Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 2, No. 1, April 2021

## ANALISIS POTENSI KECURANGAN ( FRAUD ) PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA RUKTI SEDYO KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPAATEN LAMPUNG TIMUR
Wahyudi Jaya Kusuma 1 , Suyanto 2 , Nedi Hendri 3
1 Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. KH Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia
2 Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. KH Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia
3 Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. KH Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia
w.jaya1928@@gmail.com 1 , yanto.metro@gmail.com 2 , nedi_hendri@gmail.com 3

## ABSTRACT
The purpose of this study was to identify the potential for fraud in village management. This study uses an approach approach and the type of data used is primary data obtained directly by using interview techniques to the Technical Officer of Village Financial Management (PTPKD) Rukti Sedyo Village,  North  Raman  District,  East  Lampung  Regency.  The  results  of  the study  indicate that in the financial management of Rukti Sedyo Village there are potential vulnerabilities, including: an act of doing something, disciplinary behavior, feeling that it does not harm others and considers mistakes as a natural thing. Lack of training and supervision of the village fund management process can lead to a deviation that can be detrimental, training is carried out to improve the ability of village officials in managing village funds, this is very necessary to create a good management of village funds and in accordance with the rules that have been set.
Keywords: Village Fund Management, Fraud Potential, Village Apparatus, Control.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  potensi  kecurangan  dalam  pengelolaan keuangan  desa.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  jenis  data  yang  digunakan adalah  data  primer  yang  diperoleh  secara  langsung  dengan  menggunakan  teknik  wawancara  kepada Petugas  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PTPKD)  Desa  Rukti  Sedyo  Kecamatan  Raman  Utara, Kabupaten Lampung Timur.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada manajemen keuangan Desa Rukti  Sedyo  terdapat  potensi  kecurangan  antara  lain:  keharusan  melakukan  sesuatu,  perilaku indisipliner,  merasa  tidak  merugikan  orang  lain  dan menganggap  kesalahan  sebagai  hal  yang  wajar. Kuranganya  pelatihan  dan  pengawasan  terhadap  proses  pengelolaan  dana  desa  dapat  menyebabkan terjadinya  sebuah  penyimpangan  yang  dapat  merugikan,  pelatihan  yang  dilakukan  untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana desa, hal tersebut sangat diperlukan untuk  terciptanya  pengelolaan  dana  desa  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  aturan  yang  sudah ditetapkan.
Kata  Kunci :  Pengelolaan  Dana  Desa,  Potensi  Kecurangan,  Perangkat  Desa,  Kontrol.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  (APBDes)  memiliki  peran  penting  dalam kesuksesan  pembangunan  daerah.  APBDes  merupakan  perwujudan  dari  pertanggungjawaban, kemampuan,  dan  kinerja  pemerintah  desa  dalam  melaksanakan  proses  pengelolaan  dana  desa.  Pada realisasinya masyarakat sering mengeluhkan proses alokasi anggaran yang tidak selaras dengan skala prioritas  kebutuhan  dan  hanya  sedikit  mempresentasikan  segi  efektivitas,  efisiensi  dan  ekonomi (Maediasmo dalam Hehanussa 2015).
Indonesia  Coruption  Watch  (ICW,  2019)  telah  mengawasi  tindakan  korupsi  yang  terjadi  di desa.  Hasil  pemantauan  ICW,  padatahun  2015  –  2019  kasus  tindak  pidana  korupsi  di  desa  semakin meningkat. Kasus korupsi mencapai 27 kasus pada tahun 2015 dan melonjak menjadi 53 kasus pada tahun 2016. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2019 dengan jumlah kasus 191 kasus. Sehingga  seluruh  kasus  korupsi  yang  teridentifikasi  berjumlah  271  kasus.  Dari  271  kasus  korupsi tersebut, tidak semuanya adalah kasus korupsi yang melibatkan APBDes. Jumlah kasus korupsi objek APBDes  berjumlah  141  kasus,  sementara  berturut-turut  30  kasus  dengan  objek  anggaran  desa. Pemungutan  liar  yang  dilakukan  oleh  aparat  desa  merupakan  kasus  dengan  dengan  objeks  selain APBDes. Yang dikorupsi terdiri dari korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa, dan lain-lain.  Bermacam-macam  modus  dilakukan  oleh  pelaku  korupsi  di  pemerintahan  desa,  sebagian besar  merupakan  praktik  penyalahgunaan  anggaran  sebanyak  51  kasus,  29  kasus  penggelapan,  25 kasus  laporan  fiktif,  20  kasus  kegiatan  atau  proyek  fiktif,  dan  seabanyak  16  kasus  kasus pembengkakan anggaran.
Fenomena  penyalahgunaan  dana  desa  menimbulkan  kegaduhan  bagi  masyarakat  dan pemerintah  secara  umum,  karena  jika  di  analisis  lebih  mendalam  sebenarnya  pemerintah  telah menetapkan  berbagai  aturan  dan  pedoman  terkait  dana  desa  dengan  harapan  proses  pelaksanaan pengelolaan  dana  desa  dapat  mudah  dilaksanakan  agar  tidak  menimbulakn  kecurigaan  dan  bahkan menimbulkan  potensi  kecurangan  dalam  pelaksanaanya.  Tata  kelola  dana  desa  yang  efisien  dan efektif dengan asas akuntabilitas, transparansi dan partisipatif diharapkan dapat tercipta.
Proses dan tata cara penyusunan APBDes yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keungan Desa memberikan penjelasan seputar tanggungjawab  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  desa  di  setiap  aparat  desa.  Selain  itu, status  desa  sebagai  pemerintah  masyarakat  dan  sarana  untuk  memajukan  serta  memberdayakan masyarakat  desa  di  perkuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa.  (Sanjiwani 2015)  mengungkapkan  bahwa  otonomi  daerah  mampu  menyumbangkan  keuntungan  dengan meluruskan  alokasi  sumber  daya  cipta  lewat  perpindahan  menuju  ketingkat  pengambilan  keputusan yang lebih rendah.
Penelitian berkaitan dengan teori kecurangan yang dilakukan oleh (Suparjadi dalam putri dan Wahyono  2018)  menyatakan  bahwa  penipuan  kepercayaan  ( confidence ),  tipu  daya  ( trickery ),  dan strategi  penyembunyian  ( concealment  strategy )  merupakan  komponen  dari  kecurangan.  Kecakapan aparutur dan sistem pengendalian internal sangat mempengaruhi pencegahan kecurangan pengelolaan dana  desa  (Atmadja  &  saputra  2017).  (Rahman  Suwandi  &  Hamid  2016)  serta  (Yulianah  2015) melakukan penelitian terkait potensi penyalahgunaan dana desa .sedangkan hasil dari penelitian lain menunjukan  pengelolaan  dana  desa  di  Indonesia  memiliki  potensi  kecurangan  yang  cukup mengkhawatirkan  di  setiap  prosesnya  (Walukow,  Kalangi,  &  Piantik,  2017)  serta  (Saputro, Wahyuningsih  &  Sunrowiyati,  2017).  Penerapan  pengelolaan  dana  desa  di  Indonesia  merupakan program baru pemerintah sebagai perwujudan otonomi daerah.

## KAJIAN LITERATUR

## Fraud Triangel
lbrect,  Alberct  dan  Zimbelman  (2011)  mendifinisikan  fraud    sebagai  segala  cara  yang dirancang oleh kecerdikan manusia untuk merugikan orang lain dengan penyajiian yang tidak sesuai. Belum  ada  pedoman  yang  bersifat  universal  dalam  mendefinisikan  fraud  karean  fraud  merupakan kejutan,  penipuan,  kelicikan  dan  berbagai  macam  cara  untuk  mencurangi  pihak  lain.  Kecurangan adalah  pembohongan  yang  menyebabkan  keuntungan  bagi  pelaku  tanpa  disadari  oleh  korban  yang dirugikan dan dilakukan dengan sengaja.
Tiga  elemen  kecurangan  yang  diringkas  oleh  Cressey  dalam  Ratmono,  Diany  &  Purwanto (2017)  biasanya  disajikan  dalam  diagram.  Elemen  atas  diagram  mewakili  tekanan  atau  motif  untuk melakukan  tindakan  kecurangan  sementara  dua  elemen  di  bagian  bawah  adalah  kesempatan  dan rasionalisasi  (Wells,  2011).  Selama  bertahun-tahun,  hipotesis  kecurangan  yang  dipicu  oleh  Cressey telah dikenal sebagai teori segitiga kecurangan.
Segitiga Kecurangan ( Triangle Fraud )

## Sumber : core accounting Indonesia
Tekanan  atau  insentif  yang  dirasakan  terkait  dengan  motivasi  yang  mengarah  pada tindakan non-etis.  Bermacam  –macam  jenis  tekanan  yang  dapat  mendorong  tindakan  menyimpang  dihadapi oleh  seluruh  pelaku.  Penelitian  Lister  (2007)  mengungkapkan  faktor  yang  paling  relevan  dalam melakukan  penyelewengan  adalah tekanan.  Unsur  penting  terjadinya  kecurangan  yang  kedua  adalah kesempatan.
Kesempatan  terjadi  karena  tidak  efektifnya  sistem  pengendalian  yang  menyebabkan  tindak kecurangan oleh seseorang. Suatu individu akan menggunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin.
Rasionalisasi merupakan unsur ketiga dalam segitiga kecurangan. Pelaku harus memperkuat bahwa  tidakan  non-etis  yang  dilakukannya  merupakan  hal  benar  yang  dapat  diterima  secara  umum. Rasionalisasi mengarah ke argumen  bahwa tidakan non-etis yang dilakukan bukanlah aksi kejahatan. Tidak  semudah  untuk  mendeteksi  rasionalisasi,  karena  apa  yang  ada  dalam  pikiran  pelaku  mustahil untuk  dibaca.  Pelaku  kecurangan  memiliki  pola  berpikir  masing-masing  yang  membuta  tindakan merekan benar dan dapat dimaafkan (Hooper & Porneli, 2014).

## Kerangka Pemikiran
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014    tentang  Desa,  dana  desa  merupakan  dana  yang dilokasikan  dalam  APBN,  diperuntukan  bagi  desa  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelengaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  masyarakat,  dan  pemberdayaan  masyarakat. Dana  desa  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  di  desa,  mengentaskan  kemiskinan, memajukan kenjengan pembangunan antar desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa telah banyak mengalami tindak  penyalahgunaan,  hal  tersebut  dapat  menjerumuskan  ke  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. dana desa  dikelola  berdasarkan  asas-asas  tansparan,  akuntabel  pertisipatif,  serta  dilakukan  dengan  tata tertib  dan  disiplin.  Pengelolaan  keungan  desa  dikelola  dalam  masa  satu tahun  anggaran  yakni  mulai tanggal  1  Januari  sampai  dengan  31  Desember.  Pengelolaan  keuangan  desa  tidak  lepas  dari  Kepala Desa dan perangkat Desa lainya.
Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:

## Gambar Kerangka Pemikiran
Sumber : Data yang diolah

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk mengekplorasi fenomena atau gejala sosial  yang  terjadi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  metode  observasi  dan wawancara  mendalam  ( indepth  interview ),  untuk  memberi  gambaran  potensi  kecuranngan  dalam pengelolaan  dana  desa.  Narasumber  penelitian  ini  adalah  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Dana  Desa atau aparat desa desa yang bertanggung jawab pada pengelolaan dana desa di Desa Rukti Sedyo yang berjumlah  enam  orang  sesuai  dengan  surat  keputusan  tahun  2018.  PTPKD  terdiri  dari  satu  Kepala Desa  atau  Kepala  Urusan,  Sekretaris  Desa,  satu  Bendahara,  Kepala  Seksi  (KASI)  yaitu  KASI pemerintahan, KASI kesejahteraan dan KASI pelayanan dan administrasi.
Pertanyaan  berupa  pertanyaan  terbuka  terkait  pengelolaan  dana  desa  dan  aspek  kecurangan yang  terjadi  di  desa,  pertanyaan  yang  diajukan  berupa  bagaimana  prosedur  pengelolaan  dana  desa serta  hal-hal  apa  saja  yang  dilaporkan  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Sedangkan  dalam  aspek kecurangan,  pertanyaan  yang  diajukan  mengenai  indikator-indikator  dari  konsep  segita  kecurangan meliputi tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang mendorong terjadinya tindakan kecurangan serta penyelewengan pengelolaan dana desa.
Instrumen Penelitian Indikator Pengelolaan Dana Desa a. Perencanaan b. Pelaksanaan
c. Penatausahaan d. Pelaporan e. Pertanngungjawaban Kecurangan (Fraud) a. Tekanan b. Kesempatan c. Rasionalisasi
Sumber : Data yang diolah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Desa Pengelolaan Dana Desa Kecurangan (Fraud)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  desa  Rukti  Sedyo,  Kecamatan  Raman  Utara, Kabupaten  Lampung  Timur,  terdapat  potensi  kecurangan  dalam  proses  pengelolaan  dana  desa. Potensi  kecurangan  tersebut  dapat  timbul  karena  faktor  tekanan  yang  dirasakan,  kesempatan  dan rasionalisasi. Ketiga faktor kecurangan tersebut berkaitan dengan keharusan PTPKD untuk melakukan sesuatu,  melakukan  tindakan  indisipliner,  merasa  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan  atas  kelalaian tanggungjawab  dan  membenarkan  kesalahan  yang  sering  terjadi.  Sementara  itu  aparatur  desa  Rukti Sedyo,  Kecamatan  Raman  Utara,  Kabupaten  Lampung  Timur  mempunyai  pencegahan  tindak kecurangan berupa sanksi tindak pidana secara hukum.
Desa  Rukti  Sedyo  memiliki  pengendalian  internal  yang  cenderung  masih  kurang  untuk mencegah  upaya  penyimpangan  atau  penyelewengan  oleh  PTPKD.  Selain  itu,  koordinator  PTPKD belum melakukan pemeriksaan terhadap proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Kasi dan Kaur  dibawahnya  secara  menyeluruh.  Pengendalian  internal  yang  lemah  dan  pemeriksaan  yang kurang  untuk  mencegah  dan  mendeteksi  tindakan  kecurangan  dapat  timbul  peluang  yang  luas  bagi aparatur  desa  untuk  melancarkan  aksi  kecurangan.  Dengan  adanya  struktur  pengendalian  internal yang  kuat,  aktivitas  pengendalian  internal  yang  optimal  dan  peran  internal  audit  yang  efektif  akan mencegah kecurangan.
Tindakan  indisipliner  adalah  salah  satu  potensi  kecurangan  yang  terdapat  dalam  proses pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa.  Indisipliner  yang  dimaksud  adalah  aparatur  desa  melakukan penyimpangan  aturan  dari  Surat  Edaran  Bupati  (SEB).  Aturan  tersebut  ada  namun  tidak  dijalankan sepenuhnya oleh aparatur desa karena absensi kantor desa Rukti Sedyo masih menggunakan absensi manual.  Potensi  kecurangan  tersebut  muncul  dari  kuranganya  upaya  pengendalian  yang  diterapkan oleh  aparatur  desa  Rukti  Sedyo.  Hal  tersebut  selaras  dengan  penelitian  Albrecht  et  al.  (2012). Timbulnya  kesempatan  disebabkan  karena  pengendalian  untuk  mencegah  upaya  penyimpangan kurang. Upaya yang tepat yang dilakukan adalah menggunakan sistem absensi finger print. Penelitian Lahinta  (2018)  membuktikan  bahwa  sistem  absensi  finger  print  dapat  meningkatkan  tingkat kedisiplinan  pegawai  secara  signifikan  dari  7,5%  menjadi  88,2%.  Selain  itu  diperulkan  pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mematuhi SOP Kepegawaian (Artinah, 2018).
Hasil  dari  wawancara  yang  dilakukan  di  desa  Rukti  Sedyo,  Kecamatan  Raman  Utara, Kabupaten  Lampung  Timur  menunjukan  bahwa  terdapat  potensi  kecurangan  dimana  kesalahan dianggap wajar dan sering terjadi dilingkup internal aparatur desa. Potensi kecurangan tersebut timbul karena sifat rasionalisasi pelaku yang  menganggap wajar tehadap terhadap kecurangan yang  mereka lakukan.  Kecurangan  yang  dilakukan  dilingkup  internal  yang  pengawasannya  kurang  memiliki kecenderungan tinggi untuk melakukan kecurangan lebih dari satu kali. Kesalahan yang sering terjadi dan dianggap wajar adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang kurang akan pengawasan kepala  desa,  dan  pertanggungjawaban  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  (LPJ).  Hal  ini  tidak dibenarkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. Pengendalian untuk mencegah kecurangan ini adalah dengan meningkatkan nilai moral dan etika dari seluruh aparatur desa agar lebih berintegritas.
Potensi  kecurangan  selanjutnya  adalah  kelalaian  yang  secara  tidak  sadar  dilakukan  oleh apartur  desa  akan  merugikan  pihak  lain.  Kecurangan  cendeung  terjadi  karena  sikap  pelaku  yang melakukan  kesalahan  sembari  merugikan  pihak  lain  atau  organisasi.  Pada  tahapan  pengelolaan  dana desa  Kaur  Keuangan,  beliau  lali  dalam  pembayaran  pajak  karena  kurang  pahamnya  mengenai pembayaran  pajak  sehingga  aparatur  desa  harus  menutupi  kekurangan  pembayaran  tersebut menggunakan  dana  dari  kelompok  masyarakat.  Hal  ini  tentunya  tidak  sesuai  dengan  Peraturan Menetri  Dalam  Negeri  No.  20  Tahun  2018  tentang  pegelolaan  dana  desa,  seluruh  pungutan  pajak wajib  disetorkan  ke  rekening  kas  negara  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  oleh  Kaur Keuangan.  koordinator  PTPKD  seharusnya  memberikan  pengendalian  internal  berupa  pembinaan secara intensif terhadap aparatur pengelolaan dana desa dan menyiapkan dana penambahan agar tidak merugikan pihak lain.
Selain  itu,  potensi  kecurangan  yang  terdapat  di  desa  Rukti  Sedyo  adalah  tekanan  yang dirasakan  dari  keharusan  melakukan  sesuatu.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  menunjukan bahwa  aparatur  desa  diharuskan  untuk  menyusun  laporan  sesuai  dengan  prosedur.  Prosedur  yang
dimaksud adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa aparatur  desa  diharuskan  untuk  memenuhi  prosedur  tersebut  seperti  menyusun  laporan pertanggungjawaban  sesuai  tenggat  waktu,  sehingga  menyebabkan  timbulnya  kecurangan  seperti menggunakan dokumen pendukung yang palsu untuk segera menyelsaikan laporan sesuai pada waktu yang  sudah  dientukan.  Dampak  dari  LPJ  yang  tidak  tepat  waktu  adalah  terhambatanya  proses penyusunan APBDes tahun berikutnya. Pengendalian yang baik untuk mencegah potensi kecurangan tersebut adalah pemberian sanksi atau hukuman atas pemalsuan dokumen, penundaan gaji dan sanksi lainya  sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dapat  mencegah  tekanan  yang menimbulkan kecurangan.
Penelitian  wijayanti  (2018)  menunjukan  keharusan  pihak  aparatur  desa  untuk  melakukan pembinaan  dalam  peningkatan  moralitas  diri  dan  mencegah  terjadinya  kecurangan.  Hal  ini  sesuai dengan  upaya  aparatur  desa  untuk  mencegah  dan  mendeteksi  kecurangan  dalan  pengelolaan  dana desa,  aparatur  desa  Rukti  Sedyo  bertindak  tegas  terhadap  perilaku  menyimpang  dengan  pemberian sanksi  berupa  hukum  tindak  pidana  yang  berlaku,  namun  tidak  semua  aparatur  desa  setuju  dengan aturan  tersebut,  hal  itu  juga  yang  perlu  ditingkatkan  kesadarannya  agar  tidak  terjadi  adanya kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Meskipun  absensi  masih  manual  dan  aturan  SEB  tidak dilaksanakan  scara  baik,  pimpinan  desa  Rukti  Sedyo percaya  bahwa  tidak  ada niat  aparatur  PTPKD untuk melakukan tindakan kecurangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Penelitian  yang  telah  dilakukan  mengenai  proses  pengelolaan  dana  desa  ini  menyimpulkan bahwa  pada  desa  Rukti  Sedyo,  Kecamatan  Raman  Utara,  Kabupaten  Lampung  Timur memiliki  prosesdur  penglolaan  dana  desa  yang  sudah  sesuai  dengan  pertaturan  yang  sudah ditetapkan  yaitu  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan,  penatausahaan,  dan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan semestinya.
2. Penelitian  yang  telah  dilakukan  mengenai  potensi  kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa ini  menyimpulkan  bahwa  pada  desa  Rukti  Sedyo,  Kecamatan  Raman  Utara,  Kabupaten Lampung  Timur  terdapat  potensi  kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Indikator- indikatornya  adalah:  pelaku  kecurangan  menganggap  wajar  atas  kesalahan  yang  dilakukan dan sering mengulangi kesalahan tersebut; merasa tidak ada pihak yang dirugikan; keharusan untuk  melakukan  sesuatu;  dan  tindakan  indisipliner.  Selain  itu  pengendalian  yang  baik diperlukan guna mencegah terjadinya potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, M. Z. 2015. Tujuan Atas Pelaksanaan Keungan Desa Dala Mendukung Kebijakan Dana Desa. Jurnal Ekonomi & Kebijkan Publik Vol. 6 No. 1, H. 61-76 Albrecht et. al. 2012. Froud Examination. USA: Chengange Learning.
Albrect, W. S., Albrect, C. C., Albrect, C. O., & Zimbelman, M. F. 2011. Froud Examination. USA: South-Western Cengage Learning.
Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. 2017. Pencegahan Froud Dalam Pengelolaan Keungan Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 12.
Hehanussa, S. 2015. Pengaruh penyajian Laporan Keungan Daerah dan aksebilitas Laporan Keungan Daerah Terhadap Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keungan Daerah Kota Ambon. Jurnal Unisula Vol. 2 No. 1, H.  82-90.
Herdiansyah.  2010.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  untuk  Ilmu-Ilmu  Sosial.  Jakarta:  Selemba Humanika.
Hooper, M. J., & Porneli, C. M. 2014. August 2. Deterring and detecting financial froud: A platform for action. Retrived from The Center for Audit Quality . Affiliated With The American Institute Of Cpas :http://www.thecaq.org/doc/reports-and-publications/dettering-and-detecting- financial-reporting-froud-a-platform-for-action.pdf? 26 Juni 2020 (20:36)
ICW. 2019. February 5. Outlock Dana Desa 2019 Potensi Penyelahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik.
Retrived from Antikorupsi. Indoneisan Corruption watch:
https://antikorupsi.org/id/news/outlook-dana-desa-2019-potensi-penyalahgunaan-anggaran- desa-di-tahun-politik27 Juni 2020 (18:55)
IPAI.  2013.  Standar  Audit  (SA  220)/  Institut  Akuntan  Publik  Indonesia.  Jakarta:  Selemba  Empat. Jensen, M., C., dan W. Meckling. 1976. “ Theory  of  the  firm:  Managerial  behavior,  agency cost, and ownership structure”, Journal of Finance Economic 3:305360.
Kartohadikiesmo. 1984. dalam Salman. 2012: 4. Pengertian Desa. 08 Juli 2020 (20:22) Lister.  2007. New Media: A Crtical Introduction. London Routladge.
LPSE.  2019.  Provinsi  Lampung  APBDes  Desa  Rukti  Sedyo,  Kecamatan  Raman  Utara,  Kabupaten Lampung Timur. 28 Juni 2020 (19:50)
Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  2014.  Pemendegri  No.  20  Tahun  2018  Tentang pengelolaan Keungan Desa. Jakarta.
Nugrahani & M. Hum. 2014. Instrumen penelitian kualitatif.
Putri dan Wahyono. 2018. Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal,  dan  Keadilan  Organisasi  Terhadap  Kecenderungan  Kecurangan  (Froud)  Akuntansi (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta). Jurnal Volume 1 Nomor 2, Desember 2018, H. 233-244.
Rahman, M. A., Suwandi, M., & Hamid, A. 2016. Transparansi dan akuntablitas pengelolaan keungan alokasi  dana  desa  (ADD)  dalam  pencapaian  good  governance  (Studi  Empiris  di  Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Gowa). Jurnal Manajemen Ide Dan Inspirasi.
Rahmawati,  Yacob  Suparno  dan  Nurul  Qomariyah.  2006.  Pengaruh  Asimetri  Informasi  Terhadap Praktik  Manajemen  Laba  pada  Perusahaan  perbankan  Publik  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi 9 (padang)
Ratmono,  D.,  Diany,  Y.  A.,  &  Purwanto,  A.  2017.  Dapatkah  Teori  Froud  Triangle  Menjelaskan Kecurangan Dalam Laporan Keungan? Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 14/No. 2, H. 100-117.
Sanjiwani. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2013). Jurnal Akuntansi Universitas Jember, H. 1-6.
Saputro, H. Y., Wahyuningsih, S. D., & Sunrowiyati, s. 2017. Potensi Froud dan Strategi Anti Froud Pengelolaan Keungan Desa. Jurnal Penelitian Teori Dan Terapan Akuntansi, H. 79-93.
Sugiyono dan Meleong. 2005. Metode penelitian kualitatif.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Elfabeta. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Mengatur Tentang Hak dan Kewajiban BPD. Walukow,  M.  I.,  Kalangi,  L.,  &  Piantik,  S.  2017.  Analisis  perencanaan  pengelolaan  keungan  desa sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  di  Desa  Kaunaren Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, H. 266-275
Wolfe,  David  T.,  dan  Hermanson,  Dana  R.  2004. The  Froud  Dioamond:  Considering  the  Four Element of Froud. CPA Jurnal, Dec 2004, Vol. 74, Issue 12.
Yulianah, Y. 2015. Potensi penyelewengan alokasi dana desa dikaji menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keungan desa. Jurnal Hukum Mimbar Justia, H. 608-627.