## HIDUP DI PENGASINGAN: EKSIL INDONESIA DI BELANDA

## LIVING IN EXILE: THE INDONESIAN POLITICAL VICTIMS IN THE NETHERLANDS

## Amin Mudzakkir
Pusat Penelitian Sumber Daya Regional - LIPI amin.mudzakkir@gmail.com

## Abstract
This  paper  discusses  the  experience  of  Indonesian  exiles  in  the  Netherlands.  Presented  in  a chronological  order  from  their  departure  to  foreign  countries  until  the  post-Suharto  era.  This paper  shows  a  strong  interaction  between  international  and  domestic  political  battles  as  the context of their origin. Organized based on interviews and observations of the Indonesian exiles in the Netherlands, in addition to related literature review, this paper points out the effort by the exiles  to  maintain  their  nasionalist  commitment  by  creating  a  counter  narrative  to  Indonesian historiography that neglected them.
Keywords: 1965 tragedy, exile, citizenship, nationalism

## Abstrak
Tulisan  ini  mendiskusikan  pengalaman  kaum  eksil  Indonesia  di  Belanda.  Dipaparkan  secara kronologis  mulai  dari  keberangkatan  mereka  ke  luar  negeri  hingga  era  pasca-Suharto.  Tulisan ini  memperlihatkan  adanya  interaksi  yang  kuat  antara  pertarungan  politik  internasional  dan domestik  sebagai  konteks  kelahiran  mereka.  Disusun  berdasarkan  wawancara  dan  observasi dengan  para  eksil  Indonesia  di  Belanda,  selain  tinjauan  pustaka  yang  terkait,  tulisan  ini  pada bagian  akhir  melihat  usaha  yang  dilakukan  oleh  para  eksil  dalam  merawat  komitmen nasionalisme  mereka  dengan  menciptakan  narasi  tanding  terhadap  wacana  historiografi Indonesia yang meminggirkan keberadaan mereka.
Kata kunci: peristiwa 1965, eksil, kewarganegaraan, nasionalisme

## Pendahuluan
Peristiwa  1965  adalah  titik  balik  dalam  sejarah Indonesia modern, tidak hanya dalam pengertian adanya  pergantian  rezim,  tetapi  juga  terkait dengan  adanya  penghancuran  secara  sistematis terhadap  kekuatan  kiri,  khususnya  Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kalangan nasionalis  pada  umumnya.  Implikasi  peristiwa ini  terhadap  kehidupan  sosial,  politik,  dan ekonomi  Indonesia  setelahnya  sangat  luas  dan awet.  Para  anggota  PKI  dan  siapa  saja  yang dianggap  terkait  dengannya  dibunuh,  sebagian ditangkap  dan  dipenjarakan,  lalu  dibuang. 1
1 Hingga  saat  ini  tidak  ada  yang  dapat memastikan  berapa  jumlah  orang  yang  meninggal dalam peristiwa itu. Orang pada umumnya memperkirakan  yang  tewas  mencapai  ratusan  ribu. Sedangkan  sejumlah  orang  Indonesia  yang  dicap “PKI”  oleh  pemerintah  dan  terpaksa  mendekam  di penjara  satu  setengah  juta  orang.  Rezim  Soeharto sendiri  memberikan  bermacam  angka  statistik  yang berbeda.  Pada  1981,  pejabat  rejim  Soeharto mengatakan  bahwa  ada  1,5  juta  eks-tapol.  Empat tahun  kemudian,  para  pejabat  mengatakan  jumlah
Beberapa tokohnya diajukan ke pengadilan yang telah  direkayasa,  sebelum  dihukum  mati  di hadapan  juru  tembak  tentara.  Berbagai  kajian (misalnya,  Cribb,  1990;  Budiawan,  2004; Heryanto, 2006; Roosa, 2008)  telah melaporkan rangkaian  peristiwa  itu  dengan  baik,  termasuk juga  berbagai  biografi  dan  autobiografi  yang ditulis  terkait  dengan  peristiwa  ini  (misalnya, Reid, 2001; Moentahal, 2002)
Akan  tetapi,  dari  sekian  kajian  tentang peristiwa  1965,  satu  hal  yang  mencolok  adalah absennya  perhatian  kepada  dampak  peristiwa tersebut  terhadap  dunia,  termasuk  orang Indonesia  yang  ketika  itu  sedang  berada  di  luar negeri. Literatur tentang peristiwa 1965 umumnya memusatkan perhatian pada kondisi di
mereka  sesungguhnya  1,7  juta.  Try  Soetrisno,  dalam sebuah  majalah,  mengatakan  bahwa  jumlah  mereka 1,8  juta.  Mungkin  saja  jumlah  mereka  lebih  besar dari  itu.  Lihat,  John  Roosa,  Ayu  Ratih  &  Hilmar Farid  (ed), Tahun  yang  Tak  Pernah  Berakhir: Memahami  Pengalaman  Korban  65 (Jakarta:  Elsam, Tim  Relawan  untuk  Kemanusiaan,  dan  Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2004), hlm. 9.
dalam  negeri.  Meskipun  pengaruh  internasional selalu  ditampilkan  sebagai  faktor  yang  ikut terlibat  dalam  peristiwa  tersebut,  dampak  dari peristiwa  itu  terhadap  orang-orang  Indonesia  di luar  negeri  jarang  dibahas.  Peristiwa  atau kejadian  di  luar  Indonesia  selalu  dilihat  sebagai penyebab, bukan sebaliknya. Kenyataan akademis ini adalah contoh dari kajian Indonesia yang secara umum berorientasi domestik. Secara umum  orang  Indonesia  di  luar  negeri  adalah subjek penelitian sosial yang terabaikan.
Tulisan ini akan memperlihatkan bahwa peristiwa  1965  mempunyai  dampak  serius  bagi orang  Indonesia  yang  pada  saat  itu  sedang berada  di  luar  negeri.  Dalam  kenyataannya, penghancuran  terhadap  kekuatan  kiri  dan nasionalis  yang  dilakukan  oleh  kekuatan- kekuatan  di  bawah  pimpinan  Jenderal  Soeharto, yang  kemudian  membangun pemerintahan Orde Baru,  dilakukan  juga  di  luar  negeri.  Mereka yang dinilai terkait dengan PKI atau memperlihatkan  diri  anti-Orde  Baru  dicabut paspornya,  sehingga  hak  mereka  sebagai  warga negara  Indonesia  secara  otomatis  hilang. Akibatnya,  mereka  tidak  bisa  pulang,  terpisah dari  keluarga  dan  teman-teman,  dan  hidup  di pengasingan.  Sampai  sekarang  jumlah  mereka belum diketahui secara persis, tetapi diperkirakan  mencapai  ribuan  orang. 2 Ketika peristiwa 1965 terjadi, mereka  sedang berada di negara-negara  blok  komunis  dengan  beragam alasan. Dalam perkembangannya, terutama sejak komunisme runtuh pada akhir 1980-an, sebagian besar  mereka  pindah  ke  negara-negara  Eropa Barat,  termasuk  ke  Belanda,  untuk  mencari hidup yang lebih baik. Di sana mereka memulai kehidupan baru sebagai imigran hingga menjadi warga negara.
Sistematika  tulisan  ini  disusun  sebagai berikut.  Pertama  adalah  diskusi  tentang  konteks internasional  dari  peristiwa  1965  dan  posisi Indonesia  pada  masa  itu.  Setelah  itu  dibahas praktik pencabutan paspor hingga strategi hidup mereka  di  Belanda.  Bagian  akhir  tulisan  ini mengulas suara-suara kaum eksil dalam melawan situasi yang mengasingkan mereka dan
2 Arie Junaedi, seorang peneliti yang menulis disertasi tentang eksil 1965 di Universitas Padjadjaran,  Bandung,    menyebutkan  jumlah  mereka sekitar 1500 orang diunduh dari http://news. detik.com/bandung/read/2010/08/03/161356/  1412852/ 486/sekitar-1500-eksil-tragedi-1965-tak-bisa-pulang-ke- indonesia.
tanggapan mereka terhadap beberapa isu penting pasca-Orde  Baru,  seperti  rekonsiliasi.  Secara teoritis keseluruhan tulisan ini ingin memperlihatkan  hubungan  kompleks  antara politik  dan  personal  yang  tampak  dalam kehidupan  kaum  eksil  di  pengasingan.  Identitas mereka berayun di antara sentimen nasionalisme yang  terpisah  oleh  waktu  dan  tempat  pada  satu sisi  dan  ikatan  kewarganegaraan  pada  sisi  yang lain.

## Lingkungan Internasional
Kementerian luar negeri Indonesia yang dibentuk pada 19 Agustus 1945, dua hari setelah kemerdekaan, pada awalnya hanya beranggotakan seorang menteri, yaitu Ahmad Subarjo, dan tiga orang  relawan  yang  tidak  terlatih  sama  sekali dalam  kerja-kerja  diplomatik.  Akan  tetapi dengan  cepat  kementerian  luar  negeri  ini berkembang untuk mengurusi kedaulatan Indonesia  yang  masih  digoyang  oleh  Belanda. Sementara  di  dalam  negeri  terjadi  kekacauan dan  perseteruan  bersenjata,  para  diplomat menggalang  dukungan  dari  negara-negara  lain agar  mengakui  keberadaan  Indonesia  sebagai negara  baru.  Cina  dan  beberapa  negara  Arab adalah  pihak  yang  pertama  kali  mengakui keberadaan Indonesia  yang  kemudian dikuatkan oleh  dukungan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB).  Selama  periode  awal  ini,  peran  Syahrir sebagai  perdana  menteri  juga  sangat  penting dalam  menentukan  arah  diplomasi  Indonesia. Dengan  visi  kosmopolitan  yang  cenderung  pro- Barat,  Syahrir  berusaha  membangun  dasar kebijakan  luar  negeri  Indonesia  sebagaimana tercermin  dalam  pidatonya  pada  Konferensi Hubungan  Asia  di  New  Delhi  pada  April  1947 yang  dihadiri  oleh  200  peserta  dari  32  negara- negara Asia.
Politik  luar  negeri  Indonesia  menemukan pijakan yang lebih kokoh pada pidato Mohamad Hatta  sebagai  wakil  presiden  pada  2  September 1948.  Hatta  menyampaikan  pandangannya tentang  keharusan  Indonesia  untuk  ‘mendayung di antara dua karang’, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang menjadi pusat hegemoni politik internasional  setelah  berakhirnya  Perang  Dunia II.  Pidato  Hatta  ini  kemudian  menjadi  pedoman bagi Kementerian Luar Negeri dalam menjalankan tugas diplomatiknya. Akan tetapi, terutama sejak tahun 1950- an, posisi Indonesia dalam lingkungan internasional sangat tergantung pada peran yang
dimainkan  oleh  Soekarno.  Selama  1950-an, dengan  visi  dan  kemampuan  retorikanya  yang luar  biasa,  Soekarno  berusaha  menempatkan Indonesia  dalam  posisi  non-blok.  Dengan menggandeng  beberapa  pemimpin  Asia  Afrika terkemuka,  dia  menggelorakan  pentingnya persatuan  negara-negara  Asia  Afrika  yang umumnya  baru  lepas  dari  penjajahan.  Usaha  ini dikuatkan dengan keberhasilan Soekarno mengadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada  1955  yang  dihadiri  oleh  36  dari  60 negara yang  diundang.  Dalam  pandangannya,  dunia terbagi atas ‘ new emerging forces (NEFOS) dan ‘ old established forces ’ (OLDEFOS).
Meski demikian, Soekarno tetap menjaga posisi Indonesia dalam sebuah hubungan  yang kompleks  antara blok  Barat dan Timur.  Sementara  dianggap  semakin  anti-Barat, pada  1956  dia  justru  diundang  ke  Amerika Serikat  untuk  memberikan  ceramah  di  hadapan anggota  Kongres.  Sejak  1957  Ford  Foundation memberikan  beasiswa  kepada  para  ekonom muda  Indonesia  untuk  melanjutkan  studi  di Amerika  Serikat,  khususnya  di  Universitas  of California, Barkeley, yang kemudian belakangan para  alumninya  dikenal  sebagai  mafia  Barkeley yang  berpengaruh  pada  masa  Orde  Baru Soeharto.  Hubungan  Indonesia  dan  Amerika Serikat selama periode tersebut diliputi kecurigaan  terhadap  keterlibatan  AS  dalam beberapa pemberontakan daerah di Indonesia.
Di  sisi  lain,  hubungan  Indonesia  dan negara-negara  blok  Timur  tetap  terjaga  baik. Kerjasama  Indonesia  dan  Rusia,  misalnya, semakin  diperkuat  setelah  kunjungan  Soekarno ke  Moskow  pada  1956.  Sejak  itu  sejumlah mahasiswa  Indonesia  dikirim  ke  sana  untuk melanjutkan studi. Jumlah mahasiswa Indonesia di  Rusia  bertambah  drastis  setelah  Kruschev menawarkan  sejumlah  beasiswa  pada  1960 dalam  kunjungannya  ke  Indonesia.  Sampai 1965,  jumlah  mahasiswa  Indonesia  di  Rusia mencapai  2000  orang.  Hubungan  Indonesia  dan Cina  meningkat  terutama  melalui  jalur  partai komunis  antar  kedua  negara.  Sejumlah  tokoh PKI  diundang  ke  Cina  untuk  mengajar  bahasa dan  studi  Indonesia.  Di  antara  mereka  yang paling  terkenal  adalah  Sobron  Aidit,  adik pemimpin PKI DN Aidit.
Dapat  dikatakan  bahwa  sebagian  besar orang Indonesia yang tinggal di luar negeri pra- 1965 adalah mahasiswa. Sebagian besar mereka
bersekolah  di  Rusia 3 atau  Cina,  sementara jumlah  yang  lebih  kecil  terdapat  di  Albania, Hungaria,  Romania,  Cekoslovakia,  Vietnam, Korea  Utara,  dan  Mesir.  Di  luar  itu,  terdapat rombongan  delegasi  Indonesia  ke  Cina  yang dikirim pada 1965. Jumlah mereka kurang lebih 500  orang.  Selain  itu,  jumlah  yang  lebih  kecil adalah  para  wakil  Indonesia  di  berbagai organisasi  regional  dan  internasional,  seperti Asosiasi
Jurnalis
Asia-Afrika yang berkedudukan  di  Kolombo,  Srilangka  dan Solidaritas  Asia-Afrika  yang  berkedudukan  di Kairo, Mesir (Hill & Dragojlovic, 2010).

## Tidak Bisa Pulang: Pencabutan Paspor
Bagian  terburuk  dari  kisah  kaum  eksil adalah  pencabutan  paspor.  Segera  setelah terjadinya  peristiwa  1965,  pihak  kedutaan  besar yang  dibantu  oleh  tim  khusus  menyaring  warga negara  Indonesia  di  luar  negeri.  Mereka  yang terkait  atau  dituduh  terlibat  dengan  PKI  dicabut paspornya secara sewenang-wenang. Hak mereka  sebagai  warga  negara  dihilangkan sepenuhnya,  sehingga  mereka  terhalang  pulang ke tanah airnya. Tanpa identitas kewarganegaraan,  mereka  praktis  kehilangan seluruh  hak  asasinya.  Hannah  Arendt,  seorang filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyebutkan  bahwa  hak  untuk  mendapatkan hak  ( the  right  to  have  rights )  adalah  hak  asasi paling mendasar. Pengertian hak untuk mendapatkan  hak  adalah  hak  seseorang  untuk menjadi  bagian  dari  keanggotaan  politik tertentu, yaitu kewarganegaraan (dalam Benhabib, 2004)
Di  mata  pemerintahan  Orde  Baru Soeharto,  orang  Indonesia  di  luar  negeri  yang menolak  kepemimpinannya  dicap  sebagai  PKI. Dengan ini status hukum dan stigma moral yang tercela  dialamatkan  kepada  mereka  secara mudah.  Memang  jika  dibandingkan  dengan mereka  yang  dicap  PKI  di  dalam  negeri,  nasib kaum eksil ini dianggap relatif lebih baik karena tidak  langsung  dibunuh  atau  dibuang,  tetapi pengalaman  traumatis  yang  disebabkan  oleh pencabutan  paspor  tidak  kalah  tragisnya. Dipisahkan  secara  paksa  baik  secara  geografis maupun temporal dengan keluarga, sahabat, dan tanah  kelahiran  adalah  suatu  penyiksaan psikologis yang mewariskan trauma mendalam.
3 Diunduh dari http://www.thejakartapost. com/ news/ 2010/07/02/ri-tries-win-hearts-its-exiles- russia.html.
Ketika  peristiwa  1965  meletus,  orang Indonesia  di  luar  negeri  umumnya  tidak mengetahui  persis  apa  yang  sesungguhnya terjadi. Mereka mendengar memanasnya kondisi politik di tanah air, tetapi peristiwa tersebut tetap menjadi  misteri  bahkan  hingga  beberapa  tahun setelahnya.  Zaman  itu  jalur  komunikasi  paling cepat  adalah  melalui  berita  radio,  namun  kantor berita  internasional  seperti  BBC  ( British Broadcasting  Corporation )  yang  melaporkan kondisi di Indonesia  dan khususnya lagi  Jakarta beberapa hari setelah kudeta 30 September 1965 belum  menyimpulkan  secara  persis  apa  yang sesungguhnya  terjadi.  Memang  berita  tentang pembunuhan  beberapa  jenderal  angkatan  darat dan  rangkaian  pembunuhan  massal  terhadap para  anggota  dan  simpatisan  PKI  terdengar hingga Eropa, tetapi motif di balik peristiwa itu dan  ke  mana  peristiwa  tersebut  berkembang tetap samar-samar.
Sebagian narasumber penelitian ini pada 1965  adalah  para  mahasiswa  yang  sedang belajar  di  negara-negara  komunis,  sementara sebagian  lagi  adalah  utusan  atau  anggota delegasi  Indonesia  di  luar  negeri.  Narasumber pertama adalah Djoemaeni Kartaprawira
(wawancara,  12  Mei  2013,  di  Den  Haag).  Pada 1965 dia adalah mahasiswa Universitas Persahabatan  di  Moskow,  Rusia,  yang  sedang menempuh studi di bidang hukum internasional. Dilahirkan di Solo, Jawa Tengah, pada 1938, dia berangkat  ke  Moskow  pada  1963.  Sebelum berangkat  ke  Rusia  dia  telah  bekerja  sebagai guru  sekolah  menengah  di  Semarang.  Pada  saat itu  dia  merasa  sudah  mapan  dengan  posisinya, lagi  pula  ketika  itu  dia  sedang  bersiap-siap melanjutkan  studi  ke  Universitas  Diponegoro. Oleh  karena  itu,  ketika  menerima  kabar  tentang tugas belajar ke Rusia, dia sempat ragu sebelum akhirnya memutuskan untuk berangkat.
Pertimbangannya  adalah  dengan  belajar  ke Rusia  dia  berharap  bisa  merealisasikan  impian mudanya  melihat  dunia.  Selain  itu,  kekaguman terhadap  Soekarno  dan  ide-ide  nasionalismenya membangkitkan  minatnya  untuk  melanjutkan sekolah  lebih  lanjut.  Ketika  itu  Soekarno  dalam suasana  demokrasi  terpimpin  mendorong  para mahasiswa  untuk  mempelajari  ‘sosialisme Indonesia’ di negara-negara sosialis-komunis.
Djoemaeni  tidak  mengetahui  apa  yang sedang  bergolak  di  tanah  airnya  pada  bulan- bulan  terakhir  1965.  Dia  memang  mendengar berita  dari  radio  yang  mengabarkan  adanya usaha  kudeta  terhadap  Soekarno,  akan  tetapi
siapa  yang  melakukan  kudeta  dan  untuk kepentingan  apa  sama  sekali  tidak  jelas.  Segera setelah  merebaknya  kabar  kudeta  itu  pihak kedutaan  besar  Indonesia  di  Moskow  mulai melakukan  pendataan  ulang  dan  penyaringan siapa  saja  warga  negara  Indonesia  di  sana.  Di kalangan  mahasiswa  Indonesia  sendiri  muncul perpecahan.  Sebagian  yang  menamakan  dirinya Kesatuan  Aksi  Mahasiswa  Indonesia  di  Uni Soviet  (KAMUS)—mengikuti  nama  kelompok dan  aksi-aksi  serupa  di  Jakarta  dan  kota-kota lain  di  Indonesia—menuntut  Soekarno  mundur dari  jabatannya.  Pandangan  dan  sikap  mereka jelas  anti-PKI  dan  menganggap  partai  tersebut berada  di  balik  Gerakan  30  September  dan secara  umum  bertanggung  jawab  atas  situasi Indonesia yang semakin memburuk.
Meskipun  tidak  mengetahui  persis  apa yang sedang berlangsung di Indonesia, Djoemaeni  menolak  pandangan  para  aktivis KAMUS.  Keberatan  utamanya  adalah  soal Soekarno. Baginya, menganggap bahwa Soekarno  sebagai  akar  masalah  peristiwa  1965 adalah  tidak  logis,  sebab  bagaimana  mungkin Soekarno  mengkudeta  dirinya  sendiri.  Bersama teman-teman  Soekarnois,  Djomaeni  terlibat perseteruan  dengan  para  aktivis  KAMUS  yang salah satunya adalah teman seasramanya sendiri. Persoalannya  bagi  Djoemaeni  kemudian  bukan hanya  figur  Soekarno  semata,  tetapi  yang terpenting  adalah  soal  kebenaran  peristiwanya sendiri.  Dia  tidak  mau  mengikuti  pandangan yang  menurutnya  ketika  itu  sudah  jelas  keliru baik secara faktual maupun moral.
Oleh karena sikapnya yang tegas berada pada  garis  nasionalisme  Soekarno,  Djoemaeni terhalang  pulang  ke  tanah  airnya.  Paspornya dicabut.  Statusnya  dengan  demikian  adalah orang tanpa kewarganegaraan ( stateless ). Berbulan-bulan  dia  mengalami  depresi  berat hingga akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan  studi  hingga  tingkat  doktoral. Beruntung  pemerintah  Rusia  bersedia  memberi bantuan beasiswa untuknya. Djomaeni menyelesaikan  program  doktor  pada  1973.  Dia menikah dengan seorang perempuan Rusia. Dari pernikahannya  lahir  satu  anak  perempuan. Sementara  itu,  dengan  gelar  doktor  yang disandangnya, Djoemaeni awalnya berniat untuk bekerja  sebagai  advokat,  tetapi  di  negara sosialis-komunis  seperti  Uni  Soviet  profesi  itu ternyata tidak mencukupi kebutuhan ekonominya.  Kemudia  dia  melamar  menjadi peneliti  di  lembaga  negara  untuk  hukum
forensik. Dia bekerja di tempat itu hingga tahun 1989 ketika akhirnya memutuskan untuk pindah ke Belanda.
Hidup di Rusia pada zaman pemerintahan komunis relatif terjamin. Djoemaeni  bisa  bergaul  secara  bebas  dengan penduduk  setempat  termasuk  dengan  teman- temannya  di  tempat  kerja.  Meskipun  tidak pernah  mengajukan  diri  untuk  menjadi  warga negara  Rusia,  karirnya  cukup  lancar.  Secara legal  statusnya  selama  tinggal  di  Rusia  adalah orang  asing.  Dia  mempertahankan  statusnya sebagai warga negara Indonesia meskipun secara legal tidak berlaku lagi. Dia tetap membayangkan  suatu  ketika  bisa  pulang  ke Indonesia  dan  berkumpul  kembali  bersama keluarga  serta  sahabat-sahabatnya.  Bayangan tersebut  terus  hidup  bersama  keyakinan  bahwa pada akhirnya rezim Orde Baru akan tumbang.
Akan  tetapi  kejatuhan  komunisme  pada 1989  membuat  semuanya  berubah.  Sejak  itu kondisi  politik  dan  ekonomi  di  Uni  Soviet  dan negara-negara  komunis  lainnya  menjadi  tidak stabil.  Sentimen  negatif  dan  bahkan  aksi kekerasan  terhadap  orang  asing  meningkat tajam.  Dia  menyaksikan  beberapa  orang  asing dipersekusi  di  jalanan.  Sejak  itu  hidup  di  Rusia terasa  tidak  aman  lagi  baginya.  Setelah mempertimbangkan segala hal, dia memutuskan untuk  meminta  suaka  politik  ke  Belanda,  meski istri  dan  anaknya  tetap  tinggal  di  Moskow hingga sekarang.
Narasumber  selanjutnya  adalah  Sardjio Mintardjo (wawancara, 10 Mei 2013, di Leiden). Pada  1965,  dia  adalah  mahasiswa  ekonomi politik  di  Academia  de  Studii  Economice  din Bucaresti.  Sebelum  dikirim  oleh  pemerintahan Soekarno  pada  1962,  Mintardjo  aktif  dalam organisasi  Indonesia  Muda  dan  mempunyai minat tinggi dalam bidang olahraga. Oleh karena itu,  ketika  berangkat  dari  Jakarta,  tujuan Mintardjo  bukan  untuk  sekolah,  tetapi  untuk menghadiri festival pemuda sedunia di Helsinki, Finlandia.  Selain  wakil  organisasi  pemuda seperti  dirinya,  rombongan  Indonesia  dalam festival  itu  diwakili  juga  oleh  aktivis  Pelajar Islam  Indonesia  (PII),  Persatuan  Mahasiswa Katolik  Republik  Indonesia  (PMKRI),  dan Consentrasi  Gerakan  Mahasiswa  Indonesia (CGMI)  yang  berafiliasi  dengan  PKI.  Dalam festival  itu  diselenggarakan  berbagai  kegiatan, termasuk  pertandingan  olahraga.  Mintardjo  ikut dalam  tim  sepakbola.  Setelah  acara  festival
selesai, secara tiba-tiba Mintardjo dikontak oleh dua  pihak.  Pertama  adalah  Pemuda  Rumania yang berafiliasi dengan Partai Komunis
Rumania yang mengundangnya untuk menghadiri  hari  kemerdekaan  Rumania.  Kedua adalah  Duta  Besar  Indonesia  untuk  Rumania, Sukrisno, yang menawarkan kesempatan studi di Rumania. 4 Mintardjo  tidak  punya  pilihan  lain kecuali menerima dua permintaan itu.
Tidak  lama setelah  peristiwa 30
September  1965,  Mintardjo  diminta  oleh  pihak perwakilan Indonesia di Bukares untuk menandatangai pernyataan bahwa dirinya mendukung  kepemimpinan  Jenderal  Soeharto dan  menyetujui  bahwa  Sukarno  terlibat  dalam peristiwa  tersebut.  Mintardjo  menolak  dua  hal tersebut  karena  dia  merasa  tidak  mengetahui sama  sekali  apa yang  terjadi  di Indonesia. Buah dari sikapnya tersebut adalah pencabutan paspor. Dia  ditolak  untuk  pulang  ke  Indonesia. Hubungan  dengan  keluarga  dan  sahabat  di Indonesia  menjadi  sangat  sulit  atau  bahkan terputus  sama  sekali.  Mintardjo  tentu  sangat terpukul dengan kenyataan ini.
Akan  tetapi  bagaimanapun  hidup  harus terus  berjalan. Menikah dengan seorang perempuan Rumania bernama Liliana, Mintardjo mempunyai  tiga  orang  anak,  yaitu  Heru, Ratnawati, dan Nurkasih. Dengan gelar diploma yang  disandangnya,  Mintardjo  memperoleh pekerjaan di sebuah biro pemerintah Rumania di Bukares  hingga  1989.  Sama  seperti  Djoemaeni, Mintardjo  memutuskan  pindah  ke  Belanda beberapa saat setelah Presiden Nicolae Ceauşescu  terbunuh  dalam  revolusi  yang menjatuhkan  rezim  komunis  Rumania.  Setelah revolusi  itu  kondisi  Rumania  memburuk, sehingga  sebagai  orang  asing  Mintardjo  merasa tidak aman lagi tinggal di sana.
Narasumber  berikutnya  adalah  Ibrahim Isa  (Wawancara,  15  Mei  2013,  di  Amsterdam). Dia  adalah  wakil  Indonesia  untuk  organisasi kesetiakawanan  rakyat  Asia  Afrika  di  Kairo, Mesir,  sejak  1960.  Pada  bulan  September  1965 dia  sedang  menghadiri  sebuah  konferensi  tri- kontinental  di  Havana,  Kuba.  Dalam  konferensi tersebut  ternyata  ada  delegasi  Indonesia  lainnya yang  dikirim  langsung  dari  Jakarta  dipimpin oleh  Jenderal  Latief  Hendraningrat.  Isa  secara tegas  menolak  kehadiran  delegasi  tersebut  dan
4 http://www.thejakartapost.com/news/2010/ 03/30/mintardjo-indonesian-heart.html
meyakinkan  panitia  konferensi  bahwa  mereka adalah  kelompok  kontra-revolusioner  yang justru  hendak  menghambat  perjuangan  rakyat Asia-Afrika.  Akhirnya  panitia  memutuskan bahwa  delegasi  yang  dipimpin  oleh  Isa  adalah delegasi yang sah.
Namun  di  tengah  acara  konferensi tersebut, Isa mendengar kabar nasib keluarganya di  Kairo  berada  dalam  ancaman.  Sesaat kemudian  dia  mendapat  informasi  yang  masih sepotong-sepotong  mengenai  adanya  kudeta  di Jakarta.  Meski  secara  umum  informasinya belum  jelas,  dia  memperoleh  kabar  bahwa Presiden Sukarno berada dalam bahaya. Dengan bantuan kawan-kawannya di Mesir dan beberapa negara lain, Isa segera mengeluarkan istrinya ke Srilangka  lalu  ke  Cina,  padahal  ketika  itu istrinya  sedang  hamil  tua.  Isa  sempat  pulang  ke Jakarta sebentar, tetapi segera pergi meninggalkan  tanah  kelahirannya  setelah  diberi tahu  pokok  permasalahannya  oleh  saudaranya yang bekerja sebagai perwira angkatan udara.
Isa  bertemu  kembali  istrinya  di  Cina. Sejak  itu  dia  menyadari  bahwa  paspor Indonesianya  sudah  dicabut  oleh  pemerintah Indonesia di Jakarta. Di sana mulanya dia hidup di  dalam  kamp  bersama  rombongan  delegasi Indonesia  yang  dikirim  oleh  Sukarno  tetapi, sama  seperti  dirinya,  terhalang  pulang.  Namun belakangan dia dan istrinya membina kehidupan pribadi  sendiri  di  Beijing,  sementara  rekan- rekannya  dipindahkan  ke  Nanjing.  Di  kota  ini keempat  anak  perempuannya  lahir  dan  tumbuh hingga  usia  remaja.  Isa  sendiri  tetap  aktif menulis  dan  menggalang  komunikasi  dengan para koleganya di seluruh dunia.
Akan tetapi, rencana pembukaan kembali  hubungan  diplomatik  Indonesia-Cina membuat  keadaan  berubah.  Ternyata  rencana tersebut memuat prasyarat, salah satunya adalah permintaan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Cina agar mereka mendata para eksil yang tinggal di sana. Ini tentu saja menimbulkan keresahan di antara  eksil, termasuk Ibrahim Isa.
Meskipun  tidak  jelas  untuk  apa  pendataan  itu dilakukan,  sebagian  eksil  merasa  resah.  Pada saat  yang  sama,  banyak  eksil  yang  mulai berpikir  untuk  mencari  kehidupan  lebih  baik, khususnya  bagi  masa  depan  anak-anaknya. Dengan  latar  belakang  seperti  itu,  Isa  akhirnya bermigrasi ke Belanda pada 1987.
Narasumber selanjutnya adalah Sulardjo (Wawancara, 15 Mei 2013, di Amsterdam). Pada
1965 Sulardjo adalah salah satu anggota delegasi Indonesia  yang  ditugaskan  oleh  Presiden Sukarno untuk menghadiri ulang tahun Republik Rakyat  Tiongkok  bersama  kurang  lebih  500 orang  lainnya.  Dia  adalah  ketua  Consentrasi Gerakan  Mahasiswa  Indonesia  (CGMI)  wilayah Sumatera  Utara  dan  masih  tercatat  sebagai mahasiswa  kedokteran  di  Universitas  Sumatera Utara,  Medan.  Dia  sejatinya  menggantikan temannya,  ketua  pengurus  pusat  CGMI  yang sedang  berhalangan  mengikuti  kunjungan  ke Cina tersebut. Ketika berangkat dia meninggalkan  seorang  istri  yang  belum  lama dinikahinya.
Peristiwa  1965  mengubah  hidupnya. Semua  anggota  delegasi  yang  dikirim  ke  Cina dituduh sebagai anggota PKI dan oleh karena itu pihak militer yang berkuasa di Jakarta mencabut paspornya.  Beberapa  orang  mencoba  pulang  ke Jakarta,  tetapi  tidak  lama  kemudian  ditangkap oleh  tentara  yang  rupanya  telah  mengintainya. Menghadapi  situasi  yang  sama  sekali  berada  di luar  perkiraannya  tersebut,  Sulardjo  tidak mempunyai  pilihan  lain  kecuali  tinggal  di  Cina. Awalnya  dia  berpikir  bahwa  itu  hanya sementara.  Akan  tetapi  pikiran  tersebut  tidak pernah terbukti. Pemerintah Cina justru merelokasi  anggota  delegasi  yang  berjumlah ratusan  tersebut  ke  sebuah  kamp  di  kota Nanjing.  Sulardjo  berhasil  mengontak  istrinya mengabarkan  situasi  yang  dihadapinya  melalui pihak ketiga.
Situasi  yang  menjenuhkan  dan  frustrasi karena  kontrol  pemerintah  Cina  yang  sangat ketat  mendorong  Sulardjo  untuk  bermigrasi  ke Eropa  Barat.  Dia  naik  pesawat  terbang  menuju Frankfurt, lalu dari sana melanjutkan perjalanan melalui  jalan  darat  ke  Belanda.  Ketika  itu kontrol  imigrasi  Belanda  belum  terlalu  ketat, sehingga  dia  relatif  tidak  mempunyai  kendala berarti  ketika  masuk  ke  Belanda.  Dia  bertemu kembali  dengan  isterinya  di  Belanda  setelah terpisah kurang lebih 11 tahun lamanya.
Narasumber  selanjutnya  adalah  Chalik Hamid (Wawancara, 15 Mei 2013, di Amsterdam). Dia dikirim dari Jakarta pada awal 1965  untuk  belajar  jurnalistik  di  Universitas Tirana,  Albania.  Ketika  itu  dia  meninggalkan istrinya,  Sri  Sutiati,  yang  sedang  hamil  tujuh bulan.  Anaknya,  Chasrita,  lahir  pada  19  Maret 1965.  Akan  tetapi  peristiwa  1965  membuat  dia tidak  bisa  bertemu  dengan  Sri  Sutiati  dan anaknya  hingga  1995.  Istrinya  ditangkap  tanpa
peradilan  pada  1967  dan  baru  dibebaskan  pada 1979.  Setelah  bebas  dari  penjara  istrinya menemui  ibunya  untuk  meminta  izin  menikah dengan  temannya,  Astaman.  Chalik  merestui pernikahan  istrinya  dan  temannya  tersebut karena  kondisi  membuatnya  tidak  mungkin  lagi untuk  bersatu  dan  juga  demi  masa  depan  anak perempuannya.  Chalik  sendiri  menikah  dengan seorang perempuan Albania dan mempunyai dua orang anak.
Sebelum  berangkat  ke  Albania,  Chalik Hamid  adalah  ketua  Lembaga  Kebudayaan Rakyat  (LEKRA)  cabang  Medan.  Bersama rekan-rekannya  dia  aktif  mengorganisasikan pementasan teater, drama, dan pembacaan puisi. Dia  juga  memenangkan  beberapa  penghargaan sastra.  Karya-karyanya  dimuat  baik  di  media lokal  maupun  nasional.  Secara  politik  dia  jelas adalah  seorang  Sukarnois.  Oleh  karena  itu, ketika  terjadi  Gerakan  30  September  di  Jakarta, dia  teguh  berdiri  di  atas  garis  Sukarno. Akibatnya  paspornya  dicabut.  Dia  tidak  bisa pulang ke Indonesia. Sama seperti eksil lainnya, awalnya dia berpikir bahwa itu akan berlangsung  sebentar.  Akan  tetapi,  hingga  1969 ketika  menyelesaikan  studinya,  dia  semakin menyadari harapannya untuk pulang ke Indonesia semakin pudar.
Di  tempat  pengasingan,  Chalik  Hamid tetap  aktif  dalam  berbagai  kegiatan  yang berkaitan dengan Indonesia. Dia bekerja sebagai penerjemah dan pembawa berita seksi Indonesia di  Radio  Tirana  yang  konon  bisa  didengar hingga di tanah kelahirannya di Medan. Bersama rekan-rekan  sesama  eksil  dia  juga  menerbitkan majalah  berbahasa Inggris, Api Pemuda Indonesia (API). Melalui majalah ini Chalik dan teman-temannya  merawat  ingatannya  tentang Indonesia dan  menumpahkan kritiknya terhadap rezim  Orde  Baru  yang  menyingkirkan  mereka. Akan  tetapi,  seperti  rekan-rekan  eksil  lainnya, runtuhnya  komunisme  membuat  arah  hidup mereka berubah. Setelah merasa tidak aman lagi tinggal  di Albania, Chalik Hamid dan keluarganya pindah ke Belanda.
Narasumber  terakhir  studi  ini  adalah Sarmadji  Sutiyo  (Wawancara,  19  Mei  2013,  di Amsterdam). Teman-teman dekatnya memangggilnya Warjo  yang  menurutnya  berasal  dari  bahasa Jawa,  yaitu  ‘ waras ’  (sehat)  dan  ‘ bejo ’ (beruntung).  Nama  ini  lahir  di  tengah  perasaan traumatis  karena  kehilangan  hubungan  dengan tanah  kelahiran  dan  kemarahan  terhadap  Orde
Baru, dia merasa  bersyukur  karena masih diberi kesehatan dan keberuntungan. Sebelum berangkat  ke  Cina  pada  1964,  Sarmadji  adalah aktifis  Pemuda  Rakyat,  salah  satu  organ  PKI. Dia  juga  tercatat  sebagai  pegawai  departemen pendidikan  di  Jakarta.  Sejak  awal  dia  sangat tertarik dengan dunia anak, khususnya pendidikan anak. Oleh karena itu, ketika sekolah di  Beijing  dia  mengambil  bidang  pendidikan anak.  Dia  berpikir  spesialisasinya  itu  bisa dikembangkan ketika kelak pulang ke Indonesia.
Harapan  Warjo  tidak  pernah  terwujud. Peristiwa  1965  menggagalkan  rencananya. Bersama  dengan  rombongan  delegasi  Indonesia yang  dikirim  ke  Cina  pada  1965  dia  terhalang pulang. Dia berhasil menyelasaikan  sekolahnya, tetapi  lalu  bingung  mau  melakukan  apa. Pemerintah  Cina  pasca-Revolusi  Kebudayaan memang  memberikan fasilitas untuk kaum eksil karena  mereka  dianggap  tamu  negara,  tetapi mobilitas  mereka  sangat  terbatas.  Dalam  situasi ini  Warjo  merasa  tidak  bisa  mengembangkan diri  sama  sekali.  Oleh  karena  itu,  sejak pertengahan  tahun  1970-an  dia  bermigrasi  ke Belanda.
Enam  eksil  di  atas  mempunya  cerita sendiri-sendiri,  tetapi  disatukan  oleh  sebuah narasi,  yaitu  nasionalisme.  Lepas  dari  latar belakang ideologi sebelum mereka meninggalkan Indonesia,  dalam  perkembangannya  mereka memeluk  teguh  perasaan  menjadi  bangsa Indonesia.  Faktor  Soekarno  memang  sangat sentral,  tetapi  juga  pengalaman  mereka  sebagai eksil  membuat  sentimen  kebangsaan  menjadi mengental.  Dalam  latar  belakang  dunia  yang berubah,  mereka  akhirnya  bermigrasi  dari negara-negara  sosialis-komunis  yang  mulai runtuh  ke  negara-negara  liberal  di  Eropa  Barat. Di  tempat  baru,  keindonesiaan  mereka  kembali dihadapkan  dengan  tuntutan  migrasi  dan kewarganegaraan,  selain  dengan  kebutuhan dasar hidup sehari-hari.

## Mencari Kehidupan yang Lebih Baik: Pindah ke Belanda
Runtuhnya komunisme pada akhir 1980- an  di  Uni  Soviet  dan  negara-negara  komunis lainnya adalah titik balik dalam kehidupan kaum eksil. Sementara sering dinilai sebagai pembebasan  dari  rezim  otoriter  dan  langkah menuju  demokratisasi,  runtuhnya  komunisme bagi  kaum  eksil  justru  merupakan  awal  dari  era kekhawatiran  dan  ketidakpastian.  Bubarnya  Uni
Soviet yang diikuti oleh jatuhnya rezim komunis di  Eropa  Tengah  dan  Timur  menimbulkan berbagai  problematik  serius  baik  pada  tataran kenegaraan maupun pada kehidupan masyarakat sehari-hari.  Hal  yang  sangat  mencolok  dan berpengaruh  langsung  terhadap  keberadaan kaum  eksil  adalah  munculnya  sentimen  anti orang  asing  yang  kuat  (Sevortian,  2009). Kekerasan  terhadap  orang  asing  kerap  terjadi. Ini menimbulkan kekhawatiran karena kenyataannya  kaum  eksil  secara  legal  tetaplah orang asing. Selain faktor keamanan, kekhawatiran  juga  berasal  dari  ketidakpastian masa depan pekerjaan dan posisi sosial ekonomi mereka.
Sementara  itu,  sejawat  mereka,  eksil Indonesia  di  Cina,  bahkan  sejak  tahun  1970-an banyak  yang  telah  memutuskan  untuk  keluar dari  negara  itu  dan  pindah  ke    berbagai  negara Eropa  Barat.  Revolusi  Kebudayaan  yang dijalankan  oleh  pemimpin  Mao  membuat  ruang gerak  mereka  di  Cina  menjadi  sangat  terbatas. Mereka,  misalnya,  harus  lapor  kepada  otoritas pemerintah lokal setempat jika hendak bepergian ke  luar  kota.  Semuanya  serba  dikontrol. Memang  pemerintah  setempat  menyediakan berbagai  fasilitas  dan  jaminan  selama  mereka bermukin  di  sana.  Mereka  ditempatkan  di  kota Nanjing. Di sana mereka diberi jatah kebutuhan hidup  sehari-hari,  termasuk  juga  guru-guru  dan bahan-bahan pelajaran khususnya tentang Marxisme  dan  bahasa  serta  budaya  Cina.  Akan tetapi,  pemukiman  mereka  lebih  berupa  kamp yang  terisolasi  dari  dunia  luar.  Kejenuhan  dan frustrasi  melanda  mereka,  sehingga  tidak  jarang terjadi  perselisihan  di  antara  mereka.  Memang beberapa orang berhasil bertahan di Cina hingga akhir 1980-an, namun hanya sedikit yang tersisa setelah itu.
Setelah  jatuhnya  komunisme,  sebagian besar kaum eksil Indonesia di Rusia dan negara- negara  eks-komunis  lain  memutuskan  untuk bermigrasi  ke  negara-negara  Eropa  Barat  dan Skandinavia.  Perancis,  Swedia,  dan  khususnya Belanda  adalah  negara  tujuan  utama  mereka. Pilihan untuk bermigrasi ke Belanda menimbulkan  perasaan  ironis  bagi  sebagian mereka sendiri. Mereka mencari  peruntungan di negara  yang dulu pernah menjajah tanah airnya. Dalam  hal  ini  hendaknya  diingat  bahwa  ketika meninggalkan  Indonesia  pada  tahun  1960-an, suasana  anti-Belanda  di  Indonesia  terutama terkait dengan isu Irian Barat masih sangat kuat termasuk  di  kalangan  eksil.  Dilema  antara
sentimen  kebangsaan  dan  kebutuhan  untuk mendapatkan  kehidupan  yang  lebih  baik  adalah kondisi  psikologis  yang  membayangi  pilihan mereka  ketika  bermigrasi  ke  Belanda.  Di  sisi lain  migrasi  ke  Belanda,  dibanding  ke  negara lain, adalah pilihan yang lebih menjanjikan masa depan  mereka  mengingat  kondisi  Belanda sendiri sebagai negara kesejahteraan  yang  stabil dan kuat pada masa itu (van  Oorschot, 2006).
Para  eksil  masuk  ke  Belanda  melalui jalur pencari suaka (Hill, 2008). Tentu saja tidak semua  eksil  bisa  masuk  dengan  mudah  ke Belanda melalui jalur ini, tergantung pada usaha para  pengacara,  kelompok  aktivis  hak  asasi manusia, atau gereja yang membantu mengadvokasi  proses  pengajuan  suaka  mereka. Dalam  hal  ini  peran  Prof.  Wertheim  sangat penting.  Profesor  di  Universitas  Amsterdam  ini adalah  seorang  ahli  sosiologi  Dunia  Ketiga, khususnya Indonesia, yang gigih dalam membantu  orang-orang  kiri,  termasuk  kaum eksil,  yang  tersingkir  oleh  rezim  Orde  Baru. Dengan  jaringannya  yang  luas,  dia  membantu advokasi  kaum  eksil  agar  bisa  diterima  di Belanda  melalui  jalur  suaka  politik.  Argumen yang  dikemukakanya  adalah  kaum eksil terhalang pulang ke Indonesia oleh karena suatu praktik  politik  tertentu,  sehingga  suaka  atas dasar  kemanusiaan  adalah  pilihan  yang  harus diambil  oleh  pemerintah  Belanda  (Wawancara dengan Siswa Santoso, 16 Mei 2013,
Amsterdam).
Proses  penerimaan  terhadap  permintaan suaka  kaum  eskil  berbeda  antara  satu  dengan yang  lain.  Ada  yang  selesai  cepat  dalam hitungan hari atau minggu, tetapi ada juga yang membutuhkan  waktu  hingga  bertahun-tahun. Semuanya  tergantung  pada  proses  legal  yang cukup  ketat.  Mereka  yang  telah  menyiapkan berbagai  dokumen  lengkap  untuk  pencarian suaka  akan  lebih  mudah  daripada  mereka  yang hanya  bermodal  nekad.  Selain  itu,  eksil  yang mencari  suaka  ke  Belanda  pada  tahun  1970-an jauh  lebih  cepat  mendapatkan  penerimaaan daripada  mereka  yang  datang  ke  sana  lebih belakangan.
Selain  persoalan  legal,  kaum  eksil  yang bermigrasi  ke  Belanda  juga  menghadapi persoalan  psikologis  yang  pelik.  Beberapa orang,  seperti  tergambar  paling  jelas  pada Sarmadji, awalnya merasa hina dengan kenyataan bahwa mereka pada akhirnya menjadi warga  negara  Belanda.  Dia  menganggap  bahwa
menjadi  warga  negara  Belanda  adalah  menjadi ‘kacung’  dari  negara  yang  dulu  menjajah bangsanya.  Terkadang  dia  merasa  mengkhianati perjuangan para leluhurnya di tanah air yang rela berkorban  untuk  mengusir  Belanda,  tetapi ironisnya  dia  sekarang  menjadi  bagian  darinya. Akan  tetapi,  Sarmadji  pun  menyadari  bahwa keberadaannya di pengasingan bukan pilihannya,  melainkan  tersingkir  oleh  keputusan politik  yang  dibuat  oleh  sesama  bangsanya. Perasaan  campur  aduk  ini  menimbulkan  trauma tertentu, mewujud pada sikap marah dan dendam kepada rezim Orde Baru.
Akan  tetapi,  beberapa  eksil  yang  lain berpendapat  bahwa  Belanda  yang  sekarang dalam banyak hal berbeda dengan Belanda yang dulu. Belanda yang sekarang adalah negara baru bagi  mereka,  tentu  saja  karena  terpaksa,  tetapi bagaimanapun  mereka  merasa  mempunyai kewajiban  menjadi  warga  negara  yang  baik. Ibrahim  Isa  berpendapat  bahwa  oleh  karena dirinya  adalah  warga  negara  Belanda,  maka  dia pun  harus  mendapatkan  hak  dan  melakukan kewajiban seperti warga negara lainnya. Apalagi mengingat  usianya  sekarang,  menjadi  warga negara Belanda tidak bisa lagi dimaknai sebagai tempat  persinggahan,  tetapi  mungkin  akan menjadi  tempat  terakhirnya  sebelum  dijemput kematian.
Pertimbangan  keluarga  adalah  prioritas tertinggi  dalam  keputusan  hidup  yang  diambil oleh  para  eksil,  termasuk  sejak  mereka memutuskan  pindah  dan  tinggal  di  Belanda. Bagaimanapun  umumnya  istri  dan  anak-anak mereka  adalah  orang  Eropa.  Generasi  kedua eksil  umumnya  mempunyai  pengetahuan  yang sangat  terbayas  tentang  Indonesia,  negeri  ayah mereka.  Anak-anak  Mintardjo,  Chalik  Hamid, dan Djoemaeni mengenal sedikit saja Indonesia. Bahkan  anak-anak  Ibrahim  Isa  yang  ibunya adalah  orang  Indonesia  pun  sedikit  sekali mempunyai kontak dengan Indonesia.
Persoalan  lain  yang  menjadi  kendala kehidupan  kaum  eksil  Indonesia  di  Belanda adalah  sulitnya  mencari  pekerjaan.  Bagi  eksil yang  datang  ke  Belanda  pada  akhir  1980-an, faktor  usia  adalah  masalah  yang  tidak  mudah diatasi.  Dengan  usia  rata-rata  menjelang  50 tahun  pada  awal  tahun  1990-an,  mereka  sulit mendapatkan  lowongan  kerja  di  perusahaan- perusahaan.  Sertifikat  dan  gelar  akademis  tidak membantu  mereka,  bahkan  lebih  sering  justru menyulitkan mereka. Lembaga-lembaga akademis
pun  tidak  bersedia  menerima  pegawai  baru. Djoemaeni yang mempunyai gelar doktor dalam bidang  hukum  dan  pernah  bekerja  di  lembaga riset  di  Rusia,  misalnya,  kesulitan  mendapat pekerjaan yang sesuai dengan latar belakangnya. Akibatnya  mereka  bekerja  apa  saja  untuk memenuhi  syarat  minimal  kerja  sosial  untuk mendapatkan  tunjangan  kesejahteraan  dari pemerintah. Djoemaeni akhirnya bekerja sebagai pemotong kaca.
Selama  Orde  Baru,  hubungan  antara eksil  dan  KBRI  Den  Haag  beku  sama  sekali. Meskipun  keberadaan  eksil  dipandang  kurang politis lagi di mata KBRI, berbeda dengan orang RMS  (Republik  Maluku  Selatan),  mereka  tetap dicurigai  sebagai  bagian  dari  komunisme  di masa  lalu.  Kebekuan  ini  pecah  pada  masa pemerintahan  Abdurrahman  Wahid.  Di  bawah duta  besar  Abdul  Irsan,  KBRI  Den  Haag membuka  pintunya  lebar-lebar  kepada  kaum eksil.  Akan  tetapi,  hubungan  manis  ini  ternyata tidak  berlangsung  lama.  Setelah  berakhirnya pemerintahan Gus Dur dan kepemimpinan KBRI oleh  Abdul  Irsan,  hubungan  eksil-KBRI mendingin kembali. Pada periode kepemimpinan Fanny  Habibie,  hubungan  di  antara  mereka malah  memburuk.  Di  bawah  kepimpinan  duta besar  Retno  Marsudi,  muncul  inisiatif  KBRI untuk  membuka  kembali  kebekuan  tersebut dengan  mengundang  sejumlah  eksil  ke  acara- acara  KBRI.  Akan  tetapi,  menurut  penilaian sejumlah  eksil  inisiatif  tersebut  lebuh  bersifat personal  daripada  kelembangaan.  Kaum  eksil dilihat  lebih  sebagai  individu-individu  daripada kelompok yang mempunyai pengalaman dan visi politik tertentu.

## Situasi dan Pandangan Pasca-Soeharto
Mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan  pada  1998  membuka  kesempatan munculnya wacana tanding peristiwa 1965. Jika pada  masa  Orde  Baru  narasi  tentang  tema  itu dikuasai  oleh  versi  sejarah  resmi  yang  hanya menyuguhkan  peristiwa  pembunuhan  para jenderal  oleh  Gerakan  30  September,  segera setelah  1998  terbit  berbagai  karya  yang melaporkan pembunuhan massal 1965-1966 dan bebagai implikasi yang terjadi setelahnya. Selain ditulis  oleh  para  akademisi  dan  aktivis  sosial, narasi  baru  tersebut  ditulis  juga  langsung  oleh para  korban.  Beberapa  orang  menulis  memoar yang  berusaha  menjelaskan  duduk  perkara  isu 1965  untuk  mengklarifikasi  stigma  yang  sudah terlanjur  diterima  oleh  masyarakat,  seperti
hubungan  antara  komunisme  dan  agama  (Reid, 2001;  Moestahal,  2002).  Lebih  lanjut  narasi  ini mencoba untuk memberi pandasaran ilmiah bagi agenda  rekonsiliasi  yang  diusulkan  beberapa kelompok.  Dikerangkai  oleh  argumen  hak  asasi manusia,  narasi  sejarah  pasca-Soeharo  tersebut mempunyai  tujuan  etis  dan  politis  yang  kuat, yaitu  pengungkapan  kebenaran  dan  keadilan sejarah yang terpinggirkan.
Hal yang menarik adalah  narasi  tanding tersebut di antaranya muncul dan berkembang di kalangan  Nahdlatul  Ulama  (NU)  tempat beberapa  kelompok  di  dalamnya  pada  1965- 1966  terlibat  dalam  skenario  pembunuhan massal  terhadap  anggota  dan  simpatisan  PKI. Pada tahun 2000, Sekelompok anak muda NU di Yogyakarta  mendirikan  Syarikat  Indonesia. Mereka  memulai  usaha  untuk  mempertemukan berbagai  elemen  masyarakat  yang  tepecah, sehingga  tidak  berkomunikasi  secara  baik, pasca-Peristiwa 1965. Mereka juga menerbitkan buletin dan buku-buku yang membuka wawasan baru  di  sekitar  isu  tersebut.  Inisiatif  kelompok ini  tidak  lepas  dari  peran  Abdurrahman  Wahid atau Gus Dur sebagai pemimpin NU yang sejak lama aktif mempromosikan pentingnya rekonsilasi dan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia.
Pada  masa  kepresidenan  B.  J.  Habibie, terdapat  empat  perubahan  sikap  pemerintah terhadap komunisme Pertama, pemerintah menghentikan  pemutaran  film  ‘Pengkhianatan G-3-S/PKI’ yang sebelumnya selalu ditayangkan di  seluruh  stasiun  televisi  pada  malam  30 September.  Kedua,  pembebasan  10  tahanan politik  yang  terkait  peristiwa  1965.  Ketiga, pemerintah  tidak  bereaksi  atas  pembentukan YPKP (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966).  Keempat,  pemerintah  tidak  lagi menggunakan retorika “bahaya laten komunisme”  secara  ekplisit  dan  massif.  Meski demikian,  pada  saat  yang  sama  Habibie  juga mengeluarkan pernyataan yang terlihat kontradiktif  dengan  empat  pencapaian  di  atas. Dua  pernyataan  tersebut  adalah:  pertama, pemerintah  mengusulkan  memasukkan  sebuah ketetapan  dalam  KUHP  bagi  mereka  yang diketahui menyebarkan ajaran Marxisme/ Komunisme/ Leninisme. Kedua, Habibie sendiri sempat  mengeluarkan  pernyataan  bahwa  ada gerakan  subversi  yang  dilakukan  oleh  “komas”, yaitu  singkatan  dari  “komunis,  nasionalis,  dan marhaenis” (Budiawan, 2004: 19-22).
Presiden  Gus  Dur  mengambil  langkah yang lebih progresif daripada para pendahulunya.  Selama  masa  pemerintahannya, paling  tidak  ada  empat  kemajuan  yang  dicapai terkait  isu  komunisme  dan  peristiwa  1965. Pertama,  pemerintah  mengizinkan  para  eksil untuk  kembali  ke  tanah  air  dan  mendapatkan kembali  status  kewarganegaraan  Indonesia  jika mereka  menghendakinya.  Kedua,  Gus  Dur secara  pribadi  meminta  maaf  kepada  korban pembunuhan massal 1965-1966. Ketiga, pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas  Nasional  (Bakorstanas)  dan  program ‘penelitian  khusus’  (litsus)  terhadap  para  calon pegawai  negeri  sipil.  Keempat,  Gus  Dur menganjurkan  pencabutan  TAP  MPRS  No. 25/1966  yang  menyatakan  PKI  adalah  partai terlarang  dan  Komunisme/Marxisme/Leninisme tidak boleh disebarkan (Budiawan, 2004: 22-23).
Meski demikian, berakhirnya kekuasaan Orde  Baru  tidak  secara  otomatis  menghapus ingatan  kolektif  yang  telah  dibangunnya. Wacana  anti-komunis  masih  hidup  di  tengah masyarakat dan bahkan terus menerus direproduksi.  Oleh  karena  itu,  tidak  heran  jika usulan  Gus  Dur  untuk  mencabut  TAP  MPRS No.  XXV/MPRS/1966  mendapat  tentangan keras  dari  berbagai  kalangan.  Komunisme  tetap dipandang  sebagai  ideologi  yang  bertentangan dengan  Pancasila,  khususnya  sila  pertama Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Akibatnya  usulan Gus Dur ditolak oleh MPR (Majelis Permusyawaratan  Rakyat).  Amin  Rais,  ketua MPR yang juga seorang tokoh Muhammadiyah, menilai  pencabutan  TAP  tersebut  tidak  perlu. Pandangan ini diikuti oleh para pemimpin Islam yang  lain,  termasuk  dari  kalangan  NU  sendiri. KH  Hasyim  Muzadi,  ketua  umum  PBNU (Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama)  setelah  Gus Dur,  dan  KH  Yusuf  Hasyim,  pemimpin pesantren  Tebuireng,  Jawa  Timur  yang  juga pamannya  Gus  Dur,  menolak  usulan  tersebut. Bagi  mereka,  komunisme  dan  Islam  adalah paham  yang  saling  bertentangan  (Suhelmi, 2006).
Sikap  pribadi  Gus  Dur  terhadap keberadaan  kaum  eksil  sangat  jelas.    Dalam acara  penyerahan  Yap  Thiam  Hien  Award  di Jakarta  pada  10  Desember  1999,  Gus  Dur mempersilahkan  kaum  eksil  untuk  kembali pulang  ke  Indonesia.  Gur  Dur  mengatakan bahwa  “Tidak  ada  kesulitan,  bagi  para  pejuang yang  masih  di  luar  negeri  untuk  kembali  ke tanah  air  tercinta  …  Tetapi  bagi  para  pejuang
yang  sudah  bernaturalisasi  di  sana,  itu  hak mereka  untuk  tidak  kembali,  tetapi  kalau  mau kembali  ke  tanah  air,  tidak  dipersulit…” (Dikutip  Isa,  tt:  187).  Gus  Dur  kemudian memerintahkan  menteri  hukum  dan  perundang- undangan, Yusril Ihza Mahendra, untuk berdialog  dengan  kaum  eksil  di  Belanda.  Pada tanggal  17  Januari  2000,  kaum  eksil  yang tersebar di beberapa negara Eropa berkumpul di KBRI Den Haag, Belanda. Dalam acara tersebut Yusril  menyampaikan  pandangan  pemerintah yang  membuka  pintu  bagi  para  eksil  untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
Akan  tetapi,  sebagian  besar  eksil menolak  tawaran  menteri  Yusril.  Mereka menilai  tawaran  tersebut  berangkat  dari  cara pandang yang keliru. Mereka merasa diposisikan seperti  para  migran  ilegal.  Bagi  mereka, pemerintah  pertama-tama  harus  menjelaskan akar persoalannya terlebih dulu, yaitu pengakuan  bahwa  pada  masa  lalu  kebijakan mereka  salah  sehingga  menyebabkan  warga negaranya  terasing  di  luar  negeri.  Tanpa penjelasan  seperti  ini  tawaran  pemerintah dianggap  retorika  belaka  dan  tidak  mempunyai jaminan  sama  sekali  jika  mereka  pulang  ke Indonesia.
Secara  umum,  di  tengah  munculnya wacana tanding di seputar isu 1965-1966, posisi kaum eksil tetap terlupakan. Keberadaan mereka yang  jauh  dari  tanah  airnya  membuat  suara mereka  kurang  terdengar.  Selain  Gus  Dur  yang pernah menyebut mereka sebagai kaum ‘kelayapan’,  hampir  tidak  ada  tokoh  nasional dan  pejabat  negara  lainnya  yang  mewacanakan keberadaan  mereka  secara  terbuka.  Berbagai inisiatif  rekonsiliasi  yang  dilakukan  kelompok masyarakat  sipil  juga  belum  menyentuh  isu mengenai  mereka.  Di  sisi  lain,  pergaulan  kaum eksil,  seperti  juga  korban  1965  lainnya, umumnya terbatas. Di Belanda sendiri, kelompok-kelompok  eksil  hanya  sesekali  saja bertemu  dan  saling  berkunjung.  Sehar-hari mereka  sibuk  dengan  pekerjaannya  masing- masing.
Meski  demikian,  di  tengah  kesunyian suara kaum eksil, terdapat beberapa usaha untuk memperlihatkan  eksistensi  dan  perlawanan terhadap  rezim  yang  mengasingkan  mereka.  Di antara  usaha  tersebut  adalah  pendokumentasian wawancara dengan para eksil, pengarsipan buku dan dokumen, pendirian kelompok korban, serta penulisan  autobiografi  atau  memoar.  Usaha-
usaha  ini  semakin  mantap  setelah  meluasnya penggunaan internet yang membuat makna jarak menjadi  relatif.  Akses  orang  eksil  terhadap Indonesia, begitu juga sebaliknya, menjadi lebih terbuka dan interaktif.
Pendokumentasian  wawancara  dilakukan oleh  Hersri  Setiawan.  Pernah  aktif  di  LEKRA, pada  awal  1960-an  Hersri  adalah  wakil Indonesia  untuk  organisasi  pengarang  Asia- Afrika  yang  berbasis  di  Kolombo,  Srilangka. Pada  1965  dia  pulang  ke  Indonesia  dan  segera ditangkap  oleh  tentara.  Antara  1969-1978  dia menjadi  tahanan  politik  di  Pulau  Buru.  Pada 1987  dia  pindah  mengikuti  keluarganya  ke Belanda  hingga  2000.  Sewaktu  tinggal  di Belanda inilah dia bertemu dengan para eksil di negara-negara  Eropa,  bahkan  hingga  ke  Cina. Disponsori  sebagian  oleh  IISH  (International Institute  of  Social  History)  Amsterdam,  dia memulai proyek bernama ‘ In Search of Silenced Voices’ (Dragojlovic,  2002:  167-170).  Proyek ini berisi rekaman wawancara dengan para eksil dan  pengarsipan  dokumen-dokumen  pribadi mereka. Sebagian besar material hasil proyek ini sekarang  tersedia  untuk  publik  di  perpustakaan IISH Amsterdam.
Salah satu koleksi ‘ In Search of Silenced Voices’ berisi  rekaman  wawancara  Hersri Setiawan  dan  Asahan  Alham  Aidit. 5 Asahan bercerita pengalaman hidupnya. Selepas mengakhiri  studi  sastra  Rusia  di  Universitas Indonesia,  Jakarta,  dia  mendapat  tawaran  untuk melanjutkan  studi  pascasarjana  ke  Moskow dalam bidang serupa. Persis pada 1966 studinya di  Moskow  selesai,  tetapi  pada  saat  yang  sama pula  dia  mengawali  suatu  periode  yang  panjang sebagai  eksil.  Selain  terhalang  pulang  karena pilihan  politik  pribadinya,  juga  fakta  bahwa dirinya  adalah  adik  D.  N.  Aidit  sebagai pemimpin PKI, dia merasa kehilangan kepercayaan  diri  pada  banyak  hal,  termasuk kepada  orang-orang  terdekat  yang  sebelumnya dia  kagumi.  Merasa  tidak  cocok  lagi  dengan suasana  Moskow,  dia  kemudian  pindah  ke  Cina dan  akhirnya  ke  Vietnam.  Di  Vietnam  dia melanjutkan studi  dan memperoleh  gelar doktor dalam  bidang  sastra  perbandingan.  Akan  tetapi, setelah  menikah  dengan  perempuan  Vietnam dan  menetap  sekian  lama  di  sana,  Alham memutuskan  untuk  bermigrasi  ke  Belanda.  Dia merasa  era  komunisme  telah  senja,  tidak  hanya dihancurkan  oleh  kekuatan-kekuatan  ‘kapitalis’,
5 Kode panggil: BG GC5/424
tetapi  juga  terutama  dibuat  keropos  oleh  para pendukungnya  sendiri.  Pandangan  Alham  yang memperlihatkan paradoks ini mewakili pandangan eksil lainnya. Suara mereka tersimpan  dengan  baik  di  perpustakaan  IISH, Amsterdam.
Suara  eksil  diwujudkan  juga  dalam bentuk lain. Sarmadji membangun perpustakaan Perhimpunan  Dokumentasi  Indonesia  (Perdoi) yang  berlokasi  di  rumahnya  di  pinggiran Amsterdam  (Dragojlovic,  2002:  166-167).  Dia mengumpulkan  bahan-bahan  terkait  dengan sejarah  Indonesia  dan  khususnya  lagi  terkait dengan  peristiwa  1965-1966.  Sebagian  besar bahan-bahan  merupakan  koleksi  pribadinya  dan sumbangan rekan-rekannya sesama eksil. Perdoi juga  menyimpan  obituari  dan  catatan  tentang eksil  yang  telah  meninggal.  Untuk  mengelola Perdoi  dia  dibantu  beberapa  temannya  sesama eksil  dan  beberapa  orang  generasi  keduanya (anak  eksil).  Status  Perdoi  adalah  yayasan berbadan hukum.
Sarmadji  mengatakan  bahwa  usahanya membangun  dan  mengelola  Perdoi  bukan sekadar  hobi  belaka.  Lebih  dari  itu,  Perdoi dibangun  sebagai  monumen  kehilangan  dan sekaligus  perlawanan  terhadap  hegemoni  Orde Baru dalam segala hal, khususnya dalam bidang sejarah.  Sarmadji  menilai  bahwa  kekuasaan Orde  Baru  bisa  tegak  selama  puluhan  tahun karena ditopang oleh sejarah yang dibengkokkan sedemikian  rupa.  Di  atas  ingatan  kolektif  yang dikuasai  oleh  penguasa  itulah  rezim  fasis mendasarkan  dirinya.  Oleh  karena  itu,  menurut Sarmadji, segala usaha untuk membangun ulang Indonesia  harus  dimulai  dari  pelurusan  sejarah. Ini  penting  tidak  hanya  bagi  korban  tragedi 1965-1966  seperti  dirinya  tetapi  terutama  untuk anak-anak  muda.  Jumlah  para  korban  semakin lama  semakin  sedikit  karena  satu  demi  satu meninggal  dunia,  sementara  anak  muda  adalah pewaris  sejarah  yang  sesungguhnya.  Koleksi Perdoi  pernah  dipamerkan  di  KBRI  Den  Haag. Meskipun belum jelas maksud dan tujuannya, ini menandakan  babak  baru  posisi  eksil  dalam pandangan negara.
Usaha lain juga dilakukan oleh Mintardjo.  Rumahnya  di  kawasan  Oegstgeest, sebuah  kota  kecil  dekat  Leiden,  selalu  menjadi markas  mahasiswa  Indonesia,  khususnya  yang studi  di  Leiden.  Di  tempat  itu  Mintardjo memfasilitasi berbagai kegiatan diskusi, khususnya tentang sejarah Indonesia. Para tokoh
atau akademisi Indonesia yang sedang berkunjung  ke  Belanda  biasanya  diundang  ke rumahnya  untuk  menceritakan  situasi  terkini  di tanah  air  atau  menyampaikan  hasil  studinya. Pada awal 2000-an bersama beberapa mahasiswa dan rekan-rekannya Mintardjo mendirikan  Yayasan  Sapu  Lidi  yang  aktif mengadakan  kegiatan,  termasuk  bekerja  sama dengan  KBRI  dan  Universitas  Leiden,  bertema Indonesia.  Belakangan,  seiring  dengan  semakin meluasnya  penggunaan  internet,  Mintardjo  dan para  aktifis  PPI  (Persatuan  Pelajar  Indonesia) memprakarsai  forum  ‘Pondok  Pak  Min’  di media  sosial  Facebook  (https://www.facebook. com/groups/412946892090403/).
Sementara  itu,  Djoemaeni  bersama rekan-rekannya  mendirikan  Lembaga  Pembela Korban  (LPK)  1965.  Seperti  organisasi- organisasi sejenis yang bermunculan di Indonesia  pasca-Soeharto,  lembaga  ini  aktif mengkampanyekan  pengungkapan  kebenaran dan  keadilan  sejarah  di  sekitar  peristiwa  1965- 1966. Kampanye kelompok ini dilakukan dengan membangun  aliansi  dengan  sejawatnya  di Indonesia dan juga melalu media internet. Salah satu kegiatan mereka adalah memberi dukungan terhadap rencana pembentukan Komisi Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  (KKR)  yang  telah disyahkan  sebagai  undang-undang  oleh  DPR, tetapi  kemudian  dibatalkan  oleh  MK.  Sampai sekarang  rencana  tersebut  masih  berhenti  di Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Sehari-hari Djoemaeni  mengelola  blog  (http://lembaga- pembela-korban-1965.blogspot.com) sebagai situs resmi LPK 1965.
Suara  kaum  eksil  lainnya  disampaikan melalui  penerbitan  autobiografi  atau  memoar. David  Hill  (2012:  231-232)  menyebutnya sebagai sebuah resistensi kultural terhadap rezim politik  maupun  narasi  sejarah  resmi  yang meminggirkan  mereka.  Hill  mengutip  pendapat Shopia A. McClennen tentang para penulis eksil keturunan  Spanyol  yang  digambarkan  “terpisah dari  konteks  nasional  mereka;  baik  dalam pengertian  geografis,  dan  dalam  pengertian bagaimana mereka dihapus dari sejarah mereka”,  tetapi  mereka  “tetap  terikat  dengan bangsanya,  dan  pada  saat  yang  sama  mereka mendefinisikan  diri  terkait  dengan  komunitas- komunitas transnasional alternatif, terkonfirmasikan oleh subjek marjinal”.
Lebih lanjut David Hill (2012)
membahas  dua  memoar  eksil  Indonesia,  yaitu
karya  Asahan  Aidit  dan  Ibarruri  Putri  Alam. Keduanya  adalah  keluarga  D.N.  Aidit.  Seperti dibahas  sedikit  di  atas,  Asahan  Alham  Aidit adalah  adik  bungsunya,  sementara  Ibarruri adalah  putrinya.  Asahan  Alham  Aidit  menulis “Cinta,  Perang,  dan  Ilusi  Antara  Moskow  dan Hanoi”.  Dalam  karya  berbentuk  cerita  pendek memoar  ini  Asahan  menceritakan  perjalanan hidupnya  dengan  cukup  lengkap.  Berangkat  ke Rusia  pada  awal  1960-an  untuk  melanjutkan studi, pada tahun 1966 dia berangkat meninggalkan Rusia menuju Vietnam. Ketika itu dia  memandang  Vietnam  adalah  negara  yang masih  mempertahankan  prinsip  revolusioner, namun  akhirnya  pada  1984  dia  memutuskan untuk  hijrah  ke  Belanda.  Dia  berkesimpulan bahwa  sekarang  batas  antara  Barat  dan  Timur kurang  relevan  lagi.  Secara  tajam  dia  bahkan mengungkap  kebobrokan  sistem  komunisme. Menanggapi  pendapat  Alham  ini,  Pramoedya Ananta  Toer  hanya  berucap,  “…  ada  kalanya manusia  menghadapi  bosan.  Alham  sedang dalam kondisi itu”.
Sejak berkembangnya teknologi internet,  kaum  eksil  menemukan  arena  baru yang menembus batas-batas teritorial negara. Di antara  eksil  yang  paling  aktif  di  arena  baru  ini adalah  Umar  Said  dan  Ibrahim  Isa.  Umar  Said, tinggal  di  Paris,  Perancis,  mengelola  situs pribadi yang sangat aktif (http://umarsaid.free.fr),  baru  saja  meninggal pada 2011 lalu. Sementara Ibrahim Isa sekarang tinggal  di  Amsterdam,  Belanda,  dan  tetap  aktif di  berbagai  diskusi  dunia  maya.  Selain mengelola blog pribadi (http://ibrahimisa. blogspot.com), dia juga sangat aktif berinteraksi di  media  sosial  Facebook      (https://www. facebook. com/ibrahim.isa3?fref=ts).  Tulisan- tulisannya  di  dunia  maya  dibukukan  juga  dan diterbitkan  di  Indonesia.  Pada  tahun  2000  dia menerbitkan  “Ibrahim  Isa:  Bui  Tanpa  Jerajak Besi”  dan  “Kabar  dari  Negeri  Seberang” (Jakarta: Historia Publisher, 2012)

## Kesimpulan
Dibanding  korban  peristiwa  1965  di dalam  negeri,  nasib  kaum  eksil  Indonesia mungkin  lebih  baik.  Mereka  tidak  dibunuh, dipenjara,  atau  dibuang  ke  Pulau  Buru.  Di negara-negara  tempatmereka  tinggal,  mereka mendapatkan  perlindungan  dan  penghidupan yang wajar. Ini terjadi baik ketika mereka masih tinggal  di  negara-negara  eks-komunis  maupun setelah  mereka  bermigrasi  ke  Belanda.  Setelah
sebagian  besar  menjadi  warga  negara  Belanda, barulah mereka memperoleh kesempatan berkunjung ke tanah kelahirannya di Indonesia.
Akan  tetapi,  selama  proses  pengasingan di  luar  negeri  itu  para  eksil  mengalami penderitaan  berat.  Mereka  menanggung  beban psikologis mendalam karena diputuskan dari tali ikatan  keluarga,  pertemanan,  dan  kehidupan sehari-hari  di  Indonesia.  Pencabutan  status kewarganegaraan membuat hidup mereka tergantung  pada  belas  kasihan  negara  lain.  Di sini kita melihat adanya paradoks kewarganegaraan.  Karena  tergantung  pada konstelasi  kekuasaan  di  suatu  negara  tertentu, kewarganegaraan  seringkali  berhadapan  secara diametral dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Meski demikian, dalam keterbatasannya para  eksil  Indonesia  di  Belanda  tetap  merawat komitmen nasionalisme mereka. Masing-masing dari  mereka  mempunyai  cara  tersendiri  dalam mewujudkan itu. Ada yang menerbitkan biografi untuk mengoreksi narasi sejarah Indonesia yang meminggirkan  keberadaan  mereka,  ada  yang membangun  perpustakaan,  ada  juga  yang menyediakan  rumahnya  bagi  kegiatan-kegiatan dan  diskusi-diskusi  keindonesiaan.  Dari  contoh- contoh  yang  telah  dipaparkan,  kita  bisa  melihat bahwa  komitmen  nasionalisme  eksil  Indonesia tidak  terbatasi  oleh  status  kewarganegaraan mereka.  Meskipun  secara  formal  mereka sekarang  berkewarganegaraan  Belanda,  secara politis  mereka  tetap  menganggap  dirinya  orang Indonesia.

## Daftar Pustaka
Budiawan.  (2004). Mematahkan  Pewarisan Ingatan:  Wacana  Anti-Komunis  dan Politik  Rekonsiliasi  Pasca-Soeharto .
Jakarta: Elsam.
Dragojlovic,  A.  (2002).  “Materiality,  loss  and redemptive hope in the Indonesian leftist diaspora”, Indonesia  and  Malay  World , 40 (117).
Cribb, R. (Ed.). (1990). The Indonesian Killings of  1965-1966 .  Monash  Papers  on
Southeast Asia, No. 21, Clayton.
Heryanto,  A.  (2006). State  Terrorism  and Political  Identity  in  Indonesia:  Fatally Belonging. London/New York: Routledge.
Hill, D. (2008). “Knowing Indonesia From Afar: Indonesian Exiles and Australian
Academics”. Paper presented to the 17th Biennial  Conference  of  the  Asian Studies  Association  of  Australia  in Melbourne 1-3 July 2008.
_____  &  Dragojlovic,  A.  (2010).  “Indonesian Exiles:  Crossing  Cultural,  Political  and
Religious Borders”,
Review of Indonesian  and  Malaysian  Affairs , 44 (1).
Isa,  I.(  2010). Bui  Tanpa  Jerajak  Besi: Pikiran Seorang Eksil Indonesia di Luar Negeri .
Isa,  I.  (2012). Kabar  Dari  Negeri  Seberang , Jakarta: Historia Publisher.
Moestahal,  A.  (2002). Dari  Gontor  ke  Pulau Buru:  Memoar  H.  Achmadi  Moestahal , Yogyakarta: Syarikat.
Poesponegoro,  M.D.  &  Notosusanto,  N.  (Eds.). (1993). Sejarah  Nasional  Indonesia  VI. Jakarta: Balai Pustaka [edisi empat].
Roosa,  J,  Ratih,  A.,  &  Farid,  H.  (Eds.).  (2004). Tahun  yang  Tak  Pernah  Berakhir: Memahami  Pengalaman  Korban  65. Jakarta:  Elsam,  Tim  Relawan  untuk Kemanusiaan,  dan  Institut  Sejarah Sosial Indonesia.
Roosa,  J.  (2008). Dalih  Pembunuhan  Masal .
Jakarta: ISSI dan Hasta Mitra.
Roosa,  J.,  Ratih,  A.  &  Farid,  H.  (Eds.).  2004. Tahun  yang  Tak  Pernah  Berakhir: Memahami  Pengalaman  Korban  65, Jakarta:  Elsam,  Tim  Relawan  untuk Kemanusiaan,  dan  Institut  Sejarah Sosial Indonesia.
Reid,  H.  (2001). Pergulatan  Muslim  Komunis , Yogyakart: LKPSM-Syarikat.
Sevortian,  A.  (2009).  “Xenophobia  in  Post- Soviet Russia” The Equal Rights Review ,
Vol.  Three,  http://www.equalrightstrust.org/ ertdocumentbank/anna%20sevortian.pdf.
Suhelmi,  A.  (2006).  “Communisme  Debated Again: the Muslim Response to the Idea of  Revoking  the  1966  anti-Communism in  post-Soeharto  Indonesia”, Studia Islamika , 13 (1).
van  Oorschot,  W.  (2006).  “The  Dutch  Welfare State:  Recent  Trends  and  Challenges  in
Historical Perspective”, European Journal  of  Social  Security , 8 (1), http://spitswww.uvt.nl/~worschot/wvo/ ArtikelenOnline/DutchWSejss.pdf--2 Oktober 2013.

## Wawancara
Djoemaeni  Kartaprawira,  12  Mei  2013,  di  Den Haag.
S. Mintardjo, 10 Mei 2013, di Leiden.
Ibrahim Isa, 15 Mei 2013, di Amsterdam.
Sulardjo, 15 Mei 2013, di Amsterdam.
Chalik Hamid, 15 Mei 2013, di Amsterdam.
Sarmadji, 19 Mei 2013, di Amsterdam.
Siswa Santoso, 16 Mei 2013, di Amsterdam

## Online
http://www.thejakartapost.com/news/2010/03/30 /mintardjo-indonesian-heart.html http://www.thejakartapost.com/news/2006/04/26 /recordkeeper-exiled-and-forgotten.html http://news.detik.com/bandung/read/2010/08/03/
161356/1412852/486/sekitar-1500- eksil-tragedi-1965-tak-bisa-pulang-ke- indonesia
http://www.thejakartapost.com/news/2010/07/02 /ri-tries-win-hearts-its-exiles-russia.html