Jurnal Administrasi Negara Volume 27 Nomor 2, Edisi Agustus 2021 p-ISSN: 1410-8399, e-ISSN: 2615-3424

## PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (FILM DOKUMENTER)

## THE LAND AND BUILDING TAX OF URBAN AND RURAL SECTOR (DOCUMENTARY MOVIE)
Musdalifa Mansyur 1 , Frida Chairunisa 2 , Nureni Sayuti 3
1 Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah musdalifamansyur88@gmail.com
2 Politeknik STIA LAN Makassar fchairunisa@yahoo.com
3 Politeknik STIA LAN Makassar neno_stialan@yahoo.co.id

## Abstrak
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  telah  dikelola  secara  penuh  oleh pemerintah  daerah  termasuk  daerah  kabupaten  Mamuju  Tengah.  Potensi  penerimaan  yang cukup tinggi di sektor ini diharapkan dapat diserap secara maksimal untuk dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Namun potensi yang menjanjikan tersebut  belum mampu  dipungut  oleh pemerintah sehingga menimbulkan piutang  dari  tahun  ke  tahun.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi, telaah dokumen untuk memperoleh informasi terkait pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  yang  dituangkan  kedalam  bentuk  film dokumenter. Informan dalam penelitian ini berjumlah sembilan orang. Analisis data dilakukan dengan  memilah  hasil  foto  atau  video  yang  diperoleh  kemudian  disusun  berdasarkan storyboard atau alur cerita yang telah dibuat sebelumnya. Hasil penelitian mengindikasikan proses  pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  masih  mengalami sejumlah kendala sehingga menyulitkan pemerintah untuk mencapai target penerimaan yang sudah ditetapkan setiap tahun. Masalah tersebut antara lain ketidaksesuaian data subjek dan objek data, kurangnya kesadaran pajak, dan sulitnya petugas menagih atau menemui pemilik objek  pajak.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu  melakukan  perbaikan  basis  data  secara terencana  dan  melakukan  berbagai  inovasi  agar  kesadaran  masyarakat  dalam  memenuhi kewajibannya dapat terwujud.
Kata Kunci : Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Mamuju Tengah.

## Abstract
The Land and Rural and Urban Buildings Tax has been fully managed by local governments including central Mamuju regency. The potential for high acceptance in this sector is expected to be absorbed to the maximum to be utilized in order to improve infrastructure development
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
and community welfare. But the promising potential has not been able to be collected by the government, resulting in year-on-year receivables. The method used in this study is qualitative by conducting eawancara, observation, study documents to obtain information related to the tax of the earth and rural and urban buildings that are poured into the form of documentaries. There is nine informants in this study. Data analysis is done by sorting the results of photos or videos obtained then arranged based on a storyboard or storyline that has been created before. The results  show  that the process of  taxing rural  and urban  land  and  buildings  still  has a number of obstacles that make it difficult for the government to reach its revenue target every year. These include discrepancies in subject data and data objects, a lack of tax awareness, and  the  difficulty  of  charging  officers  to  meet  the  owner  of  a  tax  object.  Therefore,  the government needs to improve the database in a planned manner and make various innovations so that public awareness in fulfilling its obligations can be realized.
Keywords : Tax, The Land and Rural and Urban Buildings Tax, Central Mamuju

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009    tentang  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  merupakan  kebijakan  pemerintah yang  bertujuan  untuk  mengatur  system perpajakan,  berlaku  secara  efektif  pada tanggal  1  januari  2019  setelah  mengalami beberapa  kali  pergantian  yang  isinya menyesuaikan dengan perkembangan perpajakan di Indonesia.
Terdapat  beberapa  perubahan  bunyi dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  tentang  PDRB  yang  memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur  pajak  dan  retribusinya  dengan tujuan agar akuntabilitas dalam melakukan pelayanan  pajak  dapat  ditingkatkan,  juga memperkuat otonomi daerah, dan memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat maupun pelaku usaha.
Perbedaan antara kebijakan sebelumnya dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 adalah dialihkannya wewenang  pemerintah  pusat  dalam mengelola  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah dan  Bangunan  (BPHTB)  dan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan menjadi  pajak  daerah  yang  dikelola  oleh pemerintah  daerah.  Sebelum  proses pengalihan,  proses  administrasi  PBB  P2 dan  BPHTB  dilakukan  pemerintah  pusat yang  hasil  pajaknya  nanti  akan  dibagikan ke  daerah  berdasarkan  proporsi  tertentu. Akan tetapi, untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaannya, maka seluruh kegiatan administrasi yang berkaitan  dengan  PBB  P2  dan  BPHTB sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  pemerintah daerah  dengan  tenggang  waktu  paling lambat tanggal 1 januari 2014. Sedangkan untuk  sektor  perkebunan,  pertambangan,
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
dan  perhutanan  masih  tetap  dikelola  oleh pemerintah  pusat  berdasarkan  kebijakan tertentu.
Pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan  dan  perkotaan  menjadi  pajak daerah  didasari  atas  beberapa  alasan  dan pemikiran  penentu  kebijakan  antara  lain bahwa  bila  dikaitkan  secara  teori,  pajak bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan  bersifat  lokal  dimana  objek pajaknya menetap disuatu daerah, visibilitas,  dan  pembayar  pajak  dan  yang menikmati  hasil  dari  pajak  PBB  P2 memiliki hubungan erat.
Kedua,  pendapatan  asli  disetiap daerah  dapat  ditingkatkan  dan  sekaligus memperbaiki struktur anggaran pendapatan dan  belanja  daerah.  Ketiga,  akuntabilitas, transparansi,  dan  peningkatan  pelayanan bagi  wajib  pajak  dengan  menerapkan sistem yang memudahkan untuk membayar/  menyetor  pajak.  Keempat, beberapa negara telah menggolongkan PBB P2 sebagai pajak lokal.
Salah satu kabupaten/kota yang telah melaksanakan  pengalihan  PBB-P2  sejak tahun  2014  adalah  Kabupaten  Mamuju Tengah. Mamuju Tengah merupakan salah satu  kabupaten  yang  berada  di  provinsi Sulawesi barat. Kabupaten Mamuju Tengah sebelumnya    adalah  bagian  dari    daerah
Kabupaten  Mamuju  yang  kemudian dibentuk  menjadi  otonomi  baru  yang disahkan  pada  tanggal  14  Desember  2012 dalam  sidang  paripurna  DPR  Republik Indonesia.  Kabupaten  Mamuju  tengah memiliki luas wilayah sebesar 3.100,87 km persegi  yang  terdiri  dari  5  kecamatan,  54 desa,  dan  2  UPT  Unit  permukiman transmigrasi, yang mayoritas masyarakat di Kabupaten  Mamuju  Tengah  berprofesi sebagai petani kelapa sawit.
Terbentuknya  wilayah  otonomi  baru menjadi  daya  Tarik  tersendiri  bagi masyarakat  dari  luar  kabupaten  Mamuju Tengah  untuk  mengadu  nasib  mencari rezeki  dengan  berbagai  macam  latar belakang, sehingga sejak awal pembentukan  Kabupaten  Mamuju  Tengah menjadi  kabupaten  baru  sampai  saat  ini mempengaruhi  proses  pembangunan  yang mengalami peningkatan. Dengan meeningkatan  pembangunan,  menandakan bahwa  suatu  daerah  memiliki  potensi penerimaan  sektor  PBB  P2  yang  semakin meningkat  pula  karena  bertambahnya jumlah objek dan subjek pajak. Akan tetapi, sejak  tahun  2017  sampai  2019,  realisasi penerimaan PBB P2 di kabupaten Mamuju Tengah  tidak  mengalami  peningkatan signifikan  dan  menyisakan kurang  lebih 9 milyar  piutang.  Hal  tersebut  dapat  dilihat
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
berdasarkan data realisasi penerimaan PBB P2 sebagai berikut :
Tabel 1. Rekapitulasi Laporan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2019. Tahun Target Realisasi Sisa 2017 1.380.003.341 504.572.565 875.430.776 2018 4.493.205.851  1.514.940.454  2.978.265.397 2019 5.163.650.000  1.982.928.942  3.180.721.058
Sumber : Badan Keuangan, Januari 2020
Melihat laporan penerimaan PBB P2 diatas,  menunjukkan  bahwa  penerimaan sektor  pajak  ini  tidak  mengalami peningkatan  yang  signifikan  bahkan  tidak mencapai  setengah  dari  target  yang ditetapkan.  Hal  ini  menunjukkan  adanya indikasi  permasalahan  yang  ditemukan pemerintah  dalam  proses  pengelolaannya. Permasalahan  ini tentunya  menjadi tantangan bagi pemerintah untuk melakukan  upaya  yang  lebih  baik  lagi sehingga  kedepannya  realisasi  dapat memenuhi  target  dengan  sempurna.  Oleh karena  itu  peneliti  merasa  tertarik mengetahui permasalahan yang melatarbelakangi  rendahnya  penerimaan sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan , dimana hasil penelitian ini nantinya  akan  jabarkan  kedalam  bentuk laporan  hasil  penelitian  dan    berbentuk video  dokumenter  yang  berjudul  “Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan”.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  metode  kualitatif dimana  peneliti  data  deskriptif  berupa ungkapan / penjelasan verbal dari informan yang  kemudian  hasil  penelitian  tersebut dijelaskan dalam bentuk video dokumenter. Dengan metode kualitatif ini memungkinkan  peneliti  untuk  menggali informasi secara mendalam terkait dengan pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer,  yaitu  data  yang diperoleh  langsung  dari  hasil  wawancara dengan  informan  yang  memiliki  peran penting dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan  perdesaan  dan  perkotaan sebanyak 4 orang diantaranya kepala badan keuangan  kabupaten  Mamuju  Tengah  , kepala  bidang  pendapatan,  kepala  sub bidang pajak yang mengetahui secara jelas terkait tugas yang menyangkut jenis pajak yang  dipungut  di  Kabupaten  Mamuju Tengah,  dan  kepala  desa  Lemo-Lemo sebagai role  model yang  berperan  aktif dalam menyukseskan pemungutan pajak di desanya.  Selain  itu  informan  lainnya berasal  dari  masyarakat  berstatus  wajib pajak sebanyak 5 orang.
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
Sedangkan  data  sekunder  dalam penelitian ini diperoleh
dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  antara lain  peraturan  perundang-undangan  yaitu Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pajak Bumi Dan  Bangunan  Perdesaan  Dan  Perkotaan, Pedoman  Pelaksanaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan,  data rekapitulasi  laporan  penerimaan  PBB  P2 tahun  2017  sampai  2019  ,  laporan Pendapatan  Asli  Daerah,  dan  dokumen lainnya.
Pengolahan  data  yaitu  melakukan pengumpulan,  pengelompokan,  memilih data-data  yang  pokok  atau  penting  dan membuang data yang tidak perlu sehingga diperoleh  data  yang  relevan,  kemudian penyajian  data  dilakukan  dalam  bentuk uraian  singkat,  table,  hubungan  antara kategori  dan  sejenisnya.  Penyajian  data dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara sederhana  dengan  memilih  data/informasi yang  ditemukan  kemudian  disesuaikan dengan konsep film dokumenter.
Data  primer  dari  hasil  wawancara dengan  informan  berbentuk  video  yang
dibagi  atas  beberapa  bagian.  Yang kemudian digabung menjadi satu kesatuan yang  utuh  sesuai  dengan  pertanyaan penelitian  yang  ada  dalam  pedoman wawancara. Kemudian data sekunder yang berasal dari dokumen yang didapatkan, ada beberapa yang diolah kedalam bentuk tabel seperti  data  laporan  realisasi  penerimaan PBB P2 di kabupaten Mamuju Tengah yang ditayangkan diawal film dokumenter, data kontribusi  PBB  terhadap  pendapatan  asli daerah yang diolah dalam bentuk diagram, dan data penerimaan PBB P2 perdesa yang diolah  kedalam  bentuk  table  pula.  Hal  ini dilakukan  untuk  memudahkan  penonton untuk  mengetahui  maksud  dari  data  yang telah  didapatkan.  Selain  itu,  data  berupa peraturan perundang-undangan juga ditayangkan ke dalam film dokumenter ini dengan  menampilkan  lembar  peraturan tersebut.

## HASIL PENELITIAN
Dari  hasil  penelitian  diperoleh informasi  bahwa  Kantor  Badan  Keuangan Kabupaten  Mamuju  Tengah  merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik dibidang  keuangan yang diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Mamuju Tengah No 4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
Lembaga  Teknis  Daerah  Pemerintah Kabupaten  Mamuju  Tengah.  Terletak  di Jalan Tammauni Pue Ballung dengan posisi gedung  disebelah  kanan  Kantor  Bupati
Mamuju Tengah. Badan Keuangan mempunyai  tugas  dan  fungsi  dalam
perencanaan, pelaksanaan,
pengkoordinasian  pedoman  dan  petunjuk teknis penyusunan, perubahan, perhitungan anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah (APBD),  menetapkan  target  penerimaan pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dan pengelolaan  aset  daerah  serta  melakukan proses  pembinaan  administrasi  keuangan daaerah  yang  menjadi  tanggungjawabnya sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku.
Tugas  pokok  Badan  Keuangan
Kabupaten Mamuju Tengah yaitu
melaksanakan  dan  mengkoordinasikan pedoman dan petunjuk teknis Penyusunan, Perubahan, Perhitungan  APBD, penetapan target  penerimaan  Pajak  Daerah  dan pembinaan  administrasi  keuangan  daerah serta Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah. Dalam  rangka  melaksanakan  tugas  pokok tersebut,  Badan  Keuangan  menjalankan fungsinya    dengan  mengumpulkan  bahan serta  data  untuk  penyusunan,  perubahan dan  perhitungan  APBD,  merumuskan kebijakan, teknis pemberian bimbingan dan
pembinaan serta koordinasi yang berkaitan dengan  pengelolaan  keuangan  daerah  dan penerimaan  daerah,  melakukan  koordinasi terhadap subjek dan objek pajak daerah dan retribusi  daerah  bersama  dinas  dan  unit kerja  sebagai  teknis  dalam  pengelolaan pendapatan asli  daerah, melakukan pengumpulan  data-data  yang  berkaitan dengan  pendapatan  asli  daerah    sebagai bahan  dan  tolak  ukur  untuk  menetapkan rencana  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah,  melaksanakan  pengelolaan  pajak bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan (PBB P2) disetiap kecamatan dan desa  dibantu  kolektor  pajak  yang  telah ditunjuk  sesuai  dengan  wilayah    kerjanya masing-masing , melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan daerah, pelaksanaan sosialisasi  tata  cara  pencairan  anggaran, pencatatan  dan  penginventarisasian  serta pelaksanaan pemeriksaaan terhadap pembelanjaan, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung, perencanaan dan pengadaan jumlah dan jenis kertas berharga sebagai  alat  bukti  penagihan  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  serta  penerimaan daerah  lainnya  sesuai  tingkat  kebutuhan dalam  waktu  1  (satu)  tahun  anggaran  dan pendistribusian  kertas  berharga  kepada seluruh  skpd,  pengevaluasian  jumlah belanja daerah baik belanja tidak langsung
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
maupun  belanja  langsung,    mengumpul bahan  dari  setiap  instansi  dalam  jajaran pemerintah  kabupaten  mamuju  tengah untuk  kepentingan  penyusunan  laporan pertanggungjawaban  bupati  di  bidang keuangan daerah.
Gambar 1. Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## Sumber : Badan Keuangan, Juli 2020
Berdasarkan hasil penelitian,  terkait realisasi penerimaan sektor pajak bumi dan bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  di
Kabupaten Mamuju Tengah telah
berkontribusi  terhadap  pendapatan  asli daerah sebesar  7,2 %. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar  1  menunjukkan  kontribusi PBB  P2  terhadap  PAD    masih  tergolong sangat  rendah  meski  berada  pada  posisi kedua  dengan  jumlah  7,2  %,  padahal potensi sektor ini cukup tinggi dikarenakan
perkembangan  pembangunan  di  daerah mengalami kemajuan yang cukup pesat dari tahun  ke  tahun  sehingga  secara  otomatis memunculkan subjek dan objek pajak baru.

## Permasalahan dan Strategi Pemungutan PBB P2
Untuk mengetahui lebih jelas terkait permasalahan  yang  terjadi,  berikut  hasil wawancara  oleh  beberapa  informan  yang memiliki  tanggungjawab,  tugas  terkait pengelolaan  PBB  P2  dan  beberapa  wajib pajak  di  kabupaten  Mamuju  Tengah sebagai berikut:
Pada sesi diskusi dan wawancara oleh Bapak  Drs.  Mansyur  M  selaku  Kepala Badan Keuangan pada Kamis, 2 Juli 2020 didapatkan informasi sebagai berikut :
“Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan  salah  satu  sumber  dari pendapatan  asli  daerah  yang didasarkan  atas  Peraturan  Daerah Nomor  15  Tahun  2016  Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan.  Jumlah piutang  PBB P2  Kabupaten
Mamuju  Tengah  sampai  dengan tahun  2019  sebesar  sekitar  9 milyar..  hal  ini  disebabkan  adanya piutang  PBB  P2  dari  kabupaten Mamuju  yang  dilimpahkan  ke
Kabupaten Mamuju Tengah,
ditambah  lagi  dengan  belum maksimalnya  pendataan  objek  dan subjek  pajak.  Kontribusi  PBB  P2 terhadap  pendapatan  asli  daerah sampai dengan saat ini baru berkisar 7,2 %. Hal ini masih sangat rendah
0 2 4 6 8 10 12 2019
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
dikarenakan  masih  terdapat  objek- objek  pajak  yang  datanya  belum maksimal  Antara  lain  adanya  data yang  dobel,  salah  nama,  luas berbeda dengan yang ada di SPPT. Sehingga perlu diadakan pendataan secara menyeluruh terhadap seluruh objek pajak yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah” Selanjutnya Kepala Badan menjelaskan terkait strategi bahwa : “Strategi yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk meningkatkan pendapatan  asli daerah  sektor  PBB  P2  antara  lain melakukan yang pertama sosialisasi melalui  radio  bambamanurung, kedua  dengan  memasang  beberapa baligho di setiap ibukota kecamatan,  yang  ketiga  dengan melakukan sosialisasi melalui media Koran berbentuk adventorial. Selanjutnya strategi yang dilakukan untuk  meningkatkan  pendapatan asli daerah yaitu dengan memberikan  reward  kepada  desa yang mencapai target maksimal dari tahun  lalu  berupa  kendaraan bermotor roda dua maupun sepeda, televisi , dan lain-lain”
Pada sesi diskusi dan wawancara oleh
Bapak  Suhesti  S.Pd.,M.Pd  selaku  Kepala Bidang  Pendapatan  pada  Kamis,  11  Juni 2020 didapatkan informasi sebagai berikut:
“Penyebab timbulnya piutang PBB P2 karena adanya peralihan piutang dari  Kabupaten  Mamuju  Tengah,
kemudian pembelian mesin pencetak SPPT yang membutuhkan waktu  yang  lama  sehingga  tahun 2017  ada  31  desa  tidak  tercetak SPPTnya.  Yang  kedua  kenapa terkendala  bahwa  selama  ini  nanti dibulan 11 SPPT baru
direkomendasikan  ke  desa-  desa. Sehingga pas bulan 12 sudah habis waktu  dan  kena  denda  sehingga banyak kepala desa dan masyarakat keberatan. Yang ketiga Kendala lain yang  ditemukan  adalah  masih  ada masyarakat  yang  merasa  tingginya NJOP  yang  dibebankan  sebesar 0,3% berdasarkan perda no 15 tahun 2016  tentang  pajak  bumi  dan bangunan perdesaan dan perkotaan, salah  nama,  salah  alamat,  dan bahkan  ada  sebagian  masyarakat yang enggan membayar pajak, terus masyarakat merasa keberatan karena  di  mamuju induk NJOPnya di  sana  0,1%  sementara  kita  di Mamuju Tengah 0,3 %” Adapun  Kepala  Bidang  Pendapatan kembali  menjelaskan  terkait  strategi sebagai berikut:
“Strategi  yang  dilakukan  juga dengan sosialisasi dengan melibatkan beberapa SKPD terkait, sosialisasi  juga  dilakukan  di kecamatan, desa tentang bagaimana cara  pengisian  SPOP  yang  salah nama, alamat, NJOPnya yang tinggi sehingga kepala dusun dan masyarakat,  kepala  desa  mengerti proses peningkatan pendapatan asli daerah”
Pada sesi diskusi dan wawancara oleh Bapak M. Arsyad S.Pd selaku Kepala Sub Bidang  Pajak  pada  Jumat,  16  Juni  2020 didapatkan informasi sebagai berikut :
“Waeputeh  kecamatan  Topoyo sangat nihil dia punya pembayaran atau realisasi PBB nya karena salah satu  masyarakat  yang  ada  disana sudah  banyak  yang  penggantian atau  mengadakan  jual  beli  tanpa sepengetahuan pemerintah sehingga
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
pemerintah setempat tidak mengetahui  siapa  pemilik  yang sebenarnya  dan  dilapangan  juga bagi kepala dusun dan kepala desa sebagai  kolektor  pemungut  pajak PBB dilapangan itu juga mengalami kesulitan  untuk  mengecek  siapa pemilik sebenarnya lokasi tersebut. PBB untuk desa waeputeh itu perlu penggantian keseluruhan pendataan ulang supaya itu pajaknya bisa baik.
Kemudian selanjutnya desa salulebo  masih  dalam  kecamatan topoyo  yang  berada  disangat diujung  di  pegunungan  itu  sangat memiliki  anggaran  yang  paling tinggi  untuk  di  kecamatan  Topoyo tapi namun keadaan ini realisasinya sangat rendah jadi penyebabnya itu adalah  penduduk  yang  ada  di  desa salulebo  itu  kebanyakan  penduduk dari  luar  dan  sebagai  pemerintah setempat  di  dalam  itu  yang  baru tidak mengetahui siapa-siapa pemilik pertama tersebut dan siapa pemilik  orang  diluar  dan  dimana alamatnya  sehingga  para  kepala dusun  dengan  kepala  desa  juga kalang  kabut  mendeteksi  pemilik- pemilik  lokasi  tersebut  sehingga pada  desa  salulebo  mengalami realisasi  rendah  dimana  alamat tersebut  dia  tidak  ketahui  dan  dia juga  melakukan  mau  pendataan kembali.  Yang  ketiga  adalah  desa salupangkang  IV  masih  dalam wilayah  kecamatan  topoyo  ini sangat nihil juga dia punya realisasi pajaknya disebabkan karena administrasi kepala desa tidak betul menurut  kepala  BPDnya  bahwa pajak  yang  ada  disalupangkang  IV ini sudah hampir 100% tapi kepala desa  administrasinya  kurang  baik sehingga penyetoran kepala desa ke kas  daerah  itu  nihil.  Kalau  untuk data salungpangkang IV sudah baik
tapi administrasi kepala desa kurang membaik”
Berdasarkan hasil
wawancara tersebut,  realisasi  penerimaan  ketiga  desa terendah tahun 2019 yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## Tabel 2. Evaluasi Penerimaan PBB P2
Tahun 2019 Desa Target Realisasi Sisa Waeputeh 60.604.275 1.296.877 59.307.398 Salupangkang IV 66.711.153 66.711.153 66.171.153 Salule’bo 200.109.314 0 200.109.314
Sumber : Badan Keuangan, Juli 2020
Berdasarkan  data  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  realisasi  penerimaan ketiga desa sangat rendah bahkan satu desa diantarannya  masih  nihil.  Sedangkan  dua desa  lainnya  juga  memperoleh  realisasi yang sangat rendah.
Selanjutnya  Kepala  Sub  Bidang Pajak  menjelaskan  terkait  strategi  sebagai berikut:
“Strategi untuk memperbaiki kedepan untuk pajak PBB ini kami sudah rancang untuk membuat peta blok. Peta blok itu adalah alat untuk mendeteksi  wajib  pajak  berapa jumlah wajib pajak di desa itu dan wajib pajak yang belum bayar pajak itu kita dapat  melihat di peta blok. Karena  di  peta  blok  itu  kita  sudah memberikan  nanti  NOP  setiap petanya  .  jadi  kita  sudah  tau  yang ingin sudah membayar ini belum.

## Tanggapan Wajib Pajak
Melihat  persoalan  yang  cukup kompleks,  peneliti  dipandang  perlu  untuk meminta  keterangan  dengan  wajib  pajak
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
sehingga  menemukan  persoalan  bahwa masyarakat nampaknya belum mengetahui secara  jelas  kebijakan  pemungutan  pajak khususnya  mengenai  pengenaan  tarif. Adanya  perbedaan  antara  wilayah  satu dengan lain terkait tarif tersebut menimbulkan kecemburuan ditengah masyarakat.  Padahal  penetapan  tarif  PBB P2  di  Kabupaten  Mamuju  Tengah  masih menggunakan  sistem  zonasi.  Hal  inilah yang perlu dijelaskan Pemerintah agar tidak timbul  kesalahpahaman.  Pemerintah  juga diharapkan  dapat  lebih  peka  terhadap perubahan  perekonomian  di  masyarakat kiranya ada kebijakan untuk menyesuaikan pajak  terutang  dengan  kondisi  ekonomi masyarakat yang berubah-ubah.
Pada  sesi  diskusi  dan  wawancara didapatkan informasi sebagai berikut :
“Pemungutan  PBB  P2  tahun  lalu cukup  bagus,  tidak  ada  kendala  di dusun  kami.  Tarif  yang  dikenakan cukup sedang” (Wajib Pajak 1) “Kalau  bisa  disesuaikan  dengan tetangga  artinya  tetangga  lapangan satu  dengan  waeputeh  terkait tarifnya,  jangan  ada  perbedaan sebab  menimbulkan  keluhan  dan kecemburuan sosial di masyarakat”(Wajib Pajak 2) “Tidak ada masalah tergantung dari perekonomian  masyarakat  sebagai petani.  Untuk  saat  ini  tidak  ada masalah. Tarif 0,3% yang dibebankan tidak menjadi persoalan”(Wajib Pajak 3) “Banyak masyarakat bingung terkait  format  SPPT.  Untuk  tariff tidak  dipersoalkan.  Harapannya proses pendataan lebih ditingkatkan agar  tidak  terjadi  simpang  siur”. (Wajib Pajak 4)
“Selaku  masyarakat,  kami  harus membayar  pajak  setiap  tahunnya. Kendala  yang  ditemukan  yaitu faktor  data  di  SPPT  tidak  sesuai dengan  peta  blok.  Kami  mohon adakan  penyesuaian  tarif  agar masyarakat tidak merasa dibanding- bandingkan. Selanjutnya permohonan agar pembayaran pajak  disesuaikan  dengan  kondisi ekonomi  masyarakat  terutama  di situasi  pandemic covid  19” (Wajib Pajak 5)

## SUCCESS  STORY PENGELOLAAN PBB P2 DI DESA LEMO-LEMO
Meski beberapa desa masih mengalami kendala dalam memaksimalkan pemungutan pajaknya, namun terdapat satu diantara  beberapa  desa  yang  dianggap mampu  mencapai  penerimaan  yang  tinggi dan  mendapatkan  predikat  sebagai  desa sadar  pajak  yaitu  desa  Lemo-Lemo  yang berada  di  Kecamatan  Pangale.  Peranan Pemerintah  Desa  Lemo-Lemo  sangat menentukan  kepatuhan  pajak  masyarakat didesanya dengan jumlah 834 objek pajak. Adapun  strategi  Pemerintah  Desa  selama ini  yaitu  dengan  memerintahkan  4  kepala dusun  untuk  aktif  melakukan  penagihan disetiap  dusunnya.  Desa  lemo-lemo  telah
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
memberikan kesadaran kepada wajib pajak dengan  melakukan  rapat  dengan  wajib pajak  sehingga  nilai  objek  wajib  pajak sesuai  dengan  kemampuan  yang  ada  di masyarakat. Karena 2 tahun berjalan kepala dusun  menganalisis  bahwa  lambatnya pembayaran  PBB  P2  karena  masyarakat merasa  objek  pajak  yang  mereka  miliki tidak  sepadan  dengan  yang  dibayarkan artinya ada data yang tidak akurat sehingga masyarakat  enggan  membayar  PBB  P2. Setelah itu kepala dusun melakukan diskusi berdasarkan  system  perhitungan  pajak dengan  masyarakat  yang  kemudian berkoordinasi  dengan  bidang  pendapatan untuk  melakukan  perbaikan  data  sehingga terbitlah  SPPT  yang  akurat  dan  tidak  ada lagi  alasan  bagi  wajib  pajak  untuk  tidak bayar pajaknya.  Yang  pada intinya  kepala dusun  di  desa  Lemo-Lemo  telah  aktif sehingga mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk taat membayar PBB P2.
Pada sesi diskusi dan wawancara oleh Bahri S.IP selaku kepala desa Lemo-Lemo pada  Kamis,  25  Juni  2020  didapatkan informasi sebagai berikut :
“Pada  tahun  anggaran  2018  dan 2019 desa Lemo-Lemo mendapatkan  reward  sebagai  desa yang  tercepat  melunasi  pajak terutang  PBB  P2  sekabupaten Mamuju  tengah.  Beberapa  waktu yang  lalu  kami  diberikan  reward berupa  1  unit  motor  sebagai
penyemangat  sebenarnya  untuk lebih  cepat  melakukan  pelunasan pajak terutang di desa Lemo-Lemo. Terkait  jumlah wajib pajak di desa Lemo-Lemo itu sebanyak 834 objek pajak yang terdaftar di DHKP yang terdiri dari  4  wilayah  dusun. Yang kedua  Peranan  Pemerintah  Desa dalam  pembayaran  PBB  sangat menentukan nilai objek pajak serta kepatuhan  masyarakat  terhadap pembayaran pajak yang merupakan kewajiban  mereka.  Strategi  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa dalam hal ini sebagai penagih pajak itu kemudian kepala desa memberikan hak atau
memerintahkan  4  kepala  dusun untuk  melakukan  penagihan  di masing-masing dusunnya”
Kepala  Desa  Lemo-Lemo  kembali menjelaskan terkait strategi yang dilakukan sebagai berikut :
“Strategi  yang  kita  lakukan  itu tentunya  dengan  aktif  dan  proaktif terhadap  masyarakat  jadi  ketika misalnya  pengembalian  SPPT  itu kepala  dusun  kemudian  langsung action turun karena data by name by address  sudah  ada  di  masing- masing dusun sehingga itu memudahkan kami untuk menghubungi masing-masing wajib pajak.  Jadi  kalau  misalnya  dari lokasi itu mereka langsung menelfon jadi apakah mereka dating ke kepala dusun atau kepala dusun yang  kerumah  masing-masing  itu tergantung  kesepakatan.  Kemudian dampak  pemungutan  tentunya  ini sangat  berpengaruh  khususnya infrastruktur. Desa lemo-lemo telah memberikan  kesadaran  kepada wajib  pajak  dengan  melakukan rapat  dengan  wajib  pajak  sehingga
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
nilai  objek  wajib  pajak  sesuai dengan  kemampuan  yang  ada  di masyarakat.  Karena  2  tahun berjalan kepala dusun menganalisis bahwa lambatnya proses pembayaran  PBB  P2  itu  karena masyarakat  merasa  tidak  sepadan dengan  objek  pajak  yang  mereka miliki  artinya  disini  ada  data  yang tidak  akurat  sehingga  itu  menjadi kesenjangan  Antara  masyarakat dengan  objek  pajak  yang  dimiliki sehingga  dia  merasa  enggan membayar  PBB  P2.  Setelah  itu kepala dusun melakukan rapat atau diskusi berdasarkan system perhitungan pajak dengan masyarakat sehingga terbitlah SPPT dan tidak ada lagi alasan bagi wajib pajak  untuk  tidak  bayar  pajaknya karena  sejak  awal  mereka  sudah merapatkan.  Yang  pada  intinya kepala  dusun  di  desa  Lemo-Lemo telah aktif sehingga mempengaruhi kesadaran  masyarakat  untuk  taat membayar PBB P2”

## PEMBAHASAN

## Administrasi
Kata  Administrasi  bersumber  dari bahasa  latin  yang  terdiri  dari  ad  + ministrare,  yang  secara  operasional mengandung arti melayani, membantu dan memenuhi. Dalam bahasa asalnya terbentuk  kata  benda  administration  dan kata sifat administrativus.
Pengertian  administrasi  terbagi  atas dua  yaitu  administrasi  dalam  arti  sempit yang  meliputi  kegiatan  catat-mencatat, surat-menyurat,  pembukuan  ringan,  ketik-
mengetik,  kegiatan  menyusun  keterangan- keterangan secara sistematik, dan pencatatan-pencatatannya  secara  tertulis untuk  didokumentasikan,  agar  dengan mudah ditemukan apabila akan dipergunakan lagi yang pada intinya adalah sesuatu yang bersifat teknis ketatausahaan. Sedangkan  administrasi  dalam  arti  luas berasal  dari  kata  administration  (bahasa Inggris), The Liang Gie berpendapat bahwa administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan  penataan  terhadap  pekerjaan pokok  yang  dilakukan  oleh  sekelompok orang  dalam  kerjasama  mencapai  tujuan tertentu.  Batasan-batasan  yang  perlu  ada dalam  kegiatan  administrasi  adalah administrasi merupakan rangkaian kegiatan penataan,  kegiatan  penataan  itu  dilakukan oleh sekelompok orang, kemudian administrasi  merupakan  usaha  kerjasama dari  sekelompok  orang  yang  mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai.

## Film Dokumenter
Menurut Gerzon R. Ayawaila (2017: 11)  menjelaskan  bahwa  film  dokumenter adalah film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan  kenyataan.  Artinya  apa yang  direkam  memang  berdasarkan  fakta yang ada, namun dalam penyajiannya dapat dimasukan pemikiran-pemikiran manusia.
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
Pada  umumnya,  fungsi  dokumenter digunakan  sebagai  media  penyampaian untuk  mengungkao  suatu  fakta  nyata, promosi,  analisa,  serta  mengekspresikan sesuatu. Pertunjukan  film  disamping sebagai komoditas ekonomi, juga berfungsi sebagai  sarana  penerangan,  edukasi,  dan hiburan.  Oleh  karena  itu,  film  dapat dimanfaatkan sebagai media publikasi atau penyuluhan  untuk  menyampaikan  pesan- pesan  tentang  program  pembangunan disegala bidang termasuk upaya peningkatan kesadaran dalam perpajakan .
Pajak
Undang-Undang  Nomor  28  tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  menjelaskan  bahwa  Pajak  Daerah yang  selanjutnya  disebut  pajak,  adalah kontribusi  wajib  kepada  Daerah  yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2011
:  1)  mendefenisikan  pajak  adalah    iuran rakyat kepada kas negara berdasar undang- undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)
yang  langsung  dapat  ditunjukan  dan  yang digunakan  untuk  membayar  pengeluaran umum
Selanjutnya S.I
Djajadiningrat (2007:1)  mengemukakan  pajak  sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dan kekayaan ke kas negara yang  disebabkan suatu  keadaan,  kejadian,  dan  perbuatan yang  memberikan  kedudukan  tertentu, tetapi  bukan  sebagai  hukuman,  menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipasakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik  dari  negara  secara  langsung,  untuk memelihara kesejahteraan umum.
Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran  rakyat    berupa  kas  kepada  negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan tanpa adanya balas jasa secara langsung.  Pajak  dipungut  berdasarkan norma-norma yang berlaku demi mencapai kesejahteraan umum.

## Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan  Perkotaan  adalah  pajak  atas  bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau  dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi atau  Badan,  kecuali  kawasan  yang digunakan untuk kegiatan usaha
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.
Subjek  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan  dan  perkotaan  adalah  orang pribadi  atau  badan  yang  secara  nyata mempunyai  suatu  ha  katas  bumi  dan/atau memperoleh  manfaat  atas  bumi  dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.
Sedangkan  objek  pajak  bumi  dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi  dan/atau  bangunan  yang  dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi  atau  badan,  kecuali  kawasan  yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.
Dasar  pengenaan  pajak  bumi  dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah nilai  jual  objek  pajak  (NJOP),  yang ditetapkan  setiap  3  (tiga)  tahun,  kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayah. Sedangkan besarnya nilai jual objek pajak tidak  kena  pajak  (NJOPTKP)  ditetapkan sebesar  Rp.  10.000.000  (sepuluh  juta rupiah)  untuk  setiap  wajib  pajak.  Untuk tarif  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen).
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan  Perkotaan  merupakan  satu  diantara beberapa jenis pajak yang memiliki potensi dan  kontribusi  yang  besar  terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Mamuju Tengah.  Sebab  objek  pajaknya  terus mengalami  peningkatan  sejak  resmi terbentuk  sebagai  otonomi  baru  dan dikarenakan terbukanya lapangan pekerjaan  serta  potensi  sumber  daya  alam yang menjanjikan. Objek-objek pajak yang mengalami  perkembangan  saat  ini  ialah jenis  bangunan  ruko,  pembangunan perumahan,  objek  wisata,  dan  pembukaan lahan pertanian.

## Kesadaran Pajak
Seseorang  dikatakan  sadar  dalam memenuhi  kewajibannya  membayar  pajak apabila  memiliki  kesadaran  yang  tumbuh dari dalam diri sendiri. Yang artinya tanpa diingatkan  sekalipun  ,atau    ada  tidaknya sanksi  yang  ditetapkan  pemerintah,  wajib pajak yang sadar akan  kewajibannya  akan tetap  membayar  pajak.  Tetapi  pengaruh terbesar  ialah  kesadaran  hukum  yang timbul  dalam  diri  masyarakat  karena adanya  pengetahuan  tentang  hukum, pemahaman  hukum  serta  sanksi  jika melanggarnya.
Pada dasarnya, wajib pajak mengetahui  bahwa  pajak  yang  dipungut
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
oleh  negara  digunakan  untuk  membiayai jalannya  roda  pemerintah  demi  menjamin kelangsungan  hidup  serta  meningkatkan mutu kehidupan bangsa, namun tidak dapat dipungkiri  bahwa  masih  banyak  wajib pajak  yang  belum  membayar  khususnya sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, karena alasan tertentu yang menyebabkan wajib pajak terlambat untuk membayar  PBB  P2  bahkan  ada  yang dengan sengaja enggan membayar.
Banyak  wajib  pajak  yang  memiliki kesadaran  bahwa  membayar  Pajak  Bumi dan  Bangunan  merupakan  kewajiban mereka  sebagai  warga  negara,  dimana wajib pajak telah memiliki, mempunyai hak atas  bumi,  memperoleh  manfaat,  serta memperoleh  manfaat  atas  bangunan  yang mereka tempati.
Disamping  itu,  ada  juga  perilaku seseorang  yang  membayar  atas  dasar kesadaran  bahwa  pajak  tersebut  sangat diperlukan  untuk  pembangunan  dan kesejahteraan  rakyat.  Pada  tingkatan  ini orang  mau  membayar  pajak  karena didorong  oleh  keyakinan  yang  sudah tertanam  dalam  pribadi  seseorang  bahwa membayar  pajak  itu  adalah  kewajiban sebagai warga negara yang tujuannya untuk kepentingan  orang  banyak.  Apabila  orang membayar  pajak  bukan  dikarenakan
ketakutan  akan  dihukum  oleh  pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah mempunyai kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan, yang timbul dalam hati nuraninya sendiri.
Mewujudkan kesadaran pajak ditengah  masyarakat  bukan  hal  yang mudah.  Kepatuhan  wajib  pajak  untuk membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan timbul  dikarenakan  adanya  sanksi-sanksi perpajakan  yang  akan  dikenakan  kepada wajib  pajak  yang  terlambat  membayar Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Sanksi  atau denda administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tanpa pandang bulu, siapa yang lalai,  siapa  yang  melanggar  ketentuan- ketentuan  perpajakan,  dikenakan  sanksi, namun  dalam  kenyataannya  sanksi-sanksi yang ada didalam pajak bumi dan bangunan belum dapat terlaksana dengan baik.
Kesadaran  membayar  pajak  sama dengan kesadaran terhadap hukum. Apabila wajib  pajak  patuh  pada  hukum,  bukan dikarenakan adanya paksaan, tetapi karena sadar  bahwa  tertib  hukum  adalah  tertib masyarakat  itu  sendiri,  termasuk  bersikap tertib terhadap diri sendiri.
Kesadaran  membayar  pajak  dapat dilihat  dari  sikap  dan  perilakunya,  yaitu dalam menunaikan kewajibannya,
ketepatan dan kepatuhan dari wajib pajak.
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
Wajib  pajak  dapat  dikatakan  memiliki kesadaran apabila wajib pajak mengetahui peran  pentingnya  Pajak  Bumi  dan Bangunan untuk Bangsa dan Negara, serta mematuhi  peraturan  dan  tanpa  merasa terpaksa. Dengan memiliki kesadaran untuk membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan secara  tidak  langsung  telah  menunjukan peran sertanya dalam kegiatan pembangunan Bangsa dan Negara.
Agar  kesadaran  untuk  membayar pajak itu dapat terwujud dan meluas, maka wajib  pajak  harus  memiliki  kesadaran untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan  adanya  kesadaran  maka  wajib pajak  akan  membayar  pajak  dengan sukarela  tanpa  ada  paksaan.  Kesadaran yang dimiliki tersebut harus sesuai dengan tuntutan  kebutuhan  sebagai  pribadi,  salah satunya  memiliki  kebanggaan  pribadi, wajib pajak akan merasa lebih unggul dari yang  lain  karena  telah  melakukan kewajiban membayar pajak. Agar kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat terwujud maka diperlukan peran  pemerintah  dan  wajib  pajak  agar dapat  saling  mendukung  sehingga  dapat terwujudnya  kesadaran  untuk  membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Adapun faktor-faktor yang
mempengaruhi kesadaran pajak masyarakat
Saat ini menurut Tarsis Tarmudji (2001: 2) kesadaran  masyarakat  dalam  membayar pajak  masih  rendah,  karena  disebabkan empat faktor yaitu :

## Sebab kultural dan historis
Sebab pertama adalah sebab kultural dan  historis,  rakyat  Indonesia  mengalami penjajahan  selama  kurang  lebih  tiga setengah  abad  di  zaman  kolonial  maupun pada saat pendudukan Jepang masih belum lupa  pada  kepahitan  masa  penjajahan. Berdasarkan  kepahitan  dimasa  penjajahan tersebut, khususnya dalam bidang perpajakan,  rakyat  umumnya  mengenal pajak hanya sebagai alat pemeras dari kaum penjajah  dan  oleh  karena  itu  rakyat membenci  terhadap  pajak.  Walaupun Indonesia  sudah  merdeka  rakyat  masih beranggapan  bahwa  pajak  membebankan mereka.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa wajib pajak yang  telah  diwawancarai  menganggap bahwa  pajak  memiliki  peran  yang  sangat penting  bagi  pembangunan  di  kabupaten Mamuju Tengah. Mereka menyadari bahwa kewajiban  dalam  membayar  pajak  harus dipenuhi  berdasarkan  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  meskipun sebagian  dari  mereka  tengah  mengalami krisis  ekonomi  ditengah  pandemic  covid
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
19.  Oleh  karena  itu,  sebab  kultural  atau historis  tidak  menjadi  alasan  bagi  wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.
Kurangnya  sosialisasi  /  informasi  dari pihak pemerintah kepada rakyat
Sebab kedua adalah penyuluhan dan informasi  dari  pemerintah  kepada  wajib pajak tentang peran pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk Bangsa dan Negara.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa pemerintah  Kabupaten  Mamuju  Tengah telah  melakukan  berbagai  upaya  dalam mensosialisasikan PBB P2 dengan memasang  baligho  di  setiap  ibu  kota kecamatan,  pamphlet,  dan  sosialisasi melalui  saluran  radio  bekerjasama  dengan Bambamanurung  radio.  Hanya  saja informasi yang masih perlu disosialisasikan ialah  mengenai  beberapa  hal  teknis  dan penentuan  tarif  pajak  berdasarkan  system zonasi yang masih ada sebagian masyarakat belum  memahami  yang  pada  akhirnya menimbulkan  kecemburuan  sosial  bagi masyarakat  yang  merasa  pajaknya  tinggi dibanding yang lain tetapi tetap memenuhi kewajibannya  Oleh  karena  itu,  aspek  ini bukan  menjadi  salah  satu  penyebab rendahnya realisasi atau kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Adanya  kebocoran  pada  penarikan pajak
Adapun  sebab  yang  ketiga,  adanya kebocoran dalam penarikan pajak. Kebocoran ini terjadi karena kurang kontrol dan  pengawasan  dari  instansi  terkait  dari petugas PBB sehingga menimbulkan suatu pandangan  yang  negatif  dari  masyarakat. Contohnya  uang  yang  telah  dibayarkan wajib  pajak  untuk  membayar  Pajak  Bumi dan Bangunan dikorupsi oleh petugas untuk kepentingan serta keperluan pribadi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa setelah  melakukan  identifikasi  mendalam oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada  akhirnya  menemukan  salah  satu penyebab  desa  Salupangkang  IV  tidak mencapai  target  penerimaan  PBB  P2 bahkan  ditahun  2019  tidak  terdata realisasinya  atau  nihil  dikarenakan  aparat desa  dalam  hal  ini  kepala  desa  selaku perpanjangan  tangan  pemerintah  daerah dalam mendelegasikan tugas kepada kepala dusun  selaku  kolektor  telah  melakukan tindakan mall administrasi yang merugikan wajib  pajak  dimana  hasil  pajak  yang dipungut para kolektor di desa tidak disetor ke kas daerah padahal datanya sudah valid. Suasana  individu  (belum  punya  uang, malas, tidak ada imbalan langsung dari pemerintah)
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
Sebab  keempat  rakyat  Indonesia masih  banyak  yang  belum  memiliki  suatu keyakinan  untuk  membayar  pajak,  yang dikarenakan  beberapa  hal  yang  salah satunya  masyarakat  belum  mendapatkan informasi atau penyuluhan dari pemerintah tentang  peran  dari  Pajak  Bumi  dan Bangunan  digunakan  oleh  Negara  untuk membiayai  perbaikan  jalan,  lingkungan yang  kurang  memadai,  listrik  dan sebagainya. Di samping itu sebagian wajib pajak  masih  belum  memiliki  kepercayaan kepada Negara dapat mempergunakan uang pajak  dari  rakyat  dengan  benar  misalnya, digunakan  untuk  kepentingan  negara  atau kepentingan  masyarakat,  Jika  kita  lihat dalam  kenyataan  yang  ada,  banyak  sekali para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi yang mengambil uang rakyat untuk memenuhi  kebutuhan  dan  kepentingan pribadi. Akibat penyalahgunaan wewenang tersebut, masyarakat menjadi kurang yakin terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola pajak.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwa memang  benar  bahwa  salah satu pertimbangan mengapa masyarakat enggan untuk  membayar  pajak  dikarenakan keterbatasan  ekonomi.  Seperti  yang diungkapkan  oleh  beberapa  wajib  pajak pada saat sesi wawancara, mereka berharap
pemerintah mempertimbangan pemungutan pajak dengan menetapkan tarif yang perlu disesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat  apalagi  disaat  seperti  ini seluruh  wilayah  dunia  dilanda  krisis ekonomi akibat pandemik covid 19.
Faktor-Faktor  Penyebab  Rendahnya Realisasi PBB P2 di Kabupaten Mamuju Tengah
Pemerintah melalui Badan Keuangan selama  ini  mengalami  beberapa  kendala dalam  melakukan  upaya  memaksimalkan pemungutan pajak di masyarakat. Kendala yang  ditemukan  sangat  beragam  disetiap desanya yaitu :
Data  Subjek  dan  Objek  Pajak  Tidak Akurat
Permasalahan yang signifikan sehingga penerimaan PBB P2 di Kabupaten Mamuju  Tengah  masih  rendah  adalah keakuratan  data  subjek  dan  objek  pajak yang  banyak  dikeluhkan  oleh  masyarakat. Pasalnya,  data  yang  diterima  dari pemerintah oleh wajib pajak dianggap tidak sesuai  pada  surat  pemberitahuan  pajak terutang  (SPPT)  antara  lain  kesalahan nama,  ukuran  objek  pajak  yang  berbeda, data  yang  ganda,  dan  lain  sebagainya sehingga masyarakat  enggan untuk membayar  pajak.  Masih  banyaknya  data yang tidak akurat berawal dari pelimpahan
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
wewenang untuk mengelola pajak bumi dan bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Mamuju  induk kepada  Pemerintah  Kabupaten  Mamuju Tengah  pada  tahun  2014  yang  saat  itu masih dalam masa transisi awal
pembentukan otonomi baru. Permasalahan tersebut sejalan dengan hasil penelitian oleh Lastria Nurtanzila dan Wahyudi Kumorotomo Magister
Manajemen  dan  Kebijakan  Publik  Fisipol Universitas  Gajah  Mada  terkait  faktor- faktor  yang  memengaruhi  penerimaan pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan  di  kota  Yogyakarta  setelah kewenangan  pengelolaan  pajak  bumi  dan bangunan  perdesaan  dan  perkotaan dilimpahkan oleh pusat kepada daerah pada tahun 2015, mendapatkan fakta bahwa data empiris berdasarkan
pengamatan dilapangan menunjukkan mayoritas
masyarakat  di  Kota  Yogyakarta  merasa keberatan terhadap administrasi perpajakan dimana  terdapat  data  dalam  surat pemberitahuan  pajak  terutang  (SPPT) dianggap  tidak  sesuai  dengan  data  yang masyarakat  miliki  seperti  nama  pemilik subjek  pajak  maupun  objek  pajak  yang dengan  adanya  persoalan  tersebut,  kepala Seksi  pelaporan  dan  pembukuan  pada bidang  perpajakan  DPDPK  mengakui
bahwa verifikasi data-data masih sementara dalam proses perencanaan untuk dilaksanakan  pada  bulan-bulan  ditahun 2015.  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  telah menargetkan  beberapa  Kecamatan  yaitu Danurejan,  Jetis,  Gondokusuman,  serta Tegalrejo  untuk  melakukan  validasi  data yang  telah  dimulai  pada  bulan  Februari 2015 .
Waawancara  oleh  Bapak  Santoso pada tanggal 10 Juni 2015 mengungkapkan bahwa  Proses  pemutakhiran  data  subjek dan  objek  pajak  dilakukan  karena  adanya kemungkinan  perubahan  data  yang  belum diupdate,  belum  tercatat,  atau  terdapat penambahan  wajib  pajak  baru.  Hal  itu menampik  dugaan  ketidakpercayaan  atas data  yang  diberikan  oleh  KPP  Pratama. Pemutakhiran juga dilakukan dalam rangka upaya  optimalisasi  penerimaan  di  sektor pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan  berdasarkan  data  yang  telah valid.
Hasil  penelitian  terkait  “Analisis
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Realisasi  Penerimaan  Pajak  Bumi  Dan Bangunan  Pada  Kecamatan  Jebres  Kota Surakarta”  oleh  Witiya  Tri  Handayani, Sigit Santoso, dan Sohidin tahun 2014 juga relevan  dengan  hasil  penelitian  ini  bahwa salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
realisasi  PBB  P2  adalah    Karena  pemilik baru/  subjek  pajak  tidak  mau  menerima SPPT atas nama pemilik sebab kepemilikan objek  pajak  sudah  mengalami  pergantian pada sertifikat yang seharusnya pemerintah melakukan  penyesuaian/perbaikan  data sesuai dengan sertifikat tersebut kemudian dibuatkan  SPPT  baru . Hal  inilah  yang membuat  sehingga  kewajiban  yang seharusnya  ditunaikan  masyarakat  kini enggan dilaksanakan
karena ketidaksesuaian  nama-nama  wajib  pajak tersebut hingga akhirnya membuat mereka menolak dengan tegas surat pemberitahuan pajak  terutang  yang  diedarkan  oleh Pemerintah.
Hasil  penelitian  lain  yang  juga relevan terkait ketidakakuratan data subjek dan  objek  pajak  terdapat  dalam  penelitian “Study  of  the  Collection  and  Potency  of Rural and Urban Land and Building Tax” oleh Sofiatun Nisa dan Yozi Aulia Rahman yang  menemukan  bahwa although    the average  effectiveness  level of  PBB-P2  in Kendal  Regency  in  2014  to  2017 period was    categorized    as    effective,    but    the realization  of  PBB-P2  in  2014  to  2016 was  still less  than  the  target  set,  this  was due    to:    first,tax    object    data    and    tax subject    owned    by    the  Kendal    Regency Regional  Finance  Agency  is still  not  as
accurate  as  the  existence  of  double tax object  data  means  that  one  tax  object has  more  than  one  SPPT  (Notification  of Tax Due) and the physical tax object listed in the SPPT is not physically found in the field.

## Wajib Pajak Yang Tinggal Diluar Kota
Salah  satu  permasalahan  yang menjadi  penghambat  sehingga  pemerintah belum mampu mencapai target pajak adalah bahwa  wajib  pajak  yang  memiliki  objek- objek pajak di Kabupaten Mamuju Tengah saat  ini  bertempat  tinggal  diluar kota atau melakukan mobilisasi sehingga pemerintah setempat  dalam  hal  ini  kepala  desa  juga tidak  mengetahui  dengan  jelas  identitas pemilik lahan termasuk kontaknya sehingga sangat sulit dihubungi. Kasus ini sebagian  besar  terjadi  di  desa  Salulebo berdasarkan pernyataan Kepala Sub Bidang Pajak.
Hasil  penelitian  terkait  “Analisis
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Realisasi  Penerimaan  Pajak  Bumi  Dan Bangunan  Pada  Kecamatan  Jebres  Kota Surakarta”  oleh  Witiya  Tri  Handayani, Sigit Santoso, dan Sohidin tahun 2014 juga relevan  dengan  hasil  penelitian  ini  bahwa salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi realisasi PBB P2 ialah  tidak tersampainya SPPT kepada wajib pajak yang disebabkan
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
wajib Pajak tidak berdomisili pada tempat Objek  Pajak  berada.  Pemilik  Objek  Pajak bertempat  tinggal  diluar  kota,  sedangkan Ketua  RT  setempat  juga  tidak  memiliki nomor telepon maupun alamatnya sehingga sangat  sulit  untuk  melacak  identitas beberapa wajib pajak tersebut.

## Maladministrasi
Seperti  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya  bahwa  ditemukannya  kasus mall  administrasi  yang  dilakukan  oleh mantan kepala desa Salupangkang IV yang tidak menyetor hasil pemungutan PBB P2 ke  kas  daerah  atau  bidang  pendapatan berdampak pada laporan realisasi menunjukkan  penerimaan  nol  rupiah  atau nihil padahal data subjek dan objek pajak di desa  tersebut  sudah  benar  sehingga pemerintah  desa  dapat  dengan  mudah melakukan penagihan.
Dalam  penelitian “Study  of  the Collection and Potency of Rural and Urban Land and Building Tax” oleh Sofiatun Nisa dan  Yozi Aulia Rahman juga menemukan permasalahan  bahwa there  are    some elements    in    the    village    collection  staff (village    apparatus)    who    have    not deposited   the   tax   collection   funds   to the regional treasury.
Sumber Daya Manusia Aparatur
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa salah  satu  kunci  keberhasilan  aparat  desa Lemo-Lemo  dalam  melakukan  proses pengelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan  dan  perkotaan  adalah  dengan berinisiatif melibatkan peran kepala dusun secara aktif dan responsif dalam berkoordinasi  dengan  pemerintah  daerah dalam  hal  perbaikan  data  dengan melakukan  proses  pendataan  ulang  objek dan  subjek  pajak  sampai  turun  langsung mendatangi  rumah  wajib  pajak  untuk melakukan  penagihan.  Berbeda  dengan desa  lain  khususnya  ketiga  desa  dengan realisasi  penerimaan  terendah  yaitu  desa waeputeh,  salupangkang  IV,  dan  desa salulebo.  Kasus  ketidakcocokan  data menjadi permasalahan yang hampir semua desa  memilikinya  hanya  saja  aparat  desa tersebut  kurang  aktif  dalam  melakukan perbaikan data padahal mereka mengetahui SPPT  yang  diberikan  bidang  pendapatan tidak valid. Success story pengelolaan PBB P2  yang  dilakukan  desa  Lemo-Lemo seharusnya  menjadi  referensi  dalam menerapkan strategi yang telah dilaksanakan.
Implementasi Kegiatan Kurang Matang Terdapat  beberapa  kegiatan  yang telah  direncanakan  nampaknya  belum
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
diimplementasikan  secara  matang  oleh bidang pendapatan, seperti halnya pembuatan peta blok dengan maksud untuk memudahkan  petugas  pajak  mengetahui titik  subjek  dan  objek  pajak.  Sejak  tahun 2017,  program  ini  sudah  direncanakan berdasarkan  hasil  wawancara  mantan kepala  bidang  pendapatan.  Tetapi  sampai dengan  tahun  2020,  program  ini  masih sebatas rancangan yang belum juga selesai. Padahal  jika  peta  blok  ini  benar-benar terealisasi  sejak  tahun  2017,  maka  dapat dipastikan  angka  piutang  dari  tahun  ke tahun dapat diminimalisir.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa penyebab rendahnya  realisasi penerimaan pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan  di  Kabupaten  Mamuju  Tengah sejak  dialihkan  statusnya  menjadi  pajak daerah adalah karena adanya ketidaksesuaian  data  subjek  dan  objek pajak yang sesungguhnya sejak Pemerintah Kabupaten Mamuju
melimpahkan kewenangan  pengelolaan  pajak  kepada Pemerintah  Kabupaten  Mamuju  Tengah. Atas  dasar  itulah  Pemerintah  Kabupaten Mamuju  Tengah  kesulitan  untuk  menagih pajak  dimasyarakat  karena  timbulnya
keberatan  apabila  masyarakat  diberikan surat  pemberitahuan  pajak  terutang  yang tidak  sesuai.  Selain  persoalan  data, pemerintah  juga  menemukan  kendala terkait  penyimpangan  kewenangan  oleh kepala desa setempat yang melakukan mall administrasi  dengan  tidak  menyetor  hasil pemungutan  pajak  ke  kas  daerah  juga permasalahan  sebagian  dari  wajib  pajak yang memiliki objek pajak tidak bertempat tinggal  di  Kabupaten  Mamuju  Tengah. Melihat  berbagai  permasalahan  tersebut, langkah  awal  yang  harus  dilakukan  oleh pemerintah  Kabupaten  Mamuju  Tengah ialah dengan  terlebih dahulu  memperbaiki basis  data  dengan  melakukan  pendataan ulang  disetiap  desa,  serta  melakukan pengawasan secara berkala.
Adapun  saran  peneliti  kepada Pemerintah  Kabupaten  Mamuju  Tengah untuk meningkatan pendapatan asli daerah disektor  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan  dan  perkotaan  selain  konsisten dalam  melakukan  pendataan  ulang  adalah Meningkatkan peran sumber daya manusia aparatur  khususnya  peran  aktif  kepala dusun  selaku  kolektor  dalam  proses penagihan pajak termasuk mengupdate data subjek  dan  objek  pajak  sewaktu-waktu mengalami  perubahan.  Pemberian  reward sebaiknya  tidak  hanya  ditujukan  kepada
Musdalifa Mansyur, Frida Chairunisa, Nuraeni Sayuti / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 182 - 204
Pemerintah desa saja tetapi dapat diberikan pula kepada masyarakat misalnya pada saat penyelenggaraan hari ulang tahun Kabupaten Mamuju Tengah melalui system pengundian  sesuai  dengan  ketentuan  yang telah  ditetapkan.  Bekerjasama  dengan beberapa  pihak  swasta  untuk  menjadikan bukti  pembayaran/setoran  pajak  bumi  dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai salah  satu  syarat  dalam  melakukan peminjaman  dana  misalnya  melalui  jasa perbankan.  Masih  ada  masyarakat  yang belum memahami perihal dasar pengenaan tarif  yang  dibebankan  kepada  wajib  pajak didaerah  satu  dengan  lainnya  sehingga timbullah kecemburuan sosial. Oleh karena itu,  perlu  diadakan  sosialisasi  kepada masyarakat disetiap desa dengan memperhatikan  ketersediaan  anggaran yang  dimiliki.  Memberikan  sanksi  kepada wajib  pajak  yang  tidak  membayar  pajak sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku.

## REFERENSI
Ayawaila,
Gerzon.(2017). Film Dokumenter .                    Jakarta:  Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mardiasmo.  (2011).  “Perpajakan  Edisi
Revisi”. Yogyakarta : Andi.
Nisa,  Sofiatun  dan  Rahman,  Yozi  Aulia. (2019). Study  of  the  Collection  and Potency  of  Rural  and  Urban  Land and  Building  Tax .  Journal  Efficient Vol 2(1) (2019):354-361. Unnes
Nurtanzila,  Lastria    &  Kumorotomo, Wahyudi.  (2015).  “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan PBB P2  di  Kota  Yogyakarta  Pasca
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan  PBB  P2  oleh  Pusat Kepada Daerah”. p-ISSN 0852-9213, e-ISSN 2477-4693. Universitas
Gadjah Mada.
Djajadiningrat, S.I. (2007). Asas dan Dasar perpajakan 2. Bandung : Eresco.
Tarmudji, Tarsis. (2001). Memahami Pajak dan Perpajakan. Semarang: Unnes.
Tri  Handayani,  Witiya.,  Santoso,  Sigit.  &
Sohidin.(2014).  “Analisis  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi  Penerimaan  Pajak  Bumi Dan  Bangunan  Pada  Kecamatan
Jebres  Kota  Surakarta”.  Jupe  UNS, Vol  2,  No  3,  Hal  224  s/d  237. Universitas Sebelas Maret.