Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
Yulia Risa, Engrina Fauzi, Jelisye Putri C.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## PERANAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI NAGARI CUPAK KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK.

## Yulia Risa
Fakultas Hukum, Universitas Dharma Andalas E-mail : yuliarisa24@gmail.com Engrina Fauzi
Fakultas Hukum, Universitas Dharma Andalas Jelisye Putri Cenery Fakultas Hukum, Universitas Dharma Andalas

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  dan  memahami pertama , bagaimana mekanisme pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari  Cupak,  kecamatan  Gunung  Talang  Kabupaten  Solok kedua , bagaimakah  peranan  Badan  Usaha  Milik  Nagari  (BUMNag)  dalam peningkatan  kesejahteran  masyarakat  Nagari  Cupak  Kecamatan  Gunug Talang  Kabupaten  Solok.Penelitian  ini  memakai  metode  penelitian  yuridis empiris untuk melihat bagaimana mekanisme pendirian BUMnag di Nagari Cupak  kecamatan  Gunung  Talang  Kabupaten  Solok.  Berdasarkan  hasil penelitian ini ditemukan Pertama, mekanisme pendirian Badan Usaha Milik Nagari  (BUMNag)  yang  bernama  Badan  Usaha  Milik  Nagari  Usali  di Nagari  Cupak  Kecamatan  Gunung  Talang  Kabupaten  Solok  dibentuk melalui  musyawarah  Nagari  dengan  dihadiri  tokoh-tokoh  masyarakat. BUMNag Usali Cupak telah berperan dalam pemberdayaan masyarakat  dan peningkatan  kualitas  perokonomian  di  Nagari  Cupak  melalui  unit  usaha pertama  Konveksi,  keduA  Agen  BNI/PPOB  BNI  dan  yang  ketiga  adalah Tabungan  Bajapuik  atau  simpan  pinjam.  Kegiatan  yang  ini  yang  telah memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Kata  kunci  :  Badan  Usaha  Milik  Nagari;  Pemberdayaan;  Kesejahteraan Masyarakat
Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
Yulia Risa, Engrina Fauzi, Jelisye Putri C.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## THE ROLE OF THE ESTABLISHMENT OF THE NAGARI
OWNED ENTERPRISES  BASED ON ACT NO. 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGE IN THE ECONOMIC IMPROVEMENT EFFORTS IN NAGARI CUPAK SUB- DISTRICT OF GUNUNG TALANG DISTRICT, SOLOK.

## Abstract
This study aims to describe and understand first, What is the mechanism of establishment  Nagari-Owned  Enterprises  (BUMNag)  in  Nagari  Cupak, Gunung  Talang  sub-district,  Second  Solok  Regency,  How  is  the  role  of Nagari-Owned  Enterprises  (BUMNag)  in  improving  the  welfare  of  the Nagari Cupak community Gunug Talang District Solok Regency . This study used  juridical  empirical  research  methods  to  see  how  the  mechanism establishment  BUMnag  in  Nagari  Cupak,  Gunung  Talang  sub-district, Solok Regency. Based on the results of this study, it can be concluded that the mechanism establishment Nagari-Owned Enterprises (BUMNag) named Nagari Usali-Owned Enterprises in Nagari Cupak, Gunung Talang District, Solok Regency was formed through the Nagari deliberations in the presence of  community  leaders.  BUMNag  Usali  Cupak  has  played  a  role  in community  empowerment  and  economic  quality  improvement  in  Nagari Cupak  through  the  convection  business  unit,  BNI  /  PPOB  BNI  agents  and Bajapuik Savings or savings and loans. This activity has had an impact on improving the community's economy.
Keywords: Nagari-Owned Enterprises; Empowerment; Community Welfare
Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Yulia Risa, Engrina Fauzi, Jelisye Putri C.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULAN
A. Latar Belakang
Pemerintah  memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi  daerah.  berdasarkan Pasal  18  Undang-  Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan  bahwa  pembagian Daerah  Indonesia  atas  daerah besar  dan  kecil  dengan  bentuk dan  susunan  pemerintahannya yang  ditetapkan  oleh  Undang-
Undang. 1 Penyelenggaraan perekonomian  di  Indonesia dilaksanakan  dengan  tujuan guna mencapai masyarakat yang  adil  dan  makmur  secara merata dengan berasaskan Pancasila  dan  berlandaskan amanat  Pasal  33  UUD  NRI 1945. Kelahiran Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa selanjutnya disebut UU Desa, menempatkan Desa tidak sekedar sebagai objek pembangunan tetapi telah merubah  cara  pandang  Desa sebagai  pelaku  atau  subjek pembangunan  dalam  kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Desa  merupakan sub  sitem  yang  terkecil  dan terendah dalam struktur pemerintahan negara yang terdekat  dengan  masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. 2 Untuk mengurus kepentingan masyarakat desa setempat maka  dibentuk  suatu  bentuk kelembagaan yang mana 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan  Desa, Malang,  Setara  Press, 2015, Hlm 36.
bentuk kelembagaan ini berupa Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes).
Pengakuan  akan  otonomi desa juga ada dalam UU No.32 tahun  2004.  Dalam  UU  itu dijelaskan tentang definisi desa,  yakni  suatu  kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud  dalam  penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar  1945.  Basis  pemikiran dalam  pengaturan  mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi  asli,  demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga  dapat  disimpulkan, baik  UU  No.32  tahun  2004 maupun PP No. 72 tahun 2005 itu  memang  mengamanatkan adanya desentralisasi kekuasaan  bagi  pemerintahan desa. 3
BUMDes  lahir  sebagai suatu  pendekatan  baru  dalam usaha  peningkatan  ekonomi desa  berdasarkan  kebutuhan dan  potensi  desa.  Pengelolaan BUMDes
sepenuhnya
dilaksanakan  oleh  masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa dan  untuk  desa.  Cara  kerja BUMDes  adalah  dengan  jalan menampung  kegiatan-kegiatan ekonomi  masyarakat  dalam sebuah bentuk klembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap  berstandar  pada  potensi asli  desa.  Hal  ini  dapat
3 Coristya  Berlian  Ramadana  Heru Wibawanro,  Suwondo,  Keberadaan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  Sebagai Penguatan  Ekonomi  Desa, Pengembangan Potens  iEkonomi  Desa  Melalui  Badan Usaha  Milik  Desa Pondok  Salam Kabupaten Purwakarta, Jurnal Dharmakarya  Vol  5  No  1,  2016,  Bandung, Perpustakaan Universitas Padjajaran, hlm 1.
Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Yulia Risa, Engrina Fauzi, Jelisye Putri C.
menjadikan  usaha  masyarakat lebih produktif dan efektif. 4 Keberadaan BUMDes ini diharapkan mampu mendorong kehidupan ekonomi di pedesaan.  Adanya  aturan  ini membuat  pemerintah  untuk dapat memulai mendirikan Badan  Usaha  Milik  Desa  serta mulai  menerapkannya  pada desa-desa  atau  dengan  nama lainnya yang  setara  desa. Undang-Undang  tentang  Desa ini diharapkan dapat mempercepat  pembangunan  di Desa  atau  sebutan  dengan nama  lain  seperti Nagari di Sumatera  Barat,  segala  potensi di  daerah  juga  dapat  lebih diberdayakan untuk kesejahteraan  rakyat 5 .  Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan  pembangunan  baik
pembangunan fsik maupun pembanguan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sejak berlakunya Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penerapan  era  desentralisasi pun  menjadikan  daerah-daerah memiliki otonomi yang seluas-
luasnya untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan  kebutuhan  dan  potensi daerah masing-masing. Lahirnya  otonomi  menjadikan daerah  lebih  leluasa  mengatur urusan dalam bidang 4 Reza M Zulkarnaen, Pengembangan  Potensi  Ekonomi  Desa Melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa    Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, Jurnal Adminitrasi Publik (JAP) Vol 1 No 6, 2017, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, hlm 1071.
5 Budiman  Sudjatmiko  dan  Yando Zakaria, Desa  Kuat,  Indonesia  Hebat. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015  hal 15.
pemerintahan, pembangunan dan  juga  ekonomi  selagi  tidak bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan.
Termasuk  di  dalamnya  adalah Pemerintahan Desa atau Nagari untuk  sebutan  di  Sumatera Barat.  Dalam  Pasal  1  angka  4 Peraturan  Daerah  Kabupaten Solok  Nomor  2  Tahun  2015 dijelaskan  bahwa:    “Nagari adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat
setempat  berdasarkan  prakarsa msyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  hak  tradisional  yang diakui  dan  dihormati  dalam sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Badan  Usaha  Milik  Desa adalah  badan  usaha  yang seluruh  atau  sebagian  besar modalnya  dimiliki  oleh  Desa melalui penyertaan secara langsung  yang  berasal  dari kekayaan Desa yang dipisahkan  guna  mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 6 BUM  Des  diatur  lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang
Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  yaitu  dalam  BAB  VIII Pasal  132  ayat  (1)  bahwa  desa dapat  mendirikan  BUM  Desa, pasal  137  ayat  (1)  huruf  b untuk mengembangkan kegaiatan usahanya, BUM Desa  dapat  mendirikan  unit usaha  BUM  Desa,    ayat  (3) pendirian, pengurusan dan pengelolaan  unit  usaha  BUM Desa  sebagaimana  dimaksud
6 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Yulia Risa, Engrina Fauzi, Jelisye Putri C.
pada  ayat  (1)  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) lahir sebagai  suatu  pendekatan  baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan  dan  potensi  desa. Dalam  Pengolahan  BUMNag sepenuhnya  dilaksanakan  oleh masyarakat  desa,  yaitu  dari desa,  oleh  desa,  dan  untuk desa.  Pembentukan  BUMNag ini sangat penting dan bermanfaat sekali bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka. BUMDes/BUMNag ini merupakan  jawaban  dari  Pasal 33  UUD  1945.  BUMNag diharapkan dapat menjadi pilar kesejahteraan  bangsa,  karena BUMDes/BUMNag  tidak  lain merupakan usaha didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat  bawah,  masyarakat akar  rumput,  yaitu  masyarakat desa/nagari, untuk saling bekerja sama, bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat. 7 Menurut  data  Simulasi Dana  Alokasi  Desa  pada  buku Budiman Sudjatmiko, Kabupaten  Solok  memiliki  15 Kecamatan dengan total keseluruhan  76  Nagari.  Salah satu dari kecamatan di Kabupaten Solok yaitu Kecamatan  Gunung  Talang Kabupaten Solok, Di Kecamatan  ini  terdapat  9 Nagari, diantaranya ada Nagari Cupak,  Nagari  yang  sangat indah  dan  asri  di  kaki  Gunung Talang Nagari Cupak berada di
7 Hendri Andi Mesta, Yolandafitri Zulvia, Jurnal  Sembada 2018, Penerbit PKN STAN  Politeknik Keuangan Negara, Jakarta..
kaki Gunung Talang, sekitar 40 Km  arah  Timur  Kota  Padang menuju  Kota  Solok.  tepatnya di   perlintasan  jalur  Lintas Sumatra  antara  Kota  Solok- Padang  yang  di  apit  oleh beberapa  Nagari  diantaranya Nagari  Talang,  Nagari  Jawi- Jawi,  Nagari  Gantung  Ciri, Nagari  Koto  Anau,  Koto  Baru dan  Muaro  Paneh.  Nagari Cupak  merupakan  salah  satu penghasil  utama  beras  Solok dengan kualitas terbaik, penulis memilih  penelitian  di  Nagari
Cupak dikarenakan telah dimulai pendirian Badan Usaha Milik Nagari. Pemerintah daerah membiayai setiap nagari  di  wilayah  Sumatera Barat dalam hal urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan  oleh  Nagari berasal  dari  dana  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  (APBD)  serta  dalam hal  urusan  Pemerintah  yang diselenggarakan  oleh  nagari berasal  dari  dana  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 8 Di  Provinsi  Sumatera
Barat  hanya  ada  14  kabupaten dan kota yang sudah mendirikan  BUMNag  pada tahun 2016 padahal di Sumatera Barat jumlah kabupaten  dan  kota  ada  19. Tidak  semua  nagari  yang  ada di kabupaten/kota mampu mendirikan  BUMNag,  hal  ini banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti sumber  daya  manusia  untuk menjadi pengurus masih rendah, pembinaan dari provinsi  dan  kabupaten  yang masih lemah, pemahaman pemerintah nagari dan 8 Profil Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Yulia Risa, Engrina Fauzi, Jelisye Putri C.
masyarakat  akan  pentingnya
BUMNag yang masih rendah. 9 Berdasarkan hal ini, maka  penulis  tertarik  untuk meneliti pelaksanaan dari BUMNag dengan judul PERANAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI  BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  6  TAHUN  2014 TENTANG  DESA  DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI NAGARI CUPAK KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK. B. Perumusan Masalah
Perumusan  maslah  dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah mekanisme Badan Usaha  Milik  Nagari dalam upaya peningkatan  Ekonomi masyarakat  di  Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok? 2. Bagaimanakan  peranan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabuaten Solok? C. Metode Penelitian Untuk menjawab permasalahan  yang  telah dirumuskan dalam penelitian  ini,  digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis  (empiris)  yaitu penelitian yang berlandaskan  pada  kaidah- kaidah hukum yang dilihat dari  segi  penerapannya. 9 RINDA - 2018 - scholar.unand.ac.idhttp://scholar.u nand.ac.id/40328/2/BAB%20I.pdf
Sedangkan  sifat  Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif  analitis  yaitu penelitian  ini  diharapkan dapat  diperoleh  gambaran yang menyeluruh dan lengkap  mengenai  proses pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Cupak Kecamatan  Gunug  Talang Kabupaten Solok dan peranannya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer,  data  sekunder  dan data  tersier.  Data  primer merupakan  semua  data yang diperoleh dari sumber primer yakni sebagai  data  utama  berupa informasi  yang  diperoleh langsung melalui penelitian  lapangan (field research) yang  berkaitan dengan proses pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang  Kabupaten  Solok. Disamping itu, juga menggunakan data sekunder sebagai data yang diperoleh dari penelusuran  kepustakaan yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Risalah dan berbagai peraturan lainnya. Sedangkan data tersier yaitu berupa data pelengkap yang mendukung  data  primer dan data sekunder.

## II. PEMBAHASAN
A. Peranan  Badan  Usaha  Milik Nagari  (BUMNag)  Dalam Peningkatan Kesejahteran
Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Yulia Risa, Engrina Fauzi, Jelisye Putri C.

## Masyarakat  Nagari  Cupak
Kecamatan  Gunung  Talang
Kabupaten Solok. Lahirnya Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa membuat kebijakan  tentang  desa  dalam memberi pelayanan, peningkatan  peran  serta  dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Lahirnya  otonomi  daerah  serta dalam  era  globalisasi,  maka pemerintah daerah dituntut memberikan  pelayanan  yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat  dalam  pembangunan untuk  kemajuan  daerahnya,
karena  masyarakatlah  yang lebih  tahu  apa  yang  mereka butuhkan  serta  pembangunan yang  dilakukan  akan  lebih efektif  dan  efisien,  dan  dengan sendirinya  masyarakat  akan mempunyai  rasa  memiliki  dan tanggung jawab. 10 Besarnya kewenangan Pemerintahan  Desa  dalam  hal luas  dan  isi  disatu  pihak memberi  peluang  bagi  upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya  otonomi  desa, namun disisi lain bukan mustahil menjadi ancaman bagi perkembangan desa dimasa akan datang. Kewenangan  desa  yang  luas ditunjang oleh sumber keuangan  yang  menjanjikan tampak  seperti  “pisau  belati bermata  dua”.  Dalam  konteks
10 P.L. Rika Fatimah, Mengembangkan  Kualitas  Usaha  Milik Desa  (Q-BUMDES)  Untuk  Melestarikan Ketahanan EkonomiMasyarakat dan Kesejahteraan  Adaptif  Perancangan  Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan  Model  Tetrapreneur, Jurnal Studi Pemuda Vol 7 No 2, 2018, Jogjakarta, Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Gadjah Mada, hlm 122. Badan  Permusyawarahan  Desa (BPD) misalnya, sekalipun dinyatakan  dalam  Undang– undang Badan Permusyawarahan Desa berada diluar batasan pengertian Pemerintahan  Desa,  namun praktis Badan Permusyawarahan  Desa  (BPD) tak memiliki fungsi pengawasan terhadap akuntabilitas kepala desa. 11 Salah  satu  program  yang diluncurkan  pemerintah  untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan membentuk  Dana  Desa.  Dana Desa  yang  sudah  dimulai semenjak  tahun  2014  lalu mulaiterealisasi  di  ribuan  desa yang  tersebar  di  33  provinsi. Tujuan  utama  diluncurkannya adalah untuk mewujudkan desa yang  sejahtera  dan  makmur  di Indonesia.  Jumlah  Dana  Desa yang diberikan pemerintah sebesar Rp 1 Miliar yang mulai direalisasikan tahun 2016, memiliki  potensi  besar.  Tanah Datar adalah salah satu Kabupaten  yang  berada  di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia,  dengan  ibu  kota Batusangkar  dengan  jumlah Nagari 75 Kenagarian. Berdasarkan Rincian Dana
Desa  Tahun  Anggaran  2017 menurut  Kabupaten  dan  Kota, alokasi Dasar Dana Desa untuk Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar  Rp  668.570.176.000. dan dana inilah yang di jadikan sebagai Modal dalam pendirian BUMNag. 12
11 Martinus  Aditya  Pardiyanto,
Konflik SosialDan Ekonomi Sebagai Dampak  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Ius Constituendum  Vol  2  No  2,  2017, Semarang, Program Pasca Sarjana Universitas Semarang, hlm 192. 12 Elfina  Yenti    Nita  Fitria  Diatul
Fajri  RENCANA  STRATEGIS  BADAN
Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Yulia Risa, Engrina Fauzi, Jelisye Putri C.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Dengan didirikannya BUMNag  Usali  nagari  cupak maka ada beberapa Jenis Usaha yang  dapat  dikelola  oleh  suatu
Nagari  berdasarkan  Pasal  22 angka  (2)  Peraturan  Daerah Kabupaten  Solok  Nomor  2 Tahun 2015 terdiri dari :
a. Jasa;
b. Penyaluran Sembako;
c. Perdagangan;
d. Pengolahan
Hasil Pertanian; dan/ atau e. Industri kecil Rumah Tangga Tiap Nagari berhak untuk memilih  dan  menentukan  jenis usaha yang  ingin  mereka kembangkan.  Seperti  Nagari Cupak, dalam Peraturan Nagari Cupak  Nomor  6  Tahun  2018, Kenagarian Cupak menetapkan beberapa jenis usaha mereka. Hal ini berdasarkan  Pasal  22  ayat  (2) Peraturan Nagari Cupak Nomor  6  Tahun  2018  tentang Pembentukan  Badan  Usaha Milik  Nagari  yang  berbunyi: (2) Unit Usaha dalam BUMNag meliputi:
a. Pengelolaan  objek  wisata (wisata  air,  out  bond, wisata  agro,  pondok  oleh- oleh dan kebun binatang);
b. Pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian; c. Pemasaran produk pertanian,  perkebunan  dan perikanan. Melalui  jenis  usaha  yang dikembangkan dalam BUMNag, yang saat ini sedang USAHA  MILIK  NAGARI  (BUMNag) BERBASIS SYARIAH DI NAGARI SUNGAYANG  KABUPATEN  TANAH DATAR diakses melalui http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/ind ex.php/proceedings/article/view/1536/1252
berjalan  ada  tiga,  pertama Usaha  Konveksi,  kedua  Usaha
Agen  BNI  46  dan  yang  ketiga adalah Usaha Tabungan Bajapuik  dan  simpan  pinjam. Usaha-usaha ini tentunya dapat memperoleh keuntungan finansial dan dapat meningkatkan perekonomian Nagari. Keberadaan Badan Usaha  Milik  Desa  menjadi salah  satu  pertimbangan  untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan  potensi  desa, dan  adanya  penyertaan  modal dari  pemerintah  desa  dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk  mengelola  dana  bergulir dan simpan pinjam. 13 BUMNag sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat nagari melalui konstribusinya dalam penyediaan  peluangusaha  dan fasilitas pemberdayaaan ekonomi masyarakat. Sedangkan  sebagai  lembaga komersial  bertujuan  mencari keuntungan melalui usaha tabungan bajapuik atau simpan pinjam. 14 Pengurusan BUMNag terpisah dari organisasi pemerintahan Nagari. Pengurus dan pengelolanya tidak menjabat di pemerintahan kenagarian. Peraturan mengenai  diaturnya  pengurus dan pengelolaan dari BUMNag ini didasarkan kepada Anggaran  Dasar  (AD)  dan Anggaran Rumah Tangga
13 Amelia Sri Kusuma Dewi,” interpretasi Bentuk Badan Usaha Milik Desa Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014”, Jurnal media Hukum.
14 Wawancara dengan Direktur BUMNag Nagari Cupak, Bapak HOSRA Afrizoni, SE.MM Tanggal 4 Oktober 201 9.
Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Yulia Risa, Engrina Fauzi, Jelisye Putri C.
(ART)  yang  telah  disepakati secara  bersama  di  Kenagarian
Cupak.  Hal  ini  dijelaskan  pada Pasal 7 Peraturan Nagari Cupak  Nomor  6  Tahun  2018 tentang  Pembentukan  Badan Usaha Milik Nagari. BUMNag terdiri dari unit-unit  usaha  yang  berbadan hukum  yang  mana  unit  usaha yang  berbadan  hukum  dapat berupa perseroan terbatas  yang merupakan  persekutuan  modal dibentuk  dengan  perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha  dengan  modal  yang sebgian  besar  dimiliki  oleh BUMNag,  dan  lembaga  bisnis dengan andil BUMNag sebesar 60  (enam  puluh)  persen  yang kepemilikan  sahamnya  berasal dari  BUMNag,  masyarakat, dan pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Nagari Cupak Nomor  6  Tahun  2018  tentang Pembentukan  Badan  Usaha Milik Nagari, susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMNag terdiri dari:
a. Penasehat
b. Pelaksana Operasional
c. Pengawas Penasehat dijabat langsung  oleh  Wali  Nagari. Wali Nagari akan selalu mengkoordinir, memberikan masukan,  saran  serta  nasehat untuk pembangunan dan pengelolaan BUMNag di nagari. Kewajiban dari penasehat ini yaitu memberikan  nasehat  kepada pelaksana operasional memberikan saran dan pendapat  mengenai  masalah yang dihadapi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMNag.  Berdasarkan  pada Pasal  9  ayat  (3),  penasehat berwenang untuk: a. Meminta  penjelasan  dari pelaksana operasional mengenai  persoalan  yang menyangkut  pengelolaan usaha Nagari; dan b. Melindungi  usaha  Nagari terhadap hal-hal yang dapat  menurunkan  kinerja
BUMNag.
Pelaksana  operasional diatur  dalam  Pasal  10  sampai Pasal  17  Peraturan  Nagari Cupak  Nomor  6  Tahun  2018 tentang Pembentukan BUMNag. Pelaksana operasional dipimpin oleh seorang direktur dan mempunyai  tugas  mengurus serta mengelola BUMNag sesuai  dengan  Anggaran  Dasar dan  Anggaran  Rumah  Tangga. Dalam melaksanakan kewajibannya,  direktur  dapat menunjuk sekretaris dan bendahara untuk mengurus pencatatan  dan  administrasi usaha  dan  fungsi  operasional bidang  usaha.  Sekretaris  dan Bendahara  juga  dapat  dibantu oleh  karyawan  sesuai  dengan kebutuhan  yang  harus  sesuai dengan tugas, tannggungjawab, pembagian peran dan pembagian kerja lainnya. Pengurusan pengelola
BUMNag  selanjutnya  yaitu pengawas.  Pengawas  diatur dalam  Pasal  18  Peraturan Nagari Cupak  Nomor 6 Tahun 2018  tentang  Pembentukan BUMNag.  Pengawas  terdiri dari ketua, wakil ketua merangkap  anggota,  sekretaris merangkap anggota, dan anggota.  Pengawas  berwenang untuk  menyelenggarakan  rapat untuk membahas kinerja BUMNag dan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas. Dalam menyikapi keadaan  nagari,  nagari  harus memiliki  pemasukan  untuk
Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Yulia Risa, Engrina Fauzi, Jelisye Putri C.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Nagari, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat. Masyarakat nagari harus mempunyai  sektor  keuangan yang  bagus  sehingga  terbentuk ekonomi  yang  kuat,  hingga masyarakat yang membutuhkan  dapat  dibantu dengan  segala  bantuan  yang ada. 15 BUMNag  Usali  Cupak kedepan nya berpeluang dalam pengembangan yang lebih besar dan luas karena didukung dengan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat memiliki point penting dengan adanya keberadaan  BUMNag    Artinya peran  masyarakat  berpengaruh pada  keberhasilan  organisasi BUMNag bila partisipasi masyarakat  rendah  tentu  akan rendah pula kebersilan BUMNag  Usali.  Sejauh  ini karena  usia  BUMNag  nagari Cupak  masih  terlalu  muda namun sudah dapat memberikan peningkatan pemberdayaan masyarakat karena  jenis  usaha  yang  di lakukan  oleh  BUMNag  Usali Cupak  banyak  memberikan kemudahan  dan  penigkatan perekonomian  terutama  dalam usaha  konveksi    yang  telah dapat menyerap lapangan pekerjaan  bagi  ibu-  ibu  rumah tangga  yang  tidak  bekerja namun  mempunyai  keahlian  di bidang menjahit. 16 Menurut Irwan Prayitno, BUMNag tidak menjadikan pengusaha Minang sebagai  bawahan,  akan  tetapi
15 Wawancara dengan Bapak Hosra Afizoni direktur BUMnag Nagari Cupak, Tanggal 2 Oktober 2019.
16 Wawancara dengan sekretaris Bumnag Nagari Cupak Tanggal 29 September 2019. sebagai mitra. Dengan
demikian,  BUMNag  ini  secara administrasi  tidak  memiliki karyawan  (bawahan),  namun faktanya  memiliki  karyawan (para pemimpin), yaitu pengusaha  Minang  itu  sendiri. Dengan demikian, BUM Nagari mengapresiasi pengusaha Minang sebagai pemimpin  di  tempat  usahanya sendiri. Oleh karena itu pembentukan  BUMNag  yang bertujuan  untuk  Nagari  juga berawal dari masyarakat nagari yang secara bersama-sama bekerja dan berusaha memajukan wilayah nagari tanpa ada karyawan (bawahan). III. PENUTUP
Mekanisme Pendirian Badan  Usaha  Milik  Nagari (BUMNag)  Usali  di  Nagari Cupak  Kecamatan  Gunung Talang Kabupaten Solok dibentuk melalui musyawarah nagari dengan dihadiri tokoh- tokoh masyarakat hingga membentuk suatu kesepakatan untuk membangun  BUMNag  yang nantinya  dapat  meningkatkan perekonomian masyarakat. Setelah mencapai kesepakatan itu maka pemerintah membentuk Peraturan  Nagari.  Kehadiran BUMNag Sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan  cara  memobilisasi pengelolaan  asset  desa  serta membantu  dan  mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  BUMNag  Usali Nagari Cupak berperan dalam usaha pemberdayaan Masyarakat  di  nagari  Cupak walaupun  masih  tergolong sangat  muda  dalam  usianya namun kedepan nya
Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Yulia Risa, Engrina Fauzi, Jelisye Putri C.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
berpeluang dalam pengembangan  yang  lebih besar dan luas karena didukung dengan adanya partisipasi  masyarakat.  Jenis usaha  yang  di  lakukan  oleh BUMNag Usali Cupak banyak memberikan kemudahan  dan  penigkatan perekonomian terutama dalam usaha tabungan bajapuik  dan  konveksi    yang telah dapat menyerap lapangan pekerjaan dan meningkatkan  pemberdayaan masyarakat nagari Cupak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat  disampaikan  adalah BUMNag Usali Cupak sebuah  badan  usaha  yang berbadan hukum supaya disertai  dengan  akta  notaris serta  akta  pendirian  Badan usaha sehingga dapat terdaftar di Kementerian Hukum  dan  HAM.  Bagi masyarakat  Nagari  Cupak hendaknya  ikut  serta  secara langsung  dalam  bersinergi dan mendukung usaha BUMNag Usali Nagari Cupak dalam hal pengelolaan dan  penggunaan  usaha  agar mempercepat terwujudnya peningkatan perekonomian
Msayarakat Cupak.

## IV. DAFTAR PUSTAKA
Buku
Raharjo,  Handri.  2013. Hukum Perusahaan. Yogyakarta  : Pustaka Yustisia. Sudjatmiko, Budiman, dan Yando Zakaria. 2015. Desa Kuat, Indonesia Hebat, Yogyakarta : Pustaka Yustisia Sungguno, Bambang. 2003. Metode Penelitian Hukum . Jakarta : Radja Grafindo. Sukanto, Soerjono. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI-Pers.

## Peraturan Perundang-

## Undangan
Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan  Daerah  Kabupaten
Solok  Nomor  2  Tahun 2015  tentang  Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan  Badan  Usaha Milik Nagari Peraturan  Nagari  Nomor  6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Cupak.

## Jurnal.
Amelia Sri Kusuma Dewi,”
Interpretasi Bentuk Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”, Jurnal Media Hukum. Coristya Berlian Ramadana Heru Wibawanro, Suwondo, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa, Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa  Pondok Salam
Kabupaten Purwakarta,
Jurnal Dharmakarya Vol 5 No 1, 2016, Bandung, Perpustakaan Universitas Padjajaran, hlm 1. Hendri Andi Mesta, Yolandafitri Zulvia,  Jurnal Sembada
2018, Penerbit  PKN
STAN,  Jakarta, Politeknik
Keuangan Negara. Martinus Aditya Pardiyanto, Konflik SosialDan
Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Yulia Risa, Engrina Fauzi, Jelisye Putri C.

## Ekonomi Sebagai Dampak
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Ius Constituendum Vol 2 No 2, 2017, Semarang, Program Pasca Sarjana Universitas Semarang. P.L. Rika Fatimah, Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q- BUMDES) Untuk Melestarikan Ketahanan EkonomiMasyarakat dan
Kesejahteraan Adaptif Perancangan Sistem
Kewirausahaan  Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur, Jurnal Studi Pemuda Vol 7 No 2, 2018, Jogjakarta, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Reza M Zulkarnaen, Pengembangan Potensi
Ekonomi Desa Melalui
Badan Usaha Milik Desa
Pondok Salam Kabupaten
Purwakarta, Jurnal Adminitrasi Publik (JAP) Vol 1 No 6, 2017, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi  Universitas Brawijaya .

## Internet
Agung Septian Wijarnako, Peran
Badan  Usaha  Milik  Desa Dalam Pemberdayaaan Masyarakat,  diakses  dari http://eprints.upnjatim.ac.i d/4487/1/file1 HI Rinda - 2018 - scholar.unand.ac.id diakses 3 Oktober 2019 Elfina  Yenti    Nita  Fitria  Diatul Fajri  Rencana  Strategis Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Berbasis Syariah di Nagari Sungayang Kabupaten
Tanah Datar diakses melalui http://ecampus.iainbatusan gkar.ac.id/ojs/index.php/pr oceedings/article/view/153
6/1252