## Jurnal Indonesia Sosial Sains
Vol. 2 No. 4 April 2021 E-ISSN:2723 – 6595 http://jiss.publikasiindonesia.id

## ANALISIS PERLINDUNGAN KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGUNGSI DI EKS GEDUNG KODIM KALIDERES

## Santi
Universitas Paramadina Jakarta, Indonesia
Email: santiosan1@gmail.com Artikel info Artikel history Diterima : 28-03-2021 Direvisi : 08-04-2021 Disetujui : 18-04-2021 Keywords:
refugees;covid-19, health; UNHCR;  LSM.
Abstract:  This  study  aims  to  find  out  how  theprotection provided  to  refugees  during  thepandemic  healthCovid-19, especially refugees in  the former Kalideres command building, considering  that protection during  the pandemic is a right that must  be  obtained  by  all  humans,  including  refugees.  The research  method  used  by  researchers  is  descriptive  qualitative method.  Through  literature  studies  and  case  studies  with  a single  instrument  (single  instrumental  case  study)  using participant  observation  and  interview  techniques.  The informants  interviewed  in  this  study  were  representatives  of refugees  living  in  the  former  Kalideres  Kodim  Building,  West Jakarta, UNHCR, CWS, and the SUAKA institution, who made direct  visits and direct  interviews with refugee representatives. The results of this research are (1). The existence of refugees in Kalideres is an effect of rumors that refugees in Kalideres have been  privileged  so  that  the  number  of  refugees  in  Kalideres  is always changing, and the refugee camp in the former Kalideres commando  building  is  an  unofficial  refugee  camp,  the  number of refugees is 400 people 40 of them are children . (2). During this pandemic, 2 cases were found to be infected with Covid-19 which  were  reported,  but  based  on  our  direct  interviews  with the  refugee  coordinator  more  than  2  cases  resembling  the symptoms of Covid-19, and they only performed self-medication (self-medication). (3).Socialization efforts on health procedures have  been  carried  out  by  UNHCR  and  its  partners  as  well  as through the government, in this case the Indonesian Ministry of Health,  but  have  not  been  maximally  implemented  in  refugee camps.  (4).  For  vaccination,  currently  the  CWS  and  SUAKA organizations  are  also  advocating  for  the  government  so  that access  to  vaccines  can  be  accepted  by  refugees,  but  until  this writing this advocacy has not received an answer, even though almost  all  refugees  do  not  believe  in  the  effectiveness  of thevaccine  covid-19  but  this  becomes  the  task  of  the government  and  NGOs  in  disseminating  the  safety  and importance  of  vaccination. The  conclusion  of  this  study  is  that UNHCR  and  its  partners  have  attempted  health  protection during  the  Covid-19  pandemic  against  the  refugees  in  the former  Kalideres  Kodim  building,  but  this  protection  has  not been maximally implemented in the field.
Kata Kunci : pengungsi, covid-19, kesehatan, UNHCR, LSM.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungankesehatan  yang  diberikan  kepada  pengungsi  di masa  pandemi covid-19 khususnya  pengungsi  di  eks  gedung kodim  Kalideres,  mengingat  perlindungan  di  masa  pandemi merupakan hak yang harus didapatkan oleh seluruh manusia tak terkecuali  pengungsi.  Metode  penelitian  yang  peneliti  lakukan adalah  metode  kualitatif  deskriptif.  Melalui  studi  literatur  dan studi kasus dengan instrumen tunggal ( single instrumental case study ) menggunakan teknik observasi partisipan dan wawancara.  Informan  yang  diwawancara  dalam  penelitian  ini adalah  perwakilan  dari  pengungsi  yang  tinggal  di  Eks  Gedung Kodim  Kalideres  Jakarta  Barat,  UNHCR,  CWS,  dan  lembaga SUAKA,  melakukan  kunjungan  langsung  dan  wawancara langsung kepada perwakilan pengungsi. Hasil penelitian kali ini adalah (1). Adanya pengungsi di Kalideres merupakan efek dari adanya  rumor  bahwa  pengungsi  di  Kalideres  mendapatkan keistimewaan  sehingga  jumlah  pengungsi  di  Kalideres  selalu mengalami  perubahan,  dan  tempat  pengungsi  di  eks  gedung kodim  Kalideres  merupakan  tempat  pengungsi  yang  tidak resmi,  jumlah  pengungsi  ada  400  orang  40  diantaranya  adalah anak-anak.  (2).  Selama  pandemi  ini,  ada  2  kasus  ditemukan yang  terinfeksi  covid-19  yang  diberitakan,  namun  berdasarkan wawancara  langsung  kami  dengan  koordintor  pengungsi  kasus yang  menyerupai  gejala  covid-19  lebih  dari  2,  dan  mereka hanya melakukan pengobatan sendiri (swamedikasi). (3). Upaya sosialisasi  tentang  prosedur  kesehatan  telah  dilakukan  oleh UNHCR  dan  mitranya  serta  melalui  pemerintah  dalam  hal  ini Kementrian Kesehatan RI namun  tidak maksimal  dilaksanakan di  tempat  pengungsian. (4).  Untuk vaksinasi  saat  ini organisasi CWS  dan  SUAKA  juga  tengah  melakukan  advokasi  kepada pemerintah agar akses terhadap vaksin dapat diterima oleh para pengungsi,  namun  hingga  tulisan  ini  dibuat  advokasi  tersebut belum  mendapatkan  jawaban,  meskipun  hampir  semua pengungsi  belum  percaya  dengan  efektifitas  vaksin covid-19 tapi  ini  menjadi  tugas  pemerintah  dan  LSM  dalam mensosialisasikan kemanan dan pentingnya vaksinasi. Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  perlindungan kesehatan  selama  pandemi  covid-19  telah  diupayakan  oleh UNHCR dan mitranya terhadap para pengungsi yang ada di eks gedung  kodim  Kalideres  namun  perlindungan  itu  belum maksimal diterapkan di lapangan.
Koresponden author: Santi Email: santiosan1@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA
2021

## Pendahuluan
Desember 2019 menjadi awal dunia mengalami pandemi, tepatnya dimulai di Wuhan, China.Masalah pandemi bukanlah masalah baru di dunia, sejarah mencatat beberapa kejadian pandemi  di  dunia.Pada  pemerintahan  Justianus  I,  kaisar  kerajaan  Bizantium  abad  ke  6, pandemi ini diperkirakan telah menewaskan 30 sampai 50 jt orang. Pada tahun 1347 dan 1351 wabah menyebar di wilayah eropa keseluruhan, selanjutnya penyakit ini dikenal dengan Black Death menewaskan  25  jt  orang.  Pada  tahun  1492  cacar  pertama  kali  ditemukan  di  benua Amerika dan menewaskan sekitar 30% dari orang-orang yang terinfeksi.Pandemi kolera mulai terjadi di tahun 1961.Flu Spanyol (H1N1) terjadi pada tahun 1918 menginfeksi 500 jt orang. Sars  terjadi  pada  tahun  2003  bermula  di  provinsi  Guangdong  menginfeksi  8000  orang  dan menyebar  ke  26  negara.  Flu  babi  pada  tahun  2009  menginfeksi  60,8  jt  orang  di  Amerika Serikat,  kematian  global  mencapai  575.400  jiwa. Ebola  terjadi  pada  tahun  2014  berasal  dari sebuah desa kecil di Guinea menewaskan 11.325 orang. Penanganan kasus ebola diperkirakan menelan biaya 4,3 miliar dollar AS (Khaedir, 2020).
Dampak yang dirasakan oleh dunia tentunya juga dirasakan langsung oleh pengungsi- pengungsi  terutama  yang  ada  di  negara  transit  seperti  Indonesia,  hingga  tulisan  ini  dibuat jumlah  terinfeksi  kasus covid-19 di  Indonesia    adalah  1.517.854  teritinggi  ke  4  di  Asia  dan untuk jumlah terinfeksi di dunia sebanyak 130.157.191  orang (Ting et al., 2020).
Konvensi  1951  tentang  status  pengungsi  menjabarkan  definisi  pengungsi  sebagai seseorang  yang  dikarenakan  oleh  ketakutan  yang  beralasan  akan  penganiayaan,  yang disebabkan  oleh  alasan  ras,  agama,  kebangsaan,  keanggotaan  kelompok  sosial  tertentu  dan keanggotaan  partai  politik  tertentu,  berada  di  luar  Negara  kebangsaannya  dan  tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut. Perlindungan atau hak-hak pengungsi sudah diatur oleh PBB (Perlindungan Bangsa-Bangsa) (Kusumo, 2012).
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  No.125  Tahun  2016  Pengungsi  adalah  orang  asing yang  berada  di  Wilayah  Kesatuan  Republik  Indonesia  disebabkan  karena  ketakutan  yang berasalan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara  asalnya  dan/atau  telah  mendapatkan  status  pencari  suaka    atau  status  pengungsi  dari Perserikan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. Badan- badan yang dibentuk dengan tujuan melindungi pengungsi sebagai berikut :
1. The Nansen International for Refugees (1931-1938)
2. The Office of  the High Commissioner of The League of Nations for REfugees (1939- 1946)
3. Intergovernmental Commite for Refugee (1938-1947)
4. The International Refugee the Organization (IRO) 1946.

## 5. Pada  bulan  Januari  1951  keberadaan  United  Nations  High  Commissioner  for Refugee (UNHCR).
Sekitar  70,8  juta  orang  di  seluruh  dunia  saat  ini  mengungsi,  dengan  25,4  juta  di antaranya  melintasi  batas  internasional  untuk  mencari  perlindungan.  Migran  dan  pengungsi cenderung  memiliki  kesehatan  umum  yang  baik,  tetapi  mereka  dapat  berisiko  jatuh  sakit dalam  masa  transisi  atau  sementara  tinggal  di  negara  penerima  karena  kondisi  kehidupan yang  buruk  atau  penyesuaian  dalam  gaya  hidup  mereka,  tidak  hanya  itu  bahkan  selama pengungsi  berada di  negara transit pandemi bisa saja terjadi, seperti  pandemi covid-19 yang terjadi saat ini (World Health, 2019).
Setiap  orang  berhak  atas  perawatan  medis  yang  sesuai,  terlepas  dari  status administratif  atau  sosial.  UNHCR  dan  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  memastikan orang dapat mengakses bantuan medis yang mereka butuhkan, demikian pula di saat pandemi seperti  yang  terjadi  saat  ini.Tujuan  Strategis  Kesehatan  Masyarakat  UNHCR  2014-2018 (Kusumo, 2012).
1. Meningkatkan akses ke program perawatan kesehatan primer yang berkualitas.
2. Mengurangi morbiditas dari penyakit menular dan epidemi.
3. Meningkatkan kelangsungan hidup anak-anak.
4. Memfasilitasi akses ke pencegahan terpadu dan pengendalian penyakit tidak menular, termasuk layanan kesehatan mental.
5. Pastikan akses rasional ke perawatan rujukan spesialis.
6. Pastikan  integrasi  ke  dalam  layanan  nasional  dan  jelajahi  mekanisme  pembiayaan kesehatan.
Indonesia  belum  menjadi  bagian  dari  negara  pihak  konvensi  1951  tentang  status pengungsi  dan  begitu  juga  belum  memiliki  system  penentuan  status  pengungsi,  sehingga Indonesia  menyerahkan  seluruh  kewenangan  kepada  UNHCR  dalam  penanganan pengungsi.Berdasarkan konvensi 1951 Indonesia tidak menjadi negara tujuan pengungsi, tapi dikarenakan wilayah Indonesia sering menjadi wilayah transit para pengungsi yang melewati perjalanan  laut  sehingga  tak  jarang  pengungsi  justru  tinggal  lama  di  wilayah  Indonesia sebelum  sampai  ke  negara  tujuan,  lantas  bagaimana  memperlakukan  pengungsi  termaksud dalam  hal  memperoleh  pelayanan  kesehatan,  hal  ini  di  atur  dalam  BAB  III  mengenai Penampungan.  Dasar  kemanusiaan  maka  Indonesia  membentuk  aturan  mengenai  pengungsi yaitu  berupa  Peraturan  Presiden  No.125  Tahun  2016,  dalam  Peraturan  Presiden  tersebut diatur  Posisi  Indonesia  sebagai  negara  transit  para  pengungsi  yang  sedang  mencari  suaka (Krustiyati, 2012).
Urgensi  penelitian  ini  adalah,  untuk  memastikan  bahwa  selama  pandemi covid-19 , pengungsi  dan  pencari  suaka  yang  tinggal  di  eks  gedung  kodim  Kalideres  menddapatkan perlindungan  kesehatan  dari  LSM  dan  pemerintah  Indonesia  sebagai  negara  transit, pengungsi  dan  pencari  suaka  yang  tinggal  di  gedung  tersebut  perlu  di  analisis  mengenai pelayanan  kesehatan  khususnya  selama  pandemi covid-19 ,  selain  itu  perlu  diketahui  alur informasi  dan  koordinasi  dari  tatanan  penanggung  jawab  serta  lembaga-lembaga  bantuan yang  ikut  andil  mengelola  pengungsi  dan  pencari  suaka  yang  ada  di  gedung  tersebut, sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  bagaimana  pelayanan  kesehatan  yang diperoleh  para  pengungsi  selama  pandemic covid-19 di  eks  gedung  kodim  Kalideres. Penelitian  tentang  perlindungan  kesehatan  di  era pandemi  covid-19  untuk  pengungsi  adalah
penelitian  baru,  adapun  penelitian-penelitian  sebelumnya  adalah  penelitian  yang  bersifat umum  tentang  hak-hak  para  pengungsi,  diantaranya  hak  pengungsi  untuk  memperoleh perlindungan dari kembali ke negara asal secara paksa, hak pengungsi untuk mencari suaka, hak  pengungsi  untuk  mendapatkan  kesetaraan  dan  non  diskriminasi,  hak  untuk  hidup  dan keamanan, hak untuk pulang.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  dilakukan  adalah  metode  kualitatif  deskriptif.  Melalui  studi literatur  dan  studi  kasus  dengan  instrumen  tunggal  (single  instrumental  case  study) menggunakan  teknik  observasi  partisipan  dan  wawancara.  Informan  yang  diwawancara dalam  penelitian  ini  adalah  perwakilan  dari  pengungsi  yang  tinggal  dis  Ex  Gedung  Kodim Kalideres,  UNHCR,  dan  lembaga  SUAKA,  melakukan  kunjungan  langsung  dan  wawancara langsung kepada perwakilan pengungsi.

## Hasil dan Pembahasan

## Hak Dasar Pengungsi Berdasarkan International Customary Law
Setiap negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi  pengungsi  yang datang di negaranya, meskipun Indonesia belum meraitifikasi ketentuan pengungsi internasional namun berdasarkan International Customary Law atas dasar pemenuhan Hak Asasi Manusia, semua negara terikat untuk melakukan perlindungan terhadap pengungsi yang datang ke negaranya. Setidaknya ada 5 hak dasar pengungsi yaitu : (Anggrainy, 2014)
1. Hak atas perlindungan dari kembali ke negara asal secara paksa
2. Hak untuk mencari suaka
3. Hak untuk mendapatkan kesetaraan dan non diskriminasi
4. Hak untuk hidup dan keamanan
5. Hak untuk pulang
Indonesia secara geografis memiliki letak wilayah dengan posisi silang yaitu diantara Benua Asia dan Benua Australia dan diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dengan posisi  yang  sangat  strategis  ini  maka  sangat  memungkinkan  Indonesia  menjadi  tempat persinggahan para pengungsi dari wilayah Asia Timur yang hendak ke Australia, sejak tahun 1999  Indonesia  telah  dijadikan  negara  transit  terutama  para  pengungsi  yang  berasal  dari Timur Tengah.
Hingga  akhir  Desember  jumlah  akumulatif  pengungsi  di  Indonesia  yang  tersebar  di beberapa  wilayah  adalah  14.000  orang  dan  400san  pengungsi  ada  di  eks  gedung  kodim Kalideres  dan  200  diantaranya  terdaftar,  dan  selebihnya  tidak  terdaftar,  dan  ada  sekitar  40 anak  yang  harus  dilindungi,  dimana  meskipun  Indonesia  belum  merativikasi  konvensi pengungsi  1951  tetapi  Indonesia  terikat  dalam  konvensi  hak-hak  anak  yang  menyebutkan wajib memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi pengungsi (Riadussyah, 2016).

## Kondisi Pengungsi Yang Ada Di Eks Gedung Kodim Kalideres
Dari  pengamatan  dan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  terhadap  coordinator pengungsi  Mr.  Hassan  Ramazan  Rateeq  menyampaikan  bahwa  para  pengungsi  yang  ada  di eks  gedung  kodim  Kalideres  ini  kebanyakan    adalah  pencari  suaka  yang  belum  memiliki kartu  pengungsi  tapi  hanya  memiliki  kartu  pencari  suaka,  dan  para  pengungsi  yang
menempati  eks  gedung  kodim  Kalideres  merupakan  pengungsi  mandiri  yang  sudah  tidak mendapat bantuan dari IOM ( Organization International Migrants ), sejak 31 Agustus 2019.
Dalam  wawancara  kami  dengan  Mr.  Hasan  Ramazan  Rateeq  sebagai  koordinator pengungsi    ada  beberapa  hal  yang  disampaikan  selain  apa  yang  telah  disampaikan  di  atas, bahwa  sebagai  koordinator  pengungsi  yang  ada  di  eks  gedung  kodim  Kalideres,  beliau  dan pengungsi lain merasa dikecewakan dalam banyak hal mulai dari fasilitas tempat tinggal dan merasa telah dijanjikan fasilitas namun nyatanya tidak didapatkan, Fasilitas tempat tinggal di eks  gedung  kodim  Kalideres  sebenarnya  sudah  tidak  layak  karena  sejak  Agustus  2019 fasilitas  air  dan  listrik  telah  ditiadakan  sehingga  para  pengungsi  benar-benar  hanya mengharapkan bantuan dari masyarakat sekitar, hal ini juga yang menyebabkan pengungsi di eks  gedung  kodim  Kalideres  jumlahnya  tidak  konsisten  karena  sebagian  ada  yang meninggalkan  penampungan  tersebut  dengan  cukup  puas  diberi  uang  transportasi  dan sebagian  lagi  masih  bertahan  dan  terus  menuntut  janji-janji  UNHCR  dan  mitranya  yaitu segera diberangkatkan ke negara tujuan ataupun diberikan tempat yang layak, para pengungsi di  eks  gedung  kodim  Kalideres  sebagian  besar  berasal  dari  Pakistan,  Afganistan  dan  Irak. Para  pengungsi  cukup  kecewa  dengan  organisasi  yang  dianggapnya  tidak  memperjuangkan hak-hak mereka dan tidak komit pada apa yang pernah dijanjikan.
Selama  pandemi covid-19 mereka  mendapatkan  tunjangan  internasional  sebesar Rp.684.000  yang  dibagi  atas  3x  pemberian  masing-masing  108.000dan  sekali  sebesar Rp.1.554.000. Selain itu para pengungsi juga mendapatkan bantuan hand sanitizer dan masker dari  pemerintah  Indonesia,  UNHCR  dan  beberapa  LSM,  namun  bantuan  masker  dan hand sanitizer tersebut  tidak  mencukupi  untuk  semua  pengungsi  yang  ada  di  pengungsian,  dan bantuan  ini  baru  diberikan  di  akhir  tahun  2020.  Selama  pandemi covid-19 hampir  semua pengungsi pernah mengalami gejala terinfeksi covid-19 demam dan sebagian lagi merasakan gejala  hilang  penciuman,  tidak  diketahui  pasti  apakah  mereka  terinfeksi covid-19 ataukah hanya  demam  biasa  karena  para  pengungsi  tidak  melakukan  pemeriksaan  ke  klinik  atau puskesmas,  dan  tidak  pernah  dilakukan  test  tentunya,  dan  mereka  hanya  melakukan swamedikasi atau  pengobatan  sendiri  menggunakan  obat-obat  penurun  panas  yang  dapat dibeli  dengan  bebas,  hingga  tulisan  ini  dibuat  sudah  tidak  ada  pengungsi  yang  mengalami gejala menyerupai covid-19. Untuk obat-obat  tersebut  selain dibeli  secara mandiri  oleh para pengungsi  mereka  juga  mendapatkan  bantuan  dari  kelompok  masyarakat.  Sebagai  data tambahan  untuk  pelayanan  kesehatan  secara  umum  perlu  kami  sampaikan  berdasarakan informasi  Mr.  Hasan  sebagai  koordinator  pengungsi  di  eks  gedung  kodim  Kalideres menyampaikan  bahwa  ada  8  bayi  yang  lahir  di  tempat  pengungsian  dan  tanpa  bantuan  dari LSM  ataupun  pemerintah,  kejadian  emergensi  yang  membutuhkan  perawatan  dengan  biaya cukup  mahal  tapi  tidak  mendapatkan  bantuan  dari  LSM  dalam  hal  ini  CWS  dengan  alasan adanya birokrasi yang harus dijalankan.

## Draft Standar Kesehatan Pengungsi Dari Unhcr
UNHCR  telah  memiliki  draft  standar  kesehatan  bagi  pengungsi,  yang  disadur  dari website UNHCR, Ada beberapa standar kesehatan yang masih berupa draft UNHCR sebagai program dalam memenuhi hak kesehatan bagi pengungsi, Yaitu :(World Health, 2019)
1. SPHERE, Standar sistem kesehatan 1.1: Pemberian layanan kesehatan.
1. SPHERE, Standar sistem kesehatan 1.2: Tenaga kesehatan.
2. SPHERE, Standar sistem kesehatan 1.3: Obat-obatan penting dan perangkat medis.
3. SPHERE,  Standar  sistem  kesehatan  1.4:  Pembiayaan  kesehatan.  Orang-orang memiliki akses ke layanan kesehatan prioritas gratis selama masa krisis.
4. SPHERE, Standar sistem kesehatan 1.5: Manajemen informasi kesehatan.
5. SPHERE, penyakit menular standar 2.1.1: Pencegahan..
6. SPHERE, penyakit menular
7. standar 2.1.2: Pengawasan, deteksi wabah dan respons dini.
8. SPHERE, penyakit menular standar 2.1.3: Diagnosis dan manajemen kasus.
9. SPHERE, penyakit menular standar 2.1.4: Kesiapan dan respons terhadap wabah.
10. SPHERE, Standar kesehatan anak 2.2.1: Penyakit yang dapat  dicegah dengan vaksin anak-anak.
11. SPHERE,  Standar  kesehatan  anak  2.2.2:  Manajemen  penyakit  bayi  baru  lahir  dan anak-anak.
12. SPHERE, Standar kesehatan seksual dan reproduksi 2.3.1: Kesehatan reproduksi, ibu dan bayi baru lahir.
13. SPHERE,  Standar  kesehatan  seksual  dan  reproduksi  2.3.2:  Kekerasan  seksual  dan manajemen klinis perkosaan.
14. SPHERE, Standar kesehatan seksual dan reproduksi 2.3.3: HIV.
15. SPHERE, Cedera dan standar perawatan trauma 2.4: Cedera dan perawatan trauma.
16. SPHERE, standar kesehatan mental 2.5: Perawatan kesehatan mental.
17. SPHERE, Penyakit tidak menular standar 2.6: Perawatan penyakit tidak menular.
18. SPHERE, standar perawatan paliatif 2.7: Perawatan paliatif.
Draft Rencana Aksi Global 'Mempromosikan kesehatan para pengungsi dan migran' (2019-2023)  Pada  Pertemuan  Kesehatan  Dunia  ketujuh  puluh  dua  pada  Mei  2019,  Majelis Kesehatan  akan  membahas  laporan  'Mempromosikan  kesehatan  pengungsi  dan  migran, Rancangan  rencana  aksi  global,  2019-2023.  Perkembangannya  merupakan  tanggapan terhadap pertanyaan oleh Majelis Kesehatan dalam  resolusi WHA70.15 tentang peningkatan kesehatan  pengungsi  dan  migran  untuk  Direktur  Jenderal,  antara  lain,  pertama  untuk mengembangkan  rancangan  rencana  aksi  global  tentang  kesehatan  pengungsi  dan  migran untuk  dipertimbangkan  oleh  70  Majelis  Kesehatan  Dunia  -Kedua  Tujuan  dari  rencana  aksi draft  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kesehatan  global  dengan  menyikapi  kesehatan  dan kesejahteraan  para  pengungsi  dan  migran  secara  inklusif,  komprehensif  dan  sebagai  bagian dari  upaya  holistik  untuk  menanggapi  kebutuhan  kesehatan  populasi  secara  keseluruhan dalam  situasi  tertentu,  termasuk  koordinasi  upaya  internasional  untuk  menghubungkan perawatan  kesehatan  bagi  pengungsi  dan  migran  dengan  program  kemanusiaan.  Rancangan rencana  aksi  berfokus  pada  pencapaian  cakupan  kesehatan  universal  dan  standar  kesehatan tertinggi  yang  dapat  dicapai,  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Konstitusi  WHO,  untuk pengungsi,  migran,  dan  populasi  tuan  rumah  dalam  konteks  Program  Kerja  Umum Ketigabelas  WHO,  2019-2023.  Ini  menegaskan  kembali  prinsip-prinsip  perlindungan kesehatan  universal  -  'semua'  termasuk  pengungsi  dan  migran  terlepas  dari  status  migrasi mereka.  Penerapan  rencana  akan  mempertimbangkan  situasi  negara  tertentu  dan  sesuai dengan  undang-undang  nasional,  prioritas  dan  keadaan  dan  instrumen  internasional  tentang akses  yang  sama  ke  publik  layanan  perawatan  kesehatan.Rancangan  rencana  aksi  tersebut merekomendasikan  enam  prioritas  dan  opsi  untuk  tindakan  berikut  oleh  WHO  dalam
koordinasi  dan kolaborasi  dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi, Kantor Komisaris Tinggi Pengungsi Amerika Serikat dan mitra terkait lainnya:
1. Meningkatkan  kesehatan  para  pengungsi  dan  migran  melalui  jangka  pendek  dan intervensi kesehatan masyarakat jangka panjang;
2. Meningkatkan  kesinambungan  dan  kualitas  perawatan  kesehatan  esensial,  sambil mengembangkan,  memperkuat  dan  menerapkan  langkah-langkah  kesehatan  dan keselamatan kerja;
3. Menganjurkan  pengarusutamaan  kesehatan  pengungsi  dan  migran  ke  dalam  agenda global,  regional  dan  negara  dan  promosi:  kebijakan  kesehatan  yang  peka  terhadap pengungsi  dan  migran  serta  perlindungan  hukum  dan  sosial;  kesehatan  dan kesejahteraan  pengungsi,  perempuan  migran,  anak-anak  dan  remaja;  kesetaraan gender  dan  pemberdayaan  perempuan  dan  anak  perempuan  pengungsi  dan  migran; dan  kemitraan  dan  lintas  sektoral,  antar  negara  dan  koordinasi  antarlembaga  dan mekanisme kolaborasi;
4. Meningkatkan  kapasitas  untuk  mengatasi  faktor-faktor  sosial  penentu  kesehatan  dan untuk mempercepat kemajuan menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk cakupan kesehatan universal
5. Memperkuat pemantauan kesehatan dan sistem informasi kesehatan;
6. Mendukung  langkah-langkah  untuk  meningkatkan  komunikasi  kesehatan  berbasis bukti  dan  untuk  menangkal  kesalahan  persepsi  tentang  migran  dan  kesehatan pengungsi.  Implementasi  dari  rencana  aksi  akan  sejalan  dengan  kebutuhan  yang diungkapkan  secara  nasional,  konteks  nasional,  prioritas,  kerangka  kerja  hukum  dan situasi keuangan, tanpa implikasi yang mengikat bagi setiap Anggota Serikat.
UNHCR  telah  mengembangkan  strategi  kesehatan  masyarakat  yang  komprehensif yang  berlaku  untuk  operasi  darurat  dan  non-darurat  baik  di  pengaturan  kamp  dan  di  luar kamp. UNHCR dan mitranya mengikuti standar nasional di mana pun tersedia dan berlaku.
Meskipun  Indonesia  tidak  meretivikasi  konvensi  pengungsi  tahin  1951,  namun Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  memberi  dukungan  atas  deklarasi  New  York tentang  pengungsi  dan  migran,  selain  itu  dukungan  Indonesia  juga  diberikan  kepada  WHO tentang  Promoting  the  Health  of  Refugees  and  Migrants  tahun  2019  yang  salah  satu  isinya mendorong  organisasi  internasional  dan  lembaga  non  pemerintah  dalam  melakukan pengawalan atas kesehatan pengungsi (Pudjiastuti, 2020).

## Peran  Unhcr  Dan  Mitranya  Dalam  Pelayanan  Kesehatan  Pengungsi  Selama  Pandemi Covid-19
Secara  umum  dalam  laman  website  UNHCR  menyebutkan  beberapa  informasi  dan langkah-langkah  pengungsi  dalam  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  di  wilayah  Indonesia, UNHCR  juga  bekerjasama  dengan  beberapa  organisasi  kemasyarakatan  dalam  penanganan pengungsi,  organisasi-organisasi  tersebut  misalnya  International  Organization  for  Migration (IOM),  Dompet  Duafa,  Curch  World  Service  (CWS)  dan  SUAKA  sebagai  mitra  UNHCR, dalam  kasus  pandemi covid-19 UNHCR  juga  berkomitmen  untuk  dapat  memberikan perlindungan  kesehatan  kepada  seluruh  pengungsi  tanpa  terkecuali  dengan  langkah-langkah bekerjasama  dengan  mitranya  misalnya  CSW,  tindakan  nyata  dilakukan  dengan  melakukan
sosialisasi  prosedur  kesehatan  melalui  spanduk  yang  dipasang  di  tempat  penampungan pengungsi (Suryono, 2020).
Tugas utama UNHCR adalah  memberikan perlindungan internasional dan membantu mencarikan solusi permanen bagi para pengungsi dengan menghubungkan pemerintah untuk memfasilitasi  para  pengungsi.Dalam  pelayanan  kesehatan  secara  umum,  UNHCR  dalam website  resminya  menyebutkan  bahwa  UNHCR  tidak  memberi  bantuan  medis  tetapi  dapat mengarahkan  para  pengungsi  ke  puskesmas  yang  merupakan  salah  satu  tempat  pelayanan kesehatan  di  Indonesia,  disampaikan  bahwa  pengungsi  cukup  membawa  kartu  pengungsi UNHCR  atau  kartu  pencari  suaka  ke  puskesmas  terdekat  dan  pengungsi  dapat  membayar antara Rp.5000 sd Rp.35.000 untuk konsultasi ke dokter sekaligus mendapatkan obat-obatan. Dalam  web  resmi  UNHCR  Indonesia  juga  menyebutkan  bahwa  puskesmas  menyediakan fasilitas rawat  jalan seperti konsultasi  KB, vaksinasi  bayi, fasilitas  gizi,dan kesehatan balita. Demikian  pula  di  saat  pandemic covid-19 ,  UNHCR  memberikan  edukasi  melalui  kanal website tentang bagaimana melakukan protokol kesehatan selama pandemic covid-19 , selain itu  CSW  yang  berperan  langsung  dalam  urusan  pelayanan  kesehatan  pengungsi  juga menyampaikan  beberapa  hal  sehubungan  dengan  pelayanan  kesehatan,  misalnya  mereka melakukan  advokasi  untuk  vaksinasi  bagi  pengungsi  termaksud  pengungsi  yang  ada  di  eks gedung  kodim  Kalideres.  Hasil  wawancara  kami dengan  UNHCR  dalam  hal  ini  dengan  ibu Mitra  Suryono  yang  menjabat  sebagai Associate  External  Relations/Public  Information Officer menjelaskan  bahwa pengungsi  yang ada di  eks gedung kodim Kalideres merupakan pengungsi  yang  berasal  dari  beberapa  orang  yang  melakukan  demonstrasi  di  depan  gedung UNHCR untuk  mendapatkan tempat huni layak, namun  jumlah itu bertambah hingga ribuan pengungsi karena adanya kesalahan informasi yang diterima oleh pengungsi sehingga jumlah pengungsi yang ada di penampungan eks gedung kodim Kalideres tidak menentu, kesalahan informasi  yang  diterima  oleh  pengungsi  adalah  bahwa  pengungsi  berasumsi  bahwa penampungan  yang  ada  di  eks  gedung  kodim  Kalideres  mendapatkan  pelayanan  yang  lebih baik,  namun  pada  kenyataannya  tidak  seperti  itu  karena  UNHCR  akan  tetap  melakukan prosedur yang ada di UNHCR yaitu assessment dan evaluasi  serta prioritas bagi  pengungsi- pengungsi  tersebut,  adapun  untuk  masalah  kesehatan  UNHCR  telah  bekerja  sama  dengan pemerintah  Indonesia  dalam  melayani  para  pengungsi  yang  membutuhkan  pelayanan kesehatan  khusunya  selama  pandemi covid-19 UNHCR  juga  aktif  bekerjasama  dengan mitranya  misalnya  CSW  ( Curch  Service  World )  sebagai  mitra  UNHCR  yang  mengurusi langsung  masalah  kesehatan,  dan  mitra  lain  dalam  melakukan  sosialisasi  pencegahan penularan  virus covid-19 .  Pemerintah  Indonesia  dalam  hal  ini  Kementrian  Kesehatan  juga mengeluarkan program selama pandemi yang juga diperuntukan untuk para pengungsi.
Selain itu juga dilakukan wawancara dengan sebuah organisasi yaitu SUAKA dengan pak  Zico  Efraindio  Pestalozzi  sebagai  Campaign  and  Public  Awereness  Coordinator, SUAKA adalah badan hukum  berbentuk perkumpulan yang bergerak dalam bantuan hukum dan  advokasi,  SUAKA  tidak  mempunyai  kompetensi  dalam  memberikan  bantuan  social berupa  materi  atau  finansial  ke  pengungsi,  sifat  kerjasama  SUAKA  dan  UNHCR  adalah koordinasi  atau referral antara stakeholder yang  bergerakdalam  isu  penanganan  pengungsi. Hasil wawancara kami dengan SUAKA:
1. Adanya  pengungsi  di  Kalideres  merupakan  kumulatif  dari  beberapa  hal  yaitu tren resettlement yang berubah, sehingga UNHCR Indonesia harus menyesuaikan Durable Solution menjadi Comeperehensive  Solution yang  lebih  sesuai  untuk  penanganan pengungsi yang displacement berkepanjangan.
2. Selama  pandemi  SUAKA  bekerjasama  dengan  JRS  mengupayakan  akses  terhadap informasi  bagi  para  pengungsi  dengan  membuat  information  kit  terkait  informasi- informasi  mengenai covid-19 yang  tersedia  dalam  beberapa  bahasa  agar  pengungsi dapat mengetahui perkembangan covid-19 .
3. Untuk  mendapatkan  vaksin  SUAKA  mengadvokasi  kepada  pemerintah  melalui komunikasi-komunikasi  jaringan  agar  akses  terhadap  vaksin  terbuka  dan  dilakukan terhadap  pengungsi  sebagai  salah  satu  bentuk  inklusivitas  dan  penangan  pandemic yang komprehensif.
Untuk  organisasi  IOM  sendiri  pada  kesempatan  kali  ini  tidak  bersedia  memenuhi permintaan wawancara kami, sehingga kami tidak mendapatkan infomasi dari IOM.Dari hasil wawancara  yang  kami  lakukan  dengan  pihak  UNHCR  kami  dapat  menganalisa  bahwa UNHCR  sebagai  badan  WHO  yang  bertujuan  untuk  melindungi  para  pengungsi  tetap melakukan sesuai prosedur dalam menangani para pengungsi, dijelaskan oleh pihak UNHCR jumlah pengungsi di Indonesia adalah sebesar kurang lebih 14.000 orang di Kalideres sendiri jumlah pengungsi  cukup berflktuasi  dikarenakan adanya kesalahan informasi  yang diterima, dana  yang  dicairkan  oleh  WHO  untuk  pengungsi  di  Indonesia  juga  tidak  besar  dibanding negara-negara lain yang memiliki jumlah pengungsi  lebih besar, dalam kesempatan ini juga UNHCR  menyampaikan  bahwa  keadaan  pengungsi  semakin  tahun  semakin  mengalami penambahan  signifikan,  sehingga  dengan  keadaan  ini  UNHCR  sangat  selektif  dalam melakukan  penilaian  dan  mengutamakan  prioritas  dalam  menangani  pengungsi.  Untuk Indonesia  sendiri  UNHCR  menilai  bahwa  pemerintah  Indonesia  sangat  membantu  para pengungsi  mengingat  Indonesia  tidak  ikut  meretifikasi  sebagai  negara  yang  wajib  dalam menangani  para  pengungsi,  secara  umum  dalam  bidang  kesehatan  UNHCR  bekerjasama dengan  CSW  dan  mitra  lainnya,  UNHCR  menyiapkan  informasi-informasi  melalui  website UNHCR yang dapat diakses oleh pengungsi yang membutuhkan pelayanan kesehatan, secara teknis  para  pengungsi  yang  memiliki  kartu  pengungsi  atau  kartu  pencari  suaka  dapat melakukan  pengobatan  di  puskesmas  terdekat,  contohnya  untuk  pengungsi  di  eks  gedung kodim  Kalideres  pengungsi  dapat  melakukan  pengobatan  di  puskesmas  Kalideres  dengan membayar sebesar 35-50 ribu rupiah.

## Hak Vaksinasi Untuk Pengungsi Di Eks Gedung Kodim Kalideres
Masalah  pengungsi  tidak  hanya  dialami  oleh  Indonesia,  pengungsi  di  Indonesia jumlahnya  sekitar  14.000  (data  UNHCR),  dibanding  dengan  total  pengungsi  di  dunia  yaitu 70,8  juta,  ditambah  lagi  masalah  lain  yaitu  pengungsi  di  Indonesia  tidak  semuanya menempati  tempat  pengungsian  resmi,  seperti  halnya  pengungsi  yang  ada  di  eks  gedung kodim  Kalideres  yang  berjumlah  sekitar  400  orang  dari  total  pengungsi  yang  tidak menempati  tempat  penampungan  resmi  yaitu  5  ribu  pengungsi,  sementara  ada  9  ribu pengungsi  yang  menempati  penampungan  resmi  yang  dikelola  oleh  IOM  ( Organization  for Migration ),  sehingga  dapat  dibayangkan  bagaimana  para  pengungsi  mendapatkan  hak perlindungan  kesehatan  selama  pandemi covid-19 khususnya  para  pengungsi  yang menempati  eks  gedung  kodim  Kalideres,  untuk  pengungsi  yang  ada  di  eks  gedung  kodim
Kalideres  tentunya  tidak  mendapatkan  fasilitas  bantuan  apapun  karena  sejak  Agustus  2019 IOM telah menghentikan bantuan kepada para pencari suaka dan pengungsi yang menempati tempat  pengungsi  yang  tak  resmi  sehingga  para  pengungsi  di  eks  gedung  Kodim  Kalideres adalah para pengungsi yang bersifat mandiri, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan akses perlindungan  kesehatan  selama  pandemic covid-19 terutama  mendapatkan  vaksin covid-19 ? Karena  vaksin covid-19 adalah  hak  kelompok  sehingga  menjadi  salah  satu  kelompok  yang menentukan suksesnya pembentukan herd immunity (Rahmi et al., 2021).
Selama  masa  pandemi  sesuai  infromasi  dari  CWS  mekanisme  sosialisasi  protokol kesehatan kepada para pengungsi adalah disebarluaskan melalui web resmi UNHCR dan juga melalui koordinasi dengan puskesmas Covid-19 taskforce yang disesuaikan dengan protokol kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, sedangkan untuk  pemberian vaksin sesuai  informasi dari CWS bahwa pengungsi  akan diberikan vaksin sama  halnya  dengan  masyarakat  lokal,  namun  hingga  tulisan  ini  dibuat,  CWS  masih  dalam proses  pengajuan  ke  pemerintah  Indonesia  untuk  pemberian  vaksin  ke  pengungsi  termasuk pengungsi yang berada di eks gedung kodim Kalideres.
Perlindungan  kesehatan  untuk  pengungsi  pada  umumnya  telah  diatur,  namun  para pengungsi  khusunya  yang  ada  di  eks  gedung  kodim  Kalideres  tidak  sepenuhnya memanfaatkan  fasilitas  pelayanan  tersebut,  khusunya  dalam  masa  pandemic covid-19, UNHCR  dan  mitranya  tetap  memberikan  edukasi  kepada  para  pengungsi  untuk  tetap melakukan prokes (Protokol Kesehatan) melalui website resmi dan spanduk yang dipasang di tempat  pengungsian,namun  kendala  tempat  dan  fasilitas  di  tempat  penampungan  tidak menungkinan  mereka  melakukan  jaga  jarak  dengan  jumlah  pengungsi  yang  cukup  banyak. UNHCR,  CSW  dan  SUAKA  juga  telah  melakukan  advokasi  ke  pemerintah  Indonesia  agar pengungsi  mendapatkan  vaksinasi  tak  terkecuali  pengungsi  yang  ada  di  eks  gedung  kodim Kalideres.Kendala  utama  dalam  memberikan  pelayanan  selama  pandemi  ini  adalah  tidak efektifnya  komunikasi  dan  tidak  memungkinkannya  fasilitas  tempat  penampungan,  dengan pembatasan  waktu  tempat  tinggal  para  pengungsi  sehingga  akses  air  bersih  dan  listrik  telah diputus di tempat penampungan tersebut.
International Customary Law atas dasar pemenuhan Hak Asasi Manusia diatur bahwa salah satu hak pengungsi adalah hak untuk mendapatkan kesetaraan dan nondiskriminasi, dan dalam  hal  pelayanan  kesehatan  apalagi  di  tengah  pandemi  saat  ini  harusnya  pemerintah Indonesia  dan  UNHCR  sebagai  lembaga  yang  memfasilitasi  serta  mitra  UNHCR  dapat memberikan  hak  itu  kepada  pengungsi,  khususnya  hak  mendapatkan  vaksin,  meskipun masalah kepercayaan pengungsi di eks gedung kodim Kalideres tentang vaksin masih sangat rendah  hal  ini  disampaikan  oleh  koordintor  pengungsi  pak  Hasan,  sehingga  menjadi  tugas pemerintah  dan  LSM  untuk  mengedukasi  para  pengungsi  tentang  keamanan  vaksin  dan pentingnya  vaksinasi  karena  pengungsi  adalah  bagian  dari  masyarakat  yang  dapat membentuk herd immunity (Krustiyati, 2012).
Dari  hasil  wawancara  dan study literatur  penelitian  terlebih  dahulu  kami  dapat menganalisa  bahwa  keberadaan  pengungsi  di  eks  gedung  kodim  Kalideres  adalah  kurang layak karena tidak adanya fasilitas, meski mereka bukan pengungsi resmi berdasarkan hukum namun  sebaiknya  pemerintah  Indonesia  dan  UNHCR  cukup  serius  memberikan  hak-hak sebagai  manusia  kepada  pengungsi.  Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  yaitu
adanya miss  understanding oleh  para  pengungsi  tentang  hak-hak  istimewa  yang  akan didapatkan  di  eks  gedung  kodim  Kalideres  sehingga  mereka  terus  memperjuangkan  hal  itu sehingga  perlu  adanya  dialog  yang  efektif  yang  harusnya  dilakukan,  keterbukaan  oleh pemerintah  dan  LSM  khusunya  UNHCR  dan  IOM,  sebagai  bentuk  tanggungajwab pemerintah  yang  tertuang  dalam  dan  dalam International  Customary  Law atas  dasar pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia,  selain  itu  Indonesia  juga  memberikan  dukungan  dan kesepakatan  dan  komitmen  tentang  kesepakatan  WHO  mengenai Promoting  the  Health  of Refugees and Migrants tahun 2019 (yang telah kami sebutkan di atas), yang salah satu isinya adalah  mendorong  organisasi  internasional  dan  non  pemerintah  untuk  melakukan pengawasan atas kesehatan para pengungsi. UNHCR dan mitranya harus melakukan langkah- langkah real  dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi  para pengungsi  terutama di  masa pamdemi.
Dalam International  Law disebutkan  bahwa  setiap  pengungsi  harus  mendapatkan perlakuan  yang  sama,  selain  itu  dalam  kesepakatan  WHO  yang  dihadiri  oleh  72  negara termasuk  di  dalamnya  Indonesia  menyebutkan  bahwa  “Rancangan  rencana  aksi  berfokus pada  pencapaian  cakupan  kesehatan  universal  dan  standar  kesehatan  tertinggi  yang  dapat dicapai,  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Konstitusi  WHO,  untuk  pengungsi,  migran,  dan populasi tuan rumah dalam konteks Program Kerja Umum Ketigabelas WHO, 2019-2023. Ini menegaskan  kembali  prinsip-prinsip  perlindungan  kesehatan  universal  -  'semua'  termasuk pengungsi dan migran terlepas dari status migrasi mereka.”Poin ini cukup jelas bahwa secara teori  WHO  mengupayakan  dan  Indonesia  mendukung  upaya  WHO  dalam  meningkatkan pelayanan  kesehatan  bagi  seluruh  pengungsi  di  seluruh  dunia,  selain  itu  di  tempat pengungsian  eks  gedung  kodim  Kalideres  terdapat  40  anak-anak  yang  wajib  dilindungi  dan diberi haknya.

## Kesimpulan
Perlindungan  kesehatan  di  masa  pandemi  harusnya  diberikan  kepada  seluruh pengungsi  tak  terkecuali  pengungsi  mandiri  yang  ada  di  penampungan  eks  gedung  kodim Kalideres, termaksud pemberian vaksin  mengingat  pengungsi  ini sudah menjadi  bagian dari masyarakat  sehingga  bagian  dari  kelompok  yang  dapat  membentuk herd  immunity . Pemerintah Indonesia dan juga UNHCR serta mitra nya harus serius melakukan perlindungan kepada  seluruh  pengungsi  tak  terkecuali  pengungsi  dengan  status  menempati  penampungan tidak  resmi  sebagai  bentuk  dari  pemberian  hak  yang  juga  tertuang  dalam International Customary Law dan sebagai  bentuk  komitmen Indonesia dan UNHCR dalam upaya promosi kesehatan  yang  dilakukan  WHO  2019-2023,  dalam  mengupayakan  kehidupan  yang  layak bagi  pengungsi  di  eks  gedung  kodim  Kalideres  harus  dilakukan  upaya  komunikasi  yang efektif  antara  UNHCR,  IOM  serta  pemerintah  Indonesia,  agar  seluruh  pengungsi mendapatkan perlindungan yang layak khususnya di tengah pandemi covid-19 .

## Bibliografi
Anggrainy, V. S. (2014). Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara di Indonesia Menurut Hukum Internasional. Lex et Societatis , 2 (1).
Khaedir,  Y.  (2020).  Perspektif  Sains  Pandemi  Covid-19:  Pendekatan  Aspek  Virologi  Dan Epidemiologi Klinik. MAARIF , 15 (1), 40–59.
Krustiyati, A. (2012). Kebijakan Penanganan Pengungsi  di  Indonesia: Kajian dari  Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Law Review , 12 (2), 171–192.
Kusumo, A. T. S. (2012). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional. Yustisia Jurnal Hukum , 1 (2).
Pudjiastuti, T. N. (2020). Kerentanan Pengungsi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia . LIPI.
Rahmi, A., Salamah, U., & Nasution, F. U. (2021). The Unhcr Roles For Increasing Refugees Tenacity On The Pandemic Covid-19 Era. Proceeding International Seminar of Islamic Studies , 2 (1), 747–752.
Riadussyah,  M.  (2016).  Tanggung  Jawab  Indonesia  sebagai  Negara  Transit  bagi  Pengungsi Anak  Berdasarkan  Hukum  Internasional. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM , 23 (2), 250–330.
Suryono,  M.  (2020). Bersama  Pemerintah  Indonesia,  Mitra  Kerja/Organisasi  dan  Badan PBB Laiinnya, UNHCR Pastikan Pengungsi tidak Tertinggal dalam Respon Covid-19” . http://www.unhcr.org/id
Ting, D. S. W., Carin, L., Dzau, V., & Wong, T. Y. (2020). Digital technology and COVID- 19. Nature Medicine , 26 (4), 459–461.
World Health, O. (2019). Promoting the health of refugees and migrants. Draft global action plan 2019–2023. 72nd World Health Assembly .