ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 5, Nomor 2 Juni, 2024 Halaman 149-167 Submitted 24 January 2024 Review 15 Maret 2024 Revised 10 May 2024 Accepted 13 May 2024
DOI. https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i2.31519

## Legal Analysis Of New Student Admission in Regional Zoning
System in Indonesia
Analisis Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Region di Indonesia
Winsherly Tan Faculty of Law, Universitas Internasional Batam winsherly@uib.ac.id
Ampuan Situmeang Faculty of Law, Universitas Internasional Batam ampuan.situmeang@uib.ac.id
Kyushu Davina Shebiartha Faculty of Law, Universitas Internasional Batam 2051116.kyushu@uib.edu

## Abstract
This article discusses the Juridical Analysis of Admission of New Students to the Regional Zoning  System  in  Indonesia.  There  are  four  discussions  in  this  scientific  article,  first, related to the history of education and second, the regulation of the zoning system. The research method used in this scientific article is a normative research method, which is based on the values of justice, benefit and legal certainty. The research approach used is through analysis of laws and regulations related to the implementation of the existing zoning system in Indonesia. As for the results of the discussion in this scientific article, firstly, education is a human right which is regulated in the Constitution of the Republic of  Indonesia  and  has  undergone  a  very  complex  transformation.  Second,  the  zoning system came into effect in 2017 where students can register within a radius/distance determined by the government. Suggestions that the author can give include that the education system must be designed in a way that allows every student, without exception, to  have  access  to  education  and  that  it  is  necessary  to  revise  the  Regulation  of  the Minister of Education and Culture concerning Acceptance of New Students.
Keywords: Zoning, Student Admission, Policy, Justice.
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,  Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  mengenai  Analisis  Yuridis  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru Sistem Zonasi Region di Indonesia. Terdapat empat pembahasan pada artikel ilmiah ini pertama, terkait dengan sejarah pendidikan dan kedua, pengaturan sistem zonasi,. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode penelitian normatif, yang berdasarkan pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah melalui analisis peraturan perundang- undang  dan  aturan  terkait  dengan  penerapan  sistem  zonasi  yang  ada  di  Indonesia. Adapun hasil pembahasan pada artikel ilmiah ini pertama, pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia yang diatur didalam Konstitusi Negara Republik Indonesia dan telah mengalami  transformasi  yang  sangat  komplek. Kedua, sistem  zonasi  mulai  berlaku pada tahun 2017 yang mana siswa dapat medaftar dengan radius/jarak  yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saran yang dapat penulis berikan diantarannya  sistem pendidikan  harus  dirancang  dengan  cara  yang  memungkinkan  setiap  siswa,  tanpa pengecualian,  mendapatkan  akses  ke  pendidikan  dan  perlu  dilakukannya  refisi terhadap  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Tentang  Penerimaan Peserta Didik Baru.
Kata Kunci: Zonasi, Penerimaan  Peserta Didik, Kebijakan, Keadilan.

## A. Pendahuluan
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kumpulan hak dasar yang melekat pada setiap individu  tanpa  memandang  faktor  seperti  ras,  agama,  jenis  kelamin,  atau  latar belakang lainnya. Ini adalah prinsip yang mendasar dalam masyarakat yang beradab dan merupakan landasan dari tatanan sosial yang adil dan beradab. HAM mencakup berbagai  hak,  seperti  hak  atas  kehidupan,  kebebasan  dari  penyiksaan,  kebebasan berpendapat, dan hak atas pendidikan. 1
Pendidikan  adalah  hak  mendasar  yang  sangat  penting  dalam  HAM.  Ini  adalah kunci untuk memberdayakan individu, membuka pintu peluang, dan mempromosikan pertumbuhan  dan  perkembangan  manusia.  Hak  untuk  menerima  pendidikan mencakup  hak  setiap  anak  untuk  memperoleh  akses  ke  pendidikan  dasar  yang berkualitas,  tanpa  diskriminasi  apapun.  Pendidikan  haruslah  merata  dan  dapat didapatkan  oleh  semua  individu,  tanpa  memandang  latar  belakang  ekonomi  atau sosial mereka.
1 Ridwan  Arifin  and  Lilis  Eka  Lestari,  “Penegakan  Dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 5, No. 2 (August 1, 2019), https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497.
Pendidikan  ialah  upaya  yang  sengaja  direncanakan  untuk  menciptakan lingkungan  belajar  dan  proses  pembelajaran  yang  mendorong  peserta  didik  secara aktif  mengembangkan  potensi  diri  mereka,  termasuk  aspek  spiritual,  pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, etika yang baik, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri serta masyarakat.  Pendidikan adalah fondasi yang harus dijalani oleh seluruh anggota masyarakat agar menciptakan komunitas yang terampil, efisien, dan menjadi sumber daya yang berharga bagi Indonesia. 2 Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan dampak positif yang diharapkan dapat  terwujud  apabila  pendidikan  di  Indonesia  terus  berkembang.  Ini  akan berdampak baik dalam bermacam aspek, seperti aspek sosial, aspek politik, dan aspek ekonomi. Pertumbuhan suatu negara pasti bergantung sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, maka setiap warga negara dan pendidik harus dapat memperoleh akses dalam pendidikan dan pengembangan dalam semua aspek. 3
Perlindungan dalam bidang pendidikan ini telah diatur melalui Pasal 28C ayat (1) dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI 1945), secara tegas menyatakan bahwa Pasal 31 Ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapatkan  pendidikan”,  selanjutnya  dalam  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya.” Pada pasal tersebut  pemerintah  diberikan  kewajiban  untuk  dapat  mendanai  pendidikan  yang bertujuan untuk dapat menigkatkan keimanan dan ketakwaan, 4 yang berujung pada mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegera.
Maka masing-masing warga negara memiliki hak mendapatkan pendidikan, juga pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  tersedianya  pendidikan tersebut. 5 Maka  Sistem  Pendidikan  Nasional  adalah  keseluruhan  komponen
2 Destya Melya Sari et al., “Pengaruh Implementasi Kegiatan Keagamaan (Pembinaan, Pembiasaan, Pendidikan), Terhadap Peningkatan Semangat Ibadah Siswa,” JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL 4, no. 2 (September 7, 2023): 707 – 14, https://doi.org/10.38035/JMPIS.V4I2.1653.
3 P  Julius  et  al.,  “Peningkatan  SDM  Indonesia  Yang  Berdaya  Saing  Melalui  Pendidikan  Di  Era Transformasi  Digital  Dan  Teknologi  Yang  Berkelanjutan,” Prosiding  Seminar  Nasional  Sains  Dan Teknologi Terapan 1, no. 1 (September 26, 2020): 31 – 38,
https://ejurnal.itats.ac.id/sntekpan/article/view/1212.
4 Janeman  Jehezkiel  Lanawaang  and  Romi  Mesra,  “Faktor  Penyebab  Anak  Putus  Sekolah  Di Kelurahaan Tuutu Analisis Pasal 31 Ayat 1, 2, Dan 3 UUD 1945,” Jurnal Ilmiah Mandala Education 9, no. 2 (April 25, 2023), https://doi.org/10.58258/JIME.V9I2.5103.
5 Ahiruddin  Hazairin  Habe,  “Sistem  Pendidikan  Nasional,”  Ekombis  Sains:  Jurnal  Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis 2, no. 1 (June 27, 2017): 39 – 45, https://doi.org/10.24967/EKOMBIS.V2I1.48.
pendidikan  yang  saling  terkait  secara  terpadu  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan nasional,  komponen-komponen  tersebut  mencakup  lingkungan,  fasilitas,  sumber daya,  dan  partisipasi  masyarakat  yang  saling  mendukung  dalam  mencapai  tujuan pendidikan. 6 Pada  sistem  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  saat  ini  untuk jenjang SMP dilakukan secara online, dengan prioritas siswa berusia antara 12 dan 15 tahun. 7
Terkait hal di atas maka dapat dipahami bahwa lingkungan dapat membutuhkan sistem  pendidikan  untuk  mengelola  sumber  daya  pendidikan  secara  efektif  dan efisien. 8 Pendidikan  Indonesia  mengalami  perkembangan  yang  signifikan  secara kuantitatif selama masa Demokrasi Terpimpin atau Ordo Lama. Pendidikan di era awal kemerdekaan  sampai  orde  lama  ini  di  awali  pasca  Proklamasi  Kemerdekaan  yang diandaskan Pancasila dan juga falsafah negara. Pada sejarah pendidikan Indonesia di era  awal  kemerdekaan  sampai  orde  lama  bisa  dilihat  sesuai  dengan  peristiwa sejarah,yaitu Periode 1945-1950 dan Periode 1950-1966. Sistem pendidikan periode 1945-1950 tetap diteruskan seperti di zaman Jepang , sedangkan sistem pembelajaran umum  tetap  sama  serta  bahasa  pengantar  yang  ditetapkan  ialah  bahasa  indonesia untuk sekolah. Tapi pemerintahan Indonesia memberlakukannya berbeda. Dimana di era  ini  ditetapkan  bahwa  setiap  warga  negara  Indonesia  berhak  belajar  dan bersekolah.  Berbeda  pada  zaman  Kolonial  yang  bisa  belajar  dan  bersekolah  hanya orang-orang  tertentu. 9 Sedangkan  perkembangan  pendidikan  pada  masa  orde  baru sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 secara murni dan konsekwen. 10
Misi paling pokok dalam pendidikan adalah mengalirkan pengetahuan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya dengan harapan agar generasi selanjutnya tetap
6 Hazairin Habe.
7 Manajemen  Penerimaan  et  al.,  “Manajemen  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Secara  Online Berbasis Zonasi, Prestasi Dan Perpindahan,” Media Manajemen Pendidikan 2, no. 2 (October 20, 2019): 228 – 35, https://doi.org/10.30738/MMP.V2I2.5063. 8 Suhana, Endang Soetari Ad, and Ijudin, “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Madrasah Terhadap Manajemen Anggaran Kegiatan Madrasah Untuk Mewujudkan Efektifitas Penggunaan Anggaran Madrasah (Studi Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut), ” Khazanah Akademia 7, no. 01 (February 27, 2023): 1 – 12, https://doi.org/10.52434/JURNALKHAZANAHAKADEMIA.V7I01.126.
9 Salsabiil  Rihhadatul  Aisy  and  Hudaidah  Hudaidah,  “Pendidikan  Indonesia  Di  Era  Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama,” EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN 3, no. 2 (April 15, 2021):
569 – 77, https://doi.org/10.31004/EDUKATIF.V3I2.327.
10 Megiridha Loppies, “Pendidikan Zaman Orde Baru: Upaya Melanggengkan Kekuasaan Soeharto,” Phinisi Integration Review 6, no. 2 (June 4, 2023): 237 – 45, https://doi.org/10.26858/PIR.V6I2.47116.
memiliki akses terhadap pendidikan yang mencakup pengetahuan, tradisi, dan nilai- nilai budaya Indonesia. 11 Sayangnya, eksistensi sistem pendidikan di Negara Indonesia masih menuai permasalahan hingga saat ini, karena masih terdapat  penyimpangan dalam  proses  pembelajaran,  baik  yang  bersumber  dari  dalam  dunia  pendidikan maupun  yang  terjadi  selama  proses  belajar  mengajar.  Dalam  rangka  mengatasi permasalahan  tersebut,  salah  satu  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadikan akses dan kualitas pendidikan lebih merata  adalah  melalui  penerapan  sistem  zonasi  sekolah.  Dengan  langkah  ini, Pemerintah telah menerapkan regulasi terbaru mengenai PPDB dengan menerapkan sistem zonasi wilayah. 12 Regulasi mengenai zonasi sebenarnya tidak sesuai  dengan harapan  umum  masyarakat.  Kebanyakan  masyarakat  menginginkan  sekolah  yang berkualitas  untuk  anak-anak  mereka,  dengan  pertimbangan  utama  adalah  kualitas sekolah  dan  titik  wilayah  menjadi  hal  yang  diutamakan  belakangan.  Sekolah  yang masyarakat anggap berkualitas sering disebut "sekolah favorit".
Tingkat kefavoritan tersebut bahkan lebih penting daripada faktor lainnya, seperti fasilitas  dan  tenaga  pengajar  dalam  pemilihan  sekolah.  Hal  ini  menunjukkan ketidaksepakatan antara pemerintah dan masyarakat tentang kebijakan Sistem zonasi dalam penentuan pilihan sekolah. Ini mencakup masyarakat dan sekolah yang tidak memiliki  kendali  atas  pemilihan  siswa.  Ketidaksesuaian  ini  dapat  memengaruhi pelaksanaan  kebijakan  zonasi.  Sekolah  yang  dianggap  berkualitas  oleh  masyarakat sering  disebut  sebagai  "sekolah  favorit".  Tingkat  kefavoritan  tersebut  bahkan  lebih penting daripada faktor lain, seperti fasilitas dan guru, dalam pemilihan sekolah. Hal ini  menunjukkan  ketidaksepakatan  antara  pemerintah  dan  masyarakat  tentang kebijakan  zonasi  dalam  pemilihan  sekolah.  Ini  mencakup  masyarakat  dan  sekolah yang  tidak  memiliki  kendali  atas  pemilihan  siswa.  Ketidaksesuaian  ini  dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan zonasi.
11 Mujianto  Solichin  and  Imama  Kutsi,  “Implementasi  Permendikbud  Nomor  14  Tahun  2018 Tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Berbasis  Sistem  Zonasi  Pada  Tingkat  Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Di Kecamatan Jombang,” Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam 5, no. 1 (June 1, 2019): 20 – 39, https://doi.org/10.26594/DIRASAT.V5I1.1627.
12 Hak Mendapatkan et al., “Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i 6, no. 2 (March 22, 2019):
207 – 22, https://doi.org/10.15408/SJSBS.V6I1.10454.

## B. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian   yang difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaedah-kaedah  atau  norma-norma  hukum positif. 13 Alasan  penggunaan  metode  penelitian  hukum  normatif  ialah  untuk menganalisis  hukum  yang  ditinjau  berdasarkan  nilai  keadilan,  kemanfaatan,  dan kepastian. 14 Metode  pendekatan  yang digunakan adalah melalui analisis peraturan dan undang-undang yang memiliki fungsi   guna   penelitian terhadap   regulasi   dan dampaknya   terhadap   Calon   Peserta   Didik   PPDB sistem Zonasi  berlandaskan Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
Pendekatan  konseptual  dalam  penelitian  digunakan    dalam  penelitian  ini bertujuan untuk  mengerti prinsip-prinsip atau gagasan-gagasan dasar PPDB zonasi region.      Selanjutnya      digunakan  pendekatan  analitik  guna  memberikan  informasi mengenai    makna    yang    pada    Istilah-istilah  yang  diterapkan  dalam  hukum  dan perundang-undangan secara konsepsional,   juga   mengerti bagaimana ia diterapkan dalam    Tindakan-tindakan  yang  umumnya  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Yaitu, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( law in books ) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yang melibatkan analisis  literatur  untuk  menggumpulkan  data  sekunder,  termasuk  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 15
Oleh karena itu,  penelitian ini akan menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan  dan  tujuan  yang  hendak  dicapai  serta  menganalisisnya  dari  sudut pandang peraturan yang relevan dalam konteks sistem pendidikan. Hal ini bertujuan memberikan  gambaran  yang  komprehensif  tentang  pengaturan  dan  dampak  dari
13 Aan  Eko  Widiarto,  “Implikasi  Hukum  Pengaturan  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Bentuk  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi,” Jurnal  Konstitusi 16,  no.  1  (April  1,  2019):  23 – 42, https://doi.org/10.31078/JK1612.
14 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Bandar Maju, 2008).
15 Bahder Johan Nasution.
sistem  zonasi  dalam  PPDB  yang  berdasarkan  Permendikbud  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  dan Sekolah Menengah Kejuruan.

## C. Pengaturan Sistem Zonasi
Sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  UUD  NRI  1945  dan  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia . Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (Undang-Undang  Sisdiknas) menyatakan  bahwa  hak  setiap  warga  negara  untuk  memperoleh  pendidikan  yang berkualitas tinggi adalah hak yang sama. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) menegaskan perlindungan terhadap  hak  asasi  manusia,  khususnya  di  bidang  pendidikan,  dengan  menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera" .
Peraturan tentang sistem zonasi dalam PPDB tahun 2017 diatur dengan Peraturan Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  17  Tahun  2017.  Kebijakan  ini mencakup penetapan zona dimana pemerintah daerah harus menerima mahasiswa Siswa yang tinggal dalam radius zona terdekat dari sekolah tersebut, dengan alokasi persentase  tertentu  dari  total  jumlah  siswa  yang  diterima.  Penentuan  radius  zona disesuaikan  dengan  kondisi  masing-masing  wilayah.  Penerapan  sistem  zonasi pertama  kali  dilakukan  pada  tahun  2017  dan  diubah  pada  tahun  2018  melalui Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  nomor  51  tahun  2018  mengenai penerimaan peserta didik baru pada berbagai jenjang pendidikan. 16 Namun pada saat itu,  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun 2018 turut dicabut, dan digantikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
16 Bella Ghia Dimmera, Pebria Dheni Purnasari, and Yosua Damas Sadewo, “Persepsi, Kebutuhan Dan Tantangan Implementasi Kebijakan ‘Merdeka Belajar, Kampus Merdeka’ Pada Perguruan Tinggi Swasta  Di  Wilayah  Perbatasan,”  Sebatik  26,  no.  2  (December  21,  2022):  768– 73, https://doi.org/10.46984/SEBATIK.V26I2.1980.
Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  Tahun  2019,  yang  selanjutnya dicabut dan dirubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun  2019  tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  pada berbagai  jenjang  pendidikan.  Seluruh  perubahan  peraturan  perundang-undangan tersebut  mencerminkan  upaya  pemerintah  dalam  mengatur  proses  penerimaan peserta didik baru untuk mencapai  tujuan pendidikan yang adil  dan efektif.  Proses zonasi  penuh  dengan  perubahan.  Fakta  bahwa  Ombudsman  Republik  Indonesia menyarankan  kebijakan  tersebut  Pada  tahun  2016,  laporan  tersebut  disampaikan kepada  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud),  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag). Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan  saat  itu,  Muhadjir  Effendy,  kemudian  mengambil  langkah  untuk menghapus  predikat  sekolah  unggulan  sebagai  bagian  dari  upaya  mewujudkan peningkatan  kualitas  pendidikan  secara  merata  di  seluruh  sekolah  di  Indonesia. Menurut Pasal 12 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, pendaftaran PPDB dilakukan melalui jalur berikut:
1. Pendaftaran  siswa  untuk  Sekolah  Dasar  (SD),  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP),  dan  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  melalui  Prosedur  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan melalui metode pendaftaran PPDB.
2. Metode pendaftaran PPDB yang telah disebutkan pada poin (1) mencakup:
a. Jalur afirmasi;
b. Jalur perpindahan siswa yang orang tuanya atau wali muridnya mendapat tugas pindah; dan/atau
c. Jalur prestasi.
Namun,  dalam  Pasal  13  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021, disebutkan bahwa:
1. Jalur  zonasi  seperti  yang  dijelaskan  pada  Pasal  12  ayat  (2)  huruf  a  terbagi menjadi:  Jalur  zonasi  untuk  SD  minimal  70%  (tujuh  puluh  persen)  dari kapasitas sekolah; b. Jalur zonasi untuk SMP minimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas sekolah; dan c. Jalur zonasi untuk SMA minimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas sekolah.
2. Jalur afirmasi seperti yang dijelaskan pada Pasal 12 ayat (2) huruf b minimal 15% (lima belas persen) dari kapasitas sekolah.
3. Jalur  perpindahan  siswa  yang  orang  tuanya  atau  wali  muridnya  mendapat tugas pindah, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 12 ayat (2) huruf c, maksimal 5% (lima persen) dari kapasitas sekolah.
4. Jika terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran seperti yang dijelaskan mulai dari ayat (1) hingga ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi seperti yang dijelaskan pada Pasal 12 ayat (2) huruf d.
Sistem  zonasi  dalam  PPDB  pada  tahun  2017  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  17  Tahun  2017  tentang  PPDB.  Sistem  zonasi melibatkan  penetapan  zona  oleh  masing-masing  pemerintahan  daerah  yang mewajibkan penerimaan siswa baru yang tinggal dalam radius zona terdekat menuju sekolah dengan persentase dari total siswa yang diterima. Radius zona paling dekat diatur oleh pemerintah daerah bedasarkan keadaan di daerah tersebut. Sistem zonasi pertama kali diterapkan untuk penerimaan siswa baru pada tahun 2017. 17 Kemudian ditambahkan  dengan  Permendikbud  Nomor  14  Tahun  2018.  Aturan  ini  kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
Ketentuan  Pasal  16  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  14 Tahun 2018 mengatur penerimaan siswa baru di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  Sekolah  Menengah  Kejuruan, atau  kelas  Lain  yang  Sederajat.  Ketentuan  ini  didasarkan  pada  peraturan  tersebut. Sistem zonasi menghalangi potensi siswa yang tinggal jauh dari sekolah untuk menjadi siswa.  Hal  ini  disebabkan  fakta  bahwa  selama  proses  PPDB,  sekolah  di  bawah pemerintah  atau  berstatus  negeri  harus  menerima  minimal  sembilan  puluh  persen peserta didik baru yang berasal dari daerah sekitar sekolah. Sembilan puluh persen siswa  baru  yang  terakhir  berasal  dari  penduduk  yang  tinggal  di  luar  wilayah  rute zonasi.  Dalam proses PPDB, sekolah di bawah pemerintah atau berstatus negeri harus menerima  setidaknya  sembilan  puluh  persen  siswa  baru  yang  berasal  dari  sekitar
17 Fitriyani Kosasih, Rochmani Rochmani, and Roli Cahya Folia, “Zoning System Policy Model in Accepting New Students in Indonesia,” International Journal of Social Learning (IJSL) 3, no. 2 (April 28, 2023): 131 – 46, https://doi.org/10.47134/IJSL.V3I2.21.
sekolah. Sepuluh persen lainnya harus berasal dari pendaftar yang tinggal di sekitar sekolah. Dengan demikian, sepuluh persen terakhir dapat diakses oleh pendaftar yang berasal dari luar wilayah zonasi. Namun, berdasarkan Pasal 16 ayat (6) Permendikbud ini,  sepuluh  persen  siswa  dari  luar  zonasi  dibagi  menjadi  dua  kriteria:  lima persen untuk siswa yang berprestasi dan lima persen lagi untuk calon siswa dengan alasan khusus.

## D. Implementasi Sistem Zonasi di Indonesia
Pendidikan adalah kebutuhan yang tidak akan hilang selama kehidupan seseorang .  Pendidikan  diperlukan  untuk  semua  orang,  tanpa  memandang  usia  atau  lokasi tempat  tinggal.  Pendidikan  tidak  dapat  diragukan  lagi  penting  karena  tanpanya, perkembangan  manusia  akan  terhambat  dan  bahkan  dapat  menyebabkan keterbelakangan.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  wajib  diarahkan  agar  menghasilkan orang  yang  berkualitas,  kompetitif,  dan  bermoral.    Pendidikan  dikonsepkan  dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  sebagai  usaha  sadar  dan  terencana  untuk menciptakan  lingkungan  belajar  dan  proses  pembelajaran  yang  memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan diri secara aktif . Tujuan dari pendidikan sendiri adalah untuk membentuk aspek spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak  yang  baik,  dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk  individu,  masyarakat, bangsa,  dan  negara.  Rakyat  Indonesia  masih  menghadapi  tantangan  besar  untuk pertumbuhan  ekonomi  dan  industri.  Ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  pemerintah Indonesia  selama  bertahun-tahun  tidak  pernah  memprioritaskan  pendidikan. Pendidikan tidak diletakkan sebagai hal yang paling penting karena semua  orang di Indonesia, banyak individu, mulai dari masyarakat umum hingga politisi dan pejabat pemerintah, sering hanya memusatkan perhatian pada akumulasi kekayaan pribadi dan jarang berpikir tentang masa depan. 18
Meningkatnya populasi masyarakat Indonesia turut menambah kebutuhan akan fasilitas  publik  yang  memadai  untuk  masyarakat,  terutama  dalam  hal  pendidikan. Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  telah  melakukan  tindakan  guna
18 Arinda  Savitri  and  Tjitjik Rahaju,  “ Implementasi  Kebijakan  Zonasi  Penerimaan  Peserta  Didik Baru Sebagai Upaya Pemerataan Mutu Pendidikan ( Studi Pada Jenjang SMA Negeri Di Kota Surabaya),” Publika , January 15, 2021, 161 – 70, https://doi.org/10.26740/PUBLIKA.V9N1.P161-170.
memastikan  ketersediaan  dan  kualitas  pendidikan  yang  merata.  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  44  Tahun  2019  menggantikan  Permendikbud Nomor  20  Tahun  2019  yang  mengatur  tentang  PPDB.  Permendikbud  ini  mengatur penerimaan  siswa  baru  di  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
Menurut undang-undang Pasal 16 ayat (1) dan (3), sekolah wajib menerima siswa yang tinggal dekat dengan sekolah dituju. Pemerintah daerah juga dapat menetapkan aturan  khusus  tentang  radius  terdekat  berdasarkan  kondisi  dan  variabel  tertentu, seperti usia siswa yang bersekolah, jarak antar tempat, dan kapasitas penerimaan di setiap  kelompok  sekolah.  Sebelum  penerapan  zonasi,  siswa  dapat  memilih  sekolah mana  pun  yang  mereka  inginkan,  termasuk  sekolah  yang  mereka  anggap  terbaik dalam  hal  akademik  maupun  non-akademik,  tanpa  mempertimbangkan  jarak  dari rumah  mereka  ke  sekolah.  Tes  dan  Nilai  Akademik  Tertinggi  (Danem)  sering digunakan  sebagai  dasar  sistem  penerimaan  siswa  baru  sebelumnya.  Dengan menerapkan sistem zonasi, pemerintah berusaha menciptakan akses pendidikan yang lebih merata dan adil dan mengurangi dominasi sekolah favorit. 19
Proses penerimaan siswa baru di sekolah didefinisikan sebagai PPDB, dalam Pasal 1  angka  3  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  14  Tahun  2018. Selain itu, menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, PPDB bertujuan untuk memastikan bahwa proses penerimaan siswa  baru  berlangsung  secara  adil,  transparan,  akuntabel,  dan  tidak  diskriminatif. Tujuannya adalah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Namun, ketentuan non-diskriminatif dalam peraturan ini tidak berlaku untuk sekolah yang khusus menerima siswa berdasarkan kelompok agama atau gender tertentu. 20
"Zonasi" bisa didefinisikan sebagai pembagian suatu wilayah menjadi beberapa bagian  disesuaikan  dengan  tujuan  dan  fungsi  pengelolaan.  Dalam  hal  pendidikan, sistem  zonasi  mengacu  pada  upaya  untuk  memastikan  bahwa  semua  sekolah,
19 Novrian  Satria  et  al.,  “Implementasi  Ppdb  Zonasi  Dalam  Upaya  Pemerataan  Akses  Dan  Mutu Pendidikan,”  JURNAL  PENDIDIKAN  GLASSER  3, no.  1  (April  4,  2019):  78 – 92, https://doi.org/10.32529/glasser.v%vi%i.186.
20 “Kementerian  Pendidikan  Dan  Kebudayaan »  Republik  Indonesia,”  accessed  May  10,  2024, https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/06/perubahan-permendikbud-nomor-51-tahun- 2018-tentang-ppdb-2019.
terutama  sekolah  negeri,  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memberikan  pendidikan berkualitas  tinggi  secara  merata  kepada  penduduk  di  suatu  wilayah  atau  kawasan tertentu . Oleh karena itu, sistem zonasi bertujuan agar "anak-anak terbaik" tidak perlu mencari "sekolah terbaik" yang berjarak lebih jauh. Sistem zonasi ini berfokus pada penerimaan siswa yang memiliki preferensi domisili yang lebih tinggi. Siswa-siswa ini dapat diidentifikasi melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) agar mendapat akses ke sekolah-sekolah lokal.
Kebijakan zonasi sekolah sering kali tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Ini terjadi karena masyarakat cenderung memprioritaskan kualitas sekolah untuk anak- anak  mereka  daripada  lokasi.  Oleh  karena  itu,  sekolah  yang  dianggap  baik  oleh masyarakat dan dianggap berkualitas sering disebut sebagai "sekolah favorit". Faktor kefavoritan ini seringkali mengungguli pertimbangan lain, seperti fasilitas sekolah dan kualifikasi  guru. 21 Kenyataan  ini  menunjukkan  perbedaan  antara  pemerintah  dan masyarakat  tentang  kebijakan  zonasi  dalam  pemilihan  sekolah.  Kebijakan  zonasi membatasi kebebasan masyarakat untuk memilih sekolah sesuai keinginan mereka, dan sekolah juga tidak memiliki kesempatan untuk memilih siswa yang berkompeten mengharumkan nama sekolah.
Ini  adalah  masalah  yang  sering  muncul  ketika  pemerintah  berusaha  mencapai tujuan pendidikan yang merata, transparan, dan adil sambil menghadapi preferensi individu  dan  ekspektasi  masyarakat  yang  berbeda  tentang  kualitas  pendidikan. Perbedaan  ini  menyebabkan  masalah  yang  harus  diselesaikan  saat  membuat  dan menerapkan  kebijakan  pendidikan.  Penggunaan  sistem  zonasi  dalam  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  44  Tahun  2019  menciptakan permasalahan yang cukup nampak pada kegiatan di bidang pendidikan. Banyak hal yang menyebabkan perdebatan tentang sistem zonasi di sekolah. Salah satu masalah utama  adalah  orang  tua  mungkin  tidak  memahami  sepenuhnya  bagaimana  sistem zonasi bekerja dan bagaimana itu memengaruhi pilihan sekolah anak-anak mereka. Selain itu, ada masalah dengan ketidakmerataan fasilitas dan kualitas pendidikan di berbagai daerah yang menggunakan sistem zonasi.
21 Kosasih,  Rochmani,  and  Folia,  “Zoning  System  Policy  Model  in  Accepting  New  Students  in Indonesia.”
Banyak orang tua yang menginginkan pendidikan berkualitas tinggi untuk anak- anak mereka dan mungkin lebih memilih sekolah "favorit", yang dianggap memiliki program  pengajaran  yang  lebih  baik,  yang  menimbulkan  perasaan  ketidakadilan dalam  akses  pendidikan.  Ini  dapat  menyebabkan  persaingan  sengit  untuk mendapatkan  akses  ke  institusi  pendidikan  tersebut. 22 Media,  baik  online  maupun cetak, seringkali memperdebatkan masalah ini dengan mengungkapkan kasus-kasus di  mana  sistem  zonasi  mungkin  menghambat  prestasi  siswa.  Oleh  karena  itu, perdebatan  tentang  sistem  zonasi  pendidikan  mencakup  ketidaksepakatan  dan perdebatan  tentang  bagaimana  pendidikan  diberikan  secara  setara  di  berbagai wilayah.
Orang tua juga khawatir tentang proses penerimaan siswa baru karena prosedur yang  digunakan  seringkali  tidak  jelas  dan  mereka  tidak  tahu  apakah  anak-anak mereka akan diterima di sekolah yang mereka inginkan. Selain itu, ada kekhawatiran besar tentang kemungkinan peserta didik akan dikelompokkan berdasarkan domisili tempat  tinggal  mereka,  yang  dapat  menyebabkan  masalah  sosial.  Pengacakan semacam  ini  dapat  mengurangi  keinginan  siswa  untuk  berprestasi  karena  mereka mungkin merasa tidak termotivasi ketika mereka tidak dapat pergi ke sekolah yang mereka pilih. Selain itu, pengacakan seperti ini dapat menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian  bagi  para  orang  tua  yang  berupaya  untuk  memberikan  pendidikan terbaik  kepada  anak-anak  mereka.  Ditetapkannya  sistem  zonasi  menyebabkan masalah.  Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  penerapan  sistem  zonasi  sekolah diserahkan  sepenuhnya  kepada  pemerintah  daerah  tanpa  mempertimbangkan terlebih  dahulu  hal-hal  Seperti  survei  populasi,  jarak  ke  sekolah,  dan  ketersediaan akses  ke  sekolah  di  wilayah-wilayah  tertentu.  Selain  itu  kurangnya  sosialisasi  yang disampaikan terkait sistem zonasi sehingga menimbulkan permasalahan. 23
Kini ramai fenomena sekolah favorit menjadi tujuan para  siswa-siswi dan para orang  tua.  Ini  adalah  hasil  dari  kebijakan  yang  mengatur  penerimaan  siswa berdasarkan  nilai  Ujian  Nasional  atau  nilai  ujian  sekolah  di  bawahnya.  Akibatnya,
22 Ira Madiana et al., “Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Serta Dampaknya Terhadap Kesetaraan Hak  Memperoleh  Pendidikan,” Jurnal  Ilmiah  Profesi  Pendidikan 7,  no.  2c  (May  29,  2022):  735 – 40, https://doi.org/10.29303/JIPP.V7I2C.633.
23 Suwardi  and  Mumuh  Mulyana,  “Unsur  Manajemen  Pendidikan,”  May  2019, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12858.85441.
sekolah favorit mengumpulkan siswa berprestasi tinggi. Sekolah favorit meningkatkan disparitas  prestasi  siswa.  Sekolah  yang  lebih  baik  menjadi  lebih  baik,  sementara sekolah yang lebih rendah cenderung stagnan.
Namun fakta di lapangan sebenarnya pendidikan di Indonesia belum terlaksana secara  merata.  Sekolah  unggulan  mayoritas  terdiri  dari  individu-individu  yang memiliki “hak istimewa” atau biasa kita sebut previlage.  Hak ini bisa berupa  kuota pendidikan yang diisi oleh kenalan para pegawai sekolah, bisa juga berupa informasi yang tidak disebarkan secara merata sehingga hanya diterima oleh masyarakat yang memiliki  akses  lebih  luas  atas  informasi  tersebut.  Sedangkan  sebagian  masyarakat lainnya  hanya  berkesempatan  mendaftar  pada  sekolah  yang  “tidak  unggulan”  atau sekolah yang biasa saja. Oleh karena itu, Lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki standar  mutu  yang  tinggi  akan  lebih  maju  sedangkan  institusi  Pendidikan  yang mutunya  rendah  tidak  akan  dapat  maju  dan  cenderung  statis.  Akibatnya,  terdapat sekolah-sekolah  yang  dianggap  favorit  dan  sekolah-sekolah  yang  kurang  diminati. Fenomena  ini  adalah  awal  mula  terjadinya  kesenjangan  sosial.  Padahal  pendidikan dihadirkan  agar  dapat  menjaga  tatanan  sosial  yang  baik  dan  bermartabat,  bukan merupakan alat pencipta stratifikasi sosial. Maka itu, kesenjangan dan kemiskinan ke generasi  selanjutnya  tetap  berjalan.  Hal  tersebut  awal  mula  lahirnya  gap  besar  di dunia pendidikan.
Melalui  kebijakan  sistem  zonasi,  pemerintah  Indonesia  berusaha  untuk mempercepat  upaya  untuk  menyamakan  mutu  pendidikan  dan  mengurangi ketimpangan  dengan  menghapus  status  sekolah  negeri  favorit  dan  meningkatkan kualitas sekolah di setiap zona yang telah ditetapkan. Salah satu Kebijakan yang cocok untuk  mencapai  pemerataan  akses  dan  mutu  pendidikan  adalah  kebijakan  PPDB berdasarkan  sistem  zonasi,  yang  prinsipnya  adalah  mendekatkan  pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan menyebarluaskan mutu pendidikan.
Permendikbud  Nomor  1  Tahun  2021 mengatur  sistem  zonasi  PPDB.  Sistem ini bertujuan untuk membuat sekolah favorit dan non-favorit memiliki akses pendidikan yang sama. Sistem zonasi PPDB tahun ajaran 2020/2021 berbeda dengan sistem tahun sebelumnya  (2019),  dengan  pengurangan  kuota  siswa  untuk  jalur  zonasi  dari  80% menjadi  50%  di  setiap  sekolah.  Kuota  yang  menurun  ini  disebabkan  oleh  upaya
pemerataan  wilayah  yang  belum  siap  untuk  mengikuti  PPDB  secara  online.  Siswa dapat mengikuti berbagai rute dalam proses PPDB selain rute zonasi , seperti:
1. PPDB Jalur Afirmasi:
PPDB  jalur  afirmasi  ditujukan  untuk  siswa  dari  kalangan  ekonomi  tidak mampu.  Persentase  peserta  didik  yang  berpeluang  melakukan  pendaftaran PPDB jalur afirmasi harus paling sedikit 15 persen dengan menunjukkan bukti berupa  surat  yang  menunjukkan  bahwa  peserta  didik  telah  berpartisipasi dalam program pemerintah yang berkaitan dengan upaya untuk membantu keluarga yang tidak mampu. Akan dilakukan proses secara hukum jika terbukti melakukan pemalsuan.
2. PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua atau Wali:
Kuota  jalur  perpindahan  dibuat  lebih  ketat.  Penerimaan  siswa  baru  hanya sebesar 5%. Kuota ini diberlakukan sesuai dengan ayat ketiga Pasal 13. Siswa harus memenuhi beberapa persyaratan tambahan sebelum dapat mendaftar di jalur perpindahan tugas.
3. PPDB Jalur Prestasi:
Penerimaan  peserta  didik  baru  melalui  jalur  prestasi  terjadi  setelah mempertimbangkan bangku yang tersisa setelah mengalokasikan calon siswa melalui  Jalur  berdasarkan  zona,  jalur  afirmasi,  dan  jalur  perpindahan  tugas orang tua/wali. PPDB jalur prestasi tidak diberlakukan untuk calon siswa di tingkat  Taman  Kanak-Kanak  (TK)  dan  Sekolah  Dasar  (SD).  Syarat-syarat pemilihan  dalam  PPDB  jalur  prestasi  berdasarkan  beberapa  faktor,  seperti nilai  ujian  nasional  (UN)  atau  ujian  sekolah  (US).  Selain  itu,  prestasi  dalam berbagai perlombaan serta prestasi di bidang akademik dan non-akademik di berbagai  tingkatan  juga  diperhitungkan.  Semua  dokumen  pendukung, termasuk  sertifikat  atau  bukti  pencapaian,  akan  diserahkan  sebagai  bagian dari  persyaratan  dalam  jalur  prestasi  PPDB.  Pentingnya  mencatat  bahwa dokumen-dokumen ini harus diterbitkan dalam waktu enam bulan sebelum
pendaftaran  PPDB  dan  tidak  boleh  lebih  dari  tiga  tahun  sejak  pendaftaran dilakukan. 24

## E. Kesimpulan
Dengan menerapkan sistem zonasi, diharapkan kesetaraan di bidang pendidikan di Indonesia. Namun, setiap kebijakan memiliki keunggulan dan kelemahan, terutama Kebijakan zonasi atau rayonisasi, yang masih tergolong sebagai kebijakan baru dan perlu diperbaiki. Secara faktual, Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 memiliki aspek yang dianggap tidak adil. Pasal 31 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa seleksi calon siswa baru  kelas  7  SMP  dan  kelas  10  SMA  dilakukan  berdasarkan  jarak  tempat  tinggal terdekat ke sekolah di zona yang ditetapkan. Tetapi, jika jarak tempat tinggal calon siswa  sama  dengan  sekolah,  maka  usia  peserta  didik  yang  lebih  tua  menjadi pertimbangan terakhir untuk memenuhi kuota atau daya tampung.
Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  14  Tahun  2018,  sistem  zonasi  dalam  penerimaan  siswa  baru  diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan konsep otonomi daerah yang bersifat sentralistik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses PPDB berjalan secara adil, akuntabel, transparan,  dan  tidak  diskriminatif.    Diharapkan  bahwa  langkah  ini  akan meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan. Sistem PPDB berdasarkan zonasi dan penggunaan  platform  daring  di  setiap  daerah  digunakan  oleh  seluruh  Pemerintah Daerah di Indonesia.

## F. Saran
Negara harus memenuhi amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  yang  berarti  tidak hanya menyediakan sarana pendidikan, tetapi juga memiliki kewajiban konstitusional untuk  memastikan  bahwa  setiap  warga  negara  memiliki  akses  ke  pendidikan berkualitas  tinggi.  Untuk  mencapai  tujuan  ini,  sistem  pendidikan  harus  dirancang
24 Manajemen  Penerimaan  et  al.,  “Manajemen  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Secara  Online Berbasis Zonasi, Prestasi Dan Perpindahan,” Media Manajemen Pendidikan 2, no. 2 (October 20, 2019):
228 – 35, https://doi.org/10.30738/MMP.V2I2.5063.
dengan  cara  yang  memungkinkan  setiap  siswa,  tanpa  pengecualian,  mendapatkan akses  ke  pendidikan.Bagi  Pemerintah  harus  melakukan  evaluasi  berlanjut  guna menyempurnakan sistem zonasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah.
Sistem  zonasi  dimaksudkan  untuk  menghilangkan  praktik  jual  beli  bangku sekolah sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin kesetaraan kualitas pendidikan. Terlebih lagi, sistem zonasi akan  membantu dalam pemetaan anggaran pendidikan, populasi siswa, dan kebutuhan tenaga pendidik oleh pemerintah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Artikel/Buku/Laporan
Aisy, Salsabiil Rihhadatul, and Hudaidah Hudaidah. “Pendidikan Indonesia Di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama.” EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN 3, no. 2 (April 15, 2021): 569 – 77. https://doi.org/10.31004/EDUKATIF.V3I2.327 .
Arifin, Ridwan, and Lilis Eka Lestari. “ Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di  Indonesia  Dalam  Konteks  Implementasi  Sila  Kemanusiaan  Yang  Adil  Dan Beradab .” Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) 5,  no.  2  (August  1,  2019):  12. https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497 .
Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Hukum . Bandung: Bandar Maju, 2008.
Dimmera, Bella Ghia, Pebria Dheni Purnasari, and Yosua Damas Sadewo. “ Persepsi, Kebutuhan  Dan  Tantangan  Implementasi  Kebijakan  ‘Merdeka  Belajar,  Kampus Merdeka’ Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Wilayah Perbatasan.” Sebatik 26, no. 2 (December 21, 2022): 768 – 73. https://doi.org/10.46984/SEBATIK.V26I2.1980 .
Hazairin Habe, Ahiruddin. “Siste, Pendidikan Nasional.” Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis 2, no. 1 (June 27, 2017):
39 – 45. https://doi.org/10.24967/EKOMBIS.V2I1.48 .
Julius, P, F Nagel, Universitas Katolik, and Widya Mandala Surabaya. “Peningkatan SDM Indonesia  Yang  Berdaya  Saing  Melalui  Pendidikan  Di  Era  Transformasi  Digital Dan  Teknologi  Yang  Berkelanjutan.” Prosiding  Seminar  Nasional  Sains  Dan Teknologi Terapan
1, no. 1 (September 26, 2020):
31 – 38. https://ejurnal.itats.ac.id/sntekpan/article/view/1212 .
“Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan » Republik Indonesia.” Accessed May 10, 2024. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/06/perubahan- permendikbud-nomor-51-tahun-2018-tentang-ppdb-2019 .
Kosasih, Fitriyani, Rochmani Rochmani, and Roli Cahya Folia. “Zoning System Policy Model in  Accepting New Students in Indonesia.” International Journal  of Social
Learning (IJSL) 3, no. 2 (April 28, 2023): 131 – 46.
https://doi.org/10.47134/IJSL.V3I2.21 .
Lanawaang,  Janeman  Jehezkiel,  and  Romi  Mesra.  “Faktor  Penyebab  Anak  Putus Sekolah Di Kelurahaan Tuutu Analisis Pasal 31 Ayat 1, 2, Dan 3 UUD 1945.” Jurnal Ilmiah Mandala Education 9, no. 2 (April 25, 2023).
https://doi.org/10.58258/JIME.V9I2.5103 .
Loppies, Megiridha. “ Pendidikan Zaman Orde Baru: Upaya Melanggengkan Kekuasaan Soeharto .” Phinisi  Integration  Review 6,  no.  2  (June  4,  2023):  237 – 45. https://doi.org/10.26858/PIR.V6I2.47116 .
Madiana,  Ira,  Bagdawansyah  Alqadri,  Lalu  Sumardi,  and  Mohamad  Mustari. “Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Serta Dampaknya Terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh  Pendidikan.” Jurnal  Ilmiah  Profesi  Pendidikan 7,  no.  2c  (May  29, 2022): 735 – 40. https://doi.org/10.29303/JIPP.V7I2C.633 .
Mendapatkan,  Hak,  Pendidikan  Bagi,  Anak  Berkebutuhan,  Khusus  Dalam,  Dimensi Politik,  Hukum  Pendidikan,  Faiqatul  Husna,  Nur  Rohim  Yunus,  and  Andri Gunawan. “Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan.” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i 6, no. 2 (March 22, 2019): 207 – 22. https://doi.org/10.15408/SJSBS.V6I1.10454 .
Suhana,  Endang  Soetari  Ad,  and  Ijudin.  “Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Rencana Kegiatan  Dan  Anggaran  Madrasah  Terhadap  Manajemen  Anggaran  Kegiatan Madrasah Untuk Mewujudkan Efektifitas Penggunaan Anggaran Madrasah (Studi Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut). ” Khazanah Akademia 7, no. 01 (February 27,
2023):
1 – 12. https://doi.org/10.52434/JURNALKHAZANAHAKADEMIA.V7I01.126 .
Penerimaan,  Manajemen,  Peserta  Didik,  Baru  Secara,  Online  Berbasis,  Dan Perpindahan,  Lambertus  Pramudya  Wardhana,  and  Ki  Supriyoko.  “Manajemen Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Secara  Online  Berbasis  Zonasi,  Prestasi  Dan Perpindahan.” Media Manajemen Pendidikan 2, no. 2 (October 20, 2019): 228 – 35. https://doi.org/10.30738/MMP.V2I2.5063 .
———. “Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Berbasis Zonasi, Prestasi Dan Perpindahan.” Media Manajemen Pendidikan 2, no. 2 (October 20, 2019): 228 – 35. https://doi.org/10.30738/MMP.V2I2.5063 .
Sari,  Destya  Melya,  Hilmi  Hilmi,  Madyan  Madyan,  and  Aprizal  Wahyudi  Diprata. “Pengaruh  Implementasi  Kegiatan  Keagamaan  (Pembinaan,  Pembiasaan, Pendidikan),  Terhadap  Peningkatan  Semangat  Ibadah  Siswa.” JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL 4, no. 2 (September 7, 2023): 707 – 14. https://doi.org/10.38035/JMPIS.V4I2.1653 .
Satria,  Novrian,  Perdana  Pusat,  Penelitian  Kebijakan  Pendidikan,  Dan  Kebudayaan, Jounal  Info,  and  Jurnal  Pendidikan  Glasser.  “ Implementasi  Ppdb  Zonasi  Dalam
Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan .” JURNAL PENDIDIKAN GLASSER 3, no. 1 (April 4, 2019): 78 – 92. https://doi.org/10.32529/glasser.v%vi%i.186 .
Savitri,  Arinda,  and  Tjitjik  Rahaju.  “ Implementasi  Kebijakan  Zonasi  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  Sebagai  Upaya  Pemerataan  Mutu  Pendidikan  (Studi  Pada Jenjang  SMA  Negeri  Di  Kota  Surabaya).” Publika ,  January  15,  2021,  161 – 70. https://doi.org/10.26740/PUBLIKA.V9N1.P161-170 .
Solichin, Mujianto, and Imama Kutsi. “Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018  Tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Berbasis  Sistem  Zonasi  Pada Tingkat  Madrasah  Ibtidaiyah/Sekolah  Dasar  Di  Kecamatan  Jombang.” Dirasat: Jurnal  Manajemen  Dan  Pendidikan  Islam 5,  no.  1  (June  1,  2019):  20 – 39. https://doi.org/10.26594/DIRASAT.V5I1.1627 .
Suwardi,  and  Mumuh  Mulyana.  “ Unsur  Manajemen  Pendidikan ,”  May  2019. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12858.85441 .
Widiarto, Aan Eko. “Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 16, no. 1 (April 1, 2019): 23 – 42. https://doi.org/10.31078/JK1612 .

## Peraturan Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.