## Pembubaran Ormas Islam oleh Pemerintah; Studi Komparatif Undang- Undang Ormas dan Hukum Islam

## Syahrul Mubarak, Azman Arsyad
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar luckyrul2207@gmail.com

## Abstrak
Konsep  Ormas  dibahas  dalam  tatanan  Hukum  di  Indonesia.  Ormas  sendiri  atau  Organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan  kesamaan  aspirasi,  kehendak,  kebutuhan,  kepentingan,  kegiatan,  dan  tujuan  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  demi  tercapainya  tujuan  negara  Republik  Indonesia  yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945.  Ormas kemudian  dibubarkan  secara  sepihak  oleh  pemerintah  dengan  mengacu  kepada  Undang-Undang tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dan Hukum Islam tentang pembubaran organisasi masyarakat.    Pokok  permasalahan  tulisan  ini  adalah  Bagaimana  konsep  Ormas  Islam  di  dalam tatanan  Hukum  di  Indonesia,  Bagaimana  indikasi  pembubaran  Ormas  secara  sepihak  oleh pemerintah dan Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam mengenai Ormas. Organisasi kemasyarakatn  adalah  wadah  yang  dibentuk  oleh  sekelompok  orang  yang  mempunyai  visi,  misi, ideologi, tujuan yang sama dan mempunyai anggota yang jelas. Menurut penulis dalam salah satu kaidah pokok fiqhiyyah yang sangat populer di kalangan umat Islam mengatakan bahwa “Kebijakan pemimpin  terhadap  rakyatnya  dikaitkan  dengan  kemaslahatan”  dari  kaidah  fiqh  ini  penulis mengambil  pemahaman  bahwa  pemerintah  membubarkan  Organsisasi  Masyarakat  Front  Pembela Islam  Indonesia  untuk  menjaga  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dari  tujuan  utamanya  yang ingin  menjadikan  Indonesia  negara  khilafah.  Jadi  jelas  menurut  penulis  penetapan  hukum  yang dilakukan oleh pemerintah dengan membubarkan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam tidak bertentangan  dengan  syari’at  Islam  karena  pemerintah  mengedepankan  kemaslahatannya  dalam penetepan  hukum  ini,  demi  menjaga  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  ideologi negara  yaitu,  Pancasila  yang  dianggap  sudah  final  di  Indonesia.  Indonesia  yang  berideologikan Pancasila menjadi salah satu alasan utama pemerintah membubarkan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam. Pendirian negara khilafah yang diagung-agungkan oleh Organisasi Masyarakat ini dinilai  tidak  sesuai  dengan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  Ideologinya  Pancasila  dan sangat menjunjung kebinekaan dalam kerukunan hidup bernegara.
Kata kunci: Pembubaran Ormas, Pemerintah, Undang-Undang Ormas dan Hukum Islam.

## Abstract
The  concept  of  mass  organizations  is  discussed  in  the  legal  order  in  Indonesia.  Ormas  itself  or community organization is an organization founded and formed by the community voluntarily based on common aspirations, desires, needs, interests, activities, and goals to participate in development in order to achieve the goals of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia. 1945. The mass organizations were then unilaterally disbanded by the government with reference to the Law on the dissolution of Social Organizations and Islamic Law concerning the dissolution of community organizations. The main problem of this paper is how the concept of Islamic mass organizations in the legal order in Indonesia, how the indications for the unilateral dissolution of mass organizations by the government and how to review positive law and Islamic law regarding mass organizations. Community organization is a forum formed by a group of people who have the same vision, mission, ideology, goals and have clear members. According to the author, in one of the main principles of fiqhiyyah which is very popular among Muslims, it says that "the leader's policy towards the people is related to the benefit" of this fiqh rule the author takes the  understanding  that  the  government  dissolves  the  Indonesian  Islamic  Defenders  Front Community  Organization  to  protect  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia  from  the  goal. The main goal is to make Indonesia a caliphate state. So it is clear that according to the author, the legal  determination  carried  out  by  the  government  by  dissolving  the  Islamic  Defenders  Front
Community Organization does not conflict with Islamic Shari'ah because the government prioritizes its benefit in enacting this law, in order to mantain the integrity of the Unitary State of the Republic of  Indonesia  and  the  state  ideology,  namely,  Pancasila  which  is  considered  final.  in  Indonesia. Indonesia's  ideology  of  Pancasila  became  one  of  the  main  reasons  the  government  dissolved  the Islamic Defenders Front Community Organization. The establishment of a caliphate state which is glorified by this Community Organization is considered not in accordance with the Unitary State of the Republic of Indonesia whose ideology is Pancasila and highly respects diversity in the harmony of state life.
Keywords: Dissolution of Mass Organizations, Government, Ormas Law and Islamic Law .

## Pendahuluan
Indonesia adalah negara hukum. 1 Dalam perkembangannya konsep negara hukum di era modern  ini  dipengaruhi  oleh  dua  konsep  yaitu  Eropa  Kontinental  yang  disebut rechtsstat dan Anglo Saxon yang disebut rule of law. 2 Tidak disebutkan dengan jelas dalam konstitusi apakah Anglo menganut salah satu dari konsep di atas, akan tetapi jika dikaji lebih dalam konsep serta penerapan hukum di Indonesia dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut konsep rechtsstaat maupun rule  of  law secata  terbatas.  Dari rechtsstaat ,  Indonesia  mengimani  kepastian  hukum demikian dan rule of law Indonesia mengamini keadilan hukum.
Dalam  membangun  bangsa  dapat  dicapai  melalui  sebuah  proses  yang  diawali  dengan kesadaran rakyatnya baik secara individu, maupun bermasyarakat, yang berjalan sesuai dengan landasan  dan  tujuan  yang  sama.  Dalam  hal  ini  diperlukan  suatu  wadah  untuk  mengkomodir individu dalam kelompok untuk menjalankan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam organisasi  kemasyarakatan  dapat  menyelenggarakan  dan  menjalankan  sesuai  dengan  cita-cita yang  sama.  Dalam  membangun  sebuah  organisasi  kemasyarakatan,  diperlukan  sebuah masyarakat  guna  mencapai  hasil  yang  efektif  dan  terorganisir,  guna  menghimpun  dan mengakumodir individu-individu dalam kelompok dan organisasi.
Menurut M. Bilillah dan Abdul Hakim G. Nusantara mengungkapkan:
“Umumnya ormas Indonesia mencerminkan kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah  terhadap  masalah  kemiskinan,  ketidakadilan  sosial  dan  masalah  hak  asasi manusia. Kini ormas indonesia dapat pula dikatakan sebagai cerminan kesadaran tentang dampak  program  pembangunan  yang  dilaksanakan  pemerintah  serta  tindakan  yang diambilnya dalam program tersebut”. 3
Dalam  sejarah  konstitusi  Indonesia,  pernah  disebutkan  secarajelas  dalam  penjelasan konstitusi  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebelum amandemen  bahwa  Indonesia    adalah  negara  hukum rechtsstaat. Akan  tetapi,  setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pemakain term rechtsstaat dihapuskan.Hal ini biasa diartikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum tidak lagi murni menganut rechtsstaat . Indonesia tidak murni menganut rule of law ataupun diartikan sebagai  langkah  membuka  ruang  untuk  setiap  nilai–nilai  baik  dari  kedua  konsep  tersebut. Penjelasan  diatas  sejalan  dengan  pendapat  Mahfud  MD  yang  menyebutkan  bahwa  negara Republik Indonesia bukan hanya rechtssaat tetapi juga the rule of law. Karena itu ditiadakannya kalimat rechtsstaat setelah  amandemen  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik
1 Abdul Syatar, “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 Desember (2019): 120–33, https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646.
2 M Bilillah, Masyarakat Social (Bandung: Angkasa, 2014), h. 44.
3 M Bilillah, Masyarakat Sosial (Bandung: Angkasa, 2014), h. 95.
Indonesia Tahun 1945 bukanlah masalah semata melainkan menyangkut masalah subtantik dan paradigma. 4
Pemerintah  menerbitkan  peraturan  pengganti  Undang-Undang  (PERPU)  No.  2  tahun 2017  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang    Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan.  Landasan  Yuridis    penerbitan  PERPU  tertuang  dalam  Pasal  22  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  1945  “Dalam  hal  ihwal  yang  memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan peraturan  pemerintah  pengganti  Undang-Undang”.  Lebih  lanjut  lagi  tercantum    dalam  pasal  1 angka  4  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  yg  berbunyi,  “Peraturan    Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  adalah  Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Pemerintah  menilai  mengenai  hal  ihwal  kepentingan  yang  memaksa  antara  lain: pemerintah  melihat  bahwa  Indonesia  saat  ini  sedang  menghadapi  ancaman  ideologi  dari organisasi  kemasyarakatan  yang  ingin  mengganti  Pancasila  dengan  ideologi  lain,  adanya organisasi  kemasyarakatan  yang  selalu  mengkampanyekan  anti  Nasionalisme  dan  anti Demokrasi. Undang-undang No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan belum diatur secara jelas beberapa pasal yang mengatur masalah pendirian organisasi kemasyarakat dan tidak adanya  pengaturan  yang  jelas  masalah  pembubaran  organisasi  kemasyarakat  dan  organisasi kemasyarakat  yang  bagaimana  yang  mesti  dibubarkan  untuk  itu  di  dalam  Undang-undang tersebut  terdapat  norma  kosong  dan  perlu  adanya  penambahan  pasal  terkait  belum  pengaturan yang  jelas  mengenai  mekanisme  pembubaran  organisasi  kemasyarakatan.  Dalam  prakteknya PERPU  yang  dipakai  pemerintah  untuk  membubarkan  Fron  Pembela  Islam  yang  telah menyimpang dari Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembubaran ini dilakukan  oleh  pemerintah  dan  tidak  melalui  proses  peradilan.  Penerbitan  PERPU  ini menimbulkan pro-kontrak dalam kemasyarakat.
Dengan di tetapkannya PERPU No 2 tahun 2017 menjadi Undang-Undang No 16 tahun 2017,  maka  secara  langsung  pemerintah  mendapatkan  payung  hukum  yang  sangat  kuat  yang digunakan untuk mengontrol Ormas-Oramas yang berbeda pandangan dengan pemerintah, oleh karena  itu  dangan  berdalih  pemberantasan  Ormas  anti  Pancasila,  pemerintah  dapat  dengan sewenang-wenang melumpuhkan ormas-ormas yang bersebrangan dengan pemerintah, dengaan dalih tidak sesuai dengan Pancasila atau anti Pancasila. QS An-Nisa /4:58.
Terjemahnya:
Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara  manusia supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran  yang sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  mendengar  lagi  Maha melihat. 5
Dari  firman  diatas  sudah  jelas  bahwasanya  ketika  menetapkan  hukum  haruslah  adil, namaun  terdapt  ketidak  adilan  dalam  penetapan  peraturan  tersebut  yaitu  dengan  sepihak pemerintah memutuskan peraturan tentang pembubaran ormas, dimana pembubaran ormas bisa langsung dilakukan tanpa proses peradilan.
4 Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), h. 348.
5 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Hafalan Mudah (Bandung: Cordoba, 2018), h. 87.
Mengenai sistem organisasi kemasyarakatan dalam Islam tidak diatur secara jelas, namun dalam  peraktiknya,  setiap  perkara  itu  diputus  dalam  proses  pengadilan,  sebagai  manan  diatur dalam QS. Al: A’raf 7/:54 Terjemahnya:
Sesungguhnya  Tuhan  kamu  ialah  Allah  yang  telah  menciptakan  langit  dan  bumi  dalam enam  masa,  lalu  Dia  bersemayam  di  atas  'Arsy.  Dia  menutupkan  malam  kepada  siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang- bintang  (masing-masing)  tunduk  kepada  perintah-Nya.  Ingatlah,  menciptakan  dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani, sesuai dengan kebesaran Allah dan kesucian-Nya. 6
Akan  tetapi  berdampak  terhadap  ormas-ormas  yang  lain  dimana  akan  sangat  muda pemerintah  mengotrol  ormas  dengan  peraturan  tersebut  dan  hal  yang  paling  buruk  bisa  terjadi pemerasan dan pengancaman oleh oknum pejabat pemerintah terhadap ormas guna mendapatkan keuntungan.  Dari  disini  dapat  disimpulkan  bahwa  apa  yang  dilakukan  pemerintah  dengan mengeluarkan peraturan sepihak itu sendiri merupakan tindakan yang kurang tepat karena belum tentu  ormas  yang  dibubarkan  sepihak  oleh  pemerintah  itu  benar-benar  salah  sebelum  melalui proses peradilan terlebih dahulu.
Pihak  Pro  menilai  bahwa  penerbitan  PERPU  ini  menjadi  langkah  yang  tepat  untuk melawan  semua  gerakan-gerakan  radikalisme  dan  ancaman  terpecahnya  keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dukungan datang dari berbagai elemen. Salah satunya pengurus besar  Nahdlatul  Ulama  Robikin  Emhas  dalam  siaran  pers  menyatakan  “ PERPU  akan mempercepat  proses  hukum  penanganan  ormas  radikal,  tanpa  memberangus  hak-hak konstitusional ormas’’. Robikin Emhas menilai bahwa proses hukum penanganan ormas dalam PERPU No. 2 Tahun 2017 tentang ormas adalah lebih baik dikarenakan lebih cepat prosesnya. Terlebih  bahwa  dalam  prosesnya,  PERPU  tersebut  tidaklah  memberangus  hak-hak konstitusional. 7
Menjadi  menarik  berbagai  penolakan  terhadap  PERPU  ini  juga  datang  dari  sejumlah lapisan masyarakat dan pakar hukum di Indonesia. Dari pihak kontra menilai penerbitan PERPU ini  adalah  sebagai  bentuk  refresif  pemerintah  yang  menghilangkan  proses  pengadilan  dalam membubarkan ormas. Ada pula yang menilai, syarat kegentingan yang memaksa tidak terpenuhi dalam  penerbitan  PERPU.  Pernyataan  salah  satu  pakar  hukum  tata  negara  sekaligus  menjadi kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra seperti yang dimuat dalam portal berita online kompas menyatakan  ini  adalah  ciri  pemerintah  otoriter,  dalam  peraktiknya  nanti  presiden  bias  secara diam-diam  memerintahkan  Menkunham  untuk  membubarkan  ormas,  tanpa  Menkumham  bias menolak kemauan Presiden. 8
Negara  Indonesia  sebagai  negara  yang  menjunjung  tinggi  demokrasi  sudah  seharusnya menempatkan  kedaulatan  di  tangan  rakyat  seperti  yang  telah  terterah  dalam  Pasal  1  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan
6 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Hafalan Mudah, (Bandung: Cordoba, 2018), h. 157
7 Kumparan, Kesadaran Adalah Matahari Dukungan Berbagai Komponen Bangsa Terhadap PERPU No. 2 Tahun 2017 ,  https://kumparan.com/kesadaran-adalah-matahari/dukungan-berbagai-komponen-bangsa-terhadap-perppu-no- 2-tahun-tahun-2017.(Diakses pada tanggal 06 Januari 2021 pukul 23.47)
8 Ihsanuddin, Kritik Yusril Terhadap Ketentuan Pidana Dalam
PERPU Ormas, http://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/11303151/kritik-yusril-terhadap-ketentuan-pidana-dalam-perppu- ormas. (diakses pada tanggal 07 Januari 2021).
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar’’ sehigga rakyatlah yang seharusnya menjadi pemegang kedaulatan yang sejati. Hukum yang baik adalah hukum  yang  dapat  melindungi  berbagai  kepentingan  umum,  sedangkan  tanda  dari  suatu masyarakat  yang  bebas  adalah  semua  orang  dimungkinkan  untuk  mengikuti  kecenderungan mereka sendiri sepanjang mereka tidak melanggar hukum.
Pada dasarnya kebebasan berkumpul dan berserikat oleh sejumlah kelompok masyarakat dengan  pembentukan  ormas  adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia,  yang  keberadaannya dilindungi  oleh  undang-undang  sebagi  wujud  nyata  dari  demokrasi.  Maka  adanya  hukum menjadi penting untuk memberi batasan terhadap demokrasi itu sendiri.
Meskipun  dirumuskan  dengan  jelas  bahwa  Undang-Undang  Dasar  1945  menganut  asas kedaulatan rakyat atau demokrasi, jika para penyelenggara negara tidak berjiwa demokrasi dan tidak  mempunyai  tekad  dan  komitmen  untuk  mewujudkan  dalam  kenyataan  atau  hanya menjadikan  demokrasi  hanya  sebagai  retorika  semata.  Salah  satu  bentuk  dari  kebebasan berdemokrasi  tersebut  tercermin  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  Tahun  1945  Pasal  E  ayat  (3)  yang  menyebutkan  bahwa.  Setiap  orang  berhak  atas kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat,  maka  kebebasan  tersebut  dapat terwujud salah satunya melalui terbentuknya ormas
Keberadaan  Organisasi  Kemasyarakatan  (ormas)  di  Indonesia  memiliki  pemkembangan yang sagat pesat, apalagi di era reformasi seperti sekarang ini, dimana kran kebebasan terbuka dengan bebas, Organisasi kemasyarakatan memiliki peran yang sangat strategis dan memberikan pengaruh  yang  luar  biasa  terhadap  kesadaran  masyarakat  dalam  memberikan  partisipasi demokrasi serta melakukan kontrol terhadap pemerintah yang berjalan.
Selain  itu  keberadaan  ormas  juga  memberikan  ruang  yang  lebar  terhadap  masyarakat untuk  mengimplementasikan  kebebasan  berkumpul,  berserikat  dan  menyampaikan  pikirannya. Organisasi  kemasyarakatan  merupakan  sarana  untuk  menyalurkan  pendapat  dan  bagi  anggota masyarakat  dan  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  meningkatkan  keikutsertaan masyarakat  secara  aktif  guna  mewujudkan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  yang berorientasi kepada masyarakat yang, taqwa, cerdan, adil dan sejahtera.
Perkumpulan  atau  ormas  bila  tidak  memenuhi  syarat  administrasi  maka  pihak Kemnkumham  tidak  akan  memberi  SK  badan  hukum  perkumpulan  atau  ormas  tersebut. Pembubran  ormas  Indonesia  dilandaskan  atas  ideologi  yang  mereka  bawah.  Pendirian  negara khilafa tidak sesuai amandemen pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  dianggap  mengancam  eksistensi  demokrasi  yang  telah  dinikmati bangsa Indonesia sejak runtuhnya orde baru.
Islam  sebagai  agama  universal  yang  diturunkan  kepada  Nabi  Muhammad  saw.  untuk menjadi  pedoman  dan  pengarang  hidup  bagi  ummat  manusia  secara  umum  dan  ummat  Islam secara  khusus.  Eksistensi  Islam  ditopang  oleh  dua  dasar  dan  landasan  yang  mutlak  diikuti  dan dijalani kehidupan yaitu al-Qur’an dan Hadis. 9
Hukum  Islam  dan  era  globalisasi  sering  dipersepsikan  dengan  dua  hal  yang  sering berbeda  dan  bahkan  dikatakan  saling  bertentangan.  Dalam  satu  sudut  pandang,  hukum  Islam mengatakan sesuatu yang tidak akan mungkin mengalami perubahan, karena berdasarkan wahyu.
Hukum selain berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat atau social control, juga berfungsi sebagai pembentuk masyarakat atau social engineering . Kedua fungsi itu diharapkan
9 Abdi  Wijaya, Nepotisme  Dalam  Perspektif  Hadis  Maudhu’I,  Al  Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Ketatanegaraan, Voleme 1, No 1, http://scholar.google.co.id/. Januari 2021.
berjalan seretak dapat menjaga mengatur masyarakat agar tidak terpengaruh dan menjadi korban globalisasi. 10
Hukum Islam bukan suatu yang statis tetapi mempunyai daya lentur yang dapat sejalan dengan  arus  globalisasi  yang  bergerak  cepat.  Fleksibilitas  yang  dimiliki  hukum  Islam  mampu mengikuti dan menghadapi era globalisasikarena ia telah mengalami pengembangan pemikiran melalui  hasil  ijtihad.  Hukum  Islam  tanpa  pengembangan  akan  tetapi  stabil  dan  tidak  dapat menghadapi  sesuai  yang  bergerak.  Maka  diperlakukan  usaha  untuk  mengembangkan  hukum Islam  sehingga  mampu  menjawab  perkembangan  zaman.  Diyakini  bahwa  Islam  adalah  agama universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, sehingga lahirlah beberapa organisasi Islam di Indonesia seperti SI (Syarikat Islam) yang berorientasi politik dengan cikal bakal dari Syarikat  Dagang  Islam  yang  berorientasi  bisnis  yang  tidak  lepas  dari  motivasi  kuat  untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspeknya, dan Nahdatul Ulama (NU) yang  sering  dikatakan  sebagai  organisasi  organisasi  masa  Islam  tradisional  yang mengembangkan empat mazhab.

## Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian pustaka ( library research ), yakni suatu penelitian dengan cara  menuliskan,  mengklarifikasi  dan  menjadikan  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber tertulis.  Secara  garis  besar  pendekatan  yang  digunakan  penyusun  dalam  skripsi  ini  adalah pendekatan historis, dan document , yaitu dengan cara mencari berbagai sumber data, menyelidiki dan  melakukan  analisis,  sehingga  inti  pokok  persoalan  dapat  dimengerti  dan  dipahami  secara seksama.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  Primer  dan  data Sekunder,  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data  yang  menjadi  rujukan  utama dalam  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  yakni  bersumber  dari  buku,  serta  karya ilmiah  seperti  jurnal,  artikel  ilmiah,  serta  dokumen  negara,  yang  membahas  secara  mendalam mengenai  objek  penelitian,  sedangkan  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data yang menjadi penunjang dalam penelitian ini yaitu tulisan ilmiah berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian ini, serta berita yang bersumber dari media online yang dianggap relevan dengan objek penelitian.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan dan  analisis  data.  Teknik  Pengolahan  dan  Analisis  Data  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data, penyimpulan dan verifikasi serta kesimpulan akhir.

## Hasil Dan Pembahasan

## A. Konsep ormas Islam dalam tatanan hukum di Indonesia
Kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  merupakan  hal  pokok  perlindungan  yuridis yang  diberikan  negara  kepada  setiap  warga  negara.  Berserikat  dan  berkumpul  dalam  konteks bahasa ini bukan hanya sekedar berkumpul akan tetapi berserikat dan berkumpul yang bersifat permanen, selama itu terus dikendaki dan tetap bergabung dalam sebuah wadah organisasi yang dibentuk dan diikuti anggotanya. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi kemasyarakatan.
Undang-undang  No.  17  tahun  2017  tentang  organisasi  kemasyarakatan  menyebutkan syarat-syarat pendirian suatu ormas yaitu:
Pasal 9
10 Amir  Syarifuddin, Meretas  Kebekuan  Ijtihad,  Isu-Isu  Penting  Hukum  Islam  Kontemporer  di  Indonesia (Cet  II; Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), h. 3.
Menjelaskan  bahwa  organisasi  kemasyarakatan  didirikan  oleh  tiga  orang  warga  Indonesia  atau lebih, kecuali organisasi kemasyarakatan yang berbadab hukum yayasan.

## Pasal 10
Organisasi kemasyarakatan berbentuk badan hukum atau tidak berban hukum, berbasis anggota tau tidak berbasis anggota.

## Pasal 11
Organisasi  kemasyarakatan  yang  memiliki  badan  hukum  dapat  berbentuk  perkumpulan  atau yayasan.  Organisasi  kemasyarakatan  berbadan  hukum  didirikan  dengan  berbasis  anggota  atau tidak berbasis anggota.

## Pasal 12
Badan hukum yang dimiliki oleh suatu organisasi kemasyarakatan harus memiliki dan memenuhi persyaratan  diantaranya:  (1)  Akta  pendirian  yang  dikeluarkan  oleh  notaris  yang  membuat  AD dan  ART  (2)  Program  kerja  (3)  Sumber  pendanaan  (4)  Surat  keterangan  domisili  (5)  Nomor pokok  wajib  pajak  atas  nama  perkumpulan  (6)  Surat  pernyataan  tidak  sedang  dalam  sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.
Pengesahan  dari  status  badan  hukum  suatu  perkumpuln  dilakukan  oleh  mentri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintah  dibidang  hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dan  meminta pertimbangan dari instandi terkait.

## Pasal 15
Organisasi  kemasyarakatan  yang  sudah  memiliki  badan  hukum  dinyatakan  terdaftar  setelah mendapatkan  pengesahan  badan  hukum  melalui  instansi  terkait,  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16
Pendaftran organisasi kemasyarakatan yang tidak memiliki status badan hukum harus memenuhi persyaratan agar mendapat surat keterangan terdaftar yaitu: (1) Akta pendirian yang dikeluarkan oleh  notaris  yang  memuat  AD  dan  ART,  (2)  Program  kerja  (3)  Susunan  pengurus  (4)  Surat keterangan  domisili  (5)  Nomor  pokok  wajib  pajak  atas  nama  organisasi  kemasyarakatan  (6) Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan (7) Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
Surat  keterangan  terdaftar  dari  suatu  organisasi  kemasyarakatan  diberikan  oleh  pejabat berwenang,  contohnya  jika  organisasi  tersebut  memiliki  lingkup  nasional  maka  diberikan  oleh mentri yang berwenang. 11

## Indikasi pembubaran Ormas secara sepihak oleh pemerintah
Pemerintah resmi membubarkan Organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) yang  di  anggap    mengganggu  ketertiban  dan  keamanan  Negara  yang  kemudian  Keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar  (SKT)  Front  Pembela  Islam  sebagai  Organisasi  kemasyarakatan  berlaku  sampai  20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT. Oleh sebab itu secara de jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 Front Pembela Islam dianggap bubar. 12 Bahwa pengurus atau anggota FPI, maupun yang pernah bergabung dengan FPI, berdsarkan data, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme, 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana.
11 Undang-undang N0. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan Pasal 9, 10, 11, 12, 15 dan pasal 16.
12 Kompas,
6 Alasan Pemerintah Bubarakan dan Larang
Kegiatan FPI, https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan- fpi?page=1 (diakses pada tanggal 06 Juli 2021).
"Di  samping  itu  sejumlah  206  orang  terlibat  berbagai  tindak  pidana  umum  lainnya  dan  100  di antaranya telah dijatuhi pidana". telah terjadi pelanggaran ketentuan hukum oleh pengurus dan atau  anggota  FPI  yang  kerap  melakukan  berbagai  razia  atau  sweeping  di  masyarakat  padahal, sebenarnya kegiatan itu menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum.
Dengan  ini  pemerintah  teleh  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  yang melibatkan  6  Mentri  diantara  Mentri  Dalam  Negri.  Mentri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Mentri  Komunikasi  dan  Informatika.  Jaksa  Agung.  Kepala  Kepolisian  Negara  Republlik Indonesia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
KESATU:  Menyatakan  Front  Pembela  Islam  adalah  organisasi  yang  tidak  terdaftar sebagai  Organisasi  Kemasyarakatan  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundangundangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai Organisasi Kemasyarakatan.
KEDUA: Front Pembela Islam sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang secara de jure telah  bubar,  pada  kenyataannya  masih  terus  melakukan  berbagai  kegiatan  yang  mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.
KETIGA:  Melarang  dilakukannya  kegiatan,  penggunaan  simbol  dan  atribut  Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
KEEMPAT: Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas,  Aparat  Penegak  Hukum  akan  menghentikan  seluruh  kegiatan  yang  sedang  dilaksanakan oleh Front Pembela Islam
KELIMA:  Meminta  kepada  warga  masyarakat:  a.  untuk  tidak  terpengaruh  dan  terlibat dalam  kegiatan,  penggunaan  simbol  dan  atribut  Front  Pembela  Islam;  b.  untuk  melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam.
KEENAM:  Kementerian/Lembaga  yang  menandatangani  Surat  Keputusan  Bersama  ini, agar  melakukan  koordinasi  dan  mengambil  langkah-langkah  penegakan  hukum  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETUJUH: Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Desember 2020. 13

## B. Tinjauan hukum positif dan hukum Islam Mengenai Ormas Undang-undang Tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan
Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Asas organisasi kemasyarakatan yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Kemudian  organisasi  kemasyarakatan dapat  mencantumkan  ciri  tertentu  yang  mencerminkan  kehendak  dan  cita-cita  organisasi kemasyarakatan  yang  tidak  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Sedangkan  dilihat  dari  sifatnya  bahwa  organisasi kemasyarakatan bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. 14
Pasal  tersebut  bermakna  bahwa  dalam  menjalankan  ekspresi  dan  kebebasan  sebuah organisasi kemasyarakatan harus berada pada jalur yang konstitusional berdasarkan cita-cita dan kehendak  Pancasila  dan  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Memang  harus  disadari  bahwa  organisasi  kemasyarakatan  memiliki  tujuan  dan  fungsi  yang variatif,  tetapi  undang-undang  memberikan  batasan  kepada  organisasi  kemasyarakatan  untuk bisa menjalankan tugasnya sebagai wadah perhimpunan yang memiliki nilai dan manfaat kepada masyarakat. begitupun dengan larangan-larangan yang diatur oleh undang-undang sudah sangat
13 Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Menteri
14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 2, 3, dan Pasal 4.
jelas  sebagai  peringatan  kepada  organisasi  kemasyarakatan  agar  tidak  membuat  pelanggaran yang  berakibat  pada  pemberian  sanksi  kepada  organisasi  kemasyarakatan  tersebut.  Dengan demikian  organisasi  kemasyarakatan  tidak  dapat  bertindak  sewenang-wenang  maupun melakukan kekerasan atau perbuatan anarkis dengan mengatasnamakan kebenaran parsial yang dapat  merugikan  organisasi  kemasyarakatan  yang  bersangkutan  guna  menjaga  ketertiban  serta ketentraman  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Sanksi  yang  paling  berat  diberikan  kepada organisasi  kemasyarakatan  yaitu  pencabutan  status  hukum  atau  izin  aktivitasnya  sehingga dengan demikian organisasi kemasyarakatan dinyatakan bubar secara sendirinya.
Tata  cara  pembubaran  Organisasi  Kemasyarakatan  berdasarkan  ketentuan  sebelumnya dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan. 15 (1) Permohonan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum, sebagaimana disebutkan dalam  pasal  68  ayat  1,  diajukan  ke  pengadilan  negeri  oleh  kejaksaan  hanya  atas  permintaan tertulis  dari  Menteri  Hukum  dan  HAM.  (2)  Permohonan  tersebut  diajukan  kepada  ketua pengadilan  negeri  sesuai  tempat  domisili  hukum  Organisasi  Kemasyarakatan  dengan  disertai bukti  penjatuhan  sanksi  administratif  oleh  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah.  (3)  Dalam  hal permohonan tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah,  permohonan  pembubaran  Organisasi  Kemasyarakatan  berbadan  hukum  tidak  dapat diterima. (4) Setelahnya di ajukan permohonan, pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka  waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal  pendaftaran  permohonan. (5) Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak  paling  lambat  3  (tiga)  hari  sebelum  pelaksanaan  siding.  (6)  Dalam  sidang  pemeriksaan Organisasi  Kemasyarakatan  sebagai  pihak  termohon  diberi  hak  untuk  membela  diri  dengan memberikan  keterangan  dan  bukti  di  persidangan.  (7)  Permohonan  pembubaran  Organisasi Kemasyarakatan harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung  sejak  tanggal  permohonan  dicatat  dan  harus  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk umum.  Jangka  waktu  ini  dapat  diperpanjang  paling  lama  20  hari  atas  persetujuan  Ketua Mahkamah  Agung.  (8)  Pengadilan  Negeri  menyampaikan  salinan  putusan  pembubaran Organisasi Kemasyarakatan kepada pemohon, termohon, dan Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (9) Penjatuhan sanksi administrasi pembubaran Organisasi Kemasyaraktan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat dilihat  bahwa  penjatuhan  sanksi  administrasi  dilakukan  melalui  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  setelah  itu  baru  pemerintah  dapat  menjatuhkan  sanksi pencabutan status badan hukum.

## C. Pembubaran Organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
Pembubaran  Organisasi  Kemasyarakatan  Menurut  UNDANG-UNDANG  Nomor  16 Tahun 2017 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan yang  selanjutnya  disebut  Organisasi  Kemasyarakatan  adalah  organisasi  yang  didirikan  dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,  kegiatan,  dan  tujuan  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  demi  tercapainya tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang  Undang
15 Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 70 sampai 72.
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. 16 Ketentuan  dalam  undang-undang  a  quo, dijelaskan juga berkaitan dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 17 Undang-Undang a quo, larangan-larangan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur pada Pasal  59  menjelaskan  sebagai  berikut:  (1)  Menggunakan  nama,  lambang,  bendera,  atau  atribut yang  sama  dengan  nama,  lambang,  bendera,  atau  atribut  lembaga  pernerintahan.  (2) Menggunakan  dengan  tanpa  izin  nama,  lambang,  bendera  negara  lain  atau  lembaga/badan internasional  menjadi  nama,  lambang,  atau  bendera  Organisasi  Kemasyarakatan.  (3) Menggunakan  nama,  lambang,  bendera,  atau  tanda  gambar  yang  mempunyai  persamaan  pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Organisasi Kemasyarakatan  lain  atau  partai  politik.  (4)  Menerima  dari  atau  memberikan  kepada  pihak manapun  sumbangan  dalam  bentuk  apapun  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  (5)  Mengumpulkan  dana  untuk  partai  politik.  (6)  Melakukan  tindakan permusuhan  terhadap  suku,  agama,  ras,  atau  golongan.(7)  Melakukan  penyalahgunaan, penistaan,  atau  penodaan  terhadap  agama  yang  dianut  di  Indonesia.  (8)  Melakukan  tindakan kekerasan,  mengganggu  ketenteraman  dan  ketertiban  umum,  atau  merusak  fasilitas  umum  dan fasilitas  sosial.  (9)  Melakukan  kegiatan  yang  menjadi  tugas  dan  wewenang  penegak  hukum sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  (10)  Menggunakan  nama,  lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamarn pada pokoknya atau keseluruhannya dengan  nama,  lambang,  bendera,  atau  simbol  organisasi  gerakan  separatis  atau  organisasi terlarang.  (11)  Melakukan  kegiatan  separatis  yang  mengancam  kedaulatan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  (12)  Menganut,  mengembangkan,  serta  menyebarkan  ajaran  atau  paham yang bertentangan dengan Pancasila.
Mekanisme  pembubaran  Organisasi  Kemasyarakatan  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi  Kemasyarakatan  menjadi  Undang-Undang  diatur  pada  Pasal  62  yang  menjelaskan bahwa. 18 (1)  Terhadap  Organisasi  Kemasyarakatan  yang  melakukan  pelanggaran  diberikan peringatan tertulis 1 kali dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal yang diterbitkan peringatan. (2) Dalam hal Organisasi Kemasyarakatan tidak mematuhi peringatan tertulis dengan jangka waktu yang telah di tentukan makan Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang  hukum  dan  HAM  sesuai  dengan  kewenangannya  menjatuhkan  sanksi  penghentian kegiatan.  (3)  Dalam  hal  Organisasi  Kemasyarakatan  tidak  mengindahkan  sanksi  penghentian kegiatan,  Menteri  dan  Menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dibidang  hukum dan  HAM  sesuai  kewenangannya  melakukan  pencabutan  surat  keterangan  terdaftar  atau pencabutan status badan hukum.
Selanjutnya  pada  Pasal  80A  menegaskan  bahwa  pencabutan  status  badan  hukum Organisasi  Kemasyarakatan  dinyatakan  bubar  berdasarkan  Undang-Undang  ini.  Berdasarkan Pasal  62  dan  Pasal  80A  tersebut,  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  lingkup tugas  dan  kewenangannya  masih  tetap  menjatuhkan  sanksi  administratif,  namun  dalam  hal  ini tidak  terdapat  putusan  pengadilan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  guna  memberikan
16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 1. Republik Indonesia.
17 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 59 ayat 4 dan Pasal 59 ayat 4.
18 Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 62 dan 80A.
legalitas  dalam  hal  pembubaran  organisasi  kemasyarakatan.  Dengan  demikian,  aturan  diatas menegasikan  kewenangan  pengadilan  untuk  memutus  sengketa  pembubaran  organisasi kemasyarakatan  sehingga  berkaitan  dengan  segala  bentuk  pemberian  sanksi  sampai  pada pembubaran  organisasi  kemasyarakatan  menjadi  kewenangan  penuh  pemerintah.  Substansi materi  yang  mengatur  tentang  pembubaran  organisasi  kemasyarakatan  sebagaimana  dijelaskan dalam  undang-undang  Nomor  17  Tahun  2013  maupun  undang-undang  Nomor  16  Tahun  2017 perlu dielaborasi dengan prinsipprinsip dasar di dalam konstitusi Republik Indonesia, yaitu Pasal 1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  yang  merupakan  pengukuhan  dari  prinsip  yang dituangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Negara Indonesia berdasar  atas  hukum  tidak  berdasar  atas  kekuasaan  belaka.  Penjelasan  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945 pada masa lalu, secara resmi disebutkan bahwa Indonesia menganut rectsstaat, akan tetapi semenjak amandemen undang-undang peniadaan istilah rechtsstaat dicoret dan subtansinya dituangkan  kedalam  pasal  1  ayat  (3)  menjadi  Indonesia      adalah  negara  hukum.  Maksud  tidak dicantumkan  istilah  rechtsstaat  supaya  Indonesia      bisa  menggunakan  rechtsstaat,  bisa  juga menggunakan the  rule of  law .  Dengan  demikian  Indonesia      bisa  menganut  paham  legisme dimana kebenaran itu ada di undang-undang, tapi juga menganut paham the rule of law bahwa hakim bisa mencari keadilan sendiri tanpa tersandera Undang-undang. Dengan demikian hakim lebih fleksibel dalam membuat putusan-putusannya. 19 Selain itu, perlu diperhatikan pula prinsip konstitusi  yang  menekankan  pentingnya  sistem  ‘check  and  balances’  (pengawasan  dan keseimbangan).  Hal  ini  terejawantahkan,  antara  lain,  di  dalam  jaminan  adanya  kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jaminan adanya kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  akan  berpengaruh  juga  pada  terpenuhinya  jaminan  akses warga  negara  pada  peradilan  yang  merdeka  dalam  usaha  mereka  mempertahankan  haknya. Bagaimanapun  juga,  konstitusi  telah  mengatur  hak  untuk  mendapatkan  pengakuan,  jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang di  dalam  sebuah  negara  hukum  terwujud  dengan  adanya  mekanisme  kontrol  atas  penggunaan kewenangan  yang  dijalankan  oleh  suatu  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  Pasal  1  ayat  (3) juncto Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan
Dalam hukum Islam terdapat beberapa sumber penetapan suatu hukum atau kebijakan yang diambil  dalam  suatu  kebijakan  diantaranya  seperti  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadist.  Akan  tetapi Islam  tidak  mengatur  semuanya  secara  jelas  karena  memang  bukan  Undang-undang  yang mengatur secara terperinci baik bab per bab atau bahkan poin per poin dalam suatu penetapan hukum,  yang  dalam  hal  ini  mengenai  tentang  pembubaran  suatu  Organisasi  kemasyarakatan Front Pembela Islam.
Dalam  menggunakan  Maslahah  Mursalah  sebagai  hujjah,  ulama  bersikap  sangat  hati-hati sehingga  tidak  mengakibatkan  pembentukan  syariat,  berdasarkan  nafsu  dan  kepentingan terselubung.  Berdasarkan  hal  itu,  ulama  menyusun  syarat-syarat  Maslahah  Mursalah  yang dipakai  sebagai  dasar  pembentukan  hukum.  Syarat-syaratnya  ada  yaitu:  (1)  Maslahat  yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa  diwujudkan  pembentukan  hukum  tentang  masalah  yang  dapat  memberi  kemaslahatan  dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu
19 Tuakia Adhelano, Indonesia di Persimpangan Rechtsstaat dan The Rule Of Law , https://www.kompasiana.com/adhelanotuakia/54f961e1a3331178178b4c1b/indonesia-dipersimpangan-rechtsstaat- the-rule-of-law , (diakses pada tanggal 10 Juli 2021).
tidak akan mendatangkan maslahat. (2) Maslahat itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja (4) Maslahat itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara’ yang telah ada,  baik  dalam  bentuk  nash,  al-Quran  dan  sunnah,  maupun ijma’ dan qiyas. (5)  Maslahah Mursalah  itu  diamalkan  dalam  kondisi  yang  memerlukan,  seandainya  masalahnya  tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.
Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah  dalam  mengistinbathkan  hukum,  yaitu:  (1)  Maslahat  itu  sejalan  dengan  jenis  tindakan- tindakan syara’ (2) Maslahat itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’. (3) Maslahah  itu  termasuk  dalam  kategori  maslahat  yang dharuriyah, baik  menyangkut kemaslahatan  pribadi  maupun  kemaslahatan  orang  banyak  dan  universal,  yaitu  berlaku  sama untuk semua orang. 20
Dilihat    dari  segi  kandungan  maslahah.  Dilihat  dari  segi  ini,  maslahah  dibagi  menjadi maslahah  ‘ammah,  maslahah  khassah.  Yang  dimaksud  dengan  maslahah  ‘ammah  adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan (mayoritas) orang.  Sedangkan  maslahah  khassah  adalah  kemaslahatan  pribadi  dan  ini  sangat  jarang  sekali. Bila  terjadi  pertentangan  antara  kemaslahatan  umum  dengan  kemaslahatan  pribadi,  maka  yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.
Dalam  hal  ini  pembentukan  Undang-undang  tentang  organisasi  kemasyarakatan  tentu telah  memunuhi  kriteria  mashlah  mursalah  dimana  pembentukan  undang-undang kemasyarakatan tentu sebagai payung hukum dalam meberikan hak kepada warga negara dalam membuat  organisasi  kemasyarakatan  yang  tentunya  memberikan  dampak  baik  kepada masyarakat,  selain  itu  dalam  undang-undang  kemasyarakatan  tersebut  juga  memeberikan pelarangan  bagi  organisasi  masyarakat,  tentu  pemberian  pelarangan  atau  batasan  atas  hak pembentuka  organisasi  kemasyarakatan  bertujuan  untuk  menjaga  kedamaian  dan  ketenteaman dalam bernegara sehingga organisisa yang dianggap akan memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup orang banyak akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Atas  dasar  pertimbangan  tersebut,  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa,  Undang-undang mengenai  organisasi  kemasyarakatan  tentu  telah  mengadung  unsur  maslahah  mursalah,  yang bertujuan  untuk  memberikan  kemaslahatan  kepada  masyarakat  dalam  hal  ini  dengan  hadirnya undang-undang kemasyarakatan memberikan hak kepada masyarakat untuk berorganisasi selain itu  juga  memberikan  batasan  terhadap  organisasi  yang  akan  mengganggu  ketentraman  dan kedamaian dalam bermsyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Menurut  penulis  dalam  salah  satu  kaidah  pokok  fiqhiyyah  yang  sangat  populer  di kalangan  umat  Islam  mengatakan  bahwa  “Kebijakan  pemimpin  terhadap  rakyatnya  dikaitkan dengan  kemaslahatan”  dari  kaidah  fiqh  ini  penulis  mengambil  pemahaman  bahwa  pemerintah membubarkan  Organsisasi  Masyarakat  Front  Pembela  Islam  Indonesia  untuk  menjaga  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dari  tujuan  utamanya  yang  ingin  menjadikan  Indonesia  negara khilafah.  Jadi  jelas  menurut  penulis  penetapan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan membubarkan  organisasi  kemasyarakatan  Front  Pembela  Islam  tidak  bertentangan  dengan syari’at Islam karena pemerintah mengedepankan kemaslahatannya dalam penetepan hukum ini,
20 Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam, https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam (diakses pada tanggal 28 Juli 2021).
demi  menjaga  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  ideologi  negara  yaitu, Pancasila yang dianggap sudah final di Indonesia.
Indonesia  yang  berideologikan  Pancasila  menjadi  salah  satu  alasan  utama  pemerintah membubarkan Organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam. Pendirian negara khilafah yang digaung-gaungkan  oleh  organisasi  kemasyarakatan  ini  dinilai  tidak  sesuai  dengan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  Ideologinya  Pancasila  dan  sangat  menjunjung  khinekaan dalam kerukunan hidup bernegara.
Konsep-konsep dasar Islam adalah nilai-nilai yang tidak hanya berlaku untuk umat Islam, akan tetapi nilai dasar Islam adalah pandangan universal yang bisa diberlakukan kepada setiap individu  warga  negara  maupun  masyarakat  luar  negeri  karena  pada  dasarnya  setiap  individu manusia sangat mengharapkan kemaslahatan yang dalam kaidah fikih disebut dengan Dar’u Al- Mafasid  Muqoddamun  Ala  Jalb  Al-Mushalih.  Dahlan  Tamrin  dalam  bukunya  Filsafat  Hukum Islam  menjelaskan  bahwa  bilamana  suatu  masalah  terjadi  pertentangan  antara  jalb  al-mashalih dan dar’u al-mafasid maka harus didahulukan mengedepankan dar’u al-mafasid, karena menolak kerusakan  harus  diutamakan  dari  mewujudkan  kemashlahatan. 21 Dengan  demikian  dapat diartikan  secara  singkat  bahwa  kaidah  fiqhiyyah  Dar’u  Al-Mafasid  Muqoddamun  Ala  Jalb  Al- Mushalih digunakan ketika dalam suatu permasalahan yang di dalamnya terdapat percampuran antar mashlahah dan mafsadah maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah.
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Penggnti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017 menjadi  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2017  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  ini  telah memunculkan  beragam  reaksi  di  tengah-tengah  masyarakat.  Pemerintah  mengatakan  bahwa Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  diterbitkan  salah satu  landasan  argumentasinya  bahwa  saat  ini  terdapat  kegiatan-kegiatan  ormas  yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini bagi pemerintah merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa, karena telah menimbulkan konflik  di  masyarakat.  Dengan  demikian,  pemerintah  telah  menghawatirkan  suatu  keburukan akan terjadi apabila undang-undang tersebut tidak diterbitkan atau dengan kata lain pemerintah menghendaki kemaslahatan dengan adanya undang-undang tersebut. Pada kenyataannya, realitas yang  terjadi  adalah  terdapat  kegiatan-kegiatan  ormas  yang  bertentangan  dengan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketua  Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama  (PBNU)  Kiyai  Haji  Marsudi  Syuhud  menilai, PERPU  tentang  Ormas  adalah  upaya  pemerintah  Indonesia  untuk  menciptakan  kemaslahatan bersama  dan  mencegah  kerusakan-kerusakan  atas  kesepakatan  untuk  hidup  bersama  di  bawah bendera  NKRI  sebagaimana  telah  menjadi  konsensus  bersama  dan  menerbitkan  PERPU  ormas antara lain sesungguhnya adalah penerapan dari kaidah fiqhiyyah dar’u al-mafasid muqoddamun ala  jalb  almashalih  yang  berarti  mencegah  kemudaratan  lebih  didahulukan  dibanding  menarik kemanfaatan. Kiyai Haji Marsudi Syuhud juga memaparkan bahwa jika seandainya ormas-ormas yang  dilarang  tersebut  dibiarkan  maka  itu  akan  menimbulkan  kerusakan  sistem  kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah dipilih oleh para pendiri bangsa. 22 Selanjutnya Ketua Bidang Hukum  Pengurus  Besar  Nadlathul  Ulama  yaitu  Robikin  Emhas  menilai  bahwa  langkah  yang
21 Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam (Malang: UIN Malang Press), h. 84.
22 NU  Online, PERPU  Ormas  Untuk  Mencegah  Kerusakan https://www.nu.or.id/post/read/79690/perppu-ormas- untuk-mencegah-kerusakan (diakses pada tanggal 10 Juli 2021).
dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan pertauran tersebut sangat cerdas dan aspiratif serta tepat dan konstitusional. 23
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  maka  penulis  menyimpulkan  bahwa  langkah  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  mengelurakan  Perppu  Nomor  2  Tahun  2017  yang  saat  ini telah  disahkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017  telah  Berdasarkan  pemaparan diatas,  maka  penulis  menyimpulkan  bahwa  langkah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan mengelurakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang saat ini telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 telah.

## Kesimpulan
Kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  merupakan  hal  pokok  perlindungan  yuridis yang  diberikan  negara  kepada  setiap  warga  negara.  Berserikat  dan  berkumpul  dalam  konteks bahasa ini bukan hanya sekedar berkumpul akan tetapi berserikat dan berkumpul yang bersifat permanen, selama itu terus dikendaki dan tetap bergabung dalam sebuah wadah organisasi yang dibentuk dan diikuti anggotanya.
Pemerintah resmi membubarkan Organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) yang  di  anggap    mengganggu  ketertiban  dan  keamanan  Negara  yang  kemudian  Keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar  (SKT)  Front  Pembela  Islam  sebagai  Organisasi  kemasyarakatan  berlaku  sampai  20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT. Oleh sebab itu  secara  de  jure  terhitung  mulai  tanggal  21  Juni  2019  Front  Pembela  Islam  dianggap  bubar. Bahwa pengurus atau anggota FPI, maupun yang pernah bergabung dengan FPI, berdsarkan data, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme, 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana. "Di  samping  itu  sejumlah  206  orang  terlibat  berbagai  tindak  pidana  umum  lainnya  dan  100  di antaranya telah dijatuhi pidana". telah terjadi pelanggaran ketentuan hukum oleh pengurus dan atau  anggota  FPI  yang  kerap  melakukan  berbagai  razia  atau sweeping di  masyarakat  padahal, sebenarnya  kegiatan  itu  menjadi  tugas  dan  wewenang  aparat  penegak  hukum.  Dari  keterangan SKB tersebut dapat disimpulkan bahwa pemburan FPI tidak dilaksanakan secara sepihak hal ini dikarenkan pembubaran FPI dapat dilihat dari berakhirnya surat keterangan terdaftar FPI sebagai organisasi kemasyarakatan, selain itu pemerintah juga diberikan hak untuk membubarkan ormas yang melanggar aturan sesuai dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2013.
Jika  ditinjau  dari  beberapa  pasal  dalam  Undang-undang  Nomor  17  tanteng  Organisasi Kemasyarakatan,  dapat  disimpulkan  bahwa  Organisasi  Kemasyarakatan  yang  berdiri  di Indonesia  berhak  untuk  tetap  eksis,  selama  tidak  melanggar  larangan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  pandangan  hukum  Islam  mengenai  organisasi kemasyarakatan  tergantung  dari  dampak  yang  ditimbulkan  yang  dimana  tetap  merujuk  kepada maslahat mursalahnya, apabila ormas hadir untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia maka ormas tidak menyalahi hukum yang ada pada hukum Islam, dari kedua tinjuan ini, dapat disimpulkan  bahwa  kehadiran  organisasi  kemasyarakatan  yang  memberikan  dampak  positif kepada  masyarakat  sangat  diperbolehkan  baik  dalam  pandangan  hukum  Islam  maupun  dalam pandangan hukum positif di Indonesia.
23 NU Online,
PBNU: PERPU Ormas Langkah Cerdas
dan Kosntitusional
https://www.nu.or.id/post/read/79497/pbnu-perppu-ormas-langkah-cerdas-dan-konstitusiona  (diakses  pada  tanggal 10 Juli 2021).

## Daftar Pustaka

## Buku
Mahfud, Moh. MD, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu Jakarta: Rajawali Pres, 2008 M Bilillah, Masyarakat Social, Bandung: Angkasa, 2014
M Bilillah, Masyarakat Sosial Bandung: Angkasa, 2014
Syarifuddin,  Amir, Meretas  Kebekuan  Ijtihad,  Isu-Isu  Penting  Hukum  Islam  Kontemporer  di Indonesia Cet II; Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005
Tamrin, Dahlan, Filsafat Hukum Islam Malang: UIN Malang Press
Internet
https://kumparan.com/kesadaran-adalah-matahari/dukungan-berbagai-komponen-bangsa- terhadap-perppu-no-2-tahun-tahun-2017.
http://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/11303151/kritik-yusril-terhadap-ketentuan-pidana- dalam-perppu-ormas.
https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan- larang-kegiatan-fpi?page=1
https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan- larang-kegiatan-fpi?page=2
https://www.kompasiana.com/adhelanotuakia/54f961e1a3331178178b4c1b/indonesia- dipersimpangan-rechtsstaat-the-rule-of-law
https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai- sumber-hukum-islam
https://www.nu.or.id/post/read/79690/perppu-ormas-untuk-mencegah-kerusakan https://www.nu.or.id/post/read/79497/pbnu-perppu-ormas-langkah-cerdas-dan-konstitusiona

## Jurnal
Abdi Wijaya, Nepotisme Dalam Perspektif Hadis Maudhu’I, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, Voleme 1, No 1, http://scholar.google.co.id/. Januari 2021.
Syatar, Abdul. “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION.” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 Desember (2019): 120–33. https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang  N0.  17  tahun  2013  tentang  organisasi  kemasyarakatan  Pasal  9,  10,  11,  12,  15 dan pasal 16.
Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Menteri
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan.  Pasal  2,  3,  dan Pasal 4.
Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 70 sampai 72.
dan 80A.
Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam,
Al-Qur’an Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Hafalan Mudah, Bandung: Cordoba, 2018