Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 18-28)

## KETERLIBATAN AKTOR DALAM KERJASAMA PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Fauzi Akbar 1 , Sam’un Jaja 2 , Achmad Buchori 3
Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia 1, 2, 3
E-mail: fauziakbar913@mail.com

## ABSTRAK
Keberadaan  perusahaan  dalam  lingkungan  masyarakat  memunculkan  dampak positif  dan  negatif.  Sehingga  terdapat  kewajiban  perusahaan  yang  harus ditunaikan  kepada  lingkungan  sekitar  dalam  upaya  keberlanjutan  dan pertanggungjawabannya. Aktor yang terlibat dalam tanggungjawab tersebut bisa dari  perusahaan  swasta  maupun  perusahaan  milik  pemerintah.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  keterlibatan  para  aktor  dengan  pendekatan  Triple Helix  dalam kerjasama pengelolaan corporate social responsibility (CSR) Badan Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  Provinsi  Jawa  Barat.  Metode  penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  dan  menggunakan teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis data  yang  digunakan  ialah  model  interactive  yang  terdiri  dari  reduksi  data, analisis  atau  display  data  dan  penarikan  kesimpulan.    Hasil  dari  penelitian  ini adalah bahwa terdapat aktor-aktor yang berkolaborasi secara Triple Helix dalam pengelolaan  CSR  BUMD  Provinsi  Jawa  Barat,  yang  memiliki  peran  yang berbeda  dalam  mencapai  tujuan  yang  sama  untuk  mengimplementasikan  CSR kepada  masyarakat  secara  berkelanjutan  dan  mendukung  kerjasama  atara pemerintah dengan masyarakat dan perusahaan. Penelitian kerjasama kolaborasi Triple  Helix  ini  dilihat  dari  3  aktor  yang  memiliki  pengaruh  paling  signifikan terhadap  proses  pengelolaan  CSR  ini.  Aktor  yang  dimaksud  yaitu  dari Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  melalui  Tim  Fasilitasi  CSR  (Government), Pelaku  BUMD  yaitu  PT.  Migas  Hulu  Jawa  Barat  (businessmen),  dan  peran Akademisi  sekaligus  kelompok  penerima  program  CSR.  Rekomendasi  dalam penelitian  ini  adalah  Pemerintah  Jawa  Barat  sebagai  pemangku  kebijakan tertinggi  melakukan  pembahasan  pengelolaan  CSR  sebagai  agenda  kebijakan yang  diprioritaskan  untuk  membantu  Pemerintah  Jawa  Barat  sendiri  dalam rangka sosialisasi dan memperluas jangkauan kerjasama pemerintah
Kata Kunci : Aktor, Triple Helix, Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

## ABSTRACT
The  existence  of  the  company  in  the  community  brings  positive  and  negative impacts.  So  there  are  company  obligations  that  must  be  fulfilled  to  the surrounding  environment  in  an  effort  to  be  sustainable  and  accountable.  The
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 18-28)
actors  involved  in  this  responsibility  can  be  from  private  companies  or government-owned  companies.  This  study  aims  to  determine  the  involvement  of actors  with  the  Triple  Helix  approach  in  the  management  of  corporate  social responsibility  (CSR)  Regional  Owned  Enterprises  (BUMD)  of  West  Java Province.  This  research  method  uses  a  qualitative  method  with  a  descriptive approach  and  uses  data  collection  techniques  in  the  form  of  interviews  and documentation.  The  data  analysis  technique  used  is  an  interactive  model consisting  of  data  reduction,  data  analysis  or  display  and  drawing  conclusions. The  results  of  this  study  are  that  there  are  actors  who  collaborate  in  a  Triple Helix  in  the  management  of  CSR  for  BUMD  West  Java  Province,  which  have different roles in achieving the same goal of implementing CSR to the community in  a  sustainable  manner  and  supporting  collaboration  between  the  government and  the  community  and  companies.  This  Triple  Helix  collaborative  research  is seen  from  the  3  actors  who  have  the  most  significant  influence  on  the  CSR management  process.  The  actors  in  question  are  from  the  West  Java  Provincial Government  through  the  CSR  Facilitation  Team  (Government),  BUMD  Actors, namely  PT.  West  Java  Upstream  Oil  and  Gas  (businessmen),  and  the  role  of academics  as  well  as  groups  receiving  CSR  programs.  The  recommendation  in this study is that the West Java Government as the highest policy holder discusses the  management  of  CSR  as  a  priority  policy  agenda  to  help  the  West  Java Government  itself  in  the  context  of  socializing  and  expanding  the  reach  of government cooperation.
Keywords: Actor, Triple Helix, Corporate Social Responsibility (CSR), Regional Owned Enterprises (BUMD)

## PENDAHULUAN
Banyak istilah tentang tanggungjawab perusahaan, dalam perudang-undangan menggunakan tanggungjawab  sosial  dan  lingkungan atau corporate  social  responsibility atau  kadangkala  orang  menyebut  juga dengan business  social  responsibility
atau corporate citizenship atau
corporate  responsibility atau business
citizenship .  Istilah-istilah  diatas  sama artinya  dan  sering  digunakan  untuk merujuk pengertian CSR (Romi, 2012:50) Banyak  definisi  mengenai  CSR
yang  dikemukakan  oleh  berbagai kalangan.  Namun  belum  ada  definisi
CSR  yang  dapat  diterima  secara universal, sehingga
CSR di implementasikan  dengan  cara  yang berbeda-beda  tergantung  bagaimana perusahaan memahami CSR. Ada yang hanya memahami CSR sebagai corporate  giving/charity  yang  bersifat karitatif dan bersifat pemenuhan kebutuhan sesaat, Ada juga yang sudah memahami  CSR  sebagai  community
development/pengembangan
masyarakat  yang  sudah  memikirkan aspek keberkelanjutan. Pengaturan konsep tanggungjawab sosial lingkungan
perusahaan  atau corporate  social responsibility (CSR)  di  Indonesia
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 18-28)
tercantum dengan tegas dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perserotan  Terbatas,  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal.  Tanggungjawab sosial  atau  CSR  adalah  komitmen dunia  usaha  untuk  berkontribusi  dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan  dengan  menitikberatkan pada  keseimbangan  aspek  ekonomi, sosial dan lingkungan (Lubis, 2017) Secara implementatif, perkembangan CSR di Indonesia masih membutuhkan  banyak  perhatian  bagi semua pihak, baik pemerintah,
masyarakat  luas  dan  perusahaan.  Di antara  ribuan  perusahaan  yang  ada, diindikasikan belum semua perusahaan benar-benar  menerapkan  konsep  CSR dalam  kegiatan  perusahaannya.  CSR masih  merupakan  bagian  lain  dari manejemen perusahaan, sehingga keberadaannya diang- gap tidak memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan perusahaan (Mapisangka, 2009:40) Keberadaan  perusahaan  dalam masyarakat  juga  dapat  memberikan aspek  yang  positif  dan  negatif.  Di  satu sisi  perusahaan  menyediakan  barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat,  namun  di  sisi  lain  tidak jarang masyarakat mendapatkan
dampak  buruk  dari  aktivitas  bisnis perusahaan  (Titisari,  2008).  Selain  itu, hubungan  publik  atau  masyarakat dengan  suatu  perusahaan  tidak  akan bisa  terpisahkan  atau  akan  menjadi suatu kesatuan yang saling membutuhkan,  karena  adanya  saling
ketergantungan diantaranya  (Kharisma,
2017). Perusahaan dalam melaksanakan  kegiatannya  tidak  lagi hanya memanfaatkan keuntungan untuk  kepentingan  manajemen  dan investor  semata.  Perusahaan  juga  perlu untuk  memikirkan  konsumen  yang telah  membeli  produk  mereka  dan masyarakat  sekitar  perusahaan,  baik yang  secara  langsung  maupun  tidak langsung terkena dampak dari munculnya perusahaan (Komariah, 2018).
Berdasar  pada  potensi  dan dampak dari CSR inilah yang kemudian menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun pemerintahan daerah. Dan dalam konteks  ini  Pemerintah  Daerah  perlu didorong  untuk  merumuskan  aturan secara  otonom  namun  tetap  selaras dengan kebijakan di atasnya yang pada pasarnya  berisi  perihal  kewajiban perusahaan  melaksanakan  CSR,  baik perusahaan  swasta  berskala  nasional maupun internasional, perusahaan milik negara , dan utamanya perusahaan  milik  daerah  itu  sendiri. (Utami, Aditya, and Sugianto 2020)
Salah  satu  daerah  di  Indonesia yang  sudah  memiliki  produk  hukum terkait  pengelolaan  CSR  ialah  Provinsi Jawa  Barat.  Di  Provinsi  Jawa  Barat sendiri  pengaturan  terkait  pengelolaan CSR  sudah  tercantum  dalam  Peraturan Daerah  Nomor  2  Tahun  2013  tentang Tanggungjawab  Sosial  Lingkungan Perusahaan  serta  Program  Kemitraan dan Bina Lingkugan. (Suherman 2004)
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 18-28)
Diantara upaya-upaya Pemerintah Propinsi Jawa barat, pengelolaam  CSR  dimaksudkan  untuk menutupi sebagian anggaran kebutuhan pembangunan.  Dengan  menggandeng pihak  Perusahaan  baik  BUMN,  Swasta dan  khususnya  Badan  Usaha  Milik Daerah (BUMD) untuk ikut berpartisipasi dan sinergi dalam pembangunan  di  Jawa  barat,  hal tersebut  guna  meningkatkan  tarap hidup  masyarakat,  agar  kehidupan sosial dan ekonominya terus meningkat (Sudrajat, 2017).
Selanjutnya,  kerjasama  dalam pengelolaan  CSR  BUMD  di  Provinsi Jawa Barat bisa diteliti dengan menerapkan  konsep Triple  Helix yang merupakan  konsep  kolaborasi  melalui hubungan  dua  arah  antara government, business, dan academia. Peran
government memiliki  porsi  yang  lebih besar  untuk  mempersiapkan  payung regulasi  dalam  perencanaan  sektoral yang  akan  dilaksanakan  oleh  business dan  academia.  Pemerintah  berperan dalam  menyediakan  kerangka  regulasi (RPJM  dan  Perda)  dan  memfasilitasi BUMD  dengan  masyarakat  sebagai stakeholder ;  perusahaan  yang  dalam hal  ini  BUMD  memberikan  bantuan finansial dalam program CSR; sedangkan akademisi menyusun rencana  program  yang  diajukan  dalam rangka pemberdayaan sekaligus
menjadi  fasilitator  dalam  lingkup implementasi program CSR.

## KAJIAN PUSTAKA
Corporate Social Responsibilty
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 ,  mengisyaratkan  bahwa  kesejahteraan masyarakat  Indonesia  tidak  semata- mata merupakan  tanggung  jawab  salah satu  pihak  saja,  akan  tetapi  tanggung jawab  semua  yang  berkepentingan (stakeholders) seperti  negara  dan pengusaha yang ikut menikmati kekayaan  negara  Republik  Indonesia, salah  satu  bentuk  tanggung  jawab pengusaha  terhadap  masyarakat  adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenal  dengan  istilah “Corporate Social Responsibility” (UNODC, 2018:14) CSR  pertama  kali  muncul dalam  diskursus  resmi-akademik  sejak hadirnya tulisan Howard Bowen, Social Responsibility of the Businessmen tahun  1953  (Harper  and Row, New York). CSR yang dimaksudkan Bowen mengacu kewajiban pelaku bisnis untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, keputusan  dan  berbagai  tindakan  yang harus  mengikuti  tujuan  dan  nilai-nilai dalam  suatu  masyarakat.  Singkatnya, konsep  CSR  mengandung  makna, perusahaan atau pelaku bisnis umumnya  memiliki  tanggung  jawab yang  meliputi  tanggung  jawab  legal, ekonomi,  etis,  dan  lingkungan.  Lebih khusus  lagi,  CSR  menekankan  aspek etis  dan  sosial  dari  perilaku  korporasi, seperti  etika  bisnis,  kepatuhan  pada hukum,  pencegahan  penyalahgunaan kekuasaan  dan  pencaplokan  hak  milik masyarakat,  praktik  tenaga  kerja  yang manusiawi, hak asasi manusia,
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 18-28)
keamanan dan kesehatan, perlindungan konsumen,  sumbangan  sosial,  standar- standar  pelimpahan  kerja  dan  barang, serta  operasi  antar  negara.  (UNODC,
2018:14-15) Tanggung jawab sosial perusahaan secara yuridis telah dinyatakan sebagaimana dalam Undang-undang  No.  40  Tahun  2007, tentang  Perseroan  Terbatas,  Bab  V,
Pasal 74. Dalam pasal tersebut dijelaskan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan dari perusahaan atas eksistensinya  dalam  kegiat-  an  bisnis. Dewasa  ini,  menghadapi  dampak globalisasi, kemajuan informasi teknologi,  dan  keterbukaan  pasar, perusahaan harus secara serius memperhatikan  CSR.  (Mapisangka, 2009:39) Kolaborasi Triple Helix Pendekatan teoritis yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah Triple  Helix .  Konsep  ini  merupakan
interaksi antara aktor akademisi,
industri dan pemerintah. Konsep
tersebut  seringkali  dikenal  dengan istilah  ABG (Academic,  Business  and Government). Dalam konteks pembangunan, aktor tersebut mempunyai peran masing-masing. Sinergi dari ketiga sektor ini merupakan  prinsif  generatif  dalam membangun  ekonomi  yang  berbasis pengetahuan, memungkinkan tercapainya  integrasi  ekonomi  yang lebih  erat  (Rasdi  and  Kurniawan,
2019:99)
Triple  Helix merupakan  bentuk
kolaborasi  yang  diperlukan  dalam membangun wisata bahari di Indonesia, yang  terdiri  dari government,  business, dan  academia.  Government berperan dalam  menyediakan  kerangka  regulasi (RPJM dan Perda); business memberikan  bantuan  finansial  dalam program  CSR;  sedangkan academia menyusun  master  plan  pemberdayaan sekaligus  menjadi  fasilitator  dalam lingkup  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat. (Amni, 2019:30).
Kolaborasi  merupakan  salah satu  strategi  yang  melibatkan  peran berbagai stakeholders atau  aktor-aktor berkepentingan yang memiliki kepentingan yang sama untuk memperjuangkan  tujuan  yang  ingin dicapai  dalam  rangka  menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa
dilakukan  sendiri  atau  satu  kelompok, melainkan  perlu  dilakukan  bersama- sama  untuk  mendapatkan  hasil  yang diharapkan (Tilano & Suwitri, 2019).

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan rasionalisasi bahwa pendekatan kualitatif deskriptif mampu menganalisa  keadaan  dan  kontribusi masing-masing aktor dalam
pengelolaan  CSR  di  Provinsi  Jawa Barat. Teknik pengumpulan data melalui  wawancara  dengan  aktor  yang terlibat  dalam  kerjasama  pengelolaan
Corporate  Social  Responsibility (CSR) diantaranya    Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat yakni  Tim  Fasilitasi  CSR  Jawa Barat,  PT  Migas  Hulu  Jabar  dan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 18-28)
Kelompok Masyarakat Pengelola Magot  Cililin.  Data  primer  yang diperoleh  adalah  dari  hasil  wawancara dengan  informan,  terkait  Peraturan
Daerah  Nomor  2  Tahun  2013  Provinsi Jawa  Barat  tentang  TJSL  dan  PKBL,
laporan pengelolaan CSR Tim Fasilitasi,  laporan  CSR  PT  MUJ, dokumen  resmi  lembaga  lain  yang berkaitan  dengan  pengeleloaan  CSR BUMD di Provinsi Jawa Barat. Adapun hasil penelitian terdahulu serta dokumen  lainnya  merupakan  sumber data sekunder. Untuk penentuan informan  yaitu  berdasarkan purposive
sampling dan snowball. Informan yang dipilih untuk diwawancarai yang berkaitan  dengan  pengelolaan  CSR
BUMD di Provinsi Jawa Barat diantaranya Ketua Kelompok Masyarakat  Pengelola  Magot  Cililin (Kamagoci)  dari  aspek  akademisi, Koordinator Tim Fasilitasi CSR Provinsi  Jawa Barat  dari  aspek pemerintahan  dan  Kepala  Divisi  CSR PT  Migas  Hulu  Jawa  Barat  (MUJ). Lebih  lanjut,  potensi  kolaborasi  akan lebih dilihat melalui peran dari masing- masing pihak. Selanjutnya, data dikumpulkan  melalui  studi  literatur (Sugiyono,  2013).  Adapun  Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan model  analisis  interaktif  yang  terdiri dari  tiga  hal  pokok  yakni  reduksi  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tim  Fasilitasi  CSR  Provinsi  Jawa

## Barat
Pada  bagian  ini  akan  diuraikan pembahasan mengenai aktor-aktor yang  terlibat  yaitu  Tim  Fasilitasi  CSR Provinsi  Jawa  Barat  sebagai  aktor  dari pihak  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat. Tim Fasilitasi CSR Provinsi Jawa Barat yang  berlokasi  di  Jalan  Ir.  H.  Juanda No.287 Dago, Coblong,  Kota Bandung
Provinsi Jawa Barat merupakan organisasi yang  dibentuk  melalui ketentuan  Peraturan  Daerah  Nomor  2 Tahun 2013 dan disahkan oleh Gubernur  Provinsi  Jawa  Barat.  Tim Fasilitasi  CSR  merupakan  Tim  yang membantu Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA) dalam  perencanaan  program,  fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung  jawab  soslial  lingkungan perusahaan dan program kemitraan dan bina  lingkungan  di  Jawa  Barat.  Tim Fasilitasi  juga  mempunyai  tugas  untuk membantu Gubernur dalam
memfasilitasi  perencanaan  program, fasilitasi  pelaksanaan,  pengendalian dan  evaluasi  tanggungjawab  sosial lingkungan perusahaan di Daerah.
Arah  program  CSR  Provinsi Jawa
Barat diintegrasikan dan diarahkan dengan rencana pembangunan yang akan diselenggarakan  di  Jawa  Barat  dengan program-program sebagai berikut : 1. Bidang sosial, yaitu berupa rehabilitasi  sosial,  jaminan  sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap masyarakat  penyandang  masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 18-28)
2. Bidang  Lingkungan,  yaitu  berupa peningkatan  kapasitas,  pencegahan polusi,  penggunaan  sumber  daya yang  berkelanjutan,  mitigasi  dan adaptasi  terhadap  perubahan  iklim,
proteksi dan pemulihan lingkungan
3. Bidang Kesehatan, yaitu pembiayaan  kesehatan,  sumberdaya kesehatan,  kesediaan  alat  kesehatan
dan  makanan  serta  pemberdayaan kesehatan masyarakat
4. Bidang  pendidikan,  yaitu  program bebas putus jenjang sekolah pendidikan  dasar  dan  menengah, beasiswa  serta  sarana  dan  prasarana pendidikan  formal,  non  formal  dan informal 5. Upaya peningkatan daya beli berupa pengembangan  sektor  koperasi  dan usaha  mikro,  kecil  dan  menengah, agribisnis,  perikanan  dan  pasar tradisional 6. Bidang infrastruktur berupa peningkatan  sarana  dan  prasarana lingkungan pedesaan dan perkotaan
7. Sarana  dan  prasarana  di  Bidang Keagamaan
8. Program  lainnya  yang  disepakati oleh perusahaan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan  Peraturan  Daerah Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  2  Tahun 2013 Tim fasilitasi memiliki kewajiban  untuk  melakukan  fasilitasi pelaksanaan  program  CSR,  fasilitasi komunikasi, pemantauan, dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan
sebagaimana tertulis dalam 2 Tahun 2013 Pasal 12.
Dan perusahaan-perusahaan dalam hal ini  khususnya  PT  Migas  Hulu  Jawa Barat  (MUJ)  yang  merupakan  BUMD di  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat berkewajiban untuk melaksanakan program CSR.
Gambar I. Mitra CSR Jawa Barat Sumber : CSR Report Tim Fasilitasi, 2020
Berdasarkan  data  pada  Gambar  I dapat  diketahui  bahwa  peran  Tim Fasilitasi dalam pengelolaa CSR sangat vital. Selain memfasilitasi tahap perencanaan hingga evaluasi para Mitra CSR  tapi  juga  harus  melakukan sosialisasi kepada perusahaan- perusahaan  di  Jawa  Barat  untuk bekerjasama dalam melaksanakan program  CSR  yang  berkelanjutan  dan melaporkannya kepada pemerintah. PT Migas Hulu Jawa Barat (MUJ) Selanjutnya  Pada  bagian  ini akan  diuraikan  pembahasan  mengenai PT  Migas  Hulu  Jawa  Barat  (MUJ) sebagai  aktor  dari  aspek  perusahaan BUMD.  PT  Migas  Hulu  Jabar  (MUJ) adalah  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD)  Migas  milik  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  yang  bergerak dalam Bidang Eksplorasi Dan Produksi Minyak  dan  Gas  Bumi  serta  Jasa
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 18-28)
Penunjang  Energi.  PT  Migas  Hulu Jabar (MUJ) berdiri sejak 25 November  2014,  yang  kepemilikan sahamnya 100% dimiliki oleh Pemeritah Daerah Provinsi Jawa Barat. Keterlibatannya dalam pengelolaan  CSR,  PT  MUJ  berupaya untuk  bisa  menyentuh  bidang-bidang yang  dirasa  sentral  menurut  telaahan perusahaan.  Bidang-bidang  tersebut kemudian menjadi pilar utama
implementasi  program  CSR  yang terbadi  fokus  dalam  bidang  sebagai berikut :
1. Bidang Ekonomi. PT MUJ berupaya untuk meningkatkan ekonomi  masyarakat  lemah  dan pembinaan  usaha  mikro,  kecil  dan menengah  (UMKM)  khususnya bagi warga Jawa Barat
2. Bidang  Pendidikan.  PT  MUJ
berupaya untuk meningkatkan mutu  pendidikan  putra  dan  putri khususnya masyarakat Jawa Barat.
3. Bidang Kesehatan. PT MUJ berupaya untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat khususnya warga Jawa Barat mulai dari  upaya  promotif,  preventif  dan kuratif. 4. Bidang  Lingkungan.  Pengendalian dampak  resiko  pencemaran  dan kerusakan ingkungan serta mendukung berbagai kegiatan pelestarian lingkungan, merupakan komitmen PT MUJ terhadap lingkungan di wilayah Jawa Barat.
PT  MUJ  kemudian  membagi sasaran  wilayah  kedalam  3  skala prioritas,  sasaran  wilayah  prioritas
program  CSR  PT  MUJ  tersebut meliputi :
Tabel. 1 Skala Pelaksanaan CSR PT MUJ No Skala Wilayah 1 Prioritas I Bandung Raya dan Wilayah Kerja 2 Prioritas II Provinsi Jawa Barat 3 Prioritas III Republik Indonesia Sumber : CSR Report PT MUJ, 2020 Dengan ketentuan prioritas wilayah  tersebut,  Kamagoci  yang berdomisili di Kecamatan Cililin Kabupaten  Bandung Barat  masih termasuk  kedalam  jangkauan  CSR  PT MUJ.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Kepala  Divisi  CSR  PT  MUJ dijelaskan  bahwa  PT  MUJ  juga melakukan  telaahan  dan  supervisi kepada  target  penerima  manfaat  untuk memastikan  kesiapan  dan  kebenaran data  yang  direncanakan  oleh  penerima manfaat.
Kemudian juga yang mendorong PT MUJ memberikan CSR untuk dikelola bersama dengan Kamagoci  ialah  bahwa  Kamagoci  juga mendapatkan rekomendasi dari stakeholder kedinasan di tingkat Pemerintah Kabupaten dan rekomendasi  dari  anggota  legislatif tingkat provinsi.

## Kelompok  Masyarakat  Pengelola Magot Cililin (Kamagoci)
Selanjutnya  pada  bagian  ini akan  diuraikan  pembahasan  mengenai
Kelompok Masyarakat Pengelola
Magot  Cililin  (Kamagoci)  sebagai aktor  dari  aspek  akademisi  yang  juga
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 18-28)
menjadi  bagian  dari  masyarakat  ( civil society) . Pada tanggal 17 November 17 November  2020  merupakan  inisiasi awal  program  CSR  berkelanjutan  PT MUJ  dengan  sasaran  pemberdayaan masyarakat  pada  bidang  ekonomi  dan lingkungan  hidup  dengan  membangun bank sampah.
Kegiatan  bank  sampah  tersebut dilakukan  oleh  kelompok  akademisi dan  masyarakat  di  Desa  Bongas Kecamatan  CIlilin  Kabupaten  Barat yaitu  Kamagoci.  Kelompok  in  lahir karena  adanya  semangat  memperbaiki kelestarian  lingkungan  hidup  sejak dalam  wilayah  pemukiman  dan  tempat tinggal. Kelompok ini mengembangkan teknologi  yang  dapat  menjadi  solusi penanganan  sampah  organik  terutama yang dihasilkan dari sampah organik.
Kamagoci memanfaatkan Larva dari Lalat Tentara Hitam yang berumur 10 -13 hari. Larva ini digunakan dalam proses  pengelolaan  sampah  sebagai agen  bio  konversi.  Sampah  organik akan  dikonversi  oleh  Larva  Lalat menjadi  bahan ramah  lingkungan  yang biasa  disebut  Kasgot  atau  Bekas Magot. Kasgot dapat dijadikan kompos pada  tanaman  seperti  cabai,  padi, singkong,  lidah  buaya  dan  beberapa tanaman lainnya.
Proses kerjasama dalam
mengelola  CSR  berbasis  lingkungan hidup  sebagaimana  Kamagoci  lakukan pada  dasarnya  menmepuh  alur  proses yang  sudah  ditentukan  oleh  PT  MUJ, yaitu  dengan  mengirimkan  proposal rancangan program dan akan dilakukan verifikasi  oleh  PT  MUJ  dan  Tim
Fasilitasi  CSR  Provinsi  Jawa  Barat. Kemudian  apabila  terdapat  kesamaan program  yang  akan  dilaksanakan,  Tim Fasilitasi akan berupaya untuk memperluas jangkauan kerjasama tersebut apabila diperlukan dan disepakati oleh PT MUJ dan
Kamagoci.

## SIMPULAN
Terdapatnya  aktor-aktor  yang
berkolaborasi  secara Triple  Helix dalam  kerjasama  pengelolaan  CSR BUMD Provinsi Jawa Barat, diantaranya  Akademisi  yang  sekaligus juga  bagian  dari  masyarakat  penerima manfaat turut serta menjadi implementor  CSR  yang  berkelanjutan dan  sinergis  dengan  target  serta rencana  Perusahaan  dan  Pemerintah, dengan menghimpun dan
mengakomodir  para  akademisi  di berbagai  skctor  untuk  bekerjasama mengelola  secara  langsung  program pelestarian  lingkungan  hidup  melalui pengelolaan sampah dan menjadikannya keuntungan untuk keperluan masyarakat sendiri.  Peranan kongkrit  yang  diakukan  Perusahaan yakni dengan bersinergi dengan pemerintah dan keolompok masyarakat yang  terverifikasi  mampu  menjalankan program  CSR  yang  sesuai  dengan prisnip people,  planet dan profit . Terakhir, peranan kongkrit yang dilakukan  yaitu  oleh  Tim  Fasilitasi CSR  Provinsi  Jawa  Barat  sebagai corong Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola CSR dengan memfasilitasi proses perencanaan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 18-28)
hingga  evaluasi  program  CSR  yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan unit kelompok lain. Adapun  rekomendasi  dalam penelitian ini adalah sebaiknya Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  bisa memperluas jangkauan kerjasama pengelolaan CSR-nya dengan stakeholder kelompok  lain  baik  dari kelompok  usaha,  akademisi  bahkan kelompok  masyarakat  sipil  lain  dalam berbagai bidang.

## DAFTAR PUSTAKA
Amni,  Zarkasyi.  2019.  “Kolaborasi Triple Helix Dalam Pembangunan Wisata  Bahari  Di  Indonesia.” Kolaborasi  Triple  Helix  Dalam Pembangunan  Wisata  Bahari  Di Indonesia , 283.
Kharisma,  Riza.  2017.  “Analisis Persepsi CSR” 7 (1): 45–56.
Komariah,  Kokom,  Evi  Novianti, Hanny  Hafiar,  and  Ari  Agung Prastowo. 2018. “Sinergi Pemerintah  Dan  Perusahaan  Pada Aktivitas  Csr  Dalam  Rangka Menghadapi Mea.” Jurnal Kawistara 7 (2): 168. https://doi.org/10.22146/kawistara .27525. Lubis,  Aminah,  Saparuddin  Siregar, and Isnaini Harahap. 2017. “Analisis  Implementasi  Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Pada
Pt.  Perkebunan  Nusantara  Iv  Sosa Ditinjau  Dari  Perspektif  Ekonomi Islam.” TAZKIR: Jurnal Penelitian  Ilmu-Ilmu  Sosial  Dan Keislaman 3 (1): 1. https://doi.org/10.24952/tazkir.v3i 1.639. Mapisangka, Andi. 2009. “Implementasi  CSR  Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat.” Jesp 1 (1): 39–47. Rasdi,  Didi,  and  Teguh  Kurniawan. 2019.  “Efektivitas  Kemitraan Pemerintah  Dan  Swasta  Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur.” Sosio  Informa 5  (2): 97–112. https://doi.org/10.33007/inf.v5i2.1 728. Romi,  Marnelly.  2012.  “Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial ( Corporate  Sosial  Responbilitty).” Jurnal  Aplikasi  Bisnis 2  (2):  49– 59. https://www.academia.edu/302139 87/Akuntansi_Pertanggungjawaba n_sosial_Corporate_sosial_Respo nbilitty_.
Sudrajat, A D E. 2017. “Ade Sudrajat,”
no. 2: 1–12.
Suherman,  Maman.  2004.  “Peranan
Corporate Sosial Responbility
(CSR) Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan DiJawa Barat Maman Suherman *,” 317–32.
Titisari,  Kartika  Hendra.  2008.  “CSR Dan Kinerja Perusahaan.” UNODC. 2018. “Studi CSR Madubaru Yogyakarta.”  7: 1–25.
Utami,  Erna,  Rahadiyand  Aditya,  and Ardi  Sugianto.  2020.  “SINERGI
STAKEHOLDER UNTUK KESEJAHTERAAN : Studi
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 18-28)
Kelompok  Wanita  Tani  Sumber Pathedan Program CSR PT Pertamina  (Persero)  Integrated Terminal Fuel Cilacap.” WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan  Sosial 9  (1):  53– 77.
https://doi.org/10.14421/welfare.2 020.091-04.
Ahmad  Rizali,  P.  (2019). Kerjasama Pemerintah  Daerah  Dengan  Pihak Swasta Melalui Program Corporate  Social  Responsibility (CSR) (Doctoral dissertation, STPMD APMD Yogyakarta). Octaviany, S. (2014). Proses Perencanaan Pendanaan Pembangunan  Yang  Bersumber Dari  CSR  Di  Bappeda  Povinsi Jawa Barat (Doctoral dissertation).
Chintia,  C.,  &  Nasdian,  F.  T.  (2017).
Modal  sosial  dan  keberlanjutan kelembagaan  dalam  program  csr pt  tirta  investama  di  kabupaten cianjur  jawa  barat. Jurnal  Sains Komunikasi  dan  Pengembangan Masyarakat [JSKPM], 1(1), 17-28.
Prakoso, CT (2017). Kerjasama Pemerintah, Perusahaan Dan Masyarakat  Dalam  Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Di Kota Bontang. Jurnal Paradigma (JP) , 6 (1), 22-35.