Faktor-faktor  penentu  Indeks  Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

## AKURASI
428 Kumba Digdowiseiso¹, Novia Nur Damayanti²

## Research Paper
Financial Management
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional Jakarta, Indonesia

## Abstract
This research aims to determine the effect of the regional independence ratio,  capital  expenditure  ratio,  and  poverty  on  the  Human Development  Index  in  the  Regency  and  City  of  West  Java  Province  for the 2016 – 2020. The method of analytic was used panel data regression with used a model or Fixed Effect Modal (FEM). The level of significance in this research is 5 or 0.05. The results of this research is indicate that the  regional  independence  ratio  variable  has  a  positive  and insignificant  effect  on  the  Human  Development  Index  variable.  The capital expenditure ratio variable has a negative and insignificant effect on  the  Human  Development  Index  variable.  Meanwhile,  the  poverty variable  has  a  negative  and  significant  effect  on  The  Human Development Index variable.
Received: 10 Nov 2021 Accepted: 23 Dec 2021 Online: 30 Dec 2021 Keywords:
Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan,
Vol 3, No.3, 2021, pp. 183 - 196
Regional  Independence  Ratio,  Capital  Expenditure  Ratio,  Poverty,  and Human Development Index.
Corresponding Author:
eISSN 2685-2888
Kumba Digdowiseiso Universitas Nasional kumba.digdo@civitas.unas.ac.id
DOI: https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i3.428

## Published by LPMP Imperium
Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/AKURASI
© The Author(s) 2021 CC BY This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

## PENDAHULUAN
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan  salah  satu  indeks  ataupun  indikator  untuk menentukan  keberhasilan  suatu  pembangunan  ekonomi  di  suatu  daerah  dikatakan  berhasil ataukah  tidak.  Seperti  halnya  indeks  pertumbuhan  pendapatan  per  kapita.  Tetapi  IPM  lebih menekankan  kepada  manusianya.  Pembangunan  yang  tidak  hanya  melihat  dari  sisi  ekonomi tetapi  ekonomi  yang  diterapkan  ke  dalam  faktor  manusianya.  IPM  menekankan  kepada bagaimana  dengan  ekonomi  yang  baik  masyarakat  memiliki  pilihan  yang  lebih  luas  yag  bebas dan  bermartabat  dalam  memenuhi  kehidupannya.  Menurut  BPS  (2021)  terdapat  tiga  dimensi dasar  yaitu  umur  panjang  dan  hidup  sehat,  pengetahuan,  dan  standar  hidup  layak  inilah  yang membentuk indeks pembangunan manusia. Yang mana hal ini semua ditentukan oleh beberapa faktor  antara  lain  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio  belanja  modal  dan  tentunya  tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dari data yang diperoleh melalui website Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia terendah berada di Kabupaten Cianjur pada tahun 2016 sebesar 62.92%.  Sedangkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  tertingi  berada  di  Kota  Bekasi  pada  tahun 2019 sebesar 81.95%.
Pemerintah  daerah  memiliki  suatu  tantangan  yang  harus  dijalankan  untuk  membangun dan  mengelola  daerahnya  dengan  baik.  Apabila  kemandirian  keuangan  daerah  mengalami peningkatan,  maka  pemerintah  daerah  mampu  membiayai  kegiatan  pemerintahan, pembangunan,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Tentunya  hal  ini  akan  meningkatkan kemakmuran  daerah  dan  peningkatan  kemakmuran  untuk  masyarakat  di  daerah  tersebut. Dengan  peningkatan  kemandirian  keuangan  maka  akan  meningkatkan  pelayanan  daerah  yang dilanjutkan  dengan  peningkatan  standar  hidup  yang  layak.  Dari  data  yang  diperoleh  melalui website DJPK Kemenkeu, Rasio Kemandirian Daerah terendah berada di Kabupaten Tasikmalaya pada  tahun  2016  sebesar  6.52%.  Sedangkan  Rasio  Kemandirian  Daerah  tertingi  berada  di Kabupaten Bekasi pada tahun 2017 sebesar 46.31%.
Alokasi  belanja  modal  merupakan  modal  publik  dari  suatu  negara.  Belanja  modal merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah yang mana dapat memperoleh suatu aktiva tetap, seperti peralatan, bangunan, infrastruktur, dan yang lainnya. Kesejahteraan masyarakat di suatu  daerah  akan  tercapai  apabila  alokasi  belanja  modal  dapat  digunakan  dengan  baik. Pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur  merupakan  kebutuhan  dasar  yang  diperlukan  untuk meningkat kesejahteraan masyarakat. Dari data yang diperoleh melalui website DJPK Kemenkeu, Rasio  Belanja  Modal  terendah  berada  di  Kota  Sukabumi  pada  tahun  2018  sebesar  3.66%. Sedangkan  Rasio  Belanja  Modal  tertingi  berada  di  Kota  Cimahi  pada  tahun  2016  sebesar 73.74%.
BPS  Provinsi  Jawa  Barat,  tahun  2021 mendefinisikan  kemiskinan  sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup lebih layak. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia. Hingga saat ini pemerintah Indonesia banyak memiliki program untuk mengatasi kemiskinan yang ada. Kemiskinan  merupakan  masalah  yang  sangat  rumit  dan  bersifat  multidimensional  sehingga menjadi  hal  yang  penting  untuk  pembangunan.  Upaya  untuk  mengatasi  kemiskinan  dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.  Dari data  yang  diperoleh  melalui website Badan  Pusat  Statistik,  Persentase  Penduduk  Miskin terendah  berada  di  Kota  Depok  pada  tahun  2019  sebesar  2.07%.  Sedangkan  Persentase Penduduk Miskin tertingi berada di Kota Tasikmalaya pada tahun 2016 sebesar 15.60%.
Beberapa studi terdahulu mencoba menginvestigasi hubungan antara rasio kemandirian daerah, rasio belanja modal, dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dan

## Kumba Digdowiseiso & Novia Nur Damayanti
Faktor-faktor penentu Indeks Pembangunan Manusia…
beberapa studi telah mengungkapkan bahwa rasio kemandirian memang berpengaruh terhadap IPM  (Hendri  dan  Yafiza,  2020;  Mauludin  dan  Dewi,  2020).  Mauludin  &  Dewi  (2020)  mencoba untuk  mengetahui  pengaruh  rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  dan  pertumbuhan  ekonomi terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Provinsi  Banten  periode  2013  –  2017.  Hasil penelitian  mereka  membuktikan  bahwa  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  berpengaruh terhadap  IPM.  Pertumbuhan  ekonomi  tidak  berpengaruh  terhadap  IPM  Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Sementara itu, penelitian Wardani (2018) menguji dengan tiga variabel bebas yang  memprediksi  terhadap  indeks  pembangunan  manusia.  Tiga  variabel  bebas  yang  diuji tersebut adalah pengaruh aset daerah (PAD), dana perimbangan, dan belanja modal. Yang mana penelitian  dilakukan  di  Pemerintah  Daerah  baik  tingkata  Kabupaten  dan  Kota  yang  berada  di Provinsi  Jawa  Tengah.  Dengan  data  tahun  2014  –  2016.  Hasil  dari  penelitian  mengindikasikan bahwa  hanya  satu  variabel  yang  mempengaruhi  IPM  yaitu  variabel  PAD.  Sedangkan  kedua variabel lain yaitu dana perimbangan dan belanja modal tidak signifikan mempengaruhi Indeks Pembangunan  Manusia.  Sedangkan  penelitian  yang  menghubungkan  kemiskinan  dengan  IPM telah  dilakukan  oleh  Fitri  (2021),  menyelidiki  kemiskinan  dengan  dua  variabel  bebas  lainnya yaitu  pertumbuhan  ekonomi  dan  belanja  modal  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di periode 2015 – 2019. Hasil penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  kemiskinan  mempengaruhi  secara  signifikan  indeks pembangunan manusia meskipun dengan arah yang negatif.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Manajemen Keuangan Publik
Keuangan  negara  atau  keuangan  publik  merupakan  semua  baik  barang  ataupun  uang  yang merupakan  hak  dan  kewajiban  negara  yang  menjadi  milik  negara  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan hak dan kewajiban seperti pada UU17/2003 (UU 17/2003). Tiga (3) bidang utama yang  ada  di  dalam  ruang  lingkup  Keuangan  Publik  adalah  (Digdowiseiso,  2015)  :  “(1) Permasalahan  keuangan  pemerintah  itu  sendiri,  dengan  keterbatasan-keterbatasan  yang  ada, (2) Segala kegiatan yang berhubungan dengan alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan aspek stabilisasi, (3) Analisis hubungan sektor publik dan sektor swasta.”

## Agency Theory
Menurut  penelitian  yang  diteliti  oleh  Arwani  et  al.  (2020)  suatu  perusahaan  dapat  dilihat sebagai  hubungan  kontrak  antara  pemegang  sumber  daya  yang  disebut agency  theory. Hubungan agency timbul  ketika  pelaku (principal) mempekerjakan  seseorang (agent) untuk melakukan hal tertentu agar dapat mengambil suatu keputusan. Hubungan utama agency tidak selalu baik, karena agency theory berkaitan dengan konflik agency.
Hubungan keagenan dalam akuntansi sektor publik antara lain yaitu masyarakat dengan legislatif, legislatif dengan pemerintah, menteri keuangan dengan pengguna anggaran, perdana menteri  dengan  birokrat,  dan  pejabat  dengan  pemberi  layanan.  Masalah  yang  sering  timbul dalam  agency  problem  karena  adanya asymmetric  information, yaitu  ketidaksinambungan informasi  yang  di  dapat  antara principal dan agent. Komite  audit  bertugas  agar  tidak  ada kecurangan  dan  memberikan  informasi  yang  diperoleh  dari principal dan agent, sehingga keputusan manajemen puncak bersifat adil bagi kepentingan principal dan agent dan juga untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

## Teori Anggaran Sektor Publik
Menurut  Digdowiseiso  (2015)  anggaran  adalah  suatu  rencana  keuangan  yang  memperkirakan dan  menjadi  pijakan  dasar  pemikiran  masa  depan  apa  saja  yang  harus  dilakukan.  “Setiap anggaran  belanja  menguraikan  berbagai  fakta  yang  khusus  (spesifik)  tentang  apa-apa  yang direncanakan  untuk  dilakukan  oleh  unit  organisasi  yang  menyusun  anggaran  belanja  tersebut pada  periode  waktu  yang  akan  datang”.  Ada  beberapa  fungsi  anggaran  diantaranya  adalah sebagai  berikut  (Digdowiseiso,  2015)  :  Fungsi  Alokasi  yaitu  tujuan  dari  fungsi  alokasi  adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah perlu diikuti dengan kenaikan pajak. Kedua, Fungsi Distribusi.  Tujuan  dari  fungsi  distribusi  adalah  distribusi  pendapatan  ke  kelompok rendah/tinggi perlu diikuti pengenaan pajak progresif atau sebaliknya. Fungsi Stabilisasi, tujuan dari  fungsi  stabilisasi  adalah  kebijakan  yang  lebih  ekspasioner  diperlukan  dengan  menaikkan pengeluaran publik atau dengan menurunkan pajak.

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Peran  penting  yang  dimiliki  oleh  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  adalah  pembangunan ekonomi, karena jika pembangunan ekonomi di suatu daerah baik maka sumber daya manusia akan  memiliki  kualitas  yang  baik  pula,  sehingga  bisa  memaksimalkan  faktor-faktor  produksi. Selain  itu,  kualitas  sumber  daya  manusia  bisa  menjadi  tolak  ukur  untuk  investor  dalam menanamkan  modalnya  ke  wilayah  atau  daerah  tersebut  (Dewi,  2019).  Status  dalam pembangunan manusia dibagi menjadi empat (4) kategori diantaranya yaitu (BPS) :
IPM < 60
: Rendah 60 ≤ IPM < 70  : Sedang 70 ≤ IPM < 80  : Tinggi IPM ≥ 80
: Sangat Tinggi

## Rasio Kemandirian Daerah
Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  merupakan  hasil  pencapaian  dibidang  keuangan  daerah yang  terdiri  dari  anggaran  dan  realisasi  PAD  menggunakan  indikator  keuangan  yang  telah ditetapkan melalui kebijakan perundang-undangan dalam satu periode anggaran.
Pemerintah  daerah  dapat  dikatakan  berhasil  menjalankan  tugasnya  apabila  kegiatan pemerintahan  seperti  pembangunan  atau  pelayanan  masyarakat  wajib  melaporkan pertanggungjawaban  keuangan  daerahnya  dengan  baik.  Indikator  yang  digunakan  untuk menganalisis  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  mengatur  keuangan  daerahnya  dengan melakukan  analisis  rasio  keuangan  terhadap  APBD  yang  telah  ditetapkan.  Mengacu  pada Penelitian yang dilakukan oleh Hanif (2019), maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :
H₁ : Variabel rasio kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

## Rasio Belanja Modal
Belanja langsung yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai kebutuhan investasi adalah belanja modal. Menurut Dirjen Kemenkeu (2020), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk  perolehan  aset  tetap  dan  aset  lainnya  yang  memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode akuntansi. Belanja modal antara lain meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan,  peralatan,  aset  tak  berwujud.  Capital  expenditure  ratio  adalah  rasio  belanja  modal dibagi dengan total belanja daerah lalu dikalikan dengan 100%. Mengacu pada Penelitian yang dilakukan oleh Tarumingkeng et al. (2021), maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

## Kumba Digdowiseiso & Novia Nur Damayanti
Faktor-faktor penentu Indeks Pembangunan Manusia…
H₂  :  Variabel  rasio  belanja  modal  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia.

## Kemiskinan
Kemiskinan  digambarkan  apabila  kondisi  seseorang  atau  sekelompok  orang  tidak  mampu memenuhi  kebutuhan  dasar  untuk  mempertahankan  dan  mengembangkan  kehidupan  yang bermartabat.  BPS  Provinsi  Jawa  Barat,  tahun  2021  menyebutkan  bahwa  konsep  kemampuan memenuhi  kebutuhan  dasar (basic  needs  approach). Dengan  pendekatan  ini,  kemiskinan dipandang  sebagai  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar makanan dan bukan makanan yang dapat diukur dari sisi pengeluaran.
Negara Indonesia memiliki penduduk terbanyak ke-3 setelah negara China dan Amerika Serikat.  Penduduk  yang  terlalu  tinggi  dapat  menghambat  pembangunan  ekonomi  di  suatu negara  berkembang.  Kemiskinan  kronis  akan  terjadi  apabila  pertumbuhan  penduduk  di  suatu negara  mengalami  peningkatan.  Seseorang  dapat  dikatakan  miskin  jika  tingkat  pendapatan ataupun  standar  hidupnya  berada  dibawah  ketetapan  garis  kemiskinan.  Mengacu  pada penelitian yang dilakukan oleh Diba et al. (2018), maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :
H₃  :    Variabel  kemiskinan  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia.

## Model Penelitian

## Gambar 1. Kerangka Model Penelitian

## METODE

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kuantitatif,  dimana  jenis  penelitian  ini menggunakan  data  pada  tahun  sebelumnya  untuk  menguji  hipotesis  berdasarkan  sampel  dan populasi tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, dimana jenis data  ini  sudah  diolah  terlebih  dahulu  dan  akan  digunakan  sebagai  informasi  tambahan  untuk peneliti.

## Pengukuran
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk melihat kesejahteraan di suatu daerah. United Nation Development Program (UNDP) mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan sebuah proses untuk memperluas pilihan masyarakat. Rumus IPM :
⅓ (In Kesehatan X In Pendidikan X In Pengeluaran) X 100%
Rasio kemandirian daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan  daerahnya  seperti  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  kepada
Rasio Kemandirian Daerah

## Rasio Belanja Modal
Kemiskinan Indeks Pembangunan Manusia
masyarakat  yang  dimana  akan  menjadi  sumber  pendapatan  daerahnya.  Rumus  Rasio Kemandirian :

## (Pendapatan Asli Daerah/BPP atau Provinsi dan Pinjaman)
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya  yang  memberikan  manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi.  Belanja  modal  meliputi belanja  modal  untuk  perolehan  tanah,  gedung  dan  bangunan,  peralatan,  aset  tak  berwujud. Rumus Capital Expenditure Ratio :
(Belanja Modal/Total Belanja Daerah) X 100%
Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana masyarakat tidak mampu atau belum ada proses  perubahan  karena  tidak  memiliki  kemampuan,  baik  dari  segi  faktor  produksi  ataupun kualitas  produksi.  Kemiskinan  dapat  terjadi  karena  kebutuhan  yang  sulit  terpenuhi  seperti pendidikan,  pekerjaan,  kesehatan,  pendapatan,  dan  lain-lain.  Rumus  Persentase  Penduduk Miskin :
𝑃𝑎 = 1 𝑛 𝑧 − 𝑦 ᵢ 𝑧 ᵅ ! ! ! ! Keterangan : ɑ = 0 z = Garis kemiskinan yᵢ= Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah GK q= Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Sampel yang akan digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  27  Kabupaten/Kota  yang  berada  di  Provinsi  Jawa  Barat, dimana  waktu  pengamatannya  dimulai  pada  tahun  2016  –  2020.  Dalam  mengumpulkan  data, peneliti  menggunakan  metode  dokumentasi  yang  dimana  data  dari  masing-masing  variabel diperoleh  dari  sumber  yang  akurat  seperti, website resmi  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa Barat, website resmi DJPK Kementerian Keuangan, buku, dan sumber lain yang terpercaya.

## Teknik Analisis
Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan atau kombinasi antara cross section (data silang tempat) pada 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan time series (data runtut waktu) pada tahun 2016-2020.  Analisis  ini  dilakukan  melalui  program  Stata,  dimana  Stata  merupakan  program statistik yang dikeluarkan oleh Stata Corporation .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Deskriptif
Hasil olah data diatas dapat diketahui bahwa jumlah observasi yang dilakukan adalah sebanyak 135  observasi.  Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  IPM,  yang  dimana  nilai  rata- ratanya  adalah  70.84,  nilai  standar  deviasi  sebesar  4.84,  nilai  minimal  sebesar  62.92  yang dimana  nilai  tersebut  berada  di  Kabupaten  Cianjur  pada  tahun  2016,  serta  nilai  maksimal sebesar 81.95 yang dimana nilai tersebut berada di Kota Bekasi pada tahun 2019.

## Kumba Digdowiseiso & Novia Nur Damayanti
Faktor-faktor penentu Indeks Pembangunan Manusia…
Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Obs Mean Std. Deviasi Min Max IPM 135 70.84 4.84 62.92 81.95 Rasio Kemandirian Daerah 135 21.95 11.29 6.52 46.31 Rasio Belanja Modal 135 17.97 7.74 3.66 73.74 Kemiskinan 135 8.49 2.96 2.07 15.6
Sumber: Data diolah menggunakan STATA 16, 2021
Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  ada  tiga,  yang  pertama  adalah  Rasio Kemandirian Daerah, yang dimana nilai rata-ratanya adalah 21.95, nilai standar deviasi sebesar 11.29, nilai minimal sebesar 6.52 yang dimana nilai tersebut berada di Kabupaten Tasikmalaya pada  tahun  2016,  serta  nilai  maksimal  sebesar  46.31  yang  dimana  nilai  tersebut  berada  di Kabupaten Bekasi pada tahun 2017.
Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah Rasio Belanja Modal, yang dimana nilai  rata-ratanya  adalah  17.97,  nilai  standar  deviasi  sebesar  7.74,  nilai  minimal  sebesar  3.66 yang  dimana  nilai  tersebut  berada  di  Kota  Sukabumi  pada  tahun  2018,  serta  nilai  maksimal sebesar 73.74 yang dimana nilai tersebut berada di Kota Cimahi pada tahun 2017.
Variabel independen ketiga dalam penelitian ini adalah Kemiskinan, yang dimana nilai rata-ratanya adalah 8.49, nilai standar deviasi sebesar 2.96, nilai minimal sebesar 2.07 yang dimana nilai tersebut berada di Kota Depok pada tahun 2019, serta nilai maksimal sebesar 15.6 yang dimana nilai tersebut berada di Kota Tasikmalaya pada tahun 2016.

## Pemilihan Model Estimasi Data Panel
Terdapat tiga model dalam melakukan pemilihan estimasi data panel diantaranya yaitu Ordinary Least Square (OLS), Fixed Effect, dan Random Effect .
Tabel 2. Model Estimasi Data Panel
Variabel OLS Fixed Effect Random Effect Rasio Kemandirian Daerah 0.20 0.02 0.05 Rasio Belanja Modal 0.04 -0.02 -0.02 Kemiskinan -0.69 -0.74 -0.78 _cons 71.45 77.03 76.73 Sumber : Data diolah menggunakan STATA 16, 2021

## Chow Test
Uji  ini  digunakan  untuk  membandingkan  antara Fixed  Effect  Model  (FEM) atau Ordinary  Least Square(OLS) dengan  hipotesis  H₀:  Model OLS, dan  Hₐ:  Model FEM. Dari  hasil  Uji Chow menunjukkan bahwa nilai Prob F < nilai ɑ, yaitu 0.0000 < 0.05. Jadi dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak  Hₐ  diterima  apabila Probability F  <  0,05.  Sehingga  model  yang  cocok  untuk  digunakan yaitu Fixed Effect Model.

## Hausman Test
Uji  ini  digunakan  untuk  membandingkan  antara Fixed  Effect  Model  (FEM) atau Random  Effect Model  (REM) dengan  hipotesis  H₀:  Model REM, dan  Hₐ:  Model FEM. Dari  hasil  Uji Hausman menunjukkan  bahwa  nilai  Prob  Chi  2  <  nilai  ɑ,  yaitu  0.0007  <  0.05.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa H₀ ditolak Hₐ diterima apabila Probability Chi-Square < 0,05. Sehingga model yang cocok untuk digunakan yaitu Fixed Effects Model.
Setelah  dilakukan  pengujian Chow  Test, dan Hausman  Test maka  dapat  disimpulkan bahwa  model  estimasi  data  panel  terbaik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Fixed
Effect Model (FEM). Sehingga peneliti tidak melakukan pengujian Lagrange Multiple Test, karena dari hasil Chow Test, dan Hausman Test sudah ditemukan model estimasi data panel terbaik.

## Uji Asumsi Klasik
Tujuan  dari  uji  asumsi  klasik  adalah  untuk  memperkuat  hasil  analisis  dari  persamaan  regresi yang  dilakukan  untuk  menghasilkan  parameter  yang  bersifat Best  Linear  Unbias  Estimation (BLUE), yang  dimana  nilai  estimator  menghasilkan  nilai  harapan  sesuai  dengan  nilai sesungguhnya.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan Shapiro-Wilk  test untuk  melakukan uji normalitas. Dari hasil uji normalitas diatas diketahui bahwa nilai Prob z > nilai ɑ, yaitu 0.48 > 0.05.  Maka  dapat  dinyatakan  bahwa  data  penelitian  ini  terdistribusi  secara  normal.  Untuk melihat  apakah  ada  atau  tidaknya  multikolinearitas  dapat  dilihat  dari VIF  (Variance  Inflation Factor). Jika  nilai VIF kurang  dari  10,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  ada  gejala multikolinearitas. Dari hasil uji multikolinearitas diatas diketahui bahwa nilai VIF < 10, dan nilai 1/VIF  >  0.10,  yaitu  nilai  VIF  4.18.  Maka  dapat  dinyatakan  bahwa  data  penelitian  ini  tidak  ada gejala multikolinearitas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wald test untuk melakukan uji heterokedastisitas. Dari hasil uji heterokedastisitas diatas diketahui bahwa nilai Prob Chi 2 > nilai ɑ, yaitu 0.07 > 0.05. Maka dapat dinyatakan bahwa data penelitian ini tidak memiliki gejala heterokedastisitas.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan Wooldridge  test untuk  melakukan  uji autokorelasi.  Dari  hasil  uji  autokorelasi  diatas  diketahui  bahwa  nilai  Prob  F  <  nilai  ɑ,  yaitu 0.0000  <  0.05.  Maka  dapat  dinyatakan  bahwa  data  penelitian  ini  memiliki  gejala  autokorelasi, sehingga perlu dilakukan perbaikan asumsi klasik dengan General Least Square (GLS). Dari hasil uji  autokorelasi  dengan  menggunakan  metode GLS, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam penelitian ini sudah memenuhi sifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimation).

## Pengujian Hipotesis
Variabel  bebas  dapat  dikatakan  berpengaruh  signifikan  apabila  t-hitung  >  t-tabel.  Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t terlihat pada tabel 3.
Tabel 3. Uji t
Sumber: Data diolah menggunakan STATA 16, 2021
Model  penelitian  merupakan  model  yang  baik.  Hal  ini  ditunjukkan  dari  nilai  prob  F. Diperoleh nilai Prob > F sebesar 0.00 yang artinya nilai tersebut < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa, model yang digunakan dalam penelitian ini fit dengan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model fixed effect yang dimana nilai R-square adalah sebesar 0.67. Artinya adalah kemampuan suatu model dalam menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.67 atau 67%, sedangkan sisanya sebesar 33% dijelaskan oleh variabel lain atau selain variabel yang ada di dalam penelitian ini.
Dari data pada tabel 3 menunjukkan t-hitung lebih besar daripada t-tabel yaitu 1.23 lebih besar  dari  0.23.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  rasio  kemandirian  daerah  berpengaruh dan  signifikan  terhadap  variabel  indeks  pembangunan  manusia.  Sedangkan  perolehan  untuk
Variabel t P>|t| Rasio Kemandirian Daerah 1.23 0.23 Rasio Belanja Modal -1.92 0.07 Kemiskinan -16.56 0.00 Probability F 0.00 0.05

## Kumba Digdowiseiso & Novia Nur Damayanti
Faktor-faktor penentu Indeks Pembangunan Manusia…
rasio  belanja  modal  menunjukkan  hal  yang  berbeda  yaitu  t-hitung  lebih  kecil  dibandingkan  t- tabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, variabel rasio belanja modal berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia. Hal yang serupa terjadi pada perolehan hasil t-hitung untuk variabel kemiskinan, t-hitung lebih kecil daripada t-tabel.  Nilai t- hitung sebesar -16.56 dan t-tabel sebesar 0.00 yang artinya dapat disimpulkan bahwa, variabel kemiskinan berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia.

## Analisis Regresi Data Panel
Untuk  mengatasi  masalah  tidak BLUE  (Best  Linear  Unbiased  Estimation), maka  dilakukan  uji Robust Standard Error pada aplikasi STATA 16. Berikut ini hasil estimasi dari persamaan model regresi, yaitu :
Persamaan 1:
IPM 1 = 70.69 + 0.007Rasio Kemandirian Daerahᵢ Persamaan 2: IPM 2 = 71.39 – 0.030Rasio Belanja Modalᵢ Persamaan 3: IPM 3 = 77.23 – 0.752Kemiskinanᵢ Persamaan 4: IPM 4 = 77.03 + 0.024Rasio Kemandirian Daerahᵢ  – 0.022Rasio Belanja Modalᵢ  – 0.744Kemiskinanᵢ Tabel 4. Analisis Regresi Data Panel Variabel Independent Variabel Dependent : Indeks Pembangunan Manusia 1 2 3 4 Rasio Kemandirian Daerah 0.007*** (0.031) 0.024*** (0.019) Rasio Belanja Modal -0.030*** (0.014) -0.022*** (0.012) Kemiskinan -0.752*** (0.045) -0.744*** (0.045) _cons 70.69 71.39 77.23 77.03 R-Squared 0.0004 0.0549 0.6306 0.6657 Observasi 135 135 135 135 Sumber: Data diolah menggunakan STATA 16, 2021
Keterangan: (xxx) Robust Standard Error. *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1
Hubungan  antara  rasio  kemandirian  daerah,  rasio  belanja  modal,  dan  kemiskinan terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten  dan  Kota  Provinsi  Jawa  Barat  dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:
IPMᵢ   = 77.03 + 0.024Rasio Kemandirian Daerahᵢ  – 0.022Rasio Belanja Modalᵢ  – 0.744Kemiskinanᵢ
Dari tabel 4, diketahui bahwa variabel rasio kemandirian daerah pada persamaan regresi di kolom 1 dan kolom 4 mengalami peningkatan atau mengalami koefisien positif. Pada kolom 1, hasil  persamaan  regresi  variabel  rasio  kemandirian  daerah  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia adalah sebesar 0.007. Sedangkan pada kolom 4, hasil persamaan regresi variabel rasio kemandirian daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.024.
Variabel rasio belanja modal pada persamaan regresi di kolom 2 dan kolom 4 mengalami penurunan  atau  mengalami  koefisien  negatif.  Pada  kolom  2,  hasil  persamaan  regresi  variabel rasio belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar -0.030. Sedangkan
pada  kolom  4,  hasil  persamaan  regresi  variabel  rasio  belanja  modal  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia sebesar -0.022.
Variabel  kemiskinan  pada  persamaan  regresi  di  kolom  3  dan  kolom  4  mengalami penurunan  atau  mengalami  koefisien  negatif.  Pada  kolom  3,  hasil  persamaan  regresi  variabel kemiskinan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  adalah  sebesar  -0.752.  Sedangkan  pada kolom 4, hasil persamaan regresi variabel kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar -0.744.

## Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Hasil dari analisis deskriptif memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 21.95, nilai standar deviasi sebesar  11.29,  nilai  minimal  sebesar  6.52,  dan  nilai  maksimal  sebesar  46.31.  Nilai  minimal berada  di  Kabupaten  Tasikmalaya  pada  tahun  2016,  dan  nilai  maksimal  berada  di  Kabupaten Bekasi pada tahun 2017.
Pengaruh  rasio  kemandirian  daerah  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  juga memiliki nilai koefisien sebesar 0.02, dengan p-value sebesar 0.23. Sehingga hasil yang diperoleh menunjukkan  bahwa  variabel  rasio  kemandirian  daerah  berpengaruh  positif  dan  tidak signifikan  pada  taraf  0.05  terhadap  variabel  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten  dan Kota Provinsi Jawa Barat periode 2016 – 2020.
Hasil tersebut membuktikan bahwa, jika rasio kemandirian daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat sebesar 0.02 dengan asumsi variabel  independen  yang  lain  tidak  mengalami  penurunan  atau  bersifat  konstan.  Selain  itu, dengan  meningkatnya  rasio  kemandirian  daerah  di  Kabupaten  dan  Kota  Provinsi  Jawa  Barat akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun atau memperbaiki infrastruktur publik.
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Diba et al. (2018) yang membuktikan bahwa rasio kemandirian  daerah  berpengaruh  dan  signifikan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia dengan  melakukan  pengolahan  sumber  daya  alam  atau  potensi  yang  tepat  melalui  pajak  dan retribusi daerah, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera.

## Pengaruh Rasio Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Hasil dari analisis deskriptif memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 17.97, nilai standar deviasi sebesar 7.74, nilai minimal sebesar 3.66, dan nilai maksimal sebesar 73.74. Nilai minimal berada di Kota Sukabumi pada tahun 2018, dan nilai maksimal berada di Kota Cimahi pada tahun 2017.
Pengaruh rasio belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia juga memiliki nilai koefisien  sebesar  -0.02,  dengan p-value sebesar  0.07.  Sehingga  hasil  yang  diperoleh menunjukkan  bahwa  variabel  rasio  kemandirian  daerah  berpengaruh  negatif  dan  tidak signifikan  pada  taraf  0.05  terhadap  variabel  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten  dan Kota Provinsi Jawa Barat periode 2016 – 2020.
Hasil  tersebut  membuktikan  bahwa,  jika  rasio  belanja  modal  mengalami  kenaikan sebesar  1%  maka  Indeks  Pembangunan  Manusia  akan  mengalami  penurunan  sebesar  0.02 dengan asumsi variabel independen yang lain tidak mengalami penurunan atau bersifat konstan. Penyebab  rasio  belanja  modal  memiliki  pengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  karena  kurang optimal dalam pengalokasian dana.
Faktor  yang  digunakan  untuk  mendukung  kesesuaian  dan  penganggaran (Karlinda  dkk, 2015) yaitu :
1) Sistem  teknologi  informasi  yang  dikembangkan  guna  mendukung  atau berkontribusi  dalam  kesesuaian  perencanaan  penganggaran  di  dua  daerah.  Sistem  ini  akan

## Kumba Digdowiseiso & Novia Nur Damayanti
menyesuaikan  program  serta  kegiatannya  dengan  anggaran,  setelah  program  dan  kegiatannya telah dilakukan.
2) Peran  strategis  yang  didukung  oleh  Bappeda  dapat  menciptakan  keberhasilan
dari  perencanaan  dan  penganggaran  daerah.  Bappeda  juga  memiliki  kedudukan  dalam mengawasi penganggaran dari masing-masing dinas sektoral. 3) Terdapat political will dari Pemerintah Daerah sehingga menciptakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sistem perencanaan yang terintegritas.
Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  Wardani  (2018),  mengatakan  bahwa  belanja modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal itu terbukti dari nilai t- hitung < t-tabel, yaitu 0.935 < 1.983. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0.352 > 0.05. Namun hal  ini  bertolak  belakang  dengan  penelitian  I.  Sari  &  Supadmi  (2016),  mengatakan  bahwa belanja  modal  memiliki  pengaruh  dan  signifikan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia, karena  belanja  modal  telah  dialokasikan  dengan  tepat  sehingga  kegiatan  yang  direncanakan dapat berjalan dengan baik.

## Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Hasil dari analisis deskriptif memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 8.49, nilai standar deviasi sebesar 2.96, nilai minimal sebesar 2.07, dan nilai maksimal sebesar 15.6. Nilai minimal berada di  Kota  Depok  pada  tahun  2019,  dan  nilai  maksimal  berada  di  Kota  Tasikmalaya  pada  tahun 2016.
Pengaruh  kemiskinan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  juga  memiliki  nilai koefisien  sebesar  -0.74,  dengan p-value sebesar  0.00.  Sehingga  hasil  yang  diperoleh menunjukkan  bahwa  variabel  rasio  kemandirian  daerah  berpengaruh  negatif  dan  signifikan pada taraf 0.05 terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat periode 2016 – 2020.
Hasil  tersebut  membuktikan  bahwa,  jika  kemiskinan    mengalami  kenaikan  sebesar  1% maka  Indeks  Pembangunan  Manusia  akan  mengalami  penurunan  sebesar  0.74  dengan  asumsi variabel  independen  yang  lain  tidak  mengalami  penurunan  atau  bersifat  konstan.  Penyebab angka kemiskinan menurun, karena adanya peningkatan kualitas dari pembangungan manusia seperti investasi pemerintah di dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
Dikutip  dari website DJPB  Kementerian  Keuangan  (2021),  mengatakan  bahwa  Provinsi Jawa  Barat  menjelaskan  hubungan  sebab-akibat  antara  kebijakan  fiskal  dengan  indeks perekonomian,  serta  menetapkan  besarnya  pengaruh  APBN/APBD/Transfer  Daerah  atas pertumbuhan  perekonomian  di  suatu  daerah,  termasuk  permasalahan  yang  sedang  dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat dalam strategi pemulihan ekonomi nasional dan tingkat kemiskinan di Jawa Barat sebagai penyelesaian dari dampak pandemi Covid-19.
Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  Firmansah  (2015),  mengatakan  bahwa  variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Namun hal  ini  bertolak  belakang  dengan  penelitian  Diba  et  al.  (2018),  mengatakan  bahwa  variabel kemiskinan  memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan  dengan  elastisitas  negatif  sebesar  0.045 terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia.  Peneliti  berharap  agar  pemerintah  dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat sasaran untuk meminimalisir angka kemiskinan.

## KESIMPULAN
Rasio  kemandirian  daerah  positif  dan  signifikan  merupakan  pemrediksi  indeks  pembangunan manusia.  Sedangkan  variabel  rasio  belanja  modal  dan  kemiskinan  memiliki  nilai  negatif  tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sehingga bisa disimpulkan dari penelitian ini
bahwa  rasio  belanja  modal  dan  kemiskinan  bukan  merupakan  pemrediksi  yang  tepat  untuk indeks pembangunan manusia.

## Implikasi
Pada  variabel  rasio  kemandirian  daerah,  diharapkan  bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  dapat  meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  agar  rasio kemandirian  daerah  dapat  dioptimalkan,  sehingga  kesejahteraan  masyarakat  di  Provinsi  Jawa Barat dapat terjamin dan pertanggungjawaban dalam keuangan daerah bisa lebih baik lagi. Pada variabel  rasio  belanja  modal,  diharapkan  bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi  Jawa  Barat  dapat  meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  agar  rasio  belanja modal dapat dioptimalkan dalam hal pengalokasian dana belanja daerah dan dilakukan evaluasi. Sehingga  dana  tersebut  bisa  dipergunakan  dengan  sebaik-baiknya  oleh  seluruh  instansi Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Pada variabel kemiskinan, diharapkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat  dapat  meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  agar  angka  kemiskinan  dapat diminimalisir  khususnya  pada  saat  Covid-19,  yang  dimana  banyak  pegawai  di  PHK  dan  tidak memiliki pekerjaan lagi sehingga kebutuhan hidupnya tidak dapat dipenuhi secara wajar. Angka kemiskinan  bisa  diminimalisir  apabila  dalam  pengalokasian  belanja  modal  tepat  sasaran  pada daerah yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi, sehingga tercapainya pembangunan yang merata.
Diharapkan  untuk  peneliti  selanjutnya  dengan  pembahasan  yang  sama,  dapat menambah variabel independen lain atau variabel moderasi yang dapat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan menggunakan metode atau pendekatan yang berbeda agar hasilnya menjadi lebih komprehensif atau lebih luas.

## REFERENSI
Arwani, A., Ramadhan, M. N., & Restiara, V. (2020). KEPEMILIKAN MANAJERIAL DALAM AGENCY THEORY . BPK-RI, Dh.-B. (2003). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 . 1 , 1– 40. BPS. (2021). Indeks Pembangunan Manusia . Website. https://www.bps.go.id/subject/26/indeks- pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1 BPS Provinsi Jawa Barat. (2021). Kemiskinan . https://jabar.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab1
Daerah Subdit Data Keuangan, E. D. dan I. S. (2016). APBD, Realisasi APBD, dan Neraca . Website. https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412
Daerah Subdit Data Keuangan, E. D. dan I. S. (2017). APBD, Realisasi APBD, dan Neraca . Website. https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412
Daerah Subdit Data Keuangan, E. D. dan I. S. (2018). APBD, Realisasi APBD, dan Neraca . Website. https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412
Daerah Subdit Data Keuangan, E. D. dan I. S. (2019). APBD, Realisasi APBD, dan Neraca . Website. https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412
Daerah Subdit Data Keuangan, E. D. dan I. S. (2020). APBD, Realisasi APBD, dan Neraca . Website. https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412 Dewi, S. S. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Pengangguran Dan Belanja Modal Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  Di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2012-2015.

## Kumba Digdowiseiso & Novia Nur Damayanti
Faktor-faktor penentu Indeks Pembangunan Manusia…
Universitas Muhammadiyah.
Diba,  A.  F.  O.,  Fathorrazi,  M.,  &  Somaji,  R.  P.  (2018).  Pengaruh  Kemiskinan,  PDRB,  dan  PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. Jurnal Ekuilibrium , 2 (1), 10–19. Digdowiseiso, K. (2015). Sistem Keuangan Publik . LPU-UNAS.
DJPB  Kementerian  Keuangan.  (2021). Kajian  Fiskal  Regional  (KFR)  Kanwil  DJPb  Provinsi  Jawa Barat Triwulan III Tahun 2021 . Website. http://djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/id/data-publikasi/kajian-fiskal- regional/3078-kajian-fiskal-regional-kfr-kanwil-djpb-provinsi-jawa-barat-triwulan-iii- tahun-2021.html
Firmansah, N. (2015). Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten . UII Yogyakarta. Fitri,  A.  (2021). Pengaruh  Belanja  Modal,  Pertumbuhan  Ekonomi,  Dan  Kemiskinan  Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat Periode: 2015-2019 (p. 114). Hanif, M. I. (2018). Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2017) . Hendri, Z., & Yafiza, M. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4(1), 56-66. https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.216 Karlinda, E., Rheza, B., Damanik, M. I., Agustine, T. E., & Sianturi, M. N. (2015). Optimalisasi Fiskal bagi  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah:  Peran  Belanja  Operasional  dan  Belanja  Modal  dalam APBD . Keuangan,  D.  J.  P.  (2020). Apakah  yang  dimaksud  dengan  belanja  modal? http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?epkb_post_type_1=apakah-yang-dimaksud-dengan- belanja-modal
Mauludin,  W.,  &  Dewi,  R.  M.  (2020).  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  dan  Pertumbuhan Ekonomi  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Provinsi  Banten. Jurnal  Pendidikan Ekonomi (JUPE) , 8 (3), 116–121.
Sari,  I.,  &  Supadmi,  N.  L.  (2016).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja  Modal  Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi , 15 (3), 2409–2438. Tarumingkeng,  W.  A.,  Rumate,  V.  A.,  &  Rotinsulu,  T.  O.  (2021).  Pengaruh  Belanja  Modal  dan Tingkat  Kemiskinan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  Provinsi  Sulawesi Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 19 (2), 82–95. Wardani,  N.  K.  (2018). Pengaruh  Aset  Daerah,  PAD,  Dana  Perimbangan,  dan  Belanja  Modal Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016) . Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## Profil Penulis
¹Kumba Digdowiseiso adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional di tingkat sarjana. Kumba Digdowiseiso dapat dihubungi melalui: kumba.digdo@civitas.unas.ac.id
²Novia Nur Damayanti adalah mahasiswi angkatan 2018 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas  Nasional  dengan  mengambil  konsentrasi  bidang  Akuntansi  Sektor  Publik. Novia Nur Damayanti dapat dihubungi melalui: novianurdamayanti8@gmail.com

## How to cite this Article
Digdowiseiso,  K.,  &  Damayanti,  N.N  (2021).  Faktor-faktor  Penentu  Indeks  Pembangunan Manusia  di  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2016-2020. AKURASI:  Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan Keuangan , 3 (2), 183-196