## MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKAMALAYA
(Analisis Putusan No. 1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk. )
Suaib Lubis, Mahpudin, Muhamad Dani Somantri Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Tasikmalaya, Indonesia STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia Email: pudin.suryalaya@gmail.com, Suaib_Lubis@staijm.ac.id, muhamaddanisomantri34@gmail.com

## Abstrak
Kegiatan  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  yaitu  menghimpun  dana  dan menyalurkan dana. Sejalan dengan kegiatan Bank  Perkreditan Rakyat Syariah dalam pelaksanaan  pembiayaan.  Hal  yang  sering  menjadi  kendala  ialah  telatnya  nasabah dalam membayar angsuran (wanprestasi), maka timbulah persengketaan antara pihak yakni  PT.  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  Al-Wadiah  dengan  nasabahnya.  Tujuan penelitian  ini  mengetahui  mekanisme  penyelesaian  sengketa  wanprestasi  dan  dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Metode yang digunakan deskriptif  analisis  content  mengenai  fakta-fakta  yang  diselidiki.  Teknik  pengumpulan data dengan wawancara kemudia dicatat atau direkam. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukan bahwa persengketaan antara kedua pihak murni  kelalaian  nasabah  selaku  debitur  yang  tak  bisa  menunaikan  kewajibannya, kemudian  dalam  proses  penyelesaiannya  di  Pengadilan  Agama  telah  sesuai  dengan mekanisme beracara di Peradilan Agama sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 03 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dasar hukum pertimbangan hakim memutuskan perkara No.  1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk  adalah  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES), KHUPerdata,  Yurisprudensi,  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  Pasal  98  Tentang Perseroan Terbatas.
Kata Kunci: sengketa, murabahah, pengadilan agama.

## Abstract
Activities  of Sharia Rural Banks, namely raising funds  and channeling funds. In line with the activities  of Sharia Rural Banks  in the implementation of financing. The thing that often becomes an obstacle in these activities is the late customer in paying installments (default), from this, the emergence of sharia economic disputes between the two parties. As a sharia economic dispute between PT. Al-Wadiah Sharia Rural Bank and  its  customers.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  mechanism  of  dispute resolution  dispute  and the  legal  basis  and  consideration  of  the judge  in  deciding  the case.The  method  used  is  descriptive  content  analysis  of  the  facts  investigated.  The technique  of  data  collection  is  by  way  of  interviews  by  recording  or  recording.  Data
analysis was carried out with a qualitative approach. It was concluded that the dispute between the two parties was pure negligence of the customer as a debtor who could not  fulfill  his  obligations,  then  in  the  process  of  settlement  in  the  Religious  Court  in accordance with the mechanism of proceedings in the Religious Courts as stated in Law No.  03  of  2006  concerning  the  Religious  Courts  and  Law  No.  21  of  2008  concerning Islamic Banking. The legal basis for judges' consideration in deciding case No. 1062 / Pdt.G / 2016 / PA.Tmk is the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), KHUPerdata, Jurisprudence, Law No. 40 of 2007 Article 98 concerning Limited Liability Company, Fatwa
Keywords: disputes, murabahah, religious courts.

## PENDAHULUAN
Islam  hadir  sebagai  sumber  kekuatan  yang  baru  pada  Abad  ke-7  Masehi, menyusul  runtuhnya  kekaisaran  romawi.  Kemunculan  itu  ditandai  dengan berkembangnya  peradaban  baru  yang  sangat  mengagumkan.  Kebudayaan,  ilmu pengetahuan,  dan  teknologi  serta  kehidupan  sosial  lainnya  termasuk  ekonomi yang berkembang secara menakjubkan. 1
Dewasa ini perkembangan arus globalisasi ekonomi dunia dan kerjasama di bidang  perdagangan  kian  berkembang  sangat  pesat.  Kehidupan  ekonomi  telah menjadi  standar  kehidupan  individu  dan  kolektif  suatu  negara-bangsa.  Dalam menjalankan  kehidupan  manusia  tidak  lepas  dari  masalah  kebutuhan  pokok (sandang, pangan, dan papan). Kebutuhan pokok tersebut hanya dapat diperoleh dengan  melakukan  usaha,  baik  dengan  cara  individu  maupun  kelompok.  Oleh karena  itu  ilmu  ekonomi  menjadi  sangat  penting  bagi  kehidupan  suatu  bangsa. Pakar  ilmu  ekonomi  Sekaliber  Marshal  menyatakan  bahwa  kehidupan  dunia  ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan keimanan (agama). 2
Di  Indonesia,  salah  satu  faktor  pertumbuhan  ekonomi  dapat  dilihat  dari pertumbuhan dari sektor lembaga keuangan khususnya pada sektor perbankan. Hadirnya perbankan syariah di akhir abad ke-20 menjadi jawaban atas usaha kerja tim Majlis Ulama Indonesia (MUI), melihat mayoritas masyarakat Indonesia adalah Islam. Ekonomi Islam sesungguhnya merupakan konsekuensi biologis dari Islam itu sendiri.  Sistem  ekonomi  Islam  merupakan  sistem  ekonomi  yang  mandiri  dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan yang bersumber kepada Alquran, sunnah dan ijtihad.
1 Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, cet. Ke-6 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 1.
2 Juhaya S.Pradja, Ekonomi Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 39.
Dengan  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  maka  menuntut pula perkembangan sistem ekonomi Islam yang diimplementasikan dalam bentuk pendirian  lembaga  keuangan  syariah  baik  bank  maupun  non  bank.  Filsafat ekonomi Islam menjadi salah satu landasan operasional dalam lembaga keuangan syariah. Sebagaimana disahkannya Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, dan mendirikan bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah yang beroperasi pertama di Indonesia.
Lahirnya  BMI  ini,  menjadi  langkah  upaya  penguatan  perekonomian Indonesia  khusus  perbankan  syariah  yang  bertujuan  untuk  memberikan kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Mengingat pada masa pendirian BMI tidak lama  kemudian  terjadi  krisis  moneter  yang  menimbulkan  ketidak  seimbangan perekonomian  global.  Banyak  bank  yang  dengan  modal  banyak  maupun  kecil mengalami negative spread sehingga muncul kenyataan bank sudah tutup dengan kerugian  ratusan  triliun.  BMI  menjadi  salah  satu  bank  yang  bertahan  pada perhelaan krisis moneter di tahun 1998. Dan ini menjadi salah satu bukti bahwa ekonomi  syariah  menjadi  jaminan  sosial  bagi  rakyat  Indonesia.  Maka  dengan seiring  itu  perkembangan  perbankan  syariah  pada  era  reformasi  ini  ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Saat ini perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang  sangat  pesat,  dengan  berdirinya  lembaga  keuangan  lainnya  yang menerapkan  prinsip  syariah,  seperti  asuransi  syariah,  pasar  modal  syariah, reksadana  syariah.  pegadaian  syariah,  dan  lembaga  pembiayaan  syariah.  Dalam operasionalnya perbankan syariah menggunakan prinsip syirkah, al-mudharabah, bai-assalam, baial isthisna, bai’-al Murabahah , al-ijarah, al - hawalah, ar-rahn, al- wakalah, alkafalah, dan al-qard. Yang semuanya itu menggunakan filosofis utama kemitraan dan kebersamaan ( sharing) dalam profit dan risk, dengan tujuan untuk mewujudkan  kegiatan  ekonomi  yang  adil  dan  transparan.  Industri  perbankan syariah  memiliki  kombinasi  sistem  komersial  dan multifinance yang  lebih menekankan kepada mekanisme pembiayaan syariah.
Pembiayaan syariah merupakan bentuk pinjaman yang hampir sama dengan kredit konvensional. Langkah awal yang harus ditempuh dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah menganalisis terhadap kondisi keuangan nasabah yang tujuan untuk  memprediksi  kemampuan  nasabah  dalam mengambalikan pinjamannya. Seiring berjalannya waktu lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank, maka semakin banyak masyarakat pelaku usaha mengaitkan dirinya dalam suatu kegiatan  menyimpan  dana  dan  kegiatan  perjanjian.  Salah  satunya  lembaga
keuangan yang melakukan kegiatan perbankan syariah yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wadiah (BPRS Al-Wadiah).
Dalam  melaksanakan  kegiatan  sebagai  lembaga  keuangan  Bank  BPRS AlWadiah  banyak  melakukan  kegiatan  pembiayaan  kepada  para  nasabahnya dengan  berbagai  akad.  Akan  tetapi  sejalan  dengan  pembiayaan  yang  dilakukan Bank  BPRS  Al-Wadiah  Kota  Tasikmalaya  tidak  sedikit  pula  nasabahnya  yang beringkar  janji  (wanprestasi),  tidak  melakukan  pembayaran  tepat  waktu sebagaimana yang ajukan Bank BPRS Al-Wadiah kepada Tergugatnya dalam hal ini bertindak sebagai
“Penggugat”  melawan  saudara  Gusnandang,  S.Pd.  Sebagai  “Tergugat  I”,  saudari Tatat Yulianti, sebagai ”Tergugat II” dan Pemerintah Kota Tasikmalaya cq. Dinas Pendidikan  Kota  Tasikmalaya  cq.  Kepala  Sekolah  SMPN  10  Kota  Tasikmalaya. Sebagai “Tergugat III”.
Bahwa  Tergugat  I  telah  sepakat  melakukan  perjanjian  pembiayaan  dengan Penggugat  dan  diketahui  oleh  Tergugat  II  yang  kemudian  memberikan  persetujuan kepada Tergugat I dengan bukti surat pernyataan istri dan dinyatakan perkara a quo . Juga pihak Tergugat III, sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I dengan pernyataan tertulis Tergugat III. Namun  seiring  berjalannya  waktu,  Tergugat  I  tidak  lancar  dalam  melakukan pembayaran  kepada  Penggugat,  padahal  mendapat  penghasilan  tetap  yang terukur dan pasti dari gaji yang diterimanya.
Hingga  pada  suatu  waktu  Tergugat  I  tidak  melakukan  pembayaran  sama sekali kepada Penggugat. Dan Penggugat telah melakukan upaya persuasif melalui surat  peringatan  (somasi),  namun  tidak  adanya  respon  positif  Tergugat  I.  juga Tergugat  III  yang  telah  mendapatkan  kuasa  dari  Terugat  I  yang  pokoknya  akan memotong gaji/penghasilan dan atau tunjangan-tunjangan Tergugat I namun tidak menyetorkannya dan patut dinyatakan lalai.
Setelah  melihat  beberapa  penjelasan  di  atas  bahwasannya  di  dalam penyelesaian  sengketa  hukum  ekonomi  syariah,  kewenangan  untuk menyelesaikan  perkara  ekonomi  syariah  bukan  lagi  dilakukan  oleh  Pengadilan Negeri (umum) akan tetapi dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagaimana yang termaktub  dalam  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  yang  menegaskan  bahwa Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutuskan,  dan menyelesaikan perkara tingkat pertama. Antara orang-orang yang beragama Islam di  bidang  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infak,  shadaqah,  dan ekonomi syariah.
Dengan  itu  kewenangan  Pengadilan  Agama  diperluas  termasuk  dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, meliputi: sengketa bank syariah, sengketa Lembaga Keuangan Mikro Syariah, sengketa asuransi syariah, sengketa reasuransi  syariah,  sengketa  reksadana  syariah,  sengketa  obligasi  syariah, sengketa  sekuritas  syariah,  sengketa  pembiayaan  syariah,  sengketa  pegadaian syariah,  sengketa  dana  pensiun  lembaga  keuangan  syariah,  dan  sengketa  bisnis syariah.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mekanisme  penyelesaian sengketa  wanprestasi  di  Pengadilan  Agama;  mengetahui  proses  penyelesaian sengketa wanprestasi Murabahah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya antara
PT.  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Al-Wadiah  dengan  Nasabah;  dan pertimbangan Hakim dalam memutus No: 1062/Pdt/G/2016/PA.Tmk.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode Penelitian
Penelitian ini disusun berdasarkan metode deskriptif analisis content . Jenis datanya  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang menggunakan  latar  alamiah,  dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 3

## Sumber Data
Sumber  data  primer:  data  yang  diperoleh  peneliti  langsung  dari  hasil penelitian  dan  penyelidikan  secara  langsung  di  lapangan  dalam  hubungannya dengan  materi  yang  dibahas.  Sumber  data  Sekunder:  dari  data  dokumen  dan dengan melakukan studi pustaka melalui buku, artikel, jurnal, internet dan sumber lainnya.

## Teknik Pengumpulan Data
Wawancara  ( Interview ) Wawancara  adalah  suatu  proses  pengumpulan  data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya ( interviewer ) dengan pihak yang  ditanya  atau  penjawab  ( interviewee ).  Wawancara  dalam  penelitian  kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan. Telaah Pustaka , p ustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini atau dokumen serta media yang mendukung.

## Teknik Analisis Data
Dalam usaha  mencari  jawaban dari  masalah  yang  ada  maka dipergunakan metode: Deskriptif,  yaitu suatu metode dalam suatu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan mengenai suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang tertuang dalam suatu tulisan yang bersifat naratif.
3 Djam’an  Satori  dan  Aan  Komariah,, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  (Bandung:  Alfabeta,  2011), hlm. 23.
Menggunakan Pola Berfikir Induktif, yaitu proses pendekatan yang dimulai dengan  pernyataan-pernyaataan  spesifik  dari  fakta  khusus.  Cara  kerja  induktif tidak  seperti  menyusun  mozaik  yang  bentuk  akhirnya  sudah  diketahui,  tetapi menemukan  bentuk  utuh  dan  bermakna  hasil  dari  gambar-gambar  yang ditemukan pada saat mengumpulkan data. Peneliti menemukan data/fakta-fakta secara  khusus  atau  bagian-bagian  yang  setelah  dianalisis  dan  disintesiskan menghasilkan suatu kesimpulan.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  dirubah dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Perubahan  kedua  dengan Undang-Undang  No.  50  Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Agama,  memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah sebagimana termaktub pada Pasal 49 yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beradama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syariah.
Atas  dasar  undang-undang  tersebut,  Penggugat  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan  Agama  Kota  Tasikmalaya  dengan  tuduhan  bahwa  Tergugat  telah melakukan wanprestasi perjanjian pembiayaan murabahah. Selain dari pada hak kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama,  Penggugat  juga  mendasarkan  gugatannya pada  isi  surat  perjanjian  berdasarkan  Pasal  17  ayat  17.2  Surat Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah P.P No: 01057/Pem/m84/02/2011 yang menjelaskan tentang  kesepakatan  para  pihak  yang  mengikatkan  diri  pada  perjanjian,  jika dikemudian    hari    terjadi    sengketa,    maka    mereka    sepakat    menyeleaikaan perkara  sengketa  ekonomi  syariah  tersebut  di  Pengadilan  Agama  Kota Tasikmalaya.
Pengadilan  Agama bukanlah  satu-satunya  institusi  atau  jalan dalam p enyelesaikan  perkara  sengketa  ekonomi  syariah.  Para  pihak  yang  berakad tentunya dapat menempuh jalur non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar peradilan, seperti Tahkim  dan meminta tolong BASYARNAS. Penyelesaian sengketa non  litigasi  hanya  dapat  terjadi  ketika  para  pihak  pembuat akad menyertakan klausul tersebut dalam perjanjian. Hal demikian termaktub dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 yang berbunyi:
1. Penyelesaian  sengketa  Perbankan  Syariah  dilakukan  oleh  pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam  hal  para  pihak  telah  meperjanjikan  penyelesaian  sengketa  selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan seuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksudkan  pada  ayat  (2)  tidak  boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
Gugatan yang diajukan Penggugat kepada Para Tergugat bukanlah tanpa kekurangan, setidaknya peneliti menemukan dua kekurangan dalam gugatan ini. Pertama ,  penulisan  jangka  waktu  pembayaran  sejumlah  48  (empat  puluh delapan)  terhitung  sejak  tanggal  10  maret  2011  sampai  10  februari  2014. Peneliti  menghitung  jangka  waktu  10  maret  2011  sampai  10  februari  2014 adalah  36  bulan  dan  48  bulan  bila  mencapai  pada  taggal  10  februari  2015. Kekeliruan  ini  mestinya  tidak  terjadi  guna  meneguhkan  ketelitian  Penggugat dalam  mengajukan  gugatan  dan  tidak  memberikan  arti  lain  meskipun  dapat diperbaiki atas dasar kehilafan, sesuai Pasal 1344 dan Pasal 1345 KHUPerdata, maka  jangka  waktu  yang  paling  memungkinkan  dan  arti  yang  paling  sesuai adalah arti yang didukung oleh surat-surat atau akta-akta lain yang merupakan bagian yang tidak terpisah dalam surat perjanjian.
Kedua ,  penggunaan  istilah  “bunga”  dalam  kegiatan  ekonomi  syariah tidaklah  tepat.  Karena  ekonomi  syariah  merupakan  kegiatan  perekonomian yang  mengedepankan  prinsip  syariah.  Peneliti  telah  menjelaskan  di  bab sebelumnya bahwa murabahah termasuk kegiatan jual beli dan atau perjanjian pembiayaan dengan mengambil keuntungan (margin) sesuai kesepakatan yang pembayarannya  dilakukan  secara  kontan  maupun  kredit.  Sedangkan  bunga adalah  bagian  dari  bank  konvensional  dalam  kegiatan  pinjaman  dan perhimpunan  dana  dengan  besar  persentase  bunga  dikaitkan  dengan  jumlah uang yang dipinjam. Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah bunga, oleh karena bunga adalah riba yang diharamkan dalam syariat Islam sebagaimana Q.S Al Baqarah ayat 275 :
“ Dan  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba .”
[Al Baqarah : 275]
Pertimbngan hukum lain yang digunakan Hakim dalam memutuss perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Pasal  98  Tentang  Perseroan Terbatas  yang  berbunyi:  Undang-Undang  ini  pada  dasarnya  menganut  sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Peseroannya.  Namun,  untuk  kepentingan  Perseroan,  anggaran  dasar  dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu.
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2332.K/Pdt/1985,  Penggugat memiliki  kewenangan  atau  memiliki legitimasi  persona  standi  injudicio untuk mewakili  pihak  bank  dalam  mengajukan  gugatan  kepara  para  tergugat. Pertimbangan hukum lainnya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES  merupakan  dasar  pertimbangan  hukum  pertama  dalam  kasus sengketa ekonomi syariah sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun  2008 dan    Fatwa    Dewan    Syariah    Nasional    No.    04/DSN-MUI/IV/2000,  tentang murabahah .
KHES sendiri dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam upaya menjawab atas berkembangnya praktek ekonomi syariah di Indonesia khususnya perbankan syariah.  Demikian  juga  dengan  putusan  No  1062/Pdt.G/2016/PA.  Tmk  ini menggunakan KHES sebagai pertimbangan hukum yang paling pertama. Pasal-pasal yang digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum adalah: Pasal 20, Pasal 22 s.d 25, dan Pasal 124. Sebagaimana peneliti ketahui di dalam KHES Pasal 20 ini memiliki  46  ayat,  yang  seharusnya  dapat  diperjelas  kembali  dengan
mencantumkan ayat pasal yang berkaitan dengan perkara ini (akad murabahah ) Ayat (1) dan (6).
Pasal 20 ayat (1) dan (6) KHES menyangkut definisi akad dan murabahah. Bunyi pasal tersebut ialah: (1) Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  melakukan  dan  atau  tidak  melakukan perbuatan  hukum  tertentu. Murabahah adalah  pembiayaan  saling menguntungkan  yang  dilakukan  oleh shahib  al-mal dengan  pihak  yang membutuhkan  melalui  transaksi  jual  beli dengan  penjelasan  bahwa  harga pengadaan  barang  dan  harga  jual  terdapat  nilai  lebih  yang  merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.
Penggunaan  pasal  ini  sebagai  pertimbangan  hukum  sudah sepatutnya dipergunakan,  guna  mengetahui  akad  tersebut  memenuhi  syarat  dan  rukun tidaknya yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat dalam membuat kesepakatan akad perjanjian pembiayaan murabahah
No.01057/Pem/m84/02/2011 . Pasal 22 KHES menjelaskan rukun akad. Demikian bunyi pasal tersebut adalah:
Rukun akad terdiri atas:
a. Pihak-pihak yang berakad;
b. Obyek akad;
c. Tujuan-pokok akad; dan
d. kesepakatan.
Pasal 23 KHES menjelakan tentang pihak-pihak yang berakad. Bunyi pasal tersebut  adalah:  Pihak-pihak  yang  berakad  adalah  orang,  persekutuan,  atau badan  usaha  yang  memiliki  kecakapan  dalam  melakukan  perbuatan  hukum. Pasal 24 KHES menjelakan objek akad. Bunyi ayat tersebut adalah: Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing- masing pihak. Pasal 25 KHES menjelaskan tentang tujuan berakad. Bunyi ayat tersebut adalah: Akad    bertujuan    untuk    memenuhi    kebutuhan    hidup    dan    pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
Dari  semua  yang  terdapat  pada  Pasal  22  s.d  25  KHES,  kesemuanya  sudah dipenuhi dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah
No.01057/Pem/m84/02/2011. Para pihak yang berakad adalah Penggugat dan para  Tergugat  yang  semuanya  telah  cakap  hukum,  berakal  dan tamyiz. Objek akad adalah barang yang suci dan bermanfaat, yaitu uang. Tujuan pokok akad adalah  sebagai  modal  renovasi  rumah.  Dan  kesepakatan  adalah  kesanggupan
dari kedua belah pihak dalam menjalankan isi akad. Pasal 124 KHES menjelaskan tentang sistem pembayaran. Bunyi pasal tersebut adalah:
(1) Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.
(2) Dalam  hal  pembeli  mengalami  penurunan  kemampuan  dalam  pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan.
(3) Keringanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  di  atas  dapat  diwujudkan dalam  bentuk  konversi  dengan  membuat  akad  baru  dalam  penyelesaian kewajiban.
Inti dari pasal tersebut adalah menjelaskan tantacara pembayaran yang harus dilakukan  oleh  pihak  meminjam  (debitur)  kepada  pihak  peminjam  (kreditur)  sesuai akad  yang  disepakati.  Pada  akad perjanjian  pembiayaan murabahah No.01057/Pem/m84/02/2011 disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan pertanggal 10 (sepuluh).
Pertimbangan  hukum  lainnya  yang  digunakan  Hakim  adalah  Pasal  1801 KHUPerdata tentang penerima kuasa. Bunyi pasal tersebut adalah:
Penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang  dilakukan  dengan  sengaja  melainkan  juga  atas  kelalaian-kelalaian  yang dilakukan  dalam  menjalankan  kuasanya.  Akan  tetapi  tanggung  jawab  atas kelalaiankelalaian  orang  dengan  Cuma-Cuma  menerima  kuasa,  tidaklah  seberat bertanggung jawab yang diminta dari orang menerima kuasa dengan mendapat upah.
Pertimbangan  hukum  lainnya  adalah  Pasal  1243  s.d  1246  KHUPerdata  jo. Bunyi pasal tersebut adalah:
Pasal 1243
Pengganti biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya  dapat  diberikan  atau  dilakukannya  dalam  waktu  yangmelampaui  waktu yang telah ditentukan.
Pasal 1244
Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya  waktu  dalam melaksanakan  perikatan  itu  disebabkan  oleh  sesuatu  hal yang tak terduga,  yang  tak  dapat  dipertanggungkan  kepadanya,  walaupun  tidak ada itikad buruk kepadanya.

## Pasal 1245
Tidak  ada  penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga.  Bila  semua  keadaan memaksa  atau  hal  yang  terjadi  secara  kebetulan,  debitur  terhalang  untuk memberikan  atau  berbuat  sesuatu  yang  diwajibkan,  atau  melakukan  suatu perbuatan yang terlarang baginya.
Pasal  38  KHES  tentang  sanksi  bagi  pihak  yang  ingkar  janji.  Bunyi  pasal tersebut adalah:
Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:
a. Membayar ganti rugi;
b. pembatalan akad;
c. peralihan resiko;
d. denda; dan/atau
e. membayar biaya perkara.
Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kewajiban Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Bunyi pasal tersebut adalah: Ketentuan ganti rugi ( ta’widh ) dalam pembiayaan:
a. Bank  dapat  mengenakan  ganti  rugi  ( ta’widh )  hanya  atas kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah  yang  dengan  sengaja  atau  karena  kelalalian melakukan  sesuatu  yang  menyimpang  dari  ketentuan  akad dan mengakibatkan kerugian pada Bank; b. Besar ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan Bank adalah  sesuai  dengan  nilai  kerugian  rill  ( real  loss )  yang berkaitan  dengan  upaya  Bank  untuk  memperoleh pembayaran  dari  nasabah  dan  bukan  kerugian  yang diperkitakan  akan  terjadi  ( potential  loss )  karena  adanya peluang yang hilang ( oppotunity loss/al-fushah al-dha-i’ah );
c. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada Akad Ijarah dan Akad
yang  menimbulkan  utang  piutang  ( dain ),  seperti Salam,
Istishna’ serta Murabahah, yang  pembayarannya  dilakukan tidak secara tunai.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran. Bunyinya adalah:
1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS  kepada  nasabah  yang  mampu  membayar,  tetapi menundanunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah  yang  tidak/belum  mampu  membayar  disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah  mampu  yang  menunda-nunda  pembayaran  dan/atau  tidak mempunyai  kemauan  dan  itikad  baik  untuk  membayar  utangnya boleh dikenakann sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi  dapat  berupa  denda  sejumlah  uang  yang  besarnya ditentukan  atas  dasar  kesepakatan  dan  dibuat  saat  akad ditandatangani.
6. Dana yang berasala dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.
Inti  dari pasal  dan  fatwa  DSN  di  atas adalah  menjelasakan  tentang  sanksi- sanksi  yang  harus  dihadapi  bagi  pihak  yang  ingkar  janji.  Sebagaimana  pada perjanjian pembiayaan murabahah No.01057/Pem/m84/02/2011 ini  maka Para Tergugat selaku orang yang ingkar janji harus membayar kerugian materil pokok dan  sejumlah  denda  yang  telah  disepakati.  Dan  denda  tersebut  harus dipergunakan sebagai dana sosial.
Selanjutnya, yang menjadi dasar pertimbangan hukum adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 februari 1973 No. 793 K/SIP/1972 tentang uang paksa  (dwangsom),  yang  intinya  adalah  menjelasakan bahwa uang  paksa (dwangsom)  ini  merupakan  suatu  cara  agar  seseorang  “dipaksa”  untuk melaksanakan  suatu  perbuatan,  yaitu  dengan  menghukumnya  membayar sejumlah  uang  tertentu  apabila  perbuatan  yang  “dipaksakan”  tidak dilaksanakannya. Dalam hal ini dwangsom tidak dapat mungkin dijatuhkan tanpa hukuman  pokok,  sebab  dwangsom  bersifat accesoir (tambahan  dan  diikatkan dengan  perjanjian  pokok.  Sedangkan  tuntutan  pada  pokok  perkara  ini  adalah untuk menghukum Para Tergugat dengan membayar kerugian materil dan denda berupa pembayaran kepada Penggugat.
Pertimbangan  hukum  terakhir  yang  digunakan  oleh  Hakim  adalah Herzien Inlandsch Reglement  (HIR).  HIR  adalah  Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku  di Pengadilan  Negeri  maupun  Pengadilan  Agama  .  Pasal  yang  digunakan  Hakim adalah Pasal 181 ayat (1) HIR. Pasal 181 ayat (1) HIR menjelaskan mengenai hal siapa yang membayar biaya perkara. Bunyi pasal tersebut adalah:
“Barangsiapa  yang  dikalahkan  akan  membayar  perkara.  Akan  tetapi biaya perkata dapat dibebankan bersama-sama terhadapa suami-isteri, keluarga  dalam  garis  lurus,  saudara  laki-laki  atau  perempuan,  atau keluarga semenda dalam derajat yanng sama, dan juga dalam hal-hal di mana para pihak ada bagian-bagian yang dikalahkan.”
Pada  pasal  ini  mengandung  arti  bahwa  pihak  yang  kalah  dalam persidangan harus menanggung beban biaya yang timbul akibat perkara. Para Tergugat  merupakan  pihak  yang  kalah,  oleh  sebab  itu  mereka  berkewajiban membayar  biaya  perkara  tersebut.  Namun,  dalam  perkara  ini  Para  Tergugat tidak  pernah  lagi  hadir  menghadap  ke  muka  persidangan,  maka  guna terpenuhinya  asas  administrasi peradilan  yang  baik,  semua biaya  yang  timbul dari perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat.
Berdasarkan  analisis  yang  peneliti  telah  paparkan  di  atas,  maka  peneliti dapat  simpulkan  bahwa  dalam  memutus  perkara  No.  1062/Pdt.G/2016/PA. Tmk,  Majlis  Hakim  menggunakan  sumber  hukum  berupa:  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  dan  Perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  No.  50 Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Agama,  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas,  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES), Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), KHUPerdata, dan Herzien Inlandssch Reglement (HIR).
Terhadap  penggunaan  Pasal  20  KHES.  Sebagaimana  peneliti  ketahui  di dalam  KHES  Pasal  20  ini  memiliki  46  ayat,  yang  seharusnya  dapat  diperjelas kembali dengan mencantumkan ayat pasal yang berkaitan dengan perkara ini (akad murabahah )  Ayat  (1)  dan  (6).  Maka  dengan  demikian,  peneliti menyarankan untuk penulisan baik pasal dan ayat pada Undang-Undang dapat diperjelas kembali, guna memberika dasar hukum yang eksplisit.
Pun  demikian,  peneliti  sangat  mengapresiasi  kepada  Hakim  yang  telah memutus  perkara  ini.  Sebab  dalam  memutuskan  perkara  ini,  Hakim  telah menelaah secara utuh melalui mekanisme beracara di Pengadilan Agama . Melalui UndangUndang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama merupakan Undang- Undang baru dan merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989  sebagaimana  perubahan  pertama  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006 Tentang  Peradilan  Agama  yang  di  dalamnya  menyangkut  kewenangan  absolut Pengadilan  Agama  yang  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan
perkara ekonomi syariah. Dan juga penggunaan KHES oleh Hakim sebagai sumber hukum  utama  dalam  memutus  sengketa  ekonomi  syariah  dan  diikuti  dengan pertimbangan  hukum  menggunakan  Fatwa  DSN  dan  Undang-Undang  yang berkatian dengan ekonomi syariah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pada  uraian  di  atas,  maka  dapat  dituliskan  beberapa  catatan penting, yaitu: persengketaan antara kedua pihak murni kelalaian nasabah selaku debitur  yang  tak  bisa  menunaikan  kewajibannya,  kemudian  dalam  proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama telah sesuai dengan mekanisme beracara di Peradilan Agama sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 03 tahun 2006 tentang  Peradilan  Agama  dan  Undang-Undang  No.  21  tahun  2008  tentang Perbankan Syariah. Dasar hukum pertimbangan hakim memutuskan perkara No. 1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk  adalah  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES), KHUPerdata, Yurisprudensi, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 98 Tentang Perseroan Terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA
Asyur  Abdul  Jawad  Abdul  Hamid. An  Nidham  Lil  Bunuk  al  Islami,  Ala  Ma’had  al Alamy lil Fikr al Islamy. Cairo, Mesir. 1996.
Cecep Maskanul Hakim. Problematika Penerapan Murabahah Dalam Bank Syariah . Paper. 2004.
Chapra.  M.  Umer.  Sistem  Moneter  Ilam,  Judul  Asli: Towards  a  Just  Monetary System. Penerjemah: Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia. 2000.
Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI . Jakarta: CV. Gaung Persada. 2006.
Fathor  Razi.  Penyelesaian Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di  Lingkungan  Pengadilan
Agama. Tesis yang diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.
Fikih. https://id.wikipedia.org/wiki/Fikih diakses tanggal 28 Mei 2018 (Pukul 14:54
WIB)
Harahap. M. Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian . Bandung: Penerbit Alumni. 1986.
Hasil wawancara penulis dengan Bapak Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya), pada tanggal 24 Juli 2018 Pukul 08:15 WIB bertempat di ruang Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. https://dsnmui.
or.id/  diakses  tanggal  28  Mei  2018  (pukul  13:50  WIB).  Jimly  Asshiddiqie.
Penegakan Hukum . 2006. diakses 5 Juni 2018) Kamus KBBI, (1990).
Khuthut Ra’isiyyah fi Al-Iqtishad Al- Islami. Kuait: Maktabat AL-Manar AlIslamiyah.
1968.
Listyo  Budi  Santoso. Kewenangan  Pengadilan  Agama  Dalam  Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).  2009.  Tesis  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Universitas Semarang.
Louis  Ma’uf. Al  Munjid  al  Lughoh  wa  al-A’lam,  Daar  al  masyriq, Bairut.  1978. Lubis. Sulaikin dan Marzuki . W. A. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia. Jakarta: Prenada media. 2005.
M. Irfan F. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 004/Pdt.G/2009?PA.Cmi. ) 2015.
Mardani. Hukum  Perikatan  Syariah  di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar  Grafika.  2013. Maskufa, Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  Syariah  Pada  Lembaga Keuangan Syariah .  Artikel  diakses  pada  tanggal  24  Mei  2018  di media.neliti.com (pukul 11.18 WIB).
Mujahidi. Ahmad. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.
Bogor : Ghalia Indonesia. 2010.
Nasution  .  Mustafa  Edwin,  dkk. Pengenalan  Ekslusif  Ekonomi  Islam .  Jakarta: Prenadamedia Group. 2006.
Ridadi. Ahmad Rizki. Aspek Hukum Dalam Bisnis. Surabaya : Airlangga University Press. 2009.
Rifa’i. Moh. Konsep Perbankan Syariah . Semarang: CV. Wicaksana. 2002 . S.Pradja . Juhaya. Ekonomi Syariah . Bandung: CV Pustaka Setia. 2012
Sami Hasan Hamud. Tathwîr al- A’mâl al-Mashrafiyah Bimâ Yattafiq al-Syarî ’ ah al-Islâmiyah . Aman: Mathba’ah al-Syarq. 1992.
Satori.  Djam’an  dan  Komariah.  Aan. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2011.
Satrio. J. Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian . Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995.