## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Halaman 66-76

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBUATAN RUMAH SECARA BORONGAN

## Alfira Zaenal, Basyirah Mustarin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : alfirafira97961@gmail.com

## Abstrak
Islam merupakan agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat  jika  dikatakan  bahwa  Islam  bersifat  komprehensif  dan  universal.  Akad adalah  kesepakatan  dalam  suatu  perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk melakukan  dan/atau  tidak  melakukan  perbuatan  hukum  tertentu.  Penelitian  ini membahas  tentang  akad  pembuatan  rumah  secara  borongan  di  Desa  Bonto  Baji, Kecamatan  Kajang  Kabupaten  Bulukumba.  Perjanjian  lisan  sudah  menjadi kebiasaan  masyarakat  dalam  melakukan  pemborongan.  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan  menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti terjun langsung untuk mengumpulkan  data  dengan  menggunakan  pendekatan  syariat  dan  empiris. Selanjutnya  metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  pengelolaan  data  yang  dilakukan  adalah pengelolaan  data,  analisis  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa akad dalam pembuatan rumah secara borongan adalah akad Ijarah  al-‘Amal .  Kemudian  perjanjian  yang  dilakukan  adalah  perjanjian  lisan.
Islam menganjurkan apabila dalam perjanjian tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan sebaiknya dilakukan secara tertulis agar tidak terjadi perselisihan antara kesdua belah pihak.  Sebaiknya dalam melakukan perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis agar  tidak terjadi wanprestasi. Dalam melakukan pekerjaan sebaiknya  lebih  teliti  untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dalam kerjasama borongan.
Kata Kunci: Akad, Hukum Islam, Sistem Borongan.

## Abstract
Islam is a religion that is a mercy to the universe. All aspects of this life have been arranged  according  to  Allah's  law,  so  it  is  appropriate  to  say  that  Islam  is comprehensive and universal. Akad is an agreement in an agreement between two or more parties to perform and/or not to perform certain legal actions. This study discusses  the  contract  for  building  a  house  on  a  wholesale  basis  in  Bonto  Baji Village,  Kajang  District,  Bulukumba  Regency.  Oral  agreements  have  become  a habit  of  the  community  in  doing  chartering.  The  type  of  research  used  is  field research  using  qualitative  research  methods,  where  researchers  go  directly  to collect  data  using  sharia  and  empirical  approaches.  Furthermore,  the  data collection  methods  used  were  observation,  interviews  and  documentation.  The data  management  techniques  used  are  data  management,  data  analysis,  and drawing  conclusions.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  contract  in  the manufacture of houses on a wholesale basis is the Ijarah al-'Amal contract. Then

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 66-76
the  agreement  made  is  an  oral  agreement.  Islam  recommends  that  if  the agreement is not in cash for an unspecified time, it should be done in writing so that  there  is  no  dispute  between  the  two  parties.  It  is  better  if  the  contracting agreement is made in writing so that there is no default. In carrying out the work, you  should  be  more  careful  to  avoid  things  that  are  not  desirable  in  wholesale cooperation.
Keywords: Contract, Islamic law, Wholesale System.

## A. Pendahuluan
Islam  merupakan  agama  ( ad-din )  yang rahmatanlil  ‘alamin artinya  agama yang  menjadi  rahmah  bagi  alam  semesta.  Semua  sisi  dari  kehidupan  ini  telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa  Islam  bersifat  komprehensif  dan  universal.  Dalam  hukum  Islam  untuk menentukan hukumnya selalu merujuk pada al-Qur’an yang diturunkan dan sudah lengkap  mengatur  segala  aspek  kehidupan  manusia  dimuka  bumi  ini. 1 Pembentukan  hukum  Islam  memiliki  tujuan  untuk  merealisasikan  kemaslahatan manusia  dengan  menjamin  kebutuhan  pokoknya  ( dharuriyyah ),  kebutuhan sekunder  ( hajiyyah ),  serta  kebutuhan  pelengkap  ( tahsiniyyat ).  Al-Qur’an  tidak memuat  berbagai  aturan  yang  terperinci  tentang  syariah  yang  dalam  sistematika hukum  Islam  terbagi  menjadi  dua  bidang,  yakni  ibadah  (ritual)  dan  muamalah (sosial).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  al-Qur’an  hanya  mengandung  prinsip- prinsip  umum  terhadap  berbagai  masalah  hukum  dalam  Islam  terutama  sekali yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat muamalah. 2
Pembentukan  hukum  Islam  memiliki  tujuan  untuk  merealisasikan kemaslahatan  manusia  dengan  menjamin  kebutuhan  pokoknya  ( dharuriyyah ), kebutuhan sekunder ( hajiyyah ), serta kebutuhan pelengkap ( tahsiniyyat ). Wacana umum,  kebutuhan dharuriyyah disebut  primer,  kebutuhan hajiyyah disebut sekunder,  dan  kebutuhan tahsiniyyah disebut  tersier. 3 Dalam  bidang  Muamalah, hukum  Islam  senantiasa  memelihara  keserasian  hubungan  antara  kedua belahpihak,  senantiasa  menghindarkan  dari  kezaliman  dari  suatu  pihak  kepada pihak  yang  lain.  Hukum  Islam  menjamin  kelancaran  hubungan  yang  baik  dalam bidang  muamalah maddiyah maupun  dalam  bidang  muamalah adabiyah karena hukum  Islam  selalu  menghindarkan  segala  sesuatu  yang  menggoyahkan keseimbangan. 4
Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua  pihak atau lebih untuk  melakukan  dan/atau  tidak  melakukan  perbuatan  hukum  tertentu 5 .  Akad diambil  dari  bahasa  arab  yang  artinya  adalah  mengikat  atau  ikatan  yang
1 Nur  Taufiq  Sanusi,  dkk,  “Sistem  Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pada  Perbuatan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.2 No.2 (September 2020), h. 2.
2 Rafika  Sari  dan  Nila  Sastrawati,  “Sistem  Kemitraan  Perusahaan  Transportasi  Online  Grab Dalam  Perspektif  Hukum  Islam”, Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Ekonomi  Syariah, Vol.  1 No.1 (Oktober 2019), h. 83-84.
3 Rohidin, Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2019), h. 30.
4 Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Depok: Kencana, 2017), h.68.
5 H.M. Fauazan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( Jakarta: Kencana, 2009), h. 15.
mengekang. 6 Sedangkan  dalam  pengertian  fikih  umumnya  diartikan  sebagai keterikatan  antara  ijab  dan  qabul  sesuai  dengan  ketentuan  syara’sehingga memberikan  dampak  terhadap  objek  akad. 7 Ijab  qabul  adalah  ucapan  yang menunjukkan kerelaan hati pihak terkait dalam sebuah akad.  Akad yang ijab dan kabulnya disampaikan uacapan, tulisan, utusan, semuanya adalah perjanjian yang tercipta  dengan  perantaraan  kata.    Akad  dalam  hukum  Islam,  akad  adalah pertemuan  ijab  dan  Kabul  yang  merupakan  pernyataan  eksternal  kehendak  batin para  pihak.  Sedangkan  dalam  kata  Arab,  perjanjian  adalah al-aqad ,  yang  secara harfiah  berarti  kewajiban  yang  dimaksudkan  oleh  kata  ini  adalah  “mengadakan ikatan untuk persetujuan”. 8
Akad  merupakan  perjanjian  atau  kontrak  yang  disepakati  dan  dinyatakan dalam ucapan atau medialain yang dapat menggantikan.  Dalam kompilasi hukum ekonomi  syariah  (KHES)  akad  adalah  kesepakatan  suatu  perjanjian  antara  dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatasn hukum tertentu. 9 Perjanjian terdiri  dari  berbagi  jenis  salah  satunya  borongan.  Perjanjian borongan  pada  dasarnya  perjanjian  dalam  kerja,  yaitu  suatu  perjanjian  yang diadakan  oleh  pemborong  dengan  yang memberikan  pekerjaan  borongan.    Kerja Borongan  adalah  tenaga  kerja  yang  bekerja  pada  pengusaha  untuk  melakukan pekerjaan tertentu dan menerima upah atas hasil dari pekerjaannya.
Bagaimana caranya pemborong melakukan pekerjaan tidaklah terlalu penting bagi pihak yang memborongkan yang penting hasil yang pekerjaan yang diberikan dalam  keadaan  baik.    Perjanjian  dalam  sistem  borongan  selalu  dikaitkan  dengan jangka waktu. Perjanjian dalam syariat Islam digolongkan kepada perjanjian sewa menyewa  ( al-ijarah) yaitu ijarah  a’yan sewa  menyewa  tenaga  manusia  untuk pekerjaan. 10 Pihak  pemborong  dan  pihak  pemilik  rumah  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  sangat  luas  bukan  hanya  setelah  selesainya  pekerjaan  tapi  juga selama periode berikutnya yaitu periode pemeliharaan. Pada titik ini, mungkin ada kerusakan  atau  kekurangan  yang  disebabkan  oleh  kelalaian  pekerja  atau  karena hal-hal  diluar  dugaan  pihak  pemborong.  Dengan  kata  lain,  pemborong  masih bertanggung  jawab  penuh  terhadap  keamanan  dari  objek  yang  di  borongkan. Pihak  pemborong  dan  pihak  pemilik  rumah  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang sangat  luas  bukan  hanya  setelah  selesainya  pekerjaan  tapi  juga  selama  periode berikutnya yaitu periode pemeliharaan. Pada titik ini, mungkin ada kerusakan atau kekurangan  yang  disebabkan  oleh  kelalaian  pekerja  atau  karena  hal-hal  diluar dugaan pihak pemborong. Dengan kata lain, pemborong masih bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dari objek yang di borongkan.
Di  Desa  Bonto  Baji  Kabupaten  Bulukumba,  terdapat  beberapa  masyarakat yang berprofesi sebagai pemborong sekitar 45% dari jumlah penduduk yang ada
6 Ibrahim mustafa, dkk, Al-mu’jam Al-wasith (Kairo, Maktabah Usrah, 2001), h. 134.
7 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Cet 1; Damaskus; Dar al-Fikr, 2000), h. 4/82.
8 Basyirah Mustarin, “Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Pemilik rumah Pengguna Jasa Jual Beli Online”, Jurnal Restorative Justic, vol 1, No 2 (2017), h. 133-134.
9 Mahkamah  Agung  RI, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah (Jakarta:  Ditjen  Badila Mahkamah Agung RI, 2013), h. 9.
10 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika,2012), h. 164.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 66-76
di  desa  Bonto  Baji  bukan  hanya  laki-laki  tetapi  perempuan  juga  ada  yang menekuni profesi itu karena minimnya pendidikan dan pekerjaan ini yang paling mudah  untuk  di  dapatkan  karena  tidak  menggunakan  ijazah  hanya  bermodal keterampilan dan kekuatan dan upah yang didapatkan cukup besar. Upah seorang kuli  bangunan  saat  ini  mencapai  Rp.  70.000.00  untuk  buruh  pemula  dan  Rp. 80.000.00 untuk buruh yang sudah lama sedangkan upah tukang bisa sampai Rp. 130.000.00.
Perjanjian  yang  dilakukan  pemborong  di  Desa  Bonto  Baji  Kabupaten Bulukumba  ini  masih  dilakukan  secara  lisan.  Meskipun  demikian  hal  tersebut perlu  diperhatikan  dengan  baik  sebab  perjanjian  lisan  dapat  dengan  mudah diingkari  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab,  meskipun  sejauh  ini  belum banyak  kejadian  seperti  itu.  Akan  tetapi  mengingat  dalam  proses  pembuatan rumah  tidak  lepas  dari  masalah  atau  resiko  yang  dapat  menimbulkan  salah  satu pihak.    Hal  seperti  bisa  saja  terjadi  di  Desa  Bonto  Baji  Kabupaten  Bulukumba. Kenyataannya  banyak  sekali  pemborong yang  melakukan  perjanjian  secara  lisan tanpa  membahas  mengenai  penyelesain  masalah  dalam  perjanjian  tersebut. Mereka  tidak  memikirkan  resiko  dari  perjanjian  yang  dilakukan  secara  lisan  ini. Pemborong  dan  pemilik  rumah  tidak  memperhatikan  perjanjian  atau  akad  yang dilakukan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemborong  seharusnya  melakukan  perjanjian  tertulis  agar  tidak  berpotensi terjadinya  wanprestasi.  Walaupun  pemborong  melakukan  perjanjian  secara  lisan harus ada saksi dalam perjanjian tersebut dan saksi yang dipilih harus benar-benar bisa dipercaya. Pemborong dan pemilik rumah harusnya lebih berhati-hati dalam memilih  sesorang  unutk  dipercaya  melakukan  pekerjaan  dan  memilih  seseorang untuk dipekerjakan. Dan seharusnya para pihak mengetahui Praktik akad yang di anjurkan dalam sebuah perjanjian.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan ( Field Research ), yaitu penelitian yang meneliti fakta-fakta dan permasalahan yang ada dilapangan dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Pendekatan  penelitian  yang digunakan adalah pendekatan empiris dan pendekatan syariat. Selanjutnya metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Metode  ini  diterapkan  untuk  melihat  dan  memahami  subjek  dan objek  penelitian  yang  meliputi  orang  yang  melakukan  akad  perjanjian berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Sedangkan teknik pengelolaan data dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian  data,  dan  verifikasi  data  untuk  disimpulkan.  Adapun  sumber  data penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  yang  terdiri  dari  informan  dan responden. Kedua sumber data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal  dan  penelitian  terdahulu  yang  membicarakan  topik  yang  berhubungan dengan judul dan pokok bahasan kajian ini.

## C. HASIL PEMBAHASAN
1. Bentuk Perjanjian atau Akad Pembuatan Rumah Secara Borongan
a. Bentuk Perjanjian atau Akad
Akad  adalah  salah  satu  inti  dari  proses  berlangsungnya  kerjasama  antara pemborong  dan  pemilik  rumah.  Karena  kerjasama  pemborong  dengan  pemilik rumah tidak akan berjalan jika tanpa adanya akad terlebih dahulu.  Akad sebagai salah  satu  bentuk  kerelaan  antara  pihak  yang  melakukan  akad.  Perjanjian pemborongan  bangunan  mirip  dengan  perjanjian  lain  yaitu  kerja  dan  perjanjian melakukan  jasa,  yaitu  sama-sama  menyebutkan  bahwa  pihak  yang  satu menyetujui  untuk  melaksanakan  pekerjaan  pihak  lain  dengan  pembayaran tertentu.  Perbedaannya  satu  dengan  yang  lainnya  ialah  bahwa  pada  perjanjian kerja  terdapat  hubungan  kerja  kedinasan  atau  kekuasaan  antara  buruh  dan majikan.  Pada  pemborongan  bangunan  dan  perjanjian  melakukan  jasa  tidak  ada hubungan  dan  perjanjian  melakukan  jasa  tidak  ada  hubungan  semacam  itu, melainkan melaksanakan pekerjaan dan tugasnya secara mandiri.
Pemborongan  pekerjaan  merupakan  kesepakatan  antara  dua  pihak  yang terlibat  dalam  kerjasama  pembangunan  rumah.  Perjanjian  pemborongan  bersifat konsensuil,  artinya  perjanjian  pemborongan  timbul  sejak  adanya  kata  sepakat antara  dua  pihak,  yaitu  pihak  yang  memborongkan  dengan  pihak  pemborong. Dengan  adanya  kata  sepakat  tersebut  perjanjian  pemborongan  mengikat  kedua belah pihak antara pemborong dan pemilik rumah artinya para pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian tanpa persetujuan dari pihak lain. Akan tetapi banyak kemungkinan yang membuat salah satu pihak biasanya mengingkari perjanjian.  Pembuatan  rumah  secara  borongan  dilakukan  dilakukan  secara  lisan. Sebagimana  keterangan  dari  Bapak  Sain  selaku  pemborong  di  Desa  Bonto  Baji mengatakan:
“Perjanjian  yang  saya  lakukan  adalah  perjanjian  lisan,  awalnya  pemilik menghubungi saya untuk pembangunan rumahnya kemudian dia memberikan gambaran  dan  rincian  mengenai  rumah  yang  akan  dibangun.  Saya  juga menjelaskan kepada si pemilik rumah besar biaya yang akan dikeluarkan dan waktu  yang  dibutuhkan  dalam  penyelesaian  rumah  tersebut.  Jika  pemilik rumah  sepakat  dengan  biaya  dan  waktu  yang  dibutukan  dalam  proses pembuatan rumah tersebut maka saya sepakat untuk melakukan pekerjaan itu. Tetapi ternyata di akhir pekerjaan upah yang saya terima tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, dimana pemilik rumah tidak memberikan seluruh upah dengan  alasan  bahan  bangunan  nengalami  kenaikan  saat  proses  pengerjaan rumah sehingga upah saya dikurangi”. 11
Perjanjian  lisan  sudah  menjadi  kebiasaan  di  tengah  masyarakat.  Mereka melakukan  perjanjian  dengan  mengutamakan  kepercayaan  dan  hubungan emosional  antara  kedua  belah  pihak.  Pendidikan  tidak  menjadi  tolak  ukur seseorang  untuk  melakukan  pekerjaan.  Karena  menjadi  kuli  bangunan  hanya membutuhkan  skill  dan  kemampuan.  Sebagaimana  keterangan  lain  dari  Bapak Alam yang menyatakan:
11 Sain, (45 tahun), Selaku Pemborong, Wawancara, Bonto Baji, 21 Oktober 2021.
“Bentuk  perjanjian  yang  saya  lakukan  sebagai  pemborong  itu  hanya perjanjian lisan karena adanya kepercayaan antar saya dengan pemilik rumah yang  ingin  dikerjakan.  Kepercayaan  yang  diberikan  biasanya  karena  saya memiliki hubungan keluarga dan kualitas kerja yang saya lakukan itu sesuai dengan harapan dan keinginan pemilik rumah”. 12
Pekerjaan  borongan  biasanya  terjadi  tidak  hanya  antara  pemilik  rumah dengan  pemborong  saja,  tapi  terkadang  melalui  perantara  misalnya  ada  kerabat atau  teman  yang  memberikan  pekerjaan.  Sebagaimana  keterangan  dari  Bapak Nurdin yang mangatakan:
“Saya  pernah  mengalami  kendala  kerja  saat  menjadi  pemborong  saya  di tawari  pekerjaan  borongan  oleh  teman  saya  karena  saya  percaya  dengan teman  maka  saya  menerima  tawaran  itu  dan  sepakat  untuk  malakukan pekerjaan. Akan tetapi pada saat pekerjaan itu selesai upah yang seharusnya untuk saya di bawa kabur oleh teman saya”. 13
Dalam  suatu  perjanjian  kejujuran  dan  kepercayaan  adalah  kunci  utama khususnya dalam perjanjian lisan. Akan tetapi kepercayaan tersebut tidak menjadi tolak  ukur  tidak  akan  terjadinya  wanprestasi.  Prinsip  utama  perjanjian  kerja didalam Islam adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud disini adalah pemenuhan hak  dan  kewajiban  para  pekerja atau  buruh.  Di  dalam  Islam  tidak  boleh  seorang buruh  mencurahkan  jerih  payah  dan  keringatnya  sementara  buruh  tidak mendapatkan  upahnya.  Sistem  borongan  dianggap  lebih  efektif  dari  kerja  harian karena biasanya para pekerja atau kulih sengaja memperlambat pekerjaan karena hitungan  upahnya  perhari  sedangkan  sistem  borongan  upah  disepakati  di  awal perjanjian sebelum pengerjaan. Sebagaimana keterangan dari Bapak Baso selaku pemilik rumah yang mengatakan:
“Perjanjian yang saya lakukan dengan pemborong dalam mengerjakan rumah saya adalah perjanjian lisan. saya memilih pemborong yang benar-benar saya percaya  mampu  mengerjakan  rumah  saya  sebaik  mungkin  dan  tepat  waktu. Ketika  saya  sudah  menemukan  pemborong  yang  sesuai  dengan  yang  saya inginkan,  saya  menghubungi  pemborong.  Setelah  itu  biasanya  pemborong akan  datang  untuk  melihat  lokasi  dan  membicarakan  upah  kerja,  luas bangunan  dan  waktu  pengerjaan.  Apabila  pemborong  merasa  mampu  untuk mengerjakannya maka ia akan menerima pekerjaan itu”. 14
Masyarakat  saat  ini  lebih  memilih  pengerjaan  rumah  secara  borongan dibandingkan  dengan  kerja  harian.  Karena  upah  disepakati  di  awal  perjanjian sedangkan harian diberikan dengan hitungan hari. Dan terkadang ada pihak yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja mengulur waktu pekerjaannya agar upah yang di dapatkan bertambah. Sedangkan dalam pekerjaan dengan sistem borongan memiliki jangka waktu pengerjaan.
Bentuk  perjanjian  antara  pemilik  rumah  dan  pemborong  hanya  dilakukan secara  lisan  dan  menjadi  kebiasaan  pemborong  di  Desa  Bonto  Baji  ini.  Karena adanya  rasa  saling  percaya  yang  tinggi.  Meskipun  sudah  menjadi  kebiasaan perjanjian  lisan  ini  tidak  lepas  dari  wanprestasi.  Perjanjian  pemborongan
12 Alam, (43 tahun), Selaku Pemborong, Wawancara, Bonto Baji, 21 Oktober 2021.
13 Nurdin, (40 Tahun), Selaku Pemborong , Wawancara, Bonto Baji, 21 Oktober 2021.
14 Baso (32 tahun), Selaku Pemilik Rumah, Wawancara, Bonto Baji, 21 Oktober 2021.
bangunan  dapat  dilaksanakan  secara  tertutup  yaitu  antara  dua  orang  saja.  Pada pemborongan pekerjaan pemborong bisa melakukan pekerjaan dengan dua pilihan yaitu:
1. Pemborong  hanya  melakukan  pekerjaan  saja,  sedangkan  bahan-bahannya disediakan oleh pemilik rumah.
2. Pemborong  melakukan  pekerjaan  dan  juga  menyediakan  bahan-bahan bangunan.
Diantara  kedua  piihan  tersebut  yang  sering  dilakukan  oleh  para  pemborong adalah yang pertama dimana pemborong hanya melakukan pekerjaan dan bahan- bahan disediakan oleh pemilik rumah.
b. Isi Perjanjian
Sebuah perjanjian baik itu perjanjian lisan maupun tulisan tentu saja memiliki poin-poin  tertentu.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Bapak  Sain  bahwa  isi perjanjiannya adalah sebagai berikut: a). Luas bangunan yang akan dikerjakan, b). jangka waktu pengerjaan, c). Harga pemborongan / upah. 15
c. Berakhirnya Perjanjian. Perjanjian pemborongan akan berakhir apabila:
1) Waktu pengerjaan telah berakhir. Apabila pembangunan rumah telah selesai dikerjakan
2) Salah satu pihak membatalkan perjanjian.
Perjanjian  yang  telah  disepakati  tidak  boleh  dibatalkan  oleh  salah  satu pihak  tanpa  adanya  persetujuan  dari  pihak  lain.  Akan  tetapi  jika  dalam keadaan  mendesak  atau  dalam  keadaan  tertentu  maka  perjanjian  dapat dibatalkan tetapi harus tetap ada persetujuan dari pihak lain.
d. Dampak perjanjian
Dalam  praktiknya,  perjanjian  pembuatan  rumah  secara  lisan  di  Desa  Bonto Baji  mengandung  unsur  kemudharatan.  Kemudharatan  yang  dimaksud  yaitu kerugian  akibat  ketidaksesuaian  perjanjian  yaitu  adanya  wanprestasi  dari  salah satu  pihak.  Adanya  wanprestasi  adalah  bentuk  pengingkaran  seseorang  yang berakad  yang  tidak  menjalankan  kewajiban  dari  apa  yang  menjadi  kesepakatan dalam  perjanjian  antara  keua  pihak.  Perjanjian  pembororngan  menimbulkan hubungan  hukum  antar  kedua  belah  pihak  berdasarkan  kata  sepakat  yang dilakukan.  Dalam  kesepakatan  itu  terdapat  sesuatu  yang  diperjanjikan  yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.
Tinjauan hukum Islam terhadap hal seperti ini, sesuai dengan pendapat para ulama  yang  mengharamkannya,  di  dalam  al-Qur’an  sudah  dijelaskan  cara memperoleh  harta  sesuai  syariat  Islam,  yang  tidak  mengandung  unsur  haram  di dalam  suatu  pelaksanaan  disetiap  transaksi,  sehingga  dalam  melakukan  suatu perbuatan  kegiatan  ekonomi  mendapat  pahala  disisi  Allah  dan  menjadi  berkah tidak hanya di dunia tetapi di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Nisa/4:29
ْنَع ًة َراَجِت  َن ْوُكَت  ْنَا ٰٓ َّلَِا  ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَا ا ْٰٓوُلُكْأَت  َلَ ا ْوُنَمٰا  َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي
َّنِا ۗ ْمُكَسُفْنَا ا ْٰٓوُلُتْقَت  َلَ َو ۗ ْمُكْنِ م  ٍضاَرَت
اًمْي ِح َر ْمُكِب َناَك َ هاللّٰ
15 Sain, (45 tahun), Selaku Pemborong, Wawancara, Bonto Baji, 21 Oktober 2021.
Terjemahnya : “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu”.
Menurut  Imam  al  Qurtubi,  ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  Allah  swt. melarang  makan  harta  orang  lain  dengan  jalan  yang  batil.  Termasuk  di  dalam larangan  ini  adalah  larangan  makan  hasil  judi,  tipuan,  rampasan,  dan  paksaan untuk mengambil hak orang lain yang tidak atas kerelaan pemiliknya, atau yang di haramkan oleh syariat meskipun atas kerelaan pemiliknya, seperti pemberian/imbalan  dalam  perbuatan  zina,  atau  perbuatan  zhalim,  hasil  tenung, harga minuman yang memabukkan, harga penjualan babi dan lain-lain. 16
2. Ketentuan Akad Pemberian Pekerjaan Dalam Hukum Islam
Akad  yang  digunakan  dalam  pembuatan  rumah  secara  borongan  adalah  akad ijarah (ijarah  al-‘amal), yaitu mempekerjakan  seseorang  untuk  melakukan  suatu pekerjaan.  Ijarah  seperti  ini  menurut  para  ulama  fiqih  hukumnya  boleh  apabila jenis  pekerjaan  itu  jelas  dan  sesuai  dengan  syari’at,  seperti  tukang  jahit,  kuli bangunan,  buruh  pabrik,  dan  sebagainya. 17 Ijarah  bil  al-amal ada  yang  bersifat khusus,  pembantu  rumah  tangga.  Dan  ada  yang  bersifat  Musytarak  yaitu  ijarah yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan  orang  banyak  seperti  buruh pabrik.  Adapun  rukun  ijarah  terdiri  dari empat yaitu:
1. Orang yang berakad
2. Sewa/imbalan
3. Manfaat
4. Ijab Kabul
Sehubungan  dengan  pengertian  dan  rukun  ijarah,  pembuatan  rumah  secara borongan jika ditinjau dari segi hukum perjanjian sudah sesuai dengan akad ijarah tetapi  syarat  dan  rukun  tersebut  tidak  digunakan  dalam  perbuatan  curang, penipuan  yang  berakibat  dosa.  Rusaknya  sebuah  akad  disebabkan  oleh, ikrah (paksaan) , ghalat ( kekeliruan ), tagrir ( tipuan) , ghubun ( tipu muslihat) .
Dalam prinsip hukum perjanjian syariah ada satu prinsip yang tidak terpenuhi yaitu akad secara tertulis sama seperti dalam fatwa DSN MUI No. 8 Tahun 2000 bahwa  dalam  menjalankan  akad  ada  baiknya  dilakukan  secara  tertulis  untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Perjanjian yang baik adalah perjanjian yang  memenuhi  syarat  dan  rukun  dalam  perjanjian  dan  tidak  menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Akan tetapi dalam sebuah perjanjian tentunya tidak dapat di hindarkan dari kejadian yang tidak diinginkan. Seperti yang terjadi pada kerjasama borongan pembuatan rumah di Desa Bonto Baji.
16 al Qurtubi, al Jami‟ li Ahkamil Qur‟an (Cet. II: Mesir: Dar al Kutub al Mishriyyah, 1964) h. 29
17 Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh , Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, 1989), h. 766.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 66-76
Syariat Islam menganjurkan apabila dalam perjanjian tidak secara tunai untuk waktu  yang  tidak  ditentukan  hendaklah  ditulis  hal  ini  dilakukan  karena  Islam benar-benar  menjaga  perilaku  dan  hubungan  sesama  manusia  agar  tetap bersilaturahmi  dengan  baik.  Allah  terang-terangan  menyampaikan  kepada umatnya  dalam  melakukan  perjanjian  kerjasama  dan  hutang  piutang  harus menggunakan akad secara tertulis.
Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah: 282
ٍلَجَا ىٰٰٓلِا  ٍنْيَدِب ْمُتْنَياَدَت اَذِا ا ْٰٓوُنَمٰا  َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي
َبُتْكَّي  ْنَا  ٌبِتاَك  َبْأَي  َلَ َو  ِِۖلْدَعْلاِب  ٌٌۢبِتاَك ْمُكَنْيَّب  ْبُتْكَيْل َو ُۗه ْوُبُتْكاَف ىًّمَسُّم ْنِم  ْسَخْبَي  َلَ َو  ٗهَّب َر َ هاللّٰ  ِقَّتَيْل َو  ُّقَحْلا  ِهْيَلَع  ْيِذَّلا  ِلِلْمُيْل َو  ْْۚبُتْكَيْلَف ُ هاللّٰ ُهَمَّلَع اَمَك اَك  ْنِاَف ۗأًـْيَش ُه ُّقَحْلا  ِهْيَلَع  ْيِذَّلا  َن ْيِهَش ا ْوُدِهْشَتْسا َو  ِۗلْدَعْلاِب  ٗهُّيِل َو  ْلِلْمُيْلَف  َوُه  َّلِمُّي  ْنَا  ُعْيِطَتْسَي  َلَ  ْوَا اًفْيِعَض  ْوَا اًهْيِفَس اَن ْوُكَي  ْمَّل  ْنِاَف  ْْۚمُكِلاَج  ِر  ْنِم  ِنْيَد َن ْوَض ْرَت  ْنَّمِم  ِنٰتَاَرْما َّو ٌلُج َرَف  ِنْيَلُج َر ُءاََۤدَهُّشلا  َبْأَي  َلَ َو  ۗى ٰرْخُ ْلَا اَمُهىٰدْحِا  َرِ كَذُتَف اَمُهىٰدْحِا َّل ِضَت  ْنَا  ِءاََۤدَهُّشلا  َنِم
َدْنِع ُطَسْقَا  ْمُكِلٰذ  ۗ هِلَجَا ىٰٰٓلِا ا ًرْيِبَك  ْوَا ا ًرْيِغَص ُه ْوُبُتْكَت  ْنَا ا ْٰٓوُمَٔـْسَت  َلَ َو ۗ ا ْوُعُد اَم اَذِا
ِل  ُم َوْقَا َو ِ هاللّٰ َّلََا  ٰٓىٰنْدَا َو ِةَداَهَّشل ُبُتْكَت  َّلََا  ٌحاَنُج  ْمُكْيَلَع  َسْيَلَف  ْمُكَنْيَب اَهَن ْو ُرْيِدُت ًة َر ِضاَح ًة َراَجِت  َن ْوُكَت  ْنَا ٰٓ َّلَِا ا ْٰٓوُباَت ْرَت َلَ َو ِۖ ْمُتْعَياَبَت اَذِا ا ْٰٓوُدِهْشَا َو ۗاَه ْو َعْفَت  ْنِا َو ۗە ٌدْيِهَش  َلَ َّو ٌبِتاَك  َّرَۤاَضُي
ٌمْيِلَع ٍءْيَش ِ لُكِب ُ هاللّٰ َو ۗ ُ هاللّٰ ُمُكُمِ لَعُي َو ۗ َ هاللّٰ اوُقَّتا َو ۗ ْمُكِب  ٌٌۢق ْوُسُف ٗهَّنِاَف ا ْوُل
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu  menuliskannya  dengan  benar dan  janganlah  penulis  enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya,  dan  janganlah  ia  mengurangi sedikitpun  daripada  hutangnya.  Jika  yang  berhutang  itu  orang  yang lemah  akalnya  atau  lemah  (keadaannya)  atau  dia  sendiri  tidak  mampu mengimlakkan,  Maka  hendaklah  walinya  mengimlakkan  dengan  jujur.
Dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  dari  orang-orang  lelaki  (di antaramu). Jika  tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua  orang  perempuan  dari  saksi-saksi  yang  kamu  ridhai,  supaya  jika seorang  lupa  Maka  yang  seorang  mengingatkannya.  Janganlah  saksi- saksi  itu  enggan  (memberi  keterangan)  apabila  mereka  dipanggil;  dan janganlah  kamu  jemu  menulis  hutang  itu,  baik  kecil  maupun  besar sampai  batas  waktu  membayarnya.  yang  demikian  itu,  lebih  adil  di  sisi Allah  dan  lebih  menguatkan  persaksian  dan  lebih  dekat  kepada  tidak (menimbulkan)  keraguanmu.  (Tulislah  mu'amalahmu  itu),  kecuali  jika mu'amalah  itu  perdagangan  tunai  yang  kamu  jalankan  di  antara  kamu,
Maka  tidak  ada  dosa  bagi  kamu,  (jika)  kamu  tidak  menulisnya.  dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling  sulit  menyulitkan.  jika  kamu  lakukan  (yang  demikian),  Maka Sesungguhnya  hal  itu  adalah  suatu  kefasikan  pada  dirimu.  dan bertakwalah  kepada  Allah;  Allah  mengajarmu;  dan  Allah  Maha mengetahui segala sesuatu”.
Setiap  transaksi  yang  mengandung  perjanjian  penangguhan  seharusnya  ada bukti  tertulis.  Namun  jika  tidak  memungkinkan  perjanjian  tertulis,  hendaknya dihadirkan  saksi.  Jika  ternyata  tidak  ada  saksi,  tidak  pula  bukti  tulisan,

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 66-76
diperbolehkan  adanya  jaminan  prinsip  saling  percaya  dan  menjaga  kepercayaan semua  pihak.  Adanya  bukti  tertulis  maka  akan  lebih  menguatkan  persaksian karena  ada  kemungkinan  seseorang  lupa  dengan  perjanjian  jika  tidak menuliskannya  sebagaimana  seringkali  terjadi.    Oleh  karena  itu,  untuk menghilangkan keraguan maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis atau jaminan.  Tapi  jika  semua  pihak  saling  mempercayai,  atau  dalam  transaksi  tunai yang  tidak  akan  menimbulkan  masalah  di  kemudian  hari  tidak  mengapa  tanpa tulisan atau jaminan asalkan tetap menjaga amanah. Tujuan umum syariat dalam menetapkan hukum ialah menegakkan kemaslahatan manusia di dalam kehidupan, menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Tidak ada satu hukum dalam Islam yang tidak mengandung kemaslahatan hakiki baik itu di dunia maupun di akhirat, disinilah keistimewaan hukum syariat di dalam Islam. 18
Begitu  banyak  rambu-rambu  dalam  aktivitas  ekonomi  seorang  muslim  yang tertuang  didalam  al-Qur’an  dan  hadis  yang  Allah  swt.  telah  sampaikan  kepada umat Islam dengan maksud sebagai petunjuk dalam segala aktivitas ekonomi umat Islam  agar  memperoleh  keberkahan  dan  keridhoan-Nya  serta  tidak  semata-mata bertujuan  untuk  pemenuhan  hajat  semata,  tetapi  termasuk    didalamnya  adalah ayat-ayat tentang perintah berlaku adil dalam menjalankan aktivitas ekonomi. 19

## D. Kesimpulan
Bentuk  perjanjian antara  pemborong  dan  pemilik  rumah  di  Desa  Bonto  Baji adalah perjanjian lisan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan dianggap lebih mudah karena hanya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Akan tetapi  walaupun  perjanjian  lisan  sudah  menjadi  kebiasaan  dan  sering  dilakukan olah  pemborong  semua  itu  tidak  lepas  dari  wanprestasi.  Akad  yang  digunakan dalam  penelitian  ini adalah Ijarah  al-‘amal. Syariat  Islam  menganjurkan  apabila dalam perjanjian tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan hendaklah ditulis hal ini dilakukan karena Islam  melindungi peluang terjadinya wanprestasi yang  menimbulkan  kemudharatan  (hal  yang  dapat  merugikan  para  pihak)  yang dapat  menimbulkan  perselisihan  dalam  hubungan  kerja  sama  yang  dilakukan. Sebagaimana  dalam  firman  Allah  dalam  surah  al-Baqarah  ayat  285  tentang anjuran melakukan perjanjian kerjasama dan hutang piutang harus menggunakan akad  secara  tertulis.  Perjanjian  yang  dilakukan  sebaiknya  tertulis  sebagaimana yang  dianjurkan  dalam  islam.  Dalam  melakukan  perjanjian  sebaiknya  lebih  teliti untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  dinginkan  dalam  kerjasama  borongan. Dalam  melakukan  perjanjian  harus  sesuai  dengan  syariat  Islam  dan  ketentuan yang berlaku.
18 Musyifika  Ilyas,  “Memaknai  Fashion  Dalam  Hukum  Islam”, al-Daulah:  Jurnal  Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 5 No.1 (Juni 2016), h. 140.
19 Sohrah,  “Aktualisasi  Konsep  Ekonomi  Adil  Menurut  Al-Qur’an”, El-iqtishady:  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.2 No.1 (Juni 2020), h. 156.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Juni 2022

## Halaman 66-76

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Agama  RI  Kementrian; Al-Qur’an  dan  Terjemahnya .  Cet.1  Bandung:  Syamil Qur’an, 2012
Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu. Cet 1; Damaskus; Dar al- Fikr, 2000.
Al-Zuhailiy,  Wahbah. al-Fiqih  al-Islami  wa  Adillatuh .  Jilid  IV;  Beirut:  Dar  al Fikr, 1989.
H.M. Fauazan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah . Jakarta: Kencana, 2009. Lubis, K. Suhrawardi. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Mahkamah Agung RI. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Ditjen Badila Mahkamah Agung RI, 2013.
Mustafa, Ibrahim dkk.  Al-mu’jam Al-wasith . Kairo: Maktabah Usrah, 2001. Qurtubi,  Al al  Jami‟  li  Ahkamil  Qur‟an .  Cet.  II;  Mesir:  Dar  al  Kutub  al Mishriyyah, 1964.
Rohidin, Pengantar  Hukum  Islam  dari  Semenanjung  Arabia  sampai  Indonesia. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2019Manan,  Abdul. Pembaruan Hukum Islam di Indonesia . Depok: Kencana, 2017  .

## Jurnal:
Ilyas,  Musyifika  “Memaknai  Fashion  Dalam  Hukum  Islam”, al-Daulah:  Jurnal Hukum  Tatanegara  Fakultas  Syariah  dan  Hukum, Vol.  5  No.1  (Juni 2016).
Mustarin,  Basyirah  “Tinjauan  Hukum  Nasional  Dan  Hukum  Islam  Terhadap
Pemilik rumah Pengguna Jasa Jual Beli Online”, Jurnal Restorative Justic, vol 1, No 2 (2017).
Sari,  Rafika  dan  Nila  Sastrawati,  “Sistem  Kemitraan  Perusahaan  Transportasi Online Grab Dalam Perspektif Hukum Islam”, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 No.1 (Oktober 2019). Sanusi,  Nur  Taufiq,  dkk,  “Sistem  Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pada Perbuatan  Syariah  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam”, Iqtishaduna:  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.2 No.2 (September 2020).
Sohrah,  “Aktualisasi  Konsep  Ekonomi  Adil  Menurut  Al-Qur’an”, El-iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.2 No.1 (Juni 2020), h. 156.

## Wawancara:
Alam, (43 tahun), Selaku Pemborong, Wawancara, Bonto Baji, 21 Oktober  2021. Baso  (32  tahun),  Selaku  Pemilik  Rumah, Wawancara, Bonto  Baji,  21  Oktober 2021.
Nurdin,  (40  Tahun),  Selaku  Pemborong, Wawancara, Bonto  Baji,  21  Oktober 2021.
Sain, (45 tahun), Selaku Pemborong, Wawancara, Bonto Baji, 21 Oktober 2021.