## Medika Kartika : Jurnal Kedokteran dan Kesehatan

## TINJAUAN ETIK DAN HUKUM TERHADAP VAKSINASI COVID-19 ANTARA PILIHAN DAN KEWAJIBAN

## (ETHICAL AND LEGAL REVIEW OF COVID-19 VACCINATION BETWEEN CHOICE
AND OBLIGATION)
Sony Ramdhani 1
1 Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran, Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat, Indonesia
Email korespondensi: ramdhanisony92@gmail.com

## ABSTRAK
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan wabah penyakit disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang diidentifikasi sebagai virus  corona  jenis  baru.  Jenis  yang  baru  ini  mempunyai  sifat  berbeda  yaitu  lebih  menular dibandingkan yang sebelumnya walaupun masih dalam famili yang sama. Dalam penanganan pandemi  Covid-19  ini  tidak  dapat  hanya  dilakukan  dengan  mengobati  yang  sakit  saja  tetapi harus terintegrasi, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tinjauan secara etik dan hukum analisis Peraturan Presiden No 14  Tahun  2021  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019, yang mewajibkan kepada warga yang terdaftar  sebagai  sasaran  vaksinasi  Covid-19  dan  pemberian  sanksi  jika  tidak  mengikuti program. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu melakukan kajian dan  penelaahan hukum normatif melalui studi kepustakaan. Program Vaksinasi Covid- 19 merupakan pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam  rangka pemenuhan hak manusiawi warganya  agar  dapat  menjalani  hidupnya  dengan  rasa  aman,  tenteram,  sehat  dan  sejahtera. Secara prinsip hukum sudah sesuai dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum serta  peraturan/ undang-undang  lainnya,  sehingga  pemerintah  dapat  memaksa  warganya  untuk  mengikuti program vaksinasi, sedangkan untuk pilihan hanya pada jenis vaksinnya. Berdasarkan prinsip etik  maka  Program  Vaksinasi  Covid-19  telah  memenuhi  artikel/pasal  yang  terdapat  dalam Universal  Declaration  on  Bioethic  and  Human  Right ,  dan  kaidah  dasar  moral beneficence, nonmalficence , autonomy , dan justice dengan primafacie nya adalah Justice , diharapkan pada pelaksanaannya tenaga kesehatan melaksanakan sesuai kaidah etik.
Kata kunci: justice , program vaksin, sanksi

## ABSTRACT
Coronavirus Virus Disease 2019 (COVID-19) is an outbreak  of a disease caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) which was identified as a new type
DOI : 10.35990/mk.v5n4.p436-447
DOI
DOI

## TELAAH PUSTAKA
of coronavirus. This new type has a different nature that is more contagious than the previous one even though it is still in the same family. In handling the Covid-19 pandemic can not only be  done  by  treating  the  sick  but  must  be  integrated,  ranging  from  promotive,  preventive, curative, and rehabilitation efforts. The purpose of this research is to find out the ethical and legal  review  of  Presiden  Insurance    Analysis  No.  14  of  2021  on  Vaccine  Procurement  and Vaccination  Implementation  in  order  to  Combat  the  Corona  Virus  Disease  Pandemic  2019, which requires citizens who are affected  as targets of Covid 19 vaccination and sanctions if they do not follow the program. The method used in this review is normative juridical, which is to  conduct  the  study  and  study  of  normative  law  through  literature  studies.  The  Covid  19 Vaccination Program is the implementation of the government's obligations in order to fulfill the human rights of its citizens in order to live their lives in a sense of security, peace, health and prosperity. In principle the law is in accordance with the 1945 Constitution as a source of law  and  other  regulations/laws,  so  that    the  government  can  force  its  citizens  to  follow  the vaccination  program  while  for  the  choice  only  on  the  type  of  vaccine  based  on  ethical principles. The Covid 19 Vaccination Program has fulfilled the articles/articles contained in the Universal Declaration on Bioethic and Human Right, and moral basic rules beneficence, nonmalficence, autonomy, and justice with primafacienya is Justice, it is expected that in the implementation of health workers in accordance with ethical rules.
Keyword: justice, sanctions, vaccination program

## PENDAHULUAN
Pandemi Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19) merupakan wabah penyakit  disebabkan  oleh Severe  Acute Respiratory  Syndrome  Coronavirus  2 (SARS-CoV-2) yang  diidentifikasi  sebagai coronavirus  jenis  baru  namun  demikian gejala  yang  ditimbulkan  lebih  ringan dibanding  pendahulunya yaitu  MERS (Middle  East  Respiratory  Syndrome)  dan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Asal  dari  penyakit  ini  adalah hewan  yang  dapat  ditularkan  ke  manusia dengan kelelawar sebagai reservoir pertamanya . Pada tanggal 12 Februari 2020 World  Health  Organization (WHO)  resmi menyebut  penyakit  pernapasan  ini  Covid- 19.  Awal  pertama  munculnya  penyakit  ini terjadi  di  daerah  Wuhan  Cina  dengan
ditemukannya  pasien  penderita  pneumonia yang belum dapat diidentifikasi penyebabnya.  Akhirnya  setelah  dilakukan penelitian maka ditemukan bahwa penyebab dari pneumonianya adalah coronavirus  jenis  baru  yang  kemudian disebut  SARCoV-2.  Jenis  yang  baru  ini mempunyai  sifat  berbeda  yaitu  lebih menularkan dibandingkan yang sebelumnya  walaupun  masih  dalam  famili yang  sama.  Proses  penularan  yang  cepat membuat  WHO  menetapkan  Covid-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/ Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) pada tanggal 30 Januari 2020.  Presiden  Indonesia  menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana
Nasional  non  Alam  pada  tanggal  13  April
2020. 1-3 Kasus  pertama  dilaporkan  di Indonesia  pada  bulan  Maret  2020  dan karena  penularannya  yang  cepat  maka jumlahnya  semakin  cepat  bertambah  dan penyebaranyapun makin meluas.
Kementerian  Kesehatan  melaporkan  kasus terkonfirmasi  pada  bulan  Juni  2020 sebanyak  56.385  kasus  dengan  kematian mencapai  2.875  kasus case  fatality  rate (cfr) 5,1%. Kasus terbanyak terkena Covid- 19 adalah laki-laki sebanyak 51,5% dengan angka  kematian  tertinggi  pada  usia  55-64 tahun.  Pada  usia  antara  45-54  dilaporkan merupakan  usia  terbanyak  terkonfirmasi sedangkan  pada  balita  0-5  tahun  paling sedikit.  Pada  tanggal  25  Agustus  2020 penyebaran  Covid-19  di  seluruh  dunia mencapai 23.844.912 Pertanggal 18 September 2021, 4195958 orang
terkonfirmasi  Covid-19  di  Indonesia. Angka  kejadian  di  Jawa  Barat  tanggal  21 September 2021 sebanyak 700767 orang. 4,5
Penanganan  pandemi  Covid-19  ini tidak  dapat  hanya  dilakukan  dengan mengobati  yang  sakit  saja  tetapi  harus terintegrasi,  mulai  dari  upaya  promotif, preventif,  kuratif,  dan  rehabilitasi.  Upaya promotif  diperlukan  bagi  masyarakat  agar memahami  tentang  Covid-19  dengan  baik, edukasi  dengan  bahasa  yang  mudah dipahami dan terus menerus perlu dilakukan  sehingga masyarakat akan dapat melakukan  upaya  preventif/pencegahan dengan benar. Upaya preventif/pencegahan
yang  sekarang  dilakukan  yaitu  dengan melakukan tracing /pelacakan  dari  pasien Covid-19  sehingga  tidak  menyebar  lebih luas  lagi,  ini  tentunya  dilakukan  oleh petugas kesehatan. Selain itu dilakukan tes ( swab  antigen / polymerase  chain  reaction ) sesuai  dengan  kebutuhan. 6 Masyarakat awam  dapat  disiplin  melaksanakan  5  M yaitu  memakai  masker,  mencuci  tangan dengan sabun atau hands sanitizer , menjaga jarak 1-2 meter, menjauhi kerumunan/tidak berkumpul,  dan  mengurangi  mobilitas. 7
Pemerintah  pada  bulan  Febuari  2021  telah mengeluarkan  Peraturan  Presiden  No.14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus Disease 2019,  yang  salah  satu  pasalnya menyatakan bahwa wajib mengikuti vaksinasi Covid- 19 bagi penerima sasaran yang  telah  ditetapkan  dan  apabila  tidak mengikuti akan mendapatkan sanksi administratif  dan denda. 8
Penulisan  tinjauan  pustaka  ini bertujuan meninjau  secara etik dan hukum analisis  Peraturan  Presiden  No  14  Tahun 2021  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus Disease 2019 yang  mewajibkan  kepada warga  yang  terdaftar  sebagai  sasaran vaksinasi  Covid  19  dan  pemberian  sanksi jika tidak mengikuti program.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu melakukan  kajian  dan    penelaahan  hukum normatif melalui studi kepustakaan. Metode analisis  data  dilakukan  secara  analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia merupakan negara
kesejahteraan yang mengakui dan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia, pemenuhan hak kesehatan dari masyarakat yang  dijamin  oleh  negara  termuat  dalam Undang-undang  Dasar  1945,  dalam  pasal 28  H  ayat  (1)  yang  menyebutkan  bahwa "setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir batin, bertempat  tinggal, dan mendapatkan lingkungan  yang  sehat  serta  berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah harus merupakan cerminan dari  Pancasila  dan  UUD  1945  serta menjunjung  tinggi  martabat  manusia. Empat  prinsip  dasar  etika  biomedis  dari Beauchamp  dan  Childress  menjadi  acuan karena empat prinsip ini berlaku  juga bagi konteks  etika  secara  umum.  Program vaksinasi  pada  masa  pandemi  sifatnya wajib dan tentunya aturan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan martabat manusia, tidak melanggar hak-hak warga negara serta prinsip-prinsip etik.
Peraturan  Presiden  No  14  Tahun 2021  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan
Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus Disease 2019 yang  mewajibkan  kepada warga  yang  terdaftar  sebagai  sasaran vaksinasi  Covid  19  dan  pemberian  sanksi jika tidak mengikuti program. Berikut ini isi Pasal 13A Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 8
(1) Kementerian  Kesehatan  melakukan pendataan  dan  menetapkan  sasaran penerima Vaksin Covid-19
(2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai  sasaran  penerima  vaksin Covid-19  berdasarkan  pendataan sebagaimana  yang  dimaksud  pada ayat  (1)  wajib  mengikuti  vaksinasi Covid-19
(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  bagi  sasaran  penerima  vaksin Covid-19  yang  tidak  memenuhi kriteria  penerima  vaksin  Covid-19 sesuai  dengan  indikasi  vaksin Covid-19 yang tersedia
(4) Setiap  orang  yang  telah  ditetapkan sebagai  sasaran  vaksin  Covid-19 yang  tidak  mengikuti  vaksinasi Covid-19  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  dapat  dikenakan sanksi administratif, berupa:
a. Penundaan  atau  penghentian pemberian  jaminan  sosial  atau bantuan sosial;
b. Penundaan  atau  penghentian layanan administrasi pemerintah; dan/atau c. denda
(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(4) dilakukan oleh pemerintah

## A. Aspek Etik
Menghormati hak
manusiawi merupakan  kewajiban  pemerintah.  Warga masyarakat  tidak  boleh  dipandang  sebagai objek  atau  alat  untuk  mencapai  tujuan. Suatu  tindakan  dalam  hal  ini  Program Vaksinasi  Covid-19  dapat  dikatakan  baik dan benar jika memenuhi dua kriteria tujuan dan  pelaksanaannya  harus  baik  dan  benar. Tidak  dapat  dikatakan  baik  dan  benar  jika hanya  tujuannya  saja  yang  baik  dan  benar sedangkan  tata  cara  pelaksanaannya  tidak menghormati  martabat  warga  negara, begitu pula sebaliknya tidak dapat dikatakan benar jika tata cara pelaksanaannya  baik  dan  benar  tetapi tujuannya salah. 9
Pada  Program  Vaksinasi  Covid-19 ini  pemerintah  telah  menentukan  jenis vaksin.  Vaksin  yang  dipilih  merupakan jenis  vaksin  yang  telah  lolos  uji  yang dilakukan  oleh  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan yang telah mengeluarkan ijin edar sementara/EUA. Hal ini merupakan sebagai bentuk  upaya  dari  pemerintah  dalam menghormati  hak  manusia  warga  untuk
dapat menikmati standar kesehatan setinggi-  tingginya.  Sebagaimana  yang tercantum dalam Universal Declaration on Bioethic  and  Human  Right dari  UNESCO pada  tahun  2005,  “  ..Standar  kesehatan tertinggi yang mampu dicapai adalah salah satu hak yang mendasar yang dimiliki oleh setiap  manusia  tanpa  pembedaan  ras, agama, keyakinan politik, keadaan ekonomi,  dan  kemajuan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  harus  mempercepat  akses mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang berkualitas dan pengobatan yang esensial..”. Beberapa pasal yang tidak boleh diabaikan  dalam  pelaksanaannya  seperti Pasal  4  pada  penggunaan  dan    dalam memajukan  pengetahuan  ilmiah,  praktik medis,  dan  teknologi  terkait,  manfaat langsung  dan  tidak  langsung  bagi  pasien, peserta  penelitian,  dan  individu  lain  yang terkena  dampak  harus  dimaksimalkan  dan setiap  kemungkinan  bahaya  bagi  individu tersebut  harus  diminimalkan;  Pasal  5 Otonomi orang untuk membuat keputusan, sambil  mengambil  tanggung  jawab  untuk keputusan  itu  dan  menghormati  otonomi orang lain, harus dihormati sedangkan bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankan otonomi, perlu diambil tindakan-tindakan khusus untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka. 10
Penggunaan vaksin telah menyelamatkan lebih banyak nyawa
daripada intervensi medis lainnya.
Faktanya, telah terjadi penurunan 95 persen dalam  kasus  penyakit  yang  dapat  dicegah sejak vaksin diperkenalkan pada abad ke-20
. Prinsip-prinsip etika beneficence , nonmaleficence , autonomy, dan justice berperan  dalam  program  vaksinasi  Covid- 19. Pada kondisi saat ini maka setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan jenis vaksin setelah mendapatkan  penjelasan  dari  petugas kesehatan.  Program  vaksinasi  Covid-19 dapat  mencegah  penyakit  dan  diharapkan dapat mengakhiri pandemi. 11

## Beneficence
Beneficence berarti mengambil tindakan  untuk  memberi  manfaat  dan meningkatkan  kesejahteraan  orang  lain. Secara  umum beneficence mengharuskan pemerintah berkontribusi bagi kesejahteraan warganya, sebagai wujud dari golden  rule  principle .  Prinsip beneficence menegaskan  kewajiban  pemerintah  untuk membantu  warganya,  yaitu  pemerintah harus  mencegah    dan  menghilangkan bahaya,  melindungi  dan  membela  hak warga,  mencegah  keburukan  bagi  orang lain, menghilangkan kondisi yang merugikan  warga,  serta  menyelamatkan warga yang berada dalam bahaya/pandemi. Program Vaksinasi Covid-19 ini pemerintah  telah  melaksanakan  prinsip- prinsip  yang  terdapat  dalam beneficence ,
yaitu  menjaga  dan  berupaya  mencegah warganya dari Penyakit Covid-19. Kebaikan  bersama  lebih  tinggi  nilainya dibandingkan kebaikan bagi diri sendiri/individu hal ini merupakan kewajiban  bagi  negara  untuk  mewujudkan sesuatu  kebaikan  (program  vaksinasi) demi kesejahteraan bersama. 9,12,13

## Nonmaleficence
Nonmaleficence sejatinya  berasal dari  Sumpah  Hipokrates,  “Do  No  Harm”. Sungguh  sangat  penting  bagi  pemerintah dalam membuat dan melaksanakan Program  Vaksinasi  Covid-19  untuk  tidak membuat kerugian bagi warganya. Pertimbangan pertama yang harus dipikirkan  adalah  risiko,  risiko  terhadap kemungkinan adanya kerugian atau bahaya wajib untuk dihindari. Untuk itu pemilihan jenis vaksin harus didasarkan pada analisis efisiensi  dan  efektivitas,  fakta,  dan  data. Sampai saat ini EUA dari BPOM telah ada bagi vaksin yang digunakan pada program vaksin ini. Dengan adanya EUA ini artinya vaksin  yang  digunakan  telah  lolos  uji sehingga  masyarakat  tidak  perlu  ragu  lagi untuk di vaksin. Dalam mengeluarkan EUA ini  BPOM  tidak  bekerja  sendirian  tetapi melibatkan  juga  para  pakar  di  bidangnya masing-masing,  kolegium  klinisi  terkait, Komite  Nasional  Penilai  Khusus  Vaksin Covid-19, dan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).
Selain  hal  tersebut  pada  pelaksanaan kegiatan  vaksinasi  masal  ini  pemerintah menyiapkan  sarana  dan  prasarana  jika terjadi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi/KIPI. 13-15

## Autonomy/informed concent
Prinsip  ini  ada  untuk  menghormati martabat manusia, setiap manusia mempunyai  hak  untuk  dapat  menentukan apa  yang  seharusnya  dilakukan  atau  yang tidak boleh dilakukan. Pemberian informasi yang  jelas  mengenai  vaksin  berupa  risiko, keamanan,  mutu,  dan  manfaatnya.  Pada situasi  tertentu  seperti  pandemi  Covid-19 ini  ketika  ada  potensi  penyebaran  dan penularan penyakit maka dapat saja terjadi pembatasan atau hilangnya prinsip autonomy pada seseorang. Pemerintah pada Program  Vaksinasi  Covid-19  memberikan pilihan jenis vaksin dan informasi mengenai vaksin  tersebut  sehingga  warga  dapat memilih  dan  menentukan  pilihan  jenis vaksin  apa  yang  baik  buat  dirinya.  Jadi pilihannya  bukan  antara  tidak  divaksin dengan divaksin tetapi semua sasaran yang telah  ditetapkan  wajib  divaksin  sedangkan pilihannya  ada  pada  jenis  vaksinnya.  Pada pelaksanaannya informed  consent ini  tetap memperhatikan  juga  aspek  budaya  dan agama. 13,16

## Justice
Prinsip  keadilan  adalah  ketika seseorang  mendapatkan  apa  yang  sudah
menjadi  haknya  atau  yang  seharusnya  dia dapatkan. Warga masyarakat  memiliki hak untuk  hidup  sejahtera  dan  memperoleh akses  layanan  kesehatan.  Artinya  setiap manusia  memiliki hak untuk mendapatkan standar  kesehatan  setinggi  mungkin  yang mampu dicapai. Pencapaian standar kesehatan  setinggi  mungkin  yang  bisa dicapai  tergantung  dari  berbagai  aspek, seperti kondisi biologis dan sosial ekonomi yang  bersangkutan,  serta  ketersediaan sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  negara tanpa  mengabaikan  peran  agama  sehingga pemerintah  harus  tetap  memperhatikan fatwa  yang  dibuat  oleh  Majelis  Ulama Indonesia ataupun lembaga agama lainnya. Pada  awal  Program  Vaksinasi  Covid-19, sasaran  telah  ditentukan  dan  ada  skala prioritas  yang  menerima  vaksinnya  hal  ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan vaksin. Tenaga kesehatan dan orang  lanjut  usia  mempunyai  risiko  yang lebih  tinggi  untuk  tertular  sehingga mendapatkan  skala  prioritas  mendapatkan vaksinasi  Covid-19.  Saat  ini,  ketersediaan dan pilihan jenis vaksin yang cukup banyak serta  akses  pelayanannya  yang  mudah memungkinkan semua warga mendapatkan vaksinasi.  Sehingga  dengan  tercapainya target  yang  divaksin  maka  diharapkan masyarakat dapat mencapai tingkat kesehatan  dan  kesejahteraan  yang  dicita- citakan. 17,18

## Primafacie
Primafacie merupakan  tindakan  atau kebijakan yang terbaik yang dapat dilakukan  oleh  pemerintah  bagi  kebaikan warga  negaranya  sesuai  dengan  prinsip keselamatan warga lebih diutamakan/menjadi prioritas. Jadi primafacie adalah  kewajiban  yang  harus dijalankan  pemerintah  untuk  menghormati dan  mencintai  hak  hidup  warganya.  dan summum  bonum adalah  kebaikan  tertinggi yang  harus  dilakukan  pemerintah  untuk melaksanakan kewajibannya guna
menjamin kesejahteraan warganya.
Sehingga justice merupakan primafacie dari  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah,  karena  pemerintah  pada  masa pandemi  ini  telah  melakukan  yang  terbaik yaitu mengadakan program vaksinasi guna menjaga hak hidup warganya. 9,19

## B. Aspek Hukum
Indonesia merupakan negara kesejahteraan  yaitu  negara  menjamin kesejahteraan  rakyatnya  seperti  yang tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945 alinea keempat yang menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu  Pemerintahan  Negara  Indonesia merdeka  yang  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan  sosial,..”  Lebih  jelas  lagi disebutkan dalam Pasal 28 H  ayat (1) Hak hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang  baik  dan  sehat  serta  hak  untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Program vaksinasi Covid-19 ini merupakan kewajiban  dan    bentuk  tanggung  jawab pemerintah untuk melindungi dan menjamin  kesehatan  warganya  dalam pemenuhan  terhadap    hak  dasar  warga negaranya. 12,20
Sejatinya  warga  negara  memiliki dua  hak  dasar,  pertama    hak  manusia ( human rights ) merupakan hak yang sudah ada  sejak  manusia  dalam  kandungan sehingga melekat, berkaitan dengan eksistensinya dan mempunyai sifat menetap serta  tidak  dapat  dicabut.  Hak  ini diantaranya  berupa  kebebasan  beragama, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan  hidup  pribadi,  kebebasan  batin. Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  UU No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  yang  menyatakan  “Bahwa  hak asasi  manusia  merupakan  hak  dasar  yang secara  kodrati  melekat  pada  diri  manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan,  dan  tidak  boleh  diabaikan, dikurangi,  atau  dirampas  oleh  siapapun.” Kedua,  hak  undang-undang  ( legal  rights )
artinya  hak  ini  terdapat  dalam  undang- undang bersifat sementara   yang diberikan oleh negara dan pengaturannya harus jelas dan  tertuang  dalam  peraturan  perundang- undangan. Dengan demikian konsep HAM di  Indonesia  bukan  hanya  mengenai  hak  – hak  dasar  tetapi  juga  mengenai  kewajiban dasar manusia sebagai warga negara. 20
Pandemi  Covid-19  ditetapkan  oleh Presiden sebagai Bencana Nasional, dengan adanya  status  ini  maka  kondisinya  dapat dikatakan  sebagai  kondisi  luar  biasa .21
Dalam UU No.24 Tahun 2007 menyatakan bahwa bencana merupakan suatu peristiwa atau  peristiwa  yang  mengancam  dan mengganggu  kehidupan  dan  penghidupan masyarakat  yang  disebabkan,  baik  oleh faktor  alam  dan/atau  faktor  non  alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa manusia,  kerusakan  lingkungan,  kerugian harta  benda,  dan  dampak  psikologis, sehingga  dengan  kondisi  ini  pemerintah mengadakan langkah-langkah berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu kegiatan pencegahan bencana berupa pelaksanaan Tracing,  Test ,  dan Treatment (3T),  5  M,  tanggap  darurat,  dan  program vaksinasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pandemi  Covid-19  yang  dilakukan  ini dalam  rangka  memenuhi  hak  dasar manusia/warga  negara  yaitu  hak  untuk sehat. Hak kesehatan ini telah diatur dalam
Pasal  4  UU  No.  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan yaitu “Setiap orang berhak atas kesehatan” dan Pasal 5 menyatakan “bahwa setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama dalam  mengakses  atas  sumber  daya  di bidang kesehatan; serta memperoleh pelayanan  kesehatan  yang  aman,  bermutu, dan terjangkau”. Program Vaksinasi Covid- 19 serta menentukan jenis vaksin yang telah lulus  uji  klinik  dan  memiliki  ijin  edar walaupun  masih  berupa  izin  penggunaan darurat  atau emergency  use  authorization (EUA) untuk 9 jenis vaksin. Vaksin Covid- 19  yang  mendapat  EUA  telah  melalui pengkajian  yang  intensif  dan  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  BPOM terkait  keamanan,  khasiat,  dan  juga mutunya, sehingga dengan jumlah dan jenis vaksin  yang  tersedia  ini  diharapkan  70% warga dapat divaksin segera sehingga akan tercapai herd immunity . 22-24
Saat  kondisi  bencana  nasional (Pandemi
Covid-19) pemerintah mempunyai  kewajiban  terhadap  warga masyarakatnya
agar memperoleh perlindungan  sosial  serta  rasa  aman khususnya  bagi  masyarakat  yang  rentan, dan masyarakat dapat berpartisipasi menentukan  nasib  dan  lingkungannya. Selain  hak,  masyarakat  juga  memiliki kewajiban  dalam  penanganan  bencana, yakni  berupa  menjaga  kehidupan  sosial masyarakat yang harmonis, ikut serta secara aktif  melakukan  kegiatan  penanggulangan
bencana  tentunya  sesuai  dengan  program pemerintah  seperti  program  vaksinasi,  dan harus  memberikan  informasi  yang  benar kepada  publik/masyarakat  lainnya    (tidak menyebarkan berita hoax ) mengenai penanggulangan  bencana  ini.  Dengan adanya  kewajiban  dari  masyarakat  ini diharapkan  turut  mendukung  program vaksinasi Covid-19 sehingga akan tercapai target dalam waktu singkat. 22
Ketentuan  pidana  atau  sanksi  akan diberikan kepada siapa saja yang menghalangi  program  pemerintah  dalam penanggulangan bencana yaitu jika dilakukan dengan sengaja akan mendapatkan  sanksi  berupa  ancaman penjara  selama  satu  tahun  dan  denda sebesar  Rp.1.000.000,00  (satu  juta  rupiah) tetapi  jika  melakukannya  karena  kealpaan maka  sanksinya  dikurangi  setengahnya menjadi  ancaman  penjara  selama  enam bulan dan/atau denda sebesar Rp.500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah) seperti yang dinyatakan dalam Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit menular. Pemerintah mempunyai hak untuk memaksa  warganya  agar  menerima  vaksin Covid-19 sebagai upaya menjaga warganya dari  kesakitan  seperti  yang  disampaikan Cicero,  “ Solus  populi  suprema  lex  esto ” (keselamatan masyarakat merupakan hukum yang tertinggi) dan juga merupakan pelaksanaan sila ke 5 Pancasila diantaranya supaya  masyarakat  sehat  dan  tidak
menularkan penyakit kepada orang lain. 9,25,26

## KESIMPULAN
Program Vaksinasi Covid-19 merupakan pelaksanaan kewajiban pemerintah  dalam  rangka  pemenuhan  hak manusiawi warganya agar dapat menjalani hidupnya  dengan  rasa  aman,  tenteram, sehat,  dan  sejahtera.  Kewajiban  warga masyarakat  untuk  mengikuti  Program Vaksinasi  Covid-19  dan  sanksi  jika  tidak mengikutinya  secara  prinsip  hukum  sudah sesuai  dengan  UUD  1945  sebagai  sumber hukum,  serta    peraturan/  undang-undang lainnya, sehingga pemerintah dapat memaksa  warganya  untuk  mengikuti program vaksinasi sedangkan untuk pilihan hanya  pada  jenis  vaksinnya.  Berdasarkan prinsip  etik  maka  Program  Vaksinasi Covid-  19  telah  memenuhi  artikel/pasal yang terdapat dalam Universal Declaration on  Bioethic  and  Human  Right ,  dan  kaidah dasar  moral beneficence,  nonmalficence, autonomy , dan j ustice dengan primafacie nya adalah Justice .

## KONFLIK KEPENTINGAN
Tidak  ada  konflik  kepentingan dalam  penulisan  artikel  tinjauan  etik  dan hukum terhadap vaksinasi Covid-19, antara kewajiban dan pilihan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan kepada  semua  pihak  yang  membantu  dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan penulisan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Han  R,  Huang  L,  Jiang  H,  Dong  J,
Peng H, Zhang D . Early Clinical and
CT  Manifestations  of  Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19 ) Pneumonia . 2020;(1):1–6.
2. Department  of  health,  Australia Government  : Coronavirus  Disease (Covid-19) vol.9 April 2020
3. Kemenkes RI, 2020, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian
Coronavirus               Disease (Covid- 19), Kemenkes RI, Jakarta
4. Prompetchara E, Ketloy C, Palaga T.
Immune responses in COVID-19 and potential  vaccines:  Lessons  learned from  SARS  and  MERS  epidemic .
Asian  Pacific  J  Allergy  Immunol.
2020;38(1):1–9.
5. Pusat Informasi & Koordinasi
COVID-19 Provinsi Jawa Barat, 2021
(Tahun)
6. Kementrian  Kesehatan  RI    Pedoman pencegahan dan penanggulangan coronavirus diseases (Covid-19), Juli 2020 https://covid19.kemkes.go.id/
7. Pusat study lingkungan hidup UGM, Protokol  Kesehatan  5  m  di  masa ppkm, https://pslh.ugm.ac.id/
8. Peraturan  Presiden  RI  Nomor  14 Tahun  2021  tentang  perubahan  atas Peraturan Presiden  Nomor  99  Tahun 2020  tentang  pengadaan  vaksin  dan pelaksanaan  vaksin  dalam  rangka penanggulangan  pandemi corona
virus disease 2019 (covid-19), https://jdih.setkab.go.id/
9. Kusmayanto,CB. Bioetika. Ed kedua. Jakarta: PT Gramedia, 2021: 259-273
10. Universal  Declaration  on  Bioethics and  Human  Rights,  Adopted  by  the
UNESCO  General  Conference,  19 October 2005,
http://www.kentlaw.edu/
11. Runzheimer  J,  Larsen  L.J,  Medical Ethics  for  Dummies.  Indianapolis Indiana:  Wiley  Publishing,  Inc, 2011:133-6.
12. Fuady  M,  Keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia  eksistensi sila kelima Pancasila dalam
percaturan masyarakat global.
Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,
2013: 164-8.
13. Bertens K. Etika Biomedis, Yogyakarta: Kanisius, 2011: 58-83
14. Graham  Gordon,  Teori-teori  etika. Bandung: Nusa media, 2015:  151.
15. Ditborn  M,  Micolach  C,  Rojas  D,
Solas PS, Ethical Challenges
Experienced  by  Healthcare  Workers Delivering  Clinical  Care  during
Health Emergencies and Disasters: A Rapid  Review  of  Qualitative  Studies and Thematic Synthesis,
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/354
67462/ 2022 Jul-Sep;13(3):179-195.
16. Irfan,  Kedudukan  informed  consent dalam  hubungan  dokter  dan  pasien, DE  LEGA  LATA,  Jurnal  Ilmu
Hukum, Fakultas hukum UMSU, vol
3 no 2, 2018
17. Latif Y. Negara Paripurna, historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila.Jakarta:
Gramedia, 2021:  551-609
18. Utami  R,  Nugraha  NA,  Yuliantoro MN, Nugroho HW, Analisis biomedis terhadap  pasien  transgender  dalam mengakses  layanan  Kesehatan  di Yogyakarta,  Jurnal  Filsafat,  ISSN:
0853-1870 (print); 2528-
6811(online) Vol. 30, No. 1 (2020), p. 72-91, doi: 10.22146/jf.53016
19. Sukhohar A, Carolia N, Peran Majelis kehormatan etik kedokteran (MKEK) dalam  Pencegahan  dan  Penyelesaian malpraktek
kedokteran,
https://juke.kedokteran.unila.ac.id/in dex.php/JK/article/view/1642 20. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, https://www.komnasham.go.id 21. Sekertariat  Kabinet  RI,  Presiden tetapkan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional,
https://setkab.go.id/
22. Undang-undang  Nomor  24  Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, https://bnpb.go.id/
23. Undang-undang  Nomor  36  Tahun
2009 tentang
Kesehatan
https://peraturan.bpk.go.id/
24. Badan  POM,  Tambah  Pilihan  Jenis Vaksin  COVID-19  di  Indonesia,
Badan  POM  Terbitkan  EUA  untuk Janssen  COVID-19  Vaccine  dan Vaksin convidecia, https://www.pom.go.id/new
25. Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,
http://www.bphn.go.id/
26. Fuady  M,  Teori-teori  besar  dalam hukum.  Jakarta:  Kancra  Prenada media Group, 2013: 96-7.