## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3469/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Penegakkan Etika Dan Disiplin Tenaga Kesehatan Sebagai Aparatur Sipil Negara
1 Saiful Anwar, 2 Aris Prio Agus Santoso, 3 Gerardus Gegen, 4 Ady Irawan. AM
1 Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
2,4 Universitas Duta Bangsa Surakarta 3 STIH Pelopor Bangsa Depok Article Info Abstract Article history: Received : 17 Juni 2022 Publish : 16 July 2022 In providing health services, it is not uncommon to find the behavior of health workers as State Civil Apparatuses who deviate from the rules. To deal with violations committed by ethics and discipline, there  is  often  confusion  in  the  enforcement  process,  whether  enforced  through  professional organizations or through government channels. The purpose of this study was to find out how to enforce ethics and discipline of health workers as state civil servants. The approach method used in this study is a library research approach with secondary data collection. The data obtained were then analyzed qualitatively. The results of the research show that actually ethics and discipline are attitudes that cannot be separated, and are not independent attitudes because they are interrelated and related. In Law no. 36/2014 does not explicitly explain the enforcement of ethics and discipline for health workers, but if you look at Article 82 paragraph (4) which states that every health worker who does not carry out his duties and responsibilities will be subject to sanctions. This means that the regulation contains law enforcement for health workers. Likewise in Government Regulation No.  94/2021  states  that  Civil  Servants  who  do  not  carry  out  their  obligations  will  be  subject  to disciplinary penalties including; light disciplinary punishment, moderate disciplinary punishment, or severe disciplinary punishment. From this it can be seen that in fact Law no. 36/2014 concerning
Health  Workers  also  has  a  common  thread  with  the  type  of  light  disciplinary  punishment  in Government Regulation no. 94/2021 concerning Civil Servant Discipline. This proves that in terms of enforcing  discipline for  health  workers  as  State Civil  Apparatus,  it  is referred  to  Government Regulation no. 94/2021 concerning Civil Servant Discipline, because these health workers are state employees and are owned by the state, while the state's position is higher than that of professional organizations. Enforcement of ethics and discipline for health workers includes; the provision of light disciplinary sanctions, the provision of moderate disciplinary sanctions, or even the provision of severe disciplinary sanctions.
Keywords: Ethics and Discipline, Health Workers, State Civil Apparatus
Info Artikel
ABSTRAK Article history: Diterima : 17 Juni 2022 Publis : 16 July 2022 Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tidak jarang ditemukan perilaku tenaga kesehatan sebagai Aparatur Sipil Negara yang menyimpang dari aturan. Untuk menangani pelanggaran yang dilakukan  oleh  haruslah  dilakukan  penegakkan  etik  dan  disiplin  namun  sering  terjadi kesimpangsiuran dalam proses penegakkanya, apakah  ditegakkan melalui jalur  organisasi profesi ataukah melalui jalur pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menegakkan etika dan disiplin tenaga kesehatan sebagai aparatur sipil negara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan library research dengan pengumpulan data sekunder.  Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kulitatif.  Dari  hasil  penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya  etika dan disiplin adalah sikap  yang tidak dapat dipisahkan, dan bukanlah sikap yang berdiri sendiri karena keduanya saling berkaitan dan berhubungan. Di UU No. 36/2014  tidak  menjelaskan  secara  tegas  mengenai  penegakkan  etika  dan  disiplin  bagi  tenaga kesehatan,  namun  jika  meninjau  pada  Pasal  82  ayat  (4)  yang  menyebutkan  bahwa  setiap  tenaga kesehatan yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya maka akan dikenai sanksi. Artinya di peraturan tersebut tertuang penegakkan hukum bagi tenaga kesehatan. Begitu juga pada PP No. 94/2021  menyebutkan  bahwa  PNS  yang  tidak  melakukan  melaksanakan  kewajiban  akan  dijatuhi hukuman  disiplin  meliputi;  hukuman  disiplin  ringan,  hukuman  disiplin  sedang,  atau  hukuman disiplin berat. Dari sini bisa diketahui bahwa sebenarnya UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan juga memiliki benang merah dengan jenis hukuman disiplin ringan pada PP No. 94/2021 tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  dalam  hal  melakukan  penegakkan disiplin bagi tenaga kesehatan sebagai Aparatur Sipil Negara adalah merujuk pada PP No. 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri, sebab tenaga kesehatan tersebut merupakan pegawai negara dan dimiliki  oleh  negara  sedangkan  kedudukan  negara  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  organisasi profesi. Penegakkan etika dan disiplin bagi tenaga kesehatan tersebut meliputi;  pemberian sanksi hukuman disiplin ringan, pemberian sanksi hukuman disiplin sedang, atau bahkan juga pemberian sanksi hukuman disiplin berat.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:
Saiful Anwar Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 20c20053@student.unika.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Dewasa ini penyelenggaraan negara masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan  yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh  kemajuan  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  informasi,  komunikasi,  transportasi,  investasi,  dan perdagangan.  Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai  tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek  pembangunan  untuk  membangun  kepercayaan  masyarakat  guna  mewujudkan  tujuan pembangunan nasional.
Berbagai  tantangan  yang  dihadapi  oleh  aparatur  sipil  negara  dalam  mencapai  tujuan  yang semakin  banyak  dan  berat,  baik  berasal  dari  luar maupun  dalam  negeri  menuntut aparatur  sipil negara  untuk  meningkatkan  profesionalitasnya  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  serta bersih  dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  yaitu  melalui  penegakkan  kedisiplinan pegawai.  Disiplin  sangat  diperlukan  dalam  mendukung  lancarnya  pelaksanaan  pekerjaan  pada suatu organisasi. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggungjawab seseorang terhadap tugas-tugas  yang  diberikan  kepadanya.  Hal  ini  mendorong  gairah  kerja,  semangat  kerja,  dan terwujudnya tujuan organisasi. Guna mewujudkan tujuan organisasi yang harus segera dibangun dan ditegakkan adalah kedisiplinan pegawainya.
Tenaga  Kesehatan  dalam  melakukan  pelayanan  kesehatan  diharuskan  menjunjung  asas  etik, disiplin, dan profesionalisme. Aspek etik merupakan salah satu pondasi yang sangat penting bagi tenaga  kesehatan  dalam  membangun  hubungan  baik  dengan  semua  pihak  selama  melakukan pelayanan. Hubungan baik dengan semua pihak yang berperan dalam pelayanan kesehatan dapat mempermudah dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kesembuhan dan kepuasan pasien. Interaksi tenaga  kesehatan  dengan  pasien  sangat  dibutuhkan  dalam  proses  pelayanan  kesehatan  demi tercapainya kerekatan dan kekeluargaan.
Dalam  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  tidak  jarang  ditemukan  perilaku-perilaku tenaga kesehatan yang menyimpang dari aturan seperti membolos saat bekerja, tidak masuk tanpa izin  atas,  tidur  saat  bekerja,  tidak  pernah  mengikuti  kegiatan  di  tempat  kerja  dan  sebagainya. Perilaku tersebut tidak hanya dilakukan tenaga kesehatan dari sektor swasta, namun juga dilakukan oleh tenaga kesehatan yang juga perpofesi sebagai pegawai negeri sipil atau ASN. Ini diperkuat dengan temuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pelanggaran kode etik dan disiplin yang  dilakukan  ASN,  seperti  kasus  korupsi  sebanyak  2.496  orang,  pelanggaran  nilai  dasar  dan etika 148 orang dan pelanggaran netralitas 1.588 orang.
Perilaku  ini  memang  agak  sulit  menanganinya,  kecuali  keasadaran  sendiri  masing-masing tenaga  kesehatan  dalam  menerapkan,  mengaplikasikan,  menghayati,  memahami,  kode  etik profesinya.  Karena,  etika  profesi  lebih  bersifat  moral,  maka  kesalahan  yang  terjadi  apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan, sanksi yang diberikan bersifat moral dan yang paling dirugikan adalah  para  kliennya,  sehingga  untuk  menangani  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku pelayanan agar tidak terlalu merugikan penggunan pelayanan haruslah dilakukan penegakkan etik dan disiplin.
Pelanggaran etik, disiplin, dan hukum saling bersinggungan. Pelanggaran etik dan disiplin tidak serta merta membuka kemungkinan adanya pelanggaran hukum, namun pelanggaran hukum dapat membuka  kemungkinan  adanya  pelanggaran  etik  dan  disiplin.  Fakta  yang  terjadi  di  lapangan menunjukkan  kesimpangsiuran  dalam  proses  penegakkanya,  apakah  penegakkan  tersebut diselesaikan melalui jalur organisasi profesi ataukah melalui jalur pemerintahan, mengingat bahwa tenaga kesehatan adalah sebagai Aparatur Sipil Negara.
Sesuai  sikap  dan  perilaku  tenaga  kesehatan,  maka  dalam  memberikan  pelayanan  yang berkualitas atau pelayanan kesehatan yang prima terhadap masyarakat, seperti halnya pemberian pelayanan publik lainnya, dibutuhkan sikap dan perilaku yang handal dan profesional bagi seluruh
Sumber Daya Manusia. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem penyelenggaraan  pelayanan yang berisi  nilai,  persepsi,  dan  acuan  perilaku  yang  mampu  mewujudkan  hak  asasi  manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan pembangunan kesehatan.

## 1.1.Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di atas,  dapat  ditarik  rumusan  masalah yaitu; bagaimana cara menegakkan etika dan disiplin tenaga kesehatan sebagai aparatur sipil negara supaya tidak terjadi kesimpangsiuran dalam proses penegakkanya, apakah melalui jalur organisasi profesi ataukah melalui jalur pemerintahan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Etika
Menurut  para ahli  maka  etika tidak lain adalah  aturan  perilaku, adat  kebiasaan  manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani “ Ethos” yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, Etika berasal dari kata Yunani: Ethos , jamaknya ta etha , yang berarti adat istiadat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia.
Menurut Bertens ada dua pengertian etika:  sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis,  etika  berarti  nilai-nilai  dan  norma-norma  moral  yang  baik  yang  dipraktikkan  atau justru  tidak  dipraktikkan,  walaupun  seharusnya  dipraktikkan.  Etika  sebagai  praktis  sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebgainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Adapun menurut Burhanuddin Salam, istilah etika berasal dari kata latin, yakni “ ethic ”, sedangkan dalam bahasa Greek, ethikos yaitu a body of moral principle or value Ethic, arti sebenarnya ialah kebiasaan, habit. Jadi, dalam pengertian aslinya, apa yang disebutkan baik itu adalah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat (pada saat itu). Lambat laun pengertian etika  itu  berubah  dan  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan  manusia. Perkembangan pengertian etika tidak lepas dari substansinya bahwa etika adalah suatu ilmu yang  membicarakan  masalah  perbuatan atau  tingkah  laku manusia,  mana  yang  dinilai  baik dan mana yang jahat. Istilah lain dari etika, yaitu moral, asusila, budi pekerti, akhlak. Etika merupakan  ilmu  bukan  sebuah  ajaran.  Etika  dalam  bahasa  arab  disebut akhlak,  merupakan jamak dari kata khuluq yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab, dan agama. Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (standard of conduct) yang memimpin individu,  etika  adalah  suatu  studi  mengenai  perbuatan  yang  sah  dan  benar  dan  moral  yan dilakukan seseorang.
Etika diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang memebedakan apa yang benar dan apa yang salah. Etika merupakan bidang normatif, karena menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindarkan.
Beberapa ahli merumuskan pengertian etika sebagai berikut:
1. Drs.  O.P.  Simorangkir:  etika  atau  etik  sebagai  pandangan  manusia  dalam  berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.
2. Drs.  Sidi  Gajalba  dalam  sistematika  filsafat: etika  adalah  teori  tentang  tingkah  laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.
3. Drs. H. Burhanudin Salam: etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya. Sedangkan etika profesi adalah suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembang tugasnya serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) dalam kehidupan manusia.
Etika profesi atau kode etik profesi sangat berhubungan dengan bidang pekerjaan tertentu yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau konsumen. Konsep etika tersebut harus disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berada di lingkup kerja tertentu, misalnya; dokter, jurnalistik dan pers, guru, engineering (rekayasa), ilmuwan, dan profesi lainnya.
Kode etik profesi ini berperan sebagai sistem norma, nilai, dan aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar/ baik, dan apa yang tidak benar/ tidak baik  bagi  seorang  profesional.  Dengan  kata  lain,  kode  etik  profesi  dibuat  agar  seorang profesional  bertindak  sesuai  dengan  aturan  dan  menghindari  tindakan  yang  tidak  sesuai dengan kode etik profesi.
Beberapa ahli merumuskan pengertian etika profesi sebagai berikut:
1. Anang  Usman:  etika  profesi  adalah  sikap  hidup  untuk  memenuhi  kebutuhan  pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban  masyarakat  sebagai  keseluruhan  terhadap  para  anggota  masyarakat  yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama.
2. Siti  Rahayu:  etika  profesi  adalah  kode  etik  untuk  profesi  tertentu  dan  karenanya  harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolut.
3. Kaiser:  etika  profesi  adalah  sikap  hidup  berupa  keadilan  untuk  memberikan  pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Berlandaskan  pada  pengertian  dan  urgensi  etika,  maka  dapat  diperoleh  suatu  deskripsi umum, bahwa ada titik temu antara etika dan dengan hukum. Keduanya memiliki kesamaan substansial  dan  orientasi  terhadap  kepentingan  dan  tata  kehidupan  manusia.  Dalam  hal  ini etika  menekankan  pembicaraannya  pada  konstitusi  soal  baik  buruknya  perilaku  manusia. Perbuatan manusia dapat disebut baik, arif dan bijak bilamana ada ketentuan secara normatif yang merumuskan bahwa hal itu bertentangan dengan pesan-pesan etika. Begitupun seorang dapat  disebut  melanggar  etika  bilamana  sebelumnya  dalam  kaidah-kaidah  etika  memang menyebutkan  demikian.  Sementara  keterkaitannya  dengan  hukum,  Paul  Scholten menyebutkan,  baik  hukum  maupun  etika  kedua-duanya  mengatur  perbuatan-perbuatan manusia sebagai manusia sebagai manusia, yaitu ada aturan yang mengharuskan untuk diikuti, sedangkan  di  sisi  lain  ada  aturan  yang  melarang  seseorang  menjalankan  sesuatu  kegiatan, misalnya yang merugikan dan melanggar hak-hak orang lain. Pendapat Scholten menunjukan bahwa titik temu antara etika dengan hukum terletak pada muatan substansinya yang mengatur tentang  perilaku-perilaku  manusia.  apa  yang  dilakukan  oleh  manusia  selalu  mendapatkan koreksi  dari  ketentuan-ketentuan  hukum  dan  etika  yang  menentukannya.  ada  keharusan, perintah dan larangan, serta sanksi-sanksi.
2.2 Disiplin
Disiplin  berasal  dari  bahasa  latin Discere yang  berarti  belajar.  Dari  kata ini  timbul  kata Disciplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Namun sekarang kata disiplin mengalami perkembangan  makna  dalam  beberapa  pengertian.  Pertama  disiplin  diartikan  sebagai kepatuhan  terhadap  peraturan  atau  tunduk  kepada  pengawasan,  dan  pengendalian.  Kedua disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangakan diri agar dapat berperilaku tertib. Sedangkan  secara  luas  disiplin  dapat  diartikan  sebagai  semacam  pengaruh  yang  dirancang untuk membantu anak agar mampu menghadapi tuntutan lingkungan.
Disiplin itu tumbuh dari kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kecedenderungan dan keinginan individu untuk berbuat sesuai dan dapat di peroleh atau kerena kondisi tertentu dengan  pembatasan  peraturan  yang  diperlukan  terhadap  dirinya  dan  lingkungan  tempat  ia hidup.
Disiplin  diartikan  sebagai  kesediaan  untuk  mematuhi  peraturan  yang  baik,  demikian  itu bukan hanya patuh karena ada tekanan dari luar, melainkan kepatuhan didasari oleh adanya kesadaran  tentang  nilai  dan  pentingnya  peraturan  itu.  Kata  disiplin  didefinisikan  sebagai praktek  melatih  orang  untuk  mematuhi  aturan  dengan  menggunakan  hukuman  untuk memperbaiki  ketidak  patuhan.  Oleh  karena  itu  tak  heran  devinisi  semacam  ini  seringkali
mengkaitkan pendisiplinan dengan alat-alat yang dipakai untuk para pelaku agar jera. Disiplin juga merupakan upaya untuk membentuk tingkah laku sesuai dengan yang sudah ditetapkan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan diharapkan.
Menurut  Suharsimi  Arikunto,  disiplin  adalah  kepatuhan  seseorang  dalam  mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar.Menurut Thomas Gordon, disiplin adalah perilaku dan tata  tertib  yang  sesuai  dengan  peraturan  dan  ketetapan,  atau  perilaku  yang  diperoleh  dari pelatihan yang dilakukan secara terus menerus.
Menurut  Wiwik,  disiplin  mencakup  setiap  pengaruh  yang  ditunjukkan  untuk  membantu siswa  agar  ia  dapat  memahami  dan menyesuaikan  diri  dengan  tuntutan lingkungannya  dan juga  penting  tentang  cara  menyelesaikan  tuntutan  yang  mungkin  ingin  ditunjukkan  siswa terhadap lingkungan.
Menurut Prijodarminto disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan keterikatan.
Nitsemito mengatakan bahwa disiplin adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai  dengan  peraturan  dan  perusahaan  bak  yang  tertulis  maupun  tidak.  Selanjutnya Ametembun disiplin adalah seuatu keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan senang hati.
Disiplin menurut Oteng Sutrisno berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
1. Disiplin Positif
Disiplin  positif  merupakan  suatu  sikap  dan  iklim  organisasi  yang  setiap  anggotanya mematuhi peraturan-peraturan organisasi atas kemauannya sendiri. Mereka patuh pada tata tertib tersebut karena mereka memahami,meyakini dan mendukungnya. Selain itu mereka berbuat  begitu  karena  mereka  benar-benar  menghendakinya  bukan  karena  takut  akan akibat  dari  ketidakpatuhannya.  Dalam  suatu  organisasi  yang  telah  menerapkan  disiplin positif,  beberapa  siswa  kadang-kadang  melakukan  suatu  kesalahan  yang  melanggar  tata tertib.Maka akibat yang ditimbulkan adalah kewajiban dalam menetapkan suatu hukuman. Akan tetapi hukuman yang diberikan ini bukanlah bermaksud untuk melukai, akan tetapi yang sesuai dengan prinsip disiplin positif, hukuman tersebut diberikan untuk memperbaiki dan membetulkan. Disiplin positif ini memberikan suatu pandangan bahwa kebebasan yang mengandung konsekuensi yaitu kebebasan harus sejalan dengan tanggung jawab.
2. Disiplin Negatif Yang dimaksud disiplin negatif di sini adalah suatu keadaan disiplin yang menggunakan hukuman  atau  ancaman  untuk  membuat  orang-orang  mematuhi  perintah  dan  mengikuti peraturan hukuman. Pendekatan  pada disiplin negatif ini adalah menggunakan hukuman pada pelanggaran peraturan untuk menggerakkan dan menakutkan orang-orang atau siswa lain sehingga mereka tidak akan berbuat kesalahan yang sama. Meskipun disiplin negatif ini mempunyai banyak kekurangan akan tetapi pada waktu-waktu tertentu tetap diperlukan pula sikap kekuatan dan kekuasaan apabila memang hanya inilah cara satusatunya jawaban yang perlu dilaukan agar tujuan dapat tercapai serta berjalan dengan lancar.

## 2.3 Tenaga Kesehatan
Tenaga  kesehatan  merupakan  komponen  utama  pemberi  pelayanan  kesehatan  kepada masyarakat  dalam  rangka  tercapainya  tujuan  pembangunan  kesehatan  yang  sesuai  dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Selaku komponen utama pemberi pelayanan  kesehatan  tentunya  keberadaan,  peran,  dan  tanggung  jawab  tenaga  kesehatan sangatlah penting dalam kegiatan pembangunan kesehatan. Pelaksanaan dan pendayagunaan terhadap keberadaan, peran, dan tanggung jawab tenaga kesehatan tersebut berjalan dengan baik,  seimbang,  teratur,  terjaga  mutunya,  dan  terlindungi  baik  bagi  tenaga  kesehatan  itu sendiri  maupun  bagi  masyarakat  yang  menerima  pelayanan  kesehatan  tersebut  tentu  perlu pengaturan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
Pasal 1 angka 6 UU Kesehatan jo Pasal 1 angka 1 Undang.Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut UU Tenaga Kesehatan) mendefinisikan;
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
Menurut Anna Kurniati dan Ferry Efendi pengertian tenaga kesahatan adalah Setiap orang yang  memperoleh  pendidikan  baik  formal  maupun  non  formal  yang  mendedikasikan  diri dalam  berbagai  upaya  yang  bertujuan  mencegah,  mempertahankan  serta  meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan adalah komponen terpenting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan Indonesia yang setinggi-tingginya.
Pengaturan  tenaga  kesehatan  yang  lebih  lengkap  saat  ini  diatur  dalam  UU  Tenaga Kesehatan  yang  mengelompokkan  tenaga  kesehatan  menjadi  tiga  belas  jenis  yaitu:  tenaga medis,  tenaga  psikologi  klinis,  tenaga  keperawatan,  tenaga  kebidanan,  tenaga  kefarmasian, tenaga  kesehatan  masyarakat,  tenaga  kesehatan  lingkungan,  tenaga  gizi,  tenaga  keterapian fisik,  tenaga  keteknisian  medis,  tenaga  teknis  biomedika, tenaga  kesehatan  tradisional,  dan tenaga kesehatan lainnya.

## 2.4 Aparatur Sipil Negara
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil  dan  pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  yang  diangkat  oleh  pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pegawai  ASN  berkedudukan  sebagai  aparatur  negara  yang  menjalankan  kebijakan  yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai  politik.  Selain  untuk  menjauhkan  birokrasi  dari  pengaruh  partai  politik,  hal  ini dimaksudkan  untuk  menjamin  keutuhan,  kekompakan  dan  persatuan  ASN,  serta  dapat memusatkan  segala  perhatian,  pikiran,  dan  tenaga  pada  tugas  yang  dibebankan  kepadanya. Oleh karena itu dalam pembinaan karier pegawai ASN, khususnya di daerah dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat karier tertinggi.
Nilai dasar sebagai salah satu prinsip ASN sebagai profesi, menurut UU ASN, meliputi:
1. Memegang teguh ideologi Pancasila;
2. Setia  dan  mempertahankan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
6. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.
Selain prinsip nilai dasar yang menjadi landasan ASN sebagai profesi, dalam tataran normatif, diatur  pula  mengenai  kode  etik  dan  kode  perilaku  ASN  sebagai  bagian  dari  prinsip  yang
dijadikan landasan ASN sebagai profesi, dimana kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Adapun kode etik dan kode perilaku ASN tersebut, berisi pengaturan mengenai perilaku agar Pegawai ASN:
1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  perintah  atasan  atau  pejabat  yang  berwenang sejauh  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  etika pemerintahan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan  informasi  secara  benar  dan  tidak  menyesatkan  kepada  pihak  lain  yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak  menyalahgunakan  informasi  intern  negara,  tugas,  status,  kekuasaan,  dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar asn dan selalu menjaga reputasi dan integritas asn; dan
12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai asn. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam UU ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Secara normatif, UU ASN, telah mengklasifikasikan Pegawai ASN ke dalam 2 (dua) jenis, yakni terdiri atas:
1. Pegawai Negeri Sipil; dan PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  dan  memiliki  nomor  induk  pegawai  secara nasional.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pengertian mengenai PPPK, secara normatif telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU ASN, yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan library research dengan  pengumpulan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  kepustakaan  yang  berhubungan dengan  judul  penelitian.  Peneliti  memilih  melakukan  metode  ini  dengan  pertimbangan  karena terkendala dana dan juga waktu jika penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan empiris atau di lapangan. Data  yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kulitatif, yaitu untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena masih sedikit sekali  informasi  mengenai  keterkaitan  penegakkan  etika  dan  disiplin  khususnya  bagi  tenaga kesehatan  yang  juga  sebagai  Aparatur  Sipil  Negara.  Metode  ini  merupakan  metode  yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan awal dari suatu fenomena.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian  disiplin  dapat  dikonotasikan  sebagai  suatu  hukuman,  meskipun  arti  yang sesungguhnya  tidaklah  demikian.  Disiplin  berasal  dari  bahasa  latin “disciplina” yang  berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabat. Jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan.
Di  dalam  buku  Wawasan  Kerja  Aparatur  Negara  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan disiplin adalah “sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau  masyarakat  berupa  kepatuhan  atau  ketaatan  terhadap  peraturan-peraturan  yang  ditetapkan Pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Alfred R. Lateiner dan I.S. Levine telah memberikan definisi antara lain, disiplin merupakan suatu kekuatan yang selalu berkembang  di  tubuh  para  pekerja  yang  membuat  mereka  dapat  memenuhi  keputusan  dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
Di  samping  beberapa  pengertian  mengenai  disiplin  pegawai  tersebut  di  atas,  A.S.  Moenir mengemukakan  bahwa  “Disiplin  adalah  ketaatan  yang  sikapnya  impersonal,  tidak  memakai perasaan dan tidak memakai perhitungan pamrih atau kepentingan pribadi.
Disiplin  kerja  sangat  dibutuhkan  oleh  setiap  pegawai.  Disiplin  menjadi  persyaratan  bagi pembentukan  sikap,  perilaku,  dan  tata  kehidupan  berdisplin  yang  akan  membuat  para  pegawai mendapat kemudahan dalam bekerja, dengan begitu akan menciptakan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung usaha pencapaian tujuan. Beberapa fungsi disiplin antara lain: 1. Kehidupan bersama,
2. Membangun kepribadian,
3. Melatih kepribadian,
4. Pemaksaan,
5. Hukuman
Dalam  PP  No.  94/2021  menyebutkan  bahwa  PNS  yang  tidak  melakukan  melaksanakan kewajiban akan dijatuhi hukuman disiplin meliputi; hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, atau hukuman disiplin berat.
1. Jenis Hukuman Disiplin ringan terdiri atas:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis; atau
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Jenis Hukuman Disiplin sedang terdiri atas:
a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
3. Jenis Hukuman Disiplin berat terdiri atas:
a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
Di UU No. 36/2014 tidak menjelaskan secara tegas mengenai penegakkan etika dan disiplin bagi tenaga kesehatan namun jika meninjau pada Pasal 82 ayat (4) yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya maka akan dikenai sanksi administratif yang meliputi:
1. Teguran lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Denda adminidtratif; dan/atau
4. Pencabutan izin.
Dari  sini  bisa  diketahui  bahwa  sebenarnya  UU  No.  36/2014  tentang  Tenaga  Kesehatan  juga memiliki  benang  merah  dengan  jenis  hukuman  disiplin  ringan  pada  PP  No.  94/2021  tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  dalam  hal  melakukan  penegakkan disiplin  bagi  tenaga  kesehatan  sebagai  Aparatur  Sipil  Negara  adalah  merujuk  pada  Peraturan Pemerintah  No.  94/2021  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri,  sebab  tenaga  kesehatan  tersebut merupakan  pegawai  negara  dan  dimiliki oleh  negara  sedangkan  kedudukan  negara  lebih  tinggi dibandingkan dengan organisasi profesi.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa etika  dan  disiplin  adalah  sikap  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  dan  bukanlah  sikap  yang  berdiri sendiri karena keduanya saling berkaitan dan berhubungan. Etika adalah sebuah cara untuk menilai baik  dan  buruknya  suatu  hal  berdasarkan  sudut  pandang  masyarakat  secara  luas, sedangkan disiplin ialah sebuah sikap atau etika yang berasal dari diri sendiri yang bermakna patuh akan aturan yang ada.
Di UU No. 36/2014 tidak menjelaskan secara tegas mengenai penegakkan etika dan disiplin bagi  tenaga  kesehatan,  namun  jika  meninjau  pada  Pasal  82  ayat  (4)  yang  menyebutkan  bahwa setiap tenaga kesehatan yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya maka akan dikenai sanksi. Artinya di peraturan tersebut tertuang penegakkan hukum bagi tenaga kesehatan. Begitu juga  pada PP  No.  94/2021  menyebutkan  bahwa  PNS  yang  tidak  melakukan  melaksanakan kewajiban akan dijatuhi hukuman disiplin meliputi; hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, atau hukuman disiplin berat. Dari sini bisa diketahui bahwa sebenarnya UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan juga memiliki benang merah dengan jenis hukuman disiplin ringan pada PP No. 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  Hal ini membuktikan bahwa dalam hal melakukan  penegakkan  disiplin  bagi  tenaga  kesehatan  sebagai  Aparatur  Sipil  Negara  adalah merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri, sebab tenaga kesehatan  tersebut  merupakan  pegawai  negara  dan  dimiliki  oleh  negara  sedangkan  kedudukan negara lebih tinggi dibandingkan dengan organisasi profesi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA BUKU
Abuddin Nata, 2012, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia , Jakarta: Raja Grafindo. Arfiani Haryanti,2019, Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: Badan Kepegawaian Negara. Aris Prio Agus Santoso, 2020, Hukum Kesehatan, Jakarta: Trans Info Media.
_______, Hukum Keperawatan (Sebuah  Paradigma Kebebasan yang Berbasis pada Keadilan), Jakarta: Trans Info Media.
A.S.  Moenir,  1983, Pendekatan  Manusia  dan  Organisasi  Terhadap  Pembinaan  Kepegawaian , Jakarta: Gunung Agung.
A. W. Widjaja, 2006, Administrasi Kepegawaian , Jakarta: Rajawali.
Choirul Huda, 1997, Etika Bisnis Islam, Jakarta: Majalah Ulumul Qur’an. Conny Setiawan, 2009, Penerapan Pembelajaran Bagi Anak , Bandung: PT. Indeks. Depdikbud, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka. Faisal Badroen, 2006, Etika Bisnis dalam Islam, Jakarta: Kencana Perdana Media Group. Gerardus  Gegen,  dan  Aris  Prio  Agus  Santoso,  2019, Etika  Profesi  Keperawatan  dan  Hukum Kesehetan, Jakarta: Trans Info Media. Haeli,  2018, Manajemen  Aparatur  Sipil  Negara ,  NTB:  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia.
Hamzah Ya’kub, 1993, Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah (Suatu Pengantar), Bandung: CV, Diponegoro.
I. G. Wursanto, 1989, Managemen Kepegawaian, Yogyakarta: Kenisius. Ismail,  2017, Etika  Pemerintahan  (Norma,  Konsep  dan  Praktek  Etika  Pemerintahan  Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan), Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. I.S.  Livine,  1980, Teknik  Memimpin  Pegawai  dan  Pekerja,  Terjemahan  oleh  Iral  Soedjono, Jakarta: Cemerlang.
K. Bertenz, 2007, Etika , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Muhammad Alfan, 2011, Filsafat Etika Islam , Bandung: CV Pustaka Setia.
Rosdakarya Musanef, 2007, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Jakarta: Gunung Agung. Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia , Jakarta: Djambatan. Sirajuddin, dkk, 2016, Hukum Administrasi Pemerintah Daerah , Malang: Setara Press.
Soegarda Poerbakawatja, 2007, Ensiklopedi Pendidikan , Jakarta: Gunung Agung. Wirjo Surachmad, 1993, Wawasan Kerja Aparatur Negara, Jakarta: Pustaka Jaya. Zainudin, dkk, 1991, Seluk-Beluk Pendidikan Al-Ghozali , Jakarta: Bumi Aksara.

## JURNAL
Apriyanto, “ Kebijakan Pembinaan Pejabat Fungsional Dokter Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelanggaran  Kode  Etik  Dokter ”, Administrative And Environmental  Law Review, Vol. 1, No. 1, 2020.
Aris  Prio  Agus  Santoso,  dkk,  “ Analisis  Yuridis  Tindakan  Invasif  Oleh  Perawat  pada  Praktik Keperawatan Mandiri” , Jurnal Delima Harapan, Vol. 9, No. 1. 2022.
________,  “ Kajian  Yuridis  Tindakan  Circumsisi  Oleh  Perawat  Pada  Praktik  Keperawatan Mandiri (Studi Kabupaten Sidoarjo”), Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 2. 2022.
________, “ Membangun Budaya Keperawatan Homecare yang Berbasis Keselamatan Pasien dan Bebas Malpraktik”, Jurnal Pengabdian Masyarakat Cendekia (PMC), Vol. 1, No. 1, 2022. Baiq Setiani, “ Pertanggungjawaban Hukum Perawat dalam Hal Pemenuhan Kewajiban dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan ”, Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia, Vol. 8, No. 4, 2018.
Eka Martiana Wulansari, “ Pengaturan Tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang ”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 1, No. 1, 2001.
Fadillah  Rijal,  dkk,  “ Pengaruh  Etika  Dan  Kinerja  Tenaga  Kesehatan  Terhadap  Pemberian Pelayanan  Kesehatan  Pasien  di  Puskesmas  Madising  Na  Mario  Kota  Parepare ”,  Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan, Vol. 2, No. 1, 2019.
Julius Pelafu, “ Pelaksanaan Penegakan Kode Etik Kedokteran ”, Lex Crimen, Vol. 4, No. 3, 2015. Yuki  Fitria  Maatisya,  dan  Aris  Prio  Agus  Santoso,  “ Rekonstruksi  Kesejahteraan  Sosial  Bagi Tenaga  Kesehatan  di  Rumah  Sakit ”, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik (JISIP), Vol. 6, No. 3, 2022.

## PERATURAN
RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. RI, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. RI, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. RI, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. RI,  Surat  Edaran  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  1
Tahun  2021  tentang  Penegakkan  Disiplin  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di Lingkungan Instansi Pemerintah.