Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (APIC) Volume 5, No. 2 (2022) 69-75
PERAN PENGHULU DALAM UPAYA MEMINIMALISIR TINGKAT PERCERAIAN
Sahlan Habibi Siregar 1

## 1 Penghulu Ahli Muda Kakemenag Kabupaten Toba Samosir

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peranan  penghulu  dalam meminimalisir  tingkat  perceraian.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode studi literatur yang termasuk dalam jenis deskriptif kualitatif.  Dengan  analisis  deskriftif,  diketahui  gambaran  upaya-upaya  yang bisa  dilakukan  penghulu  untuk  meminimalisir  tingkat  perceraian,  kemudian diperkuat  dengan  studi  literatur  yang  menunjukkan  adanya  hasil  penelitian- penelitian terdahulu yang mendukung gagasan-gagasan yang dihasilkan dalam penelitian  ini.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  terdapat  beberapa upaya  yang  bisa  dilakukan  oleh  penghulu  dalam  upaya  menekan  tingkat perceraian  di  dalam  masyarakat,  antara  lain:    1).  Melaksanakan  bimbingan pra-nikah, 2). Membentuk kelompok pengajian keluarga sakinah, 3). Melakukan bimbingan  khusus,  4).  Mengaktifkan  Kembali  Badan  Penasihatan  Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 5). Mencegah Pernikahan yang dilaksanakan pada  usia  muda,  6).  Pembinaan  Calon  Pengantin,  dan  7).  Mengoptimalkan Lintas Sektoral.

## Kata kunci: Peran penghulu, Meminimalisir, Perceraian

## ABSTRACT
The abstract This study aims to determine the role of the penghulu in minimizing the  divorce  rate.  The  research  method  used  in  this  study  is  a  literature  study method  which  is  included  in  the  type  of  qualitative  descriptive.  By  descriptive, knowing  the  description  of  the  efforts  that  can  be  done  by  the  penghulu  to minimize the divorce rate, then with a literature study that shows the results of previous  studies  that  support  the  ideas  generated  in  this  study.  The  results  of this  study  conclude  that  there  are  several  efforts  that  can  be  made  by  the penghulu  in  an  effort  to  reduce  the  divorce  rate  in  society,  including:  1). Implementation  of  premarital  guidance,  2).  Forming  a  sakinah  family  study group,  3).  do  special  guidance,  4).  Reactivating  the  Advisory  Board  for  the Development  and  Preservation  of  Marriage  (BP4),  5).  Meghan  Wedding  to  be held  at  a  young  age,  6).  Bride  and  Groom  Guidance,  and  7).  Optimizing Intersectoral Coordination.
Keywords: The role of the penghulu, Minimizing, Divorce

## PENDAHULUAN
Semua  Pernikahan  adalah  suatu ikatan  antara  laki-laki dan  perempuan  yang telah  menginjak  usia  dewasa  ataupun
dianggap  telah  dewasa  dalam  ikatan  yang sakral  (Marlina,  2013).  Dianggap  sakral karena  dalam  pernikahan  hubungan  antara seorang  laki-laki  dan  perempuan  menjadi
Balai Diklat Keagamaan Medan Jl. TB. Simatupang No. 122 Medan Telp. (061)8456256 E-mail: sahlansiregar1987@gmail.com Naskah diterima: 18 Oktober 2022 Naskah Direvisi: 22 Nopember 2022 Naskah disetujui: 22 Nopember 2022 Website Jurnal: http://apicbdkmedan.kemenag.go.id .
sah  secara  agama  (Dariyo,  dalam  Marlina, 2013).  Menikah  merupakan  titik  awal  dari kehidupan  berkeluarga  dan  tujuan  yang ditetapkan dalam pernikahan akan berdampak  pada  kehidupan  pernikahannya secara keseluruhan (Manap, Kassim, Hoesni, Nen, Idris, & Ghazali, 2013).
Kehidupan  pernikahan  merupakan pintu awal pasangan untuk beradaptasi dan saling memahami. Perbedaan latar belakang,  usia,  tingkat  pendidikan  menjadi tidak  berarti  jika  kehidupan  berkeluarga  di terima  dan  di  pahami  dengan  baik.  Kondisi inilah  yang  menjadi  dasar  menarik  untuk membangun  keluarga  berkualitas.  Setiap keluarga  seharusnya  bisa  mewujudkan keluarga  yang  berkualitas,  namun  hal tersebut  sangat  bertentangan  dengan
laporan  akhir-akhir  ini  yang  menyebutkan bahwa tingkat perceraian semakin meningkat drastis.
Tingginya  angka  perceraian  di Indonesia  sudah  sangat  memprihatinkan. Berdasarkan  data  BPS  lima  tahun  terakhir, jumlah  data  perceraian  meningkat  menjadi 480.618  kasus  per  tahun  pada  tahun  2019, sementara  pada  tahun  2015  masih berjumlah  353.843  kasus  per  tahun.  Ini berarti bahwa terdapat pertumbuhan angka perceraian  di  Indonesia  sebesar  36  persen dalam  5  tahun  terakhir.  Secara  lengkap, peningkatan  angka  perceraian  dalam  5 tahun terakhir secara nasional dapat dilihat pada gambar 1 berikut.
Sumber: BPS (Data diolah, 2020)
Gambar 1. Grafik Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia
Menyikapi tingginya tingkat
perceraian  di  Indonesia,  Dirjen  Bimas  Islam Kamaruddin  Amin  pernah  mengatakan bahwa  pihaknya  terus  berupaya  menekan angka perceraian melalui program penguatan ketahanan keluarga. Kamaruddin selaku  guru  besar  UIN  Alauddin  Makassar juga  pernah  mengatakan  bahwa  “untuk menekan  angka  perceraian  adalah  dengan meningkatkan kompetensi penghulu”
(bimasislam.kemenag.go.id,  22  September 2020).
Dengan demikian, kita dapat memahami  bahwa  tusi  penghulu  yang notabenenya berkenaan
dengan penasehatan perkawinan, pembinaan keluarga  sakinah,  serta  bimbingan  syariat islam,  dipandang  memiliki  potensi  yang besar  untuk  mengurangi  angka  perceraian di Indonesia.
Fenomena tingginya angka
perceraian ditengah-tengah masyarakat dan besarnya potensi penghulu untuk meminimalisir angka perceraian merupakan alasan  dilaksanakannya  penelitian  ini, semoga  penelitian  ini  nantinya  dapat menyimpulkan  upaya-upaya  yang  bisa dilakukan oleh penghulu untuk meminimalisir  angka  peceraian  ditengah- tengah masyarakat.
Peneliti  terdahulu  yang  pernah melakukan  penelitian  yang  mirip  dengan penelitian  ini  antara  lain  penelitian  yang dilakukan  oleh  Fuad  (2013)  yang  berjudul “Peranan  Badan  Penasehatan  Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
Kecamatan  Padang  Tualang  Kabupaten Langkat  Menyelesaikan  Sengketa  dalam Perkawinan”.  Bertolak  dari penelitian tersebut, peneliti kemudian mengembangkan  judul  tersebut  menjadi “Peranan  Penghulu  dalam  Meminimalisir Perceraian”.  Keung gulan  penelitian  ini  dari penelitian  sebelumnya  antara  lain  pada penelitian  sebelumnya,  peneliti  hanya menggunakan variabel BP4 untuk menyelesaikan sengketa dalam perkawinan, sementara  dalam  penelitian  ini,  peneliti berusaha  menggali  upaya-upaya  apa  saja yang  bisa  dilakukan  oleh  penghulu  untuk meminimalisir  tingkat  perceraian  sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  studi literatur  yang  termasuk  dalam  jenis deskriptif kualitatif. Dengan analisis deskriftif,  diketahui  gambaran  upaya-upaya yang  bisa  dilakukan  penghulu  untuk meminimalisir tingkat perceraian, kemudian
diperkuat  dengan  studi  literatur  yang menunjukkan  adanya  hasil  penelitian- penelitian  terdahulu  yang  mendukung gagasan-gagasan  yang  dihasilkan  dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  mengetahui  peranan  ataupun upaya-upaya  yang  bisa  dilakukan  penghulu dalam  meminimalisir  tingkat  perceraian  di masyarakat, maka akan dilaksanakan kajian literature berikut ini.

## 1. Bimbingan Pra- Nikah
Bimbingan  pra-nikah  merupakan salah  satu  upaya  pembentukan  keluarga sakinah  bagi  calon  pengantin.  Tugas penghulu  adalah  membantu  masyarakat mengenai  pernikahan  terutama  bagi  calon pengantin (catin) yaitu membantu memberikan  materi  tentang  keluarga sakinah,  pada  saat  adanya  program bimbingan  pra  nikah  atau  kursus  calon pengantin  serta  memberikan  bimbingan, nasehat  dan  penerangan  mengenai  nikah, talaq,  cerai  dan  rujuk,  kepada  masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
Pernyataan  diatas  di  dukung  oleh penelitian  dari  Syam  (2017),  dimana  hasil penelitian  tersebut  “  perceraian  dapat ditanggulangi  dengan  cara  memberikan nasihat  kepada  keluarga  yang  bermasalah maupun  calon  pengantin  yang  akan melangsungkan  pernikahan  yang  sesuia dengan  masalah  yang  mereka  hadapi  dan yang  menyebabkan  terjadinya  perceraian dan  memberikan  waktu  kepada  para pengadu  agar  melaksanakan  nasihat tersebut. Jika nasihat itu dapat dilaksanakan dengan  baik  maka  mereka  akan  merajut

## kembali rumah tangga.”

## 2. Membentuk  Kelompok  Pengajian Keluarga Sakinah
Salah satu upaya yang bisa dilakukan oeh  penghulu  untuk  mengurangi  tingkat perceraian  adalah  dengan  membentuk kelompok  pengajian  Keluarga  sakinah. Membentuk  kelompok  pengajian  keluarga sakinah  sangat  penting,  agar  keluarga  - keluarga  yang  baik  kehidupan  keluarganya tidak  mudah  tergoda  dengan  hal-hal  yang tidak  baik  dan  selalu  mendapatkan bimbingan  spritual  sehigga  diharapkan mereka  dapat  menciptakan  keluarga sakinah dalam keluarganya dan menghasilkan  anak-anak  sholeh  sebagai generasi yang baik untuk memimpin bangsa kedepan.  Diharapkan  keluarga  ini  menjadi contoh  kepada  keluarga  yang  lain  yang selalu  bersengketa.  Kelompok  pengajian keluarga sakinah ini akan berfungsi sebagai wadah  kumpulnya  keluarga  yang  baik-baik untuk  mendapatkan  pengetahuan  rohani dan  jasmani  sebagai  upaya  meningkatkan mutu  perkawinan  mereka.  Penelitian  Syam (2017),  menyimpulkan  “ bahwa  dalam melakukan  penyuluhan  penghulu  memiliki peran penting yaitu memberikan penerangan  mengenai  pernikahan  kepada masyarakat  karena  dengan  penerangan  ini masyarakat  dapat  mewujudkan  keluarga sakinah,mawaddah  dan  rahmah  dalam suatu keluarga”.

## 3. Melakukan Bimbingan Khusus
Dalam  upaya  mengurangi  tingkat perceraian,  penghulu  dapat  melakukan bimbingan  khusus.  Bimbingan  khusus diberikan  oleh  penghulu    kepada  pasangan suami  istri  yang  meminta  nasihat  atau
bantuan  mencari  jalan  penyelesaian  bagi masalah  yang  dihadapi,  agar  mereka  dapat menjalankan pernikahan dengan lebih baik. Bimbingan  khusus  ini  dilakukan  dengan tatap muka dan terjadi komunikasi dua arah antara  penghulu  dengan  pasangan  suami isteri. Selama proses bimbingan berlangsung penghulu berusaha membantu masyarakat untuk menemukan inti masalah yang mereka hadapi, dengan cara berdialok, wawancara  dan  memberikan  pandangan untuk membantu menemukan penyelesaian  masalah  yang  paling  mungkin untuk  mereka  lakukan.  Masalah  dalam perkawinan  tidak  selalu  berarti  negatif. Kadangkadang  dengan  adanya  masalah masing-masing pasangan jadi lebih mengetahui perbedaan-perbedaan di antara mereka,  baik  perbedaan  kepentingan, keinginan  maupun  pemahaman.  Dengan diketahuinya perbedaan-perbedaan ini akan tumbuh saling pengertian dan penghargaan, dan  lebih  jauh  lagi  bisa  salah  seorang  dari mereka  menyetujui  pendapat  pasangannya dan  mengubah  pendapatnya  sendiri.  Oleh karena  para  penghulu  di  kecamatan  harus memiliki ketulusan, kepekaan dalam menangkap  masalah,  objektif  dan  memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah.
Bimbingan khusus juga bisa dilakukan  kepada  suami  istri  yang  baru bercerai  di  Pengadilan  Agama,  dengan memanggil  keduanya  dan  dihimbau  untuk rujuk  atau  nikah  baru.  Jika  upaya menyatukan  suami  istri  itu  tidak  berhasil, maka  diingatkan  kepada  mereka  tentang tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk tetap  memberikan  perhatian,  kasih  sayang, memberi  nafkah,  membesarkan,  mendidik, menyekolahkan  anak-anak  mereka  dan tetap  menjalin  hubungan  yang  baik  kepada
keluarga suami atau istri. Juga mengingatkan  suami  istri  untuk  tidak berbuat maksiat atau menggangu kehidupan  suami  istri  yang  lainnya,  dan mengingatkan  mereka  untuk  menjadikan pengalaman  yang  tidak  baik  ini,  tidak terulang  lagi  pada  pernikahan  mereka dengan  yang  lainnya.  Penelitian  yang dilakukan  Fuad  (2013)  menjelaskan  bahwa bimbingan  khusus  menjadi  salah  satu  cara bagi penghulu untuk menyelesaikan masalah  yang  dihadapi  dan  juga  bisa dilakukan  untuk  menyatukan  kembali pasangan  suami  istri  yang  baru  bercerai  di pengadilan agama.
4. Mengaktifkan Kembali Badan Penasihatan Pembinaan
dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
Tujuan  didirikannya  BP4  adalah untuk  mempertinggi  kualitas  perkawinan, mencegah  perceraian  sewenang-wenang mewujudkan  rumah  tangga  yang  bahagia sejahtera  menurut  tuntunan  agama  Islam. Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Agama  RI nomor  85  Tahun  1961  bahwa  BP4 ditetapkan  sebagai  suatu  badan  yang bergerak dalam bidang penasihatan perkawinan,  talak  dan  rujuk  dan  upaya untuk  mengurangi  angka  perceraian  yang terjadi  di  Indonesia.  Diaktifkannya  kembali BP4  akan  membantu  masyarakat  untuk menyelesaikan permasalahan- permasalahan rumah tangga, dan BP4 dapat berfungsi  sebagai    penasihat,  fasilitator, mediator  dan  komunikator  melalui  cara mendengarkan  keterangan  pihak  yang melapor,  memanggil  pasangan  suami  istri yang  bersengketa,  mendengarkan  pihak yang  dilaporkan,  menghimpun  keinginan dan  yang  tidak  diinginkan  para  pihak,
mencari akar permasalahan serta melakukan  musyawarah  penyelesaian  dan memberikan nasihat kepada yang bersangkutan  agar  menjaga  keutuhan pernikahannya.
Penelitian yang dilakukan Masykuroh (2019)  menyimpulkan  bahwa  BP4  Provinsi lampung memiliki program dalam menekan angka  perceraian  dengan  langkah-langkah: 1).  Melakukan  pembinaan  terhadap  remaja usia  nikah,  2).  Melaksanakan  kursus  calon pengantin,  3).  Konsultasi  bagi  suami  istri yang mempunyai masalah.
5. Mencegah
Pernikahan yang dilaksanakan pada usia muda
Dalam  Undang-Undang  Perkawinan dengan  tegas  dinyatakan  bahwa  dalam perkawinan  pria  dan  wanita  harus  sudah berumur  19  tahun.  Bila  dilihat  dari  segi fisiologis,  seseorang  yang  umurnya  sudah matang,  ini  berarti  bahwa  pada  umur tersebut  pasangan  itu  telah  dapat membuahkan  keturunan.  Tetapi  umur  juga mempunyai kaitan dengan keadaan psikologis seseorang. Umur 16 tahun hingga 19  tahun  belum  dapat  dikatakan  bahwa anak  tersebut  telah  dewasa  secara psikologisnya,  masih  digolongkan  umur remaja. Perkawinan pada umur yang masih muda  akan  banyak  mengundang  masalah yang  tidak  diharapkan  karena  fisikologinya belum  matang  sehingga  sering  terjadi perselisihan,  dan  perselisihan  akan  bisa berlanjut  dengan  kekerasan  dalam  rumah tangga, kemudian berujung pada perceraian. Mencegah pernikahan pada usia dibawah  19  tahun  penghulu  dapat melakukan  penolakan  saat  pendaftaran pernikahan  di  usia  muda  dan  memberikan nasihat  tentang  berbagai  risiko  yang
umumnya  dialami  oleh  pasangan  yang menikah terlalu muda.
Penghulu juga sebaiknya melaksanakan pembinaan remaja usia nikah sebagai  salah  satu  upaya  mengurangi tingkat perceraian di masyarakat.
Pembinaan perkawinan kepada remaja usia nikah  sangat  perlu  dilakukan  agar  remaja tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat seperti  melakukan  hubungan  seks  sebelum nikah.  Pembinaan  ini  dapat  dilakukan  di sekolah-sekolah  lanjutan  atas  melalui penyuluhan  bekerjasama  dengan  pihak sekolah,  dapat  juga  dilakukan  pada organisasi  kepemudaan  Islam  seperti remaja  masjid  bekerjasama  dengan  Badan Kemakmuran  Masjid  (BKM)  setempat. Pembinaan remaja usia nikah ini memberikan bekal awal kepada remaja usia nikah  untuk  mempersiapkan  diri  baik mental,  materi,  ilmu  dan  spriltual  jika  ingin melangsungkan pernikahan. Sehingga remaja  tersebut  pada  saat  nikah  sudah mempunyai mental, materi, imu dan spritual yang  baik.  Dari  upaya  ini  diharapkan  mutu perkawinan mereka tinggi sehingga sengketa  dalam  perkawinan  tidak  mudah terjadi  dan  kalau  pun  terjadi  sengketa,  bisa dengan  mudah  dan  cepat  diselesaikan mereka sendiri tanpa melibatkan orang lain.
Fatkhurozi (2015) menyatakan bahwa “Prinsip  kematangan  calon  mempelai dimaksudkan, bahwa calon suami istri harus telah  matang  jasmani  dan  rohani  untuk melangsungkan  perkawinan,  agar  supaya dapat  memenuhi  tujuan  luhur  dari perkawinan  dan  mendapat  keturunan  yang baik  dan  sehat.  Oleh  karena  itu  harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Di  samping  itu  perkawinan  mempunyai
hubungan erat dengan masalah kependudukan.”

## 6. Pembinaan Calon Pengantin
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang  menyatakan  bahwa  setiap  orag  yang akan  melangsungkan  perkawinan  harus memberitahukan kehendak nikah sekurang- kurangnya  10  (sepuluh)  hari  kerja  sebelum perkawinan  dilangsungkan  kepada  Pegawai Pencatat  Nikah  di  tempat  perkawinan  akan dilangsungkan. Waktu 10 hari kerja ini dapat dimanfaat  oleh  penghulu  untuk  melakukan pembinaan  dengan  cara  berdialog  kepada calon  pengantin  yang berhubungan  dengan hal-hal  yang  harus  diurus  menjelang pernikahan, tata cara pernikahan, hubungan suami  istri,  kewajiban  suami  istri,  cara mendapatkan  keturunan  yang  shaleh, hubungan  keluarga  kedua  belah  pihak, menjaga kesehatan keluarga, meningkatkan ekonomi keluarga, cara mendidik anak, hal- hal  yang  dapat  menimbulkan  sengketa dalam  rumah  tangga,  cara  mengatasinya dan lain-lain.
Penelitian yang dilakukan Fuad (2013) menyatakan  bahwa  “Pembinaan  calon pengantin  dilakukan  bertujuan  untuk memotivasi  calon  pasangan  suami  istri meciptakan  mutu  perkawinannya  nanti menuju  membina  keluarga  yang  sakinah. Dengan  dilaksanakannya  pembinaan  calon pengantin,  maka  kemungkinan  jumlah sengketa dalam perkawinan dan perceraian di  tengah-tengah  masyarakat  akan  semakin berkurang”.

## 7. Mengoptimalkan  Koordinasi  Lintas Sektoral
Salah  satu  upaya  yang  tidak  kalah pentingnya, yang bisa dilakukan oleh Kepala KUA/Penghulu  untuk  menekan  tingkat perceraian  adalah  dengan  mengoptimalkan kerjasama  lintas  sektoral.  Kerjasama  lintas sektoral dapat dilakukan Kepala KUA/Penghulu  dengan  berbagai  instansi misalnya  BKKBN,  Puskesmas,  dan  pejabat setempat.  Dengan  adanya  kerjasama  yang baik  antara  pihak  KUA  dengan  BKKBN, Puskesmas,  Tokoh  Masyarakat  dan  Pejabat setempat.  Maka  akan  bisa  menciptakan sosialisasi  yang  memiliki  nilai-nilai  positif terhadap  masyarakat  yang  sudah  bercerai maupun  yang  masih  berkeluarga,  serta memberikan dampak yang baik bagi semua komponen  masyararkat,  sehingga  adanya keharmonisan  dalam  suatu  keluarga. Penelitian  yang  dilakukan  Na’im  Sukron (2014) untuk mengurangi tingkat perceraian penghulu merancang kegiatan yang melibatkan  lembaga  lain  seperti  dinas ksehatan  dan  BKKBN  yang    membatu penyuluh  untuk  melakukan  sosialisasi  pada masyarakat.
Kegitan  sosialisasi  dalam  lingkup besar  sangat  mempengaruhi  masyarakat secara emosioanal, dimana masyaraat lebih semangat dan leluasa dalam menyampaikan pendapat  dan  menggali  ilmu  lebih  dalam. Dalam  pernikahan,  ilmu  menjadi  salah  satu tonggak  kuatnya  rumah  tangga,  salah satunya  adalah  ilmu  komunikasi.  Menurut Dau,  H.,  &  Darwis,  R  (2019),  komunikasi dalam  rumah  tangga  tidak  hanya  dapat dilakukan  antara  suami  dan  istri,  ketika rumah  tangga  mulai  bermasalah  maka komunikasi  dan  konsultasi  menjadi sesuatu hal    yang    paling    penting,    bukan    dalam rangka    memberitahukan    kepada    orang banyak bahwa rumah tangga kita
bermasalah  tetapi  semata-mata  untuk mencari sebuah solusi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  terhadap masalah  penelitian  ini,  maka  dapat dikemukakan  kesimpulan  terkait  peran penghulu  dalam  meminimalisir  tingkat perceraian,  yaitu  dengan  Melaksanakan Bimbingan Pra-Nikah,
Membentuk Kelompok  Pengajian  Keluarga  Sakinah, Melakukan Bimbingan Khusus, Mengaktifkan  Kembali  Badan  Penasihatan Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan (BP4),
Mencegah Pernikahan yang dilaksanakan  pada  usia  muda,  Pembinaan Calon  Pengantin,  dan  Mengoptimalkan Koordinasi Lintas Sektoral.

## REKOMENDASI
Beberapa  saran  pada  penelitian  ini, antar  lain,  yang  pertama,  kepada  para Kepala  KUA/Penghulu  diharapkan  bisa mengaplikasikan  sebagian  atau  seluruhnya hasil penelitian ini, selain untuk meminimalisir tingkat perceraian maka  bisa juga  menambah  capaian  angka  kredit  bagi para penghulu. Yang kedua, Kepada peneliti selanjutnya, jika ingin mengembangkan hasil penelitian  ini,  maka  disarankan  untuk menjadikan  seluruh  hasil  penelitian  ini menjadi variabel penelitian dan menggunakan analisis regresi untuk mengukur besarnya pengaruh tiap variable, agar  dapat  diketahui  variable  mana  yang lebih  signifikan  diterapkan  untuk  bisa  lebih segera  mengurangi  tingkat  perceraian  di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Dau,  H.,  &  Darwis,  R.  (2019).  Eksistensi
Penghulu dalam
Meminimalisir Perceraian  di  Kabupaten  Gorontalo Utara. Al-Mizan, 15(2), 268-291.
Fatkhurozi,  F.  (2015).  Peran  pegawai pencatat  nikah  dalam  meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (studi kasus di KUA Kec. Tanjung Kab. Brebes)  (Doctoral  dissertation,  UIN Walisongo).
Fuad, A. (2013). Peranan Badan Penasihatan
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Menyelesaikan Sengketa Dalam Perkawinan  (Doctoral  dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara). https://bimasislam.kemenag.go.id/.Terbit Selasa, 22 September 2019 Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia.  Nomor:    85  tahun  1961 diakui  bahwa  BP4  adalah  satu- satunya  Badan  yang  berusaha dibidang  Penasihatan  Perkawinan dan Pengurangan Perceraian.
Manap,  J.,  Kassim,  A.  C.,  Hoesni,  S.,  Nen,  S., Idris,  F.,  &  Ghazali,  F.  (2013).  The purpose  of  marriage  among  single Malaysian youth. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 82, 112-116
Marlina, N. (2013). Hubungan antara tingkat
pendidikan orangtua dan kematangan emosi dengan kecenderungan menikah dini.
Empathy. 2(1).
Masykuroh,  Y.  W.  R.  (2019).  Optimalisasi Fungsi  Bp4  Dalam  Menekan  Angka Perceraian  (Studi  Pada  BP4  Provinsi Lampung). ASAS, 11(2), 77-80.
Na’im,  S.  (2014).  Upaya  Penghulu  Dalam Mengurangi  Perceraian  (Studi  Kasus
Di  Kua  Kecamatan  Parungpanjang Kabupaten Bogor).
Ramadhani,  P.  E.,  &  Krisnani,  H.  (2019). Analisis  Dampak  Perceraian  Orang Tua  Terhadap  Anak  Remaja.  Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 2(1), 109-119
Republik  Indoneia.  Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri Agama  Nomor  19  Tahun  2018 tentang Pencatatan Perkawinan
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor  9  Tahun  2019  Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Mentri
Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan  Fungsional  Penghulu  dan
Angka Kreditnya.
Soekanto,  Soerjono.(2012).  Sosiologi  Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers
Syam,  F.  (2017).  Peran  Penghulu  dalam Memberikan  Penyuluhan  Pernikahan terhadap  Masyarakat  Blangkejeren Kabupaten  Gayo  Lues  (Doctoral dissertation,  UIN  Ar-Raniry  Banda Aceh).
W.J.S.Poerwodarminto.(1992). Kamus Umum Bahasa  Indonesia:  Jakarta.  Balai Pustaka
Wirawan,  Sarlito  Sarwono.  (1970).  Teori-
Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Rajawali.