## AKAD-AKAD DI DALAM PASAR MODAL SYARIAH
Oleh :

## Abdul  Wadud Nafis

## Abstrak
Pasar modal syariah merupakan tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli  instrumen  keuangan  syariah  yang  dalam  bertransaksi  berpedoman pada ajaran Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang, seperti penipuan dan penggelapan.  Efek-efek  yang  boleh  diperdagangkan  dalam  pasar  modal syariah  adalah  yang  hanya  memenuhi  kriteria  syariah,  seperti  saham syariah,  obligasi  syariah,  dan  reksadana  syariah.  Akad  (ikatan,  keputusan, atau  penguatan)  atau  perjanjian  atau  kesepakatan  atau  transaksi  dapat diartikan  sebagai  suatu  komitmen  yang  terbingkai  dengan  nilai-nilai Syariah.  Pasar  modal  syariah  merupakan  tempat  atau  sarana  bertemunya penjual  dan  pembeli  instrumen  keuangan  syariah  yang  dalam  bertransaksi berpedoman pada ajaran Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang, seperti penipuan dan penggelapan
Kata kunci : Akad-akad, Pasar Modal

## Pendahuluan.
Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini dapat dicermati  mulai  dari  tanda-tanda  eksplisit  untuk  melakukan  investasi (ajakan  bisnis  dalam  alqur‟an  dan  sunnah)  sehingga  tanda-tanda  implicit untuk menciptakan system yang mendukung iklim investasi (adanya sistem zakat, larangan riba, serta larangan maysir atau judi dan spekulasi).
Pasar  modal  syariah  merupakan  tempat  atau  sarana  bertemunya  penjual dan  pembeli  instrumen  keuangan  syariah  yang  dalam  bertransaksi berpedoman pada ajaran Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang, seperti penipuan  dan  penggelapan.  Efek-efek  yang  boleh  diperdagangkan  dalam pasar modal syariah adalah yang hanya memenuhi kriteria syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah.
Dalam syariah Islam asas-asas kesepakatan dalam kegiatan ekonomi diatur dalam berbagai bentuk perjanjian (akad) oleh karena itu dalam makalah ini kami akan mnjelaskan lebih rinci mengenai akad-akad syariah yang menjadi dasar kegiatan ekonomi di Pasar Modal Syariah.

## Akad Dan Pasar Modal Syariah
1. Pengertian Akad
Akad  (ikatan,  keputusan,  atau  penguatan)  atau  perjanjian  atau kesepakatan  atau  transaksi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.
Dalam  istilah  Fiqih,  secara  umum  akad  berarti  sesuatu  yang  menjadi tekad  seseorang    untuk  melaksanakan,  baik  yang  muncul  dari  satu pihak, maupun yang muncul dari dua pihak.
Secara  khusus,  akad  berarti  keterkaitan  antara  ijab  (pernyataan penerimaan  kepemilikan)  dan  qabul  (pernyataan  penerimaan kepemilikan)  dalam  lingkup  yang  disyariatkan  dan  berpengaruh  pada sesuatu.
2. Rukun Dan Syarat Akad
Rukun dalam akad ada tiga yaitu: Pelaku akad, Objek akad, dan Shighat atau  pernyataan  pelaku  akad  (ijab  dan  qabul).  Pelaku  akad  haruslah orang  yang  mampu  melakukan  akad  untuk  dirinya  (ahliyah)  dan mempunyai  otoritas  syariah  yang  diberikan  pada  seseorang  untuk merealisasikan  akad  sebagai  perwakilan  dari  yang  lain.  Objek  akad harus  ada  ketika  terjadi  akad,  harus  sesuatu  yang  diisyaratkan,  harus bisa diserahterimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara 1
Dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun dan syarat akad  hampir  sama  engan  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  berdasarkan pasal 1320 KUHP, yaitu:
a. Pihak-pihak  yang  berakad  harus  memiliki  kecakapan  dalam melakukan  perbuatan  hukum.dalam  hukum  positif  disebut  sebagai “cakap”. Kriteria “cakap” menurut buku I pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah “individu yang sudah berusia 18 tahun atau sudah pernah menikah”
1 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 35.
b. Objek  akad  harus  amwal  atau  menawarkan  jasa  yang  dihalalkan yang  dibuat  oleh  masing-masing  pihak.  Dalam  hukum  syariah berarti harus halal, tidak boleh haram.
c. Tujuan  pokok  akad.  Akad  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  dan  pengembangan  usaha  masing-masing  pihak  yang mengadakan akad.
d. Adanya  kesepakatan.  Kesepakatan  menjadi  syarat  mutlak  dalam akad  syariah.  Bahkan  dalam  hukum  kebiasaan  Arab,  kesepakatan tersebut harus dilaksanakan secara lisan dan tegas.
3. Pembatasan Dan Larangan Dalam Akad Syariah.
Akad syariah pada dasarnya juga menganut asas kebebasan berkontrak, yaitu  para  pihak  bebas  melakukan  perjanjian  dalam  bentuk  apa  saja, sepanjang  tidak  melanggar  syariat  Islam,  peraturan  perundang- udangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi yang membedakannya adalah  syariat  Islam,  yang  melarang  dibuatnya  suatu  perjanjian  yang mengandung  unsur  maghrib,  maisir  (spekulasi  atau  judi),  gharar  (tipu muslihat), riba (bunga), bathil (kejahatan) serta pula yang mengandung Risywah (suap) dan objek yang haram. 2

## 4. Pasar Modal Syariah
Pasar modal syariah merupakan tempat atau sarana bertemunya penjual dan  pembeli  instrumen  keuangan  syariah  yang  dalam  bertransaksi berpedoman  pada  ajaran  Islam  dan  menjauhi  hal-hal  yang  dilarang, seperti  penipuan  dan  penggelapan.  Di  Indonesia,  pasar  modal  yang menerapkan  sistem  syariah  Islam  dalam  operasionalnya  sementara  ini masih dalam bentuk indeks, yaitu Jakarta  Islamic Index (JII) pada PT. Bursa Efek Indonesia.
Produk  investasi  berupa  saham  pada  prinsipnya  sudah  sesuai  dengan ajaran  Islam.  Dalam  teori  percampuran,  Islam  mengenal  akad syirkah
2 Irma  Devita,  S.H.,M.Kn.  Suswinaryo,  Ak.,M.M. Akad  Syariah .  (Bandung: Kaifa,
2011) hlm 2.
atau musyarakah, yaitu  suatu  kerjasama  antara  dua  atau  lebih  pihak untuk  melakukan  usaha  dimana  masing-masing  pihak  menyetorkan sejumlah  dana,  barang  atau  jasa.    Adapun  jenis-jenis  syirkah  yang dikenal  dalam  fiqh  muamalah  yaitu:  syirkah  „inan,  syirkah mufawadhah,  syirkah  wujuh,  syirkah  abdan,  dan  muharabah. Pembagian  tersebut  didasarkan  kepada  penyertaan  modal  masing- masing pihak dan siapa pengelola kegiatan usaha tersebut.
Di dalam literatur-literatur, tidak terdapat istilah atau perbedaan antara saham  syariah  dengan  yang  non  syariah,  tetapi  saham  sebagai  bukti kepemilikan suatu perusahaan yang dapat dibedakan mnurut kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham tersebut. Saham menjadi halal ketika saham  tersebut  dikeluarkan  oleh  perusahaan  yang  kegiatan  usahanya bergerak  dibidang  yang  halal  dan  atau  niat  pembelian  saham  tersebut adalah  untuk  investasi,  bukan  untuk  spekulasi  (judi).  Untuk  lebih amannya saham yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index merupakan saham-saham yang insyaAllah sesuai syariah. 3

## Akad-Akad Yang Digunakan di Pasar Modal Syariah
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
a. Ijarah adalah perjanjian ( akad ) antara pihak pemberi sewa/pemberi jasa ( mu’jir )  dan  pihak  penyewa/pengguna  jasa  ( musta’jir )  untuk memindahkan  hak  guna  (manfaat)  atas  suatu  objek  Ijarah  yang  dapat berupa  manfaat  barang  dan/atau  jasa  dalam  waktu  tertentu  dengan pembayaran  sewa  dan/atau  upah  ( ujrah )  tanpa  diikuti  dengan pemindahan kepemilikan objek Ijarah itu sendiri.
b. Istishna  adalah  perjanjian  ( akad )  antara  pihak  pemesan/pembeli ( mustashni’ )  dan  pihak  pembuat/penjual  ( shani’ )  untuk  membuat  objek Istishna  yang  dibeli  oleh  pihak  pemesan/pembeli  ( mustashni’ )  dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.
3 Prof.  Dr.  Ahmad  Rodoni,  Prof.  Dr.  Abdul  Hamid. Lembaga  Keuangan  Syari’ah . (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008) hlm124.
c. Kafalah adalah perjanjian ( akad ) antara pihak penjamin ( kafiil/guarantor ) dan  pihak  yang  dijamin  ( makfuul  ‘anhu/ashiil /orang  yang  berutang) untuk  menjamin  kewajiban  pihak  yang  dijamin  kepada  pihak  lain ( makfuullahu /orang yang berpiutang).
d. Mudharabah  ( qiradh )  adalah  perjanjian  ( akad )  kerjasama  antara  pihak pemilik  modal  ( shahib  al-mal )  dan  pihak  pengelola  usaha  ( mudharib ) dengan  cara  pemilik  modal  ( shahib  al-mal )  menyerahkan  modal  dan pengelola  usaha  ( mudharib )  mengelola  modal  tersebut  dalam  suatu usaha.
e. Musyarakah  adalah  perjanjian  ( akad )  kerjasama  antara  dua  pihak  atau lebih ( syarik ) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha.
f. Wakalah adalah perjanjian ( akad ) antara pihak pemberi kuasa ( muwakkil ) dan  pihak  penerima  kuasa  ( wakil )  dengan  cara  pihak  pemberi  kuasa ( muwakkil )  memberikan  kuasa  kepada  pihak  penerima  kuasa  ( wakil ) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. 4
1. Ijarah
a. Persyaratan pihak-pihak dalam Ijarah
Pihak  pemberi  sewa/pemberi  jasa  ( mu’jir )  dan  pihak penyewa/pengguna  jasa  ( musta’jir )  wajib  memiliki  kecakapan  dan kewenangan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
b. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam Ijarah
1) Hak dan kewajiban pihak pemberi sewa/pemberi jasa (mu‟jir) adalah: berhak menerima pembayaran harga sewa atau upah ( ujrah ) sesuai yang disepakati dalam Ijarah.
a) Wajib  menyediakan  barang  yang  disewakan  atau  jasa yang diberikan sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
4 Andri Soemitra, M.A. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . (Jakata:Kencana, 2012) hlm135
b) Wajib  menanggung  biaya  pemeliharaan  barang  yang disewakan;
c) Wajib  bertanggung  jawab  atas  kerusakan  barang  yang disewakan  yang  bukan  disebabkan  oleh  pelanggaran dari  penggunaan  sesuai  yang  disepakati  dalam  Ijarah atau bukan karena kelalaian pihak penyewa; d) Wajib menjamin bahwa barang yang disewakan atau jasa yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam Ijarah; dan e) Wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemberi sewa/pemberi jasa (mu‟jir) menyerahkan hak penggunaan  atau  pemanfaatan  atas  suatu  barang dan/atau  memberikan  jasa  yang  dimilikinya  kepada pihak  penyewa/pengguna  jasa  (musta‟jir)  (pernyataan
ijab ).
2) Hak  dan  kewajiban  pihak  penyewa/pengguna  jasa  ( musta’jir ) adalah:
a) Wajib membayar harga sewa atau upah ( ujrah ) sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
b) Berhak  menerima  dan  memanfaatkan  barang  dan/atau jasa sesuai yang disepakati dalam Ijarah
c) Wajib  menanggung  biaya  pemeliharaan  barang  yang sifatnya  ringan  (tidak  material)  sesuai  yang  disepakati dalam Ijarah;
d) Wajib bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta  menggunakannya  sesuai  yang  disepakati  dalam Ijarah;
e) Wajib  bertanggung  jawab  atas  kerusakan  barang  yang disewakan  yang  disebabkan  oleh  pelanggaran  dari
penggunaan  sesuai  yang  disepakati  dalam  Ijarah  atau karena kelalaian pihak penyewa; dan
f) Wajib  menyatakan  secara  tertulis  bahwa  pihak  penyewa atau  pengguna  jasa  menerima  hak  penggunaan  atau pemanfaatan  atas  suatu  barang  dan/atau  jasa  dari  pihak pemberi sewa/pemberi jasa (mu‟jir) (pernyataan qabu l ).
c. Persyaratan objek Ijarah
Objek Ijarah dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Manfaat  barang  atau  jasa  tidak  bertentangan  dengan  Prinsip- prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal  dan  peraturan  perundang- undangan;
2) Manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dengan uang;
3) Manfaat atas barang atau jasa dapat diserahkan atau diberikan kepada pihak penyewa atau pengguna jasa;
4) Manfaat barang atau jasa harus ditentukan dengan jelas; dan
5) Spesifikasi  barang  atau  jasa  harus  dinyatakan  dengan  jelas, antara  lain  melalui  identifikasi  fisik,  kelaikan,  spesifikasi pelayanan, dan jangka waktu pemanfaatan.
d. Persyaratan penetapan harga sewa atau upah (ujrah)
Penetapan  harga  sewa  atau  upah  ( ujrah )  wajib  memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Besarnya  harga  sewa  atau  upah  ( ujrah )  serta  waktu  dan  cara pembayarannya ditetapkan secara tertulis dalam Ijarah; dan
2) Alat  pembayaran  harga  sewa  atau  upah  ( ujrah )  adalah  dalam bentuk uang.
e. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Ijarah
Selain  wajib  memenuhi  ketentuan  di  atas,  dalam  Ijarah  dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:
1) Harga  sewa  atau  upah  (ujrah)  untuk  periode  waktu  tertentu dan peninjauan kembali harga sewa atau upah ( ujrah ) tersebut yang berlaku untuk periode berikutnya;
2) Adanya uang muka Ijarah;
3) Penggantian barang yang mendasari Ijarah; dan/atau
4) Penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Ijarah. 5
2. Istishna
a. Persyaratan pihak-pihak dalam Istishna
Pihak pemesan/pembeli ( mustashni’ ) dan pihak pembuat/penjual  ( shani’ )  wajib  memiliki  kecakapan  dan kewenangan  untuk  melakukan  perbuatan  hokum  menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
b. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam Istishna
1) Hak dan kewajiban pihak pembuat/penjual ( shani’ ) adalah:
a) berhak  memperoleh  pembayaran  dengan  jumlah,  cara, dan waktu yang telah disepakati dalam Istishna;
b) wajib mengetahui spesifikasi objek Istishna secara jelas;
c) wajib  menyediakan  objek  Istishna  sesuai  dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam Istishna;
d) wajib  menjamin  objek  Istishna  berfungsi  dengan  baik dan/atau tidak cacat; dan
e) wajib  menyerahkan  objek  Istishna  sesuai  dengan  waktu yang telah disepakati dalam Istishna.
5 Adiwarman  Karim. Bank  Islam  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan .  (Jakarta:  IIIT Indonesia, 2003) hlm 105
2) Hak  dan  kewajiban  pihak  pemesan/pembeli  ( mustashni’ ) adalah:
a) wajib melakukan pembayaran (pokok dan/atau biaya lain) atas  objek  Istishna  sesuai  yang  telah  disepakati  dalam Istishna;
b) wajib  mengetahui  dan  menerangkan  spesifikasi  objek Istishna secara jelas;
c) berhak menerima objek Istishna sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam Istishna;
d) berhak menerima objek Istishna sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati dalam Istishna; dan
e) memiliki  hak  memilih  ( khiyar )  untuk  melanjutkan  atau membatalkan  Istishna  apabila  terdapat  cacat  atau  barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan
3. Kafalah
a. Persyaratan pihak-pihak dalam Kafalah
Pihak  penjamin  ( kafiil/  guarantor )  dan  pihak  yang  dijamin
( makfuul‘anhu/  ashiil /  orang  yang  berutang)  wajib  memiliki kecakapan  dan  kewenangan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
b. Kewajiban pihak-pihak dalam Kafalah
1) Kewajiban  pihak  penjamin  ( kafiil/guarantor )  adalah  sebagai berikut:
a) Wajib  memiliki  harta  yang  cukup  untuk  menjamin kewajiban  pihak  yang  dijamin  kepada  pihak  yang dijaminkan ( makfuul lahu /orang yang berpiutang); b) Wajib  memiliki  kewenangan  penuh  untuk  menggunakan hartanya  sebagai  jaminan  atas  pemenuhan  kewajiban pihak  yang  dijamin  kepada  pihak  yang  dijaminkan
( makfuul lahu /orang yang berpiutang); dan
c) wajib  menyatakan  secara  tertulis  bahwa  pihak  penjamin ( kafiil/ guarantor ) menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada  pihak  yang  dijaminkan  ( makfuul  lahu /orang  yang berpiutang) (pernyataan ijab ).
2) Kewajiban  pihak  yang  dijamin  ( makfuul  ‘anhu/ashiil /orang yang berutang) adalah sebagai berikut:
a) Wajib  menyerahkan  kewajiban  (utang)  pihak  yang dijamin  ( makfuul‘anhu/  ashiil /  orang  yang  berutang)
kepada pihak penjamin ( kafiil/guarantor ); dan
b) wajib  menyatakan  secara  tertulis  bahwa  pihak  yang dijamin  ( makfuul‘anhu/  ashiil /  orang  yang  berutang) menerima  jaminan  dari  pihak  penjamin  ( kafiil/guarantor ) (pernyataan qabul ).
c. Bentuk penjaminan dalam Kafalah
Penjaminan  dalam  Kafalah  dapat  berupa  jaminan kebendaan  dan/atau  jaminan  umum,  seperti  jaminan perusahaan (corporate  guarantee) dan  jaminan  pribadi ( personal guarantee ).
d. Persyaratan objek Kafalah
Objek  Kafalah  adalah  kewajiban  (utang)  pihak  yang dijamin  kepada  pihak  yang  dijaminkan  ( makfuul lahu /orang  yang  berpiutang)  yang  memenuhi  ketentuan sebagai berikut:
e. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Kafalah
Selain wajib memenuhi ketentuan di atas, dalam Kafalah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:
1) Para pihak dapat menetapkan besarnya imbalan ( fee ) atas  pelaksanaan  penjaminan  yang  dilakukan  oleh pihak  penjamin  ( kafiil/guarantor ).  Dalam  hal  para pihak  menyepakati  adanya  imbalan  ( fee ),  maka
Kafalah  tersebut  bersifat  mengikat  dan  tidak  dapat dibatalkan secara sepihak;
2) Jangka waktu berlakunya penjaminan dalam Kafalah; dan/atau penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan  perselisihan  antar  para  pihak  dalam Kafalah
4. Mudharabah
a. Persyaratan pihak-pihak dalam Mudharabah
Pihak  pemilik  modal  ( shahib  al-mal )  dan  pihak  pengelola usaha ( mudharib ) wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan  perbuatan  hokum  menurut  ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan.
b. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam Mudharabah
1) Hak dan kewajiban pihak pemilik modal ( shahib al-mal ) adalah:
a) Wajib menyediakan dan menyerahkan seluruh modal yang disepakati;
b) Berhak  mengawasi  pelaksanaan  kegiatan  usaha  yang dilakukan oleh pihak pengelola usaha ( mudharib );
c) Berhak  menerima  bagian  keuntungan  tertentu  yang disepakati dalam mudharabah;
d) Wajib  menanggung  seluruh  kerugian  usaha  yang  tidak disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, dan/atau pelanggaran pengelola usaha atas mudharabah;
e) Berhak  meminta  jaminan  dari  pihak  pengelola  usaha ( mudharib ) atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila pihak  pengelola  usaha  ( mudharib )  melakukan  pelanggaran atas  mudharabah.  Jaminan  tersebut  dapat  berupa  jaminan kebendaan  dan/atau  jaminan  umum,  seperti  jaminan perusahaan  ( corporate  guarantee )  dan  jaminan  pribadi ( personal guarantee ); dan
f) Wajib  menyatakan  secara  tertulis  bahwa  pihak  pemilik modal  ( shahib  al-mal )  menyerahkan  modal  kepada  pihak pengelola  usaha  ( mudharib )  untuk  dikelola  dalam  suatu usaha sesuai dengan kesepakatan (pernyataan ijab ).
2) Hak dan kewajiban pihak pengelola usaha ( mudharib ) adalah:
a) Wajib  mengelola  modal  yang  telah  diterima  dari  pihak pemilik  modal  ( shahib  al-mal )  dalam  suatu  kegiatan  usaha sesuai kesepakatan;
b) Berhak mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan mudharabah tanpa campur tangan pihak penyedia modal;
c) Berhak  menerima bagian  keuntungan  tertentu  sesuai  yang disepakati dalam mudharabah;
d) Wajib  menanggung  seluruh  kerugian  usaha  yang disebabkan  oleh  kelalaian,  kesengajaan,  dan/atau pelanggaran pihak pengelola usaha ( mudharib ); dan e) Wajib  menyatakan  secara  tertulis  bahwa  pihak  pengelola usaha  ( mudharib )  menerima  modal  dari  pihak  pemilik modal  ( shahib  al-mal )  dan  berjanji  untuk  mengelola  modal tersebut  dalam  suatu  usaha  sesuai  dengan  kesepakatan (pernyataan qabul ).
c. Persyaratan modal yang dikelola dalam Mudharabah
Modal  yang  dikelola  dalam  Mudharabah  wajib  memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Berupa  sejumlah  uang  dan/atau  aset  lainnya  baik  berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
2) Jika  modal  yang  diberikan  dalam  bentuk  aset  selain  uang, maka asset tersebut tidak sedang dijaminkan atau tidak dalam status sengketa
3) Jika  modal  yang  diberikan  dalam  bentuk  aset  selain  uang, maka  asset  tersebut  harus  dinilai  oleh  penilai,  namun
penentuan  nilai  aset  selain  uang  tetap  berdasarkan kesepakatan para pihak pada waktu mudharabah;
4) Tidak  berupa  piutang  atau  tagihan  di  antara  pihak-pihak dan/atau kepada pihak lain; dan
5) Dapat  diserahkan  kepada  pihak  pengelola  usaha  (mudharib) baik seluruh atau sebagian pada waktu dan tempat yang telah disepakati.
d. Persyaratan kegiatan usaha dalam Mudharabah
Kegiatan  usaha  yang  dapat  dijalankan  dalam  Mudharabah  wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Tidak  bertentangan  dengan  Prinsip-prinsip  Syariah  di  Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
2) Tidak  dikaitkan  (mu‟allaq)  dengan  sebuah  kejadian  di  masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.
e. Pembagian keuntungan dalam Mudharabah
Pembagian keuntungan dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Keuntungan  Mudharabah  merupakan  selisih  lebih  dari kekayaan Mudharabah dikurangi dengan modal Mudharabah dan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan kegiatan Mudharabah;
2) Keuntungan  Mudharabah  dibagikan  kepada  pihak  pemilik modal  (shahib  al-mal)  dan  pihak  pengelola usaha  (mudharib) dengan  besarnya  bagian  sesuai  rasio/nisbah  yang  disepakati; dan
3) Besarnya  bagian  keuntungan  masing-masing  pihak  wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk rasio/ nisbah .
f. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Mudharabah
Selain  wajib  memenuhi  ketentuan  di  atas,  dalam Mudharabah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:
1) Pihak  pengelola  usaha  ( mudharib )  menyediakan  biaya operasional sesuaikesepakatan dalam Mudharabah;
Jangka waktu berlakunya Mudharabah;
2) Tidak  boleh  ada  ketentuan  yang  memastikan  pemilik  modal akan memperoleh keuntungan; dan/atau
3) Penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Mudharabah.
5. Musyarakah
a. Persyaratan pihak-pihak dalam Musyarakah
Pihak-pihak  dalam  Musyarakah  wajib  memiliki  kecakapan  dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
b. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam Musyarakah
Setiap  pihak  dalam  Musyarakah  memiliki  hak  dan  kewajiban yang sama, yaitu:
1) Wajib  menyediakan  modal  sesuai  dengan  tujuan  Musyarakah, baik  dalam  porsi  yang  sama  atau  tidak  sama  dengan  pihak lainnya;
2) Wajib  menyediakan  tenaga  dalam  bentuk  partisipasi  dalam kegiatan  usaha  Musyarakah.  Dalam  hal  satu  atau  lebih  pihak tidak  dapat  berpartisipasi  dalam  kegiatan  usaha  Musyarakah, maka hal ini wajib disepakati dalam musyarakah;
3) Berhak  menerima  bagian  keuntungan  tertentu  sesuai  dengan rasio/nisbahyang disepakati  dalam  musyarakah atau proporsional;
4) Wajib  menanggung kerugian secara proporsional berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak;
5) Berhak  mengusulkan  bahwa  jika  keuntungan  melebihi  jumlah tertentu,  maka  kelebihan  dimaksud  dapat  diberikan  kepada satu atau lebih pihak; dan
6) Berhak  meminta jaminan kepada pihak lain dalam musyarakah untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
c. Persyaratan modal dalam Musyarakah
Modal  yang  disetorkan  dalam  Musyarakah  wajib  memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Berupa  sejumlah  uang  dan/atau  aset  lainnya  baik  berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
2) Jika  modal  yang  diberikan  dalam  bentuk  aset  selain  uang, maka  asset  tersebut  harus  dinilai  oleh  Penilai,  namun penentuan  nilai  aset  selain  uang  tetap  berdasarkan kesepakatan para pihak pada waktu Musyarakah;
3) Jika  modal  yang  diberikan  dalam  bentuk  aset  selain  uang, maka asset tersebut tidak sedang dijaminkan atau tidak dalam status sengketa; dan
4) Tidak  berupa  piutang  atau  tagihan  di  antara  pihak-pihak dan/atau kepada pihak lain.
d. Persyaratan kegiatan usaha dan cara pengelolaan dalam Musyarakah
1) Kegiatan usaha yang dapat dijalankan dalam Musyarakah tidak bertentangan  dengan  Prinsip-prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal dan/atau peraturan perundang-undangan;
2) Kewajiban pengelolaan aset sesuai dengan Musyarakah; dan
3) Pihak yang mengelola Musyarakah dilarang mengelola modal di luar yang telah disepakati dalam Musyarakah, kecuali atas dasar kesepakatan.
e. Pembagian keuntungan dan kerugian
Pembagian keuntungan dan kerugian dalam Musyarakah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Keuntungan  Musyarakah  merupakan  selisih  lebih  dari kekayaan  Musyarakah  setelah  dikurangi  dengan  modal
Musyarakah  dan  kewajiban  kepada  pihak  lain  yang  terkait dengan kegiatan Musyarakah;
2) Untuk  kepentingan  pembagian  keuntungan  secara  periodik, maka  keuntungan  Musyarakah  dihitung  berdasarkan  selisih lebih  dari  kekayaan  Musyarakah  akhir  periode  setelah dikurangi  dengan  modal  Musyarakah  awal  periode  dan kewajiban akhir periode kepada pihak lain yang terkait dengan kegiatan Musyarakah;
3) Seluruh keuntungan Musyarakah harus dibagikan kepada para pihak  secara  proporsional  berdasarkan  kontribusi  modal  atau sesuai  nisbah  yang  disepakati,  dan  tidak  diperkenankan menentukan  jumlah  nominal  keuntungan  atau  persentase tertentu  dari  modal  bagi  satu  atau  lebih  pihak  pada  awal kesepakatan;
4) Dalam  hal  terdapat  satu  atau  lebih  pihak  yang  memberikan kontribusi lebih dalam pengelolaan, maka pihak tersebut dapat menerima bagi hasil tambahan sesuai dengan kesepakatan;
5) Besarnya  bagian  keuntungan  masing-masing  pihak  wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk rasio/nisbah; dan
6) Kerugian Musyarakah harus dibagi di antara para pihak secara proporsional berdasarkan kontribusi modal.
f. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Musyarakah Dalam  Musyarakah  dapat  disepakati  antara  lain  hal-hal  sebagai berikut:
1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama;
2) Jangka  waktu berlakunya Musyarakah; dan/atau
3) Penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Musyarakah.

## 6. Wakalah
a. Persyaratan pihak-pihak dalam Wakalah
Pihak pemberi kuasa ( muwakkil ) dan pihak penerima kuasa ( wakil )  wajib  memiliki  kecakapan  dan  kewenangan  untuk melakukan perbuatan hokum menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
b. Kewajiban pihak-pihak dalam Wakalah
1) Kewajiban  pihak  pemberi  kuasa  ( muwakkil )  adalah  sebagai berikut:
a) Wajib  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  perbuatan hukum terhadap hal-hal yang dapat dikuasakan; dan
b) Wajib  menyatakan  secara  tertulis  bahwa  pihak  pemberi kuasa  ( muwakkil )  memberikan  kuasa  kepada  pihak
penerima  kuasa  ( wakil )  untuk  melakukan  tindakan  atau perbuatan hukum tertentu (pernyataan ijab ).
2) Kewajiban  pihak  penerima  kuasa  ( wakil )  adalah  sebagai berikut:
a) Wajib  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya;
b) Melaksanakan  perbuatan  hukum  yang  dikuasakan kepadanya  serta  dilarang  memberi  kuasa  kepada  pihak lain  kecuali  atas  persetujuan  pihak  pemberi  kuasa ( muwakkil ); dan c) Wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak penerima kuasa ( wakil ) menerima kuasa dari pihak pemberi kuasa
( muwakkil )  untuk  melakukan  tindakan  atau  perbuatan hukum tertentu (pernyataan qabul ).
c. Persyaratan objek Wakalah
Objek  Wakalah  adalah  perbuatan  hukum  yang  memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Diketahui  dengan  jelas  jenis  perbuatan  hukum  yang dikuasakan  serta  cara  melaksanakan  perbuatan  hukum  yang dikuasakan tersebut;
2) Tidak bertentangan dengan syariah Islam; dan
3) Dapat dikuasakan menurut syariah Islam.
d. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Wakalah
Selain  wajib  memenuhi  ketentuan  di  atas,  dalam  Wakalah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:
1) Para  pihak  dapat  menetapkan  besarnya  imbalan  ( fee )  atas pelaksanaan  perbuatan  hukum  yang  dikuasakan.  Dalam  hal para  pihak  menyepakati  adanya  imbalan  ( fee ),  maka  Wakalah tersebut  bersifat  mengikat  dan  tidak  dapat  dibatalkan  secara sepihak;
2) Jangka  waktu  berlakunya  pemberian  kuasa  dalam  Wakalah; dan/atau
3) Penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Wakalah. 6
Wakalah  boleh  menggunakan  ongkos  atau  tidak  karena wakalah  merupakan  akad  yang  bersifat  jaiz  (wakil  tidak  wajib menerima  perwakilan).  Karena  itulah  mudah  diperbolehkan mengambil    ongkos  sebagai  imbalan.  Jika  dalam  akad  wakalah  si wakil  meminta  ongkos,  maka  hukumnya  sebagai  mana  ijarah dalam  arti  wakil  berhak  menerima  ongkos  ketika  menyerahkan barang yang diwakilkan atau setelah tugasnya selesai. 7

## Kesimpulan
1. Akad  (ikatan,  keputusan,  atau  penguatan)  atau  perjanjian  atau kesepakatan  atau  transaksi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  komitmen
6 Keputusan  Ketua  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  Dan  Lembaga  Keuangan Nomor:Kep-430/Bl/2012
7 HM. Dumairi Nor, dkk. Ekonomi Syariah versi Salaf . (Pasuruan:Pustaka Sidogiri, 2007) hlm135
yang  terbingkai  dengan  nilai-nilai  Syariah.  Pasar  modal  syariah merupakan  tempat  atau  sarana  bertemunya  penjual  dan  pembeli instrumen  keuangan  syariah  yang  dalam  bertransaksi  berpedoman pada  ajaran  Islam  dan  menjauhi  hal-hal  yang  dilarang,  seperti penipuan dan penggelapan
2. Akad-Akad Yang Digunakan di Pasar Modal Syariah
a. Ijarah  adalah  perjanjian  ( akad )  antara  pihak  pemberi sewa/pemberi  jasa  ( mu’jir )  dan  pihak  penyewa/pengguna  jasa ( musta’jir )  untuk  memindahkan  hak  guna  (manfaat)  atas  suatu objek  Ijarah  yang  dapat  berupa  manfaat  barang  dan/atau  jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/atau upah ( ujrah )  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan  objek Ijarah itu sendiri.
b. Istishna  adalah  perjanjian  ( akad )  antara  pihak  pemesan/pembeli ( mustashni’ ) dan pihak pembuat/penjual ( shani’ ) untuk membuat objek  Istishna  yang  dibeli  oleh  pihak  pemesan/pembeli ( mustashni’ )  dengan  kriteria,  persyaratan,  dan  spesifikasi  yang telah disepakati kedua belah pihak.
c. Kafalah  adalah  perjanjian  ( akad )  antara  pihak  penjamin ( kafiil/guarantor ) dan pihak yang dijamin ( makfuul ‘anhu/ashiil /orang  yang  berutang)  untuk  menjamin  kewajiban pihak  yang  dijamin  kepada  pihak  lain  ( makfuullahu /orang  yang berpiutang).
d. Mudharabah  ( qiradh )  adalah  perjanjian  ( akad )  kerjasama  antara pihak  pemilik  modal  ( shahib  al-mal )  dan  pihak  pengelola  usaha ( mudharib )  dengan  cara  pemilik  modal  ( shahib  al-mal ) menyerahkan  modal  dan  pengelola  usaha  ( mudharib )  mengelola modal tersebut dalam suatu usaha.
e. Musyarakah adalah perjanjian ( akad ) kerjasama antara dua pihak atau  lebih  ( syarik )  dengan  cara  menyertakan  modal  baik  dalam
bentuk  uang  maupun  bentuk  aset  lainnya  untuk  melakukan suatu usaha.
f. Wakalah  adalah  perjanjian  ( akad )  antara  pihak  pemberi  kuasa ( muwakkil )  dan  pihak  penerima  kuasa  ( wakil )  dengan  cara  pihak pemberi  kuasa  ( muwakkil )  memberikan  kuasa  kepada  pihak penerima  kuasa  ( wakil )  untuk  melakukan  tindakan  atau perbuatan tertentu. 8

## Saran
Demikian  makalah  yang  dapat  kami  sajikan.  Kritik  dan  saran  yang konstruktif  sangat  kami  harapkan  demi  perbaikan  selanjutnya.Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khasanah pengetahuan, manfaat untuk kita semua. Aamiin...
8 Andri Soemitra, M.A. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . (Jakata:Kencana, 2012) hlm135

## Abdul Wadud Nafis

## Daftar Pustaka
Ascarya.  2007. Akad  dan  Produk  Bank  Syariah .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo
Persada.
Devita, Irma Dan Suswinaryo. 2011 Akad Syariah . Bandung: Kaifa.
Endang,http://mahabatulummah.blogspot.com/2013/06/pasar-modal- syariah.html// diakses tanggal 07 Maret 2015 pukul 21:13
Karim, Adiwarman. 2003. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan . Jakarta: IIIT
Indonesia.
Keputusan  Ketua  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  Dan  Lembaga  Keuangan
Nomor:Kep-430/Bl/2012
Nor,  Dumairi  dkk.  2007. Ekonomi  Syariah  versi  Salaf .  Pasuruan:Pustaka
Sidogiri.
Rodoni,  Ahmad  dan  Abdul  Hamid.  2008. Lembaga  Keuangan  Syari’ah .
Jakarta: Zikrul Hakim.
Soemitra, Andri. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Jakata:Kencana.
Undang-undang R.I Nomor 21 Tahun 2008 Tetang Perbankan Syariah.