ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal
Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD Kota Baubau dalam Proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran –

## Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022
Arifin Utha 1, * ; La Ode Muhamamd Elwan 2 ; Muh. Azhar Z 3
1,2 Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; arifinutha@uho.ac.id ; muh.elwan@uho.ac.id ; muhazharzuho@gmail.com
* Correspondence : muh.elwan@uho.ac.id
Kata kunci DPRD, Implementasi,
Fungsi Anggaran, KUA- PPAS, Reses

## Keywords
Budget Function, Budget General Policy, Implementation, Recess, Regional People's
Representative Assembly

## ABSTRAK
Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  implementasi  hasil reses anggota DPRD Kota Baubau dalam proses penyusunan kebijakan umum anggaran – prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 dan faktor- faktor yang mempengaruhi terimplementasinya hasil reses anggota DPRD Kota Baubau. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang  dilakukan  dengan  cara  studi  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan  dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data secara interaktif  menurut  miles  Huberman  &  Saldana  (2014).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  fungsi  anggaran,  implementasi  hasil  reses, mekanisme penyusunan KUA-PPAS mulai dari pengajuan, pembahasan sampai penetapan belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan minimnya implementasi hasil reses anggota DPRD Kota Baubau ke dalam dokumen KUA- PPAS  tahun  anggaran  2022  karena  dalam  penyusunan  dokumen  KUA-PPAS didominasi oleh usulan-usulan program dari pemerintah daerah.

## ABSTRACT
This study aims to find out and explain the implementation of the results of the recess  for  the  members  of  the  Regional  People'S  Representative  Council  Of Baubau City in the process of preparing general budget policies – the priority for the  temporary  budget  ceiling  for  the  2022  budget  year  and  the  factors  that influence the implementation of the results of the recess for the members of the Regional People'S Representative Council Of Baubau City. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out by means of literature studies and field research using interviews and documentation methods. The results of this study indicate that the implementation of the budget function, the implementation of the results of the recess, the mechanism for preparing the General  Policy  Of  Temporary  Budget  Priority  Budget  Plafon  starting  from submission, discussion to determination has not been carried out optimally. This is evidenced by the minimal implementation of the recess results of the Baubau City Regional People'S Representative Assembly members into the General Policy Of Temporary Budget Priority Budget Plafon document for the 2022 budget year because  the  preparation  of  the  General  Policy  Of  Temporary  Budget  Priority Budget  Plafon  document  was dominated  by  program  proposals from  the local government.

## Pendahuluan
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  menandai telah  terjadi  pergeseran  pelaksanaan  prinsip  otonomi  daerah  di  Indonesia. Berdasarkan UU tentang Pemerintah Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip  otonomi  seluas-luasnya,  nyata  dan  bertanggung  jawab.  Prinsip  otonomi daerah seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab memberikan otoritas yang lebih besar  kepada  Pemerintah  Daerah  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  dan mengelola keuangan daerah (Usman, 2004). Prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, nyata  dan  bertanggung  jawab  juga  menyediakan  ruang  kepada  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  dengan kebijakan  strategis  (Takeshi,  2006).  Salah  satu  wujud  untuk  mencapai  tujuan  dari prinsip otonomi daerah ialah dengan penguatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembuatan kebijakan publik (Syaukani et al., 2009).
Penguatan  DPRD  dimaksudkan  agar  DPRD  tidak  hanya  menjalankan  fungsi perwakilan, melainkan juga memperjuangkan kepentingan-kepentingan dari rakyat yang  diwakilinya  (Marijan,  2011).  Tujuan  utama  dilantiknya  seseorang  menjadi anggota  DPRD  ialah  untuk  memperjuangkan  aspirasi  rakyat  di  daerahnya.  Dalam undang-undang  nomor  23  tahun  2014  menetapkan  bahwa  DPRD  sebagai  badan legislatif  daerah  yang  berkedudukan  sejajar  dan  menjadi  mitra  dari  pemerintah daerah. Mitra yang dimaksudkan agar terjadi kerja sama dalam proses perumusan kebijakan  yang  ada  salah  satunya  dituangkan  dalam  bentuk  proses  penyusunan APBD yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama-sama DPRD. Dalam hal ini DPRD, disamping sebagai badan  perwakilan  rakyat,  juga  sebagai  mitra  kerja  eksekutif  yang  berwenang merumuskan kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan (Miriam, 2006).
Salah satu wewenang dan tugas DPRD Kabupaten/ Kota ialah membahas dan memberikan  persetujuan  rancangan  peraturan  daerah  mengenai  anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran daerah merupakan bentuk perencanaan pembangunan daerah memiliki fungsi strategis karena melibatkan pilihan program, kegiatan,  dan  kebijakan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Proses penyusunan  dokumen  perencanaan  pembangunan  harus  melibatkan  masyarakat, dan  harus  peka  terhadap  kebutuhan  masyarakat  dan  keinginan  masyarakat (Sopanah, 2015). Oleh karena itu keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikutsertakan rakyat di daerah, yaitu melalui lembaga perwakilan rakyat yang  harus  mengikut  sertakan  rakyat  tersebut  sehingga  dengan  demikian  proses reses  yang  dilaksanakan  anggota  DPRD  bukan  hanya  kegiatan  administratif  atau pemenuhan kewajiban konstitusional. Tetapi juga merupakan sebuah proses politik yang  melibatkan  masyarakat  melalui  lembaga  perwakilan  sehingga  kebijakan pemerintah  daerah  yang  terutama  dalam  peraturan  daerah  mempunyai  tingkat akuntabilitas yang tinggi dimata masyarakat (Pamudji, 2009).
Terkait  dengan  aspirasi  rakyat  yang  didapat  oleh  anggota  DPRD  melalui kegiatan  reses.  Seharusnya  anggota  DPRD  telah  mengetahui  secara  lebih  detail kondisi masyarakat di daerahnya, sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan serta  evaluasi  pembangunan  dapat  dioptimalkan  dan  dimanfaatkan  oleh  seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, reses juga dilakukan untuk memaksimalkan kinerja anggota DPRD. Oleh Karena itu, sebaiknya anggota DPRD dapat mengimplementasikan secara optimal usulan masyarakat. Pada posisi ini, faktanya selalu saja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Harapannya adalah hasil reses anggota DPRD terakomodir pada draft penyusunan KUA – PPAS yang bakal menjadi embrio APBD.
Variabel  kajian  implementasi  dari  pendapat  ahli  sangat  beragam  yang disesuaikan  dengan  kondisi  lingkungannya.  Sehingga  pada  prinsipnya  semua variabel itu mempengaruhi hasil kebijakan (outcomes), dan kedua faktor inilah yang harus diukur sebagai syarat melihat implementasi kebijakan dalam pencapaian hasil akhir yang diinginkan dan tingkat perubahan proses implementasi kebijakan. Dalam mengkaji  studi  implementasi  kebijakan  publik  maka  perlu  diketahui  variabel- variabel  atau  faktor  yang  mempengaruhinya.  Ada  beberapa  model  implementasi yang  dapat  digunakan  sebagai  acuan,  diantaranya  adalah  Grindle  (1980)  dalam (Elwan, L.O.M, 2011) dijelaskan bahwa mendekati implementasi kebijakan sebagai suatu  proses  tindakan-tindakan  administratif  umum  yang  perlu  diperiksa  sampai level program yang spesifik. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk menjalankan program sesuai dengan desain semula. Karena  itu,  implementasi  kebijakan  secara  keseluruhan  perlu  dilihat  dengan mempertanyakan  apakah  pelaksanaan  kebijakan  sesuai  dengan  yang  ditentukan. Pengukuran kesesuaian ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu: a) dilihat dari prosesnya, yakni  yang  dapat  diperiksa  pada  tingkat  program  yang  spesifik  dan  dana  yang dialokasikan, serta b) Dilihat dari hasil yang dicapai oleh implementasinya kebijakan tersebut.  Dimensi  ini  diukur  dengan  melihat  dua  faktor,  yaitu:  a)  Dampak  atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok; dan b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran terhadap perubahan yang terjadi. (Elwan  &  Pramusinto,  2011).  Pendekatan  ini  relevan  digunakan  menganalisis implementasi hasil reses dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas  Plafon  Anggaran  Sementara  (KUA-PPAS).  Dengan  demikian,  telaah implementasi  hasil  reses  dalam  penyusunan  dokumen  KUA-PPAS,  juga  dapat menggunakan pendekatan implementasi.
Jika  berdasarkan  kajian  penelitian  ini,  salah  satu  kebijakan  yang  menjadi rujukan  adalah  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Pasal  149(1),  DPRD mempunyai  3  fungsi:  1)  Pembentukan  Perda  (  legislasi).  2)  Anggaran;  dan  3) Pengawasan.  Fungsi  anggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  149 ayat  (1) diwujudkan  dalam  bentuk  pembahasan untuk  persetujuan  bersama  terhadap
Rancangan  Perda Kabupaten/Kota  tentang  APBD  Kabupaten/Kota  yang diajukan oleh bupati/wali kota.
Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 149 ayat (1)  dilaksanakan dengan cara:
a. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh TAPD berdasarkan RKPD;
b. Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota;
c. Membahas  rancangan  Perda  Kabupaten/Kota  tentang perubahan  APBD kabupaten/kota; dan
d. membahas  rancangan  Perda  Kabupaten/Kota  tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.( Pasal 152 UU No 23/2014)
Peranan anggota legislatif menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan  keputusan.  Sesuai  dengan  istilah  partisipasi  maka  partisipasi  berarti keikutsertaan  warga  nnegara  biasa  (yang  tidak  mempunyai  kewenangan)  dalam mempengaruhi  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  keputusan  politik.  Kegiatan warga  Negara  biasa ini  pada dasarnya  di  bagi  dua  yakni,  menurut  Wahab  (  2001) bahwa  mempengaruhi  kebijakan  umum  dan  ikut  menentukan  pembuat  dan pelaksana keputusan. Membuat atau merumuskan suatu kebijakan apalagi kebijakan itu  berupa  peraturan-peraturan  daerah  bukanlah  sesuatu  yang  sederhana  dan mudah.  Hal  ini  disebabkan  karena  banyak  faktor  atau  kekuatan-kekuatan  yang berpengaruh  terhadap  proses  pembuatan  kebijakan  tersebut.  Suatu  kebijakan peraturan di buat bukan untuk kepentingan politik (misalnya guna mempertahankan status  quo pembuatan  keputusan)  tetapi  justru  untuk  meningkatkan  kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan (Islamy, 2004)
Dalam  Permendagri  No.  77  Tahun  2020  Kebijakan  Umum  Anggaran  (KUA) adalah  dokumen  yang  memuat  kebijakan  bidang  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan  serta  asumsi  yang  mendasarinya  untuk  periode  1  tahun.  Kebijakan umum  memuat  kondisi  ekonomi  makro  daerah,  asumsi-asumsi  dasar  dalam penyusunan RAPBD dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan strategi  pencapaiannya.  Sementara  itu,  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara atau  PPAS  adalah  rancangan  program  prioritas  dan  patokan  batas  maksimal anggaran  yang  diberikan  kepada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  untuk setiap  program  sebagai  acuan  dalam  penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran SKPD  (RKA-SKPD)  sebelum  disepakati  dengan  DPRD.  Mengacu  pada  Pasal  89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan ini membuat  ketentuan  terkait  KUA  dan  PPAS  diantaranya  adalah  dalam  Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:
1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2) Menentukan  prioritas  program,  kegiatan,  dan  sub  kegiatan  untuk  masing- masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang
tercantum  dalam  rencana  kerja  pemerintah  pusat  setiap  tahun  untuk pemerintah provinsi;
3) Menentukan  prioritas  program,  kegiatan,  dan  sub  kegiatan  untuk  masing- masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota;
4) Menyusun  capaian  kinerja,  sasaran,  dan  plafon  anggaran  sementara  untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  terindikasi  mengalami  kesulitan  dalam mengimplementasikan hasil reses Anggota DPRD yang telah dilaksanakan di dapil masing-masing, dimana hasil reses tersebut tidak termuat dalam proses penyusunan dokumen KUA – PPAS yang akan menjadi pedoman arah kebijakan anggaran dan penentuan  prioritas  pembangunan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Kota Baubau.  Sehingga,  fungsi  penganggaran  secara  tidak  sadar  lebih  didominasi  oleh kepala  daerah,  seharusnya  fungsi  tersebut  lebih  banyak  didominasi  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga terjadi check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mengimplementasikan hasil reses anggota DPRD Kota Baubau, yang dijabarkan pada proses penyusunan KUA-PPAS. Atas dasar tersebut, perlu dilakukan kajian tentang implementasi hasil reses anggota DPRD Kota Baubau dalam  proses  penyusunan  kebijakan  umum  anggaran – prioritas  plafon  anggaran sementara T.A 2022. Sehingga tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dan  mengetahui  Implementasi  Hasil  Reses  Anggota  DPRD  Kota  Baubau  Dalam Proses  Penyusunan  Kebijakan  Umum  Anggaran – Prioritas  Plafon  Anggaran Sementara T.A 2022.

## Metode
Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  pada  Sekretariat  DPRD  Kota  Bau-Bau dengan  pertimbangan  pemilihan  lokasi  penelitian  tersebut  karena  berdasarkan jumlah komposisi anggota DPRD Kota Baubau Periode 2019-2024 dari 25 Kursi DPRD Kota Baubau diisi oleh 16 Wajah baru sedangkan  sembilan orang sisanya merupakan petahana.  Pada  posisi ini  penulis  menganalisis  sejauhmana  kinerja  anggota  DPRD Kota Baubau tentang pelaksanaan  fungsi anggaran anggota DPRD terkhusus pada badan  anggaran  (BANGGAR)  serta  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  proses penyusunan KUA-PPAS yang bersumber dari hasil reses legislator.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif . Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah.  Penggunaan  metode penelitian  ini,  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  memperoleh  pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang  Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD Kota Baubau  dalam  proses  penyusunan  KUA-PPAS  TA  2022  di  mana  peneliti  adalah
sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sumber data primer adalah sumber data dilakukan  terhadap  sejumlah  informan  yang  ditentukan  secara purposive yaitu Anggota  Badan  Anggaran,  Anggota  Fraksi  Bintang  Perjuangan  Pembangunan, Anggota Komisi III, Pegawai Bagian Persidangan Setwan DPRD Kota Baubau dan Tokoh Masyarakat Kota Baubau. Teknik pengumpulan data melalui Library Research (penelitian kepustakaan) dan Field Research (penelitian lapangan) meliputi observasi, wawancara dan studi dokumentasi sebagai sumber data sekunder.
Triangulasi metode dan sumber data menjamin validitas hasil kajian ini. Metode pengolahan  dan  analisis  data  mengikuti  model  analisis  interaktif  dari  Miles, Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam  (Elwan  et  al.,  2022)  yang  mencakup  penyajian data  dan  pengembangan  pemahaman  yang  baik  yang  keduanya  dilakukan  secara bersamaan  dengan  pengumpulan  data.  Hal  ini  berarti  bahwa  proses  analisis  data berjalan secara terintegrasi dengan proses pengumpulan data, penyajian data, dan pengembangan  pemahaman  terhadap  data  hingga  penarikan  dan  verifikasi kesimpulan.  Analisis  data  ini  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  tentang Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD Kota Baubau dalam proses penyusunan KUA-PPAS TA 2022.

## Hasil dan Pembahasan
Implementasi  Hasil  Reses  Anggota  DPRD  Kota  Baubau  dalam  proses penyusunanan KUA-PPAS TA 2022 penulis menggunakan indokator kajian menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 untuk menjelaskan fungsi anggaran DPRD meliputi 1)  pengajuan  KUA-PPAS;  2)  Pembahasan  KUA-PPAS;  dan  3)  pengesahan  KUA- PPAS.  Selanjutnya  melakukan  penelusuran  lebih  mendalam  terhadap  faktor  yang mempengaruhinya  berdasarkan  indikator  kajian  menurut  Prawirosentono  (2002) meliputi  1)  pendidikan;  2)  data/informasi  dan  3)  pengalaman  anggota  DPRD  Kota Bau-Bau  Periode 2019-2024.
Reses DPRD pada dasarnya berkaitan dengan kegiatan memberi peluang bagi masyarakat tanpa perbedaan rasial untuk partisipasi atau keterlibatan, keterbukaan informasi,  akuntabilitas  bagi  masyarakat,  terbangunnya  suatu  konsensus  dalam proses  pengambilan  keputusan  di  DPRD  (Wasistiono,  2009).  Selanjutnya  Efriza (2014:258)  berpendapat  bahwa,  reses  DPRD  merupakan  hubungan  antara  anggota DPRD dengan konstituennya dan sebagai bentuk konsultasi di daerah pemilihannya guna untuk menyerap, menghimpun serta menindaklanjuti aspirasi konstituen atau masyarakat.
Proses  penjaringan  aspirasi dalam  hal  reses  pada dasarnya  berkaitan dengan memberi  peluang  bagi  masyarakat  tanpa  perbedaan  ras  dan  latar  belakang masyarakat  sebagai  akuntabilitas  bagi  masyarakat,  dengan  wakilnya  (Wasistiono,
2009).  Selanjutnya,  Zuhri  Putri  (2014)    menjelaskan  kegiatan  reses  sekurang- kurangnya ada 4 tahap yaitu :
a. Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses.
b. Penjelasan pelaksanaan reses oleh pimpinan dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
c. Pelaksanaan  Reses
d. Rapat paripurna pelaporan hasil reses
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  reses  yang  dilakukan  oleh  DPRD  dibagi  dalam empat tahap yakni (a) masa persiapan, (b) masa pelaksanaan, (c) masa pelaporan, (d) masa tindak lanjut hasil reses DPRD. Pada masa persiapan reses DPRD harus telah disepakati  mengenai  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  waktu,  tempat,  kelompok sasaran, dukungan anggaran yang dibutuhkan, serta data dasar yang menjadi tujuan reses.  Selanjutnya  dari  hasil  reses  anggota  DPRD  adalah  pembahasan  di  Badan Anggaran dewan.
Badan anggaran  merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk  pada  awal  masa  jabatan  keanggotaan  DPRD.  Berdasarkan  Pasal  59 Peraturan DPRD Kota Baubau No 1 Tahun 2019 Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang antara lain adalah 1) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran  DPRD  kepada  Walikota  dalam  mempersiapkan  rancangan  APBD  sebelum peraturan  Walikota  tentang  rencana  kerja  Pemerintah  Daerah  ditetapkan;  2) Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan  prioritas  dan  plafon  anggaran  sementara;  dan  3)  Memberikan  saran  dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan  Perda  tentang  perubahan  APBD,  dan  rancangan  Perda  tentang pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD.  Anggota  BANGGAR  dijelaskan  pada Tabel 1.
Tabel 1. Daftar Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Baubau Periode 2019-2024
No Nama Jabatan No Nama Jabatan 1. H. Zahari, S.E Ketua 10 La Madi Anggota 2. H. Kamil Adi Karim, S.P  Wakil Ketua 11 Acep Sulfan Anggota 3. Drs. Nasiru Wakil Ketua 12 Drs.  La  Ode  Hadia, M.Si Anggota 4. Yaya Wirayahman, S.STP.,M.KP
Sekretaris
13 Muh. Yumardin Haeruddin, S.KM.,M.Kes Anggota 5. H. Rusdin, S.I.P Anggota 14 Rosni, S.E.,M.H Anggota 6. Ardin Jufri, S.T Anggota 15 La Ode Yasin Anggota 7. Muh.Ahadyat  Zamani, S.T.,M.T Anggota 16 Hj. Roslina Rahim Anggota 8. Drs. H. Masri, M.Pd Anggota

## 9. Feto Daud, S.E.,M.Si
Anggota
Sumber : Keputusan DPRD Kota Baubau No 13 Tahun 2019
Pelaksanaan  Fungsi  Anggaran  Dan  Mekanisme  Penyusunan  Kebijakan  Umum Anggaran  -  Prioritas  Plafon  Anggaran  Sementara  Dalam  Pengimplementasian Hasil Reses Anggota DPRD Kota Baubau.

## a. Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD Kota Baubau Dalam Proses Penyusunan KUA-PPAS
Kebijakan otonomi daerah yang sedang dijalankan telah memberikan peluang yang sangat besar bagi penguatan fungsi lembaga legislatif daerah. Hal ini sejalan dengan  semangat  untuk  melaksanakan  demokratisasi  dalam  aspek  pemerintahan. Kondisi  ini  sangat  kontradiktif  dengan  pengalaman  sebelumnya,  dimana  DPRD diletakkan  setingkat  lebih  rendah dari  Kepala  Daerah.  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2014  memberikan  kewenangan  yang  sangat  besar  bagi  DPRD,  mulai  dari pembuatan Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan  bersama,  menetapkan  APBD,  mengusulkan  pengangkatan  dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepada Presiden melalui Gubernur  sampai  dengan  memberikan  persetujuan  terhadap  rencana  kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan  daerah. Tentu saja  hal  ini  berimplikasi  sangat  luas,  terlebih  karena  pengalaman  kita  di  dalam berdemokrasi sangat terbatas, bahkan tidak jarang DPRD seringkali dihujat karena keterlibatannya  dalam  tindakan-tindakan  yang  tidak  sepantasnya  sesuai  dengan etika politik dan pemerintahan (Kaho, 1991).
Konsekuensi  dari  kebijakan  otonomi  daerah  yang  didasarkan  pada  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014,  maka  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Daerah dijalankan    secara  demokratis,  artinya  dalam  lingkup  daerah    masyarakat  perlu dilibatkan dalam  proses pembuatan dan penentuan kebijakan Pemerintah Daerah. Oleh  karena  itu,  DPRD  sebagai  salah  satu  unsur  pemerintahan  daerah  otonom, menjadi  penting  keberadaannya  dalam  membangun  Pemerintah  Daerah  yang demokratis.  Dalam  konteks  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah,  sehingga posisi  legislatif  daerah  menjadi  sangat  strategis  di  era  sekarang  ini,  karena  ketika daerah  diberi  tanggung  jawab  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri sebagaimana  hakekat  otonomi  daerah,  maka  legislatif  lokal  yang  memproduksi sekaligus  mengendalikan  berbagai  kebijakan  yang  diperlukan  dan  atau  tidak diperlukan.  Hal  ini  berangkat  dari  asumsi  bahwa  keberadaan  anggota  legislatif daerah sudah memahami tugas dan fungsinya serta memiliki kemampuan sumber daya  seperti  yang  diharapkan  ini,  DPRD  Kota  Baubau  memainkan  peran  sebagai lembaga wakil rakyat, sehingga pelaksanaan peran tersebut akan menjadi parameter untuk melihat keberadaan lembaga ini dalam melaksanakan tugas. (Djoko Prakoso, 1985)
Fungsi  Anggaran  yang  merupakan  salah  satu  fungsi  DPRD,  sebagai  amanat yang  di  tuangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  baik  peraturan  bersifat umum,  yakni  undang-undang  No.  23  tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah, maupun  yang  bersifat  khusus  yakni  undang-undang  No.  17  tahun  2014  tentang MPR,DPR,  dan  DPRD  (UU  MD3).  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  pengamatan penulis,  temuan  penelitian  menunjukan  bahwa  pelaksanaan  fungsi  Anggaran  di DPRD Kota Baubau secara teknis penyusunan APBD yang berdasarkan  Tatib DPRD Kota Baubau No 1 Tahun 2019, sudah terlaksana dengan baik. Dimana DPRD Kota Baubau dalam menjalankan fungsi anggaran di serahkan sepenuhnya kepada Badan Anggaran (Banggar). Kemudian Banggar juga melakukan koordinasi dengan internal DPRD  Kota  Baubau  maupun  dengan  pihak  eksekutif  dalam  pembahasan  dan penetapan APBD dengan skala prioritas.

## b. Mekanisme  Penyusunan  Kebijakan  Umum  Anggaran-Prioritas  Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Baubau
DPRD  mempunyai  kewajiban-kewajiban  yang  berkaitan  langsung  dengan kepentingan  masyarakat  yaitu  memperjuangkan  peningkatan  kesejahteraan  rakyat di daerah, dan menyerap, menampung serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Keinginan-keinginan, aspirasi, usulan, permasalahan, kepentingan dan lainnya yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat bahkan masukan dari institusi pemerintah, Pada umumnya di salurkan melalui DPRD. Aspirasi tersebut di tampung, di olah dan selanjutnya  di  tuangkan  dalam  berbagai  kebijakan-kebijakan  daerah  termasuk program perencanaan pembangunan daerah.
Adapun  tahapan  penyusunan  KUA-PPAS  berdasarkan  Peraturan    Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 sebagai berikut:

## 1. Pengajuan KUA-PPAS
Setelah  rancangan  KUA  dan  PPAS  selesai  disusun  oleh  Tim  Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menurut bentuk dan  materi yang telah ditetapkan, Tim ini  melalui  Ketuanya  yaitu  Sekretaris  Daerah  menyerahkan  dan  menyampaikan dokumen  KUA  dan  PPAS  tersebut  kepada  kepala  daerah  yang  akan  diserahkan kepada  DPRD.  Penyampaian  rancangan  KUA  dan  PPAS  oleh  ketua  TAPD  yaitu sekretaris daerah kepada kepala daerah yang menurut jadwal paling lambat pekan pertama  bulan  Juni.  Selanjutnya,  Kepala  Daerah  menyampaikan  kepada  DPRD dalam rangka pembahasannya. Pembahasan rancangan KUA dan PPAS dilakukan oleh TAPD bersama badan anggaran DPRD.
Tabel 2. Usulan Program Prioritas KUA-PPAS Tahun 2022
No.  Program Prioritas Rencana Pembangunan Kota Baubau Tahun 2022
Ket. 1. Pengembangan  industri  perdagangan  dan  industri  kreatif  yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana. DPRD 2. Penyiapan mitigasi bencana, baik sebelum, dalam proses, pasca bencana hingga  proses  pemulihan,  agar  warga  kota  Baubau  tetap  mendapat pelayanan maksimal. DPRD
3. Peningkatan  Iklim  Promosi  dan  investasi  yang  bertumpu  pada pengembangan  teknologi  dan  informasi  untuk  memudahkan  investor mengakses informasi terkait dengan potensi lokal. TAPD 4. Pengembangan  program  jalur  mobilisator  rencana  integrasi  kawasan agraria, niaga dan pariwisata (morikana) sebagai upaya meningkatkan sarana dan prasarana transportasi daerah. TAPD 5. Pengembangan  potensi  kepariwisataan  daerah  yang  berfokus  pada penguatan kelembagaan limbo wisata, daya dukung fasiltas sarana dan prasarana pariwisata yang memadai serta lingkungan yang sehat. TAPD 6. Pengelolaan  PDAM  Kota  Baubau  yang  lebih  profesional  dan peningkatan  kualitas  air  bersih  untuk  menunjang  pertumbuhan pemukiman. DPRD 7. Bangun Kota Baubau dalam Konteks Ibu Kota calon Provinsi Kepulauan Buton DPRD 8. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin berbasis potensi lokal yang berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan pendapatan melalui aktifitas informal. DPRD 9. Sistem  tata  kelola  pemerintahan  dalam  peningkatan  SDM  dan pelayanan publik. TAPD Sumber: Sekretariat DPRD Kota Baubau 2022 Berdasarkan wawancara dan pengamatan penulis, dalam tahap pengajuan/penyampaian dari rancangan KUA-PPAS yang akan di sidangkan  belum berjalan dengan maksimal meskipun sesuai dengan amanah UU No.23 tahun 2014 pasal  65  ayat  (1)  huruf  d  yang  mengatur  mengenai  tugas  dan  wewenang  kepala daerah yaitu “meny ampaikan dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD,  rancangan  peraturan  daerah  tentang  perubahan  APBD,  dan  rancangan peraturan  daerah  tentang  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  kepada  DPRD untuk  dibahas  bersama.”  dan  UU  No.23  tahun  2014  pasal 152  ayat  1  yang menyatakan  bahwa  DPRD  melaksanakan  fungsi  anggaran  diwujudkan  dalam bentuk  pembahasan  untuk  persetujuan  bersama.  Secara  kuantitas  DPRD  telah optimal  dalam    mengimplementasikan  hasil  reses  yang  telah  dirangkum  kedalam pokok-pokok pikiran DPRD pada dokumen KUA-PPAS. Tentu hal ini menjadi dasar terkait  fungsi  anggaran  DPRD  dalam  menyepakati  pengalokasian  penganggaran daerah antara DPRD dan pemerintah daerah.

## 2. Pembahasan KUA-PPAS
Dalam  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Baubau   No. 1 Tahun  2019  Tetang  Tata  Tertib  DPRD  kota  Baubau  Pasal  17  (1)  Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dilaksanakan oleh DPRD  dan  Walikota  menyampaikan Kebijakan  Umum  APBD  dan  prioritas  plafon anggaran  sementara;  (2)  Pembahasan  rancangan  kebijakan  umum  APBD dilaksanakan  oleh  badan  anggaran  DPRD  dan  tim  anggaran  pemerintah  Daerah untuk  disepakati  menjadi  kebijkan  umum  APBD;  (3)  Kebijakan  Umum  APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk  membahas  rancangan  prioritas  dan  plafon  anggaran  sementara;  (4)  Badan
anggaran    melakukan  konsultasi  dengan  komisi  untuk  memperoleh  masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas palfon anggaran sementara;  dan  (5)  Pembahasan  rancangan  kebijakan  umum  APBD,  rancangan prioritas  dan  plafon  anggaran  sementara,  terlebih  dahulu  dikonsultasikan  dengan komisi-komisi  yang  dilaksanakan  melalui  rapat  DPRD.  Selanjutnya  Pasal  21 menjelaskan  jadwal  pembahasan  dan  rapat  paripurna  kebijakan  umum  APBD, prioritas palfon anggaran sementara, rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD  ditetapkan  oleh  badan  musyawarah  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeloaan keuangan daerah.
Tabel 3. Pembahasan Usulan Program Prioritas KUA-PPAS Tahun 2022
No  Program Prioritas Rencana Pembangunan Kota Baubau Tahun 2022
Ket. 1. Pengembangan industri perdagangan dan industri kreatif yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana. DPRD 2. Penyiapan  mitigasi  bencana,  baik  sebelum,  dalam  proses,  pasca  bencana hingga  proses  pemulihan,  agar  warga  kota  Baubau  tetap  mendapat pelayanan maksimal. DPRD 3. Peningkatan  Iklim  Promosi  dan  investasi  yang  bertumpu  pada pengembangan  teknologi  dan  informasi  untuk  memudahkan  investor mengakses informasi terkait dengan potensi lokal. TAPD 4. Pengembangan  program  jalur  mobilisator  rencana  integrasi  kawasan agraria,  niaga  dan  pariwisata  (morikana)  sebagai  upaya  meningkatkan sarana dan prasarana transportasi daerah. TAPD 5. Pengembangan  potensi  kepariwisataan  daerah  yang  berfokus  pada penguatan  kelembagaan  limbo  wisata,  daya  dukung  fasiltas  sarana  dan prasarana pariwisata yang memadai serta lingkungan yang sehat. TAPD 6. Pengelolaan PDAM Kota Baubau yang lebih profesional dan peningkatan kualitas air bersih untuk menunjang pertumbuhan pemukiman. DPRD 7. Bangun  Kota  Baubau  dalam  Konteks  Ibu  Kota  calon  Provinsi  Kepulauan Buton DPRD 8. Peningkatan  pendapatan  masyarakat  miskin  berbasis  potensi  lokal  yang berfokus  pada  upaya  pemberdayaan  masyarakat  kurang  mampu  untuk meningkatkan pendapatan melalui aktifitas informal. DPRD 9. Sistem  tata  kelola  pemerintahan  dalam  peningkatan  SDM  dan  pelayanan publik. TAPD

## Sumber: Sekretariat DPRD Kota Baubau, 2022
Berdasarkan    hasil  wawancara  dan  pengamatan  penulis,  pembahasan rancangan  KUA-PPAS  jika  dilihat  dari  mekanisme  pembahasan  itu  sudah  sesuai dengan  alur  pembahasan  KUA-PPAS  sebagaimana  dalam  Peraturan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Baubau  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  tata  tertib DPRD  Kota  Baubau.  Dalam  pembahasan  Kebijakan  Umum  APBD  dan  Prioritas Plafon Anggaran  Sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota menyampaikan Kebijakan Umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara dan pembahasan KUA-PPAS  banggar  melakukan  konsultasi  kepada  komisi-komisi  untuk memperoleh  masukan  terhadap  program  dan  kegiatan.  Dalam  pelaksanaan pembahasan sudah berjalan sesuai dengan aturan tersebut. Namun jika di lihat dari
sisi  pelaksanaan  fungsi  anggaran  DPRD  itu  belum  sesuai  dengan  apa  yang  di harapkan dimana dalam pembahasan tersebut  pembahasan  program atau  kegiatan dalam  implemetasinya  didominasi  dari  inisiatif  pemerintah  daerah  yang  di  bahas dan di sidangkan dalam paripurna.

## 3. Pengesahan KUA-PPAS
Dalam  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota Baubau    No. 1 Tahun  2019  Tentang  Tata  Tertib  DPRD  kota  Baubau  Pasal  17  ayat  (6)  Kebijakan umum  APBD  dan  prioritas  plafon  anggaran  sementara  yang  telah  mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Walikota dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
Tabel 4. Pengesahan Usulan Program Prioritas KUA-PPAS Tahun 2022
No.  Program Prioritas Rencana Pembangunan Kota Baubau Tahun 2022
Ket. 1. Pengembangan  Industri  Perdagangan  dan  Industri  Kreatif  yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana DPRD 2. Peningkatan  Iklim  Promosi  dan  investasi  yang  bertumpu  pada pengembangan teknologi dan informasi untuk memudahkan investor mengakses informasi terkait dengan potensi lokal. TAPD 3. Pengembangan  potensi  kepariwisataan  daerah  yang  berfokus  pada penguatan kelembagaan limbo wisata, daya dukung fasilitas sarana dan prasarana pariwisata yang memadai serta lingkungan yang sehat. TAPD 4. Peningkatan  pendapatan  masyarakat  miskin  berbasis  potensi  lokal yang berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan pendapatan melalui aktivitas informal DPRD 5. Sistem  tata  kelola  pemerintahan  dalam  peningkatan  SDM  dan Pelayanan Publik TAPD

## Sumber: Sekretariat DPRD Kota Baubau, 2022
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  pengamatan  penulis,  tahap  penetapan Rancangan KUA-PPAS menjadi  KUA-PPAS yaitu secara pelaksanaan sudah cukup baik  karena  sudah  sesuai  dengan    prosedur  yang  ada.  Dan  DPRD  tidak  ikut  serta dalam    pengeksekusian  anggaran  tersebut  karena  pengeksekusian  anggaran  itu wewenang dari sekretaris daerah (Sekda). Namun tahap penetapan rancangan KUA- PPAS  menjadi KUA-PPAS yaitu secara pelaksanaan sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Terkait tahap penetapan ini perlu di garis bawahi dimana hal ini saling kontradiksi dengan apa yang di jelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat  Kelurahan  Liwuto  sekaligus  Sekretaris  PAC  PDIP  Kecamatan Kokalukuna, Telly Darmawansyah di mana menurutnya DPRD Kota Baubau masih belum optimal pada proses pengimplementasian hasil reses mulai dari penjaringan aspirasi, sampai pada penetapan KUA-PPAS.

## c. Program Prioritas KUA-PPAS APBD Tahun 2022
Berikut  adalah  Program  Prioritas  Perencanaan  Pembangunan  kota  Baubau tahun 2022:
Tabel 5. Data Program Prioritas Rencana Pembangunan Kota Baubau Tahun 2022
No Program Prioritas Rencana Pembangunan Kota Baubau Tahun 2022 Ket. 1. Pengembangan  Industri  Perdagangan  dan  Industri  Kreatif  yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana DPRD 2. Peningkatan  Iklim  Promosi  dan  investasi  yang  bertumpu  pada pengembangan teknologi dan informasi untuk memudahkan investor mengakses informasi terkait dengan potensi lokal. TAPD 3. Pengembangan  potensi  kepariwisataan  daerah  yang  berfokus  pada penguatan  kelembagaan  limbo  wisata,  daya  dukung  fasilitas  sarana dan prasarana pariwisata yang memadai serta lingkungan yang sehat. TAPD 4. Peningkatan  pendapatan  masyarakat  miskin  berbasis  potensi  lokal yang berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan pendapatan melalui aktivitas informal DPRD 5. Sistem  tata  kelola  pemerintahan  dalam  peningkatan  SDM  dan Pelayanan Publik TAPD

## Sumber: Sekretariat DPRD Kota Baubau, 2022
Berdasarkan    tabel  5  dapat  dijelaskan  bahwa  pada  tahun  2021    DPRD  Kota Baubau    bersama  Pemerintah  daerah  Kota    Baubau  membahas  dan  menetapkan  5 (lima)    Program  Prioritas  perencanaan  pembangunan  Kota  Baubau  tahun  2022 dengan  tema  maju  dan  berbudaya  yang  kemudian  diselaraskan  dengan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Tahun  2018-2023  dengan  Visi Baubau  yang  Maju  Sejahtera  dan  Berbudaya.  Program-program  prioritas  tersebut merupakan  inti  sari  dari  dokumen  KUA-PPAS  yang  salah  satunya  berasal  dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Pokir DPRD disusun berdasarkan hasil kegiatan reses  anggota  dewan    yang  telah  dilaporkan  dalam    rapat  paripurna.  Laporan kegiatan  reses  ini  kemudian  dibahas  di  badan  anggaran,  hasil  pembahasan  badan anggaran  inilah  yang  kemudian  dituangkan  untuk  menjadi    pokok-pokok  pikiran DPRD yang  selanjutnya  akan termuat ke dalam dokumen KUA-PPAS APBD Tahun 2022.  Tetapi  dalam  pengimplementasiannya  kelima  program  tersebut  masih didominasi oleh usulan pemerintah. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Bintang Perjuagan Pembangunan yaitu Muh. Yumardin Haerudin, bahwa pembahasan isu sektoral oleh DPRD diperlukan kelengkapan data/informasi antara  lain,  tampilan  statistik  daerah,  regional,  nasional  selayaknya  di  ketahui dengan  baik,  begitu  pula  dengan  isu-isu  terkini  hendaknya  dapat  teramati  dan dianalisis  dengan  baik  pula,  faktanya  Anggota  DPRD  kurang  memahami  dan memiliki  data  atau  statistik  yang  memadai.  Itulah  sebabnya  DPRD  selalu  “kalah” dalam pembahasan isu dan kebijakan, dalam hal ini  termasuk kebijakan anggaran dengan  kepala  daerah  dan  jajarannya  yang  tergabung  dalam  Tim  Anggaran Pemerintah daerah (TAPD).

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan Implementasi Hasil Reses Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Baubau  Dalam  Proses  Penyusunan  Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara, maka dapat disimpulkan dalam  mekanisme  penyusunan  KUA-PPAS  tahun  2022  pada  DPRD  Kota  Baubau yaitu dari tahap pengajuan, pembahasan, sampai penetapan jika di lihat secara teknis sudah  cukup  baik,  namun  secara  kuantitas  program  yang  di  hasilkan,  fungsi anggaran    DPRD  Kota  Baubau  belum  berjalan  dengan  optimal  karena  terkait pembahasan dan penetapan KUA-PPAS, hasil reses yang telah dirangkum ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD tidak terakomodir secara proporsional.

## Referensi
Efriza.  (2014). Studi  Parlemen,  Sejarah,  Konsep  dan  Lanskap  Politik  Indonesia .  Malang. Setara   Press.
Gaffar, Karim. (2010). Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia . Jakarta : Raja Grafin Persada
Huntington,  P,  Samuel  &  Nelson,  M,  Joan.  (1997). Partisipasi  Politik  di  Negara Berkembang .   Jakarta. Sangkala Pulsara. Islamy,  M.  Irfan.(2004). Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijakan  Negara .  Jakarta  :Bina Aksara
Karianga, Hendra. (2011). Partisispasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah . Bandung. Alumni.
Said, Mas‘ud, (2008). Arah Baru Otonomi Daerah. Malang : UMM Press Pamudji. (2003). Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia . Jakarta : Bumi Aksara Suyadi.  (2002). Manajemen  Sumber  Daya  Manusi:Kebijakan  Kinerja  Karyawan.
Edisi 1.Cetakan Kedelapan , Yogyakarta : BPFE
Haris, Syamsudin. (2007). Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta : LIPPI Press Sanit,  Arbi.  (2011). Sisstem  Politik  Indonesia  ,Kestabilan,  Peta  Kekuatan  Politik    dan Pembangunan, Jakarta : CV Rajawali Syaukani  HR,  Ryaas.  (2009). Otonomi  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan . Yogyakarta.Pustaka Pelajar.
Tarigan, Robinson. (2012). Perencanaan Pembangunan Wilayah . Jakarta. BumiAksara. Uta,  Arifin.  2015. Meritokrasi  Dalam  Penempatan  Pejabat  Struktural. Kendari. Settung.Publishing
Zuhri. (2012). Buku Panduan Reses . Pangkal Pinang.
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022).
MINING  POLICY  CONFLICT:  Recruitment  of  Local  Workers  in  Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3),
626 – 642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Muhammad Elwan, La Ode & Agus Pramusinto, A. H. H. (2011). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  PARTISIPASI  MASYARAKAT  DALAM  PENYUSUNAN

## ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN
2010 (Studi Analisis Perda Kota Kendari No. 15 Tahun
2003). Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/ .http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitia n/detail/53234