Pengaturan Pemblokiran Konten Penyebaran Kampanye Hitam Melalui Media Sosial
Kadek Mery Herawati
Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Denpasar —Indonesia kadekmeryherawati@gmail.com

## ABSTRAK
Social  media  is  regarded  as  the  fifth  pillar  of  democracy.  The  role  of  the  mass  media  as  the  controller  of governance and democracy is increasingly recognized and is now regarded as the fourth pillar of the democratic system.  However,  along  with  the  opportunities  that  exist,  the  digital  age  also  poses  a  serious  challenge  to democracy.  This  spread  of  disinformation  can  confuse  people,  empower  voters  and  influence  their  choices. Another challenge is black campaign attacks of false information or hoaks, insults and slander aimed at political opponents to knock each other down, carried out through social media. Starting from the issue, the author tried to analyze and describe further about  the blocking  of the spread of black campaign content through social media. This  research  is  conducted  in  a  normative  jurisprudence,  that  is,  by  looking  at  the  problem  through  the  legal principles  contained  in  Indonesian  law.  In  article  280  (1)  letter  c  of  the  Election  Act,  which  regulates  the prohibition  of  campaigns  in  elections,  the  rules  on  black  campaigns  on  social  media  are  not  comprehensively written  and  do  not  have  a  clear  definition.  According  to  Article  40  (2)  of  the  Electronic  Information  and Transactions Act, the Government is obliged to prevent the dissemination and use of Electronic information and/ or electronic documents that have a prohibited load  in  accordance  with the provisions of the regulations of the laws. However, this blockage can only be made against Electronic info and/or electronic documents which have illegal content, and does not include the termination of Internet network access as a whole. To offset the possibility of Internet abuse, the government has established a Internet Restriction Policy. By limiting the use of media, i.e. blocking  and  filtering  websites  or  social  media,  surveillance,  forced  deletion  of  content,  thorough  blocking  of social media on platforms and other communications information technologies.
Keywords: Blocking settings, black campaigns, social media
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License
Halaman 62
Published: 13/08/2024
How To Cite:
Herawati,  K.  M. (2024).  Pengaturan  Pemblokiran  Konten  Penyebaran  Kampanye  Hitam  Melalui  Media  Sosial. KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa .  18(2).  Pp  62 - 70.  https:// doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.62 - 70

## I. PENDAHULUAN
Berkembangnya  teknologi  informasi  dan komunikasi, khususnya internet dan media sosial, orang  saat  ini  mendapatkan  informasi  dengan cara yang belum terjadi sebelumnya. Peningkatan penggunaan  internet  di Indonesia  dapat mempengaruhi  pemerintahan  dan  politik.  Dalam sepuluh  tahun  pertama  abad  ke - 21  teknologi informasi  dan  komunikasi  berkembang  dengan sangat  cepat,  jumlah  pengguna  internet  pada Januari  2024  ada  185  juta  individu  pengguna internet  di  Indonesia,  setara  66,5%  dari  total populasi  nasional  yang  berjumlah  278,7  juta orang (Annur, 2024).
Teknologi  digital  telah  mengubah  cara
masyarakat  berinteraksi  dengan  pemerintah  dan mempengaruhi  dinamika  politik  saat  ini. Munculnya  alat  digital  seperti  platform  media sosial  dan  aplikasi  berbagi  informasi,  orang  saat ini  dapat  lebih  banyak  mengakses  informasi politik dan berpertisipasi dalam proses pengambilan  keputusan. Dalam era internet  yang terus  berkembang,  masyarakat  dapat  dengan mudah  mengakses  berita,  laporan,  dan  perspektif politik  dari  berbagai  sumber  yang  tersebar  di berbagai  platform  online.  Informasi  politik, yang sebelumnya  hanya  dapat  diakses  melalui  media konvensional, kini dapat dengan cepat dan mudah diakses  melalui  platform  online  juga.  Selain  itu, masyarakat juga dapat dengan mudah berpartisipasi dalam diskusi online,
menandatangani  petisi  online,  dan  berpartisipasi dalam kampanye politik online.
Sosial  media  dianggap  sebagai  pilar  kelima demokrasi.  Pilar  demokrasi  dari  Trias  Politika yaitu  lembaga  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif. Peran  media  massa  sebagai  pengendali  proses pemerintahan  dan  demokrasi  semakin  diakui  dan saat  ini  dianggap  sebagai  pilar  keempat  dari sistem  demokrasi.  Selain  itu,  media  massa dianggap  senagai  institusi  yang  tidak  boleh terlepas  dari  sumber  kekuasaan  (Gelgel,  2019). Media  sosial  memberi  masyarakat  untuk  berbagi pendapat, mendapatkan dukungan dan menyampaikan  aspirasi  politik  mereka  kepada institusi  dan  pemimpin  politik.  Partisipasi  politik menjadi  lebih  inklusif  dengan  alat  digital  ini, yang  memungkinkan  warga  dari  berbagai  latar belakang untuk memberikan suara dan mempengaruhi  keputusan  publik.  Kehadiran aplikasi  berbagi  informasi  dan  platform  media sosial telah mengubah dinamika kampanye politik juga,  baik  partai  poltik  maupun  calon  politikus dapat  menggunakan  platform  digital  untuk mendapatkan  dukungan,  menyampaikan  pesan politik,  dan  mengumpulkan  umpan  balik  dari warga. Kampanye politik saat ini dapat mencapai audiens  yang  lebih  luas  dan  memanfaatkan  daya viral  media  sosial  daripada  sebelumnya,  yang terbatas  pada  media  tradisional.  Dengan  bantuan media  sosial  dan  platform  digital  lainnya,  orang dapat menyampaikan suara mereka secara publik, membentuk  gerakan  politik,  dan  mempengaruhi perubahan.
Namun, bersamaan dengan peluang  yang  ada, era  digital  juga  menimbulkan  tantangan  yang serius  terhadap  demokrasi.  Dengan  akses  yang lebih  besar  terhadap  informasi  politik  dan partisipasi  politik  melalui  platform  digital, masalah  seperti  disinformasi  atau  penyebaran informasi  palsu  yang  dapat  mempengaruhi persepsi  dan  keputusan  politik  warga  menjadi semakin meresahkan. Penyebaran disinformasi ini dapat  membingungkan  masyarakat,  memperangi pemilih  dan  mempengaruhi  pilihan  mereka. Tantangan  lain  yang  dihadapi  adalah  serangan kampanye  hitam  berupa  informasi  bohong  atau hoaks,  penghinaan  dan  fitnah  yang  ditujukan kepada  lawan  politik  untuk  saling  menjatuhkan satu  sama  lain  yang  dilakukan  melalui  media sosial.
Menurut  Undang - undang  Nomor  7  Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum  (UU  Pemilu) Pasal  267  hingga  339  memberikan  penjelasan
tentang  cara  mengikuti  pemilihan  umum. Sedangkan  pada  Pasal  275,  kampanye  dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara,  termasuk pertemuan  terbatas,  pertemuan  tatap  muka, penyebaran  bahan  kampanye  kepada  masyarakat umum, penggunaan  alat peraga di tempat umum, iklan di media sosial, iklan di media cetak, media elektronik, dan internet, rapat umum, debat antara pasangan  calon  mengenai  materi  kampanye, pasangan  calon  dan  kegiatan  lain  yang  tidak melanggar  larangan  dan  peraturan  kampanye. Dalam  Pasal  280,  dijelaskan  bahwa  mengenai larangan  kampanye  pemilu,  ayat  (1)  Pasal  280 yaitu;  melarang  mempersoalkan  dasar  negara Pancasila,  Pembukaan  Undang - undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan bentuk  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, menghina  seseorang,  agama,  suku,  ras,  golongan atau  calon  Presiden,  seseorang  dapat  dihukum jika melanggar undang - undang tersebut. Ini diatur dalam  Pasal  280  ayat  (1)  huruf  c  bahwa “ menghina  seseorang,  agama,  suku,  ras, golongan,  calon,  dan/atau  peserta  pemilu  yang lain ”, dan  dalam  Pasal  521  bahwa “ setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang  dengan  sengaja  melanggar  larangan  yang disebutkan  dalam  Pasal  280  ayat  (1)  huruf  a,  b, atau c dengan sengaja melanggar dipidana penjara selama maksimal dua tahun dan dikenakan denda tidak lebih dari 24 juta rupiah.
Ketentuan  mengenai  larangan  kampanye  juga diatur  dalam  PKPU  Nomor  15  Tahun  2023 tentang  kampanye  pemilihan  umum  mengatur kembali larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu hanya dikenakan kepada pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu. Hal ini  mengartikan  bahwa  selain  dari  pelaksana, peserta,  dan  tim  kampanye  pemilu  tidak  dapat dikenakan  pada  Pasal  280  ayat  (1)  UU  Pemilu. Pasal 269 ayat (1) UU Pemilu mengatakan bahwa pelaksana  kampanye  Pemilu  presiden  dan  wakil presiden  terdiri  atas  pengurus  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  pengusul,  orang perseorangan  dan  organisasi  penyelenggara kegiatan  yang  ditunjuk  oleh  peserta  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan  bahwa  tidak  ada  sanksi  yang  diatur dalam  Pasal  521  UU  Pemilu  untuk  pelaksana, peserta,  dan  tim  kampanye  pemilu  selain pelaksana.  Namum  kampanye  hitam  yang disebarkan  di  media  sosial  mungkin  tidak
Halaman 63
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License

## Pengaturan Pemblokiran Konten Penyebaran Kampanye Hitam Melalui Media Sosial
termasuk dalam kategori yang dilarang oleh Pasal tersebut.  Ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa pengguna media sosial seringkali tidak tahu siapa pemilik  akun  anonim.  Ini  merupakan  salah  satu trik  yang  digunakan  pelaku  kejahatan  kampanye hitam.  Karena  akun  anonim  sulit  dilacak,  para pelaku  kejahatan  dalam  menggunakannya. Pengguna  media  sosial  juga  tidak  dapat dikategorikan  sebagai  peserta,  pelaksanaan  atau tim  pampanye  pemilu.  Dalam  Undang - undang Nomor  1  Tahun  2024  tentang  perubahan  kedua atas  Undang - undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (selanjutnya  disebut  UU  ITE)  yang  merupakan payung  hukum  untuk  mengatasi  adanya penyebaran  kejahatan  kampanye  hitam  melalui media  sosial  dengan  pembatasan  konten  internet yang  mengandung  fitnah  dan  hujatan  serta  adu domba  antar  lawan  politik.  Namun  hal  tersebut belum  secara  tegas  diatur  dalam  UU  ITE mengenai  pembatasan  atau  pemblokiran  akses media  sosial  yang  memiliki  muatan  konten penyebaran  kampanye  hitam.  Secara  substansi, regulasi  pemilu  harus  berkontribusi  pada tercapainya kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan  sosial  aelama  penyelenggaraan pemilu  dan  produk  yang  dihasilkannya,  tetapi tidak  sampai  mengakibatkan  kekosongan  hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan semua atribut yang  menyertainya.  Perlu  adanya  pengawasan serta dibarengi dengan adanya regulasi yang baik dan  tegas  secara  konsisten  terutama  pada pelaksaan kampanye dengan menggunakan media sosial  agar  terhidar  dari  adanya  kampanye  yang terselubung.
Berangkat  dari  permasalahan  diatas,  penulis mencoba  menganalisa  serta  mendeskripsikan lebih  jauh  mengenai  pemblokiran  konten penyebaran  kampanye  hitam  melalui  media sosial.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  ditarik beberapa  permasalahan  yang  akan  menjadi batasan  pembahasan  dari  penelitian  ini,  Adapun permasalahannya  yaitu  pengaturan  kampanye Hitam  melalui  media  social  dan  mengatasi tantangan kampanye Hitam melalui media sosial?

## II. METODE
Penelitian  ini  dilakukan  secara  yuridis normatif,  yaitu  dengan  melihat  masalah  melalui prinsip - prinsip  hukum  yang  terkandung  dalam undang - undang  Indonesia.  Sebagai  bagian  dari penelitian  hukum  doktrinal,  penelitian  ini mempelajari  doktrin  hukum,  termasuk  prinsip -
prinsip, dan kaidah - kaidah yang ditemukan dalam lietratur dan keputusan hakim di pengadilan. Pada metode  ini  yang  digunakan  sebagai  data  utama yaitu bahan hukum primer terdiri dari perundang - undangan  Indonesia  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan pemilu dan kampanye, bahan hukum sekunder  terdiri  dari  buku - buku  dan  artikel penelitian hukum dan bahan hukum tersier terdiri dari  jurnal  penelitian  hukum  dan  artikel  lainnya. Bahan sekundr dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan  dan  dikelompokkan  sesuai  dengan jenis bahan hukum.

## III. PEMBAHASAN

## Media Sosial sebagai Strategi Berkampanye
Media  sosial,  yang  awalnya  hanya  digunakan untuk berinteraksi dengan teman dan kerabat, kini mulai menembus komunikasi antara individu dan institusi.  Akibatnya,  partai  politik  mulai  melihat media  sosial  sebagai  alat  untuk  berinteraksi dengan konstituennya termasuk untuk mempromosikan produk mereka. Bahkan menjelang  pemilu  legislatif  dan  presiden,  partai politik  mulai  membuat  akun  untuk  melakukan kampanye.  Kampanye  pada  dasarnya  adalah menyampaikan  pesan  kepada  khalayak  melalui berbagai  bentuk,  seperti  poster,  spanduk,  papan reklame, pidato, iklan diskusi dan selebaran.
Penggunaan  sosial  media  dalam  kampanye membuka  berbagai  cara  baru  untuk  berinteraksi dengan  pemilih,  menyebarkan  pesan  kampanye, dan  membangun  dukungan.  Sosial  media memungkinkan kandidat untuk mencapai audiens yang  lebih  luas  dan  diversifikasi,  dan  pesan kampanye dapat disebarluaskan dengan cepat dan mencapai  pemilih  yang  mungkin  sulit  dijangkau melalui  saluran  konvensional.  Sebagian  besar orang  percaya  bahwa  kampanye  politik  dapat mencapai  tujuan  mereka  dengan  menggunakan media sosial.
Beberapa  cara  untuk  menggunakan  media sosial dalam berkampanye politik adalah (Fahmil, personal communication, 20 September 2023):
a. Meningkatkan kesadaran: Kandidat politik  memanfaatkan  media  sosial  untuk meningkatkan  kesadaran  tentang  agenda  politik mereka  dan  diri  mereka  sendiri.  Kandidat  dapat menjangkau  pemilih  potensial  dengan  cepat  dan efektif  dengan  memposting  konten  yang  relevan dan menarik.
b. Melalui  media  sosial,  kandidat  dapat berinteraksi langsung dengan pemilih dan berbagi
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License
Halaman 64
pendapat mereka secara real - time. Ini memungkinkan  kandidat  untuk  membangun hubungan  yang  lebih  kuat  dengan  pemilih  dan meningkatkan ikatan emosional.
c. Meningkatkan  partisipasi  pemilih:  Media sosial dapat digunakan untuk mendorong pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik dan menggerakkan  mereka  ke  dalam  daftar  pemilih. Untuk  mengajak  pemilih  untuk  berpartisipasi, kandidat  dapat  memposting  informasi  tentang acara kampanye, pemungutan suara, dan masalah terbaru.
d. Membagikan visi dan nilai - nilai: Kandidat  dapat  membagikan  visi  dan  prinsip politik  mereka  melalui  media  sosial.  Dengan memberikan  konten  yang  relevan  dan  inspiratif, mereka  dapat  membangun  citra  yang  kuat  dan menginspirasi pemilih.
e. Memonitor  opini  publik:  Sosial  media juga  dapat  digunakan  untuk  memantau  dan menganalisis  opini  publik  tentang  kandidat  dan masalah  politik.  Dengan  mengamati  diskusi  dan mengumpulkan  data,  kandidat  dapat  mengetahui preferensi  pemilih  dengan  lebih  baik  dan menyesuaikan strategi kampanye mereka.
f. Membangun  jaringan  dukungan:  Media sosial memungkinkan kandidat untuk berinteraksi dengan  relawan,  pendukung,  dan  kontributor potensial,  dan  meminta  dukungan  dalam  bentuk donasi atau partisipasi aktif.
Kampanye  politik  menggunakan  media  sosial sangat menguntungkan kandidat karena memungkinkan  mereka  menghubungi  pemilih potensial  dengan  cepat  dan  efektif.  Namun, penting untuk menggunakan media sosial dengan bijak  dan  mengikuti  etika  dan  aturan  yang berlaku.
Meskipun  media  sosial  memiliki  banyak keuntungan,  perlu  diingat  bahwa  penggunaan yang  tidak  bijaksana  atau  kontroversial  dapat memengaruhi  kampanye  politik.  Karena  itu, kandidat  dan  tim  kampanye  harus  menggunakan media sosial dengan hati - hati untuk menyampaikan  pesan  mereka  dengan  efektif  dan mendukung tujuan kampanye mereka.

## Pengaturan  Pemblokiran  Penyebaran  Kampanye Hitam Melalui Media Sosial
Kampanye  pada  dasarnya  adalah  cara  bagi peserta  pemilu  untuk  memberikan  program  dan pendidikan  politik  kepada  masyarakat  yang memilih mereka (Budhiati, 2019). Namun, selama
kampanye  banyak  kecurangan  dan  pelanggaran terjadi, mulai dari pencurian awal kampanye yang dilakukan  oleh  pejabat  sebelum  masa  kampanye tiba,  hingga  pembagian  sembako,  kaos  partai, spanduk,  dan  selebaran.  Kecurangan  dan pelanggaran  lain  yang  sering  terjadi  selama kampanye  termasuk  menghina  lawan  politik, menjatuhkan atau mengucapkan ujaran kebencian dan menghina pasangan calon tertentu.
Perbuatan  yang  disebutkan  di  atas  termasuk berbagai  jenis  kampanye  hitam  yang  dilakukan oleh  masyarakat,  tim  kampanye  dan  peserta pemilu,  baik  secara  tatap  muka  maupun  melalui media  sosial.  Seperti  yang  disebutkan  dalam Pasal  280  ayat  (1)  UU  Pemilu,  penelitian  ini berfokus  pada  penyebaran  konten  kampanye hitam antar peserta pamilu melalui media sosial.
Menurut  Riswadi  (Riswadi,  2009)  dalam bukunya  komunikasi  politik,  kampanye  hitam merupakan model kampanye dengan menggunakan  rayuan,  sindiran  atau  rumor  yang menyebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau  calon  untuk  menciptakan  persepsi  yang dianggap tidak etis, terutama dalam hal kebijakan publik.  Kecurangan  dan  pelanggaran  lain  yang sering  terjadi  selama  kampanye  termasuk menghina  lawan  politik,  menjatuhkan  atau mengucapkan  ujaran  kebencian  dan  menghina pasangan  calon  tertentu.  Perbuatan  tersebut merupakan  contoh  dari  berbagai  jenis  kampanye hitam  yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  tim kampanye  dan  peserta  pemilu,  baik  melalui  cara yang  dilakukan  secara  tatap  muka  maupun melalui media sosial.
Secara ekplisit larangan kampanye hitan diatur dalam  Pasal  28  ayat  (1),  yakni  larangan kampanye pemilu diberlakukan kepada pelaksana,  peserta,  dan  tim  kampanye  pemilu. Frase “ Peserta ” yang  dimaksud  dalam  hal  ini tidak jelas, apakah mengarah pada peserta pemilu atau  peserta  kampanye.  Istilah  peserta  pemilu mapun  peserta  kampanye  mempunyai  perbedaan yang signifikan. Menurut Pasal 1 angka 7, peserta pemilu  adalah  partai  politik  yang  memilih anggota  DPR,  anggota  DPRD  Provinsi,  anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD secara perseorangan  serta  pasangan  calon  yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik  untuk  pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden.  Peserta  kampanye,  di  sisi  lain  adalah semua  orang  yang  ikut  serta  dalam  kampanye pemilu.
Puteri  Hikmawati  berpendapat  bahwa  yang
Halaman 65 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License

## Pengaturan Pemblokiran Konten Penyebaran Kampanye Hitam Melalui Media Sosial
dimaksud dengan “ peserta ” di Pasal 280 ayat (1) UU  Pemilu  adalah  peserta  kampanye,  bukan peserta pemilu seperti yang disebutkan pada Pasal 268  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  kampanye pemilu diikuti oleh peserta kampanye dan peserta kampanye  pemilu  menurut  Pasal  273  terdiri  dari anggota  masyarakat  (Himawati,  2019).  Elain  itu, bagian  ke - 10  (sepuluh)  UU  Pemilu  mengenai “ Pengaasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu ” antara  Pasal  307  dan  Pasal  324  menetapkan bahwa  Bawasli  melakukan  pengawasan  atas pelaksanaan  kampanye  pemilu  dalam  hal pelanggaran  kampanye  yang  lebih  terfokus  pada pelaksana  kampanye,  tim  kampanye  dan  peserta kampanye.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  UU Pemilu memungkinkan setiap anggota masyarakat dan  peserta  kampanye  dikenakan  tindak  pidana pemilu  berdasarkan  pasal  tersebut.  Namun demikian, “ Peserta ” yang  tercantum  dalam  Paal 80 ayat (1) UU Pemilu secara konsisten diartikan sebagai  peserta  pemilu.  Sebagai  contoh,  Rahmat Bagja  anggota  Bawaslu  menyatakan  bahwa larangan  dan  sanksi  UU  Pemilu  hanya  berlaku untuk  pihak  yang  berhubungan  langsung  dengan pemilu,  yaitu  pelaksana  kampanye,  peserta pemilu  dan  tim  kampanye.  Menurutnya  peserta yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  peserta pemilu.  Selain  itu  Rahmat  Bagja  menyatakan bahwa  jangkauan  pidana  pemilu  pada  dasarnya tidak  mencakup  relawan.  Dengan  demikian,  jika seseorang  secara  umum,  misalnya  relawan  atau simpatisan  yang  tentu  saja  tidak  termasuk pelaksana  kampanye,  peserta  pemilu  atau  tim kampanye  melakukan  kampanye  hitam  melalui media  sosial,  maka  UU  Pemilu  tidak  akan berlaku.  Sebaliknya  UU  ITE  yang  akan  berlaku (Salabi,  n.d.).  Namun,  dalam  kasus  dimana pelaksana  kampnaye  hitam  adalah  individu  yang memiliki  hubungan  langsung  dengan  pemilu, misalnya peserta pemilu maka dijerat UU Pemilu. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi masyarakat (Hikmawati). Oleh karena  itu,  pandangan  tentang  tindak  pidana pemilu,  terutama  yang  berkaitan  dengan  peserta, harus diluruskan dan disesuaikan.
Peraturan Komisi Pemelihan Umum Nomor 7 Tahun  2018  Pasal  35  mengatur  mengenai Kampanye  Menggunakan  Media  Sosial  yang pada  intinya  ada  beberaoa  Batasan - batasan tertentu, yaitu:
1. Hanya boleh memiliki maksimal 10 akun yang digunakan untuk kampanye pada setiap platform;
2. Pada  setiap  gambar  atau  materi  yang digunakan pada setiap akun setidaknya harus
memuat  visi,  misi  dan  program - program peserta pemilu.
Pada  Pasal  36  menjelasskan  hal  yang  lebih merinci, yaitu:
1. Wajib  mendaftarkan  setiap  akun  resmi media  social  yang  dimiliki  oleh  pelaksana kampanye  paling  lambat  1  (satu)  hari  sebelum masa kampanye dimulai;
2. Akun  yang  didaftarkan  wajib  ditutup pada hari terakhir masa kampanye.
Dalam  perkembangannya  kampanye  hitam tidak  hanya  dilakukan  melalui  mulut  ke  mulut, tetapi juga telah berkembang melalui penggunaan media  lain  seperti  media  cetak  dan  elektronik, yang  hingga  saat  ini  masih  dominan.  Kemudian kampanye  ini  telah  berkembang  lebih  jauh dengan  memanfaatkan  teknologi  yang  lebih canggih,  seperti  media  sosial  yang  dapat  diakses secara  real  time  dan  tidak  dapat  dibatasi penggunaannya.
Kampanye  politik  yang  efektif  menggunakan media sosial. Media sosial adalah alat komunikasi yang  dapat  menyebarkan  pesan  secara  cepat  dan serempak  kepada  audience  yang  luas  dan heterogen, postingan masalaha yang menjatuhkan lawan  mainya,  dengan  media  sosial  akan mendorong  orang  lain  untuk  berkomentar, memberikan  tanggapan  dan  bahkan  membuat orang lain percaya pada masalah tersebut. Dalam kampanye hitam di media sosial jika mengandung muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik terhadap para pasangan calon peserta pemilu tertentu,  hal  tersebut  merupakan  yang  dilarang sebagaimana  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  UU  ITE yang  menyatakan “ setiap  orang  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  menyiarkan,  mempertunjukkan, mendistribusikan,  mentransmisikan,  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan  yang  melanggar  kesusilaan  untuk diketahui  umum ”. Sedangkan  untuk  orang - orang yang  melakukan  tindak  pidana  kampanye  hitam dalam  media  sosial  yang  berkaitan  dengan  berita hoaks dapat dijerat pada Pasal 45A ayat (1), yang menyatakan  bahwa “ setiap  orang  yang  dengan sengaja mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar  kesusilaan  untuk  diketahui  umum sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  Ayat  (10
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License
Halaman 66
dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Negara Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan  pemutusan  jaringan  internet  terhadap konten penyebaran kampanye hitam, hal ini diatur dalam Pasal 40 Ayat (2), yang menyatakan:
Ayat (2)
Pemerintah juga melindungi kepentingan  umum  dari  segala  jenis  gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik  dan  Transaksi  Elektronik  yang mengganggu  ketertiban  umum,  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang - undangan ”.
Ayat (2a) Pemerintah  wajib  melakukan pencegahan  penyebarluasan  dan  penggunaan Informasi  Elektronik  dan/  atau  Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  dilarang sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang - undangan.
Ayat (2b) Dalam  melakukan  pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah  berwenang  melakukan  pemutusan Akses dan/atau memerintahkan kepada Penyeleprggara Sistem Elektronik untuk melakukan  pemutusan  Akses  terhadap  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
Ayat (2c) Perintah  kepada  Penyelenggara Sistem  Elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2b)  berupa  pemutusan  Akses  dan/  atau moderasi  konten  secara  mandiri  terhadap Informasi  Elektronik  dan/  atau  Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan  pornografi, perjudian,  atau  muatan  lain  sebagaimana dimaksud  dalam  ketentuan  peraturan  perundang - undangan  sepanjang  dimungkinkan  secara teknologi.
Ayat (2d) Dalam  melakukan  pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah  berwenang  memerintahkan  kepada Penyelenggara Sistem
Elektronik untuk melakukan  moderasi  konten  terhadap  Informasi Elektronik  dan/  atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki  muatan  berbahaya  bagi  keselamatan nyawa atau kesehatan individu atau masyarakat.
Dari  penjelasan  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa  pemerintah  memiliki  wewenang  untuk memblokir  apa  pun,  termasuk  pemutusan  akses jaringan  internet.  Namun  pemblokiran  ini  hanya dapat  dilakukan  terhadap  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki
konten  yang  melanggar  hukum,  dan  tidak mencakup  pemutusan  akses  jaringan  internet secara keseluruhan. Untuk mengimbangi kemungkinan penyalahgunaan internet, pemerintah  di  berbagai  negara  menetapkan "Kebijakan  pembatasan  internet".  Jenis  pembatas internet dapat berupa:
1. Memblokir dan memfilter Konten
2. Penutupan  dan  Penghapusan  konten secara paksa
3. Pembatasan  akses  internet  pada  layer infrastuktur maupun network
4. Pemutusan/Pemadaman  Internet  (Internet
Shutdowns/Blackouts)
5. Pemblokiran media sosial secara menyeluruh  pada  platform  dan  teknologi informasi komunikasi lainnya.
Bentuk  pembatasan  tersebut,  merupakan  yang digunakan pemerintah untuk membatasi penggunaan  media  yaitu  memblokir  dan memfilter  situs  web  atau  media  sosial, pengawasan, penghapusan konten yang dipaksakan,  pemblokiran  media  sosial  secara menyeluruh  pada  platform  dan  teknologi informasi komunikasi lainnya. Tujuan pembatasan  penggunaan  media  sosial  tersebut adalah  untuk  memastikan  penghormatan  dan pengakuan  hak - hak  orang  lain  dan  untuk memenuhi persyaratan moral yang adil, ketertiban dan  kesejahteraan  dalam  masyarakat  demokratis. Pembatasan  seperti  itu  dilakukan  untuk  menjaga demokrasi.
Program  penanganan  penyebaran  kampanye hitam  elama  ini  diterapkan  pemerintah  berifat lemah  karena  belum  adanya  kebijakan  yang spasifik mengatur mengenai penanganan penyebaran kampanye hitam tersebut.
Penggunaan model pengaturan dengan pendekatan  institusional  yang  selama  ini digunakan pemerintah dalam penanganan kampanye  hitam,  tidak  relevan  lagi  digunakan seiring  dengan  perkembangan  demokrasi  dan dinamika lingkungan sosial masyarakat Indonesia dewasa ini.

## Tantangan Kampanye Hitam Melalui Media Sosial
Kampanye politik di media sosial meningkatkan  interaksi  antara  kandidat  dan pemilih  serta  memperluas  jangkauan  pesan politik.  Namun,  taktik  agresif  dan  pesan  politik yang  tidak  terkendali  dapat  merusak  citra
Halaman 67
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License

## Pengaturan Pemblokiran Konten Penyebaran Kampanye Hitam Melalui Media Sosial
kandidat (Mufliha, 2023).
Sebagai  media  kampanye  tentu  ada  juga tantangan  dalam  menggunakan  media  sosial diantaranya
(Evi Ariyanti,
personal communication,  23  September  2023),  Pertama, politisi  harus  mengambil  langkah - langkah  untuk melawan  penyebaran  hoaks  dan  berhati - hati dalam memverifikasi fakta sebelum menyebarkan informasi. Kedua, serangan dan kritik yang tajam: media sosial memberikan platform yang luas bagi orang - orang  untuk  menyampaikan  pendapat mereka, jadi politisi sering menjadi sasaran kritik dan  serangan  yang  kuat.  Politisi  menghadapi tantangan  untuk  tetap  tenang  dan  fokus  pada pesan  dan  tujuan  mereka  tanpa  terpengaruh  oleh serangan  pribadi  atau  negatif.  Ketiga,  paparan berlebihan  dan  masalah  membedakan  antara pribadi dan publik: media sosial membuat politisi lebih  mudah  diakses  dan  memungkinkan  mereka berinteraksi  secara  langsung  dengan  pemilih, tetapi  mereka  juga  dapat  menjadi  terlalu  terbuka dan  terpapar.  Politisi  harus  menetapkan  batasan yang  jelas  tentang  apa  yang  mereka  katakan  di media sosial dan berhati - hati dalam membedakan kehidupan  pribadi  dari  publik.  Keempat, Pengawasan  dan  Privasi:  Media  sosial  sering mengawasi  politisi.  Segala  sesuatu  yang  mereka katakan  atau  lakukan  dapat  dianalisis,  dikritik, atau  diputarbalikkan.  Politisi  juga  harus memperhatikan  privasi  dan  keamanan  data pribadi  saat  menggunakan  media  sosial.  Kelima, dampak  negatif  dari  kampanye  Black  Lives Matter:  Media  sosial  dapat  menjadi  tempat  yang ideal  untuk  serangan  pribadi  yang  tidak  beretika atau  kampanye  Black  Lives  Matter.  Dalam menanggapi  serangan  seperti  itu,  politisi  harus berhati - hati  dan  mempertahankan  moralitas  dan integritas  dalam  kampanye  politik  mereka. Keenam,  Mengelola  Waktu  dan  Sumber  Daya: Media  sosial  dapat  menjadi  pengalih  perhatian yang signifikan, dan untuk mengelolanya dengan benar  membutuhkan  banyak  waktu  dan  sumber daya.  Untuk  tetap  fokus  pada  tugas  politik  yang lebih  penting,  politisi  harus  pandai  mengatur waktu mereka.
Kampanye  hitam  di  media  sosial  memiliki pengaruh  besar  terhadap  pemilu  Indonesia.  Di antara efek paling signifikan yang dihasilkan dari kegiatan  pemilu  yang  tidak  bersifat  Luber  Jurdil adalah:
a. Rendahnya Jumlah Suara Pemilih Kampanye hitam, juga dikenal sebagai "Black Campaign", melibatkan penyebaran berita bohong
dan  fitnah  terhadap  peserta  pemilu.  Akibatnya, hal  ini  menimbulkan  kekhawatiran  masyarakat terhadap  kepercayaan  masyarakat  terhadap peserta pemilu, tim kampanye, dan penyelenggara pemilu.  hingga  saat  ini,  masyarakat  mengalami kesulitan  untuk  mempercayai  tokoh  politik, bahkan  sampai  tidak  lagi  mempercayai  politik. Tindakan  kampanye  hitam  (black  campaign) melalui  media  sosial  tentu  akan  menimbulkan akibat  hukum.  Akibat  hukum  itu  sendiri  bermula karena  adanya  subjek  hukum  yang  melakukan tindak pidana atau kesalahan.
Kampanye  hitam,  termasuk  dalam  kategori tindak pidana pemilu, yaitu pelanggaran dan/atau kejahatan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 2  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan  dan  pemilihan  umum  (Perma  1/2018). Undang - undang  lain,  seperti  Undang - undang Nomor  1  Tahun  2024  tentang  perubahan  kedua atas  Undang - undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, mengikuti  tindak  pidana  pemilu,  khususnya kampanye  hitam  yang  dilakukan  melalui  media sosial.
Undang - Undang  Nomor  7  Tahun  2017  dapat disandingkan  bersamaan  dengan  Undang - undang Nomor  1  Tahun  2024  tentang  perubahan  kedua atas  Undang - undang  Nomor  11  Tahun  2008 dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu dalam hal ini kampanye hitam (black campaign) melalui media  sosial.  Dapat  diberlakukannya  kedua Undang - Undang ini diharapkan dapat menyelesaikan  permasalahan  tindak  pidana pemilu  melalui  media  sosial.  Lain  dari  pada  itu, masih  ada  keraguan  di  dalam  UU  Pemilu  salah satunya  dalam  hal  subjek  tindak  pidana  pemilu. Subjek tindak pidana dalam UU ITE adalah setiap orang. Setiap orang yang dimaksud dalam UU ini adalah  orang  perseorangan,  baik  warga  negara asing,  maupun  badan  hukum.  Sedang  subjek tindak  pidana  dalam  UU  Pemilu  diatur  dan disebutkan  secara  eksplisit  dalam  pasal  280  ayat (1), yakni larangan kampanye pemilu diberlakukan  kepada  pelaksana,  peserta,  dan  tim kampanye  pemilu. “ peserta ” yang  dimaksud dalam hal ini tidak jelas, apakah yang di maksud peserta  disini  itu  peserta  pemilu  atau  peserta kampanye.  Tentunya  kedua  hal  ini  mempunyai perbedaan  yang  cukup  signifikan.  Terlepas  dari kedua perbedaan makna peserta diatas, kampanye hitam  (black  campaign)  tidak  dapat  diberikan ruang  dalam  proses  pemilu  di  Indonesia.
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License
Halaman 68
Sehingga  pelaku  dari  perbuatan  kampanye  hitam (black campaign) harus dihukum dengan tegas.
b.  Rendahnya  Kepercayaan  Masyarakat Terhadap Pemilu
Ada  banyak  pemilih  yang  terdaftar  dalam Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT),  tetapi  tidak  dapat menggunakan  hak  suaranya  karena  tidak  berada di  tempat  pemilihan.  Selain  itu,  ada  banyak pemilih yang sengaja tidak hadir di TPS (Tempat Pemungutan  Suara)  karena  ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.
Adanya hadiah seperti sembako dan uang yang diberikan  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung jawab  kepada  pemilih  yang  mengambang (pemilih  yang  mengambang)  menimbulkan ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  proses pemilu.  Pemilih  yang  mengambang  pasti  akan memilih  peserta  pemilu  yang  memberikan sembako  dan  uang  tersebut  kepada  dirinya sendiri.
Menurut  asumsi  masyarakat  di  lapangan, pemilih  yang  datang  ke  TPS  sangat  dipengaruhi oleh  politik  uang  atau  transaksional  yang dilakukan oleh peserta pemilu atau partai mereka sendiri.  Kondisi  ini  sangat  memprihatinkan karena  jumlah  pemilih  yang  mengambang  terus digunakan  oleh  kelompok  untuk  mendapatkan suara.
Hoax  yang  tersebar  di  media  sosial  seperti Instagram, Facebook, Tik Tok, dan lainnya, serta melalui aplikasi pengirim pesan seperti WhatsApp,  Messengger,  dan  lainnya,  menambah ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  proses pemilu, terutama Pemilihan Presiden 2019.
Keikutsertaan  media  dalam  membentuk  opini publik  berarti  upaya  khalayak  untuk  menentukan sikap  dan  tindakan  mereka  tentang  masalah politik dan/atau aktor politik. Dalam kerangka ini, media  menyampaikan  diskusi  politik  kepada khalayak.  Teks  atau  berita  politik  yang menggabungkan  simbol  politik  dan  fakta  politik merupakan salah satu bentuk pembicaraan politik di  media.  Karena  kemampuan  ini,  media  sering digunakan  sebagai  alat  propaganda  dalam komunikasi politik (Pransiska, 2020).
c.  Terciptanya  Pemilu  Yang  Tidak  Luber Jurdil
Sesuai  dengan  asas  LUBER  JURDIL,  yang tercantum  dalam  Pasal  22E  ayat  (1)  UUD  NRI 1946,  pemilu  dilakukan  sebagai  alat  demokrasi dan  cara  untuk  memberikan  kedaulatan  rakyat.
Prinsip  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur, dan  adil  dalam  pemilu  sangat  penting  sehingga konstitusi  harus  memasukkannya,  seperti  yang disebutkan  dalam  naskah  lengkap  Buku  V  pada halaman  527  (Konstitusi).  Pemaknaan  LUBER JURDIL adalah sebagai berikut:
a. Langsung,  ialah  pemilih  memiliki  hak untuk memilih peserta pemilu yang sesuai dengan misinya secara langsung atau tanpa diwakili;
b. Umum,  Setiap  warga  negara  yang memenuhi syarat berhak untuk menggunakan hak suaranya;
c. Bebas  berarti  pemilih  bebas  memilih tanpa terpengaruh oleh partai atau peserta pemilu;
d. Rahasia, negara akan menjamin kerahasiaan suara pemilih;
e. Jujur,  seluruh  lembaga  penyelenggara pemilu  KPU,  Bawaslu,  Kepolisian,  dan Kejaksaan bertindak jujur sesuai dengan undang - undang.
f. Adil,  berarti  setiap  pemilih  memiliki  hak yang sama dalam pemilu.
Setiap  lembaga  dan  pihak  harus  bertindak sesuai  dengan  asas  LUBER  JURDIL  untuk menjalankan amanat konstitusi secara demokratis. Jika  penyelenggaraan  pemilu  dilakukan  dengan cara  yang  tidak  sesuai  dengan  amanat  konstitusi dan  asas  LUBER  JURDIL,  dampak  dari  proses pemilu akan mencakup wakil rakyat, pemimpin di tingkat  daerah,  dan  presiden  yang  tidak dipercayai masyarakat atas setiap kebijakan yang dibuat.  Masyarakat  pasti  akan  mengikuti  dan menerapkan  setiap  kebiajakan  yang  dibuat  oleh pemenang pemilu sulit.

## IV. SIMPULAN
Dalam  Undang - Undang  Pemilu  Pasal  280 Ayat  (1)  huruf  c,  yang  mengatur  larangan kampanye  dalam  Pemilu,  aturan  mengenai kampanye  hitam  di  media  sosial  tidak  ditulis secara  menyeluruh  dan  tidak  memiliki  definisi yang  jelas.  Namun,  banyak  pakar  hukum  yang memahami arti tersirat dari pasal tersebut. Aparat penegak  hukum  biasanya  menangani  kasus kampanye  hitam  melalui  platform  media  sosial seperti  Instagram,  Facebook,  YouTube,  dan media  pengirim  pesan  seperti  WhatsApp, Massengger,  dan  lainnya.  Akan  menggunakan penghubungan atau mengikat dengan Pasal Pasal 40  Ayat  (2)  Undang - Undang  Informasi  dan
Transaksi Elektronik, Pemerintah wajib Halaman 69 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License

## Pengaturan Pemblokiran Konten Penyebaran Kampanye Hitam Melalui Media Sosial
melakukan  pencegahan  penyebarluasan  dan penggunaan  Informasi  Elektronik  dan/  atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang - undangan.  Namun  pemblokiran  ini hanya  dapat  dilakukan  terhadap  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki  konten  yang  melanggar  hukum,  dan tidak  mencakup  pemutusan  akses  jaringan internet  secara  keseluruhan.  Untuk  mengimbangi kemungkinan penyalahgunaan internet, pemerintah  menetapkan  Kebijakan  pembatasan internet.  Dengan  membatasi  penggunaan  media yaitu  memblokir  dan  memfilter  situs  web  atau media  sosial,  pengawasan,  penghapusan  konten yang  dipaksakan,  pemblokiran  media  sosial secara  menyeluruh  pada  platform  dan  teknologi informasi  komunikasi  lainnya.  Selain  itu  ada tantangan  yang  perlu  diatasi  terkait  penyebaran kampanye  hitam  melalui  media  sosial.  Salah satunya  adalah  penyebaran  disinformasi  atau berita  palsu,  yang  dapat  mempengaruhi  persepsi masyarakat terhadap isu - isu politik dan mempengaruhi  keputusan  mereka.  Disinformasi bisa  membingungkan  dan  merusak  kualitas diskusi  publik.  Hal  lain  pula  yang  dapat berdampak  terhadap  proses  pemilu  yaitu: 1.Rendahnya  jumlah  suara  pemilih,  2.Rendahnya kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemilu,  dan 3.Terciptanya pemilu yang tidak Luber Jurdil.

## DAFTAR PUSTAKA
Annur, C. M. (2024). Ada 185 Juta Pengguna Internet di  Indonesia  pada  Januari  2024 .  Databooks.
Retrieved  from  https://databoks.katadata.co.id/ datapublish/2024/02/27/ada - 185 - juta - pengguna - internet - di - indonesia - pada - januari - 2024. Gelgel,  N.  M.  R.  A.  (2019). “ Trending  Topic ” dan Hilangnya  Ruang  Publik  yang  Sehat .  In Wicaksono (Ed.), Demokrasi Damai Era Digital (Cetakan 1). Siberkreasi.
Hikmawati,  P.  (2019).  Penafsiran  terhadap  Subjek Pelanggaran Kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017  dan  Ancaman  Sanksi  Pidananya. Parliamentary Review , 1 (1).
Islami,  M.  (2023). OPINI:  Pengaruh  Media  Sosial Terhadap Pemilu 2024. IAIN Pare Pare — Prodi Komunikasi  Penyiaran  Islam.  Retrieved  from https://kpi.iainpare.ac.id/2023/12/opini - pengaruh - media - sosial - terhadap.html. Pransiska,  P.  S.  (2020). Ketidakpercayaan  Politik Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan  Umum  Presiden  2019  Di  Kota Palembang  (Studi  Pada  Tokoh  Masyarakat Kecamatan  Sukarami  Dan  Kecamatan  Ilir
Barat  I) .  Skripsi.  Fakultas  Sosial  dan  Politik
Universitas  Islam  Negeri  Raden  Fatah Palembang.
Riswandi.  (2009). Komunikasi  Politik .  Yogyakarta: Graha Ilmu. Salabi,  A.  (2018). Perihal  Kampanye  Negatif  dan Kampanye  Hitam  Apa  Bedanya ?,  https:// rumahpemilu.org/perihal - kampanyenegatif - dan - kampanye - hitam - apa - bedanya/ Santoso,  T.,  &  Budhiati,  I.  (2019). Pemilu  Di Indonesia:  Kelembagaan,  Pelaksanan  Dan Pengawasan. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Sekretariat  Jenderal  Mahkamah  Konstitusi.  (2010). Naskah  Komprehensif  Perubahan  Undang - Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan . Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License
Halaman 70