## PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PEREMPUAN KARIR PELAKU USAHA HALAL PRESPEKTIF MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA DAN AISIYAH MUHAMMADIYAH
Distribution Of Property With Women Career Halal Business Actors Perspective Muslimat Nahdlatul Ulama And Aisiyah Muhammadiyah
Roudatul Jannah Universitas Trunojoyo Madura 200711100009@student.trunojoyo.ac.id

## Adiyono
Universitas Trunojoyo Madura adiyono@trunojoyo.ac.id
Rudi Hermawan Universitas Trunojoyo Madura rudihermawan.fkis@student.trunojoyo.ac.id
Accepted: August 30 th 2023
Reviewed: Sept 22 th 2023
Published:
Nov 13 th 2023
Abstract: Indonesian Positive Law stipulates that part of joint property is the wife's right and the other part is the husband's right in the event of a divorce. This provision is based on the husband's responsibility to earn a living, while the wife's job is to take care of the household and support her husband. However, the division of responsibilities as stated in the law has shifted. Nowadays, some wives not only act as housewives, but also work to earn a living or often even become the backbone of the family. The aim of this research is to find out about the  Sharing  of  Assets  with  Women  Careers  of  Halal  Business  Actors  Muslimat  Nahdlatul  Ulama  and  Aisiyah  Muhammadiyah Perspectives.  This  writing  uses  qualitative  methods.  The  data  collection  techniques  used  were  interviews,  observation  and documentation.  The  data  obtained  was  then  reduced  to  data,  then  presented  the  data  and  concluded  conclusions  to  find  out  the distribution of assets with career  women who are business actors  from a halal  perspective Muslimat  Nahlatul  Ulama and Aisiyah Muhammadiyah.
Keywoards : Shared Property, Career Women, NU and Aisiyah Muslims
Abstrak: Hukum Positif Indonesia menetapkan separuh harta bersama  menjadi  hak  istri dan separuh lainnya  menjadi  hak  suami  apabila terjadi  perceraian.  Ketentuan  ini  didasarkan  pada  tanggung  jawab  untuk  mencari  nafkah  merupakan  kewajiban  suami,  sementara pekerjaan istri adalah mengurus rumah tangga dan mendukung suami. Akan tetapi, pembagian tanggung jawab sebagaimana dimuat dalam hukum telah mengalami pergeseran. Dewasa ini, sebagian istri tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi turut serta  bekerja  mencari  nafkah  atau  bahkan  tidak  jarang  menjadi  tulang  punggung  keluarga.Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui tentang Pembagian Harta Bersama Perempuan Karir Pelaku Usaha Halal Prespektif Muslimat Nahdlatul Ulama Dan Aisiyah Muhammadiyah. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Data  yang  diperoleh  kemudian  di  analisis  reduksi  data,  kemudian  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan untuk mengetahui Pembagian harta bersama perempuan karir pelaku usaha halal prespektif Muslimat Nahlatul Ulama dan Aisiyah Muhammadiyah.
Kata Kunci: Harta Bersama, Perempuan Karir, Muslimat NU dan Aisiyah
http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## PENDAHULUAN
Diskursus  sep u tar  hak-hak  perempuan  selalu  menjadi  tema  kontroversial  yang  kerap diperbincangkan  di  tengah  masyarakat,  terlebih  di  era  modern  yang  memberi  ruang  aspirasi yang luas bagi pengusung ideologi emansipatif. Kendati berbagai regulasi telah disusun untuk menjadi payung hukum guna melindungi hak-hak kaum perempuan, namun tetap saja tema ini menyisakan  berbagai  aspek  yang  masih  rincu,  salah  satunya  adalah  hak-hak  istri  dalam  harta bersama. 1 Perkawinan  yang  bertujuan  untuk  membentuk  suatu  keluarga  atau  rumah  tangga yang bahagia dan kekal, memerlukan biaya hidup yang tidak kecil, untuk itu perlu harta benda. Karena begitu pentingnya masalah biaya hidup dalam suatu perkawinan. Adanya harta bersama karena  adanya  perkawinan  yang  sah  menurut  aturan  agama  dan  perundang-undangan.  Dalam mewujudkan  kebahagiaan  kadang  membutuhkan  finansial.  Kesejahteraan  semacam  ini  tentu dibarengi dengan kerja keras pihak-pihak yang menginginkan kebahagiaan itu. Dari hasil kerja kerasnya akan melahirkan suatu kekayaan yang disebut dengan harta kekayaan. Harta kekayaan ini dalam rumah tangga kadang diperoleh secara individu ataupun secara bersama-sama dalam ikatan perkawinan. Harta kedua ini disebut dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan berlangsung. 2 Suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah sesuai profesinya, sementara istri lebih banyak berperan di sektor domestik  dan  tidak  mengerjakan  suatu  pekerjaan  yang  menghasilkan  uang  secara  langsung, namun  kedua  peran  ini  dipandang  sebagai  kolaborasi  tak  terpisahkan.  Akan  tetapi,  konsep tersebut kini telah mengalami pergeseran. Tanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga telah mengalami  perubahan,  di  mana  banyak  istri  yang  bekerja  dan  berperan  menjadi  tulang punggung ekonomi keluarga. Akibatnya, seorang istri pekerja memikul peran ganda (double job) dalam  rumah  tangga,  sementara  di  sisi  lain  suami  sering  tidak  memberi  nafkah  yang  menjadi kewajibannya.  Ketika  fakta  ini  dikaitkan  dengan  regulasi  harta  bersama,  muncul  rasa ketidakadilan  sehingga  peraturan  yang  ada  tidak  dapat  dijadikan  sandaran  dalam  pencapaian keadilan. Kompilasi Hukum Islam untuk memahami bahwa menentukan status pemelikan harta bersama selama perkawinan sangat penting diketahui dan dilakukan, hal ini untuk memperoleh kejelasan  bagaimana  kedudukan  harta  jika  terjadi  perceraian.  Sehingga,  nantinya  dapat
1 Zikri Darussamin, “Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari’ah,” Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 51, no. 2 (2017): 370.
2 M  Riza  Syafe’i,  “PEMBAGIAN  HARTA  BERSAMA  DALAM  KASUS  PERCERAIAN  DI  DESA  JOGOROGO  KABUPATEN  NGAWI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” SKRIPSI , 2015, 1.
diketahui yang mana dan berapa jumlah hak suami dan hak istri. Karena itu, untuk menghindari pihak suami  mengambil  dan  menguasai hak  yang  herusnya  menjadi hak  istri,  begitu  juga  istri tidak  menguasai  hak  yang  seharusnya  menjadi  hak  suami. 3 Ketentuan  hukum  harta  bersama yang  berlaku  di  Indonesia  menggunakan  formula  ½:½.  Asumsinya,  ketentuan  tersebut  bisa menciptakan rasa keadilan bagi keduanya antara suami-istri. 4 Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan.  Maka  hal  ini dikemukakan  apabila  terjadi  perpisahan  maka  harta  tetap  harus  dibagi  dua. 5 Muslimat Nahdlatul  Ulama  adalah  organisasi  kemasyarakatan  yang  bersifat  kemasyarakatan  dan  salah satu  Misi  Muslimat  Nahdlatul  Ulama  adalah  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  khususnya perempuan  yang  sadar  akan  hak  dan  kewajiban  baik  sebagai  pribadi,  warga  negara  maupun anggota  masyarakat  sesuai  ajaran  islam.  Muhammadiyah  memiliki  sebuah  organisasi  untuk kaum perempuan yang diberi nama Aisiyah.
Aisiyah  adalah  salah  satu  organisasi  islam  Muhammadiyah  yang  didirikan  untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam sehingga terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya.  Tujuan  dibentuknya  organisasi  ini  yaitu  sebagai  wadah  pergerakan  bagi kaum wanita Muhammadiyah. Jika mengikuti Kompilasi Hukum Islam akan ada ketimpangan yang  memunculkan  pertanyaan,  bagaimana  pendapat  Muslimat  Nahdlatul  Ulama  dan  Aisiyah Muhammadiyah memandang persoalan persoalan pembagian harta bersama terhadap harta yang diperoleh  oleh  istri  yang  bekerja.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pembagian Harta Bersama Perempuan Karir Pelaku Usaha  Halal  Prespektif  Muslimat  Nahdlatul  Ulama  dan  Aisiyah  Muhammadiyah.  Jenis penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  hal  ini  adalah  penelitian  kualitatif. 6 Penelitian kualitatif  adalah  data  yang  diperoleh  dari  pengajuan  pertanyaan  atas  permasalahan  yang diajukan,  data  tersebut  berupa  informasi  singkat  yang  di  dukung  oleh  data  yang  sudah  ada
3 Zaiyad Zubaidi, “PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA DALAM  PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR`IYAH DI ACEH DENGAN PERTIMBANGAN MAṢLAḤAH,” SKRIPSI , 2021, 8.
4 Adiyono, Disparitas  Putusan  Harta  Bersama  Bagi  Perempuan  Bekerja  Perspektif  Keadilan  Resiprokal  Dan  Maqasid  Al- Shari’ah (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023).
5 Andi Syamsul Bahri, “ANALISIS KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM,” Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah) 3, no. 1 (June 16, 2022): 75, https://doi.org/10.30863/al- risalah.v3i1.2827.
6 Mussadad, “Tinjauan Yuridis Terhadap Petitum Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bangkalan” 4, no. 2 (2023).
untuk lebih memperjelas suatu kebenaran. Penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian  tentang  kehidupan  masyarakat,  sejarah,  tingkah  laku,  fungsionalisasi  organisasi, aktivitas  sosial,  dan  ekonomi.  Hasil  kegiatan  penelitian  kualitatif  dapat  berupa  uraian  yang mendalam  tentang  ucapan,  tulisan,  dan  atau  perilaku  yang  dapat  diamati  dari  suatu  individu, kelompok,  masyarakat,  dan  atau  organisasi  tertentu  dalam  suatu  keadaan,  konteks  tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Muslimat Nahdlatul Ulama dan Aisiyah Muhammadiyah
Muslimat  Nahdlatul  Ulama  adalah  ormas  keagamaan  yang  secara  teologis  dan  dan sosiologis,  memiliki  pengakuan  atas  kewenangan  yang  diberikan  untuk  memperjuangkan peningkatan  perempuan  demi  kemaslahatan  umat.  Muslimat  Nahdlatul  Ulama  diterapkan untuk  meningkatkan  kualitas  tanggung  jawab  perempuan.  Advokasi  sosial  positif  adalah melakukan sosialisasi dan publikasi terhadap berbagai prestasi yang dicapai kaum perempuan. Ini  adalah  bukti  bahwa  perempuan  memiliki  kualitas,  kapasitas,  dan  kemampuan  yang  sama dengan  laki-laki.  Hal  ini  merupakan  upaya  untuk  menanamkan  rasa  percaya  diri  pada perempuan  agar  memiliki  kepercayaan  diri  untuk  mengembangkan  keterampilan  dan kreatifitasnya di depan publik. 7
Aisiyah  adalah  sebuah  gerakan  perempuan  Muhammadiyah  yang  lahir  hampir bersamaan  dengan  lahirnya  organisasi  Islam  terbesar  di  Indonesia.Aisiyah  juga  memiliki  amal usaha  yang  bergerak  diberbagai  bidang  yaitu  pendidikan,  kesehatan,  kesejahteraan  sosial, ekonomi  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Aisiyah  menyadari,  bahwa  harkat  dan  martabat perempuan  Indonesia  tidak  akan  meningkat  tanpa  peningkatan  kemampuan  ekonomi  di lingkungan perempuan. Aisiyah sebagai organisasi perempuan keagamaan terbesar di Indonesia juga  memiliki  beragam  kegiatan  berbasis  pemberdayaan  masyarakat  khususnya  penyadaran terhadap  kehidupan  bermasyarakat  muslim.  Setelah  berdiri,  Aisiyah  tumbuh  dengan  cepat. Sebagai  organisasi  perempuan  Muhammadiyah.  Aisiyah  kemudian  tumbuh  menjadi  organisasi
7 Halimah, “PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN PADA MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN ANAK CABANG AMBULU JEMBER SEBAGAI SUMBER BELAJAR ILMU PENGETAHUAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,” 2023, 9–10.
otonom yang berkembang ke seluruh penjuru tanah air. 8

## Pandangan Pelaku Usaha Halal Terkait Pembagian Harta Bersama Perempuan Karir
Peneliti  telah  melakukan  observasi  dan  wawancara  dengan  10  Pelaku  Usaha  UMKM diantaranya :
Ibu Narwiyah, Pemilik Usaha Toko Aisiyah di Jalan Re Martadinata Mlajah Bangkalan. Dijelaskan bahwasannya asumsi tentang Perempuan karir yaitu Perempuan harus bekerja agar bisa  memenuhi  kebutuhannya.  Terkait  Pembagian  Harta  Bersama  menurut  Kompilasi  Hukum Islam  Pasal  97  bahwa  “Janda/  Duda  yang  bercerai,  maka  masing-masing  berhak  seperdua  dari harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjan  perkawinan.  Ibu  Narwiyah tidak setuju terkait pembagian tesebut karena Usaha yang dijalani itu menggunakan dana milik pribadi.  Dan  yang  melatarbelakangi  Ibu  Narwiyah  membuka  usaha  sendiri  karena  faktor ekonomi rumah tangga yang semakin hari semakin menurun. 9
Ibu Fitri, Pemilik Usaha Rumah Makan Bebek Oneng di Jalan Semeru Mlajah Bangkalan. Dijelaskan bahwasannya asumsi tentang Perempuan karir yaitu Perempuan harus bekerja agar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri agar tidak ketergantungan oleh suami. Terkait Pembagian Harta  Bersama  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  97  bahwa  “Janda/  Duda  yang  bercerai, maka  masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain dalam  perjanjan  perkawinan.  Ibu  Fitri  tidak  setuju  terkait  pembagian  tersebut  karena  usaha yang  dijalani  itu  menggunakan  dana  milik  pribadi  tanpa  bantuan  siapapun.  Dan  yang melatarbelakangi Ibu Fitri membuka usaha sendiri karena faktor ekonomi yang mengharuskan untuk  membuka  usaha  agar  mendapatkan  penghasilan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari- hari. 10
Ibu  Yuni,  Pemilik  Usaha  Toko  Sembako  di  Jalan  Muria  Bangkalan.  Dijelaskan bahwasannya  asumsi  tentang  Perempuan  karir  yaitu  karena  keadaan  suami  yang  meninggal mengharuskan  Ibu  Yuni  untuk  membuka  usaha  sendiri.  Terkait  Pembagian  Harta  Bersama menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  97  bahwa  “Janda/  Duda  yang  bercerai,  maka  masing-
8 Indah  Tri  Handayani  and  Srie  Rosmilawati,  “Peran  Perempuan  Muhammadiyah  Dalam  Kepemimpinan  Dan  Politik  Di Kalimantan Tengah,” Pencerah Publik 6, no. 2 (October 28, 2019): 36–37, https://doi.org/10.33084/pencerah.v6i2.1111.
9 Narwiyah, Wawancara , Re Martadinata Mlajah Bangkalan, 8 Oktober 2023.
10 Fitri, Wawancara , Semeru Mlajah Bangkalan, 8 Oktober 2023.
masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjan perkawinan.  Ibu  Yuni  tidak  setuju  terkait  pembagian  tersebut  karena  usaha  yang  dijalani  itu menggunakan dana milik pribadi tanpa bantuan siapapun. Dan yang melatarbelakangi Ibu Yuni membuka usaha sendiri karena faktor ekonomi yang mengharuskan untuk membuka usaha agar mendapatkan  penghasilan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  dan  untuk  kebutuhan anaknya. 11
Ibu  Anisa,  Pemilik  Usaha  Laundry  Pakaian  di  Jalan  Kenanga  Bangkalan.  Dijelaskan bahwasannya  asumsi  tentang  Perempuan  karir  yaitu  Perempuan  harus  bekerja  agar  bisa memenuhi  kebutuhannya  sendiri  agar  tidak  ketergantungan  oleh  suami.  Terkait  Pembagian Harta  Bersama  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  97  bahwa  “Janda/  Duda  yang  bercerai, maka  masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain dalam perjanjan perkawinan. Ibu Anisa tidak setuju terkait pembagian tersebut karena Usaha yang  dimilikinya  menggunakan  modal  membangun  usaha  itu  milik  pribadi.  Dan  yang melatarbelakangi  Ibu  Anisa  membuka  usaha  sendiri  untuk  membantu  perekomonian  keluarga dan tidak menyusahkan suami. 12
Ibu  Yunita,  Pemilik  Usaha  Makanan  Seblak  di  Jalan  Anggrek  Bangkalan.  Dijelaskan bahwasannya  asumsi  tentang  Perempuan  karir  yaitu  Perempuan  harus  bekerja  agar  bisa memenuhi  kebutuhannya  sendiri  agar  tidak  ketergantungan  oleh  suami.  Terkait  Pembagian Harta  Bersama  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  97  bahwa  “Janda/  Duda  yang  bercerai, maka  masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain dalam perjanjan perkawinan. Ibu Yunita tidak setuju terkait pembagian tersebut karena Usaha yang  dimilikinya  menggunakan  modal  membangun  usaha  itu  milik  pribadi.  Dan  yang melatarbelakangi Ibu Yunita membuka usaha sendiri untuk membantu perekomonian keluarga dan tidak menyusahkan suami dan selalu ada motivasi dari orangtua. 13
Ibu  Sittiyah,  Pemilik  Usaha  Makanan  KFC  di  Jalan  KH.  Zainal  Alim  Bangkalan. Dijelaskan bahwasannya asumsi tentang Perempuan karir yaitu Perempuan harus bekerja agar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri agar tidak ketergantungan oleh suami. Terkait Pembagian Harta  Bersama  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  97  bahwa  “Janda/  Duda  yang  bercerai,
11 Yuni, Wawancara , Muria Bangkalan, 8 Oktober 2023.
12 Anisa, Wawancara , Kenanga Bangkalan, 8 Oktober 2023
13 Yunita, Wawancara , Anggrek Bangkalan, 8 Oktober 2023
maka  masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain dalam perjanjan perkawinan. Ibu Sittiyah tidak setuju terkait pembagian tersebut karena Usaha yang dimilikinya menggunakan modal membangun usaha itu milik pribadi dan tanpa bantuan siapapun.  Dan  yang  melatarbelakangi  Ibu  Sittiyah  membuka  usaha  sendiri  untuk  membantu perekomonian keluarga dan tidak menyusahkan suami. 14
Ibu  Sumaniyah,  Pemilik  Usaha  Toko  Nikmat  di  Jalan  KH.  Moh.  Toha  Bangkalan. Dijelaskan bahwasannya asumsi tentang Perempuan karir yaitu Perempuan harus bekerja agar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri agar tidak ketergantungan oleh suami. Terkait Pembagian Harta  Bersama  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  97  bahwa  “Janda/  Duda  yang  bercerai, maka  masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain dalam  perjanjan  perkawinan.  Ibu  Sumaniyah  tidak  setuju  terkait  pembagian  tersebut  karena Usaha  yang  dimilikinya  menggunakan  modal  membangun  usaha  itu  milik  pribadi  dan  tanpa bantuan  siapapun.  Dan  yang  melatarbelakangi  Ibu  Sumaniyah  membuka  usaha  sendiri  adalah pada saat pandemi perekomonian keluarga terus menurun dan agar tidak menyusahkan suami. 15
Ibu Maunah, Pemilik Usaha Aira Collection di Jalan Halim Perdana Kusuma Bangkalan. Dijelaskan bahwasannya asumsi tentang Perempuan karir yaitu Perempuan harus bekerja agar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri agar tidak ketergantungan oleh suami. Terkait Pembagian Harta  Bersama  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  97  bahwa  “Janda/  Duda  yang  bercerai, maka  masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain dalam  perjanjan  perkawinan.  Ibu  Maunah  tidak  setuju  terkait  pembagian  tersebut  karena Usaha  yang  dimilikinya  menggunakan  modal  membangun  usaha  itu  milik  pribadi  dan  tanpa bantuan  siapapun.  Dan  yang  melatarbelakangi  Ibu  Maunah  membuka  usaha  sendiri  untuk membantu  karena  usaha  yang  dimiliki  sesuai  dengan passionnya atau hoby ,  membantu perekomonian keluarga, bisa membeli sesuatu sendiri, dan tidak menyusahkan suami. 16
Ibu  Siti  Ummah,  Pemilik  Usaha  Toko  Hidayah  Sembako  di  Jalan  Soekarno  Hatta Bangkalan.  Dijelaskan  bahwasannya  asumsi  tentang  Perempuan  karir  yaitu  Perempuan  harus bekerja  agar  bisa  memenuhi  kebutuhannya.  Terkait  Pembagian  Harta  Bersama  menurut Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  97  bahwa  “Janda/  Duda  yang  bercerai,  maka  masing-masing
14 Sittiyah, Wawancara, KH. Zainal Alim Bangkalan, 9 Oktober 2023
15 Sumaniyah, Wawancara, KH. Moh. Toha Bangkalan, 9 Oktober 2023
16 Maunah, Wawancara , Halim Perdana Kusuma Bangkalan, 9 Oktober 2023.
berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjan perkawinan. Ibu Siti Ummah tidak setuju terkait pembagian tesebut karena Usaha yang dijalani itu  menggunakan  dana  milik  pribadi.  Dan  yang  melatarbelakangi  Ibu  Siti  Ummah  membuka usaha  sendiri  karena  faktor  ekonomi  rumah  tangga  yang  semakin  hari  semakin  menurun  dan agar ada kesibukan supaya tidak menjadi pengangguran. 17
Ibu  Rufila,  Pemilik  Usaha  Toko  Barokah  di  Jalan  Re  Martadinata  Mlajah  Bangkalan. Dijelaskan bahwasannya asumsi tentang Perempuan karir yaitu Perempuan harus tangguh dan mandiri. Terkait Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “Janda/ Duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjan  perkawinan.  Ibu  Rufila  tidak  setuju  terkait  pembagian tesebut  karena  Usaha  yang  dijalani  itu  menggunakan  dana  milik  pribadi.  Dan  yang melatarbelakangi Ibu Rufila membuka usaha sendiri untuk membantu ekonomi rumah tangga. 18
Pandangan  Muslimat  Nahdlatul  Ulama  tentang  pembagian  harta  bersama  perempuan  karir pelaku usaha halal
Jika  sudah  berkeluarga  dan  sebelumnya  sudah  memiliki  usaha,  kemudian  suatu  saat bercerai.  Sebelum  menikah  mengadakan  perjanjian  pra  nikah,  pra  nikah  disitu  bahwasannya memiliki harta sendiri-sendiri. Di suatu saat bercerai, kemudian harus membagi harta ke suami. Di pra nikah ada perjanjian sebagian harta saya milik suami saya, sebagian harta suami itu milik istri  juga,  Setelah  bercerai  itu  harus  dibagi  harta  tersebut  karena  sebelum  menikah  ada perjanjian  pra  nikah,  itu  harus  dibagi.  Terkecuali  sebelum  menikah  mempunyai  harta  sendiri- sendiri suami mempunyai harta sendiri, isitri mempunyai harta sendiri dan tidak ada perjanjian pra nikah itu tidak perlu dibagi, “milik saya ya milik saya, milik suami ya milik suami”.
Terkait  apakah  pembagian  harta  bersama  sesuai  Kompilasi  Hukum  Islam  saat  ini  adil bagi perempuan karir itu adil jika ada perjanjian pra nikah, terkecuali tidak ada percanjian pra nikah kemudian hartanya dibagi itu tidak adil.   Terkait Pandangan wajar saja hak perempuan itu  juga  ada.  Perempuan  sudah  menikah  dengan  laki-laki  itu  yang  ditanggung  semuanya. Kemudian jika sudah dikembalikan ke keluarganya baru itu milik keluarganya lagi, kecuali ada
17 Siti Ummah, Wawancara , Soekarno Hatta Bangkalan, 9 Oktober 2023
18 Rufila, Wawancara , Re Martadinata Mlajah Bangkalan, 9 Oktober 2023
anak itu masih tanggung jawab suaminya, kemudian bercerai itu masih tanggung jawab suami walaupun sudah bercerai. 19
Pandangan Aisiyah Muhammadiyah tentang pembagian harta bersama perempuan karir pelaku usaha halal
Majelis  Tarjih  Muhammadiyah,  dalam  beberapa  jawaban  dalam  persoalan  tanya  jawab agama  terkait  harta  suami  istri  sependapat  dengan  KHI.  Ketentuan  harta  bersama  ini  dapat dikategorikan sebagai ‘urf sahih yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan problem harta  pasangan  suami  istri.  Bahkan  menurut  Muhammadiyah  harta  bersama  ini  dapat diqiyaskan kepada konsep syirkah (konsi) dalam fikih klasik. Karena dalam hal ini antara suami dan  isrri  sama-sama  memberikan  kontribusi  tenaga,  bahu  membantu  dalam  mencukupi kebutuhan  rumah  tangga.  Maka  jika  terjadi  perceraian  atau  cerai  mati,  maka  terlebih  dahulu harta  tersebut  dibagi  dua,  separuh  untuk  suami  dan  separuh  untuk  istri  atau  dibagi  menurut kewajaran.  Muhammadiyah  melalui  Majelis  Tarjih  menerima  secara  terbuka  berlakunya  harta bersama dibagi 50%-50%, di antaranya para penggagas fikih Indonesia dan Muhammadiyah. 20

## Analisa Pembagian Harta Bersama Perempuan Karir Pelaku Usaha Halal
Dari wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwasannya yang melatarbelakangi pelaku  usaha  membuka  usaha  sendiri  yaitu  rata-rata  faktor  ekonomi  untuk  memenuhi kebutuhannya  sehari-hari  dan  ada  pelaku  usaha  yang  membuka  usaha  karena  sesuai  dengan passionnya atau hoby. Terkait Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “Janda/ Duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan  dari  pandangan  Pelaku  Usaha, mereka tidak setuju dikarenakan membuka usaha itu dengan dana sendiri.
Dapat  disimpulkan  terkait  apakah  pembagian  harta  bersama  sesuai  Kompilasi  Hukum Islam saat ini adil bagi perempuan karir menurut Muslimat Nahdlatul Ulama itu adil jika ada perjanjian  pra  nikah,  terkecuali  tidak  ada  percanjian  pra  nikah  kemudian  hartanya  dibagi  itu tidak adil. Terkait Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa
19 Ummi Nina, Wawancara , Kamal Bangkalan, 5 November 2023
20 Syarifah Baroroh, Wawancara, Soccsh Bangkalan, 10 Oktober 2023
“Janda/ Duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan  dari  pandangan  Muslimat  ,  mereka  setuju dibagi  dua  jika  ada  perjanjian  pra  nikah.  Jika  tidak  ada  perjanjian  pra  nikah  tidak  setuju  jika dibagi  dua.  Dapat  disimpulkan  terkait  apakah  pembagian  harta  bersama  sesuai  Kompilasi Hukum Islam saat ini adil bagi perempuan karir menurut Aisiyah Muhammadiyah itu adil-adil saja  karena  memang  hukumnya  mengharuskan  untuk  dibagi  dua.  Terkait  Pembagian  Harta Bersama  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  97  bahwa  “Janda/  Duda  yang  bercerai,  maka masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam perjanjian  perkawinan  dari  pandangan  Aisiyah  Muhammadiyah,  mereka  setuju  dikarenakan sudah ketentuan atau aturannya untuk dibagi dua.

## KESIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwasannya pembagian harta bersama pelaku usaha halal menurut pelaku  usaha.  Terkait  Pembagian  Harta  Bersama  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  97 bahwa  “Janda/  Duda  yang  bercerai,  maka  masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan  dari  pandangan  Pelaku  Usaha, mereka  tidak  setuju  dikarenakan  membuka  usaha  itu  dengan  dana  sendiri.  Terkait  apakah pembagian  harta  bersama  sesuai  Kompilasi  Hukum  Islam  saat  ini  adil  bagi  perempuan  karir menurut Muslimat Nahdlatul Ulama itu adil jika ada perjanjian pra nikah, terkecuali tidak ada percanjian pra nikah kemudian hartanya dibagi itu tidak adil. Terkait Pembagian Harta Bersama menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  97  bahwa  “Janda/  Duda  yang  bercerai,  maka  masing- masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan  dari  pandangan  Muslimat  Nahdlatul  Ulama,  mereka  setuju  dibagi  dua  jika  ada perjanjian  pra  nikah.  Jika  tidak  ada  perjanjian  pra  nikah  tidak  setuju  jika  dibagi  dua.  Terkait apakah pembagian harta bersama sesuai Kompilasi Hukum Islam saat ini adil bagi perempuan karir  menurut  Aisiyah  Muhammadiyah  itu  adil-adil  saja  karena  memang  hukumnya mengharuskan untuk dibagi dua. Terkait Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam  Pasal  97  bahwa  “Janda/  Duda  yang  bercerai,  maka  masing-masing  berhak  seperdua  dari harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan  dari  pandangan Aisiyah  Muhammadiyah,  mereka  setuju  dikarenakan  sudah  ketentuan  atau  aturannya  untuk dibagi dua.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyono. Disparitas Putusan Harta Bersama Bagi Perempuan Bekerja Perspektif Keadilan Resiprokal Dan Maqasid Al-Shari’ah . Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023.
Anisa, Wawancara , Bangkalan, 8 Oktober 2023.
Bahri,  Andi  Syamsul.  “ANALISIS  KEDUDUKAN  HARTA  BERSAMA  DALAM  HUKUM  ISLAM  DAN  KOMPILASI HUKUM  ISLAM.” Al-Risalah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam  (Ahwal  Al-Syakhsiyah) 3,  no.  1  (June  16,  2022):  75. https://doi.org/10.30863/al-risalah.v3i1.2827.
Darussamin, Zikri. “Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari’ah.” Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 51, no. 2 (2017): 370.
Fitri, Wawancara , Bangkalan, 8 Oktober 2023.
Halimah.  “PENDIDIKAN  POLITIK  PEREMPUAN  PADA  MUSLIMAT  NAHDLATUL  ULAMA  PIMPINAN  ANAK CABANG  AMBULU  JEMBER  SEBAGAI  SUMBER  BELAJAR  ILMU  PENGETAHUAN  SEKOLAH  MENENGAH PERTAMA,” 2023, 9–10.
Handayani,  Indah  Tri,  and  Srie  Rosmilawati.  “Peran  Perempuan  Muhammadiyah  Dalam  Kepemimpinan  Dan  Politik  Di Kalimantan Tengah.” Pencerah Publik 6, no. 2 (October 28, 2019): 36–37. https://doi.org/10.33084/pencerah.v6i2.1111 Narwiyah, Wawancara , Bangkalan, 8 Oktober 2023.
Maunah, Wawancara , Bangkalan, 9 Oktober 2023.
Mussadad.  “TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  PETITUM  CERAI  TALAK  DAN  CERAI  GUGAT  DI  PENGADILAN AGAMA BANGKALAN” 4, no. 2 (2023)
Rufila, Wawancara , Bangkalan, 9 Oktober 2023.
Sittiyah, Wawancara , Bangkalan, 9 Oktober 2023.
Siti Ummah, Wawancara, Bangkalan, 9 Oktober 2023.
Sumaniyah, Wawancara , Bangkalan, 9 Oktober 2023.
Syafe’i, M Riza. “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM KASUS PERCERAIAN DI DESA JOGOROGO KABUPATEN NGAWI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” SKRIPSI , 2015, 1 Syarifah Baroroh, Wawancara , Bangkalan, 10 Oktober 2023.
Ummi Nina, Wawancara, Bangkalan, 5 November 2023.
Yuni, Wawancara, Bangkalan, 8 Oktober 2023.
Yunita, Wawancara , Bangkalan, 8 Oktober 2023.
Zubaidi,  Zaiyad.  “PENYELESAIAN  PERKARA  HARTA  BERSAMA  DALAM    PUTUSAN  HAKIM  MAHKAMAH SYAR`IYAH DI ACEH  DENGAN PERTIMBANGAN MA Ṣ LA Ḥ AH.” SKRIPSI , 2021, 8.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/