## Hasil Penelitian
Hasil Penelitian

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Inventarisasi Kebijakan Publik (Kajian di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu

## Kabupaten Kampar)

## Abstract
This  research  purpose  to  analize  roles  and  relation  form  between  Village  Head  and  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buluh Cina Village on making decision expecially Village regulation. This research is case sudy with qualitative method. The data in this research collected with observation, depth interview  and  documentation  study.  Based  the  research  show  that  Village  head  and  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) have a role in active on making Village regulation.  Partnership between Village  head  and  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  on  making  Village  regulation  indicated harmonisasi village government institutionalism. Keywords: partnership, role, village regulation
* Muhammad Ridwan,Khairul Anwar, Auradian Marta
* Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan

## FISIP UR
A.  Latar Belakang Dalam  era  otonomi  daerah  seperti saat  ini,  pembangunan  disegala  bidang yang  diikuti  dengan  pemerataan  menjadi keharusan  sebagai  konsekuensi  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Pembangunan  yang  merata  inilah  yang menjadi motivasi agar setiap Pemerintahan Desa  dapat  mencari  alternatif  ataupun solusi  agar  desanya  dapat  berkembang dengan  pesat.  Kreatifitas  Pemerintahan Desa menjadi tokoh sentral dalam pelaksanaan fungsi pembangunan ini.
Namun,  problematika  yang  ada  di lapangan  antara  elemen  Pemerintahan Desa itu sendiri terjadi “benturan-benturan” yang  tidak  jarang  merugikan  kepentingan masyarakat  desa  setempat.  Koordinasi yang  tidak  berjalan  dengan  baik  antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa  dikhawatirkan  akan  menghambat proses pembangunan di desa tersebut. Hal ini  diperparah  dengan  bentuk  arogansi masing-masing elemen Pemerintahan Desa  baik  itu  Kepala  Desa  maupun  BPD yang  berasumsi  bahwa  kedudukan  atau posisinya  lebih  tinggi  daripada  yang  lain
akan  menimbulkan  mispersepsi  dalam memahami maupun mengimplementasikan tugas dan fungsinya. Secara garis besar jika ketidakharmonisan  hubungan  antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  tidak dimanage  dengan  baik  pada  akhirnya “bermuara” terhadap melambatnya proses  perwujudan  good  governance. Untuk  itu  government  power  sharing ditingkat  desa  mutlak  diperlukan  agar kebijakan yang dibuat responsif, aspiratif  dan  antisipatif  dari  kebutuhan masyarakat desa setempat.
Untuk  melihat  problematika tersebut,  maka  lokus  penelitian  yang menjadi objek penelitian pada kesempatan  ini  adalah  Desa  Buluh Cina  Kecamatan  Siak  Hulu  Kabupaten Kampar.  Pengambilan  lokus  kajian  di desa  ini  dikarenakan  desa  tersebut memiliki  potensi  yang  cukup  besar terutama disektor pariwisata. Potensi di sektor  parwisata  ini  didukung  oleh letaknya secara geografis yang

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
merupakan daerah pesisir. Untuk itu dalam pemanfaatan  atau  pengelolaan  daerah pesisir  memerlukan  sebuah  regulasi  atau kebijakan sebagai “payung” dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat setempat. Dalam  hal  inilah  letak  urgensi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Buluh Cina Kecamatan  Siak  Hulu  Kampar  untuk menjalankan  fungsi  sebagai  pembuat peraturan.  Interaksi  antar  aktor  inilah  yang menarik  untuk  dilihat  sehingga  kebijakan yang
dibuat itu
benar-benar menguntungkan dan sesuai dengan kepentingan  masyarakat  desa  setempat dengan catatan tidak mendegradasi kondisi daerah pesisir tersebut.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan
rumusan permasalahan  di  atas,  maka  penelitian  ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1.  Untuk mengetahui peranan dari Kepala Desa  dan  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  dalam  rangka  membuat Peraturan  Desa  di  Desa  Buluh  Cina Kecamatan  Siak  Hulu  Kabupaten Kampar.
2.  Untuk  mengetahui  pola  hubungan antara  Kepala  Desa  dengan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam membuat  Peraturan  Desa  di  Desa Buluh  Cina  Kecamatan  Siak  Hulu Kabupaten Kampar.

## C.  Kerangka Teoritis
Untuk  menganalisis  permasalahan penelitian ini, diperlukan beberapa
kerangka  teoritis  yang  relevan  sebagai bentuk  penjelasan  yang  ilmiah  terhadap permasalahan penelitian.
1.  Kebijakan Publik Gabriel  Almond  mengklasifikasi tugas  pemerintah  menjadi  tiga  bagian yaitu pembuatan peraturan (rule making),  penerapan  peraturan  (ruling aplication),
dan
penghakiman peraturan  (rule  adjudication).  Untuk
melaksanakan tugasnya, pemerintah telah dibekali kewenangan yaitu  salah  satu bentuk pengaruh yang telah memiliki keabsahan (legitimate power)  (Ramlan  Surbakti,  1999). Kewenangan  inilah  yang  menjadi “senjata”  oleh  pemerintah  untuk mempermudah menjalankan tugasnya  terutama  mengeluarkan keputusan  politik  yang  bersifat mengikat  dan  ada  konsekuensi hukumnya bila keputusan politik itu dilanggar oleh masyarakat.
Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan adanya sinkronisasi kepentingan dari setiap  masyarakat  dan  pemerintah sehingga dapat mewujudkan tujuan  bersama.  Salah  satu  dari berbagai instrumen dalam mewujudkan    tujuan  bersama  itu ialah dengan mengeluarkan sebuah kebijakan. Kebijakan publik menurut Richard Rose
didefenisikan  sebagai  serangkaian kegiatan  yang  saling  berhubungan beserta  segenap  konsekuensinya. Sehingga  secara  umum  kebijakan publik  merupakan  segala  tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang dampaknya menjangkau  atau  dirasakan  oleh seluruh lapisan masyarakat (Riswandha  Imawan, 2004). Stuart Nagel memberikan penjelasan mengenai  elemen  dari  kebijakan publik adalah sebagai berikut: a. Pembuat kebijakan yaitu pemerintah. b. Stakeholders (kelompok kepentingan) yaitu kelompok masyarakat,  organisasi  profesi, partai politik dan lain-lain.
c. Lingkungan  yaitu  berupa  kondisi sosial,  fluktuasi  ekonomi,  tingkat kriminalitas dan lain-lain.
Dari  elemen  ini  diasumsikan bahwa pemerintah
dalam

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
membuat  dan  mengeluarkan  sebuah kebijakan didasarkan kepada pertimbangan ataupun dipengaruhi oleh kelompok kepentingan dan
kondisi  lingkungan  pada  saat  itu. Implikasi  sebuah  kebijakan  secara langsung    maupun  tidak  langsung dapat berpengaruh terhadap kelompok kepentingan. Sehingga dibutuhkan adanya  sinkronisasi  antar  kelompok kepentingan yang didalamnya terdapat kelompok masyarakat sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat lebih banyak mendatangkan manfaat. Untuk itu diperlukan adanya analisis  kebijakan  yang  berintikan segala  aktivitas  intelektual  dan  praktis yang  ditujukan  untuk  menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang  dan  dalam  proses  kebijakan. Agar  suatu  kebijakan  dapat  disebut kebijakan  publik,  maka  pada  derajat tertentu kebijakan itu haruslah diciptakan,  dipikirkan  atau  setidaknya diproses  melalui  prosedur-prosedur tertentu  dan  di  bawah  pengaruh  atau kontrol  dari  pemerintah  (Hogwood  dan Gunn,  1984).  Untuk  menganalisis kebijakan  publik,  maka  perlu  dipahami beberapa fase dalam
proses pembuatan  kebijakan  menurut  Dunn yaitu: a. Fase  penyusunan  agenda,  dalam hal  ini  para  pejabat  yang  dipilih  dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik.
b. Fase  formulasi  kebijakan,  dalam  hal ini para pejabat merumuskan alternatif  kebijakan  untuk  mengatasi masalah.
c. Adopsi  kebijakan,  dalam  hal  ini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi  dengan  dukungan  dari mayoritas dan konsensus kelembagaan. d.  Implementasi  kebijakan,  dalam  hal ini  kebijakan  yang  telah  diambil dilaksanakan oleh unit-unit
administrasi  dengan  memobilisir sumber  daya  yang  dimilikinya, terutama finansial dan manusia. e.  Penilaian  kebijakan,  dalam  hal ini  unit-unit  pemeriksaan  dan akuntansi menilai apakah lembaga pembuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan telah memenuhi persayaratan pembuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang
telah  ditentukan  (Riant  Nugroho
Dwidjowijoto, 2007). Dalam  skala  lokal,  kebijakan publik ini dapat berbentuk Peraturan Desa (Perdes). Peraturan  Desa  menurut  PP  72 Tahun  2005  tentang  Desa  adalah peraturan
perundang-undangan yang dibuat oleh  Kepala Desa dan Badan  Permusyawaratan  Desa. Peraturan  Desa  (Perdes)  memiliki substansi sebagai berikut:
a.  Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur. b.  Segala sesuatu yang menyangkut masalah kepentingan masyarakat desa. c.  Segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan desa. d.  Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi masyarakat dan keuangan desa (Perda Kabupaten
Kampar  No.  10  Tahun  2003 tentang  Peraturan  Desa  dan Keputusan Kepala Desa). 2.   Pemerintahan Desa Sesuai  dengan  PP  72  Tahun 2005 tentang Desa, yang dimaksudkan dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  asal  usul dan  adat  istiadat  setempat  yang

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Pemerintah  desa itu  sendiri terdiri  dari Kepala Desa  dan perangkat  desa  (pasal  202  ayat  1  UU 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah). a.  Kepala Desa Kepala  Desa  mempunyai  tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.  Untuk  melaksanakan tugasnya  itu  Kepala  Desa  dibekali wewenang sebagai berikut: 1)  Memimpin penyelenggaraan pemerintahan  desa  berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama BPD.
2)  Mengajukan  rancangan  Peraturan Desa (Perdes).
3)  Menetapkan  Perdes  yang  telah mendapat persetujuan BPD.
4)  Menyusun dan mengajukan rancangan  Perdes  mengenai  APB Desa untuk dibahas bersama BPD.
5)  Membina  kehidupan  masyarakat desa.
6)  Membina perekonomian desa.
7)  Mengkoordinasikan  pembangunan desa secara partisipatif.
8)  Mewakili desanya di dalam maupun diluar pengadilandan dapat  menunjuk  kuasa  hukum untuk  mewakilinya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. 9)  Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan  (Pasal  12 ayat  2  PP  72  Tahun  2005  tentang Desa). b.  Badan Permusyawaratan  Desa (BPD) Badan  Permusyawaratan  Desa
(BPD)  merupakan  salah  satu  unsur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa. BPD terdiri dari ketua  adat,  pemuka  agama  dan masyarakat,  Ketua  RW  maupun  tokoh lainnya  dengan  pemilihan  secara
musyawarah  mufakat  berdasarkan prinsip  keterwakilan    wilayah. Fungsi  BPD  sebagai  pembuat Perdes bersama Kepala Desa dan menampung  serta  menyalurkan aspirasi masyarakat dilengkapi dengan  wewenang  kepadanya. Wewenang itu antara lain: 1)  Membahas  rancangan  Perdes bersama dengan Kepala Desa. 2)  Melaksanakan pengawasan terhadap  pelaksanaan  Perdes dan peraturan Kepala Desa.
3)  Mengusulkan  penagangkatan dan  pemberhentian  Kepala Desa.
4)  Membentuk  panitia  pemilihan Kepala Desa.
5)  Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6)  Menyusun  tata  tertib  BPD (Pasal  35  PP  No.  72  Tahun 2005 tentang Desa).
3.  Teori Hubungan Organisasional Menurut  Eisler  dan  Montuori,
secara  teoritis  ada  beberapa  pola ataupun  model  organisasi.  Model itu  dapat  diklasifikasikan  kedalam 3 (tiga) model hubungan yaitu:
1)  Hubungan  dominasi,  artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. 2)  Hubungan subordinasi, artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama  atau  pihak  kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. 3)  Hubungan  kemitraan,  artinya pihak  pertama  dan  kedua selevel dimana mereka bertumpu  pada  kepercayaan,

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
kerjasama, dan  saling  menghargai (Eisler dan Montuori, 2001). Berdasarkan  beberapa  teori  di atas,  maka  dapat  penulis  rancang frame  work  untuk  mempermudah memahami  cara  kerja  toeri  tersebut. Berikut  ini  akan  digambarkan  frame worknya:
Gambar 1.1 Kepala Desa Perdes

## BPD
Berdasarkan  gambar  di  atas  dalam pembuatan  Peraturan  Desa,  Kepala Desa dan BPD membentuk suatu pola baik  itu  bersifat  dominasi,  subordinasi maupun kemitraan.

## D. Metode Penelitian
1.  Jenis Penelitian
Penelitian ini dibuat dengan menggunakan Qualitative Approach (Pendekatan Kualitatif). Metode
penelitian  dengan  pendekatan  kualitiatif ini  menjadi  pilihan  dalam  melakukan research  kali  ini  dikarenakan  penulis ingin mengeksplor kajian ini lebih dalam lagi  dengan  melihat  realita  maupun fenomena  yang  ada  dalam  kajian  ini. Penelitian ini berusaha melihat fenomena  yang  ada  di  lapangan  dan kemudian menganalisis
dengan memperbandingkan berbagai teori yang telah  dikemukan  sehingga  terlihat  jelas kesenjangan  yang  terjadi  antara  das sollen dan das sein.
Penulis dalam hal ini menggunakan  research  design  dengan tipe studi kasus. Studi kasus digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian  yang  lebih  spesifik  dan mendalam  lagi  mengenai  topik  atau
kajian  penelitian  yang  diangkat, sehingga  hasil  penelitian  ini  benar- benar dapat
memberikan penjelasan  yang  baik  mengenai permasalahan  penelitian  yang  ingin dijawab.
Hasil  penelitian  ini  dipaparkan dalam  suatu  laporan  yang  bersifat deskriptif interpretative. Bersifat deskriptif karena penulis ingin mendeskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh  dan  dengan  sistematis mengenai  fenomena  yang  ada dalam  kajian  ini.  Kemudian  penulis menganalisis  fenomena  tersebut dan menuangkannya melalui
interprestasi yang penulis pahami.
2.  Sumber Data Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, maka diperlukan data-data yang mendukung  dan  relevan  dengan kajian  penelitian.  Menurut  Lofland (1984),  sumber  data  yang  utama dalam  penelitian  kualitatif  adalah kata-kata  dan  tindakan,  selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lexy
J.Moleong,  2008).  Data-data  ini berdasarkan sumber  datanya dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu:
a.  Data Primer
Data primer
merupakan sumber  informasi  yang  didapat dari sumber langsung atau keterangan  dari  orang  yang berada  di  lapangan  atau  objek penelitian.  Dalam  hal  ini  penulis mencari  data  primer  kepada Kepala  Desa  dan  anggota  BPD yang membahas mengenai Peraturan  Desa  tersebut.  Untuk informasi  tambahan,  data  juga dicari  dari sumber  di  luar  Kepala Desa  dan  anggota  BPD  yaitu

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
seperti  masyarakat,  lembaga  riset dan lain-lain. b.Data Sekuder
Data sekunder merupakan
informasi yang didapat dari pihak lain di  luar  lokasi  atau  objek  penelitian. Sumber  data  ini  dapat  diperoleh melalui data-data internal pada objek penelitian seperti dokumen- dokumen, berkas-berkas yang relevan dalam menjawab permasalahan  penelitian.  Kemudian data  eksternal  yang  berasal  dari studi  kepustakaan  dengan  mencari data melalui buku-buku, jurnal-jurnal, paper,  berita-berita  di  media  massa atau  cetak,  media  internet  dan  lain sebagainya.
3.  Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di
Kabupaten  Kampar  dengan  melacak dan  mencari  keterangan  atau  data selengkap mungkin  di pihak-pihak  yang terkait dengan permasalahan  penelitian seperti  di  Kantor  Kepala  Desa  dan Kantor BPD Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar.  Dari  berbagai  instansi  yang terkait dengan kajian ini, akan diperoleh data  dan  data  tersebut  akan  dikroscek sehingga diperoleh hasil  yang valid dan terpercaya.
4.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  erat kaitannya  dengan  metode  penelitian yang  digunakan.  Adapun  instrumen dalam
mengumpulkan
data-data
tersebut adalah sebagai berikut:
a.  Studi Kepustakaan Studi kepustakaan
yang
dimaksudkan  disini  adalah  penulis mengumpulkan data dengan mencari bahan-bahan  yang  dapat  menjawab penelitian  ke  perpustakaan.  Data-
data ini berupa buku-buku, jurnal, paper dan lain-lain sebagainya. b. Studi Dokumentasi Studi dokumentasi merupakan  teknik  pengumpulan data  melalui  dokumen-dokumen yang berada pada lokasi
penelitian maupun di luar penelitian.  Bahan-bahan  dari studi  dokumentasi  ini  berupa berita  di  media  massa  atau cetak  dan  dokumen-dokumen berupa  laporan-laporan  yang relevan  dengan  permasalahan penelitian  dari  instansi-instansi terkait. c. Interview (Wawancara)
Untuk  mendapatkan  atau memperoleh  informasi  dari  para informan  diperlukan  wawancara mendalam dengan menggunakan teknik wawancara purposive sampling artinya wawancara terhadap orang yang dipilih berdasarkan pengetahuan penulis tentang orang yang lebih banyak mengetahui
permasalahan
penelitian. Wawancara  ini  akan  dilakukan dengan  cara  terbuka  artinya subjek  tahu  bahwa  mereka sedang diwawancarai. Kemudian  susunan  pertanyaan tidak baku sehingga lebih mengarah  kepada  wawancara tak terstruktur sehingga diharapkan lebih banyak
menggali  data  dari  informan.
Subjek  atau  objek  yang  akan diwawancara mengacu pada orang atau pejabat yang
disebutkan dalam pencarian data primer. E.  Hasil Penelitian dan Pembahasan Peraturan  Desa  merupakan produk politik dan hukum yang disusun

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
dan ditetapkan secara bersama-sama oleh kepala desa dengan Badan
Permusyawaratan    Desa,  yang  dibentuk dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi desa. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut  dari  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  tinggi  dengan  memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  sebuah Perdes  dilarang  bertentangan  dengan kepentingan  umum  dan/atau  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi, Dalam proses pembentukannya, Peraturan
Desa
membutuhkan
partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Desa  dapat  memenuhi  aspek  keberlakuan hukum  dan  dapat  dilaksanakan  sesuai tujuan pembentukannya.
Partisipasi masyarakat  dalam  hal  ini  dapat  berupa masukan  dan  sumbang  pikiran  dalam perumusan substansi
pengaturan Peraturan Desa.
Peraturan  Desa  yang  ada  di  Desa Buluh  Cina  masih  sebatas  dalam  hal penggalian potensi desa khususnya terkait Pendapatan  Asli  Desa.  Hal  ini  ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Desa No. 1  Tahun  2007  tentang  Pendapatan  Asli Desa  dan  Peraturan  Desa  No.  1  Tahun 2010  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2010-2015. Pembuatan Peraturan Desa
tentang Pendapatan Asli Desa (PADes) ini bertujuan  untuk  mendukung  kehidupan perkonomiam masyarakat desa Bulu Cina. Bentuk  konkret  sumber  Pendapatan  Asli Desa  (PADes)  yang  ada  di  Desa  Buluh Cina  berupa  hasil  pungutan  terhadap penambangan pasir dan kerikil.
Dalam pembentukan ataupun penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) tahun  2008  di  Desa  Buluh  Cina,  diadakan musyawarah yang bertujuan untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. Kepala  Desa yang  berperan  dalam pembuatan  RAPBDes  ini  mengundang semua  unsur  kelembagaan  yang  ada  di
Desa  Buluh  Cina.  Musyarawah  ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Desember  2007  yang  dihadiri  oleh lebih  kuran  40  (empat  puluh)  orang terdiri  atas  aparatur  Pemerintah  Desa,
Ketua Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat  (LPM)  beserta  anggota, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh  masyarakat,  Kepala  Dusun  I, II,III,IV, Satuan Tugas (Satgas), ibu-ibu yang  tergabung  dalam  PKK,  anggota organisasi  kepemudaan  dan  Ninik Mamak.
Dalam musyawarah atau rapat ini setiap unsur kelembagaan memberikan  masukan  dan  saran  bagi penggalian  potensi  daerah  maupun penyusunan  RAPBDes  tahun  2008 seperti contoh Dusun I yang dalam hal ini memberikan masukan agar dilakukan rehab musholla  Al Muslimin, semenisasi  jalan,  dan  pemberian honor  bagi  guru  mengaji.  Ibu-ibu  yang tergabung  dalam  PKK  juga  ikut  serta dalam memberikan rancangan
kegiatan seperti kebersihan taman dan papan  10  (sepuluh)  program  pokok PKK. Musyawarah yang telah dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa bersama-sama dengan  BPD  dan unsur kelembagaan lainnya menandakan  bahwa  ada  relasi  atau hubungan kemitraan yang baik diantara  kelembagaan  tersebut.  Tidak hanya dalam pembuatan atau penyusunan  RAPBDes  saja  Kepala Desa secara bersama-sama
merancangnya  dengan  BPD  maupun kelembagaan  lainnya,  tetapi  juga dalam  penetapan  dan  pengurusan Pendapatan Asli Desa (PADes) tentang  pasir  kerikil  yang  berada  di wilayah RT 01 RW 03 Dusun III Desan Buluh Cina. Musyawarah  yang  dilakukan tersebut menghasilkan Surat Keputusan Nomor:100/KPTS/2008 tentang  penetapan  dan  pengurusan

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
PADes  pasir  dan  kerikil  serta  persiapan Musabaqah Tilawatil  Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten  Kampar  tanggal  19  Mei  2010 dihadiri  oleh  Ninik  Mamak,  Kepala  Desa dan  perangkat  desa,  BPD,LPM,  alim ulama,  anggota  Polmas,  anggota  Satgas, ibuk-ibu PKK dan unsur kepemudaan.
Musyawarah tersebut menghasilkan keputusan yaitu
menguatkan  isi  Kontrak  Pasir  Sungai Nomor:  35/NET/BC/SH/2008  tertanggal  1 September  2010  pada  pasal  4  dalam kontrak  tersebut  jangka  waktu  lamanya kontrak  dari  tanggal  1  September  2008 sampai  dengan  1  September  2018  (10 tahun),  dari  tanggal  1  September  2008 sampai  dengan  29  Mei  2010  fee  pasir sungai  disumbangkan  untuk  perbaikan jalan  menuju  proyek  pengambilan  pasir sungai.  Untuk  itu  kontrak  tersebut  mulai diberlakukan  dari  tanggal  1  Juni  2010 sampai  dengan  1  Juni  2020  (10  tahun) dengan  fee  pasir  Rp.2000,-/m 3 dan  kerikil Rp.2500,-/m 3 .  Untuk  itu  dibentuk  tim pengawas  jalannya  kontrak  tersebut  yang terdiri  atas  anggota  LPM,  BPD,  PKK, pemuda, aparat Pemerintah Desa, anggota Polmas, Satgas dan Ninik Mamak. Keputusan lain dalam musyawarah ini adalah menetapkan anjungan  wisata  desa  Buluh  Cina  sebagai tempat  yang  disediakan  sebagai  fasilitas untuk  penyelenggaraan  Musabah  Tilawatil Qur’an (MTQ).
Peran  Kepala  Desa  dan  BPD dapat
diamati dalam pengusulan penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Kampar  tahun  2007.  Pemerintah  Desa Buluh  Cina  dalam  hal  ini  Kepala  Desa bersama-sama  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) Buluh Cina mengadakan rapat tanggal  16  Desember  2006  yang  dihadiri oleh Ketua LPM, Kepala Dusun, Ketua RT dan  RW,  alim  ulama  dan  Ninik  Mamak. Rapat desa ini memutuskan tentang saran untuk  pencegahan  wabah  flu  burung seperti  pemusnahan  ayam/unggas  yang sakit. Usul lainnya adalah tentang
pembangunan  di  Kabupaten  Kampar di Desa Buluh Cina seperti pengadaan motor  penyeberangan,  pembangunan MCK,  semenisasi  jalan  desa,  serta pengaspalan jalan utama masuk desa.
Fakta  empirik  dari  berbagai peristiwa  di  Desa  Buluh  Cina  tersebut mendeskripsikan  bahwa  Kepala  Desa dalam  memiliki  peran  yang  sangat sentral  dalam  membangun  kehidupan social  maupun  ekonomi  masyarakat. Setiap  kebijakan  yang  diambil  oleh Kepala Desa diputuskan secara bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Buluh Cina bertindak sesuai dengan amanah konstitusi dalam
menjalankan tugasnya.  Kepala  Desa  dan  BPD
Buluh  Cina  memberikan  ruang  bagi masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam pengambilan kebijakan. Peraturan Desa yang dibuat secara partisipatif ini diharapkan dapat memberikan
manfaat  yang  besar  bagi  kehidupan masyarakat.
Hubungan  yang  dijalin  oleh Kepala  Desa  dengan  BPD  Buluh  Cina dalam  membentuk  Peraturan  Desa (Perdes)  adalah  bentuk  kemitraan yaitu  saling  mendukung  dengan  nilai- nilai  kepercayaan,  kerjasama,  dan saling  menghargai.  Bentuk  kemitraan inilah yang memang seharusnya dilakukan  oleh  Kepala  Desa  dan  BPD sehingga  pembangunan  Desa  dapat terwujud.
Selain  daripada  itu,  ada  satu tugas lagi yang masih menjadi pekerjaan  rumah  bagi  Kepala  Desa dan  BPD  Buluh  Cina  yaitu  membuat Peraturan  Desa  tentang  Larangan Desa. Desa Buluh Cina mempunyai 10 (sepuluh) larangan desa yaitu: 1.  Menebang  pohon  di  1000  (seribu) ha hutan ulayat yang telah

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
dijadikan  hutan  wisata  alam  bernama “Rimbo 7 (tujuh) danau”.
2.  Merusak/mengambil  anggrek,  palem, atau  tumbuhan  apapun  di  “Rimbo  7 (tujuh) danau”
3.  Menembak, menjerat atau menangkap burung, tupai atau satwa lainnya.
4.  Menangkap  ikan  dengan  memakai tuba, dinamit, putas atau listrik (aki). 5.  Membawa,mengedarkan, memperjualbelikan atau mengkonsumsi  narokoba,  minuman keras,  dan  berjudi  dalam  segala bentuk.
6.  Berpakaian  dan  berperilaku  tidak pantas
7.  Mengadakan hiburan band/orgen (untuk  kepentingan  apapun)  dan  atau berkunjung  untuk  berwisata  lewat pukul 17.30 WIB.
8.  Melepaskan  ternak  yang  mengganggu tanaman warga dan kebersihan desa.
9.  Membuang  sampah  di  sembarang tempat.
10.  Menyetel  suara  radio  atau  televisi yang menyebabkan
tetangga terganggu. Namun,  dengan  pola  kemitraan yang  dibangun  oleh  Kepala  Desa  dan BPD,
masyarakat dan lembaga kemasyarakatan  di  Desa  Buluh  Cina, penulis  menyakini  bahwa  Peraturan  Desa tentang  larangan  desa  ini  akan  dapat terselesaikan cepat atau lambat.

## F.  Kesimpulan
1.  Kepala Desa
dan Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Buluh
Cina  berperan  secara  aktif  dalam membuat  Peraturan  Desa  (Perdes) sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya yang  tercantum  dalam  PP  No.  72 tahun 2005 tentang Desa.
2.  Kepala  Desa  Buluh  Cina  menjalin hubungan  kemitraan  dengan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Buluh
Cina    dalam  membuat  Peraturan Desa (Perdes).
G.  Daftar Pustaka Chadwick,  Bruce  A  dkk,  1991, Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial, Semarang, Semarang Press. Dunn,  William  ,  1999,  Pengantar Analisis Kebijakan  Publik Edisi  Kedua,  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2004, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan  Evaluasi,  Jakarta:  PT Elex Media Komputindo. , 2007, Analisis  Kebijakan,  Jakarta:
PT Elex Media Komputindo. Moleong, Lexy J, 2008, Metodologi Penelitian  Kualitataif  Edisi Revisi, Bandung, PT Remaja Rosdakarya. Undang-undang  Nomor  32  Tahun
2004  tentang  Pemerintahan daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun 2005 tentang Desa. Perda  Kabupaten  Kampar  No.  10 Tahun 2003 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa