## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
ISSN: 2548-8406 (print) ISSN: 2684-8481 (online)
PENINGKATAN PEMAHAMAN APARATUR DESA DALAM PERANCANGAN PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA GALANTI KABUPATEN BUTON
IK Dewi, Edy Nurcahyo 1)
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia Jl. Betoambari, No. 36 Kota Baubau 93721
E-mail: indahkusumamh@gmail.com ,

## Abstrak
Pengabdian  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  keterampilan dalam  membuat  peraturan  desa  di  Desa  Galanti.  Pengabdian  telah  dilaksanakan  pada  bulan Januari  sampai  bulan  Maret  2019.  Metode  yang  digunakan  yaitu  workshop  dan  pelatihan tentang  penyusunan  peraturan  desa.  Kegiatan  worksop  tersebut  diikuti  oleh  aparatur pemerintahan  desa,  Badan  Permusyawarahan  Desa  (BPD)    dan  juga  tokoh  adat  di  Desa Galanti.  Kerangka  struktur  Peraturan  Desa  sebagai  berikut:  Penamaan/Judul;  Pembukaan; Batang  Tubuh;  Penutup;  dan  Lampiran  bila  diperlukan.  Hasil  dari  pengabdian  adalah  draf rancangan Peraturan Desa.
Kata Kunci: Pemahaman Aparatur, Perancangan, Peraturan Desa

## A. Pendahuluan
Kabupaten  Buton  merupakan  satu  daerah  tingkat  II  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara, Indonesia. Kabupaten  Buton  terletak di  Pulau Buton  yang merupakan pulau terbesar di luar pulau  induk  Kepulauan  Sulawesi,  yang  menjadikannya  pulau  ke  113  terbesar  di  dunia. Ibukota kabupaten ini terletak di Pasar Wajo. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.488,71 km 2 (sebelum  pemekaran  6.463  km 2 )  dan  pada  tahun  2004  berpenduduk  sebanyak  265.724 jiwa (sebelum pemekaran 533.931 jiwa). Kabupaten Buton terkenal sebagai penghasil aspal.
Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Buton memiliki wilayah administrasi yang terdiri  dari  7  (tujuh)  kecamatan  yaitu  Kecamatan  Pasar  Wajo,  Kecamatan  Wabula, Kecamatan  Wolowa,  Kecamatan  Siontapina,  Kecamatan  Lasalimu  Selatan,  Kecamatan Lasalimu,  Kecamatan  Kapontori.  Dari  wilayah  administrasi  yang  terbagi  dalam  beberapa kecamatan,  juga  terdapat  wilayah  adminitrasi  yang  lebih  kecil  lagi,  yatu  desa  yang  terikat pada  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2015  tentang  Desa.  Sebagaimana  ketentuan  dalam  UU Desa  serta  selaras  dengan  Nawa  Cita  Pemerintah  Pusat,  kebijakan  strategis  untuk

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
membangun bangsa melalui desa salah satu kebijakannya  adalah  dengan  mengoptimalkan  potensi  desa  melalui  Peraturan  Desa  (Perdes) disetiap  desa.  Persoalan  yang  muncul  jika  dikaitkan  dengan  kondisi  desa  yang  ada  di Kabupaten  Buton  sampai  pada  tahun  2018,  masih  terdapat  desa  yang  belum  memiliki Peraturan Desa (Perdes) sebagai (1) Pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaran kegiatan di desa; (2) Sarana terciptanya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang di desa; (3) sarana memudahkan tercapainya tujuan; (4) sarana acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan;  (5)  Dasar  pengenaan  sanksi  dan  hukuman;  (6)  Sarana  mengurangi  terjadinya penyimpangan  atau  kesalahan  dalam  pengelolaan  pemerintahan  desa.  Salah  satu  desa  yang belum  memiliki  Peraturan  Desa  (Perdes)  adalah  Desa  Galanti  yang  merupakan  salah  satu wilayah administrasi Kecamatan Wolowa.

## B. Masalah
Dalam  sejumlah  observasi  yang  dilakukan  pada  beberapa  desa  di  Kecamatan Wolowa,  maka  perumusan  masalah  yang  ditemukan  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Belum adanya  Peraturan  Desa  di  Desa  Galanti  Kecamatan  Wolowa  sehingga  pengetahuan masyarakat  untuk  memetakan potensi desa  yang  dapat  menjadi sarana penggerak inovasi  di desa  belum  optimal;  (2)  Belum  optimalnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  perihal  program desa  inovasi  berbasis  potensi  yang  ada  di  desa;  (3)  Belum  optimalnya  kinerja  lembaga masyarakat desa dalam  berkolaborasi untuk membangun inovasi desa; (4) Dukungan sarana dan  prasarana  desa  belum  optimal  di  gunakan  oleh  sebab  pengetahuan  masyarakat  masih minim;  (5)  Program  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah Daerah kabupaten Buton, belum memperhatikan kondisi potensi desa.

## C. Metode Pelaksanaan
Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan menggunakan metode pemetaan potensi dan penguatan kapasitas, melalui 5 indikator inovasi desa. Diharapkan dari pengabdian ini dapat memberikan deskripsi potensi dan langkah-langkah yang dapat dilaksanakan oleh desa dalam memberdayakan  masyarakatnya  guna  peningkatan  ekonomi  desa  berbasis  potensi.  Dalam pelaksanaannya berdasarkan rangkaian tahapan yang  secara umum adalah sebagai berikut:

## 1. Identifikasi potensi
Pelaksana  bersama  Pemerintah  Desa  mengidentifikasi  potensi  yang  dimiliki  Desa Wolowa  Kecamatan  Wolowa,  yaitu  jumlah  dan  potensi  usaha  ekonomi  masyarakat, Potensi  Pariwisata  dan  Potensi  Sosial  Budaya  yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber ekonomi kreatif masyarakat.

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.3 No. 2 Oktober 2019
ISSN: 2548-8406 (print) ISSN: 2684-8481 (online)

## 2. Analisis Kebutuhan
Dilakukan  dengan  menganalisis  kebutuhan  Desa  berdasarkan  indikator  Peraturan  Desa, untuk  mencari  solusi  dari  permasalahan.  Memprioritaskan  kebutuhan  Desa  yang  paling mendesak  disesuaikan  dengan  kemampuan  Pelaksana  dan  Pemerintah  desa  saat  itu. Analisis Kebutuhan yang dilakukan meliputi: (a) Potensi Ekonomi Desa; (b) Sumberdaya Manusia  Terampil  di  Desa;  (c)  Dukungan  Sarana  dan  Prasarana  Ekonomi  di  Desa;  (d) Kelembagaan Masyarakat Desa; (e) Dukungan Kebijakan dan Program Pemerintah.
3. Rencana Kerja
Setelah menganalisis kebutuhan di tiap desa, kemudian membuat analisis kebutuhan dan solusinya,  maka  tahap  selanjutnya  adalah  pelaksanaan  kegiatan  berdasarkan  prioritas yang akan disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan pendampingan.

## 4. Evaluasi Kegiatan
Evaluasi  tiap  program  akan  dilakukan  sepanjang  pelaksanaan  program  berlangsung, dalam  tahap  ini  Pelaksan  juga  memberikan  kesempatan  kepada  Pemerintah  Desa  untuk secara bersama-sama melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan.
Setelah  dilakukan  pemetaan  potensi  desa,  metode  yang  digunakan  untuk  memberikan pemahamam  dan  keterampilan  dalam  pembuatan  peraturan  desa  yaitu  dengan  memberikan penyuluhan dan pelatihan melalui workshop.

## D. Pembahasan
Berdasarkan  permasalah  tersebut  di  atas,  solusi  untuk  memberikan  penyelesaian terhadap  permasalahan  yang  dihapadapi  oleh  desa  galanti  yaitu  dengan  pengabdian masyarakat  dengan  judu  "Peningkatan  Pemahaman  Aparatur  Desa  dalam  Perencanaan Pembuatan  Peraturan  Desa  di  Desa  Galanti  Kecamatan  Wolowa  kabupaten  Buton"  agar semua permasalahan yang telah diidentifikasi dapat diselesaiakan diantaranya adalah sebagai berikut:  (1)  Membantu  dan  membimbing  aparatur  desa  galanti  dalam  pembuatan  Peraturan Desa (Perdes); (2) Membantu sosialisasi pengoptimalan program desa kepada masyarakat; (3) Meberikan penyuluhan kepada masyarakat desa galanti akan pentingnya peraturan desa bagi masyarakat desa galanti
Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  peraturan  tersebut  berlaku  di  wilayah  desa tertentu. Peraturan Perundang-Undangan pada tingkat desa meliputi: (1) Peraturan Desa; (2) Peraturan Kepala Desa; (3) Keputusan Kepala Desa.

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI
ISSN: 2548-8406 (print) ISSN: 2684-8481 (online)
Kerangka  struktur  Peraturan  Desa, diantaranya adalah: (1) Penamaan/Judul; (2) Pembukaan; (3) Batang Tubuh; (4) Penutup; (5) Lampiran  (Jika  Dibutuhkan).  Sementara  itu,  materi  muatan  Peraturan  Desa  adalah  seluruh materi  muatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pembangunan  desa,  dan pemberdayaan  masyarakat,  dan  juga  penjabaran  lebih  lanjut  dari  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Gambar 1. Workshop Pembuatan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Galanti

## E. Kesimpulan
Peroblem  Pembuatan  Peraturan  Desa  (Perdes)  di  Desa  Galanti  selama  ini  terhambat oleh  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  ada  pada  Aparatur  Pemeintahan  Desa Galanti. Padahal banyak potensi desa yang bisa dikelola secara maksimal melalui instrument Peraturan  Desa  (Perdes),  seperti  Peraturan  Desa  yang  mengatur  pennggunaan  dan pemanfaatan air  bersih dan Peraturan Desa  untuk pengendalian Ternak Lepas. Tidak adanya

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
ISSN: 2548-8406 (print) ISSN: 2684-8481 (online)
Perdes yang mengatur tentang dua contoh tersebut seringkali memunculkan perselisihan antar warga  masyarakat.  Dengan  adanya  program  pengabdian  masyarakat  dengan  judul "Peningkatan Pemahaman Aparatur Desa Dalam Perancangan Pembuatan Peraturan Desa Di Desa  Galanti,  Kabupaten  Buton"  memberikan  solusi  bagi  segala  permasalahan  yang  selama ini dihadapi oleh masyarakat desa galanti.

## DAFTAR PUSTAKA
Astariani.LNG. (2019).  Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa di  Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah RI Noor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa