Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Research Article
Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Derita Prapti Rahayu * , Faisal Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
* itha82017@gmail.com

## ABSTRACT
Since the enactment of Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, the existence of community mining from the aspect of licensing, supervision, guidance, to environmental management has made it more difficult for small communities. The purpose of this study is to find out how far the state is in favor of the existence of smallholder mining after the new regulation changes. The benefit side in terms of legal policies in order to strengthen the legal position of people's mining. The research method uses normative legal research. The results of this study include; First, with the enactment of the Minerba Law of 2020, the licensing authority of local governments has been removed. The organization of licensing becomes centralized by the central government. Second, the existence of people's mining is not clear which party has the authority to determine the people's mining area. Third, the strategic role of local governments has been revoked and currently local governments  are  only  an  extension  of  the  central  government  so  that  a  culture  of  bureaucratization  will emerge in people's mining governance.
Keywords: Existence; People's Mining Area; Local Government; Licensing.

## ABSTRAK
Sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara eksistensi pertambangan rakyat dari aspek perizinan, pengawasan, pembinaan, hingga pengelolaan lingkungan hidup semakin menyulitkan masyarakat kecil. Tujuan penelitian ingin mengetahui sejauh mana keberpihakan negara terhadap  eksistensi  pertambangan  rakyat  pasca  perubahan  regulasi  yang  baru.  Sisi  manfaat  dalam  hal kebijakan  hukum  dalam  rangka  memperkuat  posisi  hukum  pertambangan  rakyat.  Metode  penelitian menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Hasil  kajian  dari  penelitian  ini  antara  lain;  pertama,  dengan diberlakukannya Undang-Undang Minerba Tahun 2020 membuat kewenangan perizinan pemerintah daerah telah  dihapus.  Pengorganisasian  perizinan  menjadi  sentralistik  oleh  pemerintah  pusat.  Kedua,  eksistensi pertambangan rakyat menjadi tidak jelas pihak mana yang berwenang menetapkan wilayah pertambangan rakyat. Ketiga, peran strategis pemerintah daerah telah dicabut dan saat ini pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan  tangan  pemerintah  pusat  sehingga  akan  muncul  budaya  birokratisasi  dalam  tata  kelola pertambangan rakyat.
Kata Kunci: Eksistensi; Wilayah Pertambangan Rakyat; Pemerintah Daerah; Perizinan.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. PENDAHULUAN
Pertambangan  rakyat  secara  implisit  telah diatur dalam Pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan Pasal 26 mengenai WPR dan Pasal 66 hingga 73 tentang IPR  di  dalam  Undang-Undang  No  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara. Beberapa  Pasal  di  dalam  Undang-Undang  tersebut juga  mengatur  pertambangan  rakyat  terkait  dengan tanggung  jawab  pemerintah  daerah  sebagai pengelola pertambangan di daerah, lahan pemegang IPR,  bantuan  permodalan  untuk  pertambangan rakyat,  dan  lainnya.  Undang-Undang  terdahulu Tahun  2009 mengenai  pertambangan  mineral  dan batu bara mengatur WPR (Pasal 20 dan Pasal 21), bahwa  kegiatan  pertambangan  rakyat  dilakukan dalam suatu WPR, dan WPR ditetapkan oleh bupati/ walikota.  Substansi  Pasal  tersebut  menekankan otonomi  daerah  pertambangan  di  tingkat kabupaten/kota. Memang untuk urusan pertambangan  rakyat,  seyogyanya  secara  penuh kewenangannya  diserahkan  kepada  daerah,  karena kalau  pusat  masih  ikut  ‘mencampuri’  kewenangan daerah  (kabupaten/  kota),  maka  hanya  akan memperpanjang birokrasi, sehingga tidak efektif dan menjadi  kendala  penyelesaian  pertambangan  tanpa izin (PETI) yang saat ini perlu secepatnya ditangani (Yunianto, & Saleh, 2011).
Bambang  Yunianto  dan  Ridwan  Saleh  dalam penelitiannya  tersebut  memberi  penjelasan  kriteria WPR pada pasal 22 (huruf a hingga f) minimal ada 3 hal yang perlu diperjelas pengaturannya dalam juklak maupun  juknis.  Pertama,  cadangan  primer  logam atau  batubara  dengan  kedalaman  maksimal  25
meter,  karena  banyak  kasus  Pertambangan  Rakyat jenis mineral logam dan batubara yang kegiatannya lebih dari 25 meter. Kedua, luas WPR maksimal 25 ha,  perlu  diketahui  bahwa  pertambangan  rakyat biasanya  dilakukan  secara  berpindah-pindah  lahan, untuk  mencari  cadangan  yang  bagus  apalagi  bila arealnya  cukup  luas.  Ketiga,  wilayah  atau  tempat kegiatan  pertambangan  rakyat  harus  sudah dikerjakan  sekurang-kurangnya  15  tahun (Yunianto, & Saleh, 2011).
Setelah  11  tahun  sejak  Undang-Undang Minerba  Tahun  2009,  akhirnya  pada  tahun  2020 Pemerintah melakukan perubahan strategis di bidang pertambangan  mineral  dan  batu  bara.  Undang- Undang No. 03 Tahun 2020 dalam pembahasannya sudah  menuai  kontroversial  di  tengah  masyarakat sedang  dilanda  pandemi  covid.  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  tetap  saja  bersikukuh  mengesahkan agenda perubahan UU Minerba beberapa bulan yang lalu  pada  Tahun  2020.  Salah  satu  yang  sangat memicu  perdebatan  ialah  aspek  kewenangan perizinan  yang  semula  dijalankan  secara proporsional oleh pemerintah pusat dan daerah, saat ini  melalui  UU  yang  baru  tersebut  semua  level pemberian  izin  diambil  alih  oleh  pemerintah  pusat. Hak penguasaan atas mineral dan batu bara hingga kewenangan  pengelolaan  pertambangan  menjadi serba sentralisitik di tangan otoritas pemerintah pusat (Rahayu, & Faisal, 2021).
Arah  politik  hukum  pertambangan  menjadi berubah  dimana kewenangan  perizinan  tidak  lagi menjadi  prioritas  pemerintah  daerah  pasca perubahan  UU  Minerba  Tahun  2020.  Beberapa

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
perubahan  tersebut  antara  lain;  hak  penguasaan mineral  dan  batu  bara,  kewenangan  pengelolaan pertambangan,  dan  pendelegasian  kewenangan. Secara  mendasar  perubahan  dalam  Pasal  4  UU Minerba Tahun 2020 ialah hak penguasaan mineral dan batu bara ada pada negara untuk sebesar-besar kesejahteraan  rakyat  dan  diselenggarakan  oleh Pemerintah  Pusat  melalui  fungsi  kebijakan, pengaturan,  pengurusan,  pengelolaan,  dan pengawasan.  Sebelumnya  penguasaan  dijalankan secara  berimbang  oleh  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah.  Saat  ini  penguasaan  tersebut sepenuhnya  ada  ditangan  pemerintah  pusat (Rahayu, & Faisal, 2021).
Pada umumnya kewenangan diartikan sebagai kekuasaan,  seperti  disebutkan  pada  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  bahwa  kekuasaan  merupakan kemampuan  dari  orang  atau  golongan  untuk menguasai  orang  lain  atau  golongan  lain berdasarkan  kewibawaan,  kewenangan,  kharisma atau  kekuatan  fisik (Abikusna, 2019). Sedangkan dalam  aspek  perizinan,  Utrecht  memberikan pengertian  Izin  (Vergunning) bahwa  bilamana pembuat  peraturan  umumnya  melarang  suatu perbuatan,  tetapi  masih  juga  memperkenankannya asal  saja  diadakan  secara  yang  ditentukan  untuk masing-masing  hal  konkret,  maka  perbuatan administrasi  Negara  yang  memperkenankan perbuatan  tersebut  bersifat  suatu  izin (vergunning). Izin  dalam  arti  luas  berarti  suatu  peristiwa  dari penguasa  berdasarkan  Peraturan  Perundang- undangan  untuk  memperbolehkan  melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum
dilarang.  Dengan  memberi  izin,  penguasa memperkenankan  orang  yang  memohonnya  untuk melakukan  tindakan-tindakan  tertentu  yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan  umum  yang  mengharuskan  adanya pengawasan (Maulana, & Jamhir, 2019).
Dwi Prilmilono dan  Ahmad  Zuhairi meneliti mengenai  tambang  rakyat  yang  diberikan  izin, meskipun dimunculkan konsep hukum pertambangan rakyat  yang  berkelanjutan  di  Kabupaten  Lombok Barat  yaitu  membuat  kebijakan  yang  mengatur tahapan  pertambangan  rakyat  mulai  dari  sosialisasi kepada  masyarakat  untuk  menyebarkan  informasi Tambang  Rakyat,  setelah  itu  Penetapan  Wilayah Pertambangan  Rakyat  (WPR).  Kemudian  untuk mempermudah  pengawasan  maka  yang  berhak mengajukan  izin  pertambangan  adalah  perusahaan yang  berbadan  hukum  Koperasi.  Dari  WPR  yang ada,  Dinas  Pertambangan  akan mengeluarkan  Izin Pertambangan  Rakyat  (IPR)  kepada  Koperasi  yang sudah  memenuhi  persyaratan  formal.  Untuk menghindari  konflik  maka  ditetapkan  mekanisme Kepemilikan wilayah IPR dan teknis penggalian agar terhindar  dari  konflik  dengan  pemilik  wilayah  IPR yang lain. Kemudian, pembuangan limbah yang akan langsung dipegang oleh perusahaan Semelter serta memperhatikan  kesejahteraan  masyarakat  lingkar tambang (Prilmilono, & Zuhairi, 2016).
Masalah  legalitas  hukum  izin  pertambangan rakyat  tidak  saja  terjadi  di  Indonesia,  tapi  juga  di negara lain, seperti di Ghana, yaitu Many small-scale mining  in  Ghana  operate  illegally. The  existence  of the  illegal  mining  sector  has  created  policy

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
challenges for governments, and actions to curb the problem  have  often  failed.  Small-scale  mining  in Ghana is the result of the social injustice experienced by the miners. That those involved in this sector are not  homogeneous  but  are  differentiated  based  on class and motives. In overcoming social injustice, the state's  actions  only  focus  on  law  enforcement  in overcoming  the  problem (Ofori, &  Ofori,  2018). Penelitian  dari  Muhammad Bagus  Adi  Wicaksana, dan  I Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani menjelaskan  paling  tidak  ada  pengawasan  dari daerah  mengenani  aktifitas  tambang, the    absence of  government  supervision  in  the  mining  business can  also  lead  to social  conflicts between mining entrepreneurs  with  communities  around  the  mining area or between fellow communities around the mine (Wicaksono, & Handayani, 2020).
Penelitian  lain  telah  dilakukan  oleh Absori, Aulia Vivi Yulianingrum, Khudzaifah Dimyati, Harun, Arief  Budiono dan Hari  Sutra  Disemadi yang mengkaji bahwa pengawasan  terhadap  bekas tambang  masih  lemah. Hal  ini  menyebabkan meluasnya kerusakan lingkungan dan sebagian dari ketidaktahuan  perusahaan  terhadap  kewajiban reklamasi dan pascatambang. Kondisi ini berdampak pada  kualitas  air,  karena  merupakan  kebutuhan masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasarnya (Absori dkk, 2021). Kemudian oleh Arief Rahman dan Diman  Ade  Mulada yang  mengkaji  keberadaan pertambangan rakyat perspektif hukum di Indonesia (Rahman, & Mulada, 2018).
Berdasarkan  hal  diatas,  eksistensi tambang rakyat menjadi sebuah diskursus yang tidak sekedar
pemenuhan  aspek  legal  melainkan  pula  sosio- kultural.  Bertemunya  otoritas  negara  dan  otoritas rakyat  sehingga  menciptakan  konsep  kepengaturan sosial  tersendiri.  Sumber  daya  alam  menjadi  modal sosial  yang  mereproduksi  konflik  sosial  beserta penyatuan  sosial  kembali  di  masyarakat. Kepentingan  yang  sedang  bersaing  dikelola  secara realistis  agar  terciptanya  harmonisasi  di  tengah masyarakat.  Tambang  rakyat  merupakan  sebuah kenyataan  yang  memberikan  perspektif  lain  dari keberadaan perusahaan tambang profesional.
Berdasarkan pada uraian di atas, tulisan yang merupakan bagian  dari  hasil  Penelitian  Unggulan (PU)  Universitas  Bangka  Belitung  tahun  2021  ini, peneliti akan fokus pada pertanyaan penelitian antara lain; Pertama,  bagaimana  kewenangan  pemberian izin  pertambangan  rakyat  menurut  Undang-Undang Minerba  Tahun  2020. Kedua,  bagaimana  eksistensi pertambangan  rakyat  pasca  pemberlakuan perubahan  regulasi  yang  baru. Ketiga,  bagaimana peran  pemerintah  daerah  di  tengah  eksistensi pertambangan  rakyat  dalam  UU  Minerba  Tahun 2020.  Penelitian  ini  memiliki  urgensi  dengan  tujuan ingin  mengetahui  kewenangan  pemerintah  daerah dalam  pemberian  izin  pertambangan  rakyat,  dan bagaimana  eksistensi  pertambangan  rakyat  pasca pemberlakuan  UU  Minerba  yang baru,  serta  seperti apa  peran  pemerintah  daerah  terhadap  eksistensi pertambangan rakyat.

## B. METODE PENELITIAN
Fokus  permasalah  dalam  penelitian  ini  akan diulas  melalui  metode  penelitian  hukum  normatif.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Kajian terhadap norma Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  akan  menjadi  fokus  kajian  penelitian. Undang-Undang  Minerba  merupakan  bahan  hukum primer.  Selain  itu  pula,  bahan  hukum  sekunder meliputi  referensi  kepustakaan  antara  lain  literatur buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Kewenangan  Pemberian  Izin  Pertambangan Rakyat Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun
2020
Sejak terjadinya perubahan dan pemberlakuan Undang-Undang  No.3  Tahun  2020  yang  telah merubah  aturan  sebelumnya  Undang-Undang  No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara  dimana  kewenangan  perizinan  pemerintah daerah  telah  dihapus  dan  sepenuhnya  diambil  alih oleh pemerintah pusat. Hak penguasaan mineral dan batu  bara  pada  Pasal  4  menjadi  otoritas  tunggal ditangan  kementerian  pusat.  Bahkan  secara  tegas dikatakan  pada  Pasal  6  mengenai  kewenangan pengelolaan  pertambangan  diarahkan  satu  pintu secara  terpadu  pada  wewenang  pemerintah  pusat. Hal ini berlaku disemua rezim perizinan baik itu izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan  khusus  (IUPK),  dan  izin pertambangan rakyat (IPR).
Semula  pemerintah  daerah  kabupaten/kota dalam  Undang-Undang  No.4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  Pasal  8
memiliki  kewenangan  yang  bersifat  atribusi  yang diberikan oleh undang-undang dalam hal pemberian izin  IUP  dan  IPR,  sementara  pemerintah  provinsi berwenang  mengeluarkan  IUP.  Pada  Undang- Undang  Minerba  yang  baru  Pasal  7  dan  Pasal  8 tersebut  dicabut  atau  dihapus.  Itu  artinya,  politik hukum  pertambangan  yang  diterapkan  ialah pengorganisasian perizinan yang sentralistik.
Faisal  ketika  mengutip  Mahfud  MD mengatakan  bahwa  politik  hukum  salah  satunya merupakan  kebijakan  negara  tentang  hukum  yang akan  diberlakukan  atau  tidak  diberlakukan  dalam rangka  pencapaian  tujuan  negara (Faisal, Satrio,  & Ferdian, 2020).
Pola  yang  biasa  terjadi  mengenai  latar belakang  politik  hukum  terjadinya  perubahan kewenangan  pemberian  izin  usaha  pertambangan dari pemerintah  daerah  ke  pemerintah  pusat biasanya  disebabkan  oleh  faktor  internal  adanya peyimpangan  baik  secara  politik  maupun  hukum yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Faktor eksternal  paling  tidak  dipengaruhi  oleh  kepentingan investor  yang  akan  menanamkan  modalnya  pada sektor  pertambangan.  Kepentingan  utama  investor yaitu  mengehendaki  adanya  iklim  kepastian  hukum terhadap  investasi  dalam  pelaksanaan  usaha pertambangan (Putri, & ALW, 2015).
Sejak  berlakunya  UU  No. 4  Tahun  2009 kewenangan perizinan menjadi terobosan baru bagi penyelenggaraan  kepemerintahan  dalam  kerangka otonomi daerah yaitu dari sentralistik beralih kearah desentralisasi  kewenangan (Nuradhawati,  2019). Padahal jauh sebelum lahirnya Undang-Undang No.4

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Tahun  2009,  pengaturan  perizinan  pertambangan cenderung sentralistik.
Salah satu karakteristik yang mengedepankan dari  produk  hukum  pada  masa  pemerintahan  orde baru  adalah  bercorak  sentralistik  dengan menggunakan pendekatan sectoral (Syarief, Patros & Simanungkalit,  2017). Bersifat  sentralistik,  artinya segala  macam  urusan  yang  berkaitan  dengan pertambangan,  baik  yang  berkaitan  dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian  karya,  pengusahaan  pertambangan  batu bara, maupun yang lainnya, pejabat yang berwenang memberikan  izin  adalah  Menteri  Pertambangan (Nurjaya, 2008).
Selain itu, hal ini juga dipengaruhi perubahan paradigma  dalam  sistem  pemerintahan daerah,  dari otonomi  daerah  yang  sentralistik  menjadi  otonomi daerah dengan sistem desentralistik berdasarkan UU No 22 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2004, dan UU No 23 Tahun 2014 Regulasi otonomi daerah sebelum UU No 23 Tahun 2014 memberikan kekuasaan yang begitu luas kepada kepala daerah dalam pengelolaan sumber  daya  alam,  kondisi  ini  dimanfaatkan  oleh para  bupati  dalam  pengelolaan  batu  bara  melalui berbagai bentuk perizinan. Para bupati seakan akan menjadi  pemilik  tambang  batu  bara  yang mengeluarkan  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  dan Pemberian  Izin  Wilayah  Usaha  Pertambangan (WIUP)  batu  bara  tanpa  memperhatikan kerusakan lingkungan (Syarif, 2020). Namun, pasca UU No 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, pendekatan  sektoral  administrasi  perizinan  dalam undang-undang pertambangan terjadi pergeseran ke
rezim  urusan  pemerintahan.  Hal  ini  terjadi  karena usaha  di sektor  pertambangan  mempunyai  titik simpul  yang  beririsan  langsung  dengan  urusan pemerintahan,  khususnya  isu  otonomi  dan pembagian  urusan  pemerintahan  menyangkut hubungan  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah daerah (Kartono, 2017).
Kemudian,  saat  ini  arah  politik  hukum pertambangan  dalam  Undang-Undang  No.3  Tahun 2020  yang  merubah  UU  No.4  Tahun  2009  kembali berjalan  mundur  mendistorsi  esensi  dari  otonomi daerah  dengan  mengakusisi  kewenangan  perizinan pertambangan  pemerintah  daerah  kembali  menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Diana  Yusyanti  dalam  penelitiannya  pernah menyampaikan  bahwa  dalam  aspek  perizinan dibidang  pertambangan  mineral  dan  batubara  pada era  otonomi  daerah  dengan  terbitnya  UU  No  11 Tahun  1967  yang  awalnya  bersifat  sentralistik kemudian sejak diterbitkannya UU No 22 Tahun 1999 dan  diperbaharui  dengan  UU  No  32  Tahun  2004 menjadi  bersifat  desentralistik  sehingga  aspek perizinan di bidang pertambangan menjadi tumpang tindih antara kewenangan menteri dan kewenangan bupati  seperti  kewenangan  yang  bersifat desentralisasik  melalui  UU  No  22  Tahun  1999 tersebut,  ditarik  kembali  menjadi  sentralistik  melalui UU No 23 Tahun 2014 sehingga terjadi tarik menarik kepentingan untuk mengamandemen tentang mineral dan batubara tersebut (Yusyanti, 2017).
Berlakunya  UU No  23  Tahun  2014  tentang Pemda  membawa  konsekuensi  pengambilalihan kewenangan  di  bidang  pertambangan  mineral  dan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
343
batubara  oleh  Pemerintah  Pusat  dari  Pemerintah Daerah  kabupaten/kota  yang  semula  memiliki kewenangan  untuk  memberikan  izin  usaha pertambangan  di  wilayahnya.  Beberapa  implikasi terdapat  disharmonisasi  antara  UU  Minerba  2009 dengan UU Pemda 2014, kewenangan antara pusat dan  daerah,  hubungan  keuangan  antara  pusat  dan daerah,  serta  hubungan  pengawasan  antara  pusat dan daerah (Putri, & ALW, 2015).
Sebagaimana Pasal 20 menyebutkan kegiatan pertambangan  rakyat  dilaksanakan  dalam  suatu wilayah  pertambangan  rakyat  (WPR).  Kriteria  dan syarat  dalam  menetapkan  WPR  diatur  dalam  Pasal 22. WPR yang disebutkan dalam Pasal 20 dalam UU yang  lama  ditetapkan  oleh  kewenangan bupati/walikota  setelah  konsultasi  dengan  DPRD setempat. Sejak berlakunya UU yang baru, ironisnya Pasal  21  yang  memberikan  kewenangan menetapkan  WPR  kepada  bupati/walikota  dicabut alias Pasal tersebut dihapuskan. Pemerintah daerah tidak  saja  kewenangan  pemberian  izin  dicabut, bahkan kewenangan menetapkan WPR pun dicabut. Menjadi pertanyaan, jika Pasal 21 dihapuskan dalam UU  yang  baru,  lalu  kemudian  siapa  yang menentukan  kewenangan  menetapkan  WPR, mengingat  dalam  UU  yang  baru  tidak  disebutkan secara jelas pihak mana yang menetapkan WPR.
Undang-Undang  No.3  Tahun  2020  selain menghapus  Pasal  8  prihal  pemerintah  Kabupaten/ Kota  dapat  memberikan  izin  IUP  dan  IPR,  dalam Pasal yang lain yaitu Pasal 67 ayat 1 dalam UU yang baru telah diubah menjadi wewenang pemberian izin pertambangan  rakyat  (IPR)  diberikan  oleh  menteri
kepada  orang  perseorangan  dan  koperasi  yang merupakan  orang  serta  anggotanya  penduduk setempat. Padahal sebelumnya, pemberian izin IPR cukup  melalui  bupati/walikota  dan  bahkan  dalam situasi  tertentu  bupati/walikota  dalat  melimpahkan kewenangan  pemberian  IPR  kepada  camat. Kewenangan  yang  demikian  saat  ini  telah dihapuskan.
Perubahan selanjutnya terjadi dalam Pasal 70, bahwa  pemegang  IPR  dibebankan  kewajiban mengelola  lingkungan  hidup  bersama  menteri  dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada menteri. Fakta  dilapangan,  khususnya  pertambangan  rakyat tambang  timah  inkonvensional  (TI)  di  Bangka Belitung  betapa  sulitnya  melakukan  pengawasan aktivitas  pertambangan  yang  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Pemerintah  daerah  saja yang  daya  jangkaunya  ada  di  daerah  kesulitan melakukan  penertiban  pertambangan  rakyat  di daerahnya.  Bagaimana  bisa,  pemerintah  pusat melalui  kementerian  terkait  dapat  melakukan pengawasan yang efektif dalam rangka pengelolaan lingkungan  hidup  di  area  tambang  rakyat.  Jika  pun pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah justru akan membuat birokratisasi rantai  dan  alur  pengawasan  tambang  rakyat  tidak menjadi efektif dan efesien.
Bahkan  sering  terjadi  di  lapangan  yaitu sengketa usaha pertambangan, baik sengketa antara perusahaan  tambang  dengan  pertambangan  rakyat, bahkan  antara  sesama  penambang  rakyat  yang paling  sering  terjadi  muncul  konflik  pertambangan.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Penelitian  sebelumnya  menjelaskan  bahwa  dampak dari  aktivitas  pertambangan  adalah  sikap  beberapa kelompok  masyarakat  atau  masyarakat  adat  yang sering  kali  melakukan  penolakan  ataupun  protes terhadap aktivitas studi kelayakan rencana membuka lokasi  tambang,  tahap eksplorasi,  tahap  eksploitasi, hingga  tahap  produksi.  Protes  yang  dilakukan dengan  berbagai  macam  alasan,  mulai  dari pencemaran  limbah  terhadap  lingkungan  dan ekosistem  laut,  tidak  mendapat  persetujuan  dari pemegang  hak  atas  tanah,  mengganggu kenyamanan  pemukiman  warga,  aktivitas  mata pencaharian  terganggu  oleh  dampak  tambang,  dan mempertahankan  tanah  adat  leluhur  dari  segala aktivitas pertambangan (Faisal, & Rahayu, 2021b).
Menurut  Made  Widnyana  sebagaimana  yang dikutip oleh Iwan Harianto, konflik dapat disebabkan oleh  berbagai  faktor  yaitu  sistem  nilai  dan kepercayaan, sistem informasi, kekurangan sumber, ketidakpuasan  dari  suatu  keinginan,  persaingan antara  perusahaan  yang mengarah  pada permusuhan,  peraturan  dan  perundang-udangan, adat,  pola  dan  pelaksanaan,  kebiasaan,  dan  ego (Harianto, 2013).
Bahkan  dalam  tataran  teknis  pelaksanaan pembinaan teknologi pertambangan, permodalan dan pemasaran dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha  pertambangan  menjadi  tanggungjawab  pihak kementerian  pusat.  Level  tanggungjawab  menteri sampai  kepada  pelaksanaan  kaidah  teknis pertambangan  rakyat  yang  meliputi  keselamatan penambang  dan  tanggungjawab  reklamasi  pasca tambang.  Kewenangan  yang  demikian  pun  menjadi
terpusat oleh kementerian terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 73.
Konsekuensi  logis  secara  hukum,  melalui Pasal  72  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara dan  syarat  pemberian  IPR  diatur  berdasarkan Peraturan  Pemerintah.  Pemerintah  daerah  sudah tidak  memiliki  kewenangan  apapun  untuk  membuat regulasi  peraturan  daerah  mengenai  tata  cara  dan prosedur  pemberian  izin  IPR.  Semua  serba tersentralistik  dari  pemberian  izin  IPR  hingga perangkat  peraturan  teknisnya  diatur  sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

## 2. Eksistensi  Pertambangan  Rakyat  Pasca Pemberlakuan Regulasi Baru
Aktivitas  pertambangan  rakyat  diberbagai daerah  biasanya  dilakukan  dengan  cara konvensional.  Berbekal  dengan  pengalaman  yang seadanya dan alat serta modal yang tidak memadai kemudian  masyarakat  memilih  jalan  secara  mandiri melakukan  aktivitas  menambang.  Pemerintah ataupun  pihak  perusahaan  mengidentifikasi masyarakat  penambang  dengan  berbagai  sebutan, misalnya  penambang  liar,  tambang  inkonvensional, pertambangan  tanpa  izin,  atau  tambang  rakyat. Stigma  ini  diberikan  untuk  membedakan  profil  dan cara  kerja  masyarakat  sebagai  penambang  dengan perusahaan  yang  menggunakan  alat-alat  produksi yang serba canggih. Tambang rakyat secara kultural tidak  dapat  dilihat  hanya  dalam  satu  persoalan semata.  Banyak  tudingan  hadir  jika  pertambangan rakyat  eksis  dilatarbelakangi  hanya  tergiur  alasan ekonomis  yang  menguntungkan.  Meskipun,  hal  ini merupakan  satu  dari  sekian  varian  faktor,  dalam

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
skala sosial masyarakat, ada beberapa faktor lainnya yang  cukup  dominan  mendorong  munculnya tambang rakyat.
Eksistensi pertambangan rakyat secara hukum sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  dimana  di  dalamnya  juga  terdapat ketentuan  tentang  pertambangan rakyat.  Telah ditegaskan  dalam  ketentuan  hukum  dalam  hal  ini Perda  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  tentang Pengelolaan Pertambangan Umum sepatutnya dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa terkecuali, tetapi hal ini  harus  didukung  dengan  budaya  hukum masyarakat terhadap hukum (Rahayu, 2016). Dalam perjalanan  mulai  lahirnya  UU  No  4  Tahun  2009 hingga  saat  ini  telah  menimbulkan  pertentangan, konflik  sosial  atau  sengketa  baik  pada  saat penetapan  wilayah  pertambangan,  perizinan, tumpang  tindih  sektor  perkebunan atau  kehutanan, maupun  kegagalan  dalam  mengelola  limbah  atau secara sengaja menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akibat adanya kegiatan usaha pertambangan.  Untuk  memperbaikinya,  perlu dilakukan integrasi di antara dua sub sistem hukum modern  dengan  sub  sistem  hukum  tradisional (Nugroho, 2019).
Beberapa  hal  yang  mengatur  mengenai pertambangan  rakyat  pasca  pemberlakuan  regulasi baru  membuat  kabar  tidak  menyenangkan  bagi penambang  rakyat  kecil.  Kewenangan  dalam menetapkan  WPR  oleh bupati/walikota  telah ditiadakan.  Hal  ini  saja  dapat  menimbulkan ketidakpastian  hukum  bagi  pertambangan  rakyat.
Karena  tidak  ada  kejelasan  pihak  mana  yang berwenang menetapkan WPR yang telah memenuhi syarat dan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku.
Bahkan  prasyarat  yang  dimintakan  semakin mempersulit  dalam  hal  menetapkan  WPR. Sebelumnya  Pasal  22  hanya  kedalaman  maksimal 25  meter  cadangan  primer  logam  atau  batu  bara, kemudian dirubah menjadi 100 meter. Sudah barang tentu ini menyulitkan masyarakat kecil dengan segala keterbatasannya  untuk  mengetahui  sebaran  luas kedalaman 100 meter cadangan logam tersebut.
Masih  di  Pasal  yang  sama,  untuk  ditetapkan wilayah pertambangan rakyat diperlukan luas wilayah maksimal  100  hektar  yang  sebelumnya  hanya diperlukan  25  hektar.  Bagaimana  mungkin masyarakat  kecil  dapat  memenuhi  luas  cakupan wilayah  sebegitu  besar,  meskipun  kelonggaran  luas wilayah  merupakan  batas  maksimal  yang  dapat ditetapkan  adalah  100  hektar  dikuatirkan  timbul penyimpangan secara teknis dilapangan.
Ditambah lagi, dalam aturan yang baru bahwa wilayah  atau  tempat  kegiatan  tambang  rakyat  yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun telah ditiadakan  menjadi  syarat  penetapan  WPR.  Hanya WPR  yang  diusulkan  harus  memenuhi  kriteria pemanfaatan  ruang  dan  kawasan  untuk  kegiatan usaha pertambangan.
Rakyat  sebagai  penambang  akan  semakin terhimpit  ketika  mereka  harus  mengajukan permohonan izin pertambangan rakyat (IPR) kepada menteri. Dengan lahirnya UU baru maka yang dapat mengajukan  permohonan  IPR  hanya  orang perorangan dan anggota koperasi yang berasal dari

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021, halaman 337-353
penduduk  setempat.  Padahal  di  UU  terdahulu kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan  yang  saat  ini  hak  tersebut  telah dihapuskan.
Perihal  penetapan  dan  syarat  WPR  akan menyulitkan  partisipasi  penambang rakyat,  belum lagi ditambah perizinan yang harus melalui satu pintu kementerian  pusat.  Akan  tetapi,  dalam  Pasal  68 pemerintah  pusat  memperluas  area  wilayah pemberian  izin  kepada  pemohon  perseorangan paling  banyak  diberikan  seluas  5  hektar  yang sebelumnya  hanya  1  hektar.  Hanya  tidak  ada perubahan  pemohon  dari  koperasi  masih  sama maksimal diberikan 10 hektar.
Jangka  waktu  yang  diberikan  izin pertambangan rakyat (IPR) tidak lagi sebatas paling lama  5  tahun,  melainkan  jangka  waktu  izinnya  10 tahun  dan  dapat  diperpanjang  dua  kali  masing- masing 5 tahun. Dengan demikian, luas wilayah izin IPR yang diberikan semakin luas dalam jangka waktu yang cukup lama. Akan tetapi pada aspek perizinan menjadi  terpusat  sentralistik  di  kementerian.  Bagi penambang  rakyat  kecil  dimana  akses  modal  dan pengetahuan  mereka  yang  minim  akan  menyulitkan partisipasi  masyarakat  untuk  menambang  di  area lokasi dimana tempat ia tinggal.
Pemegang  izin  pertambangan  rakyat dihadapkan dengan Pasal 70A yaitu Pasal baru yang disisipkan  agar  setiap  pemegang  IPR  tidak melakukan  memindahtangankan  IPR  kepada  pihak lain.  Jika hal  ini dilakukan,  penambang  rakyat akan berhadapan dengan konsekuensi pengenaan sanksi hukum. Sejak  tahun  1998  pertambangan  rakyat
logam  timah  di  pulau  Bangka  telah  dilakukan. Sebelumnya rakyat tidak diperbolehkan menambang. Masyarakat  sebagai  penambang  rakyat  disebut sebagai  Tambang  Inkonvensional  (TI).  Tambang rakyat TI di Bangka Belitung secara kuantitas cukup banyak.  Dengan  menggunakan  peralatan  seadanya dengan  modal  yang  kecil  masyarakat  sudah  bisa menambang.
Tambang  rakyat  tidak  sekedar  urusan  tarik ulur urusan konflik sosial dan akumulasi keuntungan saja. Di kabupaten Bangka sebagaimana yang telah diteliti  oleh  Derita  Prapti  Rahayu  bahwa  tambang rakyat juga menunjukkan interaksi kearifan lokal. Ada semacam  tradisi  dan  kepercayaan  yang  boleh  jadi tidak  rasional  secara  umum,  akan  tetapi  dalam masyarakat  lokal  Bangka  hal  itu  menjadi  keyakinan yang sakral tumbuh berkembang.
Hal  ini  juga  berimbas  pada  eksistensi pertambangan  rakyat. Eksistensi  tambang  rakyat akan  semakin  menjadi  dilema, sebagaimana yang telah  ditulis  pada  penelitian  sebelumnya,  yang menjelaskan bahwa keberadaan  tambang  rakyat sangat didorong  oleh  beberapa  faktor  dominan seperti  ekonomi  dan  kesejahteraan, kesadaran  dan pengetahuan  masyarakat  tentang  permohonan izin usaha pertambangan, kearifan lokal, dan pengurusan perizinan  dipertimbangkan menjadi sangat prosedural dan birokratis, dimana hal tersebut telah memicu  pencegahan  kejahatan  pertambangan melalui tindakan rasional selain penggunaan sarana pidana  oleh  penegak  hukum lembaga. Sehingga sarana  non-penal  diperlukan  sebagai  tindakan preventif dan  juga untuk  menentukan  akar  masalah

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
dan  solusi  untuk  penambangan  yang  sangat kompleks. (The dilemmas in mining governance have been discussed at the beginning of this research and those associated with funding complexity were found to be usually driven by several dominant factors such as  the  economic  and  welfare, awareness  and knowledge  of  the  community  regarding  the application  for mining  business  permits,  local wisdom, and licensing management considered to be very  procedural  and bureaucratized. Some  of  these factors  have  triggered  the  prevention  of  mining crimes through rational actions other than the use of penal  means  by law  enforcement agencies.  This shows  the  non-penal  means  are  needed  as  a preventive  measure and  also  to  determine  the  root problems  and  solutions  to  very  complex  mining crimes.  This  prevention  effort  is,  however,  divided into  two  general  models including  the  primary  and secondary) (Faisal, & Rahayu, 2021a).
Derita  Prapti  Rahayu  dalam  penelitian terdahulu  menampilkan  sisi  lain  dari  eksistensi tambang  rakyat.  Dimensi  kearifan  lokal  tambang rakyat  menjadi  sesuatu  yang  unik  dan  otentik menjadi  suatu  konsep ecoliteracy di  Kabupaten Bangka. Kearifan lokal timah ampak atau timah yang di  asal  atau  timah  kopong.  Suatu  kondisi  dimana timah  yang  ada  sangat  ringan  kalau  ditimbang sehingga tidak berharga atau tidak bisa dijual, sama halnya  dengan  pasir  biasa.  Timah  ampak  diyakini dan  diakui  masyarakat  akibat  dari  tindakan  atau perbuatan  yang  menjadi  pantangan  (istilah lokal)/larangan  dalam  menambang  telah  dilanggar oleh penambang. Jika di wilayah yang tidak tersentuh
oleh aktivitas tambang rakyat, timah menjadi ampak tersebut  karena  memang  sengaja  diampak  atau diasal  oleh  orang  terdahulu  untuk  kelangsungan lingkungan  hidup  sehingga  anak  keturunan  mereka tetap  bisa  memanfaatkan  lingkungan  hidup  untuk berladang  yang  menjadi  sumber  mata  pencaharian masa  itu.  Tidak  adanya aktivitas  pertambangan  di beberapa  wilayah  di  atas,  karena  timahnya  sudah ampak menyebabkan lingkungan disana tetap terjaga kelestariannya (Rahayu, 2016).
Pertambangan  Inkonvensional  (TI)  yang beraktivitas  bukan  hanya  berdampak  pada  kondisi ekonomi,  namun terindikasi  pula  menimbulkan perubahan  sosial  masyarakat  sekitar  areal pertambangan. Pertambangan tersebut menimbulkan eskalasi konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat, berubahnya kondisi masyarakat agraris menjadi masyarakat tambang serta berdampak buruk bagi  lingkungan  yang  dapat  merubah  kondisi ekologis  di  areal  pertambangan (Faisal,  Satrio  & Ferdian, 2020).
Penelitian  yang diungkap  oleh  Dwi  Prilmilono dan Ahmad Zuhairi menarik untuk disajikan disini. Ia justru  menemukan  penambangan  liar  (tambang rakyat)  di  Kabupaten  Lombok  Barat  diberikan  izin secara  legal  karena  semata-mata  alasan  yang bernuansa  politis  sebagai  upaya  dalam  meredam konflik  horizontal  maupun  vertikal  dibandingkan alasan  keuntungan  ekonomis.  Dengan  kondisi berlatarbelakang  konflik  horizontal  maupun  vertikal tersebut,  akhirnya  Pemerintah  Daerah  (Pemda) memutuskan  bahwa  rakyat  diberikan  ruang  yang cukup  dan  proporsional  untuk  ikut  serta  melakukan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
penambangan  secara  legal.  Apabila  pertambangan rakyat tak diberikan ruang, maka akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Jika pemerintah keras mereka juga  keras,  harapannya  karakter  masyarakat  pada saat dia menguasai wilayah yang mempunyai potensi emas,  maka  masyarakat  itu  akan  ada  perubahan (Prilmilono, & Zuhairi, 2016).
Dalam  aspek  perizinan,  pertambangan  rakyat hanya diberikan pada warga penduduk setempat baik itu perseorangan maupun kelompok masyarakat dan koperasi.  Izin  yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha untuk  melaksanakan  usaha  pertambangan  dalam wilayah  pertambangan  rakyat  dengan luas  wilayah dan investasi terbatas (Ali, 2020). Dengan demikian, pertambangan  rakyat  tidak  mungkin  dilakukan dengan  skala  besar  dan  modal  yang  cukup  besar. Pertambangan rakyat diakomodir secara legal dalam batas-batas tertentu dan syarat-syarat tertentu.
3. Peran  Pemerintah  Daerah  di  Tengah

## Eksistensi  Pertambangan  Rakyat  dalam
Undang-Undang No. 3 Tahun 2020
Peran  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  terkait pengelolaan  pertambangan  pada  umumnya  dan pertambangan  rakyat  secara  khusus  telah  diatur sedemikian  rupa  dalam UU  Minerba  No.4  Tahun 2009. Beberapa kewenangan Pemda yang diberikan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 pada UU Minerba yang lama menegaskan beberapa tugas dan fungsi Pemda antara  lain  yaitu;  pembuatan  regulasi  daerah, pemberian  dan  pengoordinasian  izin  IUP  dan  IPR, pembinaan  dan  pengawasan  usaha  pertambangan, penyelesaian konflik masyarakat.
Peran  pemerintah  daerah  lainnya  yaitu penginventarisasian,  penyelidikan  dan  penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi  mineral  dan  batubara  sesuai dengan kewenangannya.  Pemda  dapat  melakukan penyusunan  neraca  sumber  daya  mineral  dan batubara serta pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan. Pemda dapat mendorong  peran  serta  masyarakat  pada  bidang usaha  pertambangan  dalam  rangka  kelestarian lingkungan sekitar lokasi tambang. Fungsi koordinasi juga  dapat  dilakukan  antar  pemerintah  daerah provinsi  dan  kabupaten/kota  hingga  level kementerian terkait dalam hal penyampaian informasi hasil inventarisasi penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi.
Bahkan  adanya  kewajiban  peran  Pemda penyampaian  informasi  hasil  produksi,  penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menteri terkait. Hal yang paling penting  ialah  partisipasi  Pemda  untuk  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  reklamasi lahan pasca tambang serta peningkatan kemampuan aparatur  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
Beberapa  kewenangan  yang  diperankan Pemda tersebut dimana tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Minerba No.4 Tahun 2009 telah dihapus atau  dicabut  oleh  pemerintah  pusat.  Sehingga, pemerintah  daerah  hanya  menjadi  perpanjangan tangan  pemerintah  pusat  dalam  hal  pendelegasian atau  pelimpahan  kewenangan  sebagaimana  diatur

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
349
dalam  Pasal  35  ayat  4  UU  Minerba  No.3  Tahun 2020.  Pemerintah  Pusat  dapat  mendelegasikan kewenangan  pemberian  perizinan  berusaha  kepada Pemerintah  Daerah  Provinsi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lemahnya  kewenangan  Pemda  ditegaskan  kembali di dalam UU Minerba No.3 Tahun 2020 pada Pasal 4 mengenai  hak  penguasaan  mineral  dan  batu  bara dan  Pasal  6  terkait  kewenangan  pengelolaan pertambangan  dimana  kedua  hal  tersebut sepenuhnya menjadi otoritas pemerintah pusat.
Eksistensi perizinan  pertambangan  rakyat menjadi urusan kewenangan pemerintah pusat sejak legalitas  hukum  wewenang  Pemda  diubah  pada Pasal  67  ayat  1  yaitu  segala  pemberian  izin  IPR diajukan  kepada  menteri.  Kemampuan  pemerintah daerah  secara  teknis  dalam  rangka  mendorong tanggungjawab  Pemda  pada  Pasal  73  pun  telah diubah dalam UU Minerba No.3 Tahun 2020.
Dari aspek perizinan, pengawasan, pembinaan,  penindakan,  pengelolaan  lingkungan pasca  tambang  (reklamasi),  hingga  jaminan keselamatan  dan  kesehatan  penambang  semua  itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini tentu menjadi  ironi,  bagaimana  bisa  pemerintah  pusat dapat  mengatur  semua  itu  ditengah  masyarakat penambang  kita  yang  kehidupannya  sangat  plural dari  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya  memiliki perbedaan corak budaya.
Pemerintah ditingkat pusat tentu secara teknis hanya  dapat  mengandalkan  pemerintah  daerah sebagai  ujung  tombak  dalam  menjalankan  fungsi koordinasi. Menjadi problem, kewenangan primernya
ada  pada  pusat,  sementara  Pemda  hanya menjalankan  pelimpahan kewenangan  itupun  jika ada  pendelegasian  atau  pelimpahan  kewenangan. Dengan demikian, Pemda hanya difungsikan sebagai instrument  atau  alat  koordinasi  pemerintah  pusat. Masalah mendasar yang akan muncul ketidakefektifan  bahkan  budaya  birokratisasi  alur koordinasi  yang  akan  panjang  dan  berbelit-belit dalam tata kelola pertambangan rakyat.
Meskipun  aktivitas  pertambangan  juga  dapat menopang  kebutuhan  hidup  masyarakat.  Namun dibalik proyek-proyek tersebut terdapat pelaku usaha yang  tidak  memperhatikan  berbagai pencemaran yang  akan  ditimbulkan  dari  aktivitas  pertambangan tersebut  dan  pelaku  usaha  tidak  menerapkan  baku mutu  lingkungan  dalam  melindungi  dan  mengelola pelestarian  lingkungan (Karjoko,  Santosa  & Handayani,  2019) Apabila  adanya  penambangan rakyat yang dilakukan dengan cara tidak memenuhi standar  prosedur  menambang  maka  hanya Pemerintah  Pusat  yang  akan  melakukan pengawasan,  pembinaan  dan  penindakan. Permasalahan  yang  akan  dihadapai  dalam  tataran teknis  Pemerintah  pusat  tidak  mungkin  mampu bekerja  sendirian.  Sudah  barang  tentu  akan melibatkan  pemerintah  daerah  dalam  hal  menjaga kualitas  lingkungan  hidup  yang  wilayahnya  sedang ditambang. Dengan  berlakunnya  Undang-Undang No.  3  tahun  2020,  berimbas  juga  pada  eksistensi pertambangan  rakyat.  Birokratisasi  perizinan  yang serba  terpusat  akan  memberikan  dampak  kepada tambang rakyat. Perizinan tambang rakyat tidak lagi diberikan  oleh  kepala  daerah,  melainkan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
permohonan diajukan kepada menteri terkait. Hal ini akan membuat semakin sulit masyarakat kecil untuk mengajukan  perizinan.  Kendati  demikian,  ada beberapa pengaturan yang baru mengenai perizinan tambang rakyat yang diatur di beberapa Pasal.
Konsekuensi dari itu semua, peran Pemerintah Daerah  dalam  aspek  regulasi  tidak  cukup  memliki kewenangan  secara  langsung  untuk melakukan pengawasan,  pembinaan  dan  penindakan  terhadap eksistensi pertambangan rakyat. Dalam Aspek teknis tidak dapat serta merta secara langsung mengambil tindakan hukum apapun tanpa adanya instruksi dari Pemerintah  Pusat.  Persoalannya  eksploitasi pertambangan  dilakukan  di  daerah  dan  dampaknya akan dirasakan langsung oleh daerah baik itu dalam konteks dampak kerusakan lingkungan atau aktivitas pertambangan  yang  harus  dilakukan  sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## D. SIMPULAN
Terbitnya  UU  No.3  Tahun  2020  Tentang Pertambangan Mineral  dan  Batu  Bara  membuat kewenangan  perizinan  pemerintah  daerah  telah diamputasi  dan  sepenuhnya  diambil  alih  oleh pemerintah pusat. Hak penguasaan mineral dan batu bara hingga kewenangan pengelolaan pertambangan menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat.  Bahkan pada  Undang-Undang  Minerba  yang  baru  Pasal  7 dan  Pasal  8  tersebut  dicabut  atau  dihapus.  Itu artinya, politik hukum pertambangan yang diterapkan ialah  pengorganisasian  perizinan  yang  sentralistik. Penegasan  dalam  Pasal  67  ayat  1  wewenang pemberian izin pertambangan rakyat (IPR) diberikan
oleh  menteri  kepada  orang  perseorangan  dan koperasi  yang  merupakan  orang  serta  anggotanya penduduk setempat.
Eksistensi pertambangan rakyat menjadi tidak jelas  pasca  permberlakuan  UU  Minerba  No.3  tahun 2020.  Kewenangan  dalam  menetapkan  WPR  oleh bupati/walikota telah ditiadakan. Dalam UU Minerba yang  baru  WPR  tidak  terkonsolidasi  secara  hukum. Maksudnya  Wilayah  Pertambangan  ditetapkan  oleh Pemerintah  Pusat  setelah  ditentukan  oleh Pemerintah  Daerah  Provinsi  sesuai  dengan kewenangannya  setelah  berkonsultasi  dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, sebelumnya Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan  menetapkan  WPR  berubah  menjadi hanya memiliki fungsi menentukan dan mengusulkan pemetaan  WPR  kepada  Pemerintah  Pusat  setelah dilakukan  konsultasi  dengan  DPR. Beberapa  peran strategis  pemerintah  daerah  termuat  dalam  dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Minerba No.4 Tahun 2009 telah  dihapus  atau  dicabut  oleh  pemerintah  pusat. Saat  ini,  pemerintah  daerah  hanya  menjadi perpanjangan  tangan  pemerintah  pusat  dalam  hal pendelegasian  atau  pelimpahan  kewenangan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 4 UU Minerba No.3 Tahun 2020. Dari aspek perizinan, pengawasan,  pembinaan,  penindakan,  pengelolaan lingkungan  pasca  tambang  (reklamasi),  hingga jaminan  keselamatan  dan  kesehatan  penambang semua  itu  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat. Pemda  hanya  difungsikan  sebagai  alat  koordinasi pemerintah pusat.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Abikusna,  Raden A.  (2019).  Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah. Sosfilkom:  Jurnal Sosial,  Filsafat  Dan Komunikasi, Vol.13, (No.01),pp.1-15. https://doi.org/10.32534/jsfk. v13i01. 1453
Absori.,  Yulianingrum,  Aulia Vivi.,  Dimyati,
Khudzaifah.,  Harun.,  Budiono,  Arief.,  & Disemadi,  Hari Sutra.  (2021).  Environmental Health-Based  Post-Coal  Mine  Policy  in  East Borneo. Open  Access  Macedonian  Journal  of Medical Sciences, Vol.9, (No. E), pp .740-744. https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.6431 Faisal., Satrio, Ndaru., &  Ferdian, Komang  Jaka.
(2020).  Evaluasi  Perbaikan  Kebijakan Penegakan  Hukum  Pertambangan  Perspektif Genealogi  Hukum  dan  Kuasa  di  Kabupaten Bangka  Selatan. Jurnal  Magister  Hukum Udayana,Vol.9,(No.3),pp.482-494. https://doi. org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p02 Faisal.,  &  Rahayu,  Derita  Prapti.  (2021a).
Countermeasure  Policy  On  Mining  Crime Under  The  Legal  Progressive  Perceptive. Yustisia Jurnal Hukum, Vol.10,(No.2), pp. 226– 239. https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V10I2. 47189
Faisal., &  Rahayu,  Derita  Prapti.  (2021b).  Tujuan Pemidanaan  Undang-Undang  Minerba  Dalam Perspektif  Kebijakan  Kriminalisasi. Bina
Hukum  Lingkungan,  Vol.5, (No.2),  pp. 287– 303. https://doi.org/10.24970/BHL.V5I2.189 Faisal., Satrio, Ndaru.,  & Ferdian, Komang  Jaka.
(2020). Evaluasi  Perbaikan  Kebijakan Penegakan  Hukum  Pertambangan  Perspektif Genealogi  Hukum  dan  Kuasa  di  Kabupaten Bangka  Selatan. Jurnal  Magister  Hukum
Udayana,Vol.9,(No.3).pp.482-494. https://doi. org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p02
Harianto,  I.  (2013).  Sengketa  Usaha  Pertambangan Di  Wilayah  Hutan  Elang  Dodo  Kabupaten Sumbawa. Jurnal  Magister  Hukum Udayana (Udayana  Master  Law  Journal),Vol.2,(No.1). https://doi.org/10.24843/jmhu.2013.v02.i01.p0
4
Karjoko, Lego., Santosa, Josephine., & Handayani, I
Gusti Ayu Ketut Rachmi. (2019).  Disfungsi Peraturan  Perundang-Undangan  Tanggung Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  di  Indonesia.
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.26, (No. 2), pp.305–325. https://doi.org/10.20885/iustum. vol26.iss2.art5
Kartono.  (2017).  The  Analysis  Of  Legal  Conflict Authority  Mining  Inspection  After  The Enactment Of Regional Government Law Year 2014. Bina Hukum Lingkungan, Vol.2, (No.1), pp. 30–39. https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n1.3
Maulana,  Rifqy.,  &  Jamhir.  (2019).  Konsep  Hukum Perizinan Dan Pembangunan. Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata  Sosial,  Vol.3, (No.1),  pp.90–115. https://doi.org/10.22373/JUSTISIA.V3I1.5088

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Nugroho,  W.  (2019).  Konsep  Integrasi  Kebijakan Pengelolaan Pertambangan
Perspektif Pluralisme  Hukum  Di  Indonesia. Masalah- Masalah Hukum,Vol.48,(No.4),p.402. https:// doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.402-410 Nuradhawati,  R.  (2019).  Dinamika  Sentralisasi  Dan Desentralisasi  Di  Indonesia. Jurnal  Academia Praja, Vol.2,(No.01),pp.152-170. https://doi. org/10.36859/jap.v2i01.90
Ofori, Daisy Rose., & Ofori, Jeffifon Jerome. (2018).
Digging  for  Gold  or  Justice?  Misrecognition and  Marginalization  of  “Illegal”  Small-Scale Miners  in  Ghana. Social  Justice Research, Vol.31,(No.4),pp.355–373. https://doi.org/10. 1007/S11211-018-0313-X
Prilmilono, Dwi.,  &  Zuhairi,  Ahmad.  (2016).  Konsep Hukum  Pertambangan  Rakyat  (Studi  Di Kabupaten  Lombok  Barat). Jurnal  IUS  Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 4, (No.1), pp. 179-
191. https://doi.org/10.29303/IUS.V4I1.421
Putri,  Rizkyana  Zaffrindra.,  & ALW, Lita Tyesta.
(2015).  Kajian  Politik  Hukum  Tentang Perubahan  Kewenangan  Pemberian  Izin Usaha  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara. Law Reform,Vol.11,(No.2),p.199. https://doi. org/10.14710/lr.v11i2.15767
Rahayu,  Derita P.  (2016).  Kearifan  Lokal  Tambang Rakyat  sebagai  Wujud  Ecoliteracy  di Kabupaten  Bangka. Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum,Vol.23,(No.2),pp.320–342.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art8
Rahayu,  Derita  Prapti.,  &  Faisal.  (2021).  Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan
Pasca  Perubahan  Undang-Undang  Minerba. Pandecta  Research  Law  Journal,  Vol.16, (No.1),pp.164–172. https://doi.org/10.15294 /pandecta.v16i1.28013
Rahman, Arief., & Mulada, Diman Ade. (2018). Kajian
Yuridis  Tentang  Keberadaan  Pertambangan Rakyat. Jatiswara, Vol.33,(No.3),pp.277-292. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i3.177 Syarief,  Elza.,  Patros,  Asmin.,  &  Simanungkalit, Naomi Hani. (2017). Penerapan Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan Pada Perusahaan  dibidang  Pertambangan  di Kabupaten  Karimun. Journal  of  Judicial
Review, Vol.16,(No.1),pp.50-64. https://journal. uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/151
Syarif,  A.  (2020).  Pengelolaan  Pertambangan  Batu Bara  Dalam  Penegakan  Hukum  Lingkungan Pasca  Otonomi  Daerah  Di  Provinsi  Jambi. Jurnal Arena Hukum Vol.12, (No.2), pp. 264– 277.https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2 020.01302.4
Wicaksono, Muhammad Bagus Adi., & Handayani, I
Gusti  Ayu Ketut  Rachmi. (2020).  Regional Government  Supervision  on  Coal  Mine  Voids in  East  Kalimantan  Province. International Journal of Advanced Science and Technology,
Vol.29,(No.04),pp.7168–7178. http://sersc.org/ journals/index.php/IJAST/article/view/28125 Yunianto,  Bambang.,  &  Saleh,  Ridwan.  (2011).
Persoalan  Pertambangan  Rakyat  Pasca Pemberlakuan  Undang-Undang  No.  4  Tahun 2009. Jurnal Teknologi Mineral Dan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Batubara, Vol.7,(No.4),pp.145-156. https://doi. org/10.30556/jtmb.Vol7.No4.2011.811
Yusyanti,  D.  (2017).  Aspek  Perizinan  Dibidang Hukum  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara Pada Era Otonomi Daerah (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In  The  Era  Of  Regional  Autonomy). Jurnal Penelitian  Hukum  De  Jure,  Vol.16, (No.3),  p. 309. https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16. 309-321

## BUKU
Ali,  M.  (2020). Hukum  Pidana  Lingkungan.  Depok:
Rajawali press.
Nurjaya, I. N.  (2008). Pengelolaan  Sumber  Daya
Alam dalam  Perspektif  Antropologi  Hukum.
Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.