## Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Kegiatan yang Dilarang dalam Wujud Predatory Pricing Sektor E-Commerce

## Julius Jonathan
julius.jonathan30@gmail.com Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

## Abstract
Business competition in e-commerce sector must be supervised by KPPU because it has opportunity for unfair business competition to occur easily and technical aspects of business competition are different from conventional. The purpose of preparing this article to analyze alleged practice of flash sales as predatory pricing and analyze role of KPPU in supervising business competition in e-commerce sector. The research methodology uses normative juridical methods. The results, practice of flash sales cannot be stated directly as form of predatory pricing so that it uses a rule of reason approach and KPPU's role in supervising business competition in e-commerce must supported by adjustments to statutory regulations and KPPU can supervise business competition in e-commerce sector.
Keywords: e-commerce; unfair business competition; predatory pricing; KPPU.

## Abstrak
persaingan usaha pada sektor e-commerce harus diawasi oleh KPPU karena berpeluang terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan mudah dan teknis persaingan usaha memiliki perbedaan dari konvensional. Oleh karena itu, tujuan penyusunan artikel ini adalah  menganalisa  dugaan  praktik  flash  sale  sebagai  predatory pricing terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 dan menganalisa terkait peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di sektor ecommerce. Metodologi penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah praktik flash sale tidak dapat dinyatakan secara langsung merupakan bentuk predatory pricing sehingga menggunakan pendekatan rule of reason dan peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha pada e-commerce harus didukung penyesuaian regulasi peraturan perundang-undangan sehingga KPPU dapat mengawasi persaingan usaha pada sektor e-commerce. Kata Kunci: e-commerce ; persaingan usaha tidak sehat; predatory pricing; flash sale; KPPU.

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 2, April 2023
How to cite: Julius Jonathan ‘Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Kegiatan yang Dilarang dalam Wujud Predatory Pricing Sektor E-Commerce’ (2023) Vol. 6 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 12 Januari 2023; Diterima 21 Maret 2023; Diterbitkan 28 April 2023.
DOI: p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 298 Julius Jonathan: Peranan Komisi Pengawas...

## Pendahuluan
Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat sehingga mempengaruhi segi kehidupan manusia. Salah satu segi kehidupan yang terdampak yakni di sektor kegiatan perdagangan. Perkembangan teknologi tersebut merubah dari sistem perdagangan yang bersifat konvensional dapat dilaksanakan dengan secara digital dengan melalui sebuah aplikasi sehingga penjual dan pembeli dalam perdagangan tidak perlu untuk melakukan secara tatap muka. Perubahan sistem perdagangan tersebut dirasakan memudahkan terutama mendapatkan suatu produk yang dijual di lokasi yang sangat jauh dari tempat pembeli bertempat tinggal. Pada tahap transaksi juga terjadi perubahan yang demikian dimana transaksi tersebut tidak lagi dilakukan secara langsung, akan tetapi dilakukan melalui perantara pihak ketiga dalam hal ini aplikasi platform untuk membantu proses transaksi tersebut antar pihak sehingga perubahan tersebut memudahkan masyarakat dalam melakukan perdagangan. Oleh karena itu, perkembangan tekonologi tersebut membawa dampak bagi perkembangan e-commerce.
Pertumbuhan e-commerce di Indonesia saat ini sangat ramai. Menurut Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengungkapkan, pertumbuhan e-commerce di Indonesia meningkat tajam, 91% selama pandemi dan penetrasi internet dalam penggunaan internet mengalami pengingkatan sebesar 73,7%. 1 Artinya, banyak masyarakat terkhusus pada masyarakat yang memiliki produk yang dijual memanfaatkan e-commerce dalam penjualan produk mereka. Pemanfaatan tersebut melihat daripada akses pasar yang luas sehingga dapat menjaring calon konsumen yang potensial terhadap produk yang ditawarkan.
Pada masa pandemi COVID-19, kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat diluar ruangan membawa dampak kepada masyarakat tidak dapat  beraktifitas  bebas  diluar  ruangan  termasuk  kegiatan  seperti  contoh  ke pusat perbelanjaan dan ke pasar untuk membeli kebutuhan sehingga masyarakat
1 Lailatul Farida, Pemanfaatan Platform E-commerce Melalui Marketplace Shopee sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi (Studi pada UMKM Sektor Fashion di Malang) (2022) 12 Jurnal Manajemen.[213].
harus menggunakan platform e-commerce untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Merujuk pada data Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia menyatakan bahwa pada masa pandemi COVID-19, penjualan e-commerce meningkat 26% sedangkan aktivitas perekonomian dibidang e-commerce meningkat sebesar 40,6%. Penjualan online juga meningkat tajam selama pandemi. 2 Artinya, kegiatan e-commerce tersebut pada masa pandemi Covid-19 sangat menguat dan berdampak positif hal ini juga di dukung dari kebijakan peemrintah untuk membatasi kegiatan masyarakat dalam rangka memutus penularan COVID-19.
Akan tetapi, pemanfaatan di dalam penggunaan platform e-commerce tidak dapat dipungkiri membawa dampak kepada persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu contohnya adalah predatory pricing. Senada dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyatakan bahwa bentuk dari predatory pricing pada e-commerce dapat mematikan produk lokal berbasis UMKM dan dikhawatirkan tidak dapat bersaing bahkan dapat mematikan produk lokal di e-commerce dengan produk impor yang dijual dengan harga yang jauh lebih murah. 3
Bentuk daripada wujud predatory pricing dalam e-commerce yakni memberikan harga flash sale atau diskon sehingga praktik tersebut diduga menuju pada  indikasi  dalam  praktik  predatory  pricing.  Praktik  flash  sale  ini  merupakan praktik yang terjadi pada saat waktu tertentu atau event tertentu sehingga harga jual produk tersebut di dapat dibawah dari biaya produksi. 4 Untuk menentukan indikasi terhadap praktik flash  sale tersebut merupakan suatu predatory pricing harus melalui proses pembuktian terhadap tindakan tersebut berdasarkan pendekatan rule of reason yang didasarkan pada ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 tahun
2 Zahro Saleh Artasya dan Nuri, Pengaruh E-Commerce pada Perekonomiaan Indonesia saat Pandemi Covid-19, AMRI (2022) 1 Analisa Metode Rekayasa Informatika.[28].
3 Hidayat Arif Subakti, Predatory Pricing Bikin Jokowi Murka “Pembunuh” UMKM RI, (CNBC Indonesia, 2021), < https://www.cnbcindonesia.com/news/20210306102125-4-228267/ predatory-pricing-bikin-jokowi-murka-pembunuh-umkm-ri>, 21-02-2023
4 Billyzard Yossy Lauran dan I Made Sarjana, Praktik Flash Sale pada E-Commerce ditinjau dari Ketentuan Predatory Pricing dalam Hukum Persaingan Usaha (2021) 9 Jurnal Kertha Negara. [1051].

## Julius Jonathan: Peranan Komisi Pengawas...
1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Persaingan terhadap E-commerce dalam bentuk predatory pricing tersebut perlu adanya peran dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengawasi persaingan di dalam sektor e-commerce. Secara hukum, komisi pengawas persaingan usaha memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Akan tetapi, ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 mengenai Persaingan Usaha tidak mengatur terkait pengawasan persaingan usaha pada sektor e-commerce sehingga persoalan ini menjadi tantangan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan kapasitas lembaganya untuk mengawas persaingan usaha bidang e-commerce karena sektor bisnis e-commerce memiliki peluang yang terbuka lebar untuk terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha yang menjadi pengguna platform e-commerce dengan penyedia layanan platform e-commerce.

## Metode Penelitian
Penelitian dalam artikel ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Metodologi penelitian secara yuridis normative merupakan metode yang mengkaji data dari studi kepustakaan (data sekunder) dengan mempergunakan berbagai sumber hukum berupa undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta bahan bacaan berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan isu yang diteliti dalam artikel ini.

## Praktik Flash Sale sebagai Bentuk Predatory Pricing pada Sektor E-commerce
Predatory pricing merupakan stategi pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga dibawah biaya produksi. Tujuan dari dilakukan predatory pricing adalah menyingkirkan pesaing dari pasar dan mencegah pelaku usaha potensial masuk ke pasar yang sama untuk bersaing.
Menurut pendapat professor areeda, predatory pricing tidak selalu bertentangan dengan hukum. ada pula syarat yang harus dipenuhi bahwa seorang pelaku usaha melakukan predatory pricing yakni pelaku usaha memiliki keyakinan bahwa pelaku
usaha pesaing akan mati dan keuntungan setelah predatory akan meningkat. Menurut R. Sheyam Khemani, Predatory pricing dilarang bukan karena harga produk yang ditawarkan terlalu rendah, akan tetapi pelaku usaha akan mengurangi produksi dan menaikkan harga produknya di pasar. 5 Ketentuan mengenai predatory pricing merujuk kepada ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaing terkait dengan penetapan harga.
Adapun beberapa unsur yang dapat digunakan apakah suatu tindakan masuk ke dalam predatory pricing. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: 6
a.  Dibuktikan bahwa perusahaan menjual produknya dengan harga rugi. Apabila perusahaan menjual dengan harga rendah namun tidak merugi maka perusahaan bersaing secara sehat dikarenakan perusahaan tersebut lebih efisien dari pelaku usaha pesaing
b.  Apabila terbukti perusahaan menjual harga rugi maka harus dibuktikan bahwa apakah perusahaan memiliki kemampuan yang memungkinkan untuk menjual rugi disebabkan penjual menghindari potensi kerugian yang lebih lanjutnatau sekedar mendapatkan dana untu keluar dari pasar
c.  Telah ditunjukkan bahwa perusahaan akan melakukan predatory pricing jika perusahaan tersebut yakin dapat menutup kerugian di tahap awal dengan menerapan harga yang sangat tinggi di tahap berikutnya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 tahun
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan bahwa tidak seluruhnya kegiatan jual rugi merupakan perbuatan yang melanggar hukum persaingan maka untuk menangani kasus terhadap predatory pricing menggunakan pendekatan rule of reason. Akan tetapi ketentuan Pasal 7 jo Pasal 20 memiliki unsur masing-masing. Unsur tersebut antara lain sebagai berikut:
a)  Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki unsur-unsur, antara lain: 7
5 Andi Fahmi Lubis, dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks (2009) GTZ GmbH.[95-97].
6 Andi Fahmi Lubis, dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks (KPPU 2017).[189].
7 Ningrum Natasya Sirait, dkk, Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha (NLRP 2010).[24-25].

## 302 Julius Jonathan: Peranan Komisi Pengawas...
b) Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki unsur-unsur, antara lain: 8
a.  Pelaku usaha. Merujuk pada Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  mendefinisikan  pelaku  usaha  adalah  perorangan  atau  badan  usaha yang ddirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara republik indonesia baik secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
b.  Melakukan pemasokan barang dan/atau jasa. Merujuk pada Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan barang adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Sedangkan jasa merujuk pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan jasa sebagai layanan yang terbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyatakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha
c.  Dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah adalah harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang tidak masuk akal dengan harga yang sangat rendah.
d.  Dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing di pasar bersangkutan. Merujuk pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau subtitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.
e.  Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Merujuk pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan praktek monopoli adalah pemusatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan merujuk pada Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  mendefinisikan  persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiata produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
8 ibid .[94-96].
Pendekatan rule of reason adalah suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum harus dipertimbangkan keadaan kasus tersebut terjadi apakah suatu perbuatan tersebut merupakan suatu upaya untuk membatasi persaingan di pasar secara melanggar hukum. Selain itu, pendekatan ini digunakan oleh lambaga otoritas persaingan usaha untuk mengevaluasi akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu menghambat atau mendkung persaingan. 9 Pendekatan ini juga dapat membenarkan suatu perbuatan maka perbuatan tersebut tidak ditetapkan sebagai pelanggaran terhadpap ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 jika ada alasan yang objektif. Oleh karena itu, pendekatan ini harus menggunakan teori hukum dan teori ekonomi. 10 Terdapat pula keunggulan dan hambatan dalam penerapan rule of reason. Keunggulan tersebut ialah mempergunaan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi  untuk  mengetahui  dengan  pasti  suatu  tindakan  tersebut  mengarah  ke persaingan. Sedangkan hambatan atau kelemaha dari pendekatan rule of reason ini adalah penyeldikan memakan waktu yang lama dan dilibatkan mengenai pengetahuan secara ekonomi. 11
E-commerce dalam praktiknya membuat segala sesuatu menjadi praktis dan mudah akan tetapi terdapat permasalahan yang muncul terkait hal tersebut. Permasalahan tersebut yakni: 12
a.  Timbulnya monopoli digital dimana provider besar dengan market power yang lebih kuat mempunyai potensi melakukan control pasar dan memberikan hambatan masuk ( entry barrier ) bagi provider lain yang lebih kecil.
b.  Peluang adanya predatory pricing dalam memasarkan barang kedalam pasar. Strategi yang dilakukan oleh penjual adalah dengan menjual produknya dibawah ongkos produksi. Peluang ini didukung oleh kondisi perusahaan mempunyai data centric untuk dapat melakukan kontrol terhadap data penggunanya.
c.  Peluang timbulnya kekuatan lock-in oleh platform e-commerce yang mempunyai skala lebih besar. Kekuatan pengendalian pasar dan konsumen ini berpotensi memberikan hambatan platform e-commerce lain masuk ke
9 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2012.[696- 697].
10 ibid .[711]. 11 ibid .[713].
12 Vicky Darmawan A. P dan Ditha Wiradiputra, Predatory Pricing dalam E-Commerce Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha, JISIP, Vol. 6 No. 3 Juli 2022.[9850].

## 304 Julius Jonathan: Peranan Komisi Pengawas...
dalam pasar. elain itu konsumen juga terbatas untuk memperoleh pemenuhan kebutuhannya.
d.  Adanya potensi integrasi vertikal karena perusahaan dimungkinkan memiliki peran ganda yaitu selaku penyedia platform serta sekaligus pengguna platform.
Salah satu  masalah  yang  akan  muncul  adalah  flash  sale  dalam  sektor e-commerce. Terkait dengan flash sale sebagai wujud indikasi predatory pricing haruslah dibuktikan apakah tindakan tersebut mengarah kepada praktik predatory pricing. Flash sale dalam platform e-commerce merupakan salah satu media promosi yang dapat mempengaruhi kenikmatan berbelanja dan pembelian impulsif konsumen. 13 Selain  itu,  flash  sale  juga  merupakan  program  penawaran  produk dengan discount atau potongan harga dengan kuantitas dan waktu yang terbatas. 14
Dari pengertian tersebut diatas bahwa flash sale dapat dimungkinkan untuk menjual produk dengan harga yang lebih rendah dalam rangka promosi dan promo. Akan tetapi, jika flash sale di indikasi merupakan suatu tindakan predatory pricing maka harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan data ekonomi dan unsur dari pada ketentuan hukum yang merujuk pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat apakah hal tersebut merupakan bentuk daripada predatory pricing. Mengingat bahwa predatory pricing ini menggunakan pendekatan rule of reason maka jika di tahap pembuktian tidak memenuhi unsur-unsur predatory pricing maka tindakan flash sale tersebut tidak termasuk pada perbuatan di dalam praktik predatory pricing.
Apabila terbukti melakukan predatory pricing, maka sanksi yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan dalam Pasal tersebut adalah jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 5 sampai dengan
13 Syafna Nighel dan Osa Omar Sharif, Pengaruh Flash Sale terhadap Pembelian Impulsif E-Commerce Shopee di Jawa Barat,  e-Proceeding of Management (2022) 9.[1336].
14 M.I. Atisia dan H. Hendrayati, Flash Sale dan Impulse Buying Konsumen E-Commerce pada Masa Pandemi Covid-19 (2021) 6 Journal of Business Management Education.[15].
Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diancam dengan pidana denda minimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimal Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
Pembuktian  terhadap  praktik  flash  sale  sebagai  indikasi  predatory  pricing dibandingkan dengan unsur Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo Pasal 25 Undang- undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan praktik flash sale e-commerce secara factual dalam kegiatan di e-commerce. Pembuktian tersebut antara lain:
a.  Jika dilihat da ri  lamanya  pelaksanaan  flash  sale,  implementasi  flash  sale memiliki periode tertentu, jika flash sale adalah bentuk dari predatory pricing maka pelaksanaannya tidak memiliki batasan dan pesaing belum mundur dari pasar bersangkutan.
b.  Terdapat batasan jumlah pembelian yang dapat dilakukan oleh pembeli, jika hal tersebut tidak terdapat pengaturan jumlah produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada pembeli dan pembeli bebas untuk menetapkan jumlah yang akan dibeli terhadap produk pelaku usaha maka dapat dikatakan sebagai predatory pricing
c. Tujuan dilaksanakan flash sale adalah promosi terhadap lapak pelaku usaha di platform e-commerce dan tidak memiliki tujuan untuk pesaingnya untuk mundur dan menghambat untuk melakukan kegiatan jual-beli di pasar yang bersangkuta
d. Pelaksanaan flash sale tidak hanya dilaksanakan oleh satu pelaku usaha akan tetapi dapat dilakukan juga oleh pelaku usaha lain yang berada di platform e-commerce tersebut, apabila terjadi predatory pricing maka hanya dilak- sanakan oleh satu pelaku usaha yang sama
e. Jika diperhatikan dari aspek harga jual produk dalam pelaksanaan flash sale tidak semua harga jual tersebut dibawah harga produksi sebab salah satu syarat predatory pricing adalah harga yang ditetapkan dibawah variable ra- ta-rata sehingga adanya harga yang tidak masuk akal.

## Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pengawasan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Sektor E-commerce
Komisi pengawas persaingan usaha merupakan lembaga yang berkapasitas dalam menyelesaikan persoalan persaingan usaha uang memiliki peranan multi

## 306 Julius Jonathan: Peranan Komisi Pengawas...
fungsi yang dapat menyelesaikan dan memercepat proses penanganan perkara persaingan usaha. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki kewenangan yang luas pada bidang eksekutif, yudikatif, legislative, dan konsulatif. Dari kewenangan yang banyak tersebut dapat diartikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum pada pelanggaran hukum persaingan usaha dilakukan terlebih dahulu oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha lalu dapat diserahkan kepada aparat kepolisian. 15
Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga tentu memiliki tugas, fungsi dan wewenang dalam menjalankan kapasitasnya. Terkait pengaturan tugas, fungsi, dan wewenang tersebut termaktub pada Undang-unang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah diubah di dalam Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 16
Terkait dengan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha termaktub pada Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bunyi ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut: 17
a.  Merujuk pada Pasal 4 hingga Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki tugas untuk melakukan peilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
b.  Merujuk pada Pasal 17 hingga Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki tugas untuk melakukan
15 Rachmadi Usman, Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia (Sinar Grafika 2013).[45].
16 ibid .[75]. 17 ibid .[75-76].
penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;
c.  Merujuk pada Pasal 25 hingga pasal 28 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki tugas untuk melakukan penilaian terhadap penyalahgunaan posisi dominan yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
d.  Merujuk pada Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki tugas untuk mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
e.  Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah uang berkaitan dengan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
f.  Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
g.  Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Selain terdapat tugas yang termaktub pada Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga memiliki fungsi yang dijalankan. Fungsi tersebut antara lain: 18
a.  Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
b.  Pengembaliam tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengambil tindakan sebagai pelaksanaan kewenangannya dengan menmerintahkan pembatalan atau penghentian

## Julius Jonathan: Peranan Komisi Pengawas...
perjanjian dan kegiatan usaha yang dilarang;
c.  Pelaksanaan administratif, artinya Komisi Pengawas Persaingan Usahabertindak demi kepentingan umum daripada kepentingan perorngan dalam menangani dugaan pelanggaran hukum antimonopoli.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga memiliki kewenangan yang diberikan melalui Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kewenangan tersebut antara lain: 19
a.  Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
b.  Melakukan penelitian tentang dugaan kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
c.  Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau ditemukan oleh Komisi sebagai bagian dari hasil penelitian;
d.  Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/aau pemeriksaan tentang ada atau tidak ada ppraktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
e.  Memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
f.  Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
g.  Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli dan setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
h.  Meminta keterangan dari instansi dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
i.  Mendapatkan, meenliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain dalam rangka penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
j.  Memutuskan dan menetapkan ada/atau tidak adanya kerugian di pelaku usaha lain atau masyarakat;
k.  Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usah a tidak sehat;
l.  Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrated kepada melaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait dengan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha di dalam pengawasan terhadap persaingan usaha sektor E-commerce, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha  harus melakukan review terhadap perjanjian atau “Syarat & Ketentuan” ( Term of Condition ) yang tercantum di dalam platform marketplace . 20 Mengingat ada kemungkinan untuk terjadinya celah hukum di dalam isi dari ketentuan perjanjian syarat dan kondisi terkait dengan operasional platform marketplace. Akan tetapi terdapat catatan bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai pelaku usaha hanya bertempat tinggal dan melakukan kegiatan perekonomian di Indonesia sehingga untuk melakukan penegakan hukum di luar wilayah Indonesia tidak dapat dilaksanakan sebab sifat dari pengaturan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak berlaku secara ekstrateritorial. Oleh karena itu, perlu adanya revisi atau amandemen terhadap peraturan persaingan usaha tersebut sehingga hukum persaingan usaha dapat ditegakkan di platform e-commerce mengingat e-commerce bersifat luas dan tanpa batas sehingga perlu juga bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan Kerjasama dengan instansi terkait mengenai e-commerce.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan pengawasan terhadap e-commerce memiliki Deputi Pencegahan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas bisnis pada sektor e-commerce. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yakni melakukan pengawas mengenai dugaan atau indikasi pelanggaran persaingan usaha dengan melakukan upaya preventif terhadap praktik monopoli, diskriminatif dalam bentuk fasilitas tertentu untuk bersaing di pasar yang bersangkutan kepada platform lain; eksploitasi provider terhadap konsumen atau antar provider; predatory pricing dengan adanya
20 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Ringkasan Eksklusif Penelitian Perilaku Usaha di Sektor E-commerce, 2019, https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/07/EkSum-e-com- merce-Perilaku-1.pdf .[2].

## 310 Julius Jonathan: Peranan Komisi Pengawas...
pelaku usaha melakukan penjualan produk yang rendah dan tidak masuk akal; dan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait indusri e-commerce dalam penyusunan kebijakan. 21
Akan tetapi, dalam penerapannya terdapat hambatan yaitu; menentukan kedudukan pelaku usaha dan transaksi yang terjadi; sulit untuk membedakan pelaku usaha dan konsumen sebab pelaku usaha sebagai pengguna pada suatu platform e-commerce dapat melakukan aktivitas sebagai konsumen dan pelaku usaha begitu pula dengan konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya Kerjasama antara penyedia platform, instansi atau lembaga terkait dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam sektor e-commerce.

## Kesimpulan
Pelaku usaha melakukan predatory pricing tersebut dengan tujuan untuk menguasai pasar sehingga para pesaing di dalam pasar bersangkutan tidak memiliki akses untuk masuk ke pasar. Seperti yang telah disampaikan bahwa predatory pricing menerapkan pendekatan Rule of Reason sehingga untuk mengidentifikasi bahwa suatu tindakan pelaku usaha tersebut menuju kepada indikasi pada predatory pricing maka harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu untuk memutuskan bahwa suatu tindakan adalah predatory pricing. Berkaitan dengan flash sale yang dilaksanakan oleh e-commerce jika dikaitkan dengan unsur-unsur predatory pricing dan praktik flash sale di dunia e-commerce maka tindakan flash sale tersebut bukan termasuk pada praktik predatory pricing. Di satu sisi, harga flash sale lebih murah dibandingkan dengan harga normal akan tetapi flash sale tersebut tidak termasuk pada predatory pricing karena tidak memenuhi seluruh unsur-unsur predatory pricing mengingat bahwa pendekatan rule of reason maka harus memenuhi seluruh unsur dari ketentuan predatory pricing tersebut.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga independent memiliki tugas, fungsi, dan wewenang, berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, berkaitan
21 Basri Efendi, Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat (2010) 4 Syiah Kuala Law Journal.[29-30].
dengan isi dari ketentuan undang-undang tersebut masih memiliki hambatan dalam pelaksanaan terkait dengan adanya kemungkinan untuk mengidentifikasi pelaku usaha di dalam e-commerce dan prinsip ekstraterritorial dan tidak mengatur pengawasan persaingan usaha di bidang e-commerce sehingga tidak jelas mengenai penegakan dan pengawasan di bidang hukum persaingan usaha pada sektor e-commerce.

## Daftar Bacaan

## Buku
Lubis, Andi Fahmi dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks (GTZ Indonesia 2009).
Lubis, Andi Fahmi dkk, Hukum Persaingan Usaha Buku Teks (KPPU 2017).
Nugroho, Susanti Adi, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya (Kencana 2012).
Sirait, Ningrum Natasya, Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha (NLRP 2010).
Usman, Rachmadi, Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia (Sinar Grafika 2013).

## Jurnal
Artasya, Zahro Saleh dan Nuri, Pengaruh E-Commerce pada Perekonomiaan Indonesia saat Pandemi Covid-19, AMRI (2022) Analisa Metode Rekayasa Informatika)1.[28].
Atisia, M.I. dan H. Hendrayati, Flash Sale dan Impulse Buying Konsumen E-Commerce pada Masa Pandemi Covid-19 (2021) 6 Journal of Business Management Education.[15].
Efendi, Basri, Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat (2010) 1 Syiah Kuala Law Journal. [29-30].
Farida, Lailatul, Pemanfaatan Platform E-commerce Melalui Marketplace Shopee sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi Studi pada UMKM Sektor Fashion di Malang (2022) 12 Jurnal Manajemen.[213].

## 312 Julius Jonathan: Peranan Komisi Pengawas...
Lauran, Billyzard Yossy dan I Made Sarjana, Praktik Flash Sale pada E-Commerce ditinjau dari Ketentuan Predatory Pricing dalam Hukum Persaingan Usaha (2021) 9 Jurnal Kertha Negara.[105].
Nighel, Syafna dan Osa Omar Sharif, Pengaruh Flash Sale terhadap Pembelian Impulsif E-Commerce Shopee di Jawa Barat, e-Proceeding of Management (2022) 9.[1336].
P, Vicky Darmawan A. dan Ditha Wiradiputra, Predatory Pricing dalam E-Commerce Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha (2022) 6 JISIP.[9850].

## Laman
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Ringkasan Eksklusif Penelitian Perilaku Usaha di Sektor E-commerce, 2019 https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/07/ EkSum-e-commerce-Perilaku-1.pdf hlm.2.
Subakti, Hidayat Arif, Predatory Pricing Bikin Jokowi Murka “Pembunuh” UMKM RI, (CNBC Indonesia, 2021),<https://www.cnbcindonesia.com/ news/20210306102125-4-228267/predatory-pricing-bikin-jokowi-murka- pembunuh-umkm-ri>, 21-02-2023.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33).