## ANALISIS KEBIJAKAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN BATU BARA
Regina Sipayung, Din Oloan Sihotang, Johannes Sohirimon Lumban Batu Surel: sipayungregina1@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  uses  a  descriptive  methodology  with  interview  data  collection techniques, observation and documentation studies. The results showed that of the 17 schools that were established and categorized since 2018 it was found that 37% of the schools did not meet the study group requirements because there were less  than  20  students.  Then,  judging  from  the  communication  process,  the socialization of the requirements for the establishment of schools has not been carried  out  properly,  information  regarding  the  determination  of  school conditions is only conveyed to the school establishment committee. The readiness of resources has not been met and the disposition process still  needs attention. The  bureaucratic  structure  factor  is  still  not  clear,  the  standard  operational procedures  of  the  Batu  Bara  District  Education  Office  have  been  guided  by Kepmendiknas  No.  060/U/2002.  Based  on  the  conclusion  of  this  study,  it  was found that the Education Office of Batu Bara Regency had implemented policies in accordance with the Ministry of National Education. Number 060/U/2002, but needs to do some repairs.
Keywords: Policy, School Establishment, Edwards

## ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan  metodologi deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  dari  17  sekolah  yang  didirikan  dan  dikategorikan  sejak  tahun  2018 ditemukan 37% sekolah belum memenuhi persyaratan kelompok belajar karena siswanya  kurang  dari  20  orang.  Kemudian  dilihat  dari  proses  komunikasi sosialisasi  persyaratan  pendirian  sekolah  belum  terlaksana  dengan  baik, informasi penetapan kondisi sekolah hanya disampaikan kepada panitia pendirian sekolah saja. Kesiapan sumber daya belum terpenuhi dan proses disposisi masih perlu  diperhatikan.  Faktor  struktur  birokrasi  masih  belum  jelas,  prosedur operasional  standar  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Batu  Bara  telah  berpedoman pada Kepmendiknas Nomor. 060/U/2002. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini diperoleh  bahwa  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Batu  Bara  telah  melaksanakan implementasi  kebijakan  sesuai  dengan  Kepmendiknas.  Nomor  060/U/2002, namun perlu melalukan beberapa perbaikan.
Kata Kunci : Kebijakan, Pendirian Sekolah, Edwards

## PENDAHULUAN
Pemberlakuan Undang- Undang  Nomor  32  pada  Tahun  2004 mengenai Pemerintah Daerah melimpahkan kewenangan pengelolaan pendidikan dan pengembangan  pendidikan  kepada Pemerintah Kabupaten / Kota. Hal ini berimplikasi  pada  banyaknya  sekolah yang  didirikan  di  Kabupaten  Batu Bara.  Sesuai dengan  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kemendiknas) No. 060/U/2002 tentang  Pedoman  Pendirian  Sekolah,
pembentukan satuan pendidikan dasar dan  menengah  harus  memenuhi ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam Bab II mengenai Persyaratan Pembentukan  Sekolah  pada  Pasal  4 yang  meliputi  sebagai  berikut  yaitu:
(a) Hasil studi kelayakan; (b) Rencana
Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
(c)  sumber  peserta  didik;  (d)  Tenaga pendidikan; (e) Tenaga non-
pendidikan;  (f)  Kurikulum  /  program kegiatan  pembelajaran;  (g)  Sumber pembiayaan; (h) Sarana dan Prasarana dan  (i)  pengelola  sekolah  (Bakti Asmara, 2017).
Pelimpahan kewenangan pendirian  sekolah  ke  wilayah  ini menjadi  dasar  hukum  bagi  kepala daerah (Mayya, 2019) untuk mendirikan sekolah baru khususnya di
Kabupaten Batu Bara pada tahun 2014 untuk mendirikan dan meresmikan 17 sekolah  tersebut,  berdasarkan  SK Kepala  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Batu  Bara  Nomor:  421/1656/2014 tanggal  3  Juli  2014.  Kemudian  pada tahun  2016  Pemerintah  Kabupaten Batu  Bara  kembali  mendirikan  dan meresmikan  7  sekolah  baru  berstatus sekolah  negeri.  Kebijakan  pendirian sekolah baru di Kabupaten Batu  Bara semestinya mampu mengatasi
permasalahan  umum  yang  ada,  yaitu kurangnya sarana dan prasarana  yang cukup  memadai,  siswa  yang  kurang,
tenaga pendidik dan kurangnya tenaga kependidikan di sekolah.
Menurut Robert Eyestone dalam Winarno (2012: 20) “mengatakan  bahwa  'secara  luas' kebijakan  publik  dapat  diartikan sebagai hubungan
suatu unit
pemerintah dengan lingkungan”. Selanjutnya berkaitan dengan konteks pencapaian  tujuan  suatu  bangsa  dan penyelesaian  masalah  masyarakat. Pernyataan  mengenai  kebijakan  yang berkaitan  dengan  pemerintah  juga diutarakan oleh George C. Edwards III (2003)  dan  Baginda et  al (2020) mengedepankan  pengertian  kebijakan yang pemerintah nyatakan dan lakukan atau tidak lakukan. Kebijakan tersebut dapat menjadi sasaran program pemerintah. Keputusan dalam kebijakan tersebut dengan jelas terwujud dalam peraturan perundang- undangan  atau  pidato  pejabat  tinggi pemerintah serta program dan tindakan pemerintah. Amtu  (2011),  Oloan  dkk (2020) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan  publik  di  dalam  bidang pendidikan.  Kebijakan  pendidikan adalah kebijakan yang ditujukan untuk mewujudkan  pembangunan untuk negara-bangsa  di  bidang  pendidikan, sebagai  tujuan  pembangunan  negara dan bangsa secara keseluruhan.
Kebijakan pendidikan mencakup seluruh  sistem  pendidikan  mulai  dari kegiatan  Kementerian  Pendidikan Nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan perangkat legislatif pendamping, serta satuan  pendidikan  yang  memerlukan kebijakan dukungan multilevel.
Kebijakan  tersebut  mencakup  semua bidang  penyelenggaraan  pendidikan pada  semua  tingkatan  pengambil keputusan baik dari pusat maupun dari daerah.
Berdasarkan  pendapat  para ahli  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa kebijakan pendidikan adalah berbagai keputusan  yang  diambil  sebagai pedoman dalam mengatur dan menyelenggarakan semua proses penyelenggaraan di bidang pendidikan berdasarkan  peraturan  perundang- undangan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan selama  6  bulan  di  Dinas  Pendidikan Kabupaten Batu Bara, dengan menggunakan metode deskriptif
dengan tujuan berupa rumusan rekomendasi  yang  dapat  disampaikan kepada  pengambil  kebijakan.  Dalam penelitian  ini  subjek  adalah  informan yang mengetahui tentang suatu kebijakan  sebagaimana  dimaksud. Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini menggunakan wawancara,  observasi dan  studi dokumentasi. Analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan  George  C  Edwards  III
dengan  melihat  faktor  komunikasi, sumber  daya,  disposisi  dan  faktor struktur birokrasi.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Berdasarkan data yang diperoleh  dari  penelitian  ini,  proses pelaksanaan  kebijakan  pembentukan satuan pendidikan dasar dan menengah  di  Kabupaten  Batu  Bara belum  berhasil  mencapai  tujuan.  Hal ini  terlihat  dari  banyaknya  sekolah
baru  yang  didirikan  namun  masih minim siswa, minimnya tenaga pengajar,  belum  adanya  pemerataan guru  dan  juga  minimnya  fasilitas penunjang  proses  belajar  mengajar.
Upaya pembangunan sekolah, pemenuhan  tenaga  pendidik  dan tenaga  kependidikan  serta  sarana  dan prasarana  di  sekolah  yang  dibangun pada  tahun  2017  dan  2019  belum terlihat  keseriusan  pemenuhan  yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batu
Bara. Hasil  wawancara  narasumber yang berkompeten di Dinas Pendidikan  didasarkan  pada  faktor- faktor  yang  dapat  digunakan  untuk penjelasan  implementasi  kebijakan melalui penggunaan
teori implementasi George C. Edwards III: Komunikasi,  Sumber Daya, Disposisi dan Birokrasi Struktur.

## Pembahasan
 Komunikasi Faktor pertama yang berpengaruh  terhadap  pelaksanaan kebijakan  pembentukan  satuan    di pendidikan  dasar  dan  menengah adalah  sosialisasi  (Sipayung,  2018). Faktor sosialisasi memiliki tiga dimensi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi belum terlaksana dengan baik tetapi penyampaian  informasinya  secara global  kepada  panitia  pembangunan sekolah  yang  datang  ke  kantor.
Kejelasan informasi tentang pembentukan satuan pendidikan
belum  sepenuhnya  dipahami  oleh setiap  pengambil  kebijakan  di  Dinas
Pendidikan  Batu  Bara  saat  ini. Implementasi isi Kemendiknas seperti persyaratan pendirian
sekolah,
langkah-langkah  sebelum  pendirian sekolah  baru  belum  dipahami  dengan baik.
 Sumber daya Sumber daya adalah kewenangan  untuk  menjamin  atau
meyakini  bahwa  kebijakan  yang diterapkan sesuai  dengan aturan  yang ada  (Hasibuan  et  al,  2019).  Kepala pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama bertanggung jawab untuk  membentuk  tim  verifikasi.
Pekerjaan tim verifikasi ini menentukan  apakah  sekolah  baru layak didirikan atau tidak. Lebih lanjut mengenai sarana, dalam hal ini sarana dan  prasarana  pembangunan  sekolah baru menurut peneliti belum mencukupi, seperti ruang laboratorium  dan  peralatan  yang belum  ada.  Proses  belajar  mengajar masih akan terganggu karena minimnya  fasilitas  ini.  Berdasarkan wawancara staf, informasi, kewenangan  dan  fasilitas  pelaksana, kebijakan pembentukan satuan pendidikan  dasar  dan  menengah  di atas Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara belum sepenuhnya mempertimbangkan  faktor  sumber daya  dalam  pelaksanaan  kebijakan tersebut.
 Disposisi
Pelaksanaan kebijakan di Dinas  Pendidikan  Batu  Bara  perlu peningkatan,  karena  pengangkatan birokrasi dalam hal ini staf dalam tim
verifikasi kebijakan pembentukan satuan  pendidikan  belum  ditetapkan dan dikukuhkan dalam Surat Keputusan (SK). Selanjutnya tidak ada insentif  bagi  tim  verifikasi,  tim verifikasi dianggap menjalankan tugas rutin  dan  diberikan  SPPD  (Komando Keliling)  yang  besarnya  tergantung jarak  dan  waktu  sesuai  aturan  yang ditetapkan pemerintah.
 Struktur Birokrasi Prosedur  Operasional  Standar
Prosedur yang digunakan dinas pendidikan belum sepenuhnya mengacu pada  Kepmendiknas Nomor 060/U/2002,  pedoman  teknis  dan pedoman  pelaksanaan.  Pembagian tugas dan  fungsi  tim  verifikasi belum ditetapkan  secara  jelas,  kurangnya penugasan  peran  dan  fungsi  tim verifikasi di lapangan dapat mempengaruhi hasil verifikasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah  unit  di  Kabupaten  Batu Bara.

## SIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah  bahwa  dilihat  dari  aspek komunikasi; sosialisasi pendirian sekolah di Kabupaten Batu Bara tidak dilakukan secara formal, penyampaian informasi  hanya  kepada  panitia  yang datang  ke  kantor  untuk  mengusulkan pendirian  sekolah  baru  melalui  tanya jawab.  Dinas  Pendidikan  belum memiliki  buku  pegangan,  kejelasan informasi tentang persyaratan pendirian  sekolah  dipahami  dengan baik oleh para pengambil kebijakan di
kantor.  Kepala  Dinas  tidak  bisa menolak  jika  ada  instruksi  Bupati untuk mendirikan sekolah.
Ketidakmampuannya yang tidak  konsisten  sebelumnya  dan sekarang. Aspek sumber daya; Pendirian beberapa sekolah menengah merupakan  instruksi  dari  Kabupaten
Aceh  Selatan.  Laporan  tertulis  atau resume  hasil  studi  kelayakan  tim verifikasi tidak ada. Pemetaan sekolah atau pemetaan sekolah tiap kabupaten juga belum ada, sarana dan prasarana sekolah yang dibangun masih kurang. Aspek disposisi; Penunjukan staf yang terlibat  dalam  tim  verifikasi  tidak diatur  dengan  Surat  Keputusan  (SK) Kepala  Dinas,  insentif  bagi  tim verifikasi studi kelayakan juga belumtersedia.  Dan  aspek  struktur Birokrasi; Prosedur Operasional Standar  (SOP)  belum  sepenuhnya mengarah pada Kepmendiknas Nomor 060/U/2002,  pembagian  kewenangan dan  tanggung  jawab  dalam  tim verifikasi tidak ada, verifikasi dilakukan secara bersama-sama.
 Komunikasi;  informasi  yang diberikan hanya kepada panitia pembangunan
sekolah, mengenai syarat dan ketentuan pendirian  sekolah  baru  sangat terbatas.  Hal  ini  berimplikasi pada kurangnya informasi yang  diterima  masyarakat. Implikasi  lain  dari  kurangnya sosialisasi  pendirian  sekolah baru adalah banyaknya sekolah yang diusulkan oleh masyarakat sehingga di daerah tertentu jumlah sekolah
bertambah tetapi jumlah siswanya berkurang.
 Sumber  Daya;  Staf  yang terlibat  dalam  tim  verifikasi bukan  SK  akan  berimplikasi pada  staf  yang  merasa  tidak terikat pada tim sehingga tidak ada  tanggung  jawab  dalam pekerjaan.  Syarat  pendirian yang  tidak  terpenuhi  akan berimplikasi  pada  lemahnya hasil  studi  kelayakan,  sumber peserta  didik  yang  kurang, kurangnya  tenaga  guru  serta sarana  dan  prasarana  yang tidak  lengkap,  mobil  yang belum tersedia di sekolah baru berimplikasi
pada terhambatnya  Proses  belajar mengajar  di  kelas,  minimnya minat  siswa  masuk  sekolah baru.
 Disposisi;  tim  verifikasi  tidak menggunakan SK dan insentif tidak  tersirat.  Ini  menyiratkan kurangnya komitmen dan tanggung jawab tim. Implikasi lainnya adalah kurangnya motivasi tim dalam bekerja.
 Struktur birokrasi; Kepmendiknas nomor 060 / U /2002 sebagai Standar
Operasional  Prosedur  (SOP) belum  berpedoman  dengan baik,  berimplikasi  pada  hasil studi  kelayakan  yang  tidak sesuai.  Pembagian  tugas  dan tanggung  jawab  dalam  tim verifikasi yang tidak jelas akan berimplikasi  pada  tumpang tindih  penilaian  dan  buruknya
hasil  keputusan  yang  dibuat oleh tim.

## DAFTAR RUJUKAN
Amtu,  Onisimus.  2011. Manajemen pendidikan di era otonomi daerah:  konsep,  strategi,  dan implementasi . Bandung: Alfabeta.
Hal 33
Baginda et  al .  2020. Analysis  of Smartphone  Use  Policy  Case study in SMA Negeri Subulusalam. Proceedings of the 5th Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL 2020) https://doi.org/10.2991/assehr.k.2 01124.053 Bakti, Asmara. 2017. Analisis Kebijakan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Aceh Selatan. Masters thesis, UNIMED. Edwards III George C. 2003. Implementing Public Policy . Jakarta. Hal 154 Hasibuan et  al .  2019. Analysis  of PDDB  Online  Implementation Policy (Case study at the Sunggal Branch  of  the  North  Sumatra Provincial  Education  Office).
Proceedings  of  the  4th  Annual International Seminar on Transformative  Education  and Educational Leadership (AISTEEL 2019 ). https://www.atlantis- press.com/proceedings/aisteel-
19/125928400
Mayya dkk. 2019. Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar. Jurnal Administrasi Pendidikan , Vol. 26 (1). https://ejournal.upi.edu/index.php /JAPSPs/article/view/19853 Sihotang  DO  dkk.  2020. Analisis Kebijakan Penggunaan Smartphone  Di  SMA  Kabupaten Simalungun. Prosiding  Seminar Nasional FIP 2020 . https://fip.unesa.ac.id/fip- ppti/public/proceeding/index.php/
webinar2020/article/view/83 Sipayung.  2018. Pengaruh  Gaya Kepemimpinan  Kepala  Sekolah Dalam  Meningkatkan  Kreativitas Guru  Di  Sma  St.  Maria  Medan. School  Education Journal  PGSD FIP Unimed . Vol 8(2). https://jurnal.unimed.ac.id/2012/i ndex.php/school/article/view/982 9 Windari et  al .  2018. Implementation
Of School Accreditation Policy at State  Elementary  School  In Medan Area Districts. Proceedings  of  the  3rd  Annual International Seminar on Transformative  Education  and Educational Leadership (AISTEEL 2018). https://doi.org/10.2991/aisteel- 18.2018.187