## ANALISIS  BIAYA  OPERASIONAL  KENDARAAN,  ABILITY  TO  PAY DAN WILLINGNESS TO PAY UNTUK PENENTUAN TARIF BUS TRANS KOETARADJA KORIDOR III
Erlinawati Jalil a,* , Renni Anggraini b , Sugiarto Sugiarto c
a Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh b,c Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh *Corresponding author, email address: lynanadhirah@gmail.com

## A R T I C L E     I N F O                               A B S T R A C T
© 2018 Magister Teknik Sipil Unsyiah. All rights reserved

## 1. PENDAHULUAN
Peningkatan  perekonomian  dan  kesejahteraan  hidup  memberi  pengaruh  besar  pada  perubahan  pola hidup masyarakat khususnya yang terjadi pada masyarakat perkotaan. Salah satu perubahan yang terjadi dari  sektor  transportasi  dimana  terjadinya  pertumbuhan  jumlah  permintaan (demand) pergerakan orang/barang  baik  internal  kota  maupun  dengan  wilayah  eksternal.  Sebagai  salah  satu  komponen  yang penting  dalam  menunjang  kehidupan  perekonomian  masyarakat  khususnya  di  daerah  perkotaan,  sangat diperlukan  perencanaan  dan  pengembangan  transportasi  yang  dibuat  dalam  sistem  transportasi  yang handal,  efisien,  dan  efektif. Pemerintah  Aceh  melakukan  pengembangan  sistem  transportasi  terutama pada  sarana  transportasi,  salah  satunya  dengan  cara  memperbaiki  sistem  angkutan  perkotaan  dengan sistem  angkutan  massal  yaitu  Trans  Koetaradja.  Trans  Koetaradja  direncanakan  pada  6  (enam)  koridor yaitu koridor I (Pusat kota-Darussalam), koridor II (Bandara Sultan Iskandar Muda-Pusat kota-Pelabuhan

## Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan (JARSP)
Journal of Archive in Civil Engineering and Planning
E-ISSN: 2615-1340; P-ISSN: 2620-7567
Journal homepage: http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JARSP/index

## ISSN: 2088-9860
Journal homepage: http://jurnal.unsyiah.ac.id/aijst ISSN: 2088-9860
Journal homepage: http://jurnal.unsyiah.ac.id/aijst
The  Government  of  Aceh  through  the  Department  of  Transportation develop  the  transportation  system,  especially  in  the  means  of transportation one of them improve the urban transport system with the mass transit system that is Trans Koetaradja of 6 (six) corridors . Trans Koetaradja transportation  is  carefully  planned  so  that  it  has  the  same direction and destination point and is bound to a predetermined schedule by using transportation cost concept which regulates fare setting so as to provide  services  for  mutual  interest,  safe,  fast,  convenient  and  cheap. This  research  is  conducted  to  determine  the  fare  of Trans  Koetaradja based  on  vehicle  operational  cost  (VOC),  Ability  To  Pay  and Willingness  To  Pay  from  its  passenger . Primary  data  were  obtained from  interviews  and  field  surveys  using  state  preference  method  in public  and  student  respondents  around  Corridor  III . Sampling  was conducted  in  stratified  random  sampling  to  household  (home  interview survey)  with total sample amounted to 110 samples. Data analysis  was done by using 3 (three) method of DEPHUB method to calculate VOC, Household  Budget  Method  to  get  Ability  To  Pay  (ATP)  value  and perception method to get Willingness To Pay (WTP) value. The results of  this  study obtained the  fare for corridor III based on VOC  was Rp. 5,900.00, the general public  ATP was Rp. 5,400.00 and student/college student  was Rp.  5,200.00,  public  WTP  was  Rp.  3.000.00,    and student/college student was Rp. 2,800.00
Article History: Received 30 Juli 2018 Received in revised form 03 September 2018 Accepted 12 September 2018

## Keywords:
Trans Koetaradja, Tarif, BOK, ATP, WTP, Stated Preferenc
Ulee  Lheue),  koridor  III  (Pusat  kota-Mata  ie),  koridor  IV  (Pusat  kota-Ajun-Lhoknga),  koridor  V  (Ulee Kareng-Terminal Tipe A), dan koridor VI (Terminal Tipe A-Syiah Kuala).
Trans  Koetaradja  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  aman,  cepat,  nyaman,  murah  dan direncanakan  dengan  cermat  sehingga  mempunyai  arah  dan  titik  tujuan  yang  sama  dan  terikat  jadwal yang  sudah  ditentukan  dengan  menggunakan  konsep  biaya  transportasi  yang  mengatur  penetapan  tarif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari pengguna Trans Koetradja dan nilai tarif berdasarkan BOK, ATP dan WTP dari responden.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1  Angkutan Umum
Angkutan  umum  penumpang  adalah  angkutan  penumpang  dengan  menggunakan  kendaraan  umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar (Warpani, 2002). Angkutan umum diperuntukkan guna memenuhi  kebutuhan  dan  pelayanan  angkutan  bersama,  mempunyai  arah  dan  titik  tujuan  yang  sama, terikat dengan peraturan trayek/koridor yang sudah ditentukan dan jadwal yang sudah ditetapkan.
Ditinjau dari segi sosial ekonomi, masyarakat pengguna jasa angkutan umum di bagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:
1. Kelompok Choice , adalah kelompok orang-orang yang dalam pemenuhan kebutuhan pergerakannya mempunyai  kemudahan  (akses)  ke  kendaraan  pribadi  dan  dapat  memilih  untuk  menggunakan angkutan umum atau angkutan pribadi.
2. Kelompok Captive , adalah kelompok orang-orang yang dalam pemenuhan kebutuhan pergerakannya hanya dapat menggunakan kendaraan umum karena ketiadaan angkutan pribadi.

## 2.2  Biaya Operasional Kendaraan (BOK)
Biaya  operasional  kendaraan  adalah  semua  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  penyedia  jasa angkutan  (operator)  sehubungan  dengan  pengoperasian  kendaraan  baik  itu  biaya  langsung,  biaya  tidak langsung, biaya overhead , biaya tak terduga dan keuntungan penyedia jasa kendaraan. Menurut LPM-ITB
(1997) ada beberapa metode perhitungan biaya operasional kendaraan (BOK) yaitu:
1.   BOK  yang  dihitung  dengan  menggunakan  metode  dari  Departemen  Perhubungan  (Dephub), komponen-komponennya  lengkap  dan  sesuai  dengan  pengeluaran  yang  dibutuhkan  dalam pengoperasian kendaraan.
2.   BOK  yang  dihitung  dengan  menggunakan  metode  dari  Dinas  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan (DLLAJ)  pada  umumnya  hampir  sama  dengan  metode  Dephub  namun  ada  komponen-komponen biaya  yang  dimasukkan  hanya  50%  dari  biaya  sebenarnya  seperti:  biaya  KIR  kendaraan,  biaya retribusi terminal dan biaya ijin trayek.
3.   BOK  yang  dihitung  dengan  menggunakan  metode  dari  Forum  Studi  Transportasi  Antar  Perguruan Tinggi  (FSTPT)  hampir  sama  dengan  metode  Dephub  namun  komponen  biayanya  tidak  lengkap seperti pada pemeliharaan kendaraan, tidak mencantumkan biaya untuk servis besar dan servis kecil. Departermen  Perhubungan  Darat  (2002),  merumuskan  perhitungan  besarnya  nilai  tarif  berdasarkan biaya yang harus dikeluarkan oleh penyedia jasa angkutan (BOK) sebagai berikut:
BOK (Tarif Pokok) = BOK Total/th Load Faktor X  JT/th (1) Tarif BPP    = Tarif Pokok x Jarak rata-rata (2) Tarif = Tarif BPP + 10% (3)

## 2.3  Daya Beli Penumpang
Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Darat  (2002),  mengelompokkan  daya  beli  penumpang  terhadap pelayanan jasa angkutan yang diterimanya dalam 2 (dua) jenis yaitu:
1. Ability To Pay (ATP), yaitu kemampuan seseorang untuk membayar jasa angkutan yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal.
2. Willingness  To  Pay (WTP),  yaitu  kesedian  masyarakat  untuk  mengeluarkan  imbalan  atas  jasa angkutan yang diperolehnya.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  untuk  menentukan  nilai  ATP  adalah  metode  pendapatan keluarga  ( Household  Budget  Method )  dan  metode  pendekatan  yang  digunakan  untuk  menentukan  nilai WTP adalah metode persepsi pengguna (Aviasti, 2014). Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai ATP dan WTP, yaitu :
1. Faktor yang mempengaruhi ATP antara lain :
• Besar penghasilan
• Persentase biaya untuk transportasi dari penghasilan
• Persentase alokasi biaya untuk angkutan umum dari alokasi biaya untuk transportasi
• Intensitas perjalanan
2. Faktor yang mempengaruhi WTP antara lain :
• Kualitas dan kuantitas produksi jasa Trans Koetaradja
• Utilitas atau nilai manfaat yang diterima pengguna atas suatu jasa angkutan
Besar  nilai  ATP  adalah  rasio  anggaran  untuk  transportasi  terhadap  intensitas  perjalanan,  dan  dapat dirumuskan sebagai berikut (Suryoputro, 2015):
ATP r = I x .P p .P t /F r (4)
Dimana:
ATPr = ATP responden berdasarkan jenis pekerjaan (Rp/pnp) Ix = Tingkat penghasilan responden per bulan Pp = Presentase biaya untuk transportasi per bulan dari total penghasilan Pt = Presentase alokasi biaya transportasi yang digunakan untuk angkutan umum Fr = Jumlah perjalanan responden dengan menggunakan angkutan umum
Untuk  mendapatkan  nilai  WTP  dapat  diperoleh  dengan  merata-ratakan  persepsi  tarif  yang  dipilih responden untuk setiap jenis pekerjaan dan dapat dirumuskan sebagai berikut (Suryoputro, 2015):
WTP jenis pekerjaan = ∑(𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛)
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 (5)
WTP semua kategori pekerjaan = ∑(𝑊𝑇𝑃𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛) 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 (6)

## 2.4  Tarif
Menurut  Keputusan  Dirjen  Perhubungan  Darat  Nomor  :  SK.687/AJ.206/DRJD/2002,  tarif  adalah besarnya  pengeluaran  yang  dikenakan  kepada  setiap  penumpang  kendaraan  angkutan  umum  yang dinyatakan dalam rupiah. Button (1982) membagi kebijakan tarif angkutan umum dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
1. Cost of service pricing , yaitu tarif yang didasarkan pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh penyedia jasa angkutan untuk kelangsungan dan pengembangan usaha ditambah dengan keuntungan yang wajar.
2. Value  of  service  pricing ,  yaitu  tarif  yang  didasarkan  kepada  kesanggupan/kesediaan  pengguna angkutan umum untuk membayar pelayanan angkutan yang diberikan oleh operator.
3. Charging  what  the  traffic  willbear ,  yaitu  tarif  yang  didasarkan  kepada  volume  angkutan  tertentu akan menghasilkan penerimaan bersih yang paling menguntungkan.
Hayati (2000) menyebutkan ada 2 (dua) faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan kebijakan tarif yaitu struktur tarif dan besaran nilai tarif.

## a. Stuktur Tarif
Stuktur tarif adalah tata cara pembayaran suatu tarif. Struktur tarif dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
1. Tarif  seragam  ( flat  fare ),  yaitu  tarif  yang  dikenakan  adalah  sama  tanpa  memperhatikan  jarak  yang dilalui.  Sistem  tarif  ini  dapat  memberikan  keuntungan  kepada  operator  berupa  kemudahan  dalam penarikan ongkos dalam kendaraan, memudahkan pengadaan dan penarikan karcis. Kelemahan dari sistem  ini  adalah  kerugian  yang  akan  dialami  oleh  pengguna  angkutan  yang  melakukan  perjalanan jarak  pendek  karena  harus  membayar  tarif  sama  dengan  pengguna  angkutan  yang  melakukan perjalanan jarak jauh.
2. Tarif  berdasarkan  jarak  ( distance  base  fare ),  yaitu  tarif  yang  dibedakan  menurut  jarak  yang ditempuh. Kelemahan dari sistem tarif ini yaitu kesulitan pengumpulan biaya angkutan oleh operator karena sebagian pengguna angkutan melakukan perjalanan yang relatif pendek dalam menggunakan angkutan lokal.
3. Tarif berdasarkan tahapan, yaitu tarif yang didasarkan kepada jarak yang ditempuh dibagi per satuan tahapan.  Penggunaan  sistem  tarif  ini  meberikan  kentungan  baik  kepada  pihak  operator  yaitu kemudahan dalam mengambil biaya perjalanan dan untuk pengguna angkutan yakni besarnya biaya perjalanan yang dikeluarkan sesuai dengan jarak perjalanan.
4. Tarif  berdasarkan  Zona,  yaitu  tarif  yang  didasarkan  pada  pelayanan  perangkutan  yang  dibagi  ke dalam zona-zona.

## b. Besaran Nilai Tarif
Besaran  tarif  adalah  biaya  yang  dikenakan  kepada  pengguna  angkutan.  Di  dalam  pelaksanaannya hubungan  antara  besaran  tarif  berdasarkan  BOK  yaitu  BPP  dengan  kempuan  untuk  membayar  (ATP) dapat terjadi dalam 2 (dua) kondisi yaitu:
1. Nilai ATP lebih besar dari BPP
Pada kondisi ini menjelaskan bahwa kemampuan membayar dari pengguna angkutan lebih besar dari biaya operasional kendaraan yang harus dikeluarkan oleh penyedia angkutan, sehingga besaran nilai tarif dapat diberlakukan lebih besar atau sama dengan nilai BPP.
2. Nilai ATP lebih kecil dari BPP
Pada  kondisi  ini  menjelaskan  bahwa  kemampuan  membayar  dari  pengguna  angkutan  berada  di bawah  biaya  operasional  kendaraan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  penyedia  angkutan,  hal  ini menyebabkan  penerapan  besaran  nilai  tarif  sangatlah  sulit  karena  harus  tetap  memperhatikan kepentingan pengguna angkutan. Pada pelaksanaannya diperlukan campur tangan pemerintah untuk memberikan  subsidi  langsung  atau  subsidi  silang  kepada  biaya  operasional  kendaraan  sehingga besaran  tarif  yang  diberlakukan  akan  sama  besar  dengan  nilai  ATP  tetapi  tidak  merugikan kepentingan penyedia angkutan karena telah di subsidi.
Yuniarti  (2009),  menyatakan  pelaksanaan  dalam  menentukan  tarif  sering  terjadi  benturan  antara besarnya nilai ATP dan WTP seperti:
1. ATP lebih besar dari WTP
Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar lebih besar dari kemauan untuk membayar jasa  angkutan.  Ini  terjadi  bila  pengguna  mempunyai  penghasilan  yang  relatif  tinggi  tetapi  utilitas terhadap jasa angkutan relatif rendah, pengguna pada kondisi ini disebut choiced riders.
2. ATP lebih kecil dari WTP
Kondisi  ini  merupakan  kebalikan  dari  kondisi  yang  duraikan  sebelumnya  dimana  keinginan pengguna  untuk  membayar  jasa  angkutan  lebih  besar  dari  kemampuan  membayar.  Hal  ini  terjadi bagi pengguna yang memiliki penghasilan yang relatif rendah tetapi utilitas terhadap jasa angkutan sangat  tinggi  sehingga  keinginan  pengguna  untuk  membayar  sangat  dipengaruhi  oleh  utilitas,  pada kondisi ini pengguna disebut captive riders.
3. ATP sama dengan WTP
Kondisi ini menunjukkan bahwa antara kemampuan dan keinginan membayar jasa angkutan adalah sama,  pada  kondisi  ini  terjadi  keseimbangan  antara  utilitas  pengguna  dengan  biaya  yang  harus dikeluarkan untuk membayar jasa angkutan.
Dhuyufur dkk (2018) mengestimasi tarif Trans Koetaradja koridor I berdasarkan ATP untuk pelajar Rp. 3.200,-, mahasiswa Rp. 3.300,-, masayarakat umum Rp. 3.500,- dan manula/disabilitas Rp. 3.400,-.
Rekomendasi kebijakan penentuan tarif angkutan umum berdasarkan analisis perbandingan ATP dan WTP dapat dilakukan dengan penerapan prinsip berikut ini:
1. WTP merupakan fungsi dari tingkat pelayanan angkutan umum, bila nilai WTP masih di bawah ATP maka  masih  dimungkinkan  untuk  menaikkan  tarif  dengan  melakukan  perbaikan  pada  tingkat pelayanan angkutan.
2. ATP  merupakan  fungsi  dari  kemampuan  membayar,  maka  besaran  tarif  angkutan  umum  yang diberlakukan  tidak  boleh  melebihi  nilai  ATP  kelompok  sasaran.  Intervensi/campur  tangan pemerintah  dalam  bentuk  subsidi  langsung  atau  subsidi  silang  dibutuhkan  pada  kondisi  dimana besaran  tarif  angkutan  umum  yang  berlaku  lebih  besar  dari  ATP  sehingga  didapat  besaran  tarif maksimum sama dengan ATP.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Kerangka Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan cara mengumpulkan data-data primer dan sekunder yang selanjutnya disusun, dijelasakan dan dianalisis. Dalam mencapai tujuan dari penelitian ini dilakukan beberapa tahapan dalam proses pengumpulan data dan pengolahan data untuk mendapatkan hasil  penelitian.  Penelitian  ini  diawali  dengan  melakukan  studi  pendahuluan  yang  meliputi  pengamatan langsung  atau  survey  lokasi  penelitian.  Dari  survey  pendahuluan,  dilakukan  identifikasi  masalah  agar dapat  disusun  latar  belakang  masalah,  rumusan  masalah,  manfaat  penelitian,  menetapkan  tujuan penelitian serta membuat batasan masalah yang akan dibahas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## 3.2  Pengumpulan dan Pengolahan Data
Data primer diperoleh dari survey lapangan dengan cara penyebaran kuesioner yang dilakukan secara acak berstrata ( stratified random sampling ) ke rumah tangga ( home interview survey ) terhadap responden masyarakat  umum  dan  mahasiswa/pelajar  yang  berada  di  sekitar  koridor  III  untuk  mendapatkan  data karakteristik  responden,  ATP  dan  WTP  yang  pelaksanaannya  dilakukan  selama  2  (dua)  hari  dengan jumlah total responden adalah 110 responden. Penyebaran kuesioner dengan menggunakan teknik stated preference dan dilaksanakan oleh  4 (empat) orang surveyor yang disebar pada 4 (empat) kecamatan yaitu kecamatan  Kuta  Raja,  kecamatan  Baiturrahman,  kecamatan  Jaya  Baru,  dan  kecamatan  Banda  Raya. Penyebaran  kuesioner  pada  koridor  III  dilakukan  dengan  menggunakan  5  (lima)  skenario  tarif  yang berbeda yaitu Rp. 2.000, Rp.3.000, Rp. 4.000, Rp. 5.000 dan Rp. 6.000.
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah data teknis tentang Trans Koetaradja, Peta  lokasi  wilayah  untuk  pengenalan  wilayah  dan  lokasi  pengambilan  sampel,  data  jumlah  penduduk, biaya  yang  dikeluarkan  untuk  pengoperasian  bus  Trans  Koetaradja  Koridor  I  (biaya  tidak  langsung,
seperti:  Gaji  Karyawan,  biaya  langsung,  seperti:  harga  oli,  harga    BBM,  harga  ban  dan  harga  suku cadang) yang semua data tersebut diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu, literatur terkait dan dari dinas- dinas terkait.
Dalam penelitian ini, ada 3 (tiga) metode yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh yaitu:
1. Metode DEPHUB untuk mendapatkan nilai BOK.
Perhitungan  nilai  tarif  berdasarkan  BOK  untuk  koridor  III  diperoleh    dengan  menggunakan persamaan  2.1  sampai  dengan  2.3    terhadap  data  sekunder  data  teknis  Trans  Koetaradja  dan  hasil perhitungan  BOK  Trans  Koetaradja  trayek  koridor  I  (Darussalam-Pusat  Kota)  Perhitungan  BOK Trans Koetaradja  trayek  koridor  I  (Darussalam-Pusat  Kota)  dengan  menggunakan  nilai load  factor 44,5%.
2. Metode pendapatan keluarga ( Household Budget Method ) untuk mendapatkan nilai ATP.
Perhitungan  nilai  tarif  berdasarkan  ATP  untuk  koridor  III  diperoleh    dengan  menggunakan persamaan 2.4 terhadap data hasil kuesioner responden meliputi data besarnya pendapatan keluarga, persentase  biaya  untuk  transportasi,  persentase  biaya  untuk  transportasi  Trans  Koetardja,  dan intensitas perjalanan dengan menggunakan Trans Koetardja.
3. Metode persepsi untuk mendapatkan nilai WTP.
Perhitungan  nilai  tarif  berdasarkan  WTP  untuk  koridor  III  diperoleh    dengan  menggunakan persamaan  2.5  dan  2.6  terhadap  data  hasil  kuesioner  responden  meliputi  data  besaran  tarif  yang diinginkan oleh responden Trans Koetardja.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Analisis Data

## a.  Karakteristik Responden
Karakteristik  responden  yang  dominan  pada  koridor  III  adalah  laki-laki  sebesar  51,9%  dengan usia  responden  berkisar  20-49  tahun  sebesar  69,2%  berasal  dari  kelompok  masyarakat  umum  sebesar 74,5% dan pendidikan terakhir SMA sebesar 41,8% dan pendapatan keluarga berkisar 3-7,5 juta sebesar 63,7% serta penggunaan kendaraan pribadi sebesar 59,9%.

## b.  Biaya Operasional Kendaraan (BOK)
Berdasarkan  data  sekunder  hasil  perhitungan  nilai  BOK  Trans  Koetaradja  trayek  koridor  I (Darussalam-Pusat Kota)diperoleh total BOK per tahun per bus sebesar Rp.  185.674.324,22, besar nilai load factor adalah 44,5% dan produksi pelayanan per bus sebesar Rp. 272.039,63 maka didapat besarnya tarif pokok dan tarif BPP untuk masing-masing koridor adalah sebagai berikut:
Tarif Pokok  = 185.674.324,22 44,5% 𝑥 81.510 = 185.674.324,22 272.039,63 = Rp. 682,53/pnp.km
Tarif BPP Koridor III = Rp. 682,53/pnp.km x 8,59 km = Rp. 5.862,9/pnp
Tarif Koridor III = Rp. 5.862,9/pnp + 10% = 5.863 ≈ Rp. 5.900/pnp

## c.  Ability To Pay (ATP)
Dengan menggunakan data hasil kuesioner responden diperoleh nilai tarif berdasarkan ATP untuk koridor III seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 dan tabel 2:

## Tabel 1.

## Perhitungan ATP untuk setiap jenis pekerjaan pada koridor III
Pekerjaan Jumlah Responden Jumlah Pendapatan /Bln % Biaya Utk Transport. % Biaya Utk TK Frekuensi Naik TK ATP (Rp/pnp) PNS/POLRI/TNI 19 6.078.947,37 22,11 33,95 2,68 5.664,90 Pegawai Swasta 46 4.206.521,74 21,48 56,96 2,74 6.262,27 IRT 10 3.850.000,00 26,90 44,75 2,90 5.327,05 Lain-lain 7 3.857.142,86 19,43 46,43 2,71 4.272,82 Mahasiswa/Pelajar 28 3.875.000,00 18,67 64,58 3,00 5.192,24

## Tabel 2.

## Nilai ATP untuk Tiap Kelompok pada koridor III
Kelompok Pekerjaan ATP Tiap Profesi (Rp/pnp) ATP Tiap Kelp. (Rp/pnp) Dibulatkan (Rp/pnp) Masyarakat Umum PNS/POLRI/TNI Pegawai Swasta IRT Lain-lain 5.664,90 6.262,27 5.327,05 4.272,82 5.381,76 5.400,00 Mahasiswa/Pelajar Mahasiswa/Pelajar 5.192,24 5.192,24 5.200,00

## d.  Willingness To Pay (WTP)
Dengan mengunakan persepsi tarif yang dipilih responden terhadap skenario tarif yang digunakan pada  lembar  kuesioner  maka  dapat  dilakukan  analisis  terhadap  tarif  Trans  Koetaradja  berdasarkan  nilai WTP pengguna jasa untuk koridor III seperti yang ditunjukkan pada tabel 3 sampai tabel 5:

## Tabel 3.

## Tabulasi jumlah responden berdasarkan skenario WTP dan jenis pekerjaan pada koridor III
Jenis Pekerjaan Skenario Tarif WTP (Rp.) Total 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 PNS/POLRI/TNI Jml 8 6 2 3 0 19 % 7,27 5,45 1,82 2,73 0,00 17,27 Pegawai Swasta Jml 13 10 11 10 2 46 % 11,82 9,09 10,00 9,09 1,82 41,82 IRT Jml 6 0 3 1 0 10 % 5,45 0,00 2,73 0,91 0,00 9,09 Lain-lain Jml 4 2 1 0 0 7 % 3,64 1,82 0,91 0,00 0,00 6,36 Mahasiswa/Pelajar Jml 14 9 3 1 1 28 % 12,73 8,18 2,73 0,91 0,91 25,45 Total Jml 45 27 20 15 3 110 % 40,91 24,55 18,18 13,64 2,73 100,00

## Tabel 4.
Perhitungan WTP menurut jenis pekerjaan pada koridor III Pekerjaan Kemauan Untuk Membayar Jumlah Responden WTP (Rp/pnp) 1 2 3 4 = (2/3) PNS/POLRI/TNI 57.000,00 19 3.000,00 Pegawai Swasta 162.000,00 46 3.521,74 IRT 29.000,00 10 2.900,00 Lain-lain 18.000,00 7 2.571,43 Mahasiswa/Pelajar 78.000,00 28 2.785,71

## Tabel 5.

## Nilai WTP untuk Tiap Kelompok pada koridor III
Kelompok Pekerjaan WTP Tiap Profesi (Rp/pnp) WTP Tiap Kelp. (Rp/pnp) Dibulatkan (Rp/pnp) Masyarakat Umum PNS/POLRI/TNI Pegawai Swasta IRT Lain-lain 3.000,00 3.521,74 2.900,00 2.571,43 2.998,29 3.000,00 Mahasiswa/Pelajar Mahasiswa/Pelajar 2.785,71 2.785,71 2.800,00
Secara deskripsi statistik nilai tarif untuk kelompok  masyarakat umum dan mahasiswa/pelajar pada Koridor III dapat dilihat pada Gambar 1

## 4.2  Evaluasi Hasil
Dari  data  karakteristik  responden  dan  hasil  skema  tarif  berdasarkan  rencana  tarif,  BOK,  ATP  dan WTP yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijelaskan beberapa hal terkait rencana pengoperasian Trans Koetardja koridor III sebagai berikut:
1. Dari  gambaran  karakteristik  responden  pada  koridor  III  dapat  disimpulkan  bahwa  calon  pengguna Trans Koetardja pada Koridor III merupakan masyarakat umum dengan tingkat pendapatan keluarga menengah ke atas yang penggunaan kendaraan pribadi masih sangat dominan.
2. Nilai tarif BOK > nilai tarif ATP
Hal  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  kemampuan  membayar  dari  pengguna  Trans  Koetardja  berada  di bawah  biaya  operasional  kendaraan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  penyedia  angkutan,  ini menyebabkan  penerapan  besaran  nilai  tarif  sangatlah  sulit  karena  harus  tetap  memperhatikan kepentingan pengguna angkutan dan kemanpuan membayar dari pengguna Trans Koetardja.
3. Nilai tarif WTP < nilai tarif  ATP
Rcn Tarif (Dinas Perhub Aceh) BOK ATP Masy. Umum ATP Mhs/pelajar WTP Masy. Umum WTP Mhs/pelajar NILAI TARIF 4.000,00 5.900,00 5.400,00
5.200,00 3.000,00 2.800,00 - 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 Rekomendasi Tarif Koridor III Gambar 1. Skema Tarif berdasarkan Rencana Tarif, BOK, ATP, WTP dan Rekomendasi Nilai Tarif di Koridor III
Masyarakat Umum = Rp. 4.575,- ≈ Rp. 5.000,-
Mahasiswa/Pelajar = Rp. 4.475,- ≈ Rp. 4.000,-
Kondisi ini menggambarkan bahwa pengguna Trans Koetaradja merupakan kelompok choiced riders yang mempunyai penghasilan relatif tinggi sehingga pemilihan untuk penggunaan kendaraan pribadi masih lebih dominan dengan tingkat utilitas terhadap jasa Trans Koetaradjamasih relatif rendah.
4. Dengan  kebijakan  rencana  tarif  (RT)  pemerintah  sebesar  Rp.  4.000,-  untuk  koridor  III  dapat dijelaskan  kondisi  pelaksanaan  pengoperasian  Trans  Koetaradja  koridor  III  mengharuskan pemerintah untuk melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut:
a. memberikan  subsidi  langsung  atau  subsidi  silang  kepada  penyedia/operator  Trans  Koetaradja sebesar kekurangan antara RT dengan BOK
b. memperhatikan/menaikkan  nilai  utilitas  dari  pelaksanaan  Trans  Koetaradja  dengan  melakukan perbaikan  pada  tingkat  pelayanan  angkutan  sehingga  nilai  tarif    WTP  menjadi  sama  atau mendekati nilai tarif ATP dan nilai RT dapat dipakai harga yang sesuai dengan nilai tarif ATP yang  mengakibatkan  subsidi  dari  pemerintah  menjadi  lebih  kecil  yaitu  hanya  sebesar kekurangan antara ATP dengan BOK

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Besaran  nilai  tarif  Trans  Koetaradja  Koridor  III  dengan  kelompok  masyarakat  umum  dan mahasiswa/pelajar  menunjukkan  kencenderungan  yang  sama  yaitu  nilai  tarif  BOK  berada  di  atas  tarif ATP dan WTP, hal ini menggambarkan bahwa pengguna Trans Koetaradja merupakan kelompok choiced riders yang  mempunyai  penghasilan  relatif  tinggi  tetapi  memiliki  kemampuan  membayar  berada  di bawah  biaya  operasional  kendaraan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  penyedia  angkutan  dengan  tingkat utilitas Trans Koetaradja yang masih rendah.

## 5.2 Saran
1. Pemerintah  dapat  memberikan  subsidi  langsung  atau  subsidi  silang  kepada  biaya  operasional kendaraansehingga  besaran  tarif  yang  diberlakukan  akan  sama  besar  dengan  nilai  ATP  tetapi  tidak merugikan kepentingan penyedia angkutan karena telah di subsidi;
2. Penyedia  jasa  Trans  Koetardja  juga  harus  mengoptimalkan  kinerja  pelayanan  sehingga  dapat menaikkan nilai tarif WTP pengguna jasa sehingga dapat mendekati atau sama dengan nilai ATP.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, S., 1993, Manajemen Transportasi , PT. Raja Grafindo Pesrsada, Jakarta.
Aviasti, Asep Nana Rukmana, Djamaluddin, 2014, Model Penentuan Tarif Angkutan Kota Berdasarkan Keterjangkauan  Daya  Beli  Masyarakat  Pengguna  Di  Kota  Bandung ,ISSN  2089-3582,  EISSN 2303-2480/ Vol.4, No.1.
Button, KJ., 1982, Transport Economics , Heinemann, London, England.
Direktur  Jenderal  Perhubungan  Darat,  2002, Keputusan  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Darat  nomor SK.687/AJ.206/DRDJ/2002  tentang  Pedoman  Teknis  Penyelenggaraan  Angkutan  Penumpang Umum  Di  Wilayah  Perkotaaan  Dalam  Trayek  Tetap  Dan  Teratur. Jakarta:  Direktur  Jenderal Perhubungan Darat.
Dhuyufur Rahmani, Renni Anggraini, Irin Caisarina, 2018, Analisis Kelayakan Finansial Tarif Bus Trans Koetardja  berdasarkan  Ability  To  Pay  (ATP) ,  www.jurnal.unsyiah.ac.id/JARSP,  E-ISSN:2615- 1340.
Fanesha,  M,N,  2017, Analisis  Kinerja  Pelayanan  Angkutan  Bus  Trans  Koetaradja  Kota  Banda  Aceh (Studi Kasus Trayek Keudah-Darussalam) , Tugas Akhir, Fakultas Teknik Sipil Unsyiah, B. Aceh.
Hanifah, 2017, Analisis Tarif Bus Trans Koetaradja Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan, Ability To  Pay  dan  Willingness  To  Pay  (Studi  Kasus  Koridor  I,  Keudah-Darussalam) ,  Tugas  Akhir, Fakultas Teknik Sipil Unsyiah, B. Aceh.
Hayati, A., 2000, Analisis Penentuan Tarif Berdasarkan BOK, ATP dan WTP (Studi Kasus Perum Damri Bandung , Thesis, Program Transportasi ITB, Bandung.
LPM-ITB, 1997, Studi Sistem Pengelolaan Angkutan Umum .
Munawar, A., 2004, Manajemen Lalu Lintas Perkotaan , Beta Offset, Yogyakarta Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
Permata, M, R, 2012, Analisa Ability To Pay dan Willingness To Pay Pengguna Jasa Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai , Thesis, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Depok. Suhartono,  Sumarsono,  Mudjiastuti  Handajani,  2003, Analisis  Keterjangkauan  Daya  Beli  Pengguna Angkutan Umum dalam Membayar Tarif , PILAR Volume 12, Nomor 2, September 2003 : halaman 73 – 88.
Suryoputro, J., 2015, Analisis Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Ability To Pay (ATP), Willingness To Pay  (WTP)  dan  Biaya  Opersaional  Kendaraan  (BOK) e-Jurnal  Matriks  Teknik  Sipil/Juni 2015/585.
Tamin O. Z., 2000, Perencanaan dan Pemodelan Transportasi , edisi kedua, ITB, Bandung.
Tamin  O.  Z,  dkk,  1999, Evaluasi  Tarif  Angkutan  Umum  dan  Analisis  Ability  To  Pay  (ATP)  Dan Willingness To Pay (WTP) di DKI Jakarta , Jurnal Transportasi FSTPT, Volume 1, No. 2, hal 121- 139, ISSN : 1411-2442.
Warpani, S., 2002, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ,Bandung, Penerbit ITB.
Yuniarti, T., 2009, Analisa Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Oprasional Kendaraan, Ability To Pay Dan Willingness To Pay, diterbitkan : Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Sebelas Maret, Surakarta