## Pentingnya Ekonomi Desa Melalui Terselenggaranya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Koijabi Kecamatan Aru Tengah Timur
Yohanes Zefnath Warkula 1 Yustinus Lambyombar 2

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  hasil  pengabdian  kepada  masyarakat  tentang Pentingnya Ekonomi Desa Melalui terselenggaranya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi aparatur desa dan masyarakat desa sebagai dasar untuk meningkatkan kemampuan baik secara individu  maupun  secara  lembaga  desa  di  Desa  Koijabi  Kecamatan  Aru  Tengah  Timur. Identifikasi masalah yang dilakukan sebagai langkah awal untuk merumuskan apa saja yang akan  dijadikan  bahan  untuk  perancangan  sistem  dan  materi  pelatihan  dalam  kegiatan pengabdian  ini.  Melakukan  survei  lapangan  ke  Desa  Koijabi  Kecamatan  Aru  tengah  timur sebagai  tempat  dilaksanakannya  kegiatan,  kemudian  melakukan  pelatihan,  Sosialisasi  dan diskusi  dengan  pihak  Desa  untuk  mengidentifikasi  permasalahan  terkait  pembentukan BUMDes.  Jangka  panjang  program  PkM  ini  adalah  Pemberdayaan    Masyarakat    Melalui terciptanya  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa  Koijabi  Kecamatan  Aru  Tengah Timur, pembentukan BUMDes memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar memahami  seluk  beluk  pengelolaan  serta  mampu  memasarkan  hasil  produk  yang  dikelola melalui  BUMDes.    Memberikan  pemahaman  kepada  Masyarakat  Desa  Koijabi  untuk singkronisasi  program  dari  pemerintah  pusat  sampai  ke  desa  tentang  BUMDes,  dan  untuk penataan ekonomi desa yang lebih baik lagi.
Kata Kunci : BUMDes, Ekonomi Desa

## Abstract
This  service  aims  to  socialize  the  importance  of  the  village  economy  through  the implementation  of  Village  Owned  Enterprises  (BUMDes)  for  village  officials  and  village communities as a basis for improving abilities both individually and as village institutions in Koijabi Village, Aru Tengah Timur District. Problem identification is carried out as an initial step to formulate what will be used as material for system design and training materials in this service activity. Conducted a field survey to Koijabi Village, Central-Eastern Aru District as a place to carry out activities, then conducted training, socialization and discussions with the village to identify problems related to the formation of BUMDes. The long term of this PkM program  is  Community  Empowerment.  Through  the  creation  of  Village-Owned  Enterprises (BUMDes) in Koijabi Village, Aru Tengah Timur District, the formation of BUMDes requires Human Resources (HR) who really understand the ins and outs of management and are able to  market  the  products  managed  through  BUMDes.  Provide  understanding  to  the  Koijabi Village Community for synchronizing programs from the central government to villages about BUMDes, and for better structuring the village econo my.
Keywords: BUMDes, Village Economy
¹PSDKU di Kab. Kep. Aru, Universitas Pattimura, email: anezeft.1004@gmail.com ²PSDKUdi  Kab. Kep. Aru, Universitas Pattimura , email: tinhocoolz@gmail.com

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  adalah  meningkatnya  peran  serta masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  secara  akuntabel  dan  transparan. Pemerintah  Desa  dituntut  untuk  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  desa  dan  pengelolaan kekayaan desa dengan lebih baik sesuai dengan PP Nomor 43/2014. Desa ISSN: 2622-6766 (online) 20 sebagai kesatuan masyarakat yang otonom, memiliki sumber-sumber kekayaan dan pendapatan  sendiri  yang  harus  dikelola  secara  baik.  Sumber  potensi  desa  tersebut  harus dimanfaatkan secara optimal dan profesional demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (Solekhan, 2014:43) mengemukakan, “Menempatkan kedudukan desa otonom akan membawa perubahan  pelaksanaan  pemerintahan  desa  lebih  baik,  antara  lain:  (1)  satuan-satuan desentralisasi  (otonom)  lebih  fleksibel  dalam  memenuhi  berbagai  perubahan  yang  terjadi dengan cepat, (2) satuan-satuan desentralisasi (otonom) dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan  lebih  efisien,  (3)  satuan-satuan  desentralisasi  (otonom)  lebih  inovatif,  (4)  satuan-satuan desentralisasi (otonom) mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.”
Membangun suatu Negara dari pinggiran dilakukan dengan memperkuat daerah-daerah kecil  dalam  kerangka  Negara  kesatuan  seperti  halnya  desa  adalah  merupakan  sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini dipandang strategis untuk suatu  langkah  dalam  menciptakan  Negara  yang  makmur  dan  menjadi  tonggak  dalam menghadapi persaingan global saat ini. Desa merupakan bagian wilayah terendah dan sudah biasa dipandang sebagai daerah miskin menjadikan pemerintah memiliki tugas untuk memberi perhatian  yang  besar  membantu  desa  dalam  mengurangi  kemiskinan.  UU  No.  6  tahun  2014 menyebutkan  bahwa  Pembangunan  Desa  adalah  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Desa memiliki hak dalam mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  dan  berperan  dalam  mewujudkan  cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Masyarakat desa saat ini sudah mengupayakan dalam mengelola sumber daya alam yang direncanakan akan berdampak baik pada peningkatan pendapatan desa. Namun hingga saat ini masih terdapat kendala atau hambatan yang dirasakan masyarakat desa maupun perangkat desa dalam mengembangkan sumber daya alam yaitu masalah keuangan dan minimnya sumber daya manusia  yang  berkualitas  sehingga  tidak  mampu  dalam  hal  pengolahan.  Melihat  fenomena diatas pemerintah memiliki upaya dengan membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Istilah BUMDes sendiri muncul pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Jadi BUMDes dapat meringankan  masyarakat  dalam  hal  permodalan  dan  menjadi  stimulus  dalam  mendorong ekonomi masyarakat desa secara lebih intens.
Pada kenyataan  yang ada, memperlihatkan bahwa saat ini rata-rata tingkat pendidikan struktur  pemerintahan  desa  dan  masyarakat  relatif  rendah,  ditambah  lagi  tidak  efektifnya pendampingan  yang  dilakukan  oleh  pihak  kecamatan  menyebabkan  tingkat  kemampuan struktur  pemerintahan  desa  dan  masyarakat  terbatas.  Konsekuensinya,  upaya  untuk meningkatkan kompetensi penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pengelolaan potensi- potensi desa yang kemudian dikelola dalam struktur organisasi desa yaitu Badan Usaha Milik Desa memerlukan upaya pendampingan teknis oleh akademisi. Hal ini karena dengan adanya pembentukan  BUMDes  dapat  menjalankan  usaha  di  bidang  ekonomi  dan/atau  pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUM Desa merupakan suatu badan usaha alternatif yang perlu dikembangkan untuk mendorong perekonomian desa, dengan harapan  dapat  menciptakan  sumber  daya  ekonomi  baru  untuk  memanfaatkan  keterbatasan- keterbatasan sumber daya yang dimiliki desa.
Berdasarkan  teori  dan  fenomena  yang  ada  maka  tim  penyusun  tertarik  untuk mengsosialisasikan dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh program studi Akuntansi, PSDKU Universitas Pattimura di Kabupaten Kepulauan Aru dengan Judul  “ Sosialisasi  Pentingnya  Ekonomi  Desa  Melalui  Terselenggaranya  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Koijabi Kecamatan Aru Tengah Timur ” .

## Solusi Dan Target Luaran
Melalui  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  (PkM)  prodi  akuntansi  PSDKU Universitas Pattimura di  Kabupaten Kepulauan Aru ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat  desa  Koijabi  tentang  pentingnya  pemberdayaan  ekonomi  desa  melalui terselenggaranya  BUMDes  sesuai  dengan  sumber  daya  alam  yang  ada  pada  desa  Koijabi sehingga  dapat  menciptakan  lapangan  pekerjaan  kepada  masyarakat  desa  koijabi  dan  taraf hidup  masyarakat  setempat  lebih  produktif.  Selain  itu  pemerintah  desa  Koijabi  lebih  aktif dalam mengelolah keuangan desa yang lebih baik dengan program BUMDes, hal yang perlu diperhatikan lagi ialah membuat regulasi untuk penguatan BUMDes yaitu peraturan desa sesuai dengan mekanisme Undang-Undang  yang berlaku di  Indonesia (Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Menengah Kecil, dan Menengah).
Kontribusi mendasar dari kegiatan ini adalah peningkatan kemampuan masyarakat dalam merencanakan  dan  menyelenggarakan  upaya-upaya  BUMDes  secara  mandiri  dan  sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Pengabdian kepada masyarakat (PkM) prodi Akuntansi PSDKU Universitas Pattimura – Aru, dilakukan di Desa Koijabi, Kecamatan Aru Tengah timur.
Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  4  tahun  2014  tentang,  Pendirian,  Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut Bumdes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Bumdes  sebagai  suatu  lembaga  ekonomi  modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha Bumdes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan  Bumdes  dapat  mengajukan  pinjaman  modal  kepada  pihak  luar,  seperti  dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.
Indikator  capaian  Program  Pengabdian  kepada  Masyarakat  Prodi  Akuntansi  PSDKU Universitas Pattimura Aru yang dituju adalah:
1) Sosialisasi  Pentingnya  Ekonomi  Desa  Melalui  terciptanya  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) di Desa Koijabi kecamatan Aru Tengah Timur;
2) Meningkatnya  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  desa  agar  bisa  membantu  masyarakat untuk dalam pencapaian usahanya;
3) Terjadi  singkronisasi  program  dari  pemerintah  pusat  sampai  ke  desa  tentang  kebijakan transformasi LKM yang belum berbadan hukum menjadi BUMDes, koperasi, BPR;
4) Memberikan  pembinaan  dan  pendampingan  dalam  proses  berjalannya  BUMDes  lebih professional dan akuntabel;
5) Membantu pemerintah desa, agar terbentuk unit-unit usaha kecil dan menengah yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.:

## METODE PELAKSANAAN
Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, pelaksanaan kegiatan PkM ini dilakukan dalam beberapa langkah yang melibatkan metode survei lapangan berupa :
1. Identifikasi  masalah  yang  dilakukan  sebagai  langkah  awal  untuk  merumuskan  apa  saja yang akan dijadikan bahan untuk perancangan sistem dan materi pelatihan dalam kegiatan pengabdian ini.
2. Melakukan survei lapangan ke Desa Koijabi Kecamatan Aru tengah timur sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan, kemudian melakukan sosialisasi dan penyampaian materi,
3. Sosialisasi  dan  diskusi  dengan  pihak  Desa  untuk  mengidentifikasi  permasalahan  terkait pembentukan BUMDes.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan PKM Prodi Akuntansi dilaksanakan di aula kantor Desa Koijabi pada tanggal 10  Desember  2020  dengan tema:  “Pemberdayaan  Ekonomi  Desa  Melalui  Terselenggaranya Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  pada  Desa  Koijabi  Kecamatan  Aru  Tengah  Timur”. Peserta  berasal  dari  penduduk  desa  koijabi.  Jumlah  peserta  yang  mengikuti  kegiatan  dalam bentuk sosialisasi dan diskusi sebanyak 27 orang terdiri atas kepala dan sekretaris desa, tokoh masyarakat, anggota BPD, Pemuda/i. Kegiatan dilaksanakan dalam 2 sesi yaitu sesi pertama tentang sosialisasi materi dan tanya-jawab.
A. Pembahasan materi pada sesi pertama mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Potensi utama desa dengan memperhatikan karakteristik, topografi dan aset yang dimiliki desa  serta  kondisi  kemasyarakatan  yang  berada  di  desa  tersebut.  Desa  perlu  menyusun analisis SWOT sehingga tergambar jelas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh desa;
b. Desa  juga  perlu  memahami  siapa  pembeli  produk  guna  pemetaan  estimasi  penerimaan pendapatan desa;
c. Kedudukan dan status Bumdes dan perbedaan Bumdes dengan PT, CV, usaha dagang atau koperasi; dan
d. Kajian kelayakan usaha Bumdes.
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam  keberlangsungannya  selain  memberikan keuntungan  bagi  Pendapatan  Anggaran  Desa  (PADes)  juga  memberi  keuntungan  bagi  para pelaku  usaha,  yang  secara  tidak  langsung  dapat  memberi  kontribusi  dalam  menguatkan perekonomian desa.
Penguatan ekonomi bukan hanya berbicara tentang sumber daya apa yang akan dikelola oleh BUMDes melainkan juga memperhitungkan tentang profit yang diterima desa. Sehingga dalam pengelolaan BUMDes membutuhkan anggota yang memiliki keahlian dan keterampilan untuk mengelola sumber daya yang ada di desa menjadi sesuatu yang memilki nilai jual yang tinggi.
Tertutupnya akses bagi pemerintah dalam pengelolaan BUMDes juga menjadi salah satu kendala  dalam  penguatan  ekonomi  desa  di  Kecamatan  Aru  Tengah  Timur.  Minimnya pengalaman kepala desa dan anggota BUMDes tentu memerlukan campur tangan pemerintah untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan tentang bidang-bidang apa yang menjadi potensi usaha mereka.
B. Kajian  kelayakan  usaha  yang  dilakukan  dengan  cara  tepat  akan  memberikan manfaat, berupa :
1. Memberikan  pemahaman  tentang  BUMDes  kepada  masyarakat  dan  manfaatnya  untuk Desa;
2. Memperkecil risiko kegagalan usaha atau mencegah kerugian;
3. Tersedianya data dan informasi sehingga memudahkan penyusunan  perencanaan usaha;
4. Meningkatnya kemampuan atau keterampilan warga desa dalam mengelola usaha ekonomi secara rasional dan modern; dan
5. Tersedianya informasi tentang prospek usaha yang dapat menarik warga desa dan pihak lain untuk mendukung pengembangan usaha.
Pelaksanaan  pengabdian  mulai  dilakukan  Dosen  dan  mahasiswa  pada  Desa  Koijabi Kecamatan  Aru  Tengah  Timur  kepada  Aparatur  Desa,  BPD,  dan  Pemuda-Pemudi  ini  ialah untuk mengenalkan bagaimana pentingnya terbentuk suatu badan usaha milik desa (BUMDes) melakukan kegiatan perencanaan dalam dalam pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa    dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  kemampuan  pengelola  BUMDes  dan Aprat  desa  dalam  memanfaatkan  keuangan  desa  (APBDesa)  dengan  baik    dengan  sebaik mungkin,  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  pengunaan  dana  masyarakat  tersebut. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, Pemberdayaan Masyarakat melalui pengenalanan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  meliputi:  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pemberdayaan    Masyarakat    Melalui  terselenggarannya  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) di Desa Koijabi Kecamatan Aru Tengah Timur; Dalam pemberdayaan tentang pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes), pengelola sudah berusaha untuk  membuat kegiatan yang berkiatan dengan peran masyarakat dalam peningkatan usaha, agar dana yang disalurkan  melalui  BUMDes,  bisa  termanfaatkan  dengan  baik,  agar  nantinya  bisa dipertanggungjawabkan secara normatif, berdasarkan juknis peruntukannya.
2. Meningkatnya  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  desa  agar  bisa  membantu  masyarakat untuk  dalam  pencapaian  usahanya;  sehingga  dengan  berjalannya  lembaga  mikro  tersebut masyarakat akan terbantu dalam hal penggunaan fasilitas yang lebih mudah dan terjangkau.
3. Terjadi  singkronisasi  program  dari  pemerintah  pusat  sampai  ke  desa  tentang  kebijakan transformasi LKM yang belum berbadan hukum menjadi BUMDes, koperasi, BPR;
4. Membantu pemerintah desa, agar terbentuk unit-unit usaha kecil dan menengah yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM), dapat disimpulkan bahwa: 1. Jangka panjang program PkM ini adalah Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui terciptanya Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa  Koijabi  Kecamatan  Aru  Tengah  Timur, pembentukan  BUMDes  memerlukan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  benar-benar memahami seluk beluk pengelolaan serta mampu memasarkan hasil produk yang dikelola melalui BUMDes.
2. Aparatur  desa  sebagai  sasaran  program  PkM  terbantukan  dan  merasa  bangga  dengan kegiatan ini dalam melihat peluang dalam pengelolaan keuangan desa serta terbantu dalam perencanaan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sesuai kaida-kaida berlaku secara umum.
3. Memberikan  pemahaman  kepada  Masyarakat  Desa  Koijabi  untuk  singkronisasi  program dari pemerintah pusat sampai ke desa tentang BUMDes, dan untuk penataan ekonomi desa yang lebih baik lagi.
Saran – Saran yang dapat di berikan adalah:
1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru  dalam hal ini dinas terkait untuk dapat membantu memberikan sosialisasi tambahan terkait pentingnya BUMDesa agar dapat mendorong minat desa dalam memperhatikan pemberdayaan ekonomi Desa.
2. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Aru  dapat  membantu  dalam  bentuk  fasilitas penunjang yang berkaitan dengan pendirian suatu BUMDes agar masyarakat di Desa dapat terbantu dalam pendirian BUMDesa.
3. Kepada  Pemerintah  Desa  untuk  memanfaatkan  APBDesa  dalam  membentuk  suatu BUMDesa  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  alam  yang  ada  guna  dan  untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

## REFERENSI
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Aru, Kecamatan Aru Tengah Timur Dalam Angka . BPS Kab. Kep Aru 2018.
Solekhan, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang : Setara Press. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2014 tentang, Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Menengah Kecil, dan Menengah

## LAMPIRAN

## Materi PkM Akuntansi