## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA POLITIK
Dian Rahadian 1 , Nyoman Serikat Putra Jaya 2

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis kebijakan  hukum pidana  dalam  menanggulangi tindak  pidana  politik,  serta kebijakan  hukum pidananya di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif,  yaitu  dengan  mengkaji  atau  menganalisis  data  sekunder berupa perangkat  peraturan  atau  norma-norma  positif  di  dalam  sistem  perundang- undangan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa tindak  pidana  politik  identik dengan  tindak  pidana  terhadap  keamanan  Negara  yang  diatur  dalam  Bab  I  Buku Kedua  KUHP. Sanksi  pidana yang  diformulasikan  adalah  pidana  pokok  berupa ancaman pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda, sedangkan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. Subjek  tindak  pidana  politik  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  hanya orang/manusia saja. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana politik  di  masa  mendatang  yaitu dalam  konsep  RUU  KUHP, tindak  pidana politik/tindak pidana terhadap keamanan Negara diatur pada Bab 1 Buku Kedua. Tindak  pidana  politik/tindak pidana  terhadap  keamanan  Negara termasuk  dalam delik  yang  dipandang  berat  dan  sangat  berat/serius,  sehingga  subjek  yang  dapat dipertanggungjawabkan  tidak  hanya  orang/manusia  saja,  bisa  pula  korporasi walaupun tidak dirumuskan dalam pasal-pasalnya, melainkan diatur dalam aturan umum.
Kata Kunci: Kebijakan hukum pidana, Tindak pidana politik
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## A. Latar Belakang
Usaha  pembaharuan  hukum  pidana  sampai  saat  ini  terus  dilakukan, dengan  satu  tujuan  utama  yakni  menciptakan  suatu  kodifikasi  hukum  pidana nasional  untuk  menggantikan  kodifikasi  hukum  pidana  yang  merupakan warisan  kolonial  yakni Wetboek  van  Strafrecht  voor  Nederlands  Indie 1915 yang  merupakan  turunan  dari Wetboek  van  Strafrecht negeri  Belanda  tahun 1886,  yang  mulai  berlaku  1  Januari  1918. 3 Kodifikasi  tersebut  dalam  bentuk Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya  dalam  tulisan  ini  disebut KUHP.
KUHP  digunakan  untuk  menyelesaikan  tindak  pidana  yang  terjadi  di Indonesia, salah satunya adalah tindak pidana politik. Berbagai tindak pidana politik yang  dianggap  membahayakan  kedaulatan  Negara,  membahayakan keamanan Negara dan ketertiban masyarakat sejak Indonesia merdeka sampai saat ini telah banyak terjadi, seperti Republik Maluku Selatan (RMS), Gerakan Aceh  Merdeka  (GAM),  dan  Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM). Perlunya upaya  menanggulangi  berbagai  ancaman  tindak  pidana  politik  ataupun gerakan-gerakan yang ingin memisahkan/melepaskan diri dari wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia, salah  satunya  saranya  adalah  dengan menggunakan pendekatan kebijakan penegakkan hukum pidana.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di atas,  maka  dapat  dirumuskan permasalahan,  adalah pertama,  bagaimana kebijakan  hukum  pidana dalam menanggulangi tindak  pidana  politik  saat  ini? Kedua, bagaimana kebijakan
3 Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, Relevansi  Hukum  Pidana  Adat Dalam Pembaharuan  Hukum Pidana Nasional, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 3.
hukum  pidana dalam  menanggulangi tindak  pidana  politik  di  masa mendatang?

## B. Metode Penelitian
Metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  yuridis  normatif, yang  memahami  hukum  sebagai  perangkat peraturan  atau  norma-norma  positif  di  dalam  sistem  perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder 4 , seperti bahan-bahan hukum primer terutama berasal dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang memuat tindak pidana politik. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

## C. Kerangka Teori

## 1. Kebijakan Hukum Pidana
Istilah  kebijakan  dapat  diambil  dari  istilah  "policy"  (Inggris)  atau “ politiek ”  (Belanda). 5 Menurut Barda  Nawawi  Arief, istilah  “kebijakan hukum  pidana”  dapat  pula  disebut  dengan  istilah  “politik  hukum  pidana” , yang  dalam  kepustakaan  asing  istilah  “politik  hukum  pidana”  ini  sering dik enal  dengan  berbagai  istilah,  antara  lain  “ penal  policy ”,  “ criminal  law policy ”  atau  “ strafrechtspolitiek ”. 6 Pengertian  kebijakan  atau  politik  hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut
4 Data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, lihat Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 121.
5 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 26.
6 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai…., Loc. Cit.
Sudarto politik  hukum  adalah usaha  untuk  mewujudkan  peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. 7
Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana”  berarti  mengadakan  pemilihan  untuk  mencapai  hasil  perundang - undangan  pidana yang  paling  baik  dalam  arti  memenuhi  syarat  keadilan  dan daya guna. 8 Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada  suatu  waktu  dan  untuk  masa-masa  yang  akan  datang. 9 Usaha penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  juga merupakan  bagian  dari  usaha  penegakkan  hukum  (khususnya  penegakkan hukum  pidana).  Oleh  karena  itu,  sering  pula  dikatakan  bahwa  politik  atau kebijakan  hukum  pidana  merupakan  bagian  pula  dari  kebijakan  penegakkan hukum (law enforcement policy). 10

## 2. Masalah Pokok Dalam Hukum Pidana
Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy). Dalam menggunakan sarana hukum pidana (penal), Nigel Walker sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi  Arief  mengingatkan  adanya  “prinsip - prinsip  pembatasan”  ( the limiting principles) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain: 11
a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
7 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159. lihat pula (dalam buku Prof. Sudarto berjudul Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru,
Bandung, 1983, hlm. 20). Politik hukum ialah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk  menetapkan  peraturan-peraturan  yang  dikehendaki  yang  diperkirakan  bisa  digunakan  untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
8 Sudarto, Op. Cit., hlm. 161
9 Sudarto, Op. Cit., 1983, hlm. 93 dan 109.
10 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai……,Op. cit., hlm.  28
11 Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung, hlm. 75-76
b. Jangan  menggunakan  hukum  pidana  untuk  memidana  perbuatan  yang tidak merugikan/mebahayakan;
c. Jangan  menggunakan  hukum  pidana  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan;
d. Jangan  menggunakan  hukum  pidana  apabila  kerugian  atau  bahaya  yang timbul  dari  pidana  lebih  besar  darpada  kerugian/bahaya  dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri; dan
e. Hukum  pidana  jangan  memuat  larangan-larangan  yang  tidak  mendapat dukungan kuat dari publik.
Namun demikian, dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan  menggunakan/mengoperasionalisasikan  hukum  pidana,  masalah sentral  atau  masalah  pokok  sebenarnya  terletak  pada  masalah  seberapa  jauh kewenangan  mengatur  dan  membatasi  tingkah  laku  manusia  (warga masyarakat/pejabat)  dengan  hukum  pidana. 12 Dilihat  dari  sudut  dogmatis- normatif,  masalah  pokok  atau  materi/substansi  dari  hukum  pidana  (materiil) terletak pada masalah mengenai: 13
a. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
b. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan
c. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.

## 3. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Politik
Menurut Barda  Nawawi  Arief, 14 dalam  kebijakan  legislatif/formulatif selama  ini,  tidak  ada  suatu  perbuatan  yang  secara  formal  dikualifikasikan sebagai  “kejahatan/tindak  pidana  politik”.  Oleh  karena  itu , dapat  dikatakan bahwa  istilah  “kejahatan/delik  politik”  bukan  istilah  yuridis,  tetapi  hanya merupakan  ist ilah  umum  (“ public  term ”)  dan  istilah/sebutan  teoritis  ilmiah (“ scientific term ”). Di kalangan publik dan kalangan ilmiah pun masih belum ada  kesamaan  pendapat  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  kejahatan
12 Ibid., hlm. 137.
13 Ibid., hlm. 136
14 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan…. , Op.cit. hlm. 176-177.
politik, dan apa yang menjadi ruang lingkupnya. Selanjutnya dikatakan belum adanya kesamaan pendapat itu wajar, karena orang dapat memberikan arti dan muatan  bermacam-macam  terhadap  kejahatan  politik,  antara  lain  sebagai berikut: 15
a. Kejahatan terhadap negara/keamanan negara; b. Kejahatan terhadap sistem politik;
c. Kejahatan terhadap sistem kekuasaan;
d. Kejahatan terhadap nilai-nilai dasar atau hak-hak dasar (HAM) dalam bermasyarakat/bernegara/berpolitik;
e. Kejahatan yang mengandung unsur/motif politik;
f. Kejahatan dalam meraih/mempertahankan/menjatuhkan kekuasaan;
g. Kejahatan terhadap lembaga-lembaga politik;
h. Kejahatan oleh negara/penguasa/politikus;
i. Kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.
Bahkan  menurut Stephen  Schafer yang  dikutip  oleh  Barda  Nawawi Arief menyatakan bahwa kejahatan dalam pengertian yang sangat luas adalah kejahatan  politik. 16 Adapun  menurut Radbruch sebagaimana  dikutip  oleh Oemar  Seno  Adji  mengemukakan,  bahwa  suatu  delik  politik  sering  lebih berbahaya  sifatnya  dari  delik-delik  biasa  dan  bahaya  tersebut  justru disebabkan sebagian karena adanya keyakinan di belakang perbuatannya.

## D. Hasil dan Pembahasan
1. Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana

## Politik Saat Ini
Melihat  ketentuan-ketentuan  dalam  KUHP,  maka  dapat  diketahui bahwa  ruang  Iingkup  tindak  pidana  politik  identik  dengan  tindak  pidana terhadap keamanan Negara. Adapun pasal-pasal keamanan negara menurut KUHP adalah Pasal 104, mengenai makar dengan maksud membunuh atau
merampas  kemerdekaan  atau  meniadakan  kemampuan  Presiden atau Wakil Presiden memerintah.
Pasal  106,  mengenai  makar  dengan  maksud  seluruh  atau  sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah Negara;  Pasal  107,  mengenal  makar  dengan  maksud  menggulingkan pemerintah  yang  sah;  Pasal  107a,  107c  sampai  dengan  Pasal  107e, kejahatan  mengenai larangan  dan  berhubungan  dengan ajaran komunisme/marxismel/leninisme;  Pasal 107b  kejahatan  menyatakan keinginan  untuk  meniadakan  atau  mengganti  Pancasila  sebagai  dasar Negara;  Pasal  107f  mengenai  sabotase;  Pasal  108  mengenai pemberontakan; Pasal 110 mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Pasal 104, 106, 107 dan 108.
Pasal  111  mengenal  mengadakan  hubungan  dengan Negara asing dengan  maksud  menggerakannya untuk  melakukannya perbuatan memusuhi  atau  perang  dengan  Negara  RI  dan  lain  sebagainya; Pasal 111bis mengenai mengadakan hubungan dengan orang atau badan di luar negeri  dengan  maksud  untuk  menggerakkannya  supaya  membantu mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan lain sebagainya.
Pasal 112 mengenai sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita yang  diketahuinya  harus  dirahasiakan  untuk  kepentingan  Negara; Pasal 113  mengenal  sengaja  mengumumkan  atau  memberitahukan  maupun menyerahkan  kepada  orang  yang  tidak  wenang  mengetahui,  surat-surat,
peta-peta  dan  lain  sebagainya  yang  bersifat  rahasia  yang  bersangkutan dengan pertahanan dan keamanan Negara.
Pasal  114  mengenai  karena  kealpaanya  menyebabkan  surat-surat atau  benda-benda  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 113  yang  menjadi tugasnya  untuk  menyimpannya,  diketahui  oleh  umum  atau  oleh  yang berhak  dan  lain  sebagainya;  Pasal  115  mengenai  melihat  atau membaca surat-surat  atau  benda-benda  rahasia  sebagaimana  yang  dimaksudkan dalam  Pasal 113,  yang  diketahui  olehnya  dan  lain  sebagainya;  Pasal  116 mengenai  permufakatan  jahat  untuk  melakukan  kejahatan  sebagaimana dimaksudkan  dalam  Pasat  113  dan  115;  Pasal  117  mengenal  sengaja memasuki  bangunan  Angkatan  Darat  atau  Angkatan  Laut  atau  daerah terlarang dan lain sebagainya; Pasal 118 mengenai tanpa wenang, sengaja membuat,  mengumpulkan  dan  lain  sebagainya  gambar  potret,  gambar lukis  dan  lain  sebagainya  mengenal  sesuatu  yang  bersangkutan  dengan kepentingan  militer; Pasal  119  mengenai  memberi  tumpangan  kepada orang yang diketahuinya mempunyal niat mengetahui benda-benda rahasia seperti tersebut dalam Pasal 113.
Pasal  120  mengenai  kejahatan  Pasal  113,  115,  117,  118,  119  yang dilakukan  dengan  akal  curang;  Pasal  121  mengenai  orang  yang  ditugasi untuk berunding dengan Negara asing, dengan sengaja merugikan Negara Indonesia; Pasal 122 mengenai dalam masa perang yang tidak menyangkut Indonesia,  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  yang  membahayakan kenetralan  Negara;  Pasal  123  mengenai  Warga  Negara  Indonesia  yang masuk menjadi tentara asing yang sedang menghadapi perang atau perang
dengan  Indonesia;  Pasal 124  mengenai  dalam  masa  perang  sengaja memberi bantuan pada musuh dan lain sebagainya;
Pasal 125 mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 124; Pasal 126 mengenai dalam masa perang tidak dengan maksud untuk membantu musuh, memberi pondokan kepada mata-mata musuh, meyembunyikan dan lain sebagainya; Pasal 127 mengenai dalam masa perang melakukan perbuatan tipu muslihat atau akal curang  dalam  penyerahan  barang-barang  keperluan  Angkatan  Laut  dan Angkatan  Darat; Pasal  129  mengenal  diterapkannya  pidana-pidana  yang ditentukan  terhadap  perbuatan-perbuatan  dalam  Pasal  124-127,  kepada  si pembuat yang melakukan salah satu perbuatan terhadap atau bersangkutan dengan Negara sekutu dalam perang bersama.
Dari  ruang  Iingkup  tersebut,  perlindungan  terhadap  Negara dimanifestasikan  dalam  bentuk  perlindungan  terhadap  kepentingan  atau benda hukum” (Rechtsgoed) yang berupa:
a. Presiden/Wakil Presiden; b. keutuhan integritas wilayah Negara.
c. pemerintahan;
d. rahasia Negara/militer;
e. kenetralan Negara; dan
f. keamanan nasional; 17 serta g. ideologi negara. (dari penulis).
2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik Di Masa Mendatang
a. Kebijakan  Formulasi  Tindak  Pidana  Politik  Dalam  Konsep  RUU KUHP
17 Barda  Nawawi  Arief, 1998, Beberapa  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya.Bakti, hlm. 178.
Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dimuat dalam Pasal 212- 263 KUHP Bab I Konsep KUHP yang terdiri dari 5 (lima) bagian, antara lain:
1) Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara
2) Bagian Kedua Tindak Pidana Makar
3) Bagian  Ketiga Tindak  Pidana  terhadap  Pertahanan  dan  Keamanan Negara
4) Bagian Keempat Tindak Pidana Terorisme
5) Bagian  Kelima Tindak  Pidana  Terhadap  Penerbangan  dan  Sarana Penerbangan.
Melihat konsep tahun 2008 dimana tindak pidana keamanan Negara dalam Buku  II Bab  I dimasukkan delik-delik  yang relatif baru. Misalnya, me ngenai larangan “menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme- lenimisme”  dan  “larangan  mendirikan  organisasi yang  berasaskan  komunisme/marxisme-leninisme  baik  di  luar  dan  dalam negeri. Mengenai  delik  dengan  melawan  hukum  meniadakan  atau mengganti  Pancasila.  Mengenai  delik  sabotase  terhadap  instalasi  Negara atau instalasi militer dan juga sabotase dengan tindakan menghalangi atau menggagalkan  pengadaan  atau  distribusi  bahan  pokok  yang  menguasai hajat hidup orang banyak. Mengenai tindak pidana menimbulkan suasana teror  atau  rasa  takut  terhadap  orang  secara  meluas  atau  menimbulkan korban  yang  bersifat  massal,  dengan  cara  merampas  kemerdekaan  atau hilangnya  nyawa  dan  harta  benda  orang  lain,  atau  mengakibatkan kerusakan  atau  kehancuran  terhadap  objek-objek  vital  yang  strategis  atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional.
Dalam konsep KUHP, mengenai besarnya ancaman pidana, tindak- tindak  pidana  politik  dapat  dikatakan  sama  untuk  tiap  deliknya,  seperti
kebijakan  formulasi  pidana  yang  baru  untuk  menghindari  disparitas pemidanaan.  Diatur  pula  tentang  pidana  maksimal  dan  pidana  minimal khusus  bagi  tiap-tiap  tindak  pidana  yang  termasuk  berat  dan  sangat berat/sangat serius. Selain itu, juga dilengkapi pencantuman pidana denda dengan sistem kategori, sesuai dengan bobot tindak pidananya. Misalnya, Pasal 104 KUHP ancaman pidananya pidana mati atau seumur hidup atau pidana  penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun,  sama  halnya  dengan Pasal  215  Konsep  dimana  ancaman  pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana  penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  paling  singkat  5 (lima)  tahun.  Yang  membedakan  di  dalam  Konsep  dicantumkan  pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
Dalam  Konsep  dihilangkan  rumusan  kesengajaan  dalam  suatu perbuatan, mengacu kepada suatu kenyataan bahwa seseorang hanya dapat dipidana  jika  orang  tersebut  melakukan  perbuatan  dengan  sengaja.  Jadi semua  rumusan  tindak  pidana  dalam  Konsep  dianggap  semuanya dilakukan  dengan  sengaja,  kecuali  pasal-pasal  tersebut  menentukan dengan tegas bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dikenakan  pidana.  Dalam  hal  ini  ada  alasan  pembenar  seperti  pada  Pasal 31-35 Konsep.
b. Pengaturan Tindak Pidana Politik di Beberapa KUHP Asing.
Tidak  semua  Negara  membagi  jenis  kejahatan  seperti halnya  yang dilakukan  di  Belanda  atau  Negara  lainnya  dimana  ada  kejahatan-kejahatan digolongkan  dalam  kejahatan  terhadap  kepentingan  perorangan  dan kepentingan umum. Austria membagi kejahatan menjadi dua  yakni kejahatan
berat  dan  kejahatan  ringan. 18 Disamping  pembagian  kejahatan  berat  dan kejahtan  ringan,  dikenal  pula  kejahatan  khusus  dalam  KUHP  Austria,  yakni yang  dimuat  dalam  Pasal  57  yang  terdiri  dari  39  jenis  perbuatan,  termasuk Makar,  Gangguan  Keamanan  Umum,  Kerusuhan  dan  Pemberontakan 19 , sehingga dengan demikian klasifikasi KUHP Austria tersebut dapat disamakan dengan  pembedaan  antara  kejahatan  dan  pelanggaran  seperti  yang  terdapat dalam KUHP Belanda maupun yang dianut Indonesia selama ini.
Ghana mengaturnya di dalam KUHP mereka yaitu Criminal Law 1960, yang diatur dalam Part IV Chapter I Offence Againts the Safety of the State, dari  Pasal  180  sampai  dengan  Pasal  189. 20 Kenya  juga  mengaturnya  dalam KUHP mereka dalam Part II, Division I Offence against Public Order dalam chapter VII tentang Treason and Allied Offence. 21 Nigeria mengaturnya dalam Part II Offence Against Public Order dalam Chapter IX KUHP Nigeria. 22 Di Malaysia  dalam  Bab  ke  VI  KUHP-nya  ditempatkan  delik-delik  terhadap negara, yakni yang dimulai dari Pasal 121. 23
Selain  itu, masih  didapati  suatu undang-undang  tentang  keamanan Negara  yang  mempunyai  sifat  darurat, yakni Internal  Security  Act.  Undang- undang ini  diperlakukan  apabila  ada  suatu  keadaan  yang  membahayakan kepentingan  bangsa.  Apabila  keadaan  yang  dianggap  membahayakan kepentingan bangsa tersebut sudah tidak ada, maka dengan sendirinya undang- udang  tersebut  tidak  diberlakukan  lagi. Selanjutnya, di  Republik  Singapura,
18 Andi Hamzah, 1987, KUHP Austria, Terjemahan, Ghalia Indonesia
19 Ibid., hlm. 66.
20 Yonah  Alexander/Alan  S.  Nanes,  …………,  hlm.  31.sebagaimana  dikutip  oleh  Loebby  Loqman, Delik Politik di Indonesia, Jakarta, hlm. 130
21 Ibid. 22 Ibid.
23 Andi Hamzah, KUHP Malaysia, Terjemahan, Ghalia Indonesia, 1987, hlm 127.
Offences Against The State ditempatkan dalam Bab VI Penal Code mereka. 24
Selain  itu  pula  didapati Internal  Security  Act yang  mempunyai  sifat  darurat. Undang-undang  terebut  akan  diberlakukan  apabila  ada  suatu  keadaan  yang membahyakan  keamanan  bangsa. Penempatan  suatu  perbuatan  yang merupakan  kejahatan  terhadap  perorangan  dan  bab-bab  terdahulu  dan kejahatan terhadap kepentingan umum pada bab-bab selanjutnya dalam KUHP suatu  Negara,  dipengaruhi  oleh  kebudayaan  serta  sejarah  dari  bangsa tersebut. 25
Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, Tindak pidana politik identik dengan  tindak  pidana  terhadap  keamanan  Negara,  dalam  penempatan pengaturannya  antara  satu  Negara  dengan  Negara  lain  saling  berbeda.  Ada Negara  yang  menempatkan  tindak  pidana  terhadap  keamanan  Negara  dalam KUHP mereka dan ada pula yang mengaturnya di luar KUHP.

## E. Simpulan
Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana politik di Indonesia saat ini dapat melihat rumusan-rumusan dalam KUHP, maka  dapat  diketahui  bahwa  ruang  Iingkup  tindak  pidana  politik  identik dengan tindak pidana terhadap keamanan Negara yang diatur dalam Bab I Buku  Kedua  KUHP. Subjek  tindak  pidana  politik  yang  dapat dipertanggungjawabkan  hanya  orang/manusia  saja. Sedangkan sanksi pidananya  yang  diformulasikan  adalah  pidana  pokok  berupa  ancaman pidana  mati,  pidana  penjara,  dan  pidana  denda,  sedangkan  sanksi  pidana
24 Republic of Singapore, Penal Code, Edition of 1970, hlm. 44.
25 Oemar  Seno  Adji, 1987, Prakata  pada  terjemahan  KUHP  Jepang  oleh  Andi  Hamzah, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 12
tambahan  berupa  pencabutan  hak,  perampasan  barang,  dan  pengumuman putusan hakim.
Selanjutnya,  kebijakan  hukum  pidana  dalam  menanggulangi  tindak pidana  politik  di  Indonesia  pada  masa  mendatang diatur  dalam konsep  RUU KUHP Bab  1  Buku  Kedua.  Tindak  pidana  politik/tindak  pidana  terhadap keamanan Negara dalam Konsep mencakup 5 (lima) bagian, yaitu: (1) Bagian Kesatu Tindak  Pidana  terhadap  Ideologi  Negara,  (2) Bagian  Kedua Tindak Pidana  Makar (3) Bagian  Ketiga Tindak  Pidana  terhadap  Pertahanan  dan Keamanan  Negara (4) Bagian  Keempat Tindak  Pidana  Terorisme (5) Bagian Kelima Tindak Pidana Terhadap Penerbangan dan Sarana Penerbangan. Selain itu,  tindak  pidana  politik/tindak  pidana  terhadap  keamanan  Negara menurut Konsep, termasuk  dalam  delik  yang  dipandang berat  dan  sangat  berat/serius, sehingga subjek yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang/manusia  saja,  bisa  pula  korporasi  walaupun  tidak  dirumuskan  dalam pasal-pasalnya, melainkan diatur dalam aturan umum.

## Daftar Pustaka
Hamzah, Andi, KUHP Austria, Terjemahan, Ghalia Indonesia, 1987 ______, KUHP Jepang, Terjemahan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987 ______, KUHP Malaysia, Terjemahan, Ghalia Indonesia, 1987
Loqman, Loebby, Delik Politik Di Indonesia, IND-HILL-CO, Jakarta, 1993 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1995

## Nawawi  Arief,  Barda, Beberapa  Aspek  Kebijakan  dan  Pengembangan  Hukum
Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung, 2005
____, Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya.Bakti,Bandung,1998
______, Bunga Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  (Perkembangan  Penyusunan Konsep  KUHP  Baru),  Edisi  Pertama,  Cetakan  ke-2,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, 2010
______, Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan  Pidana Penjara, Cetakan Keempat, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
______, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Cetakan Keempat, Genta Publishing, Januari, 2010
Republic of Singapore, Penal Code, Edition of 1970

## Serikat Putra Jaya, Nyoman, Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981
Sudarto, Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat,  Sinar  Baru,  Bandung, 1983
Soekanto,  Soerjono, Metode  Penelitian  Hukum, PT.  RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2001