## DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN SELONG
Sofia Marwati 1 , Elin Erlina Sasanti 2 , Nurabiah 3
1. Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram email: sofiamarwati1003@gmail.com 2. Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram email: elinerlina@unram.ac.id
2. Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram email: nurabiah@unram.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  tax  knowledge,  taxpayer  awareness,  and  fiscus service  quality  on  taxpayer  compliance  in  paying  Rural  and  Urban  Land  and  Building  Taxes  in Selong District. This type of research is associative research used primary data obtained through the distribution of questionnaires to 395 respondents who are taxpayers in Selong District. This study performed Partial Least Square (PLS) method to analyze the data by using SmartPls 3.0 software. The results of this study indicate that tax knowledge, taxpayer awareness, and fiscus service quality have a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying Rural and Urban Land and Building Taxes in Selong District. It is hoped that the results of this research can be one of the input for  local  governments  in  increasing  taxpayer  compliance  by  providing  regular  and  periodic  tax socialization  to  increase  taxpayer  knowledge  and  taxpayer  awareness,  complemented  by  good service to taxpayers.
Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Fiscus Service Quality, Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN
Perpajakan  memegang  peranan  yang sangat  penting  dalam  perekonomian  suatu negara mengingat pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar satu negara yang digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran pemerintah termasuk pelaksaan pembangunan (Akbar, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistk (BPS), penyumbang terbesar penerimaan  negara  berasal  dari  penerimaan pajak, hal ini dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara Tahu n Total Penerimaaa n (triliun) Penerimaa n Perpajakan (triliun) % 2018 1.928,11 1.518,79 79 % 2019 1.955,14 1.546,14 79 % 2020 1.248,41 1.285,14 79 % 2021 2.006,33 1.547,84 77 % 2022 2.435,87 1.924,94 79 %

## Sumber:Badan Pusat Statistik
Berdasarkan tabel 1. dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir, pajak menyumbang di atas 70% dari seluruh penerimaan negara. Hal ini  menunjukkan  bahwa  pajak  memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Salah  satu  pajak  yang  menjadi  sumber penerimaan  pemerintah  daerah  adalah  pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).  PBB-P2  merupakan  salah  satu pajak  pusat  yang  telah  dilimpahkan  kepada daerah.  Berdasarkan  UU  No.28  tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah, objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau  badan, kecuali  kawasan  yang  digunakan  untuk kegiatan  usaha  perkebunan,  perhutanan  dan pertambangan.  PBB-P2  menjadi  salah  satu pajak  yang  cukup  potensial  mengingat Indonesia  merupakan  salah  satu  negara dengan  penduduk  terpadat  yang  pastinya setiap  penduduk  pasti  memerlukan  hunian sebagai  tempat  tinggal  (Hs,  2018),  sehingga seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di  Indonesia,  kebutuhan  akan  hunian  atau rumah  pun  juga  akan  terus  meningkat (Afriyanah & Waluyo, 2015) Selain itu, nilai tanah  yang  terus  meningkat  dari  waktu  ke waktu menyebabkan nilai pajaknya juga akan terus meningkat.
Salah satu daerah yang realisasi penerimaan pajak daerahnya banyak disumbangkan oleh PBB-P2 adalah
Kabupaten  Lombok  Timur.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  data  realisasi  PAD  Kabupaten Lombok  Timur  tahun  2022,  menunjukkan bahwa  PBB-P2  menjadi  penyumbang  pajak daerah terbesar setelah pajak penerangan jalan dan  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan. Kabupaten  Lombok  Timur  terdiri  dari  21 Kecamatan  dengan  luas  1.606  km2  yang menjadikannya menjadi Kabupaten terluas di Lombok.  Selain  itu,  Kabupaten  Lombok Timur memiliki jumlah penduduk tertinggi di Lombok.  Dilihat  dari  luas  dan  jumlah penduduknya,  penerimaan  daerah  dari  PBB- P2 memiliki potensi yang cukup besar. Salah satu  kecamatan  di  Lombok  Timur  yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan  PBB-P2  adalah  Kecamatan Selong. Hal ini bisa dilihat dari data realisasi penerimaan  PBB-P2  Kabupaten  Lombok Timur tahun 2022 yang ada pada tabel 2.
Tabel 2. Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lombok Timur
Kecamatan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Sakra Timur 458.071.767 Keruak 241.366.277 Jerowaru 729.661.170 Terara 587.985.304 Montong Gading 453.181.079 Sikur 525.778.004 Masbagik 766.647.380 Pringgasela 320.590.417 Aikmel 332.392.365 Wanasaba 351.980.359 Sembalun 244.045.399 Pringgabaya 783.244.941 Suela 242.293.592 Sambalia 568.306.894 Lenek 348.373.824 Sumber: Badan Pendapatan Daerah

## Kabupaten Lombok Timur, 2022
Berdasarkan  tabel  2,  Kecamatan  Selong memberikan  kontribusi  terbesar  terhadap penerimaan PBB-P2 di Lombok Timur. Akan tetapi,  dalam  5  tahun  terakhir  penerimaan PBB-P2  di  Kecamatan  Selong  tidak  pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut data  rekapitulasi  penerimaan  PBB-P2  di Kecamatan Selong dalam 5 tahun terakhir:
Tabel  3.  Rekapitulasi  Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Selong
Tahun Target Realisasi Sisa Target 2018  1.522.257.574  950.293.841 571.963.733 2019  1.512.748.560  1.045.417.000  467.331.560 2020  1.558.449.195  1.006.042.762  552.406.433 2021  1.848.680.594  1.049.907.414  798.773.180 2022  1.848.680.594  1.113.323.690  735.356.904 Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, 2022
Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa realisasi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Selong dalam lima tahun terakhir belum  pernah  memenuhi  target  yang  telah dianggarkan dan mengalami fluktuasi.
Berdasarkan  data  penerimaan  PBB-P2  di Kecamatan Selong pada tahun 2022, sisa surat pemberitahuan  pajak  terhutang  (SPPT)  yang
Kecamatan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Selong 1.113.323.690 Labuhan Haji 499.899.843 Sukamulia 349.591.165 Suralaga 408.980.488 Sakra 391.529.725 Sakra Barat 320.607.397
belum  dibayar  oleh  wajib  pajak  adalah sebanyak  9.901.  Hal  ini  tentunya  berkaitan dengan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  antara lain  yaitu  sikap,  pendapatan,  pemberian hadiah,  pengetahuan  perpajakan,  kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi, sosialisasi,  motivasi,  dan  lain  lain.  Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel pengetahuan  perpajakan,  kesadaran  wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus.
Faktor  pertama  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  adalah  pengetahuan perpajakan,  dimana  dalam  penelitan  Salmah (2018), Muslim (2018), Ningtias (2021), P et al. (2022), Marlina (2022), Zagita & Marlinah (2022)  menyimpulkan  bahwa  pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Berbanding terbalik  dengan  penelitian  Fitrianingsih (2017),  Wicaksono  &  Lestari  (2017), Handoko  et  al.  (2020),  Nadia  (2019),  Yunita Sihombing et al. (2020) menyimpulkan bahwa pengetahuan  perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Faktor  kedua  adalah  kesadaran  wajib pajak, dimana dalam penelitian Fahmi (2016), Salmah  (2018),  Muslim  (2018),  Noviyani (2019),  Anggraeni  (2021),  P  et  al.  (2022) menyimpulkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Berbanding  terbalik dengan hasil penelitian Nugroho et al. (2016), Atarwaman (2020), Marlina (2022), Zagita & Marlinah (2022), Hidayat & Gunawan (2022) menyimpulkan bahwa  kesadaran  wajib  pajak tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
Faktor  ketiga  adalah  kualitas  pelayanan fiskus,  dimana  dalam  penelitian  Fahmi (2016), Fitrianingsih (2017),  Muslim (2018), Noviyani (2019), Atarwaman (2020), Ningtias (2021),  Anggraeni  (2021),  P  et  al.  (2022) menyimpulkan  bahwa  kualitas  pelayanan fiskus  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Berbanding terbalik  dengan  penelitian penelitian Zagita
&  Marlinah  (2022),  Yunita  Sihombing  et  al.
(2020) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan  fiskus  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa pengetahuan  perpajakan,  kesadaran  wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berperan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun, beragamnya  hasil  penelitian  dan  adanya inkonsistensi  hasil-hasil  penelitian  terdahulu melatarbelakangi  peneliti  untuk  menguji kembali  variabel-variabel  tersebut  dengan objek  yang  berbeda  yaitu  wajib  pajak  yang ada  di  Kecamatan  Selong.  Oleh  karena  itu, tujuan penelitian ini adalah apakah pengetahuan  perpajakan,  kesadaran  wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

## Telaah Literatur Teori Atribusi
Teori  Atribusi  dicetuskan  oleh  Fritz Heider pada tahun 1958 yang merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori  Atribusi  menyatakan  bahwa  ketika individu  mengamati  perilaku  seseorang, mereka  mencoba  untuk  menentukan  apakah perilaku  tersebut  disebabkan  oleh  faktor internal  atau  eksternal  menentukan  apakah perilaku  tersebut  disebabkan  oleh  faktor internal  atau  eksternal  (Robbins,  2018). Perilaku yang disebabkan secara internal yaitu perilaku  yang  berasal  dari  dalam  diri  atau dibawah  kendali  individu  itu  sendiri  seperti kesadaran, kemampuan (Fahmi, 2016). Sedangkan  perilaku  yang  disebabkan  secara eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi dari luar individu seperti pengaruh orang lain atau lingkungan  (Nareswari,  2019).  Penelitian  ini menggunakan  Teori  Atribusi  untuk  menilai penyebab  perilaku  patuh  atau  tidak  patuh wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan  Teori  Atribusi,  yang  menjadi faktor internal adalah pengetahuan perpajakan dan  kesadaran  wajib  pajak,  sedangkan  faktor eksternalnya adalah kualitas pelayanan fiskus.
Pengembangan Hipotesis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan  seorang  Wajib  Pajak  dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif  pajak  berdasarkan  undang-undang  yang akan mereka bayarkan maupun manfaat pajak yang  akan  berguna  bagi  kehidupan  mereka (Utomo,  2011).  Semakin  tinggi  pengetahuan perpajakan,  maka  semakin  tinggi  pula kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian  Salmah  (2018),  Muslim  (2018), Ningtias  (2021),  Fuliyanto  (2022),  P  et  al. (2022),  Marlina  (2022),  Zagita  &  Marlinah (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak.
H 1 :  Pengetahuan  perpajakan  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kesadaran  perpajakan  adalah  kerelaan wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajibannya termasuk  rela  memberikan  kontribusi  dana untuk pelaksanaan  fungsi pemerintah  dengan cara  membayar  kewajiban  pajaknya  (Utomo, 2011). Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka  akan  semakin  tinggi  pula  kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Fahmi (2016), Salmah (2018), Muslim (2018), Noviyani  (2019),  Ardisari  et  al.  (2021), Anggraeni  (2021),  P  et  al.  (2022)  yang menyatakan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak berpengaruh  positif  dan  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
H 2 :  Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kualitas  pelayanan  fiskus  adalah  baik buruknya  perilaku  aparat  pajak  dalam melayani  untuk  memenuhi  kebutuhan  wajib pajak  yang  diharapkan  dapat  memenuhi harapan wajib pajak (Palupi, 2019). Semakin baik kualitas pelayanan fiskus, maka semakin
tinggi  kepatuhan  wajib pajak.  Hal  ini  sejalan dengan penelitian Fahmi (2016), Fitrianingsih (2017),  Muslim  (2018),  Noviyani  (2019), Atarwaman (2020), Ningtias (2021), Ardisari et  al.  (2021),  Anggraeni  (2021),  Fuliyanto (2022),  Safero  et  al.  (2022),  P  et  al.  (2022) yang  menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
H 3 :  Kualitas  pelayanan  fiskus  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  asosiatif dengan pendekatan kuantitatif.
Populasi, Sampel, dan Teknik

## Pengambilan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  wajib  pajak  PBB-P2  di  Kecamatan Selong,  Kabupaten  Lombok  Timur  sejumlah 29.057. Teknik pengambilan sampel
menggunakan proportionate stratifiesd random  sampling.  Pengambilan  sampel menggunakan  rumus  slovin  dengan  jumlah sampel 395 wajib pajak.

## Teknik Analisis
Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah teknik  Partial  Least  Square  (PLS)  dengan menggunakan  aplikasi  software  SmartPLS 3.0.
Variabel dan Instrumen Penelitian Tabel 4. Variabel dan Instrumen Penelitian Variabel Indikator Pengetahuan Perpajakan 1. Wajib pajak mengetahui PBB-P2 2. Wajib pajak mengetahui  fungsi  dan manfaat membayar pajak 3. Wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran PBB-P2 4. Wajib pajak mengetahui  sanksi pajak

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Responden
Responden  yang  menjadi  sampel  dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 yang ada di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 395.
Tabel 5. Gambaran  Umum Responden
5. Wajib pajak mengetahui  tata  cara mendaftarkan diri 6. Wajib pajak mengetahui  tata  cara pembayaran 7. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak Kesadaran Wajib Pajak 1. Kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak 2. Kesadaran wajib pajak terhadap tujuan pemungutan pajak 3. Kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan pajak 4. Kesadaran wajib pajak untuk memberikan informasi Kualitas Pelayanan Fiskus 1. Mekanisme penyampaian SPPT 2. Pelayanan petugas saat wajib pajak membayar 3. Fiskus senantiasa membeikan informasi dan  penjelasan  dengan jelas dan mudah dipahami 4. Fiskus memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan 5. Kecepatan dan ketanggapan petugas pajak dalam menghadapi keluhan    dan    kesulitan wajib pajak Kepatuhan Wajib Pajak 1. Tidak mempunyai tunggakan PBB-P2 2. Tepat waktu dalam membayar PBB-P2 3. Membayar  PBB  sesuai dengan SPPT-P2 4. Pemberian informasi sesuai dengan objek yang dimiliki Keterangan Total % Desa/Kelurahan Kelurahan Denggen Kelurahan Pancor
Kelurahan Selong Kelurahan Kelayu Selatan Kelurahan Rakam Kelurahan Sekarteja Kelurahan Majidi Kelurahan Sandubaya
Kelurahan Kembangsari Kelurahan Kelayu Utara Kelurahan Kelayu Jorong Desa Denggen Timur 29 37 31 24 41 41 40 33 37 26 43 13 7% 9% 8% 6% 10% 10% 10% 8% 9% 7% 11% 3% Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan 237 158 60% 40% Pekerjaan PNS Petani Pedagang Wiraswasta Guru Pegawai  Swasta Pegawai BUMN Dosen Bidan IRT Honorer Buruh Tukang Ojek Tukang Parkir Tukang Becak Tukang Bangunan 40 88 108 38 25 17 2 1 1 25 10 9 11 8 7 5 10% 22% 27% 10% 6% 4% 1% 0% 0% 6% 3% 2% 3% 2% 2% 1%

## Pendidikan Terakhir
SD SMP SMA D3 D4 S1 S2 42 46 151 22 1 131 2 11% 12% 38% 6% 0% 33% 1% Pernah mengikuti sosialisasi perpajakan Ya 40 10%
Keterangan Total % Tidak 355 90% Sumber: Data Primer diolah 2023 Berdasarkan  tabel  5  dapat  dilihat bahwa persentase responden setiap kelurahan berkisar antara 3 % hingga 11%. Penyebaran kuesioner telah dilakukan secara merata yang disesuaikan  dengan  besaran  jumlah  wajib pajak di setiap kelurahan, sehingga responden yang  berasal  dari  Kelurahan  Kelayu  Jorong lebih  banyak  dibandingkan  yang  lainnya. Berdasarkan  jenis  kelamin,  dapat  diketahui bahwa  responden  yang  berpartisipasi  dalam pengisian  kuesioner  sebagian  besar  laki-laki berjumlah 237 orang dengan persentase 60%, sedangkan  perempuan  158  orang  dengan persentase 40%. Berdasarkan pekerjaan, dapat diketahui bahwa reponden yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner memiliki
pekerjaan  paling  banyak  sebagai  pedagang sebanyak  108  orang  dengan  persentase  27% dan  petani  sebanyak  88  orang  dengan persentase  22%.  Berdasarkan  pendidikan terakhir,  dapat  diketahui  bahwa  reponden yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner memiliki  pendidikan  terakhir  paling  banyak yaitu  SMA  sebanyak  151  orang  dengan persentase  38%  dan  S1  sebanyak  131  orang dengan persentase 33%. Berdasarkan sosialisasi perpajakan, dapat diketahui bahwa sebagian  besar  responden  tidak  pernah mengikuti sosialisasi perpajakan yaitu sebesar 90%  hal  ini  dikarenakan  menurut  responden sosialisasi perpajakan jarang diselenggarakan.
Analisis Data
a. Uji Validitas
1) Validitas Konvergen
Uji  validitas  konvergen  dalam  PLS dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan loading factor . Rule Of Thumb yang biasanya digunakan  untuk  mengukur  convergent validity  adalah  loading  factor  >0,7.  Namun menurut Chin (1998), nilai loading factor 0,5 sampai 0,6 masih dianggap cukup (Ghozali &
Latan,  2015).  Nilai  loading  factor  pada penelitian ini disajikan dalam model penelitian pada gambar 1.
Gambar 1. Model structural
Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa  nilai  loading  factor  seluruh  indikator memiliki nilai diatas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa  semua  indikator  dinyatakan  valid  dan dapat dilakukan pengujian ke tahap selanjutnya.
2) Uji Validitas Deskriminan
Untuk  menguji  validitas  deskriminan, setiap  indikator  diuji  dengan  menggunakan nilai cross  loading .  Dalam  pengukuran  nilai cross  loading ,  diharapkan  nilai  loading indikator  untuk  konstruk  yang  diukur memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nilai loading  ke  konstruk  lainnya.  Nilai cross loading dalam  penelitian  ini  ditunjukkan dalam tabel 6.
Tabel 6. Nilai Cross Loading
Pengetah uan Perpajak an Kesadaran Wajib Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus Kepatuh an Wajib Pajak X1.1 0.785 X1.2 0.809 X1.3 0.757 X1.4 0.756 X1.5 0.692
Tabel 7. Cronbach’s Alpha dan Composite Realibility Konstruk Cronbach's Alpha Composite Reliability Pengetahuan Perpajakan (X1) 0,872 0,946 Kesadaran Wajib  Pajak (X2) 0,904 0,926 Kualitas Pelayanan Fiskus (X3) 0,845 0,890 Kepatuhan Wajib  Pajak (X4) 0,924 0,900

## Sumber : Data Primer diolah 2023
Berdasarkan  tabel  6  dapat  dilihat bahwa semua indikator memiliki nilai >0,5 sehingga indikator-indikator tersebut dapat diolah lebih lanjut. Nilai cross loading juga menunjukkan adanya discriminant validity yang baik karena nilai  korelasi  indikator  pada  konstruk  yang diukur  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan konstruk  lainnya.  Sebagai  ilustrasi,  nilai loading  factor  X1.1  sebesar  0,785  memiliki nilai  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan kesadaran wajib pajak sebesar 0,603, kualitas pelayanan fiskus sebesar 0,199 dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,472.
b. Uji Relibialitas
Uji  reliabilitas  dapat  dilihat  dari  nilai cronbach’s  alpha  dan  composite  realibility. (Abdillah & Jogiyanto, 2015). Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai cronbach’s alpha dan composite realibility lebih dari 0,7. Hasil pengujian  untuk  cronbach’s  alpha  dan composite  realibility  dapat  dilihat  pada  tabel 7.

## Sumber : Data Primer diolah 2023
Berdasarkan  tabel  7.  dapat  dilihat  nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Realibility setiap konstruk lebih dari 0,7. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa  semua  konstruk  pada penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik
c. R-Square
Nilai R-Square dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 8.
Tabel 8. Nilai R-Square R-Square Kepatuhan  Wajib    Pajak (Y) 0,543

## Sumber : Data Primer diolah 2023
Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa R- square untuk  kepatuhan  wajib  pajak sebesar  0,543. Hal  ini  berarti  bahwa  variabel pengetahuan  perpajakan,  kesadaran  wajib pajak,  kualitas  pelayanan  fiskus  menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar  54%.  Sedangkan  sisanya  yaitu  46% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak diteliti.
d. Q-square
Nilai  Q-square  >  0  menunjukkan bahwa model  mempunyai  predictive  relevance  yang baik,  sedangkan  nilai  Q-square  <  0 menunjukkan  bahwa  model  kurang  memiliki predictive  relevance.  Nilai  Q-  square  dapat dilihat pada tabel 9.
Pengetah uan Perpajak an Kesadaran Wajib Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus Kepatuh an Wajib Pajak X1.6 0.645 X1.7 0.800 X2.1 0.797 X2.2 0.869 X2.3 0.845 X2.4 0.810 X2.5 0.818 X2.6 0.788 X3.1 0.735 X3.2 0.833 X3.3 0.793 X3.4 0.788 X3.5 0.778 Y1.1 0.867 Y1.2 0.947 Y1.3 0.927 Y1.4 0.868
Tabel 9. Q- square Q² Kepatuhan Wajib Pajak 0.438
Sumber : Data Primer diolah 2023
Berdasarkan tabel 9. dapat dilihat bahwa nilai  Q- square yang  dihasilkan  adalah  0,438 yang artinya bahwa nilai ini lebih besar dari 0 sehingga  dapat  diartikan  bahwa  model  ini memiliki  predictive  relevance  atau  nilai observasi yang baik.
e. Uji Hipotesis
Dalam  menguji  hipotesis,  dasar  yang digunakan  terdapat  pada  tabel  10 path coefficients
Tabel 10. Path Coefficients
Origi nal Sampl e (O) T Statistics (|O/STD EV|) P- Values T- Tabel Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak 0.184 3.291 0.001 1,65 Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak 0.379 6.918 0.000 1,65 Kualitas Pelayanan Fiskus -> Kepatuhan Wajib Pajak 0.328 8.002 0.000 1,65

## Sumber : Data Primer diolah 2023
Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa variabel  pengetahuan  perpajakan,  kesadaran wajib  pajak,  dan  kualitas  pelayanan  fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak  karna  memiliki  nilai  T-statistic  lebih dari nilai t tabel.
Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  pengetahuan  perpajakan  memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  dibuktikan dengan  nilai  T-statistic  sebesar  3.291  (T- statistic  >  1,65)  dan  nilai  P-Value  sebesar 0.001 (P-Value <0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis  pertama  yang berbunyi “Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak’’  dapat  diterima.  Artinya,  semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
Hal  ini  diperkuat  oleh  penyebaran kuesioner  tentang  pengetahuan  perpajakan, dimana  sebesar  53%  menunjukkan  bahwa responden  memiliki  pengetahuan  perpajakan yang  baik  dan  sebanyak  27%  responden memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup baik.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga  didukung dari  karakteristik  reponden  berdasarkan pendidikan  terakhir,  dapat  dilihat  bahwa responden dengan pendidikan SMA, D3, D4, S1,  S2  sebanyak  78%.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  responden  memiliki pendidikan  yang  cukup  tinggi.  Menurut Pratama  (2018)  semakin  tinggi  pendidikan wajib pajak maka pengetahuan pajaknya juga semakin  tinggi.  Hal  tersebut  dikarenakan wajib  pajak  yang  mempunyai  tingkat pendidikan  tinggi  cenderung  mempunyai semangat  belajar  dan  menyerap  informasi lebih.  Menurut  Pasaribu  &  Tjen  (2015), semakin  tinggi  tingkat  pendidikannya  maka seseorang  akan  lebih  mengetahui  perpajakan dan memahami manfaat membayar pajak jika dibandingkan dengan individu yang berpendidikan  lebih  rendah,  hal  ini  akan mendorong  orang  yang  berpendidikan  lebih tinggi akan lebih patuh.
Selain  itu,  berdasarkan  jenis  pekerjaan responden  dapat  dilihat  bahwa  responden yang bekerja sebagai PNS, wiraswasta, guru, pegawai swasta, pegawai bumn, dosen, bidan, honorer,  petani,  pedagang,  sebanyak  83%. Responden yang  memiliki  pekerjaan  tersebut rata-rata memiliki pendidikan SMA, D3, D4, S1,  S2.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa responden  memiliki  pendidikan  yang  cukup tinggi. Semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka  pengetahuan  pajaknya  juga  semakin tinggi Pratama (2018).
Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Atribusi  yang  menjelaskan  bahwa  prilaku seseeorang  dapat  disebabkan  oleh  faktor internal atau eksternal. Pengetahuan perpajakan  merupakan  salah  satu  faktor internal  yang  dapat  mempengaruhi  prilaku patuh wajib pajak dalam membayar pajak.
Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai perpajakan mulai  dari  peraturan  terkait  objek  yang dikenakan,  tanggal  jatuh  tempo,  sanksi,  tarif, tata  cara  pendaftaran  hingga  tata  cara pembayaran,  maka  semua  ketentuan  dalam pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  dapat dilakukan  dengan  baik  oleh  wajib  pajak sehingga  tingkat  kepatuhan  kewajiban  wajib pajak akan meningkat. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak maka akan berdampak  pada  meningkatnya  kepatuhan wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.
Pengaruh kesadaran wajb pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  kesadaran  wajib  pajak  memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  dibuktikan dengan  nilai  T-statistic  sebesar  6,918  (T- statistic > 1,65) dan nilai P-Value sebesar 0.001 (P-Value <0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis  kedua  yang berbunyi “kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak’’ dapat diterima.  Artinya,  semakin  tinggi  kesadaran yang  dimiliki  wajib  pajak  maka  semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
Hal  ini  diperkuat  oleh  penyebaran kuesioner  tentang  kesadaran  wajib  pajak dimana  sebesar  64%  menunjukkan  bahwa responden memiliki kesadaran yang baik dan sebanyak 28% responden memiliki kesadaran yang cukup baik.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga  didukung berdasarkan  pendidikan  terakhir  responden, dapat  dilihat  bahwa  responden  dengan pendidikan  SMA,  D3,  D4,  S1,  S2  sebanyak 78%.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa sebanyak 78% responden memiliki pendidikan  yang  tinggi.  Tingkat  pendidikan seseorang  yang  lebih  tinggi,  pada  umumnya memiliki  kesadaran  yang  tinggi  terhadap kepatuhan  membayar  pajak  (Susanti  et  al., 2020).  Menurut  Fiana  (2019)  semakin  tinggi tingkat  pendidikan  wajib  pajak  maka  wajib pajak  akan  lebih  mengetahui  perpajakan  dan memahami  manfaat  membayar  pajak  jika dibandingkan  dengan  wajib  pajak  yang
memiliki  pendidikan  rendah.  Hal  ini  akan mendorong  wajib  pajak  yang  berpendidikan lebih tinggi untuk lebih sadar dan patuh dalam membayar pajak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Atribusi dimana kesadaran wajib pajak adalah faktor  internal  yang  dapat  mempengaruhi prilaku  patuh  wajib  pajak  dalam  membayar kewajiban  perpajakannya.  Kesadaran  wajib pajak  merupakan  faktor  internal  yang  berada dibawah  kendali  individu  itu  sendiri.  Wajib pajak  yang  sadar  akan  pentingnya  pajak  dan sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak maka wajib pajak akan membayar kewajibannya dengan sukarela tanpa paksaan. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran tinggi maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga tinggi.
Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  kualitas  pelayanan  fiskus  memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  dibuktikan dengan  nilai  T-statistic  sebesar  8,002  (T- statistic > 1,65) dan nilai P-Value sebesar 0.001 (P-Value <0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis  ketiga  yang berbunyi “kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak’’ dapat diterima. Artinya, semakin baik kualitas pelayanan fiskus maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.
Hal  ini  diperkuat  oleh  penyebaran kuesioner  tentang  kualitas  pelayanan  fiskus dimana  sebesar  63%  menunjukkan  bahwa responden  menjawab  kualitas  pelayanan fiskus  sudah  baik  dan  sebanyak  33% responden  menjawab  kualitas  pelayanan fiskus sudah cukup baik.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga  didukung berdasarkan jawaban responden terkait sosialisasi perpajakan. Sebanyak 10% responden  menjawab  pernah  mengikuti sosialisasi  perpajakan.  Pelayanan  fiskus berupa sosialiasi perpajakan memiliki dampak terhadap  pengetahuan  dan  kesadaran  wajib pajak yang dapat mendorong prilaku kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar kewajiban pajaknya.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  teori Atribusi  dimana  kualitas  pelayanan  fiskus merupakan  faktor  eksternal  yang  dapat mempengaruhi prilaku kepatuhan wajib pajak dalam  membayar  pajak.  Pelayanan  yang diberikan oleh petugas pajak seperti pelayanan  yang  baik,  ramah  dan  sopan  serta cepat  tanggap  akan  memberikan  kepuasan bagi  wajib  pajak  sehingga  dapat  mendorong prilaku patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin  baik  kualitas  pelayanan  yang diberikan  maka  akan  semakin  tinggi  tingkat kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh
positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa semakin  tinggi  pengetahuan  perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran wajb pajak berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa semakin  tinggi  kesadaran  wajib  pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
3. Kualitas  pelayanan  fiskus  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa semakin  baik  kualitas  pelayanan  fiskus maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
Dalam  penelitian  ini,  terdapat  beberapa batasan dan saran yang dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema sejenis, diantaranya yaitu:
1. Variabel  dalam  penelitian  ini  terbatas pada pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib  pajak,  dan  kualitas  pelayanan fiskus. Sedangkan masih terdapat variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.
Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan
menambahkan variabel-variabel lain yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak  seperti  pendapatan,  sanksi, sosialisasi dan lain-lain.
2. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner, sehingga data hasil penelitian hanya terfokus pada pernyataan atas hasil pengisian kuesioner oleh responden yang tidak  memberikan  penjelasan  terhadap perrnyataan  tersebut.  Oleh  karena  itu, bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan tidak hanya menggunakan kuesioner saja melainkan  juga  dapat  menggunakan wawancara dan observasi.
3. Penelitian ini terbatas di satu Kecamatan. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa mencakup wilayah yang lebih luas.

## REFERENSI
Afriyanah,  A.,  &  Waluyo,  W.  (2015).
Pengaruh  Jumlah  Wajib  Pajak,  Luas Lahan,  Jumlah  Bangunan,  Dan  Laju Inflasi  Terhadap  Penerimaan  Pajak Bumi  Dan  Bangunan  (PBB). Jurnal ULTIMA  Accounting , 7 (1),  36–53. https://doi.org/10.31937/akuntansi.v7i1. 81 Akbar,  A.  (2022).  Analisis  Hubungan Variabel  Ekonomi  Makro  dan  Korupsi terhadap  Tax  Ratio  Negara-Negara ASEAN.  Skripsi.  Politeknik  Keuangan Negara STAN.
Anggraeni,  D.  (2021).  Pengaruh  Kesadaran
Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.
Skripsi. Universitas Bakrie.
Ardisari,  A.  D.,  Istiatin,  I.,  &  Sudarwati,  S. (2021).  Personal  Person  Taxpayer Compliance  Reviewed  from  Quality  Of Service,  Tax  Awareness,  and  The Motivation  to  Pay  Taxes  (Study  at Pratama  Klaten  Tax  Service  Office). International  Journal  of  Economics, Business  and  Accounting  Research (IJEBAR) , 5 (3), 2016–2023.
Atarwaman,  R.  J.  D.  (2020).  Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak
Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal Akuntansi , 6 (1), 39–51. https://doi.org/10.1007/978-3-642- 56129-0_12 Fahmi,  H.  (2016).  Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah Dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Dalam  Pembayaran  Pajak  Bumi Dan  Bangunan  (Studi  Empiris  pada Kabupaten  Belitung  Timur).  Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Fiana,  D.  O.  (2019).  Pengaruh  Pemahaman Pajak,  Tingkat  Pendidikan,  dan  Jenis Pekerjaan  terhadap  Kesadaran  Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Brawijaya.
Fitrianingsih,  F.  (2017).  Analisis  Pengaruh Pengetahuan  Perpajakan,  Pelayanan Fiskus  dan  Sanksi  Denda  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  di  Kota Pasuruan. Skripsi. Universitas Jember.
Fuliyanto, F. K. (2022). Effects of Knowledge, Socialization, Services, and
Tax  Sanctions  on  the  Compliance  of
Individual  Taxpayers  Performing  Free Work In 2020: A Case Study at a Notary Office  in  Palembang. International Journal  of  Community  Service  & Engagement , 3 (1), 25–33. https://doi.org/10.47747/IJCSE.V3I1.65 2 Handoko, Y., Toni, N., & Simorangkir, E. N.
(2020).  The  Effect  of  Tax  Knowledge and  Tax  Sanctions  on  Taxpayer
Compliance  at  the  Tax  Office  (KPP)
Pratama,  Medan  Timur  through  Tax Awareness  as  an  Intervening  Variable. International  Journal  of  Research  and Review , 7 (9), 294–302. Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan  dan  Kualitas  Pelayanan Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Manazhim , 4 (1),  110–132. https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1
.1625
Hs,  S.  (2018).  Pengaruh  Pengetahuan  Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan (Pbb). Inventory: Jurnal Akuntansi , 1 (2), 151–187.
Marlina,  V.  H.  (2022).  Pengaruh  Kesadaran Wajib  Pajak,  Pengetahuan  Pajak,  dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  UMKM  (pada  UMKM  di  Kota Bandar  Lampung).  Skripsi.  Universitas Teknokrat Indonesia.
Muslim, Y. K. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran,  Pelayanan,  Sanksi  dan Sosialisasi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Dengan  Tingkat Pendidikan  Sebagai  Variabel  Kontrol. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Nadia,  A.  (2019).  Pengaruh  pengetahuan Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak, Kualitas  Pelayanan  dan  Sanksi  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak  Di  Kantor  Bersama  Samsat Bandar  Lampung).  Skripsi.  UIN  Raden Intan Lampung.
Nareswari, N. P. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus,  dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  yang  melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota  Yogyakarta.  Skripsi.  Universitas
Islam Indonesia.
Ningtias,  P.  L.  (2021).  Pengaruh  Sosialisasi
Pajak,  Tingkat  Pendapatan,  Kualitas Pelayanan,
serta
Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan
Wajib  Pajak  dalam  Membayar  Pajak Bumi dan Bangunan (Studi empiris pada wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  di Kecamatan  Arut  Selatan).  Skripsi. Universitas Muhammadiyah Semarang. Noviyani,  N.  S.  (2019).  Analisis  Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada  WP  OP  yang  Terdaftar  di  KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 7 (2).
Nugroho,  A.,  Andini,  R.,  &  Raharjo,  K. (2016).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak  Dan  Pengetahuan  Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan  (studi  kasus  pada  KPP Semarang Candi). Journal Of Accounting , 2 (2).
Palupi,  N.  A.  S.  (2019).  Pengaruh  Kualitas Pelayanan  Fiskus,  Sanksi  Pajak  dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor di  Kabupaten  Purbalingga  dengan
Kesadaran  Pajak  sebagai  Variabel Intervening. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Pasaribu, G. F., & Tjen, C. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan  Perpajakan  di  Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 18 . Pratama,  A.  (2018).  Individual  Taxpayer Characteristics and Taxpayer Knowladge:  Explonatory  Survey  on Individual  Taxpayers  in  Bandung  City, Indonesia. Review of Integrative Business and Economics Research . Putri, A. S. K., Ayu, A., & JS, R. N. (2022). Pengaruh Pelayanan Fiskus , Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Kabupaten  Sidenreng  Rappang. Jurnal Akuntansi  dan  Keuangan ,  1(4),  510– 519.
https://doi.org/10.54259/akua.v1i4.1410
Robbins, Stephen P., T. A. J. (2018). Perilaku Organisasi . Salemba Empat.
Safero, R. Al, Romli, H., & Gustini, E. (2022). The  Effect  of  Fiscal  Services  and  Tax Socialization  on  Taxpayer  Compliance (Case  Study  of  MSMEs  in  Palembang City). International Journal of Community  Service  &  Engagement ,
3 (3), 124–128.
Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan
Kesadaran Wajib Pajak terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB). Inventory:  Jurnal  Akuntansi , 1 (2).
Sihombing, S. Y., & Maharani, N. K. (2020).
Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Pajak,  dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  di  Wilayah Kelurahan  Kebun  Jeruk. JCA  of Economics and Business , 1 (01).
Susanti,  S.,  Susilowibowo,  J.,  &  Hardini,  H. T.  (2020).  Apakah  Pengetahuan  Pajak Dan  Tingkat  Pendidikan  Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 11 (2), 420–
431.
https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020. 11.2.25 Utomo,  B.  A.  W.  (2011).  Pengaruh  Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di
Kecamatan  Pamulang  Kota  Tangerang Selatan.  Skripsi.  Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Wicaksono, M., & Lestari, T. (2017). Effect of Awareness,  Knowledge  and  Attitude  of Taxpayers Tax Compliance for
Taxpayers  in  Tax  Service  Office Boyolali. International  Journal  of Economics,  Business  and  Accounting Research (IJEBAR) , 1 (01), 12–25. https://doi.org/10.29040/ijebar.v1i01.23 6
Zagita,  F.,  &  Marlinah,  A.  (2022).  Faktor- Faktor  yang  Memengaruhi  Kepatuhan Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di Wilayah DKI Jakarta. Jurnal Akuntansi ,
2 (2), 867–878.