## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Penyuluhan hukum TenTang Penyusunan Rancangan PeRaTuRan Desa Di kecamaTan koPang kabuPaTen lombok Tengah

## Counseling About DrAfting VillAge regulAtions in KopAng DistriCt, CentrAl lomboK regenCy
Riska ari amalia Universitas Mataram Email : riska@unram.ac.id

## sofwan
Universitas Mataram Email : sofwanfh@unram.ac.id
haeruman Jayadi Universitas Mataram Email : haerumanjayadi@unram.ac.id
aD. basniwati Universitas Mataram Email : adbasniwati@unram.ac.id

## abstrak
Tujuan kegiatan ini adalah (1) memperkuat pemahaman konsep penyusunan rancangan peraturan desa kepada Kepala Desa beserta perangkat desa dan anggota BPD di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, (2) memberikan keterampilan untuk Menyusun rancangan peraturan desa bagi Kepala Desa beserta perangkat desa dan anggota BPD di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Adapun manfaat Kegiatan adalah (1) memberikan sumbangsih pemikiran bagi public mengenai penyusunan rancangan peraturan desa dan (2) menjadikan Kepala Desa beserta perangkat desa dan anggota BPD di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah paham dan terampil dalam menyusun rancangan peraturan desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode ceramah dan diskusi. Kegiatan dihadiri oleh staf kecamatan, kepala desa, staf desa, anggota BPD, serta anggota lembaga kemasyarakatan desa di wilayah Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 12 Juni 2023, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Materi penyuluhan adalah mengenai kewenangan desa dalam membuat peraturan desa, tahapan rancangan penyusunan peraturan desa, partisipasi public dalam penyusunan peraturan desa, dan klarifikasi dan evaluasi rancangan peraturan desa.
Kata kunci : Penyusunan, Rancangan Peraturan Desa, Kecamatan Kopang.

## abstract
the objectives of this activity are (1) to strengthen understanding of the concept of drafting village regulations to the Village Head along with village officials and members of the bpD in Kopang District, Central lombok regency, (2) to provide skills for drafting village regulations for Village Chief along with village officials and members of the bpD in Kopang District, Central lombok regency. the benefits of this activity are (1) contributing ideas to the public regarding
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 538~546
drafting village regulations and (2) making the village head and village officials and members of the bpD in Kopang District, Central lombok regency understand and be skilled in drafting village regulations. the method used in this service activity is the lecture and discussion method. the activity was attended by sub-district staff, village heads, village staff, bpD members, and members of village social institutions in the Kopang District, Central lombok regency on June 12 2023, located in the Hall of the Kopang District office, Central lombok regency. the counseling material is regarding village authority in making village regulations, the stages of drafting village regulations, public participation in drafting village regulations, and clarification and evaluation of draft village regulations.
Keywords: Drafting, Draft Village Regulations, Kopang District.

## a. PenDahuluan
Pembangunan Desa sudah mulai berkembang setelah diundangkannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan beberapa peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan peberdayaan masyarakat di desa. Perubahan yang sangat signifikan adalah dengan ditetapkan berlakunya  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan keuntungan serta angin segar dan kebahagiaan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, selain dana desa yang besar, juga dana desa tersebut langsung dikelola oleh desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga desa dapat lebih leluasa mengatur penggunaannya tetapi melalui pengawasan yang intensif dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar dana yang sangat besar tersebut untuk ukuran Desa tidak banyak disalahgunakan.
Jumlah dana yang sangat besar melebihi tersebut menuntut pengelolaannya secara administrasi keuangan yang baik, juga dibutuhkan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya, sehingga tidak sedikit Kepala Desa dan perangkat desa sebagai pengelola dan pengguna dana desa yang terjerat dalam proses hukum karena melakukan penyalahgunaan dana desa. Oleh karena itu, pengawasan pelaksanaan dana desa harus terus dilakukan secara efektif sehingga penggunaan dana desa tepat sasaran. Penggunaan dana desa dari APBN diarahkan untuk pelaksanakan pembiayaan kegiatan di desa yang meliputi:
a.  bidang penyelenggaraan pemerintahan; b.  bidang untuk pelaksanaan pembangunan; c.  bidang untuk pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan; dan d.  bidang untuk pemberdayaan masyarakat.
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat tidak saja dilaksanakan maka desa harus menyusun peraturan desa sebagai pedoman, dasar hukum dan untuk legalitas dalam penyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Desa yang disusun seperti Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Ketiga peraturan desa tersebut harus dimiliki oleh desa yang merupakan syarat untuk mendapatkan dana dana desa. Selain peraturan desa tersebut, pemerintah desa memerlukan beberapa peraturan desa sebagai dasar untuk memberikan beban dan untuk memungut dana kepada
masyarakat. Oleh karena itu pemerintah desa harus memahami seluk beluk peraturan desa agar dana yang diberikan dapat digunakan sebaik mungkin untuk membangun desa. Pemahaman terhadap peraturan desa harus secara komprehensif, artinya  sejak dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa hingga peraturan desa tersebut diundangkan.

## b. TuJuan Dan manFaaT kegiaTan
Tujuan kegiatan ini adalah (1) memperkuat pemahaman konsep penyusunan rancangan peraturan desa kepada Kepala Desa beserta perangkat desa dan anggota BPD di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, (2) memberikan keterampilan untuk Menyusun rancangan peraturan desa bagi Kepala Desa beserta perangkat desa dan anggota BPD di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Adapun manfaat Kegiatan adalah (1) memberikan sumbangsih pemikiran bagi public mengenai penyusunan rancangan peraturan desa dan (2) menjadikan Kepala Desa beserta perangkat desa dan anggota BPD di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah paham dan terampil dalam menyusun rancangan peraturan desa.

## c. PeRmasalahan Dan solusi yang DiTaWaRkan
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan tim penyuluh dan komunikasi dengan pihak Kantor Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa pengetahuan Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota BPD untuk penyusunan peraturan desa sangat rendah karena terbatasnya kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan bimbingan teknik dan pelatihan tentang penyusunan peraturan desa, sedangkan tugas BPD dan Kepala Desa salah satunya adalah menyusun rancangan peraturan desa. Beberapa desa juga tidak memiliki peraturan desa selain ketiga peraturan desa wajib karena kurangnya pemahaman mengenai hal yang diatur dalam peraturan desa.
Solusi yang ditawarkan adalah mengadakan penyuluhan hukum guna memperkuat pemahaman dan keterampilan pemerintah desa dalam Menyusun rancangan peraturan desa sebagai Langkah awal dalam Menyusun peraturan desa agar memiliki pemahaman secara komprehensif sebelum menuju Langkah selanjutnya.

## D. TaRgeT  luaRan
Target luaran adalah (1) agar Masyarakat mitra dapat memanfaatkan karya berupa keilmuan dan keterampilan yang disampaikan tim penyuluh untuk membangun desa, serta (2) publikasi ilmiah guna sumbangsih ilmu kepada Masyarakat luas mengenai penyusunan rancangan peraturan desa.
Kegiatan dihadiri oleh staf kecamatan, kepala desa, staf desa, dan anggota BPD, serta anggota lembaga kemasyarakatan desa di wilayah Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 12 Juni 2023, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Metode yang dilakukan adalah ceramah yang dibarengi dengan diskusi seputar penyusunan rancangan peraturan desa.

## e. maTeRi Penyuluhan

## 1) syarat Formil Peraturan Desa
Pada Tahun 2021 kecamatan Kopang terdiri dari 11 desa definitif. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 setiap desa dilengkapi dengan aparat
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 540~546
pemerintahan yang akan mengatur jalannya pemerintahan di tingkat desa sekaligus menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah kecamatan. 1
Desa merupakan daerah otonom. Atas kedudukannya tersebut, desa diberikan keistimewan berupa zelfbestuur dan zelfwetgeving. Zelfbestuur merupakan kewenangan desa untuk membentuk pemerintahannya secara demokratis, sedangkan zelfwetgeving merupakan kewenangan desa untuk membentuk peraturan sendiri. 2 sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan yang bersifat semi mandiri, karena desa tetap memiliki  hubungan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai rangkaian dari penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa dan BPD. BPD merupakan wadah musyawarah/mufakat dari tokoh masyarakat di desa dalam mengambil bagian dalam pembangunan desa yang keputusannya ditentukan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh realitas yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan. 3 Kedua subjek pemerintahan Bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan desa sehingga dapat disebut sebagai pemerintah desa. Kedua lembaga ini juga dapat mengajukan rancangan peraturan desa. Baik rancangan peraturan desa yang diusulkan oleh Kepala Desa maupun oleh BPD wajib dibahas bersama dalam rapat/musyawarah yang diadakan untuk membahas peraturan desa guna mendapatkan kesepakatan bersama untuk selanjutnya ditetapkan oleh kepala desa dan diundangkan oleh sekertaris desa. Untuk menyusun peraturan desa tersebut diperlukan pengetahuan dan keterampilan untuk menyusun peraturan; memahami teknik penyusunan peraturan, memahami tata naskah dan bahasa peraturan, serta memahami substansi peraturan perundang-undangan yang disusun.
Peraturan desa merupakan penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, artinya peraturan desa tidak boleh bertentangan dari peraturan yang lebih tinggi (lex superior). 4 Hal ini yang memberikan kewenangan pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kota/kabupaten untuk mengevaluasi peraturan desa sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing. Penyusunan sebuah peraturan desa harus sesuai dengan tahapan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, sebab sebuah peraturan wajib memenuhi syarat formil dan materil agar dapat diakui keabsahannya. Syarat formil merupakan prosedur menyusun peraturan desa sedangkan syarat materil merupakan isi dari peraturan desa. Ketentuan ini berlaku pada seluruh desa.
Secara teknis penyusunan peraturan desa harus mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Berdasarkan ketiga peraturan tersebut ada komponen wajib diperhatikan dalam menyusun peraturan desa, yaitu:
a.  Naskah akademik/penjelasan peraturan perundang-undangan;
b.  Hirarki peraturan perundang-undangan;
1 Koordinator Statistik Kecamatan Kopang, Statistik dan Spasial Kecamtan Kopang 2022, hlm.15.
2 Michael Barama, pelaksanaan pemerintahan Daerah Dan penerapan sanksi Administrasi Dalam peraturan Daerah , Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22, No.5, 2016, hlm. 30. 3 Nurhadiyanti, partisipsi masyarakat dalam pembuatan peraturan Desa resun pesisir Kecamatan lingga utara Kabupaten lingga , Jurnal Tanah Pilih, Vol.2, No.1, 2022, hlm.65.
4 Dikutip pada tanggal 8 Agustus 2023 melalui https://jdih.banyuwangikab.go.id/mpp-anjungan-buletin/ar- tikel/detail/pencantuman-dasar-hukum-dalam-perancangan-peraturan-desa
c. Asas-asas peraturan perundang-undangan, asas pembentukan dan asas materi muatan;
d.  bentuk dan struktur;
e.  tata tulis dan tata naskah penulisan;
f.  bahasa peraturan perundang-undangan;
g.  perubahan peraturan perundang-undangan;
Ketujuh komponen tersebut merupakan komponen yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan.
Peraturan desa juga memiliki tata cara penyusunan yang harus melalui proses sebagaimana tercantum dalam berbagai landasan yuridis. Adapun Peraturan desa disusun dengan tahapan-tahapan proses sebagai berikut:
1. Perencanaan;
a.  Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
b. Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
c.  Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan pemerintah desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa.
2. Penyusunan;
a.  Konsultasi dengan Masyarakat
b.  Tindak lanjut dan disampaikan kepada BPD
c. Diusulkan kepada anggota BPD untuk dimusyawarahkan bersama Kepala Desa
3. Pembahasan;
a.  BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan peraturan desa;
b. Rancangan peraturan desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul;
c.  Rancangan peraturan desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kec- uali atas kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD;
d. Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.
e. Rancangan peraturan desa wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan mem- bubuhkan tanda tangan.
4. Penetapan; Penetapan rancangan peraturan desa untuk menjadi peraturan desa setelah ada kesepakatan bersama antara kepala desa dengan BPD, ditandatangani oleh kepala desa dengan membubuhkan tangannya.
5.  Pengundangan; dan Rancangan peraturan desa yang sudah ditandatangani oleh kepala desa menjadi peraturan desa yang akan segera diundangkan oleh sekretaris desa dengan men- empatkannya di dalam dalam lembaran desa. Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

## 542~546

## 6. Penyebarluasan.
Dalam setiap tahapan penyusunan rancangan peraturan desa harus ada proses sosialisasi untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Setiap peraturan desa yang tidak mengikuti salah satu atau seluruh rangkaian proses pembentukan peraturan desa, maka peraturan desa wajib dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya Bupati akan klarifikasi peraturan desa tersebut.
Terkait dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan desa, maka dengan diundangkannya dengan penempatannya dalam lembaran desa, maka semua orang harus terikat dengan peraturan desa tersebut, karena hal itu berlaku fiksi hukum ( ignorare legis est lata Culpa) yang berarti setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu Undang-Undang yang telah diundangkan. 5 Dengan demikian maka ketika peraturan desa sudah diundangkan, maka ketika ada orang yang melanggar, maka tidak ada alasan untuk menyatakan tidak tahu tentang peraturan desa tersebut, sehingga tetapi mengikat dan berlaku peraturan desa tersebut pada yang bersangkutan.
Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa untuk dibahas bersama kedua lembaga tersebut. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa bahwa Rancangan Peraturan Desa harus dievaluasi dan Peraturan Desa harus melalui proses klarifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Rancangan Peraturan Desa tertentu harus dievaluasi oleh Pemerintah Daerah, yaitu rancangan peraturan desa tentang:
1. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
2. Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan;
3. Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Ruang; dan
4. Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi pemerintahan Desa. Ketentuan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagai berikut:
1. Raperdes tertentu tersebut yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak raperdes disepakati untuk dievaluasi.
2. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
3. Hasil evaluasi Raperdes yang diserahkan, oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya raperdes tersebut oleh Bupati/ Walikota.
4. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa Wajib memperbaikinya.
5. Kepala Desa memperbaiki Raperdes dalam waktu 20 (dua puluh) sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
7. Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
8. Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Raperdes.
9. Tim tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
5 Dikutip pada tanggal 5 November 2023 melalui https://hukum.jogjakota.go.id/detail/index/26958.
Evaluasi rancangan peraturan desa yang dimaksud adalah untuk menjaga agar peraturan desa tersebut sebelum ditetapkan dan diundangkan, dipastikan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Suatu Rancangan Peraturan Peraturan Desa yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekertaris Desa, harus dikirimkan ke Pemerintah Daerah (Bupati) untuk dilakukan klarifikasi. Klarifikasi Peraturan Daerah tersebut dengan proses dan tahapan sebagai berikut:
1.  Peraturan Desa yang telah diundangkan, disampaikan oleh Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
2. Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk Tim Klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
3.  Hasil klarifikasi dapat berupa:
a.  hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau keten- tuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
b.  hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ke- tentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Dalam hal hasil klarifikasi bahwa Perdes tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/ Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
5. Dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota membatalkan Perdes tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota. Implikasi hukum dari klarifikasi suatu peraturan desa adalah menyangkut legalitas dari peraturan desa tersebut sebelum diberlakukan di desa. Karena peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

## 2) materi Peraturan Desa
Otonomi yang diberikan kepada desa tidak seluas otonomi yang diberikan pada daerah, sehingga berdampak pada materi peraturan desa. Oleh karena itu menurut Mahfud MD, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan 6 :
1.  Peraturan desa tidak boleh memuat materi hukum pidana. Peraturan desa hanya memuat hukum administrasi desa yang mengikat penyelenggara pemerintah desa dengan rakyat yang bersangkutan.
2.  Adanya politik hukum nasional yang mengatur batas-batas materi hukum sesuai dengan kesadaran hukum masing-masing desa dan desa adat.
Selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun materi peraturan desa, antara lain tidak boleh merugikan kepentingan umum. Adapun kepentingan umum yang dimaksud yaitu 7 : a.  terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b.  terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c.  terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
d.  terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
6 Moh. Mahfud MD , membangun politik Hukum, menegakkan Konstitusi , LP3ES, Jakarta, 2007, hlm 188-189.
7 ibid.

## 544~546
e.  diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender. Desa sebagai satuan pemerintah terendah juga harus memperhatikan peraturan yang lebih tinggi dan perubahan aturan membuat peraturan desa. Dalam kaidah legal drafting penyusunan peraturan desa, ada 3 (tiga) asas pembentukan yang wajib diperhatikan, yaitu sebagai berikut 8 :
a. Asas lex superior derogate lex inferiori, artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah;
b. Asas lex specialis derogate lex generalis, artinya peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum
c.  Asas lex posterior derogate lex priori, yakni suatu asas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.
Peraturan desa yang merupakan suatu kebijakan publik yang berlakunya membawa dampak kepada publik, sehingga dalam pembentukannya harus memberikan ruang adanya partisipasi publik atau Masyarakat desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat khususnya masyarakat desa dibangun oleh landasan nilai-nilai ideal sebagai berikut: 9 pertama, Unsur kesadaran yang lahir dari dalam diri warga masyarakat /desa secara otentik untuk terlibat dalam proses politik dan pembangunan. Nilai inilah yang membedakan partisipasi dengan mobilisasi. Kedua , Penempatan diri warga masyarakat sebagai subjek kebijakan dan pembangunan. Ketiga peran-peran aktif yang sifatnya dialogis sehingga menjamin kesetaraan antar warga masyarakat. Keempat , suasana kebersamaan antar warga sebagai bentuk jalinan solidaritas social. Kelima , pelembagaan dan keterlanjutan pembangunan. Peraturan desa tidak masuk dalam tata hierarki peraturan perundang- undangan, namun disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011), dimana Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan segala pembentuan peraturan perundang-undangan harus melibatkan partisipasi publik, sehingga peraturan desa pun harus menyertakan partisipasi publim dalam penyusunan rancangannya. Sebuah peraturan desa dikatakan demokratis jika berbasis Masyarakat, berasal dari partisipasi Masyarakat, dikelola secara bertanggungjawab dan transparan oleh Masyarakat dan digunakan untuk memberi manfaat kepada Masyarakat. 10 Wujud demokrasi dalam penyusunan peraturan desa adalah melibatkan Masyarakat untuk membahas isi rancangan peraturan desa dalam sebuah musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu Upaya pemenuhan materi peraturan desa agar pemerintah desa mengetahui sosiologis dan keadaan geografis desa tersebut untuk disesuaikan dengan materi apa yang harus diatur dalam peraturan desa.
Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berwenang membentuk peraturan desa sebagai dasar kewenangan dalam melaksanakan urusan-urusan di desanya. Kewenangan desa diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,  yang  meliputi 4 (empat) bidang yaitu:
a.  kewenangan berdasarkan hak asal usul;
8 Mulyanto dan Bambang Joko , implementasi legal Drafting peraturan Desa Di Desa Klumprit Dan Wirun pasca uu no. 6 tahun 2014 tentang Desa , Journal of Law, Society, and Islamic Civilization, Vol 3, No 2, 2015, hlm.111.
9 Dewi ulfa lailatul fitria Dan triyo Ambodo, partisipasi masyarakat Dalam pembentukan peraturan Desa, Islamic Law Jurnal Siyasah, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm 75-76. 10  Ni’matul Huda, Hukum pemerintahan Desa : Dalam Konstitusi indonesia sejak Kemerdekaan Hingga era reformasi , Setara Press, Malang, 2020, hlm.270.
b.  kewenangan lokal berskala Desa;
c.  kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
d.  kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa diatur dan diurus oleh desa. Dana yang dipakai untuk mengatur dan mengurus kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa juga bersumber dari dana desa. Sedangkan bagi kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota , serta kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diurus oleh desa, namun dananya bersumber dari pemerintah daerah yang menugaskan desa tersebut. Kewenangan yang ditugaskan pemerintah daerah merupakan bentuk dari tugas pembantuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa materi yang dapat diatur oleh peraturan desa adalah materi mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usuk dan kewenangan berskala local.
Selain memuat mengenai kewenangan desa, peraturan desa juga merupakan syarat pencairan dana desa. Setiap desa wajib memiliki 3 (tiga) peraturan desa sebagai syarat pencairan dana, yaitu :
1.  Peraturan desa tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), yaitu peraturan desa yang memuat visi misi kepala desa selama periode masa jabatan. Dimana  setiap kepala desa memiliki 6 (enam) tahun masa jabatan per satu periode. RPJM Desa ini juga memuat program kerja dari kepala desa per 1 (satu) periode.
2.  Peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yaitu peraturan desa yang memuat rincian tahunan dari RPJM Desa. RKP Desa hanya memiliki masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
3. Peraturan desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa), yaitu. rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang di tetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 11 Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut memuat beberapa jenis pendapatan dan juga beberapa jenis pengeluaran atau belanja, jenis-jenis pendapatan terdiri dari: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan Alokasi Dana Desa dari APBN, Pendapatan bagi hasil pajak kabupaten atau kota, Pendapatan bagian dari retribusi kabupaten atau kota, Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan bantuan keuangan dari pemerintah. Jenis-jenis pengeluaran atau belanja desa. 12

## F. kesimPulan
Penyuluhan hukum yang diadakan pada tanggal 12 Juni 2023 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kopang dihadiri oleh pemerintah desa serta anggota lembaga kemasyarakatan desa. Materi penyuluhan mengenai penyusunan rancangan peraturan desa. Diharapkan pemerintah desa di kecamatan mitra lebih memahami dan terampil dalam menyusun peraturan desa. Diperlukan adanya bimbingan teknis lanjutan untuk
11  Wida Puspawardani , pengelolaan Anggaran pendapatan Dan belanja Desa oleh pemerintah Desa Di Desa parakanmanggu Kecamatan parigi Kabupaten pangandaran , Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm.2.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 546~546
menyusun sebuah peraturan desa, sebagai tindak lanjut dari penyuluhan hukum tentang penyusunan rancangan peraturan desa di Kecamatan Kopang.

## DaFTaR PusTaka
buku
Moh. Mahfud MD , 2007, membangun politik Hukum, menegakkan Konstitusi , LP3ES, Jakarta.
Ni’matul Huda, 2020, Hukum pemerintahan Desa : Dalam Konstitusi indonesia sejak Kemerdekaan Hingga era reformasi , Setara Press, Malang.
artikel ilmiah
Fitria, D. U. L., & Ambodo, T. (2022). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA. islamic law: Jurnal siyasah , 7 (01), 73-85.
Mar’ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia. Verfassung: Jurnal Hukum tata negara , 1 (1), 35-54.
Barama, M. (2016). Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah oleh: Michael Barama. Jurnal Hukum unsrat , 22 (5).
Mulyanto, M., & Sudibyo, B. J. IMPLEMENTASI LEGAL DRAFTING PERATURAN DESA DI DESA KLUMPRIT DAN WIRUN PASCA UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Journal of law, society, and islamic Civilization , 3 (2), 99- 118.
Nurhadiyanti, N. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. tanah pilih , 2 (1).
Puspawardani, W. (2017). Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Dinamika: Jurnal ilmiah ilmu Administrasi negara , 4 (1), 1-8.

## Website
https://hukum.jogjakota.go.id/detail/index/26958
https://jdih.banyuwangikab.go.id/mpp-anjungan-buletin/artikel/detail/pencantuman- dasar-hukum-dalam-perancangan-peraturan-desa