## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227

## KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN POSO DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI
COVID-19
Bimo Christano Mentara 1 , Yuli Setyowati 2
Afiliasi: 1, 2 Sekolah Tinggi pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Jl. Timoho, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55165 No. Telp. /HP: 082394840617
1 E-mail : bimochristano@gmail.com

## ABSTRAK
Pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 sudah dilakukan serentak di era pemerintahan saat ini. Akan tetapi masih terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Poso terkendala  akibat  beberapa  pendamping  desa  tidak  aktif  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso  terkait  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  di  masa  pandemi  faktor  yang  mempengaruhi pemberdayaan  masyarakat  di  Kabupaten  Poso.  Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif kualitatif analisis data menggunakan data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan  pemberdayaan  masyarakat  oleh  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso dari Dimensi produktivitas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso diketahui tidak produktif dan tidak tidak efisien karena waktu kerja  efektifnya  selama  640,83  jam.  Dimensi  kualitas  layanan,  telah  terdapat  keterbukaan  informasi mengenai  persyaratan  dan  prosedur  pelayanan  untuk  setiap  jenis  pelayanan  yang  diinformasikan. Dimensi  responsivitas,  Dinas  PMD  Kabupaten  Poso  cukup  baik  dalam  penentuan  strategi pengembangan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Dimensi  responsibilitas,  meskipun  secara pendidikan sudah memadai, masih terdapat permasalahan yakni pemahaman pegawai baik itu Aparatur Sipil  Negara  terhadap  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  masih  tergolong  rendah  sehingga  pekerjaan diselesaikan oleh pegawai tertentu saja. Dimensi akuntabilitas, dari perhitungan efektivitas dan efisien menunjukkan  bahwa  secara  efektivitas  anggaran  dan  realisasi  belanja  Dinas  PMD  Kabupaten  Poso sudah efektif dengan persentase 90,2 persen. Tetapi dalam segi efisiensi anggaran dan realisasi masih tidak efisien dengan persentase 35,03 persen.
Kata Kunci: Kinerja; Perangkat Daerah; Pemberdayaan Masyarakat.

## ABSTRACT
Community empowerment in the midst of the COVID-19 pandemic has been carried out simultaneously in the current government era. However, there are still several community empowerment programs in Poso Regency which are constrained due to some village assistants not being active in carrying out their duties and functions. This study aims to examine the performance of the Community and Village Empowerment  Office  of  Poso  Regency  regarding  the  implementation  of  community  empowerment during the pandemic, the factors that affect community empowerment in Poso Regency. The method used  is  descriptive  qualitative  research  using  data  analysis  using  data  reduction,  data  display,  and conclusion drawing/verification. The results of this study indicate that the implementation of community empowerment  by  the  Poso  Regency  Community  and  Village  Empowerment  Service  from  the productivity dimension, the Poso Regency Community and Village Empowerment Service is known to be  unproductive  and  inefficient  because  the  effective  working  time  is  640.83  hours.  Dimensions  of service quality, there has been information disclosure regarding service requirements and procedures

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
for  each  type  of  service  that  is  informed.  Dimensions  of  responsiveness,  the  PMD  Office  of  Poso Regency is quite good in determining village development strategies and community empowerment. The dimension  of  responsibility,  although  education  is  adequate,  there  are  still  problems,  namely  the understanding of employees, both State Civil Apparatus, on the main tasks and functions that are still relatively low so that the work is completed only by certain employees. The accountability dimension, from  the  calculation  of  effectiveness  and  efficiency,  shows  that  the  effectiveness  of  the  budget  and realization of the expenditure of the PMD Office of Poso Regency has been effective with a percentage of  90.2  percent.  However,  in  terms  of  budget  efficiency  and  realization,  it  is  still  inefficient  with  a percentage of 35.03 percent.
Keywords: Performance; Regional Apparatus; Community empowerment.
Informasi Artikel: Submit: 24-1-2021 Revisi: 12-12-2021 Diterima: 12-02-2022
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  guna  mempercepat  peningkatan  kesejahteraan masyarakat tidak luput dari tantangan dalam prosesnya. Saat ini Indonesia sedang menghadapi wabah  COVID-19  ( Corona  Virus  Disease - 19 )  yang  mempengaruhi  keseimbangan  ekonomi dan kesehatan di setiap daerah. Seperti yang kita ketahui pandemi ini berdampak pada aspek- aspek kehidupan masyarakat dan efeknya ialah peningkatan jumlah kemiskinan di Perdesaan dari 14,16 % pada bulan September 2019 menjadi 14,77 % di bulan Maret 2020 yang berarti terjadi penambahan sebanyak 119.120 jiwa. Kemudian di tingkat perkotaan dari 6,77 % pada bulan September 2019 menjadi 7,89 % di bulan Maret 2020 yang berarti terjadi penambahan sebanyak 243.000 jiwa. Peningkatan jumlah kemiskinan ini harus diatasi dengan strategi yang tepat  yaitu  dengan  dioptimalkannya  Dana  Desa  untuk  ekonomi  dan  ketahanan  masyarakat desa. Dengan mewabahnya COVID-19, dana desa difokuskan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk penanganan wabah dan bantuan Langsung Tunai (BLT). ( jatimprov.go.id ) Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa (PMD) Kabupaten Poso Sulawesi  Tengah selaku  perangkat  daerah  terus  memantau  proses  penyaluran  BLT  Dana  Desa.  Dilansir  dari media online lokal Posoline.com ,  Dinas  PMD  Kabupaten  Poso  yang  berkapasitas  sebagai pembina  dan  pendampingan  dalam  penyaluran  dana  BLT  yang  bersumber  dari  Dana  Desa tahun 2020 yang kemudian disalurkan kepada penerima manfaat. Pemberian bantuan tersebut atas  kebijakan  pemerintah  pusat  bagi  masyarakat  yang  terdampak  Covid-19.  Kebijakan  itu mengacu pada Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tanggal 14 April 2020 Nomor :1261/PRI.00/IV/2020 terkait petunjuk teknis pendataan

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
keluarga  calon  penerima  BLT  DD.  Hal  ini  dikuatkan  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  40/PMK.07/2020  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa (Pasal 24). Kepala Dinas PMD Kabupaten Poso,  Lusiana  Sigilipu  menuturkan  bahwa  penyaluran  bantuan  tunai  itu  sebelumnya  sudah melalui  tahapan  verifikasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dan  sepenuhnya  menjadi tanggung jawab pemerintah desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
Pemberitaan  mengimplikasikan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  di  tengah  pandemi COVID-19 sudah dilakukan akan tetapi perlu untuk dikaji terutama kinerja perangkat daerah selaku  perpanjangan  tangan  pemerintah  daerah  yang  berpartispasi  secara  langsung  dalam pemberdayaan  masyarakat  desa.  Permasalalahannya  adalah  jangkauan  dari  pelaksanaannya sudah merata atau belum merata.
Kinerja Dinas PMD tak lepas dari permasalahan terkait pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah pengelolaan dana desa. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso menyebutkan bahwa 80  persen  pendamping  desa  di  Kabupaten  Poso  tidak  aktif  mendampingi  desa  sebagaimana tupoksinya yaitu mendampingi desa dalam pengelolaan dana desa. Pemberdayaan masyarakat dalam  pencegahan  COVID-19  adalah  segala  upaya  yang  dilakukan  seluruh  komponen masyarakat  dengan  menggali  potensi  yang  dimiliki  masyarakat  agar  berdaya  dan  mampu berperan  serta  mencegah  penularan  COVID-19.  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa Kabupaten Poso sebagai perangkat daerah yang mendampingi dan mengawasi pemerintah desa mempunyai  korelasi  terhadap  pelaksanaan  program  kegiatan  di  bidang  pemberdayaan masyarakat,  sebagaimana  tertuang  dalam  Rencana  Strategis  (RENSTRA)  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso 2016-2021 bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso berfungsi merumuskan kebijakan di bidang penguatan kelembagaan  dan  sosial  budaya,  pemberdayaan  usaha  ekonomi  masyarakat  dan  pemerintah desa.  Dengan  masalah  terkait  aksesibillitas  dan  yang  terkini  yaitu  pandemi  COVID-19, membuktikan adanya korelasi perangkat daerah dan desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten  Poso.  Hal  ini  mengisyaratkan  perlu  adanya  kajian  akademis  terkait  kinerja perangkat  daerah dalam  pemberdayaan masyarakat  sesuai  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fokus penelitian ini meliputi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat  di  tengah  pandemi  COVID-19.  Faktor  yang mempengaruhi  kinerja  Dinas  PMD  dalam  pemberdayaan  masyarakat  di  Kabupaten  Poso. Rumusan  masalah  penelitian  ini  yaitu  Bagaimana  kinerja  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat dan  Desa  Kabupaten  Poso  dalam  pemberdayaan  masyarakat  di  tengah  pandemi  COVID-19

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
dan  Faktor  apa  yang  mempengaruhi  kinerja  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Poso.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Kinerja
Menurut  Afandi  (2018:83)  Kinerja  adalah  hasil  kerja  yang  dapat  dicapai  oleh seseorang  atau  kelompok  orang  dalam  suatu  perusahaan  sesuai  dengan  wewenang  dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara illegal, tidak melanggar  hukum  dan  tidak  bertentangan  dengan  moral  dan  etika.  Kemudian  menurut Mangkunegara (2012:67) pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan  kuantitas  yang  dicapai  oleh  seseorang  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai dengan tanggungjawab yangdiberikan kepadanya.
Menurut  Wibowo  (2010:4)  Kinerja  adalah  implementasi  dari  rencana  yang  telah disusun tersebut. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan  sumber  daya  manusianya  akan  memengaruhi  sikap  dan  perilakunya  dalam menjalankan kinerja.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian  suatu  sasaran  atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan  (BPKP  dalam  Abdullah, 2014:145).  Sementara  itu  menurut  Lohman  dalam  Abdullah  (2014:145)  indikator  kinerja adalah  suatu  variabel  yang  digunakan  untuk  mengekspresikan  secara  kuantitatif  efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan pedoman pada target-target dan tujuan organisasi.
Moeheriono (2012:108) mendefinisikan indikator kinerja sebagai berikut:
a) Indikator  kinerja  adalah  nilai  atau  karakteristik  tertentu  yang  digunakan  untuk  mengukur ouput atau outcome suatu kegiatan.
b) Indikator  kinerja  adalah  alat  ukur  yang  dipergunakan  untuk  menentukan  derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.
c) Menurut Amstrong dan Baron dalam Abdullah (2014:151), paling tidak ada tiga hal yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan indikator kinerja, yaitu :
1. Apa yang diukur semata-mata ditentukan oleh apa yang dianggarkan.
2. Kebutuhan pelanggan diterjemahkan menjadi prioritas strategis dan rencana strategis yang mengindikasikan apa yang harus diukur.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
3. Memberikan  perbaikan  kepada  karyawan  maupun  tim  dengan  mengukur  hasil  dari prioritas  strategis,  memberikan  kontribusi  untuk  perbaikan  lebih  lanjut  dengan mengusahakan motivasi karyawan dan tim, dan memberikan informasi apa yang sudah berjalan  dan  tidak  berjalan.  Tujuan  ditetapkannya  indikator  kinerja  itu  adalah  untuk memberikan bukti apakah hasil yang diharapkan telah tercapai atau belum.
Diperlukan adanya pengukuran kinerja seperti yang dikemukakan oleh Agus Dharma (2004:24)  bahwa  hampir  semua  pengukuran  kinerja  mempertimbangkan  hal-hal  sebagai berikut:
1. Kuantitas, berkaitan dengan jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai.
2. Kualitas,  berkaitan  dengan  mutu  yang  dihasilkan  baik  berupa  kerapian  kerja  dan ketelitian kerja atau tingkat kesalahan yang dilakukan pegawai.
3. Ketetapan waktu, yaitu sesuai apa tidak dengan waktu yang direncanakan.
Pengukuran  kinerja  merupakan  suatu  alat  untuk  menilai  keberhasilan  organisasi.  Ada beberapa  indikator  yang  biasanya  digunakan  untuk  mengukur  kinerja  birokrasi  publik (Dwiyanto dkk, 2003).
a. Produktivitas
Konsep produktivitas yang dimaksud dipakai untuk mengukur tingkat efisiensi dan juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai  rasio antara input dan output,  tetapi  ini  dinilai  terlalu  sempit,  maka  General  Accounting  Office  (GAO)  mencoba mengembangkan  suatu  ukuran  produktivitas  yang  lebih  luas  dengan  memasukkan  seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator yang penting.
b. Kualitas layanan
Kualitas  layanan  cenderung  menjadi  semakin  penting  dalam  menjelaskan  kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat  terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja publik.
c. Responsivitas
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya tertuma untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  Organisasi  yang  memiliki  responsivitas  rendah  dengan  sendirinya  memiliki kinerja yang jelek pula.
d. Responsibilitas
Responsibilitas  menjelaskan  apakah  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  publik  itu dilakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  benar  atau  sesuai  dengan  kebijaksanaan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
e. Akuntabilitas
Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Artinya bahwa para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat tentunya akan mempresentasikan kepentingan rakyat.
Menurut  Moeheriono  (dalam  Abdullah,  2014:151),  terdapat  enam  ukuran  indikator kinerja,  namun  masing-masing  organisasi  dapat  saja  mengembangkannya  sesuai  dengan misiorganisasi tersebut. Keenam kategori tersebut antara lain:
a) Efektif,  mengukur  derajat  kesesuaian  yang  dihasilkan  dalam  mencapai  sesuatu  yang diinginkan.
b) Efisien,  mengukur  derajat  kesesuaian  proses  menghasilkan  output  dengan menggunakan biaya serendah mungkin.
c) Kualitas, mengukur derajat kesesuaian antara kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan konsumen.
d) Ketetapan waktu, mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan secara benar dan tepat waktu.
e) Produktivitas, mengukur tingkat efektivitas suatu organisasi.
f) Keselamatan,  mengukur  kesehatan  organisasi  secara  keseluruhan  serta  lingkungan kerja pada karyawan ditinjau dari aspek kesehatan.
Selanjutnya, Secara etimologi pemerintah dapat di artikan sebagai berikut:
Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif,  dan  yudikatif  di  suatu  Negara  dalam  rangka  mencapai  tujuan  penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh  badan  eksekutif  beserta  jajarannya  dalam  rangka  mencapai  tujuan  penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen  pemerintahan  yang  bekerja  saling  bergantungan  dan  memengaruhi  dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
Kekuasaan  dalam  suatu  Negara  menurut  Montesquieu  diklasifikasikan  menjadi  tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undangundang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berati kekuasaan membentuk undang- undang; dan Kekuasaan Yudikatif yang berati kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga- lembaga  negara,  hubungan  antar  lembaga  negara,  dan  bekerjanya  lembaga  negara  dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.
Pemaparan  gagasan  dan  teori-teori  di  atas  menyimpulkan  bahwa  peneliti  memilih menggunakan teori yang digagas oleh Dwiyanto dan kawan-kawan yaitu pengukuran kinerja Dinas PMD Kabupaten  Poso  melalui dimensi  produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas,  dan  akuntabilitas  karena  relevan  dengan  data-data  yang  diperoleh  selama observasi di lapangan.
2. Pemberdayaan Masyarakat
a. Konsep Pembangunan Berbasis Pemberdayaan
Menurut  Theresia  (2015:64)  pembangunan  yang  terus  menerus  ditujukan  untuk memperbaiki kehidupan  masyarakat  dan bangsa  yang belum baik.  Riyadi dalam  Pusut, dkk (2017:4) mengungkapkan adanya berbagai macam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak  mengenai  pembangunan,  namun  kesemuanya  itu  mengarah  pada  kesepakatan  bahwa: pembangunan  adalah  suatu  usaha  atau  proses  perubahan,  demi  tercapainya  tingkat kesejahteraan  atau  mutu  hidup  suatu  masyarakat  yang  berkehendak  dan  melaksanakan pembangunan itu.
Pengertian lain mengenai pembangunan juga dikemukakan oleh Mardikanto (2009:105) bahwa pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus  menerus  oleh  pemerintah  bersama-sama  segenap  warga  masyarakatnya  atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi pemerintah,dengan menggunakan teknologi terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari  suatu  bangsa  yang  merencanakan  dan  melaksanakan  pembangunan  tersebut.  Adrian Leftwich dalam Winarno (2013:41) mengemukakan bahwa pemahaman pembangunan yang paling umum dapat dikategorikan ke dalam sembilan pendekatan pokok, yakni pembangunan dilihat  sebagai  kemajuan  historis,  pembangunan  sebagai  eksploitasi  sumber  daya  alam, pembangunan  sebagai  promosi  kemajuan  ekonomi,  pembangunan  sebagai  suatu  kondisi,

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
pembangunan  sebagai  suatu  proses,  pembangunan  sebagai  pertumbuhan  ekonomi, pembangunan  sebagai  perubahan  struktural,  pembangunan  sebagai  modernisasi,  dan pembangunan sebagai suatu peningkatan kekuatan produksi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan  masyarakat  yang  dalam  kondisi  sekarang  tidak  mampu  untuk  melepaskan  diri  dari perangkap  kemiskinan  dan  keterbelakangan.  Dengan  kata  lain,  pemberdayaan  adalah memampukan  dan  memandirikan  masyarakat  (Mardikanto  dalam  Setyowati,  2016:  21). Menurut  Dwi  Iriani  Margayaningsih  (2018:164),  dalam  upaya  memberdayakan  masyarakat tersebut  dapat  dilihat  dari  tiga  sisi,  yaitu: Pertama ,  menciptakan  suasana  atau  iklim  yang memungkinkan  potensi  masyarakat  berkembang  ( enabling ).  Disini  titik  tolaknya  adalah pengenalan  bahwa  setiap  manusia,  setiap  masyarakat,  memiliki  potensi  yang  dapat dikembangkan.  Artinya,  tidak  ada  masyarakat  yang  sama  sekali  tanpa  daya,  karena  jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong,  memotivasikan,  dan  membangkitkan  kesadaran  akan  potensi  yang  dimilikinya serta  berupaya  untuk  mengembangkannya. Kedua ,  memperkuat  potensi  atau  daya  yang dimiliki  masyarakat  (empowering).  Dalam  rangka  ini  diperlukan  langkah-langkah  lebih positif,  selain  dari  hanya  menciptakan  iklim  dan  suasana.  Perkuatan  ini  meliputi  langkah- langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang ( opportunities ) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Upaya  yang  amat  pokok  adalah  peningkatan  taraf  pendidikan,  dan  derajat  kesehatan, serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan  kerja,  dan  pasar.  Masukan  berupa  pemberdayaan  ini  menyangkut  pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik,  seperti irigasi,  jalan, listrik,  maupun sosial  seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah,  serta  ketersediaan  lembaga-lembaga  pendanaan,  pelatihan,  dan  pemasaran  di perdesaan,  dimana  terkonsentrasi  penduduk  yang  keberdayaannya  amat  kurang.  Untukitu, perlu  ada  program  khusus  bagi  masyarakat  yang  kurang  berdaya,  karena  program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.
Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.  Menanamkan  nilai-nilai  budaya  modern,  seperti  kerja  keras,  hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosialdan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan  serta  peranan  masyarakat  di  dalamnya.  Yang  terpenting  disini  adalah

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Jadi esensi pemberdayaan bukanhanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga termasuk penguatan pranata-pranatanya.
Ketiga ,  memberdayakan  mengandung  pula  arti  melindungi.  Dalam  proses pemberdayaan,  harus  dicegah  yang  lemah  menjad  i  bertambah  lemah,  oleh  karena kekurangberdayaan  dalam  menghadapi  yang  kuat.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  dan pemihakan  kepada  yang  lemah  amat  mendasar  sifatnya  dalam  konsep  pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaiangan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin  tergantung  pada  berbagai  program  pemberian  ( charity ).  Pemberdayaan  menurut Fahrudin (2012:16) merupakan suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar  dapat  berkuasa  atas  kehidupannya.  Cara  tersebut  terdiri  dari  serangkaian  upaya  untuk menolong  masyarakat  agar  lebih  berdaya  dalam  meningkatkan  sumber  daya  manusia  dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya  dalam  memanfaatkan  potensi  yang  dimilikinya.  Kemudian,  dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya.
Di  bidang  pendidikan,  pemberdayaan  dapat  diartikan  sebagai  upaya  keaksaraan  atau pemberantasan 3-buta (buta huruf, buta angka, buta pengetahuan dasar) dan pelatihan yang lain,  sehingga  mereka  mampu  menggali  kearifan  tradisional  ( indigenous - technology ),  dan mudah  mengadopsi  inovasi  yang  bermanfaat  bagi  kehidupan  keluarga  dan  masyarakatnya. Pemberdayaan dalam bidang pendidikan, merupakan proses “penyadaran” baik penyadaran tentang  keberadaannya,  masalah-masalah  yang  dihadapi,  kebutuhan  untuk  memecahkan masalah, peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, serta penyadaran tentang pilihan-pilihan yang terbaik untuk diri sendiri dan masyarakatnya. Menurut Gary S. Becker dalam Supsiloani (2019:20-30)  bahwa  alat  utama  peningkatan  produktivitas  manusia  itu  adalah  pendidikan. Modal manusia dikonsepkan sebagai produktif secara ekonomis. Modal tersebut merupakan suatu jenis persediaan pengetahuan atau seperangkat keterampilan yang diperoleh di sekolah atau  pekerjaan  melalui  pelatihan  dan  pengalaman,  tetapi  manfaatnya  meningkatkan  nilai pegawai/karyawan di tempat kerja dan/atau produktivitas suatu organisasi tempat dia bekerja.
Pemberdayaan  dalam  bidang  kesehatan,  pemberdayaan  masyarakat  dapat  diartikan sebagai penyediaan layanan kesehatan dasar (terutama bagi kelompok miskin) yang mudah,

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
cepat,  dan  murah  dengan  memanfaatkan  pengobatan  “modern”  dan  atau  pengobatan tradisional yang teruji kemanjuran dan keamanannya. Pemberdayaan bidang kesehatan, juga menyangkut  kemandirian  masyarakat  untuk  mengorganisir  lembaga-lembaga  swadaya masyarakat  (LSM,  KSM,  PKK,  Dasawisma,  Posyandu,  dll)  untuk  menanggulangi  faktor resiko penyakit dan menghimpun iuran kesehatan, termasuk meningkatkan kemampuan untuk memerangi  kapitalisasi  medik  yang  lebih  menekankan  praktik-praktik  kuratif  disbanding preventif dan promotif.
Dunia  bisnis,  pengertian  power  dikaitkan  dengan  kemampuan  atau  produktivitas. Karena itu, pemberdayaan atau empowerment diartikan sebagai proses peningkatan optimasi kemampuan atau produktivitas, individu, organisasi, ataupun sistem. Di pihak lain, power juga dapat diartikan sebagai keunggulan bersaing atau posisi-tawar ( bargaining position ). Karena itu,  pemberdayaan  juga  dapat  diartikan  sebagai  penguatan  atau  peningkatan  keunggulan bersaing atau posisi tawar.
Pemberdayaan  merupakan  upaya  pemberian  kesempatan  dan  atau  memfasilitasi kelompok  miskin  agar  mereka  memiliki  aksessibilitas  terhadap  sumberdaya,  yang  berupa: modal,  teknologi,  informasi,  jaminanpemasaran,  dll.  Agar  mereka  mampu  memajukan  dan mengembangkan  usahanya,  sehingga  memperoleh  perbaikan  pendapatan  serta  perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya (Sumodiningrat, 2003:27).
Di  bidang  sosial-politik,  pemberdayaan  masyarakat  dapat  diartikan  sebagai pemberian  kesempatan  yang  sama  kepada  semua  warga  masyarakat,  termasuk  kesetaraan gender, agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama di dalam setiap pengambilan keputusan politik, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan.
Pemberdayaan menurut Prasetyo (2015:124), berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok) yang meliputi kepercayaan ( trusts ), patuh aturan ( role ), dan jaringan ( networking ).  Dengan  memiliki  modal  sosial  yang  kuat  maka  kita  akan  menguatkan knowledge, modal,  dan people .  Konsep  ini  mengandung  arti  bahwa  konsep  pemberdayaan masyarakat  adalah  transfer  kekuasaan  melalui  penguatan  modal  sosial  kelompok  untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial. Modal yang kuat akan menjamin sustainable didalam  membangun  rasa  kepercayaan  di  masyarakat  khususnya anggota kelompok ( how to built the trust ).
b. Dilema Pemberdayaan Masyarakat
Terdapat  kesepakatan  tentang  pentingnya  pemberdayaan  masyarakat  dalam

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
pembangunan,  Ayu  Mentari  dan  Sufi  (2019:129) mengungkapkan  dilema  dalam pemberdayaan masyarakat saat ini yaitu banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap masalah pembangunan yang dihadapi. Mereka yang tidak nyaman terhadap konsep partisipasi  dan  demokrasi  dalam  pembangunan  tidak  akan  merasa  tentram  dengan  konsep pemberdayaan.  Lebih  lanjut,  disadari  pula  adanya  berbagai  bias  terhadap  pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif dengan  obyek  penelitian  mengenai  kinerja  perangkat  daerah  yaitu  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  di  tengah  pandemi  COVID-19  di  Kabupaten  Poso,  Sulawesi  Tengah dengan  melakukan  penelitian  secara  langsung  guna  mengetahui  kondisi  atau  keadaan  yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Ada tiga orang informan utama dalam penelitian ini. Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  observasi,  wawancara  dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan peneliti adalah data reduction , data display , dan conclusion drawing/verification . Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diolah dan diuji validitasnya melalui triangulasi. Guna menetapkan keabsahan data yang diperlukan teknik pemerikasaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Produktivitas
Sumber daya manusia merupakan unsur paling penting dalam seluruh proses administrasi dan manajemen sebuah organisasi. Produktivitas dapat dicapai bila manajemen sumber daya manusia dikelola secara efektif dan efisien. Dalam pemberdayaan masyarakat, kedudukan dan peranan  sumber  daya  manusia  tentu  penting.  Efektivitas  dan  efisiensi  menurut  Irmayanti (2015:16) adalah perbandingan antara bobot/beban kerja dengan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi. Sebagai acuan, untuk waktu kerja efektif bagi ASN sendiri dalam 1 tahun yaitu 1.250 jam. Kegiatan pengembangan diri dan pelaksanaan fungsi internal unit kerja yaitu 30 % dari waktu kerja efektif (375 jam) dengan rincian pengembangan diri selama 60 jam atau 12 hari per tahun dan fungsi internal selama 315 jam atau 1,25 jam per hari. Kemudian pelaksanaan fungsi utama selama 875 jam atau 70 % dari waktu kerja efektif. Struktur  dianggap  sangat  tidak  produktif  jika  kurang  dari  80%  dari  waktu  kerja  utama  atau kurang dari 56 % dari waktu kerja efektif (PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2017).

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
Situasi pandemi, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso dalam 1 hari bekerja selama 5 jam per hari. Dengan total jam kerja 1200 jam dalam satu tahun waktu kerja efektif. Beban kerja utama dapat dilihat dari uraian tugas dari Seksi Administrasi Umum Dinas PMD Kabupaten Poso yang terdiri dari:
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan administrasi pemerintahan desa, penataan desa, dan kerjasama desa dengan waktu kerja selama 11,83 jam (710 :60 menit);
2. Pemberdayaan  lembaga  dan  organisasi  masyarakat  perdesaan  melalui  peningkatan kapasitas BPD dengan waktu kerja selama 426 jam (25.560:60 menit);
3. Pendampingan,  pembinaan,  dan  pengawasan  proses  perencanaan,  pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang Dana Desa dengan waktu kerja selama 142 jam (8.520:60 menit);
4. Sosialisasi regulasi tentang desa via Zomm Meeting dengan waktu kerja selama 1 jam:
5. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan waktu kerja selama 60 jam (3600:60 menit):
Total  keseluruhan  waktu  kerja  untuk  melaksanakan  fungsi  utama  pada  Seksi Administrasi  Pemerintahan Desa sebanyak 640,83 jam atau kurang dari  waktu  kerja efektif selama 700 jam. Hasil yang dapat  di  simpulkan  dari waktu  tersebut  sebagaimana Tata Cara Penilaian, Penghargaan, dan Evaluasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  99  Tahun  2018  Tentang  Pembinaan  dan  Pengendalian  Penataan  Perangkat Daerah bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso tidak produktif dan tidak  tidak  efisien  karena  struktur  perangkat  daerah  produktif  dan  efisien  jika  durasi pelaksanaan  tugas  eselon  IV  mencapai  70%  dari  waktu  kerja  efektif  (1250  jam)  atau  sama dengan 875 jam. Apabila waktu durasi pelaksanaan tugas layanan utama kurang dari 56% dari waktu kerja efektif dalam satu tahun atau 700 jam, dinas ini tidak produktif dan tidak efisien.
Terdapat beberapa rekomendasi kepada Seksi Administrasi Pemerintahan Desa bahwa:
1. Digabung  tugas  dan  fungsinya  dengan  seksi  yang  lain  karena  tidak  produktif  dan  tidak efisien.
2. Mencari rumusan tugas dan fungsi yang lebih pas berdasarkan amanat TUPOKSI.
3. Mencari  beban  tugas  yang  benar  atau  sejalan  dengan  nomenklatur  struktur  perangkat daerah.

## Kualitas Layanan
Standar pelayanan yang sesuai, perlu adanya faktor penentu sehingga apa yang dirasakan masyarakat akan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini ditandai dengan adanya kehandalan

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
( reliability ), keindahan ( aestehtics ), jaminan kepastian ( assurance ), dan empati.
1. Reliability (kehandalan)
Kehandalan  merupakan  kehandalan  dari  Dinas  PMD  Kabupaten  Poso  dalam menyelenggarakan pelayanan yang dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat akan kemudahan  dan  kejelasan  dalam  hal  persyaratan  dan  prosedur  pelayanan.  Selain  itu  juga tingginya  tingkat  kedisiplinan  pegawai  dalam  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  dan prima dapat terwujud.
Kehandalan  baik  persyaratan  maupun  prosedur  pelayanan  serta  kedisiplinan  pegawai dalam memberikan pelayanan telah terpenuhi dengan baik. Berdasarkan hasil observasi peneliti dengan bertanya secara langsung kepada masyarakat dalam hal ini perangkat desa yang sedang mengurus anggaran pertanggungjawaban dana desa di Dinas PMD Kabupaten Poso. hasilnya adalah untuk  persyaratan dan dan prosedur pelayanan sudah jelas. Selain  itu, para informan juga  menyebutkan  bahwa  dalam  hal  kedisiplinan  pegawai  Dinas  PMD  dalam  memberikan pelayanan selalu disiplin dan jarang terlambat ke kantor saat jam kerja.
Kejelasan  persyaratan  setiap  jenis  pelayanan  merupakan  hal  yang  sangat  penting.  Ini berkaitan dengan apa saja yang harus dibawa saat melakukan pelayanan dan berkas apa saja yang  harus  dibawa  saat  melakukan  pelayanan  dan  berkas  apa  saja  yang  harus  dipenuhi. Sedangkan  prosedur  pelayanan  merupakan  tahapan  apa  saja  yang  diperlukan  untuk memperoleh suatu pelayanan dari awal hingga akhir.
Berdasarkan  Kepmenpan  Nomor  63  Tahun  2003  mengenai  prinsip  pelayanan  publik yang  ada  tersurat  adanya  kesederhanaan  dan  kejelasan  dalam  hal  persyaratan  dan  prosedur pelayanan.  Persyaratan  tersebut  harus  mudah  dipahami,  tidak  berbelit-belit  dan  mudah dilaksanakan.  Terkait  asas-asas  pelayanan  publik  yang  ada,  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan salah satu asas pelayanan publik yakni “keterbukaan” yang berarti penyelenggara pelayanan yang ada harus memberikan keterbukaan informasi bagi pihak penyelenggara  maupun  masyarakat.  dalam  hal  ini  telah  terdapat  keterbukaan  informasi  dari Dinas  PMD  Kabupaten  Poso  sendiri  mengenai  persyaratan  dan  prosedur  pelayanan  untuk setiap jenis pelayanan yang diinformasikan melalui papan informasi, media sosial ( Whatsapp ), dan  sosialisasi  langsung  ke  masyarakat.  akan  tetapi  meskipun  mayoritas  masyarakat  telah memahami dan merasa jelas dan mudah dalam persyaratan dan prosedur pelayanan yang ada, masih  terdapat  pula  perangkat  desa/masyarakat  yang  belum  mengerti  akan  persyaratan  dan teknis prosedur tersebut.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
Mengatasi belum pahamnya perangkat daerah dalam teknis penyusunan dan pelaporan anggaran dana desa masih ada pemberlakuan pelayanan di rumah pegawai yang bersangkutan di  luar  jam  kerja.  Para  perangkat  desa  beralasan  mereka  masih  kesulitan  dalam  menyusun pelaporan  anggaran  dana  desa.  Hal  ini  menunjukkan  masih  belum  terpenuhinya good governance karena berpotensi adanya gratifikasi.
2. Aesthetics atau keindahan
Keindahan  berarti  keindahan  yang  terdiri  dari  keindahan  gedung,  ruang  pelayanan, penataan ruang, halaman kantor dan hal lain yang berhubungan dengan tampilan dari Dinas PMD  sendiri.  Disamping  itu  juga  termasuk  kelengkapan  fasilitas  sarana  dan  prasaran. Keindahan  ini  dapat  dilihat  dari  tingkat  kenyamanan  dan  kecanggihan  sarana  dan  prasarana serta fasilitas pelayanan yang tersedia. Melalui hasil observasi dari informan dan pengamatan langsung  peneliti,  untuk  kenyamanan  lingkungan  sudah  baik  terutama  saran  dan  prasarana melalui

## 3. Assurance atau jaminan
Kepastian  merupakan  jaminan  dalam  hal  keamanan,  kompetensi  pegawai,  produk layanan, serta biaya pelayan di Dinas PMD Kabupaten Poso. berdasarkan hasil penelitian dan observasi  lapangan, belum  menunjukkan adanya keamanan dalam  proses pelayanan. Hal  ini dikarenakan belum adanya petugas keamanan yang berjaga saat proses pelayanan berlangsung sehingga banyak terjadi kasus kehilangan helm.
Kompetensi  petugas  pemberi  layanan  harus  ditetapkan  dengan  tepat  berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan. Untuk menciptakan kompetensi  yang  mumpuni  dari  petugas  pelayanan,  maka  dibutuhkan  suatu  pelatihan  agar pengetahuan,  keahlian,  sikap,  keterampilan,  dan  perilaku  petugas  pelayanan  sesuai  dengan kompetensi yang diharapkan.
Petugas pelayanan telah mempunyai keterampilan dan keahlian, sikap dan perilaku yang baik pula. Selain itu untuk meningkatkan kompetensi petugas pelayanan yang ada, pihak Dinas PMD telah melakukan upaya peningkatan dengan mengikutsertakan para pegawainya terutama para  petugas  pelayanan  untuk  mengikuti  diklat  via  Zoom  Meeting  agar  keterampilan  dan keahlian mereka meningkat.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
Mengenai  biaya  pelayanan  yang  ada  telah  sesuai  dengan  peraturan  dan  SOP  yang diberlakukan.  Sebagaimana  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  bahwa  seluruh  pelayanan tidak dipungut biaya atau gratis.

## 4. Empati
Empati berarti merupakan sikap penuh perhatian. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi terutama pada saat peneliti melalkukan observasi lapangan dan wawancara. Sikap sopan dan keramahan  dan  kekeluargaan  ditunjukkan  oleh  pegawai  Dinas  PMD  dalam  memberikan informasi  terkait  penelitian  yang  dilakukan  di  Dinas  tersebut.  kemudian  didukung  dengan kemudahan  dalam  akses  pengambilan  data  yang  transparan  sehingga  memudahkan  peneliti dalam mengumpulkan bahan penelitian.

## Responsivitas
Responsivitas menurut Prabawati dan Supriliyani (2020) adalah kemampuan organisasi untuk  mengenali  kebutuhan  masyarakat,  menyusun  agenda,  dan  prioritas  pelayanan, mengembangkan  program-program  pelayan  publik  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat.    responsivitas  menjadi  suatu  mekanisme  organisasi  berinteraksi  dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Melalui respon tersebut, organisasi mengetahui kebutuhan  dari  masyarakat  ataupun  kebutuhan  dari  pemerintah  desa  sebagai  bagian  input organisasi dalam perumusan kebijakan sehingga kebijakan ataupun program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu pencapaian  tujuan  erat  kaitannya  dengan  kinerja  organisasi.  Dengan  demikian,  kinerja organisasi sangat tergantung pada respon organisasi terhadap lingkungan dan kebutuhan dari masyarakat atau pengguna manfaat.
Pada  dasarnya  pemberdayaan  membutuhkan  suatu  kecapakapan  baru  seperti  membuat mampu,  memperlancar,  berkonsultasi,  bekerjasama,  membimbing  dan  mendukung.  Dari kecakapan-kecakapan tersebut, kecakapan berkonsultasi adalah suatu kecakapan pemberdayaan  yang  dapat  mewujudkan  tujuan  organisasi  terkait  dengan  responsivitas. Pemerintah  daerah  Kabupaten  Poso  sangat  mengenal  karakteristik  wilayah  dan  kondisi masyarakatnya.  Oleh  sebab  itu  segala  program  atau  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah daerah  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  melihat  hal  itu  maka  seharusnya  Dinas PMD  membangun  komunikasi  yang  baik  dan  memiliki  daya  tanggap  yang  cepat  dalam merespon kebutuhan dari masyarakat atau pemerintah desa.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
Fakta yang ditemukan di lapangan bahwa komunikasi tidak terbangun dengan baik antara Dinas PMD dengan pihak kecamatan dan desa, karena keterbatasan akses yang jauh juga Dinas PMD sendiri masih terjebak dengan rutinitas administrasi yang ada. Akses yang jauh menjadi kendala terutama di beberapa kecamatan yang berada di pelosok seperti Kecamatan-kecamatan yang berada di Lore Bersaudara. Kendala utamanya adalah jarak kecamatan tersebut ke Dinas PMD yang terletak di jantung Kota Poso sekitar 150-200 km. Jika cuaca mendukung akses ke Kota Poso pasti mudah tetapi ketika musim penghujan terjadi longsor yang mengharuskan para perangkat desa memutar haluan ke jalan yang lebih memakan waktu. Solusi dari masalah ini adaah  diperlukan  sinergi  antara  OPD  yaitu  Dinas  PMD  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dalam memudahkan akses masyarakat dari daerah pelosok ke Kota Poso tentunya.
Faktor bencana alam sudah sering menjadi kendala dalam proses berlangsungnya urusan pemerintahan  di  Kabupaten  Poso.  Akses  jalan  sangat  penting  untuk  mewujudkan good governance karena  jalan  merupakan  salah  satu  sarana  transportasi  yang  sangat  berpengaruh terhadap  aktivitas  masyarakat.  Dengan  terjaminnya  akses  jalan  yang  memadai  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyrakat.  Pembangunan  dan  perbaikan  yang  intensif  dapat memberikan dampak positif bagi  peningkatan kualitas hidup  masyarakat  karena jalan sudah menjadi obyek vital dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan adanya perbaikan secara terus menerus akan membuka isolasi fisik dan nonfisik di wilayah Kabupaten Poso. Sebab isolasi fisik  akan  membawa  dampak  terhadap  pembangunan  sosial  ekonomi  masyarakat.  Karena isolasi  fisik  pula  hasil  pertanian  yang  menjadi  komoditi  hasil  pertanian,  perkebunan,  dan kehutanan sulit dipasarkan di kota terdekat sehingga praktis hanya dionsumsi anggota keluarga. Akibatnya,  tingkat  pendapatan  tetap  rendah,  kemudian  banyak  dari  mereka  dikalim  sebagai masyarakat  miskin.  Akses  jalan  yang  semakin  mudah  pasti  memudahkan  seluruh  urusan pemerintahan  dengan  jaminan  pembangunan  yang  intensif  sehingga  meminimalisir  kendala dalam proses mewujudkan pemerintahan yang baik.
Responsivitas Dinas PMD Kabupaten Poso juga bisa dilihat dari bagaimana umpan balik dibangun.  Umpan  balik  yang  dimaksud  adalah  ketersediaan  dari  kotak  saran,  media  sosial organisasi, atau sistem informasi lainnya. Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian di  Dinas  PMD, sudah ada sistem umpan balik yang dibangun dengan pemerintah desa namun hanya sebatas melalui media whatsapp sedangkan umpan balik dengan masyarakat belum ada sehingga informasi yang di dapat hanya sebatas aparat desa sedangkan masyarakat luas belum tersentuh hal ini juga bisa dilihat dari website Dinas PMD yang belum terealisasikan dibuktikan dengan website yang tersedia hanya laman posokab.go.id saja. Dengan demikian

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
Dinas PMD Kabupaten Poso masih belum memenuhi standar kinerja responsivitasnya dalam menerima  masukan  informasi  dari  pihak  lain  dalam  hal  ini  masyarakat  sekitarnya. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan serta  mengembangkan  program-program  pelayanan  publik  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat.  Organisasi  yang  memiliki  responsivitas  rendah  dengan  sendirinya  memiliki kinerja yang rendah pula.

## Responsibilitas
Responsibilitas  merupakan  tindak  lanjut  dari  responsivitas.  Tuntutan  masyarakat direspon  secara  cepat  dan  dilakukan  dengan  tepat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. Dengan kata lain, responsibilitas berbicara mengenai kompetensi dan keterampilan dari komponen organisasi. Konsep responsibilitas digunakan untuk mengukur kualitas teknis pegawai  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam  organisasi.  Responsibilitas menjelaskan  apakah  pelasanaan  kegiatan  organisasi  publik  itu  sudah  sesuai  prinsip-prinsip administrasi  yang  benar  sesuai  dengan  kebijakan  organisasi,  baik  yang  eksplisit  maupun implisit. Pelaksanaan program tersebut sejalan dengan penjelasan dari Kasi Administrasi Dinas PMD Kabupaten Poso, Ahdar Ismail
Usaha yang dijalankan Dinas PMD Kabupaten Poso agar berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing dan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ukuran responsibilitas bagi Dinas  PMD  Kabupaten  Poso  dalam  menjalankan  program-program  yaitu  setiap  program memiliki  target  waktu  yang  telah  ditentukan  pemerintah  kabupaten.  Dengan  adanya  target tersebut, Dinas PMD Kabupaten Poso berusaha menjalankan apa yang menjadi kewajibannya untuk melayani masyarakat. Untuk memenuhi target tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang  memadai  agar  proses  pelayanan  publik.  Sumber  daya  manusia  dapat  dikaji  dari kompetensinya yang memenuhi kriteria sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Latar belakang pendidikan  menjadi  tolak  ukur  untuk  memenuhi  target  dan  program-program  yang dilaksanakan Dinas PMD Kabupaten Poso.
Berdasarkan pendidikannya, diketahui  bahwa tingkat  pendidikan pegawai  Dinas PMD kabupaten Poso terdiri atas pegawai dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 27%, D3 sebesar 4%, D4 sebesar 2%, S1 sebesar 39%, dan S2 sebesar 10% dari total 39 orang pegawai Dinas PMD Kabupaten Poso. Dari persentase tersebut diketahui bahwa sumber daya manusia  di  lingkungan  Dinas  PMD  sudah  memadai.  Meskipun  secara  pendidikan  sudah memadai,  masih  terdapat  permasalahan  yakni  pemahaman  pegawai  baik  itu  Aparatur  Sipil

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
Negara ataupun tenaga honorer terhadap tugas pokok dan fungsi yang masih tergolong rendah sehingga pekerjaan diselesaikan oleh pegawai tertentu saja. Untuk itu pengembangan sumber daya  manusia  terutama  peningkatan  pemahaman  tugas  pokok  dan  fungsi  perlu  ditingkatkan lagi.
Proses perencanaan program dan kegiatan yang ada di desa sebagian besar masih perlu untuk terus diperbaiki lagi. Apalagi berhubungan dengan permasalahan dari pemerintah desa yang  melakukan  perencanaan  dan  pengelolaan  dengan  tidak  memperhatikan  asas-asas pengelolaan  keuangan  desa  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  yaitu berdasarakan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.  Karena hal  tersebut  meyebabkan beberapa kepala  desa di  kabupaten Poso terjerat kasus  korupsi  dengan  jumlah  kerugian  negara  mencapai  Rp.  620.601.768  berdasarkan  hasil audit Inpektorat Kabupaten Poso. ( https://rri.co.id/ ) Diakses pada tanggal 23 Februari 2021 Responsibilitas  Dinas  PMD  Kabupaten  Poso  belum  cukup  baik  apabila  disandingkan dengan capaian target-target kinerja yang dideskripsikan dalam  LAKIP.  Hal ini dikarenakan target tersebut masih angka-angka dari output program kegiatan. Sehingga motivasi pencapaian target  hanya sebatas penyelesaian program  kegiatan dan realisasi  anggaran saja, namun  jika dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah desa masih sangat kurang.

## Akuntabilitas
Mengkaji  keefektifan  dan  efisiensi  anggaran  akantuabilitas  Dinas  PMD  Kabupaten Poso  sebagaimana  Tatacara  Penilaian,  Penghargaan,  dan  Evaluasi  Perangkat  Daerah berdasarkan  Permendagri  Nomor  99  Tahun  2018  tentang  Pembinaan  dan  Pengendalian Penataan  Perangkat  Daerah  bahwa  pengukuran  terkait  efektifitas  dan  efisiensi  perangkat daerah  tidak  dilakukan  melalui self-assesment oleh  masing-masing  perangkat  daerah  yang bersangkutan. Namun menggunakan metode pengumpulan data dan observasi dan wawancara yang  dilakukan  oleh  tim  independen.  Atas  dasar  inilah  perlu  untuk  menganalisis  melalui pengukuran terhadap efektifitas dan efisiensi anggaran dan realisasi Dinas PMD yang dengan mengkaji data tabulasi dari LAKIP Dinas PMD sebagai berikut.
1) Anggaran belanja pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.599.958.619, - dengan rincian:
anggaran belanja sebesar Rp. 4.599.958.619 yang terdiri dari belanja tidak langsung senilai Rp. 2.798.989.143, belanja langsung senilai Rp. 1.800.969.476, belanja barang dan jasa senilai Rp. 1.586.724.476,  belanja  pegawai  senilai  Rp.  195.000.000,  dan  belanja  modal  senilai  Rp. 19.245.000.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
1. Realisasi  anggaran  per  31  desember  2020  adalah  sebesar  Rp.4.164.085.501,  -  dengan rincian:
Realisasi anggaran belanja per 31 Desember 2020 Dinas PMD Kabupaten Poso dengan total  Rp.  4.164.085.501  yang  terdiri  dari  belanja  tidak  langsung  sebesar  Rp.2.705.046.164, belanja  langsung  sebesar  Rp.  1.459.039.337,  belanja  barang  dan  jasa  sebesar  Rp. 1.244.794.337, belanja pegawai Rp.195.000.000, dan belanja modal sebesar Rp. 19.245.000.
Berdasarkan  kedua  tabel  anggaran  dan  realisasi  belanja  sebelumnya,  perlu  untuk mengetahui  seberapa  besar  tingkat  efektifitas  dan  efisiensi,  perlu  untuk  dianalisis  melalui perhitungan  sebagaimana  menurut  Miguel  dan  kawan-kawan  (2018:2547-2548).  Untuk efektifitas  sendiri  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  dalam  merealisasikan  anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target  yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut:
𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠  = realisasi anggaran belanja target anggaran belanja × 100%
Kemudian untuk kriteria rasio efektivitas dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel 1. Kriteria Rasio Efektivitas Persentase Pengukuran Kriteria Efektivitas 100% ke atas Sangat efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60%-80% Kurang Efektif Kurang dari 60% Tidak efektif

## Sumber : Miguel dan kawan-kawan (2018)
Tabulasi  rumus  penentuan  efektivitas  tersebut  dapat  dilakukan  perbandingan  lalu dikalikan persentase untuk mengetahui efektivitas realisasi dan anggaran belanja Dinas PMD Kabupaten Poso, yang dijabarkan sebagai berikut:
𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠  = 4.164.085.501
4.599.958.619 × 100% = 90,52%
Hasil  dari  perhitungan  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  efektivitas  pelaksanaan

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
anggaran  belanja  Dinas  PMD  Kabupaten  Poso  Tahun  2020  memiliki  persentase  sebesar 90,52% yang berarti tingkat efektivitas bila merujuk pada rasio efektivitasnya sudah efektif . Efisiensi  yaitu  capaian  yang  dlakukan  demi  menghasilkan output yang  maksimal  dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin. Sehingga dapat dianalisis dengan rumus sebagai berikut.
𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖  = realisasi anggaran belanja langsung realisasi anggaran belanja
× 100%
Berikut kriteria rasio efisiensi keuangan daerah dengan tabel berikut.
Tabel 2. Kriteria Rasio Efisiensi Persentase Pengukuran Kriteria Efisien 100% ke atas Sangat Efisien 90% - 100% Efisien 80% - 90% Cukup Efisien 60%-80% Kurang Efisien Kurang dari 60% Tidak Efisien
Sumber : Miguel dan kawan-kawan (2018)
Perlu  untuk  melakukan  perbandingan  lalu  dikalikan  seratus  persen  untuk  mengetahui efisiensi realisasi dan anggaran belanja Dinas PMD Kabupaten Poso, dimana realisasi anggaran belanja langsung berjumlah Rp. 1.459.039.337   dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 4.164.085.501 dengan hasil perhitungan yang dijabarkan sebagai berikut:
𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖  = 1.459.039.337 4.164.085.501 × 100% = 35,03%
Perhitungan  di  atas  menunjukkan  efisiensi  pelaksanaan  anggaran  belanja  Dinas  PMD Kabupaten  Poso  Tahun  2020  memiliki  persentase  35,03%  yng  menunjukkan  kriteria tidak efisien. Perhitungan  efektivitas  dan  efisien  menunjukkan  bahwa  secara  efektivitas  anggaran dan  realisasi  belanja  Dinas  PMD  Kabupaten  Poso  sudah  efektif  tetapi  dalam  segi  efisiensi anggaran dan realisasi masih tidak efisien. Dalam LAKIP Dinas PMD Kabupaten Poso sendiri tidak  tercantum  persentase  efisiensi  dari  anggaran  dan  realisasi  justru  hanya  persentase efektivitas anggaran dan belanja. Perlu  adanya  evaluasi kembali  terkait penyusunan laporan kinerja  intansi  pemerintah  agar  fungsi  transparansi  semakin  baik  untuk  menjamin pemerintahan yang akuntabel. Karena dengan akuntabilitas yang efektif dan efisien, distribusi

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
anggaran OPD dapat maksimal dalam program-program pemberdayaan yang dilaksanakan.

## Faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Poso
Proses  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten  Poso,  terdapat faktor-faktor  yang  mempengaruhi  baik  faktor  yang  mendukung  maupun  yang  menghambat pemberdayaan. Faktor-faktor ini merupakan hasil observasi lapangan penulis selama meneliti di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso.
a) Faktor  pendukung  pemberdayaan  yaitu  faktor  yang  mendukung,  mendorong,  dan membantu,  maupun  mempercepat  keberhasilan  pemberdayaan.  Faktor  pendukung dibedakan menjadi dua yaitu:
1) Faktor pendukung yang berasal dari dalam (internal)
Faktor  pendukung  internal  yaitu  terorganisirnya  tugas  pokok  dan  fungsi  pegawai  di lingkungan Dinas PMD Kabupaten Poso meski ketika pandemi mengharuskan untuk Work  from  Home (WFH),  masih  tetap  melaksanakan  tugas  sebagaimana  mestinya. Terlebih dalam hal koordinasi sesama pegawai yang lebih instensif melalui media grup Whatsapp sehingga komunikasi selalu berjalan.
2) Faktor pendorong dari luar (eksternal)
Tidak dipungkiri bahwa dukungan merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat membantu  kelancaran  pemberdayaan.  Adanya  dukungan  dari  masyarakat  dan pemerintah desa dalam pelaksanaan 6 program kegiatan Dinas PMD Kabupaten Poso sehingga dapat berjalan meski ada refocusing anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan  tidak  terlaksana.  Contoh  laiinya  adalah  jaminan  keamanan  di  kawasan perkantoran Dinas PMD yang selalu aman karena adanya suasana kekeluargaan dengan masyarakat sekitar sehingga kasus seperti pencurian helm atau ancaman keamanan lain bisa  tercegah.  Hal  ini  tentu  memberikan  kenyamanan  kepada  perangkat  desa  yang mengurus administrasi di kantor Dinas PMD Kabupaten Poso.
b) Faktor penghambat pemberdayaan
Faktor penghambat yaitu faktor yang menjadi kendala dalam proses pemberdayaan. Faktor penghambat dibedakan menjadi dua yaitu:
1) Faktor penghambat dari internal
Faktor yang menjadi kendala dari internal Dinas PMD yakni pemahaman pegawai baik itu

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
Aparatur Sipil Negara ataupun tenaga honorer terhadap tugas pokok dan fungsi yang masih tergolong  rendah  sehingga  pekerjaan  diselesaikan  oleh  pegawai  tertentu  saja.  Untuk  itu pengembangan sumber daya manusia terutama peningkatan pemahaman tugas pokok dan fungsi perlu ditingkatkan lagi.

## 2) Faktor penghambat dari eksternal
Faktor  yang  menjadi  kendala  dari  eksternal  yaitu  proses  perencanaan  program  dan kegiatan yang ada di desa sebagian besar masih perlu untuk terus diperbaiki lagi. Apalagi berhubungan  dengan  permasalahan  dari  pemerintah  desa  yang  melakukan  perencanaan dan  pengelolaan  dengan  tidak  memperhatikan  asas-asas  pengelolaan  keuangan  desa sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  berdasarakan  asas transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran. Karena hal tersebut meyebabkan beberapa kepala desa di kabupaten Poso terjerat kasus korupsi.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten  Poso  berdasarkan  kelima  dimensi  produktivitas,  kualitas  layanan,  responsivitas, responsibilitas,  dan  akuntabilitas  yaitu  Dimensi  produktivitas,  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso diketahui waktu kerja efektifnya di angka 640,83% ini artinya  dinas  ini  tidak  produktif  dan  tidak  tidak  efisien  karena  struktur  perangkat  daerah produktif dan efisien jika durasi pelaksanaan tugas eselon IV mencapai 70% dari waktu kerja efektif (1250 jam) atau sama dengan 875 jam. Apabila waktu durasi pelaksanaan tugas layanan utama kurang dari 56% dari waktu kerja efektif dalam satu tahun atau 700 jam, dinas ini tidak produktif dan tidak efisien.
Dimensi  kualitas  layanan,  telah  terdapat  keterbukaan  informasi  dari  Dinas  PMD Kabupaten  Poso  sendiri  mengenai  persyaratan  dan  prosedur  pelayanan  untuk  setiap  jenis pelayanan  yang  diinformasikan  melalui  papan  informasi,  media  sosial  ( Whatsapp ),  dan sosialisasi  langsung  ke  masyarakat.  Akan  tetapi  meskipun  mayoritas  masyarakat  telah memahami dan merasa jelas dan mudah dalam persyaratan dan prosedur pelayanan yang ada, masih  terdapat  pula  perangkat  desa/masyarakat  yang  belum  mengerti  akan  persyaratan  dan teknis prosedur tersebut.
Dimensi responsivitas, Dinas PMD Kabupaten Poso cukup baik dalam penentuan strategi pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat, namun belum maksimal karena kurangnya

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
komunikasi  dengan  masyarakat  sehingga  banyak  program  yang  dilakukan  masih  belum optimal dan juga kendala akses jalan yang masih bermasalah akibat cuaca yang tidak menentu di  wilayah  terpencil.  Akhirnya,  pelaksanaan  pengelolaan  administrasi  dan  keuangan  Desa masih terpusat di dinas. Faktor umpan balik yang belum diperbaharui menjadi sentral utama untuk memenuhi fungsi pemberdayaan bagi masyarakat.
Dimensi  responsibilitas,  diketahui  bahwa  tingkat  pendidikan  pegawai  Dinas  PMD kabupaten Poso terdiri atas pegawai dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 27%, D3 sebesar 4%, D4 sebesar 2%, S1 sebesar 39%, dan S2 sebesar 10% dari total 39 orang pegawai Dinas PMD Kabupaten Poso. Dari persentase tersebut diketahui bahwa sumber daya manusia  di  lingkungan  Dinas  PMD  sudah  memadai.  Meskipun  secara  pendidikan  sudah memadai,  masih  terdapat  permasalahan  yakni  pemahaman  pegawai  baik  itu  Aparatur  Sipil Negara ataupun tenaga honorer terhadap tugas pokok dan fungsi yang masih tergolong rendah sehingga pekerjaan diselesaikan oleh pegawai tertentu saja. Untuk itu pengembangan sumber daya  manusia  terutama  peningkatan  pemahaman  tugas  pokok  dan  fungsi  perlu  ditingkatkan lagi.
Dimensi  akuntabilitas,  dari  perhitungan  efektivitas  dan  efisien  menunjukkan  bahwa secara  efektivitas  anggaran  dan  realisasi  belanja  Dinas  PMD  Kabupaten  Poso  sudah  efektif dengan  angka  90,52%  tetapi  dalam  segi  efisiensi  anggaran  dan  realisasi  masih  tidak  efisien dengan  persentase  35,03  %.  Dalam  LAKIP  Dinas  PMD  Kabupaten  Poso  sendiri  tidak tercantum persentase efisiensi dari anggaran dan realisasi justru hanya persentase efektivitas anggaran dan belanja.
Adapun  saran  dari  penulis  terkait  pengukuran  kinerja  dari  lima  dimensi  produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas sebagai berikut: Perlu adanya evaluasi  kembali  terkait  penyusunan  laporan  kinerja  intansi  pemerintah  agar  fungsi transparansi  semakin  baik  untuk  menjamin  pemerintahan  yang  akuntabel.  Karena  dengan akuntabilitas  yang  efektif  dan  efisien,  distribusi  anggaran  OPD  dapat  maksimal  dalam program-program  pemberdayaan  yang  dilaksanakan.  Merencanakan  dan  mengevaluasi kembali  pelaksanaan  program-program  dengan  lebih  memaksimalkan  media  tepat  guna sehingga menekan angka penyebaran virus Covid-19 terlebih memaksimalkan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Poso. Memanfaatkan secara maksimal potensi yang ada di desa untuk menunjang program-program  pemberdayaan masyarakat.
Memanfaatkan perhatian pemerintah daerah dengan mengajukan pengadaan sarana dan prasarana  penunjang  pemberdayaan  masyarakat.  Meningkatkan  koordinasi  antarsektor

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
sehingga ada kesamaan data, komitmen dan tujuan untuk membangun kerjasama yang baik. Memanfaatkan sarana komunikasi terutama media online dan media sosial sebagai penampung aspirasi masyarakat dalam mewujudkan umpan balik yang optimal.

## DAFTAR  PUSTAKA
Abdullah,  M.  2014.  Manajemen  dan  Evaluasi  Kinerja  Karyawan.  Aswaja  Pressindo,
Yogyakarta.
Afandi,  P.  2018.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Teori,  Konsep  dan  Indikator).  Zanafa Publishing, Riau.
Departemen  Keuanganan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 40/PMK.07/2020  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 205/PMK.07/2019  tentang  pengelolaan  dana  desa.  Berita  Negara  republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 384.
Dinas  PMD  Kabupaten  Poso.  2016.  Rencana  Strategis  (RENSTRA)  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso 2016-2021.
Dwiyanto, Agus dkk. 2003. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. UGM press, Yogyakarta. Alim, Fitria Y. 2019. Implementasi Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pembudidayaan Ikan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso. Jurnal Ilmiah Administratie Volume 12 Nomor 1. Diunduh tanggal 17 Desember 2020
Ayu Mentari dan Sufi. 2019. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan  Nelayan.  Jurnal  Ilmu  Adminisrasi  Bisnis  Volume  2  Nomor  2.  Diunduh tanggal 21 Desember 2020.
Dwiyanto,  Agus.  2005.  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik.  UGM
Press, Yogyakarta
Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif . Erlangga, Jakarta.
Labaso,  Abdul  Hamid.  2018.  Analisis  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  di  Desa  Tongko  Kecamatan.  Jurnal  Ilmiah  EKOMEN Volume 18 Nomor 1. Diunduh tanggal 18 Desember 2020.
Mangkunegara,  A.A.,  &  Anwar,  P.  2012.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Remaja Rosdakarya, Bandung.
Mardikanto, 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Sebelas Maret University Press, Surakarta.
Margayaningsih,  Dwi  Iriani.  2018.  Peran  Masyarakat  Dalam  Kegiatan  Pemberdayaan Masyarakat  Desa.  Jurnal  Publiciana  Volume  11  Nomor  1,  2018.    Diakses  tanggal  15 Desember 2020.
Miguel  de  Araujo,  Ni  Luh  Putu  Wiagustini,  IB  Anom  Purbawangsa.  2018.  Efektivitas  dan Efisiensi  Penerimaan  Daerah  Distrik  Dili.  E-Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Udayana Volume 7. Diunduh tanggal 4 Maret 2021.
Moeheriono.  2012.  “Pengukuran  Kinerja  Berbasis  Kompetensi”.  Raja  Grafindo  Persad,
Jakarta.
Moelong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 1 (2021): DECEMBER - MARET 2022 Hal: 28-52 DOI: 10.55314/jcoment.v3i1.227
Ni  Putu  Anik  Prabawati  dan  Ni  Wayan  Supriliyani.  2020.  Kinerja  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Gianyar  dalam  meningkatkan  Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal JAPS Volume 1 No. 3. Diunduh tanggal 23 Desember 2021.
Prasetyo.
2015.
Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat. https://prasfapet.wordpress.com//2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan- masyarakat/. Diakses pada tanggal 21 Desember 2020
Prasetyo.  (2015).  Konsep  dan  Teori  Pemberdayaan  Masyarakat.  Available  At: https://prasfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan- masyarakat/. Di Akses tanggal  21 Desember  2020.
Republik  Indonesia.  2014.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Lembaran negara republik Indonesia Nomor 6485.
Risky  Pusut,  Marthen  Kimbal,  Michael  Mamentu.  2017.  Pembangunan  Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. Jurnal Unsrat Volume 2 Nomor 2, 2017.
Setyowati, Yuli. 2016. Tindakan Komunikatif Masyarakat “Kampung Preman” Dalam Proses Pemberdayaan. Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 1, Juli 2016, hlm 16-32.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D. Alfabeta, Bandung.
Supsiloani.  2019.  Pemberdayaan  Masyarakat  melalui  Pembangunan  Bidang  Pendidikan Nonformal. Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya Volume 5 Nomor 1. Diunduh tanggal 22 Desember 2020.
Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tanggal 14 April 2020 Nomor :1261/PRI.00/IV/2020.
Theresia, A. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Alfabeta, Bandung.
Wibowo. 2010. Budaya Organisasi. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Winarno, B. 2013. Etika Pembangunan. CAPS, Yogyakarta.