## History:
Received  : 19 Juni 2023 Revised  : 20 Juni 2023 Accepted : 23 Juni 2023 Published : 30 Juni 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 3, Juni 2023, 511-523 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i3.3457

## ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN TERAPIS GIGI DAN MULUT PASKA DISAHKANNYA KEPMENKES NO 671 TAHUN 2022
Prima Nerito 1 , Sutarno 2 , Lufsiana 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah,Surabaya, Indonesia Corresponding Author: aboutprima@gmail.com 1*

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik norma antara Permenkes No 20 tahun 2016 tentang izin praktik Terapis Gigi dan Mulut dengan KMK 671 tahun 2022 tentang kompetensi Terapis Gigi dan Mulut, serta menganalisis perlindungan hukum bagi pasien pada praktek mandiri Terapis Gigi dan Mulut. Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan komparatif.  Hasil penelitian ini meliputi : 1) adanya konflik norma berupa disharmonisasi pada Permenkes No 20 tahun 2016 dan KMK No 671 tahun 2020 dalam bentuk pasal-pasal yang isinya bertentangan. Pasal-pasal tersebut mengatur terkait kewenangan dan  kompetensi  terapis  gigi  dan  mulut  dalam  melakukan  tindakan  kuratif  sederhana;  2)  Perlindungan hukum  pasien  pada  praktik  mandiri  Terapis  gigi  dan  mulut  belum  diatur  secara  khusus,  namun  untuk sanksi terhadap pelanggaran yang Terapis Gigi dan Mulut diatur dalam pasal 28 dan 29 PMK No 20 tahun 2016.  Upaya  untuk  perlindungan  hukum  pasien  perlu  dibentuk  lembaga  khusus  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  praktik  mandiri  Terapis  Gigi  dan  Mulut  sehingga  dapat  meminimalisir  adanya pelanggaran yang terjadi serta sebagai upaya untuk melindungi pasien Kata Kunci : Konflik Norma; Terapis Gigi; Perlindungan hukum

## Abstract
This research aims to analyze the conflict of norms between  Permenkes No 20 of 2016 concerning licenses to practice Dental and Oral Therapists and KMK 671 of 2022 concerning the competence of Dental and Oral Therapists, as well as  analyze  legal  protection  for  patients.  This  research  is  a  library  research  using  a  statutory  approach,  conceptual approach and comparative approach. The results of this research including : 1) there is disharmony in Permenkes No 20 of 2016 and KMK No 671 of 2020 in the form of articles with conflicting contents. These articles regulate the authority and competence of dental and oral therapists in carrying out simple curative actions; 2) Legal protection for patients in independent  practice  of  dental  and  oral  therapists  has  not  been  specifically  regulated,  but  sanctions  for  violations committed by dental and oral therapists are regulated in articles 28 and 29 of PMK No 20 of 2016. Effort to harmonize regulations, it is necessary to have a review by the competent authorities of Permenkes No. 40 of 2016 and KMK No. 671 of 2020. Efforts to protect the law of patients need to form a institution to supervise the independent practice of Dental and Oral Therapists to minimize any violations and optimalize patient protection.
Keywords : Conflict of Norms; Dental Therapiest; Legal Protection

## PENDAHULUAN
Prima Nerito 1 , Sutarno 2 , et al., Analisis Yuridis Kewenangan Terapis Gigi Dan Mulut…
Kesehatan  merupakan  hak  dasar  setiap  orang.  Semua  lapisan  masyarakat  berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu serta memadai (Ardinata, 2020). Amanant  tentang  hak  akan  kesehatan,  diatur  salah  satunya  dalam  Undang-Undang Nomor  40  tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional.  Pada  pasal  tersebut mengamanatkan  bahwa  pemerintah  menanggung  pembiayaan  kesehatan  untuk  fakir miskin, anak, dan orang terlantar serta orang tidak mampu (Salim, 2020).
Hasil dari Riskesdas Tahun 2018 menunjukkan beberapa masalah terkait kesehatan meliputi  gigi  rusak,  berlubang  ataupun  sakit  sebesar  45,3%.    Adapun  sebanyak  52,9% masyarakat  mengatasi  berbagai  masalah  kesehatan  gigi  dan  mulut  dengan pengobatan/minum. Sebanyak 95,5% masyarakat tidak pernah melakukan pengobatan ke tenaga  medis  gigi.  Kondisi  tersebut  menunjukkan  rendahnya  kesadaran  masyarakat terkait pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Rendahnya kesadaran masyarakat tersebut dapat  ditingkatkan  dengan  melakukan  optimalisasi  tenaga  kesehatan  gigi  dan  mulut yang mampu melakukan tindakan promotif dan preventif.
Terapis  Gigi  dan  Mulut  yang  sebelumnya  disebut  dengan  perawat  gigi berdasarkan  KMK  No  378  tahun  2007  memiliki  kompetensi  untuk  melakukan  tindakan promotif  dan  preventif  terkait  pelayanan  kesehatan  gigi  (Prasastin,  2022).  Berdasarkan KMK  No  378  tahun  2007,  perawat  gigi  dalam  melakukan  tugasnya  memberi  pelayanan kesehatan  gigi  di  institusi  pelayanan  kesehatan,  baik  fasilitas  kesehatan  tingkat  dasar ataupun  fasilitas  kesehatan  tingkat  lanjut.  Selanjutnya  seiring  dengan  perkembangan kesehatan,  nomenklatur  perawat  gigi  mengalami  perubahan.  Nomenklatur  perawat  gigi berubah menjadi Terapis Gigi dan Mulut, yang diatur dalam  Pasal 11 ayat (11) Undang- Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Peraturan  terbaru  terkait  Terapis  Gigi  dan  Mulut  diatur  dalam  Permenkes  No  20 Tahun  2016  (Jayanti,  2020).  Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  pelayanan  asuhan kesehatan  gigi  dan  mulut  adalah  pelayanan  asuhan  yang  terencana  serta berkesinambungan,  yang  mencakup  bidang  promotif,  preventif  dan  kuratif  sederhana. Pelayanan  asuhan  kesehatan  gigi  dan  mulut  dilakukan  guna  meningkatkan  derajat kesehatan  gigi  dan  mulut  pada  individu,  kelompok  dan  masyarakat.  Pada  Permenkes Nomor  20  Tahun  2016  terdapat  perubahan  kompetensi  Terapis  Gigi  dan  Mulut  berupa kewenangan  melakukan  kuratif  sederhana,  yang  sebelumnya  tidak  ada  pada  No  378 tahun 2007 (David Da Conceição, 2022).
Apabila  pada  KMK  No  378  tahun  2007  menyatakan  bahwa  perawat  gigi  dalam menjalankan praktek keprofesiannya adalah di fasilitas kesehatan, maka pada Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 Terapis Gigi dan Mulut bisa melakukan praktik mandiri. Pasal 11 ayat  1  Permenkes  No  20  Tahun  2016  menyatakan  bahwa  Terapis  Gigi  dan  Mulut  dapat menjalankan  praktik  keprofesiannya  secara  mandiri  dan/atau  bekerja  di  Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pada Pasal 23 ayat 1 Permenkes No 20 Tahun 2016 juga dijelaskan bahwa  Terapis  Gigi  dan  Mulut  yang  akan  melakukan  pekerjaan  secara  mandiri  harus memenuhi  standar  minimal  meliputi  sarana,  peralatan,  dan  obat  sesuai  dengan
Prima Nerito 1 , Sutarno 2 , et al., Analisis Yuridis Kewenangan Terapis Gigi Dan Mulut…
kebutuhan  asuhan  kesehatan  gigi  dan  mulut.  Hal  tersebut  menjelaskan  bahwa  Terapis Gigi dan Mulut memiliki kewenangan untuk melakukan Praktik Mandiri. Sesuai dengan dinamika  perkembangan  kesehatan  dan  kebutuhan  hukum,  adanya  Permenkes  No  20 tahun  2016,  dan  dicabutnya  KMK  No  378  tahun  2007  tentang  Standar  Profesi  Perawat Gigi  maka  dipandang  perlu  penyusunan  kembali  Standar  Kompetensi  Terapis  Gigi  dan Mulut. Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut selanjutnya diatur pada KMK No 671 tahun 2020 (INDONESIA, n.d.).
Kewenangan Terapis Gigi dan  Mulut dalam menjalankan praktik keprofesiannya, termasuk  diantaranya  adalah  praktik  mandiri  diatur  pada  pasal  12  dan  pasal  16 Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 dengan KMK No 671 tahun 2020. Namun hal tersebut tidak  selaras  dengan  Standar  Kompetensi  Terapis  Gigi  dan  Mulut  pada  KMK  No  671 tahun 2020. Pada KMK No 671 tahun 2020 menjelaskan bahwa kewenangan Terapis Gigi dan Mulut yang tercantum pada pasal 12 dan pasal 16 Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 harus  dilakukan  dengan  supervisi  dokter  gigi.  Hal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa pelayanan  tersebut  harus  dilakukan  difasilitas  kesehatan  dimana  terdapat  dokter  gigi sebagai supervisor. Terdapat klausa supervisi oleh dokter gigi tentunya akan tidak selaras dengan pelaksanaan praktik mandiri oleh Terapis Gigi dan Mulut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berbentuk  penelitian  hukum  yuridis  normatif  atau  doktrinal (Legal Research)  / Kepustakaan (Library  Research). Bahan  pustaka  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  mencakup  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  adapun bahan pustaka mencakup berbagai peraturan perundangan dan hasil penelitian terkait . Penelitian  ini  dilakukan  menelaah  serta  menganalisis  berbagai  bahan  pustaka (Widyastuti,  2022).  Jenis  penelitian  ini  dalah  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan perundang-undangan,  pendekatan konseptual dan  pendekatan komparatif (Mahendra, 2020)

## HASIL dan PEMBAHASAN
1.  Kewenangan  Terapis  Gigi  dan  Mulut  Berdasarkan  Permenkes  No  20  Tahun  2016 Tentang  Izin  Praktik  Terapis  Gigi  dan  Mulut  dan  KMK  671  Tahun  2022  Tentang Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut
Permenkes No 284 Tahun 2006 menjelaskan bahwa tujuan utama asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah untuk membantu pemenuhan kebutuhan kesehatan gigi dan mulut untuk  individu,  keluarga,  kelompok  dan  masyarakat  (Anam,  2018).  Tenaga  kesehatan dalam melayani kesehatan harus sesuai dengan standar profesi medik, standar pelayanan dan  kewenangannya  yang  dimiliki.  Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  tenaga  kesehatan dalam  melaukan  pelayanan  kesehatan  adalah  kewenangan  hukum  (Wila,  2001). Kewenangan  perawat  gigi  dalam  melakukan  tindakan  medik  terbatas  dalam  bidang
Prima Nerito 1 , Sutarno 2 , et al., Analisis Yuridis Kewenangan Terapis Gigi Dan Mulut…
kedokteran gigi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No 20 tahun 2016 tentang Izin  dan  Penyelenggaraan  Praktis  Terapis  Gigi  dan  Mulut.  Pada  Undang-Undang  No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 angka 6 dan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI  No  32  tahun  1996  tentang  tenaga  kesehatan.  Pada  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa tenaga  kesehatan  jenis  tertentu  untuk  dapat  melakukan  upaya  kesehatan  memerlukan kewenangan,  salah  satunya  perawat  gigi.  Istilah  perawat  gigi  selanjutnya  berubah menjadi  terapis  gigi  sesuai  dengan  pasal  No  11  ayat  (11)  Undang-Undang  No  36  tahun 2014  tentang  Tenaga  Kesehatan  yang  menyatakan  bahwa  nomenklatur  perawat  gigi berubah menjadi Terapis Gigi dan Mulut.
Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang No 29 tahun 2004 menegaskan bahwa perawat gigi diberikan kewenangan dalam melakukan tindakan medik terbatas di bidang kedokteran gigi. Aturan lain yang mengatur terkait kewenangan perawat gigi tercantum pada Pasal 15  Permenkes  No  512  tahun  2007  yang  mengatur  bahwa  sebagian  dari  kewenangan dokter  gigi  dapat  dilimpahkan  kepada  perawat  gigi.  Kedua  aturan  tersebut  selaras  dan tidak  terdapat  muatan  materi  yang  saling  berlawanan  satu  sama  lain.  Kebijakan  terkait kewenangan perawat gigi juga diatur dalam Permenkes RI No 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Terapis Gigi dan Mulut.
Pasal 11 Permenkes RI No 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Terapis Gigi dan Mulut menjelaskan kewenangan Perawat Gigi dan Mulut, meliputi Terapis Gigi dan  Mulut  dapat  menjalankan  praktik  keprofesiannya  secara  mandiri  atau  bekerja  di fasilitas  pelayanan  kesehatan  (Maisyarah  et  al.,  2022).  Seorang  Terapis  Gigi  dan  Mulut yang  menjalankan  praktik  keprofesiannya  secara  mandiri  harus  berpendidikan  paling rendah  Diploma tiga (D3) kesehatan gigi, keperawatan gigi atau terapis gigi dan, mulut. Berdasarkan pada pasal Permenkes No 20 tahun 2016 dapat diketahui bahwa Terapis Gigi dan Mulut mempunyai 5 kewenangan dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.  Adapun  wewenang  tersebut  meliputi  tindakan  untuk  meningkatkan  kesehatan gigi dan mulut, tindakan pencegahan penyakit gigi, manajemen pelayanan kesehatan gigi dan  mulut,  pelayanan  kesehatan  dasar  pada  kasus  kesehatan  gigi  terbatas  dan dental assisting .  Pada  pasal  14  dijelaskan  terkait  dengan  upaya  preventif  penyakit  gigi  yang menjadi  wewenang  Terapis  Gigi  dan  Mulut.  Selanjutnya  pada  pasal  16  diatur  tentang pelayanan  kesehatan  dasar  pada  kasus  kesehatan  gigi  terbatas  sebagaimana  dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf d yang meliputi :
a. pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan lokal anestesi;
b. penambalan gigi satu atau dua bidang dengan glass ionomer atau bahan lainnya; c. perawatan pasca tindakan.
Kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat (Ridwan, 2003). Pemberian kewenangan atribusi dalam pembagian wewenangnya diatur secara langsung dalam  peraturan  perundang-undangan,  sedangkan  kewenangan  delegasi  dan  mandat adalah  diperoleh  dari  pelimpahan.  Pemberian  delegasi  merupakan  pelimpahan wewenang dari satu pihak kepada pihak lainnya, misalnya terjadi diantara lembaga atau
Prima Nerito 1 , Sutarno 2 , et al., Analisis Yuridis Kewenangan Terapis Gigi Dan Mulut…
organ pemerintahan. (Toruan, 2020)
Pada  praktek  layanan  kesehatan  gigi  dan  mulut,  pelimpahan  wewenang  terhadap Terapis Gigi dan Mulut diatur dalam pasal 18 Permenkes No 20 tahun 2016, yaitu selain wewenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12,  (a)  Terapis  Gigi  dan  Mulut  dapat melaksanakan  pelayanan  di  bawah  pengawasan  atas  pelimpahan  wewenang  secara mandat  dari  dokter  gigi;  atau  (b)  berdasarkan  penugasan  pemerintah  sesuai  kebutuhan. Standar  Profesi  seorang  Terapis  Gigi  dan  Mulut  adalah  batasan  kemampuan  minimal yang  harus  dimiliki,  baik  berbentuk  keterampilan,  pengetahuan  ataupun  perilaku profesional.  Standar  profesi  yang  setidanya  dimiliki  dan  dikuasai  sehingga  seorang Terapis  Gigi  dan  Mulut  mampu      melaksanakan  praktik  keprofesian  secara  mandiri kepada masyarakat.
Apabila  pada  KMK  No  378  tahun  2007  menyatakan  bahwa  perawat  gigi  dalam menjalankan praktek keprofesiannya adalah di fasilitas kesehatan, maka pada Permenkes No 20 Tahun 2016 Terapis Gigi dan Mulut bisa melakukan praktik mandiri. Pasal 11 ayat 1  Permenkes  No  20  Tahun  2016  menyatakan  bahwa  Terapis  Gigi  dan  Mulut  dapat menjalankan  praktik  keprofesiannya  secara  mandiri  dan/atau  bekerja  di  Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pada Pasal 23 ayat 1 Permenkes No 20 Tahun 2016 juga dijelaskan bahwa  Terapis  Gigi  dan  Mulut  yang  akan  melakukan  pekerjaan  secara  mandiri  harus memenuhi standar minimal sarana, peralatan, dan obat sesuai dengan kebutuhan asuhan kesehatan  gigi  dan  mulut.  Hal  tersebut  menjelaskan  bahwa  Terapis  Gigi  dan  Mulut memiliki kewenangan untuk melakukan Praktik Mandiri.  Pada KMK No 671 tahun 2020 menjelaskan  bahwa  kewenangan  Terapis  Gigi  dan  Mulut  yang  tercantum  pada  pasal  12 dan pasal 16 Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 harus dilakukan dengan supervisi dokter gigi.  Hal tersebut  dapat  diartikan  bahwa pelayanan  tersebut  harus  dilakukan  di  fasilitas kesehatan dimana terdapat dokter gigi sebagai supervisor.
Pelayanan  Asuhan  Kesehatan  Gigi  Dan  Mulut  mencakup  tindakan  promotif, preventif,  dan  kuratif  sederhana.      Berikut  ini adalah  tindakan  promotif  yang  dilakukan oleh  Terapis  Gigi  dan  Mulut  berdasarkan  Pada  KMK  No  671  tahun  2020,  meliputi  (a) Pendidikan  kesehatan  gigi  dan  mulut  dengan  sasaran  individu,  kelompok  dan masyarakat; (b)Pembuatan dan penggunaan media/ alat peraga untuk edukasi kesehatan gigi  dan  mulut;  (c)  Pemberdayaan  kesehatan  gigi  dan  mulut  masyarakat;  (d)  Konseling asuhan kesehatan gigi dan mulut; (e) Pembuatan buku asuhan kesehatan gigi dan mulut; (f) Pengelolaan program UKGS; (g) Pengelolaan program UKGM/ UKGMD.
Tindakan preventif yang dilakukan oleh Terapis Gigi dan Mulut berdasarkan Pada KMK No 671 tahun 2020, meliputi pembersihan karang gigi pada kalkulus kelas 1 dengan gingivitas  tanpa  kelainan/  gangguan  sistemik,  dan  Penggunaan  metode  atau  zat  khusus (aplikasi  fluor,  fissure  sealant,  tindakan  propilaksis)  untuk  perlindungan  khusus/ pencegahan  penyakit  gigi  dan  mulut,  Tindakan  kuratif  terbatas  yang  dilakukan  oleh Terapis Gigi dan Mulut berdasarkan Pada KMK No 671 tahun 2020, meliputi pengenalan/ identifikasi  penyakit  dan  kelainan  dalam  rongga  mulut,  penambalan  gigi  tetap  dan  gigi
Prima Nerito 1 , Sutarno 2 , et al., Analisis Yuridis Kewenangan Terapis Gigi Dan Mulut…
susu  menggunakan  ART,  perawatan pulp  capping ,  perawatan  saluran  akar,  pencabutan gigi  tetap  akar  tunggal  tanpa  penyulit  menggunakan  infiltrasi  anestesi,  pencabutan  gigi tetap tanpa penyulit yang sudah goyang derajat 3 - 4 menggunakan infiltrasi atau topikal anestesi,  pencabutan  gigi  susu  tanpa  penyulit  menggunakan  infiltrasi  dan/atau  topikal anestesi,    dan  pencabutan  gigi  susu  yang  sudah  goyang  derajat  3 – 4  tanpa  penyulit menggunakan infiltrasi dan/atau topikal anestesi.
Hasil  penelitian  sebelumnya menemukan  bahwa  tidak  adanya  perlindungan hukum pada praktik mandiri terapis gigi dan  mulut, karena banyaknya multitafsir serta disharmonisasi berbagai peraturan yang mengatur praktik mandiri terapis gigi dan mulut yang  pada  akhirnya  menyebabkan  munculnya  ketidakpastian  hukum  (Irma,  Endang, Djoko, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Octaviana, 2016) menemukan bahwa dalam pelaksanaan praktik ditemukan adanya implementasi pelayanan yang tidak sesuai dengan  kewenangan  terapis  gigi  dan  mulut  sesuai  dengan  yang  tercantum  pada Permenkes  No  20  tahun  2016  sehingga  perlu  dilakukan  pengawasan  dan  pembinaan dalam  pelaksanaannya  dilapangan.  Penelitian  lain  menemukan  bahwa  dalam  dalam pelaksanaan  dilapangan  masih  terdapat  terapis  gigi  dan  mulut  yang  melakukan  praktik mandiri  dengan  melakukan  tindakan  diluar  kewenangan  dan  kompetensinya  sesuai dengan yang diatur pada Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 (Utami et al., 2019)

## 2.  Kewenangan  Terapis  Gigi  dan  Mulut  di  Indonesia  dibandingkan  dengan  di Australia
Setiap  negara  memiliki  aturan  dan  pedoman  tersendiri  yang  digunakan  sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Aturan terkait terapis gigi dan mulut di Australia  diatur  di  bawah  Peraturan  Praktisi  Kesehatan,  Undang-Undang  Hukum Nasional  2009  ( National  Law  Act ).  Peraturan  tersebut  sebagaimana  berlaku  di  setiap negara  bagian  dan  teritori  dibawah  naungan  langsung Dental  Board  of  Australia (DBA) yang mendaftarkan praktisi gigi sehingga mereka dapat mempraktikkan kedokteran gigi di Australia. Pembagian praktisi gigi di bawah kategori pendaftaran umum sebagaimana didefinisikan  oleh  Undang-Undang  Nasional  meliputi  :  (1)  Dokter  Gigi;  (2)  Ahli Kesehatan Gigi; (3) Ahli Prostetik Gigi; (4) Terapis Gigi; (5) Terapis Kesehatan Mulut.
Berdasarkan Australia  Dental  Council ,  Kompetensi  terkait  kualitas  pribadi, kemampuan kognitif dan pengetahuan terapan serta keterampilan yang diharapkan dari praktisi  baru  yang  memenuhi  syarat  telah  dikelompokkan  ke  dalam  enam  domain meliputi  profesionalisme,  komunikasi  dan  kepemimpinan,  berpikir  kritis,  promosi kesehatan, pengetahuan ilmiah dan klinis, dan perawatan pasien.
Profesional  kompetensi  terapis  gigi  di  Australia  tersebut  tidak  jauh  dengan kompetensi  terapis  gigi  dan  mulut  yang  diatur  dalam  KMK  671  Tahun  2022  Tentang Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut. Adapun di Indonesia area kompetensi Terapis Gigi dan Mulut, antara lain :
(1) Profesionalisme dan kepatuhan hukum;
(2) Keterampilan sosial, komunikasi, dan pengelolaan informasi;
Prima Nerito 1 , Sutarno 2 , et al., Analisis Yuridis Kewenangan Terapis Gigi Dan Mulut…
(3) Berpikir kritis dan pengembangan diri;
(4) Landasan ilmiah asuhan kesehatan gigi dan mulut;
(5) Keterampilan klinis asuhan kesehatan gigi dan mulut;
(6) Pengelolaan asuhan kesehatan gigi dan mulut
Berdasarkan Australia  Dental  Council dalam Professional  Competencies  of  the  Newly Qualified Dental Hygienist, Dental Therapist and Oral Health Therapist tahun 2016 , Perawatan Pasien,  domain  perawatan  pasien  memiliki  3  sub  domain,  yang  meliputi  (1) Pengumpulan Informasi Klinis; (2) Diagnosis dan Perencanaan Penatalaksanaan;  dan (3) Pengobatan dan Evaluasi Klinis.
Domain  kompetensi  mewakili  kategori  luas  aktivitas  profesional  yang  terjadi  dalam praktik  perawatan  gigi,  mencatat  bahwa  kinerja  profesional  yang  efektif  memerlukan integrasi  berbagai  kompetensi.  Domain  kompetensi  di  Australia,  menyatakan  bahwa terapis gigi memiliki kompetensi sebagai berikut:
(1) Profesionalisme mencakup nilai-nilai pribadi, sikap dan perilaku
(2) Komunikasi  dan  Kepemimpinan  mencakup  kemampuan  untuk  bekerja  sama  dan berkomunikasi secara efektif
(3) Berpikir Kritis mencakup perolehan dan penerapan pengetahuan
(4) Promosi  Kesehatan  mencakup  pendidikan  kesehatan  dan  promosi  kesehatan  di masyarakat
(5) Pengetahuan  Ilmiah  dan  Klinis  Perawatan  Pasien  mencakup  basis  pengetahuan mendasar yang dibutuhkan oleh praktisi gigi
(6) Perawatan pasien.
Pada analisis ini akan dibahas lebih lanjut terkait perbandingan kompetensi terapis gigi  pada  domain  perawatan  pasien,  antara  kompetensi  terapis  gigi  di  Australia berdasarkan Professional  Competencies  of  the  Newly  Qualified  Dental  Hygienist,  Dental Therapist and Oral  Health Therapist tahun 2016  dengan kompetensi terapis gigi dan mulut di Indonesia berdasarkan KMK 671 Tahun 2022.
Berdasarkan Professional  Competencies  of  the  Newly  Qualified  Dental  Hygienist,  Dental Therapist  and  Oral  Health  Therapist tahun  2016,  kompetensi  terapis  gigi  dalam  domain Perawatan pasien, memiliki 3 sub domain, diantaranya:
(1) Pengumpulan Informasi Klinis, pada sub domain ini terapis gigi harus mampu:
(a) memperoleh  dan  mencatat  yang  relevan  riwayat  status  medis,  sosial  dan kesehatan mulut pasien
(b) melakukan  pemeriksaan  kesehatan,  penyakit  dan  kelainan  pada  gigi,  mulut dan struktur terkait
(c) memilih  prosedur  klinis,  patologi,  dan  diagnostik  lain  yang  diperlukan  dan interpretasikan hasilnya
(d) mengambil radiografi yang relevan dengan praktik kedokteran gigi
(e) mengevaluasi faktor risiko individu pasien untuk penyakit mulut
Prima Nerito 1 , Sutarno 2 , et al., Analisis Yuridis Kewenangan Terapis Gigi Dan Mulut…
(f) menjaga  akurasi  dari  catatan  manajemen  pasien  yang  obyektif,  dapat  dibaca dan kontemporer, serta melindungi privasi pasien
(2)  Diagnosis  dan  Perencanaan  Penatalaksanaan,  pada  sub  domain  ini  terapis  gigi harus mampu:
(a) mengenali kesehatan yang berkaitan dengan individu
(b) mendiagnosis  penyakit  atau  kelainan  gigi,  mulut,  dan  struktur  terkait  serta mengidentifikasi kondisi yang memerlukan penatalaksanaan
(c) menentukan  pengaruh  faktor  risiko,  penyakit  sistemik  dan  obat-obatan terhadap kesehatan mulut dan perencanaan perawatan
(d) merumuskan  dan  mencatat  rencana  perawatan  kesehatan  mulut  berbasis bukti yang berpusat pada pasien
(e) menentukan  kapan  dan bagaimana  merujuk  pasien  ke  profesional  kesehatan yang sesuai
(f) memperoleh  dan  mencatat  persetujuan  pasien  dan  persetujuan  keuangan untuk treatment
(3) Pengobatan dan Evaluasi Klinis, pada sub domain ini terapis gigi harus mampu:
(a) menerapkan  prinsip  pencegahan  penyakit  dan  trauma  dalam  pengelolaan gigi, mulut dan struktur terkait
(b) menerapkan prinsip-prinsip dari manajemen perilaku
(c) mengelola perawatan non-bedah penyakit gingiva
(d) mengelola  kondisi  dan  penyakit  mulut,  nyeri  dan  patologi  gigi,  mulut  dan struktur terkait
(e) melakukan prosedur ortodontik seperti yang diarahkan oleh dokter gigi atau ortodontis yang merawat
(f) mengelola agen farmasi
(g) mengevaluasi  dan  memantau  kemajuan  pengobatan  dan  hasil  kesehatan mulut
(h) mengelola keadaan darurat gigi
(i) mengelola keadaan darurat medis
(j) mengelola penyakit dan kondisi pulpa dengan pulp capping,serta pulpotomi langsung dan tidak langsung
(k) mengelola kehilangan struktur gigi dengan merestorasi gigi dengan restorasi langsung
(l) mengelola pencabutan gigi sulung non-bedah
Kompetensi tersebut tidak jauh berbeda dengan kompetensi terapis gigi dan mulut di Indonesia yang diatur pada Pada KMK No 671 tahun 2020. Kompetensi tersebut meliputi tata  laksana dental  hygiene  diagnosis,  informed  consent ,  bimbingan  konseling,  serta penyuluhan  dengan  metode chair  side  talk,  oral  physio  therapy ,  topikal  aplikasi fluor ,  dan fissure  sealing . Physio. Terapis  gigi  juga  memiliki  kompetensi  untuk  melakukan pembersihan karang gigi atau skeling pada pasien yang tidak memiliki penyakit sistemik
Prima Nerito 1 , Sutarno 2 , et al., Analisis Yuridis Kewenangan Terapis Gigi Dan Mulut…
dengan  supervisi  dokter  gigi.  perawatan pulp  capping, perawatan  saluran  akar. Kompetensi  lainnya  adalah  melakukan  penambalan  gigi  satu  atau  dua  bidang  dengan prinsip minimum intervention dibawah supervisi dokter gigi, serta melakukan pencabutan gigi goyang derajat 3 dan 4 dibawah supervisi dokter gigi.
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  area kompetensi  terapis  gigi  di  Australia  dan  Indonesia  tidak  memiliki  perbedaan  yang signifikan. Tindakan hanya terbatas pada upaya promotif, preventif dan kuratif terrbatas yang tidak melibatkan tindakan bedah.

## 3.  Analisis  konflik  norma  antara  Permenkes  No  20  tahun  2016  tentang  Izin  Praktik Terapis  Gigi  dan  Mulut  dengan  KMK  671  tahun  2022  tentang  Kompetensi  Terapis Gigi dan Mulut
Pada  tatatan  hukum  positif  yang  memiliki  substansi  hukum  yang  bersifat kompleks  serta  dinamis,  konflik  norma  sering  terjadi  dan  sulit  untuk  dihindarkan. Substansi hukum memiliki sifat kompleks karena didalamnya terdapat seluruh aspek dalam kehidupan bernegara. Konflik norma atau disharmoni norma merupakan sebuah masalah hukum yang banyak terjadi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena adanya tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya apanila ditinjau dari segi materilnya.
Pada pengaturan terkait terapis gigi dan mulut, yang diatur pada Permenkes No 20 tahun  2016  tentang  Izin  Praktik  Terapis  Gigi  dan  Mulut  dengan  KMK  671  tahun  2022 tentang Kompetensi  Terapis  Gigi  dan  Mulut,  ditemui  adanya  konflik  norma.  Permenkes No. 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut Pasal 11 menjelaskan bahwa Terapis Gigi dan Mulut dapat menjalankan praktik keprofesiannya secara  mandiri  dan/atau  bekerja  di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan.  Pada  pasal  ini  dapat diketahui bahwa Terapis Gigi dan Mulut dapat menjalankan praktik mandiri. Wewenang terapis  gigi  dan  mulut  apabila  ditinjau  dari  Permenkes  No  20  tahun  2016,  maka  dapat diketahui  bahwa  terapis  gigi  dan  mulut  memiliki  wewenang  untuk  tindakan  promotif, preventif dan kuratif terbatas, termasuk apabila terapis gigi dan mulut membuka praktik mandiri.  Namun  hal  tersebut  bertentangan  dengan  KMK  No  671  tahun  2020,  karena dalam  peraturan  tersebut  dijelaskan  bahwa  beberapa  tindakan  kuratif  terbatas  harus dilakukan  dibawah  supervisi  dokter,  salah  satunya  adalah  pencabutan  gigi  sulung persistensi  atau  goyang  derajat  3  dan  4  dengan  lokal  anastesi  dibawah  supervisi  dokter. Adanya  aturan  kompetensi  pada  KMK  No  671  tersebut,  berarti  bahwa  jika  terapis  gigi hendak  melakukan  tindakan  kuratif  terbatas  berupa  pencabutan  gigi  dalam  praktik mandiri  akan  diperbolehkan  karena  sesuai  dengan  wewenang  yang  diatur  pada Permenkes No 6 tahun 2016, tetapi melanggar kompetensi terapis gigi dan mulut apabila ditinjau dari KMK No 671 tahun 2020.
Pada  KMK  No  671  tahun  2020  juga  dijelaskan  penatalaksanaan  kegawatdaruratan klinis dengan menerapkan prinsip keselamatan klien dengan supervisi dokter gigi, yang
Prima Nerito 1 , Sutarno 2 , et al., Analisis Yuridis Kewenangan Terapis Gigi Dan Mulut…
meliputi penatalaksanaan perawatan fraktur pada rongga mulut/ maxillofacial , perawatan trauma pada rongga mulut/ maxillofacial , perawatan luka pada rongga mulut/ maxillofacial , shock pada pasien, dan bantuan hidup dasar pada pasien yang membutuhkan.
Adanya disharmonisasi pada Permenkes No 20 tahun 2016 dan KMK No 671 tahun 2020  tersebut  perlu  untuk  segera  diselesaikan  agar  pelaksanaan  peraturan  di  lapangan jelas  dan  tidak  tumpang  tindih  satu  sama  lain.  Hal  tersebut  karena  jika  terapis  gigi  dan mulut  membuka  praktek  mandiri  maka  akan  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan promotif, preventif dan kuratif sederhana jika menggunakan aturan pada Permenkes No 20  tahun  2016.  Namun  jika  ditinjau  dari  aturan  pada  KMK  No  671  tahun  2020  maka terapis gigi tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan kuratif sederhana, kecuali di bawah  supervisi  dokter  gigi,  yang  mana  hal tersebut  hanya  dapat  dilakukan  jika  terapis gigi dan mulut bekerja di fasilitas kesehatan dan memiliki dokter gigi sebagai supervisor. Namun  apabila  tindakan  kuratif  sederhana  dilakukan  oleh  terapis  gigi  dan  mulut  yang membuka  praktek  mandiri,  tentunya  tidak  akan  ada  supervisi  dari  dokter  gigi  sehingga apabila ditinjau dari KMK No 671 tahun 2020 maka kewenangan tersebut gugur.  Bentuk disharmonisasi yang terjadi adalah adanya pasal-pasal yang bertentangan satu sama lain. Pertentangan tersebut terutama ditemukan pada pasal-pasal yang mengatur kewenangan dan  kompetensi  terkait  tindakan  kuratif  terbatas  yang  dapat  dilakukan  oleh  terapis  gigi dan mulut.
KMK  671  Tahun  2020  Tentang Kompetensi  Terapis  Gigi  Dan  Mulut  disusun  pasca dicabutnya  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  378/Menkes/SK/III/2007.  Penyusunan kembali  Standar  Kompetensi  Terapis  Gigi  dan  Mulut  yang  diharapkan  dapat  menjadi panduan bagi setiap Terapis dan Mulut, institusi penyelenggara pendidikan, pemerintah, masyarakat serta semua stakeholders kesehatan gigi dan mulut dalam melaksanakan tugas dan  kewenangannya.  Namun  dalam  pelaksanaanya,  ternyata  aturan  pada  KMK  No  671 tahun 2020 bertentangan dengan Permenkes No 20 tahun 2016.
Upaya harmonisasi pada Permenkes No 40 tahun 2016 dengan KMK No 671 tahun 2020  perlu  untuk  segera  dilakukan  sehingga  aturan  tersebut  dapat  dinyatakan  sebagai peraturan yang utuh. Adanya pertentangan terkait pasal-pasal yang mengatur wewenang dan  kompetensi  terapis  gigi  dan  mulut  perlu  untuk  dilakukan  penyesuaian,  serta  perlu dilakukan  perubahan-perubahan  yang  dianggap  penting  oleh  pihak  yang  berwenang. Alternatif  penyelesaian  konflik  norma  lain  yang  dapat  ditempuh  adalah  dengan melakukan pembatalan salah satu peraturan yang bertentangan. Hal ini dapat dilakukan setelah  dilakukan  pengkajian  dan  ternyata  salah  satu  dari  peraturan  yang  bertentangan perlu dilakukan terlalu banyak perubahan.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat konflik norma  berupa  disharmonisasi  pada  Permenkes  No  20  tahun  2016  dan  KMK  No  671
Prima Nerito 1 , Sutarno 2 , et al., Analisis Yuridis Kewenangan Terapis Gigi Dan Mulut…
tahun  2020  dalam  bentuk  pasal-pasal  yang  isinya  bertentangan.  Pasal-pasal  tersebut mengatur  terkait  kewenangan  dan  kompetensi  Terapis  Gigi  dan  Mulut  dalam melakukan  tindakan  kuratif  sederhana.  Dimana  dalam  Permenkes  No  20  tahun  2016 memberikan  kewenangan  bagi  terapis  gigi  untuk  melakukan  praktek  dengan  supervisi dokter  gigi,  namun  pada  KMK  No  671  tahun  2020  memberikan  kewenangan  untuk terapis gigi melakukan tindakan secara mandiri. Terkait upaya harmonisasi maka perlu adanya pengkajian ulang oleh pihak yang berwenang terhadap Permenkes No 40 tahun 2016  dengan  KMK  No  671  tahun  2020,  Upaya  harmonisasi  dapat  dilakukan  dengan melakukan  perubahan  isi  peraturan  agar  harmonis  antara  satu  aturan  dengan  aturan lainnya atau dengan adanya pembatalan Permenkes No 40 tahun 2016.

## DAFTAR PUSTAKA
Anam,  K.  (2018).  Tanggung  Jawab  dan  Kewenangan  Perawat  Gigi  dalam  Melakukan Tindakan Medik Kedokteran Gigi. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 67 – 80.
Ardinata,  M.  (2020).  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Jaminan  Kesehatan  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM , 11 (2), 319 – 332. David Da Conceição, P. (2022). Upaya Promotif Preventif Di Sd Inpres Bonen Yang Dilakukan Oleh Perawat Gigi Puskesmas Baumata . Poltekkes Kemenkes Kupang.
INDONESIA, P. B. I. D. (n.d.). Ppk Faskes Primer Idi. pdf .
Jayanti, L. W. (2020). KEWENANGAN TERAPIS GIGI DAN MULUT DALAM PEMBERIAN RESEP  DAN  OBAT-OBATAN  DAN  PERLINDUNGAN  HUKUM  DALAM PELAYANAN  KESEHATAN  GIGI  DI  PUSKESMAS  DI  KABUPATEN  DEMAK . Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
Mahendra,  A.  P.  (2020). Mediasi  Penal  Pada  Tahap  Penyidikan  Berlandaskan  Keadilan Restoratif . UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Maisyarah,  J.  L.,  Hasnati,  H.,  &  Afrita,  I.  (2022).  TANGGUNG  JAWAB  DAN KEWENANGAN  PERAWAT  GIGI  DALAM  MELAKUKAN  TINDAKAN  MEDIK. PROCEEDING IAIN Batusangkar , 1 (1), 545 – 550.
Prasastin,  O.  V.  (2022).  3.4  Dasar  dan  Kebijakan  Pelayanan  Kesehatan  di  Indonesia.
Kebijakan Kesehatan Masyarakat Di Indonesia , 41 .
Salim,  D.  L.  F.  (2020).  Aksesibilitas  Pembiayaan  Kesehatan  Dalam  Program  Jaminan Kesehatan Nasional. Lex Et Societatis , 8 (4).
Toruan,  H.  D.  L.  (2020).  Legalitas  Keberadaan  Majelis  Pengawas  Notaris  Dan  Majelis Kehormatan Notaris. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 20 (3), 435 – 458.
Utami, T. W., Permanasari, V. Y., & Istanti, N. D. (2019). Kajian Strategis Kebijakan  Terkait Peran  dan  Kewenangan  Tenaga  Kesehatan  Melakukan  Krioterapi  di  Fasilitas  Kesehatan Tingkat Primer Menuju Eradikasi Kanker Leher Rahim di Indonesia . Universitas Indonesia Publishing.
Widyastuti,  W.  W.  (2022). Analisis  Prinsip  Due  Process  Of  Law  dalam  Peraturan  Komisi
Prima Nerito 1 , Sutarno 2 , et al., Analisis Yuridis Kewenangan Terapis Gigi Dan Mulut…
Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha .