Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.260-265 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4927.260-265

## TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK OLEH ORANG TUA DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN ANAK
I Ketut Detri Eka Adi Pranata, I Nyoman Putu Budiartha, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia ketutadipranata489@gmail.com budiarthaputu59@gmail.com mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis dan  mendeskripsikan tindak pidana penganiayaan anak oleh orang tua ditinjau dari aspek perlindungan anak. Perkembangan saat ini membawa kejahatan yang dialami masyarakat: kejahatan kekerasan dan penganiayaan. Salah satu yang paling umum adalah kejahatan yang melibatkan korban anak-anak.  Kasus-kasus  seperti  ini  dikenal  sebagai  kekerasan  terhadap  anak.  Dua  masalah  utama  muncul  dari deklarasi  ini.  Artinya,  pengaturan  sanksi  pidana  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  dan perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  dianiaya  dalam  arti  UU  Perlindungan  Anak.  Penyelidikan  ini menggunakan  jenis  penyidikan  hukum  normatif  dengan  pendekatan  hukum  dan  konseptual.  Penelitian  ini termasuk  dalam  penelitian  normatif,  yang  bersumber  dari  bahan  hukum  primer.  Data  dikumpulkan  dengan metode  studi  literatur  dan  dokumen.  Hasil  menunjukkan  bahwa.  Penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  apabila  memenuhi  unsur  Pasal  76C  adalah  perlindungan  anak  atas penyalahgunaan  kegiatan  politik,  keterlibatan  dalam  konflik  bersenjata,  keterlibatan  dalam  kerusuhan  sosial, keterlibatan dalam perkara. Dari UU. Unsur kekerasan, keterlibatan Dalam perang dan kejahatan seks. Kata Kunci: Penganiayaan, Perlindungan Anak, Tindak Pidana

## Abstract
This study aims to analyze and describe the crime of child abuse by parents in terms of child protection aspects. Current developments bring about the evils that society suffers from: violent crimes and maltreatment. One of the most common are crimes involving child victims. Such cases are known as child abuse. Two main problems arise from this declaration. That is, the regulation of criminal sanctions for criminal acts committed by parents and  legal  protection  of  children  who  are  abused  within  the  meaning  of  the  Child  Protection  Act.  This investigation uses a normative legal investigation type with a legal and conceptual approach. This research is included in normative research, which is sourced from primary legal materials. Data  were collected by using literature and document study methods. The results show that. The imposition of criminal sanctions on criminal acts committed by parents if they meet the elements of Article 76C are child protection against abuse of political activities,  involvement  in  armed  conflict,  involvement  in  social  unrest,  involvement  in  cases.  From  Law. Elements of violence, involvement in war and sex crimes.
Keywords : Persecution, Child Protection, Crime

## I. PENDAHULUAN
Rasio  kejahatan  dan  pelanggaran  LEO  dan  tindakan  kriminal  yang  tepat  yang  terjadi  antara masyarakat dan lingkungan keluarga. Hadiah globalisasi berikut adalah pembangunan ekonomi, sains dan teknologi dengan dampak positif dan negatif. (Marlina, 2012).
Perkembangan  saat  ini  membawa  kejahatan  yang  dialami  masyarakat:  kejahatan  kekerasan dan penganiayaan. Salah satu yang paling umum adalah kejahatan yang melibatkan korban anak-anak. Kasus-kasus  seperti  ini  dikenal  sebagai  kekerasan  terhadap  anak.  Dua  masalah  utama  muncul  dari deklarasi ini. Artinya, pengaturan sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua dan perlindungan hukum terhadap anak yang dianiaya dalam arti UU Perlindungan Anak. Penyelidikan ini menggunakan  jenis  penyidikan  hukum  normatif  dengan  pendekatan  hukum  dan  konseptual.  Hasil menunjukkan bahwa. Penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua apabila  memenuhi  unsur  Pasal 76C  adalah  perlindungan  anak  atas  penyalahgunaan  kegiatan  politik, keterlibatan  dalam  konflik  bersenjata,  keterlibatan  dalam  kerusuhan  sosial,  keterlibatan  dalam perkara. Dari UU. Unsur kekerasan, keterlibatan Dalam perang dan kejahatan seks.
Meningkatkan  tingkat  kejahatan  di  masyarakat  untuk  menggelakkan  kejahatan,  yang merupakan  salah  satu  hal  yang  terjadi  secara  teratur  dan  hidup  oleh  masyarakat  adalah  kejahatan kekerasan  atau  penindasan.  Tindakan  hukuman  tidak  hanya  tentang  bahaya  tetapi  juga  menyakiti orang  lain  dan  komunitas  yang  lebih  luas.  Kejahatan  kekerasan  atau  penangkapan  selalu  menjadi masalah  yang  membara  di  masyarakat.  Masalah-masalah  ini  muncul  dan  berkembang,  dengan konsekuensi  bagi  diri  mereka  sendiri,  bagi  pelaku  dan  bahkan  lebih  buruk  bagi  korban,  mungkin mengarah pada bentuk teorema fisik yang masih ada. Dalam berbagai referensi hukum Penganiayaan adalah istilah yang digunakan oleh KUHP untuk merujuk pada pelanggaran terhadap tubuh.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  maka  peneliti  merumuskan  masalah  “bagaimana  tindak pidana  penganiayaan  anak  oleh  orang  tua  ditinjau  dari  aspek  perlindungan  anak?”.  Ada  beberapa penelitian yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut uraiannya.
Pertama, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Siregar  &  Sihombing,  2020) menyatakan  bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak diantaranya karena faktor ekonomi, lingkungan  dan  anak  itu  sendiri.  Untuk  mencegah  terjadinya  kekerasan  fisik  terhadap  anak  perlu adanya  penanggulangan,  baik  itu  dari  pemerintah  maupun  dari  keluarga  atau  orang  tua  anak,  salah satu  bentuk  penanggulangan  kekerasan  terhadap  anak  adalah  melakukan  sosialisasi  tentang  dampak kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua.
Kedua, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Effendi,  2021) menyatakan  bahwa  dalam  Pasal  13 ayat (1) UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali,  atau  pihak  lain  mana  pun  yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan,  berhak  mendapat perlindungan  dari  perlakuan:  1).  diskriminasi;  2).  Eksploitasi,  baik  ekonomi  maupun  seksual;  3). Penelantaran;  4).  Kekejaman,  kekerasan,  dan  penganiayaan;  5).  Ketidakadilan;  6).  Perlakuan  salah lainnya.  Dalam  UU  Perlindungan  Anak  juga  diatur  bagaimana  pelaksanaan  hukum  terhadap  pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak.
Ketiga, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Maknun,  2017) yang  menyatakan  bahwa  tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan dan  kesejahteraannya,  baik  itu  kekerasan  fisik  maupun  mental  yang  berakibat  pada kerusakan/kerugian lahir dan batin, dan dikhawatirkan akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depannya.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yg  dipakai  merupakan  penelitian  aturan  normatif  menggunakan  memakai  aturan perundang  undangan  dan  aturan  faktual.  Sumber  aturan  primer  termasuk  Undang  Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undang Undang 35  Tahun  2014  perubahan  atas  Undang  Undang  angka  23  tahun  2002  tentang  proteksi  anak. Metodologi pengumpulan dokumen aturan pada penelitian ini merupakan studi literatur dan dokumen. Tahapan  analisis  yang  dilakukan,  peneliti  menganalisis  data-data  yang  sudah  diskumpulkan  lalu memahami  dan  menafsirkan  secara  mendalam.  Selanjutnya  informasi-informasi  dari  berbagai  bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut penulis uraikan guna menjawab permasalahan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Konsepsi Definisi Hukum Penganiayaan Menurut KUHP
Anak-anak  adalah  generasi  penerus.  Baik  buruknya  masa  depan  bangsa  juga  tergantung  pada  baik buruknya  kondisi  anak-anak  pada  saat  itu.  Dalam  hal  ini,  sudah  menjadi  kewajiban  kita  bersama untuk memperlakukan anak-anak dengan baik, sehingga mereka dapat tumbuh.
Bagi kehidupan seorang anak, masa kanak-kanak umumnya dianggap tanpa akhir, perkembangan masa  kanak-kanak  melewati  beberapa  tahapan  yang  tentunya  harus  tetap  mendapat  perhatian  dari berbagai pihak, terutama orang tua. Masa depan bangsa dan negara di masa depan ada di tangan Anda sekarang. Anak merupakan pusat perhatian dan harapan orang tua. Anak juga akan menjadi pewaris bangsa ini. Padahal, dia harus dilindungi dan dicintai. Tapi kebenaran berkata lain. Maraknya kasus kekerasan  terhadap  anak  dalam  beberapa  tahun  terakhir  tampaknya  menjungkirbalikkan  anggapan bahwa  anak  membutuhkan  perlindungan.  Oleh  karena  itu,  banyak  anak  saat  ini  menjadi  korban kekerasan dari orang tua, lingkungan dan masyarakat.
Meningkatkan tingkat kejahatan di masyarakat untuk menggelakkan kejahatan, yang merupakan salah satu hal yang terjadi secara teratur dan hidup oleh masyarakat adalah kejahatan kekerasan atau
penindasan.  Tindakan  hukuman  tidak  hanya  tentang  bahaya  tetapi  juga  menyakiti  orang  lain  dan komunitas  yang  lebih  luas.  Kejahatan  kekerasan  atau  penangkapan  selalu  menjadi  masalah  yang membara di masyarakat. Masalah-masalah ini muncul dan berkembang, dengan konsekuensi bagi diri mereka  sendiri,  bagi  pelaku  dan  bahkan  lebih  buruk  bagi  korban,  mungkin  mengarah  pada  bentuk teorema  fisik  yang  masih  ada.  Dalam  berbagai  referensi  hukum  Penganiayaan  adalah  istilah  yang digunakan oleh KUHP untuk merujuk pada pelanggaran terhadap tubuh.
Pelecehan anak didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu terhadap orang lain yang  mengakibatkan  kerugian  fisik  dan/atau  mental.  Pelecehan  anak  tidak  hanya  menyebabkan kerugian fisik dan mental, tetapi juga menyebabkan masalah sosial.

## 2. Pengaturan  Sanksi  Pidana  Terhadap  orang  tua  yang  melakukan  penganiayaan  terhadap anaknya
Akibatnya,  banyak  insiden  kekerasan  dan  perilaku  kriminal  terhadap  anak  menjadi  sorotan  hangat berbagai  gender.  Hal  ini  dilihat  sebagai  tanda  lemahnya  perangkat  hukum  dan  perlindungan  anak. Tetapi  juga  memberikan  prosedur  peradilan  (hukum/acara  resmi),  kompensasi,  seleksi,  dan perlindungan  diri  korban  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  seperti KUHP.
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mendapat Penganiayaan
Berdasarkan filosofi metodologi hukum tertulis, ada dua masalah utama dalam kajian filosofis hukum. Dua  isu  utama  yang  dianalisis  adalah:  isu  sejarah,  yaitu  perjuangan  ideologis  dalam  aliran  filsafat hukum  yang  berkaitan  dengan  hukum  sepanjang  peradaban  manusia;  masalah  tematik,  yaitu  kajian tentang perbedaan pandangan terhadap topik-topik pokok masalah pokok filsafat hukum. (Atmadja et al., 2019 ). Perlindungan dari hukum yang menindas. Perlindungan hukum represif merupakan upaya terakhir  dalam  bentuk  sanksi  seperti  denda,  penjara,  dan  hukuman  tambahan  yang  diberikan  jika terjadi perselisihan atau pelanggaran. (Muchsin, 2018). 4. Sanksi  Hukum  Terhadap  Orang  Tua  Yang  Melakukan  Penganiayaan  terhadap  anaknya menurut UU Perlindungan anak
Gisulti Ni Philipus M. Hadjon, ingon niini: Upaya hukum. Dalam upaya pembelaan hukum yang hati- hati  ini,  badan  hukum  diberi  kesempatan  untuk  memprotes  atau  menyatakan  pendapat  sebelum keputusan  pemerintah  tersebut  final.  Tujuannya  untuk  menghindari  konflik.  Perlindungan  hukum preventif  penting  bagi  tindakan  pemerintah  berdasarkan  kebebasan  bertindak,  karena  merupakan perlindungan  hukum  preventif.  Indonesia  tidak  memiliki  ketentuan  khusus  tentang  perlindungan preventif (Hadjon,  1987). Sarana  perlindungan  terhadap  hukum  represif.  Melindungi  hukum  represi untuk  menyelesaikan  perselisihan.  Sikap  terhadap  perlindungan  hukum  oleh  peradilan  umum  dan peradilan  tata  usaha  negara  di  Indonesia  termasuk  dalam  kategori  perlindungan  hukum  ini.  Asas perlindungan  hukum  terhadap  tindakan-tindakan  pemerintah  didasarkan  dan  bersumber  dari  konsep pengakuan  hak  asasi  manusia  dan  hak  asasi  manusia,  karena  dalam  sejarah  Barat,  hak-hak  visioner terjalin  dengan  hak-hak  visioner.  Penerapan  hak  publik.  Ikatan  bahasa.  Asas  kedua,  yang  menjadi dasar  perlindungan  hukum  administrasi  publik,  adalah  supremasi  hukum.  Pengakuan  dan perlindungan  hak  asasi  manusia  Posisi  sentral  pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan tujuan  negara  hokum (Hadjon,  1987). Ada  dasar  hukum  bagi  perlindungan  anak  nasional.  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  merupakan  dasar  konstitusi,  dan  KUHP memuat ketentuan-ketentuan yang menjamin hak atas perlindungan anak. Pemerintah Indonesia juga telah  memberlakukan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  mengenai  upaya  korban  untuk melindungi  anak.  Hukum  tersebut  antara  lain:  Hukum.  Bersama  dengan  UU  No.  13  Tahun  2006. Undang-Undang  Nomor  31  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Tahun  2014.  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Dengan  dihapuskannya  KDRT,  UU No.  23  Tahun  2004,  UU  HAM  Tahun  1999,  No.  39  dan  UU  yang  secara  khusus  mengatur  tentang perlindungan hukum terhadap anak, khususnya UU No. 35 Tahun 2014, 2002 UU No. 23 . Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
Setidaknya  ada  dua  aspek  dalam  kegiatan  perlindungan  anak.  Kebijakan  perlindungan  anak menyatakan aspek pertama mengacu pada peraturan perundang-undangan ug. Aspek kedua berkaitan dengan  implementasi  kebijakan  dan  peraturan  tersebut.  Perbedaan  antara  kisi-kisi  tersebut  adalah yang  pertama  adalah  adanya  ketentuan  hukum  yang  mengatur  tentang  perlindungan  anak,  dan  yang kedua adalah pelaksanaan undang-undang tersebut. (Nashriana, 2019).
Menarik  untuk  mengkaji  tindak  pidana  pencabulan  anak,  khususnya  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  orang  tua  kandung,  karena  setiap  orang  tua  memiliki  tanggung  jawab  untuk melindungi anaknya, namun pada kenyataannya hal ini berbanding terbalik dengan pelaku kekerasan terhadap  anak.  Lebih  banyak  kerugian  terjadi  ketika  pelecehan  dilakukan  oleh  orang  tua  kandung. Tindakan  keras  orang  tua  terhadap  anaknya  seharusnya  berdampak  negatif  pada  anak,  juga  pada perkembangan  dan  masa  depannya.  Anak-anak  yang  harus  memiliki  hubungan  yang  baik  dengan orang  tua  mereka  dan  menjadikan  mereka  rumah  mereka  tidak  memiliki  hak  ini.  Anak-anak  akan terganggu secara psikologis dan malu diperdagangkan karena orang tua mereka kasar kepada mereka. Tidak  jarang  seorang  anak  menjadi  kesepian  dan  pendiam  dalam  berhubungan  dengan  teman- temannya.  Diyakini  bahwa  anak  dalam  keadaan  stres,  ketidakstabilan  dan  ketakutan  pada  akhirnya akan  mengalami  gangguan  jiwa  (psikoneurosis)  ug  yang  biasa  disebut  sub-stres  (psikiatri)  sepuluh (Nashriana, 2019).
Istilah  “sanksi”  banyak  digunakan  di  masyarakat,  termasuk  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (BPK). Oleh karena itu, penerapan Sanksi Pidana pada tataran Hukum Pidana sering disebut dengan Sanksi Pidana atau hanya Sanksi Pidana (punishment). Detik kriminal adalah ancaman penyiksaan.
Sanksi  pidana  pada  hakikatnya  menjamin  pemulihan  perilaku  para  pelaku  kejahatan  tersebut, namun jarang sekali sanksi pidana merupakan ancaman bagi kebebasan manusia itu sendiri. Adanya teori  hukum,  dengan  memperhatikan  pandangan  Bagli  dan  COX  Genis  dengan  metode  liputan  teori hukum  pengacara  (lawyers).  Poros  analisis  hukum  bersifat  abstrak  dan  melampaui  semua pertimbangan  teoritis  hukum  dan  menciptakan  jembatan  hukum  antara  hukum  dan  dogmatisme. Penelitian hukum terbatas pada bir positif dalam tatanan hukum negara bir tertentu. Oleh karena itu, teori hukum meingon “peran antara” dalam disiplin teori ilmu hukum. Berikut sejarah, asal usul, dan pokok bahasan “peran antara” teori hukum dalam menjembatani jurang antara filsafat hukum dengan hukum  dogmatis.  Kung  nag-una  ka  sa  pag-ayo. (Atmadja  et  al.,  2018). Detik  kriminal  adalah keheningan atau keheningan bagi seseorang yang dihukum oleh  malaikat yang  dilarang oleh hukum pidana.  Sanya  ini  diharapkan  dapat  mencegah  orang  melakukan  kejahatan. (Ali,  2015). Kamus Hukum  Hitam  Henry  Campbell  Black  hukuman  pidana  termasuk  denda,  masa  percobaan,  dan hukuman (misalnya, denda, pengawasan kriminal, dan pelanggaran terkait penangkapan pelanggaran. (Ali, 2015).
Pasal 44 ayat 2 KUHP mengatur bahwa hakim tidak dapat dituntut karena sakit jiwa atau sakit jiwa sampai dengan satu tahun. Klausul Perlindungan Anak tertuang dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak.
Barang  siapa  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  76C  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling lama  nga  3  hangtod  6  v  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  72  miliar.  Apabila  anak  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  luka  berat,  pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  100  miliar.  Jika  anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) meninggal,  pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp.
Jika  pelaku  adalah  orang  tua,  sepertiga  dari  ketentuan  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  ditambahkan  ke hukuman.  Menurut  Pasal  35-59  UU  Perlindungan  Anak  Tahun  2014,  pemerintah,  lembaga  swadaya masyarakat, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan  khusus  bagi  anak  dalam  keadaan  darurat,  termasuk  mereka  yang  melanggar  hukum. Selain  itu,  Pasal  64  UU  Perlindungan  Anak  mengatur  tentang  perlindungan  terhadap  anak  yang melanggar hukum dan menjadi korban tindak pidana.
Menurut  Pasal  20  UU  Perlindungan  Anak  Negara  Nomor  35  Tahun  2014,  pemerintah, pemerintah  daerah,  masyarakat  keluarga,  orang  tua  atau  wali  bertanggung  jawab  atas  perlindungan anak  korban  kekerasan.  Kewajiban  dan  tanggung  jawab  negara  dan  pemerintah  di  bidang perlindungan  anak  menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002,  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014. Larangan dan sanksi juga diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 76A-89.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Dari  pernyataan  di  atas,  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  untuk  menjawab  pertanyaan  yang terkandung dalam penelitian ilmiah ini.
Ketika faktor-faktor Pasal 76 puas, sanksi pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh orang tua tunduk pada sanksi Pasal 35, itu disertakan dari perspektif perlindungan. Artinya, sebagai berikut:
Pelanggaran  ketentuan  yang  direferensikan  dalam  Pasal  76  juta,  telah  dijatuhi  hukuman  tiga bulan  kebenaran  tiga  bulan  dan  /  atau  72  juta  (72  juta  Rupiah).  Untuk  anak-anak,  seperti  yang disebutkan dengan serius di Bagian 1 (1), hingga 5 tahun pelaku, dan / atau maksimum Rp 100 juta (10 juta) dipenjara. Untuk anak-anak yang disebutkan dalam (2), pelaku dicari hingga 15 tahun (1,5 miliar) atau ramalan terbesar, dan denda hingga 300 juta euro (3 miliar rupiah). Ini adalah tiga pertiga dari  ketentuan  pidana  dan  istilah  kedua,  sepertiga  ayat  2  dan  paragraf,  penganiayaan  orang  tua. Perlindungan hukum untuk anak-anak yang dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak  akan  memiliki  penyalahgunaan  kegiatan  politik,  tanggung  jawab  dalam  konflik  bersenjata, tanggung  jawab  dalam  ketidakpastian  sosial,  komitmen  sosial,  dan  elemen  kekerasan  memiliki  hak untuk melindungi.
Partisipasi dalam perang dan deskripsi seksual. Undang Undang tersebut berkelanjutan untuk melindungi  hak-hak  anak.  Ruang  lingkup  kegiatan  harus  berkelanjutan  dan  dirancang.  Perilaku  ini untuk anak-anak  yang diharapkan mensukseskan negara, memiliki kepribadian yang kompeten, ulet, luhur, dan nasionalisme yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, serta bersedia menjaga persatuan dan kesatuan, bertujuan untuk menjalani kehidupan yang terbaik. Negara dan negara.

## 2. Saran
Setelah membahas pembahasan pada bab sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut.
a. Pemerintah  berkewajiban  melaksanakan  sosialisasi  dalam  arti  program  pendidikan  bagi seluruh lapisan masyarakat dalam hal pencegahan kejahatan terhadap anak serta tindakan dan hukuman  bagi  pelaku  kejahatan.  Sosialisasi  dilakukan  secara  besar-besaran  dan  terus menerus.  Pemerintah  berkewajiban  untuk  memperhatikan  rehabilitasi  anak  korban,  terutama dukungan  psikologis  untuk  menyembuhkan  luka  mental  dan  pengalaman  traumatis  anak- anaknya.
b. Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan terhadap anak, dan untuk meningkatkan  kesadaran  pencegahan  dan  pelaporan  kekerasan  terhadap  anak,  masyarakat juga  memiliki  pengetahuan  tentang  perilaku  kekerasan  terhadap  anak.  Bentuk  pencegahan yang  dilakukan  adalah  dengan  meningkatkan  pengawasan  dan  pengasuhan  untuk  mencegah anak  dari  kekerasan  di  tangan  orang-orang  di  sekitarnya,  baik  di  sekolah  maupun  di masyarakat.
c. Orang tua diharapkan lebih sering berbicara dengan anak-anaknya baik tentang berbagai hal yang  mereka  alami  dalam  kehidupan  sehari-hari  maupun  apa  yang  mereka  alami  di  sekolah dan di lingkungan sekitar. Itu menyakiti mental anak. Menjalin komunikasi yang baik antara anak  dan  orang  tua  membangun  hubungan  internal  yang  kuat  antara  anak  dan  orang  tua, menyelesaikan  konflik  kepentingan  melalui  komunikasi  aktif,  dan  menghindari  kekerasan terhadap anak dalam keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. (2015). Dasar Dasar Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta. Atmadja,  I  Dewa  Gede  and  Budiartha,  &  I  Nyoman  Putu.  (2018). Teori-Teori  Hukum .  Setara  Press,  Malang, Indonesia.
Atmadja, I Dewa Gede, & Putu Budiartha I Nyoman. (2019). Sistematika Filsafat Hukum Perspektif Persoalan- persoalan Pokok . Setara Press, Malang. Effendi,  M.  N.  (2021). Penerapan  Pidana  Bagi  Pelaku  Kekerasan  Terhadap  Anak [Universitas  Islam Kalimantan].
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia . Bina Ilmu, Surabaya.
Maknun,  L.  (2017).  Kekerasan  terhadap  Anak  yang  Dilakukan  oleh  Orang  Tua  (Child  Abuse). Muallimunah Jurnal Madrasah Ibtidaiyah , Vol.3 (1).
Muchsin.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Preventif  Terhadap  Ekspresi  Budaya  Tradisional  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta. Journal  of Intellectual Property , Vol.1 (1).
Muchsin.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Preventif  Terhadap  Ekspresi  Budaya  Tradisional  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta. Journal  of Intellectual Property , Vol.1 (1). Nashriana. (2019). Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak . Rajawali Pers, Jakarta.
Siregar, T. G., & Sihombing, I. C. S. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , Vol.2 (1).