## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## AKAD IJARAH DAN JUALAH DALAM PERSPEKTIF FIQH PERBANDINGAN PADA KEGIATAN BANK SYARIAH DI INDONESIA
Sumiati, Neni Nuraeni UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: sumiaati@uinsgd.ac.id, neninuraeni@uinsgd.ac.id

## Abstrak
Transaksi  bisnis  mengalami  perkembangan  yang  signifikan.  Pada  prakteknya transaksi keuangan syariah pada lembaga keuangan baik bank syariah maupun non- bank syariah menyediakan berbagai akad yang dapat dipilih tergantung pada jenis produk  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Diantaranya  adalah  akad ijarah dan ju’alah . Ijarah merupakan  salah  satu  akad  yang  terdapat  dalam  konsep  fiqh muamalah,  objeknya  berupa  barang  maupun  jasa.  Sedangkan ju’alah merupakan imbalan (reward/’iwadh//ju’l) yang  diberikan  oleh  seseorang/atau  satu  pihak terhadap suatu hasil tertentu yang dicapai oleh orang/pihak lain berdasarkan janji atau komitmen (iltizam) yang ditentukan atas suatu pekerjaan tertentu. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif  analitis  dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum akad ijarah diperbolehkan  oleh  para  ulama,  sedangkan  berhubungan  dengan  akad ju’âlah ini  sebagian  besar  para  ulama  memiliki  pendapat  bahwa ju’âlah itu hukumnya  adalah  boleh,  dan  sebagian  kecil  lainnya  para  ulama  justru mengharamkannya.  akad  Ijarah  diimplementasikan  melalui  produk  pembiayaan ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) , hal ini mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang “ Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al- Tamlik” dan  surat  edaran  No.  10/14/DPBS  yang  dikeluarkan  Bank  Indonesia pada17  Maret  2008  dan  akad ju'alah diimplementaasikan  melalui  diterbitkannya Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah  yang  diterbitkan  oleh  Bank  Indonesia  sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 64/DSN- MUI/XII/2007
Kata Kunci: Bank Syariah, Ijarah, Ju’alah.

## Abstract
Business  transactions  are  experiencing  significant  development.  In  practice, Islamic  financial  transactions  in  financial  institutions,  both  Islamic  and  non- Islamic banks, provide various contracts that can be selected depending on the type of  product  needed  by  the  community.  Among  them  are  the  ijarah  and  ju'alah contracts. Ijarah is one of the contracts contained in the concept of fiqh muamalah, the object is in the form of goods and services. While ju'alah is a reward (reward /'iwadh//ju'l) given by a person / or one party to a certain result achieved by another person / party based on a promise or commitment (iltizam) determined for a certain work.  The  method  used  in  this  study  is  an  analytical  descriptive  method  with  a qualitative  approach.  The  results  of  this  study  show  that  in  general  the  ijarah contract  is  allowed  by  scholars,  while  in  relation  to  this  ju'âlah  contract,  most scholars have the opinion that ju'âlah is the law is permissible, and another small part of the scholars actually forbid it. The Ijarah contract is implemented through

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
the financing product ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT), this refers to the fatwa of the National Sharia Council Number: 27 / DSN-MUI / III / 2002 concerning "Al- Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik" and circular letter No. 10/14 / DPBS issued by Bank Indonesia on March 17, 2008 and the ju'alah contract was implemented through  the  issuance  of  a  Bank  Indonesia  Sharia  Certificate  issued  by  Bank Indonesia  in  accordance  with  the  Fatwa  of  the  National  Shari'a  Council  NO: 64/DSN- MUI/XII/2007.
Keyword: Ijarah, Ju'alah, Sharia Bank.

## A. Pendahuluan
Transaksi  bisnis  mengalami  perkembangan  yang  signifikan  di  era  modern seperti sekarang ini terutama dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat yang semakin bervariasi.  Dengan  demikian  hal  tersebut  berpengaruh  terhadap  banyaknya  akad yang  harus  dipilih  dalam  menjalankan  transaksi  bisnis  pada  saat  ini.  Pada prakteknya transaksi keuangan syariah pada lembaga keuangan baik bank syariah maupun  non-bank  syariah  menyediakan  berbagai  akad  yang  dapat  dipilih tergantung pada jenis produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diantaranya adalah akad ijarah dan ju’alah . Ijarah merupakan  salah  satu  akad  yang  terdapat  dalam konsep fiqh muamalah, objeknya berupa barang maupun jasa. Sedangkan ju’alah merupakan imbalan (reward/’iwadh//ju’l) yang diberikan oleh seseorang/atau satu pihak terhadap suatu hasil tertentu yang dicapai oleh orang/pihak lain berdasarkan janji atau komitmen (iltizam) yang ditentukan atas suatu pekerjaan tertentu.  Pada prinsipnya pelaksanaan akad ijarah dan ju’alah terdapat kesamaan dari segi uang sewa / upah yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang menjalankan sebuah  pekerjaan  dimana  hasil  pekerjaan  tersebut  dibutuhkan  dan  dipandang signifikan bagi pemilik pekerjaan.
Pada  prakteknya  akad ijarah digunakan  oleh  lembaga  keuangan  perbankan syariah pada jenis produk pembiayaan yakni akad untuk menjual manfaat atas suatu barang yang dilaksanakan oleh satu pihak kepada pihak lain yang mengacu pada syari’at  Islam.  Pada  dasarnya  konsep  pembiayaan ijarah memiliki  perbedaan dengan  kredit  yang  terdapat  di  bank  konvensional.  Pembiayaan Ijarah juga memiliki  keistimewaan  yakni  dalam  mengawali  kegiatan  usaha  yang  dilakukan oleh  pengusaha,  pengusaha  tersebut  tidak  harus  memiliki  barang  modal  terlebih dahulu,  akan  tetapi  dapat  menyewa  kepada  lembaga  keuangan  syari’ah,  dengan demikian  pengusaha  tidak  berkewajiban  untuk  menyerahkan  sejumlah  jaminan. 1 sedangkan dalam ju’alah pada prakteknya seseorang yang memberikan pekerjaan diharuskan  untuk  memberikan  upah  atau  hadiah  kepada  pihak/orang  lain dikarenakan  orang  tersebut  telah  melaksanakan  pekerjaan  yang  telah  ditentukan tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  mengenai  Fiqh perbandingan ijarah dan ju’alah dan  implementasinya  pada  lembaga  keuangan syariah  agar  dapat  dijadikan  bahan  untuk  menentukan  akad  apa  yang  harus dijadikan  pilihan.  Berhubungan  dengan  uraian  tersebut,  terdapat  beberapa penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu, diantaranya adalah:
1 Harun Santoso and Anik Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1, no. 02 (2017): 106–16, https://DOI.ORG/10.29040/JIEI.V1I02.33.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Pertama penelitian yang berjudul “Implementasi Ijarah Dan Ijarah Muntahia Bit-Tamlik (IMBT) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia” yang dilakukan oleh Miko  Polindi  yang  menyatakan  bahwa  untuk  kebutuhan  nasabah  dalam kepemilikan rumah (KPR) maka digunakan akad ijarah dan Ijarah Muntahiya Bi Tamlik (IMBT). Hanya saja pada faktanya akad ini masih jarang digunakan oleh pihak perbankan syariah. Maka dipandang perlu untuk mengeksplorasinya secara lebih  dalam,  hal  ini  dikarenakan  pada  dasarnya  akad  yang  berdasarkan  prinsip syariah  memberikan  ketenangan  dan  kemudahan  bagi  masyarakat  serta  kerelaan bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. 2
Kedua penelitian yang dilakukan oleh Harun Santoso dan Anik yang berjudul “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah”, yang menyatakan bahwa pada  produk  pembiayaan  perbankan  syariah  yang  didasarkan  pada  akad  sewa- menyewa  terbagi  menjadi  sewa  secara  murni  dan  sewa  yang  memindahkan  hak kepemilikan atau disebut dengan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik. Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT)  diakhir  akad,  pada  prinsipnya  akad  ini  adalah  jenis  akad  yang dipadukan  antara  sewa  menyewa  dengan  jual  beli,  yang  menjadi  pertimbangan terjadinya akad IMBT adalah tingkat komitmen yang kuat untuk membeli barang tersebut pada awal akad, karena hal ini pada hakikat lebih cenderung pada jual beli. Akan  tetapi,  bila  komitmen  untuk  objek  barang  tersebut  pada  waktu  awal  akad untuk  dibeli  nampak  tidak  kuat  dan  jelas  walaupun  terdapat  pilihan  untuk membelinya, maka pada hakikatnya IMBT akan lebih cenderung pada akad ijarah. 3 Ketiga penelitian yang berjudul “ Implementasi akad Ju’alah dalam lembaga Keuangan Syariah” yang dilakuakan oleh Afriani, Ahmad Saepudin al-Qur’an yang didalamnya mengatakan bahwa upah yang diberikan kepada  orang yang dipandang berjasa secara tegas dibolehkan secara syari’ah seperti diberikan kepada orang telah memberikan jasa dalam menemukan suatu barang yang sudah dinyatakan hilang, hal sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur’an surat yusuf ayat 72, dan aplikasi akad ju’alah dapat dilihat pada dikeluarkannya sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) . 4
Perbedaan  antara  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu  terletak  pada substansi bahasan yang mengkaji perbandingan antara akad ijarah dan ju’alah dan implementasinya  pada  lembaga  keuangan  perbankan  syariah  di  Indonesia, sedangkan  pada  penelitian  terdahulu  di  atas  hanya  membahas ijarah dan  juga ju’alah secara tersendiri.

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dalam  penelitian ini penulis akan memberikan gambaran mengenai konsep fiqih perbandingan  akad ijarah dan ju’alah sebagaimana  yang  disampaikan  oleh beberapa  ulama  dan  selanjutnya  akan  dianalisis,  dan  perolehan  data  dalam
2 Miko Polindi, “Al-Intaj: Ekonomi Dan Perbankan Syariah” 2, no. 105 (2017).
3 Santoso and Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah.”
4 Afriani  Afriani,  “Implementasi  Akad  Ju’Alah  Dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah,” EKSISBANK:  Ekonomi  Syariah  Dan  Bisnis  Perbankan 2,  no.  2  (2018):  59–63, https://DOI.ORG/10.37726/EE.V2I2.54.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
penelitian ini didasarkan pada hasil telusuran data kepustakaan, dengan demikian perolehan  data  berupa  data  kualitatif  yang  mana  dalam   penelitian  kualitatif  ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat dan  merupakan    prosedur  penelitian  yang  mampu  menghasilkan  data  deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati yang memiliki tujuan  untuk  memberikan  pemahaman  mengeenai  suatu  keadaan  dengan memberikan  arahan  menggambarkan  secara  detail  kondisi  dalam  suatu  konteks yang  alami  (natural  setting),  mengenai  apa  yang  sebetulnya  terjadi  menurut  apa yang ada di lapangan studi. 5

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Ruang Lingkup Ijarah
Secara  etimologi ijarah berasal  dari  bahasa  arab  yaitu ajar a,  secara terminology Ijarah adalah akad yang digunakan dengan cara memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek baik berupa barang ataupun jasa pada waktu yang sudah ditentukan disertai dengan membayar uang  sewa (ujrah). 6 , disamping itu ijarah juga di  artikan  dengan  upah  mengupah  dalam  hal  ini mu’jir memberikan  upah  dan musta’jir menerima upah. 7 .
ضاوعب ةرجاتسملا نيعلا نم ةدوصقم ةمولعم ةعفنم كيلمت ديفي دقع
“Akad  untuk  memperoleh  manfaat  sebagai  penggantian  dari  barang  yag disewakan,  barang  itu  jelas  dan  manfaat  bersesuaian  baik  dengan  syara’ maupun akal”
ضاوعب عفاهملا ىلع دقع
“akad untuk memperoleh manfaat dengan penggantian ”
Mengacu pada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional nomor 09/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Pembiayaan Ijarah , ijarah didefinisikan  sebagai akad  yang  digunakan  dalam  memindahkan  manfaat  /  hak  guna  pakai  atas  suatu objek  baik  berupa  barang  atau  jasa    dalam  waktu  yang  sudah  ditentukan  dengan memberikan pembayaran sewa atau upah dengan tidak diikuti oleh perpindahan hak atas kepemilikan barang tersebut. 8 Bagi kehidupan manusia, peranan yang penting akad Ijarah ini dapat digunakan untuk mengurangi salah satu pihak  yang terbebani sehingga  dalam  hal  ini  antara  sesama  manusia  dapat  saling  meringankan  beban tersebut, dan hal ini agama Islam sangat menganjurkannya. 9
5 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif , vol. 1 (Solo: Cakra Books, 2014), http://e- journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/113 45/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org.
6 Atang  Abd.  Hakim, Fiqh  Perbankan  Syariah;  Transformasi  Fiqh  Muamalah  Ke  Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Bandung: Rafika Aditama, 2011).
7 Idris Ahmad, Fiqh Al-Syafi’iyah (Jakarta: Karya Indah, 1986).
8 DSN-MUI,  “Fatwa  DSN  NO:  09/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Pembiayaan  Ijarah,” Himpunan Fatwa DSN MUI , 2000,4,https://drive.google.com/file/d/0BxTl- lNihFyzWTJMRVY3bzdiYVk/view?resourcekey=0-31uJZUrr7VSi_M5DDHXvGg.
9 ashar Sinilele Kadaruddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat” 3 (2021): 177–86, Https://Doi.Org/Https://DOI.ORG/10.24252/El-Iqthisady.V0I0.26071.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Para  ulama  berbeda  pendapat  dalam  mendefinisikan ijarah ,  dalam  hal  ini ulama hanafiyah mendefinisikan ijarah sebagai akad untuk menyatakan kebolehan pemilikan  atas  sebuah  manfaat  yang  sudah  diketahui  terlebih  dahulu  dan  secara sengaja  dari  suatu    objek  yang  disewa  dengan  diberikan  pengagantian  berupa imbalan, dan menyimpulkan yang menjadi rukun ijarah terdiri dari ijab dan qabul, sedangkan  ulama  malikiyah  memberikan  definisi ijarah sebagai  nama  bagi beberapa  akad  untuk  memberikan  manfaat  yang  bersifat  manusiawi  dan  untuk sebagian yang dapat dipindahkan. 10 , selanjutnya Ali al-Khaff mendefinisikan ijarah sebagai  transaksi  terhadap  sesuatu  yang  dipandang  memiliki  manfaat  dengan diberikan  imbalan. 11 Sedangkan  ulama  Syafi’iyyah  memberikan  definisi ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. 12
Ijarah juga  didefinisikan  sebagai  upah  sewa  ( ujrah )  yang  diserahkan  kepada seseorang  yang  mana  orang  tersebut  telah  melakukan  suatu  pekerjaan  yang dijadikan sebagai balasan atas imbalan terhadap pekerjaan yang telah dilakukannya.
13 Berdasarkan  beberapa  pendapat  tersebut  diatas,  maka  pada  akad ijarah tidak boleh dibatasi dengan syarat. 14 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan suatu perpindahan manfaat sementara atas suatu barang atau jasa dan bukan perpidahan kepemilikan (hak Milik). 15 . Dasar  hukum Ijarah terdapat  di  dalam  Al-Quran  yang  dijelaskan  di  dalam beberapa ayat diantaranya:
a. Surah Al-Baqarah ayat 62:
اوُداَه  َنيِذَّلا َو اوُنَمآ  َنيِذَّلا َّنِإ
َدْنِع ْمُه ُرْجَأ ْمُهَلَف اًحِلاَص َلِمَع َو  ِر ِخ ْلْا  ِم ْوَيْلا َو ِ َّللَّاِب  َنَمآ  ْنَم  َنيِئِباَّصلا َو ىَراَصَّنلا َو َنوُن َزْحَي ْمُه  َلَ َو ْمِهْيَلَع  ٌف ْوَخ  َلَ َو ْمِهِ ب َر
(62)
“Sesungguhnya  orang-orang  mukmin,  orang-orang  Yahudi,  orang-orang Nasrani  dan  orang-orang  Shabiin,  siapa  saja  diantara  mereka  yang  benar- benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”
b. Surah Al-Baqarah 233
ِفو ُرْعَمْلاِب ْمُتْيَتآ اَم ْمُتْمَّلَس اَذِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج  َلََف ْمُكَد َلَ ْوَأ اوُع ِض ْرَتْسَت  ْنَأ ْمُتْد َرَأ  ْنِإ َو “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu  apabila  kamu  memberikan  pembayaran  menurut  yang  patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”
10 Abdurrahman Jaziri, Al-Fiqh "Ala Madzahib Al-Arba’ah , n.d.
11 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , Vol.3 (Beirut: Dar al-kitab al-’arabi, 1971).
12 Wahbah az-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).
13 Mardani, Ayat-Ayat Dan Hadits Ekonomi Syariaah (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
14 Abu Azam Al-Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer ,  دهشم یکشزپ مولع هاگشناد یکشزپ هدکشناد هلجم, vol. 59 (Depok: Raja Grafindo Press, 2017).
15 Hakim, Fiqh  Perbankan  Syariah;  Transformasi  Fiqh  Muamalah  Ke  Dalam  Peraturan Perundang-Undangan .

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Selanjutnya dalil berupa hadits rosul yang menjadi dasar ijarah sebagaimana di  riwayatkan  oleh  Ibnu  ‘Umar Radhiyallahu  anhuma ,  berkata,  “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
ُهُق َرَع  َّف ِجَي  ْنَأ َلْبَق ُه َرْجَأ  َرْي ِجَلأْا اوُطْعَأ
.

## “Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya”. (HR.
Ibnu Majah No.2434)
Selanjutnya dasar hukum dalam hukum positif di Indonesia yang berhubungan dengan ijarah terdapat  di  dalam  undang-undang  No.10  tahun  1998  tentang perubahan  UU  No.7  tahun  1992  tentang  pokok-pokok  perbankan,  yang menyebutkaan  bahwa  prinsip  syariah  merupakan  sebuah  peraturan  di  dalam perjanjian yang menjadikan hukum Islam sebagai dasar antara pertama yaitu bank dengan  pihak  nasabah  bagi  dananya  yang  simpan  ataupun  pembiayaan  kegiatan usaha,  ataupun  kegiatan  yang  lainnya  yang  dipandang  sejalan  dengan  syariah, diantaranya pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan  prinsip  penyertaan  modal (musyarakah ),  prinsip  jual  beli  barang dengan  memperoleh  keuntungan (murabahah) ,  atau  pembiayaan  barang  modal berdasarkan prinsip sewa murni (ijarah), hal ini sebagaimana yang datur di dalam pasal 1 ayat 13 . 16
Selanjutnya  secara  specific  berhubungan  dengan  pembiayaan  daalam  hal  ini pembiayaan ijarah di  atur  dalam  undang-undang  No.  21  tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  Pasal  1  ayat  25  huruf  e  menyebutkan  bahwa  “Pembiayaan adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu  berupa transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, dan didalam pasal 19 ayat 1 huruf f  secara tegas menyebutkan bahwa Kegiatan usaha Bank  Umum  Syariah  meliputi  menyalurkan  pembiayaan  penyewaan  barang bergerak  atau  tidak  bergerak  kepada  nasabah  berdasarkan  Akad ijarah dan/atau sewa  beli  dalam  bentuk ijarah  muntahiya  bittamlik atau  Akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan pasal 21 huruf b angka 4 Kegiatan usaha Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  meliputi  pembiayaan  penyewaan  barang bergerak peatau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, 17
Peraturan  turunan  dari  undang-undang  tersebut  terdapat  di  dalam  PBI  No.7 /46/PBI/2005  tentang  akad  penghimpunan  dan  penyaluran  dana  bagi  bank  yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ayat 15 poin a dan b yang menyatakan  bahwa  (a)  Bank  dapat  membiayai  pengadaan  objek  sewa  berupa barang yang telah dimiliki Bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak  lain  untuk  kepentingan  nasabah  berdasarkan  kesepakatan;  (b)  objek  dan manfaat  barang  sewa  harus  dapat  dinilai  dan  diidentifikasi  secara  spesifik  dan
16 Republic Indonesia, “Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992,” 1998, 63, http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf.
17 Pemerintah RI, 2008,Undang-Undang NO.21 TAHUN , 2008,
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/504.pdf.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya; 18 , dan selanjutnya  juga  terdapat  didalam  PBI  NO.9/19/PBI/2007  tentang  pelaksanaan prinsip  Syariah  dalam  kegiatan  penghipunan  dana  dan  penyaluran  dana  serta pelayanan  jasa perbankan Syariah. Pasal Pasal 1 ayat 3 poin b yang menyatakan bahwa  Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan/piutang  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu  dalam  transaksi  sewa  yang  didasarkan  antara  lain  atas Akad Ijarah atau  Akad Ijarah dengan  opsi  perpindahan  hak  milik  / Ijarah Muntahiyah bit Tamlik. 19
Pelaksanaan Ijarah tidak terlepas dari terpenuhinya rukun dan syarat,  hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa  Dewan Syari’ah Nasional No: 09/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah yaitu terdiri atas shigat aqad (ijab dan qabul),  para  pihak (al-aqidayn) dan  objek  akad  ijarah  baik  berupa  manfaat  atas barang atau manfaat atas jasa, berhubungan obyek Ijarah didalam fatwa tersebut juga  diatur  beberapa  ketentuan  umum  yang  harus  dipenuhi,  yaitu  yang  menjadi obyek  ijarah  adalah  manfaat  dari  penggunaan  barang  dan/atau  jasa,  dan  manfaat barang atau jasa tersebut harus dapat dinilai dalam hal ini memiliki nilai ekonomis dan  tentunya  dapat  dilaksanakan  dalam  kontrak  dan  sifatnya  diperbolehkan (Mubah) dan juga kemampuan untuk memenuhi manfaat tersebut  harus dilakukan secara  jelas  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syari’ah.  Selanjutnya  manfaat tersebut harus diketahui secara jelas sehingga akan dapat menghilangkan jahalah (ketidaktahuan)  yang  selanjutnya  akan  melahirkan  sengketa  dan  kekhususan manfaat  tersebut  harus  disebutkan  dengan  tegas,  termasuk  didalamnya  lamanyaa waktu  perjanjian.  Hal  ini  juga  diketahui  dengan  ciri-ciri  khusus  atau  identifikasi fisik.  Serta ujrah atau  upah  adalah  sesuatu  yang  telah  disepakatu  dan  akan dibayarkan  oleh  nasabah  kepada  lembaga  keuangan  syariah  sebagai  pembayaran atas  manfaat  yang  telah  didapatkan.  Pada  dasarnya  sesuatu  yang  dapat  dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah . 20
Berhubungan dengan rukun tersebut hal ini sejalan pendapat ulama dalam hal ini  Jumhur  fuqaha  yang  menyebutkaan  adanya aqidaini yaitu  ( muajjir dan musta’jir) dan shighat ijab  dan  qabul  dan  selanjutnya  upah  atau  manfaat  yang menjadi  objek  ijarah.  Sedangkan  secara  lebih  detail  Sayyid  Sabiq  berpendapat bahwa  yang  menjadi  syarat  sah  ijarah  yaitu  dengan  adanya  ijāb  dan  qabul  yang ditegaskan dengan lafazh sewa atau yang berhubungan dengan hal tersebut, serta lafazh yang  menunjukkan  ungkapan  apa  saja  yang  menjadi  spesifikasi  dari  hal tersebut,  ungkapan lafazh tersebut  menunjukan  kerelaan  para  pihak  dalam melaksanakan  transkasi  tersebut,  sehingga  apabila  salah  satu  pihak  tidak melakukannya dalam keadaan terpaksa maka akan di pandang tidak sah. 21
18 Bank  Indonesia,  “Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  7/46/PBI/2005  Tentang  Akad Penghimpunan  Dan  Penyaluran  Dana  Bank  Yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha  Berdasarkan Prinsip Syariah,” Bank Indoneisa , 2005, h.4.
19 Peraturan  Bank  Indonesia,  “Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Kegiatan  Penghimpunan Dana  Dan  Penyaluran  Dana  Serta  Pelayanan  Jasa  Bank  Syariah,” Bi.Go.Id ,  2007,  4, https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/https://www.bi.go.id/id/peraturan/kodifik asi/bank/Pages/1.3.2.2.  Prinsip  Syariah  dalam  Kegiatan  Penghimpunan  dan  Penyaluran Dana.aspx.pdf.
20 DSN-MUI, “Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.”
21 Al-Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer .

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Adapun  para  pihak  yang  melaksanakan  akad  tersebut  disyaratkan  harus memiliki  kemampuan  atau  kecakapan,  yang  mana  keduanya  berakal  sehat  serta dapat membedakan hal yang dipandang baik dan juga benar. Sehingga apabila salah satu pihak tersebut dalam keadaan gila atau anak kecil yang belum mumayyiz , akan berakibat pada tidak sahnyaa akad tersebut. Berhubungan dengan rukun dan syarat akad,  madzhab  Imam  Syafi’i  memberikan  tambahan  yaitu baligh ,  berdasarkan mazhab tersebut maka akad anak kecil walaupun dapat membedakan yang baik dan yang tidak benar maka tetap dipandang tidak sah, sedangkan ulama hanafiyah dan malikiyah tidak mensyaratkan usia baligh akan tetapi apabila anak yang mumayyiz melaksanakan  akad  maka  harus  disyaratkan  adanya  persetujuan  dari  wali. Berdasarkan  beberapa  pendapat  ulama  tersebut  di  atas  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  rukun  ijarah  terdiri  dari  Adanya  dua  pihak  yang  bertransaksi dalam hal ini Muajir dan musta’jir , Shighat transaksi ijarah dalam hal ini ijab dan qabul, Adanya manfaat baik barang atau jaasa, dan juga Adanya Upah. 22
Berhubungan  dengan  berakhirnya  akad  ijarah,  maka  pada  dasarnya  hal  ini ditentukan oleh lamanya waktu yang sudah disepakati oleh para pihak yang berakad sebagaimana yang tercantum dalam klausul akad, disamping itu juga apabila salah satu  pihak  yang  berakad  meninggal  dunia  akan  menyebabkan  berakhir  pula perjanjian iajarah ini. Terkait dengan hal ini para ulama berbeda pendapat, menurut ulama  Hanafiyah  akad ijarah tidak  dapat  diwariskan  sedangkan  ulama  jumhur menyatakan dapat diwariskan. 23

## 2. Ruang Lingkup Ju’alah
Secara  etimologi  pengupahan (ju’alah) adalah  apa  yang  diberikan  kepada seseorang  karena  sesuatu  yang  dikerjakannya,  sedangkan  secara  terminologi pengupahan (ju’alah) yaitu  hadiah  atau  pemberian  seseorang  dalam  jumlah tertentu      kepada      orang      yang      mengerjakan  perbuatan  secara  khusus,  baik diketahui  atau  tidak  diketahui  dalam  mengerjakannya.    Misalnya,  bisa  berkata “Barangsiapa  membangun  tembok  ini  untukku,  ia  berhak  mendapatkan    uang sekian” . 24
Wahbah al Zuhaili mendefinisikan al Ju’alah secara bahasa sebagai berikut. دعىلا :نييهىهلَلا ٌ ُ ع ْ دىع ىمظتو .هلعفً سمأ ىلع ناظولَإ هاط ام وأ ءي ش لعف ىلع ناظوللإ لعجً ام يه ةصئاجلاب
“ al-  Jualah  adalah  apa  saja  yang  dijadikan(imbalan)  bagi  seseorang  atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu  pekerjaan  tertentu.  Dalam  istilah  perundang-undangan,  hal  itu dinamakan dengan perjanjian yang berimbalan hadiah.”
Dengan  demikian  secara  etimologi Ju’alah memiliki  makna  sebagai upah/imbalan  yang  diberikan  atas  suatu  perjanjian  dalam  sebuah  kegiatan muamalah. 25 Berdasarkan  ensiklopedi  hukum  Islam ju'alah yang  diartikan
22 Syamsul Hilal, “Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 5 (2013): 4, https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692.
23 Al-Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer .
24 Abd. al-rahman Al-jaziri, Kitab Al-Fiqhu ’ala Al Madzahib Al-Arba’ah , Vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).
25 Wahbah az-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu .

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
sebaagai upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan tertentu. 26 Dasar hukum ju’alah terdapat di dalam Al-quran surat yusuf ayat 72, yang berbunyi:
ٌميِع َز ۦِهِب ۠اَنَأ َو  ٍريِعَب ُلْم ِح ۦِهِب َءٓاَج نَمِل َو  ِكِلَمْلٱ َعا َوُص ُدِقْفَن ۟اوُلاَق
“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”
Ju’alah dipandang sah dalam pelaksanaannya apabila telah memenuhi rukun dan  syarat  yang  sudah  ditentukan,  rukun dan  syarat tersebut  terdiri  dari pertama Lafal (akad), lafal tersebut harus mengandung makna atau arti izin kepada orang yang  akan  bekerja  dan  tidak      ditentukan      waktunya. Kedua orang  yang memberikan janji untuk mengupah, ketiga pekerjaan yang hukumnya mubah bukan dilarang  apalagi  haram, keempat harus  adanya  upah  yang  jelas  yang  telah ditentukan  oleh  orang  yang  memberikan  pekerjaan  dan  jugaa  diketahui  oleh seseorang yang akan bekerja sebelum melakukan pekerjaan tersebut. 27
Pelaksanaan ju’alah apabila tanpa  adanya  perkataan/lafal  dari  orang  yang menjanjikan  pekerjaan  dan  memberikan  izin    kepada  orang    yang  bekerja  maka bagi  orang  yang  bekerja      tidak    mendapatkan  hak    untuk  memperoleh  imbalan apabila  barang  tersebut  ditemukan, dengan demikian harus terdapat  2  pihak  yang melakukan akad ju’alah yakni pertama orang  yang  menyediakan pekerjaan atau sayembara (Ja'il) disyaratkan  orang   tersebut tergolong mukallaf , kedua  orang yang  secara sukaarela melasanakan pekerjaan atau sayembara tersebut (amil). 28
Mengacu  pada  kitab  al-Mughni  yang  di  dalamnya  terdapat  pendapat  Ibnu Qudamah, menyatakan bahwa akad ju’alah dianggap dibutuhkan oleh masyarakat salah  satunya  disebabkan  terdapat  pekerjaan  yang  dalam  pencapaian  tujuannya terkadang  memerlukan  model  atau  bentuk  serta  waktu  yang  tidak  jelas  dalam pelaksanaannya, contohnya seperti mengembalikan budak atau hewan peliharaan yang  hilang.  Pada  pekerjaan  seperti  ini  apabila  menggunakan  akad ijarah (sewa/pengupahan)  dipandang  tidak  sah  karena  tidak  memenuhi  rukun  dan syaratnya, sedangkan pemilik barang tersebut membutuhkannya agar dapat kembali ketangannya, dan pemilik barang   tidak   mendapatkan   pihak lain   yang   secara sukarela  ingin  menolongnya  untuk  mengembalikan  barang  terebut  apabila  tidak diberikan imbalan.    Dengan demikian, kondisi masyarakat tersebut yang seperti itu  dipaandang  sebagai  salah  satu  penyebab  adanya  akad ju’alah ,  dalam  hal  ini sebagaimana yang tercantum di dalam al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab , XV/449,
Imam  a-Nawawi  berpendapat “Boleh  melakukan  akad  Ju’alah,  yaitu  komitmen (seseorang)  untuk memberikan   imbalan   tertentu   atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui”. 29
Para ulama berpendapat berhubungan dengan Ju’alah , dalam hal ini Wahbah al  Zuhaili  menegaskan  bahwa  akad Ju’alah hukumnya  tidak  boleh  berdasarkan
26 Afriani, “Implementasi Akad Ju’Alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah.”
27 Haryono, “Konsep Al Ju’alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam. 6, no. 2 (2018): 643–57.
28 Afriani, “Implementasi Akad Ju’Alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah.”
29 Afriani.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
madzab  Hanafiyah,  dengan  alasan  didalamnya  terdapat  unsur  gharar  yakni  tidak jelasanya  pekerjaan  dan  jangka  waktu  yang  ditentukan.  Sedangkan  pendapat madzab  Maliki,  Hambali,  dan  Syafi‟i,  memperbolehkan  akad Ju’alah hal  ini berdasarkan kisah Nabi Yusuf dan para saudaranya sebagaiamana yang terdapat di dalam  surat  yusuf  ayat  72. 30 Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa para ulama memiliki perbedaan pendapat berhubungan dengan hukum ju’âlah ini, sebagian besar para ulama memiliki pendapat bahwa ju’âlah itu hukumnya  adalah  boleh,  dan  sebagian  kecil  lainnya  para  ulama  justru mengharamkannya.  Adapun  beberapa  ulama  yang  membolehkan  akad ju’âlah terdiri  dari  ulama  dari  yang  bermadzhab  Syâfi’i,  Mâliki  dan  juga  Hambali. Sedangkan sebagian ulama yang mengharamkan akad jua’lah yaitu yang berasala dari kelompok Hanâfiah. 31

## 3. Implementasi akad ijarah dan Jualah
Pada lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah, implementasi akad  ijarah  dalam  memberikan  pembiayaan  ijarah  baik  Bank  Syari’ah  atau  Unit Usaha Syariah (UUS) dengan beberapa ketentuan diantaranya adalah   pihak yang mempunyai  hak  penguasaan  atas  objek  sewa  baik  berupa  barang  atau  jasa  yaitu bank syariah sesuai dengan kesepakatan bersama, yang menjadi objek akad yaitu barang  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak  yang  memiliki  manfaat ketika  menyewanya,  disamping  itu  terdapat  beberapa  kewajiaban  bank  sebagai pihak mu’jir yakni  memberikan  penjelasan  kepada  nasabah  tentang  ciri  produk pembiayaan  yang  berdasarkan    akad  ijarah  sedangkan  kewajiban  nasabah  yaitu harus  memberikan  informasi  secara  transparansi  informasi,  disamping  itu  bank diharuskan  melaksanakan  analisis  atas  rencana  pembiayaan,  menjamin  dapat memenuhi objek sewa dari segi kualitas maupun kuantitas, dan juga merealisasikan penyediaan objek sewa.
Adapun  kewajiban  kedua  belah  pihak  adalah  mencacatkaan  kesepakatan perjanjian  tersebut  tertulis,  adapun  kewajiban  membayar  uang  sewa  dapat dilaksanakan baik secara dicicil maupun sekaligus, dalam hal membayar sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang, selanjutnya  nasabah  juga  diharuskan  untuk  menjaga  keutuhan  objek  sewa  oleh pihak bank. 32
Adapun  implementasi  akad Ju’alah diperbolehkan  untuk  dilaksanakan  oleh dua  pihak,  yakni  pihak  pertama  yang  memberikan  pernyataan  kesediaan  untuk memberikan sejumlah imbalan terhadap suatu pekerjaan yang diinginkannya (ja’il) dan  pihak kedua yakni pihak  yang  memberikan  pernyataan  kesediaan  untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan oleh pihak pertama (maj’ul lah) , Implementaasi  akad ju’alah pada  lembaga    perbankan  syariah  salah  satunya dapat  di  lihat  dari  di  keluarkannya  “Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah”    yang
30 Haryono, “Konsep Al Ju’alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari.”
31 Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad Ju’âlah Dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi Atas Marketing Plan Www.Jamaher.Network),” Al-´Adalah 13, no. 2 (2016): 179–90.
32 Bank Indonesia, Surat Edaran Kepada Semua Bank Syariah Di Indonesia , Phys. Rev. E , No. 10/  14,  2008,  http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA- 2017.pdf.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
penerbitannya  menggunakan  akad Ju’alah oleh  Bank  Indonesia  dan  ini  sejalan dengan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  NO:  64/DSN-  MUI/XII/2007  tentang “Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah Ju’alah ”  (SBIS Ju’alah )  yang  di  dalamnya ditetapkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju’alah (SBIS Ju’alah ) adalah SBIS  yang  menggunakan  Akad Ju’alah ,  dengan  mengacu  pada  substansi  fatwa DSN-MUI  No.  62/DSNMUI/XII/2007  tentang  Akad Ju’alah .  Di  dalam  SBIS Ju’alah tersebut status Bank Indonesia yaitu sebagai pihak yang memberi pekerjaan (ja’il), dan  status  bank  syariah  adalah  sebagai  pihak  yang  menerima  pekerjaan ( maj’ullah ); dan yang menjadi objek akad Ju’alah (mahall al-‘aqd ) yaitu berupa partisipasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank  syariah  untuk  membantu  dalam melaksanakan  tugas  Bank  Indonesia  dalam  mengendalikan  moneter  dengan  cara penyerapan  likuiditas  dari  masyarakat  dan  menempatkannya  di  Bank  Indonesia dalam  jumlah  dan  jangka  waktu  tertentu. 33 Apabila  bank  syariah  mampu melaksanakan tugas tersebut maka pihak bank Indonesia akan memberikan imbalan sebagai  bentuk  apresiasi  kepada  bank  Syariah  yang  telah  membantu  tugas  bank Indonesia dalam mengendalikan moneter. Maka imabalan yang diterima oleh bank Syariah  hukumnya  halal  karena  merupakan  upah/imbalan  yang  diberikan berdasarkan  pekerjaan  yang  sudah  dilakukannya  dengan  tanpa  batas  waktu  dan sudah memenuhi rukun dan syarat ju’alah .

## D. Penutup
Ijarah didefinisikan  sebagai  akad  yang  digunakan  dalam  memindahkan manfaat/hak guna pakai atas suatu objek baik berupa barang atau jasa dalam waktu yang  sudah  ditentukan  dengan  memberikan  pembayaran  sewa  atau  upah  dengan tidak diikuti oleh perpindahan hak atas kepemilikan barang tersebut. Secara umum Para  ulama  membolehkan  akad  ijarah,  walaupun  berbeda  pendapat  dalam mendefinisikan dan juga suatu objek yang disewanya. Adapun implemntaasi akad Ijarah dilaksanakan  melalui  produk  pembiayaan ijarah  muntahiya  bit  tamlik (IMBT) ,  hal  ini  mengacu  pada  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor:  27/DSN- MUI/III/2002 Tentang “ Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik” dan surat edaran No. 10/14/DPBS yang dikeluarkan Bank Indonesia pada17 Maret 2008.
Akad ju'alah diartikan  sebagai  upah  atau  hadiah  yang  diberikan  kepada seseorang karena orang tersebut melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan tertentu, dalam  hal  ini  para  ulama  memiliki  perbedaan  pendapat  berhubungan  dengan hukumnya,  sebagian  besar  para  ulama  memiliki  pendapat  bahwa ju’âlah itu hukumnya  adalah  boleh,  dan  sebagian  kecil  lainnya  para  ulama  justru mengharamkannya.  Implementaasi  akad jualah diantaranya  yaitu  melulai diterbitkannya Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah  yang  diterbitkan  oleh  Bank Indonesia  menggunakan  akad Ju’alah (Akad  ju’alah  adalah  janji  atau  komitmen (iltizam)  untuk  memberikan  imbalan  tertentu (’iwadh/ju’l )  atas  pencapaian  hasil
(natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan).
33 Afriani, “Implementasi Akad Ju’Alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah.”

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## DAFTAR PUSTAKA
Afriani,  Afriani.  “Implementasi  Akad  Ju’Alah  Dalam  Lembaga  Keuangan Syariah.” EKSISBANK:  Ekonomi  Syariah  Dan  Bisnis  Perbankan 2,  no.  2 (2018): 59–63. https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54.
Ahmad, Idris. Fiqh Al-Syafi’iyah . Jakarta: Karya Indah, 1986.
Al-Hadi, Abu Azam. Fiqh Muamalah Kontemporer . مولع هاگشناد یکشزپ هدکشناد هلجم دهشم یکشزپ. Vol. 59. Depok: Raja Grafindo Press, 2017.
Al-jaziri,  Abd.  al-rahman. Kitab  Al-Fiqhu  ’ala  Al  Madzahib  Al-Arba’ah .  Vol.  3. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
Bank Indonesia. Surat Edaran Kepada Semua Bank Syariah Di Indonesia . Phys. Rev.  E .  No.  10/  14.,  2008.  http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream /item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf.
DSN-MUI. “Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.” Himpunan Fatwa DSN MUI , 2000. Hakim,  Atang  Abd. Fiqh  Perbankan  Syariah;  Transformasi  Fiqh  Muamalah  Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan . Bandung: Rafika Aditama, 2011. Haryono. “Konsep Al Ju’alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari- Hari.” Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam. 6, no. 2 (2018): 643–57.
Hilal,  Syamsul.  “Dalam  Prilaku  Ekonomi  Masyarakat.” Asas  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah 5 (2013): 4. https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692. Indonesia, Bank. “Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan  Dan  Penyaluran  Dana  Bank  Yang  Melaksanakan  Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.” Bank Indoneisa , 2005, h.4.
Jaziri, Abdurrahman. Al-Fiqh "Ala Madzahib Al-Arba’ah , n.d. Kadaruddin, Ashar Sinilele. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat”
3 (2021): 177–86. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-
iqthisady.v0i0.26071.
Mardani. Ayat-Ayat Dan Hadits Ekonomi Syariaah . Jakarta: Rajawali Press, 2012. Miko Polindi. “Al-Intaj: Ekonomi Dan Perbankan Syariah” 2, no. 105 (2017).
Nugrahani, Farida. Metode Penelitian Kualitatif . Vol. 1. Solo: Cakra Books, 2014. http://e-
journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdp b/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015. 04.758%0Awww.iosrjournals.org.
Peraturan  Bank  Indonesia.  “Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Kegiatan Penghimpunan  Dana  Dan  Penyaluran  Dana  Serta  Pelayanan  Jasa  Bank Syariah.” Bi.Go.Id , 2007, 4. https://www.bi.go.id/id/ Republic Indonesia. “Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992,” 1998, 63. http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf. RI, Pemerintah. 2008,Undang-Undang NO.21 TAHUN , 2008.
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang- undang/Documents/504.pdf.
Rohman, Abdur. “Analisis Penerapan Akad Ju’âlah Dalam Multi Level Marketing

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
(MLM) (Studi Atas Marketing Plan Www.Jamaher.Network).” Al-´Adalah 13, no. 2 (2016): 179–90.
Santoso,  Harun,  and  Anik  Anik.  “Analisis  Pembiayaan  Ijarah  Pada  Perbankan Syariah.” Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam 1,  no.  02  (2017):  106–16. https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33.
Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah . Vol.3. Beirut: Dar al-kitab al-’arabi, 1971. Wahbah az-Zuhaily. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu . Beirut: Dar al-Fikr, 1997.