Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (2) (2022), 74-80

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Penatih (SIPENA) di Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur
Ni Putu Aris Munikavila* dan Anak Agung Ayu Dewi Larantika
Magister Administrasi Publik, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
*Email Corespondence: arismunikavila@gmail.com

## Abstract
Public  services  in  Penatih  Village  are  conducted  with  web-based  System  Information  Penatih  (SIPENA). SIPENA program implementation conducted by Penatih Village is done to be able to provide public services that are  fast,  precise  and accurate. The  purpose  of this research is  to know and understand SIPENA-based public services and what factors become obstacles in SIPENA-based public services in Penatih Village. The approach used in this study is to use qualitative descriptive methods with the application of Edward III theory. Data collection is done by observation techniques, interviews, and documentation. The selection of informants is done by purposive sampling techniques, and qualitative data analysis is inductive. The results showed that the implementation of SIPENA program in the implementation of public services in Penatih Village has been running quite effectively. However, there are still several factors that become obstacles in the implementation of SIPENA program in Penatih Village regarding the content of policies, human resources support, facilities and infrastructure and communication.
Keywords: implementation; public service; SIPENA

## Abstrak
Pelayanan  publik  di  Desa  Penatih  dilakukan  dengan  Sistem  Informasi  Penatih  (SIPENA)  berbasis  web. Implementasi  program  SIPENA  yang  dilakukan  oleh  Desa  Penatih  dilakukan  untuk  dapat  memberikan pelayanan  publik  yang  cepat,  tepat  dan  akurat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan memahami  pelayanan  publik  berbasis  SIPENA  dan  faktor  apa  saja  yang  menjadi  kendala  dalam  pelayanan publik  berbasis  SIPENA  di  Desa  Penatih.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  penerapan  teori  Edward  III.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  teknik  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Pemilihan  informan  dilakukan  dengan  teknik purposive  sampling,  dan  analisis  data  kualitatif  bersifat  induktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi  program  SIPENA  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Desa  Penatih  sudah  berjalan cukup  efektif,  Namun  masih  terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  program SIPENA di Desa Penatih terkait dengan isi kebijakan, dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta komunikasi.
Kata Kunci: pelayanan publik, SIPENA, implementasi
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571, CC-BY-SA 4.0 License,
How  to  Cite : Munikavila, N, P, A., Larantika, A, A, A, D. (2022). Pelayanan Publik Berbasis Sistem Infor- masi Penatih (SIPENA) di Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur. Public Inspiration: Jurnal Admin- istrasi Publik, 7 (2): 74-80. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.7.2.2022.74-80

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (2) (2022), 75
Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Penatih (SIPENA) di Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur

## 1.  Pendahuluan
Pelayanan  Publik  di  Indonesia  menjadi  persoalan  yang  perlu  diamati,  karena  masih adanya  pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  belum  dapat  memenuhi kualitas  yang  diharapkan  oleh  masyarakat.  Berdasarkan  Undang  – Undang  Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik BAB I Ketentuan Umum pasal 1  ayat  (1),  pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  sesuai  dengan  peraturan  perundang  – undangan  bagi  setiap  warga  Negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara  pelayanan.  Dewasa  ini  prihal  pelayanan  perlu  mendapat  perhatian  ectra terkait penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas birokrasi dalam mengemban fungsi administrasi  dalam  penyediaan  barang  dan  jasa  public  yang  pada  hakekatnya  menjadi tanggungjawab  pemerintah.  Berdasarkan  Surat  Keputusan  (SK)  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 ditentukan adanya standar pelayanan public  yang  meliputi  keserhanaan  prosedur,  ketepatan  waktu,  biaya  serta  sarana  dan prasarana. Tetapi tidak termuat adanya sanksi jika pemberian pelayanan public tidak sesuai dengan  standar  pelayanan,  akibatnya  bila  terjadi  maladministrasi  masyarakat  dalam  posisi masyarakat dirugikan.
Permasalahan  mengenai  pelayanan  publik  di  Indonesia  yang  begitu  kompleks  telah mendorong  pemerintah  pusat  maupun  daerah  untuk  membuat  inovasi  di  dalam  bidang pelayanan  publik  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik. Pemerintahan  desa  (Kelurahan)  merupakan  salah  satu  pemerintahan  yang  bertugas mengatur,  mengelola  sumber  daya  dalam  pemerintahan  di  tingkat  desa  dan  mempunyai kewajiban  untuk  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan  sebagai  bentuk  pelayanan terhadap  masyarakat.  Pemerintahan  desa  (Kelurahan)  merupakan  salah  satu  pemerintahan yang  bertugas  mengatur,  mengelola  sumber  daya  dalam  pemerintahan  di  tingkat  desa  dan mempunyai  kewajiban  untuk  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan  sebagai  bentuk pelayanan  terhadap  masyarakat.  Kelurahan  dapat  memanfaatkan  TI  dalam  dua  tingkatan, yaitu  memberikan  dukungan  untuk  pelayanan  administrasi,  serta  pemanfaatan  TI  untuk membantu pengambilan keputusan.
Inovasi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kelurahan di bidang pelayanan dapat berupa penerapan teknologi, khususnya sistem informasi yang akan membantu aparat dalam melakukan pekerjaanya dengan cara mengurangi keterbatasan yang dimilikinya. Dukungan TI  yang  diterapkan  pada  pemerintah  akan  mendorong  data  tunggal  yang  dengan  mudah diupdate  oleh  aparatur  pemerintahan  dengan  mengedepankan  kesederhanaan  operasional. Berdasarkan  Perwali  Kota  Denpasar  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Penyelenggaraan Sistem  Elektronik  (E-Goverment)  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Denpasar  maka,  salah satu  kelurahan  di  Bali  yang  telah  menerapkan  sistem  TI  adalah  Kelurahanan  Penatih Denpasar Timur. Pelayanan publik di pemerintahan Kelurahan Penatih menerapkan sebuah trobosan  inovasi  manajemen  desa  berbasis  teknologi  yang  diberi  nama  Sistem  Informasi Penatih (SIPENA) yang dirancang pada tahun 2014 dan masih berlanjut sampai saat ini.
Data  yang  terdapat  di  SIPENA  ini  sangat  istimewa  karena  dapat  digunakan  untuk bahan pembuatan Prodeskel (profil desa kelurahan) sebagai data Pemilu, data Dasa Wisma PKK,  dan  pelayanan  surat  menyurat  lainnya.  Tidak  hanya  itu,  SIPENA  ini  juga  dapat mendeteksi data palsu  dan meminimalkan kasus hukum  yang dihadapi  Kelurahan Penatih, seperti  kasus  tanah  dan  silsilah.  Data  yang  ada  di  SIPENA  setiap  menit  aktif  sesuai pelayanan yang diberikan setiap hari, sehingga keakuratan data ini bisa mencapai 90 persen. Proses  pelayanan  publik  yang  dilakukan  dengan  adanya  SIPENA  cukup  singkat,  hanya dengan 3 kali klik. Klik pertama untuk surat apa yang dimohon, klik kedua masukan NIK atau  nama  pemohon  dan klik ketiga  tinggal  print surat  yang  dimohon.  Dengan  adanya SIPENA  diharapkan  dapat  mempercepat  proses  pelayanan  di  loket  pelayanan  umum,  baik pelayanan  dalam  mengurus  surat  – surat  bagi  masyarakat  di  Kelurahan  Penatih.  Adapun pelayanan  yang dapat dilakukan oleh SIPENA adalah akurasi data penduduk; akurasi data
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571, CC-BY-SA 4.0 License,

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (2) (2022), 76
Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Penatih (SIPENA) di Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur
pemilih  sementara  dan  data  ppemilih  tetap;  kemudahan  pencarian  data  penduduk;  daftar keluarga miskin; pelayanan suart menyurat; laporan mutasi; laporan bulanan; rekap jumlah penduduk; agenda surat keluar serta cetak data kependudukan.
Program  SIPENA  cukup  membantu  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  namun kurangnya  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  handal  mengenai  IT  membuat  penerapan SIPENA  masih  mengalami  berbagai  kendala.  Berbagai  kendala  yang  dihadapi  terhadap pelayanan  di  Kelurahan  Penatih  adapun  penyebabnya,  antara  lain: Pertama , kurang responsifnya  petugas  pelayanan; Kedua, berbagai  informasi  yang  seharusnya  disampaikan kepada  masyarakat  kurang  informatif; Ketiga , sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  belum memadai  baik  sarana  operasional,  fasilitas  fisik,  serta  prasarana  pendukung  lainnya; Keempat, masalah  jaringan  karena  aplikasi  SIPENA  ini  merupakan  aplikasi online yang penggunaannya tidak luput dari jaringan, ketika jaringan sedang tidak mendukung otomatis pelayanan  akan  menjadi  lama;  dan Kelima, sosialisai  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Kelurahan dirasa kurang karena masih adanya masyarakat yang belum mengetahui tentang program SIPENA yang dikatakan dapat mempermudah proses pelayanan. Melirik persoalan ini,  ada  sebuah  ketertarikan  dalam  melakukan  penelitian  dengan  tujuan  untuk  mengetahui dan  memahami  pelayanan  publik  berbasis  SIPENA  dan  memahami  faktor  yang mempengaruhi pelayanan publik SIPENA.

## 2.  Konsep Teori

## Konsep Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  memiliki  arti  memberikan  layanan  dan  melayani  keperluan  orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan  kepada  penerima  pelayanan.  Menurut  Fandy  Tjiptono  (2000:  70)  memberikan beberapa penilaian dasar penilaian terhadap kualitas suatu pelayanan  yaitu: tangible (bukti fisik); reliability (kehandalan); responsiveness (tanggap); assurance (jaminan); empathy (perhatian). Terdapat pula asas-asas pelayanan public menurut Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003, diantaranya: transparansi; akuntabilitas; kondisional; partisipatif; kesamaan hak; dan keseimbangan dan kewajiban.

## SIPENA (Sistem Informasi Penatih)
Sistem  informasi  penatih  adalah  sistem database kependudukan  yang  dirancang dengan sistem pelayanan satu pintu ( one stop service ), memberikan kemudahan pelayanan kepada  masyarakat  secara  cepat  dan  akurat.  Fungsi  system  ini  adalah  untuk  melakukan pengolahan  data,  menerima  masukan  ( input )  berupa  data,  kemudian  mengolahnya ( processing )  dan  mengeluarkan  ( ouput )  berupa  informasi  untuk  mendukung  kegiatan operasional  dan  managerial  dalam  sistem  data  di  Kelurahan  Penatih.  Terdapat  beberapa keunggulan  SIPENA  memberikan  kemudahan  pelayanan  diantaranya  sederhana;  lengjap dan  penuhi  kebutuhan;  cepat,  teliti  dan  mengurangi  ketidakpastian;  menjadikan  kelurahan yang modern.

## Teori Implementasi kebijakan
Implementasi  Kebijakan  merupakan  alat  administrasi  dalam  mecapai  dampak  dan tujuan  suatu  kebijakan  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  disepakati.  Teori  Implementasi Kebijakan menurut George Edward III dalam Budi Winarno (2012: 197-204) menerangkan bahwa terdapat beberapa faktor dalam implementasi kebijakan, diantaranya:
Komunikasi;  kejelasan  ukuran  dan  tujuan  kebijakan  dengan  diperlukan  komunikasi secara  tepat  dengan  para  pelaksana.  Konsistensi  atau  keseragaman  dari  ukuran  dasar  dan tujuan  perlu  dikomunikasikan  sehingga  implementator  mengetahui  secara  tepat  ukuran maupun tujuan kebijakan.
Sumberdaya;  implementasi  tidak  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efisien  tanpa
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571, CC-BY-SA 4.0 License,

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (2) (2022), 77
Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Penatih (SIPENA) di Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur
sumberdaya.  Sumberdaya  yang  dimaksud  terdiri  dari  staff,  informasi,  wewenang  dan fasilitas.
Kecendrungan  /  Disposisi;  faktor  yang  menjadi  perhatian  Edward  III  mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu birokrasi dan insentif.
Struktur  Birokrasi;  faktor  fundamental  untuk  menngkaji  implementasi  kebijakan, terutama istandar operational procedure (SOP) dan fragmentasi.

## 3.  Metode
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  tujuan ingin menggambarkan realita empiric dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif,  Menurut  Moleong (2010:  6)  mendefinisikan  penelitian  kualitatif  sebagai  penelitian  yang  bermaksud  untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Pemilihan informan dilaksanakan  dengan  cara purposive sampling  dengan  alasan  karena  informan  dianggap relevan dan kompeten. Informan penelitian merupakan orang – orang yang dianggap mampu memberikan  informasi  mengenai  latar  belakang  dan  keadaan  yang  sebenarnya  dari  obyek yang diteliti.
Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Penatih, dengan alamat di Jl Padma No. 171,  Penatih  Kecamatan  Denpasar  Timur  dengan  kebutuhan  data  primer  dan  sekunder. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  melalui  observasi, wawancara  dan  Dokumentasi.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  sebagai  berikut: reduksi  data,  display  data,  kesimpulan  dan  verifikasi.  Pengujian  keabsahan  data  yang digunakan  pada  penelitian  ini  melalui  triangulasi  data,  menurut  Patton  dalam  Lexy  J. Moleong  (2010:  330-331)  mengatakan  bahwa “ triangulasi  dengan  sumber  berarti membandingkan  dan  mengecek  balik  derajat  kepercayaan  suatu  informasi  yang  diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

## 4.  Hasil dan Pembahasan

## Implementasi Pelayanan Publik Berbasis SIPENA
Implementasi  pelayanan  publik  berbasis  SIPENA  di  Kelurahan  Penatih,  Kecamatan Denpasar  Timur,  Kota  Denpasar,  dianalisis  dengan  mnggunakan  teori  implementasi kebijakan  publik  George  C  Edward  (Edwards  III)  yang  mencakup  unsur  komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Masing – masing unsur tersebut berdasarkan data empiris di Kelurahan Penatih, adalah sebagai berikut:

## Komunikasi
Komunikasi  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini,  yaitu  penerangan  atau  penjelasan tentang  jenis  atau  bentuk  program  serta  tujuan  dan  sasaran  program  pelayanan  publik  di Kantor  Kelurahan  Penatih.  Dengan  menganalisis  hasil  wawancara  sesuai  dengan  teori bahwa  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kelurahan  Penatih  tentang penyelenggaraan  pelayanan  publik  sudah  memadai.  Kepala  Kelurahan  selaku  pimpinan  di Kantor  Kelurahan  Penatihtersebur  sudah  mengkomunikasikan  setiap  isi  kebijakan,  tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan yang dibuat kepada pelaksana kebijakan dalam  hal  ini  para  pegawai,  sehingga  pelaksana  pelayanan  juga  menyampaikan  kepada kelompok  sasaran  yakni  masyarakat  penerima  jasa  layanan.  Hal  ini  dilakukan  agar masyarakat  mengetahui  alur  atau  mekanisme  dalam  mengurus  kepentingan  mereka  di Kantor Kelurahan Penatih. Setelah penerapan SIPENA mekaisme dalam  proses pelayanan menjadi sangat mudah dan sederhana dibandingkan terdahulu dimana mekanisme pelayanan tanpa SIPENA sangat berbelit – belit.

## Sumberdaya
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571, CC-BY-SA 4.0 License,

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (2) (2022), 78
Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Penatih (SIPENA) di Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur
Sumber  daya  merupakan  unsur  lingkungan  hidup  yang  terdiri  atas  sumber  daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, dan sumber daya buatan. Dengan demikian, sumber daya merupakan semua sumber baik manusia. Dengan demikian, sumber  daya  merupakan  semua  sumber  baik  manusia,  materi  maupun  energi  yang  secara nyata  dan  potensial  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  manusia.  Dalam hasil wawancara di Kelurahan Penatih menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam hal ini  pegawainya  belum  optimal  karena  belum  sesuai  dengan  kebijakan  yang  ditetapkan  di Kantor  Kelurahan  Penatih.  Hal  ini  disebabkan  tingkat  pendidikan  para  pegawai  yang memiliki  lulusan  di  bidang  IT  masih  kurang,  dan  fasilitas  peralatan  elektronik  seperti komputer dan server belum cukup memadai dalam mendukung aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

## Disposisi
Disposisi  merupakan  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  implementator, bahkan  pelaksana  kebijakan  seperti  komitmen,  kejujuran,  dan  sifat  demokratis  dalam mengimplementasikan  kebijakan.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  disposisi yaitu  karakteristik  yang  menempel  kepada  implementator  seperti:  komitmen  dalam memberikan  pelayanan  dengan  baik,  kejujuran  dan  semangat  pengabdian. Senada  dengan teori  diatas  dengan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kepala  Kelurahan  dan  pegawai Kelurahan  Penatih,  sudah  memiliki  konsistensi  komitmen  yang  tinggi  dalam mengimplementasikan  kebijakan  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  namun  karenan keterbatasan  staf  yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  di  bagian  komputer  atau progamer membuat pegawai yang ditunjuk dituntut  untuk bisa menjalankan tugas yang di perintahkan oleh atasan.

## Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi, menurut Edward III menjelaskan bahwa struktur birokrasi menjadi penting  dalam  implementasi  kebijakan.  Aspek  struktur  birokrasi  ini  mencakup  dua  hal penting,  yang  pertama  adalah  pembagian  tugas  dan  aspek  yang  kedua  dalam  struktur birokrasi.  Hasil  wawancara  yang  dilakukan  di  Kantor  Kelurahan  Penatih  sesuai  dengan observasi  aspek  pembagian  tugas  pemerintah  Kelurahan  Penatih  sudah  berjalan  dengan baik,  namun  perlu  ditingkatkan  kembali  dalam  hal  koordinasi  agar  tidak  terjadinya miskomunikasi.  Selanjutnya  terkait  SOP,  pemerintah  Kelurahan  Penatih  sudah  memiliki aturan  yang  jelas  dan  transparan  dalam  mengatur  tugas  atau  fungsi  dari  masing  – masing orang / jabatan yang ada dalam melaksanakan pokok – pokok kebijakan khususnya di seksi pelayanan umum.

## Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Program SIPENA
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  tentang  pelayanan  publik  berbasisi  SIPENA  di Kelurahan  Penatih,  terdapat  faktor-faktor  yang  menghambat  proses  pelayanan  publik  di Kelurahan penatih. Adapun faktor-faktornya sebagai berikut:

## Isi Kebijakan
Berdasarkan temuan peneliti, jika dibandingan dengan sistem sebelumnya, dalam hal standar dan aturan pelaksanaan, dengan menggunakan program SIPENA sistem pelayanan yang  dilakukan  lebih  jelas  dan  terperinci.  Pada  aturan  sebelumnya,  ketentuan  tentang pelayanan  di  Kelurahan  Penatih  tidak  terlalu  diatur  secara  rinci.  Apabila  dibandingan dengan sistem sebelumnya, dalam hal standar dan aturan, dengan program SIPENA memuat penjelasan  dan  data  yang  lebih  lengkap.  Pada  implementasi  pelayanan  publik  dengan program SIPENA di Kantor Kelurahan Penatih, ketersediaan sumber daya pembantu seperti sarana  dan  prasarana  sesungguhnya  belum  cukup  memadai  salah  satunya  kekurangan fasilitas  perangkat  komputer  dan  server.  Kemudian  dari  segi  ketetapan  intern  dan  ekstern terhadap  pelayanan  publik  berbasis  SIPENA  juga  belum  sepenuhnya  terlaksana  dengan baik,  dikarenakan  program  SIPENA  belum  memiliki  dasar  hukum  dari  pusat  (ketetapan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571, CC-BY-SA 4.0 License,

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (2) (2022), 79
Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Penatih (SIPENA) di Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur
ekstern)  yang  dimana  ketetapan  ekstern  tersebut  adalah  Keputusan  Walikota  Denpasar terkait implementasi program SIPENA. Kendala – kendala yang telah di kemukakan di atas tidak  menjadi  penghambat  dalam  implementasi  kebijakan  karena  Kelurahan  Penatih mengatasi  faktor  penghambat  tersebut  dengan  cara  mengoptimalkan  anggaran  dan  sarana prasarana  yang  ada,  dan  memposisikan  pegawai  pada  bidang  yang  sesuai  dengan keahliannya masing – masing. Berdasarkan temuan peneliti tersebut dapat dikatakan bahwa kekurangan terkait sarana dan prasarana tidak menghambat implementasi kebijakan.

## Informasi
Berdasarkan temuan peneliti pada implementasi kebijakan, komunikasi dan koordinasi antar  implementator  kebijakan  cukup  maksimal,  tidak  ditemukan  kendala  dalam  hal komunikasi  dan  koordinasi.  Sehingga  tidak  terdapat  gangguan  komunikasi  yang menyebabkan terhalangnya informasi untuk tersampaikan. Sistem sosialisasi yang dilakukan oleh  Kelurahan  Penatih  dirasa  belum  maksimal.  Belum  maksimalnya  sosialisasi  tersebut menyebabkan  kurangnya  pemahaman  dan  menyebabkan  timbulnya  resistensi  dari masyarakat terhadap kebijakan.

## Dukungan
Berdasarkan  temuan  peneliti  terkait  indikator  dukungan  pelaksanaan  program SIPENA  di  Kelurahan  Penatih  mendapat  dukungan  dari  pimpinan  daerah  dalam  hal  ini Walikota  Denpasar.  Dukungan  tersebut  dibuktikan  dengan  diberikan  anggaran  tiap  tahun. Namun  adanya  dukungan  dari  pimpinan,  ternyatan  tidak  diimbangi  dengan  ketersediaan sumber  daya  manusia  di  bidang  progamer  serta  ketersediaan  sarana  yang  kurang  optimal. Selain  dukungan  material,  dukungan  dasar  hukum  yang  mengatur  khusus  tentang implementasi program SIPENA di Kelurahan Penatih belum ada. Padahal jika adanya Surat Keputusan  (SK)  Walikota  maupun  SK  Kecamatan  akan  sangat  mendukung  pelaksanaan program SIPENA.

## Pembagian Potensi
Berdasarkan  temuan  peneliti  pada  implementasi  kebijakan,  pembagian  tugas  sudah dilaksanakan secara jelas. Terdapat pembatasan yang jelas sesuai dengan struktur organisasi. Seluruh  staf  ditempatkan  sesuai  dengan  tupoksinya  masing  – masing.  Hal  ini  menjadikan setiap staf yang terlibat  memahami wewenang dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan  porsinya  masing  – masing.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  ada faktor penghambat dalam hal pembagian potensi.

## 5.  Simpulan
Implementasi  program  SIPENA  berbasis  teknologi  dalam  pelayanan  publik  di Kelurahan  Penatih  sudah  berjalan  cukup  baik.  unsur  komunikasi  sudah  berjalan  dengan baik, alurnya berjalan secara birokrasi serta jelas maksud dan tujuan dari kebijakan; sumber daya manusia dan non manusia cukup memadai; disposisi dalam menjalankan tugas sudah sesuai tupoksinya masing – masing; struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik, tata cara dan waktu terhadap implementasi program SIPENA sudah jelas dan transparan.
Terdapat  pula  berbagai  faktor  yang  menjadi  penghambat  implementasi  program SIPENA  dalam  pelayanan  publik  di  Kantor  Kelurahan  Penatih.  Adapun  empat  faktor kendala  tersebut  menyangkut  unsur  isi  kebijakan  diantaranya:  a)  isi  kebijakan  yang mneyangkut  sarana  prasarana  peninjang  dan  waktu  pelaksana;  b)  penyampaian  informasi terkait  sosialisasi  secara  langsung  dan  tidak  langsung  kepada  massyarakat;  c)  dukungan legalitas  pelaksanaan  program  dan  d)  pembagian  potensi  terkait  dengan  koordinasi pelaksana program SIPENA.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571, CC-BY-SA 4.0 License,

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (2) (2022), 80
Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Penatih (SIPENA) di Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur

## Daftar Pustaka
Dunn,  William  N..2003. Analisis  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  PT  Hanindita  Graha Widya
Edward  III,  George  C.  1980. Implementasi  Publik  Policy. Washington  D.C:  Congressioal Quarterly Inc.
Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya
Peraturan  Walikota  Denpasar  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem Elektronik (E-Government) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar Tjiptono, Fandy. 2000. Manajemen Jasa, Edisi Kedua. Yogyakarta: Andy Offset Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571, CC-BY-SA 4.0 License,