123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 *) Drs. Sudirman Siahaan, M.Pd., adalah tenaga fungsional peneliti bidang pendidikan pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom)-Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas).

## A. PENDAHULUAN
Dalam sejarah perjalanannya, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan-Kementerian Pendidikan Nasional (Pustekkom-Kemdiknas) telah menghasilkan beberapa karya fenomenal. Salah satu di antaranya adalah Jabatan

## JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (JF-PTP): APA DAN BAGAIMANA?
Oleh: Sudirman Siahaan *)

## Abstrak
Salah satu kebijakan Pemerintah yang terus-menerus disosialisasikan yang berkaitan dengan birokrasi adalah “ramping struktur, kaya fungsi”. Berdasarkan kebijakan yang demikian ini, lembaga pemerintah secara berkelanjutan menerapkan perampingan atau penciutan struktur organisasi di satu sisi, tetapi di sisi yang lain menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan berbagai jabatan fungsional. Beberapa di antara jabatan fungsional yang dibina oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) adalah mengenai: dosen, guru, pamong belajar, pengawas, dan pengembang teknologi pembelajaran. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP) adalah jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) melalui Peraturan Menpan Nomor PER/2/M.PAN/ 3/2009 tertanggal 10 Maret 2009. Dengan ditetapkannya JF-PTP diharapkan ada arah pengembangan karier yang jelas dan pasti bagi para lulusan program studi atau jurusan Teknologi Pendidikan/Pembelajaran dan program studi lainnya yang relevan dan mereka yang berkiprah di lembaga-lembaga pendidikan, pelatihan, atau lembaga pemerintah lainnya yang mengembangkan atau menerapkan teknologi pembelajaran. Demikian juga di sisi lainnya bagi perguruan tinggi, sekolah, lembaga pelatihan, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang mengembangkan atau menerapkan teknologi pembelajaran mempunyai dasar juridis dalam pengajuan kebutuhan formasi pegawai. Mengingat ketetapan tentang JF-PTP ini masih baru dan masih dalam tahap sosialisasi, maka tulisan ini juga dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menyosialisasikan keberadaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
Kata kunci: Jabatan fungsional, teknologi pembelajaran, angka kredit, profesional, dan pengembangan karier .
Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran  (JF-PTP). Jabatan fungsional ini ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) pada tanggal 10 Maret 2009.  Gagasan untuk mengusulkan adanya JF-PTP ini sudah
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
1234 1234
dirintis semenjak Kepala Pustekkom- Kemdiknas yang pertama, yaitu Prof. Dr. Yusufhadi Miarso. Ungkapan yang mengatakan “slow but sure” tampaknya melekat pada proses pengusulan JF-PTP ini, yaitu yang dimulai dari penyampaian gagasan sampai pada akhirnya ditetapkannya secara resmi sebagai salah satu jabatan fungsional di lingkungan Kemendiknas.
Sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang menekankan pada organisasi yang “ramping struktur kaya fungsi” adalah dilakukannya reformasi terhadap berbagai struktur organisasi pemerintah secara bertahap. Para pimpinan lembaga pemerintah juga terus didorong untuk melakukan kajian mengenai kebutuhan akan jabatan fungsional. Manakala dari hasil kajian yang dilakukan, ternyata memang dibutuhkan adanya jabatan fungsional tertentu, maka perlu dibentuk suatu tim yang secara khusus ditugaskan untuk mempersiapkan dan memproses pembentukan jabatan fungsional tersebut. Melalui jabatan fungsional, pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan semakin jelas, pasti, dan terbuka luas. Lebih konkrit lagi dapat dikatakan bahwa mereka yang produktif, kreatif dan penuh inisiatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan dapat lebih cepat berkembang kariernya.
Sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada umumnya dan peningkatan kualitas pelayanan birokrasi terhadap publik, maka jabatan fungsional merupakan    wahana yang memungkinkan insan birokrasi mengembangkan kemampuan professional pelayanannya. Dengan meningkatnya kemampuan professional birokrat diharapkan akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kadar kepuasan masyarakat. Dengan bertambahnya jabatan fungsional dan yang sekaligus juga meningkatkan kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat, maka pada akhirnya diharapkan akan dapat lebih mempercepat tingkat perkembangan/kemajuan masyarakat.
Berbagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program studi/jurusan Teknologi Pendidikan atau program studi/ jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
mengungkapkan bahwa lulusan mereka terkendala untuk bekerja di berbagai lembaga pemerintah karena belum adanya pengakuan pemerintah terhadap keberadaan kompetensi mereka. Demikian juga dengan lembaga- lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat) di berbagai departemen dan non departemen. Lembaga-lembaga ini merasakan adanya hambatan/kendala bagi pengembangan karier staf mereka di luar pemangku jabatan fungsional widyaiswara.
Apabila lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan di bidang teknologi pendidikan/pembelajaran sebagaimana dikemukakan di atas merasakan adanya kendala bagi para lulusannya berkarya di lembaga pemerintahan di satu sisi, maka di sisi yang lain, lembaga-lembaga pemerintah sebagai pengguna lulusan teknologi pendidikan/ pembelajaran juga terkendala untuk merekrut mereka karena belum adanya pengakuan pemerintah terhadap keberadaan profesi pengembang teknologi pembelajaran. Secara faktual, para lulusan teknologi pendidikan/ pembelajaran dibutuhkan di berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan, tetapi di sisi yang lain lembaga-lembaga yang membutuhkannya terkendala dalam melakukan rekruitmen dan pengembangan karier mereka.
Dengan adanya pengakuan pemerintah terhadap keberadaan profesi pengembang teknologi pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran  dan Angka Kreditnya tertanggal 10 Maret 2009, maka lembaga pendidikan tinggi sebagai penghasil lulusan di bidang teknologi pendidikan/pembelajaran di satu sisi dan lembaga-lembaga pemerintah pengguna lulusan di sisi yang lain, memperoleh kepastian bagi pengembangan profesi pengembang teknologi pembelajaran.
Tulisan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menyosialisasikan keberadaan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran dengan harapan bahwa (1) para lulusan yang berkompeten di bidang teknologi pendidikan/pembelajaran telah memiliki kepastian mengenai pengembangan
123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
profesi mereka, (2) para lulusan dari berbagai disipilin ilmu yang berkiprah sebagai PNS di bidang pengembangan dan penerapan TIK untuk kepentingan pendidikan/pembelajaran mempunyai peluang yang terbuka luas untuk pengembangan kemampuan dan karier mereka secara profesional dan optimal.

## B. KAJIAN LITERATUR DAN PEMBAHASAN
1. Beberapa Pertimbangan dalam Pengusulan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi
Pembelajaran
a. Pengaruh Kemajuan Teknologi

## Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap Pendidikan
Tiada yang dapat memungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat pesat dan secara bertahap telah pula mempengaruhi dunia pendidikan/ pembelajaran. Lembaga-lembaga pendidikan formal dan non-formal serta lembaga-lembaga pelatihan juga telah merasakan adanya peningkatan tuntutan/kebutuhan akan penerapan TIK dalam kegiatan pendidikan/pembelajaran. Bahkan lebih jauh lagi, di lingkungan pendidikan formal, kurikulum yang diberlakukan dewasa ini menuntut adanya tenaga yang berkompeten di bidang TIK untuk membelajarkan para peserta didik sehingga mampu memahami/menguasai dan menerapkan/ memanfaatkan TIK.
Kemudian secara faktual dapat dikemukakan bahwa banyak PNS yang berpendidikan sarjana    (S-1) dari berbagai latar belakang disiplin ilmu yang sehari-harinya berkiprah di bidang TIK untuk kepentingan pendidikan/pembelajaran. Berbagai kemajuan telah mereka perlihatkan dalam meningkatkan mutu dan perluasan akses terhadap layanan pendidikan misalnya melalui eksperimentasi dan inovasi pengembangan dan penerapan TIK bagi kepentingan pendidikan/ pembelajaran. Namun dalam
pengembangan karier, mereka ini terkendala karena berbagai aturan administratif. Salah satu aturan administratif yang dimaksudkan adalah bahwa seorang PNS yang berlatar belakang S-1 hanya dimungkinkan untuk mencapai pangkat Penata Tingkat-I (III/d) kecuali menjadi pejabat eselon IV, III, II atau I.
Sekalipun PNS yang berkiprah di bidang TIK ini sangat produktif dan berkinerja memuaskan, mereka tidak memperoleh apresiasi terhadap kelebihan mereka tersebut (produktivitas dan kinerja tinggi yang dicapai). Nilai tambah ( added values ) yang diperoleh atas kelebihan yang telah mereka perlihatkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab seyogianya akan memotivasi mereka untuk terus- menerus meningkatkan kemampuan profesionalnya. Keadaan yang kurang atau bahkan tidak kondusif terhadap pengembangan karier mau- tidak-mau akan mempengaruhi kadar produktivitas dan kinerja PNS.
Para lulusan perguruan tinggi yang berkualifikasi sarjana (S-1) dengan latar belakang teknologi pendidikan/ pembelajaran mengalami kesulitan untuk berkiprah di lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang dikelola oleh pemerintah. Tidak tersedianya formasi berarti tertutup peluang bagi mereka untuk berkiprah di berbagai lembaga pemerintahan. Kemungkinan lain yang bisa terjadi adalah karena adanya tuntutan peningkatan kualitas SDM yang telah bekerja, baik atas inisiatif masing- masing maupun atas inisiatif lembaga, sebagian dari tenaga yang telah bekerja diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya mendalami substansi teknologi pendidikan/pembelajaran. Setelah menyelesaikan pendidikan dan kemudian kembali ke tempat pekerjaan, mereka tidak memiliki arah yang pasti mengenai pengembangan karier mereka. Akibatnya,
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
1234 1234
produktivitas dan kinerja mereka juga tidak dapat berkembang secara optimal.

## b. Teknologi Pendidikan sebagai
Teori, Disiplin Ilmu, Program Studi, dan Profesi Gagasan untuk pengusulan jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dilandasi oleh kepedulian terhadap perkembangan disiplin keilmuan, keahlian, dan profesionalisme di bidang teknologi pendidikan/pembelajaran. Teknologi pembelajaran tidak hanya dipahami sebagai suatu teori ( theory ), disiplin ilmu atau bidang studi ( field of study ), tetapi juga sebagai suatu profesi ( profession ).
Teknologi pendidikan sebagai suatu teori mempunyai aspek epistemologi, ontologi, dan axiologi. Sebagai suatu disiplin ilmu, beberapa perguruan tinggi telah dan masih terus menyelenggarakan pengelolaan program studi atau bahkan pembukaan jurusan Teknologi Pendidikan/ pembelajaran. Nama program studi atau jurusan ini boleh saja berbeda antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lain tetapi domain yang diterapkan tidak berbeda. Sebagai pembina program studi atau jurusan, para tenaga edukatif mendapat kesempatan untuk (1) mengikuti pendidikan lanjutan, pelatihan, seminar/simposium/lokakarya, dan (2) memperluas wawasan melalui berbagai publikasi, baik yang berupa cetak, elektronik, maupun jaringan.
Teknologi pendidikan sebagai suatu profesi membutuhkan keahlian yang spesifik atau tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh berbagai profesi lain yang ada. Sebagaimana halnya dengan berbagai profesi yang ada, pengembangan dan pembinaan profesi dilakukan melalui wadah yang lazim disebut sebagai organisasi profesi. Organisasi profesi di bidang teknologi pendidikan telah berkembang pesat di berbagai
negara. Para anggotanya (teoritisi dan praktisi) bergabung dalam suatu organisasi asosiasi profesi.
Sebagai contoh misalnya, nama organisasi asosiasi profesi di bidang teknologi pembelajaran yang terkenal di Amerika Serikat adalah Association of Educational Communications Technology (AECT). Sedangkan di Indonesia, nama organisasi asosiasi profesi di bidang teknologi pembelajaran adalah Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia (IPTPI). Organisasi IPTPI dibentuk oleh para ahli dan praktisi di bidang teknologi pendidikan/ pembelajaran pada tahun 1987 yang berfungsi sebagai suatu wadah atau himpunan untuk mengembangkan kemampuan profesional anggotanya (Departemen Pendidikan Nasional, 2006).
c. Penerapan Teknologi Pendidikan/ Pembelajaran sebagai Alternatif Pemecahan Masalah-masalah Pendidikan
Berbagai negara termasuk Indonesia telah membuktikan bahwa penerapan potensi teknologi pendidikan dapat memecahkan berbagai masalah pendidikan/pembelajaran. Berbagai bukti konkrit mengenai hasil penerapan potensi teknologi pendidikan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang saja tetapi juga di negara-negara maju. Bentuk dan kadar penerapan potensi teknologi pendidikan boleh saja berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain tetapi pemahaman terhadap “core business” dari teknologi pendidikan tidaklah jauh berbeda.
“Core business” dari teknologi pendidikan/pembelajaran adalah (1) menganalisis kebutuhan, sistem dan model pembelajaran berbasis teknologi pembelajaran, dan kelayakan pemanfaatannya, (2) merancang sistem dan model pembelajaran berbasis teknologi pembelajaran dan perintisannya, (3) memproduksi media pendidikan/
123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
pembelajaran, (4) memanfaatkan/ mengimplementasikan dan mempublikasikan sistem dan model teknologi pembelajaran, dan (5) mengevaluasi pengembangan dan penerapan sistem dan model teknologi pembelajaran (Departemen Pendidikan Nasional, 2006).
Penerapan teknologi pendidikan di berbagai lembaga tidaklah harus secara menyeluruh/utuh (holistik) tetapi dapat saja terjadi bahwa suatu lembaga hanya menerapkan bagian/ aspek tertentu saja dari teknologi pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Di Indonesia, memang tidak ada lembaga yang secara eksplisit bernama unit teknologi pembelajaran kecuali nama program studi atau jurusan di lingkungan perguruan tinggi. Sekalipun demikian, banyak lembaga yang telah menerapkan konsep atau potensi teknologi pendidikan secara parsial dengan berbagai nama yang berbeda-beda.
Beberapa contoh penerapan konsep teknologi pendidikan di Indonesia, baik dalam arti yang bersifat menyeluruh maupun parsial sebagaimana yang dikemukakan oleh Anung Haryono dkk., adalah Penataran Guru Sekolah Dasar (SD) melalui Siaran Radio atau yang lebih dikenal dengan nama Diklat SRP Guru SD, Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP Terbuka), Universitas Terbuka (UT), Sekolah Menengah Atas  Terbuka  (SMA Terbuka), Siaran Televisi Edukasi (Siaran TVE), Siaran Radio Edukasi (Siaran RE), Model Pembelajaran melalui Internet, Pemanfaatan Media Audio Instruksional Interaktif untuk Peserta Didik Sekolah SD, Siaran Televisi Pendidikan Sekolah (STVPS), Pemanfaatan Media Video Instruksional dalam Pembelajaran, Pemanfaatan Radio Komunikasi Dua Arah untuk Pembelajaran di SMP Terbuka, dan Pemanfaatan Video
Conference untuk Pembelajaran di Pendidikan Tinggi (Haryono, dkk., 1984).
Tidak hanya lembaga pendidikan formal saja yang berusaha untuk mengkaji kemungkinan penerapan teknologi pembelajaran dalam kegiatan belajar-mengajar tetapi juga lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat). Lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan yang sudah meyakini potensi dan kontribusi dari penerapan teknologi pembelajaran terhadap kegiatan pendidikan atau pelatihan, melakukan berbagai aktivitas persiapan, seperti: penyiapan sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur yang dibutuhkan. Bahkan beberapa lembaga pendidikan atau pelatihan melakukan studi banding ke berbagai lembaga yang telah memperlihatkan nilai kemanfaatan dari penerapan teknologi pembelajaran.
Beberapa lembaga pendidikan formal yang kegiatan pembelajarannya dikelola secara konvensional mulai tergugah untuk memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar di luar yang sudah diterapkan. Pemanfaatan sumber belajar yang dapat diakses secara online, yang penyelenggaraannya dimulai dari sosialisasi gagasan/rencana di kalangan para guru, peserta didik, dan tenaga pendukung pembelajaran, pengadaan lab komputer, mengirimkan tenaga untuk mengikuti pelatihan, pengadaan infrastruktur jaringan, menjalin kerjasama dengan Internet Service Provider (ISP), pengembangan konten lokal yang dibutuhkan, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama.
Ada juga lembaga pendidikan formal yang memulai penerapan teknologi pembelajaran secara mikro, yaitu dimulai dari guru-guru tertentu yang memang dinilai kreatif dan inovatif dalam mengelola kegiatan pembelajaran yang menjadi tanggungjawab pembinaannya. Berangkat dari fasilitas yang telah dimiliki sekolah, seperti pesawat
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
televisi, VCD/DVD player , sang guru aktif mencari informasi tentang ketersediaan materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk VCD/DVD. Sang guru mulai mencoba memanfaatkan VCD/DVD dalam kegiatan pembelajaran di kelas disertai dengan penggunaan instrumen tertentu untuk mengetahui pengaruh atau dampak dari pemanfaatan VCD/DVD terhadap tingkat pemahaman/penguasaan peserta didik mengenai materi pelajaran yang telah dibahas.
Perkembangan lainnya adalah adanya peraturan pemerintah yang memberikan peluang kepada perguruan tinggi konvensional untuk sekaligus juga menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ). Peluang penyelenggaraan “dual mode” bagi perguruan tinggi konvensional tentu saja harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan. Namun setidak- tidaknya peraturan ini merupakan kondisi yang positif dan menggugah pengelola perguruan tinggi konvensional untuk meningkatkan berbagai kondisi yang dipersyaratkan agar dapat berperanserta dalam peningkatan layanan pendidikannya kepada masyarakat.

## d. Jabatan Fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran Mendukung Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pendidikan/ Pembelajaran Memperhatikan (1) potensi teknologi pendidikan/pembelajaran dalam pemecahan masalah-masalah pendidikan/pembelajaran, (2) penyelenggaraan program studi atau jurusan teknologi pendidikan/ pembelajaran di berbagai perguruan tinggi, (3) bergabungnya berbagai lembaga yang membentuk Jaringan Sistem Belajar Jarak Jauh Indonesia (Jaringan Sistem BJJI), (4) terbentuknya organisasi asosiasi profesi di kalangan para pakar- pemerhati-praktisi-akademisi di bidang teknologi pendidikan/
pembelajaran (Ikatan Pengembang Teknologi Pendidikan Indonesia atau IPTPI), (5) didirikannya satuan kerja yang secara khusus berkiprah di bidang teknologi pendidikan/ pembelajaran, yaitu Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan atau Pustekkom di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, dan (6) inisiatif Pemerintah Daerah Propinsi untuk membentuk satuan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang secara khusus menangani bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, maka penetapan pemberlakuan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP) oleh Menteri Negara Penadayagunaan Aparatur Negara (Menpan) melalui Peraturan Menpan Nomor PER/2/M.PAN/3/ 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran  dan Angka Kreditnya tertanggal 10 Maret 2009 dinilai sangat tepat.
Pengakuan Pemerintah melalui Menteri Negara Penadayagunaan Aparatur Negara tersebut di atas menjadi landasan yang semakin memperkuat eksistensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pengembangan kariernya di bidang pengembangan dan penerapan teknologi pendidikan/pembelajaran, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pendidikan/pembelajaran, dan di bidang pendidikan terbuka dan jarak jauh. Melalui jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, seorang PNS akan dapat mencapai pangkat puncak dalam waktu yang relatif lebih singkat.
Melalui jabatan fungsional PTP, seorang PNS akan mempunyai kepastian tentang pengembangan kariernya sehingga memiliki motivasi yang besar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional. Dengan adanya kepastian dan kejelasan mengenai pengembangan karier, seorang PNS
123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
juga akan merasa lebih tergugah untuk meningkatkan produktivitasnya dari waktu ke waktu. Melalui peningkatan produktivitas kerja, maka seorang PNS yang menjabat sebagai tenaga Pengembang Teknologi Pembelajaran akan mendapatkan peluang yang terbuka luas untuk mencapai pangkat puncak.
Seiring dengan meningkatnya produktivitas kerja PNS pemangku jabatan fungsional PTP, maka sebagai implikasinya adalah bahwa produktivitas lembaga atau institusi juga akan turut meningkat. Meningkatnya produktivitas lembaga/ institusi akan memberikan dampak yang lebih berkulitas pula kepada masyarakat yang dilayani. Sebagai contoh misalnya, pemangku jabatan fungsional PTP yang berkiprah di bidang pengembangan teknologi pendidikan/pembelajaran akan dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan (seperti: bahan-bahan belajar, metode penyajian bahan belajar, layanan bantuan belajar peserta didik, model tutorial untu bimbingan belajar).

## 2. Jabatan Fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran (JF-PTP): dari Usulan Sampai Penetapan a. Proses/Tahapan Pengusulan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP) Proses pengusulan diawali dari kegiatan penyiapan naskah akademik
(NA). Di dalam naskah akademik harus diuraikan dengan jelas apa yang menjadi rasionalitas pengajuan usulan jabatan fungsional. Satu hal yang juga dituntut yang berkaitan erat dengan penyusunan naskah akademik adalah kegiatan analisis kebutuhan. Berdasarkan hasil analisis terhadap data dan informasi yang dikumpulkan melalui analisis kebutuhan tentang jabatan fungsional yang diusulkan dapatlah diketahui mengenai sejauh mana jabatan fungsional yang diusulkan memang benar-benar diminati dan dibutuhkan oleh para pegawai negeri sipil (PNS).
Berikut ini disajikan mekanisme atau langkah-langkah yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur  Negara dalam penetapan dan penyempurnaan jabatan fungsional dan angka kredit, baik yang baru maupun yang sifatnya penyempurnaan terhadap jabatan fungsional yang telah ada. Mekanisme untuk proses pengusulan jabatan fungsional yang baru dilakukan dari tahap 1 sampai dengan tahap 7. Sedangkan mekanisme untuk proses penyempurnaan Peraturan Menpan tentang jabatan fungsional yang telah ada dilakukan dari tahap 3 sampai dengan tahap 7 atau menurut substansi yang disempurnakan.
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
1234 1234
Dalam proses perjalanannya ternyata tidak mudah untuk mengajukan jabatan fungsional tingkat keterampilan dan keahlian sekaligus. Setelah dilakukan telaah bersama dengan sesama mitra kerja (Tim Kantor Menpan dan BKN), sekalipun terasa alot, namun pada akhirnya dapat disepakati bahwa yang lebih “feasible” untuk diusulkan adalah jabatan fungsional tingkat keahlian. Berangkat dari kesepakatan ini, maka dilakukanlah telaah ulang terhadap naskah akademik yang telah disusun. Satu hal yang sangat prinsip yang disampaikan mitra kerja dari Kantor Menpan dan BKN adalah bahwa bahasa naskah akademik sedapat mungkin diusahakan tidak terlalu bersifat akademik sehingga akan lebih mudah dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
Satu hal yang tidak terlupakan dalam pembahasan substansi teknologi pembelajaran adalah bahwa sejauh “core business” atau tugas pokok dari jabatan fungsional yang diajukan itu diuraikan secara jelas dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh pihak birokrat, maka tim dari mitra kerja senantiasa mengupayakan agar langkah-langkah dari siklus pengajuan jabatan fungsional dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Dalam kaitan ini, yang termasuk ke dalam “core business” atau tugas pokok JF-PTP sebagaimana yang dirumuskan di dalam Permenpan nomor PER/2/ M.PAN/3/2009 adalah (1) melaksanakan analisis dan pengkajian sistem/model teknologi pembelajaran, (2) perancangan sistem/model teknologi pembelajaran, (3) produksi media pembelajaran, (4) penerapan sistem/ model dan pemanfaatan media pembelajaran, dan (5) evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran (Kantor Menpan, 2009).
Kemudian, masing-masing dari kelima “core business” JF-PTP ini
dideskripsikan secara lebih operasional (terinci). Secara keseluruhan, ada 65 butir kegiatan terinci yang merupakan penjabaran dari kelima tugas pokok pengembang teknologi pembelajaran. Beberapa butir kegiatan terinci yang dirumuskan ternyata masih memerlukan penjelasan khusus. Sehubungan dengan hal ini, dirumuskanlah penjelasan tambahan singkat yang bersifat khusus sebagai upaya untuk membantu mempermudah pemahaman bersama termasuk calon pemangku JF-PTP.
Masing-masing butir kegiatan terinci ini dikelompokkan ke dalam kategori (1) pemula (dasar), yaitu PNS yang berpangkat Penata Muda dengan golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I dengan golongan ruang III/b, (2) menengah ( intermediate ), yaitu PNS yang berpangkat Penata dengan golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tk. I dengan golongan ruang III/d dan Pembina dengan golongan ruang IV/ a sampai dengan Pembina Utama Muda dengan golongan ruang IV/c, dan (3) tinggi ( advance ), yaitu PNS yang berpangkat Pembina Utama Madya dengan golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama dengan golongan ruang IV/e. Ke-65 butir kegiatan terinci inilah yang dibawa ke sampel sasaran uji petik.
Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi lembaga-lembaga yang berkiprah di bidang pengembangan atau penerapan keseluruhan atau sebagian dari komponen teknologi pembelajaran untuk dijadikan sebagai lokasi uji petik JF-PTP. Lembaga-lembaga yang terpilih sebagai sampel lokasi uji petik adalah (1) Pustekkom, (2) Unit Pelaksana Tenis Pustekkom (Balai Pengembangan Mulimedia Semarang, Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta, dan Balai Pengembangan Media Televisi Surabaya), (3) Universitas Negeri Jakarta (UNJ), (4) Pusat Pendidikan
123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
dan Pelatihan Departemen Pendidikan Nasional, (5) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Kesehatan, (6) Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, (7) P4TK Tertulis Bandung,  (8) Universitas Pendidikan Indonesia Bandung (UPI), (9) UPTD Balai Tekkom Propinsi Jawa Barat, (10) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), (11) UPTD Balai Tekkom Propinsi D. I. Yogyakarta, (12) Universitas Negeri Surabaya (UNESA), (13) UPTD Balai Tekkom Propinsi Jawa Timur, (14) Universitas Negeri Makassar, dan (15) UPTD Balai Tekkom Propinsi Sulawesi Selatan (Dokumen Hasil UjiPetik, 2008).
Satu hal yang terungkap dari hasil analisis uji petik adalah bahwa yang melaksanakan butir-butir kegiatan terinci tugas pokok pengembang teknologi pembelajaran tingkat tinggi hanya dilakukan oleh responden yang berpangkat pembina utama muda dengan golongan ruang IV/c. Keadaan atau fakta yang demikian inilah dijadikan sebagai pegangan bahwa untuk tahap pertama pemangku JF-PTP mempunyai kesempatan untuk mencapai jabatan tertinggi sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya atau mencapai pangkat tertinggi sebagai Pembina Utama Madya dengan golongan ruang IV/c. Setelah dilakukan validasi hasil uji petik diketahuilah bahwa seorang pemangku JF-PTP dimungkinkan untuk dapat naik pangkat paling lambat 4 tahun atau secepat- cepatnya dalam kurun waktu 2 tahun (Pustekkom-Depdiknas, 2008).
Perubahan terhadap jabatan dan pangkat tertinggi pemangku JF-PTP dari Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya atau pangkat IV/c menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran Utama atau dengan pangkat Pembina Utama dapat dilakukan setelah implementasi JF- PTP berjalan sekitar 4 atau 5 tahun.
Pertimbangannya adalah bahwa mereka yang akan memangku JF- PTP untuk tahap pertama melalui proses inpassing dengan pangkat Pembina Tk. I atau golongan IV/b akan dapat meningkatkan jabatan dan pangkat mereka setelah mereka mengemban JF-PTP setidak- tidaknya selama 4 atau 5 tahun.

## b. Respons terhadap Ditetapkannya
Permenpan tentang Jabatan Fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran (JF-PTP) PNS yang bekerja di lingkungan Pustekkom dan di 3 UPT-nya menyambut gembira atas ditetapkannya Permenpan tentang jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. Keadaan yang demikian ini tercermin/tampak sewaktu dilakukannya sosialisasi terbatas di lingkungan Pustekkom, Universitas Terbuka (UT), dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Dengan adanya JF-PTP ini, maka PNS di lingkungan Pustekkom tertantang untuk lebih meningkatkan produktivitasnya karena terbuka peluang yang lebih luas bagi mereka mencapai pangkat puncak/tertinggi. Demikian juga halnya dengan PNS di berbagai lembaga/instansi, baik di pusat maupun di daerah, yang berkiprah di bidang pengembangan dan penerapan teknologi pendidikan/ pembelajaran, teknologi informasi dan komunikasi, dan pendidikan terbuka/jarak jauh (PTJJ). Sangat terbatas jumlah PNS yang dapat mencapai pangkat puncak/tertinggi jika ditempuh melalui jabatan struktural. Jumlah jabatan struktural sangat terbatas sehingga hanya sedikit jumlah PNS yang berpeluang untuk meraihnya. Sekalipun seandainya berpeluang memangku jabatan struktural, misalnya eselon IV atau III, maka PNS yang bersangkutan tetap saja menghadapi keterbatasan kenaikan pangkat.
Sebagai contoh misalnya, pangkat mentok bagi seorang pejabat
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
1234 1234
struktural eselon IV adalah Penata Tingkat-I (IV/a). Apabila memangku jabatan struktural eselon III, maka pemangkunya hanya dimungkinkan untuk mencapai pangkat Pembina Tingkat-I (IV/b). Masing-masing jabatan struktural ini jumlahnya sangat terbatas. Di samping itu, kenaikan pangkat pada umumnya dilakukan setiap 4 tahun sekali kecuali untuk kenaikan pangkat pilihan yang dapat dilakukan 2 tahun sekali. Sedangkan pejabat fungsional, kenaikan pangkatnya dimungkinkan setiap 2 tahun tergantung pada produktivas masing- masing PNS.
Para lulusan perguruan tinggi yang berasal dari program studi atau jurusan teknologi pembelajaran menyambut gembira dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/2/ M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya pada tanggal 10 Maret 2009. Alasan kegembiraan mereka adalah bahwa Permenpan tersebut telah membuka peluang bagi mereka untuk diangkat sebagai calon PNS.
Dengan diterbitkannya Permenpan Nomor: PER/2/M.PAN/3/2009 berarti telah bertambah satu lagi jabatan fungsional di lingkungan Kemendiknas dan yang sekaligus juga (1) menjawab kebutuhan tugas dan fungsi organisasi, (2) memberikan kepastian pengembangan karier PNS, (3) mengembangkan profesionalisme PNS, dan (4) memberikan kejelasan peran dan ruang lingkup tugas PNS (Kedeputian Bidang SDM Aparatur- Menpan, 2009). Dampak lain dari diterbitkannya Permenpan tentang JF-PTP adalah bahwa (1) instansi pemerintah yang berkiprah di bidang teknologi pembelajaran mempunyai landasan juridis yang jelas untuk mengajukan formasi pengangkatan calon PNS, dan (2) PNS yang
berkiprah di bidang teknologi pembelajaran mempunyai kepastian dan arah yang jelas akan pengembangan kariernya secara professional.

## 3. Pemahaman tentang Jabatan
Fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran (JF-PTP)

## a. Pengertian Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP) adalah jabatan fungsional yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Yang boleh menjadi pemangku jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah PNS yang mempunyai keahlian khusus yang bertugas di berbagai lembaga di lingkungan Departemen/ Kementerian, non Departemen/ Kementerian, ABRI dan Kepolisian, yang bergerak di bidang pendidikan/ pelatihan dan atau pelayanan media pembelajaran dan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab di bidang teknologi pembelajaran, baik yang bertugas di tingkat pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota (Kantor Menpan, 2009). JF-PTP masuk ke dalam rumpun jabatan fungsional pendidikan lainnya (Depdiknas, 1996).
b. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
Instansi pembina JF-PTP adalah Kementerian Pendidikan Nasional, yang sehari-harinya dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom). Hal ini berarti bahwa instansi yang berwenang untuk melakukan Penetapan Angka  Kredit  (PAK) adalah Kementerian Pendidikan Nasional. Setiap pemangku JF-PTP mengusulkan secara hierarki Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit
123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
(DUPAK) kepada Tim Penilai Angka Kredit yang relevan.
Instansi Pembina berkewajiban melaksanakan tugas pembinaan yang antara lain di antaranya adalah (a) penyusunan petunjuk teknis (Juknis), (b) penyusunan pedoman formasi, (c) penetapan standar kompetensi, (d) pengusulan tunjangan jabatan, (e) melaksanakan sosialisasi, (f) penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan, (g) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, (h) pengembangan sistem informasi, dan (i) melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

## c. Tugas Pokok (Unsur Utama) Pengembang Teknologi Pembelajaran
Di dalam Permenpan tentang JF-PTP dirumuskan bahwa semua kegiatan yang termasuk ke dalam tugas pokok Pengembang Teknologi Pembelajaran dikelompokkan sebagai unsur utama. Secara keseluruhan, kegiatan yang termasuk kedalam unsur utama JF-PTP adalah: 1) Pendidikan, yang di dalamnya termasuk pendidikan sekolah, pendidikan dan pelatihan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran, dan pendidikan dan pelatihan prajabatan;
2) Pengembangan teknologi pembelajaran, yang mencakup kegiatan analisis dan pengkajian sistem/model teknologi pembelajaran, perancangan sistem/model teknologi pembelajaran, produksi media pembelajaran, penerapan sistem/ model dan pemanfaatan media pembelajaran, pengendalian sistem/model pembelajaran, evaluasi penerapan sistem/ model dan pemanfaatan media pembelajaran; dan 3) Pengembangan profesi di bidang teknologi pembelajaran, yang mencakup kegiatan penyusunan karya ilmiah tulis/karya ilmiah,
penyusunan dan atau penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya, pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/ bahan penyerta di bidang teknologi pembelajaran, dan pelaksanaan studi banding di bidang teknologi pembelajaran dan pendidikan terbuka/ jarak jauh (Kantor Menpan, 2009).

## d. Tugas Penunjang (Unsur Penunjang) Pengembang Teknologi Pembelajaran
Butir-butir kegiatan yang menjadi unsur penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas pokok pemangku JF-PTP sebagaimana yang tercantum di dalam Permenpan adalah:
1) mengajar/melatih/tutor/fasilitator dan memberikan bimbingan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran,
2) berperanserta dalam seminar/ lokakarya/konferensi tingkat nasional/internasional di bidang pengembangan teknologi pembelajaran, baik sebagai peserta, pemrasaran maupun p e m b a h a s / m o d e r a t o r / n a r a sumber,
3) menjadi delegasi ilimiah, baik sebagai ketua maupun anggota,
4) menjadi anggota organisasi profesi Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia (IPTPI), baik sebagai ketua/wakil ketua maupun anggota,
5) menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, baik sebagai ketua/wakil ketua maupun anggota,
6) memperoleh penghargaan/tanda jasa dari pemerintah atas prestasi kerjanya, tiap tanda jasa tingkat nasional/internasional, propinsi, dan Kabupaten/Kota, dan gelar kehormatan di bidang akademik, dan
7) memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya, baik ijazah
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
1234 1234 1234
doktor, pasca sarjana, maupun sarjana (Kantor Menpan, 2009).
e. Jenjang Jabatan dan Pangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi

## Pembelajaran
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan tingkat ahli. Dalam kaitan ini, persyaratan pendidikan untuk menjadi pemangku jabatan fungsional ini adalah minimal berpendidikan Srata-1 atau Diploma- IV. Untuk tahap pertama, jenjang jabatan yang dirumuskan dari yang terendah ke yang tertinggi adalah (1) Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, (2) Pengembang Teknologi Pembelajaran  Muda, dan (3) Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya.
Sedangkan jenjang pangkat Pengembang Teknologi Pembelajaran sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana yang dikemukakan di dalam Permenpan dapat diuraikan sebagai berikut. 1) Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama mencakup (a) Penata Muda dengan golongan ruang III/a dan (b) Penata Muda Tingkat I dengan golongan ruang III/b. Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama ini mempunyai 22 rincian butir kegiatan utama.
2) Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda mencakup (a) Penata dengan golongan ruang III/c, dan (b) Penata Tingkat I dengan golongan ruang III/d.
Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda ini mempunyai 21 rincian butir kegiatan utama.
3) Pengembang Teknologi
Pembelajaran Madya mencakup (a) Pembina dengan golongan ruang IV/a, (b) Pembina Tingkat I dengan golongan ruang IV/b, dan (c) Pembina Utama Muda dengan
golongan ruang IV/c. Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya ini mempunyai 22 rincian butir kegiatan utama (Kantor Menpan, 2009).
Jenjang pangkat untuk masing- masing jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana diuraikan di atas adalah didasarkan atas angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan. Sedangkan penetapan jenjang JF- PTP untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Oleh karena itu, adalah dimungkinkan bahwa pada kurun waktu tertentu, pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan dengan pangkat dan jabatan seperti yang diuraikan di atas.
f. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Penilaian dan penetapan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan paling kurang 2 kali dalam setiap tahunnya, yaitu 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS. Format yang digunakan untuk pengajuan penilaian angka kredit dapat dilihat pada lampiran Permenpan. Tim Penilai jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran terdiri dari (1) unsur teknis yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran, (2) unsur kepegawaian, dan (3) pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. Sedangkan susunan Tim Penilai Angka Kredit adalah (1) seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis, (2) seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota, (3) seorang Sekretaris merangkap anggota yang secara fungsional dijabat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian, dan (4) paling kurang 4 orang anggota (Direktorat Jabatan Karier BKN, 2009).
123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
Dari susunan Tim Penilai tersebut di atas diwajibkan setidak-tidaknya ada 2 orang dari pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. Seandainya jumlah anggota Tim Penilai ini tidak dapat dipenuhi oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran.
Untuk memperlancar proses penilaian angka kredit pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, maka selain di tingkat Pusat untuk masing-masing Departemen atau non Departemen (Tim Penilai Instansi), Tim Penilai Angka Kredit dapat dibentuk di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, ada yang disebut sebagai Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota.
Bagaimana penilaian angka kredit dilakukan jika seandainya Tim Penilai belum dapat dibentuk karena syarat- syarat yang ditetapkan untuk menjadi anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi? Solusi berikut ini dapat dijadikan sebagai pedoman. 1) Untuk Tim Penilai Instansi.
Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
2) Untuk Tim Penilai Propinsi. Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Propinsi lain yang terdekat atau kepada Tim Penilai Unit Kerja. 3) Untuk Tim Penilai Kabupaten/
Kota. Apabila  Tim  Penilai Kabupaten/Kota belum dapat
dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat atau Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Unit Kerja.
Penetapan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan oleh:
1) Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional untuk Tim Penilai Pusat,
2) Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan ( P u s t e k k o m ) - D e p a r t e m e n Pendidikan Nasional untuk Tim Penilai Unit Kerja,
3) Pimpinan Unit Kerja Instansi Pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional (paling rendah Eselon II) untuk Tim
Penilai Instansi,
4) Kepala Dinas Pendidikan Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi, dan
5) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
Masa jabatan angota Tim Penilai Angka Kredit adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Namun untuk masa jabatan yang ketiga, anggota Tim Penilai harus terlebih dahulu melewati tenggang waktu 1 masa jabatan.
g. Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi

## Pembelajaran
Syarat-syarat bagi PNS yang dapat diangkat untuk pertama kali dalam JF- PTP adalah:
1) berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma-IV di bidang teknologi pembelajaran atau di bidang lainnya tetapi sehari- harinya berkiprah di bidang pengembangan atau penerapan
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
1234 1234
teknologi pembelajaran,
2) pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a, dan
3) setiap unsur penilaian prestasi kerja  atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Setelah diangkat paling lama 2 tahun dalam JF- PTP, maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus Diklat JF-PTP (Dokumen tentang Konsep Juklak JF-PTP, 2009).
Terbuka juga peluang bagi PNS dari jabatan lain untuk beralih ke JF-PTP dengan ketentuan: (1) telah mengikuti dan lulus Diklat JF-PTP, (2) memiliki pengalaman di bidang pengembangan teknologi pembelajaran paling kurang 2 tahun, (3) berusia paling tinggi 50 tahun, dan (4) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Dalam peralihan jabatan, pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang beralih jabatan sama dengan pangkat yang dimiliki sebelumnya. Sedangkan jenjang jabatan didasarkan atas jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
Sedangkan yang berkaitan kegiatan pembebasan sementara (BS) atau pemberhentian tetap (BT) dari JF- PTP tidak jauh berbeda dengan jabatan fungsional lainnya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang Pengembang Teknologi Pembelajaran diberhentikan sementara atau diberhentikan secara tetap dari jabatannya. Salah satu faktor di antaranya adalah ketidakmampuannya untuk mengumpulkan angka kredit sebagaimana yang telah ditetapkan.
h. Penyesuaian/Inpassing dalam
Jabatan dan Angka Kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran PNS yang sehari-hari aktif melaksanakan tugas di bidang pengembangan atau penerapan teknologi pembelajaran dapat disesuaikan/diinpassing dalam JF- PTP dengan ketentuan: (1) berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma- IV atau yang sederajat, (2) pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a, dan (3) setiap unsur penilaian prestasi kerja  atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/ inpassing dalam JF-PTP berpedoman pada dokumen penyesuaian/ inpassing angka kredit yang terlampir dalam Permenpan dan berlaku sekali dalam masa penyesuaian/inpassing.
i. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan/ Pangkat PTP berdasarkan Pendidikan
PNS yang mengajukan permohonan untuk menjadi tenaga fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S-1) atau Diploma-IV, maka acuannya adalah Tabel 2 berikut ini.
Sedangkan PNS yang mengajukan permohonan untuk menjadi tenaga/ pemangku JF-PTP dengan latar belakang pendidikan S-2, maka rujukannya adalah Tabel 3 berikut ini.
PNS yang mengajukan permohonan untuk menjadi tenaga/pemangku JF- PTP dengan latar belakang pendidikan Doktor (S-3), maka rujukannya adalah Tabel 4 berikut ini.
123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123

## C. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dengan ditetapkannya Permenpan Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP), para lulusan perguruan tinggi (baik yang lulus dari program studi atau jurusan teknologi pendidikan maupun yang bukan tetapi sehari-harinya berkiprah di bidang pengembangan/penerapan teknologi pendidikan/pembelajaran), telah mempunyai kepastian tentang peluang mereka untuk dapat diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dampak lainnya adalah bahwa lembaga- lembaga pendidikan dan atau pelatihan, baik perguruan tinggi, sekolah, lembaga diklat maupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang mengembangkan atau menerapkan teknologi pendidikan/pembelajaran secara menyeleuruh atau parsial, telah mempunyai landasan juridis formal untuk mengajukan formasi pegawai.
Pengembangan karier PNS yang memangku jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran telah mempunyai arah yang jelas yang memungkinkan mereka meraih jabatan atau pangkat yang tertinggi sesuai dengan produktivitas kerjanya. Selain itu, Pengembang Teknologi Pembelajaran yang produktif akan dimungkinkan untuk menikmati kenaikan jabatan/pangkat paling kurang setiap 2 tahun atau selambat-lambatnya setiap 4 tahun.

## 2. Saran-saran
Sebagai tindak lanjut dari telah ditetapkannya Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran oleh Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, maka beberapa kegiatan yang disarankan untuk dipersiapkan dan dilaksanakan adalah: a. Sosialisasi Permenpan tentang JF- PTP ke seluruh propinsi sehingga PNS yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan untuk menjadi tenaga fungsional PTP.
b. Penyiapan kurikulum dan bahan- bahan diklat PTP serta tenaga
instruktur diklat JF-PTP.
c. Penyiapan tenaga pengelola
sekretariat terutama sekretariat Instansi Pembina disertai dengan berbagai perangkat pendukung kelancaran proses administrasi kepegawaian PTP.
d. Pembentukan dan penyiapan tim penilai angka kredit JF-PTP.
e. Pengajuan rencana kegiatan yang akan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas pokok ( core business ) PTP, baik yang berupa penyelenggaraan diklat secara teratur dan berkesinambungan, penyelenggaraan seminar/ konperensi, pengembangan teknologi pen-didikan/pembelajaran, baik yang berupa produk maupun proses.

## KEPUSTAKAAN

## Departemen Pendidikan Nasional. (2006).
Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Departemen Pendidikan Nasional.
(1996). Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional .
Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Direktorat Jabatan Karier BKN. (2009). Kebijakan Pembinaan Karier Jabatan Fungsional. Jakarta: Direktorat Jabatan Karier BKN. Haryono, Anung dkk., (1984). Bunga Rampai tentang Teknologi Komunikasi Pendidikan: Pengertian dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta: Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. (2009). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran tertanggal 10 Maret 2009 . Jakarta: Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
Kedeputian Bidang SDM Aparatur-Kementerian
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
(2009). Peran, Tugas, dan Fungsi Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Jakarta:
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
uuuuuuuuuuuuuu
Kedeputian Bidang SDM Aparatur- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ———————-. (2009). Konsep tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. Dipersiapkan oleh Tim
Departemen Pendidikan Nasional dan Badan
Kepegawaian Negara (BKN). Dokumen yang belum Dipublikasikan.
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan-Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Dokumen Hasil Uji Petik Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. Disusun oleh Tim Departemen Pendidikan Nasional, Kantor Menpan, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dokumen tidak Dipublikasikan.