Vol. 2 No. 1  Bulan April  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836

## Peranan Aparat Dalam Pelayanan E-KTP di Kantor
Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi
Kariadin 1 , Mansur 2 , Wa Ode Wati Nurbaena 3
1 Mahasiswa FISIP UM. Buton
2 Dosen FISIP UM. Buton
3 ASN BKKBN Kota Baubau
Abstrak ,  Pemberlakuan  E-KTP  oleh  pemerintah  sebagai  wujud  reformasi  dan  penataan administrasi  kependudukan,  hanya  saja  E-KTP  masih  belum  maksimal  terutama  dalam penyalurannya  yang  belum  menjangkau  keseluruhan  populasi  penduduk.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengkaji  peran  aparat  dalam  pelayanan  E-KTP  di  Kantor  Kecamatan Kaledupa.  Jenis  penelitian  kualitatif  dengan  tipe  deskriptif,  sampel  menggunakan  pusposive sampling.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara,  observasi  dan  telaah dokumen.  Data  kemudian  dianalisis  secara  interaktif  dan  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Kaledupa berjalan optimal,  pelayanan  dilakukan  dengan  baik,  penyampaian  informasi  yang  jelas  hingga pemberian layanan lainnya berlansung dengan baik. Hal ini dapat diukur melalui peran aparat menurut  indikator  daya  tanggap (responsivenees) ,  Kehandalan (Reability) ,  Kompetensi (competence) , Jaminan (assurance) , Empati (emphaty) dan Akses (access). Hanya saja sarana dan  prasarana  yang  terbatas  dan  operator  yang  tidak  seimbang  dengan  jumlah  masyarakat yang akan dilayani seringkali membuat pelayanan menjadi lambat dan tidak efektif.
Kata Kunci: Peranan, Pelayanan, E-KTP, Wakatobi
Abstract ,  The  implementation  of  E-KTP  by  the  government  as  a  form  of  reform  and structuring  population  administration,  only  E-KTP  is  still  not  optimal,  especially  in  the distribution that has not reached the entire population. This study aims to examine the role  of  officials  in  E-KTP  services  in  the  Kaledupa  District  Office.  Type  of  qualitative research with descriptive type, sample uses purposive sampling. Data collection is done by  conducting  interviews,  observation  and  document  review.  Data  is  then  analyzed interactively  and  presented  in  descriptive  form.  This  study  explains  that  the  E-KTP service  in  the  Kaledupa  District  Office  runs  optimally,  the  service  is  done  well,  the delivery of clear information so that the provision of other services takes place properly. This  can  be  measured  through  the  role  of  officials  according  to  indicators  of responsivenees,  reliability,  competence,  assurance,  empathy  and  access.  It's  just  that limited facilities and infrastructure and operators that are not balanced with the number of people to be served often make services slow and ineffective.
Keywords : Role, Service, E-KTP, Wakatobi

## 1. Pedahuluan
Tuntutan  publik  atas  sebuah pelayanan  publik  memaksa  pelayanan harus selalu berorientasi pada masyarakat atau pelanggan yang dilayani.  Hal  ini  berimplikasi  terhadap kemampuan aparatur
dalam melaksanakan  tugas  tersebut.  Diatas kertas mungkin saat ini sistem pemerintahan  kita  memiliki  rangkaian yang jelas dalam memberikan pelayanan yang  biasa  disebut  pelayanan  prima tersebut.  Sebagai  daerah  Otonomi  Baru, Kabupaten Wakatobi memerlukan pelayanan  publik  yang  bukan  saja mampu  memberikan  kepastian  kepada masyarakat, namun juga mampu mendukung pembangunan daerah.
Hakikat  pelayanan  publik  adalah pemberian  pelayanan  prima  kepada masyarakat yang
merupakan perwujudan kewajiban
aparatur pemerintah  sebagai  abdi  masyarakat. Karena itu pengembangan kinerja
pelayanan publik
senantiasa menyangkut tiga unsur pokok pelayanan publik, yakni: unsur kelembagaan penyelenggara pelayanan, proses pelayanannya serta sumber daya manusia pemberi layanan. Dalam hubungan  ini  maka  upaya  peningkatan kinerja  pelayanan  publik  senantiasa berkenan  dengan  pengembangan  tiga
unsur  pokok  tersebut.  Dalam  era globalisasi  sekarang  ini  pemerintah telah  merancangkan  dan  menjalankan program nasional administrasi kependudukan  yaitu  dalam  bentuk  e- KTP dalam rangka Implementasi Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang  Administrasi  Kependudukan dan  Peraturan  Presiden  Nomor  Nomor 26  Tahun  2009  Pasal  10  tentang Penerapan KTP Elektronik (e-KTP).
Implementasi  penggunaan  e-KTP menemui  beberapa  kendala  dalam pelaksanaanya,  hal  ini  telah  terlihat sejak  awal  pelaksanaan  program  ini dimulai.  Sebagai  fokus  penelitian  ini yang  terjadi  di  Kecamatan  Kaledupa Kabupaten  Wakatobi.  Secara  umum  di Kabupaten  Wakatobi  proses  pembuatan e-KTP masih diperhadapkan oleh adanya  peralatan  yang  terbatas,  jumlah operator  kecamatan  serta  sarana  dan prasarana penunjang lainnya (rakyatsultra, 2014). Dalam hal pendistribusian,masyarakat sering mengkomplain karena
ketika pembuatan  e-KTP  dilakukan  bersamaan namun  pada  saat  pendistribusian  ada yang  sudah  mendapatkan  dan  ada  yang belum.  Hingga  triwulan  pertama  tahun 2015  di  Kecamatan  kaledupa  yang penulis  himpun  dari  berbagai  sumber, data  capaian  keberhasilan  penyelesaian
dan  penyaluran  e-KTP  masih  belum maksimal  karena  dari  sekitar  6.212 orang  yang  memenuhi  syarat  umur  e- KTP, namun baru terdapat sekitar 3.391 e-KTP  yang  sudah  tersalur  sampai  saat ini atau hanya sekitar 54,6 % yang telah selesai  dan  tersalur  di  Masyarakat Kecamatan  Kaledupa.  Dapat  dikatakan produktifitas  dari  pelayanan  e-KTP sangat rendah. Masih banyak masyarakat  yang  telah  menyelesaikan administrasi  untuk  pembuatan  e-KTP, sudah  mengisi  data  sidik  jari  sampai dengan  rekam  tanda  tangan  untuk pembuatannya  namun  sampai  sekarang belum menerima E-KTP dan pemerintahan  kecamatan  pun  belum bisa memastikan kapan akan selesainya. Penyebabnya  mulai  dari  kurangnya  alat rekam dan koneksi internet yang belum optimal (rakyatsultra,2015) hingga kinerja  aparat  pemerintah  mulai  dari kelurahan hingga kecamatan yang belum  maksimal  pengoperasian  sarana dan prasarana (wakatobi.go.id, 2015).
Dalam perspektif lainnya, penulis mengamati fenomena ini dilapangan dan dikomparasikan dengan beberapa
pendapat masyarakat, terjadinya berbagai persoalan dalam pembuatan e- KTP
lebih didominasi oleh ketidakmengertian masyarakat baik
dalam  proses  pembuatan  e-KTP  hingga kegunaanya.  Oleh  karena  itu,  penelitian ini  didasarkan  oleh  pendapat  bahwa perlu  adanya  kajian  mengenai  peran Aparat dalam melakukan layanan pembuatan e-KTP di tingkat kecamatan.
2. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bermaksud untuk memberikan  uraian  mengenai  suatu gejala  social  yang  diteliti,  penelitian  ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif  yakni  berusaha  mendeskripsi kualitas suatu gejala yang menggunakan ukuran  urusan  sebagai  dasar  penilaian (Slamet, 2006: 7). Disamping itu penelitian deskriptif menggunakan metode  survey  (Atherton  &  Klemmack, 1982;  dalam  Soehartono,  2008:  35) yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses  tertentu  dengan  memilih  data atau menentukan ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap representatif.
3. Hasil Penelitian
1. Karakteristik Aparat

## Kecamatan Kaledupa
Karakteristik aparat sengaja diangkat  dalam  penelitian  ini  karena
dengan  mengetahui  karakteristik  serta identitas  aparat  yang  nantinya  bakal menjadi obyek penelitian, tentunya akan mempermudah  dalam  menyelesaikan masalah-masalah yang nantinya peneliti angkat didalam penelitian yang dijalankan.
Secara keseluruhan jumlah aparat  pemerintah  kecamatan  Kaledupa berjumlah  27  orang.  Jumlah  ini  adalah jumlah  dari  keseluruhan  aparat  organik (PNS)  dan  tenaga  honorer  (magang), dengan rincian 20 orang adalah pegawai negeri  sipil  (PNS)  dan  7  Orang  adalah tenaga  honorer  (magang)  atau  bisa dilihat  pada  table  4.3.  Dengan  rincian menurut  jenis  kelamin  adalah  12  orang berjenis  kelamin  laki-laki  dan  15  orang berjenis kelamin perempuan.
Dari sisi usia, menurut data yang didapati  dalam  observasi  lapangan menyatakan  bahwa  aparat  di  Kantor Kecamatan  Kaledupa  di  dominasi  oleh mereka yang berusia masih relatif muda. Dengan  melihat  komposisi  umur  yang ada  maka  sangat  diperlukan  adanya pembinaan  dan  pengembangan  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  baik  dari pemerintah  agar  dapat  meningkatkan kinerja  dari  aparat.  Tingkat  pendidikan memiliki kaitan dengan tingkat kemampuan aparat dalam
melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan.  Hal  ini  didasarkan  pada asumsi  bahwa  aparat  pemerintah  yang memiliki  pendidikan  yang  tinggi  akan mampu  memahami  dan  menjawab persoalan  tugas  dan  pekerjaaan  yang dihadapi  sehingga  dapat  meningkatkan kinerja mereka.

## 2. Peran Aparat Dalam Pelayanan KTP di Kecamatan Kaledupa
Pelayanan  publik  adalah  bagian paling esensial dalam fungsi-fungsi yang dijalankan  oleh  pemerintahan.  Disisi lain, perkembangan suatu pemerintahan baik pusat maupun daerah dapat dilihat dari kualitas pelayanan publiknya. Dalam  penelitian  ini  mengkaji  peran aparatur  pemerintah  kantor  kecamatan kaledupa  dalam  pelayanan  pembuatan e-KTP.
Salah  satu  pendekatan  yang digunakan untuk mengukur peran aparatur  adalah  pendekatan  efektivitas pelayanan public melalui persepsi pegawai  dan  masyarakat  yang  dilayani. Tinggi rendahnya peran aparatur tergantung  pada  bagaimana  pelanggan merasakan pelayanan yang nyata sesuai dengan  yang  mereka  harapkan.  Karena kualitas  mengacu  pada  segala  sesuatu yang  menentukan  kepuasan  pelanggan maka suatu produk (Jasa) yang
dihasilkan baru dapat dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan harapan atau keinginan pelanggan.
Termasuk dalam pelayanan pembuatan  e-KTP  yang  merupakan program  pemerintah  dalam  penataan administrasi kependudukan. Secara nasional  pemberlakuan  e-KTP  diawali dengan  pengurusan  e-KTP  di  tingkat kecamatan masing-masing daerah.
Posisi kecamatan dalam proses pelayanan e-KTP adalah untuk melakukan  perekaman  data  penduduk, dimana  pada  tiap  kecamatan  dibekali peralatan  untuk  itu  dan  operator kecamatan,  untuk  selanjutnya  dalam penerbitan blanko e-KTP oleh
Pemerintah Pusat melalu Dinas
Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota/
Kabupaten. Adapun dasar
hukum diberlakukannya  e-KTP  adalah  sebagai berikut :
a. Undang-Undang  No.  23  Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
b. Peraturan  Pemerintah  No.  37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU  No.23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan
c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  96 Tahun  2015  Tentang  Pelayanan Umum
d. PERPRES  No  25  Tahun  2008
Tentang tatacara Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
e. PERPRES  No  26  Tahun  2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional
f. PERPRES  No  35  Tahun  2010
Tentang Perubahan Atas PERPRES  No  26  Tahun  2009
Penerapan  E-KTP  Paling  Lambat Tahun 2012.
Pada  saat  ini  pemerintah  menetapkan kebijakan mengenai administrasi kependudukan    berdasarkan    Undang- Undang  Nomor  23    Tahun    2006 tentang    Administrasi  Kependudukan. Melalui  Kemendagri  saat  ini  sedang melaksanakan  program  e-KTP  berbasis Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK) sebagai  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006    Tentang Administrasi  Kependudukan. Pelayanan e-KTP dikoordinasi di Kecamatan masing-masing. Untuk proses
pengambilan foto dan sidik jari dilakukan  Kantor  Kecamatan  melalui surat  pemanggilan  yang  disalurkan
melalui kantor kelurahan/ desa masing- masing.

## 4. Pembahasan
Dari  penjelasan  tersebut,  dan beberapa  kali  observasi  yang  dilakukan oleh  peneliti  melihat  bahwa  proses pelayanan  e-KTP  tidak  begitu  jauh berbeda dengan penyelenggaraan pelayanan  tingkat  kecamatan  secara umum.  Sekalipun  kemudian  saat  ini penyelenggaraan pelayanan e-KTP dilakukan  di  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil,  namun  posisi  kecamatan dalam proses awalnya kecamatan mempunyai kewenangan untuk melayani pembuatan e-KTP. Maka penelitian  ini  disusun  untuk  kemudian memahami  dan  mengkaji  peran  yang dilakukan pegawai kecamatan kaledupa dalam  proses  pelayanan  khususnya pelayanan e-KTP bagi masyarakat Kaledupa. Data diperoleh melalui sumber wawancara serta didukung oleh data yang  terkait  dengan proses pelayanan  e-KTP  yang  berlangsung  di Kantor Kecamatan Kaledupa.
Penilaian kinerja terhadap pelayanan  publik  khususnya  pelayanan e-KTP,  tidak  cukup  hanya  dilakukan dengan menggunakan indikator- indikator  yang  melekat  pada  pengguna
jasa,  seperti  efisiensi  dan  efektifitas, tetapi  juga  harus  dilihat  dari  indikator- indikator  yang  melekat  pada  penyedia jasa  dalam  hal  ini  adalah  pegawai lingkup  Kantor  Kecamatan  Kaledupa, yaitu :
1. Daya Tanggap Aparat (Responsiveness) Daya  tanggap (responsiveness)
dimaksudkan yaitu kemauan atau keinginan para pegawai untuk
membantu  dan  memberikan  jasa  yang dibutuhkan oleh
masyarakat.
Ketanggapan pegawai merupakan bagian    dari    dimensi    mutu    pelayanan pada    khususnya    tanggap    didalam melayani  masyarakat.  Daya  tanggap pegawai  tentu  akan  mempengaruhi kepuasan  masyarakat  dalam  proses pelayanan public di kecamatan.
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan yang berkaitan  dengan  responsivitas,  yaitu kemampuan untuk membantu pemohon (masyarakat)  berupa  informasi  atau memberikan  pelayanan  dengan  cepat dan  tanggap  pada  dasarnya  sudah dilaksanakan  cukup    baik    oleh    para pegawai Kecamatan Kaledupa, terbukti  dengan  adanya sosialisasi yang dilakukan pihak Kantor Kecamatan.
Kecepatan  dalam  pemberian  pelayanan kepada  masyarakat  sangat  diperlukan untuk  meningkatkan  efisiensi  dalam administrasi mengingat kegagalan
dalam  melaksanakan  disiplin  kerja dipengaruhi oleh karena kurang profesionalnya atasan dalam
melaksanakan  tugas  sehingga  tidak perlu  dipersalahkan  jika  masyarakat dalam  menerima  pelayanan  senantiasa ada keluhan dan kritikan yang diterimanya.  Hal  itu  merupakan  salah satu  dari  kurangnya  birokrat-birokrat yang  mampu  memberikan  pelavanan yang  memuaskan  kepada  masyarakat. Sekalipun  secara  umum  daya  tanggap terhadap pemberian layanan oleh aparat kecamatan sudah optimal, namun tetapi dalam  memberikan  pelayanan  tersebut perlu ditingkatkan lagi kualitasnya.
proses layanan berlangsung optimal,  namun  dalam  beberapa  kali pengamatan langsung
penulis menemukan bahwa seringkali pelayanan  menjadi  begitu  lama  dan memakan  waktu  yang  cukup  panjang, disebabkan  oleh  karena  keterbatasan sarana  dan  prasarana  dan  kemampuan mengoperasikannya. Misalnya pengoperasian  komputer,  yang  pada akhirnya  menunggu  aparat  yang  bisa menggunakannya  datang  ke  kantor.
Namun  pada  dasarnya,  keinginan  untuk memberikan  pelayanan  yang  cepat  dan berkualitas  tetap  ada,  hanya  saja  dalam penggunaan  sarana  dan  prasarana  yang kadang membuat suatu layanan menjadi lambat dan kurang efektif.
2. Kehandalan ( realiability )
Kehandalan (Reliability) ,  yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan  yang  dijanjikan  dengan  tepat (accurately) dan  kemampuan  untuk  di percaya (dependably ) terutama memberikan  jasa  secara  tepat  waktu ( ontime ),  dengan cara  yang sama sesuai dengan  jadwal  yang  telah dijanjikan dan tanpa melakukan kesalahan  setiap  kali  berlangsungnya pelayanan.
Kehandalan adalah unsur
pelayanan  yang  dapat  dilihat  dari kemampuan untuk melaksanakan pelayanan  jasa  yang  dijanjikan  dengan tepat  dan  ter  percaya.  Reability dalam pelayanan pembuatan e-KTP di
Kecamatan Kaledupa meliputi kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian mengenai prosedur, biaya, serta kesesuaian  pelayanan  dengan  informasi yang  diberikan,  sehingga  pemohon merasa  puas  dengan  pelayanan  yang mereka terima. Kesederhanaan,
kejelasan  prosedur  pelayanan  juga menjadi indikator kualitas pelayanan.
Memang kendala yang ditemukan dari  hasil  wawancara  tersebut  diatas menjadi  salah  satu  kendala  aparat kecamatan untuk memberikan kepastian  kepada  masyarakat.  Maka dapat disimpulkan pada posisi ini bahwa peran  aparat  Kecamatan  Kaledupa berkenaan dengan memberikan pelayanan  yang  dijanjikan  dengan  tepat ( accurately )  dan  kemampuan  untuk  di
percaya ( dependably )
terutama memberikan  jasa  secara  tepat  waktu ( ontime ),  sesuai  dengan  jadwal  yang telah  dijanjikan  dan  tanpa  melakukan kesalahan setiap kali, kepastian mengenai prosedur, biaya, serta kesesuaian  pelayanan  dengan  informasi yang diberikan dapat disimpulkan bahwa  pelayanannya  belum  berjalan dengan baik.
Disisi lain, Kesederhanaan, kejelasan  prosedur  pelayanan  juga menjadi  indikator  kualitas  pelayanan. Pelayanan  publik  yang  baik  harus mempunyai  prosedur  pelayanan  yang sederhana  dan  jelas,  sehingga  dapat dipahami  dan  dilaksanakan  dengan mudah oleh pengguna jasa.
3. Kompetensi ( competence )
Competence /kompetensi,  artinya setiap    orang    dalam    suatu    organisasi memiliki keterampilan dan pengetahuan    yang    dibutuhkan    agar dapat  memberikan  pelayanan tertentu. Kemampuan  pegawai  adalah  salah  satu faktor  penyebab  baik  atau  buruknya suatu  pelayanan.    Kompetensi    adalah bagian    dari    kepribadian    yang mendalam    dan    melekat  kepada seseorang  serta  perilaku  yang  dapat diprediksi  pada  berbagai  keadaan  dan tugas pekerjaan.
Pengurusan e-KTP ditingkat kecamatan  memang  disertai  dengan operator alat perekaman data penduduk,  yang  sebelumnya  sudah  di beri  pelatihan  untuk  mengoperasikan alat.  Hanya  saja,  jumlah  operator  yang hanya dua orang dengan rasio masyarakat  yang  harus  dilayani  sekitar 6.212  orang,  adalah  cukup  timpang. Belum lagi diperhadapkan jika kemudian  alat  yang  digunakan  rusak atau  tidak  berjalan  optimal,  maka pelayanan  akan  terhambat  dan  sudah pasti tidak berjalan optimal. Kekurangan kompetensi  aparat  lainnya  menjadikan kendala  ini  menjadi  masalah  yang  perlu diperhatikan dalam pelayanan.
Selain itu juga, waktu penyelesaian sebuah pelayanan
merupakan  elemen  yang  sangat  penting dalam  menjamin  kepuasan  pengguna jasa mengingat tidak semua masyarakat mempunyai  banyak  waktu.  Terkait dengan  pengetahuan  mengenai  standar lama waktu proses penyelesaian pelayanan  e-KTP  ternyata  juga  tidak banyak diketahui oleh informan. Namun, secara  umum  persepsi  mereka  tentang lama  waktu  proses  pelayanan  e-KTP dirasakan telah cukup cepat.
Kinerja  birokrasi  publik  tidak hanya  bisa  dilihat  dari  ukuran  internal yang  dikembangkan  oleh  birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target.Kinerja sebaiknya harus  dilihat  dari  ukuran  eksternal, seperti  nilai-nilai  dan  norma-norma yang  berlaku  di  masyarakat.  Suatu kegiatan  birokrasi  publik  memiliki akuntabilitas  yang  tinggi  kalau  kegiatan itu  dianggap  benar  dan  sesuai  dengan nilai-nilai  dan  norma  yang  berkembang dalam masyarakat.
4. Jaminan ( assurance )
Assurance (jaminan), yaitu meliputi pengetahuan, kemampuan, keramahan,  sopan,  dan  sifat  dapat dipercaya  dari  kontak  personel  untuk menghilangkan sifat keraguan konsumen  dan    merasa    terbebas    dari bahaya    dan    resiko.    Jaminan
merupakan  faktor  yang  sangat penting yang  harus  benar-benar  diperhatikan oleh  penyedia  layanan,  dalam  hal  ini Kantor  Kecamatan  Kaledupa,  dengan adanya  jaminan  yang  pasti  pemohon administrasi kependudukan dan pencatatan  sipil  akan  percaya  dengan kemampuan yang diberikan pihak instansi, sehingga mereka merasa puas.
Dalam pengamatan langsung peneliti  menemukan  bahwa,  peran aparat  kecamtana  dalam  pelayanan  e- KTP  sudah  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku  karena  ini  merupakan  program nasional yang didasarkan pada Peraturan  Presiden  Nomor  26  tahun 2009  tentang  Penerapan  KTP  Berbasis NIK  secara  Nasional  sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan  Presiden Nomor  35  Tahun  2010  yang  di berlakukan  dan  berlaku  wajib  bagi setiap  warga  Negara  Indonesia.  Dapat dilihat  karena  tidak  ada  yang  dipersuli dan  kegiatan  ini  juga  berlangsung dengan  waktu  yang  tidak  lama,  akan tetapi  ada  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan karena sudah seperti luput dari  pengawasan  aparat  seperti  waktu penyelesaian  e-KTP  yang  lama  sekali, serta petugas tidak mengingatkan kembali  untuk  aktivasi  e-KTP.  Hampir semua penduduk yang telah memiliki e-
KTP  belum  mengaktifasikannya  bukan karena  sengaja  tetapi  mereka  tidak mengetahuinya
5. Empati ( emphaty )
Emphaty (empati), adalah
keseriusan dan ketulusan dalam melayani  masyarakat,  sikap  tegas  tapi penuh  perhatian  terhadap  masyarakat, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan  komunikasi  yang baik  dan  memahami  kebutuhan  dan keinginan
masyaraka dalam mendapatkan  pelayanan.  Empati  adalah suatu proses ketika seseorang merasakan  perasaan  orang  lain  dan menangkap  arti  perasaan  itu,  kemudian mengkomunikasikannya
dengan kepekaan sedemikian rupa hingga menunjukkan bahwa ia sungguh- sungguh  mengerti  perasaan  orang  lain itu.
Mengenai  empati  dalam  pelayanan publik  secara  umum  adalah  bagian  dari visi  dan  misi  Kabupaten  Waktobi,  yang berusaha menciptakan pelayanan public yang  berkualitas  guna  mendukung  visi dan misi Kabupaten Wakatobi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan wawancara  yang  dilakukan  di  Kantor Camat Kaledupa berkaitan dengan Emphaty (empati),  yaitu  keseriusan  dan ketulusan  dalam  melayani  masyarakat,
sikap  tegas  tapi  penuh  perhatian terhadap masyarakat, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan  komunikasi  yang  baik  dan memahami  kebutuhan  dan  keinginan masyarakat dalam mendapatkan
pelayanan sudah cukup baik dilaksanakan  oleh  petugas  e-KTP  hanya saja  kendalanya  ada  dipenguasaan  alat alat dan sarana dan prasarana yang ada.
Dari  penggambaran  diatas,  dapat dipahami bahwa empati yaitu usaha dari pihak penyedia layanan untuk mengenal dan  memahami  kebutuhan  pelanggan dan  menaruh  perhatian  pada  mereka secara  individual.  Bentuk  perhatian  ini juga  meliputi  penciptaan  rasa  puas  dan berusaha  untuk  memahami  apa  yang diperlukan oleh para pengguna jasa atau pemohon  E-KTP.  Bentuk  empati  dalam pelayanan juga dapat diwujudkan dengan  berusaha  membantu  dalam memecahkan  suatu  masalah  secara spontan dan senang hati.
6. Akses ( access )
Access/akses, meliputi kemudahan untuk  dihubungi  dan  ditemui.  Sesuai dengan    reformasi    birokrasi    Indonesia bertujuan    untuk    mewujud    kan kepemerintahan yang baik ( good governance ).  Salah  satu  peran  strategis
aparatur
pemerintah dalam mewujudkan kepemerintahan  yang baik itu  salah  satunya  adalah  memberikan pelayanan  prima  kepada  masyarakat, dengan demikian setiap aparatur pemerintah wajib melayani kepentingan masyarakat  meliputi  kemudahan  untuk dihubungi  dan    ditemui.    Kemudahan mendapatkan pelayanan, yang berkaitan    dengan    banyaknya  outlet, petugas  yang  melayani,  dan  fasilitas pendukung  lainnya.
Pemerintah  kecamatan  sangat berusaha keras dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya mereka  sealalu  mempersiapkan  tempat di  kantor  kecamatan  sehari  sebelum kegiatan dilakukan dan selalu membersihkan  ketika  kegiatan  selesai agar bersih dan siap digunakan kembali di  esok  harinya.  Mereka  sigap  dalam melihat dan memenuhi tuntutan masyarakat  yang  sedang  melakukan proses  pembuatan  e-KTP,  misalnya ketika  antrian  kekurangan  kursi  para aparat  di  kecamatan  selalu  menambah jumlah  kursi  agar  masyarakat  tidak  ada yang berdiri selama proses antrian.
Aparat Kecamatan Kaledupa selalu  berusaha  yang  terbaik  untuk menjaga  kenyamanan  selama  dalam proses  pembuatan  e-KTP  tersebut.
Namun  sayang  hal  ini  tidak  seimbang dengan  produktivitas  e-KTP  yang  jauh dibawah tingkat keberhasilan, sedangkan  ini  yang  menjadi  tujuan utama  dari  kegiatan  ini.  Hal  ini  sangat disayangkan karena pihak aparat kecamatan  hanya  menyediakan  sarana dan  prasarana  saja  untuk  melakukan proses  pembuatan  e-KTP  sedangkan orang  yang  mengambil  data  harus  dari dinas Catatan Sipil dan yang memproduksi  e-ktp  tersebut  adalah pemerintah  pusat  jadi  patut  dimaklumi karena pemerintah kecamatan tidak bisa berbuat banyak akan hal ini.
Pemerintah  kecamatan  sudah melakukan  tanggung  jawabnya  dengan baik    dalam  proses  penyediaan  sarana dan  prasarana  dengan  baik  karena dilihat dari kepuasan dan respon positif dari  masyarakat  yang  mengaku  senang dalam pelayanan selama proses pengambilan  data  e-KTP,  namun  masih ada  beberapa  hal  yang  luput  dari pengawasan  aparat  yaitu  pada  proses penyaluran  e-KTP  yang  sudah  selesai dimana  pemerintah  keamatan  hanya menyalurkan  begitu  saja  e-KTP  yang sudah selesai tanpa mengingatkan kembali untuk pengaktivan e-KTP tersebut  serta  tidak  menarik  KTP  yang lama sehingga para masyarakat
memiliki  2  buah  KTP.  Hal  ini  tidak  bisa dianggap remeh karena bisa menyababkan status kependudukan ganda  serta  kekacauan  saat  pendataan diwaktu Pilkada atau Pemilu dikemudian  hari,  bisa  saja  1  orang memiliki  2  suara  karena  memiliki  nama pemilih  di  2  tempat  berbeda  jika  KTP yang lama masih berlaku.
Sekalipun kemudian hingga
triwulan pertama tahun 2015 di Kecamatan Kaledupa yang penulis himpun  dari  berbagai  sumber,  data capaian  keberhasilan  penyelesaian  dan penyaluran e-KTP masih belum maksimal  karena  dari  sekitar  6.212 orang  yang  memenuhi  syarat  umur  e- KTP, namun baru terdapat sekitar 3.391 e-KTP  yang  sudah  tersalur  sampai  saat ini atau hanya sekitar 54,6 % yang telah selesai  dan  tersalur  di  Masyarakat Kecamatan  Kaledupa.  Untuk  itu,  proses selanjutnya pengurusan e-KTP
dilakukan  pada  Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi.
Kinerja yang maksimal merupakan  hal  yang  sangat  dibutuhkan dalam  penyelenggaraan  dan  pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Jika dengan adanya  kinerja  yang  berkualitas  dari pegawai  yang  bekerja  pada  suatu organisasi,  maka  suda  pasti  organisasi
itu akan dinilai telah menunjukkan hasil kerja yang memuaskan. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab  dari  suatu  instansi,  dan hal  ini  adalah  proses  yang  penulis temukan dalam penyelenggaran pelayanan  pembuatan  e-KTP  di  Kantor Kecamatan Kaledupa.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian
dalam artikel ini, maka dapat disimpulkan  bahwa  Peranan  Aparat dalam  Pelayanan  e-KTP  di  Kantor Kecamatan  Kaledupa  berjalan  dengan optimal,  pelayanan  dilakukan  dengan baik,  penyampaian  informasi  yang  jelas hingga pemberian layanan lainnya berlansung  dengan  baik.  Hal  ini  dapat diukur  melalui  peran  aparat  menurut indikator daya tanggap (responsivenees) ,
Kehandalan (Reability) , Kompetensi
(competence) , Jaminan (assurance) , Empati (emphaty) dan  Akses (access).
Hanya  saja  sarana  dan  prasarana  yang terbatas  dan  operator  yang  tidak seimbang  dengan  jumlah  masyarakat yang  akan  dilayani  seringkali  membuat pelayanan  menjadi  lambat  dan  tidak efektif.

## Daftar Pustaka
A. Buku BPS Kabupaten Wakatobi, 2015. Kecamatan Kaledupa Dalam Angka  Tahun  2015 ,  Wakatobi  :
BPS Kabupaten Wakatobi.
Dwiyanto,      Agus.      2002. Mewujudkan
Good      Governance      Melalui Pelayanan      Publik .  Yogyakarta:
Gadjah Mada Universitas Press.
Indihono,  Dwiyanto.  2006. Reformasi “Birokrasi  Amplop”  Mungkinkah?. Yogyakarta: Gaya Media.
Kurniawan,  Agung.  2005, Transformasi Pelayanan Public. Yogyakarta:Pembaruan. Lexy Maleong.2001. Metodologi Penelitian  Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Parya. Moenir. 2001. Manajemen Pelayanan  Umum. Jakarta:  Bumi
Aksara. Narbuko, Kholid. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. Nasution.  2001. Metodologi  Penelitian Naturalistik  Kualitatif. Bandung:
Tarsito.
Nawawi,    Hadari.    2006. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta:    Gadjah    Mada University Press. Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: CV.
Alfabeta.
Sinambela,      Lijan      Poltak.      2006.
Reformasi      Pelayanan      Publik Teori      Kebijakan      dan Implementasi. Jakarta:  PT  Bumi Aksara.
Sugiono.  2004. Memahami  Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-undang  No.  23  Tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan. PP  No.  37  Tahun  2007  tentang pelaksanaan  UU  No.23  Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan PERPRES  No  25  Tahun  2008  Tentang tatacara Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. PERPRES  No  26  Tahun  2009  Tentang Penerapan  KTP  Berbasis  NIK Secara Nasional
PERPRES  No  35  Tahun  2010  Tentang Perubahan  Atas  PERPRES  No  26 Tahun  2009  Penerapan  E-KTP Paling Lambat Tahun 2012.