Jurisprudentie | Volume  6 Nomor  2 Desember 2019

## PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF YANG TIDAK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ENREKANG
Nurhaini Universitas Islam Negeri Alauddin Email : nurhaini055@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum tanah  wakaf  yang  tidak  bersertifikat  di  Kabupaten  Enrekang.  Dengan  spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu tentang menggambarkan atau melukiskan kenyataan atau peristiwa hukum  tertentu  yang terjadi dan hidup dalam  masyarakat.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  tanah  wakaf  yang  tidak memiliki  sertifikat  dapat  dilindungi  oleh  hukum  adalah  tanah  wakaf  yang memenuhi  rukun  dan  syarat  serta  dapat  dibuktikan,  hakim  Pengadilan  Agama berpendapat  bahwa  tanah  wakaf  tanpa  sertifikat  dapat  terjamin  perlindungannya dengan Akta Ikrar Wakaf dan saksi-saksi serta alat bukti tertulis lain yang secara jelas  menerangkan  kedudukan  dari  tanah  wakaf.  Masyarakat  berpendapat  bahwa suatu  wakaf  akan  terjamin  perlindungannya  ketika  telah  dimanfaatkan  untuk kepentingan  ibadah  atau  kepentingan  umum  lainnya.  Kedepannya  diharapkan semua  pihak  memiliki  pemahaman  yang  benar  tentang  tata  cara  dan  proses perwakafan, bahwa  wakaf tidak hanya sampai memiliki AIW tetapi  tanah wakaf harus  didaftarkan  ke  Badan  Pertanahan  nasional  dan  memiliki  sertifikat  sebagai jamin pelindungan hukumnya.

## Kata Kunci: Wakaf; Sertifikat; Perlindungan hukum

## Abstract
Purpose of this study was to determine the legal protection of non-certified waqf  land  in  Enrekang  Regency.  With  the  specifications  of  the  research  used  is descriptive  analytical  that  is  about  describing  or  describing  certain  legal  events or  events  that  occur  and  live  in  society.  The  results  of  this  study  are  waqf  land that  does  not  have  a  certificate  can  be  protected  by  law is  waqf  land  that  meets harmony  and  conditions  and  can  be  proven  while  the  Religious  Court  judges argue that waqf land without a certificate can be guaranteed protection with the Wakaf  Pledge  Act  and  witnesses  and  evidence  other  written  clearly  explain  the position of the waqf land. The community believes that a waqf will be guaranteed protection  when  it  has  been  used  for  the  benefit  of  worship  or  other  public interests.  In  the  future,  it  is  expected  that  all  parties  will  have  a  correct understanding of the procedures and processes of representation, that waqaf does not  only  have  the  Pledge  of  Endowments,  but  the  waqf  land  must  be  registered with  the  National  Land  Agency  and  have  a  certificate  to  guarantee  its  legal protection.
Keywords: Waqaf; Certificate; Legal protection

## PENDAHULUAN
arta  benda  wakaf  tidak  bergerak  berupa  tanah  adalah  jenis  wakaf  yang paling tua dibandingkan jenis benda lainnya. Pelaksanaan jenis wakaf ini didasarkan  atas  pertanyaan  Umur  bin  Khattab  terkait  sebidang  tanah subur  miliknya  di  Kahaibar,  Madina  kepada  Nabi  saw.  Nabi  memberikan  saran kepada Umar: jika engkau suka, tahan pokoknya, kelola, dan sedekahkan surplus - nya.
Di  Indonesia  walaupu  telah  terdapat  wakaf  jenis  lain  seperti  wakaf  tunai, wakaf  hak  atas  kekayaan  intelektual  dan  wakaf  benda  bergerak  lain,  akan  tetapi wakaf  dalam  bentuk  tanah  masih  mendominasi.  Hal  tersebut  dikarenakan  bagi rakyat  Indonesia  tanah  menempati  kedudukan  penting  dalam  kehidupan  sehari- hari, terlebih lagi  bagi  rakyat  pedesaan  yang pekerjaan pokoknya adalah  bertani, berkebun dan berladang, maka tanah adalah tempat pergantungan hidup mereka. 1 Semakin  berkembangnya  jaman  semakin  komplek  permasalahan  yang terjadi dalam masyarakat, termasuk juga dalam masalah pertanahan. Hal ini yang kemudian  mendorong  suatu  tanah  wakaf  juga  harus  disertifiktkan.  Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan peraturan yang dijadikan sebagai Hukum Islam di  Indonesia menerangkan bahwa sebenarnya peroses perwakafan haruslah dilakukan secara tertulis atau tanah tersebut memiliki sertifikat.
Penjelasan  selanjutnya  terdapat  pada  ketentuan  PP  No.  28  Tahun  1977 serta  peraturan  pelaksananya  bahwa  tanah  wakaf  harus  mempunyai  sertifikat wakaf  agar  tercipta  kepastian  dan  terjamin  perlindungannya.  Sehingga  apabila tanah wakaf tersebut tidak memiliki sertifikat dapat menjadi sengketa. 2
Walaupun  masalah  perwakafan  tanah  telah  diatur  secara  jelas  dalam perundang-undangan,  namun  kenyataan  masih  ditemukan  tanah  wakaf  yang belum  bersertifikat    sebagaimana  sumber  dari  Direktorat  Wakaf  Kementrian Agama  RI  tertanggal  maret  2016  jumlah  tanah  wakaf  di  Indonesia    tersebar  di 435.768  lokasi  diseluruh  Indonesia  jumlah  tanah  yang  yang  belum  memiliki sertifikat  sebanyak  148.447 3 .  Di  Kebupaten  Enrekang  khususnya  di  Kecamatan
1 Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia: dalamTeori dan Praktek (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 1
2 Depertemen Agama , Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 6.
3 Uswatun Hasanah, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pengembangan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2008), h. 83.
H
Curio  dalam  data  wakaf  pada  tahun  2015  jumlah  tanah  wakaf  sebanyak  100 lokasi, tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat berjumlah 72 lokasi.
Keadaan  seperti  ini  berakibat  fatal  apabila  di  kemudian  hari  seorang  atau ahli  waris  tidak  mengakui  adanya  ikrar  wakaf  dari  wakif  dan  menggugat  tanah yang  dahulunya  diwakafkan  serta  tidak  mempunyai  bukti  otentik.  Dalam  Jurnal Urip  Santoso  yang  berjudul  Kepastian  Hukum  Wakaf  Tanah  Hak  Milik menyatakan bahwa Syarat materil berkaitan dengan pihak wakif dan nadzir dalam pelaksanaan wakaf tanah Hak milik, sedangkan syarat formal adalah wakaf tanah hak  milik  harus  dibuktiakn  dengan  aktat  ikrar  wakaf  yang  dibuat  oleh  Pejabat Pembuat  Aktat  Ikrar  Wakaf  (PPAIW). 4 Dalam  jurnal  ini  lebih  membahas bagimana  prosedural  pendaftaran  tanah  sehigga  dapat  dikatakan  sah,  tetapi  tidak membahas bagaimana perlindungan hukumnya.
Berangkat  dari  sinilah  perlu  dilakukan  penelitian  tentang  perlindungan hukum  tanah  wakaf  yang  tidak  memiliki  sertifikat  di  Kabupaten  Enrekang. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah:  1).  Bagaimana  substansi  perwakafan tanah  yang  tidak  memiliki  di  Kabupaten  Enrekang?  2).  Bagaimana  pendapat Hakim  Pengadilan  Agama  terhadap  tanah  wakaf  yang  tidak  memiliki  sertifikat? dan  3).  Bagaimana  pendapat  masyarakat  terhadap  tanah  wakaf  yang  tidak besertifikat di Kabupaten Enrekang?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  Dengan  spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu tentang menggambarkan atau melukiskan kenyataan atau peristiwa hukum  tertentu  yang terjadi dan hidup dalam masyarakat, lokasi penelitiannya di Kabupaten Enrekang. Pendekatan yang digunakan  adalah  Pendekatan  sosiologis  hukum  merupakan  pendekatan  yang obyek  telaahnya  hukum  dikaitkan  dengan  realitas-empirik. 5 Pengumpulan  data melalui observasi,  wawancara dan doumentasi,  setelah data terkumpul dilakukan analisis induksi yang meliputi 3 (tiga) kegiatan; reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.
4 Urip Santoso, Kepastian Hukum Wakaf Tanah Milik, Volume XIX No. 2 (Perspektif: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014), h. 79.
5 Soerjono Soekanto, dkk., Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988 ), h. 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk  Jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut  syariah.  Jika  di  Indonesia mengenal wakaf maka, perbutaanyang hamper sama dengan wakaf  yang dikenal di negara lain menyebutnya dengan endownment, corporation, trust dan lain-lain yang  mana  pada  hakekatnya  mengandung  arti  untuk  orang  lain  atau  melakukan kebaikan  untuk  orang  lain,  atau  memberi  kemanfaatan  umum. 6 Dasar  hukum wakaf dalam al-Quran terdapat  beberapa hanya saja tidak secara jelas menyebut mengenai wakaf sedangkan hadis paling popular yaitu hadis tentang wakaf tanah khaibar yang dilakukan oleh Ibnu Umar yaitu sebagai berikut:
َأ ِ  َاناََْْا ُننْب  َرَمُع َّنَأ اَمُهْنَع ُالله َى ِض َر  َرَمٌع ُنْبِا  ْنَع ىَ َىنََ َ َرنَرْبََِب انَض ْرَأ  َ انَص انَض ْرَا  ُرْرن ِصُأ ىنِ ىِ  َِالله ََ َْنُس َر انَي  ََ انَقََ َاَهْبَِ ُه ُرِمْىَتْسَي َمَّلَس َو ِهْبَلَعُ الله ىَّلَص ىِرَّنْا َرْ نِ   ِ نِ   َشنَط ِِهنِب ىِى ُرُمْىنَ  انَمََ َُهنْنِم ِِْنْنِع  ُِنَُْىَأ َأنَط َ انَم  ْْن ِصُأ ْمَْ َرَرْبََِب َرنْسَرَح اَهَلنْصِا ُوانَرُيَ  ُهنَّىَا  َرَمُعَُم َر َْنُي َ  َو  ُْنَُ َُْيَ  َو ُوانَرُيَ  ُهنَّىَا  َرنَمُع اَهِب َقََِّصَتََ اهلصأ ِنننْبا َ ِالله ِشْبِرننَس ِىننَ َو ِ اننَط ِ رْْا ِىننَ َو ِرْ َرننَقُُْْا ِىننَ اننَهِب َقَِّننَصَ  َو ُم َر َْننُيَ  َو ُْننَُ َُْيَ  َو َ   ِ ْبنننَّْْا َو ِشْبِرنننَسْا َمنننِ ْاُي ْوَا  ِ  ْوُرْ َمْْانننِب انننَهْنِم َشنننُِىَي  ْنَا انننَهَبِْ َو  ْننننَم َىنننلَع َلانننَنُن هْبَِ ٍَِ ََمَتُم اَقْيَِِص َرْبَغ
.
Artinya:
Dari  Ibnu  Umar,  bahwa  Umar  pernah  mendapatkan  sebidang  tanah  dari tanah khaibar, lalu ia bertanya : “Ya Rosulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di khaibar, suatu harta yang belum pernah aku dapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang engkau hendak perintahkan padaku?”  maka  jawab  Nabi,  “Jika  engkau  suka,  tahanlah  pangkalnya  dan sedekahkan  hasilnya.”  Lalu  Umar  menyedekahkannya  dengan  syarat  tidak boleh  dijual,  tidak  boleh  diberikan  dan  tidak  boleh  diwarisi,  yaitu  untuk orang-orang  fakir,  untuk  keluarga  dekat,  untuk  memerdekakan  hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang keputusan bekal dalam perjalanan  (Ibnu  Sabil),  dan  tidak  berdosa  orang  yang  mengurusinya  itu untuk  memakan  sebagiannya  dengan  cara  yang  wajar  dan  untuk  memberi
6 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Khalifah), h.46.
Jurisprudentie | Volume  6 Nomor  2 Desember 2019
makan (kepada keluarganya) dengan syarat  jangan dijadikan hak milik  dan jangan dikuasai. (HR. Jama’ah ) 7
Hadis diatas pada gilirannya menjadi landasan normative dan doktrin wakaf. Hadis  itulah  kemudian  menjadi  inti  atau  sebstansi  definisi  wakaf  yaitu  menahan asal dan mengalirkan hasilnya. 8 Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah:  Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, PP no. 28/1977  tentang perwakafan tanah,  Inpres No.  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  UU  RI  No.  41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Menurut  Pasal  6  UU  Nomor  41  Tahun  2004  wakaf  dilaksanakan  dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: 1). Ada orang yang berwakaf, 2). Nadzir, 3).  Harta  benda  wakaf;  4).  Ikrar  wakaf;  5).  Peruntukkan  harta  benda  wakaf  6). Jangka  waktu  wakaf.  Kemudian  mengenai  pensertifikatan  tanah  wakaf  dijelakan lebih detail dalam Peraturan pemeintah Nomor 28 tahun 2977 tetang Perwakafan Tanah.

## A. Substansi  Perwakafan  Tanah  yang  Tidak  Bersertifikat  di  Kabupaten Enrekang.
Substansi  perwakafan  tanah  di  Indonesia  yaitu:  a).  Wakif,  b).  Nadzir,  c). Harta  Benda  wakaf,  d).  Ikrar,  e).  Jangka  Waktu,  f).  Peruntukannya,  dan  g). Sertifikat  atau  tanah  tersebut  dapat  dibuktikan.  Jika  dalam  hukum  Islam  Cukup dengan  terpenuhinya  Wakif,  Nadzir  harta  benda  wakaf  dan  ikrar,  di  Indonesia kemudian  mengatur  mengenai  wakaf  tidak  hanya  terpenuhinya  wakif,  Nazhir, harta benda wakaf dan peruntukannya tapi juga diatur bahwa tanah wakaf tersebut harus dapat dibuktikan melalui pencataan seperti sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional.
Di  Kabupaten  Enrekang  terdapat  beberapa  tanah  wakaf  yang  wakif  tidak mengetahui  mengenai proses perwakafan, Nadzir yang kurang paham akan tugas serta  fungsinya  sebagai  pengelolah  wakaf,  terdapat  tanah  wakaf  yang  hanya dialakukan pencatatan, dan wakaf yang dipahami dalam masyarakat adalah wakaf dalam bentuk bagunan tempat ibadah atau kepentingan umum atau dalam bentuk konsumtif  beberapa  masalah  lain  kaitannnya  dengan  substansi  perwakafan  dan juga  wakaf  yang  tidak  memiliki  sertifikat,  walaupun  sertifikat  telah  menjadi
7 Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz III (Bairut: Dar l-fikr, t th), h. 196.
8 Uswatun Hasanah, Jurnal Ahkam: Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Volume 22, Nomor 1, April 2012.
program  nasional,  namun  harus  diakui  bahwa  hasilnya  belum  sepenuhnya optimal.  Sebagaimana  tanah  wakaf  di  Kabupaten  Enrekang  yang  berjumlah  513 lokasi,  sedangkan  ada  sebanyak  148  lokasi  yang  belum  memiliki  sertifikat.  Dari data tersebut dipahami bahwa masih banyak tanah wakaf di Kabupaten Enrekang yang  belum  mengikuti  prosedur  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dan  untuk menjamin  perlindungan  hukumnya  atau  masih  dalam  status  memiliki  Akta  Ikrar Wakaf yang dikelurkan oleh KUA.
Akta  Ikrar  Wakaf,  yang  selanjutnya  disingkat  AIW  adalah  bukti pernyataan  kehendak  Wakif  untuk  mewakafkan  harta  benda  miliknya  guna dikelola  Nazhir  sesuai  dengan  peruntukan  harta  benda  wakaf  yang  dituangkan dalam  bentuk  akta. 9 Tujuan  dari  diterbitkannya  akta  tersebut  adalah  untuk memperjelas status dan kedudukan tanah, memberi kejelasan mengenai wakif dan nadzir  serta  menjadi  bukti  ketika  terdapat  ahli  waris  dari  wakif  yang  tidak mengakui  tanah tersebut sebagai  wakaf, ketika suatu  tanah wakaf telah  memiliki Akta Ikrar Wakaf maka status hukumnya sudah sah dan dapat dilindungi. Muatan dalam AIW menurut aturan yang berlaku benyebutkan bahwa: “Isi dan dan bentuk Akta  Ikrar  Wakaf  di  tetapkan  oleh  menteri  Agama”.  Di  Kabupaten  Enrekang seperti  di  Kecamatan  Curio  Akta  Ikrar  Wakafnya  memuat  mengenai  Identitas Wakif,  Nadzir,  Saksi  dan  tanah  wakaf  mengenai  luas,  batas-batasnya  serta peruntukannya.
Undang-Undang  RI  Nomor  41Tahun  2004  tentang  Wakaf  dalam  pasal  17 yang  memaparkan  mengenai  Akta  Ikrar  Wakaf  dapat  di  pahami  bahwa  akta tersebut  merupakan  akta  otenti  yang  dapat  dipergunakan  dalam  penyelesaiam sengketa  yang  mungkin  timbul  di  kemudian  hari  mengenai  tanah  wakaf.  Hal tersebut sejalan dengan pasal 1868 KUHPerdata yaitu:
“Suatu akta outentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pengawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat”
Dari  pemaparan  tesebut  dapat  dipahami  bahwa  suatu  wakaf  dengan  Akta Ikrar Wakaf telah sah dan dapat dilindungi oleh hukum. AIW Adalah merupakan Akta  Outentik  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang  yang  merupakan  bukti telah dikrarkannya suatu wakaf. Pelaksanaan Ikrar Wakaf paling tidak disaksikan oleh  dua  orang  saksi  hal  tersebut  sebagai  syarat  sempurnya  penyerahan  wakaf.
9 Lembaran Negara, Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
Oleh  karena  itu  dalam  suatu  prosses  ikrar  wakaf  dianggap  kurang  sempurna apabila  peran  saksi  tidak  dilibatkan.  Peran  saksi  juga  adalah  sebagai  orang  yang dimintai  persaksiannya  ketika  dikemudian  hari  apabila  terjadi  persengketahan tanah wakaf, baik saksi diluar maupun didalam pengadilan.
Kedudukan saksi merupakan salah-satu yang dapat menjamin terlindunginya tanah wakaf  sebagaimana dipahami bahwa saksi yaitu orang yang mengetahui  peristiwa  atau  keadaanya  yang  ia  lihat,  dengar  dan  alami.  Saksi inilahlah yang dapat memberi keterangan apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang  tidak  diinginkan  terhadap  suatu  tanah  wakaf.  Berdasarkan  aturan  yang berlaku  di  Indonesia  tentang  wakaf  maka  dapat  disimpulan  bahwa  di  Kabupaten Enrekang terdapat beberapa tanah wakaf belum melakukan pencatatan sampai ke BPN  untuk  memiliki  sertifikat.  Usaha  pemerintahan  untuk  menjamin perlindungan  hukum  tanah  wakaf  adalah  dengan  mencatat  di  KUA  kecamatan untuk  terpenuhin  sistem  administrasi.  Oleh  karena  itu,  untuk  tanah  wakaf  yang belum  memiliki  sertifikat  maka  dengan  adanya  Akta  Ikrar  Wakaf  kedudukannya telah kuat secara hukum. Serta kedudukan dari dua orang saksi dalam pelaksanaan wakaf juga menjadi salah satu  yang mendukung terlinduninya suatu tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat.

## B . Pendapatan  Hakim  Pengadilan  Agama  tehadap  Tanah  Wakaf  yang  Tidak Bersertifikaf
Dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 62 BAB VII mengenai Penyelesaian sengketa menyetakan bahwa: 1). Penyelesaian sengketa perwakafan ditempu  melalui  musyawara  untuk  mencapai  mufakat.  2).  Apabila  penyelesaian sengketa  tersebut  tidak  berhasil  maka  sengketa  dapat  diselesaikan  melalui mediasi,  arbitrase  atau  pengadilan.  Lembaga  Pengadilan  yang  dimaksud  adalah Pengadilan  Agama  yang  merupakan  lembaga  yang  diberikan  kekuasaan  untuk menyelesaikan  sengketa  perwakafan  dan  merupakan  jalan  terakhir  yang  ditempu ketika  proses  musayawarah  untuk  mufakat  tidak  mendapatkan  penyelesaian. Setelah itu kemudian melalui Mediasi atas bentuan pihak ketiga atau mediator dan juga melalui Arbitrase Syariah.
Pengadilam  Agama  mengenai  kewenangan  absolut  ialah  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara  tingkat  pertama antara  orang-orang  yang  beragama  Islam,  salah-satu  kewenangan  absolut  yang
Jurisprudentie | Volume  6 Nomor  2 Desember 2019
dimaksud  adalah  menangani  persengketaan  Wakaf. 10 Beberapa  peraturan  yang bertujuan  untuk  mengatasi  persengketaan  perwakafan  tanah  di  Indonesia  dengan penerbitan  sertifikat  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  dalam  masyarakat sebagaimana yang terjadi disebagain tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat yang kuran lebih berjumlah 35.09%.
Wakaf  dalam  kondisi  demikian  rentakan  sengketa  di  kemudian  hari disebabkan  oleh  tidak  adanya  perlindungan  dan  jaminan  hukum  yang  dimiliki. Selain  untuk  menjamin  perlindungan  hukum,  wakaf  harus  memiliki  sertifikat adalah karena melihat kondisi tanah yang tidak memiliki penambahan sedangkan kabutuhan manusia akan tanah semakin hari semakin bertambah. Kemudian nilai ekonomis  dari  tanah  yang  semakin  hari  semakin  melonjak  yang  terkadang menjadi pemicu munculnya sengketa tanah, bahkan tanah wakaf tidak lepas juga dari berbagai kemungkinan seperti tanah wakaf ditarik kembali oleh pewakaf, ahli waris dari pewakaf atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk tanah wakaf  yang  tidak  memiliki  sertifikat  di  Indonesia  didasarkan  pada  hukum  Islam atau juga dengan dasar saling percaya. Kemudian berperkara di pengadilan agama dilindungi dengan bukti tertulis dan juga dengan saksi dijelaskan, sebagai berikut:
Kita  melihat  bukti  seperti  apakah  tanah  wakaf  itu  memiliki  sertifikat ataukah  ada  bukti  tertulis  yang  lain  yang  dibuat  oleh  pejabat  baik  itu keterangan dari desa. Dalam wakafkan ada istilahnya akta, selain kita bicara mngenai  surat  ada  juga  saksi.  Saya  kira  banyak  bukti  yang  biasa mempertahankan. 11
Dari  penjelasan  tersebut  dipahami  alat  bukti  lain  yang  dapat  dipergunakan dalam  melindungi  tanah  wakaf  adalah  dengan  Akta  Ikrar  Wakaf  yang  dibuat dihadapan  PPAIW  dan  dengan  saksi-saksi  yang  menyaksikan  dan  mengetahui dengan  jelas  dan  juga  dengan  bukti  tertulis  lainnya,  Jika  tanah  wakaf  tersebut dalam  keadaan  tidak  memiliki  sertifikat.  Satu  contoh  mengenai  perkara  wakaf yang  terjadi  Bogor  dengan  Nomor:  246/Pdt.G/2010/PA.Bgr  berupa  tanah persawahan  yang  diwakafkan  tahun  1938  dengan  luas  ±  5.666  M 2 kemudian hasilnya diserahkan untuk membiayai kegiatan dan pembagunan Masjid Jami Al- Munawwaro  Banten.  Setelah  tahun  1960  tanah  tersebut  pengurusan  dan
10 Lembaran Negara, Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama , Pasal 49 ayat (1).
11 Slamet,  Hakim  Pengadilan  Agama  Enrekang,  Kabupaten  Enrekang, Wawancara ,  20 Juni 2019.
pengegolaannya  diambil  alih  oleh  salah  satu  anak  dari  wakif.  Anak  dari  wakif menjual sebagian dari tanah wakaf tersebut sehingga luasnya kemudian manjadi ± 2.810 M 2. dan dipergunakan untuk  biayah naik  Haji.  Dan setelah meninggal  anak dari  pewakaf,    kemudian  pengurusannya  dilanjutnya  oleh  cucu  dari  wakif  dan selama  dikelolahnya  hasil  dari  tanah  tersebut  sebagian  selalu  diberikan  kepada Masjid  Jami  Al-Munawwaroh  dan  berlangsung  sampai  2001.  Setelah meninggalnya  cucu  dari  wakif  tanah  tersebut  kemudian  dikelolah  oleh Komaruddin  bin  H.  Anwar  yang  selanjutnya  disebut  Tergugat  I,  dan  masa pegelolaannya hasil tanah wakaf tersebut  tidak pernah lagi  diserahkan ke Masjid Jami Almunawwaroh dan juga menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan harta warisan  dan  telah  memilik  putusan  dengan  Nomor  08/PPPHP/2001/PA.Bgr. Namun, setelah diajukan perkara wakaf kemudia pengadilan memutuskan bahwa tanah  tersebut  adalah  tanah  wakaf  dan  juga  melakukan  sita  jaminan  terhadapat sebagian  tanah  danga  telah  dijual  sebelumnya  oleh  anak  dari  wakif.  Dan  wakaf tersebut  sebelumnya  tercatat  dalam  buku  C  No.  1046  persil  No.  72  S.II,  tercatat pula dalam buku C No:  9/528,  persil  No: 72 S.II.  Dari perkara tesebut  dipahami bahwa  suatu  tanah  wakaf  dengan  sertifikat  kuat  secara  yuridis  dan  perlindunan untuk  tanah  wakaf  yang  tidak  memiliki  sertifikat  dengan  melakukan  pencatatan dengan  benar  seperti  melalui  KUA  dan  dipersaksikan  dengan  sekurang- kurangnnya dua orang saksi.

## C.  Pendapat  Masyarakat  tentang  Tanah  Wakaf  yang  Tidak  Bersertifikat  di Kabupaten Enrekang.
Di  Indonesia  wakaf  pada  masa  penjajahan  Belanda  membuat  beberapa Surat  Edaran  mengenai  wakaf  dan  salah  satunya  memerintahkan  kepada  bupati untuk  membuat  daftar  wakaf  tanah  dan  sejenisnya.Setelah  Indonesia  merdeka beberap aturan kemudian diundang-undangkan untuk mengatur perwakafan tanah di  Indonesia. Termasuk juga didalamnya mengatur mengenai pengadministrasian tanah  wakaf.  Agar  wakaf  tersebut  tetap  dapat  dipergunakan  dan  meminimalisir kemungkinan  masuknya  seseorang  untuk  menganggu  gugat  suatu  tanah  wakaf maka pemerinta mengatur mengenai pengadministrasian tanah wakaf.Selain untuk pelaksanaan tertib administrasi pertanahan, suatu sertifikat juga sebagai alat bukti yang  melegalkan  kedudukan  dari  tanah  tersebut.  Masyarakat  pedesaan  yang selama  ini  sudah  terbiasa  dan  akrab  dengan  tatacara  sederhana/tradisonal  dalam berbagai hubungan diantara mereka, seperti sewa menyewa, perjanjian kerja dan lain-lain,  menurut  mereka  hal  demikian  tidak  dibutuhkan  perosedur  panjang  dan suatu  bukti  yang  tertulis.  Bayaknya  waktu  yang  digunakan  untuk  pengurusan
tersebut  dan  mereka  juga  tidak  meresakan  manfaat  yang  mereka  peroleh  dengan mendaftarkan tanah tersebut.
Masyarakaf  berpendapat  bahwa  tanpa  di  buatkan  sertifikat  tanah  tersebut akan  tetap  akan  menjadi  wakaf  sebagai  mana  keterangan  yang  dijadikan  sampel dari wawancara Hamdani:
“na  mao  i  na  edak  sertipika’  na  edak  ora  ia  na  la  ta’de  jio  masigi” “kalaupun tidak ada sertifikat masjid tersebut tidak akan hilang”. 12
Pernyataan  tersebut  kemudian  dipahami  bahwa  tanpa  sertifikat  posisi tanah  wakaf  yang  dibagun  diatasnya  bagunan  masjid  dan  bagun  lain  tetap  akan kekal  karena  masyarakat  menggap  bahwa  setelah  tanah  tersebut  dipergunakan untuk tempat keagamaan itu merupakan suatu keniscayaan akan beralih fungsi. Masyarakat  sangat  menunjung  tinggi  sikap  saling  percaya  antara  satu  sama  lain. Selanjutnya karena wakaf adalah sutu kekayaan umum maka dijelaskan bahwa:
“Na moi na edak apa la di potuo, edak to ia na ia jio masigi la di ala” 13
“Kalaupun  tidak  punya  sesuatu  untuk  hidup,  tidak  mungkin  mesjid  yang akan diambil
Pernyataan  tersebut  menunjukkan  bahwa  kondisi  ekonomi  yang berkekurangan  tidak  mempengaruhi  kedudukan  dari  wakaf.  Masyarakat  masih sangat  memagang  sikap  saling  percaya  antara  mereka,  tanpa  memiliki  sertifikat atau  dilakukan  pencatatan  suatu  tanah  wakaf  tetap  dapat  dipergunakan  dan dimanfaatkan  untuk  umum.  Pemahaman  masyarakat  Kabupaten  Enrekang mengenai sertifikat tanah wakaf adalah bahwa tanah tersebut akan aman posisnya selama  sudah  dibagun  atau  telah  dipergunakan  untuk  umum.  Tanah  wakaf  yang memiliki sertifikat bukan aman karena sertifikat melainkan karena wakaf tersebut telah dimanfaatkan dan menjadi milik Allah swt yang dimanfaatkan untuk umum.

## KESIMPULAN
Tanah  wakaf  di  Kabupaten  Enrekang  yang  tidak  memiliki  sertifikat  dapat dilindungi oleh hukum apabila terpenuhi rukun dan syaratnya serta alat bukti yang dapat menjamin  perlindungannya  adalah  Akta  Ikrar  Wakaf  dan  saksi-saksi  serta  alat  bukti tertulis lain. Masyarakat berpendapat bahwa tanah wakaf tanpa sertifikat aman posisnya
12 Hamdani,  Masyarakat  Kecamatan  Anggeraja, Wawancara, Anggeraja,  17  November 2018
13 Sakka, Msyarakat Kecamatan Enrekang, Wawancara, Enrekang 12 November 2018
ketika tanah tersebut telah berdiri diatasnya bagun ibadah atau telah dipergunakan untuk kepentingan  umum.  Dari  tulisan  ini  diharapkan  menjadi  acuan  untuk  menangani  tanah wakaf  yang  belum  memiliki  sertifikat  untuk  menjamin  perlindungan  hukumnya berdasarkann aturan yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku al-Alabij, Adijani. Perwakafan Tanah di Indonesia: dalamTeori dan Praktek .
Jakarta: Rajawali, 1989
Bukhari, Imam. Shahih al-Bukhari. juz III. Bairut: Dar l-fikr, t th.
Depertemen Agama , Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
Hasanah, Uswatun. Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pengembangan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2008.
Santoso, Urip. Kepastian Hukum Wakaf Tanah Milik, Volume XIX No. 2. Perspektif:
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.
Soekanto, Soerjono, dkk., Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum. Jakarta: PT. Bina Aksara. 1988 .
Qahaf, Mundzir. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: KHALIFA, 2004.
Peraturan  BWI  Nomor  3  Tahun  2008  Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989