INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 3300-3310 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Sumbangsi Universitas Patompo Memberantas Korupsi
Sitti Maryam 1 ✉ , Nining Suryaningsih.Y 2
Dosen Universitas Patompo Email: Sitti.patajai@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Korupsi  dikategorikan  kejahatan  luar  biasa  atau extraordinary  crime,  karena  berpotensi  merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara ilmiah korupsi dapat dikategorikan sebagai suatu pranata yang memiliki 3 (tiga) persoalan; korupsi berorientasi pada masalah; kekayaan, kerugian, dan sifatnya melawan hukum. Skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia sebagai Negara terkorup ke- 5 di Asia Tenggara. Penulisan artikel jurnal ilmiah mempergunakan methode penelitian kepustakaan ( library research). Perlu upaya pencegahan dan penindakan korupsi yang dilakukan semua pihak yakni pemerintah, masyarakat dan swasta. Universitas Patompo berupaya menanamkan nilai-nilai anti korupsi bagi mahasiswa berupa nilai; moral, kejujuran, kebenaran dan keadilan serta keteladanan pada keluarga maupun terhadap lingkungan sekitar.
Kata Kunci: Korupsi, Pencegahan, Pemberantasan, Sumbangsi

## Abstract
Corruption categorized as crime outside normal or extraordinary crime , because potential damage various joints life nationality and patriotic. By scientific corruption can categorized as as something institutions that have 3 (three) problems; corruption oriented on problem; wealth, loss, and its nature oppose law. Score index perception corruption (IPK) Indonesia is the 5 th most corrupt country in Southeast Asia. Writing article journal scientific use method study librarianship (library research). Need effort prevention and enforcement corruption committed all party ie government, society and private. University Patompo endeavor embed anti corruption values for student form mark; morals, honesty, truth and justice as well as exemplary on family nor to environment around.
Keywords: Corruption, Prevention, Eradication, Donations

## PENDAHULUAN
Pada hakikatnya korupsi merupakan manifestasi sikap ingkar dan kufurnya seorang koruptor  dari  tita  fitrahnya  sebagai  insan  penyenggara  Negara,  sehingga  tanpa  tedeng aling-aling  dapat  mengikut  sertakan  beberapa  oknum  yang  pada  akhirnya  secara  tidak langsung  terbentuk  komunitas  keluarga  koruptor  yang  dapat  diistilahkan  sebagai state capture corruption (Nurul Irfan). Betapa besar bahaya kenegaraan yang dapat timbul dari suatu  perbuatan  korupsi,  karena  berpotensi  menguras  keuangan  Negara  dan  berbagai sumber daya Negara, sehingga baik langsung maupun tidak langsung akan menghambat pelaksanaan pembangunan.
Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, karena dampaknya yang demikian besar dapat menggangu perekonomian nasional serta dapat merusak  urat  nadi  perekonomian  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Praktek korupsi  dilakukan  secara  sistematik  bersifat  endemis  dan  terjadi  dalam  tenggang  waktu yang  berkepanjangan  sehingga  menjelma  menjadi  budaya  korupsi,  dan  sekaligus menurunkan tingkat percayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga Negara.
Pemberitaan yang hangat diperbincangkan berbagai media, baik cetak maupun media elektronik, yakni ditetapkannya para petinggi penegak hukum;  FB (Ketua KPK), GS (Hakim Agung)  dan  EH  (  Wamenkumham)  masing-masing  diduga  sebagai  tersangka  gratifikasi dan/atau melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B,atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  juncto  Pasal  65  KUHP.  Kejahatan  korupsi  yang  dilakukan  telah mencoreng dan mencidrai institusi lembaga penegak hukum di Indonesia.
Berkenaan tingginya kasus korupsi di Indonesia, bahkan memiliki skor indeks persepsi korupsi (IPK) sebagai Negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara, hal ini merupakan suatu fakta yuridis betapa genting, kritis, kronis dan merajalelanya korupsi yang terjadi di Indonesia, yang dilakukan secara terselubung dan berjamaah dengan menguras perekonomia Negara. Menurut Bambang Widjojanto, (2005 :201) bahwa, Pelaku korupsi juga sangat bervariasi, ada yang dilakukan sendiri hingga korupsi berjamaah bersama rekan sampai melibatkan suatu  komunitas,  bahkan  lintas  fraksi  dan  “koalisi”    atau  antar  “lembaga  tinggi  negara”. Lebih lanjut dikatakan bahwa, salah satu dampak korupsi menyebabkan fungsi dan struktur dihampir sebagian lembaga pelayanan publik menjadi berbiaya tinggi dan tidak fungsional. Akibatnya  tidak  hanya  menyebabkan  kualitas  layanannya  tidak  baik,  tetapi  juga menimbulkan kualitas pelayanannya tidak baik, sehingga dikategorikan kejahatan  luar biasa
atau extraordinary  crime.    Pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  dapat  optimal  jika semua pihak bekerja sama yakni; pemerintah, masyarakat, dan swasta.

## METODE PENELITIAN
Menurut Syamsuddin Pasamai,( 2007: 32) methode penelitian merupakan instrument yang  dipergunakan  oleh  ilmuan    dalam  melaksanakan  penelitian,  sehingga  dapat menemukan kebenaran ilmiah. Akan tetapi metode atau metodologi tidak dapat disamakan dengan  sistem,  karena  motode  berkaitan  dengan  aspek  formal  yang  secara  harfiah menggambarkan jalan atau  totalitas ilmu tersebut  dicapai dan dibangun. Penulisan artikel jurnal ilmiah ini menggunakan methode penelitian kepustakaan ( library research), melalui bahan bacaaan buku, jurnal dan dokumen lain, guna menghimpun teori-teori ilmiah yang dimungkinkan  dapat  mendukung  aplikasi  dan  implementasi  pencegahan  dan pemberantasan korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksitensi Korupsi
Sebelum  diulas  berkenaan  dengan  korupsi,  maka  terlebih  dahulu  patut  diketahui berkenaan dengan pendidikan. Menurut H.A.R. Tilaar dikutip oleh Sitti Maryam,dkk (2020- :2-3)  mengemukakan,  bahwa  pendidikan  merupakan  proses  pendewasaan  manusia (peserta didik) untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Sedang proses interaksi, dapat  dilakukan melalui serangkaian latihan dan pengalaman yang dijalani  oleh  peserta didik.  Oleh karena itu pendidikan Anti korupsi pada perguruan tinggi merupakan suatu proses pembelajaran dan pembentukan perilaku mahasiswa yang anti korupsi dengan cara mengajarkan  dan  menanamkan  nilai-nilai  kejujuran,  kebenaran  dan  keadilan  serta keteladanan, sebagai aplikasi dari nilai-nilai  terkandung dalam Pancasila.
Menurut  Said  Gunawa,  dkk  (2019:199)  bahwa  pendidikan  merupakan  pengokohan terhadap keasasian manusia sebagai mahluk Tuhan yang memiliki karakter kepastian dasar untuk  berkontribusi  bagi  kemanusiaan  bagi  kemaslahatan  hidup  dirinya  dan  orang  lain. Kepercayaan  bahwa  manusia    terlahir    dengan  sejuta  kemampuan  untuk  melakukan perubahan  ialah  dasar    pengembangan    formil  dan  atau  informal.  Dukungan  informal dilakukan oleh keluarga  dan sosial, sedang dukungan formil dilakukan  oleh sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi dengan beragam stratafikasinya.
Universitas  Patompo  sebagai  salah  satu  lembaga  pendidikan  telah  mengajarkan pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa, karena korupsi merupakan suatu perbuatan buruk yang  memiliki  aturan  hukum  tersendiri,  didalamnya  terkadung  perintah,  anjuran  dan
larangan  dengan  ancaman  pengenaan  sanksi  hukum.  Pengenalan  anti  korupsi  bagi mahasiswa, seyokyanya terlebih dahulu mengerti hukum dalam artian untuk mengetahui hukum secara benar, terlebih dahulu perlu dimengerti makna dan definisi hukum (secara etimologi  dan  terminology).  Hal  ini,  dimaksudkan  untuk  mempermudah  memahami kandungan yang terdapat dalam hukum itu sendiri berkenaan korupsi.
Menurut Abidin Farid  dan Hamzah dikutip oleh Sitti Maryam, dkk (2022:350) bahwa, korupsi  cara  etimologi;  kata  korupsi  berasal  dari  bahasa  Latin  ( corruptio,  corruptus  dan corrumpere), kemudian berkembang dan diadopsi oleh beberapa negara besar di Eropa, seperti  Inggris  ( corruption  dan  corrupt),  Perancis  (corruption),  Belanda  (corruptie  atau k orruptie)  dan  ditransfer  pula  ke  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  istilah  korupsi  yang bermakna kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.
Bahwa  beragamnya  arti  kata  korupsi  dari  aspek  etimologi  di  atas,  lagi  pula  tidak adanya satu pasalpun dalam peraturan perundangan (UU No. 3 Tahun 1971,  UU. No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 maupun UU No. 30 Tahun 2002) yang memberikan pengertian korupsi secara terminologi ataupun rumusan definisi yang dapat dipakai sebagai pegangan dan standar penilaian terhadap sesuatu peristiwa ataupun perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Korupsi memiliki 3 (tiga) unsur pokok yakni; memperkaya diri sendiri, keluarga dan orang lain atau korporasi, unsur melawan hukum dan unsur dapat merugikan Negara atau perkonomian Negara.  Sehingga  korupsi  perlu  dilakukan  upaya  pemberantasan  dan  pencegahan  oleh semua pihak sekaligus mencari tahu sebab-sebab terjadinya korupsi.
Selanjutnya  Arie  Soelendro  (1999:  4),  bahwa  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan (BPKP-) menyebutkan ada 4 (empat) aspek Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) telah diidentifikasikan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri yaitu:
a. Aspek  perilaku  individu,  yaitu  faktor-faktor  internal  yang  mendorong  seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas  atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar ;
b. Aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang  tidak  benar,  sistem  akuntabilitas  yang  tidak  memadai,  kelemahan  sistem pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi ;
c. Aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif.
d. Aspek  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  terbitnya  peraturan  perundang- undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni  penguasa  negara,  kualitas  peraturan  perundang-undangan  yang  kurang memadai, judicial review yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.
Bahwa dari 4 (empat) aspek strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di atas, menurut Penulis yang perlu mendapat perhatian khusus adalah aspek prilaku (orang) selaku mahluk individu sekaligus mahluk sosial yang diberikan akal fikiran dan hati oleh Allah dalam melakukan sesuatu untuk mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, aspek manusianya dalam hal menentukan suatu keputusan senantiasa dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan serta keteladanan, sehingga dapat terhidar dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

## Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Berkenaan dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak secara otomatis menghentikan perilaku korup, karena pemberantasan korupsi bukanlah pekerjaan yang mudah dan gampang, akan tetapi membutuhkan suatu  kemitmen  yang baik, integritas, profesionalisme dan etos kerja  serta moral  yang  tinggi.  Menurut  Lopa  dikutip  Hambali  Thalib,  (2009  :6)  bahwa  langkah pencegahan korupsi juga dapat dilakukan  dengan menanamkan  nilai kejujuran, kebenaran dan  keadilan  serta  keteladanan  kepada  keluarga    dan  lingkungan  kerja    yang  dapat menunjang  iklim keluarga dan iklim kerja di kantor. Dalam hubungan ketauladanan  ini sangat relevan  dengan salah satu hadistt Rasulullah SAW yang artinya akan memperoleh terus amal bagi seseorang  yang mampu mampu memberikan tauladan yang positif kepada sesamanya  dan sebaliknya  akan terus diganjar dosa diikuti dengan siksaan yang pedih bagi seseorang  yang memberi contoh perbuatan yang tidak terpuji bagi sesamanya.
Ada lima hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus bagi pemerintah dalam  berusaha  melakukan  pencegahan  kemungkinan  terjadinya  korupsi  di  Indonesia,
sebagai berikut :
a. Nilai  Moral;  Secara  teoretis  nilai  moral  dapat  berupa  kaidah-kaidah  atau  aturan bertingkah  laku  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Contohnya; seseorang dilarang atau tidak boleh memeras orang lain. Oleh karena itu, maka nilai sosial suatu sistem yang di dalamnya terkandung harapan berperilaku yang baik dan benar untuk ditampilkan, dan sekaligus menjadi pedoman hidup bagi setiap anggota masyarakat.
b. Kedisplinan; sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya sebagai slokan belaka, tetapi teramat penting hadir di tengah-tengah pergaulan hidup di  masyarakat.  Bahkan  setiap  pribadi,  perlu  berdisiplin  dalam  menjalankan  tupoksi (khususnya bagi pejabat) masing-masing.
c. Norma Hukum; yang di dalamnya terkandung, larangan ataupun kewajiban secara ex officio dapat menjadi salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Penataan norma hukum dimaksud, melibatkan peran penguasa serta di dalamnya ada sanksi bagi yang melanggar hukum. Norma hukum yang telah dibentuk, tidak hanya untuk dibaca,  diketahui  ataupun  dihafal  tetapi  benar-benar  harus  diaktualisasikan  dalam kenyataan  sehingga  mampu  menangkal  atau  mencegah  terjadinya  tindak  pidana korupsi.
d. Kontrol Sosial; dapat diaplikasikan melalui jalur pendidikan mulai dari tingkat paling rendah sampai  diperguruan tinggi, mulai  dari diri sendiri,  segenap anggota rumah tangga,  tetangga,  lingkungan  dan  masyarakat  sekeliling.  Kontrol  sosial  melalui gerakan sosialisasi, diharapkan memberikan gambaran tentang bahaya tindak pidana korupsi  kepada  anak-anak  sehingga  membekas  dalam  hati-sanubari  sampai  kelak menjadi pejabat demi mencegah terjadinya korupsi.
e. Sanksi  atau  Penghargaan.  Upaya  pencegahan  terhadap  kemungkinan  terjadinya tindak pidana korupsi, karena ada ancaman pengenaan sanksi yang relatif berat dan cukup memalukan keluarga. Sebaliknya; apabila ada seseorang yang berprestasi, patut diberi penghargaan sehingga yang bersangkutan tetap berkreatif dan mengusahakan untuk tidak mencoba-coba melakukan tindak pidana korupsi.(Sitti Maryam, dkk, 369- 370 )
Di samping itu, salah satu upaya preventif untuk mencegah terjadi perilaku korupsi, pemerintah membuat payung hukum  UU No. 28 Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan Negara    Yang  Bersih  Dan  Bebas  Dari  Korupsi,    Kolusi  Dan  Nepotisme.  Menurut Soedarmayanti,  (2007  :44)  bahwa  untuk  menjamin  penyelenggaraan  Negara  yang  baik, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pemerintah harus akuntabel, transparan,
terbuka dan memberikan  peluang besar  bagi terwujudnya partisipasi masyarakat  dalam berbagai  aspek  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan    dan  pelayanan  publik. Selain  itu  upaya  penegakan  hukum  dalam  rangka  pemberantasan  korupsi,    Kolusi  dan Nepotisme perlu ditingkatkan melalui proses tindakan hokum dan peraturan perundang- undangan  yangtelah  disempurnakan,  dengan  melibatkan  partisipasi  masyarakat    dan lembaga independen lainnya.
.  Universitas  Patompo  Makassar  merupakan  salah  satu  penyelenggara  pendidikan tinggi di Sulawesi Selatan, juga telah mengajarkan pendidikan anti korupsi. Hal ini bertujuan, agar mahasiswa selaku agent of change, perlu memperoleh pendidikan karekter dengan menanamkan  nilai-nilai  berupa;  moral,  keagamaan,  kejujuran,  ketauladanan  dan kedisiplinan serta memberikan pemahaman berkenaan dengan sebab dan akibat perbuatan korupsi serta bagaimana cara pencegahan dan penegakan hukumnya.  Universitas Patompo memberikan sumbangsi pemikiran dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, berupa; Memberikan  edukasi  bagi  masyarakat  dan  semua  jenjang  pendidikan;  pelaku  korupsi dihukum  berat,  memperkuat  undang-undang  KPK  dan  mempercepat  mengembalian kekayaan Negara yang dikorupsi
Penegakan Hukum Korupsi
Menurut  Syamsuddin  Pasamai  (2022-82)  mengungkapkan  bahwa,  Indonesia merupakan negara hukum ( rechtsstaat) yang merdeka, sebagai negara merdeka sungguh tepatlah pernyataan Phillippe Nonet dan  Philip Selznick bahwa  Rules must be obeyed, not becauce  ofrisk of punishment, but becauce  society would fall apart without rules. Leonyang dicetuskan Phillippe Nonet dan Philip Selznickinicukup representatif, karena menghendaki adanya  hukum yang otonom dalam suatu Negara merdeka. Dan pada akhirnya hukum itupun diharapkan  sebagai panglima yang mempu memberikan  pengayoman.
Bertolak  dari  ungkapan  di  atas,  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  45  ditegaskan,  bahwa “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Negara  hukum  menghendaki  agar  upaya penegakan hukum ( law enforcement) dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi mutlak dan harus dilakukan melalui perangkat dan instrumen hukum yang tersedia demi terwujudnya  cita  hukum  Pancasila  yang  intinya  terdiri  dari  tiga  unsur  yakni  keadilan, kehasilgunaan/kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut Sri Hayati,dkk (2021:15) bahwa, Paham  Negara  hukum  Indonesia  mendudukan  kepentingan  orang  perorangan  secara seimbang dengan kepentingan umum. Negara mengakui hak dan kewajiban dasar warga Negara serta membuat peraturan-peraturan yang memungkinkan terjaminnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan damai.
Bahwa  banyak  kasus  korupsi  di  Indonesia,  maka  akan  menggangu  stabilitas pembangunan  perekonomian  dan/atau  meningkatnya  kemiskinan  dan  pengangguran. Baru-baru ini pada siaran langsung TV One dan Kompas Tv tanggal 12 Desember 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan pidato dalam rangka memperingati hari Anti Korupsi sedunia (Hakordia)  mengungkapkan bahwa, sejak  tahun 2004-2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 344, termasuk Ketua DPR dan juga Ketua DPRD. Ada 38 menteri dan kepala lembaga. Ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota. Ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi. Ada 8 komisioner, di antaranya komisioner KPU, KPPU, dan KY. Dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat. Terlalu banyak,
banyak sekali. https://setneg.go.id/baca/index/sambutan_presiden_joko_widodo_pada_puncak_peringata n_hari_antikorupsi_sedunia_tahun_2023.
Kemudian  penegakan  hukum  terhadap  kasus  korupsi  di  atas,  dalam  penegakan hukumnya  atau  sanksi  hukum  yang  dijatuhkan  berpariasi,  munurut  Soerjono  Soekanto dikutip  Metsie  (2023  :25-26)  menyatakan,  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  sering mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut :
a. Faktor hukumnya sendiri.
b. Faktor penegak hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan.
e. Faktor kebudayaan.
Bahwa ke -5 (kelima) faktor di atas, merupakan suatu system yang saling berkaitan antara  satu  dengan  lainnya,  sehingga  menjadi  tolak  ukur  efektivitas  penegakan  hukum. Penegakan hukum merupakan perwujudan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
Kemudian  Bambang  Sutiyoso  (2015:32),  disadari  bahwa  terjadinaya  praktek penyalagunaan wewenang di lembaga peradilan, disebabkan oleh banyak faktor antara lain, dan  terutama  adalah  tidak  efektifnya  pengawasan  internal  yang  ada  dalam  peradilan. Masalah  penegakan  hukum  merupakan  masalah  yang  berkaitan  dengan  keberadaan hukum  dan  manusia.  Hukum  tidak  mungkin  dapat  merealisasikan  sendiri  kehendak- kehendaknya,  karena  itu  hanya    berupa  kaidah.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  kehadiran manusia (aparat penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum.
Dalam hal penegakan hukum, maka pada hakikatnya ada tiga tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai berikut  :
a. Terbukti  atau  tidaknya  unsur  tindak  pidana  korupsi  yang  disangkakan  atau
didakwakan,  dan  menghukum  pelaku  tindak  pidana  korupsi  secara  proporsional, sesuai berat ringannya tindak pidana yang terbukti dilakukannya.
b. Memberikan  efek  jera  baik  kepada  pelaku  tindak  pidana  korupsi  (yang  sudah dinyatakan  bersalah  dengan  putusan  in  kracht  oleh  pengadilan),  maupun  kepada warga masyarakat lain agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.
c. Pengembalian keuangan negara ke kas negara, baik dengan cara penyitaan maupun perampasan kekayaan pelaku. (Sitti Maryam,dkk;2022: 372-373)
Dengan  demikian,  maka  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  bertujuan  untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas segala bentuk dan jenis tindak pidana korupsi. Sedang yang dimaksud dengan kepastian hokum, maka fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.
Menurut Wahyu Affandy dikutip Syamsuddin Pasamai 2013:50) menyatakan, bahwa esensi hukum memang sangat diperlukan untuk mencegah  timbulnya bahaya-bahaya yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat. Sehingga setiap  anggota masyarakat, merasa aman dan tentram karena memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah.
Lebih  lanjut  menurut  Nandha  Risky  Putra  dan  Rosa  Linda,  bahwa  Pemberantasan tindak  pidana  korupsi  hanya  dapat  dilakukan  secara  berhasil  dan  optimal  oleh  aparat penegak  hukum  yang  berkualitas  dan  berintegritas.  Untuk  menghasilkan  insan  penegak hukum  yang  berintegritas  dan  berkualitas,  sistem  manajemen  sumber  daya  manusia  di lingkungan penegak hukum harus ditata ulang, mulai dari prosedur rekrutmen, pembinaan, pendidikan, karir, insentif, dan hukuman. Namun harus dipahami bahwa proses pengelolaan sumber daya yang baik bersifat universal dan harus dilaksanakan pada semua tingkatan penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan.  Penegakan  hukum  diharapkan  dapat dilaksanakan  dengan  baik  dan  merata  dengan  integritas  yang  tinggi. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas  ©Komisi Pemberantasan Korupsi .

## SIMPULAN
Perlu  disadari  korupsi  merupakan  kejahatan,  oleh  karena  itu  perlu    langkah pencegahan dan pemberantasan serta penegakan hukum. Faktor mempengaruhi korupsi yakni; perilaku individu, organisasi, masyarakat dan peraturan. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa, menanamkan nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan serta keteladanan kepada  keluarga  dan  lingkungan.    Adapun  faktor  mempengaruhi  penegakan  hukum yakni; hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.
Sumbangsi  pemikiran  Universitas  Patompo  dalam  memberantas  korupsi  yakni
memberikan edukasi; anti  korupsi bagi seluruh  lapisan masyarakat dan  semua jenjang pendidikan, pelaku korupsi dihukum berat, penguatan regulasi, mengembalian kekayaan Negara  hasil  dikorupsi  dan  kerjasama  pemerintah,  masyarakat  dan  swasta,  upaya mencegah dan menegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Artidjo  Alkostar,  2013,  Permasalahan  Gratifikasi  Dan  Pertanggungjawaban  Korporasi Dalam Undang-Undang Korupsi, Varia Peradilan Edisi XXVII No. 330.
Arie Soelendro 1999. Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),Jakarta.
A.  Arief  Sidharta,  2011.  Beberapa  Pemikiran  Tentang  Pembangunan  Sistem  Hukum Nasional Indonesia ,Citra Aditya Bakti, Bandung.
Bambang  Sutiyoso,  2015.Metode  Penemuan  Hukum,  Upaya  MewujudkanHukum yangPasti dan Berkeadilan,Uli Press, Yokyakarta.
Bambang Widjojanto,2005.Membasmi Kanker Korupsi, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah bekerjasama dengan Parrtnership, Jakarta.
Hambali Thalib, 2008. Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Presfektif Hukum Pidana, UMI, Makassar..
Metsie, 2023. Kajian Filosofis  Penerapan sanksi Pidana Minimal Terhadap PelakuTindak Pidana Korupsi, UNHAS,Makassar.
Nandha  Risky  Putradan  Rosa  Linda  Jurnal  Antikorupsi  Vol  8,  No.  1,  2022, https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas  ©Komisi Pemberantasan Korupsi,hal.
Nurul Irfan, 2011; Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, AMZAH,Jakarta. Hal.v Said Gunawan, dkk.2019. Hukum Administarsi Pertahanan (Sebuah Pendekatan Hukum Normatif), Raja Grafido  Persada, Depok.
Sitti Maryam,dkk; 2022, Urgensi Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi. Ardh Group, Gowa.
------------------.  2020. Urgensi  Pendidikan  Pancasila  Pada  Perguruan  Tinggi.  Tallasa Media, Gowa.
Sri Hajati, dkk. 2021.Politik Hukum Pertanahan Indonesia,  Kencana, Jakarta.
Syaharuddin Nawi, H; 2014. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha  Ukhuwah Grafika, Makassar.
Syamsuddin  Pasamai,  2013.  Sejarah    Hukum  (Dalam  Prespektif  Ilmu  Hukum)    Asus Timur,Makassar.
---------------------------, 2022.  Kumpulan Tulisan Hukum Pertanahan  Milenial, DE LA
MACCA, Makassar.
Sedarmayanti,2007. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan  Good Corporte Governance (Tata kolola Perusahaan Yang Baik),Mandar Maju, Bandung. Tim Garda Tipikor, 2016. Kejahatan Korupsi, Rangkang Education, Yokyakarta. Winarno, 2002. Integrasi Nasional; Buku Pegangan Kuliah. UNS Press, Surakarta Yontado Parapat,dkk : https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index
Jurnal, Sumber:https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/indonesia- negara-terkorup-ke-5-di-asia-tenggara-pada-2022.
https://setneg.go.id/baca/index/sambutan_presiden_joko_widodo_pada_puncak_peringa tan_hari_antikorupsi_sedunia_tahun_2023.