PENGATURAN PELINDUNGAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA PADA MASA PERANG DALAM UU NO.11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA
( Regulation on the Protection of Cultural Heritage in Time of War in Cultural Heritage Law No. 11 of 2010)
Siti Nurbaiti Fakultas Hukum Universitas Trisakti siti.n@trisakti.ac.id

## Abstrak
Pasal  1  butir  (3)  UU  No.  11  Tahun  2010  tentang  Cagar  Budaya  menentukan  Bangunan Cagar  Budaya  adalah  susunan  binaan  yang  terbuat  dari  benda  alam  atau  benda  buatan manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  ruang    berdinding  dan/atau  tidak  berdinding  dan beratap.  Bangunan  Cagar  Budaya  merupakan  hasil  karya  manusia  atau  hasil  karya  suatu bangsa pada masa lalu. Warisan budaya masa lalu ini penting dipertahankan keberadaannya terutama bila terjadi perang, namun dalam praktik masih menimbulkan masalah dari sudut aturannya. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan pengaturan pelindungan Bangunan Cagar  Budaya  pada  masa  Perang  dalam  UU  No.11  Tahun  2010.  Digunakan  metode penelitian  normatif-deskriptif  dengan  data  sekunder  yang  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil penelitian  menggambarkan  bahwa  pengaturan  pelindungan  bangunan  cagar  budaya  pada masa  perang  dalam  UU  No.11  Tahun  2010  hanya  diatur  dalam  Penjelasan  Pasal  57 mengenai  penyelamatan.  Sedangkan  aspek  pelestarian,  pelindungan  dan  pengamanan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan aspek penyelamatan tidak memasukkan aspek pelindungan bangunan cagar budaya dalam situasi perang, sehingga Indonesia perlu meratifikasi Protocol II Konvensi 1954 , agar bangunan cagar budaya terjamin  pelindungan hukum dan kelesatriannya jika terjadi perang.
Kata kunci: Pelindungan Bangunan Cagar Budaya, UU No. 11 Tahun 2010, Masa Perang

## Abstract
Article  1  point  (3)  of  Law  No.  11  of  2010  on  Cultural  Heritage  stipulates  that  Cultural Heritage Buildings are buildings built from natural or man-made materials to meet the needs for walled space and/or without walls and roofs. Cultural heritage buildings are the work of humans  or  works  of  a  nation  in  the  past,  so  it  is  important  to  maintain  its  existence, especially in wartime. However, in practice the protection of cultural heritage buildings still creates problem in terms of laws and regulations. The purpose of this study is to describe the  protection  of  Cultural  Heritage  Buildings  in  wartime  under  Law  No.  11  of  2010.  The method  used  is  normative-descriptive  research  with  secondary  data  analyzed  qualitatively. The result illustrates that regulation on the protection of cultural heritage in wartime under Law  No.  11  of  2010  is  only  regulated  in  the  Explanation  of  Article  57  on  rescue.  While preservation and security as integral part of the rescue aspect, does not include protection of cultural heritage buildings in a state of war, so Indonesia needs to ratify Protocol II to the 1954 Convention to legally guarantee the cultural heritage building in wartime.
Keywords: Protection of Cultural Heritage Building, Law No. 11 of 2010, Time of War

## Pendahuluan
Pasal  32  ayat  (1)  Undang-undang Dasar Negara Republik 1945 mengamanatkan bahwa “negara
memajukan kebudayaan nasional Indonesia di  tengah  peradaban  dunia  dengan menjamin  kebebasan  masyarakat    dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”, sehingga kebudayaan
Indonesia  perlu  dihayati    oleh  seluruh warga Negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia  yang  mencerminkan  nilai-nilai luhur  bangsa  harus  dilestarikan  guna memperkukuh jari diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta  memperkuat  ikatan  rasa  persatuan dan  persatuan  bagi  terwujudnya  cita-cita bangsa  pada  masa  depan. 1 Cagar  Budaya sebagai  sumber  budaya  memiliki  sifat rapuh,  unik.  langka,  terbatas  dan  tidak terbarui 2 ,  Untuk  itu  Indonesia  telah mengeluarkan  UU  No.11  Tahun  2010 tentang  Cagar  Budaya,  dengan  tujuan untuk  memberikan  perlindungan  hukum,
1 Sekretariat  Jenderal  MPR  RI, Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  2009, Penjelasan.
2 Ibid.
salah satunya perlindungan hukum terhadap  bangunan    Cagar  Budaya  dari ancaman  pembongkaran,  penggusuran, pengerusakan,  atau  pemboman  akibat perang.
Perlindungan Bangunan Cagar Budaya  pada  masa  Perang  merupakan merupakan  fokus  masalah  yang  dibahas dalam  tulisan  ini,  karena  berdasarkan  hasil pengamatan,  dalam  praktik  negara  banyak bangunan  cagar  budaya  yang  merupakan situs  kebudayaan  di  masa  lalu  hancur akibat  perang. 3 Berkaca  dari  pengalaman tersebut Indonesia tetap harus mengaturnya  dalam  perundang-undangan, terlepas  dari  ada  maupun  tidak  adanya peperangan,  sebagai  upaya  preventif. Sebagai  langkah  awal,  Indonesia  perlu memperkuat  dan  melengkapi  pranata hukumnya  dalam  masalah  perlindungan
3 Fajar  Nugraha,  “290  Warisan  Budaya  Hancur Akibat  Perang  Di  Suriah,” Medcom.Id,  last  modified
2014, accessed June 6, 2020, https://www.medcom.id/internasional/dunia/wkB0EjeN -290-warisan-budaya-hancur-akibat-perang-di-suriah;
Dyan  F.  D.  Sitanggang,  “Pengrusakan  Tempat Bersejarah  Dalam  Perang  Antarnegara  Sebagai Pelanggaran  Hukum  Humaniter  Int ernasional,” Lex  et Societatis,  1,  no.  2  (2017);  Fadil  Hidayat  and Nuswantoro  Dwiwarno  ,  Joko  Setiyono,  “Aspek -Aspek Hukum  Perlindungan  Situs  Budaya  Dalam  Perspektif Hukum  Humaniter  Internasional  (Studi  Kasus Perusakan Kota Kuno Palmyra Oleh ISIS),” Diponegoro Law Journal 6, no. 1 (2017).
bangunan cagar budaya sehingga perumusan
masalah yang dapat dikemukakan  dalam  tulisan  ini  adalah bagaimanakah  perlindungan  bangunan cagar  budaya  pada  masa  perang  yang terdapat  dalam  UU  No.11  Tahun  2010 tentang  Bagunan  Cagar  Budaya.  Untuk menjawab permasalahan tersebut dipergunakan  metode  penelitian  normatif, dengan  meneliti  dan  mengkaji  pasal-pasal yang terdapat dalam UU No.11 Tahun 2010 yang  mengatur  mengenai  bangunan  cagar budaya  sebagai  objek  penelitian.  Sifat penelitiannya  adalah  deskriptif 4 yaitu menggambarkan pasal-pasal yang berkaitan  dengan  Bangunan  Cagar  Budaya yang  terdapat  dalam  UU  No.  11  Tahun 2010  tentang  Cagar  Budaya.  Data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  berupa peraturan  perundang-undangan,  artikel yang  terkait  dengan  Bangunan  Cagar Budaya  pada  Masa  Perang.  Analisis  data dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu
4 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum (Jakarta, 1982), 28.
mengenai pengaturan Perlindungan Bangunan Cagar Budaya pada masa Perang dalam  UU  No.  11  Tahun  2010  tentang Cagar  Budaya,  dan  penarikan  kesimpulan dilakukan  secara  deduktif,  yaitu  menarik kesimpulan  yang  bersifat  khusus  dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, 5 yaitu  menganalisis  pengertian- pengertian  umum  tentang  Cagar  Budaya yang kemudian dianalisis mengenai pengaturan perlindungan hukumnya, khusus mengenai bangunan cagar budaya.

## Pengertian
Dalam UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,  terdapat  pengertian-pengertian yang harus diketahui dan dipahami terlebih dahulu,  sehingga  tidak  terjadi  pemahaman atau penafsiran yang salah, yaitu:
a. Cagar Budaya
Warisan budaya yang bersifat kebendaan    berupa  benda  Cagar Budaya,  Bangunan  Cagar  Budaya, Struktur  Cagar  Budaya,  Situs  Cagar Budaya  dan  Kawasan  Cagar  Budaya    di
5 Lexy  J.  Moloeng, Metode  Penelitian  Kualitatif (Bandung, 1982).
darat  dan/atau  di  air    yang  perlu dilestarikan keberadaannya, karena memiliki nilai penting  bagi  sejarah, ilmu pengetahuan,    pendidikan,  agama, dan/atau  kebudayaan  melalui  proses penetapan. 6
b. Benda Cagar Budaya
Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau  benda  buatan  manusia,  baik bergerak  maupun  tidak  bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, bagian- bagiannya,  atau  sisa-sisannya  yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan  dan  sejarah  perkembangan manusia. 7
c. Bagunan Cagar Budaya
Susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi  kebutuhan  ruang  berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap. 8
d. Situs Cagar Budaya
Lokasi  yang berada di darat dan/atau di air    yang  mengandung  Benda  Cagar Budaya,  Bangunan  Cagar  Budaya,
6 Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, 2010, Pasal 1 butir (1). 7 Ibid., Pasal 1 butir (2).
8 Ibid., Pasal 1 butir (3).
dan/atau struktur Cagar Budaya sebagai hasil  kegiatan  manusia  atau  bukti kejadian pada masa lalu. 9
e. Pelestarian
Upaya  dinamis  untuk  mempertahankan keberadaan  Cagar  Budaya  dan  nilainya dengan cara melindungi, megembangkan, ndan
memanfaatkannya. 10
f. Pelindungan
Upaya  mencegah    dan  menanggulangi dari  kerusakan,  kehancuran,    atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan,  Pengamanan,  Zonasi, Pemeliharaan  dan  Pemugaran  Cagar Budaya. 11
g. Penyelamatan
Upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi  Cagar  Budaya  dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan. 12
h. Pengamanan
9 Ibid., Pasal 1 butir (5).
10 Ibid., Pasal 1 butir (22).
11 Ibid., Pasal 1 butir (23).
12 Ibid., Pasal 1 butir (24).
Upaya  menjaga  dan  mencegah  Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan. 13
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut  dapat  diketahui  bahwa  bangunan Cagar Budaya merupakan bagian dari Cagar Budaya,  yang  terletak  pada  situs  Cagar Budaya, berupa Benda tidak bergerak yang perlu  dilestarikan,  dilindungi,  diselamatkan maupun  diamankan.  Jadi  dalam  tulisan  ini pembahasan  hanya  pada  bangunan  Cagar Budaya yang merupakan salah satu bagian dari Cagar Budaya, yang perlu mendapatkan  perlindungan  pengaturan dalam  bentuk  pelestarian,  pelindungan, penyelamatan dan pengamanan pada masa perang.
Pelindungan  Bangunan  Cagar  Budaya pada  Masa  Perang  dalam  UU  No.11

## Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Dalam  UU  No.11  Tahun  2010 tentang  Cagar  Budaya,  jika  ditinjau  dari pasal-pasalnya  sudah  diatur  mengenai pelindungan  Bangunan  Cagar  Budaya  dari
kerusakan,  kehancuran  atau  kemusnahan, yang dapat dilihat dari pasal-pasalnya.

## Pelestarian
Pasal  55  menentukan  bahwa “setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja mencegah,    menghalang-halangi    atau menggagalkan  upaya    Pelestarian  Cagar Budaya ” .  Jika  dilihat  dalam  Penjelasan, maka penjelasan Pasal 55 hanya menyebutkan dengan  frasa  “ cukup  jelas ” , sehingga  pasal  ini  bersifat  umum,  tidak diatur  mengenai  larangan  kepada  setiap orang  yang  dengan  sengaja  menghalang- halangi atau mengagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya di masa Perang.

## Pelindungan
Pasal  56  menentukan  bahwa “ setiap  orang dapat  berperan  serta melakukan  Pelindungan  Cagar  Budaya”. Penjelasan  Pasal  56  menyatakan  pula dengan  frasa  “ cukup  jelas ” .  Artinya  hanya subjek  hukum  yang  berupa  orang (manusia)  saja  yang dapat berperan  untuk melakukan  pelindungan  Cagar  Budaya, sedangkan  Badan  Hukum    seperti  PT  atau Koperasi  tidak  termasuk  yang  dapat berperan  untuk  melakukan  Pelindungan
Cagar Budaya. Mengenai hal ini seharusnya setiap  orang  dan  Badan  Hukum  dapat berperan  melakukan  Pelindungan  Cagar Budaya.  Peran  serta  masyarakat,  bahkan sejak  dini,  seperti  yang  dipraktikkan  di
Yogyakarta dengan Sekolah Cagar Budayanya, seharusnya sudah
diperkenalkan  dengan  kepentingan  untuk menghargai  warisan  cagar  budaya  yang bernilai tinggi. 14
Berkaitan  dengan  situasi-situasi yang  mungkin  merupakan  tantangan  bagi perlindungan  cagar  budaya,  Pasal  56  ini tidak  mengatur  mengenai  ruang  lingkup penerapannya, sehingga
pelindungan bangunan Cagar
Budaya tidak
mendapatkan  perhatian  atau  tidak  diatur dalam masa perang berdasarkan pasal ini.

## Penyelamatan
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  57,
maka “ setiap  orang berhak  melakukan penyelamatan  Cagar  Budaya  yang  dimiliki atau  yang  dikuasainya  dalam  keadaan
14 Fajar  Winarni,  “Aspek  Hukum  Peran  Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya,” Mimbar Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada (2018): 14 – 15.
darurat  atau  yang  memaksa  untuk dilakukan  ti ndakan  penyelamatan” .  Dalam penjelasan Pasal 57 disebutkan bahwa yang dimaksud  dalam  keadaan  darurat  adalah kondisi yang mengancam kelestarian  Cagar Budaya,  seperti  terjadinya    kebakaran, banjir, gempa bumi dan perang .
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  57  tersebut ada dua hal yang perlu diketahui. Pertama , seperti  halnya  Pasal  56,  Pasal  57  hanya ditujukan  kepada  setiap  subjek  hukum berupa  orang  (manusia)  saja  dan  tidak termasuk Badan
Hukum. Kedua , penyelamatan Cagar Budaya yang dimaksud  adalah  Cagar  Budaya  yang merupakan  milik  perorangan  saja.  Dengan demikian setiap orang yang memiliki Cagar Budaya  yang  merupakan  benda  bergerak maupun  tidak  bergerak,  dalam  keadaan perang,  pemiliknya  berhak  menyelamatkan Cagar Budaya tersebut.
Selain  pengaturan  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  57  di  atas,  maka penyelamatan  juga  diatur  dalam  Pasal  58 ayat (1) point (a)  juga menentukan bahwa penyelamatan  Cagar  Budaya  dilakukan
untuk  mencegah  kerusakan  karena  faktor
manusia dan/atau
alam yang mengakibatkan  berubahnya  keaslian  dan nilai-nilai yang menyertainya. Penyelamatan tersebut  dilakukan  dalam  keadaan  darurat dan  keadaan  biasa  (ayat  (2).  Ketentuan Pasal  penyelematan  ini  dilakukan  baik dalam keadaan darurat atau biasa . Keadaan darurat  yang  dimaksud  menurut  penulis tidak  termasuk  kriteria  keadaaan  darurat yang  terdapat  dalam  Pasal  57,  karena dalam penjelasan Pasal 58 hanya dikatakan cukup  jelas,  sehingga  keadaan  darurat yang terdapat dalam Pasal 57 hanya untuk Pasal  57  saja,  tidak  untuk  Pasal  58. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan  Cagar  Budaya  diatur  lebih lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  (Pasal 60), tapi sampai tulisan ini dibuat Peraturan Pemerintah  mengenai  Penyelamatan  Cagar Budaya belum dirumuskan.

## Pengamanan
Menurut ketetuan Pasal 61 ayat (1)
”p engamanan ” dilakukan  untuk  menjaga dan  mencegah    Cagar  Budaya  agar  tidak hilang,  rusak,  hancur  atau  musnah  (ayat
(1)  dan  Pengamanan  Cagar  Budaya merupakan  kewajiban  pemilik  dan/atau yang  menguasainya  ayat  (2).  Dengan demikian  berdasarkan  ketentuan  Pasal  62 tersebut. pemilik dan/atau yang menguasai cagar Budaya, mempunyai kewajiban untuk mengamankan Cagar Budaya dengan suatu tindakan  berupa  menjaga  dan  mencegah agar  Cagar  Budaya  yang  berada  dalam penguasannya  tidak  hilang,  rusak,  hancur atau  musnah.  Dalam  Pasal  ini  tidak  diatur mengenai  pengamanan  dalam  keadaan perang.
Selain itu,  ketentuan  Pasal 66 ayat (1) menyatakan  bahwa  “s etiap  orang dilarang  merusak  Cagar  Budaya,  baik seluruh  maupun  bagian-bagiannya,  dari kesatuan,  kelompok  dan/atau  dari  letak asal ” .  Ketentuan  ini  menurut  penulis dimaksudkan  untuk  benda  tidak  bergerak, seperti  bangunan  Cagar  Budaya.  Akan tetapi dalam Pasal 66 ayat (1) tersebut juga tidak  disebutkan  jika  terjadi  perusakkan dalam  keadaan  perang,  demikian  juga dalam penjelasan pasalnya, hanya dikatakan  cukup  jelas.  Ketentuan  lebih lanjut  mengenai  Pengamanan  Cagar
Budaya diatur  lebih lanjut  dalam Peraturan Pemerintah  (Pasal  71),  tapi  sampai  tulisan ini  dibuat  Peraturan  Pemerintah  mengenai
Penyelamatan Cagar
Budaya belum dihasilkan.
Secara  umum  aturan-aturan  yang melengkapi  pelaksanaan  dari  UU  No.11 Tahun  2010  tentang  Cagar  Budaya  yang bersifat  desentralistik 15 ini  memang  baru terdapat  dalam  peraturan-peraturan  di daerah, namun belum menyentuh mengenai aspek pelindungan cagar budaya dalam waktu perang. 16
Belum  dirumuskannya  peraturan pelaksana  dari  UU  No.  11  Tahun  2010 tentang  Cagar  Budaya  antara  lain disebabkan karena politik hukum pemerintah  di  bidang  perlindungan  hukum terhadap cagar budaya yang kurang positif, yang ditandai dengan lemahnya penerapan UU  No.11  Tahun  2010  tentang  Cagar
15 Hafidz  Putra  A rifin,  “Politik  Hukum  Cagar Budaya  Dalam  Perlindungan  Identitas  Bangsa Indonesia,” Veritas et Justitia (2018): 27.
16 Ruliansyah  Putra,  “Implementasi  Undang -
Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Terhadap  Perlindungan  Atas  Benda  Cagar  Budaya  Di Kota  Bengkulu,” Jurnal  Hukum  Sehasen  2,  no.  2
(2019): 21 – 13.
Budaya  serta  belum  dijadikannya  masalah ini sebagai prioritas utama. 17

## Sanksi
UU  No.  11  Tahun  2010  tentang  Cagar Budaya mengatur mengenai “s anksi pidana ” yang  terdapat  dalam  Pasal  101 sampai  dengan  Pasal  115.  Terdapat  15 Pasal yang mengatur ketentuan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berniat sungguh-sungguh  mengatur  pelindungan Cagar  Budaya  termasuk,  Bangunan  Cagar Budaya-nya.  Adapun  sanksi  bagi  setiap orang  yang  dengan  sengaja  tidak melakukan  perlindungan  hukum  mengenai pelestarian,  pelindungan,  penyelamatan dan pengamatan diatur dalam:

## a. Pasal 104
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja mencegah, menghalang-halangi
atau mengagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55 dipidana dengan pidana penjara
17 Hafidz  Putra  Arifi n,  “Politik  Hukum Perlindungan  Cagar  Budaya  Di  Indonesia,” Dialogia Iuridica:  Jurnal  Hukum  Bisnis  dan  Investasi  (2018):
74 – 75.
paling  lama  5  (lima)  tahun dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp
10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah) dan Paling banyak Rp
500.000.000,-  (lima  ratus  juta rupiah).
b. Pasal 105
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja merusak Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun  dan  paling  lama  15  (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak  Rp
5.000.000.000.,- (lima milyar
rupiah). Sanksi
pidana sebagai upaya perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh UU  No.  11  Tahun  2010  mengenai  Cagar Budaya  ternyata  hanya  diperuntukkan  bagi tindakan-tindakan  tertentu  yang  berkaitan pelestarian dan  pengamanan, yakni masing-masing dalam Pasal 104  dan Pasal 105.  Sedangkan  pasal-pasal  mengenai pelindungan dan penyelamatan tidak
memuat  adanya  sanksi  atau  ketentuan pidananya.  Dengan  demikian  terlihat  jelas bahwa  UU  No.  11  Tahun  2010  tidak mengatur perlindungan hukum dalam masa perang,  karena  sanksi  yang  diberikan berdasarkan  ketentuan  Pasal  Pelestarian dan Pengamanan, otomatis pada ketentuan pidananya pun tidak mengatur sanksi pada masa  Perang.  Padahal  berkenaan  dengan tindakan  preventif  maupun  ketika  terjadi peperangan,  kemungkinan  pelanggaran- pelanggaran  hukum  baik  yang  berupa pelanggaran  hukum  nasional  maupun internasional sangat mungkin terjadi dan itu menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk mengatasinya. 18
Dari  keempat  perlindungan  hukum yaitu pelestarian, pelindungan, penyelamatan  dan  pengamanan,  hanya pasal  Penyelamatan  saja  yaitu  Pasal  57 yang  secara  tegas  menyebutkan  bahwa setiap orang berhak melakukan penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan  darurat  termasuk  dalam  masa
18 SIiti Alfia Rizka Laili Daulay, “Tanggung Jawab Negara  Dalam  Perlindungan  Benda-Benda  Budaya Selama Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”  (Universitas  Muhammadyah  Sumatera Utara, 2018), 78 – 80.
perang.  Dengan  demikian  karena  hanya ada  satu  pasal  saja  yaitu  pasal penyelamatan yang mengatur perlindungan hukum  bangunan  Cagar  Budaya  pada perang, maka UU No. 11 Tahun 2010 masih mempunyai  kelemahan,  karena    untuk pelestarian,  pelindungan  dan  pengamanan dalam pasal-pasalnya tidak diatur perlindungan  dalam  masa  Perang.  Berarti UU  No.  11  Tahun  2010  belum  cukup mengatur  perlindungan  hukum  bangunan cagar  budaya  dalam  masa  perang.  Upaya perlindungan  bangunan  Cagar  Budaya dalam  bentuk  pelestarian,  pelindungan, penyelamatan dan pengamanan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, satu  rangkaian  kegiatan  dalam  wadah perlindungan. Untuk itu pengaturan perlindungan  hukum  bangunan  cagar budaya  dalam  masa  perang,  tidak  cukup diatur  dalam  pasal  penyelamatan  saja, tetapi  juga  diatur  dalam  pasal  pelestarian, pelindungan  dan  pengamanan.  Perlu  ada kejelasan dan ketegasan dalam pengaturannya,  jika  pengaturannya  masih menimbulkan  masalah  dan  tidak  secara
tegas  diatur,  maka  jika  terjadi  perang dalam  praktiknya  akan  sulit  untuk melindungi  bangunan  cagar  budaya  dari kehancuran, kerusakan dan kemusnahan.
Dengan  demikian,  adanya  undang- undang  baru  yang  mengatur  benda  cagar budaya  pada  masa  perang  di  Indonesia sangat diperlukan. Jika terjadi perang maka kerusakan,  kehancuran,  kemusnahan  yang mengancam bangunan cagar budaya/benda budaya dapat diminimalisir,  karena dengan adanya  peraturan  yang  jelas,  kapan  benda budaya  dapat  diserang  karena  merupakan sasaran  militer  dan  kapan  tidak  boleh diserang  karena  merupakan  objek  sipil. Dalam  hal  ini  Indonesia  perlu  melihat kembali  kewajiban  internasionalnya  untuk menerapkan  penggunaan  lambang  Perisai Biru  ( the  blue  shield) pada  masa  damai sebagai implementasi dari ratifikasi terhadap Konvensi Den Haag 1954, karena UU  No.  11  Tahun  2010  tentang  Cagar Budaya  ternyata  belum  mencantumkan mekanisme atau cara memberikan
perlindungan terhadap cagar budaya dalam situasi terjadi peperangan. 19
Disamping  itu  pengaturan  tentang benda  budaya  yang  dipertinggi  atau diperkuat ( enhanced protection ) merupakan kunci  utama  dalam  pelindungan  benda budaya  yang  tidak  bisa  dijadikan  objek militer  atau  yang  dapat  diserang  begitu saja. 20
Saat  ini  peraturan  internasional yang  mengatur  mengenai  benda  cagar budaya  diatur  dalam Second  Protocol    to the  Hague  Convention    of  1954  for  the Protection    of  Cultural  Culture  Property  in the  Event  of    Armed    Conflict  1999 ,  akan tetapi  Protocol  tersebut  belum  diratifikasi oleh  Indonesia.  Dampak  diratifikasinya Protokol  tersebut  adalah  perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya yang berada  di  wilayah  Indonesia  sudah  sesuai dengan  standar  internasional.  Jika  terjadi konflik atau perang, maka Tentara Nasional
19 Jufrian Mursal dan Sophia Listriani, “Tanggung Jawab Peserta Tempur Dalam Melindungi Benda Cagar Budaya Dalam Suatu Konflik Bersenjata,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa  Bidang  Kenegaraan  UGM 1,  no.  2  (2017):
20. 20 Taufik Rachmat Nugraha, “Urgensi
Perlindungan  Benda  Bersejarah  Di  Indonesia Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional,” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31, no. 3 (2020): 399 – 400.
Indonesia
dan Kepolisian Republik Indonesia  mempunyai  kewajiban  untuk melindungi benda cagar budaya dari konflik atau perang. 21 Saat ini Kementerian Hukum dan  HAM  terutama  Panitia  Tetap  Hukum Humaniter sedang membahas dan mempersiapkan  kemungkinan  Protokol tersebut untuk diratifikasi Indonesia. 22
Aturan baru dalam Second Protocol to  the  Hague  Convention    of  1954  for  the Protection    of  Cultural  Culture  Property  in the  Event  of    Armed    Conflict  1999, diantaranya mengatur tentang: 23
a. Penjelasan tentang  tindakan penjagaan benda  budaya    yang  harus  dilakukan semenjak  damai  (Pasal  5  Protocol 1999);
b. Menambah  penjelasan  tentang  bentuk- bentuk    pelanggaran  lain  terhadap ketentuan  konvensi    (Pasal  21  Protocol 1999);
21 Eka Martiana Wulansari, “Perlindungan Hukum Benda  Budaya  Dari  Bahaya  Konflik  Bersenjata,”  in Prosiding Seminar Nasional, 2016, 388.
22 Sarah  Hutagaol,  “Kemenkumham  Siapkan Protokol  Perlindungan  Cagar  Budaya  Jika  Terjadi
Konflik  Bersenjata,” Okezone,  last  modified  2019, accessed June 5, 2020, https://nasional.okezone.com/read/2019/12/12/337/2 141309/kemenkumham-siapkan-protokol- perlindungan-cagar-budaya-jika-terjadi-konflik- bersenjata?page=1.
23 Wulansari,  “Perlindungan  Hukum  Benda Budaya Dari Bahaya Konflik Bersenjata,” 387.
c. Menambah  dan  menegaskan    rumusan tentang  pelanggaran  serius  Protocol, yaitu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh setiap  orang  secara  sengaja  dan merupakan Konvensi atau Protocol;
d. Menegaskan bahwa permintaan maupun  penerimaan  dalam  daftar perlindungan  dipertinggi  atas  benda budaya yang berada diwilayah kedaulatan/yurisdiksi  yang  diklaim  lebih dari  satu  negara,  tidak  mengurangi hak-hak  dari  negara  yang  berselisih (Pasal 114 ayat (4) Protocol 1999); e. Menetapkan kemungkinan dan persyaratan untuk memberikan perlindungan    dipertinggi  terhadap benda  budaya  tertentu  (Pasal  10 Protocol 1999).
Dengan  melihat  beberapa  pokok ketentuan  yang  terdapat  dalam  Protokol  II tersebut  di  atas,  maka  terdapat  beberapa hal  yang  memang  belum  terdapat pengaturannya  dalam  UU  No.  11  Tahun 2010  tentang  Cagar  Budaya,  yakni  yang secara spesifik mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya
pelanggaran  hukum  pada  waktu  konflik bersenjata.
Selain  itu,  peningkatan  status sebagai  suatu  cagar  budaya  yang dipertinggi ( enhanced protection ) memberikan  gambaran  bahwa  harus  ada koordinasi  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah  mengenai  cagar  budaya  mana  saja yang  dapat  diklasifikasikan  demikian. Koordinasi  demikian  juga  memberikan penegasan  bahwa  cagar-cagar  budaya semacam  itu  sama  sekali  tidak  dapat digunakan untuk kepentingan militer dalam waktu  perang.  Hal  ini  tentunya  akan bermanfaat  dalam  menjaga,  melindungi, melestarikan  dan  mengamankan  cagar budaya tersebut dari kerusakan, kehancuran  maupun  kepunahan  karena merupakan  warisan  budaya  manusia  yang sangat bernilai.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pokok  permasalahan yang  dibahas,  maka  dapat  disampaikan suatu  kesimpulan  bahwa  UU  No  11  Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mengatur
perlindungan bangunan cagar budaya, yaitu berupa  upaya  Pelestarian  (Pasal  55), Pelindungan  (Pasal  56),  Penyelamatan
(Pasal  57  dan  Pasal  58),  Pengamanan
(Pasal 66 ayat (1) serta Sanksi dalam Pasal 104 dan Pasal 105. Akan tetapi Pasal-Pasal tersebut belum cukup memberikan perlindungan  hukum  terhadap  bangunan Cagar  Budaya  pada  Masa  Perang,  karena dari  Pasal-Pasal  tersebut,  hanya  ada  satu Pasal saja yaitu Pasal 57 yang menyebutkan
bahwa
penyelamatan bangunan  Cagar  Budaya  juga  dilindungi pada masa  perang, sedangkan pelestarian, pelindungan dan pengamanan tidak disebutkan  sama  sekali  dalam  masa perang.  Padahal  pelestarian,  pelindungan, penyelamatan dan pengamanan merupakan satu  kesatuan  pengaturan  perlindungan yang  tidak  dapat  dipisahkan.  karena merupakan suatu rangkaian dalam kegiatan perlindungan.  Oleh  karena  itu  jika  terjadi perang,  yang  akan  mengakibatkan  rusak, hancur  dan  musnahnya    bangunan  cagar budaya, maka tidak mendapatkan perlindungan  hukum,  sehingga  jejak budaya  masa  lalu  yang  bersifat  unik.
langka, terbatas dan tidak terbarui musnah begitu saja.

## Saran
Indonesia  perlu  mengatur  secara tegas  perlindungan  bagunan  cagar  budaya pada  masa  perang  dalam  peraturan perundang-undangannya atau  perlu segera meratifikasi  Protocol  II  the    Hague Convention  1954    dalam  Undang-undang Cagar  Budayanya,  sebagai  bentuk  upaya perlindungan bangunan Cagar Budaya yang ada  di  Indonesia,  sehingga  baik  secara nasional  maupun  internasional  Bangunan Cagar  Budaya  sebagai  warisan  budaya bangsa  dan  sebagai  jejak  budaya  di  masa lalu  tetap  dapat  dijaga  kelestariannya melalui peraturan-peraturan yang mendukungnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Hafidz  Putra.  “Politik  Hukum  Cagar Budaya  Dalam  Perlindungan  Identitas Bangsa  Indonesia.” Veritas  et  Justitia (2018).
———.  “Politik  Hukum  Perlindungan  Cagar Budaya  Di  Indonesia.” Dialogia Iuridica:  Jurnal  Hukum  Bisnis  dan Investasi (2018).
Daulay,  SIiti  Alfia  Rizka  Laili.  “Tanggung Jawab  Negara  Dalam  Perlindungan
Benda-Benda  Budaya  Selama  Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional.” Universitas Muhammadyah Sumatera Utara, 2018. Hidayat, Fadil, and Nuswantoro Dwiwarno , Joko  Setiyono.  “Aspek -Aspek  Hukum Perlindungan  Situs  Budaya  Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional  (Studi  Kasus  Perusakan Kota  Kuno  Palmyra  Oleh  ISIS).”
Diponegoro  Law  Journal 6,  no.  1 (2017). Hutagaol,  Sarah. “ Kemenkumham  Siapkan Protokol  Perlindungan  Cagar  Budaya Jika  Terjadi  Konflik  Bersenjata.”
Okezone . Last modified 2019. Accessed June 5, 2020. https://nasional.okezone.com/read/20 19/12/12/337/2141309/kemenkumha m-siapkan-protokol-perlindungan- cagar-budaya-jika-terjadi-konflik- bersenjata?page=1. Indonesia. Undang-Undang  No.  11  Tahun
2010 Tentang Cagar Budaya , 2010. Listriani,  Jufrian  Mursal  dan  Sophia.
“Tanggung  Jawab  Peserta  Tempur Dalam  Melindungi  Benda  Cagar Budaya Dalam Suatu Konflik Bersenjata.” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Bidang  Kenegaraan  UGM 1,  no.  2 (2017).
Moloeng,  Lexy  J. Metode  Penelitian Kualitatif . Bandung, 1982. Nugraha,  Fajar.  “290  Warisan  Budaya
Hancur  Akibat  Perang  Di  Suriah.” Medcom.Id .  Last  modified  2014. Accessed June 6, 2020. https://www.medcom.id/internasional/ dunia/wkB0EjeN-290-warisan-budaya- hancur-akibat-perang-di-suriah. Nugraha, Taufik Rachmat. “Urgensi Perlindungan  Benda  Bersejarah  Di Indonesia Berdasarkan Hukum Humaniter  Internasional.” Mimbar Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas
Gadjah Mada 31, no. 3 (2020). Putra,  Ruliansyah.  “Implementasi  Undang - Undang  Nomor  11  Tahun  2010 Tentang  Cagar  Budaya  Terhadap Perlindungan  Atas  Benda  Cagar Budaya  Di  Kota  Bengkulu.” Jurnal Hukum  Sehasen 2,  no.  2  (2019):  1 –
25.
RI,  Sekretariat  Jenderal  MPR. Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 , 2009. Sitanggang,  Dyan  F.  D.  “Pengrusakan Tempat  Bersejarah  Dalam  Perang Antarnegara  Sebagai  Pelanggaran Hukum  Humaniter  Internasional.” Lex et Societatis, 1, no. 2 (2017). Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta, 1982. Winarni,  Fajar.  “Aspek  Hukum  Peran  Serta Masyarakat  Dalam  Pelestarian  Cagar Budaya.” Mimbar  Hukum  -  Fakultas Hukum  Universitas  Gadjah  Mada (2018).
Wulansari,  Eka  Martiana.  “Perlindungan Hukum  Benda  Budaya  Dari  Bahaya Konflik  B ersenjata.”  In Prosiding Seminar Nasional , 2016.