Volume 6 Issue 2, 2022 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Analisis Yuridis Ratio Decidendi Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 390/Pid.Sus/2021/Pn.Trg
Sunariyo 1 , Aullia Vivi Yulianingrum 2 , Bayu Prasetyo 3 .
1 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia. E-mail:ra894@umkt.ac.id
2 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indobesia, E-mail: avy598@umkt.ac.id
3 Universitas Muhammadiyah Kalimantam Timur, Indonesia,E-mail:bp996@umkt.ac.id
Abstract: The illegal use of narcotics is a form of criminal behavior that can have a comprehensive and complicated  impact  on  society.  In  the  preamble  to  letter  c  of  Law  Number  35  of  2009  concerning Narcotics, it is stated that narcotics, on the one hand, are drugs or materials that are useful in the field of treatment  or  health  services  and  scientific  development,  and  on  the  other  hand,  can  also  cause dependence  which  is  very  detrimental  if  misused  or  used  without  supervision.  Strict  and  careful.  This research  includes  normative  research  in  law,  for  normative  legal  research  only  recognizes  secondary data,  including  primary,  secondary,  and  tertiary  legal  materials.  Data  processing  and  data  analysis depend  on  the  type  of  data.  Research  on  positive  legal  inventories,  legal  principles,  clinical  legal research,  legal  systematics,  judicial  decisions,  legal  history,  and  legal  comparisons  are  all  included  in secondary  data.  In  the  Tenggarong  District  Court  Decision  Number  390/Pid.Sus/2021/PN.  The  Public Prosecutor  charged  the  perpetrator,  Mattaro  bin  Juma,  with  subsidiary  charges,  where  the  direct indictment is "Article 114 paragraph (1) jo. Article 132 paragraph  (1) of Law Number 35 of 2009. The subsidiary charges are Article 112 paragraph (1) jo. Article 132 paragraph (1) of the Narcotics Law, as well  as  more  subsidiary  charges,  namely  Article  127  paragraph  (1)".  People  who  abuse  drugs  derive pleasure from them. The drugs themselves need to be owned, kept in their hands, under their control, and available  to  them.  People  who  abuse  drugs  are  unlikely  to  use  drugs  in  situations  where  they  have  no control  over  the  drugs  they  use.  According  to  the  findings  of  this  investigation,  those  who  abuse  drugs must comply with Article 112 of the Narcotics Law.
Keywords: Narcotics, Ratio Decidendi, Sentencing.

## 1. Pendahuluan
Penggunaan narkotika secara ilegal yakni salah satu bentuk perilaku tindak pidana yang dapat  menimbulkan  dampak  yang  sangat  luas  serta  pelik  di  masyarakat.  Pada konsideran huruf c UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika  yakni bahwasanya narkotika  di  satu  pihak  adalah  obat  ataupun  bahan  yang  berguna  dalam  bidang pengobatan  ataupun  pelayanan  kesehatan  serta  pengembangan  ilmu  pengetahuan,  dan disisi  lain  juga  bisa  menyebabkan  ketergantungan  yang  sangat  merugikan  jika disalahgunakan ataupun dipakai tanpa pengawasan yang ketat serta hati-hati. Sementara itu, UU Narkotika mendefinisikan penyalahguna sebagai orang yang memakai narkotika tanpa hak ataupun melanggar hukum yakni Pasal 1 angka 15 undang-undang Hukum  tidak  hanya  selalu  berupa  suatu  ketertiban,  sanksi,  serta  tameng  perlindungan Dalam semua catatan sejarah “Verdovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad No. 278 jo No. 536)” yakni satu-satunya tempat di mana peraturan yang mengatur narkotika itu sendiri  dapat  ditemukan.      Aturan  ini  dinilai  tidak  mampu  mengimbangi  kemajuan infrastruktur  lalu  lintas  dan  transportasi  yang  memperlancar  peredaran  dan  pasokan narkotika  ke  Indonesia,  sehingga  dinilai  tidak  efektif.  Oleh  sebab  itu,  sesuai  Resolusi The  United  Nations  Economic  and  Social  Council,  Nomor  1474  (XLVIII)  ketika  24
Maret 1970 konferensi PBB terkait Adopsi Protokol Psikotropika dilakukan yang mana memproduksi   Convention   on   Psychotropic Substances 1971.  Sesuai hasil konvensi tersebut,  pemerintah  Indonesia  mengesahkan  Convention  on  Psychotropic  Substances 1971  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1996  dengan reservation.  Seiring perkembangannya, Perubahan undang-undang dan kebijakan yang mengatur Penyalahgunaan narkotika terjadi bersamaan dengan berkembangnya industri. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika merupakan  dokumen  yang  menjadi  dasar  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku tentang narkotika.
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  mengenai  Narkotika (kemudian dinamakan Undang-Undang Narkotika) menerangkan bahwasanya narkotika yakni  zat  ataupun  obat  yang  berasal  dari  tumbuhan  ataupun  bukan  tumbuhan,  baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran ataupun perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  pengurangan  ataupun  penghapusan  rasa  sakit, serta ketergantungan. Zat-zat tersebut terbagi dalam beberapa golongan dalam lampiran UU  Narkotika.  Dalam  pengantar  UU  Narkotika  disebutkan  bahwasanya,  di  satu  sisi narkotika  adalah  obat  ataupun  bahan  yang  membantu  kemajuan  ilmu  pengetahuan, tetapi  lain  sisi  juga  bisamembuat  orang  ketergantungan,  yang  sangat  buruk  jikalau digunakan tanpa pengawasan ketat serta pengendalian.
Konsiderans  huruf  e  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  mengenai  Narkotika menerangkan bahwasanya  Kejahatan  yang terkait dengan narkotika memiliki  cakupan transnasional, dilakukan dengan menggunakan metode canggih dan teknologi mutakhir, dan  mendapat  dukungan  dari  jaringan  organisasi  kriminal  yang  luas.  Kejahatan- kejahatan  tersebut  telah  mengakibatkan  banyak  korban,  utamanya  di  banyaknya generasi  muda  bangsa,  dan  merupakan  ancaman  yang  signifikan  bagi  kesejahteraan masyarakat,  bangsa,  serta  negara,  maka  dalam  hal  ini  penulis  sepakat  bahwasanya Narkotika  dapat  dikatakan  sebuah Extraordinary  Crime yang  pelakunya  harus dijatuhkan pidana berat, tetapi bukan berarti penulis menyepakati vonis yang dijatuhkan oleh  majelis  hakim  kepada  pelaku  dalam  putusan  tersebut,  karena  penjatuhan putusannya tidak sejalan dengan apa yang diatur dalam pasal tersebut.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Tenggarong  Nomor  390/Pid.Sus/2021/PN.Trg  telah menjatuhkan  Vonis  kepada  terdakwa  bernama  Mattaro  bin  Jumma  dengan  dakwaan subsidair  Jaksa  Penuntut  Umum,  yakni  Pasal  112  ayat  (1)  jo.  Pasal  132  ayat  (1)  UU Nomor  35  tahun  2009  terkait  Narkotika,  yakni  “setiap  oramg  yang  tanpa  hak  ataupun melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  ataupun  menyediakan  narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan  paling  lama  dua  belas  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  800  juta  dan  paling banyak  8  miliar”  yang  di  Juncto  kan  dengan  “Percobaan  ataupun  permufakatan  jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dalam Pasal  111-Pasal  129,  pelakunya  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  sesuai  dengan pidana  yang  sama  dengan  ketentuan  sebagai  mana  dimaksud  dalam  pasal-pasal tersebut”.
Hal  ini  menjadi  pertanyaan,  melihat  pada  fakta  persidangan  dan  keterangan  saksi mengarahkan terdakwa hanyalah sebagai pemakai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) yakni:
(1) Setiap Penyalah Guna:
a.“Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
b.Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
c.Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”;
Dalam  penggalian  keterangan  para  pihak  dan  penggalian  fakta  dipersidangan,  majelis hakim  dituntut  mampu  untuk  mengkaji  problematika  terkait  mana  yang  termasuk memiliki, menguasai dan yang hanya menggunakan untuk diri sendiri. Dalam tulisan ini akan  coba  digali  lebih  dalam  terkait  perbedaan  antara  Pasal  112  dan  127  UU  No.  35 tahun 2009 mengenai Narkotika.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  adalah  kegiatan  ilmiah  yang  dilakukan  secara  metodologis,  sistematis,  dan konsisten.  Metodologis  mengacu  pada  cara  atau  prosedur  tertentu;  sistematis  mengacu pada sesuatu yang didasarkan pada sistem; dan konsisten mengacu pada kurangnya hal- hal yang kontradiktif dalam kerangka tertentu. Setiap bagian dari penyelidikan dimulai dengan  ketidaktahuan  dan  diakhiri  dengan  keraguan;  tahap  berikut,  yang  dimulai dengan keraguan dan diakhiri dengan hipotesis.
Penelitian  hukum  normatif  termasuk  dalam  ruang  lingkup  jenis  penelitian  ini. Pengolahan  data  dan  analisis  data  pada  dasarnya  tergantung  pada  jenis  data;  misalnya penelitian  hukum  normatif  hanya  mengakui  data  sekunder,  mencakup  bahan  hukum primer, sekunder, serta tersier.  Penelitian tentang inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum,  penelitian  hukum  klinis,  sistematika  perundang-undangan,  putusan-putusan peradilan,  sejarah  hukum,  dan  perbandingan  hukum  semuanya  termasuk  dalam  data sekunder.  Penelitian  hukum  ini  merupakan  penelitian  mengenai  pertimbangan  Hakim dalam putusan pengadilan dan sinkronisasinya terhadap peraturan perundang-undangan. Peneliti  hukum  harus  dapat  mempertanggungjawabkan  setiap  metode  penafsiran tertentu.  Penafsiran  memiliki  karakter  hermeneutik.  Hermeneutik  ataupun  penafsiran diartikan  sebagai  proses  mengubah  sesuatu  ataupun  situasi  ketidaktahuan  menjadi mengerti.    Penelitian  hukum  normatif  pada  hakikatnya  menekankan  pada  metode deduktif  sebagai  pegangan  utama,  dan  metode  induktif  sebagai  tata  kerja  penunjang. Analisis  normatif  terutama  mempergunakan  bahan-bahan  kepustakaan  sebagai  sumber data penelitiannya.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang narkotika,  yang pada perihal ini yakni Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  mengenai  Narkotika  serta  ketetapan  lainnya yang  berbadan  hukum  dan/atau  tidak  berlawanan  dengan  undang-undang,  dapat ditafsirkan  sebagai  tindak  pidana  narkotika.  Penggunaan  atau  peredaran  narkotika dengan  cara  yang  melawan  hukum  (dilakukan  tanpa  izin)  dan  melanggar  hukum  juga dianggap  sebagai  bentuk  kejahatan  narkotika  (melanggar  undang-undang  narkotika). Bentuk tindak pidana narkotika yang umum yakni:
a. “Penyalahgunaan/melebihi dosis;
b. Pengedaran narkotika;

## c. Jual beli narkotika”
Pada  Undang-Undang  No.35  Tahun  2009  mengenai  Narkotika,  terdapat  4  (empat) klasifikasi  kesalahan  yang  melanggar  hukum  dan  yang  berpotensi  menimbulkan konsekuensi berupa hukuman pidana, yakni:
a.“Kategori  pertama,  yakni  perbuatan-perbuatan  berupa  memiliki,  menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan narkotika dan precursor narkotika.
b.Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, ataupun menyalurkan narkotika dan precursor narkotika.
c.Kategori  ketiga,  yakni  perbuatan-perbuatan  berupa  menawarkan  untuk  dijual, menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar  ataupun menyerahkan narkotika dan precursor narkotika.
d.Kategori  keempat,  yakni  perbuatan-perbuatan  berupa  membawa  mengirim, mengangkut, ataupun mentransit narkotika dan precursor narkotika”
Ketentuan Pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 hingga Pasal 149 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika yang melakukan pengaturan terkait sangsi  pidana  penyalahgunaan  narkotika.  Sesuai  klasifikasi  jenis  hukumannya,  pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika sanksi pidana diklasifikasikan atas:

## 1. Pidana Mati
Pada  Undang-Undang  No.35  Tahun  2009  mengenai  Narkotika  bisa  terbagi  atas  pasal yang memakai pidana mati, yakni: “Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasl 116 ayat (2),  Pasal  118  ayat  (2),  Pasal  119  ayat  (2),  Pasal  121  ayat  (2),  Pasal  133  ayat  (2) Undang-Undang  No.35  Tahun  2009  mengenai  Narkotika,  menerangkan  bahwasanya pelaku tindak pidana dapat dipidana dengan pidana mati ataupun penjara, yang artinya tidak  menutup  kemungkinan  bahwasanya  seseorang  dapat  dihukum  mati  apabila melakukan tindak pidana yang telah diatur oleh undang-undang itu sendiri”.
2. Pidana Penjara
Pada  Undang-Undang  No.35  Tahun  2009  mengenai  Narkotika  bisa  terbagi  atas  pasal yang memakai pidana penjara, yakni: “Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2),  Pasal  118  ayat  (2),  Pasal 119  ayat  (2),  Pasal 121  ayat  (2),  Pasal 133  ayat  (2) Undang-Undang  NO.35  Tahun  2009  mengenai  Narkotika  juga  menerangkan bahwasanya alternatif dari pidana mati yakni mencakup penjara seumur hidup”.
3. Tindak Pidana Berupa Rehabilitasi
Sebuah langkah untuk mendapatkan kembali rasa hormat serta reputasi seseorang yakni definisi dari rehabilitasi. Dalam arti mengurung seseorang di lokasi tertentu yang mana mereka bisa pulih dari penyakit ataupun keadaan dengan damai serta tenang Perihal ini yakni  selaku  strategi  pemberatasan  masalah  narkotika.  Dalam  Undang-Undang  No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika terdapat pasal yang memakai rehabilitasi yaitu adalah Pasal 127.
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 390/Pid.Sus/2021/ PN.Trg, Jaksa Penuntut  Umum  mendakwakan  pelaku  bernama  Mattaro  bin  Juma  dengan  dakwaan
subsidair, dimana dakwaannya Primairnya adalah Pasal “114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana Pasal 114 ayat (1) berbunyi”:
Setiap  orang  yang  tanpa  hak  ataupun  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual, menjual,  membeli,  menerima,  menyerahkan  narkotika  golongan  I,  dipidana  dengan pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
Adapun  dakwaan  subsidairnya  adalah  Pasal  112  ayat(1)  jo.  Pasal  132  ayat  (1)  UU Narkotika,  dan  dakwaan  lebih  subsidairnya  lagi  adalah  Pasal  127  Ayat  (1).  Melihat daripada keterangan saksi yang dihadirkan, yaitu saksi dari kepolisian yang melakukan penangkapan  dan  saksi  dari  rekan  terdakwa  yang  juga  ditangkap.  Berdasarkan keterangan  saksi  dari  kepolisian,  saksi  menangkap  terdakwa  karena  telah  memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I, tetapi saksi dari rekan terdakwa  yang  juga  tertangkap  mengatakan  bahwasanya  mereka  dan  terdakwa  tidak memiliki  narkotika  tersebut,  dan  yang  memiliki,  menguasai,    menyimpan  dan menyediakan narkotika golongan I tersebut adalah saudara Randi Alias Botak.
Berdasarkan  Fakta  Persidangan,  dan  pertimbangan  majelis  hakim  yang  mengkaji ketentuan  sebagaimana  dalam  Pasal  114  ayat  (1)  UU  Narkotika,  bahwasanya mempertimbangkan  fakta-fakta  tersebut,  dan  jika  setelah  majelis  hakim  menguraikan dengan  pemahaman  komponen-komponen  yang  diuraikan  dalam  pasal  ini  bahwasanya pada kenyataannya pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan saksi  lainnya  habis  menggunakan  narkotika  yang  didapat  dari  saudara  Randi  Alias Botak,  peran  terdakwa  pada  saat  penangkapan  tersebut  sedang  tidak  menggunakan narkotika  namun  barang  bukti  berupa  narkotika  berada  dalam  satu  kamar  bersamaan dengan  dimana  terdakwa  berada  dan  ditangkap,  maka  tidak  ditemukan  fakta bahwasanya terdakwa sedang melakukan penjualan, melakukan penerimaan, melakukan pembelian, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana didakwakan sebagai dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum.
Namum  Majelis  Hakim  menilai  bahwasanya  Terdakwa  memenuhi  unsur  yang  mana diatur  dalam  Pasal  112  ayat  (1)  Undang-Undang  Narkotika,  sehingga  Majelis  Hakim memvonis terdakwa dengan Pasal 12 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana pada dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum. Terkait hal tersebut, Kuasa Hukum terdakwa mengatakan  bahwasanya  ditemukan  fakta  bahwasanya  terdakwa  sedang  melakukan penjualan,  melakukan  penerimaan,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli  ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
Sesuai dengan  yang telah diatur dalam Pasal 178 HIR/Pasal 189 R.Bg Juncto Pasal 14 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  bahwasanya Setelah  pemeriksaan  perkara  selesai,  para  hakim  dalam  majelis,  sebagai  akibat  dari kedudukannya,  akan  melakukan  musyawarah  untuk  sampai  pada  suatu  putusan  yang akan dijatuhkan.
Perlu  dijelaskan,  pengertian  Putusan  dalam  tulisan  ini  merujuk  kepada  pengertian Putusan Judex Factie tingkat pertama dan bukan tingkat banding ataupun kasasi, sebab putusan  terkait  pemeriksaan  hanya  putusan  tingkat  pertama.  Karena  putusan  tingkat banding  walaupun  mencakup  Judex  Factie,  melainkan  pemeriksaan  ditingkat  banding hanyalah  memiliki  sifat  koreksi  terhadap  jalannya  pemeriksaan  ditingat  pertama,
sedangkan  kasasi  hanyalah  memiliki  sifat  koreksi  terhadap  penerapan  hukum  apakah sudah benar serta tepat
Dalam Putusannya, Majelis Hakim harus memperhatikan asas-asas yakni:
a.  “Harus  memuat  alasan-alasan  dan  dasar-dasar  putusan  secara  jelas  dan  perinci, memuat  pasal-pasal  dan/ataupun  sumber  hukum  tak  tertulis  yang  dijadikan  dasar mengadili”
b.  “Wajib  mengadili  seluruh  bagian  gugatan/dakwaan.  Sebagaimana  yang  telah tercantum dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan Pasal 50 Undang- Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Kelalaian  memeriksa dan mengadili seluruh bagian gugatan termasuk gugatan rekonvensi (dalam Perdata)” c.  “Tidak  boleh  mengabulkan  melebihi  tuntutan.  Asas  ini  digariskan  pada  Pasal  178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBG. Larangan ini disebut Ultra Petitum Partium. Mengadili lebih dari yang dituntut dikategorikan melamapaui batas wewenang ataupun Ultra Vires”
Jika  kita  melihat  kembali  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tenggarong  Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN.Trg,  kita  dapat  melihat  bahwasanya  hakim  menyusun  beberapa pertimbangan  hukum  sesuai  Dakwaan  Primair  serta  Subsidair  Jaksa  Penuntut  Umum, dan  juga  melakukan  analisis  terhadap  unsur-unsur  pasalnya.  Perbedaan  yang  paling mendasar  dari  Pasal  112  serta  114  UU  Narkotika  ada  pada  tujuan  kepemilikannya, apakah hanya sekedar “memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, ataupun sudah menjual,  membeli  ataupun  menjadi  perantara”.  Jika  melihat  Ratio  Decidendi  yang dibuat  oleh  majelis  hakim,  dapat  dilihat  bahwasanya  pada  dasarnya  hanya menggambarkan kedudukan unsur pidana dalam pasal tersebut, tetapi tidak benar-benar menyelidiki  serta  mengkaji  lebih  dalam  apa  yang  menjadi  alasan  pemilikan  tersebut. Seharunya  majelis  hakim  masih  dapat  melakukan  penggalian  dengan  spesifik  defenisi “memiliki”,  “menyimpan”,  “menguasai”,  dan/ataupun  “menjadi  perantara”  sebab melihat  dari  Ratio  Decidendi  yang  dijabarkan  majelis  hakim,  penulis  menganggap bahwasanya  sipelaku  sudah  memenuhi  unsur  yang  mana  didefinisikan  dalam  frasa “Menjadi Perantara” serta “Menerima” sebagaimana yang tertuang pada Pasal 114 ayat (2)  yang  menjadi  dakwaan  primair  Jaksa  Penuntut  Umum.  Mengingat  dalam  fakta persidangan  juga  dipaparkan  bahwasanya  sipelaku  dijanjikan  imbalan  sebanyak  Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
“Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  dan  penyalahguna narkotika berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Narkotika. Pasal yang sering digunakan  adalah  Pasal  112  dan  Pasal  127  UU  Narkotika.  Pasal  112  UU  Narkotika terdiri dari 2 ayat yang berbunyi”:
(1)  “Setiap  orang  yang  tanpa  hak  ataupun  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan, menguasai,  ataupun  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  12  (dua  belas) tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.800.000.000,00  (delapan  ratus  juta  rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”
(2)“Dalam  hal  perbuatan  memiliki,  menyimpan  menguasai,  ataupun  menyediakan Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana  denda  maksimum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditambah  1/3 (sepertiga)”
Pasal 127 UU Narkotika berbunyi:
(1)  “Setiap  penyalah  guna:  Narkotikan  Golongan  I  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun;  Narkotika  Golongan  II  bagi  diri  sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.
(2)  “Dalam  memutus  perkara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  hakim  wajib memperhatikan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  54,  Pasal  55,  dan  Pasal 103”
(3)  “Dalam  hal  penyalah  guna  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dibuktikan ataupun  terbukti  sebagai  korban  penyalahgunaan  Narkotika,  penyalah  guna  tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”
Secara pelaksanaannya, antara Pasal 122 dan Pasal 127 masih menimbukan multitafsir dan  ambiguitas  dalam  pelaksanaannya.  Multitafsir  serta  ambiguitas  tersebut  terutama ada  pada  Pasal  112  UU  Narkotika.  Sementara  Pasal  112  UU  Narkotika  sering  dipakai guna  menangkap  pelaku  narkotika,  Pasal  127  UU  Narkotika  sering  dipakai  guna mengadili  mereka yang dirugikan oleh penggunaan narkotika. Jika melihat komponen- komponen yang terdapat dalam Pasal 112 UU Narkotika, yang menyatakan bahwasanya setiap  orang  yang  tidak  berhak  ataupun  yang  melanggar  hukum  dianggap  memiliki, menyimpan,  menguasai,  ataupun  menyediakan.  Konsep  setiap  orang  mengacu  pada individu. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "memiliki" dapat memiliki dua arti  yang  berbeda:  yang  pertama  adalah  memiliki,  sedangkan  yang  kedua  adalah "mengambil sesuatu secara tidak sah untuk menjadikannya milik sendiri.  “Menyimpan” pada  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  mengandung  arti  menaruh  ditempat  yang  aman supaya  jangan  rusak,  hilan,  mengemasi,  membereskan,  membenahi.    Jadi,  dapat dikatakan  bahwasanya  unsur  menyimpan  dalam  Pasal  112  UU  Narkotika  memiliki makna  bahwasanya  pelaku  menaruh  Narkotika  tersebut  ditempat  yang  aman. “Menguasai”  pada  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  memiliki  makna  berkuasa  atas (sesuatu),  memegang  kekuasaan  atas  (sesuatu)    artinya  menguasai  dalam  unsur  Pasal 112 UU Narkotika memiliki kandungan arti bahwasanya seseorang (pelaku) menguasai narkotika,  atau  pelaku  menguasai  narkotika.  Narkoba  ada  di  tangan  pelaku.  Unsur berikutnya  yakni  menyediakan,  pada  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  menyediakan memiliki kandungan makna menyiapkan. Mempersiapkan bermakna unsur menyediakan dalam  Pasal 112  UU Narkotika  memiliki kandungan makna bahwasanya orang tersebut menyiapkan ataupun mempersiapkan narkotika.
Berlainan dengan Pasal 112 UU Narkotika, Pasal 127 UU Narkotika mengatur dengan tegas  bahwasanya  pasal  tersebut  ditujukan  hanya  untuk  individu  yang  kecanduan narkotika.  Padahal,  jika  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  komponen  Pasal  112  UU Narkotika,  orang-orang  yang  bertanggung  jawab  atas  penyalahgunaan  narkotika  harus juga  dikenai  akibat  yang  digariskan  dalam  pasal  tersebut.  Orang  yang  memakai narkotika tanpa hak ataupun melawan hukum dianggap sebagai penyalahguna narkotika, sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  1  angka  15  UU  Narkotika.  Agar  orang-orang  yang menyalahgunakan narkoba mendapatkan kesenangan darinya, narkoba itu  sendiri perlu dimiliki oleh mereka, disimpan di tangan mereka, berada di bawah kendali mereka, dan tersedia  untuk  mereka.  Orang  yang  menyalahgunakan  narkoba  tidak  mungkin
menggunakan  narkoba  dalam  situasi  di  mana  mereka  tidak  memiliki  kendali  atas narkoba  yang  mereka  gunakan.  Menurut  hasil  pemeriksaan  ini,  mereka  yang menyalahgunakan  narkoba  harus  tunduk  pada  ketentuan  Pasal  112  UU  Narkotika. Dalam  penggunaan  sebenarnya,  arti  dari  artikel  tersebut  masih  belum  jelas,  dan  dapat diinterpretasikan  dalam  beberapa  cara  yang  berbeda;  tidak  jelas  apakah  pasal  tersebut dapat  diterapkan  pada  orang  yang  mengonsumsi  obat-obatan  terlarang.  Pasal  yang multitafsir  itulah  yang  sering  dimanfaatkan  oleh  para  pihak  yang  berkepentingan terutama  para  pelaku  tindak  pidana  berlindung  sebagai  penyalahguna  narkotika  untuk menghindari sanksi pidana yang lebih berat.

## 4. Kesimpulan
Pada bagian ini, kami akan menarik beberapa kesimpulan dan memberikan beberapa saran mengenai argumentasi hukum terhadap faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan mengenai sengketa kepegawaian, yakni:
1. Secara  pelaksanaannya,  antara  Pasal  122  dan  Pasal  127  masih  menimbukan multitafsir  dan  ambiguitas  dalam  pelaksanaannya.  Pasal  112  UU  Narkotika  terutama bertanggung  jawab  atas  berbagai  penafsiran  dan  ambiguitas  dalam  undang-undang tersebut.  Sementara  Pasal  112  UU  Narkotika  sering  dipakai  guna  menangkap  pelaku narkotika,  Pasal  127  UU  Narkotika  sering  dipakai  guna  mengadili  mereka  yang dirugikan oleh penggunaan narkotika. Jika melihat komponen-komponen yang termasuk dalam Pasal 112 UU Narkotika, yang menyatakan bahwasanya setiap orang yang tidak berhak  ataupun  yang  melanggar  hukum  dianggap  memiliki,  menyimpan,  menguasai, atau menyediakan. Konsep setiap orang mengacu pada manusia yang mandiri. Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  istilah  "memiliki"  dapat  memiliki  dua  arti  yang berbeda:  yang  pertama  adalah  "memiliki",  sedangkan  yang  kedua  adalah  "mengambil sesuatu secara tidak sah untuk menjadikannya milik sendiri."
2.  Kejahatan  Narkotika  adalah  kejahatan  yang  merusak  generasi,  kejahatan  yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa, maka perlu dilakukan revisi terhadap UU Nomor 35  Tahun  2009  mengenai  narkotika  agar  memperluas  Pasal  yang  bisa  dikenakan hukuman  mati,  tidak  hanya  terbatas  ke  hanya  beberapa  pasal  saja,  kecuali  terhadap Pasal  127  yang  mengatur  hukuman  tentang  Penyalahguna  yang  tidak  perlu  ada hukuman penjara cukup dengan rehabilitasi.
3.  Majelis  Hakim  dalam  membuat  Ratio  Decidendi  tidak  hanya  mengkaji  sebatas pada apa yang tercantum sebagai unsur dalam Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga proses pencarian kebenaran terhadap fakta persidangan dapat diperluas bukan hanya sebatas pengkajian unsur pasal, tapi melihat jauh kedalam pasal terkait  makna  frasa,  kata,  dan  makna  yang  dikandung  dalam  kata-kata  di  pasal tersebut.hadist nabi yang oleh para ulama  dituangkan  dalam maqashid „alsharia.

## Daftar Pustaka
Acker,  Caroline  Jean,  1995, From  All  Purpose  Anodyne  to  Marker  of  Deviance: physicians’  attitudes  towards  Opiates  in  the  US  from  1890  to  1940 ,  dalam  Roy Porter  and  Mikuldl  Teich  (ed). Drugs  and  Narcotics  in  History ,  Cambridge University Press
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  Pengantar  metode  Penelitian  Hukum,  Jakarta: Rajagrafindo, 2006
D, Soedjono, 1977. Narkotika dan Remaja , Bandung: Alumni
Dit    Narkotika    Konserse    Polri,    2002, Penanggulangan    Penyalahgunaan    dan Peredaran    Gelap    Narkotika    yang  Dilaksanakan  Oleh  Polri ,  Jakarta:  Mabes Polri,.
Indah, Maya,  2011, Refleksi  Pemikiran  O.Notohamidjojo  Untuk  Mewujudkan  Cara Berhukum  Humanis , Salatiga: Balaiurang Utama UKSW
Iskandar, Anang, 2020, Politik Hukum Narkotika , Jakarta: Elex Media Komputindo
Kartanegara, Satochid, Hukum Pidana , Balai Lektur Mahasiswa
Kennedy,  Ballen,  Djaman  Siregar,  2004, Budaya  Malu  Solusi  Memberantas  Masalah Narkoba , Jakarta: Gramedium
Laoly,  Yasonna,  2019, Jerat  Mematikan:  Prespektif  Kesejahteraan  Ekonomi  dalam Penyalahgunaan Narkoba , Tangerang: Pustaka Alvabet
Makaro,  Taufik,  Suhasril,  dan  H.Moh.  Zakky  A.S.  2003, Tindak  Pidana  Narkotika , Jakarta: Ghalian Indonesia
Marzuki,  Peter Mahmud,    2008, Penelitian  Hukum ,    Jakarta  : Kencana Persada  Media Group.
Mapiasse, Syarif, 2015, Logika Hukum Putusan Hakim , Jakarta: Prenadamedia Group
Pusat  Penelitian  Data  dan  Informasi  Badan  Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia , Survei  Nasional  Penyalahgunaan  Narkoba  di  34  Provinsi  Tahun  2017,  Laporan
Tahunan , Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2017.
___________________,  2003, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia, Jakarta:  Refika Aditama
Santella,  Thomas  M.,  2007,  Drugs  the  Straight  Facts:  Opium,  New  York:  Infobase Publishing
Sasangka,  Hari,  2003. Narkotika  dan  Psikotropika  Dalam  Hukum  Pidana  Untuk Mahasiswa  dan  Praktisi  Serta  Penyuluh  Masalah  Narkoba ,  Bandung:  Mandar Maju
Siswanto,  H,  2012, Politik  Hukum  Dalam  Undang-Undang  Narkotika  (UU  No.35
Tahun 2009), Jakarta: Rineka Cipta
Soekanto,  Soerjono, Beberapa  Permasalahan  Hukum  dalam  Kerangka  Pembangunan di  Indonesia  (Suatu  Tinjauan  Secara  Sosiologis), cetakan  keempat,  Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.
_________________, . Pengantar Penelitian Hukum ., Jakarta: UI Press, 1986.
Sunarso,  Siswanto ,  Politik  Hukum  dalam  Undang-Undang  Narkotika  (UU  Nomor  35 Tahun 2009) , Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
Sutatiek,  Sri,  2013, Menyoal  Akuntabilitas  Moral  Hakim  Pidana:  dalam  Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara, cetakan ke 1, Aswaja Pressindo: Yogyakarta
Witanto, Darmoko  Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, Diskresi Hakim : Sebuah  Instrumen  Menegakkan  Keadilan  Substantif  dalam  Perkara-Perkara Pidana , Bandung : Alfabeta
Boyoh, Masyelina , Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran  Materiil ,  Jurnal  Lex  Crimen  Vol.  IV/No.  4/Juni/2015,  FH  Unsrat:
Manado
Hidayat,  Maskur,  2014, Hukum  Perdata  Progresif:  Perubahan  dan  kesinambungan penemuan  Hukum  di  Bidang  Hukum  Perdata ,  Jurnal  Hukum  dan Peradilan,  Vol. 3, No. 3 November 2014
Kansil,  Fernando  I.,  2014, Sanksi  Pidana  Dalam  Sistem  Pemidanaan  Menurut  KUHP dan Di Luar KUHP , Jurnal Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014, Manado: FH Unsrat
Kemdikbud, “Informasi:  Temukan  Bantuan  Menggunakan  KBBI  Daring”, online: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memiliki. diakses pada Tanggal 21 April 2020, Pukul 11.27 WIB.
Majalah Hukum Varia Peradilan, 2010, edisi XXV, Nomor 296, Juli 2010
Maryana,  Dina , 2017, “Analisis  Kebijakan  Pidana  Mati  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia:  Studi  Kasus  Pidana  Mati  terhadap  Pengedar  Narkoba  di  Indonesia” ,
Naskah  Publikasi  Jurnal,  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Resnawardhani,  Fitri, Kepastian  Hukum  dalam  Pasal  112  dan  Pasal  127  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika ,  Jurnal  Lentera  Hukum, Volume  6 Issue 1, Universitas Negeri Jember (2019)
Respationo,  HM.  Soerya  dan  M.  Guntur  Hamzah,  2013, Putusan  Hakim:  Menuju Rasionalitas  Hukum  Refleksif  dalam  Penegakan  Hukum ,  Yustisia  Jurnal  Hukum Volume 2 No. 2 Mei – Agustus 2013, Surakarta
Shaleh,  Dkk,  (2021)  Peranan  Ncb-Interpol  Indonesia  Terhadap    Tindak  Pidana Perdagangan  Narkotikaantarlintas Batas Negara(Observation Case At Indonesian Nacional Police Headquarters, Jurnal Equitable, Vol. 06, No. 01. Pp. 1-13.
Shaleh  &  Azwita  (2021)  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  09  Tahun  2014
Tentang  Pengelolaan  Pasar  Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan  Dan  Toko  Swalayan  Di Kota Pekanbaru, Jurnal Equitable, Vol. 06, No. 02, Pp. 27-47.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)

## Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie
Conflict  of  interest  statement :  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright :  @ UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0),  which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR  Law  Review ( UIR LRev )  is  an  open  access  and  peer-reviewed  journal  published  by  Faculty  of  Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.