## Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa
Dasep Rahmat, Dodi Hermana Program Studi Magister Administrasi Publik - Universitas Garut

## Abstrak
Tujuan  penulisan  penelitian  ini  yaitu  membahas  pengaruh  kepemimpinan  kepala desa  terhadap  partisipasi  masyarakat  untuk  mewujudkan  efektivitas  pelaksanaan program  pembangunan  desa.  Metoda  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  metode  eksplanasi  dengan  pendekatan  teknik  evaluasi,  teknik  analisis yang  digunakan  dalam  pembahasan  dengan  teknik  analisis causal  effectual yang mengkaji  dan  menganalis  hubungan  rasional  sebab  akibat  antara  kepemimpinan kepala  desa,  partisipasi  masyarakat  dan  efektivitas  pelaksanaan  program pembangunan desa. Fokus penelitian adalah ketua Rujun Tetangga yang tersebar di 8 Desa dalam wilayah Kecamatan Pameungpeuk. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa  kepemimpinan  kepala  desa  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap partisipasi  masyarakat  dan  efektivitas  pelaksanaan  program  pembangunan  desa. Kesimpulan  penelitian  ini  bahwa  efektivitas  pelaksanaan  program  pembangunan desa  dapat  terwujud apabila  partisipasi  masyarakat  dilaksanakan  secara  maksimal yang didukung oleh kepemimpinan kepala desa dengan optimal dan berkelanjutan.
Kata kunci: Kepemimpinan, Partisipasi, dan Efektivitas

## 1. Pendahuluan
Pembangunan  nasional  yang  multi  dimensi  secara  pengelolaannya  melibatkan  segenap  aparat pemerintahan,  baik  ditingkat  pusat  maupun  daerah  bahkan  sampai  desa  hendaknya  memiliki kemampuan  yang  optimal  dalam  pelaksanaan  tugasnya.  Jika  wilayah  desa  menjadi  sasaran penyelenggaraan  aktifitas  pemerintahan  dan  pembangunan,  maka  desa  merupakan  basis pemerintahan  terendah  dalam  struktur  pemerintahan  Indonesia  yang  sangat  menentukan  bagi berhasilnya ikhtiar dalam Pembangunan nasional yang menyeluruh (Maulid, 2015).
Dengan lahirnya otonomi daerah tidak hanya berdampak pada pemerintah tingkat Kabupaten atau Kota,  tetapi  juga sangat  berdampak  pada  pemerintah  Desa. Desa  mampu  dijadikan  tolak  ukur keberhasilan kebijakan di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat  pedesaan  berdasarkan asal  usul  dan  adat  istiadat setempat  yang  diakui dalam sistem Pemerintahan NKRI dan berada di daerah Kabupaten maupun Kota (Ajang, 2015).
Desa  menjadi  garda  terdepan  dalam  proses  pembangunan,  dimana semua  rencana  dan  realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini masyarakat desa akan menjadi sasaran atau  objek  dalam  setiap  program  pemberdayaan  masyarakat,  pemerintah  pusat dan daerah bertindak sebagai fasilitastor dan motivator (Djaenuri, 2015).
Pemerintahan  lokal  dalam  kerangka  otonomi  daerah  bermakna  memperbesar  kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi desa yang memiliki ciri khas politik pedesaan merupakan otonomi asli yang bersumber dari masyarakat hukum adat yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Aziz, 2016).
Permasalahan  dalam  efektivitas  pelaksanaan  program  pembangunan  desa  dijumpai  pada keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  terutama  dalam  pengelolaan  keuangan, pengelolaan  dana  desa  yang  belum  optimal,  dan  banyaknya  perangkap  peraturan  pelaksanaan dalam  pengelolaan  otonomi  desa.  Menurut  Lynn  (dalam  Jusman,  2016)  bahwa  manajemen pemerintahan  yang  baik  dapat  dilihat  dari  dua  sisi  yaitu  dari  proses  dan  dari  hasilnya, sebagai proses  harus  lebih  mengutamakan  proses  yang  demokratis  di  atas  segala  rencana  yang  telah ditentukan, sedangkan sebagai hasil akan menggambarkan kesungguhan hati, penggunaan secara efisien akan sumber-sumber yang terbatas dengan mengutamakan administrasi yang baik melalui proses yang ada.
Permasalahan lain yang muncul berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa  adalah  partisipasi  masyarakat  desa  yang  belum  maksimal.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan rendahnya kesediaan masyarakat berpartispasi dalam pelaksanaan program pembangunan desa, rendahnya  kesadaran  dan  kepedulian  masyarakat,  dan  munculnya  konflik  kepentingan  ( conflict of interest ) antara beberapa pihak (Pangalila & dkk, 2011)
Selain partisipasi masyarakat, hal yang dapat menjadi rendahnya efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa yaitu kepemimpinan Kepala Desa. Kepemimpinan Kepala Desa merupakan suatu  kemampuan  pemerintahan (government) untuk  melakukan  komunikasi,  interaksi  dan pengaruh  terhadap  masyarakat  terutama  dalam  penyediaan  produk  jasa  dalam  layanan  publik (public service) dan layanan sipil (civil service) (Setiawaty & dkk, 2015) . Namun faktanya masih banyak  komunikasi  kepala  desa  dengan  masyarakatnya  belum  efektif,  kondisi  ini  dapat menyebabkan  informasi  tentang  program  pembangunan  desa  tidak  merata  dan  bisa  terjadi miskomunikasi.
Berdasarkan uraian fenomena masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan  kajian  dan  meneliti  lebih  mendalam  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa sebagaimana yang terungkap pada fenomena permasalahan tersebut melalui penelitian dengan judul: “ Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa di Kecamatan Pameungpeuk .

## 2. Metodologi
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksplanasi, merupakan metode untuk mencari keterangan atau penjelasan dengan tujuan menjelaskan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara dua  variabel  atau  lebih  berdasarkan  pengamatan  terhadap  akibat  yang  ada  dan  berusaha  untuk mengetahui  variabel  penyebabnya  (Jusman,  2017b),  sehingga  penelitian  ini  disebut  penelitian sebab  akibat  ( causal effectual ).  Dalam  pelaksanaannnya  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan teknik evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, akurat dan faktual tentang fakta, sifat pengaruh atau sebab akibat ( causal effectual ) serta hubungan antara fenomena yang dilteliti (Jusman, 2017c).
Untuk  melihat  kondisi  objektif  pada  objek  penelitian,  peneliti  menetapkan  operasionalisasi variabel  penelitian  yang  disusun  untuk  memudahkan  langkah-langkah  dalam  menjaring  dan mengumpulkan  data  yang  diperoleh  dari  responden  sesuai  dengan  teori-teori,  konsep-konsep, proposisi-proposisi  dan  asumsi-asumsi  dari  variabel-variabel  penelitian  yang  ditetapkan (Jamaluddin, 2015).
Berdasarkan substansi pokok penelitian yang dilakukan, sasaran populasi ( population target ) dari penelitian  ini  adalah  para  Ketua  Rukun  tetangg  (RT)  yang  tersebar  di  8  Desa  dalam  wilayah
Kecamatan Pameungpeuk dengan jumlah responden sebanyak 76 orang. Pembahasan dilakukan atas  pola  kepemimpinan  kepala  desa  dan  partisapasi  masyarakat  sebagai  upaya  mewujudkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  pengamatan  melalui  studi  pendahuluan  yang  dilakukan,  peneliti  menarik kesimpulan  bahwa  efektivitas  pelaksanaan  program  pembangunan  desa  di  Kecamatan Pameungpeuk relatif rendah, hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya partisipasi masyarakat dan  belum  maksimalnya  peran  kepemimpinan  kepala  desa,  diduga  disebabkan  antara  lain, efektivitas  pelaksanaan  program  pembangunan  desa  belum  efektif,  keadaan  ini  ditunjukkan dengan  keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  terutama  pengelolaan  keuangan, pengelolaan  dana  desa  yang  belum  optimal,  dan  banyaknya  perangkap  peraturan  pelaksanaan dalam pengelolaan otonomi dan keuangan desa (Hasibuan, 2011). Kepemimpinan Kepala Desa yang belum optimal, kondisi ini ditunjukkan oleh komunikasi dengan masyarakat belum efektif dan  kuatnya  pengaruh  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama  yang  dipercaya  waga  masyarakat. Partisipasi  masyarakat  yang  relatif  rendah,  kondisi  ini  ditunjukkan  oleh  rendahnya  kesediaan masyarakat  berpartisipasi  dalam  program  pembangunan  desa,  rendahnya  kesadaran  dan kepedulian masyarakat, dan munculnya konflik kepentingan ( conflict of interest ).\

## Hasil Penelitian
Penelitian  ini  menguji  fakta  empiris  tentang  pengaruh  kepemimpinan  kepala  desa  terhadap partisipasi masyarakat untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa. Paradigma penelitian yang dianalisis disajikan pada gambar berikut:

## Gambar 1. Model Paradigma Penelitian
Hasil  penelitian  menyajikan  penghitungan  statistika  yang  dapat  diwakili  dalam  bentuk  tabel sebagaimana tersaji pada tabel berikut:
Tabel 2. Hasil Penghitungan Analisis Statistika
Hipotesis Utama Koefisien Jalur F hitung F t abel Determinan Makna Hubungan X → Y → Z Pengaruh (X) Terhadap (Y) Terhadap (Z) 0,7531 31,4463  2,7318 0,5671 Signifikan Sub Hipotesis Koefisien Jalur t hitung t t abel Determinan Makna Hubungan X → Y 0,5056 5,0411  1,9935 0,2556 Signifikan
Pengaruh (X) terhadap (Y) X → Z Pengaruh (X) terhadap (Z) 0,3780 3,8076  1,9935 0,1396 Signifikan Y → Z Pengaruh (Y) terhadap (Z) 0,6028 5,4264  1,9935 0,3310 Signifikan
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersaji pada Tabel 2., maka diperoleh hasil penelitian bahwa secara simultan maupun parsial kepemimpinan kepala desa berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan program pembanguna desa.

## Pembahasan

## Pengaruh  Kepemimpinan  Kepala  Desa  Terhadap  Partisipasi  Masyarakat  untuk Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa
Hasil  pengujian  diperoleh  keputusan Ho  ditolak, artinya  variabel  Kepemimpinan  Kepala Desa berpengaruh  signifikan  terhadap  Partisipasi  Masyarakat  dalam  untuk  Mewujudkan  Efektivitas Pelaksanaan  Program  Pembangunan  Desa.  Besarnya  pengaruh  Kepemimpinan  Kepala  Desa berpengaruh  signifikan  terhadap  Partisipasi  Masyarakat  dalam  untuk  Mewujudkan  Efektivitas Pelaksanaan  Program  Pembangunan  Desa sebesar  56,71%,  sedangkan sisanya  sebesar  43,29% (epsilon)  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di  luar  variabel  Kepemimpinan  Kepala  Desa  tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.
Penjelasan  hasil  pengujian  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  kepemimpinan  Kepala  Desa berpengaruh  secara  nyata  terhadap  Partisipasi  Masyarakat  untuk  mewujudkan  Efektivitas Pelaksanaan  Program  Pembangunan  Desa.  Secara  empiris  hasil  pengujian  hipotesis  ini memberikan  gambaran  bahwa  kepemimpinan  Kepala  Desa  yang  sesuai  dengan  prosedur  dan keterlibatan  partisipasi  masyarakat  telah  memberikan  kontribusi  dan  pengaruh  terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa
Selain  Kepemimpinan  Kepala  Desa  dan  Partisipasi  Masyarakat,  terdapat  faktor-faktor  lain (epsilon) yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa. Berdasarkan hasil penelitian, besarnya pengaruh faktor lain di luar Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat  sebesar  43,29%  (epsilon).  Faktor  lain  yang  diduga  mempengaruhi  Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa tersebut salah satunya adalah faktor sikap warga. Sikap warga  masyarakat  yang  semakin  individualis  telah  melunturkan  budaya  gotong-royong. Akibatnya  tidak  ada  kepedulian  dari  warga  masyarakat  untuk  membangun  daerahnya  secara bersama-sama (Handoko, 2013).

## Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga variabel Kepemimpinan Kepala  Desa  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Partisispasi  Masyarakat.  Adapun  besar pengaruh  Kepemimpinan  Kepala  Desa  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Partisispasi Masyarakat adalah sebesar 25,56% sedangkan sisanya sebesar 74,44% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel Kepemimpinan Kepala Desa yang tidak dimasukan ke dalam model penelitian .
Seperti yang dijelaskan di atas bahwa pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat, yaitu sebesar 25,66%, dengan nilai koefisien determinasi yang relatif kecil terhadap Partisipasi  Masyarakat,  menunjukkan  terdapat  permasalahan  yang  berkaitan  dengan kepemimpinan Kepala Desa, diduga faktor kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai salah satunya latar belakang pendidikan.
Selain  faktor  kepemimpinan  Kepala  Desa,  variabel  Partisipasi  Masyarakat  juga  dipengaruhi faktor lain (epsilon). Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh faktor lain yang tidak diteliti relatif besar, yaitu sebesar 74,44%. Epsilon yang diduga turut mempengaruhi partisipasi adalah bahwa masyarakat sudah tidak ada kepedulian untuk mngetahui siapa yang menjadi pemimpin di wilayah mereka

## Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Efektivitas  Pelaksanaan  Program Pembangunan Desa
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  keputusan  Ho  ditolak,  sehingga  variabel  Partisipasi Masyarakat berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Efektivitas  Pelaksanaan  Program Pembangunan  Desa.  Besar  pengaruh  variabel  Partisipasi  Masyarakat berpengaruh  signifikan terhadap  variabel  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Pembangunan  Desa secara  langsung  adalah sebesar  23,61% sedangkan sisanya sebesar  sebesar  76,39%  (epsilon)  dipengaruhi  oleh  variabel lain di luar variabel Partisipasi Masyarakat yang tidak dimasukan ke dalam model penelitian.
Dari  hasil  pengujian  dan  wawancara  diketahui  walaupun  Partisipasi  Masyarakat  telah dilaksanakan  dengan  baik,  ternyata  hal  tersebut  bukan  menjadi  faktor  satu-satunya  saja  untuk meningkatkan  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Pembangunan  Desa.  Faktor  lain  yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa diduga juga adalah faktor efisiensi (Meitaningrum & dkk, 2013).
Hal  ini  senada  seperti  yang  diutarakan  oleh  Flippo  (dalam  Iskandar,  2017:  334)  bahwa  untuk mengukur  efektivitas  juga  digunakan  indikator  efisiensi  yang  sering  diartikan  sebagai melaksanakan  pekerjaan  lebih  banyak  dengan  tenaga  kerja  yang  sama  atau  rnelaksanakan pekerjaan yang tetap dengan tenaga kerja kurang dari biasanya.
Kemudian  hal  sependapat  dinyatakan  oleh  Makmur  (2015),  kriteria    lainnya  dalam  melihat efektivitas salah satunya yaitu efisiensi. Kepala Desa seyogyanya dalam menggunakan anggaran program  pembangunan  desa  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  harus  sebanding bahkan lebih dengan anggaran yang sudah dikeluarkan. Dengan adanya efisiensi maka Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa pun dapat terwujud.

## Pengaruh  Kepemimpinan  Kepala  Desa  Terhadap  Efektivitas  Pelaksanaan  Program Pembangunan Desa
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga variabel  Kepemimpinan Kepala  Desa berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Efektivitas  Pelaksanaan  Program Pembangunan Desa. Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui bahwa Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Pembangunan Desa secara langsung sebesar sebesar 23,78%, sedangkan pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Pembangunan  Desa  melalui  Partisipasi  Masyarakat sebesar 9,32%. Sehingga, jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa sebesar 0,3310 atau
sebesar  33,10%  sedangkan  sisanya  sebesar  0,6690  atau  sebesar  66,90%  (epsilon)  dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Kepemimpinan Kepala Desa yang tidak dimasukan ke dalam model penelitian.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  dilapangan,  rendahnya  pengaruh  kepemimpinan  Kepala Desa terhadap  variabel  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Pembangunan  Desa tersebut  terjadi dikarenakan  walaupun  kepemimpinan  Kepala  Desa  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  adanya komitmen  yang  kuat,  namun  hal  tersebut  bukanlah  faktor  dominan  yang  berpengaruh  terhadap Pelaksanaan  Program  Pembangunan  Desa.  Epsilon  yang  diduga  mempengaruhi  Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa adalah kolaborasi yang mengsinergikan peran kepala desa, lembaga masyarakat desa, dan masyarakat.

## 4. Kesimpulan
Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  dari  kepemimpinan  kepala  desa  terhadap  partisipasi masyarakat untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan program pembanguna desa di Kecamatan Pameungpeuk.  terjadi  dikarenakan  walaupun  kepemimpinan  Kepala  Desa  dapat  dilaksanakan dengan  baik  adanya  komitmen  yang  kuat,  namun  hal  tersebut  bukanlah  faktor  dominan  yang berpengaruh  terhadap  Pelaksanaan  Program  Pembangunan  Desa.  Epsilon  yang  diduga mempengaruhi  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Pembangunan  Desa adalah  kolaborasi  yang mengsinergikan peran kepala desa, lembaga masyarakat desa, dan masyarakat

## Daftar Pustaka
Adisasmita, R. (2013). Teori-Teori Pembangunan Ekonomi . Yogyakarta: . Graha Ilmu. Ajang,  M.  (2015).  Peran  Kepemimpinan  Kepala  Desa  dalam  Meningkatkan  Kinerja  Aparatur Desa  di  Desa  Ujoh Bilang Kecamatan  Long Bagun  Kabupaten  Mahakam  Ulu. E-Journal Ilmu Pemerintahan , 3 (mor 4), 1871 – 1884. Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik , 13 (2),
193 – 211.
Djaenuri, M. A. (2015). Pengaruh kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam  Pembangunan  Desa  di  Kecamatan  Tambun.  Tesis  Pascasarjana  Universitas Indonesia . Jakarta. Handoko, T. H. (2013). Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia . BPFE, Jogyakarta. Hasibuan, M. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara. Jamaluddin, A. (2015). Metode Penelitian Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Jusman, I. (2016). Manajemen Publik . Bandung: Edisi Ketujuh Belas. Puspaga. Jusman, I. (2017a). Dinamika Kelompok. Organisasi dan Komunikasi Sosial. Puspaga . Bandung. Jusman, I. (2017b). Kapita Selekta Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik. Cetakan Ketujuh Belas . Bandung: Puspaga.
Jusman, I. (2017c). Metodologi Penelitian Administrasi . Bandung: Edisi Ketujuh Belas. Puspaga. Jusman, I. (2017d). Teori Sosial. Edisi Ketujuh Belas . Bandung: Puspaga. Makmur. (2015). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama. Maulid.  (2015).  Kepemimpinan  Kepala  Desa  Sebagai  Penggerak  Partisipasi  Masyarakatdalam Pembangunan (Studi di Desa Puuosu Kabupaten Kolaka. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas .
Meitaningrum, D. A., & dkk. (2013). Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kinerja  Pegawai  (Studi  pada  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Malang. Jurnal Administrasi Publik , 1 (3), 192 – 199.
Pangalila,  G.,  &  dkk.  (2011). Efektivitas  Kepemimpinan  Kepala  Desa  dalam  Menggerakkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Kembuan, Kembuan Satu, dan Desa Tonsea  di  Kecamatan  Tondano  Utara.  Tesis  Pascasarjana  Universitas  Hasanuddin . Makasar.
Setiawaty,  T.,  &  dkk.  (2015). Pengaruh  Kepemimpinan  Kepala  Desa  Terhadap  Partisipasi Masyarakat (Studi Penelitian di Desa jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo . Tesis Pascasarjana Sosiologi. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.
Silalahi,  U.  (2013). Studi  Tentang  Ilmu  Administrasi :  Konsep,  Teori  dan  Dimensi .  Sinar Baru Algesindo Offset. Bandung.
Dokumen-dokumen
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenagan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Desa  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Republik  Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  45  Tahun  2016  tentang  Peningkatan  Infrastruktur Pedesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa.
Peraturan  Bupati  Kabupaten  Garut  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyaluran  Dana Desa.