Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat

## Malicia Evendia

## Mahasiswa Bagian HTN Fakultas Hukum Universitas Lampung

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  pengaturan  hak recall partai politik  sejalan  dengan  prinsip  kedaulatan  rakyat.  Jenis  penelitian  ini  adalah normatif,  menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ), pendekatan kasus ( case approach ) dan pendekatan historis ( historical approach ). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan  hak recall partai  politik  dalam peraturan  perundang-undangan,  tidak  sejalan  dengan  prinsip  kedaulatan  rakyat, bahkan menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai.
Kata Kunci : Recall, Kedaulatan Rakyat, dan Partai Politik.

## Pendahuluan
Pasal  1  ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  Tahun 1945) menyatakan bahwa “Kedaulatan  berada  ditangan  rakyat dan  dilaksanakan  menurut  Undang- Undang Dasar.” Implementasi ketentuan tersebut, kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui sistem perwakilan ( representation ). Pengisian  lembaga  perwakilan dilaksanakan melalui pemilihan umum  (pemilu). 1 Dengan  demikian, pemilu  adalah  salah  satu  instrumen mewujudkan  kedaulatan  rakyat  yang bermaksud membentuk pemerintahan yang  sah  serta  sarana  mengartikulasi aspirasi  dan  kepentingan  rakyat. 2
Rekrutmen  keanggotaan  lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD) berbasis partai politik, sehingga tidak ada  satupun  anggota  perwakilan rakyat  yang  tidak  terikat  pada  suatu partai politik. Sebagaimana tercermin
1 Lihat Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945.
2 Ibnu  Tricahyo, Reformasi  Pemilu  Menuju Pemisahan  Pemilu  Nasional  dan  Lokal , (Malang: In-Trans Publishing, 2009), hlm. 6.
dalam  Pasal  22E  ayat  (3)  UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “peserta  pemilihan  umum  untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  adalah partai politik.”
Dalam  Pasal  213  ayat  (1)  dan (2)  serta  Pasal  383  ayat  (1)  dan  (2) UU  MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD (UU  MD3)  menentukan  bahwa anggota  DPR  dan  DPRD  selain dipilih,  dapat  diberhentikan  dari jabatannya  (Pemberhentian  Antar Waktu)  yang  salah  satu  alasannya yaitu  apabila  diusulkan  oleh  partai politiknya untuk diberhentikan sebagai  anggota  DPR/DPRD  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3 Harun Al Rasyid mengemukakan bahwa pemberhentian  Antar  Waktu  atau yang biasa disebut Recall adalah hak suatu  partai  politik  untuk  menarik kembali  anggota  parlemen  yang terpilih  melalui  daftar  calon  yang
3 Lihat Pasal 383 ayat (2) huruf e UU MD3.
diajukannya. 4 Dalam  hal  ini  makna dari kedaulatan rakyat  menjadi  semu karena  seolah-olah  ada Coup dari pimpinan  partai  yang  merebut  hak rakyat untuk melakukan recall menjadi  hak  partai.  Muhammad
Hatta  menyatakan  bahwa  hak recall partai  politik  yang  tidak  dapat diganggu  gugat  itu  hanya  dikenal  di negara-negara komunis, dengan pandangan  bahwa  partai  adalah segala-galanya dan seolah-olah sebagai pihak yang berdaulat. 5
Setelah rakyat memilih orang tersebut  sebagai  wakil  mereka  di parlemen,  maka  partai  politik  tidak sepatutnya bertindak sewenang- wenang  me- recall wakil  rakyat tersebut. Dari hal diatas, muncul sebuah permasalahan bahwasannya kedaulatan  partai  politik  mampu menggeser kedaulatan rakyat. Berdasarkan  permasalahan  tersebut, sebuah  pertanyaan  mendasar  yang memerlukan  penelitian  yaitu  apakah pengaturan  hak recall partai  politik sejalan  dengan  prinsip  kedaulatan rakyat ?

## Pengaturan dan Implementasi Hak
Recall Partai Politik Black’s Law Dictionary mendefinisi recall yaitu Removal  of a  public  official  from  office  by
4 Risalah  Sidang  Mahkamah  Konstitusi Perkara No. 008/PUUIV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003  Tentang  Susunan  Dan  Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Serta Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2002  Tentang Partai Politik Terhadap UUD Tahun 1945.
5 Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tatanegara  Indonesia:  Kompilasi  Aktual Masalah  Konstitusi,  DPR  dan  Sistem
Kepartaian ,  (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 1996), hlm. 171.
popular  vote. 6 Sementara,  dalam kamus  politik karangan  BN Marbun, recall diartikan  sebagai  suatu  proses penarikan  kembali  atau  penggantian anggota DPR oleh induk organisasinya, yaitu Partai Politik. 7 Pengaturan pemberhentian anggota  DPR  dalam  konteks  sejarah di Indonesia telah mengalami dinamika.  Pengaturan recall pada zaman  orde  baru  secara  tegas dikonstatir  dalam  Pasal  4  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  1969 tentang  Susunan  dan  Kedudukan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah. 8 Praktek recall zaman  orde  baru jarang  terjadi.  Hal  itu  karena  situasi dan  kondisi  perpolitikan  dalam praktek  kenegaraan  sangat  homogen dibawah satu komando sang presiden,  yakni  Soeharto. Recall pada  saat  itu  digunakan  sebagai senjata  untuk  membungkam  politisi yang  tidak  mengikuti  irama  alunan dari  sang  presiden.  Bukti  sejarah penggunaan hak recall pada masa ini yang  sangat  kontroversial  yaitu pemberhentian  anggota  DPR  yang bernama  Sri  Bintang  Pamungkas, 9
6 Bryan  A.Garner, Black’s  Law  Dictionary: Seventh Edition , (United Staties of America: West  Group  ST.  Paul  Minn,  2000),  hlm.
1019.
7 www.hukumonline.com. Mempertanyakan Hegemoni Recall Anggota DPRD Di Tangan Partai  Politik ,  22  Januari  2007,  Diakses Tanggal 14 Januari 2013 Pukul 21.18 8 LNRI  Tahun  1969  Nomor  59,  TLNRI Nomor 2915
9 http://www.ipu.org/hr-e/162/ids10.htm, selain  itu  Sri  bintang  Pamungkas  masuk penjara/  jeruji  besi  dikarenakan  mengkritik Soeharto, kemudian dibebaskan oleh B.J.Habibie  pada  masa  pemerintahannya,
lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Bacharuddin_Ju suf_Habibie.
yang  berasal  dari  Partai  Persatuan Pembangunan.
Alasan  pemberhentian  karena menyampaikan  kritik-kritik  kepada pemerintah dan menolak pertanggungjawaban presiden. Kondisi  berubah  pada  tahun 1998  ketika  Soeharto  mengundurkan diri. 10 Tuntutan  untuk  menghapus lembaga recall (pemberhentian ditengah  jalan)  terhadap  anggota DPR/DPRD sudah banyak dikemukakan  pada  masa  Orde  Baru. Adanya  sistem recall menyebabkan banyak  wakil  rakyat  menjadi  tidak kritis, bahkan takut untuk menyuarakan  aspirasi  masyarakat. Pada  era  reformasi, recall berhasil ditiadakan, recall kecuali  dengan alasan  yang  tak  bisa  dihindari  yakni meninggal,  mengundurkan  diri,  atau dijatuhi  hukuman  pidana  dengan kualifikasi tertentu. 11
Pada  masa  sesudah  Perubahan UUD  1945,  penggantian  anggota
DPR tercantum kembali  dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan  MPR,  DPR,  DPD  dan DPRD. 12 Bukti sejarah anggota DPR yang  di recall oleh  partai  politik melalui  pengaturan  ini  yaitu  Djoko Edhi  Soetjipto  Abdurahman,  yang berasal  dari  Partai  Amanat  Nasional.
Alasan pemberhentiannya yaitu dikarenakan  Djoko  Edhi  Soetjipto
10 Yulius  P.  Hermawan  dalam  Bob  Sugeng dan  Christoph  Schuck, Demokrasi  di Indonesia:  Teori  dan  Praktik ,  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 99.
11 Moh.  Mahfud  MD, Perdebatan  Hukum Tata Negara (pasca amandemen konstitusi), (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,  2010), hlm. 165.
12 LNRI  Tahun  2003  Nomor  92,  TLNRI Nomor 4310.
Abdurahman ikut studi banding RUU perjudian ke Mesir. 13
Saat  ini  pengaturan recall diatur  dalam  Pasal  213  ayat  (1)  dan (2)  UU  MD3,  dan  dipertegas  dalam Pasal  16  ayat  (1)  UU  Partai  Politik. Hal  ini  memberikan  kewenangan yang  luar  biasa  besar  kepada  partai politik  untuk  memberhentikan  atau me-recall anggotanya  yang  duduk sebagai  anggota  DPR  yang  bisa hanya didasarkan atas suka atau tidak suka atau bertentangan dengan kebijakan partai. Bukti sejarah anggota  DPR  yang  diberhentikan oleh pengaturan ini yaitu Lily Wahid dan Effendi Choiri, yang berasal dari Partai  Kebangkitan  Bangsa.  Alasan pemberhentiannya yaitu mereka berbeda  pendapat  dari  kebijakan partai  yang  menaunginya,  dalam keputusan  terkait  panitia  khusus  hak angket Bank Century, serta di usulan hak angket mafia pajak. 14
Berdasarkan  analisis  dinamika pengaturan  dan  implementasi  hak recall partai  politik  diatas,  penulis menyimpulkan  bahwa  awal  mula adanya  hak recall partai  politik adalah  dijadikan  alat  bagi  partai politik dalam mengendalikan
anggotanya  yang  ada  di  parlemen.
Hal  ini  merupakan  upaya  partai politik dalam mempertahankan kekuasaannya  di  parlemen. Recall dijadikan pranata untuk membungkam  anggota  dewan  yang kritis  dan  tidak  sesuai  dengan kebijakan  partai  politik.  Sehingga pada  masa  awal  reformasi,  ketika semangat perubahan untuk 13 Lihat http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2006/ 11/28/23278/Djoko-Edhi-Beberkan-  diakses pada  tanggal  15  Desember  2012  pukul 13.08.
14 http://www.abdulghoffar.com/2012/01/ses at-recall-partai.html  diakses pada tanggal 27 November 2012 pukul 09.07
mengembalikan kedaulatan ke tangan  rakyat, recall ditiadakan. Dengan  begitu, recall partai  politik saat ini tidak selaras dengan semangat demokrasi, karena menempatkan  kewenangan  partai politik  lebih  besar  daripada  rakyat melalui hak recall partai politik. Pemilu sebagai Instrumen Kedaulatan Rakyat Kedaulatan  merupakan  hak kekuasaan  mutlak,  tertinggi,  tak terbatas,  tak  terbendung  dan  tanpa terkecuali. 15 Sistem  pemerintahan yang  menganut  teori  kedaulatan rakyat,  yakni  kekuasaan  pemerintah dipegang dan dijalankan oleh lembaga-lembaga negara yang terbentuk dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (demokrasi). Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan  melalui  Pemilu  secara langsung  sebagai  sarana  bagi  rakyat untuk  memilih  wakilnya.  Sistem yang  dianut  akan  berpengaruh,  baik berkenaan  sistem  pemilihan  umum maupun  sistem  kepartaian,  sangat mempengaruhi  esensi  keterwakilan rakyat. 16
Sistem  Pemilu  di  Indonesia telah  mengalami  perubahan  dari waktu  ke  waktu.  Pemilu  1999 mengadopsi sistem perwakilan
proporsional  dengan  daftar  tertutup. Melalui  sistem  ini,  partai-partai politik membuat daftar calon anggota DPR  dan  DPRD,  setiap  kandidat ditetapkan berdasarkan perangkingan dan daerah pemilihan kabupaten/kota atau kecamatan dimana mereka akan
15 Padmo  Wahjono, Ilmu  Negara ,  (Jakarta: Indo Hill Co, 1961), hlm. 153.
16 Jimly  Asshiddiqie, Format  Kelembagaan Negara  dan  Pergeseran  Kekuasaan  dalam UUD  1945, (Yogyakarta:  FH  UII  Press, 2005), hlm.44.
wakili.  Para  pemilih  memilih  partai- partai politik dengan mencoblos satu gambar partai di kertas suara. Komite pemilihan kemudian akan menentukan  siapakah  kandidat  yang terpilih  sesuai  dengan  rangking mereka dalam daftar partai. Sehingga sistem daftar tertutup dari perwakilan proporsional memberikan kewenangan  kepada  partai  untuk menentukan  anggota  parlemen  dan dewan yang terpilih. Pemilu 2004 mengadopsi sistem  daftar  terbuka  untuk  memilih anggota-anggota DPR, DPRD Provinsi  dan DPRD Kabupaten/kota. Melalui  sistem  ini,  para  pemilih memilih partai dan sekaligus kandidat tertentu. Melalui mekanisme ini partai politik mengajukan  para  calon  dalam  daftar dan masyarakat yang memilih langsung calon. Calon yang memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih  (BPP)  langsung  menjadi wakil  rakyat  dari  daerahnya.  Namun sayangnya  hanya calon  yang peroleh suara  mencapai  BPP  yang  dapat dinyatakan  terpilih.  Hanya  ada  dua kandidat  yang  dapat  memperoleh suara yang mencukupi untuk mendapat  kursi  dalam  DPR  pada pemilu 2004. Mereka adalah Hidayat Nur  Wahid  dan  Saleh  Djasit.  Oleh karenanya,  penetapan  berdasarkan nomor urut tersebut, membuat kesenjangan wakil rakyat, konstituen dan  parpol  masih  terjadi,  karena peran  partai  yang  masih  dominan dalam menentukan calon yang menjadi wakil di parlemen berdasarkan nomor urut yang ditentukan partai.
Awalnya  sistem  pemilu  pada tahun  2009  menggunakan  sistem proporsional  dengan  daftar  terbuka seperti  pemilu  pada  tahun  2004.
Kemudian, melalui putusan
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22- 24/PUU-VI/2008,  telah  mengubah sistem pemilu menjadi sistem proporsional terbuka dengan penerapan  suara  terbanyak  yang menempatkan  kedaulatan  berada  di tangan  rakyat.  Berdasarkan  Putusan MK  tersebut,  penempatan  nomor urut  dinilai  sebagai  bentuk  oligarki partai  politik  yang  menegasikan kehendak  rakyat  dalam  menentukan wakilnya. Selanjutnya, sistem pemilu yang  akan  diterapkan  dalam  pemilu Tahun  2014  mendatang  juga  masih sama  seperti  pemilu  Tahun  2009 yaitu  proporsional  terbuka  dengan penerapan  suara  terbanyak.  Hal  ini dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal  215  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum  Anggota  DPR,  DPD,  dan
DPRD.
Pemilihan  umum  dimaksud diselenggarakan  dengan  menjamin prinsip  keterwakilan,  yang  artinya setiap  orang  warga  negara  Indonesia terjamin  memiliki  wakil  yang  duduk di  lembaga  perwakilan  yang  akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan  pemerintahan,  dari  pusat hingga  ke  daerah.Rakyat  sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan  rakyat,  seharusnya  tidak hanya  ditempatkan  sebagai  objek oleh  peserta  Pemilu  dalam  mencapai kemenangan semata.
Pemberhentian  anggota  dewan melalui mekanisme recall oleh partai politiknya, merupakan hal yang akan menusuk rasa keadilan dan
melanggar  kedaulatan  rakyat  dalam artinya  yang  substantif,  karena  tidak ada  rasa  dan  logika  yang  dapat membenarkan  bahwa  keadilan  dan kehendak  rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan  rakyat  dapat  dilanggar dengan cara recall , karena kemenangan  seseorang  calon  untuk
terpilih  tidak  lagi  digantungkan kepada  partai  politik  peserta  Pemilu, tetapi  sampai  sejauh  mana  besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut.
Partai  politik  seharusnya  tidak berwenang  untuk  memberhentikan anggotanya  yang berada di DPR, hal ini  mengingat  anggota  DPR  terpilih adalah representasi dari suara mayoritas  rakyat  yang  memilihnya.
Besarnya suara pilihan rakyat menunjukkan  tingginya  legitimasi 17 politik  yang  diperoleh  oleh  para calon  anggota  legislatif,  sebaliknya rendahnya  perolehan  suara  juga menunjukkan  rendahnya  legitimasi politik  calon  anggota  legislatif. 18 Dalam  sistem  demokrasi  modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. 19
Dari  penjabaran  dan  uraian diatas,  penulis  menarik  kesimpulan bahwa melalui sistem pemilu tertentu akan mencerminkan perwujudan kedaulatan  rakyat.  Sistem  pemilu
17 Berdasarkan  pengertian  legitimasi  dapat dibedakan
pengertian kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Apabila kekuasaan  diartikan  sebagai  kemampuan untuk  menggunakan  sumber-sumber  yang mempengaruhi  proses  politik,  sedangkan kewenanangan  merupakan  hak  moral  untuk menggunakan sumber-sumber yang membuat  dan  melaksanakan  keputusan politik.  Adapun  Legitimasi  merupakan penerimaan  dan  pengakuan  masyarakat terhadap  hak  moral  tersebut.  Dikutip  dari Ramlan  Surbakti, Memahami  Ilmu  Politik , (Jakarta: PT Grasindo, 2000), hlm.118 18 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008  tentang    pengujian Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008 tentang  Pemilihan  Umum  terhadap  UUD 1945 19 Jimly  Assiddiqie, Partai  Politik  dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen
Demokrasi , dalam Jurnal Konstitusi Volume 3  Nomor  4  Desember  2006,  (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm.13
dengan suara terbanyak berarti menempatkan rakyat sebagai pemegang  kedaulatan,  bukan  lagi dominasi partai politik dalam penempatan  wakil  rakyat  melalui nomor  urut  terkecil.  Namun,  dengan adanya  pengaturan  hak recall partai politik  menjadikan  partai  politik lebih dominan terhadap pemberhentian wakil rakyat tersebut. Seharusnya,  ketika  rakyat  sebagai pemegang kedaulatan berhak memilihnya, maka semestinya pemilih  juga  punya  hak  untuk memberhentikannya.

## Pergeseran Kedaulatan Rakyat
Mac Iver mengungkapkan bahwa  partai  politik  adalah  suatu kumpulan terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan  ( policy )  yang  oleh perkumpulan  itu  diusahakan  dengan cara-cara  sesuai  dengan  konstitusi atau  undang-undang  agar  menjadi penentu cara melakukan pemerintahan. 20 Seorang wakil rakyat  dalam  pencalonannya  adalah melalui  partai  politik  dan  harus menjadi  partai  politik tersebut,  maka hubungan  hukum  pertama  kali  yang dimiliki  oleh  wakil  rakyat  adalah dengan  partai  yang  bersangkutan. Selanjutnya  dengan  terpilihnya  dia sebagai  wakil  rakyat,  berarti  rakyat telah memberikan amanat kepadanya untuk memperjuangkan aspirasi menjadi  kebijakan  publik.  Hal  ini dilatarbelakangi pada saat pelaksanaan  pemilihan  umum,  yang menentukan  jadi  tidaknya  seseorang sebagai wakil rakyat adalah bergantung  kepada  pilihan  rakyat.
Kondisi  ini  yang  menimbulkan
20 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik ,  (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka
Utama, 2007) , Hlm.17
hubungan hukum antara wakil rakyat dan rakyat pemilihnya (konstituen). 21 Hubungan hukum yang demikian melahirkan hak dan kewajiban  yang  dilindungi  oleh konstitusi  dan  hukum,  dalam  rangka memberi jaminan bagi yang bersangkutan untuk menjalankan peran  yang  dipercayakan  padanya, baik  oleh  partai  maupun  oleh  rakyat pemilih. Sistem pemilihan dan partai politik yang meletakkan suatu hubungan hukum antara partai politik dengan anggotanya yang didudukkan dalam  DPR  pada  rezim  hukum pemilu,  tidak  dapat  lagi  secara mutlak mengesampingkan satu
hubungan  hukum  antara  anggota DPR  dengan  rakyat  pemilih  dan negara  melalui  lembaga  negara  DPR yang  tunduk  pada  hukum  publik (konstitusi).
Hubungan hukum yang bersifat publik  demikian,  memang  diakui harus juga memperhitungkan
hubungan  hukum  yang  ada  antara partai  politik  dengan  anggota  DPR yang  dicalonkan  Partai,  akan  tetapi hubungan  hukum  anggota  dengan partainya,  adalah  dalam  semangat dan  diatur  dalam  hukum  yang bersifat
keperdataan ( privaatrechtelijk ). 22 Recalling yang dilakukan  partai  politik  terhadap anggotanya yang duduk di DPR, baik karena  alasan-alasan  disiplin  partai dan  alasan  pelanggaran  AD/ART,  di samping  diatur  oleh  hukum  privat AD/ART  partai  juga  harus  tunduk pada  hukum  publik.  Oleh  karenanya recall partai  politik  sesungguhnya telah  membiarkan  hukum  yang bersifat privat ( privaatrechtelijk )
21 Jimly  Assiddiqie, Partai  Politik  dan Pemilihan Umum... Op.Cit.
22 Jimly Assiddiqie, dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 008/PUU- IV/2006.. Op.Cit .
mengesampingkan  hukum  publik dalam masalah konstitusional hubungan antara wakil rakyat dengan rakyat  pemilih  dan  dengan  lembaga negara yang memperoleh kewenangannya  dari  UUD  1945. 23
Seperti  yang  diketahui,  berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang  mengikat,  didasarkan  atas kekuasaan  tertinggi  atau  prinsip kedaulatan  yang  dianut  dalam  suatu negara.  Indonesia  yang  menganut asas  kedaulatan  rakyat,  sudah  tentu sumber  legitimasi  konstitusi  adalah rakyat. 24
Mekanisme recall diluar rakyat sewajibnya  dihindari  karena  akan menimbulkan  oligarki  kepartaian. 25 Seringkali parpol membuat penafsiran sendiri terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat.  Sehingga  partai  hanya dipahami  sebagai  organisasi  yang hanya  berorientasi  kekuasaan  tanpa perduli  dengan  kepentingan  rakyat. 26
Seperti  kata  Lord  Acton  yang terkenal  dan  sering  dikutip  oleh banyak  penulis,  „ power  tends  to corrupt and absolute power corrupts absolutely ‟  (kekuasaan  cenderung untuk  menjadi  sewenang-wenang, dan  dalam  kekuasaan  yang  bersifat mutlak, kesewenang-wenangannya
juga cenderung mutlak). Inilah hukum  besi  kekuasaan  yang  jika tidak  dikendalikan  dan  dibatasi menurut konstitusional,
dapat
23 Ibid.
24 Jimly  Assiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum Tata  Negara  Jilid  1 ,  (Jakarta:  Sekretariat Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mk  RI,  2006), hlm. 68.
25 Denny Indrayana, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUU- IV/2006.. Op.Cit .
26 Sebastian Salang, Parlemen: Antara Kepentingan  Politik  vs  Aspirasi  Rakyat ,
dalam Jurnal Konstitusi..., Op.Cit ., hlm. 115
menjadi malapetaka. 27
Sehingga kewenangan partai  politik untuk  me- recall anggota  nya  yang  ada  di parlemen, adalah tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. George III juga mengemukakan bahwa ”Partai politik adalah suatu kumpulan orang- orang  yang  dipersatukan,  untuk meningkatkan
kepentingan- kepentingan  nasional  dengan  usaha- usaha mereka bersama, berdasar atas prinsip  tertentu  yang  disetujui  oleh mereka bersama . ” Karena itu George III  berpendapat,  bahwa  perkumpulan apapun  yang  mempunyai  tujuan politik  didalam  batas-batas  negara, adalah  suatu  fraksi  yang  hanya mengejar keuntungan-keuntungan golongan yang tidak patriotik. 28
Robert  Michels  juga  secara khusus  menolak  praduga  mengenai keterwakilan oleh pemimpin (representatif  leadhership) ,  karena kebanyakan kebijaksanaan organisasi massa bukan
mencerminkan kemauan  dan  kepentingan  massa, tetapi  mencerminkan  kemauan  dan kepentingan  pemimpin. 29 Organisasi dan  termasuk  juga  organisasi  partai politik kadang-kadang bertindak dengan  lantang  untuk  dan  atas  nama kepentingan  rakyat,  tetapi  dalam kenyataannya  di  lapangan  justru berjuang
untuk kepentingan
27 Jimly  Assiddiqie, Format  kelembagaan ..
Op.Cit ., hlm. 37 28 Soewarno Hadiatmodjo, Teori-teori Politik; Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya , (Jakarta: Binacipta, 1981). hlm. 255.
29 Seymour  Martin  Lipset, Pengantar untuk edisi  bahasa  Inggris,  dalam  Robert  Michels, Partai  Politik  Kecenderungan  Oligharki dalam Birokrasi , (Jakarata: Rajawali, 1984). hlm. Xxvii.
pengurusnya  sendiri. 30 Hal  ini  yang dikemukakan  oleh  Robert  Michels sebagai  suatu  hukum  besi  yang berlaku  dalam  organisasi  bahwa “Organisasilah yang  melahirkan dominasi  si  terpilih  atas  para pemilihnya,  antara  si  mandataris dengan si pemberi mandat dan antara si  penerima  kekuasaan  dengan  sang pemberi.  Siapa  saja  yang  berbicara tentang  organisasi,  maka  sebenarnya ia  berbicara  tentang  oligarki.”  Hal yang senada juga diungkapkan bahwa, sekali partai politik terbentuk oleh  para  pendukungnya,  maka secara  perlahan  ia  akan  jatuh ketangan  segelintir  orang  ( oligarki ) dan cenderung pada apa yang disebut hukum  besi  oligarki. 31 Dikaitkan dengan  hak recall partai  politik,  hal ini  tergambar  bahwa  partai  politik menjadikan recall sebagai  alat untuk menguasai  anggota  dewan  agar anggota  dewan  tersebut  tunduk terhadap kebijakan yang dibuat partai politik. Sehingga secara tidak langsung, anggota dewan yang ada di parlemen  tersebut  memperjuangkan kepentingan  partai  politik  yang menaunginya  dan  hal  ini  yang menimbulkan  bahwa  anggota  DPR bukan  lagi  menjadi  representatif rakyat, namun representatif sekelompok  orang  dalam  tubuh Partai Politik. Hoogerwerf mengemukakan ada  dua  model  berkenaan  dengan norma-norma yang mengatur
kelompok  mana  yang  harus  diwakili oleh  anggota  DPR,  yaitu  (i)  model
30 Jimly Assiddiqie, Kemerdekaan Berserikat Pembubaran  Partai  Politik  dan  Mahkamah Konstitusi , (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 68
31 Armen  Yasir, Disharmonisasi  Hubungan Kepala  Daerah  dengan  Wakil  Kepala Daerah ,  dalam  Jurnal  Penelitian  Hukum Justisia,  (Lampung:  Penerbit  Universitas Lampung, 2007).
kesatuan  yang  memandang  anggota DPR  sebagai  wakil  dari  seluruh rakyat  dan  (ii)  model  diversifikasi yang  memandang  anggota  DPR sebagai  wakil-wakil  dari  kelompok teritorial,  sosial,  atau  politik  tertentu (daerah pemukiman, kelompok kepentingan,  parpol). 32 Penggunaan hak recall oleh partai politik terhadap anggota-anggotanya di parlemen,  cenderung  menjadikan partai  politik  yang  bersangkutan dominan  terhadap  anggota-anggota partainya  itu,  sehingga  anggota- anggota  dewan  lebih  mementingkan kepentingan  partainya  ketimbang membawakan  aspirasi  rakyat  banyak (konstituent). Denny Indrayana mengemukakan  bahwa  jika  yang melakukan recall adalah partai, maka dibangun  loyalitas  kepada  partai  dan bukan  kepada  rakyat. 33 Arbi  sanit juga  mengungkapkan  bahwa  dilihat dari  perspektif  ilmu  politik  dan pemerintahan menunjukkan irrelevansi  hak recall dengan  proses demokrasi yang dilangsungkan secara reformatif. 34
Berdasarkan  pandangan  diatas, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan recall oleh partai politik akan  menggeser  sistem  kedaulatan rakyat  menjadi  kedaulatan  partai politik.  Terlihat  bahwa  rakyat  hanya dilibatkan  dalam  pengambilan  suara ketika  Pemilu  berlangsung,  namun setelah calon anggota dewan tersebut terpilih,  yang  berhak  me- recall nya adalah partai politik.
Simpulan Berdasarkan analisis data terhadap permasalahan yang 32 Sebastain Salang, Parlemen: Antara Kepentingan.. Op.Cit., hlm.100
33 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUU-IV/2006.. Op.Cit .
34 Ibid.
diajukan  dalam  penelitian  ini,  dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan hak recall partai politik tidak sejalan dengan  prinsip  kedaulatan  rakyat, bahkan menggeser kedaulatan  rakyat menjadi kedaulatan partai politik.
Pengaturan recall partai  politik dalam peraturan perundang- undangan  sebaiknya  dihapuskan,  hal ini  untuk menghilangkan  dasar kewenangan  partai  politik  dalam mengendalikan anggotanya  yang ada di  parlemen,  sehingga  ketika  hak recall partai politik tersebut dihapuskan  maka  tidak  ada  lagi
“hantu” recall yang  membuat  wakil
rakyat  lebih  tunduk  terhadap  partai politik  dibandingkan  dengan  rakyat,
sebagai pemilik kedaulatan. Disamping  itu,  perlu  dibuatnya regulasi  terkait  mekanisme recall dengan  memberikan  ruang  bagi konstituen sebagai pemegang kedaulatan. Daftar Pustaka Asshiddiqie, Jimly, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran  Kekuasaan  dalam UUD  1945, (Yogyakarta:  FH UII Press, 2005). ------------------------, Kemerdekaan Berserikat  Pembubaran  Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi ,  (Jakarta:  Konstitusi
Press, 2006). ------------------------, Pengantar  Ilmu
Hukum  Tata  Negara  Jilid  1 ,
(Jakarta:  Sekretariat  Jenderal dan  Kepaniteraan  Mk  RI,
2006).
Budiarjo,  Miriam, Dasar-dasar  Ilmu Politik ,  (Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2007) .
Hadiatmodjo,  Soewarno, Teori-teori Politik;  Sejarah  Pertumbuhan dan Perkembangannya ,
(Jakarta: Binacipta, 1981).
Hermawan,  Yulius  P.  dalam  Bob Sugeng  dan  Christoph  Schuck,
Demokrasi  di  Indonesia:  teori dan praktik , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). Mahendra,  Yusril  Ihza, Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi,  DPR  dan  Sistem Kepartaian ,  (Jakarta:  Gema Insani Press, 1996). Mahfud  MD,  Moh., Perdebatan Hukum  Tata  Negara  (pasca amandemen konstitusi), (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2010), hlm. 165
Surbakti,  Ramlan, Memahami  Ilmu Politik ,  (Jakarta:  PT  Grasindo,
2000).
Tricahyo,  Ibnu, Reformasi  Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional  dan  Lokal ,  (Malang:
In-Trans Publishing, 2009). Wahjono,  Padmo, Ilmu  Negara , (Jakarta: Indo Hill Co, 1961).
Asshiddiqie,  Jimly, Partai  Politik dan  Pemilihan  Umum  sebagai Instrumen  Demokrasi ,  dalam Jurnal  Konstitusi  Volume  3 Nomor  4  Desember  2006, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006). Salang, Sebastian, Parlemen:  Antara
Kepentingan Politik vs Aspirasi Rakyat , dalam Jurnal Konstitusi  Volume  3  Nomor  4 Desember 2006, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006). A.Garner, Bryan, Black’s  Law Dictionary:  Seventh  Edition , (United  Staties  of  America:
West  Group  ST.  Paul  Minn,
2000).