Received: 2-1-2023 Revised: 5-1-2023 Accepted: 11-4-2023
Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah
Muhammad Parsamarda Irfany

## Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah

## Muhammad Parsamarda Irfany
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia parsamarda@gmail.com

## Abstrak
Lembaga perbankan syariah di Indonesia wajib untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah  dalam  rangka  menjaga  kepercayaan  masyarakat  mengingat  perannya  sebagai  lembaga intermediasi. Hal tersebut dilakukan untuk memitigasi berbagai risiko yang ada. Salah satu upaya yang dapat dilakukan merestrukturisasi pembiayaan melalui kegiatan penyertaan modal sementara. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaturan  prinsip  kehati-hatian dalam  kegiatan  penyertaan  modal  sementara  oleh  bank  syariah  yang  dilakukan  dalam  rangka mengatasi  akibat  kegagalan  pembiayaan  serta  mengetahui  implikasi  yuridis  dari  kegiatan penyertaan modal sementara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa  penyertaan  modal  sementara  yang  dilakukan  oleh  bank  umum  syariah  wajib  menerapkan prinsip  kehati-hatian  sebagaimana  diatur  oleh  OJK,  dikarenakan  penyertaan  modal  sementara mengakibatkan  perubahan  kedudukan  hukum  bank  menjadi  pemegang  saham,  maka  bank  wajib menjalankan perannya dengan sebaik mungkin. Implikasi yuridis dari penyertaan modal sementara ini  adalah  perubahan  kedudukan  hukum  bank  dari  kreditur  menjadi  pemegang  saham  sehingga mengakibatkan bank untuk turut bertanggungjawab atas keadaan investee . Kata Kunci: Perbankan Syariah; Penyertaan Modal Sementara; Restrukturisasi Pembiayaan

## Abstract
Sharia bank in indonesia have to obey the prudential principle and sharia principle to keep people trust  regarding  that  they  have  to  implement  their  role  as  an  intermediary  institution.  They  did those  obligations  because  they  must  deal  with  plenty  of  risks.  When  a  financing  faces  some problems, Bank could save them by doing some actions. One of those actions is to do a debt-to- equity  swap  mechanism.  The  purpose  of  this  research  is  knowing  how  the  prudential  principle regulated and measure what is the implications of the debt-to-equity swap mechanism. Based on the  research  that  have  done,  the  research  implied  that  Bank  action  on  taking  the  debt-to-equity swap  action  have  to  implement  the  prudential  principle  based  on  OJK’s  regulation,  this  action turned  the  position  of  a  Bank  from  a  creditor  to  a  shareholders.  When  they  did  a  debt-to-equity swap to their debtor, the implication of this action was changing the position of the  bank form a creditor to a shareholder, hence making the  bank also being responsible for the condition of the investee.  This  action  resulting  more  obligation  to  the  bank  as  a  shareholder  and  made  them  for taking the responsibilities, furthermore the bank must run their new role well.
Key Words: Credit Restructuring; Debt to Equity Swap; Islamic Banking
Received: 2-1-2023 Revised: 5-1-2023 Accepted: 11-4-2023

## 1. PENDAHULUAN
Perbankan  merupakan  pilar  pembangunan  ekonomi  Indonesia.    Interaksi masyarakat  dengan  dunia  perbankan  saat  ini  sudah  menjadi  sesuatu  kebutuhan. 1
Pendirian  bank  bertujuan  untuk  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  stabilitas nasional  ke  arah  peningkatan  rakyat  banyak. 2 Pada  tahun  1998  Indonesia  secara hukum  menganut  dua  sistem  dalam  perbankan  yang  ditandai  dengan  lahirnya Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992  tentang  Perbankan  (UU  10/1998)  yang  didalamnya  diatur tentang perbankan syariah secara lebih spesifik. Pada perkembangannya lahir pula Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang  secara khusus  mengatur  tentang  perbankan  syariah  (UU  21/2008).  Bank  sebagai  suatu lembaga  yang    berada  ditengah  masyarakat  memiliki  peranan  penting  salah satunya dalam menjaga    stabilitas perekonomian masyarakat. 3
Produk      perbankan      yang      saat      ini      banyak      diberikan      kepada masyarakat, diantaranya produk pembiayaan modal kerja, pembiayaan konsumsi, dan pembiayaan investasi. 4 Realitanya, kegiatan tersebut turut membawa berbagai risiko sebagaimana diklasifikasikan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor  65/POJK.03/2016  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  bagi  Bank Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  (POJK  65/2016).  Risiko  dalam  konteks perbankan  merupakan  suatu  kejadian  potensial,  baik  yang  dapat  diperkirakan ( expected )  maupun  yang  tidak  dapat  diperkirakan  ( unexpected )  yang  berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. 5 Demi memitigasi risiko-risiko tersebut, suatu bank diwajibkan untuk mengimplementasikan manajemen risiko.
Penerapan  manajemen  resiko  tidak  menjamin  suatu  pembiayaan  akan berjalan sesuai rencana, karena pada praktiknya terdapat pembiayaan-pembiayaan yang  bermasalah.  Jika  suatu  pembiayaan  bermasalah,  dapat  dilakukan  upaya- upaya  untuk  menyelamatkan  pembiayaan  tersebut,  proses  penyelamatan pembiayaan tersebut juga dikenal dengan istilah rekstrukturisasi.
1 Rikart Maha Riskianti, “Kewenangan Pengadilan Agama Menjalankan Mediasi Sengketa Perbankan Syariah Di Kota Semarang,” Jurnal USM Law Review 2, no. 1 (2019): 110.26623/julr.v2i1.2256.
2 Andi  Nova  Bukit,  “Pertanggungjawaban  Bank  Terhadap  Hak  Nasabah  Yang  Dirugikan  Dalam Pembobolan  Rekening  Nasabah(Studi  Di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Tbk,  Kantor  Cabang  Medan  Gatot
Subroto),” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 181–94,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1656.
3 Saddam Hussein Ramadhan et al., “Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi
Covid-19,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (October 30, 2022): 523,
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/527010.26623/julr.v5i2.5270.
4 Diah  Arini  and  Teddy  Anggoro,  “Keabsahan  Hukum  Grosse  Akta  Pengakuan  Hutang  Pada  Akad Pembiayaan  Perbankan  Syariah,” Jurnal USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  484–503,  https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4056.
5 Suharto  and  Muhammad  Iqbal  Fasa,  “Model  Pengembangan  Manajemen  Bisnis  Pondok  Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia,” Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam 3, no. 2 (2018): 92–110, https://doi.org/https://ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah/article/viewFile/1199/925.
Received: 2-1-2023 Revised: 5-1-2023 Accepted: 11-4-2023
Peraturan OJK Nomor 36/POJK.3/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan  Penyertaan  Modal  (POJK  36/17),  mendefinisikan  Penyertaan  Modal Sementara  adalah  penyertaan  modal  oleh  Bank,  unit  usaha  syariah  atau  kantor cabang  dari  bank  yang  berkedudukan  di  luar  negeri,  dalam  bentuk  saham  pada perusahaan  debitur  untuk  mengatasi  akibat  kegagalan  kredit  atau  kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Kegiatan  penyertaan  modal  sementara  dilakukan untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan. Dengan dilakukannya penyertaan modal  sementara,  diharapkan  perusahaan  tersebut  dapat  melanjutkan  kegiatan usahanya  dengan  dapat  mengembalikan  modal  yang  telah  ditanamkan  tersebut oleh bank syariah yang menjadi mitra pada suatu perjanjian pembiayaan.
Pelaksanaan  penyertaan  modal  sementara  mengandung  berbagai  risiko seperti  pengembalian  modal  yang  diperoleh  dari  kegiatan  penyertaan  modal sementara  atau  mengenai  batas  waktu  pelaksanaan  penyertaan  modal  sementara, sehingga dalam rangka  meminimalisir  risiko  tersebut, OJK  mewajibkan  lembaga keuangan  untuk  patuh  terhadap  POJK  36/2017.  Dalam  regulasi  tersebut,  diatur berbagai  persyaratan  guna  menjamin  kepatuhan  suatu  bank  dalam  menerapkan prinsip  kehati-hatian  yang  diantaranya  mengatur  tentang  pihak-pihak  yang  dapat melakukan  penyertaan  modal,  pihak-pihak  yang  dapat  diberikan  penyertaan modal,  jangka  waktu  penyertaan  modal  sementara,  dan  modal  minimum  suatu bank yang ingin melakukan kegiatan penyertaan modal sementara.
Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalani kegiatan usaha suatu  bank  merupakan  hal  yang  amat  esensial  dengan  mengingat  peran  bank  di masyarakat  sebagai  suatu  lembaga  intermediasi.  Dengan  perannya  tersebut, industri  keuangan  khususnya  bank  mendapatkan  tanggung  jawab  yang  amat sentral  dalam  rangka  menjaga  stabilitas  perekonomian  nasional  sehingga berimplikasi  kepada  diperlakukannya  industri  bank  sebagai  salah  satu  industri yang diatur secara ketat (highly regulated).
Terdapat  beberapa  penelitian  yang  membahas  mengenai  restrukturisasi kredit atau pembiayaan, diantaranya terdapat artikel yang ditulis Sa’adah (2022). 6 Penelitian  tersebut  memiliki  kelebihan  dimana  terdapat  analisis  yang  mendalam dikarenakan menggunakan metode penelitian kualitatif, di sisi lain artikel tersebut dapat  menjadi  lebih  baik  ketika  lebih  memperhatikan  istilah  istilah  yang digunakan,  seperti  masih  digunakannya  istilah  kredit  pada  kegiatan  perbankan syariah yang seharusnya menggunakan istilah pembiayaan.
6 Aulia  Khasanatus  Sa’adah  et  al.,  “Dampak  Restrukturisasi  Kredit  Terhadap  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Pada Sektor UMKM,” Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah 6, no. 1 (2022): 1–8, https://doi.org/DOI: 10.30762/istithmar.v6i1.32.
Received: 2-1-2023 Revised: 5-1-2023 Accepted: 11-4-2023
Kedua terdapat artikel  yang ditulis Alqarni (2022). 7 Artikel ini mempunyai kelebihan  yaitu  mudahnya  difahami  oleh  pembaca  awam  sebab  pembahasannya yang bersifat relatif umum, artikel ini akan lebih baik jika dilakukan analisis yang lebih  mendalam  seperti  membahas  peraturan  OJK  yang  berkaitan  dengan  artikel tersebut. Ketiga terdapat artikel yang ditulis Syukriana (2021). 8 Artikel ini dengan amat  baik  melakukan  analisis  terhadap  suatu  kasus  spesifik  mengenai restrukturisasi  kredit,  akan  lebih  baik  jika  peraturan  yang  digunakan  adalah peraturan  yang  lebih  relevan  seperti  pertarutan  otoritas  lembaga  keuangan,  tidak sebatas undang-undang saja.
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  tersebut,  artikel  ini  memiliki  kebaruan pada  fokusnya  pembahasan  terhadap  kegiatan  restrukturisasi  pembiayaan  yang dilakukan oleh bank syariah melalui kegiatan penyertaan modal sementara dengan memberikan  analisis  yang  komperhensif  melalui  penggunaan  regulasi-regulasi terkini  dari  OJK  sebagai  pisau  analisis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  bagaimana  pengaturan  prinsip  kehati-hatian  di  dalam  kegiatan penyertaan  modal  sementara  oleh  bank  syariah  dalam  rangka  restrukturisasi pembiayaan bermasalah dan bagaimana implikasi yuridis dari kegiatan penyertaan modal  sementara  yang  dilakukan  oleh  bank  syariah  terhadap  kepemilikan investee .
2. METODE
Penyusunan  artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis normatif  yang  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  berbagai  literatur  yang  sifatnya tidak  terbatas  oleh  waktu  dan  tempat  serta  melihat  berbagai  hasil  penelitian hukum sebelumnya maupun peraturan terkait yang dapat diakses melalui sumber buku  maupun  sumber online yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti. 9
Peraturan  Perundang-undangan  yang  dikaji  pada  artikel  ini  terutama  dari  bidang hukum  ekonomi,  khususnya  yang  memberi  pengaturan  mengenai  prinsip  kehati- hatian  dalam  kegiatan  penyertaan  modal  sementara  di  Indonesia.  Adapun  jenis penelitian yang akan digunakan dalam artikel ini adalah penelitian doktrinal, yaitu penelitian  yang  menekankan  pada  penggunaan  norma-norma  hukum.  Artikel  ini akan  mengacu  pada  norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat pada  masyarakat  atau  juga  menyangkut  kebiasaan  yang  berlaku  di  masyarakat. Spesifikasi  penelitian  artikel  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  analisis  dan
7 Muhammad  Uwais  Alqarni,  “Restrukturisasi  Kredit  Perbankan  Di  Indonesia:  Antara  Pemulihan Ekonomi Dan Tantangan,” Yustitiabelen 8, no. 1 (2022): 70–85,
https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i1.492.
8 Rizkia  Syukriana  and  Maharani  Nurdin,  “Eksistensi  Kebijakan  Pemerintah  Terkait  Restrukturisasi Kredit  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Kredit  Macet  Di  Masa  Pandemi,” Justitia :  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Humaniora 8, no. 4 (2021): 607–618 www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v8i4. 607-618.
9 Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta:  Rajagrafindo Persada, 2007).
Received: 2-1-2023 Revised: 5-1-2023 Accepted: 11-4-2023
deskriptif  komprehensif  yang  mana  penulisan  penelitian  deskriptif  analisis memberikan  gambaran  maupun  analisis  terkait  fakta  dengan  objek  yang  diteliti secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat  dengan  teori-teori  hukum  positif  terhadap masalah  yang  diteliti.  Dalam  artikel  ini  akan  dilakukan  pendesktiptifan  praktik penyertaan modal sementara  yang dilakukan oleh bank syariah terhadap investee dan  menganalisis  praktik  tersebut  dengan  teori-teori  mulai  dari  teori  hukum ekonomi  syariah  terkait  akad  musyarakah  serta  penerapan  prinsip  kehati-hatian, dalam  rangka  penerapan  prinsip  kehatihatian  sebagaimana  tertuang  pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2017.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Implementasi  Prinsip  Kehati-Hatian  Di  Dalam  Kegiatan  Penyertaan Modal  Sementara  Oleh  Bank  Syariah  Dalam  Rangka  Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah
Karakter  khusus  yang  sangat  membedakan  lembaga  keuangan  syariah dengan  lembaga  keuangan konvensional  adalah  sistem transaksinya.  Perikatan dan perjanjian  adalah  hal  paling tipikal dalam aktivitas bisnis, termasuk dalam aktivitas lembaga keuangan syariah. 10 Bank syariah merupakan bank yang dalam melaksanakan  bisnisnya  menerapkan  prinsip  syariah.  Jika  diklasifinasikan berdasarkan  jenisnya,  bank  syariah  terdiri  dari  bank  umum  syariah  dan  bank pembiayaan  rakyat  syariah. Bank umum syariah  sendiri merupakan bank  syariah yang  dalam  praktiknya  menyediakan  jasa  dalam  hal  lalu  lintas  pembayaran.  UU 21/2008  mendefinisikan  prinsip  syariah  sebagai  prinsip  hukum  islam  dalam kegiatan  perbankan  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Bank  merupakan  lembaga  keuagan  yang  memiliki  peran  sentral  dalam perekonomian  suatu  negara  sebagai  lembaga  intermediasi. 11 Fungsi  utama  dari perbankan  adalah  intermediasi  keuangan,  yakni  proses  pembelian  surplus  dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit. 12 Oleh karena itu lembaga perbankan terklasifikasi sebagai lembaga  yang  diawasi  secara  ketat  oleh  negara  ( highly  regulated  industry ).  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  bagaimana  negara  mengatur  industri  tersebut  sampai pada  hal-hal  yang  spesifik,  dalam  hal  ini  Otoritas  Jasa  Keuangan  mempunyai fungsi  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan
10 Zaenal Arifin, “Reformulasi Akad Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syari’Ah Sesuai Dengan Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’Ah (Studi Di Bank Tabungan Negara Syari’Ah Kantor Cabang Semarang),” Jurnal Ius Constituendum 3, no. 1 (2018): 83, https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.865.
11 Hagi  Utomo  Mukti,  “Sharia  Banking  Development  Indonesia  With  Malaysia  (Study  of Comparation  of  History,  Legal  Products  and  Assets),” Qistie 13,  no.  1  (2020):  110,  https://doi.org/,  DOI: 10.31942/jqi.v13i1.3429.
12 Renniwaty Siringoringo, Karakteristik Dan Fungsi Intermediasi Perbankan Di Indonesia (Jakarta: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2012).
Received: 2-1-2023 Revised: 5-1-2023 Accepted: 11-4-2023
dalam  pembentukannya  pada  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).
Bank  syariah  memiliki  ruang  lingkup  kegiatan  Perusahaan  tersebut  dalam menjalankan  kegiatan  pembiayaan  yang  meliputi  sewa,  anjak  piutang, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan konsumen lainnya, dan pembiayaan lainnya dengan  prinsip  syariah.  Dalam  hal  penyaluran  dana  pada  konteks  pembiayaan Pasal  37  UU  21/2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang  pada  pokoknya  mengatur bahwa  terdapat  batas  maksimum  dalam  penyaluran  dana  berdasarkan  prinsip syariah  sejumlah  30%.  Sesuai  dengan  Pasal  1  UU  21/2008,  dalam  menjalankan kegiatan  usahanya,  bank  syariah  wajib  memenuhi  prinsip-prinsip  syariah  atau dikenal juga sebagai prinsip muamalah. Secara umum, prinsip muamalah adalah; kebolehan  dalam  melakukan  aspek  muamalah,  baik,  jual,  beli,  sewa  menyewa ataupun lainnya. 13
Prinsip  kehati-hatian  merupakan  salah  satu  prinsip  paling  esensial  dalam kegiatan  perbankan,  baik  syariah  maupun  konvensional.  Perbedaan  utama khususnya dalam kegiatn penyertaan modal sementara adalah, suatu bank syariah hanya  dapat  melakukan  penyertaan  modal  sementara  terhadap  perusahaan  yang bergerak  di  bidang  keuangan  berdasarkan  prinsip  syariah,  selain  itu,  pada  bank syariah sendiri terhadap beberapa aspek, seperti mengenai penialain kualitas asset, manajemen  risiko,  serta  aspek  lainnya  memang  terdapat  regulasi  khusus  yang diberikan oleh OJK secara terpisah dengan kegiatan perbankan konvensional.
Selain  kewajiban  dalam  batas  maksimum  penyaluran  dana,  dalam menjalankan  usahanya,  perbankan  syariah  juga  diwajibkan  untuk  menaati  POJK 65/2016.  Pada  pokoknya,  regulasi  tersebut  mengatur  bahwa  dalam  menjalankan kegiatan  usahanya,  bank  wajib  memperhatikan  seluruh  risiko  baik  yang  secara langsung  maupun  tidak  langsung  yang  dimungkinkan  memiliki  akibat  terhadap kelangsungan usaha bank tersebut. Amanat dari POJK 65/16 memberikan tuntutan kepada lembaga perbankan untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah.
Hal tersebut tidak lain dilakukan dalam rangka menjaga kualitas permodalan suatu  bank  syariah.  Permodalan  bank  syariah  memegang  peranan  penting  dalam menentukan  bank  syariah  tersebut  sudah  memenuhi  prinsip-prinsip  syariah  atau belum.  Pada  pelaksanaannya,  walaupun  suatu  bank  syariah  telah  menerapkan amanat  dari  regulasi  tersebut  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya,  tidak  serta merta  menjamin  bahwa  bank  syariah  tersebut  akan  selalu  terhindar  dari  risiko- risiko tersebut. Risiko merupakan suatu kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa yang  mengakibatkan  kegagalan  atau  sesuatu  yang  mungkin  malah  merugikan pihak perusahaan itu sendiri.
13 Saleha Majdid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2018), https://doi.org/, DOI:10.26618/j-hes.v2i1.1353.
Received: 2-1-2023 Revised: 5-1-2023 Accepted: 11-4-2023
Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah
Muhammad Parsamarda Irfany
Bank syariah memiliki resiko yang relatif lebih kompleks jika dibandingkan dengan  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  lainnya. 14 Salah  satu  risiko  terbesar dalam pelaksanaan bisnis dalam bidang perbankan adalah risiko investasi. Sebab penyaluran  pembiayaan  merupakan  kegiatan  utama  bank  yang  juga  merupakan sumber  penghasilan  terbesar  suatu  bank.  Jika  merujuk  pada  POJK  65/2016: “Risiko  investasi  adalah  risiko  akibat  bank  ikut  menanggung  kerugian  usaha nasabah  yang  dibiayai  dalam  pembiayaan  berbasis  bagi  hasil  baik  yang menggunakan  metode net  revenue  sharing maupun  yang  menggunakan  metode profit  and  loss  sharing ”. 15 Risiko  tersebut  muncul  sebagai  akibat  dari  adanya kegiatan  bank  dalam  mengelola  dana  dalam  berbagai  aktivitas  perbankan syariah. 16
Dalam  hal  ini  investasi  yang  dimaksud  adalah  penyaluran  pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah kepada investee tersebut dimana Bank ikut  menanggung  kerugian  yang  didasarkan  pada  pembagian syirkah pada perjanjian tersebut. Muḍārabah dan musyārakah menjadi produk unggulan dalam perbankan Islam untuk alasan pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi umat. 17
Penyaluran pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank yang terbesar, namun  sekaligus  merupakan  sumber  risiko  operasi  bisnis  yang  terbesar  pula. 18 Dalam  rangka  melakukan  restrukturisasi  atas  pembiayaan  bermasalah,  Otoritas Jasa  Keuangan  melalui  Pasal  55  POJK  19/2018  mengatur  bahwa:  “(1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar; b)  nasabah  memiliki  prospek  usaha  yang  baik  dan  mampu  memenuhi  kewajiban setelah  restrukturisasi.” Pelaksanaan  restrukturisasi  atas  pembiayaan  bermasalah telah  diatur  Otoritas  Jasa  Keuangan  melalui  Pasal  55  POJK  19/2018  mengatur bahwa:  “(1)  Restrukturisasi  Pembiayaan  hanya  dapat  dilakukan  untuk  nasabah yang  memenuhi  kriteria  sebagai  berikut:  a)  nasabah  mengalami  penurunan kemampuan  membayar;  b)  nasabah  memiliki  prospek  usaha  yang  baik  dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.”
Sebagai  upaya  meminimalisir  risiko  tersebut,  Otoritas  Jasa  Keuangan mengeluarkan  POJK  36/2017.  Peraturan  tersebut  berisikan  mengenai  berbagai
14 Akbar.  C  et  al.,  “Manajemen  Risiko  Di  Perbankan  Syariah,” Milkiyah:  Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2022): 51–56 DOI: 10.46870/milkiyah.v1i2.230. 15 Suharto and Fasa, “Model Pengembangan Manajemen Bisnis Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia.”
16 Iroh Rahmawati and Budi Mulyati, “Analisis Manajemen Resiko Perbankan Dalam Meminimalisir Non  Performing  Finance,” Syi`ar  Iqtishadi :  Journal  of  Islamic  Economics,  Finance  and  Banking 5,  no.  1 (June 2021): 1, https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.8913.
17 Mills  Paul  S  and  John  R  Presley, Islamic  Finance;  Theory  and  Practice (America:  ST.  Martin‟s Press, INC, 1999).
18 Trisadini  Prasastinah  Usanti,  “Pengelolaan  Risiko  Pembiayaan  Di  Bank  Syariah,” Adil:  Jurnal Hukum 3, no. 2 (2012): 408–28, https://doi.org/, https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.63.
Received: 2-1-2023 Revised: 5-1-2023 Accepted: 11-4-2023
ketentuan  yang  harus  dipatuhi  oleh  suatu  Bank  Ketika  melakukan  restrukturisasi pembiayaan bermasalah melalui metode penyertaan modal sementara.
Pasal  3  POJK  36/2017  mengatur  bahwa  bank  umum  syariah  dilarang melakukan  penyertaan  modal  selain  pada  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah. Investee yang menerima penyertaan modal sementara  dari  bank  syariah  diharuskan  berupa  perusahaan  yang  bergerak  dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah.
Penyertaan modal sementara ini dilakukan dengan penyertaan modal secara langsung,  tidak  melalui  pasar  modal.  Sehingga  jual  beli  saham  bukanlah  tujuan dari  kegiatan  penyertaan  modal  sementara  yang  dilakukan  oleh  suatu  bank syariah,  sebab  jika  melihat  dari  konteks  penyertaan  modal  sementara  dapat disimpulkan  bahwa investee disini  bukan  merupakan  tempat  yang  menjanjikan untuk  dibeli  sahamnya  sebab  mengalami  berbagai  permasalahan,  terutama masalah pada struktur permodalannya.
Tujuan bank syariah dalam melakukan penyertaan modal sementara kepada investee dilakukan  dalam  rangka  mengatasi  akibat  kegagalan  pembiayaan.  Hal tersebut sejalan dengan  amanat 36/POJK. 03/ 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam  Kegiatan  Penyertaan  Modal  yang  mendefinisikan  penyertaan  modal sementara  sebagai  penyertaan  modal  oleh  bank  dalam  bentuk  saham  pada perusahaan  debitur  untuk  mengatasi  akibat  kegagalan  pembiayaan  berdasarkan prinsip syariah.
Jika  suatu  bank  ingin  melakukan  penyertaan  modal  sementara,  terdapat berbagai  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu  dalam  rangka menerapkan  prinsip  kehati-hatian,  sebab  prinsip  kehati-hatian  bank (Prudential Banking Principle) merupakan prinsip utama dalam aktivitas perbankan. 19 Hal-hal yang perlu dipenuhi dalam rangka memperoleh izin untuk melakukan penyertaan modal  sementara,  hal  tersebut  diatur  pada  Pasal  10  POJK  36/2017  yang  pada pokoknya berisi tentang kewajiban bank untuk mencantumkan rencana penyertaan modal pada rencana bisnis bank, memenuhi standar kewajiban penyediaan modal minimum,  memiliki  tingkat  kesehatan  yang  baik  (sebagaimana  ketentuan  OJK), memastikan bahwa kegiatan tersebut  tidak memberikan dampak negatif terhadap kelangsungan  usaha  bank  secara  signigikan,  terdapat  kebijakan  tertulis  yang dibuat oleh direksi serta mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris, dan bank tersebut  perlu  mempunyai  suatu  system  pengendalian  internal  yang  baik  dalam kegiatan penyertaan modal dimaksud.
Selain  kewajiban  untuk  memenuhi  persyaratan  dalam  penyertaan  modal, dalam  melakukan  suatu  penyertaan  modal  bank  juga  diwajibkan  untuk melampirkan  hal-hal  berikut  yang  merupakan  persyaratan  administratif  dalam
19 Lastuti  Abubakar  and  Tri  Handayani,  “Implementasi  Prinsip  Kehati-Hatian  Melalui  Kewajiban Penyusunan  Dan Pelaksanaan  Kebijakan Perkreditan  Atau Pembiayaan  Bank,” Rechtidee 13,  no.  1  (2018): 62–81, https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.
Received: 2-1-2023 Revised: 5-1-2023 Accepted: 11-4-2023
melakukan  penyertaan  modal.  Aturan  tersebut  terdapat  pada  Pasal  11  POJK 36/2017  yang  pada  pokoknya  mengatur  bahwa  Ketika  bank  ingin  melakukan penyertaan  modal  sementara,  maka  bank  tersebut  wajib  untuk  melakukan pengajuan  permohonan  dalam  rangka  mendapatkan  persetujuan  kepada  Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan berbagai dokumen kelengkapan. Selanjutnya jika modal yang dikonversi melebihi 20% modal investee , maka terdapat beebrapa persyaratan  tambahan  berupa  kelengkapan  berbagai  dokumen  lainnya.  Setelah memenuhi  persyaratan-persyaratan  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  tersebut,  suatu bank syariah dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penyertaan modal sementara  kepada investee yang  merupakan  kreditur  dari  suatu  perjanjian pembiayaan  yang  bermasalah  untuk  memperoleh  persetujuan  dari  Otoritas  Jasa Keuangan.
Selain  pematuhan  atas  prosedur  yang  merupakan  prasyarat  dalam melakukan  penyertaan  modal  sementara,  dalam  pelaksanaan  penyertaan  modal sementara  juga  diperlukan  adanya  pengawasan  secara  aktif  oleh  pelaku penyertaan modal sementara dalam hal  ini bank syariah selama masa penyertaan modal  sementara  berjalan  karena  terjadi  perubahan  hubungan  hukum  antara kreditur dan debitur menjadi pemegang saham dan perusahaan. Hal tersebut diatur oleh  Pasal  28  POJK  36/2017.  Urgensi  penerapan  prinsip  kehati-hatian  dalam kegiatan  penyertaan  modal  sementara  memiliki  implikasi  terhadap  beberapa  hal. Pertama,  kegiatan  penyertaan  modal  sementara  hanya  dapat  dilakukan  setelah suatu  bank  memenuhi  seluruh  persyartan  yang  diberikan  oleh  OJK,  kedua,  jika suatu  bank  terdapat  tidak  melakukan  prinsip  kehati-hatian  sebagaimana disyaratkan  oleh  POJK  36/2017  maka  bank  tersebut  dapat  dikenakan  berbagai sanksi administratif yang salah satunya merupakan pencabutan izin usaha.
Kewajiban  suatu  bank  untuk  melakukan  manajemen  risiko  sangatlah penting. 20 Mengingat  bahwa  kegiatan  penyertaan  modal  sementara  merupakan bentuk  restrukturisasi  yang  amat  luas  konsekuensinya,  maka  perlu  diperhatikan juga  mengenai  adanya  peningkatan  risiko  yang  menyertai  tindakan  tersebut. Risiko-risiko  yang  mengalami  peningkatan  setidaknya  adalah  risiko  reputasi  dan risiko investasi.
Dalam  rangka  meminimalisir  risiko-risiko  tersebut,  diperlukan  adanya peningkatan pengawasan dalam menerapkan prinsip  kehati-hatian. Sebab  apabila pada perkembangannya kegiatan penyertaan modal sementara tersebut mengalami permasalahan  atau  kegagalan,  misalnya  ketika investee mengalami  kerugian, maka  bank  syariah  akan  terlibat  untuk  menanggung  kerugian  tersebut.  Bank syariah  berpotensi  menghadapi  risiko  reputasi  yang  cukup  besar,  sebab  hal  yang terjadi  pada  perusahaan  tersebut  menjadi  bagian  dari  tanggung  jawab  bank syariah.
20 Sakhirotul Muffrikha and Fitri Nur Latifa, “Implementasi Manajemen Resiko Pembiyaan Pada BSI KCP Mojokerto Bangsal,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 03 (2021): 1457–63.
Received: 2-1-2023 Revised: 5-1-2023 Accepted: 11-4-2023
Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah
Muhammad Parsamarda Irfany
Apabila bank tersebut  gagal  dalam menerapkan  manajemen resiko  reputasi dampaknya  dimungkinkan  sampai  mengakibatkan  kekacauan  karena  hilangnya kepercayaan dari para nasabah untuk menyimpan kekayaannya pada bank tesebut. Keadaan  tersebut  dimungkinkan  mengakibatkan  terjadinya  masalah  likuiditas, ditutupnya  bank  oleh  OJK,  dan  bahkan  dapat  mengakibatkan  bank  tersebut mengalami  kebangkrutan.  Maka  dari  itu,  diperlukan  pematuhan  pada  aspek manajemen resiko reputasi dalam rangka memitigasi dampak kerugian dari resiko reputasi suatu bank syariah.
3.2. Implikasi  Yuridis  Dari  Kegiatan  Penyertaan  Modal  Sementara  Yang Dilakukan  Oleh  Bank  Syariah  Kepada Investee Terhadap  Kepemilikan

## Investee
Pada  umumnya  bank  syariah  melakukan  kegiatan  restrukturisasi  sebagai upaya  perbaikan  dalam  kegiatan  pembiayaan  terhadap  nasabah  yang  mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pengembaliannya. Upaya tersebut dilakukan dengan  memenuhi  2  syarat  kumulatif  yaitu  dilakukan  terhadap  nasabah  yang mengalami  kesulitan  dan  memiliki  prospek  yang  baik  serta  dinilai  mampu menyelesaikan  kewajibannya  setelah  dilakukan  restrukturisasi  tersebut.  Ketika terdapat  nasabah  yang  bergerak  dalam  bidang  keuangan  syariah  mengalami kesulitan  dalam  mengembalikan  pembiayaan  yang  telah  disalurkan  oleh  bank syariah,  maka  dengan  mempertimbangkan  prospek  dari  pembiayaan  tersebut, suatu bank dapat melakukan upaya restrukturisasi dalam bentuk penyertaan modal sementara,  yang  semata-mata  dilakukan  agar  dapat  mengatasi  akibat  dari kegagalan pembiayaan tersebut.
Sri  Redjeki  Hartono  menyatakan  bahwa:  restrukturisasi  perusahaan dipandang dari aspek hukum hanya dapat dilaksanakan pada badan usaha dengan status  badan  hukum  (dalam  hal  ini  perseroan  terbatas). 21 Ketentuan  Pasal  1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) mendefinisikan  perseroan  terbatas  sebagai:  badan  hukum  yang  merupakan persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  ini  serta  peraturan pelaksanaannya. Rumusan pasal tersebut memberikan pengertian bahwa modal PT seluruhnya terbagi dalam saham yang dapat dimiliki oleh beberapa orang sebagai pemasok modal yang disebut dengan pemegang saham.
Ketentuan  mengenai  kegiatan  penyertaan  modal  sementara  dalam  rangka restrkturisasi  terhadap  suatu  pembiayaan  bermasalah  sebagaimana  dimaksud dalam  UU  21/2008  maupun  POJK  36/2017  tidak  mengatur  secara  eksplisit mengenai  bagaimana  bentuk  dan  sifat  hubungan  hukum  dalam  kegiatan
21 Sri  Redjeki  Hartono,  “Aspek  Hukum  Restrukturisasi  Perusahaan,  Yang  Diselenggarakan” (Semarang: Fakultas Hukum UII-UNDIP, 1998).
Received: 2-1-2023 Revised: 5-1-2023 Accepted: 11-4-2023
penyertaan modal sementara dalam rangka resrukturisasi pembiayaan bermasalah antara bank syariah dengan nasabah.
Hadirnya  ketentuan  UU  40/2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  terdapat sedikit  penjelasan  mengenai  bentuk  dan  sifat  hubungan  hukum  dalam  kegiatan penyertaan  modal  sementara.  Dalam  kegiatan  penyertaan  modal  sementara, terdapat hubungan hukum  yang baru antara bank dengan perusahaan debitur, hal tersebut  dapat  terlihat  dari perjanjian pembiayaan awal  ataupun dalam perjanjian baru dalam suatu akta.
Pada proses tersebut bank melakukan penyetoran atas saham sejumlah nilai pembiayaan  yang  dikonversi,  sedangkan  perusahaan  debitur  mengeluarkan saham–saham  baru  yang  dikeluarkan  antara  saham  portepel  atau  modal ditempatkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 UU 40/2007 yang menyebutkan bahwa Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
Selain  itu,  jika  bank  akan  masuk  ke  dalam  perusahaan  debitur  melalui kegiatan  penyertaan  modal  sementara  yang  memberikan  kemungkinan  atas adanya preempitive rights tersebut, diperlukan adanya penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham sebelumnya (existing stakeholders) atau dengan adanya berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengesampingkan hal tersebut,  dengan  demikian  baru  bank  syariah  tersebut  dapat  menjadi  pemegang saham baru pada perusahaan debitur.
Dalam kegiatan penyertaan modal sementara, pihak bank syariah melakukan penyertaan  saham  sebesar  nilai  pembiayaan  yang  dikonversi,  sedangkan perusahaan  debitur  mengeluarkan  saham-saham  baru  dari  portepel  atau  modal ditempatkan/modal  disetor  sebesar  nilai  pembiayaan  yang  dikonversi.  Atas tindakan  tersebut,  terdapat  perubahan  atas  struktur  permodalan  perusahaan debitur.
Dalam  hal  ini,  perlu  diperhatikan  apakah  perubahan  struktur  permodalan tersebut  berasal  dari  saham-saham  yang  dapat  dikelurakan  dari  simpanan (portepel)  atau  modal  ditempatkan/disetor  ataukah  perusahaan  debitur  perlu melakukan  peningkatan  jumlah  modal  dasarnya.  Kemudian  perlu  diperhatikan pula  bahwa  tindakan  pengeluaran  saham-saham  baru  tersebut  dilakukan  untuk kepentingan  bank  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  debitur  dapat  mengakibatkan perubahan anggaran dasar perusahaan debitur dalam hal terjadi perubahan struktur permodalan,  lebih  jauh  dari  itu,  dimungkinkan  pula  terjadi  perubahan  struktur pemegang saham serta perubahan susunan pengurus dari perusahaan debitur.
Jika saham-saham baru yang akan dikeluarkan dalam perjanjian penyertaan modal  sementara  oleh  bank  syariah  ternyata  masih  berada  dalam  batas  modal dasar sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar perusahaan debitur, maka yang terjadi hanya peningkatan modal ditempatkan/modal disetor, dengan tunduk pada syarat-syarat adanya persetujuan dari para pemegang saham melalui Rapat Umum
Received: 2-1-2023 Revised: 5-1-2023 Accepted: 11-4-2023
Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah
Muhammad Parsamarda Irfany
Pemegang Saham (RUPS) perusahaan debitur dengan kuorum setidaknya dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah saham dengan hak suara yang sah dan hal tersebut disetujui oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara tersebut sebagaimana diatur dalam UU 40/2007.
Dalam  kegiatan  penyertaan  modal  sementara,  biasanya  hampir  mengambil alih  seluruh  saham  atau  setidaknya  menjadi  pemegang  saham  mayoritas,  karena biasanya ratio  debt  to  equity  swap lebih  dari  satu  yang  berarti  perbandingan modal  dengan  utang  tidak  seimbang  karena  utangnya  jauh  melebihi  modalnya. Mengambil  alih  mayoritas  saham  berarti  bahwa  mengambil  alih  kendali perusahaan  dan  biasanya  dilakukan  dengan  menempatkan  staf  bank  pada manajemen perusahaan tersebut. 22
Jika saham-saham  baru  yang  akan dikeluarkan tersebut  ternyata jumlahnya melebihi batas modal dasar sebagaimana tertera dalam anggaran dasar perusahaan debitur, maka peningkatan modal dasar tersebut haruslah mematuhi syarat adanya persetujuan  dari  para  pemegang  saham  yang  tertuang  lewat  Rapat  Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan debitur dengan kuorum setidaknya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) bagian atau  66,6% (enam  puluh enam koma enam persen) dari  jumlah  suara  terbanyak.  Bilamana  ketentuan  kuorum  tidak  terpenuhi,  maka RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak seuara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.
Peningkatan  modal  dasar  tersebut  selanjutnya  dinyatakan  dalam  suatu  akta notaris  yang  kemudian  akan  dimintakan  persetujuan  lebih  lanjut  dari  Menteri Kehakiman.  Selanjutnya  peningkatan  modal  dasar  tersebut  menjadi  sah  dan mengikat  terhadap  pihak  ketiga  lainnya  pada  saat  perubahan  anggaran  dasar perusahaan debitur tentang peningkatan modal tersebut telah distujui oleh Menteri Kehakiman.
Sebagaimana  diatur  dalam  UU  21/2008,  pada  bagian  penjelasan  Pasal  20 Ayat  (1)  Huruf  c  diatur  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “penyertaan  modal sementara”  pada  pokoknya  merupakan  pembelian  saham  dan/atau  konversi pembiayaan  menjadi  saham  dalam  perusahaan  nasabah  untuk  mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang.
Terjadinya  konversi  pembiayaan  menjadi  saham  pada  perusahaan  debitur, maka  kedudukan  bank  dapat  disamakan  sebagai  pemegang  saham  pada perusahaan  debitur  dan  memiliki  hak  dalam  melakukan  segala  tindakan  hukum seperti  pemegang  saham.  Di  samping  itu,  dalam  penyertaan  modal  sementara terjadi pula perubahan hubungan hukum  antara bank dengan perusahaan  debitur, dimana pada awalnya bank memiliki kedudukan sebagai kreditur dan perusahaan
22 Gunarto Suhardi, Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum (Yogyakarta: Kanisius, 2003).
Received: 2-1-2023 Revised: 5-1-2023 Accepted: 11-4-2023
sebagai  debitur,  menjadi  bank  bertindak  sebagai  pemegang  saham  pada perusahaan debitur.
Makna  dari  para  perumus  undang-undang  yang  mencantumkan  kata “sementara”  dalam  kegiatan  penyertaan  modal  yang  merupakan  salah  satu  hal yang  dapat  dilakukan  oleh  bank  syariah  sebagaimana  tertuang  dalam  ketentuan Pasal  20  UU  21/2008  yang  tujuannya  dimaksudkan  sebagai  usaha merestrukturisasi  suatu  pembiayaan  bermasalah  dengan  syarat  yaitu  bank diwajibkan  untuk  melakukan  pelepasan  kembali  penyertaan  modalnya.  Lebih lanjut  POJK  36/2017  yang  menyatakan  bahwa  dalam  melakukan  penyertaan modal sementara Bank wajib melakukan divestasi setelah 5 tahun.
Perjanjian  penyertaan  modal  sementara  antara investee dengan  para krediturnya perlu diatur pula bahwa penyertaan modal sementara dilakukan dalam jangka  waktu  5  tahun.  Kemudian  seletah  itu  para  kreditur  akan  menarik penyertaan  modalnya.  Sehingga  berdampak  kepada  kepemilikan investee akan jatuh  kepada  bank  syariah  setelah  5  tahun  waktu  penyertaan  modal  sementara berakhir.  Jika  dikaitkan  dengan  Pasal  22  POJK  65/2016  yang  memberikan kualifikasi tentang kualitas penyertaan modal sementara, disebutkan bahwa suatu kegiatan penyertaan modal sementara yang dilakukan dengan jangka waktu telah melampaui  4  tahun  namun  belum  melampaui  5  tahun  dikategorikan  sebagai penyertaan modal sementara yang diragukan.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan penyertaan modal sementara yang  dilakukan  oleh  bank  syariah  terhadap investee sejatinya  kurang menguntungkan jika dilihat  secara bisnis. Dari tindakan tersebut  dapat  dikatakan bahwa  motif  suatu  bank  syariah  dalam  melakukan  kegiatan  penyertaan  modal sementara  adalah  untuk  menjalankan  fungsinya  sebagai  lembaga  intermediasi, yakni proses pembelian surplus dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit. 23 Dalam hal ini, suatu bank  syariah  beserta  melakukan  penyaluran  dana  dari  masyarakat  kepada  unit ekonomi  yang  mengalami  defisit (investee) guna  menggerakkan  roda perekonomian nasional.
Membandingkan  tindakan  restrukturisasi  lainnya  dengan  penyertaan  modal sementara  akan  terlihat  bahwa  konsekuensi  dari  tindakan  penyertaan  modal sementara-lah yang paling luas implikasinya, sebab ia merubah hubungan hukum serta  kedudukan  para  pihak  yang  terlibat  didalamnya.  Implikasi  tersebut  berupa perubahan hubungan hukum yang sebelumnya merupakan hubungan kreditur dan debitur  menjadi  perusahaan  induk  dengan  perusahaan  anak.  Hal  tersebut diakibatkan dari proses konversi kewajiban menjadi penyertaan modal sementara. Adanya  konversi  tersebut,  mengakibatkan  timbulnya  tanggungjawab  kepada kreditur yang telah berubah menjadi perusahaan induk dari investee.
23 Siringoringo, Karakteristik Dan Fungsi Intermediasi Perbankan Di Indonesia .
Received: 2-1-2023 Revised: 5-1-2023 Accepted: 11-4-2023
Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah
Muhammad Parsamarda Irfany
Sejatinya  jika  dilakukan  perbandingan  antara  posisi  suatu  bank  sebagai kreditur  dan  pemegang  saham,  amat  jelas  bahwa  posisi  kreditur  lebih menguntungkan  karena  memliki bargaining  position yang  lebih  baik dibandingkan  sebagai  pemegang  saham.  Selain  itu,  dengan  menjadi  pemegang saham  melalui  kegiatan  penyertaan  modal  sementara  maka  suatu  bank  akan menanggung  tanggung  jawab  yang  amat  besar  dikarenakan  dengan  posisinya tersebut,  suatu  bank  akan  turut  bertanggung  jawab  terhadap  saham-saham  yang dimilikinya  layaknya  kewajiban  perusahaan  induk  terhadap  perusahaan  anak. Dengan  memperhatikan  aspek  tersebut,  cukup  jelas  bahwa  jika  dibandingkan antara posisi  kreditur dengan pemegang saham,  secara bisnis & tanggung jawab, posisi  kreditur  lebih  menguntungkan  dibanding  pemegang  saham.  Akan  tetapi dalam  situasi  tertentu,  posisi  pemegang  saham  dapat  memliki  keuntungannya tersendiri karena akan mendapatkan otoritas yang lebih dominan terhadap investee dibandingkan  dengan  kreditur.  Otoritas  ini  turut  diperlukan  dalam  rangka menjamin  agar  supaya  proses  penyertaan  modal  sementara  yang  dilakukan  oleh bank dapat berjalan dengan baik.
Bersamaan  dengan  timbulnya  tanggung  jawab  bagi  pelaku  penyertaan modal  sementara,  kondisi  keuangan investee pun  akan  turut  mempengaruhi kondisi keuangan bank. Hal tersebut mengakibatkan bank akan turut menanggung kerugian investee, misalkan ketika usaha yang dilakukan oleh investee mengalami permasalahan  dalam  bentuk  kesulitan  menagih  piutang  dari  nasabahnya  akan menimbulkan  dampak  berupa  turunnya  tingkat non  performing  finance bank tersebut  pula.  Demikian  juga  sebaliknya,  bilamana investee mendapatkan keuntungan  dalam  menjalankan  usahanya,  maka  bank  pun  akan  turut  menikmati keuntungan tersebut.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  analisis  dalam  artikel  ini  mengenai  pengaturan  prinsip  kehati- hatian  pada  penyertaan  modal  sementara  oleh  bank  syariah,  daapt  disimpulkan dua  hal  sebagai  berikut:  Prinsip  kehati-hatian  bank  umum  syariah  dalam melakukan  penyertaan  modal  sementara  diatur  melalui  ketentuan  dari  OJK  yang tertuang  pada  POJK  36/POJK.03/2017  tentang  Prinsip  Kehati-hatian  dalam Kegiatan  Penyertaan  Modal.  Dikarenakan  penyertaan  modal  sementara  ini berakibat  hukum  terhadap  kedudukan  bank  sebagai  pemegang  saham, mengakibatkan  bank  wajib  berperan  aktif  selama  masa  penyertaan  modal sementara  dengan  tetap  memenuhi  aturan  mengenai  prinsip  kehati-hatian  yang diatur  dalam  POJK  tersebut.  Implikasi  yuridis  dari  kegiatan  penyertaan  modal sementara  yang  dilakukan  oleh  bank  kepada investee mengakibatkan  perubahan hubungan  hukum  dari  kreditur  menjadi  pemegang  saham.  Hal  tersebut  berakibat kepada bank yang ikut bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi pada investee, misalkan  ketika  usaha  yang  dilakukan  oleh investee mengalami  kerugian  akan berdampak  pula  kepada  bank  dalam  bentuk  penurunan nonperforming  finance ,
Received: 2-1-2023 Revised: 5-1-2023 Accepted: 11-4-2023
Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah
Muhammad Parsamarda Irfany
begitu pun sebaliknya, jika usaha investee mengalami keuntungan maka akan turut memperbaik kondisi keuangan bank.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  Lastuti,  and  Tri  Handayani.  “Implementasi  Prinsip  Kehati-Hatian Melalui  Kewajiban  Penyusunan  Dan  Pelaksanaan  Kebijakan  Perkreditan Atau  Pembiayaan  Bank.” Rechtidee 13,  no.  1  (2018):  62–81. https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.
Akbar.  C,  Eril,  Muhammad  Wahyuddin  Abdullah,  and  Murtiadi  Awaluddin. “Manajemen  Risiko  Di  Perbankan  Syariah.” Milkiyah:  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2022): 51–56. https://doi.org/DOI: 10.46870/milkiyah.v1i2.230.
Alqarni,  Muhammad  Uwais.  “Restrukturisasi  Kredit  Perbankan  Di  Indonesia: Antara Pemulihan Ekonomi Dan Tantangan.” Yustitiabelen 8,  no.  1  (2022):
70–85. https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i1.492.
Arifin,  Zaenal.  “Reformulasi  Akad  Mudharabah  Dalam  Sistem  Perbankan Syari’Ah  Sesuai  Dengan  Uu  No.  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syari’Ah  (Studi  Di  Bank  Tabungan  Negara  Syari’Ah  Kantor  Cabang Semarang).” Jurnal Ius Constituendum 3, no. 1 (2018): 83.
https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.865.
Arini,  Diah,  and  Teddy  Anggoro.  “Keabsahan  Hukum  Grosse  Akta  Pengakuan Hutang  Pada  Akad  Pembiayaan  Perbankan  Syariah.” Jurnal USM  Law Review 4, no. 2 (2021): 484–503. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4056.
Bukit,  Andi  Nova.  “Pertanggungjawaban  Bank  Terhadap  Hak  Nasabah  Yang
Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah(Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia  Tbk,  Kantor  Cabang  Medan  Gatot  Subroto).” Jurnal  Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 181–94. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1656.
Hartono,  Sri  Redjeki.  “Aspek  Hukum  Restrukturisasi  Perusahaan,  Yang Diselenggarakan.” Semarang: Fakultas Hukum UII-UNDIP, 1998.
Majdid,  Saleha.  “Prinsip-Prinsip  (Asas-Asas)  Muamalah.” Jurnal  Hukum Ekonomi  Syariah 2,  no.  1  (2018).  https://doi.org/,  DOI:10.26618/j- hes.v2i1.1353.
Muffrikha,  Sakhirotul,  and  Fitri  Nur  Latifa.  “Implementasi  Manajemen  Resiko Pembiyaan  Pada  BSI  KCP  Mojokerto  Bangsal.” Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam 7, no. 03 (2021): 1457–63.
Mukti,  Hagi  Utomo.  “Sharia  Banking  Development  Indonesia  With  Malaysia (Study  of  Comparation  of  History,  Legal  Products  and  Assets).” Qistie 13, no. 1 (2020): 110. https://doi.org/, DOI: 10.31942/jqi.v13i1.3429.
Rahmawati,  Iroh,  and  Budi  Mulyati.  “Analisis  Manajemen  Resiko  Perbankan Dalam  Meminimalisir  Non  Performing  Finance.” Syi`ar  Iqtishadi :  Journal of  Islamic  Economics,  Finance  and  Banking 5,  no.  1  (June  2021):  1. https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.8913.
Ramadhan,  Saddam  Hussein,  Yanuar  Fitra  Firdaus,  David  Brilian  Sunlaydi,  and Rexy Mierkhahani. “Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (October 2022): 523. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5270.
Received: 2-1-2023 Revised: 5-1-2023 Accepted: 11-4-2023
Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah
Muhammad Parsamarda Irfany
Riskianti,  Rikart  Maha.  “Kewenangan  Pengadilan  Agama  Menjalankan  Mediasi Sengketa Perbankan Syariah Di Kota Semarang.” Jurnal Usm Law Review 2, no. 1 (2019): 1. https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2256.
S,  Mills  Paul,  and  John  R  Presley. Islamic  Finance;  Theory  and  Practice . America: ST. Martin‟s Press, INC, 1999.
Sa’adah,  Aulia  Khasanatus,  Dewi  Robiatul  Ahdawiyah,  Dian  Ayu  Nadiyah,  and Sifa  Atiqotus  Zahro.  “Dampak  Restrukturisasi  Kredit  Terhadap  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Pada  Sektor  UMKM.” Istithmar : Jurnal  Studi  Ekonomi  Syariah 6,  no.  1  (2022):  1–8.  https://doi.org/DOI: 10.30762/istithmar.v6i1.32.
Siringoringo,  Renniwaty. Karakteristik  Dan  Fungsi  Intermediasi  Perbankan  Di Indonesia . Jakarta: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2012. Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
Suhardi,  Gunarto. Usaha  Perbankan  Dalam  Perspektif  Hukum .  Yogyakarta: Kanisius, 2003.
Suharto, and Muhammad  Iqbal  Fasa.  “Model  Pengembangan Manajemen Bisnis Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia.” Li Falah: Jurnal Studi  Ekonomi  Dan  Bisnis Islam 3, no.  2  (2018): 92–110.
https://doi.org/https://ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah/article/viewFile/1199/ 925.
Syukriana,  Rizkia,  and  Maharani  Nurdin.  “Eksistensi  Kebijakan  Pemerintah Terkait  Restrukturisasi  Kredit  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Kredit  Macet  Di Masa  Pandemi.” Justitia :  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Humaniora 8,  no.  4 (2021): 607–18. https://doi.org/www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v8i4. 607- 618.
Usanti, Trisadini Prasastinah. “Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah.” Adil:  Jurnal  Hukum 3,  no.  2  (2012):  408–28.  https://doi.org/, https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.63.