## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK DAGANG DI KOTA BATAM

## Dwi Afni Maileni
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia dwi.afni.maileni@gmail.com

## Abstrak
Kota Batam merupakan salah satu kota terbesar di Kepulauan Riau dengan letak yang sangat strategis yaitu  berada  di  pelayaran  internasional  dan  juga  memiliki  jarak  yang  cukup  dekat  dengan  negara Malaysia dan Singapura. Letaknya yang strategis ini dapat menjadi peluang untuk dapat menjadi pintu dalam  memasarkan  produk  Indonesia  ke  negara  tetangga.  Produk  yang  dihasilkan  tidak  lepas  dari merek  itu  sendiri.  Sebuah  merek  dapat  menimbulkan  persaingan  usaha  tidak  sehat  karena  melalui merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa  suatu  produk  tersebut Original .  Melalui  merek  sebuah  perusahaan  telah  membangun  suatu karakter  terhadap  produk-produknya,  yang  diharapkan  akan  dapat  membentuk  reputasi  bisnis  yang meningkat atas penggunaan merek tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum  normative,  dengan  data  primernya  yaitu  sumber  data  yang  diperoleh  langsung  dilapangan yaitu  melalui  wawancara  dengan staff  Divisi  Hukum  dan  HAM  Direktorat  Jendral  Hak  Kekayaan Intelektual  Kota  Batam.  Semua  data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan analisis  kualitatif.Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak merek  dagang  Dikota  Batam  pada  tahun  2016  sudah  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  baik. Pemohon  pendaftarn  merek  dagang  pada  Tahun  2016  di  Kota  Batam  berjumlah  18  pendaftar  dan sepanjang  tahun  2016  tidak  terdapat  pelanggaran  merek  dikota  batam,  Jika  dikota  Batam  ditemui merek-merek  palsu  hal  tersebut  dikarenakan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  akan   perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang itu sendiri, dalam proses hukum untuk pelanggaran merek sendiri haruslah berdasarkan delik aduan, jika tidak adanya delik aduan dari pemegang hak  merek itu sendiri  dan  masyarakat  maka  pelanggaran  atas  merek  itu  sendiri  tidak  dapat  diproses  secara hukum.Untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi pemegang merek terdapat tuntutan pidana bagi pelanggarnya  yang  telah  diatur  pada  pasal  100  ayat  1,2  dan  3  Undang  undang  No.20  tahun  2016 tentang Merek dan indikasi Geografis.
Kata Kunci: merek dagang, pemegang hak merek, undang-undang merek dan  geografis.

## Abstract
The city of Batam is one of the largest cities in the Riau Islands with a very strategic location that is located  on  international  shipping  and  also  has  a  fairly  close  distance  to  Malaysia  and  Singapore. This  strategic  location  can  be  an  opportunity  to  be  a  door  in  marketing  Indonesian  products  to neighboring countries. The resulting product can not be separated from the brand itself. A trademark may create unfair business competition because through a product brand the same kind of goods or services  can  be  distinguished  from  its  origin,  quality  and  assurance  that  a  product  is  Original. Through the brand of a company has built a character to its products, which is expected to be able to form  an  increasing  business  reputation  for  the  use  of  the  brand.  Research  conducted  by  the researcher is normative legal research, with primary data that is data source obtained directly in the field that is through interview with staff of Division of Law and Human Right of Directorate General of  Intellectual  Property  Rights  of  Batam  City.  All  the  data  obtained  were  then  analyzed  using qualitative  analysis.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  legal  protection  for  the  holder  of trademark  rights  Batam  City  in  2016  already  get  a  good  legal  protection.  Applicant  of  trademark registrar in the year 2016 in Batam City amounted to 18 registrants and throughout 2016 there was no violation of the brand in the city Batam, If the city of Batam encountered fake brands it is due to lack of public understanding of the legal protection for the trademark holder's own rights, in the legal process for the breach of the brand itself must be based on the offense of complaint, in the absence of
a  claim  offense from  the  holder  of the  trademark itself  and  the  public,  the  breach  of the  mark  itself can not be processed by law. To obtain legal protection for the holder of the mark there are criminal charges for violators set forth in article 100, paragraphs 1,2 and 3 of Act 20 of 2016 on Brands and Geographical indications.
Keywords: trademarks, batam brand rights holders, brand laws and geographical indications.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  perkembangan  yang  kuat  dan  memperoleh  perhatian  seksama  dalam sepuluh tahun ini dan kecendrungan yang masih akan berlangsung dimasa yang akan datang adalah  semakin  meluasnya  arus  globalisasi  baik  bidang  sosial,  ekonomi,  budaya  maupun bidang-bidang  kehidupan  lainnya.  Perkembangan  teknologi  informasi  dan  transportasi  telah menjadikan  kegiatan  disektor  perdagangan  meningkat  secara  pesat  dan  bahkan  telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.
Era  perdagangan  global  hanya  dapat  dipertahankan  jika  terdapat  iklim  persaingan usaha  yang  sehat.  Disini  merek  memegang  peranan  yang  sangat  penting  yang  memerlukan sistem  pengaturan  yang  lebih  memadai.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  dan  sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan  administrasi  merek,  diperlukan  penyempurnaan  Undang-undang  Merek  yaitu Undang-undang  Nomor  19  tahun  1992  (lembaran  Negara  Tahun  1992  Nomor 81)sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1997  (lembaran  Negara Tahun 1997  Nomor 31)  dan selanjutnya diubah  kembali  dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Merek  sangat  penting  dalam  dunia  periklanan  dan  pemasaran  karena  publik  sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek  dapat  menjadi  kekayaan  yang  sangat  berharga  secara  komersial.  Merek  suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan asset riil perusahaan tersebut.
Merek  juga  berguna  untuk  para  konsumen.  Mereka  membeli  produk  tertentu  (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk  dikonsumsi  dikarenakan  reputasi  dari  merek  tersebut.  Jika  sebuah  perusahaan menggunakan  merek  perusahan  lain,  para  konsumen  mungkin  merasa  tertipu  karena  telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.
Asal  usul  merek  sendiri  berpangkal  disekitar  abad  pertengahan  di  Eropa,  pada  saat perdagangan  dengan  dunia  luar  mulai  berkembang.  Fungsinya  semula  untuk  menunjukkan
asal  produk  yang  bersangkutan.  Baru  setelah  dikenal  metode  produksi  massal  dan  dengan jaringan  distribusi  dan  pasar  yang  lebih  luas  dan  kian  rumit,  fungsi  merek  berkembang menjadi seperti yang dikenal sekarang ini .
Merek menjadi salah satu kata yang sangat populer yang sering digunakan dalam hal mempublikasikan  produk  baik  itu  lewat  media  massa  seperti  di  surat  kabar, majalah,  dan tabloid maupun lewat media elektronik seperti di televisi, radio dan lain-lain. Seiring dengan semakin pesatnya persaingan dalam dunia perdagangan barang dan jasa ahkir-akhir ini maka tidak  heran  jika  merek  memiliki  peranan  yang  sangat  signifikan  untuk  dikenali  sebagai tanda suatu produk tertentu di kalangan masyarakat dan juga memiliki kekuatan serta manfaat apabila dikelola dengan baik. Merek bukan lagi kata yang hanya dihubungkan dengan produk atau  sekumpulan  barang  pada  era  perdagangan  bebas  sekarang  ini  tetapi  juga  proses  dan strategi  bisnis.  Oleh  karena  itu,  merek  mempunyai  nilai  atau  ekuitas.  Dan  ekuitas  menjadi sangat  penting  karena  nilai  tersebut  akan  menjadi  tolak  ukur  suatu  produk  yang  ada dipasaran.
Disini  Hak  Merek  merupakan  bagian  dari  HKI.  Merek  dianggap  sebagai  “roh”  dari suatu produk. Bagi pengusaha, merek merupakan aset yang sangat bernilai karena merupakan ikon  kesuksesan  sejalan  usahanya  yang  dibangun  dengan  segala  keuletan  termasuk  biaya promosi.  Bagi  produsen  merek  dapat  digunakan  sebagai  jaminan  mutu  hasil  produksinya. Merek  Terdaftar,  sering  disimbolkan  dengan  tanda.  Setelah  meratifikasi  WTO  Agreement, Indonesia  melakukan  banyak  revisi  terhadap  berbagai  undang-undang  di  bidang  Hak Kekayaan Intelektual yang ada.
Ditinjau  dari  aspek  hukum  masalah  merek  menjadi  sangat  penting,  sehubungan dengan persoalan perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang merek dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh oleh merek-merek lain, tidak dapat  dipungkiri  lagi  bahwa  masalah  penggunaan  merek  terkenal  oleh  pihak  yang  tidak berhak,  masih  banyak  terjadi  di  Indonesia  dan  kenyataan  tersebut  benar-benar  disadari  oleh pemerintah, tetapi dalam praktek banyak sekali kendala-kendala sebagaimana dikatakan oleh A  Zen  Umar  Purba  (mantan  Dirjen  HaKI)  bahwa Law  Enforcement yang  lemah.  Memang tidak dapat selamanya dijadikan alasan tetapi yang perlu diperhatikan adalah mengapa hal itu bisa terjadi. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari sisi historis masyarakat Indonesia yang sejak dahulu  adalah  masyarakat  agraris,  sehingga  terbiasa  segala  sesuatunya  dikerjakan  dan
dianggap  sebagai  milik  bersama,  bahkan  ada  anggapan  dari  para  pengusaha  home  industri bahwa  merek  adalah  mempunyai  fungsi  sosial.  Pada  satu  sisi  keadaan  tersebut  berdampak positif tetapi pada sisi lain justru yang anggapan demikian itu menyebabakan masyarakat kita sering berpikir kurang ekonomis dan kurang inovatif.
Kota Batam merupakan salah satu kota terbesar di Kepulauan Riau dengan letak yang sangat  strategis  yaitu berada di  pelayaran internasional dan juga memiliki jarak yang cukup dekat  dengan  negara  Malaysia  dan  Singapura.  Letaknya  yang  strategis  ini  dapat  menjadi peluang untuk dapat menjadi pintu dalam memasarkan produk Indonesia ke negara tetangga. Produk yang dihasilkan tidak lepas dari merek itu sendiri. Sebuah merek dapat menimbulkan persaingan  usaha  tidak  sehat  karena  melalui  merek  produk  barang  atau  jasa  sejenis  dapat dibedakan  asal  muasalnya,  kualitasnya  serta  keterjaminan  bahwa  suatu  produk  tersebut Original .  Melalui  merek  sebuah  perusahaan  telah  membangun  suatu  karakter  terhadap produk-produknya, yang diharapkan akan dapat  membentuk  reputasi bisnis yang meningkat atas penggunaan merek tersebut.
Upaya  pemilik  merek  untuk  mencegah  pemakaian  mereknya  oleh  pihak  lain merupakan hal yang sangat penting dan sepatutnya dilindungi oleh hukum. Berkaitan dengan perlindungan  merek,  perdagangan  tidak  akan  berkembang  jika  merek  tidak  mendapat perlindungan  hukum  yang  memadai  di  suatu  Negara  termasuk  negara  Indonesia  dan khususnya  kota  Batam.  Pembajakan,  plagiat  atau  pelanggaran-pelanggaran  merek  tentunya tidak  hanya  merugikan  para  pengusahanya  saja  sebagai  pemilik  atau  pemegang  hak  atas merek  tersebut,  tetapi  juga  bagi  para  konsumen.  Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  timbul gagasan  peneliti  untuk  meneliti  Bagaimana  Perlindungan  Hukum  tentang  Pemegang  Hak Merk  Dagang  di  kota  Batam  Ditinjau  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah  penelitian  hukum  normatif  yakni meggunakan sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan  pendapat  para  sarjana.Sumber  data  adalah  suatu  keterangan  atau  fakta  dari  objek  yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu:
1. Data  primer  yaitu  sumber  data  yang  diperoleh  langsung  dilapangan  yaitu  melalui wawancara  dengan staff  Divisi  Hukum  dan  HAM  Direktorat  Jendral  Hak  Kekayaan Intelektual Kota Batam.
2. Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  yang  berupa dokumen-dokumen,  fakta-fakta  yang  diperoleh  dari  dokumen  resmi  serta  peraturan perundang-undangan. Data sekunder ini terdiri dari:
a. Bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari  beberapa  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan hukum Merk yaitu Undang- Undang Nomor 20  Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
b. Bahan hukum  sekunder  yaitu bahan hukum  yang terdiri dari buku- buku  dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek hukum.
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan- bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder  antara  lain  kamus-kamus, ensikplodia, majalah, surat kabar.
Metode yang digunakan  dalam penelitian ini studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan  merupakan  rancangan  penelitian  yang  mencakup  pengkajian  satu  unit  penelitian secara  intensif,  misalnya  permasalahan-permasalahan  yang  pernah  terjadi  di  Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  kota  Batam,  mengenai  perlindungan  hukum  bagi pemegang  hak  merk.  Pengambilan  data  dapat  melalui  kuesioner,  wawancara,  observasi maupun data dokumen.Studi pustaka merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan bahan  hukum  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan  cara  melakukan  studi kepustakaan.  Perolehan  bahan  hukum  melalui  penelitian  kepustakaan  disimpulkan  dengan cara mencari mempelajari serta memahami buku-buku ilmiah.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  peneliti  adalah  sebagai  berikut: Pengamatan (observasi) adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan yang  dilakukan  secara  langsung  terhadap  objek  penelitian  kemudian  dilakukan  pencatatan dilapangan,  dalam  hal  ini  penulis  melakukan  pengamatan  secara  langsung  di  Direktorat Jenderal  HAKI kota Batam.Wawancara (interview) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan  cara  wawancara  kepada  narasumber.  Tanya  jawab  ini  dilakukan  secara  langsung kepada para petugas maupun pejabat tertentu yang berwenang di  Direktorat  Jenderal HAKI Kota  Batam  terhadap  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  pembahasan.  Adapun
narasumber  yang  bersangkutan  adalah  Bapak  Rizki  A.  R,  S.H,  selaku  analis  penyuluhan hukum pendaftaran merk Dirjend HAKI kota Batam.
Analisis  data  digunakan  untuk  menyederhanakan  data  kedalam  bentuk  yang  lebih mudah  dipahami.  Semua  data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini dibutuhkan data-data yang akan dijadikan alat untuk menganalisis data. Data tersebut dapat diperoleh dari studi lapangan dan studi pustaka yang menggunakan  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder.Setelah  analisis  analisis  data selesai,  maka  hasilnya  akan  disajikan  secara  deskriptif,  yaitu  dengan,  menuturkan  dan menggambarkan  apa  adanya  sesuia  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Dari  hasil  tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang diangkat dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Pengertian Merek
Suatu  merek  bagi  produsen  barang  atau  jasa  sangat  penting,  karena  berfungsi  untuk membedakan antara barang atau jasa satu dengan yang lainnya serta berfungsi sebagai tanda untuk  membedakan  asal-usul,  citra  reputasi  maupun  bonafiditas  diantara  perusahaan  yang satu  dengan  yang  lainnya  yang  sejenis.  Bagi  konsumen  dengan  makin  beragamnya  barang dan  jasa  yang  berada  dipasaran  melalui  merek  dapat  diketahui  kualitas  dan  asal-usul  dari barang tersebut.
Dalam kamus bahasa Indonesia Merek diartikan sebagai tanda yang dikenalkan oleh pengusaha  (pabrik,  produsen,  dsb)  pada  barang  barang  yang  dihasilkan  sebagai  tanda pengenal  atau  cap  (tanda)  yang  menjadi  pengenal  untuk  menyatakan  nama  dan  sebagainya. Secara  yuridis  pengertian  merek  tercantum  dalam  pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  20  tahun  2016 yang berbunyi :
“Merek  adalah  tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis,  berupa  gambar, logo, naa, kata, huruf, angka, susunan, warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau  3  (tiga)  dimensi,  suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih unsur  tersebut  untuk  membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.”.
Dari  rumusan  pasal  1  ayat  (1)  UU  Merek  tersebut  ada  beberapa  unsur  dalam pengertian merek yaitu:
1. tanda
2. memiliki daya pembeda
3. digunakan untuk perdagangan barang atau jasa.
Dalam  dunia  perdagangan  terdapat  perbedaan  tingkat  derajat  sentuhan  kemashuran yang  dimiliki  oleh  merek,  tingkatan  merek  tersebut  dimulai  dari  merek  biasa  atau “normal mark” kemudian  merek  terkenal  atau “well-known  mark” dan  yang  tertinggi  ialah  merek termashur  atau “famous  mark”. Untuk  lebih  mengetahui  tentang  merk  itu,  maka  peneliti menyajikan teori pengertian merek dari yakni :
1. Berdasarkan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  Bab  1  Pasal  1  Ayat  1 Merek adalahtanda yang dapat ditampilkan secara grafis,  berupa gambar, logo, naa, kata, huruf,  angka,  susunan,  warna  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi  dan/  atau  3  (tiga) dimensi,  suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut untuk  membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.”
2. Menurut Philip Kotler menyatakan bahwa: “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama,  kata,  huruf-huruf,  angka-angka,  susunan  warna,  atau  kombinasi  dari  unsur- unsur  tersebut  yang  memiliki  daya  pembeda  dan  digunakan  dalam  kegiatan perdagangan dan jasa.”
3. Adapun pengertian merk menurut Djaslim Saladin menyatakan bahwa: “Merk adalah suatu  nama,  istilah,  tanda,  lambang  atau  desain,  atau  gabungan  semua  yang diharapkan  mengidentifikasikan  barang  atau  jasa  dari  seorang  penjual  atau sekelompok penjual, dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa dari produk pesaing.”
4. Selanjutnya  menurut  DR.  Buchori  Alma  “Merek  adalah   tanda  atau  simbol  yang memberikan  identitas  suatu  barang  atau  jasa  tertentu  yang  dapat  berupa  kata-kata, gambar atau kombinasi keduanya.”
Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal tetapi harus juga dapat berfungsi sebagai tanda pembeda yang jelas. Agar suatu lambang yang mungkin berbentuk lukisan atau gambar dan sebagainya bisa dibedakan dengan tanda atau lambang yang dipakai oleh orang lain, maka lambang tersebut harus mempunyai ciri khusus yang dilekatkan pada suatu benda atau  barang  yang  merupakan  media  sehingga  melahirkan  suatu  tanda  tadi  menjadi  merek. Supaya  produk  atau  jasa  yang  dibubuhi  lambang  tertentu  bisa  berkembang  menjadi  merek yang melambangkan simbol dan mitos maka barang yang bersangkutan harus dikenal secara umum baik pada suatu negara tertentu maupun dikenal secara intenasional.
Tujuan  dari  penggunaan  merek  adalah  untuk  memperlancar  kegiatan  perdagangan barang  atau  jasa  yang  sangat  diperlukan  dalam  pelaksanaan  pembangunan,  maka  dari perlindungan  merek  pada  dasarnya  tidak  hanya  untuk  kepentingan  pemilik  merek  saja  akan tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas sebagai konsumen.
Merek  merupakan  salah  satu  kunci  pertimbangan  dalam  keputusan  bisnis.  Merek adalah  modal  intelektual  yang  memiliki  nilai  ekonomi  yang  dapat  ditingkatkan  nilainya dalam produk dan teknologi. Merek adalah asset bisnis dan usaha. Merek sangat erat dengan busines image , goodwil dan reputasi.
Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk  membedakan dengan  barang-barang  sejenis  lainnya.  Merek  jasa  adalah  merek  yang  digunakan  pada  jasa yang  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
Kotler  menambahkan  bahwa  suatu  merek  adalah  suatu  simbol  yang  komplek  yang menjelaskan enam tingkatan pengertian, yaitu:
1. Atribut  produk,  merek  memberikan  ingatan  pada  atribut  –  atribut  tertentu  dari  suatu produk,  misalnya  jika  kita  mendengar  merek  Nutrisari,  tentunya  kita  teringat  akan minuman rasa jeruk.
2. Manfaat,  Atribut  –  atribut  produk  yang  dapat  diingat  melalui  merek  harus  dapat diterjemahkan  dalam  bentuk  manfaat  baik  secara  fungsional  dan  manfaat  secara emosional,  misalnya  atribut  kekuatan  kemasan  produk  menterjemahkan  manfaat secara fungsional dan atribut harga produk menterjemahkan manfaat secara emosional yang berhubungan dengan harga diri dan status.
3. Nilai,  Merek  mencerminkan  nilai  yang  dimiliki  oleh  produsen  sebuah  produk, misalnya  merek  Sony  mencerminkan  produsen  elektronik  yang  memiliki  teknologi yang canggih dan modern.
4. Budaya,  Merek  mempresentasikan  suatu  budaya  tertentu,  misalnya  Mercedes mempresentasikan budaya Jerman yang teratur, efisien, dan berkualitas tinggi.
5. Kepribadian,Merek  dapat  diproyeksikan  pada  suatu  kepribadian  tertentu,  misalnya Isuzu Panther yang diasosikan dengan kepribadian binatang panther yang kuat (mesin kuat dan tahan lama).

## Perlindungan Hukum Bagi Merk Di Indonesia
Sebagaimana diketahui, bahwa perlindungan merek di Indonesia, semula diatur dalam Reglement  Industriele  Eigendom  Kolonien  1912,  yang  kemudian  diperbaharui  dan  diganti dengan  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  1961  tentang  Merek  Perusahaan  dan  Merek Perniagaan  (disebut  pula  Undang-Undang  Merek  1961).  Adapun  pertimbangan  lahirnya Undang-Undang Merek 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang- barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang-Undang Merek 1961 juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia.
Selanjutnya,  pengaturan  hukum  merek  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Merek 1961,  diperbaharui  dan  diganti  lagi  dengan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  1992  tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-undang Merek 1992), yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April  1993.  Dengan  berlakunya  Undang-undang  Merek  1992,  Undang-undang  Merek  1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada prinsipnya Undang-Undang Merek 1991 telah melakukan penyempurnaan  dan  perubahan  terhadap  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  merek,  guna disesuaikan dengan Paris convention.
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor  14  Tahun  1997.  Penyempurnaan  undang-undang  terus  dilakukan,dengan disempurnankannya  lagi  Undang-undang  No.  15  Tahun  2001  tentang  Merek  (Lembaran Negara  Tahun  2001  Nomor  110,  Tambahan  Lembaran  Negara  Tahun  4131),  yang  mulai berlaku  sejak  tanggal  1  Agustus  2001.  Dan  hingga  tahun  2016  diperbaharui  lagi  dengan lahirnya undang-undang Nommor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## Daya Pembeda Pada Merk
Daya  pembeda  memiliki  kemampuan  untuk  digunakan  sebagai  tanda  yang  dapat membedakan  hasil  perusahaan  yang  satu  dengan  perusahaan  yang  lain.  Tanda  yang  secara inheren  memiliki  daya  pembeda  ( Inherently  distinctiveness )  dan  dapat  segera  memperoleh perlindungan yaitu tanda yang dibentuk dari kata temuan ( invented words ) yang bagus sekali didaftarkan sebagai merek mencakup tanda yang bersifat:
1. Fanciful, Merek  yang  dibentuk  dari  kata  khayalan  ( fanciful ),  bahkan  kata-kata  yang tidak  ada  dalam  kamus  paling  baik  untuk  dijadikan  merek  karena  tidak  saja  baru,
tetapi  juga  secara  substansi  jelas  berbeda  dengan  kata  yang  digunakan  pada umumnya. Contohnya, Blackberry untuk merek telepon seluler ( handphone ), Google untuk mesin pencarian di internet, Dagadu Yogyakarta.
2. Arbitrary. Merek  yang  berubah-ubah  ( arbitrary )  menampilkan  merek  yang  sama bekali  tidak  terkait  dengan  produk,  contohnya,  Apple  untuk  komputer,  Jaguar  untuk mobil.
3. Suggestive. Merek yang bermaksud memberikan kesan ( suggestive ) dikaitkan dengan imajinasi  konsumen  untuk  menerjemahkan  informasi  yang  disampaikan  melalui merek  dan  kebutuhan  pesaing  untuk  menggunkan  kata  yang  sama,  contohnya, Facebook untuk jejaring pertemanan di internet
Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara  umum  telah  diketahui  sebagai  tanda  bahaya.  Tanda  seperti  itu  adalah  tanda  yang bersifat  umum  dan  telah  menjadi  milik  umum.  Oleh  karena  itu,  tanda  itu  tidak  dapat digunakan sebagai Merek.
Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi. Merek yang secara umum telah diketahui sebagai tanda yang bersifat umum dan telah  menjadi  milik  umum  ( public  domain )  biasanya  disebut  generic,  sehingga  sama  sekali tidak  dapat  memiliki  daya  pembeda  ( incapable  of  becoming  distinctive ),  tidak  dapat dilindungi  meskipun  telah  digunakan  dalam  upayanya  membangun  secondary  meaning. Sementara  dalam  contoh  merek  kopi  yang  merupakan  deskripsi  dari  produknya  yaitu  kopi, hal ini disebut descriptive. Merek yang menggambarkan produknya ( descriptive ) sebenarnya masih  dapat  menjadi  merek  dengan  membangun  secondary  meaning  (makna  lain)  melalui penggunaan.  Dengan  demikian,  secara  teoritis,  lebih  bersifat  deskriptif  suatu  terminologi yang  digunakan  sebagai  merek,  maka  harus  lebih  tinggi  upayanya  untuk  membangun secondary meaning . Secondary meaning dilakukan oleh sebuah merek yang bersifat deskriftif atau  merek  yang  memiliki  daya  pembeda  yang  lemah,  namun  dapat  didaftarkan  setelah membuktikan melalui penggunaan di pasar yang artinya membangun persepsi konsumen.

## Jenis-Jenis Merek
Undang-  undang  merek  tahun  2016  ada  mengatur  tentang  jenis-jenis  merek,  yaitu sebagaimana  tercantum  didaam  pasl  1  butir  2,3  dan  4,  yaitu  merek  dagang,  merek  jas  dan merek kolektif. Pengertian dari beberapa jenis merek tersebut adalah sebagai berikut:
a. Merek dagang adalahmerek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang barang sejenis lainnya.
b. Merek  jasa  adalah  merek  yang  digunakan  pada  jasa  yang  diperdangkan  oleh seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama  sama  atau  oleh  badan  hukum untuk membedakan dengan jasa jasa sejenis lainnya.
c. Merek  kolektif  adlaah  merek  yang  digunakan  pada  barang  dan  atau  jasa dengan  karakteristik  yang  sama,  yang  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau beberapa  orang  atau  badan  hukum  secara  bersama  sama  untuk  membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.
Dalam  perkembangannya  ada  beberapa  jenis  merek  lainnya  juga  yang  perlu  untuk diketahui, yaitu sebagai berikut:
1. Merek  perusahaan,  Manufacturer  brand  atau  merek  perusahaan  adalah  merek yang  dimiliki  oleh  suatu  perusahaan  yang  memproduksi  produk  atau  jasa. Contohnya  seperti  soffel,  capilanos,  ultraflu,  so  klin,  philips,  tessa,  benq, faster, nintendo wii, vit, vitacharm, vitacimin, dan lain-lain.
2. Merek pribadi, Merek pribadi adalah merek yang dimiliki oleh distributor atau pedagang dari produk atau jasa seperti zyrex ubud yang menjual laptop cloud everex,  hipermarket  giant  yang  menjual  kapas  merek  giant,  carrefour  yang menjual  produk  elektronik  dengan  merek  bluesky,  supermarket  hero  yang menjual gula dengan merek hero, dan lain sebagainya.
Ada  juga  produk  generik  yang  merupakan  produk  barang  atau  jasa  yang  dipasarkan tanpa  menggunakan  merek  atau  identitas  yang  membedakan  dengan  produk  lain  baik  dari produsen maupun pedagang. Contoh  seperti sayur-mayur, minyak goreng curah, abu gosok, buah-buahan,  gula  pasir  curah,  bunga,  tanaman,  dan  lain  sebagainya.  Selanjutnya  R.M. Suryodiningrat (1981: 15) mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu:
1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja, misalnya Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.
2. Merek  lukisan  adalah  merek  yang  terdiri  dari  lukisan  saja  yang  tidak  pernah, setidak2nya jarang sekali digunakan.
3. Merek  kombinasi  kata  dan  lukisan,  banyak  sekali  dipergunakan,  misalnya  the wangi merek “pendawa” yang terdiri dari lukisan wayang kulit pendawa dengan perkataan dibawahnya “pendawa Lima”.
Lebih lanjut Prof. R. Soekardono, S.H, (dalam Firmansyah, 2001: 29) mengemukakan pendapatnya  bahwa,  tentang  bentuk  atau  wujud  dari  merek  itu  undang-undang  tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan:
a. Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat ( bel mark ).
b. Merek dengan perkataan ( word mark ).
c. Kombinasi dari mere katas penglihatan dan merek perkataan.

## Strategi Merek
Produsen, distributor atau pedagang pengecer dapat melakukan strategi merek sebagai berikut di bawah ini :
1. Individual Branding / Merek Individu
Individual  branding  adalah  memberi  merek  berbeda  pada  produk  baru  seperti  pada deterjen  surf  dan  rinso  dari  unilever  untuk  membidik  segmen  pasar  yang  berbeda  seperti halnya  pada  wings  yang  memproduksi  deterjen  merek  so  klin  dan  daia  untuk  segmen  pasar yang beda.
2. Family Branding / Merek Keluarga
Family  branding  adalah  memberi  merek  yang  sama  pada  beberapa  produk  dengan alasan mendompleng merek yang sudah ada dan dikenal mesyarakat. Contoh famili branding yakni seperti merek gery yang merupakan grup dari garudafood yang mengeluarkan banyak produk berbeda dengan merek utama gery seperti gery saluut, gery soes, gery toya toya, dan lain sebagainya. Contoh lain misalnya yaitu seperti motor suzuki yang mengeluarkan varian motor  suzuki  smash,  suzuki  sky  wave,  suzuki  spin,  suzuki  thunder,  suzuki  arashi,  suzuki shogun ,suzuki satria, dan lain-lain.
Perlindungan  hukum  bagi  rakyat  adalah  sebuah  tindakan  Pemerintah  yang  bersifat preventif dan represif .  Perlindungan  hukum  yang preventif bertujuan  untuk  mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Hadjon, 1987: 2).
Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem berikut ini:
1. Subjek  perlindungan,  subjek  yang  dimaksud  adalah  pihak  pemilik  atau pemegang  hak,  aparat  penegak  hukum,  pejabat  pendaftaran,  dan  pelanggar hukum.
2. Objek perlindungan , objek yang dimaksud adalah semua jenis hak kekayaan intelektual  yang  diatur  oleh  undang-undang,  seperti  hak  cipta,  merek,  paten, desain  industry,  rahasia  dagang,  tataletak  sirkuit  terpadu,  perlindungan varietas tanaman.
3. Pendaftaran perlindungan, Hak kekayaan intelektual yang dilindungi hanyalah yang  sudah  terdaftar  dan  dibuktikan  dengan  sertifikat  pendaftaran,  kecuali apabila  undang-undang  mengatur  lain,  seperti  hak  cipta  boleh  tidak didaftarkan menurut undang-undang nomor 12 tahun 1997 (konsolidasi).
4. Jangka  waktu  perlindungan.  Jangka  waktu  yang  dimaksud  adalah  lamanya Hak  Kekayaan  Intelektual  itu  dilindungi  oleh  undang-undang:  Hak  Cipta selama  hidup  ditambah  50  (lima  puluh)  tahun  sesudah  meninggal,  Merek  10 (sepuluh)  tahun,  Paten  20  (duapuluh)  tahun,  desain  Industri  10  (sepuluh) tahun, Rahasia Dagang tanpa batas, sirkuit terpadu 10 (sepuluh) tahun, Varitas Baru Tanaman 20-25 (dua puluh sampai dengan dua puluh lima) tahun.
5. Tindakan hukum perlindungan. Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran Hak Kekayaan  Intelektual,  maka  pelanggaran  harus  dihukum,  baik  secara  pidana maupun secara perdata.
Sebuah   merek  terdaftar  dilindungi  (berarti  orang  lain  tidak  dapat  memakainya) selama  jangka  waktu  sepuluh  tahun  dari  tanggal  penerimaan  (pasal  35  ayat  (1)).  Jangka waktu  ini  dapat  diperpanjang  untuk  masa  yang  tidak  ditentukan  selama  10  tahun  (pasal  35 ayat  (2))  dengan  pembayaran  biaya.  Namun  pemilik  harus  mengajukan  perpanjangan  12 bulan  sebelum  merk  tersebut  berakhir  (pasal  35  ayat  (3)).  Merek  akan  diperpanjang  masa berlakunya  hanya  jika  pemilik  masih  memakai  merek  tersebut  dalam  perdagangan  barang dan/ atau jasa (pasal 36 huruf (a) dan (b)).
Seorang  pemilik  merek  atau  penerima  lisensi  merek  dapat  menuntut  seorang  yang tanpa  izin,  telah  menggunakan  merek  yang  memiliki  persamaan  pada  pokoknya  dengan
merek  orang  lain  yang  bergerak  dalam  bidang  perdagangan  atau  jasa  yang  sama  (pasal  83 ayat (1)).
Berbicara  masalah  merek  erat  kaitannya  dengan  persaingan  tidak  jujur (unfair competition). Bila pengusaha dalam bidang perusahaan yang sejenis bersama-sama berusaha dalam  daerah  yang  sama  pula  maka  masing-masing  dari  mereka  berusaha  sekeras-kerasnya melebihi  yang  lainnya  untuk  mendapatkan  tempat  dihati  masyarakat  konsumen  secara kompetitif,  jadi  tidak  hanya  merek  yang  dipertaruhkan,  lebih  dari  itu  yang  dipertaruhkan adalah  kualitas  barang.  Masalah  mengenai  merek  diatur  pula  dalam  Peraturan  Pemerintah bidang merek, yaitu:
1. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  1995  tentang Komisi Banding Merek ditetapkan Tanggal 29 Agustus 1995.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek ditetapkan Tanggal 31  Maret  1993.
3. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1993  tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek ditetapkan Tanggal 31 Maret 1993.
4. PP No.38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Ada  dua  macam  pemeriksaan  kasus  pelanggaran.  Jika  salah  satu  cara  terpenuhi, penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat:
1. Memiliki  persamaan  pada  pokoknya  terhadap  merek  yang  dimiliki  penggugat; atau
2. Persamaan  yang  menyesatkan  konsumen  pada  saat  membeli  produk  atau  jasa tergugat.
Bagaimana  caranya  memutuskan  bahwa  suatu  merek  dagang  memiliki  persamaan pada  pokoknya  dengan  merek  yang  lain?  Menurut  bapak  Rizki  selaku  divisi  Hukum  dan HAM Caranya adalah dengan membandingkan kedua merek dagang melihat persamaan dan perbedaan-perbedaanya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang  timbul.  Jika  merek-merek  tersebut  sama  atau  hampir  sama,  pelanggaran  merek  akan terjadi.  Selanjutnya  menurut  beliau  merek  tergugat  akan  melanggar  merek  penggugat  jika cenderung  menipu  konsumen  (begitu  sama/  mirip  sehingga  menyesatkan/  menyebabkan
kebingungan  bagi  konsumen)  sampai  pada  batas  dimana  mereka  kemungkinan  keliru membeli  produk  tergugat,  padahal  mereka  sebenarnya  bermaksud  membeli  produk penggugat.  Yang  perlu  diingat  disini  adalah  tujuan  utama  dari  peraturan  merek  adalah melindungi  bisnis  dan  mencegah  orang-orang  “membonceng”  reputasi  seseorang  atau perusahaan.  Jika  merek  dagang  tergugat  tidak  memiliki  persamaan  pada  pokoknya,  tetapi memiliki  cukup  persamaan  yang  dapat  membingungkan  konsumen,  selanjutnya  persamaan tersebut  akan  mengurangi  keuntungan  penggugat  karena  konsumen  berpikir  bahwa  mereka sedang membeli produk penggugat. Kenyataannya, mereka membeli produk orang lain.
Jika  penggugat  tidak  mempunyai  reputasi  didaerah/  negara  tempat  tindakan passing off terjadi,  penggugat  tidak  akan  berhasil  dalam  kasus passing  off .  sebagai  contoh,  sebuah produk  yang  sudah  lama  dikenal  seperti  Aqua  mempunyai  reputasi  bagus  di  Indonesia. Sebaliknya, sebuah produk baru mungkin belum memiliki reputrasi sehingga produk tersebut tidak dapat dilindungi oleh hukum passing off. Namun, aqua kemungkinan memiliki sedikit peluang  untuk  berhassil  menuntut  berdasarkan  passing  off  di  Australia  karena  produk tersebut  jarang  ditemui  dinegara  tersebut  dan  akibatnya  tidak  mempunyai  reputasi  di Australia.
Jadi passing  off mencegah  orang-orang  melakukan  dua  hal  yaitu  pertama, menampilkan/  menyebabkan  anggapanbahwa  barang/  jasanya  adalah  barang/jas  orang  lain. Dan  kedua,  menimbulkan  anggapan  bahwa  barang  atau  jasanya  ada  hubungan  dengan barang/jasa pengugat.
Pasal 83 ayat (3) Undang undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi Geografis telah menentukan untuk persidangan kasus maka akan diselesaikan di Pengadilan Niaga.   Sedangkan  pada  Pasal  88  ayat  (7)  menentukan  Putusan  pengadilan  Niaga  dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Penggugat  harus menunjukkan bahwa reputasi yang menyesatkan dari tergugat  telah menyebabkan  kerugian  nyata  dan  kerugian  tersebut  akan  terus  berlanjut  jika  aktivitas tergugat diteruskan. Penggugat dapat mengalami kerugian dalam tiga bentuk:
1. Penggugat  dapat  menunjukkan  bahwa  bisnisnya  sudah  menderita  kerugian  atau secara  potencial  menderita  kerugian  baik  dalam  itikad  baik  maupun  reputasi bisnisnya.  Penurunan  itikad  baik  dapat  disebabkan  oleh  diversi  perdagangan tergugat  sebagai  akibat  dari  anggapan  keliru  tergugat  yang  menciptakan  kesan
palsu  seolah-olah  barang-barang  atau  jasa-jasa  dari  penggugat  maupun  tergugat adalah  sama  atau  mempunyai  karakter  yang  sama.  Penggugat  juga  dapat menderita  kerugian  melalui  “pencemara”  reputasinya  dimana  anggapan  yang keliru atas produk tergugat mengurangi kesan eksklusif atau reputasi dari produk penggugat.
2. Penggugat dapat menunjukkan bahwa tergugat merusak potensi penggugat untuk mempergunakan itikad baiknya dimasa yang akan datang.
3. Penggugat  telah  kehilangan  kesempatan  untuk  mengembangkan  usahanya dibidang lain.
Tuntutan  pidana  dalam  tiap  delik  yang  ditetapkan  UU  merk  dan  indikasi  geografis adalah  merupakan  hak  negara.pihak  yang  tidak  berhak  yang  mencoba  atau  melakukan gangguan  terhadap  hak  tersebut  akan  diancam  dengan  hukuman  pidana.  Adapun  ancaman pidana  yang  termuat  dalam  pasal  100UU  merek  dan  indikasi  Geografis  yaitu  “barang  siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek  yang  telah  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/  atau  sejenis  yang  diproduksi dan/atau  diperdagangkan,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  tahun  dan/  atau denda paling banyakRp. 2.000.000.000,-.”
Merek  memegang  peranan  penting  dalam  dunia  perdagangan  dan  dalam  melindungi reputasi  yang  dibangun  oleh  banyak  perusahaan.  Dimasa  yang  akan  dating,  undang-undang merek  akan  bertambah  penting  bagi  Indonesia  seiring  dengan  semakin  meningkatnya perdagangan international diera Globalisasi.
Untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  merek  terdapat  tuntutan pidana  bagi  pelanggarnya  yang  telah  diatur  pada  pasal  100  ayat  1,2  dan  3  Undang  undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis, yang berbunyi:
1. “Setiap  orang  yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan  Merek  yang  sama  pada keseluruhannya  dengan  merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00(dua milyar rupiah)
2. Setiap  orang  yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan  merek  yang  mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk  barang dan/  atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan  dipidana  dengan
pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 2.000.000.000,00(dua milyar rupiah)
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pad ayat (1)  dan ayat  (2),  yang  jenis  barangnya  mengakibatkan  gangguan  kesehatan,  gangguan lingkungan  hidup,  dan/atau  kematian,  manusia,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,00(lima milyar rupiah).”
Dengan  perlindungan  hukum  yang  terdapat  pada  pasal  100  ayat  1,2,dan  3  UU  Merek dan indikasi  Geografis tersebut  maka hal  tersebut  juga berlaku di  Kota Batam dengan tidak ada pengecualian. Di Batam sendiri walaupun ada beberapa kasus terkait Pelanggaran Merek, seperti  kasus  Nike,  kasus  casing  Handphone  namun  sipemegang  hak  merek  tetap mendapatkan  perlindungannya,  sesuai  yang  diatur  pada  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis. Direktur  Penyidikan  dan  Penyelesaian  Sengketa  Ditjen  Kekayan  Intelektual  (DJKI), Kementrian  Hukum  dan  HAM,  Salmon  Pardede  mengungkapkan,  sepanjang  tahun  2016 pihaknya  telah  menangani  33  kasus  yang  didominasi  oleh  kasus  sengketa  merek. Perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  merek  dagang  Dikota  Batam  sudah  mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan apa yang diatur pada UU merek dan Indikasi Geografis. Dari hasil wawancara dengan bapak Rizki selaku divisi hukum dan Ham, Untuk Tahun 2016 perlindungan  hukum  sudah  diberikan  bagi  pemegang  merek  di  kota  Batam,  dalam  konsep hukum  dibutuhkan  suatu  upaya  hukum  preventif  dan  represif  untuk  melindungi  pemegang merek  itu  sendiri  agar  tujuan  perlindungan  hukum  itu  sendiri  terlaksana  dengan  baik. Selanjutnya  menurut  beliau  Pemohon  pendaftarn  merek  dagang  pada  Tahun  2016  di  Kota Batam  berjumlah  18  pendaftar,  dan  tidak  terdapat  pelanggaran  merek.  Jika  dikota  Batam ditemui merek-merek palsu hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  merek  dagang  itu  sendiri,  dalam  proses  hukum untuk  pelanggaran  merek  sendiri  haruslah  berdasarkan  delik  aduan,  jika  tidak  adanya  delik aduan dari pemegang hak  merek itu sendiri dan masyarakat maka pelanggaran atas merek itu sendiri  tidak  dapat  diproses  secara  hukum.  Menurut  Bapak  Rizki  selaku  divisi  hukum  dan HAM,  dikota  Batam  dapat  diketahui  Faktor-  faktor  yang  mempengaruahi  atas  beredarnya merek-merek palsu tersebut adalah:
1. Pangsa pasar. Umumnya merek yang banyak diminati masyarakat yang dibajak.
2. Kurang tegasnya peraturan tentang hak merek
3. Lemahnya pengawasan dari pelaksanakan peratutran tersebut
4. Animo  masyarakat  besar  terhadap  komoditas  bermerk  namun  harga  murah,  kurang mempertimbangkan kualitas,
5. Daya beli masyarakat relatif masih rendah.
6. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pelanggaran hak merek.
Perilaku  masyarakat  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  merek,  menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berlaku khususnya yang  tercantum  dalam  Undang-undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  atau  yang  lebih  kita kenal  dengan  kesadaran  hukum.  Kondisi  perekonomian  juga  menjadi  penyebab  mengapa masyarakat  cenderung  lebih  suka  untuk  membeli  produk  palsu,  karena  mereka  lebih mementingkan harga yang ditawarkan dari produk palsu tersebut sekalipun kualitasnya jauh berbeda  dari  produk  aslinya.  Kesadaran  hukum  merupakan  kesadaran  atau  nilai-nilai  yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang di harapkan ada.  Sebenarnya  yang  ditekankan  adalah  nilai-nilai  tentang  fungsi  hukum  dan  bukan  suatu penilaian  hukum  kejadian-kejadian  yang  konkrit  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan. Mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan pola-pola  perilaku  manusia.  Di  dalam  masyarakat  (baik  secara  individual  maupun  kolektif) sebenarnya  kesadaran  hukum  tersebut  banyak  sekali  menyangkut  aspek-aspek  kognitif  dan perasaan  yang  seringkali  dianggap  sebagai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.
Selain  itu  faktor-faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  UU  Merek  dan  indikasi Geografis yakni Kurangnya pengetahuan/wawasan/informasi dari pihak pedagang, lemahnya kesadaran  hukum  dari  para  pihak  baik  pedagang  ataupun  konsumen,  serta  kurangnya pengawasan  dari  pihak  terkait  baik  dari  Disperindag  ataupun  dari  pemilik  merek  menjadi kendala  dalam  proses  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terkait  perdagangan  barang  palsu. Belum  maksimalnya  upaya  yang  dilakukan  untuk  dapat  menekan  pelanggaran  merek menyebabkan  hingga  saat  ini  peredaran  barang-barang  hasil  pelanggaran  masih  terjadi. Pedagang  sendiri  selama  ini  terus  memperdagangkan  barang-barang  palsu  dengan menggunakan  merek-merek  terkenal  seperti  Nike,  Adidas,  Bilabong,  Ripcurl,  channel  dan masih  banyak  lagi.  Dari  hasil  penelitian  itu  diharapkan  kedepan  ada  proses-proses  untuk
mengoptimalkan  upaya-upaya  perlindungan  hukum  dengan  cara  meningkatkan  kesadaran hukum  terhadap  merek  kepada  pedagang  dan  konsumen  untuk  memperdagangkan  dan membeli barang-barang palsu.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak merek dagang Dikota Batam pada tahun 2016 sudah mendapatkan perlindungan hukum yang baik.  Pemohon  pendaftaran  merek  dagang  pada  Tahun  2016  di  Kota  Batam  berjumlah  18 pendaftar  dan  sepanjang  tahun  2016  tidak  terdapat  pelanggaran  merek  dikota  batam,  Jika dikota  Batam  ditemui  merek-merek  palsu  hal  tersebut  dikarenakan  kurangnya  pemahaman masyarakat  akan   perlindungan hukum  bagi  pemegang hak merek dagang  itu sendiri, dalam proses hukum untuk pelanggaran merek sendiri haruslah berdasarkan delik aduan, jika tidak adanya delik aduan dari pemegang hak  merek itu sendiri dan masyarakat maka pelanggaran atas merek itu sendiri tidak dapat diproses secara hukum.
Untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  merek  terdapat  tuntutan pidana  bagi  pelanggarnya  yang  telah  diatur  pada  pasal  100  ayat  1,2  dan  3  Undang  undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis.
Perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  hak  merek  dagang  dikota  batam  dibutukan upaya  preventif  dan  represif  agar  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Mengenai  upaya  preventif agar pengaturan tentang pelanggaran merek dagang tersebut lebih dipertegas dengan ancaman hukuman  yang  lebih  berat  dan  disertai  dengan  diperbolehkannya  aparat  penegak  hukum memproses  secara  hukum  tanpa  adanya  dlik  aduan  dari  masyarakat  maupun  pemegang  hak merek,  sosialisasi  terhadap  pengaturan  pelanggaran  merek  juga  dibutuhkan,  pengawasan yang  ketat  dari  berbagai  pihak  juga  diperlukan  untuk  menghindari  terjadinya  pelanggaran merek, baik dari pihak dinas Kanwil Depkumham, Disperindag, maupun yang lainnya. selain itu kesadaran masyarakat harusnya lebih memahami bahwa mengkonsumsi barang yang tidak terindikasi pelanggaran merek akan lebih meminimalisir tindakan pelanggaran merek dagang itu sendiri.
Upaya  represif  diperlukan  agar  menindaklanjuti  dari  pelanggaran-pelanggaran terhadap merek dagang itu  sendiri,  dengan melaksanakan aturan dari uu merek dan indikasi geografis  maka  salah  satu  upaya  represif  itu  akan  terlaksana  dengan  baik  sehingga perlindungan hukum terhadap pemegang merek itupun didapati.

## DAFTAR PUSTAKA
Asian Law Group Pty Ltd. (2013). Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar . Bandung: PT Alumni.
Syamsudin,  Didi  Irwandi.  (2000). Pemalsuan  Merek  Terkenal  dan  Dilema  Penegakan Hukum . Majalah  Eksekutif No. 250, Juli.
Djubaedillah.  R.  (2003). Sejarah,  Teori  dan  Praktek  Hak  Milik  Intelektual  di  Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Firmansyah, Hery. (2001). Perlindungan Hukum Terhadap Merek . Jakarta: Pustaka Yustisia.
Getas,  Gede.  LGst.  (1994). Peranan  Merek  Dalam  Dana  Usaha .  Denpasar:  UPADA SASTRA.
Hadjon,  Phillipus  M.  (1987). Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia .  Surabaya:  PT. Bina Ilmu.
Maulana,  Insan  Budi.  (2000). Merek  Terkenal  Menurut  TRIPs  Agreement,  Temu  Wicara Merek  Terkenal,  Direktorat  Jenderal  HaKI  Departemen  Hukum  dan  Perundang- undangan . Jakarta, Maret.
__________________.  (1997). Perlindungan  Merek  Terkenal  di  Indonesia  dari  Masa  ke Masa . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Wanita, Rizawanto. (2002). Undang Undang Merek Baru 2001 . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Saidin  OK.  (2007). Aspek  Hukum  hakkekayaan  intelektual  (intelellectual  Property  Rights). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sjahputra,  Imam,  Herjandono,  Heri  Parjio.  (1997). Hukum  Merek  Baru  Indonesia  Tanya Jawab Teori dan Praktek . Jakarta: Harvarindo.
Suryodiningrat, RM. (1981). Aneka Hak Milik Perindustrian . Bandung: Tarsito.
Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk