## PENGARUH  KONEKSI  POLITIK  DAN  CORPORATE SOCIAL  RESPONSIBILITY  TERHADAP  KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
Roidwan Elang Sudrajat 1 Susanti 2 Lia Uzliawati 3 1, 2, 3 Program Studi Magister Akuntansi; Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email: roidwan.sudrajat1999@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel History: Artikel masuk: 09/06/2023 Artikel revisi: 11/06/2023 Artikel diterima: 12/06/2023
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi efek dari koneksi politik  dan  pengungkapan  corporate  social  responsibility  (CSR) terhadap kualitas laporan keuangan, yang diukur menggunakan discretionary  accrual  (DAC).  Data  sekunder yang diperoleh dari studi  literatur  digunakan  dalam  penelitian  ini,  dan  pendekatan yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki dampak negatif  terhadap  kualitas  pelaporan  keuangan,  sementara pengungkapan  CSR  memiliki  dampak  positif  terhadap  kualitas pelaporan  keuangan.  Semakin  kuat  koneksi  politik  dalam  suatu perusahaan, maka kemungkinan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan  akan  menurun  karena  adanya  konflik  kepentingan yang  mungkin  terjadi.  Di  sisi  lain,  semakin  tinggi  tingkat pengungkapan  CSR  dalam  suatu  perusahaan,  maka  kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik, yang pada gilirannya  dapat  meningkatkan  kepercayaan  publik,  terutama para investor.
Keywords: Kualitas Laporan Keuangan, Koneksi Politik dan Corporate Social Responsibility

## ABSTRACT
This  study  aims  to  investigate  the  effects  of  political  connections  and disclosure  of  Corporate  social  responsibility  (CSR)  on  the  quality  of financial  reports,  which  are  measured  using  discretionary  accruals (DAC). Secondary data obtained from literature studies were used in this study, and the approach used was a qualitative descriptive method. The results  show  that  political  connections  have  a  negative  impact  on  the quality of financial reporting, while CSR disclosure has a positive impact on  the  quality  of  financial  reporting.  The  stronger  the  political connections within a company, the more likely the quality of the resulting financial reports will decrease due to conflicts of interest that may occur. On the other hand, the higher the level of CSR disclosure in a company, the better the quality of the financial reports produced, which in turn can increase public trust, especially investors

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2018), laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang relevan, akurat,  dapat  diverifikasi,  dapat  dibandingkan,  dapat  dipahami,  dan disampaikan  dengan  cepat  kepada  pengguna  laporan  untuk  mendukung pengambilan  keputusan  ekonomi.  Tanggung  jawab  manajemen  adalah menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan proses pencatatan transaksi bisnis dan penggunaan sumber daya perusahaan. Laporan keuangan juga harus memenuhi karakteristik kualitatif fundamental dan meningkatkan kualitasnya.
PSAK No. 1 mengatur komponen-komponen yang harus disajikan dalam laporan  keuangan,  termasuk  laporan  laba  rugi,  laporan  perubahan  ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Investor, calon investor, kreditur, dan kreditur potensial merupakan pengguna utama  laporan  keuangan,  yang  menggunakan  informasi  keuangan  yang terdapat  dalam  laporan  tersebut.  Ada  beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi  kualitas  pelaporan  keuangan,  seperti  koneksi  politik, corporate social  responsibility perusahaan,  tata  kelola  perusahaan,  kualitas  audit internal, pengendalian  internal,  struktur  kepemilikan,  profitabilitas,  kualitas  audit, kepemimpinan,  dan  akuntabilitas.  Penelitian  sebelumnya  telah  menunjukkan bahwa  faktor-faktor  ini  memiliki  pengaruh  terhadap  kualitas  pelaporan keuangan.
Perusahaan diuntungkan dan dirugikan akibat ikatan politik. Ikatan politik telah terbukti memberikan perlakuan  menguntungkan dan kemudahan dalam beberapa pendekatan yang berbeda, seperti penerimaan subsidi, pengadaan dan kebijakan publik, subsidi dan pajak  (Tian & Cheung, 2013), kemudahan akses IPO perusahaan (Francis et al., 2009), kinerja dan nilai tambah dari organisasi mitra politik (Tian & Cheung, 2013; Wati, 2017). Namun, selain hasil yang positif, hubungan politik juga berdampak buruk pada organisasi, khususnya pengaruh tinggi  yang  menyebabkan  overinvestment,  berkurangnya  harga  dan pengembalian  saham  (Fan  et  al.,  2007),  berkurangnya  kinerja  (Leuz  & Oberholzerge, 2006), dan laporan keuangan berkualitas rendah (Al-dhamari & Ismail, 2015; Chaney et al., 2011; Habib et al., 2018; Wati et al., 2020).
Menurut temuan studi Wati et al. (2020) yang dilakukan pada perusahaan yang terhubung secara politik menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang  lebih  rendah  daripada  perusahaan  yang  tidak  terhubung  secara  politik. Manajemen akan sering mengawasi pendapatan untuk menyembunyikan biaya yang dikeluarkan untuk asosiasi ini. mengutip sejumlah penelitian sebelumnya, 2020,  Wati  et  al.  (2020)  memberikan  bukti  tambahan  bahwa  bisnis  yang terhubung  secara  politik  menggunakan  pengawasan  yang  tidak  efektif  untuk menyembunyikan upaya penipuan dengan menerbitkan laporan keuangan yang buruk (Al-dhamari & Ismail, 2015; Habib et al., 2018), dan bisnis yang terhubung secara  politik  sering  kali  memiliki  data  keuangan  yang  ambigu,  yang memungkinkan  mereka  menghasilkan  keuntungan  (Chi  et  al.,  2019).  Namun demikian, Batta et al. (2014) menunjukkan hasil yang beragam di mana laporan
anggaran  dari  organisasi  yang  terkait  secara  politik  lebih  unggul  daripada ringkasan fiskal dari organisasi yang tidak terafiliasi.
Orang-orang  yang  dekat  dengan  pemerintah  seringkali  tergabung  pada struktur  organisasi  sebuah  perusahaan  di  Indonesia,  baik  sebagai  komisaris maupun direksi. Pranoto dan Widagdo (2016) mengungkapkan bahwa tindakan pelimpahan  terhadap  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang  memiliki hubungan politik dengan otoritas publik telah ada sejak pemerintahan Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  yang  berlangsung  dalam  rentang  waktu  yang sangat signifikan, tepatnya sejak 2004 hingga 2014. Ikatan politik masih terlihat jelas  di  awal  masa  jabatan  Presiden  Joko  Widodo,  salah  satunya  penunjukan pengangkatan anggota BUMN dari partai politik atau sukarela menjadi anggota BUMN. Presiden Joko Widodo mengambil alih kursi kepresidenan pada 2014. Ombudsman  Republik  Indonesia  (ORI)  menemukan  ratusan  pejabat  negara menduduki jabatan komisaris BUMN. Hingga tahun 2017, sekitar 125 otoritas dari beberapa organisasi berdiri kokoh di pijakan hakim BUMN. Apalagi pada tahun 2019, jumlah orang BUMN paruh waktu sebanyak 397 orang. Badan-badan di mana pegawai negeri memegang jabatan rangkap berbeda-beda.
Laporan keuangan dengan kualitas  lebih baik memungkinkan organisasi dengan  dana  terbatas  untuk  menarik  modal  lebih  baik,  dengan  membuat aktivitas  investasi  mereka  lebih  jelas,  dan  mengurangi  pilihan  yang  tidak menguntungkan  dalam  memberikan  perlindungan.  Selain  itu,  sifat pengungkapan  moneter  yang  lebih  tinggi  dapat  mengurangi  motivasi administrasi untuk berkontribusi secara tidak perlu dan meningkatkan kapasitas pendukung keuangan untuk menyaring kegiatan spekulasi administratif (Habib et  al.,  2022).  Perusahaan  yang  banyak  mengungkapkan corporate  social responsibility perusahaan (CSR) memproyeksikan citra positif diri mereka kepada investor  dan  pemangku  kepentingan.  Kebutuhan  suatu  bisnis  untuk membangun hubungan yang seimbang dan berkelanjutan dengan masyarakat dan lingkungan di mana mereka beroperasi secara teoritis didukung oleh CSR.
Sesuai  dengan,  Fallah  Shayan  et  al.  (2022)  Dalam  rangka  memenuhi corporate  social  responsibility ,  pada  tahun  2020  yang  sebelumnya  dipandang sebagai tindakan sukarela yang diambil oleh bisnis untuk memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan, telah berkembang menjadi isu strategis di dewan direksi (BOD) agenda dan telah direncanakan dan didiskusikan di tingkat manajemen puncak.  bisnis.  Secara  teoritis, corporate  social  responsibility dapat  didefinisikan sebagai  kewajiban  moral  perusahaan  kepada  pemangku  kepentingannya, terutama masyarakat atau individu di wilayah kerja dan operasinya. Moralitas harus ditegakkan oleh bisnis. Batas kemakmuran organisasi menurut perspektif CSR berfokus pada standar moral dan moral, untuk lebih spesifik mencapai hasil terbaik tanpa merugikan pertemuan lokal lainnya (Spence, 2016).
Tujuan  pengungkapan  CSR  perusahaan  adalah  untuk  memberikan informasi tentang implementasi dan kinerja CSR perusahaan dalam kaitannya dengan  keberlanjutan,  yang  dianggap  dapat  menggambakan  prospek  masa depan  yang  menjanjikan.  Manajemen  bebas  memutuskan  berapa  banyak informasi  yang  akan  diungkapkan  karena  pengungkapan  bersifat  sukarela.
Tujuan publikasi informasi ini adalah untuk menarik investor dan mengurangi dampaknya  terhadap  pemangku  kepentingan.  Semakin  banyak  data  yang diungkapkan,  semakin  mudah  dan  relevan  pengumuman  moneter  dianggap disampaikan  kepada  kepala.  Hal  ini  akan  meningkatkan  kualitas  pelaporan keuangan  dengan  mengurangi  konflik  antara  agen  dan  prinsipal.  Dengan pengungkapan  CSR  yang  lebih  luas,  itu  akan  ditangkap  sebagai  tanda  positif oleh  klien  pengungkapan  moneter  dan  kemudian  akan  dijawab  dengan memperluas biaya saham organisasi.
Karena kurangnya pemahaman CSR, banyak kasus kerusakan lingkungan dan kesejahteraan sosial telah terjadi. Ambil contoh PT Lapindo Brantas dan PT Freeport Indonesia. Dalam menjalankan bisnis pertambangannya, PT Freeeport Indonesia  justru  merusak  lingkungan.  Danau  Wanagon,  yang  gagal  tiga  kali, merupakan  salah  satu  kerusakan  terparah.  Pembuangan  sampah  yang sembarangan dengan kapasitas yang besar menjadi penyebabnya. PT Lapindo Brantas menjadi sumber kasus populer lainnya. Lebih dari 800 hektar kawasan pemukiman terendam akibat proyek pengeboran tersebut, yang menyebabkan aliran lumpur panas terus meluap dari dalam lapisan bumi yang dalam. Dua contoh di atas menunjukkan bagaimana tindakan perusahaan secara signifikan merugikan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya, otoritas publik dan organisasi harus meningkatkan Kewajiban Sosial Perusahaan untuk menghindari kejadian serupa.

## TINJAUAN PUSTAKA Kuaitas Laporan Keuangan
Karakteristik utama dari laporan ini adalah representasi yang akurat dan tidak  adanya  kesalahan  material  yang  dapat  menyesatkan  pengguna  laporan. Laporan  keuangan  dibuat  untuk  memberikan  informasi  kepada  pihak  yang berkepentingan  mengenai  keuangan  suatu  perusahaan  sehingga  dapat mengambil  keputusan  yang  tepat.  Investor  banyak  menggunakan  laporan keuangan  karena  dapat  membantu  mereka  membuat  keputusan  tentang investasi.  Dengan  demikian,  laporan  moneter  memiliki  kemampuan  penting sebagai  sumber  data  tentang  pelaksanaan  organisasi.  Laporan  keuangan  juga merupakan kewajiban dewan dalam penggunaan aset yang dibagikan kepada mereka.
Pergerakan aset perusahaan, jumlah kewajiban yang masih harus dibayar, jumlah  saham  yang  beredar,  dan  seluruh  kegiatan  operasional  perusahaan semuanya  dapat  diamati  melalui  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  perlu menyediakan  informasi  berkualitas  tinggi  yang  dapat  digunakan  untuk mengambil keputusan agar bermanfaat bagi pengguna. Tujuan keseluruhan dari data  yang  diperkenalkan  dalam  laporan  moneter  adalah  untuk  memenuhi kebutuhan data semua pertemuan ringkasan anggaran klien. Laporan keuangan untuk bisnis di Indonesia harus disusun sesuai dengan standar yang berlaku.
Menurut  SAK  per  1  Juli  2017,  laporan  keuangan  dikatakan  berkualitas apabila memenuhi beberapa karakteristik:
1) Understandability/mudah dipahami
Kemajuan laporan keuangan bergantung pada kemampuan klien untuk memahami data tanpa masalah. Klien diharapkan memiliki informasi yang memuaskan  tentang  masalah  keuangan  dan  bisnis,  pembukuan,  dan keinginan untuk berkonsentrasi pada data dengan ketekunan yang masuk akal. Namun, data kompleks yang harus disertakan dalam laporan keuangan tidak boleh diabaikan begitu saja karena beberapa pengguna merasa terlalu sulit untuk memahaminya.
2) Relevan
Informasi  dalam  laporan  keuangan  harus  relevan  dan  memenuhi kebutuhan  para  pengambil  keputusan  agar  bermanfaat.  Kemampuan laporan  keuangan  untuk  mempengaruhi  keputusan  ekonomi  pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan, serta untuk  mengkonfirmasi  atau  meningkatkan  hasil  evaluasi  yang  telah dilakukan oleh pengguna, adalah yang membuat laporan keuangan berhasil memberikan informasi yang relevan.
3) Realibility
Informasi  yang  disajikan  harus  dapat  dipercaya  untuk  menjamin kegunaan  laporan  keuangan.  Informasi  dianggap  andal  jika  tidak mengandung kesalahan yang signifikan, salah tafsir, atau interpretasi yang menyesatkan,  dan  jika  pengguna  dapat  mengandalkannya  sebagai representasi  kondisi  yang  benar  dan  akurat  yang  seharusnya  disajikan secara wajar. Menurut laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, kemampuan  suatu  informasi  untuk  menggambarkan  secara  obyektif kondisi  atau  kejadian  yang  sesuai  dengan  keadaan  sebenarnya  tanpa dimanipulasi sangat penting untuk kualitas keandalannya.

## 4) Comparability
Dengan  adanya  informasi  yang  disajikan,  suatu  laporan  keuangan dapat  diperbandingkan  sehingga  memungkinkan  dilakukannya perbandingan  antar  perusahaan  atau  periode  waktu.  Karena  pihak  yang berkepentingan  sangat  bergantung  pada  laporan  keuangan,  mereka memiliki ekspektasi yang tinggi bahwa laporan tersebut akan tersedia tepat waktu. Sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang akurat, jelas, dan bebas bias digunakan untuk menilai kualitas laporan keuangan.

## Koneksi Politik
Koneksi  politik  adalah  suatu  kondisi  dimana  dalam  suatu  organisasi, otoritas  negara  atau  otoritas  negara  dan  individu  dari  kelompok  ideologi memiliki asosiasi atau situasi simultan sebagai pelopor organisasi atau investor utama organisasi (Faccio, 2006). Perusahaan yang mengadopsi strategi non-pasar selain strategi pasar untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam melawan persaingan yang ketat pada dunia bisnis mengakibatkan terbentuknya koneksi politik. Sesuai (Goldman et al., 2009) asosiasi politik dapat dianggap sebagai jenis usaha yang lemah, karena biaya organisasi akan meningkat sehingga merugikan kepentingan publik, dan organisasi yang terkait secara politik akan menghargai keuntungan moneter yang luar biasa.
Dengan demikian, organisasi tipikal mendapat manfaat dari asosiasi politik yang kemudian memberikan sedikit pertimbangan pada masalah administrasi perusahaan  dan  sifat  data  yang  dibuat  oleh  organisasi.  Namun  jika  diukur dengan  akrual,  hal  ini  akan  menghasilkan  kualitas  laba  yang  lebih  rendah (Chaney  et  al.,  2011).  Wati  et  al.  (2020)  mencirikan  koneksi  politik  jika  satu pemilik  adalah  investor  dengan  setidaknya  10%  kepemilikan,  pimpinan perusahaan seperti dewan direksi maupun dewan komisaris (two tier system) sebagai  anggota  atau  mantan  anggota  parlemen  (DPR  RI,  DPD  RI),  sebagai pemegang  kekuasaan  atau  pejabat  negara  sebelumnya  termasuk  jabatan pimpinan  (kementerian  negara,  lembaga  pemerintah  non  departemen,  dan asosiasi pemerintah pusat lainnya), Lembaga yudikatif dan legislatif, pimpinan partai politik tanpa henti yang memiliki hubungan dekat dengan otoritas negara.

## Corporate Social Responsibility
The  World  Business  Committee  for  Practical  Turn  of  events  (WBCSD) mencirikan  CSR  sebagai  kewajiban  berkelanjutan  organisasi  untuk  bertindak secara moral, dan bekerja untuk kepuasan pribadi dan keluarga mereka, jaringan dan masyarakat pada umumnya. Menurut penulis bisnis John Elkington, fokus CSR perusahaan adalah Triple Bottom Line , juga dikenal sebagai 3P - Profit, Planet, dan People. Ini berarti bahwa organisasi pada umumnya tidak hanya berpusat pada  bagaimana  menghasilkan profit ,  tetapi  juga  bagaimana  keuntungan tersebut  dapat  memberi  dampak  positif  kepada  lingkungan  ( planet) dan kesejahteraan masyarakat ( people) .
Oleh  karena  itu, CSR adalah  program  kepedulian  perusahaan  yang menyeimbangkan manfaat sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Menerapkan CSR dengan cara yang sederhana antara lain dengan mendistribusikan sampah dengan cara yang tidak mencemari lingkungan dan hemat listrik. Pelaksanaan program kerja tertentu perusahaan dapat mendukung CSR perusahaan. Program kerja  dapat  diimplementasikan  dalam  sembilan  cara  berbeda,  antara  lain: employee programs; community and broader society; environment programs; reporting and  communications  programs;  governance  or  code  conduct  programs;  stakeholder engagement  programs;  supplier  programs;  customer/product  stewardship programs; dan shareholder programs .
Pemerintah  adalah  pihak  yang  bertanggung  jawab  untuk  memastikan bahwa  masyarakat  dalam  keadaan  sehat,  dan  merupakan  pemangku kepentingan  dalam  CSR.  Konsekuensinya,  dalam  CSR,  pemerintah  berperan sebagai fasilitator, dinamisator, dan mitra bisnis. Para ahli publik tidak bertindak sebagai  pihak  yang  mengontrol  asosiasi,  melainkan  sebagai  pihak  yang membuat  metodologi  untuk  pelaksanaan  Komitmen  Sosial  Perusahaan. Tragisnya, hukum di Indonesia yang mengatur implementasi OMS masih sangat lemah. Karena tidak ada aturan yang mengikat secara hukum, banyak kerugian.

## Teori Agensi
Perusahaan  menerapkan  praktik  bisnis  mereka  berdasarkan  teori keagenan. Penilaian ini didukung oleh Jensen, M. dan William, H. (1976) yang menganggap  bahwa  hipotesis  jabatan  disebut  juga  hipotesis  yang  mengikat secara hukum yang memandang organisasi sebagai pemahaman otoritatif antar individu organisasi. Hal ini memberi kuasa kepada salah satu pihak (pemimpin) untuk  membuat  perjanjian,  baik  secara  sah  maupun  tegas  dengan  pihak  lain (ahli) dengan harapan agar ahli menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan  yang diinginkan  oleh  pimpinan. Salah  satu  penyebab  perjuangan  organisasi  adalah adanya asymmetric information.
Isu  informasi  yang  tidak  seimbang  yang  diberikan  oleh  agen mengakibatkan informasi yang asimetris. Adverse selection adalah jenis asimetri informasi pertama, diikuti oleh moral hazard. Menurut teori keagenan, pemilik dan manajemen bisnis akan selalu berbeda pendapat, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini. Perselisihan terjadi ketika level tertinggi organisasi, seperti kepala  dan  kepala,  adalah  legislator  atau  orang-orang  yang  termasuk  dalam kelas  yang  terkait  secara  politik.  Mereka  mengambil  pendekatan  atau  pilihan dengan tujuan membantu individu atau mengumpulkan minat.

## Teori Stakeholder
Stakeholder  theory menyatakan  bahwa  perusahaan  tidak  hanya  harus beroperasi  untuk  keuntungannya  sendiri  tetapi  juga  melayani  kepentingan pemangku kepentingannya. Untuk pertama kalinya pada tahun 1984, Freeman mengusulkan  gagasan  pemangku  kepentingan  untuk  menjelaskan  perilaku perusahaan  dan  kinerja  social  (Borghei-Ghomi  &  Leung,  2013).  Nguyen  et  al. (2021)  mengusulkan  bahwa  premis  hipotesis  pendapatan  adalah  bahwa perusahaan  harus  menyelesaikan  tanggung  jawab  mereka  tidak  hanya  untuk investor  tetapi  juga  untuk  bagian  lain  dari  masyarakat  karena  mereka  telah tumbuh begitu besar dan menjadi bagian masyarakat yang tidak dapat dihindari.
Menurut stakeholder theory , ada hubungan antara individu, kelompok, dan bisnis yang dapat saling mempengaruhi atau dipengaruhi oleh mereka. Freeman (1984),  pemangku  kepentingan  memandang  bisnis  sebagai  sarana  untuk membangun hubungan di antara sejumlah kelompok yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang menghasilkan bisnis. Organisasi diharapkan memiliki opsi untuk mengejar dua tujuan. Yang mendasar adalah menghasilkan bayaran, dan yang berikutnya adalah menjaga hubungan baik dengan iklim dan mitra yang diandalkannya.

## METODE PENELITIAN
Untuk mempermudah pekerjaan peneliti, diperlukan suatu metode dalam suatu penelitian. Strategi diperlukan untuk memiliki pilihan untuk dengan susah payah  melihat  objek  penelitian.  Sementara  itu,  pengertian  teknik  eksplorasi adalah  metode  yang  logis  untuk  mendapatkan  informasi  dengan  tujuan  dan kegunaan yang jelas (Sugiyono, 2019). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  grafis  subyektif,  artinya  informasi  yang  dibedah  dan  konsekuensi
pemeriksaannya  adalah  sebagai  penggambaran  kekhasan,  bukan  dalam kerangka berpikir angka atau koefisien tentang hubungan antar faktor.
Data  yang  dikumpulkan  disajikan  dalam  bentuk  kata-kata  atau  gambar bukan  angka.  Menurut  Kriyantono  (2014)  menyatakan  deskriptif  kualitatif adalah metode yang mencoba menemukan makna yang lebih dalam atau lebih dalam dari data dengan cara mendeskripsikannya secara sistematis, faktual, dan akurat.  Metode  menarik  ini  bermacam-macam  informasi  yang  dapat menggambarkan apa yang terjadi dan kondisi. Dengan mencerahkan, kajian ini mencoba memotret dari atas ke bawah siklus dan sistem yang dianut
Investigasi  menarik  tentang  keanehan  sosial  dengan  menghasilkan  ide tetapi tidak berspekulasi adalah bagian dari pengujian unit. Dalam komunitas riset,  analis  perlu  mengumpulkan  informasi  yang  dapat  digunakan  untuk menggambarkan  faktor,  efek  samping,  atau  kondisi.  Melalui  eksplorasi  yang menarik,  alasan  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  pemeriksaan menyeluruh  terhadap  jaminan  permata  pemerasan  dalam  membedakan ringkasan  anggaran  palsu.  Jenis  informasi  ujian  yang  dikumpulkan  melalui penelitian  literatur  meliputi  informasi  opsional  seperti  hipotesis,  informasi penelitian,  atau  temuan  dari  eksplorasi  sebelumnya  dengan  berbagai  sumber terkait dengan subjek yang sedang dipertimbangkan.
Tiga  tahapan  analisis  berikut  ini  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan analisis kualitatif setelah pengumpulan data (Bungin, 2017) :
a. Reduksi
Para peneliti mengamati data untuk mencari informasi yang relevan dan menghapus data yang tidak mendukung penelitian ini.
b. Penyajian Setelah mengurangi data yang diperoleh, informasi tersebut disusun dalam bentuk  deskripsi,  grafik,  hubungan  antar  kategori,  diagram  alur,  atau bentuk visual lainnya untuk mempermudah analisis dan pemahaman.
c. Menarik Kesimpulan Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan hasil yang diperoleh dari analisis data sebagai jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Proses analisis ini  melibatkan  pengembangan  gagasan  dan  pemahaman  peneliti yang  dihasilkan  secara  induktif,  dengan  merujuk  pada  teori-teori  yang relevan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Koneksi Politik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Mengingat hasil uji dari penelitian (Al-dhamari & Ismail, 2015; Chaney et al., 2011; Habib et al., 2018; Leuz & Oberholzerge, 2006; Wati, 2017; Wati et al., 2020).  Sebagai  hasil  dari  akrual  diskresi  yang  lebih  tinggi  dalam  bisnis  yang terhubung  secara  politik  mengindikasikan  laporan  keuangan  yang  buruk, temuan  ini  menjelaskan  bahwa  semakin  tinggi  koneksi  politik  didalam perusahaan, semakin rendah kualitas laporan keuangannya. Temuan penelitian ini  memberikan  kepercayaan  pada  teori  keagenan,  yang  memprediksi  bahwa pemilik dan manajemen bisnis akan terlibat dalam perselisihan.
Perselisihan terjadi ketika level tertinggi organisasi, seperti komisaris dan direksi, adalah individu yang termasuk dalam klasifikasi terkait politik. Mereka membuat  keputusan  atau  kebijakan dengan  maksud  memajukan  kepentingan mereka  sendiri  atau  kelompok  mereka.  Mereka  mendapatkan  keuntungan dalam  beberapa  hal,  salah  satunya  dengan  memanipulasi  laporan  keuangan dengan harapan investor tetap tertarik dengan bisnis mereka dan berinvestasi di dalamnya.  Sementara  itu,  hal  tersebut  menyebabkan  investor  menggunakan laporan  keuangan  yang  telah  dimanipulasi  tersebut  untuk  mengambil keputusan investasi. Investor dan manajemen harus saling timbal balik, dengan investor  berinvestasi  di  perusahaan  dan  perusahaan  menyampaikan  laporan yang  sesuai  dengan  Standar  Akutansi  Keuangan  yang  berlaku.  Hasil  dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa ada dampak negatif dari asosiasi politik pada sifat laporan keuangan yang menggunakan proksi DAC.
Corporate social responsibility Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sejumlah  penelitian,  antara  lain  oleh  Aziz  dan  Faisol  (2018),  Wijaya  dan Juniarti (2016), Fauziah dan Marissan (2014), Candrayanthi dan Saputra (2013), Laksmana  dan  Yang    (2009)  serta  Maignan  dan  Ferrell  (2004)  menunjukkan bahwa  CSR  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas pelaporan keuangan dalam bisnis. Ketika sebuah organisasi melaksanakan CSR, itu  menunjukkan  bahwa  itu  responsif  secara  sosial  dan  siap  untuk  menarik perhatian mitra, yang pasti akan membantu meningkatkan laba dan akan terus menghasilkan  keuntungan.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  perusahaan  yang melakukan  CSR  mampu  menjaga  nama  baik  atau  reputasinya  di  mata stakeholders  sehingga  tidak  melakukan  tindakan  yang  dapat  merugikan perusahaan.Dengan  demikian,  organisasi  yang  menyelesaikan  CSR  akan memiliki  keuntungan  yang  lebih  dibandingkan  dengan  organisasi  lain  yang tidak melakukannya.
Sebagai  bentuk  penerapan stakeholder  theory ,  banyak  bisnis  yang mendapatkan  insentif  untuk  melaksanakan  CSR.  Melalui  pelaksanaan  CSR, perusahaan  dapat  memperoleh  manfaat  jangka  panjang  jika  lebih memperhatikan  kebutuhan  para  pemangku  kepentingannya.  Salah  satu keuntungan  melaksanakan  CSR  adalah  mengusahakan  berdirinya  organisasi. Keinginan  pelanggan  untuk  membeli  produk  perusahaan  dapat  meningkat sebagai hasilnya, yang mengarah pada peningkatan penjualan dan penguatan reputasi  merek.  Salah  satu  faktor  yang  dapat  berkontribusi  terhadap peningkatan  kinerja  keuangan  suatu  bisnis  adalah  peningkatan  penjualan. Kelangsungan  hidup  jangka  panjang  perusahaan  dapat  meningkat  sebagai hasilnya.

## SIMPULAN
Menurut  temuan  kajian  literatur,  koneksi  politik  berdampak  negatif terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  sedangkan corporate  social  responsibility meningkatkan kualitas laporan keuangan. menunjukkan laporan keuangan yang buruk  dengan  peningkatan  akrual  diskresioner  dalam  bisnis  yang  terhubung
secara  politik.  Kualitas  pelaporan  keuangan  perusahaan  meningkat  ketika pengungkapan berdasarkan GRI 4 digunakan untuk mengukur corporate social responsibility perusahaan. Hasil ini juga sejalan dengan stakeholder theory , yang memprediksi  bahwa  bisnis  yang  menunjukkan  dan  mengungkapkan corporate social responsibility akan mendapat manfaat dari peningkatan dukungan publik dan  pelaporan  keuangan  yang  lebih  baik.  Jadi  dapat  diasumsikan  bahwa semakin tinggi asosiasi politik di dalam suatu organisasi, semakin sedikit sifat laporan  keuangan  yang  dibuat.  Semakin  baik  kewajiban  sosial  perusahaan diselesaikan dalam organisasi, semakin tinggi kualitas laporan keuangan dalam organisasi dan akan meningkatkan citra organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-dhamari, R., & Ismail, K. N. I. K. (2015). Cash holding, political connection and  earning  quality. International  Journal  of  Managerial  Finance , 11 (2),  215 – 231.
Aziz,  A.  J.,  &  Faisol,  D.  A.  (2018).  PENGARUH  CORPORATE  SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KUALITAS LABA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN SELAIN INDUSTRI KEUANGAN YANG
TERDAFTAR DI BEI). JURNAL AKUNIDA , 4 (1), 1.
https://doi.org/10.30997/jakd.v4i1.1384
Batta, G., Sucre Heredia, R., & Weidenmier, M. (2014). Political Connections and Accounting  Quality  under  High  Expropriation  Risk. European  Accounting Review , 23 (4), 485 – 517. https://doi.org/10.1080/09638180.2014.906316 Borghei-Ghomi,  Z.,  &  Leung,  P.  (2013).  An  Empirical  Analysis  of  the Determinants of Greenhouse Gas Voluntary Disclosure in Australia. Sciedu Press , 2 (1). Bungin, B. (2017). Metode Penelitian Kualitatif . PT Raja Grafindo.
Candrayanthi, A. A. A., & Saputra, I. D. G. D. (2013). Pengaruh Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility  Terhadap  Kinerja  Perusahaan  (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.1 ISSN: 2302-8556 , 4 (1), 141 – 158.
Chaney,  P.  K.,  Faccio,  M.,  &  Parsley,  D.  (2011).  The  quality  of  accounting information  in  politically  connected  firms. Journal  of  Accounting  and Economics , 51 (1 – 2), 58 – 76. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003 Chi,  H.-Y.,  Weng,  T.-C.,  Chen,  G.-Z.,  &  Chen,  S.-P.  (2019).  Do  Political Connections Affect the Conservative Financial Reporting of Family Firms? Sustainability , 11 (20), 5563. https://doi.org/10.3390/su11205563
Faccio, M. (2006). Politically Connected Firms. American Economic Review , 96 (1),
369 – 386. https://doi.org/10.1257/000282806776157704
Fallah  Shayan,  N.,  Mohabbati-Kalejahi,  N.,  Alavi,  S.,  &  Zahed,  M.  A.  (2022).
Sustainable Development Goals (SDGs) as a Framework for Corporate Social Responsibility (CSR). Sustainability , 14 (3), 1222.
https://doi.org/10.3390/su14031222
FAN, J., WONG, T., & ZHANG, T. (2007). Politically connected CEOs, corporate governance,  and  Post- IPO  performance  of  China’s  newly  partially
privatized  firms ☆ . Journal  of  Financial  Economics , 84 (2),  330 – 357. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.03.008
Fauziah,  F.  E.,  &  Marissan,  I.  (2014).  PENGARUH  CORPORATE  SOCIAL RESPONSIBILITY  (CSR)  TERHADAP  KUALITAS  LABA  DENGAN CORPORATE  GOVERNANCE  SEBAGAI  VARIABEL  MODERATING. Jurnal Akuntansi & Auditing , 11 (1), 38 – 60.
Francis, B. B., Hasan, I., & Sun, X. (2009). Political connections and the process of going public: Evidence from China. Journal of International Money and Finance ,
28 (4), 696 – 719. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2009.01.002 Freeman,  R.  E.  (1984). Strategic  Management:  A  Stakeholder  Approach .  Pitman Publishing.
Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. (2009). Do Politically Connected Boards Affect Firm Value? Review of Financial Studies , 22 (6), 2331 – 2360. https://doi.org/10.1093/rfs/hhn088
Habib,  A.,  Ranasinghe,  D.,  Muhammadi,  A.  H.,  &  Islam,  A.  (2018).  Political connections,  financial  reporting  and  auditing:  Survey  of  the  empirical literature. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation , 31 , 37 – 51. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2018.05.002
Habib,  A.,  Ranasinghe,  D.,  Wu,  J.  Y.,  Biswas,  P.  K.,  &  Ahmad,  F.  (2022).  Real earnings management: A review of the international literature. Accounting & Finance , 62 (4), 4279 – 4344. https://doi.org/10.1111/acfi.12968
Jensen, M., C., & William, H., M. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. Journal of Finance Economic , 3 , 305 – 360. Kriyantono, R. (2014). Teknik Praktis Riset Komunikasi . Prenadamedia Group. Laksmana,  I.,  &  Yang,  Y.,  W.  (2009).  Corporate  Citizenship  and  Earning Attributes. Advance  in  Accounting,  Incorporating  Advances  in  International Accounting , 25 , 40 – 48.
Leuz, C., & Oberholzerge, F. (2006). Political relationships, global financing, and corporate  transparency:  Evidence  from  Indonesia. Journal  of  Financial Economics , 81 (2), 411 – 439. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.06.006 Maignan,  I.,  &  Ferrell,  O.  C.  (2004).  Corporate  Social  Responsibility  and Marketing: An Integrative Framework. Journal of the Academy of Marketing Science , 32 (1), 3 – 19. https://doi.org/10.1177/0092070303258971 Nguyen, N. T. T., Nguyen, N. P., & Thanh Hoai, T. (2021). Ethical leadership, corporate  social  responsibility,  firm  reputation,  and  firm  performance:  A serial mediation model. Heliyon , 7 (4), e06809. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06809
Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2016). Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance  Terhadap  Tax  Agressiveness. Syariah  Paper  Accounting  FEB UMS , 1 (3), 472 – 486.
Spence, L. J. (2016). Small Business Social Responsibility. Business & Society , 55 (1),
23 – 55. https://doi.org/10.1177/0007650314523256 Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alphabet. Tian, L., & Cheung, W. (2013). Controlling Shareholders and. Political Connections ,
1 – 43.
Wati, L. N. (2017). Board of commissioner’s effectiveness on politically connected conglomerates: Evidence from Indonesia. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities , 25 (November), 255 – 270.
Wati, L. N., Ramdany, R., & Momon, M. (2020). Does corporate governance affect financial  reporting  quality of  politically  connected  firms? Entrepreneurship and Sustainability Issues , 7 (3), 2126 – 2143.
https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.3(45)
Wijaya, L. I., & Juniarti. (2016). Pengaruh Kinerja Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Persistensi Laba pada Perusahaan yang Bergerak di Sektor Barang  Konsumsi  Dengan  Sub  Sektor  Rokok,  Makanan  dan  Minuman  di Indonesia. Business Accounting Review , 4 (1), 217 – 228.
Utomo,  E.  N.,  Fitriana,  A.  I.,  &  Febrianto,  H.  G.  (2020).  Analisis  faktor  non  keuangan  dan keuangan terhadap kualitas laba laporan keuangan. AKUNTABEL , 17 (2), 231-240.
Fitriana,  A.  I.,  Febrianto,  H.  G.,  &  Utomo,  E.  N.  (2020,  December).  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Kualitas Laba pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di BEI. In Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ (Vol. 2020).
Fitriana, A. I., & Febrianto, H. G. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Asimetri Informasi Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Dalam  Pendekatan  Relevansi  Nilai. Simposium Nasional Mulitidisiplin (SinaMu) , 1 . Fitriana, A. I., & Febrianto, H. G. (2019). PENDEKATAN INDEKS ECKEL DALAM PENGARUH ASIMETRI  INFORMASI  DAN  MANAJEMEN  LABA  TERHADAP  KUALITAS  LAPORAN KEUANGAN. INDONESIAN JOURNAL OF ACCOUNTING AND GOVERNANCE , 3 (1), 56- 81.
Fitriana, A. I., & Febrianto, H. G. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan. Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan , 13 (2), 229-240.