## LIMITASI KEWENANGAN

## MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH KOTA PALEMBANG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN NOTARIS
Deva Apriza*
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  latar  belakang  dan  penerapan  Limitasi Kewenangan  Majelis  Pengawas  Notaris  Daerah  Kota  Palembang  dalam  Penanganan  Pelanggaran Kode  Etik  yang  Dilakukan  Notaris.  Jenis  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara guna mendapatkan data dalam penelitian ini. Metode yang digunakan  pendekatan  secara  pustaka  digunakan  untuk  menganalisis  berbagai  peraturan  perundang- undangan  terkait  dengan  Majelis  Pengawsas  Daerah  dalam  menjalankan  kewenangannya.  Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kewenangan Majelis Pengawas berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris  hanya  meliputi  pelanggaran  terhadap  UUJN  itu  sendiri,  ketika  terjadi  pelanggaran  terhadap kode  etik  notaris,  maka  berdasarkan  Pasal  12  Anggaran  Dasar  Ikatan  Notaris  Indonesia,  merupakan kewenangan  Dewan  Kehormatan  Notaris,  meskipun  dalam  menjalankan  kewenangannya  Dewan Kehormatan dapat berkoordiinasi dengan Majelis Pengawas namun pelaksanaan sidang etiknya tetap menjadi  kewenangan  Dewan  Kehormatan.  Apabila  pelanggarannya  terhadap  kode  etik  PPAT  maka berdasarkan Pasal 33 PP Nomor 24 Tahun 2016 menjadi kewenangan Majelis Kehormatan PPAT.
Kata kunci : Majelis Pengawas; Majelis Kehormatan; Notaris; Kode Etik.

## * Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## 1. LATAR BELAKANG
Kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan  hukum  dengan  tujuan  untuk  mem- bantu dan melayani masyarakat yang mem- butuhkan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat
autentik  mengenai  peristiwa,  keadaan,  atau suatu perbuatan hukum.
Notaris adalah pejabat publik dengan  satu-satunya  wewenang  untuk membuat  akta  kesepakatan  kontrak  atau keputusan  dengan  yang  diharuskan  oleh hukum  untuk  diformulasikan  dalam  doku- men  yang  dikonfirmasi.  notaris  juga  ber-
Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris
tanggung  jawab  untuk  mengatur  tanggal akta,  untuk  menyimpan  untuk  memberikan grosse  yang  sah  atau  salinan  atau  kutipan sebagian dari perbuatan, asalkan pembuatan akta tidak ditugaskan kepada pejabat publik lainnya dan hanya tugas eksklusif dari nota- ris.
Kode  Etik  Notaris  Ikatan  Notaris Indonesia  (I.N.I)  merupakan  sekumpulan kaedah  moral  yang  wajib  ditaati  oleh  se- luruh  anggota  perkumpulan  dan  semua orang  yang  menjalankan  tugas  jabatan  se- bagai  Notaris,  termasuk  di  dalamnya  para Pejabat  Sementara  Notaris,  Notaris  Peng- ganti  dan  Notaris  Pengganti  Khusus.  Hal tersebut  berdasarkan  Pasal  1  huruf  b  Kode Etik  Notaris  Ikatan  Notaris  Indonesia (I.N.I).
Pelanggaran  terhadap  Kode  Etik yang  sampai  masuk  dalam  ranah  peradilan juga terjadi  di  Kota Palembang dengan no- mor perkara Nomor: 27/Pdt.G/2013/PN.PLG.  Perkara  tersebut mengenai  seorang  Notaris  Kota  Palembang yang telah membuat  Akta Jual  Beli Nomor 1693/SU.II/2010 dalam kasus tersebut telah terjadi pemalsuan dokumen berupa identitas dan  tandatangan  salah  satu  pihak,  yaitu pihak penjual.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut diatas, permasalahan yang akan dibahas da- lam  penelitian  ini  secara  terperinci  dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah  limitasi  Kewenangan  Majelis Pengawas  Notaris  Daerah  Kota  Palem- bang  dalam  penanganan  pelanggaran kode  etik  yang  dilakukan  oleh  Notaris membebaskan  sama  sekali  Majelis Pengawas  Notaris  Daerah  dalam  pe- nanganan  pelanggaran  kode  etik,  ana- lisis  Putusan  PN  Kota  Palembang  No- mor 27/Pdt.G/2013/PN.PLG ?
2. Faktor-faktor  apa  yang  menghambat dan mendukung pelaksanaan Kewenangan  Majelis  Pengawas  Notaris Daerah  Kota  Palembang  Dalam  Pe- nanganan  Pengaduan  yang  terdapat Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Notaris ?

## Kerangka Teori
1. Grand Theory
Teori Kewenangan
Menurut  H.D  Stout  wewenang  adalah pengertian  yang  berasal  dari  hukum  organ- isasi  pemerintahan,  yang  dapat  dijelaskan sebagai  seluruh  aturan-aturan  yang  berke- naan  dengan  perolehan  dan  penggunaan wewenang-wewenang  pemerintahan  oleh subjek  hukum  publik  didalam  hubungan hukum publik.
Diharapkan dengan adanya substan- si  teori  kewenangan,  setiap  keputusan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Pa- lembang  dalam  penanganan  Pelanggaran Kode  Etik  yang  dilakukan  oleh  Notaris dapat  terlaksana  dalam  upaya  mewujudkan dan  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat melalui  putusan-putusan  yang  diambilnya dalam penyelesaian perkara.
1. Middle Range Theory
Teori Pengawasan Dalam middle  range  theory terdapat  teori pengawasan,  hal  ini  terdapat  kaitannya dengan  pengawasan  yang  ditujukan  kepada notaris.  Pengawasan  adalah  proses  penga- matan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan  organisasi  untuk  menjamin  agar semua pekerjaan  yang sedang dilaksanakan berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditentukan sebelumnya.
Rumusan  di  atas  menjelaskan  bah- wa  yang  menjadi  pokok  dari  pengawasan adalah agar segala hak dan kewajiban yang
diberikan  kepada  Notaris  oleh  peraturan perundang-undangan    senantiasa  dilakukan sesuaidengan koridor yang telah ditentukan, bukan  saja  jalur  hukum  tetapi  juga  dasar moral  dan  etika  profesi  demi  terjaminnya perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum bagi masyarakat.

## 2. Applied Theory
Teori Jabatan Dalam  applied  theory  terdapat  teori mengenai  jabatan,  Logemann  menyatakan, bahwa jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap  yang  digaris  batasi  dan  yang  dise- diakan untuk ditempati oleh pemangku jab- atan  yang  ditunjuk  dan  disediakan  untuk diwakili  oleh  mereka  sebagai  pribadi.  Ber- dasarkan  hukum  tata  negara,  jabatanlah yang  dibebani  dengan  kewajiban,  yang berwenang  untuk  melakukan  perbuatan hukum.  Hak  dan  kewajiban  berjalan  terus, tidak  terpengaruh  dengan  pergantian    pe- jabat.
Kerangka Konseptual 1. Majelis Pengawas Fungsi pengawasan terhadap Notaris meru- pakan  kewenangan  dari  Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana terse- but di dalam Pasal 67 ayat 1 UUJNP,  yang dalam  pelaksanaannya  membentuk  Majelis Pengawas  Notaris  mulai  dari  tingkat  pusat dilaksanakan  oleh  Majelis  Pengawas  Nota- ris  Pusat,  tingkat  Provinsi  oleh  Majelis Pengawas Notaris Wilayah dan tingkat Ka- bupaten/Kota oleh MPD. Hal yang demikian  terdapat  pada  Pasal  67  ayat  2, Pasal  68  dan  Pasal  69  Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan.
Keanggotaan dari Majelis Pengawas Notaris  tingkat  pusat,  wilayah  dan  daerah sebanyak sembilan orang dan dengan kom-
posisi  tiga  elemen  sebagaimana  tersebut  di pada Pasal 67 ayat (3) UUJNP bahwa:
1. Pemerintah sejumlah tiga.
2. Organisasi Notaris sejumlah tiga.
3. Akademisi sejumlah tiga.
Majelis Pengawas dari tingkat pusat hingga tingkat daerah memiliki kewenangan yang berbeda-beda, se- bagaimana  yang  telah  terdapat  pada  Pasal 69  hingga  Pasal  81  UUJNP.  Begitu  terper- incinya  pengaturan  mengenai  pengawasan terhadap  Notaris  sebagaimana  yang  dia- manatkan oleh Undang-Undang  diharapkan pengawasan  dan  pembinaan  dapat  berjalan dengan efektif.
2. Kode Etik Notaris
Definisi kode etik berdasarkan Pasal 1 ayat ( 2 ) Kode Etik menyebutkan bahwa;
“Kode  Etik  adalah  seluruh  kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indone- sia  berdasarkan  Keputusan  Kongres Perkumpulan  dan/atau  yang  diten- tukan  dan  diatur  dalam  Peraturan Perundang –  Undangan  yang mengatur  tentang  hal  itu  dan  yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap  dan  semua  anggota  perkum- pulan  dan  semua  orang  yang  men- jalankan  tugas  dan  jabatan  sebagai Notaris, Termasuk di dalam nya pa- ra Pejabat Sementara Notaris, Nota- ris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.”
Berdasarkan  pengertian  mengenai kode  etik  di  atas,  maka  kedudukan  kode etik  sangatlah  penting  bagi  profesi  jabatan Notaris, dikarenakan dalam kode etik terka- dung  kaedah-kaedah  moral  yang  hal  terse- but  dapat  dijadikan  pedoman  bagi  perilaku diri  Notaris  baik  pada  saat  melaksanakan
Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris
jabatannya  juga  pada  kesehariannya.  Se- hingga  dengan  adanya  Kode  Etik  Notaris, Notaris  dapat  menjalankan  jabatannya dengan profesional dan berintegritas.

## 2. Metode
Tipe Penelitian
Penelitian  yang  akan  dilakukan  merupakan penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif  menganalisis  suatu  keber- lakuan hukum yang dilakukan dengan men- eliti  bahan-bahan  hukum,  seperti  penelitian terhadap  asas-asas  hukum,  hukum  positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum.
Pendekatan Penelitian
Penelitian yang akan dilakukan
menggunakan  tiga  metode  pendekatan  da- lam  penelitian  hukum  untuk  menjawab permasalahan, yaitu :
1) Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach )
2) Digunakan untuk memahami konsep yang berkaitan dengan kewenangan, pengawasan,  dan  jabatan  notaris selaku  pejabat  umum  yang  ber- wenang  untuk  membuat  akta  auten- tik.
3) Pendekatan Perundang-undangan
( Statute Approach )
4) Ibrahim  menyatakan  “Penelitian Normatif  tentu  harus  menggunakan perundang-undangan,  karena  yang akan  diteliti  adalah  berbagai  aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus  tema  sentral  dalam  suatu penelitian”.
5) Pendekatan      Kasus    ( Case  Ap- proach )
6) Pendekatan  kasus  ( case  approach ) dalam  penelitian  normatif  mempu- nyai  tujuan  untuk  mempelajari  pen-
erapan  norma-norma  atau  kaidah hukum  yang  dilakukan  dalam  prak- tik jabatan Notaris. Pendekatan jenis ini  biasanya  digunakan  mengenai kasus-kasus  yang  telah  mendapat putusan.
Bahan Penelitian Bahan penelitian meliputi sebagai berikut :
1. Bahan Hukum Primer.
2. Bahan hukum  primer   adalah bahan hukum  yang  mempunyai  kekuatan mengikat,  bersumber  dan/atau  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  resmi, meliputi peraturan perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan pokok bahasan penelitian.
3. Bahan Hukum Sekunder.
4. Bahan  hukum  sekunder  adalah  ba- han  hukum  yang  memberikan  pen- jelasan  terhadap  bahan  hukum  pri- mer,    seperti  rancangan  undang- undang, hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah,  hasil  seminar  atau  per- temuan  ilmiah  lainnya,  dokumen pribadi  atau pendapat dari kalangan pakar  hukum  sepanjang  relevan dengan  pokok  bahasan  penelitian, serta  bahan-bahan  yang  diperoleh dari internet.
5. Bahan Hukum Tersier
6. Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan hukum  penunjang  yang  memberi petunjuk  dan    menjelaskan  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder. Seperti kamus, ensiklope- dia,  kamus  hukum,  surat  kabar, majalah,  sepanjang  memuat  infor- masi yang relevan.
Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur  inventarisasi  dan  identifikasi secara  normatif  melalui  peraturan  perun- dang-undangan  dan  peraturan-peraturan
terkait lainnya, melalui teknologi  informasi (internet)  serta  melakukan  wawancara dengan  narasumber  sesuai  permasalahan penelitian.
5. Analisis Data Analisis data adalah kegiatan menguraikan, membahas,  menafsirkan  data-data  yang  di- peroleh dari penelitian. Data yang diperoleh dari  hasil  penelitian  kepustakaan  maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan  analisis  yang  secara  kuali- tatif,  artinya  sebagai  prosedur  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.

## 3. ANALIS DAN DISKUSI
Pelanggaran terhadap Kode Etik  yang sam- pai  masuk dalam kompetensi  peradilan ter- jadi  di  Kota  Palembang  dengan  nomor perkara  Nomor:  27/Pdt.G/2013/PN.PLG. Perkara  tersebut  mengenai  seorang  Notaris Kota  Palembang  yang  telah  membuat  Akta Jual  Beli  Nomor  1693/SU.II/2010  ber- dasarkan  pemalsuan  dokumen  berupa  iden- titas dan tandatangan salah satu pihak, yaitu pihak penjual. Akta Jual Beli tersebut dibu- at  pada  tahun  2010,  sedangkan  bukti kepemilikan  atas  tanah  berupa  sertipikat yang  menjadi  dasar  jual-beli  masih  atas nama  pemilik  tanah  yang  sudah  meninggal pada  tahun  2009,  dengan  demikian  Akta Jual Beli tersebut jelas tidak dimungkinkan dihadiri  apalagi  di  tandatangani  oleh  pihak penjual.
Tindakan Notaris tersebut atas Akta Jual  Beli  yang  dibuatnya  jelas  telah  me- langgar  kode  etik  Pasal  3  angka  4  Kode Etik  Profesi  Notaris  mengenai  bertindak jujur,  mandiri,  tidak  berpihak,  penuh  rasa tanggung  jawab,  berdasarkan  peraturan  pe- rundang-undangan  dan  isi  sumpah  jabatan
Notaris.  Berdasarkan  pelanggaran  tersebut pihak yang merasa dirugikan atas kasus Ak- ta  Jual  Beli  Nomor  1693/SU.II/2010 melaporkan  Notaris  yang  bersangkutan kepada  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris Kota Palembang. Majelis Pengawas Daerah Kota  Palembang  menggelar  sidang  kode etik  yang  putusannya  diberikan  oleh Majelis  Pengawas  Wilayah  Sumatera  Se- latan  dan  dijadikan  sebagai  salah  satu  alat bukti  dalam  perkara  perdata  di  Pengadilan Negeri Kota Palembang dengan Nomor Pu- tusan 27/Pdt.G/2013/PN.PLG.
Perkara  serupa  juga  terdapat  pada Putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta Nomor  545/PDT/2017/PT.DKI.  Pada  pu- tusan  tersebut  dijelaskan  mengenai  per- buatan  yang  dilakukan  oleh  TERGUGAT-I dengan  TERGUGAT-II  yang  telah  meru- gikan  PARA  PENGGUGAT  secara  mela- wan  hukum  dengan  mengalihkan  obyek  a quo  yang  nyata-nyata  masih  dalam  pen- guasaan  PARA  PENGGUGAT  kepada TERGUGAT-II,  maka  atas  perbuatan TERGUGAT-III,  PARA  PENGGUGAT mengirimkan  surat  pengaduan  kepada MAJELIS  PENGAWAS  DAERAH  NO- TARIS  ADMINISTRASI  JAKARTA  TI- MUR Tanggal 20 Mei 2014 terkait pelang- garan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  No. 2 Tahun 2014.
Jika  dilihat  dari  kasus  tersebut  di atas,  tindakan  pemeriksaan  yang  dilakukan oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  Kota  Pa- lembang  terhadap  pelanggaran  yang  diang- gap melanggar Kode Etik Notaris, tidak te- pat.  Hal  tersebut  dikarenakan  kewenangan pemeriksaan  dalam  ranah  etik  merupakan ranah  internal  perkumpulan,  sehingga  da- lam  hal  ini  berdasarkan  yang  telah  penulis uraikan  di  atas,  yaitu  dalam  melakukan pengawasan sekaligus pembinaan berdasar-
Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris
kan  Pasal  1  angka  8  KEN  yang  menyebut- kan  Dewan  Kehormatan  adalah  alat  per- lengkapan  Perkumpulan  yang  dibentuk  dan berfungsi  menegakkan  Kode  Eik,  harkat dan  martabat  notaris,  yang  bersifat  mandiri dan  bebas  dari  keberpihakan,  dalam  men- jalankan  tugas  dan  kewenangannya  dalam Perkumpulan.
Sedangkan Majelis Pengawas mem- iliki  kewenangan  yang  berbeda.  Jika melihat  pada  tempus  delicti  kasus  tersebut terjadi  pada  tahun  2010,  sehingga  dasar yang  penulis  gunakan  untuk  menentukan kewenangan Majelis Pengawas, yaitu mengacu  pada  UUJN  sebelum  perubahan, yaitu  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Berdasarkan UUJN  sebelum  perubahan,  kewenangan majelis  pengawas  selain  meliputi  perilaku notaris  dan  pelaksanaan  jabatannya  juga memiliki  kewenangan  berdasarkan  Pasal 66,  yaitu  untuk  kepentingan  proses  peradi- lan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim dalam  mengambil  fotokopi  Minuta  Akta dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada Minuta  Akta  atau  Protokol  Notaris  dalam penyimpanan  Notaris;  dan  memanggil  No- taris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang berkaitan  dengan  Akta  atau  Protokol  Nota- ris  yang  berada  dalam  penyimpanan  Nota- ris, maka harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Notaris.
Pada Undang-Undang Jabatan Nota- ris  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Un- dang-Undang  Nomor  2  tahun  2014, kewenangan  yang  diampu  oleh  Majelis Pengawas  telah  digantikan  oleh  Majelis Kehormatan  Notaris,  hal  tersebut  termuat dalam  Pasal  66  menggantikan  bunyi  Pasal 66 sebelumnya, yaitu:
Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik,  penuntut  umum,  atau  ha-
kim  dengan  persetujuan  majelis  ke- hormatan Notaris berwenang: mengambil  fotokopi  Minuta  Akta dan/atau surat-surat  yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol No- taris  dalam  penyimpanan  Notaris; dan  memanggil  Notaris  untuk  hadir dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan dengan  Akta  atau  Protokol  Notaris yang  berada  dalam  penyimpanan Notaris.
Dengan  demikian  jelas  kewenangan Majelis  Pengawas  adalah  meliputi  perilaku notaris  dan  pelaksanaan  jabatannya  ber- dasarkan  UUJN.  Pada  kasus  di  Pengadilan Negeri Kota Palembang dengan Nomor Pu- tusan  27/Pdt.G/2013/PN.PLG  disebutkan bahwa tindakan Notaris atas Akta Jual Beli yang  dibuatnya  jelas  telah  melanggar  kode etik Pasal 3 angka 4 Kode Etik Profesi No- taris mengenai bertindak jujur, mandiri, tid- ak  berpihak,  penuh  rasa  tanggung  jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan  isi  sumpah  jabatan  Notaris,  sehingga berdasarkan  pelanggaran  tersebut  pihak yang merasa dirugikan atas kasus Akta Jual Beli  Nomor  1693/SU.II/2010  melaporkan Notaris  yang  bersangkutan  kepada  Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang. Berdasarkan  laporan  pihak  yang  merasa dirugikan tersebut diatas, Majelis Pengawas Daerah  Kota  Palembang  menggelar  sidang kode  etik  yang  putusannya  diberikan  oleh Majelis  Pengawas  Wilayah  Sumatera  Se- latan  dan  dijadikan  sebagai  salah  satu  alat bukti  dalam  perkara  perdata  di  Pengadilan Negeri  Kota  Palembang.  Secara  yuridis
formal  berdasarkan  yang  telah  penulis uraikan,  maka  yang  berwenang  memeriksa pelanggaran  atas    Pasal  3  angka  4  Kode Etik  Profesi  Notaris  adalah  Dewan  Ke- hormatan Notaris, bukanlah Majelis Pengawas.
Pada  prakteknya  masyarakat  umum secara  awam  kurang  mengetahui  mengenai perbedaan  mekanisme  pelaporan  terkait pelanggaran  terhadap  UUJN,  Kode  Etik Notaris, maupun Kode Etik PPAT sehingga seringkali  apabila  terjadi  pelanggaran  baik terhadap UUJN, Kode Etik Notaris, ataupun Kode  Etik  PPAT,  masyarakat  melakukan pelaporan  secara  umum  kepada  Majelis Pengawas Daerah. Meskipun bukan kewenangan Majelis Pengawas Daerah  da- lam  menangani  pelanggaran  kode  etik  na- mun terhadap adanya laporan dari masyara- kat,  Majelis  Pengawas  Daerah  dapat menerima  laporan  tersebut  dan  melakukan pemeriksaan  terhadap  laporan  pelanggaran yang diterimanya. Hal tersebut seakan men- jadi  wewenang  Majelis  Pengawas  Daerah dan tidak membebaskan  sama sekali dalam menangani  semua  pelanggaran,  meskipun pada  akhirnya  terhadap  persoalan  pen- gaduan yang diterima oleh Majelis Pengawas  Daerah  dilimpahkan  dan/atau diteruskan  kepada  Majelis  atau  Organisasi yang  berwenang  sebagaimana  Putusan  PN Palembang
Nomor 27/PDT.G/2013/PN.PLG.
Dengan  demikian  maka  pejabat pembuat  akta  dalam  hal  ini  Notaris  “M” tidak  dapat  diperiksa  atau  di  sidang  etik oleh  Majelis  Pengawas  Notaris.  Pelang- garan  terhadap  PP  24  Tahun  2016  dapat diberikan  tindakan  oleh  Majelis  Kehorma- tan  yang  dibentuk  oleh  Mentri  yang  dalam hal  ini  adalah  mentri  dalam  bidang  agrar- ia/pertanahan,  hal  tersebut  sesuai  dengan
yang termuat dalam Pasal 33 PP Nomor 24 Tahun 2016, yaitu:
1) Menteri  melaksanakan  pembinaan dan  pengawasan  terhadap  pelaksa- naan tugas PPAT.
2) Tata cara pembinaan dan pengawasan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  diatur  lebih  lanjut dengan Peraturan Menteri.
Namun  kaitannya  dengan  pelang- garan  terhadap  Kode  Etik,  maka  yang  ber- wenang melakukan pengawasan dan penin- dakan  berdasarkan  Pasal  7  Kode  Etik PPAT, yaitu:
Pengawasan  atas  pelaksanaan  Kode Etik  ini  dilakukan  dengan  cara  se- bagai berikut:
1) Pada tingkat  pertama oleh Pen- gurus Daerah IPPAT dan Majelis  Kehormatan  Daerah bersama-sama dengan Pengurus Wilayah  dan  seluruh  anggota perkumpulan IPPAT;
2) pada  tingkat  terakhir  oleh  Pen- gurus Pusat IPPAT dan Majelis Kehormatan Pusat.
Sehingga apabila ditinjau dari kasus dalam  Putusan  27/Pdt.G/2013/PN.PLG, maka pelanggaran atas Kode Etik yang ter- jadi  seharusnya  adalah  pelanggaran  ter- hadap Kode Etik PPAT.
Faktor penghambat pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Ko- ta Palembang dalam penanganan pengaduan yang  terdapat  pelanggaran  kode  etik  yang dilakukan oleh Notaris
Secara  yuridis  hambatan  Majelis  Pengawas Daerah  untuk  penanganan  pengaduan  yang terdapat  pelanggaran  kode  etik  adalah secara substansial majelis pengawas daerah tidak menimbulkan wewenang terhadap pe-
Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris
nanganan pelanggaran kode etik oleh Nota- ris.
Sedangkan  dalam  hambatan  yang sering ditemui oleh Majelis Pengawas Dae- rah  pada  masing-masing  daerah  dalam pengawasan  secara  berkala  yakni  1  (satu) tahun  sekali  berdasarkan  perintah  UUJN, yaitu :
Waktu Majelis  Pengawas  Daerah  yang  terdiri  dari tiga unsur yang berbeda memiliki implikasi yang  berbeda  juga.  Ketiga  unsur  tersebut memiliki  profesi  yang  berbeda-beda  se- hingga  kesulitan  untuk  menentukan  waktu yang  sama  bagi  ketiga  unsur  tersebut.  Hal ini  dikarenakan  ketiga  unsur  tersebut  harus hadir secara bersamaan dalam melaksanakan  pemeriksaan  yang  dilakukan secara berkala.
Mengingat salah
satu kewenangannya adalah melakukan pemeriksaan  secara  berkala,  maka  kendala waktu  juga mempengaruhi  pada proses tin- dak lanjut pengaduan masayarakat terhadap notaris yang  ditangani oleh  Majelis Pengawas  Daerah,  hal  ini  dikarenakan Majelis  Pengawas  Daerah  harus  memben- tuk  tim  pemeriksa.  Pembentukan  tim pemeriksa  terkendala  oleh  waktu,  karena sulitnya  menyatukan  waktu  yang  dimiliki oleh  ketiga  unsur  Majelis  Pengawas  Dae- rah.
Wilayah dan jumlah notaris yang diawasi Jumlah  Majelis  Pengawas  Notaris  Daerah pada  prinsipnya  tidak  sebanding  dengan pertumbuhan  jumlah  notaris  yang  semakin banyak  di  wilayah  yang  tergolong  cukup luas.  Saat  ini  menurut  Ibu  Neliwati,  S.H., M.H selaku Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang  dari  bagian  Instansi  Pemerinta- han  Kanwil  Kementerian  Hukum  dan  Hak
Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  untuk data jumlah Notaris di Kota Palembang pa- da  tahun  2017  adalah  sebanyak  216  (dua ratus  enam  belas)  orang,  sementara  untuk jumlah  Notaris  di  Provinsi  Sumatera  Se- latan  tercatat  diatas  300  (tiga  ratus)  orang lebih  Notaris.  Dari  jumlah  Notaris  di  Kota Palembang  sebanyak  216  (dua  ratus  enam belas) orang tersebut, untuk masing-masing tim,  memeriksa  sebanyak  72  (tujuh  puluh dua) Notaris  di Kota Palembang.
Fasilitas  yang  dimiliki  Majelis  Pengawas Notaris Daerah
Menurut Neliwati  selaku majelis Pengawas dari  unsur  Instansi  Pemerintah  yakni Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Kota  Palembang,  di  Kota  Palem- bang  sendiri  untuk  ketersediaan  anggaran, sarana  dan  prasarana  masih  sangat  minim dalam  artian  belum  ada  dukungan  penuh dari pemerintah untuk penyediaan anggaran khusus  berikut  sarana  dan  prasarana  yang mendukung  pelaksanaan  tugas  Majelis Pengawas  Notaris  Daerah  Kota  Palembang dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris.
Adanya  Rasa  Tidak  Enak  Memeriksa Rekan Sejawat
Menurut  Neliwati,  SH.,MH.,    Faktor  peng- hambat dalam melakukan pembinaan secara rutin terhadap Notaris yaitu munculnya rasa tidak  enak  karena  adanya  salah  satu  unsur
dari Majelis Pengawas Notaris Daerah yang juga  dari  unsur  notaris,  akan  tetapi  pada prakteknya unsur notaris  inilah yang mem- beri  masukan  kepada  2  unsur  lainnya (pemerintah  dan  akademisi)  karena  notaris lah  yang  paling  menguasai  praktek  di lapangan. Demikian pula yang diungkapkan oleh  Neliwati,  SH.,  MH.  ,  walaupun  ham- batan  dalam  hal  rasa  tidak  enak  tersebut tidak terlalu signifikan.
Tidak  Adanya  Laporan  Notaris  Pindah Alamat Kantor Disamping  faktor-faktor  yang  telah  dise- butkan diatas,  faktor penghambat  lain  yang menjadi  kendala  Majelis  Pengawas  Notaris Daerah  dalam  melakukan  pengawasan  ter- hadap Notaris, menurut                     Dr. Hj. Nashriana,  SH.,  M.Hum.  ,  yakni  Notaris yang pindah alamat terkadang tim pengawas  tidak  mendapatkan  informasi dan/atau  tidak  jarang  Notaris  yang  ber- sangkutan tidak melakukan pelaporan untuk pindah alamat kantor.
Sistem  Administrasi  Pada  Kantor  Notaris yang Tidak Memenuhi Standar Kendala  lain  yang  paling  banyak  ditemui dilapangan antara lain adalah :
1. Sistem administrasi kantor  yang be- lum terpenuhi.
2. Minuta akta yang tidak dibundel.
3. Notaris  tidak  memenuhi  dokumen- dokumen/buku  yang  menjadi  proto- kol Notaris
Berikut  akan  dikemukakan  faktor  pen- dukung  dalam  pelaksanaan  kewenangan majelis  pengawas  notaris  daerah  kota  Pa- lembang  dalam  penanganan  pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris yak- ni sebagai berikut :
1. Dilakukan  pembinaan  secara  rutin  ter- hadap  Notaris,  oleh  karena  itu  Majelis Pengawas  Notaris  Daerah  terus  menga- dakan  pengawasan  dan  pembinaan secara rutin kepada notaris  setidaknya 1 tahun sekali;
2. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Notaris/PPAT  Rispa  Medya  Sari,  SH., M.Kn    beliau  memaparkan  faktor  pen- dukung  untuk mendukung  kinerja Majelis  Pengawas  Notaris  Daerah  da- lam  mencegah  perbuatan  melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  Notaris  di Kota Palembang, yaitu Majelis Pengawas  Notaris  Daerah  diangkat secara  resmi  oleh  Kementerian  Hukum dan Ham Republik Indonesia. Sehingga menjadikan  Majelis  Pengawas  Notaris Daerah  semakin  mantap  dan  maksimal dalam bertugas serta dapat mewujudkan Notaris  di  Kota  Palembang  yang  tertib hukum  dan  tidak  terjebak  dalam  per- buatan  yang  melanggar  UUJN  maupun Kode Etik.
3. Faktor  pendukung  lainnya  juga  adalah berupa adanya kegiatan seminar mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris,  yang  mana  pembicaranya  ter- dapat dari berbagai kalangan  yakni dari Praktisi, Akademisi, Kementerian Hukum  dan  Ham,  dari  Kepolisian Negara Republik  Indonesia, dari organ- isasi  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI), dari  Pengurus  Wilayah,  Ketua  Umum Ikatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (IPPAT) dan  lain sebagainya, hal  terse- but selain menjadi ajang silaturahmi an- tara para Notaris  yang tergabung dalam Organisasi  Ikatan  Notaris  Indonesia, dapat  diikuti  juga  oleh  kalangan  Maha- siswa/i  yang  sedang  menempuh  pen- didikan Magister Kenotariatan, dan para
Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris
Calon  Notaris  yang  sedang  menempuh magang.
Sedangkan faktor
pendorong Majelis  Pengawas  Notaris  Daerah  dalam melakukan pembinaan secara rutin terhadap Notaris yaitu :
1. Diharapkan akan semakin banyak Nota- ris  yang  taat  hukum  dengan  adanya pembinaan rutin;
2. Dengan  jumlah  Notaris  yang  selalu meningkat dan dengan dilaksanakannya pengawasan  secara  rutin,  maka  akan dapat  terlaksananya  ketertiban  dan pelaksanaan jabatan Notaris yang sesuai dengan  aturan  Undang-Undang  Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
Faktor  pendukung  lainya  yakni adanya  semangat  dari  kesamaan  profesi agar  profesi  Notaris  dapat  menjadi  profesi yang  terhormat  dan  berwibawa.  Hal  terse- but bertujuan untuk memberikan pelayanan dan  kepastian  hukum  bagi  masayarakat  se- hingga  tercipta  budaya  tertib  hukum.  Dan faktor  pendukung  yang  tak  kalah  penting merupakan  bentuk  pengawasan  yang  dil- akukan  Majelis  Pengawas  Notaris  Daerah dengan  keterbatasan  yang  ada  termasuk fasilitas,  Majelis  Pengawas  Notaris  Daerah mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hal tersebut terbukti dengan semakin  berkurangnya  jumlah  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  notaris  tiap  tahunya karena  pengawasan  dan  pembinaan  rutin yang dilakukan oleh Majelis Pengawas No- taris Daerah.

## 4 KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dan  pem- bahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Secara  yuridis  yang  berwenang  me- meriksa  pelanggaran  Kode  Etik  Profesi Notaris adalah Dewan Kehormatan No-
taris, bukanlah Majelis Pengawas. Mes- kipun  dalam  hal  ini  bukan  kewenangan dari  Majelis  Pengawas  Daerah  me- nangani  pelanggaran  kode  etik,  namun Majelis  Pengawas  Daerah  harus  lebih dahulu  melakukan  pemeriksaan  ter- hadap laporan pelanggaran yang diterimanya,  hal  tersebut  seakan  men- jadi  wewenang  Majelis  Pengawas  Dae- rah dan tidak membebaskan sama sekali dalam  menangani  semua  pelanggaran, meskipun  pada  akhirnya  laporan  ter- hadap  pelanggaran  tersebut  ada  yang dilimpahkan dan/atau diteruskan kepada Majelis  atau  Organisasi  Notaris  yang berwenang  sebagaimana  putusan  Pen- gadilan  Negeri  Palembang  terhadap Perkara Nomor:
27/Pdt.G/2013/PN.PLG. 2. Secara yuridis hambatan Majelis Pengawas  Daerah  untuk  penanganan pengaduan  yang  terdapat  pelanggaran kode  etik  adalah  secara  substansial majelis  pengawas  daerah  tidak  men- imbulkan wewenang penanganan pelanggaran  kode  etik  oleh  Notaris. Faktor  pendukung  dalam  pelaksanaan kewenangan  Majelis  Pengawas  Notaris daerah  kota  Palembang  dalam  pe- nanganan  pengaduan  atas  pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yakni :
3. Majelis  Pengawas  Daerah  diangkat secara  resmi  oleh  Kementerian  Hukum dan  Ham  Republik  Indonesia  berdasar- kan  perintah  dari  UUJN  mempunyai wewenang
mengawasi dan berkewajiban  untuk  memeriksa  terlebih dahulu  atas  pengaduan  tentang  pelang- garan  yang  dilakukan  oleh  Notaris, meskipun  terdapat  pelanggaran  kode etik;
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka disarankan sebagai berikut :
1. Harus  dipertegas  rumusan  wewenang
Majelis Pengawas Daerah, bahwa Majelis  Pengawas  Daerah  berwenang
memeriksa  atas  semua  pengaduan  yang diterima  dari  masyarakat  dan  kemudian meneruskannya  kepada  Majelis  atau Organisasi  Notaris  yang  lebih  tinggi apabila terdapat pelanggaran kode etik.
2. Perlu  sosialisasi  lebih  jelas  lagi  kepada masyarakat  maupun  penegak  hukum sehingga dapat membedakan
kewenangan  dan  pengawasannya  ter- hadap  Notaris  dan  PPAT,  dikarenakan kedua jabatan tersebut memiliki kewenangan  dan  lembaga  pengawasan yang berbeda.
3. Guna  mendukung  jalannya  fungsi pengawasan,  diharapakan  pemerintah segera  menyelesaikan  segala  hambatan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Majelis  Pengawas  Notaris  Daerah,  sep- erti  pemenuhan  fasilitas  berupa  kantor dan transportasi dan hal lain yang dapat menunjang
pelaksanaan
fungsi
pengawasan ini secara maksimal

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Adjie,  Habib,  2008,  Sanksi  Perdata  dan Administratif Terhadap Notaris, PT.
Refika Aditama, Bandung.
-----------------,  2009,  Hukum  Notaris  Indo- nesia, Refika Aditama, Bandung.
HR,  Ridwan,  2013,  Hukum  Administrasi Negara,  PT  Raja  Grafindo  Persada. Jakarta.
Ibrahim,  Johni,  2007,  Teori  &  Metodologi
Penelitian Hukum Normatif, cet. III,
Bayumedia Publishing, Malang.
Moelong,  Lexy  J.,  2001,  Metodologi Penelitian  Kualitatif,    PT.  Remaja Rosdakarya, Bandung.

## Makalah dan Jurnal
Yuanitasari,  Deviana,  Juli  2017, The  Role Of Public Notary in Provinding Legal  Protection  on  Standart  Con- tract  For  Indonesian  Consumers, Sriwijaya  Law  Riview ,  Fakultas Hukum  Universitas  Sriwijaya,  Vol- ume 1 Issue 2, hlm 180
Erna,  Ristiani,  2010,  ”Peran  dan  Fungsi Majelis  Pengawas  Daerah  Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Jabatan No- taris  ”,  Jurnal  Mimbar  Hukum,
Yogyakarta.
Sidharta,  Bernard  Arief.  2001.  Disiplin Hukum  Tentang  Hubungan  Antara Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum,  dan Filsafat Hukum (State Of The Arts). Makalah  disampaikan  dalam  Rapat Tahunan  Komisi  Disiplin  Ilmu Hukum. Jakarta 11-13 Februari

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  Republik  Indone- sia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang
Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris
Jabatan  Notaris,  Lembaran  Negara Tahun 2004 Nomor 34.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No- mor  2  Tahun  2014  tentang  Peru- bahan  Undang-undang  Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran  Negara  Tahun  2012  No- mor 3.
Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10  Tahun  2004  ten- tang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas Majelis Pengawas Notaris.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10  Tahun  2004  tentang Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota,
Pemberhentian  Anggota,  Susunan Organisasi,  Tata  Kerja,  Dan  Tata Cara Pemeriksaan Majelis
Pengawas Notaris.

## Kode Etik Notaris
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia Nomor 49/PUU- X/2012 Putusan  Pengadilan  Negeri  Palem-
bang,
“Putusan
Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.PLG.
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Ja- karta,  “Putusan  Nomor  Nomor 545/PDT/2017/PT.DKI.