## PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN

## Edi Rosadi
Pengadilan Negeri Rantau Email : edi.recht@gmail.com

## Abstrak
Muara dari sebuah proses peradilan adalah putusan. Putusan merupakan sebuah karya penelitian yang dibuat  oleh  Hakim  dengan  menggali  fakta-fakta  persidangan  guna  memunculkan  sebuah  fakta  hukum yang  dapat  ditarik  simpulan  guna  mendapatkan  pemecahan  jawaban  atas  permasalahan/perkara  yang dihadapkan kepadanya.
Putusan yang dihasilkan oleh Hakim tentunya diharapkan dapat memberikan rasa keadilan baik kepada para pihak yang berperkara maupun bagi masyarakat pada umumnya.
Sebuah putusan yang baik sebagaimana asas dasar sebuah putusan yang tergambar dalam kalimat irah- irah  sebuah  putusan  yakni  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  dalam  artian Hakim  memutus  sebuah  perkara  dilandasi  atas  keadilan  yang  ia  pertanggung  jawabkan  kepada  Tuhan Yang Maha Esa, bukan berlandaskan kepastian maupun kemanfaatan, sehingga Hakim dapat melakukan penemuan hukum dan menyimpangi hukum tertulis apabila itu dilakukan untuk mecapai keadilan.
Untuk  mencapai  keadilan  sebuah  Putusan  dalam  bidang  hukum  perdata  haruslah  memuat  3  (tiga) kriteria yakni Keadilan Formil Putusan, Keadilan Materiil Putusan dan Keadilan Etika Putusan. Ketiga kriteria  ini  antara  satu  dengan  lainnya  saling  mempengaruhi  dalam  memberikan  cita  rasa  putusan Hakim yang berkeadilan.
Kata kunci : Putusan, Hakim, Keadilan

## Abstract
The goal of a judicial process is a decision. The verdict is a research work made by the judge to explore the  facts  of  the  trial  in  order  to  bring  a  legal  fact  can  be  drawn  the  conclusion  that  in  order  to  get answers to solving problems / cases that confronted him.
The verdict produced by judge certainly expected to give a good sense of justice to the litigants and for society in general.
A decision was good as the underlying principles of a decision which is reflected in the sentence irah-irah a  verdict  of  "For  Justice  Based  on  God",  in  the  sense  that  the  judge  deciding  a  case  based  on  justice which  he  accounted  to  the  Lord  Almighty,  not  based  certainty  and  expediency,  so  that  the  judge  may perform legal discovery and deviate the written law, if it is done for mecapai justice.
To  achieve  justice  a  Decision  in  the  field  of  civil  law  must  contain  three  (3)  criteria  namely  Formal Justice ruling, Justice and Justice Ethics Decision Materiil Decision. These three criteria are each other influence each other in giving a taste of justice Judge's decision.
Keywords : Decision, Judge, Justice

## PENDAHULUAN
Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu berkaitan dan haruslah diperhatikan, karena satu sama lainnya harus berimbang, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, hal ini sebagaimana yang pernah dicetuskan Gustav Radbruch.
Letak  strategis  putusan  hakim  untuk menjadi  penegak  hukum  yang  merdeka sebagaimana amanat Undang–Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 tanpa  diintimidasi  kekuasaan  apapun,  yang kemudian  dijabarkan  dan  tertuang  dalam Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009, tentang  Kekuasaan  Kehakiman  di  mana dalam  Pasal  1  menyatakan  “Kekuasaan Kehakiman  adalah  kekuasaan  Negara  yang merdeka untuk menyelenggaraakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik Indonesia”,  Kemudian  dalam  Pasal  10 Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  disebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya,  lalu  dari  bunyi  Pasal  10 Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  jelaslah
bahwa  Pengadilan  dilarang  menolak  suatu perkara  apakah  karena  tidak  ada  hukumnya ataupun  karena  hukumnya  yang  kurang jelas,  karena  oleh  Pasal  5  Undang-Undang Nomor  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  disebutkan  bahwa  “Hakim  dan hakim  konstitusi  wajib menggali,  mengikuti dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Seorang  hakim  dalam  menjalankan fungsi  yudisialnya  bukan  hanya  sebagai terompetnya undang-undang, yang menganggap  pasal  –  pasal  hukum  sebagai satu–satunya  sumber  hukum,  namun  lebih jauh  hakim  juga  haruslah  berani  bertindak sebagai penemu hukum sebagaimana diamanatkan Undang–Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang kemudian  dijabarkan  oleh  Undang-Undang Nomor  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  di  mana  hakim  diharuskan memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi nilai–nilai keadilan dalam masyarakat untuk kemudian pertimbangannya tersebut dituangkan dalam bentuk putusan– putusannya yang dapat dijadikan acuan yang berupa Yurisprudensi.
Pengetahuan hukum yang harus dikuasai hakim sesungguhnya harus haruslah multidisplin, yang melintasi hukum acara,  hukum  materiil,  ilmu  hukum,  filsafat hukum,  sosiologi  hukum,  psikologi  hukum,
ilmu  komunikasi,  hukum  adat,  metodologi hukum dan lain – lain.
Dari  uraian  tersebut,  maka  peneliti mencoba memetakan putusan-putusan hakim  dalam  bidang  Hukum  Perdata  yang mengandung  aspek  penemuan  hukum,  yang oleh  masyarakat  mencerminkan  nilai-nilai hukum  yang  bukan  hanya  pada  kepastian hukumnya  saja  melainkan  juga,  nilai  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta manfaat  yang  dihasilkan  dari  putusan tersebut.

## PEMBAHASAN
Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam Suatu  Putusan  Perdata  Yang  Dapat Menyimpangi Aturan Yang Diatur Dalam Hukum Positif
1. Makna Putusan Hakim Bentuk-bentuk  penyelesaian  perkara melalaui  pengadilan  salah  satunya  berupa putusan. Adapun bentuk penyelesaian perka- ra melalui pengadilan ini dibedakan menjadi dua  macam  yaitu  :  Putusan  ( vonnis,  arrest ) da penetapan ( bechikking ).
Dalam  fungsinya  sebagai  pengadil, hakim  sering  berhadapan  pada  suatu  keten- tuan  yang  belum  diatur,  yang  disebabkan karena  terhambatnya  upaya  mewujudkan sistem  hukum  nasional  yang  mantap. Banyak peraturan perundang-undangan yang merupakan  warisan  dari  kolonial  maupun peraturan  perundang-undangan  yang  baru dibuat dan disahkan akan tetapi tidak sesuai
dengan  perkembangan  masyarakat  yang penuh  dengan  dinamika  perubahan  yang terjadi. Disisi lain badan peradilan dalam hal ini  hakim  tidak  boleh  menolak  untuk memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan suatu  perkara  yang  diajukan  kepadanya dengan  dalih  bahwa  hukumnya  tidak  ada atau kurang jelas.
Hakim dalam menjalankan fungsinya menjalankan  tugas  penting  di  mana  hakim harus  dapat  menyesuaikan  undang-undang dengan  perkembangan  yang  hidup  di masyarakat, jika undang-undang tidak dapat dijalankan  menurut  arti  katanya,  hakim wajib  menafsirkan  sehingga  dibuat  suatu putusan  yang  memenuhi  rasa  keadilan  dan sesuai dengan maksud hukum.
Hakim selalu dihadapkan pada peris- tiwa  konkrit  dimana  hakim  harus  memberi- kan  jalan  keluar  atau  memberikan  suatu pertimbangan  yang  dapat  diterima  secara nalar dalam suatu putusannya yang mempunyai  kekuatan  mengikat  sebagai hukum  dan  menjadi  suatu  sumber  hukum  ( yurisprudensi).
Sistem hukum indonesia tidak menentukan  jenis  klasifikasi  yurisprudensi tertentu  untuk  dijadikan  sumber  hukum, akan  tetapi  di  dalam  praktek  peradilan dikenal  adanya  klasifikasi  yurisprudensi biasa  dan  yurisprudensi  tetap.  Kedua klasifikasi  yurisprudensi  itu  memerlukan kriteria  sendiri  agar  dengan  cara  itu  dapat ditelusuri  sejauh  mana  hubungan  kedua
klasifikasi  yurisprudensi  itu  dalam  proses penegakan hukum.
Sudikno  mertokusumo  memberikan 2  (dua)  kategori,  sebagai  yurisprudensi tetap,  yakni  :  1)  Bahwa  dalam  putusan hakim  ditemukan  adanya  kaidah  hukum yang  dapat  dianggap  sebagai  – landmark decision karena  putusan  tersebut  mengan- dung kaidah hukum yang diterima masyarakat  luas  sebagai  teroboosan  yang nyata  atas  suatu  konflik  hukum  yang  sudah berlangsung  lama.  2)  Kaidah  hukum  atau ketentuan  dalam  suatu  putusan  kemudian diikuti  secara  konstan  dan  tetap  oleh  para hakim  lainnya  dalam  putusannya  dan  dapat dianggap  menjadi  bagian  dari  keyakinan hukum yang umum. 1
Dengan  uraian  tersebut  di  atas  dapat dikatakan bahwa kriteria yurisprudensi tetap adalah  telah  mentranformasikan  secara konstan  hukum  yang  hidup  dalam  suatu masyarakat dan telah tertuang dalam sebuah putusan  hakim  yang  kemudian  diikuti  oleh berbagai putusan hakim sesudahnya, sehing- ga yurisprudensi tetap tersebut telah melaku- kan penciptaan hukum.
Sebagai  hakim  yang  melakukan penemuan  hukum  dalam  putusannya,  harus menguasai  metode  yang  dapat  diperguna- kan,  yaitu  melalui  penerapan  hukum penafsiran dan konstruksi hukum, penafsiran
1 H.P.Panggabean.  2014. Penerapan  Teori  Hukum Dalam  Sistem  Peradilan  Indonesia .    Bandung..  PT. Alumni Bandung.  hlm. 235.
atau  interpretasi  adalah  usaha  memberi makna  suatu  atau  sejumlah  kaidah  hukum agar  dapat  diterapkan  secara  wajar  dalam memecahkan suatu persoalan hukum. Mengikuti  sistematika  J.A.  Pontier  yang dikutip  dari  Bagir  Manan,  didapatkan bermacam-macam metode penafsiran- penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu bahasa,  penafsiran  sistematik,  penafsiran berdasarkan  sejarah  perundang-undangan yang  bersangkutan,  penafsiran  berdasarkan sejarah hukum, penafsiran teleologis, penafsiran antisipasif dan penafsiran dinamika-evolutif.  Yang  kedua  adalah knstruksi  hukum  yang  artinya  adalah  di dalam suatu perkara di Pengadilan, sekalipun  hakim  dapat  menafsirkan,  namun tidak  ada  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku  yang  dapat  diterapkan,  juga tidak ada ketentuan dalam hukum kebiasaan dan  hukum  adat  yang  dapat  diterapkan, maka keadaan ini mulai menyangkut kepada keadaan  kekosongan  hukum  dalam  sistem formil hukum.
Hakim  bukanlah  mulutnya  undang- undang  atau  mulut  hukum  positif  pada umumnya,  demikian  pula  hakim  tidak  seke- dar menerapkan bunyi suatu perjanjian yang merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang  membuatnya,  hakim  sudah  seharusnya menjadi  mulut  keadilan,  kepatutan,  kepen- tingan umum dan ketertiban umum.
Asas ini menunjukkan bahwa sebagai hakim tidak boleh semata-mata mencari dan
menemukan kebenaran formil, termasuk da- lam  perkara-perkara  keperdataan,  hakim harus  mencari  dan  menemukan  kebenaran materiil.
Walaupun  demikian  apabila  hakim dihadapkan  pada  pilihan  antara  ketentuan hukum  tertulis  (hukum  positif)  dengan hukum  tidak  tertulis,  maka  hakim  atau siapapun  juga  yang  menerapkan  hukum, harus  mengutamakan  atau  mendahulukan ketentuan  hukum  tertulis,  akan  tetapi penerapan hukum tertulis ini harus mempertimbangkan  hal-hal  sebagai  berikut yakni a) Mengutamakan atau mendahulukan hukum tertulis apabila diketahui atau secara wajar dan rasional dipahami bahwa ketentuan  hukum  tertulis  (hukum  positif) merupakan  pembaharuan  terhadap  hukum tidak  tertulis  atau  terjadi  transformasi ketentuan  hukum  tidak  tertulis  menjadi hukum tertulis (hukum positif); b) Mengutamakan  atau  mendahulukan  hukum tidak tertulis, apabila ketentuan hukum tidak tertulis  merupakan  suatu  yang  tumbuh  dan kemudian  menjadi  suatu  koreksi  atau penafsiran  terhadap  suatu  ketentuan  aturan hukum  tertulis.  Koreksi  ini  merupakan kenyataan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  dan  dapat  terjadi  karena  hukum tertulis yang telah usang atau ada kekosong- an  tertentu  dalam  ketentuan  hukum  tertulis, atau  jika  aturan  hukum  tertulis  (hukum positif)  tersebut  memunculkan  ketidak
adilan,  melanggar  kepatutan,  kepentingan umum dan ketertiban umum.
Menurut  Gustav  Radbruch  sebagai- mana  dikutip  oleh  Bambang  Sutiyoso,  ia menyatakan  idealnya  suatu  putusan  hakim itu  harus  memuat idee  des  recht, yang meliuti  3  (tiga)  unsur  yaitu  :  keadilan ( gerechttigkeit ),  kepastian  hukum  ( rechtsi- cherheit ),  dan  kemanfaatan  ( zwechtmassig- keit ).  Ketiga  unsur  ini  harus  dipertimbang- kan  hakim  dan  diterapkan  secara  propor- sional,  sehingga  pada  gilirannya  dapat dihasilkan  putusan  yang  berkualitas  dan memenuhi harapan pencari keadilan. Namun dalam  implementasinya  terkadang  tidaklah mudah  untuk  mensinergikan  ketiga  unsur tersebut,  terutama  antara  unsur  keadilan dengan  kepastian  hukum  yang  bisa  saja saling bertentangan, namun demikian hakim dalam  hal  ini  haruslah  berpegang  teguh kepada  asas  yang  mendasar  dalam  sebuah putusan  yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,    jadi  hakim dalam  putusannya  haruslah  mengedepankan keadilan karena putusannya tersebut dipertanggung  jawabkannya  kepada  Tuhan Yang Maha Esa.
Putusan  hakim  yang    menggambar- kan  benturan  antara  aspek  keadilan  dengan kepastian  hukum,  tentunya  seorang  hakim akan lebih memilih aspek keadilan sehingga akhirnya  hakim  akan  menyimpangi  aspek kepastian  hukum  dalam  hal  ini  hukum tertulis  (hukum  positif),  guna    hal  tersebut
hakim  haruslah  memantapkan  dirinya  men- jadi  profesionalisme  dalam  mewujudkan putusan  yang  berkualitas,  dengan  meng- hasilkan  putusan-putusan  yang  eksekutable yang  berisikan  integritas  tinggi,    memuat pertimbangan  yuridis  yang  utama,  beriinti- kan  rasa  keadilan  dan  kebenaran,  sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, dapat diterima akal sehat ( ethos, pathos, filosofis, sosiologis , serta logos ).
Jadi Putusan hakim yang baik adalah putusan  hakim  yang  mampu  memberikan keadilan  sebagaimana  pada  asas  dasar sebuah  putusan  yakni  “Demi  Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 2. Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum  Tetap  Yang  menerobos  Hukum Positif
Pada  sub  bab  ini  peneliti  akan mengemukakan  putusan  hakim  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  dan  telah  menjadi yurisprudensi tetap yang mengandung sebuah  terobosan  hukum  terhadap  aturan hukum  positif  yang  bersifat  formalistik.  a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  2078  K/Pdt/2009.  Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2078 K/Pdt/2009
mengandung kaidah hukum bahwa hubungan  hukum  antara  pemilik  kendaraan dengan  pengusaha  parkir  adalah  perjanjian penitipan, sehingga pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan  yang  dititipkan  dan  mengganti
kerugian yang diderita oleh pemilik kendaraan  tersebut,  dan  bahwa  klausula eksonerasi  (pengalihan/pelepasan  tanggung jawab)  dalam  perjanjian  parkir  yang menyatakan  bahwa  pengelola  parkir  tidak bertanggung  jawab  atas  kehilangan  dan kerusakan kendaraan yang sedang diparkirkan adalah cacat hukum, oleh karena itu batal demi hukum.
Jika menganalisa pertimbangan  yang diberikan  oleh  hakim  dalam  putusannya tersebut  dan  dihubungkan  dengan  teori keadilan  yang  di  usung  oleh  John  Rawls yang  menyatakan  keadilan  adalah  sebagai fairness, maka  putusan  hakim  terhadap perkara  parkir  ini  telah  memberikan  rasa keadilan karena terlihat perjanjian parkir dan juga  perda  yang  mengatur  parkir  tersebut hanya memihak kepada pengelola parkir dan tidak  memberikan  keseimbangan  akan  hak dan  kewajiban  yang  seharusnya.  Selain  itu jika kita hubungkan dengan Teori keadilannya  Amartya  Sen  (The  Idea  of Justice)  yang  menyatakan  keadilan  harus melibatkan  penalaran  publik,  sehingga  jika kita  memandang  kasus  parkir  ini  secara nalar  publik  jelas  sangat  merugikan  publik pengguna  jasa  parkir  jika  hakim  hanya memutus perkara tersebut berdasarkan kata- kata  yang  termuat  dalam  karcis  parkir tersebut,  jadi  tentunya  Putusan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2078 K/Pdt/2009 hakim telah memberikan putusan  yang  mencerminkan  keadilan  yang
dapat  diterima  oleh  masyarakat  luas.  b) Putusan    Mahkamah  Agung  Republik  Indo- nesia Nomor 3641 K/Pdt/2001
Bahwa  hakim  dalam  pertimbangan- nya  menilai  bahwa  azas  kebebasan  berkon- trak  (membuat  perjanjian)  tidak  bersifat mutlak, yang berarti dalam keadaan tertentu hakim  berwenang  melalui  tafsiran  hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa  kedudukan  para  pihak  dalam  suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang  sedemikian  rupa,  sehingga  salah satu  pihak  dianggap  tidak  bebas  untuk menyatakan kehendaknya seolah-olah perjanjian terjadi secara sepihak, dan dengan menganut  sistim  hukum  perjanjian  yang bersifat  terbuka,  maka  waktu  terjadi  suatu perjanjian  yang  berlaku  tidak  hanya  kitab undang-undang  hukum  perdata  dan  atau hukum  adat  saja,  tetapi  nilai-nilai  hukum lainnya  yang  hidup  di  kalangan  rakyat lainnya  sesuai  dengan  keadilan,  kepatutan, perikemanusiaan,  seperti  penyalahgunaan keadaan/kesempatan  dan  atau  larangan penyalahgunaan  ekonomi  yang  berlaku secara  berdampingan  dan  saling  mengisi sehingga  merupakan  suatu  kesatuan,  oleh karena  itu  nilai-nilai  hukum  yang  dimaksud mempunyai  pengaruh  yang  dapat  dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan  yang  telah  disepakati dalam perjanjian tersebut, selanjutnya berpedoman  pada  pertimbangan  tersebut penanda  tanganan  perjanjian  dalam  akta
perjanjian No.41 dan  No.42 oleh Penggugat /Pemohon  Kasasi  ketika  dirinya  berada dalam    tahanan,  hakim  berpendapat  hal tersebut  terjadi  karena ada penyalah guna- an  keadaan  atau  kesempatan,  sehingga Penggugat  atau  Pemohon  Kasasi  sebagai salah  satu  pihak  dala  perjanjian-perjanjian yang  telah  disepakati  tersebut  berada  dalam keadaan  tidak  bebas  untuk  menyatakan kehendaknya,  yang  berarti  akibat  hukum yang  dibuat  sebagaimana  tersebut  dalam perjanjian  yang  tercantum  dalam  akta perjanjian No.41 dan No. 42 tersebut beserta perjanjian-perjanjian lainnya yang terbit atau dibuat berdasarkan kedua perjanjian tersebut harus dibatalkan.
Putusan ini merupakan sebuah terobosn hukum  yang dilakukan oleh hakim guna meluruskan pemaknaan asas kebebasan berkontrak,  dalam  perkara  ini  hakim  pada kondisi tertentu dapat memberikan penilaian terhadap  keseimbangan  hak  dan  kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian, bila salah satu  pihak  ternyata  tidak  dapat  menyatakan kehendaknya  secara  bebas,  maka  dapat dipandang  telah  terjadi  ketidakseimbangan dalam  perjanjian  tersebut  dengan  parameter yang digunakan nilai-nilai keadilan, kepatutan  dan  kemanusiaan,  sehingga  dapat terlihat  asas  kebebasan  berkontrak  tidak dimaknai  secara  mutlak,  karena  ada  nilai keadilan,  kepatutan  dan  perikemanusiaan yang membatasinya.
Jadi  jika  melihat  pertimbangan  yang diberikan  oleh  hakim  dalam  perkara  ini menitik  beratkan  putusannya  kepada  teori keadilan  yang  di  kemukakan  oleh  John Rawls  dimana  keadilan  adalah  sebuah keseimbangan/ fairness . Selain  itu dari pertimbangan  yang  diberikan  hakim  juga menitik  beratkan  pertimbangannya  kepada keadilan  dengan  parameter  kepatutan  dan kemanusiaan  yang  senada  dengan  Teori keadilannya  Amartya  Sen  (The  Idea  of Justice)  dimana  keadilan  tersebut  harus  di nalar dengan nalar publik. Sehingga peneliti menilai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3641
K/Pdt/2001, hakim telah memberikan putusan  yang  mencerminkan  keadilan  yang dapat diterima oleh masyarakat luas.
a) Putusan    Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 3277 K/Pdt/2000
Menurut peneliti putusan ini merupa- kan  terobosan  hukum  yang  dibuat  hakim, keberanian  hakim  dalam  memasukkan  ing- kar  janji  kawin  adalah  sesuatu  yang  luar biasa  mengingat  selama  ini  sikap  dari  mas- yarakat  yang  bersifat  permisif  terhadap pengingkaran  janji  untuk  menikahi  tersebut karena  tidak  ada  konsekuensi  hukumnya. Tidak adanya konsekuensi hukum dimaksud lebih  disebabkan    tidak    adanya  teks  dalam undang-undang  yang  menyatakan  bahwa ingkar  janji  kawin  adalah  perbuatan  mela- wan  hukum,  karenanya  dengan  putusan  ini, maka  laki-laki  diajarkan  untuk  bertanggung
jawab terhadap janji kawin yang diucapkannya  kepada  perempuan,  karena janji tersebut membawa konsekuensi hukum.
b) Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 496 K/Pdt.sus/2008.
Jika menganalisa pertimbangan  yang diberikan  oleh  hakim  dalam  putusannya tersebut  dan  dihubungkan  dengan  teori keadilan  yang  di  usung  oleh  John  Rawls yang  menyatakan  keadilan  adalah  sebagai fairness, maka  putusan  hakim  terhadap  per- kara ini telah memberikan rasa keadilan ka- rena  terlihat  penguasaan  saham  oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi menyebabkan  ketidaksamaan  hak  yang  me- ngakibatkan  pengaturan  tarif  sehingga  tidak terdapat  persaingan  yang  sehat  dan  yang tentunya  konsumen  pengguna  jasa  teleko- munikasi tidak mendapat keadilan tarif, tarif jasa  telekomunikasi  seluler  akhirnya  hanya memihak  kepada  pemilik/pemegang  saham terbesar pada kedua perusahaan telekomuni- kasi terbesar di Indonesia dan tidak membe- rikan keseimbangan akan hak dan kewajiban yang  seharusnya  dimana  konsumen  dapat memilih  menggunakan  jasa  telekomunikasi dari  perusahaan  yang  mana.  Selain  itu  jika kita  hubungkan  dengan  Teori  keadilannya Amartya  Sen  (The  Idea  of  Justice)  yang menyatakan  keadilan  harus  melibatkan penalaran publik, sehingga jika kita memandang  kasus  ini  secara  nalar  publik jelas sangat merugikan publik pengguna jasa
telekomunikasi  seluler,  sehingga  Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  496  K/Pdt.Sus/2008,  hakim  telah memberikan  putusan  yang  mencerminkan keadilan  yang  dapat  diterima  oleh  masyara- kat luas.
c) Putusan    Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 2580 K/Pdt/2013.
Dengan  menganalisa  pertimbangan lalu  dihubungkan  dengan  Teori  keadilannya Amartya  Sen  (The  Idea  of  Justice)  yang menyatakan  keadilan  harus  melibatkan penalaran publik, sehingga jika kita memandang kasus ini secara nalar publik/nalar  pada  umumnya  jelas  terlihat perbuatan  tergugat  yang  menyita  barang yang  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan perkara pidana yang dipersangkakan jelaslah tidak  patut  dan  tidak  adil,  karena  dalam penegakan hukum tidak boleh memperguna- kan segala cara yang akhirnya menimbulkan perbuatan  melawan  hukum  itu  sendiri, sehingga Putusan Mahkamah Agung Repub- lik  Indonesia  Nomor  2580  K/Pdt/2013, hakim telah memberikan putusan yang men- cerminkan  keadilan  yang  dapat  diterima oleh masyarakat luas.
d) Aspek  Hukum  Dan  Deskripsi  Nilai Kaidah Hukum Dalam Yurisprudensi Dari  menganalisa  5  contoh  yurispru- densi  yang  peneliti  uraikan  pada  sub  bab sebelumnya  maka  dapat  tergambarkan  jika hakim  melalui  putusannya  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  dan  bersifat
yurisprudensi tetap, dalam hal pertimbangan hukumnya lebih mengedepankan rasa keadilan  dan  kepentingan  umum  dari  pada hanya  terpaku  pada  kata-kata  yang  ada peraturan  hukum  positif  sehingga  hakim dalam memutus menyimpangi aturan hukum positif  tertentu  akan  tetapi  tetap  dalam koridor  hukum  sehingga  hukum  menjadi terbarukan.
Kriteria Putusan Hakim Yang Memberikan Rasa Keadilan Bagi

## Masyarakat
Keadilan  formil  merupakan  keadilan yang  mengacu  kepada  bunyi  undang- undang,  sepanjang  bunyi  undang-undang terwujud, tercapailah keadilan secara formil, namun pada masa sekarang ini banyak pihak yang  menuntut  hakim  di  Indonesia  lebih berpihak  kepada  keadilan  materiil  dari  pada keadilan formil semata, sehingga para hakim di  Indonesia  melakukan  penemuan  hukum melalui  putusannya,  walaupun  demikian tetap  ada  aturan  formil  yang  harus  ditaati, atau  dengan  kata  lain  dalam  suatu  putusan hakim  dapat  mempertimbangkan  segala sesuatunya  tidak  hanya  berdasarkan  pada hukum  positif  namun  juga  memperhatikan nilai-nilai  keadilan  yang  hidup  di  dalam masyarakat berkenaan dengan hal-hal mater- iilnya,  namun  untuk  hal  formil/prosedur yang ada tentunya tidak terlepas dari hukum acara  yang  mengikatnya,  karena  sudah barang  tentu  jika  hukum  acara  ditabrak mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Adapun  hal-hal  yang  harus  termuat dalam putusan peneliti jabarkan dalam sebu- ah  konstruksi  format  putusan  sebagai  beri- kut:

## a) Kepala Putusan
Kepala  putusan  merupakan  gambar- an  awal  tentang  hal  apa  putusan  tersebut dijatuhkan,  dan  siapa  saja  pihak  yang terlibat  di  dalamnya.  Di  dalam  kepala putusan  ini  terbagi  atas  beberapa  bagian, yakni :
(1) Nomor Putusan Identitas dari sebuah putusan terlihat dari nomor putusan, nomor putusan merupakan nomor registrasi perkara yang di daftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri, dalam  hal  penelitian  ini  adalah  putusan perdata.  Nomor  putusan  terdiri  atas  nomor urut registrasi, jenis perkara (perkara perdata gugatan  atau  perkara  perdata  permohonan), tahun  pendaftaran,  dan  pengadilan  negeri mana  yang  memutuskan  perkara  tersebut. Hal ini berhubungan nantinya dan berhubungan  pula  dengan  kewenangan mengadili,  baik  mengenai  kewenangan absolut maupun relatif.
(2) Irah – irah
Setiap  putusan  pengadilan  yang diucapkan  oleh  hakim  harus  memakai  irah- irah  “DEMI  KEADILAN  BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Irah- irah  ini  wajib  ada  dalam  suatu  putusan karena  irah-irah  inilah  yang  menjadikan suatu putusan mengandung kekuatan
eksekutorial,  sehingga  apabila  irah-rah tersebut tidak ada dalam putusan, maka akan menjadikan  putusan  tersebut  batal  demi hukum, dan tidak dapat dilaksanakan.
(3) Paragraf pembuka
Dalam  paragraf    pembuka  hakim mengemukakan pengadilan mana dan memutus  mengenai  perkara  apa  putusan tersebut.
(4) Identitas para pihak
Identitas  para  pihak  dalam  putusan haruslah  ditulis  secara  lengkap,  yang  terdiri atas  nama  lengkap,  umur  atau  tempat tanggal  lahir,  pekerjaan,  agama  dan  alamat. Hal  ini  harus  ada  dengan  tujuan  kepada siapa putusan ini di putuskan.
b) Batang Tubuh Putusan
Batang  tubuh  merupakan  bagian yang  sangat  penting  dalam  sebuah  putusan karena dalam batang tubuh putusan memuat hal-hal  yang  pokok  dalam  putusan.  Adapun hal-hal  yang  termuat  dalam  batang  tubuh putusan   yaitu :
(1) Uraian tentang duduk perkara Pada  bagian  ini  menguraikan  atau memaparkan  hal  ihwal  adanya  suatu putusan.
(2) Uraian upaya mediasi
Pada  bagian  ini  menguraikan  upaya mediasi yang diberikan oleh hakim agar per- kara yang diajukan dapat diselesaikan secara damai.
Mediasi  ini  harus  ditempuh  para pihak, apabila proses mediasi tidak
diuraikan  dan  tidak  dilaksanakan  maka putusan  akan  berakibat  batal  demi  hukum sebagaimana  Perma  Mahkamah  Agung  Re- publik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2016 meskipun  tidak  disebutkan  secara  tersurat sebagaimana  dalam  Perma  sebelumnya yakni Perma Nomor 2 tahun 2008.
(3) Uraian singkat proses jawab menjawab,
putusan sela (bila ada), uraian pembuktian.
Pada  bagian  ini  memuat  proses jawab  menjawab,  yang  kemudian  disusul oleh  uraian  putusan  sela  jika  terdapat eksepsi  yang  berkenaan  dengan  kompetensi absolut  atau  relatif,  yang  kemudian  mengu- raikan  alat-alat  bukti  yang  diajukan  para pihak  sebagai  bukti  dalil  masing-masing pihak.
(4) Uraian  tentang  pemeriksaan  setempat
(kasuistis)
Uraian  pemeriksaan  setempat  ini akan  ada  dan  wajib  ada  terhadap  perkara yang  berkenaan  dengan  perkara  tanah. Pemeriksaan  setempat  bertujuan  untuk mengetahui  secara  pasti  letak  dan  batas- batas  objek  perkara,  keadaan  nyata  objek perkra. Pemeriksaan setempat diadakan agar nantinya  putusan  tidak  ilusionier  atau  dapat dilaksanakan oleh karena memang objeknya benar  adanya.  Dengan  tidak  dilakukannya pemeriksaan  setempat  berakibat  putusan batal demi hukum.
(5) Uraian pertimbangan
Pada  bagian  ini  memuat  penilaian terhadap alat bukti yang diajukan para yang kemudian  dikaitkan  dengan  dalil  masing- masing  pihak  dan  kemudian  dihubungkan dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  norma,  dan    kepatutan,  sehingga di  dapat  suatu  kesimpulan  atas  tiap  petitum yang  dimintakan,  yang  kemudian  ditutup dengan sebuah konklusi.
(6) Amar putusan
Amar putusan merupakan pernyataan yang  secara  tegas  dan  rinci  oleh  hakim mengenai hubungan hukum para pihak yang disertai  hak  dan  kewajiban  yang  harus dilaksanakan.  Dalam  amar  putusan  ini hakim  harus  mengemukakannya  dengan kalimat  singkat  dan  tegas,  sehingga  tidak menimbulkan  penafsiran  lain  yang  dapat membingungkan para pihak.
c) Kaki putusan
Dalam kaki putusan memuat tiga hal yang terdiri :
(1) Paragraf  Penutup
Dalam  paragraf  penutup  ini  mengu- raikan  hari  dan  tanggal  musyawarah  putu- san,  susunan  majelis  hakim,  keterangan putusan  dibacakan  dalam  sidang  terbuka untuk  umum,  hari  dan  tanggal  putusan dibacakan,  nama  panitera  pengganti,  nama dan kehadiran para pihak.
(2) Nama  dan  tanda  tangan  Majelis  Hakim dan Panitera Pengganti
Bagian  ini  harus  ada  untuk  menun- jukkan  bahwa  putusan  tersebut  memang
telah  diambil  secara  musyawarah  dan  telah diputuskan  bersama  oleh  majelis  hakim yang bersangkutan (3) Rincian biaya
Rincian  biaya  ini  dimaksudkan sebagai transparansi dan akuntabilitas dalam pengguanaan  uang  perkara  yang  dibayarkan para  pihak  yang  dihukum  untuk  membayar biaya  perkara  dalam  putusan  tersebut. Perincian  biaya  perkara  wajib  dicantumkan pada  setiap  putusan  sebagaimana  Pasal  183 HIR/194 Rbg.
Selain  hal-hal  yang  peneliti  uraikan dalam  kontruksi  format  putusan,  suatu putusan juga harus termuat asas-asas sebagai berikut :
a. Harus  memuat  alasan-alasan  dan  dasar- dasar  putusan  secara  jelas  dan  terperinci, memuat pasal-pasal dan/atau sumber hukum tak  tertulis  yang  dijadikan  dasar  mengadili (pasal  50  dan  53  UU  No  48  tahun  2009). Suatu putusan yang tidak cukup mempertimbangkan  alasan-alasan  dalam posita  gugatan  menurut  hukum  pembuktian atau  tidak  memberikan  penilaian  terhadap alat bukti secara perinci, demikian pula tidak memberikan  pertimbangan  mengenai  dasar hukumnya,  baik  berdasar  pada  pasal-pasal peraturan perundang-undangan maupun sumber  hukum  tak  tertulis  yang  dijadikan dasar  mengadili,  dapat  di  kategorikan onvol doendo gemotiveerd (tidak cukup pertimbangan),  sehingga  menjadi  alasan untuk membatalkan putusan yang
bersangkutan.  Gugatan  telah  dipertimbang- kan  menurut  hukum  pembuktian  ternyata tidak  terbukti,  dinyatakan  tidak  beralasan hukum  dan  dengan  demikian  gugatan tersebut  harus  ditolak.  Demikian  pula  suatu gugatan  yang  dinyatakan  tidak  berdasar hukum  dimana  posita  gugatan  tidak  sejalan dengan  petitum  gugatan  maka  gugatan tersebut  dinyatakan  tidak  berdasar  hukum sehingga  dinyatakan  tidak  dapat  diterima (niet ont vankelijk verklaard).
b. Asas  wajib  mengadili  seluruh  bagian gugatan.  Asas  ini  digariskan  dalam  pasal 178  ayt  (2)  HIR/pasal  189  ayat  (2)  R.Bg. dan  pasal  50  Undang  undang  nomor  48 tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman. Kelalaian  mmeriksa  dan  mengadili  seluruh bagian gugatan termasuk gugatan rekonven- si;  kelalaian  mengadili  bagian  kecil  dari gugatan  misalnya  permohonan  sita  dan sebagainya  apabila  di  tingkat  banding, biasanya  diputus  sela  dan  diperintahkan pengadilan  tingkat  pertama  untuk  memerik- sa  dan  memutus  bagian  gugatan  yang terabaikan  tersebut,  namun  apabila  bagian gugatan  itu  prinsip  sifatnya,  maka  berarti pengadilan tingkat pertama tidak melaksana- kan  tata  tertib  persidangan  yang  seharusnya dilaksanakan dan hal itu menjadi alasan bagi hakim  banding  ataupun  hakim  kasasi  untuk membatalkan  putusan  tersebut.  Tentang  hal ini  dapat  diperhatikan  putusan  mahkamah agung  RI  nomor  235K/SIP/1973  tanggal  4 Desember 1975. Dalam kasus ini Pengadilan
Negeri  tidak  memutus  dan  mengadili mengenai  status  keahli  warisan  penggugat. Padahal  hal  itu  di  minta  dalam  petitum gugatan.  Atas  kelalaian  itu  Mahkamah agung  dalam  tingkat  kasasi  menyatakan Judex  Factie  tidak  melaksanakan  ketentuan yang mengharuskan untuk memberi putusan mengenai seluruh petitum gugatan, sehingga cukup alasan membatalkan putusan tersebut. c. Tidak  boleh  mengabulkan  melebihi tuntutan. Asas ini digariskan pada pasal 178 ayat  (3)  HIR  pasal  189  ayat  (3)  R.Bg. larangan  ini  disebut  ultra  petita  partium. Mengadili  lebih  dari  yang  di  tuntut dikategorikan  melampaui  batas  wewenang atau ultra vires. Ultra petita partium ataupun ultra  vines  dikategorikan  sebagai  tindakan yang  tidak  sesuai  hukum.  Tindakan  ultra petita  yang  didasarkan  atas  itikad  baik sekalipun,  tetap  dikatakan  ilegal  karena bertentangan dengan prinsip the rule of law. Hal  senada  dengan  tersebuut  dapat  dilihat pada  putusan  Mahkamah  agung  RI  tentang waduk Kedug Ombo  yang dibatalkan dalam putusan  peninjauan  kembali  (PK).  Putusan Ultra  petita  yang  dapat  dibenarkan  apabila putusan  judex  factic  didasarkab  pada petitum  subsidair  yang  berbentuk  ex  aequo et  bono,  dapat  dibenarkan  asalkan  masih dalam  kerangka  yang  sesuai  dengan  inti petitum primair atau sesuai dengan kejadian matereil.  Adapun  tindakan  hakim  yang mengabulkan sebagian gugatan dalam petitum  primair  dan  sebagian  lagi  dalam
petitum  subsidair  dipandang  sebagai  ultra petita  yang  tidak  dapat  dibenarkan.  Hal  itu sebagaimana  di  tegaskan  dalam  putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  :  882K/SIP/1974,  tanggal  24  Maret 1976.
d. Prinsip  sidang  terbuka  untuk  umum, pembukaan  sidang  dan  sidang  untuk pengucapan  amar  putusan,  wajib  dalam sidang  terbuka  untuk  umum  putusan  yang tidak di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  dikategorikan  sebagai  tindakan  yang lalai  memenuhi  syarat  yang  digariskan undang-undang  yang  oleh  undang-undang sendiri mengancam dengan batalnya putusan demi  hukum.  Hal  tersebut  dapat  dilihat dalam  pasal  13  Undang  Undang  Nomor  48 tahun  2009  menyatakan  :  (1)  Semua  sidang pemeriksaan  pengadilan  adalah  terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan  lain.  (2)  Putusan  pengadilan hanya  sah  dan  mepunyai  kekuatan  hukum apabila  di  ucapkan  dalam  sidang  yang terbuka  untuk  umum.  (3)  Tidak  terpenu- hinya  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pa- da  ayat  (1)  dan  (2)  mengakibatkan  putusan batal demi hukum.
1. Keadilan Materiil Putusan
Keadilan  Materiil  Putusan  tersebut, peneliti memaknainya sebagai sebuah proses untuk  memberikan  atau  melindungi  hak individu  maupun  publik  secara  konstan  dan berkesinambungan.  Keadilan  ini  dipandang sebagai  sebuah  tindakan  yang  nyata  dari
seorang  hakim  untuk  memberikan  tidak hanya hak individu maupun hak publik, juga mengembalikan  suatu  keadaan  atau  kepada keadaan lain agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban.
Tindakan  hakim  yang  dimaksud dalam keadilan materiil putusan yakni suatu tindakan berupa pertimbangan-pertimbangan hukum  yang  dipergunakan  hakim  dalam memberikan  suatu  putusan  terhadap  sebuah perkara yang dihadapkan kepadanya (substansi putusan).
Contoh kasus dalam Putusan Mahka- mah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 2078  K/Pdt/2009,  menguraikan  hubungan hukum  penggugat  dengan  tergugat  diawali dengan  sebuah  perjanjian  yang  mana  para pihak  yang  mengikatkan  diri  dalam  perjan- jian tersebut taat dan tunduk dengan  hal-hal yang diperjanjikan sebagaimana bunyi pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan “semua persetujuan  yang  dibuat  sesuai  dengan undang-undang  berlaku  sebagai  undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”, akan  tetapi  hakim  membatalkan  klausula yang  menyatakan  asuransi  kendaraan  dan barang-barang  di  dalamnya  serta  semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang- barang  di  dalamnya  merupakan  kewajiban pemilik  kendaraan  itu  sendiri  (tidak  ada penggantian  berupa  apapun  dari  penyedia parkir),  jadi  meskipun  perjanjian  antara Penggugat  dan  Tergugat  adalah  perjanjian
penyediaan  fasilitas/sarana  parkir  yang timbul  dari  Perikatan  Alami  (Perikatan Bebas)  yang  diatur  dalam  Pasal  1359  ayat (2)  KUHPerdata  yang  berbunyi  ,  "Terhadap perikatan-perikatan bebas yang secara sukarela  dipenuhi,  tak  dapat  di  lakukan penuntutan kembali "dalam Perikatan Alami (Perikatan  Bebas)  ditentukan  bahwa  aanya schuld (kesalahan) tidak dapat menimbulkan haftung  (hak  gugat),  inisiatif  Penggugat untuk  menggunakan  fasilitas  areal  parkir yang  disediakan  oleh  Tergugat  berarti bahwa  Penggugat  secara  sukarela  menyetu- jui  klausu  l  yang  ditentukan  oleh  Tergugat dalam karcis parkir atau tanda masuk parkir, tergugat menyatakan karcis parkir atau tanda masuk parkir adalah bukan merupakan bukti penitipan  kendaraan,  akan  tetapi  hanya sebagai  bukti  tanda  masuk  kendaraan  keda- lam  gedung  atau  pelataran  atau  lingkungan parkir. Ketentuan  tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 butir (16) Keputusan  Gubernur Pro- pinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakar  ta Nomor  :  92  Tahun  2004  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Penyelenggaraan  Fasilitas  Par- kir  Untuk  Umum  Di  luar  Badan  Jalan  di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta jun- to Pasal 1 huruf  r Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakar ta Nomor : 5 Tahun 1999 ten- tang  Perparkiran,    yang  berbunyi,  "Tanda masuk parkir adalah tanda masuk kendaraan yang diberikan dengan nama dan dalam ben- tuk  apapun  untuk  memasuki  gedung  parkir, pelataran  parkir  dan  lingkungan  parkir".
akan  tetapi  hakim  dalam  pertimbangannya tidak  semata-mata  mempertimbangkan  per- kara  ini  sebagaimana  teks  yang  tertulis dalam  peraturan  positif,  akan  tetapi  hakim mempertimbangkannya  sebagai  perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan kepa- da  Pasal  1365,  1366  dan  1367  KUHPerdata dengan  landasan  nilai  kepatutan  dan  rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.
Selain itu melihat pada pertimbangan Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indo- nesia  Nomor  3641  K/Pdt/2001,  yang memunculkan  kaidah  hukum  yakni  Dalam asas  kebebasan  berkontrak,  hakim  berwe- nang  untuk  mewakili  dan  menyatakan  bah- wa  kedudukan  para  pihak  berada  dalam kondisi yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya,  selain  itu  Dalam  perjanjian yang  bersifat terbuka,  nilai-nilai  yang  hidup dalam  masyarakat  sesuai  dengan  kepatutan dan  keadilan,  perikemanusiaan,  dapat  dipa- kai  sebagai  upaya  perubahan  terhadap ketentuan-ketentuan  yang  disepakati  dalam perjanjian.
Menilik  dari  teori  keadilannya  John Rawls,  pertimbangan hakim dalam  Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No- mor  3641  K/Pdt/2001  menginginkan  kesa- maan  kehendak  yang  bebas  dan  seimbang antara  pihak  yang  mengikatkan  diri  dalam perjanjian  tersebut,  dengan  dilandasi  nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga  dengan  tidak  bebasnya  salah  satu
pihak  dalam  kesamaan  kehendak  dalam perjanjian  mengakibatkan  perjanjian  terse- but  cacat  secara  hukum  dan  dapat  dibatal- kan,  dan  oleh  karena  salah  satu  pihak memberikan  tekanan  kepada  pihak  lain, maka  perbuatan  pihak  yang  menekan  terse- but  merupakan  sebuah  perbuatan  melawan hukum.
Pada  Putusan    Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 3277
K/Pdt/2000,  yang  mengandung  kaidah hukum  Dengan  tidak  dipenuhinya  janji untuk mengawini,  perbuatan tersebut adalah suatu  perbuatan  melawan  hukum  karena melanggar  norma  kesusilaan  dan  kepatutan dalam masyarakat.
Pada  putusan  Putusan    Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3277 K/Pdt/2000, hakim memasukkan janji mengawini yang tidak ditepati sebagai suatu perbuatan  melawan  hukum,  hal  ini  menjadi sebuah  terobosan  hukum  yang  luar  biasa karena tidak ada dalam teks undang-undang yang  menyatakan  bahwa  ingkar  janji  kawin adalah  perbuatan  melawan  hukum,  peneliti disini melihat pertimbangan hakim sehubungan  dengan  putusan  di  atas  melihat sebagaimana  pendapat  Cardozo,  bahwa dalam  hal  tidak  ada  aturan  hukum,  maka tugas  hakim  untuk  menafsirkan  aturan tersebut  agar  hukum  tersebut  dapat  sesuai dengan keadaan-keadaan baru. Dalam hal ini hakim  menafsirkan  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  dihubungkan  dengan
norma kesusilaan dan kepatutan dalam mas- yarakat  dengan  memperhatikankan    aspek keadilan,  aspek  kemanfatan  dan  aspek  ke- pastian hukum.
Kemudian  jika  menganalisa  Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008, peneliti memandang  kaidah  yurisprudensi  ini  dalam pertimbangannya  hakim  memadukan  antara perspektif  Kepastian  hukum  dan  tuntutan sosial,  dengan  cara  berfikir  yang  fungsional dan  tidak  semata-mata  hanya  mendasarkan pada suatu tatanan yang menghendaki status quo,  melainkan  mengedepankan  keadilan dan kemanfaatan sosial masyarakat. Dengan demikian,  dalam  penegakan  hukumnya rumusan  undang-undang  tidak  hanya  dipa- hami sebatas bunyi undang-undang. Melalui pendekatan  yang  fungsional  ini,  hukum menjadi  satu  sistem  yang  terkait  dengan sistem lain di luar hukum, dengan demikian pasal-pasal  yang  ada  dalam  undang-undang tidak  hanya  dianggap  pasal  yang  mati  dan memang  demikian  seharusnya,  akan  tetapi hendaknya  dipahami  sebagai  satu  rumusan yang  senantiasa  dapat  dijabarkan  untuk mewujudkan  kehendak  dari  undang-undang itu  sendiri,  bahkan  apabila  hukum  dilihat sebagai  suatu  sistem  yang  mempunyai tujuan  tertentu,  maka  rumusan  pasal-pasal yang  ada  haruslah  dilihat  sebagai  wahanan untuk mewujudkan tujuan tersebut. 2. Keadilan Etika Putusan
Keadilan  Etika  Putusan  peneliti maknai  sebagai  bagian  yang  mempengaruhi terbentuknya keadilan dalam putusan. Komponen  ini  berada  dalam  diri  hakim sendiri  yang  mempengaruhi  terbentuknya sebuah putusan hakim.
Sikap  moral  ini  pun  tergambarkan dalam  logo  hakim  dalam  5  perlambang yakni : (1) Sifat Kartika (bintang) melambangkan  ketakwaan  hakim  pada Tuhan Yang Maha Esa dengan kepercayaan masing-masing  menurut  dasar  kemanusiaan yang  beradab.  (2)  Sifat  Cakra  (senjata ampuh  penegak  keadilan)  melambangkan sifat  adil,  baik  di  dalam  maupun  di  luar kedinasan. Dalam kedinasan, hakim bersikap  adil,  tidak  berprasangka  atau memihak, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, memutuskan berdasarkan  keyakinan  hati  nurani,  dan sanggup mempertanggung jawabkan  kepada Tuhan.  Di  luar  kedinasan  hakim  bersifat saling menghargai, tertib dan lugas, berpandangan  luas  dan  mencari  saling pengertian.  (3)  Candra  (bulan)  melambang- kan kebijaksanaan dan kewiba-waan. Dalam kedinasan,  hakim  harus  memiliki  kepriba- dian,  bijaksana,  berilmu,  sabar,  tegas, disiplin dan penuh pengabdian pada profesi- nya.  Di  luar  kedinasan,  hakim  harus  dapat dipercaya,  penuh  rasa  tanggung  jawab,  me- nimbulkan  rasa  hormat,  anggun,  dan  berwi- bawa. (4)  Sari  (bunga  yang  harum)  meng- gambarkan  hakim  yang  berbudi  luhur  dan
berperilaku tanpa cela. Dalam kedinasannya ia  selalu  tawakal,  sopan,  bermotivasi  me- ningkatkan  pengabdiannya,  ingin  maju,  dan bertenggang  rasa.  Di  luar  kedinasannya,  ia selalu berhati-hati, sopan dan susila, menye- nangkan dalam pergaulan, bertenggang rasa, dan  berusaha  menjadi  teladan  bagi  masya- rakat  sekitarnya.  (5)  Tirta  (air)  melukiskan sifat  hakim  yang  penuh  kejujuran  (bersih), berdiri  di  atas  semua  kepentingan,  bebas dari  pengaruh  siapapun,  tanpa  pamrih,  dan tabah. Sedangkan di luar kedinasan, ia tidak boleh  menyalahgunakan  kepercayaan  dan kedudukannya,  tidak  berjiwa  aji  mumpung dan senantiasa waspada.
Kemudian  untuk  menjaga  kehorma- tan dan kemuliaan profesi hakim serta untuk memenuhi  Pasal  32A  juncto  Pasal  81  B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :3  Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua undang-undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dituangkan  dalam  Keputusan  Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  dan  Ketua  Komisi  Yudisial Republik  Indonesia  dengan  Nomor  047/ KMA/SKB/IV/2009  –  02/SKB/P.KY/IV/ 2009  tentang  kode  etik  dan  pedoman perilaku hakim.
Dalam  kode  etik  dan  pedoman perilaku  hakim  mengandung  prinsip-prinsip dasar yang di implementasikan ke dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut :
(1) Berperilaku Adil
Adil bermakna menempatkan sesuatu pada  tempatnya  dan  memberikan  yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya  di  depan  hukum.  Dengan demikian,  tuntutan  yang  paling  mendasar dari  keadilan  adalah  memberikan  perlakuan dan  memberi  kesempatan  yang  sama ( equality  and  fairness )  terhadap  setiap orang.
(2) Berperilaku Jujur
Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan  yang  benar  adalah  benar  dan yang  salah  adalah  salah.  Kejujuran  mendo- rong  terbentuknya  pribadi  yang  kuat  dan membangkitkan  kesadaran  akan  hakekat yang hak dan yang batil.  Dengan demikian, akan  terwujud  sikap  pribadi  yang  tidak memihak  terhadap  setiap  orang  baik  dalam persidangan maupun di luar persidangan. (3) Berperilaku Arif Dan Bijaksana
Arif dan Bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan  norma-norma yang hidup  dalam  masyarakat  baik  norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan -kebiasaan maupun kesusilaan dengan mem- perhatikan  situasi  dan  kondisi  pada  saat itu, serta  mampu  memperhitungkan  akibat  dari tindakannya. Perilaku ini mendorong terben- tuknya  pribadi  yang  berwawasan  luas, mempunyai  tenggang  rasa  yang  tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
(4) Bersikap Mandiri
Mandiri  bermakna  mampu  bertindak sendiri  tanpa  bantuan  pihak  lain,  bebas  dari campur  tangan  siapapun  dan  bebas  dari pengaruh  apapun.  Sikap  ini  mendorong terbentuknya hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas  kebenaran  sesuai  tuntunan  moral  dan ketentuan hukum yang berlaku.
(5) Berintegritas Tinggi
Integritas  bermakna  sikap  dan  kepri- badian  yang  utuh,  berwibawa,  jujur  dan tidak tegoyahkan.
(6) Bertanggung Jawab
Sikap  ini  bermakna  kesediaan  untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya segala sesuatu  yang  menjadi  wewenang  dan tugasnya,  serta  memiliki  keberanian  untuk menanggung  segala  akibat  atas  pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
(7) Menjunjung Tinggi Harga Diri
Sikap  ini  bermakna  bahwa  pada  diri manusia  melekat  martabat  dan  kehormatan yang  harus  dipertahankan  dan  dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi  harga  diri,  khususnya  Hakim  akan mendorong  dan  membentuk  pribadi  yang kuat  dan  tangguh  yang  senantiasa  menjaga kehormatan  dan  martabat  sebagai  aparatur Peradilan.
(8) Berdisiplin Tinggi Sikap  ini  bermakna  ketaatan  pada norma-norma  atau  kaidah-kaidah  yang diyakini  sebagai  panggilan  luhur  untuk
mengemban  amanah  serta  kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
(9) Berperilaku Rendah Hati.
Rendah  hati  dimaknai  sebagai  kesa- daran  akan  keterbatasan  kemampuan  diri, jauh  dari  kesempurnaan  dan  terhindar  dari setiap bentuk keangkuhan.
(10) Bersikap Profesional
Merupakan  sikap  moral  yang  dilan- dasi  oleh  tekad  untuk  melaksanakan pekerjaan  yang  dipilihnya  dengan  kesung- guhan,  yang  didukung  oleh  keahlian  atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawa- san luas.

## PENUTUP
Putusan  hakim  yang  baik  adalah putusan  hakim  yang  mampu  memberikan keadilan sebagaimana pada asas dasar sebu- ah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasar- kan Ketuhanan Yang Maha Esa”
Penemuan  hukum  oleh  hakim  dalam suatu  putusan  perdata  dapat  menyimpangi aturan yang diatur dalam hukum positif.
Putusan  yang  telah  menjadi  Yuris- prudensi  memiliki  nilai  kaidah  hukum  yang dapat dijadikan dasar hukum memutus suatu perkara  jika  hukum  positif  tidak  mengatur atau  jika  hukum  positif  diterapkan  secara redaksionalnya  saja  mengakibatkan  ketidak adilan.
Putusan hakim memberikan rasa kea- dilan bagi masyarakat terutama masyara-kat pencari  keadilan  terlebih  dahulu  harus  me-
menuhi  kriteria  keadilan  formil  di  mana harus termuat hal-hal formil dalam suatu pu- tusan  hakim  yang  memiliki  akibat  batal  de- mi hukum jika tidak termuat.
Komponen  kedua  yakni  Keadilan Materiil  Putusan  yang  merupakan  suatu tindakan berupa pertimbangan-pertimbangan hukum  yang  dipergunakan  hakim  dalam memberikan  suatu  putusan  terhadap  sebuah perkara  yang  dihadapkan  kepadanya  (subs- tansi putusan).
Komponen  ketiga    yaitu  Keadilan Etika Putusan di mana  Keadilan ini didasari dari  aspek  psikologis  dan  moral  hakim  ber- sangkutan,  yang  dibungkus  dalam  sebuah pedoman perilaku dan kode etik hakim.
Diharapkan  setiap  hakim  dalam memutus  perkara  perdata  tidak  hanya  me- ngacu  pada  hukum  positif  yang  hanya bersifat  formalistik  akan  tetapi  juga  tidak menapikan hukum materiil dan hukum yang hidup di dalam masyarakat guna pencapaian rasa keadilan masyarakat.
Diharapkan  setiap  putusan  yang  di- putuskan Hakim memenuhi Keadilan Formil Putusan,  Keadilan  Materiil  Putusan  dan Keadilan  Etika  Putusan.  Guna  pencapaian rasa keadilan masyarakat yang hakiki.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Achmad.  2002. Menguak  Tabir  Hukum
(Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) . Jakarta. Gunung
Agung.
Ali,  Achmad.  2010. Menguak  Teori  Hukum (legal  theory),  dan  teori  Peradilan (judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang
(Legisprudence). Jakarta.  Kencana Prenada Media Group.
Ali, Achmad & Wiwie Heryani. 2012. Asas – asas Hukum Pembuktian . Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Anonim.  1996. Ensiklopedia  hokum  Islam. Jakarta. PT.Ichtiar Baru.
Aripin,  Jaenal.  2008. Peradilan  Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia . Jakarta. Kencana.
Asnawi, M.  Natsir. 2013. Hukum Pembuktian  Perkara  Perdata  di Indonesia  :  Kajian  Kontekstual Mengenai  Sistem,  Asas,  Prinsip, Pembebanan, dan Standard
Pembuktian .    Yogyakarta.  UII Press.
Cf,  Penyusun  Yurisprudensi  Mahkamah
Agung  Republik  Indonesia.  2009.
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia .  Jakarta.  Pilar
Yuris Ultima. Faisal. 2012. Menerobos Positivisme Hukum , Bekasi, Gramata Publising. Ginsberg,  Morris.  2003. Keadilan  Dalam Masyarakat. Yogyakarta.  Pustaka
Yogya Mandiri.
Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamiati
Hadin Muhjad dan Nunu Nuswardani, 2012, Penelitian Hukum  Indonesia  Kontemporer ,
Yogyakarta, Genta Publishing
Yogyakarta.
Hart,  H.L.A.  1997. The  Concept  of  Law. New York. Clarendon Press-
Oxford.  diterjemahkan  oleh  M. Khozim.  2010. Konsep  Hukum .
Bandung.  Nusa Media
Kamelo,  Tan.  2004. Hukum  Jaminan Fidusia . Bandung. Alumni. Kamil,  Ahmad.  2012. Filsafat  Kebebasan Hakim .  Jakarta.  Kencana  Prenada
Media Group.
Khodduri,  Majid.  1999. Teologi  Keadilan Perspektif  Islam. Surabaya.  Risalah Gusti.
Manan,  Abdul.  2014. Peranan  Hukum
Dalam Pembangunan Ekonomi .
Jakarta.  Kencana  Prenada  Media Group.
Manan,  Bagir.  2009. Beberapa  Catatan Tentang Penafsiran . Jakarta.
Majalah  Varia  Peradilan  No.  285 Edisi Agustus 2009.
Mappiasse,  Syarif.  2015. Logika  Hukum Pertimbangan Putusan Hakim .
Jakarta.  Kencana  Prenada  Media Group.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2014. Penelitian
Hukum edisi Revisi . Jakarta.
Pranadamedia group. Mertokusumo,  Sudikno.  1991. Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta. Liberty. Mertokusumo,  Sudikno.  1993. Bab-bab tentang Penemuan Hukum .
Bandung. Citra Aditya Bakti.
Muhjad,  Hadin  dan  Nunuk  Nuswardani.
2012. Penelitian  Hukum  Indonesia Kontemporer. Yogyakarta.  Genta Publishing.
Nasution,  Muhammad  Syukri  Albani,  dkk. 2016. Hukum  Dalam  Pendekatan Filsafat. Jakarta. Kencana.
Prasetyo, Teguh. 2015. Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum . Bandung. Nusa Media.
Salam, Burhanudin. 1997. Etika Sosial, Asas Moral  dalam  kehidupan  manusia .
Jakarta. Rineka Cipta.
Siregar,  Mahmul. Kepastian  hukum  Dalam Transaksi  Bisnis  Internasional  dan Implikasinya  Terhadap  Kegiatan Investasi  di  Indonesia. Medan. Fakultas Hukum USU.
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian  Hukum .  Jakarta.  UI Press. Jakarta.
Sutiarso,  Cicut.  2011. Pelaksanaan  Putusan Arbitrase  Dalam  Sengketa  Bisnis . Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Syahrani, Riduan. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum . Bandung. Citra Aditya
Bakti.
Tasrif.  1987. Bunga  Rampai  Filsafat
Hukum .  Jakarta. CV Abadin.
Spagnolo,  Lisa. Iura  Novit  Curia  and  The CISG  :  Resolution  of  the  Faux Procedural  Black  Hole. Monash University. http//cisgw3.law.pace.edu/cisg/bibli
o/spagnolol.pdf. Wahyudi,  Trubus. 2014. Independensi Hakim,  Kode  Etik  Dan  Pedoman Perilaku  Hakim Dalam  Penegakan Hukum  Dan  Keadilan .  Majalah  KY edisi September – Oktober 2014.
Peraturan Perundang-Undangan : Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor  48  tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman. Keputusan  Bersama  Ketua  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  dan Ketua  Komisi  Yudisial  Republik Indonesia dengan Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode  etik  dan  pedoman  perilaku hakim.
Putusan Pengadilan : Mahkamah  Agung.  Putusan  Mahkamah Agung Perkara Nomor 2078 K/Pdt/2009. Mahkamah  Agung.  Putusan  Mahkamah Agung Perkara Nomor 3641 K/Pdt/2001. Mahkamah  Agung.  Putusan  Mahkamah Agung Perkara Nomor 3277 K/Pdt/2000. Mahkamah  Agung.  Putusan  Mahkamah Agung Perkara Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008. Mahkamah  Agung.  Putusan  Mahkamah Agung Perkara Nomor 2580
K/Pdt/2013.