Sinkronisasi Pasal 1868 KUH Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep Cyber Notary di Indonesia
Putra Arya, Aju Putrijanti, Mujiono Hafidh Prasetyo Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang E-mail: aryaifs87@gmail.com

## Abstract
The implementation of cyber notary in Indonesia raises legal phenomena. On the one hand, cyber notary enhances  the  capabilities  of  Notaries  in  accordance  with  current  technological  developments.  On  the other  hand,  cyber  notary  creates  an  unsynchronization  between  traditional  Notary  tasks  and  digital Notary  tasks.  The  purpose  of  writing  is  to  synchronize  the  implementation  of  the  tasks  of  the  Notary according to the Law and the Civil Code, and the implementation of the tasks of the Notary according to the ITE Law. The results of the study and the conclusion that the application of cyber notary in Indonesia raises doubts for the Notary regarding the saving of the minutes of the deed, must be stored manually or electronically, in line with the lack of legal basis governing the mechanism for the storage of the minutes of the deed. The conclusion is cyber notary in Indonesia should not be fully implemented and there needs to be some consideration because the legal system in Indonesia with the legal system in other countries is much different.

## Keywords : Synchronization of Article 1868 Civil Code; cyber notary

## Abstrak
Implementasi cyber  notary di  Indonesia  menimbulkan  fenomena  hukum.  Di  satu  sisi, cyber  notary meningkatkan  kemampuan  Notaris  sesuai  perkembangan  teknologi  saat  ini.  Di  sisi  lain, cyber  notary menimbulkan  ketidaksinkronan  antara  pelaksanaan  tugas  Notaris  secara  tradisional  dengan  pelaksanaan tugas  Notaris  era  digital.  Tujuan  penulisan  ingin  mensinkronisasikan  antara  pelaksanaan  tugas  Notaris sesuai  UUJN  dan  KUHPerdata,  dengan  pelaksanaan  tugas  Notaris  sesuai  Undang-Undang  ITE.  Hasil penelitian dan kesimpulan bahwa penerapan cyber notary di Indonesia menimbulkan keragu-raguan bagi Notaris terkait penyimpanan  minuta akta, harus disimpan  secara  manual atau elektronik, sejalan   belum adanya  dasar  hukum  yang  mengatur  mekanisme  penyimpanan  minuta  akta.  Simpulannya  adalah cyber notary di  Indonesia  sebaiknya  tidak  sepenuhnya  diterapkan  dan  perlu  adanya  beberapa  pertimbangan karena sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum di negara lain jauh berbeda.
Kata kunci : Sinkronisasi Pasal 1868 KUHPerdata; cyber notary

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  kemajuannya  semakin menakjubkan, bahkan di masa pandemic Covid-19 ini pertumbuhan TIK sebesar 9,81% atau hampir double  digit (Rakyat,  2020).  Teknologi,  Informasi,  dan  Komunikasi  merupakan  suatu  kombinasi
antara teknologi informatika dan teknologi komunikasi  (Daniel, 2012). Dalam konteks yang sama, Elston  mengemukakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  mencakup  2  (dua)  aspek  yaitu aspek Teknologi Informasi dan aspek Teknologi Komunikasi. Perbedaan Teknologi Informasi (TI) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) secara sederhana yaitu “ It  as the technology used to  managed  information  and  ICT  as  the  technology  used  to  manage  information  and communication ”(Elston, 2007).
Mengacu pada pengertian tersebut menunjukkan bahwa TIK merupakan suatu kebutuhan bagi setiap  orang  dan  mau  tidak  mau  harus  mengikuti  perkembangannya,  sehingga  TIK  berkembang dengan  luar  biasa  apalagi  di  masa  sulit  pandemic  ini.  Bahkan  rakyat  Indonesia  dari  berbagai kalangan  mulai  dari  pelajar  SD  sampai  perguruan  tinggi  harus  memanfaatkan  kecanggihan  TIK dalam  melaksanakan  aktivitasnya  di  dunia  pendidikan.  Tidak  hanya  kalangan  pelajar  dan mahasiswa,  seluruh  kalangan  juga  sudah  mulai  terbiasa  memanfaatkan  kecanggihan  TIK  atau teknologi online demi mencegah terinfeksinya Covid-19.
Salah satu kalangan yang mulai memanfaatkan kecanggihan teknologi online yakni kalangan profesi Notaris, apalagi dengan keberadaan konsep cyber notary sehingga kalangan profesi ini perlu mempelajari  lagi  dan  meningkatkan  kemampuannya  di  bidang  teknologi online .  Meskipun  sulit untuk  menerapkannya  namun  seiring  dengan  tuntutan,  sehingga  Notaris  wajib  menyelenggarakan aktivitasnya dengan memanfaatkan dunia cyber . Menurut (Nurita, 2012), “ penerapan dunia TIK bagi Notaris untuk sementara dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya  dengan  berbasis  teknologi  informasi,  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsi  Notaris, khususnya  dalam ” pembuatan  akta.  Pada  hakekatnya,  keberadaan  dan  perkembangan  dunia  TIK bagi kehidupan Notaris sangatlah bermanfaat guna menunjang efektivitas dan efisiensi kerja Notaris di  dalam  menjalankan  tugas  fungsi  dan  wewenangnya  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Notaris  menurut  Habib  Adjie  yaitu ” Pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang  untuk membuat  akta otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh suatu  peraturan  umum  atau  oleh  yang  berkepentingan  dikehendaki  untuk  dinyatakan  dalam  suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse , salinan
dan  kutipannya,  semuanya  sepanjang  pembuatan  akta  itu  oleh  suatu  peraturan  umum  tidak  juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain ” (Adjie, 2008).
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris, pengertian  Notaris  adalah “ Pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  ini  atau  berdasarkan Undang-undang ” lainnya.  Kewenangan  lain  yang  diberikan  kepada  Notaris  yakni  di  dalam  proses pendirian  Perseroan  yang  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas,  yang  menyatakan  bahwa “ Untuk  memperoleh  Keputusan  Menteri mengenai  pengesahan  badan  hukum  Perseroan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (4), pendiri  bersama-sama  mengajukan  permohonan  melalui  jasa  teknologi  informasi  sistem administrasi  badan  hukum  secara  elektronik  kepada  Menteri  dengan  mengisi  format  isian  yang memuat sekurang-kurangnya a) nama dan tempat kedudukan Perseroan, b) jangka waktu berdirinya Perseroan,  c)  maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha  Perseroan,  d)  jumlah  modal  dasar,  modal ditempatkan, dan modal disetor, serta e) alamat lengkap perseroan. ”
Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatakan, “Dalam hal  pendiri  tidak  mengajukan  sendiri  permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris.” Sehingga jika berpedoman pada Pasal 9 ayat (1)  dan  (3)  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas,  maka  yang  dapat  atau  berhak  mengajukan permohonan  pengesahan  badan  hukum  Perseroan  kepada  Menteri  adalah  pendiri  Perseroan  secara bersama-sama, dan mereka dapat memberi kuasa untuk mengajukan permohonan tetapi yang dapat diberi kuasa hanya terbatas kepada Notaris (Harahap, 2009).
Untuk  dapat  menunjang  pelaksanaan  tugas  profesi  Notaris  di  era  teknologi online atau digitalisasi,  menuntut  Notaris  untuk  lebih  meningkatkan  kemampuannya  di  bidang  teknologi  dan informasi sejalan dengan tugas dan kewajibannya sebagai Notaris. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan Notaris adalah terkait pembuatan akta Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN).  Dalam  pasal  tersebut dinyatakan  bahwa  “Akta  Notaris  yang  selanjutnya  disebut  Akta  adalah  akta  autentik  yang  dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”  Akta  otentik  adalah  suatu  akta  yang  di  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  Undang-undang
yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum  yang  berwernang untuk  membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat (Subekti, 2010).
Akta  Notaris  (Minuta  akta)  merupakan  alat  bukti  yang  sempurna  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 1870 KUHPerdata, minuta akta memberikan di antara para pihak termasuk para ahli warisnya atau  orang  yang  mendapat  hak  dari  para  pihak  itu  suatu  bukti  yang  sempurna  tentang  apa  yang diperbuat/dinyatakan  dalam  akta  ini,  berarti  mempunyai  kekuatan  bukti  sedemikian  rupa  karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan “bukti wajib” atau “ Verplicht  Bewijs ” (Tjukup, 2016). Dengan demikian, barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu,  oleh  karena  itulah  maka  akta  otentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  baik  lahiriah,  formil maupun  materiil. Pembuktian  ini  menjadi  sentral  dimana dalil-dalil para pihak diuji  melalui tahap pembuktian  guna  menemukan  hukum  yang  akan  diterapkan  ( rechtoepasing )  maupun  ditemukan ( rechtvinding ) dalam suatu perkara tertentu (Chandera., & Tjandra, 2001).
Selain  kewajiban  tersebut  di  atas,  maka  untuk  melakukan  hal-hal  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  seorang  Notaris  masih  memiliki  suatu  kewajiban  lain.  Hal  ini berhubungan  dengan  sumpah/janji  Notaris  yang  berisi  bahwa  Notaris  akan  merahasiakan  isi  akta dan  keterangan  yang  diperoleh  dalam  pelaksanaan  jabatan  Notaris.  Penggunaan  hak  untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam hukum acara pidana, hukum perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu  tentang  hal  yang  dipercayakan  kepadanya  (Arisaputra,  2012).  Dengan  demikian,  hanya Undang-undang  saja  yang  dapat  memerintahkan  Notaris  untuk  membuka  rahasia  isi  akta  dan keterangan/pernyataan  yang  diketahui  oleh  Notaris  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  akta dimaksud.
Kewajiban  tersebut  di  atas,  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang  Jabatan Notaris  disebutkan  juga  perihal  kewajiban  Notaris  dalam  merahasiakan  akta  notaris  (Minuta  akta) yang  dibuatnya  di  hadapan  para  penghadap  atau  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam pembuatan akta. Dalam pasal tersebut ditegaskan “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan  yang diperoleh  guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji
jabatan,  kecuali  Undang-undang  menentukan  lain”.  Apabila  Notaris  melakukan  pelanggaran merahasiakan akta Notaris, maka bagi Notaris bersangkutan dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP,  yaitu  membongkar rahasia, padahal  sebenarnya Notaris wajib  menyimpannya. Bahkan sehubungan  dengan  perkara  perdata,  yaitu  apabila  Notaris  berada  dalam  kedudukannya  sebagai saksi,  maka  Notaris  dapat  meminta  untuk  dibebaskan  dari  kewajibannya  untuk  memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut Undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya.
Mencermati  makna  dari  Pasal  1  angka  7,  dan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris,  tercermin  bahwa  ketentuan-ketentuan  yang  diatur dalam  kedua  pasal  tersebut  menunjukkan  ketidaksinkronan  atau  bertentangan  dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini yang mewajibkan Notaris dalam menjalankan tugas profesinya  menggunakan  teknologi  terkini  atau  dikenal  dengan  dunia cyber ,  dan  lebih  relevannya adalah cyber  notary .  Dikatakan  adanya  ketidaksinkronan  antara  pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, utamanya Pasal 1 angka 7 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f, jelas nampak terlihat.
Cyber  notary sebagai  suatu  konsep  Notaris  untuk  menjalankan  fungsi  dari  notaris  dengan dengan  menggunakan  aplikasi  yang  bersifat  elektronik  dengan  menjadikan  internet  sebagai  media pokok dalam kinerjanya guna membuat “ suatu akta notaris dan mengarah kepada bentuk akta yang awalnya sah apabila tertuang dalam kertas, menuju ke akta secara elektronik (akta elektronik) atau dalam bentuk dokumen ” elektronik.
Suatu fakta, Notaris dalam membuat dan membacakan sebuah akta, diwajibkan akta tersebut dibuat  di  hadapan  Notaris  dan  dibacakan  di  depan  para  pihak  yang  berkepentingan,  dalam  suatu ruangan tertentu (kantor Notaris). Di sisi lain, dengan keberadaan teknologi canggih saat ini (dunia cyber )  mewajibkan  Notaris  menjalankan  tugas  profesinya  memanfaatkan  kecanggihan  teknologi cyber,  sehingga  makna  dari  Pasal  1  angka  7  UUJN  menyimpang  jauh  dari  pelaksanaan  tugas Notaris  secara  konvensional.  Sama  halnya  dengan  makna  dari  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  perihal “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta”, bertentangan dengan adanya konsep cyber notary .
“ Konsep cyber  notary diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pada Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UU ” ITE. Makna dari “dokumen elektronik” dalam Pasal 5 tersebut menunjukkan bahwa akta Notaris (minuta akta) yang telah dibuat Notaris diwajibkan untuk disimpan secara elektronik ( e-save ). Hal ini tidak menutup kemungkinan
data  rahasia  Notaris  terkait  akta-akta  klien  dapat  dengan  mudah  dibobol  oleh  para hacker dengan keahliannya membobol data-data penting milik Notaris atau milik suatu instansi.
Kewajiban sebagaimana dimaksud juga bertentangan dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdata, yang menegaskan “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh  Undang-undang  atau  di  hadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  itu  di  tempat  akta  itu dibuat”  (KUHPerdata).  Akta  otentik  harus  memenuhi  apa  yang  dipersyaratkan  dalam  Pasal  1868 KUHPerdata,  sifatnya  kumulatif  atau  harus  meliputi  semuanya.  Akta-akta  yang  dibuat,  walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdata, tidak dapat  diperlakukan  sebagai  akta  otentik,  hanya  mempunyai  kekuatan  sebagai  tulisan  di  bawah tangan. “ Selain  akta  Notaris  bersifat  otentik,  akta  tersebut  juga  dibuat  sebagai  alat  bukti  yang sempurna  dalam  setiap  permasalahan  yang  terkait  dengan  akta  notaris ” tersebut. “ Kekuatan  akta notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu Notaris yang ditunjuk oleh  Undang-undang  sebagai  pejabat  umum  yang  diberi  wewenang  untuk  membuat akta “ (Sjaifurrachman, 2011).

## 2. Kerangka Teori
Keabsahan hukum mengacu pada suatu peristiwa yang disebabkan oleh alasan tertentu, yaitu perilaku  orang  hukum,  baik  perbuatan  hukum  maupun  perbuatan  melawan  hukum.  Artikel  ini menggunakan teori untuk membedah persoalan hukum yang terjadi antara lain
a. Teori Tanggung Jawab
Menurut  Kelsen  dalam  teorinya  tentang  tanggung  jawab  hukum  menyatakan  bahwa: “seseorang  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  suatu  perbuatan  tertentu  atau  bahwa  dia memikul tanggung jawab hukum, subyek  berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan” (Kelsen 2016). “Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat disebut sebagai liability dan responsibility , istilah liability menunjuk pada tanggung jawab yang  disebabkan  oleh  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum,  sedangkan  istilah responsibility mengacu pada tanggungjawab politik” (Ridwan, 2011).
Sedangkan  menurut  Van  Apeldoorn  disebutkan  bahwa  terdapat  2  aspek  yang  tercakup dalam kepastian hukum, yakni: “Pertama, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang  berlaku  untuk  masalah-masalah  yang  konkret  untuk  mendapatkan  hukum  yang  dapat
diprediksi. Kedua, kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini para pihak yang bersengketa  dapat  dihindarkan  dari  kesewenangan  penghakiman”  (Prasetyo  &  Barkatullah, 2014).
b. Teori Kepastian Hukum
Kepastian  hukum  menjadi  asas  sangat  erat  dan  tidak  tidak  terpisahkan  dari  hukum, khususnya  untuk  norma  hukum  tertulis.  “Hukum  tanpa  nilai  kepastian  akan  kehilangan  makna karena  tidak  lagi  dapat  dijadikan  pedoman  perilaku  bagi  semua  orang  sebagaimana  kaidah ubi jus  incertum,  ibi  jus  nullum (dimana  tiada  kepastian  hukum,  disitu  tidak  ada  hukum)”  (HS, 2010).

## 3. Permasalahan
Permasalahan  yang  dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah  “bagaimana  sinkronisasi  Pasal  1868 KUH Perdata dalam menunjang terselenggaranya konsep cyber notary di Indonesia?”

## 4. Orisinalitas Penelitian
Tulisan berupa artikel jurnal ini merupakan asli hasil pemikiran (gagasan) penulis  dan bukan hasil  penelitian  di  suatu  obyek  penelitian.  Untuk mengantisipasi  plagiatisme  dan  untuk  menjamin orisinalitas  (keaslian)  penelitian,  penulis  mencantumkan  beberapa  penelitian  sejenis  yang  pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian sejenis yang berupa artikel jurnal tersebut, meliputi :
“ Artikel  jurnal  yang  pernah  ditulis  oleh  Luthvi  Febryka  Nola ” berjudul  “Peluang  Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. Persamaan artikel jurnal Luthvi dengan  artikel  jurnal  penulis  yakni  sama-sama  membahas  mengenai  konsep  dan  penerapan cyber notary di  Indonesia.  Perbedaannya  adalah  artikel  jurnal  milik  Luthvi  mengkaji  peluang  dengan diterapkannya cyber  notary dikaji  dari  sudut  pandang  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dengan Undang-Undang  ITE.  Dengan  kata  lain,  cakupannya  lebih  luas.  Sedangkan  artikel  jurnal  penulis cakupannya  lebih sempit  namun  mengarah pada  objeknya  yakni  memperbandingkan antara sistem penyimpanan  dokumen  Notaris  secara  manual  dengan  sistem  penyimpanan  secara  elektronik  ( e- document ) seiring dengan tingkat keamanan dan kerahasiaan dokumen tersebut.
Selanjutnya  artikel  jurnal  yang  pernah  ditulis  oleh  Edmon  Makarim  berjudul  “Modernisasi Hukum  Notaris  Masa  Depan:  Kajian  Hukum  terhadap  Kemungkinan Cyber  Notary di  Indonesia”, dimuat dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No.3 Juli-September 2011. Persamaan
artikel  jurnal  Makarim  dengan  artikel  jurnal  penulis  yakni  sama-sama  membahas  dan  mengkaji tentang cyber  notary yang  akan  diterapkan  di  Indonesia.  Perbedaannya  adalah  artikel  jurnal Makarim  mendeskriptifkan  harapan-harapan  kedepannya  apabila  diimplementasikannya cyber notary di  Indonesia  terhadap  penyelenggaraan  tugas  kewajiban  dan  wewenang  Notaris  dari  yang selama  ini  dilakukannya.  Sedangkan  artikel  jurnal  penulis  membahas  dan  mengkaji ketidaksinkronan antara Pasal 1868 KUHPerdata,  Pasal 1 angka 7 UUJN dengan Pasal 5 ayat (1), (2),  dan  (3)  (UU  ITE)  perihal  membuat  dan  membacakan  akta  serta  penyimpanan  minuta  akta. Dengan  kata  lain,  perbedaannya  sangat  signifikan  antara  artikel  jurnal  Makarim  dengan  artikel jurnal penulis.
Terakhir adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Syamsir, Ellita Rahmi dan Yetniwati, dengan judul  artikel  “Prospek Cyber  Notary sebagai  Media  Penyimpanan  Pendukung  menuju Profesionalisme  Notaris”,  dimuat  dalam  Jurnal  Recital  Review  Vol.1  No.2  Tahun  2019. Persamaannya adalah sama halnya dengan artikel jurnal sebelumnya yakni membahas kemungkinan diterapkannya cyber  notary di  Indonesia.  Perbedaannya  sangat  signifikan  dengan  artikel  jurnal penulis.  Artikel  jurnal  Syamsir  dkk,  pembahasannya  lebih  luas  yaitu  prospek  (harapan-harapan) kedepannya  apabila  diterapkan cyber  notary di  Indonesia  sebagai  media  penyimpanan  pendukung menuju Notaris professional. Dalam artikel  jurnal  Syamsir dkk tidak  membahas tingkat keamanan dan kerahasiaan dokumen Notaris yang berisikan beberapa minuta akta jika penyimpanannya secara elektronik  ( e-document ).  Sedangkan  artikel  jurnal  penulis,  mengkaji  dan  membahas  tingkat keamanan  dan  kerahasiaan  minuta  akta  yang  disimpan  secara  elektronik,  apalagi  belakangan  ini banyak  pakar-pakar hacker yang  begitu  mudahnya  membobol  jaringan  keamanan  (kode-kode password ) dari beberapa lembaga penting pemerintah.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel  penelitian  ini  menggunakan  metode “ yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  utama  untuk  diteliti melalui  penelusuran  atas  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  diteliti ” (Soekanto  &  Mamudji,  2014).  Spesifikasi  penelitian  ini  dengan mengunakan deskriptif analitis yaitu hasil penelitian akan berusaha untuk menyajikan gambaran situasi penelitian  secara  komprehensif,  sistematis  dan  mendalam. “ Teknik  analisis  data  yang  digunakan
dengan  cara  menganalisis  secara  kualitatif  mengenai  data-data  yang  diperoleh  selanjutnya dikumpulkan secara sistematis, dan dilakukan analisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan dari persoalan yang ” diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sinkronisasi “ Pasal  1868  KUH  Perdata  dalam  Menunjang  Terselenggaranya  Konsep Cyber Notary di ” Indonesia
Point penting dari jurnal ini adalah pembahasan, yakni membahas permasalahan sinkronisasi Pasal 1868 KUHPerdata dalam menunjang terwujudnya c yber notary .
“ Notaris adalah pejabat umum  yang  berwenang untuk  membuat akta otentik  mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik,  menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  akta-akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan ” oleh Undang-undang.
Apabila kita simak dari makna Notaris tersebut di atas, terdapat kata “menyimpan akta”. Kata “menyimpan akta” menunjukkan bahwa seorang Notaris diwajibkan  menyimpan  minuta akta (asli akta  Notaris).  Di  dalam  minuta  akta  tersebut  mencakup  asli  tanda  tangan,  paraf  atau  cap  jempol tangan  kiri  para  penghadap,  saksi  dan  Notaris,  serta  bukti-bukti  lain  yang  mendukung  akta  yang dilekatkan pada minuta akta tersebut.  Minuta akta ini wajib disimpan oleh Notaris, diberi nomor bulanan  dan  dimasukkan  ke  dalam  buku  daftar  akta  notaris  ( repertorium )  serta  diberi  nomor repertorium.    Sebelum  minuta  akta  dilakukan  penyimpanan  oleh  Notaris,  minuta  tersebut harus dijilid yang dibuat dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan  jika  jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat  dijilid  menjadi lebih  dari  satu  buku,  dan  mencatat  jumlah  minuta  akta,  bulan,  dan  tahun  pembuatannya  pada sampul setiap buku (Fitriyeni, 2012).
Dengan  demikian,  menunjukkan  bahwa  proses  penyimpanan  akta  Notaris  seperti  demikian dilakukan secara tradisional, terlihat dalam kata “disimpan dan harus di jilid” itu merupakan suatu proses  manual  atau  tradisional.  Permasalahannya  adalah  dengan  keberadaan  konsep cyber  notary yang  mewajibkan  Notaris  dalam  proses  penyimpanan  akta  secara  elektronik  atau  dokumen
elektronik  (e- document )  seiring  era  digitalisasi,  menjadi  tantangan  bagi  profesi  Notaris. Tantangannya adalah bagaimana mengubah dari kebiasaan menggunakan kertas diganti dengan cara elektronik  meskipun tidak  mudah  menggunakan dokumen elektronik. Sehingga perlu pengetahuan dan keahlian tertentu agar familiar dengan dokumen elektronik (Keakopa, 2008).
Seiring  dengan  penyelenggaraan  profesi  Notaris,  titik  permasalahannya  adalah  bagaimana keabsahan  dan  keamanan  dari  akta  Notaris  yang  biasanya  disimpan  dan  di  jilid  secara  manual, namun  kini  disimpan  secara  elektronik  atas  dokumen-dokumen  Notaris  ( e-document ),  sehingga diragukan  keamanan  dari  dokumen-dokumen  tersebut  apalagi  semakin  banyaknya  pakar-pakar teknologi  bermunculan,  dengan  mudahnya  membobol  dokumen  rahasia  sebuah  lembaga  penting pemerintah. Pengertian e-document menurut (Kurniadi, 2012) adalah “ suatu konten elektronik yang berupa program atau file komputer yang  membutuhkan  media elektronik atau teknologi elektronik display untuk bisa menggunakan, membaca, ” atau melihatnya.
“ Ketentuan  Pasal  1  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  memberikan  pengertian mengenai dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima,  disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal  atau  sejenisnya  yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu ” memahaminya. “ Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah, ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ” ITE. “ Berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada Notaris yaitu untuk mensertifikasi transaksi yang menggunakan cyber notary , maka hasil print out dari  sertifikasi  tersebut  dapat  juga  dikategorikan  ke  dalam  dokumen ” elektronik. “ Hal  mana dokumen  elektronik  tersebut  juga  harus  memenuhi  unsur-unsur  dalam  Pasal  1868  KUHPerdata mengenai keotentikan ” akta (Rossalina, 2018).
Kewajiban menyimpan akta Notaris secara elektronik atau e- document, tentunya bertentangan atau bertolak  belakang dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdata, yang  mengatur bahwa  “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau di  hadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  itu  di  tempat  akta  itu  dibuat”.  Dalam  kata  lain, akta  otentik  harus  memenuhi  apa  yang  dipersyaratkan  dalam  Pasal  1868  KUHPerdata,  sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para
pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdata, maka tidak dapat diperlakukan sebagai  akta  otentik,  hanya  mempunyai  kekuatan  sebagai  tulisan  di  bawah  tangan  (Pasal  1869 KUHPerdata)  (Wahid,  2019).  Dari  bunyi  pasal  tersebut  tercermin  bahwa  keberadaan  Pasal  1868 KUHPerdata  berkontribusi  besar  terhadap  keabsahan  (autentifikasi)  suatu  akta.  Dikatakan demikian,  karena  sebuah  akta  dapat  dikatakan  otentik  apabila  telah  memenuhi  kriteria-kriteria berikut  yaitu  1)  Dibuat  dalam  bentuk  yang  telah  ditentukan  Undang-undang;  dan  2)  Dibuat  oleh atau  di  hadapan  pejabat  umum  yang  memiliki  wewenang.  Pasal  1869  KUHPerdata  juga menyebutkan bahwa akta tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik apabila pejabat umum yang membuatnya  tidak  berwenang  atau  tidak  cakap  sebagai  pejabat  umum  atau  bentuk  akta  tersebut tidak  memenuhi  persyaratan  yang  dinyatakan  dalam  Undang-undang.  Suatu  fakta,  keberadaan konsep cyber  notary di  Indonesia,  yang  mewajibkan  seluruh  minuta  akta  disimpan  secara elektronik,  sehingga  minuta  akta  dapat  dikategorikan  sebagai  akta  di  bawah  tangan  karena  tidak memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh Pasal 1868 KUHPerdata.
Kegiatan  menyimpan  akta  merupakan  bagian  dari  protokol  Notaris.  Protokol  Notaris merupakan  dokumen  negara  yang  salah  satu  fungsinya  adalah  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti mengenai adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan perjanjian dalam  ranah  hukum  perdata  (Rositawati,  2018). “ Sementara  menurut  Pasal  1  angka  13  UUJN, Protokol  Notaris  adalah  kumpulan  dokumen  yang  merupakan  arsip  Negara  yang  harus  disimpan dan  dipelihara  oleh ” Notaris. “ Dalam  Penjelasan  Pasal  62  Undang-Undang  Jabatan  Notaris disebutkan  Protokol  Notaris  terdiri  atas  Minuta  Akta,  Buku  daftar  akta  atau  repertorium,  Buku daftar  akta  di  bawah  tangan  yang  penandatangannya  dilakukan  di  hadapan  Notaris  atau  akta  di bawah  tangan  yang  didaftarkan,  Buku  daftar  nama  penghadap  atau  klapper,  Buku  daftar  protes, Buku daftar wasiat, dan Buku daftar lain  yang  harus disimpan oleh Notaris  berdasarkan ketentuan peraturan ” perundang-undangan.
“ Demikian  pentingnya  kedudukan  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris,  sehingga penyimpanan  minuta  akta  sebagai  bagian  dari  protokol  Notaris  merupakan  hal  yang ” penting. Protokol “ Notaris  yang  merupakan  arsip  negara  harus  disimpan  dan  dipelihara  dengan  sebaik- baiknya oleh”Notaris. “ Dalam penyimpanan protokol Notaris diperlukan proses kehati-hatian, agar protokol  Notaris  tersebut  tidak  tercecer,  hilang  atau  rusak ” (Putri,  2019). “ Kurun  waktu
penyimpanan protokol Notaris tidaklah sebentar dan dalam perjalanannya sering ditemukan resiko kerusakan atau bahkan ” kehilangan.
Hematnya  menurut  penulis  bahwa  dengan  memperluas  pengertian  akta  otentik  dengan memasukkan  akta  ke  dalam  bentuk  elektronik  sebagai  hasil  praktek cyber  notary justru  akan menimbulkan  pertentangan  baru  yang  mungkin  akan  menurunkan  kekuatan  pembuktian  dari  akta otentik tersebut. Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (Undang-Undang  ITE),  disebutkan  pada  Pasal  5  ayat (4)  perihal “ Ketentuan  mengenai  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku  untuk  a)  Surat  yang  menurut  Undang-undang  harus  dibuat dalam bentuk tertulis; dan b) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat ” akta. “ Karenanya, dari makna pasal  tersebut,  tercermin  bahwa  akta  elektronik  tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang sempurna  layaknya  akta ” otentik.  Hingga  saat “ ini  akta  elektronik  hanya  dianggap  sebagai  akta  di bawah  tangan  yang  disamakan  dengan  dokumen,  surat  dan  sertifikat elektronik,  sehingga,  penulis berpendapat  bahwa  konsep cyber  notary yang  semata-mata  berasal  dari  Amerika  hendaknya  tidak diterapkan  secara  serta  merta  mengingat  adanya  perbedaan  mengenai  fungsi  dan  kewenangan Notaris dan public ” notary.
“ Selain  itu,  perubahan  terhadap  ketentuan  baik  pengertian  maupun  syarat  terkait  akta  otentik harus  dikaji  secara  lebih  mendalam  sampai  kepada  alasan  filosofis  yang  menciptakan  pengertian maupun  syarat  tersebut  yang  meskipun  terlihat  kuno  dan  terkesan  memaksa  Notaris  untuk  tetap bekerja  secara  tradisional  justru  memiliki  pertimbangan  hukum  yang  lebih  baik  dan  memberikan perlindungan  yang  lebih  kuat  sehingga  menjaga  keutuhan  kekuatan  pembuktian  dari  akta  otentik tersebut yaitu terkait 3 (tiga)  hal, kekuatan pembuktian  formil, kekuatan pembuktian  materiil, dan kekuatan pembuktian ” keluar.
“ Sebagai  jalan keluar,  menurut penulis Indonesia  sebagai Negara civil  law dapat  memberikan pengertian  tersendiri  terkait cyber  notary dan  menerapkan  pembatasan-pembatasan  penggunaan teknologi  guna  menjaga  keabsahan  dari  sebuah  akta  otentik  tersebut  agar  tetap  sejalan  dengan semangat  utama  adanya  profesi  Notaris  sebagai  seorang ” pejabat  umum.  Misalnya, “ seperti  yang diterapkan  di  Georgia,  sebuah  negara  di  Eropa  Timur,  di  mana  elektronisasi  di  sana  tidak meniadakan  kewajiban  pihak  untuk  hadir  di  hadapan ” Notaris.  Solusinya “ pengertian  Notaris  ini
diperluas bahwa kedua belah pihak tidak harus hadir pada satu Notaris yang sama, namun masing- masing hadir di hadapan Notaris di daerah domisilinya dan kemudian para Notaris tersebut berperan sebagai  pihak  yang  memfasilitasi  jalannya  pembiaran  perjanjian  lewat video  conference. Contoh tersebut  memberikan  penegasan  bahwa cyber  notary dalam  praktek  di  negara civil  law tidak menghapuskan  kewajiban  dari  seorang  Notaris  untuk  tetap  menjunjung  tinggi  ketradisionalannya dalam rangka menjaga keutuhan kekuatan pembuktian akta yang dibuatnya ” (Wijaya, 2018).
“ Bentuk  dokumen  elektronik,  dapat  memiliki  kekuatan  pembuktian  asli  dan  original  ketika menggunakan  sistem  elektronik  secara  aman,  handal  serta  bertanggung ” jawab. “ Akan  tetapi menurut hukum positif Indonesia, terkait dengan akta notaris terhadap pemberlakuan cyber notary tersebut tidak diakui sebagai alat bukti ” elektronik. “ Hal tersebut dikarenakan terdapat pasal  yang melarangnya  yaitu  Pasal  5  ayat  (4)  Undang-Undang ” ITE. “ Dengan  demikian,  apabila  dikaitkan dengan akta notaris terhadap pemberlakuan cyber notary dimana akta notaris berbentuk elektronik (akta  elektronik),  maka  kekuatan  akta  notaris  tersebut  tidak  memiliki  pembuktian  yang  sempurna layaknya  akta ” otentik. “ Hal  tersebut  karena  akta  notaris  terhadap  pemberlakuan cyber  notary dengan  akta  notaris  berbentuk  elektronik  tidak  memenuhi  syarat  keotentikan  suatu  akta,  selain  itu Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2014 dan Undang-Undang ITE juga belum mengakomodir ” (Wijanarko, 2015) .
“ Alasan  mengapa  akta otentik  saat  ini  belum  bisa  berbentuk  elektronik  dikarenakan  beberapa hal, yaitu ” :
‘ 1. “ Akta  otentik  ditentukan  oleh  Undang-undang  dan  hingga  saat  ini  belum  ada  peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus yang menyatakan bahwa akta otentik dapat dibuat secara elektronik (akta elektronik). ”
“ 2.  Mengenai  tanda  tangan,  akta  otentik  harus  ditandatangani  oleh  para  pihak,  saksi-saksi,  dan Notaris,  namun  hingga  saat  ini  belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  menyatakan bahwa tanda tangan digital boleh untuk digunakan dalam akta otentik .”
“ 3.  Pada  dasarnya  dalam  pembuatan  akta  otentik,  para  pihak  harus  hadir  secara  fisik  di  hadapan Notaris  dan  disaksikan  oleh  para  saksi,  untuk  selanjutnya  dibacakan  oleh  Notaris  dihadapan para  pihak  dan  para  saksi  dan  kemudian  ditandatangani  oleh  para  pihak,  saksi-saksi,  dan oleh ” Notaris. “ Namun  hingga  saat  ini  belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang menyatakan bahwa konsep berhadapan boleh melalui media teleconferens. ”
“ Menurut Eddy  O.S.  Hiariej,  dengan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (4)  Undang-Undang ITE,  akta  elektronik  tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  layaknya akta ” otentik. “ Hingga  saat  ini  akta  elektronik  hanya  dianggap  sebagai  akta  di  bawah  tangan  yang disamakan  dengan  dokumen,  surat,  dan  sertifikat ” elektronik. “ Jadi,  meskipun  telah  disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  pun  juga  tidak  menjadikan  akta  elektronik  sebagai  akta ” otentik. “ Ketentuan yang ada dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yang menyatakan bahwa Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam  peraturan ” perundang-undangan. “ Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan  kewenangan  lain yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut  adalah  kewenangan  mensertifikasi transaksi  yang  dilakukan  secara  elektronik ” (cyber  notary). “ Namun  kekuatan  mensertifikasi tersebut tidaklah sama dengan suatu akta otentik yang tetap berpegang pada ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata ” (Hiariej, 2014).
“ Ketentuan  dari  Pasal  1868  KUHPerdata  yang  di  dalamnya  mengatur  akta  otentik  termasuk juga akta Notaris, wajib dibuat dalam  bentuk  yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan akta tersebut dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta itu  dibuat,  sehingga  apabila  akta  yang  dibuat tersebut telah  sesuai  dengan  bentuk  yang  ditentukan oleh Undang-undang dan pejabat umum yang membuat akta tersebut sesuai dengan kewenangannya maka akta tersebut dapat digolongkan sebagai akta ” otentik. Namun “ akan menjadi masalah apabila dalam  proses  pembacaan  dan  penandatanganan  aktanya  menggunakan cyber  notary atau  dengan kata  lain  menggunakan  alat-alat  elektronik  misalnya teleconfirence atau video ” call . “ Hal  ini dikarenakan  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  menyatakan bahwa pembacaan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap dan paling sedikit dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani  Akta  di  hadapan  penghadap  dan ” saksi. “ Kata  Hadir  secara  fisik,  jika  dijabarkan kata  demi  kata  yaitu  hadir  dan  secara ” fisik. “ Hadir  artinya  ada  atau  datang  (Soeroso,  2010), sedangkan kata fisik  mempunyai arti badan/jasmani,  sehingga  maksud  hadir  secara  fisik  yaitu ada secara jasmani dengan kata lain berwujud atau terlihat secara ” fisik. “ Penjelasan tentang hadir secara fisik  menimbulkan  konflik  norma  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014,  karena cyber notary sebagai  bagian  dari  kemajuan  teknologi  dapat  mempertemukan  dua  pihak  atau  lebih  di
tempat  yang  berbeda  dengan  fasilitas  suara  dan  gambar  yang  senyatanya,  sehingga  bentuk  wajah, suara dan keadaan nyata dapat ” terlihat.
Merujuk “ pada  pembahasan  di  atas,  dapat  dianalisis  bahwa  akta  notaris  terhadap pemberlakuan cyber  notary tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  layaknya akta ” otentik. “ Hingga  saat  ini  akta  notaris  terhadap  pemberlakuan cyber  notary hanya  dianggap sebagai  akta  di  bawah  tangan  yang  disamakan  dengan  dokumen,  surat,  dan  sertifikat ” elektronik. “ Meskipun telah disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana ketentuan yang ada dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan ” perundang-undangan. “ Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan  kewenangan  lain  yang diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut  adalah  kewenangan  mensertifikasi  transaksi yang  dilakukan  secara  elektronik  ( cyber  notary) tersebut  tidaklah  sama  dengan  suatu  akta otentik yang  tetap  berpegang  pada  ketentuan  dalam  Pasal  1868 ” KUHPerdata. “ Meskipun  demikian  jika melihat  teori  Roscoe  Pound, law  as  a  tool  of  society  engineering (hukum  sebagai  suatu  alat pembaruan  masyarakat),  yang  diharapkan  posisi  hukum  seharusnya  berada  di  depan pembangunan ” (H.S.,  2010). “ Hal  tersebut  bukan  tidak  mungkin  jika  suatu  saat cyber  notary di Indonesia dapat diterapkan, mengingat Indonesia yang saat ini berada dalam era globalisasi dengan ditandainya perkembangan teknologi informasi dan ” komunikasi.
“ Dengan demikian,  agar  supaya  akta  Notaris  terhadap  pemberlakuan cyber  notary bernilai otentik  dan  mendapat  landasan  hukum,  maka  harus  merubah  Pasal  1868  KUHPerdata,  Undang- Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena ruh atau otensitas dari akta notaris terdapat pada Pasal 1868 KUHPerdata. ”

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisa  sebagaimana  telah  dibahas  sebelumnya,  dapatlah  penulis ambil  kesimpulan  bahwa  pada  hakekatnya  upaya  pemerintah  untuk  memberlakukan  konsep cyber notary di Indonesia belumlah tepat untuk saat ini. Meskipun begitu dapat juga diterapkan namun tidak sepenuhnya  menjiplak  penerapan  dari  konsep cyber  notary sebagaimana  yang  telah  diterapkan  oleh negara-negara common law . Hal ini tentunya tidaklah objektif apabila konsep cyber notary diterapkan sebagian di Indonesia.
Untuk  memberlakukan/menerapkan  sepenuhnya  konsep cyber  notary di  Indonesia,  hendaknya perlu dilakukan beberapa langkah konstruktif terutama adalah pembaharuan Pasal 1868 KUH Perdata terhadap  Undang-Undang  ITE  sehingga  keduanya  terdapat  sinkronisasi  dalam  mendukung pelaksanaan cyber  notary di  Indonesia.  Langkah  konstruktif  lainnya  adalah  perlunya  optimalisasi kemampuan  Notaris  di  bidang  ITE,  agar  dalam  pelaksanaan  tugas  profesinya  tidak  ada  lagi  keragu- raguan dan/atau ketidakpastian hukum di dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA ”
Buku:
Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia  Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama.
Chandera.,  &  Tjandra,  W.  Riawan.  (2001). Pengantar  Praktis  Penanganan  Perkara  Perdata .  Jakarta: Universitas Atmajaya.
Daniel, J. (2012). ICT dan Pembelajaran (Kurikulum untuk Sekolah dan Program Pengembangan Guru) . Referensi.
Elston, C. (2007). Using ICT in the Primary School . Sage Publication.
Harahap, M. Y. (2009). Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta: Sinar Grafika.
Hiariej, E. O. . (2014). Telaah  Kritis Konsep Cyber Notary Dalam Sudut  Pandang Hukum Pembuktian . Bandung: Andi Offset.
Keakopa.  (2008). International  Records  Management  Trust:  Module  I:  Understanding  the  Contest  Of Electronics Record Management . The International Records Management Trust.
Kelsen, H. (2016). Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara . Yogyakarta: Nusa Media.
Kurniadi. (2012). Membangun Sistem Informasi Kearsipan e-document . Bandung: Andi Offset. Nurita, E. (2012). Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran . Refika Aditama.
Prasetyo,  Teguh.,  &  Barkatullah,  Abdul  Halim.  (2014). Filsafat,  Teori  dan  Ilmu  Hukum :  Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat. Jakarta: Rajawali Pers.
Putri,  C.C.  (2019). Penyimpanan  Protokol  Notaris  secara  Elektronik  dalam  Konsep  Cyber  Notary . Surabaya: FH Universitas Sriwijaya.
H.S.,S. (2010). Perkembangan Teori Dalam ilmu Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sjaifurrachman. (2011). Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta . Bandung: Mandar
Maju.
Soeroso, R. (2010). Perjanjian Dibawah Tangan . Jakarta: Sinar Grafika.
Subekti, R. (2010). Hukum Pembuktian . Bandung: Pradnya Paramita.

## Artikel Jurnal:
Arisaputra, M. I. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. Jurnal Perspektif , Vol. XVII, (No.3 -September).
Fitriyeni, C. E. (2012). Tanggungjawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian dari Protokol Notaris. Jurnal KANUN Jurnal Ilmu Hukum , No.58 .
Rositawati,  D.  (2018).  Penyimpanan  Protokol  Notaris  secara  Elektronik  dalam  Kaitan  Cyber  Notary.
Jurnal Acta Comitas Prodi Magister Kenotariatan .
Rossalina, Z. (2018). Keabsahan  Akta Notaris  yang Menggunakan Cyber Notary  Sebagai  Akta Otentik.
Jurnal Magister Kenotariatan FH Universitas Brawijaya .
Tjukup, I. K. (2016). Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai  Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata.
Jurnal Ilmiah Acta Comitas Prodi Magister Kenotariatan .
Wahid, A. (2019). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 juncto Pasal 1868 KUHPerdata. Jurnal Kajian Hukum Islam , Vol.4, (No.2).
Wijanarko,  F.  R.  (2015).  Tinjauan  Yuridis  Akta  Notaris  terhadap  Pemberlakuan  Cyber  Notary  di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Jurnal Repertorium .

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

## Sumber Online:
Rakyat, P. (2020). Sektor Teknologi Informasi Tumbuh 9,81% Di tengah Pandemi Ekonom: Telkom Jadi Trend  Positif.  Retrieved  from  https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pt-01395663/sektor-
teknologi-informasi-tumbuh-9,81-persen-di-tengah-pandemi-ekonom-telkom-jadi-trend-positif. ” Wijaya,  A.  W.  (2018).  Konsep  Dasar  Cyber  Notary:  Keabsahan  Akta  Dalam  Bentuk  Elektronik.
Retrieved from https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary- keabsahan-akta-dalam-untuk-elektronik/.