Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa  hasil penelitian dan kajian, tinjauan, wacana ilmiah dan artikel. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober
Pelindung :  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Penasehat :  Direktur Jenderal Imigrasi Pembina :  Kepala BPSDM Hukum dan HAM Penanggung Jawab :  Direktur Politeknik Imigrasi Redaktur :  Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mitra Bestari :  Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Dr. Muhammad Indra, S.H., M.H.
Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dr. M. Akbar Adinugroho, S.H., M.H. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H.
Dr. Arisman, S.T., M.M. Agus Majid, M.P.A., Ph.D. Fidelia Fitriani, M.P.A. Akhmad Khumaidi, M.P.A. Editor Pelaksana :  Andry Indrady, M.P.A., Ph.D. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum. Intan Nurkumalawati, M.P.A. Agung Purnomo S, M.P.A Sri Kuncoro Bawono, M.P.A. Alih Bahasa :  Mila Rosmaya, S.S., M.Hum. Design Grafis :  Wilonotomo, S.Kom., M.Si. Sekretaris Redaksi :  Nurul Vita, S.Sos., M.Si. Rasona Sunara Akbar, S.P.d, M.M. Bobby Briando, S.E., M.S.A.

## Alamat Redaksi
Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001 Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

## DAFTAR ISI
11. Penolakan Orang Asing ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut" (Ridwan Arifin) ……...
Hal 137 - 149

## KATA PENGANTAR
Puji  syukur  kehadirat  Allah  Subhanahu  Wa  Ta’ala  atas  segala  nikmat,  rahmat,  karunia  dan perlindungan  yang  telah  diberikan  kepada  Tim  Redaksi  untuk  menyelesaikan  penerbitan  jurnal  ini. Shalawat  serta  salam  semoga  selalu  tercurahkan  kepada  Uswatun  Hasanah,  Nabi  Muhammad Shallallahu  ‘alaihi  Wa  sallam,  beserta  keluarga,  sahabat  yang  telah  menyampaikan  ajaran  tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.
Untuk  pertama  kalinya,  Politeknik  Imigrasi  menerbitkan  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Keimigasian (JIKK)  dalam  Volume  1  Nomor  1  Agustus  2018.  JIKK  merupakan  media  ilmiah  yang  diterbitkan Politeknik Imigrasi secara berkala yang bertujuan sebagai sarana pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, peneliti, maupun praktisi keimigrasian.
Dalam edisi pertama ini, JIKK memuat 15 (lima belas) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah  berupa  hasil  penetlitian  /  pemikiran  ilmiah  dari  berbagai  kalangan  keimigrasian. Tema  yang dibahas  meliputi:  persoalan  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  Laut  dan  Udara,  Pengawasan Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Anomali Kebijakan Pengungsi Indonesia,  Penerbitan  Paspor  RI,  Izin  Tinggal  dan  Status  Keimigrasian,  serta  Manajemen  dan Pengembangan SDM Keimigrasian.
Diharapkan dari hasil penerbitan JIKK ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan  hukum  regulasi  dan  non  regulasi  berupa  kebijakan  dalam  pengembangan  hukum  dan penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian.
Kami  menyampaikan  terima  kasih  kepada  para  penulis  yang  telah  memberikan  kepercayaan kepada JIKK untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Imigrasi yang telah berkenan membantu dalam penerbitan JIKK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.
Salam Takzim,
Depok,  Oktober 2018
Tim Redaksi

## PENOLAKAN ORANG ASING KE INDONESIA MELALUI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DI BANDARA INTERNASIONAL: SEBUAH KEDAULATAN ABSOLUT

## REFUSAL OF FOREIGNERS TO INDONESIA THROUGH IMMIGRATION CHECKPOINTS AT INTERNATIONAL AIRPORTS: AN ABSOLUTE SOVEREIGNTY
Ridwan Arifin, S.S., M.Hum.
Dosen pada Prodi Administrasi Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, Indonesia
Seluler: +6281230004707, Surel: anindito.wiraputra@gmail.com

## ABSTRACT
This  paper  is  to  discuss  the  implementation  of  denied  entry  person  into  Indonesia  in  term  of  a national sovereignty. The security approach and selective policy are two main features in analyzing the  provisions  and  practice  of  refusing  an  inadmissible  person  for  immigration  reasons  at Immigration border controls across Indonesian international airports. Relating to law enforcement at  borders,  this  is  also  to  identify  how  immigration  officers  play  important  roles  subject  to Indonesian immigration policy and laws.
Keywords: Denied entry person, security approach, selective policy, immigration borders

## ABSTRACT
Makalah ini adalah istilah kedaulatan nasional. Pendekatan keamanan dan kebijakan selektif adalah dua fitur utama dalam menganalisis aturan dan praktik alasan imigrasi di Badan Imigrasi. Berkaitan dengan penegakan hukum, ini juga untuk mengidentifikasi bagaimana petugas imigrasi memainkan peran penting yang tunduk pada kebijakan dan hukum imigrasi Indonesia.
Kata kunci: Entri yang ditolak, pendekatan keamanan, kebijakan selektif, batas imigrasi

## Gogle translate

## A. LATAR BELAKANG
Kepastian  hukum  dan  penegakan  hukum  di Indonesia  menjadi  sebuah  keniscayaan  dalam mewujudkan  bangsa  yang  berdaulat  dan bermartabat. Kebijakan selektif diejawantahkan  dalam  bentuk  pemeriksaan keimigrasian  terhadap  setiap  orang  yang masuk  dan  keluar  wilayah  Indonesia.  Tidak hanya  orang,  alat  angkut  beserta  penanggung jawabnya  juga  tak luput dari  pengawasan  dan pemeriksaan keimigrasian di Tempat
Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI)  udara  melalui bandara, laut melalui pelabuhan, darat melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta tempat lain yang ditunjuk oleh otoritas berwenang.
Politik  hukum  keimigrasian  suatu  negara, mencerminkan kedaulatan negara, kepentingan  negara,  sejalan  dengan  aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kebijakan selektif  mengatur  bahwa  orang  asing  yang akan  masuk  ke  Indonesia  harus  melakukan serangkaian  pemeriksaan  guna  mengetahui
kepentingan  apa  yang  dilakukan  orang  asing tersebut  selama  di  Indonesia.  Hal  tersebut dilakukan guna mewujudkan kebijakan selektif  yang  mana  hanya  orang  asing  yang menguntungkan  bagi  Indonesia  yang  dapat masuk ke Indonesia.
Menurut  J.G.Strake,  Keimigrasian  mencakup pelaksanaan  penegakan  kedaulatan  negara yang  merupakan  hak  suatu  negara  untuk mengizinkan  ataupun  melarang  orang  asing untuk  masuk  ataupun  tidak.  Sesorang  asing yang  memasuki  wilayah  suatu  negara  akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagimana halnya warga negara itu sendiri”. 1
Regulasi  dan  prosedur  bagi  setiap  orang,  alat angkut,  dan  penanggung  jawab  alat  angkut saat  pemeriksaan  keimigrasian  di  TPI, ditegaskan  dalam  peraturan  perundangan  di Indonesia  dan  internasional.  Ketentuan  itu memuat  persyaratan  keimigrasian  bagi  yang hendak  masuk  dan  keluar  wilayah  Indonesia, alasan  penolakan  orang  ditolak  masuk, pendeportasian,  penggeledahan,  biaya  beban, dan  ketentuan  alat  angkut  dan  penganggung jawabnya.  Regulasi  tersebut  adalah  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian,  Peraturan  Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian  yang  telah  diubah  ke  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  PP  Nomor  31  Tahun 2013  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Pemeriksaan  Masuk  dan  Keluar  Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imgirasi.
Selain  regulasi  tersebut,  Direktorat  Jenderal Imigrasi  juga  telah  mengeluarkan  lebih  rinci lagi  prosedur  pemeriksaan  keimigrasian, persyaratan,  dan  ketentuan  orang  yang  dapat
1 J.G. Strake. 2000. Pengantar Hukum Internasional , edisi kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 210
masuk dan keluar wilayah Indonesia. Prosedur tersebut  dituangkan  dalam  Surat  Edaran Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI- 1012.UM.01.01 Tahun 2017 tentang Pemeberian  Visa  pada  Jenis  DOkumen Perjalanan  serta  Surat  Direktur  Lalu  Lintas Keimigrasian  Nomor  IMI.2-UM.01.01-2.1385 Tahun  2018  tentang  Pemberian  Bebas  Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan  terhadap  Orang  Asing  Pemegang Dokumen  Perjalanan  yang  berasak  dari golongan British Citizens .
Dalam  pelaksanaanya,  sesuai  dengan  Pasal  9 ayat  1  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2011 tentang  Keimigrasian  bahwa  “Setiap  orang yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia wajib  melalui  pemeriksaan  yang  dilakukan oleh  Pejabat  Imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi”. Bermula dari pemeriksaan keimigrasian  ini,  tidak  semua  orang  yang sudah  memenuhi  persyaratan  dapat  masuk atau  keluar  wilayah  Indonesia.  Pejabat Imigrasi  di  TPI  juga  akan  melakukan pemeriksaan  kesesuaian  tujuan  kedatangan Orang  Asing  ke  Indonesia  dengan  visa  yang dimilikinya. Selain tujuan, petugas Imigrasi di TPI akan memeriksa lama tinggal, akomodasi di Indonesia, serta latar belakang Orang Asing tersebut.
Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa  Menteri  berwenang  melarang  Orang Asing  berada  di  daerah  tertentu  di  Wilayah Indonesia.  Dalam  Pasal  13  Undang-Undang tersebut  juga  menegaskan  bahwa  Pejabat Imigrasi  menolak  Orang  Asing  masuk Wilayah  Indonesia  karena  alasan  tertentu. Orang  Asing  yang  ditolak  masuk  tersebut ditempatkan  dalam  pengawasan  sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan. Ketentuan terkait proses pemulangan Orang Asing  yang ditolak masuk diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imgirasi.
Kasus  penolakan  Warga  Negara  Indonesia (WNI)  yang  hendak  masuk  ke  negara  lain cukup  sering  terjadi.  Terdapat  beberapa pejabat  Indonesia  yang  pernah  ditolak  masuk ke  negara  asing 2 .  Menteri  Luar  Negeri  Retno Marsudi ditolak masuk ke Palestina oleh Israel karena  harus  memiliki  izin  masuk  dari  Israel yang menguasi teritori menuju Ramallah, Tepi Barat. Penolakan masuk terjadi pada Prabowo Subianto  ketika  ingin  menghadiri  kelulusan putranya  di  Boston,  Amerika  Serikat.  Tidak hanya mantan petinggi TNI Prabowo Subianto, tetapi juga Wiranto, Sjafrie Sjamsoedin  dan  Suryo  Probowo  juga  pernah ditolak masuk karena kasus pelanggaran HAM berat. Panglima TNI Gatot Nurmantyo pernah ditolak  keberangkatan  ke  Amerika  Serikat oleh otoritas Imigrasi Amerika Serikat melalui pihak  maskapai  di  Bandara  Internasional Soekarno-Hatta.  Selain  para  mantan  petinggi TNI,  beberapa  ustad  asal  Indonesia  juga pernah  ditolak  masuk  seperti  ustad  Solmed (Singapura),  Felix  Siauw  (Amerika  Serikat), dan ustad Abdul Somad (Hong Kong).
Dari  sejumlah  fenomena  tersebut,  penulis menganalisis  penolakan  Orang  Asing  yang hendak  masuk  ke  Indonesia  oleh  Imigrasi Indonesia  dengan  menjawab  pertanyaan, bagaimana  implementasi  penolakan  Orang Asing  yang  masuk  ke  wilayah  Indonesia  di Tempat Pemeriksaan Imigrasi bandara internasional dalam rangka menjaga kedaulatan negara Indonesia?

## B. KERANGKA TEORI

## Teori Keimigrasian
Dalam  pelaksanaanya,  sesuai  dengan  Pasal  9 ayat  1  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2011 tentang  Keimigrasian  bahwa  “Setiap  orang yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia wajib  melalui  pemeriksaan  yang  dilakukan oleh  Pejabat  Imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan
2 Adi, Bernardius. 23 Oktober 2017. Berita. www.rappler.com. Diakses tanggal 6 Maret 2018
Imigrasi”.  Pejabat  Imigrasi  di TPI  melakukan pemeriksaan  dokumen  perjalanan,  visa,  izin tinggal  dan  identitas  Orang  Asing  sesuai Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2015 tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Masuk  dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat
Pemeriksaan Imigrasi. Selain itu, Orang Asing masuk  dan  keluar  wilayah  Indonesia  wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan keimigrasian  sesuai  UU  No.  6  Tahun  2011 tentang
Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  PP  Nomor  31  Tahun  2013 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU  No.  6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian.  Pada dasarnya, Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim)  memiliki  kebijakan  keimigrasian yang  fundamental  yakni  kebijakan  selektif (selective policy ). Hal ini berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal,  setiap  negara  berwenang  untuk mengizinkan  atua  melarang  seseorang  untuk masuk maupun keluar suatu negara. 3
Istilah Keimigrasian berasal dari kata Imigrasi.  Iman  Santoso  menjelaskan  bahwa Istilah  migrasi  berasal  dari  bahasa  Latin ’ migratio ’  yang  mempunyai  arti  perpindahan penduduk  antarnegara.  Cukup  lama  istilah migrasi hanya sebatas melihat aspek perpindahan  penduduk  saja  tanpa  melihat aspek-aspek  lainnya.  Pandangan  klasik  ini mengacu pada Konferensi Internasional tentang  Emigrasi  dan  Imigrasi  Tahun  1924  di Roma,  memberikan  definisi  imigrasi  sebagai suatu: 4
“Human  mobility  to  enter  a  country  with  its purpose  to  make  a  living  or  for  residence”, yang  berarti  bahwa  migrasi  hanya  memiliki arti  gerak  pindah  orang  memasuki  suatu negara  dengan  niat  untuk  mencari  nafkah  dan menetap  di  sana.  Pandangan  klasik  tentang
3 Indra, Muhammad. 2010. Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia cetakan ke-1, Jakarta: Imigrasi. Hlm.1.
4 Santoso,  Iman.2012. Perspektif  Imigrasi  Dalam Migrasi Manusia , Bandung: Reka Cipta. Hlm.4-5
migrasi  hanya  melihat  sebatas  kegiatan individual yang bergerak antar negara dimana unsur  sukarela  berasal  dari  keinginan  diri sendiri  dan  tidak  teroganisir.  Pandangan modern saat ini tentang migrasi melihat bahwa migrasi  tidak  sebatas  pada  pergerakan individu  tetapi  juga  secara  kolektif,  tidak sebatas sukarela tapi juga merupakan kebutuhan  dan  terorganisir,  dengan  demikian banyak aspek lainnya yang terkait.
Keimigrasian  adalah  hal  ikhwal  lalu  lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik  Indonesia  serta  pengawasannya dalam  rangka  menjaga  tegaknya  kedaulatan Negara. 5
Secara spesifik, M. Imam Santoso menegaskan  dalam  hal  hukum  keimigrasian Indonesia,  politik  hukum  keimigrasian  adalah nilai-nilai,  pilihan  nilai-nilai,  yang  diserap dalam  kaidah  hukum  keimigrasian,  yang digunakan  dalam  pengaturan  lalu-lintas  orang yang keluar-masuk wilayah Republik Indonesia,  serta  pengawasan  Orang  Asing  di wilayah  hukum  Indonesia.  Nilai-nilai  dan pilihan-pilihan  nilai  tersebut  tentu  ditujukan untuk  mencapai  tujuan  yang  hendak  dicapai dalam  kaidah-kaidah  hukum  keimigrasian. Pilihan  atas  nilai-nilai  tersebut  secara  konkret berupa pilihan terhadap prinsip-prinsip politik hukum  keimigrasian  yang  akan  melandasi dalam kaidah-kaidah hukum keimigrasian. 6
Politik  hukum  keimigrasian  suatu  negara mencerminkan
kedaulatan negara, kepentingan  negara,  sejalan  dengan  aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kebijakan selektif  mengatur  bahwa  Orang  Asing  yang akan  masuk  ke  Indonesia  harus  melakukan serangkaian  pemeriksaan  guna  mengetahui kepentingan  apa  yang  dilakukan  orang  asing
5 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
6 Dewansyah, Bilal. 2015. Perkembangan Politik Hukum dan Kebutuhan Hukum Keimigrasian Indonesia: Menjawab Sebagian, Melupakan Selebihnya. Hasanuddin Law Review . Vol. 1, Issue 2, Hal.144.
tersebut  selama  di  Indonesia.  Hal  tersebut dilakukan guna mewujudkan kebijakan selektif  bahwa  hanya  Orang  Asing  yang menguntungkan  bagi  Indonesia  yang  dapat masuk  ke  Indonesia.  Orang  asing  yang  akan menjadi beban atau memungkinkan terjadinya ketidaksejahteraan  di  tengah  masyarakat Indonesia, tidak akan mendapatkan izin masuk ke  negara  Indonesia.  Kebijakan  selektif  itu diterapkan  Indonesia  sebagai  politik  hukum keimigrasian  nasional  guna  menjaga  moral dan  kepentingan  masyarakat,  serta  ketertiban umum  dan  keamanan  nasional.  Melalui kebijakan  selektif,  Indonesia  dapat  pula meminimalisir  atau  mencegah  masuknya orangorang  asing  yang  berniat  mengganggu keamanan  Negara,  baik  dengan  melakukan penyelundupan  hukum,  perdagangan  yang bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan,  maupun  sikap-sikap  yang  tidak sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  dianut  Bangsa Indonesia. 7

## Teori Kedaulatan
Kata ‘kedaulatan’ berasal dari bahasa Inggris, yaitu  ‘ sovereignty’ yang  berasal  dari  kata Latin  ‘superanus’  berarti  ‘yang  teratas’. Negara  dikatakan  berdaulat  atau  ’sovereign’ karena  kedaulatan  merupakan  suatu  sifat  atau ciri  hakiki  negara.  Bila  dikatakan  bahwa negara  itu  berdaulat,  dimaksudkan  bahwa negara  itu  mempunyai  kekuasaan  tertinggi. Walaupun  demikian,  kekuasaan  tertinggi  ini mempunyai  batas-batasnya.  Ruang  berlaku kekuasaan  tertinggi  ini  dibatasi  oleh  batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki  kekuasaan  tertinggi  di  dalam  batas wilayahnya. 8
Dalam  buku  perspektif  imigrasi  karya  Iman Santoso,  menyatakan  bahwa,  Pemahaman mengenai kedaulatan negara berarti kekuasaan
7 Agustina, I., Amanwinata, R., Affandi, H. 2017. Politik Hukum Imigrasi Nasional Pasca Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum . Volume 17, No. 2. Hlm. 64.
8 Iman Santoso. Op.Cit., hlm. 31
tertinggi  yang  menjadi  sifat  atau  ciri  hakiki suatu  negara.  Namun  kekuasaan  tertinggi  ini mempunyai  batas-batas  yang  dibatasi  oleh batas-batas  wilayah  Negara,  yang  artinya bahwa suatu negara hanya memiliki kekuasaan  tertinggi  di  dalam  batas-batas wilayahnya  baik  wilayah  darat  maupun  laut. Di  samping  itu,  suatu  negara  mempunyai kedaulatan  dengan  adanya  beberapa  syarat atau  unsur  sebagaimana  yang  selama  menjadi rujukan masyarakat internasional, yaitu Konvensi  Montevideo  tentang  hak  dan kewajiban  negara  tahun  1933  (Montevideo Convention on the rights and duties of State ). 9
Dalam  mengimplementasikan  politik  bebas aktif  negara  harus  memperhatikan  prinsip kedaulatan negara. Negara-negara yang berdaulat  memiliki  hak-hak  eksklusif  berupa kekuasaan, yaitu: 10 1) Kekuasaan untuk mengendalikan persoalan domestik; 2) Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing;
3) Hak-hak  istimewa  untuk  membuka
perwakilan diplomatiknya di negara lain;
4) Yurisdiksi  penuh  atas  kejahatan  yang dilakukan dalam wilayahnya.
Dengan  demikian  dapat  diartikan  bahwa  di dalam suatu kedaulatan terdapat suatu wilayah kewenangan/  yurisdiksi  yang  melekat  dan tidak  dapat  terpisahkan  dari  kedaulatan  itu sendiri. Sedangkan yurisdiksi adalah kewenangan  yang  dimiliki  negara  untuk melaksanakan  ketentuan  hukum  nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan  bagian  implementasi  kedaulatan dalam  yurisdiksi  negara  pada  batas-batas wilayahnya  yang  melekat  di  setiap  negara berdaulat.  Masyarakat  internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif ( reserved  domain/domestic  juridiction  of state ) karena adanya prinsip kedaulatan negara
9 Ibid ., hlm. 38
dalam batas wilayah negara yang bersangkutan  tanpa  ada  keterikatan  atau pembatasan  hukum  internasional.  Yurisdiksi ini  bersumber  pada  kedaulatan  negara  yang melahirkan  kewenangan/kekuasaan  negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam negara.  Selain  setiap  negara  mempunyai  hak eksklusif,  setiap  negara  juga  memiliki kewenangan  untuk  memperluas  yurisdiksi kriminal terhadap suatu tindak pidana sepanjang  implementasi  perluasan  yurisdiksi kriminal  tersebut  tidak  bertentangan  dengan prinsip-prinsip  umum  yang  diakui  oleh masyarakat internasional. Hal ini mempertegas  bahwa  konsep  yurisdiksi  dan konsep kedaulatan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 11

## C. ANALISIS
Setiap  Orang  Asing  yang  hendak  masuk  ke Indonesia, wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan tujuan kedatangan mereka.
Persyaratan  keimigrasian  ini  merupakan bagian dari kebijakan keimigrasian di Indonesia.  Cappccie  (434:2011)  menulis bahwa Policy  sets  regulations  such  as  the definition  of  an  immigrant,  the  number  of immigrants  to  enter  or  exit  a  country, characteristics of people allowed to access the country,  acceptable  reasons  to  enter  the country, and rules for exit from the country. 12 Artinya  bahwa  kebijkan  dituangkan  dalam peraturan-peraturan yang berisi definisi imigran  atau  pendatang,  jumlah  pendatang yang  masuk  dan  keluar  wilayah  negara, kriteria  orang  yang  dapat  masuk  ke  suatu negara,  persyaratan-persyaratan  masuk  dan keluar wilayah suatu negara.
Persyaratan untuk masuk ke wilayah Indonesia  bagi  Orang  Asing  tersebut  yakni
11 Ibid . hlm. 4-5 12 Cappiccie, Amy C. 2011. A New Model for Studying Immigration Policy. Journal of Immigrant & Refugee Studies , Vol.9, Hal.434–451.
kewajiban untuk memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Selain itu,  setiap  Orang  Asing  wajib  memiliki  Visa yang sah dan masih berlaku untuk masuk dan berada  di  Indonesia  dengan  kegiatan  tertentu. Orang Asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki  Visa  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam Pasal  8  ayat  (1)  UU  No.6  Tahun  2011 menyatakan  bahwa  Setiap  orang  yang  masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen  Perjalanan  yang  sah  dan  masih berlaku.  Serta  Pasal  8  ayat  (2)  berbunyi, Setiap  Orang  Asing  yang  masuk  Wilayah Indonesia  wajib  memiliki  Visa  yang  sah  dan masih  berlaku,  kecuali  ditentukan  lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.
Proses  penolakan  masuk  ini  dilaksanakan  di setiap  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  bandar udara,  pelabuhan  dan  pos  lintas  batas  negara di  seluruh  Indonesia  oleh  Pejabat  Imgirasi. Ketentuan  penolakan  Orang  Asing  masuk yang  berencana  masuk  ke  wilayah  Indonesia telah  diatur  dalam  Pasal  13  ayat  (1)  UU Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian, bahwa Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk  Wilayah  Indonesia  dalam  hal  orang asing tersebut:
a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
b. tidak  memiliki  Dokumen  Perjalanan  yang sah dan berlaku;
c. memiliki  dokumen  Keimigrasian  yang palsu;
d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
g. terlibat  kejahatan  internasional  dan  tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
h. termasuk  dalam  daftar  pencarian  orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
i. terlibat  dalam  kegiatan  makar  terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
j. termasuk  dalam  jaringan  praktik  atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.
Orang  Asing  yang  telah  memiliki  Visa Indonesia  pun  dapat  ditolak  masuk  ke Indonesia  jika  terbukti  melanggar  ketentuan keimigrasian  Indonesia.  Orang  Asing  juga ditolak masuk apabila mereka tidak tercantum dalam  daftar  awak  Alat  Angkut  atau  daftar penumpang  (manifest).  Orang  Asing  yang tidak memiliki biaya hidup yang cukup selama di  Indonesia  menjadi  bahan  pertimbangan untuk dilakukan penolakan masuk. Jika Orang Asing tersebut terdeteksi dapat membahayakan  keamanan  atau  mengganggu ketertiban umum, Orang  Asing ditolak masuk ke Indonesia. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal  106  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
Penolakan  masuk  karena  nama  Orang  Asing termasuk dalam daftar penangkalan, dilakukan berdasarkan  data  orang-orang  yang  dilarang masuk  ke  Indonesia.  Data  tersebut  disimpan dalam sistem yang telah terkoneksi ke seluruh Indonesia  bernama  Enhanced  Cekal  System (ECS)  yang  terintegrasi  ke  dalam  sistem Border  Control  Management  (BCM).  Nama orang  yang  ditolak  masuk  disampaikan  ke Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dari  lembaga penegak  hukum  atau  lembaga  terkait,  baik yang ada di Indonesia seperti TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, KPK maupun lembaga internasional  seperti  Interpol  dan  Imigrasi negara  lain.  Meskipun  telah  memenuhi persyaratan dokumen perjalanan dan keimigrasian  untuk  masuk  ke  Indonesia, Orang  Asing  ditolak  masuk  jika  namanya tercantum dalam sistem ECS ini, dan sistem I- 24/7 milik Interpol.
Orang  Asing  yang  tidak  memiliki  dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku ditolak masuk oleh Pejabat Imigrasi di TPI. Dokumen perjalanan yang sah adalah dokumen perjalanan  yang  disyaratkan  dan  layak  untuk masuk  wilayah  Indonesia.  “Sah”  berarti dilakukan  menurut  hukum  atau  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  dapat dipercaya,  tidak  diragukan,  benar,  asli  dan autentik.  Artinya,  dokumen  perjalanan  tidak boleh  basah,  robek  (halaman  terlepas  dari benang  jahitan  sampul),  halaman/  sampul sobek,  rusak,  atau  tercorat-coret  dengan  tinta atau sejenisnya. Dokumen yang sah merupakan  dokumen  yang  tidak  palsu  atau dipalsukan  baik  data  diri  maupun  otoritas penerbit dokumen tersebut, serta data dokumen perjalanan juga harus sesuai dengan pemegangnya (bukan impostor atau penyemu).  Dokumen  perjalanan  yang  sah adalah  dokumen  yang  diakui  oleh  seluruh dunia  sebagai  dokumen  untuk  melakukan perjalanan internasional. Sedangkan, dokumen perjalanan masih berlaku adalah masa berlaku dokumen perjalanan tidak boleh kurang dari 6 bulan dari berakhirnya tanggal kedaluwarsa.
Orang  Asing  yang  ditolak  masuk  yakni  bagi mereka  yang  terbukti  memiliki  dokumen ditemukan  dalam  berbagai  modus.  Modus tersebut  ialah  pemalsuan  data  diri  oleh  Orang Asing yang diberikan kepada Pejabat Imgirasi untuk  mendapatkan  Dokumen  keimigrasian dan  visa  palsu.  Modus  lain  yang  dilakukan oleh  Orang  Asing  ialah  dengan  cara memberikan  keterangan  palsu  atas  tujuan kunjungan ke Indonesia, biaya hidup, akomodasi,  serta  sponsor  atau  penjamin selama di Indonesia.
Pejabat  Imigrasi  yang  bertugas  di  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  bandara  internasional memiliki  kewenangan  penuh  atas  pemberian persetujuan  kepada  Orang  Asing  untuk  dapat diberikan  izin  masuk  atau  ditolak  masuk  ke wilayah  Indonesia.  Menurut  Skrentny  et.al. (995:2012)  bahwa  kebijakan  keimigrasian  di suatu  negara  mengatur  setiap  orang  yang
masuk  ke  suatu  negara,  lama  tinggal,  tujuan kedatangan,  hal  apa  yang  dibolehkan  dan tidak,  hingga  kegiatan  yang  dilarang  selama tinggal di suatu negara atau Around the world, states  make  immigration  policy  to  regulate which  individuals  may  enter  their  respective territories,  how long they  may  stay,  and  what they can, must, and should do. 13
Pejabat  Imigrasi  dalam  hal  penolakan  masuk Orang  Asing  di  TPI  Bandara  Internasional, mempunyai  otoritas  khusus  dalam  rangka penegakan  hukum  dan  kedaulatan  negara. Keputusan penolakan masuk yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi tidak dapat digugat atau dibatalkan karena alasan keimigrasian. Hal ini tertuang  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  UU  Nomor  6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  yakni Fungsi  keimigrasian  di  sepanjang  garis perbatasan  wilayah  Indonesia  dilaksanakan oleh  Pejabat  Imigrasi  yang  meliputi  Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas.  Ini dapat  berarti  bahwa  seorang  Pejabat  Imigrasi tidak  bersifat  subjektif  dalam  pengambilan keputusan pemberian izin masuk atau penolakan  masuk  kepada  Orang  Asing  yang masuk ke Indonesia melalui TPI bandar udara internasional.    Kemudian,  Orang  Asing  yang ditolak masuk ke wilayah Indonesia, ditempatkan  dalam  pengawasan  sementara sambil  menunggu  proses  pemulangan  ke negara  asalnya  atau  bandara  terakhir  yang bersangkutan  berangkat.  Istilah  pemulangan karena  ditolak  masuk  berbeda  dengan  proses pendeportasian.  Pemulangan  karena  ditolak masuk  dilakukan  masih  di  TPI,  sedangkan pendeportasian adalah bagi Orang Asing yang telah  masuk  dan  menetap  di  Indonesia  dan melakukan  pelanggaran  keimigrasian  seperti melebihi  masa  izin  tinggal  atau overstay. Sebagaimana  Susan  Coutin  (2010)  dalam tulisan Volpp (2012) bahwa the sovereignty of immigration  law  to  be  contested  by  those  the
13 Skrentny, John D. et.al. 2012. “Japan, the United States, and the Philosophical Bases of Immigration Policy.” Journal of Research in Crime and Delinquency. Vol.56(8) Hal.995-1007
law  seeks  to  cast  out,  whether  through  their political  activity,  through  their  taking  of sanctuary  in  particular  spaces  –  in  religious buildings  or  zones  subject  to  sanctuary ordinances  –  or  through  their  mere  presence, in  spaces  where  they  are  not  supposed  to  be, in  Susan  Coutin’s  phrase,  spaces  of  non- existence. 14
Pemulangan Orang Asing yang ditolak masuk dan  dipulangkan  ke  negara  asalnya  adalah tanggung  jawab  maskapai  yang  membawa masuk Orang Asing tersebut. Dalam Bab 5.10 Annex  9  tentang  Facilitation  tahun  2015 15 , sebagai berikut:
5.10 When a person is found inadmissible and is  returned  to  the  aircraft  operator  for transport away from the territory of the State, the  aircraft  operator  shall  not  be  precluded from  recovering  from  such  person  any transportation costs involved in his removal.
Artinya,  ketika  Orang  Asing  ditolak  masuk/ tidak  bisa masuk  wilayah  dan  dipulangkan  ke negara  asalnya  oleh  operator  penerbangan/ maskapai  dari  suatu  wilayah  negara,  operator penerbangan/  maskapai  wajib  mengeluarkan segala biaya transportasi dalam hal
pemulangan/ pendeportasian.
Dalam  Bab  5.11.  Annex 9,  dinyatakan  bahwa the  aircraft  operator  shall  remove  the inadmissible person to:
a)
the  point  where  he  commenced  his journey; or
b) to any place where he is admissible.
Artinya,  operator  penerbangan/  maskapai wajib memulangkan Orang Asing yang ditolak masuk ke:
a)  tempat/negara  keberangkatan  awal  Orang Asing itu; atau
14 Vlopp, Leti. 2012. Imaginings of Space in Immigration Law. Law, Culture and the Humanitites. Sage Publication. Vol. 9(3), Hal.456-474.
b)  ke  tempat/negara  manapun  yang  dapat menerimanya
Berdasarkan Siaran Pers Isu Strategis Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi per Oktober 2017 16 , jumlah total penolakan masuk terhadap  Orang  Asing  ke  wilayah  Indonesia melalui  setiap  TPI  sebesar  1.822  orang. Alasan  penolakan  masuk  tersebut  adalah Orang  Asing  tersebut  termasuk  dalam  daftar penangkalan, tidak memiliki dokumen perjalanan  yang  sah  dan  masih  berlaku,  tidak memiliki  visa,  menggunakan  visa  palsu,  serta alasan pedofilia.
Tabel 1. Data Penolakan Masuk Orang Asing
ke Indonesia 2017 Jumlah Penolakan Masuk Tempat Penolakan Masuk Alasan Penolakan Masuk 1.822 Orang Asing Seluruh TPI di Indonesia Daftar Penangkalan. Tidak memiliki
Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku.
Tidak memiliki  Visa Indonesia.
Visa Palsu.
Pedofilia.
Berdasarkan  data  resmi  dari  Kantor  Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta, sebanyak 562 Warga  Negara  Asing  (WNA)  ditolak  masuk
16 Direktorat Jenderal Imigrasi. Siaran Pers Isu Strategis Keimigrasian Data per Oktober 2017. Surat Nomor: IMI-UM.01.01-5867 Tanggal 19 Desember 2017.
ke  Indonesia  melalui  Bandara  Internasional Seokarno-Hatta  (Soetta),  Tangerang,  Banten. Ratusan  WNA  itu  ditolak  masuk  Indonesia selama  tahun  2017. 17 Penolakan  masuk  ini disebabkan  dari  banyak  faktor  yakni  mulai dari  pemalsuan  dokumen  diri,  paspor  palsu, visa  palsu,  tidak  memiliki  visa  RI,  terlibat perdagangan  manusia,  kejahatan  siber  (cyber crime), hingga termasuk dalam DPO di negara masing-masing.  Dari  562  WNA  yang  ditolak masuk  ke  Indonesia,  185  orang  berasal  dari Bangladesh,  68  dari  China,  62  dari  India,  26 dari Maroko, dan 26 orang lainnya dari negara Pakistan.
Selain  di  perbatasan,  penolakan  masuk  ke Indonesia  juga  dapat  dilakukan  kepada  Orang Asing sebelum tiba di bandar udara internasional di Indonesia. Pengajuan permohonan visa Indonesia oleh Orang Asing di  Perwakilan  Republik  Indonesia  di  luar negeri dapat ditolak karena alasan keimigrasian.  Ditegaskan  dalam  Pasal  42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa permohonan Visa ditolak dalam  hal  nama  pemohon  tercantum  dalam daftar  Penangkalan,  tidak  memiliki  dokumen perjalanan  yang  sah  dan  masih  berlaku,  tidak cukup  memiliki  biaya  hidup  bagi  dirinya dan/atau  keluarganya  selama  berada  di Indonesia,  tidak  memiliki  tiket  kembali  atau tiket  terusan  untuk  melanjutkan  perjalanan  ke negara  lain,  tidak  memiliki  Izin  Masuk Kembali  ke  negara  asal  atau  tidak  memiliki visa  ke  negara  lain,  menderita  penyakit menular,  gangguan  jiwa,  atau  hal  lain  yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban  umum,  tidak  terlibat  tindak  pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan  keutuhan  wilayah  Negara
Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan
17 Kurniawan, Hasan. 19 Desember 2017. Peristiwa.
Sindonews. Diakses dari https://metro.sindonews.com/read/1267017/170/sela ma-2017-ratusan-wna-ditolak-masuk-ke-indonesia- 1513669856 tanggal 6 Maret 2018.
penyelundupan manusia. Ketentuan penolakan Orang  Asing  untuk  diberikan  Visa  tersebut juga  berlaku  kepada  Orang  Asing  yang hendak  masuk  ke  Indonesia  dengan  fasilitas Bebas  Visa  Kunjungan.  Ketentuan  penolakan Orang  Asing  ini  sangan  penting  karena Hyndman (2012) dalam Paasi (2012), menyatakan  bahwa the  securitization  of migration  is  a  defining  feature  of  current geopolitics.  This  closely  resonates  with biopolitics,  the  management  of  populations, and  thus  accentuates  borders. 18 Artinya, peningktan keamanan terhadap arus masuknya Orang  Asing  merupakan  akibat  dari  situasi dan isu aktual geopolitik. Hal ini memengaruhi biopolitik, manajemen populasi, bahkan  hingga  ke  perbatasan.  Hydnman merekomendasikan  bahwa  suatu  negara  wajib memusatkan perhatian pada setiap orang yang masuk ke negaranya (pelintas batas), sebab ini tidak  hanya  sekadar  masalah  perbatasan, melainkan  arus  masuk  orang  ke  suatu  negara melalui perbatasan.
Kewenangan  seorang  Pejabat  Imigrasi  dalam melakukan  penolakan  masuk  kepada  Orang Asing  merupakan  wewenang  penuh  untuk menegakan  hukum  dan  kedaulatan  negara. Untuk  mencapai  negara  yang  berdaulat, Pejabat  Imgirasi  memprioritaskan  pendekatan keamanan  atau security  approach dan kebijakan  selektif  atau selective  policy .  Dua pendekatan  ini  sangat  diutamakan  sebab bertujuan untuk menjalanakan fungsi keimigrasian.  Terkait  pendekatan  keamanan, keamanan  merupakan  sesuatu  yang  berkaitan dengan  seorang  individu  atau  sekelompok orang,  baik  dalam  bentuk  bahaya  fisik, maupun  bentuk  bahaya  lainnya  seperti ekonomi,  psikologi,  politik  dan  sebagainya, seperti  yang  ditulis  Olugbenga  (77:2013) bahwa security  has  to  do  with  self  and  group preservation,  first  from  physical  danger,  and then from other forms of danger which may be
18 Paasi, Anssi.2012. Border Studies Reanimated: Going Beyond the Territorial/ Relational Divide. Environment and Planning. Vol.44, Hal.2303–2309.
economic,  psychological,  political,  etc  in nature. 19 Pendekatan keamanan ini terdiri dari dua  faktor:  eksternal  dan  internal.  Keamanan eksternal  dapat  dipahami  sebagai  ancaman terhadap negara dari luar Indonesia yang dapat mengganggu  stabilitas  negara.  Sementara  itu, keamanan  internal  dapat  diartikan  dengan melindungi  negara  dari  ancaman  stabilitas yang berasal dari dalam negeri.
Kebijakan  selektif  di  TPI  harus  dilaksanakan melalui  sebuah  pendekatan  sistematik  seperti dalam  Kolossov  (623:2012) a  systematic approach  to  the  defence  of  boundaries  is being  worked  out.  This  approach  requires national  security  to  be  defended  throughout the territory of the country, and not only at its borders 20 atau  suatu  pendekatan  sistematik dalam  pertahanan  nasional  di  perbatasan negara  perlu  diterapkan  sebab  pendekatan  ini membutuhkan keamanan nasional tidak hanya di  perbatasan  tetapi  juga  di  seluruh  wilayah negara.  Sehingga,  penegakan  hukum  terhadap pendatang  illegal  dan  penyelundup  narkotika tetap  perlu  dilaksanakan  dengan  melalui tindakan-tindakan  keimigrasian  di  perbatasan sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian bagian  I  (Umum)  bahwa  kebijakan  selektif ( selective  policy) menjunjung  tinggi  nilai  hak asasi  manusia,  tetapi  tetap  ada  ketentuan terkait  masuk  dan  keluar  Orang  Asing  ke wilayah  Indonesia,  serta  bagi  mereka  yang memperoleh  Izin  Tinggal  di  Indonesia  sesuai dengan maksud dan tujuannya untuk berkegiatan dan berada di Indonesia. Merujuk pada kebijakan selektif ini, serta dalam rangka melindungi  kepentingan  nasional,  hanya
19 Olugbenga, Ebenezer Olatunji. 2013.The Impact of Migration on Internal Security: The case of Itinerant Fulani Herdsmen in Ekiti State, South West Nigeraia. IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS). Vol.16 Issue 3, Hal.77-82 20 Kolossov, Vladimir. 2012. Border Studies:
Changing Perspectives and Theoritical Approaches. Geopolitics. Vol. 10, No. 4, Hal.606-632.
Orang  Asing  yang  memberikan  manfaat  serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum  diperbolehkan  masuk  dan  berada  di Wilayah Indonesia. Dalam tulisannya, Rosenblum  (15:2009)  menyatakan  bahwa Immigration policy should also ensure that the number  and  type  of  immigrants  entering  the country  promote  economic  growth  without depressing wages . 21 Ini dapat diartikan bahwa kebijakan keimigrasian harus mampu memastikan  jumlah  orang  yang  masuk  ke Indonesia  bisa  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  tanpa  menurunkan  upah  pekerja lokal.

## D. KESIMPULAN
Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa  penolakan  masuk  Orang  Asing  ke wilayah  Indonesia  di  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di seluruh Indonesia dilaksanakan  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Keluar  Masuk  Wilayah  Indonesia  di  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi.  Selain  dua  peraturan ini, proses penolakan masuk ke Indonesia dan pemulangan  Orang  Asing  ke  negara  asalnya diatur dalam Konvensi Organisasi Penerbangan  Sipil  Internasional  (ICAO) Annex  9  bulan  Oktober  2015.  Penolakan Orang Asing masuk ke Indonesia dilakukan di Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  di  bandara internasional,  pelabuhan  dan  pos  lintas  batas negara.  Penolakan  masuk  juga  dilakukan  di Perwakilan  RI  di  luar  negeri  dengan  menolak permohonan visa Indonesia. Alasan penolakan masuk  terdiri  dari  dokumen  perjalanan  yang tidak  sah  dan  sudah  tidak  berlaku,  tidak memiliki  visa,  menggunakan  visa  palsu  dan kejahatan pedofilia.
21 Rosenblum, Marc R. 2009. Immigration and U.S. National Interests: Historical Cases and the Contemporary Debate . Immigration Policy and Security (U.S., European and Commonwealth Perspectives). New York: Routledge.
Penolakan  masuk  Orang  Asing  ke  Indonesia dilaksanakan  oleh  Pejabat  Imigrasi  di  TPI secara  objektif  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku.  Pejabat Imigrasi  di  TPI  memiliki  wewenang  penuh untuk  memutuskan  memberikan  izin  masuk atau penolakan masuk kepada Orang Asing ke Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Keimigrasian  dan  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM.  Pejabat  Imigrasi  yang menolak  untuk  menerbitkan  permohonan  visa Indonesia  kepada  Orang  Asing  juga  bentuk dari  otoritas  tertinggi  suatu  negara.  Jadi, penolakan  masuk  dan  penolakan  pemberian visa  Indonesia  merupakan  bentuk  kedaulatan negara  Indonesia  yang  absolut  dan  mutlak. Untuk  mencapai  negara  yang  berdaulat, Pejabat  Imgirasi  memprioritaskan  pendekatan keamanan  atau security  approach dan kebijakan selektif atau selective policy.
Dapat  disarankan  bahwa  penolakan  masuk Orang  Asing  ke  Indonesia  untuk  dapat dilakukan  sebelum  mereka  tiba  di  Indonesia baik  melalui  permohonan  visa  di  Perwakilan RI  di  luar  negeri  maupun  melalui  konter check-in di  bandara  sebelum  mereka  tiba  di Indonesia.  Selain  itu,  dapat  juga  disarankan bahwa  sistem  pengelolaan  data  penumpang ( advanced passengers information system atau APIS)  dari  setiap  maskapai  dapat  terhubung ke  sistem  perlintasan  dan  data  penumpang  di BCM.  Pengintegrasian  sistem  ini  bermaksud untuk  mengirimkan  data  Orang  Asing  yang tidak  dapat  masuk  ke  Indonesia  misalnya karena  asalan  daftar  penangkalan,  daftar pencarian orang (DPO), dan alasan keimigrasian lainnya.

## E. DAFTAR RUJUKAN
Adi, B. (2017, Oktober 23). www.rappler.com . Retrieved Maret 2018, 2018, from Rappler: www.rappler.com
Agustina,  I.,  Amanwinata,  R.,  &  Affandi,  H.
(2017). Politik Hukum Imigrasi
Nasional Pasca Terbentuknya Masyarakat  Ekonomi  Asean. Pena Justitia:  Media Komunikasi dan  Kajian Hukum, 17 (2), 64.
Cappiccie,  A.  C.  (2011).  A  New  Model  for Studying  Immigration  Policy. Journal of Immigrant and Refugee , 434-451.
Dewansyah,  B.  (2015).  Perkembangan  Politik
Hukum dan Kebutuhan Hukum Keimigrasian Indnoesia: Menjawab Sebagian Melupakan Selebihnya. Hasanuddin Law Review , 144.
ICAO. (2015, October). Annex 9. Facilitation .
Imigrasi,  D.  J.  (2017,  Desember  19).  Siaran Pers. Isu  Strategis  Keimigrasian ,  pp.  1-
9.
Indra,  M.  (2010). Perspektif  Penegakan Hukum  dalam  Hukum  Keimigrasian Indonesia . Jakarta: Imigrasi.
Kolossov, V. (2012). Border Studies:
Changing  Perspective  and  Theoritical Approaches. Geopolitics,  10 (4),  606- 632.
Kurniawan, H. (2017, Desember 19). Peristiwa .  Retrieved  Maret  6,  2018, from Sindonews:
www.metro.sindonews.com
Olugbenga,  E.  O.  (2013).  The  Impact  of Migration  on  Internal  Security:  The Case  of  Itinerant  Fulani  Herdsmen  in Ekiti State. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 16 (3), 77-82.
Paasi,  A.  (2012).  Border  Studies  Reanimated:
Going Beyond the Territorial/ Relational  Divide. Environment  and Planning, 44 , 2303-2309.
Rosenblum,  M.  R.  (2009). Immigration  and U.S.  National  Interests:  Historical Cases  and  the  Contemporary  Debate.
New York: Routledge.
Santoso,  I.  (2012). Perspektif  IMigrasi  dalam Migrasi  Manusia. Bandung:  Reka CIpta.
Skrentny,  J.  D.,  &  al.,  e.  (2012).  Japan,  the United  States,  and  the  Philosophical Bases of Immigration Policy. Journal of Research  in  Crime  and  Deliquency,
56 (8), 995-1007.
Starke, J. (2000). Pengantar Hukum Internasional  Edisi  Kesepuluh. Jakarta:
Sinar Grafika.
Vlopp,  L.  (2012).  Imaginings  of  Space  in Immigration Law. Law, Culture and the Humanities, 9 (3), 456-474.

## Peraturan-Peraturan:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimgirasian.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2016
tentang  Perubahan  atas  PP  Nomor  31 Tahun 2013
tentang Peraturan Pelaksanaan  UU  No.  6  Tahun  2011
tentang Keimigrasian.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Keluar dan  Masuk  Wilayah  Indonesia  di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

## BIODATA PENULIS
Ridwan  Arifin ,  dilahirkan  di  kota  Malang  pada  tanggal,  12  November  1988,  Dosen  Tetap  pada Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menyelesaikan Diploma III Ahli Madya Imigrasi (Amd.Im) di Akademi Imigrasi Jakarta (2009), Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Azzahra Jakarta (2011), Magister Sains Program Studi Administrasi Negara di STIA  Yappan  Jakarta  (2012)  dan  Post  Magister  (GDIR)  Program  Studi  Hubungan  Internasional  di Flinders University Australia (2015). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : anindito.wiraputra@politeknikimigrasi.ac.id

## PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian merupakan majalah ilmiah yang telah  terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang  Keimigrasian. Terbit sebanyak 2 (dua) nomor dalam setahun (Maret dan Oktober). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menerima naskah karya  tulis  Imiah  hasil  Penelitian di  bidang  dan  tinjauan  keimigrasian  yang  belum  pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Redaksi  menerima  naskah/karya  ilmiah  bidang  Keimigrasian  dari  dalam  dan  luar  lingkungan Politeknik Imigrasi;
2. Jurnal Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian mengunakan sistem Peer- Review dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;
3. Naskah  Tulisan  dapat  berupa  :  Artikel  hasil  Penelitian  (penelitian  empiris  maupun  penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)  di  bidang  Kajian  Keimigrasian,  baik  dalam  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
4. Naskah  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia   atau  bahasa  Inggris,  dikirim  dalam  bentuk soft file melalui e-mail menggunakan  program  aplikasi office MS-Word atau  dalam  bentuk print- out (hard copy) yang dikirimkan ke alamat redaksi dan di sertai Curriculum Vitae;
5. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 20 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup : Judul; Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa  Indonesia  mengunakan  huruf  kapital   12  untuk  bahasa  Indonesia,   judul  bahasa  inggris mengunakan huruf kecil Times New Roman 11.5. Judul ditulis maksimal 14 kata.
7. Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instasi Penulis (tanpa menyebutkan   jabatan atau pekerjaan di instasi) ditulis mengunakan huruf kecil font Times New Roman 11.5.

## Sistematika Penulisan:

## A.   NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN EMPIRIS:

## ABSTRAK
Abstrak ditulis dalam dua bahasa,  Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata  (10-30  baris/  satu  (1)  paragraf)  diketik  menggunakan  huruf Times  New  Roman ; font  11.5 italic ; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## PENDAHULUAN
Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode  (metode  penelitian  yang  digunakan,  di  antaranya  meliputi  jenis  penelitian,  lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi  Kesimpulan  dan  saran.  Kesimpulan  dan  saran  ditulis  dalam  bentuk  uraian  bukan  dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka  : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.
Contoh..... Hamzah.  Andi,  Bantuan  Hukum  suatu  Tinjauan  Yuridis. Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1983 .

## B.   NASKAH ARTIKEL ULASAN HASIL PENELITIAN NORMATIF (STUDI DOKUMENTER), PEMIKIRAN DAN INFORMASI LAIN YANG BERSIFAT ILMIAH:

## JUDUL AKTUAL
Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

## NAMA PENULIS
Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

## ABSTRAK
Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## KATA KUNCI
Mengandung  yang  di  indekskan  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  dan  Inggris  minimal  3  kata maksimal 5 kata.

## PENDAHULUAN
Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka  : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan. Contoh..... Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 .

## C.   PERSYARATAN LAINNYA:
1. Naskah dilengkapi dengan indeks;
2. Naskah diketik rapi 1.15 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf Times New Roman; Font 11.5 ;  antara  10-20  halaman;  Ukuran  margin  kanan,  kiri,  atas  dan  bawah  2.25  cm;  di print- out atau soft-copy ;
3. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh : ........................(Hamzah, 2007: 15);
4. Isi  tulisan  di  luar  tanggungjawab  redaksi.  Dan  redaksi  berhak  mengedit  redaksional  tanpa merubah arti;
5. Naskah  yang  belum  memenuhi  syarat  akan  dikonfirmasikan  atau  dikembalikan  untuk diperbaiki;
6. Naskah yang diusulkan wajib dikirim melalui  email ke: jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
7. Komunikasi  terkait  Karya  Tulis  Ilmiah  yang  diusulkan  dapat  menghubungi  redaksi   Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian melalui email : jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
Selanjutnya, Naskah yang di print-out dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada  :

## Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001 Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com