## Nashih Muhammad
Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung Email: nashih1987@gmail.com

## Eko Sariyekti
Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung E-mail: Ekosariyekti1986@gmail.com
Sumarjoko
Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung E-mail: sumarjoko.kusumo@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel ini mendiskusikan tentang reaktualisasi konsep nāsākh yang sangat penting dan relevan berdasarkan kenyataan sosiologis, bahwa dalam waktu kurang dari 22 tahun  terdapat  beberapa  ketentuan  hukum  awal  Al-Qur'an  telah  mengalami peruberubahan beberapa kali dalam memenuhi kebutuhan masyarakat  yang terus berkembang. Perubahan  siklus  sosial, moral, dan  budaya  merupakan fakta  yang diakui oleh  ahli  hukum  dan  dipertimbangkan dalam penentuan teori  dan  tradisi hukum Islam. Nāskh adalah salah satu gagasan paling relevan di sekitar aturan yang disediakan  dalam  Al-Qur'an  yang  menghubungkan  firman  Tuhan  dengan kehidupan orang beriman. Nāsākh menjadi hal yang penting dalam pengembangan metodologi Islam. Pada prinsipnya, ulama Muslim menerima adanya nāsākh , tetapi terbatas pada syariat Islam terhadap syariat samawi sebelumnya. Adapun mengenai adanya nāsākh dalam  syariat  Islam  terutama  terhadap  al- Qur’an  para  ulama terdapat perbedaan. Diskursus terhadap pergantian teks hukum ( nāsākh ) atau tidak adanya pergantian menjadi perdebatan dikalangan ulama fiqh (fuqaha). Persoalan ini  sangat  penting  dalam  sejarah  perkembangan  hukum  Islam.  Karena  terkait langsung  terhadap  proses  pelaksanaan  ijtihad  oleh  ulama  ahli  fiqh.  Pengambilan dan penetapan hukum membutuhkan penalaran logis seorang mujtahid. Berkaitan dengan  hal  tersebut  penulis  bermaksud  membahas  tentang  teori nāsākh yang diperlukan dalam kajian hukum Islam dan bentuk- bentuk nāsākh yang dipraktikan oleh  ahli fiqh serta  bagaimana  aktualisasi  konsep nāsākh dalam  persoalan kontemporer.

## A. PENDAHULUAN
Nāskh adalah  salah  satu  gagasan
paling relevan di  sekitar aturan yang disediakan dalam Al-Qur'an yang menghubungkan  firman  Tuhan  dengan kehidupan  orang  beriman  (Abdullah Saeed,  2005:77). Nāsākh menjadi  hal
yang  penting  dalam  pengembangan metodologi Islam (Jasser Auda, 2007:66). Islam  datang  dengan  membawa  syariah baru  dalam  konteks  sosial  yang  baru. Sebelumnya,  syariah  juga  datang  kepada orang-orang  Yahudi  dan  Nasrani  dalam konteks  sosial  yang  berbeda.  Bahkan

## REAKTUALISASI NASAKH PERSPEKTF SOSIOLOGIS
Kata kunci: Reaktualisasi, nāsākh , sosiologi
terkait  jarak  terdekatnya  hingga  lima abad.  Dalam  perspektif  yang  berbeda, orang-orang Yahudi menolak keberadaan hukum  Islam  yang  menāsākh  hampir semua  permasalahan  hukum  mereka. Orang  Yahudi  berpegang  suatu  riwayat yang  disandarkan  kepada  Nabi  Musa, “ Berpeganglah  tetap  pada  sabat  selama masih  ada  langit  dan  bumi .”  (Amir Syarifuddin,  1997:219). Mereka  juga meriwayatkan  secara  mutawatir  perkatan Nabi Musa, “Syariatku tidak dināsākhkan sebagaimana  yang  kamu  dakwakan.” Perkataan  ini  mengulang  ungapkan  pada konteks  sosial  pada  zaman  nabi  Musa. Meskipun  demikian  sebagian  minoritas Yahudi menerima terjadinya suatu nāsākh .
Baik nāsākh itu  diartikan  pencabutan hukum  lama  dengan  dalil  baru  atau penjelasan tentang berakhir masa berlaku hukum  yang  lama.    Para  ulama  Muslim sepakat,  bahwa  kedatangan  syariat  Islam menāsākh beberapa syariat agama samawi yang  datang  terdahulu syār’ū  mān qāblānā karena kondisinya sosial masyarakat  telah  berbeda.  Meskipun kondisi  sosial  tidak  diungkapkan,  namun yang  jelas  Islam  tidak  melegalkannya.
Semisal syariat
Nabi Adam, diperbolehkan perkawinan antara saudara kandung. Hal tersebut sangat kondisional terkait konteks sosio-antropologis saat itu. Diperbolehkannya pernikahan antar
saudara  kandung  tersebut  karena  kondisi dan sistem masyarakat saat itu menghendaki  demikian.  Nalar  syariat  itu menghendaki suatu kebaikan kepada umat manusia seluruhnya.
Ketika  syariat Islam  datang,  Al- Qur`An me nāsākh hukum tentang bolehnya  perkawinan  antar  saudara kandung. Allah mengganti hukum terdahulu dengan hukum baru yang lebih baik dan relevan dengan konteks perkembangan  sosial  saat  al-Qur`an diturunkan. Secara logis, larangan perkawinan antar saudara ini karena umat manusia  saat  ini  telah  berkembang  pesat dan menjadi bermacam suku dan bangsa. Termasuk  hukum  terdahulu  ( syār`ū  mān qāblānā )  adalah,  orang-orang  Yahudi dilarang  bekerja  dihari Sabat.  Kemudian larangan  tersebut  di- nāsākh oleh  agama Nasrani  menjadi  hari  Minggu  dan  Islam menggantikan  hari-hari  mulia  itu  dengan hari  Jum’at.  Sehingga  Jum’at  dinyatakan sebagai  hari  yang  mulia  atau sāyyidūl āyyām (Amir Syarifuddin, 1997, 219).
Nāsākh memiliki  relevansinya terletak  pada  kenyataan  bahwa,  dalam kurun waktu yang sangat singkat 22 tahun, setidaknya  beberapa  dari  ketentuan  awal dalam  Al-Qur'an  berubah  beberapa  kali untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat yang terus berkembang. Keadaan berubah,  begitu  pula  keharusan  moral, fakta  yang  diakui  sampai  batas  tertentu
dalam  teori  dan  tradisi  hukum  Islam. Namun, nāskh kurang  diperhatikan  oleh para  ahli  hukum  dan  ulama  Muslim sebagai metode penting dalam menghadapi  perubahan  hukum  secara substansial.  Ini  telah  dipelajari  sebagian besar sebagai objek keingintahuan sejarah (Abdullah  Saeed,  2005:77-78).  Pada prinsipnya,  ulama  Muslim  menerima adanya nāsākh , tetapi terbatas pada syariat Islam terhadap syariat samawi sebelumnya.  Adapun  mengenai  adanya nāsākh dalam  syariat  Islam  terutama terhadap  al- Qur’a n  para  ulama  terdapat perbedaan. Diskursus terhadap pergantian teks  hukum  ( nāsākh )  atau  tidak  adanya pergantian menjadi perdebatan dikalangan ulama fiqh (fuqaha). Persoalan ini sangat penting dalam sejarah perkembangan hukum Islam.
Karena  terkait  langsung terhadap proses pelaksanaan ijtihad oleh ulama ahli fiqh.  Pengambilan dan penetapan hukum membutuhkan  penalaran  logis  seorang mujtahid. Seorang mujtahid akan melihat penunjukan  hukum  yang  terdapat  dalam teks.  Baik  al- qur’an  atau  as -sunnah.
Dalam  hal  ini, jumhur  ulama  menerima adanya nāsākh dalam  al- Qur’an  tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan ayat-ayat nāsikh dan mānsūkh -nya.  Terkadang  suatu  ayat zhahirnya kontradiktif terhadap ayat yang lain,  tetapi  ada  suatu  upaya  untuk
dikompromikan  semaksimal mungkin.
Meskipun demikian persoalan kontradiktif  ini  adalah  perspektif  ulama dalam menafsirkan ayat tertentu.
Dimungkinkan pula ayat yang sebelelumnya kontradiktif tidak dianggap kontradiktif oleh ulama muakhirin. Karena  adanya  pemaknaan  baru  yang didukung  dengan  pelaksaan  riset  dala aspek  disiplin  ilmu  sosial  kekinian. Namun  tak  dapat  dipungkiri  terdapat beberapa  ayat  yang  kontradiktif  dan  tak dapat  dikompromikan  dengan  jalan apapun  karena  terkait  dengan  konteks sosiologis  pada  saat  saat  ayat  tersebut diturunkan. Sehingga nāsākh adalah satu- satunya  jalan  yang  tak  dapat  dihindari dalam  persoalan  ayat  yang  sifatnya kesejarahan  tersebut.    Implementasi nāsākh secara historis tersebut bagaimana dapat ditangkap lagi oleh ulama kontemporer dengan pendekatan sosiologis.
Berkaitan dengan hal tersebut penulis bermaksud  membahas  tentang  teori nāsākh yang  diperlukan  dalam  kajian hukum  Islam  dan  bentuk-bentuk nāsākh yang  dipraktikan  oleh  ahli fiqh serta bagaimana  aktualisasi  konsep nāsākh dalam persoalan kontemporer. Tulisan ini merupakan  tulisan  merujuk  pada  kajian pustaka (library research) dengan metode kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan  sosiologis  dalam  membaca
teks  dan  konteks  sosial  pada  saat
terjadinya nāsākh. Penulis
juga mengungkapkan  alasan-alasan  fuqaha memberlakukan  nāsākh  pada  ayat -ayat tertentu  terkait  persoalan  hukum  yang dihadapkan teks yang kontradiktif.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian Nāskh
Secara  etimologi,  kata  “ ān - nāskhū ” dalam  bahasa  Arab  memiliki  makna “menghilangkan ( āl - Izālāh) ” atau
“meniadakan” (Muhammad ad -Dimyathi,
2009:32).  Menurut  sebagian  ahli  bahasa, kata  “ ān - nāskhū ” ini  termasuk  kata “ mūstārāk ”  atau  memiliki  makna  ganda.
Oleh  karena  itu  terkadang  kata  “ nāsākh ” digunakan  dalam  arti  “ ān - nāqlū ”  yang
berarti
“memindahkan”
at au
“mengalihkan”  sesuatu.  Sebagian  ulama menggunakan  kata  “ ān - nāskhū ”  dengan arti  “menghilangkan”  dan  “meniadakan” adalah  bentuk  makna hāqiqi sedangkan makna
mājāzi -nya adalah
“memindahkan”  atau  “mengalihkan”.
Sebaliknya  ada  juga  yang  menggunakan secara hā qiqi dalam  arti  “memindahkan” atau  “mengalihkan”  sedangkan mājāzi - nya adalah “menghilangkan” atau “meniadakan.”
Perbedaan  pandangan  terhadap  arti kata  “ ān - Nāsākh” ini  akan  berpengaruh meskipun  tidak  secara  prinsip  terhadap pandangan
mereka ketika
menggunakannya  dalam  istilah  hukum. Sehingga  muncul  beberapa  definisi tentang nāsākh dari  ulama-ulama  yang berbeda  mazhab.  Definisi  yang  paling mudah  dipahami  sebagaimana  yang dikemukakan  as-Syatibi  dari  mazhab Malikiyah  yang  mendefinisikan  bahwa, nāsākh adalah  Mencabut  hukum syar`i dengan dalil syar`i terkemudian.
Sedangkan  mazhab  Zhahiri  menyatakan nāsākh itu  bukan  mencabut  hukum  yang berlaku,  tetapi  menyatakan  berakirnya masa berlakunya perintah pertama.
Terlepas  dari  segala  prasangka  dalam bermazhab,  perbedaan  pendapat  para ulama  tersebut  bersandarkan  pada  surat al-Baqarah: 106 yang diungkapkan,
“ A pa saja ayat yang Kami nāsākhkan atau Kami jadikan manusia lupa kepadanya,  Kami  datangkan  ganti  yang lebih  baik  daripadanya  atau  sebanding dengannya.”
Dalam
pandangan mazhab Mu’tazilah,  bahwa An- Nāsikh itu  secara hākiki adalah  sabda  yang  datang  dari Allah atau dari Nabi Muhammad melalui perbuatan  yang  muncul  dari  pada  Nabi Muhammad  sendiri  yang  mencabut berlakunya  suatu  hukum  yang  pernah ditetapkan.  Sedangkan  dalam  mazhab Syafi’i, An- Nāsikh itu  adalah  Allah, namun  penggunaan  dalam  arti mājāzi . Dalam kaidah bahasa Arab, nāsākh adalah suatu  proses  dalam  pencabutan  hukum tertentu, adapaun nāsikh adalah pelakunya
yaitu  asy- Syari’.  Adapun  hukum  yang
dicabut masa berlakunya disebut
“ mānsukh ” dan digantikan dengan hukum yang datangnya terakhir.

## 2. Term Terkait Nāskh
Para ulama
pendahulu
memberlakukan teori nāsākh dengan jangkauan makna yang lebih luas daripada yang  dibicarakan  para  ulama ūshūl  fiqh .
Semisal  pemberlakuan  lafaz mūqāyyād
terhadap  lafaz Mūtlāq diberlakukan sebagai nāsākh , lafaz khusush yang men- tākhshis lafaz `ām juga  diberlakukan sebagai nāsākh ,  baik  dalil  tersebut terpisah, beriringan ataupun bersambungan.  Suatu bāyān terhadap lāfāz  mūjmāl juga  diberlakukan nāsākh .
Pencabutan  hukum syar`i dengan dalil syar`i yang  datang  belakangan  juga diartikan nāsākh .  Sedangkan  dalam pengertian  ulama  ushul  fiqh, nāsākh hanya  berlaku  uraian  terakhir,  yaitu pencabutan hukum  syar`i dengan dālil syar`i yang datangnya belakangan.
a. Tāqyid
Lafad mūthlāq secara lahir ditinggalkan hingga mendapatkan pembatasan ( qāyyid) . Adannya
pembatasan  tersebut  menanggalkan sifat  mutlak  dan  yang  berlaku  adalah yang mūqāyyād, sehingga  kedudukan mūqāyyād terhadap mūthlāq ibarat kedudukan nāsikh terhadap mānsūkh .
b. Bādā `
Bādā` ini  mirip  dengan nāsākh namun terkandung makna negatif. Hal tersebut  terjadi  karena  ketidaktahuan pembuat hukum tentang apa yang telah terjadi  sehingga  merasa  perlu  untuk mencabutnya kembali dengan digantikan  yang  baru. Bādā` tidak dapat dinisbatkan kepada Allah, karena ilmu  Allah  meliputi  segala  sesuatu yang akan datang ataupun yang berlalu. Bādā` ini  bisa  terjadi  pada  seorang Hakim, Mufti bahkan Mujtahid dalam melakukan  penetapan  hukum  pada suatu  persoalan.  Semisal qāūl  qādim yang  digantikan qāūl  jādid oleh  Asy- Syafi`i.
c. Istisnā `
Dalam nāsākh bagian  terdapat bentuk  pengecualian  atau istisnā` yaitu,  pengecualian  bagi  masa  kedua dari  pemberlakuan  perintah  untuk selamanya.  Pengecualian  itu  datang dalam  bentuk  lafaz  umum  kemudian dikecualikan  dari  bagiannya.  Jumlah yang dikecualikan itu bagian dari lafaz umum.  Sehingga  lafaz  umum  tersebut hanya diamalkan atas sisa pengecualiannya.
d. Tākhshish
Secara  teori, nāsākh itu  berlaku pada  semua  bagian  pada āfrād -nya, yang  terkandung  dalam mānsūkh . Sedangkan tākhshish tidak  karena
hanya  mengeluarkan  sebagian  dari āfrād -nya.  Namun  terkadang nāsākh juga hanya mengenai sebagian āfrād - nya  sehingga  lafaz  tersebut  masih berlaku  pada  bagian  yang  tidak  di- nāsākh .  Sehingga ini menyerupai teori tākhshish. Meskipun  demikian  ada perbedaan  yang  prinsip  antara nāsākh dan tākhshish . (1) Nāsākh mengeluarkan  suatu  hukum  setelah hukum itu pernah diberlakukan sedangkan tākhshish mengeluarkan hukum yang belum pernah
diberlakukan. (2) Nāsākh hanya
datangnya  dari  pembuat  hukum  atau Syari` sedangkan tākhshish dapat terjadi  dengan  metode  qiyas.  (3) Nāsākh dapat terjadi terhadap a syariat Islam  dengan  syariat  sebelumnya, tetapi takhshish hanya  terjadi  pada syariat  yang  sama.  (4) Nāsākh dapat mengeluarkan  semua  hukum  yang pernah  berlaku  pada  semua āfrād -nya sedangkan tākhshish tidak.
3. Nāsākh dalam  Term  Agama Samawiyah
Agama Islam datang dengan
membawa syariah baru setelah sebelumnya  datang  pula  syariah  kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang- orang Yahudi menolak keberadaan hukum Islam  yang  menāsākh  hampir  semua permasalahan  hukum  mereka.  Mereka
berpegang suatu riwayat yang disandarkan kepada Nabi
Musa,
“Berpeganglah  tetap  pada  sabat  selama masih  ada  langit  dan  bumi”  (Amir Syarifuddin,  1997:219).  Mereka  juga meriwatkan  secara  mutawatir  perkatan Nabi Musa, “Syariatku tidak di nāsākh kan sebagiamana  yang  kamu  dakwakan”. Meskipun  demikian  sebagian  minoritas Yahudi menerima terjadinya suatu nāsākh .    Baik nāsākh itu  diartikan pencabutan hukum lama dengan dalil baru atau  penjelasan  tentang  berakhir  masa berlaku hukum yang lama.
Para  ulama  Muslim  sepakat,  bahwa kedatangan  syariat  Islam menāsākh beberapa  syariat  agama  samawi  yang datang  terdahulu syār’ū  mān  qāblānā karena kondisinya telah berbeda. Semisal syariat Nabi Adam, diperbolehkan perkawinan  antara  saudara  kandung. Perkawinan tersebut menghasilkan berbagai generasi seperti yang ada saat ini. Diperbolehkannya pernikahan antar saudara  kandung  tersebut  karena  kondisi saat  itu menghendaki  demikian.  Tanpa semua ini, maka tiada perkembangan bagi generasi  umat  manusia.  Demikianlah, syariat  itu  menghendaki  suatu  kebaikan kepada umat manusia seluruhnya. Ketika syariat Islam datang, kemudian me nāsākh hukum  tentang  bolehnya  perkawinan antar  saudara  kandung.  Demikianlah, Allah mengganti hukum terdahulu dengan
hukum  baru  yang  lebih  baik  dan  relevan dengan  zaman.  Dilarangnya  perkawinan antar  saudara  ini  karena  umat  manusia saat  ini  telah  berkembang  pesat  dan menjadi  bermacam  suku  dan  bangsa. Termasuk  hukum  terdahulu  atau syār`ū man qāblānā adalah, orang-orang Yahudi dilarang  bekerja  dihari Sabat.  Kemudian larangan  tersebut  di - nāsākh oleh  agama Nasrani  menjadi  hari  Minggu  dan  Islam menggantikan  hari-hari  mulia  itu  dengan hari  Jum’at.  Sehingga  Jum’at  dinyatakan sebagai  hari  yang  mulia  atau sāyyidūl āyyām .
Pada  prinsipnya,  ulama  Muslim menerima  adanya nāsākh ,  tetapi  terbatas pada  syariat  Islam  terhadap  syariat samawi  sebelumnya.  Adapun  mengenai adanya nāsākh dalam  syariat  Islam terutama  terhadap  al- Qur’an  para  ulama terdapat perbedaan. Ulama jumhur menerima adanya nāsākh dalam al- Qur’an tetapi  mereka  berbeda  pendapat  dalam menetapkan ayat-ayat nāsikh dan mānsūkh -nya.  Terkadang  suatu  ayat zhahirnya kontradiktif terhadap ayat yang lain,  tetapi  tetapi  dapat  dikompromikan. Meskipun  demikian  terdapat  beberapa ayat  yang  kontradiktif  dan  tak  dapat dikompromikan  kecuali  dengan nāsākh.
Semisal ayat-ayat surat Al-Anfal: 65 yang mengungkapkan,
“ Jika ada dua puluh orang yang sabar diantara kamu niscaya mereka akan dapat
mengalahkan  dua  ratus  orang ”  Ayat  ini berbenturan  Surat  Al- Anfal:  66,  “ maka jika  ada  seratus  orang  yang  sabar diantara kamu niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang ”.
Sebagian ulama yang menolak adanya nāsākh dalam al- Qur’an. Mereka dipelopori  oleh  Abu  Muslim  al-Isfahani dengan salah satu argumentasinya, bahwa al- Qur’an  itu  kalam  Allah  yang  bersifat qādim dan  telah  ada  sejak  zaman  dahulu āzāli .  Sesuatu  yang qādim tidaklah mungkin  dicabut.  Sedangkan  ulama jumhur  membantah  argumentasi  tersebut dengan  argumentasi  yang  lain  mengenai sifat qādim -nya kalam Allah  itu.    Bagi ulama  jumhur,  bahwa kālām Allah  itu qādim ,  namun nāsākh yang  berlawanan dengan qādim -nya kālām Allah  itu sifatnya  tertentu  untuk nāsākh  tilāwāh .
Sedangkan nāsākh itu  bukan  hanya berlaku pada tilawah saja. Namun terdapat nāsākh  hukum  yang  berkaitan  dengan kultur  sosiologi  pada  saat  hukumtersebut diberlakukan.
Dengan  demikian qādim -nya kālām Allah  tidak  meniadakan nāsākh secara keseluruhan. Juga mānsūkh tilawah bukan berati  mencabut  asal  hukum,  tetapi mencabut penyampaian tilawah-nya serta memutus  hubungan mūkāllāf dengan tilawah tersebut.      Sebagian  ulama berpendapat, bahwa Allah berbuat sesuatu secara  mutlak  dan  tidak  tunduk  pada hikmah dan tujuan, meskipun hal tersebut
selaras  dengan  hikmah  dan  tujuan.  Allah dapat  menyuruh  umat  manusia  untuk melakukan  sesuatu  pada  waktu  tertentu dan  melarangnya  pada  waktu  yang  lain. Semisal tidak bolehnya berperang pada bulan-bulan yang dimuliakan dan  boleh  berperang  pada  bulan  yang lain.
Sebagian lagi berpendapat,
perbuatan Allah itu mengikuti maslahah dan mudharat. Allah menyuruh manusia untuk melakukan suatu perbuatan tertentu karena perbuatan yang disuruh itu mengandung māṡlāḣāt pada  waktu  itu  dan  menghentikan perbuatan  tersebut  pada  waktu  yang lain  ketika  perbuatan  tersebut  jika
dilakukan akan mengandung
mudharatnya.  Kedua  hal  ini.  Dalam  hal
ini nāsākh didasarkan  pada  dalil  aqli.
Sedangkan menurut dalil n āqli sebagaimana dalam surat al-Baqarah: 106 pada  keterangan  sebelumnya.  Dikuatkan lagi  dengan  surat an-Nahl:  101  yang mengungkapkan,  “Dan  bila  Kami  ganti satu ayat menempati ayat yang lain, Allah mengetahui apa yang diturunkan-Nya.

## 4. Syarat-Syarat Nāskh
Ulama  yang  membolehkan  adanya suatu nāsākh dengan memberikan beberapa  syarat  antara  lain:  (a) Nāsākh terjadi  pada  hukum  syar`i  yang  sifatnya amaliyah, bukan aqliyah
yang menyangkut  aqidah.  (b)  Dalil nāsākh
datangnya terakhir itu, harus terpisah dari dalil yang  terdahulu mānsūkhāh dan mempunyai hūjjāh yang  sama  serta  tak dapat  dikompromikan.  (c)  Dalil  yang mānsūkhāh tidak  menunjukkan  hukum yang  selamanya.  (d)  Tidak  ada Nāsākh hukum syara`  yakni,  al- Qur’an  dan  as -
Sunnah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (Abdul Wahab Khalaf,
1978:222).  Selain  persyaratan  tersebut terdapat beberapa ayat-ayat yang menyebabkan  tidak  dapat  di- nāsākh karena  terdapat  keterangan  perberlakuan selamanya.  Demikian pula ayat-ayat yang mengandung  nilai  baik  dan  buruk  secara universal  tidak  terikat  pada  kondisi  dan situasi serta lingkungan.
5. Nāsākh dan Perdebatan Ulama
a. Nāsākh Sebelum Terlaksana Nāsākh itu  adalah  menghentikan suatu hukum yang telah berlaku dengan digantikan  hukum  yang  baru.  Bolehnya nāsākh disyaratkan  pada  hukum  yang pernah terlaksana.      Terkadang  suatu hukum  belum  diberlakukan  kemudian diganti hukum yang baru.  Imam Ahmad, beberapa  murid  asy-Syafi`i,  ulama Zhāhiriyāh dan ulama kalam Asy`āriyāh , membolehkan  terjadinya nāsākh dalam keadaan  demikian.  Ulama  Hanafiyah semisal, ā l- Kārākhi,  āl - Jāshṡhās,  ād - Dābūsi,  āl - Mātūridi ,  sebagian  ulama Syafi`yah  asy-Syairazi dan  kebanyakan
Mū`tāzilah tidak membolehkan berlakunya nāsākh pada  ayat  yang belum pernah diberlakukan hukumnya.
b. Nāsākh Tanpa Ganti
Terkadang  terjadi  suatu nāsākh tetapi  tiada  hukum  yang  menggantikan (Muhammad  ad-Dimyathi,  2009:35). Sehingga para ulama berbeda pendapat. Sebagian  besar  ulama  membolehkan nāsākh tanpa  ganti. Tentang  persoalan ini  terkait  hadis  Nabi  Muhammad  yang melarang menumpuk daging kurban dan akhirnya di- nāsākh langsung oleh hadis itu  sendiri,  sebagaimana  di  kemukakan oleh  Abdul  Wahab  Khalaf  (Abdul Wahab Khalaf, 1978:76) yaitu:
ا .
Sesungguhnya aku melarangmu menumpuk  daging  melebihi  keperluan tiga  hari,  maka  sekarang  makan  dan tumpuklah.
c. Nāsākh dengan  Ganti  yang lebih Berat
Adanya  suatu nāsākh terkadang dipertimbangkan oleh para ulama mengenai kadar ketentuan antara nāsikh dan mānsūkh . Nāsikh atau dalil pengganti,  adakalanya  lebih  ringan, semisal mānsūkh -nya  hukum  yang melarang  makan  sesudah  tidur  pada malam bulan Ramadhan diganti dengan bolehnya makan, dianggap lebih ringan. Ada juga yang sama kadar ketentuannya,
semisal  mānsūkh -nya  hukum  yang berkiblat  ke  Baet  al-Maqdis  diganti dengan  kiblat  ke  Masjid  al-Haram. Kedua kadar ketentuan itu tiada ikhtilaf, adapun nāsikh yang  lebih  berat  dari mānsūkh -nya  terdapat ikhtilaf ulama. Ulama  Hanafiyah,  mayoritas  Syafi`yah dan  sebagian  Zhahiriyah  membolehkan adanya dalil pengganti itu sifatnya lebih berat.  Semisal  surat  an- Nisa’:  15  yang di nāsākh an-Nur:28  pezina ghairu muhsan . Sebagian Syafi’iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, tidak
membolehkan  adanya  dalil  pengganti yang  sifatnya  lebih  berat.  Alasannya adalah  Allah  menghendaki  adanya kemudahan.
6. Nāsākh dan Pertimbangan
Sosiologi
Berdasarkan  telaah  sejarah, nāsākh terhadap ayat-ayat  al- Qur’an  selalu menunjukkan adanya suatu kemaslahatan sosial yang selaras dengan keadaan umat manusia.  Dalam  perspektif  sosiolgis, Allah selalu mempertimbangkan keadaan hamba-Nya.  Semisal  dalam  larangan minuman  “ khāmr ”,  Allah  melarangn ya secara bertahap. Hukum minum “khamer” tidak  secara  langsung  dilarang  seketika. Tetapi keadaan mental orang Arab saat itu sangat diperhitungkan. Sehingga larangannya  bersifat  periodik.  Pada awalnya  “ khāmr ”  itu  hanya  dijelaskan,
bahwa  manfaatnya  lebih  kecil  dari madlaratnya sebagaimana dalam surat al- Baqarah: 219.  Kemudian turun lagi surat an- Nisa’:  43  menyindir  seorang  sahabat yang  melakukan  shalat  dalam  keadaan mabuk karena pengaruh “ khāmr ”.
Akhirnya  diturunkan  lagi  secara  tegas sebagaimana  dalam  surat al-Maidah:  90 yang mengharamkan khamer. Hal tersebut telah  diketahui  dalam  kajian  ulum  al- Qur’an dan ushul fiqh klasik.
Konsep nāsākh sering mempertimbangkan  faktor  sosiologis. Semisal  surat  at-Taubah  ayat  60  tentang asnaf  zakat  terhadap  muallaf.  Menurut Mazhab  Hanafiah,  pemberian  zakat kepada  mualaf ini  disyariatkan  pada permulaan  Islam  di  mana  umat  masih lemah  (Muhammad  Jawad  Mugniyyah). Pada  masa  Khalifah  Umar  bin  Khattab, bagian  mualaf  telah  dihapus  dari  daftar penerima zakat, dikarenakan posisi Islam pada waktu itu sudah kuat. Pendapat Umar ibn Khatthab ini dipegang dalam mazhab Hanafiyah.Bahwa hukum tersebut berlaku pada awal pertumbahan Islam dan ketika Islam  sudah  kuat  maka  hilangnya
hukumnya (Muhammad Jawad
Mugniyyah).
Persoalan  di- nāsākh atau  tidaknya terkait muallaf ini adalah hasil penafsiran ulama  yang  mempertimbangkan  konteks sosiologis  umat  Islam.  Dimungkinkan pula pada masa-masa tertentu siklus sosial
umat  Islam  kembali  pada  konteks  yang sama  karena  menghadapi  persoalan politik dan peperangan pada negeri Islam tertentu. Pada era kontemporer, saat umat Islam didapakan dengan imperalisme dan kolonialisme  Barat  yang  mengakibatkan melemahnya  umat  Islam.  Maka  tidak menuntut  kemungkinan  akan  berlaku sebagaimana  pemberian  bagian  zakat kepada  mualaf  seperti  pada  zaman  Nabi Muhmmad.  Ini  artinya  konteks  sosio- antropogis  berkaitan  dengan  konsep nāsākh yang didasarkan pada dalil aqli

## C. SIMPULAN
Allah telah memberikan peluang pada umat  terkait  kemungkinan  terjadi  atau tidaknya nāsākh .  Hal  tersebut  sebagai wujud  kemaslahatan  kepada  manusia untuk  memudahkan  pemahaman  dan menjalankan terhadap firman-Nya. Pelaksanaan nāsākh ini sangat dipengaruhi  oleh  resitasi  teks  oleh  ahli hukum  atas siklus  sosial, moral, dan budaya  serta  fakta  sosial  dalam konteks perkembangan  budaya  manusia.  Pada prinsipnya,  ulama  Muslim  menerima adanya nāsākh , tetapi terbatas pada syariat Islam terhadap syariat samawi sebelumnya.  Adapun  mengenai  adanya nāsākh dalam  syariat  Islam  terutama terhadap  al- Qur’an  para  ulama terdapat perbedaan.  Ulama  jumhur  menerima adanya nāsākh dalam  al- Qur’an  tetapi
mereka berbeda pendapat dalam
menetapkan ayat-ayat nāsikh dan mānsūkh -nya.  Terkadang  suatu  ayat zhahirnya kontradiktif terhadap ayat yang lain,  tetapi  tetapi  dapat  dikompromikan.
Meskipun  demikian  terdapat  beberapa ayat  yang  kontradiktif  dan  tak  dapat dikompromikan kecuali dengan nāsākh .[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Hasani, Sayyid Muhammad al-Maliki. Al-Qawaid al-Asasiyah fi ulumi al- Qur’an , t.t.
Ad-Dimyathi  Ahmad  ibn  Muhammad. Hasyiah  ’ala  Syarhi  al -Waraqat.  I. Jakarta: Dar Al Kutub al Islamiyah, 2009.
Auda,  Jasser. Maqashid  al-syariah  as Philosophy of Islamic Law. London and  New  York:  The  International Institute of Islamic Thought, 2007.
Hazm,  Ibnu. Al-Ihkam  fi  Usul  al-Ahkam. Vol.  IV.  Beirut:  Dar  al-Kutub  al-
Ilmiyyah, t.t.
Khalaf,  Abdul  Wahab. Ilmu  Ushul  Fiqh. Vol. xii. Mesir: Dar al-Ilmi, 1978.
Mugniyyah, Muhammad Jawad. Al-Fiqhu ‘ala  mazhahib al-Khamsah.  Mesir: Maktabah Syuruq wa Dauliyah, t.t.
Saeed, Abdullah. Interpreting the Qur’an . London and New York: Roudledge,
2005.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Qudamah,  Ibnu. al-Mugn ĩ .  Vol.  IV. Beirut:  Dar  al-Kutub  al-Alamiyah, t.t.