p-ISSN: 1412-4920  e-ISSN:  2775-5614 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkmi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro
DOI : 10.14710/mkmi.20.2.99-105___________________

## Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Indikator Kebencanaan di Balkesmas Wilayah Magelang Provinsi Jawa Tengah
Brillian Ayu Cahyaningsari 1* , Sutopo Patria Jati 1 , Ayun Sriatmi 1
1 Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang * Corresponding author: brilliantayu0898@gmail.com
Info Artikel : Diterima 19 Januari 2021 ; Disetujui 29 Januari 2021 ; Publikasi 1 April 2021

## ABSTRAK
Latar  Belakang: Indonesia  merupakan  negara  yang  rawan  bencana.  Oleh  karena  itu,  untuk  menjamin ketersediaan kebutuhan dasar warganya, perlu diatur dalam Standar Pelayanan Minimal. Provinsi Jawa Tengah merupakan  provinsi  dengan  jumlah  kejadian  bencana  terbanyak  di  Indonesia  pada  tahun  2019.  Sebagai  Unit Pelaksana Teknis pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Balkesmas Magelang juga harus membantu melaksanakan SPM kesehatan provinsi pada indikator kebencanaan untuk mencapai target 100%.
Metode: Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  analitik. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling . Hasil: Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada  aspek  input  yaitu  belum  tersedianya  tenaga  surveilans, epidemiologi, dan kesehatan reproduksi, belum adanya alokasi anggaran dan pengadaan sarana dan prasarana, serta  belum  tersedianya  juknis/SOP  pelaksanaan  SPM  di  lingkup  Balkesmas,  aspek  proses  yaitu  belum melaksanakan langkah kegiatan penentuan sasaran, kegiatan perencanaan, penyiapan sarana, prasarana, dan SDM, serta kegiatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan, dan pada aspek lingkungan diketahui bahwa kondisi geografis dan potensi kejadian bencana di wilayah kerja Balkesmas Magelang berbeda-beda serta adanya keterlibatan dari lintas sektor.
Simpulan: Kesiapan pelaksanaan SPM kebencanaan di Balkesmas Wilayah Magelang belum berjalan optimal dikarenakan  belum  melaksanakan  seluruh  mekanisme  kegiatan  sesuai  dengan  peraturan  yang  tersedia.  Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain aspek input, proses, dan lingkungan.
Kata kunci: Standar Pelayanan Minimal, kebencanaan, Balkesmas Magelang

## ABSTRACT
Title: Implementation of Minimum Service Standards in the Health Sector on Disaster Indicators in Balkesmas Magelang Region, Central Java Province
Background: Indonesia is a disaster-prone country. Therefore, to ensure the availability of the basic needs of its citizens, it is necessary to set the Minimum Service Standards. Central Java Province is the province with the highest  number  of  disasters  in  Indonesia  in  2019.  As  the Technical  Implementation  Unit  for  the  Central  Java Province  government,  Balkesmas  Magelang  must  also  help  implement  provincial  health  MSS  on  disaster indicators to achieve the 100% target.
Method: The study was conducted using qualitative methods with a descriptive analytic approach. Data collection was carried out by using in-depth interviews and the research subjects were determined by purposive sampling technique.
Result: The results showed that in the input aspect, surveillance, epidemiology, and reproductive health personnel were not available, there was no budget allocation and provision of facilities and infrastructure, and there were no technical guidelines / SOPs for the implementation of MSS in the scope of Balkesmas, the process aspect was that  they  had  not  carried  out  the  activity  steps.  determination  of  targets,  planning  activities,  preparation  of facilities, infrastructure, and human resources, as well as activities for the implementation of service fulfillment,
and  in  environmental  aspects  it  is  known  that  the  geographical  conditions  and  potential  for  disasters  in  the working area of Balkesmas Magelang are different and there is involvement from across sectors.
Conclusion: The readiness of implementing disaster MSS in Balkesmas Magelang Region has not been optimal because  it  has  not  implemented  all  activity  mechanisms  in  accordance  with  the  available  regulations.  This  is influenced by several factors, including aspects of the input, process, and environment.
Keywords: Minimum service standards, disaster, Balkesmas Magelang

## PENDAHULUAN
Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menjadi dasar bahwa  pelaksanaan  SPM  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  daerah.  Kesehatan  merupakan  salah  satu urusan pemerintah wajib yang juga tercantum di dalam SPM  dan  telah  diatur  lebih  lanjut  di  dalam  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur mengenai  standar  teknis  pemenuhan  kebutuhan  dasar SPM kesehatan.
Kondisi geografis Negara Indonesia yang bermacam- macam menyebabkan wilayah Indonesia menjadi rawan akan terjadinya bencana. Berdasarkan data statistik yang didapatkan dari DIBI Badan Nasional Penanggulangan Bencana  tahun  2019,  diketahui  bahwa  Provinsi  Jawa Tengah  merupakan  provinsi  dengan  kejadian  bencana tertinggi  dengan  total  jumlah  kejadian  bencana sebanyak  3.764  kejadian.  Melihat  tingginya  angka kejadian bencana di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu di laksanakan upaya penanggulangan bencana yang baik sesuai  dengan  SPM.  SPM  kebencanaan  yang  diatur dalam  Permenkes  Nomor  4  Tahun  2019  merupakan pelayanan  dasar  bagi  penduduk  yang  terdampak  krisis kesehatan  akibat  bencana  berskala  provinsi  yang menimbulkan  dampak  pada  lebih  dari  satu  wilayah kabupaten/kota.  Jika  dibandingkan  pada  peraturan sebelumnya  yaitu  pada  Permenkes  Nomor  43  tahun 2016,  pelayanan  SPM  kebencanaan  tersebut  baru dimunculkan pada Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. Balai  Kesehatan  Masyarakat  atau  Balkesmas merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah  yang  membawahi  Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan masyarakat  strata  kedua. 1 Sebagai  UPT  pemerintah provinsi,  Balkesmas  turut  diarahkan  untuk  membantu Dinkes  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  mencapai  target SPM, salah satunya yaitu SPM kebencanaan. Dari lima Balkesmas  yang  ada  di  Provinsi  Jawa  Tengah,  jumlah kejadian  bencana  tertinggi  pada  tahun  2019  terjadi  di wilayah  kerja  Balkesmas  Wilayah  Magelang  dengan jumlah 1.709 kejadian.
Persiapan  pelaksanaan  SPM  kebencanaan  di Balkesmas  Wilayah  Magelang  belum  berjalan  secara maksimal  yang  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  yang mungkin  memengaruhi  antara  lain  terdapat  hambatan pada unsur masukan yaitu pemanfaatan berbagai sumber daya,  unsur  proses  yaitu  pelaksanaan  langkah-langkah pemenuhan  kebutuhan,  dan  unsur  lingkungan  yang meliputi  kondisi  geografis  wilayah  dan  dukungan  dari lintas  sektor.  Kesiapan  pelaksanaan  pelayanan  dapat
dinilai dengan menganalisis unsur masukan dan proses pelaksanaannya.  Penelitian  dilakukan  dengan  tujuan untuk  menganalisis  kesiapan  Balkesmas  Wilayah Magelang  dalam  membantu  mencapai  target  SPM daerah provinsi pada indikator kebencanaan.

## MATERI DAN METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  analitik  untuk menggali  informasi  mengenai  topik  pelaksanaan  SPM kebencanaan  di  Balkesmas  Magelang  sesuai  dengan tujuan  penelitian.  Data  dikumpulkan  menggunakan teknik  wawancara  mendalam  dengan  alat  bantu menggunakan pedoman wawancara, alat tulis, dan alat perekam  suara.  Penelitian  dilaksanakan  di  Balai Kesehatan  Masyarakat  Wilayah  Magelang  yang dilaksanakan  dari  bulan  Juli  sampai  dengan  bulan September  2020.  Variabel  yang  diteliti  yaitu  variabel input, proses,  dan  lingkungan  pada  pelaksanaan  SPM kebencanaan di Balkesmas Magelang.
Subyek  penelitian  dipilih  menggunakan  teknik purposive  sampling dengan  pertimbangan  berdasarkan keterlibatan informan  dalam pelaksanaan SPM kebencanaan  di  Balkesmas  Wilayah  Magelang. Informan  utama  terdiri  dari  1  orang  Kepala  Seksi Pelayanan, 1 orang Kepala Seksi Penunjang Pelayanan, dan  1  orang  Kepala  Subbagian  Tata  Usaha  Balkesmas Wilayah  Magelang,  yang  merupakan  pelaksana pelayanan terkait kebencanaan di Balkesmas Magelang. Sedangkan informan triangulasi terdiri dari 1 orang staff pelaksana  Seksi  Surveilans  dan  Imunisasi  Dinkes Provinsi  Jawa  Tengah  sebagai  staff  pelaksana  SPM kebencanaan di Dinkes Provinsi Jawa Tengah, 1 orang dari  Bidang  P2P  Dinkes  Kota  Magelang,  dan  1  orang dari  Bidang  P2P  Dinkes  Kabupaten  Magelang  yang merupakan pelaksana pelayanan terkait kebencanaan di daerah  Kota  dan  Kabupaten  Magelang.  Data  yang didapatkan  berbentuk  naratif  yang  diolah  dengan  cara analisis isi atau content analysis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian dengan pembahasan yang didasarkan  pada  standar  yang  tercantum  di  dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut.
Kesiapan  Pelaksanaan  SPM  Kebencanaan  dilihat dari Aspek Input
Input atau  masukan  diartikan  sebagai  ketersediaan sumber daya di Balkesmas Magelang untuk
melaksanakan SPM kebencanaan sesuai dengan standar yang  tercantum  di  dalam  Permenkes  Nomor  4  Tahun 2019.
1. Sumber d Daya d Manusia
Dalam  suatu  sistem  manajemen,  sumber  daya manusia memiliki kontribusi yang baik dalam sub sistem input maupun  proses. 2 Penyediaan  SDM pada saat pelayanan tanggap darurat kebencanaan turut mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan dari daerah setempat yang terdampak. 3
Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Balkesmas  Magelang  sudah  membentuk  Tim Siaga  Bencana  Balkesmas  Wilayah  Magelang dengan struktur tim yang terdiri dari Tim Tenaga Kesehatan,  Tim  Promosi  Kesehatan,  dan  Tim Tenaga  Administrator.  Keberhasilan  pelaksanaan pelayanan  tidak  lepas  dari  kontribusi  dan kerjasama tim pelaksana yang dapat memudahkan proses koordinasi, sehingga mampu meningkatkan kinerja karyawan. 4
Namun,  ketersediaan  jenis  SDM  untuk pengiriman  tim  penanggulangan  krisis  kesehatan di  Balkesmas  Magelang  belum  sesuai  dengan Permenkes  Nomor  4  Tahun  2019  yang  mana Balkesmas  Magelang  belum  memiliki  tenaga kesehatan masyarakat terlatih di bidang surveilans, epidemiologi, dan kesehatan reproduksi. Padahal, dalam pelaksanaan kegiatan penaggulangan krisis kesehatan akibat bencana, peran tenaga surveilans dan epidemiologi sangat penting untuk melakukan kajian  epidemiologi,  sehingga  dapat  dilakukan perencanaan  kegiatan  untuk  menekan  tingginya angka  kejadian  penyakit  menular  pasca  bencana. Selain  itu,  menurut  salah  satu  informan  utama, Balkesmas Magelang hanya memiliki satu tenaga bidan yang mana saat ini sedang melakukan tugas belajar sehingga tidak dapat melakukan pelayanan. Belum tersedianya tenaga surveilans, epidemiologi, dan kesehatan reproduksi dikarenakan  belum  adanya  perencanaan  dan perhitungan  kebutuhan  SDM  terkait  pelaksanaan SPM  di  Balkesmas  Magelang.  Hal  tersebut berhubungan dengan tidak adanya wewenang bagi Balkesmas  Magelang  untuk  menyediakan  SDM karena  belum  tersedia  juknis  maupun  SOP  yang mengatur mengenai standar kebutuhan SDM untuk melaksanakan  SPM  kebencanaan  di  lingkup Balkesmas.  Kurangnya  ketersediaan  SDM  akan mempengaruhi  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  dan  berakibat  pada  tingginya  beban kerja  sehingga  dapat  mempengaruhi  kuaitas pelayanan yang diberikan. 5
“Tidak sesuai semua, Untuk Epid, kita ada tenaga epid tapi tenaga epid itu masuknya di TU sama di pelayanan ke pasien…”
(IU 1)
“Ini bidan lagi tubel ok. Gaada berarti.”
(IU 3)
Pelayanan SPM kebencanaan yang baru diatur dan dicantumkan dalam Permenkes Nomor 4 tahun 2019 serta arahan bagi Balkesmas Magelang untuk membantu melaksanakan SPM kebencanaan yang muncul setelah terbitnya peraturan tersebut, maka diperlukan  beberapa  pelatihan  terkait  upaya penanggulangan  bencana.  Balkesmas  Magelang pernah  mengirimkan  delegasinya  sebanyak  2 orang pada pelatihan Tanggap Kebencanaan yang mana dalam pelatihan tersebut lebih menekankan pada  pelatihan  untuk  proses  evakuasi  korban  dan juga  mengirimkan  1  orang  perwakilannya  pada pelatihan  Kesehatan  Jiwa.  Namun,  Balkesmas Magelang  belum  melakukan  pelatihan  terkait Manajemen Bencana dan Penanganan Kedaruratan Kesehatan  pada  Situasi  Bencana.  Hal  tersebut dikarenakan  seluruh  alokasi  dana  Balkesmas Magelang  saat  ini  sedang  dialihkan  untuk membantu  melaksanakan  upaya  penanggulangan Covid-19, termasuk dana untuk kegiatan pelatihan. Padahal,  pelatihan  dan  pendidikan  merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber  daya  manusia  agar  pelayanan  yang diberikan  dapat  berjalan  dengan  baik. 6 Kualitas pelayanan  yang  baik  akan  berdampak  pada kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. 7
“Belum pernah dilaksanakan pelatihan  terkait  pelaksanaan  SPM Kebencanaan bagi Balkesmas. Seharusnya dilakukan pelatihan
Manajemen  Bencana  dan  Penanganan Kedaruratan  Kesehatan  pada  Situasi
Bencana.”
(IT 1)

## 2. Dana
Sumber  dana  untuk  seluruh  kegiatan  di Balkesmas  Magelang  berasal  dari  APBD  1 Provinsi  Jawa  Tengah.  Menurut  informasi  dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dari anggaran  tersebut  diharapkan  dapat  dioptimalkan untuk  mendukung  pencapaian  SPM  provinsi, termasuk  dalam  pemenuhan  obat  penanganan darurat,  alat  kesehatan,  dan  untuk  kegiatan operasional pelaksanaan pelayanan bagi petugas. Namun  dalam  pelaksanaannya,  Balkesmas Magelang  tidak  melakukan  penganggaran  dana untuk  penyediaan  sarana,  prasarana  dan  logistik kesehatan seperti obat penanganan darurat dan alat kesehatan  untuk  pelaksanaan  SPM  kebencanaan. Hal tersebut dikarenakan pelayanan SPM kebencanaan belum direncanakan.
Alokasi  dana  Balkesmas  Magelang  untuk mendukung pelaksanaan SPM kebencanaan hanya digunakan  untuk  membiayai  kebutuhan  terkait kegiatan operasional SDM, baik insentif, pelatihan, maupun perjalanan dinas. Belum adanya penganggaran  untuk  pelayanan  kesehatan  terkait kebencanaan menyebabkan adanya kegiatan yang belum dilaksanakan. 8
“…kalo yang sarpras kita memang nggak mengajukan karna memang bukan indikator  kita.  la  kalo  dana  nya  kita mendanai yang ini, SDM nya tadi.”
(IU 3)

## 3. Sarana dan Prasarana
Sesuai Permenkes Nomor 4 tahun 2019, standar jumlah  dan  kualitas  barang  dan/atau  jasa memerlukan  dukungan  logistik  kesehatan  seperti obat-obatan  dan  bahan  medis  habis  pakai, makanan  tambahan  atau  pendamping  bagi kelompok  rentan,  dan  kelengkapan  pendukung kesehatan  perorangan  seperti hyegiene  kit dan family  kit .  Namun,  diketahui  bahwa  Balkesmas Magelang  tidak  menyediakan  kebutuhan  tersebut dikarenakan  belum  adanya  perencanaan  terkait pelayanan  SPM  kebencanaan,  sehingga  tidak  ada alokasi  dana  untuk  pengadaan  logistik  kesehatan khusus terkait pelayanan kebencanaan.
Tidak  adanya  pengadaan  logistik  kesehatan khusus  terkait  pelayanan  kebencanaan,  maka logistik kesehatan yang digunakan akan diambilkan  dari  persediaan  yang  dimiliki  oleh Balkesmas Magelang. Namun, apabila Balkesmas Magelang  tidak  memiliki  persediaan  logistik kesehatan  tersebut  maka  Balkesmas  Magelang akan mengajukan ke Dinkes Provinsi Jawa Tengah karena  untuk  saat  ini buffer  stock logistik kesehatan  masih  terpusat  di  gudang  Dinkes Provinsi Jawa Tengah untuk memudahkan proses pendistribusian ke lokasi terjadinya bencana.
“…nanti diambilkan dari persediaan yang ada  di  Balkesmas.  Logistik  bahan  kita terbatas…”
(IU 2)
“Sarana  prasarana  yang  disediakan  ya semua sarana prasarana yang kita punya, seperti  ambulance,  obat-obatan  terkait pernafasan,  kalau  untuk  peanganan seperti  fraktur  dan  lain-lain  kita  tidak menyediakan.”
(IU 3)
Sarana  dan  prasarana  merupakan  alat  atau bahan untuk menjalankan pelayanan kesehatan dan harus  dalam  keadaan  baik,  agar  menghasilkan keluaran  sesuai  tujuan  yang  ditentukan. 9 Sarana dan  prasarana  yang  belum  memadai  berpengaruh pada  kualitas  pelayanan  yang  dapat  berdampak pada menurunnya kepuasan pasien atau masyarakat sebagai penerima layanan. 10

## 4. Metode
Pelaksanaan  SPM  kebencanaan  di  Balkesmas Magelang mengacu pada standar teknis pemenuhan pelayanan yang diatur dalam Permenkes  Nomor  4  Tahun  2019.  Namun, peraturan tersebut dirasa belum mencukupi karena dalam  peraturan  tersebut  tidak  mengatur  lebih lanjut  mengenai  standar  teknis  pelaksanaan  SPM di  Balkesmas.  Dalam  peraturan  tersebut  juga
belum  megatur  mengenai  batasan  tugas  dan wewenang Balkesmas dalam menyediakan kebutuhan  atau  sumber  daya,  sehingga  dapat terjadi  tumpang  tindih  tugas  dan  wewenang dengan Dinkes Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, sejauh  ini  juga  belum  ada  kebijakan  daerah yang mengatur  terkait  standar  pelaksanaan  SPM kebencanaan  di  Balkesmas.  Penyusunan  juknis maupun  SOP  tersebut  belum  diagendakan  oleh Dinkes Provinsi Jawa Tengah dikarenakan belum ada  arahan  untuk  menyusunya.  Belum  adanya juknis  pelaksanaan  pelayanan  SPM  kebencanaan di  Balkesmas  tersebut  menyebabkan  Balkesmas Magelang  tidak  memiliki  wewenang  untuk melakukan  pengadaan  sumber  daya,  sehingga kebutuhan  pelaksanaan  SPM  kebencanaan  di Balkesmas  Magealng  belum  mencukupi.  Hal tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  beberapa sumber daya manusia dan logistik kesehatan yang belum tersedia.
“Belum ada. Selama ini mengacunya lebih banyak  ke  itu,  seperti  Permenkes,  terus sama aturan dari Pergub sama aturan dari Nota  Dinas  atau  aturan  dari  Dinas Provinsi kan.”
(IU 1) “…itu belum ada juknis khususnya.”
(IU 2)
Tersedianya  juknis  atau  SOP  berfungsi  agar kegiatan dapat dilakukan secara terstruktur, jelas, dan  sesuai  dengan  kapasitas  dan  kemampuan pelaksana, sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif  dan  efisien.  Adanya  SOP  juga  berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur tugas pelaksana sesuai  dengan  indikator  teknis,  administratif  dan prosedural sesuai dengan tata kerja. 11

## Kesiapan  Pelaksanaan  SPM  Kebencanaan  dilihat dari Aspek Proses
Aspek  proses  meliputi  langkah-langkah  kegiatan pemenuhan  pelayanan  sesuai  dengan  langkah  yang tercantum  di  dalam  Permenkes  Nomor  4  Tahun  2019 yang mana langkah-langkah tersebut saling berhubungan  dan  memengaruhi  langkah  kegiatan selanjutnya.

## 1. Langkah Penentuan Sasaran
Penentuan sasaran pelayanan dilakukan dengan menggunakan data BPS dan juga dapat dilakukan dengan  berkoordinasi  dengan  BPBD  daerah setempat terkait kelompok risiko terdampak krisis kesehatan  akibat  bencana,  yang  kemudian  akan digunakan  untuk  menghitung  jumlah  kebutuhan pelayanan dasar yang harus dipenuhi. Perhitungan kebutuhan  dilakukan  dengan  cara  menghitung selisih jumlah kebutuhan dengan jumlah sarana/prasarana  dan  barang/jasa  yang  sudah tersedia di daerah.
“Penentuan sasaran palayanan spm pada tahap  pra  bencana  berkoordinasi  dengan BPBD kab/kota terkait kelompok tersisiko bencana.”
(IT 1) Berdasarkan informasi yang didapatkan, Balkesmas Magelang tidak melakukan penentuan sasaran pelayanan dan juga perhitungan kebutuhan.  Hal  tersebut  dikarenakan  kegiatan penentuan  sasaran  belum  tercantum  di  dalam indikator  kinerja  Balkesmas,  sehingga  kegiatan tersebut  belum  direncanakan.  Tidak  adanya perhitungan  jumlah  sasaran  akan  berpengaruh terhadap  proses  perencanaan  yang  mana  jumlah kebutuhan  akan faskes  dan  SDM  kesehatan  tidak diketahui  secara  pasti  sehingga  masih  terdapat kebutuhan yang belum tersedia.
“Kita nggak menentukan….”
(IU 1)
“Kalo itu nggak ada. Karna memang ndak masuk ke indikator kita.”
(IU 3)

## 2. Langkah Penyusunan Perencanaan
Penyusunan  rencana  pemenuhan  pelayanan dasar  mengacu  pada  hasil  perhitungan  kebutuhan yang  telah  dilakukan  pada  langkah  sebelumnya.
Diketahui  bahwa  perencanaan  yang  dilakukan Balkesmas  Magelang  terkait  pelayanan  SPM kebencanaan  belum  sesuai  dengan  Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. Tidak adanya perencanaaan dikarenakan  pada  indikator  kierja  Balkesmas belum di cantumkan secara rinci kegiatan apa saja yang  perlu  disiapkan  oleh  Balkesmas  dan  belum adanya juknis pelaksanaan SPM di Balkesmas.
“Karena  tupoksi  Balkesmas  terkait bencana kan belum ada. Juknis kan belum ada. Ya jadi dari perencanaan awal, sama seperti perencanaan biasanya.”
(IU 1)
“Kalo  untuk  perencanaan  ya  kita  nggak ada kalo perencanaan
untuk
kebencanaan.” (IU 3)
Meskipun  peran  Balkesmas  dalam  membantu melaksanakan SPM kebencanaan sudah dimuat di dalam  dokumen  Rencana  Aksi  Dinas  Kesehatan Provinsi  Jawa  Tengah  dan  sudah  disosialisasikan melalui  kegiatan assessment dan  advokasi,  serta fasilitasi  teknis  terpadu  lintas  program  ke Balkesmas, akan tetapi dalam menyusun perencanaan kegiatan, Balkesmas Magelang tetap mengacu  pada  indikator  kinerja  Balkesmas  yang mana kegiatan yang tercantum di dalam indikator kinerja tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu.
Perencanaan  merupakan  kegiatan  yang  paling penting dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu pelayanan. Tidak adanya
perencanaan menyebabkan tidak adanya alokasi dan pengadaan
sumber daya baik SDM, dana, mapupun sarana dan prasarana, sehingga kegiatan tidak dapat dijalankan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  fungsi manajemen  yang  menyebutkan  bahwa  tidak adanya perencanaan menyebabkan tidak terpenuhinya  sumber  daya  dan  menyebabkan fungsi manajemen lainnya tidak dapat berjalan. 12

## 3. Langkah  Penyiapan  Sarana,  Prasarana,  dan SDM
Sebelum  melaksanakan  pemenuhan  pelayanan kesehatan terkait kebencanaan, diperlukan penyiapan  sarana,  prasarana,  dan  sumber  daya manusia  terkait  pelayanan  SPM  kebencanaan sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah  dilakukan . Penyiapan  sumber  daya  tersebut  diperlukan  agar pelayanan  dapat  dijalankan  secara  efektif  dan efisien.
Telah  diketahui  bahwa  kegiatan  pelayanan SPM  kebencanaan  belum direncanakan,  sehingga secara  otomatis  Balkesmas  Magelang  tidak melakukan penyiapan sarana, prasarana, dan SDM khusus  terkait  pelaksanaan  pelayanan  SPM kebencanaan.  Tidak  adanya  penyiapan  tersebut menyebabkan  kebutuhan  akan  sarana,  prasarana, dan  SDM  terkait  pelayanan  kebencanaan  belum tercukupi, sehingga pelaksanaan pelayanan kesehatan kurang berjalan dengan baik.
“Tidak ada penyiapan yang khusus untuk kebencanaan itu ya mbak.”
(IU 1) “Kalo kita kan kebencanaan pakainya ya yang  ada  di  Balkesmas,  terkait  obat- obatan ya, sama alat kesehatan.”
(IU 2)
4. Langkah Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan
Pada langkah pelaksanaan pemenuhan pelayanan  kesehatan  ini  dibagi  menjadi  dua mekanisme, yaitu mekanisme pelayanan kesehatan pada saat pra bencana dengan melakukan edukasi kepada  penduduk  yang  berpotensi  terdampak bencana dan mekanisme pada saat tanggap darurat bencana  dengan  melakukan  respon  secara  cepat dan  tepat  untuk  mengurangi  dampak  krisis kesehatan  akibat  bencana  dengan  melaksanakan pelayanan medis, pelayanan kesehatan masyarakat seperti  pencegahan  penyakit  menular,  kesehatan lingkungan,  layanan  gizi  darurat,  kesehatan reproduksi, layanan kesehatan jiwa, dan penyuluhan kesehatan.
Pada  saat  pra  bencana,  diketahui  bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balkesmas Magelang  yaitu  melakukan  pendataan  riwayat kejadian bencana di wilayah kerjanya, melakukan rapat  koordinasi,  dan  melakukan  pembinaan  bagi tenaga  kesehatan  di  daerah  di  wilayah  kerjanya terkait  penanganan  kesehatan  akibat  bencana. Namun,  Balkesmas  Magelang  justru  belum melaksanakan kegiatan edukasi kepada penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi terjadinya bencana.
“Kalau  pra  bencana  belum  muncul  ya, belum.”
(IT 3)
Pada  mekanisme  saat  tanggap  darurat  krisis kesehatan  Balkesmas  Magelang  lebih  diarahkan untuk  melaksanakan  pelayanan  medis  dengan mengirimkan tenaga dokter dan perawat serta lebih dilibatkan untuk melakukan survei dan pendataan kebutuhan  yang  belum  tercukupi  di  lokasi terjadinya  bencana  untuk  dilaporkan  kepada Dinkes  Provinsi  Jawa  Tengah.  Sedangkan, kegiatan  pelayanan  kesehatan  masyarakat  belum dijalankan.
Beberapa  kegiatan  yang  belum  dilaksanakan, baik  pada  saat  pra  bencana  maupun  pada  saat bencana,  disebabkan  karena  kegiatan  tersebut belum  tercantum  di  dalam  indikator  kinerja Balkesmas,  sehingga  belum  direncanakan  oleh Balkesmas  Magelang.  Hal  tersebut  menyebabkan belum  tersedianya  SDM  di  bidang  surveilans, epidemiologi,  dan  kesehatan  reproduksi  serta terbatasnya  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia. Pelaksanaan pelayanan merupakan kegiatan untuk mencapai  tujuan  yang  harus  disesuaikan  dengan perencanaan  dan  didukung  dengan  ketersediaan sumber daya yang memadai.
“Sementara ini lebih banyak ke pelayanan kesehatan,  sebetulnya  juga  untuk  survey atau melihat lokasi kebutuhannya apa.”
(IU 1)
“Secara  langsung  terlibat  didalam kesmasnya sendiri kayanya belum.”
(IT 2)
Kesiapan  Pelaksanaan  SPM  Kebencanaan  dilihat dari Aspek Lingkungan
1. Kondisi  Geografis  Wilayah  Kerja  Balkesmas Magelang
Terjadinya  bencana  dipengaruhi  oleh  keadaan lingkungan dan kondisi geografis di suatu wilayah. Berdasarkan informasi yang didapatkan, diketahui bahwa  keadaan  geografis  di  wilayah  kerja Balkesmas  Magelang  cukup  beragam.  Kondisi tersebut  menyebabkan  potensi  kejadian  bencana pada  masing-masing  daerah  kabupaten/kota  di wilayah kerja Balkesmas Magelang juga beragam. Dengan kondisi geografis dan potensi bencana yang  beragam,  diharapkan  Balkesmas  Magelang mampu mengantisipasi dan merencanakan pelayanan  kesehatan  terkait  kebencanaan  dengan baik  sesuai  dengan  jenis  bencananya,  sehingga upaya tanggap darurat dapat dilaksanakan dengan cepat  dan  tanggap  untuk  mengurangi  dampak krisis kesehatan yang terjadi. Namun, dikarenakan persediaan kebutuhan sarana, prasarana, dan SDM yang  dimiliki  Balkesmas  Magelang  belum mencukupi  menyebabkan  pelayanan  kesehatan tersebut belum sepenuhnya dijalankan.
“Ya macem-macem, karena kan karakteristik daerah atau wilayah kabupatennya kan juga berbeda-beda.”
(IU 2) “Pelaksanaan/penerapan  prosedur  akan berbeda  sesuai  masing-masing  potensi atau kejadian bencana yang ada.”
(IT 1)

## 2. Dukungan Lintas Sektor
Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana tidak  lepas  dari  kontribusi  lintas  sektor  karena masing-masing sektor tidak dapat berdiri sendiri. 13
Adanya  dukungan  dari  lintas  sektor  membantu dalam  penyediaan  pemenuhan  kebutuhan  dasar bagi  penduduk  terdampak  krisis  kesehatan  akibat bencana yang belum dapat disediakan oleh sektor kesehatan.
Pelaksanaan  komunikasi  dan  koordinasi  antar sektor  sudah  berjalan  dengan  baik  yang dilaksanakan  secara  insidentil  dan  didukung dengan  tersedianya  teknologi  informasi  yang sudah  memadai,  sehingga  pelaksanaan  kegiatan operasional  pada  pelaksanaan  penanggulangan bencana  menjadi  lebih  mudah  dijalankan. Komunikasi dan informasi penting dilakukan agar koordinasi,  integrasi,  dan  sinkronisasi  pada pelaksanaan  penanggulangan  bencana  mudah dilakukan. 14 BPBD sebagai organisasi yang bertanggungjawab  untuk  melaksanakan  kegiatan penanggulangan bencana bertugas sebagai koordinator  di  lapangan  dan  melakukan  evakuasi korban,  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pemberian hunian  sementara,  serta  menyediakan  kebutuhan air bersih. 15 Selain itu terdapat kontribusi dari TNI- POLRI  yang  bertugas  mengamankan  lokasi kejadian  dan  membantu  dalam  proses  evakuasi korban. 16

## SIMPULAN
Balkesmas Wilayah Magelang belum siap melaksanakan  SPM  kebencanaan  dikarenakan  belum melaksanakan  seluruh  mekanisme  kegiatan  sesuai dengan  peraturan  yang  tersedia.  Hal  tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pada aspek input yaitu belum  tersedianya  tenaga  surveilans, epidemiologi, dan kesehatan reproduksi, belum adanya alokasi anggaran dan pengadaan sarana dan prasarana, serta belum tersedianya juknis/SOP pelaksanaan SPM di lingkup  Balkesmas,  pada  aspek  proses  yaitu  belum melaksanakan  langkah  kegiatan  penentuan  sasaran, kegiatan perencanaan, penyiapan sarana, prasarana, dan SDM, serta kegiatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan, dan aspek lingkungan yang mana Balkesmas Magelang belum menyusun rencana kegiatan penanggulangan  krisis  kesehatan  sesuai  dengan  jenis bencana  mengingat  terbatasnya  sumber  daya  yang tersedia  serta  terdapat  keterlibatan  lintas  sektor  untuk membantu  menyediakan  kebutuhan  yang  belum  dapat disediakan oleh sektor kesehatan.
Oleh  karena  itu,  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa Tengah  harus  segera  menyusun  petunjuk  teknis pelaksanaan SPM kesehatan daerah provinsi di lingkup Balkesmas  untuk  mengatur  lebih  jelas  terkait  batasan tugas  dan  wewenang  yang  harus  dilaksanakan  oleh Balkesmas  Magelang  yang  kemudian  dicantumkan  ke dalam  indikator  kinerja  Balkesmas,  agar  dapat diprioritaskan untuk dilakukan perencanaan kegiatan.
Selain  itu,  bagi  Balkesmas  Magelang  disarankan untuk  melakukan  perhitungan  dan  perencanaan penyediaan  prioritas  kebutuhan  SDM  yang  belum tersedia  untuk  pelayanan  SPM  kebencanaan  yaitu tenaga surveilans, epidemiologi dan kesehatan reproduksi,  mengalokasikan  anggaran  sesuai  dengan pedoman teknik  perhitungan  pembiayaan  yang tercantum  di  dalam  Permenkes  Nomor  4  tahun  2019 baik pada saat pra bencana maupun saat tanggap darurat, serta  melakukan  perhitungan  dan  penentuan  sasaran untuk  memperkirakan  potensi  kejadian  bencana  di wilayah  kerjanya  dan  jumlah  kebutuhan  fasilitas kesehatan maupun ketersediaan SDM kesehatan sesuai dengan kompetensinya.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 425 Tahun 2006  tentang  Pedoman  Kebijakan  Dasar  Balai Kesehatan Masyarakat. Jakarta; 2006.
2. Mujiati  M,  Yuniar  Y.  Ketersediaan  Sumber Daya  Manusia  Kesehatan  pada  Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Era Jaminan Kesehatan  Nasional  di  Delapan  Kabupaten- Kota  di  Indonesia.  Media  Penelitian  dan Pengembagan Kesehatan. 2017;26(4):201–10.
3. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indoensia  Nomor  066/MENKES/SK/II/2006 tentang  Pedoman  Manajemen  Sumber  Daya Manusia (SDM) Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana. Jakarta; 2006. 4. Sari  RP,  M  SB,  Cahyo  K.  Gambaran Pelaksanaan  Kegiatan  Kelas  Ibu  Hamil  di
Wilayah Kerja Puskesmas Mranggen Kabupaten Demak. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 2014;2(3):176–83.
5. Arifudin, Sudirman, Andri M. Evaluasi Sistem Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Pada Penempatan Kerja Petugas Di UPT Puskesmas Lembasada. Jurnal Promotif. 2017;7(1):1–14.
6. Lumbanraja  P,  Nizma  C.  Pengaruh  Pelatihan Dan  Karakteristik  Pekerjaan Terhadap  Prestasi Kerja  Perawat  di  Badan  Pelayanan  Kesehatan
Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Langsa.  Jurnal
Manajemen dan Kewirausahaan.  2010;12:142– 55.
7. Sriatmi  A,  Patriajati  S,  Fatmasari  EY.  The
Community Satisfaction and Participation of the Health  Planning  Process  in  Primary  Health Care. Jurnal
Kesehatan Mayarakat.
2018;14(2):279–88.
8. Rahayu  T.  Evaluasi  Pelaksanaan  Program Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyakit
Demam  Berdarah  Dengue  di  Wiayah  Kerja Puskesmas  Ketapang  2  (Studi  di  Kecamatan MMentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin  Timur  Propinsi  Kalimantan Tengah). Jurnal Kesehatan Masyarakat.
2012;1(2):479–92.
9. S Cecilia Ninik, Mawarni A, Sriatmi A. Analisis Sistem Manajemen dalam Kegiatan Penjaringan Kesehatan  Anak  Sekolah  Dasar  di  Puskesmas Kabupaten  Demak.  Jurnal  Ilmu  Keperawatan dan Kebidanan. 2016;2(5):281–8.
10. Ristiani  IY.  Pengaruh  Sarana  Prasarana  dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien
(Studi Pada Pasien Rawat Jalan Unit Poliklinik IPDN Jatinangor). Jurnal Coopetition. 2017;8(2):155–66.
11. Asri  AC,  Budiono  I.  Pelaksanaan  Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Puskesmas.  HIGEIA  (Journal  Public  Health Research  and  Development).  2019;3(4):556– 67.
12. Alifah N. Analisis Sistem Manajemen Program Pemberian  ASI  Eksklusif  di  Wilayah  Kerja
Puskesmas  Candilama  Kota  Semarang.  Jurnal Kesehatan Masyarakat. 2012;1(2):97–107. 13. Bustari  A,  Laksono  T,  Hasanbasri  M. Kolaborasi Lintas Sektoral dalam
Kesiapsiagaan  Bencana  Banjir  Studi  Kasus  di Kabupaten  Aceh  Tamiang.  Jurnal  Online Keperawatan Indonesia. 2018;1(1):42–64.
14. Ahmad  Syarif,  Andi  Alimuddin  Unde  LA. Pentingnya  Komunikasi  dan  Informasi  pada
Implementasi Kebijkan Penyelenggaran
Penanggulangan  Bencana  di  Kota  Makassar. Jurnal  Komunikasi  KAREBA.  2014;3(3):142– 52.
15. Aurellia Chintia Deby H, Yaqub Cikusin RPW. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  Dalam  Tahap  Kesiapsiagaan  (Studi Pada Kantor BPBD Kota Batu). Jurnal Respon Publik. 2019;13(3):34–41.
16. Departemen  Kesehatan  RI.  Pedoman  Teknis Penanggulangan  Krisis  Kesehatan  Akibat Bencana. Jakarta; 2007.