## Analisis Pengelolaan Dana Desa Pranten Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan

## Ferry Khusnul Mubarok, Farikhatul Liana Annisak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Jln. Prof. Dr. Hamka Kampus III UIN Walisongo Semarang, Indonesia
Kata Kunci : Pengelolaan, Pemanfaatan, Kendala, Alokasi Dana Desa, BUMDes.
Keywords: Management, Utilization, Constraints, Village Fund Allocation, BUMDes.
Corresponding author: ferrykhusnul mubarok@walisongo.ac.id

## ABSTRAK
Studi  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengelolaan  Dana  Desa,  pada  Desa Pranten  Kecamatan  Gubug  Kabupaten  Grobogan.  Metode  penelitian menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif, dengan sumber data primer dengan  teknik indept  interview .  Teknik  analisis  data  menggunakan pendekatan descriptive  analysis .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengelolaan  dan  pemanfaatan  Anggaran  Dana  Desa  dimulai  dari  proses perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan  pelaporan pertanggungjawaban.  Pemanfaatan  dana  desa  dialokasikan  pada  bidang penyelenggaran  pemerintah,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan masyarakat,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  penanggulangan  bencana. Kendala yang muncul antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya  sistem,  masalah  kepemimpinan,  kurangnya  sosialisasi  dan komunikasi,  serta  peran  masyarakat  yang  rendah.  Implikasinya,  kedepan pemerintah desa setempat perlu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan membangun sinergi dengan berbagai pihak terkait terutama dengan warga masyarakat.

## ABSTRACT
This study aims to analyze the management of the Village Fund in Pranten Village,  Gubug  District,  Grobogan  Regency.  The  research  method  uses  an exploratory  qualitative  approach,  using  in-depth  interview  techniques  and primary data sources. The data analysis technique used a descriptive analysis approach. The study results indicate that the management and utilization of the Village Fund Budget start from the planning, organizing, implementation, monitoring, and accountability reporting processes. Village funds are utilized in  government  administration,  implementation  of  development,  community development,  community  empowerment,  and  disaster  management. Constraints  that  arise  include  the  low  quality  of  human  resources,  lack  of systems, leadership problems, lack of socialization and communication, and low community roles. The implication is that in the future, the local village government  needs  to  improve  the  quality  of  budget  management  and  build synergies with various related parties, especially with community members.

## Pendahuluan
Tujuan  pembangunan  ekonomi  adalah  untuk  mencapai  pemerataan  pembangunan  di  semua wilayah.  Pembangunan  berdasarkan  sistem  sentralistik  memiliki  kelemahan,  sehingga  pemerintah berinisiatif  memberikan  kewenangan  masing-masing  daerah  untuk  mengelola  anggarannya  secara mandiri atau dikenal dengan otonomi daerah (Yoga et al., 2019). Otonomi daerah mempunyai dampak signifikan terhadap pemerataan (Saputra, 2016). Desentralisasi kewenangan pemerintah pusat ke daerah memberikan peluang kepada daerah untuk membangun perekonomian (Tikollah dan Ngampo, 2018). Otonomi  daerah  memberi  kesempatan  kepada  daerah  untuk  mengoptimalkan  pengelolaan  dan pemanfaatan sumberdaya daerahnya. Otonomi daerah menjadi tantangan tersendiri untuk mendorong kreativitas  dalam  menghadapi  berbagai  permasalahan  domestik,  terutama  dalam  rangka  mengejar kesejahteraan  (Inten,  2017).  Walaupun  titik  tumpu  otonomi  daerah  berada  di  kabupaten/kota,  tetapi secara  esensi  kemandirian  tersebut  harus  dimulai  dari  tingkat  paling  bawah  yaitu  Desa  (Wida  et  al., 2017). Sampai detik ini, kewenangan pengelolaan anggaran sudah sampai pada tingkat Desa, bahkan di setiap Desa diberikan dana dari pemerintah pusat untuk membangun desanya yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD) (Oki & Lafu, 2019; Tumbelaka et al., 2020).
Dana  tersebut,  umumnya  dialokasikan  dalam  rangka  memberdayakan  masyarakat  dan pembangunan  infrastruktur  desa.  Dana  desa  bertujuan  untuk  mengoptimalkan  layanan  untuk masyarakat,  program  pemberdayaan  masyarakat,  meningkatkan  perekonomian,  pemerataan pembangunan,  dan  menekankan  peranan  aktif  masyarakat  dalam  pembangunan  (Dwiningwarni  & Amrulloh, 2020; Oki et al., 2020). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai kewenangan lokal dalam mengatur rumah tangganya (Jamaluddin et al., 2018; Sofitriana  et  al.,  2020).  Dalam  implementasinya  terhadap  pembangunan  desa,  kewenangan  tersebut dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertangungjawaban kegiatan (Ayem & Kusumasari, 2020;  Ningsih  et  al.,  2020;  Polidu  et  al.,  2020).  Di  sisi  lain,  dengan  dilimpahkannya  kewenangan terhadap desa, maka dibutuhkan perhatian lebih untuk mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan (Astuti et al., 2020).
Beberapa penelitian tentang pengelolaan dana desa antara lain penelitian Riyanto (2015), Julita & Abdullah (2020) menyimpulkan bahwa pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa. Widagdo et al., (2016) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa masih terjadi hambatan  dalam  pengelolaan  ADD,  khusunya  berkaitan  dengan  rendahnya  SDM  aparatur  desa  dan minimnya koordinasi. Penelitian Chandra et al., (2012) menyimpulkan bahwa masih rendahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian Ria et al., (2016) menyimpulkan bahwa hambatan dalam  pengelolaan  ADD  adalah  berkaitan  dengan  minimnya  sosialisasi  dan  rendahnya  partisipasi masyarakat. Sementara menurut Tikollah dan Ngampo (2018) menyimpulkan bahwa hambatan dalam pengelolaan ADD berkaitan dengan minimnya kemampuan SDM dan kurangnya kerjasama dari pihak terkait.  Penelitian  Jamaluddin  et  al.,  (2018)  juga  menegaskan  bahwa  pengelolaan  dana  desa  masih terkendala terutama belum tepat sasaran terkait dengan penggunaan dana desa.
Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan dana Desa yang merujuk pada Desa Pranten. Desa Pranten  menjadi  salah  satu  desa  dengan  anggaran  penerimaan  dan  pembangunan  cukup  rendah. Berdasarkan data Statistik Kecamatan Gubung dalam angka 2019 menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir mulai tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan terutama di tahun 2018. Di tahun 2016 dan 2017 memiliki besaran yang sama yaitu sebesar Rp. 293.100.000, sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan  menjadi  Rp.  275.374.000.  Penurunan  ini  menunjukkan  bahwa  serapan  anggaran  di  Desa tersebut  masih  tergolong  rendah,  sehingga  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  permasalahan  dalam pengelolaan  dana  tersebut.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  tujuan  umum  studi  ini  adalah untuk menganalisis pengelolaan dana Desa pada Desa Pranten Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Tujuan  khususnya  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  mekanisme  pengelolaan  dan  pengalokasian dana  Desa,  untuk  mengetahui  bagaimana  pemanfaatan  dan  pengalokasian  dana  Desa?  dan  untuk mengetahui apa kendala dalam pengelolaan dana Desa.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Pendekatan  ini  digunakan  bertujuan  untuk mengeksplorasi  lebih  komprehensif,  lebih  bermakna  dan  mendalam,  serta  lebih  kredibel.  Penelitian tentang  pemanfaatan  dan  pengelolaan  Dana  Desa  dilakukan  di  Desa  Pranten  Kecamatan  Gubug Kabupaten  Grobogan.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  yaitu  data  primer  dan  sekunder.  Data primer diperoleh proses in depth interview dengan para informan pada bulan September 2020, sementara data sekunder diperoleh melalui proses penelusuran data dukung berupa laporan keuangan desa, laporan kegiatan  desa,  website,  dan  juga  data-data yang diperoleh melalui  hasil  penelitian  dan  data-data lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik, yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dengan menggali informasi kepada para informan yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan pejabat lain yang terkait. Hasil wawancara tersebut, diperkuat melalui hasil dokumentasi terhadap data-data dukung, yang meliputi berbagai laporan yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Meolong (2009) dalam Oki & Lafu (2019), teknik analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  yang  meliputi  3 tahapan, yang meliputi:
1. Reduksi  data,  yang  merupakan  proses  pemilihan,  pemusatan,  perhatian,  penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang diperoleh berdasarkan data lapangan, proses ini  akan  berjalan  secara  simultan.  Reduksi  data  itu  sendiri,  meliputi:  proses  meringkas  data, pengkodean data, penelusuran tema, dan membuat gugus-gugus.
2. Penyajian data, merupakan proses kegiatan mengumpulkan berbagai informasi dan kemudian disajikan, yang nantinya dapat memberikan kemungkinan untuk membuat sebuah kesimpulan dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Penyajian data kualitatif dapat berbentuk teks narasi, matriks, grafik, dan jaringan, serta bagan.
3. Penarikan  kesimpulan,  merupakan  proses  terakhir  dalam  kajian  ini,  namun  demikian  proses verifikasi akan dilakukan secara simultan, terutama ketika berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan  data,  mulai  mencari  arti  benda-benda,  mencatat  keteraturan  pola-pola  (dalam catatat teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan dari berbagai sumber baik dari  pemerintah  pusat,  daerah  maupun  dana  mandiri.  Proses  pengelolaan  ini  meliputi  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan  pertanggungjawaban  (Handiyono  &  Lutfi,  2020). Adapun pengelolaan Dana Desa pada Desa Pranten Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, dilakukan melalui beberapa tahapan.

## Perencanaan
Perencanaan dalam hal ini berkaitan dengan APBDes merupakan salah satu sumber pendapatan desa  yang  penggunaannya  terintegrasi  dengan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  (Bima  et  al.,  2020).  Oleh karena itu dalam perencanaan program dan kegiatannya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) yang dilakukan setiap tahunnya, dimana prosesnya melalui beberapa  tahapan.  Tahapan  pertama  yaitu  Pra  Musyawarah.  Pada  tahapan  ini  Tim  Fasilitasi  Tingkat Kabupaten memberikan petunjuk teknis musyawarah perencanaan pembangunan  desa  kepada  Camat dan Tim pendamping Tingkat Kecamatan, Kepala Desa dan tim Pelaksana Desa, ketua BPD serta ketua lembaga  kemasyarakatan  yang  ada  di  desa.  Tahapan  berikutnya  adalah  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan tingkat desa mempedomani surat Bupati Grobogan No. 148/4249/II tanggal 21 Oktober 2009 perihal petuntuk teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Pemerintah desa bersama- sama  dengan  Tim  Pelaksana  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  (LPMD),  dan  lembaga  kemasyarakatan  yang  ada  di  desa  (seperti  PKK,  RT/RW,
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Penanggulangan Bencana Besarnya (Rp) Rp442,074,200.00 Rp941,445,500.00
Rp74,700,000.00 Rp45,600,000.00 Rp3,528,000.00 Rp442,074,200.00 Rp941,445,500.00 Rp74,700,000.00 Rp45,600,000.00 Rp3,528,000.00 Rp- Rp100,000,000.00 Rp200,000,000.00 Rp300,000,000.00 Rp400,000,000.00 Rp500,000,000.00 Rp600,000,000.00 Rp700,000,000.00 Rp800,000,000.00 Rp900,000,000.00 Rp1,000,000,000.00
karangtaruna,  dll)  dengan  difasilitasi  Camat  melakukan  musrenbangdes  guna  membahas  usulan  atau masukan tentang rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa termasuk rencana penggunaan ADD dengan  berpedoman  pada  prinsip-prinsip  anggaran  dan  Perencanaan  Partisipasi  Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD).
Di  Desa  Pranten  terdiri  dari  3  RW  dan  9  RT,  dari  masing-masing  RT  mengajukan  3 pembangunan  baik  berupa  infrastruktur  maupun  penyelenggaraan  lainnya.  Sehingga  didapatkan  27 pengajuan  pembangunan,  namun  secara  keseluruhan  dilaksanakan  tidak  mungkin.  Oleh  karena  itu adanya  penyaringan  dengan  lebih  mengedepankan  yang  mendesak  dan  ungent.  Sebagian  besar penduduk di desa Pranten berprofesi sebagai petani, namun jalan akses menuju lahan pertanian banyak yang mengalami kerusakan. Oleh karena itu pada tahun 2017 warga desa Pranten telah menyepakati bahwa sebagian besar dana ADD akan dialokasikan untuk pembangunan jalan.

## Gambar 1. Alokasi Dana Desa Tahun 2018/2019 di Desa Pranten Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan
Berdasarkan gambar 1. bidang pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas alokasi dana desa. Program pemberdayaan ini dilakukan dengan tujuan agar perekonomian masyarakat menjadi tumbuh (Jatmiko, 2020). Hal ini dilakukan juga dalam rangka pemerataan pendapatan masyarakat, terutama para masyarakat  yang  memiliki  kondisi  perekonomian  yang  lemah.    Pemerintah  desa  dalam  penggunaan anggaran perlu adanya tranparansi sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah desa. Dalam mengimplementasikan  transparansi  penggunaan  anggaran,  salah  satu  langkah  yang  dilakukan  adalah dengan  menginformasikan  kepada  masyarakat  melalui  beberapa  media,  mulai  dari offline maupun online. Media offline yang sering digunakan adalah melalui papan pengumuman/informasi, sedangkan online dapat diimplementasikan melalui media website. Informasi yang disampaikan memuat seluruh rencana alokasi ADD dan APBDes ataupun dana lainnya. Meskipun demikian, informasi yang sudah disampaikan melalui beberapa media tersebut, menemui beberapa kendala. Kendala tersebut merujuk pada  pemenfaatan informasi  yang  terbatas  pada  kalangan  tertenmmttu  saja.  Dengan  demikian,  akses informasi terkait dengan penggunaan anggaran tersebut masih terbatas atau belum dapat diakses dengan mudah.

## Pengorganisasian
Dalam mengelola Anggaran Dana Desa, Desa Pranten membentuk tim pelaksana pembangunan yang ditunjuk Kepala Desa melalui sebuah rapat. Namun demikian, Kepala Desa belum menjabarkan secara detil uraian tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh para aparat pengelola ADD. Kekurangan  juga  terlihat  pada  terbatasnya  kemampuan  SDM  baik  dari  sisi  pendidikan  maupun tanggungjawab. Dengan adanya keterbatasan tersebut, sehingga ada beberapa SDM yang bekerja tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta ada sebagian kecil SDM yang mendapatkan tugas berlebih. Berdasarkan  Peraturan  Bupati  No.4  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Kekayaan  Desa menjelaskan  bahwa  “Kepala  Desa  sebagai  Kepala  Pemerintah  Desa  adalah  Pemegang  Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan,  mempunyai  kewenangan:  Menetapkan  kebijakan  tentang  pelaksanaan  APBDesa, Menetapkan  kebijakan  tentang  pengelolaan  barang  desa,  Menetapkan  bendahara  desa,  Menetapkan petugas  yang  melakukan  pemungutan  penerimaan  desa;  dan  Menetapkan  petugas  yang  melakukan pengelolaan barang milik desa”.

## Pelaksanaan APBDes
Dengan terbentuknya tim panitia pelaksana pembangunan mempermudah dan memperlancar terlaksananya  kegiatan-kegiatan  pembangunan  desa  yang  pembiayaannya  bersumber  dari  APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan selain dari tim panitia pelaksana dan Kepala Desa juga melibatkan masyarakat sebagai pekerja pembangunan. Hal ini dilakukan agar dapat memberdayakan masyarakat setempat dan terbentuknya gotong royong, selain itu juga mengurangi pengangguran di desa Pranten. Dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) diawal yang telah  diajukan  di  Kecamatan  dan  telah  disepakati.  Sebelum  memulai  pembangunan  dari  pihak Kecamatan  akan  melakukan  pengecekan  material  beserta  rincian  dana  yang  dikeluarkan  yang didampingi  oleh  Kepala  Desa.  Selanjutnya  dalam  proses  pembangunan  juga  dilakukan  pengecekan ulang oleh pihak Kecamatan untuk mengetahui baik kendala-kendala yang dihadapi maupun keabsahan dalam pembangunan. Setelah selesai pembangunan, dari pihak Kecamatan juga melakukan pengecekan. Kemudian  pengecekan finishing dari  pihak  Kecamatan  lengkap  dengan  Camat,  selain  itu  juga  ada pengecekan dari Kabupaten.
Selama  berlangsungnya  pelaksanaan  pembangunan  terdapat  beberapa  kendala  salah  satunya terjadinya  perubahan  cuaca  yang  tidak  menentu.  Sehingga  mengakibatkan  terhambatnya  proses pelaksanaan pembangunan yang bedampak mundurnya penyelesaian yang tidak sesuai target. Dalam hal pelaksanaan Anggaran Dana Desa masih tergolong rendah. Hal ini tampak pada jumlah pelaksanaan program-program  yang  didanai  dari  alokasi  dana  desa  masih  belum  tertib  administratif.  Penyusunan kebijakan desa belum mencerminkan tahapan dari proses penyusunan peraturan desa. Kondisi sosial, ekonomi  dan  kultur  termasuk  tingkat  pendidikan  yang  rendah  dari  masyarakat  juga  mempengaruhi pelaksanaan  program-program  pembangunan  desa  Pranten.  Terlaksananya  pembangunan  di  desa Pranten diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh pembangunan di RW 1 berupa jalan, talup jalan, dan saluran irigasi sawah. Pembangunan tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat banyak dan dapat meningkatkan hasil pertanian di desa Pranten.

## Pengawasan
Tahapan pengawasan dalam pengelolaan dana desa mencakup pada beberapa hal, antara lain pengawasan  dalam  tahapan  perencanaan,  penyusunan,  pelaksanaan,  perubahan  anggaran,  dan pembuatan laporan keuangan dan kegiatan (Arfiansyah, 2020; Pahlawan et al., 2020). Tujuan adanya pengawasan ini antara lain, yaitu; 1) Memastikan bahwa program berjalan dengan baik. 2). Memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, jika belum sesuai atau sudah sesuai akan tetapi belum optimal  dapat  diselesaikan  dengan  segera.  3).  Mampu  mengidentifikasi  permasalahan  dan  mampu memberikan  solusi.  4).  Adanya  evaluasi  agar  tidak  terjebak  pada  masalah  yang  sama. Dalam pengawasan  pelaksanaan  pembangunan  di  desa  Pranten  dalam  kegiatan  ADD  dilakukan  secara fungsional  oleh  pejabat  berwenang  dan  oleh  masyarakat  sesuai  Peraturan  Perundang-undangan  yang berlaku.  Sebagai  mana  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pihak  kecamatan  dan  kabupaten  dimana sebelum  pembangunan  sampai  selesai  pembangunan  selalu  melakukan  pengecekan  di  lapangan langsung.

## Laporan Pertanggungjawaban APBDes
Laporan  pertanggunjawaban  harus  dibuat  paling  tidak  tiga  bulan  setelah  berakhirnya  tahun anggaran desa. Laporan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan atau implementasi penggunaan APBDes dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Babulu, 2020; Budiarto et al., 2020; Pahlawan  et  al.,  2020).  Proses  penyusunan  laporan  pada  desa  Pranten  dimulai  dengan  penyusunan rancangan  Peraturan  Desa  tentang  pertanggung-jawaban  implementasi  APBDes  dan  penyusunan rancangan  keputusan  kepala  desa  tentang pertanggungjawaban  kepala  desa.  Tahapan  berikutnya
sekretaris  desa  menyampaikan  kepada  kepala  desa  untuk  dibahas  bersama  dengan  BPD,  kemudian proses  selanjutnya  adalah  menetapkan  rancangan  peraturan  desa  tentang  pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang menjadi peraturan desa. Setelah melakukan pembahasan bersama Kepala Desa  dengan  BPD  mengenai  laporan  pertanggungjawaban,  selanjutnya  Kepala  Desa  menyampaikan laporan realisasi fisik dan Keuangan ADD kepada pihak Kecamatan. Apabila terjadi kesalahan dalam pelaporan maka laporan pertanggungjawaban tersebut akan dikembalikan di desa. Dan pihak desa akan melakukan perbaikan. Dari pihak Kecamatan akan menyampaikan laporan hasil rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa kepada Bupati.
Azas  transparansi  dan  akuntabilitas  pada  pengelolaan  dana  desa  di  desa  Pranten  belum sepenuhnya  berjalan  optimal.  Hal  ini  salah  satunya  terindikasi  dari  rendahnya  akses  masyarakat terhadap  informasi tentang  pengelolaan dana tersebut.  Disamping itu, dalam  proses  pelaporan masih terkendala  pada  aspek  pengorganisasian  yang  belum  berjalan  optimal,  hal  ini  dapat  terindikasi  pada pembagian jobdesk yang belum sesuai dengan yang seharusnya. Untuk menuju pertanggung-jawaban yang baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparansi dengan membuat dan menginformasikan setiap pemasukan dan pengeluaran dana desa berbentuk Metromedia Technologies (MMT) yang di pasang di balai desa. Selain itu  Kepala  Desa  juga  harus  lebih  teliti  dalam  pemilihan  perangkat  desa,  yaitu  yang  berpendidikan, berkompeten, dan tanggap. Agar dapat melakukan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku.

## Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa
Dalam pengelolaan dana desa menemui berbagai kendala. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat, yaitu masalah sumber daya manusia, masalah sistem, media sosialisasi dan komunikasi, dan peranan masyarakat.  Masalah sumber daya manusia berkaitan dengan minimnya SDM dan juga rendahnya kemampuan SDM dalam mengoptimalkan pengelolaan dana desa tersebut (Islamiyah, 2020). Berdasarkan  hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  permasalahan  SDM  di  Desa  Pranten  berkaitan dengan ketersediaan (jumlah) dan kualitas SDM (tingkat pendidikan). Permasalahan ini berdampak pada pembagian  tugas  pokok (job  desk) dan  fungsi  yang  kurang  sesuai  dan  bahkan  ada  sebagian  yang mendapatkan tugas berlebih. Masalah berkaitan dengan belum optimalnya penggunaan sistem berbasis online berkaitan dengan sistem pelaporan belum berbasis sistem yang terintegrasi (Pratiwi & Pravasanti, 2020).  Hal  ini  disebabkan  karena  belum  adanya  SDM  yang  memiliki  kemampuan  dalam  mengelola sistem tersebut. Bahkan sampai pada saat wawancara berlangsung desa Pranten belum memiliki website dan ataupun sistem online lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran Desa, sehingga akses masyarakat untuk mengakses informasi tersebut masih terbatas informasi offline di papan pengumuman ataupun  MMT.  Masalah  berkaitan  dengan  media  sosialisasi  dan  komunikasi  merujuk  pada  kurang optimalnya  penggunaan  media  sosialisasi  dan  komunikasi  yang  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh masyarakat,  sehingga  masyarakat  banyak  yang  tidak  tahu  informasi  terkait  dengan  ADD.  Terakhir, masalah berkaitan dengan peranan masyarakat (Periansya & AR, 2020). Pada faktor ini berpengaruh cukup  fundamental,  karena  pada  dasarnya  keberhasilan  dari  program  ini  terletak  pada  sejauh  mana masyarakat berperan aktif dalam pembangunan desa. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat masih bersikap tidak peduli terhadap program tersebut, dan lebih terlihat bahwa masyarakat menyerahkan pada pemerintah desa.

## Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengelolaan  dan  pemanfaatan Anggaran  Dana  Desa  dimulai  dari  proses  perencanaan  APBDes  melalui  MUSRENBANGDES, pengorganisasian dilakukan dengan menunjuk tim pengelola dana desa, pelaksanaan dilakukan oleh tim pembangunan,  pengawasan  dimulai  dari  perencanaan  sampai  pelaporan,  dan  pelaporan pertanggungjawaban  APBDes.  Pemanfaatan  dana  desa  dialokasikan  pada  bidang  penyelenggaran pemerintah,  pelaksaan  pembangunan,  pembinaan  masyarakat,  pemberdayaan  masyarakat,  dan penanggulangan  bencana.  Kendala  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  antara  lain  masalah  SDM, minimnya sistem, masalah kepemimpinan, minimnya sosialisasi dan komunikasi, serta rendahnya peran masyarakat.  Dengan  demikian,  pemerintah  Desa  Pranten  perlu  meningkatkan  kualitas  Pemerintahan, baik dari sisi SDM maupun sistem pengelolaan dana Desa, yang tidak kalah penting adalah melibatkan
berbagai  pihak  terkait  terutama  membangun  komunikasi  yang  baik  kepada  seluruh  komponen masyarakat.
Implikasi secara praktis dari penelitian ini, perlu adanya upaya perbaikan dari berbagai aspek, sehingga kedepan pengelolaan dana desa di desa Pranten dapat berjalan lebih optimal.  Bagi institusi pemerintahan Desa, perlu adanya perbaikan baik dari sisi sistem pengelolaan anggaran berbasis online , peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia,  serta  memperluas  media  sosialisasi  dan komunikasi, agar pengelolaan anggaran dana desa kedepan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan dapat dioptimalkan dari sisi hasil atau dampaknya. Bagi masyarakat, perlu meningkatkan partisipasi aktif dalam bentuk apapun agar kemajuan yang diharapkan dapat diimplementasikan secara bersama- sama.
Studi ini memiliki keterbatasan, terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi penelitian dan studi ini  juga  belum  sampai  pada  pengukuran  kinerja  yang  dikaji  secara  kuantitatif,  sehingga  peneliti selanjutnya perlu adanya mengembangkan kajian ini dengan menguji secara kuantitatif tentang kinerja dari pengelolaan dana desa, seberapa berhasil Desa dalam mengelola dana tersebut.

## Daftar Pustaka
Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terha- dap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Journal of Islamic Finance and Accounting , 3 (1), 67–82.
Astuti, E., Murwani, J., & Sugiharto. (2020). Pelatihan Akuntansi Pemerintahan dan Pengelolaan Dana Desa Pada MGMP Kabupaten Madiun. DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (2), 214–221. Ayem,  S.,  &  Kusumasari,  K.  F.  (2020).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (  SPIP  )  Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 10 (2), 160–169.
Babulu,  N.  L.  (2020).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Akuntabilitas  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 5 (2), 18–26.
Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2020). Pelatihan dan penyuluhan pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) , 3 (1), 63–77.
Budiarto,  D.  S.,  Setyaningrum,  A.  D.,  &  Sari,  R.  P.  (2020).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  dan  Faktor Anteseden yang Mempengaruhinya. WAHANA: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi , 23 (2), 145– 159. https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.240
Chandra,  K.  P.,  Ratih,  N.  P.,  &  Suwondo.  (2012).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 1 (6), 1203–1212.
Dwiningwarni, S. S., & Amrulloh, A. Z. (2020). Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat  Di  Jombang  Jawa  Timur. Ekuitas:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan , 4 (1),  1–20. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128
Handiyono,  V.  J.,  &  Lutfi,  A.  (2020).  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pengelolaan  Dana  Desa  Tahun 2018  (Desa  Tambun  Dan  Desa  Segarajaya). Dinamika  Governance:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara , 10 (2), 101–119. https://doi.org/10.33005/jdg.v10i2.2341
Inten, M. L. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL) , 8 (2), 227– 429.
Islamiyah,  F.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa,  Moralitas,  Sistem  Pengendalian  Internal,  Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak (Studi Empiris  Pada  Desa  Sukoanyar,  Desa  Wajak,  Desa  Sukolilo,  Desa  Blayu  dan  Desa  Pato. Jurnal  Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) , 8 (1), 1–13.
Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah Analysis of the Impact of Management and Use of Village Funds on Regional Development. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA , 6 (1), 14–24. Jatmiko, U. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Sebelum dan Sesudah Pengalokasian Dana Desa. JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan) , 5 (2), 107–121.
Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 5 (2), 213–221.
Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada  Empat  Desa  Dalam  Empat  Kecamatan  di  Kota  Sawahlunto  Provinsi  Sumatera  Barat  ). Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 2 (4), 3517–3532.
Oki, K. K., & Lafu, D. M. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara. Ekuivalensi Jurnal Ekonomi Bisnis , 5 (2), 203–232.
Oki,  K.  K.,  Pangastuti,  M.  D.,  &  Ua,  N.  (2020).  Pengaruh  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Terhadap Pemberdayaan  Dan  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  Maurisu  Selatan  Kecamatan  Bikomi Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 5 (1), 65–72.
Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  partisipasi  masyarakat  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan dana desa. Indonesia Accounting Journal , 2 (2), 162–172.
Periansya, & AR, S. (2020). Dampak kompetensi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Decamatan Rambutan Banyuasin. Jurnal Riset Terapan Akuntansi , 4 (1), 13–19.
Polidu,  I.,  Tumuhulawa,  A.,  Kasim,  R.,  Kadir,  Y.,  &  Moonti,  R.  M.  (2020).  Peran  Inspektorat  Dalam  Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. Law Review Volume , XX (2), 226–245.
Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 20 (2), 217–223.
Ria,  N.,  Sudati,  N.  S.,  &  Emma,  D.  R.  (2016).  Analisis  Pengelolaan  Dana  Desa  Sebagai  Realisasi  Salah  Satu Tujuan  Program  Nawacita  “Membangun  Indonesia  Dari  Pinggiran”  Di  Kecamatan  Bener  Kabupaten Purworejo Tahun. DINAMIC : Directory Journal of Economic Volume , 1 (2), 136–150.
Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. EJournal Administrasi Negara , 3 (1), 119– 130. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Saputra, I. W. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) , 6 (1).
Sofitriana, I., Hartati, E. R., Rizki, N., Muammar, A., & Lutfi, T. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Polobogo , Getasan Kabupaten Semarang. Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora , 01 (08), 28–36.
Tikollah, M. R., & A. Ngampo, M. Y. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone.
JEKPEND: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan , 1 (1), 87. https://doi.org/10.26858/jekpend.v1i1.5064
Tumbelaka,  H. I.  A.,  Elim,  I.,  &  Kalalo,  M. (2020).  Analisis  pengelolaan  dana  desa  studi  kasus  di  Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. Indonesia Accounting Journal , 2 (2), 74–86.
Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa  –  Desa  Kecamatan  Rogojampi  Kabupaten  Banyuwangi. E-Journal  Ekonomi  Bisnis  Dan  Akuntansi , 4 (2), 148. https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356 Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 19 (2), 323. https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336
Yoga, A., Taufeni, T., & Nur, A. (2019). Analisis Transparansi Partisipasi Dan Akuntanbilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018). Indonesian Journal of Accounting and Governance , 3 (2), 120–143.