## KESESUAIAN PRODUK GADAI EMAS BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) DI BANK SYARIAH MANDIRI SURABAYA 1)
Anggia Jancynthia Nurizki Wardhani
Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email : j.anggia@yahoo.com
Sunan Fanani
Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email : sunanfanani@gmail.com

## ABSTRACT:
This study aims to determine the conformity of contract rahn based Fatwa DSN-MUI at Sharia Mandiri Bank Branch Office Dharmahusada Surabaya. Contract rahn at Sharia Mandiri Bank only be used for products BSM Gold Pawn. The method used is a qualitative approach using case study strategy. The research object is the Sharia Mandiri Bank.
Results of this research based on five domains from the mechanism of implementation contract Rahn in Sharia Mandiri Bank Branch Office Dharmahusada Surabaya with Fatwa DSN-MUI. From these domains, there are four domains that have conformity with Fatwa DSN- MUI, that was marhun utilization domain, maintenance and storage marhun, sale / auction marhun as well as the cost of Ijarah contract. While in the charge domain on marhun against the costs Ijarah in Sharia Bank Mandiri KCP Dharmahusada don’t have conformity based on Fatwa DSN No.25 / DSN-MUI / III / 2002 the second point number four.
Keywords: Contract rahn, BSM Gold Pawn, Fatwa national Islamic council Indonesian Council of Ulama

## I. PENDAHULUAN
Di dalam perbankan Indonesia, Bank syariah sudah tidak lagi dianggap sebagai tamu asing. Hal ini disebabkan oleh kinerja dan kontribusi Bank Syariah terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Secara konseptual Bank Syariah sebagai salah satu lembaga
intermediasi keuangan yang berlandaskan syariah Islam dengan berpedoman kepada al-Quran dan al- Hadits. Bank Syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional
Bank Syariah, bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi termasuk bunga yang diperoleh dari nasabah saat meminjam uang.
Lembaga jaminan yang sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat dalam upayanya untuk memberikan fasilitas dana untuk berbagai kebutuhan masyarakat adalah pegadaian.
Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. (Susilowati:2008)
Seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas gadai tidak hanya dilakukan oleh lembaga jaminan seperti pegadaian (konvensional) saja. Saat ini
praktik gadai yang sesuai dengan syariah pun mulai dilakukan di Bank Syariah. Praktik gadai syariah atau yang disebut rahn ini sangat menekankan tidak adanya pengenaan riba atau pungutan bunga atas pinjaman yang diberikan. (Naida & Dodik:2012)
Pengertian gadai syariah dalam Hukum Islam adalah rahn . Sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW bersabda :
ْ  ﺎً ﺎ ط ىﺮﺘْ ا  ﺳو ﮫْ  ﷲ ﻰ ﺻ ﷲ لْﻮﺳر نأ ﺪْ ﺪﺣ  ْ  ﺎً ْرد ﮫ ھرو  ﺟأ ﻰ إ يدْﻮﮭ
Anna rasulullahi salallahu alayhi wasallamastaraa thoaa’man miyyahudii ilaa jalii warahadahu dir aa’min hadidin
“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi
kepadanya.” ( HR. Buchori dan Muslim dari Aisyah Binti Abu Bakar)
Rais (2006:117)
menjelaskan bahwa dalam perkembangan rahn , rahn memiliki peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk golongan menengah kebawah. Rahn dapat digunakan untuk menggerakkan usaha ekonomi kecil dan menengah agar bisa lebih berkembang. Sehingga sektor riil dapat tumbuh dengan baik dan peningkatan perekonomian nasional secara makro dan mikro. Perkembangan produk rahn di bank syariah bisa dilihat dari tabel berikut :
Tabel 1. Perkembangan Produk Rahn di Bank Syariah
Sumber: Hasil Penelitian, 2015(diolah)
Penggunaan sistem gadai syariah ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasiskan Islam. Beberapa bank syariah yang membuka layanan gadai emas sebagai layanan alternatif mereka adalah BSM. Bank Syariah Mandiri sudah memiliki banyak kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh
Indonesia. Di tahun 2008 Bank Syariah Mandiri (BSM) mendapatkan penghargaan
sebagai bank umum syariah terbaik di tahun 2008 versi majalah investor dan hal tersebut mengalahkan dua kompetitornya yaitu Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah (Nasional.kompas.com, 2015). Perkembangan Bank
Syariah Mandiri (BSM) sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki BSM sangat tinggi. Sebelum perum pegadaian membuka unit gadai syariah, pelayanan jasa gadai syariah telah dimulai oleh Bank Syariah Mandiri dengan meluncurkan produk gadai yang disebut gadai emas
BSM di tahun 2001. Contoh
perkembangan rahn bisa dilihat dari tahun 2012-2013 dibawah ini.
Tabel 2.
Perkembangan Pertumbuhan rahn di Bank Syariah Mandiri Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (diolah) Berdasarkan tabel 2. perkembangan pertumbuhan rahn BSM
tahun
2012-2013 diatas adalah pembiayaan gadai emas BSM mengalami pertumbuhan sebesar 17%
atau Rp181miliar, dari Rp1,05 triliun menjadi Rp1,23 triliun. Pertumbuhan baki debet tersebut diikuti dengan peningkatan FBI gadai sebesar 37,8% atau Rp59 miliar dari Rp156 miliar menjadi Rp215 miliar per
Desember 2013. Sampai dengan Desember 2013, untuk total outlet gadai emas BSM
berjumlah 393 outlet, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 353 outlet di akhir tahun 2012. Hal itu juga menunjukkan bahwa rahn officer di Bank Syariah Mandiri sampai saat ini juga sudah cukup banyak sehingga Bank Syariah Mandiri cukup menjadi sampel bagi bank syariah yang lain.
Pelaksanaan akad rahn pada produk gadai di bank syariah tidak
terlepas dari peraturan yang melenceng
dari syariah. Dewan Syariah Nasional
(DSN) juga mengeluarkan fatwa sebagai bentuk dukungan
terhadap pengembangan gadai syariah. Yang membahas tentang gadai syariah
tersebut
yaitu
fatwa
No.25/DSN-
MUI/III/2002 tentang Rahn dan fatwa
No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai
emas syariah atau Rahn emas Berdasarkan Pernyataan diataslah
yang menjadi latar belakang dalam penulisan ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian kesesuaian produk gadai emas terkait fatwa berdasarkan Fatwa DSN-MUI di Bank Syariah Mandiri
Surabaya. Sehingga penulis mengadakan penelitian dengan judul “ Kesesuaian Produk Gadai Emas berdasarkan Fatwa DSN-MUI di Bank Syariah Mandiri Surabaya “

## II. LANDASAN TEORI
Kata bank berasal dari kata banque dalam Bahasa Prancis, dan dari banco dalam Bahasa Italia, yang berarti peti/lemari. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya (Sudarsono, 2007:27).
Ismail (2011:32) menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah di
Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (Ismail,2011:31). Sedangkan menurut Antonio (2001:26) mengungkapkan bahwa Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan
bank milik pemerintah
pertama yang melandaskan
operasionalnya pada prinsip syariah. BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh bank BUMN milik pemerintah. Untuk memastikan bank Islam sesuai dengan syariah, setiap
bank
Islam harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah (Huda&Nasution, 2009:199). Dalam
dunia perbankan, kebanyakan rahn yang dipakai adalah rahn emas syariah, dikarenakan marhun- nya (barang yang digadaikan) adalah emas. Rahn emas syariah dalam bank syariah harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena bank syariah merupakan lembaga keuangan yang diawasi oleh Bank
Indonesia. Bank Indonesia menyatakan Rahn emas syariah di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank
Indonesia, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI).
Berikut peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum tentang rahn emas syariah di Bank Syariah:
1. Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah 2. Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 10/31/DPbS/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit
Usaha Syariah
3. Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 14/7/DPbS tentang Produk
Qardh beragunan Emas bagi Bank
Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Fatwa DSN-MUI Nomor.25/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn 5. Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-
MUI/2002 tentang rahn emas Sudarsono (2004:156) mengatakan bahwa gadai dalam fiqh disebut Rahn , yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara’ artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Rahn apabila didefinisikan merupakan barang yang digadaikan, Rahin adalah orang yang menggadaikan, dan Murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman.
Gadai syariah ( rahn ) adalah
perjanjian antara seseorang untuk
menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah, untuk pihak lembaga gadai syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. (Ali, 2008:3)
Dalam mekanisme rahn , bank syariah sebagai murtahin mempunyai hak menahan marhun sampai semua marhun bih dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin , yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin , kecuali dengan seizin rahin , tanpa mengurangi nilainya atau hanya
sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan
perawatan marhun adalah kewajiban rahin. Biaya tersebut tidak
boleh ditentukan berdasarkan jumlah marhun bih . Apabila marhun bih telah jatuh tempo, maka murtahin segera mengingatkan rahin untuk melunasinya.
Jika tidak dapat melunasi, maka marhun dijual paksa melalui lelang secara syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi marhun bih .Apabila hasil lelang ada lebihnya, maka itu menjadi milik rahin dan sebaliknya (Rais, 2006:39)
Tabel 3. Kategori marhun Barang Bergerak Barang Tidak Bergerak Kendaraan Barang elektronik Emas Tanah Pekarangan Sumber: Rais. Pegadaian Syariah, Konsep dan Sistem Operasional . (2006:90) Berdasarkan tabel 3. diatas kategori marhun adalah semua jenis marhun yang dapat dimanfaatkan, baik itu barang bergerak dan barang tidak bergerak. barang bergerak misalnya kendaraan, barang elektronik, emas dan lain-lain. Barang jaminan tidak bergerak seperti sawah, tanah dan pekarangan juga hendaknya diolah supaya tidak mubazir dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan penggadai atas kesepakatan bersama
Sakti (2007:7) menjelaskan bahwa fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap masalah yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam
pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum seperti dalil di kalangan para mujtahid.
Sejak berdirinya Dewan Syariah Nasional di tahun 1999, DSN telah mengeluarkan sekitar 53 fatwa tentang Ekonomi Syariah. Dua
diantaranya dijadikan dasar hukum di Indonesia tentang Gadai Syariah, yaitu Fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-
MUI/III/2002, tentang Rahn emas. (Ali,
2008:127)
Rahn dalam islam diperbolehkan asal berdasarkan
al-Quran, Hadits Rasulullah SAW serta Fatwa Dewan Syariah Nasional, penjelasannya sebagai berikut : Konsep gadai syariah juga tertera dalam Ayat-Ayat Al-Quran, sebagai berikut. Ali (2008:18) :
                                                                                                                                                                                                                                                             Wa-in kuntum ‘ala safarin walamtajiduu katiban farihanun maqbuudatun fa- inamina ba’dukum
ba’dan falyu- addiallathtumina amanatahu walyattaqi Allaha rabbahuwala taktumuu ashshahadata waman yaktumhafa-
innahu athimun qalbuhu
wallahu
bimata’maluuna ‘aliim
Artinya: “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS,2 Al-Baqarah : 283) Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa
gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah. Dimana sikap menolong dan sikap amanah sangat ditunjukkan. Sikap menolong disini maksudnya bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan pribadi dengan mengambil keuntungan yang besar tanpa melihat kemampuan orang lain. (Rais, 2006:42)

## III. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan jenis pendekatan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab “Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad rahn di Bank Syariah
Mandiri dengan Fatwa DSN-MUI ?”. Untuk menjawab ‘bagaimana’ tersebut, peneliti kualitatif pergi ke lapangan dan terlibat secara mendalam sampai menemukan jawaban atas terjadinya fenomena dan keingin tahuan atas pertanyaan tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus.
Yin (2012:1) menjelaskan bahwa studi kasus adalah strategi yang lebih cocok apabila peneliti hanya mempunyai sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan fokus penelitiannya terletak pada fenomena sekarang (masa kini). Terdapat lima komponen desain penelitian yang sangat penting dalam studi kasus, yaitu: 1. Pertanyaan-pertanyaan penelitian
Pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini digunakan untuk mendapat jawaban atas penelitian yang diteliti.
Adapun rumusan masalah yang diajukan oleh
peneliti yaitu
bagaimana pelaksanaan akad rahn pada produk gadai emas dan bagaimana kesesuaian akad rahn -nya meliputi mekanisme dan regulasinya berdasarkan fatwa DSN MUI di BSM KCP Dharmahusada Surabaya 2. Proposisi
Proposisi digunakan untuk membantu mengkategorikan atau mengidentifikasi tentang seseorang atau sesuatu hal. Proposisi berfungsi untuk membuat peneliti semakin fokus terhadap data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan ruang lingkup sebagai objek yang diteliti yaitu
hanya pada pelaksanaan akad rahn produk gadai emas BSM terhadap fatwa DSN-MUI 3. Unit-unit Analisis
Unit analisis merupakan komponen seperti individu atau tempat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akad rahn pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Dharmahusada Surabaya
Bank Syariah Mandiri Surabaya digunakan
sebagai objek dalam penelitian ini. Pemilihan objek penelitian di tempat ini adalah karena daerah operasi Bank Syariah Mandiri di Surabaya sudah cukup banyak dan strategis, sehingga memungkinkan terjadi banyaknya pelaksanaan praktik gadai disana. Rahn officer di Bank Syariah Mandiri juga sudah cukup banyak sehingga Bank Syariah Mandiri cukup menjadi sampel bagi bank syariah yang lain.
4. Logika yang mengaitkan data dengan proposisi tertentu
Komponen ini mengetengahkan tahap analisis data dalam penelitian studi kasus.. Dalam memberikan analisis terhadap objek yang diteliti, peneliti memberikan suatu indikator atau parameter dalam penelitian ini. Indikator tersebut diperoleh dari poin-poin yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 yang dikaitkan dengan fakta yang terdapat dalam pelaksanaan akad rahn pada produk
gadai emas di BSM KCP Dharmahusada Surabaya
5. Kriteria untuk menginterpretasikan temuan
Kriteria untuk menginterpretasikan temuan dilakukan dengan menggunakan logika yang mengaitkan data dengan proposisi sehingga ada perbandingan yang dapat diinterpretasikan. Penelitian ini mengaitkan kedua jenis data yaitu antara poin-poin dari fatwa DSN MUI No. 25/DSN- MUI/III/2002 dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 dengan fakta fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad rahn pada produk gadai emas di BSM KCP Dharmahusada Surabaya. Dengan demikian ada hasil yang memberikan gambaran yang jelas apakah telah terdapat kesesuaian antara fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN- MUI/III/2002 dengan fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad rahn pada produk gadai emas di BSM KCP

## Dharmahusada Surabaya
Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian disini terbatas pada pelaksanaan konsep dasar akad rahn meliputi mekanisme dan regulasi seperti pemanfaatan marhun ,
pemeliharaan marhun , penentuan biaya,
dan penjualan atau pelelangan marhun serta kendala-kendala yang sering di hadapi berkaitan dengan rahn di Bank Syariah Mandiri. Selain itu, ruang lingkup penelitian ini juga terkait dengan fatwa DSN-MUI tentang rahn dan rahn emas.
Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan penulis terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara
menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan 4 orang, yaitu Area Sales Manager , Officer Gadai , PJOG serta Quality Assurance .
Sedangkan data sekunder adalah data yang bersifat dokumen. Data dokumen dalam penelitian ini adalah syarat dan ketentuan gadai syariah di Bank Syariah Mandiri, Fatwa DSN-MUI tentang rahn dan rahn emas dan laporan kegiatan gadai syariah ( rahn ) di Bank Syariah Mandiri Surabaya. Data sekunder juga diperoleh dari buku-buku yang membahas gadai syariah (rahn ), jurnal, dan artikel-artikel lainnya tentang rahn .
Teknik Pengumpulan data
Dalam penelitian
ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh
peneliti yaitu sebagai berikut:
1. Observasi
Pada tahap awal ini, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti yaitu BSM KCP Dharamahusada Surabaya. Penelitian ini menggunakan observasi terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.
2. Wawancara Wawancara adalah percakapan
dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara ( interviewer ) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara ( interviewee ) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2001:1860). Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap informan diberikan pertanyaan yang sama sesuai dengan topik penelitian dan pengumpul data mencatatnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu menentukan dan memilih informan yang dianggap mengerti tentang apa yang diharapkan dan mengetahui secara keseluruhan tentang akad rahn pada produk gadai emas di
BSM KCP Dharmahusada Surabaya. Dalam hal ini peneliti
akan mewawancarai pada 4 orang untuk
mendapatkan jawaban tentang penelitian ini , yaitu Area Sales Manager ,
Officer
Gadai, PJOG serta Quality
Assurance . 3. Dokumentasi Dalam penelitian
ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari literatur-literatur tentang gadai syariah, syarat dan ketentuan serta prosedur gadai syariah di Bank Syariah Mandiri, laporan kegiatan gadai syariah ( rahn ) di Bank Syariah Mandiri Surabaya dan juga Fatwa DSN-MUI yang menjelaskan tentang rahn dan rahn emas yang mendukung hasil wawancara.
Teknik Validasi Data
Setelah melakukan teknik pengumpulan data, peneliti melakukan validasi atau keabsahan data. Penelitian ini menggunakan teknik validasi data berupa triangulasi.
Penelitian ini
menggunakan 2 metode triangulasi yaitu:
1. Triangulasi
sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Contohnya selain melalui wawancara kepada beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini, peneliti juga melihat berbagai dokumen atau arsip yang menunjang dalam penelitian ini.
2. Triangulasi teknik adalah dengan jalan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan menggabungkan hasil wawancara antar narasumber untuk keperluan
pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Ini bertujuan untuk
memperoleh data
dan
penjelasan pendukung yang belum terjawab oleh key
informan untuk membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi

## Teknik Analisis
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang berupa pengolahan data yang diperoleh peneliti selama dilapangan serta mengolah rekaman hasil wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah:
1. Analisis Domain
Sugiyono (2011:255) menjelaskan bahwa analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian. Analisis domain dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan wawancara atau pengamatan deskriptif. Dalam analisis ini informasi yang diproleh belum mendalam, masih dipermukaan, namun sudah menemukan domain- domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti.
2. Analisis Taksonomi Sugiyono (2011:261) menjelaskan bahwa analisis taksonomi adalah
analisis terhadap
keseluruhan data
yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Domain yang telah ditetapkan menjadi cover term dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan Pemanfaatan Marhun Bank Syariah Mandiri telah menentukan marhun yang diperbolehkan menjadi jaminan nasabah pada produk gadai di BSM yaitu emas. Emas merupakan kategori marhun bergerak. Kategori marhun adalah semua jenis marhun yang dapat dimanfaatkan (Rais, 2006:90). Pada Fatwa DSN No.25/DSN- MUI/III/2002 butir pertama dijelaskan bahwa “pinjaman dengan
menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan”.
Oleh karena itu emas diperbolehkan untuk dijadikan barang jaminan ketika nasabah ingin mendapatkan pembiayaan gadai di Bank Syariah Mandiri KCP Dharmahusada Surabaya.
Emas dipilih oleh BSM karena merupakan barang yang likuid dan sudah ada ketentuannya seperti harga pedoman emas dan biasanya dilihat dari website harga antam untuk mengetahui Harga Dasar Emas (HDE). Emas yang diperbolehkan di BSM adalah emas perhiasan dan emas lantakan. Emasnya minimal 16 karat dan tidak boleh emas putih.
Setelah nasabah
menyetujui
kesepakatan diawal
akad untuk melakukan transaksi gadai di BSM, marhun nasabah yang berupa emas tersebut disimpan oleh bank. selama akad atau perjanjian marhun nasabah tidak dimanfaatkan dan tidak dikelola atau diinvestasikan lagi oleh Bank Syariah
Mandiri. Dalam ajaran islam dasar gadai, barang ( marhun ) harus
bisa dimanfaatkan. Pemanfaatan
marhun diperbolehkan asalkan yang
memanfaatkan tersebut wajib untuk menanggung biaya pemeliharannya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu:
ﺮْﮭﻈ ا ﻛْﺮ ﮫﺘﻘﻔ اذإ نﺎﻛ ،ﺎً ْﻮھْﺮ و ﱢرﺪ ا بﺮْ ﮫﺘﻘﻔ اذإ نﺎﻛ ،ﺎً ْﻮھْﺮ ﻰ و ْيﺬ ا ﻛْﺮ بﺮْ و ﺔﻘﻔ ا
Adhahru yurkabu nafaqatihi idza kaana marhuunan, walabanuddara yusrabu binafaqatihi idzaa kaana marhuunan, wa alaaldzii yarkabu wayasrabu nafaqatu
“Tunggangan
(kendaraan) yang
digadaikan
boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.” (Hadits Nabi riwayat Jama’ah, kecuali Muslim dan al- Nasa’i, Nabi s.a.w)
Marhun yang sudah diterima oleh BSM tersebut merupakan barang jaminan nasabah atas pinjaman yang diberikan bank oleh rahin . Barang tersebut merupakan sepenuhnya barang milik rahin . Pemanfaatan dilakukan BSM hanya digunakan dengan mengganti biaya perawatan atau biaya pemeliharaan.
Pada Fatwa DSN
No.25/DSN- MUI/III/2002 butir kedua nomor dua juga sudah dijelaskan bahwa “ Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin . pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin , dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya”. Menurut fatwa yang telah dijelaskan maka BSM KCP Dharmahusada Surabaya dalam praktiknya untuk pemanfaatan marhun
telah sesuai dengan DSN-MUI Pembahasan Pemeliharaan dan Penyimpanan marhun Pada Fatwa DSN No.25/DSN-
MUI/III/2002 butir kedua nomor pertama
menjelaskan bahwa “ Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi”. Berdasarkan fatwa tersebut maka Bank Syariah Mandiri KCP Dharmahusada Surabaya berhak untuk menyimpan atau menahan marhun nasabah karena rahin juga membawa pinjaman yang sudah diberikan bank untuk nasabah.
Bentuk pemeliharaan
dan penyimpanan marhun yang dilakukan oleh BSM adalah di safe di khasanah berdasarkan urutan bulan dan urutan masuknya nasabah. yang berada didalam bank. Penyimpanan marhun nasabah juga dicover oleh asuransi. BSM menetapkan jangka waktu untuk menyimpan marhun sampai rahin melunasi kewajibannya, yaitu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang 2 kali.
Pada Fatwa DSN No.25/DSN- MUI/III/2002 butir kedua nomor ketiga
dijelaskan bahwa “Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin , namun dapat dilakukan juga oleh murtahin , sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin ” dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 butir pertama nomor dua dijelaskan bahwa “Ongkos dan biaya penyimpanan barang ( marhun ) ditanggung oleh penggadai ( rahin)”.
Sesuai dengan fatwa diatas maka
sebagai ganti karena BSM telah
menyimpan marhun , maka
BSM membebankan biaya titip berdasarkan akad ijarah yang tidak memberatkan nasabah karena BSM mengadakan produk gadai dengan tujuan menolong nasabah apabila nasabah mempunyai kebutuhan yang mendesak.
Memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan pribadi dengan mengambil keuntungan yang besar tanpa melihat kemampuan orang lain (Rais, 2006:42). Biaya ijarah yang ditetapkan oleh BSM wajib dilunasi oleh nasabah ketika nasabah
mau
melunasi kewajibannya. Menurut
fatwa yang telah dijelaskan Pada Fatwa DSN No.25/DSN- MUI/III/2002 butir kedua nomor pertama serta ketiga dan No.26/DSN-MUI/III/2002 butir pertama nomor dua maka BSM KCP Dharmahusada Surabaya dalam praktiknya untuk pemeliharaan dan penyimpanan marhun telah sesuai dengan DSN-MUI
Pembahasan Biaya atas marhun
Biaya-biaya yang ditetapkan dari BSM untuk nasabah adalah biaya administrasi dan asuransi marhun (barang jaminan) dan biaya ijarah . Biaya administrasi dibayarkan oleh nasabah di awal akad ketika proses pencairan berlangsung dan biaya ijarah dibayarkan diakhir kontrak ketika nasabah melunasi kewajiban.
Pada Fatwa DSN No.26/DSN- MUI/III/2002 butir pertama nomor tiga juga telah dijelaskan bahwa “Ongkos sebagaimana dimaksudkan
besarnya didasarkan pada pengeluaran yang
nyata –
nyata diperlukan”. Biaya administrasi adalah biaya yang meliputi biaya materai dan biaya asuransi. Biaya
ijarah adalah biaya titip yang ditentukan oleh kantor pusat BSM berdasarkan nilai taksiran atau equivalen pembiayaan.
Nasabah yang melakukan transaksi gadai akan dikenakan biaya materai sebesar (2xRp6.000) = Rp12.000 dan biaya asuransi (0,133%xNilai Taksiran). Sedangkan untuk biaya ijarah sekarang berdasarkan kantor pusat BSM adalah (1,32%xNilai Taksiran) atau (1,55%x Equivalen Pembiayaan).
Biaya administrasi dan biaya ijarah tersebut sudah ada didalam ketentuan SOP Bank Syariah Mandiri.
Bank Syariah Mandiri mempunyai ketetapan untuk pembiayaan yang diterima oleh nasabah, ketentuan regulator tersebut berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia. Nasabah yang melakukan transaksi gadai di BSM mendapatkan maksimal pembiayaan 85% untuk emas perhiasan (emas yang tidak bisa diberat jenis) dan 90% untuk emas yang bisa diberat jenis seperti logam mulia. Pihak lembaga gadai syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai (Ali, 2008:3). Oleh karena itu BSM berhak menetapkan peraturan
maksimal pembiayaan yang dapat diterima oleh nasabah adalah 90% dari nilai taksiran.
Sumber: perhitungan pembiayaan rahn di BSM KCP Dharmahusada Surabaya
Gambar 1. Perhitungan Pembiayaan Rahn Perhitungan terkait biaya atas marhun bisa dilihat dalam gambar 4.6 diatas. peneliti membawa tiga buah cincin yang mempunyai berat emas setelah ditimbang ada 3,05 gram dan mempunyai kadar emas sebesar 16 karat. HDE yang berlaku ketika nasabah datang untuk transaksi gadai Tanggal 20 Mei 2015 adalah RP451.000 (Harga bisa berubah). Maka untuk mendapatkan nilai taksiran dan pembiayaan serta perhitungan terkait rahn sebagai berikut:

## Nilai Taksiran
= X/24 karat x HDE x Berat emas = 16/24 x Rp451.000 x 3,05 = Rp917.033,33
Pembiayaan = Taksiran x 85%
= Rp917.033,33 x 85%
= Rp779.000
Biaya Materai = @6000 x 2 = 12.000
Biaya Asuransi = 0,133% x Nilai Taksiran = 0,133% x Rp 917.033,33 = Rp1.192,14

## Biaya Administrasi
= (Biaya Materai + Biaya Asuransi) = (Rp12.000+Rp1.192,14) = Rp13.192,14
Biaya Ijarah terhadap nilai taksiran = 1,32% x Nilai Taksiran = 1,32% x Rp917.033,33 = Rp48.419,36/4 Bulan
ATAU Biaya
ijarah terhadap equivalen pembiayaan = 1,55% x pembiayaan = 1,55% x Rp779.000 = 48.419,36/4 Bulan Dana yang dapat diterima nasabah : = Pembiayaan – Biaya Admin – Biaya ijarah = Rp779.000 - Rp13.192,14 – 48.419,36
= Rp717.388,50 Berdasarkan perhitungan terkait biaya rahn diatas, dana yang dapat diterima oleh nasabah adalah Rp717.388,50. Tetapi sesuai ketentuan yang ada di SOP BSM, peneliti sebagai nasabah
boleh menentuakan pembiayaan yang akan diambil minimal 50% dari pembiayaan yang didapat.
Maka yang diambil peneliti hanya Rp500.000 saja dan tertera di Surat Bukti Gadai Emas yang didapat peneliti.
Sumber: Surat Bukti Gadai Emas peneliti di
BSM KCP Dharmahusada Surabaya Gambar 2. Surat Bukti Gadai Emas Ketika Nasabah memilih pembiayaan sebesar Rp500.000, awalnya officer gadai merubah biaya ijarah dengan rincian sebagai berikut: Biaya ijarah terhadap
equivalen
pembiayaan = 1,55% x Pembiayaan = 1,55% x Rp500.000
= Rp31.000/4 Bulan
Setelah peneliti memperhatikan hitungan OG tersebut, peneliti merasa hal tersebut tidak sesuai dengan penjelasan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor empat bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Maka peneliti
menanyakan kepada OG, sehingga pada akhirnya OG tersebut memberikan pilihan kepada peneliti untuk memilih ingin mendapatkan biaya ijarah sesuai kaidah atau biaya ijarah sesuai perhitungan yang mendapatkan biaya ijarah lebih murah. Tanpa pikir panjang peneliti memilih biaya ijarah yang sesuai dengan kaidah yaitu bukan berdasarkan pinjaman atau pembiayaan tetapi berdasarkan taksiran meskipun mendapatkan biaya ijarah lebih mahal.
Nasabah dapat membayar biaya- biaya atas marhun tersebut di Bank Syariah Mandiri. BSM menetapkan jangka waktu untuk nasabah melakukan pelunasan kewajibannya yaitu 4 bulan dan bisa diperpanjang selama dua kali. Apabila tidak diperpanjang jangka waktu
untuk nasabah hanya 4 bulan saja. Dalam ajaran islam juga telah dijelaskan agar menetapkan waktu dalam bermuamalah yaitu:
Yaa ayyuhalladzina aamanuu idzaa tadaa yantum bidaynin ilaa ajalimmusaman faktubuh
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya…(QS
Al- Baqarah:282) Menurut fatwa yang telah dijelaskan oleh Fatwa DSN No.25/DSN- MUI/III/2002 dan No.26/DSN-MUI/III/2002 maka Bank Syariah Mandiri KCP Dharmahusada Surabaya dalam praktiknya untuk pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak sesuai dengan DSN-MUI. Peneliti menemukan satu ketidaksesuaian antara Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor empat Pembahasan Penjualan/Pelelangan marhun
Apabila pihak rahin tidak bisa melunasi kewajibannya yang harus dibayarkan kepada BSM atau dapat
dikatakan sampai tanggal jatuh tempo maka yang dilakukan
BSM adalah
memperingati
nasabah lebih dulu seminggu sebelum jatuh tempo. Jika nasabah tetap tidak bisa melunasi maka BSM akan menjual/melelang marhun tersebut. Hal tersebut sudah dijelaskan
oleh Ali (2008:92) bahwa apabila rahin tidak dapat melunasi marhun bih kepada murtahin berhak untuk melelang atau menjual marhun pada saat jatuh tempo.
Di Surat Bukti Gadai Emas untuk nasabah yang tertera pada lampiran terdapat tanggal jatuh tempo dan juga tanggal jual jaminan. Seminggu sebelum tanggal jatuh tempo Officer gadai mengingatkan nasabah untuk melunasi kewajibannya. Fatwa DSN No.25/DSN- MUI/III/2002 butir kedua nomor lima simbol a juga telah dijelaskan “Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya”.
Apabila tidak ada konfirmasi sampai tanggal jatuh tempo atau hari-H, BSM mengeluarkan Surat Peringatan (SP) pertama. Besoknya apabila tidak ada konfirmasi dari nasabah untuk melunasi atau memperpanjang, BSM akan mengeluarkan SP kedua. Sesuai dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor lima simbol b dijelaskan bahwa “Apabila
rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah”. Di hari ketiga apabila tidak ada konfirmasi dari nasabah sama sekali maka BSM berhak melakukan penjualan atau pelelangan marhun.
Hasil penjualan marhun nasabah digunakan untuk pelunasan pinjaman nasabah, apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan maka kelebihan tersebut akan masuk ke rekening nasabah. Jika
terjadi kekurangan maka itu menjadi kewajiban nasabah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Fatwa DSN No.25/DSN- MUI/III/2002 butir kedua nomor lima simbol c dan d yaitu “Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan” dan “Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya
menjadi kewajiban rahin”. Menurut fatwa
yang telah
dijelaskan oleh Fatwa DSN No.25/DSN- MUI/III/2002 butir kedua nomor lima, maka
Bank Syariah Mandiri KCP Dharmahusada Surabaya dalam praktiknya untuk penjualan atau pelelangan marhun telah sesuai dengan DSN-MUI karena sudah menjalankan sesuai apa yang ada di dalam fatwa tersebut.
Pembahasan Biaya atas akad ijarah Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 butir pertama nomor empat telah dijelaskan bahwa “Biaya penyimpanan barang ( marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah ”. Biaya pemeliharaan atau penyimpanan marhun yang dilakukan oleh
BSM
adalah
berdasarkan
kesepakatan akad ijarah. Pengertian Akad ijarah pada praktik gadai emas di BSM adalah akad sewa menyewa.
Ibaratnya nasabah mengambil manfaat dari bank yaitu berupa pinjaman. selama meminjam uang marhun nasabah disimpan oleh bank. Bank Syariah Mandiri menyediakan tempat untuk menyimpan marhun.
Sumber: BSM KCP Dharmahusada Surabaya Gambar 3. Akad Ijarah pada BSM KCP Dharmahusada Surabaya Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa nasabah sepakat dengan biaya sewa atau biaya pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dihitung per 15 hari terhitung sejak tanggal Surat Bukti Gadai Emas dengan maksimal jangka waktu 4 bulan. Setelah nasabah menyetuju akad ijarah yang telah tertulis dalam SBGE nasabah maka nasabah dan Officer gadai serta Pejabat Officer
Gadai(Penaksir Gadai) akan memberikan tanda tangan untuk mensahkan akad tersebut.
Akad ijarah
digunakan untuk mengganti
pemeliharaan tersebut, nasabah harus bayar untuk biaya sewa tempat.
Biaya
ijarah ditetapkan berdasarkan rate yang sudah ditentukan oleh kantor pusat. Normal rate dari BSM sekarang adalah untuk emas perhiasan 1,32% terhadap taksiran dan 1,55% terhadap equivalen pembiayaan. Biaya titip ijarah ditetapkan pada awal akad sehingga nasabah mengetahui berapa biaya ijarah yang harus dibayar nasabah.
Biaya ijarah dibayarkan oleh nasabah ketika di akhir pada waktu nasabah mau melunasi kewajibannya.
Rate
yang ditentukan oleh kantor pusat BSM berupa prosentase, tetapi Officer Gadai mempresentasikan kepada nasabah dengan menggunakan nominal. Menurut
fatwa yang telah
dijelaskan oleh Fatwa DSN No.26/DSN-
MUI/III/2002 butir pertama nomor empat tentang Biaya penyimpanan barang ( marhun) harus dilakukan berdasarkan akad ijarah dan untuk pelaksanaannya telah tertulis di SBGE peneliti, maka BSM KCP Dharmahusada Surabaya dalam praktiknya untuk biaya atas akad ijarah telah sesuai dengan DSN-MUI karena sudah menjalankan sesuai apa yang ada di dalam fatwa tersebut.
Peneliti
menemukan temuan- temuan lain pada penelitian ini
dikarenakan adanya keterbatasan penelitian. Temuan yang ditemukan oleh peneliti yaitu: 1. BSM tidak
sepenuhnya menggunakan akad rahn dalam pelaksanaan produk gadainya, karena terdapat akad lain diluar fatwa DSN-MUI no. 25 & No.26/DSN-MUI/III/2002 yaitu akad qard .
2.
Perhitungan biaya atas marhun terhadap biaya pemeliharaan ( ijarah ) selain berdasarkan nilai taksir ternyata masih bergantung pada nominal pembiayaan/pinjaman yang diterima oleh nasabah. Hal tersebut berarti tidak sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-
MUI
No.25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa biaya ijarah tidak boleh berdasarkan besarnya jumlah pinjaman

## V. SIMPULAN
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:
1.
Pelaksanaan akad rahn di Bank Syariah Mandiri Surabaya dalam
mekanisme produk gadai emas BSM menggunakan akad qard dalam rangka rahn dan akad ijarah. Emas dijadikan sebagai barang jaminan ( marhun). Marhun yang sudah diterima oleh BSM adalah barang jaminan nasabah yang merupakan sepenuhnya barang milik rahin . Nasabah yang ingin melaksanakan pembiayaan gadai di BSM harus memenuhi beberapa persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh BSM contohnya harus mempunyai rekening Bank Syariah Mandiri dan membawa kartu identitas.
2. Dalam praktik rahn di BSM KCP Dharmahusada Surabaya terdapat empat domain yang telah memenuhi fatwa DSN- MUI No. 25 dan 26/DSN-MUI/III/2002 yaitu pada domain pemanfaatan marhun, pemeliharaan dan penyimpanan marhun, penjualan/pelelangan marhun serta biaya atas akad ijarah. Sedangkan pada domain biaya atas marhun terhadap biaya ijarah yang dilaksanakan oleh BSM
KCP Dharmahusada
terdapat
ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN
No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor empat.
Saran yang direkomendasikan setelah melakukan penelitian ini adalah:
1. Bagi Bank Syariah Mandiri
Seharusnya biaya ijarah ditentukan hanya berdasarkan dan murni dari taksiran saja. Dan tidak ada rate biaya ijarah terhadap equivalen pembiayaan. Harus lebih dikaji lagi tentang penetapan biaya ijarah yang telah ditentukan oleh kantor pusat. BSM harus menggunakan Fatwa DSN-MUI dalam melaksanakan produknya agar produk pembiayaan pada BSM dapat terjamin sesuai syariah.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian selanjutnya diharapkan bisa
mendapatkan informasi lebih mendalam tentang SOP Gadai Emas BSM dan mengetahui alasan kantor pusat BSM tentang penetapan biaya ijarah terhadap equivalen pembiayaan serta mengetahui tentang BSM
mana saja yang menerapkan kebijakan seperti itu. Apakah hanya BSM KCP Dharmahusada saja atau BSM lainnya juga menerapkan dalam praktik gadai emasnya.
3. Bagi Masyarakat
Dalam
pemilihan gadai, direkomendasikan untuk ke Bank Syariah Mandiri, karena biaya ijarah di BSM lebih murah daripada Pegadaian Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran dan Terjemahan Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Gadai Syariah.
Jakarta : Sinar Grafika.
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta:
Gema Insani Press Huda, Nurul & Nasution, Mustafa Edwin. 2009. Current Issues Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Kencana.
Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta:
Kencana
Naida, Nur Alfisyahri & Dodik, Siswantoro.
2012. Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia . Jurnal. Universitas
Indonesia. Jakarta Nasional.kompas.com Rais, Sasli. 2006. Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer). Jakarta : UI-Press. Sakti, Ali. 2007. Analisis Teoritis Ekonomi Islam . Jakarta: Paradigma
Sudarsono, Heri. 2007. Bank & Lembaga Keuangan Syariah . Yogyakarta: Ekonisia Sugiyono. 2011. Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta
Susilowati, Tri Pudji. 2008. Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang . Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang
Yin, Robert K. 2012. Studi Kasus Desain &
Metode . Jakarta: Raja Grafindo Persada