Volume 5 Issue 1, 2021 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Trips  Agreement  Dan  Standarisasi  Hukum  Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia
Rani Fadhila Syafrinaldi 1, David Hardiago 2
1. Faculty of Law, Universitas Gajah Mada. E-mail: ranisyafrinaldi@mail.ugm.ac.id 2. Faculty of Law, Universitas Gajah Mada. E-mail: davidhardiago@mail.ugm.ac.id
Abstract: Trade  Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Right  Agreement  1995  (TRPS  Agreement)  is  an international  provision  in  the  field  of  intellectual  property  rights  protection  that  applies  universally. Indonesia  as a  country of  law, has  all  laws relating to the  protection of  intellectual property rights with reference to the TRIPS Agreement. The TRIPS Agreemnt formulation must also refer to the Paris Convention For  the  Protection  of  Industrial  Property,  1883  which  has  been  recognized  as  the  legal  basis  for  the protection  of  intellectual  property  rights  globally.  Protection  of  industrial  assets  consisting  of  Patents, Trademarks, Trade Secrets, Industrial designs, Protection of Plant Varieties and Layout Designs of Integrated Circuits must be carried out by the state towards the holders of the said industrial property rights.
Keywords: Earth, Water, Natural wealth, Right to rule, State

## 1. Pendahuluan
Perlindungan  hukum  terhadap  hak  kekayaan  seseorang  yang  diberikan  oleh  negara sangat  penting  sekali  dalam  konteks  negara  hukum.   Perlindungan  hukum  serupa  juga harus diberikan terhadap hak kekayaan intelektual 1 .  Sebab kedua bentuk hak kekayaan tersebut pada hakekatnya adalah sama, karena sama-sama menjadi obyek hukum atau sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subyek hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
Jauh  sebelum  adanya Trade  Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Right  Agreement 1995 (TRPS  Agreement),  sudah  banyak  negara-negara  yang  pada  awal  abad  ke  19 memiliki  legislasi  nasional  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  paten,  misanya negara  Perancis,  Swis,  Jerman  dan  lainnya.    Masing-masing  legislasi  nasional  negara- negara  tersebut  memiliki  ketentuan  yang  berbeda-beda  satu  sama  lainnya  tentang perlindungan  hukum  paten  tersebut seperti  jangka  waktu  perlindungan  paten.   Faktor inilah yang menjadi penguat untuk munculnya semngat kebersamaan negara-negara di Eropah untuk mengakhiri perbedaan tersebut dengan menggelar Paris Conference yang pada akhirnya menghasilkan Paris Convention For The Protection of Industrial Property , 1883 (Paris Convention). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Paris Convention 1883 sudah  meletakkan  dasar-dasar  persamaan  mengenai  hukum  perlindungan  kekayaan
1 Lebih  jauh  lihat  Syafrinaldi, Hukum    Tentang  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam Menghadapi Era Globalisasi , UIR Press, 2010, hlm. 1 dstnya.
intelektual, khususnya kekayaan industri sehingga tepat untuk dikatakan dengan konsep awal lahirnya globalisasi hukum 2 .
Di  era  globalisa  dan  teknologi  informasi,  arus  keluar  masuk  barang  dan  jasa  dari  satu tempat  ke  tempat  lain  dalam  satu  negara  atau  dari  satu  negara  ke  negara  lainnya merupakan  fenomena  yang  sudah  biasa  dan  bahkan  kegiatan-kegiatan  transaksi  antar negara  sudah  memasuki  era  baru  yang  disebut  dengan  Electronic  Commerce (E- Commerce). Konsumen sudah banyak  meninggalkan cara-cara yang konvensional dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dengan  beralih  ke  cara-cara  modern  yang  disebut dengan online shopping.
Globalisasi pada hakekatnya merupakan ciri dari masyarakat modern dengan didukung oleh  maju  pesatnya  perkembangan  dan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi (informasi) 3 .    Globalisasi  juga  telah  melenyapkan  batas-batas  negara  dan  akhirnya menimbulkan kesamaan keadaan di setiap negara di muka bumi ini.
Dalam bidang hak kekayaan intelektual kesamaan barang dan jasa yang diperdagangkan lintas  negara  memerlukan  konsep  dan  standar  hukum  perlindungan  yang  sama  pula. Dalam rangka itu sejak tahun 1883 telah diciptakan dan dirumuskan standarisasi hukum perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  secara  global  dengan  disetujuinya Paris Convention for the Protection of Industrial Property 4 .
Globalisasi hukum yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan hak kekayaan intelektual  semakin  gencar  dilakukan  dengan  disetujuinya  Agreement  Establishing  the World Trade Organization (WTO) 5 pada tanggal 15 April 1994 beserta dengan lampiran ketentuan    hukum  internasional  penting  lainnya  seperti Trade  Related  Aspects  of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPS).  WTO  is treated as rules of trade between nations at  a  global  level dan  mekekayaani  semangat  yang  tinggi  untuk  menghapuskan segala praktek bisnis curang (unfair trade).
Baik barang maupun jasa yang merupakan produk intelektual manusia telah memainkan peran yang sangat menentukan dalam perdagangan internasional dewasa ini  dan akan terus meningkat pada masa-masa yang akan datang 6 .  Seiring dengan itu nilai ekonomi yang  terdapat  pada  karya-karya  intelektual  manusia  itu,  khususnya  dalam  bidang
2 G. Galvez-Behar, The 1883 Paris Convention and the Impossible Unification of Industrial Property in: G. Gooday and S. Wilf (Ed.), Patent Cultures , Cambridge University Press, 2020, hlm. 38 dstnya.
3 Lihat  Syafrinaldi, Menuju  Era  Hak  Kekayaan  Intelektual, Makalah  disampaikan  pada  Kuliah  Umum Mahasiswa Baru Universitas Islam Riau TA 2000/2001, 28 Agustus 2000.
4 Konvensi Paris 1883 telah beberapa kali dirubah dan hingga kini masih berlaku sebagai standar hukum yang  harus  dipatuhi  oleh  negara-negara  dalam  perumusan  legislasi  nasionalnya  dalam  bidang  hak kekayaan intelektual.
5 WTO merupakan hasil dari Uruguay Rounds of Negotiation dari lebih seratus negara yang memakan waktu cukup panjang dan melelahkan, yakni dari tahun 1986 sampai tahun 1994.  Perjanjian WTO ini mulai diberlakukan pada 1 Januari 1995 dan 148 negara sudah menjadi anggota WTO sampai dengan tanggal 13 Opktober 2004; lihat www.wto.int .  Indonesia menjadi anggota WTO sejak 1 januari 1995 setelah Indonesia meratifikasi WTO Agreement dengan UU No. 7 Tahun 1994.
6 European  Commission,  Strategic  Dimensions  of  Intellectual  Property  Rights  in  the  Context  of  S&T Policy, Belgium, June 1999, 14. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi industry 4.0.
industri 7 telah menjadi factor penentu dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi local, nasional dan global.  Oleh sebab itu, hal ini telah menimbulkan suatu kebutuhan yang  sama  pada  tataran  masyarakat  internasional  untuk  memberikan  perlindungan hukum yang sama dan seragam di setiap negara dengan mengacu pada TRIPS Agreement 1995.      Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  dengan  adanya  standarisasi  hukum dalam  bidang  perlindungan  hak  kekayaan  industri  ini  telah  melahirkan  suatu  konsep hukum baru yakni globalisasi hukum.
Indonesia  sebagai  negara  baru  yang  lahir  di  pertengan  abad  ke  20  tumbuh  menjadi negara besar di kawasan asia Tenggara (ASEAN) setidaknya dilihat dari sisi luas wilayah dan  jumlah  penduduknya.  Di  bidang  hak  kekayaan  intelektual,  komitmen  dapat  dilihat dari beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang mengatur dan mengakui hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari hak asasi manusia (human rights).  Kemudian pada tahun 1961 merupakan tahun bersejarah bagi Indonesia karena  untuk  pertama  kalinya  Indonesia  memiliki  Undang-Undang  yang  dibuat  oleh parlemen dengan mengesahkan UU No 21 Tahun 1961 Tentang Paten.
Tulisan ini mencoba untuk menganalisis mengenai keterkaitan antara dan Paris Convention 1883 dan TRIPS Agreement 1995 dan standarisasi perlindungan hukum hak ekonomi menurut TRIPS Agreement dan Ketentuan dalam bidang Kekayaan Industri di Indonesia.
7 Hak kekayaan industri ini terdiri dari Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Pembahasan
A. Kaitan Paris Convention 1883 dan TRIPS Agreement 1995
Hubungan  antara  Paris  Convention  1883 8 dan  TRIPS  Agreement  bagaikan hubungan  antara  saudara  tua  dan  muda  yang  saling  melengkapi.    Sebagai ketentuan  hukum  internasional  multilateral  yang  tertua  Paris  Convention  telah meletakkan  prinsip-prinsip  dasar  secara  yuridis  yang  telah  membuka cakrawala manusia  di  jagad  raya  untuk  memberikan  penghargaan  dan  perlindungan terhadap  karya-karya  intelektual  manusia.    Sedangkan  TRIPS  Agreement  yang dilahirkan  pada  tanggal  15  April  1994  di  Marakesh,  Maroko  dan  diberlakukan sejak  1  Januari  1995  memberikan  ketegasan  mengenai  bidang-bidang  dari  hak kekayaan intelektual dan prinsip-prinsip hukum yang applicable serta kaitannya dengan perdagangan internasional 9 .  Kedua-duanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.
Paris Convention sejak disetujui pada tanggal 20 Maret 1883 telah beberapa kali mengalami perubahan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta  perkembangan  dalam  bidang  hak  kekayaan  perindustrian  itu  sendiri. Perubahan-perubahan itu dapat dilihat sebagai berikut :
a Perubahan pertama pada tanggal 14 Desember 1900 dalam pertemuan di Brussel, Belgia;
b Perubahan  kedua  pada  tanggal  2  Juni  1911  di  Washington  DC,  Amerika Serikat;
c Perubahan ketiga pada tanggal 6 Nopember 1925 di Den Haag, Belanda;
d Perubahan keempat pada tanggal 2 Juni 1934 di London, Inggris;
e Perubahan kelima pada tanggal 31 Oktober 1958 di Lisbon, Portugal;
f Perubahan keenam pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, Swedia; dan
g Perubahan ketujuh pada tanggal 2 Oktober 1979 Stockholm.
Mengenai  ruang  lingkup  Paris  Convention  1883  dapat  dilihat  pada  Pasal  1 sebagaimana dikutip dibawah ini.
1) The countries to which this Convention applies constitute a Union for the protection of industrial property.
2) The protection of industrial property has its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.
3) Industrial  property  shall  be  understood  in  the  broadest  sense  and  shall apply  not  only  to  industry  and  commerce  proper,  but  likewise  to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products,  for  example, wines,  grain,  tobacco  leaf,  fruit, cattle,  minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour.
8 G. Galvez-Behar, The 1883 Paris Convention and the Impossible Unification of Industrial Property in: G. Gooday and S. Wilf (Ed.), loc cit .
9 N. W. Loon, Law of Intellectual Property of Singapore, Thomson Sweet & Maxwell Asia, 2008, Hlm. 45.
4) Patents shall include the various kinds of industrial patents recognized by the  laws  of  the countries  of  the  Union,  such  as  patents  of  importation, patents of improvement, patents, and certificates of addition, etc.
Hubungan kedua ketentuan hukum internasional itu juga dapat dilihat pada Pasal 1  Ayat  (3)  TRIPS  : “Members  shall  accord  the  treatment  provided  for  in  this Agreement  to  the  nationals  of  other  Members.    In  respect  of  the  relevant intellectual property rights, the nationals of other Members shall be understood as  those  natural  or  legal  persons  that  would  meet  the  criteria  for  eligibility  for protection provided for in the Paris Convention(1967), ….” Pasal 2 TRIPS lebih lanjut menyebutkan hubungan tersebut sebagai berikut :
1) In respect of Parts II, III, and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 – 12 and 19 of the Paris Convention (1967).
2) Nothing  in  Part  I  to  IV  of  this  Agreement  shall  derogate  from  existing obligations  that  Members  may  have  to  each  other  under  the  Paris Convention, the Berne Convention, the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in respect of Integrated Circuits.
Dengan  demikian  hubungan  kedua  ketentuan  hukum  internasional  tersebut sangat erat sekali dan bersifat mutual comlimentary.
B. Standarisasi  Hukum  Perlindungan  Hak  Ekonomi  Dalam  TRIPS  Agreement  Dan Ketentuan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia
Kendatipun TRIPS Agreement baru diberlakukan sejak 1 Januari 1995, TRIPS telah berhasil memberikan push dan coerce kepada negara-negara internasional untuk mematuhi  perjanjian-perjanjian  internasional  berkaitan  dengan  hak  kekayaan intelektual  dan  perdagangan  global,  termasuk  dalam  ruang  lingkup  ini  adalah Paris Convention.  Tindakan pemaksaan yang tidak mengenakkan banyak  negara ini,  terutama delevoping  countries and least-developed  countries ,  dimaksudkan untuk  terciptanya  keadilan  (justice)  dan  pertumbuhan  ekonomi  global  secara sehat dan competitive melalui karya intelektual manusia dan dalam rangka arus investasi  (asing)  dan  transfer  of  technology  and managements 10 .   Hal  ini  dapat dibaca pada mukaddimah TRIPS yang antara lain menyebutkan “Recognizing also the special needs of the least-developed country Members in respect of maximum flexibility  in  the  domestic  implementation  of  laws  and  regulations  in  order  to enable them to create a sound and viable technological base.”
Beberapa  standarisasi  hukum  perlindungan  dalam  bidang  industrial  property dalam ketentuan TRIPS dapat dijelaskan berikut ini.
Ruang lingkup perlindungan
Ruang lingkup perlindungan intellectual property rights yang diatur dalam TRIPS sama  seperti  yang  diatur  dalam  Agreement  on  Establishing  World  Intellectual Property Organization (WIPO).  Dalam Pasal 2 (viii) WIPO disebutkan bahwa ruang
10 Lihat  WIPO,  Guidelines  For  The  Management  And  Exploitation  of  Patented  And  inventions  of Research and Development Institutions in Developing Countries, Geneva, 1989, hlm. 10 dstnya.
lingkup  intellectual  property  rights  meliputi  :  hak  cipta,  paten,  merek,  desain industri, rahasia dagang dan sirkuit terpadu.
Konsekuensi  yuridis  bagi  negara-negara  anggota  (contracting  parties)  TRIPS Agreement  bahwa  negara-negara  anggota  harus  memenuhi  ketentuan  TRIPS tersebut  dengan  membuat  undang-undang  yang  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  semua  bidang-bidang  intellectual  property  rights  tersebut. Dalam  rangka  memenuhi  kewajiban  untuk  membuat  undang-undang  nasional bagi developing dan least-developed country TRIPS Agreement telah menetapkan aturan mainnya bagi kedua kelompok negara tersebut dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) TRIPS. Pasal 65 Ayat (2)
“Any developing country Member is entitled to delay for a further period of four years from the date of application, ….”
Pasal 66 Ayat (1)
“In  view  of  the  special  needs  and  requirements  of  least -developed  country Members, their economic, financial and administrative constraints, and their need for flexibility to create a viable technological base, such Members shall not be required to apply the provisions of this Agreement, other than Articles 3, 4 and 5, for a period of 10 years from the date of application as defined under paragraph  1  of  Article 65.    The  Council  for  TRIPS  shall,  upon  duly  motivated request  by  a  least-developed  country  Member,  accord  extensions  of  this period”.
Dari kedua ketentuan diatas dapat dijelaskan, bahwa untuk negara berkembang kewajiban untuk memenuhi segala kewajiban yuridis berdasarkan TRIPS adalah 1 Januari  2000  yang  merupakan  penundaan  selama  5  tahun  dari  sejak diberlakukannya  TRIPS  pada  1  Januari  1995.    Sedangkan  untuk  negra-negara terkebelakang  penundaan  pemberlakuan  TRIPS  adalah sepuluh  tahun  dan  akan jatuh tempo pada 1 Januari 2006.  Kelihatannya pemberlakuan penuh ketentuan TRIPS untuk negara-negara terkebelakang sangat memungkinkan untuk ditunda lagi mengingat kemampuan dan kondisi ekonomi negara-negara tersebut 11 .
Sedangkan  bagi  negara-negara  maju (developed  country) kewajiban  untuk memenuhi  segala  ketentuan TRIPS  Agreement diberlakukan  sejak  mulai diberlakukannya TRIPS Agreement pada tanggal 1 Januari 1995.
Kelonggaran  yang  diberikan  kepada  negara-negara  berkembang  dan terkebelakang dimaksudkan untuk memberikan  waktu yang relatif cukup untuk mempelajari  dan  mempersiapkan  berbagai  produk  legislative  dalam  bentuk undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya sebelum jatuh temponya pada tanggal 1 Januari 2000 bagi negara berkembang dan 1 Januari 2006 bagi negara terkebelakang 12 .  Disamping itu, negara-negara itu juga harus membangun system
11 Penundaan  ini  adalah  sesuatu  yang  acceptable  sepanjang  negara  terkebelakang  tersebut  mengajukan permohonan  kepada  Council  For  TRIPS  dengan  mengemukakan  alasan-alasan  ekonomi  yang berdasarkan fakta.
12 J. Davis, Intellectual Property, 4 th edition, Oxford University Press, 2012, Hlm. 10.
penegakkan  hukum (law  enforcement) yang  responsive  dalam  memerangi  dan memberantas  berbagai  pelanggaran  intellectual  property  rights  di  negara- negaranya.    Pelanggaran-pelanggaran  IPR  pada  hakekatnya  tidak  hanya menimbulkan  kerugian  (materil)  bagi  Negara-negara  produser  karya-karya intelektual  semata,  tetapi  juga  pelanggaran  tersebut  telah  merusak  system perekonomian  suatu  Negara  dan  mencirikan  lemahnya  law  enforcement  di Negara tersebut.
Prinsip-prinsip hukum yang berlaku
Beberapa prinsip hukum yang ditemukan dalam TRIPS Agreement dapat diuraikan berikut  ini.  Pertama, National  Treatment  Principle .    Ketentuan  Pasal  3  ayat  (1) TRIPS  menyebutkan 13 : “Each  Member  shall  accord  to  the  nationals  of  other Members  treatment  no  less  than  favourable  than  that  it  accords  to  its  own nationals with regard to the protection of intellectual pro perty ….”
Prinsip National Treatment ini dimaksudkan bahwa setiap negara anggota tidak dibenarkan untuk menerapkan perlakuan diskriminatif terhadap karya intelektual yang pencipta atau pemegang haknya bukan warga negaranya.  Dengan demikian, perlindungan  hukum  yang  diberikan  tanpa  memandang  asal  usul  dari  karya intelektual tersebut.
Kedua, Most-Favoured Nation Treatment Principle (MFN) .  Ketentuan mengenai prinsip atau azas hukum ini 14 ditemukan pada Pasal 4 TRIPS yang berbunyi sebagai berikut :“With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour,  privilege  or  immunity  granted  by  a  Member  to  nationals  of  any  other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members.  Exempted from this obligation are any advantage, privilege or immunity accorded by a Member :
a deriving  from  international  agreements  on  judicial  assistance  and  law enforcement  of  a  general  nature  and    not  particularly  confined  to  the protection of intellectual property.
b granted    in  accordance  with  the  Rome  Convention  authorizing  that  the treatment  accorded  be  a  function  not  of  national  treatment  but  of  the treatment accorded in another country .
c in  respect  of  the  rights  of  performers,  producers  of  phonograms  and broadcasting organizations not provided under this Agreement.
d deriving  from  international  agreements  relates  to  the  protection  of intellectual property which  entered into force prior to the entry into force of the Agreement Establishing the WTO, provided that such agreements are  notified  to  the  Council  for  Trade – Related  Aspects  of    Intellectual Property  Rights  and  do  not  constitute  arbitrary  or  unjustifiable discrimination against nationals of other Members.
13 Ketentuan TRIPS ini berasal dari ketentuan Pasal 2 Paris Convention 1883.
14 Lihat juga WTO, Understanding the WTO, 3 rd edition, September 2003, hlm. 13 sebagaimana dikutip dalam www.wto.
Prinsip MFN ini dimaksudkan sebagai pengecualian atas perlakuan dan tindakan diskriminatif oleh suatu negara kepada negara anggota lainnya atas alasan yang yang diperbolehkan oleh hukum.  Jadi prinsip ini merupakan aturan hukum khusus terhadap prinsip non-diskriminasi, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 TRIPS tersebut.
Jangka waktu perlindungan
Mengenai  jangka  waktu  perlindungan  hak  kekayaan  industri  TRIPS  Agreement mengatur  dengan  jelas  dan  tegas,  dan  ketentuan  ini  harus  dipatuhi  atau  harus dijadikan  standar  bagi  Negara-negara  anggota  dalam  merumuskan  dan menetapkannya dalam ketentuan hukum nasional masing-masing Negara.
a Merek
Pasal  18  TRIPS 15 menyebutkan  bahwa  jangka  waktu  minimal  untuk perlindungan  merek  adalah  tujuh  tahun  dan  sesudahnya  dapat diperpanjang.    Dapat  dijelaskan  disini,  bahwa  undang-undang  nasional suatu  Negara  diperbolehkan  untuk  memberikan  jangka  waktu perlindungan  lebih  dari  jangka  waktu  tujuh  tahun  tersebut.    Seperti  di Indonesia, UU No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan jangka waktu perlindungan terhadap merek terdaftar selama 10 tahun dan dapat diperpanjang 16 .
b Paten
Jangka  waktu  perlindungan  paten  menurut  Pasal  33  TRIPS  Agreement 17
minimal dua puluh (20) tahun sejak tanggal permohonan.  Untuk jangka waktu perlindungan paten di Indonesia UU Paten Indonesia No. 13 Tahun 2016 telah sesuai dengan ketentuan TRIPS tersebut 18 .  Sedangkan jangka waktu perlindungan untuk paten sederhana adalah 10 (sepuluh) tahun 19 .
c Desain Industri
Jangka waktu perlindungan desain industri tidak boleh kurang dari jangka waktu sepuluh (10) tahun.  Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 26 (3) TRIPS Agreement :”The d uration of protection available shall amount to at least ten years”.  Ketentuan serupa juga ditemukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Deain Industri Indonesia No. 31 tahun 2001.
15 Article 18 TRIPS :”Initial registration, each renewal of registration, of  a trademark  shall be for a term of no less than seven years.  The registration of  a trademark shall be a renewable indefinitely.
16 Lihat Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; UU Merek dan IG  ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2016; Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252.
17 Article 33 TRIPS :”The term of protection available shall not end before the expiration of a period of twenty years counted from the filing date”.
18 Demikian juga dengan Patentgezetz di Jerman juga memberikan jangka waktu perlindungan 20 tahun.
19 Lihat Pasal 22 UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten memberikan perlindungan hukum 20 Tahun untuk Paten; sedangkan Pasal  23 UU No. 13 Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum 10 Tahun untuk Paten  Sederhana;  TRIPS  Agreement  hanya  mengatur  mengenai  jangka  waktu  perlindungan  Paten. Undang-Undang  Paten  Singapore  juga  memberikan perlindungan  paten  selama  20  tahun,  lihat  N.W. Loon, op.cit., hlm 393.
d Sirkuit Terpadu
Pasal 38 (1) TRIPS menetapkan bahwa jangka waktu perlindungan Sirkuit Terpadu 20 minimal sepuluh (10) tahun.  Pasal 4 Ayat 3 UU No. 32 Tahun 2001  memuat  ketentuan  yang  sama  dengan  Article  38  (1)  TRIPS Agreement tersebut.
e Rahasia Dagang (Undisclosed Information)
Untuk  informasi  rahasia  atau  rahasia  dagang  memang  tidak  ada  jangka waktu  perlindungannya.    Selama  informasi  itu  masih  tersimpan kerahasiaannya,  maka  selama  itu  pula  mendapat  perlindungan  hukum. Ketentuan TRIPS tersebut juga sudah sesuai dengan pengaturan dalam UU No. 30 tahun 2001 mengenai Rahasia Dagang di Indonesia.
Standarisasi  hukum  yang  diberlakukan  oleh  masyarakat  internasional dalam  bidang  perdagangan  internasional  dan  hak  kekayaan  intelektual merupakan fenomena yang menciptakan globalisasi hukum dalam bidang perlindungan hak kekayaan industri.  Pada kondisi yang demikian, hukum internasional memeliki hirarki yang lebih tinggi dari hukum nasional negra- negara  di  dunia.    Penyimpangan  terhadap  aturan  ini  oleh  suatu  negara akan  mekekayaani  konsekuensi  yuridis,  ekonomis  dan  politis  dari masyarakat  internasional,  seperti  sanksi  ekonomi  dari  masyarakat internasional yang sudah barang tentu akan berdampak buruk terhadap ekonomi negara pelanggar 21 .
Globalisasi  hukum  di  era  globalisasi  ini  sangat  wajar  terjadi,  karena globalisasi itu sendiri lahir karena tindak lanjut dari perkembangan hukum yang  melewati  lintas  batas  negara 22 .    Undang-undang  Paten  telah  pula mendorong  lahirnya  arus  alih  teknologi  dari  Negara-negara  maju  ke Negara-negara  berkembang  dan  Negara  terkebelakang  dalam  rangka pembangunan  ekonomi  nasional  Negara  tersebut 23 .    Disamping  itu globalisasi (hukum) juga sudah menjadi program masyarakat internasional terutama  sekali  dalam  bidang  hak  asasi  manusia,  perdagangan internasional, ekonomi internasional dan hak kekayaan industri

## 3. Kesimpulan
Konvensi Paris 1883 dan TRIPS Agreement 1995 memiliki hubungan yang sangat erat. Konvensi Paris merupakan ketentuan internasional yang mengatur mengenai rejim- rejim kekayaan intelektual dalam bidang industry, sedangkan TRIPS Agreement juga
20 TRIPS  menggunakan  istilah  “integrated  circuit”;  sedangkan  UU  No.  32  Tahun  2000  menggunakan istilah :Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu”.
21 Seperti  misalnya  Negara  Indonesia  harus  sering  kali  melakukan  perubahan  terhadap  undang-undang dalam bidang hak kekayaan intelektual dalam waktu yang relative singkat.  Hal ini disebabkan belum singkronnya ketentuan nasional Indonesia tersebut dengan ketentuan TRIPS.
22 Munculnya  berbagai  kegiatan  ekonomi  transnasional  seperti  perusahaan  Penanaman  Modal  Asing, masuknya berbagai produk asing ke dalam suatu Negara difasilitasi oleh aturan hukum seperti WTO Agreement, GATT, Licensing,  Leasing, Franchise dan lain lain.
23 Lihat WIPO, op cit, hlm. 15.
merupakan  ketentuan  internasional  yang  mengikat  negara-negara  yang  lebih applicative  dan  menghubungkannya  dengan  tingkat  ekonomi  suatu  negara.  Dapat dikatakan  bahwa  Konvensi  Paris  merupakan the  mother  of  law dalam  bidang kekayaan intelektual, khususnya kekayaan industry.
Standarisasi hukum perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya hak kekayaan industri (industrial property) bukanlah hal yang baru lahir, tetapi globalisasi hukum itu  telah  dicanangkan  oleh  masyarakat  internasional  jauh  sebelum  kehadiran organisasi  dunia  Liga  Bangsa-Bangsa (League  of  Nations) ataupun  Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) melalui penerimaan Paris Convention oleh sebagian besar Negara-negara Eropa pada tahun 1883.
Standarisasi  hukum  perlindungan  hak  kekayaan  industri  semakin  gencar dikampanyekan  oleh  Negara-negara  sebagai  masyarakat  internasional  dengan kehadiran  WTO  dan  TRIPS  Agreement  beserta  ketentuan  hukum  internasional lainnya.    Globalisasi  hukum  ini  memang  sesuatu  yang  tidak  dapat  dihindari  oleh banyak  Negara,  terutama  oleh  Negara-negara  berkembang  dan  Negara terkebelakang,  karena  pada  kenyatannya  Negara-negara  tersebut  sangat memerlukan  banyak  hal  dari  Negara-negara  maju  untuk  memperbaiki  dan memajukan  perekonomian  nasional  Negara  tersebut.    Standarisasi  hukum perlindungan  hak  kekayaan  industri  ini  pada  kenyataannya  juga  akan  mampu menumbuhkan kepercayaan asing terhadap system hukum Negara tersebut asalkan law  enforcement juga  mampu  memberikan  kepastian  hukum (legal  certainty) dan keadilan  (justice).  Peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  sejauh  ini  sudah sejalan dengan ketentuan internasional Konvensi Paris 1883 dan TRIPS Agreement 1995.

## Daftar Pustaka
Davis, Jennifer, Intellectual Property Law , 4 th Edition, Oxford, London, 2012.
European Commission, Strategic Dimensions of Intellectual Property Rights in the Context of S&T Policy, Belgium, June 1999.
Galvez-Behar,  Gabriel, The  1883  Paris  Convention  and  the  Impossible  Unification  of Industrial Property, in : Graeme Gooday and Wilf Steven, Patent Cultures, Cambridge University Press, 2020.
Gooday, Graeme And Steven, Wilf, Patent Cultures , Cambridge University Press, 2020.
Loon, Ng-Loy Wee, Law of Intellectual Property of Singapore , Thomson Sweet & Maxwell Asia, Singapore, 2008.
Syafrinaldi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi, UIR Press, Pekanbaru, 2010 .
------------, Menuju  Era  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Paper  yang  disampaikan  pada  kuliah umum  mahasiswa  baru  UIR  Tahun  Akademik  2000/2001  pada  tanggal  28  Agustus 2000)
-------------, Peranan  Hukum  Dalam  Pengembangan  Ekonomi  (Paper  disampaikan  pada Diskusi  Panel di  Komisi Hukum  Nasional  Jakarta  pada  tanggal 7  September  2000 di Hotel Indonesia Jakarta)
------------, Hukum, Hak Kekayaan Intelektual Dan Pembangunan, UIR Press, Pekanbaru, 2002 .
WIPO, Guidelines For The Management And Exploitation of Patented And inventions of Research and Development Institutions in Developing Countries, Geneva, 1989, hlm. 10 dstnya.
WTO, WTO, Understanding the WTO, 3 rd edition, September 2003, hlm. 13 sebagaimana dikutip dalam www.wto