Volume 6 Nomor 1, September 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEROMPAKAN LAUT DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL 
Kurniasanti 1 , Joko Setiyono 2
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia 1 email: kurniasantihameed1881@gmail.com *
2 email: jokosetiyono61@yahoo.com

## Abstract
The crime of piracy at sea is one of the acts of violence or illegal detention, or any act of destruction committed for personal purposes by the crew of a ship or a passenger of a private ship or aircraft and aimed at the high seas, against other ships or aircraft or against persons or goods that are on board a ship or aircraft somewhere outside the jurisdiction of any country. This article aims to analyze the implementation of the universal jurisdiction of a country in tackling the crime of marine  piracy  in  Indonesia  and  the  preventive  measures  applied  by  the  government  in  protecting Indonesian-flagged  ships  in  foreign  territorial  waters  that  are  prone  to  armed  robbery.  This research  uses  doctrinal  legal  research.  Doctrinal  legal  research  is  research  on  law  that  is conceptualized and developed on the basis of the doctrine adhered to by the conceptor and / or the developer.  Sources  of  legal  information  use  primary  legal  materials  (regulations  and  relevant documents)  for  further  qualitative  analysis.  The  approach  used  is  statutory,  conceptual,  and analysis  to  help  solve  the  problem  formulation.  Piracy  is  a  common  enemy  of  the  international community  which  has  tremendous  consequences  for  international  security.  Regarding  prosecuting perpetrators of piracy crimes, in this case international law itself has transferred its powers to all countries, namely the application of the principle of universal jurisdiction.
Keywords: State Jurisdiction; Laur Piracy; International Criminal.

## Abstrak
Kejahatan  perompakan  di  laut  merupakan  salah  satu  tindakan  kekerasan  atau  penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal  atau  penumpang  dari  suatu  kapal  atau  pesawat  udara  swasta  dan  ditujukan  di  laut  lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis  implementasi  yurisdiksi  universal  suatu  negara  dalam  menanggulangi  kejahatan perompakan  laut  di  Indonesia  dan  upaya  pencegahan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  dalam perlindungan  terhadap  kapal  berbendera  Indonesia  yang  berada  di  wilayah  perairan  asing  yang rawan  kejahatan  perampokan  bersenjata  (armed  robbery).  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian hukum  doktrinal.  Penelitian  hukum  doktrinal  adalah  penelitian-penelitian  atas  hukum  yang dikonsepkan  dan  dikembangkan  atas  dasar  doktrin  yang  dianut  sang  pengkonsep  dan/atau  sang pengembangnya.  Sumber  informasi  hukum  menggunakan  bahan  hukum  primer  (peraturan  dan dokumen  relevan)  untuk  selanjutnya  dilakukan  analisis  secara  kualitatif.  Pendekatan  yang digunakan  adalah  perundang-undangan,  konseptual,  dan  analisis  dalam  membantu  pemecahan rumusan  masalah.  Perompakan  merupakan  musuh  bersama  masyarakat  internasional  yang memiliki  akibat  yang  luar  biasa  bagi  keamanan  internasional.  Terhadap  mengadili  pelaku kejahatan  perompakan  dalam  hal  ini  hukum  internasional  sendiri  sudah  menyerahkan kewenangannya kepada semua negara, yaitu diberlakukannya prinsip yurisdiksi universal.
Kata Kunci: Yurisdiksi Negara; Perompakan Laut; Pidana Internasional.
 Naskah diterima: 29 Juni 2020, direvisi: 18 September 2020, disetujui untuk terbit: 28 September 2020 Doi: 10.3376/jch.v6i1.270

## PENDAHULUAN
Perompakan  sampai  sekarang  masih terjadi  pada  laut  lepas,  berlangsung  pada lintas-lintas  yang  strategis  diantaranya lintas  perdagangan  internasional  yang disebut sebagai wilayah laut internasional (Utami,  Muslimah,  &  Kusumo,  2014; Yanti  &  Sari,  2017).  Ketika  kapal-kapal yang  melewati  lintas  tersebut  dengan membawa  barang-barang  atau  benda- benda  yang  berharga,  tentu  akan  menjadi kesempatan bagi perompak untuk melakukan  kejahatan  berupa  pencurian maupun  menawan  awak  kapal  supaya memperoleh  uang  tembusan  dari  pemilik kapal  (Rahman  &  Susiatiningsih,  2019; Yustitianingtyas,  2015).    Daerah  perairan yang cukup berbahaya terjadinya kejahatan  perompakan  dan  perampokan bersenjata  ( armed  robbery )  seperti  pantai Somalia,  Selat  Malaka,  Lepas  Pantai Afrika  Tengah,  Laut  Cina  Selatan,  dan sebagainya.
Hukum Internasional sendiri membedakan penyebutan penamaan
perompakan  ( piracy )  serta  perampokan bersenjata  ( sea/armed  robbery ).  Istilah perompakan  ( piracy )  diartikan  sebagai perbuatan melawan hukum yang terjadi di laut lepas  dengan cara kekerasan maupun penahanan  secara  tidak  sah  yang  dibuat untuk  kebutuhan  individu.  Sedangkan, kejahatan yang berlangsung pada wilayah laut disebut sebagai perampokan ( sea/armed robbery ) (Utami et al., 2014).
Upaya  dalam  menanggulangi  kejahatan tersebut  berpengaruh  dalam  kewenangan mengadili (yurisdiksi) yang berlaku.
Kejadian perampokan tersebut pernah terjadi  terhadap  kapal  yang  berbendera Indonesia  oleh  perampok  Filipina  yakni kelompok Abu Sayyaf  yang bermarkas di sekitar kepulauan selatan Filipina merupakan  kelompok  milisi  islam  garis keras.  Permasalahan  ini  menimbulkan pertanyaan  bagaimana  perlindungan  yang diberikan  pemerintah  kepada  warga negaranya  yang  berada  pada  wilayah negara  lain  (Vidianditha,  Mangku,  & Yuliartini, 2020). Kejadian tersebut sangatlah mengkhawatirkan dan menakutkan  bagi  awak  kapal  serta keluarganya  terutama  dalam  keselamatan pelayaran  Indonesia,  yang  tentu  para awak  kapal  perlu  perlindungan  dan jaminan  keselamatan  dari  pemerintah Indonesia  yang  sudah  termuat  di  dalam konstitusi Indonesia.
Hukum internasional telah menganggap bahwa perompakan merupakan  kejahatan  bagi  manusia. Adapun  buku  dengan  judul  “Pengantar Hukum  Pidana  Internasional  II”  yang dikarang oleh Romli  Atmasasmita, beliau mengatakan kejahatan internasional sendiri  contohnya  kejahatan  terhadap kemanusiaan, genosida,  agresi serta kejahatan  perang  (Pasal  5  Statuta  ICC/ International Criminal Court ), dan beberapa kejahatan lain contohnya pembajakan,  perompakan,  diatas  pesawat udara,  pemalsuan  mata  uang,  terorisme serta narkotika masuk ke dalam kewenangan  mengadili  atau  yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional ( International Criminal Court ) (Atmasasmita,  2004) . Maka  dari  itu
perompakan  masuk  ke  dalam  kejahatan internasional.
Pemberantasan kejahatan perompakan  yang  merupakan  kejahatan internasional  berlaku  prinsip  yurisdiksi universal. Bagi semua negara mempunyai yurisdiksi dalam mengadili pelaku kejahatan  internasional  tersebut  tanpa sama  sekali  memperhatikan  asal  atau kebangsaan  dari  pelaku  maupun  korban itu sendiri.
Pemikiran tersebut memunculkan  adanya  pandangan  bahwa kejahatan  tersebut  merupakan  kejahatan bagi  semua  umat  manusia,  serta  adanya keinginan  bersama  dalam  membasmi kejahatan perompakan, sehingga dibutuhkan  kesepakatan  bersama  setiap negara di dunia.
Desakan  yang  dibuat  oleh  sebuah negara kepada pelaku perompakan dengan bertindak mengatasnamakan seluruh masyarakat  internasional.  Pada  prinsip yurisdiksi  universal  dalam  pasal  100 United Nations Convention on the Law of the  Sea  1982 yang  dikenal  sebagai UNCLOS dikatakan bahwa negara-negara diminta bekerja sama untuk  memberantas kejahatan  perompakan  di  laut  lepas maupun lokasi yang berkedudukan di luar yurisdiksi  suatu  negara.  Adapun  syarat perlu  dipenuhi  oleh  sebuah  negara  dalam melaksanakan yurisdiksi universalnya dalam mengadili pelaku kejahatan internasional  perompakan  serta  kejahatan internasional  lainnya  diantaranya  negara itu  harus  mempunyai  aturan  atau  norma dalam  hukum  positifnya  (Haryanto  & Setiyono, 2017).
Mengadili pelaku kejahatan internasional  suatu  negara  sama  sekali tidak  mempunyai  aturan  atau  ketentuan, maka negara tersebut tidak dapat memakai  haknya  yang  diperoleh  dari hukum  internasional  dalam  mengadili pelaku  kejahatan  internasional  tersebut. Tentu  akan  menjadi  masalah  dengan memberikan  pembebasan  tanpa  hukuman kepada  pelaku  perompakan,  padahal kejahatan  perompakan  merupakan  musuh bersama  masyarakat  internasional  yang memiliki  akibat  yang  luar  biasa  bagi keamanan internasional.
Terhadap mengadili pelaku kejahatan perompakan  dalam  hal  ini  hukum internasional  sendiri  sudah  menyerahkan kewenangannya  kepada  semua  negara, yaitu  diberlakukannya  prinsip  yurisdiksi universal.  Jadi  suatu  negara  tidak  bisa menggunakan kewenangan tersebut, tentu hal ini membolehkan kejahatan perompakan berjalan serta
mengintimidasi keselamatan perairan navigasi semua negara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian  hukum  doktrinal.  Sumber informasi  hukum  menggunakan  bahan hukum  primer  (peraturan  dan  dokumen relevan)  untuk  selanjutnya  dilakukan analisis  secara  kualitatif  (Disemadi  & Prananingtyas,  2020;  Marzuki  &  Faridy, 2020). Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual,  dan analisis  dalam  membantu  pemecahan rumusan masalah. Sumber data penelitian ini,  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  untuk  dilanjutkan
dengan  menganalisis  secara  keseluruhan, terhadap  peraturan  perundang-undangan, literatur,  data,  dan  beberapa  dokumen yang  terkait,  serta  bahan  hukum  tersier untuk  menjelaskan  dan  membantu  dalam menganalisis bahan hukum primer maupun  sekunder  (Kurniawan,  Disemadi,
& Purwanti, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan  Yurisdiksi  Universal Suatu Negara Untuk Menanggulangi Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia Alasan  pokok  sebuah  negara  ketika meminta  yurisdiksinya  yakni  berdasarkan
kepada alasan wilayah dan
kebangsaannya.  Ada  beberapa  prinsip yuridiksi  yang  berlaku  secara  hukum internasional  seperti  prinsip  yurisdiksi teritorial, dan prinsip perlindungan, prinsip teritorial subjektif, prinsip teritorial  objektif,  prinsip  nasionalitas aktif,  prinsip  nasionalitas  pasif  serta prinsip universal (Pratiwi, 2018).
Membahas  kewenangan  mengadili (yurisdiksi) negara Indonesia, maka harus dibahas dahulu masalah kedaulatan negara  (Pratiwi  &  Nugroho,  2017). Definisi  dari  kedaulatan  negara  adalah kekuasaan  tertinggi  yang  dimiliki  oleh suatu negara dan tidak ada lagi kekuasaan yang  lebih  tinggi  dari  itu.  Suatu  negara mempunyai  kedaulatan  melambangkan bahwa  negara  tersebut  sudah  merdeka, akan  tetapi  kedaulatan  negara  tersebut terbatas  pada  hukum,  baik  itu  hukum nasional ataupun hukum internasional.
Suatu  negara  mempunyai  kedaulatan pada  intinya  dibedakan  atas  dua  faktor, yakni  faktor  internal  dan  eksternal  (Nisa &  Disemadi,  2020).  Faktor  internal artinya  negara  mempunyai  kekuasaan tertinggi  dalam  mengatur  semua  yang berkaitan  dengan  batas  wilayahnya  dan faktor  eksternal  adalah  suatu  negara mempunyai  kekuasaan  tertinggi  dalam melaksanakan  hubungan  dengan  dunia internasional,  dan  hubungan  tersebut mempunyai keterkaitan dengan kebutuhan negara  tersebut  (Pratiwi  &  Nugroho, 2017).  Adanya  kedaulatan  yang  dimiliki oleh  negara  memunculkan  yurisdiksi (kewenangan  mengadili)  dalam  mengatur kebutuhan  negara  tersebut  baik  masalah internal maupun eksternal. Negara Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang berdaulat  serta  mempunyai  yurisdiksi dalam  menyelesaikan  masalah  internal dan eksternalnya.
Kata  Yurisdiksi  berasal  dari  kata ”yurisdictio” (bahasa latin) , yaitu “yuris” yang artinya “punya hukum” atau “punya berdasarkan  hukum”  dan “dictio” berarti “ucapan”  atau  “sebutan”  (Parthiana, 1990),  dengan  demikian  kata  yurisdiksi sendiri  dimaknai  sebagai  kekuasaan  yang sudah  diberikan  oleh  hukum  dapat dijelaskan sebagai hak yang dipunyai oleh negara  dalam  melaksanakan  sesuatu dengan  aturan  yang  berlaku.  Hak  sebagai kekuasaan  dan  kewenangan  tersebut bukan  karena  paksaan  ataupun  kekuatan melainkan harus didasarkan pada hukum.
Buku  dengan  judul “The  Concept  of State  Jurisdiction  in  International  Space Law” yang  dikarang  oleh Imre  Anthony
Csabafi menyatakan definisi dari yurisdiksi negara (Parthiana, 1990):
“Suatu  negara  memiliki  yurisdiksi  dalam mengatur  dan  mempengaruhi  dengan perbuatan ataupun tindakan baik legislatif,  eksekutif  atau  yudikatif  atas hak-hak  pribadi  maupun  harta  kekayaan, perilaku  serta  kejadian  yang  bukan  satu- satunya masalah dalam negeri.”
Menurut  pengertian  tersebut  bisa diartikan  bahwa  yurisdiksi  suatu  negara adalah  kewenangan  sebuah  negara  untuk bisa  berbuat,  menerapkan,  mendudukkan ataupun  mendesak  berlakunya  hukum nasional  negaranya  di  luar  batas  wilayah kedaulatannya.  Menurut  O’Brien  suatu yurisdiksi  negara  yang  berdaulat  terbagi atas tiga yaitu pertama , kewenangan suatu negara  dalam  melahirkan  aturan-aturan hukum  untuk  manusia,  benda,  kejadian ataupun  tindakan  di  kawasan  wilayahnya (Legislative  jurisdiction  or  prescriptive jurisdiction) . Kedua, suatu negara memiliki  kewenangan  dalam  mendesak berlakunya aturan-aturan hukum
nasionalnya (executive  jurisdiction  or enforcement  jurisdiction) dan ketiga ,
pengadilan  suatu  negara  mempunyai kewenangan dalam mengadili dan memberikan  putusan  hukumnya (yudicial jurisdiction) (Sefriani, 2010) .
Sebuah  negara  bisa  membentuk aturan-aturan hukum
wilayah teritorialnya,  sehingga  penduduk  yang berada  di  wilayah  kekuasaannya  dapat mentaati  dan  melaksanakan  ketentuan tersebut.  Negara  juga  bisa  mendesak hukum  nasionalnya  terhadap  wilayah yang berada di luar teritorialnya.
Ketentuan tersebut berfungsi pada kejahatan  internasional  yang  telah  diakui sebagai  kejahatan  internasional,  dengan demikian  semua  negara  mempunyai kewajiban  dalam  memberantas  kejahatan tersebut. Kemudian, negara dalam mengadili serta memberikan suatu putusan hukum tujuannya untuk memberikan  jaminan  keamanan  dan ketertiban supaya terhindar dari perbuatan melawan  hukum  yang  diperbuat  oleh warga negara asing.
Terkait  masalah  pidana  terdapat  5 (lima)  prinsip  yurisdiksi  berlaku  pada hukum  internasional  yang  bisa  dipakai oleh  negara  dalam  mengklaim  adanya judicial jurisdiction (Sefriani, 2010):
a. Prinsip Yurisdiksi Teritorial,
maksudnya bagi semua negara mempunyai yurisdiksi dalam mengadili  kejahatan  internasional yang  berada  di  wilayah  teritorialnya. Ini  merupakan  kedaulatan  yang dimiliki  oleh  negara,  prinsip  tersebut dapat mengadili warga negaranya dan warga  negara  asing  yang  berbuat tindak pidana maupun pelanggaran di teritorialnya.  Inilah  yang  menjadi dasar  utama  suatu  negara  dalam mengadili  perkara  ini  (Thontowi  & Iskandar, 2006);
b. Prinsip  Nasionalitas  Aktif,  maksud prinsip  ini  setiap  negara  mempunyai yurisdiksi  kepada  warga  negaranya yang berbuat kejahatan di luar negeri, dimana pelakunya mempunyai hubungan  kebangsaan  dengan  negara yang bersangkutan;
c. Prinsip Nasionalitas
Pasif,
berdasarkan  prinsip  ini  setiap  negara mempunyai  yurisdiksi  kepada  warga negaranya yang telah menjadi korban kejahatan  yang  diperbuat  oleh  warga negara asing di luar negeri;
d. Prinsip Universal, berdasarkan prinsip  ini  setiap  negara  mempunyai yurisdiksi  kepada  warga  negaranya dalam  mengadili  pelaku  kejahatan internasional  dimana  pun  ia  berada dengan tidak melihat kebangsaan dari pelaku  ataupun  korban.  Munculnya pemikiran  tersebut  karena  adanya pandangan  bahwa  kejahatan  tersebut merupakan kejahatan bersama masyarakat  internasional  dan  adanya keinginan  bersama  dalam  membasmi kejahatan  tersebut.  Oleh  sebab  itu dibutuhkan  kerjasama  seluruh  negara agar  desakan  yang  diperbuat  oleh sebuah  negara  merupakan  atas  nama seluruh umat manusia.
e. Prinsip  Perlindungan,  dalam  prinsip tersebut  setiap  negara  mempunyai yurisdiksi kepada warga negara asing yang berbuat kejahatan dengan kategori  kejahatan  serius  yang  dapat mengintimidasi  kepentingan  suatu negara,  keamanan,  integritas  dan kedaulatan  serta  kebutuhan  ekonomi suatu negara. Adapun contoh yurisdiksi  perlindungan  diantaranya spying,  plots  to  overthrow  the government, forging currency, immigration and economic violation.
Perbuatan  yang  disebut  sebagai kejahatan  internasional  apabila  perbuatan itu  memenuhi  syarat  sebagai  pelanggaran
yang  merugikan  masyarakat  internasional atau “delicto  jus  gentium”, dengan demikian  kejahatan  tersebut  dibutuhkan penyelesaian  berdasarkan  internasional (Mauna, 2005). Semua negara mempunyai  hak  dan  juga  wajib  untuk melakukan  penangkapan,  penahanan  dan penuntutan, serta mengadili pelaku kejahatan internasional dimana pun kejahatan  itu  ia  perbuat  (Atmasasmita, 2004; Thontowi & Iskandar, 2006). Suatu perbuatan  maupun  tindakan  yang  bisa disebut  sebagai  kejahatan  internasional harus  memenuhi  persyaratan  sebagai perbuatan  yang  melanggar  kepentingan masyarakat internasional sehingga diperlukan  suatu  penyelesaian  secara internasional.  Semua  negara  terhadap pelaku kejahatan internasional mempunyai  hak  dan  kewajiban  dalam melakukan  penangkapan,  penahanan  dan penuntutan, serta mengadili dimana pelaku  tersebut  berada  (Utami  et  al., 2014). Adanya prinsip yurisdiksi universal  yang  berlaku  dalam  hukum tujuannya  untuk  menghilangkan  fakta pengampunan (impunity) untuk  pelaku kejahatan internasional (Sunarso, 2009).
Pada  abad  ke-18  oleh  masyarakat internasioanl  sudah  mengetahui  dan mengakui  kejahatan  perompakan  sebagai kejahatan  internasional  ( piracy  de  jure gentium) ,  kategori  kejahatan  perompakan masuk ke dalam tindak pidana murni yang sudah ditetapkan sebagai kejahatan internasional. Berdasarkan hukum internasional bahwa kejahatan
pembajakan  masuk  sebagai  kejahatan bersama  masyarakat  internasioanl (homo
homini  lupus) (Mauna,  2005).  Buku dengan  judul  “Pengantar  Hukum  Pidana Internasional  II”  yang  dikarang  oleh
Romli Atmasasmita mengemukakan
bahwa “ international  crimes adalah kejahatan  yang  termasuk  yurisdiksi  ICC, seperti  genosida,  kejahatan  terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi (Pasal  5  Statuta  ICC),  dan  beberapa kejahatan  lain  seperti  pembajakan  di  laut dan diatas pesawat udara, pemalsuan mata uang, narkotika dan terorisme” (Atmasasmita, 2004).
Mengadili suatu kejahatan internasional,  ada  terdapat  dua  asas  yang terdapat dalam Hukum Pidana Internasional untuk memutuskan yurisdiksi  suatu  negara,  yaitu  asas au dedere  au  punere dan  asas au  dedere  au judicare. Asas au  dedere  au  punere diartikan  pelaku  kejahatan  internasional bisa  dikenakan  sanksi  pidana  yang diberikan suatu negara dimana ia melakukan  kejahatan  tersebut (locus delicti), yaitu  pemisah  wilayah  suatu dimana  negara  itu  bisa  melakukan ekstradisi kepada negara peminta mempunyai  yurisdiksi  untuk  mengadili pelaku  tersebut.  Asas au  dedere  au judicare diartikan  bahwa  setiap  negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan  kerjasama  dengan  negara lain  dalam  melakukan  penangkapan, penahanan, penuntutan serta dalam mengadili  pelaku  kejahatan  internasional (Agustina, 2006).
Terdapat karakteristik
prinsip yurisdiksi  universal,  sebagai  berikut (Sefriani, 2010):
a. Semua negara mempunyai hak dalam melakukan  yurisdiksi  universal.  Kata “setiap  negara”  memfokus  kepada negara  yang  punya  tanggungjawab dalam  berpartisipasi  langsung  untuk melindungi  masyarakat  internasional dari  dampak  yang  disebabkan  oleh kejahatan  serius  ( serious  crime) , untuk itu negara mempunyai kewajiban untuk mengadili pelakunya. Hal itu dibuktikan dengan adanya  rasa  tanggungjawab  yang ditandai  tanpa  adanya  niat  untuk memberikan  perlindungan  dan  rasa aman terhadap pelaku yang berada di wilayah teritorialnya;
b. Semua  negara  yang  berkeinginan melakukan  yurisdiksi  universal  tidak usah  memikirkan  siapa  dan  asal negara  baik  pelaku  maupun  korban. Dengan  demikian  tidak  dibutuhkan hubungan negara yang akan melakukan  yurisdiksi  dengan  pelaku. Pertimbangan yang dipakai dalam hal ini adalah pelaku berada di wilayahnya  atau  tidak,  negara  dapat melakukan yurisdiksi universal apabila  tidak  berada  di  wilayahnya;
dan
c. Semua  negara  bisa  melakukan  atau menerapkan yurisdiksi universal terdapat pelaku kejahatan yang kategori  serius  atau  disebut  sebagai kejahatan internasional.
Ciri-ciri  di  atas  bisa  disimpulkan bahwa yurisdiksi universal tidak membutuhkan  pertautan  negara  antara korban,  pelaku  serta  tindak  pidananya. Penerapan yurisdiksi universal bisa
dilakukan untuk kejahatan-kejahatan internasional. Status yang diberikan untuk tindak  pidana  internasional  bergantung kepada dua faktor, yaitu (Agustina, 2006): tindakan  tersebut  dapat  mengancam kebutuhan masyarakat internasional (serious crimes of international concern), sehingga semua negara mempunyai kewenangan  dalam  mengadili  kejahatan tersebut, tidak memandang tempat kejadian kejahatan dan kejahatan tersebut adalah  kewenangan  Pengadilan  Pidana Internasional  (Haryanto  &  Setiyono,
2017; Pratiwi, 2018; Saraswati & Setiyono,  2017).  Sebuah  negara  bisa melaksanakan yurisdiksi universalnya jika pelakunya tidak berkedudukan di kawasan teritorial negara lain. Pasal 404 Restatement  (Third)  of  the  foreign Relations Law of United States menyatakan yurisdiksi universal diterapkan  terhadap piracy ,  perdagangan budak, attack  or  hijacking  of  aircraft, genocide,  war  crimes, dan terrorism (Sefriani, 2010) .
Kasus yang pernah terjadi pada bulan Maret 2016 di perairan Tawi-tawi Filipina Selatan, Kelompok Abu Sayyaf melakukan kejahatan perompakan terhadap kapal yang berbendera Indonesia dengan Kapal Tongkan Anand. Yurisdiksi
yang  berlangsung  ketika  itu  adalah yurisdiksi negara Filipina, motivasi pelaku  yaitu  uang  tebusan,  kejadian tersebut  mengingatkan kasus  perompakan yang  berlangsung  pada  lepas  Pantai Somalia terhadap kapal MV. Sinar Kudus, pada  kasus  tersebut  motif  pelaku  juga masalah ekonomi, namun peristiwa
tersebut  berlangsung  pada  laut  lepas bukan laut wilayah teritorialnya.
Kejahatan  perompakan  di  wilayah perairan  Somalia  sekitar  60  mil  terhadap kapal  MV.  Sinar  Kudus  yang  pernah dirompak  oleh  perompak  asal  Somalia. Kapal  tersebut  berlayar  dengan  tujuan  ke Rotterdam,  Belanda.  Kapal-kapal  asing sering melewati kawasan wilayah perairan Somalia karena merupakan jalur perdagangan  dunia.  Perairan  tersebut sangat  rawan  kejahatan  perompakan  dan ini  sedang  berlangsung  lama,  harusnya kejahatan tersebut  sudah dilakukan upaya pencegahan dan ditanggulangi oleh semua negara. Kejadian perompakan yang berlangsung  di  wilayah  perairan  Tawi- rawi  Filipina  dan  perairan  wilayah  lepas pantai  Somalia  mempunyai  perbedaan yaitu  negara  Somalia  sebagai  negara gagal  yang  tidak  adanya  pemerintahan yang  efektif  di  kawasan  sana,  sedangkan negara  Filipina  mempunyai  pemerintahan yang efektif harusnya penanganan pembajakan bisa teratasi.
Kejadian  yang  pernah  berlangsung  di perairan Tawi-tawi secara hukum internasional  dan  lepas  pantai  Somalia punya  perbedaan  yurisdiksi,  sehingga muncul  istilah Piracy dan Sea/armed Roberry . Definisi Piracy dalam Pasal 101
UNCLOS 1982 adalah:
a. Setiap tindakan kekerasan atau penahanan ilegal, atau tindakan penyusutan,  yang  dilakukan  untuk tujuan pribadi oleh kru atau penumpang kapal atau pesawat pribadi dan diarahkan:
1) di  laut  lepas,  terhadap  kapal  atau pesawat  lain,  atau  terhadap  orang atau  properti  di  atas  kapal  atau pesawat udara tersebut.
2) terhadap  kapal,  pesawat  terbang, orang  atau  properti  di  tempat  di luar yurisdiksi negara bagian mana pun;
b. Setiap  tindakan  partisipasi  sukarela dalam  pengoperasian  kapal atau pesawat
terbang dengan sepengetahuan  fakta  menjadikannya kapal atau pesawat pribadi; dan
c. Setiap  tindakan  yang  menghasut  atau dengan  sengaja  memfasilitasi  suatu tindakan  yang  dijelaskan  dalam  ayat (a).
Pengertian  tersebut  adanya  maksud bahwa pengelompokan pembajakan
( piracy ) merupakan semua perbuatan atau semua tindakan pembasmian yang dilaksanakan  untuk  keinginan  individu baik  untuk  penumpang  atau  awak  kapal maupun  pesawat  udara  swasta  dan peristiwa  itu  berlangsung  di  laut  lepas atau  berada  di  luar  wilayah  yurisdiksi suatu  negara,  tentang piracy tersebut sudah  diatur  dalam  Pasal  100  hingga Pasal  107  konvensi  melainkan sea/armed robbery (Ariadno, 2007) .
Piracy atau  perompakan  di  dalam pasal  101  memfokuskan  pada  perbuatan yang  terjadi  di  laut  lepas  yang  berada  di laur  yuridiksi  negara  tersebut.  Pada negara  bendera  kapal  dalam  penegakan hukumnya sudah diberikan, dengan pengecualian  kejahatan  tersebut  masuk kategori kejahatan umat manusia (Simanjuntak, 2018), contohnya perompakan  dan  perdagangan  budak setiap  negara  mempunyai  yurisdiksi dalam  mengadili  kejahatan  itu  dengan menggunakan prinsip yurisdiksi universal. Pasal  105  menyebutkan  bahwa  di  laut lepas  setiap  negara  bisa  dilaksanakan
penyitaan  serta  penangkapan  kepada perompak,  kemudian  pengadilan  negara yang  sudah  melaksanakan  penyitaan  dan penangkapan  tersebut  bisa  menetapkan sanksi yang akan diberikan. Sebagaimana diketahui  dalam  Pasal  107  penyitaan karena perompakan hanya bisa dilaksanakan oleh kapal perang atau kapal lain  yang secara jelas diberi lambang dan bisa  diketahui  sebagai  kapal  dinas pemerintah (publik) dan diberi wewenang untuk  melaksanakan  penyitaan.  Dengan demikian pemberantasan perompakan dapat  dilakukan dengan  mengadili  pelaku berdasarkan  hukum  nasional  dari  kapal perang atau kapal publik yang menangkap perompak  tersebut  (Prabowo,  2018; Utami  et  al.,  2014;  Vidianditha  et  al., 2020).
Perbedaan  mendasar  antara  kapal publik  dengan  kapal  swasta  terlepas  pada motifnya dan tidak pada kualitas kapalnya. Kapal publik artinya kapal yang dipakai  dengan  tujuan  wisata  untuk  dinas pemerintah,  sedangkan  kapal  swasta artinya  kapal  tersebut  dipakai  untuk tujuan  berdagang,  pengelompokan  kapal tersebut  antara  lain  kapal  perang,  kapal publik non-militer, kapal organisasi internasional. Kapal perang masuk kategori  kapal  publik  yang  mempunyai kewenangan untuk menanggulangi perompakan, kapal tersebut juga mempunyai  kewenangan  lain  seperti penahan  dan  penangkapan  kapal-kapal perompak, serta kapal tersebut mempunyai  kewenangan untuk  mengadili perompak yang ditangkap tersebut.
Penerapan yurisdiksi universal terhadap kejahatan perompakan mempunyai  maksud bahwa semua negara punya hak dalam menangkap dan menghukum  perompak  di  laut  lepas dengan  tidak  memandang  asal  negara serta  tempat  ia  melakukan  kejahatan  itu (Starke,  2010). Yurisdiksi universal berdasarkan pernyataan internasional adalah  yurisdiksi  pengadilan  negara ataupun  bisa  mengeksplorasi,  melakukan penuntutan  terhadap  orang  yang  diduga melakukan perbuatan tindak pidana internasional  dengan  tidak  memandang asal  negara  pelaku,  korban  ataupun pertautan dengan negara dimana pengadilan itu berada (Sefriani, 2010).
UNCLOS telah memberikan yurisdiksi  pada  setiap  negara  untuk mengadili para perompak yang berlangsung  di  luar  wilayah  negara manapun  (laut  lepas),  namun  sebagian besar negara justru menghindari kewenangan  mengadili  tersebut  dengan alasan  tidak  adanya  hukum  yang  layak atau  tanpa  adanya  aturan  mengenai kejahatan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh perompak (Gunawan, 2012), juga terdapat beberapa faktor lainnya seperti biaya yang tinggi, jauhnya lokasi yang mengharuskan membawa  barang  bukti  ke  pengadilan tersebut,  kesulitan  menghadirkan  saksi, dan kesulitan dalam bahasa.
Berdasarkan  teori  hubungan  hukum internasional dan hukum nasional ada dua aliran  mengenai  keberlakuan  hukum internasional,  yakni  aliran  monisme  dan aliran dualisme. Aliran monisme memandang  bahwa  hukum  nasional  dan
hukum  internasional  merupakan  dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu  hukum  yang  mengatur  kehidupan manusia.  Akibat  dari  pandangan  ini, antara  hukum  internasional  dan  hukum nasional  ada  hubungan  hierarki,  sehingga aliran  ini  terbagi  menjadi  aliran  monisme primat  hukum  internasional  dan  aliran monisme primat hukum nasional (Atmasasmita,  2004).  Aliran  dualisme memandang  bahwa  hukum  internasional dan  hukum  nasional  merupakan  dua hukum  yang  berbeda  dan  berdiri  sendiri satu  dengan  lainnya  (Thontowi  & Iskandar, 2006). Akibatnya untuk menerapkan  hukum  internasional  ke dalam hukum nasional diperlukan transformasi ke dalam hukum nasional.
Berdasarkan  teori  hubungan  hukum internasional  dan  hukum  nasional  yang sudah  dijelaskan  sebelumnya,  terdapat perbedaan  sikap-sikap  negara  dalam memberlakukan suatu hukum internasional.  Inilah  yang  menjadi  dasar adanya  kekosongan  hukum,  dimana dalam aliran dualisme diperlukan transformasi hukum internasional kedalam hukum nasional, sedangkan tidak semua negara mentransformasikan hukum UNCLOS 1982 ke dalam hukum nasionalnya.  Sepatutnya  negara-negara tersebut membuat ketentuan  hukum nasional mengenai perompakan ini, sebab perompakan sudah diakui  menjadi  musuh bagi  seluruh  umat  manusia.  Hal  ini  agar tidak  ada  lagi  budaya  impunitas  pada kasus perompakan laut.
Negara  Indonesia  sebagai  negara yang  berdaulat  mempunyai  hak  untuk
memakai  yurisdiksinya  karena  kejahatan perompakan  masuk  kategori  kejahatan yang  sudah  dibenarkan  oleh  masyarakat internasional,  dengan  demikian  prinsip universal berlaku untuk kejahatan tersebut.  Ketentuan  di  dalam  pasal  4
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) menyatakan bahwa aturan pidana dalam
undang-undang yang berkedudukan  kepada  semua  manusia yang  berada  di  luar  Indonesia  berbuat kejahatan  antara  lain  pembajakan  laut sebagaimana diatur dalam  Pasal  438, 444 sampai  dengan  Pasal  446  KUHP  dan negara  Indonesia  mempunyai  hak  dalam mengadili  pelaku  kejahatan  tersebut, dengan  itu  Negara  Indonesia  tidak  cukup mengamankan  kebutuhan  mereka  saja, melainkan kebutuhan semua negara.
Mengatur  perompakan  ke  dalam hukum  nasional  tidak  cukup  hanya menghilangkan budaya impunitas
tersebut.  Kenyataannya  meskipun  sudah ada  pengaturan  nasionalnya  di  masing- masing negara hal ini kembali lagi dengan kemauan (political  will) dari  masing- masing  negara  itu  sendiri  (Haryanto  & Setiyono,  2017;  Saraswati  &  Setiyono, 2017).  Saat  ini  kebanyakan  tindakan negara adalah membiarkan pelaku selama perompak  tersebut  tidak  mengganggu kepentingannya.  Indonesia  memilih  tidak mengadili  pelaku  perompakan  Somalia karena  mempertimbangkan  keselamatan kapal dagang selanjutnya, dimana Indonesia belum mampu untuk melakukan  patroli  atau  pendampingan terhadap  kapal  dagang  yang  melintasi perairan  rawan  perompakan  (Prabowo,
2018; Yustitianingtyas, 2015),
kekhawatiran  mengenai  dampak  negatif lainnya  juga  menjadi  pertimbangan  bagi Indonesia untuk mengadili pelaku perompakan di Indonesia seperti isu  yang berkembang mengenai penanganan tersangka  di  wilayah  Indonesia  yang  bisa saja dipolitisir sehingga memicu ketegangan  antar  dua  negara,  persoalan bahasa si  tersangka dan  pembuktian  yang mungkin  akan  sulit  untuk  dilakukan pemeriksaan  (Pratiwi,  2018;  Saraswati  & Setiyono, 2017).
2. Upaya
Pencegahan yang Diterapkan oleh Pemerintah dalam Perlindungan  Kapal  Berbendera Indonesia  yang  Berada  di  Wilayah Perairan Asing yang Rawan Kejahatan Perompakan Bersenjata Dua buah kapal milik Indonesia yang dibajak  oleh  kelompok  Abu  Sayyaf  di perairan
Tawi-tawi Filipina mengakibatkan  sepuluh  warga  negara Indonesia disandera. Ketika dibajak kapal tersebut  sedang  dalam  pelayaran  dari Sungai  Putting,  Kalimantan  Selatan  yang akan  menuju  Batangas,  Filipina  Selatan (BCC  News  Indonesia,  2016).  Kejahatan pembajakan  tersebut  yang  mempunyai yurisdiksi  mengadili  adalah  Filipina karena  negera  dimana  kejahatan  itu diperbuat.  Untuk  itu  Indonesia  sama sekali  tidak  bisa  mengintervensi  soal proses  penangkapan  ataupun  mengadili pelaku  kejahatan  tersebut,  yang  bisa dilakukan Indonesia adalah melaksanakan hubungan diplomasi ke pemerintah Filipina    untuk  meyakinkan  warga
negaranya  dalam  kondisi  aman  (BCC News Indonesia, 2016).
Sebelum  kasus  pembajakan  di  Laut Sulu,  Selat  Malaka  merupakan  perairan yang  bahaya  akan  kejahatan  pembajakan sehingga  untuk  menangani  hal  tersebut pemerintah melaksanakan kerjasama dengan negara Malaysia dan juga Singapura  (Pangestu  &  Rosyidin,  2018; Utomo  &  Soepandi,  2013).  Para  negara pantai sebenarnya telah bekerjasama sejak awal  tahun  1970-an  melalui  beragam konsultasi  antar  tiga  negara,  seperti tercapainya kesepakatan  antar tiga negara pantai  untuk  mengatur  dua  selat  (Malaka dan Singapura) sebagai satu selat di tahun 1971, dan   formasi   landasan   kerjasama penting  juga  tercipta  di  tahun  1975  yaitu
Tripartite Technical Experts Group
(TTEG). Koordiansi ini merupakan bentuk awal yang menunjukkan komitmen  Pemerintah  dalam  mendukung keselamatan  pelayaran  dan  perlindungan kawasan  maritim  di  Selat  Malaka  dan Selat  Singapura  serta  turut  berpartisipasi aktif  dalam  dunia  pelayaran  Internasional guna mendukung terwujudnya safe, secure  and  efficient  shipping  on  clean oceans (Utomo & Soepandi, 2013) .
Berdasarkan  hukum  laut  UNCLOS 1982,  ketiga  negara  pantai  berperan  aktif dalam menegosiasi bentuk-bentuk kerjasama  keamanan,  selain  menciptakan TTEG,  munculnya  inisiatif  koordinasi mengenai keamanan navigasi dan kawasan  di  Selat  Malaka  berbentuk pertemuan-pertemuan  yang  menciptakan agreement dan komite-komite baru seperti Co-operative  Mechanism yang  dilahirkan
dari pertemuan penting mengenai keamanan Selat Malaka yang
dilaksanakan pada tahun 2005 di Singapura  yang  di  hadir  ketiga  menteri luar  negeri  negara  pantai.  Keragaman bentuk  kerjasama  perjanjian  dan  komite ini  mempengaruhi  kelancaran  proses keamanan  dan  pelaksanaannya  untuk menciptakan  selat  yang  bebas  pelanggar hukum  dan  kriminal  lainnya  (Pangestu  & Rosyidin, 2018; Prabowo, 2018).
Tripartite      Technical      Experts Group (TTEG) mulanya di bentuk melalui Joint  Statement antara  tiga  negara  pantai secara  formal  pada  tahun  1977  melalui penandatanganan  perjanjian  keamanan navigasi  (Pangestu  &  Rosyidin,  2018; Prabowo,  2018).  TTEG  terdiri  dari  para ahli administrasi kemaritiman yang berasal dari ketiga negara pantai
Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang bertemu setiap tahunnya untuk mendiskusikan dan berkolaborasi membahas isu-isu dengan tujuan memajukan keamanan navigasi dan proteksi  kawasan  maritim,  juga  masalah trafik  lainnya  yang  terjadi  di  Selat malaka. Co-operative  Mechanism adalah sebuah mekanisme kerjasama yang diciptakan  bagi  para  negara  pantai  dan pengguna  selat  dalam  tujuan  untuk memperkuat keamanan kejahatan, navigasi,  dan  perlindungan  kawasan  di Selat  Malaka  (Suproboningrum,  2018). Mekanisme  kerjasama  ini  adalah  satu- satunya  cara  untuk  para  negara  pantai yang  bertanggung  jawab  bagi  keamanan selat  bekerjasama  dengan  para  pemegang saham  dan  para  pengusaha  industri
perkapalan  lainnya.  Kerangka  kerja  ini menjadi  jalan  untuk  para  pembisnis  yang terlibat  di  Selat  Malaka  untuk  membantu keamanan  selat,  karena  “kepentingan” mereka  di  selat  juga  cukup  besar, kekhawatiran akan meningkatnya kriminalitas  di  selat  menjadi  perhatian utama mekanisme kerjasama ini
(Suproboningrum, 2018; Utomo & Soepandi,  2013).  Walau  tanggung  jawab keamanan  selat  dibebani  tiga  negara pantai,  mekanisme  ini  membuka  jalan untuk       para user state atau non- user state meskipun     bantuan     yang mereka  berikan  terbatas  pada  pendanaan, pengadaan  teknologi,  dan  sebagainya, proses  operasional  keamanan  masih merupakan peran aktif Indonesia, Malaysia,  dan  Singapura (Prabowo,
2018).
Sebagai  respon  dari  pertumbuhan aksi kriminalitas di  Selat  Malaka, Indonesia,  Malaysia,  dan  Singapura mengarahkan  upaya  kerjasama  untuk memberantas isu kejahatan dengan operasi  MALSINDO.  Sebuah  operasi gabungan  tiga  negara  yang  melibatkan koordinasi  patroli  kelautan  bagi  setiap negara  pantai.  Awal  kolaborasi  17  kapal angkatan  laut  dari  tiga  negara  mengubah pergerakan kriminalitas selat dan
sekaligus  meningkatkan  keamanan  secara drastis.
Dalam kegiatan patroli terkoordinasi ini, masing-masing Angkatan Laut negara pantai mengikutsertakan sekitar 5-7 kapal perangnya, selain itu disiagakan komunikasi hot line selama 24 jam untuk saling  tukar  informasi  dan  laporan,
khususnya untuk mempercepat aksi penindakan  dari  unsur-unsur  patroli apabila terjadi gangguan atau ancaman di perairan  Selat  Malaka  (Prabowo,  2018). Kegiatan  patroli  terkoordinasi  ini  tidak semata-mata karena adanya laporan  IMB, tetapi  didorong  oleh  rasa  tanggung  jawab tiga  negara  pantai  sebagai  bagian  negara uang berdaulat untuk mewujudkan stabilitas  keamanan  di  Selat  Malaka, dengan  adanya hot  line 24  jam  dapat mempermudah  angkatan  laut  tiga  negara pantai  Selat  Malaka  dapat  saling  tukar informasi  dan  juga  mencegah  adanya salah  komunikasi  yang  berakibat  fatal (Pangestu & Rosyidin,
2018;
Suproboningrum, 2018).
Berkaca  pada  kejadian  yang  kapal Kargo  Maesrsk  Alabama,  kapal  tersebut berbendera  Amerika  Serikat  kemudian  di rompak  oleh  perompak  asal  Somalia  di Teluk  Aden.  Kapal  tersebut  membawa makanan  pesanan  Organisasi  Pangan PBB.  Kapten  Kargo  Maersk  Alabama yakni  Richard  Philips  yang  ditahan  oleh perompak  Somalia.  Jika  kapal  dibajak sesuai  dengan  mekanisme  keamanan kapal  maka  para  awak  kapal  harus mengarah  ke  lokasi  aman  yang  dapat diketahui oleh kaptennya beserta awaknya (DW.com,  2009).  Ketika  itu  awak  kapal juga  meyakinkan  bahwa  kapal  kargo mesinnya  tidak  dapat  digunakan.  Kapten Philip juga mengacaukan sinyal komunikasi.  Dampaknya,  kapal  tersebut tidak  bisa  terlacak  oleh  para  perompak yang  ketika  itu  menunggu  kapal  induk maupun  di  pantai  dengan  begitu  awak kapal  Maersk  Alabama  selamat  dari
kawanan  perompak  kecuali  sang  kapten yang  tidak  sempat  masuk  ke  ruang  aman tersebut (DW.com, 2009).
Paban  V  Srenal  Kolonel  Laut  Bapak Taufiq Arif, mengungkapkan kapal Indonesia  sudah  dilengkapi  ruang  aman untuk  tempat  persembunyian  awak  kapal dalam keadaan bahaya sebagaimana milik kapal  Maersk  Alabama,  dan water  canon untuk  menghalau  kapal  perompak  yang biasanya  menggunakan  kapal-kapal  kecil, karena  Hal  tersebut  sudah  menjadi prosedur  internasional  yang  harus  ditaati sehingga dapat memenuhi standar internasional  dengan  adanya  radar  dan tombol  darurat  yang  bisa  dipakai  dalam keadaan  darurat  yang  telah  cukup  untuk melindungi kapal dari kejahatan perompakan, jika tombol darurat disentuh makan  akan  menyampaikan  ke  markas militer  terdekat  bahwa  sudah  terjadi kejahatan  perompakan  pada  wilayah tersebut  (Pratiwi  &  Nugroho,  2017). Dengan  adanya  Western  Quick  Response sudah  teruji  bahwa  selat  malaka  sudah aman dari kejahatan perompakan. Negara Indonesia  memberikan  masukan  untuk kapal-kapal agar memenuhi syarat komunikasi  maupun  arsip  yang  telah merupakan  standard  internasional.  Pada intinya  dengan  mematuhi  SOP  tersebut telah  memadai  untuk  melindungi  kapal dari  kejahatan  perompakan  (Pratiwi  & Nugroho, 2017).
Upaya  tersebut  dilaksanakan  supaya pemerintah  bisa  mempererat  hubungan kerjasama  regional  dengan  ketiga  Negara yaitu  Malaysia,  Filipina  dan  Indonesia. Pengamanan dilakukan di wilayah
perairan  sekitar  oleh  Malaysia  dan Filipina (Lestari, 2016). Untuk menangani masalah  penyanderaan  dan  perompakan kepada  kapal  yang  berbendera  Indonesia harus  dibutuhkan  kerjasama  dengan Negara  lain  antara  Indonesia  dengan Filipina.  Kerjasama  yang  dilakukan  baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pemberantasan kejahatan perompakan yang terjadi antara Filipina  dan  Indonesia  adalah  patrol terkoordinasi  (Patkor  Philindo)  yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia  Angkatan  Laut  (TNI  AL)  dan Republic  Philipine  Navy /RPN  di  wilayah perairan  perbatasan  laut  kedua  negara  itu dengan  tujuan  dalam  melindungi  batas laut  kedua  Negara  tersebut  (Lestari, 2016).
Secara  sementara  Patkor  dilakukan dan  dalam  sekali  setahun  dengan  lama waktu  sekitar  20  hari  dan  belum  pernah mempunyai  SOP  untuk  mempedomani dalam melakukan Patkor di lapangan. Hal yang  menjadi  dasar  di  sini  adalah  Patkor adalah Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2007  Tentang  Pengesahan  Persetujuan antara  pemerintah  Republik  Indonesai (Indonesia)  dan  Pemerintah  Republik Filipina tentang kegiatan kerjasama dibidang  pertahanan  dan  keamanan.
Adanya  Patkor  antara  Malaysia,  Filipina dan  Indonesia,  dengan  demikian  tiap Negara  tersebut  melakukan  patrol  di wilayah  yuridiksinya,  agar  program  ini berhasil dibutukan tambahan kapal perang yang  melibatkan  penjagaan  perairan perbatasan Fliliphina dan Indonesia
(Lestari, 2016). Kemudian untuk
tergapainya  ketepatan  butuh  penambahan dan  pengembangan  sarana  dan  prasarana pangkalan  dalam  mendukung  penegakan kedaulatan negara di laut dengan
melakukan pertahanan negara dan
pangkalan, mempersiapkan kekuatan dalam  mempersiapkan  perang,  mencegah semua  intimidasi  militer  melintasi  laut, dan  melindungi  kestabilan  keamanan wilayah (Rahman & Susiatiningsih, 2019; Rustam, 2017).
Adanya kerjasama ini dapat diterapkannya setiap tahun dalam melindungi  serta  mempererat  hubungan antara  kedua  Negara.  Perairan  antara ketiga  Negara  tersebut  yang  berada  di sekitar  perairan  kepulauan  Sulu  masih berbahaya  pada  intimidasi  kejahatan perompakan yang diperbuat oleh kelompok Abu Sayyahf karena ada faktor penghambat, sebagai berikut:
a. Distribusi  kekuatan  yang  melibatkan untuk  pembatasan  Indonesia  dan Filipina tidak didasarkan pada jumlah anggotanya,  akan  tetapi  didasarkan pada  distribusi  kapal  perang  (KRI) yang
menghadapkan pada
panjangnya perairan pembatasan Indonesia  dan  Filipina  (Rustam, 2017);
b. Wilayah  aktivitas  yang  dilakukan dalam  Patkor  Philindo  sekarang  ini sekitar  120  Nm  (hanya  1/5  dari  600 Nm  panjang  periran  pembatas  kedua Negara)  belum  bisa  menutupi  semua perairan  pembatasan  Indonesia  dan Filipina; dan
c. Diperlukan Standard
Operating
Procedure (SOP)  dalam  menerapkan
di lapangan supaya menjadi pedoman untuk menerapakan Patkor di Wilayah Perairan Pembatasan
Indonesia  dan  Filipina  (Fajardin,
2017). Pada akhirnya dicapai sebuah kesepakatan  untuk  memulai  kerjasama patroli maritim ketiga negara. Kesepakatan  tersebut  diawali  dengan peresmian  penggunaan  MCC (Maritime Command  Control) dan Launching  TMP lndomalphi di Tarakan pada 19 Juni 2017.
Bentuk  kerja  sama  ini  nantinya  akan diintegrasikan  dengan  patroli  dan  latihan darat  menggunakan  mekanisme  yang sudah  dikoordinasikan  serta  disusun sebelumnya.  Kegiatan  ini  menjadi  satu role  model yang  komprehensif  guna memberikan  jaminan  keamanan  bagi pengguna  lalu  lintas  seperti  nelayan, transportasi  serta  eksplorasi  kekayaan perairan  di  kawasan  Laut  Sulu  (Fajardin, 2017).
Pasal  111  UNCLOS  1982  mengatur mengenai  Hak  pengejaran  seketika (Hot Pursuit) yaitu  Hak  yang di  konsep dalam menentukan  bahwa  kapal  yang  sudah melakukan  pelanggaran  ketentuan  negara pantai  tidak  bisa  bebas  dari  sanksi  atau hukuman  apabila  kabur  dari  pengejaran menuju  laut  lepas  (Jamilah  &  Disemadi, 2020).  Kejadian  ini  maksudnya  dalam situasi  tertentu  dapat  diartikan  bahwa negara pantai bisa memanjangkan yurisdiksinya ke laut lepas dalam melakukan  pengejaran  serta  penahanan dari  suatu  kapal  yang  dituduh  melakukan pelanggaran  hukum.  Peraturan  mengenai hak  pengejaran  seketika (hot  pursuit) ini
memang  dirancang  oleh  Liga  Bangsa- Bangsa  pada  saat  itu  untuk  penegakan hukum  bagi  kejahatan  perompakan  laut. Dengan  adanya  Patroli  terkoordinasi  dan hak  pengejaran  seketika  dari  UNCLOS akan  mempersempit  ruang  gerak  pelaku perompakan  dan  perampokan  bersenjata ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan  paparan  pembahasan  di atas, maka dapat  disimpulkan:  1).  Terkait penerapan  prinsip  yurisdiksi  universal dalam  membasmi  kejahatan  perompakan di Indonesia yang terdapat di dalam pasal 4 KUHP, persyaratan dalam mengimplementasikan yurisdiksi
universal  harus  kejahatan  itu  berada  di luar  wilayah  yurisdiksi  Negara  tersebut, yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan  penangkapan  yaitu  cukup kapal  perang  ataupun  kapal  publik  yang diberikan  wewenang  soal  itu  terakhir negara  kapal  perang  atau  publik  tersebut harus  memiliki  kewenangan  mengadili yang  diatur  dalam  hukum  nasionalnya. Negara  Indonesia  telah  mempunyai  dasar hukum dalam memakai yurisdiksi universalnya,  namun  terdapat  larangan dimana kapal  perang  Indonesia  tidak bisa berpatroli  di  kawasan  yang  rawan  akan kejahatan perompakan, hal tersebut berkaitan  dengan resource yang  ada.
Kasus  yang  menimpa  kapal  Sinar  Kudus Indonesia tidak bisa memakai kewenangan  mengadilinya,  oleh  karena itu  Indonesia  perlu  mempertimbangkan lagi  keselamatan  awak  kapalnya;  dan  2). Negara  Indonesia  telah  mempunyai  dasar hukum dalam memakai yurisdiksi
universalnya,  namun  terdapat  larangan dimana kapal  perang  Indonesia tidak bisa berpatroli  di  kawasan  yang  rawan  akan kejahatan perompakan, hal tersebut berkaitan  dengan resource yang  ada. Kasus  yang  menimpa  kapal  Sinar  Kudus Indonesia belum bisa memakai kewenangan  mengadilinya,  dikarenakan Indonesia  perlu  mempertimbangkan  lagi keselamatan awak kapalnya.
Saran  dari  penelitian  ini  adalah:  1). Melaksanakan  kerjasama  dengan  negara lain yang mempunyai pangkalan militer di wilayah  rawan  perompakan  sehingga  jika Indonesia  tidak  mampu  mengawal  kapal dagang  yang  melewati  perairan  yang bahaya  akan  perompakan  tersebut,  kapal dagang Indonesia tetap terjamin keselamatannya  dengan  adanya  kapal perang  atau  kapal  publik  negara  asing yang  telah  menjalin  kerjasama  dengan Indonesia. Mengingat yang dapat melakukan  penangkapan  dan  penyitaan kapal  perompak  hanyalah  kapal  publik seperti  diatur  dalam  Pasal  107  UNCLOS 1982.    Tentu  ada  hubungan  kerjasama tersebut  secara  tidak  langsung  Indonesia ikut serta dalam pemberantasan perompakan di dunia sebagaimana diamanatkan  Pasal  100  UNCLOS  1982 yang  menyerahkan  yurisdiksi  universal atas kejahatan tersebut; dan 2).
Meningkatkan  kerjasama  dengan  negara- negara  maju  dan  tidak  hanya  dengan negara  perbatasan  untuk  mengadakan pelatihan demi menumbuhkan kemampuan  patroli  bagi  yang  menjaga pantai (cost-guard) ,  pelatihan  bersama, penukaran  informasi  dan  penyerahan
bantuan teknis dalam bentuk
meningkatkan  keamanan  laut  wilayah Indonesia dan perbatasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  S.  (2006). Pengantar  Hukum Pidana  Internasional  (Dalam  Teori dan  Praktek) .  Padang:  UNAND Press.
Ariadno, M. K. (2007). Hukum Internasional . Jakarta: Diadit Media.
Atmasasmita, R. (2004). Pengantar Hukum  Pidana  Internasional  II . Jakarta: Hecca Mitra Utama.
BCC  News  Indonesia.  (2016).  Dua  kapal
Indonesia  dibajak  di  Filipina,  10 WNI  disandera.  Retrieved  from https://www.bbc.com/indonesia/beri ta_indonesia/2016/03/160329_indo nesia_kapal_dibajak_filipina
Disemadi,  H.  S.,  &  Prananingtyas,  P.
(2020).  Kebijakan  Corporate  Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Wawasan Yuridika , 4 (1),
1–16.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2
5072/jwy.v4i1.328
DW.com.  (2009).  Perompak  Sandera Kapten  Kapal  Amerika.  Retrieved from https://www.dw.com/id/perompak- sandera-kapten-kapal-amerika/a- 4166352
Fajardin,  M.  (2017).  Indonesia,  Filipina,
dan Malaysia Sepakat Bentuk
Patroli  Maritim.  Retrieved  from https://nasional.sindonews.com/beri ta/1247767/14/indonesia-filipina-
dan-malaysia-sepakat-bentuk- patroli-maritim
Gunawan,  Y.  (2012).  Penegakan  Hukum Terhadap  Pembajakan  Di  Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana  Internasional. Jurnal  Media
Hukum , 19 (1),  72–86.  Retrieved from
https://journal.umy.ac.id/index.php/j mh/article/view/1978 Haryanto, & Setiyono, J. (2017).
Kebijakan  Penenggelaman  Kapal Asing  Pelaku  Illegal  Fishing  Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Persfektif Hukum Pidana Internasional. LAW REFORM , 13 (1),
70–85.
https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15 952
Jamilah,  A.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2020). Penegakan  Hukum  Illegal  Fishing dalam  Perspektif  UNCLOS  1982.
Mulawarman  Law  Review , 5 (1),
29–46.
https://doi.org/doi.org/10.30872/mul rev.v5i1.311
Kurniawan,  S.,  Disemadi,  H.  S.,  &
Purwanti, A. (2020). Urgensi
Pencegahan  Tindak  Pidana  Curang (Fraud)  Dalam  Klaim  Asuransi. Halu  Oleo  Law  Review , 4 (1),  38– 53.
https://doi.org/10.33561/holrev.v4i1
.10863
Lestari,  S.  (2016).  RI,  Filipina  dan Malaysia sepakat cegah
perompakan.
Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/beri ta_indonesia/2016/08/160802_indo nesia_pertemuan_menhan
Marzuki,  I.,  &  Faridy.  (2020).  Relevansi Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia
Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional Dan Internasional. Jurnal Cendikia Hukum , 5 (2), 350–359. https://doi.org/doi.org/10.33760/jch.
v5i2.242
Mauna,  B.  (2005). Hukum  Internasional . Bandung: Alumni.
Nisa,  C.  U.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2020). Yurisdiksi Kriminal Terhadap Black Flight  Di  Ruang  Udara  Wilayah Indonesia. Sasi , 26 (3),  365–379. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3. 289
Pangestu,  M.  R.,  &  Rosyidin,  M.  (2018).
Ketidakefektifan Malacca Strait Patrol dalam Mengatasi Pembajakan dan  Perompakan  di  Selat  Malaka dan Singapura. Journal of International  Relations , 5 (1),  967– 978. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.p hp/jihi/article/view/22696 Parthiana,  I.  W.  (1990). Pengantar Hukum  Internasional .  Bandung: Mandar Maju.
Prabowo,  E.  B.  (2018).  Penindakan Terhadap  Perompakan  Di  Selat Malaka  Oleh  Tentara  Nasional Indonesia Angkatan Laut. Perspektif  Hukum , 14 (1),  18–32. https://doi.org/doi.org/10.30649/phj. v14i1.29
Pratiwi,  D.  K.  (2018).  Implementasi
Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan  Laut  Di  Indonesia. Supremasi Jurnal Hukum , 1 (2), 55–
66.
https://doi.org/doi.org/10.36441/huk um.v2i1.30
Pratiwi,  D.  K.,  &  Nugroho,  W.  (2017). Implementasi  Yurisdiksi  Negara Indonesia  dalam  Pemberantasan Perompakan  dan  Perampokan  Laut Berdasarkan  Hukum  Internasional. Era  Hukum  -  Jurnal  Ilmiah  Ilmu
Hukum , 15 (2), 1–20. https://doi.org/doi.org/10.24912/era
%20hukum.v15i2.1070
Rahman, A. F. N., & Susiatiningsih, R. H.
(2019).  Memberantas  Kejahatan Transnasional di Jalur Segitiga Asia Tenggara,  Wilayah  Perairan  Laut Sulu. Journal  of  International Relations , 5 (4),  789–796.  Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.p hp/jihi/article/view/25086
Rustam,  I.  (2017).  Kebijakan  Keamanan Maritim  di  Perbatasan  Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu. Jurnal Penelitian Politik ,
14 (2), 161–177. https://doi.org/doi.org/10.14203/jpp. v14i2.717
Saraswati,  D.  A.,  &  Setiyono,  J.  (2017). Yurisdiksi  Kriminal  Negara  Dalam
Penenggelaman Kapal Pelaku
Tindak  Pidana  Illegal  Fishing  Di Perairan Indonesia. LAW REFORM ,
13 (2),
180–188.
https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16 154
Sefriani.  (2010). Hukum  Internasional . Jakarta: Rajawali Pers.
Simanjuntak,  M.  (2018).  TNI  Angkatan Laut  Sebagai  Penegak  Hukum  Dan Sekaligus  Penyidik  Tindak  Pidana Di Laut. JURNAL ILMIAH
HUKUM  DIRGANTARA , 8 (2),  80–
90. https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.256
Starke,  J.  G.  (2010). Pengantar  Hukum Internasional  1 .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Sunarso,  S.  (2009). Ekstradisi  dan Bantuan Timbal Balik Dalam
Masalah  Pidana .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Suproboningrum, L. (2018). Peran Diplomasi Maritim Dalam Keberhasilan  Patroli  Terkoordinasi Indonesia-Malaysia-Singapura Untuk Menekan Angka Pembajakan Dan  Perompakan  Laut  Di  Selat Malaka. Jurnal Hubungan Internasional , 11 (1), 19–38.
https://doi.org/doi.org/10.20473/jhi. v11i1.4836
Thontowi,  J.,  &  Iskandar,  P.  (2006).
Hukum  Internasional  Kontemporer .
Retrieved from Refika Aditama
Utami,  A.  D.,  Muslimah,  S.,  &  Kusumo, A. T. S. (2014). Yurisdiksi Internasional
Penanggulangan Perompakan Di Laut Lepas. Yustisia Jurnal Hukum , 3 (1), 97–104. https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i
1.10130
Utomo, G. W. S., & Soepandi, S. (2013). Penerapan Hukum Terhadap
Pembajakan  Dan  Perompakan  Di
Selat  Malaka. Perspektif  Hukum , 13 (1),
8–14.
https://doi.org/doi.org/10.30649/phj. v13i1.48
Vidianditha,  K.  R.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Yang Diberikan  Oleh  Indonesia  Kepada WNI  Sebagai  Pelaku  Perompakan Kapal  (Studi  Kasus:  Perompakan Kapal Orkim Harmony Milik Malaysia). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1),  260–269.  Retrieved from https://ejournal.undiksha.ac.id/index .php/jatayu/article/view/24025
Yanti,  E.,  &  Sari,  D.  A.  A.  (2017).
Yurisdiksi  Universal  Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Kapal  Safmarine  Asia. Belli  Ac Pacis , 3 (2),  44–53.  Retrieved  from https://jurnal.uns.ac.id/belli/article/v iew/27486
Yustitianingtyas,  L.  (2015).  Pengamanan dan Penengakan Hukum di Perairan Indonesia sebagai Konsekuensi Penetapan  Alur  Laut  Kepulauan Indonesia (ALKI). Pandecta: Research  Law  Journal , 10 (2),  143–
152.
https://doi.org/10.15294/pandecta.v 10i2.4949