Jurnal Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 September 2018 e - ISSN 2622 - 9714

## KONTRIBUSI KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP KENAIKAN PENDAPATAN MASYARAKAT PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Restu Istiningdyah, Sutaryono, Wahyuni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: This research aims to determine the contribution of land redistribution activities carried out  by  the  Ministry  of  Agrarian  Affairs  and  Spatial/National  Land  Agency  on  Key  Performance Indicators (IKU) which is compiled namely the percentage increase in income of people receiving agrarian reform. Data analysis is done by using spatial pattern to give description of distribution of  land  redistribution  and  contribution  of  land  redistribution  activity  to  IKU  which  have  been prepared.  The  difference  of  formula  applied  in  calculation  of  IKU  cause  unclear  amount  of contribution of a strategic program especially redistribution of land to IKU. Re - formulation of IKU is the percentage of increase in income of recipients of agrarian reform needs to be done so that the contribution of a strategic activity undertaken can be measured clearly.
Keywords: contribution, land redistribution, key performance indicators
Intisari:Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kontribusi  kegiatan  redistribusi  tanah  yang dilaksanakan  oleh  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  terhadap Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  yang  disusun  yaitu  persentase  kenaikan  pendapatan  masyarakat penerima reforma agraria.  Analisis data dilakukan dengan menggunakan pola keruangan untuk memberikan  gambaran  sebaran  pelaksanaan  redistribusi  tanah  dan  kontribusi  kegiatan redistribusi  tanah  terhadap  IKU  yang  telah  disusun.  Adanya  perbedaan  rumus  yang  diterapkan dalam perhitungan IKU menyebabkan ketidakjelasan besaran kontribusi suatu program strategis khususnya  redistribusi  tanah  terhadap  IKU.  Perumusan  ulang  IKU  yaitu  persentase  kenaikan pendapatan  masyarakat  penerima  reforma  agraria  perlu  dilakukan  sehingga  kontribusi  suatu kegiatan strategis yang dilaksanakan dapat diukur dengan jelas.
Kata Kunci: kontribusi, redistribusi tanah, indikator kinerja utama

## A. Pendahuluan
Ketimpangan  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah  (P4T) merupakan  salah  satu  isu  strategis  di  bidang  pertanahan.  Bappenas  (2016,22) menggambarkan bahwa berdasarkan luas wilayah darat nasional di luar kawasan hutan, yakni  sebesar  65  juta  ha,  hanya  sekitar  39,6  juta  ha  yang  dikuasai  petani.  Berdasarkan Sensus  Pertanian  Tahun  2013  diketahui  bahwa  jumlah  Rumah  Tangga  Usaha  Tani Pengguna Lahan adalah 25.751.266, namun sebanyak 14.248.870 diantaranya merupakan Rumah Tangga Petani Gurem. Sebanyak 26,14 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan  rata - rata  0,89  ha  dan  14,25  juta  rumah  tangga  petani  hanya  menguasai  lahan kurang dari 0,5 ha per keluarga (BPS 2013).
Salah  satu  agenda  di  bidang  pertanahan  adalah  meningkatkan  kualitas  hidup manusia  Indonesia  melalui  komitmen  untuk  implementasi  reforma  agraria  melalui:  a)
Kontribusi Kegiatan Redistribusi Tanah terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima ... 21 pendistribusian aset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanahpetani melalui land reform dan  program  kepemilikan  lahan  bagi  petanidan  buruh  tani;  menyerahkan  lahan sebesar  9  juta  ha;  b)  meningkatkan  akses  petani  gurem  terhadap  kepemilikan lahanpertanian dari rata - rata 0,3 ha menjadi 2,0 ha per KK tani, danpembukaan 1 juta ha lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali. 1
Meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  pemanfaatan  agraria  yang  adil dan berkelanjutan merupakan salah satu sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN). 2 Indikator  dalam  mewujudkan  sasaran strategis tersebut adalah adalah: a) Persentase pencapaian penataan ulang ketimpangan penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah;  b)  Persentase  kenaikan pendapatan  masyarakat  penerima  reforma  agraria  sedangkan  aktivitas  atau  kegiatan yang  dilaksanakan  yaitu:  (a)  Pelaksanaan  Inventarisasi  Penguasaan,  Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), (b) Pelaksanaan Kegiatan Sertipikasi Redis- tribusi Tanah, (c) Koordinasi Lokasi Pemberdanaan (Akses) dengan Bidang Tanah (Aset).
Kebijakan redistribusi tanah dan access reform atau yang lebih dikenal sebagai refor- ma  agraria  merupakan  kebijakan  yang  dirancang  oleh  Pemerintah  untuk  mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) sehing- ga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  (Bappenas  2014,24).Dalam  kajiannya, Bappenas  menjabarkan  mengenai  capaian  pelaksanaan  kegiatan  koordinasi  strategis reforma agraria nasional tahun 2014. Penelitian lain mengenai kegiatan redistribusi tanah dilakukan  oleh  Handy  Novprastya  dkk  (2014)  yang  mengkaji  mengenai  redistribusi tanah obyek landreform di Kabupaten Rembang dengan tujuan mengetahui pelaksanaan, manfaat,  serta  kendala  dalam  redistribusi  tanah  obyek landreform di  Desa  Bogorame,
Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang yang dilengkapi dengan peta pendaftaran tanah yang di overlay menggunakan Citra Quickbird terektifikasi. Penelitian mengenai redistri- busi  tanah  juga  dilaksanakan  oleh  Tim  Paper  Kebijakan,  Pusat  Penelitian  dan  Pengem-
1 Lampiran  Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019, Buku II Agenda Pembangunan Bidang Hal 8 - 12
2 Lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  2015 - 2019,  bahwa  untuk  mencapai  visi  dan  misi  pembangunan  nasional  yang ditetapkan,  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  memiliki  tujuan utama  yaitu  memastikan  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar - besar  kemakmuran  rakyat.  Untuk  memastikan peran  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,  dirumuskan  sasaran strategis  tahun  2015 - 2019  adalah:  (1)  meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui pemanfaatan  agraria  yang  adil  dan  berkelanjutan;  (2)  terwujudnya  ruang  yang  aman,  nyaman, produktif,  dan  berkelanjutan;  (3)  berkurangnya  kasus  tata  ruang  dan  pertanahan  (sengketa, konflik, dan perkara).

## 22 Restu Istiningdyah, Sutaryono, Wahyuni
bangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (2014) yang mengevaluasi pelaksanaan re- distribusi tanah pertanian yang dilakukan di beberapa kabupaten/kota. Beberapa kajian dan  penelitian  mengenai  redistribusi  tanah  tersebut  memberikan  gambaran  mengenai kebijakan redistribusi tanah, implementasi redistribusi tanah di suatu daerah, serta ken- dala  dan  solusi  dalam  pelaksanaan  redistribusi  tanah,  namun  belum  pernah  ada penelitian maupun kajian yang dilakukan untuk melihat kontribusi kegiatan redistribusi tanah terhadap kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria dalam ben- tuk redistribusi tanah.
Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini hendak mengkaji mengenai bagaimana pelaksanaan  kegiatan  redistribusi  tanah,  bagaimana  kontribusi  redistribusi  tanah terhadap  persentase  kenaikan  pendapatan  masyarakat  penerima  redistribusi  tanahdan apa  kendala  dalam  perhitungan  IKU  ATR/BPN  yaitu  persentase  kenaikan  pendapatan masyarakat  penerima  reforma  agraria.  Penelitian  dilakukan  di  Provinsi  Jawa Tengahdengan  pendekatan  keruangan  dan  analisis  pola  ruang  untuk  mengetahui sebaran pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah sekaligus untuk menganalisis kontribusi kegiatan  redistribusi  tanah  terhadap  kenaikan  pendapatan  masyarakat  penerima redistribusi tanah.
Penentuan sampel dilakukan untuk membantu penulis dalam menghitung besaran kenaikan  pendapatan  masyarakat  penerima  redistribusi  tanah  dengan  menerapkan rumus yang ada di Lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Tahun  2015 - 2019.
Sampel digunakan dengan sampling purposif berdasarkan kriteria:
1. Lokasi  kegiatan  reforma  agraria  dalam  bentuk  redistribusi  tanah  yang diklasifikasikan  menurut  klasifikasi  desa  berdasarkan  Peraturan  Kepala  Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Di Indonesia.
2. Sumber tanah yang menjadi obyek kegiatan redistribusi tanah.
Dalam penelitian ini, substansi yang menjadi objek kajian adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan redistribusi tanah yang menjadi obyek kajian adalah kegiatan redistribusi tanah yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2014
a. Sebaran lokasi kegiatan redistribusi tanah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014
b. Klasifikasi  desa  lokasi  kegiatan  redistribusi  tanah  di  Provinsi  Jawa  Tengah tahun 2014
c. Penetapan  obyek  dan  subyek  kegiatan  redistribusi  tanah  di  Provinsi  Jawa Tengah tahun 2014
Kontribusi Kegiatan Redistribusi Tanah terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima ... 23
d. Mekanisme  dan delivery system dalam  kegiatan  redistribusi  tanah  di  Provinsi Jawa Tengah tahun 2014
2. Kontribusi  kegiatan  redistribusi  tanah  terhadap  peningkatan  pendapatan masyarakat penerima redistribusi tanah didekatkan dengan:
a. Perbandingan angka kemiskinan sebelum dilakukannya reforma agraria dalam bentuk redistribusi tanah yaitu pada tahun 2013 dan sesudah adanya kegiatan redistribusi tanah yaitu tahun 2017
b. Perbandingan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  terutama  sektor pertanian  sebelum  dilakukannya  redistribusi  tanah  yaitu  tahun  2013  dan sesudah kegiatan redistribusi tanah yaitu tahun 2017
c. Perbandingan  angka  Nilai  Tukar  Petani  (NTP)  sebelum  dilakukannya redistribusi  tanah  yaitu  tahun  2013  dan  sesudah  dilakukannya  redistribusi tanah yaitu tahun 2017
d. Perbandingan  pendapatan  masyarakat  sebelum  dilakukan  redistribusi  tanah yaitu tahun 2013 dan sesudah dilaksanakan redistribusi tanah yaitu tahun 2017

## B. Kegiatan Redistribusi Tanah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

## 1. Sebaran Kegiatan Redistribusi Tanah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 443.1/KEP - 33.14/I/2014 tanggal 02 Januari 2014tentang Perubahan Atas Lampiran  Surat Keputusan Kepala  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Nasional  Nomor 4.1/KEP - 33.14/I/2014  tanggal  02  Januari  2014  tentang  Penetapan  Lokasi  Kegiatan Redistribusi  Tanahan  Obyek  Landreform  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  Anggaran  2014 terdapat sebaran lokasi kegiatan redistribusi tanah obyek landreform seperti pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
No. Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan Target (Bidang) 1 Semarang Suruh Krandonlor 380 Bringin Banding Bawen Bawen 2 Grobogan Karangrayung Termas 104 Tarub Tawangharjo Godan Bersambung...
No. Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan Target (Bidang) 3 Boyolali Andong Sempu 240 Ampel Kembang 4 Rembang Rembang Kasreman 25 5 Temanggung Gemawang Gemawang 100 6 Magelang Srumbung Kemiren 350 Dukun Kalibening Sumber Ngluwar Blongkeng 7 Purworejo Kaligesing Kaligono 100 Ngaran Purworejo
Pacekelan Banyuurip Tanjunganom Sokowaten Bayan Jrakah Kutoarjo Katerban 8 Kebumen
Ambal Sidoluhur 100
Mirit Singoyudan Ngabean Bonorowo Tlogorejo Balerejo 9 Cilacap Bantarsari Bantarsari 160 10 Purbalingga Rembang Panusupan 200
11 Pekalongan Kesesi Ujungnegoro 750 Sidomulyo Windurojo Talun
Sengare Batursari Talun Randusari Doro Lemahabang Bojong Sumurjomblangbogo Sragi Bulaksari 12 Brebes Kersana Jagapura 150 Cigedog 13 Batang Wonotunggal Gringgingsari 141 14 Pemalang Ampelgading Sidokare 200 Kebagusan
Kontribusi Kegiatan Redistribusi Tanah terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima ... 25
Sebaran  lokasi  kegiatan  redistribusi  tanah  di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2014 dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Sebaran Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Sumber : Olahan Peneliti, 2018
Ganef  Rosana,  Kepala  Seksi  Landreform  dan  Konsolidasi  Tanah  Kanwil  BPN Provinsi  Jawa  Tengah  menggambarkan  beberapa  hal  mengenai  penyebab  pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah yang tidak merata di Provinsi Jawa Tengah (Wawancara, 10 April 2018) yaitu:
a. Sulitnya  menentukan  lokasi  kegiatan  redistribusi  tanah,  hal  ini  berkaitan  erat dengan  ketersediaan  tanah  yang  menjadi  obyek  kegiatan  reforma  agraria khususnya tanah obyek landreform dalam kegiatan redistribusi tanah
b. Ketersediaan  dana  kegiatan  redistribusi  tanah  yang  tidak  sebanyak  kegiatan legalisasi aset pada tahun berjalan sehingga menjadikan kegiatan redistribusi tanah kurang mendapat perhatian
c. Seksi  Penataan  Pertanahan  harus  melaksanakan  beberapa  kegiatan  pada  1  (satu) tahun  anggaran  dalam  rangka  reforma  agraria  selain  kegiatan  redistribusi  tanah, seperti sertipikasi tanah UMK yang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Dinas  Perindustrian,  sertipikasi  tanah  pertanian  yang  bekerja  sama  dengan  Dinas Pertanian, sertipikasi tanah nelayan yang bekerja sama dengan Dinas Perikanan. Di sisi  lain,  dalam  kegiatan  redistribusi  tanah,  kerja  sama  dengan  SKPD  terkait dilaksanakan pasca kegiatan sertipikasi tanah.

## 26 Restu Istiningdyah, Sutaryono, Wahyuni

## 2. Klasifikasi Desa Di Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah
Pengertian  Desa  menurut  Pasal  1  butir  3  Peraturan  Kepala  Badan  Pusat  Statistik Nomor  37  Tahun  2010  tentang  Klasifikasi  Perkotaan  dan  Perdesaan  di  Indonesia (Peraturan  KBPS  37/2010)  adalah  wilayah  administrasi  terendah  dalam  hierarki pembagian  wilayah  administrasi  Indonesia  di  bawah  kecamatan.  Desa    digolongkan menjadi  desa  perkotaan  dan  desa  perdesaan  berdasarkan  penentuan  nilai/skor.  Pasal  2 Ayat (3) Peraturan KBPS 37/2010 menyebutkan bahwa:
Penentuan  nilai/skor  untuk  menetapkan  sebagai  wilayah  perkoataan  dan perdesaan atas desa/kelurahan, yaitu:
a. Wilayah  perkotaan,  apabila  dari  kepadatan  penduduk,  persentase  rumah  tangga pertanian dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki mempunyai total nilai/skor 10 (sepuluh) atau lebih
b. Wilayah  perdesaan,  apabila  dari  kepadatan  penduduk,  persentase  rumah  tangga pertanian,  dan  keberadaan/akses  pada  fasilitas  perkotaan  yang  dimiliki mempunyai total nilai/skor di bawah 10 (sepuluh).
Berkaitan dengan hal tersebut, klasifikasi perkotaan dan perdesaan lokasi kegiatan redistribusi tanah  Tahun 2014 di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah  di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan Peraturan KBPS 37/2010
No. Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan Klasifikasi 1 Semarang Suruh Krandonlor Perdesaan Bringin Banding Perdesaan Bawen Bawen Perkotaan 2 Grobogan Karangrayung Termas Perdesaan Tawangharjo Tarub Perdesaan Godan Perdesaan 3 Boyolali Andong Sempu Perdesaan Ampel Kembang Perdesaan 4 Rembang Rembang Kasreman Perdesaan 5 Temanggung Gemawang Gemawang Perdesaan 6 Magelang Srumbung Kemiren Perdesaan Dukun Kalibening Perdesaan Sumber Perdesaan Ngluwar Blongkeng Perdesaan Bersambung...
Sumber: Olahan Peneliti,2018
3. Penetapan Obyek dan Subyek Dalam Kegiatan Redistribusi Tanah
a. Penetapan Obyek
Obyek  pembagian  tanah/redistribusi  tanah  obyek  landreform  sesuai  dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) PP 224/1961 meliputi:
1) Tanah - tanah  selebihnya  dari  batas  maksimum  sebagaimana  dimaksudkan  dalam
No. Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan
Klasifikasi
7 Purworejo Kaligesing Kaligono Perdesaan Ngaran Perdesaan Purworejo Pacekelan Perdesaan Banyuurip Tanjunganom Perdesaan Sokowaten Perdesaan Bayan Jrakah Perdesaan Kutoarjo Katerban Perkotaan 8 Kebumen Ambal Sidoluhur Perdesaan Mirit Singoyudan Perdesaan Bonorowo Tlogorejo Perdesaan Balorejo Perdesaan 9 Cilacap Bantarsari Bantarsari Perkotaan 10 Purbalingga Rembang Panusupan Perdesaan Pekalongan Kesesi Ujung Negoro Perdesaan 11 Sidomulyo Perdesaan Windurojo Perdesaan Talun Sengare Perdesaan Batursari Perdesaan Talun Perdesaan Randusari Perdesaan Doro Lemah Abang Perdesaan Bojong Sumur Jomblangbogo Perdesaan Sragi Bulaksari Perdesaan 12 Brebes Kersana Jagapura Perkotaan Cigedog Perkotaan 13 Batang Wonotunggal Gringgingsari Perdesaan 14 Pemalang Ampelgading Sidokare Perdesaan Kebagusan Perdesaan

## 28 Restu Istiningdyah, Sutaryono, Wahyuni
UU  56  Prp/1960  dan  tanah - tanah  yang  jatuh  pada  Negara,  karena  pemiliknya melanggar ketentuan - ketentuan Undang - Undang tersebut
2) Tanah - tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tingga di luar daerah, sebagai dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (5)
3) Tanah - tanah  Swapraja  dan  bekas  Swapraja    yang  telah  beralih  kepada  Negara,
sebagai  dimaksudkan  dalam  Diktum  Keempat  Huruf  A  Undang - Undang  Pokok Agraria
4) Tanah - tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  Negara  yang  akan  ditegaskan  lebih lanjut oleh Menteri Agraria
Ganef Rosanamenerangkan bahwa pada tahun 2014 pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Jawa Tengah merupakan tanah negara yang dikuasai dan digarap oleh masyarakat secara turun temurun, yang ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Jawa  Tengah  ditindaklanjuti  dengan  Surat  Keputusan Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  lokasi  redistribusi  tanah  (Wawancara,  10  April 2018).  Pelaksanaan  ini  didasarkan  pada  Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  25  Tahun  2002  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Permohonan  Penegasan  Tanah Negara  Menjadi  Obyek  Pengaturan  Penguasaan  Tanah/Landreform  (Keputusan  KBPN 25/2002).

## b. Penetapan Subyek
Subyek atau penerima reforma agraria dalam bentuk redistribusi tanah disebutkan dalam  Pasal  8  dan  Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  Nomor  224  Tahun  1961  (PP  224/1961) tentang  Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  dan  Pemberian  Ganti  Kerugian.  Pasal  8  PP 224/1961 menyebutkan bahwa tanah - tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 1 huruf a, b, dan  c  dibagi - bagikan  dengan  hak  milik  oleh  Panitia  Landreform  menurut  prioritasnya sebagai berikut:
1) Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan
2) Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan
3) Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan
4) Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan
5) Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik
6) Penggarap tanah - tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 ayat 2 dan 3
7) Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar
8) Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar
9) Petani atau buruh tani lainnya.
Pasal  9  PP  224/1961  menyebutkan  suarat - syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  petani
Kontribusi Kegiatan Redistribusi Tanah terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima ... 29
agar dapat menjadi subjek kegiatan redistribusi tanah, yaitu:
1) Syarat umum
Warga  Negara  Indonesia,  bertempat  tingal  di  kecamatan  tempat  letak  tanah  yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian
2) Syarat khusus
Bagi  petani  yang  tergolong  dalam  prioritet  a,  b,  e,  f,  dan  g  :  telah  mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang - kurangnya 3 tahun berturut - turut;
Bagi  petani  yang  tergolong  prioritet  d:  telah  mengerjakan  tanahnya  2  musim  berturut - turut;
Bagi  para  pekerja  tetap  yang  tergolong  dalam  prioritet  c:  telah  bekerja  pada  bekas pemilik selama 3 tahun berturut - turut.
Subyek penggarap tanah seharusnya berprofesi sebagai petani atau buruh tani. Di masa  sekarang  penggarap  tanah  pertanian  tidak  selalu  petani  sebagai  mana  tertulis dalam  identitas  diri  dalam  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  yang  dimiliki  tetapi  pada umumnya mencantumkan diri berprofesi sebagai swasta, wiraswasta maupun ibu rumah tangga.  Oleh  karena  itu,  penentuan  subyek  redistribusi  tanah  obyek  landreform didasarkan  pada  angka  1  dalam  Surat  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia tanggal 4 Februari 2014 Nomor 381/19.1 - 100/II/2014, yaitu:
a. Warga Negara Indonesia
b. Berusia 17 tahun atau sudah menikah
c. Berprofesi sebagai penggarap tanah pertanian baik secara terus menerus atau tidak terus - menerus  (profesi  dibuktikan  dengan  bukti  kartu  tanda  penduduk  (KTP).
Bilamana  pada  profesi  subyek  di  dalam  KTP  mencantumkan  diri  Swasta, Wiraswasta  atau  Ibu  Rumah  Tangga,  maka  harus  dilengkapi  dengan  surat pernyataan  sebagai  petani  selain  profesi  yang  tertulis  di  KTP  dari  yang bersangkutan dan dilakukan oleh Kepala Desa setempat.
d. Berdomisili di kecamatan letak tanah atau kecamatan yang berbatasan.

## 4. Mekanisme dan Delivery System
Winoto (2007, 24) menjelaskan 3 (tiga) model dasar mekanisme dan delivery system sebagai berikut:
a. Mendekatkan obyek ke tempat subyek
Model  ini  mendekatkan  tanah  dari  daerah  yang  surplus  tanah  atau  tidak  padat penduduknya  ke  daerah  yang  minus  tanah,  padat  penduduknya  dan  dekat  dengan penerima manfaat
b. Mendekatkan subyek ke tempat obyek

## 30 Restu Istiningdyah, Sutaryono, Wahyuni
Model  ini  memindahkan  calon  penerima  manfaat  (subjek)  secara  sukarela ( voluntary ) ke lokasi tanah yang tersedia
c. Subyek dan obyek di satu lokasi yang sama
Model ini untuk keadaan di mana subjek dan objek berada di lokasi yang sama.
Kegiatan  redistribusi  tanah  pada  tahun  2014  di  Jawa  Tengah  mempunyai  model dasar dan delivery system yaitu subjek dan objek berada di satu lokasi yang sama. Hal ini dilakukan  dengan  harapan  penerima  kegiatan  redistribusi  tanah  dapat  memanfaatkan tanahnya secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

## C. Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah Di Provinsi Jawa Tengah
Salah  satu  target  utama  dari  kegiatan  redistribusi  tanah  adalah  pembangunan pertanian  yakni  upaya  peningkatan  kesejahteraan  petani.  Bappenas  (2010,14) menyatakan  bahwa  unsur  penting  yang  berpengaruh  terhadap  tingkat  kesejahteraan petani  adalah  tingkat  pendapatan  petani.  Namun,  tidak  selalu  upaya  peningkatan pendapatan  petani  secara  otomatis  diikuti  dengan  peningkatan  kesejahteraan  petani, karena  kesejahteraan  petani  juga  tergantuung  pada  nilai  pengeluaran  yang  harus dibelanjakan  keluarga  petani  serta  faktor - faktor  non  finansial  seperti  faktor  sosial budaya.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan  petani,  prioritasnya adalah upaya meningkatkan pendapatan petani.
Capaian  pembangunan  pertanian  diantaranya  dapat  dilihat  dari  (Bappenas 2010,23):
1. Produk Domestik Bruto (PDB).
2. Nilai Tukar Petani
Peningkatan  Nilai  Tukar  Petani  (NTP)  merupakan  sasaran  akhir  dari  program peningkatan  kesejahteraan  petani.  NTP  mencerminkan  tingkat  kemampuan  atau  daya beli  petani  di  perdesaan.  NTP  juga  menunjukkan  daya  tukar  ( term of trade )  dari  produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.
Kegunaan NTP (Sirusa BPS 2018) :
1. Untuk  mengukur  kemampuan  tukar  ( term  of  trade )  produk  yang  dijual  petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam berproduksi dan konsumsi rumah tangga
2. Untuk  memperoleh  gambaran  tentang  perkembangan  tingkat  pendapatan  petani dari  waktu  ke  waktu  yang  dapat  dipakai  sebagai  dasar  kebijakan  untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan petani.
3. Menunjukkan  tingkat  daya  saing  ( competiveness )  produk  pertanian  dibandingkan dengan produk lain.
Kontribusi Kegiatan Redistribusi Tanah terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima ... 31
Analisis kenaikan pendapatan petani penerima redistribusi tanah di Provinsi Jawa Tengah disajikan sebagai berikut:

## 1. Kondisi Masyarakat Sebelum Redistribusi Tanah

## a. Angka Kemiskinan Tahun 2013
Jumlah  penduduk  miskin  (penduduk  yang  berada  di  bawah  garis  kemiskinan)  di Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2013 mencapai 4,733 juta orang atau sejumlah 14,56% jumlah  penduduk  (BPS  Provinsi  Jawa  Tengah  2013).  Jumlah  penduduk  miskin  tahun 2013 di lokasi kegiatan redistribusi tanah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:
Tabel 3. Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2013 di Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018

## b. PDRB Sektor Pertanian Tahun 2013
Pada  tahun  2013,  sumbangan  sektor/lapangan  usaha  pertanian,  perkebunan, peternakan,  kehutanan,  dan  perikanan  mencapai  114.142,8  Miliyar  Rupiah  atas  dasar harga  berlaku  dan  sejumlah  37.514,0  Miliyar  Rupiah  atas  dasar  harga  konstan  2000 dengan  laju  pertumbuhan  2,2%  terhadap  PDRB  Jawa  Tengah.  PDRB  harga  berlaku menunjukkan  kemampuan  sumber  daya  ekonomi  yang  dihasilkan  oleh  suatu  wilayah,
No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) 1 Semarang 83.20 2 Grobogan 199.00 3 Boyolali 126.50 4 Rembang 128.00 5 Temanggung 91.10 6 Magelang 171.00 7 Pekalongan 116.50 8 Cilacap 255.70 9 Purbalingga 181.10 10 Purworejo 109.00 11 Kebumen 251.10 12 Brebes 367.90 13 Batang 87.50 14 Pemalang 246.80 2414.40 Jumlah

## 32 Restu Istiningdyah, Sutaryono, Wahyuni
sedangkan  PDRB  harga  konstan  menunjukkan  laju  pertumbuhan  ekonomi  secara keseluruhan  atau  setiap  kategori  dari  tahun  ke  tahun.  Besaran  nilai  sumbangan  sektor pertanian  terhadap  PDRB  Jawa  Tengah  di  masing - masing  lokasi  kegiatan  redistribusi tanah dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Nilai PDRB Sektor Pertanian Tahun 2013Di Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2017

## c. Nilai Tukar Petani (NTP)
Secara Umum penghitungan NTP menghasilkan 3 (tiga) pengertian yaitu:
1) NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari  kenaikan  harga  konsumsi.  Pendapatan  petani  naik  lebih  besar  dari pengeluarannya.
2) NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksi sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
3) NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil  dibandingkan  dengan  kenaikan  harga  barang  konsumsi.  Pendapatan  petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.
Pada  tahun  2013  di  Jawa  Tengah,  NTP  diawali pada  posisi  indeks  106,45  (Januari 2013)  dan  ditutup  pada  posisi  indeks  106,72  (Desember  2013),  atau  mengalamani
No Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan (2010) (Miliar Rupiah) 1 Semarang 3718,16 3080,14 2 Grobogan 5446,27 4499,34 3 Boyolali 4648,63 3845,25 4 Rembang 3819,98 3171,16 5 Temanggung 3477,23 2871,06 6 Magelang 4698,03 3900,10 7 Pekalongan 2737,77 2226,95 8 Cilacap 7572,62 6195,20 9 Purbalingga 4412,82 3652,64 10 Purworejo 3112,36 2546,81 11 Kebumen 4499,64 3795,42 12 Brebes 11517,29 9602,93 13 Batang 3124,44 2585,09 14 Pemalang 4382,17 3680,93
Kontribusi Kegiatan Redistribusi Tanah terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima ... 33
kenaikan sebesar 0,27 persen dibandingkan dengan NTP Januari 2013 (BPS Provinsi Jawa Tengah  2013,16).  Sub  sektor  pertanian  penyusunan  NTP  meliputi  sub  sektor  tanaman pangan,  holtikutura,  tanaman  perkebunan  rakyat,  peternakan,  dan  perikanan.  Khusus untuk sub sektor tanaman pangan, NTP pada bulan Desember 2013 berada pada indeks 106,89  yang  nilainya  lebih  besar  daripada  bulan  Januari  2013  yaitu  pada  indeks  106,44. Dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2013,  petani  di  Jawa  Tengah  mengalami  surplus  di mana harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi sehingga dapat disimpulkan pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.

## d. Pendapatan Penerima Redistribusi Tanah Tahun 2013
Mahfud  Novani,  petani penerima redistribusi  tanah  dari  Desa  Bawen, Kecamatan Bawen,  Kabupaten  Semarang  (klasifikasi  desa:  perkotaan)  menerangkan  bahwa pertanian  di  Desa  Bawen  merupakan  pertanian  dengan  sistem  irigasi  teknis  sehingga dimungkinkan pola tanam padi sebanyak 3 (tiga) kali tanam dalam 1 (satu) tahun.Modal yang  dikeluarkan  untuk  biaya  pembibitan,  pemupukan,  pengobatan,  sampai  dengan biaya panen untuk 400 m 2 (empat ratus meter persegi) bidang sawah adalah sekitar Rp. 480.000, - (empat  ratus  delapan  puluh  ribu  rupiah).  Hasil  yang  diperoleh  untuk  400  m 2
(empat  ratus  meter  persegi)  adalah  250kg  (dua  ratus  lima  puluh  kilogram)  padi  dan harga padi menurut harga pasar pada tahun 2013 adalah Rp 4.000, - per kg (empat ribu rupiah  per  kilogram).  Pendapatan  dari  pengelolaan  tanah  redistribusi  dalam  1  tahun yang  diterima  adalah  sebesar  Rp.  1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  (Wawancara,  26  April 2018).
Kardi,  penerima  tanah  redistribusi  dari  Desa  Banding  Kecamatan  Bringin Kabupaten Semarang (klasifikasi desa: perdesaan) menanam lahan pertaniannya dengan tanaman  palawija  berupa  jagung.  Modal  yang  diperlukan  untuk  tanah  seluas  933  m 2
(sembilan ratus tiga puluh tiga meter persegi) adalah sekitar Rp. 350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pendapatan setiap panen adalah sekitar Rp. 600.000, - (enam ratus  ribu  rupiah).  Pendapatan  yang  diterima  dalam  1  tahun  adalah  sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) (Wawancara, 24 April 2018).

## 2. Kondisi Masyarakat Setelah Redistribusi Tanah

## a. Angka Kemiskinan Tahun 2017
Pada  bulan  September  2017,  jumlah  penduduk  miskin  (Penduduk  dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Jawa Tengah mencapai 4,20  juta  orang  atau  sejumlah  12,23  persen  dari  jumlah  penduduk  (BPS  Provinsi  Jawa Tengah 2018). Jumlah ini berkurang jika dibandingkan dengan  jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2013 yang mencapai 4,733 juta orang.

## 34 Restu Istiningdyah, Sutaryono, Wahyuni
Jumlah  penduduk  miskin  tahun  2017  di  lokasi  kegiatan  redistribusi  tanah  tahun anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel  5.
Tabel 5. Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2017 di Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018

## b. PDRB Sektor Pertanian Tahun 2017
Pada  tahun  2017,  sumbangan  sektor/lapangan  usaha  pertanian,  perkebunan, peternakan,  kehutanan  dan  perikanan  mencapai  167.246,89  Miliyar  Rupiah  atas  dasar harga  berlaku  dan  sejumlah  118.125,65  Miliyar  Rupiah  atas  dasar  harga  konstan  2010 dengan  laju  pertumbuhan  1,46%  terhadap  PDRB  Jawa  Tengah.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pad  tahun  2017  adanya  peningkatan  PDRB  sektor  pertanian  di  Provinsi  Jawa Tengah dibandingkan dengan kondisi PDRB tahun 2013.
Besaran  PRDB  sektor  pertanian  tahun  2017  di  lokasi  kegiatan  redistribusi  tanah tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 6.
No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) 1 Semarang 79.66 2 Grobogan 181 3 Boyolali 116.40 4 Rembang 115.20 5 Temanggung 86.80 6 Magelang 157.20 7 Pekalongan 111.60 8 Cilacap 238.30 9 Purbalingga 171.90 10 Purworejo 98.60 11 Kebumen 233.40 12 Brebes 343.50 13 Batang 81.50 14 Pemalang 225 Jumlah 2240.06
Kontribusi Kegiatan Redistribusi Tanah terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima ... 35
Tabel 6. PDRB Sektor Pertanian Tahun 2017 Di Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

## c. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2017
Pada tahun 2017, NTP Provinsi Jawa Tengah diawali dengan indeks sebesar 98,98 pada  Januari  2017  dan  diakhiri  sebesar  103,48  pada  Desember  2017  (BPS  Jawa  Tengah 2017).

## d. Pendapatan Petani Tahun 2017
Kardi,  penerima  redistribusi  tanah  dari  Desa  Banding  Kecamatan  Bringin Kabupaten  Semarang  seluas  933  m2  (sembilan  ratus  tiga  puluh  tiga  meter  persegi), menyatakan  bahwa  pendapatan  yang  diperolehnya  pada  tahun  2013  kurang  dari Rp.1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  yakni  sekitar  Rp.  800.000,00  (delapan  ratus  ribu rupiah).  Pada  tahun  2017,  pendapatan  yang  diperolehnya  dalam  1  bulan  lebih  dari  Rp. 1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  namun  tidak  lebih  dari  Rp.  1.500.000,00  (satu  juta  lima ratus  ribu  rupiah)  yakni  kurang  lebih  sebesar  Rp.  1.300.000,00  (satu  juta  tiga  ratus  ribu rupiah). Pendapatan yang diterimanya tidak secara murni diperoleh dari hasil mengolah tanah  pertanian  yang  dimiliki,  tetapi  juga  berasal  dari  hasil  penjualan  kerajinan  besek yang dikerjakannya (Wawancara, 24 April 2018).
Senada  dengan  Kardi,  Novani,  penerima  redistribusi  tanah  dari  Desa  Bawen
No Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan (2010) 1 Semarang 4914,06 3413,32 2 Grobogan 6907,44 4934,94 3 Boyolali 6052,56 4224,69 4 Rembang 4295,23 3166,23 5 Temanggung 4429,54 3046,96 6 Magelang 5974,39 4234,44 7 Pekalongan 3416,39 2307,32 8 Cilacap 9306,89 6604,53 9 Purbalingga 5683,51 3986,85 10 Purworejo 3790,64 2672,28 11 Kebumen 5494,40 3933,35 12 Brebes 15128,93 10375,35 13 Batang 3971,95 2771,14 14 Pemalang 5490,14 3850,77

## 36 Restu Istiningdyah, Sutaryono, Wahyuni
Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, juga mendapatkan pendapatan dari sektor lain yakni sebagai buruh pabrik selain sebagai petani atas 400 m2 (empat ratus meter persegi) lahan  pertanian  yang  dimilikinya.  Pendapatan  yang  diterima  oleh  Novani  pada  tahun 2013 sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah). Pada Tahun 2017 pendapatan yang diterimanya  meningkat  menjadi  Rp.  1.800.000,00  (satu  juta  delapan  ratus  ribu  rupiah) (Wawancara, 26 April 2018).

## 3. Dampak Kegiatan Redistribusi Tanah
Kegiatan  redistribusi  tanah  yang  dilaksanakan  pada  tahun  2014  di  Provinsi  Jawa Tengah memberikan dampak bagi petani penerima redistribusi tanah, yaitu:
a. Petani  yang  sebelumnya  tidak  memiliki  tanah  menjadi  memiliki  tanah,  sehingga berdampak  pada  pengurangan  kemiskinan  di  perdesaan  serta  berkurangnya ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah
b. Petani  memiliki  kemudahan  dalam  mengajukan  pinjaman  di  lembaga  keuangan dengan mengagunkan sertipikat yang telah diterima
c. Petani merasa aman karena tanahnya telah bersertipikat
d. Secara umum, kegiatan redistribusi tanah mampu:
1) Menurunkan angka kemiskinan di lokasi kegiata redistribusi tanah
Jumlah penduduk miskin di lokasi kegiatan redistribusi tanah tahun anggaran 2014 mengalami penurunan yaitu sejumlah 2414.40 ribu jiwa di tahun 2013 menurun menjadi 2240.06 ribu jiwa pada tahun 2017.
Penurunan angka kemiskinan pada tahun 2013 tahun 2017 pada lokasi pelaksanaan redistribusi tanah di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:
Gambar 2. Penurunan Angka Kemiskinan di Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2014
Sumber : Olahan Peneliti, 2018
2) Meningkatkan PDRB Sektor Pertanian
PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Kontribusi Kegiatan Redistribusi Tanah terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima ... 37 di  lokasi  kegiatan redistribusi  tanah  Tahun  2017  mengalami  peningkatan  dibandingkan dengan kondisi tahun 2013. Peningkatan PDRB ini bermakna bahwa terjadi peningkatan jumlah  nilai  tambah  bruto  ( gross value added )  dari  sektor  pertanian  pada  lokasi  kegiatan redistribusi tanah.
Peningkatan PDRB Sektor Pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 dan tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 3 berikut:
Sumber: Olahan Peneliti, 2018
Gambar 3 Peningkatan PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku di Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2014
Peningkatan  PDRB  Sektor  Pertanian  atas  dasar  harga  konstan  (2010)  pada  tahun 2013 dan tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:
Gambar 4 Peningkatan PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan (2010) Pada Tahun 2013 dan Tahun 2017 di Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2014
Sumber : Olahan Peneliti 2018
3) Fluktuasi Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah pada tahun 2013 berada pada indeks 106,72 sedangkan  pada  tahun  2017  berada  pada  indeks  103,48.  Fluktuasi  NTP  ini  disebabkan karena  perkembangan  harga  barang  yang  dijual  petani  dan  barang  serta  jasa  yang

## 38 Restu Istiningdyah, Sutaryono, Wahyuni
dikonsumsi petani. Namun, Nilai Tukar Petani (NTP) antara tahun 2013 dan tahun 2017 menunjukkan angka > 100 yang menandakan bahwa petani mempunyai daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari dan biaya produksi pertaniannya.
Harapan  dengan  adanya  pelaksanaan  dari  kegiatan  redistribusi  tanah  adalah pendapatan petani penerima redistribusi tanah dapat meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengagunkan sertipikat hasil redistribusi tanah kepada pihak  perbankan  atau  lembaga  keuangan  untuk  mendapatkan  tambahan  dana  modal atas  usaha  yang  sedang  diusahakan.  Namun,  ditemukan  fakta  bahwa  pinjaman  yang diterima  oleh  penerima  redistribusi  tanah  tidak  maksimal,  seperti  yang  terjadi  pada penerima redistribusi tanah di Desa Banding, Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Jumlah  pinjaman  yang  diterima  oleh  penerima  redistribusi  tanah  sangat  kecil  jika dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diterima oleh penerima kegiatan legalisasi aset  lainnya.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  rasa  kurang  percaya  dari  lembaga  keuangan terhadap  sertipikat  hasil  kegiatan  redistribusi  tanah  karena  adanya  ketentuan pengendalian  peralihan  hak  atas  tanah  dalam  kolom  Petunjuk  pada  sertipikat  bidang tanah  maupun  buku  tanah  yang  merupakan  salinan  yang  disimpan  di  Kantor Pertanahan. Contoh tulisan tersebut terdapat di Buku Tanah No. 349 Desa Banding yang berbunyi: “... bidang  tanah  ini  apabila  akan  dialihkan  harus  seijin  pejabat  yang berwenang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ”. Contoh penulisan yang dimaksud di kolom Petunjuk Buku Tanah maupun Sertipikat dapat dilihat pada Gambar 5 berikut:
Gambar 5. Keterangan pengendalian peralihan hak  dalam Buku Tanah Hak Milik No.
349 Desa Banding
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, 2018
Tulisan yang tertuang dalam kolom Petunjuk Buku Tanah maupun Sertipikat Hak Atas  Tanah  merupakan  salah  satu  pelaksanaan  pengendalian  peralihan  hak  atas  tanah terhadap tanah - tanah hasil kegiatan redistribusi tanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun 2014.
Kontribusi Kegiatan Redistribusi Tanah terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima ... 39
Agus  Joko  Siswanto,  Staf  Seksi  Landreform  dan  Konsolidasi  Tanah  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Semarang  menerangkan  bahwa  pihak  perbankan  memiliki kekhawatiran apabila petani penerima redistribusi tanah tidak dapat memenuhi besaran tanggungan  yang  dibebankan,  sertipikat  tanah  tidak  dapat  dialihkan  (dijual  kepada pihak  lain)  sebagai  upaya  pemenuhan  tanggung  jawab  dan  adanya  persepsi  bahwa sertipikat  hak  milik  hasil  redistribusi  tanah  berbeda  dengan  sertipikat  hak  milik  hasil legalisasi  aset  lainnya.  Kekawatiran  inilah  yang  menyebabkan  besaran  pinjaman  yang diterima petani penerima redistribusi tanah tidak maksimal (Wawancara, 12 April 2018).
Perbedaan  besaran  pinjaman  yang  dapat  diperoleh  oleh  masyarakat  penerima redistribusi  tanah  dengan  penerima  legalisasi  aset  lainnya  dapat  dilihat  pada  Tabel  7 berikut:
Tabel 7. Perbedaan Besaran Pinjaman Yang Diperoleh antara Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah Dengan Penerima Legalisasi Aset Lainnya
Sumber : Kanwil BPN Jawa Tengah, 2018 dengan modifikasi
Arah  kebijakan  Pemerintah  dalam  mengatasi  ketimpangan  P4T  adalah  melalui reforma agraria yaitu redistribusi tanah, legalisasi aset yang dilengkapi dengan bantuan pemberdayaan  masyarakat.  Namun,  Ganef  Rosana  menerangkan  bahwa  belum  ada ac- cess reform dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap tanah - tanah pas- ca redistribusi tanah di Provinsi Jawa Tengah (Wawancara, 11 April 2018). Kegiatan ac- cess reform yang biasa dikenal dengan pemberdayaan masyarakat bukan tupoksi dari Bi- dang Penataan Pertanahan di Kantor Wilayah BPN maupun tupoksi Seksi Penataan Per- tanahan  di  Kantor  Pertanahan  tingkat  Kabupaten  menjadikan  kegiatan  pemberdayaan masyarakat pasca redistribusi tanah tidak dilaksanakan.
Di    sisi  lain,  Ragil  Setyowargo,  Pegawai  Seksi  Pemberdayaan  Masyarakat  Bidang Hubungan  Hukum  Keagrariaan  Kanwil  BPN  Provinsi  Jawa  Tengah  menerangkan  bah-
Kegiatan Redistribusi Tanah No Nama Pekerjaan Desa Luas Tahun Pinjaman 1 Kardi Petani Banding 933 2014 10.000.000 2 Isrom Petani Banding 1.148 2014 10.000.000 3 Ismiyah Petani Banding 351 2014 5.000.000 Kegiatan Legalisasi Aset Lainnya 1 Susana Wiraswasta Asinan 280 2015 150.000.000 2 Afifudin Tidak Bekerja Polosiri 669 2015 141.748.800 3 Kozin Karyawan Swasta Asinan 1486 2015 187.500.000

## 40 Restu Istiningdyah, Sutaryono, Wahyuni
wa,  kegiatan  pemberdayaan  yang  dilaksanakan  adalah  sesuai  dengan  Petunjuk Operasonal  Kegiatan  (POK)  khususnya  Bidang  Hubungan  Hukum  Keagrariaan (Wawancara,  11  April  2018).  Terhadap  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  atau  access reform  pasca redistribusi  tanah  tidak  ada  dalam  rencana  kegiatan  yang tertuang  dalam POK,  sehingga  kegiatan  tersebut  tidak  dilaksanakan  oleh  Bidang  Hubungan  Hukum Keagrariaan.

## 4. Pengukuran Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah
Pengukuran  kenaikan  pendapatan  masyarakat  penerima  redistribusi  tanah dilakukan  dengan  penerapan  rumus  yang  terdapat  dalam  Lampiran  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  12  Tahun  2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Praktik  di  lapangan  menunjukkan  terdapat  perbedaan  rumus  yang  digunakan dalam menghitung kenaikan pendapatan penerima reforma agraria khususnya penerima redistribusi tanah. Rumus dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Berdasarkan  Lampiran  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  12  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Indikator  Kinerja Utama  Kementerian  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Tahun 2015 - 2019
Keterangan:
b. Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2017 halaman 13
PMRA : Presentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria (Rp.)
PPRA tx : Pendapatan masyarakat penerima reforma agraria pada saat penelitian PPRA t0 : Pendapatan  masyarakat  penerima  reforma  agraria  sebelum  dilakukan kegiatan
tx : Waktu dilakukan penelitian t0 : Waktu sebelum dilakukan penelitian
Keterangan:
Contoh hasil penerapan kedua rumus terhadap penerima redistribusi tanah dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:
Tabel 8. Hasil perhitungan kenaikan pendapatan masyarakat penerima redistribusi tanah
Sumber : Olahan Peneliti 2018
Hasil dari hitungan menggunakarumus IKU, menunjukkan bahwa kegiatan redis- tribusi tanah berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan masyarakat penerima redistri- busi. Namun, hasil penerapan rumus IKU sebagaimana dimuat pada Lampiran Permen ATR/BPN 12/2016 menunjukkan kontribusi sebesar 8.333.333.333 dan 16.666.666.667 san- gat tidak rasional.  Oleh karena itu, peneliti berpendapat diperlukan perumusan kembali formula  Indikator  Kinerja  Utama  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Per- tanahan  Nasional  sehingga  mampu  menunjukkan  besaran  kontribusi  kegiatan  redistri- busi tanah terhadap kenaikan pendapatan masyarakat penerima redistribusi tanah secara tepat.
Laporan Kinerja Kementerian ATR/BPN (2017, 39) menjabarkan bahwa IKU ATR/ BPN  mengenai  persentase  kenaikan  pendapatan  masyarakat  penerima  reforma  agraria belum mencapai target outcome karena ketersediaan akses masyarakat dalam memanfaat- kan hasil reforma agraria tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/ BPN  melainkan  tanggung  jawab  bersama  dengan  kementerian/lembaga  lain.  Berdasar- kan evaluasi sasaran strategis Kementerian ATR/BPN 2015 - 2019 yang diperoleh dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ATR/BPN, bahwa pengukuran IKU persentase kenaikan  pendapatan  masyarakat  penerima  reforma agraria belum  dapat  dilaksanakan.
PMRA : Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria (Rp)
PPRA tx : Pendapatan masyarakat penerima reforma agraria pada saat penelitian PPRA t0 : Pendapatan  masyarakat penerima reforma  agraria  sebelum  dilakukan kegiatan tx : Waktu dilakukan penelitian t0 : Waktu sebelum dilakukan penelitian No Nama Lampiran Permen ATR/BPN 12/2016 LKj Kementerian ATR/BPN Tahun 1 Kardi 8.333.333.333 / bulan 10.417,00 / bulan 2 Novani 16.666.666.667/ bulan 16.666,67 / bulan

## 42 Restu Istiningdyah, Sutaryono, Wahyuni
Kegiatan  reforma  agraria  yang  dilaksanakan  misalnya  pada  tahun  2015  sertipikat  hak atas  tanahnya  diserahkan  pada  tahun berikutnya  (2016)  sehingga  peengukuran  pening- katan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria sulit dilaksanakan. Puswanhari, Kasubbag Perencanaan Program dan Anggaran I Biro Perencanaan dan Kerja Sama Ke- menterian  ATR/BPN,  menerangkan  hal  yang  sama  bahwa  pengukuran  IKU  ATR/BPN yaitu  persentase  kenaikan  pendapatan  masyarakat  penerima  reforma  agraria  belum dapat dilaksanakan (Wawancara, 18 April 2018). Hal ini dikarenakan:
a. Laporan  progran  strategis  masih  terbatas  pada  laporan  kegiatan  berdasarkan realisasi fisik dan anggaran
b. Belum adanya laporan mengenai dampak program strategis khususnya redistribusi tanah
c. Pelaksanaan  reforma  agraria  masih  terbatas  pada  aset  reform  belum  dilengkapi dengan access reform (pemberdayaan masyarakat)

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu:
a. Kegiatan  reforma  agraria  dalam  bentuk  redistribusi  tanah  tahun  2014  di  Provinsi Jawa  Tengah  dilaksanakan  di  14  kabupaten  sebanyak  3.000  bidang  tanah  seluas 342,785 ha dengan penerima redistribusi tanah sebanyak 2.541 Kepala Keluarga.
b. Kontribusi  kegiatan redistribusi  tanah  terhadap kenaikan  pendapatan  masyarakat penerima  reforma  agraria  khususnya  penerima  redistribusi  tanah  dapat  dilihat secara makro yakni:
1) Adanya penurunan angka kemiskinan di lokasi kegiatan redistribusi tanah
2) Adanya peningkatan PDRB khususnya sektor pertanian
3) Fluktuasi Nilai Tukar Petani (NTP), secara umum NTP>100
Secara  mikro,  kegiatan  redistribusi  tanah  berkontribusi  terhadap  kenaikan pendapatan masyarakat penerima redistribusi tanah.
c. Kendala  perhitungan  IKU  ATR/BPN  yaitu  persentase  kenaikan  pendapatan masyarakat penerima reforma agraria adalah:
1) Laporan kegiatan strategis Kementerian ATR/BPN baru sebatas realisasi fisik dan anggaran
2) Belum adanya laporan mengenai dampak dari pelaksanaan program strategis
3) Pelaksanaan  reforma  agraria  masih  terbatas  pada  aset  reform  belum dilengkapi dengan access reform (pemberdayaan masyarakat)
d. Di  Desa  Banding,  jumlah  pinjaman  yang  diterima  oleh  masyarakat  penerima
Kontribusi Kegiatan Redistribusi Tanah terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima ... 43 redistribusi  jauh  lebih  kecil  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  pinjaman  yang diterima oleh penerima legalisasi aset lainnya.
e. Inkonsistensi  rumus  perhitungan  persentase  kenaikan  pendapatan  masyarakat penerima  reforma  agraria  yaitu  berdasarkan  Lampiran  Permen  ATR/BPN  12/2016 dan  LKj  ATR/BPN  Tahun  2017  mengakibatkan  tidak  jelasnya  pengukuran  IKU tersebut.

## 2. Saran
a. Perencanaan  kegiatan  pasca  redistribusi  tanah  berupa access reform dalam  bentuk pemberdayaan masyarakat. Perencanaan ini memerlukan koordinasi dan kerjasama yang  baik  antara  Direktorat  Jenderal  Penataan  Agraria  khususnya  Direktorat Landreform dan Konsolidasi Tanah
b. Perumusan ulang mengenai IKU Kementerian ATR/BPN yaitu persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria. Inkonsistensi penerapan rumus di LKj Kementerian ATR/BPN Tahun 2017 yang berbeda dengan Lampiran Permen ATR/BPN 12/2016 memberikan dampak mengenai ketidakjelasan pengukuran IKU tersebut.  Perumusan  IKU  Kementerian  ATR/BPN  yaitu  persentase  kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria perlu memperhitungkan :
1) Jangka  waktu.  Jangka  waktu  perhitungan  IKU  sekurang - kurangnya  3  tahun setelah pelaksanaan program strategis.
2) Sumber  pendapatan.  Pendapatan  masyarakat  penerima  reforma  agraria khususnya redistribusi tanah adalah pendapatan masyarakat yang bersumber dari  pengelolaan  tanah  hasil  redistribusi  tanah  dan  pengoptimalan pemanfaatan tanahnya
3) Besaran  tanggungan  perlu  diperhitungkan  sebab  pendapatan  bersih  dapat diperoleh  setelah  pendapatan  total  dalam  1  bulan  dikurangi  dengan  beban tanggungan tiap bulannya.
Sebagai contoh: A memiliki luas lahan pertanian dari hasil redistribusi tanah seluas 400  m 2 dengan  pendapatan  dari  hasil  pertanian  adalah  Rp.  250.000, - /bulan. Sertipikat  HM  hasil  redistribusi  tana  sedang  diagunkan  dengan  besaran  agunan adalah Rp. 100.000.000,00 selama 10 tahun guna membangun toko.
Maka  pendapatan  si  A  adalah  :  pendapatan  hasil  pertanian  +  pendapatan  yang diterima  dari  keberadaan  toko - besaran  beban  tanggungan  perbulan  yang diperoleh karena mengagunkan sertipikat di bank
Rumus  yang  disarankan  dalam  perhitungan  IKU  yaitu  persentase  kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria adalah:
Keterangan:
PPRA dipengaruhi oleh: Sehingga PPRA= PPRA m + PPRA o - B
Berkaitan  dengan  perumusan  ulang  IKU  yaitu  persentase  kenaikan  pendapatan masyarakat  penerima  reforma  agraria,  dibutuhkan  penelitian  lebih  lanjut  untuk menguji  coba  rumus  tersebut  sehingga  pengukuran  IKU  memperoleh  hasil  yang diharapkan.
c. Perubahan  kebijakan  mengenai  ketentuan  pengendalian  peralihan  hak  atas  tanah hasil  redistribusi  tanah.  Keterangan  pengendalian  peralihan  hak  yang  ada  pada kolom  Petunjuk  pada  sertipikat  dan  buku  tanah  hasil  redistribusi  tanah  diganti dengan  surat  pernyataan  mengenai  kesanggupan  penerima  redistribusi  tanah untuk tidak mengalihkan tanah hasil redistribusi tanah atau dengan seizin pejabat yang  berwenang  sehingga  tidak  ada  perbedaan  sertipikat  HM  hasil  redistribusi tanah dengan sertipikat HM hasil legalisasi aset lainya.
PMRA : Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria
PPRA tx : Pendapatan masyarakat penerima reforma agraria pada saat penelitian PPRA t0 : Pendapatan  masyarakat  penerima  reforma  agraria  sebelum  dilakukan
tx : Waktu dilakukan penelitian t0 : Waktu sebelum dilakukan penelitian
PPRA m : pendapatan  penerima  reforma  agraria  murni  dari  pengelolaan  tanah
PPRAo : Pendapatan penerima reforma agraria dari pengoptimalan pemanfaatan tanah hasil redistribusi tanah B : Beban/tanggungan  perbulan  sebagai  akibat  dari  pengoptimalan
Kontribusi Kegiatan Redistribusi Tanah terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima ... 45

## DAFTAR PUSTAKA

## Artikel Jurnal, Majalah, Koran dan Newsletter
Novprastya  Handy,  Sutomo  Kahar,  Bambang  Sudarsono  2014, Kajian Tentang Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Kabupaten Rembang (Studi Kasus : Desa Bogorame Keca- matan Sulang) ,  Jurnal  Geodesi  Undip  Volume  3,  Nomor  4,  Tahun  2014  (ISSN  : 2337 - 845X)
Tim  Paper  Kebijakan  2014, Paper  Kebijakan  Evaluasi  Pelaksanaan  Redistribusi  Tanah  Per- tanian , Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ru- ang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.

## Publikasi Pemerintah
Badan  Pusat  Statistik  2008, Pedoman  Praktis  Penghitungan  PDRB  Kabupaten/Kota ,  Badan Pusat Statistik, Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  2013, Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap) ,  Ba- dan Pusat Statistik, Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Tengah  2013,Profil  Kemiskinan  Di  Provinsi  Jawa
Tengah  Maret  2013, Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah No. 40/07/33 Th. VII. 1 Juli 2013
Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2013, Nilai Tukar Petani Jawa Tengah 2013, BPS Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Tengah  2017, Produk Domestik Regional Bruto Kabu- paten/Kota Di Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha, BPS  Provinsi    Jawa  Tengah,
Semarang.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2017 , Nilai Tukar Petani Jawa Tengah 2017, BPS
Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  2018, Laporan Kinerja Tahun 2017 ,  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,
Jakarta.
Kementerian  Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pem- bangunan  Nasional  2010, Kajian Evaluasi Revitalisasi Pertanian Dalam Rangka Pen- ingkatan Kesejahteraan Petani, Direktorat  Evaluasi Kinerja  Pembangunan  Sektoral, Kementerian  Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
Kementerian  Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pem- bangunan  Nasional  2014, Laporan  Akhir  Tim  Koordinasi  Strategis  Reforma  Agraria
46 Restu Istiningdyah, Sutaryono, Wahyuni
Nasional, Kementerian  Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
Kementerian  Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pem- bangunan Nasional 2016, Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional , Kementeri- an Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  224  Tahun  1961  tentangPelaksanaan  Pembagian  Tanah
Dan Pemberian Ganti Kerugian
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentangRencana Pembangunan Jangka Menen- gah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor 25 Tahun 2015 tentangRencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015 - 2019
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015 - 2019
Peraturan  Kepala  Badan  Pusat  Statistik  Nomor  37  Tahun  2010  tentangKlasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Di Indonesia

## Sumber Lainnya
Winoto,  Joyo  2007, Reforma Agraria Dan Keadilan Sosial ,  Orasi  Ilmiah  Kepala  Badan  Per- tanahan Nasional, Bogor.
Badan  Pusat  Statistik2018, Jumlah  Penduduk  Miskin,  Persentase  Penduduk Miskin  dan  Garis Kemiskinan  1970 - 2017 .  dilihat  pada  17  Maret  2018  https://www.bps.go.id/ statictable/2014/01/30/1494/jumlah - penduduk miskin - persentase - penduduk - miskin - dan - garis - kemiskinan - 1970 - 2017.html
Sirusa  BPS2018, Nilai Tukar Petani ,  diakses  pada  24  Mei  2018  Pukul  23.50  WIB  https:// sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=64