## WANITA KAWIN MEMILIH TERPISAH (MT) DALAM STATUS PERPAJAKAN

## DI INDONESIA

## Rudeva Juniawaty
Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIPPS Universitas Indraprasta PGRI Email : eva_rj@yahoo.com

## ABSTRACT
Can’t be denied that tax is the biggest revenue source one for the state used to execute routine tasks and development. Without tax, most of the activities of the state will be difficult to implement properly. The biggest tax revenue come from income taxes and income taxes  directly related to an individual taxpayer  both  employee  and  non  employee  are  tax  income  article  21.  One  subject  from  the  income taxes  article  21  is  an  individual  taxpayer  woman.  When  a single  woman  work, usually  the  company where  the  woman  works  will  make  taxpayer  identification  number  or  the  woman  made  by  herself because she wanted to implement properly her taxation obligations. But there will be different rules when a woman has been married. By the rules a married woman who do not live alone or do not have separate property agreement, rights and obligations of taxation combined with tax obligations of her husband. Although at practice, there are many married woman who do not have a  separate property agreement, but implement her own taxation obligations. Through this article the author would like to explain the tax rules that apply to a married woman and the impact if a married woman who have a taxpayer identification number which different from her husband and implement  rights and obligation as a taxpayer herself.
Keywords : Tax Income Article 21, Individual Taxpayer Woman, Choose Separate

## ABSTRAK
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  terbesar  bagi  negara yang  digunakan  untuk  menjalankan  tugas  rutin  dan  pembangunan.  Tanpa  pajak,  sebagian  besar kegiatan  negara  akan  sulit  untuk  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Penerimaan  pajak  yang  terbesar salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan PPh yang  berkaitan langsung  dengan WPOP baik karyawan  maupun  nonkaryawan  adalah  PPh  Pasal  21.  Salah  satu  subjek  dari  PPh  Pasal  21  adalah WPOP  wanita.  Pada  saat  seorang  wanita  belum  menikah  (TK)  bekerja,  biasanya  perusahaan  tempat wanita tersebut bekerja akan membuatkan NPWP atau wanita tersebut membuat NPWP sendiri karena ingin  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dengan  baik.  Namun  akan  menjadi  berbeda  aturan ketika  seorang  wanita  telah  berstatus  kawin.  Secara  aturan  wanita  kawin  yang  tidak  hidup  terpisah atau  tidak  melakukan  perjanjian  pisah  harta,  hak  dan  kewajiban  perpajakannya  digabungkan  dengan kewajiban  perpajakan  suaminya.  Walaupun  pada  praktiknya,  masih  terdapat  banyak  wanita  kawin yang  tidak  memiliki  perjanjian  pisah  harta,  namun  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  sendiri. Melalui artikel ini, Penulis ingin memaparkan aturan perpajakan yang berlaku bagi wanita kawin dan dampaknya jika wanita kawin tersebut memiliki NPWP yang berbeda dengan suami dan menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).
Keywords : PPh 21, WPOP Wanita, MT (Memilih Terpisah)

## PENDAHULUAN
Ditinjau dari fungsinya, pajak memiliki  salah  satu  fungsi,  yaitu  fungsi budgetair. Fungsi Budgetair adalah  suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk  memasukkan  dana  secara  optimal  ke kas  negara  berdasarkan  Undang  –  Undang yang  berlaku  (Pohan,  2014  :  9).  Fungsi Budgetair disebut  sebagai  fungsi  utama karena  fungsi  inilah  yang  secara  historis timbul pertama kali. Berdasarkan fungsi ini pemerintah memungut dana dari penduduknya  untuk  membiayai  berbagai kepentingan negara.
Penerimaan  pajak  sendiri  dalam realisasi  penerimaan  negara  tahun  2016 adalah  sebesar  86,26% dari  total penerimaan  dalam  negeri  atau  sebesar  Rp. 1.539.166,2  Miliar  ( http://www.bps.go.id ). Kontribusi  terbesar  disumbangkan  dari pajak  penghasilan  yaitu  sebesar  Rp. 855.842,7  Miliar  atau  sebesar  55,60%  dari total  penerimaan  pajak.  Menurut  data Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP),  jumlah WP  pada tahun 2015 mencapai 30.044.103 WP.  Terdiri  dari  2.472.632  WP  Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP)
Nonkaryawan,  dan  22.332.086  WP  OP Karyawan ( http://www.pajak.go.id ) .
Melihat  dari  jumlah  WPOP  baik nonkaryawan  maupun  karyawan  yang mencapai  jumlah  91,77%  dari  total  WP, penulis  mencoba  mengangkat  salah  satu materi WPOP yaitu mengenai penghitungan PPh terutang untuk WP wanita kawin  yang memilih  untuk  menjalankan  hak  dan kewajiban  perpajakannya  sendiri  (MT)  dan implikasinya terhadap perlakuan perpajakannya.
Hal  ini  disebabkan  oleh,  dalam praktiknya  masih  banyak  terdapat  WPOP wanita yang menjalankan kewajiban perpajakannya masing-masing, tidak
digabungkan  dengan  kewajiban  perpajakan suaminya.  Salah  satu  penyebab  terjadinya hal  tersebut  adalah  karena  ketidaktahuan WPOP  wanita,  bahwa  ketika  seorang wanita telah menikah, kewajiban perpajakannya  harus  disatukan  dengan suami.  Karena  pada  dasarnya  sistem pengenaan  pajak  berdasarkan  Undang  – Undang  Pajak  Penghasilan  No.  36  Tahun 2008,  tepatnya  dipenjelasan  pasal  8 dinyatakan  bahwa  keluarga  sebagai  satu kesatuan ekonomis.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis mencoba membahas aturan perpajakan yang berlaku  bagi  wanita  kawin  dan  dampaknya jika wanita kawin tersebut memiliki NPWP yang berbeda dengan suami dan menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya  sendiri  (MT).  Walaupun  hal tersebut  bukanlah  hal  yang  baru  terjadi, namun  penulis  berharap  dengan  artikel  ini dapat membantu pemahaman lebih terhadap pengaplikasian pelaporan SPT PPh Tahunan Orang Pribadi.

## METODE
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif. Berdasarkan jenis tujuan penelitian, penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif. Penelitian  ini  menggunakan  dua  teknik penggumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut merupakan hasil dari penelitian  yang  telah  dilakukan  yang berhubungan dengan Wanita Kawin Memilih  Terpisah  (MT)  dalam  Status Perpajakan di Indonesia : No Nama Judul Metode Penelitian 1. Susi Diah Anggarsari Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan  Bagi  Wajib  Pajak Wanita Kawin. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan adalah  pendekatan  kualitatif  deskriptif. Penelitian  menggunakan  dua    teknik penggumpulan  data  :  studi  kepustakaan  dan studi lapangan
SOSIO-E-KONS, Vol. 9 No. 2 Agustus 2017, hal. 165-173          Juniawaty, R. Wanita kawin memilih terpisah dalam status..
Hasil Kekeliruan  dalam  perhitungan  pajak  penghasilan  atas  WP  wanita  kawin  yang memiliki  hak  dan  kewajiban  perpajakannya  sendiri  dapat  menimbulkan kerugian  pada  negara.  Selain  itu  juga  dapat  menimbulkan  sanksi  perpajakan bagi  wanita  tersebut.  Adanya  kekeliruan  dalam  perhitungan  pajak  penghasilan terutang  bagi  wanita  kawin  tersebut  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  dan penyuluhan dari pihak pemerintah. Upaya sosialisasi melalui media surat kabar ternyata  kurang  mancapai  sasaran.  Terbukti  masih  banyaknya  wajib  pajak wanita  kawin  yang  memilih  untuk  menjalankan  hak  dan  kewajiban perpajakannya  sendiri  belum  mengetahui  cara  menghitung  pajak  penghasilan terutangnnya sesuai peraturan.
2. Titin Fachriah Nur Implementasi  PER  –  19/  PJ/ 2014 Terhadap Tarif Penghasilan  Orang  Pribadi  dan Kepatuhan Pajak Penelitian  bersifat  kualitatif.  Pengumpulan eksperimen  dan  penelitian  dari  studi literatur. Hasil Pemilihan  penerapan  perhitungan  suami  istri  yang  dianggap  memilih perhitungan  MT,  dalam  kondisi  istri  berpenghasilan  dari  satu  pemberi  kerja namun telah memiliki NPWP dan pada saat pelaporan SPT WPOP tahun 2014 belum  mencabut  NPWP.  Dengan  kondisi  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  terdapat  pengaruh  peningkatan  tarif  karena  penggabungan  terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## Subjek Pajak
Menurut UU no. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1, yang menjadi subjek pajak adalah : a. 1. orang pribadi; 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; b. badan; dan c. bentuk usaha tetap.  (1a)  Bentuk  usaha  tetap  merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

## Objek Pajak
Menurut UU no. 36 Tahun 2008 Pasal 2,  yang  menjadi  objek  pajak  adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau diperoleh  WP,  baik  yang  berasal  dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan,  dengan  nama  dan  dalam bentuk apa pun.
Setiap  WP  yang  telah  memenuhi persyaratan  subjektif  dan  objektif  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  wajib  mendaftarkan diri  pada  kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat tinggal  atau  tempat  kedudukan  WP  dan kepadanya  diberikan  NPWP.  Kewajiban mendaftarkan  diri  tersebut  berlaku  pula
terhadap  wanita  kawin  yang  dikenai  pajak secara  terpisah  karena  hidup  terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki  secara  tertulis  berdasarkan perjanjian  pemisahan  penghasilan  dan harta. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral  Pajak  Nomor  SE  -  29/PJ/2010 Penjelasan Pasal 2 ayat (1).
Wanita kawin selain tersebut di atas dapat  mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh NPWP  atas  namanya  sendiri  agar  wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.
Pada  saat  WPOP  wanita  dengan status  tidak  kawin  melaporkan  SPT Tahunannya,  WPOP  wanita  tersebut  dapat langsung  melaporkan  apa  yang  tertera dalam  bukti  potong  A1  -  PPh  Pasal  21  ke dalam  SPT  Tahunan.  Namun  akan  berbeda cara  pelaporannya  jika  seorang  WPOP wanita  telah  menikah.  Pelaporan  SPT Tahunan  WPOP  wanita  harus  digabungkan dengan  SPT  Tahunan  suaminya.  Hal  ini dikarenakan  dalam  Undang  –  Undang  No. 36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan Pasal  8  ayat  (1)  menjelaskan  sebagai berikut  :
Seluruh  penghasilan  atau  kerugian bagi  wanita  yang  telah  kawin  pada  awal tahun  pajak  atau  pada  awal  bagian  tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari  tahun-tahun  sebelumnya  yang  belum dikompensasikan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali  penghasilan  tersebut  semata-mata diterima  atau  diperoleh  dari  1  (satu) pemberi  kerja  yang  telah  dipotong  pajak berdasarkan  ketentuan  Pasal  21  dan pekerjaan  tersebut  tidak  ada  hubungannya dengan  usaha  atau  pekerjaan  bebas  suami atau anggota keluarga lainnya.
Sistem  pengenaan  Pajak  Penghasilan di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan  atau  kerugian  dari  seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan  oleh  kepala  keluarga.  PPh terutang tersebut meliputi seluruh penghasilan yang diterima baik oleh suami, istri, maupun oleh anak yang belum dewasa dari  manapun  sumbernya  dan  apapun  sifat pekerjaannya.
Namun  demikian,  dalam  hal-hal tertentu  mengenai  pengenaan  PPh  dapat dilakukan  secara  terpisah  antara  suami  dan istri bukan sebagai satu kesatuan ekonomis. Hal-hal tertentu tersebut diantaranya adalah apabila  suami-istri  telah  hidup  berpisah berdasarkan  keputusan  hakim,  atau  apabila dikehendaki  secara  tertulis  oleh  suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
Kewajiban  Perpajakan  Bagi  Wanita yang Berstatus Kawin
Bentuk
SPT Tahunan
yang dipergunakan oleh WPOP untuk melaporkan  penghasilan  sejak  tahun  pajak 2014  mengalami  beberapa  perubahan.  Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak  Nomor  PER-19/PJ/2014  tentang Bentuk  Formulir  Surat  Pemberitahuan Tahunan  Pajak  Penghasilan  WP  Orang
Pribadi  dan  WP  Badan  Beserta  Petunjuk Pengisiannya.  Perubahan  tersebut  adalah dengan terdapatnya kolom yang menyatakan  status  kewajiban  perpajakan suami-istri  yaitu  kolom  KK,  HB,  PH,  dan MT.
Pada lampiran PER-19/PJ/2014 dijelaskan  maksud  dari  status  kewajiban perpajakan  tersebut  adalah  :  1).  Status perpajakan  KK  (Kepala  Keluarga)  : kewajiban perpajakan suami-istri digabung, istri  dapat  menggunakan  NPWP  suami sebagai  sarana  perpajakannya.  2).  Status perpajakan  HB  (Hidup  Berpisah)  :  WP yang  memiliki  status  perpajakan  HB dikenai pajak secara terpisah, karena suami- istri  telah  hidup  berpisah  berdasarkan putusan  Hakim.  3).  Status  perpajakan  PH (Pisah  Harta)  :  penghasilan  suami-istri dikenai  pajak  secara  terpisah  karena dikehendaki  secara  tertulis  berdasarkan perjanjianpemisahan harta dan penghasilan. 4).  Status  perpajakan  MT  (Memilih Terpisah)  :  penghasilan  suami-istri  dikenai pajak  secara  terpisah  karena  dikehendaki oleh  istri  yang  memilih  untuk  menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
Peraturan  mengenai  status  kewajiban perpajakan  suami-istri  ini  sebenarnya  telah diatur sejak 2008 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 tercantum yang dalam UU No. 36  Tahun  2008  dan  ditegaskan  dalam  SE- 29/PJ/2010  yaitu  kewajiban  mendaftarkan diri  dan  pemberian  NPWP  bagi  WP  yang telah  terpenuhi  kewajiban  subyektif  dan obyektifnya.  Dalam  SE  –  29    tersebut  juga dijelaskan  bahwa  kewajiban  mendaftarkan diri  tersebut  berlaku  pula  terhadap  wanita kawin  yang  dikenai  pajak  secara  terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan  hakim  atau  dikehendaki  secara tertulis  berdasarkan  perjanjian  pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin selain tersebut  di  atas  dapat  mendaftarkan  diri untuk  memperoleh  NPWP  atas  namanya sendiri  agar  wanita  kawin  tersebut  dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban  perpajakannya  terpisah  dari  hak dan kewajiban perpajakan suaminya.
SOSIO-E-KONS, Vol. 9 No. 2 Agustus 2017, hal. 165-173          Juniawaty, R. Wanita kawin memilih terpisah dalam status..
Walaupun aturan tersebut telah berlaku  lama,  namun  faktanya  masih banyak  WPOP  yang  tidak  mengetahui mengenai  peraturan  ini.  Sehingga  WPOP wanita dengan status kawin tetap melaksanakan  kewajiban  perpajakannya sendiri,  tetap  menggunakan  NPWP  nya sendiri,  padahal  tidak  terdapat  perjanjian pisah harta ataupun hidup berpisah berdasarkan  keputusan  hakim.  Pada  SPT tahunan  tahun  pajak  2014  muncul  status kewajiban  perpajakan  yang  pada  tahun  - tahun  pajak  sebelumnya,  tidak  terdapat kolom mengenai status kewajiban perpajakan  suami-istri  pada  SPT  1770  dan 1770 S.
Kesalahan  dalam  pemilihan  status kewajiban perpajakan dapat mengakibatkan kurang/ lebih bayar PPh Pasal 21 walaupun penghasilan  WPOP  telah  dipotong  oleh pemberi kerja. Pemunculan status perpajakan  dalam efilling pada  SPT Tahunan  WPOP  diharapkan  agar  WPOP lebih  memahami  Undang  –  Undang Perpajakan  yang  berlaku  di  Indonesia. Mengingat  sistem  perpajakan  di  Indonesia menganut  sistem self  assessment ,  yang mewajibkan WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan  sendiri  pajak  atas  penghasilan yang  diterima.  WP  dituntut  untuk  mampu memahami  dan  mengetahui  ketentuan perpajakan  yang berlaku, paling tidak  yang menyangkut tentang kewajiban dirinya atau usaha  yang  dimiliki.  Maka  jika  terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh WP, dapat mengakibatkan sanksi denda dan bunga 2%.

## PPh  Pasal  21  Terutang  WPOP  Status KK dan MT
Penghitungan  PPh  terutang  bagi suami  istri  yang  dikenai  pajak  secara terpisah, yaitu dikenakan pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri. Besarnya  PPh  yang  harus  dilunasi  oleh masing-masing  suami-istri  dihitung  secara proporsional. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 8 ayat 3 disebutkan bahwa :
Penghasilan neto suami-istri
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) huruf  b  dan  huruf  c  dikenai  pajak berdasarkan  penggabungan  penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus  dilunasi  oleh  masing-masing suami-istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
Akibatnya, kemungkinan akan terdapat WPOP wanita kawin yang menerima  penghasilan  hanya  dari  1 pemberi  kerja sebagai SPT Tahunan  Orang Pribadi  menjadi  kurang  bayar/  lebih  bayar. Namun  jika  status  kewajiban  perpajakan suami-istri  adalah  KK,  penghasilan  istri tersebut dianggap sebagai penghasilan yang dikenai pajak bersifat final.
Berikut  contoh  kasus  penghitungan PPh  untuk  WPOP  kawin  yang  status kewajiban  perpajakannya  MT.  Contoh kasus  :  Bapak  Atom  status  kawin mempunyai  3  orang  anak,  dalam  tahun 2016  memperoleh  penghasilan  netto  dari pekerjaan  sebesar  Rp  234.360.000,-.  Istri Pak Atom menerima penghasilan netto dari pekerjaan sebesar Rp 186.060.000,-
Ilustrasi  perhitungan  sesuai  tabel  dibawah ini :
Tabel 1. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak
Sumber: Diolah oleh peneliti
Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang Setahun
Sumber : Diolah oleh Peneliti
Bapak  Atom  telah  dipotong  PPh  Pasal  21 sebesar  Rp.  19.354.000,-.·sedangkan  istri Pak  Atom  telah  dipotong  PPh  Pasal  21 sebesar Rp. 14.809.000,-.
Untuk penghitungan berdasarkan peraturan/ lembar  penghitungan  PPh  bagi  WP  yang kawin  dengan  status  perpajakan  suami  istri PH  atau  MT,  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini :
Tabel 3. Perhitungan PPh  WP Kawin dengan status MT
Sumber : Diolah oleh peneliti
Suami (K/3) Isteri (TK/0) Gaji 180.000.000 150.000.000 Tunjangan transport 60.000.000 42.000.000 JKK 1.800.000 1.500.000 BPJS Kesehatan 960.000 960.000 Penghasilan Bruto Setahun 242.760.000 194.460.000 Pengurang : Biaya jabatan 6.000.000 6.000.000 Iuran pensiun 2.400.000 2.400.000 Total Pengurang 8.400.000 8.400.000 Penghasilan Netto setahun 234.360.000 186.060.000 PTKP (K/3) 72.000.000 54.000.000 Penghasilan Kena Pajak
162.360.000
132.060.000 Keterangan
PPh Pasal 21 te rutang se tahun :
5%   X   50.000.000 = 2.500.000 5%   X   50.000.000 = 2.500.000 15% X 112.360.000 = 16.854.000 15% X 82.060.000 = 12.309.000
19.354.000 14.809.000 Suami (K/3) Iste ri (TK/0) Penghasilan Neto Suami Penghasilan Neto istri Penghasilan Neto Gabungan PTKP (K/I/3) Pe nghas ilan Ke na Pajak
5%   x Rp.   50.000.000    =
15% x Rp. 200.000.000     =
25% x Rp.   44.420.000     = 234.360.000 420.420.000 yang ditanggung isteri : 186.060.000
420.420.000 234.360.000
186.060.000 420.420.000 126.000.000 294.420.000 x 43.605.000 = 19.297.717 x 43.605.000 = 24.307.283 yang ditanggung suami : PPh Te rutang PPh te rutang Gabungan (suami - is te ri)  : 2.500.000 30.000.000 11.105.000
43.605.000
Sehingga PPh Kurang/(Lebih) Bayar pada SPT Tahunan Orang Pribadi adalah
sebagai berikut :
Sumber : Diolah oleh peneliti

## Dampak Status Perpajakan MT
Dari contoh kasus diatas, WPOP yang seharusnya SPT Tahunannya Nihil, menjadi kurang  bayar.  Akibat  dari  kurang  bayar tersebut  adalah  terdapat  WP  yang  mau melunasi  utang  pajaknya,  namun  tidak sedikit  pula  yang  mengabaikan  kurang bayar  tersebut  karena  menganggap  PPh Pasal 21 telah dipotong oleh pemberi kerja.
Namun  dalam  SPT  Tahunan  yang dilaporkan  melalui efilling jika  memilih status  KK  dengan  NPWP  yang  berbeda maka akan terjadi kurang/ lebih bayar yang harus dilunasi terlebih dahulu sebelum SPT Tahunan  tersebut  dapat  dikirim  dan dilaporkan  secara online kepada  Direktorat Jendral  Pajak.  Apabila  WP  tidak  ingin melunasi  utang  pajaknya,  maka  WPOP harus memilih status MT pada form efilling tersebut.    Sedangkan  pemilihan  status  MT secara  Undang  –  Undang  yang  berlaku  di Indonesia tidak diperbolehkan kecuali telah ada  perjanjian  pisah  harta  ataupun  hidup berpisah  dengan  keputasan  hakim.  Jika tidak  ada  keduanya,  maka  mutlak  WPOP harus memilih status KK.
Ada  pula  WPOP  yang  patuh  karena tidak ingin mendapat sanksi denda maupun bunga maka WPOP tersebut melunasi utang pajaknya  segera,  walaupun  WPOP  tidak mengetahui  adanya  ketentuan  seperti  itu. Hal ini berdampak baik kepada penerimaan Negara  karena  semakin  bertambah.  Namun di sisi lain, ada pula WPOP yang tidak mau membayar  kekurangan  utang  pajaknya, salah  satunya  mungkin  dikarenakan  utang pajak  yang  masih  harus  dilunasi  cukup besar.
Akibat  dari  penghindaran  pembayaran utang  pajak  dengan  memilih  status  MT,
mengakibatkan  kepatuhan  WP  berkurang. Pemilihan  status  MT  pun  bukan  semata untuk  menghindari  utang  PPh  Pasal  21, namun karena ketidaktahuan WPOP. Karena  kebanyakan  WPOP  beranggapan bahwa  kewajibannya  telah  tuntas  karena PPh Pasal 21 – nya telah dipotong dari gaji. Bagi  WP  yang  tidak  memahami  ketentuan perpajakan yang berlaku, perhitungan pajak secara  proporsional  itu  dianggap  tidak  adil bagi  mereka  karena  seolah  –  olah penghasilan  terpotong  2  kali.  Namun karena  secara  Undang  –  Undang  Pajak Penghasilan  menjelaskan  bahwa  keluarga sebagai  satu  kesatuan  ekonomis,  maka setiap  WP  harus  tunduk  pada  Undang  – Undang  yang  berlaku  karena  hukum Undang – Undang tersebut mengikat.
Namun  jika  WP  dengan  sengaja menyampaikan  SPT  tetapi  isinya  tidak benar atau tidak lengkap  atau  melampirkan keterangan  yang  isinya  tidak  benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan  Negara  dan  perbuatan  tersebut merupakan  perbuatan  setelah  perbuatan yang  pertama  kali  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  13A,  didenda  paling  sedikit  1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau  kurang  dibayar  dan  paling  banyak  2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling  lama  1  (satu)  tahun.  (Undang  – Undang  No.  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 38 (b).
Keterangan SPT Suami SPT Isteri PPh Terutang 24.307.283 19.297.717 Kredit Pajak - PPh 21 19.354.000 14.809.000 PPh Kurang/ (Lebih) Bayar 4.953.283 4.488.717

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1. Berdasarkan  penelitian  terdahulu  tidak ada  perubahan  apabila  WPOP  wanita yang  memiliki  NPWP  yang  berbeda dengan suami dan menjalankan hak serta kewajiban  perpajakannya  sendiri  (MT). Antara lain yaitu :
a. Kurang  bayar  menjadi  salah  satu dampak  bagi  wanita  kawin  yang memiliki NPWP yang berbeda dengan  suami  dan  menjalankan  hak serta kewajiban perpajakannya sendiri (MT).
b. WPOP  akan  melakukan  pelanggaran Undang – Undang Pajak Penghasilan, yang  dapat  mengakibatkan  sanksi denda dan bunga.
2. Jika  WP  dengan  sengaja  menyampaikan SPT  tetapi  isinya  tidak  benar  atau  tidak lengkap  atau  melampirkan  keterangan yang  isinya  tidak  benar,  sehingga  dapat menimbulkan  kerugian  pada  pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan  perbuatan  setelah  perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1  (satu)  kali  jumlah  pajak  terutang  yang tidak  atau  kurang  dibayar  dan  paling banyak  2  (dua)  kali  jumlah  pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau  dipidana  kurungan  paling  singkat  3 (tiga)  bulan  atau  paling  lama  1  (satu) tahun.
3. Status  kewajiban  perpajakan  suami-istri memilih  terpisah  (MT)  adalah  status kewajiban perpajakan dimana suami-istri menghendaki  untuk  menjalankan  hak dan  kewajiban  perpajakannya  secara terpisah. Apabila status kewajiban perpajakan  suami-istri  memililh  terpisah (MT),  penghitungan  PPh  terutang  untuk suami  dan  istri  dihitung  berdasarkan perbandingan  penghasilan  neto  mereka. WPOP yang berstatus perpajakan memilih  terpisah  (MT)  disebabkan karena  beberapa  hal.  Yang  dominan menyebabkan hal ini adalah
kekurangtahuan WPOP
mengenai peraturan perpajakan.

## Saran
1. WPOP  harus lebih memahami peraturan perpajakan  yang  berlaku,  karena  sistem self  assessment yang  mengharuskan WPOP  memahami  peraturan  perpajakan yang  terkait  dengan  dirinya  ataupun usaha yang dimilikinya.
2. WPOP  wanita kawin (yang memperoleh penghasilan semata-mata dari satu pemberi  kerja)  yang  memiliki  NPWP berbeda  dengan  suami  tanpa  adanya perjanjian  pisah  harta  harus  segera menutup  NPWP  nya.dan  membuat NPWP yang sama dengan suami.
3. Sebelum menutup NPWP, WPOP wanita kawin harus terlebih dahulu menyelesaikan semua kewajiban perpajakan yang belum dilakukan. Untuk pelaporan  SPT  Tahunan  istri,  digabung dengan  SPT  Tahunan  suami,  sehingga penghasilan  yang  diterimanya  dari  satu pemberi kerja tersebut, dianggap sebagai penghasilan yang bersifat final pada SPT Tahunan suami.
4. Melakukan  pembetulan  SPT  Tahunan, yang  sebelumnya  tidak  menggunakan teknis  penghitungan  PPh  yang  dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto  mereka,  maka  pada  pembetulan SPT  Tahunan  menggunakan  teknis penghitungan sesuai dengan perbandingan  penghasilan  neto.  Apabila SPT  Tahunannya  menjadi  kurang  bayar, maka  atas  kurang  bayar  tersebut  harus segera dilunasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo.(2016). Perpajakan
Edisi
Terbaru. Yogyakarta:ANDI Yogyakarta. Ortax Training
Center.(2016). Modul Training  Updating  PPh  21  :  Pahami Teknis  Penanganan  Lebih  Bayar Akibat  Perubahan  PTKP ,  Jakarta, Ortax Pohan,C.A.(2014), Pembahasan Komprehensif  Perpajakan  Indonesia
SOSIO-E-KONS, Vol. 9 No. 2 Agustus 2017, hal. 165-173          Juniawaty, R. Wanita kawin memilih terpisah dalam status..
Teori  dan  Kasus ,  Jakarta,  Mitra Wacana Media Priantara,  D.(2012). Perpajakan  Indonesia Edisi 2 ,Jakarta, Mitra Wacana  Media Belianto,  D.(2016). Milih  Pisah ,  Jakarta,
Ortax  Bulletin  Edisi  Perdana  Maret 2016.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun  2008  Tentang  Perubahan Keempat Atas Undang–Undang No. 7 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
Undang–Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008
Nomor 133).
Undang–Undang  No.  28  Tahun  2007 Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun
2011  Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak  dan  Pemenuhan  Kewajiban Perpajakan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013  tentang  Tata  Cara Pemeriksaan.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor
PER-19/PJ/2014  Tentang  Perubahan
Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 34/PJ/2010  tentang  Bentuk  Formulir Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak Penghasilan  WP  Orang  Pribadi  dan
WP Badan Beserta Petunjuk
Pengisiannya.
Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor SE-29/PJ/2010 Tentang Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan  Pajak  Penghasilan  WP
Orang Pribadi Bagi anita Kawin yang melakukan perjanjian pemisahan harta  dan  penghasilan  atau  yang memilih  untuk  menjalankan  Hak  dan
Kewajibannya sendiri. Pemeriksapajak.com (2015), Perlakuan Pajak Bagi Wanita Kawin, https://pemeriksaanpajak.com/2015/1 0/26/perlakuan-pajak-bagi-wanita-
kawin/  .  Diakses  pada  tanggal  28 Januari 2017 Anggrainy  (2016), Perlukah  Istri  Yang Bekerja  Memiliki  NPWP  Sendiri? , http://www.pajak.go.id/content/article /perlukah-istri-yang-bekerja- memiliki-npwp-sendiri.  Diakses  pada tanggal 28 Januari 2017 Realisasi Penerimaan  Negara  (Milyar Rupiah), 2007 – 2017 https://www.bps.go.id/index.php/link TabelStatis/1286. Diakses pada tanggal 29 Januari 2017 Arifin, Gusfahmi (2016), Perlunya Reformasi Pajak (http://www.pajak.go.id/content/articl e/perlunya-reformasi-pajak Diakses pada tanggal 29 Januari 2017
Anggarsari,  Susi  Diah.  (2010)  Analisis Perlakuan  Pajak  Penghasilan  Bagi Wajib  Pajak  Wanita  Kawin. Jurnal Ilmu  Administrasi  dan  Organisasi ,
Volume  17  Nomor  2,  Mei  –  Agustus 2010, ISSN 0854 – 3844
Nur,  Titin  Fachriah.  (2014).  Implementasi PER  –  19/  PJ/  2014  Terhadap  Tarif Penghasilan Orang Pribadi dan Kepatuhan  Pajak. Jurnal  Vokasi Indonesia ,  Volume  2  Nomor  2  Juli  – Desember 2014, ISSN 2355 – 5807