licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## KAJIAN YURIDIS MASYARAKAT HUKUM ADAT
Wihelmus Jemarut 1 , Solikatun 2, Pahrur Rizal 3
1 Prodi Hukum IAHN Gde Pudja Mataram, Email: yohaneshandit@gmail.com 2 Prodi Sosiologi Universitas Mataram

## ABSTRACT

## ARTICLE INFO
The  Indonesian  Parliaments  has  included  a  law  draft  concerning  about customary law community in the National Legislation Program Priority of 2020
– 2024, while the provisions on customary law communities have been regulated in several laws.  The questions that is examined in this article are  how are the regulations regarding customary law communities in the laws and regulations and what is the evaluation of these laws and regulations? This study uses a a statutory approach.  The results show that the provisions regarding customary law community are sporadically regulated in Law no. 5 of 1960, Law no. 39 of 1999, Law no. 41 of 1999, Law no. 7 of 2004, Law no. 18 of 2004, Law no. 27 of 2007, and Law no. 2 of 2009. Several evaluation points are (1) the recognition of customary law communities whose conditionality causes the recognition of customary law communities only at the level of discourse; (2) the use of the term is inconsistent; (3) the implementing regulations of Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution have not been/not formed; (4) recognition of customary law  communities  should  include  recognition  of  indigenous  peoples'  original beliefs.
Keywords : customary law communities; customary law; customary rights
Cite this paper : Jeramut, W., Solikatun, & Rizal, P. (2022). Kajian Yuridis Masyarakat Hukum Adat. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).

## Scope Article
Law and Society

## PENDAHULUAN
DPR  RI  periode  2020-2024  kembali  memasukan  RUU  tentang  Masyarakat  Hukum adat  dalam  Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  Prioritas. 1 RUU  tentang  Hukum  Adat sudah dua (2) kali dimasukkan dalam Prolegnas tetapi tidak berhasil diterbitkan. DPR RI periode 2012-2016 pernah membahasnya dengan nama RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (PPAMHA). Demikian juga, DPR RI periode 2016-2020, tetapi tidak berhasil diterbitkan juga. 2 RUU tentang Masyarakat Hukum Adat saat ini dalam tahap Penyusunan-Harmonisasi di DPR. 3
Ketentuan-ketentuan  tentang  maasyarakat  hukum  adat  sebenarnya  sudah  banyak, namun  terpolarisasi  dalam  setiap  peraturan  perundang-undangan  sektoral.  Terminologi
1 Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  “Program  Legislasi  Nasional,”  n.d., https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/394.
2 Partai  Nasional  Demokrat,  “Urgensi  Dan  Pokok-Pokok  Pengaturan  Penyusunan  Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat,” n.d.
3 Indonesia, “Program Legislasi Nasional.”
yang  digunakan  setiap  peraturan  perundang-undangan  juga  berbeda-beda. 4 Hukum  yang baik tentu harus sinkron secara vertikal dan horisontal. Antar peraturan perundang-undnag yang  satu  dengan  yang  saling  menegaskan  dan  tidak  tumpang  tindih.  Dengan  demikian, penyusunan UU Hukum Masyarakat Adat semestinya mempertegas hal-hal yang berbeda dan tidak tidak aplikasit dalam UU sektoral tentang hak masyarakat adat.
Atas  dasar  itu,  melalui  artikel  ini,  peneliti  merasa  perlu  melakukan  analisi  tentang peraturan  perundang-undangan  terkait  masyarakat  hukum  adat  untuk  dijadikan  sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun RUU tentang Masyarakat Hukum Adat yang sedang digarap  DPR  RI.  Dengan  demikian,  persoalan  yang  digali  dalam  penelitian  ini  yakni; bagaimana  pengaturan  tentang  masyarakat  hukum  adat  dalam  peraturan  perundangan- undangan dan apa evaluasi terhadap peraturan perundangan-undangan tersebut?

## METODE
Peter  Mahmud  Marzuki,  ada  lima  (5)  pendekatan  dalam  penelitian  hukum,  yakni pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ), pendekatan  historis  ( historical  approach ),  pendekatan  perbandingan  ( comparative approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). 5 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan ( statute approach ). Penelitian dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  menggunakan  legislasi  dan regulasi  yang  dibentuk  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  negara  sebagai  sumber  data. Dengan  demikian,  sumber  data  yang  digunakan  adalah  peraturan  perundang-undangan. Peneliti  mengumpulkan  dan  memformulasikan  ketentuan-ketentuan  dalam  peraturan perundang-undnagan  yang terkait dengan hukum adat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masyarakat Hukum Adat
1. Undang-Undang Dasar 1945 6
Penyebutan  masyarakat  hukum  adat  dalam  UUD  1945  baru  ada  setelah diamandemen. Pertama , pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Istilah yang digunakan  yakni  kesatuan  masyarakat  hukum  adat.  Pasal  ini  menyatakan:  “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang” .  Dalam penjelasan  Pasal  18  UUD  1945,  diberikan  contoh-contoh  tentang  satuan-satuan masyarakat  hukum  adat  seperti  desa  di  Jawa,  dan  Nagari  di  Minangkabau  yang dinyatakan mempunyai hak asal-usul yang harus dihormati negara.
Selain Pasal 18B UUD 1945, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga terdapat  dalam  Pasal 281 ayat  (3)  UUD  1945.  Dalam  pasal  ini  digunakan  istilah masyarakat  tradisional.  Diuraikan  bahwa  identitas  budaya  dan  hak  masyarakat tradisional  dihormati  selaras  dengan  perkembangan  zaman  dan  peradaban. 7 Penghormatan identitas budaya dan hak masyarakat adat dimaksudkan bahwa dalam tatanan kehidupan yang bagaimanapun, penghormatan terhadap identitas budaya dan hak  mayarakat  tradisional  harus  tetap  diperhatikan  dengan  memperhatikan  prinsip
4 Partai Nasional Demokrat, “Urgensi Dan Pokok-Pokok Pengaturan Penyusunan Rancangan Undang- Undang Masyarakat Hukum Adat.”
5 Wihelmus Jemarut, Kornelia Webliana B, and Diah Permata Sari, “Kajian Yuridis Perlindungan Penyu,” Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 4, no. April (2020): 70–94, http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/2004/1453.
6 Pemerintah RI, “Undang Undang Dasar 1945” (2002), https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh.
7 Jawahir Thontowi, “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya,” Pandecta: Research Law Journal 10, no. 1 (2015): 1–13,
https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190.
keadilan,  demokrasi,  HAM  dan  kesetaraaan  bagi  komunitas  masyarakat  tradisional tersebut.
Uraian pasal-pasal UUD 1945 di atas menunjukkan bahwa pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat memiliki basis konstitusional.  Hal ini sejalan  dengan prinsip dasar  hukum  nasional,  yakni  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  tekandung  dalam masyarakat  sehingga  dapat  menjadi  penjelmaan  perasaan  hukum  yang  hidup  di kalangan  rakyat  dan  mencerminkan  kepribadian  bangsa  dan  masyarakat  Indonesia. Lebih  ekstrim  lagi  dapat  dikatakan,  eksistensi  masyarakat  adat  tidak  saja  diakui keberadaannya oleh kontitusi bangsa, tetapi juga bahwa masyarakat adat beserta tata nilai yang dihidupi semestinya harus menjadi sumber paling utama dalam pembentukan tata hukum nasional. 8
Dalam  rangka  melindungi  hak-hak  masyarakat  adat,  konstitusi  juga  menjamin pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh  masyarakat  adat.  Pengakuan  negara  terhadap legal  standing masyarakat  adat untuk  menggunakan  hak judicial  review termaktub  secara  tegas  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  31/PUU-V/2007. 9 Legal  standing gugatan  masyarakat adat  terhadap  Undang-Undang  diakui  apabila  masyarakat  adat  yang  dimaksud memenuhi tiga persyaratan, yakni (1) sepanjang masyarakat adat itu masih hidup, (2) sesuai perkembangan jaman, dan (3) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indionesia.
Pertama , suatu kesatuan masyarakat hukum adat ada secara de facto masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis maupun gabungan keduanya. Beberapa unsur yang mencirikan tentang adanya masyarakat adat. 10
a. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan sekelompok.
b. Ada pranata pemerintahan adat.
c. Ada perangkat norma.
d. Ada harta atau benda-benda adat.
e. Khusus pada kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.
Persoalan  yang  sering  dijumpai  yakni  ada  dikalangan  masyarakat  yang  oleh karena keterpurukan hidup mencari pekerjaan di tempat-tempat lain sehingga ikatan kelompoknya  secara  individu  dengan  masyarakat  yang  lain  menjadi  renggang. Akibatnya,  kekuatan  masyarakat  adat  lama-kelamaan  menjadi  pudar  yang  akhirnya akan  menghilang.  Perpindahan  individu-individu  masyarakat  adat  tidak  mungkin disertai dengan migrasinya daerah atau teritorial adatnya. 11
Kedua ,  suatu  kesatuan  masyarakat  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila apabila memenuhi kriteria berikut.
8 Lastuti  Abubakar,  “Revitalisasi  Hukum  Adat  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam  Membangun  Sistem
Hukum Indonesia,” Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 2 (2013): 319–31,
http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213.
9 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Risalah Sidang Perkara Nomor 31/PUU-V/2007” (2007). 10 F A Citrawan, “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau,” Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 3 (2021): 586–602, http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2766.
11 Rahmat  Hi  Abdulah,  Fakultas  Hukum,  and  Universitas  Gadjah  Mada,  “URGENSI  HUKUM  ADAT DALAM PEMBAHARUAN Urgency of Customary Law in the Renewable of National Criminal Law,” Fiat Justisia Jurnal  Ilmu  Hukum :  URGENSI  HUKUM  ADAT  DALAM  PEMBAHARUAN  HUKUM  PIDANA  NASIONAL 9,  no.  2 (2015): 168–81.
1. Keberadaannya  telah  diakui  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku  sebagai cerminan  perkembangan  nilai-nilai  yang  dianggap  ideal  dalam  masyarakat. Masyarakat ideal yakni masyarakat yang tata masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip konstitusioanl negara, maupun terhadap undang-undang sektoral, yakni Undang-Undang Agraria, kehutanan, perikanan maupun peraturan-pertauran daerah dan ketentuan-ketentuan yuridis lainnya.
2. Ha-hak  tradisional masyarakat adat tersebut diakui dan dihormati oleh kesatuan masyarakat  yang  bersangkutan  atau  masyarakat  yang  lebih  luas  dan  tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.
Ketiga ,  kesatuan  masyarakat  adat,  hukum  dan  hak-hak  tradisionalnya  sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila kesatuan masyarakat serta nilai-nilainya  tidak  mengganggu  eksistensi  kesatuan  Negara.  Keberadaan  masyarakat adat  dan  seluruh  aktivitasnya  tidak  mengancam  kedaulatan  dan  integritas  kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga, substansi norma yang belaku  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Pihak  yang  dapat  mewakili  masyarakat  adat  dalam  melakukan  pengujian terhadap Undang-Undang di mahkamah konstitusi adalah kepala adat atau pemimpin masyarakat  adat  dan  organisasi  yang  memiliki  perhatian  terhadap  persoalan masyarakat  adat.  Kepala  adat  yang  dimandatkan  harus  memiliki  surat  kuasa  dari masyarakat adat. Kehadiran kepala adat di mahkamah konstitusi bertindak atas nama dan  demi  masyarakatnya  dan  bukan  kepentingan  pribadi.  Demikian  juga  dengan organiasi  pengaju yudicial  review persoalan  masyarakat  harus  mendapat  mandat tertulis berupa surat kuasa dari masyarakat yang diwakili.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 12
Dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  juga  menggunakan  istilah masyarakat hukum adat. UUPA mengatur tentang hak ulayat dari masyarakat hukum adat.  Pelaksanaan  hak  ulayat  dari  masyarakat  hukum  adat  harus  memenuhi  kriteria berikut. Pertama ,  sepanjang  kenyataan  tanah  hak  ulayat  itu  masih  ada.  Berbicara tentang tanah hak ulayat -  dalam Putusan Mahkama Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, sekalipun  fokus  dari  keputusan  ini  tentang  Undang-Undang  Kehutanan  -  dinyatakan bahwa ada tiga subyek hukum dalam UU Kehutanan, yakni negara, masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Dengan ini ada tiga kategori tanah seturut  kepemilikan, yakni tanah negara, tanah ulayat, dan tanah hak. Kedua , harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Ketiga ,  tanah  ulayat  harus  tetap  merujuk  pada  terpeliharannya  persatuan  bangsa.
Keempat, tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang  dan  peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 13
Undang-Undang tentang HAM tidak menyebut definisi masyarakat adat. Namun, mengatur perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat. Demikian juga,  hak  ulayat  masyarakat  adat  dilindungi.  Berbagai  kebijakan  negara  yang  secara lansung  atau  tidak  lansung  mengurangi  atau  menghalangi  hak-hak  masyarakat  adat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
12 Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” (1960).
13 Pemerintah RI, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (1999).
Dalam kaitan dengan perlindungan terhadap identitas masyarakat adat sebagai bentuk pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, TAP MPR No. XVII/1998  tentang  Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak  atas  tanah  ulayat  dilindungi,  selaras  dengan  perkembangan  zaman. 14 Dengan adanya  ketetapan  ini  ini,  maka  hak-hak  dari  masyarakat  adat  yang  ada,  ditetapkan sebagai salah satu hak asasi manusia yang wajib dihormati. Salah satu hak masyarakat adat adalah hak atas tanah ulayat.
4. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 15
Dalam pejelasan Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999, ada beberapa kriteria pengakuan  akan adanya masyarakat  adat dalam UU kehutanan. Pertama , masyarakat masih dalam bentuk paguyuban. Kedua , ada kelembagaan dalam bentuk perangkat dan para pemimpinnya. Ketiga , adanya wilayah adat yang jelas. Keempat , ada pranata hukum dan  norma  adat  serta  peradilan  adat  yang  masih  ditaati. Kelima ,  masih  mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Paguyuban  –  persyaratan  pertama  di  atas  –  dapat  diartikan  sebagai  bentuk kehidupan  bersama  dalam  mana  anggota-anggota  diikat  oleh  hubungan  batin  yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut berasal dari rasa cinta dan kesatuan batin yang memang dikodratkan. Kehidupan tersebut bersifat kekal  nyata  dan  organis  dengan  ciri-ciri  berikut. Pertama , intimate ,  yakni  hubungan menyeluruh  dan  mesra. Kedua , private ,  yakni  hubungan  yang  bersifat  pribadi  untuk beberapa orang saja. Ketiga , exclusive , yakni hubungan tersebut bersifat tertutup bagi orang luar.
Patut diapresiasi, Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 membuka pemahaman baru tentang hutan adat di Indonesia. Dalam keputusan tersebut, MK menyatakan bahwa UU Kehutanan yang selama ini memasukkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat adat dan melanggar konstitusi negara. 16 Dengan  ini,  diakui  bahwa  ada  pembagian  hak  atas  tanah  dan  hutan  yang berada  di  atas  tanah  dalam  tiga  kategori,  yakni  milik  negara,  sebagai  hak  ulayat masyarakat adat, dan kepemilikan pribadi. Hutan adat berada dalam hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah masyarakat, peragaannya didasarkan atas tradisi yang hidup dalam suasana rakyat dengan sistem kepengurusannya. Dengan demikian, masyarakat  adat  adalah  juga  penyandang  hak.  Pengakuan  ini,  tetap  memperhatikan syarat-syarat  keberadaan  masyarakat  adat  yang  ditetapkan  undang-undang. Keberadaan masyarakat adat haruslah tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan konstitusi antara lain masyarakatnya masih ada, selaras dengan perkembangan zaman, dan tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Prinsip ini diartikan Mahkamah Konstitusi bahwa  keberadaan  masyarakat  adat  bukan  untuk  memisahkan  diri  dari  Republik Indonesia.
5. Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 17
Pasal 6 UU No. 7 Tahun 2004, penguasaan negara atas sumber daya air dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.  Dijelaskan  bahwa  masyarakat  hukum  adat  adalah  sekelompok  orang
14 Tap MPR 1998
15 Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan” (1999).
16 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012,” Mahkamah Konstitusi § (2012).
17 Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air” (2004).
yang  terikat oleh  tatanan hukum adatnya sebagai  warga bersama suatu persekutuan adat yang didasarkan atas kesamaaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan.
6. Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 18
Sebagaimana  Undang-Undang  lainnya,  UU  Perkebunan  menggunakan  term masyarakat  hukum  adat.  Dalam  UU  ini  ditentukan  adanya  pengukuhan  dengan peraturan daerah terhadap masyarakat hukum adat. Ada lima (5) kriteria masyarakat hukum  adat  versi  UU  Perkebunan,  yakni  masyarakatnya  masih  dalam  bentuk paguyuban,  ada  kelembagaan  dalam  bentuk  perangkat  penguasa  adat,  ada  wilayah hukum yang jelas, adanya pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati, dan ada pengukuhan dengan peraturan daerah.
7. Undang-Undang No. 27 tahun 2007  tentang Pengelolahan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 19
Pasal  61  UU  No.  27  Tahun  2007,  pemerintah  menghormati,  mangakui  dan melindungi  hak-hak  masyarakat  adat,  masyarakat  tradisional  dan  kearifan  lokal  atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. UU No. 27 Tahun 2007 menggunkaan tiga (3) term yang  berbeda  masyarakat  adat,  masyarakat  tradisional,  masyarakat  lokal  -  dengan kategori masing-masing. 20
Dalam Pasal 1 ayat (33) UU No. 27 Tahun 2007 dikatakan;
Masyarakat  adat  adalah  kelompok  masyarakat  pesisir  yang  secara  turun-temurun bermukim  di  wilayah  geografis  tertentu  karena  adanya  ikatan  pada  asal-usul  leluhur, adanya  hubungan yang kuat dengan sumber  daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, dan sosial.
Pasal 1 ayat (34) UU No. 27 Tahun 2007 dikatakan;
Masyarakat  lokal  adalah  masyarakat  kelompok  masyarakat  yang  menjalankan  tata kehidupan  sehari-hari  berdasarkan  kebiasaan  yang  sudah  diterima  sebagai  nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
Pasal 1 ayat (35) UU No. 27 Tahun 2007 dikatakan:
Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang syah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
8. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup 21
Dalam  UU  ini  dinyatakan  bahwa  masyarakat  hukum  adat  adalah  kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya  ikatan  pada  asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pasal  63  ayat  (1) huruf t, pemerintah bertugas dan berwewenang untuk menetapka kebijakan mengenai tata  cara  pengekuan  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  yang  terkait  dengan perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup.
Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masyarakat Hukum Adat
18 Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan” (2004).
19 Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil” (2007).
20 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.
21 Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nonor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (2009).
Pertama, pengakuan  UUD  1945  terhadap  eksistensi  masyarakat  hukum  adat dibebani dengan beberapa kondisionalitas – pengakuan yang terbatas 22 - yang secara cepat atau lambat akan membuka peluang pengabaian keberadaan masyarakat adat tersebut. UUD 1945  mensyaratkan  pengakuan  masyarakat  hukum  adat;  sepanjang  masih  hidup,  sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Persyaratan tersebut menjadi kendala dalam  pengakuan  masyarakat  hukum  adat  dan  akibatnya  upaya  pengakuan  masyarakat hukum adat berhenti pada tahap diskursus.
Kedua ,  peraturan  perundang-undangan  menggunakan  istilah  yang  berbeda-beda; masyarakat adat, masyarakat tradisonal, hukum adat, hukum masyarakat adat. UUD 1945 menggunakan dua istilah, yaitu masyarakat hukum adat (Pasal 18 B ayat 2) dan masyarakat tradisional (Pasal 28 I ayat 3). Tidak ada penjelasan detail tentang istilah-istilah tersebut. Peraturan perundang-undangan mesti menggunakan istilah yang konsisten.
Ketiga , UU yang mengatur proses pengakuan masyarakat hukum adat (Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945) belum/tidak terbentuk. Alhasil, proses pengakuan masyarakat hukum adat diatur  dalam  peraturan-peraturan  sektoral  dan  berbeda-beda.  Pasal  67  undang-undang Nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan  mengamanatkan  pengukuhan  keberadaan masyarakat  hukum  adat  melalui  peraturan  daerah.  Sementara,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  melalui  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  52  tahun  2014  tentang  Tatacara Pengakuan  dan  Pelindungan  Masyarakat  Hukum  Adat  mengatur  penetapan  masyarakat hukum adat melalui Keputusan Kepala Daerah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  dengan  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 10 tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Hak Komunal atas Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  yang  berada  dalam  Kawasan  Tertentu. Melalui Permen ini, keberadaan masyarakat hukum adat dan hak atas tanahnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Keempat ,  pengakuan  terhadap  masyarakat  hukum  adat  semestinya  termasuk pengakuan  terhadap  kepercayaan-kepercayaan  asli  masyarakat  adat  sebagai  agama  yang dianut, misalnya, Parmalim di Tana Batak, Aluk Todolo di Toraja, Kaharingan di Kalimantan Selatan, Marapu di Sumba, Sunda Wiwitan di Jawa Barat. 23 Pengaturan tentang masyarakat hukum  adat  harus  termasuk  keyakinan  masyarakat  adat  tersebut  karena  keyakinan- keyakinan dalam masyarakat adat adalah unsur penting yang mencirikan masyarakat adat tersebut. Peraturan perundang-undangan yang diuraikan di atas tidak satupun membahas tentang  hak  meyakini  agama  asli  sebagai  satu  kesatuan  dengan  pengakuan  eksistensi masyarakat hukum adat.

## PENUTUP
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ketentuan-ketentuan  tentang  masyarakat hukum  adat  sangat  sporadis  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan.  Dengan payung konstitusional Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, undang-undang yang mengatur tentang masyarakat hukum adat yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria,  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang- Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang  No.  2  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolahan  Lingkungan Hidup.
22 Andi Aco Agus, “Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia,” Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM 4, no. 1 (2017): 5–15.
23 Zulyani Hidayah, Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia (Jakarta: Obor, 2015).
Beberapa poin evaluasi pengaturan tentang masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan di atas yakni (1) pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat  dibebankan  dengan  beberapa  kondisionalitas  yang  dapat  menyebabkan  pengakuan masyarakat  hukum  adat  hanya  pada  tataran  diskurus;  (2)  penggunaan  istilah  tidak konsisten; (3) peraturan pelaksana Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 belum/tidak terbentuk; (4) pengakuan terhadap masyarakat hukum adat semestinya termasuk pengakuan terhadap kepercayaan-kepercayaan asli masyarakat adat sebagai agama yang dianut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Hidayah, Zulyani. Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia . Jakarta: Obor, 2015.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Surabaya: Kencana Media Grup, 2011.
Partai Nasional Demokrat. “Urgensi Dan Pokok-Pokok Pengaturan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat,” n.d.

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- X/2012, Mahkamah Konstitusi § (2012).
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Risalah Sidang Perkara Nomor 31/PUU-V/2007 (2007).
Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (1999).
———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (2004).
———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (2007).
———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (1999).
———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960).
———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (2004).
———. Undang-Undang Republik Indonesia Nonor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009).
———. Undang Undang Dasar 1945 (2002). https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh.

## Website
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik. “Program Legislasi Nasional,” n.d. https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/394.

## Jurnal
Abdulah, Rahmat Hi, Fakultas Hukum, and Universitas Gadjah Mada. “URGENSI HUKUM ADAT DALAM PEMBAHARUAN Urgency of Customary Law in the Renewable of National Criminal Law.” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum : URGENSI HUKUM ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL 9, no. 2 (2015): 168–81.
Agus, Andi Aco. “Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia.” Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM 4, no. 1 (2017): 5–15.
Citrawan, F A. “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau.” Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 3 (2021): 586–602. http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2766.
Lastuti Abubakar. “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia.” Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 2 (2013): 319–31. http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213.
Thontowi, Jawahir. “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya.” Pandecta: Research Law Journal 10, no. 1 (2015): 1–13. https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190.
Jemarut, Wihelmus, Kornelia Webliana B, and Diah Permata Sari. “Kajian Yuridis Perlindungan Penyu.” Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 4, no. April (2020): 70–94. http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/2004/1453.