## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.355

## Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Perjanjian Lelang Sungai di Bidang Perikanan di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin

## Indrajaya
Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Correspondence email: indrajaya.palembang@gmail.com
Abstrak. Dalam  KUHPerdata  mengatur  tenang  perjanjian,  salah  satu  jenis  perjanjian  adalah  lelang,  namun  obyek  perjanjian lelang ini bukanlah benda atau hewan, melainkan sungai. Di wilayah yang memilik sumber daya alam berupa sungai, perjanian ini sering dilaksanakan, di dalam praktek disesuaikan dengan kearipan lokal setempat. Tradisi  lelang sungai di Kecamatan Tanjung Lago  Kabupaten  Banyuasin  Provinsi  Sumatera  Selatan  sudah  berjalan  cukup  lama  dan  sudah  menjadi  tradisi  bagi  penduduk setempat.  Namun  dalam  prakteknya  masih  sering  terjadi  wanprestasi  yang  dilakukan  para  pihak.  Tujuan  Penelitian  ini  untuk mengetahui  penyelesaian  perselisihan  jika  terjadi  wanprestasi  yang  dilakukan  para  pihak. Metode  penelitian  adalah  dengan melihat fakta langsung  yang tejadi  secara  nyata tetapi tetap dengan menggunakan bahan hukum berupa peraturan yang ada serta sumber  –  sumber  lainnya. Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  jika  salah  satu  pihak (pemerintahan  desa  dengan  pemenang lelang) melakukan  wanprestasi  maka  akan  dilakukan  musyawarah  antara  kedua  belah  pihak  tapi  jika  tidak  dapat  diselesaikan maka dapat tempuh jalur hukum. Sedangkan jika terjadi wanprestasi antara pemenang lelang dan nelayan, maka penyelesaiannya hanya berupa teguran dan hilangnya kepercayaan tanpa adanya sanksi.
Kata Kunci: Penyelesaian sengketa; Perjanjian; Lelang Sungai
Abstract.  In  the  Civil  Code  regulates  agreement,  one  type  of  agreement  is  an  auction,  however  the  object  of  this  auction agreement is not an object or animal, but a river. In areas that have natural resources in the form of rivers, these agreements are often  carried  out,  in  practice  adapted  to  local  local  wisdom.  The  river  auction  tradition  in  Tanjung  Lago  District,  Banyuasin Regency,  South  Sumatra  Province  has  been  going  on  for  a  long  time  and  has  become  a  tradition  for  the  local  population. However, in practice there are often defaults committed by the parties. The purpose of this study is to determine the settlement of disputes in case of default by the parties. The research method is to look at direct facts that happen in real terms but still by using legal  materials  in  the  form  of  existing  regulations  and  other  sources.  From  the  research  results  it  is  known  that  if  one  of  the parties (the village administration and the winner of the auction) defaults, a deliberation between both parties but if it cannot be resolved  then  legal  action  can  be  taken.  Meanwhile,  if  there  is  a  default  between  the  auction  winner  and  the  fisherman,  the settlement will only be in the form of a warning and loss of trust without any sanctions.

## Keywords: Dispute resolution; Agreement; River Auction

## PENDAHULUAN
Sebagaimana diatur dalam KUH Perdata khususnya Buku III, yaitu mengenai perikatan yang mengatur tentang ketentuan  –  ketentuan  umum  khususnya  dalam  empat  bab  serta  lima  belas  bab  tentang  adanya  aturan  tentang ketentuan -ketentuan khusus. 1
Istilah  perikatan  dalam  KUH  Perdata  diambil  dari  kata  " van  verbintenissen ".  Istilah  ini  dalam  KUH  Perdata merupakan serapan dari istilah obligation dalam Code Civil Perancis , istilah mana diambil dari hukum Romawi yang terkenal dengan istilah obligation . 2
Dalam  prakteknya,  istilah verbintenis dalam  KUH  Perdata  diterjemahkan  berbeda-beda  dalam  literatur kepustakaan  hukum  Indonesia.  Ada  yang  mengistilahkan Verbitenis dengan  perutangan, 3 ada  juga  yang mengistilahkannya  dalam  pengertian  perjanjian 4 serta  juga  ada  yang  memberikan  pengertiannya  dengan  kata perikatan. 5 Penggunaan  istilah  kata  perikatan  untuk verbintenis dalam  prakteknya  kelihatannya  lebih  umum  dipakai dalam khasana ilmu hukum di Indonesia.
Dalam  hal  perjanjian  sebagaimana  yang  diatur  Hukum  Perdata  memang  mencakup  banyak  hal,  salah  satunya mencangkup  tentang  perjanjian  lelang.  Lelang  yang  dimaksud  adalah  salah  satu  bentuk  perjanjian,  tapi  obyek
1 RM.Suryodiningrat, Azas-Azas Hukum Perikatan , (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 11
2 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Perikatan, ( Surabaya: Bina Ilmu, 1979), hlm. 10.
3 Ny.  Sri  Soedewi  M.  Sofwan, Hukum  Perutangan ,  terjemahan  Verbintenissenrecht  bagian  dari  Inleiding  Nederlands Burgerlijk Rccht oleh Mr. Dr. HFA Vollmar, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fak. Hukum UGM, 1975, hlm 37 dan lihat buku E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ikhtiar, cet. IV, 1957, hlm. 252.
4 Achmad Ichsan , Hukum Perdata IB , (Jakrta, Pembimbing Masa, 1969), hlm. 7
5 Subekti dan R. Tjiptasudibio, Kitab Unidang-undang Hukum Perdata terjemahanBurgerlijk Wetboek. Mariam Danu Badrul-zaman, Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung, Alumni, 1983
Indrajaya,  Penyelesaian  Sengketa  Pelaksanaan  Perjanjian  Lelang  Sungai  di  Bidang  Perikanan  di  Kecamatan  Tanjung  Lago Kabupaten Banyuasin
perjanjian  lelang  ini  bukan  benda  atau  hewan,  melainkan  sungai.  Dalam  prakteknya,  tradisi  lelang  sungai  ini  sudah dilakukan cukup lama terutama di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
Meskipun sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan daerah perairan namun tradisi lelang sungai ini tidak mudah dijumpai di Indonesia, karena itu dengan adanya tradisi ini yang memiliki ciri khas yang berbeda dari wilayah perairan  lainnya  yang  ada  di  nusantara  ini.  Hal  ini  ada  dan  menjadi  kearifan  lokal  dan  menjadi  budaya,  yang  patut dilestarikan. Sehungga membuat wilayah ini menjadi terkenal akan warisan budaya yang turun-temurun.
Dengan semakin berkembangnya zaman maka dari itu hasil sungai yang melimpah dimiliki Desa Bunga Karang ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat desa, terutama para nelayan.
Nelayan adalah mereka yang mata pencaharian pokoknya di bidang penangkapan ikan dan yang hidup di daerah perairan  atau  pantai  yang  secara  geografis  masyarakat  nelayan  adalah  masyarakat  yang  hidup,  tumbuh  dan berkembang  di  kawasan  pesisir,  yakni  suatu  kawasan  transisi  antara  wilayah  darat  dan  laut 6 .    Sesuai  dengan  lokasi yang  diambil  Kecamatan  Tanjung  Lago  yang  mayoritas  penduduknya  berdiam  di  pinggir  sungai  atau  lebih  dikenal masyarakat pesisir. Para nelayan disini didominasi oleh nelayan tradisional sebagai pelaku usaha perikanan, kegiatan ekonomi penduduk yang utama dilakukan adalah menangkap ikan.
Dalam  prakteknya,  dengan  mayoritas  penduduk  bermata  pencaharian  nelayan  yang  hanya  dilakukan  secara tradisional maka perekonomian di desa bunga karang tidak berjalan baik,  kurangnya pembeli membuat sumber daya yang  melimpah  seakan  tidak  menguntungkan  bagi  masyarakat  desa  terutama  para  nelayan,  Hal  ini  dikarenakan kesulitan  dalam  pemasaran  hasil  tangkapan  mereka.  Oleh  karena  Memudahkan  penjualan  hasil  tangkapan  nelayan maka Pemerintah Kecamatan Tanjung  Lago mengadakan lelang sungai yang di khususkan hanya bagi putera daerah atau  masyarakat  asli  daerah  tersebut,  dengan  tujuan  pemenang  lelang  sebagai  jembatan  bagi  para  nelayan  untuk penjualan hasil tangkapan ikan jaringan pasar yang lebih luas. Hal ini bukan tanpa alasan karena biasanya pemenang lelang suangi adalah mereka yang memiliki jaringan dan modal besar, sehingga dengan mudah hasil ikan yang didapat akan di Psarkan ke berbagai daerah khsusnya di Sumatera Selatan.
Lelang  merupakan  suatu  proses  jual  beli  barang  atau  jasa  dengan  cara  membuka  penawaran  yang  kemudian dijual  pada  penawar  dengan  harga  tertinggi.  Terdapat  beberapa  macam  variasi  lelang  yang  bergantung  pada  batas minimum penawaran, durasi lelang, hingga cara penentuan pemenang dari lelang ini. 7
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  27/PMK.06/2016  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin  meningkat  atau  menurun  untuk  mencapai  harga  tertinggi,  yang  didahului  dengan  pengumuman  lelang biasanya  lelang  dilakukan  dengan  datang  ke  tempat  lelang,  melakukan  proses  administrasi,  dan  mengikuti  lelang  di lokasi dengan mengacungkan tangan atau menunjukkan nomor peserta lelang. 8
Tujuan  dilakukannya  lelang  bukan  hanya  untuk  mencari  pengepul  untuk  nelayan  sebagai  jembatan  penjualan ikan ke pasar tapi untuk menciptakan perekonomian yang mandiri dengan melibatkan semua warga untuk mengelola asil alam mereka sendiri agar tercipta perekonomian yang baik dengan asas kepercayaan.
Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji ke pada seorang lain atau dimana dua orang  itu  saling berjanji untuk melaksanakan suatu  hal 9 . Mengenai bentuk suatu perjanjian tidak ada  ketentuan  yang mengikat,  karena  itu  perjanjian  dapat  di  buat  secara  lisan  dan  tulisan.  Dalam  hal  dibuat  secara  tertulis,  perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu,  undang-undang  menentukan  bentuk  tersendiri  sehingga  bila  bentuk  itu  di  ingkari  maka  perjanjian  tersebut tidak  sah 10 .  Dengan  demikian  bentuk  tertulis  suatu  perjanjian  tidak  sebagai  alat  pembuktian,  tetapi  juga  untuk memenuhi syarat adanya peristiwa (perjanjian)
Menurut Pasal 1313 KUHPerdata,perjanian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya tersedia hak dan masing-masing pihak. 11
Berdasarkan pada asas  kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata, para pihak  dalam kontrak bebas untuk  membuat  perjanjian,  apapun  isi  dan  bagaimanapun  bentuknya: “Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah
6 Kusnadi. Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir . (Jember. Ar-ruzz Media, 2009), hlm 7
7 Nm Wahyu Kuncoro, Resiko Jual Beli Property, (Jakarta, Raih Asa Sukses. 2015)    hlm 265
8 Ni  Kadek  Ayu  Ena  Widiasih,  I  Made  Sarjana. Risalah  Lelang  Sebagai  Akta  Otentik  engganti  Akta  Jual  Beli  Dalam Lelang . Journal Ilmu Hukum.Bali, 2016, hlm.3
9 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan , (Jakarta, Sinar Grafika, 2017). hlm 42
10 Ibid .hlm43
11 Soesilo,Pramudji, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Rhedbook Publisher Buku Ke 3, 2008, hlm 298
Indrajaya,  Penyelesaian  Sengketa  Pelaksanaan  Perjanjian  Lelang  Sungai  di  Bidang  Perikanan  di  Kecamatan  Tanjung  Lago Kabupaten Banyuasin
berlaku  bagi  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.” Akan  tetapi,  yang  perlu  kita  ingat  bahwa  asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata. 12 Syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 – Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu : 1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan ini berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk  mengikatkan  diri,  di  mana  kesepakatan  itu  dapat  dinyatakan  secara  tegas  maupun  diam- diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (dwaling, mistake) , paksaan (dwang, dures) , dan penipuan (bedrog,  fraud) .  Secara a  contrario ,  berdasarkan  Pasal  1321  KUHPerdata,  perjanjian  menjadi  tidak  sah,  apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
2. Kecakapan  para  pihak.  Menurut  Pasal  1329  KUHPerdata,  pada  dasarnya  semua  orang  cakap  dalam  membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak,  yang  paling  tidak  barang  yang  dimaksudkan  dalam  perjanjian  ditentukan  jenisnya.  Menurut  Pasal  1333 KUHPerdata,  objek  perjanjian  tersebut  harus  mencakup  pokok  barang  tertentu  yang  sekurang-kurangnya  dapat ditentukan  jenisnya.  Pasal  1332  KUHPerdata  menentukan  bahwa  objek  perjanjian  adalah  barang-barang  yang dapat diperdagangkan.
4. Sebab  yang  halal.  Sebab  yang  halal  adalah  isi  perjanjian  itu  sendiri,  yang  menggambarkan  tujuan  yang  akan dicapai  oleh  para  pihak.  Isi  dari  perjanjian  itu  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan,  maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata 13
Dalam  prakteknya  perjanjian  lelang  sungai  yang  dibuat  para  pihak  di  Kecamatan  Tanjung  Lago  Kabupaten Banyuasin  dilakukan  dengan  cara  lisan  atau  dengan  kata  lain  hanya  menggunakan  asas  kepercayaan  dari  para  pihak yang berjanji. Hal ini sulit untuk metegakkan sanksinya jika dikemudian hari terjadi wanprestasi yang dilakukan salah satu  pihak.  Oleh  karena  itu  tanpa  adanya  sanksi  hukum  yang  tegas  maka  perjanjian  itu  tidak  akan  berjalan  secara maksimal bahkan perjanjian itu akan selalu dianggap lemah di mata hukum maupun di mata orang-orang yang terikat dalam perjanjian tersebut.

## METODE
Dalam kegiatan penelitian, khususnya penelitian ilmiah, pasti menggunakan metode yang logis dan sistematis. Secara  etimologi  metodelogi  berasal  dari  bahasa  Yunani,    yaitu  methodus  dan  logos  yang  memiliki  arti  cara  kerja bertujuan  untuk  memahami  obyek  sasaran  yang  bersangkutan.  Penelitian  jurnal    ini  menggunakan  metode    hukum normatif  empiris yaitu gabungan pendekatan normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris 14 . Metode penelitian ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  Bunga  Karang  Kecamatan  Tanjung  Lago  terletak  di  Kabupaten  Banyuasin  dengan  luas  wilayah  82.010 (ha) dengan jumlah penduduk 36.259 jiwa yang mayoritas tinggal di pesisir  sungai menjadikan Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago sebagai desa yang mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan tradisional. Dengan  demikian  pemerintah  desa  yang  terdahulu  yang  di  pimpin  oleh  seorang  Persirah  dan  pemangku  adat mempunyai  pemikiran  untuk  mengelola  sumber  daya  yang  ada  untuk  di  manfaatkan  sebaik  mungkin  dengan  cara mengelola  secara  langsung  tanpa  bantuan  orang  dari  luar  daerah  agar  masyarakat  sekitar  dapat  mandiri  dengen mengelola  hasil  kekayaan  alam  daerahnya  sendiri  dan  salah  satu  cara  untuk  membuka  lapangan  pekerjaan  bagi masyarakat sekitar
Pelaksanaan  lelang  sungai  di  bidang  perikanan  merupakan  kearifan  lokal  yang  berada  di  Desa  Bunga  Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin yang sudah ada sejak lama sebelum Kabupaten Banyuasin itu sendiri berdiri lelang di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung  Lago yang dilaksanakan  setiap  tahun dengan objek lelang nya  adalah  sungai,  di  tiap-tiap  desa  memiliki  batas  wilayah  lelangnya  masing-  masing.  Untuk  menentukan  wilayah lelang setiap desa memiliki tim yang terdiri dari koordinator (kades) , sekretaris, bendahara, anggota dan ketua lelang sungai. 15
12 Suyanto, Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Surabaya, Cv Jagad Publishing, 2020), hlm 165
13 Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata).Jurnal Pelangi Ilmu. Vol 05, 2012, hlm 4
14 Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta 1986,    hlm. 27
15 Hasil  Wawancara  Dengan  Kepala  Desa  Bunga  Karang  di  Desa  Bunga  Karang  Pada  Tanggal  10  Agustus  2020.  Pukul 10.30 Wib
Indrajaya,  Penyelesaian  Sengketa  Pelaksanaan  Perjanjian  Lelang  Sungai  di  Bidang  Perikanan  di  Kecamatan  Tanjung  Lago Kabupaten Banyuasin
Dalam pelaksanaanya Tim tersbut bertugas untuk menentukan batas-batas wilayah yang akan dilelang dan tim tersebut  juga  bertugas  sebagai  yang  membuat  perjanjian  dan  peraturan  didalam  lelang,  dalam  pelaksanaanya perjanjian di buat dengan bermusyawarah dengan masyarakat sekitar, perjanjian yang di muat dalam lelang sungai di Desa  Bunga  Karang  Kecamatan  Tanjung  Lago  adalah  asas  kebebasan  berkontrak  dalam  pelaksanaan  perjanjiannya dengan demikian hukuman yang diterima adalah kehilangannya kepercayaan, dalam pelaksanaanya Perjanjian adalah suatu  peristiwa  dimana  seseorang  berjanji  ke  pada  seorang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan suatu hal. Mengenai bentuk  suatu perjanjian tidak  ada ketentuan  yang mengikat, karena  itu perjanjian dapat di buat secara lisan dan tulisan. 16
Menurut  tokoh  adat  dan  tokoh  masyarakat  setemapat,  lelang  sungai  ini  sudah  ada  sejak  lama  sebelum Kabupaten Banyuasin berdiri, dahulunya lelang sungai ini masih menggunakan hukum adat sebagai penyelesaiannya apabila  ada  yang  melanggar,  hukum  adat  lah  yang  menjadi  acuan  untuk  sanksi  bagi  para  pelanggar,  namun  seiring waktu peraturan adat di anggap tidak memiliki sanksi yang tegas dan dirasa tidak cukup kuat untuk mengikat pihak- pihak yang terlibat dalam perjanjian lelang tersebut. 17
Seiring berjalannya waktu hukum adat yang menjadi landasan hukum dari lelang sungai sekarang sudah beralih menjadi perjanjian tertulis yang di buat secara seksama oleh pemerintah desa di bantu tokoh adat dan masyarakat desa namun  karena  kurangnya  pemahaman  hukum,  membuat  perjanjian  tersebut  dirasa  penulis  masih  kurang  karena peraturan  tersebut  hanya  mengikat  dua  pihak  saja  yaitu  pemerintah  desa  dan  pemenang  leleng,  sedangkan  nelayan memiliki kebeasan tanpa adanya peraturan yang mengikat nelayan agar tidak bersikap sewena-wena.
Menurut effendi selaku kepala dusun perjanjian tersebut hanya memuat perjanjian antara pemenang lelang dan pemerintah desa yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak, sedangkan perjanjian antara pemenang lelang dengan nelayan tidak ada, hanya membuat perjanjian memalui lisan saja. 18
Menurut Ismail selaku nelayan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengikat membuat nelayan menjadi bebas melakukan aktivitas mencari ikan, dan tidak ada sanksi apapun membuat nelayan merasa tidak ada hal yang harus di takutkan. 19
Menurut  kepala desa,mengatakan sanki yang akan di terima oleh pelanggaran lelang  yaitu  di beri teguran atas pelanggaran  ringan,  jika  pelanggaran  di  anggap  berat  maka  pemenang  lelang  akan  di  ancam  tidak  dapat  mengikuti kembali lelang di tahun-tahun berikutnya dan pemenang lelang akan di laporkan kepihak yang berwajib.
Menurut  Iwan  selaku  pemenang  lelang,  sebagai  pemenang  lelang  sebenarnya  merasa  keberatan  dengan  isi perjanjian  tersebut  karena  pemenang  lelang  harus  bertanggung  jawab  atas  apapun  kegiatan  yang  dilakukan  nelayan dalam  mencari  ikan,  jika  ada  yang  melanggar  peraturan  dengan  menggunakan  racun,  bom,  atau  setrum  listrik  jika ketahuan pihak desa maka yang akan bertanggung jawab atas tindakan itu adalah pemenang lelang.
Jadi  pemenang  lelang  akan  menerima  sanksi  teguran  sampai  yang  terberat  adalah  pemenjaraan  jika  terbukti melanggar  isi  dalam  perjanjian  tersebut,  akan  tetapi  nelayan  yang  mempunyai  pengaruh  penting  dalam  perjanjian hanya mendapatkan sanksi teguran dan larangan mencari ikan oleh pemenang lelang di sungai yang di menangkannya, hal  ini  menurut  penulis  di  anggap  tidak  relevan  karena  ada  pihak  yang  di  rugikan  oleh  tindakan  nelayan  jika melakukan kegiatan mencari ikan secara illegal dengan menggunakan alat-alat yang di anggap berbahaya dan merusak ekositem ikan dan lingkungan sekitarnya.
Maka dari itu pemerintah desa selaku badan  yang membuat peraturan harus membuat perjanjian  khusus untuk pemenang lelang dan nelayan agar tidak ada yang merasa di rugikan dari tindakan yang dilakukan masing-masing, dan agar  adanya  rasa  kesinambungan  antar  sesama.  Adanya  sanksi  di  setiap  pelanggaran  dan  memiliki  efek  jerah, membuat  setiap  pelaku  yang  akan  melalakukan  berfikir  akan  dampak  dari  apa  yang  mereka  lakukan  dan  harus bertanggung jawab atas tindakan apa yang mereka lakukan. Dengan begitu tidak akan ada lagi tindakan semena-mena yang di lakukan dan tidak akan merugikan pihak manapun.

## SIMPULAN
Dari  uraian  latar  belakang  dan  hasil  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Penyelesaian  perselisihan lelang  sungai  apabila  ada  salah  satu  pihak  yang  wanprestasi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  lelang  sungai  dibidang perikanan antara pemenang lelang, nelayan, dan Pemerintah desa  yaitu antara pemerintah desa dan pemenang lelang jika salah satu pihak ada yang wanprestasi maka akan di lakukan musyawarah antara kedua belah pihak apa bila tidak dapat diselesaikan maka dapat mengambil  jalur hukum. Sedangkan jika terjadi perselisihan  antara pemenang  lelang dan nelayan maka penyelesaiannya hanya berupa teguran dan akan hilangnya kepercayaan dari salah satu pihak tanpa adanya sanksi
16 I Ketut Oka Setiawan,loc.cit.hlm. 42
17 Hasil Wawancara Tokoh Adat di Desa Bunga Karang Pada Tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 15.00 Wib
18 Op.cit, tgl 11 Agustus Pukul 09.00 2020 Wib
19 Hasil Wawancara Dengan Nelayan di Desa Bunga Karang Pada Tanggal 11 Agustus 2020. Pukul 11.30 Wib
Indrajaya,  Penyelesaian  Sengketa  Pelaksanaan  Perjanjian  Lelang  Sungai  di  Bidang  Perikanan  di  Kecamatan  Tanjung  Lago Kabupaten Banyuasin

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Achmad Ichsan , Hukum Perdata IB , Jakrta, Pembimbing Masa, 1969 Kusnadi, Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir, Jember. Ar-ruzz Media, 2009 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan , Jakarta, Sinar Grafika, 2017 Soesilo,Pramudji, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Rhedbook Publisher Buku Ke 3, 2008 Mariam Danu Badrul-zaman, Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung, Alumni, 1983 Ny.  Sri  Soedewi  M.  Sofwan, Hukum  Perutangan ,  terjemahan  Verbintenissenrecht  bagian  dari  Inleiding  Nederlands Burgerlijk Rccht oleh Mr. Dr. HFA Vollmar, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fak. Hukum UGM, 1975, lihat buku E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ikhtiar, cet. IV, 1957 Nm Wahyu Kuncoro, Resiko Jual Beli Property, Jakarta, Raih Asa Sukses. 2015 Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, I Made Sarjana. Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang . Journal Ilmu Hukum.Bali, 2016 Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata). Jurnal Pelangi Ilmu. Vol 05, 2012 RM. Suryodiningrat, Azas-Azas Hukum Perikatan , Bandung: Tarsito, 1985 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Perikatan, Surabaya,  Bina Ilmu, 1979 Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta 1986 Subekti dan R. Tjiptasudibio, Kitab Unidang-undang Hukum Perdata terjemahan Burgerlijk Wetboek Suyanto, Hapusnya  Hak  Atas  Tanah  Akibat  Penitipan  Ganti  Rugi  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan Umum, Surabaya, cv Jagad Publishing, 2020