## PRINSIP TANAH WALAKA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT TOLAKI DALAM SISTEM PERTANAHAN
Olivia Muldjabar Olivia.livi111@gmail.com
Mahasiswa pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Airlangga

## ABSTRAK
Isu tentang eksistensi hak ulayat perlu mendapat pemikiran yang logis dan proporsional, dimana pandangan  mengenai  hal  tersebut  yakni  disuatu  pihak  terdapat  kekhawatiran    bahwa  tanah ulayat  yang  semula  sudah  tidak  ada  kemudian  dinyatakan  hidup  lagi,  dan  di  pihak  lain  ada kekhawatiran bahwa semakin meningkatnya kebutuhan atas tanah akan semakin mendesak hak ulayat yang keberadaannya dijamin oleh Pasal 3 UUPA. Demikian pula dengan masyarakat Suku Tolaki  yang  mempunyai  Hukum  Adat  mengenai  pertanahan.  Penguasaan  Tanah  Adat  menurut adat Tolaki dikenal ada Tanah Adat yang dikuasai dan dimiliki baik secara perorangan maupun berkelompok.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  3  UUPA  dikaitkan  dengan  tanah  Walaka  yang dikuasai  secara  berkelompok  sebagai  suatu  kesatuan  masyarakat  adat  akan  diakui keberadaannya sepanjang itu masih ada.

## A. PENDAHULUAN
Pengaturan  masalah  pertanahan  di  Indonesia  terdapat  dalam  Undang-Undang Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria mengatur  mengenai  pemilikan,  penguasaan  dan  penggunaan  tanah  sehingga  semua tanah  dalam  wilayah  kedaulatan  Bangsa  Indonesia    dipergunakan  dengan  sebenar- benarnya  bagi  kemakmuran  rakyat  baik  secara  perorangan,  badan  usaha  maupun gotong royong.
Pada  masa  sebelum  UUPA  berlaku  telah  terjadi  dualisme  hukum  dibidang pertanahan,  yaitu  berlakunya  Hukum  Adat  disamping  Hukum  Barat.  Bagi  anggota masyarakat  yang  tunduk  pada  Hukum  Barat  maka  hak-hak  atas  tanahnya  pada umumnya  telah  terdaftar.  Sedangkan  bagi  anggota  masyarakat  yang  tunduk  pada Hukum Adat umumnya hak-hak atas tanahnya belum terdaftar sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan kesulitan bila terjadi sengketa tanah.
Sebelum  dikeluarkannya  Undang-Undang  No.  5  tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  sistem  pertanahan  Indonesia  masih  bersifat  dualisme  di
e-ISSN 2621-6159
mana pengaturan dan kepemilikan tanah di dasarkan dua konsep hukum yakni hukum belanda dan hukum adat akibatnya sering meninbulkan implikasi hukum antara kedua sistem  hukum  tersebut.Untuk  menghilangkan  seperti  dualisme  tersebut  maka pemerintah  menganggap  perlu  untuk  mengagas  konsep  hukum  yang  pasti  dan mengahapuskan  dualisme  hukum  yang  dianut  oleh  masyarakat  Indonesia.  Dualisme hukum di hapus  dimaksudkan agar masyarakat  Indonesia mendapatkan dasar hukum yang jelas mengenai perlindungan hak-hak hukum atas tanah serta ruang lingkupnya.
Berkaitan dengan tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat Adat berdasarkan Hukum  adatnya  masing-masing  tetap  diakui  dalam  UUPA  sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 3 UUPA yaitu:
“Dengan mengingat  ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat  dan  hak-hak  yang  serupa  itu  dari  masyarakat-masyarakat  hukum  adat, sepanjang  menurut  kenyataannya.  masih  ada,  harus  sedemikian  rupa  sehingga sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan  Negara,  yang  berdasarkan  atas persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang    dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.
Pembuktian atas tanah Walaka dilakukan secara kelompok dengan mengunakan mekanisme  pembuktian  secara  terbalik  bahwa  masyarakat  tersebut  secara  turun temurun telah mendiami lokasi tersebut, selain itu harus terdapat komunitas adat yang tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  masyarakat  yang  mana  komunitas  adat  tersebut memelihara segenap ekosistem yang ada dalam areal tanah Walaka tersebut.
Besar lahan atau luas tanah Walaka pada dasarnya merupakan suatu pernyataan dari raja-raja terdahulu yang kisarannya biasanya diukur dengan batasan gunung yang satu  dengan  gunung  yang  lain,karena  pada  dasarnya  tolak  ukur  untuk  menyatakan luasan  tanah  Walaka  pada  saat  itu  tidak  seperti  sekarang,  karena  sekarang  cara pengukuran tanah dengan system yang dipakai oleh Badan Pertanahan Nasional dengan menggunakan alat ukur dan batasan-batasan patok.
Daerah  Kecamatan  Abuki  merupakan  daerah  yang  berada  di  wilayah  hukum Kabupaten  Konawe  masih  menganut  kearifan  lokal  sebagai  hal-hal  yang  mengatur masyarakat  yang  memiliki  kekuatan  hukum  bagi  masyarakatnya  serta  masih
e-ISSN 2621-6159
terdapatnya  masyarakat  adat  yang  mendiami  sebuah  areal  pertanahan  secara  turun temurun  serta  tanah  tersebut  dikuasai  secara  perorangan  dan  kolompok  oleh masyarakat di tempat tersebut.
Terkait  dengan  keberadaan  tanah  Walaka  tersebut  bahwa  ada  keinginan  dari masyarakat  untuk  tetap  adanya  pengakuan  terhadap  Tanah  Walaka  namun  disisi  lain kerap  tanah  Walaka  tersebut  dijadikan  sebagai  areal  pembangunan  ataupun  tempat pengolahan kayu oleh pemerintah setempat.
Permasalahan  yang  timbul  di  daerah  tersebut  yang  melahirkan  sengketa  hak ulayat atas kepemilikan tanah ialah adanya rencana pengelolaan hutan rakyat yang di dalamnya  terdapat  ekosistem  tumbuhan  dan  hewan  yang  mendiami  tempat  tersebut untuk dikelolah oleh salah satu perusahaan pengelolaan kayu yang mendapat izin hak pengelolaan  hutan  (HPH)  di  tempat  tersebut.  Hal  tersebut  tidak  disetujui  oleh masyarakat dengan alasan bahwa pengelolaan kayu akan merusak ekositem di tempat tersebut  yang  telah  lama  dijaga  dan  dipelihara  oleh  masyarakat  serta  didiami  secara turun-temurun.
Oleh sebab itu, sengketa yang timbul antara kedua belah pihak tersebut hingga saat  ini  mendapatkan  perhatian  yang  cukup  besar  dari  berbagai  pihak  terutama sengketa tersebut melahirkan pro dan kontra dari sebagian masyarakat, dimana disatu sisi  pengelolaan  kayu  dapat  menguntungkan  masyarakat  karena  dapat  menyerap tenaga kerja dan mendatangkan keuntungan ekonomi dan disisi lain perbuatan tersebut dapat  merusak  kelangsungan  hidup  masyarakat  dan  ekosistemnya  yang  hidup  dan berkembang di daerah tersebut.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. TENTANG HAK ULAYAT
Hak  ulayat  sebagai  istilah  teknis  yuridis  adalah  hak  yang  melekat  sebagai kompetensi  khas  pada  masyarakat  hukum  adat,  berupa  wewenang/kekuasaan mengurus  dan  mengatur  tanah  seisinya  dengan  daya  laku  ke  dalam  maupun  ke  luar, (Maria, S.W Sumardjono, 2007:55)
Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh  UUPA merupakan hal yang wajar, karena hak  ulayat  beserta  masyarakat  hukum  adat  telah  ada  sebelum  terbentuknya  negara Republik  Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus  1945.  Pasal  3  UUPA  menegaskan
e-ISSN 2621-6159
pengakuan tersebut yang menyebutkan “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal  1  dan  Pasal  2  UUPA,  pelaksanaan  hak  ulayat  dan  hak-hak  serupa  ini  dari masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  menurut  kenyataannya  masih  ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengankepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang- undang  dan  peraturan  peraturan  lain  yang  labih  tinggi”  (Maria  S.W.  Sumardjono, 2007:54).
Hak  Ulayat  dalam  pasal  kepustakaan  hukum  adat  dan  dikalangan  masyarakat hukum  adat  diberbagai  daerah  dikenal  dengan  nama  yang  berbeda-beda.  Hak  Ulayat merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua  tanah  termasuk  dalam  lingkungan  wilayah  suatu  masyarakat  hukum  adat tertentu, yang merupakan tanah milik bersama (kelompok) adat suatu daerah, (Arie S. Hutagalung, 2005:69).
Adapun yang dimaksud dengan hak ulayat atas jasa Van Vollenhoven dalam hal ini diperoleh penjelasan yang tegas, beliau menamakan hak tersebut beschikkinggsrecht.
Perkataan  ini  telah  diterima  oleh  umum  dan  sekarang  sudah  lazim  dipakai beschikkinggsrecht adalah  suatu  hak  tanah  yang  berlaku  di  Indonesia,  suatu  hak  yang tidak  dapat  dipecah-pecahkan  dan  mempunyai  dasar  keagamaan  (religi)  hak  tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan hukum perdata eropa ( Burgerlijk Weetboek ), (Atang, R. Ranoemihardja, 1982:55).
Mr. C.C.J. Maassen dan A.P.G Hens dalam bukunya Agraris cheregelingen Voor het Gouvernementsgebied  Van  Java  and  Madura  (peraturan-peraturan  agraris  didaerah gubenemen Jawa dan Madura), bahwa hak ulayat ( beschikkinggsrecht ) adalah hak desa menurut  adat  dan  kemauannya  untuk  menguasai  tanah  dalam  lingkungan  daerahnya buat kepentingan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang lain (orang asing) dengan membayar kerugian kepada desa, dalam hal mana desa itu sedikit banyak turut campur dengan pembukaan tanah itu dan turut bertanggung jawab terhadap perkara- perkara yang terjadi di situ yang belum dapat diselesaikan (Boedi Harsono, 1997:54).
Subyek  hak  ulayat  ini  adalah  masyarakat  hukum  adat,  baik  yang  merupakan persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (tertorial) maupun yang didasarkan pada keturunan (geneologis) yang dikenal dengan berbagai nama yang
e-ISSN 2621-6159
khas  didaerah  yang  bersangkutan  misalnya  suku,  marga,  dati,  dusun,  Negara  dan sebagainya (Arie S. Hutagalung, 2005:70).
Secara  umum,  setidaknya  ada  empat  karakteristik  pokok  bentuk  penguasaan tanah menurut hukum adat, yaitu  tidak adanya kepemilikan mutlak, penguasaan yang bersifat inklusif, larangan untuk memperjual belikan tanah (meskipun untuk tanah yang sudah  dikuasai  secara  pribadi).  Ketiga  sifat  ini  saling  mengkait,  yang  dilandasi  oleh paradigma  pokok  bahwa  sesungguhnya  tanah  adalah  sumberdaya  yang  khas  tidak sebagai mana sumberdaya ekonomi lain. Karena jumlahnya yang terbatas, maka tanah harus  digunakan  secara  adil,  dan  harus  mampu  memberi  kesejahteraan  bagi  seluruh orang di muka bumi. Untuk itu, tanah jangan dijadikan sebagai komoditas. (Nofend St. Mudo,www.google.com, Akses Tanggal 9 Juli 2008)
a. Sifat  pertama,  tanah  tidak  dapat  dikuasai  secara  mutlak,  Sifat  khas penguasaan tanah menurut hukum adat yang menyatakan bahwa tanah tidak dapat  dimiliki  secara  mutlak  ditemukan  dalam  beberapa  literatur.  Dalam sistem  hukum  adat  sebagai  contoh,  dipisahkan  antara  "tanah"  dan  "ulayat" dengan azas terpisah horizontal. Artinya, tanah secara fisik adalah tetap milik komunal  dan  tidak  boleh  berpindah  tangan  kepemilikannya;  sedangkat pengaturan  ulayat  (atau  pemanfaatannya)  berada  di  bawah  kewenangan penghulu.
b. Sifat  kedua,  penguasaan  tanah  bersifat  inklusif,  Tidak  adanya  kepemilikan mutlak,  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  sifat  inklusifitas  dalam  penguasaan. Dalam pengertian ini, selain seluruh tanah suku dapat dikuasai oleh seluruh anggota suku, tentunya dengan prosedur tertentu; bahkan orang-orang yang datang  dari  luar  suku  pun  dapat  memanfaatkannya.  Artinya,  orang  yang berasal  dari  satu  etnis  berkesempatan  mengerjakan  tanah  yang  jelas-jelas berada  di  wilayah  suku  lain.  Hak  tersebut  tentunya  dengan  terlebih  dahulu memenuhi  kewajiban  tertentu,  misalnya  berupa  pemberian  sejumlah  uang maupun upeti dan hadiah. Inti dari kewajiban ini sesunggunya bukan kepada nilai ekonomi dari pemberian itu, tapi semata merupakan bentuk pengakuan
e-ISSN 2621-6159
hukum  belaka,  bahwa  seseorang  mengajukan  diri  untuk  mengolah  sebidang tanah yang merupakan ulayat dari satu komunitas suku tertentu.
c. Sifat  ketiga,  tanah  tidak  boleh  diperjual  belikan.  Di  hukum  adat  aturan  adat terhadap  tanah  ulayat  dapat  dikatakan  sangat  "keras"  dan  "tegas",  karena tanah  tidak  boleh  diperjualbelikan  ataupun  digadaikan.  Jika  sudah  pernah tergadai  maka  wajib  ditebus,  dan  bila  pernah  terjual  wajib  mengganti bayarannya.
Jika  disandingkan  dengan  hukum  Islam,  penguasaan  tanah  ( ownership  of  land ) terbagi atas tiga bentuk, yaitu:
a. tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat ( lands owned by society ),
b. tanah-tanah yang dikuasai oleh negara ( lands owned by state ),
c. tanah-tanah  yang  dikuasai  secara  individual  ( lands  owned  by  private individuals ).
2. KEDUDUKAN TANAH WALAKA SETELAH BERLAKUNYA UUPA.
Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang berlaku pada tanggal 24 September 1960, sebagai instrumen hukum yang tertulis yang mengatur tentang pertanahan nasional dan sistem kepemilikanya ternyata belum dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  seluruh  masyarakat  Indonesia,  dimana  masih  adanya sebagian  masyarakat  yang  melakukan  pengaturan  kepemilikan  tanah  berdasarkan hukum  adatnya,  salah  satu  daerah  tersebut  adalah  suku  adat  Tolaki  di  Kecamatan Abuki. Namun demikian masyarakat adat Tolaki Kecamatan Abuki masih menggunakan hukum  sebagai  instrumen  hukum  yang  mengatur  tanah  mereka  yang  ditentukan  oleh opue anamotuo (nenek moyang) tetapi tidak berarti UUPA menjadi tidak berlaku hanya sifatnya opsional (pilihan) jika hukum adat tidak mengaturnya.
Di Kecamatan Abuki dalam kepemilikan tanah dikenal adanya hak-hak atas tanah menurut  Hukum  Adat,  dimana  hak-hak  Atas  Tanah  yang  diatur  dalam  Hukum  Adat Tolaki sehubungan dengan Pemilikan, Penguasaan dan Penggunaan telah dikuasai oleh suatu  kelompok  yang  disebut Tobu .  Hal  itu  karena  Suku  Tolaki  memandang  bahwa setiap  diri  manusia  itu  harus  hidup  berkelompok  dalam  bentuk  kehidupan  bersama atau membentuk kelompok hidup yang biasa mereka sebut Measo Wonua atau Measo
e-ISSN 2621-6159
Raha (mempunyai  suatu  tempat  tinggal)  yang  tempat  itu  bukan  milik  sendiri  tetapi milik banyak orang, yaitu dikenal dengan istilah Kowonuano (yang mempunyai negeri).
Suku  Tolaki  mengakui  jika  akibat  adanya  kelompok  tempat  tinggal  bersama mereka itu mempunyai pula Hak-Hak Atas Tanah yang disebut Hanui’aa Wonua (milik kepunyaan  negeri)  atau Hanuno  O’kambo (milik  Kampung)  yang  mereka  pandang sebagai lawan  dari Hak Perorangan Atas Tanah yang mereka sebut Hanu Dowo (milik sendiri).
Mereka  mengakui  adanya  pendukung  atas  subyek  Hukum  Atas  Tanah  tersebut yang disebut Tutumo Drikee (yang mengetahui) yaitu adanya seorang (Tetua Adat) yang karena  kedudukannya  itu  secara  otomatis  menjadi  subyek  hukum  atas  Tanah  Milik Kelompok itu. Sedangkan obyeknya yaitu :
1. Owuta (Tanah)  yaitu  tempat  untuk  berladang  ( Mondau )  berkebun ( Mepombahora ) dan sebaliknya.
2. Alowoy (Air) yang mencakup sungai ( Aa Laa ), Rawa ( Aa Epe ), danau alamiah ( Aa Rano ).
3. Hutan  ( Ando  Olo )  yang  hasilnya  barguna  bagi  kepentingan  orang  banyak seperti tempat mengambil Daun Suku ( Tawa Huko ), Sukun Hutan ( Odai ) dan hasil-hasil lainnya.
4. Tanah tempat hidup binatang-binatang buruan ( Dumahu’a ), tempat beternak kerbau ( Walaka ) dan sebagainya.
Hak-hak atas tanah tersebut merupakan hak ulayat kedalam yang disebut Omana (Amanah), Hanu Aawonua (Milik Negeri), juga ada yang mengistilahkan Hanu Manuru (Milik  Bersama  Turun  Temurun)  yang  siapapun  tidak  berhak  mengklaimnya  sebagai milik pribadi.
Berlakunya Beschikingsrecht diwujudkan dalam bentuk-bentuk yaitu :
1. Bentuk  pembolehan  bagi  setiap  warga  kelompok  hukum  untuk  dapat menggunakan tanah dan segala tumbuhan, binatang dan segala sesuatu yang berada  diatasnya.  Tetapi  dalam  menggunakan  hak  itu  hanya  terbatas  untuk keperluan  hidup  bersama  keluarga,  seperti  mendirikan  rumah  ( Melaika ), berburu  ( Melambu ),  menggembala  ternak  ( Membakani ),  mengambil  hasil
e-ISSN 2621-6159
hutan diatasnya seperti rotan ( O’ue ), dan Suka ( Tawa Huku ), menangkap ikan ( Meika ) dan sebagainya.
2. Melalui izin Kepala Kelompok Hukum Adat setempat ( Pu Utobu/Toono Mot’o ) Hak  Kelompok  tersebut  dapat  ditumpangi  untuk  dimanfaatkan  oleh  orang yang  bukan  warga  kelompok.  Tetapi  hak  memegang  itu  tidak  dibolehkan untuk  digunakan  sesuai  dengan  kehendaknya,  melainkan  hanya  boleh digunakan dalam hal-hal yang dibenarkan oleh hukum kepatuhan (tidak boleh menjualnya,  memindah  tangankan  kepada  pihak  ketiga  tanpa  seizin  kepala adat/kelompok dan sebagainya).
3. Kepala  Kelompok (Pu  Utobu/Toono  Motu’o )  dapat  juga  menempatkan penggunaan  tanah  kelompok  untuk  kepentingan  sosial  seperti  tempat Perkuburan Umum ( Petano’a ), untuk mendirikan mesjid dan lain-lain.
Jelasnya  meskipun  penggunaan  Tanah  Kelompok  hanya  diperuntukkan  bagi warga  kelompok  itu  sendiri  (secara  kedalam),  namun  tidak  tertutup  kemungkinan orang  luar  dapat  pula  menggunakannya  sebagaimana  halnya  warga  kelompok  itu sendiri.
Adapun  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  orang-orang  luar  jika  hendak menggunakan Tanah Kelompok yaitu :
1. Orang  luar  harus  mengajukan  permohonan  lisan  secara  langsung  ( Mongoni Dowo ) kepada kepala kelompok tanpa melalui perantara.
2. Bagi  orang  bukan  warga  kelompok  hanya  dapat  diberikan  hak  numpang  oleh ( Mosaru ) dalam jangka waktu setahun panen.
Penggunaan  tanah  Walaka  bagi  masyarakat  pendatang  hanya  dapat  diberikan apabila  orang  tersebut  mengajukan  permintaan  kepada  tokoh  adat  dan  tanah  yang dipinjamkan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tempat tinggal hanya bisa berfungsi sebagai mata pencaharian.
Dalam  hal  bukan  warga  kelompok  setelah  mendapatkan  hak  milik  lantas menyalahgunakan  maka  akan  dipandang  sebagai  perbuatan  yang  tercela,  dimana Kepala  Kelompok  Hukum  Adat  Masyarakat  Tolaki  dalam  kedudukanya  sebagai
e-ISSN 2621-6159
penanggung  jawab  tertinggi  Atas  Tanah  Kelompok  dapat  menarik  kembali  Hak  Atas Tanah yang diberikan tanpa sepengetahuan si pemilik pertama atau si pembeli dalam hal terjadi jual beli.
Sedangkan mengenai hak-hak perorangan atas tanah terdapat suatu asas bahwa setiap  orang  untuk  memiliki  sebidang  tanah  melalui  suatu  proses  pemilikan  yang diisyaratkan  oleh  Hukum  Adat  pada  dasarnya  dapat  menggunakan  hak  tersebut menurut  kehendaknya  sendiri  tanpa  campur  tangan  dari  pihak  manapun  yang  bukan pemiliknya.
Adapun cara terjadinya hak milik menurut Hukum Adat Tolaki yaitu:
1. Dengan cara membuka hutan.
2. Dengan cara mewarisi ( Tiari ).
3. Karena hadiah atau pemberian orang ( Pomboweehinotono )
4. Karena kadaluarsa ( Puta ).
5. Dengan jalan membeli yang sah ( Mo’oli ).
Mengenai  kadaluarsanya  ini  dimaksudkan  tanah  gadai  yang  karena  tidak berhasil ditebus maka otomatis tanah tersebut jatuh menjadi hak si pemegang gadai.
Berkenaan  dengan  cara  terjadinya  hak  milik  membuka  hutan  yaitu  berladang ( Monda’u )  dikenal  adanya  istilah Potiso semacam  tanda  larangan  yang  merupakan sebilah  bambu  hidup  disisipkan  pada  batang  kayu  disekitar  lokasi  pilihan,  sehingga dengan  adanya  tanda  tersebut  menandakan  bahwa  lokasi  sekitar Potiso itu  telah  ada pemiliknya yang menurut Hukum Adat Tolaki sudah memperoleh hak membuka lokasi tersebut maka antara si pemasang tanda larangan dengan lokasi bersangkutan telah ada hubungan  hukum  yang  berstatus  hak  mengolah  awal.  Tetapi  si  pemasang  tanda larangan akan kehilangan haknya jika lokasi tersebut tidak diolahnya selama satu tahun panen,  sehingga  dianggap  kembali  menjadi  tanah  kelompok  dan  dapat  dimiliki  oleh orang lain dari warga kelompok yang berminat.
Sehubungan  dengan  pemilikan  dan  penguasaan  tanah  yang  bermula  dari  hak Potiso pada  masyarakat  Tolaki  menimbulkan  berbagai  jenis  Hak  Atas  Tanah  seperti Homa , Ana Homa dan Waworaha . Hak-hak atas tanah yang dimaksud merupakan suatu bentuk  penegasan  dari  status  sebidang  tanah  agar  dapat  diketahui  kekuatan  hukum
e-ISSN 2621-6159
yang melekat atas hak tersebut serta seberapa jauh dipertahankan jika terjadi sengketa tanah.
Hak Homa berasal  dari  kata Homa yang  berarti  sebidang  tanah  bekas  diolah seorang  anggota  masyarakta  yang  kemudian  ditinggalkan.  Bekas  garapan  tersebut meskipun  telah ditinggalkan selama beberapa tahun  tetapi pengelolah pertama masih dianggap memiliki hak atas tanah tersebut.
Anahoma adalah  bekas Homa yang  berulang  kali  diolah  oleh  seorang  tetapi belum ditanamii tanaman jangka panjang dan jika ditinggalkan akan kembali ditumbuhi semak-semak.
Dalam kenyataannya Anahoma ini diakui sebagai milik pembuka tanah pertama, dapat dipinjamkan kepada orang lain tetapi tidak boleh ditanami Anahoma lain. Hanya saja  jika  sudah  lama  ditinggalkan  tanah Anahoma ini  dapat  menjadi  milik Tobu . Meskipun  begitu  diakui  bahwa Anahoma memiliki  kekuatan  hukum  lebih  kuat  dari Homa .
Waworaha adalah sebidang tanah yang telah berulang kali dibuka dan di atasnya telah ditanami pula tanaman jangka panjang.
Jelasnya pengertian tanah Waworaha ini dinyatakan oleh Rustam. E. Tamburaka (status  dan  fungsi  tanah  dalam  kelompok  hidup  masyarakat  di  Sulawesi  Tenggara (sebuah laporan penilitian), 1985 : 42-43) sebagai berikut :
“ Waworaha: wawo artinya di atas, raha artinya rumah, arti letterlijknya adalah di atas  rumah,  tetapi  maknanya  bukan  demikian.  Makna  sesungguhnya  adalah sebidang  tanah  terdapat  tanaman  lama  yang  ditinggalkan  oleh  pemiliknya, sebagai bukti  authentic bahwa beberapa  tahun yang silam benar-benar pernah bertempat  dan  mengelola  di  atas  areal  tanah  tersebut,  secara  sah  dan  penuh adalah miliknya dan haknya”.
Jadi  tanah Waworaha menurut  hukum  adat  Tolaki  dianggap  sebagai  hak  milik yang  tidak  dapat  Karena  sangat  kuatnya  hubungan  hukum  antara  tanah  dengan pengelola tanah bersangkutan.
Selain hak-hak atas tanah dimaksud dikenal pula hak-hak atas tanah seperti Oepe dan  hak  Walaka Oepe atau Epe adalah  rawa-rawa  tempat  tumbunya  tanaman  pohon sagu.
e-ISSN 2621-6159
Dalam praktek hak Epe pada umumnya hanya dimiliki oleh kaum bangsawan dan turunannya.  Begitu  pula  dengan  tanah  Walaka  yang  biasa  disebut  sebagai  tempat Pengembala  atau  memelihara  biasanya  hanya  dimiliki  oleh  kaum  bangsawan  dan turunannya.
Menurut hukum adat Tolaki bahwa menandai dapat atau tidaknya suatu lokasi dinyatakan dengan tanah Walaka sebagai pemiliknya syarat-syarat sebagai berikut :
1. Lokasi tanah Walaka tersebut harus sedemikian rupa sifat alamiahnya harus merupakan padang alang-alang yang agak luas dan terletak dan di perapitan gunung  sekelilingnya  yang  disebut Anggalo .  Dengan  demikian  apabila  lokasi tersebut berbentuk padang terbuka yang tidak ada gunung sebagai pembatas alamiahnya, hal ini akan dianggap sebagai tanah Walaka milik parsekutuan.
2. Lokasi  tersebut  harus  didukung  dengan  adanya  sumber  air  minum  untuk kerbau. Apabila di lokasi tidak terdapat sumber mata air maka di belakng hari kalau sampai di terlantarkan dapat kembali dengan sendirinya menjadi tanah Walaka kelompok.
3. Juga harus terdapat di dalamnya tempat khusus untuk menabur garam untuk dijilati oleh binatang ternak (kerbau).
4. Harus  pula  terdapat  tanda-tanda  yang  meyakinkan  di  dalam  lokasi  itu  ada terdapat  bekas  tempat  membuat  rumah  kandang  (Laika  ngngiku)  oleh  si pemiliknya.
Jika  persyaratan  tersebut  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  si  pemiliknya  maka  tanah Walaka seperti itu lambat laun dapat diklaim kelompok sebagai bekas tempat mengikat kerbau yang dalam hukum adat Tolaki termasuk hak milik adat.
Sengketa tanah Walaka yang di klaim oleh masyarakat Tolaki Kecamatan Abuki merupakan  tanah  adat  hal  tersebut  memang  benar  hal  ini  di  buktikan  dengan  masih terpenuhinya  syarat  hukum  adat  Tolaki  yang  telah  diuraikan  di  atas  sehingga  tanah yang  menjadi  sengketa  itu  tidak  dapat  di  anggap  sebagai  tanah  nasional  melaikan sebagai tanah Walaka.
Hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan  di  dalam  UUPA    dimana  kepemilikan  tanah ulayat dapat menjadi sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
e-ISSN 2621-6159
1. Adanya  masyarakat  hukum  adat.  Masyarakat  hukum  adat  yang  dimaksud adalah masyarakat adat Tolaki yang hidup secara berkelompok dalam sebuah ikatan  kekerabatan  yang  didalamnya  diatur  dan  dikendalikan  oleh  sistem hukum yang telah disepakati bersama.
2. Adanya  tanah/wilayah  dengan  batas  tertentu  sebagai lebensraum yang merupakan  hak  ulayat.  Batasan  tanah  Walaka  diatur  dan  ditentukan  oleh masyarakat hukum adat Tolaki dan tanah tersebut meliputi tanah perkebunan maupun  tanah  pemeliharaan  sapi  dan  kerbau  atau  disebut  dalam  bahasa Tolaki Wuta Mombakani.
3. Adanya  kewenangan  masyarakat  hukum  adat  untuk  melakukan  tindakan- tindakan  tertentu.  Tindakan  tertentu  yang  dimaksud  adalah  tindakan mengatur pembagian tanah Walaka dan menyelesaikan menurut mekanisme hukum  adat  apabila  terjadi  sebuah  segketa  dan  bahkan  masyarakat  dapat memberikan  sanksi  kepada  seseorang  yang  melanggar  pemeliharaan  tanah Walaka.
Tanah Walaka diatur dan ditentukan oleh hukum adat Tolaki serta tanah Walaka harus  dijadikan  sebagai  tempat  mata  pencaharian  secara  kelompok  oleh  masyarakat adat  dan  bagi  pihak  yang  berusaha  menjualnya  mengalihfungsikan  tanah  Walaka tersebut  tanpa  kesepakatan  dari  tetua  adat  maka  dapat  diberikan  sanksi  berupa pengusiran dari areal tanah Walaka.

## C. PENUTUP
Kedudukan  tanah  Walaka  setelah  berlakunya  UUPA  adalah  tanah  Walaka  bagi masyarakat  adat  Tolaki  masih  tetap  ada  dan  diakui  keberadaannya  oleh  masyarakat adat  serta  syarat-syarat  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  3  UUPA  telah  sesuai  dengan mekanisme hukum yang berlaku. Ekstensi Tanah Walaka menurut Hukum Adat Tolaki terdiri  atas  dua  macam,  yaitu  Tanah  Walaka  milik  perorangan  atau  biasa  disebut dengan istilah Hano Dowo dan Tanah Walaka milik Kelompok. Khusus mengenai Tanah Walaka  milik  perorangan  ini  untuk  diakui  keberadaannya  oleh  masyarakat  Adat haruslah dapat dibuktikan sesuai dengan keberadaannya oleh masyarakat adat sesuai yang  diharuskan  dengan  Hukum  Adat  bersangkutan  dan  tanah  walaka  masih  tetap diakui oleh masyarakat hukum adat Tolaki setelah berlakunya UUPA.
e-ISSN 2621-6159

## DAFTAR PUSTAKA
Arie  S.  H.  (2005). Tebaran  Pemikiran  Seputar  Hukum  Tanah .  Jakarta:  Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
Atang,  R.  R.  (1982). Perkembangan  Hukum  Agraria  di  Indonesia .  Jakarta:  PT.  Raja Graffindo Persada.
Boedi, H. (1997). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Maria S.W. S. (2007). Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi . Jakarta: Penerbit Kompas.
Nofend St. Mudo, Akses Tanggal 9 Juli 2008. Penguasaan Menurut Hukum Adat . www.google.com .