## KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN DPR PAPUA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN KODE ETIK ANGGOTA DPRP PAPUA
Oleh: Edy Purwito Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura Arman Koedoeboen
Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura Mustakim Mahasiswa STIH Umel Mandiri Jayapura

## Abstrak
Pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999  yang diperbaharui  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009,  dan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  telah  merubah  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dari  sentralistik  menjadi  desentralistik.  Badan Kehormatan  (BK)  dibentuk  oleh  DPR  dan  merupakan  alat  kelengkapan  DPR  yang bersifat  tetap.  Badan  Kehormatan  (BK)  DPR,  sebuah  alat  kelengkapan  tetap  yang bertugas untuk menegakkan kode etik anggota dewan terbentuk. BK DPR adalah salah satu  bentuk  perwujudan  tanggung  jawab  moral  anggota  dewan  kepada  rakyat. Pembentukan  BK  DPR  merupakan  tanggapan  atas  sorotan  publik  terhadap  kinerja buruk  sebagian  anggota  DPR.  Badan  Kehormatan  DPR  dalam  fungsinya  melakukan penelitian  dan  pemeriksaan  terhadap  dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Anggota  DPR,  dan  pada  akhirnya  memberikan  laporan  akhir  berupa  rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi, sejauh mana  proses  monitoring  itu  telah  dilakukan.  Penelitian  ini  selanjutnya  diarahkan  untuk mereplikasi  model  konseptual  kajian-kajian  empiris  yang  telah  disebutkan  di  atas. Model  konseptual  penelitian  ini  lahir  dari  eksistensi  atau  pengembangan  model  dari kajian-kajian  empiris  seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas  yakni  dengan  fokus pengawasan DPRP berdasarkan pada tahapannya
Kata Kunci: Badan Kehormatan, DPR, Kode Etik

## A.  Pendahuluan
Sesuai  dengan  amanat  Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD NKRI)  Pasal  20  A  ayat  (1),  Dewan
Perwakilan Rakyat memiliki fungsi
Legislasi,  Anggaran  dan  Pengawasan. Ketiga  fungsi  sebagaimana  dimaksud ditegaskan  kembali  dalam  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2009  pasal 69  ayat  (2)  bahwa  ketiga  fungsi  yang dimaksud  dijalankan  dalam  kerangka representasi rakyat.  Pelaksanaan  fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
terhadap  kerangka  representasi  rakyat dilakukan antara lain melalui pembukaan  ruang  partisipasi  publik, transparansi  pelaksanaan  fungsi,  dan pertanggungjawaban  kerja  DPR  kepada rakyat.
Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  dalam  sistem pemerintahan  daerah  sebagai  bagian dari sistem pemerintahan negara mengalami  perubahan  yang  sangat dinamis.  Perubahan  ini  terjadi  karena adanya perubahan paradigma pemerintahan  saat  ini  yang  ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22     Tahun     1999     yang     kemudian
diperbaharui  dengan  Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  dan  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Badan  Kehormatan  (BK)  dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan  DPR  yang  bersifat  tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotan  Badan  Kehormatan  dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan  jumlah  anggota  tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan  DPR  dan  pada  permulaan tahun  sidang. 1 Pemimpinan  Badan Kehormatan  merupakan  satu  kesatuan pimpinan  yang  bersifat  kolektif  dan kolegial, yang terdiri atau 1 (satu) orang ketua  dan  2  (dua)  orang  wakil  ketua, yang  dipilih  dari  dan  oleh  anggota Badan  Kehormatan  berdasarkan  prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional  dengan  memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap tiap
1 Mardiasmo,  (2001) Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah  Daerah  dalam  Pelaksanaan Otonomi Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta. hlm 30
fraksi.  Tata  cara  pelaksanaan  tugas Badan
Kehormatan diatur oleh peraturan  DPR  tentang  Tata  Beracara Badan Kehormatan.
Badan  Kehormatan  (BK)  DPR, sebuah  alat  kelengkapan  tetap  yang bertugas  untuk  menegakkan  kode  etik anggota dewan terbentuk. BKDPR adalah  salah  satu  bentuk  perwujudan tanggung  jawab  moral  anggota  dewan kepada  rakyat.  Pembentukan  BK  DPR merupakan  tanggapan  atas  sorotan publik  terhadap  kinerja  buruk  sebagian anggota DPR.
Pembentukan BK di DPR merupakan  respon  atas  sorotan  publik terhadap  kinerja  sebagian  anggota dewan  yang  buruk,  misalnya  dalam  hal rendahnya  tingkat  kehadiran  dan  konflik kepentingan. Sejauh  mana kewenangan BK-DPR telah dijalankan? Kondisi terakhir  setiap  partai  yang  ada  di  BK- DPR  seperti  telah  tersandera.  Mereka sepertinya  saling  menutupi  dan  saling bersandiwara ketika ada berbagai kasus-kasus yang melilit dan menghimpit  yang  terjadi  pada  partainya masing-masing.  Mereka  sudah  saling melindungi  bila  terjadi  keburukan  pada masing-masing. Karenanya, keberadaan BK-DPR  sudah  tidak  lagi  efektif,  harus
ada  kekuatan  yang  dapat  mencairkan kondisi  seperti  ini.  Oleh  karena  itu,  ada usulan  agar  sebaiknya,  anggota  BK tidak  hanya  anggota  DPR,  harus  ada orang  luar,  harus  ada  masyarakat  dan harus ada ahli pemilu dan lain-lain.
Badan  Kehormatan  DPR  dalam fungsinya  melakukan  penelitian  dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota  DPR,  dan  pada  akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi  kepada  Pimpinan  DPR sebagai  bahan  pertimbangan  untuk menjatuhkan sanksi, sejauh mana proses  monitoring  itutelah  dilakukan? Seharusnya ada inisiatif dari fraksi untuk merotasi setiap anggotanya yang ada di BK-DPR,  anggotanya  yang  masih  fresh dan  tidak  punya  konflik  kepentingan, atau sejauh tidak punya konflik kepentingan secara langsung.Tetapi yang paling ideal adalah orang luar yang tidak  punya  konflik  kepentingan  untuk masuk  ke  dalam  BK-DPR.  Apa  yang dilakukan oleh BK-DPR dengan merubah  komposisi,  masih  terkesan setengah-setengah.
Persoalan lain yang membutuhkan kajian yang lebih mendalam  adalah
bagaimana  tata  beracara  BK  DPRD yang  sudah  diatur  lebih  rinci  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  tahun 2005  tentang  Pedoman  Penyusunan
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat ditafsirkan secara teknis dalam Peraturan  DPR  tentang  Tata  Tertib. Keadilan  prosedural  merupakan  hal penting agar BK DPRD tidak serta merta didisain seperti lembaga peradilan.
Penelitian ini selanjutnya diarahkan  untuk  mereplikasi  model konseptual  kajian-kajian  empiris  yang telah disebutkan di atas. Model konseptual  penelitian  ini  lahir  dari eksistensi  atau  pengembangan  model dari  kajian-kajian  empiris  seperti  yang telah  disebutkan  di  atas  yakni  dengan fokus  pengawasan  DPRP  berdasarkan pada  tahapannya  yakni;  menentukan sasaran  dan  standar,  mengukur  kinerja actual,  membandingkan  hasil  dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan  dan  mengambil  tindakan perbaikan  yang  dibutuhkan  terhadap efektivitas  pelaksanaan  kewenangan
oleh  DPRP  dapat  dilakukan  dengan lebih baik. 2

## B.  Metode Penelitian
Metode
Pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  pendekatan Yuridis  Normatif, karena  ruang  lingkup  penelitian  adalah melakukan  studi  hukum  dalam  praktek yang  selalu  dibingkai  dengan  doktrin doktrin  hukum.  Pendekatan  Yuridis Normatif dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  baik bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  bahan  hukum  tertier  dan menggunakan  pendapat  para  ahli  di bidang  hukum,  terutama  yang  berkaitan dengan  masalah  penelitian.  Menurut Hilman Hadikusumo pendekatan empiris  ialah  sebagai  suatu  usaha mendekati masalah yang diteliti dengan  sifat  hukum  yang  nyata  atau sesuai      dengan      kenyataan        yang hidup  dalam masyarakat. 3 Dengan mengakaji  sifat  hukum  yang nyata terjadi  atau  berlaku  di  lapangan  dalam Badan  Kehormatan  DPRP  terhadap
Penegakan  Hukum  dalam  Pelaksanaan Kode  Etik  DPRP  Provinsi  Papua.
Harapannya  pelaksanaan  Kode  Etik
2 Komarudin,  (1994) Aspek-aspek  Pengawasan di Indonesia . Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm 45
3 Hilman Hadikusuma, (1995) Pengantar Antropolgi Hukum. Citra Aditya Bakti . Bandung. Hlm. 61-62
kaitan dengan efektifitas Badan
Kehormatan  DPR  Papua  dan juga politik,  karena  DPR  Papua  adalah ternasuk lembaga  politis  dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
Lokasi  penelitian  adalah  tempat dimana  penelitian  dilakukan.  Penelitian ini dilakukan di Jayapura secara khusus di DPR Papua dengan alasan, bahwa di
DPR Papua terdapat
Badan
Kehormatan  yang  dapat  melaksanakan kode  etik  jika  ada  anggota  DPR  Papua melakukan  pelanggaran  terhadap  kode etik.
Dalam  Penelitian  ini  jenis  data yang  digunakan  adalah  data  kuantitatif yang dititik beratkan pada data sekunder dan  juga  didukung  dengan  data  primer untuk  menjawab  permasalahan  pokok yang dikaji dalam penelitian ini. Pengumpulan  data  sekunder  dalam penelitian  ini  dilakukan  melalui  studi bahan hukum yang meliputi: 1.  Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan;
2.  Bahan  Hukum  Sekunder,  bahan- bahan  yang  erat  kaitannya  dengan bahan hukum primer, misalnya buku- buku literature hukum, hasil-hasil
penelitian,  jurnal,  hasil  karya  ilmiah para sarjana
3.  Bahan  hukum  tersier,  merupakan bahan  hukum  yang  memberikan infornasi tentang bahan hukum primer  dan  sekunder,  seperti  kamus dan ensiklopedia.
Sumber data penelitian ini bersumber  dari  data  primer  dan  juga dari  data  sekunder  yang  penjelasannya dibawah ini.
a.  Data Primer
Data  primer  merupakan  sumber data  penelitian  yang  diperoleh  secara langsung  dari  sumber  asli (tidak  melalui perantara).  Data  primer  secara  khusus dikumpulkan  oleh  peneliti  dengan  cara . Wawancara  dengan  ketua  dan  anggota Badan  Kehormatan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Papua  (DPRP).  Data-data  yang diambil  adalah  data  yang  berkaitan dengan  tugas  dan  wewenang  Badan Kehormatan,  kendala  dan  upaya  dalam penyelesaian pelanggaran kodeetik DPR  Papua  dan  Sekretariat DPR Papua,  serta  melakukan  pengamatan lapangan.Dalam  penelitian  ini  data diambil  berdasarkan  kuesioner  yang diedarkan kepada responden.
b.  Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  sumber data  penelitian  yang  diperoleh  peneliti secara  tidak  langsung  atau  didapatkan dari  kepustakaan  atau library  research guna  memperoleh  bahan-bahan  hukum atau  bahan  penulisan  lainnya  yang dapat  dijadikan  landasan  teori,  atau secara  tidak  langsung  melalui  media perantara  atau  diperoleh  dan  dicatat oleh  pihak  lain.  Peraturan  Perundang- undangan, buku-buku, dokumen- dokumen  serta  tulisan-tulisan  para  ahli seperti  makalah,  artikel  yang  ada hubungannya  dengan  penelitian  ini  dan juga  akan  dilengkapi  dengan  data  yang diperoleh  dari  penelitian  empiris  di Sekretariat  DPR  Papua,  jurnal,  laporan- laporan,  dokumen-dokumen,  buku-buku dan  literatur  lain  yang  membahas mengenai  variable  penelitian  dan  data pendukung  lainnya  yang  mendukung penelitian ini.
Data  yang  telah  diperoleh  dalam penelitian  ini  selanjutnya  diolah  dan dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif, melalui tahapan mereduksi data, penyajian data, dan kemudian melakukan  penarikan  kesimpulan,  data yang  terkumpul  baik  data primer maupun  data  sekunder.  Analisis
kualitatif yang bersifat deskriptif analistis ini  dalam  kegiatan  analisisnya  bertitik dari  analisis  yuridis  normatif.  Hak tersebut  dilakukan  karena      penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan  sebagai  norma hukum  positif  yang menjadi dasar dalam pembentukan Badan Kehormatan DPR Papua      dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan fungsi dan peranan Badan
kehormatan  DPR  Papua  selanjutnya bagaimana upaya penyelesain pelanggaran Papua. kode  etik pada  DPR

## C.  Hasil dan Pembahasan
Badan Kehormatan (BK) merupakan alat kelengkapan DPR PAPUA  Papua  yang  keberadaannya penting  untuk  menegakan  kode  etik Anggota  Dewan.  Pengimplementasian fungsi  BK  dalam  penegakan  kode  etik sangatlah  penting  guna  menjaga  etika dan  moral  Anggota  DPR PAPUA sebagai  wakil  rakyat.  Dalam  hal  ini implementasi fungsi BK diartikan dengan  bagaimana  pelaksanaan  atau penerapan fungsi  BK dalam penegakan
kode  etik  di  DPR  PAPUA.  Badan Kehormatan bertugas untuk melaksanakan  pengawasan  dan  kontrol terhadap  DPR  PAPUA.  Pengawasan dan  kontrol  dalam  hal  ini  adalah pengawasan dan kontrol internal terhadap DPR PAPUA.
Pada dasarnya Badan Kehormatan  mempunyai  2  fungsi,  yaitu fungsi  aktif  dan  fungsi  pasif.  Fungsi aktif  Badan  Kehormatan  yaitu  dengan mengevaluasi  setiap  absensi  anggota dewan  dalam  rapat-rapat,  mengawasi produk  hukum  yang  dihasilkan  DPR PAPUA,  dan  meninjau  intensitas  rapat yang  dilakukan  oleh  DPR Papua. 4
Badan Kehormatan DPR Papua
disamping  sebagai  salah  satu  Alat Kelengakapan DPR PAPUA juga sebagai  lembaga  yang  berhubungan dengan  masalah  kehormatan  para  wakil rakyat  baik  di  DPRD,  DPRP  maupun DPR RI.
Pembentukan Badan Kehormatan adalah  merupakan  efek  dari  gagasan Reformasi Etik,  Rezim  Etik  dan  kode
4 Eko  Prihartono,  (2009) Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Menuju Optimalisasi Kerja , Tesis,
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. hlm 35
etik  dan  kode  perilaku  yang  bersifat mengikat  dan  wajib  ditaati  oleh  setiap anggota DPRD. Dasar Hukum pembentukan Badan Kehormatan DPR RI  dibentuk  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD  harus mempunyai  alat  kelengkapan  salah satunya  adalah  badan  kehormatan, terbentuknya  badan  Kehormatan  DPR Papua  berdasarkan  Keputusan  DPR Papua Nomor. 03/ DPRP/2014 tentang Penetapan Komposisi
Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPR Papua Masa Jabatan 2014-2019. Sedangkan dasar hukum pembentukan Badan Kehormatan DPR Papua  dibentuk  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan Pasal 110  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, Peraturan  DPR  Papua  Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua, maka Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah melaksanakan  rapat  paripurna  dalam rangka pemilihan dan penetapan komposisi susunan Pimpinan dan Anggota  Badan Kehormatan  DPR
Papua masa Jabatan 2014-2019 sesuai dengan pasal 38 Peraturan DPR Papua  Nomor  01  Tahun  2014  sebagai berikut :
(1)  Badan  Kehormatan  dibentuk  oleh
DPRP dan merupakan alat kelengkapan  DPR  Papua  yang bersifat tetap.
(2)  Pembentukan  Badan  Kehormatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  ditetapkan  dengan  keputusan DPRP.
(3)  Anggota Badan Kehormatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  berjumlah  5  (lima)orang,  dipilih dari dan oleh anggota DPRP.
(4)  Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud DPRD
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  terdiri  atas  seorang  Ketua  dan seorang  Wakil  Ketua  yang  dipilih dari  dan  oleh  anggota  Badan Kehormatan.pada  ayat  (1)  terdiuri atas  1  (satu)  orang  ketua  dan 1(satu)  orang  wakil  ketua  yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
(5)  Anggota Badan Kehormatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) , dipilih dan ditetapkan dalam
rapat paripurna DPRP berdasarkan usul masing-masing fraksi.
(6)  Untuk  memilih  anggota  badan kehormatan,  masing-masing  fraksi berhak  menguisulkan  1  (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
(7)  Masa tugas anggota badan kehormatan  paling  lama  2  ½  (dua setengah)  tahun  dan  dapat  dipilih kembali.
(8)  Anggota  DPRP  pengganti  antar waktu  menduduki  tempat  anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
(9)  Badan  kehormatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dibantu oleh secretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRP.
Praktek dan kinerja dalam pelaksanaan  tugas  dan  wewenang Badan  Kehormatan  tidak  hanya  dengan norma-normanya yang kurang memperhitungkan real  politic . 5 Sistem pengawasan berbasis etika yang dijalankan oleh Badan  Kehormatan
5 Wasistiono,  S.,  dan  Wiyoso,  Y.,  (2009) Meningkatkan  Kinerja  Dewan  Perwakilan Kota Bandar  Lampung.  Jurnal  Skripsi.  Unila.  Bandar Lampung
merupakan  hal  yang baru dalam struktur  politik  di  Indonesia.  Dalam sistem  demokrasi,  sistem  pengawasan berbasis  etika  ini  akan  bersikap  kritis terhadap  manipulasi  gagasan,  nilai,  dan opini  yang  membuat  sulit  dibedakannya antara isu dengan  fakta.
Dari  penelitian  yang  dilakukan  di Badan Kehormatan DPR Papua, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi fungsi Badan
Kehormatan  dalam  penegakan  kode etik  DPR  PAPUA  belum  maksimal.
Pada dasarnya fungsi Badan Kehormatan  sudah  dijalankan  dengan baik, hanya saja masih kurang maksimal karena masih banyak kendala  yang  dihadapi.  Disamping  itu Badan  Kehormatan  Dewan  masih kurang “bertaring”  dalam  menegakan kode  etik.  Hal  tersebut  karena  selama ini apa yang dilakukan Badan Kehormatan  dalam  menegakan  kode etik  masih  belum  memberikan  efek jera  terhadap  anggota  dewan  yang melanggar  kode etik.
Kode etik merupakan suatu aturan-aturan  tertulis  yang  diharapkan dapat  membimbing  anggota  dewan agar  tidak  terjadinya  kesewenang-
wenangan     kekuasaan. Namun tampaknya  kode  etik  yang  ada  mudah untuk  disiasati  oleh  anggota  dewan yang “nakal”  agar  tidak  terkena  sanksi yang  ada.  Hal itu  terlihat  pada  Pasal  8 ayat  (1)  Peraturan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi  Papua  Nomor 02  Tahun  2016  tentang  Kode  Etik. dalam  pasal  tersebut  dikatakan  bahwa anggota  DPR  Papua  harus  mengikuti seluruh  agenda  kerja  DPR  Papua kecuali  berhalangan  atau  izin  dari pimpinan fraksi.

## D.  Kesimpulan dan Saran
Badan Kehormatan (BK)
merupakan alat kelengkapan DPR Papua  yang  dibentuk  untuk  menegakan kode  etik  DPR  Papua.  Pada  dasarnya BK  merupakan  lembaga  pengawasan internal DPR Papua. Mengenai implementasi  fungsi  BK  DPR  Papua dalam  penegakan  kode  etik  Anggota DPR  Papua  periode  2014-2019,  pada dasarnya  Badan  Kehormatan  telah melaksanakan  fungsinya  yaitu  menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR Papua, serta membantu anggota dalam
melaksanakan  setiap  wewenang,  tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai
anggota  DPR  Papua  kepada  Negara, masyarakat, dan konstituennya.
Kendala-kendala  yang  dihadapi Badan  Kehormatan  Papua  antara  lain: tidak  adanya  aturan  khusus  recruitment anggota  Badan  Kehormatan,  lemahnya tata  tertib  dan  kode  etik  DPR  Papua, terbentur  Pedoman  Tata Beracara Badan Kehormatan, masalah prosedural pengaduan yang rumit, pengadu kurang bekerjasama,  dan  adanya  sifat “ewuh pa kewuh”.  Dalam  menghadapi  kendala- kendala  yang  dihadapi,  BK  berupaya lebih  aktif  dalam  mengamati  tingkah laku  anggota  Dewan  baik  di  kantor maupun  di luar  kantor.  Selain itu  Badan Kehormatan  juga  lebih  mengoptimalkan sarana  dan  prasarana  yang  ada  dan dapat mendukung kinerja Badan Kehormatan.
Dari  paparan  kesimpulan  tersebut, penulis  memberikan  beberapa  saran, antara lain:
1.  Perlu adanya peningkatan pengetahuan        bagi          anggota Badan
kehormatan idealnya menguasai  Filsafat  Politik,  Filsafat Hukum  dan  Ilmu  Hukum  sebagai bentuk      refleksi        mendalam sehingga  dapat  menjalankan  fungsi dan  tugas  Badan  Kehormatan  tidak
terbentur  unsur  politisi  dan  Badan Kehormatan dapat lebih tegas dalam penegakan kode etik DPR Papua.
2.  Badan Kehormatan hendaknya melibatkan  pihak-pihak  lain  diluar anggota  Badan  Kehormatan  DPR Papua  seperti  akademis  hukum, sehingga  mekanisme  pengawasan yang    berbasis    etika dapat terwujud lebih independen dan objektif. Badan Kehormatan hendaknya dapat memberikan sanksi  yang  tegas  pada  anggota dewan  yang  melanggar  kode  etik, sehingga  masyarakat  luas  dapat menilai  bahwa  Badan  kehormatan telah  berperan  tidak  hanya  sekadar menjadi  lembaga  penjaga  moral dan      integritas      anggota      DPR Papua melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik.

## Daftar Pustaka
Buku :
Eko  Prihartono,  (2009) Pelaksanaan Pengawasan  Fungsional  Dalam Rangka Menuju Optimalisasi Kerja ,
Tesis,  Program  Magister  Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
Komarudin, (1994) Aspek-aspek Pengawasan  di  Indonesia .  Ghalia Indonesia. Jakarta.
Hilman  Hadikusuma,  (1995)  Pengantar
Antropolgi  Hukum.  Citra  Aditya Bakti . Bandung.
Mardiasmo,
(2001) Pengawasan, Pengendalian,  dan  Pemeriksaan
Kinerja  Pemerintah  Daerah  dalam
Pelaksanaan Otonomi Daerah,
Penerbit Andi, Yogyakarta.
Wasistiono,  S.,  dan  Wiyoso,  Y.,  (2009)
Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Kota Bandar Lampung. Jurnal Skripsi. Unila. Bandar
Lampung

## Undang-undang:
Peraturan DPR Papua Nomor 01 Tahun
2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2014-2019
Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Papua  Nomor  02  Tahun  2015 Tentang Kode Etik DPR Papua.
Peraturan DPR Papua Nomor 03 Tahun 2015  Tentang  Tata  Beracara
Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Undang-undang  RI  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah