## Pelanggaran Lalu Lintas oleh Rombongan Pengantar Jenazah di Jeneponto Persfektif Hukum Islam dan Hukum Pidana

## Muh Syarwan Syarif, Marilang
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Syarwank@gmail.com

## Abstrak
Pokok masalah dari penelitian ini adalah Pelanggaran Lalu Lintas oleh Rombongan Pengantar Jenazah  di  Jeneponto  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Pidana.  Pokok  masalah  tersebut selanjutnya  dirumuskan  kedalam  beberapa  sub  masalah,  yaitu  1)  Bagaimana  bentuk-bentuk pelanggaran  oleh  rombongan  pengantar  jenazah?  2)  Bagaimana  hukum  positif  memandang pelanggaran  lalu  lintas  oleh  rombongan  pengantar  jenazah?  3)  Bagaimana  hukum  Islam melihat  pelanggaran  saat  pengantaran  jenazah?.  Jenis  penelitian  ini  tergolong  Penelitian Lapangan  (field  research),  dengan  pendekatan  penelitian  menggunakan  pendekatan  Sosiologi Hukum.  Adapun  sumber  data  penelitian  adalah  masyarakat  dan  aparat  penegak  hukum  di Kabupaten  Jeneponto.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk  bentuk  pelanggaran, serta  penjabaran  aturan  terkait  dengan  kebiasaan  masyarakat  dalam  hal  ini  pengantaran jenazah,  melalui  kacamata  hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  (  Study  Kasus  Rombongan Pengantar  Jenazah  di  Kabupaten  Jeneponto).  Jenis  peneltian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif, merupakan  metode  yang  menekankan  pada  pemahaman  mengenai  masalah-masalah  atau problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural. Fokus Penelitian ini akan menekankan  pada  analisis  data  dan  analisis  dasar  penertiban,  serta  pemberian  pasal  pada pelanggar  lalu  lintas  dalam  mengantar  jenazah.    Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  pengumpulan  data,  wawancara  analisis  data  dan  penarikan  kesimpulan  juga dokumentasi.  Penelitian  ini  dianggap  penting  karna  melihat  banyaknya  pelanggaran  yang terjadi ketika melakukan pengantaran jenazah, serta tidak terlepas untuk menambah khazanah pemikiran dan wawasan bagi penulis sendiri juga pembaca nantinya.
Kata Kunci : Pelanggaran, Pengantar Jenazah, Hukum Islam, Hukum Pidana.

## Abstract
The  main  problem  of  this  of  this  reseach  is  traffic  violations  by  the  corpse  delivery  group  in Jeneponto,  the  perspective  of  Islamic  law  and  criminal  law.  The  main  problem  is  then formulated into several sub problems, namely 1.) what are the forms of violations by the group delivering  the  corps?  2.)  how  does  the  positive  law  view  traffic  violations  by  the  group delivering the bodies? 3.) how does Islamic law view violations during delivery of the corpse? This type of reseach is classified as field reseach, with a reseach approach using a sociology of law approach. As for the reseach data  sources are the public and law enforces in  Jeneponto district. This study aims to determine the forms of violations, as well as the elaboration of rules related  to  community  habits,  in  this  case  the  delivery  of  corpses,  through  the  perspective  of Islamic  law  and  positive  law  (case  study  of  the  corpse  delivery  group  in  Jeneponto  district). This  type  of  reseach  is  quantitative  reseach,  which  is  a  method  that  emphasizes  the understanding of social problems based on (real) and natural conditions of reality. The focus of  this  reseach  will  emphasizes  on  data  analysis  and  basic  analysis  of  control,  as  well  as providing articles to traffic offenders in transporting their bodies. Data collection methods and drawing conclusions as  well as documentation. This reseach is considered impostant because of the many violations that occur when delivering the corpse, and it cannot be separated from adding a wealth of thoughts and insights for the author himself and the reader later.
Keywords: violaton, introduction to the body, Islamic law, criminal law.

## Pendahuluan
Perkembangan  dunia  yang  semakin  pesat  dewasa  ini,  turut  memberikan  pengaruh terhadap  bidang  kehidupan  dalam  bermasyarakat,  Mulai  dari  bidang  sosial-budaya,  ilmu pengetahuan,  seni,  teknologi,  agama  terutama  dalam  bidang  hukum.Kajian  sosial  terhadap hukum yang kemudian keluar dari lingkungan akademi dan menjadi metode yang menyebar luas  kedalam  masyarakat  juga  disebabkan  oleh  perubahan-perubahan  yang  terjadi  didalam masyarakat. 1 Hukum yang senantiasa mengalami perkembangan secara dinamis ini juga tak lain berkat dari perkembangan dunia dalam konteks global tersebut. Proses penegakan aturan maupun sistem hukum tak akan terlaksana dengan baik tanpa memperhatikan kondisi sosial yang ada.
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  begitu  banyak  perbedaan  pola  prilaku  moral  yang berbeda-beda  antara  kebudayaan  dan  masyarakat  yang  satu  dengan  kebudayaan  dan masyarakat  lainnya. 2 Hanya  saja,  perbedaan  itu tidak  dapat  ditolak  karna  ada  suatu  struktur universal  dari  hakikat  manusia  yang  bersifat  universal  yang  mengarah  kepada  diterimanya prinsip-prinsip  moral  dasar  yang  serupa,  bahkan  sama,  dalam  semua  kebudayaan  walaupun kebiasaan dan kepercayaan pribadi atau budaya berbeda-beda, orang tidak dengan sendirinya sepakat  mengenai  tolak  ukur  moral.    Keadaan  tersebut  sesuai  dengan  adagium  dari  Cicero, Ubi  Societas  Ibi  Ius  (dimana  ada  masyarakat,disitu  ada  hukum).    Keadaan  tersebut  bukan tanpa sebab akan tetapi memang dipengaharui dengan beberapa realitas sosial yang terjadi. 3
Tujuan  hukum  berdasarkan  ajaran  konvensional  yang  terdiri  atas  ajaran  etis  yang menyatakan,  tujuan  aturan  merupakan  semata-mata  buat  mencapai  keadilan,  ajaran  utilitis menyatakan  bahwa  pada  asasnya  tujuan  aturan  untuk  membangun  kemanfaatan  atau kebahagiaan masyarakat, dan ajaran normatik-dogmatik yang menyatakan bahwa inti tujuan hukum  agar  membentuk  kepastian  aturan,  itu  tidak  bisa  tercapai  tanpa  memperhatikan kondisi masyarakat yang ada.
Hadirnya  hukum  harus  mewujudkan  keadilan  ditengah-tengah  masyarakat,  hukum harus  dikonsepkan  atas  dasar  keadilan.  Sebaliknya  keadilan  harus  menjadi  jiwa  dan  roh hukum.  Hanya  konsep  demikian  dapat  memproduk  integrasi  yang  dapat  menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan, sehingga dalam penegakannya tidak dapat lagi dideteksi yang mana hukum dan yang mana keadilan. Ketika menegakkan hukum demikian niscaya keadilan secara otomatis terwujudkan ditengah-tengah masyarakat. 4
Luasnya  kewenangan  hukum  dalam  menyentuh  seluruh  lapisan  dalam  kehidupan juga menjadi sifat komprehensif, salah satu bidang yang juga diatur dalam regulasi hukum adalah lalu lintas.Lalu  lintas  sebagai  salah  satu  sarana  utama  dalam mengakses  berbagai keperluan melalui  jalur  darat,  juga  telah  memberikan  porsi  besar  tersendiri  dalam  tingkat  kepentingan yang  diperlukan  oleh  masyarakat,  sarana  dan  prasarana  penunjang  yang  disediakan  oleh pemerintah  pun  turut  berguna  bagi  kepentingan  masyarakat.Terdapat  tiga  komponen  utama sehingga dapat terjadinya suatu lalu lintas antara lain : manusia sebagai pengguna,  kendaraan
1 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Cet. II (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), h. 11.
2 Abdul  Syatar,  “Relevansi  Antara  Pemidanaan  Indonesia  Dan  Sanksi  Pidana  Islam,” DIktum 16,  no.  1,  Juli (2018): 118–134.
3 Burhanuddin Salam, Etika Sosial Cet.I  (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), h.10
4 Marilang,  “Menimbulkan  Paragdima  Keadilan  Hukum  Progresif”, Jurnal  Konstitusi .  Volume;  14  Nomor  2 2017 h. 317.
sebagai  sarana  transportasi,  dan  jalan  sebagai  prasarananya.  Ketiga  kompenen  tersebut kemudian  berinteraksi  satu  sama  lain,  sehingga  tercapai  suatu  proses  lalu  lintas  dalam kehidupan  manusia  sebagai  pengguna  jalan  dapat  berperan  sebagai  pengemudi  atau  pejalan yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuaan dan kesiagaan yang berbeda beda.
Peraturan  yang  mengatur  secara  legulatif  tentang  lalu  lintas  sendiri  di  Indonesia tertuang  dalam  Undang  Undang  No  22  Tahun  2009 tentang  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  ( selanjutnya  akan  ditulis  UULLAJ  )  hal  itu  disebabkan  memang  kompleksnya  permasalahan yang sering timbul dalam berlalu lintas.
Dalam  penerapannya,  UULLAJ  sendiri  sebenarnya  telah  memberikan  kelonggaran kepada beberapa pihak tertentu dalam berkendara untuk diberikan hak prioritas, dalam hal ini lalu  lintas.  Kelonggaran  itu  didasari  oleh  kepentingan-kepentingan  tertentu.  Dari  beberapa pihak yang dimaksud, salah satunya adalah rombongan pengantar jenazah. Pengantar Jenazah diberikan hak tersebut dikarnakan sejumlah alasan spiritual keagamaan. Kepentingan  seperti demikian  sengaja  ditorelir  karna  memang  dijamin  dalam  UUD  1945  Pasal  28  E  Ayat  1  : “Setiap orang bebas memeluk Agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.” 5
Lebih spesifik, keutamaan pengantar jenazah ini tertuang dalam salah satu hadist Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam kumpulan hadist Imam Bukhori nomor 1239 dan kumpulan hadist Iman Muslim Nomor 2066.
ََلاَق اَنَرَمَأ َ يِبَّنلا ىَّلَص َ هَّللا َِهْيَلَع ََمَّلَسَو َ عْبَسِب اَناَهَ نَو َْنَع َ عْبَس ََرَكَذَف ََةَداَيِع َِضيِرَمْلا ََعاَبِّ تاَو َِزِئاَنَجْلا ََتيِمْشَتَو َِسِطاَعْلا ََّدَرَو َِم َلََّسلا ََرْصَنَو َِمو لْظَمْلا ََةَباَجِإَو يِعاَّدلا ََراَرْ بِإَو َِم ِسْق مْلا
Artinya:
“ Rasulullah  SAW  memerintahkan  kami  deengan  tujuh  perkara,  yaitu  :  menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, menolong orang yang lemah, menolong orang yang terzalimi, menebarkan salam, dan menunaikan semupah orang yang bersumpah .” 6
Berdasarkan  hadits  tersebut  masyarakat  Indonesia  (  Umat  Islam  Khususnya),  punya keyakinan bahwa dari ketujuh perintah tersebut, salah satunya  mengiringi jenazah memiliki pahala  dan  nilai  kebaikan  tersendiri.  Oleh  sebab  itu,  peraturan  perundang  undangan  turut mengamini keyakinan tersebut dengan memberikan toleransi dalam ketentuan lalu lintas.
Namun  dalam  realitasnya,  setiap  rombongan  pengantar  jenazah  yang  menggunakan kendaraan  roda  dua  (motor)  untuk  mengantar  jenazah  tersebut  melakukan  pelanggaran, diantaranya tidak mengenakan helm, bonceng tiga, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan kadang membawa kayu atau bambu yang mereka gunakan untuk menyuruh pengendara lain  motor  atau  mobil  minggir.  Saat  ini  sangat  jarang  kita  temui  pengendara  motor rombongan  pengantar  jenazah  tertib  berlalu  lintas.  Pelanggaran  tersebut  tidak  jarang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, misalnya para pengendara motor yang membawa kayu atau  bambu  yang  secara  sengaja  memukul  mobil atau motor  yang  tidak  mau minggir    pada
5 Suteki, Desain Hukum di Ruang Sosial, (Yogyakarta : Thafa Media, 2013), h. 6.
6 https://al_atsariyyah.com/keutamaan-mengantar jenazah,htmi/ 29-6-2020, jam 10:50.
saat pengendara rombongan pengantar jenazah menyuruhnya minggir, sebab para pengendara motor dan mobil merasa keberatan karena sisi jalannya diambil secara paksa dan sangat tidak disiplin, serta kurangnya kesadaran yang diniliki oleh pengantar jenazah yang mengakibatkan mereka melakukan perbuatan semena-mena dijalanan.
Dengan melihat fenomena yang terjadi ditengah masyarakat, maka sangatlah tidak patut untuk  dicontoh  perbuatan-perbuatan  yang  dapat  merugikan  baik  dirinya  sendiri  maupun orang  lain  dan  kepentingan  umum.Berdasarkan  hal  tersebut,  penyelesaian  pelanggaran  lalu lintas  dilakukan  secara  damai  yang  sebenarnya  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku. Karena  perbuatan  atau  tindakan  demikian  bertentangan  dengan  KUHAP  .    Selain  toleransi yang telah diberikan oleh peraturan tersebut ternyata tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Maraknya  pengendara  ugal-ugalan  yang  turut  ikut  dalam  rombongan  pengantar  jenazah, kemudian  menjadi poin negatif dari penilaian oleh peneliti.Meskipun secara resmi tidak ada pengaduan  terhadap  masyarakat  mengenai  ketidak  tertiban  rombongan  pengantar  jenazah, namun secara hukum masih butuh ditinjau kembali.

## Pembahasan
a. Gambaran Umum Kab. Jeneponto
Secara  geografis  kabupaten  jeneponto  terletak  antara  5  23‟12”  –  5  42‟1,2”  lintang selatan  dan antara  119  29‟  12”  –  119  56‟44,9”  bujur timur.  Berdasarkan    posisi geografis, kabupaten  jeneponto  memiliki  batas  wilayah  yaitu  sebelah  utara  berbatasan  dengan Kabupaten  Gowa  dan  Kabupaten  Takalar,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Laut  Flores, sebelah  timur  berbatasan  dengan  Kabupaten  Bantaeng  dan  sebelah  barat  berbatasan  dengan kabupaten  Takalar.  Kabupaten  jeneponto  memiliki  luas  wilayah  749,79  KM‟.  Secara administratif  kabupaten  jeneponto  terdiri  dari  11  Kecamatan  ,  yaitu  :  Rumbia,  Kelara, Taroang, Arungkeke, Batang, Turatea, binamu, Bontoramba, Bangkala, Bangkala Barat, dan Tamalatea.kecamatan  dengan  luas  terbesar  adalah  Bangkala  Barat  (20,40%)  dan  terkecil Arungkeke (3,99%). Kabupaten Jenepointo memiliki 82 desa dan 31 kelurahan.
Masyarakat  Turatea  merupakan  sapaan  akrab  bagi  penduduk  asli  yang  mendiami Kabupaten Jeneponto.  Dengan kondisi iklim yang  gersang di daerah jeneponto  berdampak pada sifat tempramen tinggi dan kasar yang melekat pada masyarakatnya walaupun itu hanya sebahagian,  namun mempengaruhi kondisi sosial dan kultur masyarakat jeneponto. Dengan memiliki SDM (sumber daya manusia) yang padat dengan jumlah penduduk menurut Badan Statistik  Kabupaten  Jeneponto  dikelompokan  pada  umur  di  tahun  2010-2020  sebanyak 365,610  jiwa, 7 tidak  menutup  kemungkinan  jika  kasus  pelanggaran  Lalu  Lintas  yang melibatkan rombongan pengantar jenazah dapat terjadi.
b. Bentuk-Bentuk pelanggaran Rombongan  Pengantar Jenazah
Manusia  dilahirkan  lengkap  dengan  karakter  dan  kepribadian  masing-masing  yang mungkin  saja  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  ketika  masyarakat  tersebut  hidup bersama  dalam  masyarakat,  tentu  saja  dia  tidak  bisa  memaksakan  karakternya  yang  paling benar. 8 Lalu  lintas  ditata  dalam  sistem  transportasi  nasional  secara  terpadu  dan  mampu
7 Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto
8 Rahman  Syamsuddin  dan  Ismail  Aris.  Merajut  Hukum  di  Indonesia  (  Jakarta;  Mitra  Wacana  Media,2014). h.14.
mewujudkan tersedianya jasa transportasi  yang serasi dengan tingkat kebutuhan yang tertib, selamat, cepat, nyaman, lancar, teratur, dan dapat terjangkau oleh segala lapisan masyarakat.
Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik kerugian itu mengenai anggota badan, jiwa, harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama  baik  atau  kehormatan,  perasaan  ataupun  hal-hal  lain  yang  harus  dipelihara  dan dijunjung  tinggi  kebaradaannya. 9 Perkembangan  lalu  lintas  itu  sendiri  dapat  memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat, sebagaimana  diketuahui  jumlah  kendaraan  yang  beredar  dari  tahun  ketahun  semakin meningkat.  Hal  ini  dapat  membawa  pengaruh  keamanan  lalu  lintas    mengakibatkan  sering terjadinya  pelanggaran  yang  menimbulkan  kecelakaan  lalu  lintas.    Kecelakaan  lalu  lintas dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti:
- Pengemudi kendaraan yang buruk - Pejalan kaki yang kurang hati-hati
- Kerusakan kendaraan
- Rancangan kendaraan yang cacat pengemudi
- Rancangan jalan
- dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
Secara garis besarnya faktor-faktor terjadinya kejahatan dibagi menjadi dua yaitu : a. Faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang (internal) adalah keadaan psikologis, jika salah  satu  pihak  mengembangkan  sikap  permusuhan,  sehingga  pihak  lain  selalu  merasa terancam.  Maka  selama  seseorang  itu  merasa  tidak  aman    semakin  kecil  keberaniannya untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya.
b.  Faktor  yang  bersumber  dari  luar  diri  seseorang  (eksternal)  adalah  faktor  ini  berpangkal pada lingkungan diluar diri manusia. Terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya  kejahatan.  Faktor  ini  antara  lain  faktor  erosi  pemahaman  keagamaan  dan ekonomi. 10
Dari  hasil  wawancara  langsung  dengan  aparat  kepolisian  yang  bertempat  dipolres Jeneponto pada senin 14 Desember 2020 oleh bapak Ipda Sudirman S.H ( selaku Kanit Laka Lantas  Polres  Jeneponto  )  Mengatakan  “ Rombongan  pengantar  jenazah  yang  melakukan pelanggaran  lalu  lintas  seperti  tidak  memakai  helm,  berboncengan  tiga,  dan  menerobos lampu  merah,  itu  semua  termasuk  melanggar  peraturan  tata  tertib  lalu lintas.  Namun  kami maklumi karna si pengantar jenazah lagi dalam keadaan berduka, selama tidak melampaui batas  seperti  mengganggu  pengendara  lain  dan  tidak  anarkis  dijalanan  seolah-olah  dia adalah  jalanan  adalah  miliknya.  Hal  ini  berpotensi  terjadinya  kecelakaan  yang  semestinya tidak    terjadi,  itu  sangat  merugikan  pengendara  atau  pejalan  kaki  yang  pada  hakikatnya mempunyai  hak  yang  sama  untuk  menggunakan  jalan  umum.    Ini  akan  kami  tindak  lanjuti sesuai  dengan  Undang-Undang  lalu  lintas  yang  berlaku.  Memang  secara  khusus  tidak  ada Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  pengantar  jenazah  akan  tetapi  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  pengantar  jenazah  akan  disesuaikan  dengan  Undang-Undang  pelanggaran
9 Hamzah Hasan , Hukum Pidana Islam 1 ( Cet. 1, Alauddin Universiti Press, 2014), h. 8.
10 Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1 ( Cet. 1, Alauddin Universiti Press, 2014), h.19.
lalu lintas secara umum yakni UU No.22 Tahun 2009. Karena pelanggaran yang dilakukan oleh pengantar jenazah berhubungan dengan masalah sosial. ” 11
Hal  tersebut  dapat  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat  juga,  dari  hasil  wawancara kepada masyarakat pada hari Sabtu tanggal 18 desember 2020 oleh bapak Muh Basra (selaku masyarakat) Mengatakan “Fakta lapangan yang terjadi, para rombongan pembawa jenazah terkadang  berlebihan,  dengan  adanya  pengendara  yang  mempunyai  suara  kenalpot  motor yang besar yang terkesan sedang  konvoi, padahal rombongan itu sedang membawa jenazah yang  dalam  keadaan  berduka,  sehingga  rombongan  itu  terkesan  menggangu  lalu  lintas dengan  adanya  suara  kenalpot  yang  tidak  jelas,  sekalipun  itu  sebagai  tanda  untuk  para pengandara  lain.  Tindakan  ini  tidak  beradab  sebagai  cara  yang  dilakukan  untuk  para pengantar jenazah. " 12
Rombongan  pengantar  jenazah  dapat  diartikan  sebagai  kelompok  masyarakat  yang melakukan  aktivitas  pengawalan  dan  pengantaran  jenazah  dari  rumah  pihak  yang  berduka ketempat  pemakaman,  Pelanggaran  biasanya  terjadi  karna  tidak  adanya  kesadaran  tertib berlalu  lintas  dari  pihak  yang  mengantar  sehingga  berpontensi  terjadinya  kecelakaan,  tidak adanya aturan secara khusus terhadap rombongan pengantar jenazah, tetapi akan disesuaikan dengan  peraturan  umum  UU  No.  22  Tahun  2009  karena  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pengantar  jenazah  berhubungan  dengan  masalah  sosial.  Perilaku  pengantar  jenazah.  Seperti ugal-ugal  dijalan,  mengambil  jalur  arah  berlawanan,  dan  melakukan  secara  sengaja memperbesar  suara  knalpotnya  adalah  perilaku  yang  dianggap  mencerminkan  ketidak tertiban khususnya dalam berlalu lintas, dan hal tersebut menyebabkan sebagian masyarakat resah dengan keadaan itu.
c. Pelanggaran  Lalu  Lintas  oleh  Rombongan  Pengantar  Jenazah  di  Jeneponto  dalam Pandangan Hukum Positif
Ketertiban  dan  keamanan  dalam  masyarakat  akan  terpelihara  bila  mana  tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu.  Naman  walaupun  peraturan-peraturan  ini  dikeluarkan  masih  ada  saja  orang  yang melanggar peraturan-peraturan. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (Overtredingen),  kejahatan  (Misdrijven),  dan  sebagainya,  diatur  oleh  Hukum  Pidana (strafrecht)  dan  dimuat  dalam  satu  Kitab  Undang-Undang  yang  disebut  KITAB  UDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (Wetboek van strafrecht) yang disingkat “KUHP” (WvS).
Hukum  pidana  adalah  bagian  dari  keseluruhan  hukum  yang  berlaku  disuatu  negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
a.  Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan  dengan  disertai ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi  siapa  yang  melanggar larangan tersebut.
b.  Menentukan  kapan  dan  hal-hal  apa  kepada  mereka  yang  telah  melanggar  larangan- larangan  itu  dapat  dikenakan  dan  dijatuhkan  pidana  sebagai  mana  yang  telah diancamkan.
c.  Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat  dilaksanakan apabila ada orang yang disangka yang telah melanggar larangan tersebut.
11 Sudirman  (50 tahun), Kanit Laka Lantas Polres Jeneponto, Wawancara, Jeneponto,  14 Desember 2020, Hari Senin.
12 Muh. Basra  (38 tahun}, Masyarakat, Wawancara, Jeneponto, 18 Desember 2020, Hari Sabtu.
Hukum  pidana  berdasarkan  materi  yang  diataurnya  terdiri  atas  hukum  pidana  materil dan  hukum  pidana  formil.  Hukum  pidana  materil  adalah  kumpulan  aturan  hukum  yang menentukan  aturan  pidana,  menetapkan  syarat-syarat  bagi  pelanggar  pidana  untuk  dapat dihukum.  Hukum  pidana  Formil  adalah  kumpulan  aturan  hukum  yang  mengatur  cara mempertahankan  aturan  hukum  materil  terhadap  pelanggaran.orang-orang  tertentu,  atau dengan kata lain mengatur cara nagaimana hukum pidana materil diwujudkan.
Utrecht  menganggap  “Hukum  Pidana”  mempunyai  kedudukan  istimewa,  yang  harus diberi tempat tersendiri diluar kelompok hukum materil dan hukum formil,  Ultrecht melihat dimana  hukum  pidana  adalah  suatu  hukum  sanksi  (  Bijzonder  sanctie  Recht  ).  Hukum memberi  suatu  sanksi  istimewa  ,  baik  atas  pelanggaran  hukum  materil  maupun  atas pelanggaran hukum formil. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu  dengan membuat  sanksi  istimewa.  Sanksi  istimewa  ini  perlu  karena  kadang-kadang  perlu  tindakan istimewa oleh pemerintah
Menyadari  peranan  penting  transportasi  untuk  memudahkan  segala  pekerjaan dalamkehidupan  manusia,  maka  lalu  lintas  ditata  dalam  sistem  transportasi  nasional  secara terpadu  dan  mampu  mewujudkan  tersedianya  jasa  transportasi  yang  serasi  dengan  tingkat kebutuhan  lalu  lintas  yang  tertib,  selamat,  aman,  cepat,  nyaman,  lancar,  teratur,  dan  dapat terjangkau oleh segala lapisan masyarakat.
Kejahatan  sering  disebut  sebagai  delik  hukum,  artinya  sebelum  hal  itu  diatur  dalam undang-undang,  sudah  dipandang  sebagai  seharusnya  dipidana,  sedangkan  pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik undang-undang .    Orang  pada  umumnya  baru  mengetahui  bahwa  tindakan  tersebut  merupakan  pelanggaran yang  bersifat  melawan  hukum  sehingga  dapat  dihukum  yaitu  setelah  tindakan  tersebut dinyatakan dilarang oleh undang-undang.
Lalu  lintas  jalan adalah  sarana  komunikasi  dan  transportasi  yang  terdiri  dari  jalan    ( terbuka untuk umum ), dan kendaraan ( bermotor dan tidak bermotor ) yang digunakan oleh manusia sebagai kegiatan hilir mudik ( pergi pulang ) untuk mencapai tujuan.  Hal ini dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  pengertian  lalu  lintas  dalam  arti  luas  adalah  hubungan  antar manusia  dengan  manusia  lain  ataupun  tanpa  disertai  alat  penggerak  dari  satu  tempat  ke tempat lain.
Seperti  dipahami  jika  seorang  pengemudi  kendaraan  bermotor  tidak  menginginkan terjadinya gangguan dalam perjalanannya, Baik itu gangguan ringan, seperti kehabisan bensin ataupun  gangguan  berat  seperti  kecelakaan.  Selain  pengemudi  tersebut  mengalami keterlambatan  sampai  ketujuan,  gangguan  tersebut  dapat  mengakibatkan  timbulnya pelanggaran atau kemacetan lalu lintas.
Ramdlon naning juga telah menitit beratkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas  adalah  perbuatan  atau  tindakan  seseorang  dengan  ketentuan-ketentuan  perundang- undangan lalu lintas.
Pelanggaran  yang  dimaksud  tersebut  adalah  sebagai  mana  diatur  dalam  pasal  105 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 yaitu: Setiap orang yang menggunakan jalan wajib. a. Berprilaku tertib; dan/atau
b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
c.  Jadi,  pelanggaran  lalu  lintas adalah  perbuatan atau  tindakan  seseorang  yang  bertentangan dengan  ketentuan  perundang-undangan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan.  Maka  adapun beberapa  syarat-syarat  yang  wajib  untuk  diindahkan  oleh  seorang    pengemudi  dalam beelalu lintas, yaitu:
1)  Setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  wajib  mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
2)  Setiap  orang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  wajib  mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
3)  Setiap  orang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  wajib  mematuhi  ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan :
a) Rambu perintah atau rambu larangan.
b) Marka jalan.
c) Alat pemberi isyarat lalu lintas.
d) Gerakan lalu lintas.
e) Berhenti dan perkir.
f) Peringatan dan bunyi sinar.
g) Kecepatan maksimal dan minimal;dan/atau
Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
1.  Pada  saat  diadakan  pemeriksaan  kendaraan  bermotor  dijalan  setiap  orang  yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan :
2. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor ;
a. Surat izin mengemudi;
b. Bukti lulus uji berkata; dan/atau
c. Tanda bukti lain yang sah.
3.  Setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  beroda  empat  atau  lebih  di  jalan dan penumpang yang duduk disampinya wajib menggunakan sabuk pengaman.
4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib menggunakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
5.  Setiap  orang  yang  mengemudikan  sepeda  motor  dan  penumpang  sepeda  motor  wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional indonesia.
6. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 ( satu ) orang.
Selain  diatur  dalam  perundang-udangan  lalu  lintas,  dalam  KUHP  (Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana) yakni pada pasal 511 KUHP yang berbunyi “ barang siapa diwaktu ada pesta arak-arakan, dan dan sebgainya tidak menaati perintah atau petunjuk yang diadakan oleh  polisi  untuk  mencegah  kecelakaan  oleh  kemacetan  lalu  lintas  dijalan  umum,  diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”.
Untuk  menghindari  pelanggaran  lalu  lintas  masyarakat  perlu  mengetahui  dan  patuh terhadap peraturan=peraturan lalu lintas demi menjaga keselamatan orang lain terkhusus diri sendiri. Jadi setiap masyarakat harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang terdapat dijalan dan perlengkapan keselamatan diri sendiri saat mengendara.
Sebagaimana yang tertera dalam pasal 134 ayat (1) UULLAJ tetang penggunaan jalan yang  memperoleh  Hak  Utama,  pengguna  jalan  yang  memperoleh  hak  utama  untuk didahulukan saat berlalu lintas sesuai dengan urutan berikut : a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
b. Ambulance yang mengangkut orang sakit;
c. Kendaraan untuk memberikan pertolomgan pada kecelakaan lalu lintas; d. Kendaraan pimpinan lembaga Negara Republik Indonesia;
e.  Kendaraan  pimpinan  dan  pejabat  negara  asing  serta  lembaga  internasional  yang  menjadi tamu negara;Iring-iringan pengantar jenazah; dan
f.  Konvoi  dan/atau  kendaraan  untuk  kepentingan  tertentu  menurut  pertimbangan  petugas Kepolisian Negara Republuk Indonesia
Hal  tersebut  juga  telah  diatur  oleh  UULLAJ  Pasal  135  Ayat  (1)  UULLAJ,  iring- iringan  pengantar  jenazah,  yang  dalam  hal  ini  memiliki  hak  untuk  diprioritaskan  dalam berlalu  lintas,  harus  dikawal  oleh  petugas  Kepolisian.  Selain  itu,  iring-iringan  tersebut  juga harus  menggunakan  isyarat  lampu  dan  sirine.  Regulasi  tersebut  tidak  spesifik  mengatur tentang  palanggaran  yang  dilakukan  pengantar  jenazah,  tetapi  hanya  pengawalan  khusus tugas  kepolisian  sebagai  pihak  yang  berwenang  untuk  penertiban  lalu  lintas.  Namun  dalam kenyataannya  para  masyarakat  yang  menjadi  pihak  seringkali  tidak  mengindahkannya.  Hal ini  sangat  disayangkan  mengingat  kenyamanan  dalam  berlalu  lintas  juga  jadi  kepentingan utama para masyarakat sendiri.
Dari  hasil  wawancara  dengan  aparat  kepolisian  yang  bertempat  dipolres  Jeneponto pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh bapak Ipda  Baharuddin S.H (selaku  Kanit Patroli  Polres  Jeneponto)  Mengatakan “Untuk  masalah  pengawalan,  kami  dari  pihak kepolisian  selalu  siap  melakukan  pengawalan  jika  pada  saat  berada  dilapangan  ada rombongan yang mengantar jenazah, kemudian jika ada masyarakat yang meminta langsung dikantor  untuk  diberikan  pengawalan  dari  pihak  kepolisian,  kami  akan  mengutus  beberapa anggota untuk membantu pengawalan jenazah tersebut. Namun kebiasaan masyarakat pada umumnya  sekarang  memilih  untuk  mengantar  serta  mengawal  proses  pengantaran  jenazah tersebut secara mandiri dan tanpa  bantuan polisi. Dalam hal ini kami juga tidak bisa serta merta  menyalahkan  mereka  karna  tidak  meminta  pihak  kepolisian    untuk  mengawalnya. Sebab,  kami  dari  pihak  kepolisian  sebagai  sesama  manusia  juga  layaknya  bisa  memaklumi kegentingan masyarakat yang tergabung dalam rombongan pengantar jenazah, yang dalam hal  ini  sedang  mengalami  kedukaan.  Mungkin  mereka  merasa  lebih  repot  jika  harus menghubungi terlebih dahulu pihak kepolisian sebelum mengantar jenazah.” 13
Lebih  lanjut  dari  hasil  wawancara  oleh bapak  AKP.  M.  Tamrin  S.E  (selaku  Kasat Lantas  Polres  Jeneponto)  Mengatakan “Pada  tataran  realitas,  kita  memang  dapat  melihat pelanggaran-pelanggaran oleh para oknum pengantar jenazah dalam berlalu lintas. Secara regulasi  juga  sebenarnya  bisa  saja  kita  kenakan  sanksi  kepada  para  pelanggar  tersebut, namun secara sosiologis juga kita masih dapat mengerti, bahwa kondisi masyarakat tersebut tidak  etis  jika  kita  tindaki  secara  regulatif,  jangan  sampai  jika  kita  tindaki  para  pelanggar
13 Baharuddin (51 tahun) Kanit Patroli Polres Jeneponto, Wawancara, Jeneponto,  15 Desember 2020, Hari Selasa.
yang  tergabung  dalam  rombongan  pengantar  jenazah  tersebut,  justru  malah  jadi  suatu keributan  yang  parah.  Apalagi  mengingat  bahwa  masyarakat  itu  tergabung  dalam  kondisi sedang berduka. Artinya hal-hal seperti itu harus kita pahami secara sosiologis, paling tidak kami berupaya menghindari hal yang tidak mesti dibesar-besarkan.Beda halnya jika perilaku pengantar  jenazah  menyebabkan  kerugian  bagi  pengguna  jalan  lain  seperti  bertindak anarkis  yang  bisa  mengakibatkan  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas,  jelas  kita  akan  tindaki sesuai dengan peraturan perundang-undangan” 14
Pihak  kepolisian  khususnya  Unit  Kesatuan  Lalu  Lintas  di  Polres  Jeneponto  telah mengupayakan  untuk  penanggualangan  pelanggaran  atas  ketidak  tertiban  yang  dilakukan rombongan  pengantar  jenazah.  Namun  ternyata  masyarakat  sendiri  kurang  mengindahkan bantuan itu, hal tersebut juga dapat terjadi karna beberapa faktor , salah satu faktornya adalah kurangnya informasi  yang diketahui oleh masyarakat tentang fasilitas jasa pengawalan yang disediakan  oleh  pihak  kepolisian,  dan  masyarakat  biasanya  beranggapan  lebih  repot  jika terlebih  dahulu  meminta  pengawalan  kepada  kepolisian  untuk  mengantar  jenazah.  Hal  ini sebenarnya  kurang  bisa  memberikan  jaminan  kenyaman  berlalu  lintas  bagi  masyarakat umum.
Tindakan  kepolisian  diatas  sebagai  aparat  penegak  hukum  yang  tidak  terikat  pada aturan  hukum,  dimana  penilaian  pribadi  juga  mengambil  peran  penting,  dikarenakan  tidak adanya  perundang-undangan  yang  sedemikian  lengkapnya,  sehingga  dapat  mengatur  semua perilaku manusia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain: 1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum .
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5.  Faktor kebudayaan,  yakni  sebagai hasil karya, cipta dan rasa  yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 15
Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegak hukum.
d. Pelanggaran  Lalu  Lintas oleh Rombongan Pengantar Jenazah dalam Pandangan Hukum Islam
Datangnya ajal atau kematian adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk hidup yang  bernyawa,  walaupun  tidak  ada  yang  mengetahui  kapan  dan  dimana  ia  akan  menemui ajal  tersebut,  dalam  keadaan  baik atau  buruk,  tidak  ada  sesuatu  pun  yang  dapat  memajukan atau  mengundurnya.  Islam  menurut  Al-Quran  dan  Sunnah,  sangat  membutuhkan  proses- proses  penting  yang  berhubungan  dengan  siklus  kehidupan  tersebut,  sebagai  fase-fase peralihan dalam segi peningkatan penyempurnaan agama. Dimana salah satu kewajiban bagi manusia  yang  masih  hidup  bertanggung  jawab  untuk  mengantarkan  orang  yang  sudah meninggal.
14 M  Tamrin,  (52  tahun),  Kasat  Lantas  Polres  Jeneponto,  Wawancara,  Jeneponto,    14  Desember  2020,  Hari Senin.
15 Rahman  Syamsuddin  dan  Ismail  Aris.  Merajut  Hukum  di  Indonesia  (  Jakarta;  Mitra  Wacana  Media,2014). h.76.
Dari  hasil  wawancara    dengan  tokoh  Agama  yang  bertempat  di  Agang  Je’ne Kelurahan  Empoang  Kecamatan  Binamu  pada  hari  Sabtu  tanggal  18  Desember  2020  oleh Ustad  Abd.  Azis  S.Pd.i  (Imam  Lingkungan  Je’ne  Kelara)  Mengatakan “  Perintah  untuk mengantar  jenazah  itu  memang  ada  dalam  salah  satu  hadist  Nabi.  Bahkan  salah  satu  hak seorang  muslim  yang  lainnya  adalah,  jika  dia  meninggal  maka  berhak  untuk  diantar jenazahnya  ke  liang  lahat.  Selain  itu,  aturan  agama  juga  mengajarkan,  bahwa  jenazah baiknya  dikuburkan  jangan  sampai  melewati  batas  lima  waktun  sholat  semenjak    jenazah yang  bersangkutan  meninggal  dunia.  Namun  dalam  praktiknya,  keliru  jika  yang  terjadi malah ketidaktertiban dari para pengentar jenazahnya sendiri dalam berlalu lintas. Hal ini justru menyalahi perintah agama karna mengurangi rasa empati orang lain. Tapi yang saya lihat  kondisi  masyarakat  khususnya  di  lingkungan  Jene’kelara  saat  mengantar  jenazah, sebenarnya hanyalah ulah dari oknum yang ingin cari perhatian dengan melakukan hal-hal seperti  menggertak  pengendara  lain,  mengambil  jalur,  ugal-ugalan  dijalan,  dan  terkadang salah satu rombongan tersebut menggunakan kenalpot racing sehingga menghasilkan suara yang  besar  ,  dan  perna    juga  yang  melakukan  kekerasan  secara  fisik  seperti  memukul pengendara  mobil  yang  sengaja  menyalip  rombongan  pengantar  jenazah.  Hal  ini  perna terjadi pada saat proses pengantaran jenazah ditahun 2018.” 16
Penuturan  salah  seorang  tokoh  agama  diatas  bahwa  diwajibkan  bagi  muslim  untuk membawa  jenazah  hingga  kekuburan  dan  mengiringinya,  hal  ini  merupakan  hak  jenazah terhadap  kaum  muslimin  seluruhnya  yang  masih  hidup.  Saat  mengantar  atau  mengiringi jenazah ada beberapa adab/etika yang harus di perhatikan ketika mengantar jenazah, bersikap tenang,  disegerakan,  berdiri  sejenak  disisi  kuburan,  nasehat  kematian,  dan  mengambil pelajaran.  Perlunya  pengantar  jenazah  terlebih  dahulu  memahami  adab/etika  tersebut,  agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat lain saat pengantaran jenazah. Pada faktanya telah  terjadi  peristiwa  antara  pengantar  jenazah  dan  pengendara  lain  yang  mengakibatkan terjadinya hal-hal yang mestinya dapat dihindari.
Diwajibkan  bagi  Muslim  untuk  membawa  (mengusung)  jenazah  hingga  kekuburan  dan mengiringinya.  Hal  ini  merupakan  hak  jenazah  terhadap  kaum  Muslimin  seluruhnya  yang masih hidup. Dari Abu Huraira r.a.,  Rasulullah saw bersabda ;
“Hak  seeorang  muslim  terhadap  saudaranya  sesama  muslim  ada  lima,  yaitu menjawab salam, menengok ketika sakit, mengiri jenaxahnya, memenuhi undangannya, dan mendoakannya  ketika  bersin."  (”Dalam  riwayat  lain  ditambahkan,  dan  apabila  meminta nasehat,  hendaklah  nasihatinya”) [HR  Bukhari,  Muslim,  Ibnu  Majab,  Ibnu  Jarud,  dan Ahmad]. 17
Dalam  memenuhi  hak  seorang  muslim  yang  telah  wafat,  perjalan  seorang  muslim untuk  mengantarkan  jenazah  kelihang  lahat  senantiasa  bercermin  pada  petunjuk  Rasulullah SAW  yang  merupakan  suri  tauladan  umat  Islam.  Ketika  menuju  pemakaman  untuk mengiringi  jenazah,  Rasulullah  SAW  melakukannya  dengan  berjalan  kaki,  ini  juga merupakan  sunnah  para  khalifah  sepeninggalan  Beliau.  Beliau  sudah  mengarahkan  orang- orang  yang  mengikuti  jenazah,  bila  berkendara  maka  mengikuti  jenazah  dari  belakang,
16 Abd. Azis , (36 Tahun), Imam Lingkungan Je’ne Kelara, Wawancara, , Jeneponto, 18 Desember 2020, Hari Sabtu.
17 M Nashiruddin al-Albani, Fiqh Lengkap Mengurus Jenazah (Juanda Depok: Gema Insani 2014), Cetakan 1, h.58.
sedangkan orang-orang  yang berjalan kaki, mengiringi jenazah dari dekat jenazah, baik dari arah belakang, kanan atau kiri jenazah.
Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Bersegerahlah dalam membawa jenazah”. [HR. Al-Bhukhari No. 1315]. 18
Bahkan  dahulu,  mereka  berlari-lari  kecil  dalam  membawanya.  Adapun  berjalan membawa  jenazah  dengan  lambat,  satu  langkah  demi  langkah,  hal  ini  tidak  sejalan  dengan petunjuk  Rarusullah  SAW,  bahkan  membuat  kesurupan terhadap  ahli  kitab  yahudi.  Dahulu, abu  bakar  as-siddiq  ra  melecut  orang  yang  melakukannya,  sembari  berkata,  “  sunggu,  kami dahulu  melihat  diri  kami  bersama  ra  sulullah  SAW  berlari-lari  kecil  (dalam  membawa jemazah)  “.  Nasehat  Imam  Nawawi  dalam  Al-Adzkar.203, “  Dan  ketahuilah,  bahwa  yang benar  lagi  merupakan  pendapat  yang  terpilih.  Maka,  tidak  perlu  mengangkat  suara  baik dengan bacaan Al-Quran, dxikir ataupun lain-lainnya. Hikmahnya sangat jelas. Yaitu, agar benaknya  lebih  tenang  dan  pikirannya  lebih  fokus  merenungkan  hal  yang  terkait  dengan jenazah  (yang  akan  memasuki  alam  barzah).  Itulah  yang  harus  dilakukan  dalam  keadaan tersebut.  Inilah  yang  haq.  Janganlah  terpedaya  oleh  banyaknya  orang  yang  melanggar ketentuan ini”. 19
Pemaparan  di  atas  telah  menunjukkan  tentang  hak  seorang  muslim  ketika  muslim lainnya meninggal dengan beberapa hak yang harus di lakukan, dan sudah di jelaskan secara terperinci  tentang  bagaimana  melakukan  pengantaran  jenazah  dengan  adab  dan  etika,  akan tetapi  dengan  perubahan  zaman,  pemahaman  seorang  muslim    tentang  hak  tersebut  sudah mulai  juga  berubah.  Seperti  yang  kita  ketahui  bersama  bahwa  hak  untuk  melakukan pengantaran  jenazah  terhadap  muslim  yang  telah  meninggal  adalah  sesuatu  hal  yang  wajib untuk di lakukan bagi muslim yang masih hidup.
Hasil wawancara ke masyarakat yang perna melakukan pengantaran jenazah pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2020 oleh bapak Yunus Mile (masyarakat) Mengatakan: “Kami sebagai  pengantar  jenazah  merasa  bahwa  kepentingan  dari  keluarga  kami  yang  berduka harus  diutamakan.  Jadi  kami  sudah  tidak  berpikir  perlengkapan  kami  saat  berkendara, tujuan  kami  hanya  satu  cepat  sampai  dipemakaman.  Pengalaman  yang  perna  saya  alami pada  saat  mengantar  jenazah,  pada  saat  itu  pengendara  jalan  lain  tidak  mengerti  dengan kondisi  kami  yang  sedang  berduka,  seharusnya  dia  tahu  ada  mobil  jenazah  mau  lewat, mestinya  dia  minggir,  tapi  kenyataannya  dia  sengaja  melakukan  penyenggolan  terhadap rombongan kami, hal ini memaksa kami bertindak narkis pada saat itu.” 20
Masyarakat yang terganggu dengan aksi ugal-ugalan para oknum pengantar jenazah beranggapan bahwa sebenarnya bukan karena perintah agama yang menjadi landasan utama mereka melakukan hal itu. Namun karena memang kebiasaan atau budaya tidak tertib dalam berlalu  lintas  saja  yang  sebenarnya  melekat  pada  para  oknum  tersebut.  Akan  tetapi  dilain pihak,  para  masyarakat  yang  tidak  merasa  terganggu/yang  menjadi  pengantar  beralasan bahwa hal seperti demikian yang dilakukan pengantar jenazah adalah hal yang wajar. Dalam artian  bahwa  mereka  turut  dapat  memaklumi  dan  memahami  kepentingan  dari  pengantar jenazah  tersebut.  Hal  itu  mereka  rasa  dilatar  belakangi  karena  memang  proses  pemakaman
18 HR.  Abu  Dawud    no.3182,  An-Nasa’i  4/43,  ath-Thayalisi  no.883,  Ahmad  5/35,38  dan  Ath-Thahawi  1/276. Isnadnya shahih.
19 HR. AL-Bhukhari 3/143, Muslim no.959 dan Abu Dawud no.3173.
20 Aswar Anas (31 tahun}, Masyarakat, Wawancara, Jeneponto, 17 Desember 2020, Hari Jumat.
jenazah adalah hal yang sakral. Selain itu juga, secara spritual keagamaan, sifatnya memang harus  disegerakan  atau  jangan  ditunda-tunda.  Sehingga  menurut  mereka  para  pengantar jenazah tersebut terpaksa harus buru-buru dalam mengantar jenazah.

## Kesimpulan
Dari uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Dalam kehidupan sehari- hari, begitu banyak perbedaan pola prilaku moral yang berbeda-beda antara kebudayaan dan masyarakat  yang  satu  dengan  kebudayaan  dan  masyarakat  lainnya.  Hanya  saja,  perbedaan itu tidak dapat ditolak karna ada suatu struktur universal dari hakikat manusia yang bersifat universal  yang  mengarah  kepada  diterimanya  prinsip-prinsip  moral  dasar  yang  serupa, bahkan  sama,  dalam  semua  kebudayaan  walaupun  kebiasaan  dan  kepercayaan  pribadi  atau budaya  berbeda-beda,  orang  tidak  dengan  sendirinya  sepakat  mengenai  tolak  ukur  moral. Sehingga sehubungan dengan budaya masyarakat dalam memprilakukan mayyit/jenazah itu berbeda  pula,  dan  ditariklah  sebuah  kesimpulan  bahwa  dua  kacamata  yaitu  hukum  pidana dan  hukum  islam  melihat  suatu  kebiasaan  yang  ada  dalam  pola  masyarakat  dalam  hal  ini pengantaran jenazah yang berfokus di lokasi penelitian penulis di kab. Jeneponto yang kerap kali menimbulkan keresahan masyarakat ketika ugal-ugalan, melanggar peraturan lalu lintas serta dapat menimbulkan provokasi diantara golongan kelompok.
Melalui  kacamata  hukum  positif  serta  tanggapan  aparat  penegak  hukum,  seharusnya masyarakat sudah mampu mengetahui batas-batasan untuk tidak melakukan hal yang diluar dugaan,  walau  sedang  keadaan  berduka  tentunya  harus  lebih  hati-hati.  Dan  pemahaman masyarakat dalam pola kesadaran hukum harus dibutuhkan untuk upaya mencegah kegiatan tindak pidana yang bisa saja terjadi dalam rombongan pengantaran jenazah. senada dengan pendapat  ulama  walau  memang  harus  disegerakan  untuk  mengantar  jenazah  ke  tempat terakhirnya tetapi diperlukan hati hati yang lebih, yang seharusnya dibawa sambil berdzikir, membaca  ayat-ayat  al-quran  bukan  malah  berteriak-teriak  apalagi  ugal-ugalan  dalam pengantaran tersebut.

## Daftar Pustaka
Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Cet. II (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), h. 11. Suteki, Desain Hukum di Ruang Sosial, (Yogyakarta : Thafa Media, 2013).
Hasan.Hamzah, Hukum Pidana Islam 1 ( Cet. 1, Alauddin Universiti Press, 2014).
Syamsuddin Rahman dan Aris Ismail. Merajut Hukum di Indonesia ( Jakarta; Mitra Wacana Media,2014). h.76.
Salam Burhanuddin, Etika Sosial Cet.I  (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).
Hasan.Hamzah, Hukum Pidana Islam 1 ( Cet. 1, Alauddin Universiti Press, 2014).
Syamsuddin Rahman dan Aris Ismail. Merajut Hukum di Indonesia ( Jakarta; Mitra Wacana Media,2014). h.14.
Marilang, “Menimbulkan Paragdima Keadilan Hukum Progresif”, Jurnal Konstitusi. Volume; 14 Nomor 2 2017 h. 317.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto
Al-Albani,  M  Nashiruddin,  Fiqh  Lengkap  Mengurus  Jenazah  (Juanda  Depok:  Gema  Insani 2014), Cetakan 1, h.58.
Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” DIktum
16, no. 1, Juli (2018): 118–134.
HR.  Abu  Dawud    no.3182,  An-Nasa’i  4/43,  ath-Thayalisi  no.883,  Ahmad  5/35,38  dan  Ath- Thahawi 1/276. Isnadnya shahih.
https://al_atsariyyah.com/keutamaan-mengantarjenazah,htmi/
Wawancara  dengan  bapak  Sudirman    (50  tahun),  Kanit  Laka  Lantas  Polres  Jeneponto,  14 Desember 2020, Hari Senin.
Wawancara  dengan  bapak  Baharuddin  (51  tahun)  Kanit  Patroli  Polres  Jeneponto,  15 Desember 2020, Hari Selasa
Wawancara  dengan  bapak  M  Tamrin,  (52  tahun),  Kasat  Lantas  Polres  Jeneponto,  14 Desember 2020, Hari Senin.
Wawancara  dengan  bapak  Abd.  Azis  ,  (36  Tahun),  Imam  Lingkungan  Je’ne  Kelara,  18 Desember 2020, Hari Sabtu.
Wawancara  dengan  bapak  Muh.  Basra    (38  tahun},  Masyarakat,  18  Desember  2020,  Hari Sabtu
Wawancara  dengan  bapak  Aswar  Anas  (31  tahun),  Masyarakat,  17  Desember  2020,  Hari Jumat.