Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## Efektivitas Kebijakan Pemerintah Pembangunan Sejuta Rumah (Analisis Pembangunan Hunian Layak Di Kabupaten Bantul Tahun 2019)
Muhammad Sadam 1 , Deni Angela 2 , Muhammad Salman Asaduddin 3 , Radhita Rasya 4 , Rita Salsabilla 5 , Shafira Setiawanti 6
1,2,3,4,5,6 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
2210413092@mahasiswa.upnvj.ac.id , deniangela@upnvj.ac.id , 2210413094@mahasiswa.upnvj.ac.id , 2210413090@mahasiswa.upnvj.ac.id , 2210413108@mahasiswa.upnvj.ac.id , 2210413095@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Abstract
The  government's  policy  of  building  one  million  houses  has  been  a  major  focus  of Indonesia's efforts to improve access to decent housing for its citizens. Community access to the need for decent housing is a problem that must be immediately found a solution. For this reason, the government launched a one million house program in order to ensure the availability of decent houses for underprivileged residents. The purpose of this study is to evaluate as well as analyze the effectiveness of government policies to build one million  houses,  focusing  on  the  analysis  of  rational  housing  development  in  Bantul province  in  2019.  The  research  method  applied  is  qualitative  research  through  a  case study  framework  by  collecting  data  from  various  sources  relevant  to  the  focus  of  the study.
The  results  of  the  analysis  show  that  the  government's  policy  of  building  one  million houses  in  Bantul  Province  has  brought  many  positive  results.  Construction  of  decent housing  has  increased,  increasing  the  number  of  houses  built  and  increasing  the availability  of  housing  for  low-income  communities.  However,  there  are  also  some hurdles  that  must  be  overcome,  such  as  budget  constraints  and  coordination  between central and local governments. This study provides insight into the effectiveness of decent housing  development  policies  in  Bantul  District.  More  research  is  needed  to  better understand the long-term impact of these policies and possible efforts to improve their efficiency and effectiveness.

## Keywords: Development, Policy, Shelter

## 1. PENDAHULUAN
Pertambahan  komposisi  jumlah  penduduk  di  tengah  masyarakat,  semakin mengisyaratkan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan tempat tinggal. Pada  dasarnya,  pemenuhan  akan  tempat  tinggal  tidak  selaras  dengan  pendapatan masyarakat yang masih tergolong rendah untuk mendapatkan hunian yang layak. Oleh sebab itu, pembangunan hunian yang layak menjadi sangat sulit dilakukan pada saat ini, terutama  di  daerah  perkotaan.  Permasalahan  tersebut  hadir  dikarenakan  oleh perbandingan yang cukup signifikan antara harga tanah dan komposisi produk bangunan yang  semakin  mahal,  namun  tidak  sejalan  dengan  pendapatan  yang  diterima  oleh
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
mayoritas penduduk kota. Akibatnya, sejumlah masyarakat terpaksa menempati rumah kurang  layak  huni  yang  jumlahnya  semakin  meningkat  sehingga  menimbulkan terciptanya kawasan kumuh. Pada hakikatnya, pemenuhan masyarakat terhadap tempat tinggal dapat dikatakan sebagai kebutuhan pokok yang patut dipenuhi dikarenakan hunian memiliki  peran  yang  sangat  krusial  untuk  menjadi  pedoman  pengajaran  keluarga, pelestarian budaya, dan pengembangan mutu generasi penerus (Sagitarini, 2017).
Pemerintah  saat  ini,  memiliki  fokus  utama  terhadap  berbagai  pengembangan infrastruktur untuk dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahap ini, pemerintah  memberikan  prioritas  utama  pada  infrastruktur  pembangunan,  yakni ketersediaan  jalan,  transportasi,  dan  pemerataan  ekonomi  desa.  Pembangunan  tersebut bukan  hanya  dimaksudkan  untuk  pertumbuhan  ekonomi  saja,  namun  juga  memiliki tujuan dalam terciptanya pemerataan penduduk yang bersifat demokratis serta partisipatif (Mulyani, 2016).
Fokus  utama  yang  tercantum  dalam  rancangan  pembangunan  dunia  adalah mewujudkan  kota  yang  komprehensif,  damai,  berkelanjutan,  dan  berdaya  tahan  tinggi. Hal ini menegaskan pentingnya upaya pengendalian urbanisasi sebagai sebuah momen untuk perkembangan pada masa mendatang. Hal ini juga dapat mengilhami terciptanya kota  yang  layak,  damai,  dan  asri  dengan  berhaluan  pada  karakteristik  fisik,  kualitas ekonomi,  dan  kearifan  lokal  (Wulandari,  2018).  Kondisi  perkotaan  yang  geografisnya ditandai oleh tingginya kepadatan penduduk dan ketersediaan fasilitas yang komprehensif sangat    kontras  dengan  kondisi  wilayah  pinggiran,  hal  ini  mengisyaratkan  perlu dilakukannya  transformasi  lahan  perkotaan  yang  memiliki  skala  lebih  luas  dari  pada konversi  yang  dilakukan  di  pinggiran  kota  (Lin,  2015).  Oleh  karena  itu,  dampak  dari tingginya  kepadatan  penduduk  di  wilayah  urban  menghambat  kemungkinan  terjadinya transformasi lahan perkotaan untuk tujuan pemukiman maupun kegiatan pengembangan ekonomi  (Panuji,  2018).  Dalam  memahami  hal  tersebut,  pemerintah  membuat  sebuah program  yang  merancang  metode  strategis  terhadap  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  yang  berimplikasi  terhadap  pemenuhan  akan  hunian  di Indonesia.
Berdasarkan data yang dimuat oleh Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2015, dijelaskan  bahwa  terdapat  sekitar  2.51  juta  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RTLH)  dalam skala nasional. Hal tersebut, diakibatkan oleh keterbatasan kekuatan ekonomi masyarakat dalam memenuhi pembangunan yang hunian layak serta kuantitas lahan yang semakin sedikit di perkotaan sehingga menyebabkan terciptanya hunian tidak layak dan kurang memenuhi syarat. Sementara itu, data yang disajikan BPS di tahun 2014,dijelaskan bahwa didapati angka backlog sebesar 14 juta orang dalam hal pemilikan tempat tinggal (BPS, 2013).  Dari  jumlah  tersebut,  sekitar  7,6  juta  penduduk  di  Indonesia  belum  memiliki rumah  hunian  sendiri.  Adapun  status  kepemilikan  tempat  tinggal  di  Indonesia menunjukkan bahwa 69,08% kepala keluarga memiliki hunian pribadi, 6,99% tinggal di kontrakan,  8,87%  tinggal  di  rumah  penyewaan,  dan  12,08%  tinggal  di  rumah  dinas, selebihnya menetap di hunian orang tua atau kerabat.
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Penyebab  tingginya  angka backlog hunian  di  Indonesia  dikarenakan  kenaikan harga rumah yang melebihi angka inflasi nasional. Keluarga dengan posisi ekonomi yang rendah atau keluarga muda dengan pertumbuhan ekonomi keluarganya yang tidak sejalan dengan  angka  inflasi  akan  sangat  tertekan  oleh  kondisi  ini.  Dalam  situasi  seperti  ini, keluarga dengan posisi ekonomi rendah akan memilih untuk bermukim bersama keluarga atau  kerabat,  sewa  hunian  terjangkau  yang  kurang  layak,  atau  tinggal  di  rumah  kost. Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  memperkirakan  bahwa keperluan  akan  tempat  tinggal  layak  sebesar  800-900  ribu  unit,  yang  disebabkan  oleh urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Namun, hal tersebut belum dapat terpenuhi secara maksimal dimana hanya sekitar 400-500 ribu unit yang baru terpenuhi, sehingga angka backlog terhadap kebutuhan tempat tinggal di tengah masyarakat terus meningkat. Pada dasarnya,  terdapat  aturan  yang  mengatur  terkait  kehidupan  yang  layak  bagi  seluruh rakyat, seperti dijelaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) dalam UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap individu berhak hidup sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal, dan  mendapatkan  lingkungan  yang  sehat  dan  baik  untuk  hidup,  serta  berhak  atas pelayanan kesehatan”. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan rumah layak  merupakan  hak  bagi  setiap  manusia  yang  sangat  penting  diperhatikan  untuk meningkatkan  kualitas  hidup.  Namun,  sampai  saat  ini,  hak  tersebut  masih  belum sepenuhnya  terpenuhi.  Angka backlog terus  meningkat,  terutama  karena  rendahnya permintaan  beli  masyarakat  yakni,  pada  kalangan  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah (MBR), untuk melengkapi keperluan akan rumah.
Dalam  studi  kasus  yang  menjadi  pokok  bahasan  dalam  penulisan  ini,  penulis bertujuan  untuk  menelaah efektivitas  kebijakan  pembangunan  sejuta  rumah  yang akan dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Pada  tahun  2007,  angka backlog perumahan  di  Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) lebih tinggi dari pada angka nasional yaitu mencapai 27,5% dibandingkan  dengan  19%  (Balitbang,  2016).  Salah  satu  penyebab  tingginya  angka backlog perumahan  di  DIY  adalah  kondisi  ekonomi  keluarga  yang  tidak  memadai. Pendapatan yang diterima oleh penduduk DIY tidak sejalan dengan inflasi harga di tengah masyarakat, baik berupa bahan bangunan, tanah, maupun material yang akan digunakan dalam membangun hunian. Penghasilan pendapatan masyarakat DIY pada periode 2008- 2009  hanya  sebesar  2%-3%  per  tahun,  namun  tingkat  inflasi  mencapai  4%  per  tahun (BPS,  2016).  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  kesenjangan  penduduk  dalam  memenuhi kebutuhan  rumah  dikarenakan  mahalnya  harga  tanah  dan  bangunan    yang  sangat diperlukan. Dalam hal lain, angka backlog di DIY juga semakin tinggi yang disebabkan banyaknya pembangunan hunian yang dihuni oleh pendatang. Keunggulan yang dimiliki kota  DIY  baik  berupa  pariwisata,  pendidikan,  maupun  investasi  semakin  menariknya perhatian  bagi  masyarakat  pendatang  untuk  menetap,  hal  ini  semakin  menunjukkan pertumbuhan  perpindahan  arus  penduduk  yang  semakin tinggi.  Oleh  sebab  itu,  hunian yang  dimiliki  penduduk  semakin  tersebar  luas  serta  bertumbuh  besar  di  sekitar  DIY, khususnya di Kabupaten Bantul.
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Berdasarkan kondisi ini di tahun 2015, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan program  sejuta  rumah  dalam  upaya  pemerintah  untuk  memberikan  perhatian  pada masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Program ini dirancang untuk mengurangi angka backlog perumahan yang ada di Indonesia. Program sejuta rumah adalah sebuah kebijakan  pembuatan  perumahan  bersubsidi  yang  dapat  diakses  bagi  kalangan  kecil melalui  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  subsidi  (Balitbang,  2016).  Pemerintah  juga melakukan  upaya  untuk  peningkatan  pembelian  masyarakat  melalui  penurunan  uang muka  ( down  payment )  menjadi  1%  berdasarkan  harga  rumah  serta  pemberian  subsidi dalam membantu kebutuhan masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan hunian layak. Program Sejuta Rumah bertujuan dalam pemberian kesempatan pada seluruh penduduk, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), untuk mempunyai hunian layak. Hal tersebut didasarkan atas persoalan MBR dalam memperoleh hunian layak, terutama bagi  kalangan  MBR  yang  belum  mempunyai  penghasilan  besar  serta  konsisten  tiap bulannya.  Salah  satu  kendala  lainnya  adalah  harga  lahan  yang  semakin  meningkat, sehingga  harga  jual  rumah  juga  semakin  tinggi.  Untuk  mengatasi  masalah  tersebut, pemerintah mencanangkan Program Sejuta Rumah untuk pemberian kesempatan kepada MBR untuk memperoleh perumahan bersubsidi yang layak ditempati. Dengan demikian, diharapkan Program Sejuta Rumah dapat menjadi solusi untuk MBR dalam memperoleh rumah layak ditempati. Penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat, melalui  penelitian  ini  kita  dapat  mengidentifikasi  keberhasilan  dan  tantangan  yang dihadapi  dalam  program  pembangunan  sejuta  rumah.  Penulisan  penelitian  ini  dapat memberikan  gambaran  yang  lebih  komprehensif  dari  penelitian  terdahulu,  karena penelitian  ini  mampu  memberikan  penjelasan  analitis  terkait  efektivitas  implementasi kebijakan  sejuta  rumah  serta  dapat  menjadi  landasan  empiris  bagi  evaluasi  program pembangunan  sejuta  rumah.  Untuk  itu,  peneliti  ingin  meneliti  lebih  mendalam  terkait program pembangunan sejuta rumah dalam penulisan jurnal ini.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Penelitian Relevan
Pada  penelitian  ini,  terdapat  berbagai  penelitian  terdahulu  yang  akan  dijadikan sebagai acuan dalam  meneliti permasalahan yang sejenis dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu  tersebut  relevan  dan  searah  dengan  apa  yang  kami  teliti  sehingga  memiliki keterkaitan satu sama lain dan dapat dijadikan suatu acuan dari penelitian ini agar dapat menjadi penelitian yang baik. Penelitian relevan pertama adalah tulisan      Gofur, R. R., &  Jumiati,  I.  E.  (2021),  dalam  jurnal  tersebut  penelitian  dilaksanakan  dengan  cara mengumpulkan literatur yang membahas program sejuta rumah baik dalam jurnal, skripsi, atau  lain  sebagainya.  Hasil  yang  didapat  pada  penelitian  tersebut  menjelaskan  bahwa program  sejuta  rumah  dipandang  mampu  mencapai  keberhasilan  dan  mencapai  tujuan yaitu  sebagai  solusi  atas  permasalahan  yang  menjadi  latar  belakang  dari  pada diputuskannya  program  tersebut.  Selain  itu,  program  ini  juga  dipandang  memiliki keberhasilan  dalam  mengurangi  angka backlog perumahan  di  Indonesia.  Masyarakat sebagai  target  dilaksanakannya  program  ini,  juga  sebagai  penerima  bantuan,  maupun
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
sebagai sasaran penyelesaian dari permasalahan yang ada, menyatakan bahwa lingkungan dari  pada  rumah  yang  dibangun  menentukan  kenyamanan  keluarga  (Sanusi,  2018). Namun,  di  sisi  lain  terdapat  berbagai  pendapat  mengenai  ketidakpuasan  pada  program sejuta  rumah  terutama  dalam  komponen  fisik  pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan standar  ataupun  yang  telah  disosialisasikan  sebagai  syarat  atau  karakter  rumah  pada program sejuta rumah.
Penelitian lain yang juga menjadi  acuan kami sebagai penelitian relevan dalam menjalankan penelitian kami, yaitu tulisan      Agus, F., Fanny, S., & Muliana, R. (2020). Penelitian dalam jurnal tersebut dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan campuran. Hasil yang didapat dari pada penelitian tersebut ialah seberapa efektif program pembangunan  yaitu  perumahan  bersubsidi  bagi  masyarakat  berpenghasilan  di  Kota Pekanbaru.  Hal  itu  sejalan  dengan  program  sejuta  rumah  yang  kami  teliti  pada  jurnal kami. Kedua program tersebut memiliki kesamaan dalam tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Lagi-lagi permasalahan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia yaitu masalah kesejahteraan yang belum memadai.

## Landasan Teori Efektivitas Program
Efektivitas  dapat  dikatakan  sebagai  hal  pokok  dalam  proses  pencapaian  tujuan maupun haluan yang menjadi fokus utama dalam pembuatan kebijakan baik di organisasi ataupun perhimpunan. Suatu kebijakan yang dibuat dapat dikatakan berhasil jika dalam prosesnya  efektif  terhadap  tercapainya  tujuan  yang  ingin  digapai  (Suryani,  2014). Efektivitas  program  mengacu  pada  sejauh  mana  sebuah  program  mencapai  tujuan  dan menghasilkan dampak yang diinginkan. Secara lebih lengkap, efektivitas program dapat didefinisikan sebagai kemampuan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang efisien, memadai, dan memberikan manfaat yang signifikan. Efektivitas program melibatkan penilaian terhadap pencapaian hasil atau dampak yang diharapkan dari program tersebut. Program dianggap efektif jika dapat menghasilkan perubahan yang positif  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  Baik  itu  dalam  hal  meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kesejahteraan, atau kondisi sosial dalam kelompok sasaran  atau  komunitas  yang  terlibat.  Dalam  konteks  ini,  keberhasilan  suatu  program tidak terlepas dari aspek waktu pelaksanaan yang efisien dan pencapaian tujuan dalam batas waktu yang ditentukan agar program tersebut menjadi  efektif (Ding, 2014).
Efektivitas  bertujuan  untuk  menjadi  parameter  dalam  perbandingan  antara perencanaan  dan  pelaksanaan  yang  ingin  dicapai,  untuk  itu  dibutuhkan  pengukuran tingkat    efektivitas  terhadap  suatu  program  yang  berguna  dalam  melihat  keefektifan program  tersebut  (Saragih,  2018).  Dengan  penjelasan  lain,  hadirnya  efektivitas  harus memiliki relevansi terhadap berbagai permasalahan yang ada  di dalam tujuan yang ingin digapai.

## 28
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## Pembangunan
Pembangunan  merupakan  sebuah  proses  kebijakan  yang  bertujuan  dalam mensejahterakan serta memajukan kehidupan manusia di dalam segala aspek. Konsepsi pembangunan  sangat  terkait  dalam  bidang  ekonomi,  hal  ini  dapat  dilihat  jika  suatu pembangunan  berhasil,  maka  dapat  dianggap  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  juga menunjukkan  sisi  yang  positif.  Keberhasilan  pembangunan  juga  berkaitan  dengan keadaan  penduduk  masyarakat  dalam  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi.  Selain  itu, kegagalan  proses  pembangunan  dapat  timbul  akibat  lemahnya  dukungan  masyarakat terhadap kekuatan dan  kemampuan dalam pelaksanaan proses pembangunan, hal ini akan berimplikasi pada proses pembangunan bersifat stagnasi yang disebut sebagai ( trapped failure )  (Isran,  2013).  Sedangkan  menurut  (Rogers,  1969),  Pembangunan  merupakan suatu  proses  perubahan  sosial  dengan  partisipatori  yang  luas  perubahan  sosial  dalam lingkup  luas  pada  masyarakat  yang  bertujuan  demi  kemajuan  material  serta  sosial (mencakup  kualitas,  keadilan,  bertambahnya  kebenaran,  dan  hal  lain  sebagainya  yang dihargai)  kepada  sebagian  besar  rakyat  dengan  kontrol  yang  cenderung  lebih  kuat  dan mudah didapatkan pada lingkungan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa definisi dari pada pembangunan yaitu proses perubahan dalam berkembang menjadi lebih baik pada lingkungan masyarakat.

## Rumah Layak Huni
Menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 mengenai Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Perumahan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota,  Rumah  Layak  Huni  didefinisikan  sebagai  rumah  yang  memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan memiliki luas bangunan yang mencukupi, serta memperhatikan  kesehatan  penghuninya.  Dalam  menilai  kelayakan  rumah,  terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi meliputi persyaratan keselamatan bangunan seperti struktur  bawah  atau  pondasi,  struktur  tengah  atau  kolom  dan  balak,  dan  struktur  atas. Selain  itu,  rumah  juga  harus  menjaga  kesehatan  penghuninya  dengan  menyediakan pencahayaan,  penghawaan,  dan  sanitasi  yang  memadai.  Luas  minimum  yang  harus dipenuhi berkisar antara 7,2 m2/orang hingga 12 m2/orang.
Sementara  itu,  berdasarkan  ketentuan  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman, konsep rumah  layak  huni  merujuk  pada  wilayah  pemukiman  yang  melibatkan  serangkaian kegiatan,  termasuk  pembangunan  perumahan,  pengelolaan  wilayah  pemukiman, pemeliharaan  dan  perbaikan,  upaya  pencegahan  serta  peningkatan  kualitas  terhadap permukiman  dan  perumahan  yang  berstatus  kumuh,  penyediaan  lahan,  pengaturan pendanaan dan sistem pembayaran, serta partisipasi aktif dari masyarakat (Yanto, 2017). Disisi lain, perumahan merupakan cakupan integral dari lingkungan tempat tinggal yang terbentuk  dari  sejumlah  satuan  perumahan  yang  dilengkapi  dengan  prasarana,  sarana, utilitas umum, dan mendukung aktivitas fungsi tambahan di dalam kawasan perkotaan maupun pedesaan (Wijaya, 2015).
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Melalui  definisi-definisi  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  rumah  layak  huni adalah  kondisi  rumah  yang  memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia.  Kriteria  yang  harus dipenuhi  mencakup  memiliki  struktur  rumah  yang  aman,  tersedia  sumber  air  bersih, pencahayaan  matahari  dan  ventilasi  udara  yang  memadai,  pembagian  ruangan  yang sesuai, serta sanitasi yang baik.

## 3. METODE PENELITIAN
Pada  topik  penelitian  ini,  penulis  mengadopsi  metode  kualitatif  sebagai pendekatan, penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menjelaskan serta menjabarkan terkait  perencanaan  pembangunan  komponen  fisik  perumahan.  Penelitian  kualitatif merupakan  suatu  bentuk  penelitian  yang  menginvestigasi  dan  merinci  makna  dari sejumlah individu atau kelompok orang yang terkait dengan isu-isu sosial yang dihadapi (Creswell,  2016:74).  Selain  itu,  penelitian  ini  menggunakan  jenis  metode  deskripsi analitis-kritis  yang  berguna  untuk  meneliti  studi  kasus  analisis  perencanaan  program pembangunan sejuta rumah di Kabupaten Bantul. Penerapan metode ini dilakukan dengan proses pengumpulan data melalui metode studi kepustakaan, yang melibatkan penelaahan buku, bibliografi, notulensi, dan temuan yang relevan dengan permasalahan yang akan diinvestigasi (Sari, M, 2020). Dalam konteks penelitian kualitatif, proses pengolahan data dilaksanakan  sejak  proses  pengumpulan  data.  Dalam  hal  ini,  peneliti  mengumpulkan, menganalisis,  dan  mengkategorikan  data  berdasarkan  pola  dan  urutan  yang  relevan dengan fokus penelitian. Lebih lanjut lagi, data yang sudah dikumpulkan akan ditelaah melalui  penggunaan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  yaitu  dengan  mengidentifikasi efektivitas program sejuta rumah. Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data triangulasi. Triangulasi data adalah sebuah metode pengumpulan data yang bersifat mengintegrasikan berbagai jenis data dan sumber informasi yang telah tersedia (Sugiyono,  2015:83).  Pengambilan  sumber  tersebut  dideskripsikan  serta  diuraikan dengan  berpedoman  pada  pendapat  para  ahli.  Oleh  sebab  itu,  dengan  penggunaan pendekatan kualitatif dalam meneliti penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan serta menguraikan  fakta  secara  komprehensif  terkait  efektivitas  kebijakan  pemerintah pembangunan  sejuta  rumah  dengan  studi  kasus  analisis  pembangunan  hunian  layak  di Kabupaten Bantul tahun 2019.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Program  Perencanaan  Pembangunan  Sejuta  Rumah  sebagai  Solusi  Mengatasi Permasalahan Tempat Tinggal di Kabupaten Bantul
Terdapat berbagai permasalahan tempat tinggal yang telah terjadi di  Kabupaten Bantul.  Namun,  masalah  utama  yang  dihadapi  masyarakat  Bantul  dalam  hal  tempat tinggal ialah aspek ekonomi. Sebagaimana yang dirasakan masyarakat luas bahwa faktor utama  dari  permasalahan  kepemilikan  tempat  tinggal  ialah  ekonomi.  Mengenai  hal tersebut  kemudian muncul  permasalahan berikutnya  yaitu  banyaknya  masyarakat  yang bertempat tinggal di bangunan tidak layak huni.
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di DI. Yogyakarta Tahun 2019 ( Sumber : Kabupaten Bantul Dalam Angka, 2020) Kabupaten/ Kota Garis Kemiskinan Penduduk Miskin Jumlah Prosentase (%) Kulonprogo 333,781 7,462,000 17.39 Gunungkidul 381,538 13,115,000 12.92 Bantul 301,125 12,308,000 16.61 Sleman 382,868 9,017,000 7.41 Yogyakarta 495,562 2,945,000 6.84 DI. Yogyakarta 432,026 44,847,000 11.7
Data  pada  Tabel  4.1  menjelaskan  bahwa,  perolehan  tingkatan  kemiskinan  di Kabupaten  Bantul  menempati  peringkat  ketiga  di  Yogyakarta  sebagai  daerah  dengan penduduk miskin terbanyak. Angka  kemiskinan yang cukup signifikan tingginya selaras dengan  pendapatan  serta  pertumbuhan  ekonomi  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  di Kabupaten  Bantul,  dimana  penduduk  setempat  hanya  memiliki  fokus  terhadap  sektor perkembangan pertanian dikarenakan bentuk geografisnya masih terbilang perdesaan.
Program  pembangunan  sejuta  rumah  merupakan  suatu  upaya  pemerintah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) yang bekerja sama dengan  Pelaku  Pembangunan  Rumah  dalam  upaya  menyediakan  tempat  tinggal  layak huni.  Program  ini  difokuskan  pada  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MPR)  yang dikhawatirkan  atau  dilihat telah  memiliki  hunian  yang  kurang  layak.  Program ini juga sebagai  upaya  untuk  terus  membangun  kondisi  ekonomi  Indonesia.  Program  ini  tidak hanya  berpengaruh  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  mengenai  tempat  tinggal  yang layak  huni,  tetapi  juga  secara  otomatis  membantu  banyak  industri  dalam  material  alat pembangunan seperti kayu, semen, besi, genteng, dan lain sebagainya. Hal itu pula yang menjadikan  program  ini  memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  kemajuan ekonomi.
Program ini dikatakan telah berhasil dalam menggapai tujuan-tujuannya, terlihat dari pada data yang menyatakan bahwa pada tahun 2021 terdapat 826.500 unit yang telah dihuni  oleh  masyarakat  berpenghasilan  rendah.  Data  tersebut  telah  membuktikan keberhasilan  program  ini  dalam  mencapai  target  yang  besar  serta  membantu  banyak sekali masyarakat, dan industri-industri lainnya. Target tersebut bahkan dinyatakan oleh Kementerian  PUPR  diharapkan  selalu  meningkat  dan  membantu  lebih  banyak masyarakat  dan  industri.  Untuk  memenuhi  keinginan  membantu  masyarakat  agar memiliki tempat tinggal layak huni dan tercepat pada target yang tepat, maka diperlukan
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
persyaratan untuk mendapatkan target sesuai yang diinginkan. Program ini dilaksanakan dengan hasil dua jenis, yaitu rumah tapak dan rumah susun. Rumah layak huni yang telah dikatakan  memiliki  keterangan-keterangan  yang  menyatakan  bahwa  tempat  tersebut layak  huni,  yaitu  struktur  konstruksi  atap,  saluran  air  yang  lancar,  jaringan  air  bersih, jaringan  listrik,  saluran  septic  tank  yang  aman  dan  tidak  mencemari  lingkungan,  serta berada pada lingkungan dan wilayah yang layak. Melihat dari implementasi program di Bantul,  yang  berdasarkan  permasalahan-permasalahan  yang  dirasakan  masyarakat dengan  didukung  data  mengenai  tingginya  angka backlog yang  terjadi  di  Bantul. Dari pada permasalahan yang ada, pemerintah membuat kebijakan berupa program baru yaitu Program  Sejuta  Rumah  di  Kabupaten  Bantul.  Respon  yang  dirasakan  dari  pada perencanaan  program  tersebut  cukup  baik,  namun  diperlukan  faktor-faktor  pendorong agar program tersebut dapat terealisasikan secara maksimal. Pemerintah daerah memiliki peran besar untuk mendorong proses program ini berjalan dengan baik, mencapai target yang  tepat,  serta  menghasilkan  suatu  kepuasan  serta  keberhasilan  yang  dirasakan  oleh masyarakat.

## Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepuasan  Penghuni  Perumahan  Produk  Program Sejuta Rumah
Program  Sejuta  Rumah  adalah  salah  satu  dari  beberapa  program  pemerintah Indonesia  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  akses  perumahan  bagi  masyarakat berpenghasilan  rendah.  Dibutuhkan  tingkat  kepuasan  penghuni  perumahan  Program Sejuta Rumah sebagai penentu keberhasilan program pemerintah ini. Kepuasan penghuni perumahan  produk  Program  Sejuta  Rumah  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yang mengikuti, yaitu diantaranya:
1. Infrastruktur dan Fasilitas
Program  Sejuta  Rumah  di  Indonesia  bertujuan  untuk  meningkatkan  akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kepuasan penghuni terhadap program  ini  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  penting,  terutama  Infrastruktur  dan Fasilitas. Konsep teoritis ini mencerminkan eratnya hubungan antara ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, air bersih, dan fasilitas umum, dengan kesejahteraan  penghuni.  Teori  Infrastruktur  menekankan  bahwa  prasarana  yang memadai  menjadi  landasan  bagi  kehidupan  yang  layak.  Dalam  konteks  Program Sejuta Rumah, infrastruktur yang memadai tidak hanya mencakup akses jalan dan air bersih, tetapi juga fasilitas umum seperti taman dan tempat olahraga. Prasarana dan fasilitas yang tidak memadai dapat menghambat pemenuhan kebutuhan sehari- hari, menimbulkan ketidaknyamanan, dan berpotensi mempengaruhi kesejahteraan penghuni. Integrasi teori ini sangat penting untuk dimasukkan dalam implementasi Program  Sejuta  Rumah.  Dengan  memastikan  akses  terhadap  infrastruktur  yang memadai,  pemerintah  dapat  menciptakan  lingkungan  hidup  yang  tentunya meningkatkan  kepuasan  penduduk  dan  mendukung  kesejahteraan  masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya pembenahan infrastruktur ini harus terus dilakukan
Community: volume 10, nomor 1, April 2024

## p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
agar program ini dapat memberikan dampak positif yang bertahan lama bagi warga, serta  diperlukan  upaya  berkelanjutan  untuk  meningkatkan  infrastruktur  Program Sejuta Rumah
2. Area atau Lokasi
Program Sejuta Rumah di Indonesia, bertujuan untuk  meningkatkan akses terhadap perumahan  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  dan  memahami  bahwa kepuasan  penghuni  juga  dipengaruhi  oleh  faktor  area  atau  lokasi.  Konsep  teori aksesibilitas  merupakan  kunci  dalam  analisis  faktor  ini.  Teori  ini  menekankan pentingnya akses yang baik terhadap pusat perekonomian, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum untuk meningkatkan kualitas hidup. Sebagai bagian dari program sejuta rumah, lokasi hunian yang strategis dan memiliki koneksi yang baik  dengan  berbagai  fasilitas  umum  akan  menentukan  kepuasan  penghuninya. Aksesibilitas  yang  optimal  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung pengembangan  masyarakat  baik  dari  segi  ekonomi  maupun  sosial.  Analisis mendalam  menunjukkan  bahwa  aspek  aksesibilitas  ini  perlu  diperhatikan  dalam memilih tempat tinggal agar penghuni dapat dengan mudah mengakses layanan dan fasilitas  penting.  Integrasi  teori  aksesibilitas  merupakan  hal  mendasar  untuk meningkatkan  kepuasan  penghuni  Program  Sejuta  Perumahan  dan  menciptakan lingkungan  hidup  yang  berkontribusi  positif  terhadap  kualitas  hidup  dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Kualitas bangunan
Kualitas bangunan Program Sejuta Rumah Indonesia bertujuan untuk memberikan akses  perumahan  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah,  dan  faktor  kualitas bangunan  merupakan  salah  satu  aspek  utama  yang  mempengaruhi  kepuasan penghuni.  Dalam  konteks  ini,  teori  kualitas  arsitektur  memberikan  dasar  penting untuk  menganalisis  efektivitasnya.  Teori  kualitas  bangunan  menekankan  bahwa bangunan  yang  kuat,  tahan  lama,  dan  dirancang  dengan  baik  akan  memberikan dampak  positif  bagi  penghuninya.  Kualitas  fisik  perumahan  menciptakan lingkungan yang memberikan rasa aman dan nyaman, serta berpengaruh langsung terhadap  kualitas  hidup  penghuninya.    Analisis  mendalam  menunjukkan  bahwa pembangunan  perumahan  yang  memperhatikan  kualitas  bangunan  dapat meningkatkan kepuasan penghuninya. Bangunan yang dirancang dengan baik tidak hanya  menyediakan  tempat  tinggal,  tetapi  juga  menciptakan  lingkungan  yang mendukung  aspek  psikologis  dan  emosional  penghuninya.  Hal  ini  dapat diimplementasikan  dalam  Program  Sejuta  Rumah  dengan  memastikan  standar kualitas bangunan yang tinggi, sehingga menciptakan lingkungan perumahan yang memberikan manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## 4. Kualitas pelayanan
Program  Sejuta  Rumah  di  Indonesia  merupakan  inisiatif  pemerintah  untuk meningkatkan akses terhadap perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan  menganggap  kualitas  pelayanan  menjadi  faktor  penting  dalam  kepuasan penduduk.    Konsep  dari  teori  pelayanan  publik  memberikan  dasar  untuk menganalisis  dampak  pelayanan  dalam  program  ini.  Teori  pelayanan  publik menekankan pentingnya pelayanan yang baik dari pemangku kepentingan seperti pengembang real  estate ,  pengelola  perumahan,  dan  pemerintah  daerah  untuk kepuasan  masyarakat.  Analisis  terperinci  menunjukkan  bahwa  respons  efektif terhadap keluhan dan perbaikan tepat waktu tidak hanya meningkatkan kepuasan warga namun juga kepercayaan terhadap program. Dalam implementasi Program Sejuta Rumah, penting untuk memastikan bahwa sistem yang merespons kebutuhan penduduk  sudah  ada.  Menerima  dan  menanggapi  pengaduan  serta  melakukan perbaikan dengan cepat tidak hanya menciptakan lingkungan hidup yang baik tetapi juga  meningkatkan  citra  program.  Mengintegrasikan  teori  pelayanan  publik  ke dalam strategi pelayanan dapat menjamin keberlanjutan dan keberhasilan Program Sejuta Rumah dalam jangka panjang.
5. Proses seleksi dan penempatan
Proses  seleksi  dan  penempatan  rencana  Program  Sejuta  Rumah  Indonesia merupakan solusi pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dimana kepuasan penghuni sangat bergantung pada proses seleksi yang transparan dan adil. Meskipun teori keadilan menekankan pentingnya  keadilan  dalam  proses  seleksi,  konsep  akuntabilitas  memerlukan transparansi  dan akuntabilitas  dalam  operasional  pemerintah.  Analisis  mendalam menunjukkan  bahwa  ambiguitas  dan  ketidakadilan  dalam  proses  seleksi  dapat menimbulkan  ketidakpuasan  warga  dan  mempertanyakan  integritas  dan  keadilan program Sejuta Rumah. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk menjaga keadilan dan akuntabilitas di semua tahap proses seleksi dan penempatan. Dengan menerapkan  prosedur  yang  transparan,  adil,  dan  akuntabel,  program  ini  mampu menjamin kepuasan warga. Pemahaman prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan  Program  Sejuta  Rumah  akan  membantu  meminimalkan  potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan program.
6. Prasarana Keamanan dan Fasilitas Parkir
Faktor  Prasarana  Keamanan  dan  Fasilitas  Parkir  dalam  Program  Sejuta  Rumah menjadi kunci untuk memahami kepuasan penghuni. Teori keamanan lingkungan memberikan  dasar  analisis  yang  menilai  dampak  faktor-faktor  ini  terhadap kesejahteraan dan kepuasan penduduk. Teori keselamatan lingkungan menekankan perlunya menciptakan lingkungan yang aman untuk meningkatkan kualitas hidup dan  kepuasan  penghuni.  Dalam  Program  Sejuta  Rumah,  ada  tidaknya  sistem
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
keamanan seperti penjaga gerbang menjadi faktor yang mempengaruhi rasa aman warga.    Analisis  terperinci  menunjukkan  bahwa  keamanan  lingkungan  hidup menciptakan  iklim  yang  meningkatkan  kesejahteraan  psikologis  penghuninya. Tempat parkir yang memadai juga menjadi faktor penting. Teori ini menekankan bahwa  ketersediaan  fasilitas  parkir  yang  memadai  dapat  mencegah  konflik  antar warga dan menjaga kenyamanan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan Program Sejuta  Rumah,  pemerintah  harus  memprioritaskan  infrastruktur  keamanan  dan fasilitas  parkir  untuk  menciptakan  lingkungan  hidup  yang  aman,  nyaman  dan mendukung kepuasan penghuni jangka panjang.
7. Keberlanjutan Program
Keberlanjutan  Program  Sejuta  Rumah  di  Indonesia  merupakan  sebuah  inisiatif pemerintah  untuk  meningkatkan  akses  terhadap  perumahan  bagi  masyarakat berpenghasilan  rendah,  berdampak  pada kepuasan  penduduk.  Dari  perspektif ini, teori  pembangunan  berkelanjutan  memberikan  dasar  untuk  menganalisis  dampak keberlanjutan  suatu  program.  Teori  pembangunan  berkelanjutan  menekankan perlunya  menjaga  keseimbangan  antara  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan dalam program.  Setelah dianalisis secara mendalam, penulis menemukan bahwa keberlanjutan  Program  Sejuta  Rumah  tidak  hanya  mencakup  pembangunan  fisik perumahan,  namun  juga  pemeliharaan  perumahan,  pengembangan  fasilitas,  dan peningkatan  kualitas  infrastruktur.  Dalam  melaksanakan  Program  Sejuta  Rumah, pemerintah perlu memastikan strategi berkelanjutan yang mencakup pemeliharaan dan  pembangunan  berkelanjutan.  Fokus  hanya  pada  aspek  perumahan  tanpa mempertimbangkan  keberlanjutan  dapat  melemahkan  kepuasan  penghuni. Mengintegrasikan  teori  pembangunan  berkelanjutan  ke  dalam  perencanaan  dan pelaksanaan program dapat memberikan dampak positif jangka panjang, mencapai kepuasan  penduduk  yang  berkelanjutan,  dan  menyeimbangkan  kebutuhan masyarakat dengan kelestarian lingkungan yang dapat dipertahankan.
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Tabel 4.2: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul Tahun 2015 (Sumber: Forum Pendataan Sejuta Rumah DIY, 2018)
No. Kecamatan Jumlah KK Jumlah RTLH Versi BDT (Unit) Versi Pemda (Unit) 1 Srandakan 9,310 46 222 2 Sanden 10,315 113 233 3 Kretek 9,697 26 81 4 Pundong 11,007 65 146 5 Bambanglipuro 12,842 73 122 6 Pandak 15,859 144 230 7 Pajangan 9,918 369 578 8 Bantul 18,284 84 83 9 Jetis 16,964 81 277 10 Imogiri 19,376 305 1484 11 Dlingo 12,200 117 717 12 Banguntapan 31,470 142 213 13 Pleret 14,366 156 254 14 Piyungan 15,838 218 354 15 Sewon 28,818 134 151 16 Kasihan 28,580 202 261 17 Sedayu 14,807 88 297 JUMLAH 279,651 2,363 5,703
Pada  tabel  4.2,  dijelaskan  bahwa  di  Kabupaten  Bantul  sendiri  masih  memiliki perhatian khusus terhadap banyaknya rumah yang masih dikategorikan tidak layak huni. Pemerintah  harus  mempertimbangkan  faktor-faktor  diatas  saat  mengimplementasikan Program Sejuta Rumah untuk memastikan bahwa penghuninya puas dengan perumahan yang  disediakan  di  bawah  program  tersebut.  Sebagai  upaya  pengendalian  perumahan bersubsidi Program Sejuta Rumah agar terciptanya kepuasan bagi masyarakat, sebaiknya pemerintah  lebih  selektif  dalam  memilih  memberikan  subsidi  kepada  masyarakat,  dan pemerintah harus memperhitungkan pembiayaan perumahan bagi MBR agar rumah hasil
Program  Sejuta  Rumah  ini  dapat  tepat  sasaran  dalam  memberikan  akses  MBR  pada rumah layak huni melalui Program Sejuta Rumah.
Upaya  Pemerintah  Dalam  Memastikan  Program  Pembangunan  Sejuta  Rumah Memberikan Manfaat Jangka Panjang Bagi Masyarakat
Program Sejuta Rumah  adalah suatu program pemerintahan yang mempertemukan berbagai aktor yang terlibat dalam penyediaan perumahan yaitu negara, pemerintah daerah, badan pengembangan usaha, perbankan dan masyarakat agar saling berkolaborasi  untuk  melakukan  pembangunan  rumah  khususnya  bagi  masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini diharapkan dapat membangun satu juta rumah setiap tahunnya  dengan  mengembangkan  strategi  untuk  melaksanakan  program  sejuta  rumah berupa  rumah  susun,  bantuan  stimulan  pembangunan  rumah  swadaya,  penyediaan bantuan  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  umum,  FLPP  KPR,  SSB,  SBUM,  dan  instruksi pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota.  (PP  No.  64  Tahun  2016  tentang Pembangunan  Perumahan  MBR).  Program  Pembangunan  Sejuta  Rumah  merupakan salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mengatasi  kekurangan  perumahan  yang  layak  di Indonesia.  Pemerintah  telah  melakukan  beberapa  upaya  agar  program  ini  dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti :
1. Melakukan  perencanaan  yang  matang  dalam  implementasi  program  pembangunan sejuta  rumah.  Meliputi  pemetaan  kebutuhan  hunian,  lokasi  yang  strategis, perencanaan  infrastruktur  pendukung  seperti  jalan,  air  bersih,  dan  sanitasi,  serta ketersediaan fasilitas sosial dan ekonomi di sekitarnya.
2. Memastikan  kualitas  rumah  hunian  yang  dibangun  dalam  program  sejuta  rumah memenuhi  standar  kualitas  yang  baik.  Meliputi  keamanan  struktur  bangunan, ketersediaan fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi, akses listrik, serta desain yang sesuai dengan kebutuhan penghuni.
3. Membangun infrastruktur pendukung seperti jalan, saluran air, sanitasi, dan sarana pendidikan  serta  kesehatan  di  sekitar  lokasi  pembangunan  rumah.  Dengan  adanya infrastruktur yang memadai, masyarakat akan dapat memanfaatkan fasilitas secara optimal dan mampu meningkatkan kualitas hidup.
4. Mendampingi  dan  melakukan  pelatihan  kepada  masyarakat  yang  mendapatkan rumah  melalui  program  ini  meliputi  keterampilan  rumah  tangga,  manajemen keuangan,  atau  keterampilan  usaha  untuk  membantu  masyarakat  meningkatkan kualitas  hidup  mereka  dan  memanfaatkan  rumah  yang  mereka  dapatkan  secara optimal.
5. Memberikan pemahaman kepada penerima program mengenai pentingnya perawatan dan  pemeliharaan  rumah  yang  mereka  huni.  Dengan  memberikan  pemahaman  ini, diharapkan  rumah-rumah  yang  dibangun  akan  tetap  dalam  kondisi  baik  dan  layak huni dalam jangka panjang.
6. Monitoring  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  program  sejuta  rumah  untuk memastikan  bahwa  tujuan  dan  sasaran  program  tercapai.  Dengan  melakukan
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
evaluasi,  pemerintah  dapat  melakukan  perbaikan  jika  ditemukan  kendala  atau permasalahan  dalam  implementasi  program  ini.  Dengan  mengimplementasikan program  ini  secara  efektif,  pemerintah  dapat  memastikan  bahwa  Program Perencanaan Pembangunan Sejuta Rumah memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan peningkatan kualitas hidup.

## 5. PENUTUP
Dengan  merujuk  pada  uraian  sebelumnya,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa program  Perencanaan  Pembangunan  Sejuta  Rumah  merupakan  tindakan  strategis pemerintah  dalam  menyelesaikan  persoalan  tempat  tinggal  di  Kabupaten  Bantul. Permasalahan  utama  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  Bantul  adalah  masalah  ekonomi, yang menyebabkan banyaknya masyarakat tinggal di bangunan tidak layak huni. Program ini  dilaksanakan  oleh  Kementrian  PUPR  bekerja  sama  dengan  Pelaku  Pembangunan Rumah untuk menyediakan rumah layak huni yang memenuhi standar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini memiliki dampak yang positif, bukan hanya terhadap kesejahteraan masyarakat terkait tempat tinggal layak huni, tapi juga terhadap industri-industri yang terlibat pada pembangunan, seperti industri kayu, semen, besi, dan genteng.  Selain  itu,  program  ini  juga  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kemajuan ekonomi.
Demi  memastikan  kepuasan  penghuni  perumahan  yang  dibangun  melalui Program  Sejuta  Rumah,  ada  beberapa  faktor  penting  yang  harus  diperhatikan  seperti infrastruktur  dan  fasilitas,  area  atau  lokasi  perumahan,  kualitas  bangunan,  kualitas pelayanan,  proses  seleksi  dan  penempatan,  keberlanjutan  program,  serta  prasarana keamanan  dan  fasilitas  parkir.  Upaya  pemerintah  dalam  memastikan  program  sejuta rumah  memberikan  manfaat  jangka  panjang  bagi  masyarakat  mencakup  perencanaan yang  matang,  memastikan  kualitas  rumah  yang  dibangun,  membangun  infrastruktur pendukung, memberikan pelatihan kepada penerima program, memberikan pemahaman tentang  perawatan  dan  pemeliharaan  rumah,  serta  melakukan  monitoring  dan  evaluasi terhadap  pelaksanaan  program.  Kehadiran  program  sejuta  rumah  menawarkan  solusi potensial dalam mengatasi krisis akan hunian layak, namun perlu diperhatikan lagi terkait akses  dan  keadilan  terhadap  cakupan  program  ini,  dimana  perlu  kecermatan  serta pemantauan ketat guna terciptanya sasaran tepat dalam tujuan program ini. Diperlukan kolaborasi  intensif  antara  pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat,  agar  dapat memenuhi  aspek  keberlanjutan  lingkungan  dan  inklusivitas  sosial  dalam  setiap  tahap pembangunan.
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Agus, F., Fanny, S., & Muliana, R. (2020). Efektivitas Implementasi program Perumahan Bersubsidi  Bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  Kota  Pekanbaru  (Studi Kasus:  Kecamatan  Tenayan  Raya). JURNAL  SAINTIS,  20(02),  101-109. https://doi.org/10.25299/saintis.2020.vol20(02).5
BPS. (2013). Penduduk Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta Hasil Sensus Penduduk 1961-2010 : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
BPS. (2016). Pertumbuhan Upah Nominal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2008- 2009 : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
BPS.  (2018).  Forum  pendataan  sejuta  rumah  DIY,  2018  :  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Creswell,  J.  W.  (2016). Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan Campuran . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ding, D. (2014), Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Jurnal Ilmu Pemerintah, 02(02)
Erwin,  S.  Putra  (2022),  Maisona  2  Edisi  24  Th  IV  Mulyani,  W.P.  (2016). Dinamika Kesejahteraan  Penduduk  di  Banjarnegara. Majalah  Geografi  Indonesia,  30(1), 96-103.
Gofur, R. R., & Jumiati, I. E. (2021). Analisis Kebijakan Program Sejuta Rumah: Sebuah Tinjauan Literatur. Administratio, 12(2), 113-120.
Lin,  T.,  et  al.  (2015). Spatial  Pattern  of  Urban  Functional  Landscape  along  an UrbanRural Gradien: A case Study in Xiamen City, China. Elsevier: International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 46, 22-30.
Nata,  P.D.  (2020), Tingkat  Kepuasan  Penghuni  Perumahan  Produk  Program  Sejuta Rumah  Terhadap  Penyediaan  Komponen  Fisik  Perumahan  (Studi  Kasus  : Perumahan Permata Asri Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)
Noor, Isran. (2013). Buku Pintar Penyuluh Pertanian . Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
Octavia,  Z.  P.  (2018). Efektivitas  Penyaluran  Kredit  Konstruksi  Pt  Bank  Tabungan Negara (Persero) Tbk Terhadap Program Sejuta Rumah Bersubsidi (Studi Kota Surakarta Tahun 2017).
Pinuji, S., Suhattanto, M.A., & Arianto, T. (2018). Dinamika dan Tantangan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pulau Kecil. Bhumi, 4(1), 104- 116.
Sagitarini,  B.  S.  (2017). Implementasi  Kebijakan  Sosial  Pemerintah  Daerah  tentang Perumahan  Murah  Bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (Studi  Pada
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Perumahan  Griya  Mustikasari  Kota  Bekasi) .  (Universitas  Muhammadiyah Malang).
Saputri,  Zaenuri. Tata  Kelola  Program  Sejuta  Rumah  dalam  Perpsektif  Collaborative Governance (Studi pada Program Sejuta Rumah di Kabupaten Bantul, DIY)
Saragih,  R.  (2018). Efektivitas  Kebijakan  Penatausahaan  Barang  Milik  Negara  di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan. Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal, 7(1), 77. https://doi.org/10.31289/jap.v7i1.1266
Sari,  M.  (2020). Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  dalam  Penelitian Pendidikan IPA. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6(1), 41-53.
Sugiyono.  (2013). Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  R&D ,  Bandung: Alfabeta.
Suryani, Erfina Indah. (2014). Efektifitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  Perdesaan  Di  Desa  Bukit  Payung  Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar . Skripsi Thesis. Riau : Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau.
Wijaya, (2015). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam Penentuan Lokasi Perumahan  di  Kota  Depok .  Fakultas  Teknik  Sipil  dan  Perencanaan,  Institut Teknologi Sepuluh November.
Wulandari,  E.,  &  Aulia,  F.  (2018). Pengaruh  Morfologi  Kota  terhadap  Ekologi Perkampungan  Tradisional  di  Kota  Banda  Aceh,  Indonesia. Jurnal  Arsitektur Zonasi, 1(1), 45-54.
Yanto, K (2017), Penerapan Metode Scoring System Dalam Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni (Studi Kasus : Desa Sungai Paku) . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.