## PERGESERAN ADAT PERKAWINAN  PADA MASYARAKAT BALI PERANTAUAN  DI DIY
Setiati Widihastuti 1 , Iffah Nurhayati 2 , Puji Wulandari 3 ,  Chandra Puspitasari 4 Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
1 setiatiwidi@uny.ac.id, , 2 iffah_nurhayati@uny.ac.id 3 puji_wulandari@uny.ac.id,
4 chandradewi@uny.ac.id

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji  pergeseran   pelaksanaan adat perkawinan pada  masyarakat  Bali      di  perantauan.      Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  kualitatif.  Adat  Bali  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  agama  Hindu, ibarat  ” manik  ring  cecupu ”,      merupakan  adat  leluhur  yang  harus  dipertahankan masyarakat  Bali.  Salah  satunya  adalah  kewajiban  melaksanakan nganten    keluar ataupun perkawinan nyentana guna menjaga kelangsungan sistem keluarga patrilieal.
Sebagai aktualisasi  darmanya,   masyarakat Bali wajib  mentaati hukum perkawinan adatnya  karena  s wadharma dan swadikara (hak  kewajiban  keluarga)  hanya dilanjutkan oleh keturunan laki-laki atau kapurusa , reinkarnasi juga melalui kapurusa .
Perkawinan adat tersebut  menyisakan permasalahan  tatkala  keluarga tidak memiliki anak laki-laki.   Menjadi lebih  rumit,    jika masalah tersebut  dialami  masyarakat Bali perantauan  termasuk  yang  merantau  di  DIY,    karena  sulit  mencari  solusinya  di lingkungan  masyarakat yang heterogen dan jauh berbeda  adat budayanya. Adanya pembauran dengan masyarakat di daerah perantauan dan faktor lainnya memunculkan pergeseran      pandangan  para  perantau  sehingga    menjadi  lebih  terbuka,  seperti menerima bentuk  perkawinan pada gelahang untuk mengakomodasi kesulitan yang dihadapi  dengan tetap memegang prinsip utama hukum perkawinan adat Bali.
Kata kunci: pergeseran, masyarakat Bali perantauan. pelaksanaan, perkawinan adat Bali,

## PENDAHULUAN
Pluralisme  hukum  merupakan  bahasan klasik  dalam  konteks  pembangunan  sistem Hukum  Indonesia.  Dalam  hukum  modern  yang berciri  unifikasi,  pluralisme  merupakan  sebuah antithesis.  Salah  satu  faktor  pluralisme  yaitu keberadaan  hukum  adat,  hukum  asli  rakyat Indonesia.  Sebagaimana  pendapat  Sulistyowati Irianto  pluralisme  hukum  di  Indonesia  mengacu
pada beberapa hal diantaranya adalah pengaruh hukum  adat  yang  tidak  bisa  diabaikan.  Hukum adat  sangat  terikat  dengan  konsep-konsep budaya  local,  mengandung  kearifan  lokal  dan pengetahuan  buadaya  yang  sangat  dibutuhkan untuk  menjalankan  kehidupan  masyarakat  yang bersangkutan (Sulityowati Irianto, 2003 : 80, 83).
Eksistensi hukum adat tetap terjaga karena Negara mengakui keberlakuannya secara formal,
khususnya dalam keperdataan.  Selain itu secara faktual  pada  sebagian  masyarakat    Indonesia, hukum adat masih mengikat kuat dalam mengatur kehidupan.  Salah satu hukum adat yang sampai hari ini masih kuat mengakar adalah Hukum Adat Bali.  Kekuatan  mengikatnya  masyarakat  (Hindu) Bali  terhadap  hukum  adat  diantaranya  karena pengaruh  yang  besar  dari    agama  (Hindu) terhadap hukum adat di Bali.
Kuatnya    hubungan  antara  ajaran  agama Hindu  dengan  adat  Bali  sangat  kentara  dalam rangkaian  acara  pengesahan  perkawinan  yang dilaksanakan umat Hindu di Bali. Dapat ditengarai dari awig-awig  desa  pakraman (peraturan  desa adat)  yang  selalu  mensyaratkan    dipenuhinya ketentuan agama dalam pelaksanaan perkawinan,  pengesahan  perkawinan  melalui rangkaian  upacara  agama  serta  disaksikan  oleh kepala  adat  (Sudantra,  2017:161).    Tak  dapat dipisahkannya  antara  adat  dan  agama  di  dalam masyarakat hukum adat Bali, disebabkan karena adat itu sendiri bersumber dari ajaran agama.
Masyarakat  Bali  merupakan    kelompok etnis yang menganut sistem keluarga  patrilineal, keturunan  dilacak  menurut  garis  ayah,  yang dalam  bahasa  Bali  disebut purusa .    Masyarakat Bali  berpola  pikir  bahwa    anak  laki-laki  berada dalam  posisi  strategis,  karena  menjadi  penerus keluarga purusa .    Kekhasan   dari   masyarakat Bali    bertambah  dengan  adanya    beberapa bentuk  perkawinan  adat  yang  semuanya berorientasi  untuk    menjaga  keberlangsungan keluarga  patrilineal. Bagi  umat  Hindu  Bali perkawinan  adalah    kewajiban  yang  harus ditunaikan, karena mempunyai arti penting dalam kehidupan.  Salah  satu  tujuan  perkawinan  erat kaitannya dengan  kewajiban memiliki keturunan terutama  anak  laki-laki,  yang  akan  menjadi  ahli waris,  melanjutkan purusa dan    menebus  dosa- dosa  orang  tuanya.  Keberadaan  anak  laki-laki dalam  keluarga  untuk  melakukan      kewajiban dalam  keluarga (swadikara  dan  swadharma), misalnya  menyangkut  tanggungjawab  terhadap anak, pemeliharaan orang tua, hak dan kewajiban terhadap harta warisan, tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan kelangsungan tempat persembahyangan  keluarga  ( sanggah/merajan ). Tanggung  jawab  kemasyarakatan  menyangkut tanggung  jawab  sebagai  anggota  anggota kesatuan masyarakat hukum adat seperti banjar, desa  pakraman  dan  subak  serta  dadia (Adnyani,2016:762).
Pengabaian terhadap kewajiban ( swadharma ) tersebut, umum digunakan  sebagai  alasan  untuk  menggugurkan status seseorang sebagai ahli waris.
Dengan adanya kewajiban-kewajiban tersebut, mengemukalah berbagai permasalahan, terutama    apabila  dalam  suatu  keluarga  tidak memiliki  anak  laki-laki,  karena  siapakah  kelak yang  akan  menunaikan swadharma tersebut. Mengacu paparan ini, wajar jika keberlangsungan purusa sangat  bergantung pada bentuk perkawinan  yang  dilangsungkan.    Di  lingkungan masyarakat  adat  Hindu  Bali  terdapat    beberapa bentuk perkawinan,  antara lain perkawinan biasa dan perkawinan nyentana atau nyeburin . Perkawinan  yang  lazim  dilakukan  adalah perkawinan  biasa  atau nganten  keluar. Dalam hal  ini  suami  bertindak  sebagai kapurusa (tetap bertempat  tinggal  di  rumahnya),  dan pihak perempuan yang berstatus predana meninggalkan  rumah  dan  keluarganya  serta masuk menjadi anggota keluarga suaminya. Anak yang  dilahirkan  dari  perkawinan  ini  mengikuti garis keturunan ayahnya, melanjutkan swadharma dan  mendapatkan swadikara dari ayahnya. Nganten  keluar dipilih  oleh  calon pasangan  suami  istri  yang  berasal  dari keluarga yang mempunyai lebih dari satu anak. Dalam arti calon  suami  dan  calon  istri,  masing-masing memiliki  saudara  laki-laki  dan  perempuan  lebih dari   seorang  (Hemmalini dan Suhardi,  2015:40- 42).
Perkawinan nyentana atau nganten nyeburin terpaksa dilakukan manakala dalam satu keluarga  tidak  terdapat  anak  laki-laki.  Pada perkawinan nyentana pihak laki-laki yang meawak luh (berstatus  sebagai  perempuan    atau predana) ,  meninggalkan  keluarganya  untuk masuk ke  dalam keluarga istrinya  yang meawak muami (berstatus  sebagai  laki-laki  atau purusa ) dan  tetap  bertempat  tinggal  dalam  keluarganya setelah    perkawinan  dilangsungkan.  Perempuan yang dikawini secara nyeburin berstatus sebagai sentana  rajeg ,  yang  melanjutkan  keturunan keluarganya.  Istilah  ” Sentana  rajeg ”  digunakan untuk menyebut anak perempuan yang ditingkatkan kedudukannya sebagai anak sentana (dipersamakan  sebagai  laki-laki),  pengangkatan ini  berkaitan  dengan  alasan  bahwa  keluarga  itu hanya melahirkan anak perempuan. Peningkatan seperti  ini  umumnya  baru  dilaksanakan  ketika terjadinya  perkawinan nyeburin (menarik  suami ikut masuk ke keluarga istri).  Selanjutnya  anak yang  dilahirkan  dari  perkawinan nyentana atau nyeburin akan  mengikuti  garis  keturunan  ibunya yang  berstatus purusa .  Wajib  meneruskan penauran  tri  ma untuk  ibu  dan  leluhur  ibunya, melanjutkan swadharma  parhyangan,  pawongan dan palemahan terhadap desa pakraman ibunya, serta  mendapatkan  hak  (swadikara)  juga  dari
keluarga  ibunya.  Bentuk  perkawinan nyentana biasa  dipilih  untuk  menghindari  kaputungan, karena  karena  semua  anak  dalam  keluarga tersebut    berpeluang  melaksanakan nganten keluar (Hemmalini  dan  Suhardi,    2015:44-46). Dengan melihat begitu pentingnya arti perkawinan menurut Hukum Adat Bali yang didasari nilai-nilai agama, maka mempertahankan keberlangsungan hukum perkawinan adat merupakan keniscayaan. Keberlakuan hukum adat juga  tidak bisa dilepaskan  dari  subjek  pendukungnya,  yaitu anggota masyarakat hukum adat; merekalah yang “memutuskan” bagaimana keberlangsungan hukum adat. Cara pandang para subyek terhadap hukum adat akan sangat determinan. Di sisi lain, perjalanan hidup sesorang  dalam interaksi sosial, apapun  bentuknya,  akan  memengaruhi  cara pandang  tersebut.  Hal  tersebut  akan  semakin nampak ketika anggota masyarakat adat berdiam di  wilayah  lain,  seperti  merantau.  “Merantau” merupakan  fenomena  sosial  yang  telah  terjadi sejak  masa  lampau,  khususnya  daerah-daerah tertentu  yang  memiliki  tradisi  merantau.  Saat  ini istilah  merantau  telah  mengalami  perluasan makna,  seperti  pendapat  Mocthar  Naim  (2012) yang memandang istilah ini sedikitnya mengandung  enam  unsur  pokok  diantaranya sebagai  berikut:  1.  meninggalkan  kampung halaman,  2.  dengan  kemauan  sendiri,  3.  untuk jangka  waktu  lama  atau  tidak,  4.  dengan  tujuan mencari  kehidupan,  menuntut  ilmu  dan  mencari pengalaman,  5.  biasanya  dengan  maksud  untuk kembali  pulang,  dan  6.  merantau  ialah  lembaga sosial yang membudaya.
Pada era modern di mana mobilitas sosial sangat  tinggi,  maka  merantau  merupakan  suatu kelaziman.  Begitu  juga  masyarakat  Bali  yang tentunya  mereka  mempunyai  kepentingan  yang beragam yang pemenuhannya  berada di daerah lain, maka merantau adalah pilihan yang dijalani. Kalau berbicara perantauan masyarakat Bali, saat ini telah banyak orang Bali yang tersebar, menjadi perantau    di  daerah  lain,  termasuk  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Interaksi  dengan  orang- orang  yang  berbeda  etnis,  berbeda  adat kebiasaan  ditempat  perantauan,  tidak  saja memperluas      wawasaan  para  perantau  Bali, namun juga mampu mengubah sudut pandangnya,  sehingga  meninggalkan  akar  adat Bali  akan  menjadi keniscayaan. Nilai-nilai lama dari tradisi masyarakat Bali memang masih ”ada” dan  dihormati,  namun  kemungkinan  tidak  lagi terimplementasikan dalam  kehidupan sehari-hari masyarakat    Bali  saat  mereka  menghadapi persoalan  yang  rumit  di  perantauan.  Merantau akan  menciptakan    akulturasi  budaya  yang
memungkinkan terjadinya penguatan atau malah perubahan  budaya,  yang  muncul  dalam  bentuk meninggalkan  adat  aslinya.  Akulturasi  dapat diartikan  sebagai  masuknya  sistem  nilai,  urutan perkembangan,  peran  dan  faktor  kepribadian sebagai  kontribusi  terhadap  bagaimana  individu mengakomodasi  ketika  mereka  bertemu  satu sama  lain  (Padilla  &  Perez,  2003).  Ini  selaras dengan  pendapat  yang  menyatakan  bahwa merantau  dapat  berakibat  pada  silang  budaya melalui adaptasi, akulturasi dan asimilasi budaya. Dengan  asumsi  itu  akan  terjadi  pergeseran  dan tercipta  kearifan-kearifan  baru,  yang  tidak  saja mengatur hubungan individual dalam kelompoknya  tetapi  juga  menawarkan  banyak alternatif  aturan  mengenai  hubungan  antar kelompok  (  Afif  &  Bahri  2009:205).  Hal  ini  tentu saja  menjadi  tantangan  bagi  perantau  dalam mempertahankan tradisi dan hukum adatnya.
Kondisi  sulit  di  atas    bisa    menyebabkan ikatan  sosial  masyarakat  Bali    melemah,  kontrol sosial  mengendur  karena  kelembagaan  sosial tradisional kehilangan wibawanya sebagai akibat dari meningkatnya diaspora. Aktivitas perantauan Bali    di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sangat memungkinkan untuk terjadinya komunikasi antar adat.    Tanpa  disadari    perantau    Bali      akan berhadapan dengan nilai-nilai baru seperti sistem kekeluargaan parental yang jauh berbeda dengan sistem keluarga patrilineal , yang dapat mempengaruhi sikap dan pola pikirnya.  Sehingga bukan  tidak  mungkin    perantau  Bali  ini  akan memposisikan    dirinya  pada  pilihan    untuk  tetap setia mempertahankan adatnya ataukah meninggalkan  adat    leluhurnya  dan  mengikuti adat di tempat barunya.  Pada kondisi ini, terjadi persoalan serius berupa terancamnya kelestarian adat Bali yang dibawa dari kampung halamannya. Adat mereka mulai terkikis, lalu perlahan adat itu akan ditinggalkan.
Masalah  yang  belum  banyak  dikaji  dari perantau  Bali    adalah  mengenai  perubahan sistem  nilai  serta  kehidupan  sosial  mereka. Lamanya  waktu  dan  jauhnya  tempat  merantau bukan  tidak  mungkin  memudarkan  kedekatan, ketaatan dan kesetiaan perantau  Bali  pada adat leluhurnya.  Kajian  ini  bertujuan    untuk menggambarkan    ketaatan  perantau  Bali  pada hukum    perkawinan  adat,  serta  keterbukaan masyarakat  Bali  perantauan  sehingga  terjadi pergeseran  pada   pelaksanaan perkawinan adat Bali di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan  ketaatan  perantau  Bali  pada
hukum  perkawinan  adatnya    dan  keterbukaan perantau  Bali  sehingga  terjadi  pergeseran  pada pelaksanaan  perkawinan  adat    di  Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali domain-domain yang berkaitan dengan permasalahan  pokok  ”Sejauh  mana  pergeseran pelaksanaan  perkawinan  adat  Bali  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta”  yang  selanjutnya  akan dijabarkan menjadi beberapa fokus permasalahan penelitian  yang terbagi dalam beberapa  domain. Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  yaitu menggambarkan  ketaatan  perantau  Bali  pada hukum  perkawinan  adatnya    dan  pergeseran pergeseran   pelaksanaan perkawinan adat  pada perantau  Bali   di DIY.
Penentuan  subjek  penelitian  dilakukan secara snowball .  Sebagai key  informan adalah Ketua  Parisada  Hindu  Darma  Indonesia,    yang mengetahui  secara  pasti  tentang  adat  istiadat Bali,    serta  mempunyai  pengetahuan  yang memadai  tentang  anggota  himpunannya.  dan mempunyai pengetahuan yang memadai tentang anggota  himpunannya.    Informan  awal  akan menginformasikan  siapa  perantau    Bali  yang melangsungkan  perkawinan  (baik  perkawinan sendiri  ataupun  perkawinan  anaknya)  setelah berada di perantauan.   .
Data  penelitian  ini  dikumpulkan  melalui wawancara dan studi dokumen. Untuk kesahihan data  pada  tahap  kegiatan  pengumpulan  data, dilakukan  dengan  cara  penciptaan rapport yang baik  dengan  para  informan;  melakukan peer debriefing dengan teman sejawat, dan melakukan crosscheck sumber data dan metode pengumpulan  data.  Analisis  induktif  digunakan untuk  menilai  dan  menganalisis  data  yang  telah difokuskan  pada  ketaatan  perantau  Bali  pada hukum  perkawinan  adatnya    dan  keterbukaan perantau  Bali  pada  perubahan  pelaksanaan perkawinan adat  di DIY.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran Masyarakat Bali  Perantauan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Masyarakat Hindu-Bali kaya akan tradisi keagamaan yang membudaya serta mengandung  banyak  seni  dan  ritual. Mayoritas  masyarakat Bali memeluk  agama Hindu.  Agama  Hindu  di  Bali  disebut  juga dengan  Agama  Hindu  Dharma  atau  agama Tirtha (Agama Air Suci),  memiliki karakteristik tersendiri.  Dengan sifat yang lebih  universal, bebas,  serta  adanya    akulturasi  dari
kebudayaan-kebudayaan asli Indonesia menjadikan Hindu di Bali unik dan berbeda.
Masyarakat Bali dikenal sebagai masyarakat yang sering merantau,  meskipun sampai  sejauh  ini  belum  ditemukan  sumber yang  menerangkan  kapan  pertama  kali datang dan bermukim di DIY. Masyarakat Bali perantauan tetap memegang teguh nilai-nilai agama,  budaya  dan  adat  tradisi  Bali.  Salah satunya  dengan  memelihara      hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya.    Di  DIY,  mereka  membentuk berbagai  komunitas    sebagai  media silaturahmi  untuk    merawat      nilai-nilai  adat budaya  Bali  di  perantauan.  Beberapa paguyuban  yang  melibatkan  warga  Bali  dan umat  Hindu,  antara  lain:  a).  Parisada  Hindu Dharma Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta  (PHDI  DIY),  b).  Keluarga  Putra Bali (KPB) Purantara, c). Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KMHD DIY),
d).Perhimpunan  Pemuda  Hindu  (Peradah) Indonesia DIY, dan berbagai paguyuban suka duka atau tempekan.
Dalam  komunitas  yang  terbentuk,  diadakan kegiatan  yang  sifatnya  non  formal  untuk mengembangkan ketrampilan, karakter anak dan pelestarian kebudayaan. Pura Jagatnata misalnya,  mengadakan  kegiatan  yang  dirancang oleh  pengurus  Pura,  seperti  “Sekolah  Minggu” yang ditujukan kepada semua kalangan generasi. Materi  yang  diberikan  pada  kegiatan  tersebut sangat  beragam  tentang,  agama,  adat  dan budaya  juga  salah  satunya  tentang  perkawinan adat  Bali.  Dengan  pengenalan  kepada  budaya dan  adat  Bali,  generasi  muda  khususnya  dapat memahami  budaya  dan  adat  mereka,  meskipun jauh  dari  tanah  leluhur.  Selain  itu  juga  ada kegiatan  Pesantian  ÿang  diselenggarakan  oleh “kelompok  suka  duka”  dari  rumah  ke  rumah secara  bergiliran.      Kegiatan  pokok  Pesantian yaitu  mengkaji  berbagai  hal  berkaitan  dengan adat  dan  budaya  Bali  dan  permasalahannya, selain  juga  ada  arisan  serta  kegiatan  untuk memperkuat ikatan anggota. Kegiatan Pesantian ini menjadi sarana bagi para perantau masyarakat Bali    yang    ada  di  jogja  untuk  tolong  menolong satu  sama  lain  dalam  melakukan  berbagai upacara adat  Bali.
Kehidupan  masyarakat  Bali  perantauan hukum adat Bali,  diatur oleh   adat  istiadat   Bali yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari    agama  Hindu. Pelaksanaan agama Hindu ini  dijalankan melalui etika,  susila,  dan  upacara.    Masyarakat  Bali
5
perantauan tetap setia melaksanakan   adat-adat dan  upacara.  Terdapat  5  jenis  upacara  adat  Bali berupa,  Upacara Manusa  Yadnya (seperti  dalam pernikahan dan bayi lahir), Upacara Dewa Yadnya (upacara  Ketuhan),  Upacara Pitra  Yadnya (upacara  untuk  orang  yang  sudah  meninggal) Upacara Bhuta  Yadnya (untuk  makhluk-makhluk yang  dipercayai  ada),  dan  Upacara Rsi  Yadnya (upacara atau korban suci untuk orang orang yang dianggap  suci  seperti  para  pimpinan  panandita, resi dan pandita).

## 2.  Ketaatan  Masyarakat  Bali    Perantauan  di Daerah Istimewa Yogyakarta  pada hukum perkawinan adat Bali
Bagi    masyarakat    Bali  perantauan, perkawinan  merupakan      kewajiban  yang  harus ditunaikan.  Perkawinan  erat  kaitannya  dengan kewajiban memiliki keturunan  yang akan menjadi ahli  waris,  melanjutkan purusa dan    menebus dosa-dosa  orang  tuanya,  serta  melaksanakan upacara  agama,  senantiasa  menyembah  kepada leluhur  yang  bersemayam  di sanggah atau merajan .  Prinsip  sistem  kekeluargaan purusa tersebut  selaras  dengan  sistem  kekeluargaan dalam  Kitab  Manawadharmasastra,  salah  satu kitab agama  Hindu.  Pemahaman yang terpatri di kalangan    masyarakat  Bali  perantauan    di  DIY menginspirasi    mereka  untuk  tetap  setia  pada hukum  adat  Bali  termasuk  hukum  perkawinan adatnya.
a.  Perkawinan sebagai aktualisasi darma atau tugas hidup sebagai umat Hindu Sebagai  pemeluk  agama  Hindu  yang taat, masyarakat Bali perantauan
berpedoman  pada  kitab  suci  Weda  yang menuntun tindakan umat manusia sejak lahir sampai  pada  meninggalnya,  termasuk  dasar dan  tuntunan  dalam  melaksanakan  upacara perkawinan. Selaras dengan konsep  agama Hindu,    masyarakat  Bali  perantauan  tidak memandang    perkawinan  sebagai  suatu perbuatan  hukum  yang  bersifat  duniawi ( sekala )  belaka,  melainkan  juga  berkaitan dengan  kehidupan  dunia  gaib  ( niskala ). Konsep sekala-niskala merupakan  konsepsi yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kehidupan masyarakat Bali yang religius, yang senantiasa menjaga keharmonisan hubungan antara  dunia  nyata dan  dunia  gaib dalam setiap aspek kehidupannya. Pekawinan  yang  dilangsungkan  sesuai tuntunan    agama  Hindu  itu  secara  umum mempunyai tiga tujuan:
1) Dharmasampati diartikan    bahwa perkawinan  merupakan  salah  satu  darma yang  harus  dilaksanakan  umat  Hindu sesuai  dengan  ajaran Catur  Ashrama . Melalui  lembaga perkawinan, umat  Hindu Bali    diberi  jalan  untuk  melaksanakan darmanya secara utuh.
2) Praja mempunya  makna  perkawinan bertujuan  untuk  melahirkan  keturunan yang akan meneruskan roda kehidupan di dunia,  sehingga  perkawinan  sangat dimuliakan  karena  bisa  memberi  peluang kepada  keturunan  untuk  melebur  dosa- dosa leluhurnya.
3) Rati yang  berarti  pernikahan  adalah  jalan yang  sah  bagi  pasangan  mempelai  untuk merasakan  nikmat  duniawi  secara  sah yang  diyakini  akan  dapat  memberikan ketenangan batin.
Pada hakikatnya perkawinan merupakan yadnya atau  perbuatan  darma yang memberi kesempatan kepada leluhur  untuk  menjelma  kembali  dalam rangka  memperbaiki  karmanya  (reinkarnasi). Keberadaan  keturunan  sangat  urgen  untuk membebaskan roh leluhur dari kawah neraka dan  mengantarkannya  menuju  nirwana, karena  proses  reinkarnasi  melalui  garis kapurusa.
b.  Perkawinan  sebagai  instrumen    untuk melanjutkan kapurusa
Ketaatan  para  perantau  Bali  di  DIY terhadap    hukum  perkawinan  adat  Bali  juga dilatabelakangi  oleh  sistem  kekeluargaan patrilineal,
sehingga
melaksanakan perkawinan keluar ataupun perkawinan nyentana merupakan  keniscayaan    agar diperoleh  keturunan  atau sentana yang meneruskan    garis  keturunan. Pemahaman mereka   tentang sistem kekeluargaan purusa ini  selaras dengan adat yang berlaku di tanah leluhurnya, yakni:
1)  Garis  keluarga  dilacak  dari  keturunan  laki- laki
Sejauh  ini   warga  Bali  perantauan  di DIY   masih menganut  sistem kekeluargaan patrilineal  ( kapurusa atau purusa). Sebagai konsekuensinya  secara  hukum  hanya mereka   yang  berasal dari  satu  bapak asal ( wit ,  menjadi kawitan )  yang  diperhitungkan sebagai  keluarga.  Orang-orang  yang termasuk  dalam  garis  ini  lazim  disebut keluarga saking  purusa .  Sedangkan  orang- orang  dari  pihak  keluarga  ibu  yang  lazim
6
disebut  keluarga saking  pradana sama sekali tidak diperhitungkan sebagai keluarga.  Derajat  hubungan  seseorang dengan  sanak  saudara  dari  garis purusa jauh  lebih  penting  dibandingkan  dengan hubungannya  dengan  sanak  saudara  dari pihak ibu ( saking pradana ).
Demikian pentingnya kedudukan seorang anak laki-laki dalam suatu keluarga, sehingga    untuk  merealisasikan  prinsip tersebut,    masyarakat  Bali  perantauan berupaya  konsisten  untuk  melangsungkan perkawinan keluar.
Dalam bentuk
perkawinan  ini,  istri  dilepaskan  hubungan hukumnya  dengan  keluarga  asalnya, selanjutnya  masuk  ke  dalam  lingkungan keluarga  suaminya.  Anak-anak  yang  lahir dari  perkawinan  ini  hanya  mempunyai hubungan  hukum  kekeluargaan  dengan keluarga  pihak  bapak (saking  purusa) sedangkan  dengan  keluarga  pihak  ibu (saking  pradana) hanya  hubungan  sosial dan moral saja
2) Swadharma  dan  swadikara dilanjutkan oleh keturunan garis laki-laki Mengacu    prinsip garis  keluarga dilacak  dari  keturunan  laki-laki ini,  maka seorang  anak  hanya  bertanggungjawab dan melanjutkan hak dan kewajiban pihak ayah saja. Sebagai konskuensi dari prinsip lahirnya  hak  dan  kewajiban  berdasarkan garis purusa ,  maka  anak  yang  lahir  dari suatu perkawinan yang sah selalu menjadi ”milik”  atau  dihitung  sebagai  bagian  dari keluarga pihak purusa. Keturunan merupakan  pelanjut  hak  dan  kewajiban yang  berkaitan  dengan  keluarga  ataupun yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Swadharma dan
swadikara dalam  keluarga  misalnya menyangkut tanggungjawab pemeliharaan terhadap anak atau pemeliharaan terhadap orang  tua  di  masa  tuanya,  hak  dan kewajiban terhadap harta warisan, tanggung  jawab  terhadap  pemeliharaan dan kelangsungan serta pemujaan terhadap tempat persembahyangan keluarga  ( sanggah/merajan ),  tempat    roh leluhur  disemayamkan.  Tanggung  jawab kemasyarakatan  menyangkut  tanggung jawab sebagai anggota kesatuan masyarakat  hukum  adat  ( banjar/desa pakraman,  subak,  dadia ),  baik  dalam bentuk ayahan (kewajiban kerja),
pawedalan/papeson (urunan  berupa  uang atau barang),
3)  Reinkarnasi melalui garis kapurusa Pemberian  status  utama  kepada anak laki-laki berkaitan dengan kepercayaan agama Hindu tentang punarbawa ,  yakni  anak  laki-laki  dapat menyelamatkan  arwah  leluhurnya  dari neraka,  dan arwah leluhur tersebut dapat menjelma  kembali  melalui  keturunan  laki- laki  (reinkarnasi).  R einkarnasi  terjadi karena  jiwa  harus  menanggung  hasil perbuatan  pada  kehidupannya  yang terdahulu. Melalui  proses reinkarnasi,  jiwa dapat menikmati  hasil  perbuatannya  yang belum  sempat  dinikmati  dan  diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Diyakini    hanya  dengan menjelma  sebagai  manusia,  karma  dapat diperbaiki  menuju  subha  karma  secara sempurna.
Proses  reinkarnasi  bertujuan  agar jiwa  dapat  menikmati  hasil  perbuatannya yang belum sempat dinikmati. Selain diberi kesempatan  menikmati,  manusia  juga diberi  kesempatan  untuk  memperbaiki kehidupannya. Diyakini    hanya  dengan menjelma  sebagai  manusia,  karma  dapat diperbaiki  menuju  subha  karma  secara sempurna.  Masyarakat  Bali  meyakini bahwa reinkarnasi terjadi dengan mengikuti alur kapurusa, dan tidak mungkin dari keluarga predana .
3.  Keterbukaan  masyarakat Bali perantauan di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  terhadap pergeseran  adat perkawinan Bali Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya,  bahwa  masyarakat  Hindu  Bali memegang  teguh  adat  perkawinan  mereka. Perkawinan memiliki nilai spriritual dan transcendental. Masyarakat Hindu
Bali mempercayai  bahwa  perkawinan  merupakan sarana bagi leluhur untuk dapat menyatu dengan Tuhan  dalam  kesucian,  kesempurnaan  melalui perkawinan yang s ukinah . Selain itu, kepercayaan masyarakat Hindu Bali bahwa melupakan leluhur akan mengakibatkan mereka tidak selamat, juga menjadi  “pengikat”  masyarakat  Hindu  Bali  akan adatnya  ,  khususnya  terkait  perkawinan, dimanapun mereka berada.
Pembauran perantau Bali di DIY bagaimanapun  menyebabkan  mereka  lebih mengenal  dan  terbiasa  dengan  adat  yang berbeda, bahkan beraneka ragam mengingat DIY termasuk  daerah  yang  heterogen  penduduknya. Hal  ini  akan  menjadi  tantangan  tersendiri  dalam
mempertahankan  hukum  adat  yang  dpegang teguh.  Seperti  pendapat  Heryadi  dan  Silvana (2013: 102) yang menyatakan bahwa seseorang yang  merantau  akan  mendapat  tantangan  yang beragam di tempat barunya, seperti bahasa, sikap masyarakat,  sistem  kepercayaan,  serta  budaya yang  sangat  berbeda  dengan  lingkungan sebelumnya.
Di kalangan masyarakat (Hindu) Bali yang merantau di DIY lambat laun terdapat  pergeseran pemahaman  tentang  pelaksanaan  perkawinan adat    oleh  perantau  Bali. Ada  beberapa  faktor yang  menyebabkan  pergeseran  tersebut.  Faktor p ertama adanya proses pembauran dan interaksi yang  terus-menerus  dengan  masyarakat  di perantauan. Perantau Bali hidup ditengah-tengah beragamnya masyarakat di DIY. Hal tersebut juga mendorong  munculnya  perkawinan  beda  suku dan  juga  perkawinan  beda  agama  (dengan  non Hindu). Hal ini tidak hanya dapat berdampak pada kelangsungan purusa , swadikara dan swadharma yang  seharusnya  ditunaikan  oleh anak  laki-laki , bahkan  juga  sampai  pada  sistem pewarisan  perantau  Bali.  Meskipun  Hukum  Adat Bali tidak secara keseluruhan berasal dari ajaran Hindu,  namun  ajaran  Hindu  merupakan  sumber dan roh bagi Hukum Adat  Bali.
Faktor kedua yaitu  pendidikan  perantau Bali.  Perantau  Bali  yang  cenderung  memiliki pendidikan yang baik akan memiliki keterbukaan pemikiran ( open minded ). Mereka tidak memandang  konsep  Hukum  Adat  Bali  dengan penafsiran  yang  sempit  dan  lebih  berfikir kontekstual dengan paradigm kesetaraan gender dan HAM.
Faktor ketiga yakni  adanya  kebijakan pemerintah seperti program Keluarga Berencana (KB)  yang    dicanangkan  oleh  Pemerintah  sejak 1970an,  telah  menunjukkan  “hasil”nya.  Program KB  membatasi  kelahiran  anak  pada  setiap keluarga,    sehingga  peluang  untuk  mempunyai anak laki-laki berkurang. Sangat mungkin sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki atau hanya memiliki anak perempuan tunggal. Tentu saja hal tersebut  membawa  dampak  pada  aspek perkawinan  masyarakat  Hindu  Bali  termasuk perantau  Bali.  Seperti  yang  telah  diketahui  anak laki-laki mempunyai peran sangat penting dalam keluarga  yaitu  sebagai purusa. Memang  ada bentuk perkawinan nyentana untuk memberi jalan keluar  bagi  keluarga  yang  hanya  mempunyai anak  perempuan,  asalkan  si  suami  bersedia berstatus predana dan meninggalkan keluarganya  untuk  masuk  ke  dalam  keluarga istrinya  yang  berstatus  sebagai  laki-laki  atau purusa. Bagaimana  jika  calon  suami  tidak  mau
melakukan  nyentana?  Dengan  demikian  paling tidak, dalam hal ini terdapat permasalahan dalam perkawinan  adat  Bali,  khususnya  di  perantauan, yaitu antara lain semakin tingginys kemungkinan perkawinan beda suku, agama, kasta serta tidak adanya anak laki-laki di sebuah keluarga.
Menghadapi  situasi  tersebut  di  atas, masyarakat  perantau  Bali  di  DIY    mempunyai pandangan  yang  relative open-minded. Fakta bahwa  interaksi  dengan  warga  yang  heterogen lebih memungkinkan terjadinya perkawinan beda suku, agama, kasta, hal itu diterima sebagai suatu keniscayaan.  Namun  mereka  masih  memegang prinsip  bahwa  keturunan  (laki-laki  khususnya) akan  meneruskan  “pura  keluarga”,  swadharma dan swadikara. Oleh karena itu kalaupun hendak menikah  dengan  orang  yang  berbeda  agama, maka tidak boleh keluar dari agama Hindu. Ketika seseorang  keluar  dari  Hindu,  maka  akan dikucilkan  dri  keluarga  besar.  Untuk  orang  yang berpindah  keyakinan  dari  non  Hindu,  maka diadakah  upacara  adat  untuk  menerimanya  dari upacara kelahiran sampai dengan potong gigi,
Berkaitan  dengan  keluarga  tidak  memiliki anak  laki-laki    atau  hanya  mempunyai    anak perempuan, sementara keluarga calon pengantin laki-laki  tidak  mau  melakukan  “nyentana”,    para perantau Bali dapat menerima  perkawinan pada gelahang .  Perkawinan pada  gelahang ini  dapat dikatakan  merupakan  bentuk  perkawinan  baru, karena  masyarakat Hindu Bali sebelumnya hanya mengenal  2  (dua)  jenis  perkawinan,  yakni perkawinan biasa dan perkawinan nyentana atau nyeburin Dalam  perkawinan pada  gelahang , suami  dan  istri  berkedudukan  sebagai purusa di keluarga  masing-masing  dan  memikul  tanggung jawab  serta  kewajiban  ganda.  Keduanya  harus meneruskan  tanggung  jawab  keluarga  masing- masing, baik sekala maupun niskala . Perkawinan pada gelahang ini dikatakan dapat menyelamatkan  keluarga  yang  tidak  memiliki keturunan laki-laki manakala si laki-laki juga tidak menginginkan  untuk nyentana .  Laki-laki  tidak ingin nyentana karena  terikat  dengan  tanggung jawabnya pada keluarganya.
Kesamaan  kedudukan  sebagai  purusa  di antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan pada  gelahang ini   mengindikasikan adanya  perbedaan  dengan  sistem  kekerabatan adat  Bali  pada  umumnya.  Sebagaimana  telah diuraikan  sebelumnya  masyarakat  Adat  Bali menganut sistem  kekeluargaan  patrilineal yang memposisikan  anak  laki-laki  berkedudukan sebagai purusa . Adanya keseimbangan kedudukan  tersebut  menunjukkan  perkawinan padagelahang mempunyai  karakteristik  sistem
parental,  tidak  lagi  murni  patrilineal.  Bahkan termasuk  pada  status  anak-anak  mereka  yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama, baik di  keluarga  ayah  maupun  keluarga  ibu.  Hal tersebut  merupakan  salah  satu  dinamika  yang muncul  dalam  pelaksanaan  perkawinan  oleh masyarakat adat Bali, termasuk perantau Bali.
Perkawinan padagelahang tidak dipandang  sebagai  bentuk  perkawinan  yang negatif,    justru  dilihat  sebagai  alternatif  pilihan ketika  perkawinan  biasa  dan  perkawinan nyentana tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.  Prinsip  utama  yang  dipelihara adalah    adanya  keturunan  untuk  melanjutkan kewajiban  keluarga  oleh purusa .  Dalam pandangan  sebagian  perantau,  istilah purusa tidak  lagi  hanya  dimaknai  sebagai  laki-laki  dan predana sebagai  perempuan.  Secara  sosial kultural,  pada  masa  lampau purusa (yang  aktif menyatakan keinginan) diidentikkan sebagai laki- laki  dan predana (yang  menerima  keinginan) sebagai  perempuan.      Hal  itulah  yang menyebabkan  pemaknaan purusa menjadi bergender.  Saat  ini  paradigma  semacam  ini sudah bergeser, sehingga purusa bisa diperankan oleh  perempuan.    Pandangan  ini  juga berpengaruh  pada  soal  pewarisan.  Oleh  karena dalam perkawinan pada gelahang peran laki-laki dan  perempuan  adalah equal, maka  dalam pewarisan anak perempuan pun juga mempunyai hak waris yang sama dengan anak laki-laki.
Saat ini di dalam keluarga perantau Bali di DIY  mulai  ada  penanaman  konsep  bahwa kewajiban  meneruskan  misi  penyucian  leluhur sama-sama  ada  pada  anak  laki-laki  maupun perempuan. Demikian juga terhadap perkawinan sederajat (kasta). Dahulu, perkawinan diharapkan terjadi  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang sederajat/sekasta. Hal tersebut  karena stratifikasi sosial  pada  masa  lampau  masih  tegas/kaku. Namun  sekarang,  sebagian  perantau  Bali  tidak lagi melihat soal kasta sebagai kelas sosial dalam konteks vertikal, tetapi horisontal. Hal-hal tersebut merupakan  pengaruh  dari  perkembangan  dan perubahan  yang  terjadi  dalam  pola  pikir masyarakat  Bali,  khususnya  perantau  Bali,  yang semakin terbuka.
Prinsip penting dalam perkawinan adat Bali adalah keyakinan bahwa seluruh rangkaian ritual pelaksanaan  perkawinan  adat  Bali  harus dilakukan  secara  lengkap  akan  membawa keberkahan  perkawinan.  Ini  terkait  dengan keyakinan  masyarakat  Bali  termasuk  perantau Bali akan adanya 3 (tiga) saksi dalam perkawinan, yaitu manusia, dewa saksi, dan alam saksi.
Ketaatan  pada  perkawinan  adat  Bali  menjadi suatu  kebutuhan  yang  harus  terus  dilestarikan untuk  tetap  menjaga  adat  mereka.  Disisi  lain, menafikkan perubahan juga tidak bisa dilakukan. Dinamika  dalam  pelaksanaan  perkawinan  Bali oleh perantau Bali akan terus ada/terjadi. Disinilah peranan keluarga (orang tua) dalam meneruskan dan menjaga adat Bali sangat besar.

## Simpulan
Sebagai  bentuk  darma  sebagai umat  Hindu  yang  berkewajiban  memberi wadah kepada leluhur untuk ber- reinkarnasi  melalui    garis kapurusa , masyarakat Bali perantauan tetap mentaati hukum    perkawinan  adat  Bali.  Secara tradisional perkawinan adat yang bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan laki-laki ( kapurusa ),  adalah    perkawinan  keluar (wanita  menjadi  keluarga  suami)  dan perkawinan nyentana/nyeburin (suami berstatus pradana dan  menjadi  keluarga istri).  Dalam  perkembangan  selanjutnya, terdapat  dinamika  pemahaman  terhadap hukum  perkawinan  adat  Bali  khususnya pada kalangan masyarakat perantau, yang mana terdapat perantau yang menginterpretasikan  hukum  perkawinan adat    secara  kontekstual.  Adanya pembauran  dengan  masyarakat  di  daerah perantauan  dan  faktor  lainnya  mendorong pandangan  para  perantau  lebih  terbuka, seperti menerima adanya  perkawinan pada gelahang
untuk
mengakomodasi perubahan dengan tetap memegang prinsip utama hukum perkawinan adat Bali.
Ucapan Terimakasih
Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak- pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan artikel ini.

## Referensi
Adnyani,  Ni  Ketut  Sari.  (2016). Bentuk Perkawinan  Matriarki  Pada  masyarakat Hindu bali Ditinjau dari Perspektif Hukum dat dan  Kesetaraan  Gender .  Jurnal ilmu  Sosial dan Humaniora. Vol. 5. No.1. April 2016.
Afif dan Saeful Bahri. (2009). Penyerapan Nilai- nilai  Budaya  Lokal  dalam  Kehidupan Beragama  di  Medan  (Harmonisasi  Agama
dan  Budaya  di  Indonesia). Jakarta  :  Balai penelitian dan  Pengembangan Agama.
Dyatmikawati, Putu (2015) Kewajiban pada perkawinan “Pada Gelahang”dalam perspektif hukum adat Bali . Jurnal Kajian Bali Vol. 05, Nomor 02, Oktober 2015
Faisal, Sanapiah. (1990). Metode Penelitian Kualitatif .   Malang: Universtas Brawijaya.
Heryadi,  H.  &  Silvana,  H.  (2013).  Komunikasi Antarbudaya  dalam  Masyarakat  Multikultur (Studi tentang  Adaptasi Masyarakat  Migran Sunda  Di  Desa  Imigran  Permu  Kecamatan Kepahiang Provinsi Bengkulu). Jurnal Kajian Komunikasi , (1-1) 95-108.
Hemmalini,  Kadek  &  Suhardi,  Untung.  (2015). Dinamika Perkawinan Adat Bali. Status dan kedudukan  Anak  Sentana  Rajeg  Menurut Hukum  Adat  Dan  Hukum  Hindu .  Jurnal Dharmasmarti.  Vol.  XIII.  No.  26.  Oktober 2015.
Irianto,  Sulistyowati.  (2003). Pluralisme  Hukum dan  Masyarakat  Saat  Krisis .  Dalam Masinambow, E.K.M (Ed).2003. Hukum dan Kemajemukan  Budaya.  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia
Naim,  Mochtar.  2012. Merantau  :  Pola  Migrasi Suku  Minangkabau .  Jakarta  :  PT  Raja
Grafindo Persada
Padilla, A. M., & Perez, W. (2003). Acculturation, social  identity,  and  social  cognition:  A  new perspective. Hispanic  Journal  of  Behavioral Sciences , 25 (1), 35–55
Sudantra, I  Ketut  dan  Dharma  Laksana,  I  Gusti Ngurah.  (2017). Pluralisme  hukum  yang berlaku dalam perkawinan umat Hindu Bali.
Makalah dalam Seminar  Nasional Sains dan Teknolgi IV
Sudantra,  I  Ketut.  (2010)  . Hukum  perkawinan bagi  umat  Hindu  di  Bali . Makalah  dalam semiloka “perkawinan bagi umat Hindu Bali.
Suwitra  Pradnya,  Ida  Bhegawan  Istri.  (2017 ), Purusha dan Predhana dalam Agama Hindu dan Hukum Adat Bali , Pustaka Ekspresi
Windia, P. Wayan  dan Sudantra,  Ketut (2006) Pengantar  Hukum  Adat  Bali .  Lembaga Dokumentasi  dan  Publikasi  Fak  Hukum Universitas  Udayana,
Wayan  P.  Windia.  (2008). Menyoal  Awig-awig Eksistensi  Hukum  Adat  dan  desa  di  Bali . Lembaga  Dokumentasi  dan  Publikasi  Fak Hukum Universitas  Udayana,