Rudolf Silaban, Indah Malau Pase

## TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Oleh: Rudolf Silaban Indah Malau Pase Universitas Darma Agung, Medan
E-mail: banglabanshmh@gmail.com indahmalpes@gmail.com

## ABSTRACT
Sanctions for offenders of road traffic and transportation violations are reviewed based on legal offenses, namely Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and  Transportation.  In  it,  it  is  reviewed  and  determined  that  every  violation related to traffic space is stipulated in the criminal provisions based on violations in  traffic and road transportation so that the public can be aware and obey the law.  It  needs  to  be  implemented  strictly  and  not  overlook  anyone  who  violates traffic by referring to this law in order to reduce the risk of traffic violations and accidents.  Based  on  the  law  on  road  traffic  and transportation,  obligations  and prohibitions are regulated and are considered as traffic violations if they are not obeyed. The imposition of criminal sanctions for traffic offenders is applied based on the criminal provisions of CHAPTER XX article 316 (1). criminal sanctions for fines,  imprisonment,  even  imprisonment  for  violations  that  are  classified  as serious.  Based  on  the  decision  of  Medan  District  Court  No.  the  investigators' charges, so that the defendant would not be deterred or be able to repeat the same offending.
Keywords: traffic violations, sanctions, perpetrators.

## ABSTRAK
Sanksi bagi pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan ditinjau berdasarkan delik undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas  Dan  Angkutan  Jalan.  Di  dalamnya  dikaji  dan  ditentukan  bahwa  setiap pelanggaran  yang  berhubungan  dengan  ruang  lalu  lintas  ditetapkan  didalamnya ketentuan  pidana  berdasarkan  pelanggaran  dalam  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan agar masyarakat dapat sadar dan taat akan hukum. Perlu diterapkan secara tegas dan tidak melewatkan siapa saja yang melanggar lalu lintas dengan berpedoman pada  undang-undang  tersebut  agar  dapat  mengurangi  resiko  pelanggaran  dan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, diatur kewajiban dan larangan dan dianggap sebagai  pelanggaran lalu lintas jika tidak  ditaati.Penerapan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas diterapkan berdasarkan ketentuan pidana BAB XX pasal 316 (1).Penerapan sanksi
pidana  dilakukan  dengan  menerapkan  sanksi  pidana  denda,  kurungan,  bahkan penjara  bagi  pelanggaran  yang  tergolong  berat.Berdasarkan  putusan  PN  Medan Nomor 24570/Pid.LL/2020/PN Mdn, dapat dilihat bahwa penerapan sanksi pidana denda  atau  kurungan  yang  ditetapkan  oleh  hakim  masih  tergolong  ringan  jika dilihat dari pasal dakwaan penyidik, sehingga memungkinkan terdakwa tidak jera atau dapat mengulangi perbuatan melanggar yang sama.
Kata kunci: Pelanggaran lalu lintas, Sanksi, Pelaku.

## I. PENDAHULUAN
Seseorang  yang  sudah  dapat mengendarai  atau  mengemudikan alat  kendaraan  bermotor  maka  dapat dianggap  sebagai  subyek  hukum yang  sudah  dianggap  cakap  hukum, diantaranya  telah  memilki  usia dewasa,dan tidak dibawah pengampuan dalam mempertanggungjawabkan kesalahanya  yang  berisi  sanski  atau hukuman.  Namun  seiring  layaknya mewujudkan  kemudahan  dan  akses masyarakat  dalam  memegang  utama dalam perwujudan kegiatan pembangunan  dan  perekonomian tidak lepas dari yang sering  menjadi problematika dalam masyarakat yaitu permasalahan lalu lintas dan angkutan  jalan  seperti  kemacetan lalu  lintas  yang  berlanjut  pada pelanggaran  lalu  lintas  dan  dapat berujung  terjadinya  kecelakaan  lalu lintas  yang  menyebabkan  seseorang luka ringan,luka berat bahkan sampai meninggal dunia.
Kota  medan  adalah  kota terbesar  ke  tiga  di  Indonesia  setelah Jakarta  dan  Surabaya.  Sebagai  kota terbesar  otomatis  akan  memilki jumlah  penduduk  yang  juga  padat, berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik    jumlah  penduduk  di  kota medan  sebagai  kabupaten  dan  pusat kota  ada  sekitar  2,26  juta.  Sebagai pusat  kota  mayoritas  penduduk  kota medan  bekerja  dalam  bidang  sektor ekonomi yaitu perdagangan. Aktivitas  ini  otomatis  membutuhkan sarana  serta  prasarana  transportasi dalam mendukung kegiatan berbagai aktivitas warga baik dalam perekonomian ataupun kegiatan lainya.  Seperti  contoh  angkutan umum serta ojek online (grab,gojek, in  driver )  serta  mobil angkutan  barang.  Sebagian  warga juga beraktivitas menggunakan kendaraan pribadi atau kereta dengan alasan  angkutan  umum  kurang efisien waktu dan sering ugal-ugalan dalam melajukan kendaraan. Sebagai pengguna lalu lintas, penulis sering memperhatikan keadaan lalu lintas ang sembrawutan apalagi jika sudah mendekati perhentian atau lampu merah.Kemacetan  pada  jam-jam sibuk lebih mendominasi pengendara melakukan pelanggaran dalam menggunakan  ruang  lalu  lintas ditambah  tidak  adanya  polisi  yang bertugas  mengatur  lalu  lintas. Pelanggaran yang muncul dan sering terjadi  yaitu  angkutan  umum  yang mengambil  jalur  lain  dan  nekat menerobos lampu merah dan diikutsertai  juga  oleh  pengendara motor lainya, pengendara sembarangan  memutar  arah  tanpa menggunakan  lampu  sein  dan  tidak memperhatikan  keadaan  lalu  lintas, berkendara  sambil  menggunakan  hp dimana  konsentrasi  berkendara  jadi kurang fokus, serta masih banyaknya pengendara  yang  belum  memilki SIM sebagai satu syarat  sudah dapat
Rudolf Silaban, Indah Malau Pase
mengemudikan kendaraan dan paling banyak yang ditemui adalah berkendara  di  bawah  umur.  Jadi tidak  bisa  dihindarkan  sebuah pernyataan  bahwa  dengan  adanya kemacetan malah menimbulkan pelanggaran  lalu  lintas  serta  dapat berakibat  terjadinya  kecelakaan  lalu lintas.  Kurangnya  kesadaran  warga kota  medan  dalam  menaati  rambu- rambu  lalu  lintas  serta  terlalu terburu-buru dalam mengambil tindakan yang merugikan diri sendiri dan  juga  orang  lain  baik  itu pengendara  lainya  atau  pejalan  kaki yang berada dalam ruang lalu lintas.
Beberapa  pelanggaran  lalu lintas  juga  banyak  dilakukan  oleh pengendara  jika  terjaring  razia  oleh satlantas  di  beberapa  titik  kota medan,  Angka  pelanggaran  lalu lintas  berdasarkan  data  dari  operasi zebra 2019 tercatat adanya peningkatan  5  persen  dibanding 2018.  Sekitar  53.659  pelanggaran lalu  lintas  diantaranya  yang  paling banyak  adalah  kendaraan  roda  dua yang  pelanggaranya  seperti  tidak menggunakan  helm  SNI,  melawan arus  lalu  lintas,  serta  berkendara dibawah  umur.  Pelanggaran  yang dilakukan oleh mobil atau pengendara khusus didominasi surat- surat tidak lengkap, tidak menggunakan safety  belt ,  hingga berkendara  sambil  menggunakan handphone. Dari beberapa hal diatas dapat dikatakan memang warga kota medan  yang  memakai  lalu  lintas banyak  tidak  mematuhi  aturan  lalu lintas serta  rasa takut tersebut  hanya pada saat  razia selebihnya perbuatan itu akan diulang kembali tanpa sadar akan  resiko  yang  dihadapi.  Namun ada juga beberapa kejanggalan dalam razia dimana polisi dianggap masyarakat  hanya  karena  tidak  ada
uang  makanya  mengadakan  razia. Asumsi  masyarakat  muncul  karena penerapan  sanksi  tilang  pada  saat operasi  tidak  berdasarkan  ekstensi pasal-pasal  dalam  undang-undang lalu  lintas  dan  angkutan  jalan.Polisi yang  bertugas  cenderung  bersepakat dengan  pelanggar  untuk  membayar sejumlah  uang  damai  yang  dibawah ketentuan  agar  pelanggaranya  tidak diproses secara hukum,  dan pastinya uang  damai  itu  dapat  dikatakan masukan kas pribadi yang bertugas.Adanya  orang  dalam  serta dapat  menyuap  polisi  sudah  umum bagi  masyarakat  jadi  hal  itu mengarahkan  masyarakat  pengguna lalu  lintas  tidak  mengindahkan aturan  lalu  lintas.Bisa  disuap  yang penting aman.
Fenomena seperti ini mengenai penanganan kasus pelanggaran lalu lintas telah menjadi suatu  kebiasaan.Seperti  dalam  hal mendapatkan  Surat  Izin  Mengemudi serta surat-surat kelengkapan kendaraan.  Semua  dapat  secara manual  tanpa  praktek  dan  ujian karena  jika  mengikuti  prosedur dianggap memakan waktu yang lama dan jika gagal otomatis akan diulang kembali.  Dan  yang  paling  parahnya dari  beberapa  anggota  polisi  dalam satlantas  juga  tidak  mengikuti prosedur sesuai aturan dalam unndang-undang  lalu  lintas  dan angkutan jalan atau masyarakat lebih memilih calo agar urusan pembuatan surat  kendaraan  atau  mengemudi cepat  keluar.  Hal  ini  yang  membuat masyarakat  semakin  yakin  memang tidak  ada  sama  sekali  untuk  apa Undang-Undang  itu  dibuat  karena oknum  yang  bertugas  juga  tidak mengikuti aturan yang sudah diterapkan dalam undang-undang.
Kecelakaan  lalu  lintas  adalah suatu  peristiwa  di  jalan  yang  tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan  kendaraan  dengan  atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan  korban  manusia  dan /atau kerugian harta benda. Kecelakaan  lalu  lintas  juga dapat  dikatakan  akhir  dari  sebuah kebanyakan  pelanggaran  lalu  lintas yang  kurang  mengindahkan  aturan lalu lintas sesuai undang-undang dan disebabkan  kurangnya  kesadaran masyarakat pengendara dalam mencari  tahu  arti  dari  rambu  lalu lintas serta marka lalu lintas. Rambu lalu  lintas  pastinya  tidak  asing  bagi kebanyakan masyarakat yaitu perlengkapan  jalan  yang  berupa lambing,huruf,angka,kalimatdan,/per paduan  yang  berfungsi  sebagai peringatan,larangan,perintah,atau petunjuk  bagi  pengguna  jalan.marka jalan  yaitu  tanda  yang  berada  diatas permukaan  jalan  yang  meliputi peralatan atau tanda yang membentuk  garis  membujur,garis melintang,garis  serong,serta  lambing yang  berfungsi  untuk  mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
Dalam jaringan razia Operasi Zebra  Toba  2019,  Polda  Sumut mencatat  98  kejadian    kecelakaan lalu lintas dimana jumlah tersebut 32 orang  meninggal,  24  orang  luka berat,  serta  luka  ringan  134  orang. Namun dalam kasus yang bertambah angka  korban  dinyatakan  menurun dibanding tahun 2018 yaitu  44 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat serta  85  orang  luka  ringan.  Namun karena  angka pelanggaran lalu lintas naik  5  persen  serta  itu  juga  yang mendominasi  timbulnya  kecelakaan lalu  lintas  Polda  Sumuit  berharap masyarakat  berkendara  harus  lebih
memperhatikan  keselamatanya  dan pengguna  jalan  lain  agar  angka pelanggaran lalu lintas serta kecelakan dapat ditekan. Baru-baru ini berita terjadinya  kecelakaan  beruntun  di jalan  gagak  hitam/Ringroad  yang melibatkan  4  kendaraan  yaitu  Truck tronton,  dua  kendaraan  pribadi  serta mobil box Mitsubishi.  Keadaan  truk tronton  yang  mengalami  rem  blong serta menyeruduk kendaraan didepanya  dapat  dikatatakan  akibat dari  pelanggaran  lalu  lintas  dalam faktor    kendaraan  yaitu  adanya kelalaian  perawatan  yang  dilakukan dalam  kendaraan  atau  tidak  adanya pengecekan ulang sebelum menggunakan kendaraan.
Dilansir  dari  harian  mistar, diduga  lalai  dalam  mengendarai mobil  box  dengan  kecepatan  tinggi, mobil tersebut menabrak mobil yang tengah  terparkir  di  pinggir  jalan. Bukanya  berhenti  tetapi  supir tersebut  banting  setir  ke  kanan  yang bersamaan dengan pengendara sepeda  motor  vario  dari  arah berlawanan akhirnya terjadi tabrakan yang  tidak  terhindarkan.  Kejadian tersebut  mengakibatkan  pengendara berjenis  kelamin  wanita  tersebut meninggal  di  tempat  kejadian. Pelanggaran  lalu  lintas  semacam  ini sering  dijumpai  di  jalan  raya  yaitu mengendarai  kendaraan  melewati batas kecepatan dan tidak memperhatikan situasi keadaan jalan yang  ramai  akan  pengendara  lainya.
Perbuatan  ini  adalah  termasuk melawan  hukum  dimana  seseorang mengabaikan  adanya  aturan  tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna  kendaraan  yang  dimana akibat  pengabaian  tersebut  dapat menimbulkan  kecelakaan  lalu  lintas bagi pengguna jalan lainya.  Dampak
Rudolf Silaban, Indah Malau Pase
dari  ketidaknyamanan  pengguna jalan raya dengan kegiatan nya dapat menimbulkan  semakin  tingginya beban  psikologis  atau  stress  yang berkepanjangan,  yang  pada  akhirnya dapat  menimbulkan  kejahatan  lalu lintas  baik  itu  karena  kelalaian  atau kealpaan seseorang dalam melaksanakan  kewajibanya  sebagai pengguna jalan raya yang tentu dapat merugikan orang lain. Setiap orang yang mengendarai  kendaraan  harus  sudah memahami  resiko  yang  dihadapi  di jalanan,  karna  itu  sudah  tanggung jawab  yang  sudah  diberikan  kepada pengemudi,  dan  pengemudi  tidak bisa  dibebaskan  dari  hukum  dari berbagai  alasan  apapun,  ketika menyebabkan  orang  lain  meninggal. Gott  Fredson  dan  Hirschi  (1990) mengatakan bahwa munculnya kejahatan lalu lintas yang menyebakan  orang  lain  mati  lebih disebabkan karena lemahnya kemampuan dalam mengortrol diri di jalan raya, seperti kurangnya konsentrasi mengendarai mobil, mengukur  kecepatan,  akurasi,  serta pemahaman lalu lintas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  Muhammad  Ali,  lalu lintas  adalah  berjalan,  bolak-balik, perjalanan  di  jalan.  Ramlon  Naning mendefinisikan  lalu  lintas  yaitu gerak  pindah  manusia  dengan  atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke  tempat  lainya.  Subekti  juga memberikan defenisi lalu lintas yaitu segala  penggunaan  jalan  umum dengan suatu pengangkutanya. Sedangkan  didalam  KBBI  menurut W.J.S.Poerdarminta menyatakan bahwa  lalu  lintas  adalah  berjalan bolak-balik,  hilir  mudik  dan  perihal perjalanan  dijalan  dan  sebagianya serta  berhubungan  antara  sebuah
tempat  dengan  tempat  lainya. Dengan  adanya  pendapat  dari  para ahli  yang  kosakata  berbeda  tetapi memiliki  arah  pengertian  yang  sama yaitu  bahwa  lalu  lintas  dapat diartikan seperti hal yang berhubungan dengan sarana prasarana jalan umum sebagai sarana utama  untuk  tujuan  yang  ingin dicapai. Sebagaimana yang kita tahu dari KUHAP, pelanggaran lalu lintas masih  belum  memuat  semua  jenis- jenis pelanggaran yang umum dalam masyarakat.  Maka  dari  itu  dengan dikeluarkan dan ditetapkannya Undang-Undang yang baru(lex specialis) setelah diganti dari Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1992 pemerintah berharap masyarakat lebih mengetahui tentang lalu  lintas.Undang-Undang  No.22 Tahun 2009.
Pada ketentuan umum pasal 1 ayat  2    bahwa  Lalu  Lintas  adalah gerakan  kendaraan dan  orang diruang lalu lintas. Ruang lalu lintas yang  dimaksud  adalah  prasarana yang  diperuntukkan  bagi  gerak pindah  kendaraan  ,  orang,  dan/atau barang  yang  berupa  jalan  dan fasilitas pendukung. Ada 4 komponen  dalam  lalu  lintas  yaitu pengemudi,  jalan,  kendaraan  dan pejalan kaki yang saling berinteraksi.
Chapter 2 Pelanggaran  lalu  lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang  melanggar  ketentuan-ketentuan dan  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  yang  dilakukan pemakai  jalan,  baik  perbuatan  yang mengakibatkan  kerusakan  jalan,
tidak lengkapnya surat-surat
kendaraan,  tidak  paham  akan  rambu lalu  lintas,  serta  kurangnya  kontrol dalam  mengemudikan  kendaraan  di jalan  raya.Selanjutnya  pemenuhan akibat  hukumnya    adalah  adanya
sanksi  berupa  sanksi  administrasi, denda, atau kurugan.Sangat diharakapkan  adanya  kedisplinan serta  ketertiban  dalam  berlalu  lintas dalam  mewujudkan  cermin  budaya bangsa.Sudah sewajarnya masyarakat  khususnya  pemakai  lalu lintas menjalankan peraturan pemerintah sesuai perundang- undangan yang ada. Segala  perbuatan  yang  bertentangan dengan    Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas Dan  Angkutan  Jalan  merupaka tindak  pidana.  Berikut  adalah bentuk-bentuk  perbuatan  atau  tindak pidana  pelanggaran  lalu  lintas Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan, yaitu:
1) Pelanggaran  peraturan  berlalu lintas di jalan. 2) Pelanggaran peraturan kendaraan. 3) Pelanggaran peraturan pengemudi. 4) Pelanggaran  peraturan  industri angkutan. Ke  empat  diatas  adalah tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang  tentunya  terdapat  sanksi  yang berbeda-beda  di  setiap  bentuk pelanggaran,  karena  dari  bentuk pelanggaran lalu lintas  tersebut yang tentunya  menjadi  munculnya  unsur- unsur yang menjadi  faktor penyebab dan  terjadinya  pelanggaran  lalu lintas,  unsur  yang  dimaksud  adalah dapat  mempengaruhi  kondisi  lalu lintas,  sehingga  tujuan  hukum  dari adanya  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas Dan  Angkutan  Jalan  tidak  bisa dicapai.
III. METODE PELAKSANAAN
Jenis  penelitian  yang  diteliti penulis  ialah  metode  penelitian normative  yuridis  yaitu  dengan melakukan  penelitian  kepustakaan seperti  bahan-bahan  kepustakaan, khususnya perundang-undangan, jurnal, artikel yang berkaitan denganlalu lintas dan angkutan jalan serta  ancaman  atau  sanksi  bagi pelaku pelanggaran lalu lintas. Pada penelitian hukum normative  yuridis  yaitu  menelaah data  sekunder,penyajian  data  yang dilakukan adalah berdasarkan pendekatan  kualitatif  yang  artinya tata  cara  penelitian  yang  yang menghasilkan  data  deskriptif    yaitu apa  yang  dinyatakan  secara  tertulis dan perilaku nyata.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pelanggaran  Lalu  Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  22  Tahun 2009 Tentang  pelanggaran  lalu  lintas dikeluarkannya undang-undang yang mengatur  lalu  lintas  dan  angkutan jalan  menjadi  salah  satu  alternatif bagi penegak hukum setelah diberlakukanya  sanksi  hukuman kurungan  atau  denda  sesuai  jenis pelanggaran yang dilakukan mengingat  bahwa  sebelum  adanya undang-undang  lalu  lintas  dan angkutan  jalan,  seseorang  yang melakukan  pelanggaran  lalu  lintas hanya  dipedomani  dari  berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana.  Perkara  pelanggaran  lalu lintas berdasarkan pasal 211 KUHAP yaitu meliputi perkara:
a. Mempergunakan jalan dengan  cara  yang  dapat merintangi,  membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas  atau  yang  mungkin
Rudolf Silaban, Indah Malau Pase
menimbulkan kerusakan jalan. b. Mengemudikan kendaraan bermotor  yang  tidak  dapat memperlihatkan  Surat  Izin Mengemudi  (SIM),  surat tanda  motor  kendaraan,  surat tanda uji kendaraan yang sah, atau  tanda  bukti  lainya  yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas  jalan  atau  ia  dapat memperlihatkanya tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa. c. Membiarkan atau memperkenankan  kendaraan bermotor  dikemudikan  oleh orang  yang  tidak  memiliki surat izin mengemudi. d. Tidak  memenuhi  ketentuan peraturan perundang- undangan  lalu  lintas  jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain. e. Membiarkan kendaraan bermotor  yang  ada  dijalan, tanpa  dilengkapi  plat  tanda nomor  kendaraan  yang  sah, sesuai dengan nomor kendaraan yang bersangkutan. f. Pelanggaran terhadap perintah  yang  diberikan  oleh petugas  pengatur  lalu  lintas jalan dan atau syarat pengatur lalu  lintas  jalan,  rambu- rambu  atau  tanda  yang  ada dipermukaan jalan.
g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan  yang  diijinkan,  cara menaikkan  dan  menurunkan
penumpang  dan  atau  cara memuat  dan  membongkar barang. h. Pelanggaran  terhadap  izin trayek,  jenis  kendaraan  yang diperbolehkan beroperasi dijalan yang ditentukan. Perkara  pelanggaran  lalu lintas  yang  diuraikan  secara  umum masih  memilki  kekurangan  dalam KUHP  sebab  tidak  dicantumkan  apa sebenarnya  pelanggaran  itu.  Karena terletak  pada  sanksi  yang  didapat maka  pelanggaran  dibedakan  dari kejahatan.suatu  tindakan  dinyatakan telah  melanggar  apabila  perbuatan itu  menimbulkan  adanya  sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau undang-undang yang mengaturnya,  jadi  jika  perbuatan  itu telah  menimbulkan  suatu  sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan  sebagai  suatu  bentuk pelanggaran  sebelum  diatur  dalam peraturan perundang-undangan.
Sebagai delik undang- undang,  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  mengatur  pasal-pasal tentang apa yang menjadi  kewajiban dan  larangan  bagi  pengguna  atau penyelenggara  jalan.  Berikut  akan diuraikan  apa  saja  perbuatan  yang termasuk  dalam  kategori  kewajiban yang  jika  tidak  dipatuhi  maka diartikan  sebagai  pelanggaran  lalu lintas. 1) Pelanggaran Terhadap Kelengkapan Menggunakan Kendaraan Bermotor. Kelengkapan dalam menggunakan  kendaraan  bermotor sangatlah  penting  demi  kenyamanan baik  bagi  pengguna  kendaraan  atau orang  lain.  Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 48 menegaskan:
(1) Setiap  kendaraan  bermotor yang  dioperasikan  di  jalan harus  memenuhi  persyaratan teknis dan laik jalan. (2) Persyaratan teknis yang dimaksud  pada  ayat  (1) terdiri atas: a. Susunan b. Perlengkapan c. Ukuran d. Karoseri e. Rancangan teknis kendaraan  sesuai  dengan peruntukanya f. Pemuatan g. Penggunaan h. Penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau i. Penempelan kendaraan bermotor (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  ditentukan  oleh kinerja  minimal  Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Emisi gas tabung b. Kebisingan suara c. Efisiensi sistem rem utama d. Efisiensi sistem rem parkir e. Kunci roda depan f. Suara klakson g. Daya  pancar  dan  arah sinar lampu utama
h. Radius putar i. Akurasi  alat  penunjuk kecepatan j. Kesesuaian  kinerja  roda dan kondisi ban;/dan k. Kesesuaian  daya  mesin penggerek  terhadap  berat kendaraan Undang  Nomor  22  Tahun 2009 Pasal 57 menegaskan : (1) Setiap  kendaraan  bermotor yang  dioperasikan  di  jalan wajib  dilengkapi  dengan perlengkapan kendaraan bermotor. (2) Perlengkapan sebagaimana yang  dimaksud  pada  ayat  (1) bagi  sepeda  motor  berupa helm standar nasional Indonesia. (3) Perlengkapan sebagaimana yang  dimaksud  pada  ayat  (1) bagi  kendaraan  bermotor beroda  empat  atau  lebih sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Sabuk pengaman.
b. Ban cadangan.
c. Segitiga pengaman.
d. Dongkrak.
e. Pembuka roda.
f. Helm dan rompi pemantul cahaya  bagi  pengemudi kendaraan bermotor beroda  empat  atau  lebih yang tidak memilki rumah-rumah; dan g. Peralatan pertolongan pertama  pada  kecelakaan lalu lintas. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan kendaraan bermotor sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat (3), diatur dengan pemerintah. Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 menegaskan: (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor  di  jalan  wajib memilki Surat Izin Mengemudi  sesuai  dengan jenis  kendaraan  Bermotor yang dikemudikan.
Rudolf Silaban, Indah Malau Pase
Pada  peraturan  pemerintah nomor  80  tahun  2012  tentang pemeriksaan  kendaraan  bermotor  di jalan  dan  penindakan  pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, tujuan diadakan  pemeriksaan  kendaraan (razia)  pada  setiap  jalan  tertentu dilakukan karena adanya peningkatan  seperti  yang  diuraikan pada pasal 13: a. Angka  pelanggaran  dan kecelakaan lalu lintas. b. Angka  kejahatan  yang menyangkut kendaraan bermotor. c. Jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis  dan  persyaratan laik jalan. d. Ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan  jalan  untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor  pada waktunya. e. Pelanggaran perizinan angkutan umum.
f. Pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.
Hal  ini  maka  pengemudi kendaraan bermotor wajib memenuhi pasal  5  undang-undang  lalu  lintas jika  petugas  mengadakan  operasi razia yaitu: 5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan  bermotor  wajib menunjukkan: a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor. b. Surat Izin Mengemudi. c. Bukti lulus uji berkala;dan/atau d. Tanda  bukti  lain  yang sah. Selanjutnya kelengkapan kendaraan  bermotor  roda  empat  di wajibkan memakai sabuk pengaman, pengendara  sepeda  motor  wajib menggunakan helm berstandar nasional  Indonesia,  hal  ini  diatur dalam: Undang  Nomor  22  Tahun
2009 Pasal 106 menegaskan:
6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor  beroda  empat  atau lebih di jalan dan penumpang yang  duduk  di  sampingnya wajib  mengenakan  sebuk keselamatan 7) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor  beroda  empat  atau lebih  yang  tidak  dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan  penumpang  yang  duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. 8) Setiap orang yang mengemudikan  sepeda  motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi  standar  nasional Indonesia. 2) Pelanggaran  Terhadap  Tata  Cara Berlalu Lintas Dan Berkendaraan. Sebagai subyek hukum, pengemudi harus bertanggung jawab jika  terjadi  gangguan  atau  perbuatan yang dilindungi oleh undang-undang ketentuanya  dan  tidak  memandang status  seseorang.Sebagai  masyarakat
yang  taat  hukum  harus  mematuhi instruksi  polisi  lalu  lintas  yang bertugas  di  lapangan  baik  dalam menghentikan,  menindak,  menahan kendaraan, meminta data-data pengemudi  jika  terbukti  melakukan pelanggaran.  Pengendara  diharapkan dapat  melajukan  kendaraan  sesuai batas  yang  diatur  dalam  undang- undang serta dalam keadaan konsentrasi penuh sesuai pasal 105:
(1) Berperilaku tertib; dan/
(2) Mencegah hal-hal yang dapat merintangi,  membahayakan keamanan  dan  keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan,
atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
Pasal 104:
1) Dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas  dan  angkutan  jalan, Petugas  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  dapat melakukan tindakan: a. Memberhentikan arus lalu lintas  dan  /atau  pengguna jalan.
b. Memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus.
c. Mempercepat  arus  lalu lintas.
d. Memperlambat  arus  lalu lintas;/atau
e. Mengalihkan  arus  lalu lintas. 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diutamakan daripada perintah yang  diberikan  oleh  alat pemberi  isyarat  lalu  lintas, rambu  lalu  lintas,  dan/atau marka jalan. 3) Pengguna jalan wajib mematuhi perintah yang dibeikan oleh petugas kepolisian  negara  republik Indonesia  sebagaimana  yang dimaksud ayat (1). Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 48  menegaskan: 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor  di  jalan  wajib mengemudikan  kendaraanya dengan  wajar  dan  penuh konsentrasi. 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor  di  jalan  wajib mengutamakan  keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor  di  jalan  wajib mematuhi  ketentuan  tentang persyaratan  teknis  dan  laik jalan. 4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor  di  jalan  wajib mematuhi ketentuan: a. Rambu  perintah atau rambu larangan.
b. Marka jalan.
c. Alat  pemberi  isyarat  lalu lintas.
d. Gerakan lalu lintas.
e. Berhenti dan parkir.
f. Peringatan  dengan  bunyi dan sinar.
g. Kecepatan  maksimal  atau minimal;dan/atau
h. Tata  cara  penggandengan dan  penempelan  dengan kendaraan lain.
Pengenaan  pasal  ini  agak  rancu jika  dimaknai,  sebab  dilarang membawa penumpang lebih dari satu orang, pelanggaran ini paling banyak dijumpai  dalam  lalu  lintas,  anak sekolah,  remaja,  bahkan  orangtua yang  mengantar  anak  berboncengan
Rudolf Silaban, Indah Malau Pase
melebihi  dari  yang  di  maksimalkan ketentuan  ini,  belum  dengan  barang bawaan  kendaraan.  Tidak  adanya aturan  batasan  yang  membatasi seperti  apa  kriteria  penumpang  yang bisa diangkut sepeda motor menjadikan  bahwa  acuan  sepeda motor  adalah  seberapa  muat  orang yang bisa diangkut sepeda motor. Alasan  penggunaan  lampu  pada siang  hari  sebenarnya  masih  kurang diketahui masyarakat ,dalam mengurangi  resiko  kecelakaan  lalu lintas  maka  kewajiban  ini  berguna agar  pengendara  mobil  atau  motor yang melihat spion dapat mendeteksi atau  menyadari  kendaraan  lain  dari pantulan  lampu  utama  kendaraan, Penggunaan  lampu  isyarat  untuk berbelok,  berhenti  atau  mendahului juga  sangat  berpengaruh  dalam keamanan  lalu  lintas,  mengendarai kendaraan berdasarkan batas kecepatan maksimum sesuai keramaian dalam lalu lintas berdasarkan  pasal  21  ayat  (4)  batas kecepatan paling rendah dalam jalan bebas  hambatan  adalah  60  km  per jam.
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 107 menegaskan: (1) Pengemudi kendaraan bermotor  wajib  menyalakan lampu  utama  kendaraan bermotor  yang  digunakan  di jalan  pada  malam  hari  dan pada kondisi tertentu.
(2) Pengemudi  sepeda  motor selain  mematuhi  ketentuan sebagaimana  dimaksud  ayat
(1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. B. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Berikut beberapa faktor penyebab  pelanggaran  lalu  lintas yang  marak  terjadi  di  Indonesia bahkan  kemungkinan  besar  juga dijumpai di kota medan yaitu:
1. Minimnya pengetahuan mengenai  peraturan,  marka,  dan rambu  lalu  lintas.  Tidak  semua pengemudi  kendaraan  paham dan mengetahui peraturan- peraturan  lalu  lintas,  arti  dari marka  jalan,  serta  arti  dari rambu-rambu lalu lintas. Hal ini disebabkan  bahwa  kurangnya kesadaran  untuk  mencari  tahu arti  dari  simbol-simbol  lalu lintas tersebut, ditambah kemungkinan  besar  pengurusan Surat  Izin    Mengemudi  lebih didapat  secara  instan    daripada mengikuti seluruh prosedur yang dianggap berbelit-belit atau memakan waktu agak lama. 2. Kesadaran  masyarakat  dalam lalu  lintas.  Masyarakat  di Indonesia  yang  berpatokan  pada undang-undang  tetapi  masih memilki  tingkat  kesadaran  yang rendah dalam menaatinya.
3. Kendaraan yang tidak layak atau melebihi ketentuan standar.
4. Anak  dibawah  umur  yang menyikapi  orang  dewasa  dalam melanggar  lalu  lintas.  Hal  ini terlihat  biasa  tetapi  dengan bersamaan  anak  dengan  orang- orang sekitar yang berkendaraan,  anak  tersebut bukan  tidak  bisa  di  simpulkan dapat  mencontoh  orang  dewasa yang  melanggar  aturan  rambu lalu  lintas  sehingga  anak  yang berkendara dapat menjadi potensi  banyak  pelanggaran  lalu lintas  terutama  tidak  adanya Surat Izin Mengemudi atau tidak memakai helm.
5. Kepatuhan  masyarakat  hanya berpotensi  kepada  petugas  yang berada  di  lapangan.  Banyak ditemui  pengemudi  lalu  lintas
tidak  mengindahkan  peraturan yang  ada  dalam  undang-undang karena  penerapanya  yang  sudah tertulis hanya dianggap formalitas  saja  tanpa  praktek sesuai kenyataan. Banyak pengemudi hanya mengandalkan rasa  takut  berkendara  jika  ada petugas  atau  kepolisian  yang bertugas.  Hanya  polisi,  adanya petugas yang dari dinas perhubungan  masyarakat  tidak takut  karena  mereka  dianggap tak layak untuk menilang. 6. Anggapan bahwa memang aturan itu dibuat untuk dilanggar. Mungkin bukan orang hukum  saja  yang  tahu  dan mengerti  apa  yang  diartikan dengan  “  Aturan  dibuat  Untuk Dilanggar”. Sungguh ironis masyarakat  kita  masih  sedikit paham  untuk  apa  hukum  atau aturan dibuat. 7. Damai  adalah  kebiasaan  dalam penerapan  tilang.  Inilah  yang paling  banyak  dijumpai.  Ketika begitu  banyaknya  pengemudi yang  ditahan  dan  ditilang, masyarakat  yang  melanggar akan  mengajukan  damia  kepada polisi di jalan, bahkan jika tidak damai  di  jalan  bisa  juga  damai sebelum pengadilan demi mendapatkan  surat-surat  yang ditahan oleh pihak kepolisian.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Pelanggaran  Lalu  Lintas  dan
Angkutan  Jalan  diatur  dalam Undang-Undang  No.22  Tahun
2009  tentang  Lalu  Lintas  dan
Angkutan  Jalan  memuat  pasal- pasal  yang  menjadi  kewajiban dan  larangan  bagi  pengguna jalan ataupun penyelanggara lalu lintas. Kewajiban tersebut adalah  aturan  yang  harus dipenuhi  oleh  pengguna  jalan agar  tidak  terjadi  pelanggaran. yang  menjadi  jenis  perbuatan pelanggaran lalu lintas yang ada dalam  undang-undang  ini  yaitu pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor, pelanggaran  terhadap  tata  cara berlalu  lintas  dan  berkendaraan, pelanggaran  terhadap  fungsi jalan  dan  rambu  lalu  lintas  dan pelanggaran  terhadap  kendaraan bermotor umum.
2. Pelanggaran  lalu  lintas  diatas tidak  terlepas  dari  faktor-faktor yang  menyebabkan  timbulnya pelanggaran  lalu  lintas  yang terdiri  dari  pengemudi  atau pengendara, pejalan kaki, kendaraan dan kondisi jalan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Asyhadie Zaeni dan Rahman Arief.2012. Pengantar Ilmu Hukum .Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Bambang Poernomo, Asas – Asas
Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1987.
Chazawi,  Adami, Pembelajaran Hukum  Pidana  Satu ,  Rajawali Pers, Jakarta:201 Hamzah,Andi., Bunga Rampai Hukum  Pidana  dan  Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986.
Rudolf Silaban, Indah Malau Pase
Johan  Nasution  ,  Bahder., Metode Penelitian  Ilmu  Hukum ,  CV.
Mandar  Maju,  Bandung: 2008. Soeroso  R.1992. Pengantar  Ilmu Hukum .Jakarta:Sinar Grafika. Soekanto, Soerjono., Metode Penelitian Hukum.Jakarta :Penerbit Universitas Indonesia:1984.
B. Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun
2009  Tentang  Lalu  Lintas Dan Angkutan Jalan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  Tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor    80  Tahun 2012  Tentang Tata   Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor    Di  Jalan  Dan Penindakan   Pelanggaran Lalu  Lintas  Dan  Angkutan
Jalan di Indonesia
C. Jurnal, Makalah Dan Lain- Lain Dewi Handayani, Rahma Ori Ophelia dan  Widi Hartono, “Pengaruh Pelanggaran Lalu  Lintas  Terhadap Potensi  Kecelakaan  Pada Remaja  Pengendara  Sepeda
Motor”. e-jurnal  MATRIKS TEKNIK  SIPIL /September 2017.
Ariefulloh,  et  al.  (2019).“Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran  Lalu  Lintas Terhadap  Anak” . Jambura
Law  Review ,  JALREV  1
(2): 192 – 211 (2019). Gultom Setiawan Talga Andi,”Penegakan Hukum Tindak  Pidana  Pelanggaran Lalu   Lintas  (Studi  Tentang Gagasan  Model  Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana  Pelanggaran  Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman) ”, Tesis, Uiniversitas   Islam
Indonesia,
Yogyakarta:2012.
C. Internet. https://medan.tribunnews.com/2019/
11/06/ops-zebra-2019-polda- sumut-catat- jumlah-
pelanggaran-53659-atau-naik-5- persen-dari-tahun-lalu?page=1 . diakses  pada  22  april  2020. Pukul 10.03 wib https://www.merdeka.com/peristiwa/
kecelakaan-beruntun-di-medan- jazz-sampai- tertindih-
pajero.html .  Diakses  pada  27 april 2020. Pukul 10.01 wib. https://www.mistar.id/hukum- peristiwa/ditabrak-mobil-box- wanita-cantik-tewas/ .Diakses pada  22  juli  2020.Pukul  09:35 wib. https://www.liputan6.com/otomotif/r ead/3242446/ingat-alasan- sepeda-motor- wajib-
menyalakan-lampu-di-siang-hari . Diakses  pada  27  juni  2020,  jam 11.05wib