## Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management Vol 4 No 1 (2024)   30-41  P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710 DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708
Sistem Pemerintahan, Politik d an Peran Ahlu Hall Wal ‘Aqdi

## Pada Masa Khulafaur Rasyidin
Abdul Latif Rahmat 1 , Kholid Mawardi 2
1,2 UIN Saizu Purwokerto, Indonesia latifrahmat15@gmail.com, kholidmawardi23@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to analyze the government system and the role of Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd during the khulafaurrosyidin era, which started with the government system of Abu Bakar, Umar Bin Khottab, Ustman Bin 'Affan and Ali bin Abi Talib. The method used in this literature is carried out by examining the concepts and theories used based on the available literature, which includes books,  articles  published  in  scientific  journals  which  contain  theories  relevant  to  research problems.  The  results  of  this  study  are  that  overall  the  appointment  of  khalifaurrasyidin  is carried out by way of deliberation. Even though at the moment of selecting the caliph one with the other caliphs had different problems to reach an agreement on the election of the caliph. This is natural, so that the different problems he experienced gave birth to different efforts between one caliph and another. Ahl Al-Hall wa Al-Aqd are people who have contributed to realizing the replacement of the caliph after the death of the Prophet Muhammad SAW.
Keywords: Government System and Role of Ahl Al-Hall wa Al-Aqd

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemerintahan dan peran dari Ahl Al-Hall wa Al- ‘Aqd pada masa masa khulafaurrosyidin, yang di mulai dari sistem pemerintahan Abu  Bakar,  Umar  Bin  Khottob,  Ustman  Bin  ‘Affan  dan  Ali  bin  Abi  Thalib.  Metode  yang digunakan  dalam  kepustakaan  ini  dilakukan  dengan  mengkaji  mengenai  konsep  dan  teori yang digunakan berdasarkan literature yang tersedia, yang diantaranya buku,  artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang berisi teori-teori yang relevan dengan masalah- masalah  penelitian.  Hasil  dari  penelitian  ini  bahwa  secara  keseluruhan  pengangkatan khalifaurrasyidin  dilakukan  dengan  jalan  musyawarah.  Walaupun  pada  momen  pemilihan khalifah  satu  dengan  khalifah  lainnya  memiliki  permasalahan-permasalahan  yang  berbeda untuk sampai titik sepakat terpilihnya khalifah. Hal itu wajar adanya, sehingga dari perbedaan masalah  yang  dialaminya  pun  melahirkan  upaya-upaya  yang  berbeda  antara  khalifah  satu dengan khalifah lainnua. Ahl Al-Hall wa Al-Aqd merupakan orang-orang yang berjasa dalam mewujudkan pergantiaan khalifah pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW.
Kata kunci: Sistem Pemerintahan dan Peran Ahl Al-Hall wa Al-Aqd

## PENDAHULUAN
Proses pergantian kepala Negara pada awal sejarah Islam yakni berawal  dari wafatnya (sedo) Nabi Muhammad SAW, seperti yang sudah mafhum, bahwa beliau Nabi  Muhammad  SAW  juga  berkontribusi  menjadi  pemimpin  Negara.  Sedangkan beliau    sendiri  tidak  berwasiat  mengenai  siapa  dari  beberapa  sahabat  yang  akan melanjutkan kedudukan beliau sebagai persiden umat. Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar

## Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management Vol 4 No 1 (2024)   30-41  P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710 DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708
bin  al- Khattab,  Utsman  bin  ‘Affan,  dan  Ali  bin  Abi  ath -Thalib  ialah  bagian    dari penyambung perjuangan serta cita-cita Nabi Muhammad SAW.
Hal tersebut  terbukti secara nyata, terlebih pada proses keberhasilan yang di capai  dari  4  kepemimpinan  perdana  umat  Islam  yang  sering  kita  kenal  dengan sebutan  al-Khulafa  al-Rasyidin,  pola  kepemimpin  al-Khulafa  al-Rasyidin menggunakan  bentuk  suksesi  dari  satu  kepemimpinan  menuju  kepemimpinan setelahnya bisa bilang beragam. Kenyataan ini memperjelas pendapat mengenai tidak adanya  konsep  baku  berkaitan  dengan  sistem  suksesi  khilafah.  Maka  dari  itu melahirkan kesimpulan bahwasanya tatanan khalifah (pola suksesinya) di wujudkan berlandaskan konteks serta situasi yang berlaku pada waktu itu.
Dalam sejarah pemerintahan Islam dikenal dengan sebutan Imamah, Imarah, Baiat dan Ahlu al-Halli wa al-Aqdi . Ahlu al-Halli wa al-Aqdi yakni sekelompok orang- orang yang memiliki otoritas sebagai mengurai dan mengikat. Sebutan itu selanjutnya dipahami  dengan  istilah “parlemen”,  maksudnya  perkumpulan  orang -orang  yang memiliki  otoritas  untuk  memilh,  mengangkat,  dan  memberhentikan  kepala kepemerintahan.
Berkaitan  dengan  hal  diatas,  maka  topik  pembahasan  yang  menjadi  pokok pembahasan  pada  tulisaan  ini  berkaitan  dengan  bagaimana  sistem  pemerintahan yang dijalankan oleh kholifaur Rasyidin serta bagaimana peran Ahlu Halli wa al-Aqdi yang terjadi moment tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dijalankan menggunakan studi pustaka,  ialah penelitian yang dilangsukan  menggunakan  kajian  konsep  dan  teori  yang  yang  diimplikasikan berasaskan literatrur yang  ada. Seperti, buku dan artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang berisi teori-teori yang berkaitan atas problem penelitian.
Alat pengumpulan data yang digunakaan dalam penelitian ini ialah melalui penelusuran  buku-buku   dan  beberapa jurnal  yang  ada  beragam  media elektronik diantaranya digital Libray, dan Google Scholar.
Teknik analisis data yang dipakai  pada penelitian ini ialah analisis anotasi bibliografi ( annotated bibliography) yakni, suatu kesimpulan dari suatu buku, artikel, jurnal, atau beberapa sumber tulisan. Sedangkan bibliografi dimaknai sebagai suatu daftar sumber dari suatu topik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sistem Pemerintahan Dan Politik
Bakar As-shidiq (11-13H/ 632-634 M)
Nama  beliau adalah  Abdullah  Ibn  Abi  Quhafah  Ibn  ‘Amir.  Nasabnya berkumpul  bersama  Nabi  pada  kakeknya  yang  ke-6  yaitu  Murrah.  Abu  Bakar dilahirkan 2 tahun dan beberapa bulan setelah Nabi. masa kekhalifahan Abu bakar adalah 2 tahun 10 malam. Pencapaian pada masa itu ialah mengumpulkan persatuan

## Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management Vol 4 No 1 (2024)   30-41  P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710 DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708
orang Islam setelah perpecahan mereka sebab kemurtadan banyak orang Arab dan menyiapkan para pasukan untuk penaklukan Persia dan Syam. Abu Bakar As-Shidiq wafat  pada  tahun  ke- 13  H.  dan  dimakamkan  dikamar  ‘Aisyah  dek at  dengan  Nabi. Umur Abu Bakar mencapai 63 tahun.
Abu Bakar As Siddiq sukes dalam menjabat  khalifah perdana dalam kurun waktu  2  tahun  (11-13H/632-634  M).  Terpilihnya  beliau  sebagai  khalifah    melalui proses berunding panjang dan tidak mudah, banyak silang pendapat dan perbedaan pendapat baik golongan Muhajirin sendiri maupun dari golongan Ansar. Perdebatan dan silang pendapat tersebut terjadi di Majelis Tsaqifah Bani mengenai sistem politik yang akan di jalankanya. Faktor terjadinya silang dan perbedaan pendapat bisa dilihat dari  dua  hal. Pertama, tidak  terbentunknya  sistem  politik  yang  dijalankan  oleh Rasullah SAW sebagai pemilik wewenang kegamaan  secara pasti. Kedua, kompetisi ketat kelompok sosial baik dari  Muhajirin dan Ansar yang merasa lebih berhak dalam memegang kekuasaan kepemimpinan umat Islam. Dari hal tersebut, melewat diskusi yang  kurang  hangat  disepakati  oleh  mayoritas  umat  Islam  bahwa  Abu  Bakar  As- Shidiq terpilih sebagai khalifah.
Secara  keseluruhan,  bisa  dinyatakan  bahwasanya  pola  pemerintahan  yang dipangku Oleh Abu Bakar As-Shiddiq meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.    Baik  dari  sisi  kebijakan  mengenai  urusan  agama  maupun  maupun  yang berhubungan  dengan  negara.  Sistem  pemerintahan  khalifah  Abu  Bakar  sangat berdampak  pada  beberapa  macam    bidang  pemerintahannya.  Mengenai  kebijakan yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar seperti,
Pertama, Kebijakan  mengenai  agama.  Pada  waktu  awal    masa kepemimpinannya, Abu Bakar, dihadapkan atas hadirnya intimidasi dari umat Islam itu  sendiri.  Umat  Islam  memberontak  kepemimpinan  beliau  sehingga  lahirlah kelompok  orang  yang  murtad,  kelompok  enggan  membayar  zakat,  kelompok  yang mengakui  dirinya  sebagai  nabi,  dan  kelompok  yang  pemberontakan  dari  berbagai kabilah.
Kedua, kebijakan yang berhubungan dengan kenegaraan. Kebijaksanaan yang berhubungan  dengan  kenegaraan  perdampak  luar  biasa    pada  pertumbuhan pemerintahan Islam di era pemerintahan Abu Bakar As-shiddiq. Kebijakan tersebut terdiri atas 3 komponen. Yaitu, bidang eksekutif, bidang pertahanan dan bidang sosial ekonomi.
Bidang eksekutif. Pada bidang ini Abu Bakar mempercayakan tanggung jawab pemerintahan  di  Madinah  seperti,  pada  bagian  di  pemerintahan  pusat mengamanahkan kepada Ali Bin Abi Thalib, Ustman bin Affan, Zaid bin Tsabit selaku sekretaris  serta  Abu  Ubaidah  selaku mentri  keuangan.  Adapun mengenai   wilayah kekuasaan  Islam  dibuatlah  provinsi-provinsi,  yang  mana  dari  masing-masing provinsi tersebut dipilihlah  Amir. Selain itu, beliau  Abu Bakar As-Shdiq membentuk pasukan yang bertanggungjawab guna mempertahankan serta melindugi Negara dari serangan musuh.

## Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management Vol 4 No 1 (2024)   30-41  P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710 DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708

## Umar Bin Khattab (13-23 H/ 634-644 M)
Umar  Bin  Khattab  iailah ‘Umar  Ibn  Nufail  al -Qurasyiiy.  Nama kinayah -nya ialah Abu Hafsh. Nama juluknya adalah al-Faruq.  Beliau menjabat sebagai khalifah 10 tahun 6 bulan 4 hari. Umar Bin Khattab meninggal dunia pada usia 63 tahun.
Proses  Pembaiatan  Beliau  menjadi  kepala  Negara  merupakan  bentuk  baru yang hampir sama dengan   pelantikan putra mahkota, namun walaupun demikian, yang  tidak  boleh  dilupakan  bahwa  proses  transmisi  kepemimpinan  tersebut  sama sekali  tidak  meninggalkan  musywarah.    Bukti  nyata  bahwa  beliau  Senantiasa berkonsultasi pendapat dan persetujuan dari kelompok dari para sahabat Muhajirin dan Ansar. Tidak hanya sampai disitu beliau menuangkan hal demikian pada surat wasiatya.
Mengenai faktor utama beliau menjadikan Umar Bin Khattab untuk dijadikan khalifah  selanjutnya  dikarenakan,  apabila  tidak  ditentukan  pada  waktu  itu  akan dikhawatirkan banyak orang yang akan merasa paling berhak menggantikan posisi Abu Bakar As-Shidiq menjadi khalifah. Selain itu, mempertimbangkan kejadian yang terjadi pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW  keadaaan umat Islam menjadi tidak karuan  terlebih  golongan  Muhajirin  dan  Anshar.  Hal  ini  dipengaruhi  tidak  adanya ketentuan  baku  mengenai  siapa  yang  akan  meneruskan  beliau  menjadi  pemimpin berikutnya.
Pada era kepemimpinan Umar Bin Khattab Dijumpai beragam aneksasi yang begitu kilat. Aneksasi-aneksasi tersebut seperti,  Irak, Iran, Siria, Palestina dan Mesir masa yang bisa baru berubah mejadi suatu kekaisaran yang besar dan kekuatan yang paling besar di dunia pada masa itu. Dengan terealiasaniya hal tersebut berdampak pula  pada  berkembang  pesatnya  administrasi  pemerintahan.  Selain  itu,  beliau mengembangkan  sistem  pemerintahan  yang  dipegang  oleh  khalifah  sebelumnya. Beliau  mengawali  adanya  pemberlakukan  sistem  pembayaran  gaji  dan  pajak  yang mulai ditata serta diterbitkan. Pengadilan diciptakan dengan tujuan menjadi pemisah antara lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif serta kantor polisi ikut didirikan. Majelis Permusyawaratan beranggotakan dari suku Aus dan Khazzaj. Majelis ini didirikan karena urgenya sistem pemerintah yang di butuhkan waktu itu. Majelis Permusyawaratan  ini  berperan  sebagai  lembaga  legislatif.  Melihat  hal  tersebut menunjukan  bahwa  Khalifah  Umar  Bin  Khattab  sudah  terlebih  dahaulu memperaktikan  teori tentang trias politica sebelum teori itu lahir.
Khalifah  Umar bin Khattab  berhasil menage administrasi pemerintahannya lewat pembagian kekuasaan yakni. Bidang  eksekutif dipegang oleh Umar bin Khattab Sendiri.  Pada  bidang  yudikatif  diwaklikan  terhadap  hakim.    Sedangkan  otoritas legislatif  di  pegang  oleh  Majelis  Pemusyawaratan.  Dari  paparan  tersebut  penulis menyemipulkan bahwa pada era kekuasaan pemimpin kedua ini, beliau menetapkan kekuasaannya  dalam  kekuasaan  Legislatif  (Majelis  Suroh),  kekuasaan  Eksekutif (Khalifah), Yudikatif (Hakim). Pada era kepemimpinan beliau terdapat dual hal yang sangat penting yang dilaksanakan secara baik oleh Umar bin Khattab.

## Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management Vol 4 No 1 (2024)   30-41  P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710 DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708
Pertama, Pejabat  tertinggi  ditunjuk  dan  dibaiat  atas  dasar  kesepakatan bersama  (musyawarah)  selain  itu,  para  pejabat-pejabat  bertempat  dirumahnya masing-masing  tanpa ditemani oleh para pengawal serta tidak tinggal didalam istana. Kedua, Khalifah Umar mendirikan beragam  badan  negara dan beragam departemen sebagai  upaya  menyukesekan  masa  kepemimpinannya  dalam  memimpin.  Adapun lembaga  yang  bertugas  pada  masa  permintahan  seperti.  Terbentuknya,  lembaga dakwah  dan  lembaga  wakaf,  lembaga  kesehatan,  lembaga  Pemerintahan  lembaga Administrasi,  lembaga  penegakan  hukum.  Dari  paparan  tersebut  bisa  disimpulkan bahwasanya  pada  era  kepemimpinan  beliau  ialah  sistem  pemerintahan  yang memposisikan cara demokrasi sebagai dasar-dasar suatu Negara.

## Ustman Bin ‘Affan (12 -23 H/634-644 M)
Ustman  Bin  ‘Affan  Ibn  ‘Ash.  Nasab  beliau  bertemu  dengan  Rasul  pada kakeknya yang Ke tiga yaitu Abdu Manaf. Ustman dilahrirkan setelah kelahiran Rasul kira-kira ber jarak 5 tahun. Ustman Bin ‘Affan dijuluki Dza an-Nurain karena menikahi 2 putri rasul yaitu Ruqayah dan Ummi Kulsum. Masa pemerintahan beliau berjalan selama 12 Tahun karena terbunuh. Umur beliau mencapai 82 tahun.
Terpilih nya khalifah Utsman Bin ‘Affan sebagai khalifah melewati beragam proses yang tidak pendek serta tergolong tidak mulus (lancar), sebab, proses tersebut bermula atas usulan dari  beberapa shahabat senior. Para sahabat tersebut khawatir akan tumbuhnya  pergesekan dari umat Islam, terlebih, Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia tanpa adanya kejelesan prihal siapakah penerus Umar Bin Khattab menduduki  kursi  khalifah.  Sedangkan  kesembuhan  beliau  semkain  hari  semakin parah disebabkan serangan yang diluncurkan oleh Abu Luluah.
Disebabkan pergesekan semakin terang, oleh karena itu para sahabat tidak berhenti-hentinya  meminta  Umar  Bin  Khattab untuk  menentukan seorang  sebagai pemimpin berikutnya.  Kemudian beliau mempasrahkan serta memilih enam sahabat yang  kemudian    akan  menentukan  satu  dari  mereka  dijadikan  sebagai  pemimpin. Melalui enam sahabat tersebut yakni, Ali Bin Abi Thalib, Utsman Bin Affan, Saad Bin Abi Waqqash, Abdul Rahman bin Auf, Zubair Bin Awwam, dan Thalhah Bin Ubaidillah. Menurut  pandangan  beliau,  bentuk  dasar  yang  dijadikan  pertimbangan  mengapa Umar Bin Khattab menentukan enam orang yang seluruhnya berasal dari golongan Muhajirin atau Quraisy, sebab hal tersebut diungkapakan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya 6 orang tersebut tergolong calon penduduk syurga atau yang mafhumi dengan  istilah ‘asyratul  mubasyirin .  Yang  demikian  menunjukan  bahwasanya pemilihan  6  orang  tersebut  didasari  atas  dawuh  nabi  bukan  atas  individualism mereka sebagai  wakil kelompok atau suku tertentu.
Sistem Pemerintahan Islam yang dipegang pada era Utsman Bin Affan dimulai dari tahun 644 sampai 656 M, atau berlangsung kurang lebih 12 tahun. Kepemimpin Utsman Bin Affan sudah dilatih pra beliau menjabat sebagai Kahlifah. Dedikasi beliau dalam  memimpin  sebagai  Kahlifah  sudah  nyata  dan  gamblang    bahkan  semenjak

## Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management Vol 4 No 1 (2024)   30-41  P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710 DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708
kepemimpinan  yang  dijalankan  oleh  Abu  Bakar  As-Shidiq.  Kemahiran  yang  tidak diragukan  lagi  pada  bidang  pemerintahan  mampu  menjadikan  beliau  sebagai tauladan umat Islam.
Adapun  daerah  yang  berhasil  beliau  taklukan  oleh  pasukan  pemerintahan islam  seperti,  wilayah  kekuasan  menjadi  suatu  daerah  propinsi  dibawah pemerintahan Islam yang berada di Madinah. Espedisi yang dilakukan daerah-daerah tersebut antara lain, Azerbaijan (24 H/645 M), Ar-Ray (24 H/645 M), Alexandria (25 H/646  M),  Tunisia  (25  H/646  M),  Tabaristan  (30  H/651  M),  dan  Cyprus  (27  H). Daerah-daerah  t adi  berhasil  ditaklukan  oleh  Ustman  Bin  ‘Affan  Selaku  pemimpin Islam pada masa Kahlifah Utsman Bin Affan serta menjadi bukti atas  masa kejayaan Islam pada waktu  itu.
Selain itu pada masa Pemerintahan Ustman Bin ‘Affan.  beliau juga dibantu oleh bermacam-macam lembaga di setiap bidangnya Seperti:
Pertama, Pembantu (Wazir), wazir ialah pembantu yang dilantik oleh khalifah berperan menopang beberapa urusan dan kewajiban kepemimpinan Islam. Adapun tanggungjawab  dari  Wazir/Muawwin  ini  ialah    berkejasama  dengan  khalifah  di bagian  pemerintahan  (Muawwin  Tanfidz)  dan  berkerjasama  dengan  khalifah  di bagian administrasi (Muawwin Tafwidz).
1. Kedua, Pemerintah  daerah  atau  gubernur.  Diawal  kepemimpinan  beliau, jajaran pemimpin daerah dilantik oleh khalifah Umar berhasil memasuki keberbagai kota Islam. Oleh karena itu, khalifah Utsman Bin ‘ Affan menetapkan kekuasaan para gubernur sebelumnya yang sudah dilantik oleh Umar Bin Khattab. Bentuk ketetapan tersebut salah satunya adalah ditentukanya waktu menjabat sebagai gubernur.
Ketiga, Lembaga  hukum.  Urgennya  lembaga  hukum  di  era  kepemimpinan Utsman Bin ‘ Affan terlihat jelas pada dua hal, yakni, Mengamankan naskah-naskah yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW.  Pada ranah hukum, berhubungan segala hal  yang  terdapat  di  suatu  teks,  mengikuti  dan  mentaati  naskah  yang  ada, Memutuskan  sistem  hukum  yang  baru  dengan  misi  memperkokoh    dasar  pondasi negara  Islam  yang  berkembangan  pesat  serta  beragam  masalah  yang  mulai bermunculan. Keempat, Baitul  Mal  (keuangan).  Baitul  Mal  ialah  lembaga  yang mengurus segala hal yang bersinggungan dengan keuangan negara. Peran lembaga tersebut bisa dilihat dari pembayaran gaji untuk para khalifah, gaji gubernur, gaji para tentara,  dan  gaji  para  pegawai  yang  bekerja  di  pusat  pemerintahan.  Selain  itu, lembaga tersebut juga mengurus beberapa permasalahan yang berhubungan dengan pajak,  serta  permasalah-masalahan  sarana  dan  prasarana.  Mengenai  sumber  dana yang  diperoleh  bisa  berasal  dari  hasil  harta  ghanimah,  pajak  yang  mana  harta tersebut  ditasharufkan  juga  untuk  kepentingan  haji  semua  itu  sudah  diatur  oleh lembaga Baitul Mal dan yang pastinya tidak lepas dari perizinan khalifah Ustamn Bin ‘affan.
Kelima, Militer. Utsman bin Affan menentukan sahabat-sahabat yang dirasa dapat mengatur kesetabilan Islam seperti al-Walid, Abu Musa al- Asy’ari, dan Said bin

## Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management Vol 4 No 1 (2024)   30-41  P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710 DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708
al-Ash.  Mereka  sangat  berdedikasi  tinggi  dalam  memberantas  kelompok  para pembrontak yang terjadi setelah kepemimpinan Umar Bin Khattab.
Keenam ,  Majelis  Syuro  ialah  orang-orang  yang  memiliki  hak  wakil  untuk menyampaikan  pendapat dari rakyat  sebagai bahan pertimbangan khalifah. Majelis syuro  ini  terbagi  atas  3  bagian.  Dewan  penasehat,  dewan  penasehat  umum,  dan dewan penasehat tinggi dan umum.

## Ali Bin Abi Thalib (36-41 H/ 656-661 M)
Ali  Ibn  Abi  Thalib  Ibn  Abdil  Mutthalib  Ibn  Hasyim  ialah  anak  dari  paman Rasul. Ali Ibn Abi Thalib dilahirkan pada tahun ke-32 setelah kelahiran Rasul. Masa kekhalifahan Ali Ibn Abi Thalib berjalan selama 4 tahun 9 bulan karena dibunuh oleh Abdurrahman Ibn Muljim. Waktu beliau wafat Ali Ibn Abi Thalib berumur 63 tahun.
Ali bin Abi Thalib dilantik atas Kehendak dari beberapa orang yang unjuk rasa yakni  kaum  Muhajirin  dan  Anshar.  Sebelum  beliau  di  lantik,  beliau  beberapa  kali didesak oleh kelompok tersebut untuk berkenan menjadi khalifah . waktu itu beliau menolak.  Ali  Bin  Abi  Thalib  mengehendaki  proses  pengakatan  menjadi  khalifah digelar dengan cara musywarah serta mendapatkan kesepakatan dari sahib senior yang tekemuka. Dikarenkan desakan yang semakin menjadi-menjadi  akhirnya Ali Bin Abi  Thalib  berkenan  menjadi  Khalifah  dengan  mempertimbngkan  madhorot  yang lebih besar lagi akhirnya Thalhah bin zubair membaitanya bermasa mayoritas umat islam. Ali Bin Abi Thalib di lantik pada 23 Juni 656 M./13 Dzulhijah 35 H. Tepatnya Masjid Nabawi kota Madinah. Pasca pelantikan khalifah, Ali Bin Abi Thalib berhasil melakukan kebijakan seperti:
Pertama, Memperbaharui gubernur-gubernur yang dilantik oleh Utsman Bin ‘Affan. Mereka  yang  dilantik pada  waktu  pemerintah  Khalifah  Utsman  Bin  ‘Affan terpaksa  harus  di  berhentikan  atas  dasar  banyaknya  masyarakat  yang  kurang menyukainya, para gubernur yang tidak lagi idealisme dalam memperjuangkan Islam. Selain itu Ali juga mengamati para gubernur ini lah yang menjadi sumber lahirnya gerakan pemberontokan di masa pemerintahan Utsman Bin ‘Affan.
Kedua, mengambil lagi Tanah Milik Negara.   Pada masa kepemimpinan Ali. beliau sering menjumpai beberapa kerabatnya yang mendapatkan fasilitas-fasilitas dalam  berbagai  bidang,  sehingga  banyak  di  antara  mereka  yang  kemudian mengrongrong pemerintahan dan harta kekayaan Negara. Atas dasar pertimbangan itu ketika beliau   menjadi khalifah, ia  berjuang mengambil lagi   semua tanah  yang diberikan  di  zaman  Khalifah  Utsman  kepada  keluarganya  untuk  di  jadikan  milik Negara.
Selain  dua  kebijakan  tersebut,  pemerintah  Khalifah  Ali  juga  berusaha mengembalikan  kebijaksanaan  yang  pernah  dilakukan  pada  masa  khalifah  Umar misalnya.
Pertama, Membenahi dan menyusun arsip Negara yang bertujuan melindungi arsip-arsip  khalifah. Kedua ,  membangun  kantor  pembendaharaan. Ketiga,

## Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management Vol 4 No 1 (2024)   30-41  P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710 DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708
membangun  kantor Sahib  al-shurta (pasukan  pegawai). Keempat, Membangun lembaga  qadhi  al-mudhalim,  yaitu  suatu  unsur  pengadilan  yang  derajatnya  lebih tinggi  dari  pada qadhi (memutuskan  hukum)  atau muhtasib (mengawasi  hukum). Lembaga  tersebut  bertanggungjawab  agar  memecahkan  permasalahan- permasalahan yang tidak ditetapkan oleh qadhi atau penyelesain perkara banding. dari paparan diatas teranglah bahwa setiap khalifah memilki pola yang berbeda-beda dalam  menjalakan  pemerintahannya.  Tapi  yang  perlu  di  garis  bahwa Khulafaurrasyidin tidak meninggalkan demokrasi dalam menentukan kebijakan demi kebijakannya.

## B. AHLU HALL WAL ‘AQAD
1. Pengertian Ahlu Hall Wal ‘Aqad ahlul halli wal ‘ aqdi berakar atas tiga bentuk kalimat, yakni, ahlun, hallun dan aqdun . Kalimat لها memiliki makna ahli keluarga atau orang, adapaun لح bermakna membuka  atau  menguraikan,  sementara  kalimah دقع mempunyai makna mengikat. Dari ketiga susunan kalimah  diatas dapat di tarik istilah yakni sekumpulan  orang- orang yang memiliki otoritas melonggarkan dan mengikat”. Bagi Abd Al Hamid Anshori Ahl-al-Hall Wa al- ‘Aqd adalah sekumpulan orang- orang  yang  memiliki  wewenang  guna  mempertimbangkan  serta  menetapkan kebijakan di suatu pemerintahan yang berlandaskan musyawarah.  Sedangkan Imam al-Mawardi  menyatakan  pandangan  bahwa  dalam  kajian  fiqih  siyasah  terdapat kemiripan  anatara majelis  syuro,  ahl-al-hall  wa  al- ‘aqd  ,  ahlul  jihad dan ahlul  ak- ikhtiyar .  Konsep ahl-al-hall  wa  al- ‘aqd telah  masyhur  pada  era    kepemimpinan Khulafaurrasyidin, bahkan sebelum masa itu yakni era Rasulullah SAW namun baru sebatas  ide.  Sedangkan  pada  kepemimpinan  Umar  barulah  konsep  tersebut mengemuka.
Melihat paparan tersebut jelaslah bahwasanya Ahlu al-Halli wa al-Aqdi yakini badan  pemilihan.  Adapun  anggotanya  berperan  sebagai  wakil-wakil  rakyat  yang salah satu tanggungjawabnya yakni menentukan  pemimpin atau kepala negara. Hal tersebut menginformasikan bahwasanya sistem pengangkatan khalifah dalam kaca mata sudut pandang ulama fiqh serta kecenderungan umat Islam yang di praktikan di masa  awal  dalam  sejarah  yaitu  merupakan  pemilihan  yang  dilakukan  secara  non langsung atau melalui perwakilan. Itu artinya, jika melihat dari sisi peran, tugas dan fungsinya ahl-al-hall  wa  al- ‘aqd seperti  halnya    Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR) di Indonesia. MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan lembaga perwakilan rakyat yang personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat  melalui  suara  Pemilihan  Umum.  Mengenai  tugasnya  seprti,  menentukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

## Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management Vol 4 No 1 (2024)   30-41  P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710 DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708

## 2. Sejarah Ahlu Hall Wal ‘Aqad
Pada  era  khalifaturrasyidin  berlangsunglah  musyawarah  di  Saqifah  Bani Sa’idah menegenai  proses  penentuan  pemimpin.  Hal  ini  timbul  disebabkan  Nabi Muhammad  SAW  tidak  mewariskan  prihal  siapakah    yang  akan  melanjutkan  Nabi Muhammad  SAW  menjadi  kepala  politik  umat  Islam  pasca  wafatnya  beliau.  Nabi Muhammad SAW nampaknya melimpahkan permasalahan ini kepada kaum muslimin sendiri  untuk  memutuskannya.  Indicator-indikator  yang  pasti  mengenai  penerus Nabi  tidak  berhasil  didapapati,  yang  ada  hanya  sekedar  dawuh  yang  dilimpahkan kepada    Abu  Bakar  mendekati  waktu  beliau  hendak  menemui  ajalnya.  Dawuh tersebut bahwa Abu Bakar menjadi pengganti imam shalat, yang mana dawuh nabi Muhammad  SAW  merupakan  hal  yang  masih  tanda  Tanya  dibalik  makna  dawuh tersebut
Semasa  Abu  Bakar  menjabat  sebagai  khalifah,  beliau  senantiasa mengedapakan  musyawarah  dalam  suatu  pegambilan  ketetapan  terlebih  yang berkaitan  dengan  urusan-urusan  kenegaraan. Waktu  Abu  Bakar  jatuh  sakit,  beliau dengan  sigapnya  mendatangkan  beberapa  sahabat  guna  bermusyawarah  terkait dengan siapa calon penerusnya guna dijadikan khalifah selanjutnya. Adapun sahabat waktu itu yang  Hadir seperti, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurr ahman  bin  Auf,  Mu’adz  bin  Jabal,  Ubay  bin  Ka’ab,  Zaid  bin  Tsabit, serta beberapa tokoh lainnya dari kalangan Muhajirin dan Anshar
Pasca  tragedi  penikaman  politik  terhadap  Umar,  tokoh  kaum  muslimin meminta supaya beliau berkenan  menentukan penerusnya sebagai khalifah.  Namun beliau menampik masukan dari mereka. Akan tetapi,  menyasikan kedaadan situasi politik waktu itu, Umar sebelum Umar wafat, beliau membuat badan pemilih yang bertanggungjawab  untuk  menentukan  calon  pemimpin  dan  memandatkan kepadanya  untuk  menentukan  seseorang  untuk  menggantikan  posisinya.  Badan pemilih tersebut terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa’ad bin Jarah, Zubair bin Awam dan Thalhah. Tidak hanya itu, guna tercapainya kualifikasi pemegang jabatan khalifah yang pada waktu itu wilayah kekuasan Islam semakin  luas  di  tambah  masalah  yang  semakin  rumit.  Maka  upaya  meminimalisir ketidak  mantapaanya  beliau  melakukan  strategi  politik  yang  sistematis  dan terstruktur  pada  kondisi  zaman  itu,  adapun  strateginya  yaitu  dibentuklah  panitia yang bertugas memecahkan permasalahan-permasalahan fundamental. Panitia yang dibentuk oleh khalifah Umar yang kemudian dikenal deengan sebutan majelis syura. Kata ini selanjutnya dijadikan istilah teknis lembaga perwakilan politik didunia Islam. Setelah Ustman dibaiat dengan melalui musyawarah yang ketat dan melewati proses wawancara  dengan  Abdurrahman  maka  masyarakat  muslim  lainnya  memberikan sumpah setia kepadanya.
Setelah  berjalan  sekitar  12  tahun  menjadi  khalifah,  Kemudian  hadirlah peristiwa  yang  amat  memilukan  dengan  adanya  fenomena  pembunuhan  Usman. Melihat    hal  itu,  banyak  dari  kalangan  sahabat  bersidang  di  kediamaan  Ali  untuk

## Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management Vol 4 No 1 (2024)   30-41  P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710 DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708
menjadi  khalifah.  Awalnya  Ali  keberatan  namun  karena  sahabat  tak  hentinya mendesak  Ali,  akhirnya  beliau  berkenanan  dan  kepemimpinan  selanjutnya diamanahkan kepada Ali.
Pengakatan  Ali  bin  Abi  Thalib  dijadikan  pemimpin  memang    kondisi kekacauan  dan  dipenuh  fitnah  atas terbunuhnya  Ustman  Bin  ‘Affan. Walaupun demikian  Ali  Bin  Abi  Thalib  tetap  memperoleh  serta  persertujuan  dari  beberapa sahabat dan pemberontak di masa Ustman Bin ‘Affan. Thalhah iaialah sahabat yang awal-awal  kali mengangkat Ali Sebagai  pemimpin, setelah  Thalhah  Sahabat Zubari pun Ikut mebaiat Ali dan akhirnya di ikuti pula oleh orang-orang kaum muhajirin dan Anshor. Berdasarkan paparan diatas menunjukan bahwa sistem musyawarah sudah ada  pada  masa  Rasullah  SAW  dan  di  teruskan  oleh  khalifaurrasyidin  dengan perkembangan  yang  bermacam-macam  menyesuaikan  pada  kondisi  yang  dialami dari masing-masing khalifah tersebut.

## 3. Peran Ahlu Hall Wal ‘Aqad
Ahl  Al-Hall  wa  Al-Aqd adalah  badan    perwakilan  rakyat  yang bertanggungjawab  melaksanakan  peran  beserta  wewenangnnya.  Adapun  tugas lembaga  perwaklian  dalam  Islam  secara  umum Ahl  Al-Hall  wa  Al-Aqdi ialah  Ahlu Ikhtiyar menyelesaikan permasalahan-permasalah umum kenegaraan, mencetuskan undang-undang  yang  behubungan  pada  kemaslahatan  serta  menjalankan  peran konsitusional  dalam  menentukan  pemimpin  tertinggi  Negara.  Selain  itu  pemegang Ahlu Hall Wal ‘Aqad harus merujuk pada prinsip Jalb al-Mashalil dan dar ulmafasid (ambil maslahat dan tolak kemadhoratan. Ijtihad yang mereka pertimbangkan harus memperhatikan  konteks  dan  praktek  sosial  masyarakat,  haraapnya  tercapai  hasil peraturan yang berdasarkan suara masyarakat dan tidak menjadi beban masyarakat.
Selain  itu Ahl  Al-Hall  wa  Al-Aqd juga  menyelenggarakan  sidang  guna menentukan Imam, mereka terlebih dahulu menganalisis informasi individu orang- orang yang mempunyai syarat-syarat sebagai imamah, setelah itu menentukan siapa diantara mereka yang memiliki banyak keunggulannya, memenuhi kriterianya, paling segera ditaati rakyat, serta tidak menolak ketika dibaiatnya. Setelah melaksanakan hal  diatas,  selanjutnya Ahl  Al-Hall  wa  Al-Aqd memiliki    otoritas  guna: pertama , menentukan  calon  pemimpin  yang  mencapai  standar  dari  syarat-syarat  sebagai pemimpin  dalam  pemilihan  umum, Kedua ,  memberitakan  nama-nama  calon pemimpin ke masyarakat  umum sehingga sebelum menuju ketempat pengambilan suara masing-masing pemilih sudah mengenal jelas calon yang nantinya akan dipilih. ketiga , memastikan waktu pelaksanaan pemilihan pemimpin Negara. Dari paparan tersebut  teranglah  bahwa  peran Ahl  Al-Hall  wa  Al-Aqd memiliki  kedudukan fundamental pada segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan baik dalam urusan agama maupun negara yang mana jika hal ini di aplikasikan sesuai tugasnya maka akan  terciptanya  kemaslahatan  yang  menyeluruh.  Sedangkan  Mengenai  beberapa lembaga yang disebut Ahll hal wal ‘Aqdi, diantaranya sebagai berikut:

## Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management Vol 4 No 1 (2024)   30-41  P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710 DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708
1. Majelis Syuro (Dewan Penasehat) terdiri atas tiga dewan.
a. Dewan Penasehat Tinggi, yang terdiri dari para pemuka sahabat yang masyhur seperti, Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Muadz bin Jabbal, Ubay bin Ka‟ab, Zaid bin Tsabit, Tolhah dan Zubair.
b. Dewan  Penasehat  Umum,  terdiri  dari  beberapa  sahabat  (Anshar  dan Muhajirin)  dan  pemuka  berbagai  suku,    dewan  ini  bertanggung  jawab membahas berberapa permasalahan yang berhubungan dengan kemaslahatan umum.
c. Dewan  antara  Penasehat  Tinggi  dan  Umum  terdiri  atas  beberapa  sahabat (Anshar  dan  Muhajirin)  yang  dipilih,  sekedar  membahas  masalah-masalah khusus.
2. Al-Khatib atau seketaris Negara seperti Abdullah bin Arqam.
3. Nidzamul  Maly  (Departemen  keuangan),  mengurusi  hal-hal  yang  berhubungan keuangan dengan pemasukan dari pajak bumi, harta rampasan, pajak , fai‟ dan lain - lain
4. Nidzamul Idary (Departemen Administrasi), bermaksud tercapainya kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada  masyarakat, di antaranya seperti, diwanul jund  (badan  Pertahanan  dan  Keamanan)  yang  bertanggungjawab  menggaji pasukan  perang  dan  pegawai  pemerintahan.  Pada  zaman  Rasul  dan  Abu  Bakar semuanya  yakni  prajurit.  Ketika  diperintahkan  untuk  berperang  bersigaplah mereka  menjalnkan  mandate  Nabi  Muhammad  SAW.  Setelah  peperangan berlangsung, ghanimah dibagi, setelah itu mereka kembali menjadi penduduk sipil.
5. Departemen  Kepolisian  dan  Penjaga  yang  berkewajiban  menjaga  stabilitasi keamanan dan Negara. melihat paparan diatas, jelaslah bahwasanya ahlu hall ‘aqdi di era khalifaurrasyidin menduduki posisi yang amat penting yang semuanya itu berdasarkan untuk kemaslahatan bersam-sama.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Secara  keseluruhan  dapat  dikatakan  bahwa  sistem  pemerintahan  yang dijalankan  pada  masa  khulafaurrasyidin  dijalankan  secara  demokrasi    dengan menggunakan  pertimbangan  landasan  Al- Quran,  Hadist,  dan  Ijma’.  Pada  masa khulafaurrasyidin sistem demokrasi berjalan dengan baik dan adanya majlis syura pada masa khulafaurrasyidin berada diatas khalifah dan keluarga.
Adapun  yang  berkaitan  dengan Ahll  hal  wal  ‘Aqdi yakni  orang-orang  yang bertanggung jawab sebagai delegasi dalam mengutarakan gagasan rakyat. Kehadiran Ahll  hal  wal  ‘Aqdi dalam  Negara  dan  agama  sangatlah  penting  adanya.  Sehingga terciptanya kedamaian dan Negara yang aman santosa.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qautsar, (2018), ”Kepemimpinan dan Konsep Ketatnegaraan Umar Ibn Al -Khattab ”, Jurnal Peradaban Islam, Vol. 2. No. 1. 2018.

## Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management Vol 4 No 1 (2024)   30-41  P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710 DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708
Arif Al Anang, ,(2022), “Genealogi Aliran - Aliran Politik Dalam Islam” Jurnal Historia , Vol, 4. No. 2. Aso Mohamad Samsudin, (2021), “Telaah Proses Suksesi Khilafah Pada Materi Sejarah Perkembangan Islam Masa Khulafaurrasyidin Kelas X Madrash Aliyah”, Jurnal Edupedia, Vol. 6, No. 1. Kadenun, (2019), “Kedudukan Ahlu Al -Halli Wa Al- ‘Aqdi Dalam Pemerintahan Islam”, 2019. Jurnal Qalamuna, Vol. 11, No. 2.
Kaduenun,  (2021),“ Proses  Peralihan  Kekuasaan  Dan  Kebijaksanaan  Dalam Pemerintahan Khulafaurrasyidin, 2021, Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No, 2. Luqman Muhammad, (2018), “ Sejarah Nabi Muhammada dan Al- Khlafa’a Ar -Rasyidn:, Kediri Sumenang.
Maruli, (2021), “Pemerintahan A bu Bakar: Tinjauan Sejarah Terhadap Dinamika Dan Sistem Pemerintahan”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 03. No 02. Mubin Fatkhul, “Khulafaur Rasyidin”, Nurul  Muhammad  Huda,  (2018), “Kedudukan  Dan  Peran  Ahl  Al -Hall  Wa  Al- ‘Aqd Relevansinya terhadap Kinerja DPR, Skripsi .
Rafiqah Lailan, (2019). “Siyasah Syari’yah Dalam Hukum Islam Pada Masa Umar Bin Khattab”, Jurnal Himayah: Vol. 3. No. 2. 2019. Rahmawati Nurmala, (2015), “Sistem Pemerintahan Islam Di Bawah Kepemimpinan Khalifah Utsman Tahun 644- 656 H” UNEJ Jurnal Pendidikan. Sutisna, (2014), “Urgensi Kepala Negara dan Pengangkatannya Dalam Islam”, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 5 No. 2.
Suyuthi J Pulungan, (2002),  Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Syukur  Abdul  al-Azizi  (2014), ”Kitab  Sejarah  Peradaban  Islam  Terlengkap”, Saufa:
Jogjakarta. http://repository.uinsuska.ac.id/2495/4/BAB%20III.