ANUVA Volume 2 (3): 253-272, 2018 Copyright ©2018, ISSN: 2598-3040 online Available Online at: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva

## PERS, PERATURAN NEGARA, DAN NASIONALISME INDONESIA
Dewi Yuliati 1*)
1 Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia
*) Korespondesi: dewi_yulliati@yahoo.co.id

## Abstract
[Press,  Government  Regulation,  and  Indonesian  Nationalism]. This  article  presents  study  about  the  relationship between  the  Indonesian  press  and press  regulations since the  Dutch  colonial era  untilThe  Indonesian  Revolution periods. In  these  periods,  Dutch colonial,  the  Japanese,  and  the  Indonesian  government still  put  into  effect  many suppressive laws. This study shows that although the Indonesian press lived in suppressive atmosphere, the Indonesian press dared to perform social responsibility function to get better life and freedom of the Indonesian nation and land.

## Keywords: Indonesian Press; Press Regulations; Nationalism

## Abstrak
Artikel ini berisi pembahasan tentang hubungan antara Pers Indonesia dan peraturan-peraturan tentang pers sejak masa Kolonial Belanda sampai dengan Masa Revolusi Indonesia. Dalam rentang masa tersebut, pemerintah kolonial Belanda, Pemerintah Militer Jepang, dan Pemerintah Indonesia tetap  memberlakukan  undang-undang  yang bersifat suppressive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hidup dalam suasana suppressive, Pers Indonesia selalu berani untuk melaksanakan  fungsi tanggungjawab sosial demi  mencapai kehidupan  yang lebih baik dan kebebasan bagi bangsa dan Negara Indonesia.

## Kata Kunci: Pers Indonesia; Peraturan tentang Pers; Nasionalisme

## 1. Pendahuluan
Kata pers atau press memiliki  makna yang mencakup:  alat atau mesin pencetak, percetakan dan penerbitan, media  cetak  seperti  koran,  majalah,  buletin,  dan  sebagainya.  Dewasa  ini,    pers  diartikan  secara  lebih  luas, yaitu  usaha-usaha    pengelola  media  komunikasi  massa  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat akan informasi,  hiburan,  berita-berita  tentang  peristiwa-peristiwa  yang  telah  atau  akan  terjadi  di  sekitar  mereka. Media  komunikasi  massa dapat berwujud  surat  kabar,  majalah, buletin,  kantor-kantor  berita, radio, televisi, dan film.
Fokus  pembahasan  dalam  artikel  ini  adalah  pers  dalam  pengertian  media  cetak,  khususnya  surat kabar  atau  koran.  Peneliti  melihat  bahwa  ada  hubungan  antara  kelahiran  serta  perkembangan  pers  nasional Indonesia  dan  sistem  kolonialisme  Belanda  yang  semakin  intensif  pada  awal  abad  ke-20.  Berdasarkan hubungan itu, kajian ini mengemukakan dua pertanyaan utama yaitu: pertama, bagaimana negara mengatur kehidupan  pers  sejak  masa  kolonial  Belanda  sampai  dengan masa  revolusi  Indonesia; ke  dua,    bagaimana
pers Indonesia melakasanakan fungsi social responsibility bagi rakyat Indonesia di bawah sistem pengaturan pers oleh negara itu.

## 2. Landasan Teori
Untuk menjelaskan hubungan antara pers dan negara, serta fungsi pers sebagai media ekspresi nasionalisme Indonesia, lebih dulu dikemukakan beberapa teori tentang fungsi pers (Rachmadi, 1996: 31-47). Teori yang tertua  adalah  teori  pers  otoritarian  (authoritarian  theory).  Menurut  teori  yang  mulai  berkembang  di  Eropa pada  Abad  Pertengahan  ini,  pers  dapat  dimiliki  oleh  swasta,  tetapi  harus  diselenggarakan  untuk  memenuhi kepentingan  penguasa  atau  pemerintah.  Dalam  sistem  pemerintahan  otoriter,  fungsi  pers  diatur  agar  dapat membatasi  ekspresi  kebebasan  berpendapat  yang  dapat  mengancam  stabilitas  kekuasaan.  Pers  harus  dapat melayani kepentingan penguasa.
Sejalan  dengan  perkembangan  liberalisme  di  Barat  pada  abad  ke-18,  pers  mengalami  perubahan fungsi. Dalam masyarakat penganut paham liberal, yang mengutamakan kebebasan berpendapat, berkembang libertarian  theory (teori  libertarian).  Berdasarkan  teori  libertarian,  pers  dituntut  untuk  dapat  berfungsi sebagai  media  yang  mengekspresikan  kebenaran.  Menurut  paham  liberal,  setiap  orang  memiliki  hak  yang sama untuk berpendapat melalui pers, hak alamiah yang bukan berasal dari penguasa.
Karena kemuliaan fungsi pers itu, Mark Twain mengatakan bahwa “hanya ada dua hal yang dapat membuat  segala  sesuatu  terang  di  bumi  ini,  yaitu  matahari  di  langit  dan  pers  di  dunia” . Senada  dengan ungkapan Mark Twain itu, Wilbur Schramm menyatakan bahwa pers berfungsi terutama memberi informasi yang obyektif kepada pembaca tentang apa yang terjadi dalam lingkungannya, negaranya, dan yang terjadi di dunia (Schramm,  1977: 38; Rachmadi, 1990: 19).
Sejalan dengan terbentuknya negara komunis Uni Soviet, berkembang juga Soviet Communist theory (teori  Komunis  Soviet)  yang  menegaskan  bahwa  pers  adalah  organ  pemerintah.  Menurut  teori  ini,  fungsi utama  pers  adalah  sebagai  alat  negara  dan  partai  komunis  untuk  menggalang  kesatuan,  menyebarluaskan komunisme, dan mendukung program-program pemerintah untuk meningkatkan produksi.
Setelah Perang Dunia II, dilakukan modifikasi terhadap teori libertarian, terutama oleh Peterson yang mengemukakan social  responsibility  theory (teori  tanggung  jawab  sosial).  Menurut  teori  ini,  pers  memiliki fungsi  sebagai  berikut:  (1).  menyediakan  informasi,  diskusi  dan  debat  tentang  sistem  politik  yang  sedang berlangsung,  (2).  memberi  penerangan  kepada  publik  dan  mendorong  pembentukan self-government (pemerintahan  sendiri),  (3).  menjadi  pengawas  atau  kontrol  terhadap  pemerintah,  dan  melindungi  hak-hak individu,  (4).  mempertemukan  pembeli  dan  penjual  barang-barang  melalui  advertensi,  (5).  menyediakan hiburan.
Pemahaman tentang teori-teori tentang fungsi pers akan  memperjelas pemahaman mengapa negara selalu  berkepentingan  untuk  membuat  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  pers.  Di  bawah  ini  disajikan pembahasan tentang peraturan-peraturan negara tentang pers dari masa kolonial Belanda sampai masa setelah kemerdekaan Indonesia.

## A. Peraturan Negara Tentang Pers

## a. Peraturan-peraturan Pemerintah Kolonial Belanda
Untuk  memahami  hubungan  antara  pers  bumiputera, negara  kolonial  dan nasionalisme  Indonesia  sangatlah menarik untuk disimak pernyataan Sidik Djojosoekarto sebagai berikut.
Bahwa pada hakekatnya pers dan pergerakan rakyat itu adalah satu badan belaka. Maka dari itu kita percaya bahwa keduanya bersama-sama menanggung beban yang berat sekali. Rakyat yang sadar dan insyaf  akan  kewajibannya  mesti mengakui  betapa  besar  guna  dan  faedah  pers  kebangsaan  bagi kemajuan  dan  bagi  pergerakannya.  Maka  dari  itu  kemerdekaan  pers  kebangsaan  kita  bukan kebutuhan kaum jurnalis kita saja, akan tetapi juga dan memang menjadi kebutuhan rakyat kita. Jadi, bilamana kaum pergerakan kita, rakyat pada umumnya membantu akan didapatkannya kemerdekaan pers  kebangsaan  dan  mempertahankan  kemerdekaan  itu,  sebetulnya  itu  hanyalah  bekerja  untuk kepentingan  kita  sendiri.  Maka  teranglah  sekarang  bagi  kita,  bahwa  pergerakan  rakyat  dan pers kebangsaan  itu  bagi  pemerintah  kolonial tak  berbeda (Pitut  Soeharto  dan  zainoel  Ihsan,  1982:  273- 274)
Dari pernyataan yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui  bahwa pada era kolonial Belanda, pers bumiputera  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  pergerakan  nasional  Indonesia.  Sartono  Kartodirdjo menyatakan  pers  bumiputera  dan  pergerakan  nasional  adalah  kembar  siam,  dua  bidang  kegiatan  bangsa Indonesia  yang  hidup  berdampingan  secara  simbiotik;  ada  saling  ketergantungan  secara  organik,  yang satu sulit mempertahankan eksistensinya tanpa yang lain (Kartodirdjo, 1990: 116). Katodirdjo memaparkan fungsi dan potensi pers bumiputera pada era kolonial Belanda  sebagai berikut.
1) membuat revolusi komunikasi dari komunikasi lisan ke komunikasi tertulis sehingga tidak berubah- ubah dalam proses penerusannya.
2) menciptakan komunikasi terbuka, informasi dapat diperoleh oleh golongan sosial mana pun.
3) membangkitkan  kesadaran  kolektif  rakyat  tentang  keamanan,  kesejahteraan,  kemasyarakatan, ketatanegaraan, dan sebagainya.
4) menambah kesadaran politik pembaca.
5) mengintegrasikan  kaum  terpelajar  baik  secara  regional    maupun  nasional,    sekaligus  juga menciptakan  segmentasi menurut  aliran  politik,  kepentingan  golongan  dan  kelompok  sosial  lainnya (Kartodirdjo, 1990: 115-116)
Pers, karena sifatnya yang tertulis sehingga dapat dibaca berulang-ulang, adalah media yang efektif untuk mempengaruhi dan membangun opini publik. Oleh sebab itu, sejak pertengahan abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda sudah menyediakan perangkat hukum untuk mengendalikan pers.
Peraturan  pertama  tentang  pers  ditetapkan  pada  tahun  1856,  yang  dinamakan Reglement  Op  De Drukwerken  in  Nederlandsch-Indië (peraturan  tentang  pers  di  Hindia  Belanda) (Staatsblad  1856  No.  74).
Peraturan ini merupakan reaksi terhadap perkembangan pers swasta di daerah koloni yang berkarakter liberal. Dalam  pandangan  pemerintah  kolonial,  pers  liberal    sering  mengganggu  ketertiban  umum  karena  sifatnya yang blak-blakan (terus  terang)  dan  menghasut. Reglement  Op  de  Drukwerken tahun 1856  dapat  dikatakan sebagai alat  untuk  mengekang  kebebasan pers  dan cara  untuk  menindak  siapa  saja  yang  melontarkan  kritik terhadap pemerintah  kolonial.  Pasal  13  peraturan  ini  mencerminkan  sistem  pengawasan  preventif  sebagai berikut:
Satu  eksemplar  segala karya  cetak,  sebelum  diterbitkan,  harus  dikirimkan  dulu  kepada  kepala pemerintahan  setempat,  pejabat  justisi,  dan  Algemeene  Secretarie  (Kesekretariatan  Negara). Pengiriman harus dilakukan oleh pihak pencetak atau penerbit dengan tanda tangan. Pelanggar pasal ini dikenai denda sebesar f. 50,- sampai f. 1.000,-.
Pihak-pihak progresif dalam masyarakat Belanda, baik di negeri Belanda maupun di Hindia Belanda (Indonesia),  mencela  peraturan  itu  sebagai  reaksi  yang  paling  keras,  karena  pengawasan  preventif  (sistem sensor)  dipandang  sebagai  kutukan  terhadap  kebebasan  pers  dan  juga  pelanggaran  terhadap  Konstitusi Belanda yang melarang sensor terhadap pers (tertulis dalam pasal 7 Konstitusi Belanda). Torbecke, pemimpin liberal Belanda yang terkemuka, menyebut peraturan itu sebagai gewrocht der duisternis (ciptaan kegelapan) (Oemar Senoadji, 1955).
Karena desakan pihak-pihak liberal, Reglement op De Drukwerken 1856 diperbaiki pada tahun 1906. Dengan Koninklijk  Besluit (Keputusan  Raja),  19 Maret  1906,  sistem  pengawasan  preventif  diganti  dengan sistem  pengawasan  represif,  yang  tercermin  terutama  pada  pasal  13  peraturan tersebut  yang  mengatur: pencetak dan penerbit berkewajiban menyerahkan satu eksemplar kepada pemerintah daerah setempat dalam waktu 24 jam setelah barang cetak itu beredar. Denda yang dikenakan sebesar f. 10 ,- – f. 100,- (Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1906 No. 270)
Akan tetapi, dalam kenyataan, peraturan baru tersebut tidak cukup untuk mengawasi perkembangan kesadaran politik masyarakat di Hindia Belanda. Pada tanggal 2 Juni 1913 Menteri Daerah Jajahan, De Waal Malefijt,  mengirim  surat  kepada  Gubernur  Jenderal  Idenburg  tentang  gagasannya  untuk  membatasi kebebasan pers sebagai berikut.
Tindakan yang keras harus dilakukan terhadap khotbah umum yang menentang kekuasaan Belanda, terhadap usaha-usaha yang menjengkelkan untuk mendiskreditkan maksud-maksud baik pemerintah, terhadap  tindakan  menanam  rasa  kebencian  dan  permusuhan  di  antara  kelompok  penduduk  yang sekarang ini sudah menggejala. Membiarkan tekanan dari fakta-fakta itu dalam perdebatan di antara penguasa-penguasa  hukum  di  Hindia,  adalah  pembunuhan  politik.  Selanjutnya  saya  berpendapat bahwa  peraturan  seperti  itu  harus  diberlakukan  tanpa  perbedaan,  walaupun  pers  non-Eropa  yang paling  berbahaya  bagi keamanan  dan  ketenteraman  memerlukan  pengawasan  yang  lebih  ketat daripada  pers  Eropa  yang  jangkauannya  tidak  luas,  dan  memerlukan  bantuan  pers  Bumiputera  dan Cina untuk sampai pada berbagai lapisan penduduk. Tentu saja pemberlakuan pengawasan preventif tidak mungkin dengan mengubah drukpersreglement tahun 1906. Oleh karena itu, harus dicari bentuk baru oleh pemerintah, bukan oleh penguasa hukum (Wal, 1967: 239).
Proses  pencarian  bentuk  represi  baru  tidak  berlangsung  lama.  Pada  tanggal  15  Maret  1914, Strafwetboek (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) telah dilengkapi dengan pasal-pasal yang berlaku bagi bangsa Eropa dan bumiputera sebagai berikut.
Pasal 66a:
Barang  siapa,  baik  melalui  tulisan,  gambar,  maupun  tindakan,  menyebarkan  rasa  permusuhan, kebencian atau  penghinaan  kepada  pemerintah  Belanda  atau  Hindia  belanda,  akan  dihukum kerja paksa di lingkungannya selama 5 – 10 tahun.
Pasal 66b:
Barang  siapa,  baik  melalui  tulisan,  gambar,  maupun  tindakan,  menyebarkan  rasa  permusuhan, kebencian  atau  penghinaan  di antara  penduduk  Belanda  atau  Hindia  Belanda  akan  dihukum  kerja paksa  di  luar  lingkungannya paling  lama 5  tahun.  Usaha  untuk  melakukan  kejahatan  ini  dapat dihukum (Staatsblad 1914  No.  205; Peraturan  ini  diperbarui  dalam Staatsblad 1917  No.  497  dan Staatsblad 1918 No. 289).
Pasal-pasal  yang  kemudian  dikenal  dengan Haatzaai Artikelen (pasal-pasal  tentang  penanaman  benih kebencian)  ini,  setelah  tahun  1914,  memberi  kekuasaan  kepada  pemerintah  untuk  mengambil  tindakan terhadap pers, jika dikehendaki.
Dalam Strafwetboek tahun 1918, Haatzaai Artikelen tetap diberlakukan, dan diatur dalam pasal 154, 155,  156,  dan  157.  Pasal  154  dan  155  dikenakan  terhadap  siapa  pun  yang  menyebarkan  perasaan permusuhan,  kebencian  dan  penghinaan  terhadap  pemerintah  Belanda  atau  Hindia Belanda.  Pasal  156  dan 157  dikenakan terhadap  pelaku  perbuatan seperti tersebut di atas terhadap  sekelompok  penduduk  di  Hindia Belanda.  Pada  dasarnya,  materi  yang  diatur  dalam  pasal  154  dan  155  adalah  sama.  Hanya,  pasal  155 menyebutkan  secara  khusus,  jika penyebaran  rasa  kebencian  dilakukan  melalui  tulisan  atau  gambar. Demikian juga, materi yang diatur dalam pasal 156 dan 157.
Perincian  hukumannya  adalah  sebagai  berikut.  Untuk  pelanggaran  terhadap  pasal  154,  dikenakan hukuman  penjara  paling  lama  7  tahun atau  denda  paling  banyak  f.  300,-.  Untuk  pasal  155,  dikenakan hukuman penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau denda paling banyak f. 300,-. Untuk pelanggaran terhadap pasal  156,  hukuman  penjara  yang  dikenakan  paling  lama  4  tahun  atau  denda  sebesar  f.  300,-. Untuk  pasal 157,  dikenakan  hukuman  penjara  paling  lamaa  2  tahun  6  bulan  atau  denda  paling  banyak  f.  300,-( Soerjomihardjo (ed.), 1980:147-148; Periksa juga Sinar Hindia, 26 Agustus 1918).
Meskipun  pasal-pasal  ini  benar-benar  diterapkan,  kaum  jurnalis  bumiputera  dan  tokoh-tokoh pergerakan  nasional  tidak  pernah  merasa  gentar  untuk  menyampaikan  kritik,  pikiran-pikiran,  dan  ulasan- ulasan  tentang  segala  hal  yang  mereka  pandang  sebagai  penyebab  kemunduran  atau  penghambat  kemajuan rakyat bumiputera. Bahkan, pada dekade ke-3 abad ke-20, pers bumiputera semakin berani, sehingga  mulai tanggal  1  Mei  1926  pemerintah kolonial memberlakukan  pasal-pasal  lagi  yang  semakin  mempersempit kebebasan pers sebagai berikut.
Pasal 153 bis Strafwetboek (KUHP):
Barang  siapa  mengeluarkan  kata-kata,  tulisan  atau  gambar  secara  terang-terangan  atau  terselubung, yang  merusak  ketertiban  umum  atau  merusak  kekuasaan  pemerintah  di  Belanda  dan  di  Hindia Belanda, dihukum dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau didenda paling banyak f. 300,-.
Pasal 153 ter Strafwetboek (KUHP):
Barang  siapa  mengeluarkan  tulisan  atau  gambar  secara  terang-terangan  atau  terselubung,  yang merusak  ketertiban  umum  atau  merusak  kekuasaan  pemerintah  di  Belanda  atau  di  Hindia  Belanda, dengan tujuan mengumumkan isinya atau memperbanyak, menyebarluaskan, dan memperdengarkannya  secara  terbuka,  dihukum  dengan  hukuman  penjara  paling  lama  5  tahun  atau didenda paling banyak f. 300,-( Kwantes:186).
Pasal-pasal  tersebut  di  atas  dianggap  masih  belum  cukup  untuk  membatasi kebebasan  pers, khususnya  pers  bumiputera.  Pada  tanggal  7  September  1931  Gubernur  Jenderal  De  Graeff  mengumumkan pemberlakuan Persbreidel  Ordonnantie (Peraturan  tentang  Pemberangusan  Pers) (Staatsblad  van Nederlandsch-Indië 1931-394).
Peraturan  tersebut memberi  kekuasaan  kepada  Gubernur  Jenderal  untuk  melarang  terbit  penerbitan tertentu  yang  dinilainya  dapat  mengganggu  ketertiban  umum.  Dalam  pasal  1  dinyatakan  bahwa  Gubernur Jenderal berhak menunjuk penerbitan tertentu yang dilarang terbit untuk sementara, karena tulisan-tulisannya bersifat  mengganggu  ketertiban  umum.  Jika  tulisan-tulisannya  dianggap  melunak,  pelarangan  terbit  dapat dicabut.  Jika  pencabutan  pelarangan  terbit  tidak  dilakukan,  hal  itu  berarti  bahwa  pelarangan  terbit  berlaku selama satu tahun. Dalam pasal 2 ordonansi ini ditegaskan bahwa Gubernur Jenderal berhak untuk melarang pencetakan,  penerbitan  dan  penyebaran  surat  kabar  paling  lama  8  hari.  Jika  sesudah  terbit  kembali,  surat kabar  yang  bersangkutan  masih  dinilai  mengganggu  ketertiban  umum lagi,  larangan  terbit  menjadi  lebih lama, namun tidak lebih dari 30 hari berturut-turut.
Selain  pasal-pasal  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  dalam Indische  Staatsregeling (Peraturan  Negara Hindia Belanda) ada pasal yang memberi hak exorbitante rechten (hak luar biasa) kepada gubernur jenderal. Berdasarkan pasal 35-37 Indische Staatsregeling, gubernur jenderal mempunyai hak sebagai berikut:
1) Melarang seseorang bertempat di salah satu bagian Hindia Belanda.
2) Mengasingkan seseorang di salah satu tempat dalam wilayah Hindia Belanda.
3) Mengasingkan seseorang dari wilayah Hindia Belanda.
Soewardi  Soerjaningrat,  Tjipto  Mangoenkoesoemo,  Douwes  Dekker,  Marco  Kartodikromo, Semaoen, dan  H.  Misbach adalah  beberapa  tokoh  pergerakan  nasional  Indonesia  yang  menjadi  korban exorbitante rechten.

## b. Peraturan Pemerintah Militer Jepang
Untuk  menguasai  Jawa,  Jepang  berpegang  pada  dua  prinsip  yaitu:  bagaimana  menguasai  pikiran  rakyat ( minshin  ha’aku )  dan  bagaimana  menyampaikan  propaganda  dan  menjinakkan  mereka  (senbu  kosaku)
Prinsip-prinsip  ini  harus  dilaksanakan  untuk  memobilisasi  seluruh  rakyat  guna  mendukung  kepentingan Jepang dalam perang Asia Timur Raya, serta untuk merubah mentalitas rakyat secara keseluruhan (Kurasawa, dalam Indonesia, No. 44, October 1987).
Pers  dinilai  sebagai medium  yang  sangat  strategis  untuk  menanamkan  prinsip-prinsip  Jepang tersebut.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  militer  Jepang  segera  memberlakukan  kontrol  yang sangat  ketat terhadap perkembangan dan ”suara” pers di Jawa.
Sistem kontrol dilembagakan pertama kali pada tanggal 25 Mei 1942 dalam “undang -undang No. 16 tentang  badan- badan  pengumuman  dan  penerangan  dan  penilikan  pengumuman  dan  penerangan” (Aiko, “Propaganda Media On Java Under Japanese 1942 - 1945”, dalam Indonesia, No. 44, October 1987.).
Undang-undang   ini  terdiri  atas  12  pasal,   yang   intinya memberlakukan  sistem ijin terbit dan pengawasan preventif. Pasal 1 menyatakan  bahwa  semua  penerbitan  harus  memiliki  ijin  terbit, sedangkan pasal  2  melarang  setiap  penerbitan  yang    dulu    bermusuhan  untuk    meneruskan    pekerjaannya.  Walaupun tidak  dinyatakan  secara eksplisit,  yang  dimaksud  oleh pasal 2 ini  termasuk  surat  kabar Belanda,  surat kabar Indonesia yang anti Jepang,  dan  juga surat kabar  Cina yang menentang penyerbuan Jepang terhadap Cina. Pasal 3 menegaskan  bahwa  penerbitan  barang cetak  yang  bersifat  harian, mingguan,  bulanan  dan yang  tidak    tentu    jangka    waktu    terbitnya  dilarang,    kecuali  sudah  mendapat  ijin.  Pengawasan    preventif dapat  dilihat    dalam    pasal 4 yang  menegaskan  bahwa  sebelum    barang    cetak  diedarkan    harus    diperiksa dulu  oleh  bagian  sensor  balatentara Jepang.  Menurut pasal 5 penyebarluasan informasi yang  bertentangan dengan  kepentingan  balatentara Jepang dan  pemerintah  balatentara Jepang  dilarang.  Selanjutnya pasal 6 menyatakan    bahwa    informasi  tentang  gerakan,  pertahanan  dan  akibat  perang  tidak  boleh    disiarkan  oleh siapapun,  kecuali  dengan perantaraan  balatentara.  Pasal  7 mengharuskan   setiap  penerbit  menuliskan secara tercetak   nama pencetak dan penerbit barang cetakannya termasuk surat kabar,  buku, surat siaran, surat  keterangan.  Pasal  8  membatasi  daerah    penyebaran    informasi    dengan    ketentuan  bahwa  untuk sementara    waktu    dilarang  untuk    mengeluarkan  atau  memasukkan  penerbitan  ke  atau    dari    daerah    luar. Penerbitan yang dicetak di Indonesia boleh dikirimkan  antara Jawa dan Madura dan tempat lain di Indonesia, apabila mendapat  ijin balatentara  Jepang. Pasal 9 menentukan bahwa perusahaan  percetakan yang mencetak untuk  orang  partikulir  harus  mendapat  izin  dari    badan  sensor    balatentara,  dan  harus  menyebutkan  nama orang yang  menyuruh menyetak,   macam  barang  cetak,  serta  isinya.  Dalam  pasal   10 ditentukan  kantor- kantor  sensor  terletak  di  Batavia, Bandung, Semarang,  Yogja  (atau  di  Solo),  Surabaya,  dan  kantor sensor tertinggi bertempat di Batavia. Pasal 11 mengatur hukuman bagi  para pelanggar undang-undang ini. Bagi pelanggar pasal 4, 7, 8 dan 9 akan dikenakan   hukuman  penjara  paling lama  setahun,  atau   didenda sebanyak-banyaknya  seribu rupiah (jumlah ini cukup  tinggi,  karena nilai  tukar rupiah terhadap gulden pada saat  itu  1  :    1).    Perkara  ini    diadili    oleh  Gunsei  Hooin  (pengadilan    pemerintah    balatentara  Jepang.
Pelanggar pasal  2,  3,  5  dan  6  diadili  oleh  Gunritsu   Kaigi (Krijgsraad  = pengadilan balatentara). Pasal 12 menetapkan  undang-undang  ini  berlaku  sejak  diumumkan.
Selanjutnya  dalam   bagian penjelasan mengenai undang-undang No. 16 diserukan: "sekalian orang jang      hidoep    dilingkoengan    kemakmoeran    Asia      Raja,      djanganlah  menganggap    atoeran  ini  sebagai tindakan  oentoek  menindis  pers    atau  pengoemoeman.    Pemerintah    hendak  melindoengi  pers    lebih dahoeloe, soepaja ia djangan memboeat kesalahan" (KAN PO, No. Istimewa,  bulan 3, 1943).
Pada tahun 1944 pemerintah militer Jepang memandang  perlu untuk  segera  memberlakukan  lagi suatu  alat  kontrol  terhadap seluruh   media  komunikasi  massa  termasuk  pers,  film, seni pertunjukan, gambar-gambar, lukisan-lukisan, pidato dan  naskah sandiwara   yang  akan  diedarkan  serta  dipertunjukkan kepada masyarakat. Jepang sangat khawatir jika musuh dapat  memanfaatkan media  komunikasi yang ada.
Dalam  kenyataan,  memang    Sekutu    juga  menyebarkan  propaganda secara  gencar  yang  dilakukan dengan    penyebaran  pamflet-pamflet    melalui  udara.  Suatu  pamflet  berjudul    "Soekakah  Anak  Pembatja Mendjadi Begini?" sangat menarik untuk diperhatikan.  Selebaran  tersebut mengekspos  kondisi heiho  di medan perang sebagai berikut:
"Si    Djepang    pada  tanggal  17  October    1944    menyiarkan    chabar  bahwa    toedjoeh    heiho  mati dimedan  perang  Burma.  Barangkali orang   Indonesia  belum  tahoe  bahwa  bapaknja,   saudaranja, kawannja,    oleh    si  Djepang  dikerdjakan  seperti    boedak    boekan  sadja    di    Papoea,  di  Rabaul,  di Truek  dan  lain-lain  tempat, tetapi   djoega  dihoetan-hoetan  Burma! Insjaflah   saudara! (Koleksi RIOD Doos 35, 2.11).
Keterangan  tersebut  di  atas  disertai  dengan  foto   orang-orang Indonesia yang  menjadi heiho dengan tubuh  sangat  kurus-kering, tinggal kulit pembalut tulang .
Dalam    rangka  membendung  arus  propaganda  musuh  Jepang  itu, pemerintah  militer    Jepang mengganti undang-undang No. 16  tahun  1942  dengan Osamu  Seirei No. 6 tahun 1944 yang mulai berlaku sejak    3    Februari  1944 (Tjahaja,    3  Februari  1944) Osamu    Seirei    No.  6 tahun  1944  mencakup  16    pasal sebagai berikut.
Pasal  1  ayat  1  menyatakan  bahwa  surat,  gambar,  lukisan,  yang  dapat  menghambat  usaha perang tentara  Jepang,  atau  mengganggu  ketenteraman  dan  ketertiban  umum  serta  mengganggu  pemerintahan militer, tidak boleh diumumkan. Pasal 1 ayat 2  memuat ketentuan bahwa surat, gambar, lukisan, yang dapat merusak kesopanan, tidak boleh diumumkan.
Pasal 2 ayat  1  menegaskan  bahwa  penerbitan  adalah  surat,  gambar,  dan  lukisan  yang  diperbanyak dengan  cara  dicetak,  turunan,  dan  lain-lain  dengan  maksud  untuk  dijual  atau  disiarkan.    Pasal  2  ayat  2 memberi  batasan  pengertian  surat  kabar  sebagai terbitan  yang  memiliki  nama  tetap,  diterbitkan pada  waktu tertentu  atau  tidak  tertentu  dalam  6  bulan,  termasuk  terbitan  istimewa  yang  memakai  nama  tetap  yang diterbitkan pada waktu lain daripada yang ditetapkan.
Pasal  3    ayat  1  memuat  peraturan  bahwa  penerbit  harus  menyerahkan  penerbitannya  lebih  dulu kepada  kantor  pusat Gunken-etu (sensor  balatentara)  atau  cabangnya  untuk  diperiksa,  serta  menyampaikan permohonan ijin kepada Gunseikan. Pasal 3 ayat 2 berisi ketentuan bahwa penerbit atau pencetak advertensi, reklame dan surat sebaran, surat, gambar, lukisan harus memberitahukan bentuk dan isi penerbitannya beserta dengan  nama  penerbitnya  lebih  dulu  kepada Keisatusyotyoo yang  bersangkutan,  dan  harus  mendapat  izin untuk memperbanyak penerbitan itu.
Pasal  4  menentukan  bahwa barang  siapa  akan  menerbitkan  surat  kabar,  harus  minta  ijin  kepada Gunseikan.
Pasal 5 menyatakan bahwa segala sesuatu yang belum diperiksa oleh kantor pusat Gunken-etu atau cabangnya tidak boleh dimuat dalam surat kabar.
Pasal 6 ayat 1 memuat ketentuan bahwa pada halaman akhir penerbitan harus disebutkan nomor ijin, tanggal  ijin,  tanggal  terbit,  nama  serta  alamat  penerbit,  pencetak,  dan  penulis  atau  penyusun,  yang  telah mendapat  ijin  sesuai  dengan  pasal  3.  Pasal  6  ayat  2  memuat  ketentuan  bahwa  pada  halaman  pertama  surat kabar  harus  disebutkan  nomor  ijin,  tanggal  ijin,  tanggal  terbit,  nama  serta  alamat  penerbit,  penyusun  dan pencetak, yang telah mendapat ijin sesuai dengan pasal 4.
Pasal  7    memuat  peraturan  bahwa  sebelum  menyiarkan  terbitan  atau  surat kabar,    penerbit  harus menyerahkan  dua  eksemplar  kepada Gunseikanbu dan  kantor  pusat Gunken-etu.  Pasal  7  ayat  2  memuat ketentuan  bahwa  orang  yang  memperbanyak  surat,  gambar,  lukisan  seperti  yang  ditetapkan  dalam  pasal  3 ayat 2 harus memberikan dua buah eksemplar kepada Keisatusyotyoo yang bersangkutan.
Pasal 8 berisi ketentuan bahwa barang siapa akan membuat film, harus menyerahkan naskahnya lebih dulu  kepada  kantor  pusat Gunken-etu atau  cabangnya  untuk  diperiksa.  Selanjutnya  ia  harus  mengajukan permohonan izin dari Gunseikan, demikian juga jika ia akan membuat turunan film.
Pasal  9  memuat  peraturan  bahwa  film  yang  belum  diperiksa  oleh  kantor  pusat Gunken-etu tidak boleh dipertunjukkan kepada umum.
Pasal  10  ayat  1  memuat  ketentuan  bahwa  penerbitan,  surat kabar,  dan  film  yang  belum  diperiksa isinya  oleh  kantor  pusat Gunken-etu tidak  boleh  dieksport  ke  luar  Jawa.  Pasal  10  ayat  2  berisi  ketentuan bahwa  terbitan  atau  surat  kabar  yang  diimport  dari  luar  Jawa  tidak  boleh  dijual  atau  disiarkan  sebelum diperiksa isinya oleh kantor pusat Gunken-etu.
Pasal 11 ayat 1 berisi peraturan bahwa penanggungjawab pertunjukan sandiwara, kesenian dan lain- lain harus menyerahkan naskah ceriteranya, acaranya, peralatannya yang sesungguhnya kepada kantor pusat Gunken-etu untuk diperiksa. Pasal 11 ayat 2 menentukan bahwa pertunjukan sandiwara, kesenian yang tidak diizinkan, tidak boleh diselenggarakan.
Pasal 12 ayat 1 berisi ketentuan bahwa barang siapa akan mengadakan pidato, uraian dsb. Di depan rapat  umum  atau  di  muka  orang  berkumpul  harus  menyerahkan  naskah  pidatonya  itu  kepada  kantor  pusat
Gunken-etu atau cabangnya untuk diperiksa. Selanjutnya ia harus pula memberitahukan penyelenggaraan itu kepada Kenpetai dan Keisatusyo yang paling dekat.
Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa Gunseikan boleh melarang penjualan atau penyiaran penerbitan, apabila  penerbit  atau  pencetaknya  melanggar  undang-undang  ini.  Pasal  13  ayat  2  menentukan  bahwa Gunseikan boleh  melarang  atau  menghentikan  penerbitan  surat  kabr,  apabila  penerbit,  penyusun  atau pencetaknya melanggar undang-undang ini. Pasal 13 ayat 3 memuat ketentuan bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap kedua ayat di atas, Gunseikan boleh memberi perintah untuk membeslah atau merampas penerbitan atau surat kabar itu.
Pasal 14 ayat 1 memuat ketentuan bahwa barang siapa mengumumkan surat kabar, gambar, lukisan, berlawanan  dengan  pasa  1  ayat  1  dihukum  mati,  atau  dihukum  penjara  seumur  hidup  atau  berbatas,  atau dihukum denda paling banyak f. 50.000,- Pasal 14 ayat 2 berisi ketentuan bahwa barang siapa mengumumkan surat, gambar, lukisan, berlawanan dengan pasal 1 ayat 2 dihukum penjara paling lama 3 tahun atau dihukum denda paling banyak f. 5.000,-
Pasal  15  memuat  ketentuan  bahwa  barang  siapa  menerbitkan  penerbitan  atau surat  kabar,  membuat film, dan memperbanyaknya, dengan melanggar pasal 3 ayat 1, pasal 4 dan pasal 8, dihukum penjara paling lama 2 tahun atau dihukum denda paling banyak f. 2.000,-
Pasal  16  berisi  peraturan  bahwa  barang siapa  termasuk  dalam  salah  satu  nomor  yang  tersebut  di  sini,  dihukum penjara  paling  lama  1  tahun  atau dihukum denda paling banyak f. 1.000,-
1. Penerbit atau pencetak advertensi, reklame, dan susrat sebaran, dan juga surat, gambar, lukisan yang melanggar pasal 3 ayat 2.
2. Penerbit dan penyusun yang melanggar pasal 5.
3. Penerbit dan penyusun yang melanggar pasal 6.
4. Penerbit atau orang yang memperbanyaak penerbitan atau surat kabar yang melanggar pasal 7.
5. Orang yang mempertunjukkan film, yang melanggar pasal 9 ayat 1 dan 2.
6. Orang yang  mengeksport penerbitan, surat kabar, dan film, yang belum diperiksa, yang berlawanan dengan pasal 10 ayat 1;  orang yang yang menjual atau menyiarkan penerbitan atau surat kabar yang berlawanan dengan pasal 10 ayat 2.
7. Orang  yang  mempertunjukkan  sandiwara,  kesenian,  kepandaian  dsb.,  yang  tidak  diperiksa, berlawanan  dengan  pasal  11  ayat  1,  atau  mengadakan  pertunjukan  dengan  tidak  mendapat  ijin, berlawanan dengan pasal 11 ayat 2.
8. Orang yang mengadakan pidato, uraian dsb., yang berlawanan dengan pasal 1.

## c. Peraturan Pemerintah RI sampai Tahun 1950-1960
Setelah Indonesia merdeka, peraturan-peraturan tentang pers produk pemerintah kolonial Belanda masih tetap diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan dalam perbreidel ordonnantie masih terus  diberlakukan  dan  baru  diganti  pada  tahun 1954. Untuk  mengatasi  situasi  politik,  pada  tahun  1956, Kepala  Staf  Angkatan  Darat,    mengeluarkan  peraturan  No.  PKM/001/0/1956.  Pasa  1  peraturan  ini menyatakan  larangan untuk  mencetak,  menerbitkan  dan  menyebarkan  serta  memiliki  tulisan,  gambar,  klise atau lukisan yang memuat atau mengandung kecaman atau penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Larangan  ini  juga  berlaku  untuk  tulisan  dan  gambar  yang  dinilai  mengandung  pernyataan  permusuhan, kebencian atau penghinaan (Lucas Luwarso, dalam Daily Press Online http://www.indo-news.com/).
Peraturan  pemerintah  RI  ini  mengingatkan  kita  pada haatzaai  artikelen (pasal-pasal  tentang  menyebaran benih kebencian) yang diberlakukan pada era kolonial Belanda. Akhirnya, Peraturan No.  PKM/001/0/1956 ini dicabut setelah diprotes oleh kalangan pers. Sejalan dengan situasi darurat perang (SOB), penguasa militer daerah Jakarta Raya mengeluarkan ketentuan izin terbit (Surat Izin Terbit/SIT) pada tanggal 1 Oktober 1958. Setelah  pemberlakuan  SOB  pada  14  Maret  1957,  sering terjadi  pembredelan  pers dan  penahanan  sejumlah wartawan. Kemudian  peraturan  tentang  izin terbit  dipertegas  dengan  Penpres  No.  6/1963. Setelah  peristiwa gerakan  30  Sptember  1965,  diberlakukan  juga  peraturan  tentang  Surat  Izin  Cetak  (SIC)  dan  Surat  Izin pembagian  kertas  (SIPK).  Jadi  perkembangan  pers  di  Indonesia  pada  saat  itu  dikungkung  oleh  peraturan- peraturan STI, SIC, dan SIPK.
Dengan mempelajari perkembangan sistem kontrol terhadap pers, dari masa kolonial Belanda, masa penjajahan  Jepang,  masa  setelah kemerdekaan  Indonesia sampai  dengan  tahun  1960-an, diperoleh pemahaman bahwa arus komunikasi massa di Indonesia pada saat itu sangat terhambat oleh berbagai kontrol pemerintah yang bersifat suppresive. Pemahaman semacam ini tentu diperlukan oleh rakyat Indonesia pada umumnya,  dan  Jawa  pada  khususnya,  untuk  mengurangi  atau  menghilangkan pengikat  kebebasan  berpikir kritis dan berpendapat melalui pers dalam era demokrasi ini.

## B. Pers:  Media Ekspresi Nasionalisme Indonesia

## a. Masa Kolonial Belanda
Perkembangan  pendidikan  Barat  pada  akhir  abad  ke-19,  yang  kemudian  disusul  dengan  Politik  Etis  yang dicanangkan pada tahun 1901 dengan salah satu programnya  perluasan pendidikan bagi rakyat bumiputera, telah  melahirkan  sekelompok  kecil  intelektual  bumiputera  Indonesia.  Dari  golongan  intelektual  ini,  muncul kesadaran bahwa untuk mencapai kemajuan, rakyat bumiputera harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain.  Golongan intelektual bumiputera itu disebut “priyayi baru”, yang pada umumnya bekerja sebagai guru atau  jurnalis  di  kota-kota (Sutherland,1979:56-57.) Perluasan  pendidikan  untuk  rakyat  bumiputera  juga melahirkan  masyarakat  yang  sadar  dan  mampu  membaca.    Pers  menjadi  media  yang  efektif  untuk
berkomunikasi  serta  menyebarluaskan  ide-ide  atau  pikiran-pikiran mereka  demi  kemajuan  dan  pembebasan bangsa dari segala bentuk penindasan kolonialisme dan imperialisme Belanda.
Pada pertengahan  dekade  ke-2  abad  XX,  melalui  pers  bumiputera  menyebar  wacana  tentang kemajuan  yaitu  suatu  peningkatan  status  sosial  rakyat  bumiputera  atau  peningkatan  kehidupan  rakyat bumiputera  dalam  bidang  ekonomi,  sosial,  budaya  dan  politik. Kemajuan  juga  dimaknai  kemajuan pendidikan, pencerahan, peradaban, modernisasi, dan kesuksesan hidup. Seseorang dianggap telah mencapai kemajuan, jika ia tidak lagi dinilai inferior oleh bangsa lain (Bintang Hindia, No. 4, 1904) Berkaitan dengan wacana  kemajuan  itu,  pers  menjadi  media  untuk  diskusi  publik  tentang  gerakan  emansipasi,  kemajuan,  dan pergerakan nasional dalam berbagai warna atau alirannya.
Harian Sinar  Djawa memuat  artikel  tentang  perlunya wong  cilik untuk  menuntut  ilmu  setinggi mungkin.  Dalam  surat  kabar  tersebut  dikemukakan  dua  konsep  bangsawan,  yaitu  “bangsawan  usul”  dan “bangsawan  pikiran”.  Bangsawan  usul  mengacu  kepada  keturunan  raja -raja dengan  gelar bendara, raden mas, raden ajeng, raden ngabehi, raden ayu, dan lain-lain. Bangsawan pikiran adalah kelompok elite yang telah  mendapat  pendidikan  Barat  dengan  titel meester,  dokter,  dan  sebagainya.  Bangsawan  usul,  jika  tidak disertai  pendidikan yang  tinggi,  bisa  hanya  bekerja  sebagai  penjual  cao  (semacam  cendol).  Sebaliknya,  si Kromo (wong  cilik),  jika  menuntut  ilmu  sampai  menjadi  pandai,  dapat  mencapai  tingkat  kebangsawanan, yaitu bangsawan pikiran (Sinar Djawa, 15 Februari 1915).
Semangat nasionalisme  dapat  disimak juga antara  lain  melalui  pernyataan  Abdoel  Moeis  yang disebarluaskan melalui pers sebagai berikut.
Kalau kita mengingat akan nasib boeroeknja tanah air dan bangsa kita, jang beratoes tahoen selaloe ada  dalam  kungkungan  orang  lain sadja,  maka  berdebarlah  dada,  timboellah  soeatoe  perasaan  jang menggojang segala oerat saraf kita, perasaan kasihan kepada bangsa dan tanah air itoe (Sinar Djawa, 25 Oktober 1917).
Bangsa bumiputera Indonesia ingin juga terbebas  dari  tekanan  kapitalisme yang menggejala  sejak akhir  abad  ke-19,  terutama  sejak  pemberlakuan  Undang-undang  Agraria  tahun  1870.  Undang-undang  ini memberikan  kesempatan  kepada  kapitalis-kapitalis  swasta  nonpribumi  untuk  membeli  atau  menyewa  tanah domain  pemerintah  kolonial  guna  membangun perusahaan (Kartodirdjo,  Sartono&  Djoko  Suryo,  1991:80.). Dengan  perluasan  modal  swasta  asing  itu,  perekonomian  rakyat  bumiputera  semakin  terdesak.  Semaoen (1899-1971),  redaktur  harian Sinar  Hindia, menampilkan  pembahasan  tentang  terdesaknya  perekonomian rakyat bumiputera sebagai berikut.
Kelebihan  modal  dan  kelebihan  mesin-mesin  dapat  oentoek  mendirikan  fabriek  baroe  di  tanah djadjahan,seperti fabriek goela dan lain-lain di Hindia sini. Dengan adanja fabriek-fabriek ini, maka kapitaal Europa bisa kerdja di tanah djadjahan. Kemadjoean perdagangan Europa ini bisa menindas peroesahaan-peroesahaan  Boemipoetera  di  Hindia,  mitsal  tenoenan,  batikan  d.s.b.  sama  moendoer sebab  tidak  bisa  melawan  fabriek-fabriek  Europa.  Adanja  fabriek-fabriek  goela,  kebon-kebon thee, kofie,  tembako  d.s.b.  mendesak  djoega  pengelolaan  tanah  jang  semoela  dipimpin  dan  dipiara  oleh Boemipoetera.  Dengan  matinja  peroesahaan  dan  perdagangan  ketjil  dari  Boemipoetera  ini  maka pentjaharian  penghidoepannja  soesah  sekali  dan  terpaksalah  beriboe-riboe  orang  Boemipoetera takloek kepada kaoem oeang Europa dan sama djadi kaoem boeroehnja (Sinar Hindia, 7 September 1918).
Semaoen  adalah  salah  seorang  jurnalis  bumiputera  yang  sangat  gigih  dalam  memperjuangkan kebebasan  pers.  Melalui  harian Sinar Hindia,  26  agustus  1918,  Semaoen  mengutarakan  kritik  terhadap pemberlakuan Haatzaai  Artikelen (pasal-pasal  tentang  penyebaran  benih  kebencian) yang  menurutnya merupakan  alat  untuk  membelenggu  pergerakan  rakyat  dan  untuk  melindungi  kekuasaan  kolonialis  serta kapitalis asing.
Djadi  terang  sekali  rakjat  dipaksa  diam  sadja  meskipoen  pikoelannja  berat.  Larangan  seroepa  ini menindas  pemboekaan  hati  dan  fikirannja  rakjat,  hingga  rakjat  dibikin  tetap  bodo  sebagai  sapinja kaoem  oeang  oleh  pemerintah.  Apakah  dengan kelakoean  ini  tidak  terang  bahwa  pemerintah mendjadi  perkakas jang  terbaik  boeat  kaoem  oeang  ?  Pemerintah  djadi  perkakasnja  kaoem  kapitaal dan mengikat dengan tali besi gerakannja rakjat, sedang pemerintah mendjalankan opendeur politiek, artinja memboeka tanah Hindia boeat oeangnja segala bangsa jang diperoesahakan di Hindia. Dengan  politik  opendeur  maka  Hindia  akan  kemasoekan  kapitaal  asing  begitoe  banjak,  hingga penghidoepannja  anak  boemi  akan  lebih  terdesak.  Desakan  ini  hanja  bisa  dikoerangi  kalau  rakjat dibikin  merdika  bergerak  dan  hendaklah  pemerintah  memperkenankan  rakjat  memberi  dorongan keras  kepada  pemerintah  dan  kaoem  oeang  dari  bangsa  apa  sadja,  dimana  perloe.  Rakjat  bisa  beri dorongan,  kalau  rakjat  boleh  bergerak  serta  koeat.  Bisa  koeat,  kalau  rakjat boleh  keloearkan  hati panas jang dibikin sendiri oleh pemerintah.
Toean-toean pembatja awas !
Sebentar lagi ada anak boemi dengan sengadja mentjari pers delict, artinja dengan sengaja melanggar ketentoean-ketentoean dalam strafwetboek, sebab hanja dengan korban jang amat banjak, rakjat akan bangoen betoel (Sinar Hindia, 7 September 1918).
Perkiraan  Semaoen  itu  tidak  meleset.  Pada  tanggal  12  Maret  1919  di  Pengadilan  Negeri  Semarang terjadi  persidangan  yang  mengadili  Semaoen  karena  tulisannya  dalam Sinar Hindia,  16  Nopember  1918, yang  berjudul  “Bala  Tentara  dan  Pertoendjoekan  Koeasa”( Sinar  Hindia,  15  Maret  1919).  Persidangan memutuskan  bahwa  tulisan  tersebut  menghina  pemerintah  (pelanggaran  terhadap  pasal  154  Strafwetboek), dan  karena  itu  Semaoen  dikenai hukuman  penjara  selama  4  bulan.  Semaoen  mulai  menjalani  masa hukumannya  di  Yogyakarta  sejak  24  Juli  1919,  dan  sebelum  berangkat,  ia  menulis  pesan  melalui Sinar Hindia sebagai berikut.
Memang  banjak  alangan  dalam  pergerakan  !  Banjak  soesah,  banjak  korban, banjak  pendjara  dan bedil. Memang banjak siksaan dan hinaan, tetapi berani tetap bergerak keras jalah perboeatan nomer satoe  goena  memperbaiki  kehidoepan  dan  akal  rakjat,  sebagian  besar  dari  manoesia,  terangnja memerdekakan  rakjat  dalam  semoea  hal.  Dan  kalau  saudara-saudara  berboeat  begini,  maka  tentoe akhirnja kita semoea dapat kemenangan (Sinar Hindia, 24 Juli 1919).
Ranjau Haatzaai Artikelen tidak membuat para jurnalis bumiputera jera. Jurnalis yang sangat terkenal “keluar - masuk”  penjara  karena  t uduhan pers  delict (pelanggaran  terhadap  peraturan  pers)  adalah  Marco Kartodikromo (1890-1932). Tulisannya yang sangat terkenal yang membuatnya dihukum penjara selama satu tahun  di  Batavia  adalah  kritik  terhadap  rencana  pemerintah  kolonial untuk melaksanakan  milisi  rakyat bumiputera  demi Pertahanan  Hindia  (Indië  Weerbaar).  Pelaksanaan  kampanye Indië  Weerbaar bersumber dari  ketakutan  orang-orang  Belanda  terhadap  perluasan  kekuasaan  Jepang  dan  Inggris  ke  kepulauan Indonesia pada masa Perang Dunia I. Kampanye ini sangat berpengaruh terhadap orang-orang Indonesia yang
telah  sadar  politik.  Sebagian  dari  mereka  memanfaatkan  kampanye  itu  sebagai  sarana  untuk  menuntut pemerintah kolonial Belanda agar memberi hak politik kepada  rakyat melalui perwakilan dalam Volksraad (Dewan  Rakyat).    Akan  tetapi  di  sisi  lain,  terutama  orang-orang  Indonesia  yang  beraliran  marxisme, mengecam Indië  Weerbaar sebagai  alat  untuk  melindungi  kapitalis  asing  di  negeri  ini,  dan  lembaga  itu hanyalah  berfungsi  sebagai  dewan  penasehat  pemerintah,  bukan  sebagai  lembaga  yang  memperjuangkan aspirasi  dan  kepentingan  rakyat  bumiputera.  Marco  Kartodikromo  menyampaikan  kritik  tajam  terhadap program Indië Weerbaar dalam bentuk syair sebagai berikut.
Indië Weerbaar jang dibitjarakan Sana sini sama mengatakan Indië Weerbaar akan memasoekkan Anak Hindia di lobang meriam.
Oentoeng sekali Anak Hindia Soedah sama memboeka matanja Tidak soeka dibikin sendjata Orang jang menghisap darah kita.
Pers Hindia sama bertereak Indië Weerbaar itoe tidak lajak Oentoek kita jang dipandang katak Oleh bangsa jang terlaloe galak.
Pemerintah kita main soelap Anak Hindia dibikin kalap Barang kita sama dianggelap Oleh orang bertabeat smeerlap (jahat).
Anak Hindia kamoe jang awas Kepada orang-orang jang boeas Sebab dia toekang ngerampas Tanah kita jang terlaloe loeas.
Anak Hindia kamoe pertjaja Kepada Toehan Maha Koeasa Si Kianat jang menganiaja Kepada kamoe Anak Hindia.
Poekoellah dia setengah mati Kalau perloe boleh sampe mati Berani itoe senjata kami
Goena hidoep dan mati sedjati (Pantjaran Warta, 14 Februari 1917; dimuat juga dalam Sinar Hindia, 2 September 1918).
Karena  tulisannya  itu,  Marco  dikenai  tuntutan  delik  pers dan  harus  menjalani  hukuman  penjara selama  1  tahun. Marco  adalah  seorang  jurnalis  pemegang  prinsip  ” beran i  karena  benar”.  Meskipun  telah masuk penjara beberapa kali, semangat Marco untuk melontarkan kritik terhadap kebijakan-kebijakan negara kolonial  yang  menghambat  perbaikan  hidup rakyat tidak  pernah  surut. Kritik  tajam  Marco juga  dilontarkan
untuk kondisi keanggotaan Gemeenteraad (Dewan Kota) Semarang yang sebagian besar adalah orang Eropa. Dalam Sinar Hindia, 24 Agustus 1918, Marco melontarkan kritik terhadap Dewan Kota sebagai berikut.
Tiada seorang wakil rakjat Bisa mendjadi lid gemeenteraad (anggota dewan kota) Bila raad-raad itoe main soelap Soepaja kita selaloe gelap
Kita sekarang tak poenja wakil Di dalam raad jang banjak begedjil Setan ini selaloe mengoesil Memerasi kita orang ketjil
Apa khabar raad sematjam itoe Tidak lain tentoe main tipoe Soepaja kita bertambah koeroe Dan disoeroeh mendjadi soldadoe !
Karena  aktivitas  jurnalistik  dan  politik  demi  perbaikan  nasib  bangsa,  Semaoen  dan  Marco Kartodikromo adalah orang-orang yang selalu diwaspadai oleh pemerintah kolonial, yang selain menjatuhkan tuntutan delik pers, juga memutuskan untuk mengasingkan mereka dengan dasar hukum exorbitante rechten. Semaoen  diasingkan  ke  negeri  Belanda,  karena  keterlibatannya  dalam  pemogokan  buruh  kereta  api  di Semarang  pada  Mei  1923,  dan  Marco  Kartodikromo  dibuang  ke Digul  karena  ia  dituduh  terlibat  dalam pemberontakan Komunis pada tahun 1926. Pada tahun 1932 Marco wafat di Digul karena penyakit malaria.
Pada  awal  tahun  1930-an,  peranan  pers  bumiputera  sebagai  media  ekspresi  nasionalisme  Indonesia semakin tampak nyata. Suatu wacana nasionalisme yang sangat menarik untuk disimak telah disebarluaskan dalam majalah Sendjata  Ra’jat ,  yang  terbit  sebulan  2x  di  Semarang.  Majalah  ini  diterbitkan  oleh  badan komisi pers Partai Indonesia Cabang Semarang. Pada penerbitannya yang pertama, tanggal 29 Desember 1929, majalah ini telah mengeluarkan wacana yang menggelorakan semangat nasionalisme rakyat. Berikut ini adalah cuplikannya.
Pendek  kata  SENDJATA  RA’JAT  senantiasa  membangoen -bangoenkan  soemangat  nasional  jang sedjati, me-insjaf-insjafkan dan menjedarkan bangsa kita, teroetama dikalangan anggauta partai kita, soepaja kelak kemoedian hari Ra’jat bangsa kita mempoenjai prasaan WADJIB oentoek bekerdja dan berdjoang dalam gelombang pergerakan politiek mentjapai Indonesia Merdika jang seloeas-loeasnja. Segala hal ini didasarkan atas perasaan tjinta, jakin dan ketabahan hati dengan tak memikirkan pajah dan lelah atau beban berat jang menimpa pada dirinja. SENDJATA RA’JAT berani bersikap teroes terang  membeberkan  sesoeatoe  hal  jang  tidak patoet,  jang  meroegikan,  dan  membrantas  segala  hal mengaboehi mata Ra’jat............................
( Sendjata Ra’jat , 29 Desember 1929)
Tulisan di atas menunjukkan bahwa betapa insan pers bumiputera mencita-citakan kemerdekaan bangsa dan tanah  air melalui  pergerakan  politik,  dengan  basis  perjuangan  Cinta  Tanah  Air  yang  tidak  kenal  lelah  dan berani berkorban jiwa serta raga.

## b. Masa Penjajahan Jepang
Pada masa penjajahan Jepang, pers di Jawa semakin berada dalam kekangan peraturan-peraturan pemerintah militer Jepang yang sangat otiriter. Sistem kontrol terhadap pers dilembagakan pertama kali pada tanggal 25 Mei  1942  dalam  “undang -undang  No.16  tentang  badan-badan  pengumuman  dan  penerangan  dan  penilikan pengumuman dan penerangan”. Undang-undang ini  terdiri  atas  12  pasal,   yang   intinya memberlakukan sistem ijin terbit dan pengawasan preventif.
Dalam  suasana  sistem  pemerintahan  Jepang  yang  militeris  dan  otoriter  itu,  pers  di  Jawa  Tengah masih  tetap berani mengobarkan  spirit  nasionalisme  dengan  berselubung  mendukung  peraturan  pemerintah militer  Jepang. Sebagai  contoh,  pada  Desember  1942 pemerintah  militer  Jepang mengeluarkan  peraturan tentang  pelarangan  penggunaan  bahasa  Belanda (Kan  Po,  No.  9,  Desember  1942,  hlm.  13),  dan mengeluarkan  ketetapan  bahwa  bahasa  Indonesia  menjadi  alat  komunikasi  resmi  yang  dilengkapi  dengan maklumat tentang penyempurnaan bahasa Indonesia (Kan Po, No. 9, Desember 1942, hlm. 7).
Ketetapan dan maklumat pemerintah Jepang tersebut telah membuka peluang bagi jurnalis Indonesia untuk  mengobarkan  spirit  kesadaran  nasional.  Melalui  tulisannya,  Sayuti  Melik,  yang  ketika  itu  menjadi wartawan Sinar Baroe, yang terbit  di  Semarang,  menghimbau  kepada  seluruh  bangsa  untuk  meninggalkan pemakaian  bahasa  Belanda  dalam  percakapan  sehari-hari,  karena  bahasa  Belanda  di  Indonesia  telah membawa  semangat  perbudakan,  dan  harga  diri  bangsa  Indonesia  menjadi  rendah.  Oleh  karena  itu,  bahasa Indonesia harus dikembangkan dengan suatu kesadaran bahwa bahasa Indonesia tidak kalah dengan bahasa- bahasa  lainnya. Pemakaian  bahasa  Indonesia  harus  dilakukan,  karena    dapat  meningkatkan  derajat  bangsa (Sinar Baroe, 8 Agustus 1942).
Pada masa penjajahan Jepang, para jurnalis Indonesia sangat cerdas dalam mengemas pikiran-pikiran mereka  untuk  menggelorakan  kesadaran kebangsaan  Indonesia.  Secara  tersurat,  tulisan-tulisan  para  jurnalis itu menampakkan dukungan bagi program-program pemerintah Jepang. Secara tersirat tulisan-tulisan mereka mengandung spirit  nasionalisme  Indonesia yang  dikemas  sedemikian  rupa  sehingga dapat  mempengaruhi rakyat, tetapi tidak menimbulkan curiga dan amarah bagi pihak pemerintah militer Jepang.

## c. Masa Revolusi
Setelah  kemerdekaan  Indonesia  diproklamasikan  oleh  Soekarno – Hatta  pada  tanggal  17  Agustus  1945, peranan  pers  Indonesia  dalam  mengoba rkan  ”api”  nasionalisme  semakin  nyata. Masyarakat  pers  Indonesia terpanggil untuk tetap menguatkan nasionalisme Indonesia, sebab meskipun Indonesia sudah berhasil meraih kemerdekaan,  ternyata  perjuangan  masih  panjang.  Belanda  masih  ingin  kembali  menguasai Indonesia,  dan hal ini terbukti bahwa Belanda masih bisa menguasai kembali daerah-daerah tertentu, antara lain Semarang. Dengan  memperhatikan kenyataan  itu,  surat  kabar  mingguan  di  kota  Semarang, Warta  Semarang,  memuat
artikel  pada  halaman  pertama  dengan judul  ”Nasionalisme  Indonesia” .  Berikut  ini  diketengahkan  cuplikan artikel itu.
Berpindahnya  kekoeasaan  Belanda  atas  Indonesia  ke  tangan  Djepang,  memperhebat  pergerakan Nasionalisme  kita.  Setelah  boedjoekan  manis  Djepang  terhadap  bangsa  Indonesia  atas dasar ”kemakmoeran bersama” kandas, mereka moelai mendjalankan penindasan terhadap pergerakan kita, sehingga  melampaui  batas  peri-kemanoesiaan.  Inilah  jang  menambah  berkobarnja  api  revoloesi Nasional dan revoloesi kerakjatan kita......................................................Menjerahnja Djepang kepada Serikat  memberi  kesempatan  meletoesnja  pergerakan  Nasionalisme  kita  jang  selama  ini  tertindas. Sekarang  tibalah  saatnja  seloeroeh  rakjat  dengan  pemoeda  sebagai pelopor  melemparkan  dan membasmi  segala  jang  mungkin  menghalangi  kemerdekaan  Indonesia.  Djangan  segan-segan  rakjat menoempahkan darahnja goena membela Tanah Air (Warta Semarang, 17 Mei 1946).

## 3. Simpulan
Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil simpulan sebagai berikut. Pertumbuhan Pers Indonesia dari  masa  kolonial  Belanda  sampai  dengan  masa  pascakemerdekaan  selalu  dinaungi  oleh peraturan-peraturan negara yang membelenggu kebebasannya. Namun demikian, dalam belenggu peraturan- peraturan negara itu, pers Indonesia justru memiliki kekuatan resiliensi, yaitu kemampuan untuk bertahan dan keluar  dari  belenggu  negara  tersebut  dengan  mengemas  informasi-informasi  yang  bisa  lolos  dari  sensor, sambil tetap menyebarluaskan semangat nasionalisme.
Suatu hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa perkembangan ideologi yang  mendukung rezim kolonial  mempengaruhi  jalan  perkembangan  pers  di  negeri  ini.  Ketika  ideologi  otoritarian  masih  menjadi sistem  pemikiran  di  Barat,  pers  di  Indonesia  pun  berada  di  bawah  kontrol  sistem  otoritarian.  Setelah liberalisme  meluas, pihak-pihak  swasta asing  berpeluang untuk  membuka  usaha  di  tanah  jajahan  ini, termasuk dalam bidang penerbitan surat kabar. Liberalisme dengan prinsip menghargai kebebasan berusaha dan berpendapat, oleh bangsa Indonesia ditangkap sebagai peluang yang sangat bagus untuk membuka usaha penerbitan  pers,  yang  dimaksudkan terutama sebagai ”terompet”  dalam penyebarluasan  semangat nasionalisme.
Akan tetapi, di balik sistem liberal tersebut masih juga bercokol sistem otoriarian. Kondisi itu dapat diperhatikan  pada  kenyataan  bahwa  ketika  pers  bumiputera  semakin  bersikap  kritis  terhadap issue-issue kolonial, pemerintah segera menciptakan dan menerapkan rambu-rambu hukum, seperti exorbitante rechten dan haatzaai artikelen, undang-undang No. 16 tahun 1942, yang  dipergunakan sebagai alat suppresive bagi jurnalis-jurnalis bumiputera. Demikian juga setelah Indonesia merdeka, prinsip-prinsip otoritarian juga masih berlangsung.
Dengan  pemberlakuan  dan  penerapan peraturan-peraturan  pengikat  kebebasan  pers  itu,  masyarakat pendukung  pers  nasional justru  semakin  tertantang. Spirit  nasionalisme  Indonesia  semakin  dikobarkan melalui pers dengan semboyan-semboyan yang attractive seperti  “semakin kuat aksi mereka, semakin kuat
pula  tenaga  kami  berkemba ng”;    “berani  k arena benar”; “dengan  korban  yang  amat  banyak,  rakyat  akan bangun betul”; ”menoempahkan darah goena mem bela Tanah Air .
Meskipun hidup di bawah kendali sistem pengawasan yang ketat, pers Indonesia telah melaksanakan fungsi social  responsibility (tanggung jawab  sosial),  yang  tercermin  pada  peranannya  dalam  penyediaan media untuk  diskusi publik  tentang  sistem  sosial,  politik,  ekonomi,  dan  budaya  demi  perbaikan  kehidupan serta kemerdekaan bangsa dan tanah air.

## Daftar Pustaka
Adam,  Ahmat,  B., The  Vernacular Press  and  the  Emergence  of  Modern  Indonesian  Consciousness  (1855- 1913), disertasi University of London.
Bijblad op Het Staatsblad van Nederlandsch-Indië, Deel XLVIII, No. 7848-7979, Batavia: Landsdrukkerij.
Bromartani No. 1, 25 Januari 1855 , dan Bromartani No. 52, 23 Desember 1856.
Crawford, Robert Henry, The Daily Indonesian-Language Press of Djakarta, Analysis of Two Recent Critical Periods, disertasi, Syracuse University, 1967.
Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, cetakan ke- 2, ‘s -Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1917.
Engelbrecht,  W.A., Wetten  en  Verordeningen  benevens  de  Voorlopige  Grandwet  van  de  Republiek Indonesia, Leien, 1956.
Faber, G.H. Von, A Short History of Journalism in The Dutch East Indies , Surabaja: G. Kolf & Co.
Hoogerwerf,  Evert-Jan, Persgeschiedenis  van  Indonesië  tot  1942,  Geannoteerde  Bibliografie,  Leiden: KITLV Uitgeverij, 1990.

## Inlandsche Pers Overzicht (I.P.O.) No. 4/1920.
Kartodirdjo,  Sartono, Pengantar Sejarah Indonesia  Baru:  Sejarah  Pergerakan Nasional  Dari  Kolonialisme sampai Nasionalisme Jakarta: PT Gramedia, 1990.
Kartodirdjo, Sartono  & Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi , Yogyakarta: Aditya Media, 1991.
Lievegoed,  “De  Journalistiek  in  Indië:  50  Jaren  Geleden  en  Thans”,  dalam De Indische  Gids,  jg.  51, Amsterdam, 1929.
Kwantes, R.C.  , De  Ontwikkeling  van  de  Nationalistische Beweging  in  Nederlandsch-Indië,  1928-1933, bronnenpublikatie, derde stuk , Groningen: Wolters- Noordhoff/Boumas’s Boekhuis, 1981.
Oey  Hong  Lee, Indonesian  Government  and  Press  During  Guided  Democracy ,  Hull,  England:  Center  for South-East Asian Studies, The University of Hull, 1971.
Oemar Senoadji, “Kemerdekaan Pers di Indonesia”, dalam Almanak pers Indonesia 1945-1955, 1955.
Rachmadi, F., Perbandingan Sistem Pers – Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara , Jakarta: PT Gramedia, 1990.
Soebagijo  I.N.,  “Peranan  Media  Massa  Dalam  Pengembangan  Sastra  Daerah”,  dalam Majalah  Pers Indonesia, No. 15, Tahun IV, Juli 1978
Soebagijo I.N., Sebelas Perintis Pers Indonesia ,Jakarta: Djambatan, 1976.
Soebagijo I.N., Abdurrachman Soerjomihardjo, P. Swantoro, Lintasan Sejarah P.W.I., Jakarta: P.W.I. Pusat & Departemen Penerangan, 1977.
Staatsblad 1914 No. 205, Batavia: Landsdrukkerij.
Soebagijo I.N., Sejarah Pers Indonesia , Jakarta: Dewan Pers, 1977.
Soerjomihardjo,Abdurrachman(red.), Beberapa  Segi  Perkembangan  Sejarah  Pers  di  Indonesia ,  Jakarta: DEPPEN R.I. – LEKNAS LIPI, 1980.
Soeharto, Pitut dan A. Zainoel Ihsan (red.), Belenggu Ganas, Jakarta: Aksara Jayasakti, 1982.
Sutherland,  Heather, The  Making  of  A  Bureaucratic  Elite  The  Colonial  Transformation  of  The  Javanese Priyayi , Singapore, Kuala Lumpur, Hong Kong: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1979.
Taufik, I., Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia Jakarta: P.T. Triyinco, 1977.
Wal, Van der, (ed.) De Opkomst van De Nationalistische Beweging inNederlandsch-Indië, Groningen, 1967.
Wormser, C.W., Journalistik op Java, Uitgeverij W. Van Hoeve, 1941.

## Surat Kabar
Bintang Hindia, No. 4, 1904. De Express, 19 Juli 1913. De Express, 5 Agustus 1913. KAN PO,  Nomor Istimewa, bulan 3, 1943. Kan Po, No. 9, Desember 1942. Pantjaran Warta, 14 Februari 1917. Pemberita Betawi, 8 Agustus 1913. SENDJATA RA’JAT, 29 Desember 1932.
Sinar Djawa, 28 Mei 1914. Sinar Djawa, 15 Februari 1915. Sinar Djawa, 3 Agustus 1917. Sinar Djawa, 3 Agustus 1917. Sinar Djawa, 25 Oktober 1917. Sinar Hindia, 26 Agustus 1918. Sinar Hindia, 2 September 1918. Sinar Hindia, 7 September 1918. Sinar Hindia, 15 Maret 1919.
Sinar Hindia, 24 Juli 1919. Sinar Baroe, 8 Agustus 1942.
Warta Semarang, 17 Mei 1946 .