## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDERITA HIPERTENSI DI PUSKESMAS KOTA PALANGKA RAYA
Feronika Adithia Eka Asi 1 , Antono Suryoputro 2 , Budiyono 3 1-3 Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Email: feronikaeka18@students.undip.ac.id

## ABSTRAK
Hipertensi  atau  tekanan  darah  tinggi  merupakan  penyakit  kelainan  jantung  dan pembuluh  darah  yang  ditandai  dengan  peningkatan  tekanan  darah.  Hipertensi merupakan  salah  satu  indikator  SPM  Bidang  Kesehatan  Kota  Palangka  Raya yang belum mencapai target standar pelayanan minimal yaitu hanya 57,27% dari target  100%.Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan SPM penderita Hipertensi di puskesmas kota di Palangka Raya. Jenis penelitian adalah  metode  kualitatif  deskriftif  dengan  indepth  interview  dengan  informan penelitian  Koordinator  pemegang  program  Hipertensi,  kepala  puskesmas  dan pemegang program PTM bagian Hipertensi DKK Palangka Raya  yang dilakukan pada  bulan  November-Januari  2022.  Hasil  penelitian  diketahui  bahwa  dalam pelaksanaan  layanan  sesuai  SPM  penderita  Hipertensi  masih  belum  optimal, minimnya  koordinasi  dari  pihak  dinas  dan  puskesmas  mengenai  kebijakan SPM,dan masih sebagian sasaran yang  tidak  melakukan pengobatan hipertensi secara rutin ke Puskemas, tenaga Kesehatan di puskesmas yang memiliki tugas ganda  diluar  kegiatan  khusus  Hipertensi  sebagai  petugas  vaksin  selama  masa pandemi  Covid-19.  Peneliti  memberikan  saran  agar  puskesmas  mengadakan sosialisasi  kepada  petugas  Kesehatan  mengenai  pedoman  Standar  Pelayanan Minimal  bidang  Kesehatan  sehingga  seluruh  petugas  Kesehatan  tidak  hanya mengetahui  namun  juga  memahami  masing-masing  indikator  beserta  langkah- langkah  pelayanannya  terkhususnya  bagi  pemegang  program  dan  melakukan edukasi  dengan  lebih  optimal  lagi  kepada  pasien  Hipertensi  agar  pasien  lebih paham  dengan  penyakit  yang  dideritanya.  Dinas  Kesehatan  diharapkan  dapat membangun  komunikasi  yang  lebih  baik  lagi  dengan  pihak  puskesmas  agar tercapainya  standar  pelayanan  minimal  penderita  Hipertensi  dan  Dinkes  rutin memonitoring  dan  evaluasi  kepada  seluruh  puskesmas  di  Kota  Palangka  Raya mengenai  capaian  Standar  Pelayanan  Minimial  (SPM)  yang  harus  dicapai  oleh Puskesmas,  untuk  menghindari  pemahaman  data  yang  berbeda  antara puskesmas dan dinas kesehatan.
Kata Kunci : Hipertensi,SPM, Kebijakan,Implementasi

## ABSTRACT
Hypertension,  also  known  as  high  blood  pressure,  is a heart and blood vessels condition characterized by increased blood pressure. Hypertension is one of the SPM indicators for the Palangka Raya City Healthcare that has not yet  reached the  minimum  service  standards  target,  reaching  only  57.27%  of  the  supposed 100%. The purpose of this study is to analyze the implementation of SPM policy for patients with hypertension at Palangka Raya City Health Centre. The method
JKM Jurnal Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus
of  this  study  is  qualitative  descriptive  method  using  in-depth  interview  with researcher  informants;  Hypertension  Program  Coordinator,  chairperson  of  City Health  Centre,  and  MSS  Hypertension  Program  holder  in  Palangka  Raya  City Health Department. The interviews were carried out in November-January 2022. The result of this study is the aforementioned issue of the unsatisfactory service conducted  in  accordance  with  SPM  hypertension  indicator,  the  lack  of coordination between health officials and city health center regarding SPM policy, there  are  still  some  patients  not  routinely  treating  their  hypertension  at  the  city health  center, the  medical workers  at  the  city  health  center who worked  double jobs as vaccinators outside their special handling of hypertension during COVID- 19  pandemic.  The  researcher  suggests  the  city  health  center  to  socialize  with medical  workers  regarding  the  guidelines  of  Minimum  Service  Standard  so  that not  only  the  workers  acknowledge  but  also  comprehend  each  of  the  indicators and  their  extra  steps  of  the  service  particularly  for  the  program  holders,  and administer  a  more  optimal  education  towards  the  hypertension  patients  for  the sake of their disease awareness. It is expected for the health officials to improve their  communications  with  city  health  center  so  that  the  minimum  service standard  for  hypertension  patients  can  be  achieved,  and  the  health  officials should routinely monitor and evaluate all of the health centers in Palang Karaya City regarding the requirements of minimum service standards (MSS) that should be achieved by city health centers, to avoid mutual data misconceptions among the city centre and health officials.
Keywords: Hypertension, MSS, Policy, Implementation.

## LATAR BELAKANG
Hipertensi  atau  tekanan  darah  tinggi  merupakan  peningkatan tekanan  darah  sistolik  ≥  140  mmHg  atau  tekanan  darah  diastolik  ≥  90 mmHg.[1]  Secara  umum,  hipertensi  merupakan  suatu  keadaan  tanpa gejala,  yaitu  dimana  tekanan  yang  abnormal  tinggi  di  dalam  arteri  yang menyebabkan resiko terhadap stroke,gagal jantung, kerusakan ginjal dan serangan jantung.[2]
Prevalensi  Hipertensi  di  Indonesia  masih  cukup  tinggi.  Hasil  Riset Kesehatan  Dasar  (RISKESDAS)  2018  menyatakan  bahwa  di  Indonesia penderita  Hipertensi  sebesar  34,1%.  Ini  mengalami  peningkatan dibandingkan presentase hasil RISKESDAS 2013 yaitu sebesar 25,8%.[3]
Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  merupakan  ketentuan  mengenai jenis  dan  mutu  pelayanan  dasar  yang  merupakan  urusan  pemerintahan wajib  yang  berhak  diperoleh  setiap  warga  negara  secara  minimal. Peraturan  teknis  terkait  dengan  SPM  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Standar Teknis  Pemenuhan  Mutu  Pelayanan  Dasar  Pada  Standar  Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Walaupun peraturan teknis masih relatif baru terbentuk  pada  tahun  2019,  namun  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan yang  tercantum  dalam  pasal  2  peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Inodnesia nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan  Dasar  Pada  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Kesehatan sudah  dilakukan  pemerintah  daerah.  Hanya  saja  untuk  peraturan  ini ditetapkan  capaian  dan  target  yang  lebih  terukur.[4]  Standar  Pelayanan Minimal (SPM) dianggap sangat penting untuk dilaksanakan, dikarenakan dengan adanya SPM seluruh wilayah atau daerah diberikan petunjuk serta arahan  terkait  pelayanan  secara  bersamaan,  kemudian  SPM  diharapkan mampu  menjadi  indikator  dalam  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat, sehingga taraf hidup masyarakat akan membaik pula.[4]
Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan  pelayanan  kesehatan  sesuai  standar  kepada  seluruh
penderita  hipertensi  sebagai  upaya  pencegahan  sekunder  di  wilayah kerjanya.  Setiap penderita  hipertensi  mendapatkan pelayanan  Kesehatan sesuai  standar  yaitu  100%.  Pelayanan  Kesehatan  hipertensi  sesuai standar  yaitu  menerapkan  pemeriksaan  dan  monitoring  tekanan  darah, edukasi,pengaturan  diet  seimbang,  aktifitas  fisik  dan  pengelolaan farmakologis.[5]  Meskipun  sudah  menerapkan  pelayanan  Kesehatan sesuai  standar  tersebut,  namun  kenyataannya  hingga  saat  ini  cakupan pelayanan  bagi  penderita  Hipertensi  masih  belum  ada  satupun kabupaten/kota  yang  mampu  mencapai  target  dan  memenuhi  seluruh kebutuhan populasi, dikarenakan gambaran epidemiologi di setiap wilayah berbeda-beda.[6]
Penerapan  SPM  bidang  Kesehatan  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah juga belum memenuhi standar target yang ditetapkan dimana cakupannya hanya  sebesar  43,3%  tahun  2019.[7]  Pelayanan  sesuai  standar  bagi penderita Hipertensi di Puskesmas Kota Palangka Raya pada tahun 2019 mencapai angka 27.639 pada usia ≥ 15 tahun dan hanya  sebesar 57,2% yang  mendapatkan  pelayanan  Kesehatan.  Angka  tersebut  mengalami penurunan  jika  dibandingkan  hasil  Profil  Kesehatan  Kota  Palangka  Raya 2018 dimana angka penderita Hipertensi mencapai 47.664 p ada usia ≥ 15 tahun dan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar hanya 28,7%.[8]
Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penderita Hipertensi  masih  memiliki  beberapa  hambatan  dan  tantangan.  Sebagai contoh  kendala  dalam  pencapaian  Standar  Pelayanana  Minimal  (SPM) disuatu  daerah  diantaranya  diakibatkan  oleh  Sumber  daya  Manusia (SDM)  penyusun  anggaran  yang  kurang  dalam  memahami  indikator capaian  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  hingga  sumber  daya  berupa tenaga  kesehatan  di  Puskesmas  masih  kurang.[9]  Selain  masalah  SDM, jumlah anggaran yang kurang dalam mendukung ketercapaian SPM serta lemahnya pelaksanaan evaluasi terhadap capaian SPM dianggap sebagai masalah  capaian  SPM  tidak  memuaskan.[9]  Hasil  penelitian  oleh  Kuzairi
(2017)  menunjukan  bahwa  kendala  pencapaian  Standar  Pelayanan Minimal  (SPM)  di  Puskesmas  yang  belum  memenuhi  target  capaian adalah  terutama  karena  adanya  ego  sectoral.  Mereka  menggapa  tidak ada  komunikasi  dan  Kerjasama  yang  memadai  antara  para  petugas Kesehatan  dan  para  petugas  Dinas  Kesehatan  dalam  mencatat  dan melaporkan capaian SPM.[10]
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, jumlah puskesmas  di  Kota  Palangka  Raya  sebanyak  11  puskesmas,  dari  11 puskesmas tersebut 3 yang  memiliki persentase terendah dalam capaian Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  bagi  penderita  Hipertensi  yaitu Puskesmas Bukit Hindu (26,5%), Puskesmas Marina Permai (32,4%) dan Puskesmas  Tangkiling  (49,2%).  Puskesmas  tersebut  merupakan  unit pelaksana  teknis  Dinas  Kesehatan  Kota  Palangka  Raya  yang bertanggung  jawab  menyelenggarakan  pembangunan  Kesehatan  suatu wilayah  kerja.  Puskesmas  dan  jaringannya  merupakan  ujung  tombak Dinkes  dalam  upaya  mewujudkan  target  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM)  bidang  Kesehatan  di  Kabupaten/Kota.[11]  Dengan  demikian  perlu dilakukan  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM) penderita Hipertensi di Puskesmas Kota Palangka Raya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriftif.  Dengan  pendekatan  kualitatif,dilakukan  secara  studi kasus.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  cara  wawancara mendalam dan observasi. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan telaah  dokumen  Laporan  Capaian  Pelayanan  Kesehatan  Penderita Hipertensi  Kota  Palangka  Raya  tahun  2019.Sumber  data  primer didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan peneliti kepada informan sebagai subjek penelitian.  Penelitian dilakukan di 3 Puskesmas, Puskesmas  Bukit  Hindu,  Puskesmas  Marina  Permai,  dan  Puskesmas Tangiling.  Terdapat  3  informan  utama  dan  4  informan  triangulasi.  Subjek
penelitian  ini  ialah  orang-orang  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pelayanan Kesehatan di Puskesmas. Informan utama penelitian ini adalah penanggung  jawab  program  Hipertensi  dari  masing-masing  puskesmas yang berjumlah 3 orang. Informan triangulasi penelitian ini adalah 3  orang kepala  puskesmas  dan  1  orang  penanggung  jawab  PTM  DKK  Kota Palangka  Raya.  Subjek  penelitian  dipilih  berdasarkan  hasil  capaian  SPM Hipertensi yang presentasenya paling rendah.
Instrumen  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri dengan  menggunakan  pedoman  wawancara  mendalam  dan  observasi dengan  instrument  tambahan,  yaitu  alat  perekam  dengan  menggunakan handphone  dan  alat  tulis  sebagai  dokumentasi  hasil  wawancara  dengan informan.  Teknik  Pengolahan  dan  Analisa  data  dalam  penelitian  ini bersifat  deskriptif  yang  digambarkan  dengan  kata-kata  atau  kalimat  dan membandingkan  antara  data  yang  diperoleh  melalui  hasil  wawancara, observasi dan telaah dokumen, yaitu dengan reduksi data,penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Informan
Informan  utama  dalam  penelitian  inii  terdiri  koordinator  pelayanan Kesehatan  penderita  Hipertensi  dari  masing-masing  puskesmas  yaitu Puskesmas  Bukit  Hindu,  Puskesmas  Marina  Permai  dan  Puskesmas Tangkiling, serta terdapat informan triangulasi terdiri dari kepala pusksmas sebagai supervisor dan koordinator PTM bagian hipertensi DKK Palangka Raya. Informan triangulasi terpilih adaah informan yang berkaitan dengan pelakasanan  kegaiatan  pelayanan  Kesehatan  di  Puskesmas  Kota Palangka Raya.

## Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian
No Informan Kode Umur (th) Masa Kerja Peran dalam capaian SPM 1 Programmer  Hipertensi  IU1 38 th 13 tahun Penanggung
No Informan Kode Umur (th) Masa Kerja Peran dalam capaian SPM (Puskesmas Bukit Hindu) jawab program 2 Programmer  Hipertensi (Puskesmas Marina Permai) IU2 39 th 12 tahun Penanggung jawab program 3 Programmer  Hipertensi (Puskesmas Tangkiling) IU3 36 th 15 tahun Penanggung jawab program 4 Kepala Puskesmas Bukit Hindu ITK1 43 th 1 tahun Supervisor 5 Kepala Puskesmas Marina Permai ITK2 54 th 2 tahun Supervisor 6 Kepala Puskesmas Tangkiling ITK3 46 th 9 tahun Supervisor 7 Programmer  pengelola PTM ITK4 42 th 8 tahun Pengelola program Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi penderita Hipertensi di Puskesmas Kota Palangka Raya
Dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  minimal  kepada masyarakat  terkhsusnya  kepada  penderita  Hipertensi  telah  diatur  dalam Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM). Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan  urusan  pemerintahan  wajib  yang  berhak  diperoleh  setiap warga  negara.  Fungsi  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  yaitu memfasilitasi pemerintah untuk melakukan pelayanan publik dengan tepat bagi  masyarakat  dan  juga  sebagai  instrument  bagi  masyarakat  dalam melakukan  kontrol  terhadap  kinerja  pemerintah  dalam  pelayanan  publik bidang kesehatan. [12]
Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
bidang
Kesehatan ditingkat Provinsi/Kota/Kabupaten  sebagai  acuan  bagi  pemerintah  daerah  dengan memperhatikan  kemampuan  serta  potensi  daerah.  Standar  Pelayanan Minimal  (SPM)  juga  akan  berfungsi  sebagai  perangkat  yang  dapat menampilkan  gambaran  aliran  dana  yang  masuk  ke  sector  Kesehatan
serta  dalam  pendistribusiannya  hingga  penggunannya,  sehingga  dapat memberikan rekomendasi pembiayaan Kesehatan bagi penentu kebijakan di  bidang  Kesehatan.  Didalam  Undang-  Undang  nomor  23  tahun  2014 juga mendelegasikan pada pemerintah daerah untuk fokus memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintah yang terkait  pelayanan  dasar  yang  ditetapkan  dengan  Standar  Pelayanan Minimal  (SPM)  pasal  298.[13]  Penatalaksanaan  Standar  Pelayanan Minimal  (SPM)  penderita  Hipertensi  di  Puskesmas  Bukit  Hindu,  Marina Permai  dan  Tangkiling  sudah  sesuai  dengan  tahapan  maupun  indikator yang ada dalam Permenkes no 4 tahun 2019 yaitu tentang Standar Teknis Pemenuhan  Mutu  Pelayanan  Dasar  Pada  Standar  Pelayanan  Minimal Bidang  Kesehatan  yang  meliputi  pendataan  penderita  Hipertensi,  deteksi awal penderita, pelayanan Kesehatan sesuai standar berupa pemeriksaan tekanan darah, pemberiaan edukasi serta terafi farmakologi, pelaksanaan rujukan,pengadaan  obat  dan  peralatan,pelaporan  dan  pencatatan,  serta monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penderita  Hipertensi  di  Puskesmas  Kota  Palangka  Raya  sudah  berjalan sesuai  dengan  kebijakan  yang  telah ditetapkan  pemerintah,  hanya  saja dalam  penerapannya  di  Puskesmas  belum  sepenuhnya  dilaksanakan, dikarenakan  belum  meratanya  pembagian  penduduk  yang  harus  berobat di  Puskesmas  serta  susahnya  menjaring  masyarakat  yang  memiliki penyakit  Hipertensi  dan  juga  dipengaruhi  oleh  Sumber  Daya  Manusia, Sarana dan Prasarana dan Disposisi
Faktor-Faktor  penghambat  Implementasi  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM) penderita Hipertensi di Puskesmas Kota Palangka Raya
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  ada  beberapa indicator  yang  berpengaruh  dalam  capaian  target  SPM  yaitu  SDM. Sumber  Daya  Manusia  yang  belum  memadai  yaitu  kurangnya  petugas Kesehatan  seperti  perawat,  bidan  dan  dokter,  terlebih  dimasa  pandemi Covid-19  membuat  petugas  Kesehatan  memiliki  tugas  ganda  yaitu
menjadi  petugas  vaksin,sehingga  mempengaruhi  kinerja  dalam  kegiatan layanan penderita hipertensi. Sumber Daya Manusia mempunyai peranan penting  dalam  implementasi  kebijakan  di  Puskesmas.  seluruh  informan utama  menyatakan  bahwa  ketersedian  SDM  masih  kurang,  dikarenakan pandemi covid-19.
…” kalau ngomong sumber daya pasti kurang ya, karena kita tenaga kesehatannya  kurang,dan  lagi  masa  pandemi  banyak  juga  kegiatan luar  yang  berhubungan  dengan  pandemi,  jadi  masih  belum  bisa maksimal lah”…(IU1)
…”kurang  mba,  apalagi  masa  pandemi  ini  tugas  nya  terbagi bagi…”(IU2)
Seluruh  informan  triangualasi  menyatakan  bahwa  sumber  daya dalam  penerapan  standar  pelayanan  minimal  di  bidang  Kesehatan  pada indikator  pelayanan  Kesehatan  penderita  hipertensi  sudah  tercukupi, namun  pada  masa  pandemi  Covid-19  tugas  petugas  Kesehatan  menjadi terbagi-bagi,  sehingga  petugas  yang  tersisa  perlu  mengisi  kekosongan petugas  Kesehatan  tersebut.  Hal  tersebut  yang  membuat  pihak puskesmas  merasa  sumber  daya  manusia  yang  ada  masih  belum tercukupi.  Mengenai  kemampuan  petugas  kesehatan  dalam  memberikan layanan  sesuai  standar,  seluruh  informan  utama  menyatakan  bahwa semua petugas kesehatan sudah cukup baik dalam melakukan tugasnya.
…”untuk  kemampuan  dari  petugas  kesehatannya  sudah  cukup  baik mba dalam menjalankan tugasnya…”(IU1) …”sudah bagus mba…”(IU3)
Kemampuan  petugas  Kesehatan  sangat  berpengaruh  dalam pelaksanaan  kegiatan  layanan  kesehatan.    Karyawan  yang  memiliki keterampilan  yang  baik  dibidang  tugasnya  akan  dapat  melaksanakan tugas  yang  diberikan  walaupun  tugas  tersebut  tidak  sesuai  dengan keinginannya.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Iqbal  (2017)  yang menyatakan  bahwa  penguasaan  tugas  dalam  setiap  pekerjaan  yang
diberikan  akan  mampu  menjadikan  seorang  karyawan  lebih  menekuni tugas dan dapat membantu mempercepat target kerja.[14]
Selain  faktor  sumber  daya  manusia  ada  juga  faktor  yang menghambat  proses  kegiatan  pelayanan  Kesehatan  bagi  penderita Hipertensi  yaitu  saran  dan  prasarana.  Sarana  dan  Prasarana  merupakan penunjang  dalam  melaksanakan  kegiatan  layanan  bagi  pendeita hipertensi  sesuai  standar. Sarana  dan  Prasarana  yang  baik  diharapakan akan  dapat  meningkatkan  produktivitas  kerja  petugasnya,  ketika produktivitas  petugas  Kesehatan  telah  tercapai  maka organisasi  dapat mengukur sejauh mana peningkatan produktivis kerja yang mereka capai.
…kalau untuk peralatan kesehatan kami ada tetapi juga kadang tidak ada  contohnya  harus  berkegiatan  yang  mobile  kadang  masih kesulitan  sarana  prasarana  karena  jumlahnya  terbatas  jadi  kami berkegiatan bentrok  tanggal dikegiatan  itu  bisa  saja  kita  kekurangan peralat an…(IU1)
… petugas kami dilengkapi dengan peralatan memang ada peralatan yang  sudah  tidak  layak  pakai  karena  rusak.  Dari  segi  obat-obatan dinas mencukupi obat- obatan hipertensi bagi masyarakat…(IU3)
Penelitian  Edi  menunjukan  bahwa  sarana  prasarana  pelayanan Kesehatan  yang  didukung  dengan  kualitas  pelayanan  yang  baik  niscaya akan  mewujudkan  kepuasan  atas  pelayanan  yang  diharapkan  oleh pengguna layanan Kesehatan dalam hal ini adalah masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kota Palangka Raya.
Hambatan  lain  yang  menjadi  penyebab  belum  tercapainya  target SPM  adalah  Disposisi.  Keterlibatan  stakeholders  sangat  penting  dalam mendukung  keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan  di  organisasi Puskesmas. Informan utama menyatakan bahwa  layanan Kesehatan bagi penderita  Hipertensi  sudah  berjalan,  namun  belum  berjalan  dengan optimal  dikarenakan  petugas  Kesehatan  masih  sulit  untuk  menjaring masyarakat  yang  menderita  Hipertensi.  Hal  ini  ditunjukan  dalam  narasi yang diungkapkan oleh informan berikut :
…”untuk  pelayanan  kesehatan  bagi  penderita  Hipertensi  sendiri sejauh  ini  berjalan  seperti  biasa  hanya  saja  kesulitannya  adalah puskesmas  kami  masih  kesulitan  untuk  menjaring  peserta  terlebih lagi  ada  masyarakat  yang  Ketika  kami  beritahukan  untuk  konsultasi ke  Puskesmas  kami,  namun  masyarakat  malah  berobat  ke Puskesmas lain maupun ke dokter praktek dikarenakan kepesertaan BPJS nya disana…”(IU2) …”  belum  optimalnya  SPM  penderita  hipertensi  ,  karena  petugas kami  masih  kesulitan  daam  menjaring  masyarakat  untuk  berobat  di Puskesmas  kami,  karena  pembagian  wilayah  untuk  berobat  di puskesmas kami  juga belum merata …” (ITK3)
Ungkapan  informan  utama  diatas  juga  didukung  oleh  informan triangulasi,  hal  tersebut  ditunjukan  dalam  narasi  yang  diungkapkan  oleh informan berikut :
Narasi  diatas  menunjukan  bahwa  kinerja  puskesmas  dalam  upaya pencapaian  SPM  sesuai  target  kurang  optimal  dan  juga  kuranganya kesadaran  dari  masyarakat  dalam  berobat  di  Puskesmas.  Diposisi merupakan  salah  satu  faktor  yang  memiliki  dampak  penting  dalam implementasi  kebijakan.  Jika  pelaksana  memiliki  kecenderungan  atau sikap  positif  akan  adanya  dukungan  terhadap  implementasi  kebijakan maka  terdapat  kemungkinan  besar  implementasi  kebijakan  akan terlaksana  dengan  baik.  Demikian  juga  sebaliknya,  jika  pelaksana bersikap  negatif  atau  menolak  terhadap  implementasi  kebijakan  karena konflik  kepentingan  maka  implementasi  kebijakan  akan  menghadapi kendala  yang  serius.  Dengan  kata  lain,  jika  pengawasan  dilakukan dengan  baik  maka  kebijakan  akan  berjalan  dengan  baik,  sebaliknya  jika tidak  dilakukan  pengawasan  maka  kebijakan  tidak  akan  berjalan  dengan baik.
Selain itu  untuk  kuantitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam hal  ini  juga  perlu  diperbaiki  agar  dapat  meningkatkan  kualitas  kinerja pelayanan  Kesehatan.  Menurut  peneitian  Tarigan,  Pengembangan sumber  daya  manusia,  baik  kuantitatif  maupun  kualitatif,  berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja  pegawai. Maka  dalam  hal  ini,  kuantitas  dan
kualitas  sumber  daya  manusia  sangat  penting  untuk  meningkatkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.[15
Hambatan  lain  yang  berkaitan  dengan  capaian  target  SPM  bagi penderita  Hipertensi  di  Puskesmas  Kota  Palangka  Raya  adalah kurangnya  pelatihan  bagi  petugas  Kesehatan  terkhsusnya  untuk  semua programmer. Pelatihan adalah bagian dari prinsip dan digunakan sebagai pedoman  untuk  meningkatkan  kinerja  karyawan  untuk  meningkatkan efisiensi. Petugas  kesehatan      yang        mengikuti        pelatihan        dapat meningkatkan     kinerjanya      dalam      memberikan pelayanan kepada kepada  pasien.  Kemampuan  tersebut  mencakup    pemahaman    tentang tugas    yang  menjadi        tanggung        jawabnya.[16]  .  Pelatihan  yang dilaksanakan  dengan  baik  dapat  membantu  meningkatkan  kinerja,  yang juga  akan  sangat  berdampak  pada  upaya  tim  untuk  memenuhi  standar pelayanan  minimal  yang  ditetapkan  dalam  Permenkes  No.  4.  Nomor  4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis SPM.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penderita Hipertensi di  Puskesmas  Kota  Palangka  Raya  sudah  berjalan  sesuai  dengan kebijakan  yang  telah  ditetapkan  pemerintah,  hanya  saja  dalam penerapannya  di  Puskesmas  belum  sepenuhnya  dilaksanakan,  hal  ini disebabkan terdapat beberapa indikator yaitu SDM,Sarana dan Prasarana dan Disposis.
Terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan  kesehatan  penderita  Hipertensi  di  Puskesmas  Kota  Palangka Raya,  salah  satunya  adalah  masalah  sumber  daya  manusia.  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  di  Puskesmas  Kota  Palangka  Raya  masih  belum terpenuhi  yaitu  kurangnya  petugas  kesehatan  seperti  perawat,  bidan  dan dokter,  terlebih  dimasa  pandemi  Covid-19  membuat  petugas  Kesehatan memiliki tugas ganda yaitu menjadi petugas vaksin,sehingga
mempengaruhi  kinerja  dalam  kegiatan  layanan  penderita  hipertensi, Terlebih  wilayah  demografi  yang luas  juga  berpengaruh  terhadap  sarana dan  prasarana  yang  dibutuhkan,  sehingga  dalam  hal  ini  sarana  dan prasarana yang tersedia dapat dikatakan kurang mengingat wilayah kerja puskesmas yang luas serta pembagian wilayah kerja yang tidak merata di Puskesmas lain.

## Saran
Puskesmas dapat mengadakan monitoring dan evaluasi secara rutin serta  menyeluruh.  Hal  tersebut  perlu  dilakukan  agar  dapat  meningkatkan kinerja  petugas  pelayanan  kesehatan  serta  meningkatkan  pemahaman petugas tehadapai capaian SPM yang ditetapkan pemerintah. Hal tersebut perlu  dilakukan  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  kinerja  petugas pelayanan,  serta  menjaga  kepatuhan  petugas  terhadap  capaian  SPM yang ditetapkan. Kepala puskesmas harus dapat memberikan pemahaman,  serta  menyusun  langkah  strategis  agar  dapat  membawa puskesmas  untuk  mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Kurangnya  sumber daya manusia serta sarana dan prasarana mempengaruhi kinerja petugas kesehatan  sehingga  programmer  memiliki  beban  kerja,  oleh  karena  itu perlu  adanya  usulan  dari  puskesmas  ke  dinas  Kesehatan  dalam  hal penambahan sumber daya manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  WHO.Hypertension  [Internet].2021  [cited  2022  Maret  20].  Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension#
2.  Kementerian  Kesehatan  RI.  Pusat  Data  dan  Informasi  Kementerian Kesehatan RI 2014. Jakarta; 2014.
3.  Kementerian Kesehatan RI. Riset Kesehatan Dasar 2018. Jakarta;2018.
4.  Yulia  Astri  Nurul  A.  Capaian  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM) Bidang  Kesehatan  Kasus  Hipertensi  dan  Diabetes  Mellitus  di  Kota Bandung  Tahun  2020.Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Widya  Praja.  Vol:46 No:2. 2020
5.  Kementerian  Kesehatan  RI.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  43 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jakarta.
6.  Isnia  Nur  Maula.  Evaluasi  Pelaksaan  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM)  pada  Penderita  Hipertensi  di  UPTD  Puskesmas  Mayong  I Kabupaten Jepara. Universitas Negeri Semarang.2019.
7.  Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah.2019
8.  Profil Kesehatan Kota Palangka Raya. Kalimantan Tengah. 2019.
9.  Jaswin, E. Basri. Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Pencapaian  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  Penyelenggara Pelayanan  Kesehatan  Pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bener Meriah. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. 284-299.
10.  Kuzairi,U.  Implementasi  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  pada Pelayanan Publik Bidang Kesehatan (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum  dr.  H.  Koesnadi  Bondowoso).Jurnal  Politico.Vol:17.No:184- 205.
11.  Windy N. Tumuwe. Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang  Kesehatan  di  Puskesmas  Ondong  Siau  Barat  Kabupaten Sitaro.Universitas Sam Ratulangi.2018.
12.  Permenkes  No  04  tahun  2019.Standar  Teknis  Pemenuhan  Mutu Pelayanan  Dasar  Pada  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang Kesehatan.2019.
13.  Undang-Undang  No.23 tahun 2014. Pemerinta Daerah.2014.
14. Fahlevi MI, Masyarakat FK, Umar UT, Kunci K. Pengaruh kompetensi petugas  terhadap  kinerja  pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas Peureumeue Kabupaten Aceh Barat. Pros Semin Nas IKAKESMADA. 2017:256-65.
15. Tarigan  CG,  Nasution  MA.  Pengaruh  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  PT.  PLN  Cabang  Binjai. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area. 2014 Dec 8;2(2):146-53.
16. Simamora  RH,  Bukit  E,  Purba  JM,  Siahaan  J.  Penguatan  kinerja perawat  dalam  pemberian  asuhan  keperawatan  melalui  pelatihan ronde  keperawatan  di  rumah  sakit  royal  prima  medan.  Jurnal pengabdian kepada masyarakat. 2017;23(2):300-4.