## WAKAF KELUARGA PERSPEKTIF UU NO. 41 TAHUN 2004 DAN MAQASID AL-USRAH JAMAL AL-DIN ATIYYAH

## Arif Zunaidi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri arifzunaidi@iainkediri.ac.id
Abstract Waqf is part of Allah ’s command for those who have excess wealth. The rewards of waqf will continue  to  flow  even  after  the  perpetrator  dies,  as  long  as  the  waqf  benefits  others.  In  its development there are two categories of waqf, namely family waqf (dzurri) and khairi waqf. Family waqf is related to benefits intended for nasab or families and their descendants. Several countries  have  removed  this  type  of  waqf  practice  because  it  is  considered  not  to  provide benefits to the general public, because it focuses on the family only. In fact, waqf should be one way to improve the people’s economy because it is included in the Islam ic philanthropy section. This study used qualitative research methods. This method provides an overview and describes several findings in the field, especially in this study related to the practice of family waqf in Indonesia. As a result, Dzurri waqf was recognized with the promulgation of Law no. 41 of 2004 concerning Waqf. However, in terms of management, the rules are still unclear. So prone to conflict. To reduce conflict, the Waqf Pledge Deed must clearly contain nazhir and mustahik. It is recommended that management be carried out productively in order to provide more benefits for mustahik. While the dzurri waqf in the view of maqasid al-usrah Jamal Al-Din Atiyyah includes three things, namely Hifz tadayyun fi al-usrah, Tandzim Al-Janib Al-Mali Li Al-Usrah, Tandzim Al-Janib Al-Mu’Assati Li Al Usrah.
Keywords : Family Waqf, Dzurri Waqf , Law no. 41 of 2004, Maqasid Al-Usrah, Jamal Al-Din Atiyyah
Abstrak Wakaf adalah bagian dari perintah Allah untuk mereka yang memiliki kelebihan harta. Pahala dari wakaf akan terus mengalir meski pelaku sudah meninggal, selama wakaf memberikan manfaat bagi orang lain. Dalam perkembangan wakaf, terdapat dua kategori yaitu wakaf keluarga ( dzurri ) dan wakaf khairi . Wakaf keluarga berhubungan dengan manfaat yang diperuntukan kepada nasab atau keluarga dan keturunannya. Beberapa negara  telah  menghapus  praktik  wakaf  jenis  ini  karena  dinilai  tidak  memberikan manfaat bagi masyarakat umum, karena berfokus pada keluarga saja. Padahal, wakaf seharusnya menjadi salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian umat karena tergolong dalam bagian filantrophy Islam. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.  Metode  ini  sifatnya  memberikan  gambaran  dan  menjabarkan  beberapa temuan yang ada di lapangan khususnya dalam penelitian ini yang berhubungan dengan praktik wakaf keluarga yang ada di Indonesia. Hasilnya, wakaf dzurri diakui dengan  diundangkannya  dalam  UU  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf.  Namun dalam  pengelolaan,  masih  belum  jelas  aturannya.  Sehingga  rentan  pada  terjadinya konflik. Untuk mengurangi konflik, Akta Ikrar Wakaf harus jelas memuat nazhir dan mustahiknya. Disarankan dalam pengelolaannya bersifat produktif agar memberikan manfaat lebih banyak mustahik. Sedangkan wakaf dzurri dalam pandangan maqasid al-usrah Jamal Al-Din Atiyyah meliputi tiga hal, yaitu Hifz tadayyun fi al-usrah, Tandzim Al-Janib Al-Mali Li Al-Usrah, Tandzim Al-Janib Al-Mu’Assati Li Al-Usrah
Kata Kunci : Wakaf Keluarga, Wakaf Dzurri, Undang-undang No. 41 Tahun 2004, Maqasid Al-Usrah, Jamal Al-Din Atiyyah

## A. Pendahuluan
1.  Latar Belakang Masalah Wakaf adalah ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Sebagai ibadah maliyah , nilai ibadahnya tetap mengalir meski si pemberi  wakaf  sudah  meninggal. 1 Dalam praktiknya,  wakaf  dibagi  menjadi  dua macam. Ada yang sifatnya wakaf khoiri, dan wakaf  ahli . Wakaf  khoiri tujuannya untuk kepentingan  umum,  masyarakat  umum dapat  memanfaatkannya,  tergantung bentuk  wakafnya  nanti  seperti  apa. Sedangkan wakaf  ahli peruntukannya lebih  khusus  lagi,  yaitu  hanya  untuk kesejahteraan keluarga dan kerabat dekat saja. Umumnya wakaf ini masih ada hubungan darah (nasab) dari si pemberi wakaf.  Oleh  sebab  itu, wakaf  ahli disebut juga dengan wakaf keluarga. Berbeda dengan wakaf khoiri, wakaf ahli ini cenderung tidak banyak mendapatkan perhatian karena sifat eksklusifnya, yaitu hanya berlaku untuk kalangan keluarga saja. Selain itu juga terjadi perbedaan pandangan ulama mengenai kajian wakaf jenis ini. Mulai boleh-tidaknya ahli waris sebagai  penerima  wakaf,  juga  jumlah harta wakaf yang tidak bertambah meski jumlah  keluarganya  bertambah.  Fakta inilah yang menyebabkan ulama berbeda tentang keboleh-tidaknya wakaf jenis ini. Ada negara yang resmi menghapuskan praktik  wakaf  jenis  ini,  mulai  dari Turki,  Suriah,  Mesir,  Libya  dan  Tunisia. Negara-negara tersebut sepakat untuk menghapuskan  jenis  wakaf  keluarga karena  ketika  sertifikat  tanahnya  sudah berubah menjadi wakaf, maka tidak dapat ditarik pajak. Ketika negara tidak dapat menarik pajak, secara otomatis pemasukan kas negara berkurang. Padahal jenis wakaf ini hanya berlaku bagi kalangan keluarga
1 Widi Nopiardo, “Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima’Iyah Dalam perspektif Ilmu Ekonomi Islam,” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Volume 14, Nomor 2 (2015). H. 214 http://dx.doi.org/10.31958/juris.v14i2.309.  Diakses  20 Mei 2021, 12.30 WIB.
saja,  tidak  dapat  dimanfaatkan  oleh umum.  Dalam  pandangan  negara,  ketika kepemilikan itu memberikan manfaat bagi individu,  maka  kepemilikan  itu  haruslah kena pajak. 2 Namun karena sifatnya tanah wakaf,  negara  tidak  dapat  keuntungan apa-apa dari kepemilikan jenis ini. Itulah kenapa beberapa negara menghapuskan jenis wakaf keluarga ini. 3
Di  Indonesia,  meski  kurang  familiar, wakaf  jenis  ini  ada  dan  ditemukan  di tengah-tengah  masyarakat.  Berawal  dari kasus  inilah  maka  tulisan  ini  disusun, yaitu  untuk  mengetahui  wakaf  keluarga, manajemen pengelolaan dan aturan hukumnya di Indonesia.
2.  Rumusan Masalah Tulisan ini mencoba mencari jawaban tentang beberapa hal, antara lain : Bagaimana  wakaf  keluarga  tinjauan UU No. 41 tahun 2004? Bagaimana  wakaf  keluarga  tinjauan maqasid al-usrah Jamal al-Din Atiyyah?
3.  Teori Penelitian Islam mengenal dua istilah dalam wakaf,  yaitu wakaf ahli dan  wakaf  khairi. Meski  sama-sama  perintah  agama  untuk menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah, namun yang paling dasar membedakan keduanya adalah peruntukan dan penggunaannya. Wakaf  ahli dikhususkan untuk keluarga yang masih memiliki ikatan nasab. Wakaf jenis ini istilah lainnya dikenal  dengan  sebutan  wakaf dzurri . Sedangkan  wakaf  khairi  diperuntukkan untuk umum karena tujuan utamanya adalah untuk berbuat kebajikan dengan mengharapkan ridlo Allah. 4
2 Arif  Zunaidi,  “Abu  Yusuf  Dan  Pajak  (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat  Ini),” Fenomena Vol.  20  No.  1  (2021).  H.  61-76. https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49.  Diakses 7 Juli 2021, 10.30 WIB.
3 Fahruroji,  “Wakaf  Ahli”  http://iwakaf.or.id/ detail/post/85/wakaf-ahli-.html. diakses pada 23 Maret 2021, 12.30 WIB.
4 Sayyid Sabiq, Fiqih sunnah, (Kuwait: Darul Bayan, 1971). H. 387.
Dilihat peruntukannya, wakaf ini juga dkenal dengan wakaf  ‘ala  aulad, karena memang dikhususkan untuk jaminan dan kemanfaatan  anak,  cucu  dan  kerabat- kerabatnya. Konsep yang dijarkan dalam Islam memang mengharuskan memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Namun memberikan harta bagi keluarga terdekat lebih diutamakan jika mereka lebih membutuhkan. Sebagai aktivitas sosial yang bersumber dari perintah agama, terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits , praktik wakaf ahli diakui  keberadaannya.  Yang  lebih membagakan lagi, wakaf ahli telah diatur dalam  undang-undang,  yakni  Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.  Guna  memperjelas  praktiknya, aktivitas  wakaf  juga  diatur  secara terperinci  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  42  tahun  2006,  yakni  peraturan tentang pelaksanaan dari UU wakaf. 5 Kajian tentang maqoshid  syariah merupakan kajian yang mengkhususkan pada kajian yang berkaitan dengan masalah kekinian. Maqoshid  syariah dimanfaatkan  untuk  menyelesaikan masalah terbaru dimana secara hukum tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan Hadits .    Maqosid  yang  sering  dikenal  di tengah  masyarakat  adalah  maqosid  yang 5,  yaitu  memelihara  agama,  jiwa,  akal, keturunan dan memelihara harta. Meski banyak macam dari pemikiran dan  bahasan  tentang  maqosid,  hal  itu disebabkan karena perbedaan manhaj dan keinginan para pemerhati untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 6 Dan salah satu bagian dari beberapa macam maqoshid
5 Erizka  Permatasari,  “Dasar  Hukum  Wakaf  di Indonesia,”  https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ ulasan/cl2241/dasar-hukum-wakaf-di-Indonesia diakses 03 Juli 2021, 20.20 WIB.
6 B. Busriyanti, “Maqasid al-Syari’ah dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia,” Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam Vol. 6 No. 1 Mei 2021. H. 69-87. http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2470.
syariah tersebut adalah terdapatnya pemikiran Maqosid al-Usrah, yaitu maqosid yang memiliki kecenderungan dalam membela keluarga. Titik tekan yang ingin disampaikan  dalam  maqosid  jenis  ini adalah bagaimana melindungi keluarga dari segala keburukan yang kemungkinan terjadi.

## B.  Metode Penelitian
Tulisan ini menggunakan metode penelitian  kualitatif.  Metode  ini  sifatnya memberikan gambaran dan menjabarkan beberapa temuan yang ada di lapangan khususnya dalam penelitian ini yang berhubungan  dengan  praktik  wakaf keluarga yang ada di Indonesia. Gambaran dan penjabaran temuan ini tanpa memerlukan sebuah hipotesis karena mengangkat  data  bersumber  dari  fakta, sebuah  keadaan,  dari  beberapa  variabel, dan juga beberapa fenomena yang terjadi ketika  penelitian  tengah  berlangsung, kemudian menyajikan secara real , dengan apa  adanya.  Penulisan  ini  pun  demikian, penulis pengumpulan beberapa fenomena di  lapangan,  kemudian  menganalisa dan  menginterpretasikan,  kemudian mengakhirinya dengan kesimpulan tentang  wakaf  keluarga,  manajemen pengelolaan dan aturan hukumnya di Indonesia.
Tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) atau pendekatan yuridis normatif.  Pemilihan  pendekatan  ini mempertimbangkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya  terhadap  konsep  wakaf  di Indonesia dengan pendekatan analisis isi. 7
Diakses 23 Maret 2021, 19.30 WIB.
7 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  (Malang: Bayu Media Publishing). H. 206-207.

## C. Pembahasan 1. Wakaf Dalam Hukum Islam Dan
Undang-undang Sebagai bagian dari perbuatan muamalah yang  bernilai  ibadah,  menurut syariat Islam bahwa setiap perbuatan yang bernilai ibadah haruslah berdasarkan hukum yang jelas, apakah bersumber dari kitabullah dan al-hadist, dapat juga diambil hukumnya berdasarkan hasil ijtihad para ulama. Dengan dasar ini maka setiap perbuatan yang berkaitan dengan ibadah haruslah jelas perintah ibadah itu, apakah berlandaskan pada al-Qur’an , Hadits atau pun ijtihad ulama. Sebagai sebuah perbuatan hukum yang memiliki makna ketuhanan dan kemanusiaan, perbuatan wakaf didasarkan pada  firman  Allah  yang  artinya  : “...  Dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (Al-Haj:77) 8 . Makna kebajikan di dalam ayat tersebut diartikan sebagai sebuah perbuatan yang memiliki manfaat dan ke maslahat an. Tidak hanya  kemaslahtan  bagi  diri  sendiri, tapi juga masahatan bagi agama dan masayarakat luas. Dan sebagai perbuatan yang memiliki 3 kebaikan itu maka wakaf sangat dianjurkan untuk dilakukan demi kebaikan dan ke maslahat an sebagaimana diamanatkan dalam Ali-Imron ayat 92 yang artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada  kebajikan  (yang  sempurna),  sebelum kamu  menafkahkan  sebagian  harta  yang kamu cintai” (Ali-Imron:92) 9
Surat Ali Imron ayat 92 tersebut memperjelas bahwa kesempurnaan dan kebaikan yang sempurna itu dapat diperoleh dengan cara memberikan harta yang terbaik dan yang paling dicintai.  Wakaf  adalah  salah  satu  hal
8 QS: Al-Haj:77, Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya , Bandung: CV Jumanatul ‘Ali-Art, 2005, H.
342.
9 QS.  Ali  Imron  ayat  92,  Departemen  Agama, Al- Qur’an dan Terjemahannya , Bandung: CV Jumanatul ‘Ali- Art, 2005, H. 63.
yang disarankan untuk dilakukan karena memiliki kategori tersebut. Sebagai ibadah maliyah yang dianjurkan  oleh  Allah,  wakaf  dianjurkan untuk kepentingan umat Islam. Wujudnya biasa dalam bentuk tempat ibadah, rumah sakit, pendidikan, ekonomi atau untuk hal lain yang dapat memberikan manfaat. 10 Perintah  tentang  wakaf  ini  juga diperkuat dengan Hadits lain yang artinya “Dari  Abu  Hurairah,  bahwa  Rasulullah saw  bersabda  :”Bila  manusia  mati,  maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu bermanfaat atau anak soleh  yang  mendo’akan  kepadanya.” (HR. uslim,  Abu  Dawud,  At-Tirmidzi  dan  An- Nasa’i ) 11 Sedekah jariyah yang dimaksud dalam Hadits ini  adalah  pemberian  harta  wakaf karena  hanya  perbuatan  wakaflah  yang pahala dan manfaatnya tak terputus meski orang  yang  memberikan  harta  wakaf tersebut telah meninggal. Selama harta atau  benda  wakaf  yang  diberikan  masih dapat  memberikan  manfaat  bagi  orang lain, maka sejauh itu pula pahalanya tetap mengalir bagi wakif.
Dalam hukum positif, wakaf dimaknai sebagai suatu perbuatan hukum di mana hak asli dari harta yang dimiliki diambil dan diserahkan kepada orang lain untuk diambil manfaatnya. Manfaat itu diberikan kepada orang lain untuk hal-hal kebaikan. 12 PP No. 28 Tahun 1977 menyebut wakaf sebagai  “ perbuatan  hukum  seseorang  atau badan  hukum  yang  memisahkan  sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik
10 Fachrodin,  “Peran  Nadzir  Dalam  Pengelolaan Tanah  Wakaf  Ditinjau  Dari  Perspektif  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Ngadi Kec. Mojo  Kab.  Kediri),” Mahakim:  Journal  of  Islamic  Family Law, Vol. 4, No. 1 (2020). H. 50. https://doi.org/10.30762/ mh.v4i1.1712. Diakses 21 Juni 2021, 19.30 WIB.
11 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , (Bandung: Al-Ma’arif, 1987). H. 153
12 Abdurrahman, Masalah  Perwakafan  Tanah  Milik dan  Kedudukan  Tanah  Wakaf  di  Negara  Kita ,  (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).  H.15.
dan  melembagakan  selama-lamanya  untuk kepentingan  peribadatan  atau  kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam ”. 13 Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengartikan wakaf sebagai perbuatan hukum, baik  perorangan,  group  atau  badan  hukum untuk  memisahkan  harta  yang  dimilikinya untuk digunakan sebagai kepentingan ibadah sesuai dengan ajaran Islam.
UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mendefinisikan  sebagai:  “perbuatan  hukum wakif  untuk  memisahkan  atau  menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai  dengan  ketentuannya  guna  keperluan ibadah  dan  kesejahteraan  umum  menurut syari’ah” . 14
2. Wakaf Ahli Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Sebelum menjadi sebuah undang- undang  yang  disahkan  oleh  pemerintah, undang-undang  tentang  wakaf  berwujud naskah akademik tentang  wakaf.  Naskah akademik ini berisikan tentang dasar pemikiran berupa analisa kandungan fiqih,  fenomena  secara  sosiologis  yang terjadi di Indonesia, dan landasan hukum yang berlaku di negara ini. Selain itu naskah akademik ini juga berdasarkan persetujuan dari presiden melalui sekretaris negara untuk membuat rancangan  undang-undang  wakaf  dan ditindaklanjuti oleh direktorat zakat dan  wakaf  untuk  menyiapkan  naskah akademik sebagai bagian dari landasan penyusunan RUU tentang wakaf. 15
13 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (1977)
14 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta: Departemen Agama RI  Dirjen  Bimas  Islam  dan  Penyelenggara  Haji,  Cet.  2, 2005.
15 Departemen  Agama, Proses  Lahirnya  Undang- Undang  No.  41  tahun  2004  tentang  Wakaf ,  (Jakarta: Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2006).
H. 37.
Naskah  akademik  tentang  wakaf ini  disusun  oleh  Dr.  Uswatun  Hasanah, seorang pakar perwakafan dari Universitas Indonesia. Tujuan dari penyusunan naskah akademik ini adalah untuk meyakinkan betapa pentingnya sebuah rancangan undang-undang tentang wakaf ini  segera  diwujudkan.  Dengan  semakin kompleksnya permasalahan dan praktik dalam  perwakafan  di  Indonesia,  maka membutuhkan sebuah undang-undang khusus  agar  praktik  wakaf  memiliki payung hukum yang jelas sebagai bagian dari  perwujudan  kesejahteraan  sosial  di negeri ini.
Naskah  akademik  tentang  wakaf ini berisikan bahan masukan dalam penyusunan  RUU  tentang  wakaf.  Tim penyusun  RUU  membutuhkan  beberapa masukan untuk menyempurnakan sebuah isi yang termuat dalam sebuah UU tentang wakaf.  Dalam  RUU  tersebut  memuat hukum positif yang berlaku di Indonesia, juga masalah-masalah yang timbul dalam aktivitas  wakaf  beserta  undang-undang yang berlaku.
Naskah akademik menjelaskan secara rinci tentang berbagai norma yang ada dan berlaku di seluruh daerah yang berkaitan dengan  praktik  wakaf  dan  permasalahan yang dihadapi serta penyelesaian masalahnya. Selain itu juga berisi tentang kondisi  terkini  tentang  praktik  wakaf di Indonesia ddan negara-negara yang mempraktikkan  perwakafan.  Termasuk tentang penghapusan praktik wakaf  ahli di beberapa negara terkait permasalahan sosial yang dihadapi. Naskah akademik ini juga berisikan rekomendasi dari para pakar untuk dipertimbangkan untuk menyusun dan dimuat dalam RUU tentang wakaf. Naskah  akademik  tentang  wakaf yang disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan rancangan undang-undang
memuat 5 Bab, meliputi 16 : Bab 1 sebagai pendahuluan yang memuat tentang latar belakang perlunya dibuatkan undang-undang  khusus  tentang  wakaf, landasan hukum, tujuan dan pemanfaatan penyusunan naskah akademik dan metode dan pendekatannya.
Pada  Bab  2  yang  memuat  kerangka konseptual ini berisikan dasar hukum disyariatkan  wakaf  dan  hukum  wakaf. Pada  Bab  3  mengulas  perkembangan wakaf  yang  terjadi  di  Indonesia  meliputi wakaf  dan  permasalahan  yang  dihadapi, wakaf  dan  peraturan  yang  mengatur dalam undang-undang.
Bab  4  memuat  subtansi  pengaturan rancangan  UU  tentang  wakaf  yang berisikan uraian subtansi dan materi yang digunakan dalam pengaturan tentang wakaf di Indonesia. Sedangkan pada Bab 5 memuat sistematikan RUU tentang wakaf. Secara umum pembahasan tentang wakaf  ahli belum  disebut  secara  spesifik dalam bab tersendiri. Hanya sekilas dalam bagian dasar hukum wakaf dalam praktik awal wakaf pada masa Rasullah dan juga disebutkan dalam praktik wakaf ahli yang terdapat di Indonesia.
3. Wakaf Ahli Dalam Risalah UU No. 41 Tahun 2004 Hadirnya UU UU No. 41 tahun 2004 sesungguhnya sangat dinantikan dalam negara Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar,  problem  yang  dihadapi mengenai pengelolaan wakaf di Indonesia memerlukan perhatian khusus dari negara.  akibatnya,  dibandingkan  dengan negara-negara  lain,  pengelolaan  wakaf kita kurang dapat berkembang dengan optimal.
Praktik  perwakafan  yang  masih mengandalkan kepercayaan dan hanya diucapkan  secara  lisan,  tanpa  melalui
16 Departemen  Agama, Proses  Lahirnya  Undang- Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf .. H. 37.
prosedur administratif membuat permasalahan wakaf di Indonesia kerap kali mengalami persengketaan. Persengketaan ini muncul akibat dari kurangnya validitas secara legal sehingga memunculkan kurang bukti untuk menunjukkan harta beda dari wakaf. 17
Atas dasar inilah peraturan tentang wakaf  itu  dibuat,  sebagai  apresiasi pemerintah  atas  filantrophi  Islam  dalam memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Sehingga secara  umum  UU  tentang  wakaf  ini difokuskan  dalam  bidang  administrasi, khususnya  kepastian  hukum  atas  wakaf dan pengelolaannya. Selain itu juga demi memajukan kesejahteraan umum. 18 Untuk sampai pada sebuah undang- undang yang disahkan dan berlaku di negara  Indonesia  membutuhkan  waktu yang sangat panjang. Dimulai dari naskah akademik hingga pada pembuatan rancangan undang-undang. Dalam penyusunan RUU tentang  wakaf disusun dengan sistematika yang dimulai dari bab 1 yang berisi tentang ketentuan umum tentang wakaf; dalam bab 2 berisikan dasar- dasar yang digunakan dalam penentuan wakaf,  beserta  tujuan  dan  fungsi  wakaf itu sendiri; dalam bab 3 memuat tentang administrasi  perwakafan;  bab  4  berisi tentang manajemen pengelolaannya dan pembinaan bagi nadzir-nadzir yang terpilih sebagai pengelola wakaf; pada bab 5 memuat tentang badan wakaf yang ada di Indonesia.
Selanjutnya pada bab 6 berisi tentang  perubahan  peruntukan  wakaf, penggunaan dan status dari bena-benda wakaf  yang  terdaftar  dalam  badan wakaf  Indonesia;  bab  7  memuat  tentang sengketa yang kemungkinan timbul dan cara penyelesaiannya; sedangkan masalah
17 Ahmad  Djunaidi, Thobib  al-Asyhar,  Menuju  Era Wakaf Produktif , (Jakarta: Mumtaz, 2005). H. 57.
18 Jaih  Mubarok, Wakaf  produktif ,  (Bandung: Simbiosa Rekatama, 2008). H. 57.
pengawasan  dari  pengelolaan  wakaf termuat dalam bab 8; sanksi ditempatkan pada bab 9; pada bab 10 memuat ketentuan peralihan dan bab ke 11 sebab bab penutup tentang rancangan undang-undang tentang wakaf. 19 Keberadaan wakaf  ahli dalam rancangan perundang-undangan di Indonesia termuat dalam bab 2 yang berisikan pada asar-dasar yang digunakan dalam  penentuan  wakaf,  beserta  tujuan dan  fungsi  wakaf.  Keberadaan wakaf ahli sendiri  meski  tidak  familiar  di kalangan  masyarakat  Indonesia,  namun secara praktiknya ada dan dijalankan oleh  masyarakat  pada  wilayah-wilayah tertentu.
4.  Relevansi UU No. 41 tahun 2004 dengan Undang-Undang Yang lain Berbicara  tentang  undang-undang wakaf, sebenarnya peraturan wakaf sudah sejak lama ada yang mengatur keberadaan tentang wakaf. Dalam UU No. 5 tahun 1960 dalam undang-undang agraria misalnya. Meski  secara  umum  membahas  tentang peraturan  agraria,  di  dalam  undang- undang tersebut juga memuat tentang tentang  wakaf.  Masuknya  wakaf  dalam undang-undang tersebut sebagai salah satu mengakomudir kepentingan dan praktik  yang  berjalan  di  masyarakat, khususnya umat Islam.
Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1877 tentang Perwakafan dan  Tanah  Milik.  Ada  juga  Instruksi Menteri  Agama  dan  kepala  Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 tahun 1977. Wakaf  juga  diatur  dalam  UU  Nomor  7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 20 Kompilasi Hukum Islam sebagai kumpulan berbagai sumber hukum yang
19 Departemen  Agama, Proses  Lahirnya  Undang- Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf , H. 39-40.
20 Uswatun Hasanah, Napak “Tilas Undang-undang Wakaf  (bagian  I)”,  dalam  https://bwi.or.id/index.php/ ar/publikasi/artikel/314-napak-tilas-undang-undang- wakaf-bagian1.html. diakses 9 Januari 2021, 20.30 WIB.
berlaku di Indonesia, dimana di dalamnya memuat beberapa pasal tentang aturan hukum  perkawinan,  waris  dan  juga memuat aturan tentang wakaf. Peraturan- peraturan lain juga banyak yang memuat tentang wakaf, namun masih sebatas benda tidak bergerak saja. Sehingga dibutuhkan aturan  lain  yang  lebih  komprehensif yang  mengatur  tentang  wakaf  secara keseluruhan.
Latar  belakang  pembuatan  undang- undang  wakaf  sebenarnya  didasari  atas kebutuhan adanya payung hukum dari wakaf tunai. 21 Melihat adanya potensi dari pengelolaan wakaf tunai bagi ke maslahat an umat, membuat para tokoh atau penggiat- penggiat  wakaf  berkomitmen  untuk melanjutkan pembahasannya hingga sampai pada kepastian hukum atas pengelolaan wakaf di Indonesia.
Praktik  wakaf  di  Indonesia  sedikit banyak tidak dapat berkembang dan dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat karena kendala terkait biaya yang harus dikeluarkan dalam wakaf. Sedangkan masyarakat kita masih sedikit  yang  tahu  bahwa  wakaf  tidak hanya berbentuk tanah atau masjid saja.  Ada  wakaf  tunai  yang  dicoba  untuk sosialisasikan agar masyarakat tahu keberadaannya.
Jika  dibanding  dengan  wakaf  tanah atau tempat ibadah, wakaf tunai memiliki kemudahan dalam hal jumlah yang harus  diwakafkan.  Tidka  hanya  mereka yang  memiliki  uang,  orang  mampu,  dari golongan yang tidak mampu pun dapat dapat melakukan wakaf tunai karena tidak ada minimal jumlah yang harus diserahkan. Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa  wakaf tunai jauh lebih mudah mobilisasinya dibandingkan wakaf tradisional. Wakaf tunai yang bisa diambil contoh adalah  pengelolaan  dana  dari  wakaf
21 Departemen  Agama, Proses  Lahirnya  Undang- Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf , H. 2.
dana  abadi.  Melalui  program  tersebut masyarakat dapat menghimpun dana dengan  cara  yang  halal,  dikumpulkan menjadi satu kesatuan dana. Setelah terkumpul dengan jumlah yang ditargetkan, kemudian disalurkan sesuai  dengan  tujuan  awal  pengumpulan dananya. Lembaga keuangan syariah dapat dipercaya untuk mengelola agar secara tingkat keamanan dan pembukuannya dapat dipertanggung jawabkan. Dengan semakin banyaknya respon positif  tentang  wakaf  tunai,  meski  di beberapa tokoh masih ada yang menolak praktik ini, Direktur Pengembangan Zakat dan  Wakaf    Departemen  Agama  pada akhirnya mengirimkan surat permohonan ke  lembaga  MUI  agar  dikeluarkan  fatwa yang  berkaitan  tentang  wakaf  uang. Sebagai sebuah lembaga keIslaman yang mengayomi masyarakatnya pada akhirnya memberikan fatwa tersebut. Bahwa wakaf tunai  dapat  dijadikan  sebagai  alternatif dalam berwakaf.
Hadirnya undang-undang tentang wakaf  mempertegas  aturan  hukum  yang berlaku khususnya pada hukum yang mengatur tentang wakaf dan rujukan jika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan wakaf.
Berkaitan  dengan  pembentukan sebuah undang-undang dalam sebuah negara paling tidak harus memenuhi asas dalam pembentukan perundang- undangan. Yakni undang-undang tersebut hendaklah terbentuk sebagai tindak lanjut aturan yang ada dalam UUD tahun 1945. Asas lain yang harus ada adalah undang- undang tersebut haruslah diatur oleh undang-undang dan atau sebagai tindak lanjut dari adanya kesepakatan bersama dengan  negara  lain,  khususnya  adanya pengesahan atas perjanjian internasional. Selain itu juga bagian dari tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi; dan/
atau pemenuhan akan kebutuhan hukum pada masyarakat.
Undang-undang tentang wakaf sendiri hadir di tengah-tengah masyarakat dikarenakan kebutuhan mendesak atas dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam praktik dan pengelolaannya. Hadirnya  undang-undang  wakaf  karena kebutuhan masyarakat yang kemudian mendapat legitimasi hukum menjadi sebagai  hukum  positif  yang  berlaku  di Indonesia.
Kebutuhan negara akan hadirnya undang-undang  tentang  wakaf  sudah termasuk keharusan yang masuk kategori  urgen.  Mengingat  masyarakat membutuhkan penggerak aktivitas yang memiliki  manfaat  dalam  mendorong peningkatan perekonomian umat.
5. Wakaf Ahli Dalam Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah Sebagai bagian dari aktivitas sosial keagamaan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya,  praktik wakaf  ahli pada dasarnya peruntukannya digunakan untuk memberi kesejahteraan bagi kerabat.  Manfaat  dari  pengelolaan  harta wakaf ahli ini diperuntukkan bagi keluarga yang masih ada hubungan nasab dengan si wakif, baik anak, cucu atau pun saudara yang masih ada kaitan nasab dengannya. Landasan  hukum  yang  digunakan sebagai legitimasi praktik wakaf  ahli ini adalah Hadits yang berkaitan dengan Abu Thalhah  dan  kebun  kurma  “Bairoha” miliknya.  Pada  saat  itu  Abu  Thalhah bertanya kepada Nabi Muhammad amalan apa yang dapat dilakukan untuk bisa dekat dengan Allah. Setelah itu turunlah firman Allah “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada (kebajikan)  yang  sempurna  sebelum  kamu
menafkahkan  sebagian  harta  yang  kamu cintai”. 22 Turunnya ayat tersebut sebagai penanda akan adanya praktik wakaf ahli dan diperbolehkannya aktivitas tersebut  dalam  Islam.  Pada  saat  itu  Abu Thalhah  diminta  oleh  Nabi  Muhammad untuk menyerahkan taman yang dicintai sebagai  tanah  wakaf  yang  keuntungan pengelolaannya digunakan untuk keluarga yang memiliki hubungan nasab dengannya. 23 Selain  Abu  Thalhah,  sahabat  Nabi yang  melaksanakan  wakaf  khususnya ahli  lainnya  seperti  Abu  Bakar  yang mewakafkan tanah miliknya yang berada di  Mekah  untuk  anak  keturunannya. Zubair bin Awwam juga melakukan wakaf jenis ini untuk anak keturunannya yang pada  saat  itu  harta  yang  diwakafkan adalah sebuah rumah. 24 Imam Syafi’i juga termasuk salah satu tokoh  ulama  yang  mewakafkan  rumah untuk  para  ahlinya,  yakni  untuk  anak dan  keturunannya.  Khilafah  Utsmaniyah berkuasa  di  Turki  (abad  18)  mencatat adanya pendapatan dari wakaf ahli sebesar 14.20% dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Kemudian pada  abad  19  khilafah  Utsmaniyah mencatat adanya pemasukan sebesar 16.87% yang diperoleh dari wakaf. Hal ini menunjukkan  bahwa  animo  masyarakat untuk berwakaf cukup besar. 25 Antusiasme wakaf  ahli juga terjadi Di Aleppo pada tahun 1800. tercatat ada 687 aktivitas wakaf dan 39,3% nya adalah wakaf ahli , sebanyak 50.7% tercatat sebagai wakaf  khairi, dan wakaf  musytarak yakni
22 Q.S.  Ali  Imron:  92,  Kemenag, Qur’An  Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/sura/3 Diakses 11 Juni 2021, 10.48 WIB.
23 Fahruraji, Wakaf Kontemporer. (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019). H. 97.
24 Fahruraji, Wakaf Kontemporer, H. 97.
25 Fahruraji, Wakaf Kontemporer, H. 97.
gabungan antara wakaf  ahli dan wakaf khairi (sosial) sebesar 10%. 26 Sebelum praktik wakaf  ahli ini dihapuskan  di  kota  Mesir  juga  tercatat lebih banyak menghasilkan pendapatan dibandingkan  dengan  jenis  wakaf- wakaf  lainnya.    Pada  tahun  1928-1929 wakaf  jenis  ini  sangat  populer  dan banyak menghasilkan pendapatan untuk dibagikan kepada mereka yang ditunjuk. 27 Di Indonesia wakaf  ahli diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 dan Pasal 30 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang  wakaf  yang  berbunyi “Pernyataan kehendak wakif dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli . wakaf ahli diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan  darah  (nasab)  dengan  wakif. Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah  punah,  maka wakaf ahli karena hukum  beralih  statusnya  menjadi  wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh menteri berdasarkan pertimbangan BWI.” 28 6. Konsep Dasar Dalam Maqasid Syari’ah Secara kata Maqasid  Syari’ah terdiri atas dua kata, Maqasid dan Syari’ah . Maqasid adalah bentuk jama’ dari kata maqṣad , artinya maksud atau tujuan. 29 Maqasid merupakan hal yang ada hubungan dengan maslahah dan juga berkaitan dengan kerusakan. 30 Sedangkan kata syariah dimaknai sebagai jalan yang menuju pada sebuah sumber air. 31 Sedangkan Asy -
26 Fahruraji, Wakaf Kontemporer, H. 98.
27 Fahruraji, Wakaf Kontemporer, H. 98.
28 Fahruraji, Wakaf Kontemporer. H. 98.
29 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, (London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980). H. 767.
30 Muhammad Hamid Usman, Al-Qamus al-Mubin fi Istilahi al-Usuliyyin, (Riyadh: Dar al-Zahm, 2002). H. 282
31 Mardani, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama dan Mahkamah Syariah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). H. 20.
syari’ah juga dimaknai dengan peraturan, undang-undang, atau juga hukum. 32 Maqasid  Syari’ah memiliki tujuan untuk membentuk sebuah ke maslahat an, baik ke maslahat an  di  dunia,  atau  pun  di akhirat . 33 Hal  ini  menunjukkan  bahwa dalam maqoshid syariah terdapat maslahat ilahiyah dan moral kemanusiaan yangg dijadikan dasar dalam pembentukan sebuah  dasar  hukum.  Dalam  maqosid terdapat  ide  kekinian,  baik  berkaitan dengan komponen yang ada dalam hak asasi manusia, ada juga yang masuk dalam masalah  pembangunan,  juga  berkaitan dengan keadaban. 34 7. Kehujjahan Atas Penggunaan Dari Maqasid Syari’ah Tak ada yang sia-sia dengan apa yang diperintah dan dilarang Allah dalam al- Qur’an dan sunnah semuanya memiliki tujuan tertentu dan berlaku pada setiap masalah  atau  pun  pada  kasus  tertentu, sehingga setiap ayat dan Hadits nabi tidak ada yang sia-sia. 35 Ulama ushul dan fuqoha sepakat tentang Kehujjahan maslahat dengan 2 syarat,  yaitu:  Pertama,  keberadaannya didukung oleh nash (maslahah mu’tabarah). 36 Kedua,  perbedaan  terjadi  ketika  Kehujjahan maslahah dipertanyakan dan jika ada perdebatan (ta’arud) antara sebuah maslahat dan sebuah nash syara’ maka akan dilakukan beberapa cara pengambilan keputusannya.
Berdasarkan syara’ atas maslahat terbagi menjadi 3 macam, yaitu: .
32 Munawwir, Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia , (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997). H. 711
33 As-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari’ah , Jilid II, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th). H. 6
34 Jasser  Auda, Membumikan  Hukum  Islam  Melalui Maqasid Syaria, (Jakarta: Mizan, 2015). H. 32
35 Ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsier, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004). H. 136.
36 Jaih  Mubarok, Metodologi  Ijtihad  Hukum  Islam , (Yogyakarta: UII Press, 2002). H. 155
a)  Maslahah  mu’tabarah yaitu sebuah maslahat yang didukung dalil khusus sebagai penguat.
b)  Maslahah  mulgha yaitu ke maslahat an yang mendapat penolakan dari hukum syara’ . c)  Maslahah mursalah ,  yakni maslahat yang berpedoman pada pendekatan bertujuan syara’ dan pendekatan yang digunakan sebagai bagian dalil hukum yang secara aturan berdiri sendiri secara mandiri. 37
Jika terjadi pertentangan antara nash qoth’iy  al-dilalah, maka ulama sepakat mengutamakan nash .  Namun,  jika bertentangan dengan nash  al-dilalah, ada perbedaan pendapat.
a)  Mendahulukan nash tanpa ada keraguan. Alasan utamanya adalah nash sebagai sumber utama hukum Islam. 38
b)  Mendahulukan maslahat jika bersifat daruriyah,  qot’iyah dan kulliyah . c)  Mendahulukan maslahat dibanding pada nash  dzanni ,  dan mendahulukan maslahat pada bidang muamalat saja. 39
8. Pembagian Maqasid
Ulama saat ini mengategorikan maqasid kedalam  tiga  tingkatan,  yaitu maqasid ‘ammah (General) , maqasid khassah (Specific) dan maqasid juz`iyah (Partial). a)  Maqasid al-’amah (General maqasid ) diartikan  sebagai  maqosid  yang memiliki makna sekaligus hikmah yang ada pada hukum yang secara
37 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul  Fikih , (Jakarta: Pustaka Amani, 2003). H. 36- 37.
38 Abdallah  M.  al-Husayn  al-Amiri, Dekonstruksi Sumber  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  Gaya  Media  Pratama: 2004). H. 4
39 Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor, “Konsep Maqashid al-Syariah dalam Membentuk Hukum  Islam  (Perspektif  al-Syatibi  dan  Jasser  Auda),” Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, Desember 2014. H. 66. . http://dx.doi.org/10.31602/iqt. v1i1.136. Diakses 20 Maret 2021, 12.20 WIB.
substansi tidak terikat langsung secara khusus. Maqasid jenis ini terdiri atas tujuan umum syariah . Setiap hukum yang berupa perintah atau pun larangan memiliki tujuan agar manusia beribadah dan beragama kepada Allah  swt.  Selain  itu  juga  demi mendatangkan maslahat dan menjauhkan dari mara bahaya. Adanya maslahat bertujuan untuk terus terjaga keteraturan umat dan  melestarikan  kebaikan,  baik kebaikan  dalam  akal,  perbuatan dan lingkungan sekitar.
40
b)  Maqasid al-khassah (Specific)
adalah cara yang menurut syar’i digunakan untuk merealisasikan manfaat  atas  hadirnya  manusia demi menjaga ke maslahat an umum. Khususnya pada amal perbuatan pada bab tertentu.
c)  Maqasid juz`iyah (Partial) merupakan  jenis  maqosid  yang bertujuan untuk merealisasikan pentasyri’an hukum tertentu.
9. Tingkatan Maqasid As- Syari’ah Disyariatkan Islam bertujuan untuk mewujudkan  sebuah  tatanan  kehidupan yang berke maslahat an, manusia diperintahkan untuk terus belajar ilmu pengetahuan  agar  dapat  menafsirkan makna dari maqasid as- syari’ah . 41 Syari’at Islam tidaklah serumit yang dibayangkan, karena  Islam mengajarkan kemudahan dalam mengamalkan amalan agama guna mendapatkan tingkat kebahagiaan duniawi dan ukhrawi . Secara tingkat urgensinya Maqasid Syari’ah terbagi atas tiga tingkatan, yaitu: a.  Daruriyyah
40 Jasser Auda, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic  Law  ;  A  System  Approach ,  (London  Washington  : The International Institute of Islamic Thought, 2008). H.
5.
41 Yusuf Al-Qardawii, As-Siyasat (t.tp: tp, tth). H. 87- 231.
Daruriyyah bersifat  primer.  Sehingga dalam pemenuhannya haruslah segera dipenuhi agar terhindar dari kemudharatan . Termasuk dalam ḍaruriyyah ,  yaitu  kewajiban  untuk memelihara  agama,  memelihara jiwa,  memelihara  akal,  memelihara keturunan dan memelihara harta.
b.  Hajjiyah Hajjiyah masuk dalam kategori tingkatan sekunder. Sehingga meski tidak harus dipenuhi namun sebisa mungkin agar terpenuhi demi kelancaran dan kepuasan manusia. Pada tingkatan sekunder ini tidaklah sampai mengancam ke maslahat an. Pada tataran ini pun Islam mengenal adanya rukhshah demi kemudahan manusia dalam menjalankan ibadah yang  diwajibkan  Allah  seperti diperbolehkannya qasar dalam  sholat.
c.  Tahsiniyyah Tahsiniyyah sifatnya adalah pelengkap. Artinya tidak mengancam eksistensi dalam beribadah.
Dengan melihat pada tatanan tiga hal tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam menjalankan sebuah ke maslahat an hendaklah mempertimbangkan tingkatan  dari  kemaslhatan  tersebut, apakah termasuk dalam dharariyyah, hajjiyah atau pun tahsiniyyah . Dengan mempertimbangkan tiga hal tersebut maka akan diperoleh aktivitas mana saja yang  harus  didahulukan,  dan  mana  saja yang bersifat sebagai pelengkap.
Ushul  al-khams pada dasarnya adalah memelihara atas lima azas pokok kehidupan yang terdiri atas beberapa hal berikut ini:
Pertama ,  Hifz  al-din adalah  kewajiban yang utama dan harus dijaga untuk keberlangsungan dari maqasid as- syariah . 42 Hifz al-din masuk dalam kategori
42 Hasbi  Ash-Shiddieqy, Falsafah  Hukum  Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). H. 188.
Dharuriyyat ,  sehingga  karena  sifatnya adalah  primer,  maka  ada  kewajiban seperti  kewajiban  sholat  dan  larangan untuk meninggalkannnya.
Kedua, Hifz  al-nafs masuk dalam tatanan kedua setelah menjaga agama. Menjaga jiwa bertujuan untuk memelihara hak untuk hidup dan menghindari penganiayaan. 43 Menjaga  jiwa  termasuk dalam aktivitas mu’amalah sekaligus jinayah . Ketiga ,  Hifz  al-’aql berkaitan dengan perintah untuk memanfaatkan akal dalam segala  aktivitas  dan  berfikir.  Dengan menggunakan akal maka keputusan yang diambil tentu akan mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan agama.
Keempat, Hifz  al-nasl berkaitan dalam memelihara kelestarian atas garis keturunan dan membina mental dari generas-generasi setelahnya agar terus menjaga kerukunan antar sesama demi menghindari pertikaian antar manusia. 44 Kelima, Hifz  al-mall bertujuan dalam menjaga harta. Ini ada kaitannnya dengan muamalah dan jinayah . Dalam kaidah mendapatkan harta ada aturan yang harus dipenuhi, apakah diperoleh dari cara jual beli,  pembelian,  warisan  atau  temuan. Karena adanya aturan tersebut maka manusia dilarang mengambil hak orang lain tanpa seizin atau melalui cara yang tidak benar. 45 Pemeliharaan kulliyat  al-khamsah memiliki tujuan untuk pemeliharaan maslahah dalam tujuan syari’ah yang mana dapat diimplementasikan dalam dua metode:  metode  konstruktif  dan  metode preventif.  Metode  konstruktif,  kewajiban dan sunah yang terdapat dalam agama dapat digunakan sebagai contoh yang
43 Muhammad  Abu  Zahra ,  Ushul  Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). H. 549.
44 Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh , H. 551.
45 Fathurrahman  Djamil, Filsafat  Hukum  Islam,
(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). H. 28-131.
bertujuan dalam memelihara unsur- unsur yang ada dalam maqasid as-syari’ah . Sedangkan larangan yang bersifat haram dan makhruh masuk dalam metode preventif. 10. Wakaf Ahli Dalam Tinjauan Maqasid Al-Shari’ah Tujuan utama dari hadirnya syariah Islam  adalah  demi  terwujudnya  sebuah ke maslahat an    baik  sifatnya  duniawi  dan juga  bersifat ukhrawi di akhirat kelak. Sebagai aktivitas yang memiliki nilai manfaat besar, khususnya bermanfaat bagi masyarakat umum jika dikelola dengan memperdayakan ummat secara maksimal. Pelaksanaan wakaf ahli atau pun jenis wakaf  yang  lain  yang  dikelola  sesuai dengan prinsip syariah merupakan bagian dari upaya untuk menjalankan perintah Allah dan sesuai dengan ruh syariat agama. Hal tersebut sesuai dengan asas yang mendasari  dibentuknya  syariat  Islam, yakni asas hikmah dan ke maslahat an bagi umat, baik selama di dunia atau pun nanti saat di akhirat . 46 Kegiatan  wakaf    ahli  merupakan bagian dari gerakan yang dinilai sebagai bagian dari ijtihad  maslahi . Nalar ijtihad ini yang dijadikan pertimbangan adalah adanya nilai kebaikan dan juga nilai keburukan  dari  kegiatan  wakaf  ini.  Jika nilai  kebaikannya  lebih  banyak,  maka aktivitas  tersebut  dinilai  benar,  jika aktivitasnya  buruk,  maka  hendaknya harus ditiadakan untuk menghilangkan mudlorat yang lebih jauh lagi. Ada beberapa syarat dan kriteria yang harus terpenuhi jika ingin menetapkan sebuah hukum menggunakan ijtihad maslahi , yaitu: 47 Pertama,  harus  sesuai  dengan  tujuan agama. Wakaf tersebut haruslah memiliki
46 Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin , (Mesir: Dar al-Ḥadith, 2006).  H. 5.
47 Ahmad  Al-Raysuni, al-Ijtihad  al-Mashlahi, Mashru’iyyatuhuwa  Manhajuhu ,  (Riyaḍ:  al-Mamlakah  al- ‘Arabiyyah al-Su’udiyyah, 2010). H. 17.
manfaat  dalam  mensejahterakan  para penerimanya dan juga memberikan kebahagiaan bagi pemberinya terutama bertambahnya nilai amal kebajikannya. Dengan prinsip ini maka mengharuskan pengelola  wakaf  dapat  mengelola  harta wakaf dengan baik sehingga menghasilkan sebuah  manfaat  bagi  mereka  yang terdaftar sebagai penerima wakaf. Dengan keberhasilan pengelolaannya, maka akan menghasilkan sebuah pahala bagi pemberi wakaf.
Kedua, memberikan maslahat . Ke maslahat an dalam hal ini memiliki banyak  kategori,  baik  yang  berkaitan duniawi  atau  pun kemaslahtaan ukhrawi . Selain itu juga memiliki ke maslahat an yang dapat dilihat (hissi) atau pun secara abstrak (ma’nawi). ada juga manfaat yang khuuskan  bagi  individu  secara  pribadi, atau juga maslahat bagi masyarakat luas. Aktivitas wakaf ahli juga dimaksudkan mampu memberikan kebaikan yang sifatnya  harus  (primer)  yang  artinya sebagai keharusan, khususnya memberikan tinggalan yang baik bagi anak cucunya, bersifat sunah (sekunder), atau  pun  kebaikan  yang  sifatnya  hanya sebagai pelengkap (tersier) dalam amalan yang berkaitan dengan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Ketiga, maslahat yang didasari pada pemahaman teks al-Qur’an dan Hadits . Wakaf  ahli tentu saja didasari pada manfaat  bagi  ahli  waris,  anak  atau  pun cucu-cucunya. Melalui program wakaf ahli ini diharapkan mereka yang ditinggalkan akan menerima manfaat dari harta wakaf yang  ditinggalkan.  Konsep  wakaf  yang tidak dapat dijual belikan akan berdampak pada  tetapnya  harta  wakaf  tadi  dan memberikan  manfaat  bagi  keturunan- keturunan setelahnya. Keuntungan dari wakaf  lebih  besar  karena  manfaatnya terus mengalir karena aset wakaf tetap.
Keempat, mempertimbangkan sudut pandang keuntungan. Konsep ini berprinsip pada keuntungan yang diperoleh jika praktik wakaf  ahli dilakukan.  Semakin  besar  keuntungan, semakin besar pula yang dapat dilakukan untuk memberikan manfaat bagi mereka yang berhak untuk menerima. Untuk itu nazir haruslah dipilih berdasarkan kesanggupan mereka untuk mengelola. Meski wakaf  ahli diperuntukkan untuk keluarga,  namun nazir dapat dipilih dari orang di luar keluarga. Jadi nazir tidak harus  termasuk  dari  keluarga,  pihak luar pun diperbolehkan untuk menjadi nazir wakaf ahli . Yang menjadi keharusan bagi nazir adalah untuk mengelola dan mengatur bagaimana harta yang diwakafkan  dapat  dikelola  dengan  benar dan menghasilkan. Oleh karena itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah memberikan aturan yang diperuntukan untuk nazir atau pengelola wakaf. Jika pengelola wakaf melakukan kesalahan dan menyebabkan kerugian,  maka nazir punya  kewajiban untuk mengganti setiap kerugian yang disebabkannya. 48
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan, bahwa wakaf  ahli meski peruntukannya adalah hanya untuk kerabat yang memiliki hubungan kekeluargaan, namun karena  manfaatnya  dinilai  lebih  besar, maka dinilai sesuai dengan maqoshid syariah yang mana Islam menginginkan adanya ke maslahat an dalam aktivitas demi kebaikan dunia dan akhirat . Islam sebagai agama yang menganut  elastisitas,  dapat  menyisakan perkembangan zaman selama tidak menyalahi aturan yang ada dalam al- Qur’an dan Hadits nabi. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat Islam, wakaf ahli dapat dilakukan dengan
48 Achmad  Djunaidi  dan  Thobieb  al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat , (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006). H. 67.
ketentuan aset awal yang diberikan tetap memberikan keuntungan sehingga dapat memberikan manfaat semua golongan.
11. Wakaf Ahli Dalam Tinjauan Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din ‘Atiyyah Teori tentang maqoshid  syariah tidak hanya dipakai untuk menafsirkan sebuah nash al-Qur’an atau pun Hadits nabi saja,  namun  dimanfaatkan  juga  untuk mengidentifikasi segala macam kebutuhan manusia baik kebutuhan pribadi sebagai individu atau un secara kelompok atau sosial.
Kehidupan masyarakat terus berubah, demikian juga kebutuhan hidupnya. Dengan semakin majunya peradaban suatu  bangsa,  maka  kebutuhan  akan sebuah kepastian hukum dari persoalan kontemporer mutlak diperlukan. Dengan adanya kebutuhan hukum karena semakin berkembangnya permasalahan yang di  hadapi  masyarakat,  maka  mujtahid dihadapkan sebuah kasus masih relevan kah hukum yang pernah ditetapkan dahulu dengan persoalan saat ini. Karena perubahan dari strukttur sosial dan perubahan-perubahan lain yang saat ini terjadi  membutuhkan  peran  maqosid syar’i sebagai kunci keberhasilan peran mujtahid dalam ber ijtihad . Salah satu dari tokoh pemikir yang getol berbicara tentang maqasid al syari’ah khususnya tentang maqasid al usrah adalah Jamal al-Din Atiyah Dalam kitabnya Nahw Taf’il  Maqasid  al-Syari’ah Jamal al-Din Atiyyah  telah  melakukan  metamorfosa konsep maqasid al- syari’ah yang lima menjadi empat maqasid . 12. Maqasid  Al-Usrah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al- Syari’ah Semakin  tinggi  peradaban  manusia, semakin komplek juga permasalahan yang dihadapinya. Semakin berkembang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat semakin banyak pula kebutuhan akan hadirnya mujtahid dalam mengambil
kebijakan hukum. Hadirnya mujtahid sangatlah diperlukan. Dan salah satu tokoh yang memiliki keseriusan tentang maqoshid  syariah adalah  Jamal al-Din Atiyyah. Berbekal pada kitab Nahw Taf’il Maqasid al- Syari’ah beliau berbicara tentang maqisid al-usrah. Jamaluddin  ‘Atiyah  lahir  di  dusun Kum al-Nur  desa Mayt Ghamr, provinsi al- Daqahliyah, Republik Arab Mesir. Terlahir dari keluarga dengan ekonomi yang berkecukupan,  selain  itu  keluarganya pun tergolong keluarga terpandang. Pendidikan  sarjananya  ditempuh  pada Fakultas  Hukum  di  Universitas  Fu’ad al-Awwal,  dan  mengambil  program spesialisasi dalam bidang ilmu syariah . Menurutnya, maqoshid  syariah yang sampai saat ini dikenal dengan lima maqisid dharariyyatnya, namun bagi beliau seharusnya  hanya  terdiri  4  konsep  saja, yaitu: 49 Pertama, Maqasid  al-syari’ah ranah Individu. Sebagai bagian dari ranah individu, maka yang termasuk dalam hal ini adalah hifz al-nafs yang fokusnya pada bagaimana pemeliharaan atas jiwa, I’tibar al-‘aql dengan pemberdayaan akal dalam pengambilan  keputusan, hifz  al-tadayyun yang  berfokus  pada  bagaimana  agama tetap terpelihara secara praktik dan keyakinan, hifz  al-‘ird berfokus  tentang bagaimana memelihara kehormatan yang berkaitan dengan harga diri di deman  masyarakat  lain,  dan hifz  al-mal tentang tatacara bagaimana harta tetap terpelihara.
Kedua, Maqasid  al-Syari’ah ranah Keluarga yang terdiri atas tanzim  al- ‘alaqah  bayn  al-jinsayn yaitu mengatur hubungan mereka dengan jenis kelamin yang berbeda, hifz al-nasl tentang tatacara bertahan hidup dengan keturunan tetap terjaga  nasab  dan  hidupnya, tahqiq  al-
49 Jamaluddin  `Aṭiyyah, Naḥwa  Taf`il  maqasid  asy- Syari`a, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003). H. 145.
sakn  wa  al-mawaddah  wa  alrahmah yakni merealisasikan rasa aman dalam keluarga, cinta kasih dalam hubungan kekeluargaan dan kasih sayang untuk anggota keluarga, hifz al-nasab atau memelihara nasab beserta garis  keturunannya, hifz  al-tadayyun  fial- usrah yakni bagaimana keluarga tetap berada dalam iman dan agama yang sama  dalam  keluarga, tanzim  al-janib  al- mu’assasi li l-usrah yakni mengatur segala aspek  dasar  dalam  sebuah  keluarga, tanzim al-janib al-mali atau yang berkaitan dengan  pengelolaan  keuangan,  anggaran pendapatan dan anggaran belanja dalam sebuah keluarga.
Ketiga, Maqasid  al-syari’ah  Ranah Ummat. Pada  poin  ketiga  ini  meliputi beberapa  poin  penting,  antara  lain: al- tanzim mu’assasi li-al-ummah atau mengatur keorganisasian  dalam  lingungan  umat, hifz al-amn yakni berperan dalam menjaga stabilitas  keamanan  dalam  lingkungan, hifz  al-‘adl menjaga  marwah  dari  sebuah keadilan, hifz al-din wa al-akhlaq (berperan aktiv dalam menjaga agama serta etika dalam sebuah lingkungan, al-ta’awun wa al- tadamun wa al-takaful yakni berperan aktiv dalam  menjalin  kerjasama,  solidaritas dan  kebersamaan  antar  umat, nasyr  al- ‘ilm  wa  hifz  al-‘aql  al-ummah dengan cara menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat agar tetap sesuai dengan koridor keimanan, ‘imarahal-ard  wa  hifz  tharwah al-ummah dengan cara aktif dan berperan serta dalam membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umatnya.
Keempat, Maqasid  al-syari’ah Ranah Kemanusiaan.  Pada  poin  ini  terdiri  atas al-ta’aruf  wa  al-ta’awun  wa  al-takamul sebagai mahluk sosial yang saling mengenal, manusia hendaknya juga saling bekerjasama dalam segala hal, khususnya pada kebaikan dan juga berintegrasi untuk  mencapai  keberhasilan  bersama, tahqiq al-khilafah al-‘ammah li al-insan fi al- ardl merealisasikan tugas utama manusia
sebagai khalifah di bumi yang mana setiap keputusan dan perbuatan yang dilakukan akan  dimintai  pertanggung  jawaban, tahqiq  al-salam  al-‘alami  al-qaim  ‘ala  al-adl mewujudkan  kedamaian  di  muka  bumi dengan berdasarkan pada keadilan yang menyeluruh, al-himayah  al-dauliyah  lil huquq  al-insan yakni melindungi hak-hak manusia secara universal, nasyr da’wah al- Islam dengan cara berdakwah Islam.
13 . Wakaf  Ahli Dalam Perspektif Hifz Tadayyun Fi Al-Usrah Jamaluddin  ‘Atiyah  memiliki  konsep maqoshid  syariah yang  memfokuskan pada bagaimana dalam setiap aktivitas ber muamalah mampu menjaga dan meningkatkan nilai-nilai agama khususnya dalam sebuah keluarga (hifdz al-tadayyun  fi  al-usrah). Diperintahkannya umat Islam untuk berkeluarga adalah demi terwujudnya  sebuah  keluarga  yang  tetap menjaga nilai-nilai agama bagi seluruh keluarga. 50
Tujuan ini hendaknya dapat diwujudkan  kepada  dalam  anggota keluarga  inti,  anak,  cucu  dan  garis keturunannya. Tujuan menjaga keluarga agar tetap memiliki niat baik dalam aktivitas yang berkaitan dengan aqidah , syariah , dan akhlaq. Tujuan utama dari kegiatan wakaf ahli adalah memberikan jaminan agar keluarga  tidak  merasa  kekurangan,  baik dari segi ekonomi, kebutuhan dan jaminan keberlangsungan kehidupan mereka. Jaminan tersebut maka anggota keluarga dapat menjalankan ibadah sesuai yang diperintahkan Allah dan tidak merasa kekurangan. Jaminan yang ditinggalkan oleh orang tua dengan pemberian wakaf ahli ini  mengisyaratkan  bahwa  keluarga akan tetap terjamin aktivitasnya dalam menjalankan  ibadah,  terjaga  keluarga
50 Abdul Wahid dan M. Halilurrahman, “ Keluarga Institusi  Awal  Dalam  Membentuk  Masyarakat Berperadaban,” Cendekia  :  Jurnal  Studi  Keislaman Vol. 5 No. 1 (2019). H. 107.
yang ditinggalkan dalam menjalankan nilai-nilai agama dalam keluarga.
14. Wakaf Ahli Dalam Perspektif Tandzim Al-Janib Al-Mali Li Al-Usrah Aspek ekonomi menjadi dasar berjalan atau tidaknya sebuah tatanan dalam sebuah keluarga. Sebagai mahluk ekonomi yang membutuhkan makan untuk bertahan  hidup,  maka  dibutuhkan  alat untuk memenuhi segala kebutuhan hidup yang  sifatnya  tidak  terbatas.  Manusia juga butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mendapatkan semua  kebutuhan  hidupnya,  diperlukan pengorbanan baik dari segi tenaga atau pun harta. 51 Demi menjaga keberlangsungan hidup keluarga,  sebagai  orang  tua  tentunya sudah memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup dari keluarganya. Sumber ekonomi dari mana sajakah? Berapa yang dapat diperoleh? Digunakan untuk apa saja? Apakah semua kebutuhan terpenuhi? Adakah sisa yang dapat ditabung? Kebutuhan anak apa saja dan  sebgainya.  Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya menjadi pertanyaan yang butuh jawaban.
Keluarga yang baik tentunya sudah dapat mengatur segala kebutuhan dan mempersiapkan kebutuhan yang akan datang. Dengan persiapan tersebut maka kebutuhan keluarga akan terjamin. Wakaf  keluarga  sebagaimana  kita jelaskan sebelumnya memiliki tujuan untuk mengatur aspek ekonmi mereka agar tidak mengalami kekurangan jika ditinggalkan oleh orang tuanya.
Dalam aspek maqoshid  syariah yang ditawarkan  oleh  Jamaluddin  ‘Atiyah, terdapat aspek yang tidak boleh luput dari kegiatan wakaf  ahli ,  yakni  mengatur
51 Rahmat Gunawijaya, “Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan  Ekonomi  Kapitalis  Dan  Ekonomi  Islam”, Al-Maslahah Vol. 13 No.1. (April 2017). H. 134.. https:// doi.org/10.24260/al maslahah .v13i1.921 .  Diakses 18 Juni
2021, 08.30 WIB.
aspek ekonomi keluarga (tandzim  al- janib  al-mali  li  al-usrah). Keluarga hendaknya  dapat  mengatur  nafkah  bagi keluarga,  memikirkan  warisan  yang dapat ditinggalkan agar anak-anak tidak kekurangan juga memikirkan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan wakaf. Pilihan wakaf  ahli adalah bagian dari bentuk ibadah dan juga mengatur ekonomi bagi keluarga dan anak turunnya. Menjamin  anak  keturunan  dalam  segi kebutuhan  ekonomi  adalah  kewajiban. Ibadah kepada Allah pun juga kewajiban. Yang  dapat  dilakukan  agar  kedua  hal tersebut dapat berjalan bersamaan hanya dengan memberikan wakaf keluarga.
15. Wakaf Ahli Dalam Perspektif Tandzim Al-Janib Al-Mu’Assati Li Al-Usrah Sebagai aktivitas sosial keagamaan yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi orang lain yang termasuk dalam anggota keeluarga dan demi menjalankan perintah  agama,  wakaf  keluarga  juga bertujuan untuk kesejahteraan umat.
Sudah  diketahui  sejak  dahulu  bahwa wakaf  merupakan  aktivitas  keagaman yang  berperan  aktif  dalam  membangun dan memberdayakan umat. Adanya wakaf yang ada dalam masyarakat terbukti dapat meningkatkan perekonomian umat. Hal ini artinya dalam hal manfaat, wakaf ahli memberikan hal positif dalam kehidupan masyarakat.
Melalui  wakaf  dalam  kehidupan masyarakat,  aktivitas  ini  menjadi penunjang dalam kehidupan masyarakat. Wakaf  keluarga  dapat  diwujudkan  dalam bentuk tempat ibadah, rumah, perguruan, lembaga keagamaan atau pun hal lain yang memberikan  manfaat  bagi  ahli  warisnya. Dengan praktik wakaf ini berdampak pada keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Ekonomi dan sosial mengalami kemajuan yang berdampak pada meningkatnya
tatanan masyarakat dalam lingkungan tersebut. 52 Kehidupan bermasyarakat tentu terdapat aturan atau norma yang mengatur agar jalannya kehidupan bermasyarakat tidak mengganggu pihak lain, saling menghargai dan menghormati pilihan orang lain. Tolong menolong dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dibutuhkan agar masyarakat hidup dalam ketentraman dan penuh kasih sayang. Salah satu cara untuk menumbuhkan jiwa sosial dalam kehidupan bermasyarakat adalah  dengan  cara  berwakaf. 53 Wakaf efektif  menjadikan  orang  muslim  peduli dengan  orang  lain.  Bagi  mereka  yang memiliki harta lebih dapat diberikan kepada orang lain, termasuk keluarga dan anak keturunannya.
Dalam tatanan masyarakat, wakaf yang digunakan dalam kepentingan umum juga bermanfaat bagi masyarakat. Orang yang membutuhkan  dapat  menikmati  manfaat dari wakaf jika dijadikan sarana prasarana publik. Kesenjangan yang ada dalam masyarakat akan hilang dan berdampak pada meningkatnya rasa persaudaraan di dalam masyarakat.
Wakaf adalah salah satu motif manusia dalam  taqarrub  kepada  Allah.  Dengan tindakan wakaf ini manusia berharap untuk mendapatkan ridlo dan pahala di sisi-Nya. Wakaf juga berdimensi pada aspek sosial kemasyarakatan. Artinya, meski memiliki aspek hukum yang berhubungan dengan agama,  fakta  yang  terjadi  di  lapangan menunjukkan  bahwa  wakaf  tumbuh dari  kehidupan  masyarakat,  bertujuan
52 Bashlul  Hazami,  “Peran  Dan  Aplikasi  Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia,” Analisis , Vol. XVI No. 1 (Juni 2016). H. 175.  https://doi. org/10.24042/ajsk.v16i1.742. Diakses 22 Juni 2021, 10.30 WIB.
53 M.  Nur  Rianto  Al  Arif,  “Wakaf  Uang  dan
Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan
Kemiskinan  di  Indonesia,” Indo-Islamika ,  Vol.  2  No. 1  (2012/1433).  H.  21.  https://doi.org/10.15408/idi. v2i1.1649. Diakses 18 April 2021, 08.30 WIB.
untuk  membantu  orang  lain,  dan  demi kepentingan masyarakat umum. Aktivitas wakaf  ini  telah  menjadikan  kegiatan ini tatanan yang mengatur umat dalam pemanfaatan dan pengelolaannnya. 54

## D. Kesimpulan
Dalam tinjauan UU No. 41 tahun 2004  tentang  wakaf, wakaf  ahli diatur sebatas diakuinya wakaf  ahli sebagai bagian  dari  wakaf  tanpa  penjelasan tatacara pelaksanaan dan perlindungan. Sedangkan  wakaf  keluarga  tinjauan maqasid al-usrah Jamal al-Din Atiyyah memiliki  tiga  hal  pokok  tinjauan,  yaitu: hifz al-tadayyun fial-usrah berkaitan aturan wakaf  dimanfaatkan  untuk  memelihara keberagamaan dalam keluarga, tanzim al- janib al- mu’assasi li l-usrah yakni berkaitan dengan wakaf bertujuan untuk mengatur aspek  dasar  dalam  sebuah  keluarga, al- tanzim mu’assasi li-al-ummah atau mengatur keorganisasian dalam lingkungan umat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. Masalah  Perwakafan  Tanah Milik  dan  Kedudukan  Tanah  Wakaf  di Negara  Kita. Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1994.
Al-Asyhar, Ahmad Djunaidi, Thobib. Menuju Era  Wakaf  Produktif. Jakarta:  Mumtaz, 2005.
As-Syatibi. Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari’ah, Jilid II. Kairo: Mustafa Muhammad, t.th. Auda,  Jasser. Membumikan  Hukum Islam Melalui Maqasid Syaria. Jakarta: Mizan, 2015.
54 Salmawati,“Eksistensitanah  Wakaf  Dalam Pemanfaatannya  Untuk  Kemajuan  Kesejahteraan Umum”, Jurnal Cendekia Hukum : Vol. 4. No 2 (Maret 2019). H. 159.

## AbdAllah,  M.  al-Husayn  al-Amiri.
Dekonstruksi  Sumber  Hukum Islam . Jakarta: Gaya Media Pratama: 2004).
Auda,  Jasser. Maqasid  al-shari’ah  as Philosophy  of Islam ic  Law  ;  A  System Approach. London  Washington  :  The International  Institute  of  Islamic Thought, 2008.
Al-Qardawii,  Yusuf. As-Siyasat (t.tp:  tp, tth).
Ash-Shiddieqy,  Hasbi. Falsafah  Hukum Islam . Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
Al-Jauziyyah,  Ibn  Qayyim. I’lam  al- Muwaqqi’in  ‘an  Rabb  al-‘Alamin. Mesir: Dar al-Ḥadith, 2006.
Al-Raysuni,  Ahmad. al-Ijtihad  al-Mashlahi,
Mashru’iyyatuhuwa  Manhajuhu. Riyaḍ: al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al- Su’udiyyah, 2010.
Al-Asyhar, Achmad Djunaidi dan Thobieb.
Menuju  Era  Wakaf  Produktif:  Sebuah Upaya  Progresif  untuk  Kesejahteraan Umat. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006. `Aṭiyyah, Jamaluddin. Naḥwa Taf`il maqasid asy-Syari`a. Damaskus:  Dar  al-Fikr,
2003.
Al-Arif,  M.  Nur  Rianto.  “Wakaf  Uang dan Pengaruhnya terhadap
Program  Pengentasan  Kemiskinan di  Indonesia.” Indo- Islam ika Vol. 2  No.  1  (2012/1433).  https://doi. org/10.15408/idi.v2i1.1649. Diakses 18 April 2021, 08.30 WIB.
Busriyanti,  B.  “ Maqasid al- Syari’ah dalam Penegakkan  Hukum  Lalu  Lintas  di Indonesia,” Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam Vol.  6  No.  1  Mei  2021.  http:// dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2470.
Diakses 23 Maret 2021, 19.30 WIB.
Djamil,  Fathurrahman. Filsafat  Hukum Islam . Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu,
1997.
Departemen  Agama  RI. Al-Qur’an dan  Terjemahannya .  Bandung:  CV Jumanatul ‘Ali-Art. 2005.
Departemen  Agama.  Proses  Lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang  Wakaf.  Jakarta:  Direktorat Pemberdayaan  Wakaf  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2006.
Fachrodin,  “Peran  Nadzir  Dalam Pengelolaan  Tanah  Wakaf  Ditinjau Dari  Perspektif  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa  Ngadi  Kec.  Mojo  Kab.  Kediri),” Mahakim:  Journal  of Islam ic  Family Law, Vol.  4,  No.  1  (2020).  https://doi. org/10.30762/mh.v4i1.1712.  Diakses 21 Juni 2021, 19.30 WIB.
Fahruraji. Wakaf  Kontemporer. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
Fahruroji.  “ Wakaf  ahli ,”    http://iwakaf. or.id/detail/post/85/wakaf-ahli-. html.  diakses  pada  23  Maret  2021, 12.30 WIB.
Gunawijaya, Rahmat. “Kebutuhan Manusia Dalam  Pandangan  Ekonomi  Kapitalis Dan  Ekonomi  Islam”, Al-Maslahah Vol. 13 No.1. (April 2017). https://doi. org/10.24260/al maslahah .v13i1.921. diakses 18 Juni 2021, 08.30 WIB.
Hasanah,  Uswatun.  “Napak  Tilas Undang-undang Wakaf (bagian I)”, dalam bwi.or.id https://bwi.or.id/index.php/ ar/publikasi/artikel/314-napak-tilas- undang-undang-wakaf-bagian1.html. Diakses 9 Januari 2021, 20.30 WIB. Halilurrahman,  Abdul  Wahid  dan M.  “Keluarga  Institusi  Awal  Dalam Membentuk  Masyarakat  Berperadaban,” Cendekia  :  Jurnal  Studi  Ke Islam an Vol. 5 No.  1  (2019).  https://doi.org/10.37348/ cendekia.v5i1.67.  Diakses  20  Juni  2021, 10.30 WIB.
Ibrahim,  Johnny. Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif. Malang:  Bayu Media Publishing, 2015.
Hazami, Bashlul. “Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia,” Analisis Vol. XVI 20 No. 1  (Juni  2016).    https://doi.org/10.24042/ ajsk.v16i1.742. Diakses 22 Juni 2021, 10.30 WIB. Katsir, Ibn. Tafsir Ibnu Katsier. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004. Kemenag. Qur’An  Kemenag. https:// quran.kemenag.go.id/sura/3  Diakses  11 Juni 2021, 10.48 WIB.
Khallaf,  Abdul  Wahhab. Ilmu  Ushul Fikih. Jakarta: Pustaka Amani, 2003. Mubarok,  Jaih. Wakaf  produktif. Bandung: Simbiosa Rekatama, 2008. Mubarok, Jaih. Metodologi Ijtihad Hukum Islam . Yogyakarta: UII Press, 2002.
Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama  dan  Mahkamah  Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Munawwir. Al Munawwir: Kamus Arab- Indonesia. Surabaya:  Pustaka  Progesif,
1997. Nopiardo, Widi. “Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima’Iyah Dalam perspektif Ilmu Ekonomi Islam,” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Volume 14, Nomor 2 (2015). http://dx.doi. org/10.31958/juris.v14i2.309.  Diakses  20 Mei 2021, 12.30 WIB.
Noor,  Galuh  Nasrullah  Kartika Mayangsari  R  dan  Hasni.  “Konsep Maqashid  al- Syariah dalam  Membentuk Hukum  Islam  (Perspektif  al-Syatibi  dan Jasser  Auda),” Jurnal  Ekonomi  Syariah  dan Hukum  Ekonomi  Syariah Vol.  1,  Desember 2014. http://dx.doi.org/10.31602/iqt.
v1i1.136. Diakses 20 Maret 2021, 12.20 WIB. Peraturan  Pemerintah  Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (1977).
Permatasari,  Erizka.  “Dasar  Hukum Wakaf  di  Indonesia,”  hukumonline. com/klinik. https://m.hukumonline.
com/klinik/detail/ulasan/cl2241/dasar- hukum-wakaf-di-Indonesia.  Diakses  03 Juli 2021, 20.20 WIB. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf, Jakarta:  Departemen  Agama  RI  Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Cet. 2, 2005. Salmawati.  “Eksistensitanah  Wakaf Dalam  Pemanfaatannya  Untuk  Kemajuan Kesejahteraan  Umum.” Jurnal  Cendekia Hukum Vol. 4. No 2 (Maret 2019). http:// doi.org/10.33760/jch.v4i2. diakses 20 Mei 2021, 12.30 WIB.
Sabiq,  Sayyid. Fiqih  Sunnah. Kuwait: Darul  Bayan,  1971. Bandung:  Al-Ma’arif, 1987.
Usman, Muhammad Hamid. Al-Qamus al-Mubin fi Istilahi al-Usuliyyin. Riyadh: Dar al-Zahm, 2002. ,  Hans. A  Dictionary  of  Modern  Written Arabic. London:  Mac  Donald  &  Evan  Ltd.,
1980. Zahra,  Muhammad  Abu. Ushul  Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000. Zunaidi,  Arif.  “Abu  Yusuf  Dan  Pajak (Konsep  Dalam  Kitab  Al-Kharaj  Dan Relevansinya  Dalam  Ekonomi  Saat  Ini),” Fenomena Vol. 20 No. 1 (2021).  https://doi. org/10.35719/fenomena.v20i1.49.  Diakses 7 Juli 2021, 10.30 WIB.
-