Pengaturan Perkawinan Beda Agama Antara Penganut Agama Islam dan Katolik, Studi Kasus: Penetapan No. 916/ Pdt.P/2022/PN Sby
Astrid Amidiaputri Hasyyati, Budi Hermono dan Nurul Hikmah astridhasyyati@unesa.ac.id Universitas Negeri Surabaya
Abstract
Marriage as part of human rights, especially the right to have a family related to aspects of religion, culture, and state legal policies. Indonesia as a constitutional state provides strict marriage arrangements in the Marriage Law. Even so, there is a phenomenon in society related to the existence of interfaith marriages, especially between adherents of Islam and Catholicism. Today the Surabaya District Court determines the continuity of interfaith marriages through Decree No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. This research is a normative legal research using statutory, conceptual and case approaches. The results of this study confirm that the application of court decisions, especially the jurisprudence of the Supreme Court in interfaith marriages, must be viewed in a casuistic way and not be the same for everyone (erga omnes). This also emphasizes that marriage is always related to aspects and laws of each religion and beliefs held by each. Thus, in cases of interfaith marriages, it is necessary to pay attention to the provisions of Islamic Law and Canon Law or the Church regarding the implementation of interfaith marriages between Muslims and Catholics.
Keywords: Interfaith; Marriage; Human Rights.

## Abstrak
Perkawinan sebagai bagian dari hak asasi manusia khususnya hak berkeluarga yang berkaitan dengan aspek keagamaan, kebudayaan, serta kebijakan hukum negara. Indonesia sebagai negara hukum memberikan pengaturan perkawinan secara tegas dalam UU Perkawinan. Meski begitu, terdapat fenomena di masyarakat terkait adanya perkawinan beda agama khususnya antara penganut Agama Islam dengan Agama Katolik. Dewasa ini Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan keberlangsungan perkawinan beda agama melalui Penetapan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan putusan pengadilan khususnya yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkawinan beda agama harus dilihat secara kasuistis serta tidak bersifat sama untuk semua orang (erga omnes). Hal ini juga mempertegas bahwa perkawinan selalu berkaitan dengan aspek serta hukum masing- masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing. Dengan demikian, dalam kasus perkawinan beda agama perlu memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan Hukum Kanonik atau Gereja terkait pelaksanaan perkawinan beda agama antara Islam dan Katolik. Kata Kunci: Beda Agama; Hak Asasi Manusia; Perkawinan.

## Notaire
Article history: Submitted 17 March 2023; Accepted 5 May 2023; Available online 15 June 2023.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v6i2.44193
Vol. 6 No. 2, June 2023
Copyright © 2023 Astrid Amidiaputri Hasyyati, Budi Hermono, Nurul Hikmah. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.
194
Astrid Amidiaputri, et.al : Pengaturan Perkawinan Beda...

## Pendahuluan
Perkawinan sejatinya merupakan hal penting dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan upaya untuk melanjutkan keturunan. 1 Dalam hal ini, perkawinan merupakan aspek terpenting dalam terwujudnya suatu keluarga. 2 Keluarga merupakan unit terkecil yang terdapat dalam masyarakat serta menjadi cikal bakal terwujudnya suatu masyarakat bahkan hingga bangsa dan negara. Hal ini lah yang menegaskan pentingnya hidup berkeluarga karena berkeluarga merupakan basis dari masyarakat dan peradaban pada umumnya. 3
Perkawinan sebagai bagian dari hak berkeluarga perlu mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. 4 Dalam UUD NRI 1945, perihal perkawinan telah mendapatkan pengaturan sebagai bagian dari hak berkeluarga. Pasal 28B UUD NRI 1945 memberikan penegasan bahwa membentuk keluarga merupakan hak setiap orang termasuk juga melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 5 Konstruksi Pasal 28B UUD NRI 1945 harus dipahami secara logis-yuridis, bahwa hak untuk membentuk keluarga memiliki tujuan untuk melanjutkan keturunan yang hanya dapat dilakukan melalui perkawinan yang sah. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan yang sah merupakan landasan terpenting dalam membentuk keluarga yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan.
Ketentuan “perkawinan yang sah” dalam Pasal 28B UUD NRI 1945 harus dimaknai secara komprehensif dalam aspek hukum, termasuk mengacu pada peraturan perundang-undangan di bawahnya yang mengatur mengenai perkawinan. Perkawinan “yang sah” dalam Pasal 28B UUD NRI 1945 harus dimaknai bahwa perkawinan “harus sah” yang artinya sesuai dengan ketentuan
1 Irga Juhayati and Joni Zulhendra, ‘Perkawinan Dibawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di KUA PAUH)’ (2021) 9 Normative.[54-61].
2 Siti Hawa, ‘Pengaruh Pendidikan Dan Ekonomi Keluarga Terhadap Pernikahan Usia Dini’ (2019) 2 Jurnal Ekonomi Syariah.[368].
3 Reni Dwi Septiani, ‘Pentingnya Komunikasi Keluarga Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks Pada Anak Usia Dini’ (2021) 10 Jurnal Pendidikan Anak.[50].
4 Agung Ari Subagyo Nurul Hikmah, ‘Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam’ (2020) 2 LENTERA: Journal of Gender and Children Studies.[35].
5 Zuriatul Khairi Inaz Zahra, Amirah Diniaty, ‘Isu-Isu Dalam Praktik Konseling Perkawinan Dan Perspektif Islam’ (2021) 3 Educational Guidance and Counseling Development Journal.[10].
agama dan hukum yang berlaku. 6 Kata “sah” di sini menunjuk pada esensi dan substansi hukum yang wajib dipenuhi dalam perkawinan. Kata “perkawinan yang sah” penting untuk menunjukkan pentingnya keabsahan hukum dalam suatu perkawinan karena perkawinan identik dengan fenomena budaya di masyarakat. 7 Meski begitu, dengan mengacu pada ketentuan konstitusi dalam Pasal 28B UUD NRI 1945 maka sebagai fenomena budaya di masyarakat perkawinan yang memiliki tujuan untuk melanjutkan keturunan harus mendapatkan “keabsahan” dari aspek hukum.
Keabsahan hukum menjadi aspek terpenting dalam perkawinan. 8 Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah paying hukum yang berlaku sebagai keabsahan suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan II) menegaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jika mengacu pada rumusan Pasal 2 UU Perkawinan maka keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum berdasarkan ajaran masing-masing agama. Dalam hal ini jika mempelai beragama Islam maka wajib mendasarkan pada hukum Islam, demikian dengan mempelai agama lainnya.
Permasalahan di masyarakat muncul ketika dalam praktiknya terdapat perkawinan yang dilaksanakan oleh mempelai yang berbeda agama. Perkawinan antara mempelai yang berbeda agama ini lazim disebut sebagai perkawinan beda agama. Praktik perkawinan beda agama di Indonesia sejatinya telah dilaksanakan oleh masyarakat secara diam-diam. Hal ini sebagaimana dalam survei yang dilakukan oleh Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) bahwa sejak tahun 2005 hingga tahun 2022 terdapat sejumlah 1.425 pasangan yang melakukan
6 Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan (1st edn, Gramedia 2019).
7 ibid.
8 Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan Dan Itsbath Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum (1st edn, Humanities Genius 2020).
196
Astrid Amidiaputri, et.al : Pengaturan Perkawinan Beda...
perkawinan beda agama. 9 Jika mengacu pada data tersebut, terdapat sekitar 2.850 orang yang melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia sejak tahun 2005. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa beberapa pihak yang terdaftar atau tersurvei, tentunya pihak yang tidak terdaftar atau tersurvei lebih banyak lagi jumlahnya. Secara spesifik, contoh perkawinan beda agama dilakukan oleh pemeluk Agama Islam dengan Agama Katolik. Sebagaimana yang terjadi di Kota Semarang sekitar bulan Maret 2022 terdapat pasangan beda agama yaitu Islam dan Katolik yang melangsungkan prosesi perkawinan di Gereja St. Ignatius Krapyak, Kota Semarang. 10 Dan permohonan pada peradilan tingkat pertama oleh Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk tertanggal 8 April 2022 di Pengadilan Negeri Surabaya yang mendapatkan penetapan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang penetapan melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya. Terlebih lagi, perkawinan tersebut dilaksanakan dengan berkonsultasi pada konselor perkawinan beda agama. Hal ini lah yang kemudian menimbulkan problematika di masyarakat terkait keabsahan perkawinan beda agama.
Penelitian mengenai perkawinan beda agama pernah dilakukan oleh Muhammad Ilham (2020) tentang Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional yang berfokus pada perbedaan pendapat mengenai perkawinan beda agama antara pemeluk Islam dengan ahlul kitab, namun dalam konteks kemaslahatan di Indonesia lebih baik perkawinan beda agama tidak dilaksanakan. 11 Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Zulfadhli dan Muksalmina (2021) tentang Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia yang berfokus pada penegasan bahwa Putusan MA No.1400  K/Pdt/1986 sebaga yurisprudensi nyatanya telah memberikan andil dalam praktik perkawinan
9 JPNN.com, ‘Sebegini Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia, Jangan Kaget Ya’ (www.jpnn.com, 2022).
10 Danang Suryo, ‘Viral Foto Pernikahan Beda Agama Di Kota Semarang, Ini Kisahnya’ (www.kompas.tv/article, 2022).
11 Muhammad Ilham, ‘Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional’ (2020) 2 TAQNIN : Jurnal Syariah dan Hukum.[44].
beda agama. 12 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Syamsul Bahri (2022) tentang Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia yang menegaskan bahwa perkawinan beda agama pada praktiknya banyak dilakukan di luar negeri untuk menghindari ketentuan regulasi Indonesia yang secara implisit. 13 Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini merupakan penelitian yang orisional karena membahas secara khusus perkawinan beda agama yang dilakukan pemeluk Agama Islam dan Katolik yang belum dibahas secara komprehensif oleh ketiga peneliti sebelumnya.
Penelitian ini berupaya menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (i) Bagaimana eksistensi Putusan MA No. No.1400  K/Pdt/1986 terkait perkawinan beda agama, dan (ii) Bagaimana perspektif Agama Islam maupun Katolik memandang perkawinan beda agama antara penganut Agama Islam dan Katolik?
Pada Putusan MA tersebut terdapat pandangan bahwa tidak ada larangan secara expressive verbis dalam UU Perkawinan terkait perkawinan beda agama.
Tidak adanya larangan perkawinan beda agama sejatinya tidak diatur oleh hukum positif, melainkan merupakan pengaturan dalam hukum agama masing-masing yang akan dikaji lebih lanjut menggunakan UU Adminduk. Problematika tersebut dapat diselesaikan melalui penemuan hukum Yurisprudensi tersebut dengan memfasilitasi perkawinan beda agama untuk dicatatkan dalam pencatatan sipil.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian dengan tujuan mencari preskripsi atas isu hukum yang ada. 14 Penelitian ini khususnya melihat dari aspek Hukum Islam dan Hukum positif terkait perkawinan beda agama antara penganut Agama Islam dan Katolik. 15 Perkawinan
12 Muksalmina Zulfadhli, ‘Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia’ (2021) 2 Inovasi Penelitian [1853].
13 Syamsul Bahri, ‘Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia’ (2022) 23 Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam.[103].
14 Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (3rd edn, Mira Buana Media 2020).
15 Watni Marpaung Faisar Ananda, Metodologi Penelitian Hukum Islam (2nd edn, Prenada Media Group 2018).
198
Astrid Amidiaputri, et.al : Pengaturan Perkawinan Beda...
ini menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan konsep dan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi: UUD NRI 1945, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986, UU Perkawinan, dan UU Perkawinan II, dan komparisi hukum. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal, buku, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Bahan non-hukum meliputi kamus hukum.
Putusan pengadilan menempati posisi penting dalam negara hukum. 16
Hal ini karena pengadilan merupakan lembaga yudisial yang berdasarkan kewenangannya dapat memberikan putusan berdasarkan kasus konkret yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, putusan pengadilan menjadi “ law in concreto ” atau “ justice in reality ” jika dibandingkan dengan Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak atau lazim disebut “ law in abstracto ”. 17 Meskipun merupakan putusan atas kasus-kasus tertentu, namun tak jarang putusan pengadilan juga menyiratkan nilai-nilai atau asas-asas hukum yang bersifat universal maupun dapat menjadi pemandu bagi hakim dalam mengadili putusan sejenis di masa yang akan datang. Putusan pengadilan yang menjadi pedoman, acuan, sekaligus panduan bagi hakim dalam mengadili permasalahan hukum yang akan datang lazim disebut sebagai yurisprudensi.
Yurisprudensi merupakan putusan pengadilan terdahulu memiliki daya ikat dan kekuatan hukum ketika di masa depan hakim mengadili kasus yang memiliki karakteristik serupa. 18 Hal ini didasarkan pada postulat hukum yang menyatakan bahwa, “ Citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation ” yang berarti bahwa penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan yurisprudensi tersebut. 19
16 Novendri M. Nggilu, ‘Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi’ (2019) 16 Jurnal Konstitusi.[43].
17 Ni Made Intan Maharani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi and Luh Putu Suryani, ‘Penyelesaian Sengketa Para Pihak Yang Telah Terikat Dalam Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)’ (2020) 2 Jurnal Analogi Hukum.[119].
18 Christiiani Widowati, ‘Yurisprudensi Mempositifkan Hukum Kebiasaan Untuk Menegakkan Keadilan’, Hukum Sebagai Pancaran Moral (1st edn, Prenadamedia Group 2019).
19 Bagus  Oktafian  Abrianto,  Faizal  Kurniawan,  Xavier  Nugraha  and  Syifa  Ramadhanti, ‘The Right To Access Banking Data In A Claim For A Division Of Combined Assets That Is Filed Separately From A Divorce Claim’ (2020) 9 Yustisia.[64].
Hal ini sejatinya menegaskan bahwa putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan yurisprudensi jika pokok perkara yang disengketakan memiliki karakteristik sama. Berdasarkan uraian tersebut, maka yurisprudensi memiliki peran penting bagi hakim, umumnya juga bagi membentuk substansi negara hukum. Meski menempati kedudukan penting, namun daya ikat yurisprudensi dalam praktik hukum juga masih menemui perdebatan dari berbagai pakar hukum. Hal ini wajar mengingat masih saja terdapat perdebatan konvensional antara sistem hukum civil law yang berkarakter Eropa Kontinental dengan sistem hukum common law dengan karakter Anglo-Saxon. 20 Di negara dengan sistem hukum civil law yang berkarakter Eropa Kontinental, yurisprudensi tidak memiliki peran penting dalam menegakkan substansi negara hukum. Di negara civil law , peran peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis lebih dominan dibandingkan dengan putusan pengadilan. Bagi negara-negara civil law , peraturan perundang-undangan merupakan jantungnya negara hukum. Meski begitu, berbeda dengan karakter di negara civil law , di negara common law , peran putusan pengadilan menjadi hal penting karena disebut sebagai berlakunya hukum dalam kasus konkret. Hal ini dapat dipahami karena negara-negara common law sangat menekankan doktrin judge made law atau hakim yang dapat membuat hukum apabila dalam aturan tertulis terdapat kekosongan pengaturan terkait suatu fakta hukum tertentu.
Perdebatan mengenai civil law versus common law khususnya secara tajam merupakan suatu hal yang tidak relevan khususnya jika dikaitkan dengan era modernisasi hukum. Modernisasi hukum sejatinya dimulai pada akhir abad ke- 20 hingga abad ke-21 yang pada intinya menegaskan mengenai perkembangan hukum global yang berpengaruh terhadap relasi antar sistem hukum. 21 Perbedaan dengan garis demarkasi secara ketat antara civil law versus common law bukanlah merupakan hal yang fundamental karena di era modernisasi hukum terdapat
20 Choky Ramadhan, ‘Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum’ (2018) 30 Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada [213].
21 Dita Perwitasari Dicky Eko Prasetio, Fradhana Putra Disantara, Nadia Husna Azzahra, ‘The Legal Pluralism Strategy of Sendi Traditional Court in the Era of Modernization Law’ (2021) 8 Rechtsidee.[4].
200
Astrid Amidiaputri, et.al : Pengaturan Perkawinan Beda...
fenomena saling melengkapi atau bahkan terjadi mix (percampuran) antara civil law dengan common law . Di negara civil law , lazim mulai ditemukan peran putusan pengadilan (termasuk pengadilan konstitusi) yang bersifat masif serta memengaruhi dinamika negara hukum serta sama pentingnya dengan peraturan perundang-undangan yang diidentikkan dengan sistem hukum civil law . 22 Hal yang sama juga berlaku di negara common law , yang mana di era modernisasi hukum peran peraturan perundang-undangan juga mulai digalakkan sejalan dengan putusan pengadilan yang dijadikan identitas bagi negara common law .
Dengan demikian, telah terjadi “percampuran” karakter antar sistem hukum sehingga perbedaan secara tajam antara civil law dengan common law tidaklah relevan. Hal ini juga dikritisi oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa membedakan secara komprehensif antara civil law dengan common law adalah tindakan yang naïf karena kedua sistem hukum tersebut saling mengisi dan melengkapi. 23
Pendekatan Normatif digunakan untuk menjawab isu hukum terkait Relevansi Yurisprudensi MA No. 1400 K/Pdt/1986 dengan Penetapan No. 916/ Pdt.P/2022/PN.Sby yang akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan UUD NRI 1945, Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Relevansi Yurisprudensi MA No. 1400 K/Pdt/1986 dengan Penetapan No. 916/

## Pdt.P/2022/PN Sby
Konteks Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 sejatinya memiliki relevansi, mengingat pasca amandemen UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia
22 Rahmat Bin Mohamad and Rideng I Wayan, ‘The Legal Pluralism in Law Education in Indonesia’ (2021) 4 Sociological Jurisprudence Journal.[1].
23 I Made Gede Wisnu Murti, ‘Melihat Berbagai Sistem Hukum Di Dunia Dalam Kajian Pengantar Ilmu Hukum’ (2021) 4 e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. [960].
sebagai negara huku tanpa ada tendensi rechtsstaat atau pun rule of law . 24 Dari sini dapat dipahami bahwa sistem hukum Indonesia mengikuti perkembangan zaman khususnya era modernisasi hukum yang tidak terpolarisasi pada civil law versus common law . Membahas perkawinan beda agama tidak hanya berfokus pada UU Perkawinan maupun KHI, tetapi juga penting untuk membahas Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986. Mengacu pada Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 sejatinya perlu diuraikan substansi ratio decidendi dalam putusan tersebut, yang meliputi 25 : pertama , Putusan MA tersebut menegaskan bahwa tidak terdapat pengaturan secara expressive verbis dalam UU Perkawinan terkait tidak diperbolehkannya pasangan beda agama melangsungkan perkawinan. Ketiadaan larangan secara langsung dan spesifik ini dimaknai MA sebagai “kebolehan”, sehingga jika dalam UU Perkawinan tidak melarang secara jelas dan tegas mengenai perkawinan beda agama, lantas mengapa negara harus melarang bahkan tidak memfasilitasi kedua mempelai?. Kedua , Putusan MA tersebut memandang dengan interpretasi teleologis atau sosiologis yang menegaskan bahwa pada fakta dan realitas sosial di masyarakat bahwa perkawinan beda agama telah dilakukan oleh masyarakat bahkan terkesan “diakali” atau dilakukan secara diam-diam bahkan mencari kesempatan menikah di luar negeri dengan alasan perkawinan beda agama tidak difasilitasi oleh negara. MA berpandangan karena perkawinan merupakan hak asasi setiap manusia, maka sekalipun dilakukan dengan berbeda agama tetapi negara tetap wajib memberikan perlindungan hukum berupa pemberian fasilitas pernikahan berupa pencatatan secara administratif. Ketiga , Putusan MA melihat komitmen dan kehendak kedua mempelai yang menginginkan perkawinan beda agama. Dalam konteks pernafsiran hukum, Putusan MA tersebut berfokus pada penggalian maksud/kehendak ( intention ) dari para pihak terkait perkawinan beda agama. Dalam hal ini, MA menganggap bahwa terdapat itikad baik dari kedua
24 Bobi Aswandi and Kholis Roisah, ‘Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)’ (2019) 1 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. [128].
25 Surya Oktarina Nur Sa’adah, Hj.Sri Siti Munalar and Ervianto Braviaji Halimah Humayrah Tuanaya, ‘Akibat Hukum Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Beda Agamadi Tinjau Undang –Undang No. 16 Tahun 2019 Tengang Perkawinan’ (2021) 2 Pengabdian Kepada Masyarakat.[118].
202
Astrid Amidiaputri, et.al : Pengaturan Perkawinan Beda...
pasangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.
Lebih lanjut, beberapa pendapat dalam pertimbangan hukum Putusan No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang secara substansi mendasarkan pada Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 tidak secara rinci melarang pernikahan beda agama, melainkan adanya itikad baik dan komitmen antara pasangan yang disampaikan dalam kesaksian untuk menyatakan bahwa pengantin perempuan dan pengantin laki-laki saling mencitai, dan terkait dengan upaya memberikan kemudahan administrasi berupa pencatatan perkawinan bagi perkawinan beda agama yang mengacu pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas memberikan kemudahan pencatatan perkawinan beda agama dengan memperhatikan ketentuan masing-masing hukum agama dengan cara mencatatkan perkawinan beda agama di depan pegawai pencatatan sipil. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) Pasal 34 menegaskan baahwa pencatatan perkawinan yang sah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dilangsungkan. Secara sistematik ketentuan pasal 34 tidak dapat berdiri sendiri melainkan bersama dengan pasal 35 UU Adminduk yang memberikan alternatif pencatatn perkawinan dapat dicatatkan berdasarkan perkawinan yang sah sebagaiman diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk dan/atau perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan atau perkawinan yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia dan atas permintaan orang asing tersebut. Pasal 34 UU Adminduk menegaskan bahwa “perkawinan yang sah dapat dicatatkan”, sedangkan sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dalam hal ini UU Adminduk memberikan solusi terkait pencatatan perkawinan yaitu adanya putusan pengadilan. 26
Berdasarkan ketiga ratio decidendi Putusan MA tersebut, penulis mengemukakan tiga pandangan, yaitu: pertama , dalam Putusan MA terdapat
26 Hariyanto, Andhika Wisnu (2021), Kedudukan Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama terhadap Waris menurut Kitab undang-Undang Hukum Perdata, Universitas Bhayangkara.[5].
pandangan bahwa MA menekankan pada tidak ada larangan secara expressive verbis dalam UU Perkawinan terkait perkawinan beda agama. Padahal, jika mengacu pada Pasal 2 UU Perkawinan maka keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum berdasarkan ajaran masing-masing agama dan kepercayaan. Hal ini menegaskan tidak adanya larangan perkawinan beda agama sejatinya tidak diatur oleh hukum positif, melainkan merupakan pengaturan dalam hukum agama masing-masing. Dengan demikian, boleh tidaknya perkawinan beda agama ditentukan oleh ketentuan agama masing-masing. Kedua, terkait adanya fakta dan realitas sosial bahwa perkawinan beda agama dilakukan secara diam- diam karena tidak mendapatkan fasilitas berupa pencatatan oleh negara sehingga menimbulkan adanya “kekosongan hukum” terkait pengaturan pencatatan perkawinan beda agama, oleh MA perlu diselesaikan melalui penemuan hukum sehingga Putusan MA tersebut memfasilitasi perkawinan beda agama untuk dicatatkan dalam pencatatan sipil. Ketiga , dalam Putusan MA, i’tikad baik kedua pasangan yang didasari oleh rasa cinta untuk melangusngkan perkawinan sehingga dengan adanya iktikad baik dan komitmen dari kedua mempelai maka Putusan MA tersebut memperbolehkan dilaksanakannya perkawinan beda agama. Hal ini sejatinya mempertegas bahwa untuk menilai i’tikad baik serta komitmen dari kedua mempelai terkait perkawinan beda agama perlu dilihat secara kontekstual dan kasuistis, sehingga Putusan MA tidak dapat digeneralisir atas kebolehan perkawinan beda agama, akan tetapi memberikan solusi hukum atas problematika dalam perkawinan beda agama.
Dengan demikian, apabila perkawinan dianggap tidak sah menurut ajaran agama atau kepercayaan tetapi mendapat penetapan dari pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan dengan memohonkan penetapan kepada Pengadilan Negeri setempat. Hal ini terkait perkawinan beda agama meskipun salah satu atau kedua mempelai dilarang oleh agama, namun hak pencatatan perkawian sebagai bagian dari hak administratif harus dipenuhi dan karenanya penetapan pengadilan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby terkait dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya adalah
204
Astrid Amidiaputri, et.al : Pengaturan Perkawinan Beda...
solusi dienuhinya hak administratif kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Adminduk. 27
Berdasarkan uraian di atas, eksistensi Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986 terkait perkawinan beda agama dapat dianggap relevan karena masih dijadikan refrensi oleh beberapa Pengadilan di Indonesia, khususnya yang terbaru oleh Pengadilan Negeri Surabaya terkait Penetapan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Hal ini juga tampak dalam pertimbangan dari Penetapan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby yang secara substansi bersumber dari Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986.

## Keabsahan Perkawinan Beda Agama berdasarkan Agama Islam dan Katolik
Perkawinan  beda  agama  sekalipun  tidak  diatur  secara  spesifik  dalam UU Perkawinan sejatinya mendapatkan penjelasan dari ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan. Pasal 2 UU Perkawinan menegaskan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum berdasarkan ajaran masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini berarti UU Perkawinan ingin menegaskan bahwa keabsahan perkawinan bukanlah ranah hukum positif atau hukum negara. 28
Keabsahan perkawinan merupakan ranah hukum agama atau kepercayaan yang diyakini oleh masing-masing pasangan. 29 Terkait dengan perkawinan beda agama harus dipahami bahwa kebolehan atas perkawinan beda agama ditentukan oleh ajaran serta hukum masing-masing agama. Jika mengacu pada Pasal 2 UU Perkawinan, maka boleh tidaknya perkawinan beda agama diatur dalam ajaran serta hukum agama.
Masyarakat muslim di Indonesia dalam konteks perkawinan selain tunduk pada UU Perkawinan juga wajib tunduk pada KHI. KHI atau Kompilasi Hukum Islam merupakan upaya pengkompilasian (pengumpulan) bahan-bahan Hukum Islam yang terkait dengan aspek-aspek keperdataan seperti perkawinan, hibah,
27 Bintang Ulya Kharisma, ‘Polemik Putusan Pn Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga ( Uu Perkawinan Dan Uu Administrasi Kependudukan)’ (2022) 11 Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresi.[163].
28 Muhammad Ashsubli, ‘Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama’ (2015) II Cita Hukum.
29 Nurul Hikmah Gelar Ali Ahmad, Hukum Islam (1st edn, Unesa University Press 2018).
waris, dan sebagainya didasarkan melalui kajian para ulama, ahli, serta berbagai paham serta pemikiran Islam khususnya yang berkembang di Indonesia. 30 KHI di Indonesia dalam produk hukumnya didasarkan pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Terkait dengan baju hukum Instruksi Presiden, Hamid At- Tamimi berpendapat bahwa baju hukum Instruksi Presiden tidak dapat dimaknai bahwa KHI berkedudukan di bawah Undang-Undang. 31 Lebih lanjut, Hamid At- Tamimi berpendapat baju hukum Instruksi Presiden berupa peraturan kebijakan ( beleidsregel ) sejatinya merupakan upaya untuk memberikan penegasan sekaligus penyebarluasan kepada masyarakat terkait substansi dalam KHI. 32 Dengan demikian, secara formil KHI merupakan peraturan kebijakan, namun secara materil KHI merupakan norma agama yang bersifat tersendiri sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan hukum positif yang dibuat oleh negara.
KHI juga mengatur masalah perkawinan yang dalam KHI disebut dengan istilah pernikahan. Perbedaan istilah antara perkawinan dan pernikahan tentu tidak perlu dijadikan perdebatan yang berlarut-larut. Istilah pernikahan yang digunakan oleh KHI merupakan istilah dari agama Islam yang memberikan penegasan sebagai hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan dengan suatu akad tertentu yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah . Sedangkan dalam istilah perkawinan yang digunakan oleh UU Perkawinan tentu harus dipahami sebagai bentuk hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan dengan syarat dan cara-cara tertentu menjadi pasangan suami-istri dalam membangun rumah tangga. Dalam sejarah pembentukan UU Perkawinan, istilah “perkawinan” dipilih supaya bersifat universal dan tidak identik dengan orang Islam, hal ini karena UU Perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tidak hanya beragama
30 Muhammad Sabir Aris, ‘Hukum Islam Dan Problematika Sosial: Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia’ (2020) 18 Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum.[1689].
31 Maria Farida Indrati (ed), A. Hamid S. Attamimi: Gesetzgebungwissenschaft Sebagai Salah Satu Upaya Menanggulangi Hutan Belantara Peraturan Perundang-Undangan (1st edn, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2021).
206
Astrid Amidiaputri, et.al : Pengaturan Perkawinan Beda...
Islam. 33 Dengan demikian, istilah perkawinan dan pernikahan sejatinya secara substansi merupakan istilah yang sama dan tidak perlu diperdebatkan.
KHI mengatur mengenai konsep dasar perkawinan sebagaimana dalam Pasal 4 KHI yang menegaskan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan syariat Islam serta didasarkan dalam UU Perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa kedudukan ajaran Islam atau syariat Islam menduduki aspek terpenting terkait keabsahan perkawinan. Beberapa ayat Al Qur’an yang menjelaskan mengenai perkawinan diantaranya: 34
1.  Urgensi dan Tujuan Perkawinan dalam QS. An Nahl ayat 72
ِتَمْعِنِب َو َنوُنِمْؤُي ِلِطاَبْلاِبَفَأ ِتاَبِّيَّطلا َنِم ْمُكَقَزَر َو ًةَدَفَح َو َنيِنَب ْمُك ِجا َو ْزَأ ْنِم ْمُكَل َلَعَج َو اًجا َو ْزَأ ْمُكِسُفْنَأ ْنِم ْمُكَل َلَعَج ُ َّالل َو
َنو ُرُفْكَي ْمُه ِ َّالل
Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An Nahl ayat 72)
2.  Larangan Menikahi Perempuan yang Telah Dinikahi Ayah dalam QS An
Nisa Ayat 22
ًلْيِبَس َءۤاَسَو ۗاًتْقَمَّو ًةَش ِحاَف َناَك ٗهَّنِا  َۗفَلَس ْدَق اَم  َّلِا ِءۤاَسِّنلا َنِّم ْمُكُؤۤاَبٰا َحَكَن اَم ا ْوُحِكْنَت  َلَو
Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk- buruk jalan (yang ditempuh).” QS An Nisa Ayat 22
3.  Ketentuan Mengenai Kebolehan Menikahi Ahlul Kitab (Yahudi dan Nashrani) dalam QS Al Maidah Ayat 5
َنِم ُتَٰنَصْحُمْلٱ َو ِتَٰنِمْؤُمْلٱ َنِم ُتَٰنَصْحُمْلٱ َو ۖ ْمُهَّل ٌّل ِح ْمُكُماَعَط َو ْمُكَّل ٌّل ِح َبَٰتِكْلٱ ۟اوُتوُأ َنيِذَّلٱ ُماَعَط َو ۖ ُتَٰبِّيَّطلٱ ُمُكَل َّل ِحُأ َم ْوَيْلٱ ْدَقَف ِن َٰميِ ْلٱِب  ْرُفْكَي نَم َو ۗ ٍناَدْخَأ ٓىِذ ِخَّتُم  َل َو َني ِحِفَٰسُم َرْيَغ َنيِن ِصْحُم َّنُهَروُجُأ َّنُهوُمُتْيَتاَء ٓاَذِإ ْمُكِلْبَق نِم َبَٰتِكْلٱ ۟اوُتوُأ َنيِذَّلٱ
َني ِرِس َٰخْلٱ َنِم ِة َر ِخاَءْلٱ ىِف  َوُه َو ۥُهُلَمَع َطِبَح
33 Hermansyah, ‘Hasbi Hasan: Apa Bedanya Kawin Dengan Nikah?’ (badilag.mahkamahagung. go.id, 2015).
34 Andi Syahraeni, ‘Nikah Dalam Perspektif Al Qur’an’ (2017) XIX Al Hikmah.
Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”
Berdasarkan beberapa ketentuan terkait perkawinan dalam Al Quran tersebut, memang terdapat beberapa hal yang tidak diperbolehkan maupun hal yang diperbolehkan dalam Islam. Terkait dengan perkawinan beda agama yang mengacu pada QS Al Maidah Ayat 5 di atas, maka terdapat kebolehan untuk melakukan perkawinan beda agama, khususnya bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita non-muslim hanya dari golongan ahli kitab, dalam hal ini Yahudi dan Nashrani (Kristen). Meski begitu, kebolehan menikahi wanita non- muslim hanya dari golongan ahli kitab juga menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Salah satu perdebatannya adalah terkait Hadis Rasulullah SAW Riwayat Bukhari, bahwa memilih istri dengan berdasarkan atas agama merupakan pilihan terbaik karena akan mendapatkan banyak kebaikan. 35 Dengan demikian, di dalam fikih Islam itu sendiri terdapat perdebatan terkait perkawinan beda agama karena ada ulama yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Meski begitu, aspek terpentingnya adalah sekalipun terdapat ulama yang memperbolehkan perkawinan beda agama, itu pun terbatas pada golongan ahli kitab Yahudi dan Nashrani (Kristen, Katolik, maupun yang sejenis) dan itu hanya boleh dilakukan oleh laki-laki (laki laki muslim menikahi wanita ahli kitab).
Dalam konteks perkawinan beda agama antara Islam dan Katolik, maka mengacu pada pendapat yang memperbolehkan pernikahan beda agama maka
35 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan (1st edn, Raja Grafindo Persada 2016).
208
Astrid Amidiaputri, et.al : Pengaturan Perkawinan Beda...
dalam Islam hal ini terdapat ulama yang memperbolehkan asalkan dilakukan oleh laki-laki muslim dengan katolik. Sedangkan dalam ajaran Katolik mengacu pada Korintus 7:12-13, yang menegaskan bahwa: “Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan: kalau ada seorang saudara beristerikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama- sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu” (Korintus 7:12-13).
Meski dalam Korintus 7:12-13 perkawinan beda agama diperbolehkan, namun dengan mengacu pada Korintus 6:14-15 yang menegaskan bahwa: “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang- orang percaya dengan orang-orang tak percaya?” (Korintus 6:14-15). Dengan membaca Korintus 6:14-15, sekalipun perkawinan beda agama diperbolehkan, namun tetap diharuskan bagi kedua mempelai untuk berpikir seimbang serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang terjadi karena perkawinan adalah sesuatu yang suci, kultus, serta sakral. 36 Gereja Katolik sendiri mengizinkan perkawinan beda agama yang lazim disebut dengan disparitas cultus . 37 Hal ini sejalan dengan diperbolehkannya perkawinan beda Gereja atau mixta religio dalam Gereja Katolik sekaligus memberikan jaminan bagi kedua mempelai untuk tetap konsisten pada agama dan keyakinan masing-masing. 38
Meski begitu, Gereja Katolik tetap menegaskan perlunya kedua pasangan yang melangsungkan perkawinan untuk mengikuti ritus atau tata cara Gereja Katolik.
36 Yohanes Servatius Lon, Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik (1st edn, Kanisius 2019).
37 Franky Anggriawan, Djoni Sumardi Gozali and Rachmadi Usman, ‘Asas Indissolubility Dalam Hukum Perkawinan Katolik’ (2019) 4 Lambung Mangkurat Law Journal [122].
38 Mathias Adon and Hyronimus Dominggus, ‘Konsep Pisah Ranjang Dalam Sifat Tak- Terputuskan Perkawinan Katolik: Analisis Kanon 1151-1155’ (2022) 1 ELEOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen [111].
Perkawinan beda agama antara penganut agama muslim dengan agama katolik di Indonesia dapat dikomparisikan dengan aturan yang diterapkan di Turki. Turki menjadi pilihan komparisi hukum karena memiliki budaya dan keragaman agama yang mirip, serta sistem hukum yang sama di Indonesia. Menurut Peter D.Cruz, pendekatan perbandingan hukum memiliki dua orientasi, yaitu perbandingan mikro dan makro. Perbandingan mikro melihat parameter spesifik suatu negara seperti budaya atau keragaman agama. 39 Turki membedakan perkawinan dalam dua konteks, yaitu pencatatan perkawinan yang merupakan kewenangan negara dan perkawinan itu sendiri sebagai ranah agama dan budaya atau tradisi. 40 Di Turki perkawinan beda agama dalam rangka pendaftaran diperbolehkan untuk didaftarkan oleh negara. Hal ini relevan dengan pandangan Turki tentang sekularisme yang berupaya memisahkan urusan agama dan negara. 41 Perkawinan dengan agama dilakukan dihadapan penghulu yang pada hakikatnya untuk membimbing kedua mempelai untuk melaksanakan nazar hidup dan mati, setelah itu perkawinan tersebut dicatatkan secara negara untuk mendapatkan akta nikah. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat dua hal yang perlu mendapat perhatian terkait perkawinan beda agama, yaitu ideology atau perkembangan pemikiran keagamaan dan hak asasi manusia di suatu negara merupakan aspek penting untuk melihat apakah suatu negara mengizinkan perkawinan beda agama atau tidak.
Dengan mengacu pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Agama Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan perkawinan beda agama karena ada ulama yang melarang dan ada ulama yang membolehkan. Ulama yang membolehkan telah menjadikan dasar pada QS Al Maidah Ayat 5 yang memperbolehkan perkawinan beda agama dilakukan oleh laki-laki muslim
39 Wardhani, L.T.A.L., Noho, M.D.H., dan Natalis (2022). The adoption of various legal systems in Indonesia : an effort to initiate the prismatic Mixed Legal Systems. Cogent Social Sciences, 8(1), 4. [45].
40 Burhanuddin, S. F. (2021). Civil Law and Juridical Aspects in the Distribution of Marriage Joint Property. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) , 4 (3), [3594].
41 Kadek Wiwik Indrayanti, E. R. (2020). Analisis peraturan perkawinan beda agama di berbagai negara sebagai perlindungan hukum untuk membentuk keluarga. Cakrawala Hukum , 11 (1) [72].
210
Astrid Amidiaputri, et.al : Pengaturan Perkawinan Beda...
dengan wanita ahli kitab, sehingga dalam konteks perkawinan antara Islam dan Katolik, laki-laki Islam diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan wanita Katolik tapi tidak dengan sebaliknya. Akan tetapi, dalam Agama Katolik, dengan mengacu pada Korintus 7:12-13 dan Korintus 6:14-15 sekalipun perkawinan beda agama diperbolehkan, namun kedua mempelai harus memikirkan secara seimbang dan secara matang karena perkawinan dianggap sebagai ritual suci. Dalam hal ini, Gereja Katolik sendiri mengizinkan perkawinan beda agama ( disparitas cultus ) dan memberikan jaminan bagi kedua mempelai untuk tetap konsisten pada agama dan keyakinan masing-masing sekalipun kedua mempelai yang melangsungkan perkawinan diwajibkan mengikuti ritus atau tata cara Gereja Katolik.

## Kesimpulan
Eksistensi Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986 terkait perkawinan beda agama dapat dianggap masih relevan karena masih dijadikan sebagai refrensi oleh beberapa Pengadilan di Indonesia, khususnya yang terbaru oleh Pengadilan Negeri Surabaya terkait Penetapan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Hal ini juga tampak dalam pertimbangan dari Penetapan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby yang secara substansi bersumber dari Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986. Meski begitu, Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986 harus dilihat secara kasusitis dan tidak boleh diberlakukan secara langsung untuk semua kasus perkawinan beda agama (erga omnes ).
Perkawinan beda agama dalam Agama Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan perkawinan beda agama karena ada ulama yang melarang dan ada ulama yang membolehkan. Ulama yang membolehkan pun dengan berdasarkan pada QS Al Maidah Ayat 5 hanya memperbolehkan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, sehingga dalam konteks perkawinan antara Islam dan Katolik laki-laki Islam diperbolehkan menikah dengan wanita Katolik tapi tidak dengan sebaliknya. Akan tetapi, dalam Agama Katolik, dengan mengacu pada Korintus 7:12-13 dan Korintus 6:14-15 sekalipun perkawinan beda agama diperbolehkan, namun kedua mempelai harus
memikirkan secara seimbang dan secara matang karena perkawinan dianggap sebagai ritual suci. Dalam hal ini, Gereja Katolik sendiri mengizinkan perkawinan beda agama ( disparitas cultus ) dan memberikan jaminan bagi kedua mempelai untuk tetap konsisten pada agama dan keyakinan masing-masing sekalipun kedua mempelai yang melangsungkan perkawinan diwajibkan mengikuti ritus atau tata cara Gereja Katolik.

## Daftar Bacaan

## Buku
Ashsubli M, ‘Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama’ (2015) II Cita Hukum.
Faisar Ananda WM, Metodologi Penelitian Hukum Islam (2nd edn, PRENADA MEDIA GROUP 2018).
Gelar Ali Ahmad NH, Hukum Islam (1st edn, Unesa University Press 2018).
Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (3rd edn, Mira Buana Media 2020).

## Jurnal
Abr ianto, Faizal Kurniawan, Xavier Nugraha BO and Ramadhanti S, ‘The Right To Access Banking Data In A Claim For A Division Of Combined Assets That Is Filed Separately From A Divorce Claim’ (2020) 9 Yustisia.
Adon M and Dominggus H, ‘Konsep Pisah Ranjang Dalam Sifat Tak-Terputuskan Perkawinan Katolik: Analisis Kanon 1151-1155’ (2022) 1 ELEOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen.
Anggriawan F, Sumardi Gozali D and Usman R, ‘Asas Indissolubility Dalam Hukum Perkawinan Katolik’ (2019) 4 Lambung Mangkurat Law Journal.
Aris MS, ‘Hukum Islam Dan Problematika Sosial: Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia’ (2020) 18 Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum.
Aswandi B and Roisah K, ‘Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)’ (2019) 1 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.
212
Astrid Amidiaputri, et.al : Pengaturan Perkawinan Beda...
Bahri S, ‘Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia’ (2022) 23 Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam.
Dicky Eko Prasetio, Fradhana Putra Disantara, Nadia Husna Azzahra DP, ‘The Legal Pluralism Strategy of Sendi Traditional Court in the Era of Modernization Law’ (2021) 8 Rechtsidee.
Hawa S, ‘Pengaruh Pendidikan Dan Ekonomi Keluarga Terhadap Pernikahan Usia Dini’ (2019) 2 Jurnal Ekonomi Syariah.
Ilham M, ‘Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional’ (2020) 2 TAQNIN : Jurnal Syariah dan Hukum.
Inaz Zahra, Amirah Diniaty ZK, ‘Isu-Isu Dalam Praktik Konseling Perkawinan Dan Perspektif Islam’ (2021) 3 Educational Guidance and Counseling Development Journal.
Irga Juhayati and Joni Zulhendra, ‘Perkawinan Dibawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di KUA PAUH)’ (2021) 9 Normative.
Kharisma BU, ‘Polemik Putusan Pn Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga ( Uu Perkawinan Dan Uu Administrasi Kependudukan)’ (2022) 11 Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresi.
M. Nggilu N, ‘Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi’ (2019) 16 Jurnal Konstitusi.
Maharani NMI, Dewi AASL and Suryani LP, ‘Penyelesaian Sengketa Para Pihak Yang Telah Terikat Dalam Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)’ (2020) 2 Jurnal Analogi Hukum.
Mohamad R Bin and Wayan RI, ‘The Legal Pluralism in Law Education in Indonesia’ (2021) 4 Sociological Jurisprudence Journal.
Murti IMGW, ‘Melihat Berbagai Sistem Hukum Di Dunia Dalam Kajian Pengantar Ilmu Hukum’ (2021) 4 e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha.
Nur Sa’adah, Hj.Sri Siti Munalar SO and Halimah Humayrah Tuanaya EB, ‘Akibat Hukum Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Beda Agamadi Tinjau Undang –Undang No. 16 Tahun 2019 Tengang Perkawinan’ (2021) 2 Pengabdian Kepada Masyarakat.
Nurul Hikmah AAS, ‘Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik
How to cite: Astrid Amidiaputri Hasyyati, Budi Hermono dan Nurul Hikmah, ‘Pengaturan Perkawinan Beda Agama Antara Penganut Agama Islam dan Katolik, Studi Kasus : Penetapan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby’ (2023) 6 Notaire.
Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam’ (2020) 2 LENTERA: Journal of Gender and Children Studies.
Ramadhan C, ‘Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum’ (2018) 30 Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Septiani RD, ‘Pentingnya Komunikasi Keluarga Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks Pada Anak Usia Dini’ (2021) 10 Jurnal Pendidikan Anak, 50
Syahraeni A, ‘Nikah Dalam Perspektif Al Qur’an’ (2017) XIX Al Hikmah.

## Zulfadhli M, ‘Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia’ (2021) 2
Inovasi Penelitian.
Lon YS, Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik (1st edn, Kanisius 2019).
Maria Farida Indrati (ed), A. Hamid S. Attamimi: Gesetzgebungwissenschaft Sebagai Salah Satu Upaya Menanggulangi Hutan Belantara Peraturan Perundang-Undangan (1st edn, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2021).
Sarwat A, Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan (1st edn, Gramedia 2019).
Sembiring R, Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan (1st edn, Raja Grafindo Persada 2016).
Widowati C, ‘Yurisprudensi Mempositifkan Hukum Kebiasaan Untuk Menegakkan Keadilan’, Hukum Sebagai Pancaran Moral (1st edn, Prenadamedia Group 2019).
Yunus A, Hukum Perkawinan Dan Itsbath Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum (1st edn, Humanities Genius 2020).

## Laman
Hermansyah, ‘Hasbi Hasan: Apa Bedanya Kawin Dengan Nikah?’ (badilag. mahkamahagung.go.id, 2015).
JPNN.com, ‘Sebegini Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia, Jangan Kaget Ya’ (www.jpnn.com, 2022).
Suryo D, ‘Viral Foto Pernikahan Beda Agama Di Kota Semarang, Ini Kisahnya’ (www.kompas.tv/article, 2022).
214
Astrid Amidiaputri, et.al : Pengaturan Perkawinan Beda...
--This page is intentionally left blank--