Submitted : 11 Februari 2023, Accepted : 23 Maret 2023, Published : 15 April 2023 Copyright © 2023 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, http://journal.yrpipku.com/index.php/msej
Implementation  Of  Integrated  Administrative  Services  Policy  In  Batu  Hampar  Sub- District, Rokan Hilir Regency
Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  Batu  Hampar Kabupaten Rokan Hilir
Syafhendry 1* , Setyo Utomo 2 Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau 1,2 syafhendry.ip@soc.uir.ac.id 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
Based  on  research  in  Bangko  District,  Rokan  Hilir  Regency,  there  are  several  problems  related  to  the District Integrated Administrative Services (PATEN) which are still not effective. The focus of this research is its relation to the District Integrated Administrative Services (PATEN) in Bangko District, Rokan Hilir Regency. The design used in this research is descriptive research with a qualitative approach that aims to describe and describe events and phenomena that occur in the field and present data in a systematic, factual and accurate manner regarding facts or phenomena that occur in the field. Based on the results of  the  analysis  of  research  results  related  to  the  dimensions  of  reliability  (reliability),  responsiveness (responsiveness),  empathy  (empathy),  assurance  (responsiveness)  and  tangible  (physical  evidence)  the results  of  interviews  and  field  observations  were  found  to  be  quite  good  according  to  the  rules  and regulations which applies in Bangko District, Rokan Hilir Regency, but there are several obstacles which include  the  small  number  of  employees,  minimal  budget  support  and  facilities  and  infrastructure  that need to be repaired and added according to needs in district integrated administrative services (PATEN). Keywords: Service, Administration, District, Integrated

## ABSTRAK
Berdasarkan penelitian di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir terdapat beberapa permasalahan kaitannya dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang masih belum efektif, fokus dalam penelitian ini adalah kaitannya dengan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  dan  mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil analisis  dari  hasil  penelitian  terkait  dengan  dimensi  reliability  (kehandalan),  responsiviness (ketanggapan),  emphaty  (empati),  assurance  (ketanggapan)  dan  tangibel  (bukti  fisik)  hasil  dari wawancara dan observasi di lapangan ditemukan sudah cukup baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, namun terdapat beberapa hambatan yang diantaranya adalah jumlah pegawai yang sedikit, dukungan anggaran yang minim serta sarana dan prasarana yang perlu perbaikan dan penambahan sesuai dengan kebutuhan dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
Kata Kunci : Pelayanan, Administrasi, Kecamatan, Terpadu

## 1. Pendahuluan
Dalam  suasanan  globalisasi  dan  demokratisasi  yang  bergerak  cepat  sekarang  ini, masyarakat  semakin  sadar  akan  hak-haknya,  baik  hak  dalam  pelayanan  public  maupun  hak dalam  mendapatkan  peningkatan  kesejahteraan.  Sehingga  pemerintah  dituntut  untuk bergerak cepat, dalam merespon berbagai tuntutan dan kesadaran masyarakat yang semakin terbangun kuat. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan,  efektif  dan  efisien  pemerintah  berupaya  untuk  melakukan  percepatan  reformasi birokrasi di daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local
governance) ,  terutama  iktiar  untuk  meningkatan  kualitas  penyelenggaraan  pelayanan  public yangbaik.
(Munawaroh,  2018)  menjelaskan  bahwa  “Pelayanan  publik  merupakan  suatu  proses kegiatan  yang  menjadi  tugas  pokok  atau  tanggung  jawab  para  aparatur  pemerintah  Negara ataupun  daerah  guna  memenuhi  segala  kebutuhan  yang  diperlukan  oleh  masyarakat  baik berupa pelayanan administratif ataupun pelayanan jasa demi tercapainya tujuan Negara yakni kesejahteraan masyarakatnya”.
Pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu ciri dari tata pemerintahan yang baik (Good Governance) . Kinerja Pelayanan Publik sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas kehidupan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  membangun  sistem  manajemen  pelayanan  publik yang handal adalah kewajiban bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Tidak heran jika perbaikan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu alasan mengapa Pemerintah mendesentralisasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik kepada daerah. Dengan menyerahkan  kewenangan  penyelenggaraan  pelayanan  kepada  daerah  diharapkan  agar pelayanaan publik akan menjadi lebih responsif atau tanggap terhadap dinamika masyarakat di daerahnya.  Pelimpahan  sebagian  kewenangan  Bupati  dan  Walikota  kepada  para  Camat  di setiap  Daerah  sesungguhnya  merupakan  hal  yang  sangat  perlu  untuk  dilakukan  agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik (Susanti et al., 2018).
Salah  satu  fungsi  pemerintahan  adalah  melaksanakan  kegiatan  pembangunan  dan pelayanan  yang  merupakan  bagian  dari  tugas  umum  pemerintah  dalam  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat.  Birokrasi  merupakan  instrumen  pemerintah  untuk  mewujudkan pelayanan  publik  yang  efektif  dan  efisien,  akuntabel  dan  transparan.  Sehingga  dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah yang baik maka organisasi birokrasi harus professional dan akuntabilitas terhadap masyarakat agar masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diterimanya.
Di Indonesia setiap daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan  masyarakat  sehingga  peran  pemerintah  sebagai  pemberi  layanan  publik  kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap  pemerintah  yang  nantinya  akan  mempermudah  dalam  mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mencapai kemajuan bersama.
Walau  masih  banyak  kekurangan  disana  sini  dalam  penyelenggaraan  PATEN, Pemerintah  Kabupaten  Rokan  Hilir  telah  menerapkan  Kebijakan  Pelayanan  Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada 18 (delapan belas) Kecamatan. Salah satu Kecamatan yang telah  menerapkan  PATEN,  yaitu  Kecamatan  Bangko.  Penerapan  PATEN  pada  Kecamatan Bangko ditandai dengan adanya pendelegasian sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana telah termuat dalam Peraturan  Bupati  Rokan  Hilir  Nomor  28  Tahun  2015  tentang  Pelimpahan  sebagian kewewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

## 2. Tinjauan Pustaka
Pelayanan  merupakan  tujuan  utama  dari  upaya  pemuasan  pelanggan  dan  sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan itu sendiri akan tercermin bentuk kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan prima atau tidak.
Menurut  Bab  I  Pasal  1  Ayat  1  UU  Nomor  25  Tahun  2009,  yang  dimaksud  dengan pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik.  Menurut  Ivancevich,  Lorenzi,  Skinner  dan  Crosby  dalam
(Ratminto dan Atik, 2010), pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba)  yang  melibatkan  usaha-usaha  manusia  dan  menggunakan  peralatan.  Senada  dengan pendapat  itu,  Gronroos  dalam  (Ratminto  dan  Atik,  2005)  berpendapat  bahwa  pelayanan adalah  suatu  aktivitas  atau  serangkaian  aktivitas  yang  bersifat  tidak  kasat  mata  (tidak  dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal  lain  yang  disediakan  oleh  perusahaan  pemberi  pelayanan  yang  dimaksudkan  untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.
Pelayanan  pada  dasarnya  adalah  kegiatan  yang  ditawarkan  oleh  organisasi  atau perorangan kepada konsumen ( customer yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat  dimiliki.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Normann  dalam  (Sutopo  & Suryanto, 2006) mengenai karateristik tentang pelayanan, yakni sebagai berikut: a) Pelayanan bersifat  tidak  dapat  diraba,  pelayanan  sangat  berlawanan  sifatnya  dengan  barang  jadi;  b) Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindakan social; c) Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama.
Dengan  begitu  dapat  disimpulkan  bahwa  pelayanan  merupakan  suatu  kegiatan  yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam memberikan kepuasan kepada yang menerima pelayanan meskipun hasilnya tidak terikat pada produk tersebut (Susila, 2019; Effendi 2016).
Kebijakan  yang  baik  tidak  memiliki  arti  apa-apa  jika  tidak  dapat  diimplementasikan. Apabila  sebuah  kebijakan  telah  ditetapkan,  maka  proses  perumusan  kebijakan  menginjak tahapan  implementasi.  Tahap  ini  melibatkan  serangkaian  kegiatan  yang  meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai pilihan kebijakan yang diambil, instrumen kebijakan yang  digunakan,  staf  yang  akan  melaksanakan  program,  pelayanan-pelayanan  yang  akan diberikan, anggaran yang telah disiapkan, dan laporan-laporan yang akan dievaluasi. (Suharto, 2007). Implementasi kebijakan adalah satu aktivitas dari kegiatan administrasi sebagai suatu institusi  dimaksudkan  sebagai  salah  satu  proses  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  unit administrastif  atau  unit  birokratik.  (Awang,  2010).  Para  pembuat  kebijakan  harus  sudah mempersiapkan strategi implementasi sejak awal sebuah kebijakan dirumuskan.
Secara garis besar kita dapat mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk  suatu  hubungan  yang  memungkinkan  tujuan-tujuan  ataupun  sasaran-sasaran kebijakan  publik  diwujudkan  sebagai  ” outcome ”  (hasil  akhir)  kegiatan-kegiatan  pemerintah. Sebab  itu  fungsi  implementasi  mencakup  pula  penciptaan  apa  yang  dalam  ilmu  kebijakan publik  ( Publik  Science )  disebut  ” Polocy  delivery  system ”  (  sistem  penyampaian/penerusan kebijakan  publik  )  yang  biasanya  terdiri  dari  cara-cara  atau  sarana-sarana  tertentu  yang dirancang/  didesain  secara  khusus  serta  diarahkan  menuju  tercapainya  tujuan-tujuan  dan sasaran-sasaran yang dikehendaki. (Wahab, 2008)
Keberhaslian  implementasi  kebijakan  akan  ditentukan  oleh  banyak  variabel  atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Ada beberapa teori implementasi yang menjadi pegangan dalam proses implemetasi diantaranya pandangan Edwars  III,  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  empat  variabel,  yakni  komunikasi, sumberdaya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  keempat  variabel  tersebut  juga  saling berhubungan  satu  sama  lainnya.  Selanjutanya  keberhasilan  implementasi  menurut  Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Content  of  Policy terdiri  dari  :  Kepentingan-kepentingan  yang  mempengaruhi,  tipe  manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber-sumber  daya  yang  digunakan.  Sedangkan Context  of  Policy terdiri  dari  :  kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karekteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, dan Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (Jacob et al., 2020).
Menurut  (Mazmanian  dan  Sabatier,  1983)  ada  tiga  kelompok  variabel  yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: a) Karakteristik masalah ( Tractability of the
problems ); b) Karakteristik kebijakan/ undang-undang ( abality of structure implementation ); c) Variabel lingkungan ( nonstatutory variabel affecting implementation )

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Data  penelitian dikumpulkan  melalui  wawancara,  dokumentasi  catatan  lapangan  foto  pelayanan  publik  di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Wawancara dilakukan pada aparatur kecamatan, khususnya yang mengetahui tentang pelayanan PATEN. Penentuan informan dilakukan dengan Non-  Probability  Sampling  (Non-Random  Sample) melalui purposive dan snowball  sampling kepada  pihak-pihak  dianggap  mengetahui  dan  berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsi  dalam implementasi  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  di  Kecamatan  Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Narasumber dalam penelitian ini antara lain; camat Kecamatan Bangko, pegawai  struktural  Kecamatan  Bangko  dan  masyarakat  pengguna  pelayanan  administrasi kependudukan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Validasi data menggunakan teknik triangulasi  sumber  data  dan  metode.  Triangulasi  sumber  data  yang  ditelaah  melalui  sumber data  primer  dan  sekunder,  sedangkan  triangulasi  metode  dengan  menelaah  dari  metode wawancara, studi literatur dan observasi. Tahapan analisis data yang dilakukan mengacu pada tahapan analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga komponen penting yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas terlihat dari diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN).  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  318/312/PUM  tgl  28  Feb  2011  tentang  Penerapan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan  (PATEN),  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138/113/PUM  tanggal  13 Januari  2012  tentang  Percepatan  Penerapan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan (PATEN) di daerah.
Pelayanan  publik  yang  ditempuh  oleh  pemerintah  dalam  mewujudkan  pelayanan publik  yang  berkualitas  salah  satunya  dengan  diberlakukannya  Program  Kebijakan  Nasional melalui  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN),  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 318/312/PUM tgl 28 Feb 2011 tentang Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN),  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138/113/PUM  tgl  13  Januari  2012 tentang Percepatan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di daerah.
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sudah berlangsung di kecamatan Bangko  sejak  diberlakukannya  Peraturan  Bupati  Rokan  Hilir  Nomor  28  Tahun  2015. Implementasi  pelayanan  PATEN  di  Kecamatan  Bangko  sebagai  bentuk  implementasi  amanat kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  dan  Peraturan  Bupati  Rokan  Hilir  Nomor  28  Tahun  Tahun 2015  Tentang  Pendelegasian  Sebagian  Kewenangan  Bupati  Kepada  Camat  Dalam  Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Dari hasil pengamatan penelitian ruang tunggu pelayanan dan fasilitas yang tersedia di Kecamatan Bangko, sampai saat ini telah berlangsung 5 tahun pelayanan PATEN, dari sarana prasarana  masih  terlihat  kurang  lengkap  seperti  sedikitnya  jumlah  kursi  tunggu  dan  tidak adanya  kipas  angin  ataupun  AC  yang  tersedia,  lalu  tidak  adanya  fasilitas  hiburan  televisi, majalah,  koran  saat  pengguna  layanan  menunggu  antrian.  Minimnya  fasilitas  sarana  dan prasarana  disinyalir  dapat  mempengaruhi  tingkat  kepuasaan  publik  pengguna  layanan Kecamatan  Bangko.  Selain  itu,  kondisi  ketersediaan  fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang  ada
tentu  tidak  berbanding  lurus  dengan  semangat  pelayanan  PATEN  untuk  menghadirkan pelayanan yang prima.
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2010  Tentang  Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2015  Tentang  Pendelegasian  Sebagian  Kewenangan  Bupati  Kepada  Camat  Dalam  Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, terdapat 3 syarat utama yang harus dipenuhi yaitu syarat substantif, syarat administratif, dan syarat  teknis.  Syarat  substantif  adalah  yaitu  pendelegasian  sebagian  wewenang  dari bupati/walikota kepada camat yang mencakup bidang perizinan dan non perizinan yang telah ditetapkan dengan adanya Peraturan Bupati/Walikota. Dalam syarat substantif sudah dipenuhi dengan  adanya  pendelegasian  wewenang  dari  bupati  melalui  Peraturan  Bupati  Rokan  Hilir Nomor  28  Tahun  2015  Tentang  Pendelegasian  Sebagian  Kewenangan  Bupati  Kepada  Camat Dalam  Rangka  Pelaksanaan  Pelayanan  Terpadu  Kecamatan  di  Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Syarat administratif pada pelayanan PATEN mencakup dari standar pelayanan PATEN (jenis  pelayanan,  persyaratan  pelayanan,  proses/prosedur  pelayanan,  pejabat  yang bertanggungjawab  terhadap pelayanan, waktu pelayanan dan biaya pelayanan), uraian tugas personil (diatur dalam Peraturan Bupati), Standar Operasional Prosedur (SOP), Maklumat, dan tim pengelola pengaduan.  Dalam  syarat  administratif  sudah  dijalankan  namun  ada  beberapa yang  belum  terpenuhi  seperti  pada  jenis  pelayanan  yang  masih  belum  tersedia  yaitu  tanda daftar perusahaan (TDP) dan surat izin usaha industri (SIUI).
Syarat  teknis  yang  harus  dipenuhi  mencakup  syarat  teknis  yaitu  meliputi  sarana prasarana (loket/meja pendaftaran, tempat pemrosesan berkas, tempat pembayaran, tempat penyerahan  dokumen,  tempat  pengolahan  data  dan  informasi,  tempat  penanganan pengaduan,  tempat  piket,  ruang  tunggu,  dan  pendukung  pelayanan  lainnya)  dan  petugas pelaksana  teknis  (petugas  informasi,  petugas  loket/penerima  berkas,  petugas  operator komputer, petugas pemegang kas, dan petugas pendukung lainnya), Kecamatan Bangko dalam syarat teknis telah menjalankan namun ada beberapa yang belum terpenuhi seperti beberapa fasilitas yang masih kurang lengkap.
Temuan  penelitian  yang  masih  menunjukkan  kurang  optimalnya  penyelenggaraan pelayanan PATEN di Kecamatan Bangko peneliti menganalisis dengan teori Van Meter dan Van Horn  dengan  Edward  III  (Komunikasi,  Sumber  daya,  Struktur  Birokrasi,  Standar  dan  sasaran Kebijakan, Disposisi Pelaksana, dan indikator Kondisi sosial, ekonomi, politik). Hasil kajian dari aspek  faktor  implementasi  kebijakan  tersebut  ditemukan  masih  adanya  patologi  dalam penyelenggaraan  kebijakan  di  lingkup stakeholders Kecamatan  Bangko  selaku  pelaksana  dan penyelenggara  PATEN  di  kecamatan.  Aspek  komunikasi  dianalisis  lebih  dalam  dilihat  dari penyaluran informasi, kejelasan, dan konsistensi.
Selain  masih  terdapat  kekurangan  dan  kualitas  pelayanan  yang  harus  diperbaiki, penerapan PATEN di Kecamatan Bangko yang sudah dijalankan berpengaruh positif terhadap pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat.  PATEN  memberikan  kemudahan  dalam  akses pelayanan  yang  bentuknya  terpadu  sehingga  menimbulkan  dampak  yang  positif  dan mempengaruhi  pelayanan.  Pelayanan  yang  dilakukan  pada  Kecamatan  Bangko  ini  berbentuk pelayanan  Perizinan  dan  non-Perizinan.  Pelayanan  perizinan  yang  sebelumnya  tidak  ada  di kecamatan  sekarang  sudah  ada  seperti  IMB,  S.I.U.P,  dan  Izin  Gangguan  atau  HO.  Beberapa pelayanan  perizinan  itu  dapat  menggambarkan  bahwa  dengan  adanya  penerapan  kebijakan PATEN  tersebut  dapat  memudahkan  masyarakat  dalam  melakukan  pelayanan  di  bidang perizinan dengan skala kecil. Dampak positif lain dari penerapan PATEN tersebut bisa dinilai dari  persyaratan  pelayanan,  prosedur  pelayanan,  waktu,  biaya  dan  sarana  prasarana  dari pelayanan itu sendiri.
Persyaratan pelayanan setelah adanya penerapan PATEN tentunya ada perubahan baik itu  dalam  bidang  pelayanan  atau  persyaratan  pelayanan  khususnya  pada  bidang  perizinan. Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.  Tanggapan  staf  yang  berada  pada  ruang  PATEN  mengatakan  persyaratan pelayanan  yang  ada  sudah  sesuai  dengan  standar  yang  ada.  Jadi  masyarakat  yang  ingin mengurus  pelayanan  akan  langsung  di  proses  jika  persyaratan  yang  di  ajukan  ke  loket pelayanan  sudah  lengkap.  persyaratan  pelayanan  yang  ada  setelah  penerapan  paten  sudah sangat terstruktur dan jelas, shingga ketika ada warga yang ingin mengurus perizinan cukup di urus di kantor kecamatan tanpa harus melakukan di kabupaten. Persyaratan pelayanan yang ada di Kecamatan Bangko sekarang sudah cukup jelas dan rapi. Sehingga masyarakat tinggal melengkapi persyaratan ketika ingin mengajukan pelayanan.
Prosedur pelayanan yang ada di kecamatan Bangko setelah PATEN di terapkan, warga yang  ingin  melakukan  pelayanan  datang  ke  petugas  piket  untuk  menyerahkan  berkas persyaratan  kemudian  langsung  keruang  tunggu.  Sehingga  masyarakat  hanya  tinggal menunggu  berkasnya.  Kemudian  setelah  masyarakat  menyerahkan  berkas  kepada  petugas, petugas  pelayanan  lah  yang  akan  memproses  layanan  untuk  memvalidasi.  Setelah memvalidasi,  petugas  menemui  pejabat  yang  berwenang  untuk  menandatangani  berkas tersebut sebagai pengesahan berkas dan setelah berkas selesai, berkas siap di berikan kepada masyarakat.
Semua prosedur yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan di satu tempat. Masyarakat hanya  tinggal  menunggu  berkas  mereka  selesai  di  proses  oleh  petugas  pelayanan.  Hal  ini tentunya  memberikan  suatu  kemudahan  kepada  masyrakat  yang  hanya  tinggal  menunggu berkas  mereka  di  tuang  tunggu.  Pelaksanaan  pelayanan  seperti  ini  juga  membentuk  disiplin kerja baru untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Prosedur pelayanan yang ada di Kecamatan Bangko bisa di simpulkan bahwa prosedur pelayanan  yang  ada  tidak  melibatkan  masyarakat  sehingga  yang  melakukan  prosedur pelayanan  hampir  semuanya  dilakukan  oleh  petugas  dari  Paten  tersebut.  Hal  ini  tentu  saja lebih efisien dan efektif di nilai dari segi waktu pun sangat menghemat waktu.
Dari  penjelasan  beserta  hasil  wawancara  di  atas  dapat  di  artikan  bahwa  sebelum adanya penerapan paten, prosedur pelayanan yang ada dikecamatan Bangko terlalu panjang dan  membuat  masyarakat  melakukannya  sendiri.  Setelah  adanya  penerapan  paten  tersebut menimbulkan  peningkatan  kualitas  pelayanan  yang  mana  prosedur  pelayanan  yang  ada dilakuan  di  satu  tempat  yaitu  loket  pelayanan,  kemudian  masyarakat  yang  melakukan pelayanan  hanya  tinggal  menunggu  berkas  mereka  di  kerjakan  dan  selesai  tanpa  harus melakukannya sendiri karena berkas tersebut di proses oleh petugas pelayanan dan petugas pelayanan tentunya menjadi lebih respon dan cepat dalam melakukan pelayanan.

## 5. Penutup
Pelaksanaan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  di  Kecamatan Bangko,  Kabupaten  Rokan  Hilir  berdampak  positif  dalam  peningkatan  Kualitas  Pelayanan kepada masyarakat. Walau di lapangan masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan PATEN, namun dengan hadirnya program layanan paten ini telah memberikan dampak pelayanan yang lebih  positif.  Hal  ini  dikarenakan  semua  jenis  pelayanan  dan  bentuk  pelayanan  yang  ada sekarang sangatlah terstruktur mengikuti aturan yang ada. Dampak positif yang di hasilkan dari penerapan  PATEN  tersebut  di  nilai  dari  beberapa  aspek  yaitu:  a)  Persyaratan  Pelayanan, setelah adanya penerapan PATEN sangat jelas dan persyaratan yang ada tertera pada papan struktur  persyaratan  PATEN,  sehingga  masyarakat  tidak  perlu  lagi  menanyakan  tentang persyaratan kepada petugas pelayanan seperti dulu, kemudian persyaratan pelayanan bidang perizinan  sudah  tersedia  di  Kecamatan  yang  dulunya  hanya  ada  di  Kabupaten;  b)  Prosedur
Pelayanan  yang  ada  setelah  penerapan  PATEN  sangatlah  mudah  dan  tidak  panjang  dan masyarakat hanya tinggal menunggu berkas selesai di proses oleh petugas pelayanan, sehingga sangat memudahkan masyarakat yang melakukan pelayanan.

## Daftar Pustaka
Awang,  Azam,  (2010). Implementasi  pemberdayaan  Pemerintah  Desa ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
Effendi,  L.  I.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Katalogis , 4 (11).
Grindle,  M.S.  (1980). Public  Choices  and  Policy  Change:  The  Political  Economy  Of  Reform  In Developing Countries . London: The Johns Hopkins University Press
Jacob,  R.  R.,  Mamonto,  F.,  &  Tangkau,  C.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  Tomohon  Timur  Kota  Tomohon. Jurnal  Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRO) , 2 (1).
Mazmanian,  D.H.  &  Sabatier,  P.A.  (1983), Implementation  and  Public  Policy ,  New  York: HarperCollins Munawaroh, Nunung. (2018). Pelayanan Publik. Jatinangor: Literatur IPDN. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Ratminto, Atik. (2010). Manajemen Pelayanan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian & Pengembangan, dan R&D . Bandung : Alfabeta. Suharto, Edi. (2008). Kebijakan sosial sebagai Kebijakan publik. Bandung : Alfabeta Sutopo  dan  Suryanto,  A.  (2006). Pelayanan  Prima .  Jakarta:  Lembaga  Administrasi  Negara- Republik Indonesia
Susanti, A., Kusmanto, H., & Tarigan, U. (2018). Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten) terhadap kualitas pelayanan publik di kecamatan sidikalang kabupaten  dairi. Publikauma:  Jurnal  Administrasi  Publik  Universitas  Medan  Area , 6 (1),
47-57.
Susila, A. (2019). Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten) di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik , 9 (1), 74-
98.
Wahab,  Solihin  Abdul  Wahab,  (2008). Pengantar  Analisis  kebijakan  public .  UMM  Press. Malang.
Zainal, Z. (2023). Policy Formulation Of Expansion And Change Status Of Kelurahan To Village In  Kampar  District  Riau  Province. Management  Studies  and  Entrepreneurship  Journal (MSEJ) , 4 (2), 687-696.
Zainal, Z., & Cahyadi, M. (2023). Collaboration Governance In Development Of Tourism Objects In  Kampar  Regency  Riau  Province. Management  Studies  and  Entrepreneurship  Journal (MSEJ) , 4 (2), 736-744.
Zainal,  Z.,  &  Zeriand,  D.  (2022).  Good  Governance  in  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)
Program at Siak Regency. Jurnal Ilmiah Peuradeun , 10 (3), 763-782.