FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1

## DASAR PEMBENTUKAN STRUKTUR SOSIAL PANITIA PILKADES DESA LABANG 2021
Naufalul Ihya’ Ulumuddin
Fakultas Ilmu Sosial dan hukum Universitas Negeri Surabaya
e-mail: naufalul.18031@mhs.unesa.ac.id

## Agus Machfud Fauzi
Fakultas Ilmu Sosial dan hukum Universitas Negeri Surabaya
e-mail: agusmfauzi@unesa.ac.id

## Abstrak
Proses pembentukan struktur panitia pilkades di desa Labang mengorbankan Pendidikan sebagai Lembaga  edukasi  generasi  bangsa.  Keputusan  pemilihan  ketua  panitia  pilkades  di  desa  Labang menghadirkan polemik di kalangan masyarakat. Ketua panitia pilkades merupakan guru sekolah dasar di desa Labang. Guru yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperbaiki kondisi Pendidikan yang semakin buruk karena pandemi. Namun, pada kenyataan di desa Labang menunjukkan fenomana guru yang  merangkap  jabatan  public  lain  yakni  sebagai  panitia  pilkades.  Sehingga,  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  dasar  pembentukan  struktur  panitia  pilkades  di  desa  Labang.  Penelitian  ini menggunakan metode kulaitatif dengan pendekatan observasi dan wawancara. Metode ini digunakan agar bisa  memperoleh  data  secara  mendalam  yang  tidak  bisa  diukur  oleh  angka-angka  kuantitatif.  Teori strukturasi  menjadi  perspektif utama  untuk  menjadi  pisau  anlisis dalam  penelitian  ini. Teori  ini  relevan untuk analisis pembentukan struktur sosial masyarakat dengan konsep dualitas agen dan struktur. Hasil penelitian menunjukkan  adanya  keterkaitan antara agen yaitu guru sekolah dasar sebagai ketua panitia pilkades dengan struktur pendukung seperti perangkat desa, instansi Pendidikan, dan tokoh masyarakat.
Kata Kunci: Struktrur sosial, Panitia Pilkades, dan Politik

## Pendahuluan
Tahun  2020-2021  menjadi  tahun  politik  tingkat  daerah  di  Indonesia. Maskipun  berada  di  situasi  pandemi,  kontestasi  politik  tetap  memunculkan ketegangan  dan  polemik  (Rizki  &  Hilman,  2020).  Hal  ini  ditandai  dengan  adanya gugatan  ke  MK  (Mahkamah  Konstitusi)  atas  polemik  yang  beredar  selama  pilkada (Indonesia, 2021). Desember 2020 telah terselenggara kontestasi politik di beberapa daerah.  Pemilihan  bupati/wali  kota  menjadi  bentuk  kontestasi  yang  ada.  Memasuki awal  tahun  2021  atmosfer  politik  merambah  pada  tatanan  desa.  Hal  ini  ditandai dengan  adanya  agenda  pemilihan  kepala  desa  (pilkades).  Pemilihan  kepala  desa
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
menjadi  kontestasi  politik  level  lokal,  namun  menghasilkan  atmosfer  politik  yang menarik (Yuningsih & Subekti, 2016).
Di Kabupaten Bangkalan, telah ditetapkan bahwa pemilihan kepala desa akan dilaksanakan  pada  5  Mei  2021.  Terdapat  120  Desa  yang  akan  menyelenggaran pemilihan  kepala  desa  di  Kabupaten  Bangkalan.  Desa-desa  tersebut  tersebar  ke  18 kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Bangkalan.  Mengingat  saat  ini  masih  pada  masa pandemi, maka hal ini tentu akan menjadi pertimbangan terkait strategi perlaksanaan bagi  pihak  panitia  penyelenggara.  Namun,  dalam  hal  ini  Latif  Amin  Imron  selaku bupati  menghimbau  agar  pelaksanaan  pilkades  tidak  menjadi  klister  baru  covid  19 (Tirta, 2021).
Membahas kontestasi politik yang ditandai dengan adanya pemilu, tentu tidak bisa  dilepaskan  dari panitia  pemilihan.  Pada  tatanan  desa,  panitia  pemilihan  disebut dengan  P2KD  (Panitia  Pemilihan  Kepala  Desa).  P2KD  dipilih  berdasarkan permendagri nomor 112 tahun 2014 pada bagian persiapan, paragraf umum, pasal 7b yang berbunyi “ Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan ”. Dasar undang-undang inilah yang menjadi landasan berbagai desa yang diwakili oleh BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa)  dalam  menentukan  panitia  pilkades (Permendagri, 2015).
Namun,  undang-undang  yang  dasarnya  merupakan  buatan  manusia  tentu tidak  bisa  dilepaskan  dari  ketidaksempurnaan.  Dalam  undang-undang  pemilihan panitia  pilkades  tidak  tertera  persyaratan  yang  jelas  dan  spesifik  untuk  bisa mengajukan diri sebagai panitia pilkades. Mengingat kontestasi politik yang menurut Wadipalapa  merupakan  realitas  yang  memanas  dan  sensitif,  maka  hal  ini  dapat memicu  munculnya  masalah  yang  berdampak  pada  masyarakat  dan  instansi  lainnya (Wadipalapa, 2015).
Di  desa  Labang,  secara  prosedur  dan  landasan  hukum  telah  mengikuti intruksi  yang  tertera  dalam  undang-undang  pembentukan  panitia  pilkades. Persyaratan  yang  disampaikan  sebagai  syarat  menjadi  panitia  pilkades  diantaranya seperti, bertanggung jawab, berusia minimal 25 tahun, dan tidak buta huruf.  Hal ini
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
tentu  persyaratan  yang  masuk  akal  dan  realistis  pada  tatanan  desa.  Akan  tetapi, persyaratan  ini  justru  menuai  polemik  di  masyarakat  atas  hasil  keputusan pembentukan  panitianya.  Syarat  yang  dikatakan  terlalu  sederhana  memunculkan fenomena yang unik. Ketua panitia pemilihan kepala desa di Labang adalah seorang guru  sekolah  dasar.  Sepintas  memang  terlihat  wajar.  Namun,  mengingat  kondisi pendidikan  di  masa  pandemi  yang  carut-marut,  maka  hal  ini  menjadi  kekhawatiran masyarakat, terutama orang tua siswa.
Keluhan  atas  model  pembelajaran,  sistem  penilaian,  dan  capaian pembelajaran siswa menjadi hal yang sering terdengar belakangan ini di desa Labang. Sekolah dasar di desa Labang masih lockdown atau tidak beroperasi tatap muka. Tugas dan pembahasan yang tidak komperhensif menjadi keluhan para orang tua. Orang tua mulai kesulitan dalam  mengerjakan tugas-tugas sekolah atas penjelasan yang kurang terhadap siswa (anaknya). Sedangkan, guru yang seharusnya menjadi garda terdepan dan  menuangkan  secara  penuh  pemikirannya  untuk  mengatasi  permasalahan pendidikan ini, justru merangkap jabatan publik lain yakni sebagai panitia pemilihan kepala  desa.  Hal  ini  tidak  bisa  dilepaskan  dari  dasar  pembentukan  struktur  panitia yang  juga  melibatkan  struktur  sosial  yang  lain,  seperti  perangkat  desa,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  kalangan  pemuda,  dan  bahkan  instansi  pendidikan  yang bersangkutan.
Atas  dasar  permasalahan  dan  fenomena  yang  ada,  maka  digagaskanlah penelitian  ini.  Namun,  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  penelitian  mengenai  topik pemilihan  kepala  desa,  politik  desa,  dan  Pendidikan  telah banyak  dilakukan.  Seperti penelitian  dari    Valina  Singa  Subekti  dan  Yuningsing  yang  membahas  tentang demokrasi  dalam  politik  desa.  Pada  penelitiannya  memfokuskan  pada  gengsi  yang dibangun  para  kandidat  calon  dalam  memperebutkan  kursi  kekuasaan  di  desa.
Hasilnya  menunjukkan  bahwa  demokrasi  di  desa  telah  memenuhi  syarat  demokrasi secara ideal (Yuningsih & Subekti, 2016).  Berbeda dengan penelitian dari Kharisma Kusumatuti  yang  menekankan  pada  konsep  gender  perempuan  dalam  partisipasi politik  di  desa  (Kusumastuti,  2017).  Sedangkan  penelitian  dari  Eka  Mardiana membahas tentang dampak konflik pilkades. Konflik dalam penelitiannya dipicu oleh sengketa  kursi  kekuasaan  kepala  desa.  Berdampak  pada  harmoni  sosial  yang
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
memudar  (Susanti,  2011).  Penelitian  dari  Yuni  Arifin  dkk  yang  membahas  secara komperhensif  tentang  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  serentak  di  Kabupaten Brebes. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksaan pilkades berjalan  lancara meskipun tidak serratus persen (Arifiani et al., 2017). Berbeda dengan penelitian dari Burhanuddin  yang  lebih  spesifik  membahas  tentang  E-Voting  dalam  pilkades  dan kesiapan  panpilkadesnya.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  panitia  pilkades berpengaruh  signifikan  atas  suksesnya  penerapan  E-voting  dalam  pemilihan. Sehingga  rekomendasi  penelitiannya  mengarah  pada  kualitas  sdm  panitia  pilkades dipertahankan dan juga ditingkatkan (Firmansyah & Yuwanto, 2019).
Beberapa  penelitian  di  atas  menunjukkan  bahwa  telah  banyak  dilakukan penelitian tentang pemilihan kepala desa. Namun, dapat terlihat bahwa hanya 2 yang mengarah pada pembahasan panitia pemilihan pilkades, yakni penelitian Yuni Arifin dan  Firmansyah.  Penelitian  dari  Yunia  melihat  pelaksanaan  pilkades  secara  luas, sehingga  kurang  spesifik  dalam  melihat  proses  pembentukan  struktur  panitia pemilihan.  Penelitian  dari  Firmansyah  membahas  secara  spesifik  tentang  panitia pemilihan kepala desa. Namun, karena topiknya tentang E-voting sehingga terkesan lebih mengarah pada sumber daya manusia yang bersifat teknokratis. Maka dari itu, penelitian tentang dasar pembentukan struktur sosial penitia pilkades di desa Labang tahun 2021, hendak menawarkan penelitian yang spesifik, namun komperhensif dan tentunya bersifat sosiologis. Penelitian ini akan melihat lebih dalam serta tajam terkait agen  dan  struktur  sosial  seperti  perangkat  desa,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat, kalangan  muda,  dan  instansi-instansi  di  desa  yang  akhirnya  menjadi  dasar pembentukan struktur panitia kepala desa.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskripsi  baik  berupa  lisan  ataupun tulisan  atas  perilaku  yang  dapat  diamati  (Moleong,  2000).  Berdasarkan  hal  tersebut, maka  kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  ilmiah.  Instrumen  utamanya adalah  sang  peneliti  sendiri  dengan  konsep  dan  pemahaman  awal  di  pikirannya.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
Analisis  metode  kulaitatif  bersifat  induktif.  Berangkat  dari  permasalahan  sosial  di masyarakat  kemudian  dipadukan  dengan  konsep-konsep  teoritik.  Penekanan  hasil penelitian menggunakan metode kualitatif lebih mengedepankan pemaknaan khusus atas  realitas  sosial  (Sadewo,  2016).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan fenomenologi  yang  memfokuskan  pada  studi  kasus  dengan  memilih  lokasi  di  Desa Labang, Kecamatan Labang. Pendekatan fenomenologis digunakan dalam penelitian ini  dengan  tujuan  memperoleh  keterangan  data  atas  kesadaran  manusia  dengan dimensi sosialnya (Giddens, 2010a).
Penelitian  ini  menggunakan  perspektif  teori  strukturasi  Anthony  Giddens sebagai  pisau  bedah  utama  analaisinya.  Berfokus  pada  konsep  dualitas  struktur  dan agen.  Giddens  menjelaskan  bahwa  struktur  dan  agen  (individu)  dalam  kehidupan sosial merupakan dualitas yang tak terpisahkan. Satu sama lain saling mempengaruhi dalam menciptakan realitas sosial (Giddens, 2010b).
Mengingat  penelitian  ini  dilakukan  pada  masa  pandemi,  maka  terdapat keterbatasan  akses  dalam  upaya  perolehan  data.  Terdapat  beberapa  prosedur  yang harus dipatuhi Ketika hendak melakukan wawancara. Penggunaan masker, membawa handsanitaizer,  dan  menjaga  jarak  menjadi  himbauan  utama  yang  disuguhkan  oleh pihak  perangkat  desa  sebelum  melakukan  wawancara.  Terdapat  beberapa  infroman yang  tidak  mau  diwawancarai  secara  langsung,  sehingga  dilakukan  secara  virtual melalui media WA (WhatsApp).
Tidak  terlalu  sulit  untuk  mendapat  akses  atas  penentuan  informan  yang dibutuhkan  dalam  penelitian  ini.  Mengingat  lokasi  penelitian  merupakan  daerah tinggal  peneliti.  Namun,  bukan  berarti  penentuan  lokasi  penelitian  bersifat  sepihak dan subjektif. Penentuan lokasi penelitian di dasarkan pada kasus yang ada  Pilkades Labang.  Fenomena.  Fenomena  seorang  guru  yang  terpilih  sebagai  ketua  panitia pilkades menjadi hal yang menarik. Mengingat kondisi Pendidikan di masa pandemic sedang  mengalami  stagnansi.  Guru  yang  seharusnya  menjadi  garda  terdepan  dalam menciptakan pembelajaran adaptif di masa pandemic menjadi terpecah fokusnya. Hal ini akhirnya memunculkan ketertarikan peneliti atas kasus yang ada.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
Data wawancara diperoleh dari PJ (Penanggung Jawab) Kepala Desa Labang, Ketua  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa),  Ketua  Panitia  Pilkades,  dua  pemuda desa, dan dua masyarakat desa yang dipilih secara acak. Wawancara dilakukan sesuai dengan  waktu  luang  yang  disediakan  masing-masing  informan.  Lokasi  wawancara dilakukan  di  beberapa  tempat.  Untuk  informan  PJ  Kepala  desa  Labang  dan  Ketua BPD  Desa  Labang,  wawancara  dilakukan  di  balai  desa  menyesuaikan  dengan  jam kerja.  Tentu  hal  ini  tetap  mengutamakan  protokol  kesehatan  yang  harus  dipatuhi dengan  ketat.  Informan  ketua  panitia  pilkades,  pemuda  desa,  dan  masyarakat  desa, wawancara di rumah dan juga wawancara secara virtual via WA.

## Hasil dan Pembahasan

## Kondisi Sosial dan Politik Desa Labang
Desa  Labang  menjadi  salah  satu  desa  yang  akan  melaksanakan  pemilihan kepala  desa  tahun  2021.  Selain  itu,  kandidat  calon  di  desa  Labang  tercatat  sebagai yang  terbanyak  di  kecamatan  Labang.  Terdapat  4  kandidat  calon  yang  telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai kandidat. Berbeda dengan desa lain yang rata-rata hanya 2 kandidat 1 .
Menjadi  desa  dengan  kandidat  calon  terbanyak  secara  jelas  telah menunjukkan  kondisi  politik  yang  cair.  Dominasi  dan  intervensi  yang  ketat  di  desa labang  nampaknya  tidak  terlihat.  Sistem  sosial  seperti  “harus  orang  berpengaruh” atau “harus orang sepuh” dan “harus orang blater” yang maju sebagai kandidat calon tidak  lagi  diterapkan  di  desa  Labang.  Siapapun  yang  memenuhi  persyarat administrative  dapat  mendaftarkan  dirinya  sebagai  kandidat  calon  tanpa  intervensi system  sosial  secara  ketat.  Hal  ini  disebutkan  oleh  Giddens  bahwa  agen  memiliki kebebasan atas struktur sosial disekitarnya (Giddens, 2010b).
Jika dilihat dari struktur sosial, masyarakat desa Labang tergolong homogen. Di desa Labang, tokoh agama menduduki peran yang penting 2 . Terlihat dari panitia pilkades  yang  struktur  teratasnya  berasal  dari  tokoh  agama.  Selain  itu,  tokoh  agama
1 Hasil wawancara bersama PJ dan anggota panitia pilkades.
2 Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa desa Labang merupakan desa dengan budaya agama yang kuat. Sehingga, tokoh agama menjadi tokoh yang sangat dihargai.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
secara sosial menjadi penasihat utama dalam segala kegiatan kemasyarakatan di desa Labang.
Akan  tetapi,  yang  menjadi  persoalan  menarik  ialah  tidak  adanya  kandidat calon yang berasal dari tokoh agama. Kandidat pertama  adalah  (SK) berangkat dari sesepuh desa dan tokoh masyarakat. Kandidat kedua (MA) berasal dari blaternya desa Labang.  Kandidat  ketiga  (SG)  diklasifikasikan  sebagai  tokoh  terpandang.  Dan kandidat  keempat  (HV)  berasal  dari  masyarakat  dengan  status  sosial  ekonomi  yang tinggi (orang kaya desa Labang). Hal ini mengindikasikan bahwa tokoh agama tidak menunjukkan gairah politik secara praktis.
Tokoh agama bergerak di belakang layar. Menjadi benteng dan tameng para kandidiat  calon.  Terlebih  menjadi  panitia  pilkades  untuk  mengawal  kontestasi  yang berkualitas di desa Labang. Tidak ada gairah  khusus bagi para tokoh agama di desa Labang menduduki kursi tertinggi di desa 3 .
Namun, tokoh agama tidak semata buta dalam pandangan politik. Beberapa tokoh  agama  juga  memihak  dan  mendukung  salah  satu  kandidat.  Tidak  jarang  juga memberi  sentiment  pada  kandidat  lain  yang  kepribadiannya  tidak  sesuai  dengan ajaran  agama  islam.  Hal  ini  tentu  menjadi  wajar  dalam  kontestasi  politik  di  tingkat desa. Pendukung saling menjajtuhkan  kandidat lain. Kandidat saling mempengaruhi masyarakat untuk perolehan suara merupakan hal yang sudah mulai banyak ditemui di desa Labang saat ini. Mengingat pemilihan kepala desa akan dilakukan pada bulan Mei mendatang.
Para  pemuda  mulai  menunjukkan  pendirian  politiknya.  Mengingat  terdapat daftar pemilih baru yang berasal dari kalangan muda. (Data golongan pemih baru dari kalangan  muda).  Berdasarkan  pengamatan  di  lapangan,  golongan  pemuda  di  desa Labang  dapat  diklasifikasikan  menjadi  beberapa  kelompok  yaitu  kelompok  gamer, kelompok sholawat, dan kelompok karang Taruna 4 .
Kelompok gamer merupakan perkumpulan pemuda yang memiliki hobi atau kesukaan bermain game online. Mayoritas dari kelompok pemuda ini berusia di atas
3 Hasil wawancara dengan tokoh agama terpandang di desa Labang.
4 Hasil observasi lapangan.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
17  tahun.  Sehingga  bisa  menjadi  pemilih  dalam  pemilihan  kepala  desa  yang  akan berlangsung  tahun  2021  ini.  Hampir  sama  dengan  kelompok  gamer,  klompok sholawat  juga  merupakan  perkumpulan  pemuda  yang  memiliki  kegemaran bersholawat.  Terdapat  komunitas  sholawat  baru  yang  lahir  di  desa  Labang  yaitu komunitas Syekher Mania. Sebagian besar anggota dari komunitas ini juga merupakan pemuda  yang  telah  memiliki  hak  memilih pada  pemilihan pilkades  2021.  Klasifikasi golongan pemuda yang ketiga adalah kelompok karang taruna. Kelompok ini cukup unik karena bersifat lebih general dan terkesan netral secara praktiknya. Menginngat karang taruna merupakan oraganisasi kepemudaan desa yang secara resmi dan utuh berada di bawah naungan desa.
Karang taruna desa menjadi kelompok yang unik dalam kontestasi politik di desa  Labang.  Hal  ini  tidak  bisa  dilepaskan  dari  perannya  sebagai  organisasi  yang berada langsung di bawah naungan pemerintah desa. Karang taruna tidak bisa secara gamblang  mendukung  salah  satu  calon  atau  kandidat.  Sehingga  hal  ini  menjadikan karang taruna bergerak secara individual dalam pegangan politiknya. Berbeda dengan kedua golongan pemuda lainnya yang cenderung menyatukan suara dalam pemilihan kepala desa tahun ini 5 .
Kondisi sosial politik di desa Labang ini menurut Giddens diartikan sebagai dualitas agen dan struktur. Kondisi yang ada memungkinkan terjadi perpaduan antara agen dan struktur dalam membentuk realitas sosial  (Giddens, 2010b). Para individu yang terlibat baik sebagai tim sukses, golongan pemuda, para kandidat, hingga ketua panitia  pilkades  menjadi  agen  yang  mempengaruhi  struktur  sosial  politik  yang  ada. Namun, struktur sosial politik tersebut juga mempengaruhi Tindakan masing-masing individu tersebut di suasana kontestasi politik yang akan segera berlangsung.

## Struktur Sosial dalam Pemilihan Panitia Pilkades
Pembentukan  panitia  pemilihan  kepala  desa  di  desa  Labang  tidak  bisa dilepaskan  dari  struktur  sosial  masyarakat  desa.  Data  di  lapangan  menunjukkan bahwa proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa ditentukan langsung oleh
5 Hasil wawancara dengan tokoh pemuda di desa Labang
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
BPD (Badan Permusyawaratan Desa). BPD sebelum melakukan  koordinasi terbuka telah memilih nama-nama tertentu untuk diususlkan. Selain itu, menurut keterangan dari  salah  satu  peserta  pelantikan  panitia,  nama-nama  yang  diusulkan  sebelumnya telah dihubungi terlebih dahulu. Sehingga, terlihat bahwa sebelum rapat terbuka dan pelantikan telah terjadi konsolidasi sebelumnya. Konsolidasi dilakukan oleh Lembaga internal BPD dengan nama-nama calon panitia pemilihan pilkades saat itu.
Menurut  Giddens  struktur  membentuk  individu  dan  individu  membentuk struktur (Giddens, 2010b). Data di lapangan menunjukkan bahwa pemilihan panitia pilkades  di  dasarkan  pada  beberapa  pertimbangan.  Beberapa  diantaranya  ialah, pengalaman,  pengaruh,  dan  legitimasi  atas  masyarakat.  Pengalaman  diartikan  bahwa pernah  berkecimpung  dan  memiliki  pengetahuan  cukup  terkait  administrasi  dan pengondisian  masyarakat  dalam  tatananan  desa.  Pengaruh  diartikan  memiliki  peran dan  pengaruh  yang  signifikan  di  desa  Labang.  Dan  legitimasi  artinya  memiliki pengakuan  dari  masyarakat  desa  atas  pengalaman  dan  kompetensinya.  Terlihat  dari salah  satu  subjek  utama  dalam  penelitian  ini  yaitu  Ketua  BPD  dan  Ketua  Panitia Pilkades desa Labang tahun 2021. Ketua BPD desa Labang selain sebagai BPD juga berperan sebaga ketua Banser dan tokoh yang disegani masyarakat. Sedangkan, ketua panitia  pilkades  merupakan  seorang  gur  sekaligus  ketua  dari  organisasi  keagamaan tingkat desa di Labang. Hal ini menunjukkan bahwa agensi, struktur dan kekuasaan menyatu dalam satu kesatuan yang utuh.
Namun,  struktur  atas  pertimbangan  pemilihan  panitia  pilkades  di  atas akhirnya  juga  memunculkan  permasalahan.  Ketua  panitia  pilkades  di  desa  Labang bapak  (KL)  merupakan  seorang  guru  sekolah  dasar  di  desa  Labang.  Mengingat kondisi  Pendidikan  sekolah  dasar  di  desa  Labang  pada  masa  pandemic  sedang mengalami  krisis,  keputusan  pelantikan  bapak  (KL)  sebagai  ketua  panitia  pilkades seketika  menuai  beberapa  keluhan  dari  orang  tua  siswa.  Terutama  orang  tua  siswa kelas  6  yang  merupakan  anak  didik  langsung  bapak  (KL)  selaku  wali  kelas.  Hal  ini akhirnya  memunculkan  dilemma  antara  struktur  sosial  yang  ada.  Baik  dari  segi Pendidikan maupun pemerintah desa.
Di satu sisi, peran bapak (KL) sebagai guru berdampak sebagai pertimbangan perangkat  desa  (dalam  hal  ini  BPD)  dalam  menentukan  panitia  pilkades.  Terutama
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
bapak (KL) sebagai ketua. Mengingat selain sebagai guru, bapak (KL) juga menjabat sebagai  ketua  organisasi  keagamaan  tingkat  desa.  Sehingga,  hal  ini  memunculkan persepsi  bahwa  bapak  (KL)  mampu  memimpin  dan  melakukan  koordinasi  dengan baik terkait pemilihan kepala desa Labang 6 .
Namun,  di  sisi  lain,  beberapa  orang  tua  siswa  kelas  6  SD  Labang mengeluhkan  hal  ini.  Pak  (KL)  dirasa  kurang  memberi  penjelasan  secara komperhensif  kepada  siswa.  Tugas  dan  absensi  hanya  dilakukan  sebagai  formalitas pembelajaran.  Proses  transfer  pengetahuan  tidak  terjadi  di  dalamnya.  Kondisi semacam ini jika dilihat akhirnya menjadi  konsekuensi logis keterikatan antara  agen dan struktur dalam masyarakat (Lambe, 2018).

## Agen dan Struktur dalam Pemilihan Panitia Pilkades
Giddens  menjelaskan  secara  gamblang bahwa  agen  dan  struktur  merupakan dualitas.  Bukan  sebuah  dualisme  yang  terpisah  (Wirawan,  2012).  Pemilihan  panitia pilkades di desa Labang menjadi salah satu fenomena nyata atas hal tersebut. Struktur sosial di masyarakat desa Labang menjadi salah satu pertimbangan struktur birokrasi desa dalam menentukan panitia. Lebih spesifik dalam menentukan ketua atas panitia pilkades.
6 Hasil wawancara dengan ketua BPD desa Labang bapak (IM).
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
Agen yang dalam hal ini adalah bapak (KL) selaku ketua panitia pilkades juga memiliki persepsi dan kesadaran atas terpilihnya sebagai panitia pilkades. Bapak (KL)
menerima  dengan  penuh  tanggung  jawab  aman  tersebut.  “amanad  dari  masyarakat akan  saya  jalankan  sebaik  mungkin”  kurang  lebih  demikian  pernyataan  bapak  (KL) dalam proses rapat terbuka pembentukan panitia pilkades (27 Januari 2021).
Bapak  (KL)  dalam  hal  ini  menyadari  akan  konsekuensi  yang  dihadapai. Mengingat  beliau  merupakann  guru  sekolah  dasar  yang  selama  pandemic  sedang terdampak  dalam  proses  pembelajaran.  Namun,  kesadaran  tersebut  tidak  lantas menjadikan bapak (KL) menolak amanah dari “rakyat” sebagai ketua panitia pilkades. Integritas  sebagai  guru  di  desa  dan  sebagai  salah  satu  ketua  dalam  organisasi keagamaan di desa menjadi alasan lain. Sekali lagi, terlihat bahwa agen dan struktur tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
Di  tengah  situasi  hangatnya  kontestasi  politik  di  desa  Labang,  bapak  (KL) secara  jelas  menjadi  bagian  dari  3  struktur  sosial.  Sebagai  guru,  ketua  organisasi keagamaan, dan ketua panitia pilkades. Ketiga struktur sosial ini secara tidak langsung mempengaruhi berbagai Tindakan bapak (KL). Dalam hal ini struktur mempengaruhi Tindakan  individu  begitu  terlihat  (Lambe,  2018).  Pada  beberapa  kegiatan  seringkali perangkat  yang  melekat  dari  diri  bapak  (KL)  terbawa  dalam  konteks  yang  berbeda. Misalnya saat memimpin rapat keagamaan tingkat desa. Status sosialnya sebagai guru menjadi  landasan  utama  para  anggotanya  menghargai  pengetahuan  bapak  (KL). Begitupula dalam melakukan koordinasi dengan anggota panita pilkades. Bapak (KL)
Gambar.1: Pelantikan panitia pilkades desa Labang 2021 oleh ketua BPD Sumber: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=417142412888029&id=100037768203252
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
memiliki legitimasi atas status sosialnya sebagai guru dan ketua organisasi keagamaan. Hal  ini  akhirnya  mempengaruhi  Tindakan  bapak  (KL)  sebagai  individu  dalam bertindak dan mengambil keputusan (Raho, 2007).
Akan  tetapi,  bapak  (KL)  dalam  menjalankan  perannya  sebagai  ketua  panitia pilkades  memiliki  otoritas  atas  pemikirannya  dalam  membentuk  tatanan  internal panitia.  Hal  ini  yang  oleh  Giddens  disebut  dengan  agensi.  Agensi  merupakan  agen atau individu yang memiliki otoritas atas dirinya dalam ikut andil membentuk struktur sosial yang ada (Giddens, 2010b).

## Kesimpulan
Kontestasi  politik  2  tahun  terakhir  sedang  ramai  di  Indonesia.  Tahun  2021 menjadi  tahun  yang  menyambut  kembali  kontestasi  politik,  namun  dalam  bingkai politik  tingkat  desa.  Beberapa  tahapan  telah  dilalui.  Termasuk  proses  pelantikan struktur  panitia  pilkades.  Di  desa  Labang,  dasar  pembentukan  struktur  panitia pilkades didasarkan pada pengalaman, pengaruh sebagai agen, dan legitimasi. Ketiga hal ini menjadi landasan awal sekaligus utama penentuan panitia pilkades. Selain itu, faktor  struktur  sosial  di  luar  itu  juga  berperan  dalam  proses  pembentukan  panitia pilkades. Struktur sosial kepemudaan (golongan gamer , pemuda pecinta sholawat, dan karang  taruna)  menjadi  faktor  pendukung.  Instansi  Pendidikan,  organisasi keagamaan,  serta  tokoh  berpengaruh  dalam  bidang  masyarakat  dan  agama  menjadi faktor  penentu.  Sehingga,  muncul  dualitas  agen  dan  struktur  dalam  proses pembentukan panitia pilkades di desa Labang.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1

## Daftar Pustaka
Arifiani, Y., Herawati, R., & Indraja. (2017). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Brebes Tahun 2016. Diponegoro Law Journal , 6 , 1–13.
Firmansyah, B., & Yuwanto. (2019). Implementasi Kebijakan Electronic-Voting (E- Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2016. Journal of Politic and Government Studies , 8 , 1–14.
Giddens, A. (2010a). Metode Sosiologi: Kaidah-Kaidah Baru (1st ed.). Pustaka Pelajar.
Giddens, A. (2010b). Teori Strukturasi (I). Pustaka Pelajar.
Indonesia, C. (2021). Polemik Gugatan Sengketa Pilkada 2020 . CNN Indonesia TV.
https://www.cnnindonesia.com/tv/20210209080519-410-603949/video- polemik-gugatan-sengketa-pilkada-2020
Kusumastuti, K. (2017). Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Kepala Desa (Vol.
8, Issue 2) [Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”]. http://repository.ub.ac.id/4953/
Lambe, K. H. P. (2018). Analisis Strukturasi Politisi Toraja Dipanggung Politik Sulawesi Selatan. Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi , 1 (April), 78–83.
https://jurnal.yapri.ac.id/index.php/semnassmipt/article/download/36/36/
Moleong, L. J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosda.
Permendagri. (2015). Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades . Jogloabang. https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-112-2014-pilkades
Raho, B. (2007). Teori Sosiologi Modern (J. Wolor (ed.)). Prestasi Pustaka.
Rizki, S. C., & Hilman, Y. A. (2020). Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak di Tengah Covid-19. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora , 4 (2), 143. https://doi.org/10.31604/jim.v4i2.2020.143-155
Sadewo, F. S. (2016). Meneliti Itu Mudah. In M. Legowo (Ed.), UNESA University
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
Press (Issue 9). Unesa University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Susanti, E. M. (2011). Dampak Konflik Pilkades (Studi Kasus di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek) . Universitas Jember.
Tirta, I. (2021). Pemkab Bangkalan Awasi Prokes Pilkades 120 Desa .
Republika.Co.Id,Bangkalan. https://www.republika.co.id/berita/qo62l6485/pemkab-bangkalan-awasi- prokes-pilkades-120-desa
Wadipalapa, R. P. (2015). Meme Culture & Komedi-Satire Politik: Kontestasi Pemilihan Presiden dalam Media Baru. Jurnal ILMU KOMUNIKASI , 12 (1), 1– 17. https://doi.org/10.24002/jik.v12i1.440
Wirawan, I. B. (2012). Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma . Prenadamedia Group.
Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016). Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa?
Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. Jurnal Politik , 1 (2). https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.21