## Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah

## Abdul Rahim
Dosen STAIN Watampone rahim_ilmi72@yahoo.co.id

## Abstrack
Interest  is  an  additional  charging  on  the  transaction  of  money  loan  that  can  be calculated  in  primarily  loan  without  considering  the  benefit  of  this  loan.  Now days, Muslims could not avoid their selves from muamalah with the conventional banks who use the system of interest in all aspects of life, including their religious life  and  primarily  their  economic  life.  Nevertheless,  Islamic  banking  is  expected to  avoid  the  application  of  the  interest  system  and  consistency  in  applying  the mudhrabah  system.  Therefore,  where  the  mudarabah  system  is  a  business cooperation agreement between the two parties, in which the first party provides the overall of capital, while others become managers. Mudarabah business profits are  divided  according  to  the  contract  agreement,  whereas  if  the  loss,  responsible by  the  owners  of  the  capital  as  long  as  the  loss  is  not  due  to  negligence  of manager. Had the losses caused by fraud or negligence of the manager, then the manager should be responsible for the losses. Therefore, Islamic banks also apply Wadi'ah  system  which  can  be  interpreted  as  a  pure  deposit  of  one  party  to  the other,  both  individuals  and  legal  counsel  entities  that  must  be  preserved  and restored anytime depositors’ wills. Therefore, Islamic economic principles which have been applied in this case are Mudarabhah , Musharakah , and Murabahah .
Keywords : interest, riba, islamic economics principles and banking

## Abstrak
Bunga  adalah  sebuah  tambahan  pada  transaksi  pinjaman  uang  yang dapat  dihitung  terutama  pinjaman  tanpa  mempertimbangkan  manfaat dari  pinjaman.  Sekarang  ini,  umat  Islam  tidak  bisa  menghindari  diri merekasendiri  dari  muamalah  dengan  bank  konvensional  yang menggunakan sistem bunga  dalam  semua  aspek  kehidupan,  termasuk kehidupan  beragama  mereka  dan  terutama  keh idupan  ekonomi mereka.  Namun  demikian,  perbankan  syariah  diharapkan  untuk menghindari  penerapan  sistem  bunga  dan  konsistensi  dalam menerapkan  sistem  mudarabah.  Oleh  karena  itu,  di  mana  sistem mudarabah  adalah  perjanjian  kerjasama  bisnis  antara  kedua  belah pihak,  dimana  pihak  pertama  menyediakan  keseluruhan  modal, sementara  yang  lain  menjadi  manajer.  keuntungan  bisnis  Mudarabah dibagi  sesuai  dengan  perjanjian  kontrak,  sedangkan  jika  kerugian, yang  bertanggung  jawab  oleh  pemilik  modal  selama  kerugian  bukan karena  kelalaian  manajer.  kerugian  yang  disebabkan  oleh kecurangan  atau  kelalaian  pengelola,  maka  pengelola  harus bertanggung  jawab  atas  kerugian  tersebut.  Oleh  karena  itu,  bank syariah  juga  berlaku  sistem Wadi'ah yang  dapat  diartikan  sebagai
titipan  murni  dari  satu  pihak  kepada  pihak  yang  lain,  baik  individu dan  badan  penasihat  hukum  yang  harus  dijaga  dan  dikembalikan kapan  saja  kehendak  depositor.  Oleh  karena  itu,  prinsip -prinsip ekonomi  Islam  yang  telah  diterapkan   dalam  kasus  ini  adalah Mudarabah , musyarakah , dan Murabahah .
Kata kunci: bunga, riba, prinsip ekonomi islam dan perbankan.

## Pendahuluan
Perkembangan  pemikiran  ekonomi  Islam  diawali  sejak  Muhammad  saw dipilih  sebagai  seorang  Rasul  (utusan  Allah).  Rasulullah  saw  mengeluarkan sejumlah  kebijakan  yang  menyangkut  berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan penyelenggaraan  hidup  masyarakat,  selain masalah hukum,  politik, juga  masalah perniagaan  atau  ekonomi.  Masalah-masalah  ekonomi  umat  menjadi  perhatian Rasulullah  saw,  karena  masalah  ekonomi  merupakan  pilar  penyangga  keimanan yang harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat.
Sebagaimana  diriwayatkan  oleh  Muslim,  Rasulullah  saw  bersabda, “kemiskinan  membawa  orang  kepada  kekafiran”.  Maka  upaya  untuk  mengentas kemiskinan  merupakan  bagian  dari  kebijakan-kebijakan  sosial  yang  dikeluarkan Rasulullah  saw.  Selanjutnya  kebijakan-kebijakan  Rasulullah  saw  menjadi pedoman  oleh  para  penggantinya  Abu  Bakar,  Umar  bin  Khattab,  Usman  bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi.
Namun  demikian,  al-Qur’an  dan  Hadis  digunakan  sebagai  dasar  teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan  ekonomi  negara.  Perkembangan  pemikiran  ekonomi  Islam  pada  masa Nabi  Muhammad saw belum berkembang, hal  ini disebabkan karena  masyarakat pada saat  itu langsung mempraktekkannya dan apabila menemui persoalan dapat menanyakan langsung kepada Nabi.
Sementara  secara  kontekstual  persoalan  ekonomi  pada  masa  itu  belum begitu  kompleks.  Secara  mikro  praktek  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  Nabi  dan para sahabat  pada masa  itu sarat  dengan unsur economic justice dalam kerangka etika  bisnis  yang qur’ani.  Fenomena  perekonomian  dunia  telah  berubah  dari waktu  ke  waktu  sesuai  dengan  perkembangan  jaman  dan  perubahan  teknologi informasi yang berkembang pesat.
Banyak  nilai-nilai  baru  yang  dibentuk  namun  sulit  untuk  menentukan mana yang benar dan mana salah, sehingga terkadang membawa kebaikan namun
adakalanya  menyesatkan.  Globalisasi  ekonomi  yang  diwarnai  dengan  bebasnya arus  barang  modal  dan  jasa,  serta  perdagangan  antar  negara,  telah  mengubah suasana kehidupan menjadi individualistis dan persaingan yang amat ketat.
Hampir semua agama yang ada di dunia ini memberikan berbagai petunjuk kepada  para  penganutnya  bagaimana  cara  yang  baik  dalam  menjalankan kehidupan  mereka  dimuka  bumi  ini  (Huda  dan  Haykal,  2010:  3).  Dalam  tataran perekonomian  dunia,  telah  terjadi  pula  kesenjangan  ekonomi  yang  dialami  oleh negara  miskin  dan  negara  kaya,  serta  munculnya  jurang  kesenjangan  antara masyarakat  miskin  dan  masyarakat  kaya  yang  semakin  besar.  Bangsa  Indonesia saat  ini  berada  dalam  krisis  ekonomi  yang  ditandai  dengan  beban  utang  luar negeri  yang  besar,  sampai  dengan  akhir  tahun  2013  utang  luar  negeri  mencapai 138  milyar  dollar  AS  yang  terdiri  dari  utang  pemerintah  74,56  milyar  dollar (53,9%) dan 63,44 milyar dollar (46,1%) adalah utang swasta.
Namun  demikian,  sistem  ekonomi  kapitalis  membuat  bangsa  Indonesia terseret dalam putaran keuangan kapitalis yang dahsyat, ibarat badai tornado yang memporakporandakan semua benda dan bangunan  yang dilaluinya. Sudah cukup lama  umat  Islam  Indonesia,  demikian  pula  dunia  Islam  lainnya  menginginkan sistem  perekonomian  yang  berbasis  nilai  dan  prinsip  syariah  ( Islamic  economic system )  untuk  dapat  diterapkan  dalam  segenap  aspek  kehidupan  bisnis  dan transaksi  umat.  Keinginan  ini  didasari  oleh  suatu  kesadaran  untuk  menerapkan Islam secara utuh dan total seperti yang ditegaskan Allah SWT.
Oleh  sebab  itu,  sangat  disayangkan  dewasa  ini  masih  banyak  kalangan yang  melihat  bahwa  Islam  tidak  berurusan  dengan  bank  dan  pasar  uang,  karena yang  pertama  adalah  dunia  putih,  sedangkan  yang  kedua  adalah  dunia  hitam, penuh  tipu  daya  dan  kelicikan.  Oleh  karena  banyak  kalangan  melihat  Islam dengan  sistem  nilai  dan  tatanan  normatifnya,  sebagai  faktor  penghambat pembangunan.  Penganut  paham  liberalisme  dan  pragmatisme  sempit  ini  menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu-rambu Ilahi (Antonio, 2001).
Namun demikian, ketidakseimbangan ekonomi global, dan krisis ekonomi yang melanda Asia khususnya  Indonesia adalah suatu bukti bahwa asumsi diatas salah total bahkan ada sesuatu yang tidak beres dengan sistem yang di anut selama ini.  Adanya  kenyataan  sejumlah  besar  bank  ditutup,  di- take-over ,  dan  sebagian besar  lainnya  harus  direkapitulasi  dengan  biaya  ratusan  trilliun  rupiah  dari  uang
negara  yaitu sekitar 635  triliun rupiah, maka rasanya amatlah besar dosa  apabila tetap  berdiam  diri  dan  berpangku  tangan  tidak  melakukan  sesuatu  untuk memperbaiki kondisi ekonomi seperti ini.
Sekarang  saatnya  akan  menunjukkan  bahwa  muamalah  syariah  dengan filosofi  utama  kemitraan  dan  kebersamaan  dalam  profit  dan  risk  dapat mewujudkan  kegiatan  ekonomi  yang  lebih  adil  dan  transparan.  Sekaligus  pula membuktikan bahwa dengan sistem perbankan syariah, akan dapat menghilangkan masalah-masalah yang negative spread (keuntungan minus) dari dunia perbankan saat  ini.  Oleh  karena  itu  titik  permasalan  yang  muncul  saat  ini  yaitu  mengenai konsep  bunga  dan  riba  dalam  perspektif  Islam  serta  prinsip-prinsip  ekonomi dalam perbankan syariah.

## Konsep Bunga Dan Riba Dalam  Perspektif Islam
Dalam  kehidupan  seperti  sekarang  ini,  umat  Islam  hampir  tidak  bisa menghindari  diri  dari  bermuamalah  dengan  bank  konvensional  yang  memakai sistem  bunga  dalam  segala  aspek  kehidupannya  termasuk  kehidupan  agamanya terutama dalam kehidupan ekonomi.
Juga  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  negara  Indoneia  belum  bisa  lepas  dari bank-bank  konvensional  yang  berorientasi  pada  bank-bank  internasional  dan tentunya menggunakan suku bunga dalam berbagai transaksi, dan hingga saat ini pula  masih  banyak  terjadi  perbedaan  pendapat  dikalangan  para  ulama  muslim tentang keharaman serta kehalalan riba itu sendiri.
Riba  merupakan  sebagian  dari  kegiatan  ekonomi  yang  telah  berkembang sejak  zaman  jahiliyah  hingga  sekarang.  Kehidupan  masyarakat  telah  terbelenggu oleh  sistem  perkonomian  yang  membiarkan  praktek  bunga  berbunga.  Sistem pinjam  meminjam  yang  berlandaskan  bunga  ini  sangat  menguntungkan  kaum pemilik  modal  dan  disisi  lain  telah  menjerumuskan  kaum  dhufa  pada kemelaratan,  hal  ini  secara  keras  ditentang  atau  dilarang  oleh  ajaran  Islam  yang dijelaskan dalam al-Qur’an dan al-Hadits.
Pada saat ini sebagian masyarakat masih menganggap bank (konvensional) sebagai  solusi  untuk  membantu  memecahkan  masalah  perekonomiannya  tetapi pada kenyataannya bank tidak membatu kepada masyarakat yang membutuhkannya  tetapi  malah  mencekiknya  atau  merugikannya  dengan  sistem bunga  tersebut.  Sehingga  dari  permasalahan  tersebut  muncullah  bank  yang
berlabel  Islam di sana tidak ada praktik bunga tetapi yang ada hanya sistem bagi hasil.
Selanjutnya dalam kajian ini akan dibahas mengenai bunga dan riba. Apa yang  dimaksud  dengan  riba  dan  bunga?  Macam-macam  dari  bunga  dan  riba, perbedaan  antara  bunga  dan  riba,  larangan  riba,  serta  pendapat  para  ulama mengenai masalah bunga dan riba.

## 1. Pengertian Bunga
Bunga  adalah  tambahan  yang  dikenakan  dalam  transaksi  pinjaman  uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok  tersebut  berdasarkan  tempo  waktu  yang  diperhitungkan  secara  pasti  di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase (Antonio, 2011: 90).
Ada beberapa pengertian lain dari bunga, diantaranya yaitu:
1) Sebagai  batas  jasa  yang  diberikan  oleh  bank  yang  berdasarkan  prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.
2) Sebagai  harga  yang  harus  dibayar  kepada  nasabah  (yang  memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman) (Muhammad, 2001).
3) Bunga adalah tambahan yang diberikan oleh bank atas simpanan atau yang di ambil oleh bank atas hutang (Sumitro, 2004: 32).

## 2. Macam-macam Bunga
Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:
1) Bunga Simpanan
Bunga  simpanan  adalah  bunga  yang  diberikan  sebagai  rangsangan  atau balas  jasa  bagi  nasabah  yang  menyimpan  uangnya  di  bank.  Bunga simpanan  merupakan  harga  yang  harus  dibayar  bank  kepada  nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.
2) Bunga Pinjaman
Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga  yang  harus  dibayar  oleh  nasabah  peminjam  kepada  bank.  Sebagai cotoh bunga kredit.
Kedua  macam  bunga  ini  merupakan  komponen  utama  faktor  biaya  dan pendapatan bagi bank konvensional. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang
harus  dikeluarkan  kepada  nasabah  sedangkan  bunga  pinjaman  merupakan pendapatan  yang  diterima  dari  nasabah.  Baik  bunga  simpanan  maupun  bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya  bunga  simpanan  tinggi,  maka  secara  otomatis  bunga  pinjaman  juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

## 3. Pengertian Riba dan Macam-Macamnya
Riba  secara  bahasa  bermakna al-ziyadah yaitu  tambahan.  Sedangkan menurut  istilah  teknis  riba  adalah  pengambilan  tambahan  dari  harta  pokok  atau modal secara batil. Riba juga dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam  transaksi  jual  beli  maupun  pinjam-meminjam  secara  batil  yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam (Ali, 2008).
Menurut syari’ah riba yaitu merujuk pada “premi” yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada yang memberikan pinjaman bersama dengan jumlah pokok utang  sebagai  syarat  pinjaman  atau  untuk  perpanjangan  waktu  pinjaman  (Iqbal dkk, 2008).
Secara  garis  besar  riba  dikelompokkan  menjadi  dua.  Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli.
Riba utang-piutang terbagi menjadi dua, yaitu:
1) Riba Qardh
Suatu  manfaat  atau  tingkat  kelebihan  tertentu  yang  disyaratkan  terhadap yang berutang ( muqtaridh ).
2) Riba Jahiliyah
Yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
Sedangkan riba jual-beli terbagi menjadi dua pula, yaitu:
3) Riba Fadhl
Pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan  barang  yang  dipertukarkan  itu  termasuk  dalam  jenis  barang ribawi.
4) Riba Nasi’ah
Penangguhan  penyerahan  atau  penerimaan  jenis  barang  ribawi  yang dipertukarkan  dengan  jenis  barang  ribawi  lainnya.  Riba  dalam  nasi’ah
muncul  karena  adanya  perbedaan,  perubahan,  atau  tambahan  antara  yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian (Iqbal dkk, 2008).

## 4. Larangan Riba
Di  dalam  Islam  telah  jelas  disebutkan  mengenai  larangan  Riba  yang terdapat  dalam  al-Qur’an  pada  empat  kali  penurunan  wahyu  yang  berbeda-beda, diantaranya:
a. QS. Ar-Ruum: 39
b. QS. An-Nisa: 161
c. QS. Ali-Imran: 130-132
d. QS. Al-Baqarah: 275-281
Pelarangan  riba  dalam  Islam  tidak  hanya  merujuk  pada  al-Qur’an, melainkan  juga  Hadis.  Hal  ini  sebagaimana  posisi  umum  hadis  yang  berfungsi untuk  menjelaskan  lebih  lanjut  yang  telah  digariskan  melalui  al-Qur’an, pelarangan riba dalam hadis lebih terperinci.
“Ingatlah  bahwa  kamu  akan  menghadap  tuhanmu  dan  dia  pasti  akan menghitung amalanmu. Allah telah melarangmu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita atau pun mengalami ketidakadilan.”
“Diriwayatkan oleh Abu Said al-khudri bahwa Rasulullah Saw, bersabda : “Emas  hendaklah  dibayar  dengan  emas,  perak  dengan  perak,  gandum  dengan gandum,  tepung  dengan  tepung,  kurma  dengan  kurma,  garam  dengan  garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau menerima tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.” (HR. Muslim no.2971, dalam Kitab Al-Masaqat).
Rasulullah  Saw  juga  mengutuk  dengan  menggunakan  kata-kata  yang sangat  terang,  bukan  saja  mereka  yang  mengambil  riba,  tetapi  mereka  yang memberikan  riba  dan  para  penulis  yang  mencatat  transaksi  atau  para  saksinya. Bahkan beliau menyamakan dosa orang yang mengambil riba dengan dosa orang yang  melakukan  zina  36  kali  lipat  atau  setara  dengan  orang  yang  menzinahi ibunya sendiri (Chapra: 2000).
5. Pendapat Ulama tentang Bunga dan Riba

## Majelis Tarjih Muhammadiyah
Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan:
1) Riba hukumnya haram dengan nash sharih al-Qur’an dan al-Sunnah
2) Bank  dengan  system  riba  hukumnya  haram  dan  bank  dengan  tanpa  riba hukumnya halal
3) Bunga  yang  diberikan  oleh  bank-bank  milik  negara  kepada  para nasabahnya  atau  sebaliknya  yang  selama  ini  berlaku,  terasuk  perkara musytabihat.
4) Menyarankan  kepada pimpian pusat muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya  konsepsi  system  perekonomian,  khususnya  lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam (Chapra: 2000).

## Lajnah Bahsul Masa’il Nahdhatul Ulama
Mengenai  bank  dan  pembungaan  uang,  lajnah  memutuskan  masalah tersebut  melalui  beberapa  kali  sidang.  Menurut  Lajnah,  hukum  bank  dan  hukum bunganya sama seperti  hukum  gadai.    Terdapat  tiga pendapat  ulama sehubungan dengan masalah ini:
1) Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rentenir
2) Halal,  sebab  tidak  ada  syarat  pada  waktu  akad,  sedangkan  adat  yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat
3) Syubhat  (tidak  tentu  halal  haramnya),  sebab  para  ahli  hukum  berselisih pendapat tentangnya
Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang  lebih  berhati-hati  ialah  pendapat  pertama,  yakni  menyebut  bunga  bank adalah haram (Chapra: 2000).

## Sidang Organisasi Konferensi Islam(OKI)
Semua peserta sidang OKI Kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970, telah menyepakati dua hal utama, yaitu sebagai berikut:
1) Praktik  bank  dengan  sistem  bunga  adalah  tidak  sesuai  dengan  syariah Islam
2) Perlu  segera didirikan bank-bank alternative yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Hasil  kesepakatan  inilah  yang  melatarbelakangi  didirikannya  Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB) (Chapra: 2000).

## Mufti Negara Mesir
Keputusan    Kantor  Mufti  Negara  Mesir  terhadap  hukum  bunga  bank senantiasa  tetap  dan  konsisten.    Tercatat  sekurang-kuranganya  sejak  tahun  1900 hingga  1989,  memutuskan  Mufti  Negara  Republik  Arab  Mesir  memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.

## Konsul Kajian Islam Dunia
Ulama-ulama  besar  dunia  yang  terhimpun  dalam  Konsul  Kajian  Islam Dunia (KKID) telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank.  Dalam konferensi  II  KKID  yang  diselenggarakan  di  Universitas  Al-Azhar,  Kairo,  pada bulan  Muharram  1385  H/Mei  1965  M,  ditetapkan  bahwa  tidak  ada  sedikitpun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank- bank konvensional (Chapra: 2000).

## Fatwa lembaga-lembaga lain
Senada  dengan  ketetapan  dan  fatwa  dari  lembaga-lembaga  Islam  dunia diatas,  beberapa lembaga berikut ini juga menyatakan bahwa bunga bank adalah salah  satu  bentuk  riba  yang  diharamkan.  Lembaga-lembaga  tersebut  adalah, Akademi  Fiqih  Liga  Muslim  Dunia  dan  Pimpinan  Pusat  Dakwah,  Penyuluhan, Kajian, dan Fatwa, Kerajaan Saudi Arabia.
Satu hal yang perlu dicermati, keputusan dan fatwa dari lembaga-lembaga dunia diatas diambil pada saat bank Islam dan lembaga keuangan Syariah belum berkembang  seperti  saat  ini.  Dengan  kata  lain,  para  ulama  dunia  tersebut  sudah berani  menetapkan  hukum  dengan  tegas  sekalipun  pilihan-pilihan  alternative belum tersedia (Chapra: 2000).

## 6. Riba dalam Perspektif Ekonomi
Banyak  pendapat  mengenai  bunga,  pertama  alasan  menahan  diri  yang menegaskan  ketika  kreditor  menahan  diri,  ia  menangguhkan  keinginannya memanfaatkan  uangnya  sendiri  semata-mata  untuk  memenuhi  keinginan  orang lain.  Namun  dalam  kenyataannya  kreditor  hanya  akan  meminjamkan  uang  yang
tidak  ia  gunakan  sendiri  atau  uang  yang  berlebih  dari  yang  ia  perlukan  dengan demikian sebenarnya ia tidak menahan diri atas apapun.
Ada anggapan bunga sebagai imbalan sewa yang didasarkan dari rumusan yang  menempatkan  posisi  rent,  wage,  dan  interest.  Rumus  ini  menunjukkan bahwa padanan rent (sewa) adalah aset tetap dan aset bergerak, sedangkan interest (bunga) padanannya uang. Hal ini tentu tidak tepat karena uang bukan aset tetap, karena itu menuntut sewa uang tidak beralasan (Hak, 2011: 112).
Modal  sering  juga  dipandang  mempunyai  daya  untuk  menghasilkan  nilai tambah,  dengan  semikian  kriditor  layak  untuk  mendapatkan  imbalan  bunga. Dalam  kenyataanya  modal  menjadi  produktif  bila  digunakan  untuk  bisnis  yang mendatangkan  keuntungan,  sedang  bila  digunakan  untuk  konsumsi  modal  sama sekali tidak produktif.
Anggapan  lain  bunga  sebagai  agio  atau  selisih  nilai  yang  diperoleh  dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu  yang  akan  datang.  Benarkah  demikian?  Mengapa  banyak  oarng  tidak membelanjakan  seluruh  pendapatannya  sekarang  tetapi  menyimpannya  untuk keperluan  pada  masa  yang  akan  datang?  Secara  prinsip  Islam  mengakui  adanya nilai  dan  berharganya  waktu,  tetapi  penghargaannya  tidak  diwujudkan  dalam rupiah  tertentu  atau  persentase  bunga  tetap,  hal  ini  karena  hasil  nyata  dari optimalisasi waktu itu adalah variabel.
Inflasi  dipahami  sebagai  meningkatnya  harga  barang  secara  keseluruhan, dengan  demikian  terjadi  penurunan  daya  beli  uang  atau  decreasing  purchasing power of money. Karena itu menurut penganut paham ini pengambil bunga uang sangatlah  logis  sebagai  kompensasi  penurunan  daya  beli  uang  selama dipinjamkan. Argumentasi ini sangat tepat bila dalam perekonomian  yang terjadi hanya inflasi saja tanpa deflasi atau stabil.

## Prinsip Dasar Perbankan Syariah
Bank  syariah  memiliki  fungsi  intermediary,  satu  sisi  menghimpun  dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan pada sisi lain menyalurkan dana kepada masyarakat  yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah  yang  menjadi  dasar  operasional  perbankan  syariah  dapat  dijelaskan berikut.
1. Prinsip Titipan atau Simpanan (al-Wadi’ah)
Al-wadi’ah dapat  diartikan sebagai  titipan murni dari satu  pihak ke pihak lain,  baik  individu  maupun  badan  hukum  yang  harus  dijaga  dan  dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Pada dasarnya penerima simpanan adalah yad al-amanah  (tangan amanah) artinya tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan  yang  terjadi  pada  aset  titipan  selama  hal  ini  bukan  karena  kalalaian penerima  dalam  memelihara  barang  titipan.  Akan  tetapi  dalam  aktivitas perekonomian  modern  penerima  simpanan  tidak  mungkin  akan  meng-idle-kan aset  tersebut  tetapi  mempergunakannya  dalam  aktivitas  perekonomian  tertentu. Karenanya  harus  meminta  izin  dari  penitip  untuk  kemudian  mempergunakan asetnya  dengan  menjamin  akan  mengembalikannya  secara  utuh.  Pihak  penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan (Wiroso, 2005:118).
Bank  sebagai  penerima  simpanan  dapat  memanfaatkan  titipan  atau simpanan  tersebut  untuk  produk  giro  dan  tabungan.  Konsekuensi  dari  model titipan ( wadiah yad dhamanah ) ini, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan  tersebut  menjadi  milik  bank,  demikian  juga  bank  adalah  penanggung seluruh kumungkinan kerugian. Sebagai imbalan penyimpan memperoleh jaminan keamanan terhadap asetnya juga fasilitas giro lainnya. Bank tidak dilarang untuk memberikan  semacam  insentif  berupa  bonus  dengan  catatan  tidak  disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi merupakan kebijakan dari manajemen bank.
Dalam  dunia  perbankan  yang  semakin  kompetitif,  insentif  atau  bonus dapat  diberikan  dan  hal  ini  menjadi  kebijakan  dari  bank  bersangkutan.  Hal  ini dilakukan  dalam  upaya  merangsang  semangat  masyarakat  dalam  menabung  dan sekaligus  sebagai  indikator  kesehatan  bank.  Pemberian  bonus  tidak  dilarang dengan  catatan  tidak  disyaratkan  sebelumnya  dan  jumlahnya  tidak  ditetapkan dalam  nominal  atau  persentasi  secara  advance,  tetapi  betul-betul  merupakan kebijakan bank.
2. Prinsip Bagi Hasil ( Profit-Sharing )
a. Al-Mudharabah
Secara  teknis, al-mudharabah adalah  akad  kerja  sama  usaha  antara  dua pihak,  di  mana  pihak  pertama  menyediakan  seluruh  (100  persen)  modal,
sedangkan  pihak  lain  menjadi  pengelola.  Keuntungan  usaha  secara  mudharabah dibagi  menurut  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  kontrak,  sedangkan  apabila rugi,  ditanggung  oleh  pemilik  modal  selama  kerugian  tersebut  bukan  akibat kelalaian  di  pengelola.  Seandainya  kerugian  itu  diakibatkan  karena  kecurangan atau kelalian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
Pola  transaksi mudharabah ,  biasanya  diterapkan  pada  produk-produk pembiayaan  dan  pendanaan.  Pada  sisi  penghimpunan  dana, al-mudharabah diterapkan  pada:  tabungan  dan  deposito.  Sedangkan  pada  sisi  pembiayaan, al- mudharabah ,  diterapkan  untuk  pembiayaan  modal  kerja  dan  pembiayaan investasi.
Dengan  menempatkan  dana  dalam  prinsip al-mudharabah ,  pemilik  dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya di bank konvensional, melainkan nisbah bagian  keuntungan.  Dalam  praktiknya,  nisbah  untuk  tabungan  berkisar  55:45 persen  dari  hasil  investasi  yang  dilakukan  oleh  bank.  Dalam  hal  bank konvensional, angka tersebut kira-kira setara dengan 11-12 persen.
Sedangkan  dalam  sisi  pembiayaan,  bila  seorang  pedagang  membutuhkan modal  untuk  berdagang  maka  dapat  mengajukan  permohonan  untuk  pembiayaan bagi  hasil  seperti  al-mudharabah.  Caranya  dengan  menghitung  terlebih  dahulu perkiraan  pendapatan  yang  akan  diperoleh  oleh  nasabah  dari  proyek  tersebut. Misalkan,  dari  modal  Rp.30  juta  diperoleh  pendapatan  Rp.5  juta/bulan.  Dari pendapatan  tersebut  harus  disisihkan  terlebih  dahulu  untuk  tabungan pengembalian modal, sebut saja Rp.2 juta. Selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60 persen untuk nasabah dan 40 persen untuk bank (Syafei, 2001: 223).
b. Al-Musyarakah
Dalam sistem ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha  tertentu.  Para  pihak  yang  bekerja  sama  memberikan  kontribusi  modal. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
Akad al-musyarakah diimplementasikan  pada  perbankan  syariah  untuk pembiayaan  investasi  dan  modal  kerja.  Secara  konkret,  bila  nasabah  memiliki usaha  dan  ingin  mendapatkan  tambahan  modal,  nasabah  bisa  menggunakan produk al-musyarakah ini.  Inti  dari  pola  ini  adalah,  bank  syariah  dan  nasabah
secara  bersama-sama  memberikan  kontribusi  modal  yang  kemudian  digunakan untuk  menjalankan  usaha.  Porsi  bank  syariah  akan  diberlakukan  sebagai penyertaan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama.
c. Prinsip Al-Murabahah
Akad al-murabahah adalah  akad  jual  beli  suatu  barang  pada  harga  asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. Penjual dalam hal ini harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.
Aplikasi  akad al-murabahah pada  bank  Syariah  adalah  pada  pembiayaan Dalam  hal  ini,  bank  syariah  sebagai  penjual  dan  nasabah  sebagai  pembeli. Misalkan  seorang  nasabah  ingin  membeli  mobil  secara  angsur  dan  memohon pembiayaan  kepada  bank  syariah.  Bank  syariah  akan  membeli  mobil  yang diinginkan  nasabah  terlebih  dahulu,  kemudian  menjualnya  lagi  kepada  nasabah. Tapi,  karena  bank  syariah  menalanginya  dulu,  maka  pada  saat  menjual  kepada nasabah,  harganya  sedikit  lebih  mahal,  sebagai  bentuk  keuntungan  buat  bank syariah. Karena bentuk keuntungan bank syariah sudah disepakati di depan, maka nilai cicilan yang harus dibayar nasabah relatif lebih tetap.
Tentunya masih banyak lagi prinsip-prinsip perbankan syariah, yang kami uraikan di atas merupakan prinsip-prinsip dasar yang umum dikenal di perbankan syariah.

## d. Perbedaan Bank Syariah
Sepintas bila dilihat secara teknis, menabung di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena, baik di bank  syariah  maupun  bank  konvensional  diharuskan  mengikuti  aturan  teknis perbankan secara umum. Akan tetapi bila diamati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya.
Perbedaan  pertama  terletak  pada  akadnya.  Pada  bank  syariah,  semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua  transaksi  itu  harus  mengikuti  kaidah  dan  aturan  yang  berlaku  pada  akad- akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik  giro,  tabungan  maupun  deposito,  berdasarkan  perjanjian  titipan,  namun prinsip  titipan  ini  tidak  sesuai  dengan  aturan  syariah,  misalnya  wadiah,  karena dalam  produk  giro,  tabungan  maupun  deposito,  menjanjikan  imbalan  dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor (Antonio, 1999: 129).
Perbedaan  kedua  terdapat  pada  imbalan  yang  diberikan.  Bank konvensional menggunakan konsep biaya untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya  yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu bank harus menjual  kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Perbedaan antara keduanya  disebut spread yang  menandakan  apakah  perusahaan  tersebut  untung atau rugi. Bila spread -nya positif, di mana beban bunga yang dibebankan kepada peminjam  lebih  tinggi  dari  bunga  yang  diberikan  kepada  penabung,  maka  dapat dikatakan  bahwa  bank  mendapatkan  keuntungan.  Sedangkan  bank  syariah menggunakan  pendekatan profit  sharing ,  artinya  dana  yang  diterima  bank disalurkan  kepada  pembiayaan.  Keuntungan  yang  didapat  dari  pembiayaan tersebut  dibagi  dua,  untuk  bank  dan  untuk  nasabah,  berdasarkan  perjanjian pembagian keuntungan di muka.
Perbedaan  ketiga  adalah  sasaran  kredit/pembiayaan.  Para  penabung  di bank  konvensional  tidak  sadar  uang  yang  ditabung  dipinjamkan  untuk  berbagai bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut. Sedangkan di bank syariah, penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip Syariah. Artinya bahwa pemberian pembiayaan tidak boleh ke bisnis yang haram seperti,  perjudian,  minuman  yang  diharamkan,  pornografi  dan  bisnis  lain  yang tidak sesuai dengan syariah.

## Kesimpulan
Konsep  bunga  dan  riba  dalam  perspektif  Islam  terdapat  persamaan,  yaitu bahwa  bunga  merupakan  tambahan  yang  dikenakan  dalam  transaksi  pinjaman uang ( al-qardh ) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan  pemanfaatan/hasil  pokok  tersebut  berdasarkan  tempo  waktu yang  diperhitungkan  secara  pasti  di  muka,  dan  pada  umumnya  berdasarkan persentase.  Sedangkan  riba  yaitu  pengambilan  tambahan,  baik  dalam  transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

## Daftar Pustaka
Afandi, M. Yazid . 2009. Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Logung Pustaka.
Al-Qardhawi,  Yusuf.  2004. Peran  Nilai  dan  Moral  dalam  Perekonomian  Islam .
Jakarta: Robbani Press.
Antonio,  Muhammad  Safi’i.  2001. Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik .  Bank Indonesia, Jakarta.
___________. 1999. Bank Syari’ah;  Wacana Ulama’ dan Cendekiawan . Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia.
___________.  1999. Bank  Syariah  Suatu  Pengenalan  Umum . Jakarta:  Tazkia Institute dan BI.
Ash  Shawi,  Shalah  dan  al-Mushlih,  Abdullah.  2008. Fiqhi  Ekonomi  Keuangan Islam (Ma la yasa’ at-tajira jahluhu ), Cet. I. Jakarta: Darul Haq.
Bank Indonesia. Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia . Jakarta: Bank Indonesia, Tahun 1995 s/d Desember 2001.
Hak,  Nurul.  2011. Ekonomi  Islam  Hukum  Bisnis  Syariah .  Yogyakarta:  Sukses Offset.
Huda, Nurul dan Haykal, Mohammad. 2010. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan PraktiS, Cet. I. Jakarta: Kencana.
Keynes,  J.M.  1963. The  General  Theory  of  Employment,  Interest  and  Money . New York: Harcourt Brace.
Metwally. M.M. 1995. Teori dan Model Ekonomi Islam . Jakarta: PT. Bankit Daya Insana.
Muhammad. 2001. Teknik Perhitungan Bagi Hasil di  Bank Syariah . Yogyakarta: UII Press.
___________. 2002. Manajemen Bank Syariah . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Nasution,  Mustafa  Edwin.  “Jangan  Pinggirkan  Studi  Ekonomi  Syariah”, Republika online . Senin, 07 Nopember 2005.
Siddiqi,  M.N.  1981.  “Rational  of  Islamic  Bank”. International  for  Islamic Economic . Jeddah.
Sumitro,  Warkum. 2004. Asas-Asas  Perbankan  Islam  Dan  Lembaga-Lembaga Terkait . Jakarta: PT. Grafindo Persada.
Syafei, Rachmat. 2001. Fiqh Muamalah . Bandung: Pustaka Setia.
Wiroso.  2005. Penghimpunan  Dana  dan  Distribusi  Bagi  Hasil  Usaha  Bank Syariah. Jakarta, PT. Grasindo.