ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 88-107.

## TENTANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA
Sofyan Jafar, Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Hamdani

## PERLINDUNGAN  HUKUM HAK CIPTA TERHADAP SENIMAN ACEH DALAM INDUSTRI LAGU ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

## LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHTS TO ACEH ARTISTS IN ACEHNESE SONG OR MUSIC INDUSTRY BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING OF COPYRIGHTS
Sofyan Jafar 1 , Dedy Syahputra 2 , Joelman Subaidi 3 , Hamdani 4 . 1,2,3, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia.
4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia.
E-mail korespondensi: sofyan.jafar@unimal.ac.id

## ABSTRAK
Di Indonesia, Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak  Cipta.  Salah  satu  dari  perlindungan  Hak  Cipta  tersebut  adalah  lagu  atau  musik, termasuk  di  dalamnya  adalah  Hak  Cipta  lagu  atau  musik  Aceh  yang  telah  mengalami perkembangan yang begitu pesat, bahkan saat ini telah merambah ke dunia internet. Oleh karenanya artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis tingkat pengetahuan daan pemahaman dari Seniman Aceh terkait hak cipta, dikarenakan masih banyak ditemui hasil  karya  Seniman  Aceh  –  khususnya  dalam  karya  musik  dan  lagu  Aceh  –  yang diadaptasi  dan  digunakan  oleh  orang  lain  tanpa  izin  dari  pemilik  Hak  Ciptanya. Penggunaan  karya  musik  dan lagu memang  dibenarkan  apabila  dilakukan  dengan cara meminta izin kepada pemilik hak ciptanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif dan didukung oleh data empiris yang menggunakan data primer dan sekunder. Hasil kajian ditemukan bahwa masih terdapat praktik  pelanggaran  hak  cipta  dalam  produksi  lagu  atau  musik  di  Aceh,  di  antaranya berupa  penggunaan  karya  lagu  atau  musik  di  Aceh  yang  digunakan  tanpa  izin  dari pemegang hak ciptanya, seperti membawakan lagu atau musik karya orang lain tanpa izin yang kemudian diunggah di media sosial dan media internet seperti YouTube yang biasa dikenal  dengan  istilah  Cover.  Perbuatan  ini  jelas  menyalahi  aturan  hukum  serta  telah mengabaikan hak moral dan hak ekonomi dari pemilik Hak Ciptanya.
Kata Kunci: Seniman Aceh, perlindungan Hukum, Hak Cipta.

## ABSTRACT
In Indonesia, Copyright is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning of Copyright. One of these Copyright protections is song or music, including the Copyright of Acehnese song or music which has experienced such rapid development, even now it has penetrated into the internet world. Therefore, this article is intended to examine and analyze the level of knowledge and understanding of Acehnese artists regarding copyright, because based on  the  fact,  there  are  a  great  number  of  Acehnese  artists'  copyright  –  especially  in Acehnese music and song – which are adapted and used by others without the permission of the copyright owner. The use of music and song is indeed justified if it is done by asking
ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 88-107.

## TENTANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA
Sofyan Jafar, Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Hamdani
permission from the copyright owner. This research is a qualitative legal research with a normative approach and is supported by empirical data using primary and secondary data. The results of the study found that there are still copyright infringement practices in the production of song or music in Aceh, including the use of song or music in Aceh that  are  used  without  permission  from  the  copyright  holder,  such  as  singing  songs  or music by other people without permission which is then uploaded in social media and internet media, such as YouTube which is commonly known as Cover. This act clearly violates the rule of law and has ignored the moral and economic rights of the copyright owner.
Keywords: Acehnese Artists, Legal protection, Copyright

## PENDAHULUAN
Kemajuan  peradaban  manusia  yang  terus berkembang  dengan  pesatnya  tidak  dapat dipisahkan  dari  akibat  adanya  suatu  kreatifitan dan  inovasi  dari  kemampuan  berfikir  manusia yang  diwujudkan  dalam  bentuk  suatu  ciptaan yang kemudian dikenal dengan istilah kekayaan intelektual. Hasil suatu ciptaan manusia tersebut selain  digunakan  sendiri,  juga  kemudian diperbanyak agar dapat digunakan dan dimanfaatkan  orang  lain.  Perbanyakan  ini biasanya  dilakukan  oleh  orang  lain  karena adanya  keterbatasan  si  pencipta  sehingga  tidak mampu  mengerjakan  sendiri  dalam  jumlah banyak sesuai permintaan masyarakat. Untuk ini hukum  mencoba  memberi  perlindungan  kepada si pencipta terhadap hasil karya ciptanya melalui sebuah  aturan  hukum  terkait  dengan  hak  cipta dimaksud.
Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan
kesejahteraan  umum  sebagaimana  diamanatkan oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (Dilla Hariyanti, “Penggunaan  Lagu  dan  Musik  Sebagai  Suara
Latar  (Backsound)  YouTube  Tanpa  Izin Dalam Perspektif
Perlindungan Hak Cipta”https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/ 2123/1751,  diunduh  Kamis,  21  Juli  2022,  jam 20.30 WIB). Oleh sebab itu, perlindungan akan Hak Cipta pada suatu karya memiliki arti penting bagi  umat  manusia.  Hal  ini  karena  suatu  karya yang  diciptakan  manusia  biasanya  didapatkan dari  suatu  proses  cipta,  rasa,  dan  karsa  sebagai wujud  dari  kemajuan  suatu  budaya  dan peradaban manusia. Kebutuhan untuk mengakui, melindungi  dan  memberi  penghargaan  terhadap para  pencipta  dan  hasil  ciptaannya  serta  akses atas  hasil  karya  mereka  demi  kepentingan manusia mulai dirasakan perlu untuk dituangkan dalam  peraturan  hukum,  tidak  terkecuali  di Indonesia, di mana aturan hukum mengenai Hak Cipta  ini  telah  diatur  dalam  Undang-Undang
ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 88-107.

## TENTANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA
Sofyan Jafar, Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Hamdani
Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta (selanjutnya  disingkat  dengan  UUHC).  Salah satu dari perlindungan Hak Cipta tersebut adalah lagu  atau  musik,  termasuk  di  dalamnya  adalah Hak  Cipta  lagu  atau  musik  Aceh  yang  telah mengalami  perkembangan  yang  begitu  pesat, bahkan saat ini telah merambah ke dunia internet.
Menghasilkan  suatu  karya  cipta  bukanlah perbuatan  mudah  yang  dapat  dilakukan  oleh setiap  manusia.  Proses  suatu  ciptaan  sampai menjadi  hasil  karya  cipta  biasanya  memerlukan waktu yang tidak cepat karena dilakukan dengan pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan untuk  disesuaikan  dengan  imajinasinya.  Oleh karena  itulah  setiap  orang  wajib  menghormati hasil karya cipta orang lain, diantaranya dengan tidak seenaknya menggunakan karya orang lain, baik dalam bentuk memperbanyak, mendistribusikan,  mengcover,  mendaur  ulang, dan  bentuk-bentuk  pelanggaran  lainnya  suatu karya cipta orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu  dari  pemiliknya,  apalagi  meniru  karya orang  lain  dengan  mengatakan  atau  mengakui karya orang lain sebagai karyanya. Terhadap hak yang  dimiliki  si  pencipta  di  satu  fihak,  dan pemanfaatan  hasil  karya  cipta  oleh  orang  lain (anggota  masyarakat)  perlu  ada  pembatasan- pembatasan,  sehingga  perlu  dituangkan  dalam bentuk  aturan  hukum  guna  meletakkan  dasar keseimbangan  dalam  hal  perlindungan  hukum baik  terhadap  si  pencipta  maupun  orang  lain (anggota  masyarakat),  karena  di  dalam  sebuah
karya  cipta  terdapat  hak  pencipta  (baik  itu  hak moral  maupun  hak  ekonomi)  dan  hak  setiap orang untuk mengambil manfaat atas hasil karya cipta. Dalam hal hubungan kepemilikan terhadap hak  cipta,  hukum  bertindak  dan  menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif  hasil  karyanya  dan  jika  perlu  dengan bantuan  negara  untuk  penegakan  hukumnya. Untuk  membatasi  penonjolan  kepentingan individu  si  pencipta,  hukum  kemudian  juga memberikan jaminan untuk tetap terpeliharanya kepentingan  masyarakat  yang  tercermin  dalam sistem  Hak  Kekayaan  Intelektual  (selanjutnya disingkat dengan HKI) yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan, yaitu pemilik  hak  cipta  dan  kebutuhan  masyarakat umum.
Seiring  dengan  diberlakukannya  UUHC ini,  maka  sudah  sewajarnya  agar  masyarakat mengetahui bagaimana, mengapa, dan kapan hak atas  suatu  karya  cipta  itu  harus  dipatuhi, dihormati, dan diterapkan, tentunya tentang hak karya  orang  lain  yang  dilindungi  dan  harus dihormati secara moral, serta diberikan imbalan yang  layak  secara  ekonomi  sebagai  wujud  dari perlindungan  kreatifitas  manusia.  Salah  satu bentuk  kreatifitas  manusia  dimaksud  sebagai karya  cipta  yang  paling  besar  manfaatnya  bagi masyarakat  adalah  karya  cipta  di  bidang  lagu atau musik. Sedemikian lekatnya kebutuhan lagu atau  musik  bagi  kehidupan  manusia,  menjadi salah satu faktor pemicu berkembangnya industri
ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 88-107.

## TENTANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA
Sofyan Jafar, Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Hamdani
lagu  atau  musik  dewasa  ini.  Didorong  oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karya  lagu  atau  musik  telah  menjadi  komoditi industri  yang  bernilai  tinggi  baik  secara  estetis maupun  ekonomis.  Bahkan  perkembangan industri  lagu  atau  musik  ini  telah  merambah sampai  di  berbagai  daerah  di  Indonesia,  tidak terkecuali Aceh.
Terhadap  perkembangan  lagu  atau  musik di  Aceh  yang  akhir-akhir  ini  mengalami perkembangan  cukup  signifikan,  di  satu  sisi merupakan  suatu  langkah  maju  bagi  para seniman  yang  ada  di  Aceh  yang  pantas dibanggakan.  Namun  pada  kenyataannya  masih banyak  seniman  Aceh  yang  belum  begitu memahami  tentang  perlindungan  Hak  Cipta terhadap suatu karya yang mereka hasilkan. Hal ini  jelas  berdampak  kurang  baik  terhadap perkembangan industri lagu atau musik di Aceh, karena dikhawatirkan akan memberikan dampak terhadap  menurunnya  kreatifitas  para  seniman itu sendiri jika kemudian terjadi pembajakan dan pengambilan karya mereka yang mereka sendiri tidak memahami jika itu merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta mereka, terutama terkait dengan hak moral dan hak ekonomi yang sebenarnya mereka miliki.
Sebenarnya  dalam  UUHC  telah  mengatur mengenai  tatacara  untuk  menggunakan  atau memakai hak cipta orang lain. Karena hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dieksploitasi hak-hak ekonominya serta
kekayaan-kekayaan  lainnya,  timbul  hak  untuk mengalihkan kepentingan atas hak cipta, seperti misalnya  dengan  cara  penyerahan  ( assignment ) hak cipta tersebut (Tim Lindsey, dkk, 2006:115). Pemegang  hak  cipta  juga  dapat  memberikan lisensi  untuk  penggunaan  karya  hak  cipta  tadi berdasarkan  surat  perjanjian  lisensi  untuk melaksanakan  perbuatan  hukum  selama  jangka waktu lisensi dan berlaku untuk seluruh wilayah negara  Republik  Indonesia.  Bila  pemegang  hak cipta  menyerahkan  hak  ciptanya,  ini  berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat diekplositasi dari suatu ciptaan yang dialihkan  kepada  penerima  hak/pemegang  hak cipta  dalam  jangka  waktu  yang  telah  disetujui bersama.  Lain  halnya  jika  pengalihan  hak  cipta dilakukan secara lisensi.
Lisensi  ini  berkaitan  dengan  prinsip  yang dianut  oleh  perundang-undangan  hak  cipta Indonesia,  yakni  asas  atau  prinsip  kepentingan perekonomian  nasional.  Perekonomian  nasional haruslah  menjadi  prioritas  utama.  Hasil  karya cipta  milik  pencipta  warga  negara  Indonesia sebaiknya dinikmati oleh masyarakat Indonesia, dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia  dalam  arti  meningkatkan  taraf  hidup dan  kualitas  kehidupan  rakyat  Indonesia.  Oleh karena  itu  pemberian  lisensi  kepada  pihak  lain, dilarang  memuat  ketentuan  yang  langsung  atau tidak  langsung  yang  dapat  menimbulkan  akibat yang  merugikan  perekonomian  Indonesia  (OK. Saidin, 2015:126).
ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 88-107.

## TENTANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA
Sofyan Jafar, Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Hamdani

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum yang bersifat kualitatif dengan pendekatan  normatif  dan  didukung  oleh  data deskriptif mengenai permasalahan yang diajukan,  di  antaranya  berupa  kata-kata  tertulis, lisan  dari  orang-orang  yang  berkecimpung  dan terlibat  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung terhadap  tujuan  dari  penelilitian  ini.  Pada penelitian  ini  data  yang  dihasilkan  secara deskriptif akan diolah untuk menjawab permasalahan  yang  diajukan,  yaitu  terkait perlindungan hukum hak cipta terhadap Seniman Aceh  dalam  industri  lagu  atau  musik  Aceh berdasarkan UUHC.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Hak Cipta di Indonesia
Tercatat  Indonesia  telah  beberapa  kali melakukan perubahan aturan hukum di bidang Hak Cipta yang tujuannya untuk menyesuaikan  dengan  tuntutan  masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat internasional serta penyempurnaan dan penerapan  hukum  Hak  Cipta  itu  sendiri  agar mencapai  pada  tujuan  yang  diharapkan.  Hak Cipta  di  Indonesia  sebelumnya  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, namun belum lama  undang-undang ini  diberlakukan, tepatnya  baru  berusia  lima  tahun,  undang- undang ini kemudian dimintakan untuk segera
direvisi dengan berbagai pertimbangan, diantaranya  tuntutan  masyarakat  Indonesia dan  masyarakat  internasional,  antara  lain Amerika  Serikat  yang  meminta  Indonesia untuk  melindungi  Hak  Cipta  warga  negara asing,  hingga  kemudian  diubah  menjadi Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1987. Undang-undang  ini  kemudian  diperbaharui lagi  menjadi  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1997  karena  dirasa  belum  sesuai dengan  tuntutan  masyarakat.  Selanjutnya undang-undang  inipun  dicabut  dan  diganti serta  disempurnakan  lagi  dengan  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Sofyan Jafar, 2013: 10-11); Terakhir karena undang-undang tersebut  dianggap  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan  perkembangan  hukum  dan  kebutuhan masyarakat,  di  tahun  2014  disahkanlah Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta,  yang  tercatat  dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266  Tahun  2014.  Perkembangan  teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu  variabel  dalam  Undang-Undang  tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan  komunikasi  di  satu  sisi  memiliki  peran strategis  dalam  pengembangan  Hak  Cipta, tetapi  di  sisi  lain  juga  menjadi  alat  untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang  proporsional  sangat  diperlukan,  agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.
ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 88-107.

## TENTANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA
Sofyan Jafar, Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Hamdani
Langkah  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Republik
Indonesia dan Pemerintah mengganti  UUHC  2002  dengan  UUHC  2014 ini  merupakan  upaya  sungguh-sungguh  dari negara  untuk  melindungi  hak  ekonomi  dan hak  moral  pencipta  dan  pemilik  hak  terkait sebagai  unsur  penting  dalam  pembangunan kreatifitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi  dan  hak  moral  dapat  mengikis motivasi  para  Pencipta  dan  Pemilik  Hak Terkait  untuk  berkreasi.  Hilangnya  motivasi seperti  ini  akan  berdampak  luas  pada runtuhnya kreatifitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa  pelindungan  yang  memadai  terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan  dan  memberikan  kontribusi  nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Hak  cipta  merupakan  salah  satu  dari jenis  HKI,  yang  di  dalam  kepustakaan Anglo Saxon HKI  dikenal  dengan Intellectual Property Right , sedangkan berdasarkan WIPO, the  legal  rights  which  result  from intellectual sctivity in the industrial scientific, literary or artistic fileds (Elsi Kartika Sari dan Advendi  Simangunsong,  2007:112).  Dalam beberapa  literatur  hukum  dikenal  berbagai defenisi HKI, seperti Black’s Law Dictionary (Bryan  A.  Garner,  (Ed.),  1999);  yang mendefenisikan Intellectual  Property  Rights sebagai berikut:
A category of intangible rights protecting commercially valuable products of the human intellect,  the  category  comprises  primarily trademark,  copyright,  and  patent  rights  but also  includes  trade  secret  right,  publicity rights, moral rights, and rights againts unfair competition; a commercially valuable product of  human  intellect,  in  a  concrete  or  abstarct form, such as copyrightable work a protectable trademark, a patentable investion, or trade secret.
Definisi  lainnya  yang  bersifat  lebih umum  dikemukakan  oleh  Jill  McKeough  dan Andrew  Stewart  yang  mendefenisikan  HKI sebagai  sekumpulan  hak  yang  diberikan  oleh hukum  untuk  melindungi  investasi  ekonomi dari  usaha-usaha  kreatif  (Jill  McKeough  and Andrew  Stewart,  1997:  1).  Sementara  Ditjen HKI  mendefenisikan  HKI  sebagai  hak  yang timbul  bagi  hasil  olah  pikir  otak  yang menghasilkan  suatu  produk  atau  proses  yang berguna untuk manusia (Ditjen HKI, 2006:7); Dengan  demikian  HKI  memberikan  hak monopoli  kepada  pemilik  hak  dengan  tetap menjunjung  tinggi  pembatasan-pembatasan yang  mungkin  diberlakukan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Namun  hak  cipta  secara  mencolok  memiliki perbedaan  dari  hak  kekayaan  intelektual lainnya,  karena  hak  cipta  bukan  merupakan hak  monopoli  untuk  melakukan  sesuatu,
ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 88-107.

## TENTANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA
Sofyan Jafar, Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Hamdani
melainkan  hak  untuk  mencegah  orang  lain yang melakukannya.
Hak  cipta  memberikan  perlindungan terhadap  karya-karya  cipta  di  bidang  seni, sastra  dan  ilmu  pengetahuan.  Pemberian  hak cipta  itu  didasarkan  pada  kriteria  keaslian sehingga  yang  penting  adalah  bahwa  ciptaan itu  harus  benar-benar  berasal  dari  pencipta yang  bersangkutan,  bukan  merupakan  hasil adaptasi  maupun  jiplakan/tiruan  karya  pihak lain. Ditentukan pula oleh UUHC, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya  maupun  memberi  izin  untuk  itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari ketentuan  tersebut  terlihat  bahwa  hak  cipta diberikan secara khusus kepada pencipta, oleh karena  itu  pencipta  memiliki  hak  monopoli terhadap  ciptaannya.  Pencipta  dan  hasil ciptaannya  mempunyai  sifat  kemanunggalan yang  dari  segi  moral  seseorang  atau  badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan  terhadap  hasil  dari  suatu  karya cipta,  misalnya  terkait  dengan  judul,  isi, apalagi penciptanya. Perubahan terhadap hasil dari  suatu  karya  cipta  tersebut  baru  dapat dilakukan  apabila  memperoleh  izin  dari pencipta atau ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
Berdasarkan  rumusan  Pasal  40  UUHC dapat  dilihat  bahwa  perlindungan  yang diberikan  oleh  undang-undang  tidak  hanya pada  karya-karya  atau  ciptaan-ciptaan  yang asli  saja,  akan  tetapi  juga  terhadap  karya- karya  atau  ciptaan-ciptaan  yang  bersifat turunan (derivatif) atau pengalihwujudan atau juga pengolahan.
Adapun  bentuk  pelanggaran  hak  cipta adalah  bentuk  pelanggaran  terhadap  norma hukum  yang  ditetapkan  oleh  negara,  yaitu dalam hal ini UUHC, yang telah memberikan perlindungan hak cipta kepada setiap pencipta dalam  bentuk  hak  eksklusif  yang  berlaku selama jangka waktu tertentu untuk memperbanyak  dan  atau  mengumumkan ciptaannya. Hukum mengatur demikian karena  negara  berpandangan  bahwa  setiap pencipta telah memberikan kontribusi kepada masyarakat  melalui  karya-karya  mereka  di bidang  seni,  sastra,  atau  ilmu  pengetahuan, sehingga mereka layak mendapatkan penghargaan  berupa  hak  eksklusif  tadi. Manakala ada pihak lain yang mengumumkan, memperbanyak ataupun mendistribusikan ciptaan tanpa seizin di pencipta, maka berarti telah terjadi pelanggaran hak cipta yang dapat berakibat pada timbulnya sanksi hukum, baik secara perdata melalui gugatan ganti kerugian maupun  secara  pidana  berupa  penjara  atau denda (Prayudi Setiadharma, 2010: 61).
ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 88-107.

## TENTANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA
Sofyan Jafar, Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Hamdani
Secara konseptual setiap negara memiliki  beberapa  prinsip  dasar  dalam mengatur  perlindungan  hukum  hak  cipta dalam perundang-undangan nasionalnya. Namun, setiap negara menerapkan persyaratan  yang  berbeda  untuk  menentukan bagaimana  dan  bilamana  suatu  karya  berhak mendapatkan  hak  cipta.  Di  Inggris  misalnya, suatu  ciptaan  harus  mengandung  faktor ‘keahlian,  keaslian,  dan  usaha’.  Pada  sistem yang  juga  berlaku  berdasarkan  Konvensi Bern,  suatu  hak  cipta  atas  suatu  ciptaan diperoleh  tanpa  perlu  melalui  pendaftaran resmi  terlebih  dahulu.  bila  gagasan  ciptaan sudah  terwujud  dalam  bentuk  tertentu, misalnya  pada  medium  tertentu  (seperti lukisan,  partitur  lagu,  foto,  pita  video,  atau surat), pemegang hak cipta sudah berhak atas hak cipta tersebut.
Dasar  dari  perlindungan  hak  cipta  itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan pencipta yang atas inspirasi dan kemampuannya  menghasilkan  suatu  karya cipta  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  yang khas  sehingga  dapat  dilihat,  didengar,  atau dibaca,  dan  menunjukkan  keasliannya.  Hasil karya  tersebut mencakup  bidang ilmu pengetahuan,  seni,  dan  sastra.  Adanya  suatu bentuk  khas  dan  berwujud  dan  dalam  bentuk yang  asli  atau  bukan  hasil  adaptasi  maupun plagiat tersebut merupakan salah satu hal yang
prinsip  untuk  mendapatkan  perlindungan  hak cipta.
Adapun  prinsip-prinsip  perlindungan hak cipta tersebut adalah sebagai berikut:
a) Hak  cipta  hanya  melindungi  ide  yang telah berwujud dan asli.
Antara  suatu  ide  dan  perwujudan dari ide bersangkutan, terdapat pembedaan yang tegas dalam konsep hukum hak cipta. Sebagai  contoh  adalah  perkembangan jenis  irama  lagu  atau  musik.  Seseorang yang mungkin memiliki ide mengenai lagu atau  musik  dengan  jenis  irama  apapun, baik itu yang sudah ada maupun yang akan ada,  namun  jika  ide  tersebut  tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis dan atau dalam bentuk rekaman, maka ide tersebut ide tersebut tidak mendapatkan perlindungan  hak  ciptanya.  Prinsip  dasar perlindungan  hak  cipta  ini  adalah  yang berkenaan  dengan  bentuk    perwujudan yang  nyata  dan  asli  dari  suatu  ciptaan. Bentuk  nyata  ciptaan  tersebut  dapat terwujud khas dalam bidang kesusastraan, seni, maupun ilmu pengetahuan. Sedangkan  bentuk  perwujudan  yang  asli (original)  merupakan  bentuk  perwujudan yang baru dan nyata perbedaannya dengan karya  lainnya,  bukan  merupakan  hasil jiplakan  (plagiat)  dari  suatu  suatu  ciptaan lain  yang  telah  diwujudkan.  Bentuk perwujudan dari suatu ciptaan ini
ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 88-107.

## TENTANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA
Sofyan Jafar, Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Hamdani
merupakan  salah  satu  prinsip  yang  paling fundamental dari perlindungan hak cipta.
Hukum  hak cipta tidak  melindungi suatu  karya cipta  yang masih bersifat ide, melainkan  expression  of  ideas  yang mendapat  perlindungan  hukum.  Hal  ini sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  41 UUHC  bahwa  hasil  karya  yang  tidak dilindungi  Hak Cipta meliputi  hasil  karya yang  belum  diwujudkan  dalam  bentuk nyata, setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep,  prinsip,  temuan  atau  walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan  dalam  sebuah  Ciptaan;  dan alat,  Benda,  atau  produk  yang  diciptakan hanya  untuk  menyelesaikan  masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan  untuk  kebutuhan  fungsional. Perlindungan hak cipta baru akan diperoleh  saat  suatu  ide  telah  diwujudkan dalam  bentuk  yang  khas  atau  nyata. Prinsip-prinsip  sebagaimana  tersebut  di atas  harus  dipenuhi  untuk  mendapatkan perlindungan  hukum  hak  cipta  oleh  si pencipta  sebagai  hak  eksklusif  untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya,  yang  dengan  demikian  tidak dibolehkan bagi orang lain untuk melakukan  hak  itu  kecuali  dengan  izin pencipta. Prinsip ini membawa konsekuensi  tersendiri  yaitu  terhadap
ciptaan  yang  tidak  atau  belum  berwujud tidak dapat dilindungi oleh hak cipta.
b) Hak  cipta  timbul  dengan  sendirinya (otomatis).
Suatu hak cipta telah  mendapatkan perlindungan  hukum  hak  ciptanya  pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam  suatu  bentuk  yang  berwujud  yang dapat berupa lagu yang terdiri dari susunan melodi  dan  syair  atau  lirik  dan  sudah direkam  atau  ditulis.  Untuk  memperoleh hak  cipta  atas  hasil  karya  lagu  tidak diperlukan  tindakan  lanjutan  apapun seperti merekamnya dengan iringan musik yang komplit, menerbitkan syairnya dengan dilengkapi notasi, atau merekamnya dalam kaset (Otto  Hasibuan, 2008:  66);  atau  cakram  optik  yang  dapat dijual, atau dengan mendaftarkannya pada badan  negara  yang  berwenang,  yakni Direktorat  Jenderal  HKI.  Namun,  akan sangat  berguna  apabila  pada  saat  karya cipta  diumumkan  turut  mencantumkan nama atau identitas pencipta pada ciptaannya.  Pendaftaran  ciptaan  bukan merupakan  suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, karena timbulnya  perlindungan  suatu  karya  cipta telah dimulai sejak karya cipta itu ada atau terwujud  dan  bukan  karena  pendaftaran. Walaupun  pendaftaran  hasil  karya  cipta tidak mutlak harus dilakukan, namun akan lebih  baik  jika  didaftarkan.  Hal  ini
ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 88-107.

## TENTANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA
Sofyan Jafar, Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Hamdani
diperlukan untuk mempermudah pembuktian  kepemilikian  hak  cipta  oleh pencipta  apabila  dikemudian  hari  terjadi sengketa mengenai hak cipta.
c) Untuk  memperoleh  hak  cipta,  suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan.
Lahirnya  suatu  ciptaan  apabila telah  terwujud  suatu  ide.  Lahirnya  suatu ciptaan  tersebut  dapat  diumumkan (to make  public) dan  dapat  pula  untuk  tidak diumumkan. Terhadap ciptaan yang diumumkan  maupun  ciptaan  yang  tidak
diumumkan (published/unpublished)
kedua-duanya dapat memperoleh perlindungan  hukum  hak  cipta  dari  karya cipta  yang  dihasilkannya.  Dengan  adanya wujud  atau  fiksasi  dari  suatu  ide  maka suatu ciptaan telah lahir. Perihal pengumuman suatu ciptaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, bergantung  kepada  siapa  yang  melakukan pengumuman suatu ciptaan.
d) Hak  cipta  suatu  ciptaan  merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (legal right)  yang  harus  dipisahkan  dan dibedakan  dari  penguasaan  fisik  suatu ciptaan.
Pemahaman  mengenai  pengakuan hukum  dalam  hak  cipta  yang  harus dibedakan  dari  penguasaan  fisik  suatu ciptaan  ini  kira-kira  dapat  diberikan dengan contoh apabila seseorang membeli sebuah  album  lagu  baik  dalam  bentuk kaset  atau  cakram  optik  yang  berisikan
lagu-lagu  itu,  tetapi  ia  bukanlah  pemilik hak  cipta  dari  lagu-lagu  atau  musik  yang ada  dalam  album  lagu  tersebut.  Jika seseorang  yang  membeli  album  lagu  itu kemudian memperbanyaknya untuk  dijual kembali  tanpa  meminta  izin  terlebih dahulu  kepada  si  pencipta  atau  pemegang hak  cipta,  maka  orang  tersebut  dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hak cipta.
e) Hak  cipta  bukan  merupakan  hak mutlak (absolute).
Hak cipta adalah hak yang bersifat alami  yang  menurut  prinsip  ini  bersifat mutlak (absolute), dan  haknya  dilindungi selama hidup pencipta dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut maka hak itu  pada  dasarnya  dapat  dipertahankan terhadap  siapapun,  yang  mempunyai  hak itu  dapat  menuntut  tiap  pelanggaran  yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian,  suatu  hak  absolut  mempunyai segi  balikannya  (segi  pasif),  yaitu  bahwa bagi  setiap  orang  mempunyai  kewajiban untuk menghormati hak tersebut (Muhammad Djumhana dan R.
Djubaedillah,  2003:  56);  Tetapi  hak  cipta juga  memiliki  tujuan  sosial  yaitu  sebagai alat untuk memajukan masyarakat, sehingga pelaksanaan hak cipta untuk hal- hal  tertentu  tetap  dibatasi  oleh  aturan perundang-undangan untuk menjaga kepentingan masyarakat  yang lebih  besar,
ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 88-107.

## TENTANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA
Sofyan Jafar, Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Hamdani
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  26,  serta Bab VI UUHC.
Di  dalam  hak  cipta  terdapat keseimbangan antara kepentingan pemilik hak  dan  kepentingan  masyarakat  yang tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Pembatasan Hak Cipta ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 43- 51  UUHC  ini  sering  disebut  dengan fair use atau fair  dealing .  Melalui  ketentuan yang mengatur serangkaian tindakan yang tidak diklasifikasikan sebagai pelanggaran pidana  ini  menunjukkan  bahwa  hak  cipta juga  memenuhi  fungsi  sosialnya  yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat  untuk  menggunakan  ciptaan sepanjang  tidak  merugikan  kepentingan yang  wajar  dari  pencipta  atau  pemegang hak cipta (Tomi Suryo Utomo, 2010: 87); Kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagai suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan  dalam  menikmati  manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.
Hak  cipta  bukan  merupakan  suatu monopoli yang sifatnya mutlak, melainkan hanya  suatu  monopoli  yang  terbatas (limited monopoly) . Secara konseptual, hal ini  dapat  terjadi  karena  hak  cipta  tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga  dimungkinkan  seorang  pencipta yang menghasilkan karya cipta yang sama
dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu dan tidak dianggap melanggar hak cipta.

## 2. Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta
Tuntutan untuk mengakui dan menghormati  keberadaan  hak  cipta  terkait dengan  pengaruh  pemikiran  hukum  dari mahzab atau doktrin hukum alam yang sangat menekankan  pada faktor  manusia dan pengguna  akal  seperti  yang  dikenal  pada sistem  hukum  sipil (civil  law  system) Eropa Kontinental, termasuk juga Indonesia (Satjipto  Rahardjo,  2006:  292);  Mahzab hukum alam ini telah mempengaruhi pemikiran hukum terhadap seseorang individu yang  menciptakan  pelbagai  ciptaan  yang kemudian  memperoleh  perlindungan  hukum atas  ciptaan  yang  merupakan  kekayaan intelektual.  Hak  cipta  merupakan  bagian  dari sekumpulan  hak  yang  dinamakan  HKI  yang pengaturannya  terdapat  dalam  ilmu  hukum yang  dinamakan  hukum  HKI.  Hukum  HKI meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau  ciptaan-ciptaan  hasil  olah  pikir  manusia berkaitan  dengan  kepentingan-kepentingan yang bersifat moral dan ekonomi  (Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004: 189).
Selain hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta,  UUHC  juga  mengenal  konsep  hak moral (moral  right) dan  hak  ekonomi
ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 88-107.

## TENTANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA
Sofyan Jafar, Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Hamdani
(economic  right) yang  terdapat  dalam  hak cipta.  Hak  moral  merupakan  hak-hak  yang melindungi  kepentingan  pribadi  dan  melekat pada  diri  pencipta  atau  pelaku  yang  tidak dapat  dihilangkan  dengan  alasan  apa  pun, walaupun  hak  cipta  atau  hak  terkait  telah dialihkan. Sebagai aplikasi dalam pelaksanaan hak  moral  antara  lain  adalah  pencantuman nama  pencipta  pada  ciptaan,  walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain.
Sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  5 UUHC,  Hak  moral  sebagaimana  merupakan hak  yang  melekat  secara  abadi  pada  diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan  dengan  pemakaian  ciptaannya untuk  umum,  menggunakan  nama  aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah  judul  dan  anak  judul  ciptaan;  dan mempertahankan  haknya  dalam  hal  terjadi distorsi  ciptaan,  mutilasi  ciptaan,  modifikasi ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat  merugikan kehormatan  diri  atau  reputasinya.  Hak  moral ini  tidak  dapat  dialihkan  selama  pencipta masih  hidup,  tetapi  pelaksanaan  hak  tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  setelah  pencipta  meninggal  dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral,  penerima  dapat  melepaskan  atau
menolak  pelaksanaan  haknya  dengan  syarat pelepasan  atau  penolakan  pelaksanaan  hak tersebut dinyatakan secara tertulis.
Konsep  hak moral  pada awalnya tidak ada  dalam  sistem  hukum  Inggris  atau Amerika.  Istilah  ini  diperkenalkan  baru-baru ini  saja  dan  telah  dimasukkan  ke  dalam Konvensi Berne (tidak termasuk hak mengumumkan  ciptaan)  dan  perjanjian- perjanjian internasional lainnya, seperti Konvensi Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property  Organization Convention) .  Masalah hak  moral  dalam  hak  cipta  ini  muncul disebabkan karena pada dasarnya setiap orang mempunyai  keharusan  untuk  menghormati atau  menghargai  karya  cipta  orang  lain. Terhadap orang lain tidak dibenarkan dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya  cipta  seseorang  menjadi  atas  namanya. Dalam  Pasal  6  Konvensi  Bern  hak  moral dinyatakan  bahwa “.....pencipta memiliki hak untuk  mengklaim  kepemilikan  atas  karyanya dan  mengajukan  keberatan  atas  distorsi, mutilasi,  atau  perubahan-perubahan  serta perbuatan  pelanggaran  lain  yang  berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si pengarang/pencipta”.
Banyak  negara  mengakui  adanya  hak moral  yang  dimiliki  pencipta  suatu  ciptaan, sesuai penggunaan persetujuan Trade Related
ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 88-107.

## TENTANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA
Sofyan Jafar, Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Hamdani
Aspects  of  Intellectual  Property  Rights (TRIPs)  atau  yang  secara inter  alia juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern. Begitupun halnya hak cipta di Indonesia yang juga mengenal konsep hak moral dan hak ekonomi. Secara umum hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan si pencipta, dan hak  untuk  diakui  sebagai  pencipta  dari  hasil suatu karya cipta.  Dengan adanya  hak moral, pencipta  memiliki  hak  untuk  mencantumkan nama  asli  atau  nama  samarannya  di  dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan  dengan  penggunaan  secara  umum. pencipta  juga  punya  hak  untuk  mencegah bentuk-bentuk  distorsi,  mutilasi  atau  bentuk perubahan lain yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan,  perusakan,  penggantian  yang berhubungan  dengan  karya  cipta  yang  pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.  Selain  itu  tidak  satu  pun  dari  hak- hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta  berdasarkan  perundang-undangan. Berbeda  halnya  dengan  hak  ekonomi,  hak moral ini tidak dapat dialihkan.
Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  ciptaan, dimana  hak  ekonomi  merupakan  hak  untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan  intelektual  (R.B.  Setianingrum, “Mekanisme  Penentuan  Nilai  Ekonomis  dan
Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”https://media.neliti.com/media/publi cations/113222-ID-none.pdf,  diunduh  Kamis, 21  Juli  2022,  jam.  20  35  WIB).  Dikatakan sebagai hak ekonomi karena hak cipta termasuk sebuah  benda  yang  dapat  dinilai  dengan  uang Pada  hakikatnya  hak  ekonomi  dari  hak  cipta bertujuan  untuk  menikmati  secara  materil  hasil jerih payahnya dari karya cipta yang dihasilkan. Sebagai  aplikasi  dalam  pelaksanaan  hak ekonomi  antara  lain  manfaat  ekonomi  bagi  si pencipta berkaitan dengan kegiatan pengumuman  atau  perbanyakan  dari  ciptaannya yang terdiri dari (WIPO, 2006: 15):
a) Memproduksi karya dalam segala bentuk;
b) Mengedarkan perbanyakan karya kepada publik;
c) Menyewakan perbanyakan karya;
d) Membuat terjemahan atau adaptasi; dan
e) Mengumumkan karya kepada publik.
Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan  dari  segi  materi  yang  diperoleh karena penggunaan hasil karyanya sendiri atau karena  penggunaan  oleh  pihak  lain  yang diperoleh  berdasarkan  lisensi.  Hak  ekonomi sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  8  UUHC merupakan  hak  eksklusif  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  untuk  mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Selanjutnya hak  ekonomi  pencipta  atau  pemegang  hak cipta ini meliputi hak untuk melakukan:
ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 88-107.

## TENTANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA
Sofyan Jafar, Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Hamdani
a) Penerbitan ciptaan;
b) Penggandaan  ciptaam  dalam  segala bentuknya;
c) Penerjemahan ciptaan;
d) Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan;
e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
f) Pertunjukan ciptaan;
g) Pengumuman ciptaan;
h) Komunikasi  ciptaan;  dan  penyewaan ciptaan.
Setiap  orang  yang  melaksanakan  hak ekonomi ini wajib mendapatkan izin pencipta atau  pemegang  hak  cipta.  Setiap  orang  yang tanpa  izin  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta dilarang  melakukan  penggandaan  dan/atau penggunaan  secara  komersial  ciptaan.    Hak ekonomi ini sering pula disinonimkan dengan hak  eksploitasi  karena  hak  cipta  memberikan kepada  pencipta  atau  pemegangnya  dalam waktu  tertentu  hak  mengeksploitasi  manfaat ekonomi  dari  hasil  karya  cipta  seorang pencipta.  Hal  ini  mengingat  kreatifitas  dan aktifitas  manusia  menjadi  kata  kunci  dalam kelahiran  atas  kemunculan  hak  cipta.  Itu jugalah sebabnya hak cipta itu disebut sebagai hak eksklusif (exclusive rights), karena hanya manusia  yang  melakukan  “olah  otak”  dan “olah  hati”  yang dapat melahirkan  hak  cipta. Hasil olah otak dan olah hati itu berupa benda tidak berwujud yang meliputi ilmu
pengetahuan, seni dan sastra. Ilmu pengetahuan,  seni  dan  sastra  itu  tidak  dalam bentuk  nyata  (wujud  dan  konkret),  tetapi dalam  bentuk  immateriil  (OK.  Saidin,  2015: 191);    Kreatifitas  manusia  untuk  melahirkan karya-karya  intelektualitas  yang  bermutu seperti  hasil  penelitian,  karya  sastra  yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya memiliki kualitas  seni  yang  tinggi,  tidak  lahir  begitu saja.  Kelahirannya  memerlukan    banyak “energi”  dan  tidak  jarang  diikuti  dengan pengeluaran-pengeluaran  biaya  yang  besar. Untuk  melahirkan  karya  sinematografi  yang berkualitas,  seorang  produser  menghabiskan dana miliaran rupiah. Belum lagi karya-karya dalam  bidang  musik  dan  rekaman  suara. Untuk  menghasilkan  suara  yang  berkualitas baik,  para  produser  harus  mempersiapkan studio  rekaman  yang  berkualitas  baik  pula (sudah  barang  tentu  memerlukan  dana  yang tidak  sedikit).  Belum  lagi  persiapan  awal sebelum  studio  rekaman  yang  mengharuskan para  komponis  dan  krewnya  “menguras talenta  seni”  yang  melekat  pada  dirinya. Kesemuanya  itu  menunjukkan  betapa  rumit dan beratnya beban yang dipikul oleh segenap pihak-  pihak  terkait  untuk  kelahiran  sebuah karya  cipta.  Dengan  begitu,  pantaslah  hak yang  terbit  karenanya  dirumuskan  sebagai property  rights yang  bersifat  eksklusif  dan diberi  penghargaan  yang  setinggi-tingginya,
ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 88-107.

## TENTANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA
Sofyan Jafar, Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Hamdani
dalam  wujud  perlindungan  hukum  (OK. Saidin, 2015: 194-195).

## 3. Penerapan  Hukum  Hak  Cipta  Dalam Produksi Lagu atau Musik Aceh
Perkembangan industri lagu atau musik Aceh saat ini telah merambah ke dunia digital, yakni  dalam  bentuk  konten  melalui  berbagai platform seperti Instagram, YouTube, TikTok dan  lainnya,  sehingga  setiap  orang  bebas mengunggah  bermacam  konten,  dan  juga membawakan lagu cover milik penyanyi lain, termasuk  juga  kebebasan  untuk  mengakses dan  menduplikasi  konten-konten  dimaksud. Namun,  seringkali  hal  itu  tidak  dibarengi dengan  pemahaman  mengenai  hak  cipta sehingga tak jarang  yang dilakukan  warganet justru melanggar hak cipta.
Bicara  mengenai  hak  cipta  lagu  atau musik  tentunya  merupakan  hal  yang  sangat penting bagi para pekerja intelektual di bidang seni,  khususnya  lagu  atau  musik.  Hak  cipta lagu  atau  musik  merupakan  hak  eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu lagu  dapat  didengar.  Hak  cipta  lagu  lahir secara otomatis bukan pada saat lagu tersebut selesai  direkam,  akan  tetapi  hak  cipta  lagu lahir  secara  otomatis  pada  saat  lagu  tersebut sudah  bisa  didengar,  dibuktikan  dengan adanya notasi musik dan atau tanpa syair. Hal ini sesuai dengan definisi mengenai hak cipta, yaitu  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul
secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Sebelum  sebuah  lagu  atau  musik sampai  kepada  konsumen  untuk  dinikmati, terdapat proses penciptaan lagu atau musik di mana  hal  tersebut  melibatkan  banyak  pihak yang tentu saja kemudian memiliki kaitan erat dengan eksploitasi dari hak ekonomi Pencipta lagu  itu  sendiri.  Proses  dimaksud  biasanya diawali dengan penciptaan lagu oleh pencipta dengan  menulis  lagu  yang  terdiri  syair  dan musik.  Kemudian  pencipta  lagu  butuh  untuk menyanyikan lagu  tersebut dan merekamnya sehingga  biasanya  ia  memberikan  kepada Produser rekaman jika dirinya bukan seorang produser  rekaman.  Selanjutnya  ada  juga publisher  atau  penerbit  musik  yang  tugasnya mempromosikan  lagu-lagu  dari  pencipta untuk  direkam  oleh  produser.  Setelah  lagu selesai  direkam,  diperbanyak,  maka  rekaman lagu yang  sudah  dalam bentuk cakram padat, maupun media lainnya ini didistribusi kepada konsumen.  Berdasarkan Pasal 40 UUHC, lagu atau  musik  adalah  salah  satu  ciptaan  yang dilindungi,  sehingga  agar  lagu  tersebut mendapatkan perlindungan, maka perlu diekpresikan  dalam  bentuk  nyata  seperti direkam, dinyanyikan, diperuntunjukkan hingga diumumkan.
ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 88-107.

## TENTANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA
Sofyan Jafar, Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Hamdani
Hak  cipta  melindungi  beberapa  hak yang  melekat  pada  suatu  karya.  Dengan  kata lain hak cipta merupakan sekumpulan hak atau bundle  of  rights  atau  multiple  rights  in  one work (Rahmi  Jene,  2014,  123).  Sekumpulan hak  tersebut  memberikan  ekslusifitas  bagi pencipta atau pemegang hak cipta bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali atas izinnya. Pencipta sebagai seorang yang  menghasilkan  suatu  ciptaan  tentunya berhak atas hak moral dan ekonomi.
Pemegang hak cipta seharusnya berhak untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas ciptaannya tersebut.  Untuk ini jika  ada  pihak lain  yang  ingin  memanfaatkan  ataupun menggunakan ciptaan tersebut maka dibutuhkan suatu lisensi atau izin sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  9 ayat  (2)  UUHC  yang  mengatakan  bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib  mendapatkan  izin  pencipta  atau pemegang  hak  cipta.  Kemudian  jika  ada penyanyi  yang  tanpa  izin  mengunakan  lagu orang  lain  dengan  mendapatkan  penghasilan dari  lagu  tersebut  maka  berlaku  pasal  Pasal 113  ayat  (2)  UUHC  yang  telah  menegaskan bahwa  setiap  orang  yang  dengan  tanpa  hak atau  tanpa  izin  pencipta  atau  pemegang  hak cipta  melakukan  pelanggaran  hak  ekonomi pencipta  untuk  penggunaan  secara  komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak
Rp.  500  juta.  Oleh  sebab  itu  untuk menghindari  penyalahgunaan  suatu  karya cipta  dimaksud,  perlu  kiranya  agar  Seniman Aceh, khususnya berkecimpung dalam industri  lagu  atau  musik  di  Aceh  untuk mengetahui dan memahami  hak-haknya,  baik itu  sebagai  pencipta  maupun  pemegang  hak cipta  sebagaimana  yg  telah  diatur  dalam UUHC  agar  hasil  kreatifitas  mereka  yang dihasilkan  dalam  bentuk  ciptaan  lagu  atau musik  Aceh  dapat  terlindungi  hak-hak moralnya serta dapat menikmati hasil karyanya  tersebut  dalam  bentuk  manfaat ekonomi.  Hal  ini  menjadi  penting  mengingat perkembangan  dunia  yang  memasuki  era digitalisasi  membuat  orang  lain  bisa  dengan bebas  untuk  mengakses  dan  menggunakan suatu  karya tanpa meminta izin dari pencipta maupun  pemegang  hak  ciptanya  sehingga rentan  terjadinya  pelanggaran  hak  cipta. Untuk  itu  perlu  kiranya  bagi  Seniman  Aceh khususnya  untuk  benar-benar  memahami  hak dan  kewajibannnya  selaku  pencipta  maupun pemegang hak cipta agar karya-karya mereka benar-benar  dapat  terlindungi  sebagaimana tujuan dari UUHC itu sendiri.
4. Beberapa  Faktor  Penyebab  Terjadinya
Pelanggaran Hak Cipta Dalam Produksi Lagu atau Musik Aceh Berdasarkan perspektif sosiologi hukum,  khususnya  di  bidang  HKI,  kesenian sebagai  subsistem  dari  masyarakat  pengguna
ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 88-107.

## TENTANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA
Sofyan Jafar, Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Hamdani
HKI terdapat tiga  komponen dasar berbentuk segitiga  (triangle),  di  mana  komponen  dasar tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan  mempengaruhi.  Ketiga  komponen  itu adalah, peraturan-peraturan perundang- undangan  (regulasi)  termasuk  di  dalamnya sistem  penegakan  hukum (law  enforcement) yang  disiapkan  untuk  mengemban  kebutuhan HKI.  Kedua  para  seniman  yang  merupakan subjek hukum penyandang hak dan kewajiban atas  HKI.  Sedangkan  yang  ketiga  adalah masyarakat  sebagai  penikmat  karya  para seniman.  Sebagai  suatu  produk  kebudayaan hak  cipta  lagu  atau  musik  tidak  terlepas  dari keberadaan budaya hukum suatu bangsa. Oleh sebab  itu,  bila  membahas  hak  cipta, sebenamya tidak terlepas dari keberadaan HKI sebagai sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Jika  dicermati  permasalahan  hak  cipta di  Indonesia,  khususnya  di  Provinsi  Aceh, ketiga komponen tersebut mengandung berbagai  permasalahan  dan  kendala  yang perlu  segera  dicarikan  solusinya.  Masalah mendasar  dari  komponen  regulasi  dan menegakkan hukum hak cipta yang bertumpu pada UUHC adalah bagaimana mensosialisasikan  perundang-undangan  yang berlaku, dengan perkataan lain upaya perlindungan  hak  cipta  di  Aceh  pada kenyataannya tidak cukup dengan menyerahkan  perlindungan  pemilik  hak  cipta
semata  atau  sistem  hukum  yang  ada,  tetapi perlu langkah-langkah non-legal, di antaranya adalah pemberian informasi mengenai kepemilikan hak cipta oleh pemilik hak, survei lapangan,  peringatan  kepada  pelanggar,  dan sebagainya.  Walaupun  secara  fiksi  hukum masyarakat  dianggap  mengetahui  isi  undang- undang,  dalam  kenyataannya  pengaturan tentang  HKI,  khususnya  hak  cipta  di  bidang lagu atau musik di Aceh, masih belum begitu memasyarakat, terutama di kalangan seniman itu  sendiri,  di  mana  masih  banyak  di  antara mereka  yang  belum  memahami  hak  dan kewajiban  yang  berkaitan  dengan  hak  cipta. Penyebab  lain  adalah  walaupun  seorang seniman  mengetahui  karyanya  “digagahi” oleh orang lain, namun ia tidak berdaya untuk mempertahankan  haknya  karena  minimnya pengetahuan  para  seniman  tentang  hukum khususnya  mengenai  hak  cipta,  di  mana UUHC  yang  berlaku  saat  ini  delik  yang digunakan  adalah  delik  aduan,  yang  berarti bahwa suatu pelanggaran hukum hak cipta itu baru  dapat  diproses  apabila  ada  aduan  dari orang  yang  merasa  dirugikan  atau  telah menjadi  korban.  Kendala  lainnya  adalah  dari masyarakat itu sendiri. Masih banyak masyarakat,  termasuk  di  dalamnya  dari kalangan  seniman  itu  sendiri,  kurang  atau bahkan  tidak  memahami  aturan  hukum  dan pentingnya hak cipta, apalagi yang menyangkut  dengan  hak  moral,  masyarakat
ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 88-107.

## TENTANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA
Sofyan Jafar, Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Hamdani
kurang  memahami  ukuran  yang  disebut  hak moral pencipta lagu. Kalaupun ada dikalangan masyarakat memahaminya, akan tetapi kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah.
Atas  nama fiksi  hukum  dalam konteks hukum  positif  di  Indonesia,  masyarakat dianggap  tahu  tentang  adanya  suatu  undang- undang.  Jika  masyarakat  melakukan  suatu pelanggaran  hukum,  seperti  terhadap  hukum hak  cipta,  maka  kepada  mereka  akan dikenakan sanksi hukum, meskipun menyatakan bahwa  mereka  tidak tahu perbuatannya  tersebut  dilarang  oleh  undang- undang.  Oleh  karena  itu,  yang  terjadi  adalah orang-orang  yang  menguasai  dunia  industri lagu  atau  musik  (seperti  industri  rekaman dalam  arti  luas)  di  Aceh,  sering  menjadi korban  dari  pelanggaran  atas  hak  ciptanya yang  berarti  juga  mengalami  kerugian  secara ekonomi akibat dari ketidaktahuan masyarakat serta kelemahan penegakan hukum itu sendiri.
5. Peran  Pemerintah  dan  Aparat  Penegak
Hukum dalam Menangani dan Mengantisipasi  Pelanggaran  Hak  Cipta Lagu atau Musik
Kehadiran  UUHC  bertujuan  untuk melindungi  hak-hak  si  pencipta  dari  bentuk- bentuk  pelanggaran  atas  hasil  ciptaannya, sebenarnya  telah  secara  keras  dan  tegas memberikan  sanksi  bagi  para  pelanggar  hak
cipta dan memberikan kewenangan yang luas kepada pemegang hak cipta. Namun diperlukan kesadaran dan pengetahuan hukum bagi masyarakat, mengingat UUHC memberlakukan delik aduan dalam penegakan hukum hak cipta ini terhadap pelanggaran hak cipta yang merupakan, yang berarti pemegang hak  cipta  harus  benar-benar  mengetahui  dan memahami tentang aturan hukum hak cipta ini agar  apa  yang  menjadi  haknya  selaku pemegang  hak  cipta  dan  bagaimana  bentuk perlindungan  yang  diberikan  oleh  Negara melalui  UUHC  ini  dapat  diimplementasikan dalam  praktiknya.  Termasuk  didalamnya adalah pemegang hak cipta harus mengetahui dan  memahami  kemana  harus  mengadu  jika terjadi  suatu  pelanggaran  terhadap  hak ciptanya untuk dapat diproses apabila mereka merasa  telah  dirugikan  atau  telah  menjadi korban  atas  suatu  pelanggaran  hak  cipta.  Di sini  pemerintah  sebenarnya  juga  memiliki peran  terhadap  penegakan  hukum  hak  cipta ini,  misalnya  membantu  para  seniman  untuk mendapatkan  pencerahan  dan  pengetahuan mengenai hak cipta melalui bentuk sosialisasi hukum hak cipta serta memfasilitasi masyarakat/seniman untuk mendaftarkan hasil karya  ciptanya  ke  Direktorat Jenderal Kekakyaan Intelektual (Ditjen KI).
Dalam hal penegakan hukum hak cipta, biasanya  dilakukan  oleh  pemegang  hak  cipta dalam  hukum  perdata,  namun  ada  pula  sisi
ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 88-107.

## TENTANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA
Sofyan Jafar, Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Hamdani
hukum  pidana.  Sanksi  pidana  secara  umum dikenakan  kepada  aktivitas  pemalsuan  yang serius,  namun  kini  semakin  lazim  pada perkara-perkara  lain.  Sulitnya  mengkoordinir pelanggaran  hak  cipta  ini  juga  dikarenakan biasanya melibatkan banyak orang. Siapa saja yang mempunyai naluri bisnis, dengan mudah akan  tergiur  untuk  melakukan  perbuatan- perbuatan  yang  melanggar  hak  cipta  karena menjanjikan keuntungan yang lumayan besar.
Fenomena tersebut cukup memberikan gambaran  bahwa  sistem  penegakan  hukum (law  enforcement)  rezim  hak  cipta  di Indonesia  masih  sangat  memprihatinkan. Pemahaman  dan  kesadaran  serta  kepatuhan hukum  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia juga masih rendah. Hal ini memberikan kesan bahwa  perbaikan  hukum  hak  cipta  ini  tidak diikuti dengan perbaikan sikap dan kesadaran hukum masyarakatnya.  Perbaikan hukum  hak cipta yang sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah  sepertinya  tidak  koheren  dengan perlindungan  hak  cipta  di  dalam  kenyataan. Seharusnya penegakan hukum hak cipta dapat lebih  baik  lagi  apabila  pemerintah  memiliki sikap yang jelas dan tegas bahwa perlindungan  hak  cipta  merupakan  sesuatu yang  sangat  penting  bagi  kemajuan  bangsa dan  negara.  Untuk  ini  tentunya  yang  sangat diharapkan adalah komitmen aparat pemerintah,  yang  merupakan  salah  satu elemen kunci dalam penegakan HKI
khususnya hak cipta di Indonesia agar benar- benar  konsisten.  Komitmen  tersebut  di antaranya  dapat  diwujudkan  dengan  cara peran pemerintah untuk membantu perlindungan  hak  cipta  bagi  para  pelaku industri  lagu  atau  musik  dengan  memberikan sosialisasi mengenai hak cipta serta memberlakukan prosedur perizinan yang pasti dan mudah bagi suatu album rekaman.

## KESIMPULAN
Masih  terdapat  praktik  pelanggaran  hak cipta dalam produksi lagu atau musik di Aceh, di antaranya  berupa  penggunaan  karya  lagu  atau musik  di  Aceh  yang  digunakan  tanpa  izin  dari pemegang  hak  ciptanya,  seperti  membawakan lagu atau musik karya orang lain tanpa izin yang kemudian  diunggah  di  media  sosial  dan  media internet  seperti  YouTube  yang  biasa  dikenal dengan istilah Cover. Hal ini terjadi dikarenakan masih  lemahnya  pemahaman  Seniman  Aceh yang  selama  ini  memproduksi  lagu  atau  musik akan  hak  dan  kewajibannya  sebagai  pencipta maupun pemegang hak cipta sebagaimana yang diatur  dalam  UUHC.  Terhadap  perbuatan  ini sebenarnya dibolehkan dalam UUHC sepanjang ada  izin  dari  pencipta  ataupun  pemegang  hak ciptanya.  Namun  jika  hal  tersebut  dilakukan tanpa izin dari Pencipta ataupun Pemegang hak ciptanya,  maka  jelas  hal  tersebut  merupakan suatu  pelanggaran  hukum.  Terhadap  penerapan hak moral dan hak ekonomi dalam produksi lagu
ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 88-107.

## TENTANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA
Sofyan Jafar, Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Hamdani
atau  musik  Aceh  selama  ini  masih  terdapat pengabaian,  baik  itu  terkait  hak  moral  berupa tidak  dicamtumkannya  nama  si  penciptanya, maupun  terkait  dengan  hak ekonominya berupa penggunaan  karya  cipta  orang  lain  yang
dilakukan  tanpa  izin  dari  Pencipta  maupun Pemegang  Hak  Ciptanya.  Hal  ini  jelas  sangat bertentangan  dengan  ketentuan  yang  ada dalam UUHC.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Bryan A. Garner, (Ed.), 1999, Black’s Law Dictionary , Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn.
Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum , RajaGrafindo Persada, Jakarta
Ditjen HKI (bekerja sama dengan EC-ASEAN IPRs Co-operation Programme (ECAP II), 2006, Buku  Panduan  Hak  Kekayaan  Intelektual,  Dilengkapi  dengan  Peraturan  Perundang- Undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual , Ditjen HKI dan ECAP II, Jakarta.
Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2007, Hukum dalam Ekonomi , Cetakan Keempat (edisi dua), Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Jill McKeough and Andrew Stewart,  1997, Intellectual Property in Australia , Second Edition, Butterworth, Sydney.
Muhammad  Djumhana  dan  R.  Djubaedillah,  2003, Hak  Milik  Intelektual,  Sejarah,  Teori,  dan Praktiknya di Indonesia , Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
OK.  Saidin,  2015, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights), Rajawali Pers, Jakarta.
Otto Hasibuan, 2008, Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society , PT. Alumni, Bandung.
Prayudi Setiadharma, Mari Mengenal HKI , 2010, Goodfaith Production, Jakarta.
Rahmi Jene, 2014, Hukum Hak Cipta (Copyright’s Law), Citra Aditya Bakti, Bandung. Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum , Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sofyan Jafar, 2013, Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta (Kajian Terhadap Industri Lagu atau Musik di Aceh) , Biena Edukasi, Lhokseumawe.
Tim Lindsey, dkk (Editor), 2006, Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar , Cetakan Kelima (dengan penambahan), Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan Alumni, Bandung.
Tomi  Suryo  Utomo,  2010, Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  di  Era  Global,  Sebuah  Kajian Kontemporer , Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
WIPO, 2006, Creative Expression-An Introduction to Copyright and Related Rights for Small and Medium-sized Enterprises , WIPO, Geneva.
ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 88-107.

## TENTANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA
Sofyan Jafar, Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Hamdani

## B. Jurnal
Dilla Hariyanti, 2022, Penggunaan Lagu dan Musik Sebagai Suara Latar (Backsound) YouTube Tanpa  Izin  Dalam  Perspektif  Perlindungan  Hak  Cipta ,  Jurnal  Hukum  Mimbar  Justitia, Vol. 8 No. 1, Juni, https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/2123/1751
Reni Budi Setianingrum, 2016, Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai  Objek Jaminan  Fidusia ,  Jurnal  Media  Hukum,  Vol.  23  No.  2,  Desember, https://media.neliti.com/media/publications/113222-ID-none.pdf

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.