ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.   No. 1 Januari-Juni 20 . ISSN: 2356-0150

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD WAKALAH BIL UJRAH
DALAM TRANSAKSI PENJUALAN SAYUR (STUDI KASUS DI DUSUN GUNUNG MALANG DESA SERANG KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA)

## Abstract
The practice of the Wakalah bil Ujrah of selling vegetables carried out by  residents  of  the  Gunung  Malang,  Serang  Village,  Karangreja District,  Purbalingga  Regency,  it  is  known  that  in  representing  of vegetables  which  is  carried  out    verbally  between  farmers  and collectors. So the ijab qabul shighot in the representative contract has been fulfilled. Usually the farmers who will represent their vegetables for  sale  in  the  market  will  come  to  the  collectors.  However,  the implementation is unknown at the beginning of the contract how many Price of vegetables will be harvested by the farmers and also how many Price of vegetables is agreed between the farmers and the collectors. As for as the wages itself also unknown detailed how much wages are earned by collectors (deputies). Collectors earn their own wages, with collectors' own calculations and without the farmer know how much the wages This is being as making decisions, collectors are guided by the many  vegetable  scales  are  they  sell.  They  will  make  a  decision  by calculating the discount price per kilo's of vegetables.

## Keywords
Islamic  law,  Wakalah  bil Ujrah contract, Transactions, Sales.

## Abstrak
Praktik Akad Wakalah bil Ujrah penjualan sayur yang dilakukan oleh warga  masyarakat  Dusun  Gunung  Malang  Desa  Serang  Kecamatan Karangreja  Kabupaten  Purbalingga,  diketahui  bahwa  dalam mewakilkan  sayuran  dilakukan  secara  lisan  antara  petani  dengan pengepul.  Jadi  shighot  ijab  qobul  dalam  akad  mewakilkan  telah terpenuhi.  Biasanya petani yang akan mewakilkan sayurannya untuk dijualkan  di  pasar  akan  datang  ke  pengepul.  Namun  dalam pelaksanaannya  tidak  diketahui  diawal  akad  yang  terjadi  berapa banyak sayuran tersebut yang akan di panen oleh si petani dan juga berapa  harga  sayuran  yang  disepakati  antara  si  petani  dengan pengepul.  Sedangkan untuk upah sendiri juga  tidak diketahui secara rinci  berapa  upah  yang  didapat  oleh  si  pengepul  (Wakil).  Pengepul mengambil upahnya sendiri, dengan hitungan si pengepul sendiri dan tanpa diketahui oleh si petani berapa besaran upah tersebut. Hal ini dikarenakan  dalam  mengambil  upah,  pengepul  berpedoman  pada banyaknya  timbangan  sayur  yang  mereka  jual.  Mereka  akan mengambil  upah  dengan  hitungan  potongan  dari  harga  per  kilo sayuran.
Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang
jhonsaifulaziz@gmail.com Aris Setiawan
Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang
stwaris25@gmail.com A. Saiful Aziz
Aris Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)

## Pendahuluan
Kenyataan bahwa
mayoritas masyarakat  Indonesia  hidup  dan  bermukim  di daerah  pedesaan  dan  menggantungkan  hidup mereka  di  sektor  pertanian  dan  perkebunan. Realitas  lain  yang  terjadi  adalah  masyarakat pedesaan  belum  sepenuhnya  mendapatkan Pendidikan  yang  berkualitas,  baik  dari  segi Agama, sosial maupun ekonomi. Namun rata- rata  dari  mereka  lebih  mengandalkan  adat istiadat ataupun kebiasaaan yang sudah berlaku dan turun temurun dari generasi ke generasi.
Sebagai  contohnya  adalah  praktek penjualan sayur yang terjadi di Dusun Gunung Malang,  umumnya  petani  akan  mewakilkan sayurannya  kepada  pedagang/tengkulak  saat musim  panen  tiba  untuk  kemudian  di  jual  di pasar.  Mereka  secara  tidak  langsung  telah melakukan  akad  Wakalah  Bil  Ujrah  dalam proses  penjualan  sayur.  Wakalah  Bil  Ujrah adalah  akad  mewakilkan  dengan  memberikan upah  ataupun  imbalan  kepada  orang  yang mewakilkan  sesuai  dengan  ketentuan  yang telah  disepakati.  Sayuran  yang  umumnya dipanen  beragam,  seperti  sawi,  kobis,  wortel, tomat, kentang dll.
Namun  dalam  praktiknya  menurut analisis  peneliti  kegiatan  jual  beli  ini  masih kurang sesuai dengan wakalah dalam ketentuan islam,  seperti sayuran  yang diwakilkan belum jelas  besaran  ataupun  spesifikasinya.  Dalam
akad  belum  sepenuhnya  disepakati  transaksi secara  mendetail  yang  akan  dilakukan. Seringkali tengkulak membayar kepada petani dengan harga murah atau dibawah harga pasar, Sehingga tidak sedikit dari masyarakat (petani) yang merasa terdzalimi saat mereka menerima uang  hasil  panen  sayurannya.  Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat tentang ketentuan hukum islam dalam hal ber- Muamalah  menyebabkan  praktik  ini  berjalan turun  temurun  dan  menjadi  kebiasaan  yang buruk.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah disebutkan  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian tentang bagaimana kehidupan sehari- hari masyarakat dusun Gunung Malang dalam kegiatan  bertransaksi  maupun  jual  beli  sayur. Peneliti memilih judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Praktik Akad  Wakalah  Bil  Ujrah Dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus di  Dusun  Gunung  Malang  Desa  Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten
Purbalingga)”

## Metode Penelitian

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  studi lapangan ( field research ) yaitu dengan cara mencari  data  secara  langsung  di  lokasi penelitian dengan melihat objek yang akan diteliti.  Dimana  seorang  peneliti  akan
Aris Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)
melakukan  eksplorasi  secara  mendalam terhadap  program,  proses,  kejadian, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. 1

## 2. Subjek dan Objek Penelitian
Pada  penelitian  ini  mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad  wakalah  bil  ujrah dalam penjualan sayur di Dusun Gunung Malang Desa  Serang  Kecamatan  Karangreja Kabupaten Purbalingga.
Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat  yang  melakukan  praktek penjualan sayur dengan akad wakalah  bil ujrah di  Dusun  Gunung  Malang  Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah penjualan sayur dengan akad wakalah  bil ujrah di  Dusun  Gunung  Malang  Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.
Fokus  penelitian  pada  praktik penerapan  akad  yang  digunakan  dalam penjualan  sayuran.  Penentuan  subyek penelitian  dengan purposive  sampling .
1 Aji  Damanhuri, Metodologi  Penelitian Muamalah, Ponorogo : Stain Ponorogo Press, 2010, Hlm. 6.
2 Hendri  Tanjung  Dan  Abrista  Devi, Metode Penelitian Ekonomi Islam , Jakarta : Gramata Publishing, 2013, Hlm. 76.
Responden  dalam    penelitian  ini  yaitu masyarakat  Dusun  Gunung  Malang  Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.
3. Jenis Data dan Sumber Data
a. Jenis data
Data  adalah  fakta  yang  dapat ditarik  menjadi  suatu  kesimpulan  dalam kerangka  persoalan  yang  digarap. 2 Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak  atau  objek-objek  lainnya  yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif. 3 Adapun data-data yang diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1) Data tentang pelaksanaan akad wakalah bil  ujrah dalam  praktek  transaksi penjualan  sayur  di  Dusun  Gunung Malang  Desa  Serang    Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.
2) Data tentang upah yang diterima dalam pelaksanaan akad  wakalah  bil  ujrah dalam praktek transaksi penjualan sayur di Dusun Gunung Malang Desa Serang
3 Jonathan  Sarwono, Metode  Penelitian Kuantitatif  Dan Kuantitif , Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu, 2012, Hlm. 224.
Aris Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)
Kecamatan  Karangreja  Kabupaten Purbalingga. b. Sumber data
1) Sumber data primer Data  primer  yaitu  sumber  data yang diperoleh dari beberapa
masyarakat  yang  melakukan  praktik penjualan  sayur  menggunakan akad
wakalah  bil  ujrah serta  tokoh masyarakat atau pemerintahan setempat untuk mendapatkan informasi  yang  diperlukan  dan berkaitan dengan penelitian ini.
2) Sumber data sekunder
Data  sekunder    yaitu    sumber data  yang  diperoleh  dari  literatur- literatur  yang  tidak  berhubungan secara  langsung  dengan  penelitian yaitu berbagai buku, jurnal, kitab fiqh ( Fathul qorib al-mujib ) maupun hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.  Sumber  ini  merupakan sumber  yang  bersifat  membantu  atau menunjang  untuk  melengkapi  dan
memperkuat serta memberikan penjelasan  mengenai  sumber-sumber data primer.
4. Metode Pengumpulan Data
4 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif,  Dan  R&D ,  Bandung  :  Alfabeta,  2015,  Hlm. 73-74.
a. Metode Observasi
Observasi merupakan pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  peninjauan  dan  pengamatan secara langsung ke lokasi serta objek- objek yang diteliti dengan berpedoman pada kuesioner. Observasi yaitu  kegiatan  yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat dan mendengarkan apa yang dilakukan  dan  diperbincangkan  oleh responden  dalam  kehidupan  sehari- hari. 4 Tujuan  observasi  adalah  untuk memperoleh  gambaran  yang  lebih jelas  terkait  sistem  perwakilan (wakalah)  dan  pemberian  upah  pada transaksi  penjualan  sayur  pada masyarakat  dusun  Gunung  Malang Serang Karangreja Purbalingga.
b. Metode Wawancara
Adalah  metode  mencari  data dengan cara tanya jawab (percakapan)
yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan narasumber (pemberi informasi) dengan  pertanyaan  yang  telah  di siapkan maupun secara spontan.
5. Metode Analisis Data
Dalam  penelitian  ini,  digunakan metode  Deskriptif (Mendeskripsikan) ,
Aris Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)
yaitu  metode  yang  digunakan  untuk mencari  unsur-unsur,  ciri-ciri,  sifat-sifat, suatu  fenomena.  Metode  ini  dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterprestasikannya.
Metode  deskriptif  dalam  pelaksanaannya dilakukan  melalui  teknik  survei,  study kasus (bedakan dengan suatu kasus), studi komparatif,  studi  tentaang  waktu  dan gerak,  analisis tentang waktu  dan  analisis dokumenter. 5

## Pengertian Akad Wakalah Bil Ujrah
Dalam  ensiklopedia  muslim  Minhajul Muslim, wakalah adalah permintaan perwakilan oleh seseorang kepada orang  yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang perwakilan diperbolehkan  didalamnya, seperti dalam jual beli. 6
Kaitannya  dengan  wakalah  menurut Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES) dalam  Buku  II.  Bab  I,  pasal  20  ayat  19 bahwasanya  wakalah  adalah  pemberian  kuasa kepada  pihak  yang  lain  untuk  mengerjakan sesuatu.
Sedangkan, Ulama Syafi’i
mendefinisikan  wakalah  adalah  mewakilkan seseorang  untuk  menyerahkan  apa  yang
5 Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian  Kuantitatif  Dan  Kualitatif  Buku  Ajar Perkuliahan , Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
dilakukannya  dan  boleh  dilakukan  oleh  orang lain semasa hidupnya. Dikaitkan dengan hidup bertujuan untuk membedakan wakalah dengan wasiat.
Wakalah Bil Ujrah adalah akad wakalah yang  dilaksanakan  dengan  upah,  disebut dengan Ujrah (Upah). Ketika akad Wakalah Bil Ujrah  telah  sempurna,  maka  akad  tersebut bersifat  mengikat. 7 Jadi,  wakil  dihukumi memiliki  kewajiban  untuk  menyelesaikan sebuah  pekerjaan  dan  diberi  upah  atas pekerjaan yang dilakukan.
Wakalah  bil  Ujrah  menurut  ketentuan umum  Fatwa  DSN-MUI  No.  113/DSN- MUI/IX/2017  terdapat  pada  bagian  kesatu, dengan isi sebagai berikut:
Kesatu : Ketentuan Umum
1) Akad  Wakalah  adalah  akad  pemberian kuasa  dari  muwakil  kepada  wakil  untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
2) Akad  Wakalah  Bi  Al-ujrah  adalah  akad Wakalah  yang  disertaidengan  imbalan berupa ujrah.
3) Muwakil  adalah  pihak  yang  memberikan kuasa,  baik  berupaorang  (Shakhsiyyah tabi’iyyah/natuurlijke  persoon)  maupun
6 Abu  Bakr  Jabir  Al-Jazairi,  Minhajul  Muslim (Terj.  Fadhli  Bahri),  Jakarta  Timur:  Pt.  Darul  Falah, 2004, Hlm. 534.
7 Dimyauddin  Djuwaini,  Pengantar  Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 240.
Aris Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)
yang  dipersamakan  dengan  orang,  baik berbadan  hukum  maupun  tidak  berbadan hukum (Shakhsiyyah i’tibariyah /Shakhsiyyah hukmiyah /rechsperson). 4) Wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (Shakhsiyyah tabi’iyyah/natuurlijke  persoon)  maupun yang  dipersamakan  dengan  orang,  baik berbadan  hukum  maupun  tidak  berbadan hukum (Shakhsiyyah i’tibariyah/ Shakhsiyyah hukmiyah/rechsperson). 5) Ujrah  adalah  imbalan  yang  wajib dibayarkan  atas  jasa  yang  dilakukan  oleh wakil.
6) Al-ta’adli adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. 7) Al-taqsir  adalah  tidak  melakukan  suatu perbuatan yang seharusnya tidak
dilakukan.
8) Mukhalafat al-shurut adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat  yang disepakati dalam akad.
Dasar Hukum Akad Wakalah Bil Ujrah
Dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN- MUI/IX/2017  Tentang  Akad  Wakalah  Bil Ujrah  dijelaskan  landasan  hukum  penerapan akad ini adalah :
a. Q.S.Yusuf (12):55:
ْيِ نِا  ِِۚض ْرَ ْلْا ِنِٕىۤا َزَخ ىٰلَع ْيِنْلَعْجا َلاَق ٌمْيِلَع ٌظْيِفَح - ٥٥
Artinya  :  Berkata  Yusuf  "Jadikanlah  aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya  aku  adalah  orang  yang pandai menjaga lagi berpengalaman."
b. Q.S. an-Nisa' (4): 58:
ىٰٰٓلِا  ِتٰن ٰمَ ْلْا  اوُّدَؤُت  ْنَا  ْمُك ُرُمْأَي  َ هاللّٰ  َّنِا َب ْمُتْمَكَح اَذِا َو ۙاَهِلْهَا ا ْوُمُكْحَت ْنَا  ِساَّنلا َنْي َ هاللّٰ  َّنِا ۗ هِب  ْمُكُظِعَي اَّمِعِن َ هاللّٰ  َّنِا ۗ ِلْدَعْلاِب ا ًرْي ِصَب ۢاًعْيِمَس  َناَك - ٥٨
Artinya  :  Sesungguhnya  Allah  menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak  menerimanya  dan  apabila  kamu menetapkan  hukum  di  antara  menusia, hendaklah  dengan  adil.  Sesungguhnya Allah  memberi  pengajaran  yang  sebaik- bailcnya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah adalah  Maha  Mendengar  lagi  Maha Melihat.
c. Q.S. al-Ma'idah (5): 2:
َلْ َو  ۖى ٰوْقَّتلا َو  ِ رِبْلا  ىَلَع  ا ْوُن َواَعَت َو... اوُقَّتا َوۖ ِنا َوْدُعْلا َو  ِمْثِ ْلْا  ىَلَع  ا ْوُن َواَعَت ِباَقِعْلا ُدْيِدَش َ هاللّٰ َّنِا ۗ َ هاللّٰ - ٢ Artinya : …Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan  jangan  tolong-menolong  dalam herbuat  dosa  dan  pelanggaran.  Dan bertakwalah  kepada  Allah,  sesunggultnya Allah amat berat siksa-Nya.
Aris Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)
d. Hadis  Nabi  riwayat  al-Bukhari  dari 'Urwah:
،ِالله  ِدْبَع  ُنْب  ُّيِلَع اَنَثَّدَح اَنَثَّدَح ُس ،ُناَيْف ،َةَدَق ْرَغ  ُنْب  ُبْيِبَش اَنَثَّدَح َق ُتْعِمَس :َلا َة َو ْرُع  ْنَع  َن ْوُثَّدَحَتُي  َّيَحْلا َّيِبَّنلا  َّنَأ  :
َّلَس َو ِهِلأ َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص
ا ًراَنْيِد ُهاَطْعَأ َم َش  ِهِب  ُهَل  ْي ِرَتْشَي َرَتْشاَف  ،ًةا ِهِب  ُهَل  ى ْيِدِب  اَمُهاَدْحِإ  َعاَبَف  ،ِنْيَتاَش
َءاَجَف  ، ٍراَن
اِب ُهَل اَعَدَف ،ٍةاَش َو  ٍراَنْيِدِب ،ِهِعْيَب ْيِف ِةَك َرَبْل َرَل  َبا َرُّتلا  ى َرَتْشَا  ِوَل  َناَك َو ِهْيِف  َحِب

## )يراخبلا هاور(
Artinya  :  Ali  bin  Abdullah  menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada  kami,  ia  berkata:  saya  mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabi S.A.W. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli  dua  ekor  kambing,  kemudian  ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing.  Nabi  saw.  mendoakannya dengan  keberkatan  dalam  jual  belinya. Seandainya  'Urwah  membeli  debu  tanah pun, ia pasti beruntung. (HR. Bukhori)
8 Terjemah kitab fathul qorib, https://www.alkhoirot.org/2017/10/wakalah- perwakilan.html , diakses pada 23 okt 2020
e. Hadis  Nabi  riwayat  al-Bukhari  dari  al- Sa'idi ra:
ُالله  َي ِض َر  ِ يِدِعاَّسلا  ٍدْيَمُح  ْيِبَأ  ْنَع ُالله ىَّلَص ِالله ُل ْوُس َر َلَمْعَتْسِا :َلاَق ،ُهْنَع ىَلَع  ِدْسَلأْا  َنِم ًلاُج َر َمَّلَس َو ِهِلأ َو ِهْيَلَع ُس  ْيِنَب  ِتاَقَدَص
،ِةَّيِبْتُّللا  َنْبا  ىَعْدُي  ٍمْيَل )يراخبلا هاور( ُهَبَساَح َءاَج اَّمَلَف
Artinya :  Diriwayatknn  dari Abu Humaid al-Sa'idi r.a., ia berkata : Rasulullah s.a.w. mengangkat  seorang  laki-laki  dari  suku Asd  bernama  lbn  Lutbiyah  sebagai  amil (petugas)  untuk  menarik  zakat  dari  Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut),
Rasulullah memeriksanya. (HR. Bukhori)
f. Kaidah fiqh :
ْنَأ َّلِْإ ُةَحاَبِلإْا  ِتَلاَماَعُمْلا يِف  ُلْصَلأا اَهِمْي ِرْحَت ىَلَع ٌلْيِلَد َّلُدَي
Artinya  :  Pada  dasarnya,  semua  bentuk muamalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada dalil yang mengharamkannya.
g. Kitab Fiqh Fathul Qorib Al-Mujib : 8
حتفب يهو ةلاكولا ماكحأ يف :)لصف( ،ضيوفتلا  ةغللا  يف  اهرسكو  واولا هل ًائيش  صخش  ضيوفت  عرشلا  يفو هلعفيل ،هريغ ىلإ ةباينلا لبقي امم هلعف
Aris Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)

## ديقلا اذهب جرخو ،هتايح لاح
،ءاصيلإا يف  ةلاكولا  طباض  فنصملا  ركذو فرصتلا ناسنلإل زاج ام لكو( :هلوق هريغ هيف )لكوي نأ هل زاج هسفنب هيف نم حصي لاف هريغ نع )هيف لكوتي وأ( لْو ًلاكوم نوكي نأ نونجم وأ   يبص

## ،ًلايكو
Artinya  :  (Fasal)  menjelaskan  hukum- hukum wakalah. Lafadz “wakalah” dengan terbaca  fathah  atau  kasrah  huruf  waunya, secara bahasa memiliki arti memasrahkan. Dan  secara  syara’  adalah  pemasrahan seseorang  terhadap  sesuatu  yang  boleh  ia kerjakan sendiri dan bisa untuk digantikan kepada orang lain agar ia mengerjakannya saat  orang  yang  memasrahkan  masih hidup.  Dengan  qayyid  ini  (saat  masih hidup), mengecualikan isha’ (wasiat).

## Syarat dan Rukun Akad Wakalah bil Ujrah
1. Wakil (Orang yang di wakilkan) Wakil adalah orang yang dipercaya atas apa yang diwakilkan kepadanya, tidak menanggung  atas  keteledorannya,  dan klaimnya  atas  kerusakan  sesuatu  yang diwakilkan  kepadanya  dapat  diterima karena ia orang yang dipercaya. 9
9 Abdullah  bin  Muhammad  Ath-tayyar, Abdullah  Muhammad  Al-Muthlaq  dan  Muhammad  bin Ibrahim Al-Musa, Ensiklopedi Fiqih Muammalah dalam Pandangan  Empat  Madzhab ,  penerjemah  Miftakhul Khairi, Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2017. Hlm. 258.
Syarat-syarat  bagi  yang  mewakili ialah  bahwa  yang  mewakili  adalah  orang yang berakal. Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum  dewasa, maka perwakilan batal. Menurut hanafiyah, anak kecil yang sudah  dapat  membedakan  yang  baik  dan yang  buruk  sah  untuk  menjadi  wakil, alasannya  adalah  bahwa  Amar  bin Sayyidah  Ummuh  Salah  mengawinkan ibunya  kepada  Rasulullah  SAW.,  saat  itu amar  merupakan  anak  kecil  yaqng  belum baligh. 1
0 2. Muwakkil (Orang yang mewakilkan) Syarat-syarat  bagi  orang  yang mewakilkan adalah dia pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak  pada  harta  tersebut.  Jika  yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, Wakalah tersebut  batal.  Anak kecil  yang  dapat  membedakan  baik  dan buruk dapat (boleh) mewakilkan tindakan- tindakan  yang  bersifat  mahdhoh,  seperti perwakilan  untuk  menerima  hibah, sedekah  dan  wasiat.  Jika  Tindakan  itu termasuk  Tindakan Dharar  mahdhah (bahaya),  seperti  thalak,  memeberikan sedekah, menghibahkan dan mewasiatkan, Tindakan tersebut batal. 1 1 1 0
Hendi  Suhendi, Fiqh  Mumalah ,  cet.10, Jakarta : Rajawali Pers, 2016. Hlm. 235
1
1 Hendi  Suhendi, Fiqh  Mumalah ,  cet.10, Jakarta : Rajawali Pers, 2016. Hlm. 234-235.
Aris Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus di Dusun Gunung Malang Desa
Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)

## 3. Obyek wakalah
Fuqaha  sepakat  bahwa  boleh mewakilkan  kepada  sesuatu  yang  boleh digantikan dalam hal ibadah, seperti zakat, dan  boleh  juga  pada  semua  transaksi, seperti jual beli, ijarah, nikah, cerai, hibah, shodaqoh,  khulu,  shulh  (perdamaian), pinjam-meminjam,  penitipan,  penerimaan hak,  perselisihan,  gadai,  dan  penuntutan syuf’ah.  Wakalah  tidak  sah  pada  ibadah yang tidak boleh digantikan, seperti iman, shalat, dan bersuci, dan pada transaksi yang tidak  dapat  digantikan,  seperti  zhihar, sumpah, lian, dan nadzar. 1
2
Ma‘qud ‘alaih atau objek transaksi, dalam hal ini adalah objek wakalah, harus memenuhi  beberapa  persyaratan  sebagai berikut:
a. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
b. Objek  transaksi  harus  berupa  mal
mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara‘ untuk ditransaksikan)  dan  dimiliki  penuh oleh pemiliknya. c. Objek transaksi bisa diserah terimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari. 1 2 Abdullah bin Muhammad Ath-tayyar,
Abdullah  Muhammad  Al-Muthlaq  dan  Muhammad  bin Ibrahim Al-Musa, Ensiklopedi Fiqih Muammalah dalam Pandangan  Empat  Madzhab ,  penerjemah  Miftakhul Khairi, Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2017. Hlm. 256.
d. Adanya  kejelasan  tentang  objek transaksi.
e. Objek  transaksi  harus  suci,  tidak terkena najis dan bukan barang najis. 1 3

## Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI
No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah  Bil  Ujrah dalam  bagian  Kelima dijelaskan  Ketentuan  Terkait  Objek
Wakalah adalah sebagai berikut : 1 4
a. Wakalah  bil  ujrah  hanya  boieh dilakukan  terhadap  kegiatan  atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.
b. Obyek  wakalah  bi  al-ujrah  harus berupa  pekerjaan  atau  perbuatan tertentu  dan  wajib  diketahui  secara jelas oleh wakil dan muwakkil.
c. Obyek  wakalah  bil  ujrah  harus  dapat dilaksanakan oleh wakil.
d. Akad wakalah bil ujrah boleh dibatasi jangka waktunya.
e. Wakil  boleh  mewakilkan  ulang kepada  pihak  lain  atas  kuasa  yang diterimanya,  kecuali  tidak  drizinkan oleh muwakkil (pemberi kuasa).
f. Wakil tidak wajib menanggung risiko atas  kerugian  yang  timbul  karena
1 3 Sri Sudiarti, FIQH MUAMALAH KONTEMPORER, Editor, Isnaini Harahap, Medan : (FEBI UIN-SU Press), 2018.
1
4 Fatwa  DSN-MUI  No.  113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah bil Ujrah
Aris Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)
perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena  al-ta'addi,  al  -  taqshir,  atau mukhalafat al - syuruth. 1
5
4. Akad
Akad  berasal  dari  bahasa  Arab yaitu al-‘aqd, secara etimologi mempunyai banyak pengertian di antaranya, mengikat, menghimpun,  menyepakati,  menguatkan dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Wahbah  Az  Zuhaili  mendefinisikan  akad dengan  makna  ikatan  atau  pengencangan dan  penguatan  antara  beberapa  pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. 1 6
Dalam  Kamus  Lengkap  Ekonomi ditetapkan  bahwa  :  Contract  (kontrak) merupakan:  “suatu  perjanjian  legal  yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak mencakup kewajiban untuk kontraktor  yang  bisa  ditetapkan  seteknik lisan  maupun  tertulis.  Sebagai  contoh, perusahaan  memiliki  perjanjian  guna memasok produk ke perusahaan lain pada waktu tertentu dan ukuran tertentu. Kedua belah  pihak  akan  terikat  untuk  menepati
1 5 Ibid, 1 6 Sri Sudiarti, FIQH MUAMALAH
KONTEMPORER, Editor, Isnaini Harahap, Medan : (FEBI
UIN-SU Press), 2018.
perjanjian  mereka  dalam  penjualan  dan pembelian dari barang”. 1 7 5. Ujrah Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  dalam pasal  474  tentang  upah  dalam  transaksi wakalah adalah :
a. Jika  disyaratkan  upah  bagi  penerima kuasa  dalam  transaksi  pemberian kuasa,  maka  penerima  kuasa  berhak atas  upahnya  setelah  memenuhi tugasnya,
b. Jika pembayaran upah tidak disyaratkan  dalam  transaksi,  dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja  untuk  mendapatkan  upah, maka  pelayanannya  itu  bersifat kebaikan  saja  dan  ia  tidak  berhak meminta pembayaran. 1 8
Gambaran Umum Praktik Penjualan Sayur Dengan Akad Wakalah  Bil  Ujrah Di  Dusun Gunung  Malang  Desa  Serang  Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga
Dari  Beberapa  Informasi  Yang  Telah Peneliti  Dapatkan  Praktik  Penjualan  Sayuran
1 7 Akhmad  Faroh  Hasan, Fikih  Muamalahdari Klasik hingga Kontemporer, Editor, Zaenudin M, Malang: (UIN Maliki Press, 2018). Hlm. 21.
1 8 Beni  Ahmad  Saebani, Hukum  Ekonomi  dan Akad  Syariah  di  Indonesia, cet.1,  Bandung,  CV  Pustaka Setia, 2018. Hlm 182.
Aris Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)
Yang Biasa Dilakukan Oleh Warga Masyarakat Dusun Gunung Malang Dimulai Dari Si Petani Yang  Datang Kepada  Pengepul  Dan Menawarkan  Akan  Memanen  Sayurannya, Contoh  “Besok  Saya  Mau  Memetik  Kobis”. Lalu,  Si  Pedagang  Akan  Menerima  Atau Menolak Untuk Tawaran Tersebut, Tergantung Dengan Kapasitas Muatan Si Pedagang.
Setelah  Adanya  Kesepakatan  Atas
Pernyataan Tersebut, Keesokan Harinya Maka Si Petani Akan Memanen Dan Membawa Hasil Sayurannya Kepada Pedagang Tanpa Mengetahui Banyaknya Atau Besaran
Timbangan  Sayuran  Tersebut.  Oleh  Si Pedagang  Kemudian  Sayuran  Tersebut  Di Kemas  Dan  Dibersihkan  Untuk  Kemudian Ditimbang, Sehingga Dari Petani Sendiri Tidak Mengetahui Secara Pasti Jumlah Sayuran Yang Ia Panen Untuk Saat Itu. Disini Dapat Diketahui Bahwa  Masing-Masing  Sayuran  Berbeda Dalam Cara Pembersihan Dan Pengemasannya, Ada  Yang  Harus  Dicuci  Terlebih  Dahulu Seperti  Wortel,  Ada  Yang  Harus  Dije,Mur Dahulu  Sebelum  Dikemas  Seperti  Kentang, Ada  Juga  Yang  Langsung  Bisa  Dikemas Seperti  Jenis  Sawi-Sawian.  Sehingga,  Beliau Menyampaikan  Bahwa  Pengambilan  Upah Atas  Jasa  Penjualan  Juga  Berbeda-Beda  Per Kilonya, Ditentukan Dari Apa Jenis
Sayurannya.
Setelah  sayuran  dikemas  sedemikian rupa, barulah sayuran dibawa ke pasar oleh si pedagang untuk kemudian di jual. Pengepul dan tengkulak  biasanya  menjual  sayuran  di  pasar Induk  STA  Pasar  Sayur  Kutabawa  (Pratin), disinilah berbagai macam sayuran petani dijual.
Kemudian, biasanya petani tidak hanya sekali  dalam  memanen  sayurannya,  biasanya bisa  sampai  3-4  hari  baru  habis  sayuran tersebut.  Baru  setelah  habis  inilah  uang  hasil penjualan  dibayarkan  kepada  si  petani, tentunya  setelah  dipotong  upah,  ongkos pengemasan,  ongkos  pencucian  dan  ongkos bongkar muat.
Namun  dalam  akad  awal  transaksi penjualan  sayur  yang  terjadi,  tidak  ada kesepakatan  harga  sayuran  yang  akan  dijual, tidak  ada  kejelasan  berapa  banyaknya  sayur yang  akan  dipanen  dan  di  jual,  juga  tidak adanya  kesepakatan  upah  yang  diambil  oleh pengepul maupun tengkulak atas jasa penjualan sayuran yang petani panen.
Sehingga dapat diketahui bahwa diawal hanya adanya akad kesepakatan atau perjanjian menjualkan sayuran tanpa adanya kesepakatan harga,  kesepakatan  upah  dan  juga  belum diketahui  berapa  banyaknya  barang  atau sayuran yang akan di jual.
22
Aris Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)

## Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik
Akad  Wakalah  Bil  Ujrah Dalam  Transaksi Penjualan Sayur Di Dusun Gunung Malang Desa  Serang  Kecamatan  Karangreja Kabupaten Purbalingga
Praktik Akad Wakalah bil Ujrah dalam transaksi penjualan sayuran yang terjadi dalam pelaksanaannya  perlu  ada  beberapa  hal  yang harus menjadi catatan, diantaranya adalah lebih diutamakan  adanya  kejelasan  akad  saat  awal transaksi,  adanya  kejelasan  yang  dimaksud adalah  berupa  kesepakatan  harga,  banyaknya barang yang dijual, dan upah yang diambil oleh pengepul  ataupun tengkulak. Pengepul  sendiri disarankan untuk membayarkan hasil penjualan kepada  petani  sesuai  dengan  harga  umum (harga  pasar  pada  saat  itu),  sehingga  tidak adanya  kecurangan  yang  terjadi  antara pengepul dan petani.
Jika  syarat  dan  rukun  diatas  tidak terpenuhi, maka menjadikan akad wakalah bil ujrah dalam  transaksi  penjualan  sayur  adalah akad  yang  rusak  ( fasad ),  karena  dalam kejelasan  tentang  objek  transaksi  tidak terpenuhi, karena di awal akad tidak diketahui berapa  banyak  barang  yang  akan  di  wakilkan atau di jual oleh si pengepul. Untuk harganya sendiri  juga  tidak  disepakati  diawal  transaksi,
1 9 Nadratuzzaman,  Hosen, Analisis  Bentuk Gharar  Dalam  Transaksi  Ekonomi, Jurnal  Al-iqtishad, Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta, 2009. Hlm.54-55.
sehingga  antara  pengepul  dan  petani  tidak terjadi kesepakatan harga yang jelas.
Hal tersebut menandakan bahwa dalam praktik  Akad Wakalah  bil  Ujrah dalam penjualan  sayuran  yang  dilakukan  oleh masyarakat  Dusun  Gunung  Malang  Desa Serang  adalah  transaksi  yang  mengandung unsur Ghoror . Secara  istilah  fiqh, gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara,  kejadian/peristiwa  dalam  transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara  baik  dengan  buruknya.  Sedangkan menurut madzhab syafi’i, gharar adalah segala sesuatu  yang  akibatnya  tersembunyi  dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat  yang  tidak  diharapkan/  akibat  yang menakutkan. 1 9
Pada  praktik  akad  jual  beli  dilarang melakukan transaksi barang yang masih belum jelas  (Majhul)  yaitu  menjual  sesuatu  yang belum  berada  di  bawah  penguasaan  penjual. Bila  suatu  barang  belum  diserahterimakan  di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual  kepada  yang  lain.  Sesuatu/  barang  jika belum  diterima  oleh  si  pembeli  tidak  boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi  atau  jual  beli,  karena  wujud  dari barang  tersebut  belum  jelas,  baik  kriteria,
Aris Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)
ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.  No. 1 Januari-Juni 20 . ISSN: 2356-0150
bentuk  dan sifatnya. Ketentuan ini didasarkan pada hadist yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw  melarang  menjual  barang  yang  sudah dibeli sebelum barang tersebut berada dibawah penguasaan  pembeli  pertama  (HR.  Abu Dawud).  Karena  dimungkinkan  rusak  atau hilang obyek dari akad tersebut, sehingga jual beli  yang  pertama  dan  yang  kedua  menjadi batal. 2

## 0
Namun  hal  tersebut  menjadi  maklum yang  telah  diketahui  oleh  kedua  belah  pihak antara pengepul dan petani dikarenakan petani pasti akan memanen sayurannya sampai habis untuk  dijualkan  oleh  pengepul  di  pasar.  Saat sayuran  itu  habis,  barulah  petani  akan memberitahu kepada pengepul bahwa sayurannya  telah  habis.  Jadi  tidak  bisa diketahui  secara  pasti  berapa  banyaknya sayuran  yang  petani  panen  dan  dijual  oleh pengepul pada awal transaksi.
Dari  keterangan  diatas  dapat  dipahami
bahwa
kebanyakan petani tidak
mempersoalkan  berapa  besaran  upah  untuk pengepul ataupun petani. Jika dilihat dari aspek sosial  pendidikan  di  Dusun  Gunung  Malang memang  kebanyakan  dari  mereka  bukanlah masyarakat  dengan  kondisi  berpendidikan tinggi,  apalagi  masyarakat  usia  produktif (petani)  yang  rata-rata  dari  mereka  hanyalah
lulusan  sekolah  dasar  (SD),  apalagi  rata-rata dari  mereka  telah  dilatih  untuk  bertani  sedari kecil,  sehingga  kebanyakan  petani  memang tidak  mau  ribet  dengan  berbagai  aturan  atau keharusan  dalam  transaksi  penjualan  sayur mereka,  yang  terpenting  adalah  mereka mewakilkan  sayuran  hasil  panen  dan mendapatkan  uang  atas  penjualan  sayuran tersebut.
Walaupun  dalam  pelaksanaanya  masih terdapat beberapa rukun dan syarat yang tidak sesuai, secara umum praktik Akad Wakalah bil Ujrah pada transaksi penjualan sayur di Dusun Gunung  Malang  Desa  Serang  adalah  sah dilakukan, yaitu apabila adanya kerelaan kedua belah  pihak  yaitu  antara  petani  dan  pengepul. Serta tidak adanya salah satu pihak yang merasa dicurangi,  serta  dikarenakan  praktik  tersebut sudah  menjadi  kebiasaan  yang  turun  temurun terjadi di Dusun Gunung Malang Desa Serang.

## Kesimpulan
Praktik Akad Wakalah bil Ujrah dalam penjualan  sayur  yang  dilakukan  oleh  warga masyarakat  Dusun  Gunung  Malang  Desa Serang Kecamatan Karangreja adalah masyarakat dalam mewakilkan penjualan sayur mereka  dilakukan  secara  lisan  antara  petani dengan pengepul. Jadi shighot ijab qobul dalam
Aris Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)
ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.   No. 1 Januari-Juni 20 . ISSN: 2356-0150
akad  mewakilkan  telah  terpenuhi.  Biasanya petani  yang  akan  mewakilkan  penjualan sayurannya kepada pengepul untuk dijualkan di pasar,  dengan  cara  petani  akan  datang  ke pengepul  untuk  menyampaikan  hal  tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, tidak diketahui diawal akad yang terjadi berapa banyak sayuran yang akan di panen oleh si petani (akan dijual oleh wakil ) dan juga berapa harga sayuran yang disepakati  antara  si  petani  dengan  pengepul. Sedangkan  untuk  upah  sendiri  juga  tidak diketahui  secara  rinci  oleh  kedua  belah  pihak berapa  upah  yang  menjadi  bagian  pengepul (Wakil). Pengepul mengambil upahnya sendiri, dengan hitungan si pengepul sendiri dan tanpa diketahui  oleh  si  petani  berapa  besaran  upah tersebut. Hal ini dikarenakan dalam mengambil upah,  pengepul  berpedoman  pada  banyaknya timbangan  sayur  yang  mereka  jual.  Mereka akan  mengambil  upah  dengan  hitungan potongan dari harga per kilo sayuran.
Pandangan  hukum  Islam  dalam  akad Wakalah  bil  Ujrah yang  dipraktekan masyarakat  Dusun  Gunung  Malang  Desa Serang  Kecamatan  Karangreja  Kabupaten Purbalingga  adalah  sah  dilakukan,  hal  ini disandarkan pada pendapat Imam Syafii bahwa disyaratkan pada muwakkil bahwa dia pemilik langsung sesuatu yang akan diwakilkan kepada orang  lain  yang  sah  pelaksanaannya  untuk dilakukan  oleh  dirinya  sendiri,  namun  secara
spesifik hanya adanya Akad shighat ijab qobul diawal transaksi, pada akad tersebut juga belum diketahui  banyaknya  objek  yang  akan  di wakilkan, sehingga menyebabkan praktek akad wakalah  bil  ujrah yang  terjadi  mengandung unshur Ghoror yaitu  belum  secara  spesifik menjelaskan  banyaknya  sayuran  yang  akan dijualkan,  tidak  ditentukannya  kesepakatan harga sayuran yang akan dijual oleh si pengepul namun hanya sebatas saling memahami maksud dan  tujuan  antara  petani  dan  pengepul,  serta rasa  saling  percaya  bahwa  pengepul  dapat menjual  hasil  panen  mengikuti  harga  pasaran saat itu. Dalam konsep pengupahan pada akad Wakalah bil Ujrah yang terjadi dalam transaksi penjualan  sayuran  juga  hanya  ada  beberapa rukun dan syarat Ujrah (Upah) yang terpenuhi, sehingga menjadikan akad Wakalah  bil Ujrah dalam  transaksi  penjualan  sayur  adalah  akad yang  rusak  ( fasad ),  akad wakalah atau mewakilkannya sah dilakukan jika kedua belah pihak  tidak  ada  yang  merasa  dirugikan  dan saling  merelakan  ( Ridha ),  namun  dalam  hal pemberian  upah  ( ujrah )  adalah  kurang  sesuai dengan  ketentuan  syariat  Islam  dikarenakan upah  tidak  diketahui  jumlahnya  oleh  kedua belah  pihak,  namun  diambil  langsung  oleh pengepul  dan  petani  tidak  tahu  besaran  upah tersebut.
Aris Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)
Ahmad  Saebani,  Beni, Hukum  Ekonomi  dan Akad  Syariah  di  Indonesia, cet.1,
Bandung,  CV  Pustaka  Setia,  2018.
Hlm 182. Ath-tayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad  bin  Ibrahim  Al-Musa, Ensiklopedi Fiqih Muammalah dalam Pandangan Empat Madzhab , penerjemah Miftakhul Khairi, Yogyakarta  :  Maktabah  Al-Hanif, 2017. Hlm. 258. Damanhuri,  Aji, Metodologi  Penelitian Muamalah, Ponorogo : Stain Ponorogo Press, 2010, Hlm. 6. Djuwaini,  Dimyauddin,  Pengantar  Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010. Hlm. 240.
Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Akad Wakalah bil Ujrah
Hasan,  Akhmad  Faroh, Fikih  Muamalahdari Klasik  hingga  Kontemporer, Editor, Zaenudin  M,  Malang:  (UIN  Maliki Press, 2018). Hlm. 21.
Jabir  Al-Jazairi,  Abu  Bakr,  Minhajul  Muslim (Terj. Fadhli Bahri), Jakarta Timur: Pt. Darul Falah, 2004, Hlm. 534.
Nadratuzzaman,  Hosen, Analisis  Bentuk Gharar  Dalam  Transaksi  Ekonomi, Jurnal  Al-iqtishad,  Fakultas  Syariah dan  Hukum:  Jakarta,  2009.  Hlm.54- 55. Sarwono, Jonathan, Metode Penelitian
Kuantitatif  Dan Kuantitif , Yogyakarta
: Penerbit Graha Ilmu, 2012, Hlm. 224.
Sudiarti,  Sri, Fiqh  Muamalah  Kontemporer,
Editor,  Isnaini  Harahap,  Medan  : (FEBI UIN-SU Press), 2018.
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif,  Dan  R&D ,  Bandung  : Alfabeta, 2015, Hlm. 73-74.
Suhendi, Hendi, Fiqh Mumalah , cet.10, Jakarta
: Rajawali Pers, 2016. Hlm. 234-235.
Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian  Kuantitatif  Dan  Kualitatif Buku  Ajar  Perkuliahan ,  Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
Tanjung,  Hendri  Dan  Abrista  Devi, Metode Penelitian  Ekonomi  Islam ,  Jakarta  : Gramata Publishing, 2013, Hlm. 76. Terjemah kitab fathul qorib, https://www.alkhoirot.org/2017/10/w akalah-perwakilan.html ,  diakses  pada
23 okt 2020.