E-ISSN:
2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## TINJAUAN SOSIOLOGIS PADA PERKAWINAN BERBEDA AGAMA DALAM HUKUM DI INDONESIA
Lerick Wasito 1 , Zahirul Hadi 2 , Yenny Febrianty 3 , Mahipal 4 1*,2,3 Legal Studies, Faculty of Law, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia Email: 1* lerickwasito2000@gmail.com, 2 zahirulhadi21@icloud.com,
3 yenny.febrianty@unpak.ac.id, 4 mahipal@unpak.ac.id

## Abstrak
Indonesia, dengan keberagaman budaya dan agama, mengatur perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Dalam  hukum  positif,  hanya  ada  dua  ketentuan:  perkawinan  antar- Islam  dan  antar-Non  Islam.  Meski  Yurisprudensi  Nomor  1400K/PDT/1986 menimbulkan polemik, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memperbolehkan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode normatif, mengkaji data sekunder dan peraturan hukum.  Diharapkan,  penerbitan SEMA No 2 Tahun 2023  mengakhiri  polemik  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia,  memastikan keadilan dan kepastian hukum.
Kata Kunci : Perkawinan, SEMA, Sosiologi.

## Abstrack
Indonesia,  with  its  cultural  and  religious  diversity,  regulates  marriage  in  the Compilation  of  Islamic  Law  (KHI)  and  Law  Number  1  of  1974  concerning Marriage.  In  positive  law,  there  are  only  two  provisions:  marriage  between Muslims  and  between  Non-Muslims.  Although  Jurisprudence  Number 1400K/PDT/1986  sparked  controversy,  SEMA  Number  2  of  2023  allows  the registration of interfaith marriages. This study uses a normative research method, examining secondary data and applicable legal regulations. The issuance of SEMA No. 2 of 2023 is expected to end the controversy surrounding interfaith marriages in Indonesia, ensuring justice and legal certainty.

## Keywords: Marriage, SEMA, Sociology .

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  dengan  keberagaman  budaya  dan  agama. Keberagaman tersebut telah mewarnai berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia
dan  keberagaman  tersebut  telah  membentuk  seperangkat  nilai  dan  norma  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Contoh  yang    mudah  dilihat  dalam  masyarakat  Indonesia adalah persoalan memilih pasangan hidup.
Perkawinan  merupakan  perikatan  suci  antara  2  manusia,  dengan  tujuan  mulia untuk  membentuk  keluarga.  Tujuan  utama  dalam  pernikahan  menurut  Islam  adalah membangun  rumah  tangga  yang  sakinah  mawaddah  wa  rahmah  atau  keluarga  yang diselimuti dengan kedamaian, kecintaan,serta rasa kasih sayang yang besar.
Menikah  merupakan  kebutuhan  untuk  pemenuhan  biologis  manusia  itu  sendiri dengan maksud untuk melanjutkan generasi dan memperoleh ketentraman hidup di dunia. Para ulama fiqh telah membahas mengenai tata cara pelaksanaan pernikahan mulai dari syarat  dan  rukun  nikah  serta  proses  berupa  peminangan  (khitbah),  akad  nikah,  dan diakhiri dengan walimah al-ursy atau pesta pernikahan. Pesta pernikahan bertujuan untuk memberitahukan  kepada  orang-orang  bahwa  telah  diadakan  atau  terjadinya  sebuah pernikahan. Mekanisme ini sering dibahas melalui berbagai macam kitab fiqh (Aidil Alfin dan Busro, 2017).
Berbicara secara norma dasar atau groundrecht, terkait hak asasi manusia terkait kebebasan  untuk  menentukan  agama  diatur  dalam  Pasal  28E  ayat  (1)  Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :
“Setiap  orang  berhak  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal  di  wilayah  negara  dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.
Dalam penerapan pasal diatas, berarti setiap orang atau masyarakat di Indonesia berhak  atau  memiliki  kebebasan  dalam  memilih  agama  yang  diyakini  atau  dipercayai untuk masyarakat “imani” agama tersebut. Berbicara dalam konteks, pernikahan apabila melihat dari sudut pandang groundrecht artinya pernikahan yang dijalani oleh dua insan manusia  haruslah  seagama.  Hal  ini,  karena  menghindari  adanya  “pemaksaan”  untuk memeluk salah satu agama dalam pasangan tersebut.
Secara hukum positif di Indonesia, perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau yang selanjutnya disebut sebagai KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan.
Secara kontekstual disebutkan bahwa, dalam Pasal 63 ayat (1) dijelaskan bahwa : “Yang  dimaksud  dengan  Pengadilan  dalam  Undang-undang  ini  ialah:  a) Pengadilan  Agama  bagi  mereka  yang  beragama  Islam;  b)  Pengadilan  Umum bagi lainnya”.
Dalam  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  mengatur  bahwa  hanya  ada  2 ketentuan  dalam  perkawinan  yaitu  perkawinan  Islam  dengan  Islam,  dan  Non  Islam dengan Non Islam. Polemik terhadap peraturan ini terjadi ketika banyaknya masyarakat yang ingin melakukan perkawinan beda agama. Tentu apabila melihat dari sisi yuridis, hal ini bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Salah  satu  syarat  sahnya  perkawinan  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  2 Undang-Undang  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  :  1)  Perkawinan  adalah  sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.
Tentunya  hal  ini  juga  bertentangan  dengan  KHI,  dalam  Pasal  40  huruf  c menyatakan bahwa :
“dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang tidak beragama islam”.
Selanjutnya berlaku sebaliknya, dalam Pasal 44 KHI menegaskan bahwa : “wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  juga  mengeluarkan  fatwa  yang  menyatakan bahwasanya:
“Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah”.
Hal  ini  tentunya  menimbulkan  kebingungan  di  tengah  masyarakat,  dimana masyarakat dibuat bingung karena ketika berbicara dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia hal tersebut adalah tidak dibenarkan. Namun melihat dari yurisprudensi yang dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  dari  Putusan  MA  No.  1400K/PDT/1986  yang menyatakan bahwa (Nafiatul Munawaro, 2023):
“Dengan  pengajuan  pencatatan  pernikahan  di  Kantor  Catatan  Sipil  telah memilih  untuk  perkawinannya  tidak  dilangsungkan  menurut  agama  Islam. Dengan  demikian, pemohon  sudah  tidak  lagi  menghiraukan  status  agamanya (Islam),  maka  Kantor  Catatan  Sipil  harus  melangsungkan  dan  mencatatkan perkawinan  tersebut  sebagai  dampak  pernikahan  beda  agama  yang dilangsungkan”.
Dengan  latar  belakang  pernikahan  beda  agama  yang  marak  di  Indonesia, penelitian ini berjudul "Tinjauan Yuridis dan Sosiologis pada Perkawinan Beda Agama dalam Hukum di Indonesia (Studi Kasus SEMA Nomor 2 Tahun 2023)." Penelitian ini akan membahas  fenomena ini dari perspektif  yuridis  dan sosiologis,  mengingat  bahwa masyarakat sebenarnya menyadari ketidaksetujuan agama dan hukum positif terkait hal tersebut. Rumusan masalah mencakup implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam mengatur  perkawinan  beda  agama  dan  tinjauan  yuridis  serta  sosiologis  terhadap perkawinan semacam itu. Tujuan penulisan meliputi pemahaman dan penjelasan terkait implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 serta perkawinan beda agama dari perspektif yuridis  dan  sosiologis.  Kerangka  teori  mencakup  teori  negara  hukum,  teori  kepastian hukum,  dan  kerangka  konseptual  yang  melibatkan  tinjauan,  sosiologi  hukum, perkawinan, agama, dan SEMA.
Pernikahan  beda  agama  menimbulkan  konflik,  baik  antara  kedua  pasangan maupun  dengan  dirinya  sendiri.  Konflik  seperti  ini  sebenarnya  bisa  dihindari  jika pasangan  memilih  menikah dengan  orang yang seagama. Namun yang  menarik adalah masih ada masyarakat yang memilih  menikah  beda agama, padahal bentuk pernikahan tersebut dapat menimbulkan konflik yang tidak dapat dihindari misalnya perebutan terkait agama yang nantinya akan dianut oleh anak.
Dengan  latar  belakang  pernikahan  beda  agama  yang  marak  di  Indonesia, penelitian ini berjudul "Tinjauan Yuridis dan Sosiologis pada Perkawinan Beda Agama dalam Hukum di Indonesia (Studi Kasus SEMA Nomor 2 Tahun 2023)." Penelitian ini akan membahas  fenomena ini dari perspektif  yuridis  dan sosiologis,  mengingat  bahwa masyarakat sebenarnya menyadari ketidaksetujuan agama dan hukum positif terkait hal tersebut. Rumusan masalah mencakup implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam mengatur  perkawinan  beda  agama  dan  tinjauan  yuridis  serta  sosiologis  terhadap perkawinan semacam itu. Tujuan penulisan meliputi pemahaman dan penjelasan terkait implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 serta perkawinan beda agama dari perspektif yuridis  dan  sosiologis.  Kerangka  teori  mencakup  teori  negara  hukum,  teori  kepastian hukum,  dan  kerangka  konseptual  yang  melibatkan  tinjauan,  sosiologi  hukum, perkawinan, agama, dan SEMA.

## Metode Penelitian
Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, berupa penelitian  dengan  mengkaji  dan  mempelajari  data  sekunder  atau library  research dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam penyusunan penelitian ini diolah secara kualitatif, sehingga  dalam  proses  penyusunan  ini  menggunakan  bahasan  yang  sistematis  dan kompleks.

## Hasil dan Pembahasan
A. Implementasi  SEMA  Nomor  2  Tahun  2023  Dalam  Mengatur  Perkawinan Berbeda Agama.
Sistem hukum suatu negara berlandaskan pada prinsip kepastian hukum untuk menjamin  penerapan  hukum  yang  jelas,  konsisten  dan  adil.  Ini  adalah  prinsip fundamental yang menjadi pilar penting bagi berfungsinya negara hukum dengan baik. Aspek-aspek  berikut  ini  sangat  penting  dalam  mencapai  kepastian  hukum.  Dalam mencapai kepastian hukum tersebut dibutuhkan pembuatan dan penyusunan peraturan perundang-undangan  yang  nantinya  akan  menjadi  langkah  awal  dalam  proses mencapai kepastian hukum tersebut.
Hukum  yang  dicita-citakan  oleh  masyarakat,  tentunya  hukum  yang  dapat menjamin  hak-hak  setiap  manusia  dapat  dipenuhi  tanpa  adanya  diskriminasi  dari pihak-pihak  manapun.  Pemerintah  sebagai  pemangku  kebijakan  publik  seharusnya membuat sebuah peraturan yang seadil-adilnya demi masyarakat.
Tinjauan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa : (Nomor, U. U. (1).)
“membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Perkawinan  tersebut  tidak  dijelaskan  secara jelas  mengenai  larangan  perkawinan    beda    agama.    Selain    itu    tidak    terdapat peraturan    perundang-undangan  yang  secara  rinci  mengatur  mengenai  hal  tersebut. Sehingga  ada  kekosongan  hukum  yang  kemudian  dapat  dimasuki  oleh  Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diperbaiki dengan Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2013 tentang  Administrasi Pendudukan dalam  pasal  35  huruf  a  Undang- Undang  Administrasi Pendudukan  menyatakan  bahwa pencatatan perkawinan yang diatur  dalam  pasal  34  Undang-Undang  Administrasi  Pendudukan  berlaku  juga  bagi perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  Pengadilan.  Dalam  penjelasannya  yang  dimaksud dengan  perkawinan   yang  ditetapkan  oleh  pengadilan  adalah  perkawinan  yang dilakukan antar-umat berbeda agama. Kharisma, B. U. (2023).
Ketentuan  dalam  Undang-Undang  Administrasi  Pendudukan  inilah  yang kemudian  dijadikan  dasar  pertimbangan  bagi  hakim  untuk  memutus  perkara permohonan perkawinan beda agama. Dan dari putusan hakim  yang satu, kemudian dapat  menjadikan  putusan  tersebut  sebagai  dasar  pertimbangan  hakim  untuk memutuskan suatu perkara berikutnya. Mengingat dalam ketentuan  Pasal  10  ayat  (1) Undang-Undang    No.    48    Tahun    2009    tentang    Kekuasaan  Kehakiman      yang berbunyi : Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
“Pengadilan   dilarang   menolak   untuk   memeriksa, mengadili,  dan  memutus suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
Diterbitkannya  SEMA  No  2  Tahun  2023  diharapkan  dapat  mengakhiri polemik mengenai  perkawinan  beda  agama  yang  terjadi  di  Indonesia,  sehingga hakim  tidak lagi   mengabulkan   permohonan   perkawinan   beda   agama   yang diajukan   oleh Pemohon.   Ketentuan Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2006 diubah      dengan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Administrasi Kependudukan Pasal  35  huruf    a    terkait   dengan   masalah    perkawinan   beda agama      menjadi      wewenang  pengadilan      negeri      untuk      memeriksa      dan memutusnya   menjadi   tidak   dapat dilaksanakan. SEMA merupakan petunjuk bagi hakim  peradilan  di  bawah  Mahkamah  Agung      dalam      menjalankan      fungsi pembinaan   dan   pengawasan   sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Para  hakim  wajib  tunduk  pada  SEMA  karena  isi  dari  SEMA  bersifat menerangkan hal yang masih belum jelas atau masih terdapat perbedaan antara teori dan  praktek  dalam  dunia  peradilan.  Petunjuk  tersebut  merupakan  penjelasan  atau penafsiran  peraturan  Undang-undang      agar      dalam      praktek      pengadilan      tidak terjadi   disparitas   dalam memberikan keadilan yang menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum, sebagai salah  satu  ide  dasar  hukum.  Sehingga  sekiranya  dalam peradilan  terdapat suatu disharmoni  dalam  suatu  hal,  Mahkamah  Agung  berwenang membuat    peraturan  sebagai    pelengkap    untuk    mengisi    kekurangan    dan    dapat memberikan  keadilan  dan kepastian hukum. Para  Hakim  wajib  tunduk  pada  SEMA karena  merupakan  kebijakan  internal  dan menurut  fungsinya  diatas  adalah  untuk menjelaskan  perbedaan  antara  teori  dan praktek  yang  ada  di  masyarakat.  Hakim atau  anggota  badan  peradilan  yang  tidak tunduk  pada  SEMA  dapat  dikenai  sanksi berupa  hukuman  disiplin  yang  diberikan oleh  Badan  Pengawas  Mahkamah  Agung.
Hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  12  ayat  3 Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1950 tentang  Susunan,    Kekuasaan    dan    Jalan-Pengadilan  Mahkamah  Agung  Indonesia yang berbunyi:
“Tingkah-laku  perbuatan  (pekerjaan)  pengadilan-pengadilan  tersebut  dan para  hakim  di  pengadilan-pengadilan  itu  diawasi  dengan  cermat  oleh Mahkamah Agung. Guna  kepentingan  jawatan  maka  untuk  itu  Mahkamah Agung    berhak    memberi  peringatan-peringatan,    teguran    dan    petunjuk- petunjuk  yang  dipandang  perlu  dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.”
Hukuman  disipliner  tidak  hanya  diberikan  kepada  hakim,  akan  tetapi  juga dapat  diberikan      kepada      kepaniteraan      dan      bagian      kesekretariatan      yang melanggar. Sedangkan  bagi  Hakim  yang  melanggar  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai Kode  Etik  Hakim.  SEMA  Nomor 2  Tahun  2023  ini  dianggap  dapat  menjadi sebuah  pencerahan terhadap polemik berkepanjangan mengenai perbedaan pendapat terkait perkawinan beda agama. Akan tetapi tidak dapat berhenti di SEMA No.2 Tahun 2023  Perkawinan  beda    agama    masih    menjadi    masalah    selama    UU    Adminduk mengenai    pencatatan  perkawinan  dalam  pasal  35  huruf  a  masih  berlaku  dan pemahaman  masyarakat  atau  penggiat  Hak  Asasi  Manusia  tidak  dapat  dibenturkan dengan ajaran agama.
B. Perkawinan  Beda  Agama  Apabila  Ditinjau  Dari  Sudut  Pandang  Yuridis  dan Sosiologis
Menurut Undang Undang No 1. Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 dinyatakan perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dari pasal ini, tersirat bahwa perkawinan yang berlaku di  Indonesia adalah perkawinan antara pria dan wanita saja.Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak. Setelah perkawinan dilakukan, perkawinan tersebut pun harus dicatatkan, dalam  hal  ini pencatatan di  kantor Urusan Hukum  Agama (KUA) dan Catatan Sipil (Fatoni, S. N., & Rusliana, I, 2019).
Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menetapkan beberapa persyaratan untuk melakukan  perkawinan,  yaitu;  perkawinan  harus  didasarkan  atas  persetujuan  kedua calon mempelai. Bila calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, maka ia harus mendapatkan  izin  kedua  orang  tua  atau  salah  satu  bila  salah  satu  orangtua  sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya. Apabila  kedua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak  mampu  untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali. Orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut diatas atau salah satu atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan  orang  tersebut  dapat  melakukan  izin  perkawinan.  Ketentuan  ini  tidak bertentangan  atau  tidak  diatur  oleh  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya yang bersangkutan. Fatoni (S. N., & Rusliana, I. (2019).
Sementara,  untuk  larangan  kawin,  Undang-Undang  Perkawinan  (Pasal  8) prinsipnya hanya melarang terjadinya perkawinan yang keduanya memiliki hubungan tertentu,  baik  hubungan  sedarah,  semenda,  susunan  atau  hubungan-hubungan  yang dilarang oleh agamnya atau peraturan lain. UU Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama.6 Aspek  agama  menetapkan  tentang  keabsahan  suatu  perkawinan,  sedangkan  aspek formalnya  menyangkut  aspek  administratif,  yaitu  pencatatan  perkawinan.  Menurut UU Perkawinan, kedua  aspek ini harus terpenuhi  keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang negara, tanpa memperhatikan unsur agama,  perkawinan  dianggap  tidak  sah.Sebaliknya,  apabila  perkawinan  dilakukan hanya  memperhatikan  unsur  agama  saja,  tanpa  memperhatikan  atau  mengabaikan Undang-undang (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah.
Wahyono Darmabrata mengungkapkan bahwa, ada 4 cara yang dapat ditempuh oleh pasangan yang ingin menikah dengan agama yang berbeda. Antara lain :
1. Perkawinan dilakukan dengan meminta penetapan pengadilan.
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama.
3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama.
4. Perkawinan dilakukan di luar negri.
Selanjutnya,  perkawinan  beda  agama  merupakan  bentuk  dari sociological jurisprudence dimana  terdapat  kecenderungan  masyarakat  keluar  dari  hukum  yang berlaku.  Hukum  yang  selama  ini  terbentuk  melalui  moral  serta  nilai  yang  berlaku dalam  masyarakat,  namun  pada  kenyataannya  dilanggar  sendiri  oleh  masyarakat. Terdapat gradasi moral pada aspek hukum Indonesia yang berpeluang menimbulkan dampak negatif, baik secara individu, kelompok, maupun kenegaraan (Surahman, S, 2022).
Dalam pandangan psikologi, perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan beberapa  gangguan  perilaku,  salah  satunya  adalah  resiliensi,  dimana  ia  merupakan kecenderungan kemampuan seseorang dalam menghadapi atau melalui suatu masalah (Rachmadhani & Herdiana, 2021). Resiliensi sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:  stres;  faktor  protektif;  faktor  resiko;  kemampuan  koping  dan  kompetensi individu. Selain itu terdapat tantangan yang dihadapi isteri dalam menjalani hubungan perkawinan beda agama. Sementara itu dalam sudut pandang sosiologi,  perkawinan beda agama merupakan bentuk kesadaran kolektif yang diakibatkan adanya hubungan organik  individu  dalam  masyarakat  (Dakhi,  2019).  Dalam  masyarakat  organik, perkawinan  beda  agama  bersifat  mekanik,  dalam  arti  melibatkan  keputusan masyarakat, dan tidak hanya individu  yang akan menjalani perkawinan. Masyarakat
ikut  “memutuskan”  apa  yang  seharusnya  ada  dalam  sebuah  perkawinan,  termasuk pertimbangan  beda  agama  mempelai.  Sedangkan  dalam  pandangan  antropologi, perkawinan beda agama terjadi atas pertimbangan berbagai pendapat yang ada dalam masyarakat. Seorang individu menerima segala informasi yang ada dalam masyarakat hingga akhirnya menentukan secara individu pula apa yang akan diputuskan (Fatimah et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa individu belajar dari berbagai pengalaman individu  lain  yang  melakukan  perkawinan  beda  agama,  termasuk  menyadari sepenuhnya potensi konflik dan kondisi dilematis yang dapat terjadi.

## Kesimpulan
Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 memiliki tujuan  mengakhiri  polemik  seputar  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  dengan mengubah  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006.  Perubahan  ini mengalihkan  wewenang  pemeriksaan  dan  keputusan  perkawinan  beda  agama  ke pengadilan negeri, bertujuan memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan pasti serta mencegah  interpretasi  yang  beragam  dari  hakim.  Perkawinan  dianggap  sah  jika  sesuai dengan  hukum  agama  atau  kepercayaan  para  pihak,  dan  harus  dicatatkan  di  Kantor Urusan Hukum Agama (KUA) dan Catatan Sipil. Undang-Undang Perkawinan mengatur persyaratan  dan  larangan  tertentu,  termasuk  kemungkinan  izin  dari  pengadilan  dalam situasi  tertentu.  Penting  untuk  memahami  bahwa  perkawinan  beda  agama  memiliki dampak  sosial,  moral,  psikologis,  dan  sosiologis  yang  perlu  diperhatikan,  dan  dapat menimbulkan tantangan dan konflik bagi pasangan dan masyarakat secara keseluruhan.

## BIBLIOGRAFI
Kharisma, B. U. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?. Journal of Scientech Research and Development, 5(1), 477-482.
Fatoni,  S.  N.,  &  Rusliana,  I.  (2019).  Pernikahan  Beda  Agama  Menurut  Tokoh  Lintas Agama di Kota Bandung. Varia Hukum , 1 (1), 95-114.
Surahman,  S.  (2022).  Perkawinan  Beda  Agama  Itu  Boleh  (?). Jurnal  Multidisiplin Madani , 2 (4), 1711-1720.
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ps. 28 E ayat (1).
Shalilah, Fithriatus. Sosiologi Hukum . Depok : Raja Grafindo, 2017.
Muntoha. Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 . Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013.
Alfin,  Aidil.  dan  Busro,  “Nikah  Siri  Dalam  Tinjauan  Hukum  Teoritis  Dan  Sosiologi Hukum Islam Indonesia”, Jurnal Kajian  Hukum Islam : Al-Manahij , Volume  IX No. 1, Juni 2017.
Asir,  Ahmad.  “Agama  dan  Fungsinya  Dalam  Kehidupan  Umat  Manusia”, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam , Vol. 1 No. 1, Februari 2014.
Cahyadi,  Irwan  Adi.  “Kedudukan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Dalam Hukum Positif di Indonesia”, Media Neliti 2014.
Fatoni, Siti Nur dan Iu Rusliana. “Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung”, Varia Hukum , Volume 1, Nomor 1, 1 Januari 2019.
Hukum  Online,  “Empat  Cara  Penyelundupan  Hukum  Bagi  Pasangan  Beda  Agama”,
https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi- pasangan-beda-agama-hol15655/ , diakses pada 10 November 2023.
KBBI Daring sv, “Tinjauan”, https://kbbi.web.id/tinjau, diakses pada 1 November 2023.
Kharisma,  Bintang  Ulya.  “Surat  Edaran  Mahkamah    Agung    (Sema)Nomor  2    Tahun 2023,  Akhir  Dari  Polemik  Perkawinan  Beda  Agama?”, Journal  of  Scientech Research and Development , Volume 5, Issue 1, June 2023.
Munawar, Azam. “Data Fakta Angka Pernikahan Beda Agama dari Tahun ke Tahun”,
https://www.melansir.com/news/8499528788/data-fakta-angka-pernikahan-beda- agama-dari-tahun-ke-tahun, diakses pada 31 Oktober 2023.
Munawaro, Nafiatul. “Bolehkan Nikah Beda Agama di  Indonesia?" " Ini Hukumnya”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/nikah-beda-agama-cl290/, diakses pada 31 Oktober 2023.
Surahman,  Susilo.  “Marriages  Of  Different  Religions  Can  Be?”, Jurnal  Multidisiplin Madani (MUDIMA) , Vol.2, No.4, 2022.

## Copyright holder:
Lerick Wasito, Zahirul Hadi, Yenny Febrianty, Mahipal (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: