## Kedaulatan Pangan dan Kepemimpinan
Oleh:
Sutarto Alimoeso

## RINGKASAN
Pemikiran tentang kedaulatan pangan untuk kedaulatan negara menjadi suatu tema yang sangat penting dan fundamental bagi kita semua dalam menghadapi situasi bangsa dan dunia saat ini maupun dimasa mendatang. Selama ini, eksplorasi sumber daya alam tanpa diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia menjadikan bangsa kita kurang memiliki kualitas pembangunan yang baik. Menurut Sampumo (2007), agar bangsa ini dapat memiliki keunggulan daya saing maka perlu membangun knowledge- basedeconomy dimana pembangunan harus dilakukan bertumpu pada keandalan human capital dengan mengelola kekayaan alam (resource) secara berkelanjutan.
Perdebatan terus menerus tanpa alur pikir (framework) yang sistematis menjadi semakin "memprihatinkan", apalagi dengan pemberlakuan otonomi daerah saat ini belum memberikan cerminan atas pengelolaan pemerintahan yang lebih baik. Daerah masih didominasi ekskalasi' perebutan kekuasaan" daripada ekskalasi peningkatan pelayanan bagi publik. Kepemimpinan (leadership) menjadi sangat mendesak (urgent) dan menjadi suatu syarat keharusan dalam menjawab kedaulatan pangan sekaligus kedaulatan negara.
Kedaulatan pangan dicerminkan dengan kriteria (tiga pilar) sebagai berikut 1) politik pangan tidak berorientasi harga murah (harus sesuai dengan mekanisme pasar-mar/cef oriented); 2) pengelolaan usaha pertanian yang berorientasi keunggulan daya saing (competitive advantage); dan 3) pemenuhan pangan berorientasi pada kemampuan daya beli (ability to pay). Pada masa mendatang, tantangan pemenuhan pangan adalah terjadinya pegeseran selera (Tungkot Sipayung, 2008) sebagai berikut a) menurunnya konsumsi beras per kapita; b) meningkatnya konsumsi gandum per kapita; c) meningkatnya konsumi produk pertanian sub-tropis seperti sayuran, buah, daging, dan susu; d) meningkatnya konsumsi pangan dengan berbagai atribut modern yang mendorong food service industry (Piangli menyebut ini sebagai westernization of diets atau globalisasi diet).
Dinamisasi masyarakat ke arah modernisasi (manusia modem bukan manusia kebarat-baratan) memerlukan pemimpin-pemimpin yang baik. Ciri-ciri masyarakat modern adalah 1) orientasinya ke depan, 2) terbuka, 3) komunikatif, 4) adaptif terhadap perubahan, 5) berkeswadayaan tinggi, 6) menerima adanya keragaman, 7) selalu mengembangkan diri, 8) tahu "apa" yang ia butuhkan dan "bagaimana" mendapatkannya, serta 9) berani mengambil resiko (Slamet, 2002 dalam Infointernet, 2008). Untuk itu, pemimpin yang baik harus memiliki sistem nilai dan visi (pathfinding), kemampuan penyelaras (aligning), pemberdaya (empowerment), serta kekuatan melakukan perbaikan (recondition).
PANGAN 69
Pengetahuan harus dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan fungsi teknologi ke setiap struktur produksi yakni jumlah (quantity), mutu (quality), kontinyuitas (continiuty), nilaitambah (value added), dan daya saing (competitive). Dengan era globalisasi ekonomi saat ini, kondisi perdagangan ditandai dengan tingginya kompetisi dan cepatnya informasi, menyebabkan keunggulan daya saing saat ini hanya bersifat tidak konstan atau bersifat sementara (transitory) sehingga pemimpin masa depan harus mampu melakukan penciptaan nilai (value creation) untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

## I. PENDAHULUAN
Pemikiran tentang kedaulatan pangan untuk kedaulatan negara menjadi suatu tema yang sangat penting dan fundamental bagi semua dalam menghadapi situasi bangsa dan dunia saat ini maupun pada masa mendatang.
Jika dilihat lebih jauh ke belakang, pertanian telah menjadi penting sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini. Namun seiring dengan perjalanan waktu, peranan pertanian mengalami pergeseran (transformasi) nilai yaitu dahulu hanya didominasi sebagai sumber pangan dan pakan; saat ini telah menjadi lebih beragam yakni sebagai sumber pangan dan pakan, sumber bahan baku energi (energi alternatif), sumber bahan baku industri lainnya, serta instrumen bagi stabilisasi perekonomian suatu negara (antara lain instrumen mengatasi pengangguran dan kemiskinan maupun sumber peningkatan pendapatan dan devisa bagi negara) dan bahkan stabilisasi politik. Bagi Indonesia, dengan sumber daya alam yang memadai seharusnya sektor pertanian menjadi sektor unggulan (as a leading sector), akan tetapi dalam kenyataannya sektor pertanian sering termarjinalisasi.
Selama ini, eksplorasi sumberdaya alam tanpa diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia menjadikan bangsa Indonesia kurang memiliki kualitas pembangunan yang baik. Wajar saja, jika saat ini para pelaku usaha sering "terkejuf ketika ada gangguan/ tekanan global maupun regional (khususnya bagi petani yang menjadi produsen namun sekaligus konsumen murni/nef consumer). Hal ini terjadi karena paradigma pembangunan nasional masih dijalankan
70 PANGAN
secara setengah hati (diskriminasi bagi sektor pertanian). Kondisi ini menjadi semakin parah ketika pemerintah tidak mampu memberikan periindungan yang baik bagi pelaku usaha dan masyarakatnya dalam menghadapi persaingan global. Sebagai gambaran, peletakan nilai sektor pertanian bagi negara maju dilakukan dalam kerangka "melindungi" antara lain melalui pemberian berbagai fasilitasi (stimulus) berupa bunga kredityang rendah, insentif dan subsidi/bantuan, sampai pada kebijakan proteksi. Peran negara dalam arti pemerintah (goverment) semakin penting dalam membangun daya saing global (Michael Porter, 1998 dan Michael Connors, 1997 dalam Riant Nugroho, 2003), diterjemahkan dengan baik oleh negara-negara maju untuk mengendalikan sistem perdagangan global. Menurut Sampurno (2007), agar bangsa ini dapat memiliki keunggulan daya saing maka perlu membangun knowledge-based economy dimana pembangunan harus dilakukan bertumpu pada keandalan human capital dengan mengelola kekayaan alam (resource) secara berkelanjutan.
Dengan paradigma inilah, negara-negara maju membangun ekonominya secara tepat. Negara-negara maju menjadikan sektor pertanian menjadi strategis dan fundamental bagi eksistensi kedaulatan mereka (sektor pertanian dijadikan fondasi pembangunan mereka dengan kesadaran sumber pangan hanya dapat diperoleh dari sektor pertanian). Ketidakpedulian negara-negara tertentu di bidang pertanian menimbulkan ketergan tungan atas pangan dan kemudian menjadi sumber "keruntuhan" atas eksistensi negara tersebut, baik kerusuhan (chaos) maupun perpecahan.
Akhir-akhir ini, dunia mengalami krisis atas pangan maupun energi, Hiruk pikuk atas krisis pangan dan energi menjadi isu yang dibahas secara intensif di berbagai forum. Harga pangan melonjak tajam (beras mencapai ± 1 dollar US$/kg dan minyak bumi pernah mencapai ± 147 USS/barrel (Juli 2008) sehingga menimbulkan kepanikan bagi semua negara. Dalam dua tahun terakhir ini, setiap negara (khususnya produsen) berusaha untuk meminimalisasi efek krisis pangan dan energi tersebut dengan berbagai cara antara lain mendorong peningkatan produksi, mendorong diversifikasi, dan membatasi ekspor.
Perlu disadari bahwa apapun penyebab dari situasi tersebut, penyelesaiannya harus demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perdebatan terus menerus tanpa alur pikir (framework) yang sistematis menjadi semakin "memprihatinkan", apalagi dengan pemberlakuan otonomi daerah saat ini belum memberikan cerminan atas pengelolaan pemerintahan yang lebih baik. Daerah masih didominasi ekskalasi "perebutan kekuasaan" daripada ekskalasi peningkatan pelayanan bagi publik. Bangsa ini juga semakin lupa untuk bekerja bersama-sama dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih mandiri, sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan amanat UUD 1945. Determinasi peran sebagai pengamat malah mengaburkan kekurangmampuan negara/pemerintah dalam menciptakan pelaku usaha dan pelaku agen pemberdaya yang handal. Disamping itu juga perlu sesegera mungkin untuk menata ulang peranan dan cita-cita bersama sehingga tercipta keserasian dan integrasi yang akseleratif dalam membangun bangsa ini.
Titik kritisnya adalah kepemimpinan (leadership). Topik ini menjadi sangat mendesak (urgent) dan menjadi suatu syarat keharusan dalam menjawab kedaulatan pangan sekaligus kedaulatan negara di masa mendatang.

## II. PERSPEKTIF KEDAULATAN PANGAN
Filosofi yang harus dipegang adalah negara menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
Edisi No. 52/XVII/Oktober-Desember''2008
tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (UUD 1945 pasal 28A ayat 1). Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama (hakiki), karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu, sekaligus sebagai komponen dasar untuk membentuk sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Pangan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 12 tahun 1996 tentang Pangan). Jaminan terhadap pemenuhan hak tersebut secara eksplisit ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dimana setiap orang berhak atas standar hidup yang layak baginya dan keluarganya atas pangan serta bebas dari kelaparan.
Konteks diatas belum memberikan perspektifpengertian kedaulatan pangan (food reliance) karena masih belum utuh. Perbedaan pandangan atas kedaulatan pangan, ketahanan pangan (food security), dan kemandirian pangan secara terus menerus berlangsung diantara pemangku kepentingan (stakeholders) bangsa ini sehingga penggunaan salah satu kata tersebut dapat menimbulkan "perdebatan dahsyat atau kecurigaan".
Kedaulatan pangan merupakan identitas sekaligus cita-cita. Secara harfiah, pengertian kedaulatan pangan adalah bebas intervensi dari negara asing dalam memenuhi pangan bagi rakyatnya; sedangkan ketahanan pangan adalah terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Kemandirian pangan adalah kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh
POLA PIKIR ( MINDSET) TIGA PILAR KEDAULATAN PANGAN Gambar 1. Tiga Pilar Kedaulatan Pangan
penduduknya memperoleh pangan yang cukup baik jumlah maupun kelayakan mutunya, aman dan halal yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Bila dicermati dengan pola pikir yang jernih, ketiga hal tersebut merupakan suatu hubungan yang integratif dimana kemandirian merupakan "jargon produksi dalam negeri" dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus kedaulatan pangan nasional.
Kemandirian hanya berbicara pada satu subsistem ketahanan pangan yaitu keter sediaan produksi dalam negeri (subsistem lainnya; distribusi dan konsumsi). Keter sediaan produksi dalam negeri berkaitan dengan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berproduksi dalam jumlah dan mutu sesuai kebutuhan, tetapi harus mampu menjamin kehidupannya. Swasem- bada produksi (self sufficiency) menjadi motor dalam mewujudkan kemandirian pangan. Sementara itu, kemampuan aksesbilitas masyarakat (keterjangkauan ke titik pasokan dan kemampuan daya beli) dalam memenuhi pangan baginya menjadi hal lain dari
kemandirian pangan. Karena itu, kriteria/' orientasi pangan yang berdaulat adalah 1) politik pangan tidak berorietansi harga murah (harus sesuai dengan mekanisme pasar- market oriented)); 2) pengelolaan usaha pertanian yang berorientasi keunggulan daya saing (competitive advantage); dan 3) pemenuhan pangan berorientasi pada kemampuan daya beli atau ability to pay (Sutarto, 2008). Ini yang disebut dengan Tiga Pilar (Trilogi) Kedaulatan Pangan.
Selama ini, ketahanan pangan hanya membicarakan aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi (ini sangat beraroma pada kepentingan konsumen) tanpa memperhati- kan posisi produsen pangan.
Pada dasarnya, yang menjadi persoalan bagi bangsa adalah relasi dari setiap persepsi diatas tidak pernah dijadikan suatu konsep yang baku sebagai dasar pola pikir dan pola tindak bersama (common platform) dan dirumuskan dengan menetapkan tolok ukur keberhasilan (critical success factors) yang sistematis, jelas dan terukur. Di sinilah perlunya dirumuskan hubungan persepsi diatas secara bersama-sama. Negara ini

## PAKAN

## SEKTOR PERTANIAN

## Tanaman Pangan
Hortikultura Perkebunan
* Peternakan
Perikanan & Kelautan
Kehutanan
ENERGI (bio-fuel)
M M Pangan Olahan m t m a m m B B B
Gambar 2. Ruang Lingkup Peranan Sektor Pertanian
Edisi No. 52/XVIL'Oktober-Desember/2008
*[ PANGAN ] PANGAN 73
harus mampu melakukan terobosan penyelesaian (breakthrough) menjadi rumusan detail. Memang hal ini memeriukan kemampuan analisis yang komprehensif dan visioner, kerja keras, ketekunan, serta melibatkan pemangku kepentingan yang banyak, namun dokumen tersebut sangat berguna sebagai landasan bagi terciptanya kedaulatan pangan berkelanjutan.
Perangkap pangan (food trap) dari negara maju dan kapitalis global tidak sekedar penguasaan sarana produksi namun bergerak sangat jauh antara lain menguasai produk- produk pangan serta distribusi, tempat penjualan (bisnis ritel), dan pengakusisian aset-aset perusahaan nasional yang telah memiliki produk unggulan (brand product). Pola bisnis dengan integrasi vertikal ini menjadi sangat mengkhawatirkan.
Setidaknya ada beberapa komoditas yang dikuasai secara berlebihan yakni jagung, gandum, kedelai, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, mentega, dan susu. Dan tidak mustahil jika suatu saat komoditas lain juga mereka kuasai melalui jaringan penelitian dan pengembangan yang mereka miliki.
Untuk itu, pertanyaan yang perlu dijawab antara lain 1) apa isu yang berkembang dan ke arah mana pemenuhan pangan kita di masa mendatang serta 2) bagaimana tiga pilar bergerak untuk memberikan terobosan yang
bernilai.

## III. ISU
STRATEGIS DAN ARAH
PEMENUHAN PANGAN DI MASA

## MENDATANG
Isu strategis yang berkembang berkaitan dengan pangan ke depan antara lain a) kemiskinan dan kelaparan; b) ketidakadilan atau ketidakberpihakan; dan c) ketidakmampuan bersaing (importasi bahan pangan). Isu diatas akan bermuara pada kemampuan memperoleh pangan dengan konsekuensi jika itu membesar adalah "loss generation dan keruntuhan sebagai bangsa'.
Kenapa bisa terjadi? Jawabannya adalah karena jumlah penduduk yang berada di wilayah pangan sangat besar (masyarakat pedesaan/pertanian).
Untuk itu, sektor pertanian harus dilihat dalam arti luas yakni terdiri dari subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor petemakan, subsektor perikanan dan kelautan, dan subsektor kehutanan. Harus disepakati bahwa peranan sektor pertanian menjadi penting dan fundamental untuk membangun bangsa besar yakni meliputi sumber pemenuhan kebutuhan bagi manusia dan bahan baku industri, sumber pendapatan dan kesempatan kerja, sumber devisa bagi negara, serta instrumen ekonomi dan politik bagi pemerintah dalam melakukan stabilisasi.
Secara eksplisit, peranan subsektor tanaman pangan menjadi lebih "menarik" dibandingkan dengan subsektor pertanian lainnya karena pertama, tanaman pangan menjadi sumber pangan utama (karbohidrat dan protein) baik dalam bentuk langsung maupun olahan; kedua tanaman pangan dapat menjadi sumber bahan baku pakan (petemakan dan perikanan ) yang kemudian menjadi sumber pangan; ketiga, tanaman pangan memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber energi alternatif, dan keempat, tanaman pangan dapat menjadi subsitusi pangan lainnya (susu kedelai sebagai pengganti susu sapi). Untuk itu,
pengetahuan tentang peranan dan karakteristik sektor pertanian secara komprehensif menjadi penting dalam
mempertajam pengelolaan pemenuhan pangan di masa mendatang. Menurut rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII (2004), pangan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 1) pangan nabati dan 2) pangan hewani. Jenis pangan nabati meliputi padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur-sayuran dan buah- buahan, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, serta gula; sedangkan pangan hewani meliputi daging, telur, susu dan ikan. Penekanan bahan pangan sebagai utama, subsitusi dan komplemen harus dirumuskan dan dijadikan sebagai gerakan yang sistematis dan konsisten. Pilihannya sudah sangat jelas bila kebutuhan protein tidak dapat dipenuhi dari pangan hewani maka solusinya adalah hanya mengoptimalkan pangan nabati yang
memiliki fungsi yang sama dengan pangan hewani tersebut, dan seterusnya. Memang konsekuensinya adalah pemerintah harus mengembangkan regulasi untuk memberikan jaminan kepastian usaha.
Indonesia sering disebut negara agraris namun perlakuan terhadap sektor pertanian sering dianak-tirikan. Bila dilihat dari sudut potensi yang dimiliki, Indonesia memiliki 1) luas daratan yang cukup besar (1,9 juta km2; baru dimanfaatkan 0,2 km2 atau 11,3% untuk pertanian); 2) jumlah sumber daya manusia yang cukup besar (228 juta jiwa); 3) keragaman sumber daya hayati yang cukup banyak (biodiversity); 4) tata letak Indonesia berada pada poros strategis diantara negara Malaysia, Singapura, Brunei Darrussalam, Timor Leste, Filipina, Papua Nugini, dan Australia: 5) iklim tropis yang kondusif untuk merencanakan sistem produksi yang lebih teratur. Keunggulan komparatif (comparative advantage) iniakan menjadi kurang berarti jika produk-produk yang dihasilkan tidak kompetitif dengan produk-produk negara lain. Untuk itu, pengelolaan usaha melalui sistem agribisnis perlu didorong sehingga karakteristik produk primer pertanian yang mudah rusak (perishable), beragam kualitas dan kuantitas (variability), bulky, dan risiko fluktuasi harga yang cukup tinggi dapat ditransformasi menjadi keunggulan bersaing (Bungaran Saragih dalam Siswono, et.al, 2004).
Bila dicermati komposisi konsumsi Pola Pangan Harapan Ideal adalah Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.000 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) 52 gram/ kap/hari. Rekomendasi Angka Kecukupan Energi meliputi padi-padian 1.000 kkal/kap/ hari, umbi-umbian 120 kkal/kap/hari, kacang- kacangan 100 kkal/kap/hari, sayur-sayuran dan buah-buahan 120 kkal/kap/hari, minyak dan lemak 200 kkal/kap/hari, buah/biji berminyak60 kkal/kap/hari, gula 100 kkal/kap/ hari, serta Iain-Iain 60 kkal/kap/hari; sedangkan pangan hewani 240 kkal/kap/hari.
Dalam konteks ketersediaan, AKE 2.200 kkal/ kap/hari dan AKP 57 gram/kap/hari. Secara konsep, pangan yang ideal memang harus berbasis Diversifikasi Pangan namun hal ini belum dapat diimplementasikan secara baik danterarah.

## IV. ANALISA SITUASI PANGAN

## BERBASIS TANAMAN PANGAN
Analisis terhadap situasi pangan yang dipaparkan pada Pra-2 Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi bulan Juni 2008 menunjukkan bahwa masalah ketahanan pangan pada saat ini lebih disebabkan oleh rendahnya akses pangan sebagian penduduk, khususnya rumah tangga miskin (Ahmad Suryana dan Ning Pribadi, 2008). Rata-rata ketersediaan energi pada tahun 2007 sebesar 3.035 kkal/kapita/hari dan protein 80,33 gram/
kapita/hari. Angka ini menunjukkan
Tabel 1. Ketersediaan Energi dan Protein Untuk Dikonsumsikan tahun 2004-2008
Tahun Energi (kal/kap/hari) Protein (gram/kap/hari) Nabati Hewani Total 2004 3005 63.15 13,07 76,22 2005 2919 64,53 12,26 76,79 2006 2959 64,50 13,34 77,84 2007 3040 66,18 14,45 80,63 2008 3145 69,02 14,26 83,28 Pertumbuhan 1,17 2,25 Sumber : Neraca Bahan Makanan. diolah Keterangan : Tahun 2007 Edisi No. 52/XVII/Oktober-Desember/2008 PANGAN 75
Kelompok :angan Ta'un 2105 Tahun 2005 "aiun2007 PPH Nasiona Gram Energi % 3to! Gram Energ S Skor Gram :-=:: % Skor Grail Energi •h Skor
AKG PPH
AKG PPH AKG PPH
JK3 PPH 1. ParJ-Padiar 319,1 ~ z 6',2 25,0 316,0 Put 6',2 25,0 316,6 1244 62.2 25.1 275 ioo: 50,0 25 2. Uubkmta 60,0 73 3,6 1,8 68,8 61 3,1 1,5 53,0 :< 3,1
100 120 6.0 25 3. Pangan h=wani 87.4 139 7,0 13.9 819 w 6.5 12,9 30,8 155 Is- 15,5 150 240 12,3 24 1 Miriyak dar .erak 22,4 199 9,9 5,0 221 196 9.8 4,9 23,0 203 10.1 5,:' 20 200 10,0 5 13uah'3ji tcirvaf 9; 51 2,6 10 8,2 45 2,2 1,0 8,8 « 2,3 1,0 10 60 3,0 • 5. Kasawj-kacarigari 25,: 6' 3,4 67 253 66 3,3 6,6 11,1 73 3,6 ti 3b 100 :,0 10 7. Gull 29,5 99 3,0 25 243 89 4,4 2,2 26,2 96 4,6 2,4
30 100 5,0 2,: 6. Sayur Mutual) 2234 S3 V 23,3 204,7 83 4,2 20,8 2:1.7 IN 5,0 25,1 250 120 6,0 32 9 Lain-ai' 48.E 35 1.8 00 404 33 1,7 M 507 35 1,8 0.0 0 :C 50 0 Total 1 59,6 1,93 96,3 2,02 ior 2.000 130 Sk:rPPH 79,1 74,9 82,8 100
Sumber
: Susenas 1999, 2002, 2005 dan 2006: BPS diolah Pusat KKP-BKP
Keterangan : Angka Kecukupan Energi 2000 kkal/kap/hari (Widya Karya Pangan dan Gizi VIII, 2004)
Energi
: dalam kkal
Gram : untuk berat jenis pangan menurut kelompok AKG : Angka Kecukupan Gizi
ketersediaan telah melebihi kebutuhan energi sebesar 2.000 kkal/kapita/hari dan protein 52 gram/kapita/hari. Melihat data tersebut, memang terjadi kesenjangan (gap) dalam pemenuhan bagi setiap rumah tangga akibat dari ketidakmampuan daya beli (perbedaan struktur pendapatan).
Selain itu, beberapa kesimpulan yang perlu digarisbawahi dari situasi pangan saat ini adalah 1) konsumsi energi penduduk Indonesia pada tahun 2007 sebesar 2.015 kkal/kapita/hari, meningkat dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar 1.996 kkal/kapita/ hari dan bahkan telah melebihi AKE, begitu juga dengan konsumsi protein meningkat dari 55,37 gram/kapita/hari pada tahun 2005 menjadi 57,65 gram/kapita/hari; 2) terjadi perbaikan tingkat kemiskinan di Indonesia dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 15,4% pada tahun 2008, sekalipun pencapaian ini masih jauh dari komitmen Indonesia terhadap target MDG-s yakni untuk menurunkan kemiskinan menjadi setengahnya pada tahun 2015; 3) kualitas konsumsi mengalami peningkatan dimana pada tahun 2005 sebesar 79,1 menjadi 82,6 pada tahun 2007 (skor Pola Pangan Harapan ideal 100); 4) komposisi konsumsi antar kelompok pangan reiatif tidak mengalami perubahan, kelompok padi-padian
76 PANGAN

## masih mendominasi (61,7% pada tahun 2007)
bahkan melebihi skor idealnya (50%) sementara kelompok umbi-umbian baru mencapai 3,1% pada tahun 2007 (skor idealnya 6%).
Uraian diatas merefleksikan bahwa di satu sisi, budaya pangan masih sangat kental dengan beras (padi), kelompok umbi-umbian kurang diminati karena masih dipandang inferior. Di sisi lain, semakin banyak mengkonsumsi masyarakat produk berbasis gandum. Keadaan ini harus dicermati, jika tidak, budaya pangan akan menjadi penghalang bagi kedaulatan pangan di masa mendatang karena setiap tahunnya terindikasi konsumsi terigu berasal gandum semakin meningkat (tahun 2006 kontribusi terigu- sumber pangan karbohidrat sebesar 13,7% menjadi 18,9% pada tahun 2007). Memang merubah pola makan jutaan penduduk tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi melalui penghargaan atas budaya yang ada dan makanan khas masing-masing daerah, dapat mengurangi ketergantungan atas produk pangan berbahan gandum (Sutarto dalam AgriSwara, 2008). Keyakinan (belief) atas budaya (culture) sendiri harus ditumbuhkembangkan menjadi instrumen strategis (ini mungkin lebih dasyhat dari biaya
Edisi No. 52/XVII/Oktober-Desember/2008
promosi yang dikeluarkan perusahaan- perusahaan raksasa tersebut).
Dominannya konsumsi beras dan gandum selama ini sebagai akibat dari kebijakan pangan yang salah antara lain 1) tolok ukur keberhasilan pembangunan pertanian bermodus pada beras serta 2) harga pangan khususnya beras dan gandum berorientasi murah (selalu dijadikan sebagai instrumen pengendali inflasi).

## V. TIGA PILAR KEDAULATAN PANGAN
Memang pencapaian kedaulatan pangan Indonesia tidak bisa hanya berpatok pada kinerja produksi (ketersediaan) semata tetapi juga ketidakmampuan masyarakat dalam menjangkau pangan (daya beli) dan ketergantungan terhadap sumber pangan (daya saing). Satu hal yang aneh adalah produsen pangan (petani/peternak didominasi pelaku usaha gurem) yang selalu uring- uringan ketika terjadi gejolak pangan.
Sementara itu, dalam konteks bisnis (usaha), pertarungan pemenuhan kebutuhan pangan akan bergerak pada penciptaan "rasa" yakni enak dan/atau nyaman (Sutarto, 2008) serta pemenuhan nutrisi (food nutrition) secara seimbang. Ini diperkuat oleh analisis Tungkot Sipayung (2008) bahwa pergeseran selera proyeksi ke depan (tahun 2050) meliputi 1) menurunnya konsumsi beras per kapita; 2) meningkatnya konsumsi gandum per kapita; 3) meningkatnya konsumsi produk pertanian sub-tropis seperti sayuran, buah, daging, dan susu: 4) meningkatnya konsumsi pangan dengan berbagai atribut modern yang mendorong food service industry (Piangli menyebut ini sebagai westernization of diets atau globalisasi diet).
Daya tarik (magnet) gaya hidup berkelas menjadi "bahaya" utama dalam mendorong pertumbuhan produksi berbasis sumber daya lokal (produk primer maupun produk olahan). Orang desa akan mengalami perubahan pola pikir (mindset) tentang kebutuhan pangannya dengan menganggap "komoditas pangan asing menjadi simbol status dan hidup sehat". Jika ini bergeser dengan cepat maka semakin lengkaplah "ketidakmampuan untuk bersaing" dengan negara-negara lain. Negara-negara
Edisi No. 52/XVII/Oktober-Desember/2008

## raksasa akan menggunakan perusahaan
multinasionalnya (multinational corporations/ MNCs) selalu bergerak dibalik isu per dagangan global, kesehatan, dan lingkungan hidup yang berkualitas.
Percaturan global harus dapat dimanfaatkan untuk memperkuat eksistensi bangsa dengan membangun kembali karakter bangsa (nation character building) dengan jargon mencintai produk Indonesia. "Jargon mencintai produk Indonesia" telah sering didengungkan, hanya dalam pelaksanaannya cenderung tidak konsekuen, konsisten, dan berkelanjutan. Tanpa itu, Indonesia akan semakin cacat untuk mengaku sebagai bangsa yang besar. Sebenarnya tidak perlu takui dengan kapitalisasi asing namun sebagai suatu bangsa harus mampu berdiri sebagai pesaing (kompetitor) dari kapitalisme itu
sendiri.
Titik masuk (entry point) bagi penciptaan karakter bangsa yang berdaulat adalah bagaimana memetakan tantangan serta menyusun kerangka visi pembangunan secara komprehensif dan strategis. Tantangan pemenuhan pangan nasional ke depan (khususnya subsektor tanaman pangan) meliputi tantangan makro dan mikro. Sedangkan visi ke depan adalah "Membangun Kedaulatan Pangan Berkelanjutan" secara konsekuen dan konsisten.
Tantangan makro terdiri dari 1) peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi (1,3% per tahun): 2) ketersediaan lahan semakin berkurang akibat alih fungsi lahan (konversi) dan degradasi lahan; 3) terjadinya fragmentasi lahan akibat sistem warisan; 4) kompetisi pemanfaatan komoditas untuk pangan dan untuk energi dan bahan baku industri lainnya; 5) infrastruktur pertanian yang kurang memadai, khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan air (water); 6) terjadinya perubahan iklim (climate change) akibat pemanasan global (global warming): 7) inovasi dan adopsi teknologi budidaya cenderung stagnan akibat lemahnya sistem research and development yang ada; 8) perubahan perilaku konsumen Indonesia dan persaingan produk olahan berbahan baku impor akibat budaya pangan yang salah dan teknologi pengolahan
PANGAN 77
produk berbasis sumber daya lokal yang lemah; 9) ketergantungan yang tinggi atas bahan baku dan produk sarana produksi dari negara lain; 10) pengelolaan sistem cadangan pangan berbasis daerah dalam kerangka cadangan nasional, serta 11) penentuan prioritas pembangunan daerah oleh pimpinan wilayah.
Tantangan mikro meliputi 1) pelaku usaha didominasi skala usaha "gurem" dan masih cenderung karena urusan warisan dan/ atau tidak ada pilihan pekerjaan; 2) pengelolaan usaha belum mempertimbang kan faktor bisnis dan musim; 3) posisi tawar petani masih rendah terhadap harga produksi, akses perolehan nilai tambah, dan akses sumber permodalan; 4) tata niaga produksi masih tidak berkembang dan cenderung dikuasai oleh pelaku tertentu dengan mengandalkan modal yang besar (sistem ijon; inilah yang disebut imperialisme dari bangsa sendiri).
Visi "Membangun Kedaulatan Pangan Berkelanjutan" yang konsekuen dan konsisten telah menjawab perbedaan pandangan (persepsi) diantara masyarakat. Misi yang perlu ditumbuhkembangkan adalah 1) meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan usaha yang layak dan berdaya saing; 2) mendorong pemenuhan pangan berbasis sumber daya lokal; 3) mendorong sektor pertanian sebagai motor penggerak pembangunan khususnya di pedesaan. Strategi yang perlu dirumuskan adalah Pertumbuhan dan Integrasi Produksi Sumber Daya Lokal berbasis Industri Pengolahan dan Kompetisi Global.
Kebijakan yang perlu ditumbuh kembangkan adalah memperkuat 1) kedudukan petani dalam memperoleh pendapatan sesuai dengan mekanisme pasar (harga yang layak); 2) mengembangkan usaha dengan orientasi daya saing; dan 3) mengembangkan pemenuhan pangan karena kemampuan daya beli masyarakat. Tiga pilar ini harus dibangun dengan baik sehingga produsen pangan (petani/peternak gurem) tidak berada di pihak yang selalu kalah. Rekonstruksi usaha bagi pelaku gurem harus menjadi prioritas dengan pemberian berbagai
fasilitasi (insentif/bantuan/subsidi/teknologi) dan penciptaan (design) kesempatan. Harus diingat bahwa negara maju melakukan hal ini secara besar-besaran.
Terminologi diatas sudah sangat jelas dan tegas, pemanfaatan pengetahuan menjadi sangat penting untuk menggerakkan fungsi teknologi ke setiap struktur produksi yakni jumlah (quantity), mutu (quality), kontinyuitas (continiuty), nilai tambah (value added), dan daya saing (competitive). Harga tidak perlu diperdebatkan karena jika daya beli masyarakat mampu maka tidak ada persoalan asalkan pangan tersedia di pasar. Namun jika ada sebagian orang yang tidak mampu, mari mereka harus dibangunkan melalui penciptaan lapangan kerja yang layak. Memang kedepan, sebagian masyarakat pedesaan harus didorong untuk keluar dari subsistem budidaya (on-farm) tetapi mereka harus diberikan ruang untuk bekerja di subsistem lain (hulu dan hilir) atau di sektor ekonomi lainnya tanpa melakukan migrasi ke kota (urbanisasi). Inilah yang tidak pernah diuraikan secara gamblang sehingga seringkali terjebak pada diktum-diktum yang parsial. Trend saat ini menjadi pelajaran penting bagi untuk memantapkan kembali regulasi-regulasi (kebijakan) yang ada.
Kedaulatan Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan dengan memantapkan kembali tolok ukur sistem ketahanan pangan khususnya ketersediaan produksi dalam negeri dan sistem budidaya/produksi. Hal ini memberikan konsekuensi perlunya aturan atau regulasi mengenai pola usaha produksi. diversifikasi berbasis sumberdaya lokal, serta tata niaga/struktur pemasaran hasil yang lebih adil dan saling menguntungkan. Dalam merencanakan sistem produksi komoditas berdasarkan potensi wilayah pengembangan dan sistem distribusi pangan antar wilayah, pemerintah akan semakin lebih mendorong pola usaha produksi dengan menitikberatkan kelayakan skala ekonomi usaha (economic of scale). Bagi daerah yang didominasi pemilikan lahan sempit (seperti Pulau Jawa), pengembangan usahatani dapat dilakukan dengan penggabungan pengelolaan atau manajemen berupa corporate farming system.
Kemudian bagi petani pemilik lahan diarahkan untuk bekerja/berusaha di luar on-farm dengan cara mengembangkan industri dan jasa berbasis pertanian di wilayah mereka.
Untuk memacu kinerja sistem ketahanan pangan ke depan diperlukan sesegera mungkin beberapa regulasi atau kebijakan utama antara lain 1) kebijakan perlindungan lahan pertanian; 2) kebijakan proteksi komoditas pangan; 3) kebijakan diversifikasi pangan; 4) kebijakan pengembangan kawasan pertanian (agribisnis) baik di lahan eksisting maupun potensial; 5) kebijakan pengelolaan cadangan pangan berbasis daerah; 6) kebijakan industri berbasis sumber daya pertanian dan pedesaan. serta 7) kebijakan insentif bagi daerah penyangga pangan. Seharusnya hal ini dirumuskan secepatnya untuk memberikan ruang yang lebih kreatif (creation) bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

## VI. TANTANGAN KEPEMIMPINAN DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN

## PANGAN
Menurut Gatot Widayanto (2008), mengulas tentang gambaran masa depan didorong oleh keingintahuan atas wujud masa depan itu. Untuk itu, pola pikir (mind set) menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi perubahan dan mengeksplorasi gambaran masa depan lebih lanjut. Ini merupakan kunci utama, namun pola pikir akan semakin berpengaruh jika kepemimpinan (leadership) dapat berjalan secara efektif (effective) dan berkesinambungan (sustainable).
Era otonomi daerah (setelah dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999, yang telah diubah menjadi UU No. 32 tahun 2004): menampilkan pemerintah daerah menjadi lokomotif dalam melaksanakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan. Hal ini semakin dipertegas dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Menurut Mochtar (Kompas, 2008), kini pembangunan keyakinan (confidence building) merupakan hal utama; membuat
Edisi No. 52/XVIL/'Oktober-Desember.'2008
bangsa ini menjadi yakin pada diri sendiri, menjadi mampu berbuat sesuatu, sehingga tidak terjebak pada lingkaran persoalan yang ada tanpa ada terobosan. Pembangunan kepercayaan diri tersebut berpulang pada keberadaan seorang pemimpin (negara manapun memang memerlukan pemimpin sebagai navigator).
Dalam Riant Nugroho (2003), kepemimpinan adalah isu abadi manusia dan kemanusiaan. Louis Allen (1964) mengemukakan, the great question of our times is how to reconcile and integrate human effort so people everywhere can work good and not their common disaster. The answer largerly upon the capabilities of leaders in all positions in all segments of society. Artinya, pemimpin pada akhirnya yang menentukan apakah sebuah bangsa menjadi besar atau kerdil. Harus disadari bahwa kehadiran pemimpin yang visioner dan transformatif dapat melakukan perubahan yang sangat besar. Kehadiran pemimpin tersebut harus berada di semua simpul/tingkatan organisasi baik di pemerintah, organisasi usaha, dan kelompok pemberdaya. Untuk mencetak kader-kader pemimpin tadi, tentunya sangat diperlukan suatu wahana pendidikan yang memadai.
Dinamisasi masyarakat ke arah modemisasi (manusia modern bukan manusia kebarat-baratan) memerlukan pemimpin- pemimpin yang baik. Ciri-ciri masyarakat modern adalah 1) orientasinya ke depan, 2) terbuka, 3) komunikatif, 4) adaptif terhadap perubahan, 5) berkeswadayaan tinggi, 6) menerima adanya keragaman, 7) selalu mengembangkan diri, 8) tahu "apa" yang ia butuhkan dan "bagaimana" mendapatkannya, serta 9) berani mengambil resiko (Slamet, 2002 dalam Infointernet, 2008). Untuk itu, pemimpin yang baik harus memiliki sistem nilai dan visi (pathfinding), kemampuan penyelaras (aligning), pemberdaya (empowerment), serta kekuatan melakukan perbaikan (recondition).
Berangkat dari konteks diatas, peranan dan fungsi penelitian dan pengembangan (baik yang dimiliki pemerintah maupun perguruan tinggi) dianggap kurang
PANGAN 79
memberikan kontribusi (stagnasi) bagi persoalan krisis pangan yang terjadi saat ini. Satu sisi, hal ini kurang benar karena anggaran yang dialokasikan sangat kecil namun di sisi lain, penggemukan kelembagaan penelitian dan pengembangan memberikan ruang untuk tidak fokus. Hal ini semakin berat ketika hubungan koordinasi antar institusi dan struktur pemerintahan tidak berjalan dengan baik (tidak sinergis). Menurut Arif Satria dalam Jurnal Nasional (2008), bahwa secara makro riset bukanlah merupakan wilayah otonom tetapi merupakan bagian dari desain besar kebijakan pembangunan ekonomi yang merupakan wilayah politik; dan secara mikro riset pangan dihadapkan pada masalah tata kelola (governance), yakni bagaimana relasi antara pemerintah, perguruan tinggi, petani, dan swasta bisa berlangsung secara seimbang dan sinergis.
Harus disepakati bahwa fungsi penelitian dan pengembangan akan menjadi fondasi bagi keberlanjutan kedaulatan pangan di negeri ini,tanpa mengesampingkan eksistensi fungsi lain. Terobosan teknologi dan restrukturisasi organisasi (birokrasi, usaha, maupun perguruan tinggi) diperlukan untuk memacu sistem produksi (jumlah, mutu, kontinyuitas, nilai tambah, dan daya saing) sekaligus mendorong peluang usaha-usaha baru. Untuk itu, harus disusun bersama sebagai road map (peta jalan) untuk mengembangkan sistem produksi, sehingga bangsa Indonesia bukan lagi dicap sebagai bangsa kuli. Memang perubahan selalu membawa konsekuensi yang "menyenangkan maupun menyakitkan", namun komitmen menjadi bangsa besar dan negara agraris harus dibangun diatas rasa tersebut. Beberapa hal yang menjadi pusat perhatian sekaligus upaya perbaikan ke depan antara lain a) merancang struktur birokrasi yang komprehensif berbasis sistem agribisnis; b) mengembalikan fungsi penyuluh dibawah kendali fungsi komoditas; c) mendorong pola- pola kemitraan usaha; serta d) mendorong relasi riset yang lebih baik (perguruan tinggi, litbang pemerintah, petani, dan dinas pemerintah daerah).
Dengan era globalisasi ekonomi saat ini, kondisi perdagangan ditandai dengan tingginya kompetisi dan cepatnya informasi, menyebabkan keunggulan daya saing saat ini hanya bersifat tidak konstan atau bersifat sementara (transitory). Penciptaan nilai (value creation) kedaulatan pangan harus berdiri pada tiga pilar (disebut trilogi kedaulatan pangan) yaitu 1) politik pangan tidak berorietansi harga murah; 2) pengelolaan usaha pertanian yang berorientasi keunggulan daya saing; dan 3) pemenuhan pangan berorientasi pada kemampuan daya beli.
Perguruan tinggi harus hadir mengisi ruang kosong yang tidak dapat dilakukan oleh
unsur/institusi manapun dengan
menghasilkan lulusan
yang mampu (excellence) baik kemampuan akademik, profesional, kecendekiawanan, dan memahami risiko. Keinginan membangun knowledge- based economy, memerlukan investasi jangka panjang pada pendidikan (perguruan tinggi), selain membangun kapabilitas inovasi, modernisasi struktur informasi, dan menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk transaksi pasar (Sampurno, 2007).
Memang saat ini diperlukan sumberdaya manusia untuk ikut memperdalam struktur industri agribisnis baik sebagai pelaku usaha, peneliti maupun agen pemberdaya. Menurut Bungaran Saragih dalam Siswono, et.al.
(2004), struktur industri agribisnis meliputi hulu (baik perbenihan, agro-kimia, maupun agro- otomotif), on-farm (usahatani), dan hilir (pengolahan baik produk antaralintermediate product, produk semi akhir/semi-finished product, maupun produk akh\rlfinal product).

## VII. PENUTUP
Kegagalan dalam mewujudkan diversifikasi pangan saat ini merupakan situasi yang memprihatinkan walaupun saat ini Indonesia telah mampu untuk swasembada beras. Fokus terhadap beras harus dikurangi karena penekanan pangan di masa mendatang bukan hanya beras. Dalam jangka lima sampai sepuluh tahun mendatang, dengan peningkatan jumlah penduduk yang
tinggi, produksi komoditas tertentu (padi, daging, dan susu) sulit untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia.
Pemantapan visi yang lebih membumi dan sentuhan perubahan yang komprehensif dengan memanfaatkan sumber daya lokal menjadi sangat penting. Inilah saatnya bangsa ini memerlukan kepemimpinan yang transformatif di setiap bidang maupun sektor untuk menggerakkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) sehingga tercipta sinergitas kepentingan.
Intermediasi bagi petani (usahatani kecil) perlu didorong melalui peningkatan kapasitas SDM dan adopsi pemanfaatan teknologi. Selain itu, fenomena pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat paradoks harus menjadi perhatian, dimana masyarakat dengan penghasilan reiatif kecil memiliki anak lebih banyak daripada masyarakat dengan penghasilan reiatif besar. Pemenuhan pangan dengan hanya mengandalkan komoditas tertentu (khususnya beras) akan menjadi "bumerang" bagi kedaulatan pangan di masa mendatang. Momentum ini harus digunakan untuk merefleksikan semua proses pembangunan yang telah dijalani sehingga Indonesia dapat bangkit sebagai bangsa yang besar dan berdaulat.
Realitas atas suatu pemikiran menjadi sangat bernilai jika pemikiran tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kehidupan bangsa dan negara. Pemimpin yang mampu menerobos suatu kebiasaan akan menjadi "unik" bagi lingkungannya, namun dengan memberikan perubahan-perubahan besar dan memiliki keinginan untuk selalu memperbaiki (improve) kembali atas kesalahan yang timbul; menjadikan pemimpin tersebut akan diingat dengan baik. Dengan semangat sebagai bangsa besar. terobosan-terobosan yang mengutamakan masyarakat harus berani
untuk dilakukan.
Edisi No. 52/XVIL'Oktober-Desember/2008

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2006. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009. Dewan Ketahanan Pangan.
Jakarta. Anonim. 2007. Statistik Pertanian 2007. Departemen
Pertanian. Jakarta. Anonim. 2007. Revitalisasi Pertanian.
Departemen Pertanian Jakarta. Anonim. 2007. Rencana Strategis Departemen Pertanian 2005-2009. Departemen Pertanian.
Jakarta. Anonim. 2007. Instrumen dan Indikator: Implementasi
Kesepakatan Gubernur/Ketua
Dewan Ketahanan Pangan Provinsi. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.
AgriSwara. 2008. Dalam Negeri Tercukupi, Negara Jiran pun Dilirik. AgriSwara, Edisi 4 buan Juli-Agustus 2008. Alimoeso, Sutarto. 2008 Ketahanan Pangan Nasional: Antara Harapan dan Kenyataan. Makalah disampaikan pada Pameran Agrinex di Jakarta, bulan Maret 2008.
(2008). Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional. Makalah disampaikan pada Lokakarya Gematek Utama di Padang, bulan Juni 2008. 2008. Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional Makalah disampaikan pada Sidang Pleno ISEI XIII di Lombok, bulan Juli 2008 2008. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). Makalah disampaikan pada Pekan Padi Nasional, bulan
Juli 2008. 2008. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produksi Kedelai Nasional Menuju Swasembada Produksi. Makalah disampaikan pada Lokakarya Kedelai Nasional, Kerjasama Peragi dan Universitas Brawijaya di Malang, bulan Juli 2008. 2008. Pencapaian Produksi Tahun 2008, Proyeksi Produksi Tahun 2009 serta Penyiapan Sarana Produksi. Makalah disampaikan pada Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah di Semarang. bulan Agustus 2008 Anggoro, Udhoro Kasih. 2008. Kebijakan dan Strategi P2BN: Peran Penyuluh dalam Sistem Usaha Pertanian (Agribisnis). Makalah ini disampaikan pada Pertemuan Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota di
Batam, Juli 2008. Arifin, Bustanul. 2004. Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia. Penerbit Kompas. Jakarta. De Bono, Edward. 2007. Revolusi Berpikir. Mizan Pustaka. Bandung. Infointernet. 2008. Persepsi dan Kepemimpinan. Jakarta. Jurnal Indonesia. Riset Pangan dan Politik Pembangunan. edisi 9 September 2008. Kompas. 2008. Proyek Milenium: Mengantisipasi Kegagalan Negara Rl. edisi 8 Agustus 2008.
Maskun, H. Sumitro. 1993. Pembangunan Masyarakat Desa (Asas, Kebijaksanaan, dan Manajemen). Media Widya Mandala. Yogyakarta.
Media Indonesia. 2008. Sudah Merunduk Padi Tidak Jua Berisi, edisi tanggal 8 September 2008. Nugroho, Riant. 2003 Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Elex Media Komputindo. Jakarta. Robinson, William I., et.al. 2003. Hantu Neoliberalisme. C-BOOKS Jakarta. Sampurno. 2000. Knowledge-Based Economy: Sumber Keunggulan Daya Saing. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Sedarmayanti.
2004.
Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua. Mandar Maju. Bandung. Seputar Indonesia. 2008. Menuju Ketahanan Pangan di Tanah Air. edisi 5 September 2008. Sinar Tani. 2008. Editorial; Perangkap Pangan dan Penelitian Kampus, edisi 9 September 2008. Sipayung, Tungkot. 2008 Perkembangan Mutakhir Pasar Pangan Dunia dan Proyeksi 2050 (Sebuah Tulisan). Rudang Consultants. Jakarta. Siswono Yudo Husodo, et.al. 2004. Pertanian Mandiri; Pandangan Strategis Para Pakar untuk Kemajuan Pertanian Indonesia. Penebar Swadaya. Jakarta. Suryana, Ahmad dan Ning Pribadi. 2008. Meningkatkan Keterjangkauan Menuju Ketahanan Pangan. Makalah yang disampaikan pada Acara Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi IX.
Jakarta. Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik untuk Pemimpin Berwawasan Internasional. Balairung & Co Yogyakarta. Widayanto, Gatot. 2008. Jhon Naisbitt: Mind Set. Tulisan diperoleh dari Internet. Jakarta.

## BIODATAPENULIS
Sutarto Alimoesodo, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian
82
PANGAN