## Upaya Pemerintah Medorong Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Bontang Barat

## Andi Ilham

## Abstract
The  community  participation  in  development  planning  in  the District of West Bontang not achieve optimal results or be able to support  the  accelerated  development  of  the  region.  Yet  the government's  efforts  to  encourage  community  participation  can bring  changes  to  increase  participation,  but  the  changes  are  not fully  participate  in  the  community  to  support  the  accelerated development.  It  can  be  seen  from  the  results  of  the  discussion  on sub focus research shows that community participation in terms of development  planning  has  pretty  good  indication.  It  can  be  seen from  his  involvement  in  passing  over  the  proposed  program  and discussion  of  proposed  social  programs  in  the  field  of  economic activity,  pengkatan  quality  of  human  resources  and  infrastructure activities  has  shown  pretty  good  indication.  Community participation in terms of the execution of the development has been pretty  good  indication.  It  can  be  seen  from  public  involvement  in implementing the program have been made in  the work plan.  and community  participation  in  terms  of  development  control,  it  is quite effective indication. It can be seen from public involvement in monitoring the activities in the field of economic relations, human resources and infrastructure, including quite effective.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  merupakan  suatu  arah  atau  rangkaian  usaha  pertumbuhan dan  perubahan  yang  berencana  dan  dilakukan  oleh  suatu  bangsa,  negara  dan pemerintahan  secara  sadar  menuju  modernitas  dalam  rangka  pembinaan  bangsa Pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  meliputi  seluruh  aspek kehidupan bangsa dan negara, dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan  Pencasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945,  yaitu  pemba-ngunan manusia  seutuhnya, baik secara materiil dan   moril.
Keberhasilan  pembangunan  nasional  yang  dicapai  selama  ini  telah mengalami perubahan dan peningkatan, meski demikian belum mentuh ke seluruh lapisan  masyarakat,  bahkan  masih  menimbulkan  kesenjangan  terutama  bagi kehidupan  masyarakat  pedalaman  dan  perbatasan  dengan  perkotaan.  Terutama dalam  hal  mendapatkan  peme-nuhan  kebutuhan  justru    masyarakt  perbatas-an/ pedalaman  masih  jauh  dari  harapan.  Meskipun  pemerintah  telah  melakukan
berbagai  upaya  tetapi  belum  mampu  menja-wab  semua  persoalan  yang  dihadapi masyarakat,  justru  masih  menyisakan  perso-alan  yang  krusial  bagi  kehidupan masyarakat.
Berbicara  tentang  pembangunan  tentunya  tidak  terlepas  dari  berbagai faktor  yang  mempengaruhi,  dan  salah  satunya  faktor  sumber  daya  manusia. Menempatkan  faktor  sumber  daya  manusia  sebagai  deter-minan  penting  dalam proses pembangunan, karena kedudukannya bukan hanya  sebagai faktor produksi yang  hanya  dapat  digerakkan,  tetapi  faktor  manusia  memiliki  keunggulan  dari pada faktor produksi lainnya, yaitu mampu meng-gerakkan semua potensi sumber daya  organisasi.  Pentingnya  sumber  daya  manusia  dalam  proses  pembangunan ditandai  oleh  peran  dan  fungsinya  sebagai  penggerak  dan  perencana  sekaligus penentu arah terhadap tujuan organisasi.
Berkenaan  dengan  proses  pemba-ngunan,  selain  ditentukan  oleh  faktor sumber  daya  aparatur  tetapi  juga  tidak  terlepas  dari  peranserta  masyarakat,  ini berarti  tugas  pembangunan  bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah semata  tetapi  juga  diperlukan  partisipasi  masya-rakat.  Sebagaimana  yang dikemukakan    Siagian  (1998  :  22)  bahwa  :  “tugas  pemba-ngunan  merupakan tanggung  jawab  bersama  suatu  bangsa,  tugas  tersebut  tidak  memung-kinkan diserahkan sepenuhnya pada peme-rintah saja, tetapi juga diperlukan keterlibat-an dan kerjasama dengan masyarakat.
Berdasarkan pendapat di atas menunjukkan bahwa pembangunan merupa- kan perpaduan  yang melibatkan kehendak pemerintah dan partisipasi masyarakat atau  yang  disebut  dengan  istilah  pembangunan  berbasis  partisipasi..  Konsep pembangunan  berbasis  partisipasi  masyarakat  tercermin  oleh decentralisation  of autority sebagai-mana yang dikembangkan sekarang ini melalui otonomi daerah. Untuk  mengiringi  pelaksanaan  otono-mi  daerah  dalam  rangka  percepatan pembangunan  maka  perlu  adanya  partisipasi  masyarakat  yang  lebih  besar  dalam menentukan  rencana  strategis  yang  dapat  dijadikan  sandaran  untuk  percepatan pemba-ngunan, yaitu mulai membuat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengem-bangannya.  Dengan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembangunan  ada kecenderungan  hasil  pembangunan  akan  lebih  efektif  dan  akan  membawa perubahan bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah  kecamatan  Bontang  Barat  sebagai  satuan  kerja  perangkat daerah (SKPD), seiring dengan upaya pemerintah kota Bontang dalam percepatan pemba-ngunan  maka  upaya  yang  dilakukan  adalah  meningkatkan  partisipasi masyarakat  untuk  mendukung  program-program  sebagaimana  yang  ditentukan dalam  visi  dan  misi,  yaitu  ”Terwujudnya  Pelayanan  Prima  dan  Pemberdayaan Masyarakat yang Berke-lanjutan”.
Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat di Kecamatan Bontang Barat, mengingat    belum  semua  warga  /  penduduk  di  wilayah  tersebut    berpartisipasi dalam mendukung program  yang telah dibuat sehingga percepatan pembangunan belum  mencapai  hasil  yang  optimal.  Dari  hasil  observasi  awal  menunjukkan rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  menyebabkan  beberapa permasalahan baru yang muncul dimasyarakat pola pemimpin pada suatu lembaga pemerintahan  yang  ada  di  wilayah  tersebut,  organisasi  pemerintahan  maupun swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang kurang mengembangkan dan
berperan aktif dalam pembangunan, sumber daya manusia yang kurang dan belum mampu  secara  produktif  berpartisipasi  dalam    pembangunan,  sehingga  menuntut beberapa  pihak  untuk  lebih  serius  menanggapi  dan  menangani  permasalahan tersebut,  salah  satunya  adalah  lembaga  pemerintahan  yang  ada  di  Kecamatan Bontang Barat
Diharapkan  dengan  berbagai  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dapat menum-buhkan partisipasi masyarakat dalam mendu-kung percepatan pembangunan.  Dalam  hal  ini  partisipasi  masyarakat  merupakan  pilihan  strategis, untuk menjawab konsep pembangunan yang berbasis partisipasi. Meski demikian tidak  cukup  mengandalkan  partisipasi  masyarakat  tetapi  perlu  adanya  dukungan anggaran  yang  memadai,  terutama  anggaran  yang  disediakan  pemerintah,  dan dana yang diperoleh dari partisipasi masya-rakat dapat berjalan selaras.
Berdasarkan problem statement di atas mendorong penulis tertairik untuk mengkaji  lebih  mendalam,  sehingga  dapat  diketahui  fenomena  yang  terjadi terutama  upaya  pemerintah  Kecamatan  Bontang  Barat  dalam  menumbuhkan partisipasi  untuk  mendukung  perencanaan  pembangunan  di  wilayah  tersebut. Disamping  itu  dapat  diketahui  mengenai  faktor-faktor  yang  mendukung  dan menghambat  upaya  pemerintah  dalam  percepatan  pembangunan  di  wilayah tersebut.

## Konsep Pembangunan
Dari  berbagai  teori  pertumbuhan  ekonomi  modern  intinya  dapat  dibagi menjadi  dua  yakni  :  1)  menekankan  penting-nya  akumulasi  modal  dan  2) peningkatan  kualitas  dan  investasi  sumber  daya  manusia.  Harrod  -  Domar menyatakan  pertumbuhan  ekonomi  akan  ditentukan  oleh  dua  unsur  pokok  yaitu tingkat tabungan (investasi) dan produktivitas kapital ( Dalam Kartasasmita 1997 ;11). Namun dalam model pertumbuhan neo klasik memasukkan unsur teknologi yang  diyakini  akan  berpengaruh  dalam  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  ( Solow, 1957 dan Kartasasmita 1997 ; 11 ). Salah satu harapan dari atau anggapan aliran teori pertumbuhan akan dapat dinikmati masyarakat sampai dilapisan paling bawah,  namun  pengalaman  pembangunan  menunjukkan  bahwa  rakyat  dilapisan paling bawah tidak senantiasa menikmati kucuran hasil pembangunan seperti yang diharapkan, bahkan dibanyak negara kesenjangan yang melebar.
Goulet  (1997)  mengkaji  falsafah  etika  pembangunan  yang  menyatakan pemba-ngunan  harus  dihasilkan  1)  Terciptanya  solidaritas  baru  yang  mendorong pemba-ngunan  yang  berakar  dari  bawah  (  Grass  rots  oriented  ),  2)  memelihara keberagaman  budaya  dan  lingkungan  dan  3)  menjunjung  tinggi  martabat  serta kebebasan  manusia  dan  masyarakat,  karena  itu  dalam  kaitan  bangunan  yang berkeadilan berkembang konsep pembangunan yang berpusat rakyat.
(Kartasasmita,  1997;17)  menyatakan  bahwa  paradigma  ini  memberikan  oeran kepada  individu  bukan  sebagai  obyek,  melainkan  sebagai  pelaku  yang menetapkan  tujuan,  mengendalikan  sumber  daya  dan  meng-arahkan  proses  yang mempengaruhi kehidupannya, dengan demikian pembangunan yang berpusat pada rakyat  menghargai  dan  mempertimbangkan  prakarsa  rakyat  dan  kekhasan setempat.
Paradigma  terakhir  dalam  pembangunan  sosial  adalah  paradigma  pemba- ngunan  manusia.  Tujuan  utama  pemba-ngunan  adalah  menciptakan  suatu  ling- kungan yang memungkinkan masyarakat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan berumur panjang. Dengan demikian tujuan pokok pembangunan menurut  Ul Haq  (1995)  adalah  memperluas  pilihan  -  pilihan  manusia  yang  mencakup, Pertama pembentukan kemampuan / kapabilitas manusia yang diwujudkan dalam bentuk  kesehatan,  keahlian  yang  meningkatkan  dan kedua penggunaan kemampuan yang telah dipunyai untuk bekerja, menikmati kehidupan atau untuk aktif  dalam  kegiatan  kebudayaan,  sosial  dan  politik.  Paradigma  pembangunan manusia  yang  bersifat  biolistik  ini  mempunyai  empat  unsur  penting  yaitu:  1) peningkatan aktivitas, 2) pemerataan kesempatan, 3) kesinambungan pembangunan, 4) pemberdayaan manusia.

## Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Konsep  pemberdayaan  ini  merupakan  upaya  mencari  bentuk  konsep pernbangunan  yang  idiil  setelah  berbagai  paradigma  pembangunan  sebelurnnya belum  dapat  memenuhi  harapan  sebagian  besar  umat  manusia  dimuka  bumi. Dimulai  dengan teori  pertumbuhan ekonomi sejak abad 18  yang dicetuskan oleh Adam Smith (1779) yang menyatakan bahwa proses pertumbuhan diawali apabila perekonomian  mampu  melakukan  pembagian  kerja (division  of  labour) dengan meningkatkan  produktivitas  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  pendapatan (Kartasasmita,  1997  :  10).  Dengan  demikian  konsep  pemberdayaan  merupakan paradigma  terakhir  dari  konsep  pembangunan  manusia  yang  kemuncul-annya disebabkan  oleh  karena  adanya  dua  permasalahan  yakni  kegagalan  dan  harapan, yaitu  gagalnya  model-model  pembangunan  ekonomi  dalam  menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan  yang berkelanjutan dengan harapan-harapan adanya  alternatif  pembangunan  yang  memasukkan  nilai-nilai  demokrasi, persamaan  gender,  persamaan  antar  generasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang memadai  (Friedman,  1992  ;  167).  Pemberdayaan  masyarakat  pada  hakekatnya adalah  nilai  kolektif  dari  pemberdayaan  individu  yang  merupakan  individu  yang merupakan  cermin  dari  nilai-nilai  kolektif  dan  moral.  Konsep  pemberdayaan sebagai suatu konsep alternatif pembangunan pada intinya memberi tekanan yang berlandas  pada  sumber  daya  pribadi,  Iangsung  (melalui  partisipasi),  demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung ( Friedmann, 1992 ; 168). Berbagai  pandangan  yang  berkembang  dalam  teori  pembangunan,  baik  dibidang administrasi,  menempatkan  masyarakat  atau  rakyat  sebagai  pusat  perhatian  dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan. Dengan kata lain masyarakat tidak hanya  merupakan  sebagai  obyek  tetapi  sebagia  subyek,  pelaku  pembangunan. (Sumodiningrat, 1997 ; 162).
Seiring  dengan  keberhasilan  pembangunan  yang  ditujukan  oleh  berbagai statistik  pembangunan,  terutama  membaik-nya  indikator  kesehjateraan  rakyat, dijumpai  kesenjangan  yang  belum  secara  tuntas  dapat  dipecahkan.  Rakyat didaerah  pedesaan  dan  kawasan  terpencil  hidup  didunia  lain  yang  sangat terbelakang  dan  belum  tersentuh  boleh  kehidupan  modern.  Karena  itu  upaya mengatasi  kesenjangan  dilakukan  dengan  memelihara  momentum  dan menyebarkan  pertumbuhan  ekonomi.  Sumodiningrat  (  1997  ;  164)  mengatakan
strategi  pembangun-an  seperti  itu  punyai  dua  arah,  1)  memberi  peluang  agar sektor  dan  masyarakat  modern  dapat  tetap  maju,  oleh  karena  kemajuannya dibutuhkan  untuk  membangun  bangsa  keseluruhan,  2)  Memberikan  perhatian yang lebih banyak dengan mempersiapkan lapisan masyarakat yang tertinggal dan hidup  diluar  atau  pinggiran  jalur  kehidupan  modern  dan  strategi  ini  perlu dikembangkan agar rakyat papan bawah dibantu untuk lebih berdaya.
Memberdayakan  masyarakat  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  harkat  dan martabat  lapisan  masyarakat  untuk  melepaskan  diri  dari  perangkap  kemiskinan dan  keterbelakangan  dengan  meningkatkan  kemampuan  dan  kemandirian masyarakat.  Sedangkan  pemberdayaan  adalah  upaya  untuk  membangun  daya masyarakat  dengan  mendorong,  memberikan  motivasi,  dan  membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (Sumodiningrat, 1997; 167). Karena itu untuk memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui 3 jurusan :
1. Menciptakan  suasana  atau  iklim  yang  memungkinkan  potensi  masyarakat berkembang  dengan  memperkenankan  bahwa  setiap  masyarakat  memiliki potensi ( berdaya) untuk berkembang.
2. Memperkuat  potensi  atau  daya  yang  dimiliki  masyarakat  (empowering) dengan  penyediaan  input  (masukan)  serta  pembukaan  akses  kepada  berbagai peluang  yang  akan  membuat  masyarakat  menjadi  makin    berdaya  dalam memanfaatkan peluang.
3. Melindungi  masyarakat  dalam  proses  pemberdayaan  harus  dicegah  yang lemah menjadi bertambah lemah ( Sumodingrat, 1997 ; 165).
Dengan demikian untuk menciptakan suatu masyarakat  yang berdaya, perlu adanya  pemihakan  kepada  pertumbuhan  ekonomi  kerakyatan  yang  diarahkan secara  langsung  pada  akses  rakyat  kepada  sumberdaya  pembangunan  disertai pencip-taan    peluang-peluang  bagi  masyarakat  dilapisan  bawah  untuk berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan,  sehingga  mampu  mengatasi  kondisi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi.
Mas'oed  (1994;32)  mengatakan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  adalah sebagai  upaya  memberdayakan    atau  kekuatan  kepada  masyarakat,  dalam  upaya ini harus dilakukan dengan berbagai pendekatan, terutama melalui pendidikan dan pelatihan.
Ternyata kebanyakan pejabat tidak menyadari makna sepenuhnya dari istilah pemberdayaan  partisipasi,  sebagian  disebab-kan  oleh  belum  adanya  konsep operasional  mengenai  pemberdayaan  yang  disesuaikan  dengan  situasi  di Indonesia.  Dalam  era  reformasi  masyarakat  perlu  didorong  untuk  mengorganisir diri  mereka  sendiri  sesuai  dengan  keinginan  dan  prakarsa  mereka.  Kebebasan akan melahirkan lebih banyak kelompok sosial dengan banyak fungsi yang secara langsung berasal dari kepentingan dan sifat keras suatu kelompok atau  tradisi dan sifat khas masyarakat setempat.
Salah  satu  aspek  penting  dan  tantangan  yang  akan  dihadapi  dalam  upaya pemberdayaan  masyarakat  melalui  partisipasi  dalam  pembangunan  adalah kesadaran  dan  rasa  kebersamaan  serta  kepedulian  masya-rakat  terhadap  kondisi dan  perkembangan  yang  terjadi  dalam  suatu  wilayah.  Sebuah  intansi pemerintahan,  swasta  dan  organisasi  kemasyarakatan  lainnya  kedepannya  akan
dihadapkan pada sebuah tantangan yang beraneka ragam dan sekaligus menuntut kepada arahan dan pengelolaan  yang semakin  efisien, efektif dan produktif serta profesional.
Untuk  mewujudkan  situasi  demikian  perlu  meningkatkan  sumber  daya manusia dan meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat bahwa keberhasilan suatu  pembangunan  bukan  hanya  tanggung  jawab  pemerintah,  swasta  maupun sebuah organisasi saja yang berperan dalam suatu perencanaan, pengorganisasian, pengaktuali-sasian/pelaksanaan  dan  controling  /  pengawasan  akan  tetapi masyarakat melalui partisipasinya juga sangat di  perlukan. Berarti bahwa sebuah kebijakan  dan  langkah-langkah  apa  apapun  yang  dirumuskan  dan  diambil  dalam suatu keputusan dalam  mengelola sumber daya manusia haruslah mengutamakan pember-dayaan  masyarakat  dalam  pencapaian  berbagai  jenis  tujuan  yang  telah ditetapkan demi tercapainya keberhasilan suatu lembaga atau organisasi.
Selanjutnya  oleh  Mubyarto  (1993)  menyatakan  bahwa  pemberdayaan  lebih berupa  tindakan-tindakan  yang  kongkrit  yang  dapat  meningkatkan  kemampuan sumber-sumber  daya  manusia  dan  kelem-bagaan.  Selain  itu  praktek pemberdayaan adalah merupakan upaya membuka pengertian atau kesadaran yang lebih luas tentang hak dan kewajiban politik, ekonomi, social, budaya dan hukurn. Oleh karena itu, dalam Era Otonomi Daerah yang telah memberikan peluang dan kesempatan  bagi  daerah  untuk  menentukan  perjalanan  arah  pembangunan  yang lebih  baik.  Untuk  itu,  peran  Pemerintah  Daerah  sangat  strategis  didalam mendukung  keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagaimana  yang diamanatkan  oleh  undang-undang  nomor  32  Tahun  2004  tentang  pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Namun  hal  tersebut  dalam  implementasi masih terdapat kepincangan terhadap undang-undang yang telah mengamanatkannya.

## Partisipasi Masyarakat
Dalam  setiap  pelaksanaan  perencanaan  pembangunan,  peranan  masyarakat sangat menentukan terhadap keberhasilan dan kesinambungan pembangunan yang diinginkan.  Hal  ini  erat  kaitan  dengan  kondisi  dan  situasi  masyarakat  yang bersangkutan,  hanya  masyarakat  itu  sendiri  yang  mengetahui  kebutuhan pembangunan  yang  perlu  diprioritaskan.  Demikian  pula  partisipasi  masyarakat dalam  suatu  rencana  pembangunan  harus  sudah  dimulai  sejak  saat  perencanaan, kemudian pelaksanaan dan seterusnya pemeliharaan.
Partisipasi masyarakat adalah sebuah proses yang mungkin membawa kewe- nangan,  yang  menurut  Heller  (1995  ;659)  menggambarkan  sebagai  berikut:  " Partisipasi masyarakat sebagai sebuah proses dimana individu ambil bagian dalam pembuatan  keputusan  terhadap  suatu  lembaga,  program  dan  lingkungan  yang mempengaruhinya. Ia menggambarkan dua bentuk partisipasi yaitu: 1) partisipasi gass  root  menunjuk  pada  pergerakan  organisasi  dan  social  diajukan  oleh masyarakat  yang  memilih  metode  dan  tujuan  mereka,  2)  Partisipasi Government Mandated (resmi),  dimana  partisipai  masyarakat  meliputi  keperluan  yang  sah yang  telah  ada  memberikan  kesempatan  bagi  masukkan  masyarakat  kedalam sebuah kebijaksanaan pengoperasian oleh sebuah agen pemerin-tahan".
Kemudian  Conyers  (1994  :  154)  menyebutkan  terdapat  tiga  alasan  utama mengapa  partisipasi  masyarakat  mempunyai  sifat  yang  penting  yaitu:  "Pertama partisipasi  masyarakat  merupakan  suatu  alat  guna  memperoleh  suatu  informasi mengenai  kondisi,  kebutuhan,  dan  sikap  masyarakat  yang  tanpa  kehadirannya, program  pembangunan  serta  proyek-proyek  akan  gagal.  Kedua,  yaitu  bahwa masyarakat  akan  lebih  mempercayai  proyek  atau  program  pembangunan  jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan, dan perencanaannya, karena akan lebih mengetahui  seluk  beluk  proyek  tersebut,  alasan  yang  ketiga,  yang  mendorong adanya  partisipasi  umum  dibanyak  negara  karena  timbul  anggapan  bahwa merupakan  suatu  hak  demokrasi  bila  masyarakat  dilibatkan  dalam  pembangunan masyarakat itu sendiri
Dusseldorp (dalam Slamet 1993; 10) membuat klasifikasi dari berbagai tipe partisipasi  yang  didasari  pada  sembilan  dasar  yang  antara  satu  sama  lain  jarang terpisahkan  dalam  banyak  hal  mengidentifikasi  suatu  kegiatan  partisipasi  yang sama  dari  sembilan  type  yang  ada.  Dalam  setiap  klasifikasi  menunjukkan  dua macam  partisipasi  yang  dipilih  secara  tajam,  namun  kadang  kala  ada  jenis partisipasi  yang  mungkin  berada  ditengah  dari  dua  jenis  yang  tajam" Penggolongan partisipasi menurut Dusseldorp adalah sebagai berikut :
1. Penggolongan  partisipasi  berdasarkan  derajat  kesukarelaan  yaitu  partisipasi bebas  dan  partisipasi  terpaksa.  Partisipasi  bebas  terjadi  bila  seorang  individu melibatkan diri secara sukarela didalam suatu kegiatan partisipatif. Partisipasi be bas dapat digolongkan dalam dua sub kategori yaitu: a) partisipasi spontan dimana  berdasarkan  keyakinan  tanpa  dipengaruhi  melalui  penyuluhan  atau ajakan oleh lembaga atau orang lain, b) partisipasi terbujuk yaitu bila seorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui program penyuluhan atau  pengaruh  lain  sehingga  berpartisipasi  secara  sukarela  dalam  aktifitas kelompok tertentu. Partisipai terpaksa dapat dilakukan karena a) terpaksa oleh hukum  dan  b)  partisipasi  terpaksa  karena  keadaan  kondisi  sosial  ekonomi. Partisipasi  terpaksa  oleh  hukum  adalah  partisipasi  yang  terjadi  apabila  orang dipaksa melalui aturan-aturan atau hukum, partispasi didalam kegiatan tertentu bertentangan  dengan  keyakinan  dan  tanpa  melalui  persetujuan  mereka. Sedangkan  partisipasi  terpaksa  karena  kondisi  sosial  ekonomi  dimana  ada program  yang  sebenarnya  enggan  dia  ikuti  tetapi  karena  kesulitan  ekonomi dan pengaruh sosial dia terpaksa mengikuti
2. Penggolongan  partisipasi  berdasar  pada  cara  keterlibatan  yaitu  partisipasi langsung  dan  partisipasi  tidak  langsung.  Partisipasi  langsung  terjadi  bila seorang  itu  menampilkan  kegiatan  tertentu  dalam  proses  partisipasi  seperti berperan  dalam  pertemuan,  turut  berdiskusi,  sedangkan  partisipasi  tidak langsung  terjadi  seseorang  mendelegasikan  hak  partisipa-sinya  dalam pengambilan keputusan, sehingga diwakilkan kepada orang lain.
3. Penggolongan  partisipasi  berdasarkan  pada  keterlibatan  didalam  berbagai tahap  didalam  proses  pembangunan  berencana.Disini  terdapat  enam  langkah partisipasi  a)  Perumusan  tujuan  b)  penelitian  c)  Persiapan  rencana  d) penerimaan  rencana  e)  pelaksanaan  dan  f)  evaluasi.  Terhadap  kesemua kegiatan tersebut  dapat  digolongkan kedalam dua kategori keikut serta  yaitu: pertama partisipasi lengkap dimana setiap individu mengikuti semua kegiatan
dan kedua partisipasi tidak lengkap dimana individu tersebut hanya mengikuti sebagian dari tahapan yang ada dan seharusnya diikuti.
4. Penggolongan  partisipasi  pada  tingkat  organisasi  yaitu  1)  partisipasi  yang terorganisir  dimana  adanya  struktur  organisasi  dan  seperangkat  kerja  yang dikembangkan  dalam  suatu  proses  persiapan,    2)  partisipasi  yang  tidak terorganisir  dimana  seseorang  hanya  berpartisipasi  dalam  tempo  tertentu  dan umumnya terjadi dalam keadaan yang gawat (kebakaran, gempa dan bencana alam lainnya).
5. Penggolongan  partisipasi  berdasarkan  pada  lingkup  kegiatan  yaitu  a) partisipasi terbatas yaitu bila seluruh kekuatan yang mempengaruhi komunitas tertentu cepat diawasi oleh dan kejadian sasaran kegiatan yang membutuhkan partisipasi  anggota  komunitas  itu,  b)  partisipasi  terbatas  yang  terjadi  apabila hanya  sebagian  kegiatan  sosial,  politik  administratif  dan  lingkungan  yang dapat dipengaruhi melalui kegiatan partisipatif.
6. Penggolongan partisipasi  berdasarkan intensitas dan frekwensi  kegiatan  yaitu a)  Partisipasi  intensif    b)  partisipasi  ekstensif    terjadi  bila  pertemuan- pertemuan  diselenggarakan  secara  tidak  teratur  dan  membutuhkan  interval waktu yang lama.
7. Penggolongan  partisipasi  berdasarkan  efektifitas  a)  partisipasi  efektif  yaitu kegiatan  yang  telah  menghasilkan  perwujudan  seluruh  tujuan  yang mengusahakan  aktifitas  partisipasi,  b)  partisipasi  tidak  aktifitas  partisipasi yang direncanakan terwujud,
8. Penggolongan  partisipasi  berdasarkan  pada  siapa  yang  terlibat  yaitu;  a) Anggota  masyarakat  yang  terdiri  dari  penduduk  dan  pemimpin  setempat,  b) Pegawai  pemerintah  yang  penduduk  dalam  masyarakat  dan  bukan  penduduk setempat, c) Orang luar yang sudah menjadi penduduk atau bukan penduduk
9. Pengolompokkan  partisipasi  berdasarkan  gaya  partisipasi.  Rothman  (dalam Slamet  1992  ;21)  membedakan  tiga  model  praktek  organisasi  masyarakat. Dalam setiap model itu terdapat perbedaan tujuan-tujuan dan perbedaan dalam gaya  partisipasi  utama  melibatkan  orang-orang  adalah  untuk  mencocokkan sebesar mungkin
Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembuatan  keputusan  adalah merupakan  perilaku  anggota  masyarakat  yang  berupa  ambil  bagian  aktif  dalam hal-hal  pembuatan  keputusan  (Domai  1992  ;  252)  kemudian  Goulet  (1989  ;225) partisipasi  dikonsepsikan  secara  baru  sebagai  suatu  "intensif  moral"  yang mengijinkan  kaum  miskin  yang  tidak  berdaya  untuk  merundingkan  "  insentif- insentif materil"  yang baru untuk diri mereka dan sebagai suatu titik terobos yang memperbolehkan  para  pelaku  kecil  berhasil  mendapatkan  jalan  masuk  menuju bidang-bidang  makro  pembuatan  keputusan.  Dengan  demikian  partisipasi merupakan aspek terpenting dalam upaya memberdayakan masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
Feire  (dalam  Goulet,  1989)  adalah  orang  yang  paling  tegas  menyatakan kepada  elit  pembuat  keputusan  mengenai  sangat  penting  partisipasi  dalam pembangunan.  Bagi  Freire,  batu  uji  tertinggi  keautentikan  pembangunan  adalah: "Apakah  rakyat  yang  sebelumnya  melulu  diperlakukan  sebagai  subyek,  yang hanya  diharuskan  tahu  dan  melaksanakannya,  sekarang  dapat  secara  aktif
menyadari  dan  bertindak  yang  karenanya  menjadi  suyek  tujuan  hidup kemasyarakatannya  sendiri.  Kalau  rakyat  ditekan  dan  dimerosotkan  kedalam budaya  diam,  mereka  tidak  berpartisipasi  dalam  pemanusiaan  mereka  sendiri. Sebaliknya jika rakyat dimampukan untuk berpartisipasi sehingga menjadi subyek aktif  yang  sadar  dan  bertindak,  mereka  akan  merancang  sejarah  manusianya dalam arti yang sebenarnya dan melibatkan diri dalam proses pembangunan yang autentik".

## Tipologi Partisipasi
Tipologi  partisipasi  menggambarkan  derajat  keterlibatan  masyarakat  dalam proses  partisipasi  yang  didasarkan  pada  seberapa  besar  kekuasaan (power) yang dimiliki masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kegunaan dari adanya tipologi partisipasi ini adalah: a) untuk membantu memahami praktek dari proses pelibatan  masyarakat,  b)  untuk  mengetahui  sampai  sejauh  mana  upaya peningkatan  partisipasi  masyarakat,  dan  c)  untuk  menilai  dan  mengevaluasi keberhasilan kinerja dari pihak-pihak yang melakukan pelibatan masyarakat.

## Tipologi Tangga Partisipasi Arnstein
Sherry  Arnstein  (1969)  adalah  yang  pertama  kali  mendefinisikan  strategi partisipasi  yang  didasarkan  pada  distribusi  kekuasaan  antara  masyarakat (komunitas)  dengan  badan  pemerintah  (agency).  Dengan  pemyataannya  bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (citizen partisipation is citizen power), Arnstein menggunakan metafora tangga partisipasi dimana tiap anak  tangga  mewakili  strategi  partisipasi  yang  berbeda  yang  didasarkan  pada distribusi  kekuasaan.  Tangga  terbawah  merepresentasikan  kondisi  tanpa partisipasi (non  participation), meliputi:  (1)  manipulasi (manipulation) dan  (2) terapi (therapy). Kemudian  diikuti  dengan  tangga  (3)  menginformasikan (informing), (4)  konsultasi (consultation), dan  (5)  penentraman (placation), dimana  ketiga  tangga  itu  digambarkan  sebagai  tingkatan  tokenisme (degree  of tokenism). Tokenisme dapat diartikan sebagai kebijakan sekadamya, berupa upaya superfisial  (dangkal,  pada  permukaan)  atau  tindakan  simbolis  dalam  pencapaian suatu  tujuan.  Jadi  sekadar  menggugurkan  kewajiban  belaka  dan  bukannya  usaha sungguh-sungguh  untuk  melibatkan  masyarakat  secara  bermakna.  Tangga selanjutnya  adalah  (6)  kemitraan (partnership), (7)  pendelegasian  wewenang  / kekuasaan (delegated power), dan (8) pengendalian masyarakat (citizen controls.

## Tipologi Partisipasi Burns, Hambleton, dan Hogget
Burns,  et  al  (1994  :  172)  berpendapat  bahwa  bila  pemerintah  hendak meningkat-kan  partisipasi  masyarakat,  maka  harus  diketahui  terlebih  dahulu sarnpai  sejauh  mana  jenjang  proses  partisipasi  yang  telah  ada.  Untuk  itu  Burns memodifikasi  model  Arnstein  yang  dirasakan  lebih  tepat  terhadap  kebutuhan publik (kewenangan masyarakat lokal) dalam rangka mengembangkan partisipasi masyarakat,  pemberdayaan,  dan  perubahan  tata  kelola  pemerintahan  di  daerah. Burns menjeiaskan bahwa terdapat kemungkinan untuk menambah jenjang antara tangga partisipasi  yang satu dengan  yang lainnya meski terkesan lebih rumit dan memberikan kebebasan untuk menghapus atau menambah jenjang menurut situasi
yang  ada.  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  bahwa  kualitas  partisipasi.  masyarakat tidak  harus  menempati  tangga  tertinggi  dalam  waktu  yang  sangat  cepat.  Semua harus didasarkan pada situasi dan kondisi masyarakat.

## Tipologi Partisipasi Pretty
Dengan  mengadaptasi  tipologi  partisipasi  Arnstein,  Pretty  (1995),  diacu dalam  Ahmad  (2004),  mengembangkan  pendekatan  yang  berbeda  berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan surnber daya alam.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  akan  terwujud  sebagai suatu  kegiatan  nyata  apabila  terpenuhi  adanya  tiga  faktor  utama  yang mendukungnya,  yaitu  (1)  kemauan,  (2)  kemampuan,  dan  (3)  kesem-patan  bagi masyarakat  untuk  berpartisipasi  (Slamet,  1992).  Menurut  Sahidu  (1998),  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kemauan  masyarakat  untuk  berpartisipasi adalah  motif,  harapan,  kebutuhan (needs), imbalan (rewards), dan  penguasaan informasi. Faktor yang memberikan kesem-patan masyarakat untuk berpartisipasi adalah  pengaturan  dan  pelayanan,  kelembagaan,  struktur  dan  stratifikasi  sosial, budaya  lokal,  kepemimpinan,  sarana  dan  prasarana.  Sedangkan  faktor  yang mendorong adalah pendidikan, modal dan pengalaman yang dimiliki.
Selanjutnya,  disamping  faktor  yang  mendukung  partisipasi  masyarakat terdapat  pula  faktor  yang  dapat  menghambat  partisipasi  masyarakat.  Para  ahli telah  mengidentifikasi  hal-hal  yang  menghambat  partisipasi  masyarakat  dalam proses  perencanaan  pembangunan.  Menurut  Soetrisno  (1995),  faktor-faktor penghambat  itu  adalah:  (1)  belum  dipahaminya  konsep  partisipasi  oleh  pihak perencana  dan  pelaksana  pembangunan.  Partisipasi  dipa-hami  sebagai  kemauan rakyat  untuk  mendukung  program  pembangunan  yang  dirancang  dan  ditentukan tujuannya  oleh  pemerintah,  (2)  adanya  reaksi  yang  meng-hambat  proses pembangunan  seperti  keengganan  masyarakat  untuk  ikut  berperan  serta  seperti mengevaluasi  proses  pemba-ngunan  secara  kritis  dan  terbuka  (budaya  diam), aparat bersikap otoriter, dan kurang terbuka terhadap aspirasi masyarakat (budaya mencari  selamat),  (3)  adanya  peraturan-peraturan  pemerintah  yang  menghambat kemauan rakyat untuk berpartisipasi.
Menurut  Abe  (2001)  mengidentifikasi  setidaknya  enam  faktor  penghambat masyarakat  untuk  berpartisipasi,  yaitu:  (1)  keterbatasan  pengetahuan  masyarakat sehingga secara teknis  sulit  berpartisipasi  (misalnya pendidikan  yang rendah dan kemampuan  baca  tulis),  (2)  masyarakat  berada  dalam  politik  sentralistik  otoriter sehingga  membudaya  politik  "mengekor",  pasif,  takut  mengambil  inisiatif  dan hidup  dalam  budaya  petunjuk,  (3)  rakyat  berada  dalam  represi  ideologi  dimana kesadaran  politik  rakyat  diduga  merupakan  kesadaran  hasil  bentukan  negara,  (4) aspirasi  yang  disampaikan  rakyat  adalah  aspirasi  pantulan (rejleksi) aspirasi negara,  (5)  rakyat  telah  kehilangan  institusi  lokal,  sebagai  akibat  dan  tekanan politik  elit,  (6)  langkanya  kepercayaan  diri,  sehingga  rakyat  tidak  terbiasa  jujur mengatakan apa adanya meskipun bertentangan dengan pemerintah.

## Perencanaan Pembangunan
Handayaningrat  (1980;  125)  memberi-kan  pengertian  perencanaan  adalah kepu-tusan  untuk  waktu  yang  akan  datang,  apa  yang  akan  dilakukan,  bila  mana yang akan dilakukan dan siapa yang akan melakukan. Tjokromidjojo (1994 ; 189) mendefinisikan perencanaan merupakan suatu proses yang continue dan proses itu meliputi  dua  aspek  yaitu  formulasi  rencana  dan  pelaksa-naannya.  Soewignyo (1985  ;  24)  menyebut-kan  perencanaan  adalah  prosees  pemikiran  dan  penetuan secara matang mengenai hal-hal  yang akan dikerjakan dimasa  yang akan datang. Sesuai dengan pengertiannya maka terdapat beberapa pendapat mengenai batasan mengenai  definisi  perencanaan.  Garth,  Faclan  dan  Newman  (  dalam Handayaningrat,  1990  ;  126)  mendefinisikan  perencanaan  secara  berturut-turut sebagai berikut, Garth dalam kaitan dengan prosees mengatakan " planning is the process of selecting and develoving he course oj action to ocomplish on objektif" ( perencanaan adalah proses pemilihan dan pengembangan daripada tindakan yang paling baik menguntungkan mencapai tujuan). Selanjut-nya Fachlan, mendefinisikan  perencanaan  dalam  kerangka  tujuan  yaitu "planning  is  the function  where  by  executive  antipatie  the  probable  effects  of  forces  that  will change the activitiesand objective of their business" ( perencanaan adalah dimana pimpinan  kemungkinan  menggunakan  pengaruh  dari-pada  kewenangannya  yang dapat  mengubah  kegiatan  dan  tujuan  daripada  tujuan  organisasi).  Dan  Newman mernberikan  defenisi  perencanaan  dalam  kaitan  dengan  keputusan  yaitu" Planning is deciding inadvence what is to be done, that is the plan, is projected a course  of  action "  (  perencanaan  adalah  keputusan  apa  yang  dikerjakan  untuk waktu yang akan datang yaitu suatu rencana yang akan diproyeksikan dalam suatu tindakan.
Kartasasmita  (1996;  252  )  menyatakan  perencanaan  pembangunan  yang berorientasi  kepada  pemberdayaan  masyarakat  luas  meliputi  1)  mengenali masalah-rnasalah  mendasar  yang  menyebabkan  terjadinya  kesenjangan,  2) mengidentifikasi  alternatif  yang  dipilih  dengan  memperhatikan  azas  efektifitas dan efisiensi.
Berdasarkan  pendapat-pendapat  terse-but  diatas  maka  jelaslah  bahwa perencanaan  dianggap  sebagai  suatu  proses,  dianggap  sebagai  suatu  fungsi  dan dapat dianggap sebagai suatu keputusan. Perencanaan sebagai suatu proses karena perencanaan adalah suatu tindakan pemilihan yang terbaik / menguntungkan dari berbagai  alternatif  dalam  usaha  pencapaian  tujuan.  Adapun  perencanaan  sebagai suatu  fungsi  manajemen  dimana  pimpinan  (  manager  )  wajib  melakukan  suatu perencanaan  sebagai  pedoman  dalam  kegiatannya  untuk  mencapai  tujuan organisasi.  Sedangkan  perencanaan  sebagai  keputusan  ialah  untuk  kejelasan  apa yang akan dilakukan, bilamana akan dilakukan dan siap yang akan melakukan. Di Indonesia, apabila dilihat dari sistem pelaksanaannya maka perencanaan pembangunan  dapat  dibagi  dalam  tiga  dimensi,  yaitu  1)  perencanaan  menurut jangkauan  jangka  waktu,  2)  perencanaan  menurut  dimensi  pendekatan  dan koordinasi,  dan  3)  perencanaan  menurut  proses  hierarkhi  penyusunan. Perencanaan menurut jangka waktu biasanya dikenal sebagai perencanaan jangka pendek,  menengah  dan  panjang.  Kaitan  antara  ketiga  rencana  tersebut menunjukkan  perbedaan  ini  dan  tingkat  kedalaman  atau  penilaian  dari  masing-
masing rencana, semakin pendek jangka waktu rencana, semakin rinci isi rencana tersebut, dengan demikian semakin tepat perkiraan tujuan, sasaran, cara atau jalan mencapai  sasaran  atau  tujuan,  serta  kemampuan  dan  kekuatan  sumberdaya  yang tersedia akan digunakan untuk melak-sanakan jalan yang akan dipilih untuk men- capai  sasaran/tujuan  tersebut  (Kartasasmita,  1997:  110).  Soewignyo  (1985:24) menya-takan  bahwa  kurangnya  pengaturan  perencanaan  merupakan  suatu hambatan,  rencana  yang  telah  disusun  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  tidak sesuai  dengan  potensi  yang  tersedia,  hanya  bersifat  keinginan-keinginan  tanpa memperhatikan  keterbatasan-keterbatasan,  baik  yang  bersumber  dari  desa  itu sendiri maupun pemerintah tingkat atas.

## Partisipasi Dalam Pembangunan
Pembangunan Desa bertujuan ingin mewujudkan pembangunan masyarakat desa  yang  seutuhnya.  Adapun  upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  berupa Pembangunan  Fisik,  Mental  dan  Spiritual.  Pembangunan  Fisik  adalah pembangunan  sarana  prasarana  fisik  dan  infrastruktur  pendukung  lainnya  dalam suatu  wilayah  atau  dalam  lingkungan  kerja  dengan  harapan  dapat  memberikan manfaat  bagi  masyarakat.  Pembangunan  desa  masih  memiliki  beberapa  kendala- kendala  yang  cukup  mendasar  yaitu:  Kesenjangan  antar  Wilayah,  Faktor Penduduk,  Konflik  Penggusuran  lahan  dan  Kemiskinan.  Sektor  Agribisnis memiliki  nilai  yang  strategis  untuk  membantu  menjawab  permasalahan  tersebut. Pengelolaan  pembangunan  pada  dasarnya  dimulai  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  pengendalian  atau  pembinaan  sampai  dengan  pemeliharaan  dan tindak lanjut hasil pembangunan. Disini dimaksud-kan adanya fungsi pengelolaan pembangunan secara utuh. Dengan demikian pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat  dan  hasilnya  dinikrnati  oleh  segenap  lapisan  masyarakat,  seharusnya memenuhi kriteria, bahwa pembangunan itu:  a)  Direncanakan secara cermat, b) dilaksanakan  secara  tertib,  c)  dibina  secara  baik,  dan    d)  dipelihara,  ditindak lanjuti, dan dikembangkan oleh    masyarakat
Untuk  memberi  makna  suatu  pemba-ngunan  itu  betul-betul  pembangunan masya-rakat desa, maka dituntut adanya partisipasi. secara aktif dari masyarakat. Jhaana  Bhattacharyya  (1990;  20,  dalam  Ndhara,  1990  ;  120)  mengartikan partisipasi  sebagai  pengambilan  bagian  dalam  kegiatan  bersama.  Mubiyarto (1984:35)  mendefinisikan  partisipasi  sebagai  kesediaan  untuk  mem-bantu berhasilnya  setiap  program  sesuai  kemampuan  setiap  orang,  tanpa  berarti mengorbankan  diri  sendiri.  Nelson  (dalam  Bryant  dan  White,  1982;  206) menyebutkan dua macam partisipasi antara sesama warga atau suatu perkumpulan yang dinamakan partisipai horizontal dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan atau antara masyarakat suatu keseluruhan dengan pemerintah yang dinamakan  partisipasi  vertikal.  Keterlibatan  kelompok  atau  masyarakat  sebagai suatu kesatuan, dapat  disebut sebagai  partisipasi  kolektif, sedangkan keterlibatan individual  dalam  kelompok  dapat  disebut  partisipasi  individu.  Disamping  itu partisipasi dapat dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan  merupakan  proyek  pembangunan  desa.  Jika  masyarakat  desa  yang bersangkutan  tidak  berkesem-patan  untuk  berpartisipasi  dalam  pemba-ngunan
suatu  proyek  didesanya,  proyek  tersebut  pada  hakekatnya  bukanlah  proyek pembangunan desa (Peter Do Soutoy, 1959, dan Ndraha, 1990; 103).

## PEMBAHASAN
Untuk  menjawab  rumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  yang  ditetapkan maka  pada  item  ini  akan  mendeskripsikan  sub  fokus  penelitian  yang  ditetapkan yaitu  Sesuai  hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah mendorong partisipasi  masya-rakat  mampu  membawa  perubahan  yang  berarti  terhadap peningkatan  partisipasi  dalam  mendukung  pembangunan.  Meskipun  dalam membangun partisipasi masyarakat belum mencapai hasil yang optimal tetapi dari tindakan  yang  dilakukan  ternyata  mampu  menumbuhkan  partisipasi  masya-rakat dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  pembangunan.  Sesuai  hasil temuan di lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

## Parisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Upaya  pemerintah  dalam  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam Perencanaan pembangunan, dapat diketahui dari rencana kegiatan yang dilakukan oleh  masing-masing  pemerintahan    kelurahan  di  kecamatan  Bontang  Barat ternyata    telah  menghasilkan  rencana  kerja  yang  dapat  dijadikan  sebagai  acuan untuk  dilaksaakan.  Rencana  kerja  yang  dibangun  melalui  partisipasi  masyarakat adalah  dibidang  ekonomi  kerakyatan,  bidang  sumber  daya  manusia  dan  bidang Infrastruktur. Untuk mengetahui lebih lanjut realitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemba-ngunan dapat dilihat dari    penyampaian usulan program  dan pembahasan usulan program.

## Penyampaian usulan program
Dari hasil observasi mengenai penyampaian usulan progran yang dilakukan melalui  pada  pertemuan-pertemuan  kelom-pok,  bahwa  telah  menunjukkan indikasi  cukup  baik.  Hal  tersebut  tercermin  beberapa  usulan  yang  disampaikan, berdasarkan  skala  prioritas  telah  mendapat  tanggapan  positif  dari  sebagian  besar warga yang hadir. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan yang berasal dai warga kelurahan Kanaan bahwa terutama usulan untuk pembangunan infrastruktur seperti  pembuatan  dam  atau  pintu  air  sebanyak  4  buah.  Nampaknya  telah mendapat sambutan baik oleh warga masyarakat. Karena pembangunan  Dam atau pintu air dalam kondisi sekarang sangat diperlukan mengingat pengalaman tahun sebelumnya,  bahwa  daerah  tersebut  mengalami  kesulitan  air.  Dengan dibangunannya  tempat  penam-pungan  air  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengairi sawah  ketika  mengalami  musim  kemarau.  Selain  usulan  pembangunan  bidang ekonomi  juga  yang  tidak  mau  kalah  pentingnya  adalah  bidang  sumber  daya manuia.  Nampaknya  hal  tersebut  mendapat  perhatian  masyarakat,  mengingat terbatasnya  kompetensi  sumber  daya  manusia  maka  perlu  dikembangkan  sesuai bakat  dan  profesi  yang  dimiliki.  Nampaknya  dari  hasil  musyawarah  warga mengenai  usulan  pembangunan  bidang  sumber  daya  manusia  telah  mendapatkan perhatian  masyarakat.  Rencana  kegiatan  yang  diusulkan  untuk  meningkatkan
kompetensi  sumberdaya  manusia  adalah  melalui  berbagai  jenis  pelatihan  dalam rangka  meningkatkan  keterampilan  dan  keahlian  dan  natinya  dapat  digunakan sebagai modal kerja untuk pengembangan usaha.
Dengan  demikian  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  pasrtisipasi masyarakat  dalam  perncanaan  pembangunan  di  Kecamatan  Bontang  Barat menunjukkan  indikasi  cukup  sukses.  Hal  tersebut    tercer-min  oleh  tumbuhnya kesadaran  masyarakat  untuk  mengikuti  alur  pembicaraan  mengenai  rencana usulan kegiatan yang disampaikan warga melalui rapat/pertemuan yang dilakukan pemerintah  kecamatan,  ternyata  mendapat  sambutan  baik  oleh  sebagian  besar peserta  yang hadir dalam  pertemuan  tersebut. Dari 3 (tiga) usulan  yang  diajukan ternyata  mendapat  perhatian  besar  untuk  ditindak-lanjuti,  terurama  bidang ekonomi,  bidang  sumberdaya  manusia,  dan  bidang  infrastruktur.    karena  dua bidang tersebut memang menjadi skala prioritas yang harus diutamakan.

## Pembahasan usulan program.
Upaya  pemerintah  dalam  mondorong  partisipasi  masyarakat  untuk percepatan  pembangunan,  selain  ditempuh  melalui  penyampaian  usulan  program maka  langkah  selanjutnya  adalah  pembahasan  terhadap  usulan  program  yang dibuat  dalam  rencana  kerja/kegiatan,  baik  dibidang  ekonomi  kerakyatan, sumberdaya manusia maupun bidang infrastruktur. Dari hasil observasi  di  obyek penelitian  menunjukkan  bahwa  setiap  usulan  yang  disampaikan  melalui musyawarah warga ternyata menghasilkan suatu mufakat bersama atau suatu hasil keputusan bersama atas  rencana kerja  yang diusulkan. Dengan demikian  jelaslah bahwa  penentuan  /  penetapan  rencana  kerja  harus  mendapatkan  kesepatakan bersama.  Untuk  memenuhi  kualifikasi  yang  diharapkan  dalam  mendapatkan kesepakatan  dari  berbagai  pihak  atas  usulan    kegiatan  yang  direncanakan  telah dilakukan  melalui forum musyawarah. Dari  forum  musyawarah tersebut  ternyata setelah dilakukan pemba-hasan menghasilkan suatu mufakat atau kesepakatan atas rencana  kegiatan  sebagai-mana  yang  telah  ditentukan.  Dari  hasil  temuan  di lapangan  menunjukkan  bahwa    partisipasi  masyarakat  dalam  melakukan pembahasan  terhadap  rencana  kegiatan,  baik  bidang  ekonomi,  sumber  daya manusia dan infrastruktur termasuk cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui dari keterlibatan warga masyarakat dalam rapat/pertemuan yang difasilitasi pemerintah dalam melakukan pembahasan atas usulan program yang dibuat masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Kecamatan Bontang Barat..

## Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembanagunan
Upaya  pemerintah  dalam  mendorong  partispasi  masyarakat  untuk mempercepat  pembangunan  maka  harus  didukung  dengan  komitmen  yang  kuat oleh para pelaksana. Kegagalan suatu program yang sering terjadi disebabkan oleh pelaksana  yang  kurang  konsiten.  Sehubungan  dengan  upaya  pemerintah  untuk mempercepat  pemba-ngunan  maka  yang  dapat  dilakukan  selain  dibutuhkan pelaksana  yang  konsisten  tetapi  juga  dibutuhkan  partisipasi  masyarakat. Kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, agar mendapat dukungan secara luas dari masyarakat maka dalam implementasi juga harus dapat melibatkan partisipasi masya-rakat  secara optimal.  Dalam rangka menumbuhkan partisipasi  masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunana dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu sebagai penanggungjawab pekerjaan dan sebagai pekerja tenaga kerja.

## Partisipasi Masyarakat Sebagai Penanggung Jawab
Partisipasi  masyarakat  sebagai  penanggung  jawab  dalam  pelaksaaan pembangunan  merupakan  manifestasi  pembangunan  yang  berbasis  partisipasi. Karena    itu  perlu  keterlibatan  masyarakat  untuk  mendukung  program-program yang  telah  ditentukan.  Perlu  disadari  bahwa  dalam  mewujudkan  pembangunan tidak  semata-mata  menjadi  tanggung  jawabab  sepenuhnya  pemerintah  tretaapi dibutuhkan  peran serta/partisipasi  masyarakat.  Dari hasil observasi  menunjukkan bahwa  dalam  pelaksanaan  pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia, dan khususnya pemerintah Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang ternyata tidak dimonopoli  oleh  pemerintah  kecamatan  tetapi  telah  melibatkan  masyarakat  ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut tercermin oleh keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan dibidang ekonomi, seperti penyaluran dana bantuan untuk modal usaha dalam rangka pengembangan usaha. Kemudian  dari  bidang    sumber  daya  manusia,    ternyata  masyarakat  telah melakukan  kerjasama  dengan  pihak  pemerintah  Kecamatan  untuk  meningkatkan keterampilana  dan  keahlian  sesuai  bakat  dan  profesi.  Sedangkan    ditinjau  dari aspek  infrastruktur    ternyata  keterlibatannya  warga    masyarakat  dalam pelaksanaan  pembang-unan  cukup  baik.  Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  infrastruktur,  seperti pembangunan irigasi, dan jalan  telah dilakukan dengan cara gotong royong. Dengan  demikian  upaya  pemerintah  dalam  mendorong  partisipasi masyarakat  ditinjau  dari  segi  tanggung  jawab  secara  implementatif  termasuk cukup  baik.  Hal  tersebut  tercermin  pada  keterlibatan    masya-rakat  dalam pelaksaaan  pembangunan,  baik  dibidang  ekonomi,  sumber  daya  manusia,  dan infrastruktur  dapat  terlaksana,  sesuai  rencana  kerja  meskipun  hasil  yang  dicapai kurang  optimal.    Hal  tersebut  disebabkan  masih  beragamnya  partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah tersebut.

## Partisipasi  Masyarakat sebagai Pekerja Tenaga Kwerja
Sub fokus penelitian yang ditetapkan mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan  pembangunan  dapat  diukur  melalui  partisipasi  masyarakat  sebagai pekerja tenaga kerja. Dalam hal ini pengukuran partisipasi masyarakat tidak hanya dilakukan  melalui  sumbangan  dalam  bentuk  material  tetapi  hal  tersebut  dapat dilakukan  melalui  dalam  bentuk    tenaga/fisik.  Seperti  yang  dilakukan  terhadap pembangunan  infrastruktur  justru  partisipasi  masyarakat  diapresiasikan  dalam bentuk tenaga/fisik. Hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatan warga masyarakat dalam  membangun  irigasi,  perbaikan  parit  dan  kebersiahan  jalan  telah  dilakukan secara  bersama-sama  (gotong  royang).  Meskipun  pembangunan  partisipasi  yang dilakukan melalui sumbangan tenaga belum sepenuhnya mendapat  respon warga tetapi  secara  representatif  jumlah  warga  masya-rakat  yang  terlibat  dalam meningkatkan  pembangunan  di  wilayah  Kecamatan  Bontang  Barat  termasuk cukup baik.

## Parisipasi Masyarakat Dalam Peng-awasan Pembangunan
Pengawasan  merupakan  suatu  proses  yang  menentukan  tentang  apa  yang harus  dikerjakan,  agar  setiap  aktivitas  dapat  dilaksanakan  sesuai  rencana  kerja. Pentingnya  pengawasan  dalam  suatu  kegiatan  agar  tercapainya  efektivitas  dan efeisiensi  pembangunan.  Berkenaa  dengan  tugas  pembangunan  dan  pelayanan umum  maka  pengawasan  harus  dilakukan  lebih  efektif  agar  mampu  memegang teguh  etika  profesi.  Oleh  karena  itu  pengawasan  harus  ditingkatkan  agar  semua program  dapat  diselesaikan  lebih  efektif  dan  efisien.  Dalam  hal  pengawasan terkait  dengan  pembangunan  di  wilayah  Kacamatan  Bontang  Barat    tidak  selalu dilakukan  oleh  pihak  instansi  pemerintah,  tetapi  diperlukan  partisipasi masyarakat.
Dari hasil observasi  di  obyek penelitian mengenai  partisipasi  masyarakat dalam  melakukan  pengawasan  terhadap    kegiatan  yang  dibuat  dalam  rencana kerja,    seperti  kegiatan  bidang  ekonomi,  sumber  daya  manausia  dan infrastruktur.termasuk cukup efektif. Masyarakat selalu mengikuti perkembangan yang  terjadi    mulai  dari  perencanaan  dalam  menentukan  program  kerja,  hingga proses  kegiatan  yang  dilakukan  sesuai  rencana  kerja.  Seperti  pengawasan terhadap pelaksanaan dana bantuan bergulir telah diawasi secara ketat, baik mulai dari  perencaaan  hingga  dalam  proses  kegiatan.  Indikasi  lain  dapat  diketahui mengenai  partispasi  masyarakat  dalam  pengawasan  terhadap  pelaksanaan.  dalam peningkatan  kompetensi  sumber  daya  manusia,  Masyarakat  terus  melakukan pemantauan  terhadap  proses  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menciptakan keterampilan  dan  keahlian  warga  masyarakat.  Disamping  partisipasi  masyarakat dalam  mengawasi  kegiatan  ekonomi  dan  sumber  daya  manusa  juga  terhadap pembangunan  infrastruktur.  Tindakan  yang  dilakukan  masyarakat  merupakan bentuk partisipasi sekaligus sebagai manifestasi untuk meningkatkan pembangunan.

## Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor yang mendukung meliputi :
a. Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan  Perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat.  Karena  kebijakan tersebut telah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk mendorong partisipasi  masyarakat  dalam  mendukung  pembangunan  di  wilayah Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang.
b.    Peraturan  Walikota  Nomor    05  tahun  2006  tentang  pelimpahan  sebagian kewenangan  dari  Walikota  kepada  kecamatan  sebagai  perangkat  daerah Kota  Bontang.    Dengan  adanya  kebijakan  tersebut  maka  pemerintah kecamatan  Bontang  Barat  dapat  memanfaatkan  dan  mendayagunakan potensi yang dimiliki.
c.    Adanya  komitmen  yang  kuat  Camat  Bontang  Barat  beserta  pimpinan instansi  vertikal  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam percepatan pembangunan di wilayah tersebut
d . Kondusifnya keadaan stabilitas keamanan lingkungan kerja Kantor  Camat Bontang  Barat  pada  umumnya,  dan  memungkinkan  dapat  menumbuhkan
partisipasi  masyarakat  untuk  mendukung  pembangunan  di  wilayah tersebut.
Faktor yang menghambat meliputi ;
a.  Partisipasi  masyarakat  belum  sepenuhnya  mendukung  percepatan pembangunan  di  Kecamatan  Bontang  Barat  Kota  Bontang,  baik  secara fisik  maupun  non  fisik,  sehingga  hasil  pembangunan  belum  mencapai secara optimal.
b.    Kurang  optimalnya  kinerja  aparatur  dalam  memberikan  pemahaman  pada masyarakat  untuk  mendukung  percepatan  pembangunan  di  wilayah Kecamatan  Bontang  Barat,  sehingga  hasil  pembangunan  yang  dicapai selama ini kurang optimal

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut
1. Partisipasi  masyarakat  dalam  perenca-naan    pembangunan  di  Kecamatan Bontang  Barat  belum  sepenuhnya  dapat  mencapai  hasil  yang  optimal  atau dapat    mendukung  percepatan  pembangunan  di  wilayah  tersebut..  Meski demikian  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  mendorong  partisipasi masyarakat  dapat  membawa  perubahan  terhadap  pening-katan  partisipasi, tetapi  perubahan  tersebut  belum  sepenuhnya  masyarakat  berpartisipasi  untuk mendukung perce-patan pembangunan..
2. Partisipasi  masyarakat  ditinjau  dari  perencanaan  pembangunan  telah menunjukkan  indikasi  cukup  baik.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari keterlibatannya  dalam  penyampaian  usulan  program  dan  pembahasan  usulan program,  baik      dibidang  kegiatan  ekonomi  kemasyara-katan,  pengkatan kualitas  sumber  daya  manusia  dan  kegiatan  bidang  infrastruktur  telah menunjukkan indikasi cukup baik.
3. Partisipasi  masyarakat  ditinjau  dari  pelaksanaan  pembangunan  telah menunjukkan  indikasi  cukup  baik.  Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari keterlibatan  masyarakat  dalam  melaksanakan  program  yang  telah  dibuat dalam rencana kerja.
4. Partisipasi  masyarakat  ditinjau  dari  pengawasan  pembangunan,  ternyata menunjukkan  indikasi  cukup  efektif.  Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari keterlibatan  masyarakat  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan dibidang  ekonomi  kemasyarakatan,  sumber  daya  manusia  dan  infrastruktur termasuk cukup efektif.
5. Faktor-faktor yang mendukung  antara lain Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Perimbangan  keuangan  antara pemerintah  pusat,  .Peraturan  Walikota  Nomor    05  tahun  2006  tentang pelimpahan  sebagian  kewenangan  dari  Walikota  kepada  kecamatan  sebagai perangkat  daerah  Kota  Bontang,  Kuatnya  komitmen  Camat  Bontang  Barat
beserta pimpinan instansi vertikal untuk meningkatkan partisipasi masya-rakat dalam  percepatan  pembangunan.  Sedangkan  faktor  yang  menghambat  adalah Kurangnya partisipasi masya-rakat dalam mendukung percepatan pembangunan  di  Kecamatan  Bontang  Barat  Kota  Bontang,  baik  secara  fisik maupun non fisik, dan kurang optimal nya kinerja aparatur dalam memberikan pemahaman  pada  masyarakat  untuk  mendukung  percepatan  pembangunan  di wilayah  Kecamatan  Bontang  Barat,  Terbatasnya  kemampuan  tenaga  pen- damping yang terlibat dalam pem-bagunan di Kecamatan Bontang Barart, dan terbatasnya alokasi dana pem-bangunan.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  maka dapat  diajukan  saran-saran  pada  perbaikan  dan  penyempurnaan  program pembangunan desa ke depan, sebagai berikut:
1. Diperlukan  pelatihan,  pendampingan  atau  kegiatan  lain  yang  dapat meningkatkan  pemahaman  masyarakat  terhadap  usulan  yang  sifatnya merupakan  kebutuhan  desa  dan  bukan  keinginan  semata,  agar  alokasi  dana dapat dimanfaatkan secara optimal.
2. Perlu  dipertimbangkan  alokasi  dana  yang  lebih  relevan  dengan  kemampuan pemerintah, sehingga lebih efektif jika dirasionalisasi dan alokasi dana setiap tahun dilakukan secara konsisten.
3. Perlu  pengawasan  secara  langsung  dari  masyarakat,  disamping  pemerintah desa dan BPD.
4. Diperlukan  strategi  pembangunan  desa  yang  mampu  melibatkan  masyarakat secara  optimal,  baik  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  maupun pengawasan.

## DAFTAR   PUSTAKA
Anonimus, Undang-undang Nomor. 32 dan 33 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah  dan  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dengan  pe- merintah daerah , Indonesia. Jakarta.
_______,    2006. Gerbangsepaku  Sebagai  Model  Pembangunan  Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
_______,  1997.  “ Kebijakan  Pembangunan  Pedesaan  Di  Negara-negara  Ber- kembang , Skala Permasalahan dan Hakekatnya”. Dalam Kebijakan Pu-blik dan Pembangunan . IKIP Malang. Abdul  Wahab,  Solichin  1999.  “ Kebijakan  Pembangunan  Pedesaan  Di  Negara- negara  Berkembang,  Skala  Permasalahan  dan  Hakekatnya ”.  Dalam Kebijakan Publik dan Pembangunan . IKIP Malang. Abe, Alexander, 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif . Pembaharuan Jakarta. Abrahamsen,  Rita,  2004  (terj). Sudut  Gelap  Kemajuan  Relasi  Kuasa  Dalam Wacana Pembangunan, Lafald Pustaka, Yogyakarta.
Adisasmita,  Raharjo,  2006. Membangun  Desa  Partisipatif. Graha  Ilmu, Yogyakarta
______, 2006 . Membangun Desa dan Perkotaan. Graha Ilmu, Yogyakarta Arnstein  S.R,  1969. A  Ladder  of  Citizen  Participation .  JAIP,  Vol  35  No.4,  Juli 1969.
Bowman,  Ann  O’M.  &  Kearney,  Richard  C.,  2000. The  Essentials  State  And Local  Goverment, Hougton  Mifflin  Company,  Boston Democracy. London: Mac Millan Press
Bratakusumah, Supriady, Dedy dan Solihin, Dadang. 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Brannen,  Julia.  1997. Memandu  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif .  Fakultas Tarbiah IAIN. Antasari. Samarinda.
Bryant  C.  Dan  L.G.White,  1989. Manaje-men  Untuk  Pembangunan  Negara Berkembang , LP3ES. Jakarta. Burns  D,  Hambleton,  Hogget.  1994. The  Politics  of  Decentralisation  : Revitalising Local Chambers Robert, 1996. Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif . Kerjasama Kanisius dengan Yayasan Mitra Tani. Jogyakarta.
Dhal Robert, 2001. Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Etzioni-Halevy,  Eva,  1983. Buruecracy  and  Democracy  A  Political  Dilemma, Routledge & Kegan Paul, London.
Gazpers,  Vincent,  1997. Manajemen  Bisnis  Total  Dalam  Era  Globalisasi , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Hasibuan,  2001. Manajemen  Sumber  Daya  manusia,  Dasar  dan  Kunci Keberhasilan. Haji Masagung. Jakarta. Hodge.  1993. Economic  Development ,  New  York;  Mc  Graw-Hill  Book Company.
Held,  David.,  2004  (terj). Demokrasi  dan  Tatanan  Global  Dari  Negara  Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan, Pustka Pelajar, Yogyakarta. Islamy  M,  Irfan.  1997.  Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara.  Bumi Aksara, Jakarta.
______,  1998,  Agenda  Kebijakan  Reformasi  Administrasi  Negara.  Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  dalam  Ilmu  Kebijakan  Publik  pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
Keban, Yeremias T., 2004 Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu, Gaya Media, Yogyakarta. Miles, MB, dan Huberman. 2004. Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru terjemahkan oleh T.R. Rohidi. Penerbit  Universitas Indonesia.
Moleong,  Lexy  J.  2005. Metodologi  Peneli-tian  Kualitatif ,  Remaja  Karya, Bandung.
Mochtar,  Hilmy.  2004. Politik  Lokal  dan  Pembangunan, Pustaka  Pelajar Yogyakarta.
Mubyarto. 1985. Partipasi  dan Demokrasi di  Pedesaan. Suara Himpunan  III  (4)
Jakarta.
Muluk,  MR.  Khairul.  2006 .  Desentralisasi  dan  Pemerintah  Daerah. Bayumedia Publishing. Malang.
Ndara, T. 1987. Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Bina Aksara. Jakarta. Osborne,  David  dan  Gaebler.  2000.. Mewirausahakan  Birokrasi,  Reinventing Government, Transformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik , Penterjemah Abdul Rosyid, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
Prasojo,  Eko.  2004. People  and  Society  Empowerment:  Perspektif  Mem-bangun Partisipasi  Publik. Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik  Vol.IV.  No.  02, Maret-Agustus 2004.
Rasyid, M. Ryaas,. 1997. Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru . Yarsif Watampone. Jakarta. Sedarmayanti.  2004. Good  Governance  (Kepemimpinan  Yang  Baik) Bagian Kedua. Mandar Maju. Bandung
Siagian, Sondang. P. 2005. Administrasi Pembangunan . Bumi Aksara. Jakarta Simanjutak,  J.,  Pajaman.  1992. SDM,  Kesiapan  Kerja  dan  Pembangunan Ekonomi . Lembaga Penerbit Fakul-tas Ekonomi UI. Jakarta. Suryono,  Agus.  2001. Teori  dan  Isu  Pembangunan, Universitas  Negeri  Malang Press. Malang.
Thoha,  Miftah.,  1999, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Birokrasi .  Media  Widya Mandala, Yogyakarta.
Tjakroadjojo,  Bintoro.  1992. Perencanaan  Pembangunan, Gunung  Agung Jakarta.
_______, 1997. Manajemen Pembangunan , Haji Mas Agung, Jakarta. Utomo,  Warsito.  1996. Implementasi  Desentralisasi  dan  Otonomi  Di  Daerah Tingkat II (Studi Kasus di Kabupaten Cilacap dan Kudus, Disertasi)