## SISTEM ISPO UNTUK MENJAWAB TANTANGAN DALAM PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA YANG BERKELANJUTAN*
Ermanto Fahamsyah *) dan Eusebius Pantja Pramudya **) * ) Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan Sekretaris Jenderal Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) ermanto_fahamsyah@yahoo.co.id.
**) Yayasan Inspirasi Indonesia, Institut Riset Sosial dan Ekonomi, & Public Administration and Policy Group, Wageningen University and Research ppramudya@gmail.com

## ABSTRACT
The implementation of ISPO certification system which has been running since 2011 in addition to having experienced various achievements and developments also encountered various obstacles, problems, challenges and demands. The formulation of the problems analyzed and answered in this study are: what aspects should be formulated in order to strengthen ISPO system? To analyze and answer the problem formulation is used framework thinking about legal system theory or Legal System Theory developed by Lawrence M. Friedman. The research method used in this study is more focused on normative legal research. Based on the analysis, it can be concluded that the aspects that must be formulated in order to strengthen ISPO system include: First, related to the aspect of law substance, ISPO system arrangement must be increased from the level of Minister of Agriculture Regulation to the level of Presidential Regulation. Through this Presidential Regulation is expected to become a stronger legal umbrella in the implementation of ISPO system. Second, in relation to aspects of its legal apparatus, the institutional mechanisms of ISPO certification shall be enhanced and strengthened. Third, from the legal culture aspect, there must be a common understanding about the definition and concept of sustainability in the management and development of oil palm Indonesia.
Keywords: ISPO, Development, Palm Oil, Sustainable, Indonesia

## ABSTRAK
Penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO yang berjalan sejak 2011, di samping telah mengalami berbagai pencapaian dan perkembangan, menemui berbagai hambatan, masalah, tantangan, dan tuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat aspek-aspek apa saja yang harus dirumuskan dalam rangka penguatan sistem ISPO? Untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah tersebut, digunakan kerangka berpikir tentang teori sistem hukum atau legal system theory yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini lebih dititikberatkan pada penelitian hukum normatif. Berdasarkan pada analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek yang harus dirumuskan dalam rangka penguatan sistem ISPO meliputi: pertama , terkait dengan aspek substansi hukum, pengaturan sistem ISPO harus ditingkatkan dari tingkat peraturan menteri pertanian menjadi tingkat peraturan presiden. Peraturan presiden ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam penyelenggaraan sistem ISPO. Kedua , terkait dengan aspek aparatur hukumnya, mekanisme kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi ISPO harus disempurnakan dan dikuatkan. Ketiga , dari aspek budaya hukum, harus ada persamaan pemahaman mengenai definisi dan konsep sustainability dalam pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit Indonesia.
Kata kunci: ISPO, Pembangunan, Kelapa Sawit, Berkelanjutan, Indonesia

## PENDAHULUAN
“Pembangunan berkelanjutan” akhir-akhir ini menjadi isu penting/strategis dan menjadi  tuntutan dalam berbagai bidang pembangunan, terutama dalam pembangunan yang terkait  dengan sumber
daya alam—termasuk perkebunan kelapa sawit, baik di tingkat nasional, regional, maupun inter- nasional (Hidayat & Samekto, 2007). Dalam konteks Indonesia, pembangunan perkebunan ke lapa  sawit  yang  berkelanjutan,  di  samping
*Artikel ini telah dipresentasikan dalam Academic Forum on Sustainability I , yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR) LIPI, Yayasan Inspirasi Indonesia (YII), dan Centre for Inclusive and Sustainable Development (CISDEV) Universitas Prasetiya Mulya, di Jakarta 31 Januari 2017.
meru pakan tuntutan pasar, sejatinya telah menjadi amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya disebut UUD 1945—dan dijabarkan lebih lanjut dalam berba- gai peraturan perundang-undangan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan dan memberlakukan standar pembangunan perkebunan kelapa sawit Indonesia berkelanjutan sejak 2011 melalui sistem  sertifikasi  Kelapa  Sawit  Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO)—selanjutnya  disebut  sistem  sertifikasi ISPO.
Penyelenggaraan  sistem  sertifikasi  ISPO yang berjalan sejak 2011, di samping telah meng- alami berbagai pencapaian dan perkembangan, menemui berbagai hambatan, masalah, tantangan, dan tuntutan. Merujuk pada hasil kajian dan refe- rensi dari berbagai pihak, meskipun Indonesia telah  memberlakukan  sistem  sertifikasi  ISPO, kelapa sawit Indonesia tidak serta-merta terlepas dari adanya tuntutan sustainable palm oil, baik yang datang dari pembeli, konsumen, maupun industri  produk  berbahan  baku  minyak  sawit. Adapun yang paling keras bersuara adalah lem- baga swadaya masyarakat (LSM), baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.
Hambatan, masalah, tantangan, dan  tuntutan krusial  terkait  dengan  sistem   sertifikasi  ISPO antara lain, pertama , terkait dengan  pemahaman dan kebijakan tentang definisi dan konsep dasar sustainability (keberlanjutan) di  Indonesia. Per - soalan sangat mendasar yang  belum pernah dibahas secara tuntas dalam konteks  Indo nesia adalah pemahaman bersama tentang  defi nisi dan konsep dasar sustainability dalam   pengelolaan dan  pengembangan  kelapa  sawit. Kedua , meka nisme kelembagaan penyelenggaraan serti fikasi ISPO. Persoalan mendasar dalam me- kanisme kelembagaan ISPO terletak pada me- kanisme penyelenggaraan proses sertifikasi ISPO yang dinilai sebagian pihak tidak  independen, transparan, akuntabel, dan kredibel. Ketiga, substansi prinsip, kriteria, dan indikator dari sistem sertifikasi ISPO. ISPO diklaim sebagian pihak lebih mencerminkan kepentingan nasional. Prinsip, kriteria, dan indikator yang dibuat belum mampu menjawab permasalahan dan kelemahan
tata kelola perizinan, pengawasan, inkonsistensi kebijakan, minimnya transparansi, dan lemahnya penegakan hukum yang terus terjadi. Keempat , legalitas dan pembiayaan sistem sertifikasi ISPO. Penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO selama ini dinilai kurang berjalan maksimal karena beberapa faktor, antara lain mengenai pemenu- han aspek legalitas dan masalah pembiayaan. Kelima , keberterimaan sistem sertifikasi ISPO di pasar global (Policy Brief Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan ISPO, 25 Oktober 2016, 2–3). Untuk menjawab beberapa hambatan, masalah, tantangan, dan tuntutan krusial dalam kaitan  dengan  sistem  sertifikasi  ISPO  di  atas, akhir-akhir ini muncul adanya proses penguatan sistem ISPO. Berdasarkan pada uraian latar be- lakang di atas, rumusan masalah yang dianalisis dan dijawab adalah: aspek-aspek apa saja yang harus dirumuskan dalam rangka penguatan sistem ISPO?

## PENGUATAN SISTEM ISPO
Dalam perkembangannya, terutama sejak pelun- curan ISPO dan terbitnya berbagai peraturan terkait dengan keberlanjutan pembangunan perke- bunan serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang harus diadopsi oleh persyaratan ISPO, permintaan pasar terhadap minyak yang bersertifikat ISPO yang mulai bermunculan mengharuskan perlu- nya merevisi persyaratan ISPO. Penyempurnaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang  Pedoman  Perkebunan  Kelapa  Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian  Sustainable Palm Oil/ISPO), bertujuan memberikan petunjuk yang lebih jelas bagi pelaku usaha perkebunan dan para auditor. Akhirnya, pada 2015, telah terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Per- mentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Perkebun- an Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indo- nesian Sustainable Palm Oil/ISPO)—selanjutnya disebut ISPO—adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015).
ISPO merupakan acuan penerapan konsep kelapa sawit berkelanjutan yang dikembangkan berdasarkan pada hukum dan peraturan yang ada di Indonesia. Dengan adanya ISPO, konsep kelapa sawit berkelanjutan akan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan secara nasio- nal (Kospa, 2016).
Kemunculan ISPO sering dianggap sebagai tandingan dari inisiatif peningkatan  keberlanjutan dari sektor kelapa sawit yang digagas oleh Round- table on Sustainable Palm Oil (RSPO), ter utama sebagai upaya negara menegakkan kedau latan menghadapi tekanan dari inisiatif pening  katan governansi lingkungan di tingkat global  (Sahide, Burns, Wibowo, Nurrochmat & Giessen, 2015). Kalangan LSM kadang  memersepsikan kemun- culan ISPO sebagai reaksi dari pemerintah Indo- nesia untuk melawan kampanye negatif ter ha dap perkebunan kelapa sawit (Wijaya & Glasbergen, 2016). Sebelumnya, pemerintah Indonesia sebenarnya telah berusaha aktif dalam diskusi- diskusi di RSPO, terutama untuk mengem bangkan interpretasi nasional  terhadap standar RSPO serta sertifikasi bagi petani. Namun, keterlibatan dalam RSPO ini dipandang tidak cukup untuk mereda- kan kampanye negatif yang intensif. Terhadap pandangan ini, harus diakui pula bahwa dalam RSPO memang ada aspek yang mempersulit po sisi Indonesia, yang muncul dari ketimpangan dalam struktur organisasi dan peng ambilan kepu- tusannya (Schouten &  Glasbergen, 2012). Dalam pembahasan-pembahasan di RSPO, prosesnya sendiri dapat dikatakan tidak sepenuhnya inklusif dengan keterlibatan aktor lokal seperti para pro- dusen (terutama petani) yang tidak sepenuhnya terwakili  (Marin-Burgos,  Clancy,  &  Lovett, 2015). Komposisi dari struktur executive board dari RSPO terdiri atas pekebun kelapa sawit (4 kursi yang mewakili Indonesia, Malaysia, “ rest of the world ”, dan petani), peng olah minyak sawit (2 kursi), perusahaan penghasil consumer goods (2 kursi), retailers (2 kursi), bank dan investor
(2 kursi), LSM lingkungan (2 kursi), serta LSM bidang sosial (2 kursi) (RSPO, 2016a). Dari kom- posisi ini, terlihat bahwa perwakilan dari produsen hanya satu dari berbagai aktor dalam tata kelola. Sementara sebagai skema private governance , negara tidak terlibat langsung. Seca ra jumlah pun, dari total 1.373 anggota per Juni 2016, hanya ada
155  pekebun  kelapa  sawit,  sementara  ada  462 buyer dan 633 consumer goods manufacturer (RSPO, 2016b).
Sebagai suatu standar keberlanjutan, ISPO memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Menu rut Wijaya dan Glasbergen (2016), kalau dibandingkan RSPO, ISPO meruapkan sistem yang lebih kuat karena berlandaskan pada le- galitas. Aspek legalitas ini dalam RSPO hanya merupakan salah satu dari delapan prinsip yang dijadikan acuan, yaitu pada prinsip kedua tentang “Compliance with Applicable Laws And Regula- tions” (RSPO, 2013). Lebih lanjut, Wijaya dan Glasbergen (2016) berpendapat, sebagai sistem yang berasaskan kesukarelaan ( voluntary ), RSPO tidak mempunyai landasan apa pun untuk penegakan bagi pelanggaran legalitas. Hal ini berbeda dengan ISPO, yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan pelanggaran hukum akan berhadapan dengan otoritas di Indonesia, walaupun dengan pengecualian untuk para pe- tani swadaya yang baru memulai kebun mereka. Pelanggaran hukum dapat berdampak pada pem- batalan izin kebun.
Selanjutnya, Wijaya dan Glasbergen (2016) menyoroti bahwa RSPO dan ISPO sama-sama menggunakan pendekatan sertifikasi yang dilaku- kan pihak ketiga. Namun, untuk ISPO, prosedur sertifikasi pihak ketiganya lebih rumit, dengan verifikasi tahap pertama dilakukan auditor independen, tetapi pada tahap berikutnya Komisi ISPO melakukan penilaian sebelum dapat menye- tujui  sertifikat  diterbitkan  lembaga  sertifikasi independen tersebut.
Wijaya dan Glasbergen (2016) juga menyo- roti tentang perbandingan aspek lingkungan dan sosial dari RSPO dan ISPO, yang sekilas terlihat tidak ada perbedaan mencolok. Namun, secara mendetail, ada perbedaan mendasar dari aspek- aspek yang dibahas, misalnya mengenai konsep high conservation values (HCV), yang mencakup kumpulan dari nilai-nilai biologis, ekologis, so- sial, dan budaya yang dianggap punya peranan penting, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Sementara itu, untuk ISPO, me- mang disebutkan mengenai HCV, tetapi tidak ada tuntunan atau informasi lebih terperinci mengenai hal tersebut sehingga menimbulkan ruang untuk
interpretasi yang berbeda. Hal lain yang cukup berbeda adalah RSPO mencakup free and prior informed consent dalam prinsip dan kriterianya sehubungan dengan kepedulian terhadap komu- nitas dan akuisisi lahan. Dalam standar ISPO, aspek-aspek ini dianggap normatif, sedangkan informasi yang lebih detail juga terbatas.
Merupakan tantangan untuk memperkuat sistem ISPO berdasarkan pada kesadaran terha- dap kelebihan dan kekurangan ini. Apalagi, kalau dipandang dari tujuannya, bahwa ISPO—seperti halnya RSPO—bertujuan meningkatkan keber- lanjutan dari produksi kelapa sawit (Gillespie & Harjanthi, 2012). Sebagai standar sertifikasi yang berbasis pada legalitas, penguatan ISPO dilak- sanakan berdasarkan pada kerangka berpikir ilmu hukum seperti dijelaskan pada bagian berikut.

## KERANGKA TEORETIS
Pembangunan perkebunan kelapa sawit berke- lanjutan atau sustainable palm oil merupakan kewajiban yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam upaya memelihara lingkungan, meningkat- kan kegiatan ekonomi dan sosial, serta menegak- kan peraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapasawitan.  Penerapan  kewajiban  kebun sawit  yang  berkelanjutan  ini  dilakukan  sejak peluncuran Perkebunan Kelapa Sawit Berkelan- jutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) di Medan pada Maret 2011.
Untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah di atas, digunakan kerangka berpikir tentang teori sistem hukum atau legal system theory yang  dikembangkan  oleh  Lawrence  M. Friedman (2001, 6–8). Dia menyatakan, suatu sistem hukum atau legal system terdiri atas tiga unsur, yaitu unsur struktur hukum, substansi hu- kum, dan budaya hukum. Struktur mengandung pengertian kerangka yang memberikan perlin- dungan menyeluruh bagi suatu sistem hukum. Struktur ini terdiri atas elemen-elemen jumlah dan besar badan peradilan, bagaimana peraturan perundang-undangannya, serta prosedur apa yang harus dilaksanakan para penegak hukum. Struktur bersifat sebagai pembatas gerakan. Substansi dari suatu sistem hukum mengandung pengertian peraturan yang sesungguhnya, norma, dan tatanan pergaulan masyarakat yang berlaku
dalam suatu sistem. Substansi juga mengandung pengertian produk atau keputusan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Budaya hukum mengandung pengertian sikap perilaku masyara- kat terhadap hukum dan sistem hukum. Hal ini mencakup bagaimana kepercayaan, nilai, ide, dan pengharapan mereka terhadap hukum. Ide pemikiran inilah yang membuat hukum dapat berjalan sebagaimana semestinya (Friedman, 1984, 5–6).
Melalui analisis dengan teori sistem hukum tersebut, diharapkan dapat dirumuskan suatu konsep penguatan sistem ISPO sebagai instru- men  yang  dapat  menjawab  segala  hambatan, masalah, tantangan, dan tuntutan krusial terkait dengan penyelenggaraan sustainable palm oil di Indonesia. Penguatan sistem ISPO dimulai pada aspek substansi hukumnya, selanjutnya dari aspek aparatur hukumnya, yaitu pelaksana/ kelembagaannya, serta terakhir aspek budaya hu- kum yang menyangkut persepsi para pemangku kepentingan terhadap sistem ISPO itu sendiri.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini lebih dititikberatkan pada penelitian hukum normatif (Sidharta, 2000, 218; Soekanto, 2006, 51; Soekanto & Mahmudji, 2001, 13–14). Pene- litian norma hukum ialah penelitian hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan norma yang berlaku di masyarakat (Filstead, 1978, 38). Dengan demikian, objek yang dianalisis dalam peneli- tian ini adalah norma hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan  pembangunan  kelapa  sawit  Indonesia yang berkelanjutan.
Data yang digali dan ditelaah dalam pene- litian  ini  terdiri  atas  data  sekunder  (Marzuki, 2005, 164–166). Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mahmudji, 2001, 13–14). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur dan/atau terkait dengan pembangunan kelapa  sawit  Indonesia  yang  berkelanjutan. Ada pun bahan hukum sekunder yang  digunakan adalah bahan yang memberikan penjelasan
me ngenai bahan hukum primer, seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari ahli hukum yang berkaitan  dengan  pembangunan  kelapa  sawit Indonesia yang berkelanjutan. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya (Soekanto, 2006, 52).
Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penulis mengguna- kan bahan-bahan nonhukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, misalnya buku, hasil penelitian, dan jurnal-jurnal  mengenai pembangunan  kelapa  sawit  Indonesia  yang berkelanjutan. Penggunaan bahan-bahan non- hukum ini dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penulis tentang pola perusahaan  inti  rakyat  perkebunan  (Marzuki, 2005, 143, 163–164). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri beberapa literatur, baik yang ada dalam buku, artikel, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan. Penelusuran tersebut dilakukan untuk menemukan data yang dapat digunakan untuk menganalisis dan men- jawab rumusan masalah (Policy Brief Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan ISPO, 25 Oktober 2016, 2–3).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertama , terkait dengan pemahaman dan kebi- jakan tentang konsep pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ) di Indonesia.
Pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia, di samping telah diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijabarkan le bih lanjut dalam berbagai peraturan perundang- undangan. Pertama , UUD 1945, pada perubahan keempat, khususnya Pasal 33 ayat (4), menyatakan bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan , berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta
de ngan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Dalam perubahan kedua UUD 1945, pada Pasal 28H ayat (1), dinyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (4) & Pasal 28H ayat (1)).
Kedua , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada bagian Menimbang huruf a, menyebutkan, “untuk me wu- judkan masyarakat adil dan makmur berdasar kan pada Pancasila dan UUD 1945, perlu dilaksana- kan pembangunan ekonomi  nasional yang ber ke  lan jutan dengan  berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara” (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, bagian Menimbang huruf a) Pasal 3 ayat (1)  menentukan bahwa pena naman modal  diselenggarakan ber- dasarkan pada beberapa asas, antara lain asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 3 ayat (1)). Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) memuat salah satu tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah meningkatkan pemba ngunan ekonomi berkelanjutan (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Pasal 3 ayat (2)).
Ketiga , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ling kungan Hidup, pada bagian Menimbang huruf  b,  menentukan  bahwa  pembangunan eko nomi nasional, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, diselenggarakan berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, LN. No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, bagian menimbang huruf b). Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa, “ Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan” (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009). Pasal 3 huruf i menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup  bertujuan  mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Pasal 3 huruf i Undang-Undang No. 32 Tahun 2009). Pasal 15 ayat (1) me- nyebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan  terintegrasi dalam  pembangunan  suatu  wilayah  dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009). Penjelasan Umum angka 1 mengatur bahwa UUD 1945 menyatakan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan semua pemangku kepentingan  berkewajiban  melindungi  dan mengelola lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain (Penjelasan Umum angka 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009).  Berikutnya, Penjelasan Umum angka 3 menyebutkan peng- gunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/ atau program  pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban  melakukan  pelestari an  lingkungan hidup  dan  mewujudkan  tujuan pembangunan berkelanjutan (Penjelasan Umum angka 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009).
Keempat , Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menentukan bahwa industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sum- ber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat (Undang- Undang No. 3 Tahun 2014, LN. No. 4 Tahun 2014, TLN No. 5492, Pasal 1 angka 3). Pasal 30 ayat (1) memuat ketentuan bahwa sumber daya alam  diolah  serta  dimanfaatkan  secara  efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014). Pasal 110 ayat (1) juncto Pasal 110 ayat (2) huruf h dan huruf i menentukan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas
untuk mempercepat pembangunan industri. Antara lain, perusahaan industri kecil dan in- dustri menengah yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan , serta yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan industri hijau (Pasal 110 ayat (1) juncto Pasal 110 ayat (2) huruf h dan huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2014).
Kelima , Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa pengembangan perkebunan diselenggara- kan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial-budaya, dan ekologi. Pengembangan perkebunan berkelanjutan seba- gaimana dimaksud harus memenuhi prinsip dan kriteria pembangunan perkebunan berkelanjutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan perkebunan berkelanjutan diatur dalam peraturan pemerintah (Undang-Undang No. 39 Tahun 2014, LN No. 308 Tahun 2014, TLN No. 5613, Pasal 62). Khusus pada perkebunan kelapa sawit, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indo- nesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO), kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelan- jutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil  Certification  System)  (Peraturan  Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015; Berita Negara No. 432 Tahun 2015).
Meskipun konsep pembangunan keberlanjut- an, khususnya dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, sudah diatur dalam be berapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari tingkat undang-undang dasar sampai peraturan menteri, baik secara tersurat maupun tersirat, masih terdapat persoalan sangat mendasar yang belum pernah dibahas secara tun tas dalam konteks Indonesia. Salah satunya pemahaman bersama tentang definisi dan  konsep dasar sustainability dalam pengelolaan dan pengem bangan kelapa sawit di Indonesia.
Sebagian pihak, antara lain dari unsur pemerintah dan pelaku usaha, memahami serta memaknai bahwa definisi dan konsep dasar sus- tainability dalam pengelolaan dan pengembangan kelapa  sawit  di  Indonesia  diukur  pada  tingkat
kepatuhan atau penerapan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, pihak lain, di antaranya akademisi dan/atau peneliti, berpendapat apabila hanya diukur dari tingkat kepatuhan atau penerapan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut baru terbatas pada kepatuhan atau penerapan terhadap aspek legalitas, belum sampai pada tahap kepatuhan atau penerapan terhadap aspek-aspek yang terkandung dalam sustainabil- ity , yaitu ekonomi, sosial-budaya, dan ekologi.
Pemahaman dan kebijakan mengenai definisi dan konsep dasar sustainability (keberlanjutan) dalam pengelolaan dan pengembangan perke- bunan  kelapa  sawit  di  Indonesia  seharusnya dimaknai secara utuh sebagai sistem pengelolaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang mematuhi dan menerapkan semua aspek ekonomi, sosial-budaya, dan ekologi, serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan dan penerapan semua aspek ekonomi, sosial-budaya, dan ekologi, serta legalitas akan menjadi ukuran dalam penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO. Pemahaman dan kebijakan yang demikian tentu lebih sesuai dengan amanat UUD 1945 dan per- aturan perundang-undangan lain.
Kedua , terkait dengan mekanisme kelem- bagaan penyelenggaraan sertifikasi ISPO.
Berdasarkan pada Peraturan Menteri Per- tanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015, sertifikasi ISPO dilakukan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit, usaha kebun plasma, usaha kebun swadaya, dan minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 lampiran I, 13).
Tata cara sertifikasi ISPO untuk perusahaan perkebunan dapat diuraikan sebagai berikut (Per- aturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/3/2015 lampiran I, pp. 14–21).
1) Penilaian oleh pemerintah . Setiap perusa- haan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan (izin usaha perkebunan (IUP), izin usaha perkebunan budi daya (IUP-B); izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P),
surat pendaftaran usaha perkebunan (SPUP), izin  tetap  usaha  budi  daya  perkebunan (ITUBP), dan izin usaha tetap usaha industri perkebunan (ITUIP) dinilai oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota atau pusat ber- dasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian menge nai Pedoman Penilaian Usaha Perke- bunan. Hasil penilaian dikelompokkan men- jadi 2 (dua), yaitu a) Kelas A (baik sekali), Kelas B (baik), Kelas C (sedang), Kelas D (kurang), dan Kelas E (kurang sekali) untuk kebun dalam tahap pembangunan; serta b) Kelas I (baik sekali), Kelas II (baik), Kelas III (sedang), Kelas IV (kurang), dan Kelas V (kurang sekali) untuk kebun dalam tahap operasional. Perusahaan yang mendapat penilaian kebun Kelas I, Kelas II, dan Kelas III berhak mengajukan permohonan untuk memperoleh penilaian audit sertifikasi ISPO.
2) Penilaian oleh lembaga sertifikasi . Penilaian sertifikasi  dilakukan  terhadap  pemenuhan prinsip  dan  kriteria  ISPO  kelapa  sawit berkelanjutan oleh pihak ketiga yang tidak berpihak, yaitu lembaga sertifikasi yang telah mendapat pengakuan dari Komisi ISPO. Objek penilaian sertifikasi dilakukan terha- dap: a) unit perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan dalam 1 (satu) unit usaha ( profit  entity );
b) unit perusahaan perkebunan yang melaku- kan usaha budi daya perkebunan yang ter- integrasi dengan usaha pengolahan dalam satu unit usaha ( profit  entity ) dapat juga disertifikasi untuk energi terbarukan apabila dibutuhkan, c) unit perusahaan perkebunan yang hanya melakukan usaha budi daya perkebunan agar tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO, perusahaan wajib memasok TBS-nya kepada usaha pengolahan yang telah bersertifikat ISPO; d) unit perusahaan perkebunan yang hanya melakukan usaha pengolahan yang pasokan bahan bakunya dari kebun masyarakat atau kebun mitra lain- nya untuk menjamin pemenuhan kapasitas dari usaha pengolahan berdasarkan pada perjanjian sesuai dengan peraturan di bidang
perizinan usaha perkebunan; e) unit sertifika- si kelompok (grup) perusahaan perkebunan, yaitu beberapa perusahaan perkebunan yang dikelola dengan menerapkan manajemen yang sama. Tiap perusahaan perkebunan yang  di  bawah  kelompok  masing-masing harus mendapatkan sertifikat ISPO terlebih dahulu sebelum kelompoknya disertifikasi. Setiap perusahaan perkebunan harus mem- punyai minimal dua orang auditor internal, sedangkan grup perusahaan memiliki mini- mal lima orang yang telah lulus pelatihan teknis auditor ISPO.
3) Pengambilan contoh kebun. Perusahaan perkebunan  yang  disertifikasi  dinilai  ber- dasarkan pada jumlah contoh kebun. Unit kebun dari suatu perusahaan perkebunan yang dinilai berdasarkan pada prinsip dan kriteria ISPO minimum berjumlah 0,8Öy pembulatan ke atas; dengan y adalah jumlah kebun dari perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ukuran sampel untuk penilaian harus berdasarkan pada penilaian risiko pada unit kebun—yang berisiko tinggi memerlukan ukuran sampel yang lebih banyak. Ukuran sampel harus ditetapkan dengan formula (0,8Öy) x (z), dengan z merupakan perkalian yang ditetapkan dengan penilaian risiko (risiko rendah = pengali 1; risiko menengah = pengali 2; risiko tinggi = pengali 3). Usaha pengolahan kelapa sawit secara keseluruhan dinilai berdasarkan pada prinsip dan kriteria ISPO.
4) Prinsip dan kriteria ISPO untuk perusahaan perkebunan, terdiri atas:
a) Perusahaan perkebunan yang melaku- kan usaha budi daya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan, yaitu: 1) legalitas usaha perkebunan; 2) manajemen perke- bunan; 3) perlindungan terhadap peman- faatan hutan alam primer dan lahan gambut; 4) pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 5) tanggung jawab terhadap pekerja; 6) tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan 7) peningkatan usaha secara berke- lanjutan.
b) Perusahaan perkebunan yang melaku- kan usaha budi daya perkebunan, yaitu: 1) legalitas lahan perkebunan; 2) mana- jemen perkebunan; 3) perlindungan ter- hadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut; 4) pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 5) tanggung jawab  terhadap  pekerja;  6)  tanggung jawab  sosial  dan  pemberdayaan  eko- nomi masyarakat; dan 7) peningkatan usaha secara berkelanjutan.
c) Perusahaan perkebunan yang melaku- kan usaha pengolahan hasil perkebunan, yaitu: 1) legalitas lahan perkebunan; 2) manajemen perkebunan; 3)  pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 4) tang- gung jawab terhadap pekerja; 5) tang- gung  jawab  sosial  dan  pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan 6) peningkat- an usaha secara berkelanjutan.
d) Perusahaan perkebunan yang melaku- kan usaha produksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan wajib menghi- tung emisi gas rumah kaca (GRK) yang pedoman perhitungannya diatur secara terpisah.
5) Syarat permohonan sertifikasi. Perusahaan perkebunan yang hendak mengajukan permo- honan sertifikasi harus melengkapi dokumen sebagai berikut: ( a ) Izin usaha perkebunan, seperti izin  usaha  perkebunan  (IUP),  izin usaha perkebunan budi daya (IUP-B); izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P), surat pendaftaran usaha perkebunan (SPUP), izin tetap usaha budi daya perkebunan (ITUBP), izin usaha tetap usaha industri perkebunan (ITUIP),  izin/persetujuan  prinsip  menteri pertanian, dan izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian. ( b ) Hak atas tanah sesuai dengan peraturan di bidang pertanahan; ( c ) Izin lingkungan; dan ( d ) Penetapan usaha perkebunan Kelas I, Kelas II, atau Kelas III dari bupati/wali kota, gubernur atau Direk- tur Jenderal sesuai dengan kewenangan.
6) Proses pengakuan sertifikasi ISPO perusa- haan perkebunan.
a)  Perusahaan Perkebunan yang telah memenuhi persyaratan angka 5 di atas mengajukan permohonan sertifikasi ISPO kepada salah satu lembaga sertifi- kasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO.
b)  Lembaga sertifikasi, setelah menerima permohonan sertifikasi dari perusahaan perkebunan, melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen ( document review ).
c)  Apabila dianggap belum lengkap, doku- men dikembalikan kepada perusahaan perkebunan untuk dilengkapi.
d)  Apabila dokumen lengkap dan benar, perusahaan perkebunan membuat kon- trak  kerja  dengan  lembaga  sertifikasi meliputi audit tahap I, audit tahap II, dan survailen.
e)  Setelah perusahaan perkebunan mem- buat kontrak kerja dengan  lembaga ser- tifikasi, lembaga sertifikasi melakukan hal-hal  sebagai  berikut:  (1)  verifikasi terhadap kelengkapan dokumen. Dalam waktu tujuh hari kerja, dokumen yang tidak lengkap atau memenuhi syarat akan dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi; (2) apabila semua doku men telah lengkap dan memenuhi persyaratan, selanjutnya dilakukan pe nyu sunan rencana audit serta dilaku- kan audit tahap I dan tahap II; (3) pelaksanaan audit tahap I diperlukan paling kurang dua hari kerja dengan tiga orang auditor, sedangkan audit tahap II dapat dilaksanakan paling kurang tiga hari kerja dengan empat orang auditor, tidak termasuk perjalanan auditor ke lokasi; (4) pelaksanaan audit dilakukan sebagai berikut: a) tahap I ( on site audit ) meliputi penilaian terhadap ke lengkapan dan kebenaran dokumen legalitas; sampel kebun dan usaha peng- olahan yang akan dinilai pada tahap II; titik kritis dari kebun dan usaha peng- olahan, seperti kebun dengan kawasan lindung, tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),
dan kebun dengan kemiringan tertentu; serta pihak/pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber. Hasil penilaian tahap I yang tidak memenuhi persyaratan terkait dengan legalitas dan waktu penyelesaiannya (lebih dari enam bulan) tidak dapat diprediksi harus dilaporkan kepada Komisi ISPO. Sebelum melaksanakan audit tahap II ( on site audit ), lembaga sertifikasi wajib menyampaikan pengumuman publik melalui Sekretariat Komisi ISPO  paling kurang 30 hari sebelum pelaksanaan audit; b) tahap II meliputi penilaian ter- hadap semua dokumen yang digunakan perusahaan perkebunan; penerapan prinsip dan kriteria di kebun dan usaha pengolahan; kompetensi dari petugas perusahaan perkebunan yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan; serta kon- firmasi terhadap penerapan prinsip dan kriteria dengan pemangku kepentingan.
f)  Mengingat ISPO bersifat wajib ( man- datory ), temuan yang tidak memenuhi persyaratan ( non-compliance /NC) tidak dapat ditoleransi sampai diperbaiki paling lama enam bulan sejak disepa- kati nya hasil audit tahap II oleh kedua belah pihak.
g)  Apabila  NC  tidak  dapat  diselesaikan da lam waktu enam bulan, audit lengkap wajib dilakukan lagi dan harus menggu- nakan lembaga sertifikasi yang sama.
h)  Hasil penilaian/laporan audit tahap II lembaga sertifikasi terhadap  perusahaan perkebunan yang telah memenuhi persyaratan ISPO disampaikan  kepada Komisi ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO paling lama dua bulan se jak penutupan audit ( closing audit ).
i)  Sekretariat Komisi ISPO memverifikasi laporan audit yang disampaikan lembaga sertifikasi dalam waktu dua bulan sejak tanggal diterima surat permohonan se- suai dengan stempel pos. Apabila masih terdapat  kekurangan,  hasil  verifikasi disampaikan  kepada  lembaga  sertifi- kasi untuk dilengkapi paling lama dua
minggu sejak tanggal penerimaan oleh lembaga  sertifikasi.  Jika  terjadi  keter- lambatan dalam penyampaian laporan audit,  lembaga  sertifikasi  harus  dapat menyampaikan alasannya secara tertulis.
j)  Selanjutnya, laporan audit diteruskan ke Tim Penilai ISPO untuk mendapat penilaian.
k)  Tim Penilai ISPO melakukan penilaian paling lama dua bulan sejak diterimanya laporan audit dari Sekretariat Komisi ISPO. Dalam melakukan penilaian laporan audit, Tim Penilai ISPO dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, antara lain beberapa pemangku kepentingan yang terkait, seperti ma- syarakat adat, asosiasi, pejabat pemerin- tah setempat, LSM setempat, dan karyawan perusahaan yang diaudit.
l)  Tim Penilai memberikan rekomen- dasi terhadap perusahaan perkebunan kepada Komisi ISPO untuk diberikan pengakuan ( approval ). Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan ISPO ditolak dan diminta melakukan tindakan perbaikan serta mengajukan permohonan kembali.
m)  Komisi ISPO memberikan pengakuan kepada perusahaan perkebunan yang memenuhi persyaratan ISPO dan diu- mumkan kepada publik.
n) Lembaga sertifikasi menerbitkan sertifikat  ISPO  atas  nama  perusahaan perkebunan bersangkutan paling lama 10 hari kerja sejak mendapatkan pe- ngakuan Komisi ISPO.
o)  Sertifikat ISPO ditandatangani pimpinan lembaga sertifikasi yang bersangkutan dan diakui ( approved ) oleh Direktur Jenderal selaku Ketua Komisi ISPO. Apabila terdapat penambahan luas area tanaman menghasilkan (perluasan kebun milik sendiri), penambahan pasokan bahan baku dari kebun lain (usaha kebun swadaya dan usaha kebun plasma  yang  telah  memiliki  sertifikat ISPO), dan/atau peningkatan kapasitas
usaha pengolahan, perlu dilakukan audit terhadap penambahan dimaksud untuk memperoleh perluasan sertifikat.
7) Surveillance . Untuk memastikan perusahaan perkebunan menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten, dilakukan surveil- lance setiap tahun oleh lembaga sertifikasi penerbit sertifikat ISPO. Surveillance pertama dilakukan paling kurang 12 bulan terhitung pengakuan sertifikat oleh Komisi ISPO.
8) Kewajiban penerima sertifikat ISPO. Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, perusahaan perkebunan wajib:
a)  Memelihara dan mempertahankan penerapan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten dan konsekuen.
b)  Melakukan audit internal minimal satu kali dalam setahun oleh auditor internal yang telah lulus pelatihan auditor ISPO.
c)  Bersedia dilakukan surveillance setiap tahun.
d)  Melaporkan apabila ada perubahan yang mendasar berkaitan dengan persyaratan ISPO.
e)  Tidak melakukan kegiatan peremajaan di lahan sempadan sungai dan sekitar mata air serta melakukan penanaman pohon sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang Kehutanan.
9) Masa  berlaku  sertifikat  ISPO. Sertifikat ISPO berlaku selama lima tahun. Perusahaan perkebunan pemegang sertifikat ISPO harus mengajukan permohonan perpanjangan serti- fikat kepada Komisi ISPO satu tahun sebe- lum masa berlaku sertifikat ISPO berakhir.
Sementara  itu,  tata  cara  sertifikasi  ISPO untuk usaha kebun plasma dan usaha kebun swadaya secara umum hampir sama dengan yang berlaku untuk perusahaan perkebunan. Perbedaan mendasar terletak pada Prinsip dan Kriteria ISPO yang diberlakukan. Untuk usaha kebun plasma terdiri atas (a) Legalitas Usaha Kebun Plasma; (b) Manajemen Usaha Kebun Plasma; (c) Pengelo- laan dan Pemantauan Lingkungan; (d) Tanggung Jawab  terhadap  Kesehatan  dan  Keselamatan Kerja (K3) Petani; (e) Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; serta (f) Peningkatan
Usaha Secara Berkelanjutan. Sementara Prinsip dan Kriteria ISPO yang diberlakukan untuk usaha kebun swadaya lebih sedikit apabila dibanding dengan perusahaan perkebunan dan usaha kebun plasma, yaitu (a) Legalitas Usaha Kebun Swa- daya; (b) Organisasi pekebun dan pengelolaan usaha  kebun  swadaya;  (c)  Pengelolaan  dan Pemantauan Lingkungan; serta (d) Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 lampiran I. Hlm. 21–28).
Penyelenggaraan sertifikasi ISPO di Indo- nesia selama ini dilakukan melalui Komisi ISPO yang berkedudukan di bawah menteri pertanian dan bertanggung jawab kepadanya. Komisi ISPO dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Perkebu- nan Kementerian Pertanian. Untuk menjalankan tugasnya, Komisi ISPO dibantu Tim Penilai dan Sekretariat. Keanggotaan Komisi ISPO terdiri atas pejabat setingkat eselon I dari Instansi teknis dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Tugas  dan  susunan  keang- gotaan Komisi ISPO ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian. Sementara itu, Tim Penilai dipimpin seorang pejabat setingkat eselon II di bidang perkebunan selaku ketua tim penilai dan berkedudukan di bawah Ketua Komisi ISPO serta bertanggung jawab kepadanya. Keanggotaan Tim Penilai terdiri atas pejabat setingkat eselon II dari instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Tugas dan susunan keang- gotaan Tim Penilai ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan sebagai Ketua Komisi ISPO (Peraturan Menteri Pertanian No- mor 11/Permentan/OT.140/3/2015 lampiran I, Hlm. 29).
Apabila memperhatikan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015, tahapan proses sertifikasi ISPO dimulai dengan audit yang dilakukan lembaga sertifikasi. Hasil audit dari lembaga sertifikasi diverifikasi kem- bali oleh Sekretariat Komisi ISPO. Setelah itu, dilakukan penilaian di tingkat Tim Penilai ISPO. Setelah Tim Penilai memberikan rekomendasi, selanjutnya dilakukan pembahasan di tingkat Komisi ISPO untuk mendapatkan pengakuan.
Terakhir, lembaga sertifikasi menerbitkan serti- fikat ISPO.
Sebagaimana dikemukakan pada para- graf sebelumnya, persoalan mendasar dalam mekanisme kelembagaan ISPO terletak pada mekanisme  penyelenggaraan  proses  sertifikasi ISPO yang dinilai sebagian pihak tidak indepen- den, transparan, akuntabel, dan kredibel. Selain itu, tidak ada tanggung-gugat dari pelaksana audit dan penilaian akhir serta waktu yang lama dalam penentuan keputusan pemberian sertifikasi ISPO. Adanya peran besar yang diberikan kepada Komisi  ISPO  dalam  proses  sertifikasi  ISPO, yakni melalui sekretariat ISPO yang berada dalam naungan Kementerian Pertanian, juga dinilai sebagian pihak menjadi hambatan praktis bagi pelaku dan lembaga sertifikasi ISPO yang seharusnya bersifat independen (Policy Brief Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan ISPO, 25 Oktober 2016, 2).
Oleh karena itu, harus ada penyempurnaan pada mekanisme kelembagaan dalam penyeleng- garaan sertifikasi ISPO. Berdasarkan pada hasil kajian yang dilakukan Kementerian Koordina- tor Perekonomian, terdapat usul penguatan skema kelembagaan ISPO. Perubahan mendasar dalam usul skema tersebut adalah pelaksanaan sertifikasi ISPO akan dilakukan sepenuhnya dan secara independen oleh lembaga sertifikasi ISPO sesuai dengan skema yang telah diatur dan/atau ditetapkan Komite Akreditasi Nasional. Selain itu, terdapat pemantau independen yang bertugas memantau pelaksanaan sertifikasi ISPO.
Ketiga, substansi prinsip, kriteria, dan indi- kator dari sistem sertifikasi ISPO.
Menurut Peraturan Menteri Pertanian No- mor 11/Permentan/OT.140/3/2015, Prinsip dan Kriteria ISPO untuk perusahaan perkebunan terdiri atas:
a) Perusahaan Perkebunan yang melaku- kan usaha budi daya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil Perkebunan, yaitu (1) legalitas usaha perkebunan; (2) manajemen perkebunan; (3) perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut; (4) pengelolaan dan
pemantauan lingkungan; (5) tanggung jawab  terhadap  pekerja;  (6)  tanggung jawab  sosial  dan  pemberdayaan  eko- nomi masyarakat; serta (7) peningkatan usaha secara berkelanjutan.
b) Perusahaan perkebunan yang  melakukan usaha budi daya perkebunan, yaitu (1) legalitas lahan perkebunan; (2) manaje- men perkebunan; (3) perlindungan ter- hadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut; (4) pengelolaan dan pemantauan lingkungan; (5) tanggung jawab  terhadap  pekerja;  (6)  tanggung jawab sosial dan pemberdayaan  ekonomi masyarakat; serta (7) peningkatan usaha secara berkelanjutan.
c) Perusahaan perkebunan yang  melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan, yaitu (1) legalitas lahan perkebunan; (2) manajemen perkebunan; (3) pengelo- laan dan pemantauan lingkungan; (4) tanggung  jawab  terhadap  pekerja;  (5) tanggung jawab sosial dan pemberda- yaan ekonomi masyarakat; serta (6) peningkatan usaha secara berkelanjutan.
d) Perusahaan perkebunan yang melaku- kan usaha produksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan wajib menghitung emisi GRK yang pedoman perhitungannya diatur secara terpisah (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/ Permentan/OT.140/3/2015, lampiran I, hlm.16–18).
Sementara itu, Prinsip dan Kriteria ISPO yang berlaku untuk usaha kebun plasma terdiri atas (a) legalitas usaha kebun plasma; (b) manaje- men usaha kebun plasma; (c) pengelolaan dan pemantauan lingkungan; (d) tanggung jawab ter- hadap kesehatan dan keselamatan kerja (k3) pe- tani; (e) tanggung jawab sosial dan  pemberdayaan masyarakat; serta (f) peningkatan usaha secara berkelanjutan (peraturan menteri pertanian nomor 11/permentan/ot.140/3/2015, lampiran i, 21–22). adapun prinsip dan kriteria ispo yang diberlaku- kan untuk usaha kebun swadaya terdiri atas (a) legalitas usaha kebun swadaya; (b) organisasi pe- kebun dan pengelolaan usaha kebun swadaya; (c)
pengelolaan dan pemantauan lingkungan; serta (d) peningkatan usaha secara berkelanjutan (Per- aturan Menteri Pertanian Nomor 11/ Permentan/ OT.140/3/2015, lampiran I, , hlm. 25).
ISPO dinilai sebagian pihak lebih mencer- minkan kepentingan nasional dan terlihat sangat normatif sehingga rentan disalahgunakan. Di lain pihak, ISPO tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi pasar dan konsumennya karena dianggap sebagai kebijakan lokal dan memiliki kelemahan dalam prinsip dan kriterianya. Prinsip dan kriteria yang dibuat dinilai belum mampu menjawab secara tuntas berbagai isu dan persoal- an ekonomi, sosial-budaya, serta legalitas dalam pengelolaan dan pengembangan perkebunan ke- lapa sawit di Indonesia (Policy Brief Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan ISPO, 25 Oktober 2016, , hlm. 2).
Sebagai solusi untuk menjawab  permasalahan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terha- dap substansi prinsip, kriteria, dan indikator serti- fikasi  ISPO.  Melalui  penyempurnaan  tersebut, diharapkan prinsip, kriteria, dan  indikator tidak hanya memenuhi standar nasional  Indonesia, tetapi juga standar yang berlaku secara internasi- onal. Dengan demikian, kepatuhan dan penerapan berbagai aspek ekonomi, sosial-budaya, dan ekologi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat terpenuhi. Misalnya, penerapan konsep nilai konservasi tinggi (NKT) dan penerapan ketentuan free prior inform concern (FPIC). Prinsip dan Kriteria ISPO se- layaknya sudah mengadopsi konsep FPIC untuk memungkinkan penyelesaian terhadap konflik di masyarakat/lapangan. Dalam menerapkan konsep FPIC, perlu dipastikan adanya  penyusunan prose- dur komunikasi dan konsultasi dengan para pihak beserta penunjukan petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dan komuni- kasi dengan para pihak. Termasuk penggunaan bentuk dan bahasa yang tepat  untuk informasi yang relevan, termasuk analisis dam pak, pemba- gian keuntungan yang diajukan, dan pengaturan secara hukum. Selanjutnya, kebi jakan tentang peng gunaan api, yang masih diper bolehkan sepan jang dinilai sebagai cara yang efektif dengan tingkat kerusakan lingkungan yang paling sedikit untuk meminimalkan risiko serangan hama dan
penyebaran penyakit. Hal ini harus mempertim- bangkan Peraturan  Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, Peraturan Menteri  Pertanian Nomor 98 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010. Terakhir, kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia yang diko munikasikan ke semua tingkatan pekerja dan tingkatan operasi (Policy Brief Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan ISPO, 25 Oktober 2016, hlm. 5).
Keempat , legalitas dan pembiayaan sertifikasi ISPO. Penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO se- lama ini dinilai kurang berjalan maksimal karena beberapa faktor, antara lain mengenai pemenuhan aspek legalitas dan masalah pembiayaan (Policy Brief Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan ISPO, 25 Oktober 2016, hlm. 3).
Pelaku  usaha  perkebunan  kelapa  sawit yang akan mengajukan permohonan sertifikasi ISPO harus melengkapi beberapa dokumen guna memenuhi aspek legalitas. Dokumen yang harus di leng kapi perusahaan perkebunan adalah: (a) izin usaha perkebunan, seperti izin usaha perkebunan (IUP), izin usaha perkebunan budi daya (IUP-B), izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P), surat pendaftaran usaha perkebunan (SPUP), izin tetap usaha budi daya perkebunan (ITUBP), izin usaha tetap usaha industri perkebunan (ITUIP), izin/per- setujuan prinsip menteri pertanian, serta izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian; (b) hak atas tanah sesuai dengan peraturan di bidang  pertanahan; (c)  izin  lingkungan;  serta  (d)  penetapan  usaha perkebunan Kelas I, Kelas II, atau Kelas III dari bupati/wali kota, gubernur, atau Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015, lampiran I, hlm. 17). Untuk usaha kebun plasma, dokumen yang harus dilengkapi adalah dokumen pembentukan atau pendirian usaha kebun plasma; salinan sertifikat ISPO kebun inti; daftar anggota kelompok atau koperasi usaha kebun plasma; serta hak atas tanah berupa sertifikat hak milik (SHM) untuk setiap anggota sesuai peraturan di bidang pertanahan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015, lampiran I,  hlm.  22).  Selanjutnya,  usaha  kebun  swa- daya harus melengkapi dokumen pembentukan/
pendirian koperasi atau kelompok usaha kebun swadaya;  daftar  anggota  kelompok/koperasi; serta surat kepemilikan tanah, yang antara lain berupa SHM, girik/ letter C , akta jual-beli, dan surat kepemilikan tanah yang sah lainnya untuk setiap anggota sesuai dengan peraturan di bidang pertanahan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015, lampiran I, hlm. 26).
Namun, kenyataan di lapangan menunjuk- kan bahwa pelaku usaha terkadang tidak dapat memenuhi dokumen-dokumen legalitas yang dipersyaratkan. Misalnya, sebagian pelaku usaha tidak mempunyai izin usaha dan/atau sertifikat hak atas tanah atau izin usaha dan/atau sertifikat hak atas tanah yang dimiliki tidak sesuai antara yang tertuang dalam dokumen legalitas dan objek yang ada.
Pelaku usaha perkebunan yang akan mengajukan sertifikasi ISPO, di samping harus menyiapkan beberapa dokumen legalitas, mesti menyiapkan  sejumlah  biaya  sertifikasi.  Biaya tersebut selama ini ditanggung sendiri oleh pelaku usaha. Bahkan, sebagian pelaku usaha mengeluhkan tingginya biaya sertifikasi ISPO.
Pada akhirnya, aspek legalitas dan pem- biayaan tersebut juga menjadi faktor yang menghambat dan/atau memperlambat berjalannya sertifikasi ISPO di Indonesia. Oleh karena itu, harus segera dicarikan jalan keluarnya. Untuk masalah aspek legalitas, pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya harus lebih bekerja keras mencari pokok permasalahan dan solusi terkait dengan lambatnya atau tidak dipenuhinya persyaratan dokumen legalitas oleh pelaku usaha perkebunan. Untuk masalah pem- biayaan, pemerintah harus dapat merumuskan standar harga dan mencari alternatif pembiayaan untuk sertifikasi ISPO, terutama bagi pekebun plasma dan/atau pekebun swadaya.
Kelima ,  keberterimaan  sertifikasi  ISPO  di pasar global.
Sertifikasi  ISPO  yang  dilaksanakan  sejak 2011 masih kurang diterima di pasar global. Hal ini terjadi karena sertifikasi ISPO dinilai belum menerapkan prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan inde- pendensi. Transparansi dan akuntabilitas yang
dimaksudkan adalah pelaksanaan sertifikasi ISPO seharusnya melibatkan masyarakat dan/atau tim pemantau independen yang bertugas turut serta memantau dan/atau mengawasi proses sertifikasi ISPO. Sementara independen yang dimaksudkan adalah  proses  sertifikasi  seharusnya  dilakukan se cara  penuh  oleh  lembaga  sertifikasi  dengan mengikuti skema yang telah ditetapkan dan/atau diatur Komite Akreditasi Nasional.
Untuk meningkatkan keberterimaan sertifi- kasi ISPO di pasar global, perlu dilakukan penyem purnaan, antara lain pengaturannya, me kanis me  kelembagaan  penyelenggaraan serti  fikasi ISPO, serta substansi prinsip, kriteria, dan indikator, seperti tertulis dalam Policy Brief Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan ISPO yang disusun oleh Kementerian  Koordinator Perekono mian (Policy Brief Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan ISPO, 25 Oktober 2016, 3). Yang tidak kalah penting, pemerintah Indonesia bersama-sama pemangku kepentingan lainnya harus melakukan promosi dan upaya untuk  me ning katkan  keberterimaan  sertifikasi ISPO di pasar global.

## SIMPULAN
Berdasarkan pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga aspek yang harus di- rumuskan dalam rangka penguatan sistem ISPO. Pertama , aspek substansi hukum. Pengaturan sistem ISPO harus ditingkatkan dari peraturan menteri pertanian menjadi peraturan presiden. Peraturan presiden ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam penyeleng- garaan sistem ISPO. Kedua , aspek aparatur hukum. Mekanisme kelembagaan penyelengga- raan sertifikasi ISPO harus disempurnakan dan dikuatkan. Ketiga , aspek budaya hukum. Harus ada persamaan pemahaman terkait dengan definisi dan konsep sustainability dalam pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit Indonesia.
Penguatan sistem ISPO melalui perumusan konsep yang berangkat dari ketiga aspek  tersebut diharapkan dapat melahirkan suatu konsep yang nantinya dapat dijadikan instrumen yang dapat  menjawab  segala  hambatan,  masalah, tan tangan, dan tuntutan krusial dalam kaitan
dengan penyelenggaraan sustainable palm oil di Indonesia. Konsep tersebut juga diharapkan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kredibilitas, dan akseptabilitas dari sistem ISPO sebagai standar kelapa sawit nasional, baik di tingkat nasional, regional, maupun  internasional, yang dicerminkan dengan peningkatan keberterima an produk sistem ISPO, khususnya di pasar internasional. Yang tidak kalah penting, instrumen untuk memperbaiki tata kelola ( good governance ) dalam pengelo- laan dan pengembangan kelapa sawit Indonesia yang ditandai dengan peningkatan kepatuhan dan penerapan terhadap semua aspek ekonomi, sosial-budaya, dan ekologi, serta legalitas.

## PUSTAKA ACUAN
Filstead, W. J. (1978). Qualitative method: A needed perspective in evaluation research. Dalam Thomas  D.  Cook  &  Charles  S.  Reichard (ed.), Qualitative and Quantitative Research in Evaluation Research , 38. London: Sage Publications. Friedman, L. M. (1984). American law . United States of America: W.W. Norton & Company.
Friedman, L. M. (2001). Hukum Amerika: Sebuah pengantar (American Law: An Introduction, 2 nd Edition). Diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa.
Gillespie, P. & Harjanthi, R. S. (2 November 2012). ISPO, RSPO: Two sides of the same coin? The Jakarta Post.
Hidayat & Samekto. (2007). Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah . Cet. I. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
Kospa, H. S. D. (Desember 2016). Konsep Perkebunan Kelapa  Sawit  Berkelanjutan. Jurnal Tekno Global, 5 (1), 1–10.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Per- mentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Serti- fikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ( Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO ). Berita Negara No. 432 Tahun 2015. Jakarta: Kementerian Pertanian.
Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia . (2016, 25 Oktober). Policy brief ran- cangan peraturan presiden tentang  penguat an ISPO. Jakarta: Kementerian  Koordinator Perekonomian.
Marin-Burgos, V., Clancy, J. S., & Lovett, J. C. (2015). Contesting legitimacy of voluntary sustainabil- ity certification schemes: Valuation languages and power asymmetries in the Roundtable on Sustainable Palm Oil in Colombia. Ecological Economics. 117 , 303–313. Marzuki,  P.  M.  (2005). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
_____. (2007). Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724 . _____. (2014). Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, LN. No. 4 Tahun 2014,
TLN No. 5492.
_____. (2014) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, LN No. 308 Tahun 2014, TLN No. 5613 . RSPO. (2013). Principles and criteria for the produc- tion of sustainable palm oil .
_____. (2016a). RSPO Factsheet.
_____. (2016b) RSPO Impact Report 2016.
Sahide, M. A. K., Burns, S., Wibowo, A., Nurroch- mat, D. R., & Giessen, L. (December 2015). Towards state hegemony over agricultural cer- tification: From voluntary private to mandatory state regimes on palm oil in Indonesia. Jurnal Manajemen Hutan Tropis , 21 (3), 162–171.
Schouten, G. & Glasbergen, P. (2012). Private multi- stakeholder governance in the agricultural market  place: An  analysis  of  legitimization processes of the roundtables on sustainable palm oil and responsible soy . International Food and Agribusiness Management Review,
15 , Special Issue B. Sidharta, B. A. (2000). Refleksi tentang struktur ilmu hukum . Cet. II. Bandung: Mandar Maju. Soekanto, S. & Mahmudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum . Jakarta: UI-Press.
Wijaya, A. & Glasbergen, P. (2016). Toward a new scenario in agricultural sustainability certifica- tion? The response of the Indonesian national government to private certification. Journal of
Environment & Development , 25 (2), 219–246.