## FAKTOR FINANSIAL DAN NON FINANSIAL YANG MEMPENGARUHI AGRESIVITAS PAJAK DI INDONESIA
Ardy

## Ari Budi Kristanto
Satya Wacana Christian University ari.kristanto@staff.uksw.edu

## Abstract
Tax  aggressiveness  conveys  benefit  in  promoting  tax  payers’  efficiency,  but  also bringing  the  risk  at  once.  The  efficiency  can  be  reached  through  minimizing  the  tax payment. On the other hand, tax payers’ reputation and firm value may be weakened if the tax aggressiveness is put into opportunistic objective. This paper aims to investigate whether  the  financial  and  non-financial  factors  influence  the  tax  aggressiveness. Financial  factors  comprise  leverage  and  liquidity.  Moreover,  the  nonfinancial  factors cover  the  proportion  of  independent  commissioners,  audit  committee  and  family ownership. Furthermore, the tax payers’ aggressiveness is measured by Effective Tax Rate. The research formulates five hypotheses which are tested using linear regression methods.  Moreover,  this  research  employs  72  firm  years  as  samples,  which  cover manufacturing  companies  listed  in  the  Indonesian  Stock  Exchange  during  2010  until 2013.  Those  samples  are  sorted  out  by  purposive  sampling  method.  The  samples  are chosen using the purposive sampling method based on certain designated criterias. The result  shows  that  financial  factors  consist  of  leverage  and  liquidity,  and  nonfinancial factor  of  audit  committee  positively  influences  the  tax  aggressiveness.  While  the proportion of independent commissioners and family ownership do not have significant influence  toward  tax  aggressiveness.  This  finding  implies  that  Indonesian  companies tend  to  aggressive  in  avoiding  the  tax  for  the  financial  motives  rather  than  non financial motives.
Keywords :  leverage,  liquidity,  independent  commissioners,  audit  committee,  family ownership, tax aggressiveness

## PENDAHULUAN
Perusahaan  berusaha  mengurangi  beban  pajak,  sehingga  tidak  menutup kemungkinan  perusahaan  akan  menjadi  agresif  dalam  perpajakan  baik  menggunakan cara yang tergolong secara legal ( tax avoidance ) atau ilegal ( tax evasion ) (Frank et al . 2009). Namun disisi lain, perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif bisa jadi memiliki  risiko  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  perusahaan  yang  tidak  melakukan tindakan  pajak  agresif.  Risiko  tersebut  dapat  berupa  ancaman  sanksi  atau  denda, turunnya  harga  saham  (Sari  dan  Martani  2010)  dan  reputasi  perusahaan  apabila tindakan  pajak  agresif  yang  dilakukan  sampai  melanggar  aturan.  Masyarakat  yang terdiri  dari  pemeriksa  pajak,  investor,  auditor  dan  kelompok  masyarakat  lain
membutuhkan suatu indikator dalam mengenali perusahaan yang memiliki profil risiko lebih tinggi akibat tindakan pajak agresif.
Jumlah  wajib  pajak  yang  banyak,  perlu  juga  diikuti  dengan  penguatan  fungsi pengawasan  melalui  pemeriksaan.  Terkait  hal  tersebut,  perlu  adanya  kriteria  tertentu agar pemeriksaan dapat berfokus pada kelompok wajib pajak yang berisiko. Sedangkan dari  sisi  investor,  profil  risiko  perusahaan  menjadi  pertimbangan  penting  dalam pengambilan  keputusan  investasi.  Bagi  auditor,  penilaian  risiko  penting  sebagai  dasar dalam  audit judgement .  Oleh  karena  itu,  meskipun  perusahaan  memiliki  hak  dalam mengendalikan  biayanya  namun  perusahaan  perlu  juga  memperhatikan  profil  risiko yang dinilai oleh masyarakat untuk kelangsungan usaha jangka panjang.
Penelitian-penelitian sebelumnya telah berusaha menghubungkan faktor kondisi keuangan  maupun  non  keuangan  yang  dilakukan,  seperti  likuiditas,  profitabilitas, leverage , corporate  governance ,  manajemen  laba,  proporsi  komisaris  independen, komite audit serta kepemilikan keluarga (Krisnata 2012, Prakorsa 2014, Kurniasih dan Sari    2013,  Bradley  1994,  Siahaan  2005,  Krisnata  2012,  Chen et  al .  2010,  Hidayanti dan  Laksito  2013,  Rusydi  dan  Martani  2014,  dan  Putri  2014).  Berbagai  penelitian tersebut belum belum dapat memberikan hasil yang konklusif.
Penelitian  ini  bermaksud  melanjutkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Krisnata (2012).  Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan indikator non  keuangan  lain  yaitu  kepemilikan  keluarga  seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh Chen et  al .  (2010).  Perusahaan  non-keluarga  memiliki  tingkat  keagresifan  pajak  yang lebih  tinggi  daripada  perusahaan  keluarga,  diduga  terjadi  karena  masalah  keagenan lebih besar terjadi pada perusahaan non-keluarga (Chen et al . 2010). Saat kepemilikan dan  manajemen  terpisah,  terjadilah  proses  kontrak  kerja  dan  pengawasan  yang  tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini menimbulkan suatu kesempatan bagi manajer untuk melakukan  tindakan  yang  oportunis,  sehingga  menimbulkan  masalah corporate governance (Sari  dan  Martani  2010).  Selain  itu  penelitian  ini  menambahkan  variabel komite audit dalam mengukur corporate governance seperti penelitian yang dilakukan oleh Prakorsa (2014) untuk melengkapi sudut pandang corporate governance dari sisi pengawasan.
Berbeda  dengan  penelitian  Krisnata  (2012),  penelitian  ini  tidak  menggunakan variabel manajemen laba karena dinilai kurang relevan untuk diuji dalam penelitian ini. Hasil  penelitian  Putri  dan  Kamila  (2014)  menunjukan  bahwa  terdapat  hubungan resiprokal  yang  kuat  antara  manajemen  laba  dan  agresivitas  pajak.  Hubungan  positif yang  ditunjukkan  antara  manajemen  laba  dengan  manajemen  pajak  atau  sebaliknya dapat mengindikasikan dua hal, yaitu terdapat celah-celah dalam peraturan perpajakan dan  akuntansi  yang  dimanfaatkan  untuk  manajemen  laba  dan  manajemen  pajak  atau perusahaan melakukan  manajemen laba dan manajemen pajak dengan  cara-cara ilegal yang tidak sesuai dengan peraturan. Penelitian ini  hanya akan menguji indikator  yang mempengaruhi agresivitas pajak.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  penelitian  sebelumnya  maka  penulis  tertarik untuk  meneliti  pengaruh  kondisi  keuangan  ( leverage, likuiditas)  dan  non  keuangan ( corporate governance , kepemilikan keluarga) terhadap agresivitas pajak, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

## Agency Theory
Adanya  pemisahan  antara  pemilik  dengan  manajemen  perusahaan  dapat menimbulkan  masalah,  antara  lain  adanya  kemungkinan  manajer  melakukan  tindakan yang  tidak  sesuai  dengan  keinginan  atau  kepentingan  prinsipal.  Teori  agensi menjelaskan  adanya  konflik  yang  akan  timbul  antara  pemilik  dan  manajemen perusahaan.  Konflik  ini  disebut agency  problem atau  masalah  agensi  (Jensen  dan Meckling 1976).
Agency problem terjadi diantara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen  perusahaan).  Fiskus  berharap  adanya  pemasukan  sebesar-besarnya  dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut  pandang  berbeda  inilah  menyebabkan  konflik  antara  fiskus  sebagai  pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.
Pada  sistem self  assessment ,  wajib  pajak  berperan  sebagai  agen  pelaksana kewajiban  perpajakan.  Adapun  fiskus  berperan  sebagai  prinsipal  dalam  hubungan keagenan tersebut. Dalam upaya melindungi kepentingannya, wajib pajak (agen) akan mengupayakan  berbagai  usaha  dengan  tujuan  meminimalkan  beban  pajak.  Upaya tersebut  dapat  ditempuh  dengan  cara  legal  maupun  ilegal  (Frank et  al .  2009).  Upaya tersebut merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau merupakan tindakan agresif.  Penelitian  ini  akan  meneliti  faktor-faktor  apa  saja  yang  membuat  wajib  pajak berperilaku  agresif  saat  menjalankan  perannya  sebagai  agen  dalam  sistem self assessment .

## Agresivitas Pajak
Menurut Frank et al . (2009) tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan  untuk  menurunkan  laba  kena  pajak  melalui  perencanaan  pajak  baik  secara legal  ( tax  avoidance )  maupun  ilegal (tax  evasion ). Tax  avoidance merupakan  upaya penghindaran  pajak  yang  dilakukan  secara  legal  dan  aman  bagi  wajib  pajak  tanpa bertentangan  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  dimana  metode  dan  teknik yang  digunakan  cenderung  memanfaatkan  kelemahan-kelemahan  ( grey  area )  yang terdapat  dalam  Undang-Undang  dan  Peraturan  Perpajakan  itu  sendiri,  untuk memperkecil  jumlah  pajak  yang  terutang.  Sedangkan  pengertian tax  evasion adalah upaya  wajib  pajak  dengan  penghindaran  pajak  terutang  secara  ilegal  dengan  cara menyembunyikan  keadaan  yang  sebenarnya,  namun  tidak  aman  bagi  wajib  pajak, dimana  metode  dan  teknik  yang  digunakan  sebenarnya  tidak  aman  dalam  koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri (Pohan 2011).
Manfaat  agresivitas  pajak  perusahaan  adalah  penghematan  pengeluaran  atas pajak  sehingga  keuntungan  yang  diperoleh  pemilik  menjadi  semakin  besar  atau penghematan  tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk  mendanai  investasi  perusahaan  yang dapat  meningkatkan  keuntungan  perusahaan  dimasa  mendatang  (Krisnata  2012). Sedangkan  bagi  manajemen  (agen),  agresivitas  pajak  akan  dapat  meningkatkan kompensasi  yang  diterima  dari  pemilik  atau  pemegang  saham  perusahaan  (Hidayanti 2013).  Sedangkan  kerugian  dari  agresivitas  pajak  perusahaan  adalah  kemungkinan perusahaan  mendapat  sanksi  dari  kantor  pajak  berupa  denda  serta  turunnya  harga saham  (Sari  dan  Martani  2010).  Bagi  pemerintah,  tindakan  agresivitas  pajak  ini  akan mengurangi peluang penerimaan negara dari sektor pajak.

## Leverage dan Agresivitas Pajak
Keown (2005) mendefinisikan leverage sebagai penggunaan sumber dana yang memiliki  beban  tetap  ( fixed  rate  of  return )  dengan  harapan  memberikan  keuntungan yang lebih besar dari pada biaya tetapnya sehingga akan meningkatkan pengembalian bagi  pemegang  saham.  Aplikasi  dari leverage adalah  sumber  dana  melalui  utang. Bunga yang harus dibayar oleh perusahaan akibat utang merupakan beban tetap. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa bunga sebagai bagian dari  biaya  usaha  yang  boleh  dikurangkan  sebagai  biaya  ( deductible  expense )  dalam proses perhitungan PPh badan.
Dalam  memenuhi  kebutuhan  operasional dan  investasi,  perusahaan dimungkinkan  menggunakan  utang.  Semakin  besar  utang  maka  laba  kena  pajak perusahaan  semakin  kecil.  Penggunaan  utang  menimbulkan  beban  bunga  yang termasuk deductible expense sehingga penggunaan beban bunga untuk meminimalisasi beban  pajak  dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan  pajak  agresif.  Penelitian  Ozkan (2001)  memberikan  bukti  bahwa  perusahaan  yang  memiliki  kewajiban  pajak  tinggi akan  memilih  untuk  berutang  agar  mengurangi  pajak.  Semakin  tinggi  nilai  dari  rasio leverage ,  berarti  semakin  tinggi  jumlah  pendanaan  dari  utang  pihak  ketiga  yang digunakan  perusahaan  dan  semakin  tinggi  pula  biaya  bunga  yang  timbul  dari  utang tersebut. Selanjutnya biaya bunga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi  beban pajak. Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Krisnata  (2012)  menunjukan  bahwa leverage perusahaan manufaktur  berpengaruh positif dan siginifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan  uraian  hubungan leverage dan  agresivitas  pajak,  maka  dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1: leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

## Likuiditas dan Agresivitas Pajak
Likuiditas  merupakan  kemampuan  perusahaan  dalam  memenuhi  kewajiban jangka  pendeknya.  Jika  suatu  perusahaan  gagal  memenuhi  kewajiban  jangka  pendek, maka  kelangsungan  usahanya  ( going  concern )  dipertanyakan.  Likuiditas  dapat  diukur dengan membandingkan aset lancar dengan utang lancar.
Likuiditas  yang  rendah  dapat  mencerminkan  perusahaan  mengalami  kesulitan untuk  memenuhi  kewajiban  jangka  pendek.  Kesulitan  likuiditas  dapat  memicu perusahaan  tidak  taat  terhadap  peraturan  pajak  (Bradley  1994  dan  Siahaan  2005) sehingga dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Bradley (1994) dan Siahaan (2005) memberikan bukti bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi  peraturan  perpajakan  dan  cenderung  melakukan  penghindaran  pajak. Tindakan  ini  dilakukan  oleh  perusahaan  untuk  mengurangi  pengeluaran  beban  pajak dan memanfaatkan penghematan yang dilakukan untuk mempertahankan arus kas. Oleh karena  itu  perusahaan  dengan  rasio  likuiditas  yang  rendah  akan  cenderung  memiliki tingkat  agresivitas  pajak  yang  tinggi.  Berdasarkan  uraian  hubungan  likuiditas  dengan agresivitas pajak, kemudian dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H2: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
Corporate Governance dan Agresivitas Pajak Good  corporate  governance secara  definitif  merupakan  sistem  yang  mengatur dan  mengendalikan  perusahaan  untuk  menciptakan  nilai  tambah  untuk  semua
stockholder (Desai  dan  Dharmapala  2007). Corporate  governance didefinisikan sebagai  efektivitas  mekanisme  yang  bertujuan  meminimumkan  konflik  keagenan, dengan  penekanan  khusus  pada  mekanisme  legal  yang  mencegah  dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham minoritas (Kurniasih dan Sari, 2013). Warsono, dkk (2010)  dalam  Hidayanti  (2014)  menyatakan  bahwa  terdapat  5  prinsip  dasar corporate governance yaitu Transparency, Accountability and Responsibility, Independency, dan Fairness.
FCGI  (2003)  dalam  Krisnata  (2012)  menyebutkan  bahwa  Indonesia menggunakan  sistem  kontinental  yang  memiliki  dua  tingkat  dalam  menjalankan  tata kelola perusahaan, yaitu dewan direksi dan dewan komisaris. Dewan direksi merupakan pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan sedangkan dewan komisaris adalah  pihak  yang  mengawasi  jalannya  tata  kelola  perusahaan  yang  dilakukan  oleh manajemen.  Anggota  dari  dewan  komisaris  terdiri  dari  komisaris  independen  yang tidak  memiliki  hubungan  keuangan,  kepengurusan,  kepemilikan  saham,  dan/atau hubungan  keluarga  dengan  anggota  dewan  komisaris  lainnya,  direksi  dan/atau pemegang  saham  pengendali  atau  hubungan  lain  yang  dapat  mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
Dewan  komisaris  merupakan  pihak  yang  memegang  peran  penting  dalam mengawasi  kinerja  direksi.  Dewan  komisaris  independen  dianggap  melakukan pengawasan  yang  lebih  baik  karena  bebas  dari  kepentingan  internal  perusahaan. Dengan  semakin  banyaknya  dewan  komisaris  independen  maka  pengawasan  terhadap internal  perusahaan  semakin  diperketat.  Pohan  (2008)  dalam  penelitiannya memaparkan  bahwa  dewan  komisaris  wajib  membentuk  komite  audit  yang beranggotakan  sekurang-kurangnya  tiga  orang  anggota,  diangkat  dan  diberhentikan serta  bertanggung  jawab  kepada  dewan  komisaris.  Ikatan  Komite  Audit  Indonesia (IKAI)  mendefinisikan  komite  audit  sebagai  suatu  komite  yang  bekerja  secara profesional  dan  independen  yang  dibantu  oleh  dewan  komisaris.  Dengan  demikian, komite audit memiliki tugas membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan  fungsi  pengawasan  atas  proses  pelaporan  keuangan,  manajemen  resiko, pelaksanaan  audit  dan  implementasi  dari corporate  governance di  perusahaan- perusahaan.  Komite  audit  berfungsi  memberikan  pandangan  mengenai  masalah- masalah  yang  berhubungan  dengan  kebijakan  keuangan,  akuntansi  dan  pengendalian internal  perusahaan  (Hanum  dan  Zulaikha  2013).  Berjalannya  fungsi  komite  audit secara  efektif  memungkinkan  pengendalian  pada  perusahaan  dan  laporan  keuangan yang lebih baik serta mendukung good corporate governance (Andriyani 2008).
Dalam  hubungannya  dengan  agresivitas  pajak,  manajemen  memiliki  motivasi untuk  memaksimalkan  laba  bersih  dalam  rangka  meningkatkan  bonus  yang  akan diterimanya. Salah satu  cara dalam meningkatkan laba bersih adalah dengan menekan beban  pajak.  Hal  ini  akan  mendorong  manajemen  melakukan  tindakan  pajak  agresif. Perilaku  agresif  yang  dilakukan  secara  ilegal  ( tax  evasion )  dapat  membawa  dampak negatif bagi pemegang saham seperti menurunkan kredibilitas perusahaan jika tindakan tersebut  terdeteksi  oleh  pihak  yang  berwenang.  Oleh  karena  itu  diperlukan  adanya pengawasan terhadap kinerja manajemen. Melalui peran dari komisaris independen dan komite  audit  dalam  melakukan  fungsi  pengawasan,  diharapkan  dapat  mencegah perilaku  agresivitas  pajak  yang  dilakukan  oleh  manajemen.  Hasil  penelitian  Krisnata (2012)  memberikan  bukti  bahwa  semakin  besar  rasio  komisaris  independen  maka perilaku agresif terhadap pajak perusahaan yang dilakukan manajemen akan berkurang. Annisa  dan  Kurniasih  (2012)  menyatakan  bahwa  keberadaan  komite  audit  dapat
meminimalisasi penghindaran pajak karena dapat memberikan suatu pandangan tentang masalah  akuntansi,  laporan  keuangan  dan  penjelasannya,  sistem  pengawasan  internal serta auditor independen. Berdasarkan uraian tersebut, kemudian dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3: komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. H4: komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

## Kepemilikan Keluarga dan Agresivitas Pajak
Morck  dan  Yeung  (2004)  mendefinisikan  perusahaan  keluarga  sebagai perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah  lebih  dulu  menjalankannya  atau  oleh  keluarga  yang  secara  terang-terangan mewariskan  perusahaannya  kepada  generasi  selanjutnya.  Anderson,  Masi  dan  Reeb (2003)  dalam  Chen et  al .  (2010),  mengemukakan  alternatif  kriteria  yang  digunakan untuk  mengkategorikan  perusahaan  dengan  kepemilikan  keluarga  antara  lain  merujuk pada  perusahaan  yang  dikendalikan  oleh  orang-orang  dimana  pendiri  atau  anggota keluarga mereka  (baik  oleh ikatan darah ataupun perkawinan) memiliki peran sebagai eksekutif  kunci,  direksi,  atau blockholders perusahaan.  Arifin  (2003)  mendefinisikan kepemilikan  keluarga  sebagai  semua  individu  dan  perusahaan  yang  kepemilikannya tercatat  (kepemilikan  >  5%  wajib  dicatat),  yang  bukan  perusahaan  publik,  negara, institusi  keuangan,  dan  publik  (individu  yang  kepemilikannya  tidak  wajib  dicatat). Perusahaan  yang  dikendalikan  keluarga  memiliki  masalah  agensi  yang  lebih  sedikit karena  terdapat  konflik  yang  lebih  sedikit  antara  prinsipal  dan  agen. Family  owners memiliki kepemilikan yang lebih besar, rentang waktu investasi yang lebih lama, serta memiliki  kepedulian  yang  lebih  tinggi  terhadap  reputasi  perusahaan.  Oleh  karena  itu, family owners akan melindungi  kepentingan perusahaan jangka panjang terkait dengan risiko kerugian yang timbul akibat tindakan pajak agresif.
Penelitian  Chen et  al .  (2010)  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah perusahaan  keluarga  lebih  agresif  dalam  tindakan  pajaknya  daripada  perusahaan  non- keluarga.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pada  perusahaan-perusahaan  yang termasuk  dalam  S&P  1500  Index  (1996-2000),  perusahaan  keluarga  memiliki  tingkat keagresifan  pajak  yang  lebih  kecil  daripada  perusahaan  non-keluarga, family  owners lebih  rela  membayar  pajak  lebih  tinggi,  daripada  harus  membayar  denda  pajak  dan menghadapi  kemungkinan  turunnya  nilai  perusahaan  akibat  audit  dari  fiskus  pajak. Mengacu  pada  penelitian  Chen et  al .  (2010)    maka  dirumuskan  hipotesis  sebagai berikut:
H5: kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

## METODE PENELITIAN
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  perusahaan  manufaktur  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  dalam  kurun  waktu  2010  hingga  2013.  Pemilihan sampel  dengan  menggunakan  metode purposive ( judgement  sampling )  dengan  tujuan mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria pemilihan sampel yaitu:
(1)  Sampel  terdaftar  di  BEI  dan  tidak  di delisting selama  periode  pengamatan  dari tahun   2010-2013,
(2) Sampel menyediakan data terkait variabel yang diperlukan dalam penelitian mencakup pajak, leverage , likuiditas, corporate governance dan kepemilikan,
(3) Sampel mengalami laba positif berturut-turut dari periode 2010-2013,
(4) Sampel memiliki nilai ETR dibawah 25%.
Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 72 firmyear .
Data  yang  digunakan  merupakan  data  sekunder  berupa  laporan  tahunan  dan laporan  keuangan  perusahaan  yang  terdaftar  di  BEI.  Data  yang  digunakan  berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur  yang terdaftar di  Bursa Efek  Indonesia (BEI) tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

## Variabel dependen
Untuk pengukuran agresivitas pajak digunakan metode pengukuran seperti yang digunakan  oleh  Krisnata  (2012)  yaitu effective  cash  rate (ETR).  ETR  merupakan ukuran  hasil  berbasis  pada  laporan  laba  rugi  yang  secara  umum  mengukur  efektivitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. ETR  digunakan  karena  dapat  merefleksikan  perbedaan  tetap  antara  perhitungan  laba buku dengan laba fiskal (Frank et al . 2009).

## Variabel independen
Dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai variabel independennya adalah:
1. Leverage
Leverage merupakan  kemampuan  perusahaan  untuk  memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika suatu perusahaan  dilikuidasi.  Berdasarkan  penelitian  Krisnata  (2012),  maka  dalam penelitian ini leverage diukur dengan menggunakan rasio antara total kewajiban dengan total aset perusahaan.
2. Likuiditas
Likuiditas  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan  menggunakan  rasio
lancar.
3. Corporate governance
Dalam  penelitian  ini corporate  governance menggunakan  proksi komposisi komisaris independen dan komite audit. Proksi komposisi komisaris independen  diukur  menggunakan  persentase  jumlah  komisaris  independen terhadap  jumlah  total  komisaris  dalam  susunan  dewan  komisaris  perusahaan sampel  tahun  amatan  (Andriyani,  2008).  Variabel  komite  audit  diukur  dengan jumlah  total  anggota  komite  dalam  suatu  perusahaan  (Hanum  dan  Zulaikha, 2013).
4. Kepemilikan keluarga
Penelitian  ini  menggunakan  definisi  kepemilikan  keluarga  yang digunakan  oleh  Arifin  (2003),  yaitu  semua  individu  dan  perusahaan  yang kepemilikannya  tercatat  (kepemilikan  >  5%  wajib  dicatat),  yang  bukan perusahaan  publik,  negara,  institusi  keuangan,  dan  publik  (individu  yang kepemilikannya  tidak  wajib  dicatat).  Kepemilikan  keluarga  merupakan dummy variable ,  bernilai  1  jika  proporsi  kepemilikan  keluarga  >  50%,  dan  bernilai  0 jika  sebaliknya.  Peneliti  mengkategorikan  perusahaan  keluarga  dengan  kriteria perusahaan  yang  dikendalikan  oleh  orang-orang  dimana  pendiri  atau  anggota keluarga  mereka  (baik  oleh  ikatan  darah  ataupun  perkawinan)  memiliki  peran
sebagai  eksekutif  kunci,  direksi  atau  pemilik  saham  perusahaan  dengan persentase ≥ 5% (Chen et al. 2010).

## Tabel 1 Pengukuran Variabel
Variabel Dependent: Indikator Pengukuran Agresivitas Pajak 1. (Krisnata 2012) Variabel Independen: Indikator Pengukuran Leverage
(Krisnata 2012)
Likuiditas
(Krisnata 2012) Corporate Governance 1. (Andriyani 2008) 2. Total anggota komite  audit (Hanum dan Zulaikha 2013) Kepemilikan Keluarga Dummy  variabel,  bernilai  1  jika  proporsi  kepemilikan  keluarga  > 50%, dan bernilai 0 jika sebaliknya (Arifin 2003)

## Teknik Analisis
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.
Y = a + bX 1 + bX 2 + bX 3 + bX 4 + bX 5 + e
Keterangan: Y : Variabel dependen yaitu agresivitas pajak perusahaan yang dihitung dengan menggunakan model ETR X 1 : Variabel independen yaitu leverage . X 2 : Variabel independen yaitu likuiditas X 3 : Variabel independen yaitu proporsi komisaris independen X 4 : Variabel independen yaitu komite audit X 5 : Variabel  independen yaitu kepemilikan keluarga

## Uji Asumsi Klasik
Uji  normalitas  dilakukan  untuk  melihat  apakah  data  terdistribusi  secara  normal. Pada  analisis  statistik  parametrik,  asumsi  yang  harus  dimiliki  oleh  data  adalah  bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah  bahwa  data  akan  mengikuti  bentuk  distribusi  normal  (Ghozali  2007).  Uji normalitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji Jarque-Bera .  Data  dapat  dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probability lebih besar dari α.

## Tahapan uji Normalitas: Jarque-Bera Test:
• Menguji asumsi normalitas residual
• Justifikasi penggunaan distribusi t, F dan lainnya
• Bila  tidak  terpenuhi,  maka  tidak  bisa  dilakukan  inferensi  (kecuali  dengan distribusi asimptotik)
• Prosedur  Test:  membandingkan  moment  distribusi    residual  dari  model dengan moment distribusi normal
Terdapat beberapa test yang digunakan, diantaranya adalah: (1) chi-square goodness of fit test, dan (2) jarque-bera test. Keduanya menguji residual  dan dengan distribusi probalibitas chi-square
  2 2 3 6 4 K N k JB S          


S : skewness, K : kurtosis, k : jumlah koefisien yang diestimasi.
Inferensi dilakukan dengan membandingkan nilai JB hitung (yang ditunjukkan oleh nilai  2(k). Bila nilai JB  hitung > nilai χ2-tabel, maka histogram akan berbentuk seperti lonceng dan  hipotesis bahwa residual ut terdistribusi normal ditolak.
Uji  Autokorelasi merupakan  pengujian  asumsi  dalam  regresi  dimana  variabel dependen  tidak  berkorelasi  dengan  dirinya  sendiri.  Maksud  korelasi  dengan  dirinya sendiri  adalah  bahwa  nilai  dari  dependen  variabel  tidak  berhubungan  dengan  nilai variabel  itu  sendiri,  baik  nilai  variabel  sebelumnya  atau  nilai  periode  sesudahnya (Ghozali  2007).    Untuk  mendeteksi  adanya  autokorelasi  pada  model  penelitian  ini dilakukan  uji Breusch-Godfrey .  Data  dikatakan  tidak  memiliki  masalah  autokorelasi apabila nilai probability F dan nilai probability Chi-Square lebih besar dari α. Tahapan Pengujian :
1. Estimasi model
2. Simpan residual, ambil lag residual
3. Regresi residual dengan lag residual dan semua regresor
4. Test  statistik  BG  =  (N-p)*R2  dimana  R2  adalah  koefisien  determinasi  regresi  ~ chi-square (p)
Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya  korelasi  antara  variabel  bebas (independent) .  Model  regresi  yang  baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling  berkorelasi,  maka  variabel-variabel  ini  tidak  ortogonal  (Ghozali  2007).  Untuk menguji  masalah  multikolinearitas  dapat  melihat  matriks  korelasi  dari  variabel  bebas, jika  terjadi  koefisien  korelasi  lebih  dari  0,8  maka  terdapat  multikolinearitas  (Gujarati 2006).
Uji  heteroskesdatisitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan variance dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain (Ghozali  2007).  Model  regresi  yang  baik  adalah  yang  homoskesdatisitas  atau  tidak terjadi  heteroskesdatisitas.  Untuk  menguji  heteroskesdatisitas  dalam  penelitian  ini menggunakan  uji  ARCH.  Data  dikatakan  tidak  memiliki  masalah    heteroskesdatisitas apabila nilai probability F dan nilai probability Chi-Square lebih besar dari α. Secara umum, model ARCH ( p ) dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut:
2 1 0 2 2 2 2 2 1 1 0 2 i t p i i p t p t t t e e e e                     
dengan 0 0   , 0  i  untuk 0  i , 0  p ,   . , 0 ~ 2 t t N e 

## Mendeteksi Unsur ARCH
Untuk mendeteksi ada tidaknya unsur ARCH didalam data deret waktu yaitu dengan uji  Ljung-Box  pada  kuadrat  residual  melalui  korelogram.  Uji  ada  tidaknya  unsur ARCH  dalam  kuadrat  residual  tidak  hanya  melalui  FAK  atau  FAKP  saja,  dapat  juga dianalisis melalui uji statistik dari Ljung-Box.
Hipotesis ada satu atau tidaknya unsur ARCH dapat diformulasikan sebagai berikut: Hipotesis
H 0 : 0  k  (Model tidak mengandung unsur ARCH)
H 1 : 0  k  (Model mengandung unsur ARCH)
Statistik Uji
       K k k k n n n LB 1 2 ˆ 2 
dengan % 5   . H 0 ditolak jika   2 , m K a LB    atau dapat menggunakan nilai p-value , H 0 ditolak jika p-value   .

## Uji ARCH-LM
Robert  Engle  tahun  1928  mengembangkan  pengujian  untuk  mengetahui  masalah heterokedastisitas  dalam  data  deret  waktu  yang  dikenal  dengan  uji  ARCH Lagrange Multiplier (ARCH-LM).  Ide dasar  uji ini adalah  bahwa variansi  residual  bukan hanya fungsi  dari  variabel  independen  tetapi  tergantung  pada  residual  kuadrat  pada  periode sebelumnya.
Hipotesis H 0 : 0 1 0     p     (residual model
tidak mengandung efek ARCH)
H 1 :  minimal ada satu 0  i  (residual model mengandung efek ARCH) dimana ( i = 1, 2, 3 , …., p ) Statistik Uji     1 2 1 1 0     m N SSR m SSR SSR F
dengan       N m t SSR 1 2 2 0   dan    N m t SSR 1 2
1  dimana  : rata-rata sampel dari 2 t  dengan
   T t t T 1 2 1   2 t  : residual kuadrat terkecil
dengan % 5   . Tolak H 0 jika     2 m F  atau dapat  menggunakan nilai p-value , H 0 ditolak jika p-value   .
Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) Secara umum model GARCH ( p, q ) dinyatakan melalui persamaan berikut:
                    q j j t j p i i t i q t q t p t p t t e e e e 1 2 1 2 0 2 2 1 1 2 2 1 1 0 2             
keterangan ;
2 t  = variansi dugaan pada waktu ke- t
0  = konstanta
i  = koefisien ARCH
j  = koefisien GARCH
q p , = ordo GARCH
0 , 0 , 0 0     p q dan 0  i  untuk p i , , 2 , 1   , 0  j  untuk . , , 2 , 1 q j   Kondisi 0 0   , 0  i  , 0  j  dibutuhkan untuk memperoleh nilai variansi bersyarat
0 2  t  . Jika ordo p = 0, maka model GARCH ( p,q ) tersebut menjadi model      ARCH ( q ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  yang  telah  diolah  berikut  adalah  hasil  dari  uji  asumsi  klasik, statistika deskriptif dan uji regresi:

## Uji Normalitas
Sampel  yang digunakan  oleh peneliti adalah berjumlah 108. Berdasarkan hasil pengujian  normalitas  untuk  ketiga  model  menunjukkan  bahwa  data  penelitian  tidak berdistribusi  normal  dengan  nilai probability kurang  dari  dari  α  (0,05).  Langkah selanjutnya  yang  dilakukan  adalah  membuang  nilai  ekstrim  ( outlier )  dimana  adanya outlier dapat  menyebabkan  ketidaknormalan  data.  Dari  sana  didapatkan  36  nilai ekstrim  ( outlier )  yang  harus  dibuang  dari  3  model.  Setelah  nilai  ekstrim  ( outlier ) dibuang  sampel  penelitian  ini  menjadi  72.  Hasil  uji  normalitas  dengan  menggunakan uji Jarque Bera menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal dengan nilai probability sebesar 0,3433 lebih dari α (0,05)

## Uji Autokorelasi
Berdasarkan  hasil  pengujian  autokorelasi  dengan  uji Breusch-Godfrey untuk ketiga  model  diketahui  nilai probability F  sebesar  0,1422  dan  nilai probability Chi- Square sebesar 0,1190 lebih besar dari α (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dimana ETR sebagai variabel dependen.

## Uji Multikolinearitas
Berdasarkan  hasil  pengujian  multikolinearitas  diketahui  koefisien  korelasi  tiap variabel kurang dari 0,8 sehingga dapat dikatakan variabel-variabel dalam penelitian ini lolos uji multikolinearitas.

## Uji Heteroskesdatisitas
Untuk  menguji  heteroskesdatisitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji ARCH.  Berdasarkan  hasil  pengujian  ARCH  untuk  model  penelitian  diketahui  nilai probability F  sebesar  0,6547  dan  nilai probability  Chi-Square sebesar  0,6491  lebih besar dari  α  (0,05). Maka dapat  disimpulkan bahwa tidak terdapat  heteroskesdatisitas pada ketiga model dalam penelitian ini.
Tabel 2 Statistik Deskriptif ETR LEV LIK KOM AUD KK Mean 0,2167 0,4121 6,1028 0,3928 3,2083 0,6389 Maximum 0,25 0,81 247,44 0,75 5 1 Minimum 0,16 0,04 0,48 0,25 2 0
Sumber: Data diolah (2014)
Dari  hasil  statistik  deskriptif  pada  tabel  1  diperoleh  gambaran  dari  masing- masing  variabel  dari  model  penelitian  ini.  Agresivitas  pajak  yang  diproksikan  dengan ETR memiliki nilai rata-rata sebesar 0,216667, dengan nilai maksimum 0,25 dan nilai minimum  0,16. Tarif pajak efektif rata-rata perusahaan pada periode penelitian sebesar 21,67%.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  rata-rata  perusahaan  dapat  menekan  beban pajaknya sebesar sebesar 3,33% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku (25%). Leverage yang  diproksikan  dengan  rasio  total  utang  memiliki  nilai  rata-rata  0,4121 dengan nilai maksimum 0,81 dan nilai minimum 0,04. Hal ini menunjukan bahwa rata- rata  sampel  memiliki  Rp.  0,4121  utang  untuk  setiap  Rp.  1,00  aset  yang  dimiliki perusahaan.  Likuiditas  yang  diproksikan  dengan  rasio  lancar  memiliki  nilai  rata-rata sebesar  6,1028  dengan  nilai  maksimum  247,44  dan  nilai  minimum  0,48.  Hal  ini menunjukan bahwa rata-rata sampel mampu menutup setiap Rp. 1,00 kewajiban lancar dengan Rp. 6,1028 aset lancar yang dimiliki.
Komisaris independen diukur dengan jumlah komisaris independen dibagi total dewan  komisaris.  Nilai  rata-rata  komisaris  independen  sampel  sebesar  0,3928  dengan nilai  maksimum  0,75  dan  nilai  minimum  0,25.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  rata-rata proporsi  dewan  komisaris  independen  sebesar  39,28%.  Komite  audit  yang  diukur dengan jumlah komite audit pada sampel memiliki nilai rata-rata sebesar 3,2083 dengan nilai maksimum 5 dan nilai minimum 2.  Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata sampel telah  melebihi  syarat corporate  governance dari  sisi  komite  audit  sebesar  3,2083 (syarat  minimal  2  orang).  Kepemilikan  keluarga  yang  diukur  dengan dummy variabel memiliki nilai rata-rata 0,6389 dengan nilai maksimum 1 dan nilai minimum 0, hal ini menunjukkan  rata-rata  sampel  merupakan  perusahaan  dengan  kepemilikan  keluarga sebesar 63,89%.
Tabel 3 Hasil Regresi Linier ETR Coefficient Probability LEV -0,0478 0,0004 LIK -0,00022 0,0073 KOM -0,0311 0,1871 AUD -0,0088 0,042 KK 0,002 0,6632 Adjusted R-squared 0,213579 Prob(F-statistic) 0.000765

## Sumber: Data diolah (2014)
Hipotesis 1: Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak Pada hasil uji statistik di atas menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan  terhadap  ETR.  Dapat  dilihat  nilai probability yang  kurang  dari  0,05  serta nilai  koefisien  regeresi  sebesar  -0,047,  yang  dapat  diartikan  bahwa leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang diukur dengan ETR. Hal ini berarti hipotesis  1  yang  menyatakan leverage berpengaruh  positif  terhadap  agresivitas  pajak diterima  apabila  agresivitas  pajak  diukur  dengan  menggunakan  ETR.  Semakin  besar perusahaan menggunakan pendanaan dari utang pihak ketiga maka semakin kecil beban pajak  penghasilan  perusahaan.  Secara  relatif,  beban  pajak  penghasilan  yang  semakin kecil  ditunjukkan  oleh  rendahnya  nilai  ETR.  Kenaikan  rasio leverage yang menyebabkan  penurunan  nilai  ETR  yang  menandakan  bahwa  perusahaan  semakin agresif  dalam  perpajakan.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  biaya  bunga  yang  muncul  dari utang tersebut dan biaya bunga termasuk dalam deductible expense . Temuan ini sesuai dengan  hasil  penelitian  Ozkan  (2001)  dan  Krisnata  (2012),  yang  menyatakan  bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

## Hipotesis 2: Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak
Pada  hasil  uji  statistik  di  atas  menunjukkan  bahwa  likuiditas  berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR. Dapat dilihat nilai probability yang kurang dari 0,05 serta  nilai  koefisien  regresi  sebesar  -0,000224,  yang  dapat  diartikan  bahwa  likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang diukur dengan ETR. Hal ini berarti hipotesis 2 yang menyatakan likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak ditolak. Likuiditas yang tinggi dapat bermakna perusahaan memiliki arus kas yang baik dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya.
Penelitian ini menemukan bahwa semakin likuid  suatu perusahaan, maka  akan cenderung  berlaku  agresivitas.  Praduga  bahwa  ketersediaan  kas  membuat  perusahaan menjadi  tidak  agresif,  tidak  dapat  terverifikasi.  Dugaannya  adalah  perusahaan  dapat juga  memiliki  prioritas  lain  yang  memerlukan  ketersediaan  kas,  seperti  menjaga kebijakan  deviden  tetap  terpenuhi.  Hal  ini  didukung  oleh  Dewi  (2014)  yang membuktikan  bahwa  likuiditas  berpengaruh  positif  terhadap  kebijakan  deviden.
Dugaan selanjutnya adalah faktor tingginya nilai piutang dan persediaan yang dimiliki oleh  perusahaan  juga  dapat  menyebabkan  perusahaan  cenderung  memprioritaskan  kas dan setara kas  yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting selain pajak. Situasi ini antara lain tampak pada PT Kedaung Indah Can Tbk yang pada tahun 2010  memiliki  nilai  persediaan  sebesar  67,84%  dari  total  aset  lancar  dan  nilai  kas sebesar  12%  dari  total  aset  lancar,  tetap  berlaku  agresif  dengan  berhasil  menurunkan ETR.

## Hipotesis  3:  Pengaruh  Proporsi  Komisaris  Independen  terhadap  Agresivitas Pajak
Pada hasil uji statistik di atas menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  agresivitas  pajak,  yang  dapat  dilihat  dari  nilai probability yang lebih dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis 3 yang menyatakan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak ditolak.
Hasil  ini  diduga  karena  komisaris  independen  belum  melakukan  fungsi pengawasan  dengan  cukup  efektif  sebagai  konsekuensi  dari  latar  belakang  dewan komisaris  yang  tidak  memiliki  kemampuan  dan  keahlian  di  bidang  keuangan  (Hari, 2012).Situasi ini antara lain terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk., PT Voksel Electric  Tbk.,  PT  Mayora  Indah  Tbk.Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian sebelumnya  yang  telah  dilakukan  oleh  Reza  (2012)  dan  Zulaikha  (2013)  dimana berdasarkan penelitiannya dihasilkan bahwa tidak terdapat signifikansi antara komisaris independen dengan agresivitas pajak.

## Hipotesis 4: Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak
Pada  hasil  uji  statistik  di  atas  menunjukkan  bahwa  komite  audit  berpengaruh signifikan  terhadap  agresivitas  pajak.  Dapat  dilihat  dari  nilai probability yang  sebesar 0,0298  kurang  dari  0,05  serta  nilai  koefisien  regresi  sebesar  -0,008.  Semakin  banyak jumlah komite audit, nilai ETR semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 yang menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak ditolak.
Jumlah  komite  audit  yang  banyak  tidak  serta  merta  perusahaan  menjadi  tidak agresif.  Hal  ini  diduga  semakin  banyaknya  jumlah  komite  audit  dapat  mendorong efisiensi  beban  pajak  dan  kebijakan-kebijakan  yang  berhubungan  dengan  efisiensi termasuk pajak, sehingga dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Situasi ini terjadi pada PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. yang memiliki jumlah komite audit sebanyak 5 orang, dan mampu menekan beban pajak penghasilan sebesar 4% serta memiliki beda buku sebesar 7%.

## Hipotesis 5: Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak
Pada  hasil  uji  statistik  di  atas  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  keluarga  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  agresivitas  pajak.  Dapat  dilihat  nilai probability sebesar  0,7301  yang  lebih  dari  0,05.  Hal  ini  berarti  hipotesis  5  yang  menyatakan kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak ditolak.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Murniati  (2012)  dan  Hidayanti  dan  Laksito  (2013)  yang  menyatakan  bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Variabel kepemilikan  keluarga  di  Indonesia  belum  dapat  menggambarkan  tingkat  agresivitas pajak  yang  dilakukan  oleh  perusahaan.  Terkait  dengan  nilai  perusahaan,  diduga  ada faktor-faktor lain selain pajak yang lebih dipertimbangkan perusahaan keluarga.  Faktor
seperti profitabilitas, growth opportunity dan struktur modal memiliki pengaruh positif signifikan  terhadap  nilai  perusahaan  (Nilmalasari  2011,  Nofrita  2013,  Hermuningsih 2013).

## KESIMPULAN, KETERBATASAN dan SARAN
Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi pengaruh leverage, likuiditas, komite audit  dan  proporsi  komisaris  independen  pada  agresivitas  pajak.  Sampel  yang digunakan adalah perusahaan manufaktur, dengan periode observasi Tahun 2010-2013. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
2. Likuidtas berpengaruh positif pada agresivitas pajak
3. Komite audit memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
4. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.
5. Komite audit tidak berpengaruh pada agrsivitas pajak

## KETERBATASAN

## Keterbatasan penelitian ini adalah:
1. Sub  sektor  yang  tidak  terwakili  seperti  sub  sektor  keramik,  porselen  dan kaca, sub  sektor kayu dan pengolahan, sub sektor pulp dan kertas, sub sektor alas kaki, sub sektor elektronika dan sub sektor rokok.
2. Banyak  data  yang  dibuang  mengakibatkan  tidak  bisa  dilakukannya  analisis per sektor terkait agresivitas pajak.

## SARAN UNTUK PENELITIAN SELANJUTNYA
Saran untuk penelitian mendatang adalah:
1. Menggunakan  sampel  perusahaan  dengan  karakterstik  yang  berbeda  dengan sektor manufaktur untuk menguji robustness hasil penelitian.
2. Penelitian  selanjutnya  dapat  menambahkan  variabel  lain  yang  diduga mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu: kepemilikan manajemen, kepemilikan  institusional,  kepemilikan  asing  dan  adanya  transaksi  transfer pricing.

## DAFTAR PUSTAKA
Alim,  S.  2009.  “Manajemen  Laba  dengan  Motivasi  Pajak  pada  Badan  Usaha Manufaktur di Indonesia”. Jurnal Keuangan dan Perbankan. 13(3): 444-461.
Andriyani,  Ni  Ketut.  2008.  Pengaruh  Investment  Opportunity  Set  (IOS),  Mekanisme Corporate  Governance,  Ukuran  Perusahaan  dan  Leverage  pada  Kualitas  Laba (Studi  pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia Periode 2003-2007). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
Annisa, N. A., dan Kurniasih, L. 2012. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance”. Jurnal Akuntansi dan Auditing. 8(2): 123-136.
Arifin,  Z.  2003.  Masalah  Agensi  dan  Mekanisme  Kontrol  pada  Perusahaan  dengan Struktur  Kepemilikan  Terkonsenstrasi  yang  Dikontrol  Keluarga:  Bukti  dari Perusahaan  Publik  di  Indonesia.  Disertasi.  Program  Studi  Ilmu  Manajemen Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok.
Badertscher,  B.A.,  Philips,  J.D.,  Pincus,  M.  and  Rego,  S.O.  2009.  “Earnings management strategies and the trade off between tax benefits and detection risk: to conform or not to conform”. The accounting review. 84(1): 63-97.
Bradley  and  Cassie,  F.  1994.  “An  Empirical  Investigation  of  Factors  Affecting Corpotare Tax Compliance Behavior”. Disertation. The University of Alabama. USA.
Chen,  S.,  Chen,  X.,  Cheng,  Q  and  Shevlin,  T.  2010.  “Are  Family  Firms  More  Tax Aggresive than Non-Family Firms?” Journal of Financial Economics. 95: 41-61. C.  Bintang,  Hari.  2012.  “Karakteristik  Dewan  Komisaris  dan  Manajemen  Laba  di Indonesia”. Majalah Ekonomi. Fakultas Bisnis Unika Widya Mandala. Surabaya.
Desai,  M.  A.,  dan  Dharmapala,  D.  2006.  “Corporate  tax  avoidance  and  high-powered incentives”. Journal of Financial Economics. 79(1): 145-179.
Dewi, Ni Wayan Trisna. 2014. Pengaruh Struktur Modal , Likuiditas dan Pertumbuhan terhadap  Kebijakan  Dividen  di  BEI.  Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  Universitas Udayana. Denpasar.
Frank, M., Lynch, L., and Rego, S. 2009. “Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting”. The Accounting Review. 84: 467-496.
Fontanella,  A  dan  Martani,  D.  2014.  “Pengaruh  Karakterisitik  Perusahaan  Terhadap Book Tax Difference (BTD) pada Perusahaan Listed di Indonesia”. Simposium Nasional Akuntansi 17. Mataram.
Ghozali,  I.  2007.  Aplikasi  Analisis  Multivariat  Dengan  Program  SPSS.  Semarang:
Badan Penerbit Universitas  Diponegoro.
Gujarati, D. 2006. Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta : Erlangga.
Hanum,  H.  R.,  dan  Zulaikha.  2013.  Pengaruh  Karakteristik  Corporate  Governance terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di BEI 2009 - 2011). 2(2) : 1 - 10.
Hermuningsih, Sri. 2013. “ Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Publik di Indonesia”. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
Hidayanti,  Alfiyani  Nur  dan  Laksito,  Henry.  2013.  “Pengaruh  Antara  Kepemilikan Keluarga  dan  Corporate  Governance  Terhadap  Tindakan  Pajak  Agresif”. Diponegoro Journal of Accounting. 2(2): 1-12.
Jensen, M. C. and Meckling, W. H. 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure”. Journal of Financial Economics. 3(4): 305-360.
Kamila,  Putri  A.  2013.  Analisis  hubungan  agresivitas  pelaporan  keuangan  dan agresivitas  pajak  pada  saat  terjadinya  penurunan  tarif  pajak.  Skripsi.  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok.
Keown,  Arthur  J,  David  F.  Scott,  Martin,  J  William  Petty  and  YR,  John  D.  2005.
Financial Management. 10 th edition. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Kurniasih,  T.,  dan  Sari,  M.  M.  2013.  “Pengaruh  Profitabilitas,  Leverage,  Corporate Governance,  Ukuran  Perusahaan,  dan  Kompensasi  Rugi  Fiskal  pada  Tax Avoidance”. Buletin Studi Ekonomi. 18: 58 - 66.
Murniati,  Sari.  2012.  Analisis  Pengaruh  Struktur  Kepemilikan  Terkonsentrasi  pada Keluarga  terhadap  Agresivitas  Pajak  Perusahaan.  Skripsi.  Fakultas  Ilmu  Sosial dan  Ilmu  Politik  Program  Studi  Administrasi  Niaga  Universitas  Indonesia. Depok.
Nirmalasari, Astuti. 2011. Analis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Nilai  Perusahaan yang  Dimediasi  oleh  Profitabilitas  sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  pada Perusahaan  Otomotif  dan  Komponen  yang  Listed  di  BEI  Tahun  2004  – 2009). Masters thesis. Diponegoro University.
Nofrita,  Ria.  2013.  Pengaruh  Profitabilitas  Terhadap  Nilai  Perusahaan  Dengan Kebijakan  Dividen  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Empiris  pada Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  BEI).  Skripsi.  Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Pohan,  A.  C.  2011.  Kajian  Perpajakan  dan  Tax  Planning-nya  Terkini.  Jakarta:  Bumi
Aksara.
Pohan, H.T. 2008. Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin Q, Perata Laba Terhadap  Penghindaran  Pajak  pada  Perusahaan  Publik.  Skripsi.  Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
Prakorsa,  Kesit  Bambang.  2014.    Pengaruh  Profitabilitas,  Kepemilikan  Keluarga  dan Corporate  Governance  Terhadap  Penghindaran  Pajak  Di  Indonesia.  Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
Puspita, Silvia Ratih. 2014.  Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Skripsi. Universitas Diponegoro.
Putri,  Lucy  Tania  Yolanda.  2014.  Pengaruh  Likuiditas,  Manajemen  Laba  Dan Corporate  Governance  Terhadap  Agresivitas  Pajak  Perusahaan.  Skripsi. Universitas Negeri Padang.
Sari, D. K., dan Martani,  D. 2010.  “Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif”. Simposium  Nasional Akuntansi  13. Purwokerto.
Scott,  William,  R.  2009.  Financial  Accounting  Theory.  International  Edition.  New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Siahaan, Fadjar O.P. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya. Disertasi. Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
Suyanto,  Krisnata  Dwi.  2012.  “Likuiditas,  leverage,  komisaris  independen  dan manajemen  laba  terhadap  agresivitas  pajak”.  Jurnal  Keuangan  dan  Perbankan. 16(2): 167–177.
Reza,  Faisal.  2012.  Pengaruh  Dewan  Komisaris  dan  Komite  Audit  terhadap Penghindaran  Pajak.  Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  Program  Ekstensi  Akuntansi Universitas Indonesia. Depok.
Ridha dan Martani. 2014. “Analisis terhadap Agresivitas Pajak, Agresivitas Pelaporan Keuangan,  Kepemilikan  Keluarga,  dan  Tata  Kelola  Perusahaan  di  Indonesia”. Simposium Nasional Akuntansi 17, Lombok.
Rusyidi,  M.K  dan  Martani,  Dwi.  2014.  “Pengaruh  Struktur  Kepemilikan  terhadap Aggressive Tax Avoidance”. Simposium Nasional Akuntansi 17, Lombok.
Wilson,  R.  2007.  An  Examination  Of  Corporate  Tax  Shelter  Participants.  Working paper. University of Washington Business School.
Zain, Mohammad. 2008. Manajemen perpajakan. Penerbit: Salemba Empat