## NATAPRAJA
Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016
Halaman 49-64

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA
DALAM MENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DESA WUKIRSARI,

## KABUPATEN SLEMAN
Fransisca Winarni 1 dan Pandhu Yuanjaya 2

## ABSTRACT
This study aims to determine the implementation of the Village Funds as an effort to increase rural development in the village Wukirsari Cangkringan Sleman. The research approach  used  in  this  research  was  descriptive  qualitative.  Techniques  of  data  retrieval were  done  through  observation,  interview,  and  review  of  documentation.  Data  analysis technique  used  interactive  analysis  techniques  adopted  from  Mills  and  Huberman. Rnenunjukkan  research  results  that  the  policy  implementation  using  village  funds  under Regulation  60  Year  2016  Wukirsari  village  crushing  implemented.  The  result  of  the development  of  the  use  of  village  funds  was  used  for  infrastruscture  development.  The success of the policy implementation due to factors of good communication, the resources both human capacity and adequate funding, clear and coordinated bureaucratic structure, and  good  commitment  and  integrated  bureaucratic  disposition  to  the  success  of  rural development in Wukirsari.
Keyword: Village Funds, Rural Development, Policy Implementation

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  implementasi  Dana  Desa  sebagai  upaya peningkatan  pembangunan  desa  di  desa  Wukirsari  Kecamatan  Cangkringan  Kabupaten Sleman.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif.  Teknik  pengambilan  data  dilakukan  melalui  obeservasi,  wawancara  dan  telaah dokumentasi.  Teknik  analisis  data  digunakan  teknik  anaiisis  interaktif  yang  diadopsi  dari Mills  dan  Huberman.  Hasil  penelitian  rnenunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan penggunaan dana desa berdasarkan PP 60 rahun 2016 di desa Wukirsari telak dilaksanakan dengan  baik.  Hasil  pembangunan  dari  penggunaan  dana  desa  dimanfaatkan  untuk pernbangunan  fisik.  Keberhasilan  Implementasi  kebijakan  tersebut  karena  faktor-faktor komunikasi  yang  baik,  adanya  sumberdaya  baik  kapasitas  aparatur  maupun  dana  yang cukup, struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi dan adanya disposisi birokrasi yang memiliki komitmen dan integritas untuk meningkatkan pembangunan desa.
Kata Kunci : Dana Desa, Pembangunan Desa, Implementasi Kebijakan
1 , 2 Dosen, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta. email: francisca_winarni@uny.ac.id dan pandhu@uny.ac.id

## PENDAHULUAN
Pembangunan  desa  selama  ini menjadi salah satu topik yang kerap hanya disinggung  dalam  pembahasan  mengenai praktek  otonomi  daerah  di  Indonesia. Padahal, tujuan utama pembangunan yaitu meningkatkan  distribusi  pembangunan dan  program  lainnya  pada  wilayah pedesaan  (Hehamahua,  2015).  Artinya, wilayah pedesaan adalah subjek pembangunan, yang bertumpu pada paradigma  bahwa  esensi  otonomi  daerah mewujudkan  kemandirian  daerah  melalui penguatan  potensi  lokal.  Tentu  perspektif tersebut  akan  sangat  berarti  karena dijalankan  oleh  lebih  dari  60%  penduduk Indonesia  yang  tinggal  di  pedesaan  (Data Sensus  Badan  Pusat  Statistik  (BPS), 2010). Dalam kenyataannya, pembangunan  dari  desa  hingga  saat  ini cenderung hanya dijadikan retorika politik dan  komoditas  berbagai  kepentingan dalam  pemilu,  dari  pada  upaya  nyata untuk mewujudkannya. Implikasinya jelas,  walaupun  dalam  undang-undang titik berat otonomi daerah lebih diletakkan
pada tingkat Kabupaten/Kota, sesungguhnya tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mengupayakan pembangunan  desa,  baik  masyarakat maupun  pemerintahan  di  desa  yang selama ini belum berjalan dengan baik.
Pengesahan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa membawa euforia tersendiri  bagi  para pemangku  kepentingan  desa.  Dengan  UU tersebut, pengaturan tentang desa mengalami  perubahan  secara  signifikan. Dari  sisi  regulasi,  desa  tidak  lagi  menjadi bagian  dari  UU  Nomor  23  tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan  dan  tata  kelola  pemerintah desa. UU tersebut memberikan kewenangan  luas  kepada  desa  dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,  dan  adat  istiadat  desa.  Dengan  kata lain,  desa  ditempatkan  sebagai  suatu organisasi  pemerintahan  yang  secara politis  memiliki  kewenangan  tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.
Posisi  pemerintah  desa  dalam pembangunan nasional dan regional merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari  pembangunan  pedesaan  dimana mayoritas  penduduk  tinggal.  Desa  juga adalah basis kekuatan dari sosial, ekonomi
dan  politik  yang  memerlukan  perhatian serius  dari  pemerintah.  Disisi  lain, konstruksi  nyata  dalam  sebuah  desa terbentuk  dari  alokasi  dana  untuk  desa. Alokasi  dana  desa  tersebut  memberikan desa  persamaan  kemampuan  pendanaan yang  proporsional  dari  pemerintah  pusat dan  daerah.  Alokasi  dana  desa  adalah bentuk  dari  pemenuhan  hak  desa  untuk mengimplementasikan otonomi utnuk tumbuh  dan  berkembang  berdasar  dari kekhasan,  partisipasi,  pemberdayaan,  dan demokrasi masyarakat dan pengembangan peraturan  dari  pemrintah  desa  dalam penyediaan  pelayanan  dan  peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui alokasi dana untuk desa, desa memiliki kesempatan untuk mengatur pembangunan, pemerintahan dan pembangunan sosial dengan mandiri.
UU  Desa  memberi  jaminan  yang lebih  pasti  bahwa  setiap  desa  akan menerima  dana  dari  pemerintah  melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya  berlipat,  jauh  diatas  jumlah yang  selama  ini  tersedia  dalam  anggaran desa,  yang  disebut  dengan  Dana  Desa. Alokasi  anggaran tersebut  kemudin diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014  tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN).  Tersedianya  proporsi
anggaran yang memadai tersebut merupakan  konsekuensi  logis  seiring reposisi  desa  sebagai  fokus  utama pembangunan. Wasistiono (2006) menyatakan  bahwa  pembiayaan  atau keuangan  merupakan  faktor  essensial dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan  desa.  Oleh  karena  itu, penggunaan  Dana  Desa  dapat  memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
PP  Dana  Desa  mengatur  tiap kabupaten  wajib  mengalokasikannya  ke pada  setiap  desa  berdasarkan  jumlah  desa dengan  memperhatikan  jumlah  penduduk (30%),  luas  wilayah  (20%),  dan  angka kemiskinan  (50%).  Hasil  perhitungan tersebut  disesuaikan  juga  dengan  tingkat kesulitan  geografis  masing-masing  desa. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan  10%  dari  dan  di  luar  dana Transfer Daerah  ( on top ) secara bertahap.
Penyaluran  Dana  Desa  dilakukan  melalui mekanisme transfer ke APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke rekening kas desa dalam tiga tahap  penyaluran.  Tahap  I  dan  II disalurkan  pada  bulan  April  dan  Agustus masing-masing  sebesar  40  persen,  dan tahap  III  sebesar  20  persen  pada  bulan Nopember.
Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya
dilaksanakan  secara  profesional,  efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manejemen  publik yang  baik  agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.  Dari  jumlah  desa  di  Indonesia sebanyak  72.944  desa,  diduga  belum banyak  pemerintah  desa  yang  mampu mengelola  APBDes hingga  miliaran rupiah  secara  akuntabel  dan  transparan (KPK,  2015).  Oleh  karenanya,  penting dilakukan  studi  mendalam  mengenai ilmplementasi kebijakan penggunaan Dana  Desa  dalam  upaya  pembangunan desa  di  Desa  Wukirsari,  Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.
Penggunaan  Dana  Desa  di  Desa Wukirsari  dipakai  untuk  pembangunan infrastruktur desa dan memperkuat  Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pembangunan infrastruktur tersbeut misalnya  seperti  bendungan  desa  yang akan  di  manfaatkan  untuk  memnuhi kebutuhan  irigasi  desa.  Total  penyerapan anggaran  di  Desa  Wukirsari  tahun  2015 mencapai  100  persen  sesuai  perencanaan awal.  Desa  Wukirsari  juga  mampu membuat  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDes)  yang menjadi  prasyarat  dalam  pencairan  dana desa.  Kekurangan  program  yang  telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa
Wukirsari adalah jumlah kegiatan pemberdayaan  masyarakat  yang  minim. Padahal, dengan dana program pemberdayaan masyarakat, akan memperkuat fondasi pembangunan ekonomi lokal dan meningkatnya kemandirian masyarakat (Ife dan Tesoriero, 2008).

## METODE
Penelitian ini mengunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode deskriptif.  Penelitian  kualitatif  dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami  sesuatu  di  balik  fenomena (Moleong,  2004;  Strauss  dan  Corbin, 2007;  Creswell,  2010).    Penelitian  ini dilakukan  di  Desa  Wukirsari,  Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Pemilihan  lokasi  penelitian  berdasarkan observasi awal dengan berkunjung langsung dan rilis dokumen dari Kementerian  Desa,  Wilayah  Tertinggal dan  Transmigrasi  yang  menempatkan Desa  Wukirsari  sebagai  Desa  berhasil mengelola Dana Desa.
Informan  penelitian  adalah  orang yang  dianggap  mengetahui  informasi  dan masalah  secara  mendalam  tentang  obyek penelitian  dan  dapat  dipercaya  sebagai sumber  data  yang  mantap  ( purposive ) (Sutopo  2002).  Dalam  penelitian  ini  yang menjadi  informan  adalah  Kepala  Desa, Sekertaris Desa, Kepala Dusun, Masyarakat  Desa,  Bagian  Pemberdayaan
Desa Kecamatan. Untuk memperoleh data dan  informan  yang  tepat  dalam  penelitian ini diperlukan teknik dan alat pengumpulan  data  dengan  observasi, wawancara, telaah dokumentasi berdasarkan  Yin  (2003).  Metode  analisis dalam  penelitian  ini  menggunakan  model analisis  interaktif  (Miles  dan  Huberman, 1992).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Lokasi Penelitian
Desa  Wukirasari  merupakan  salah satu  desa  yang  terletak  di  Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.
Penduduk  Desa  Wukirsari  hingga  tahun 2014  mencapai  10.930  jiwa.  Dari  total jumlah penduduk Desa Wukirsari menurut jenis  kelamin  dengan  jumlah  5.518 perempuan dan 5.412 laki-laki.
Berdasarkan  data  jenis  mata  pencaharian penduduk Desa Wukirsari, petani menjadi profesi mayoritas sebesar 2.315 orang atau
21,18%,  selain  itu  terdapat  4,01%  atau sebesar  438  orang  berprofesi  sebagai buruh  tani.  Selain  pertanian,  masyarakat di Desa Wukirsari yang berprofesi sebagai pegawai swasta cukup besar yaitu 11,93% atau sebesar 1.304 orang, diikuti wiraswasta sebesar 369 orang atau 6,86%, pertukangan  5,  24%  dan  berturut-turut berprofesi  PNS,  TNI,  POLRI,  serta pekerjaan  lainnya  (informal)  sebesar 13,26%.
Apabila dilihat berdasarkan tahapan keluarga sejahtera yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berecana
Nasional (BKKBN),  penduduk  Desa  Wukirsari dapat  diklasifikasikan  dalam  beberapa klasifikasi  yaitu,  Keluarga  Pra  Sejahtera sebanyak  747  KK,  Keluarga  Sejahtera  1 sebanyak  972  KK,  Keluraga  Sejahtera  2 sebanyak  342  KK,  Keluarga  Sejahtera  3 sebanyak  704    KK,  Keluarga  Sejahtera Plus  sebanyak  190  KK.  Klasifikasi tersebut menunjukkan jumlah yang keluarga  sangat  miskin  dan  miskin (diasosiasikan dengan Kelurga Prasejahtera  dan  Keluarga  Sejahtera  1), jumlahnya  lebih  besar  dibandingkan dengan keluarga dalam klasifikasi Keluarga Sejahtera 2, 3 dan Plus.
Sebagai  salah  satu  desa  yang menjadi akses ke wilayah wisata kaliurang dan  desa  terdampak  potensi  Bencana Gunung  Merapi  (PVMBG,  2010),  sarana jalan  sepanjang  52  km  dan  sebanyak  12 jembatan  di  Desa  Wukirsari  cukup  baik. Pemenuhan kebutuhan lisrik dipenuhi oleh PT  PLN  (Persero)  yang  melayani  3.170 pelanggan dan seluruh Padukuhan di Desa Wukirsari  telah  tersedia  jaringan  listrik. Ruas  jalan  terutama  yang  melintasi wilayah pemukiman telah tersedia penerangan  jalan  baik  sambungan  dari rumah maupun pemasangan Lampu Penerangan  Jalan  Umum  oleh  Dinas Kimpraswil  Kabupaten  Sleman.  Sarana telekomunikasi secara umum tersedia luar di  Desa  Wukirsari  karena  letaknya  cukup strategis  baik  sebagai  daerah  berkembang maupun statusnya sebagai desa terdampak bencana  Gunung  Merapi.  Sarana  di  Desa Wukirsari  dengan  kondisi  demikian  juga merupakan wujud sebagai salah satu Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Sleman.
Potensi ekonomi di
Desa
Wukirsari  cukup  beragam  diantaranya terdapat  industri  rumah  tangga  seperti kerajinan batu, makanan olahan, perdagangan,  peternakan,  perikanan  dan lainnya.  Pertanian  adalah  penyokong utama  kehidupan  warga  Desa  Wukirsari (seperti  yang  dijelasan  dalam  Table  4.2).
Potensi  pertanian  yang  terdapat  di  Desa Wukirsari  yaitu  pertanian  padi,  salak pondoh,  pertanian  sayuran  dan  beberapa komoditas  lainnya.  Kerajinan  Batu  yang ada  adalah  pembuatan  peralatan  rumah tangga yang berada di wilayah Padukuhan Plupuh dan Padukuhan Bulak Salak. Hasil dari  kerajinan  batu  tersebut  dipasarkan hingga  ke  luar  kota.  Berdasarkan  hasil observasi,  seluruh  pengrajin  tersebut menggunakan alat mekanik modern seperti mesin bubut, gergaji mesin khusus untuk batu, dan lain sebagainya. Kerajinan ini  masih  eksis  mengingat  potensi  pasar cukup  besar  terutama  wilayah  DIY  dan sekitaranya.
Potensi peternakan di Desa Wukirsari  cukup  besar  mengingat  hampir seluruh  masyarakat  memiliki  peternakan (berbagai skala usaha) seperti ternak sapi, kambing,  dan  ayam  (wawancara  dengan Kepala  Desa  Wukirsari,  24  Oktober 2016).  Meskipun  peternakan  menjadi salah  satu  sumber  ekonomi  yang  cukup menjanjikan,  hanya  beberapa  keluarga saja  yang  melakukan  pelolahan  hasil peternakan  untuk  meningkatkan  nilai  dari produk.  Selebihnya,  ternak  hanya  sebagai pekerjaan  sampingan.  Selain  itu,  terdapat peternakan yang dibudidayakan dan dengan  pengelolaan  khusus  yaitu  ternak ayam  potong  yang  ada  di  Padukuhan
Karangpakis.  Usaha  budidaya  perikanan ini difokuskan pada pembesaran bibit ikan dan  dijual  ketika  sudah  mencapai  ukuran standar  untuk  dikonsumsi.  Disampim pembesaran bibit  saat  ini petani ikan juga telah  mengembangkan  pembibitan.  Jenis ikan  yang  banyak  dipelihara  adalah Gurame,  Mas,  Nila,  Patin,  Grescap,  Lele Dumbo dan Ikan Hias.

## Implementasi Penggunaan Dana Desa
Implementasi kebijakan
Penggunaan Dana Desa di Desa Wukirsari dilihat dari empat aspek yaitu: komunikasi, sumberdaya, strukur birokrasi dan disposisi (Edward III, 1980). Uraian  keempat  aspek  tersebut  dijelaskan sebagai berikut:
1. Komunikasi
Implementasi kebijakan ini diawali dengan proses sosialisasi yang merupakan proses  komunikasi  kebijakan.  Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan  informasi  yang  jelas  kepada masyarakat  desa  dan  perangkat  desa tentang  adanya  kebijakan  yang  berkaitan dengan  sumber  pendanaan  baru  bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.  Kegiatan  tersebut  dilakukan  dalam
musyawarah  desa  yang  menjadi  forum komunikasi antar masyarakat dan pemerintah desa. Musyawarah desa biasanya dilakukan terkait adanya program  baru  yang  mendesak  untuk diputuskan  bersama.  Hal  ini  dilakukan untuk menghindari adanya tumpang tindih informasi  yang  diterima  oleh  masyarakat desa  terkait  Dana  Desa  yang  cenderung mendiskreditkan  pemerintah  desa.  Hal  ini tentu saja akan menimbulkan ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah  desa.  Selain  itu  masyarakat juga  masih  belum  memahami  secara menyeluruh  tentang  dana  desa  yang diterima oleh pemerintah desa.
Musyawarah  diselenggarakan  oleh masyarakat  bersama  BPD,  LPMD  dan perangkat  desa.  Dalam  kegiatan  tersebut dilakukan perundingan bersama mengenai kebijakan-kebijakan  yang  akan  diambil dengan memperhatikan prioritas kebijakan terutama RPJMDes. Musyawarah penggunaan  dana  desa  di  Wukirsari melibatkan  masyarakat  secara  penuh. Sehingga menurut sekretaris Desa Wukirsari  tidak  ada  konflik  antar  aktor dalam pengimplementasian kebijakan penggunaan  dana  desa  ini.  Karena kebijakan  penggunaan  dana  desa  yang telah disepakati mampu merepresentasikan kepentingan-
kepentingan  seluruh  masyarakat  desa. Sekretaris desa juga menambahkan bahwa keberhasilan  dari  implementasi  kebijakan penggunaan  dana  desa  ini  berasal  dari proses  perencanaan  yang  baik  tepat  dan strategis.
Kepala  Desa  di  Desa  Wukirsari juga  menjadi  salah  satu  kunci,  apabila tidak dapat dikatakan satu-satunya, keberhasilan komunikasi penggunaan dana  desa.  Pendekatan  personal  kepada tokoh-tokoh  masyarakat  oleh  kepala daerah  menjadi  kunci  tidak  adanya resistensi  terkait  penggunaan  Dana  Desa yang  diajukan  oleh  pemerintah  desa. Legitimasi  yang  tinggi  kepada  lurah menjadi  penyebab  dalam  implementasi program  masyarakat  cenderung  hanya mengikuti secara pasif.

## 2. Sumber daya
Sumberdaya  dalam  implementasi kebijakan  dapat  kelompokkan  dalam beberapa  sumberdaya  seperti:  manusia, dan  dana.  Dana  Desa  memberikan  ruang fiskal  yang  lebih  besar  bagi  pemerintah desa.  Dana  Desa  (DD)  Semester  I  Tahun 2016  saja  berjumlah  Rp.762.527.000,00. Anggaran  Pagu  Dana  Desa  tersebut meningkat dua kali lipat apabila dibandingkan  dengan  Anggaran  Dana Desa Tahun
2015
berjumlah
Rp.331.965.000.  Penggunaan  Dana  Desa (DD)  yang  diperuntukan  bagi  kegiatan pembangunan  dan  pemberdayaan.  Namun hingga  saat  ini  100%  digunakan  untuk Pelaksanaan  Pembangunan  Desa  untuk penunjang  kegiatan  Pembangunan  Talud jalan  Usaha  Tani  dan  Gorong-gorong. Selain  itu  dipergunakan  untuk  Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan
Pemberdayaan Masyarakat. Implementasi
kebijakan penggunaan  dana  desa  juga  tidak  terlepas dari sumberdaya yang berupa sumberdaya manusia yang dimiliki oleh desa wukirsari dan  kapasitas  kelembagaan  yang  ada  di desa  Wukirsari. Pegawai  pemerintah  desa Wukirsari sejumlah 38 orang,  yang terdiri dari  Kepala  Desa,  Sekertaris  Desa, beberapa  Kepala  Bagian,  Staff,  Tenaga Kontrak,  serta  Dukuh  dari  beberapa padukuhan.
Dari  jumlah  tersebut  dilihat  dari tingkat  pemahaman  pegawai  pemerintah desa  terhadap  pengelolaan  dana  desa masih  cukup  beragam.  Mayoritas  dari pegawai  hanya  memahami  dana  desa sebatas  pada  hal-hal  dasar  yang  dianggap perlu. Pernyataan Sekertaris Desa
Wukirsari tersebut mempertegas pemahaman dari pegawai pemerintah desa terhadap  dana  desa  masih  beragam  dan
belum  mendalam.  Mayoritas  pegawai pemerintah desa Wukirsari berlatar belakang pendidikan SLTA atau sederajat. Namun  hal  tersebut  tidak  menjadi  faktor penghambat  pemerintah  desa  wukirsari dalam  pengelolaan  dana  desa  nya. Menurut sudut pandang pegawai pemerintahan  desa,  pemerintah  desa wukirsari  telah  mampu  mengelola  dana desa yang diterimanya.
3. Struktur Birokrasi
Strukur  birokrasi  yang  tersedia  di Desa  Wukirsari  telah  memiliki  bagian yang  telah  spesifik  mengengola  suatu urusan.  Selain  itu  kemampuan  tiap pegawainya  pun  sudah  cukup  memadai walaupun  dari  latar  belakang  yang berbeda, sehingga tidak menjadi penghambat dalam pengelolaan dana desa.
Pelaksanaan  penggunaan  Dana Desa  di  Wukirsari  Kec.  Cangkringan Sleman, maka pengelola Dana Desa (DD) tidak  terlepas  dari  peran  Aparatur  Desa, BPD,  LPMD,  TPK,  Tokoh  masyarakat, padukuhan, masyarakat Wukirsasri.
Dalam
pengelolaan
dan pengimplementasian dana desa
melibatkan  beberapa  stakeholder  sesuai dengan peran dan bidangnya yaitu sebagai berikut:
a. Perangkat Desa
Pengelolaan dan pengimplementasian Dana Desa di Tingkat  desa  terdiri  dari:  Kepala Desa,  Sekretaris  desa,  Kepala urusan  perencanaan  dan  lima bagian  perangkat  desa  diantaranya yaitu  bagian  pemerintahan,  bagian pembangunan, bagian kemasyarakatan,  bagian  pelayanan umum,  dan  bagian  keuangan, Lembaga  Kemasyarakatan,  Ketua Dukuh dari setiap Padukuhan.
Perangkat desa yang terdiri dari  Kepala  desa,  Sekretaris  Desa bersama  kepala  urusan  dan  lima kepala bagian serta dukuh memiliki  tanggung  jawab  sesuai tugasnya  masing-masing.  Tetapi mengenai  penggunaan  dana  desa lebih  dititikberatkan  pada  bagian pembangunan dan keuangan. Karena  pada  dasarnya  dana  desa diperuntukkan
untuk pembangunan desa jika dilihat dari prosentase  pembagiannya  yaitu
70%: 30%. 70% untuk pembangunan  dan  30%  untuk operasional penyelenggaraan
pemerintahan  desa.  Serta  bagian keuangan  yang  mengelola  dana desa  hal  ini  karena  pemerintahan
desa  wukirsari  menganut  prosedur keuangan  yang  bersifat  satu  pintu. Dimana mengenai pemasukan, pengeluaran  dan  pencairan  dari dana  desa  sepenuhnya  diserahkan oleh bagian keuangan.
b. Masyarakat Masyarakat terdiri dari perwakilan tiap dukuh yang ada di Desa  Wukirari.  Masyarakat  dalam hal  ini  sebagai  pelaku  sekaligus objek  dalam  pengelolaan  dana desa. Selain menyampaikan
aspirasinya, masyarakat juga berhak untuk mengelola dana desa serta mengawasi bagaimana
pelaksanaan  dari  implementasi dana desa.
c. BPD (Badan Permusywaratan
Desa) Dalam menjalankan fungsinya  sebagai  kepala  desa,
kepala  desa  berkoordinasi  dengan
BPD (Badan Permusyawaratn Desa)  yang  berkedudukan  sama dalam  struktur  organisasi.  Fungsi dari  BPD  sendiri  dalam  UU  No  6 tahun  2014  yaitu  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat desa  serta  mengawasi  kinerja pemerintahan desa. Sebagai bentuk penyelenggaraan  dari  fungsinya,
maka BPD berhak menyelenggarakan  musdes  untuk mendengar pendapat dari masyarakat  terkait  pembangunan, kondisi masyarakat desa, kebijakan  serta  kehendak  dari masyarakat  desa.  Yang  kemudian dituangkan dalam RPJMDes.
d. LPMD
Dalam melakukan musyawarah untuk melakukan penjaringan aspirasi guna
menyusun RPJMDes, selain perangkat  desa  dan  BPD  juga melibatkan LPMD (Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  Desa). LPMD  selain  sebagai  penjaring aspirasi  juga  sebagai  aktor  TPK (Tim  Pelaksana  Kegiatan)  yang terlibat  dalam  pembangunan  dan seluruh kegiatan masyarakat sesuai bidangnya masing-masing.
e. TPK (Tim Pelaksana Kegiatan)
Untuk  pelaksanaan  RKP  dan APBDes  diperlukan  adanya  TPK. TPK terdiri dari seluruh  perangkat dan  lembaga  desa.  Tergantung pada  bentuk  kegiatannya.  Misal pada  kegiatan  pembangunan  fisik maka dilibatkan dari LPMD bagian  Prasarana  Fisik,  kegiatan karang  taruna  dengan  melibatkan
LPMD bagian Pemuda dan
Olahraga. Namun meskipun tanggung  jawab  masing  masing stakeholder seimbang, masih terdapat  peran  yang  menonjol dalam  implementasi  penggunaan dana desa yaitu peran dari Sekdes,
Kades dan Kepala Bagian Pembangunan.  Karena  stakeholder tersebut  berkaitan  erat  mengenai tugas  dan  fungsinya  terhadap penggunaan  ataupun  pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penggunaan  dana  desa  hanya terbatas  pada  proses  perencanaan dan  penyusunan.  Meskipun  pada proses pelaksanaan atau
implementasi masyarakat juga terlibat namun belum dapat dikatakan sepenuhnya.
4. Disposisi
Implementasi dari dana desa dalam prakteknya  telah  sesuai  dengan  harapan serta  arah  kebijakan  yang  direncanakan oleh  pemerintah  desa  wukirsari,  yaitu difokuskan pada perbaikan sarana prasarana  atau  infrastruktur  desa.  Namun demikian hal ini kurang sesuai dengan apa yang  diharapkan  oleh  pemerintah  pusat ataupun  daerah.  Implementasi  dana  desa wukirsari lebih difokuskan pada
pembangunan  sarana  prasarana  desa  dan hanya berapa persen saja untuk pemberdayaan masyarakat mengingat Desa sudah terlebih dahulu memiliki asset budidaya  ikan  yang  sudah  lama  dijadikan program pemberdayaan di wukirsari.
Berdasarkan tingkat keterserapannya,  dana  desa  wukirsari hampir terserap sebanyak 100 %. Apabila terdapat dana yang tidak terserap, biasanya  diakibatkan  oleh  faktor-faktor yang  berkaitan  dengan  hal-hal  teknis dalam pelaksanaannya di lapangan. Apabila  terdapat  dana  yang  tidak  terserap nantinya akan dikembalikan kepada pemerintah pusat.
Implementasi  penggunaan  dana desa  wukirsari  pada  dasarnya  telah  sesuai dengan  agenda  yang  ditetapkan  dalam RPJM  Desa  dan  RKP  Desa  yang  ada. Hanya  saja  dalam  teknis  pelaksanaannya di  lapangan  terkadang  mengalami  sedikit perubahan, seperti terkait waktu pelaksanaan,  alokasi  dana,  dsb.  Hal  ini dikarenakan oleh sejumlah hal, diantaranya seperti permasalahan administratif  yang  belum  selesai,  kondisi di  lapangan,  kondisi  musim,  dan  lain sebagainya.
Pelaksanaan  kegiatan  penggunaan dana  desa  pada  bidang  pembangunanya
desa  Wukirsari  melibatkan  langsung masyarakat  setempat  yang  bersistem Gotong Royong. Sehingga pengaruh  yang dirasakan  oleh  masyarakat  dari  adanya dana  desa  menjadi  semakin  signifikan. Prioritas  pembangunan  yang  diarahkan untuk  pembangunan  infrastruktur  secara umum lebih cepat dirasakan masyarakat.

## Refleksi Teoritis
Implementasi  Dana  Desa  di  Desa Wukirsari  memberikan  gambaran  bahwa Dana Desa memberikan ruang fiskal yang luas  bagi  pemerintah  desa  sesuai  dengan penelitian World Bank (2015).
Apabila  melihat  lebih  dalam  teori George  E.  Edward  (1980)  melalui  empat aspek  yang  menentukan  keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi,  program  dana  desa  di  Desa Wukirsari  cukup  berhasil.  Walaupun demikian, teori George Edward III (1980) juga  mengungkapkan  pendekatan  top- down  yang  masih  cukup  melekat  dalam penyelenggaraan  kebijakan,  seperti  yang terjadi  di  Desa  Wukirsari.  Pendekatan yang  dikatakan  top-down  atau  “fenomena elit  berkuasa”  ini  (Pressman  dan Wildavsky,  1973;  Van  Meter  dan  Van
Horn,  1975;  Edward  (1980);  Mazmanian dan  Sabatier,  1983)  terjadi  karena  posisi pemerintah  desa  yang  kuat  akibat  relasi patronase  (Usman,  2004).  Masyarakat secara  umum  hanya  terlibat  dalam musyawarah  dan  memahamami  Dana Desa  melalui  sosialisasi  tanpa  terlibat langsung.  Padahal,  pelibatan  masyarakat sangat  tinggi  pada  saat  dilibatkan  sebagai pekerja membangun proyek-proyek desa.
Proses  kebijakan  menunjukkan bahwa  komunikasi  internal  birokrasi berjalan  baik  antara  Kepala  Bagian Keuangan,
Badan
Pemberdayaan Masyarakat  Desa  dan  Pemerintah  Desa (BPD  dan  Pemdes),  Camat  Cangkringan Sleman,  secara  keseluruhan  telah  berjalan dan terkoordinasi dengan baik. Jika dilihat dari kejelasannya komunikasi yang terjalin dalam mengimplementasikan Dana  Desa,  Pemerintah  Daerah  sudah memberikan  petunjuk  penggunaan  Dana Desa  (DD)  dari  Setda  Kabupaten  Sleman yang  dikirimkan  Pemdes  dan  Camat  Kec Cangkringan  Sleman.  Pada  petunjuk tersebut  sudah  tertulis  dengan  jelas  apa saja peranan instansi terkait dan bagaimana  seharusnya  desa  membagi anggaran tersebut sesuai dengan kegunaannya.  Namun,  dalam  proses musyawarah  dan  sosialisasi,  masyarakat hanya  menjadi  “penonton”  karena  semua
rencana  telah  diatur  oleh  pemerintah  desa dan  masyarakan  hanya  mengikuti  saja. Hal  ini  menyebabkan  kurang  optimalnya pemahaman  dan  transparansi  kepada masyarakat dalam penggnaan dana desa.
Sumberdaya  di  Desa  Wukirsari meliputi dana dan kapasitas kelembagaan. Pagu  dana  desa  memberikan  proporsi yang cukup besar dalam APBDes. Hal ini tentu memberikan stumulus bagi percepatan pembangunan desa.
Pemahaman  pegawai  pemerintah  desa sebagai street level bureaucracy dari dana desa  cukup  baik  walaupun  memiliki beragam  kualitas  pemahaman  terhadap dana  desa.  Disisi  lain,  kemampuan pegawai hanya terbatas dalam melaksanakan  perintah.  Pendidikan  dan skill  yang  dimiliki  oleh  pegawai  kurang memenuhi  bila  dituntut  adanya  inovasi dalam perbaikan implementasi.
Birokrasi  yang  bertindak  sebagai pelaksana  sebuah  kebijakan  harus  dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan  koordinasi  yang  baik.  Jika diperhatiakan implementasi kebijakan Dana Desa di Kabupaten Sleman terutama di  Desa  Wukirsari  sudah  berjalan  dengan baik  dan  sesuai  dengan  prosedur.  Dalam implementasi  kebijakan  Dana  Desa  ini
petunjuk  teknis  pengelolaan  dana  desa bertindak  sebagai  Standart  Operating Prosedure  (SOP)  yang  akan  menuntun tahap  demi  tahap  yang  harus  dilakukan agar  kebijakan  ini  bias  terlaksana  sesuai sasaran.  Koordinasi  anatara  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  dengan  desa Wukirsari  dan  desa  lainya  di  Kecamatan cangkringan  sleman  sudah  brjalan  baik. Desa  wukirsari  juga  memiliki  TPK  (Tim Pengelola Kegiatan)  yakni setiap program yang  sudah  direncanakan  akan  dibantu oleh TPK dalam pelaksanaan dilapangan.
Implementasi dari dana desa dalam prakteknya  telah  sesuai  dengan  harapan serta  arah  kebijakan  yang  direncanakan oleh  pemerintah  Desa  Wukirsari,  yaitu difokuskan pada perbaikan sarana prasarana atau infrastruktur desa. Struktur birokrasi  dan  adanya  TPK  membuat disposisi menjadi kuat. Peraturan pengelolaan  keuangan  yang rigid dan berkonsekuensi  hukum  menjadi  faktor yang mendorong pemerintah Desa Wukirsari taat aturan.
Namun, tuntutan peraturan perundang-undangan  untuk  meningkatkan pelibatan  masyarakat  sebesar-besarnya tidak  terjadi.  Padahal,  kebijakan  publik yang  identik  dengan  proses  birokrasi pemerintah  ( inward  looking ),  konsep
partisipasi  publik  yang  banyak  dituntut para  penganjur  demokrasi  akan  menjadi selogan  kosong (Santoso,  Hanif  dan Gustomy,  2004).  Dalam  kenyataanya, pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat  dalam  musyawarah  desa  dan pelibatan  sebagai  pekerja  pada  tahap pelaksanaan pembangunan.
Implementasi  Dana  Desa  di  Desa Wukirsari tidak dapat menumebus ortodoksi  pemerintah  seperti  pendapat Rozaki (2005). Padahal, peluangnya besar untuk mewujudkan hal tersebut.
Weinstein  (2008)  mengatakan  peluang besar  bila  pembangunan  dapat  dimulai dari  desa.  Pemerintah  desa  juga  dapat melakukan kemitraan yang lebih luas baik dengan swasta, masyarakat maupun institusi  publik  (Beamount  dan  Nicholls, 2008).  Namun,  di  Desa  Wukirsari  yang terjadi sebaliknya, masyarakat pasif terhadap  program.  Modal  sosial  yang dapat  meningkatkan  pembangunan  lokal (Asni et. al, 2013) tidak dapat dimanfaatkan  dengan  baik.  Bila  merujuk pada  Warsono  dan  Ruksamin  (2014), terdapat  tiga  hambatan-hambatan  dalam implementasi yaitu 1) pendidikan masyarakat  yang  rendah,  2)  kemampuan manajerial  yang  rendah  dari  desa  dan institusi  pendukung  lainnya,  3)  kegagalan mekanisme dari sosialisasi.

## SIMPULAN
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan implementasi kebijakan penggunaan  dana  desa  dalam  rangka peningkatan pembangunan di desa Wukirsari kecamatan Cangkringan Kabupaten  Sleman        terlaksana  dengan baik  sesuai  dengan  tujuan  kebijakan. Keberhasilan  program  tersebut  dapat dilihat  pada  produk  pembangunan  yang telah selesai dilaksanakan dengan menggunakan  dana  desa  secara  100%. Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi faktor keberhasilan implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Faktor  komunikasi  dalam  Proses implementasi kebijakan yang baik. Telah  terjadi  komunikasi  internal birokrasi  yang  baik  antara  Kepala Bagian
Keuangan, Badan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa dan  Pemerintah  Desa  (BPD  dan
Pemdes), Camat Cangkringan Sleman, sehingga terdapat
kepahaman, kejelasan dan
kesamaan persepsi terhadap implementasi kebijakan secara baik dan benar.
2. Tingkat  kecukupan  Sumberdaya yang  dimiliki  pemerintah  desa
Wukirsari, baik berupa
sumberdaya
dana maupun kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan kebijakan
penggunaan dana desa.
3. Struktur  Birokrasi  yang  memiliki rincian  tugas  yang  jelas  dengan dilengkapi Standart Operating
Prosedure  (SOP),  dan  sistem koordinasi yang baik antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  dengan  desa  Wukirsari  dan desa lainya.
4. Faktor disposisi yakni sikap
implementor dalam kebijakan penggunaan  dana  desa  di  desa Wukirsari  sangat  bagus.  Terdapat komitment  yang  tinggi  dalam pelaksanaan pembangunan

## DAFTAR PUSTAKA
Asni, et. al. 2013. The Management of the
Village  Fund  Allocation  as  an Instrument towards Economic Independence Village. IOSR Journal of Business and Management Beaumont,  J.  and  Nicholls,  W.  2008. Plural  Governance,  Participation and Democracy
in Cities ,
International  Journal  of  Urban  and Regional Research, 32, pp. 87–94.
Creswell,  J.  W.  2010. Research  Design Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif, dan  Mixed. Yogyakarya:  Pustaka Pelajar.
Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy . Washington: Congressional. Quartely Press Hehamahua, Hayati. 2015. Impact
Analysis  of  the  Village  Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community  (Case  Study  on  the Rural  District  of  Namlea  Siahoni), Buru  Regency. Journal  of  Social and  Development  Sciences  (ISSN 2221-1152) Vol. 6, No. 3, pp. 15-23.
Ife,  J  &  Tesoriero,  F.  2008. Community
Development:
Alternatif
Pengembangan  Masyarakat  di  Era
Globalisasi. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Mazmanian,  Daniel  H  dan  Sabatier,  Paul. 1983. Implementation  and  Public Policy. New York: HarperCollins.
Miles,  B.  B  dan  Huberman,  A.  M.  1992. Analisa  Data  Kualitatif. Jakarta : UI Press
Moleong,  Lexy  J.  2004. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Pressman,  J.  L  dan  Wildavsky,  A.  1973.
Implementation: How Great Expectation  in  Washington  are Dased in Oakland. London: California Press.
Rozaki,  Abdur,  dkk.  (2005). Prakarsa Desentralisasi  dan  Otonomi  Desa .
Yogyakarta, IRE Press.
Santoso,  P.,  Hanif,  H.,  dan  Gustomy,  R. 2004. Menembus  Ortodoksi  Kajian Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Fisipol UGM
Soetrisno, L. (1988). Negara dan
Peranannya dalam Menentukan Pembangunan  Desa  yang  Mandiri.
Prisma  No.  1  Tahun  XVII  Januari 1988. Jakarta
Strauss,  A.  dan  Corbin,  J.  2007. Dasar- Dasar Penelitian
Kualitatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sutopo, H.B. 2002. Metodologi Penelitian
Kualitatif . Surakarta: UNS Press
Usman, Sunyoto. 2004. Sosiologi; Sejarah,  Teori  dan  Metodologi . Yogyakarta:  Center  for  Indonesian Research and Development
[CIReD].
Van  Meter,  Donald  dan  Van  Horn,  Carl. 1975, The  Policy  Implementation Process:  A  Conceptual  Framework . Administration and Society 6.
London: Sage.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2008. Analisis Kebijakan:  Dari  Formulasi  Ke
Implementasi
Kebijaksanaan Negara . Jakarta: BumiAksara.
Warsono,  H  dan  Ruksamin.  2014. The
Obstacles  of  Implementation  of
Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi. Journal  of  Management
and Sustainability.
Wetzstein, S. 2008. Relaunching Regional
Economic-Development  Policy  and
Planning  for  Auckland:  Remaking
The State and Contingent
Governance  Under  Neoliberalism,
Environment  and  Planning  C ,  26, pp. 1093–1112.
Widodo,  Joko.  2009. Analisis Kebijakan
Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis  Proses  Kebijakan  Publik . Malang: Bayumedia.
Winarno,  Budi.    2002. Teori  &  Proses Kebijakan  Publik .  Yogya:  Med Press.
World  Bank.  2015. Country  Summary Brief:  Indonesia .  World  Bank Group  for  Social,  Urban,  Rural and Resilience.
Yin,  R  K.  2003. Studi  Kasus:  Disain  dan Metode. Terj. M. Djauzi Mudjakir.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.