Rekayasa , 2022; 15(2): 253-259 ISSN: 0216-9495 (Print) ISSN: 2502-5325 (Online)
Pemilihan Multirole Maritime Patrol Aircraft Anti Kapal Selam dan Anti Kapal Permukaan Sebagai Benchmark Industri Pertahanan Udara
Eko Yulianto 1 , Tinggul Puliwarna 1 , Jumino 1 1 Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (SESKOAL) Komplek Seskoal Cipulir Kebayoran Lama 12230 Jakarta Selatan * ekoyulianto@seskoal.ac.id DOI: https://doi.org/10.21107/rekayasa.v15i2.14153

## ABSTRACT
The Indonesian Navy (TNI AL) is required to have a persistently broad Maritime Domain Awareness (MDA). In meeting its MDA demands, apart from using the KRI Radar, the Indonesian Navy needs to be supported by other airborne surveillance sensors and sensing satellites in outer space. For airborne sensors, Puspenerbal has been equipped with a fleet of  maritime patrol aircraft  (MPA) based on Casa NC 212-200 MPA and CN 235-220 MPA. However, all of these MPAs have a low detection capacity (<100 Km) and are not equipped with weapons to respond to threats on the surface or under the sea. For this reason, it is necessary to carry out research on the Long Range MPA requirement to support the tasks of the Navy with the aim of providing information and input to the Leaders in making decisions related to the plan to procure weapons and the strategic policies  of  the  Navy  to  enforce  defense  and  maintain  security  in  the  marine  area  of  national  jurisdiction.  Indonesia  This research will use the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to determine the choice of maritime reconnaissance aircraft with predetermined criteria with alternative options, namely P-8A Poseidon, SAAB 6000 MPA, Kawasaki P-1, and ATR 72 MPA. The selected  alternative was based on a combination of 3 criteria, namely P-8A Poseidon 58.3%, SAAB 6000 MPA 20.4%, Kawasaki P-1 14.4%, and ATR 72 MPA 6.8%. the result of the selection of the Tactical Reconnaissance Maritime Patrol Aircraft is that the P-8A Poseidon is the right alternative to choose. with an Inconsistency value of 0.06. This shows that the calculation of the alternative is still within the inconsistency threshold, which cannot be more than 0.1.
Key words : air defense industry, Indonesian Navy, martime patrol aircraft, analytical hierarchy process

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan luas perairan 5,8 juta km persegi, kondisi ini membuat  TNI  Angkatan  Laut  (TNI  AL)  dituntut untuk memiliki Maritime Domain Awareness (MDA) dengan cakupan yang luas secara persisten. Namun perairan  dalam  (perairan  nusantara)  dan  Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dapat berjarak ratusan nauticalmiles  (Nm)  dari  bibir  pantai  membuat pengawasan  perairan  tidak  dapat  mengandalkan Radar  Kapal  perang  Republik  Indonesia  (KRI), karena  lengkung  bumi  hanya  berdaya  deteksi efektif 32 Nm (Umbara, 2018).
Dalam  memenuhi  tuntutan  MDA-nya,  selain menggunakan Radar KRI, TNI Angkatan Laut perlu didukung  sensor pengawasan lain yang berada di udara  (airborne)  serta  satelit  penginderaan  yang berada  diangkasa  luar  (Pandjaitan  et  al,  2018). Untuk  sensor  airborne,  Puspenerbal  telah
dilengkapi  dengan  armada  pesawat  udara  patroli maritim (Patmar atau maritime patrol aircraft/ MPA) yang berbasiskan Pesud Casa NC 212-200 MPA dan CN  235-220  MPA.  Namun  keseluruhan  MPA tersebut  memiliki  daya  deteksi  yang  tidak  luas (<100  Km)  dan  belum  dilengkapi  dengan persenjataan  untuk  merespon  ancaman  di permukaan  maupun  bawah  laut  (Suryawan  et  al, 2021). Sementara untuk sensor luar angkasa berupa satelit  penginderaan,  masih  bersifat  koordinasi  ke lembaga Badan Informasi Geospasial (BIG), di mana BIG  berlangganan  jasa  informasi  dari  penyedia informasi geospasial asing (Rizkiana, 2021).
Situasi di atas menuntut agar TNI Angkatan Laut dapat  dilengkapi  dengan  pesawat  intai  maritim yang  lebih  canggih  yaitu  pesawat  intai  maritim taktis yang mampu bekerja sama dengan KRI, Kodal

## REKAYASA
Journal of Science and Technology https://journal.trunojoyo.ac.id/rekayasa
Article History: Received: March, 23 th 2022;  Accepted: July, 29 th 2022 Rekayasa ISSN: 2502-5325 has been Accredited by Ristekdikti (Arjuna)  Decree:  No.  23/E/KPT/2019  August  8th,  2019 effective until 2023
Cite this as: Yulianto, E., Puliwarna, T & Jumino  (2022). Pemilihan Multirole Maritime Aircraft Anti Kapal Selam dan Anti Kapal Permukaan Sebagai Benchmark Industri Pertahanan Udara. Rekayasa 15 (2). 253-259 pp. doi: https://doi.org/10.21107/rekayasa.v15i2.14153
serta  satelit  penginderaan  yang  berada  diluar angkasa.    Selain  itu  pesawat    juga  dilengkapi dengan daya deteksi radar maritim yang lebih jauh, dilengkapi  sistem  anti  kapal  selam  (AKS)  dan  anti kapal permukaan (AKPA) untuk mendukung tugas KRI.  Dilengkapi  juga  dengan  sensor  sonobuoy, torpedo  AKS  dan  AKPA  serta  rudal  anti  kapal permukaan. Pesawat Patmar ini juga dituntut untuk dapat terbang lebih tinggi dan lama dari MPA yang saat  ini  dimiliki  TNI  Angkatan  Laut  dan  jika  perlu bisa  dilengkapi  dengan  pengisian  bahan  bakar  di udara (aerial refueling).
Saat  ini  Boeing  Defense  diketahui  telah memproduksi pesawat intai maritim  P-8  Poseidon yang  telah  dioperasikan  oleh  United  States  Navy dengan total pesanan 122 P-8A dan 98 di antaranya sudah  diterima  berbagai  negara  di  dunia.  Pihak Boeing telah mempromosikan P-8 Poseidon kepada Wakasal  saat  kunjungan  ke  booth  Boeing  di Langkawi  International  Maritime  &  Aerospace (LIMA)  Expo  2019  pada  tanggal  26  Maret  2019. Pihak  Boeing  juga  menyampaikan  potensi penjualan  mission  system  Boeing  di  P-8  yang bernama Tactical Open Mission System (TOMS) yang dapat  dijual  terpisah  dari  P-8  untuk  diinstalasi  di MPA  Puspenerbal.  Akan  tetapi  sesuai  rancangan rencana  strategis  (Renstra)  TNI  Angkatan  Laut tentang  arah  kebijakan  pembangunan  kekuatan yang  mana  belum  memasukkan  P-8  Poseidon dalam daftar rencana pengadaan.
Untuk itu perlu dilaksanakan penelitian tentang kebutuhan  Long  Range  MPA  berkemampuan  AKS dan  AKPA  guna  mendukung  tugas  TNI  Angkatan Laut  dengan  tujuan  sebagai  bahan  informasi  dan masukan  dalam  pengambilan  keputusan  terkait dengan rencana pengadaan Alutsista Penerbangan dan  Kesenjataan  serta  kebijakan  strategis  TNI Angkatan Laut. Serta guna menegakkan pertahanan dan  menjaga  keamanan  di  wilayah  laut  yurisdiksi nasional Indonesia sesuai tugas TNI Angkatan Laut dalam amanat Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 Pasal 9.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini  menggunakan metode Analytical Hirarchy  Process  (AHP)  untuk  menentukan  pilihan pesawat udara intai maritim dengan kriteria-kriteria yang  telah  ditentukan  dengan  Alternatif  pilihan yaitu P-8A Poseidon, SAAB 6000 MPA, Kawasaki P- 1, dan ATR 72 MPA.

## Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yaitu hasil kuesioner terhap beberapa ahli dalam bidang pesawat udara intai tempur maritim, yaitu dari: a.
Staf Puspenerbal dan Skuadron 600 b. Staf Operasi Mabesal c. Staf Perencanaan Mabesal
d.
Staf Logistik Mabesal

## Teknik Pengumpulan Data.
Penelitian  ini  menggunkan  teknik  kuesioner yang artinya teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan  kepada  orang  lain  yang  berperan sebagai  responden  agar  dapat  menjawab pertanyaan dari peneliti

## Teknik Analisis Data.
Analytical  Hirarchy  Process  (AHP)  merupakan suatu  model  pendukung  keputusan  yang dikembangkan  oleh  Thomas  L.  Saaty.  Model pendukung  keputusan  ini  akan  menguraikan masalah  multi  faktor  atau  multi  kriteria  yang kompleks menjadi suatu hirarki, hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi-level  dimana  level  pertama  adalah  tujuan, yang  diikuti  level  faktor,  kriteria,  sub  kriteria,  dan seterusnya  ke  bawah  hingga  level  terakhir  dari alternatif.  Dengan  hirarki,  suatu  masalah  yang kompleks  dapat  diuraikan  ke  dalam  kelompok- kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis (Syaifullah, 2010).
Kriteria  Skala  preferensi  dengan  skala  1 menunjukan tingkat paling rendah sampai dengan skala 9 tingkatan paling tinggi. Kriteria dan alternatif sering  ditunjukkan  dengan  matrik  berpasangan. Menurut
Saaty (1988)
digunakan skala perbandingan sebagai ukuran seperti pada skala di bawah ini yang menyatakan intensitas kepentingan.
Tabel 1. Skala Perbandingan pada Kriteria AHP Intensitas kepentingan Keterangan 1 Kedua elemen sama pentingnya 3 Elemen  yang  satu  sedikit  lebih penting 5 Elemen  yang  satu  lebih  penting daripada elemen lainnya 7 Satu  elemen  jelas  lebih  mutlak penting daripada elemen lainnya
9 Satu  elemen  mutlak  penting daripada elemen lainnya 2,4,6,8 Nilai-nilai  antara  dua  nilai pertimbangan yang berdekatan Kebalikan Jika  aktivitas  i  mendapat  satu angka  dibandingkan  dengan aktifitas  j,  maka  j  memiliki  nilai kebalikannya dibanding dengan i

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Nomenklatur  Alutsista  di  lingkungan  TNI Angkatan  Laut  adalah  ketentuan  dasar  yang mengatur  tata  susunan  dan  jenis  Alutsista  berupa KRI/KAL,  pesawat  udara  dan  kendaraan  tempur Marinir  (Ranpurmar)  dalam  susunan  kategori, kelompok  dan  jenis  mencantumkan  persyaratan pengoperasian  (operational  requirement  atau Opsreq)  minimal  dan  spesifikasi  teknis  (technical specification)  secara  umum.    Pesawat  udara  intai taktis yaitu pesawat yang mempunyai kemampuan udara  taktis  untuk  mengamati,  mengintai  dan merekam  sasaran  dipermukaan  baik  daratan maupun  perairan  serta  di  bawah  perairan. Berdasarkan  Peraturan  Kepala  Staf  Angkatan  Laut Nomor  10  Tahun  2016  tanggal  4  Agustus  2016 tentang  Nomenklatur  Kapal,  Pesawat  Udara  dan Material Tempur di Lingkungan TNI Angkatan Laut. Pada halaman 28 di sebutkan bahwa Skuadron 800 Pesawat udara Patroli Maritim terdiri dari :
a. Pesawat  Udara  Patroli  (Patrol)  kode  P  yaitu Pesawat  sayap  tetap  yang  memiliki  fungsi sebagai pesawat patroli secara umum;
b. Pesawat  Udara  Patroli  Elektronik  (Patrol, Electronic)  kode  PE  yaitu  Pesawat  patroli  yang memiliki instalasi peralatan elektronika tambahan  sehingga  mampu  melaksanakan fungsi pernika;
c. Patroli Maritim (Maritime Patrol) kode PM yaitu pesawat  patroli  yang  memiliki  karakteristik khusus  melaksanakan  patroli  di  wilayah perairan/ laut;
d. Patroli  Intai  (Reconnaissance  Patrol)  kode  PR yaitu  Pesawat  patroli  dengan  peralatan  khusus sehingga  mampu  melaksanakan  pengintaian, khususnya di wilayah musuh atau yang dikuasai musuh; dan
e. Patroli  Observasi  (Observation  Patrol)  kode  PO yaitu Pesawat patroli yang fungsinya melaksanakan  observasi.  Dalam    hirarki keputusan  terdapat  objek  yang akan  dibahas atau  goal,  kriteria  dan  alternatif. Berikut  ini
adalah  gambar  dari  struktur  hirarki keputusan yang digunakan
Gambar 1. Struktur Model Hirarki AHP Struktur  Model  AHP  membagi  masalah  dalam kluster  sederhana  yang  mewakili  tingkat  berbeda dalam  struktur  hirarkikal  (Retnoningsih,  2011). Dekomposisi  dilaksanakan  dari  atas  ke  bawah, mulai dari tujuan atau Goal, ke kriteria, ke alternatif akhir (Ariani, 2017). Struktur model pada penelitian ini di bagi ke dalam 3 bagian yaitu tujuan Memilih Pesawat Udara Patroli Maritim Intai Taktis dengan kriteria  Kemampuan  Operasional,  Kemampuan Pengendalian  dan  Penginderaan,  dan  Platform. Struktur  model  AHP  penelitian  ini  ditunjukkan dalam Gambar 1.
Tahapan Selanjutnya adalah
tahap perbandingan dari setiap kriteria dan alternatif yang ada  dengan  menggunakan  aplikasi  Expert  Choice 11,  tahap  pertama  adalah  Pairwise  Comparison, yaitu  penilaian  secara  komparatif  berpasangan. Setiap kriteria dan alternatif keputusan ditentukan bobotnya  dengan  mengadakan  perbandingan berpasangan.  Maksudnya  adalah  seluruh  elemen dibandingkan berpasangan terhadap suatu kriteria yang ditentukan. Pada implementasi menggunkan aplikasi Expert Choice, sering juga disebut dengan proses  assesment,  proses  ini  mulai  dengan membandingkan secara berpasangan yang dimulai dari semua kriteria yang telah ditentukan.  Sehingga didapat  3  kriteria  yang  akan  digunakan  untuk pemilihan pesawat udara Patroli Maritim Intai Taktis yaitu  kemampuan  Operasional,  Kemampuan Pengendalian  dan  Penginderaan,  Kemampuan Angkut  dan  Platform.  Penjelasan  kriteria  terdapat pada Tabel 2.
Tabel  2.  Kriteria  Pemilihan  Pesawat  Udara  Patroli Maritim Intai Taktis
No. Kriteria Uraian 1. Kemampuan Operasional Memiliki ketahanan terbang (endurance) minimal berkisar antara
4 s.d. 9 jam terbang;
Memiliki kemampuan manuver yang baik. Memperhatikan luas wilayah perairan yang harus diawasi dan dikendalikan, maka diharapkan Pesud Patmar mampu terbang pada ketinggian 5.000-35.000 feet; Memiliki daya angkut yang besar. Pesud harus mampu membawaperalatan navigasi, peralatan komunikasi dan peralatan penginderaan dalam melaksanakan fungsi asasinya; Memiliki kecepatan antara 200 s.d 500 Kts. Hal ini dimaksudkan kecepatan tinggi diperlukan pada saat transit menuju dan kembali dari daerah operasi/sasaran, sedangkan kecepatan rendah diperlukan pada saat patroli (on task/station); Memiliki pandangan keluar cockpit luas untuk pencarian dan pengamatan secara visual; Memiliki kemampuan untuk terbang rendah guna melaksanakan kersamtis dengan KRI Memiliki usia pakai maksimal 20 tahun 2. Kemampuan Pengendalian dan Pengindraan Memiliki Peralatan Komunikasi. a) Very High Frequency (VHF- AM/FM). b) Ultra High Frequency (UHF-
AM/FM). c) High Frequency (HF). d) Intercom System. e) Data link, yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kerja sama taktis dengan unsur-unsur kapal atas air. f) Telephone Satellite Memiliki peralatan navigasi yang dibutuhkan untuk pesawat Patmar berupa: a) Automatic Directional Finding (ADF), VHF Omni Range (VOR/ILS). b) Radar cuaca (Weather Radar). c) Distance Measuring Equipment (DME). d) Flight Management System (FMS). e) Global Positioning System (GPS). f) Radio Altimeter (RA). g) Emergency Locater Transmitter (ELT), sebagai alat pemancar apabila mengalami keadaan darurat. Memiliki Mission System yang terintegrasi. a) Radar. Radar yang akan digunakan dalan pencarian sasaran permukaan dengan spesifikasi sebagai berikut:
(1) Kemampuan deteksi minimal 80 NM.
(2) Antena Coverage 360 derajat.
(3) Mampu melaksanakan Auto dan Multi tracking. (4) Mampu memberikan image sasaran jarak jauh.
(5) Frequency agility.
b) Forward Looking Infra Red (FLIR).
c) Data Link.
d) Camera.
e) Automatic Identification System (AIS). f) IFF Interogator. Memiliki kemampuan Pernika (Optional). a) Electronic Support Measures (ESM).
b) Electronic Counter Measures
(ECM). c) Electronic Counter Counter Measures (ECCM) 3. Platform Bobot/tonase yang dibutuhkan Pesud Patmar mempertimbangkan kemampuan landasan pacu yang dimiliki sebagian besar bandar udara Indonesia;
Mesin pendorong minimal jenis turboprop engine; Pressurized cabin. Hal ini dimaksudkan agar mampu terbang tinggi antara 15.000-35.000 kaki, dengan terbang tinggi akan lebih efesien dalam penggunaan bahan bakar serta kecepatan, sehingga cepat mencapai daerah operasi (on station), dan kembali ke pangkalan; Flight instrument dengan teknologi modern yang integrated dengan peralatan navigasi dan komunikasi; Retractable landing gear; dan Memiliki international standard emergency equipment.
Gambar 2. Grafik Performance Sensitivity Pada  Gambar  2  memberikan  urutan  kriteria pemilihan Pesawat Udara Patroli Maritim Intai Taktis dengan urutan dari tertinggi yaitu Platform 63,7%, Kemampuan  Operasional  25,8%  Kemampuan Pengendalian dan Penginderaan 10,5%.
Gambar 3. Hasil Pairwise Comparison Kriteria Pada  Gambar  3  memberikan  urutan  kriteria pemilihan Pesawat Udara Patroli Maritim Intai Taktis dengan urutan dari tertinggi yaitu Platform 63,7%, Kemampuan  Operasional  25,8%  Kemampuan Pengendalian  dan  Penginderaan  10,5%.  urutan Alternatif pemilihan Pesawat Udara Patroli Maritim Intai  Taktis  dari  Kriteria  Kemampuan  Operasional, dengan  urutan  dari  tertinggi  yaitu  P-8A  Poseidon 60,9%, Kawasaki P-1 20,8%, SAAB 6000 MPA 10,7% dan ATR 72 MPA 7,6% (Gambar 4).  Sementara itu, pada  Gambar  5  memberikan  urutan  Alternatif pemilihan Pesawat Udara Patroli Maritim Intai Taktis dari  Kriteria  Kemampuan  Pengendalian  dan
Penginderaan, dengan urutan dari tertinggi yaitu P- 8A  Poseidon  60,2%,  SAAB  6000  MPA  20,8% Kawasaki P-1 12%, dan ATR 72 MPA 6,9%.
Gambar 4. Hasil Pairwise Comparison Kriteria Kemampuan Operasional
Gambar 5. Hasil Pairwise Comparison Kriteria Kemampuan Pengendalian dan Penginderaan

## Tabel 3. Perbandingan Spesifikasi dan Kemampuan Maritime Patrol Aircraft (MPA)
Pesawat: P-8A Poseidon SAAB 6000 MPA KAWASAKI P-1 ATR 72 MPA
Gambar
Kemampuan Terbang Cruise speed 440 knots 450 knots 450 knots 280 knots Range 4.500 Nm 4.400 Nm 4.320 Nm 2.730 Nm Endurance 10-11 jam terbang 9 - 10 jam terbang 10 – 11 jam terbang 7 - 8 jam terbang Service Ceilling 41,000 kaki 36.000 kaki 44.000 kaki 25,000 kaki Kebutuhan runway <2.473 meter >2.000 meter >2.000 meter >1.025 meter Tipe Sensor Radar Raytheon APY- 10 (plus pada P- 8i India adaTelephonics APS- 143 AESA 360° Radar AESA HPS- 106 Seaspray 4000 (BAE Systems)/ AN/APS- 134 (Raytheon)/
Gambar 6 memberikan urutan Alternatif pemilihan Pesawat  Udara  Patroli  Maritim  Intai  Taktis  dari kriteria Platform, dengan urutan dari tertinggi yaitu P-8A  Poseidon  57,1%,  SAAB  6000  MPA  24,1%, Kawasaki P-1 12,4%, dan ATR 72 MPA 6,5%. Pada Gambar  7  dapat  dijelaskan  alternatif  yang  terpilih berdasarkan  kombinasi  3  kriteria  yaitu  P-8A Poseidon 58,3%, SAAB 6000 MPA 20,4%, Kawasaki P-1  14,4%,  dan  ATR  72  MPA  6,8%.  Berdasarkan kriteria-kriteria      yang      telah  ditentukan,    serta alternatif    yang    ada,    dan    telah  melalui    proses assessment  masing-masing  maka diperoleh  hasil pemilihan Pesawat Udara Patroli Maritim Intai Taktis adalah  P-8A  Poseidon  merupakan  alternatif  yang tepat untuk dipilih. dengan nilai Inconsistency 0,06. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perhitungan  dari alternatif  tersebut  masih  masuk  dalam  ambang batas inkonsistensi, yaitu tidak boleh lebih dari 0,1.
Gambar 6. Hasil Pairwise Comparison Kriteria

## Platform

## Gambar 7. Alternatif Kombinasi 4 expert

## KESIMPULAN
Dari uraian dalam analisis dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Hasil  analisis  dengan  menggunakan  metode Analytic  Hierarchy  Process  (AHP)  dengan bantuan Aplikasi Expert Choice 11 menunjukkan bobot  kriteria  untuk  pemilihan  Pesawat  Udara Patroli  Maritim  Intai  Taktis  dengan  urutan  dari tertinggi  yaitu  Platform  63,7%,  Kemampuan Operasional  25,8%  Kemampuan  Pengendalian dan  Penginderaan  10,5%.  dengan  nilai Inconsistency 0,04. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan dari kriteria tersebut masih masuk
dalam  ambang  batas  inkonsistensi,  yaitu  tidak boleh lebih dari 0,1.
2. Alternatif yang terpilih berdasarkan kombinasi 3 kriteria yaitu P-8A Poseidon 58,3%, SAAB 6000 MPA  20,4%,  Kawasaki  P-1  14,4%,  dan  ATR  72 MPA 6,8%. Berdasarkan   kriteria-kriteria   yang telah  ditentukan,    serta    alternatif    yang    ada, dan  telah melalui  proses assessment masing- masing    maka  diperoleh    hasil    pemilihan Pesawat  Udara  Patroli  Maritim  Intai  Taktis adalah  P-8A  Poseidon  merupakan  alternatif yang  tepat  untuk  dipilih.  dengan  nilai Inconsistency 0,06. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan  dari  alternatif  tersebut  masih masuk dalam ambang batas inkonsistensi, yaitu tidak boleh lebih dari 0,1.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdi, M. R., & Labib, A. W. (2003). A design strategy for  reconfigurable  manufacturing  systems (RMSs)  using  analytical  hierarchical  process (AHP):  a  case  study. International  Journal  of production research, 41(10), 2273-2299.
Amborowati,  A.  (2004).  Sistem  Penunjang Keputusan  Pemilihan  Perumahan  dengan Metode AHP menggunakan Expert Choice.
Ariani,  F.  (2017).  Sistem  Penunjang  Dalam Penentuan Prioritas Pemilihan Percetakan Media Promosi  Menggunakan  Metode  AHP. Jurnal Informatika, 4(2).
Basak, I., & Saaty, T. (1993). Group decision making using the analytic hierarchy process. Mathematical and computer modelling, 17(4-5), 101-109.
Byun, D. H. (2001). The AHP approach for selecting an  automobile  purchase  model. Information  & management, 38(5), 289-297.
Dobias, A. P. (1990). Designing a mouse trap using the  analytic  hierarchy  process  and  expert choice. European journal of operational research, 48(1), 57-65.
Erdogan, S. A., Šaparauskas, J., & Turskis, Z. (2017). Decision  making  in  construction  management: AHP  and  expert  choice  approach. Procedia engineering, 172, 270-276.
Fitriyani,  F.,  &  Helmud,  E.  (2016).  Pemilihan  paket internet  android  pada  operator  telepon  gsm menggunakan  metode  analytical  hierarchy process (ahp). Jurnal Sistem Informasi, 8(1), 918.
Iriadi,  N.,  &  Yohana,  D.  (2016).  Pengaruh  Sistem Pendukung  Keputusan  dalam  Pemilihan  Mobil Lcgc dengan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Jurnal Khatulistiwa Informatika, 4(2).
Iriadi,  N.,  &  Yohana,  D.  (2016).  Pengaruh  Sistem Pendukung  Keputusan  dalam  Pemilihan  Mobil Lcgc dengan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Jurnal Khatulistiwa Informatika, 4(2).
Mardiyati,  S.,  JULIANA,  J.,  &  DRIYANI,  D.  (2016). Sistem Penunjang  Keputusan Pemilihan Perumahan  Dengan  Menggunakan  Metode AHP. Faktor Exacta, 9(1), 63-71.
Ossadnik,  W.,  &  Lange,  O.  (1999).  AHP-based evaluation of AHP-Software. European journal of operational research, 118(3), 578-588.
Pandjaitan, M. B., Suwarno, P., & Gunardi, G. (2019). Peran  Pangkalan  Tentara  Nasional  Indonesia Angkatan  Laut  Bangka  Belitung  Dalam Mendukung  Operasi  Keamanan  Laut  di  ALKI  I. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 9(3), 21-30.
Rizkiana,  I.  W.  (2021).  Geostrategi  Angkatan  Laut Indonesia:  Membangun  Kekuatan  Bawah Permukaan  Sebagai  Center  of  Gravity Pertahanan  Negara.  Strategi  Pertahanan  Laut, 7(3), 203-219.
Retnoningsih,  D.  (2011).  Pemanfaatan  Aplikasi Expert  Choice  Sebagai  Alat  Bantu  Dalam Pengambilan Keputusan (Studi Kasus: Pemilihan
Program Studi di Universitas Sahid Surakarta). Jurnal Gaung Informatika, 4(1).
Saaty,  T.  L.  (1990).  How  to  make  a  decision:  the analytic  hierarchy  process. European  journal  of operational research, 48(1), 9-26.
Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy  process. International  journal  of services sciences, 1(1), 83-98.
Saifullah,  S.  (2021).  Fuzzy-AHP  approach  using Normalized  Decision  Matrix  on  Tourism  Trend Ranking  based-on  social  media. arXiv  preprint arXiv:2102.04222.
Sanyoto, G. P., Handayani, R. I., & Widanengsih, E. (2017). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop  Untuk  Kebutuhan  Operasional  Dengan Metode AHP (Studi Kasus: Direktorat Pembinaan Kursus  Dan  Pelatihan  Kemdikbud). Pilar  Nusa Mandiri:  Journal  of  Computing  and  Information System, 13(2), 167-174.
Setiyadi,  A.,  &  Agustia,  R.  D.  (2018).  Penerapan Metode  AHP  Dalam  Memilih  Marketplace  E- Commerce  Berdasarkan  Software  Quality  and Evaluation  ISO/IEC  9126-4  Untuk  UMKM. Ikra- Ith  Informatika:  Jurnal  Komputer  Dan Informatika, 2(3), 61-70.
Suryawan, I. G. P., Ladjide, S., & Riyadi, S. F. (2021). Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dalam  Perwujudan  Good  Order  At  Sea:  Studi Kasus  Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia  II.  Jurnal Selat, 8(2), 149-158.
Umbara,  G.  (2018).  Kewenangan  Penyidik  TNI Angkatan  Laut  dalam  Memberantas  Tindak Pidana  Pelayaran  di  Wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Aktualita, 1(1), 153-172.
Yulianto,  J.  (2017).  Pemilihan  alat  pancang menggunakan  expert  choice. Jurnal  Riset Rekayasa Sipil, 1(1), 50-58.