## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI
Fitra Oktoriny 1 ,  Marisa Jemmy 2 , Yunimar 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa, Padang, Indonesia
*Corresponding Author: fitra.oktoriny71@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 17/05/2023 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  menjelaskan  bahwa  perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  Anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,
berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Pasal  66  Undang  Undang  nomor  35  tahun  2014  tentang perlindungan anak menyatakan bahwa; “Perlindungan khusus bagi anak yang di  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  pasal  59  ayat  (2)  huruf  d  dilakukan  melalui  :  a.  Penyebar  luasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan  perlindungan  anak  yang  di  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau seksual,  b.  Pemantauan,  pelaporan,  dan  pemberian  sanksi  dan  c.  Perlibatan berbagai  perusahaan,  serikat  pekerja,  lembaga  swadaya  masyarakat  dan masyarakat  dalam  penghapusan  eksploitasi  terhadap  anak  secara  ekonomi dan/atau  seksual  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Korban  Eksploitasi
Ekonomi.
Direvisi, 10/06/2023
Dipublikasi, 03/07/2023 Kata Kunci: Anak, Eksploitasi,
Perlindungan Abstract Keywords: Children, Exploitation, Protection Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to  Law  Number  23  of  2002  concerning  Child  Protection,  explains  that  child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with the  dignity  of  humanity,  and  receive  protection  from  violence  and discrimination.  Article  66  of  Law  number  35  of  2014  concerning  child protection  states  that;  "Special  protection  for  children  who  are  exploited economically and/or sexually as referred to in Article 59 paragraph (2) letter d is carried out through: a. Disseminating and/or disseminating the provisions of  laws  and  regulations  relating  to  the  protection  of  children  who  are exploited economically and/or sexually b. Monitoring, reporting, and imposing sanctions  and  c.  Involvement  of  various  companies,  labor  unions,  non- governmental  organizations,  and  the  community  in  eliminating  economic and/or sexual exploitation of children Legal Protection of Children Victims of Economic Exploitation.

## PENDAHULUAN
Posisi anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak  yang  terpaksa  dan  dipaksa  dalam  mencukupi  makan  untuk  menyambung  hidup kesehariannya. Sampai saat ini jumlah pekerja anak masih belum terdata secara pasti. Pekerja anak  tersebar  merata  keberadaannya,  baik  di  pedesaan  maupun  perkotaan.  Pekerja  anak  di
daerah  pedesaan  lebih  banyak  melakukan  pekerjaan  di  bidang  pertanian,  perikanan  dan pertambangan,  juga  termasuk  kegiatan  di  lingkungan  keluarga  membantu  pemenuhan kebutuhan  ekonomi  orang  tuanya.  Pekerja  anak  di  daerah  perkotaan  dapat  ditemukan  di perusahaan,  misalnya  industri  rumahan  atau  industri  keluarga,  sebagai  pembantu  rumah tangga,  bekerja  di  jalanan  sebagai  penyemir  sepatu,  mengamen,  penjual  koran,  pemulung, bahkan  ada  yang  meminta-minta,  melacur  maupun  pengedar  narkoba.  Beberapa  diantara pekerjaan  yang  dilakukan  anak  tersebut  ada  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 1
Banyak  alasan  yang  dikemukakan  sebagai  pembanaran  terhadap  keberadaan  pekerja anak  tersebut.  Dari  berbagai  alasan  yang  dikemukakan,  faktor  kemiskinan  dan  kondisi ekonomi  dianggap  sebagai  faktor  utama  yang  mendorong  keberadaan  pekerja  anak. Mempekerjakan  anak  pada  dasarnya  merupakan  suatu  hal  yang  buruk  di  Indonesia,  namun demikian keadaan seperti itu sudah ada sejak masih dijajah oleh pemerintah Belanda. Sejarah perlindungan  anak  yang  bekerja  dimulai  sejak  jaman  itu  juga,  ditandai  dengan dikeluarkannya  beberapa  aturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pelarangan untuk  mempekerjakan  anak.  Namun  upaya  yang  dilakukan  melalui  peraturan  perundang- undangan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  bagi  anak  yang  bekerja  tersebut  lebih menitikberatkan  kepada  perlindungan  anak  bagi  yang  bekerja,  dan  bukan  khusus  ditujukan untuk  menghapus  keberadaan  pekerja  anak  secara  keseluruhan. 2 Hal  ini  sesuai  dengan pendapat Hadi Setia Tunggal yang mengatakan bahwa, Masalah pekerja anak adalah masalah yang berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. 3
Sebagian  besar  anak  bekerja  karena  keluarga  miskin  ,  banyak  anak-anak  menerjuni bursa  kerja  karena  tidak  tersedianya  sekolah,  jumlahnya  tidak  cukup,  atau  mahal. Kemiskinan,  kurangnya  kesempatan  memperoleh  pendidikan,  dibarengi  dengan  lemahnya perlindungan  hukum  serta  tidak  adanya  Pelaksanaan  Undang-undang  yang  efektif, menyebabkan permasalahan menjadi semakin berat.  Banyak peraturan perundang-undangan yang  telah  diterbitkan  oleh  pemerintah  terhadap  perlindungan  terhadap  anak  terutama terhadap anak yang dieksploitasi dari segi ekonomi.
Namun  semua  peraturan  perundang-undangan  tersebut  masih  belum  mampu  secara efektif mengurangi bahkan menghilangkan angka eksploitasi terhadap anak terutama dari segi eknomi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  masih  banyaknya  dijumpai  sejumlah  anak  yang  bekerja baik di pasar -pasar maupun di jalanan di berbagai kota besar yang ada di Indonesia.Saat ini dalam  faktanya,  di  beberapa  daerah  di  negara  ini,  masih  banyak  ditemui  permasalahan mengenai  eksploitasi  terhadap anak yang  salah satu  bentuknya adalah  eksploitasi ekonomi. 4 Eksploitasi ekonomi adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan anak sebagai alat untuk mendapat  keuntungan  dari  segi  materi  baik  perorangan  maupun  kelompok.  Melakukan tindakan  menyuruh,  memaksa,  membiarkan,  dan  mengarahkan  anak  untuk  bekerja  guna mendapatkan penghasilan dari segi materi baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga atau  orang  lain  termasuk  dalam  usaha  mengeksploitasi  anak  dari  segi  ekonomi.  Hal  ini menyebabkan  anak  akan  kehilangan  kesempatan  untuk  menikmati  masa  kanak-kanaknya,
1 Abintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak , yokjakarta, LaksBang Pressindo, Hlm 163
2 Ibid Hlm 164
3 Ibid ,Hlm 66
4 Irwanto, 2012, Perdagangan anak di indonesia suatu  deskrepsi awal, Jakarta, hlm. 85
kurang  mendapatkan  perhatian  dan  kasih  sayang  dari  kelurga,  dan  bahkan  kurang mendapatkan pendidikan formal. Karena sehari-harinya mereka disibukkan dengan berbagai aktifitas  untuk  memenuhi  kebutuhan  diri  sendiri  maupun  keluarga.  Kondisi  ini  sangat bertolak belakang dengan program perlindungan anak yang telah diatur oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang- Undang perlindungan anak. Untuk itu, diperlukan partisipasi semua pihak baik keluarga, masyarakat maupun lembaga-lembaga lainnya yang bergerak di bidang sosial  untuk  tetap  peduli  terhadap  perlindungan  anak  dengan  menjalankan  peraturan perundangan-undangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah terutama yang tertuang dalam pasal  66  UU  nomor  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  secara  menyeluruh  dan konsisten  hingga  tidak  ada  lagi  ditemui  eksploitasi  ekonomi  terhadap  anak.  Dalam menerapkan pasal 66 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.
Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, menjelaskan  bahwa  perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Perlindungan  anak  adalah  suatu  usaha  yang  mengadakan  situasi  dan  kondisi  yang memungkinkan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  anak  secara  manusiawi  positif.  Ini  berarti pelindungan anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan  hidup,  bertumbuh  kembang  dan  perlindungan  dalam  pelaksanaan  hak  dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. 6
Pasal 66 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa; “perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui : a. Penyebar luasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perlindungan  anak  yang  di  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual  b.  Pemantauan, pelaporan,  dan  pemberian  sanksi  dan  c.  Perlibatan  berbagai  perusahaan,  serikat  pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara  ekonomi  dan/atau  seksual  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Korban  Eksploitasi Ekonomi  ditinjau  dari  Pasal  66  UU  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak. Berdasarkan ketentuan tersebut, perlindungan khusus anak yang dieksploitasi secara ekonomi dapat  di  lihat  dari  pasal  66  UU  nomor  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah ;”seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih  dalam  kandungan.  Dengan  Latar  belakang  yang  demikian  itu  menjadi  dasar  bagi penulis  untuk  melakukan  penelitian  dengan  mengambil  judul  “Perlindungan  Khusus  Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi.”

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  merupakan  bagian  penting  dari  satu  kegiatan  penelitan.  Metode adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Cara utama yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kebenaran. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada. 5
Pendekatan  yangdigunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatanYuridis  Normatif yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  perpustakaan  yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer. 6 Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif  ini  dikenal  juga  dengan  istilah library  research merupakan  penelitian  yang melibatkan  studi  kepustakaan  untuk  menemukan  inventarisasi  hukum  positif  untuk menemukan  asas-asas  dan  dasar-dasar  falsafah  hukum  positif,  perbandingan,  sejarah,  serta penemuan hukum in  concreto menggunakan literatur, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan lain sebagainya.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kepustakaan.Dari  data kepustakaan  ini  menghasilkandata  sekunder  sebagai  sumber  data  utama  yang  digunakan dalam  penelitian  ini.  Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung dari  objeknya,  tetapi  melalui  sumber  lain  baik  lisan  maupun  tulisan.  misalnya,  buku-buku, teks,  jurnal,  majalah,  koran,  dokumen,  peraturan  perundangan,  dan  sebagainya. 7 Dalam pemahaman  data  sekunder  sebagai  data  hukum  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier yaitu: 8 Bahan Hukum Primer yang mencakup peraturan perundang undangan yang dikaji yaitu:
a) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
b) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
c) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  khusus  anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi,  yang  di  berkaitan dengan  Perdagangan  manusia  terjadi  bilamana  korban  dipaksa  untuk  melakukan  pekerjaan diluar  kehendaknya  untuk  keuntungan  si  pelaku.  Perdagangan  manusia  dapat  terjadi  dalam berbagai  bentuk  namun  apapun  itu  selalu  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan melawan hukum  di  Indonesia.  Tujuan dari perdagangan  orang selalu untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain.
Khusus  terhadap  anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi  sehingga  Pekerjaan  anak merupakan  masalah  bagi  semua  pihak    dari  bersifat  multi  sektoral,  sehingga  kebijakan penanggulangan  pekerja  anak    merupakan  kebijakan    lintas    sektoral.  Berbagai  upaya  yang telah dilaksanakan untuk terus menerus mengurangi pekerjaan anak, namun demikian dengan
5 Bambang Sunggono, 1996, Metode Penulisan Hukum ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43
6 Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta , hlm.2.
7 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, hlm. 10
8 Ibid.
kondisi  perekonomian  yang  belum  konduksif  upaya  tersebut  belum  mencapai  hasil  yang mengembirakan. Bahkan perkembangan masalah sosial yang semakin kompleks, mendorong pekerja anak terpuruk pada jenis-jenis pekerja anak terburuk.
Bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  untuk  anak  secara  umum  meliputi  anak-anak  yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk:
1. Anak Yang dilacurkan
2. Anak yang bekerja dipertambangan
3. Anak sebagai penyelam mutiara
4. Anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
5. Anak yang bekerja di jalanan
6. Anak yang bekerja di Industri rumah tangga
7. Anak yang bekerja di perkebunan
Kesulitan  yang  mendasar  dalam  mendata  jumlah  dan  besarnya  masalah  pekerjakan anak  pada  pekerjaan  terburuk.  Hal  ini  dapat  dimengerti,  mengingat  kondisi  geografis,  jenis pekerjaan  maupun  bentuk  pekerjaan  berbeda-beda  antara  satu  daerah  dengan  daerah  lain. Anak  adalah  bagian  dari  generasi  muda  sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia  yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus,  memerlukan  pembinaan  dan  perlindungan  dalam rangka  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental,  dan  sosial  secara  utuh, serasi, selaras, dan seimbang. 9
Anak  merupakan  harapan  bangsa  dan  calon  pemimpin  di  masa  depan.  Namun, seringkali  anak  justru  dihadapkan  dengan  proses  hukum  yang  serujung  sampai  hukuman penjara  bertahun-tahun.  Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  tentunya  diakibatkan  oleh berbagai  faktor  terutama  faktor  kondisi  ekonomi,  pendidikan  dan  sosial  Indonesia  yang terpuruk  sehingga  mendorong  mereka  untuk  melakukan  kejahatan. 10 Anak  adalah  generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  pemegang  kendali  masa  depan  suatu negara, tak terkecuali Indonesia. 11

## 1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, menjelaskan  bahwa  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Pasal  9  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan tentang hak anak yaitu:
a. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
Setiap  Anak  berhak  mendapatkan  perlindungan  di  satuan  pendidikan  dari  kejahatan seksual  dan  Kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga  kependidikan,  sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
9 Nursariani Simatupang, 2018, Hukum Perlindungan Anak , Usaha Prima, Medan, hlm.28
10 Alghiffari, 2012, Mengawal Perlindungan  Anak  Berhadapan  Dengan  Hukum ,Perpustakaan  Nasioanl,Jakarta, hlm.3
11 Nasriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia ,Raja Grafindo Prasada, Jakarta.
b. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang  Disabilitas  berhak  memperoleh  pendidikan  luar  biasa  dan  Anak  yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
Pasal  19  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:
a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
Pasal  ini memberikan makna bahwa seorang  anak perlu   bersikap sopan  dan santun  baik kepada orang tua, wali dan guru.
b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Pasal ini memberikan makna bahwa seorang anak perlu menjalankan kewajibannya yaitu mencintai  keluarga,  masyarakat  dan  penyanyangi  keluarga  karena  sebagai  seorang manusia kita adalah bersaudara.
c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Pasal ini memberikan makna bahwa seorang anak perlu menjalankan kewajibannya seperti mencintai tanah air, bangsa dan Negara dengan mematuhi suatu ketentuan yang berlaku di Indonesia,  karena  dengan  mamatuhi  norma-norma  tersebut  maka  seorang  anak  sudah menjalankan kewajibannya.
d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Pasal ini memberikan makna bahwa seorang anak perlu melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, karena ibadah tersebut merupakan suatu pondasi sebagai umat beragama.
e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Pasal  ini  memberikan  makna  bahwa  seorang  anak  perlu  melaksanakan  etika  dan  akhlak yang  baik  di  keluarganya  serta  lingkungan  tempat  tinggalnya  karena  dengan  etika  dan akhlak  tersebut  menunjukkan  bakti  seorang  anak  terhadap  keluarga,  lingkungam  serta pada Negara.

## 2. Perlindungan Anak
Perlindungan  anak  adalah  suatu  usaha  yang  mengadakan  situasi  dan  kondisi  yang memungkinkan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  anak  secara  manusiawi  positif.  Ini  berarti dilindunginya  anak  untuk  memperoleh  dan  mempertahankan  haknya  untuk  hidup, mempunyai  kelangsungan  hidup,  bertumbuh  kembang  dan  perlindungan  dalam  pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. 12
Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, menjelaskan  bahwa  perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Secara umum, anak perlu mendapatkan perlindungan dari.
1) Keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan.
2) Kesewenang wenangan hukum.
3) Eksploitasi termasuk tindak kekerasan ( abuse ) dan penelantaran.
4) Diskriminasi.  Perlindungan  terhadap  anak  diperlukan  karena  anak  merupakan  aset pembangunan  masa  depan  bangsa.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu  berinvestasi  secara intensif  pada  bidang  kesehatan,  pendidikan  dan  kesejahteraan  bagi  anak.  Di  bidang
12 Nursariani Simatupang,Op Cit,Hlm 38
kesehatan, kondisi tumbuh kembang anak sangat terkait dengan kesehatan dan nutrisi yang diperlukan, pendidikan dan Pengajaran.
Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau  telah  dilahirkan,  perlindungan  lingkungan  hidup  yang  menghambat  perkembangan. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan. 13
Eksploitasi ekonomi adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan anak sebagai alat untuk mendapat keuntungan dari segi materi baik perorangan maupun kelompok. Melakukan tindakan  menyuruh,  memaksa,  membiarkan,  dan  mengarahkan  anak  untuk  bekerja  guna mendapatkan penghasilan dari segi materi baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga atau  orang  lain  termasuk  dalam  usaha  mengeksploitasi  anak  dari  segi  ekonomi.  Hal  ini menyebabkan  anak  akan  kehilangan  kesempatan  untuk  menikmati  masa  kanak-kanaknya, kurang  mendapatkan  perhatian  dan  kasih  sayang  dari  kelurga,  dan  bahkan  kurang mendapatkan pendidikan formal. Karena sehari-harinya mereka disibukkan dengan berbagai aktifitas untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga. Bahkan di antara mereka ada yang memikul beban dan tanggungjawab sebagai tulang punggung keluarga. Sampai saat ini  pemerintah  belum  melakukan  usaha  maksimal  dan  secara  tegas  menindak  dan  memberi hukuman  sesuai  dengan  sanksi  yang  tercantum  pada  UU  No.  35  tahun  2014  tentang perlindungan  anak  khususnya  pada  pasal  66  bagi  para  pelaku  eksploitasi  ekonomi  terutama kepada para orang tua anak yang notabene menjadi korban eksploitasi ekonomi tersebut.
Perlindungan hokum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi ditinjnau dari pasal 66 UU  nomor  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  Dalam  udang-undang  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  yang  dimaksud  dengan  anak adalah;  ”seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun,  termasu  anak  yang  masih  dalam kandungan”.  Perlindungan  anak  adalah;”segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabt  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi  Anak  jalanan  disebut  juga  dengan  anak  terlantar,  merupakan bagian  dari  tanggungjawab  pemerintah  dalam  memenuhi  segala  sesuatu  yang  telah  menjadi haknya  sebagai  seorang  anak.  Hak–hak  tersebut  telah  tercantum  dalam  UU  No.  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain adalah: a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, b. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk  kepentingannya  hak  anak  diakui  dan  dilindungi  oleh  hukum  bahkan  sejak  dalam kandungan,  c.  Setiap  anak  sejak  dalam  kandungan,  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, d. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  sesuai  dengan  minat,  bakat  dan tingkat  kecerdasannya,  e.  Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan jaminan  sosial  secara  layak,  sesuai  dengan  kebutuhan  fisik  dan  spritualnya,  f.  Setiap  anak berhak  memperoleh  perlindungan  dari  kegiatan  eksploitasi  ekonomi  dan  setiap  pekerjaan yang  membahayakan  dirinya,  sehingga  dapat  mengganggu  pendidikan,  kesehatan,  fisik, moral,  kehidupan  sosial  dan  mental  spritualnya,  g.  Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, pendidikan, perdagangan anak,
13 Waluyadi,Hukum Perlindungan Anak,Mandar Maju,Bandung,2009,Hlm 6
serta  berbagai  bentuk  penyalahgunaan  narkotika,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya,  h. Seiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaaann atau penjatuhan hukuman mati. Dari sebagian butir-butir pasal dalam UU No 39 Tahun 1999 tersebut tampak dengan jelas bagaimana program perlindungan terhadap anak dapat dikatakan menjadi suatu prirotas utama yang dilakukan pemerintah guna menyelamatkan generasi penerus bangsa ini. Adapun  tujuan  dari  program  perlindungan  anak  ini  tertuang  dalam  UU  No.23  Tahun  2002 tentang  perlindungan  anak,  pasal  3  yang  menyatakan  bahwa:”  perlindungan  anak  bertujuan untuk  menjamin  terpenuhnya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta  pendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang berkualitas, berahklak mulia dan sejahtera”.
Selanjutnya arti eksploitasi ekonomi yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  adalah;”tindakan  dengan  atau  tanpa persetujuan  anak  yang  menjadi  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran, kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan, pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi  dan  /atau  jaringan  tubuh  atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil”. Dengan kata lain bahwa segala bentuk usaha yang memanfaatkan anak sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan dari segi materi disebut sebagai eksploitasi ekonomi.
Selanjutnya pada pasal 66 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa; “perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau  seksual  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  59  ayat  (2)  huruf  d  dilakukan melalui : a. Penyebar luasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak  yang  di  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau seksual,  b.  Pemantauan,  pelaporan,  dan  pemberian  sanksi  dan,  c.  Perlibatan  berbagai perusahaan,  serikat  pekerja,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dan  masyarakat  dalam penghapusan  eksploitasi  terhadap  anak  secara  ekonomi  dan/atau  seksual.  Dari  bunyi  pasal diatas sangat jelas bahwa apa yang menjadi tujuan dari program perlindungan anak ini adalah semata mata  untuk  menciptakan sumber daya manusia (SDM)  Indonesia  yang berkualitas  – jasmani maupun rohani – agar apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan  sebaik-baiknya.  Dengan  demikian  maka  sudah  merupakan  kewajiban  dan  tanggung jawab  semua  pihak  baik  pemerintah,  swasta,  LSM,  maupun  masyarakat  itu  sendiri  dalam meyelenggarakan  program  perlindungan  anak  ini.  Adapun  larangan  terhadap  usaha eksploitasi anak ini tercantum dalam BAB XI A Pasal 76 A, 76 B, dan 76 1 yaitu; Pasal 76 A: setiap orang dilarang: a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami  kerugian,  baik  materil  maupun  moril  sehingga  menghambat  fungsi  sosialnya.  b. Memperlakukan  anak  penyandang  disabilitas  secara  diskriminatif  Pasal  76  B:  Setiap  orang dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melibatkan,  menyuruh  anak  dalam  situasi  perlakuan salah  dan  pelantaran  Pasal  76  1:  Setiap  orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan, melakukan,  menyuruh  melakukan,  dan  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Sedangkan sanksi yang diterima bagi orang atau oknum yang tidak mengindahkan larangan ini tercantum dalam pasal 77, 77A, dan 88 yaitu ; Pasal 77 dan 77A: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76 A dan 76 B dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.100.000.000,00  (seratus  jutah  rupiah).  Pasal  88  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  76  1  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah). Namun,  segala  perangkat  perundang-undangan  tentang  perlindungan  anak  ini  tidak  hanya cukup  tanpa  adanya  peraturan  pelaksanaannya  atau  tata  cara  pelaksanaannya/penerapan Undang-Undang  Perlindungan  Anak  (UUPA)  dalam  kehidupan  bernegara  dan  berbangsa, khususnya  terhadap  eksploitasi  ekonomi.  Seperti  hanya  undang-undang  tentang  sistem pendidikan  (UU  Sisdiknas)  dan  UU  lainnya  yang  telah  memiliki  peraturan  pelaksanaannya, maka  UUPA  ini  juga  harus  sudah  memiliki  peraturan  tersebut  agar  apa-apa  yang  tertera dalam  UUPA  ini  dapat  diterapkan  dengan  sebaik-baiknya  sesuai  dengan  peraturan pelaksanaannya  yang  telah  ditetapkan.  Akan  tetapi  jika  peraturan  ini  tidak  segera  disusun, maka  apa-apa  yang  tertera  dalam  UUPA  ini  tidak  lebih  dari  sebatas  larangan  dan  ancaman diatas kertas saja tanpa adanya tindakan yang nyata dalam pelaksanaan proses perlindungan anak ini.
Hal ini dapat dibuktikan dengan belum tersedianya peraturan pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan/penerapan  tentang  perlindungan  anak  dari  ekspoitasi  ekonomi,  baik  dari  segi teknis  maupun  non  teknis.  Hal  ini  didasari  dari  berbagai  fakta  yang  ada  dilapangan  bahwa masih  banyak  yang  dijumpain  anak-anak  karena  himpitan  ekonomi  keluarga  terpaksa  harus berjualan, mengamen atau bahkan meminta minta, padahal kedua orang tuanya masih hidup dan masih mampu berusaha. Bahkan yang paling ironis lagi, dengan dalih mengekspresikan keterampilan dan bakat  yang dimiliki anak, para orang tua tega memaksa anak untuk  selalu tampil  ekspresif,  elegan  dan  smart  di  berbagai  media  cetak  dan  elektronik  sebagai  publik figure  atau  artis  cilik.  Kondisi  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  usaha  untuk  mengeksploitasi anak  dari  segi  ekonomi.  Karena  apapun  bahasannya,  suka  atau  tidak  suka,  si  anak  akan kehilangan  kesempatan  untuk  menikmati  masa  kanak-kanakanya,  kurang  mendapatkan perhatian  dan  kasih  sayang  dari  keluarga  bahkan  kurang  mendapatkan  pendidikan  formal. Karena  sehari-harinya  mereka  disibukkan  dengan  berbagai  aktifitas  untuk  memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga. Bahkkan diantara mereka ada yang memikul beban dan  tanggungjawab  sebagai  tulang  punggung  keluarga.  Melihat  fakta  ini,  maka  seharusnya sudah  banyak  orang  tua  yang  terkena  sanksi  yaitu  penjara  maksimal  10  tahun  atau  dengan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Namun sampai saat ini belum terdengar berita bahwa adanya orang tua yang dihukum karena  kondisi  tersebut,  akan  tetapi  masih  sebatas  peringatan,  penyuluhan,  dan  sosialisasi. Untuk  itu,  sangat  dibutuhkan  peran  serta  aktif  dari  berbagai  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  khususnya  yang  berkonsentrasi  terhadap  masa  depan  anak  Indonesia  agar  lebih meningkatkan  kinerjanya  dalam  menyelamatkan  mereka  terhadap  segala  usaha  yang  dapat mengeksploitasi  mereka  dari  segi  ekonomi.  terutama  yang  dilakukan  oleh  orang-orang terdekat seperti keluarga, tetangga, guru dan teman. Dalam menghadapi situasi yang semakin mengkhawatirkan ini, PKPA sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang begerak di bidang perlindungan anak maju sebagai pelopor pembina dan pemberdayaan anak- anak  terlantar  (khususnya  anak  jalanan)  agar  mereka  tidak  menjadi  korban  dari  tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab khususnya dalam bidang eksploitasi ekonomi.

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  eksploitasi  ekonomi  ditinjau  dari  pasal  66 UU  nomor  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak.  Dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  yang  dimaksud  dengan  anak adalah  ;”seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan”.  Perlindungan  anak  adalah;”segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi  Anak  jalanan  disebut  juga  dengan  anak  terlantar,  merupakan bagian  dari  tanggungjawab  pemerintah  dalam  memenuhi  segala  sesuatu  yang  telah  menjadi haknya  sebagai  seorang  anak.  Hak–hak  tersebut  telah  tercantum  dalam  UU  No.  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain adalah: a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, b. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk  kepentingannya  hak  anak  diakui  dan  dilindungi  oleh  hukum  bahkan  sejak  dalam kandungan,  c.  Setiap  anak  sejak  dalam  kandungan,  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan hidup, dan meningkatkan araf kehidupannya, d. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  sesuai  dengan  minat,  bakat  dan tingkat  kecerdasannya,    e.  Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan jaminan  sosial  secara  layak,  sesuai  dengan  kebutuhan  fisik  dan  spritualnya,    f.  Setiap  anak berhak  memperoleh  perlindungan  dari  kegiatan  eksploitasi  ekonomi  dan  setiap  pekerjaan yang membahayakan dirinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak , Jogjakarta, LaksBang Pressindo. Azis Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus , Sinar Grafika, Jakarta.
Alghiffari, 2012, Mengawal  Perlindungan Anak  Berhadapan Dengan Hukum , Perpustakaan Nasional, Jakarta.
Bambang Sunggono, 1996, Metode Penulisan Hukum ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta. Irwanto, 2012, Perdagangan Anak Di Indonesia Suatu Deskrepsi Awal, Jakarta Nasriana, 2001, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia , Raja Grafindo Prasada, Jakarta.
Nursariani Simatupang, 2018, Hukum Perlindungan Anak , Usaha Prima, Medan.
Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2014, Penelitian Hukum Normatif , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak , Mandar Maju, Bandung.