PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli
EDITOR IN-CHIEF Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
EDITORIAL BOARDS MEMBERS Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H

## MANAGING EDITOR
Indah Satria, S.H., M.H

## ASSISTANT EDITORS
Yulia Hesti, S.H., MH Shany Carolina Mawuntu
PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## KONSEPSI NEGARA HUKUM PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

## Tubagus Muhammad Nasarudin 1

## Abstract
The rule of law in the perspective of Pancasila which can be termed the law state of Indonesia or the rule of law state of Pancasila besides having  the same elements as the rule of law in the rechtstaat and rule of law, also has specific elements that make the Indonesian law state different from the concept of the state generally known law. The  difference  locates  in  the  values  contained  in  the  Preamble  to  the  1945 Constitution which contain Pancasila with the principles of the Belief in the one and only God and the absence of separation between the state and religion, the principle of  deliberation  in  the  implementation  of  state  government  power,  the  principle  of social justice, kinship and mutual cooperation, as well as laws that serve the integrity of the unitary state of Indonesia. The Pancasila Law State concept is characterized by: (1) Close relations between religion and state (2) Stand on the one and only God (3)  Freedom  of  religion  in  a  positive  sense  (4)  Atheism  is  not  justified  and communism  is forbidden  and  (5)  The  principle  of  kinship  and  harmony.  As  for  the main elements of the Republic of Indonesia Law State are: (1) Pancasila (2) MPR (3) Constitutional system (4) equality and (5) Free trial.
Keywords: Rule of Law; Pancasila; Indonesia.

## I. PENDAHULUAN
Manusia  dalam  pergaulan  hidupnya  cenderung  untuk  selalu  hidup  bersama dengan  manusia  lainnya,  Aristoteles  menyebutnya  sebagai  “ Zoon  Politicon ” 2 dan setiap  manusia  menentukan  dirinya  sendiri  dalam  suatu  masyarakat,  dapat membentuk  negara  atau  tidak.  Berdasarkan  kenyataan  bahwa  tiap-tiap masyarakat yang tidak merupakan negara selalu merupakan bagian dari negara. 3 Istilah negara ( state ) pada zaman Yunani Purba masih bersifat Polis-polis atau The Greek  State ,  yaitu  pada  masa  pertamanya  merupakan  suatu  tempat  di  puncak suatu  bukit,  lama  kelamaan  orang-orang  banyak  yang  tinggal  di  tempat  itu
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malahayati Lampung , tbnasarudin@gmail.com
2 C.S.T.  Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia ,  Balai  Pustaka,  Jakarta,
1989, hlm. 29.
3 La  Ode  Husen, Hubungan  Fungsi  Pengawasan  DPR  dengan  BPK  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia , CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm. 20.
mendirikan tempat tinggal bersama dan kemudian tempat tersebut dikelilinginya dengan suatu benteng tembok untuk menjaga serangan musuh dari luar. 4
Dalam  pandangan  Socrates  (470-399  SM)  “  negara  bukanlah  suatu organisasi  yang  dibuat  untuk  manusia  demi  kepentingan  pribadinya,  melainkan negara itu sebagai suatu tata susunan yang objektif, termuat keadilan bagi umum, dan  tidak  hanya  melayani  kebutuhan  pada  penguasa  negara  yang  berganti-ganti orangnya. 5 Pemikiran  tentang  negara  hukum  telah  lama  muncul  jauh  sebelum terjadinya  Revolusi  1688  di  Inggris,  tetapi  baru  muncul  kembali  pada  Abad  XVII dan  mulai  populer  pada  Abad  XIX. 6 Latar  belakang  timbulnya  pemikiran  negara hukum  itu  merupakan  reaksi  terhadap  kesewenang-wenangan  di  masa  lampau. 7 Oleh  karena  itu  unsur-unsur  negara  hukum  mempunyai  hubungan  yang  erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. 8
Sejarah  timbulnya  pemikiran  atau  cita  negara  hukum  itu  sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara atau pun Ilmu Kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan  kemudian  pemikiran  tersebut  dipertegas  oleh  Aristoteles. 9 Dalam  bukunya Nomoi , Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya,  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  ialah  yang  diatur  oleh hukum.  Cita  Plato  tersebut  kemudian  dilanjutkan  oleh  muridnya  yang  bernama Aristoteles.  Menurut  Aristoteles,  suatu  negara  yang  baik  ialah  negara  yang diperintah  dengan  konstitusi  dan  berkedaulatan  hukum. 10 Bagi  Aristoteles,  yang memerintah  dalam  negara  bukanlah  manusia  melainkan  pikiran  yang  adil,  dan kesusilaanlah  yang  menentukan  baik  buruknya  suatu  hukum.  Manusia  perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila yang akhirnya akan menjelmakan manusia  yang  bersikap  adil.  Apabila  keadaan  itu  telah  terwujud,  maka  terciptlah suatu “negara hukum”, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. 11
Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan  istilah  Jerman  yaitu  “ rechtsstaat ”  antara  lain  oleh  Immanuel  Kant, Paul  Laband,  Julius  Stahl,  Fichte,  dan  lain-lain.  Sedangkan  dalam  tradisi  Anglo Amerika  konsep  negara  hukum  dikembangkan  dengan  sebutan  “ The Rule of Law ” yang  dipelopori  oleh  A.V.  Dicey.  Selain  itu,  konsep  negara  hukum  juga  terkait
4 Ibid ., hlm. 20. 5 Ibid ., hlm. 21. 6 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review , UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1. 7 Ibid ., hlm. 1. 8 Ibid ., 9 Ibid ., 10 Ibid ., 11 Ibid ., hlm. 2.
dengan  istilah  nomokrasi  ( nomocratie )  yang  berarti  bahwa  penentu  dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. 12
Menurut  Stahl,  konsep  negara  hukum  yang  disebut  dengan  istilah “ rechtsstaat ” mencakup empat elemen penting, yaitu : 13
1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha negara
Sedangkan A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting “ The Rule of Law ” yaitu: 14
1. Supremasi of Law
2. Equality Before The Law
3. Due Process of Law
International  Commission  of Jurist  menentukan  pula  syarat-syarat representative government under the rule of law , sebagai berikut: 15
1. Adanya proteksi konstitusional
2. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak
3. Adanya pemilihan umum yang bebas
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat
5. Adanya tugas oposisi
6. Adanya pendidikan civic
Prinsip-prinsip  negara  hukum  selalu  berkembang  seiring  dengan perkembangan masyarakat dan negara.  Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formal atau negara hukum klasik, dan negara hukum material  atau  negara  hukum  modern.  Negara  hukum  formal  menyangkut pengertian  hukum  yang  bersifat  formal  dan  sempit,  yaitu  dalam  arti  peraturan perundang-undangan  tertulis  terutama.  Tugas  negara  adalah  melaksanakan peraturan  perundang-undangn  tersebut  untuk  menegakkan  ketertiban.  Tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum material  mencakup  pengertian  yang  lebih  luas  termasuk  keadilan  di  dalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan ( Welfarestate ). 16
Berdasarkan  berbagai  prinsip  negara  hukum  yang  telah  dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka
12 Jimly  Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis ,  PT.  Bhuana  Ilmu  Populer, Jakarta, 2009, hlm. 395.
13 Ibid .,  hlm.  396.  Lihat  jg  Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi&Konstitusionalisme  Indonesia , Cetakan Pertama, MKRI&Pusat Studi Hukum Tata  Negara FH UI, Jakarta, 2004, hlm. 122.
14 Ibid ., hlm. 396.
15 Ibid ., hlm. 396. 16 Ibid ., hlm. 396-397.
menurut  Jimly  Asshiddiqie  terdapat  dua  belas  prinsip  pokok  sebagai  pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum, yaitu: 17
1. Supremasi Hukum ( Supremacy of Law )
2. Persamaan dalam hukum ( Equality Before The Law )
3. Asas Legalitas ( Due Process of Law )
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ penunjang yang independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan tata usaha negara
8. Mahkamah konstitusi ( Constitutional Court )
9. Perlindungan hak asasi manusia
10. Bersifat demokratis ( Democratische Rechtaataat )
11. Berfungsi  sebagai  sarana  mewujudkan  tujuan  bernegara  ( Welfare Rechtsstaat )
12. Transparansi dan kontrol sosial.
Dalam  konstitusi  ditegaskan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum ( rechtsstaat ),  bukan  negara  kekuasaan  ( machtsstaat ).  Di  dalamnya  terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Dianutnya  prinsip  pemisahan  dan  pembatasan  kekuasaan  menurut  sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak  asasi  manusia  dalam  Undang-Undang  Dasar,  adanya  prinsip  peradilan  yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan  setiap warga negara dalam hukum,  serta  menjamin  keadilan  bagi  setiap  orang  termasuk  terhadap penyelenggaraan  wewenang  oleh  pihak  yang  berkuasa.  Dalam  paham  negara hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sesuai dengan prinsip the rule of law , andnot of man , yang  sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, nomos.
Sebagai konsekuensi yuridis dari dianutnya paham negara hukum ini, maka di dalam Perubahan UUD 1945 telah ditegaskan pula perlindungan terhadap hak- hak warga negara dan penduduk, diantaranya:
1. Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak bagi kemanusiaan.
3. Tiap-tiap  warga  negara  berhak  dan  wajib  turut  serta  dalam  usaha pembelaan negara.
4. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran
17 Ibid ., hlm. 397.
5. Kemerdekaan  dan  berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran dengan  lisan  dan  tulisan  dan  sebagainya  ditetapkan  dengan  undang- undang.
6. Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya  masing-masing  dan  beribadat  menurut  agamanya  dan keprcayaannya itu.
7. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Penjabaran  dari  hak-hak  warga  negara  dan  penduduk  ini  mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Menurut S.F. Marbun, kedudukan penduduk  dan  hak-hak  warga  negara  tersebut,  merupakan  asas  demokrasi  yang menyatakan  negara  hendak  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat. Artinya,  keadilan  sosial  yang  hendak  diwujudkan  bagi  seluruh  rakyat  itu didasarkan  pada  kesadaran,  bahwa  manusia  Indonesia  mempunyai  hak  dan kewajiban  yang  sama  untuk  menciptakan  keadilan  sosial  dalam  kehidupan masyarakat. Demikian pula yang menyatakan  dalam penyelenggaraan negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan ataupun perorangan, demi perciptanya persatuan.
Menurut pendapat penulis, adanya penggabungan dalam konsep/tipe negara hukum yang diterapkan di Indonesia, sehingga muncullah gagasan baru,bahwa di Indonesia  lebih  mengedepankan  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam  pancasila, sehingga muncullah gagasan konsep negara hukum pancasila sebagai perwujudan konsep hukum yang berkembang di Indonesia.
Dari gagasan itulah maka muncul pertanyaan,  apa yang menjadi konsepsi negara hukum pancasila?dan bagaimana implementasinya di Indonesia?

## II. PEMBAHASAN

## A. Konsepsi Negara Hukum Pancasila
Rechtsstaat,  The Rule  of  Law ,  dan  negara  hukum  adalah  istilah-istilah  yang sudah  berkembang  dan  sangat  populer  saat  ini.  Dalam  penjelasan  UUD  1945 tertera  “Negara  yang  berdasar  atas  hukum  ( rechtsstaat )”.  Usaha  untuk menunjukan  kekhasan  “keindonesiaannya”  dilakukan  dengan  menambahakan atribut  “Pancasila”  didepan  negara  hukum  sehingga  menjadi  “negara  hukum Pancasila”.  Hal  ini  mengandung  pengertian  bahwa  Pancasila  sebagai rule  of  law bukan  semata-mata  sebagai  peraturan  yang  diberlakukan  bagi  masyarakat Indonesia. 18 Hal  yang  demikian  berarti  menempatkan  sistem  dalam  idealisme tertentu  yang  bersifat  final,  dinamis,  dan  selalu  mencari  tujuan-tujuan  ideal berlandaskan  ideologi  Pancasila. 19 Berangkat  dari  pemikiran  diatas,  maka  dapat
18 Ellydar  Chaidir, Negara  Hukum,  Demokrasi  dan  Konstalasi  Ketatanegaraan  Indonesia , Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 40.
19 Ibid ., hlm. 41.
dikemukakan  bahwa  elemen-elemen  atau  ciri-ciri  negara  hukum  Pancasila adalah: 20
1. Keserasian  hubungan  antara  pemerintah  dan  rakyat  berdasar  asas kerukunan.
2. Hubungan  fungsional  yang  proporsional  antara  kekuasaan-kekuasaan negara.
3. Prinsip  penyelesaian  sengketa  secara  musyawarah  dan  peradilan merupakan saran terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Philipus  M  Hardjon  menyatakan  telaahnya  atas  elemen-elemen  Negara Hukum Pancasila. Ia menyatakan bahwa elemen-elemen Negara Hukum Pancasila telah  diketengahkan  itu  beranjak  dari  paham  gotong  royong  dan  kekeluargaan. 21 Dari sini juga ia menjabarkan konsep negara hukum pancasila tersebut terdiri dari empat permasalahan, yakni: 22
1. Apakah  ada  sifat  gotong  royong  dan  kekeluargaan  dalam  kehidupan masyarakat  Indonesia  dewasa  ini?  Hendaklah  kita  melihat  konsep gotong  royong  yang  diketengahkan  dalam  uraian  yang  menyangkut konsep negara hukum pancasila adalah faham gotong royong yang telah diangkat  sebagai  suatu  konsep  politik.  Sebagai  suatu  konsep  politik, gotong  royong  yang  diangkat  dari  kehidupan  asli  masyarakat dijabarkan ke dalam asas-asas yang perlu mendapatkan perhatian serta dikembangkan  lebih  lanjut  dalam  kehidupan  negara  dan  bernegara. Salah satu usaha yang dilakukan adalah menggali dan mengetengahkan asas  kerukunan  yang  terkandung  dalam  paham  gotong  royong  dan kekeluargaan  untuk  dijadikan  asas  yang  melandasi  hubungan  antara pemerintah dan rakyat dalam negara RI
2. Apakah gotong royong dan kekeluargaan milik khas bangsa Indonesia? Kiranya dengan penegasan dalam uraian pertama bahwa gotong royong dan diketengahkan merupakan suatu konsep politik. Permasalahan itu menjadi,  yang  jelas  gotong  royong  dan  kekeluargaan  itu  hidup  dalam masyarakat  asli  bangsa  Indonesia  dan  kehadirannya  tidak  pernah dipermasalahkan.  Karena  dia  hidup  dalam  masyarakat  asli  bangsa Indonesia, paham gotong royong dan kekeluargaan itu diangkat sebagai konsep politik.
3. Apakah  masih  perlu  asas  kerukunan  kalau  kita  menerima  konsep negara  integralistik?  Hal  ini  dapat  didekati  dari  dua  sudut, pertama , dari  pemikiran  Soepomo  tentang  negara  integralistik  dan  kedua  dari
20 Ibid ., hlm. 62.
21 Ibid ., hlm. 62. 22 Ibid ., hlm. 62-64.
pemikiran  hegel  sendiri,  mengingat  konsep  negara  integralistik  yang diutarakan  oleh  Soepomo  itu  berasal  dari  pemikiran  Spinoza,  Adam Muler  dan  Hegel.  Makin  menyatunya  negara  dengan  masyarakat kiranya  dirasakan  juga  dalam  negara  Republik  Indonesia  pada  alam pembangunan  dewasa  ini.  Keadaan  yang  demikian  itupun  merupakan salah  satu  faktor  dibutuhkannya  asas  kerukunan  untuk  menciptakan jalinan hubungan yang serasi antara pemerintah dan rakyat.
4. Apakah negara dengan perkembangan konsep rechtsstaat yang dewasa ini  disebut  welvaarts  of  verzorgingsstaat  atau  sociale  rechtsstaat, negara  hukum  pancasila  pun  berkembang  menjadi  negara kesejahteraan. Dalam pembukaan UUD 1945 jelaslah  tercantum tujuan negara  republik  Indonesia  adalah  memajukan  kesejahteraan  umum atau dalam rumusan lainnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Dari  rumusan  tersebut  negara  hukum pancasila  pun  mengarah  kepada  usaha  untuk  mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian tujuan tersebut janganlah ditafsirkan  bahwa  dengan  adanya  tujuan  untuk  mewujudkan kesejahteraan masyarakat berarti negara hukum pancasila merupakan negara kesejahteraan dalam pengertian welfarestaat .

## B. Implementasi Konsepsi Negara Hukum Pancasila Di Indonesia
Negara hukum Indonesia yang dapat juga diistilahkan sebagai negara hukum Pancasila, memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal di Barat walaupun negara hukum sebagai genus begrip yang tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 terinspirasi oleh konsep negara hukum yang dikenal  di  Barat. 23 Jika  membaca  dan  memahami  apa  yang  dibayangkan  oleh Soepomo  ketika  menulis  Penjelasan  UUD  1945  jelas  merujuk  pada  konsep rechtstaat. Karena negara hukum dipahami sebagai konsep Barat, menurut Satjipto Raharjo  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  negara  hukum  adalah  konsep  moderen yang  tidak  tumbuh  dari  dalam  masyarakat  Indonesia  sendiri,  tetapi  “barang impor”. Negara hukum adalah bangunan yang “dipaksakan dari luar”. Lebih lanjut menurut  Satjipto,  proses  menjadi  negara  hukum  bukan  menjadi  bagian  dari sejarah sosial politik bangsa kita di masa lalu seperti terjadi di Eropa. 24
Akan tetapi apa yang dikehendaki oleh keseluruhan jiwa yang tertuang dalam Pembukaan  dan  pasal-pasal  UUD  1945,  demikian  juga  rumusan  terakhir  negara hukum  dalam  UUD  1945  setelah  perubahan  adalah  suatu  yang  berbeda  dengan konsep  negara  hukum  Barat  dalam  arti rechtstaat maupun rule  of  law .  Dalam
23 Hamdan Zoelva, Negara Hukum Dalam Perspektif  Pancasila , makalah yang disampaikan pada  Seminar  Negara  Hukum  di  UGM  Yogyakarta,  tanggal  31  Mei  2009,  dalam  rangka memperingati hari lahrnya Pancasila.
24 Ibid .
banyak  hal  konsep  negara  hukum  Indonesia  lebih  mendekati  konsep socialist legality ,  sehingga  ketika  Indonesia  lebih  mendekat  pada  sosialisme,  Wirjono Prodjodikoro  berkesimpulan  negara  bahwa  Indonesia  menganut  “ Indonesia socialist legality ”. Akan tetapi istilah tersebut ditentang oleh Oemar Seno Adji yang berpandangan  bahwa  negara  hukum  Indonesia  bersifat  spesifik  dan  banyak berbeda dengan yang dimaksud socialist legality . 25
Karena terinspirasi dari konsep negara hukum Barat dalam hal ini rechtstaat maka  UUD  1945  menghendaki  elemen-elemen  rechtstaat  maupun rule  of  law menjadi  bagian  dari  prinsip-prinsip  negara  Indonesia.  Bahkan  secara  tegas rumusan  penjelasan  UUD  1945  menegaskan  bahwa  negara  Indonesia  adalah negara  yang  berdasar  atas  hukum  ( rechtstaat )  bukan  negara  yang  berdasar  atas kekuasaan  belaka  ( machtstaat ).  Rumusan  Penjelasan  UUD  mencerminkan  bahwa UUD 1945 menghendaki pembatasan kekuasaan negara oleh hukum. 26
Di pihak lain Padmo Wahyono melihat Negara Hukum Pancasila berdasarkan atas  kekeluargaan  yang  tercantum  dalam  UUD  1945.  Yang  diutamakan  di  dalam asas  kekeluargaan  adalah  rakyat  banyak  namun  harkat  dan  martabat  manusia tetap  dihargai  hal  demikian  itu  direfleksikan  oleh  pasal  33  UUD  1945  yang menjelaskan  bahwa  yang  terpenting  itu  adalah  kemakmuran  masyarakat,  bukan kemakmuran  perseorangan.  Akan  tetapi, perseorangan  itu  berupaya  sejauh  tidak mengenai  hajat  hidup  orang  banyak.  Negara  Hukum  Pancasila  dapat  dipahami melalui  penelaahan  pengertian  Negara  dan  pengertian  hukum  dilihat  dari  sudut asas  kekeluargaan.  Dalam  hubungan  ini  Padmo  Wahyono mengemukakan  bahwa hukum adalah suatu alat atau wahana untuk menyelenggarakan kehidupan Negara atau  ketertiban  dan  menyelenggarakan  kesejahteraan  sosial.  Berpijak  pada pendapat pakar hukum di atas disimpulkan bahwa dalam penyelesaian UUD 1945 digunakan  istilah  rechtsstaat,  akan  tetapi  konsep  rechtsstaat  yang  dianut  oleh Negara Indonesia bukan konsep Negara hukum Barat Eropa kontinental dan bukan pula  konsep rule  of  law dari  Anglo  Saxon  melainkan  konsep  Negara  Hukum Pancasila sendiri yang bercirikan : (1) hubungan erat antara agama dan negara (2) Bertumpu  pada  KeTuhanan  Yang  Maha  Esa  (3)  Kebebasan  beragama  dalam  arti positif  (4)  Ateisme  tidak  dibenarkan  dan  komunisme  dilarang  dan  (5)  Asas kekeluargaan  dan  kerukunan.  Adapun  yang menjadi  unsur  pokok  Negara  Hukum RI  adalah  :  (1)  Pancasila  (2)  MPR  (3)  Sistem  konstitusi  (4)  persamaan  dan  (5) Peradilan bebas. 27

## III. PENUTUP
Negara  hukum  dalam  perspektif  Pancasila  yang  dapat  diistilahkan  sebagai negara  hukum  Indonesia  atau  negara  hukum  Pancasila  disamping  memiliki
25 Ibid . 26 Ibid . 27 Ibid .
elemen-elemen  yang  sama  dengan  elemen  negara  hukum  dalam rechtstaat maupun rule of law , juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara  hukum  Indonesia  berbeda  dengan  konsep  negara  hukum  yang  dikenal secara  umum.  Perbedaan  itu  terletak  pada  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Pembukaan  UUD  1945  yang  didalamnya  mengandung  Pancasila  dengan  prinsip- prinsip  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  serta  tidak  adanya  pemisahan  antara  negara dan  agama,  prinsip  musyawarah  dalam  pelaksanaan  kekuasaan  pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdi pada keutuhan negara kesatuan Indonesia.
Di sisi lain, Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam Penjelasan UUD 1945, dalam Perubahan UUD 1945 telah diangkat ke dalam UUD  1945  Pasal  1  ayat  (3)  berbunyi  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”. Konsekuensi  ketentuan-ketentuan  ini  adalah  bahwa  setiap  sikap,  kebijakan,  dan perilaku  alat  negara  dan  penduduk  harus  berdasar  dan  sesuai  dengan  hukum. Bahkan,  ketentuan  ini  untuk  mencegah  terjadinya  kesewenang-wenangan  dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.
Untuk  menemukan  acuan  yang  mungkin  cocok  dalam  upaya  menegakan negara  hukum  Indonesia,  pandangan  para  pakar  tentang  spesifikasi  konsepsi negara  hukum  Pancasila  dapat  dijadikan  alternatif.  Inti  dari  negara  hukum Pancasila  adalah  penegakkan  keadilan  dan  kebenaran,  bukan  semata-mata penegakan  hukum  dalam  arti  formal.  Dalam  kaitan  ini,  Padmo  Wahyono menyatakan,  bahwa  konsep  negara  hukum  Indonesia  yang  menyebut rechtsstaat diantara  kurung  memberi  arti  bahwa  negara  hukum  Indonesia  mengambil  pola secara  tidak  menyimpang  dari  pengertian  negara  hukum  pada  umumnya ( genusbegrip ) yang kemudian disesuaikan dengan keadaan spesifik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Balai  Pustaka, Jakarta, 1989.
Ellydar  Chaidir, Negara  Hukum,  Demokrasi  dan  Konstalasi  Ketatanegaraan Indonesia , Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
Hamdan  Zoelva, Negara  Hukum  Dalam  Perspektif    Pancasila ,  makalah  yang disampaikan pada Seminar Negara Hukum di UGM Yogyakarta, tanggal 31 Mei 2009, dalam rangka memperingati hari lahrnya Pancasila.
Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi&Konstitusionalisme  Indonesia ,  Cetakan  Pertama, MKRI&Pusat Studi Hukum Tata  Negara FH UI, Jakarta, 2004.
Jimly  Asshiddiqie, Menuju  Negara  Hukum  Yang  Demokratis ,  PT.  Bhuana  Ilmu Populer, Jakarta, 2009.
La  Ode  Husen, Hubungan  Fungsi  Pengawasan  DPR  dengan  BPK  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia , CV. Utomo, Bandung, 2005.
Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review , UII Press, Yogyakarta, 2005.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB  III.  PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah  bahasa  yang  baik  dan  benar,tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia disertai  abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata) dan  Kata  kunci, ketentuan  ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya dengan format footnote. Sumber kutipan  harus  memuat  nama  pengarang,  tahun  penerbitan,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  penerbit,  dan  halaman.  Contoh  :  Bagir  Manan.  1994. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1994, hlm. 19. Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh:  Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang  tulisan  antara  15-25  halaman,  font  cambria  dengan  1,15  spasi.  Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah  disertai  nama  lengkap  penulis,  alamat  e-mail  dan  lembaga  tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.