Perwujudan  good  village  governance:  Perspektif muraqabah dalam Islam

## SERAMBI
Munir 1* , Saiful Muchlis 2 ,  dan Rimi Gusliana Mais 3 Received 23 Mar 2022 Revised  01 Jul 2022 Accepted 02 Jul 2022 Online first 02 Jul 2022
1 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar Jakarta
2 Universitas Islam Negeri Alaudddin Makassar
3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

## Abstract
This  study  aims  to  implement  Islamic  muraqabah  values  in  financial management in Bana Village, Bontocani District, Bone Regency.  This type of  research  is  qualitative  by  using  the  paradigm  of  Interpretive Phenomenology.    Data  were  collected  through  in-depth  interviews, observation, documentation studies, and voice recording devices.  The results showed that financial management in Bana Village, Bontocani District, Bone Regency,  was  based  on  the  principles  of  Good  Village  Governance,  when viewed at the participatory planning stage, which was not yet effective.  The implementation phase, the principles of transparency and budget discipline have  been  carried  out  well.    Accountability  to  the  community  has  not provided  maximum  results.    Has  not  provided  a  good  performance,  as evidenced  by  the  misuse  of  the  functions  and  responsibilities  of  the  BPD involved in handling development projects.

## Paper type
Research paper
Email Korespondensi*: umh.pulogadung@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengimplementasikan  nilai-nilai muraqabah Islam  pada  pengelolaan  keuangan  di  Desa  Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone.  Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan paradigma Interpretif
Fenomenologi.    Data  dikumpulkan  melalui  metode  indepth interview,  observasi,  studi  dokumentasi,  dan  alat  perekam  suara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Bana  Kecamatan  Bontocani,  Kabupaten  Bone  berdasarkan  prinsip Good  Village  Governance ,  jika  dilihat  pada  tahap  perencanaannya secara partisipatif, yaitu belum efektif.  Tahap pelaksanaan, prinsip transparansi dan kedisiplinan anggaran telah dilakukan dengan baik. Akuntabilitas  terhadap  masyarakat  belum  memberikan  hasil  yang maksimal.   Belum  memberikan kinerja yang  baik, yang  dibuktikan dengan  penyalahgunaan  fungsi  dan  tanggungjawab  BPD  yang terlibat menangani proyek pembangunan.
Keywords: Village  Financial Management,  Good  Village Governance,  and  the  Concept of Muraqabah in Islam
SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, Vol 4, No.  2, 2022,  109 - 124 eISSN 2685-9904
Pedoman  Sitasi: Munir, M., Muchlis, S., & Mais, R. (2022). Perwujudan good village  governance:  Perspektif  muraqabah  dalam  Islam. SERAMBI:  Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam , 4 (2), 109 - 124. https://doi.org/10.36407/serambi.v4i2.594
Journal homepage: https://ejournal. imperiuminstitute. org/index. php/SERAMBI

## Pendahuluan
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  belum  memberikan  ruang  yang  cukup  bagi  masyarakat  untuk berkembang.  Pengembangan  perekonomian  masyarakat  di  tingkat  Desa,  mengalami hambatan.  Hal  ini  disebabkan  karena  pengalokasian  dana  Desa  belum  terdistribusi  tepat sasaran.  Taraf  kehidupan  ekonomi  masyarakat  pedesaan,  dapat  ditingkatkan  melalui akselerasi  peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (human  resourches).  Hal  ini  bisa terwujud jika pengelolaan keuangan Desa melalui pengalokasian dana Desa, dilakukan secara transparan,  jujur,  dan  amanah,  dengan  melibatkan  semua  masyarakat  Desa.  (Hehamahua, 2015). Tujuannya adalah, agar mekanisme pengelolaan dan pengalokasian dana Desa tetpat sasaran, dan mudah untuk dipertanggungjelaskan kepada semua pihak yang terkait (Yulita, 2016).
Kepala Desa, Sekretaris Desa (SekDes), Kepala Dusun (KaDus), Kaur yang meliputi Kepala Umum, Kepala Pembangunan, Kepala Kesejahteraan, dan Kepala Keuangan, hingga Rukun  Masyarakat  (RW),  dan  Rukun  Tetangga  (RT)  dan  seluruh  perangkat  Desa  terkai haruslah  merupakan  pribadi-pribadi  yang  berjiwa  kesatria,  berintegritas,  dan  mengayomi seluruh  warganya,  agar  pengelolaan  dan  pengalokasian  dana  Desa  dapat  dipertanggung- jelaskan secara baik, tanpa menimbulkan konflik internal diantara warga Desa (Lestari et al., 2014).
Siklus  akuntansi  tahap  pencatatan  dan  siklus  akuntansi  tahap  pengikhtisaran, menghasilkan Laporan keuangan bagi semua pihak (internal dan eksternal perusahaan). Hal senada  juga  dilakukan  dalam  mengelola  keuangan  Desa,  yaitu  membuat  siklus  akuntansi keuangan  Desa  yang  terintegrasi  dengan  semua system  informasi  keuangan  Desa  tersebut dialokasikan,  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  113  Tahun  2014,  demikian (Indrianasari, 2017).
Gaya hidup (style of life) yang bersifat hedonism, dapat menggoda seseorang yang saat itu memegang jabatan public, khususnya Kepala Desa untuk melakukan tindak pidana korupsi.  Hal  ini  terjadi    di  Desa  Batugulung,  Kecamatan  Bontonompo,  Kabupaten  Gowa, Profinsi Sulawesi selatan. Kasus pencurian uang rakyat (korupsi), bersumber dari anggaran proyek Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi membeli mobil (Bugma, 2019).  Gaya hidup yang hedonisme terus menelan korban bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Kasus korupsi yang serupa menimpa Kepala Desa Mattirowalie, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.  Dana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  tahun  2017,  dijarah  oleh  pak  Desa (Justang Muhammad, 2019).
Mengutip  pernyataan  Guru  Besor  senior  di  bidang  Teori  Akuntansi  Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada (UGM), yaitu Professor Suwardjono pada acara Webinar Nasional dengan tema; “Belajar Ilmu yang benar untuk memperpanjang umur  Bumi”,  beliau  menyatakan  bahwa,  jangan  takut  untuk  mengetahui  diri  ‘Anda’  itu berbuat salah!, inilah yang dimaksud dengan mempertanggungjelaskan dalam upaya untuk memperpanjang  umur  Bumi. Mempertanggungjelaskan  identic  dengan  transparansi  dalam pengelolaan  dana  Desa.  Transformasi  informasi  haruslah  menjadi  hal  yang  utama  dalam mengelola  dana  Desa  yang  handal,  transparan,  akuntabel,  berintegritas,  agar  mudah dipertanggungjelaskan kepada semua pihak di tingkat Pemerintahan Desa, tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola Desa yang good governance (Indrianasari, 2017).
Munir et al. Village Financial Management, the Concept of Muraqabah in Islam
Sumber Daya Manusia yang handal, plus beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, sangat  dibutuhkan  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Ketidakmampuan  aparat  Desa  dalam menerima tanggungjawab mengelola dana Desa, maka akan berurusan dengan ranah hukum, hal ini terdapat dalam UU Nomor. 6 Tahun 2014  (Ismail et al ., 2016). Desa merupakan unsur pemerintahan yang kecil dalam sebuah Negara. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik (Good  village  governance), adalah  didasarkan  pada  cita-cita  yang  tinggi  dari  para  pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 83.381 desa dan kelurahan yang tersebar di 34 provinsi  (Azlina dan Amelia 2014).
Berdasarkan latar  belakang tersebut di atas, maka perlu dilakukan Muraqabah Islam dalam  membingkai  Pemerintahan  Desa  yang  baik (Good  village  governance). Adapun  yang menjadi  focus  dan  subjek  penelitian  ini  adalah  di  Desa  Bana,  Kecamatan  Bontocani, Kabupaten  Bone  Provinsi  Sulawesi-Selatan. Menurut  peneliti,  pengalokasian Dana Desa  di Desa Bana perlu untuk diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengalokasian Dana Desa dari Pemerintah Pusat di Desa Bana, itu sudah dikelola secara efisien dan efektif, dalam  rangka  untuk  meningkat  taraf  hidup  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Bana  dan sekitarnya.  Muraqabah  Islam  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  mewujudkan  system Pemerintahan Desa yang baik (Good village governance) di Desa Bana.

## Kajian Teori
Theory of Planned Behaviour (TPB)
Tahun 1975 Fishbein dan Ajzen menggagas reasoned action theory yang berawal dan Theory of Planned  Behaviour .    Norma  subjektif  memiliki  niat  dan  bukti-bukti  yang  ilmiah  untuk menunaikan  kegiatan  penelitian  empiric  yang  didukung  oleh Reasoned  action  theory (Andreanto,  2013).  Sejak  Pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  menggelontorkan  milyaran rupiah Dana Desa, maka sejak itu pula isu-isu negative terkait dengan penyimpangan dan penyalahgunaan  alokasi  Dana  Desa  tersebut  tidak  pernah  sepi  dalam  pemberitaan  public. Kepala  Desa  merupakan  pejabat  public  di  tingkat  Desa  yang  dituding  paling bertanggungjawab  terhadap  pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  yang  dipimpinya.  Dalam perspektif  teori, Theory  of  Planned  Behaviour merupakan  teori  yang  dianggap  paling  efektif dalam mendeteksi akan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa. Esensi dari  planned  behavior  theory  yaitu  Meskipun  sangat  penting  untuk  mempertimbangkan sikap  seseorang  ketika  menilai  norma  subjektif  dan  mengukur  kontrol  perilaku  yang dirasakan  orang  tersebut,  sikap  terhadap  perilaku  merupakan  faktor  penting  yang  dapat memprediksi suatu tindakan (Khanifah et al., 2017).

## Keuangan Desa
Idealnya kekayaan pribadi harus terpisah dengan kekayaan institusi. Hal ini dimaksudkan agar setiap individu yang bekerja dalam sebuah lembaga atau institusi tertentu, dapat bekerja secara  cerdas  dan  profesional,  serta  lebih  konsentrasi,  fokus  dalam  mengelola  keuangan Institusi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepala Desa memiliki otoritas untuk merancang dan melahirkan kebijakan pengelolaan keuangan Dana Desa yang sesuai dengan Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa. Kepala  Desa  dalam  merancang  dan  merumuskan  sebuah  kebijakan,  haruslah  melibatkan semua  unsur  yang  terkait.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  kebijakan  yang  dirumuskan  dan dihasilkan,  adalah  merupakan  keputusan  yang  dapat  dipertanggung-  jelaskan  secara bersama-sama pula.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, mengetengahkan tentang sebuah Desa. Desa  merupakan  kumpulan  individu  yang  membentuk  suatu  komunitas,  dan  mendiami suatu  pemukiman  tertentu,  yang  diatur  oleh  norma,  etika,  adat  istiadat,  dan  seperangkat peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI). Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara arif dan bijaksana. Olehnya itu,  Tahun  2005  pemerintah  pusat  mengeluarkan  kebijakan  dalam  pengelolaan  dan pengalokasian Dana Desa.
Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum positif. Artinya, hukum positif merupakan panglima tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar itulah, sehingga semua kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dalam hal ini khususnya kebijakan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD), itu betul-betul harus dibuatkan regulasi yang menguntungkan bagi semua pihak. Adapun regulasi yang dimaksud, yaitu:
“UU No. 6 Tahun 2014 terkait PP Desa No. 47 Tahun 2015, yang selanjutnya diubah namanya  menjadi  PP  No.  43  Tahun  2014,  dan  PP  No.  43  Tahun  2014,  yang dihubungkan dengan Peraturan Pelaksanaan UU 6. PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana  Desa  yang  bersumber  dari  APBN  dan  PP  Nomor  22  Tahun  2015  Tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014. Petunjuk Teknis Peraturan Desa Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri. 113 Tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa. Pengutamaan  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2016  sudah  diatur  dalam  Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015. Musyawarah Desa diatur.”
Wujud fisik dari hal tersebut adalah banyaknya regulasi yang dibuat sedemikian rupa, dan  kinerja  empirik  dari  pemerintah  dalam  melindungi  dan  menyelamatkan  semua  aset Negara dari upaya perampokan, dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejahatan kera biru dan kejahatan kera putih. Manusia harus menyadari fungsi dan tugas utamanya di muka bumi ini, yaitu untuk memakmurkan dunia ini beserta isinya. Allah Subhana WaTa’ala berfirman dalam Al-Qur’an surat Ali-Imran ayat 110, yaitu;
Terjemahnya:
“Kamu  adalah  umat  yang  terbaik  yang  dilahirkan  untuk  manusia,  menyuruh  kepada  yang ma'ruf,  dan  mencegah  dari  yang  munkar,  dan  beriman  kepada  Allah.  sekiranya  ahli  Kitab beriman,  tentulah  itu  lebih  baik  bagi  mereka,  di  antara  mereka  ada  yang  beriman,  dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

## Good village governance
Desa  berasal  dari  kata  Sansekerta  "dhesi,"  yang  berarti  tempat  kelahiran.  Sutardjo Kartodikusumo  menyebutkan,  Desa  merupakan  orang-orang  yang  tinggal  di  desa  dimana sebagai  orang-orang  yang  berwenang  untuk  mendirikan  pemerintahan  sendiri—adalah badan  hukum  yang  diakui.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979,  sebuah  desa adalah sekelompok orang yang tinggal di sana bersama-sama sebagai satu kesatuan sosial. Ini memiliki  tingkat  pemerintahan  terendah,  yaitu  kecamatan,  dan  penduduk  bebas  untuk mendirikan  rumah  mereka  sendiri  sesuai  keinginan  mereka.Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Good village governance menitik beratkan pada peningkatan etos kerja yang lebih baik bagi aparatur Pemerintahan Desa (Agung et al ., 2014).
Penerapan  prinsip  transparansi  pada  tata  kelola  pemerintahan  dapat  mengurangi penyimpangan,  sehingga  hal  ini  dapat  menciptakan  administrasi  yang  tertip  (Maries  et  al., 2017). Transparansi  juga  memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap informasi tentang  tata  kelola  pemerintahan,  yaitu  yang  berkaitan  dengan  kebijakan,  proses implementasinya,  dan  pencapaian  yang  telah  dicapai  (Astuti  dan  Yulianto,  2016). Informasi mengenai tata kelola keuangan Desa yaitu pada peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tentang pengelolaan  keuangan  Desa  tanggal  20  Februari  2018  mengatur  bahwa  keuangan  di  Desa merupakan  segala  kewajiban  serta  hak  yang  diukur  dengan  uang  dan  segala  hal  yang  saling terkait pada pelaksanaan kewajiban serta hak di Desa berupa uang dan barang
Good village governance yang di terapkan pada system pemerintahan di Desa memiliki dampak  yang  baik  terhadap  perkembangan  akan  pemerintah  Desa,  sehiingga  mampu mengurangi  KKN  (korupsi,  kolusi  serta  nepotisema)  pada  pengelolaan  keuangan  Desa. Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa, segala hal  yang  menyangkut  pelaksanaan kewajiban dan hak di desa diukur dengan uang dan barang. Keuangan desa juga diartikan sebagai kewajiban dan hak yang diukur dengan uang. Di bank dunia (Word Bank), ada tiga elemen penting untuk mencapai tata kelola yang baik dan saling terkait (Zeyn, 2011), yaitu:
1. Kejelasan  dan  keterbukaan  dalam  pengelolaan  pemerintahan,  khususnya  di  bidang ekonomin, social, serta lingkungan
2. Kesertaan  adalah  kebebasan  dalam  menyampaikan  aspirasi  masyarakat    terhadap pengambilan  keputusan  yang  demokratis  dan  pengakuan  akan  hak-hak  rakyat  serta kekebasan pers.
3. Mempertanggungjelaskan adalah melaporkan dan menjawab akan hasil yang baik dan kegagalan yang merupakan kewajiban kepada wali sampai mereka puas namun, apabila prestasi tidak ada ketidakpuasan maka dikenakan sanksi
Bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  kepada pemerintah menjamin peningkatan jumlah orang yang terlibat pada pembangunan daerah dan sebgai alternatif dalam mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran pada pengelolaan pemerintahan desa (Amiruddin et al., 2012). Pertanggungjelasan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat berbentuk badan usaha, BPD ikut serta dalam musyawarah dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  ADD  sebagai  wakil  masyarakat  (Arifiyanto  dan Kurrohman, 2014).

## Muraqabah Islam
Muraqabah adalah keyakinan akan pengawasan terus-menerus dari Allah, Yang Maha tinggi atas setiap tindakan dan gerakan seseorang. Kesadaran bahwa dia telah datang dari imannya kepada Allah, Yang Maha Mengetahui. Dia tahu bahwa Allah selalu sadar dan tahu apa yang dia perbuat kapanpun saja dan di mana saja. Dia tahu apa yang dia pikirkan dan rasakan. Adapun faktor yang mendorong konsep muraqabah dalam Islam:

## Ilmu pengetahuan
Al-Attas  (1978)  mengemukakan  kembali  definisi  Fakhruddin  Al-Razi  yang  mengatakan bahwa ilmu adalah kesadaran yang hadir dari iman, sebagai sumber segala pengetahuan. Di sisi  lain,  ketika  kita  menyebut  diri  kita  seorang  penafsir,  pengetahuan  dapat  diartikan mencapai beberapa makna. Penafsiran ini menyatakan bahwa Allah SWT merupakan sumber ilmu adalah sumber ilmu yang hakiki, dan manusia memperoleh ilmu (Nawi, 2011).
Manusia memiliki akal kerja yang paling baik dan paling efektif untuk mengetahui bahwa segala amal baik dekat dengan Insankamil, seperti jujur , adil, berdasarkan esensi, dan merasa  berkewajiban  untuk  melakukannya.  Saya  pernah  (Ainiyah  dan  Karsiyah,  2017). Mereka yang sadar akan kenyataan bahwa makhluk yang bukan apa-apa di sisi Allah swt itu hidup, bernafas, serta mengetahui bahwa Allah selalu mengawasi mereka, telah menempuh jalan penyucian.

## Ibadah
Shalat,  zakat,  puasa,  haji,  dan  amalan  keagamaan  lainnya  semuanya  dilakukan  untuk menyempurnakan kehidupan seseorang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk mencapai tingkat kesadaran ini, seseorang harus mengabdikan diri untuk beribadah kepada Allah dan dipenuhi dengan cinta-Nya. Jenis kesadaran ini hanya datang melalui seorang hamba yang menikmati dan sepenuhnya memahami kehadiran Allah.

## Akhlak
Ibadah  dan  aktivitas  muamalah  akan  melahirkan  akhlak  yang  baik.  Ibadah  dan  perilaku seorang manusia akan tercermin dari akhlaknya.  Istiqamahnya seseorang dapat dilihat dari akhlaknya  seperti  halnya:  ketaatan  dalam  beribadah,  cara  dia  bermuamalah  terhadap keluarga dan lingkungan sekitarnya terutama pada dirinya sendiri (Amran, 2012). Manusia yang memiliki akhlak mulia akan menyadari setiap perbuatan serta ibadahnya semata-mata kepada Allah swt sebagai pemilik segala pujian. Konsep Muraqabah terlahir dari ibadah dan akhlak  terpuji,  sebagai  jalan    yang  mengarah  pada  kesempurnaan  dalam  beribadah  serta menyadari kehadirat Allah swt yang tidak ada sedikitpun terlepas dari pantauannya baik itu yang zakir maupun yang batin.
Dilestarikannya konsep muraqabah, maka akan melahirkan pengetahuan bahwa Allah azza wajallah mengawasi seluruh amal hambanya setiap waktu, setiap nafas bahkan dalam kejapan mata (Khailurrahman, 2013). Segala sisi yang gaib maupun yang zahir akan diketahui oleh Allah swt sebagai dzat yang Maha Melihat dan Maha Cermat dari segala sesuatunya. Dalam  Al-Qur`an  surat  Ali-Imran  ayat  29,  Allah  swt  berfirman  :  Katakanlah:  “Jika  kamu
Munir et al. Village Financial Management, the Concept of Muraqabah in Islam
menyembunyikan  apa  yang  ada  dalam  hatimu  atau  kamu  melahirkannya,  pasti  Allah Mengetahui”. Sehingga Allah swt mengetahui segala sesuatu yang ada dilangit dan dibumi.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yaitu mendeskripsikan secara menyeluruh semua bagian yang relevan dari subjek penelitian (Sugiyono, 2014). Studi deskriptif dengan teknik  kualitatif  menyoroti  suatu  proses  dan  makna  sebelum  menggunakan  analisis (Yuliansyah  dan  Munandar,  2017).  Dalam  karya  ini,  fenomenologi  dipadukan  dengan paradigma interpretif.  Peneliti perlu mampu menjelaskan kejadian-kejadian dalam konteks realitas sosial. (Mamulaty et al., 2016) sebagai tumpuan dalam melihat, memaknai serta dapat mendeskripsikan fenomena sosal dalam pengelolaan keuangan desa. Fenomenologi ini fokus pada  subjektivitas dari peristiwa sosial dan mencoba mendalami dari kerangka berpikir yang objektif, dan saat ini yang sedang dipelajari. (Mushlihin, 2013). Data primer dan data sekunder digunakan  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  ini  dalam  mengumpulkan  data  menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Informasi secara lengkap dan mendalam didapatkan dari hasil pertanyaan yang diberikan kepada narasumber secara langsung melalui wawancara (Yulita, 2016).

## Tabel 1.
Informan Penelitian No Informan Jabatan Masa Kerja 1 Ishak Kepala Desa 5 Tahun 2 Judarsa Y Sekdes 2 Tahun 3 Muhlisa Kaur Umum 3 Tahun 4 Marhuma Kaur Keuangan 5 tahun 5 A.  Nasrul Kaur Pemerintah 9 Tahun 6 Neneng Kepala Dusun 1 Tahun 7 Musliadi Staf Kades 3 Tahun 8 Saleng Ketua BPD 6 Tahun 9 Fahri Imam Desa 4 Tahun 10  Nasrun Tk.  Masyarakat - Sumber: Desa Bana, Kec.  Bonto Cani.  2021
Penelitian ini menggunakan dua uji yang paling sesuai untuk menguji keabsahan data, yaitu uji credibility dan uji dependability.

## Hasil dan Pembahasan
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Village Governance

## Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa
Dalam pengelolaan dana desa diperlukan suatu transparansi yang artinya keharusan terkait dengan keterbukaan desa dalam mengalokasikan dana desa tersebut. Transparansi juga dapat diartikan  sebagai  penyediaan  informasi  yang  relevan,  akurat  dan  terpercaya  dalam  sektor pemerintahan.  Transparansi  juga  bukan  hanya  sekedar  memberikan  atau  menyediakan
informasi  tekait  penyelenggaraan  desa,  tetapi  juga  dapat  memudahkan  masyarakat  dalam mengakses informasi tersebut (Bolang, 2014).
Menurut Pak Ishak yang menjabat sebagai kepala desa, dalam hal pengelolaan dana desa, "Terkait transparansi, kami sangat terbuka tentang informasi keuangan desa terkecil, seperti  ini  saya  melampirkan  penjelasan  tentang  penggajian  perangkat  Desa,  memasang spanduk  anggaran,  papan  kegiatan  yang  berbunyi  tentang  besar  dan  besarnya  anggaran untuk kegiatan pembangunan,  maka pada akhirnya ada sebuah prasasti untuk menunjukkan informasi tentang pembuatan kamu”. Untuk mempermudah masyarakat dalam mempelajari keuangan desa, peraturan pemerintah dalam negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan  Desa  bersifat  publik.  Dana  desa  harus  dikelola  sesuai  dengan  asas-asas akuntabilitas,  partisipatif,  trasnparansi  dan  tertib  serta  disiplin  anggaran  (Umami  dan Nurodin, 2017).

## Partisipasi Masyarakat Desa
Partisipasi ialah pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah, dimana dalam hal  ini  dihadiri  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk  masyarakat  dalam mengembangkan dan meningkatkan pembangunan daerahnya. Ketika kurangnya partisipasi dalam suatu desa maka akan membuat desa tersebut tidak akan berjalan secara efektif dan kurangnya  transaparansi  akan  membuat  penyalahgunaan  dalam  merealisasikan  dana  desa (Riyanto,2015). Selain itu, perangkat desa tidak hanya fokus pada peningkatan pembanguna desa,  tetapi  juga  fokus  pada  kesejahteraan  dan  ketertiban  masyarakat  serta  kekompakan masyarakat  dalam  pembangunan  desa  (Hariyati,  2015).  Tingginya  tingkat  kepercayaan masyarakat terhadap para perangkat desa maka akan membuat desa tersebut terhindar dari tindakan fraud atau  menyimpang  dalam mengelolah  pemerintahan  desa  (Amiruddin et  al ., 2012).
Adapun  komentar  Pak  Ishak  sebagai  kepala  desa,  didasarkan  pada  bagaimana masyarakat  berpartisipasi  dalam  Desa  Bana  "Dalam  hal  planning  dan  melaksanakan pembangunan,  masyarakat  sangat  terlibat.  Contohnya  termasuk  membangun  rabat  beton, sistem  irigasi  untuk  pertanian,  dan  perkembangan  lainnya.  Kami  bekerja  sama  dengan lingkungan untuk secara kolaboratif mengembangkan daerah tersebut tanpa mempekerjakan pekerja luar sehingga lingkungan menerima lebih banyak dana dari anggaran Dana Desa". Dari sisi masyarakat, warga Desa Bana sangat ingin berkontribusi dalam pembangunan desa tersebut. Persoalannya, pemerintah daerah tidak memberikan tempat bagi masyarakat untuk terlibat dalam keterlibatan tersebut.

## Ketertiban dan Kedisiplinan Anggaran Pengelolaan Keuangan Desa
BPD,  masyarakat,  dan  perangkat  desa  semuanya  bertanggung  jawab  untuk  mengawasi perencanaan,  penyaluran,  dan  cara  pertanggungjawaban  dana  desa  melalui  penggunaan prosedur  penganggaran  yang  teratur  dan  disiplin.  Bendahara  Desa  merupakan  salah  satu informan  yang  membuat  pernyataan  tentang  tertib  dan  disiplin  anggaran,  mengatakan, "Berkenaan dengan ketertiban dan kedisiplinan Komite keuangan kami memeriksa anggaran sesuai  dengan  rencana  anggaran,  dan  dana  yang  direncanakan  dalam  satu  kegiatan harus
Munir et al. Village Financial Management, the Concept of Muraqabah in Islam
disederhanakan  untuk  mencapai  target  pembangunan  sebelum  dana  habis,  menurut pernyataan  itu.  Akibatnya,  kami  merasa  terorganisir  dan  disiplin  tentang  anggaran  kami. Menurut  hasil  wawancara,  informan  kedua  bekerja  di  kantor  desa  “telah  disiplin  dalam mengelola  anggaran  desa,  hal  ini  dilakukan  karena  terstruktur  dan  jelas  berdasarkan rancangan anggaran” (RAB). RAB ini berasal dari temuan MUSREMBANG desa. Selain itu, material  merupakan  kendala  terbesar  dalam  pembangunan  di  Desa  Bana  karena  sulit didapatkan.  Anggaran  Desa  Bana  dikelola  dengan  ketertiban  keuangan  dan  disiplin khususnya terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Ibu Bendahara, dan Bapak Musliadi yang menjadi informan.

## Pelaporan dan Pertanggungjelasan Pengelolaan Keuangan Desa
Sistem pertanggungjelasan pemerintah  desa  adalah  laporan yang  berfungsi  sebagai  sarana pertanggungjawaban  perangkat  desa, mulai  dari  tahap perencanaan  sampai  dengan  tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana desa. Kepala Desa Bana menggambarkan  jenis  pertanggungjawaban  yang  ada  di  sana  sebagai  berikut:  “Mengenai pertanggungjawaban  yang  adalah  kewajiban  karena  kita  tunduk  pada  pengawasan institusional,  dana  yang  kita  kelola  adalah  dana  publik,  dan  pengelolaan  serta pertanggungjawaban  kita  atas  dana  tersebut  harus  sesuai  aturan.  Inspektorat  bertugas melaksanakan  audit,  dan  hasilnya  sesuai.  BKU  kemudian  menerima  laporan  keuangan bulanan dan laporan penggunaan uang setiap enam bulan.
Menurut  temuan  wawancara,  penegasan  kepala  desa  Bana  bahwa  “Pengelolaan keuangan Desa Bana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu transparan (terbuka), disiplin, tertib anggaran, partisipatif dan akuntabel, yang intinya adalah agar sesuai dengan aturan yang ada,” konsisten dengan ketua BPD.
Kepala  Desa  dan  Kepala  BPD  mampu  menjawab  pertanyaan  tentang  tata  cara pertanggungjawaban  atas  ketaatan  terhadap  aturan  yang  diperlukan  dalam  pengelolaan keuangan desa dalam bentuk surat pernyataan.
Kepala desa dan kepala BPD memberikan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tanggung jawab  pengelolaan  dana  desa  secara  sungguh-sungguh  harus  sesuai  dengan  aturan  yang tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Pertanggungjawaban.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  temuan  audit  inspektorat,  di  mana ditemukan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  belum  dikritik  atau  ditindaklanjuti  oleh pemeriksa  sehingga  pelaporan  dan  akuntabilitas  yang  sesuai  secara  administratif  telah dilakukan.  Sebelum  pengelola  ADD  mengadopsi  segala  bentuk  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  pemerintah,  masyarakat  desa  harus  memahami  dan  menjelaskan  kapasitas pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa (Ramli, 2017).
Pencapaian Good Village Governance Dalam Bingkai Muraqabah Islam

## Muraqabah Ketaatandalam Pengelolaan Keuangan Desa
Prinsip dasar Islam adalah ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hukum sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Lihatlah istiqomah seseorang dan bagaimana mereka mempraktikkan agama mereka jika Anda ingin menentukan
moralitas mereka. Mereka juga harus terkenal karena lingkungan, keluarga, dan bahkan diri mereka sendiri (Amran, 2012).

## Kesadaran Trasendental Ilahi Robbi (Kesadaran hati)
Kesadaran Trasendental Ilahi Robbi (Kesadaran hati) merupakan kesadaran dimana seseorang merasa tersentuh hatinya akan kehadiran Allah Subhanahu wata’ala. Kesadaran ini membuat seseorang merasa punya dorongan serta kesadaran hati harus terlibat dalam penyembahan yang  diperlukan  dan  sunnah sebagai  tindakan perbudakan yang  tulus  kepada Yang  Ilahi. Tingkat kesadaran ini terjadi pada titik ketundukan yang tulus kepada hukum-hukum Allah Subhanahu  wata'ala sebagaimana  dinyatakan  dalam  Al-Qur'an  dan  Hadits,  yang  meliputi, Katakanlah: "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu  sekalian  adalah  semata-mata  apa  yang  dibebankan  kepadamu,  dan  jika  kamu  taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk, dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".
Mengikuti makna ayat-ayat suci Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa kesadaran setiap orang akan hatinya merupakan sumber yang paling krusial dari segala kebaikan dan tempat kelahiran ketaatan terhadap hukum Allah azza wajallah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang harus selalu dikelola sesuai dengan standar etika dan transparan.

## Makna Kerja Ikhlas
Keikhlasan  dalam  bekerja  sangat  diperlukan  baik  untuk  menerima  pekerjaan  sebagai perbuatan baik dan bersedia untuk selalu menerima kehendak Allah azza wajallah . Bersikap jujur  di  tempat  kerja  tidak  menghilangkan  kebutuhan  akan  bantuan  keuangan.  Namun, ketulusan memerlukan bekerja atau melakukan sesuatu sambil menjadikan ibadah sebagai tujuan  utama  dari upaya seseorang.  Bekerja  benar-benar  pada  pengelolaan  keuangan  desa adalah cara bagi seorang pelayan (pengelola desa) untuk menerapkan ketaatannya kepada Allah azza wajallah . Selalu ikhlas adalah perintah yang diberikan Allah azza wajallah kepada hambanya.  Inilah  yang  diperintahkan  Allah azza  wajallah .  “Padahal  mereka  tidak  disuruh kecuali  supaya  menyembah  Allah  dengan  memurnikan  ketaatan  kepada-Nya  dalam (menjalankan)  agama  yang  lurus  dan  supaya  mereka  mendirikan  shalat,  dan  menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”. Lurus berarti jauh dari prilaku syirik yakni mempersekutukan Allah dan jauh dari kesesatan.
Hanya ada satu cara untuk menyembah Allah dengan benar - dengan mengikuti jalan ketaatan dan doa-Nya yang lurus. Inilah satu-satunya cara agar selalu ada di jalan yang lurus dan agar menjauhi tersesat dalam dosa. Makna kerja ikhlas dalam pengelolaan keuangan desa amanat  Allah  dalam  firman-Nya.  Hal  itu  harus  dilakukan  dengan  keikhlasan  dan  dengan harapan ridho-Nya.
Pemerintah berupaya untuk melaksanakan dengan baik prinsip-prinsip pemerintahan desa yang baik, mulai dari perangkat desa, BPD serta masyarakatnya sesuai dengan peraturan serta ketetapan Allah, melalui pendidikan Memahami Muraqabah sebagai jenis pengendalian diri yang paling kuat dan sempurna. Karena energi yang luar biasa ini berasal dari hati, saya
Munir et al. Village Financial Management, the Concept of Muraqabah in Islam
memiliki output yang tinggi untuk efeknya. Pentingnya tata pemerintahan desa yang kuat hampir pasti akan mengarah pada peningkatan upaya untuk memperkuat proses manajemen pemerintahan agar berfungsi lebih baik. (Agung et al., 2014).

## Muraqabah Kejujuran dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Kejujuran  merupakan kesadaran yang memiliki tingka  tertinggi   yang mampu dinilai oleh manusia dan dewa-dewanya; Kejujuran tingkat muraqabah ialah pengetahuan bahwa Allah sebenarnya  mengawasi  kita,  tetapi kita  tidak  dapat  melihat  ini sampai  kita merasa  bahwa Allah  mengenal  kita.  memahami,  mensosialisasikan,  dan  menerapkan  konsep  kejujuran dalam pengelolaan keuangan desa:

## Makna Wira’I (Bersikap hati-hati)
Wira'i adalah kegiatan dan kehati-hatian dalam melakukan sesuatu untuk mencegah murka Allah  Subhanahu  Wata'ala. Pengelolaan keuangan  di  desa membutuhkan  kerja  keras  yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan biarlah setiap orang memperhatikan apa yang dia kerjakan untuk hari esok (akhirat); Dan bertakwalah kepada Allah, insya Allah semua orang akan memahami apa yang kamu kerjakan,” kata Wira'i tentang keuangan desa di Bana.
Berdasarkan  firman  Allah  dan  temuan  ilmiah,  umat  manusia  mempersiapkan  diri untuk kehidupan setelah kematian melalui kesalehan dan pengendalian diri. Menjembatani relevansi al-Qur'an dalam pengelolaan keuangan desa, prinsip kejujuran merupakan inovasi dalam  pengembangan  karakter,  perilaku,  dan  kesadaran  spiritual  untuk  menghasilkan individu-individu  penggerak  desa  yang  jujur  dan  memenuhi  kebutuhan  keuangan  desa. Hidayah Tuhan dan Desa Terima kasih banyak, Subhanahu wa Ta'ala. Transparansi, menurut pembuat  kebijakan  dan  akademisi,  merupakan  pendorong  good  governance  karena  dapat menginspirasi peningkatan kinerja (Romero, 2016).

## Makna Raja (Bersikap optimis)
Raja' adalah  sifat insan yang sangat baik serta sikap percaya manusia terhadap kehidupan dengan menerima  semua ketetapan yang  telah diberikan  oleh  Allah  azza  wajallah. Dalam pengelolaan  keuangan  desa  sikap Raja’ terhadap  manusia  merupakan  hasil  dari diterapkannya  sifat-sifat  kebenaran  di  desa  Bana.  Menerapkan  sifat-sifat  kebenaran  pada setiap  perangkat  desa  bisa  diperoleh  dari  bimbingan  spiritual  agar  tetap  konsisten  untuk menyelaraskan terhadap pendirian yang jujur. Allah azza wajallah selalu mengawasi setiap perbuatan baik atau buruk manusia, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:
الْبَليِّعِّانِلِاَِّْليَعلِلَِّلَََْلتَِلْلَْلألولقناَِّلَْلأََلَلَلِاََلَلَِلأنْلقَلأََلَلَلِنيلَِلَِّلَلِِّانَِِِِّّاَلاِِِّلِنَِالْلكلَلَْليلَلذناََِّليِّعِّانِلَْكلَلَلِنَلهََََِّ
Artinya: “Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah.  Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut.  Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu.  [HR.  Bukhari dan Muslim].
Menjelaskan sabda Nabi Muhammad perihal perintah agar selalu percaya terhadap sesuatu yang  benar, karena  kejujuran  dalam  kehidupan adalah  hal  yang  harus  dilakukan manusia agar  selalu  taat  terhadap  perintah  Allah azza  wajallah .  Pengelola  desa yang  taat serta jujur diawali oleh kerendahan hati bahwa Allah azza wajallah melihat segala sikap baik serta buruk manusia.
Muraqabah Ihsan (Kebaikan) dalam Pengelolaan Desa

## Kesadaran Sosial (Moralitas)
Salah satu ciri manusia yang berkualitas yang menunjukkan kualitas sebagai hamba Allah azza  wajallah adalah  kesadaran  sosial,  yang  merupakan  komponen  nilai  kebenaran  dalam muraqabah. Manusia sebagai makhluk yang istimewa diberikan anugerah oleh Allah untuk membedakan  perbuatan  yang  baik  dan  perbuatan  yang  jahat.  Sebagaiamana  sabda  Nabi Muhammad SAW:

## الََلالتِّيََنفََلثَِّلَلَلِنالقلولَلَْلثَِّلَلْلكلذلََولََلثَََِّلإلذِّهَِّْلتَينََِكل َ
Artinya: “Tanda orang munafik itu ada tiga, jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia khianati.”[HR.  Bukhari dan Muslim].
Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW diatas, Ketaatan ialah salah satu bentuk kewajiban dalam  islam.  melibatkan  sifat  kepatuhan  pada  proses  keuangan  desa  untuk  mendirikan unsur-unsur  aparatur  desa,  badan  permusyawaratan  desa  dan  juga  masyarakat  untuk menaati  perintah  Allah azza  wajallah dengan  tidak  berbuat  sesuatu  yang  dilarang  dan menjalakan perintah yang telah ditetapkan. Sebagai manusia yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, yang artinya manusia adalah makhluk fungsional bertanggung jawab atas dirinya  sendiri,  seluruh  masyarakat  dan  alam  semesta  ini,  dan  juga  bertanggung  jawab kepada Sang Pencipta alam semesta.

## Pertanggungjelasan Sosial
Pertanggungjelasan  sosial  adalah  hasil  dari menunjukkan  kasih sayang kepada  orang  lain. Pemerintah  desa,  BPD,  dan  masyarakat  harus  mempertanggungjawabkan  kewajibannya. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana menerapkan nilai kebaikan dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Karena  kemampuan  aparat  desa  untuk  memberikan pelayanan  publik  berkualitas  tinggi  dapat  ditingkatkan  dengan  pengelolaan  ADD  yang efektif,  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  sebagai  sumber  pendapatan  daerah diperlukan., yang akan berdampak pada pemberdayaan masyarakat desa (Irma, 2015).
Kewajiban  Allah azza  wajallah harus  ditaati  dengan sebaik mungkin.  Sesuai  dengan firman Allah azza wajallah tentang kewajiban seseorang untuk berbuat baik:
ِِةَّنَجْلاىَلِاْيِدْهَيِّرِبْلاَّنِاِّرِبْلاىَلِاْيِدْهَيَقْدِّصلاَّنِاَفِقْدِّصلاِبْمُكْيَلَع ( ملسموىراخبلاهاور )

## Artinya:
“Hendaknya  kamu  selalu  jujur  karena  kejujuran  itu  akan  membawa  kepada  kebaikan  dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga.” [HR.  Bukhari dan Muslim]
Mencermati  arti  ayat-ayat  Al-Qur'an  dan  Hadits  tersebut  di  atas,  jelaslah  bahwa  manusia diperintahkan untuk menaati semua perintah Allah azza wajallah , memperhatikan kebutuhan orang  lain,  Membantu  mereka,  dan  tidak  mengusik  makhluk  Allah azza  wajallah lainnya, berbuat baik karena setiap perbuatan akan dinilai di akhirat.
Mempertahankan  gagasan  muraqabah  mengarah  pada  perkembangan  pemahaman bahwa Allah azza wajallah selalu melihat, mendengar, dan mengawasi semua usaha amalnya dengan setiap napas dan setiap mata (Khailurrahman, 2013). Dalam rangka mencapai Tata Kelola  Desa  yang  Baik, penulis  melihat  alternatif  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  sifat Muraqabah pada setiap penggerak desa masing-masing saat menangani dana desa di Desa Bana.

## Tabel 2.
Dinamika Penerapan Konsep Muraqabah Islam pada Pengelola Keuangan Desa
Penerapan Konsep Muraqabah
Muraqabah Ketaatan pada, pembinaan dan pengawasan  Kesadaran hati  Makna
Keikhlasan  Memperbanyak  rasa syukur kepada Allah  Rajin beribadah
 Merenungi  ciptaan Allah azza wajallah  Menyadari  akan  adanya pengawasan  oleh Ilahi dari hati, pikiran dan perilakunya.  Patuh terhadap prinsip pengelolaan keuangan desa  Mudah  bersukur  dan  tidak materialistik Muraqabah Kejujuran dalam asas transparansi dan tertib anggaran  Makna Wira’i  Makna Raja  Melatih diri untuk menjauhi larangan dan menjalankan perintah Allah azza wajallah.  Kontrol diri agar selalu berhati hati dalam bertindak  Anggara dikelola secara efisien, efektif dan ekonomis
 Disiplin dalam bekerja
 Kinerja menjadi semangat
 Jujur dengan mempublikasikan informasi keuangan desa kepada masyarakat Muraqabah Ihsan dalam asas partisipatif dan akuntabilitas  Kesadaran sosial  Tanggung jawab sosial  Melatih kepekaan sosial  Melatih ketegasan dalam kebaikan
 Bijak dalam mengambil keputusan  Melibatkan para pemangku kepentingan pada Musrebangdes
 Mengutamakan kepentingan masyarakat
 Bekerja secara profesional
 Kinerja dengan penuh tanggung jawab
Sumber: Data wawancara 2020 (Diolah)

## Kesimpulan dan Implikasi Hasil Penelitian
Perencanaan partisipatif dipraktikkan sebagai bagian dari program APBDesa di Desa Bana. Prinsip  transparansi  ditunjukkan  dengan  keterlibatan  pemangku kepentingan  seperti  BPD, Kepala  Dusun,  Tokoh  Agama,  dan  Tokoh  Masyarakat  dalam  perundingan  perencanaan pembangunan dengan masyarakat pada forum Musrembangdes (Musyawarah Pembangunan Desa). Namun, masih ada beberapa elemen yang belum tercakup dalam proses keputusan perencanaan pembangunan. Program APBDes dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan nilai- nilai  keterbukaan,  partisipasi,  dan  pengendalian  fiskal.  Meskipun  pengertian  akuntabilitas hanya berlaku untuk tugas-tugas administratif, hal itu belum secara fisik hadir di lapangan.

## Implikasi Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil-hasil  di  atas  dan  kesadaran  bahwa  terdapat  sejumlah  kendala,  maka diperlukan  perbaikan  lebih  lanjut  guna  memaksimalkan  dan  secara  khusus  mewujudkan tujuan  pemerintahan  desa  yang  baik,  antara  lain  sebagai  berikut:  membina  masyarakat Pengelolaan keuangan yang efektif merupakan komponen kunci dari Keberhasilan program Good Village Governance. Untuk mendukung semangat dan motivasi masyarakat untuk bahu membahu membangun desa, pemahaman prinsip partisipatif, transparan, tertib, dan disiplin anggaran serta akuntabilitas  harus dilakukan seefektif mungkin kepada aparat pemerintah desa,  BPD,  dan  kelembagaan  masyarakat  desa.  Melalui  pengertian  menanggapi  usulan masyarakat  dengan  cara yang menjamin  terwujudnya  atau  dengan  memberikan justifikasi yang  memadai  agar  masyarakat  dapat  menerimanya  dengan  baik,  pemerintah  desa  harus mengembalikan kepercayaan masyarakat. Bagi kepala desa untuk mendelegasikan seluruh kepercayaan  dan  tanggung  jawab  kepada  mesin  mereka  berdasarkan  meja  kerja  khusus mereka, sehingga mencegah mereka memiliki kendali penuh atas pengelolaan keuangan desa. Untuk  memenuhi  tugas  dan  kewajibannya,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  harus bertindak secara profesional dan demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainiyah,  Q.    dan  Kasriyah.    (2017).    Konsep  Kesatuan  Iman,  Iptek  dan  Amal  Menuju Terbentuknya Insan Kamil Dalam Perspektif Pendidikan  Islam. Jurnal Pendidikan Islam, 2(2): 77-114.
Ajzen,  I.    (1991).    The  Theory  of  Planned  Behavior. Organizational  Behavior  and  Human Decision Processes, 50: 179-211.
Amiruddin, Muhammadiah dan R.  Azikin. (2012).  Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  di  Desa  Pertasi  Kencana  Kecamatan  Kalaena Kabupaten Luwu Timur. Jurnal Pemerintahan, 11(1): 17-31.
Amran, A.  (2012).  Konsep adil dan ihsan menurut akidah, ibadah, dan akhlak. Hikmah , 6(2):101-114.
Andreanto, A. (2013).  Aplikasi Teori Perilaku Terencana: Niat Melakukan Physical Exercise (Latihan  Fisik)  pada  Remaja  di  Surabaya. Calyptra:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Universitas Surabaya , 2(2): 1-12.
Arifiyanto, D.  F. dan T.  Kurrohman. (2014).  Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 2(3): 473-485.
Astuti,  P.    T.  dan  Yulianto.    (2016).    Good  Governance  Pengelolaan  Keuangan  Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.  6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1(1): 1-14. Azlina,  N.,  dan I.  Amelia.   (2014).   Pengaruh Good  Governance dan  Pengendalian  Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan.  Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 12(2): 32-42.
Bolang,  J.    (2014).    Penerapan  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Jurnal ekonomi, 9(2): 36-45.
Hariyati, E.  (2015). Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Batu Balai Kecamatan  Muara  Bengkal  Kabupaten  Kutai  Timur. EJournal  Ilmu  Pemerintahan, 3(4):  1914-1927.
Indrianasari,  N.    T.  (2017).    Peran  Perangkat  Desa  dalam  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono). Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan dan Pajak, 1(2): 29-46.
Irma, A.  (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. E-Jurnal Katalogis, 3(1): 121-137.
Ismail, M., A.  K.  Widagdo, dan A. Widodo.  (2016).  Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 19(2): 323-340.
Khanifah., M.  C.  Anam, dan E.  B.  Astuti.  (2017).  Pengaruh Attitude Toward Behaviour, Subjective Norm, dan Perceived behavioural pada Intention Whistleblowing. Jurnal Akses , 12(24): 147-158.
Lestari, A.  K.  D., A.  T.  Atmadja, dan I.  M.  P.  Adiputra.  (2014).  Membedah Akuntabilitas Praktik  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Pakraman  Kubutambanan,  Kecamatan Kubutambanan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi  Publik  Non  Pemerintahan). E-Jurnal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan Ganesha, 2(1): 1-12.
Mamulaty,  I.,  I.    Triyuono.,  A.  D.    Mulawarman.  (2016).    Fenomenologi  Sumber  daya Manusia  Sebagai  Aset  Intelektual,  Dalam  Amal  Usaha  Muhammadiah. Program Study Akuntansi, Universitas Muhammadiah Maluku Utara , 17(1): 93-103.
Maries, N.  K., N.  T.  Herawati, dan N.  K.  Sinarwati.  (2017).  Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Yayasan Pendidikan Full Day Mardlatilah Singaraja. E-journal SI Ak, 7(1): 1-11.
Mushlihin,  (2013).”Mengetahui  Paradigma  dalam  Penelitian”  http://www.  muslihin.
Com/2013/11/penelitian/mengetahui-paradigma dalam-penelitian. php (08 Juni2016).  Othman, R.  and Azlan, Md, T.,
Nafidah, L.  N.  dan M.  Suryanityas. (2015).  Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam  Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3(1): 213-239.
Ramli,  M.    (2017).    Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa:  Studi  Kasus  Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe. Jurnal Ilmu Akuntansi, 10(1): 19-30. Republik  Indonesia.  (2014). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.    113  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa .  Jakarta. Republik Indonesia.  (2014). Undang-undang No.  6 Tahun 2014 Tentang Desa .  Jakarta. Republik  Indonesia.  (2018). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.    20  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa .  Jakarta.
Riyanto, T.  (2015).  Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor  Desa  Perangkat  Selatan  Kecamatan  Marangkayu  Kabupaten  Kutai Kartanegara. E-Journal Administrasi Negara , 3(1): 119-130. Romero, A.  F.  T. (2016).  Local Government Transparency. Interntional Journal of Public Sector Management, 29(4): 1-23.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-21.  Bandung: Alfabeta
Umami,  R.    dan  I.    Nurodin.  (2017).    Pengaruh  Transparansi  dan  Akuntabilitas  terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, 6(11): 74-80. Yasir, A. R.  (2014).  Implementasi Konsep Muahadah Mujahadah, Muraqabah, Muhasabah Dan Mu’aqabah Dalam Layanan Customer. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(2): 123- 134.
Yuliansyah  dan  Munandar.  (2017).    Kepatuhan  Aparatur  Desa  dalam  Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 di  Wilayah  Kecamatan  Sambas  Kabupaten  Sambas. Jurnal  Akuntansi,  Ekonomi  dan Manajemen Bisnis, 5(2): 181-192.
Yulita, R.  (2016).  Efektivitas Pelaksanaan Penggunaaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal JOM FISIP , 3(2): 1- 13.
Zeyn, E.  (2011). Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas  Keuangan  Dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Pemoderasi .   Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan , 1(1): 21-37.
Accepted author version posted online: 02 Jul 2022
© 2022 The Author(s).  This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4. 0 license