http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/6818
eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565 DOI: http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v2i2.6818 Vol. 2 | No. 2 | 2020 | Hal. 188 – 195 Submit: 4 Jun 2020 | Accepted: 6 Jul 2020 | Publis: 9 Jul 2020

## UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA
Willy Tri Hardianto 1 , Felika Agesti Yolanda 2 , Ignatius Adiwidjaja 3 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Korespondensi email: willytrihardianto@yahoo.co.id
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang email: felika_agesti_yolanda@gmail.com
3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang email: igantius.adiwidjaja@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  development  of  tourism  sector  must  be  supported  by  a  professional  government servicing  that  has  an  impact  on  the  increasing  of  local  revenue,  expanding  employment, attracting investors, and a promotional event to introduce the cultural history of the region to the people outside Batu City. The qualitative design was carried out in this present study through  a  purposive  sampling.  Then,  the  data  were  called  together  using  interviews  and observations.  The  results  revealed  that  providing  opportunities  for  investors  to  contribute developing tourism sector was promptly done by government. Moreover, it was guided by the established service standards towards the needs of visitors. Another supporting factors were about the citizen participation, the affordable costs, and the complete tourism infrastructure that have been in accordance with the policy of government in Batu City.
Keyword: public services; the government of batu city; tourism.

## ABSTRAK
Upaya  pengembangan  sektor  pariwisata  didukung  oleh  adanya  pelayanan  pemerintah dalam  pengelolaan  yang  seriusdan  professional  yang  berdampak  terhadap  peningkatan pendapatan  asli  daerah,  memperluas  lapangan  kerja,  menarik  para  investor  serta  sebagai ajang  promosi  memperkenalkan  sejarah  budaya  daerah  kepada  masyarakat  di  luar  Kota Batu.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Sampel  penelitian  mengunakan purposive  sampling,  Teknik  pengumpulan  data  mengunakan  wawancara,  serta  observasi. Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  pelayanan  pemerintah  Kota  Batu  dalam mengembangkan  pariwisata  yaitu  memberikan  kemudahan  pelayanan  kepada  investor untuk  bisa  berinvestasi  dan  seluruh  pihak  yang  berkontribusi  dalam  mengembangkan pariwisata.  Pelaksanaan  pelayanan  berpedoman  pada  standar  pelayanan  yang  ditetapkan dan  bertanggung  jawab  atas  kebutuhan  wisatawan.  Faktor  pendukung  pemerintah  Kota Batu dalam mengembangkan sektor pariwisata yaitu partisipasi warga dalam mendukung pariwisata,  biaya  yang  diselenggarakan  pemerintah  sesuai  kebijakan  dalam  perencanaan dan prasarana pariwisata yang lengkap.
Kata Kunci: pelayanan publik; pemerintah kota batu; pariwisata.

## PENDAHULUAN
Kepariwisataan memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian nasional, hal  tersebut  terbukti  oleh  peningkatan  pendapatan  nasional,  pendapatan  daerah  serta
devisa  negara.    Pariwisata  juga  ditetapkan  sebagai  salah  satu  penganti  komoditi  andalan yang  tidak  dapat  diperbaharui  seperti  minyak,  hasil  hutan,  dan  pertambangan.Perbaikan pariwisata  memang  diperlukan  adanya  kesinambungan  antara  berbagai  elemen  sperti pemerintah daerah, swasta dan pihak pihak terkait (Mudrikah et al., 2014; Hardianto et al., 2019).  Dalam  rangka  mengoptimalkan  peranan  pariwisata  maka  sangat  perlu  untuk menata  mekanisme  dalam  pengembangan  pelayanan  pariwisata  yang  dapat  dijadikan pedoman  secara  konsepsional  dalam  menentukan  arah,  tujuan,  sasaran,  dan  strategi kebijaksanaan  untuk  pembinaan  pelayanan  kepariwisataan  di  Indonesia  (Masruroh  & Nurhayati,  2016,  Mustafa,  2014).  Agar  tujuan  dapat  terlaksana  maka  sektor  pariwisata perlu  dikembangkan  dengan  lebih  serius  dan  profesional  selain  untuk  meningkatkan pendapatan  asli  daerah,  memperluas  lapangan  kerja,  menarik  para  investor  untuk menanamkan  modalnya,  juga  sebagai  ajang  promosi  memperkenalkan  sejarah  budaya daerah  kepada  masyarakat  diluar  Kota  Batu.  Oleh  karena  itu,  dalam  pengembangan kepariwisataan perlu mendapat  pelayanan  dan dengan  perhatian  yang  serius dari  semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaannya, disamping juga bagaimana pengelolaan  perijinan  yang  menjadikan  perhatian  utama  dalam  pengembangan  sektor pariwisata (Deritasari et al., 2014; Hardianto et al., 2019).
Permasalahan  yang  masih  di  hadapi  oleh  pemerintah  daerah  Kota  Batu  dalam pengelolaan  pariwisata  terletak  pada  pembiayaan  penyelenggaraan  pembangunan parawisata  yang  masih  rendah  serta  penyelenggaraan  pembangunan  harus  sesuai ketentuan  dan  disesuaikan  dengan  kapasitas,  situasi  maupun  kondisi  yang  berada  pada lingkup  daerah  Kota  Batu.  Dalam  pengembangan  pariwisata  di  Kota  Batu  bisa  dikatakan belum  optimal.  Dari  sektor  pariwiasta  yang  relatif  kecil  menandakan  bahwa  pengelolaan pariwisata  di  Kota  Batu  perlu  mendapat  perhatian  yang  serius  dari  pemerintah  daerah, mengingat  potensi  sumberdaya  alam  di  Kota  Batu  dengan  mengembangkan  potensi pariwisata yang ada, dijadikan sebagai pilihan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah demi menumbuhkan ekonomi masyarakat dalam rangka membangun daerah kearah yang lebih baik (Intyaswono et al., 2016; Ristiawan, 2019; Fitriana et al., 2020).
Masalah  lain  yang  menjadi  kendala  dalam  rangka  mengembangkan  potensi pariwisata  di  Kota  Batu  adalah  minim  nya  sarana  prasarana  penunjang  di  lokasi  wisata, akses ke lokasi wisata yang kurang diperhatikan berdampak kurangnya jumlah kunjungan wisatawan  baik  wisatawan  lokal  maupun  wisatawan  mancanegara  (asing).  Salah  satu potensi besar yang dapat menjadi modal pembangunan Kota Batu adalah kekayaan potensi pariwisata  berbasis  alam,  meskipun  juga  terdapat  wisata  buatan  yang  menunjang perkembangan  pariwisata  itu  sendiri  (Hardianto  et  al.,  2019).  Sektor  pariwisata merupakan salah satu sektor andalan  Kota Batu, sehingga dalam rencana pengembangan menempatkan  pariwisata  sebagai  komponen  pembangunan  yang  utama.  Selaras  dengan asas  otonomi  daerah  yang  berlaku,  maka  pengembangan  pariwisata  menjadi  bagian  dari proses  pembangunan  daerah  otonom.  Banyaknya  daya  tarik  wisata  yang  ada,  maka pengembangan  pariwisata  didaerah  Kota  Batu  diharapkan  dapat  memberi  dampak  bagi daerah  lain  dalam  meningkatkan  potensi  wisatanya  dan  mampu  mengembangkan  wisata yang ada di daerah masing-masing (Nur, 2016; Kumala et al., 2017).

## TINJAUAN PUSTAKA
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010, tentang kepariwisataan dan sesuai dengan Peraturan  Daerah  Kota  Batu  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  penyelenggaraan  pariwisata. Pembangunan  kepariwisataan  dilakukan  berdasarkan  asas  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  pasal  2  (manfaat,  kekeluargaan,  adil  dan  merata,  seimbangan,  mandirian, kelestarian,  partisifatif,  berkelanjutan,  demokrasi,  kesetaraan,  dan  kesatuan)  yang
diwujudkan,  melalui  rencana  pelaksanaan  dan  pembangunan  kepariwisataan  dengan memperbaharui  keanekarangaman,  keunikan  dan  kekhasan  alam  dan  budaya  serta kebutuhan  manusia  untuk  berwisata  (Sunaryo,  2013).  Memajukan  kesejahteraan  umum yang berarti, bahwa jika pariwisata di kelola dengan baik, maka akan memberikan peranan secara  langsung  kepada  masyarakat  disekitar  daerah  wisata,  terutama  dari  sektor perekonomian (Simamora & Sinaga, 2016; Swastika et al., 2017).
Sebagai  langkah  positif  ke  arah  pelayanan  pemerintah  dalam  pengembangan pariwisata  maka  Dinas  Pariwisata  Daerah  harus  secara  aktif  untuk  mengembangkan potensi  kepariwisataan  yang  memperluas  lapangan  kerja  dan  kesempatan  berusaha, menarik  para  investor  serta  memperkenalkan  budaya  daerah  (Nurhadi  et  al.,  2014). Pemerintah  pusat  yang  berhak  memiliki  tugas  dan  kewenangan  untuk  pengembangan pariwisata  diberbagai  daerah,  sehingga  daerah  otonom  dapat  mengambil  inisiatif pembangunan. Memutuskan apa dimana dan bagaimana pariwisata akan dikembangkan di daerah  yang  bersangkutan  dengan  memperhatikan  kebijakan  ditingkat  yang  lebih  tinggi (Meray  et  al.,  2016).  Sementara  fungsi  pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  lebih  kepada pengarahan,  pembinaan  perencanaan,  dan  fasilitas  atau  kerjasama  luar  negeri  dan sebagainya. Daerah perlu mengambil inisiatif apakah pariwisata memang dikehendaki dan diinginkan.  Pengembangan  pariwisata  secara  nasional  tetap  membutuhkan  koordinasi dalam  rambu-rambu  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Ismayanti,  2010).  Upaya pelayanan  pemerintah  dalam  mengembangkan  pariwisata  pada  hakekatnya  merupakan upaya  untuk  memanfaatkan  obyek.  Selaras  dengan  asas  otonomi  daerah  yang  berlaku, maka pengembangan periwisata menjadi bagian dari proses pembangunan daerah otonom. Banyaknya daya tarik wisata yang ada, maka pengembangan pariwisata didaerah Kota Batu diharapkan  dapat  memberi  dampak  bagi  daerah  lain  dalam  meningkatkan  potensi wisatanya dan mampu mengembangkan wisata yang ada di daerah masing-masing.
Kota  Batu  sebagai  merupakan  salah  satu  kota  daerah  tujuan  wisata  di  JawaTimur dan  telah  ditetapkan  sebagai  daerah  tujuan  wisata.  Potensi  pariwisata  yang  ada memerlukan keahlian yang cukup dan biaya untuk dapat menjadi suatu daerah wisata yang menarik.  Permasalahan  yang  masih  di  hadapi  oleh  pemerintah  daerah  Kota  Batu  dalam pengelolaan  pariwisata  terletak  pada  pembiayaan  penyelenggaraan  pembangunan parawisata  yang  masih  rendah  serta  penyelenggaraan  pembangunan  harus  sesuai ketentuan  dan  disesuaikan  dengan  kapasitas,  situasi  maupun  kondisi  yang  berada  pada lingkup  daerah  Kota  Batu.  Dari    sektor  pariwisata  yang  relatif  kecil  menandakan  bahwa pengelolaan  pariwisata  di  Kota  Batu  perlu  mendapat  perhatian  yang  serius  dari pemerintah  daerah,  mengingat  potensi  sumberdaya  alam  di  Kota  Batu  dengan mengembangkan  potensi  pariwisata  yang  ada,  dijadikan  sebagai  pilihan  untuk meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  demi  menumbuhkan  ekonomi  masyarakat  dalam rangka  membangun  daerah  kearah  yang  lebih  baik  (Ristiawan,  2019).  Masalah  lain  yang menjadi  kendala  dalam  rangka  mengembangkan  potensi  pariwisata  di  Kota  Batu  adalah minim  nya  sarana  prasarana  penunjang  di  lokasi  wisata,  akses  ke  lokasi  wisata  yang kurang diperhatikan berdampak kurangnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara (asing).
Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan Kota Batu, sehingga dalam rencana pengembangan menempatkan pariwisata sebagai  komponen  pembangunan yang utama.  Kota  Batu  merupakan  kota  wisata  di  Provinsi  JawaTimur  yang  memiliki  potensi wisata  yang  sangat  besar.  Pariwisata  di  Kota  Batu  didukung  oleh  letak  dan  kondisi geografisnya  di  daerah  dataran  tinggi  dengan  iklim  yang  sejuk  dan  dingin.  Kota  Batu memiliki  beberapa  tempat  wisata  yang  memberikan  kotribusi  terhadap  peningkatan pendapatan  daerah  berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan  dari  ke  dua  lokasi  wisata
yang  terkenal  di  Kota  Batu  maka  dapat  diketahui  bahwa  sektor  wisata  sangat  berperan penting  dalam  peningkatan  dan  kemajuan  Kota  Batu.  Untuk  meningkatkan  sektor pariwisata  maka  perlu  ada  dukungan  dari  seluruh  pihak  baik  dari  pihak  pemerintah maupun  masyarakat  sehingga  mampu  mengembangkan  sektor  pariwisata  di  Kota  Batu yang lebih baik.

## METODE
Peneliti  mengunakan  penelitian  kualitatif  dengan  mengunakan purposive  sampling dengan key informan yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu yang bisa memberikan arahan untuk memberikan penjelasan dengan baik.  Metode analisa data yang di  gunakan  yaitu  deskriptif,  dimana  mendeskripsikan  hasil  data  data  yang  diperoleh dengan cara tabulasi data dan menyampaikan hasil wawancara serta hasil observasi. Model analisis data menurut Miles et al., (2014) alur kegiatan tersebut ialah pengumpulan data, kemudian data condensation dan kemudian penyajian data, dan verifikasi serta deskripsi dengan disertai teknik triangulasi data dan  triangulasi analisis data sebagai suatu proses siklus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelayanan  pemerintah  Kota  Batu  dalam  mengembangkan  pariwisata  sudah  sesuai dengan Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dimana  terwujudnya Kota Batu sebagai  Kota  Kepariwisataan  Internasional.  Dalam  mewujudkan  hal  tersebut  pemerintah Kota Batu bekerja sama  dengan  Investor, pihak usaha penginapan  dan pihak usaha UKM atau UMKM untuk mengembangkan pariwisata di Kota Batu. Perencanaan pengembangan parawisata Kota Batu disesuaikan dengan anggaran dan kekayaan alam Kota Batu, langkah yang  dilakukan  dengan  promosikan  peluang  pariwisata  kepada  investor,  secara  sistem perencanaan pelayanan maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Batu menyerahkan secara penuh  kepada  tempat  wisatawan  swasta  dalam  mengembangkan  rencana  dalam meningkatkan pariwisata Kota Batu. Langkah perencanaan pengembangan pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu seperti: mempromosikan peluang pariwisata kepada investor dengan menjalankan hubungan dengan baik kepada firma lokal dan  perkembangan  industri  yang  berkelanjutan,  menciptakan  stimulan  pariwisata  dan pertumbuhannya  dengan  memfasilitasi,  mendirikan  jaringan  lintas  promosi  pariwisata internasional kemudian melakukan peningkatan pelayanan pariwisata di Kota Batu seperti kerjasama  dengan  berbagai  perusahaan  swasta  seperti  investor  tempat  wisata, kepemilikan  penginapan,  transportasi  umum  dan  pedagang  kecil  disekitar  lokasi  wisata. Adapun yang dilakukan masing-masing tempat wisata dalam melakukan pelayanan harus berpedoman  pada  standar  pelayanan,  kemudian  diterapkan  dan  bertanggung  jawab  atas kebutuhan wisatawan serta memperhatikan kebersihan lokasi wisata.
Pelayanan  lain  yang  dilakukan  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kota  Batu  yaitu adanya  pengontrolan dari petugas  pemerintah dengan mengawasi tempat  wisata melalui survey  dinas  dan  pemeriksaan  kelayakan  lokasi  wisata  maupun  penginapan  yang  ada  di Kota  Batu.  Sedangkan  pengontrolan  yang  dilakukan  dari  masing-masing  tempat  wisata yang ada di Kota Batu dengan melakukan evaluasi  program kerja yang sudah berlalu dan membahas program kedepan yang ditingkatkan sehingga mampu memberikan pelayanan yang  terbaik  bagi  wisatawan.  Pencapaian  yang  diharapkan  adalah  bisa  memberikan kontribusi  pariwisata  bagi  Kota  Batu  mampu  memberikan  peningkatan  bagi  Pendapatan Asli  Daerah  dan  mampu  memberikan  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  dan menciptakan  peluang  usaha  sehingga  mampu  meningkatkan  perputaran  ekonomi  yang pesat.
Perkembangan usaha wisata itu sangat dipengaruhi oleh kesiapan daerah dan juga pola kerja sama yang akan dilaksanakan, sinergi antara berbagai stakeholder dengan satu visi  yaitu  memajukan  Kota  Batu  itu  sendiri,  hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  Kota  Batu  yaitu meningkatkan  pariwisata  berwawasan  lingkungan  dimana  untuk  meningkatkan  kualitas dan  kuantitas  produk  pariwisata  yang  berwawasan  lingkungan,  perlu  meningkatkan kompetensi pelaku wisata, mengembangkan desa wisata.  Pemerintah Kota Batu kemudian membangun  hubungan  kerjasama  dengan  stakeholder  pariwisata  dan  untuk  melakukan promosi  pariwisata  secara  kontinyu  baik  di  tingkat  regional,  nasional,  maupun internasional. Proses mencapai tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam mengembangkan  pariwisata,  maka  diperlukan  strategi  seperti  produk  pariwisata  yang berkualitas, produk pariwisata yang bertambah, SDM Pariwisata yang terlatih, masyarakat desa wisata yang sadar akan potensi desanya dan memanfaatkannya, terjalinnya kerjasama antar stakeholder pariwisata dan pemanfaatan berbagai media promosi secara efektif dan efisien.
Pariwisata  mampu  menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi,  menyediakan  lapangan kerja, mestimulasi berbagai sektor produksi, serta memberikan kontribusi secara langsung untuk kemajuan  dalam usaha-usaha pembuatan dan perbaikan jalan raya, pengangkutan, serta  mendorong  pelaksaan  program  kebersihan,  proyek  sasaran  budaya,  pelestarian lingkungan  hidup  dapat  memberikan  untung  dan  kesenangan,  masyarakat  setempat maupun wisatawan dari luar. Kerjasama sinergis antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kota Batu, agar dapat terwujud  manajemen  kepariwisataan  yang  baik  pada  semua  bidang  pendukung.  Dapat memberikan dampak yang signitifikan terhadap daya tarik  wisata, pada gilirannya untuk meningkatkan  pendapatan  asli  daerah,  masyarakat  dan  kontribusi  terhadap  peningkatan keuangan  Negara.  Pelayanan  publik  dalam  menunjang  iklim  investasi  atau  penanaman modal  memang  masih  menjadi  isu  yang  harus  terus  diperbaiki,  sependapat  dengan pernyataan  Dwiyanto  (2018)  Kontribusi  sektor  swasta  harus  terus  didorong  dan difasilitasi untuk  pengembangan pariwisata. Proses untuk meningkatkan pariwiasta Kota Batu perlu dilakukan kegiatan promosi dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa di  Kota  Batu  memiliki  obyek  pariwisata  yang  baik  untuk  di  kunjungi  dan  mempunyai kelebihan  dibandingkan  dengan  obyek  pariwisata  di  daerah  lainnya  terutama artificial tourism .  Upaya  pelayanan  pemerintah  dalam  mengembangkan  pariwisata  pada  hakekat nya merupakan upaya untuk meningkatkan wisatawan yang mengunjungi Kota Batu.
Faktor pendukung pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan sektor pariwisata yaitu  faktor  lingkungan,  dimana  dengan  cuaca  yang  sejuk  sehingga  mampu  memberikan kenyamanan  bagi  wisatawan  dan  faktor  ketersediaan  investor  yang  mau  mendirikan tempat wisata di Kota Batu serta ketersediaannya sarana dan prasarana yang mendukung seperti kecukupan penginapan, rumah makan yang memadai dan bersih, transportasi dan adanya  toko  souvenir  yang  menjual  oleh-oleh  khas  Kota  Batu.  Faktor  pendukung  berupa lingkungan,  dan  adanya  investor  yang  mau  mendirikan  tempat  wisata  di  Kota  Batu. Pengembangan  parawisata  menimbulkan  dampak  yang  sangat  besar  tidak  hanya  pada lingkungan alam tetapi juga pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan  meningkatkan  daya  tarik  Kota  Batu.  Pemerintah  Kota  Batu  bekerjasama  dengan berbagai  pihak  seperti  investor  pariwisata,  kelompok  seni  budaya,  kelompok  industri kerajinan, pengusaha hotel dan restoran, kelompok masyarakat, pengusaha jasa angkutan, hiburan,  generasi  muda  dan  pasar  wisata.  Pengembangan  periwisata  di  Kota  Batu  sesuai kebutuhan dan kapasitas pariwisata yang dikembangkan. Kebijakan pariwisata merupakan kebijakan  yang  berhubungan  dengan  pertumbuhan  ekonomi,  peningkatan  kesempatan
kerja  sama  dengan  politik  luar  negeri  bagi  daerah  tujuan  wisata  yang  mengandalkan wisatawan manca negara.
Pengembangan pariwisata yang menunjang pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan  memperhatikan  beberapa  hal  seperti  perlu  ditetapkan  berbagai  peraturan  yang berpihak pada peningkatan mutu pelayanan pariwisata dan kelestarian lingkungan wisata, bukan  saja  berpihak  pada  kepentingan  pihak-pihak  tertentu  (Urbanus  &  Febianti,  2017). Kerjasama  pihak  Kota  Batu  dengan  Investor  penting  berkelanjutan,  pengelolaan  secara profesional  dengan  mutu  pelayanan  yang  memadai.  Selain  itu  kerja  sama  di  antara penyelenggara  juga  perlu  dibangun.  Kerjasama  di  antara  agen  biro  perjalanan, penyelenggara tempat usaha, pengusaha jasa, akomodasi dan komponen-komponen terkait lainnya  merupakan  hal  sangat  penting  bagi  keamanan  kelancaran  dan  kesuksesan pariwisata  di  Kota  Batu  (Hardianto  et  al.,  2019).  Adapun  faktor  penghambat  pemerintah Kota  Batu  dalam  mengembangkan  sektor  pariwisata  yaitu  tingginya  harga  tiket  yang dikeluhkan wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata swasta sehingga pengunjung dari kalangan  kecil  tidak  mampu  mengunjungi  tempat  wisata  tersebut,  diantaranya  adalah terlalu  tingginya  harga  tiket  yang  dikeluarkan  wisatawan  untuk  mengunjungi  tempat wisata swasta sehingga pengunjung dari kalangan kecil tidak mampu mengunjungi tempat wisata  tersebut  dan  kekurangan  SDM  dalam  melestarikan  budaya.  Strategi  dalam menghadapi  permasalahan  pengembangan  pariwisata  Kota  Batu  yaitu  mengkaji  event pameran  yang  prospektif  untuk  diikuti  sehingga  sasaran  dapat  terpenuhi,  pelaksanaan kegiatan dan anggaran disesuaikan jadwal yang telah direncanakan.

## KESIMPULAN
Proses  pengendalian  pelayanan  pariwisata  dilakukan  pengontrolan  dengan mengawasi tempat wisata melalui survey dinas dan pemeriksaan kelayakan lokasi wisata serta penginapan yang ada di Kota Batu. Sedangkan Kontribusi pariwisata bagi Kota Batu mampu memberikan  peningkatan bagi Pendapatan Asli Daerah dan mampu  memberikan lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  dan  menciptakan  peluang  usaha  sehingga  mampu meningkatkan  perputaran  ekonomi  yang  pesat.  Pelayanan  pemerintah  Kota  Batu  dalam mengembangkan pariwisata yaitu memberikan kemudahan pelayanan kepada investor dan seluruh  pihak  yang  berkontribusi  dalam  mengembangkan  pariwisata.  Kerjasama  antara Pemerintah  Kota  Batu  dengan  pihak  swasta  dan  masyarakat  dikembangkan  berdasarkan manajemen  kepariwisataan  yang  baik  pada  seluruh  bidang  pendukung,  sehingga  dapat memberi  dampak  yang  signifikan  terhadap  daya  tarik  wisatawan  dengan  hasil meningkatkan  pendapatan  asli  daerah,  pendapatan  masyarakat  dan  berkontribusi terhadap peningkatan devisa negara.
Pemerintah  Kota  Batu  dalam  mengembangkan  sektor  pariwisata  harus  didukung oleh  partisipasi  warga  seperti  menyediakan  penginapan,  restoran  dan  kreatifitas  daerah; adanya  kerjasama  pemerintah  seperti  investor  pariwisata,  kelompok  seni  budaya, kelompok  industri  kerajinan,  pengusaha  hotel  dan  restoran,  pengusaha,  kelompok masyarakat,  jasa  angkutan  dan  hiburan,  generasi  muda  dan  pasar  wisata;  adanya  biaya yang  diselengarakan  pemerintah  sesuai  kebijakan  dalam  perencanaan  tujuan  jangka panjang  dan  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  pariwisata  yang  lengkap,  mulai  dari wisata anak-anak, remaja, dewasa dan kalangan orang tua. Faktor pendukung lain seperti lingkungan, dimana dengan cuaca yang sejuk sehingga mampu memberikan  kenyamanan bagi wisatawan dan  faktor ketersediaan investor yang mau mendirikan tempat wisata di Kota  Batu.  Adapun  faktor  penghambat  pemerintah  Kota  Batu  dalam  mengembangkan sektor pariwisata yaitu antara lain biaya masuk wisata swasta mahal dan kekurangan SDM
dalam  melestarikan  budaya  Kota  Batu  inilah  pekerjaan  rumah  yang  harus  mendapatkan solusi untuk kedepan nya.

## DAFTAR RUJUKAN
Deritasari,  M.  T.,  Hananto,  U.  D.,  &  Indarja.  (2014).  Upaya  Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah  Melalui  Sektor  Pariwisata  Di  Kabupaten  Banjarnegara. Diponegoro  Law Review , 3 (2), 1–10. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/5496 Dwiyanto,  A. (2018). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli  Inklusif Dan  Kolaborasi . Gadjah Mada University Press.
Fitriana,  F.,  Hilman,  Y.  A.,  &  Triono,  B.  (2020).  Peran  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan Dalam  Upaya  Pelestarian  Kesenian  Budaya  Lokal. Jurnal  Inovasi  Ilmu  Sosial  Dan Politik (JISoP) , 2 (1), 1–10. https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.4899 Hardianto,  W. T., Sumartono, Muluk, M. R. K., &  Wijaya, F. (2019). PentaHelix synergy on tourism  development  in  Batu,  East  Java. International  Journal  of  Innovation,
Creativity and Change , 10 (6), 137–149. https://www.ijicc.net/images/vol10iss6/10618_Hardianto_2019_E_R.pdf Intyaswono, S., Yulianto, E., & Mawardi, M. (2016). Peran Strategi City Branding Kota Batu Dalam  Trend  Peningkatan  Kunjungan  Wisatawan  Mancanegara  (Studi  Pada  Dinas Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kota  Batu). Jurnal  Administrasi  Bisnis , 30 (1),  65–73. http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1188
Ismayanti. (2010). Pengantar Pariwisata . Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo). Kumala,  M.,  Soelistyo,  A.,  &  Nuraini,  I.  (2017).  Analisis  Potensi  Sektor  Pariwisata  Sebagai Sektor  Unggulan  di  Wilayah  Jawa  Timur. Ilmu  Ekonomi , 1 (4),  474–481. http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/6285
Masruroh,  R.,  &  Nurhayati,  N.  (2016).  Strategi  Pengembangan  Pariwisata  dalam  Rangka Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Kuningan. Prosiding  Seminar Nasional IPTEK  Terapan (SENIT) 2016 Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis IPTEK ,
1 (1),
124–133. https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/prosiding/article/view/369
Meray,  J.  G.,  Tilaar,  S.,  &  Takumansang,  E.  D.  (2016).  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap Pengembangan  Pariwisata  Pantai  Mahembang  Kecamatan  Kakas. Spesial: Perencanaan Wilayah Dan Kota , 3 (3), 47–55. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/13429
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldaña,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A  Methods Sourcebook (3rd Editio). Amazon.
Mudrikah,  A.,  Sartika,  D.,  Yuniarti,  R.,  &  Satia,  A.  B.  (2014).  Kontribusi  Sektor  Pariwisata Terhadap  GDP  Indonesia  Tahun  2004  -  2009. Economics  Development  Analysis Journal , 3 (2), 362–371. https://doi.org/10.15294/edaj.v3i2.3844 Mustafa, D. (2014). Birokrasi Pemerintahan . Alfabeta. Nur,  D.  M.  (2016).  Otonomi  Daerah  Dalam  Pengembangan  Sektor  Pawiwisata. Jurnal Geografi Gea , 8 (1), 1–8. https://doi.org/10.17509/gea.v8i1.1688 Nurhadi, F. D. C., Mardiyono, & Rengu, S. P. (2014). Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  (Studi  Pada  Dinas Pemuda,  Olahraga,  Kebudayaan  Dan  Pariwisata  Kabupaten  Mojokerto). Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 2 (2), 325–331.
http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/374 Ristiawan,  R.  (2019).  Perencanaan  Pengelolaan  Wisata  Pedesaan  di  Desa  Bumiaji,  Kota Batu,  Kabupaten  Malang,  Jawa  Timur. Bakti  Budaya , 2 (2),  113–127. https://doi.org/10.22146/bb.50953
Simamora,  R.  K.,  &  Sinaga,  R.  S.  (2016).  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Pengembangan Pariwisata  Alam  dan  Budaya  di  Kabupaten  Tapanuli  Utara. JPPUMA  Jurnal  Ilmu Pemerintahan  Dan  Sosial  Politik  Universitas  Medan  Area , 4 (1),  79–96. https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i1.895
Sunaryo, B. (2013). Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia . Gava Media.
Swastika,  I.  P.  D.,  Budhi,  M.  K.  S.,  &  Dewi,  M.  H.  U.  (2017).  Analisis  Pengembangan Agrowisata  Untuk  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Kecamatan  Petang,  Kabupaten Badung. E-Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Udayana , 12 (6),  4103–4136. https://doi.org/10.24843/EEB.2017.v06.i12.p03
Urbanus,  I.  N.,  &  Febianti.  (2017).  Analisis  Dampak  Perkembangan  Pariwisata  Terhadap Perilaku  Konsumtif  Masyarakat  Wilayah  Bali  Selatan. Jurnal  Kepariwisataan  Dan Hospitalitas ,
1 (2),
118–133.
https://ojs.unud.ac.id/index.php/jkh/article/view/35148