## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 1-16 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Budaya Politik Warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung:

## Belajar dari Pencalonan Ma’ruf Amin dalam Pemilihan Umum 2019
Political Culture of Nahdlatul Ulama Citizens of Bandar Lampung: Learning from Ma'ruf Amin's Candidacy in the 2019 General Election
Ahmad Robi Ulzikri 1 , Robi Cahyadi Kurniawan 2 , Himawan Indrajat 3
1 Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Lampung, Lampung, Indonesia
2,3 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Lampung, Lampung Indonesia
Email: Ahmad.robiulzikri@gmail.com, robicahyadi9@gmail.com,
Diterima: 19 November 2020 Direvisi: 13 Juni 2021 Disetujui: 28 Juni 2021 DOI: 10.35967/njip.v20i1.108
Abstrak: Penelitian  ini  dilatarbelakangi  adanya  keterlibatan  pimpinan  tertinggi (rais  aam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ma’ruf Amin yang ditunjuk sebagai calon wakil presiden mendampingi petahana  Joko  Widodo  dalam  pemilihan  umum  tahun  2019.  Permasalahan  penelitian  muncul  ketika publik  meragukan  soliditas  antara  elemen  struktural  NU  dan  elemen  kultural  NU  (kiai  kampung  dan pondok  pesantren)  termasuk  di  Bandar  Lampung.  Maka,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  budaya  politik  warga  NU  kota  Bandar  Lampung  dari  kalangan  pengurus  struktural  dan kalangan  pondok  pesantren  dalam  momentum  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tahun  2019. Penelitian  ini  dianalisis  menggunakan  teori  budaya  politik  Gabriel  Almond  dan  Sidney  Verba.  Metode penelitian  kombinasi  dengan  model concurrent  embedded digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  sebuah metode  penelitian  dengan  menggabungkan  antara  pendekatan  kualitatif  dan  kuantitatif  di  mana  data kualitatif  lebih  dominan.    Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  pertama,  tipe  budaya  politik  warga struktural  NU  adalah  budaya  politik  partisipan,  karena  memiliki  kognisi,  afeksi,  dan  evaluasi  terhadap seluruh  aspek  yang  meliputi  sistem  sebagai  objek  umum,  objek-objek  input  dan  output,  serta  pribadi sebagai  objek  dalam  sistem  dalam  konteks  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tahun  2019.  Hasil kedua,  warga  kultural NU dari kalangan kiai dan santri pondok pesantren  memiliki  transisi tipe budaya subjek ke partisipan, hal itu karena, kelompok ini memiliki penilaian yang baik pada objek-objek input, akan tetapi masih memiliki kekurangan dalam partisipasi individu. Sejumlah faktor yang mempengaruhi budaya politik keduanya meliputi tingkat pendidikan, ketokohan, serta nilai-nilai yang menjadi pedoman keduanya dalam bertindak. Hasil penelitian dengan pendekatan budaya politik dapat disimpulkan bahwa elemen  NU  struktural  dan  NU  kultural  di  Bandar  Lampung  memiliki  soliditas  dalam  memenangkan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam Pemilu 2019.
Kata Kunci: Preferensi, Orientasi, Budaya Politik, Nahdlatul Ulama
Abstract: This  research  is  motivated  by  the  involvement  of  the  highest  leadership  (rais  aam)  of  the Nahdlatul  Ulama  (PBNU)  Executive  Board  Ma'ruf  Amin  who  was  appointed  as  a  vice  presidential candidate  to  accompany  the  incumbent  Joko  Widodo  in  the  2019  general  election.  Research  problems arise  when  the  public  doubts  the  solidity  between  structural  elements.  NU  and  NU  cultural  elements (village  kiai  and  Islamic  boarding  schools),  including  in  Bandar  Lampung.  So,  the  purpose  of  this research  is  to  find  out  how  the  political  culture  of  the  NU  residents  of  Bandar  Lampung  city  from  the structural  and  Islamic  boarding  schools  in  the  momentum  of  the  Presidential  and  Vice  Presidential Election  in  2019.  This  research  is  analyzed  using  the  political  culture  theory  of  Gabriel  Almond  and Sidney Verba. The combined research method with the model is concurrent embedded used in this study, which is a research method that combines qualitative and quantitative approaches where qualitative data is  more  dominant.    The  results  of  this  study  indicate  that:  first,  the  type  of  structural  citizen  political culture  of  NU  is  participant  political  culture,  because  it  has  cognition,  affection,  and  evaluation  of  all aspects including the system as a general object, objects of input and output, and the person as an object in the system. in the context of the Presidential and Vice-Presidential Election in 2019. The second result, NU  cultural  residents  from  the  kiai  and  Islamic  boarding  school  students  have  a  cultural  type  of transition from subject to participant, this is because this group has a good assessment of input objects,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 1-16 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
but  still  has  a  deficiency  in  individual  participation.  A  number  of  factors  that  influence  the  political culture  of  both  include  the  level  of  education,  character,  and  values  that  guide  both  of  them  in  their actions.  The  results  of  research  with  a  political  culture  approach  can  be  concluded  that  elements  of structural NU and cultural NU in Bandar Lampung have solidity in winning the pair Joko Widodo and Ma'ruf Amin in the 2019 Election.
Keywords : Preference, Orientation, Political Culture, Nahdlatul Ulama

## Pendahuluan
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  adanya  keterlibatan  pimpinan  tertinggi (Rais  Aam) Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama  (PBNU)  Ma’ruf  Amin  yang  ditunjuk  sebagai  calon  wakil presiden  mendampingi  petahana  Joko  Widodo  dalam  pemilihan  umum  tahun  2019.  Dinamika politik pencalonan Ma’ruf Amin mulai mencuat ketika pada tanggal 20 September 2018, melalui surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1131/PL.02.2-KPT/06/IX/2018 tentang penetapan  calon  presiden  dan  calon  wakil  presiden  pemilihan  umum  tahun  2019.  KPU  telah menetapkan keduanya sebagai pasangan presiden dan wakil presiden dalam pemilu  tahun 2019. Penunjukan Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden bukan tanpa perhitungan. Kubu petahana mengharapkan  akan  mampu  mendongkrak  suara  dari  kelompok  Islam  dan  menepis  isu  tentang agama  yang  kerap  diarahkan  kepada  petahana.  Isu-isu  tersebut  seperti  pembubaran  kelompok ormas  Islam  yang  dianggap  radikal,  isu  toleransi  agama,  serta  merupakan  bentuk  antitesis  dari kubu  penantang  yang  dicalonkan  oleh  Ijtimak  Ulama  yang  tidak  sepemahaman  dengan  Ulama NU. Perhitungan ini seperti belajar pada Pilpres 2014 di mana isu skandal media Obor Rakyat, yang  merupakan  salah  satu  isu  politik  dan  kampanye  kotor  yang  ditujukan  kepada  Presiden Jokowi, secara luas dipuji sebagai politisi reformis baru karena catatannya yang relatif bersih dan kurangnya  hubungan  langsung  dengan  kemapanan  politik  Indonesia.  Secara  khusus,  laporan Obor Rakyat  membuat  tiga tuduhan serius terhadap Jokowi:  bahwa dia adalah seorang Muslim yang buruk, bahwa dia adalah presiden boneka, dan bahwa dia berada di kantong pemodal China yang  dikenal  sebagai  cukong (Tyson  &  Purnomo,  2017) .  Maka  pada  Pilpres  2019,  calon petahana  Joko  Widodo  mengatakan  bahwa  alasan  pemilihan  Ma’ruf  Amin  sebagai  calon  wakil presiden  mendampingi  dirinya  dilatarbelakangi  beberapa  alasan.    Ma’ruf  Amin  dinilai  sebagai sosok utuh tokoh agama yang bekerja sama, pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD),  Dewan  Perwakilan  Rakyat  RI  (DPR  RI),  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR RI), dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Rais  Aam PBNU itu juga pernah menjabat  sebagai  Ketua  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  sementara  berkaitan  dengan kebinekaan  Ma'ruf  Amin  juga  menjabat  sebagai  dewan  pengarah  Badan  Pengawal  Ideologi Pancasila  (BPIP) (Damar,  2018) .  Dalam  konteks  ini  bisa  dikatakan  bahwa  koalisi  dalam pencalonan kandidat dalam Pemilu memang dibentuk untuk memaksimalkan kekuasaan, dengan atau tanpa dinamika yang kerap muncul dalam prosesnya (Khodijah & Subekti, 2020) . Hasilnya  adalah  pemilihan  Ma’ruf  Amin  sebagai  calon  wakil  presiden  mendorong sentimen  positif    atas  opini  publik  di  media  sosial.  Menggunakan  pendekatan data  mining menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier menemukan bahwa 40,52% komentar berbicara tentang  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  Joko  Widodo  dan  Maruf  Amin  (Jokowi- Maruf), sedangkan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan pasangannya Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi)  mendominasi  komentar  sebesar  59,48%.  Sebaliknya,  untuk  hasil  polaritas sentimen,  pasangan  Jokowi-Maruf  mendominasi  dengan  56,76%  sentimen  positif  dan  43,24% negatif.  sentimen,  sedangkan  Prabowo-Sandi  mendapat  sentimen  positif  24,21%  dan  sentimen negatif 75,79% (Haryanto et al., 2019) .
Permasalahan  penelitian  muncul  ketika  seharusnya  suara  politik  warga  NU  diharuskan satu  untuk  memenangkan  Ma’ruf  Amin,  tetapi  realitas  di  lapangan  publik  meragukan  soliditas antara  elemen  struktural  NU  dan  elemen  kultural  NU  (kiai  kampung  dan  pondok  pesantren) termasuk  di  Bandar  Lampung.  Dukungan  terhadap  Ma’ruf  Amin  diragukan  bulat  sepenuhnya

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 1-16 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
dikarenakan terdapat dua elemen dalam warga Nahdliyin, yaitu warga Nahdliyin yang ada dalam kepengurusan  NU  (struktural)  dan  warga  Nahdliyin  yang  berada  di  luar  kepengurusan  NU (kultural) yang berbeda dalam penafsiran Khittah NU 1926 terkait pencalonan Ma’ruf Amin. Hal tersebut  yang  kemudian  menjelang  Pemilu  2019  di  Jawa  Timur  muncul  Komite  Khittah  NU 1926  yang terdiri dari tokoh Kultural  dan pondok pesantren NU  yang dikenal  dengan dzuriyah (anak  cucu  pendiri)  NU  yaitu  Solahudin  Wahid  dari Pondok  Pesantren Tebu  Ireng,  Wahib Wahab  dari  Pondok  Pesantren Tambak beras, dan beberapa tokoh lainnya.
Sejarah  telah  mencatat  bahwa  keterlibatan  tokoh  penting  NU  dalam  kontestasi  Pemilu Presiden  tidak  hanya  dilakukan  oleh  Ma’ruf  Amin  saja.  Pemilihan  umum  tahun  2004  untuk pertama  kalinya  rakyat  Indonesia  memilih  Presiden  secara  langsung.  Pemilu  tersebut  juga melibatkan tokoh  penting dalam bursa calon  presiden dengan latar belakan NU seperti  Hasyim Muzadi  yang  merupakan  ketua  umum  PBNU  tahun  1999-2004)  yang  menjadi  calon  wakil presiden  mendampingi  Megawati  Soekarno  Putri.  Hasilnya  adalah  pasangan  tersebut  gagal dalam  perebutan  kursi  presiden  dan  wakil  presiden.  Salah  satu  faktornya  adalah  karena keberagaman di dalam masyarakat NU itu sendiri (Kayane, 2020) . Selanjutnya, Salahudin Wahid (Gus Solah) menjadi  tokoh NU lain  yang masuk  dalam bursa   calon    wakil   Presiden.   Gus Solah   merupakan   adik kandung Abdurrahman Wahid (Presiden ke-4 RI) yang juga merupakan tokoh NU mendampingi  Wiranto dalam pencalonan presiden dan wakil presiden 2004. Kendati memiliki  basis  masa  yang  potensial,  pencalonan  tokoh  NU  tidak  selalu  berakhir  dengan kemenangan.  Pemilu 2004 justru dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (Anugrah, 2021) . Keterlibatan dua tokoh penting NU dalam pemilu 2004 merupakan salah  satu  fakta  bahwa  soliditas  NU  di  kalangan  elite  tidak  sepenuhnya  bulat  dalam  konteks pandangan politik, sehingga meragukan publik dalam Pemilu 2019.
Dinamika politik jelang Pemilu 2019 di Bandar Lampung juga dapat dirasakan. Sebelum pasangan calon   Presiden dan wakil presiden ditetapkan, dinamika politik warga NU di Bandar Lampung  sudah  terlihat  ketika  santri  dari  berbagai  pondok  di  Lampung  dan  Ulama  sudah mendeklarasikan  dukungan  kepada  Joko  Widodo  untuk  kembali  menjadi  presiden.  Ketua koordinator  aksi,  Malika  Saadah  mengatakan  bahwa  aksi  tersebut  murni  dari  santri  dan  tidak berafiliasi  dengan  NU.  Kahabibul  Mutaqin  yang  merupakan  Sekretaris  PCNU  Kota  Bandar Lampung  juga  turut  hadir  dalam  deklarasi  yang  mengatasnamakan  Santri  Lampung  Untuk Jokowi  pada  Jumat  (3/8/2018),  kendati  Gerakan  tidak  mengatas  namakan  NU,  namun  gerakan tersebut telah mengindikasikan arah politik masyarakat NU kultural yang mulai bisa ditebak.
Bandar  Lampung  secara  historis  bisa  dikatakan  sebagai  representasi  keberadaan Nahdlatul Ulama (NU) di provinsi Lampung. Sejarah mencatat sejak pendirian organisasi NU di Lampung  pada  tahun  1964,  kota  Bandar  Lampung  merupakan  satu  dari  beberapa  kota  tertua yang sudah ada di Lampung. Di awal keberadaannya saat itu, terdapat tujuh cabang yang sudah berdiri  di  Lampung  yang meliputi  Teluk Betung,  Kota Bumi, Menggala, Krui,  Sukarame, Kota Agung,  dan  Talang  Padang.  Kondisi  masyarakat  yang  heterogen  di  Bandar  Lampung  tersebut menambah  kekayaan  tersendiri  bagi  kehidupan  sosial  politik  masyarakatnya.  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  Provinsi  Lampung  berdasarkan  hasil  sensus  penduduk  2020  mencatat  jumlah penduduk Bandar  Lampung sebanyak 1.166.066 jiwa (BPS  Lampung, 2021) . Bandar  Lampung dapat  menjadi  tolak  ukur  atas  kemajuan  partisipasi  politik  masyarakat  di  Lampung,  mengingat segala  aktivitas  demokrasi  seperti  kegiatan  dan  aksi    hingga  peristiwa  politik  penting  kerap digelar  di  Ibu  kota  provinsi  Lampung  tersebut.  Secara  struktural,  NU  di  Bandar  Lampung memiliki  akses  koordinasi  yang  cepat  dari  pengurus  wilayah  NU  yaitu  Pengurus  Wilayah Nahdlatul  Ulama  (PWNU),  mengingat  kegiatan  administratif  kantor  PWNU  berada  di  Kota Bandar Lampung.
Lembaga-lembaga  pendidikan  seperti  pondok  pesantren  sangat  identik  dengan  NU. Mengingat keberadaan kiai di tengah pesantren memiliki pengaruh dan otoritas besar. Sementara NU  organisasi  sosial  masyarakat  keagamaan  yang  memiliki  sejarah  besar  dengan  kehidupan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 1-16 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
pondok  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan,  tentu  pesantren  memiliki  ikatan  kuat  dengan organisasi NU (Goncing, 2015) . Kementerian Agama Kota Bandar Lampung mencatat terdapat 63 (enam puluh tiga) Pondok Pesantren (Ponpes) di Kota Bandar Lampung (Kementrian Agama, 2019) .  Sementara  untuk  Pondok  Pesantren  ternama  dengan  relasi  erat  dengan  organisasi  NU seperti  Pondok  pesantren  Madarijul  Ulum  (Kecamatan  Kemiling)  dan  Al-Hikmah  (Kecamatan Way Halim).
Kendati NU secara kelembagaan saat ini bukan merupakan partai politik dan terlepas dari urusan politik praktis, akan tetapi NU memberikan ruang bagi individu warganya untuk terlibat dalam politik. Politik nasional dan keterlibatan tokoh penting NU dalam kontestasi politik tanah air  salah  satunya  adalah  keikutsertaan  Ma’ruf  Amin  dalam  politik  nasional.  Keterlibatan  tokoh NU  tersebut  memberikan  eskalasi  politik  yang  juga  dirasakan  ke  beberapa  daerah  terutama daerah  dengan  basis  kultural  NU  salah  satunya  di  Lampung (Ulzikri,  2019) .Telaah  awal  yang perlu diketahui dalam memahami budaya politik adalah konsep tentang politik. Konsep dimakani sebagai  persepsi  satu  objek  dengan  objek  lainnya,  yang  dapat  diukur  melalui  variabel  dalam pelbagai  tingkat  akurasi (Dwiastuti,  2017) .  Dalam  ilmu-ilmu  sosial  definisi-definisi  yang  jelas tentang  konsepsi  sebagai  petunjuk  arah  penelitian  adalah  hal  yang  sangat  diperlukan (Simanjuntak et al., 2014) .
Politik  dimaknai  sebagai  aktivitas  masyarakat  dalam  suatu  bangsa  dengan  tujuan membuat,  mempertahankan,  serta  memperbaiki  peraturan  sebagai  alat  dalam  mengatur kehidupan  masyarakatnya.  dengan  tidak  terlepas  atas  peristiwa  konflik  dan    kerja  sama (Heywood,  2019) .  Tujuan  di  atas  dapat  diperoleh  melalui  sebuah  instrumen  kekuasaan  yang berfungsi  dalam menetapkan alokasi sumber daya-sumber  daya  yang  dimiliki.  Kekuasaan  yang dimaksud merupakan sebuah kemampuan individu dan kelompok dalam mempengaruhi perilaku individu bahkan kelompok tentu saja sesuai dengan si pembuat perintah atau pemilik kekuasaan tersebut (Budiardjo, 2017) Sementara itu, budaya politik berkaitan dengan seluruh pengetahuan, emosional,  bahkan  penilaian  etika  moril  langsung  yang  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat (Suryo,  2015) .  Budaya  politik  juga  berkaitan  dengan  orientasi  politik  dan  sikap  warga  negara dalam sistem politik, serta sebuah sikap dari warga negara terhadap sistem tersebut, dengan kata lain budaya politik yang berlaku di sejumlah negara memiliki konsekuensi yang signifikan untuk dukungan publik (Harring et al., 2019) . Budaya politik juga berkaitan dengan proses demokrasi, di  mana  corak  politik  akan  menentukan  bagaimana  masyarakat  di  dalamnya  berperan  dalam kehidupan  politik  termasuk  di  dalam  proses  pemilihan  umum (Voinea,  2020) .  Budaya  politik juga memiliki peran penting dalam penentuan kebijakan pemerintah (Kagan et al., 2018) . Budaya  politik  kemudian  dibagi  dalam  tiga  orientasi  yang  meliputi  orientasi  kognitif, orientasi  afektif,  dan  orientasi  evaluatif.  Pertama,  orientasi  kognitif  merupakan  sebuah pengetahuan serta kepercayaan pada politik, peranan, serta segala kewajiban berkaitan input dan outputnya.  Kognisi  tidak  hanya  sebagai  sesuatu  yang  tertanam  di  dalam  kepala  melainkan sebagai  yang  diwujudkan,  tertanam  dalam  lingkungan,  diberlakukan,  dibudayakan,  dan didistribusikan secara sosial (Ellis, 2019) . Kedua, orientasi afektif, adalah kecenderungan emosi atau  perasaan  terhadap  sistem  politik,  peranannya,  para  aktor,  serta  penampilannya (Pulcu  & Browning,  2019) .  Ketiga,  orientasi  evaluatif,  merupakan  pertimbangan  terhadap  sistem  politik yang  menyangkut  keputusan  dan  pendapat  tentang  objek-objek  politik.  Berdasarkan  tipenya, budaya  politik  dibedakan  ke  dalam  tiga  bentuk  tipe  kebudayaan,  yaitu  budaya  politik  parokial, kaula  atau  subjek,  dan  partisipan.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  diklasifikasikan  seperti disajikan pada Tabel 1 .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 1-16 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Tabel 1. Tipe-Tipe Budaya Politik
Sistem Sebagai Obyek Umum Obyek- obyek Input Obyek-Obyek Output Pribadi Sebagai Partisipan Aktif Parokial 0 0 0 0 Subyek 1 0 1 0 Partisipan 1 1 1 1
Sumber: Buku Almond dan Verba. Data diolah (2021)
Pertama,  pada  budaya  politik  parokial,  masyarakat  masih  memiliki  ciri  tradisional  yaitu peranan politik seperti partisipasi politik yang rendah, yang dipengaruhi oleh faktor kognitif dari masyarakat  meliputi  tingkat  pendidikan  yang  rendah.  Budaya  politik  ini  ditandai  dengan  tidak berkembangnya  harapan  akan  perubahan  dalam  sistem  politik  tersebut.  Kedua,  budaya  politik kaula  ditandai  dengan . kesadaran  masyarakat  dalam  memberikan  input  politik  nihil  dan  pasif bahkan cenderung lemah. Sebenarnya telah memiliki kesadaran adanya otoritas dari pemerintah. Masyarakat  juga  sudah  aktif  memiliki  orientasi  suka  dan  tidak  suka  terhadap  pemerintah. Namun,  masyarakat  masih  berkeyakinan bahwa  andilnya dalam aktivitas politik tidak memiliki pengaruh untuk  perubahan  dalam sistem politik. Ketiga, budaya politik partisipan biasanya  ada pada  kondisi  masyarakat  di  mana  setiap  individunya  telah  mampu  melibatkan  dirinya  dalam aktivitas kehidupan politik, misalnya ikut memilih saat pemilu. Budaya politik ini memiliki ciri orientasi  kognitif,  afektif,  dan  evaluatif  yang  terbilang  baik  dan  masyarakat  telah  mampu berperan  secara  aktif,  sebagai  akibat  munculnya  sikap  saling  percaya  di  antaranya  warga negaranya,  sehingga  kehidupan  demokrasi  berkembang  dengan  baik (Almond  &  Verba, 1989). Tidak hanya tiga tipe budaya politik di atas, akan tetapi seiring dengan proses perubahan dalam  masyarakat  akan  menghasilkan  beberapa  tipe  budaya  peralihan  antar  ketiganya  atau disebut  dengan  budaya  politik  campuran.  Ketiga  budaya  politik  tersebut  yaitu:  Budaya  Politik Subyek  Parokial  (transisi  dari  budaya  politik  parokial  menuju  budaya  politik  subyek;  Budaya Politik Partisipan Subyek merupakan transisi dari budaya politik subyek (pemerintahan terpusat) menuju  budaya  politik  partisipan  (demokratis);  sementara  Budaya  Politik  Parokial-Partisipan yaitu budaya politik yang memiliki dominasi tipe kebudayaan parokial.
Berdasarkan latar belakang di atas maka menarik untuk dikaji bagaimana budaya politik warga  NU  kota  Bandar  Lampung  dari  kalangan  pengurus  struktural  dan  kalangan  pondok pesantren  dalam  momentum  pencalonan  Ma’ruf  Amin  sebagai  calon  wakil  presiden  dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  model  pendekatan  penelitian  campuran    ( mixed  method), dengan  menggunakan  tipe concurrent  embedded, yaitutipe  penelitian  yang  menggabungkan pendekatan  deskriptif-kualitatif  sebagai  data  primer  dan  data  kuantitatif  sebagai  data  sekunder atau  pelengkap (Sugiyono,  2020) .  Pendekatan  campuran  memungkinkan  peneliti  menggunakan dua  pendekatan  sekaligus  (kualitatif  dan  kuantitatif) (Ivankova  &  Plano  Clark,  2018) .  Melalui pendekatan  campuran  juga  memungkinkan  hasil  penelitian  yang  komplit,  di  mana  salah  satu pendekatan bisa saling menyempurnakan pendekatan lain (Fox & Alldred, 2018) . Pertama, data kualitatif  sebagai  data  primer  dipilih  karena  dalam  meneliti  kiai  dan  elite  NU  diperlukan wawancara mendalam melalui pendekatan kualitatif, sementara untuk santri dengan jumlah yang cukup  besar  diperlukan  pendekatan  kuantitatif.  Objek  penelitian  dipilih  dengan  pertimbangan ideal  data  yaitu  keterwakilan  antara  pengurus  NU  struktural  terdiri  dari  satu  orang  Mustasyar (Penasihat),  satu  orang  pengurus  Syuriyah  (Pimpinan  tertinggi),  dan  satu  orang  pengurus Tanfidziyah  (Pelaksana  Harian).  Sementara  warga  NU  kultural  yang  meliputi  kiai  dan  santri pondok  pesantren  terdiri  dari  dua  pengasuh  pondok  pesantren  NU  di  Bandar  Lampung  yaitu Pondok Pesantren Madarijul Ulum (Teluk Betung Barat) dan Pondok Pesantren Alhikmah (Way

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 1-16 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Halim).  Kriteria  informan  NU  struktural  tersebut  dipilih  karena  pertimbangan  memiliki  peran penting terkait aktivitas NU di Bandar Lampung sehingga dipilih dengan cara sengaja ( purposive sampling )  sesuai  dengan  kebutuhan  data  kualitatif  sebagai  data  primer  penelitian (Farrugia, 2019) .
Kedua,  sampel  data  kuantitatif  sebagai  data  sekunder  (pelengkap)  dalam  penelitian  ini meliputi  seluruh  santri  Pondok  Pesantren  Madarijul  Ulum  (Teluk  Betung  Barat)  dan  Pondok Pesantren  Alhikmah  (Way  Halim)  sebagai  populasi.  Pemilihan  Pondok  pesantren  tersebut dikarenakan  keduanya  memiliki  ikatan  kultural  yang  kuat  dengan  Nahdlatul  Ulama.  Relevansi pemilihan  NU  dan  Pondok  pesantren  sebagai  sumber  data  tidak  terlepas  dari  kultur  patronasi keduanya yang selalu menjadi diskursus dalam mempelajari corak politik NU (Menchik, 2019) . Dari 512 total santri Madarijul Ulum, berdasarkan kriteria usia pemilih, tempat asal, dan tingkat pendidikan,  maka  sampel  sebanyak  75  santri  yang  memenuhi  kriteria.  Sementara  pada  Pondok Pesantren  Al-Hikmah,  dari  total  1200  santri,  secara purposive  sampling hanya  69  orang  yang memenuhi kriteria. Penelitian ini dilakukan selama periode November 2018 hingga April 2019 di mana periode tersebut adalah masa menjelang pemilihan umum Presiden 2019. Lokus penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung.
Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  budaya  politik  dan  respons  masyarakat  NU dalam  pencalonan  Ma’ruf  Amin  sebagai  calon  Wakil  Presiden  dalam  Pemilihan  Umum  tahun 2019. Klasifikasi kebudayaan politik dapat dibagi berdasarkan atas orientasi yang mengonstruksi sebuah  kebudayaan  politik  yaitu  orientasi  kognitif,  afektif,  dan  evaluatif.  Ketiga  orientasi tersebut  dinilai  berdasarkan  empat  indikator  analisis  yaitu:  pertama,  pengetahuan  seseorang tentang negara dan sistem politiknya (sistem sebagai obyek umum). Kedua, struktur dan peranan, elite  politik,  dan  kebijakan  (obyek-obyek  input).  Ketiga,  arus  pengukuhan  kebijaksanaan (Obyek-obyek output). Keempat, tentang pribadi sebagai anggota sistem politik tersebut (pribadi sebagai obyek) (Almond & Verba, 1989).
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  wawancara  (interviu) dan  angket  (kuesioner).  Analisis  data  dilakukan  dengan  2  teknik  berdasarkan  pendekatan kualitatif  dan  kuantitatif.  Pada  pendekatan  kualitatif  data  dianalisis  melalui  teknik  reduksi, penyajian  data,  serta  teknik  penarikan  kesimpulan  (verifikasi).  Sementara  dalam  pendekatan kuantitatif analisis data dilakukan  melalui penggunaan statistik deskriptif. Dalam penelitian ini, data  kuantitatif  tidak  digunakan  untuk  menguji  hipotesis,  kemudian  penelitian  ini  juga  tidak berangkat dari teori yang sudah pasti digunakan, melainkan diperoleh saat peneliti ini dilakukan, oleh  karena  itu  data  kuantitatif  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  memperkuat  temuan- temuan  yang  diperoleh  melalui  data  kualitatif  yang  ada  di  lapangan.  Melalui  penelitian kombinasi,  sehingga  dapat  menjembatani  kekurangan  yang  ada  pada  salah  satu  pendekatan (Parjaman & Akhmad, 2019) .
Teknik  statistik  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  teknik  persentase.  Dalam persentase,  setiap  kemungkinan  jawaban  dapat  diperoleh  dengan  cara  membagi  frekuensi  yang diperoleh yaitu dengan jumlah sampel penelitian, lalu dikalikan dengan 100%. Setelah dihitung, maka  hasil  perhitungan  tersebut  diinterpretasikan  sesuai  dengan  kategori,  lalu  data  disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Teknik ini sangat tepat dilakukan untuk menampilkan persentase data  kuantitatif  dengan  lebih  komunikatif  dalam  setiap  kategori  budaya  politik  masyarakat  NU kultural pondok pesantren di Bandar Lampung sebagaimana disajikan pada Tabel 2 .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 1-16 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Tabel 2. Kriteria Persentase
Persentase Kategori 0-1% Tidak Ada 2-25% Sebagian Kecil 26-49% Kurang Dari Setengahnya 50% Setengahnya 51-75% Lebih dari setengahnya 76-99% Sebagian Besar 100% Seluruhnya Sumber: Buku Sugiyono. Data diolah (2021)

## Hasil dan Pembahasan
Sistem  sebagai  obyek  umum  dalam  penelitian  ini  adalah  menganalisis  bagaimana orientasi  kognisi  warga  NU  kota  Bandar  Lampung  tentang  Pilpres  2019,  orientasi  afeksi antusiasme  warga  NU  Bandar  Lampung  dalam  Pilpres  2019  sebagai  pesta  demokrasi,  dan orientasi  evaluasi  terkait  asas  pemilu  dan  demokrasi  dalam  Pilpres  2019.  Obyek-obyek  input dalam  penelitian  ini  adalah  menganalisis  orientasi  kognisi  warga  NU  kota  Bandar  Lampung tentang pencalonan Tokoh NU dalam Pilpres 2019, orientasi afeksi kebanggaan terhadap tokoh NU  dalam  Pilpres  2019,  dan  orientasi  evaluasi  terhadap  pencalonan  tokoh  NU  dalam  Pilpres 2019. Obyek-obyek output dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana orientasi kognisi, afeksi,  dan  evaluasi  tentang  tujuan  dan  gagasan  program  Ma’ruf  Amin  sebagai  Capres  2019. Pribadi  sebagai  obyek  dalam  penelitian  ini  adalah  menganalisis  orientasi  kognisi  bahwa  NU sebagai  organisasi  masyarakat  keagamaan,  orientasi  afeksi  kesadaran  untuk  memenangkan Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.
a. Aspek Kognitif
Diagram 1. Orientasi Kognitif Santri Warga NU Bandar Lampung Sumber: Penelitian Penulis. Data diolah (2021)
Diagram  1 menampilkan  hasil  penelitian  diperoleh  data  bahwa  pengetahuan  tentang Pilpres 2019 di kalangan santri cukup tinggi mencapai 99%, Pengetahuan tentang Cawapres NU di atas 95%, Pengetahuan tentang NU sebagai ormas juga sangat tinggi mencapai 99%, orientasi terendah pada pemahaman tujuan dan gagasan program Cawapres NU  yang berada diangka 37- 57%. Hal  tersebut  mengidentifikasikan bahwa pengetahuan santri di  daerah perkotaan terhadap politik  terbilang  sangat  baik  dan  nilai  terendah  hanya  pada  pengetahuan  tujuan  dan  gagasan pencaloan elite NU tersebut.
Angka  kuantitatif  pada Diagram  1 selaras  dengan  budaya  politik  Warga  struktural  NU Bandar  Lampung  yang  berada  di  kepengurusan  meliputi  Mustasyar,  Suriah,  dan  Tanfidziyah baik  Pengurus  Cabang  (PCNU)  ataupun  Majelis  Wilayah  Cabang  (MWCNU)  yang  memiliki pemahaman  tentang  Pilpres  2019.  Warga  NU  struktural  memahami  Pilpres  2019  sebagai
Pilpres 2019 Cawapres NU
Tujuan Cawapres NU NU Ormas Keagamaan 99% 96% 57% 99% 99% 99% 37% 99% Al-Hikmah Madarijul Ulum

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 1-16 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
instrumen demokrasi (wasilah) lima tahunan  yang dilaksanakan untuk menghasilkan kekuasaan sah  yang  berpihak  kepada  rakyat.  NU  dan  Pilpres  tidak  memiliki  relasi  kelembagaan  yang mengikat  keduanya,  akan  tetapi  NU  berorientasi  pada  politik  kebangsaan  yang  bertujuan  pada kemaslahatan  dan  tidak  melarang  individu  warga  NU  berpolitik.  Warga  NU  struktural  juga mengetahui  bahwa  NU  bukanlah  organisasi  politik,  tetapi  bukan  berarti  warga  NU  tidak berpolitik. NU bergerak dalam tataran politik etis dan normatif akan tetapi tidak secara praktis. Politik etis dipandang sebuah keharusan karena berkaitan dengan pendidikan dan dakwah. Politik normatif juga dipandang harus karena kesadaran hukum baik negara maupun dalam masyarakat. Politik praktis bukan menjadi gerakan politik NU karena politik praktis mengandalkan kekuatan masa untuk perebutan kekuasaan ( power struggling ).
Muktamar  ke-18  di  Krapyak  Yogyakarta  tahun  1989  memberi  panduan  tertulis  tentang pedoman  berpolitik  warga  NU.  Poin  pertama  panduan  tersebut  menuliskan  tentang  berpolitik bagi  NU  adalah  mengenai  ihwal  keterlibatan  warga  negara  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  sesuai  dengan  asas  Pancasila  dan  UUD  1945.  Politik  bagi  warga  NU  sendiri  adalah politik  yang  berwawasan  kebangsaan  yaitu  politik  yang  menjunjung  persatuan  dan  kesatuan untuk  mewujudkan  cita-cita  berbangsa  yaitu  adil  dan  makmur  lahir  dan  batin  sebagai  amal ibadah  untuk  dunia  dan  akhirat.  Warga  NU  Bandar  Lampung  memiliki  pemahaman  tentang tujuan  pencalonan  Ma’ruf  Amin  sebagai  calon  wakil  presiden  pada  Pemilu  2019.  Warga  NU Bandar  Lampung  melihat  bahwa  pencalonan  Ma’ruf  Amin  dilatar  belakangi  karena  kondisi bangsa dan negara di mana urgensi ketokohan Ma’ruf Amin sebagai simbol representasi agamis saat ini diperlukan untuk tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Berdasarkan hal tersebut warga  NU  struktural  Bandar  Lampung  juga  sangat  kontradiksi  terhadap  kelompok-kelompok yang  dianggap  mencoba  mengganggu  keutuhan  Negara,  Pancasila,  UUD  1945,  dan  Bhinneka Tunggal  Ika.  Sehingga  wacana  isu  menyelamatkan  Pancasila  menguat  pada  Pilpres  2019 ( Yudiningrum,  F.  R,  2020). Faktor  identitas  dalam  preferensi  politik  ini  tidak  berlebihan  jika disebut sebagai bentuk proteksi atas kekhawatiran kemungkinan ancaman berupa paham-paham yang  mengarah  pada  disintegrasi  yang  juga  berbeda (Albintani,  2019) .  Hal  tersebut  sangat relevan mengingat prinsip dasar yang dipegang oleh masyarakat NU adalah sikap moderat yang sangat menentang gerakan fundamentalisme beragama termasuk di Bandar Lampung (Mukhlis et al., 2021) .
Faktor  yang  juga  mempengaruhi  pemahaman  warga  NU  tentang  Pilpres  adalah  karena pendidikan. Jajaran pengurus Mustasyar, Suriah, dan Tanfidziyah PCNU kota Bandar Lampung adalah  rata-rata  berpendidikan  Strata  1  dan  2  (S1/S2)  sehingga  memiliki  wawasan  yang  luas terhadap dinamika sosial dan politik khususnya Pilpres 2019 yang melihatnya secara bijaksana. Kondisi  berbeda  pada  pengurus  tingkat  kecamatan  (MWCNU)  di  mana  pendidikan  yang beragam  mulai  dari  SLTP,  SLTA,  hingga  Strata  1.  Pengurus  tingkat  kecamatan  lebih  bersifat mengikuti  apa  yang dilakukan oleh pengurus cabang (PCNU) seperti dalam  konteks berpolitik. Artinya bahwa tingkat pendidikan memiliki implikasi kuat terhadap partisipasi dan pemahaman politik  masyarakat (Olii,  2018) .  Pendidikan  juga  merupakan  salah  satu  variabel  penting  dalam pembentukan  pengetahuan  politik  masyarakat  baik  laki-laki  maupun  perempuan (Dolan  & Hansen, 2020) .
Warga  NU  dari  kalangan  kiai  dan  santri  pondok  pesantren  memiliki  sedikit  perbedaan dibandingkan  dengan  warga  NU  Struktural.  Secara  gerakan  warga  NU  di  kalangan  pondok pesantren  lebih  mengikuti  pada  patronasi  ketokohan  tertentu.  Jika  kalangan  Pondok  Pesantren biasanya  mengikuti  apa  yang  menjadi  kebijaksanaan  kiainya.  Jika  dimasyarakat  mereka  akan mengikuti  salah  satu  tokoh  yang  berpengaruh  seperti  kiai  kampung,  inilah  yang  kemudian  kiai disebut  sebagai  elite  lokal.  Otorisasi  kiai  juga  terlihat  dalam  kehidupan  pondok  pesantren  di Bandar Lampung. Sosok kiai yang memiliki karismatik karena keilmuan agama yang mumpuni menjadi  faktor  otorisasi  tersebut  melekat  kepada  kiai.  Pondok  pesantren  Al  Hikmah  dan Madarijul  Ulum  sebagai  representasi  warga  NU  kultural  yang  memiliki  otoritas  lokal  kiai  dan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 1-16 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
santri. Meskipun saat ini terjadi pergeseran bahwa Kiai karismatik yang ada di Bandar Lampung juga  terlibat  dalam  struktural  kepengurusan  NU  baik  di  tingkat  Kota  maupun  Provinsi  sebagai sumber  daya  yang  harus  dirangkul  bagi  kekuatan jamiyah NU  itu  sendiri.  Otorisasi  tersebut terbentuk  oleh  habitus  seorang    kiai    bersama  dengan    tradisinya    melalui  modal  kultur  baik embodied, objectified serta institutionalized yang kelak membentuk otoritas kiai tersebut (Lubis & Rohmatillah, 2019) .
Kognisi  yang  dimiliki  oleh  warga  NU  kalangan  kiai  dan  santri  pondok  pesantren bersumber  dari  kaidah  ilmu  agama (fiqh). Warga  NU  kultural  dinilai  juga  memiliki  kognisi positif terkait dengan politik. Mereka melihat politik dalam orientasi kebangsaan yang  berdasar pada  sejarah  kesepakatan  dari  beberapa  elemen  bangsa  sesuai  dengan  UUD  1945  dan  Asas Pancasila.  Pencalonan  Ma’ruf  Amin  sebagai  Cawapres  bagi  kalangan  NU  kultural  sangat  cair. Tokoh NU kultural sepuh Bandar Lampung melihat dengan kebijaksanaannya cenderung netral demi  menjaga  kondusivitas  di  tengah  masyarakat.  Tokoh  NU  kultural sepuh lainnya  terdapat juga yang menyayangkan terhadap pencalonan Ma’ruf Amin dengan alasan hilangnya ketokohan kiai dalam politik. Reaksi positif justru hadir di kalangan kiai dan santri pondok pesantren yang menilai Ma’ruf Amin adalah representasi politik kiai dan santri.
Tokoh kiai pondok pesantren menilai tujuan pencalonan Ma’ruf Amin adalah bentuk hak sipil dan politik  bagi masyarakat  yang dimiliki oleh setiap individu. Kiai juga menilai didasari atas  kepentingan  umat  dan  kemaslahatan  bangsa  dan  negara  serta  secara  internal  pencalonan Ma’ruf Amin didasarkan atas pertimbangan Ma’ruf Amin yang tidak ada kepentingan di Pemilu 2024. Para kiai juga memiliki harapan besar atas gagasan arus baru ekonomi syariah yang telah sukses  diterapkan  di  pondok  pesantren  oleh  Ma’ruf  Amin  dalam  masa  kampanyenya.  Konsep arus baru ekonomi yang di canangkan oleh Ma’ruf Amin tersebut yaitu berupa konsep ekonomi yang  berorientasi  pada  ekonomi  yang  berkeadilan,  ekonomi  kerakyatan  atau  keumatan  untuk menghilangkan  disparitas  antara  kelompok  kaya  dan  miskin,  pusat  dan  daerah,  serta menghilangkan disparitas antara produk lokal dan nasional.

## b. Aspek Afektif
Diagram 2. Orientasi Afektif Santri Warga NU Bandar Lampung Sumber: Penelitian Penulis. Data diolah (2021)
Diagram 2 menampilkan antusiasme santri terhadap Pilpres terlihat mencapai 99% faktor ketokohan  Ma’ruf  Amin  dinilai  menjadi  daya  tarik  santri  dalam  Pilpres  2019.  Kebanggaan terhadap Ma’ruf Amin terbilang tinggi dengan persentase 91-93% santri menilai bahwa Ma’ruf Amin  adalah  orang  tua  dari  santri-santri  NU.    Santri  juga  merasa  yakin  dengan  tujuan  dan gagasan Ma’ruf Amin sebagai Cawapres yang mencapai 91-95%. Santri juga berkomitmen untuk memenangkan  Ma’ruf  Amin  dalam  Pilpres  2019  dengan  persentase  afeksi  mencapai  72-97%. Ma’ruf Amin menjadi simbol perjuangan santri-santri NU dalam Pilpres 2019.
Dalam  aspek  perasaan  (afeksi)  individu  warga  NU  struktural  merasa  antusias  bahwa Pilpres merupakan pesta demokrasi  yang harus dilaksanakan dengan gembira. Kepentingan NU
Afeksi Antusiasme Afeksi Kebanggan
Afeksi Keyakinan Afeksi Kesadaran 99% 91% 91% 72% 99% 93% 95% 97% Al-Hikmah Madarijul Ulum

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 1-16 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
secara  organisasi  secara  substansial  bukan  pada  pertarungan  Pilpres  secara  teknis,  akan  tetapi lebih  luas  dari  itu  adalah  kepentingan  bagaimana  menciptakan  Pilpres  yang  aman  dan  damai serta  kepentingan  yang  berkaitan  dengan  akidah ahlussunnah  wal  jamaah  annahdliyah dan konsep  kebangsaan  seperti  keutuhan  NKRI,  Pancasila,  UUD  1945,  Persatuan  dan  kesatuan. Orientasi afeksi politik warga NU tidak terlepas dari karakteristik akar rumput (grassroots) yang berafiliasi pada tradisi pondok pesantren. Hal tersebut dijelaskan oleh ketua PCNU kota Bandar Lampung  yang  melihat  warga  NU  memiliki  karakteristik  pondok  pesantren  dengan  patronasi seorang  kiai  seperti  majelis, thoriqoh ,  dan  pesantren,  sehingga  secara  politik  akar  rumput  bisa saja bergerak di luar organisasi (jamiyah) berdasarkan patronasi seorang kiai.
Warga  NU  Bandar  lampung  dalam  struktural  juga  merasa  bangga  dengan  pencalonan Ma’ruf  Amin  sebagai  cawapres  pada  gelaran  Pilpres  2019.  Kebanggaan  tersebut  dikarenakan pada  prinsipnya  Ma’ruf  Amin  adalah  representasi  politik  NU  yang  memiliki  persamaan perjuangan,  latar  belakang,  dan  etika  santri  terhadap  kiai  (normatif).  Kesamaan  di  dalam  sikap sebagai  dasar  untuk  saling  tertarik,  hal  tersebut  mempengaruhi  perasaan  bangga  warga  NU terhadap  pencalonan  Ma’ruf  Amin.  Ma’ruf  Amin  merepresentasikan  sosok  agamis  karena dirinya  merupakan  tokoh  ulama  penting  baik  sebagai  Rais  Aam  PBNU  dan  juga  ketua  MUI Pusat. Afeksi terhadap tujuan dan program  dapat dilihat dalam dua aspek. Pertama,  yaitu sudut pandang  internal  NU,  afeksi  positif  karena  Ma’ruf  Amin  tokoh  ideal  meng -counter ancaman terhadap  akidah ahlussunnah  waljamaah  annahdliyah oleh  kelompok  ekstrem  yang  berada  di kubu  oposisi.  Kedua,  sudut  pandang  publik  adalah  karena  Ma’ruf  Amin  memiliki  gagasan program  Arus  Baru  ekonomi  yang  dinilai  sebagai  solusi  tepat  terhadap  ekonomi  bangsa. Pencalonan Ma’ruf Amin sebagai Rais Aam PBNU dan sebagai ulama yang dihormati di tengah krisis politisasi agama, maka terbangun ikatan emosional warga NU untuk memenangkan tokoh yang  dianggap  sebagai  simbol  dan  representasi  politik  warga  NU  tersebut.  Berdasarkan  hal tersebut  warga  NU  struktural  Kota  Bandar  Lampung  merasa  terpanggil  untuk  memenangkan tokoh Ma’ruf Amin sebagai bagian dari warga NU yang maju dalam Pilpres 2019.
Warga  kultural  NU  baik  kalangan  tokoh  sepuh  serta  kiai  dan  santri  pondok  pesantren cenderung  memiliki  afeksi  yang  beragam  dibanding  dengan  NU  struktural.  Hal  tersebut  tidak terlepas dari kurangnya atensi terhadap elemen kultural  yang belum dirangkul secara maksimal oleh elite-elite struktural. Tokoh-tokoh sepuh yang berada di luar struktural lebih memilih untuk tidak  secara  tegas  menentukan  arah  dukungan  politiknya  di  publik  dan  cenderung  menahan dengan  kebijaksanaannya  sebagai sepuh NU  kultural.  Sehingga  tokoh  NU  kultural  cenderung tidak  bersuara  dalam  Pilpres  2019  ini.  NU  memiliki  sebuah  kultur  di  mana  etika  santri  harus tunduk dan menghormati seorang kiai agar memperoleh keberkahan ilmu. Terdapat sebuah nilai bahwa dengan tunduk kepada kemauan kiai berdasarkan kepercayaan bahwa sosok kiai sebagai orang  suci,  serta  dapat  memberikan  keberkahan  bagi  pengikut  atau  santrinya.  Sehingga  hal tersebut  mampu  mengonstruksi  pemahaman  warga  NU,  sehingga  mereka  memiliki  afeksi kebanggaan,  hormat,  dan  taat  terhadap  Ma’ruf  Amin  yang  maju  dalam  Pilpres  2019 (Goncing, 2015) .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 1-16 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## c. Aspek Evaluatif
Diagram 3. Orientasi Evaluatif Santri Warga NU Bandar Lampung Sumber:  Penelitian Penulis. Data diolah (2021)
Diagram  3 menunjukkan  orientasi  evaluatif  warga  NU  kalangan  kiai  dan  santri  pondok pesantren terlihat dalam hasil jumlah penilaian terhadap sistem demokrasi (Sistem sebagai obyek umum)  cukup  tinggi  dengan  persentase  88-89%,  penilaian  terhadap  elite  (obyek-obyek  input) sangat tinggi diangka 88-93%, tujuan dan program (obyek-obyek output juga dinilai sangat baik dengan  persentase  87-89%,  akan  tetapi  santri  pondok  pesantren  memiliki  partisipasi  (pribadi sebagai partisipan) sangat rendah (0-26%) hal tersebut sebagian besar di kalangan santri menetap tinggal di pondok pesantren yang sedikit tertutup dengan dunia modern di luar.
Penilaian  warga  NU  struktural  kota  Bandar  Lampung  sendiri  berkaitan  erat  dengan orientasi  kognitif  dan  afektif,  di  mana  pengetahuan  dan  perasaan  terhadap  sistem  politik  akan menentukan  penilaian  terhadap  sistem  politik  tersebut.  Berdasarkan  afeksi  bahwa  NU  sebagai organisasi sosial keagamaan dan berfokus pada pemberdayaan umat maka bebas dari intervensi politik  praktis,  maka  warga  NU  secara  individu  menanggalkan  nama  besar  organisasi  untuk kepentingan  hak  politiknya  dalam  politik  praktis.  Hal  tersebut  terlihat  dalam  gerakan  politik warga  NU  Bandar  Lampung  dalam  Pilpres  2019.  Banyak  warga  NU  Bandar  Lampung  yang terlibat  dalam  politik  praktis  pada  pemilu  2019  baik  sebagai  calon  legislatif,  tim  pemenangan ataupun dukungan tetapi di atas kertas mereka mengatasnamakan gerakan politik mereka dengan nama pecinta Ma’ruf Amin, Santri Lampung, dan lain-lain dengan tidak membawa nama besar organisasi  Nahdlatul  Ulama.  Namun  di  sisi  lain,  hal  ini  menunjukkan  partisipasi  politik  yang baik  dari  warga  NU  sebagai  masyarakat  sipil  dalam  berdemokrasi.  Tidak  absennya  anggota masyarakat dalam politik tidak terlepas adanya pengaruh dari elite untuk mendorong anggotanya peduli terhadap perubahan melalui partisipasi politik (Zainuddin, 2018) .
Ma’ruf Amin dianggap sebagai representatif politik NU pada Pilpres 2019. Ma’ruf Amin membawa paradigma Islam wasathiyah dengan narasi kebangsaan  yang akan merangkul semua pihak.  Penilaian  positif  terhadap  pasangan  Joko  Widodo  dan  Ma’ruf  Amin  juga  dikarenakan faktor  kebijakan  Joko  Widodo  sebagai  presiden  yang  berpihak  terhadap  warga  NU  seperti ditetapkannya  Hari  Santri  Nasional,  Rancangan  Undang-Undang  Pondok  Pesantren  (RUU) Ponpes, kemudian dilengkapi dengan sosok Ma’ruf Amin  yang dinilai memiliki visi misi yang jelas  dengan  gagasan  arus  baru  ekonomi.  Warga  kultural  NU  menilai  bahwa  Ma’ruf  sebagai simbol  keterwakilan  politik  warga  NU.  Ma’ruf  Amin  dipercaya  sebagai  tokoh  ulama  yang membawa  paradigma  Islam  moderat (wasathiyah). Ma'ruf  Amin  adalah  tokoh  agama  yang berpengaruh.  Selain  sebagai  ketua  MUI,  dia  juga  pemimpin  tertinggi  (Rois  Aam)  NU  yang memperjuangkan Islam moderat (Burhani & Simandjuntak, 2018) .
Kiai  pondok  pesantren  NU  di  Bandar  Lampung  juga  menilai  bahwa  Ma’ruf  Amin memiliki gagasan konsep arus baru ekonomi syariah yang dinilai mampu memecahkan masalah
Demokratis Pencalonan
Tokoh NU
Tujuan dan Program Peran Warga 88% 88% 87% 26% 89% 93% 89% 0% Al-Hikmah Madarijul Ulum

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 1-16 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
perekonomian    bangsa.  Disebutkan  dalam Jurnal  Perspective (Burhani  &  Simanjuntak,  2018) bahwa  Ma’ruf  Amin  menilai  hukum  syariah  perlu  diterapkan  di  Indonesia  bukan  dalam pengertian radikal, akan tetapi dengan cara-cara demokrasi dan konstitusional. Tidak dipungkiri bahwa  Pilpres  2019  merupakan  bentuk  demarkasi  antara  kelompok  Islam  tradisional  moderat dengan Ma’ruf Amin sebagai simbol dengan kelompok Islam konservatif pada kelompok Ijtimak Ulama dan  modern-konservatif  yang  mengusung  Prabowo  Subianto.  Sejarah  membuktikan bahwa NU sebagai Islam tradisional dan moderat selalu kontradiksi terhadap kelompok modern dan  konservatif.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  latar  belakang  pendirian  NU  tahun  1926  yaitu saat penentuan komite Hizaz dan keluarnya NU dari Masyumi pada tahun 1952 sebagai dampak tidak terakomodirnya kepentingan Islam tradisional (Fata, 2018) .
Berkaca pada tataran historis preferensi politik warga NU baik struktural maupun kultural tidak  terlepas  dari  paham  antara  tradisional-moderat  dengan  konservatif,  atau  bahkan    dengan kelompok  Islam  modern.  Demarkasi  dua  kelompok  ini  juga  terjadi  dalam  Pilpres  2019  ketika tensi  kelompok  Islam  tradisional  moderat  ( Islam  Nusantara) selalu  berbenturan  dengan kelompok  Islam  konservatif  yang  menganggap bid’ah apa  yang  dilakukan  Islam  moderat (Muhammad,  2015) .  Polarisasi  ini  yang  kemudian  membentuk  orientasi  evaluatif  terhadap beberapa  elemen  akar  rumput (grassroots) warga  NU  salah  satunya  adalah  kiai  pondok pesantren.  Kiai  dan  santri  pondok  pesantren  merasa  satu  perjuangan  dan  persamaan  latar belakang  dengan  Ma’ruf  Amin,  maka  peneliti  menilai  adalah  hal  yang  memungkinkan  terjadi jika  hari  ini  kiai  dan  santri  cenderung  mendukung  Ma’ruf  Amin.  Dalam  konteks  ini  terlihat efektivitas  dan  kekuatan  pengaruh  elite  masyarakat  sipil  di  luar  partai  politik  di  kalangan pesantren  dalam  menyampaikan  pesan-pesan  politik  kepada  anggotanya  melalui  kelompok, tokoh,  atau  organisasi  berpengaruh (Tinov  &  Handoko,  2016) .  Pada  aspek  lain,  pada  periode pertama  masa-masa  terakhir  pemerintahan  Jokowi  sebenarnya  terdapat  penurunan  kualitas demokrasi  Indonesia,  yang  berhubungan  dengan  berlanjutnya  penerimaan  dan  legitimasi  atas aliran  tertentu  dari  Islam  politik,  yaitu  konservatisme  dan  anti-pluralisme;  manipulasi  partisan terhadap  beberapa  institusi  negara  yang  utama;  serta  represi  atas  oposisi,  yang  semakin bertambah dan terang-terangan (Power, 2018) .
Tabel 3. Tipe Budaya Politik Warga NU Struktural
Sistem Sebagai Obyek Umum Obyek-obyek Input Obyek-Obyek Output Pribadi Sebagai Partisipan Aktif Parokial 0 0 0 0 Subyek 1 0 1 0 Partisipan 1 1 1 1
Sumber: Penelitian Penulis. Data diolah (2021)
Tabel  3 Menunjukkan  budaya  politik  warga  NU  struktural  adalah  budaya  politik partisipan. Artinya adalah warga NU struktural di Bandar Lampung telah memiliki pengetahuan, penilaian, dan evaluasi yang baik atas dinamika politik dalam Pilpres 2019. Warga NU yang ada di  struktural  pengurus,  ternyata    memiliki  tipe  budaya  politik  Partisipan.  Hal  tersebut dikarenakan,  warga  NU  struktural  memiliki  pengetahuan  (kognisi),    perasaan  (afeksi),  dan penilaian (evaluasi) yang baik terhadap semua aspek sistem politik, yang meliputi sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input dan output, serta pribadi sebagai obyek dalam sistem terutama dalam  konteks  Pilpres  tahun  2019.    Baiknya  budaya  politik  pada  masyarakat  NU  struktural  di Bandar  Lampung  ternyata  belum  diikuti  dengan  kualitas  budaya  politik  pada  masyarakat  NU kultural sebagaimana dilihat pada Tabel 4 .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 1-16 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Tabel 4. Tipe Budaya Politik Warga NU Kultural
Sistem Sebagai Obyek Umum Obyek-obyek Input Obyek-Obyek Output Pribadi Sebagai Partisipan Aktif Parokial 0 0 0 0 Subyek 1 0 1 0 Partisipan 1 1 1 1 Sumber: Penelitian Penulis. Data diolah (2021)
Tabel  4 menunjukkan  budaya  politik  yang  dimiliki  oleh  kelompok  kiai  dan  santri kalangan  pondok  pesantren  NU  Bandar  Lampung  atau  kultural  dari  Ponpes  Al-Hikmah  dan Madarijul  Ulum  adalah  budaya  politik  peralihan  atau  transisi  budaya  politik  dari  subyek  ke partisipan.  Hal  tersebut  terindikasikan  karena  kelompok  ini  memiliki  penilaian  baik  terhadap obyek  input  sistem  politik,  namun  masih  memiliki  kekurangan  pada  aspek  partisipasi  individu. Kondisi inilah yang kemudian turut membentuk sebuah dominasi  relasi timbal balik  warga NU struktural atas warga NU kultural, sikap patuh terhadap kiai atas perintah elite struktural dan kiai. Bahkan  tanpa  diperintah  pun  warga  NU  kultural  kerap  mengikuti  apa  yang  dilakukan  oleh kiainya  termasuk  dalam  aktivitas  politik,  atau  yang  kerap  disebut  dengan  relasi  patron-klien (Baghdasaryan, 2017) . Pada relasi  ini juga  obyektivitas bagi  masyarakat  dengan budaya politik rendah  atau  pihak  yang  didominasi  dalam  relasi  patron  klien  biasanya  akan  mengesampingkan aspek  obyektivitas  termasuk  dalam  konteks  ini  adalah  pilihan  politik (Adams  &  Neef,  2019). Untuk  melakukan  transfer  pengetahuan  semisal  kiai  ke  santri,  atau  calon  kandidat  dengan konstituennya dalam hal ini masyarakat NU kultural akan terbentuk sebuah pihak yang berperan sebagai translasi politik, atau yang disebut dengan broker politik (Pratitaswari & Wardani, 2020) . bisa  saja  pihak  tersebut  adalah  kiai  atau  pengasuh  pondok  pesantren  yang  berperan menerjemahkan  kepada  santri  atau  masyarakat  sekitar  baik  dalam  bentuk  ceramah  maupun forum lainnya. Bisa juga tanpa himbauan pun santri dan masyarakat sekitar akan mengikuti apa yang  dilakukan  kiainya.  Pemanfaatan  agen  non  formal  politik  dalam  Pemilu  seperti  tokoh  kiai merupakan sebuah bentuk kegagalan  atau keterbatasan partai  politik  yang sebenarnya memiliki peran  dalam  pendidikan  politik  kepada  masyarakat (Hasanuddin,  2018) .  Peran  tersebut  yang pada akhirnya dilakukan oleh pihak di luar partai politik.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diperoleh kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian. Pertama ,  budaya  politik  Warga  NU  struktural  atau  pengurus  NU  Bandar  Lampung adalah  tipe  budaya  politik  Partisipan,  karena  memiliki  aspek  pengetahuan  (kognisi),  perasaan (afeksi),  serta  penilaian  (evaluasi)  yang  baik  terhadap  semua  aspek  dalam  politik  yaitu  sistem sebagai  obyek  umum,  obyek-obyek  input,  obyek-obyek  output,  serta  pribadi  sebagai  obyek dalam sistem dalam Pilpres tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor penyebab, di antaranya  adalah  faktor  pendidikan  dan  lingkungan  perkotaan  dengan  akses  informasi  yang terbuka.  Jajaran  pengurus  merupakan  individu-individu  yang  telah  melek  politik.  Pengetahuan akan  kondisi  sosial  dan  politik  dilingkungan  sekitar  memiliki  andil  dalam  penentuan  sikap politiknya.  Hal  tersebut  diperkuat  dengan  hadirnya  sosok  penting  dalam  organisasi  NU  yang menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2019.
Kedua ,  hasil  penelitian  menunjukkan  tipe  budaya  politik  warga  NU  kalangan  kultural yaitu kiai dan santri pondok pesantren NU di Bandar Lampung memiliki tipe kebudayaan politik peralihan  atau  transisi  dari  budaya  politik  subyek  ke  partisipan.  Hal  tersebut  dikarenakan kelompok  tersebut  memiliki  penilaian  yang  baik  terhadap  obyek-obyek  input,  namun  masih memiliki  kekurangan  terutama  dalam  partisipasi  individu.  Kiai  dan  santri  pada  umumnya memiliki  pengetahuan  tentang  kondisi  politik  khususnya  kontestasi  pemilihan  umum.  Kiai memiliki  peran  sentral  dalam  hal  transfer  pemahaman  dan  keilmuan  kepada  santrinya.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 1-16 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Kekuasaan atas intelektual tersebut mendorong kiai memiliki peran strategis dalam  membentuk sikap  politik  para  santrinya,  akan  tetapi  keteladanan  akan  sikap  dan  kealiman  seorang  kiailah menjadi  faktor  kuat  di  mana  santri  akan  mengikuti  apa  yang  menjadi  sikap  guru  atau  kiainya, meski  tanpa  adanya  mobilisasi.  Penelitian  ini  tentu  masih  memerlukan  penelitian  lebih  lanjut mengenai budaya politik warga NU baik struktural maupun kultural terutama dalam aspek relasi patron keduanya serta relasi kiai dan santri yang terjalin sehingga membentuk ciri khas kiai dan santri dalam kontestasi politik praktis.

## Daftar Pustaka
Adams,  C.,  &  Neef,  A.  (2019).  Patrons  of  disaster:  The  role  of  political  patronage  in  flood response  in  the  Solomon  Islands. World  Development  Perspectives , 15 (July). https://doi.org/10.1016/j.wdp.2019.100128
Albintani,  M.  (2019).  Politik  Identitas  dan  Negara  Bangsa  di  Riau. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 17 (1), 1. https://doi.org/10.35967/jipn.v17i1.7054
Almond,  G.  A.,  &  Sidney  Verba.  (1989).  Civic  culture.  In Russian  Culture  at  the  Crossroads: Paradoxes of Postcommunist Consciousness (1st ed.). SAGE Publication Ltd.
Anugrah, I. P. (2021). The Residue of Military Regime During the Early Democratization Era in Indonesia  and  Myanmar. JCIC :  Jurnal  CIC  Lembaga  Riset  Dan  Konsultan  Sosial , 1 (2),
72–79. https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.12
Baghdasaryan,  M.  (2017).  The  practice  of  political  rights  and  patron–client  relations:  a  case study of a party in Armenia. Citizenship Studies , 21 (8), 1034–1051.
https://doi.org/10.1080/13621025.2017.1380603 BPS Lampung. (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020 di Provinsi Lampung . https://lampung.bps.go.id/
Budiardjo, M. (2017). Dasar-Dasar Ilmu Politik (Revisi). PT. Gramedia Pustaka Utama. Burhani,  A.,  &  Simandjuntak,  D.  (2018).  The  Maruf  Amin  Vice  Presidential  Candidacy: Enticing  or  Splitting  Conservative  Vote. ISEAS:  Yusof  Ishak  Institute  Analyse  Current Event , 51 . https://doi.org/ISSN2335-6677 Damar,  A.  M.  (2018). Ma’ruf  Amin  Jadi  Cawapres  Jokowi,  Warganet  Serukan #AlhamdullilahJOIN . Liputan6. https://www.liputan6.com/tekno/read/3614714/maruf- amin-jadi-cawapres-jokowi-warganet-serukan-alhamdullilahjoin#
Dolan,  K.,  &  Hansen,  M.  A.  (2020).  The  Variable  Nature  of  the  Gender  Gap  in  Political Knowledge. Journal of Women,
Politics and Policy , 41 (2), 127–143. https://doi.org/10.1080/1554477X.2020.1719000
Dwiastuti,  R.  (2017). Metode  Penelitian  Sosial  Ekonomi  Pertanian:  Dilengkapi  Pengenalan Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Kuantitatif-kualitatif. Universitas Brawijaya Press.
Ellis, N. C. (2019). Essentials  of a Theory of  Language Cognition. Modern Language Journal , 103 , 39–60. https://doi.org/10.1111/modl.12532
Farrugia,  B.  (2019).  WASP  (write  a  scientific  paper):  Sampling  in  qualitative  research. Early Human Development , 133 , 69–71. https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2019.03.016 Fata,  M.  K.  (2018).  Membaca  Polarisasi  Santri  dalam  Kontestasi  Pilpres  2019. Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan , 18 (2), 325–346. Fox,  N.  J.,  &  Alldred,  P.  (2018).  Mixed  methods,  materialism  and  the  micropolitics  of  the research-assemblage. International  Journal  of  Social  Research  Methodology , 21 (2),  191– 204. https://doi.org/10.1080/13645579.2017.1350015
Goncing,  N.  (2015).  Politik  Nahdatul  Ulama  dan  Orde  Baru. The  POLITICS :  Jurnal  Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin , 1 (1), 61–74.
http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/134
Harring,  N.,  Jagers,  S.  C.,  &  Matti,  S.  (2019).  The  significance  of  political  culture,  economic

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 1-16 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
context  and  instrument  type  for  climate  policy  support:  a  cross-national  study. Climate Policy , 19 (5), 636–650. https://doi.org/10.1080/14693062.2018.1547181
Haryanto,  B.,  Ruldeviyani,  Y.,  Rohman,  F.,  Julius  Dimas,  T.  N.,  Magdalena,  R.,  &  Muhamad Yasil,  F.  (2019).  Facebook  analysis  of  community  sentiment  on  2019  Indonesian presidential candidates from Facebook opinion data. Procedia Computer Science , 161 , 715– 722. https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.175
Hasanuddin. (2018). Peran Partai Politik dalam Menggerakkan Partisipasi Politik Rakyat. Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda , 17 (30), 94–100. https://doi.org/10.35967/jipn.v17i30.7062 Heywood, A. (2019). Politics . Macmillan International Higher Education/Red Globe Press. Ivankova, N. V., & Plano Clark, V. L. (2018). Teaching mixed methods research: using a socio- ecological  framework  as  a  pedagogical  approach  for  addressing  the  complexity  of  the field*. International  Journal  of  Social  Research  Methodology , 21 (4),  409–424. https://doi.org/10.1080/13645579.2018.1427604
Kagan,  S.,  Hauerwaas,  A.,  Holz,  V.,  &  Wedler,  P.  (2018).  Culture  in  sustainable  urban development:  Practices  and  policies  for  spaces  of  possibility  and  institutional  innovations. City, Culture and Society , 13 (September), 32–45. https://doi.org/10.1016/j.ccs.2017.09.005 Kayane,  Y.  (2020).  Understanding  Sunni-Shi’a  sectarianism  in  contemporary  Indonesia:  A different  voice from  Nahdlatul  Ulama under pluralist  leadership. Indonesia  and the Malay World , 48 (140), 78–96. https://doi.org/10.1080/13639811.2020.1675277 Kementerian Agama. (2019). STATISTIK DATA PONDOK PESANTREN . https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=18
Khodijah, S., & Subekti, V. S. (2020). Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 19 (2), 177–187. https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.111 Lubis,  H.,  &  Rohmatillah,  N.  (2019). Komodifikasi  Otoritas  Komodifikasi  Otoritas  Kiai  Di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan . 2 (3), 57–64.
Menchik, J. (2019). Moderate Muslims and Democratic Breakdown in Indonesia. Asian Studies Review , 43 (3), 415–433. https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1627286 Muhammad, F. (2015). Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama. Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam , 9 (1), 57–76.
Mukhlis, M., Ulzikri, A. R., & Widianto, A. (2021). The Implementation Of nahdlatul Ulama’s Moderation  Philosophy  in  Treathing  Islamic  Fundamentalism  in  Bandar  lampung. Al- Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam , 21 , 1–34. Olii,  R.  R.  (2018). Pengaruh  Tingkat  Pendidikan  Terhadap  Partisipasi  Politik  Masyarakat  di Kelurahan  Tatura  Utara  Kecamatan  Palu  Selatan  Pada  Pilkada  Kota  Palu  Tahun  2015 . 6 (1), 42–52.
Parjaman, T., & Akhmad, D. (2019). Pendekatan Penelitian Kombinasi : Sebagai “ Jalan Tengah ” Atas Dikotomi Kuantitatif-Kualitatif.
Moderat , 5 (November), 530–548. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat
Power, T. P. (2018). Jokowi’s authoritarian turn and Indonesia’s democratic decline. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 54 (3), 307–338. https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918
Pratitaswari,  A.,  &  Wardani,  S.  B.  E.  (2020).  Fenomena  Broker  Politik  dalam  Penyelenggara
Pemilu. Nakhoda: Jurnal
Ilmu Pemerintahan , 19 (2), 217–228. https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.106
Pulcu,  E.,  &  Browning,  M.  (2019).  The  Misestimation  of  Uncertainty  in  Affective  Disorders.
Trends in Cognitive Sciences , 23 (10), 865–875. https://doi.org/10.1016/j.tics.2019.07.007 Simanjuntak, B., Antonius, & Sosrodiharjo, S. (2014). Metode Penelitian Sosial (Revisi). Sugiyono.  (2020). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Kombinasi  (Mixed  Methods) (Sutopo (ed.); Revisi). Alfabeta.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 1-16 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Suryo,  H.  (2015).  Budaya  Politik  Negara  Maju  dan  Negara  Berkembang:  Suatu  Perbandingan.
Transformasi , I (27), 1–47. https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/912
Tinov, M., & Handoko, T. (2016). Strategi Politik: Preferensi Partai Politik Menghadapi Pemilu di Aras Lokal. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 15 (25), 53–64. https://doi.org/https://doi.org/10.35967/jipn.v15i25.3855 Tyson,  A.,  &  Purnomo,  B.  (2017).  President  Jokowi  and  the  2014  Obor Rakyat  controversy  in Indonesia. Critical Asian Studies , 49 (1), 117–136.
https://doi.org/10.1080/14672715.2016.1258585
Ulzikri, A. R. (2019). Politik Nahdlatul  Ulama  Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 (Studi Pada Warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung) [Universitas Lampung]. In Digital Repository Universitas Lampung . http://digilib.unila.ac.id/56674/
Voinea,  C.  F.  (2020).  Political  culture  research:  dilemmas  and  trends.  Prologue  to  the  special issue. Quality and Quantity , 54 (2), 361–382. https://doi.org/10.1007/s11135-019-00943-0 Zainuddin,  M.  (2018).  Partisipasi  Politik:  Kajian  Rencana  Pemekaran  Kabupaten  Mandau  dari Kabupaten  Bengkalis,  Propinsi  Riau. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan , 14 (24). https://doi.org/https://doi.org/10.35967/jipn.v15i25.3855