## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN

## PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA STUDI KASUS PADA KOTA TANGERANG SELATAN
Fahmi Susanti *) , Novia Susanti **)
e-mail : dosen02024@unpam.ac.id

## ABSTRAK
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA STUDI KASUS PADA KOTA TANGERANG SELATAN. Tujuan penelitian untuk menganalisis  peranan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,merapihkan  pedagang  yang berjualan  di  pinggiran  jalan  Kota  Tangerang  Selatan,  menelaah  langkah  dalam merapihkan  para  pedagang  yang  berjualan  di  sisi  jalanan  Kota  Tangerang  Selatan. Objek  yang  diteliti  ialah  Satuan  Polisi  PamongPrajaKota  Tangerang  Selatan.  Metode penelitian  yang  di  pakai    pendekatan  analisis  kualitatif    dengan  metode  studi  kasus .Teknik pengumpulan data dengan wawancara pada kunci informasi, serta mengamatii langsung pada  area yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan Satuan Polisi  Pamong  Praja  Kota  Tangerang  Selatan  dalam  pembenahan  penjaja  yang berjualan  di  pinggir  jalan  Kota  Tangerang  Selatan  sudah  dilaksanakan  secara  baik, Satuan  Polisi  Pamong  Praja  sudah melakukan kewajiban pokoknya  sesuai  ketetapan yang ada, telah dilakukan upaya/usaha pencegahan/ persuasif , upaya aksi/ represi f dan upaya/aksi  kontrol.  Dapat  disimpulkan  bahwa  peranan  Satuan  Polisi  PamongPraja Kota  Tangerang  Selatan  dalam  merapihkan  penjaja  yang  berdagang  di  pinggir  jalan Kota Tangerang Selatan telah dilaksanakan secara baik.
Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima

## ABSTRACT
THE  ROLE  OF  CIVIL  SERVICE  POLICE  UNIT  IN  THE  ARRANGEMENT  OF STREET  VENDORS  CASE  STUDY  IN  TANGERANG  SELATAN  CITY . The  purpose of this study is to analyse the role of Civil Service Police Unit in South Tangerang City in conducting the control of street vendors in South Tangerang  City street. Sub district the efforts made by Civil Service Police Unit in South Tangerang City. The object of this study  was  street  vendors  in  sub  district    unit.  This  study  used  a  qualitative  analysis approach  with  the  single  case  study.  The  result  of  the  study  showed  that  the  role  of Civil  Service  Police  Unit  In  South  Tangerang  City  in  conducting  the  control  of  street vendors  has  implemented  wel,  Civil  Service  Police  Unit  have  performed  the  basic operational task that had been settled, the effort that have been done by Civil Service Police Unit are the preventive (persuasive) effort, the repressive effort and monitoring effort.  It  can  be  concluded  that  the  role  of  Civil  Service  Police  Unit  in  conducting  the control of the street vendors has implemented well.

## Keywords: Civil Service Police Unit, Street Vendors
*) dan **)  Dosen Universitas Pamulang

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN

## I.   PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Adanya  pedagang  di  pinggir-pinggir  jalan  umum  sejak  dulu  masih  jadi  perkara besar  yang  belum  bisa  dengan  mudah  untuk  dituntaskan.  Akibat  buruknya  dari pedagang  kakilima  yang  tidak  menjalani  ketertiban  dalam  kegiatan  memunculkan banyak  keluhan  yaitu  macetnya  kendaraan  yang  lewat  hingga  menyita  waktu  yang ada, rasa aman serta nyaman warga yang berjalan disekitarnya terganggu, gangguan keindahan  serta  kebersihan  yang  kurang  terkontrol.  Akibat  buruk  yang  sangat berbahaya disebabkan ketidak tertiban pedagang ini, terjadinya perselisihan pedagang dengan  petugas  pemerintahan.  Inilah  yang  seharusnya  menjadi  perhatian/sorotan pemerintahan  Kota  Tangerang  Selatan  dengan  alas  an  keamanan  sekitar,  tertibnya dan tentramnya lingkungan adalah menjadi kepentingan yang sangat utama serta hak untuk semua warga.  Perkara pedagang yang tidak tertib  ini menjadi pekerjaan rumah untuk  pemerintahan  kota,  pedagang  tersebut  harus  di  tindak  lanjuti  dengan  cara positip,  tidak  boleh  ada  kekerasan,  dikarenakan  selain  mereka  melahirkan  banyak maasalah  mereka  secara  perniagaan  sudah  memberi  sumbangsih  besar  pada pendapatan  daerah.  Jika  pembenahan  PKL  di  kelola  dengan  baik  dampaknya berbanding  lurus  dengan  kesejahteraan  masarakat  khususnya  ekonomi  menengah kebawah.  Aparat  pemerintah  yang  diberi  kekuasaan  dalam  menangani  temtramnya dan tertibnya masyarakat tersebut ialah satuan polisi pamongpraja yang berada di unit kecamata  dan  Kota  Tangerang  Selatan  Dalam  kaitan  ini  keberadaan  satpol  PP memegangandil  yang  vital  dalam  membantu  Kepala  Daerah  untuk  mengukuhkan Perda khususnya dalam penanganan merapihkan  PKL.
Pemerintah  kota  Tangerangselatan  khususnya  pada  beberapa  Kecamatannya yaitu Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Pondok Aren, Serpong, Setu, Pamulang dan Serpong  Utara  ditemukan  perkara  atas  keberadaan  PKL  dipasar,  diantaranya  masih banyaknya pungutan liar (Pungli) yang punya andil selaku fasilitator untuk penyediaan tempat,  macetnya  lalulintas  yang  disebabkan  aktifitas  jual-  beli  PKL,    keluhan kerapihan kota, belum adanya daerah/pengalokasian niaga yang resmi untuk PKL .

## B.  RUMUSAN MASALAH
1.  Bagaimanakah  peranan  satuan  polisi  pamong  praja  dalam  dalam  penataan pedagang kaki lima pada kota Tangerang Selatan ?.
2.  Bagaimanakah  usaha  yang  dilakukan  satuan  polisi  pamong  praja  dalam merapihkan pedagang kaki lima pada Kota Tangerang Selatan ?.

## C.  TUJUAN PENELITIAN
1.  Untuk  mengetahui  serta  menganalisa  secara  deskriptif  peranan  satuan  polisi pamong praja dalam penataan pedagang kaki lima pada kota Tangerang Selatan.

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
2.  Untuk  mengetahui  serta  menganalisis  secara  deskriptif  usaha  yang  dilakukan satuan  polisi  pamong  praja  dalam  merapihkan  pedagang  kaki  lima  pada  Kota Tangerang Selatan.

## D.  MANFAAT PENELITIAN
1.  Teoritis
Diharapkan  bisa  memberikan  sumbangsih  pada  perluasan  keilmuan  manajemen kemanusiaan yang berhasil guna serta berdaya guna berkenaan dengan peranan Satuan Polisi PamongPraja pada penataan PKL.
2.  Praktis
a.  S alah  satu  pengevaluasian  “Satuan  Polisi  PamongPraja”  untuk  menilai  dan mengukur  dalam  pelaksanaan  peranannya,  pengimplementasian  peraturan daerah terkait PKL.
b.  Bagi  analisis/riset  lain  selaku  rujukan  informasi  tentang  peranan  Satuan  Polisi PamongPraja  pada  PKL  Kota  Tangerang  Selatan  serta  bisa  menjadi perbandingan untuk kajian yang sama.

## II.  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

## A.  Tinjauan Pustaka
1.  Konsep manajemen Sumber Daya Manusia
Konsep  manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Ialah  rangkaian  upaya  penyesuaian diri  dengan  pengembangan  yang  tanpa  batas.  Sangat  mendukung  untuk  menekan pemborosan, karena diterapkan sikap teliti serta sikap cermat, bekerja meraih sasaran Bersama,  maka  diperlukan  item-item  proses  yang  memerhatikan  pada  kebijakan merencanakan,  mengorganisasikan  serta  pengontrolan.  Guna  membantu  memberi keseluruhan  gambaran  dari  pengambilan  akhir  keputusan  strategis.  Konsep “Malayu S.P. Hasibuan (2012:9) ”
2.  Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  merupakan  bagian  perangkat  di  daerah  pada konsentrasi  pengukuhan “Peraturan  Daerah”,  ketentraman  masyarakat  serta ketertibannya. Didasari PP nomor 6, 2010 pada pasal 3
3.  Pedagang Kaki Lima
Pedagang  Kaki  Lima  merupakan  orang  yang  memasarkan  dagangannya  pada daerah yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah setempat. Seperti di sisi jalan umum, memakai  peranti  gerobak  yang  bisa  didorong  serta  tenda. “Kamus  Besar  Bahasa Indonesia Kontemporer (1991) ”

## B. Kerangka Pikir
Seperti  yang  diterapkan  dalam  gambar  penelitian  ini  yaitu  diawali  dari  suatu upayanya Satpol PP dalam menjalankan “perda No 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang KakiLima (PKL). ”  diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP)yang diterapkan.  Dengan  menjalani  andilnya  ini  diharap  Satpol  PP  dalam  merapihkan

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
MASUKAN / INPUT
- Perda No 8 dan 9 Tahun
2012 tentang pengelolaan
PKL
- Banyaknya PKL di beberapa kecamatan kota Tangerang Selatan
- Gangguan kenyamanan pengguna jalan - Keluhan keindahan tata kota di sekitar aktifitas PKL STRATEGI
- Pengukuhanperda Trantibum oleh
aparat Satpol PP
- Pelaksanaan peran satpol Ppdalam penataan PKL - Upaya-upaya satpol pp dalam penataan PKL - Standar Operasional Prosedur tantibum ANALISA DATA - Teknik Triangulasi Sumber - Teknik Triangulasi
Metode PROSES 1. Efektifitas peran satpol pp dalam pengukuhanPERDA Trantibum - Bagaimana Efektifitas pengukuhan perda no 9 tahun 2012 - Bagaimana penegakan efektifitas PERDA no 8 Tahun
2012
2. Upaya penataan PKL - Upaya Preventive : Bagaimana pola komunikasi dersvasif dalam upaya prevektive - Represive : Bagaimana aksi razia gabungan - Pengawasan : Bagaimana kegiatan patroli dalam pengawasan 3. Sarana Prasarana yang ada 4. Pelaksanaan SOP - Bagaimana pelaksanaan SOP pengukuhanperda
- Bagaimana pelaksanaan SOP Ketertiban umum
dan ketentuan
Masyarakat - Bagaimana pelaksanaan SOP patroli KELUARAN/OUTPUT Tidak ada lagi PKL yang mmelanggar Trantibum UMPAN BALIK
Pedagang  KakiLima  (PKL)  dapat  berjalan  dengn  baik  hingga  terbentuknya  ketertiban serta  ketentraman  umum  Langkah  upaya  ini  dapat  dilihat  di  rangkaian  kegiatanyang dilakukan Satpol PP yaitu tugasnya menjalankan penertiban Pedagang Kaki Limayang mengakibatkan  gangguan  ketertiban  umum  .  Upaya –  upaya  dalam  merapihkan Pedagang Kaki Lima  yang membandel ialah dikategorikandengan  usaha pendekatan persuasive ”, usaha preventip, repressive .
Strategi nya ialah ditegakkkanya Perda Trantibum oleh Satpol PP Pelaksanaan peranan Satpol PPuntuk merapihkan PKL Serta dilakukanlah beragam upaya dalam mengatasi PKL yang membandel
Kerangka Pikir

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## A.  Tempat dan waktu
Objek di 7 kecamatan Kota Tangerang Selatan dan pasar Pemda Kota Tangerang selatan :Pasar Serpong, Serpong Utara , Ciputat,  Sektor 2Bintraro,  Jombang. Ini dilaksanakan selama enam bulan.

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN

## B.  Metode Penelitian
Yaitu  pendekatan  deskriptip  kualitatif,  dimana  bahan  yang  didapatkan  akan dipelajari  lebih  jauh  dan  dalam  lagi,  lalu  akan  dituangkan  dalam  bentuk  cerita narasi,  methode  ini  mempunyai  ciri  tidak  menggunakan  digit.  Metode  ini  dipakai untuk  menggali  /menyelami  serta  mengkaji  perkara  yang  ada  lalu  akan memberikan rekaan kejadian terkait peranan Satpol PPterhadap PKL.

## C.  Poplasi serta Sampel
Populasi  di  penelitian  ini  ialah  seluruh  keanggotaan  personel  SatuanPolisi PamongPraja di Kota TangerangSelatan.
D.  Teknik Penentuan Data
sumber data yang diperlukan di penelitian ini : data sekunder serta data primer
E.  Metode Analisis Data
Metode di penelitian ini ialah :
1.  Validasi Konstruk
Dengan  tujuan  terjaminnya  sahihnya  data  yang  di  dapatkan,  disini  penelitian memaka i Teknik triagulasi. “Triagulasi” ialah proses untuk pemeriksaan kebenaran suatu  barang  dengan  menggunakan  perbandingan  dengan  bahan  yang didapatkan dari sumber- sumber lainya, baik saat tahapan penelitian di lapangan, serta pada saat yang berlainan “(Nasution, 2003:15).” Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik yaitu, “Triagulasi sumber ” dan “Triagulasi metode”. a.  Triagulasi sumber
Artinya ialah peneliti melakukan perbandingan dan melakukan pemveritifikasian posisi kepercayaannya sesuatu penginformasian yang didapatkan dengan Teknik waktu  dan  Teknik  alat  yang  keseluruhannya  berada  di  penelitian  kualitatip, kesimpulan dari (“Patton dalam Meleong, 2006 : 330”).
b.  Triagulasi Metode
Ada dua strategi  ialah dilakukan pengecekan derajat posisi saat pengumpulan bahan, pengecekan dari posisi kepercayaan dari beberapa sumber didapatkannya bahan  dengan  menggunakan  pola  yang  sama.  Memakai  Teknik  ini  maka  akan dipastikan  hasil  penelitian  yang  benar-  benar  hasilnya  bisa  dipercaya.  secara metodologi  bisa  didapat kan.  Kesimpulan  dari  (“Patton  dalam  Meleong  2006  : 331”).
.

## IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Hasil Penelitian
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  yang  berada  pada  beberapa  kecamattan  yaitu Kecamatan  Pondok  Aren,  Ciputat  Timur,  Ciputatt,  Pamulang,  Serpong,  Setu, Pamulang  dan  Serpong  Utara  telah  menjalankan  perannya  secara  baik,  serta  cukup berperan penting  dalam pengukuhanPerda ketentraman  umum  dam ketertiban  umum yaitu  “perda  no.8  tahun  2012”,  “perda  no.9  tahun  2012”,  “perda  no.4  tahun  2014”,” perda no. 8 tahun 2014”.

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
Sudah dilakukannya bermacam upaya dalam merapihkan PKL di Kota Tangerang Selatan  sesuai  tugas  utamanya  yaitu  melakukan  perbantuan  Walikota  menjalani pemerintahan di Bidang Ketertiban, tentramnya khalayak umum.
Tabel 1 :  pelaksanaan peran Satpol PP
Sumber : Hasil analisis peneliti
Upaya  yang  sudah  dilakukan  Satpol  PP  di  tujuh  kecamatan  yang  ada  di ”  Kota TangerangSelatn  tersebut  adalah  upaya  pencegahan/ persuasif, penindakan/ represif , serta  pengawasan,  dan  semua    kasie  Trantib  tujuh  kecamatan  tersebut  sudah menyelenggarakan tinadakannyasesuai dengan standar ketetapan operasiaonal  yaitu protocol  pengukuhan “Perda”, serta  prosedur/ protokol patrolli, tapi belum seluruhnya dilakukan  maksimal  dengan  alasan  keadaan  peralatan,  kendaraan,  menjunjung  nilai kemanusiaan    bagi  PKL  .  Hampir  semua  aksi  telah  dikerjakan  oleh  Satpol  PP  , aksi/upaya yang belum diterapkan ialah memberikan penalti pengadilan terhadap PKL yang  mengabaikan  aturan.  Maka  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  peran  dalam penegakkan  Perda  trantibmas  ada  beberapa  kecmatan  yang  pelaksanaannya  belum efektip  yaitu  kecamatan  Ciputat,  Ciputat  timur,  Pondok  aren,  serta  Serpong.  Adapun kecamatan  yang  sudah  menyelenggarakan  peranannya  dengan  efektif  ialah kecamatan Setu, Pamulang, Serpong utara.
1.  Peranan  Satuan  Polisi  PamongPraja  dalam  membenahi  serta  merapihkan  PKL untuk  pelaksanaa  wewenangnya  serta  andilnya  yang  berkaitan  dengan dikukuhkannya  peraturan  daerah  Satuan  Polisi  PamongPraja  yang  sudah berlandaskan  kaidah  dan  prisip  dalam  peraturan  pemerintahan  secara  nasional maupun  regulasi  peraturan  daerah.  Implementasi  sudah  berkolaborasi  dengan tim,serta sudah dilakukan dengan serasi menurut standarisasi teknis aksi ( standard operating procedure ) ketertiban khalayak umum.

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
a.  Hasil  penelitian  :  bisa  diketahui  sudah  diaplikasikan  penalti  tapi  belum maksimal.penalti  yang  belum  dilaksanakan  ialahpenalty  pengadilan.  Dikatakan effectiveness jika goal organiisasi  bisa  dicapai  sesuai  rencana  yang  ditetapkan sebelumnya,  namun  bila  belum  mapu  dicapai  sesuai  semua  yang  ditetapkan dapatlah dikatakan belum effektip. Hal  ini bisa dilihat dari masihbanyaknya PKL datang  lagi  untuk  berjual-an  sesudah  1  hari  gabunganrazia  .    untuk  PKL  yang tidak taat dengan peraturan daerah terkait tertibnya serta tentramnya public . Hal ini  berdasarkann  pada  peratutan  daerah ”  Kota  Tangerang  Selatan”  yaitu tatatertib  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  saat  menjalani  misinya  Adapun  alasan penerapan  penalti  belum  sepenuhnya  di  terapkan  ialah  dengan  alasan  rasa kemanusiaan/empati  kepada  PKL,  dimana  jika  sanksi  dilakukan  bisa menurunkan taraf kehidupan PKL.
b.  Sudah dikukuhkannya “peraturan  daerah”  tentang  merapihkan  dan memberdayakan PKL yang tidak tertib.
c.  Sudah dilahsanakannya peraturandaerah tentang ketertibanumum. Diantara aksi yang  dilakukan  ialah  para  pedangang  yang  menjual  barang  dagangannya  di domain yang dilarang, di tertibkan dengan mengarahkan untuk menjual di daerah berdagang  yang  sudah  ditunjuk  pemerintah.kegiatan  ini  sealu  didasari  dengan cara  yang  humanis,  untuk  saling  menghargai  sehingga  kelasahpahaman  bisa dihindarkan.untuk  terjaga  tetap  terkendalti,  tentram  serta  tertibnya  kota  maka aksi  pengontrolan  dan  berpatroli  secara  teratur,  Merunut “Peraturan  daerah nomor 8 tahun 2014 pasal 3 Pemerintah Kota Tangerang Selatan. ”
2.  Usaha yang telah dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengelola PKL Kegiatan  yang  dilakukan  personel  Satuan  PolisiPamongPraja  untuk menindaklajuti pelanggar dapat dikategorikan menjadi 3 tahapan, yaitu selaku berikut:
a.  Aksi/ Upaya Persuasif (Pencegahan)
Aksi ini berdasarkan pada yang berisi:
1)  Penyusunan  regulasi  yang  telah  berlaku  dan  berkaitan  dengan  susunan regulasi, tautan dan sistematika kerja\
2)  Pembetukkan pedoman tersurat bersasuaian dengan regulasi
3)  Pelaksanaan penyusunan penugasan, jabatan, wewenang dan tanggungjawab
4)  Pengelolaan  serta  pendistribusian  aktivitas,  pekerjaan,  penempatan,  dan pengawasan
5)  Bekerjasama dalam peninjauan dan pemberitahuan
6)  Aksi/upaya  persuasuif  yang  telah  dilaksanan  di  lapangan  adalah  berupa bimbingan  persuasif  tanpa  kekerasan  yang  terlaksana  sekali  setiap bulannya.  Contohnya  seperti  diskusi  dan  bertukar  opini  Satuan  Polisi PamongPraja
b.  Aksi/ Upaya Represif (Penindakan)
Aksi  ini  dikelola  olah  kepala  pasar  untuk  mencari  tempat  alokasi  yang  telah dipersiapkan untuk PKL.
c.  Aksi/ Upaya Pengawasan

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
Pelanggar  akan  dijatuhi  penaltiselaku  akibatnya  seperti,  dilakukannya pengusiran  pada  PKL  yang membandel.  Apabila  diabaikan, maka akan   ditegor secara  langsung  ataupun  malalui  surat  lalu  akan  dilakukan  langkah  “ Non yustisial” maupun “Yustisial ” yang seterusnya diserahkan ke pengadilan, jika PKL terbukti  masih  membandel  Satuan  Polisi  PamongPraja  Kota  Tangerang Selatanbekerjasama  dengan  kepolisian,  dinas  kebersihan  dan  badan  terkait lainnya dalam aksi gabungan ini.

## V.  KESIMPULAN  DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
1.  Peranan  Satpol  PP  dalam  penataan  PKL  cukup  berperan  karena  sudah menyelenggarakan  tugas  pokok  yang  telah  ditetapkan.  Tetapi  di  beberapa kecamatan  upaya  penataan  PKL  belum  efektif,  hal  ini  dapat  di  lihat  pada  Pasar Ciputat,  Pasar  Bintaro  sektor2,  Pasar  Jombang  dan  Pasar  Serpong  dimana  PKL melakukan  kegiatan  dagangnya  lagi  setelah  di  lakukan  upaya  gabuangan  oleh Satpol PP kota dan instansi terkait.
2.  Satpol  PP  sudah  melakukan  berbagai  upaya  dalam  pembenahan  PKL,  sesuai dengan tugas pokoknya.
a.  Upaya / Aksi Preventif (Persuasif) :
Organisasi  kegiatan job  desk ,  sisitem  koordinasi  penyuluhan  dan  pendekatan secara persuasif satu bulan sekali (diskusi dan pertukaran pendapat). b.  Upaya Represif (Penindakan) :
Penyediaan  tempat  selaku  daerah  yang  sudah  diijinkan  untuk  menjalani penjualan bagi Pedagang Kaki Lima, aksi  Razia gabungan.
c.  Usaha pengamatan/ Pengawasan
Penalti  dengan  aksi  menghalau,  jika  tahap  ini  masih  di  abaikan  di  berikan peneguran langsung ataupun tidak langsung yaitu dengan penyuratan.

## B.  Saran
1.  Perlu  memperbanyak  pengiriman  anakbuah  Satpol  PP  dalam  diklat  teknisi fungsional  untuk  meningkatkan  kompetensi  teknis  operasional    Satpol  PP  pada Kota Tangerang Selatan.
2.  Perlu  dilakukan  penambahan  frekuensi  Pendidikan  dan  pelatihan  kiatpekerjaan, dalam usaha memajukan mutu/kualitas Satpol PP pada Kota Tangerang Selatan.
3.  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan  harus  menyediakan  perlengkapanserta infrastructure yang lebih memadai baik nilai mutu dan kuantitasnya. Supaya anak buah  Satpol  PPlebih  optimal  dalam  menjalankan  tugasnya.Perlu  Penambahan jumlah  kendaraan  bekerja.  Kendaraan  penyokong  untuk  bekerja    serta  peralatan penyokongnya ini, kondisinya sudah tidak layak.
4.  Aksi yusticia l  harus  benar-benar  diimplementasikan  agar  pelanggar  ketentraman dan ketertiban umum oleh PKL bisa diatasi.
5.  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan  harus  menertibkan  oknum  pungli  (pungutan liar) selaku fasilitator dalam penyediaan tempat berdagang PKL.

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
6.  Pemerintah Kota Tangerang Selatan atau dinas harus menyediakan tempat usaha PKL  yang  mudah  didatangi  pembeli  ,  agar  persoalan  membandelnya  PKL  bisa diselesaikan sehingga kedamaian dan tertibnya  masarakat dapat tercipta.
7.  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatanatau  kantor  terkait  harus  melengkapi perlengkapan di daerah berdagangnya PKL(kesiapan air, listrik serta kamar kecil )
8.  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan  atau  penguasa  yang  berkaitan  harus mensosialisasikan  kepada  masyarakat  untuk  tidak  berbelanja  di  tempat  yang dilarang.

## DAFTAR  PUSTAKA

## Daftar Jurnal
Aldi  Juliant  Loebaloe.  2014. Peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar . Universitas Udayana
Anwar Sanusi, 2012, Metode Penelitian Bisnis, Salemba Empat, Jakarta
Apriaji  Setiawan.  2017. Peran  Satuan  Polidi  Pamong  Praja  (SATPOL  PP)  dalam Menertibkan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di  Kawasan  Tepian  Mahakam  Kota Samarinda. eJournal  Administrasi  Negara  Volume  5  ,  (Nomor  3  )  2017:  6129- 6142 ISSN 0000-0000 (ejournal.an.fisip-unmul.ac.id)
Apriaji  Setiawan.  2017. Peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  dalam Menertibkan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di  Kawasan  Tepian  Mahakam  kota Samarinda Universitas Mulawarman Elza Syarief, Wagiman dan Raha Syaiful Anwar.  2014. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja  Dalam  Melaksanakan  Penegakan  Peraturan  Daerah  (  Studi  terhadap Implementasi  Standart  Operasional  Prosedur  (  SOP)  Satpol  PP  Provinsi Kepulauan Riau . CJournal Of Judicial Review . Vol.XVI No.1 2 Juni 2014
Hasibuan, Malayu. 2008. Dasar-dasar Perbankan.Jakarta: PT. Grafindo. Hasibuan, Malayu. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Has ibuan,  Malayu.  2012.  “Manajemen  Sumber  Daya  manusia”.  Jakarta:  PT  Bumi Aksara.
Neneng  Rika  Jazilatul  Kholidah.  2016. Peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam Menegakkan  Ketertiban  Pedagang  Kaki  Lima  Di  Kabupaten  Bojonegoro .  IKIP PGRI Bojonegoro: Media Prestasi.  Vol. XVIII No.2 Desember 2016 /ISSN 1979 - 9225
Setia,  R.  M.  2009. Ekonomi  Informal  Perkotaan:  Sebuah  Kasus  Tentang  Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung. Jurnal Analisis Sosial, Vol.14, No.1. Steers,  Richard.M.(1985).  Efektivitas  Organisasi    Kaidah  Peri  Laku  (Alih  Bahasa Magdalena). Jakarta: Erlangga.
Sugiyono.  2012.  Metode    Penelitian    Kuantitatif    Kualitatif    dan    R&D.
Bandung:Alfabeta.
Sugiyono.  2014.Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D.Bandung: Alfabeta
Sugiyono.  (2016).  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitataif  dan  Kombinasi  (Mixed Methods).Bandung: Alfabeta.
Umi,    Narimawati.    (2010)    Metodologi    Penelitian    :  Dasar    Penyusun    Penelitian Ekonomi.Jakarta:penerbit Genesis

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN

## Undang-Undang dan Perda
Peraturan  DaerahNomor  8  Tahun  2012 Tentang    Penataan  dan  Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Peraturan  DaerahNomor  8  Tahun  2014 Tentang    Penataan  dan  Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Peraturan DaerahNomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum https://suaratangsel.com › BISNIS Usai Lebaran, Jumlah PKL di Tangsel Meningkat | SUARA TANGSEL ... diakses tanggal 31 -8-2018 https://www.liputan6.com › News › Peristiwa Ribuan PKL di Pasar Ciputat Tangerang Selatan Ditertibkan - News ...diakses 18-8-2018 Disperindag Tangsel Lakukan Pembinaan Peningkatan Disiplin ... Diakses tanggal 3- September 2018.
Relokasi PKL di Kota Tangerang Masih dalam Kajian | Republika Online, Diakses 18- Agustus-2018