## TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN OLEH WARGA NEGARA
MALAYSIA MENURUT PASAL 126 HURUF C DAN PASAL 127 UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011

## TENTANG KEIMIGRASIAN

## IMMIGRATION CRIME BY MALAYSIAN CITIZENS ACCORDING TO ARTICLE 126 LETTER C AND ARTICLE 127 OF LAW NUMBER 6 OF 2011 ABOUT IMMIGRATION
Teuku Putra Azis 1, Muhammad Hatta 2, Muhammad Nasir 3
1. Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Hukum
2,3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Tindak pidana pemalsuan dokumen keimigrasian meskipun sudah diancam dengan hukuman yang  tegas  namun  masih  ada  warga  negara  asing  Malaysia  yang  melakukannya.  Penelitian bertujuan  menganalisis  pengaturan  kejahatan  pemalsuan,  bentuk  kejahatan  pemalsuan  dan penegakan  hukum  pemalsuan  dokumen  keimigrasian.  Jenis  penelitian  digunakan  metode penelitian yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, dam sekunder. juga wawancara dengan petugas keimigrasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemalsuan dokumen keimgrasian diatur dalam Pasal 126 huruf c dan Pasal 127. Bentuk  kejahatan  keimigrasian  yang  dilakukan  adalah  pemalsuan  passport  sehingga  pelaku dihukum  dengan  hukuman  penjara  1  tahun  dan  denda  Rp  1.000.000.  Upaya  petugas keimigrasian adalah penegakan hukum karena melanggar kejahatan pemalsuan passport.
Kata Kunci : Imigrasi, Pemalsuan Dokumen, Pasport

## Abstract
The crime of falsifying immigration documents even though it has been threatened with strict punishments, there are still Malaysian foreign nationals who do it. This study aims to analyze the  regulation  of  the  crime  of  counterfeiting,  the  form  of  the  crime  of  forgery  and  the  law enforcement  of  counterfeiting  immigration  documents.  This  type  of  research  used  empirical juridical  research  methods.  The  legal  materials  used  consist  of  primary,  secondary  and secondary legal materials. as well as interviews with immigration officers. The results of the study indicate that the regulation of forgery of immigration documents is regulated in Article 126 letter c and Article 127. The form of immigration crime committed is passport falsification so that the perpetrator is sentenced to 1 year in prison and a fine of Rp. 1,000,000. Immigration officers' efforts are law enforcement for violating the crime of passport forgery.
Keywords: Immigration, Document Forgery, Passport

## A. Latar Belakang Masalah
Kelengkapan  dokumen  Perjalanan  Republik  Indonesia  seperti  paspor  dan  visa merupakan  salah  satu  yang  harus  diperhatikan  oleh  orang  asing  yang  hendak  memasuki  ke wilayah Indonesia. Seluruh administrasi tersebut akan terlebih dahulu diverifikasi oleh pihak imigrasi  sebagai  penjaga  pintu  gerbang  masuknya  orang  asing  ke  Indonesia. 1 Hal  ini  juga berkaitan  dengan  dengan  tugas  dan  fungsi  dari  keimigrasian  yang  salah  satunyan  adalah melakukan pengawasan administratif pada saat berada di Tempat Pemeriksaan n Imigrasi (TPI) dan pengawasan lapangan setelah melalui proses validasi data di TPI.
Setiap warga negara asing harus menunjukkan perjalanan kepada petugas keimigrasian agar dapat dibenarkan memasuki ke wilayah Indonesia. Bila tidak mampu ditunjukkan kepada petugas maka  bisa menyebabkan seseorang  ditolak oleh pihak imigrasi dan dikembalikan  ke negara asalnya. Keharusan kelengkapan administrasi bagi orang asing merupakan perintah dari UU yang berlaku di Indonesia yang harus diikuti dan ditaati. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13 UU Keimigrasian yang menetapkan ada beberapa alasan bagi imigrasi menolah orang asing, misalnya membawa surat perjalanan palsu, Namanya masuk ke dalam daftar pencekalan, tidak mampu menunjukkan visa dan lain sebagainya.
Salah  satu  perkara  yang  ditangani  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Lhokseumawe adalah  kasus  pemalsuan  dokumen  yang  dilakukan  oleh  WNA  berkebangsaan  Malaysia  atas nama  Muhammad  Imran  Bin  Abdul  Manan.  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Lhokseumawe sebagai Unit Pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, menjalankan  fungsi  dan  tanggung  jawab  sesuai  amanat  UU  Keimigrasian,  dimana  Fungsi Keimigrasian  adalah  bagian  dari  urusan  pemerintahan  negara  dalam  memberikan  pelayanan Keimigrasian,  penegakan  hukum,  keamanan  negara,  dan  fasilitator  pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Walaupun Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe telah melakukan tugas, fungsi dan peranan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun kasus pemalsuan dokumen seperti yang dilakukan Muhammad Imran Bin Abdul Manan masih banyak terjadi. Tindak pidana pemalsuan dokumen atau tindak pidana keimigrasian dapat merugikan negara
1 Okky  Chahyo  Nugroho,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Orang  Asing  Di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Denpasar  Dan  Kelas  I  Khusus  Bandara  I  Gusti  Ngurah  Rai, Jurnal  Penelitian  Hukum  DE  JURE ,  Volume  17, Nomor 2, Juni 2017: 231 - 247
Indonesia  dan  juga  berakibat  buruk  terhadap  sistem  keimigrasian  Indonesia,  khususnya  di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe.
UU Keimigrasian mengkategorikan pemalsuan dokumen perjalanan sebagai tindakan kriminal atau kejahatan. Bagi siapa saja yang melakukannya akan ditindak tegas sesuai dengan hukum positif yang berlaku dan SOP yang telah ditetapkan agar pelakunya bisa mendapatkan efek jera dari perbuatan yang telah dilakukannya. UU Keimigrasian mengatur hukuman yang sangat  ketat  dan  tegas  berkaitan  dengan  kejahatan  keimigrasian.  Hal  ini  ditegaskan  dalam ketentuan Pasal 126 huruf c dan Pasal 127 UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja a memberikan data yang tidak sah h atau keterangan yang tidak k benar untuk k memperoleh Dokumen n Perjalanan n Republik Indonesia bagi dirinya a sendiri atau orang lain  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) , tahun  dan n pidana  denda  paling banyak k Rp500.000.000,00 0 (lima ratus juta r rupiah). ”.
Kemudian  berdasarkan  ketentuan  Pasal  127  UU  Keimigrasian  juga  menetapkan bahwa ” Setiap orang  yang  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  menyimpan  Dokumen Perjalanan n Republik Indonesia palsu atau u dipalsukan dengan maksud d untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda a paling banyak Rp , 500.000.000,00 (lima ratus j juta rupiah). ”
Jumlah  hukuman  maksimal  dalam  ketentuan  tersebut  adalah  paling  lama  penjara  5 tahun  penjara  dan  Rp  500.000.000.  Kedua  dasar  aturan  tersebut  menjadi  dasar  yuridis  bagi petugas  keimigrasian  untuk  menjerat  pelaku  agar  dapat  dipidanakan  dengan  cara  mengikuti mekanisme sistem peradilan p pidana yang berlaku di Indonesia.
Meskipun  UU  telah  menetapkan  dengan  ancaman  hukuman  yang  sangat  maksimal terhadap kejahatan pemalsuan surat perjalanan Republik Indonesia, namun fakta empiris masih menunjukkan adanya perbuatan dari warga negara asing yang melakukan kejahatan tersebut secara tidak bertanggungjawab. Hal ini dapat dilihat salah satu perbuatan dari warga negara Malaysia  yang  melakukan  pemalsuan  dokumen  untuk  bisa  tinggal  di  wilayah  yurisdiksi Lhokseumawe.
Kasus  terkait  tindak  pidana  keimigrasian  pada  Kantor  Imigrasi  kelas  II  TPI Lhokseumawe  yang  melibatkan  WNA  berkebanggsaan  Malaysia  dengan  nama  Muhammad Imran Bin Abdul Manan terjadi pada tanggal 25 April 2014 yang di duga melanggar Pasal 126 Huruf (c) UU Keimigrasian. 2
2 Lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, maka bagi pelaku dilakukan penindakan projusticia oleh petugas keimigrasi dan kepolisian sesuai dengan mekanisme yang diterapkan dalam konsep sistem peradilan pidana. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan majelis hakim menjatuhkan  hukum  terhadap  pelaku  selama  satu  tahun  penjara  dan  denda  sejumlah  Rp 1.000.000. Tindakan yang dilakukan oleh imigrasi ini merupakan penegakan hukum terhadap orang  yang  diduga  melakukan  kejahatan.  Penegakan  hukum  terhadap  orang  asing  yang melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  merupakan  suatu  hal  menarik  dikaji  dalam  perspektif sosiologis  di  wilayah  yurisdiksi  Lhokseumawe.  Hal  ini  dikarenakan  meskipun  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah menetapkan dengan ancaman yang sangat tinggi, namun masih ada juga pelaku yang melakukan kejahatan tersebut dengana cara memalsukan dokumen untuk dipergunakan sebagai dasar memasuki wilayah Indonesia. Hal kedua yang juga menarik dalam kajian ini adalah dikarenakan hakim menetapkan jumlah hukuman yang tergolong ringan terhadap pelaku yaitu satu tahun, padahal secara de jure hakim dapat saja menetapkan dengan hukuman paling tinggi lima tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisi  penegakan  hukum  melalui projusticia atau jalur  litigasi  dan  penindakan administratif terhadap

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris  karena  menganalisis perilaku  penegakan  hukum  terhadap  pemalsuan  dokumen  keimigrasian  oleh  warga  negara Malaysia.  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  adalah  UU  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumentasi terhadap buku dan  literatur  baik  yang  terdapat  dalam  jurnal  maupun  hasil  penelitian.  Peneliti  juga menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  dengan  Teknik  wawancara  mendalam  terhadap penegak hukum keimigrasian. Lokasi penelitian di lakukan di Kantor Imigrasi Kelas II Kota Lhokseumawe. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memilih data yang diperlukan untuk dijadikan sebagai pembahasan dalam penelitian.

## C. Pembahasan

## 1) Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan dalam UU Keimigrasian
Berkaitan dengan ketentuan pemalsuan identitas dan pemberian keterangan n palsu, UU memberikan sanksi yang sangat tegas. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 126 huruf c dan Pasal 127 UU Keimigrasian. Dalam ketentuan Pasal 126 huruf c menyatakan  bahwa Setiap orang yang  dengan  sengaja a memberikan  data  yang  tidak  sah h atau  keterangan  yang  tidak  benar
untuk k memperoleh Dokumen n Perjalanan n Republik Indonesia bagi dirinya a sendiri atau orang lain  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda  paling banyak k Rp500.000.000,00 0 (lima ratus juta r rupiah). ”.
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami beberapa hal sebagai berikut:
Pertama , kata barang barang siapa, hal ini menunjukkan bahwa bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 126 huruf c akan dikenakan dengan hukuman. Jadi dalam hal ini tidak dibatasi apakah yang melakukan kejahatan atau pelanggaran merupakan penduduk Indonesia maupun warga negara asing. Dengan tidak adanya pembatasan tersebut maka dapat dipastikan baik bagi orang asing maupun  orang  Indonesia  yang  melakukan  kejahatan  pemberian  keterangan  palsu  bisa dikenakan  dengan  sanksi  pidana.  Oleh  karenanya,  pemalsuan  dokumen  atau  pemberian informasi palsu merupakan suatu hal yang dilarang dan akan mendapatkan konsekuensi berupa penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran.
Kedua , dengan sengaja, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan itu disengaja atau tidak dilakukan  oleh  seseorang  baik  yang  berwarga  negara  asing  maupun  yang  berwarga  negara negara  Indonesia.  Unsur  ini  menjadi  salah  satu  unsur  yang  sangat  penting  yang  harus diperhatikan oleh penegak hukum guna untuk menjerat pelaku dengan ketentuan Pasal ini.
Kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting. Kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja a atau biasa disebut  dengan opzettelijk , , maka  unsur  dengan  sengaja  ini  menguasai  atau  meliputi  semua unsur  lain  yang  ditempatkan  dibelakangnya  dan  harus s dibuktikan. 3 Pelaku  yang  diduga melakukan pemberian keterangan palsu terlebih dahulu harus dilihat ada atau tidaknya unsur kesengajaan berdasarkan pada bukti-bukti permulaan yang cukup untuk kemudian ditingkatkan kepada  tahap  penyidikan.  Bila  tidak  adanya  unsur  kesengajaan  ini  setelah h diperiksa  di Pengadilan  tentunya  bisa  menyebabkan  pelaku  yang  dibawa  ke  ranah  peradilan  bisa  bebas. Hakim  yang  memeriksa  perkara  tersebut  melihat  dan  menggali  secara  mendalam  informasi terkait  dengan  unsur  kesengajaan  ini  supaya  hakim  benar-benar  memiliki  keyakinan  untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku.
Ketiga , sengaja a memberikan data yang tidak sah h atau keterangan yang tidak benar. Hal ini menjadi unsur yang juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan agar dapat menjatuhkan hukuman dengan pelaku. Maka, sejak pada tingkat penyidikan di Imigrasi harus terlebih dahulu
3 PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , (Bandung : Citra Aditya, 2011), hal. 594.
ada atau tidaknya data atau keterangan yang diberikan oleh pelaku sebagai informasi palu. Hal ini menjadi penting ditelusuri dokumen atau informasi yang diberikan agar dapat memastikan bahwa  tindakan  tersebut  benar-benar  dilakukan  secara  tidak  bertanggungjawab.  Sehingga dengan demikian maka bagi pelaku tersebut bisa dilakukan penindakan hukum melalui litigasi atau yang juga dikenal secara projusticia melalui instrument hukum dan alat negara yang telah dipersiapkan  untuk  menyelesaikan  dan  memutuskannya  dengan  instrument  hukum  yang berlaku di Indonesia baik dalam bentuk hukum materil maupun hukum formil. Hukum materil yang  digunakan  dalam  hal  ini  adalah  UU  Keimigrasian  sedangkan  hukum  formilnya  selain mengacu kepada UU Keimigrasian juga mengaju kepada KUHAP sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini. Penggunaan UU Keimigrasian sebagai hukum formilnya di sini dikarenakan  persoalan  keimigrasian  menjadi  tindak  pidana  khusus  yang  ditetapkan  oleh pemerintah Indonesia di luar ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Jadi, dapat dikatakan bahwa hukum keimigrasian ini sebagai lex specialist dari KUHP karena diatur secara tersendiri dan  terpisahnya.  Dalam  perspektif  asas-asas  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  bila  sebuah tindak  pidana  telah  diatur  dalam  ketentuan  secara  khusus  seperti  UU  Keimigrasian  maka ketentuan itulah yang menjadi acuan bagi penegak hukum dalam menjatuhkan hukumannya. Asas umum yang berkaitan dengan ini adalah asas lex specialist derogat lex generalis . 4 Artinya bahwa suatu ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan ketentuna yang bersifat umum. Disebut khusus karena tersendiri  diatur secara spesifik di luar tindak pidana dalam KUHP yang berlaku secara universal.
Keempat ,  dipidana  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyakk  Rp 500.000.000,000  (lima  ratus  juta r rupiah). ” Ketentuan  ini  memberikan  petunjuk  kepada penegak hukum bahwa bagi orang yang melakukan kejahatan pemalsuan dokumen perjalanan di wilayah Republic Indonesia dapat dikenakan dengan hukuman paling lama 5 tahun p penjara dan paling l banyak denda Rp 500.000.000 sebagai konsekuensi dari tindak pidana pemalsuan yang  dilakukannya.  Hukuman  ini  sangat  tegas  dan  jelas  ditetapkan  agar  bisa  menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang melanggarnya. Penegak hukum dapat memilih menutut pelaku dengan menggunakan dua jenis hukuman baik hukuman fisik yang berupa penjara bagi pelaku  dan  denda.  Hal  ini  tentunya  sangat  terkait  dengan  jumlah  yang  akan  dituntut  oleh penuntut  umum  serta  sangat  tergantung  pula  dengan  pertimbagan  dari  majelis  hakim  yang mengadili dan memutuskannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
4 Tanto Lailam, Teori dan Hukum Perundang-undangan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 89.
Menurut  Ramli  Lahay,  sanksi  pidana  yang  diberikan  kepada  pelaku  yang  melanggar ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  Keimigrasian  memiliki  tujuan  yang  hendak  dicapai  yaitu: pertama , untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk balasan terhadap tindak pidana yang dilakukannya. 5 Pada prinsipnya pidana yang diberikan kepada pelaku merupakan sebuah  reaksi  dari  pembentuk  aturan  terhadap  pelaku  dalam  bentuk  penghukuman ( punishment ). Nestapa ini dengan sengaja diberikan kepada pembuat delik atau tindak pidana oleh negara akibat dari perbuatannya. 6
Kedua ,  agar  pelaku  harus  bertanggungjawab  terhadap  setiap  tindakan  dan perbuatannya.  Hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  dengan  perbuatan  tersebut  diharapkan  pelaku bertanggungjawab  agar  perbuatan  yang  dia  lakukan  meresahkan  orang. Ketiga ,  agar  dapat menimbulkan dampak psikologis b bagi orang lain yang menyaksikan terhadap hukuman yang dijalani oleh pelaku. Hal ini sebenarnya tujuan yang sangat luas agar keluarganya yang berada di  negara  asalnya  dapat  menyampaikan  informasi  penghukuman  tersebut  kepada  orang  lain supaya  lebih  berhati-hati  dalam  menggunakan  dokumen  serta  memberikan  keterangan  di kantor  keimigrasian  dengan  tujuan  untuk  memberikan  proteksi  diri  agar  tidak  terjerumus kepada  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di negara Republik Indonesia.
Dasar  hukum  kedua  yang  berkaitan  dengan  pemalsuan  dokumen  dapat  diketemukan dalam  UU  Keimigrasian  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  127  yang  menyatakan bahwa a Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  menyimpan  Dokumen Perjalanan Republik i Indonesia palsu atau u dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya a sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 0 (lima ratus j juta rupiah).
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
Pertama , Setiap orang y yang dengan sengaja, unsur ini menjadi unsur yang menentukan siapa yang melakukan tindak pidana baik orang asing maupun orang yang berada di Indonesia yang melakukan tindak  pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 akan diancam dengan hukuman yang telah ditetapkan. Kata tersebut tidak secara khusus orang asing maupun orang Indonesia, karena menggunakan kata barangsiapa berarti dapat dimaknai siapa saja yang melakukan tindak pidana bisa dijerat dengan hukuman sebagamana dimaksud di atas.
5 Sukartono, Inteldak Imigrasi Lhokseumawe, wawancara, 4 Juli 2021.
6 Puteri  Hikmawati,  Pidana  Pengawasan  Sebagai  Pengganti  Pidana  Bersyarat  Menuju  Keadilan Restoratif, Negara Hukum : Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 74.
Kedua ,  melawan h hukum,  artinya  penyimpanan  dokumen  palsu  dilakukan  secara melawan hukum atau tidak yang tidak dibenarkan oleh aturan hukum sehingga konsekuensinya diberikan hukuman bagi yang melakukannya. Perbuatan melawan hukum tersebut dapat saja dilakukan oleh orang asli Indonesia maupun orang asing yang ada di wilayah Indonesia dapat dikenakan  dengan  ancaman  hukuman  yang  telah  diatur  oleh  hukum  positif  di  Indonesia. Penuntut umum Ketika membuat surat dakwaan perlu membuktikan unsur melawan hukum ini agar pelaku bisa dijatuhkan dengan hukuman yang ada.
Ketiga , menyimpan Dokumen n Perjalanan Republik Indonesia palsu a atau dipalsukan, artinya  ada  sebuah  perbuatan  yang  dilakukan  yakni  menyimpan  dokumen  perjalanan. Dokumen perjalanan dalam hal ini bisa saja dalam bentuk passport maupun visa atau surat- surat lainnya yang menjadi salah satu persyaratan bagi orang asing ketiga berada di Republik Indonesia.  Penyimpanan  dokumen  tersebut  menjadi  suatu  hal  yang  dilarang  oleh  ketentuan hukum yang berlaku di  Indonesia dengan tujuan  agar dokumen tersebut tidak dipergunakan sebagai dokumen untuk tinggal di wilayah Indonesia.
Keempat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00, artinya bahwa bagi yang melakukan tindak pidana dengan cara menyimpan dokumen palsu untuk maksud  agar dipergunakan untuk dirinya atau orang lain dapat diancam dengan hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara dan paling banyak denda  sebanyak  Rp  500.000.000.  Ketentuan  tersebut  merupakan  Batasan  maksimal  paling tinggi yang ditentukan dalam sebuah produk hukum. Untuk hukuman yang akan dijatuhkan sangat  tergantung  pada  jumlah  tuntutan  yang  dituntut  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dan pertimbangan-pertimbangan  hakim  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan. Hakim  yang  akan  mempertimbangkan  berat  maupun  ringannya  suatu  hukuman  yang dijatuhkan.  Makanya  dalam  persidangan  ada  yang  dinamakan  dengan  alasan  yang meringankan dan ada pula yangdisebut sebagaai alasan yang menjadi dasar untuk penjatuhan hukuman menjadi lebih berat.
Berdasarkan  kedua  ketentuan  sebagaimana  yang  telah  penulis  uraikan  di  atas  dapat dipahami bahwa berkaitan dengan pemalsuan dokumen dan pemberian keterangan palsu diatur dalam Pasal 126 huruf c dan Pasal 127  UU Keimigrasian. Batasan hukuman maksimal dari kedua jenis tindak pidana tersebut diatur dengan Batasan jumlah yang sama. Meskipun secara substatif  bentuk  tindak  pidana  dari  kedua  aturan  tersebut  berbeda-beda  unsur  yang  harus dipenuh.
Berdasarkan kedua ketentuan di atas, maka dalam tabel berikut ini akan digambarkan unsur-unsur Pasal 126 huru c dan Pasal 127 UU Keimigrasian sebagai berikut:
No Pasal Unsur Tindak Pidana Jumlah Hukuman 1 Pasal 126 huruf c 1. Barang siapa; 2. Memberikan  data  yang  tidak
sah h atau keterangan yang tidak
benar;
3. untuk  memperoleh  Dokumen Perjalanan  Republik  Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain Hukuman  Paling  lama  5  tahun penjara  atau  denda  paling banyak Rp 500.000.000 2 Pasal 127m  1. Barang siapa;
2. Memalsukan Dokumen
Perjalanan Republik Indonesia;
3. membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu; 4. Dengan maksud untuk digunakan  bagi  dirinya  sendiri atau orang lain Hukuman  Paling  lama  5  tahun penjara  atau  denda  paling banyak Rp 500.000.000

## 2) Penyelesaian Secara Projusticia (Melalui Jalur Litigasi)
Pada  umumnya  proses  penyelesaian  perkara  dalam  konteks  masyarakat  Indonesia dikenal  dengan  dua  pola,  yaitu  pola  litigasi  dan  pola  penyelesaian  non  litigasi.  Pola penyelesaian  litigasi  identik  dengan  penyelesaian  sebuah  perkara  dengan  menggunakan instrument hukum yang disediakan oleh negara melalui jalur pengadilan. 7 Proses projusticia lebih  mengarah  kepada  penegakan  hukum  dengan  menggunakan  penegak  hukum  sesuai dengan  tugas  dan  fungsi  yang  telah  diamanatkan  oleh  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
7 Indriati  Amarini,  Penyelesaian  Sengketa  Yang  Efektif  Dan  Efisien  Melalui  Optimalisasi  Mediasi  di Pengadilan, Jurnal Kosmik Hukum Vol. 16 No. 2 Juni 2016, hlm. 88.
Berbeda halnya dengan proses penyelesaian perkara secara non litigas atau yang sering dikenal dengan istilah penyelesaian perkara dengan tidak menempuh cara litigasi atau di luar pengadilan. Pola penyelesaian seperti ini secara efisiensinya lebih efisien dibandingkan dengan pola penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur pengadilan. Prosesnya lebih cepat dan tidak  banyak  menghabiskan  biaya  karena  proses  penyelesaiannya  cenderung  secara kekeluargaan.
Dalam konteks penyelesaian kasus tindak pidana keimigrasian, litigasi menjadi salah satu pola penyelesaian yang dapat digunakan oleh penegak hukum keimigrasian baik itu PPNS di  lingkungan  imigrasi,  kejaksaan,  hakim  dan  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan.  Pola penyelesaian  secara  litigasi  yang  dilakukan  oleh  petugas  keimigrasian  adalah  dengan  cara menggunakan  sarana  hukum  acara  pidana  sebagai  hukum  formilnya  serta  menggunakan penegak hukum pidana sebagai komponen dalam penegakannya.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Kota  Lhokseumawe  terhadap kejahatan pemalsuan dokumen yang dilakukan adalah dengan cara projusticia atau penegakan hukum.  Pada  prinsipnya,  penegakan  hukum  adalah  tindakan  pengimplementasian  ketentuan hukum yang masih abstrak yang terdapat pada setiap produk hukum agar keberadaannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara praktis. 8 Sementara Satjtipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh  Sri  Putyatmoko  mengatakan  bahwa  penegakan  hukum  merupakan  penegakan  hukum berorientasi  kepada  perwujudan-perwujudan  keinginan  hukum  yang  sesungguhnya  dalam kenyataan  empiris.  Dalam  proses  penegakan  hukum  tentu  melibatkan  berbagai  sektor  yang memiliki keterkaitan.
Tindak  pidana  yang  menjadi  fokus  utama  dalam  pembahasan  ini  adalah  berkaitan dengan  tindak  pidana  pemalsuan  paspor  yang  dilakukan  oleh  orang  asing.  Akibat  dari perbuatan  tersebut,  pelaku  dianggap  melanggar  dengan  ketentuan  Pasal  126  dan  Pasal  127 huruf  c  UU  Keimigrasian  sehingga  pelaku  dipidana  karena  telah  melakukan  kejahatan pemalsuan dokumen keimigrasian dalam hal ini adalah paspor.
Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  WNA  Malaysia  ini  dikarenakan  telah  memenuhi unsur pidana yang dilakukannya yakni memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar atau palsu untuk mendapatkan paspor dari Kantor Imigrasi. Cara yang digunakan oleh pelaku dalam  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  ini  dengan  cara  mengurus  paspor  ke  Imigrasi dengan  menggunakan  KTP  dan  KK  palsu.  Sebenarnya  pelaku  merupakan  warga  negara
8 Abdul Wahab dan Mohammad  Labib, Kejahatan Mayantara ( Cybercrime ), Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 37
Malaysia yang tinggal di wilayah yurisdiksi Lhokseumawe dengan tujuan mengikuti pengajian di Dayah.
Apabila dianalisis secara komprehensif terhadap pelaku tidak hanya dapat dikenakan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Keimigrasian, akan tetapi terhadap pelaku dapat juga dijatuhkan  dengan  hukuman  yang  diatur  dalam  UU  Administrasi  Kependudukan.  Hal  ini dikarenakan  pelaku  menggunakan  KTP  dan  KK  Palsu  untuk  mengurus  paspor.  Dalam  UU Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 93 yang mengatur bahwa setiap Penduduk yang dengan s sengaja memalsukan surat t dan/atau dokumen n kepada Instansi Pelaksana a dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana a penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 50.000.000,00 0 (lima  puluh  juta  rupiah).  Artinya  pelaku  telah  melakukan  pemalsuan  data kependudukan sebagai syarat untuk mengurus paspor sehingga dapat juga dikenakan dengan Pasal  ini.  Akan  tetapi  berdasarkan  fakta  yang  ada,  pelaku  hanya  dijerat  dengan  UU Keimigrasian sebagaimana yang menjadi fokus kajian ini.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  keimigrasian  dalam  hal  memproses perbuatan pelaku adalah dengan menempuh cara projusticia melalui jalur litigasi. Penggunaan cara  seperti  ini  disebut  juga  sebagai  bentuk  penanggulangan  kejahatan  menggunakan cara r represif.
Untuk  melakukan  penindakan  dan  penegakan  hukum  kasus  warga  negara  Malaysia tersebut dibawakan kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon. Hal ini dikarenakan locus (tempat) terjadinya perkara adalah di wilayah hukum Aceh Utara. Pelaku karena tinggal di Dayah yang kedudukannya di wilayah yurisdiksi Aceh Utara.
Sebelum dibawakan ke Pengadilan Negeri sebagai tempat untuk pemeriksaan perkara pidana  dan  perdata,  ada  beberapa  upaya  terlebih  dahulu  yang  dilakukan  oleh  pihak keimigrasian terhadap pelaku pemalsuan dokumen perjalanan, yaitu sebagai berikut:
1. Pemanggilan oleh Pihak Imigrasi
Pejebat  imigrasi  memiliki  kewenangan  untuk  memanggil  dan  meminta  keterangan terhadap  orang  yang  diduga  melakukan  pemalsuan  dokumen  perjalan  ke  kantor  imigrasi dengan tujuan pemeriksaan atas kebenaran ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Setelah dipanggil Langkah selanjutnya adalah bila adanya indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang  secara  melawan  hukum  memberi  keterangan  palsu  maka  berdasarkan  dugaan tersebut diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).  Kehadiran PPNS dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama petugas keimigrasian sesuai dengan perintah yang diatur dalam UU Keimgirasian di mana bila adanya dugaan tindak pidana keimigrasian maka PPNS lah yang
berwenang melakukan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan untuk kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri beserta dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.
Bukti  yang  diperoleh  oleh  pihak  imigrasi  yang  diajukan  ke  Kejaksaan  Negeri Lhoksukon adalah paspor yang merupakan hasil dari pemalsuan yang dilakukan oleh pelaku sehingga  pelaku  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Pasport  tersebut dipergunakan oleh pelaku untuk masuk dan keluarnya negara Indonesia.
Proses  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  PPNS  tetap  berkoordinasi dengan  pihak  kepolisian.  Agar  dapat  memberikan  keamanan  terhadap  penahanan  terhadap tersangkanya.

## 2. Penyerahan Berkas kepada Kejaksaan Negeri Lhoksukon
Setelah  proses  penyidikan,  PPNS  Keimigrasian  menyerahkan  berkas  perkara  kepada Jaksa  Penuntut  Umum  yang  memiliki  kewenangan  sesuai  dengan  yurisdiksinya  masing- masing. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Lhoksukon sebagai Lembaga yang berwenang untuk melimpahkan kasus pemalsuan dokumen tersebut kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon.
3. Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Lhoksukon.
Pengadilan Lhoksukon merupakan Lembaga peradilan yang berwenang mengadili dan memutuskan  kasus  pemalsuan  dokumen  yang  dilakukan  oleh  warga  negara  asing  Malaysia. Hal ini disebabkan karena pelakunya berada di Aceh Utara sehingga JPU melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Lhoksukon.
4. Memasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan
Sebagai titik akhir dari proses dalam sistem i peradilan pidana adalah adalah Lembaga pemasyarakat. Pada lembaga ini pelaku yang awalnya terdakwa pada saat proses pemeriksaan perkara  di  pengadilan  berubah  statusnya  menjadi  narapidana  atau  Bahasa  lainnya  sebagai warga binaan. Melalui Lembaga inilah pelaku mendapatkan bimbingan dan pembinaan agar menjadi manusia yang baik sehingga ketika keluar dari Lapas menjadi masyarakat biasa yang memiliki akhlakul karimah.
Tindak  pidana  pemalsuan  yang  dilakukan  oleh  WNA  diputuskan  oleh  Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Nomor 146/PID.B/2014/PN.LS. Berdasarkan pemeriksaan perkara di persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umumr, Majlis Hakim yang mengadilinya telah memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Muhammad Imran Bin Abd Manan telah terbukti secara sah dan menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidan.  Dengan  sengaja  menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Berupa Passport palsu atau dipalsukan untuk
keluar  dan  masuk  wilayah  Indonesia,  sebagaimana  dakwaan  penuntut  umum  dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Muhammad  Imran  Bin  Abd.  Manan  oleh karena  itu  dengan  pidanapenjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  denda  Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar nka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan  bahwa  masa  penahanan  terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memeirntahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
a. 1 (satu) passport Indonesia Nomor A5847065 atas nama Muhammad Imran.
b. 1  (satu)  KTP  Kabupaten  Asahan  Nomor  :  1209090712880002  atas  nama Muhammad Imran.
6. Dirampas atau dimusnahkan:
a. 1 (satu) passport Malaysia Nomor A2335893 atas nama Muhammad Imran In Abd Manan
b. Kartu Tanda santri Nomor: 6212/P/.DH/2012 atas nama Tgk.M.Imran.
c. (satu) Kartu lessen memandu percubaan Malaysia, Nomor: K.P.881207565635 atas nama Muhammad Imran In Abd Manan.

## Dikembalikan kepada terdakwa
7. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).
Berdasarkan dictum amar  putusan  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  atas menunjukkan  bahwa  pada  tataran  empiris  di  lapangan,  pihak  imigrasi  telah  melakukan tindakan  hukum  projusticia  dalam  bentuk  penegakan  hukum  dengan  menggunakan  sarana criminal justice e system atau yang sering dikenal dengan istilah system peradilan pidana.
Penjatuhan sanksi pidana bagi warga Malaysia atas nama Muhammad Imran Bin Abd. Manan  merupakan  salah  bukti  konkrit  penegakan  hukum  pidana  yang  dilakukan  oleh  pihak keimigrasian.  Hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  karena  berdasarkan  pemeriksaan  di persidangan telah terbukti secara sah dan menyakin bahwa pelaku telah melakukan pemalsuan dokumen passport yang digunakan untuk keluar dan masukknya ke wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen palsu.
Pemeriksaan  di  persidangan  majelis  hakim  memeriksa  dengan  menggali  informasi secara  mendalam  ada  atau  tidaknya  unsur-unsur  pidana  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal  126  huruf  c  terpenuhi.  Berdasarkan  pemeriksaan,  unsur-unsur  pidana  yang  menjadi konsen utama dari hakim yang memeriksanya adalah unsur sengaja, memberikan keterangan palsu untuk memperoleh dokumen perjalanan.
Penjatuhan  hukuman  terhadap  pelaku  telah  memenuhi  dan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Akan  tetapi  hukuman  yang diberikan  kepada  pelaku  sangat  singkat  yaitu  1  tahun  dan  denda  Rp  1.000.000.  Ringannya sanksi  yang  diberikan  terhadap  pelaku  ini  bisa  menjadi  tidak  menimbulkan  efek  jera  bagi pelaku  yang  menyebabkan  orang  lain  untuk  melakukan  hal  yang  sama  di  kemudian  hari dikarenakan hukuman yang diberikan sangat singkat.
Padahal salah satu tujuan dari pemidanaan adalah memberikan dampak yang tidak baik atau  efek  jera  bagi  pelaku,  selain  itu  juga  agar  dapat  mencegah  pelaku  ( special  prevention ) untuk melakukan hal yang sama di kemudian hari serta memberikan dampak yang positif bagi masyarakat luas atau yang dikenal juga dengan general l prevention . 9 Hukum sebenarnya secara yuridis memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan melebihi dari satu tahun terhadap pelaku yang merupakan warga negara Malaysia. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 126 huruf c dan Pasal 127 UU Keimigrasian.
Kedua  ketentuan  tersebut  mengatur  secara  tegas  dan  jelas  bahwa  ancaman  hukuman yang maksimal dapat diancam terhadap pelaku adalah 5 tahun penjara dan paling banyak denda Rp 500.000.000. Jadi, hakim bisa saja memilih menjatuhkan hukuman di antara lima tahun ke bawah dan tidak boleh melebih lima tahun, karena bila melebihi lima tahun sudah melampaui kewenangannya atau yang sering dikenal dengan ultra petita. Begitu pula dengan dengan hakim dapat  memilih  dengan  hukuman  di  bawah  Rp  500.000.000  untuk  kemudian  dijatuhkan terhadap pelaku tersebut.
Adanya peluang bagi hakim menjatuhkan dengan hukuman 1 tahun dan Rp 1.000.000 dikarenakan tidak adanya batasan minimal dalam ketentuan Pasal 126 huruf c dan Pasal 127 UU  Keimigrasian.  Ketentuan  tersebut  hanya  menentukan  Batasan  maksimal  yang  dapat dijatuhkan oleh hakim, sedangkan batasan minimalnya tidak jelas diatur.  Konsekuensi yang muncul  dari  ketiadaaan  batasan  tersebut  adalah  bisa  saja  hakim  memilih  dengan  hukum  di bawah satu tahun dan bisa juga menentukan hukuman di bawah Rp 1.000.000.
9 M.  Abdul  Kholiq  dan  Ari  Wibowo,  Penerapan  Teori  Tujuan  Pemidanaan  dalam  Perkara  Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2 Vol.. 23 APRIL 2016, hlm. 192.
Menurut  penulis  hal  ini  merupakan  salah  satu  kelemahan  yang  dimiliki  oleh  UU Keimigrasian  yang  mengatur  tentang  pemalsuan  dokumen  perjalanan  di  wilayah  Indonesia. Padahal  dengan  adanya  hukuman  yang  lebih  tinggi  dapat  mempengaruhi  orang  untuk  tidak melakukan  kejahatan  pemalsuan  dokumen  keimigrasian.  Sehingga  dengan  tidak  diberikan Batasan  minimal  tersebut  maka  bisa  menyebabkan  pengaturan  tindak  pidana  keimigrasian tidak  bisa  berjalan  efektif.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  ada  beberapa  alasan  yang menyebabkan suatu aturan hukum bisa berjalan secara efektif, yaitu karena faktor hukumnya, faktor hukum menjadi faktor yang turut mendorong suatu aturan hukum bisa berjalan secara efektif. Jika aturan yang ada belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku maka bisa dipastikan  akan  terjadi  perbuatan  yang  sama  di  kemudian  hari.  Praktik  yang  sama  bisa  saja dilakukan  oleh  orang  lain  karena  hukuman  yang  tidak  berat  dijatuhkan  sehingga  belum menimbulkan dampak yang positif terhadap penerapan hukumnya. Dalam konteks ketentuan keimigrasian,  maka  dapat  dikatakan  masih  adanya  kelemahan  dari  sisi  pengaturan  yang mengaturnya.  Kelemahan  yang  penulis  maksudkan  di  sini  adalah  karena  hanya  mengatur batasan maksimal saja dan tidak mengatur berkaitan dengan Batasan minimalnya. Sehingga pegangan hakim sebagai penegak hukum yang berwenang menjatuhkan putusan tidak terikat dengan  batasan  minimal.  Factor  lainnya  bisa  disebabkan  karena  sarana  prasarana,  penegak hukum dan budaya hukum masyarakat.
Menurut  Ramli  Lahay,  sebenarnya  berkaitan  dengan  penghukuman  itu  bukanlah menjadi  kewenangan  dari  pihak  imigrasi.  Imigrasi  melalui  petugasnya  hanya  berwenangn melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  kasus  pemalasuan  dokumen  perjalanan. Pihak yang berhak melakukan penuntutan berasal dari kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan penjatuhan hukuman menjadi kewenangan dari hakim yang mengadili perkara tersebut. 10
Upaya  kedua  yang  dilakukan  oleh  pihak  imigrasi  terhadap  pelanggaran  ketentuan keimigrasian adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan adalah sebuah langkah awal yang dilakukan guna mencegah perbuatan pelanggaran dan kejahatan tidak terjadi. 11

## 3) Penindakan Administratif
Selain  tindakan  hukum  berupa  penegakan  hukum  terhadap  WNA  Malaysia sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, tindakan lain yang selanjutnya diberikan kepada pelaku adalah tindakan administratif. Upaya ini merupakan tindakan yang bersifat pencegahan.
10 Ramli Lahay, Staf Wasdakim Imigrasi Lhokseumawe, 14 Juli 2021.
11 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusun  Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 46.
Upaya  penanggulangan  atau  pencegahan  dalam  bidang  keimigrasian  dilakukan  dengan tindakan  pengamanan  terhadap  dokumen  keimigrasian,  sehingga  paspor,  visa  maupun dokumen  keimigrasian  lainnya  yang  telah  dikeluarkan  secara  sah  dan  resmi  tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Pihak  imigrasi  telah  melakukan  dua  tindakan  administratif  terhadap  pelaku  WNA Malaysia  yaitu  dengan  cara  memasukkan  nama  pelaku  ke  dalam  daftar  nama  penangkalan. Menurut  Ramli  Lahai,  memasukkan  ke  daftar  nama  penangkalan  ini  memiliki  peran  yang sangat penting agar si pelaku tidak bisa kembali lagi ke Indonesia sampai kapanpun 12 . Hal ini dikarenakan setiap orang asing yang akan masuk ke Indonesia, petugas keimigrasi akan melihat ada  atau  tidaknya  nama  orang  tersebut  masuk  ke  dalam  daftar  nama  pengkalan.  Jika teridentifikasi orang tersebut ditemukan di dalam daftar penangkalan, maka pada saat itu pula pihak imigrasi tidak membenarkannya lagi memasuki ke wilayah Indonesia. Langkah ini untuk mencegah  supaya  pelaku  tidak  masuk  lagi  ke  Indonesia  karena  telah  pernah  melakukan kejahatan sebelumnya.
Tindakan administratif kedua yang dilakukan oleh pihak imigrasi terhadap WNA yang melakukan  pemalsuan  paspor  adalah  dengan  cara  melakukan  pendeportasian  ke  negara asalnya. 13 Pelaku  tidak  dikembalikan  ke  negara  asalnya  setelah  menjalani  hukuman  yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon yaitu 1 tahun penjara dan denda 1 juta rupiah. Artinya  bahwa  dalam  kasus  pemalsuan  hanya  dideportasikan  saja,  akan  tetapi  pelaku diwajibkan  terlebih  dahulu  menjalani  hukuman  penjara  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon.
Berikut  ini  jenis-jenis  tindakan  non  litigasi  dalam  keimigrasian  terkait  unsur memberikan keterangan tidak benar dalam dokumen keimigrasian, antara lain:
a. Tindakan a administrasi terkait permohonan dan penggunaan dokumen keimigrasian.
b. Pencegahan dan penangkalan
c. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
d. Deportasi.
Tindakan  yang  dilakukan  terhadap  orang  asing  yang  berada  di  wilayah  Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan  ketertiban  umum  atau  tidak  menghormati  atau  menaati  peraturan  perundang-undangan yang berlaku, tindakan administrati yang dilakukan dapat berupa 14 :
12 Ramli Lahay, Staf Wasdakim Imigrasi Lhokseumawe, 14 Juli 2021.
13 Sukartono, Inteldak Imigrasi Lhokseumawe, wawancara, 14 Juli 2021.
1.   Pembatasan,  perubahan, , atau  pembatalan i izin  keberadaan.  Hal  ini  merupakan Langkah konkrit yang bisa dilakukan untuk mencegah agar pelaku tidak melakukan kegiatan apapun di wilayah Indonesia. Dengan adanya pembatasan izin tersebut, maka bila  pelaku  masih  melakukan  Tindakan  di  wilayah  Indonesia,  maka  status  tinggal tersebut  dapat  dianggap  sebagai  tindakan  illegal  dan  inkonstitusional  serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
2.   Larangan n untuk berada a disuatu atau beberapa tempat tertentu u diwilayah Indonesia;
3.   Keharusan untuk k berada di suatu atau u beberapa tempat t tertentu di wilayah Indonesia;
4.   Pengusiran  atau  deportasi  dari i wilayah  Indonesiaaatau  penolakan  masuk  ke wilayah i Indonesia.
Dengan  menigkatnya  praktik  kejahatan  pemalsuan  yang  dilakukan  oleh  orang  asing yang  berada  di  Indonesia,  maka  banyak  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  keimigrasian Lhokseumawe.  Hal  yang  saat  ini  menjadi  fokus  utama  dari  imigrasi  Lhokseumawe  dalam mengatasi kejahatan pemalsuan dokumen adalah memperketat pengawasan di TPI. SDM yang ada di imigrasi dilatih dengan cermat dan tepat untuk menganalisis data yang diberikan oleh orang asing atau orang Indonesia sebagai data palsu atau bukan. Selama ini terjadinya praktik pemberian  keterangan  palsu  oleh  orang  yang  keluar  dan  masuknya  ke  Indonesia  seringkali didasari pada ketidakcermatan petugas dalam meloloskan orang asing tanap memeriksa secara detail setiap informasi yang diberikan. 15 Hal yang sama juga diungkap oleh Sukartono di mana ketelitian memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan sebuah dokumen itu palsu atau  tidak.  Terkadang  akibat  dari  kurang  telitinya  dari  petugas  bisa  menyebabkan  lolosnya orang asing memasuki Indonesia dengan cara memberikan keterangan palsu.
Untuk  mendeteksi adanya informasi atau keterangan palsu ini maka hal yang juga perlu dilakukan  adalah  dengan  melihat  kesesuaian  tanda  tangan  yang  tercantum  pada  setiap dokumen. Pihak petugas sudah diwajibkan untuk mengkonfirmasi data yang diberikan dengan melihat ada atau tidaknya tanda tangan yang berbeda. 16 Bila ditemukan adanya tanda tangan yang mencurigakan dari orang tersebut akan diperdalam lagi informasi mengenai keabsahan suatu dokumen administrasi yang diberikan. 17
Selain adanya indikasi tanda tangan yang berbeda, bentuk pemalsuan dokumen yang terjadi di Keimigrasian juga terjadi dalam bentuk penggunaan stemple atau cap palsu. Menurut Ramli, penggunaan stemple palsu ini dikarenakan dengan mudah seseorang untuk mengakses
15 Ramli Lahay, Staf Wasdakim Imigrasi Lhokseumawe, 14 Juli 2021.
16 Sukartono, Inteldak Imigrasi Lhokseumawe, wawancara, 14 Juli 2021.
17 Ramli Lahay, Staf Wasdakim Imigrasi Lhokseumawe, 14 Juli 2021.
pembuatan  stemple  palsu  sehingga  dengan  mudah  bisa  diperoleh  stemple  tersebut.  Padahal berkaitan dengan penggunaan stemple palasu juga mendapatkan perhatian penting dalam UU Keimigrasian dan memberikan sanksi yang sangat tegas kepada pelaku yang melakukannya.
Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang yang menggunakan stempel  palsu diatur secara tegas dalam Pasal 129 UU Keimigrasian. Dalam ketentuan tersebut juga memberikan sanksi  paling  lama  5  tahun  penjara  bagi  orang  yang  melakukan  stemple  palsu  untuk dipergunakan  pada  dokumen  perjalanan.  Praktik  pemalsuan  dokumen  setiap  orang  yang dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  membuat,  mempunyai,  menyimpan,  atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya.

## D. Penutup

## 1) Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  sebagaimana  yang  telah  peneliti  uraikan  di  atas  dapat disimpulkan bahwa Pengaturan kejahatan pemberian keterangan palsu atau data yang tidak sah dengan  tujuan  memperoleh  dokumen  keimigrasian  diatur  dalam  Pasal  126  huruf  c  UU Keimigrasian.  Pelanggaran  terhadap  ketentuan  tersebut  diberikan  sanksi  yang  sangat  tegas yaitu dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan ini menggabungkan antara hukum penjara dengan denda. Hal ini dapat dipahami dengan penggunaan kata “dan” dalam ketentuan tersebut. Penggunaan kata “dan” di sini  berarti  dapat  digabungkan  antara  kedua  jenis  hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap pelaku  yang  melakukan  kejahatan.  UU  Keimigrasian  juga  mengancam  dengan  ancaman  5 tahun penjara dan dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) bagi pelaku yang  menyimpan  atau  dokumen  perjalanan  palsu.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  127  UU Keimigrasian.  Pemberian  hukuman  yang  berat  ini  dengan  tujuan  agar  pelaku  tidak menyalahgunakan dokumen yang diberikan. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing  yang  berasal  dari  negara  Malaysia  adalah  pemberian  keterangan  palsu  dengan  tujuan untuk  memperoleh  dokumen  keimigrasian  agar  dapat  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah yurisdiksi Kantor Keimigrasian Kelas II Kota Lhokseumawe. Tindakan tersebut bertentangan dengan  ketentun  Keimigrasian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  126  huruf  c  UU Keimigrasian.  Sebagai  konsekuensi  terhadap  perbuatan  tersebut,  petugas  keimigrasian melakukan  penindakan  hukum  melalui  jalur  litigasi  (peradilan).  Di  samping  kejahatan pemalsuan  tersebut,  pelanggaran  yang  sering  dilakukan  oleh  orang  asing  di  Lhokseumawe adalah  melebih  masa  tinggal  ( over  stay )  dan  penyalahgunaan  izin  yang  diberikan  sehingga
tindakan yang dilakukan adalah dengan cara mendeportasikan dari Lhokseumawe ke negara asalnya. Jumlah pelanggaran pada tahun 2019 terdiri dari 2 kasus, kemudian pada tahun 2020 berjumlah 3 kasus dan terakhir pada tahun 2021 berjumlah 1 kasus. Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kota Lhokseumawe terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian yang  melanggar  Pasal  126  huruf  c  adalah  dengan  menggunakan  sistem  peradilan  pidana. Langkah pertama kali dilakukan adalah penyelidikan dan penyidikan secara komprehensif ada atau tidaknya kejahatan yang dilakukan. Hal ini dilakukan oleh penyidik PPNS Keimigrasian dengan tujuan agar diperoleh informasi dan bukti yang lengkap agar dapat dilimpahkan kepada Penuntut Umum. Penuntut Umum yang melimpahkan kepada Pengadilan Negeri dengan cara mengajukan dakwaan agar diperiksa, diadili dan diputuskan. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri  Lhoksukon  pelaku  dinyatakan  secara  sah  dan  menyakin melakukan  tindak  pidana  pemberian  keterangan  palsu  untuk  mendapatkan  dokumen keimigrasian serta dijatuhkan hukuman selama 1 tahun kurungan dan denda Rp 1.000.000;

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Okky Chahyo Nugroho, Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , Volume 17, Nomor 2, Juni 2017: 231 – 247. Didiek R. Mawardi, Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No. 3, 2015.
Kartini Kartono, Patologi Sosial , Jilid I Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Press, 1992. PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , (Bandung : Citra Aditya, 2011.
Tanto Lailam, Teori dan Hukum Perundang-undangan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
Puteri Hikmawati, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, Negara Hukum : Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
Moh. Asir, Bruce Anzward, Elsa Aprina, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk  Mendapatkan  Paspor  Republik  Indonesia  Pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Balikpapan, J ournal UNIBA Law Review, Vol. I, No. 1, 2019.
Sudjana,  Penyuluhan  Hukum    Dalam  Upaya  Peningkatan  Kesadaran  Hukum  Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol. 25, No. 2, Edisi Desember 2016.
Dewi Nurul Musjtari, Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari,Kecamatan Gunung Kidul, ABDIMAS , Vol. 22 No. 2, Desember 2018.
Abdul Wahab dan Mohammad  Labib, Kejahatan Mayantara ( Cybercrime ), Bandung, Refika Aditama, 2005.
M.  Abdul  Kholiq  dan  Ari  Wibowo,  Penerapan  Teori  Tujuan  Pemidanaan  dalam  Perkara Kekerasan  terhadap  Perempuan:  Studi  Putusan  Hakim, Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM, No. 2 Vol.. 23 APRIL 2016.
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusun Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana, 2008.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian