## KEABSAHAN PERGANTIAN KELAMIN DALAM PERSPEKTIF YURIDIS
( STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PENGADILAN)

## Reni Asmawati
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: asmawati_reni@yahoo.com
ABSTRAK P enulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif Doktrinal, dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan pergantian kelamin dan pola- pola penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Dalam kasus permohonan ganti kelamin belum ada pengaturannya sama sekali dalam undang-undang, bahkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak menyinggung tentang perubahan jenis kelamin, akan tetapi Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa atau mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Oleh karena itu berdasarkan pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Sofwan Dahlan dalam menentukan jenis kelamin seseorang sekurang- kurangnya harus mempertimbangkan 5 (lima) aspek, yaitu aspek Kromosom, aspek Kelamin Primer, aspek Kelamin Sekunder, aspek Hormonal dan aspek Psikologik. Kesimpulannya Hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Boyolali mempertimbangkan 2 (dua) aspek, Pengadilan Negeri Semarang mempertimbangkan 3 (tiga) aspek, dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta mempertimbangkan 2 (dua) aspek. Sedangkan dalam penemuan Hukum, Hakim dalam Penetapan ketiga Pengadilan tersebut menggunakan metode Penemuan Hukum Eksposisi, Sistem Penemuan Hukum Otonom dan dalam argumentasinya hanya mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan tidak mendasarkan pada Yurisprudensi maupun Doktrin.
Kata Kunci: Pergantian kelamin, Pertimbangan Hakim, Penemuan Hukum.
ABSTRACT T his thesis research methods Normative Doctrinal, with secondary data as the data source. The problem is how the consideration of the judges in adjudicating the petition sex change and discovery of patterns of law made by judges. In the case of sex-change application settings did not exist in the law, even Law. 23 of 2006 on Population Administration did not mention about the sex change, but the judge may not refuse to examine or adjudicate a case brought before it with no legal excuse or less clear. Therefore, pursuant to Article 5 of Law no. 48 of 2009 on Judicial Power, judges are required to explore, and understand the legal values that live in the community. According to Dahlan Sofwan in determining the sex of a person should consider at least 5 (five) aspects, namely Chromosome, Gender aspects of Primary, Secondary Gender aspects, and Hormonal aspects Psychological aspects. In conclusion the District Court Judge in determining Boyolali considering two (2) aspects, Semarang District Court to consider three (3) aspects, and the Yogyakarta District Court Judge considering two (2) aspects. While the discovery of the Law, the three judges in the Court’s determination using the method of exposition Legal Discovery, Invention System and the Autonomous Legal argument based solely on the evidence presented by the Petitioner and not based on case law and doctrine.
Keywords: gender reassignment, Judge consideration, Discovery Law
Pendahuluan Pasal 16 ayat (1) mengatur bahwa pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas, dalam hal apabila memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya hakim atau pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Caranya adalah berpedoman dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
Kasus yang sempat terkenal dalam praktik peradilan di Indonesia dalam rangka hakim harus menemukan hukum baru adalah kasus Vivian Rubiyanti tentang Pergantian Kelamin. Kasus ini ditinjau dari segi hukumnya merupakan suatu yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dalam masyarakat, karena peristiwa perubahan status ini merupakan persoalan baru dalam masyarakat, hal ini belum diatur oleh undang-undang. Karena pembuat Undang-undang waktu itu tidak atau belum memperkirakan terjadinya hal-hal seperti itu. Undang-undang hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan, dan merupakan kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat bahwa diantara dua jenis makhluk ilahi ini laki-laki dan perempuan terdapat pula segolongan orang yang hidup diantara kedua makhluk tersebut diatas. Kepentingan persoalan hukum muncul setelah adanya perkembangan di bidang ilmu kedokteran yang disebut operasi kelamin. 1 Kekosongan hukum ini menyebabkan dunia peradilan Indonesia membutuhkan pijakan hukum bagi hakim. Hal ini untuk menghindari disparitas hukum dalam putusan serupa.
Jenis transeksual terbagi menjadi dua, yakni transeksual perempuan ke laki-laki ( female to male transsexual ), memiliki tubuh perempuan dan “ mind ” laki-laki, dan transeksual laki-laki ke perempuan ( male to female transsexuals ), memiliki tubuh laki-laki dan mind perempuan. 2 Merujuk pada UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta segala peraturan pelaksanaannya hanya terbatas pada sistem administrasi kependudukan. Undang- undang ini bertujuan guna menciptakan tertib administrasi kependudukan di Indonesia. Undang- undang administrasi kependudukan ini tidak menyentuh persoalan ganti kelamin itu sendiri.

## Pembahasan 1.  Pertimbangan Hukum Dari Hakim Dalam Penentuan Jenis Kelamin
a.  Pertimbangan Hakim Berdasarkan Hukum
Menurut Pasal 50 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa “putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Pada Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali No. 07/Pdt.P/2011/PN.BI, diketahui bahwa dalam penetapan tersebut tidak memuat secara jelas tentang peraturan-peraturan yang dijadikan dasar untuk mengadili, baik dari pasal peraturan perundang-undangan maupun dari hukum tidak tertulis dalam hal penentuan jenis kelamin. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 50 dan pasal 5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Berikutnya, Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No. 20/Pdt.P/2009/ PN.Ung, diketahui bahwa dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa “ Pemberian 1 Bierly Napitupulu, “ Penemuan  Hukum” , dalam makalah Online, senin 23 Januari 2012,  http://magis- ter-kenotariatan.blogspot.com/2012/01/makalah-hukum-tugas-kuliah.html, diunduh pada 4 Februari 2012 pukul 3:58 PM
2 Yash, Transeksual: Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan ke Laki-Laki , Semarang, AINI,hal:17
identitas Gender terhadap anak kesatu pemohon tidaklah ditentang, terutama dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung adat dan budaya tradisional, penentuan identitas gender terhadap anak tersebut berdasar pada prognosa dari kondisi biologisnya dan untuk meningkatkan kwalitas kesehatan serta untuk menjamin kedudukan/status anak tersebut di kelak kemudian hari”. Dari pertimbangan hakim tersebut diketahui bahwa hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam penetapannya telah dimuat peraturan yang dijadikan dasar hakim untuk mengadili, yaitu hukum tidak tertulis. Hal ini telah sesuai dengan pasal 50 dan pasal 5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mencermati Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 517/Pdt.P/2012/PN.YK, diketahui bahwa dalam pertimbangan hukumnya hakim menyebutkan “Menimbang, bahwa oleh karena perubahan status hukum dari seorang laki-laki menjadi perempuan belum ada pengaturannya dalam hukum, namun mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat khususnya dalm bidang ilmu kedokteran serta peradaban dunia yang semakin maju, maka dalam merespon hal tersebut Pengadilan berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna “menemukan hukum-hukum”nya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepatutan serta betul-betul didukung oleh alasan dan kepentingan hukum yang kuat”. Hal ini telah sesuai dengan pasal 50 dan pasal 5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim telah melakukan kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta dalam penetapannya telah dimuat peraturan yang dijadikan dasar untuk mengadili permohonan pergantian kelamin tersebut.
b.  Pertimbangan Hakim berdasarkan Non-Hukum (Aspek Medis) Guna menentukan jenis kelamin seseorang, sekurang-kurangnya ada 5 aspek penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu: (a) Aspek Kromosom, (b)Aspek alat kelamin primer (organ kelamin dalam yaitu testis dan ovarium), (c) Aspek alat kelamin sekunder (organ kelamin luar yaitu penis serta vulva dan vagina), (d)Aspek Hormonal dan (e) Aspek psikologik. Laki-laki yang normal ditandai oleh adanya kromosom XY, testis (yang memproduksi spermatozoa dan hormone laki-laki), organ penis, dominasi Testosteron dan kejiwaan sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Sedangkan perempuan yang normal ditandai oleh adanya kromosom XX, Ovarium (yang akan memproduksi ovum dan hormone perempuan), alat kelamin perempuan (vulva, clitoris, labium mayus, dan vagina), dominasi progesterone serta sifat kejiwaan sebagaimana layaknya perempuan. 3
1)  Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2011/PN.BI Dalam penetapan ini hakim telah mempertimbangkan aspek kromosom dan aspek alat kelamin sekunder (penis/vagina), yaitu pada metaphase yang dihitung (20 sel) dan dianalisis (6 sel) tidak tampak kelainan dan jumlah kromosomkarotip sesuai dengan jenis kelamin Laki-laki, dan dalam perkembangannya alat kelamin yang tumbuh dalam diri pemohon adalah alat kelamin laki-laki. Akan tetapi hakim tidak mempertimbangkan tentang aspek alat kelamin primer (testis/ovarium), aspek hormonal dan aspek psikologik. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Sofwan Dahlan. 2)  Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2009/PN.Ung
Dalam penetapan ini hakim telah mempertimbangkan 3 (tiga) aspek dalam penentuan jenis kelamin, yaitu aspek kromosom, aspek alat kelamin  sekunder dan aspek psikologik. Jumlah kromosom per sel 46, Jumlah sel dihitung 20, Jumlah sel dianalisis 10, Kariotip 46 XY dan Kesimpulannya Geneotip Laki-laki normal, dari
3 Sofwan Dahlan , Legal and Ethical Aspect Of Disorder Of Sexual Development Management , pendapat ahli dalam pene- tapan Nomor: 20/Pdt.P/2009/PN.Ung
hasil pemeriksaan dan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh dokter Dr. Kariadi  FK  Undip  Semarang  kepada  anak  dilihat  secara  fisik  bentuk  alat  kelamin lengkap dan normal laki-laki, dan kebiasaan anak sudah sebagaimana layaknya anak laki-laki pada umumnya. Akan tetapi hakim tidak mempertimbangkan aspek alat kelamin primer dan aspek hormonal dari anak pemohon. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Sofhlan.
3)  Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2012/PN.YK
Dalam Penetapan ini, Hakim telah mempertimbangkan 2 (dua) aspek dalam menentukan jenis kelamin, yaitu aspek alat kelamin sekunder dan aspek psikologik. Kelamin sekunder/organ kelamin luar dari Pemohon adalah sebelumnya laki-laki (penis) yang kemudian dioperasi menjadi wanita (vagina) di Rumah Sakit Bangpakok 9 (International Hospital) di Bangkok Thailand dan Pemohon mempunyai ciri-ciri fisik dan prilaku sebagai wanita. Akan tetapi Hakim tidak mempertimbangkan dari aspek kromosom, alat kelamin primer, dan aspek hormonal.

## c.  Pola-pola Penemuan Hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus permohonan pergantian kelamin
1)  Metode Penemuan Hukum Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum lain, merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum ( das sollen ) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit ( das sein ) tertentu. Yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret. 4
Metode Penemuan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2011/PN.BI, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2009/PN.Ung dan Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2012/PN.YK ketiganya adalah menggunakan metode penemuan hukum Eksposisi (Konstruksi hukum), yaitu Metode eksposisi atau konstruksi hukum akan digunakan oleh hakim pada saat dia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. 5 Hal ini telah sesuai dengan pendapat Bambang Sutiyoso.
2)  Sistem Penemuan Hukum Metode Penemuan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2011/PN.BI, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2009/PN.Ung dan Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2012/PN.YK ketiganya adalah menggunakan sistem Penemuan Hukum Otonom (Materiel Juridisch).
Disini Hakim tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai pembentuk hukum yang secara mandiri memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan. Pandangan otonom muncul kurang lebih 1851 Masehi, karena aliran heteronom dari peradilan tidak dapat lagi dipertahankan. Dalam perkembangannya, dua sistem penemuan hukum di atas saling mempengaruhi dan tidak ada batas yang tajam. Sehingga dalam praktek penemuan hukum akan ditemui unsure-unsur kedua sistem tersebut.
Sumber utama penemuan hukum adalah (1) peraturan perundang-undangan (2) Hukum Kebiasaan (3) Yurisprudensi (4) perjanjian internasional dan (5) Doktrin. Jadi
4 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum sebuah Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 26 dalam Sutiyoso, Bam- bang, 2005, Metode Penemuan Hukum , Yogyakarta, UII Press, hal. 28
5 Bos sebagaimana dikutip Soedikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 69 dalam Sutiyoso, Bambang, 2005, Metode Penemuan Hukum , Yogyakarta, UII Press hal 111.
ada hierarkhi atau tingkatan-tingkatan dalam memposisikan sumber hukum. 6 Hal ini telah sesuai dengan Pendapat Bambang Sutiyoso. 3)  Dasar Argumentasi Pasal 184 HIR, 195 Rbg, dan 23 UU No. 14 Tahun 1970 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar daripada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim. Menurut pasal 50 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa “putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Tidak menyebutkan dengan tegas peraturan mana yang dijadikan dasar menurut Mahakamah Agung tidak membatalkan putusan. 7 Dalam Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2009/PN.Ung dan Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2012/PN.YK ketiganya hakim dalam memberikan argumentasi tidak mendasarkan pada norma, yurisprudensi maupun doktrin, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang diajukan oleh para pemohon. Dalam hal ini hakim menggunakan sumber hukum tidak tertulis berupa nilai-nilai hukum dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat dan dimuat dalam penetapan. Hal ini sesuai dengan pasal Menurut pasal 50 Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Sedangkan Penetapan Nomor 07/ Pdt.P/2011/PN.BI, tidak memuat norma berupa UU atau sumber hukum tidak tertulis sebagai dasar argumentasinya dalam permohonan Pergantian

## Penutup
1.  Kesimpulan a.  Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam memutus permohonan ganti kelamin. 1)  Pertimbangan hakim di dalam Penetapan No. 07/Pdt.P/2011/PN.BI dalam penentuan jenis kelamin, tidak memuat peraturan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 50 dan pasal 5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2)  Pertimbangan hakim di dalam Penetapan No. 20/Pdt.P/2009/PN.Ung, dalam pertimbangan hukumnya hakim telah melakukan kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Hal ini telah sesuai dengan pasal 50 dan pasal 5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3)  Pertimbangan hakim di dalam Penetapan No. 517/Pdt.P/2012/PN.YK, dalam pertimbangan hukumnya hakim telah melakukan kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Hal ini telah sesuai dengan pasal 50 dan pasal 5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
b.  Pertimbangan Hakim berdasarkan Non-Hukum (Aspek Medis) 1)  Pertimbangan hakim di dalam Penetapan No. 07/Pdt.P/2011/PN.BI, telah mempertimbangkan aspek-aspek : (a) Kromosom; (b) Alat Kelamin Sekunder, hal ini sesuai dengan pendapat Sofwan Dahlan. Akan tetapi tidak mempertimbangkan aspek-aspek : (a) Alat Kelamin Primer; (b) Hormonal; (c) Psikologik. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Sofwan Dahlan.
6 Ibid, hal. 130-131
7 MA, 27 Juni 1970 no, 80 K/ Kr/ 1968, JI, Pen, IV/70, hal. 88 kelamin. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan pasal 50 Undang-undang No. 48 Tahun 2009.
2)  Pertimbangan hakim di dalam Penetapan No. 20/Pdt.P/2009/PN.Ung, telah mempertimbangkan aspek-aspek : (a) Kromosom; (b) Alat Kelamin Sekunder;
3)  Aspek Psikologik, hal ini sesuai dengan pendapat Sofwan Dahlan. Akan tetapi tidak mempertimbangkan aspe-aspek : (a) Alat Kelamin Primer; (b) Hormonal, hal ini tidak sesuai dengan pendapat Sofwan Dahlan.
4)  Pertimbangan hakim di dalam Penetapan No. 517/Pdt.P/2012/PN.YK, telah mempertimbangkan aspek-aspek : (a) Alat Kelamin Sekunder; (b) Psikologik, hal ini sesuai dengan pendapat Sofwan Dahlan. Akan tetapi tidak mempertimbangkan aspek-aspek : (a) Kromosom; (b) Alat Kelamin Primer;  (c) Hormonal, hal ini tidak sesuai dengan pendapat Sofwan Dahlan.
c.  Pola-pola Penemuan Hukum oleh Hakim dalam memutus permohonan ganti kelamin
1)  Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam penetapan No. 07/Pdt.P/2011/PN.BI, Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dalam Penetapan No. 20/Pdt.P/2009/ PN.Ung, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Penetapan No. 517/Pdt.P/2012/ PN. YK dalam menemukan hukum, menggunakan metode penemuan hukum. Hal ini telah sesuai dengan Pendapat Bambang Sutiyoso. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam penetapan No. 07/Pdt.P/2011/PN.BI, Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dalam Penetapan No. 20/Pdt.P/2009/PN.Ung, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Penetapan No. 517/Pdt.P/2012/PN. YK dalam menemukan hukum menggunakan sistem penemuan hukum Otonom. Hal ini telah sesuai dengan Pendapat Bambang Sutiyoso.
2)  Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam penetapan No. 07/Pdt.P/2011/PN.BI, Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dalam Penetapan No. 20/Pdt.P/2009/ PN.Ung, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Penetapan No. 517/ Pdt.P/2012/PN. YK dalam memberikan argumentasi tidak mendasarkan pada UU, Yurisprudensi maupun doktrin, tetapi mendasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.
2.  Saran a.  Dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan pergantian kelamin Hakim Pengadilan Negeri seharusnya lebih mempertimbangkan banyak aspek dalam penentuan jenis kelamin, yaitu aspek kromosom, aspek alat kelamin primer, aspek alat kelamin sekunder, aspek hormonal dan aspek psikologik dan tidak hanya mempertimbangkan sebagian aspek saja.
b.  Dalam memutus permohonan ganti kelamin seharusnya dimuat dengan jelas dalam penetapannya tentang dasar pertimbangan hakim, baik berupa yurisprudensi, doktrin maupun hukum tak tertulis.
c.  Perlu dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pergantian jenis kelamin, agar Hakim PN mempunyai dasar dan pedoman dalam memutus permohonan pergantian kelamin.
Daftar Pustaka Sutiyoso, Bambang, 2005, Metode Penemuan Hukum , Yogyakarta, UII Press Yash, 2003, Transeksual: Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan ke Laki- Laki , Semarang, AINI
Sofwan Dahlan , Legal and Ethical Aspect Of Disorder Of Sexual Development Management , pendapat ahli dalam penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2009/PN.Ung
Bierly Napitupulu, “ Penemuan  Hukum” , dalam makalah Online, senin 23 Januari 2012, http://magister-kenotariatan.blogspot.com/2012/01/makalah-hukum-tugas-kuliah.html, diunduh pada 4 Februari 2012 pikul 3:58 PM
Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman