-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tingkat Perceraian Muslim dan Non muslim Di Indonesia *

## (DIVORCE LEVEL OF MUSLIM AND NON-MUSLIM
IN INDONESIA)

## Ermi Suryani
Fakultas Agama Islam UIKA Bogor Jl. KH. Sholeh Iskandar Bogor
E-mail: ermi-suryani@gmail.com
Abstract: The divorce rate in the Religious caused sakralitas marriage in Islam is relatively loose rules, so divorce is prone to happen. it is evident, the high divorce rate  in  the  Religious, although  its survival  is limited,  but still  very  interested  in solving the problems of marriage. This is in contrast with the divorce rate in the non-Muslim  communities.  Therefore,  this  study  tried  to  find  answers  to  the problems that occur.
Keywords: Divorce, Domestic, Marriage
Abstrak: Meningkatnya  angka  perceraian  di  Pengadilan  Agama  disebabkan karena  sakralitas  perkawinan  dalam  aturan  Islam  relatif  longgar,  sehingga perceraian  rentan  terjadi.  Hal  ini  dibuktikan  tingginya  angka  perceraian  di Pengadilan Agama, walaupun dibatasi keberlangsungannya, tetapi masih sangat diminati  dalam  menyelesaikan  problematika  perkawinan.  Hal  ini  berbeda dengan  tingkat  perceraian  dalam  lingkungan  masyarakat  non  muslim. Karenanya,  penelitian  ini  mencoba  mencari  jawaban  atas  problematika  yang terjadi.
Kata Kunci: Perceraian, Rumah Tangga, Perkawinan
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  12  Juli  2015,  direvisi:  21  Agustus  2015,  disetujui untuk terbit: 19 November 2015.

## Perdahuluan
Upaya  mempersulit  terjadinya  perceraian  di  Indonesia  diatur  dalam Undang-undang  perkawinan  No.  1  tahun  1974.  Presentasi  penerapan  dari Undang-undang  tersebut  sangat  rendah. 1 Salah  satu  upaya  yang  dilakukan pemerintah  untuk  mengendalikan  peningkatan  angka  perceraian  tersebut adalah  memperbaiki  pemahaman  calon  pasangan  suami-istri  terhadap perkawinan  dan  perceraian.  Upaya  pemerintah  menyikapi  hal  tersebut meningkatkan  kualitas  masyarakat  melalui  program  pembinaan  keluarga sakinah  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA).  Salah  satu  upaya  KUA  dalam mewujudkan  keluarga  sakinah    tersebut  pendaftaran  perkawinan  dilakukan 10  hari  sebelum  hari  akad  perkawinan  dilaksanakan.  Tujuannya mengantisipasi  munculnya  permasalahan  pasangan  yang  sudah  diikat dengan  perkawinan.  Setelah  perkawinan  dilakukan  di  KUA  sampai  hari dilangsungkannya akad perkawinan, calon pasangan suami-istri diperintahkan  menghadap  di  KUA  untuk  mengikuti  pembinaan  keluarga sakinah. 2 Melihat  perceraian  yang  belum  terkendalikan  di  masyarakat, pemikir-pemikir  Islam  yang  peduli  dengan  keluarga  mengajukan dibentuknya  lembaga  perpanjangan  pelaksanaan  pembinaan  keluarga sakinah  tersebut,  dalam  rangka  memaksimalkan  penyuluhan  hukum terhadap  masyarakat.  Adapun  lembaga  yang  dibentuk  adalah  Badan Penyelenggara Pembinaan dan Penyuluhan Perkawinan.
Dalam meningkatkan kualitas keluarga, perlu peningkatan pendidikan bangsa  dan  ekonomi  rakyat.  Dengan  kebijakan  tersebut  suami-istri  yang diikat  dengan  sebuah  perkawinan  diharapkan  mampu  berkembang  dan berkualitas  menjadi  sebuah  keluarga  yang  bahagia.  Supaya  hal  tersebut berjalan dengan baik perlu pengawasan yang ketat terhadap penegak hukum dan  lembaga  lain  yang  menangani  problematika  terjadinya  perceraian  dan perlu  diperketat  selektivitas  rekrutmen  penegak  hukum  dan  sumber  daya manusia  pada  instansi  terkait.  Karena  pemerintah  (penegak  hukum)harus berjalan  seimbang  dengan  aturan,  sehingga  perceraian  lebih  mudah
1 Pada  tahun  2010    persentasinya  dari  138  perkara  perdata    yang  diterima,  53  ,63% adalah kasus per ceraian. Sedangkan tahun 2011 dari 148 perkara perdata persentasinya 50, 68 % perkara  perceraian. 1 2 Departemen  Agama, Buku  Pedoman  Akad  Nikah (Jakarta:  Direktorat  Urusan  Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2008), h. 5.
dikendalikan. 3 Salah  satu  hambatan  pasangan  untuk  bercerai  adalah emosional  yang  muncul  terhadap  pasangan  sangat  menyedihkan,  komitmen pasangan  terhadap  perkawinan  mutlak  demi  agama  sehingga  apapun masalah  yang  muncul  lebih  diselesaikan  dengan  perdamaian,  tujuan pasangan  membentuk  perkawinan  mendapatkan  anak,  komitmen  pasangan melakukan  pernikahan  menjungjung  moral  yang  sangat  tinggi  dan  tekanan eksternal, mulai dari kerabat dan masyarakat, hukum gereja dan keanggotaan kelompok lainnya. 4
Berdasarkan  kasus  di  Australia,  54/126  peneliti  menyatakan  hukum keluarga tidak terlaksana dengan baik. Karena sanksi yang diterapkan kepada pelanggar  hukum  keluarga  tidak  membawa  efek  jera  dan  putusan  hakim terhadap  hukum  keluarga  banyak  kesalahan.  Dengan  demikian  sekelompok masyarakat menyarankan supaya lebih diperhatikan bentuk kesalahan dalam perkawinan.  Sedangkan  pada  sekelompok  masyarakat  menertawakan Undang-undang  keluarga  tersebut,  terlebih  dalam  persoalan  pembagian harta. 5 Oleh  karena  itu,  dalam  mengendalikan  persoalan  perceraian pembatasan  intervensi  hakim  terhadap  sebuah  perkara  perceraian  tidak efektif  dalam  mewujudkan  keadilan.  Karena  sikap  masyarakat  terhadap  UU semakin cerdas  mencari celahnya.
Pengaruh  negatif  dari  penyimpangan  tersebut  adalah  terjadinya peningkatan  angka  perceraian.  Seperti  yang  terjadi  di  pulau  jawa,  secara geografis  mencapai  33.684  kasus  di  Jawa  Barat,  disusul  Jawa  Timur  dengan 21.324 kasus dan di posisi  ketiga adalah Jawa Tengah dengan jumlah kasus
3 Dalam    sebuah    jurnal    dinyatakan,  pada  sekelompok  negara  banyak  melakukan rekrutmen  penegak  hukum  dari  kalangan  bangsawan  yang  tidak  bijaksana  dalam  persoalan hukum. Hanya sebagian kecil yang diambil dari kalangan  yang ahli dalam persoalan hukum. Kasus  tersebut  mencapai  60%.  Sedangkan  perempuan  yang  terlibat  didalmnya  masih  banyak mendapat  tekanan  dari  penegak  hukum  laki-laki.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  menyikapi peningkatan angka perceraian tidak boleh mengabaikan perhatian kepada pihak penyelanggara aturan  tersebut.  Mulai  dari  KUA,    BP4,  Mediator  dan  Hakim  yang  menyelesaikan  perkara perceraian.  Jangan-jangan  peran  mereka  yang  diutamakan  untuk  perdamaian  sudah  bergeser kepada pemisah pasangan suami-istri. Sebab sekian banyak yang datang ke Pengadilan hanya sebagian  kecil  yang  menyelesaikan  problematika  keluarga  dengan  perdamaian/jarang mengurungkan niat untuk tidak bercerai.
4 Patrick  F.  Fagan  and  Aaron  Churchill,  “The  Effek  of    Divorce  on  Children” Journal Divorce and Children of  Wasington , Vol. 6, No. 2 (Augustus 2012),  Religion Research Institute.
5 Nell  Alves-  Perini,  Margaret  Harisson,  Helen  Rhoades,  and  Shurleo  Swain, Aritikel Federal Law Review of Australia (2006), h. 4.
12.019. 6 Angka tersebut merupakan angka tertinggi pada lima tahun terakhir pada  tahun  2010.  Dilihat  dari  angka  tersebut  tampak  UU  tidak  mampu mempersulit perceraian dan mengangkat derajat perempuan. Persoalan baru dengan  lahirnya  UU  tersebut  kelihatannya  perkara  perceraian  didominasi perempuan  dan  angkanya  terus  meningkat  mencapai  75%  didominasi  cerai gugat. 7 Karena  perempuan  tidak  tertarik  menggunakan  peraturan  tersebut sebagai  ajang    mempersulit  perceraian  tetapi  lebih  tertarik  menggunakan peraturan  tersebut  menunjukkan  kehebatannya  bisa  hidup  mandiri  tanpa seorang suami.
Meningkatnya  pendidikan  perempuan  mempengaruhi  juga  terhadap meningkatnya angka perceraian. Berdasarkan pemikiran H. M Lubis (pendiri al-Wasliyah, semakin meningkat pendidikan perempuan semakin mempersulit terjadinya perceraian. Karena beliau berpandangan, ketika para istri mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya dalam perkawinan, ia akan  memilih  menyelesaikan  problematika  pasangan  dan  berbagai kesenjangan  dalam  perkawinan  lebih  dengan  perdamaian. 8 Pemikiran tersebut  diperkuat  dengan  pernyataan  Zvika  Neeman,  Andrew  F.  Newman, Claudia Olivetti bahwa perempuan karir akan lebih menghargai perkawinan dengan  kualitas  ekonomi  rendah  daripada  perempuan  non  karir.  Karena perempuan  karir  mampu  bekerja  meningkatkan  kualitas  tersebut  dengan membantu menafkahi keluarga dan kebutuhan lainnya. Beda halnya dengan kasus  keluarga  di  masyarakat,  dimana  pemahaman  perempuan  terhadap haknya  dalam  rumah  tangga  nampaknya  mempermudah  terjadinya perceraian. Karena kurangnya toleran perempuan terhadap kualitas keluarga rendah. 9 Hal  tersebut  bisa  diperkuat  dengan  data  perceraian    di  pengadilan yang terus meningkat dan lebih dominannya diajukan istri.
Berdasarkan  data  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag MA) pada tahun 2010 perkara perkawinan yang  diakhiri  dengan  perceraian  mencapai  285.184  di  seluruh  Indonesia.
6 http://www. klik-galamedia.com/index. (Diakses 27 November  2013).
7 Hasil  ini  dilihat  dari  masyarakat  kota  yang  identik  dengan  bekerja.  Kemudia dikuatkan  dengan  persentasi  angka  perceraian  melalui  registrasi  perkara  perceraian  di Pengadilan Agama  dan Pengadilan Negeri  Kotamadya Bogor.
8 M  Lubis  menjelaskan,  al-Wasliyah    dibangun  untuk  meningkatkan  pendidikan wanita.  Karena  dengan  meningkatnya  pendidikan  perempuan,  hal  penting  yang  diharapkan adalah  kondisi rumah tangga semakin membaik dan berkualitas.
9 Zvika Neeman, Andrew F. Newman, Claudia Olivetti, “Journal  Are Career Women Good For Marriage”, (2008).
Angka  tersebut  merupakan  angka  tertinggi  tingkat  perceraian  sejak  5  tahun terakhir  di  Indonesia.  Adapun  penyebab  terjadinya  peningkatan  angka perceraian tersebut adalah  10.029 kasus disebabkan masalah cemburu, 67.891 kasus perceraian dipicu masalah ekonomi, 91.841 dipicu  ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan 334  kasus perkara dipicu masalah politik. Melihat angka  tersebut  penulis  mengkhawatirkan  akan  terjadi  penurunan  kualitas keluarga,  sehingga  menyebabkan  pengaruh  negatif  terhadap  anak  di Indonesia. 10
Dalam  5  tahun  terakhir  di  tahun  2010,  81%  angka  perceraian meningkat. Sekelompok masyarakat berpendapat peningkatan tersebut suatu bentuk  kesadaran  masyarakat  terhadap  hukum.  Sedangkan  19%  darinya disebabkan  kurangnya  pembinaan  dari  eksekutif    terhadap  masyarakat. Peningkatan angka perceraian tersebut di masyarakat nampaknya pro kontra tentang  peningkatan  angka  perceraian  dan  bahkan  kasus  tersebut  menjadi polemik di masyarakat. Karena pada tahun 2010 di Indonesia angkanya terus meningkat. Meskipun Perma No. 1 tahun 2008 diterapkan presentasinya tidak efektif  menyelesaikan  perkara  perceraian  dengan  perdamaian.  Karena penerapan  mediasi  terhadap  pihak    tidak  bisa  memperkecil  permasalahan pasangan  dalam  perkawinan.  Para  pakar  menyatakan  peningkatan  angka perceraian  tersebut  sebagai  bentuk  kesadaran  hukum.  Penulis  mengatakan pernyataan  tersebut  tidak  sejalan  dengan  kasus  perceraian  di  masa  kini. Karena  mayoritas  pasangan  suami-istri  dan  anak  baik  dalam  jangka  pendek dan  jangka  panjang  dominan  stres  dari  pengaruh  perceraian  tersebut. Kemudian  penulis  berpendapat  bentuk  kesadaran  hukum  dalam  persoalan perkawinan    penyelesaian  bentuk  problematika  yang  baik  adalah  dengan perdamaian.  Untuk  itu,  penegak  hukum  (pemerintah)  harus  mempersulit terjadinya  perceraian  di  Pengadilan.  Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan seorang wartawan di Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada Kamis, tanggal  04  Agustus  2011  bahwa  meningkatnya  angka  perceraian  di pengadilan  Agama  disebabkan  penyelesaian  pengadilan  terhadap  perkara perceraian sifatnya pasif. 11 Nampaknya kepasifan  tersebut membatasi hakim untuk menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan.
10 Laporan    Ditjen  Badilag  Mahkama  Agung  Indonesia    tentang  perkara  perceraian pada tahun 2010  di Indonesia.
11 Sifat  hakim  menunggu  masyarakat  mengajukan  gugatan/permohonan  untuk menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan dan  tidak keluar dari yang tercantum dalam
Secara  geografis  memuncaknya  angka  perceraian  di Indonesia  paling banyak terjadi di Jawa Barat yakni 33.684 kasus, disusul Jawa Timur dengan jumlah  21.324  kasus.  Diposisi    ketiga  adalah  Jawa  Tengah  dengan  jumlah kasus  12.019. Namun terkait dengan harta atau anak  mediasi dari pengadilan cukup berhasil pada angka 80%. 12
Dalam kontes perceraian yang ditonjolkan lebih pada alasan seseorang untuk bercerai. Oleh karena itu sering sekali kehidupan pasangan suami-istri yang  sedikit  bermasalah  mengatasnamakan  sebuah  pasal  untuk  bercerai. Sedangkan fakta kejadiannya diperbesar-besar sehingga layak di mata hakim untuk  memutus  perkawinannya.  Adapun  alasan-alasan  perceraian  yang digunakan  pihak  berperkara  di  masyarakat  Bogor  tahun  2010  adalah  1,64% karena poligami tidak sehat, 4,92% krisis akhlak, 3,66% cemburu, 0,25% kawin paksa,  15,  89%  ekonomi,  13,87%  tidak  ada  tanggung  jawab,  0%  kawin dibawah umur, 1,76% penganiayaan, 0% dihukum, 0,25% cacat biologis, 0,63% politis, 10,47 % gangguan pihak ketiga, 46,53% tidak ada keharmonisan. 13
Dilihat  pada  pengadilan  yang  sama  di  tahun  2011  alasan-alasan perceraian  tersebut  di  Kotamadya  Bogor  bentuk  permasalahannya  sama. Hanya  saja  yang  menggunakan  alasan  tersebut  digunakan  orang  yang berbeda  dan  angka persentasinya  berubah.  Perubahan  tersebut,  diantaranya: alasan  poligami  tidak  sehat  untuk  bercerai  menurun  menjadi  0,32%,  krisis akhlak meningkat menjadi 4,91%, cemburu meningkat menjadi 5,40%, kawin paksa  meningkat  menjadi  0,65%,  ekonomi  menurun  menjadi  14,05%,  tidak ada  tanggung  jawab  meningkat  menjadi  14,82%,  kawin  dibawah  umur meningkat  menjadi  0,10%,  penganiayaan  menurun  menjadi  0,54%,  dihukum meningkat  menjadi  0,21%,    cacat  biologis  menurun  menjadi  0%,  politis menurun menjadi 0%, gangguan pihak ketiga menurun menjadi 8,54%, tidak ada keharmonisan meningkat menjadi 54,48%. 14
Perceraian  dihari  ini  sudah  tidak  asing  di  masyarakat.  Karena pasangan  yang  bercerai  dalam  angka  yang  sangat  tinggi  di  dunia.  Beda halnya  dengan  penyelesaian  problematika  dengan  perdamaian,  dimana masyarakat masih menganggap bersifat privat dan tabu, sehingga tidak perlu
gugatan  atau  permohonan  meskipun  ada  hal  yang  bisa  menguntungkan  diluar  yang disebutkan dalam gugatan.
12 http://www.klik-galamedia.com/index (Diakses Tanggal 23 Desember 2013).
13 Laporaan perkara  perceraian di Pengadilan Agama Kotamadya Bogor Tahun  2010.
14 Laporan perkara perceraian di  Pengadilan Agama Kotamadya Bogor Tahun  2011.
campur  tangan  siapapun.  Sedangkan  masyarakat  yang  rendah  ekonomi  dan pendidikannya  relatif  menyelesaikan  problematika  perkawinan  dibawah tangan/secara  sirri.  Hal  tersebut    terjadi  pada  masyarakat  muslim  dan    non muslim. Presentasi kejadian tersebut di Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor pada tahun 2010, kasusnya mencapai 53,63%, dari 138 perkara  perdata  yang diterima.  Sedangkan  tahun  2011  dari  148  perkara  perdata  presentasinya 50,68% perkara perceraian. 15 Sedangkan faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut  adalah  pekerjaan  tidak  sehat,   krisis  akhlak, cemburu,  kawin paksa, tidak  ada  tanggung  jawab,  ekonomi,  pernikahan  dini,  penganiayaan,  cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan. 16
Secara umum perceraian sudah mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini  dapat dilihat dengan dibentuknya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang
tersebut bertujuan untuk meningkatkan derajat kaum wanita, mempermudah pelaksanaan perkawinan, mempersulit  perceraian,  memperketat  poligami  dan  penyempurnaan pencatatan  administrasi  tentang  perkawinan  seluruh  penduduk  Indonesia yang  ingin  melaksanakan  perkawinan. 17 Jika  dilihat  dari  kasus  perceraian yang meningkat dari tahun ke tahun  di  masyarakat Indonesia  tidak sejalan dengan tujuan dan asas dibentuknya UU  perkawinan No. 1 tahun 1974. Hal tersebut bisa dilihat dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam UU tersebut. 18
Prinsip  perkawinan  dalam  UU  tersebut  adalah  sukarela,  partisipasi keluarga,  perceraian  dipersulit,  monogami  dan  pelaksanaan  poligami diperketat, kedewasaan calon mempelai, memperbaiki sekaligus meningkatkan  derajat  wanita  dan  selektivitas. 19 Pemberlakuan  Undang- undang  tersebut  masing-masing  agama  di  Indonesia  tidak  dibedakan. Diantaranya semua pihak berperkara wajib membuktikan gugatannya dengan dalil-dalil yang kuat. Kemudian  jika dalil penggugat dibantah oleh tergugat,
15 Data ini diambil  berdasarkan perka perceraian  No. Register perkara perdata tahun 2010 dan 2011 di Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor dan diperkuat dengan hasil  wawancara dengan tenaga administrasi bagian penerimaan perkara perdata di PN Kotamadya Bogor.
16 Hasil wawancara dengan pihak administrasi bagian penerimaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor.
17 Tim  Citra  Umbara, Undang-Undang  Perkawinan  No.  I  tahun  1974 (Bandung:  Citra Umbara, 2009).
18 Muhammad  Amin  Suma, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2004), h. 157- 175.
19 Bandingkan dengan Arso Sosroatmodjo dan  A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia ( Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 35.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 160
maka  penggugat  wajib  membuktikan.  Sedangkan  tergugat  berkewajiban membuktikan  dalil  bantahannya.  Meskipun  terkadang  yang  salah  bisa menjadi benar dan yang benar bisa menjadi salah. Ketentuan  hukum tersebut diatur dalam  pasal 163 HIR dan terletak pada pasal 283 RBg. 20
Melihat penerapan UU No. I Tahun 1974  +80 sudah terlaksana secara baik  sesuai  dengan  tujuannya.  Salah  satu  yang  tidak  terwujud  dari  tujuan dibentuknya  UU  tersebut  adalah  sebagai  usaha  mempersulit  terjadinya perceraian. Hal  ini bisa dilihat dari laporan pengawas perkawinan dari tahun ke  tahun  angkanya  terus  terjadi  peningkatan.  Fenomena  ini  membuktikan belum  ditemukannya  sebuah  kebijakan  yang  tegas  dan  tepat  bisa  dijangkau secara  mudah  dan  praktis  untuk  mencegah  terjadinya  perceraian.  Persoalan tersebut    membuat  statemen  bahwa  aturan-aturan  yang  ada  belum  mampu mempersulit  perceraian.  Padahal  sesuai  dengan  prinsipnya,  perkawinan  itu untuk selamanya dan dilakukan dalam rangka terciptanya keluarga bahagia. Sedangkan  untuk  memutuskannya,  Nabi  saw, 21 mengingatkan  sesuatu  yang halal yang tidak disukai Allah  (HR.  Ibn Majah). 22
Dalam konteks keIndonesiaan perceraian dalam  Agama Non Muslim dibolehkan.  Hal  ini  bisa  dilihat  pada  kasus  perceraian  di  Pengadilan  Negeri Kotamadya  Bogor  yang  mencapai  74  Perkara.  Meskipun  kelihatannya sebagian kelompok dari non muslim tidak relevan dengan agama yang dianut tidak  mempengaruhi  penegak  hukum  (hakim)  memutus  problematika perkawinan  dengan  perceraian.  Misalnya:  sebagian  dari  kelompok  Kristen Katholik di Indonesia. Dimana menurut hukum perkawinan Kristen Katholik zina yang dilakukan suami/istri ditafsirkan perkawinan tidak sah, sedangkan mengadakan perceraian tidak dibolehkan. Alasan tersebut dikuatkan dengan perspektif  Kristen  yang  mengatakan  bahwa  diadakan  dan  disahkannya perkawinan  tidak hasil cipta  manusia  melainkan  dipersatukan  Tuhan Yesus. Oleh karena itu, yang menyatukan dan yang bisa memisahkan pasangan yang sudah  melakukan  perkawinan  hanya  Tuhan  Yesus.  Dalam  konteks
20 Mahkamah  Agung  RI, Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Peradilan  Agama (Jakarta: Direktorat  Jenderal Badan Peradilan Agama,  2010), 87.
21 Isi Hadis Rasulullah SAW  adalah:
قلاطا الله يلا ل لاحل ا ضغبا
22 Abi Daud Sulaiman  bin al-Sajista>ni, Sunan Abi> Da>wud  Juz IV (Kairo: Mathba’ah Mushthafa>  al-Ha>labi>, t. th): 254. Lihat juga pada kitab karangan  Ibn  Abdu>h Muha>mmad Ibn Yazi>d al-Quzwayn, Sunan Ibn Mâ ja >h Juz II ,  (t.tp). Lihat juga pada kitab Thaba’ah ‘isa> al- Halabi,  t.th:  622.  Lihat  juga  di  dalam  al-  Mustadrak  karya  al-Hakim.    Abu  ‘Abd  Allah Muhammad  ibn  ‘Abd  Allâh  al-Ha>kim  al-Naysaabur, al-  Mustadrak  ‘ala  al-Syahsihayn    Juz  II (Riya>dh : Mathbaah al-Nashar al-Hadîsah,  t. th ), h. 198.
keagamaan,  sakralitas  agama  dalam  ajaran  Agama  Kristen  mampu mengendalikan  terjadinya  sebuah  perceraian.  Namun  dalam  konteks keIndonesiaan tidak mampu mengendalikan terjadinya perceraian. 23
Konsep perceraian dalam agama kristen Katolik beda dengan pengikut sekte Protestan yang pemahamannya membolehkan perceraian dengan alasan perzinahan.  Karena  zina  yang  dilakukan  suami/istri  sebagai  bukti pengkhianatan  terhadap  pasangan  sebagai  lambang  ketidaksetiaan. 24 Sedangkan para pengikut Rabi Syamai merasa bahwa perzinaan adalah satu- satunya  alasan untuk  bercerai.  Karena perempuan  atau laki-laki yang  sudah bercerai  hukum  menikahinya  haram,  dan  perkawinannya  disebut perzinahan.  Beda  halnya  dengan  pengikut  Rabi  Hilel  yang  lebih  longgar menerima alasan untuk bercerai, seperti tidak pandai memasak. Dalam ajaran tersebut  nampaknya  alasan  perceraian  lebih  longgar.  Sedangkan  untuk melakukan  perkawinan  baru  selain  istrinya  tidak  diperbolehkan.  Bagi pasangan yang cerai karena zina diperbolehkan kembali kepada pasangannya setelah bertaubat. Hal tersebut merupakan perintah  Tuhan Yesus yang sangat baik diterapkan dalam perkawinan. 25
Perguruan-perguruan  pengikut  sekte  ortodoks  yang  ekstrim  di  Mesir membolehkan  perceraian  apabila  seorang  isteri  melakukan  zina.  Adapun pengambilan  hukum  tersebut  ditafsirkan  dari  isi  kitab  Injil  secara  tekstual. Sedangkan  alasan  perceraian  selain  zina  sebagian  dari  sekte  ortodoks membolehkan.  Seperti  perceraian  dengan  alasan  istri  mandul  selama  tiga tahun atau lebih tidak bisa melahirkan anak, sakit berkepanjangan yang sulit disembuhkan  setelah  melalui  berbagai  macam  pengobatan  dan  terakhir perselisihan  terus-menerus  yang  tidak  dapat  didamaikan.  Karena  mereka menafsirkan  zina  dalam  kitab  Injil  adanya  unsur  yang  tidak  mewujudkan kebahagiaan  kepada  pasangan.  Menyikapi  perbedaan  tersebut  salah  satu mahkamah  Kristen  di  Mesir  memutuskan  perkara  perceraian  sesuai  dengan agama yang dianut pihak berperkara. Pemutusan perkara tersebut diperkuat
23 Adapun ayat-ayat yang dipakai sebagai dasar hukum adalah Markus. 10: 11 dan 12 dan lihat juga pada Lukas. 16: 8.
24 PBMR  Andi  Offset, Perjanjian  Baru  Versi  Terjemah (Yogyakarta:  Yogyakarta,  2007). Lihat  juga    dalam  kitab    Matius  5:  32  dan  19:  9.  Berdasarkan  penjelasan  Yesus  dalam  ayat tersebut    kedudukan  dari  wanita  bercerai  yang  menikah  baru  dengan  suami  barunya hukumnya  zina.  Setiap  orang  yang  menceraikan  istrinya  dengan  alasan  apapun  selain    zina hukumnya  sama dengan dosa  menjadikan istrinya berzina. Karena siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan hukumnya berbuat zina.
25 Lihat dalam Ensiklopedi fakta al-Kitab  dalam Beibel Almanac.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 162
dengan    kasus  penolakan  Mahkamah  Kristen  terhadap  pengaduan  seorang perempuan  Kristen  yang  minta  diceraikan  dengan  suaminya  dengan  alasan tidak  mampu  memberi  nafkah  terhadap  dirinya. 26 Beda  halnya  dengan penegak hukum di Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan perceraian agama Kristen di Indonesia.
Kasus  tersebut  menggambarkan  aktivis  agama  dari  kepala-kepala gereja  dan  anggota  majelis  agama  tinggi  telah  berani  mengikuti perkembangan  zaman,  sehingga  mereka  memenuhi selera  orang-orang  yang lemah  iman  dan  membolehkan  perceraian  tidak  bersandar  pada  kitab  Injil. Konsekuensi melakukan perkawinan dengan salah satu pasangan yang telah bercerai  adalah  perkawinannya  kotor  di  mata  agama.  Kasus  perceraian tersebut diperkuat dengan kasus pangeran Charles dan Lady, Benny Hin dan Raja  Henry  VII  (Katolik).  Raja  Henry  digugat  cerai  Benny  Hin,  Raja  Henry menceraikan  istrinya  kemudian  kawin  lagi  dengan  Anne  Bolyn.  Berita  ini mendunia  sehingga  membuat  suatu  kejanggalan  tentang  hukum  perceraian dalam agama Kristen yang membutuhkan penegasan dari penegak hukum. 27
Menyikapi  problematika  peningkatan  angka  perceraian  di  Indonesia, pemerintah  membatasi  umur  bagi  laki-laki  dan  perempuan  yang  ingin melaksanakan  perkawinan. 28 Aturan  tersebut  bersifat  diskriminasi  antara laki-laki  dan  perempuan.  Karena  penetapan  umur  laki-laki  dan  perempuan untuk  melakukan  perkawinan  ada  ketimpangan.  Padahal  PBB  sebelum lahirnya UU  No. 1 tahun 1974 sudah  pernah  menetapkan tahun 1975 sebagai tahun  perempuan  Internasional.  Munculnya  konferensi  tersebut  akibat  dari ketimpangan  yang  ada  pada  perempuan  dengan  agenda  penghapusan terhadap  diskriminasi  terhadap  perempuan.  Penyelenggaraan  tersebut pertama  di  Mexico.  Kelanjutan  dari  konferensi  tersebut,  pada  tahun  1952 dijaminlah  hak-hak  konvensi  yang  mengatur  tentang  izin  perkawinan,  usia minimum  dan  pencatatan  perkawinan  dikeluarkan  pada  tahun  1962. Sedangkan  di  Indonesia  baru  diberlakukan  pada  tahun  1974  yang  terletak pada  pasal 7 (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai
26 Putusan diberikan makhkamah sebab bertentangan dengan al-Kitab  Injil.
27 http://forumkristen.com, ( Diakses Tanggal 29 Desember 2013).
28 Veronica  Diana  Asmawardani,  “ Jurnal  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan” , (Surabaya: Universitas Surabaya, 2008),  h. 81.
umur  19  tahun  dan  wanita  16  tahun. 29 Dalam  hal  penyimpangan  terhadap ayat  (1)  pasal  ini  dapat  meminta  dispensasi  kepada  pengadilan  pejabat lainnya yang disetujui kedua orang tua perempuan dan laki-laki.
Kasus perceraian yang terus terjadi peningkatan ditemukan beberapa faktor  kejelasan.  Dari  beberapa  faktor  yang  ditemukan  peneliti  terdahulu pada  pembahasan  sebelumnya  pemicu  munculnya  problematika  dalam perkawinan adalah perselingkuhan yang dilakukan salah satu pasangan, dan bahkan  kedua  pasangan  tersebut  melakukan  hal  yang  sama  dengan  orang lain.  Alasan  tersebut  presentasinya paling  banyak  dilaporkan  sebagai  alasan pasangan untuk bercerai. Kemudian   ketidakcocokan pasangan dalam rumah tangga,  pasangan  berperilaku  buruk  sebagai  peminum  atau  penggunaan narkoba,  dan  terakhir  salah  satu  pasangan  tumbuh  ditengah  orang  tua bercerai. 30 Pengaruh lain dari anak yang tumbuh dalam perceraian orang  tua adalah  menunjukkan  externalized  masalah  seperti  bertindak  dan  kenakalan, telah  menginternalisasi  masalah  seperti  kecemasan  dan  depresi,  kurang bertanggung jawab secara sosial, memiliki hubungan intim kurang kompeten, menjadi  aktif  secara  seksual  pada  usia  lebih  dini  mengambil  obat,  bergaul dengan rekan-rekan antisosial, memiliki rendah diri. 31
Fenomena  perceraian  membingungkan  banyak  orang.  Salah  satu pernyataan  yang  membuat  masyarakat  bingung  adalah  alasan  pasangan untuk  bercerai.  Pasangan  yang  ekonominya  rendah  (miskin)  seringkali menyelesaikan  kesenjangan  ekonominya  dengan  perceraian.  Karena  mereka menganggap uang sumber kebahagiaan keluarga. Sedangkan pasangan yang sibuk dengan bekerja yang mampu mengumpulkan uang (banyak uang) tidak kala seringnya dengan ekonominya yang rendah juga melakukan perceraian. Karena  mereka  menganggap  kebersamaan  sumber  kebahagiaan  dan perkawinan tidak hanya untuk mengumpulkan uang dengan kesibukan yang berlebihan.  Terjadi  juga  bagi  pasangan  akademis  (pasangan  berpendidikan) mengatakan  tidak  ada  kecocokan  (beda  visi/misi).  Karena  mereka menganggap  sumber  kebahagiaan  dalam  keluarga  harus  sama  visi-misi,
29 Tim  Citra  Umbara, Undang-Undang  Perkawinan  No.  I  tahun  1974 (Bandung:  Citra Umbara,  2009). Isi  pasal  ini  penerapannya  masih  sampai  administrasi saja.  Sedangkan  tujuan dari dibatasinya umur untuk melaksanakan perkawinan tersebut belum terwujud.
30 Paul R. Amato “ People’s Reasons for Divorcing” Article   Pennsylvania State University , 2003.  (acceed 22 juli 2014).
31 E. Marvis Hetherington, “Marriage and Divorce” Artcle America Institution in Contemporary, 2013. (acceed 22 Juli 2014) .
sehingga  tidak  mengakibatkan  terjadinya  konflik.  Sedangkan  kelompok ustadz/ustazah    mereka  bercerai  dengan    alasan nusyuz yang  dilakukan pasangan. Karena sumber kebahagiaan menurut mereka suami-istri tidak lalai dengan  hak  dan  kewajibannya.  Semua  alasan  tersebut  seharusnya penyelesaiannya dikembalikan kepada sumber hukum Quran an-Nisa: 34 dan 128.
Dalam  wacana  media  memang  hidup  selalu  berdampingan  dengan masalah, hanya saja masalah itu datang silih berganti. Ia menjadi abadi ketika penerapan  penyelesaiannya  tidak  maksimal. 32 Namun  sangat  disayangkan jarang  sekali  suami-istri  kembali  kepada  penyelesaian  yang  sesungguhnya. Pikiran manusia ketika muncul problematika intra perkawinan yang terlintas usaha  supaya  bisa  bercerai.  Sedangkan  usaha  mencari  kemenangan  bersama demi  kemenangan  bersama  sudah  jarang.  Karena  suami-istri  mengikuti perasaannya  daripada  pertimbangan  akal  pikirannya  yang  bersih/mencari kemenangan  (egois). 33 Sehingga  aturan  yang  dibuat  pemerintah  sering diikutsertakan  membantu  memenangkan  hatinya  untuk  bisa  bercerai.  Oleh karena itu, UU No.1 tahun 1974 sebagai solusi pencegah perceraian angkanya cukup  rendah.  Pernyataan  tersebut  menjadi  tugas    bersama  bagi  kita  untuk mencari dan mensosialisasikan penyelesaian disharmoni keluarga dan khusus bagi pemerintah dan instansi terkait supaya bijaksana menyikapinya. 34
Upaya penyelesaian peningkatan angka perceraian, bakal calon suami- istri  perlu  ditekankan  untuk  memahami  perkawinan  dan  perceraian  dengan baik.  Sebab  persepsi  suami-istri  yang  salah  dalam  hakikat  pernikahan  bisa berakibat  kepada  perceraian.  Banyak  orang  merasa  wajar  jika  perilaku romantis hanya ada pada masa awal pernikahan, padahal baik suami maupun istri  tidak  boleh  berhenti  untuk  menjaga  dan  bahkan  menciptakan  sifat romantis  tersebut.  Karena  menunggu  momen  saja  sangat  membosankan, harus  kreatif  dan  jangan  berekspektasi  terlalu  tinggi.  Lupakan  konsep romantis  seperti  di  film  jika  itu  tidak  menciptakan  suasana  bahagia.  Sebab setiap  orang  mempunyai  cara  mengekspresikannya  masing-masing.
32 Hasil  wawancara  dengan  pihak  yang  berperkara  perceraian  di  Pengadilan  Negeri Kotamadya Bogor  dan  Pengadilan  Agama  Kotamadya  Bogor.
33 Mengabaikan penyelesaian problematika perceraian dalam QS. an-Nisa:128.
34 Pihak  pemerintah  yang  dimaksud  BP4  dan  Hakim  Pengadilan  Agama  maupun Pengadilan  Negeri,  Mahkama  Agung.  Instansi  Terkait  Mediator  diluar  sidang,  MPR  yang membuat/merumuskan  Undang-undang  dan  Peraturan  yang    menjadi  landasan  hukum terhadap perceraian. Seperti Peraturan Pemerintah dan Intruksi Peresiden.
Pernyataan  ini  diungkapkan  oleh  Gatot  Subroto  saat  ditemui  pada  acara konferensi  pers  Molto,  Selasa  (14/2/2012)  di  Negeve  cafe,  Wisma  Mulia  di Jakarta. 35
Fenomena  di  masyarakat    karena  lamanya  membina  hubungan  yang romantis  dalam  masa  lajangnya  (pacaran),  suami-istri  merasa  tidak  perlu diterapkan  dalam  ikatan  perkawinan. 36 Padahal  sifat  romantis  dan  bentuk- bentuk  kemesraan  lainnya  seharusnya  diterapkan  setelah  adanya  ikatan perkawinan. Sedangkan perilaku romantis masa lalu dengan pria/wanita lain harus  dihapuskan,  sebab  bisa  membuat  suami  tidak  menyayangi  istri  atau istri tidak menyayangi suaminya. Pernyataan penulis didukung dengan data kasus  perkawinan  yang  menyimpulkan  sifat  romantis  ternyata  memiliki peran  penting  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Terbukti  banyak  terjadi rumah  tangga  tidak  harmonis  disebabkan  hubungan    romantis  yang  tidak terbangun. 37
Problematika  perkawinan  pasangan  berdasarkan  teologi  Islam terpisah menjadi tiga yaitu; kedurhakaan suami, kedurhakaan istri dan tidak acuh  suami/istri  (sama-sama  durhaka).  Kedurhakaan  suami  terhadap  istri dengan  ciri    keras  kepala  terhadap  istri  dalam  bentuk  apapun,  tidak  mau menggauli istri, tidak memberi hak-hak isteri (nafkah, kiswah dan maskawin). Menyikapi hal tersebut istri harus meminta perdamaian dengan suami. Salah satunya  meminta  penjelasan  dari  suami  bagaimana  solusi  menyikapi perilakunya. Sedangkan menerima atau tidak dikembalikan kepada istri. Jika istri  merelakan  dan  mampu  melakukannya  ia  boleh  melanjutkan perkawinannya.  Penyelesaian  kedurhakaan  suami  tersebut  lebih  kepada bentuk toleransi. Dalam Agama Islam hal tersebut dibolehkan. 38
35 http://wolipop.detik.com/read/2012/02/15/080457/1842666/854/suami-yang-romantis- bisa-mencegah-perceraian,  (Diakses 25 November  2013).
36 Penomena  ini  mendunia,  bisa  dilihat  dimana  saja  namun  ada  pembeda    antara masyarakat  kota  dan  pedesaan.  Pedesaan  seperti  kampung  peneliti,  jarang  dijumpai  suami menggandeng    tangan  istri  dan  mengucapkan  kata-kata  mesra terhadap  pasangan  sedangkan di kota besar prilaku yang lajim. Jika dilihat remaja pasangan berpacaran di kampung di Desa dan  Kota  dalam  kesehariannya  pasti  pada  umumnya  lebih  romantis  dibanding  pasangan suami-istri.  Ini  adalah  prilaku  yang  tertukar  sesungguhnya  suami-istri  harus  bisa  lebih romantis  dari  pasangan  yang  hanya  diikat  dengan  kata-kata  yang  tidak  resmi  di  mata Allah/cinta ilegal.
37 Romantis  yang  dimaksud  dalam  berdialog  dengan  pasangan  adalah    sering menggunakan bahasa cinta, sayang, minta tolong dalam menyuru, saling memperhatikan yang dibutuhkan, perubahan-perubahan pada diri termasuk mimik wajah.
38 Lihat penjelasan QS. an-Nisa: 128.
Pada  kasus  lain  istri  merelakan  sebagian  haknya  dikurangi  dan bahkan dihapuskan dengan alasan suami sakit berkepanjangan, cacat badan, akhlaknya  buruk,  tidak  mau  bekerja,  hukuman  penjara,  suami  melanggar taklid talak, suami ingin berpoligami, berlaku kasar terhadap istri. Selama istri merelakan dan berusaha mengajak suaminya ke jalan yang benar dan semata- mata tidak ada paksaan dari siapapun (ridha semata-mata karena Allah) dan yakin  suaminya  tersebut  suatu  saat  pasti  berubah  ia  boleh  melanjutkan perkawinannya.  Adapun  kedurhakaan  istri  mempunyai  ciri  yang  sama dengan  suami  yang  disebutkan  di  atas.  Hanya  saja  dalam  penyelesaian kedurhakaan  istri  dituntut  suami  lebih  tegas.  Seperti  memberi  nasehat, memerintahkan  pisah  ranjang  dan  kebolehan  memukul  dengan  tidak membahayakan,  jika  dianggap  suami  bisa  menyelesaikan  pembangkangan istri.  Karena  terkadang  istri  merasa  hebat,  jika  itu  tidak  menyebabkan keharmonisan.  Suami  harus  meminta perdamaian  terhadap istri  apa yang  ia inginkan. Sedangkan keputusannya dikembalikan kepada suami. 39
Memberi  nasehat  (peringatan)  yang  dilakukan  suami  dengan  cara: memanggil  isterinya  dengan  baik  dan  menasehatinya  untuk  tidak melanjutkan  berbagai gejala  pembangkangan yang  dilakukan/sifat  buruknya demi kemaslahatan bersama. Dalam memberi nasehat suami dituntut dengan kelembutan,  kepala  dingin  dan  ikhlas.  Dalam  proses  menunggu  istri  bisa meninggalkan  sifat  buruknya  efektif  dilakukan  dalam  waktu  yang  tidak singkat.  Seperti  mengisolasikan  (pisah  ranjang),   dilakukan  apabila  tindakan pertama  sudah  dilakukan  dengan  maksimal  dan  waktu  penungguan  yang layak  (tiga  bulan)  namun    tidak    berhasil  sedikitpun  perubahan.  Terjadinya pembangkangan  istri  dari  perasaan  superioritas,  misalnya  merasa  dirinya cantik,  kaya,  yang  beranggapan  suami  tetap  bergantung  padanya.  Tindakan pisah  ranjang  dilakukan  sampai  si  istri  kembali  seperti  semula.  Memberi pelajaran fisik, tahapan ini dilaksanakan apabila tindakan pertama dan kedua tidak berhasil. Bentuk pemberian pelajaran fisik boleh dengan memukul istri dengan  catatan  tidak  membahayakan  jiwanya  atau  membuatnya  luka  dan cacat. 40
Dalam  keadaan  rumah  tangga yang sudah  menerapkan  penyelesaian kedurhakaan  secara  maksimal  jalan  yang  harus  ditempuh  yaitu:  melakukan perceraian,  dimana  masing-masing  pihak  menjadi  bebas  dan  leluasa  untuk
39 Lihat  penjelasan  penyelesaian  kedurhakaan  istri    dalam  agama  Islam  yang disebutkan dalam QS. an-Nisa: 34. 39 40 Imâm al-Turmudzi>, Sunan  al-Turmudzi> Jilid V  Hadis  No. 1196 , h. 6.
merenungkan  dan  mempertimbangkan  kembali  kehidupan  rumah  tangga, mereka  bebas  untuk  meneruskan  perceraian  dan  bebas  pula  untuk  kembali rukun. Dengan demikian perceraian merupakan suatu musibah yang perlu. 41 Dalam Hal ini  tidak menyalai Syariat Islam QS: an-Nisa: 34 dan 128 tentang penyelesaian nusyuz suami-istri.  Asas  perceraian    yang  diuraikan  dalam  al- Quran,  besar  kecilnya  mencakup  segala  macam  sebab,  yakni  keputusan suami-istri  untuk  memutuskan  ikatan  perkawinan.  Karena  mereka  tidak sanggup lagi untuk hidup sebagai suami istri.
Dua  ayat  di  atas  sama-sama  bertujuan  menyelesaikan  problematika perkawinan,  dalam  rangka  menjaga  kelanggengan  rumah  tangga. 42 Satu alasan  dari  sebab-sebab  terjadinya  perceraian  yang  tidak  perlu  untuk mempertahankan  pernikahan  dan  penyelesaiannya  tidak  ada  kecuali memutus ikatan pernikahan adalah tidak ada rasa cinta dari pasangan sekecil apapun  dan  ia  hanya  bisa  mencintai  wanita  lain.  Namun  penyelesaian problematika  perkawinan  tersebut  tetap  diusahakan  dengan  maksimal.  Jika rasa  cinta    suami/istri  tetap  tidak  terbangun  dan  suami-istri  sama-sama menginginkan  perceraian,  itu  jalan  terbaik.  Dengan  demikian  perceraian merupakan  suatu  musibah  yang  perlu.  Keadaan inilah yang  sinkron  dengan penyelesaian kedurhakaan suami/istri yang tidak menyalai Syariat Islam QS: an-Nisa 34 dan 128.
Para  ulama  fikih  berbeda  pendapat  tentang  hukum  perceraian. Pendapat  yang  paling  diterima  akal  dan  konsisten  dengan  tujuan  syariat yaitu:    hukum  perceraian    terlarang  kecuali  dengan  alasan  yang  benar. Pendapat  ini  ditopang  oleh  golongan  Hanafi  dan  Hambali.  Sedangkan menurut  Imam  Hambali  Talak  itu  menjadi  wajib,  jika  pihak  hakam  (juru damai)  tidak  berhasil  menyelesaikan  perpecahan.  Talak  dijatuhkan  tanpa alasan  hukumnya  haram.  Karena  merugikan  suami  dan  istri  serta  tidak  ada kemaslahatan  yang  dicapai  dari  perbuatan  talak  tersebut  kecuali  memenuhi sifat egois. Talak menjadi sunah jika istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah,  seperti  mengabaikan  shalat,  puasa  dan  sebagainya.  Suami  tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya  atau istri kurang rasa malunya. 43
41 Abdhul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995),  320.
42 Lihat  juga  pada  buku    A.  Rahman  Doi, Penyelesaian  lengkap  Hukum-Hukum  Allah (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 110.
43 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid II (Bairut: Dar al- fikri, 1992),  h. 206-208
Penyelesaian  problem  pernikahan  dalam  kasus  perceraian  sesuai dengan  yang  diuraikan  oleh  BP4  dalam  buku-buku  panduan  pernikahan secara  garis  besar  untuk  merealisasikannya  dibagi  menjadi  dua  macam sebagai berikut: 44
Pertama;  Nasihat  pra  nikah.  Nasihat  yang  diberikan  kepada  calon suami  istri  yang  akan  melangsungkan  pernikahan  secara  Islam,  baik dilakukan  secara  massal  (apabila  yang  mendaftar  nikah  banyak)  maupun dilaksanakan secara perorangan. Dalam  pemberian materi nasihat pra nikah, kadang-kadang BP4 di Kotamadya Bogor mendatangkan petugas dari Ulama, Psikolog, Dokter, Polri, Sospol untuk memberikan bekal bagi calon mempelai yang  akan  menempuh  bahtera  rumah  tangga.  Calon  mempelai  atau  calon suami istri, diberi nasihat cara membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  yang  sesuai  dengan  tujuan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 45
Kedua;  Nasihat  pra  talak.  Nasihat  pra  talak  yaitu  nasihat  yang diberikan kepada suami istri yang bermaksud akan cerai, baik suami istri itu datang  sendiri  ke  BP4  maupun  mereka  itu  merupakan  pengiriman  dari  PA (Pengadilan  Agama).  Dalam  pemberian  nasehat  pra  talak,  biasanya  mereka yang  datang  tidak  berbeda  dengan  seorang  yang  mengidap  penyakit  yang sudah  parah  sehingga  sukar  sekali  disembuhkan.  Nasehat  pra  talak  yang diberikan ini kurang sekali manfaatnya, sebab mereka yang datang mayoritas perselisihannya  dikirim  ke  Pengadilan  Agama  karena  mereka  ternyata  tidak dapat didamaikan. (Surat an-Nisa: 35). 46
44 BP4 bertugas memberikan nasihat, baik di kala akan melangsungkan pernikahan bagi mereka  yang  akan  menikah  secara  Islam,  dalam  perselisihan  rumah  tangga  maupun  bagi mereka yang akan bercerai.
45 Lihat dasar Perkawinan pada Undang –undang  Perkawina No. 1 Tahun 1974 pasal 1 (1).
46
                                                                                                                                          
                        
Artinya:  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya,  maka  kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang  hakam  itu  bermaksud  Mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik  kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
Ayat  tersebut  menjelaskan  terdapat  perbedaan  antara  hakam  yang terdapat dalam al-Quran dengan pemberian nasihat dalam BP4. Hakam yang diatur dalam al-Quran berasal dari keluarga masing-masing pihak suami istri. Sedangkan juru damai dalam BP4 adalah orang-orang diluar keluarga suami- istri,  yakni  mereka  merupakan  petugas  independen.  Akan  tetapi  diantara keduanya mempunyai persamaan fungsi yaitu mendamaikan suami istri yang sedang  dalam  perselisihan.  Pengangkatan hakamain terjadi  setelah  perkara perceraian yang diajukan dalam bentuk gugat cerai ditetapkan sebagai kasus syiqâq (perkara syiqâq )  oleh  hakim  Pengadilan  Agama  yang  memeriksa perceraian tersebut.
Lamanya  proses  perceraian  tidak  bisa  diprediksi  secara  pasti.  Karena sejak panggilan untuk sidang pertama yang selambat-lambatnya dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah pendaftaran gugatan, kemudian dilanjutkan dengan acara  dalam  persidangan  yang  memuat  pembacaan  gugatan,  jawaban tergugat, Replik (jawaban balasan penggugat atas jawaban tergugat), Duplik (jawaban tergugat atas replik penggugat), pembuktian (bukti tertulis ataupun bukti  saksi),  kesimpulan  (terbukti  atau  tidaknya  gugatan)  dan  yang  terakhir adalah  putusan  atau  hasil  akhir  dari  pemeriksaan  perkara  di  pengadilan. 47 Besarnya biaya dalam persidangan juga memiliki jawaban yang relatif, namun dalam  hal  pihak  penggugat  tidak  mampu  membayar  biaya  perkara  maka dapat  bisa  mengajukan  permohonan  prodeo  atau  berperkara  tanpa  biaya kepada ketua Pengadilan Negeri, dengan catatan harus membuktikan terlebih dahulu  bahwa  pihak  tersebut  tidak  mampu  membayar  berdasarkan  surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kecamatan.
Perceraian menjadi tren di masyarakat disebabkan bergesernya makna keluarga  di  masa  kini.  Terjadinya  pergeseran  tersebut  lebih  didominasi kemandirian  perempuan  dalam  mencari  nafkah.  Untuk  menghindari terjadinya  konflik  dalam  rumah  tangga  peran  domestik  dan  publik  harus berjalan  dengan  seimbang.  Dengan  demikian  istri  bekerja  dituntut mempunyai manajemen kerja yang baik dan transparan dengan suami. Oleh karena  itu,  toleransi,  bantuan  dan  dukungan  suami`  dalam  mewujudkan keluarga  bahagia  sangat  perlu,  sehingga  keseimbangan  tetap  terlaksana dengan  baik.  Jika  istri  tidak  menjalankan  perannya  dengan  seimbang  akan merusak  tata  nilai  keluarga  terutama  terhadap  anak.  Hal  tersebut  diperkuat
47 Depaq,  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Pradilan  Agama .  (Jakarta, Departemen Agama,  2010), h. 18.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 170
dengan  pernyataan  Khofifah  Indra  Parawansa  (2006:  83-84),  ketua  muslimat NU dan mantan Menteri pemberdayaan perempuan Era Gusdur, dimana istri dalam  keluarga  harus  seimbang  dalam  memerankan  domestik  dan  publik. 48 Adapun  dampak  negatif  dari  ketidakseimbangan  tersebut  menyebabkan kondisi rumah tangga tidak harmonis. Sedangkan sifat positif dari bekerjanya seorang istri dalam keluarga membantu menyelesaikan kesenjangan ekonomi keluarga.  Dengan  demikian  seorang  istri  bekerja  tidak  menghapuskan perannya  dalam  keluarga.  Sedangkan  persoalan  baru  dalam  keluarga dipertimbangkan bersama pasangan dengan baik.
Persoalan  rumah  tangga  yang  menyebabkan  cekcok  sering  diakhiri suami dengan kekerasan, sehingga pada sekelompok masyarakat mengatakan terjadinya  peningkatan  angka  perceraian  disebabkan  kekerasan  yang dilakukan suami terhadap istri. Perilaku semena-mena suami dalam keluarga dijadikan pasangan sebagai alasan mengajukan perceraian dan bahkan ketika suami  terus  bertindak  kekerasan  para  istri  melaporkan  kepada  kepolisian sebagai  tindak  pidana.  Problematika  perkawinan  lain  yang  menyebabkan terjadi perceraian adalah suami tidak memperdulikan keadaan rumah tangga, ketika  istri  minta  penjelasan  suami  dengan  lantang  membentak  dan menampar  untuk menutupi kesalahannya. Perilaku tersebut sebuah tindakan kekerasan.  Suami  pelaku  KDRT  disebut hidden  crime. 49 Sedangkan  tindakan kekerasan tersebut berupa bentuk fisik atau psikis yang bersifat privat. Untuk menanggulangi  Kekerasan  tersebut  dibentuklah  Undang-undang  KDRT. Rancangan UU ini nampaknya belum efektif mengatasi kasus KDRT. 50 Karena para  korban  KDRT  di  masyarakat  lebih  banyak  menjadikan  bercerai  sebuah pilihan.  Adapun  sebab  KDRT  terus  terjadi  di  masyarakat  karena  ia  masalah sosial yang serius, sehingga kurang mendapat perhatian dari masyarakat.
Pelaku  KDRT  yang  dimaksud  adalah  orang  terdekat,  sehingga persepsi  sekelompok  masyarakat  mengungkap  permasalahan  tersebut menjadi  tabu,  aib  dan  sangat  privat,  yang  tidak  perlu  intervensi  dari  pihak luar.  Namun  setelah  lahirnya  Undang-undang  KDRT  masyarakat  yang bercerai  semakin  meningkat.  Sedangkan  faktor  KDRT  penyebab  dipidana
48 Jamal Ma’mur Asmani, Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh (Surabaya: Khalista, 2007), 152. 49 Afwah  Mumtajah,  dkk  (ed.  Alimah), Ragam  Kajian  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga (Cirebon: Instut Studi Islam, 2012), h. 126.
50 Moeljatno, KUHP  dilengkapi  dengan  UU  HAM,  KDRT  dan  UU  Perlindungan  Anak (Jakarta: Permata Pres/Bumi Aksara, 2007), h. 346.
seorang  laki-laki/perempuan  jarang  terjadi. 51 Persoalannya  perempuan  lebih memilih  bercerai  daripada  membuat  pengaduan  supaya  suami  di  penjara. Padahal demi terlindunginya istri dari perilaku suami lebih efektif dipenjara dengan  harapan  setelah  habisnya  hukuman  pelaku  bisa  meninggalkan  sifat buruknya  dan  bisa  menjadi  kepala  keluarga  yang  bijaksana  sehingga keutuhan rumah tangga tetap terwujud/tidak terjadi kegagalan.
Mewujudkan  keluarga  bahagia  menjadi  impian  suami-istri.  Kendala pasangan sulit mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan berkualitas di masyarakat  terkadang  disebabkan  pergeseran  makna  emansipasi.  Meskipun pada sebagian kelompok keluarga justru memperindah kualitas perkawinan. Untuk menciptakan keluarga bahagia perlu pendidikan yang tinggi terhadap suami-istri.  Sebab  dengan  pendidikan  yang  tinggi  akan  mampu menanggulangi  kesenjangan  dalam  rumah  tangga.  Oleh  sebab  itu,  pelopor kita  R.A  Kartini  berusaha  meningkatkan  pendidikan  rakyat  yang  dibentuk dalam  bahasa  emansipasi  wanita.  Emansipasi  ini  bertujuan  supaya  wanita mendapatkan hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam pendidikan. Tingkat keberhasilannya  terlihat  di  masyarakat  cukup  tinggi,  perempuan  sudah banyak  menjadi  ilmuwan,  guru,  dokter,  anggota  dewan  dan  bahkan pemerintah  langsung  mendukung  perjuangan  tersebut  dengan  program setiap  pencalonan  DPR  harus  menyediakan  30%  kursi  perempuan  untuk menjadi calon anggota. 52
Pengaruh  pemaknaan  negatif  terhadap  emansipasi  di  masyarakat menyebabkan  kondisi  rumah  tangga  semakin  memburuk.  Dimana, sekelompok pasangan memaknai bebas bertindak apa saja dalam perkawinan. Pemaknaan  emansipasi  tersebut  berkembang  dalam  keluarga  bebas. 53 Pergeseran makna dasar emansipasi tersebut didominasi wanita karir. Wanita karir dalam menjalankan profesinya nampaknya mengabaikan kewajibannya layaknya seorang istri terhadap suami dalam keluarga. Layaknya seorang istri
51 Estu Rakhmi FananiDirektur LBH APIK berkata di article yang dikeluarkan Depag, bahwa  KDRT yang dilakukan  suami jarang sekali dilaporkan ke kepolisian.
52 Peraturan  pencalonan  anggota  dewan  di  Indonesia.  Metrotvnews.com,  Jakarta : Aturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  yang  mewajibkan  partai  politik  memiliki  calon anggota  legislatif  perempuan  30%  di  tiap  daerah  pemilihan  belum  ditanggapi  serius  oleh parpol. Meski parpol telah mengisi kuota keterwakilan perempuan menjadi caleg, hal ini belum tentu menjamin caleg perempuan bisa duduk di legislatif.
53 Prianaderi.  Word  press.com  2012/05/29.  Data  tersebut  hasil  riset  Sugiri  yang dituliskan  pada sejumlah  media  dalam  grand  final kontes Rap  dalam  memeringati  hari AIDS sedunia dilapangan parki IRTI Monas,  Minggu 28/11/2010.
prioritasnya  mengurus  rumah  tangga,  meskipun  ia  bekerja  ia  harus  mampu menyeimbangkan  keduanya.  Penyimpangan  di  masyarakat,  sekelompok wanita  berpendapat  dengan  bekerja  ia  tidak  terikat  dengan  kewajiban, sehingga dengan sengaja tidak memperdulikan suaminya dan urusan rumah tangga  diserahkan  menjadi  urusan  suami  sepenuhnya.  Fenomena  tersebut menimbulkan  kesengsaraan  terhadap  suami  dan  akan  sampai  pada  jurang perpisahan.  Sebab  terlalu  berambisi  dengan  karir  dengan  menghabiskan sebagian besar waktunya di kantor/tempat kerja. 54
Pemaknaan  emansipasi  dalam  arti  setara  dalam  segala  bentuk  akan berdampak  mempersulit  mewujudkan  keluarga  bahagia,  termasuk  terhadap perkembangan  anak.  Karena  peran  orang  tua  yang  tidak  sempurna mengakibatkan  anak  menjadi  korban  emansipasi  yang  tidak  terarah.  Pada saat  ini  fakta  di  masyarakat  pada  tahun  2010,  dilihat  dari  remaja  wanita melalui  riset  dihimpun  100  remaja,  51  orang  di  dalamnya  sudah  tidak perawan. Di Surabaya wanita yang tidak perawan mencapai 54%, Medan 51% dan  Bandung  47%.  Fenomena  tersebut  membuktikan  terjadi  pergeseran makna  emansipasi  wanita. 55 Emansipasi  di  masa  Rasulullah  sudah  terjadi namun pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan bekerja sama. Bekerja sama yang  dimaksud  siap  berperan  ganda  dalam  rumah  tangga  dan  itu  berjalan dengan  baik. 56 Masyarakat  di  hari  ini  tidak  siap  berperan  ganda  tapi  terjun menjadi  wanita  karir,  begitu  juga  dengan  suami  tidak  siap  berperan  ganda tapi memberi izin kepada istri bekerja. 57
Kartini  merupakan  tokoh  emansipasi  wanita  pertama  di  Indonesia. Sebagai  pelopor  emansipasi  menyatakan  pekerjaan  rumah  tangga  rendah dibanding  pekerjaan  laki-laki.  Bahkan  salah  satu  motivasi  Kartini memperjuangkan  emansipasi  melihat  kesenjangan  ibu  rumah  tangga  dalam keluarga untuk mendidik anak. Namun akhir ini muncul paradigma baru di mata  masyarakat    pekerjaan  rumah  tangga  itu  dianggap  rendah  dibanding bekerja  di  luar.  Sesungguhnya  kemerdekaan  perempuan  dan  kecerdasannya dan  diberi  kesempatan  yang  sama  dengan  laki-laki  untuk  mengaplikasikan
54 Ibnu Musthafa, Keluarga Islam menyongsong Abad 21 (Bandung: al-Bayan, 1993), 53.
55 Majalah  Gema  Bersemi,  Edisi  2010.  Sumber  diambil  dari http/ppakb.go.id/articel (diakses pada tanggal 03 September  2013).
56 Rasulullah  saw  telah  memperaktikkan  peran  ganda  bersama-sama  mengasuh  anak, membersihkan lantai, menambal pakaian dan menyiapkan makanan.
57 Ibn  Ahmad  Dahri, Peran  Ganda Wanita  Indonesia (Jakarta:  Pustaka  al-Kautsar,  1993), h.96.
keilmuannya  di  masyarakat  diprioritaskan  untuk  keluarga.  Bagi  suami-istri yang bijaksana dan mampu berperan ganda boleh terjun ke ranah yang lebih luas. Seperti terjun menjadi anggota legislatif/dunia perpolitikan.
Pada  sekelompok  masyarakat  di  Desa  Kabupaten  Bogor  rendahnya pendidikan  pemicu  terjadinya  perceraian.  Karena  masalah  yang  muncul penyelesaiannya  tidak  dipahami  dengan  baik,  sehingga  menyebabkan kepanikan bagi suami-istri. Problem suami-istri yang demikian berlarut-larut dalam rumah tangga tanpa penyelesaian yang baik sehingga sering berakhir dengan  perceraian.  Masalah-masalah  kecil  disepelekan  tanpa  ada penyelesaian  dikarenakan  kesenjangan  pendidikan.  Suami-istri  tidak menyadari  sangat  berpengaruh  terhadap  keharmonisan  rumah  tangga. Adapun  yang  menyebabkan  kesenjangan  pendidikan  tersebut  kurangnya pemahaman terhadap makna pendidikan. Pendidikan sering dimaknai untuk mencari  pekerjaan,  sedangkan  untuk  mewujudkan  keluarga  bahagia  tidak dibutuhkan pendidikan yang tinggi, apalagi sampai sarjana. Problem tersebut lebih  dominan  terjadi  pada  masyarakat  pengusaha  besi  di  pedesaan  yang turun-temurun  dari  peninggalan  orang  tua  mereka.  Problem  rumah  tangga diselesaikan  suami  dengan  poligami  dibawah  tangan,  selingkuh  dengan perempuan lain dan kepemimpinannya bersifat berkuasa. Karena  suami/istri tidak mampu  memaknai arti pernikahan dengan benar dan bahkan problem tersebut di masyarakat  menjadi tradisi yang tabu diperbincangkan. 58
Peningkatan perceraian terjadi juga pada masyarakat modern. Karena makna  sebuah  keluarga  sudah  terjadi  pergeseran,  sehingga  sudah  tidak  lagi memperdulikan  agama.  Seperti  perceraian  yang terjadi  pada  agama  Kristen, pada  dasarnya  tidak  ada  celah  selain  zina  untuk  bercerai  berubah  menjadi perceraian dibolehkan sesuai  dengan alasan-alasan yang sah menurut hukum di  Indonesia.  Padahal  berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  beberapa pastur  tidak  ada  alasan  yang  membolehkan  perceraian.  Pernyataan  pastur tersebut dibuktikan belum ada sejarah agama Kristen mengadakan perceraian di Gereja. Semua umat kristen yang bercerai prosesnya di Pengadilan Negeri. Mahkamah  Syariah  di  Mesir  pernah  menolak  gugatan  perceraian  yang diajukan  agama  Kristen.  Sebab  bertentangan  dengan  ajaran  Agama mereka. 59 Berdasarkan  pemahaman  Yusuf  Qardhawi  salah  dalam  memahami
58 Kasus  tersebut  terjadi  di  Desa  Cibanteng  RT  02/RW  05,    Kecamatan  Ciampea, Kabupaten Bogor pada tahun 2010-2014.
59 Seorang Peneliti terdahulu dari kalangan agama Kristen mengatakan dalam tesisinya UU.  No.  1  tahun  1974  tidak  layak  dijadikan  pedoman  penyelesaian  hukum  keluarga  dalam
syariat  Allah  kunci  utama  penyebab  terjadinya  pertengkaran yang  berakibat buruk  dalam  rumah  tangga.  Berdasarkan  konsep  Sadd  adz-Dzariah  dalam kajian  ushul  fiqh,  segala  sesuatu  apabila  tidak  benar  dalam  penerapannya maka  akan  menimbulkan  bahaya  yang  lebih  besar. 60 Apabila  perbuatan bahaya lebih besar daripada maslahat hukumnya haram. 61
Terjadinya  perceraian  pada  sebagian  masyarakat  disebabkan  faktor budaya. Budaya perkawinan yang berlaku pada masyarakat nampaknya tidak sejalan  dengan  hukum  Agama.  Budaya  masyarakat  yang  dimaksud  seperti, orang  tua  menetapkan  mahar  putrinya  dengan  jumlah  yang  tinggi.  Dengan penetapan  jumlah  mahar  tersebut  banyak  perempuan  tidak  bisa  menikah dengan pilihannya. Meskipun tidak ada perilaku orang tua melakukan kawin paksa  terhadap  anak  perempuan  namun  secara  bathin  fakta  membuktikan tetap  saja  terjadi  pada  sekelompok  orang  tua.  Sebab  mahar  dianggap  tolak ukur harga diri dan kemuliaan anak perempuan. Perilaku tersebut membuat komitmen  pasangan  dalam perkawinan tidak  kuat. 62 Budaya  tersebut sangat memengaruhi  terhadap  kelanggengan  perkawinan  dan  bertentangan  dengan asas  hukum  perkawinan(mempersulit  perceraian).  Dalam  menyikapi  hal tersebut  penegak  hukum  dan  instansi  terkait  harus  mampu  menalar  dan mengkomunikasikan  budaya  terhadap  masyarakat  melalui  komunikasi hukum dan pengetahuan hukum.
Pengetahuan hukum pada masyarakat modern mengikis budaya yang tidak sejalan dengan hukum. Perceraian pada masyarakat modern didominasi istri. Beda sifat dan karakter sering dijadikan pasangan sebagai alasan untuk bercerai. Bahasa pihak yang ingin bercerai lebih sering menyebutnya dengan alasan  ketidakcocokan.  Kehidupan  di  masyarakat  modern  berdasarkan fakta tempat  perempuan  umumnya  di  pabrik  sehingga  perannya  dalam  rumah tangga  tidak  maksimal.  Dalam  negara  peran  ibu  utamanya  sebagai  pekerja yang  mempunyai  tanggung  jawab  sosial.  Sistem  produksi  perempuan bergerak  dari  nilai  sosial  ke  nilai  ekonomi.  Berkembangnya  sistem  produksi
perceraian bagi agama kristen dan UU No. 1 tahun 1974 efektip pelaksanaannya di Indonesia bagi Agama Islam.
60 Yusuf  Qardhawi, Sistem Masyarakat  Islam dalam  al-Quran dan    Sunnah    Malaamihu  al Mujtama' al Muslim Alladzi Nasyuduh (Jakarta: Citra Islami Press: 1997).
61 Abd  al-Ghani  al-Ghanimi  ad-Dimasyqi  al-Hanafi, al-Lubab  fi  Syarh  al-Kitab (Beirut: Dar  al-Ma’rifah, 1997).
62 Komunikasi  hukum  adalah  kemampuan  hakim  untuk  mengkomunikasikan  aturan hukum  pada  pencari  keadilan.  Komunikasi  tersebut  mengandung  kata  patuh  (obey)  dengan tidak patuh (disobey).
bagian  dari  modernisasi  bukan  manifestasi  dari  ide  modernitas.  Semua individu terlahir memiliki sifat yang berbeda dengan individu lain. Perbedaan dengan pasangan  seharusnya menjadi sebuah pelajaran supaya lebih dewasa, lebih baik dan bijaksana.
Paul Gunadi  Neil Clark Warren, seorang psikolog Kristen di Amerika menekankan  untuk  memperbaiki  relasi  suami-istri  dengan  menjaga kesehatan.  Karena  sehatnya  suami  atau  istri  menentukan  keharmonisan rumah  tangga.  Jasmani  satu  pihak  yang  tidak  sehat  akan  mempengaruhi maka relasi itu akan terseret turun menjadi tidak sehat. Pasangan yang tidak harmonis  tidak  mencari  solusi  dengan  memutus  ikatan  perkawinan.  Karena dengan memutus ikatan perkawinan akan memunculkan permasalahan yang lebih  berat.  Persoalannya  suami-istri  terkadang  tidak  berkeinginan  untuk menciptakan  relasi  yang  sehat,  sehingga  dalam  keluarga  sifat  suami  selalu berharap  bahwa  istrinya  yang  harus  menyesuaikan  diri  dengannya. Sedangkan  istri  berharap  suami  menyesuaikan  diri  dengannya.  Dengan demikian,  jika  keduanya  tidak  mengambil  jalan  tengah  maka  keharmonisan rumah tangga tidak terwujud.
Pada hakikatnya dari dua sudut pandang agama tersebut sama-sama menganut  mempersulit  terjadinya  perceraian.  Jika  agama  sama-sama mempersulit  perceraian  dimana  kesalahan  yang  menyebabkan  perceraian meningkat.  Mengapa  ketika  muncul problematika  rumah  tangga  cara  damai jarang  dijadikan  sebagai  solusi.  Padahal  penyelesaian  sengketa  dengan perdamaian  merupakan  cara  terbaik  dan  menunjukkan  ke  lapangdadaan sekaligus  aman  mempersentasikan  sifat  demokratis.  Sedangkan  putusan pengadilan akan memunculkan kedengkian diantara pihak yang berperkara. 63 Pakar  psikologi  Salitro  Wirawan  Sarwono  berpendapat  bahwa  kiat  untuk menjaga keutuhan rumah tangga adalah kesiapan untuk mengalah dan tetap membangun jalinan komunikasi yang lancar antara kedua belah pihak. 64
Kendala  terbesar  dalam  menyelesaikan  perkara  pasangan  dengan perdamaian  di  masyarakat  adalah    egois. 65 Karena  mengakui  kesalahan  dan mengalah  terhadap  pasangan  masih  dipahami  aib  dan  tabu  untuk
63 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, 207. 64 Salitro  Wirawan  Sarwono, Laki-laki  Memang  Terlambat  Dew asa,  Harian  Seputar Indonesia (Sindo), Kamis  13 Desember 2007.
65 Lihat  Muhammad  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Misbah,  Pesan  Kesan  dan  Keserasian  al- Quran , Vol. 2,  413.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 176
dibicarakan,  sehingga  menyelesaikan  masalah  kecil  saja  jarang  terwujud dengan    baik  dalam  keluarga.  Padahal  usaha  mendamaikan  sudah  ada  dari diciptakannya  Adam as dalam peristiwa Qabil dan Habil. Dengan peristiwa tersebut  sangat  diharapkan  manusia  dalam  persoalan  keluarga  diselesaikan dengan  perdamaian.  Karena  dengan  kompromi  meminimalisir  munculnya kedengkian dan ketidakadilan terhadap pihak yang bersengketa.

## Bentuk Problematika  Suami-Istri  dan  Penyelesaiannya
Problematika suami-istri dalam perkawinan di masyarakat pemecahannya  dominan  dilakukan  dengan  cuma-cuma.  Ketika  suami melakukan  kesalahan,  istri  cenderung  menyikapinya  dengan    menunjukkan perilaku  yang  tidak  menyenangkan  suami.  Seperti  marah-marah,  wajah cemberut, dan berbagai bentuk perilaku sambutan yang berlebihan. Perilaku tersebut  umumnya  dipahami  suami  bahwa  ada  perilakunya  yang  tidak disenangi  istri,  namun  suami  cenderung  menyambut  dengan  marah-marah dan    tidak  mau  mengalah  dengan  istri.  Karena  ia  merasa  dirinya  rendah untuk mengakui kesalahannya terhadap istri. Dengan demikian permasalahan cenderung didiamkan. Sedang permasalahan tidak diselesaikan dengan  baik,  sehingga  permasalahan  menumpuk  menjadi  konflik  yang  sulit dipecahkan.
Keadaan  pasangan  dalam  rumah  tangga  umumnya  terbuka  dengan pihak  keluarga.  Hanya  saja  pihak  keluarga  yang  mengetahui  lebih  bersifat pasif, selama tidak diminta pendapatnya ia hanya menonton, mendengarkan dan  sekali-kali  memberikan  komentar  baik  positif  maupun  bersifat  negatif. Karena  cekcok  dalam  rumah  tangga  perkara  yang  lazim  terjadi.  Untuk  itu usahakanlah  perbantah-bantahan  pada  objek  yang  beda  dan  usahakan memperbaiki setiap permasalahan. Kemudian perlu direnungkan dan terbuka dengan pasangan pada keadaan yang damai. Karena dikhawatirkan tertanam hal  yang  buruk  pada  hati  pasangan  dan  tumbuh  dengan  kebencian.  Jika keadaan tidak membaik lebih dari tiga hari perlu dibantu orang ketiga yang dianggap  bisa  netral  terhadap  permasalahan  dan  mempunyai  pengetahuan yang  luas  tentang  perkawinan.  Salah  satu  pihak  yang  membantu menyelesaikan kendala-kendala perbaikan keadaan pasangan tersebut adalah lembaga  pencatatan  perkawinan  (KUA),  Badan  Penyelenggara  Pembinaan dan Penasehat Perkawinan (BP4) dan lembaga pengadilan.
Bentuk-bentuk  permasalahan  pasangan  yang  terjadi  di  masyarakat Kotamadya  Bogor  pada  tahun  2010  dan  2011  adalah  pelaksanaan  poligami tidak  berjalan  dengan  baik,  salah  satu  pasangan  dalam  perkawinan  krisis akhlak, perilaku pasangan dalam perkawinan tumbuh dengan cemburu yang berlebihan,  perkawinan  pasangan    dilakukan  dengan  terpaksa,  tidak memadainya ekonomi keluarga, pasangan tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya  dalam  perkawinan,  ketidakmatangan  pasangan  menyikapi masalah  dalam  perkawinan  (faktor  kawin  dibawah  umur),  pasangan  ringan tangan  dalam  menyikapi  masalah  rumah  tangga  (penganiayaan),  pasangan melanggar  hukum  negara  (dihukum),  salah  satu  pasangan  menderita penyakit  cacat  biologis, pasangan  mengabaikan  keluarganya  demi pekerjaan yang  bersifat  politis,  masuknya  orang  ketiga  dalam  kehidupan  pasangan dengan niat jahat dan tidak ada keharmonisan dalam keluarga. 66
Dalam  masyarakat  luas  perkembangan  masalah-masalah  tersebut  di Indonesia sebagai berikut:
Pertama: poligami  tidak  sehat  yang  menyebabkan  runtuhnya  rumah tangga  paling  banyak  terjadi  di  wilayah  DKI  Jakarta.  Pada  tahun  2011,  dari 7.794  pasangan  yang  bercerai  di  wilayah  ini,  249  di  antaranya  diakibatkan oleh poligami tidak sehat. Sulawesi Selatan dan Jawa Barat membuntuti DKI Jakarta.  Dari  8.732  pasangan  yang  bercerai  di  Sulsel,  213  di  antaranya diakibatkan  oleh  poligami  tidak  sehat.  Di  Jawa  Barat,  dari  50.919  pasangan yang  bercerai,  yang  disebabkan  poligami  tidak  sehat  berjumlah  164. 67 Fenomena  tersebut  menjadi  kewajiban  bagi  pemerintah  untuk  menganalisis kembali  tentang  Undang-undang  izin  poligami.  Sebab  melihat  kasus poligami sepanjang tahun 2011 di pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan  Agama  seluruh  Indonesia  menerima  permohonan  izin  poligami 1784.  Permohonan  izin  poligami  paling  banyak  terjadi      di  wilayah  PTA Surabaya,  yakni  283  permohonan.  Di  bawahnya  adalah  wilayah  PTA Semarang  259  dan  PTA  Bandung  117.  Wilayah  yang  tidak  ada  permohonan izin  poligami  pada  tahun  2011  adalah  wilayah  PTA  Manado.  Ditinjau  dari satuan  kerja  Pengadilan  Agama  yang  paling  banyak  menerima  permohonan
66 Laporan perkara perdata di  Pengadilan Agama Bogor tahun  2010  dan 2011 dan  di PN  tahun 2010 dan 2011.
67 Berdasarkan  statistik  dari    hasil  penelitian  Hermansyah  yang    meneliti  tentang poligami  tidak  Sehat yang  dilakukan  pigur  seperti  tokoh/da'i/kyai.  Hasil  penelitian  ini diumumkan lewat Badilag pada  29 November 2012 .
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 178
izin  poligami  sepanjang  tahun  2011  adalah  PA  Sleman.  PA  ini  menerima  21 permohonan. Di bawah PA Sleman adalah PA Surabaya dan PA Mojokerto. 68
Menurut  Riaffat  Hasan  persoalan  poligami  problem  yang  tidak kunjung selesai. Perdebatan tersebut terletak pada QS. an-Nisa: 3. Orang barat menuduh  persoalan  poligami  diperkenalkan  pertama  kali  dalam  Agama Islam. Menyikapi  tuduhan  tersebut  Satria Iqbal menjelaskan  dalam  bukunya bahwa  poligami  di  tradisi  Kristen,  Yahudi,  dan  Hindu  sudah  lama  dikenal. Sebelum  datangnya  Islam  perilaku  tersebut  sudah  ada,  bahkan  praktek poligami tersebut tidak bermoral dan tidak dibatasi. Sedangkan Abduh lebih menjelaskan  bahwa  poligami  tindakan  yang  haram  kecuali  pada  istri  yang tidak  bisa  melahirkan  dan  tuntutan  zaman,  jika  hanya  untu1k  kepuasan  sex hukumnya haram. 69
Dalam persoalan poligami perlu mempertimbangkan maslahah . Karena mafsadat dari  poligami  tersebut  sangat  tinggi.  Meskipun  mampu  memenuhi syarat poligami, pengaruh terhadap pasangan pertama dalam melanggengkan sebuah  perkawinan  sangat  sulit.  Salah  satunya  pasangan  harus  benar-benar melakukan  poligami  tersebut  demi  kepentingan  yang  sangat  darurat. Kemudian  dalam  memilih  pasangan  yang  kedua  atas  persetujuan  istri  dan lebih  aman  istri  pertama  yang  mencarikan.  Karena  kegagalan  poligami  di Indonesia,  salah  satunya  tidak  bisa  melanggengkan  perkawinan  dengan istri pertama. 70 Menurut  Thahir  Mahmod  setidaknya  ada  enam  bentuk  kontrol terhadap poligami. Pertama menekankan ketentuan berlaku adil sebagaimana diletakan  dalam  Alquran.  Kedua  memberi  hak  kepada  istri  pernyataan  anti poligami  dalam  surat  perjanjian  perkawinan.  Ketiga  harus  memperoleh  izin lembaga  peradilan.  Keempat  hak  menjelaskan  dan  mengontrol  dari  lembaga perkawinan  kepada  pihak  yang  akan  berpoligami.  Kelima  benar-benar melarang poligami dan keenam memberikan sanksi pidana bagi pelanggaran aturan poligami. 71
Kedua, krisis  akhlak.  Terpuruknya  bangsa  dan  negara  Indonesia dewasa ini, tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi melainkan juga oleh krisis  akhlak.  Pengaruh  dari  terjadinya  krisis  akhlak  di  Indonesia
68 http://www.badilag.net/component/content/article. (Diakses Tanggal 06 Mei 2013).
69 Al- Mawardi: 216.
70 Eugene E. Campbell and Bruge L. Campbell,“ Divorce among Mormon Polygamists”, Journal of Extent and Explanation , California State University, (2013), h. 17.
71 Almawardi,  “Jurnal  Hak-hak  Perempuan  dalam  Hukum  Keluarga  Syiria  dan Tunisia”  (2008), h. 15.
perekonomian  bangsa  ambruk,  korupsi,  kolusi,  nepotisme,  dan  perbuatan- perbuatan  yang  merugikan  bangsa  merajalela. 72 Perbuatan-perbuatan  yang merugikan  dimaksud  adalah  terjadi  perkelahian,  perusakan,  perkosaan, minuman-minuman  keras,  dan  bahkan  pembunuhan. 73 Bangsa  yang  sudah rusak akan mempengaruhi akhlak generasi-generasi mendatang. Terlebih lagi kalau  rusaknya  akhlak  tersebut  tidak  segera  dikendalikan  oleh  pemerintah. Akhlak dan perilaku suatu generasi itu sangat menentukan perilaku manusia sesudahnya.  Tokoh  pendidikan  Achmadi    dalam  konsep  fitrah  manusia  dan implementasinya  dalam  pendidikan  akhlak  anak  (analisis  filosofis) mengatakan:  bahwa  perkembangan  pribadi  itu  akan  sangat  ditentukan  oleh faktor-faktor lingkungan, terutama berupa pendidikan. Dalam tulisan tersebut dijelaskan  bahwa  manusia  yang  baik  adalah  manusia  yang  memiliki  lima syarat  utama  atau  memenuhi  empat  syarat  pokok  yaitu;  akhlak,  amal,  asih, arif dan ahli. Dan tentunya dengan kerusakan akhlak tersebut mempengaruhi kelanggengan  perkawinan.  Semakin  tipis  akhlak  pasangan  semakin  mudah muncul problematika dalam perkawinan. 74
Ketiga Cemburu. Menurut Muawiyah terdapat tiga macam kemuliaan, yaitu  sifat  pemaaf,  mampu  menahan  lapar  dan  tidak  berlebihan  dalam memiliki  rasa  cemburu  buta.  Berlebihan  merupakan  kezhaliman  terhadap pasangan.  Cemburu  terkadang  disebut  sebagai  bunga  dalam  hubungan asmara, terkadang disebut sebagai perusak hubungan. Kalau kadarnya sedikit dan  bisa  dikendalikan  menjadi  bumbu  cinta.  Tapi  jika  terlalu  berlebihan kurang baik bahkan bisa menjadi racun cinta. 75 Sakit hati dan cemburu sering
72 Police  watch  Indonesia  suatu  LSM  yang  memantau  keterlibatan  polisi    dalam jaringan penyimpangan menyebutkan bahwa 42% kasus narkoba terjadi dijakarta,  58% terjadi di  Jawa  Barat,  Bali,  Jawa  Tengah,  Yogyakarta,    Jawa  Timur  dan  Sumatra  Barat.  Jakarta  Barat kawasan terbesar kasus narkoba karena dikawasan itu banyak terdapat tempat maksiat sisanya di Jakarta Pusat Jakarta Utara dan Jakarta Timur . Bahkan telah merambat kekota-kota kecil dan kampung-kampung.
73 Al Ghozali akhlak adalah  sesuatu yang menggambarkan tentang perilaku seseorang yang terdapat dalam jiwa yang baik yang darinya keluar perbuatan secara mudah dan otomatis tanpa terpikir sebelumnya. Dan jika sumber perilaku itu didasari oleh perbuatan yg  baik dan mulia  yang  dapat  dibenarkan  oleh  akal  dan  syariat  maka  ia  dinamakan  akhlak  yang  mulia namun jika sebaliknya maka ia dinamakan akhlak yg tercela
74 Mas’ud  Abdurrahman, Antologi  studi  Agama  dan  Pendidikan, (Semarang:  CV.    Aneka Ilmu, 2004).
75 Lihat  dalam    HR.  Abu  Dawud,  an-Nasai,  al-Bukhori,  Ahmad,  Bukhori  Muslim. Riwayat  hadis  ini  menggambarkan  kisah  cemburu  istri-istri  Nabi Muhammad  Saw. Cemburu yang dilarang adalah cemburu buta.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 180
berujung  kepada  keadaan  gelap  mata  sehingga  kasus  cemburu  semakin marak  yang  menimbulkan  pembunuhan.  Seorang  istri  yang  cemburu membakar  suaminya  hingga  tewas. 76 Pedagang  tirai  bambu  hampir  tewas ditikam  sang  istri  karena  cemburu  korban  jarang  pulang. 77 Gara-gara kepergok selingkuh dengan wanita lain, seorang pria dibakar istrinya sendiri hingga  tewas. 78 Seorang  pemuda, 79 nekat  membunuh  seorang  janda  mantan kekasihnya yang dicemburuinya. Cemburu karena mantan istri kerap digoda, dua pemuda kakak beradik, 80 tega membunuh tetangganya sendiri. Melihat isi sms mesra istrinya dengan seorang pria warganya, seorang laki-laki cemburu dan gelap mata hingga akhirnya membacok pria tersebut. 81
Kecemburuan tidak hanya bisa dianggap masalah yang perlu ditekan dan  dirawat  akan  tetapi  masalah  yang  perlu  diuraikan  dikompleksnya kombinasi makna pribadi dan sosial. Oleh karena itu tidak selamanya bersifat negatif  terhadap  pasangan,  apalagi  dijadikan  alasan  untuk  memutus  ikatan perkawinan (bercerai). 82 Salah satu faktor penyebab timbulnya cemburu buta adalah: lemahnya iman dan lalai dari mengingat Allah swt, godaan provokasi setan,  hati  yang  berpenyakit,  hanya  fokus  pada  kekurangan  pasangan,  rasa minder  dan  kurang  percaya  diri,  kurang  menjaga  syariat  yang  berkaitan dengan  pergaulan  pria  dan  wanita.  Bisa  juga  pengalaman  masa  lalu  yang kurang  perhatian  dari  orang  terdekatnya,  atau  terlalu  dimanja,  sehingga setelah  menikah  ingin  mendapatkan  perhatian  yang  berlebihan  dari pasangannya.
Keempat , kawin paksa. Perilaku masyarakat di masa kini sudah jarang memaksa  anaknya  untuk  menikah.  Hal  tersebut  menunjukkan  peningkatan pemahaman  masyarakat  terhadap  hukum  keluarga.  Ajaran  agama menjelaskan  tidak  ada  hak  bagi  seorang  ayah  ataupun  yang  lain  memaksa puterinya menikah dengan lelaki yang tidak disukainya bahkan kedua orang tua yang ingin menikahkan anaknya harus atas izin anaknya. 83 Dalam redaksi
76 Di Samarinda, Kalimantan Timur, (06/03/2013)
77 Jambi 06/03/2013. (Diakses 2 Januari 2014)
78 Kabupaten Kutai Kartanegara. (Diakses 2 Januari 2014)
79 Tasikmalaya, 20/02/2013. (Diakses 2 Januari 2014)
80 di Tuban, Jawa Timur Tanggal 19/02/2013. (Diakses 2 Januari 2014).
81 Desa Mojokerto , Tanggal 08/03/2013. (Diakses 2 Januari 2014).
82 C. Maggini,  E.  Lindgren  dan    E.  Lenci.  “Artcle  Jealous  Love  and  Morbid  Jealousy”
(2006) , h. 142.
83 Rasulullah  shalallahu  ‘alaihi  wasallam  bersabda:  wanita  janda  tidak  boleh dinikahkan  sebelum  dimintai  pendapat,  dan  wanita  gadis  tidak  boleh  dinikahkan  sebelum
lain  beliau  bersabda:  bentuk  izinnya  adalah  diamnya. 84 Perjodohan  yang dipaksakan atau dikenal dengan kawin paksa dalam kamus Bahasa Indonesia berarti perjodohan antara laki-laki dan perempuan, sehingga terikat menjadi hubungan  suami-istri  dalam  bentuk  tekanan  dan  desakan  yang mengharuskan  mau  tidak  mau/dapat  tidak  dapat  harus  dipenuhi. 85 Dalam nada  yang  sederhana  dalam  kamus  ilmiah  popular  bahwa  paksa  adalah mengerjakan  sesuatu  yang  diharuskan  walaupun  tidak  mau. 86 Sedangkan secara istilah dalam fikih,  kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang  timbul  akibat  tidak  adanya  kerelaan  diantara  pasangan  untuk menjalankan  perkawinan  dan  disebut  gejala  sosial  yang  timbul  ditengah- tengah masyarakat. 87
Kelima, kesenjangan ekonomi keluarga dapat menyebabkan ketidakharmonisan pasangan dalam keluarga. Karena kebutuhan hidup tentu saja  terus  meningkat seiring  bertambahnya  usia perkawinan.  Jika  suami-istri tidak  bisa  mengatur  keuangan  sebaik-baiknya  akan  memperkeruh  suasana rumah  tangga.  Berdasarkan  berbagai  penelitian  kesenjangan  ekonomi  dapat disikapi, sehingga  tidak  mengakibatkan problematika  rumah  tangga  muncul dalam  jangka  pendek  dan  dalam  jangka  panjang.  Salah  satunya  suami-istri sama-sama  mencari  nafkah.  Dengan  dua  bekerja  dalam  rumah  tangga keadaan  ekonomi  akan  semakin  mudah  di  atur.  Namun  bagaimanapun keadaan  rumah  tangga  perilaku  sederhana  harus  diciptakan,  sehingga
dimintai  izin  darinya.  Para  sahabat  bertanya,  “Ya  Rasulullah,  bagaimana  izinnya”  Beliau menjawab, “Ia diam.”
84 Disebutkan pada redaksi lain sebagai berikut:
اهتامص اهنذإو اهسفن يف اهوبأ اهنذأتسي ركبلاو
Orang tua yang ingin menikahkan anak perempuan  yang masih  gadis harus meminta izinnya.  Bentuk  izin  anak  perempuan  adalah  diamnya.  Janganlah  menikah  karena  paksaan. Oleh karena itu  perjodohan yang dipaksakan dalam sudut pandang hukum negara dan hukum agama Islam  tidak sah/haram.
85 Ar-Rahman, Kamus Indonesia Arab (Jakarta: Sarana Ilmiah, 2011).
86 Risa Agustina, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Serba Jaya), h. 388. 87 Hukum  pernikahan    karena  paksaan  orang  tua.  Abu  Hurairah  radhiallahu  anhu berkata: Rasulullah  shallallahu‘alaihi wasallam bersabda:
افْياك او ِّ َّاللَّ الوُسار ااي اوُلااق اناذْأاتْسُت ىَّتاح ُرْكِّبْلا ُحاكْنُت  الَ او ارامْأاتْسُت ىَّتاح ُمِّ يا ْلْا ُحاكْنُت  الَ

## تُكْسات  ْناأ الااق ااهُنْذِّإ
Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan  anak  gadis (perawan) sebelum  meminta  izin  darinya.   Mereka  bertanya,  “Wahai Rasulullah,  bagaimana mengetahui  izinnya?” Beliau menjawab, “Dengan ia  diam.” (HR. Al- Bukhari No. 5136 dan Muslim No. 1419)
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 182
kesenjangan  ekonomi  dalam  keluarga  dapat  dikendalikan.  Jika  kesenjangan tersebut  tidak  dapat  diatasi  umumnya  pasangan  suami-istri  diakhiri  dengan perceraian. 88 Beda  halnya  dengan  pendapat  Emmanuel  Saez  ilmuan  dari Amerika  yang menyatakan bahwa tidak ada  efek dari kesenjangan ekonomi di  Amerika  terhadap  peningkatan angka  perceraian. 89
Penyelesaian  konflik  keluarga  dengan  kesenjangan  ekonomi  di Malaysia  di  selesaikan  dengan  Kaedah  Penyelesaian  Secara  Bekerjasama (KPSB).  Kaedah  diperkenalkan  oleh  Mary  Parker  Folet.  Menurut  beliau metode penyelesaian konflik pasangan dalam rumah tangga melibatkan dua orang.  Penerapan  kaedah  tersebut,  dua  orang  yang  berkonflik  memilih  dua bentuk  penyelesaian  yang  ditawarkan  pihak  penyelenggara  KPSB. Penyelesaian  melalui  KPSB  tersebut  tidak  ada  pihak  yang  kalah.  Karena kedua-duanya  berkompromi  terhadap  solusi  yang  ditawarkan  pihak pendamai. 90
Keluarga yang  hidup  kekurangan  berawal  dari  kemalasan individual maupun seluruh anggota keluarga, kesenjangan ekonomi banyak terdapat di kota  besar.  Cara  mengatasinya  kesadaran  seluruh  anggota  keluarga  paling tidak  kepala  keluarga  untuk  dapat  lebih  berusaha  dalam  mencari  nafkah untuk penghidupannya yang lebih layak. 91 Pekerjaan baik adalah menguasai/memahami  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  kemampuan  yang dimiliki.  Berawal  dari  keterbatasan  fisik  maupun  mental  individu  yang dulunya menjadi tumpuan keluarga. Masalah seperti ini dapat diatasi dengan kesadaran  dari  anggota  keluarga.  Kepala  keluarga  yang  mengalami keterbatasan,  bisa  mengganti  kedudukan  suami  dalam  konteks  mencari nafkah. 92
88 Stephen R. Covey, Merill, Utamakan Yang Utama dari Prentice Hall Pearson  Malaysia Sdn. Bhd. (Selangor: Petaling Jaya, 1998).
89 Thomas Piketty and Emmanuel Saez, “ Quarterly of Economies”, Journal Economies of America, Vol. XVII, Pebruari Edisi I (2003).
90 Enam  langkah  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  proses  ini:  memberi  takrifan terhadap  masalah  dalam  rangka  keperluan,  pertambahan  fikiran  untuk  kemungkinan- kemungkinan  penyelesaian,  Memilih  penyelesaian  yang  bersesuaian  dan  menyimak  kembali kemungkinan akibat- akibatnya.Rancangkan siapa yang akan melakukan apa, di mana dan bila, Laksanakan perkara yang dirancang dan menilai kembali proses penyelesaian masalah.
91 Lulofs,  R. S Cahn, “Conflict: From Theory to Action” Journal Needham Height: Allyn & Bacon (2000). 92 http://banuaw.wordpress.com/2010/10/05.
Kesenjangan  ekonomi  keluarga  di  masyarakat  menyebabkan  stres sehingga  mudah  marah  yang  meningkatkan  perselisihan  dalam  rumah tangga.  Persoalan  perceraian  berpengaruh  terhadap  peningkatan  resiko keturunan.  Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti  di  Wahites,  Afrika-Amerika oleh  Bumpas,  Martin  dan  Sweet,  gangguan  perceraian  70%  pada  usia  lima tahun  dalam  pernikahan.  Menurut  teori  levinger  perceraian  orang  tua  pada umumnya  penentu  ketidakstabilan  perkawinan  keturunan.  Ada  tiga  jenis pengaruh perceraian orang tua terhadap keturunan. Pertama, program hidup dan  variabel  sosial  ekonomi  tidak  stabil. Kedua, sikap  keturunan  terhadap perceraian tidak stabil. Ketiga, perilaku antar pribadi keturunan  bermasalah. 93
Keenam , tidak ada tanggung jawab. Meredakan pertikaian atau konflik dalam  mencapai  kestabilan  dinamakan  “akomodasi.”  Pihak-pihak  yang berkonflik  bekerja  sama    saling  menyesuaikan  diri  pada  keadaan. Menghindari  konflik  dapat  dilakukan  jika  isu  atau  masalah  yang  memicu konflik  sudah  diketahui.  Tidak  ada  tanggung  jawab  dipicu  ketidaksadaran terhadap hukum. Al-Quran meletakkan tanggung jawab kepada suami untuk memberi  nafkah  kepada  istiri  meskipun  istri  mempunyai  kekayaan  dan pendapatan. 94 Istri  tidak  diwajibkan  memberi  kepada  suami  harta  yang didapatkan  atas  jerih  payah  mereka.  Adapun  sebab  suami  wajib  memberi nafkah  terhadap  istri  sebuah  akad  nikah  yang  sah  diucapkan.  Dengan demikian istri terikat dengan hak suami untuk menyenangkan suami dan istri wajib taat kepada suami, istri tinggal di rumah yang disediakan suami untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Pemberian nafkah terhadap istri tidak  dibedakan  muslim  atau  tidak,  kaya  atau  miskin.  Kewajiban  memberi nafkah  bagi  suami  terhadap  istri  disepakati  ulama  yang  diambil  dari penjelasan al-Quran, al-Sunnah, al-Qiyas dan al-Ijma’. Dalam hukum keluarga Tunisia  pada  pasal  41  dinyatakan:  istri  diizinkan  membelanjakan  harta pribadinya  dalam  memenuhi  hidup  dan  meminta  ganti  biaya  yang  dipakai terhadap suami. 95
Ketujuh, kawin  dibawah  umur.  Dengan  tampilan  luar  yang mengundang perhatian, buku bersampul genggaman tangan antara dua insan menyiratkan  kontroversi  perkawinan  anak  di  bawah  umur.  Kuatnya pengaruh  fikih  Islam  klasik  sebagai  patokan  bagi  pelaku  menunjukkan  ada
93 Bumpas, dkk , “ Jurnal Pernikahan dan Keluarga ” ( 2012).
94 Syamisir  Salam  dan  Jaenal  Arifin, Peta  Kajian    dalam  Pemikiran  Islam,  Sosial,  Budaya, Sains $Tekhnologi, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2007), 87.
95 Al-Mawardi, Jurnal uii. Ac.id ,  Edisi XVIII (2008), h. 211.
celah  hukum  terbuka  untuk  melakukan  praktik  perkawinan  anak  di  bawah umur.  Fenomena  tersebut  bisa  dilihat  pada  perkawinan  Syekh  Puji  dengan Lutviana  Ulfa.  Dalam  buku  karya  Yusuf  Hanafi  disebutkan  masalah perkawinan  anak  di  bawah  umur  pada  umumnya  terjadi  karena  penafsiran yang kurang tepat terhadap ajaran agama atau didorong oleh kultur tradisi di suatu  komunitas  yang  masih  memposisikan  anak  perempuan sebagai  warga kelas  dua.  Buku  lain  memaparkan  penafsiran  dan  pemaknaan  perkawinan anak  di  bawah  umur    secara    proporsional  menempatkan  hadis  perkawinan Nabi  Saw  dengan  Aisyah    lazim  dijadikan  sebagai  referensi  legalitas. Berdasarkan  penelitiannya  Hotnida  di  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan kawin  dibawah  umur  tidak  terbukti  penyebab  meningkatnya  angka perceraian. 96
Kedelapan, penganiayaan  dalam  rumah  tangga  dapat  dijadikan  alasan perceraian.  Menurut  Estu  Rahmi  Fanani  Direktur  LBH  APIK  penganiayaan dalam  rumah  tangga  bentuk  apapun  masuk  kategori  KDRT. 97 Pelaku  KDRT dijerat dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hukuman bagi pelakunya dipenjara hingga lima  tahun. Menurut  Said  Munji  anggota  Puslitbang  Hukum  dan  Peradilan Mahkamah  Agung  perilaku  KDRT  dapat  dilaporkan  istri  selama  ikatan perkawinan  belum  putus,  apabila  sudah  terjadi  perceraian  sudah  tidak kontekstual.  Beda  halnya  dengan  pemahaman  Estu,  dimana  penganiayaan merupakan  delik  biasa  dapat  diadukan  setiap  saat  kecuali  alasan  KDRT tersebut  menyangkut  seksualitas. 98 Jika  ditinjau  dari  kompetensi  absolut perkara  KDRT  dalam  hukum  keluarga  di  Indonesia  sah  sebagai  alasan perceraian  dan  tidak  ada  sanksi  pidana.  Hal  ini  menunjukkan  dengan  tegas saksi  pidana  dalam  hukum  keluarga  sangat penting. Menyikapi hal  tersebut
96 Hotnida  Nasution, Pernikahan  dini    dan    Alasan-alasan    Perceraian  “Study  Kasus  di Pengadilan  Agama  Jakarta Selata ”, Tesis di UIN Syarifhidayatullah  Jakarta,  2005.
97 Endang  Danial  Abdurrahman, Jurnal  KDRT  untuk  Pembinaan  Moral  Anak ,  tth. Mengatakan  KDRT  yang  melanda  semua  kalangan  tidak  mengenal  tingkat  pendidikan  dan penghasilan  keluarga.    Hariyani  (2004),  Ketua  Yayasan  rumahku  menyatakan  43,30%  pelaku KDRT lulusan perguruan tinggi, 63% pelaku KDRT bekerja di luar rumah. Sementara istri yang menjadi  Korban  KDRT  45%  berpendidikan  hingga  perguruan  tinggi,  46,  80%  merupakan perempuan  karir  yang  bekerja  di  luar.  Total  dari  penduduk    24  Juta  atau  11,  4  %  penduduk Indonesia  pernah  mengalami  KDRT.  Peta  KDRT  lebih  banyak  dari  yang  dilaporkan  karena KDRT sifatnya tertutup.
98 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17246/melonjak-cerai-akibat- penganiayaan ( Diakses, Tanggal 04 Pebruari 2014).
Pengadilan Agama hanya sampai mengintruksikan kepada pihak berperkara menindaklanjuti  perkaranya  dalam  bentuk  delik  aduan  kepada  pihak kepolisian  dengan  alat  bukti  diputusnya  perkawinannya  alasan  KDRT. Pernyataan  ini  diperkuat  dengan  pemikiran  Abdussalam  hakim  pengadilan Jakarta  Selatan  bahwa  kewenangan pengadilan  agama  dalam  perkara  KDRT hanya sejauh bolehnya dijadikan alasan pasangan bercerai. 99 Untuk dijadikan kasus  pidana  prosesnya  lewat  kepolisian  dan  disidangkan  di  PN. 100 Kasus KDRT/penganiayaan  dalam    berdasarkan  hasil  penelitian  LBH  APIK,  sangat jarang sekali seorang istri korban KDRT  mau menempuh upaya pidana. Beda halnya dengan menempuh upaya perdata dengan perceraian.
Kesembilan, dihukum. Di masyarakat jarang sekali suami-istri bercerai dengan  alasan  di  hukum.  Karena  pasangan  lebih  memilih  memperjuangkan anaknya  sendiri  dan  menunggu  dibebaskannya  suami/istri.  Beda  halnya dengan  dihukumnya  suami  akibat  dari  perilakunya  jahatnya  yang  sifatnya menyakiti  istri  dalam  keluarga.  Jika  suami  dihukum  karena  faktor  lain  istri ikut  prihatin  dan  setia  menunggu    sampai  habis  masa  hukuman.  Menurut hukum  di  Indonesia  alasan  bercerai  denga  alasan  dihukum  dibenarkan  dan diatur dalam Kompilasi hukum Islam. 101 Dihukum sebagai alasan perceraian disebutkan  dala pasal  116  (2). Pasal  tersebut  memberi  aturan  5  tahun  keatas dipenjara  suami/istri  diberi  izin  untuk  bercerai  jika  ia  menuntut.  Sedangkan menurut  hukum  perdataBW  memberi  batasan  10  tahun  keatas  dan  sudah melakukan  pernikahan  baru.  Hal  tersebut  tidak  dibedakan  kasusnya  salah atau benar. Meskipun suami dihukum karena tersalah tetap diberi izin pada pasangannya untuk mengajukan perceraian. Oleh karena itu, penggugat dan tergugat di pengadilan dalam perkara perdata harus diminta bersumpah atas apa  yang  ditulis  dan  yang  diucapkannya  dalam  surat  gugatan  dan  di persidangan benar.
99 Abdussalam  selain  hakim  di  Jakarta  Selatan,  ia  juga  sebagai  juru  bicara    di  PA tersebut.  Sesuai  ketentuan  Pasal  1  Peraturan    Pemerintah    Nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan.  Berdasarkan  aturan tersebut istri berhak mengajukan cerai. Adapun alasan-alasan tersebut diatur dalam  pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), di antaranya bila suami melakukan penganiayaan atau sengaja meninggalkan kewajibannya dibolehkan untuk bercerai.
100 Dalam  gugatan  perceraian  dengan  alasan  KDRT,  salinan  putusannya  dapat dijadikan  alat  bukti  ke  kepolisian  untuk  disidangkan  perkaranya  sebagai  tindak  pidana. Dengan  demikian  putusan    PA  dan  PN  dalam  kasus  KDRT    saling  membantu  dalam    dua akibat  hukum    yang  akan  dimainkan  pihak  berperkara.  Oleh  karena  itu  hakim  PA  dan  PN harus benar-benar teliti menyelesaikan perkara KDRT.
101 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), h.14.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 186
Kesepuluh ,  salah  satu  pasangan  mengalami  cacat  biologis.  Pasangan yang mempunyai cacat biologis harus melewati semua bentuk penyembuhan dan  disertai  doa.  Sedangkan  penyelesaian  dengan  perceraian  harus dihindarkan.  Karena  banyak  cara  membahagiakan  diri  dalam  perkawinan. Kemudian takdir Allah harus diterima dengan ikhlas dan tidak berputus asa untuk  berusaha  untuk  melakukan  penyembuhan.  Meskipun  cacat  biologis dibolehkan sebagai alasan perceraian pengawasannya harus diperketat.Kasus ini di masyarakat sangat jarang terjadi. Hanya saja jika peristiwa itu terjadi
Kesebelas politis. 102 Politik  menyebabkan  seseorang  sibuk  dalam keseharian.  Kesibukan  yang  tidak  terkontrol  bisa  melalaikan  kewajiban terhadap  pasangan.  Politik  dalam  negara  yang  terlalu  di  prioritaskan  bisa membuat  hubungan  dengan  pasangan  semakin  renggang.  Hubungan  yang semakin renggang menciptakan problematika intra perkawinan. Problematika yang  muncul  berlaru-larut  akan  menimbulkan  konflik  yang  sulit penyelesaiannya.  Tahap  penyelesaian  dan  mengembalikan  perilaku  seperti awal  membutuhkan  waktu  lama.  Jika  proses  ini  benar-benar  tidak  dijalani dengan  maksimal  akan  berakhir  dengan  perceraian.    Interaksi  Politik  untuk keharmonisan  dengan  pasangan  harus  diberlakukan  pada  keluarga    Sebab anggota keluarga antara satu dengan yang lain berbeda persepsi, rasa/selera, perilaku  sehingga  ketika  muncul  konflik  penyelesaiannya  perlu  dengan menerapkan  terik-terik  dengan  penguasaan  komunikasi  yang  membawa kedamaian  dan  kadang  kala  memecahkan  konflik  dalam  keluarga.  Interaksi politik  dalam  penyelesaian  problematika  intra  perkawinan  sangat dibutuhkan, yang tidak hanya untuk negara.
Kedubelas, gangguan  pihak  ketiga.  Cinta  suami-istri  dalam  berumah tangga  selalu  ada  ujiannya.  Adanya  pihak  ketiga  tentu  saja  mengganggu keharmonisan  dalam  rumah  tangga  tentunya  sangat  tidak  mengenakkan, apalagi  mengetahui  bahwa  pihak  ketiga  tersebut  adalah  pacar  dari  suami. Salah  satu  jalan  yang  harus  ditempuh  terlebih  dahulu  mengkomunikasikan tentang  pihak  ketiga  tersebut  dengan  suami/istri  agar  tidak  terlalu  jauh berprasangka.  Dengan  mengedepankan  rasa  cinta  dan  sayang  kepada suami/istri,  komunikasi  akan  berjalan  tanpa  kata-kata  yang  penuh  tuduhan, tidak  mengumbar  amarah  ataupun  menyudutkan  suami.  Mendeteksi
102 http://seputarpolitik.blogspot.com/2009/08.  (diakses  pada  Tanggal  15  November 2013).
perasaan suami/istri  terhadap pihak ketiga  penting dan berguna buat  untuk menentukan sikap.
Secara  spesifik  gangguan-gangguan  yang  dilakukan  perempuan/laki- laki  pada  kehidupan  rumah  tangga  harus  di  pahami  secara  jelas,  sehingga tidak  salah  bertindak  ketika  membuat  kebijakan.  Contoh    menyampaikan pada pihak ketiga  supaya tidak mengganggu kehidupan rumah tangga orang lain. Alternatif dalam mempertahankan rumah tangga perlu melibatkan pihak keluarga  (pihak  ketiga).  Permasalahan  perlu  dilaporkan  kepada  ketua  RT tempat  pihak  ketiga  berdomisili.  Sebab  RT  bisa  membantu  sebagai penghubung  dalam  menyampaikan  status  pasangan  sudah  menikah  dan menjelaskan  status  pasangan.  Gangguan  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga ada  yang  terdapat  unsur  kekerasan  atau  ancaman.  Bentuk  gangguan  seperti ini    dapat  membuat  laporan  pengaduan  ke  kepolisian  terdekat  dengan sangkaan    Pasal  335  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  terkait perbuatan yang tidak menyenangkan. 103
Hakikat  orang  ketiga  bukan  hanya  kekasih  gelap  tetapi  berlaku  juga dalam  keluarga  dekat  dan  orang  sekeliling.  Di  Malaysia  orang  yang  masuk pada  kehidupan  keluarga orang lain  bisa  dilaporkan  kepada  Jabatan Agama Islam  di  kawasan  terjadinya  kesalahan.  Pihak  jabatan  Agama  Islam  akan membuat  penyelesaian  dengan  mencari  bukti.  Jika  ada  bahan  bukti,  saksi yang  kuat,  pihak  ketiga  akan  didakwa  di  bawah  prosedur jenayah  syariah. Pihak  yang  berumah  tangga  tidak  boleh  mendakwa  pihak  ketiga  itu  sesuka hati. 104 Orang  ketiga  boleh  didakwa  dengan  catatan  bahan  bukti  benar melakukan  kesalahan  mengganggu  atau  memecahbelah  perkawinan    suami- istri sehingga mereka bercerai.
Terahir ketigabelas ,  ketidakharmonisan  pasangan  dalam  perkawinan. Banyak  orang  memahami  makna  harmonis  secara  berlebihan,  sehingga seakan-akan  tidak  mentolerir  adanya  perbedaan,  pertengkaran,  dan  konflik antara  suami  isteri. 105 Keluarga  harmonis  dipahami  sebagai  keluarga  yang
103 KUHP  pasal    335  pada  (1)  dan  (2).  Pada  pasal    satu  poin  1  dan  2  menjelaskan perbuatan/perlakuan  yang  tidak  menyenangkan  dapat  dipidana.  Sedangkan  ayat  (2) menjelaskan  perlakuan  bisa  dituntut  atas  pengaduan  orang    terkena.  Namun  karena  banyak orang  yang semena-mena menggunakan pasal tersebut dihapus pada tahun 2014.
104 Dedi  Supriyadi  dan  Musthafa, Perbandingan  Hukum  Perkawinan  di  Dunia  Islam (Bandung: Pustaka al-Pikriis 2009).
105 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid VII (Jakarta: Lembaga Percetakan al-Quran DEPAG, 2009), Cet. 3.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 188
tanpa  perbedaan  dan  tanpa  pertengkaran.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, kata harmonis memiliki makna pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat,    keselarasan  dan  keserasian.  Dalam  konteks  keluarga,  kata  harmonis dekat  dengan  makna  keselarasan  dan  keserasian  antara  suami,  isteri  dan seluruh  anggota  keluarga.  Selaras  dan  serasi  tersebut  menunjukkan  suatu kesamaan  tujuan  dan  cita-cita  walaupun  kondisinya  tidak  selalu  sama. Mungkin  saja  ada  hal  yang  berbeda,  namun  perbedaan  terbingkai  dalam keselarasan dan keserasian. 106
Perbedaan  pasangan  dalam  perkawinan  harus  dimaknai  unsur keserasian  dan  satu  unsur  terpenting  di  dalamnya  ketakwaan.  Suami  dan isteri  jangan  berharap  sama  dalam  semua  hal.  Karena  perempuan  dan  laki- laki  dari  awal  memang  tidak sama.  Kesamaan  yang penting  dalam  keluarga adalah  visi  keluarga,  keyakinan  hidup,  saling  memahami  dalam  kehidupan keluarga  Suami  dan  isteri  harus  membuka  ruang  penerimaan,  pemahaman dan toleransi yang tinggi dalam jiwa. Dalam berbagai sisi praktis, suami dan isteri  tidak  perlu sama.  Karena  umumnya  hadirnya  realitas  perbedaan  tidak bisa dihindarkan. Seperti isteri banyak menggunakan potensi perasaan dalam memandang  suatu  kejadian,  sementara  suami  lebih  banyak  menggunakan potensi  akal.  Jika  perbedaan  tersebut  dipahami  dan  diapresiasi  secara  tepat, tidak akan memunculkan konflik. Pertengkaran terjadi antara suami dan isteri disebabkan  ada  yang  berbeda  dalam  diri  mereka.  Jika  masing-masing  tidak mampu memahami realitas perbedaan akan terjadi suatu peruncingan konflik yang mengarah kepada disharmoni. 107
106 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (  Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Cet. 1.
107 Para ahli mengupas beberapa perbedaan dalam kemampuan kognitif, misalnya, laki- laki      memiliki  keterampilan  kesadaran  spasial  yang  lebih  baik.  Sedangkan  perempuan memiliki daya ingat yang lebih kuat untuk benda-benda, serta kefasihan dalam lisan. 90% dari manajer  perusahaan  adalah  laki-laki,  90%  dari  sekretaris  yang  ada  di  perusahaan  adalah perempuan.    Ini  dianggap  sebagai  perbedaan  umum  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam beberapa  segi  kemampuan  yang  spesifik.  Justru  dengan  adanya  berbagai  perbedaan kemampuan  tersebut,  laki-laki  dan  perempuan  bisa  saling  melengkapi, saling  mengisi, saling memberi  dan  saling  membutuhkan  satu  dengan  yang  lainnya.  Tidak  ada superioritas,  bahwa lelaki lebih baik dan lebih unggul dari perempuan, atau perempuan lebih baik dan lebih unggul dari  lelaki.  Yang  terjadi  adalah,  lelaki  dan  perempuan  memiliki  sisi-sisi  kelebihan  dan keunggulan,  namun  pada  saat  yang  sama  memiliki  sisi  kelemahan  dan  kekurangan.  Dalam sebuah keluarga mereka bisa saling menguatkan sisi kekurangan, dan bisa saling berbagi pada sisi  kelebihan.  Itulah  makna  serasi,  sebuah  perbedaan  yang  menimbulkan  harmonis,  saling memerlukan, saling mengisi dan melengkapi antara suami dan isteri.

## Penutup
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  terjadinya  peningkatan  angka perceraian  di  Pengadilan  Agama  disebabkan  sakralitas  perkawinan  dalam Agama  Islam  relatif  longgar,  sehingga  perceraian  lebih  rentan  terjadi  dalam Islam.  Hal  ini  dibuktikan  tingginya  angka  perceraian  di  Pengadilan  Agama, walaupun  dibatasi  keberlangsungannya  dalam  rumah  tangga  tetap  sangat diminati dalam menyelesaikan problematika perkawinan. Sedangkan adapun meningkatnya  angka  perceraian  di  Pengadilan  Negeri  disebabkan  landasan hukum  yang  diterapkan  kepada  pihak  berperkara  relatif  longgar,  sehingga meskipun sakralitas perkawinan dalam Kristen relatif tinggi perceraian tetap tidak terkendalikan.
Upaya  penyelesaian  yang  dilakukan  Pengadilan  agama  dan Pengadilan  Negeri  adalah  melakukan  mediasi  diluar  sidang  oleh  mediator dan mediasi dalam sidang oleh majelis hakim sebelum tahapan agenda sidang dilanjutkan.  Adapun  Kendala  mediator  dan  hakim  menyelesaikan  perkara dengan  perdamaian  adalah  ketidakhadiran  salah  satu  pihak  berperkara mengikuti mediasi di persidangan. Kemudian pihak yang dimediasi mediator advokat  masing-masing  pasangan.  Aturan  pemerintah  atas  kehadiran  pihak berperkara bersifat fakultatif. Dan terakhir pertimbangan hakim dan mediator terhadap  perceraian  masih  banyak  berdasarkan  fiqh  klasik,  seperti memperhitungkan kasus pasangan yang sudah melakukan talak bain di luar sidang.

## Pustaka Acuan
Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Presindo, 2010
--------.Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta:  Akademika Persindo, 1992
--------.Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo,  2001
--------. Al-Quran dan Tafsirnya jilid VII Cet. 3 , Jakarta: Lembaga Percetakan al- Quran DEPAG, 2009
--------. Buku Pedoman Akad Nikah , Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2008
A.  Wasit  Aulawi,  dan    Arso  Sosroatmodjo. Hukum  Perkawinan  di  Indonesia , Jakarta: Bulan Bintang, 1981
Abbas,  Syahrizal. Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan  Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2011
Abddul,  Waryono  Ghafur  dan  MUH.  Isnanto. Dinamika  Studi  Gender,
Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004
Abdullah,  Adil  Fathi>. Kayf  Taksabi>na  Qalb  Zawjak  wa  Turdlina  Rabbak , Iskandariyyah: Da>r al- i>man  li Thab’i wa Nasyr  wa Tawzi>, 2000
Abdurrahman,  Mas’ud. Antologi  studi  Agama  dan  Pendidikan, Semarang:  CV. Aneka Ilmu, 2004.
Agustina, Risa. Kamus Ilmiah Populer , Surabaya: Serba Jaya, 2013
Ahmad, Abu Bakr. Kitab al-Sunan al-Shaghir, Beirut: Da>r al-Fikr, 1993
al-Farmawi  Abd  al-Hayy .  al-Bida>yah  fi  al-Tafsir  al-Mawdhu>’i ,  Mesir:
Maktabah al-jumhuriyah, 1979
al-Hanafi,  Abd  al-Ghani  al-Ghanimi  ad-Dimasyqi. al-Lubab  fi  Syarh  al-Kitab , Beirut: Dar  al-Ma’rifah, 1997
Amin,  Samsul  Munir. Bimbingan  dan  Konseling  Islam ,  Wonosobo:  AMZAH, 2010
Arifin,  Bustanul. Transformasi  Hukum  Islam  ke  Hukum  Nasional ,  Jakarta: Mahkamah Agung, 2001
Arifin,  Jaenal. Peradilan  Agama  dalam  Bingkai  Reformasi  Hukum  di  Indonesia,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
Ar-Rahman. Kamus Indonesia Arab, Jakarta: Sarana Ilmiah, 2011
Asmani,  Jamal  Ma’mur. Fiqh  Sosial  Kiai  Sahal  Mahfudh ,  Surabaya:  Khalista, 2007
Bergant, Diane (ed). Tafsir Alkitab Perjanjian Lama , Yogyakarta: Kanisius, 2002
Dahri,  Ahmad. Peran  Ganda  Wanita  Indonesia ,  Jakarta:  Pustaka  al-Kautsar, 1993
Daly,  Peunoh. Hukum  Perkawinan  Islam,  “Suatu  Studi  Perbandingan  dalam Kalangan Ahlussunnah  dan Negara-negara Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1998
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Cet.
3, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
Departemen Agama. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pradilan Agama , Jakarta, Departemen Agama,  2010
--------.  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Pradilan  Agama ,  Jakarta: Departemen Agama,  2010
----------. Hukum Keluarga dalam Islam , Jakarta: Yayasan  Masyarakat Indonesia Baru, 2013
Djaelani, Abdhul Qadir. Keluarga Sakinah , Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995
Doi,  A.  Rahman. Penyelesaian  lengkap  Hukum-Hukum  Allah ,  Jakarta:  PT.
Grafindo Persada, 2002
Esposito, dan  Donohue. Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah, Jakarta:
Rajawali,  2003
Harahap,  Yahya. Beberapa  Permasalahan  Hukum  Acara  pada  Peradilan  Agama ,
Jakarta: al-Hikmah, 2010
Hasan,  M.  Ali. Pedoman  Hudup  Berumah  Tangga  dalam  Islam ,  Jakarta:  Siraja, 2006
Hosen,  Ibrahim. Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  CV.  Putra Harapan, 1990
Husni Mubarok. “Nusyuz” , Studi Komparatif Antara Imam asy-Syafi’i dan Amina Wadud , 2009
Imâm al-Turmudzi>. Sunan  al-Turmudzi> Jilid V  Hadis  No. 1196
Jaenal Arifin, dan Kama Rusdiana. Perbandingan Hukum Perdata , Jakarta: Citra Grafika, 2007
Khoiruddin Nasution, dan M. Atho Muzdhar. Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Jakarta: Ciputat Press, 2003
M.  Zein,  Satria  Effendi. Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer , Jakarta: Kencana, 2010
Mahkamah  Agung  RI. Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Peradilan Agama , Jakarta: Direktorat  Jenderal Badan Peradilan Agama,  2010
Manan,  Abdhul. Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2007
Mardani. Hukum Perkawinan di Dunia Modren , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
Moeljatno. KUHP  dilengkapi  dengan  UU  HAM,  KDRT  dan  UU  Perlindungan Anak, Jakarta: Permata Pres/Bumi Aksara, 2007
Moleong,  Lexy  J. Metodelogi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2006
Muchtar, Zubaidah. Fungsi dan Tugas BP4, Jakarta: BP4 Pusat, 1992
Mudzhar,  Mohammad  Atho. Islam  and  Islamic  Law  in  Indonesia:  A  Socio- Historical  Approach Jakarta:  Balitbang  dan  Diklat  Keagamaan,
Departemen Agama RI, 2003
Muhammad, Abdhul Kadir. Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara ,
Bandung: Citra Adtya, 1998
Muhammad, Abu ‘Abd Allah. al- Mustadrak ‘ala al-Syahsihayn  Juz II , Riya>dh:
Mathbaah al-Nashar al-Hadîsah,  t. th
Mumtajah,  Afwah,  dkk  (ed.  Alimah). Ragam  Kajian  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga , Cirebon: Instut Studi Islam, 2012
Musthafa,  dan    Dedi  Supriyadi. Perbandingan  Hukum  Perkawinan  di  Dunia Islam , Bandung: Pustaka al-Pikriis 2009
Musthafa. Keluarga Islam Menyongsong Abad 21 , Bandung: al-Bayan, 1993
Nata, Abuddin. Metodologi Studi Islam. , Jakarta: Rajawali Pers, 2010
Offset,  PBMR  Andi. Perjanjian  Baru  Versi  Terjemah, Yogyakarta:  Yogyakarta, 2007
Pandu, Yudha. Klien dan Penasehat Hukum, Jakarta: PT. Abadi, 2001
-------- Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama, Jakarta: Prenada Media Group, 2008
Qardhawi,Yusuf. Sistem  Masyarakat  Islam  dalam  al-Quran  dan    Sunnah Malaamihu al Mujtama' al Muslim Alladzi Nasyuduh, Jakarta: Citra Islami Press: 1997
Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah Jilid II , Bairut: Dar al- fikri, 1992
Salam,  Syamisir  dan  Jaenal  Arifin. Peta  Kajian    dalam  Pemikiran  Islam,  Sosial,
Budaya,  Sains  $Tekhnologi, Jakarta:  Lembaga  Penelitian  UIN  Syarif
Hidayatullah, 2007
Shaleh,  Qomaruddin  Dkk. Asbabun  Nuzul  Latar  belakang  Historis  Turunnya Ayat-ayat Al-Qur’an Cet. Ke  6 , Bandung: CV.  Diponegoro, 1985.
Shihab,  Muhammad  Quraish. Tafsir  al-Misbah,  Pesan  Kesan  dan  Keserasian  al- Quran , Vol. 2
Sholeh, Asrorun  Ni’am. Fatwa-fatwa  Masalah  Pernikahan  dan  Keluarga ,  Jakarta:
eLSAS, 2008
Soedarsono, Teguh. Altarnative Disputte Resolution, Jakarta : ADR, 2009
Soeroso, R. Tata Cara dan Proses Persidangan , Jakarta: Sinar Grafika, 2009
Stephen  R.  Covey,  Merill. Utamakan  Yang  Utama  dari Prentice  Hall  Pearson Malaysia Sdn. Bhd, Selangor: Petaling Jaya, 1998
Subekti  dan  Tjitrosudibo. Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata, Jakarta:  PT. Pradya Pramita, 2004
Sulaiman,  Abi  Daud. Sunan  Abi>  Da>wud    Juz  IV ,  Kairo:  Mathba’ah Mushthafa>  al-Ha>labi>, t. th
Suma,  Muhammad  Amin. Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam ,  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2004
Sunny,  Ismail. Kompilasi  Hukum  Islam  Ditinjau  dari  Sudut  Pertumbuhan  Teori Hukum Islam di Indonesia dalam Mimbar Hukum, 1991
Supramono, Gatot. Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, Bandung: Anggota IKAPI, 1993
Syafe’i, Rachmad. Ilmu Ushul Fiqh , Bandung: Pustaka Setia, 2010
Syarifuddin,  Amir. Pembaharuan  Pemikiran  dalam  Hukum  Islam ,  Padang: Angkasa Raya, 1990
Taufiq. Peradilan Keluarga Indonesia, Jakarta: Mahkamah Agung RI,  2000
Teguh  Prastyo,  dan  Abdhul  Halim  Barkatulloh. Hukum  Islam  Menjawab Tantangan  Zaman  yang  Terus  Berkembang , Yogyakarta: Pustaka  Pelajar, 2006
Tim  Citra  Umbara. Undang-undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974, Bandung:
Citra Umbara, 2009.
‘Uwaidah,  Syaikh  Kamil  Muhammad. Fiqh  Wanita, Jakarta:  Pustaka  al- Kautsar, 1998.
William,  Ethelbert  Bullinger. The  Companion  Bible ,  Kregel  Publications: Appendix 60, 1906-1922.
Yahya>>,  Abu>  Zarkasyi>. Ma’ani    al-Quran , juz  V, Mesir:  Maktabah  al- Nadhah, 1949
Yanggo,  Huzaemah  Tahido. Fiqh  Perempuan  Kontemporer ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2010
Yudha,  Pandu. Klien  dan  Penasehat Hukum,  Jakarta:  Indonesia  Legal  Center Publishing, 2001

## Tesis/Disertasi:
Alimin.  “Wawasan  aL-Quran  tentang  Perceraian  (Kajian  Tematik)”, Disertasi di UIN Syarifhidayatullah  Jakarta,  2008.
Chundori,  Tutur. Perceraian  di  Purwokerto, “Kasus  Kota  Administratif Purwokerto”, Tesis di  Pascasarjana  UIN  Syarifhidayatullah    Jakarta,
1999.
Farid,  Muhammad.  “Perkembangan  Peradilan  Agama  di  Indonesia  priode tahun 1970-2006”, Tesis Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta,
2008
Humairah,  Aida.  “Pandangan  Hukum  Islam  Tentang  Konsep  Nafkah Keluarga Dari istri Karier”, Tesis UIN Malang 2010
Nasution,  Hotnida. Pernikahan dini  dan  Alasan-alasan  Perceraian “Study Kasus di  Pengadilan    Agama   Jakarta  Selata ”,  Tesis  di UIN  Syarifhidayatullah Jakarta,  2005.
Samsudin, “Faktor Penyebab Perceraian di Propinsi  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  tahun  1998-2002” Study  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Agama” Disertasi di  UIN Syarifhidayatullah  Jakarta, 2004.
Simanungkalit,  Rita.  “Perceraian  Pasangan  Suami  Isteri  Kristen  dan Problematiknya”, Tesis Universitas Indonesia Jakarta, 2012.
Sri, Endang Suwarni. Peranan Advokat Dalam Hukum Indonesia, Tesis STIE-AUB Surakarta, http://www.google.com/url?
Tesis UIN Syarifhidayatullah  Jakarta, 1993-1995.
Wasyim,  Abd.  Rasyd.  “Peran  BP4  Sebagai  Lembaga  Penyuluhan  dan Konsultasi  Hukum  Islam  Dalam  Mengendalikan  Perceraian  di Kotamadya Semarang”,

## Jurnal Ilmiah
Almawardi. “Jurnal Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga  Syiria dan Tunisia” , 2008.
--------- Jurnal uii. Ac.id , Edisi XVIII ”, 2008
Amato Paul R dan  Booth Alan. “ Journal of Marrige and the Famil y ,” Vol. 58, 1996
Amato,  Paul  R.  And  Keith, B.  Parental  Divorce  and  Adult  Well  being:  A  Meta Analysis, “ Journal of  Marriage and The Famly,” Vol. 53,  1991
Bumpas, dkk. “Jurnal Pernikahan dan Keluarga” ,  2012
Corolina, North. “Long-term Effects Of Divorce on Children” State University College Of Agriculture & Life Sciences , 1914.
Diana,Veronica  Asmawardani.  “ Jurnal  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi  Terhadap  Perempuan” ,  Surabaya:  Universitas  Surabaya, 2008
E.  Campbell,  Eugene  and  Bruge  L.  Campbell.  “Divorce  among  Mormon Polygamists”, Journal  of  Extent  and  Explanation ,  California  State University, 2013
F.  Fagan,  Patrick  and  Aaron  Churchill.  “The  Effek  of    Divorce  on  Children” Journal Divorce and Children of  Wasington , Vol. 6, No. 2, 2012
Hetherington, E. Marvis.  “Marriage and Divorce” Artcle America Institution in Contemporary, 2013. (acceed 22 Juli 2014) .
Hoballah,  Mahmoud.  “Marriage,  Divorce  and  Inheritance  in  Islamic  Law”
dalam Hisham  M. Ramadan (ed.)
Lulofs,  R. S Cahn, “Conflict: From Theory to Action” Journal Needham Height: Allyn & Bacon , 2000
Newman, Andrew F. Claudia Olivetti, “Journal  Are Career Women Good For Marriage”,  2008
Paul R. Amato. “ People’s Reasons for Divorcing” Journal   Pennsylvania State University , 2003.  (acceed 22 juli 2014).
Paul R. Jurnal Pernikahan dan Keluarga, Vol. 62, No. 4
Perini,  Nell  Alves.  Margaret  Harisson,  Helen  Rhoades,  and  Shurleo  Swain,
“ Aritikel Federal Law Review of Australia” 2006
Thomas  Piketty  and  Emmanuel  Saez.  “Quarterly  of  Economies”, Journal Economies of America, Vol. XVII, Pebruari Edisi I (2003).
‘Uwaidah,  Syaikh  Kamil  Muhammad. Fiqh  Wanita, Jakarta:  Pustaka  al-
Kautsar, 1998.
Wallerstein dan Judith S. “The Long-term Effects of Divorce on Children” : A Review    Journal  of  the    American  Academy    Child  and  Adolesent  the Psychiatry Vol.  24, 1985

## Artikel dan on Line
http://badilag.net/data/ARTIKEL/ALASAN%20PERCERAIAN%20 MENURUT%20HUKUM%20ISLAM.pdf ( Diakses 12 Maret 2014).
http://forumkristen.com,  (29 Desember 2013).
http://forumkristen.com/index.php?topic=35676.40 (Diakses 06 Februari 2014). http://id.scribd.com/doc/89048001/Perkembangan-Alasan-Perceraian-Dan- Akibat-Perceraian-Menurut-Hukum-Islam-Dan-Hukum-Belanda (
Diakses 12 Maret 2014).
http://inatrims.kemendag.go.id/id/read/official-controls_81  (Diakses  14  April 2014).
http://sharing disini com. (Diakses tanggal 11 November  2012.
http://statushukum.com/hukum-acara-perdata.html  (  Diakses  13  Februari
2014).
http://wolipop.detik.com/read/2012/02/15/080457/1842666/854/suami-yang- romantis-bisa-mencegah-perceraian. (diakses pada tanggal 25
November 2013)
http://www. klik-galamedia.com. (Diakses Tanggal 27 November 2013).
http://www.abaddemokrasi.com/sites/defaultfilesebook/Nirkekerasan%20Abu -Nimer.pdf:36 (Diakses 02 Maret 2014).
http://www.badilag.net/component/content/article.
http://www.fimadani.com./keharmonisan-ada-justru-karena-kita-berbeda, (Diakses tanggal 26 November 2013)
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rj a&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fportalgaruda.org%2Fdownl oad_article.php%3Farticle%3D90196%26val%3D4283&ei=KSwXU6G8I 8OmrAeqmoCoCA&usg=AFQjCNEVIZHUHjhcjE1bWWbstbKeZjfg3Q &bvm=bv.62286460,d.bmk
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17246/melonjak-cerai-akibat- penganiayaan (04 Februari 2014).
http://www.ptbanjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=87(Diak ses 13 Maret 2014).
C.  Maggini,  E.  Lindgren  dan    E.  Lenci.  “  Artcle  Jealous  Love  and  Morbid Jealousy” 2006
Kasus tersebut terjadi di Desa Cibanteng RT 02/RW 05,  Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor pada tahun 2010-2014.
http://badilag.net/data/ARTIKEL/ALASAN%20PERCERAIAN%20MENURUT %20HUKUM%20ISLAM.pdf  ( Diakses 12 Maret 2014) http://forumkristen.com, ( Diakses Tanggal 29 Desember 2013).
http://forumkristen.com/index.php?topic=35676.40 ( Diakses 06 Februari 2014). http://id.scribd.com/doc/89048001/Perkembangan-Alasan-Perceraian-Dan- Akibat-Perceraian-Menurut-Hukum-Islam-Dan-Hukum-Belanda
(Diakses 12 Maret 2014).
http://inatrims.kemendag.go.id/id/read/official-controls_81  (Diakses  14  April 2014).
http://statushukum.com/hukum-acara-perdata.html  (Diakses  13  Februari
2014).
http://wolipop.detik.com/read/2012/02/15/080457/1842666/854/suami-yang- romantis-bisa-mencegah-perceraian,  (Diakses 25 November  2013).
http://www. klik-galamedia.com/index. (Diakses 27 November  2013).
http://www.badilag.net/component/content/article.  (Diakses  Tanggal  06  Mei 2013).
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17246/melonjak-cerai-akibat- penganiayaan ( Diakses, Tanggal 04 Pebruari 2014).
http://www.klik-galamedia.com/index (Diakses Tanggal 23 Desember 2013). http://www.ptbanjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=87 (Diakses 13 Maret 2014).
Majalah Gema Bersemi, Edisi 2010. Sumber diambil dari http/ppakb.go.id/articel (diakses pada tanggal 03 September  2013).
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003  Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. www.mahkamahagung.go.id
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  2008  tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, http://www.djkn.depkeu.go.id.

## Metrotvnews.com
Salitro Wirawan Sarwono. Laki-laki Memang Terlambat Dew asa, Harian Seputar Indonesia (Sindo), Kamis  13 Desember 2007
Soetandyo  Wignjosoebroto.  “Menggagas  Terwujudnya  Peradilan  Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak memihak”, Buletin Komisi Yudisial , Jakarta 8 September 2006
http://seputarpolitik.blogspot.com/2009/08/.  (Diakses  tanggal  06  November 2013.
http://seputarpolitik.blogspot.com/2009/08.
(diakses pada Tanggal 15
November 2013).
http://banuaw.wordpress.com/2010/10/05.
http://sharing disini com 2012/11/26. ( Diakses tanggal 26 Januari 2014).
Kasus di Tuban, Jawa Timur 19/02/2013. (Diakses 02 Januari 2014)
Kasus Tasikmalaya, (20/02/2013). (Diakses 2 Januari 2014)
Kasus  di  Jambi 06/03/2013. (Diakses 2 Januari 2014)
Kasus di Samarinda, Kalimantan Timur, 06/03/2013. (Diakses 02 Januari 2014)
Kasus di Desa Mojokerto, 08/03/2013. (Diakses 2 Januari 2014)
Kasus di Kab. Bogor, Kec. Ciampea, Desa Cibanteng  RT 01/02. Kab.Bogor.
Kasus  di  Desa  Cibanteng  RT  02/05,    Kecamatan  Ciampea,  Kabupaten  Bogor pada tahun 2010-2014.

## Informasi/Wawancara
Berita  Acara  Pihak  Berperkara  di  Pengadilan  Agama  Kotamadya Bogor . /Pdt.G/2011/PA-Bgr.
Perkara  perceraian  yang  berhasil  dimediasi  tahun  2010-2011  di  Pengadilan Agama  Kotamadya Bogor  tahun 2010 dan 2011.
Hasi wawancara dengan pihak berperkara dengan No. Register: 505
Hasil  analisis  terhadap  putusan-putusan  di  Pengadilan  Negeri  Kotamadya Bogor pada perkara perceraian tahun 2010 dan 2011.
Hasil  pengamatan  penulis  di  Kec.  Padang  Bolak  Julu,  Kab.  Padang  lawas Utara dan Padangsidempuan Selatan. Prop. Sumatra Utara.
Hasil  wawancara  dari  pihak  yang  sudah  cerai  di  Pengadilan  Negeri Kotamadya Bogor.
Hasil Wawancara dengan beberapa pasangan suami-istri yang sudah bercerai,
dalam proses mediasi mediator.
Hasil  wawancara  dengan  BP4  di  Kecamatan  Ciampea  pada  tanggal 27/09/2013.
Hasil  wawancara  dengan  hakim  mediator  di  Pengadilan  Negeri  dan didukung  dengan  pihak  berperkara  di  masyarakat  Cibanteng  Pada tanggal 10 April 2014.
Hasil  wawancara  dengan  Hakim  yang  melaksanakan  persidangan  ketika persidangan diikuti penulis.
Hasil  wawancara  dengan  Hakim  yang  menangani  perkara  tentang  poligami di Pengadilan.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  di  Kec.Ciampea,
Kab.Bogor.
Hasil wawancara dengan Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Pada tanggal 10 /05/ 2013
Hasil wawancara dengan Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan  Ciampea, Kabupaten Bogor, Pada tanggal 10 /05/ 2013.
Hasil  Wawancara  dengan  Ketua  lembaga  Catatan  cipil  Kotamadya  Bogor, pada tanggal 8April 2014.
Hasil wawancara dengan masyarakat umumnya tidak pernah tahu.
Hasil wawancara dengan mediator yang disediakan di Pengadilan Agama.
Hasil wawancara dengan Panitera Muda (panmud di Pengadilan Agama.
Hasil  wawancara  dengan  Pendeta  Gereja    (Dr.  D.F.  Walker),  Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor pada Tanggal 12 Desember 2013
Hasil  wawancara  dengan  Pendeta  Gereja  Kecamatan  Ciampea,  Kabupaten Bogor Dr. D.F. Walker, Tanggal 12 Desember 2013.
Hasil  wawancara  dengan  perangkat  desa  Cibanteng  pada  stap  bagian kesejahteraan masyarakat.
Hasil  Wawancara  dengan  pihak  panitera  muda  yang  menerima  perkara  di Pengadilan Agama Kotamadya Bogor.
Hasil  wawancara  dengan  pihak  yang  berperkara  perceraian  di  Pengadilan Negeri  Kotamadya  Bogor    dan    Pengadilan    Agama    Kotamadya Bogor.
Hasil  Wawancara  mengenai  Prosedur  kawin  dibawah  umur  di  Pengadilan
Negeri Kotamadya Bogor.
Hasil  wawancara  penulis  dengan  beberapa  pihak  yang  sudah  mengajukan perceraian di Pengadilan Agama mauoun
Hasil  wawancara  penulis  di  masyarakat  Bogor  terhadap  saksi-saksi  yang berperan sebagai saksi di persidangan.
Hasil  wawancara  wartawan  di    Direktor  Jenderal  Badilag  MA  pada  hari kamis, 04 / 08/2011.
Laporan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kotamadya Bogor.
Laporan perkara yang diterima tahun 2010 di Pengadilan Agama Kotamadya Bogor.