## PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERKAIT PELANGGARAN MODIFIKASI KARYA CIPTAAN ASING YANG DILAKUKAN TANPA IZIN DI INDONESIA
Taupiqqurrahman 1 , Alivia Putri Aina , Syamsul Hadi 3
1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
e-mail: taupiqqurrahman@upnvj.ac.id

## Abstrak
Pengaturan mengenai modifikasi karya cipta tidak dijelaskan secara terperinci sehingga terdapat pelanggaran  yang  kerap  terjadi.  Perlindungan  hak  cipta  mengenai  pelanggaran  modifikasi ciptaan  pihak  asing yang  dilakukan  tanpa  izin  di  Indonesia menjadi  pembahasan  yang  penting dan  menarik  untuk  diteliti,  pasalnya  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  anggota  yang tergabung  dalam  WIPO (World  Intellectual  Property  Organization). Metode  penelitian  yang digunakan  ialah  penelitian  normatif  dengan  Pendekatan  Undang-Undang  yaitu  UU  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Pendekatan Kasus dengan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.  Temuan  hasil  penelitian  ini  ialah  :  (a)  Pengaturan  mengenai modifikasi  karya  cipta  yang  terdapat  dalam  UU  No.  28  Tahun  2014  dikaitkan  dengan  kasus pelanggaran  modifikasi  karya  cipta  yang  terdapat  dalam  objek  wisata  Rabbit  Town  di  Jawa Barat  (b)  Perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap  pihak  asing  yang  menjadi  korban pelanggaran  hak  cipta  modifikasi  ciptaan  yang  digunakan  tanpa  izin  di  Indonesia  dengan dibutuhkannya peraturan yang dapat menyelesaikan sengketa hak cipta internasional yang diatur dalam perjanjian Konvensi Bern dan TRIPs Agreement (c) Penyelesaian hukum yang dilakukan dengan  mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  serta bagaimana penerapan hukum pidana yang diberikan.
Kata kunci: Modifikasi Karya Cipta, Perlindungan Hukum, Pelanggaran Hak Cipta

## Abstract
The  settings  regarding  the  modification  of  copyrighted  works  are  not  explained  in detail so that there are frequent violations. Copyright protection regarding violations of foreign creation  modifications  carried  out  without  permission  in  Indonesia  is  an  important  and interesting  discussion  to  study,  because  Indonesia  is  one  of  the  member  countries  that  are members  of  WIPO  (World  Intellectual  Property  Organization).  The  research  method  used  is normative  research  with  a  legal  approach,  namely  Law  Number  28  of  2014  concerning Copyright, and Case Approach with Decision Number 31/Pdt.Sus-
HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. The findings of this study are: (a) Regulations regarding the modification of copyrighted works contained in Law no. 28 of 2014 is associated with a case of
violation  of  copyright  modifications  contained  in  the  Rabbit  Town  tourist  attraction  in  West Java  (b)  Legal  protection  provided  against  copyright  infringement  of  foreign  creations modifications  used  without  permission  in  Indonesia  with  the  need  for  regulations  that  can resolve copyright disputes international agreements regulated in the Berne Convention and the TRIPs  Agreement  (c)  Legal  settlements  carried  out  by  referring  to  Law  Number  28  of  2014 concerning Copyright and how to apply the given criminal law.
Keywords: Modification of Copyright, Legal Protection, Copyright Infringement

## 1. PENDAHULUAN
Semakin meningkatnya perkembangan zaman akhirnya memaksa suatu individu untuk  dapat  mengembangkan  potensi  yang  ada  dalam  dirinya.  Sebagaimana  yang diketahui, manusia disebut sebagai homo faber yang berarti memiliki suatu kemampuan untuk  membuat  sesuatu  baik  seperti  alat-alat  teknis  dan  juga  kreasi  yang  bersifat artistik.  Konsep  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  dilakukan  telah  sesuai dengan persepsi dan juga teori yang mendasari tentang arti dan fungsi dari manusia itu sendiri. Suatu paham kapitalisme menyebutkan bahwa manusia sebagai human capital , hal tersebut selaras dengan teori moderenisasi yang menjadikan manusia sebagai suatu produksi dan dikembangkan melalui kebijakan dengan slogan human invesment. Suatu paham  rasionalisme  menempatkan  manusia  sebagai unlimited  human  being terutama dalam kecerdasan intelektual yang dimilikinya. 1
Manusia  memiliki  kemampuan  untuk  membuat  suatu  kreasi  yang  bersifat artistik.  Artistik  sangat  identik  dengan  suatu  karya  seni,  hal  itulah  yang  menjadikan manusia  sebagai  makhluk  berkesenian.  Manusia  merupakan  makhluk  yang  memiliki banyak  sekali  keistimewaan.  Dengan  adanya  keistimewaan  yang  dimiliki  tersebut membuat  manusia  memiliki  hak  yang  harus  dihargai  dan  juga  dihormati.  Salah  satu peraturan  yang  dibuat  untuk  melindungi  hak-hak  manusia  dalam  hak  intelektualnya yaitu  dengan  adanya  peraturan  mengenai  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI).  Kekayaan intelektual  merupakan  suatu  kekayaan  yang  berasal  dari  kemampuan  intelektual  yang dimiliki manusia untuk  membuat  suatu  karya.  Karya yang dihasilkan dari  kemampuan intelektual  manusia  berupa  karya-karya  dalam  bidang  teknologi,  ilmu  pengetahuan, seni,  dan  juga  sastra.  Kekayaan  intelektual  berupa  karya  yang  dihasilkan  dari kecerdasan manusia memiliki  nilai jual bagi  kehidupan manusia, sehingga hal  tersebut dapat  dianggap  suatu  aset  yang  bersifat  komersial.  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) merupakan  hak  privat (private  rights) seseorang  yang  dapat  menghasilkan  suatu  karya intelektual.  Hukum  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  berfungsi  untuk  melindungi  kekayaan intelektual  suatu  individu  dengan  menggunakan  instrumen  hukum  yang  ada,  yakni seperti  Hak  Cipta,  Hak  Paten,  Merek,  Indikasi  Geografis,  Rahasia  Dagang,  Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. 2
Hak istimewa yang diberikan kepada individu HKI bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap hasil karya yang diciptakannya dengan harapan individu tersebut
1 Muthia  Septarina,  ‘Perlindungan  Hukum  Pengetahuan  Tradisional  Dalam  Konsep  Hukum  Kekayaan  Intelektual’,
(2016) 3 (2) Jurnal Al’Adl 50.
2 Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB University, ‘Pengertian KI dan HKI)’, <http://dik.ipb.ac.id/ki- hki/> diakses pada 20 Mei 2021.
dapat  terus  mengembangkan karya yang telah dibuatnya sehingga dengan  adanya  HKI kepentingan  suatu  masyarakat  dapat  ditentukan  melalui  mekanisme  pasar.  Selain  itu, Hukum  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  menerapkan  adanya  bentuk  dokumentasi  atas kreativitas manusia yang dihasilkan sehingga tidak terjadinya tindak penjiplakan karya tersebut  atau  yang  sering  dikenal  dengan  plagiarisme.  Di  negara  Indonesia, perlindungan hukum terkait kekayaan intelektual telah dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten,  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Merek,  dan  perundang-undangan  KI  lainnya  seperti  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2000  tentang  Perlindungan  Varietas  Tanaman,  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2009  tentang  Rahasia  Dagang,  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2000  tentang  Desain  Industri,  dan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Kekayaan seni dan budaya merupakan salah satu  sumber  budaya  hasil  karya  intelektual  yang  harus  dilindungi  oleh  hukum. Kekayaan  tersebut  bukan  hanya  untuk  seni  dan  budaya  itu  sendiri,  tetapi  juga  untuk tujuan  komersial  yang  melibatkan  para  penciptanya.  Oleh  karena  itu,  karya  seni  dan budaya  yang  dilindungi  bukan  hanya  meningkatkan  kesejahteraan  penciptanya, melainkan juga bagi bangsa dan negara.
Dengan  adanya  peraturan  Hukum  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  secara  umum memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Dapat  memberikan  kejelasan  hukum  mengenai  hubungan  antara  kekayaan  dengan para inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya,  wilayah  kerja  pemanfaatannya  dan  yang  menerima  akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu;
2. Dapat  memberikan  suatu  bentuk  penghargaan  atas  keberhasilan  dari  usaha  untuk menciptakan atau membuat karya intelektual;
3. Mampu  mempromosikan  publikasi  invensi  atau  karya  dalam  bentuk  dokumen Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang bersifat terbuka bagi masyarakat umum;
4. Mampu  menumbuhkan  upaya  alih  informasi  melalui  kekayaan  intelektual  serta  alih teknologi melalui paten;
5. Dapat memberikan perlindungan hukum terkait adanya tindakan menyimpang seperti plagiarisme suatu karya intelektual;
Semakin  berkembangnya  zaman,  semakin  minim  juga  kesadaran  masyarakat untuk  menghargai  hasil  karya  seseorang  sehingga  sering  kali  terjadi  tindakan menyimpang  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  pencipta  karya  tersebut.  Tanpa  kita sadari,  terdapat  berbagai  kasus  di  masyarakat  yang  terindikasi  melakukan  pelanggaran Hak Cipta orang lain baik itu berupa tulisan, seni, lagu, ataupun bentuk karya lainnya. Contoh  kecil  pelanggaran  mengenai  hak  cipta  yang  sering  dilakukan  oleh  masyarakat dan dianggap lumrah yaitu seperti menonton film di situs illegal, membeli buku palsu, atau  membuat  salinan  dari  buku  karya  seseorang  untuk  digunakan  sendiri atau  bahkan disebarluaskan.  Masalah  mengenai  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  atau Intellectual Property Rights (IPR) menjadi permasalahan yang harus ditangani.
World Intellectual Property Organization (WIPO) merupakan sebuah organisasi yang dibawahi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang bertugas untuk menangani masalah terkait kekayaan intelektual, dan Indonesia merupakan salah satu anggota dari organisasi  tersebut.  Sampai  sekarang  terdapat  192  negara  yang  berpartisipasi  dalam
WIPO  untuk  merundingkan  terkait  perjanjian  dan  aturan  internasional,  dan  kebijakan yang  terkait  dengan  kekayaan  intelektual,  seperti  paten,  hak  cipta,  dan  merek  dagang. Sekretariat  WIPO  berlokasi  di  Jenewa,  Swiss.  Mereka  mempunyai  fungsi  untuk mengkoordinasikan  kegiatan  WIPO,  dan  mengimplementasikan  dua  puluh  empat perjanjian  internasional  yang  telah  disepakati  dan  memfasilitasi  negosiasi  tentang kesepakatan  baru  yang  diusulkan  yang  berkaitan  dengan  Hak  Cipta,  Paten  dan  Merek Dagang.  Pada  tahun  2000,  negara-negara  yang  menjadi  anggota  WIPO  telah membentuk  I ntergovernmental  Committee  on  Intellectual  Property  and  Genetic Resources , Traditional Knowledge and Folklore (IGC), dan pada 2009 mereka sepakat untuk  merumuskan  instrumen  hukum  internasional  yang  dapat  memberikan perlindungan  efektif  terhadap  pengetahuan  tradisional,  sumber  daya  genetik,  dan ekspresi budaya tradisional (Folklore). Instrumen yang dapat direkomendasikan kepada anggota  WIPO  sebagai  perjanjian  formal  yang  mengikat  negara-negara  yang meratifikasi.
Permasalahan  mengenai  Kekayaan  Intelektual  masih  banyak  sekali  terjadi. Hukum  diharapkan  mampu  untuk  mengatasi  berbagai  permasalahan  yang  ada  yang berkaitan  dengan  Kekayaan  Intelektual  tersebut.  Dengan  adanya  berbagai  peraturan hukum,  diharapkan  mampu  memberikan  perlindungan  bagi  karya  intelektual  sehingga hal  tersebut  dapat  memicu  masyarakat  untuk  terus  mengembangkan  potensi  yang dimiliki terkait menciptakan karya intelektual karena telah terdapat aturan hukum yang memberikan  perlindungan  jika  terjadi  pelanggaran.  Di  Indonesia,  permasalahan mengenai  hak  cipta  merupakan  permasalahan  yang  banyak  dijumpai  dan  menjadi sorotan di masyarakat, salah satunya pelanggaran hak cipta mengenai modifikasi karya cipta.  Kasus  yang  diangkat  dalam  penulisan  ini  yaitu  pelanggaran  hak  cipta  yang dilakukan oleh suatu tempat objek wisata Rabbit Town yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Dalam kasusnya disebutkan bahwa pihak Rabbit Town mendirikan obyek wisata tersebut karena terinspirasi dari seniman dunia asal Jepang, ahli instalasi Chris Burden, namun setelah diteliti lebih lanjut ternyata hasil karya yang diciptakan oleh pihak Rabbit Town tidak memenuhi unsur modifikasi ciptaan sehingga hal tersebut dianggap meniru karya cipta seniman Chris Burden.
Perlindungan hak cipta terkait pelanggaran modifikasi ciptaan pihak asing yang dilakukan tanpa izin di Indonesia menjadi pembahasan yang penting dan menarik untuk diteliti. Pasalnya Indonesia merupakan salah satu negara anggota yang tergabung dalam WIPO  dan  studi  kasus  yang  diangkat  dalam  penulisan  ini  melibatkan  negara  asing sehingga  sangat  menarik  untuk  dilakukan  penelitian  bagaimana  perlindungan  hukum yang  diberikan  kepada  pemegang  hak  cipta  atas  suatu  konsep  karya  cipta  milik  pihak asing yang digunakan oleh pihak Indonesia tanpa mencantumkan sumbernya.  Terdapat penelitian  terdahulu  yang  membahas  mengenai  hak  cipta  suatu  obyek  wisata  dan mengangkat  kasus Rabbit  Town dalam  penulisannya,  namun  penelitian  tersebut  hanya menyajikan  terkait  pengaturan  itikad  baik  dalam  inspirasi  suatu  konsep  obyek  wisata milik  pihak  asing  yang digunakan  oleh  pihak  Indonesia.  Dengan  itu,  tulisan  ini  dibuat dengan  maksud  untuk  menambah  dan  melengkapi  kajian  terdahulu  mengenai perlindungan hak cipta terkait pelanggaran modifikasi obyek wisata ciptaan pihak asing yang dilakukan di  Indonesia ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang  Hak  Cipta  dengan  menambahkan  beberapa  rumusan  masalah  yang  sekiranya penting untuk dibahas lebih lanjut.
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  wawasan  serta  menawarkan  suatu perspektif  baru  dalam  hal  mengenai  perlindungan  hak  cipta  milik  asing  yang disalahgunakan  di  Indonesia.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  menjelaskan  secara lebih  terperinci  mengenai  pelanggaran  hak  cipta  terkait  modifikasi  karya  cipta  milik pihak  asing  yang  dilakukan  di  Indonesia  dengan  menjawab  tiga  pertanyaan,  yaitu: Pertama, bagaimana  pengaturan hukum  terkait  modifikasi  karya cipta dalam Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta. Kedua, bagaimana  perlindungan hukum  yang  diberikan  terhadap  pihak  asing  yang  menjadi  pihak  atas  pelanggaran  hak cipta suatu  modifikasi  obyek wisata asing  yang  digunakan di  Indonesia tanpa izin dan tanpa  mencantumkan  sumbernya. Ketiga, bagaimana  bentuk  penyelesaian  hukum terhadap  pelanggaran  hak  cipta  modifikasi  obyek  wisata  ciptaan  pihak  asing  yang dilakukan di Indonesia menurut Undang-Undang Hak Cipta.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ilmiah  merupakan  suatu  prosedur  dalam  mendapatkan pengetahuan  yang  disebut  ilmu. 3 Metode  Penelitian  merupakan  suatu  cara  untuk mencari  tahu  sesuatu  dengan  menggunakan  akal  pikiran  secara  seksama  dengan mengharapkan  suatu  tujuan  dengan  cara  mencari.  merumuskan,  mencatat,  serta menganalisis  hingga  tersusun  suatu  laporan. 4 Dalam  suatu  penelitian  hukum memerlukan  sebuah  metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  seorang  penulis  demi menunjang hasil penelitian untuk mencapai tujuan suatu penelitian hukum. Metodologi penelitian adalah metode pemecahan masalah penelitian secara sistematis. Dengan kata lain, metodologi penelitian adalah studi tentang bagaimana melakukan penelitian secara ilmiah. 5 Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridsis normative dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Modifikasi Karya Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Perlindungan  hak  cipta  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  perlindungan  terhadap  hak moral  dan  perlindungan  terhadap  hak  ekonomi.  Perlindungan  terhadap  hak  moral pencipta untuk:
1. Tetap  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada  salinan  sehubungan  dengan pemakaian ciptaannya yang digunakan untuk kepentingan umum;
2. Tetap menggunakan nama asli atau nama alias pencipta dalam karyanya;
3. Tetap  mempertahankan  haknya  bila  terjadi  distorsi  ciptaan,  mutilasi  ciptaan, modifikasi  ciptaan  atau  hal  yang  bersifat  merugikan  kehormatan  diri  dan reputasinya;
3 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Raja Grafindo Persada 2010) 44.
4 Abu Achmadi, Cholid, dan Narbuko, Metodologi Penelitian Hukum (PT Bumi Aksara 2003) 1.
5 Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual (Kencana 2016) 83.
Masa perlindungan tersebut diberikan tanpa adanya batasan waktu sesuai dengan Pasal  57  ayat  (1)  UU  No.  28  Tahun  2014.  Hak  moral  yang  terdapat  dalam  hak  cipta bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  kepada  pencipta  karya  yang  merupakan pemegang  hak  cipta  agar  mampu  untuk  mengendalikan  presentasi  dan  modifikasi terhadap  karya  ciptaannya.  Modifikasi  karya  cipta  dalam  UU  No.28  Tahun  2014 diperbolehkan  dan  dilindungi  apabila  karya  adaptasi  tersebut  memenuhi  unsur modifikasi  dan  mendapat  izin  lisensi  dari  pemilik  karya  cipta  yang  asli.  Jika  terdapat bukti  bahwa  modifikasi  yang  dilakukan  tidak  mendapat  izin  lisensi  maka  hal  tersebut termasuk  kedalam  penggandaan  suatu  karya  cipta  dan  dapat  diberikan  sanksi  sesuai dengan  yang  tercantum  dalam  Pasal  113  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Pada  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  e  UU  Nomor  28  Tahun  2014  menyebutkan:  “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk (e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau  reputasinya”.  Yang  dimaksud  dengan  modifikasi  ciptaan  adalah  pengubahan  atas ciptaan.  Setiap  orang  yang  tanpa  izin  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dilarang melakukan  penggandaan  dan/atau  penggunaan  secara  komersial  ciptaan.  Modifikasi sebuah  karya  yang  dilakukan  tanpa  izin  dapat  termasuk  kedalam  penggandaan  suatu karya  cipta.  Penggandaan  suatu  karya  cipta  yang  dilakukan  tanpa  izin  dapat  dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat 3 yang berbunyi: “Setiap Orang yang  dengan  tanpa  hak  dan/atau  tanpa  izin  Pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta melakukan  pelanggaran  hak  ekonomi  Pencipta  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Di Indonesia, masalah hak cipta merupakan masalah yang sering  dijumpai dan menjadi  fokus  perhatian  masyarakat.  Salah  satunya  yang  sangat  menyedot  perhatian khususnya  masyarakat  Kota  Bandung  adalah  konsep  dari  objek  wisata Rabbit  Town yang  dikelola  oleh  Kagum  Grup  dibawah  pimpinan  Hendry  Husada  didirikan  pada  11 januari 2018 di jalan Rancabentang No.30, Ciumbuleuit, Bandung. Tempat wisata yang baru  buka  beberapa  bulan  ini  terkenal  meniru  seniman-seniman  ternama  dunia  seperti seniman  asal  Jepang  Yayoi  Kusama,  ahli  instalasi  Chris  Burden,  Colette  Miller,  dan karya seni yang ada di museum-museum populer dunia seperti Museum Ice Cream yang ada  di  Los  Angeles  dan  New  York  dan  Los  Angeles  Country  Museum  of  Art (LACMA).
Terdapat  beberapa  spot  foto  yang  sangat  mirip  yaitu:  lukisan  dengan  gradasi warna-warni  yang  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Colette  Miller  pada  tahun  2012  di Los Angeles dengan karya berjudul “Richmond Virginia Wings” , lalu pada 2018 Rabbit Town memamerkan lukisan mural  yang serupa.  Sedangkan ruang foto warna-warni ini dikenal dunia sebagai karya Yayoi Kusama dengan nama “Obliteration Room” seniman asal  Jepang  yang  salah  satu  karyanya-pun  dipajang  di  Museum  Macan  Jakarta.  Tidak hanya  itu,  Lampu  gantung  bentuk Cone  Ice  Cream ini  juga  merupakan  instalasi    yang pertama kali dihasilkan di Museum of Ice Cream New York. Begitu juga dengan mural pohon pisang dan palem ini berasal dari Museum of Ice Cream Los Angeles. Kemudian, instalasi  seni  yang sangat  ikonik berupa pisang berwana  merah muda  dan kuning juga
merupakan  karya  asli  dari  Museum  of  Ice  Cream  Los  Angeles.  Terakhir, Urban Installation milik  Chris Burden  yang  merupakan  ikon  LACMA  (Los  Angeles  Country Museum of Art) yang dinilai sangat mirip dengan Love Light di Rabbit Town .
Berdasarkan  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014,  objek wisata Rabbit  Town Bandung,  Jawa  Barat  telah  memenuhi  unsur  Ciptaan  tersebut. Namun,  instalasi  Love  Light  diduga  memiliki  kesamaan  dengan  karya  seni Urban Lights milik  Chris  Burden  yang  ditampilkan  di  LACMA,  karya  seni  Patricco  Sticker Room memiliki kesamaan dengan Obliteration Room milik Yoyoi Kusuma, Karya Seni Jungle  Arena  yang  memiliki  kesamaan  dengan  Palm  Mural  yang  terdapat  di  MOIC, serta Pink Ice Cream yang di dalamnya terdapat instalasi berbentuk es krim dan instalasi berbentuk  buah  pisang  berwarna  merah  muda  dan  kuning  serupa  dengan  The  Cone Installation dan Banana Split memiliki kesamaan dengan MOIC.

## Gambar 1
Dalam  gambar  1  tersebut  terdapat  instalasi  bernama  Pink  Ice  Cream  Banana  yang berada  di Rabbit  Town yang  dirasa  sangat  mirip  dengan  instalasi  Banana  Split  Room yang berada di Museum of Ice Cream (MOIC) Los Angeles.

## Gambar 2
Dalam  gambar  2  tersebut  terdapat  instalasi  Love  Light  yang  berada  di Rabbit  Town. Dalam gambar tersebut dapat terlihat jelas kesamaan gambar antara instalasi Love Light dengan Urban Light karya Chris Barde.

## Gambar 3
Dalam gambar 3 tersebut terdapat instalasi Patricco Sticker Room yang berada di Rabbit Town yang dirasa sangat mirip dengan Obliteration Room Karya Yoyoi Kusuma.

## Gambar 4
Dalam  gambar  4  diatas  terdapat  spot  foto  Jungle  Arena  Rabbit  Town  yang  memiliki perpaduan  dedaunan  warna  merah  muda  dengan  latar  berwarna  kuning  memang membuat spot ini berkesan sangat girly. Namun sayangnya spot ini juga dianggap mirip dengan Palm Mural di MOIC Los Angeles.

## Gambar 5
Pada  gambar  5  diatas  lagi-lagi  terdapat  instalasi  pada Rabbit  Town yang  dianggap sangat mirip dengan instalasi Ice Cream Light yang berada di MOIC Los Angeles.
Menurut Pelayanan Hukum dan LMK Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri dan  Kepala  Pusat  Studi  Rancang  Reka  Visual  Fakultas  Seni  Rupa  dan  Desain Universitas  Trisakti  keduanya  sepakat  bahwa  karya  seni  instalasi  yang  terdapat  dalam
objek  wisata  Rabbit  Town  di  Bandung,  Jawa  Barat  merupakan  Modifikasi  Ciptaan dengan mengambil sebagian substansial nya. Sedangkan seni instalasi yang terdapat di ruangan  bertema  Pink  Ice  Cream  menurutnya  memiliki  kesamaan  pada  bentuknya dengan  instalasi  di  MOIC  sehingga  menimbulkan  kesan  yang  sama  dan  tidak  ada Modifikasi  Ciptaan di  sana. Jika dilihat secara seksama, memang tidak ada modifikasi yang dilakukan oleh obyek wisata Rabbit Town.
Modifikasi  Ciptaan  termasuk  suatu  Ciptaan  yang  dilindungi  oleh  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Pasal  40  huruf.  Namun  berdasarkan  pasal  5  ayat  1 Undang-Undang  Hak  Cipta  dalam  hal  Modifikasi  Ciptaan  Pencipta  berhak mempertahankan hak nya yaitu dengan melakukan izin kepada Pencipta. Obyek wisata Rabbit Town benar mengalami perubahan secara fisik sesuai dengan definisi modifikasi, namun  objek  wisata  tersebut  tidak  memenuhi  kriteria  Modifikasi  Ciptaan  dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 karena pihak Rabbit Town tidak memiliki Izin maupun  pemegang  lisensi  yang  sah  terhadap  seniman  yang  asli  sesuai  pasal  80 mengingat Rabbit Town di Bandung bersifat komersial. Sehingga instalasi yang berada di  obyek  wisata Rabbit  Town yang  telah  ditampilkan  diatas  bukan  termasuk  kedalam modifikasi ciptaan, melainkan termasuk tindakan meniru secara keseluruhan
2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pihak  Asing  Yang  Menjadi  Pihak  Atas Pelanggaran  Hak  Cipta  Suatu  Modifikasi  Ciptaan  Pihak  Asing  Yang Digunakan di Indonesia Tanpa Izin
Di  negara  Indonesia,  perlindungan  hukum  terkait  kekayaan  intelektual  telah  terdapat dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  salah  satunya  yaitu  melalui  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Hak  cipta  merupakan  bagian  dari kekayaan  intelektual  yang  beruang  lingkup  terkait  benda  yang  dilindungi  yang  paling luas,  karena  mencakup  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra.  Hak  cipta  ialah  hak  khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau  memberi  izin  untuk  itu  dalam  bidang  pengetahuan,  kesenian,  dan  kesastraan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. 6
UUHC  secara  tegas  mengatur  tentang  pengertian  pencipta,  ciptaan  yang dilindungi,  serta  hak-hak  yang  melekat  kepada  pencipta  berkaitan  dengan  ciptaannya. UUHC  juga  menetapkan  batasan  tertentu  untuk  melindungi  individu  dari  pelanggaran hak  cipta.  Misalnya,  pengutipan  dianggap  bukan  pelanggaran  jika  disebutkan sumbernya secara jelas, penggandaan karya cipta tertentu untuk kepentingan pendidikan juga dianggap bukan pelanggaran oleh UUHC. 7
Perlindungan hak cipta merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilindungi baik  secara  nasional  maupun  secara  internasional.  Dalam  perjanjian  Jenewa  yang dilaksanakan  pada  September  1990, Intellektual  Property  In  Business  Briefing mendiskusikan  masalah  tersebut  yang  dikenal  dengan  TRIPs  ( Trade  Related  Aspect  of Intellectual  Property  Rights) . 8 Di  era  globalisasi  pasca  GATT (General  agreement  on
6 Nurul  Liza  Anjani,  ‘Perlindungan  Karya  Seni  Fotografi  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta’ (2019) 8 (2) Law Reform 138.
7 Handy Awaludin Prandika, ‘Analisa Perlindungan Hak Cipta di Jaringan Internet Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta’ (2015) 3 (1) Jurnal Lex Privatum 53.
8 Kadek Julia Mahadewi, ‘Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak di Bali’ (2015) 4 (2) Jurnal Magister Hukum Udayana 231.
Tariff and Trade) dan era WTO, (World Trade Organization) terdapat isu penting dalam struktut kelembagaan WTO yaitu TRIPs (Trade Related Aspects of Intelectual Property Right  ) yang  secara  khusus  mengurus  hal-hal  yang  terkait    dengan  Kekayaan Intelektual. 9
Perlindungan hak cipta internasional dimulai pada pertengahan abad ke sembilan belas  berdasarkan  perjanjian  bilateral.  Kebutuhan  akan  peraturan  yang  seragam menghasilkan disetujuinya B ern Convention For The Protection uf Literary and Artistic Works pada  tanggal  tanggal  9  September  1886 . Konvensi  Bern  adalah  perjanjian internasional  tertua  di  bidang  hak  cipta  dan  terbuka  untuk  diratifikasi  oleh  semua negara. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 mengesahkan Konvensi Beern dengan persyaratan terhadap Pasal 33 ayat  (1) (Keputusan Presiden  No. 18 Tahun 1997 Pasal 1). 10 Kovensi  Bern  diadakan  dengan  tujuan  untuk  melindungi  seluruh  karya  sastra maupun  ilmu  pengetahuan.  Uni  Konvensi  Bern (Bern  Convention  Union) 1948  dalam pasal  2  ayat  4  menyatakan  karya-karya  yang  disebut  dalam  pasal  ini  akan  menerima perlindungan dalam semua negara persatuan (Persatuan Hak Cipta Bem). Perlindungan ini berlaku untuk kepentingan pencipta dan wakil serta kuasanya yang sah.
Negara  Indonesia  merupakan  bagian  dari  anggota World  Intellectual  Property Organization (WIPO). Dalam WIPO sendiri telah dijelaskan bahwa Untuk mendapatkan perlindungan  hak  cipta,  sebuah  karya  haruslah  merupakan  karya  asli.  Karya  orisinil artinya  benar-benar  merupakan  ekspresi  asli  penciptanya,  yaitu  karya  tersebut  benar- benar ciptaan sendiri, bukan menjiplak karya atau materi orang lain yang sudah menjadi ranah  publik.  Makna  sesungguhnya  dari  orisinalitas  dalam  UU  hak  cipta  berbeda  dari satu  negara  ke  negara  lainnya.  Dalam  setiap  kasus  orisinalitas  dapat  berhubungan dengan bentuk ekspresi dan tidak dengan ide-ide yang mendasarinya. 11
Menurut  hukum  Indonesia  yang  mengatur  Hak  Cipta,  Undang-Undang  Hak Cipta tidak hanya melindungi hak-hak daripada warga negara Indonesia melainkan juga hak-hak  dari  pihak  di  luar  Indonesia,  hal  tersebut  diatur  dalam  UU  Hak  Cipta  yang menyatakan  bahwa  UU  Hak  Cipta  ini  berlaku  terhadap:  “Pasal  2  sub  (b)  :  semua Ciptaan  dan  produk  Hak  Terkait  bukan  warga  negara  Indonesia,  bukan  penduduk Indonesia,  dan  bukan  badan  hukum  Indonesia  yang  untuk  pertama  kali  dilakukan Pengumuman  di  Indonesia”  “Pasal  2  sub  (c)  :  Semua  Ciptaan  dan/atau  produk  Hak Terkait  dan  pengguna  Ciptaan  dan/atau  produk  Hak  Terkait  bukan  warga  negara Indonesia,  bukan  penduduk  Indonesia,  dan  bukan  badan  hukum  Indonesia  dengan ketentuan:  1.  negaranya  memiliki  perjanjian  bilateral  dengan  negara  Indonesia  tentang pelindungan  Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait;  atau  2.  negaranya  dan  negara  Republik Indonesia  adalah  pihak  atau  peserta  dalam  perjanjian  multilateral  yang  sama  untuk pelindungan  Hak  Cipta  dan  Hak-Hak  Terkait”.  Ketentuan  angka  1  dan  2  tersebut, kalimat “perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta” merujuk pada  Konvensi  Berne  yang  telah  diratifikasi  oleh  Keputusan  Presiden  No.  18  Tahun 1997  tentang  pengesahan  Konvensi  Bern.  Dalam  pasal  5  ayat  (1)  Konvensi  Berne,
9 Oksidelfa Yanto, ‘Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual’ (2015) 4 (2) Jurnal Yustisia 749.
10 Oksidelfa  Yanto,  ‘Konvensi  Bern  dan  Perlindungan  Hak  Cipta,  Jurnal  Surya  Kencana  Dua:  Dinamika  Masalah Hukum dan Keadilan’ (2016) 6 (1) Jurnal Citra Hukum 116.
11 Anak  Agung  Mirah  Satria  Dewi,  ‘Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Cover  Version  Lagu  di Youtube’(2017) 6 (4) Jurnal Magister Hukum Udayana 510.
Pencipta  dan/atau  pemegang  Hak  Cipta  yang  berasal  dari  luar  Indonesia  harus dilindungi oleh hukum Nasional, yang dalam hal ini termasuk UU Hak Cipta. 12
Perjanjian  multilateral,  termasuk  Konvensi  Bern  dan  TRIPs  Agreement mengatur  konsep  dasar  perlindungan  hak  cipta.  Salah  satu  konsep  dasar  lahirnya  hak atas  hak  cipta  adalah  karena  suatu  gagasan  dituangkan  atau  diwujudkan  dalam  secara nyata (tangible form) . Tidak seperti paten, merek dagang, desain industri, desain sirkuit terpadu,  dan  hak  kekayaan  intelektual  lainnya,  pengakuan  lahirnya  hak  cipta  tidak memerlukan  prosedur  atau  sertifikasi  tertentu.  Lahirnya  hak  tersebut  memerlukan  tata cara  tertentu,  yaitu  permohonan  pemberian  hak  diajukan  terlebih  dahulu.  Dalam  buku pedoman  yang  diberikan  oleh  Program  Pelatihan  Kejuaraan  Indonesia  dan  Australia tahap  kedua,  menyebutkan  bahwa  salah  satu  konsep  dasar  Undang-undang  hak  cipta adalah  bahwa  hak  cipta  tidak  melindungi  ide,  informasi  atau  fakta,  hak  cipta  hanya melindungi  wujud  ekspresi  dimana  ide,  informasi  atau  fakta  dituangkan.Ini  tercermin dalam  Pasal  9  ayat  (2)  TRIPs  yang  menyatakan  bahwa  perlindungan  hak  cipta mencakup  ekspresi  karya,  bukan  ide,  prosedur,  metode  implementasi,  atau  konsep serupa.
Di tingkat Internasional, Indonesia berpartisipasi sebagai anggota dalam:
a. Perjanjian  untuk  membentuk  Organisasi  Perdagangan  Dunia,  yang  mencakup  hak kekayaan  intelektual  terkait  perdagangan,  selanjutnya  TRIPS,  menyetujui  Undang- Undang No. 7 Tahun 1994.
b. Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997
c. World  Intellectual  Property  Organization  Copyright  Treaty  (Perjanjian  Hak  Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997
d. World  Intellectual  Property  Organization  Performances  and  Phonograms  Treaty (Perjanjian  Karya-Karya  Pertunjukan  dan  Karya-Karya  Fonogram  WIPO)  yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.
e. Paris  Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property  dan  Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979);
Setelah  Auteurswet  1912  dihapuskan,  undang-undang  hak  cipta  nasional  diumumkan. Dalam waktu yang relatif singkat, Pemerintah Indonesia mengumumkan empat Undang- Undang  Hak  Cipta,  yaitu,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1982,  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1987,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  199  dan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.
Menurut Undang-Undang Hak Cipta yang baru, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 bahwa, Undang-Undang ini berlaku terhadap 13 :
a. semua  karya  dan  produk  Hak  Terkait  warga  negara,  penduduk,  dan  badan hukum Indonesia
12 Felicita Dwina A, ‘Perlindungan Hak Cipta Milik Asing Atas Buku dan Software Terhadap Tindakan Penggandaan Oleh  WNI  Tanpa  Izin  Dikaitkan  Dengan  UU  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  dan  Prinsip-Prinsip  Hukum’ (Tesis Universitas Diponegoro 2018)
13 Khoirul  Hidayah,  ‘Tingkat  Pemahaman  Mahasiswa  Tentang  Perlindungan  Hak  Cipta  Atas  Karya Tulis’  (2017) 5 (1) Jurnal De Jure 7.
b. semua  karya  dan  produk  Hak  Terkait  bukan  warga  negara  atau  penduduk Indonesia, juga bukan badan hukum Indonesia yang pertama kali diumumkan di Indonesia.
c. penggunaan  seluruh  ciptaan  atau  produk  yang  berkaitan  dengan  hak  karya dan/atau  produk  yang  berkaitan  dengan  hak  bukan  warga  negara  Indonesia, penduduk  Indonesia,  atau  badan  hukum  Indonesia  dengan  ketentuan  sebagai berikut :
1) Negaranya  memiliki  perjanjian  bilateral  dengan  negara  Republik  Indonesia tentang pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait
2) Negaranya  dan  negara  Republik  Indonesia  adalah  pihak  atau  peserta  dalam perjanjian  multilateral  yang  sama  tentang  pelindungan  Hak  Cipta  dan  Hak Terkait.
Sejalan  dengan  ketentuan  tersebut,  kalimat  “perjanjian  multilateral  yang  sama mengenai  perlindungan  Hak  Cipta”  merujuk  pada  Konvensi  Berne  yang  telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Konvensi Bern . Dalam kasus Rabbit Town , Pihak asing dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Amerika Serikat tentang Hak Cipta. Pihak  Asing  dan  Pihak  Indonesia  merupakan  bagian  dari  anggota World  Intellectual Property Organization (WIPO) akan tetapi tidak adanya perjanjian diantara para pihak apabila  terjadi  sengketa  hukum  maka  akan  diselesaikan  dibawah  wewenang  WIPO, maka  penyelesaian  sengketa  hukum  yang  terjadi  antara  Pihak  Asing  dengan  Pihak Indonesia adalah bisa dengan mediasi atau arbitrase internasional.

## 4. PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Indonesia merupakan negara yang memiliki aneka ragam karya seni, hal tersebut sejalan  dengan  keanekaragaman  suku  dan  budaya  yang  terdapat  di  negara Indonesia.  Kekayaan  seni  budaya  tersebut  merupakan  kekayaan  intelektual.  Di Indonesia,  perlindungan  mengenai  kekayaan  intelektual  telah  diatur  dalam berbagai  Peraturan  Perundang-undangan  salah  satunya  yaitu  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Kesadaran  masyarakat  Indonesia  untuk  menghargai  karya  ciptaan  seseorang dinilai  sangat  minim  sehingga  ditemukan  banyak  sekali  pelanggaran  hak  cipta yang  terjadi  Salah  satu  permasalahan  utama  dalam  hak  cipta  yaitu  mengenai penggandaan  karya  cipta.  Penggandaan  karya  cipta  dapat  terjadi  melalui berbagai cara salah satunya yaitu melalui modifikasi karya cipta yang dilakukan tanpa izin lisensi
B. Saran
1. Dalam  pendaftaran  hak  cipta,  harus  mengacu  pada  UU  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta,  hal  tersebut  sebagai  upaya  pencegahan  timbulnya permasalahan dukemudian hari.
Penelitian  ini  masih  minim  referensi,  sehingga  masih  perlu  dilakukan  penelitian  lebih lanju

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmadi  A,  Cholid,  dan  Narbuko, Metodologi  Penelitian  Hukum (PT  Bumi  Aksara 2003). Friedman W, Teori dan Filsafat Umum (Raja Grafindo 1996). Harjono. Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan (Raja Grafindo Persada 2008). Marzuki PM, Penelitian Hukum. (ed Revisi, Prenada Media 2009). Soerjono S dan Sri M, Penelitian Hukum Nornatuf (Suatu Tinjauan Singkat) (Rajawali Pers 2001).
Sunggono B, Metodologi Penelitian Hukum (Raja Grafindo Persada 2010). Soekanto S, Pengantar Penelitian Hukum. (UI Press 1981). Soekanto S, Pengantar Penelitian Hukum. (Universitas Indonesia 1986). Yahman, Karakteristik  Wanprestasi  dan  Tindak  Pidana  Penipuan:  Yang  Lahir  dari Hubungan Kontraktual (Kencana 2016).
Artikel
Anak  AMSD,  ‘Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Cover  Version  Lagu  di Youtube’(2017) 6 (4) Jurnal Magister Hukum Udayana.
Felicita  Dwina  A,  ‘Perlindungan  Hak  Cipta  Milik  Asing  Atas  Buku  dan  Software Terhadap Tindakan Penggandaan  Oleh WNI Tanpa  Izin  Dikaitkan Dengan UU No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  dan  Prinsip-Prinsip  Hukum’ (Tesis Universitas Diponegoro 2018).
Handy  AP,  ‘Analisa  Perlindungan  Hak  Cipta  di  Jaringan  Internet  Menurut  Undang- Undang  No  19  Tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta’  (2015)  3  (1) Jurnal  Lex Privatum.
Kadek  JM,  Budaya  Hukum  Dalam  Keberlakuan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  Pada  Pengrajin  Perak  di  Bali’  (2015)  4  (2) Jurnal Magister Hukum Udayana.
Khoirul  H,  ‘Tingkat  Pemahaman  Mahasiswa  Tentang  Perlindungan  Hak  Cipta  Atas Karya Tulis’ (2017) 5 (1) Jurnal De Jure.
Nurul LA, ‘Perlindungan Karya Seni Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta’ (2019) 8 (2) Law Reform.
Oksidelfa  Y,  ‘Konsep  Perlindungan  Hak  Cipta  Dalam  Ranah  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual’ (2015) 4 (2) Jurnal Yustisia.
Oksidelfa Y, ‘Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan’(2015) 3 (1) Jurnal Cita Hukum.
Oksidelfa Y, ‘Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta, Jurnal Surya Kencana Dua:
Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan’ (2016) 6 (1) Jurnal Citra Hukum.
Septarina  M,  ‘Perlindungan  Hukum  Pengetahuan  Tradisional  Dalam  Konsep  Hukum Kekayaan Intelektual’ (2016) 3 (2) Jurnal Al’Adl

## Internet
Lembaga  Kawasan  Sains  dan  Teknologi  (LKST)  IPB  University,  ‘Pengertian  KI  dan HKI)’, <http://dik.ipb.ac.id/ki-hki/> diakses pada 20 Mei 2021
Putusan Pengadilan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

## Peraturan & Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Konvensi Bern Tahun 1948 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997