Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e) Vol. 4, No. 2, Desember 2019, pp. 170 - 192
MASLAHAH MURSALAH IMPLEMENTASINYA PADA TRANSAKSI EKONOMI
Luqmanul Hakiem Ajuna IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: luq.h.ajuna@iaingorontalo.ac.id

## Abstract
Economic transactions in the financial services sector are increasing in latest years, this is indicated by the growing development of Islamic financial institutions in Indonesia supported  by  government  policies  regarding  the  sector.  Later  worries  emerged  as  the financial sector was rapidly advancing, namely increasingly fierce competition between the  managerial  financial  sectors  in  question  which  had  an  impact  on  the  neglect  of sharia  values  in  the  service  products  it  sparked.  There  are  many  methods  of  ijtihad, beside  Quranic  and  Sunnah  method,  that  can  be  used  as  an  alternative  choice  in maintaining sharia values in sharia financial sector products. For example the method of  ijtihad  maslahah  mursalah  which,  although  it  is  currently  still  debated  among Muslim scholars and scholars, has an influence on the Islamic financial sector.
Keywords: marsalah mursalah, islamic financial institution, economic transactions .

## Abstrak
Transaksi ekonomi di sektor jasa keuangan dari tahun ketahun semakin meningkat, hal ini  ditandai  dengan  semakin  berkembangnya  lembaga  keuangan  syariah  di  indonesia yang didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah berkenaan dengan sektor tersebut. Belakangan  kekhawatiran  muncul  seiring  maju  pesatnya  sektor  keuangan  ini  yaitu persaingan  yang  semakin  ketat  diantara  manajerial  sektor-sektor  keuangan  dimaksud yang  berdampak  pada  diabaikannya  nilai  syariah  dalam  produk  jasa  yang dicetuskannya.  Selain  bersumber  pada  Alquran  dan  sunah,  ada  banyak  lagi  metode ijtihad  yang  dapat  dijadikan  alternatif  pilihan  dalam  mempertahankan  nilai-nilai syariah  dalam  produk  sektor  keuangan  syariah.  Misalnya  metode  ijtihad  marsalah mursalah  yang  meski  saat  ini  masih  suka  diperdebatkan  diakalangan  ulama  dan cendekiawan muslim namun memberi pengaruh dalam sektor keuangan syariah.
Kata kunci: marsalah mursalah, lembaga keuangan syariah, transaksi ekonomi.

## A. PENDAHULUAN
Allah swt. secara keseluruhan menetapkan hukum kepada hambanya berupa perintah dan larangan. Keduanya mengandung maslahah, sehingga setiap  manusia  yang  mengerjakan  semua  perintahnya  maka  akan mendapatkan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu semua larangan Allah hasurlah dijauhi oleh umat manusia karena akan mendatangkan mafsadah atau kerusakan baik untuk dirinya mapun orang lain.
Allah  dalam  menetapkan  hukum  ada  yang  secara  nyata menagandung  perintah  dan  larangan  ada  pula  berupa  perumpaan,  selian itu pula ada yang perlu ditafsirkan oleh para ulama. Namun untuk masalah marsalah  mursalah  ini  tidak  ada  dalil  Alquran,  sunah,  ijma  atau  sumber hukum  lain  yang  membenarkan  atau  menyalahkan  suatu  masalah  yang sedang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat.  Sehingga  sebagian  ulama berpendapat bahwa jika kebiasaan itu mengandung maslahah maka boleh dilaksanakan.  Berangkat  dari  kaidah  fikih  yang  membolehkan  segala bentuk transaksi  kecuali jika ada nash yg melarang, maka eknomi menjadi legit  umtuk  dibahas.  Oleh  karena  itu  penulis  melalui  tulisan  ini  akan membahas  apa  dan  bagaimana  posisi  marsalah  mursalah  dalam  transaksi ekonomi.

## B. GAMBARAN UMUM MASALAH
Hukum  yang  bersumber  dari  Alquran,  sunah,  ijma  dan  lainnya kesemuanya  menyangkut  kemaslahatan  manusia.  Begitu  pula  dengan dasar  penentuan  dalam marsalah  mursalah untuk  jelasnya  akan digambarkan sebagai berikut:
1. Pengertian Maslahah
Maslahah berasal  dari  kata shalaha dengan  penambahan  “alif”  di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau
“rusak”.  Ia  adalah  masdar  dengan  arti  kata shalaah ,  yaitu  “manfaat”  atau “terlepas daripadanya kerusakan”.
Pengertian  maslahah  dalam  bahasa  Arab  berarti  “perbuatan- perbuatan  yang  mendorong  kepada  kebaikan  manusia  “  dalam  artinya yang  umum  adalah  setiap  segala  sesuatu  yang  bermanfaat  bagi  manusia, baik  dalam  arti  menarik  atau  menghasilkan  seperti  menghasilkan keuntungan  atau  kesenangan;  atau  dalam  arti  menolak  atau menghindarkan  seperti  menolak  kemudharratan  atau  kerusakan.  Jadi setiap  yang  mengandung  manfaat  patut  disebut  maslahah,  dengan  begitu maslahah  mengandung  dua  sisi,  yaitu  menarik  atau  mendatangkan kemaslahatan  dan  menolak  atau  menghindarkan  kemudharatan. 1 Al- Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya maslahah itu berarti sesuatu yang  mendatangkan  manfaat  (keuntungan)  dan  menjauhkan  mudarat (kerusakan), namun hakikat dari maslahah adalah memelihara tujuan syara (dalam  menetapkan  hukum),  sedangkan  tujuan  syara  dalam  menetapkan hukum  itu  ada  lima,  yatu:  memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan harta.
Dari  beberapa  definisi  tentang  masalahah  yang  dikemukakan  oleh para  ahli  di  atas,  maka  dapat  ditarik  simpulan  bahwa  maslahah  adalah sesuatu    yang  menurut  manusia  baik  dan  sesuai  dengan  tujuan  syara’ untuk  menentukan  hukum  karena  mendatangkan  kebaikan  dan menghindarkan diri manusia dari keburukan.
1 Amir Syarifudin, Usul Fikih, (Jakarta: Kencana, 2014), jilid 2, h. 367 - 169

## 2. Jenis-Jenis Maslahah
Berangkat dari pengertian di atas marsalah mursalah maka dapat dibagi kedalam beberapa bentuk:
a. Dari keberadaan Maslahah menurut Syara’
1) Maslahah  al-Mu’tabarah ,  yaitu  kemaslahatan  yang  didukung oleh  syara’  maksudnya  ada  dalil  khusus  yang  menjadi  dasar bentuk  dan  jenis  kemaslahatan  tersebut. 2 Maslahah  ini  dapat dijabarkan  lagi  kedalam  dua  bentuk munaasib  mulaaim dan munaasib mu’atsir berikut penjelasannya: 3
Pertama, munaasib  mu’atsir yaitu  ada  petunjuk  syara  dalam bentuk  nash  atau  ijma’  yang  menetapkan  bahwa    maslahah dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contohnya tidak baiknya mendekati perepuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Kedua munaasib mulaaim yaitu tidak ada  petunjuk  langsung  dari  syara’  baik  dalam  bentuk  nash atau  ijma’  terhadap  perhatian  syara’  terhadap  maslahah tersebut,  namun  secara  tidak  langsung  ada.  Contohnya berlanjutnya  perwalian  ayah  terhadap  anak  gadisnya  dengan alasan  anak  gadisnya  itu  “belum  dewasa”,  bolehnya  jama’ shalat  bagi  yang  mukim  karena  keadaan  hujan  tersebut memiliki hukum syara dalam  ijma’ karena disandarkan pada dalam keadaan perjalanan.
2) Maslahah  Al-Mulghah yaitu  kemaslahatan  yang  ditolak  syara karena  bertentangan  dengan  ketentuan  syara. 4 Contohnya seorang  raja  atau  orang  kaya  yang  mencampuri  istrinya  di siang hari pada bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang
2 Nasrun Harun, Ushul Fiqih, Cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 117.
3 Amir Syarifudin, Usul Fikih, jilid 2,h. 373-374.
4 Nasrun Harun, Ushul Fiqih , h. 117.
paling  baik  adalah  disuruh  puasa  dua  bulan  berturut-turut, karena  cara  inilah  yang  diperkirakan  akan  membuatnya  jera membuat  pelanggaran.  Pertimbangan  ini  memang  baik  dan masuk  akal  bahkan  sejalan  dengan  tujuan syari’ dalam menetapkan  hukum  yaitu  menjerakan  orang  dalam melakukan pelanggaran. Namun apa yang dianggap baik oleh akal  ini,  ternyata  tidak  demikian  menurut syari’ ,  bahkan  ia menetapkan  hukum  yang  berbeda  dengan  itu,  yaitu  harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya  atau  raja  dinilai  kurang  relevan  untuk  dapat membuatnya jera.
Contoh  lain  umpamanya,  dimasa  kini  masyarakat  telah mengakui  emansipasi  wanita  untuk  menyamakan  derajatnya dengan  laki-laki.  Oleh  kerana  itu  mereka  menyamakan perolehan dari pembagian harta warisan. Namun dalam islam dengan  jelas  telah  memberi tata cara  dalam  pembagian  harta warisan tersebut dengan jelas. 5
3) Marsalah  mursalah yaitu  kemaslahatan  yang  keberadaannya tidak  didukung  syara’  dan  tidak  pula  dibatalkan/ditolak syara’melalui  dalil-dalil  yang  rinci. 6 Kemaslahatan  dalam bentuk  ini  terbagi  atas  dua  yaitu Maslahah  al-ghariban dan Maslahah al-mursalah.
Maslahah  al-ghariban ,  yaitu  kemaslahatan  yang  asing  atau kemaslahatan  yang  sama  sekali  tidak  ada  dukungan  dari syara’.  Sedangkan Maslahah  al-mursalah ,  kemaslahatan  yang tidak  didukung  oleh  serkumpulan  makna  nash  (ayat  atau hadist).
5 Amir Syarifudin, Usul Fikih, jilid 2,h. 375-376..
6 Ibid. h. 376.

## b. Dari Kandungan Maslahah
1) Maslahah al-Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan  orang  banyak.  Kemaslahatan  umum  ini  tidak  berarti untuk  semua  kepentingan  orang,  tetapi bisa  berbentuk  kepentingan mayoritas  ummat/kelompok.  Misalnya  ulama  memperbolehkan membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak .
2) Maslahah  al-khasha ,  yakni  kemaslahatan  pribadi  seperti kermaslahatan  yang  berkaitan  dengan  pemutusan  hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud)
Pentingnya  pembagian  kedua   kemaslahatan  ini  berkaitan dengan  mana  yang  harus  didahulukan  apabila  kemaslahatan umum  bertentangan  dengan  kemaslahatan  pribadi.  Dalam pertentangan  ke  dua  kemaslahatan  ini,  Islam  mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. 7
c. Dari segi berubah atau tidaknya Maslahah
1) Maslahah  al-Tsabitah ,  yakni  kemaslahatan  yang  bersifat  tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji.
2) Maslahah  al-Mutagayyirah ,  yakni  kemaslahatan  yang  berubah- ubah  sesuai  dengan  perubahan  tempat,  waktu,  dan  subjek hukum.
Pentingnya  pembagian  ini  menurut  Mustafa  al-Syalabi, dimaksudkan  untuk  memberi  batasan  kemaslahatan  mana yang bisa berubah dan tidak. 8
7 Ibid, h. 117.
8 Nasrun Harun, Ushul Fiqih, h. 117.

## C. MASLAHAH MURSALAH
1. Pengertian Mursalah
Marsalah  mursalah menurut  lughat  terdiri  atas  dua  kata,  yaitu maslahah dan mursalah . Kata mursalah berasal dari kata bahasa arab ََحَلَص – َُحُلْصَي menjadi اًحْلُص atau ًَةَحَلْصَم yang  berarti  sesuatu  yang  mendatangkan kebaikan,  sedangkan  kata  maslahah  berasal   dari  kata  kerja  yang ditafsirkan sehingga menjadi isim maf’ul, yaitu: ََلَس ْرَا – َُلِس ْرُي – ًَلاَس ْرِا - َ لَس ْرُم menjadi لَس ْرُم yang  berarti  diutus,  dikirim  atau  dipakai  (dipergunakan).
Perpaduan  dua  kata  menjadi  “ Marsalah  mursalah ”  yang  berarti  prinsip kemaslahatan  (kebaikan)  yang  dipergunakan  menetapkan  suatu  hukum Islam,  juga  dapat  berarti  suatu  perbuatan  yang  mengandung  nilai  baik (manfaat). 9
Penjelasan  definisi  ini  yaitu  bahwa  pembentukan  hukum  itu  tidak dimaksudkan,  kecuali  merealisir  kemaslahatan  ummat  manusia.  Artinya mendatangkan  keuntungan  bagi  mereka  dan  menolak  madharat  serta menghilangkan  kesulitan  daripadanya.  Dan  bahwasanya  kemaslahatan ummat  manusia  itu  tidak  terungkap  bagian-bagiannya,  tidak  terhingga pula  individu-individunya. Maslahah itu  juga  baru  menurut  barunya keadaan  ummat  manusia  dan  berkembang  menurut  perkembangan lingkungan. Sedangkan pembentukan hukum itu, terkadang mendatangkan  keuntungan  pada  suatu  zaman,  hukum  itu  terkadang mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan bisa mendatangkan madharat bagi lingkungan yang lain. 10
Ada  beberapa  rumusan  definisi  yang  berbeda  tentang marsalah mursalah ini,  namun  masing-masing  memiliki  kesamaan  dan  pendekatan pengertiannya.  Diantara  devinisi  tersebut  diantaranya  Al-Ghazali  dalam
9 Khairu Umam, at, al; Ushul Fiqih I , Cet. I ,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), h. 135.
10 Abd.  Wahab  Khallaf, Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam ,  (Ushul  Fiqih),  diterjemahkan  oleh  Nur Iskandar Al-Barsany, (Jakarta: Rajawali, 1996), h. 126.
kitab al-Mustasyfa  merumuskan  masalahah adalah  apa-apa  ( maslhahah )  yang tidak  ada  bukti  baginya  dari syara’ dalam  bentuk  nash  tertentu  yang membatalkannya  dan  tidak  ada  yang  memperhatikannya.  Sementara  Al- Syaukani  dalam  kitabnya Irsyaad  al-Fuhul memberikan  definisi  masalahah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya.  Disisi  lain  Ibnu  Qudamah  dari  ulama  Hambali merumuskan  maslahah    yang  tidak  ada  bukti  petunjuk  tertentu  tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya. 11
Dari  pengertian  yang  diungakapan  di  atas,  maka  dapat  ditarik simpulan  bahwa marsalah  mursalah adalah  menarik  hukum  terhadap sesuatu masalah yang tidak dibahas dalam nash namun memiliki dampak maslahah bagi umat manusia. Yaitu mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan.

## 2. Tingkatan-tingkatan Marsalah mursalah
Dari  keseluruhan  jenis-jenis  maslahah  yang  telah  diuraikan  di  atas akan  mampu  dirangkum  dalam  tingkatan-tingkatan  masalahah.  Yaitu maslahah  dharuriyyah,  maslahah  hajiyyat,  dan  maslahah  tahsiniah. Maslahah dalam pengertian syara’ tidak hanya memikirkan baik dan buruk sesuatu, dan bukan pula mengmabil kenikmatan dan menjauhi kerusakan. namun  jauh  lebih  dari  itu  dalam  menetapkan  hukum  yaitu  harus memelihara blima prinsip pokok kehidupan.
Sebagai tokoh yang paling popular membahas masalah ini Abu Ishaq al-Shatibi berhasil merumuskan  lima  tujuan hukum Islam, yakni: hifdz ad- din (memelihara  agama), hifdz  an-nafs (memelihara  jiwa), hifdz  al’aql (memelihara akal), hifdz an-nasb (memelihara keturunan), dan hifdz al-maal (memelihara  harta). 12 Sementara  Hamka  Haq  dalam  bukunya  “Falsafat Ushul Fiqih” mengemukakan bahwa terdapat 6 aspek kemaslahatan yang
11 Amir Syarifudin, Usul Fikih, jilid 2, h. 378.
12 Ibnu Mandzur, Lisaan Al-‘Arab Jilid I , (Kairo: Darul Ma’arif, tt), h. 3642.
menjadi tujuan syariat diantaranya, (1) memelihara agama, (2) memelihara jamaah,  (3)  memelihara  jiwa,  (4)  memelihara  akal,  (5)  memelihara keturunan dan (6) memelihara harta benda.  Aspek ini diurut berdasarkan prioritas  urgensinya. 13 Mengenai    kemaslahatan  setiap  aspek  dari  lima prinsip  tersebut  akan  diurutkan  sesuai  dengan  kepentingannya  sebagai berikut:
a. Maslahah  dharuriyyah adalah  kemaslahatan  yang  keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima  itu  tidak  ada. 14 Secara  bahasa  berarti  kebutuhan  yang mendesak  atau  darurat.  Dalam  hal  mu’amalat,  Syathibi mencontohkan  harus  adanya ` iwadh tertentu  dalam  transaksi perpindahan  kepemilikan,  jual-beli  misalnya.  Dalam  kategori  ini ada  lima  hal  yang  perlu  diperhatikan,  yaitu  memelihara  agama, memelihara  jiwa,  memelihara  akal  pikiran,  memelihara kehormatan  dan  keturunanan,  serta  memelihara  harta  benda. 15
Dalam  hal  ini  Allah  swt.  melarang  murtad  untuk  memelihara agama,  melarang  membunuh  untuk  memelihara  jiwa,  melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk  memelihara  kturunan,  dan  melarang  mencuri  untuk memelihara harta. 16
Sehingganya  dapat  dikatakan  semua  yang    secara  langsung terpeliharanya  kelima  prinsip  tersebut  adalah  maslahah.  Karena jika  salah  satu  diantaranya  tidak  terpenuhi  akan  menyebabkan kerusakan  bahkan  kematian.  Allah  swt.  sesungguhnya  sangat
13 Hamka Haq, Falsafat Ushul Fiqih (Ujung Pandang:Yayasan Al-Ahkam, 1998), h. 76.
14 Amir Syarifudin, Usul Fikih, jilid 2,h. 371.
15 Muhammad  Khalid  Mas'ud, Filsafat  Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial, terjemahan  oleh Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h. 225.
16 Amir Syarifudin, Usul Fikih, jilid 2, h. 371.
mencintai  kebaikan  dan  membenci  keburukan.  Dalam pelaksanaannya, kelima prinsip itu harus diutaman sesuai dengan urutannya.
b. Maslahah  hajiyyah adalah  kemaslahatan    yang  tingkat  kebutuhan hidup manusia keberadaannya tidak berada pada dhariri. Bentuk kemaslahatannya  tidak  secara  langsung  bagi  pemenuhan kebutuhan  pokok    yang  lima  tadi.    Tetapi  secara tidak  langsung menuju kearah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuyan  kehidupan  manusia. 17 Secara  bahasa  berarti kebutuhan-kebutuhan  sekunder.  Apabila  kebutuhan  ini  tidak terwujud  tidak  sampai  mengancam  keselamatan,  namun  akan mengalami  kesulitan.  Untuk  menghilangkan  kesulitan  tersebut, dalam  Islam  terdapat  hukum  rukhsa  (keringanan)  yaitu  hukum yang  dibutuhkan  untuk  meringankan  beban,  sehingga  hukum dapat  dilaksanakan  tanpa  rasa  tertekan  dan  terkekang. 18
Contohnya menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk  menjaga  kelangsungan    hidup,  mengasah  otak  untuk kesempurnaan  akal,  melakukan  jual  beli  untuk  mendapatkan harta. 19
Jika  tujuan  syara’  untuk  menjaga  kemaslahatan  yang  lima tersebut  tidak  dipenuhi  tidak  secara  langsung  dapat mengakibatkan  kerusakan,  namun  lambat  laun  manusia  akan merasakan  kerusakan  atas  ketidak  dipenuhinya  maslahah hajiyyat ini.
c. Masalahah  tahsiniyah maslahah  yang  kebutuhan  hidup  manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri , juga tidak sampai tingkat
17 Ibid , h. 372.
18 Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, h. 225.
19 Amir Syarifudin, Usul Fikih, jilid 2, h. 372.
haajiyat. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia. Masalhah dalam bentuk tahsini tersebut, juga berhubungan dengan lima  kebutuhan  pokok  manusia. 20 Secara  bahasa  berarti  hal-hal penyempurna.  Tingkat  kebutuhan  ini  berupa  kebutuhan pelengkap.  Apabila  kebutuhan  ini  tidak  terpenuhi,  maka  tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan. 21
Dari  penjelasan  beberapa  tingkatan  kebutuhan  manusia  tersebut maka  dapat  ditarik  simpulan  bahwa  jika  lima  prinsip  tersebut  dipenuhi akan  menimbulkan  kemaslahatan  yang  luar  biasa.  Namun  jika  tidak dipenuhi juga tidak akan menimbulkan kerusakan.
Ketiga  tingkatan marsalah  mursalah diatas  harus  diprioritaskan sesuai  dengan  urutannya.  Karena  urutannya  menandakan  kepentingan pemenuhan  kehidupan  manusia.  Pemenuhan  pertama  adalah  pada maslahah daharuriyyah, kemudian disusul oleh maslahah hajiyyat, dan untuk melekapi  tingkat  kemaslahatan  adalah  dengan  memenuhi  kebutuhan maslahah  tahsiniah. Apabila  terjadi  benturan  kepentingan  diantara  ketiga tingkatan  tersebut,  maka  harus  kembali  kepada  tingkatan  awal  dan kemudian secara berurut.
Selain  itu,  wajib  pula  mengurutkan  pemeliharaan  lima  prinsip masalahah  yang  dimuali  darimemelihara  agama,  memelihara  jiwa, memelihara  akal,  memelihara  keturunan,  dan  memelihara  harta.    Jika terjadi  benturan,  maka  prioritas  adalah  prinsip  yang  berada  di  urutan teratas  dalama  menyelesaikan  masalah  tersebut.  Misalnya  jihad  dijalan Allah  swt.  disini  disyariatkan  menegakkan  agama  meskipun  dengan
20 Ibid , h. 372.
21 Nasrun  Rusli, Konsep  Ijtihad  Al  Syaukani:  Relevansinya  bagi  Pembaruan  Hukum  Islam  di Indonesia , (Jakarta: Logos, 1999), h. 43.
mengorbankan jiwa dan harta. sebagaimana firman Allah dalam surat Al- Maidah ayat 4.
Ayat  di  atas  menunjukan  keharusan  mendahulukan  agama  atas jiwa  dan  harta.  Begitu  pula  syariat  membolehkan  meminum  minuman khamar karena dalam keadaan tercekik karena untuk melepaskan keadaan daruratnya.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  memelihara  jiwa  itu  harus didahulukan daripada memelihara akal.

## D. MARSALAH MURSALAH SEBAGAI METODE IJTIHAD
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa maslahah jika dilihat dari  keberadaan maslahah menurut  syara’  terdiri  dari  tiga  bentuk.  Yaitu maslahahal-Mu’tabarah, maslahah  al-mulgghah, dan marsalah mursalah.
Jumhur  ulama  sepakat  dalam  penggunaan maslahah  al-Mu’tabarah, namun  tidak  menempatkannya  sebagai  dalil  dan  metode  yang  berdiri sendiri.  Ia  digunakan    karena  adanya  petunjuk  syara’  yang  mengakuinya baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Pengakuan  akan maslahah dalam bentuk ini sebagai bentuk ijtihad karena adanya petunjuk syara’. ia diamalkan dalam rangka mengamalkan qias.
Demikian  pula  terdapat  kesepakatan  ulama  untuk  tidak menggunakan maslahah  al-Mulghah dalam  berijtihad,  karena  walau  ada maslahah -nya  menurut  akal  dan  dianggap  sejalan  dengan  tujuan syara’ , namun  bertentangan  dengan  dalil  yang  ada.  Menurut  jumhur  ulama  jika terjadi  perbedaan  antara nash dan maslahah maka nash yang  harus diutamakan.  Tetapi  murut  Al-Thufi  yang  dinukilkan  dari  Al-Khallaf berpendapat  bahwa  apabila nash dan ijma’ sejalan  dengan  pertimbangan menjaga  maslahah,  maka maslahah tersebut  apat  diamalkan  karena  dalam hal  ini  ada  tiga  unsur  yang  mendukungnya  untuk  dijadikan  ketetapan hukum  yakni nash,  ijma’, dan maslahah. Namun  jika nash dan ijma’ menyalahi  pertimbangan maslahah maka  yang  didahulukan  adalah
pertimbangan maslahah. Tentunya nash yang dimaksud di sini adalah nash yang  lemah  dari  segi wurud,  dilaalah- nya.  Demikian  pula  yang  dimaksud dengan ijma’ di sini adalah ijma’ yang lemah.
Adanya  perbedaan  pendapat  dikalangan  ulama  mengenai penggunaan maslahah sebagi  metode  ijtihad  adalah  karena  tidak  adanya dalil  khusus  yang  menyatakan  diterimanya maslahah itu  oleh syari’ baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  karena  sebagaimana  disebutkan di  atas  bahwa  diamalkannya maslahah itu  oleh  jumhur  ulama  karena adanya dukungan syar’i , meskipun secara tidak langsung.  Digunakannya maslahah itu  bukan  karena  semata-mata  ia  adalah maslahah, tetapi  karena adanya dalil syara’ yang mendukungnya.
Opini  yang  menyebabkan  perbedaan  pendapat  dalam  penggunaan masalahah  mursalah  itu  disebabkan  oleh  perbedaan  ulama  dan  penulis usul  fikih  dalah  menukilkan  pendapat  imam  mazhab.  Ada  yang menukilkan Imam Malik sebagai pelopor marsalah mursalah yang kemudian diikuti  oleh  para  pengikutnya,  sehingga  menjadi  pendapat  umum  bahwa masalahah  mursalah itu  adalah  dalilnya  mazhab  maliki. 22 Mazhab  Maliki yang  merupakan  pembawa  bendera  Maslahat  Mursalah  mengemukakan, setidaknya  terdapat  tiga  alasan  mengapa  mashlahah  mursalah  tersebut dijadikan sebagai hujjah dalam penentuan hukum, yaitu sebagai berikut: 23
1. Praktek  para  sahabat  yang  telah  menggunakan  maslahat  mursalah diantarannya: - Sahabat mengumpulkan Al-Qur’an kedalam beberapa mushaf  dengan  alasan  menjaga  Al-Qur’an  dari  kepunahan  atau kehilangan  kemutawatirannya.  -  Khulafa  ar-Rosyidun  menetapkan keharusan  menanggung  ganti  rugi  kepada  para  tukang.  Padahal menurut hukum asal kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (amanah).  Jika  tidak  dibebani  ganti  rugi  ia  akan  ceroboh  dan  tidak
22 Amir Syarifudin, Usul Fikih, jilid 2, h. 3379-380.
23 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (t.t.p: Dar al-Fikr Al-Islamiy), h. 280.
memenuhi  kewajibannya.  -  Umar  Bin  Khattab  memerintahkan  para penguasa  (pegawai  negeri)  agar  memisahkan  antara  harta  kekayaan pribadi  dengan  harta  yang  diperoleh  dari  kekuasaannya  -  Umar  Bin Khattab sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna member pelajaran  kepada  mereka  yang  mencampur  susu  dengan  air  -  Para sahabat menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok (jama’ah) karena membunuh satu orang secara bersama-sama.
2. Adanya  maslahat  sesuai  dengan  maqosid  as-Syar’i  (tujuan-tujuan syar’i)  artinya  dengan  mengambil  maslahat  berarti  sama  dengan merealisasikan maqosid as-syar’i
3. Seandainya  maslahat  tidak  diambil  pada  setiap  kasus  yang  jelas mengandung  maslahah  selama  berada  dalam  konteks  maslahat syar’iyyah,  maka  orang-orang  mukallaf  akan  mengalami  kesulitan dan kesempitan.
Namun  Ibnu  Al-Hajib  dalam  kitabnya  al-Muntaha  sebagai  ulama senior  mazhab  Maliki  meluruskan  bahwa  menghubungkan  pendapat  ini pada  Imam  Malik  adalah  tidak  benar  bahkan  ia  menukilkan  pendapat kebanyakan  ulama  Maliki  bahwa  masalahah  mursalah  tidak  punya  dasar yang kuat sehingga harus ditolak. Yang dimaksud dengan dasar yang kuat itu adalah adanya i’tibar syar’i untuk dapat diterima sesuatu yang bernama marsalah mursalah . Inilah pendapat umum yang dipakai oleh jumhur ulama.
Tentang  pandangan  ulama  Hanafi  terhadap marsalah  mursalah ini terdapat penukilan yang berbeda. Menurut Al-Amidi, banyak ulama yang beranggapan  bahwa  ulama  Hanafi  tidak  mengamalkannya.  Namun menurut  Ibnu  Qudamah,  sebagian  ulama  Hanafi  menggunakan marsalah mursalah. Tampaknya  ulama  yang  berpendapat  sebagian  ulama  Hanafi mengamalkan marsalah mursalah lebih tepat, karena kedekatan istihsan yang popular di kalangan Hanafi.
Ulama  Syafi’iyyah  tidak  menggunakan marsalah  mursalah ini  dalam berijtihad.  Pendapat  ini  didukung  oleh  Al-Amidi  dan  Ibn-Hajib  dalam kitabnya al-Muntaha .  Imam  Syafi’i  tidak  menyinggung  masalah  ini  dalam kitab  standarnya al-Risalah .  Ibnu  Subki  sebagai  pengikut  Syafi’I  tidak membahas masalah marsalah mursalah dalam pembahasan tersendiri, tetapi hanya  menyinggungnya  dalam  bahasan  tentang  persyaratan al-‘illah, dia sendiri menggunakan istilah al-munaasib sebagai pengganti istilah marsalah mursalah.
Namun ada pula ulama yang beranggapan bahwa maslahah murasalah ini berlaku di kalangan Syafi’i. Al-Syatibi dari kalangan Maliki menukilkan tentang  digunakannya  metode  ini  oleh  ulama  Syafi’i.  bahkan  Al-Gahazali sebagai pengikut Syafi’i menukilkan satu versi pendapat yang mengatakan bahwa  Imam  Syafi’i  yang  menggunakan marsalah  mursalah tersebut.  Ibnu Qudamah  dari  ulama  Hambali  juga  menukilkan  digunakannya marsalah mursalah oleh sebagian ulama Syafi’i.
Ulama yang menukilkan digunakannya marsalah mursalah dikalangan ulama  Hanafiyah  dan  Syafi’iyyah  berpendapat  bahwa  penggunaan  itu tidak secara mutlak, tetapi dengan satu catatan bahwa meskipun masalahah ini  tidak  didukung  oleh syara’ secara  langsung  atau  tidak,  namun setidaknya maslahah itu  dekat  dengan  prinsip  pokok  hukum  syara’  yang sudah ditetapkan.
Al-Gazali  sebagai  pengikut  mzhab  Syafi’I  secara  tegas  dalam  dua kitabnya  ( al-Madkuul dan al-Mushtasfa )  menyatakan  bahwa  ia  menerima penggunaan marsalah  mursalah dengan  syarat  bahwa marsalah  mursalah itu bersifat dharuri (menyangkut kebutuhan pokok dalam hidup), Qath’i (pasti) dan kulli (menyeluruh)  secara  kumulatif,  Ibnu  Subki  dan  al-Razi membenarkan  pendapat  Al-Ghazali  seperti  itu.  Pendapt  sahih  yang mewakili pandangan ulama Hanbali menyatakan  bahwa marsalah mursalah
itu  tidak  memiliki  kekuatan  hujah  dan  tidak  boleh  melakukan  ijtihad dengan menggunakan metode ini.
Kalangan  ulama  yang  menolak  penggunaan qiyas seperti  al-Zhariri, ulama  syiah  dan  sebagian  ulama  kalam mu’tazilah, begitu  pula  Qadhi  al- Baidhawi menolak penggunaan marsalah mursalah dalam berijtihad.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sikap  ulama  dalam penggunaan marsalah  mursalah dalam    berijtihad  terbagi  dalam  dua kelompok. Pertama kelompok yang menolak penggunaan marsalah mursalah, yang oleh Al-Amidi digolongkan kepada mayoritas  (jumhur) ulama, kedua kelompok  yang  menerima  kemungkinan  melakukan  ijtihad  dengan menggunakan marsalah mursalah.
Kalau diperhatikan perbedaan pendapat mazhab dalam mengamalkan marsalah  mursalah itu  sejatinya  disebabkan  oleh  beda pemahaman  tentang  hakikat  dari  pengertian i’itibar yang  menjadi  syarat penerimaan  maslahat  itu.  Ulama  sepakat  bahwa  bila  maslahat  itu  sudah ada  padanya i’itibar  syar’iy maka  maslahat  itu  dapat  diterima  berdaya hujjah dan dapat dijadikan  dalil dalam berijtihad. Namun i’tibar syar’iy itu ada  dua  bentuknya  yaitu i’itibar secara  langsung  yang  disebut  juga al- Mu’tstsir dan i’itibar tidak  secara  langsung  yang  dinamakan al-Mualai.
Ulama  yang  diperkirakan  mengamalakan marsalah  mursalah itu,  seperti ulama  Malikiyyah,  diolak  ulama  lain  karena  adanya  anggapan  maslahat digunakannya  tidak  ada i’itibar  sya’ir -nya,  golongan  ini  akan  membela dirinya  dengan  mengatakan  bahwa  maslahat  yang  digunakannya  itu  ada i’itibar  syar’iy- nya,  walaupun  hanya  dalam  bentuk  tidak  langsung  atau dalam  bentuk mualaim. Sedangkan  ulama  Syafi’iyyah  yang  dituding  juga mengmalkan marsalah  mursalah itu  akan  menjawab  bahwa  mereka  menga malkan marsalah mursalah karena padanya ada i’tibar- nya walaupun dalam
bentuk tidak langsung atau mualaim. Dengan demikian, melihat perbedaan ini tidak mungkin hanya secara hitam putih. 24
Kelompok  yang  menggunakan marsalah  mursalah ini  tidaklah menggunakannya  tanpa  syarat  dengan  arti  harus  terpenuhi  padanya beberapa  syarat.  Yang  merupakan  syarat  umum  adalah marsalah  mursalah itu  hanya  digunakan  pada  saat  ditemukan nash sebagai  bahan  rujukan.
syarat khusu untuk menjadikan marsalah mursalah sebagai ijtihad adalah: 25
1. marsalah  mursalah itu  adalah  maslahah  yang  hakiki  dan  bersifat umum, dalam arti dapat diterima olejh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan  manfaat  bagi  manusia  dan  menghindarkan  mudarat dari manusia secara utuh.
2. Yang  dinilai  akal  sehat  sebagai  suatu  maslahah  yang  hakiki  betul- betul  telah  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan syara’ dalam menetapkan  setiap  hukum,  yaitu  mewujudkan  kemaslahatan  bagi umat manusia.
3. Yang  diliai  akal  sehat  sebagai  suatu maslahah yang  hakiki  dan  telah sejalan  dengan  tujuan syara’ dalam  menetapkan  hukum  itu  tidak berbenturan  dengan  dalil syara’ yang  telah  ada  baik  dalam  bentuk nash Alquran, Sunah maupun Ijma’ ulama terdahulu.
4. marsalah  mursalah itu  diamalkan  dalam  kondisi  yang  memerlukan,
yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini maka umat  akan  berada  dalam  kesempitan  hidup,  dengan  arti  harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.
Dalam  menguatkan  pendapat  mereka  yang  bersifat  rasional  tersebut baik  yang  setuju  maupun  tidak  mengenai marsalah  mursalah untuk dijadikan  ijtihad.  Kedua  belah  pihak  sangat  berhati-hati  karena  memang
24 Amir Syarifudin, Usul Fikih, jilid 2, h. 380-382.
25 Ibid, h. 383.
pada  dasarnya  tidak  ada  nash  yang  mendukung  maupun  menolak diamalkannya marsalah mursalah ini.
Berikut  argumen  kalangan  ulama  yang  menggunakan marsalah mursalah sebagai ijtihad: 26
1. adanya takriir (pengakuan) Nabi atas penjelasn mu’adz Ibn Jabal yang akan  menggunakan ijtihad  al-ra’yi bila  tidak  menemukan  ayat Alquran  dan  Sunah  Nabi  untuk  menyelsaikan  sebuah  kasus  hukum. Nabi sendiri waktu itu tidak membebaninya untuk mencari dukungan nash.
2. Adanya amaliah dan praktik yang begitu meluas dikalangan sahabat Nabi  tentang  penggunaan marsalah  mursalah sebagai  satu  keadaan yang  sudah  diterima  bersama  oleh  para  sahabat  tanpa  saling menyalahkan. Contohnya pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah yang dilakukan  oleh  para  sahabat  Nabi,  pembentukan  dewan  pencetak uang pada masa Umar Ibn Khatab, penyatuan tata car abaca Alquran ( kiraat )  pada  masa  Utsman  dan  lainnya.  Bahkan  banyak  terlihat maslahah yang digunakan sahabat Nabi berbenturan dengan dalil nash yang ada, seperti memerangi orang yang tidak mau membayar zakat pada  waktu  Abu  Bakar,    keputusan  tidak  memberikan  hak  zakat untuk  mukallaf  pada  masa  Umar,  dan  diberlakukannya  adzan  dua kali pada waktu Utsman Ibn Affan.
3. Suatu maslahah yang  bila  telah  nyata  kemaslahatannya  dan  telah sejalan dengan maksud pembuat hukum ( syar’ ), maka menggunakan maslahah tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar’i, meskipun tidak ada  dalik  khusus  yang  mendukungnya. Sebaliknya  bila  tidak  digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijakan hukum akan berarti  melakukan  tujuan  yang  dimaksud  oleh syari’ adalah  suatu perbuatan  yang  batal.  Karena  itu  dlam  menggunakan maslahah itu
26 Ibid, h. 384.
sendiri  tidak  keluar  dari  prinsip-prinsip syara’, bahkan  telah  sejalan dengan prinsip-prinsip syara’.
Bila  dalam  keadaan  tertentu  untuk  menetapkan  hukum  tidak  boleh menggunakan  metode marsalah  mursalah ,  maka  akan  menempatkan  umat dalam  kesulitan.  Padahal  Allah  swt.  sendiri  menghendaki  kemudahan untuk hamba-Nya dan menjauhkan kesulitan. 27
Kelompok ulama yang menolak marsalah mursalah sebagai metode ijtihad mengemukakan argumentasi yang diantaranya adalah: 28
1. Bila suatu maslahah ada petunjuk syar’i yang membenarkannya atau disebut mu’tabarah ,  maka  ia  telah  termasuk  dalam  umumnya  qias. Seandainya tidak ada petunjuk syara’ yang membenarkannya, maka ia  tidak  mungkin  disebut  sebagai  suatu maslahah. Mengamalkan sesuatu yang diluar petunjuk syara’ berarti mengakui akan kurangnya Alquran  dan  Sunah  Nabi.  Hal  ini  juga  berarti  tidak  mengakui kesempurnaan  risalah  Nabi.  Padahal  Alquran  dan  Sunah  Nabi menyatakan  bahwa  Alquran  dan  Sunah  itu  telah  sempurna  meliputi semua hal.
2. Beramal dengan maslahah yang tidak mendapatkan pengakuan sendiri dari nash akan  membawa  pada  pengalaman  hukum  yang berlandaskan  pada  sekehendak  hati   dan  menurut  hawa  nafsu. Cara seperti ini tidakhlah lazim dalam prinsip-prinsip Islami.
3. Menggunakan maslahah dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan  munculnya  sikap  bebas  dalam  menetapkan  hukum yang dapat mengakibatkan seorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang  demikian  akan  menyalahi  prinsip  penetapan  hukum  dalam Islam, yaitu “tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak.
27 Q.S. al-Bakarah ayat185.
28 Ibid, h. 385.
4. Seandainya  dibolehkan  berijtihad  dengan  metode maslahah yang  tidak mendapat dukungan dari nash, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya  hukum syara’ karena  alasan  berubahnya  waktu  dan berlainannya tempat  berlakunya hukum isyara’,  juga karena berlainan antara seorang dengan orang lain. Dalam keaadan demikian, tidak akan ada  kepastian  hukum.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  prinsip  hukum isyara’  yang  universal  dan  lestasi  sserta  serta  meliputi  semua  umat manusia.

## E. CONTOH MASLAHAH DALAM EKONOMI ISLAM
Imam Al-Gazali dari amzhab Syafi’i berkata bahwa para sahabat nabi adalah contoh bagi umat di dalam pengambilan terhadap qiyas. Dan bisa dilihat  dangan  sejelas-jelasnya  bahwa  ketika  memutuskan  suatu  hukum, mereka  banyak  bersandar  kepada  kemaslahatan.  Perkataan  Al-Ghazali  ini juga dikemukakan oleh Imam Harmain  di dalam pembebasan tentang al- istidlaal yang tertera dalam kitab al-Burhaan.
Setelah  seorang  khalifah  yang  sangat  terkenal  telah  mengadopsi al- maslahah aialah  Umar  Ibn  Al-Khattab,  yang  juga  salah  seorang  sahabat Nabi.  Dan,  yang  terpenting  adalah  hubungan  antara al-mashlahah dan maqaashid  syari’ah .  Karena  telah  kita  bahas  sebelumnya  bahwa  inti  dari maqaashid  syari’ah yaitu  yaitu  menjaga  kemaslahatan  dan  menghidari kerusakan. Di sini bisa  digaris bawahi bahwa semua ijtihad fikih haruslah melihat  kepada  konteks istishlah (yang  paling  mendatangkan kemaslahatan).  Dan  seyogyanya  pemahaman  terhadap  teks  dan pengambilan  hukum  berdasarkan  atas  kaidah jail  al-mashlahi  wa  daru  al- mafaasid .  Begitu  juga  dengan qias, haruslah  menjaga  kaidah  di  atas.  Inilah arti mashlahah menurut mazhab Maliki. 29
29 Fauzia  dan  Riyadi, Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam.  Prespektif  Maqashid  Syariah (Jakarta: Kencana, 2014), h. 57-58.
Sebagai  contoh,  telah  kita  ketahui  Nabi  memberikan  beberapa persyaratan  pada  praktik  jual  beli  sehingga  jual  beli  tersebut  jauh  dari unsur jahaalah (ketidak  jelasan  transaksi,  kontrak,  komoditas,  harga,  dan unsur lainnya) gharar, ghaban, mukhatharah (yang membahayakan) dan yang lainnya.  Larangan  jual  beli  karena  unsur-unsur  di  atas  dangat  jelas  sekali dan semua larangan di atas ada sebabnya. Yaitu untuk menjauhi kerusakan dan  bertujuan  untuk  kemaslahatan.  Akan  tetapi  ada  beberapa  kasus  jual beli yang menyusahkan penjual dan pembeli jika harus memenuhi syarat- syarat  di  atas.  Jadi,  kemaslahatan  penjual  dan  pembeli  yaitu  ketika hilangnya salah satu syarat di atas dan di sini ada dua pilihan.
1. Menjaga  semua  syarat  jual  beli  apa  adanya,  akan  tetapi  membawa kesusahan.
2. Menjaga kemaslahatan dengan mempermudah syarat-syarat jual beli yang ada.
Maka  mazhab  Maliki  lebih  condong  pada  pilihan  kedua.  Contohnya adalah membolehkan jual beli kacang tanah dan sejenisnya yang masih di dalam  kulit.  Ketika  jual  beli  kacang  harus  tanpa  kulitnya  karena  alasan gharaar ,  maka  akan  memberatkan  penjual  dan  pembeli.  Dan  ini  bertolak belakang  dengan  esensi  dari  syariah  itu  sendiri,  yaitu  untuk  menegakkan kemaslahatan di antara umat manusia.
Tidak diragukan lagi bahwa contoh di atas telah dilakukan oleh umat muslim  sejak  masa  Nabi.  Dan  ini  bukanlah gharar, karena  menyangkut kemaslahatan manusia. Contoh di atas gaharar yasiir (sedikit). Dan ini tidak termasuk  hal  yang  dilarang  Allah  swt.    karena Allah  swt.  tidak  melarang sesuatu  yang  membawa  kepada  kemaslahatan.  Karena  menurut  Maliki bahwa dasar-dasar jual beli  seperti yang termuat dalah Alquran surat Al- Bakarah ayat 88 dan 275.
Contoh  lainnya  Maliki  membolehkan  jual  beli  yang  tidak  ada barangnya,  akan  tetapi  disebutkan  ciri-cirinya  (mungkin  zaman  sekarang
boleh menggunakan gambar). Jual beli bisa disahkan ketika barang sudah ada dan sesuai dengan ciri-cirinya. Adapun Syafi’i tidak membolehkan jual beli  seperti  ini.  Sedangkan  Hanafi  membolehkan,  akan  tetapi  harus  ada pilihan  barang  dengan  melihat  barang  tersebut  ( khiyar  ru’yah ),  walaupun barang cocok dengan ciri-cirinya.
Ketika terjadi perang melawan nabi-nabi palsu pada zaman khalifah Abu  Bakar,  seiring  dengan  banyaknya  para  huffazh  al-Qur’an  wafat  Abu Bakar  mulai  mengumpulkan  berkas-berkas  yang  tercecer  menjadi  suatu tulisan  al-Qur’an  atas  usulan  dan  desakan  sahabat  Umar  bin  Khattab. Beliau  juga  memerangi  orang-orang  yang  tidak  mau  membayar  zakat. Bahkan,  menjelang  ajal  menghampiri  beliaupun  sempat  berwasiat  agar beliau digantikan oleh sahabat Umar bin Khattab sebagai khalifah.
Contoh  lain  dari  penerapan marsalah  mursalah ini  ialah  Umar menetapkan  jatuhnya  talaq  tiga  dengan  sekali  ucapan,  menetapkan kewajiban pajak, menyusun administrasi, membuat penjara. Bahkan, Umar menghentikan  hukuman  potong  tangan  terhadap  pencuri.  Hal  itu  terjadi ketika  di  Madinah  dirundung  musim  paceklik  yang  menyebabkan terjadinya krisis pangan.
Dengan  demikian,  semua  bentuk  kemaslahatan  tersebut  menjadi tujuan diundangkannya hukum-hukum sebagai kemaslahatan umum. Hal ini bisa dilakukan selama tidak ada dalil syara’ yang menolaknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Fauziya  dan  Riyadi, Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam  Perspektif  Maqashid  Syariah, Jakarta, Kencana, 2014.
Haq Hamka, Filsafat Ushul Fiqih, Ujung Pandang, Yayasan Al-Ahkam, 1998.
Harun Nasrun, Ushul Fiqih, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.
Ibnu Mandzur, Lisaan al-‘Arab, Kairo, Darul Ma’arif, t.t.
Khallaf  Abd.  Wahab, Kaidah-kaidah  Hukum  Islam, terjemah  Nur  Iskandar  al- Barsany, Jakarta, Rajawali, 1996.
Mas’ud Muhammad Khalid, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terjemah Yudian W. Asmin, Surabaya, Al-Ikhlas, 1995.
Rusli  Nasrun, Konsep  Ijtihad as-Syaukani:  Relevansinya  bagi  Pembaharuan  Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Logos, 1999.
Syarifudin Amir, Ushul Fikih, Jakarta, Kencana, 2014.
Umam Khairu, Ushul Fiqih, Bandung, CV Pustaka Setia, 1998.
Zahrah Muhammad Abu, Ushul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Fikr al-Islami, t.t.