## 616
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA MAKASSAR
Daniel Mardika 1 , Syamsul Bachri 2 , A. Syawiah 3
1,2,3 Universitas Hasinuddin Email Koresponden: Daniel@gmail.com

## Abstract
The main problem of this research is How is "Legal Protection for Non-State Civil Servant Employees in the Employment Social Security System in Makassar City?" The main problem is then divided into sub-problems or research questions, namely: How is the implementation of employment social security protection arrangements in  BPJS  Employment  Makassar  City?,  What  is  the  responsibility  of  the  Makassar  City  Government  for  the protection  of  JKM  and  JKK  for  non-ASN  employees  in  social  security  at  BPJS  employment?  The  type  of research used in this research is empirical research. The empirical legal research method is a legal research method that functions to see the law in real terms and examine how the law works in society. This empirical research requires consistency in referring to and referring to the methods used in social science studies, such as hypothesis testing, descriptive analysis, the use of  inductive syllogisms, and determining  populations and samples, so that errors, illogicality and errors do not occur in research.
Keywords: Protection, Guarantee, Employment

## Abstrak
Pokok masalah penelitian ini ialah Bagaimana “Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Makassar” pokok masalah tersebut kemudian dibagi menjadi submasalah atau pertanyaan peneliti yaitu: Bagaimana pelaksanaan pengaturan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar?, Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar  terhadap  perlindungan  JKM  dan  JKK  pegawai  Non  ASN  dalam  jaminan  sosial  di  BPJS ketenagakerjaan  ?.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  empiris.  Metode penelitian  hukum  empiris  ialah  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  dapat  melihat  hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian empiris ini memerlukan konsistensi untuk tetap mengacu dan merujuk pada metode yang digunakan dalam kajian ilmu sosial,  seperti  pengujian  hipotesis,  analisis  deskriptif,  penggunaan  silogisme  yang  bersifat  induksi,  dan penentuan  populasi  dan  sampel,  agar  tidak  terjadi  kekeliruan,  ketidaklogisan,  dan  kesalahan  dalam  sebuah penelitian.
Kata Kunci: Perlindungan, Jaminan, Ketenagakerjaan
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  dilaksanakan  dalam  rangka  pembangunan  manusia  Indonesia seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang sejahtera,  adil,  makmur,  yang  merata,  baik  materiil  maupun  spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disingkat  UUD  NRI 1945). Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pegawai mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat  penting  sebagai  pelaku  dan  tujuan  pembangunan.  Sesuai  dengan  peranan  dan  kedudukan pegawai,  diperlukan  pembangunan  ketenagakerjaan  untuk meningkatkan kualitas  pegawai  dan peran sertanya  dalam  pembangunan  serta  peningkatan  perlindungan  pegawai  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan.  Untuk  itulah  sangat  diperlukan  adanya  perlindungan  terhadap  pegawai dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. 1
Dasar hak konstitusional warga negara atas jaminan sosial jelas tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh  rakyat  dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai  martabat kemanusiaan”.
Sejak  negara  ini  didirikan,  bangsa  Indonesia  telah  menyadari  bahwa  pekerjaan  merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 2
Pasal  28D  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 3 Terkait dengan  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak,  pekerjaan  mempunyai  makna  yang  sangat  penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan.
Dalam mewujudkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi tiap tiap warga negara dalam upaya untuk mensejahterakan kehidupannya, maka negara wajib membentuk instrumen hukum berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  berfungsi  untuk  melindungi  hak-hak  warga  negara  atas pekerjaannya sebagai suatu jaminan kepastian dari kedudukan atau status dan perlindungan hukumnya. Instrumen  hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan  perlu  diciptakan  guna  melindungi  dan memberikan kepastian kedudukan tiap warga negara atas pekerjaan yang dijalaninya, baik yang bekerja di instansi swasta maupun di instansi pemerintahan.
Perlindungan terhadap pekerja/buruh sangat perlu dilakukan dikarenakan pekerja/buruh adalah orang Indonesia yang perlu dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia, oleh karna itu pemerintah berkewajiban  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pekerja/buruh  sesuai  dengan  prinsip-prinsip perlindungan  hukum  merupakan  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. 4
1 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 6.
2 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.1.
3 Syamsul Bachri, Politik Hukum Perburuhan , Rangka Education, Yogyakarta, 2015, hal.79.
4 Muhammad Sadi Is, Sobandi, Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia , Kencana, Palembang, 2020, hal. 96-97.

## 618
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Dalam  UUD  NRI  1945  diamanatkan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  atas  jaminan  sosial agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup  layak  menuju  masyarakat  sejahtera,  adil  dan  makmur. Pemerintah  mempunyai  komitmen  untuk  melaksanakan  hal  tersebut,  yaitu  dengan  dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disingkat UU  SJSN).  Untuk  melaksanakan  Sistem  Jaminan  Sosial  tersebut,  telah  dikeluarkan  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat UU BPJS).
Dalam Inpres 2/2021 pada butir 4b Menteri Dalam Negeri untuk : mendorong Gubernur dan Bupati/Wali  Kota  agar  seluruh  pekerja  termasuk  pegawai  pemerintah  dengan  status  Non  ASN  di wilayahnya menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan dalam butir 4d :  mendorong  Gubernur  dan  Bupati/Wali  untuk  mengalokasikan  anggaran  dalam  rangka  optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dikutip  dari  Republika.co.id,  Wakil  Presiden  Maruf  Amin  mendorong  pemerintah daerah mendorong  semua  pegawai  di  luar  ASN  untuk  mendaftar  di  program  jaminan  sosial  BPJS Ketenagakerjaan,  ini  karena  manfaat  mengikuti BPJS  Ketenagakerjaan  sangat  besar  bagi  pekerja. Pemerintah Daerah kiranya juga dapat mendorong seluruh pegawai Non ASN untuk didaftarkan pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 5
Di Kota Makassar sebanyak 3.000 lebih pegawai Non ASN Pemerintah Kota Makassar saat ini belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah tenaga kontrak di Pemkot Makassar itu berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (disingkat BKD) jumlahnya ada sekitar 8.000 orang lebih  dan  yang  menjadi  peserta  BPJS  Kejetenagakerjaan  itu  baru  sekitar  5.000 orang.  Kepala  Dinas Tenaga kerja Makassar Andi Bukti Djufrie mengatakan, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mendaftarkan tenaga honorernya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program JKK, JHT, JP, dan JKM, dikutip dari media antaranew.com, Selasa (23/8/2016). 6 Kepesertaan para pegawai Non ASN di BPJS Ketenagakerjaan menjadi penting agar para pegawai bisa mendapatkan perlindungan JKK dan JKM.
Dalam sambutannya pada kegiatan Implementasi instruksi Presiden No 2 tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di Hotel Grand Claro Makassar, Senin  (5/7/2021)  Plt  Gubernur  Sulawesi  Selatan  Andi  Sudirman  Sulaiman  menyampaikan  akan berupaya untuk mengakomodir pegawai Non ASN di lingkup Pemprov Sulsel untuk jaminan pegawai melalui BPJS Ketenagakerjaan, untuk mengcover pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan tersebut, Plt  Gubernur  mengaku  tidak  akan  memangkas  gaji  pegawai,  namun  premi  akan  dibayarkan  oleh pemerintah provinsi dengan menggunakan anggaran dari APBD Provinsi. 7
Pegawai  Non  ASN  di  ruang  lingkup  kota  makassar  saat  ini  dikenal  dengan  sebutan  Laskar Pelangi, dimana dikutip dari media Tribun makassar, Selasa (1/3/2022) Pemerintah kota makassar pada bulan desember tahun 2021 telah melakukan seleksi sebanyak hampir 15 ribu seleksi Laskar Pelangi.
5 https://www.republika.co.id/berita/qez5qz430/wapres-minta-pemda-daftarkan-pekerja-nonasn-ke-bp- jamsostek, diakses pada tanggal 19 Oktober  2021.
6 https://www.antaranews.com/berita/580401/3000-tenaga-kontrak-makassar-belum-ikut-bpjs-tk,  diakses pada tanggal 28 Mei  2022.
7 https://fajar.co.id/2021/07/05/pegawai-non-asn-lingkup-pemprov-akan-terdaftar-di-bpjs-tk-plt- gubernur-sulsel-preminya-ditanggung-pemerintah/, diakses pada tanggal 28 Mei  2022.

## 619
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Wali kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mangatakan hanya 12 ribu pegawai Non ASN yang akan diterima. 8
Sesuai amanat UU SJSN, UU BPJS, dan Perpres No 109/2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Dalam Pasal 5 ayat (3) Perpres No 109, penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara, dilakukan untuk program JKK dan JKM paling lambat 1 Juli 2015, termasuk bagi pegawai Non ASN.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  empiris.  Metode penelitian  hukum  empiris  ialah  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  dapat  melihat hukum  dalam  artian  nyata  serta  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan  masyarakat. Penelitian  empiris  ini  memerlukan  konsistensi  untuk  tetap  mengacu  dan merujuk pada  metode  yang digunakan  dalam  kajian  ilmu  sosial,  seperti  pengujian  hipotesis,  analisis  deskriptif,  penggunaan silogisme  yang  bersifat  induksi,  dan  penentuan  populasi  dan  sampel,  agar  tidak  terjadi  kekeliruan, ketidaklogisan, dan kesalahan dalam sebuah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pelaksanaan  Pengaturan  Perlindungan  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  di  BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar
BPJS  Ketenagakerjaan  cabang  Makassar  menyelenggarakan  program  jaminan  sosial  agar dapat  berjalan  lancar,  efektif  dan  efisien.  Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Kepala  Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar mengatakan bahwa 9 BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar  bisa  bekerja  sama  dengan  Pemerintah  Kota  Makassar.  Bentuk  kerja  samanya  berupa perjanjian  kerja  sama  dan  kami  sudah  membuat  MoU  dengan Pemerintah  Kota  Makassar  seperti dengan BPMPTSP Kota Makassar maupun dengan steakholders di Kota Makassar. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan  juga  membentuk  agen-agen  perisai  disetiap  kecamatan  untuk  membantu  dalam mendaftakan  tenaga  kerja  maupun  memberikan  informasi  terkait  perlindungan  jaminan  sosial ketenagakerjaan.
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama baik dengan steakholders dan BPMPTSP Kota Makassar dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial supaya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Hal  serupa  juga  ditambahkan  dengan  pernyataan  dari  Kepala  Bidang  Umum  BPJS Ketenagakerjaan  Kota  Makassar  mengatakan  bahwa 10 Salah  satu  keunggulan  dari  BPJS Ketenagakerjaan ini sekarang bisa membuat perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah. BPJS Ketenagakerjaan juga sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar dalam bentuk MoU maupun dengan steakholders di Kota Makassar .
8 https://makassar.tribunnews.com/2022/03/01/pemkot-makassar-hanya-terima-12-ribu-laskar-pelangi- nasib-honorer-lama, diakases pada tanggal 10 September 2022.
9 Wawancara dengan Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Hendrayanto, pada Tanggal 7 Oktober 2022
10 Wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Umum  dan  SDM  BPJS  Ketenagakerjaan  Kota  Makassar,  Edy Mulyono, pada Tanggal 7 Oktober 2022
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  BPJS  Ketenagakerjaan Kota Makassar telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar yang bertujuan untuk membantu BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam menyelenggarakan program jaminan sosial di Kota Makassar. Bentuk kerja sama ini juga akan membantu BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar agar  semua  perusahaan  dan  tenaga  kerja  di  Kota  Makassar  dapat  menjadi  peserta  BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  85  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Hubungan Antar  Lembaga  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  disebutkan  bahwa  BPJS  Ketenagakerjaan bisa bekerja sama dengan lembaga pemerintah pusat dan lembaga pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial. Dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa  hubungan  kerja  sama  dapat  dilaksanakan  dalam  bidang  pelayanan  kepada  peserta  dan pemenuhan  manfaat,  kelembagaan,  sumber  daya  manusia,  pengelolaan  sistem  informasi, peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, dan kerja sama lain  yang  disepakati  para  pihak.  Dalam  pasal  4  menyebutkan  bahwa  hubungan  kerja  sama  ini dilaksanakan  melalui  perjanjian  kerja  sama  yang  sudah  disepakati  bersama.  Adapun  pencapaian BPJS  Ketenagakerjaan  kota  Makassar  dalam  mengakuisisi  peserta  dalam  perlindungan  sebagai berikut :

## Tabel 1. Jumlah Akuisisi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar
(Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, Oktober 2022)
Pada Tabel 1 terlihat jumlah pekerja yang belum terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan masih banyak,  hal  ini  menjadi  perhatian  bagi  utama  bagi  kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  kota  Makassar untuk dapat memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja di Kota Makassar.
Hal  ini  juga  diungkapkan  oleh  Kepala  Bidang  Kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan  Kota Makassar mengatakan bahwa 11 BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar telah berupaya semaksimal mungkin  agar  bisa  melindungi  seluruh  tenaga  kerja  di  Kota  Makassar,  yaitu  baik  dengan  cara sosialisasi ke perusahaan yang belum mendaftar maupun melakukan koordinasi bersama Pengawas Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Makassar  dan  Kejaksaan  dalam  upaya  memberikan  sanksi  kepada perusahaan yang masih belum mendaftarkan tenaga kerjanya didalam perlindungan jaminan sosial,
11 Wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan  Kota  Makassar,  Widhi  Astri Aprillia Nia, pada Tanggal 7 Oktober 2022
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
selain itu sosialisasi maupun pendaftaran juga dapat melalui agen-agen perisai guna meningkatkan akuisisi kepesertaan di Kota Makassar.
Pada  bidang  pemeriksaan  dan  pengawasan  diberikan strengths untuk  dapat  melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara langsung kepada perusahaan atau tenaga kerja baik yang belum menjadi  peserta  maupun  yang  melanggar  peraturan  sehingga  harus  diberikan  surat  peringantan pertama dan kedua, jika masih belum memberikan respon maka akan dilanjutkan pemberian denda dan pemanggilan yang dilakukan pihak Kejaksaan Kota Makassar. Petugas pengawasan dari BPJS Ketenagakerjaan dinamakan Penata Utama Pengawasan dan Pemeriksaan.
Hal  ini  sebagaimana  diungkapkan  Kepala  Kantor  Cabang  BPJS  Ketenagakerjaan  Kota Makassar mengatakan bahwa 12 untuk pengawasan BPJS Ketenagakerjaan sudah memiliki petugas sendiri  yang  akan  melakukan  pengawasan  terhadap  perusahaan  yang  melanggar  aturan  dan  akan dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  denda  maupun  pemanggilan  oleh  Kejaksaaan.  Petugas pegawasan ini nantinya akan tetap berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dan Kejaksaan untuk membantu pengawasan yang dilakukan kepada perusahaan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  diketahui  bahwa,  dalam  melaksanakan  proses pengawasan  BPJS  Ketenagakerjaan  sudah  dapat  melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  secara langsung  kepada  perusahaan  dan  tenaga  kerja  dengan  tahapan  pertama  yaitu  memberikan  surat pemberitahuan  pendaftaran  perusahaan  agar  perusahaan  mendaftarkan  tenaga  kerjanya  dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan maupun jika ada perusahaan yang nunggak iuran maka akan diberikan surat terlebih dahulu dan kunjungan ke perusahaan.
Hal  yang  sama  diungkapkan  oleh  Ketua  Bidang  Umum  BPJS  Ketenagakerjaan  Kota Makassar  sebagai  berikut 13 adanya  petugas  pengawasan  dan  pemeriksaan  ini  membuat  BPJS Ketenagakerjaan bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung kepada perusahaan atau tenaga kerja, agar  semua tenaga kerja di Kota Makassar dalam perlindungan jaminan sosial, guna meningkatkan kesejahteraan seluruh tenaga kerja.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  petugas  pengawasan  dan pemeriksaan  BPJS  Ketenagakerjaan  tetap  bekerja  sama  dan  berkoordinasi  dengan  Dinas  terkait untuk mempermudah pengawasan dan juga pemberian sanksi kepada perusahaan atau tenaga kerja yang melanggar aturan atau yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Pembentukan  petugas  pengawas  dan  pemeriksaan  ini  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain  Penyelenggara  Negara  dan  Setiap  Orang,  Selain  Pemberi  Kerja,  Pekerja,  dan  Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial di mana petugas pengawas dan pemeriksaan ini  dapat  langsung  menyelenggarakan  pengawasan  dan  pemeriksaan  secara  langsung  kepada perusahaan atau buruh yang tidak taat kepada peraturan yang berlaku.
12 Wawancara dengan Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Hendrayanto, pada Tanggal 7 Oktober 2022
13 Wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Umum  dan  SDM  BPJS  Ketenagakerjaan  Kota  Makassar,  Edy Mulyono, pada Tanggal 7 Oktober 2022
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Bentuk pemberian sanksi kepada perusahaan atau buruh yang melanggar peraturan berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik baik dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah  Daerah.  Pemberian  sanksi  ini  akan  dilaksanakan  sesuai  hasil  pengawasan  dan pemeriksaaan  yang  dilakukan  petugas  pengawas  BPJS  Ketenagakerjaan  setelah  melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan dan buruh tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerja Cabang BPJS Ketenagakerjaan  Kota  Makassar  mengatakan  bahwa 14 Dalam  memberikan  sanksi  BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan dari data perusahaan dan buruh yang kami miliki. Kalau perusahaan atau buruh ternyata melanggar peraturan maka akan segera diberikan sanksi oleh petugas  pengawas  kami  seperti  diberikan  teguran  tertulis  kalau  masih  melanggar  juga  diberikan denda dan yang terakhir perusahaan dan buruh tidak mendapatkan pelayanan publik dari Pemerintah tetapi berbeda dengan tenaga kerja informal yang tidak dapat diberikan sanksi hukum apabila belum mendaftarkan dirinya dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  diketahui  bahwa,  sanksi  yang  diberikan  oleh  BPJS Ketenagakerjaan  kepada  perusahaan  dan  tenaga  kerja  kalau  melanggar  peraturan  berupa  teguran tertulis, dikenakan denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah  Daerah  sesuai  hasil  pemeriksaan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  petugas  pengawas BPJS Ketenagakerjaan.
Hal  ini  juga  diungkapkan  oleh  Ketua  Bidang  Keuangan  BPJS  Ketenagakerjaan  Kota Makassar  sebagai  berikut 15 petugas  pengawas  akan  memberikan  sanksi  setelah  melakukan pemeriksaan  kepada  perusahaan  dan  buruh  berdasarkan  data-data  yang  dimiliki  BPJS Ketenagakerjaan.  BPJS  Ketenagakerjaan  juga  melakukan  komunikasi  dengan  Dinas Ketenagakerjaan untuk mengetahui perusahaan yang belum menjadi peserta. Kalau perusahaan dan buruh  terbukti  melanggar  akan  diberikan  sanksi  teguran  tertulis,  denda  dan  tidak  mendapatkan pelayanan publik.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sanksi dapat diberikan kepada pengusaha  dan  juga  tenaga  kerja  setelah  dilakukan  pemeriksaan  oleh  petugas  pengawas  dan pemeriksaan  BPJS  Ketenagakerjaan  bersama  Kejaksaan  apabila  hasilnya  menunjukan  bahwa pengusaha  atau  buruh  terbukti  melanggar  peraturan  dari  BPJS  Ketenagakerjaan.  Sanksi  yang diterima pertama adalah teguran tertulis setelah itu berupa denda yang harus dibayarkan pengusaha atau  tenaga  kerja  yang  melanggar  dan  setelah  itu  tidak  mendapatkan  pelayanan  publik  dari pemerintah.
Disamping  itu,  dengan  adanya  sanksi  administratif  seperti  tidak  mendapatkan  pelayanan publik  dari  pemerintah  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  perusahaan  atau  tenaga  kerja  yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan sehingga diharapkan mampu mengurangi pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
14 Wawancara dengan Petugas Pemeriksa dan Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Idham Aulia Muhammad Basir, pada Tanggal 6 Oktober 2022
15 Wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Keuangan  BPJS  Ketenagakerjaan  Kota  Makassar,  Muhammad Risal, pada Tanggal 6 Oktober 2022
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Program  BPJS  Ketenagakerjaan  sangat  bermanfaat  bagi  tenaga  kerja  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  hidupnya  dan  menjamin  keselamatannya  saat  bekerja  nanti  apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar mengatakan bahwa 16 BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 5 program  jaminan  sosial  yang  diantaranya  adalah  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Dari 5 program itu ada 2 yang manfaatnya ditingkatkan untuk peserta, yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.  Selain  itu,  dengan  adanya  program  pensiun  ini  akan  sangat  bermanfaat  untuk meningkatkan  kesejahteraan  hidup  buruh  ke  depannya  nanti  serta  program  jaminan  kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat bagi tenaga kerja yang mengalami Pemutuhan Hubungan Kerja oleh perusahaan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  diketahui  bahwa,  program  jaminan  sosial  BPJS Ketenagakerjaan telah ditingkatkan manfaatnya bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga BPJS Ketenagakerjaan  dapat  menjamin  kesejahteraan  peserta.  Disamping  itu,  adanya  program  jaminan pensiun  akan  menjamin  kesejahteraan  peserta  ketika  sudah pensiun  atau  tidak bekerja  lagi  ketika memasuki usia pensiun, sehingga masa depannya tetap terjamin dengan program jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan.
Hal yang sama juga ditambahkan oleh Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar mengatakan bahwa 17 khususnya pada program jaminan kecelakaan kerja dan juga program  jaminan  kematian  memberikan  manfaat  beasiswa  kepada  2  orang  anak  dari  TK  hingga perguruan  tinggi,  untuk  menjamin  anak-anak  untuk  tetap  bisa  melanjutkan  pendidikan  hingga perguruan tinggi nantinya.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada penambahan manfaat pada program jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian seperti beasiswa yang didapatkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan dan adanya program jaminan pensiun juga lebih menjamin kehidupan buruh di hari tua nanti bila sudah tidak bekerja lagi dan memasuki usia pensiun yaitu 58 tahun agar mempunyai tabungan hari tua yang bermanfaat bagi buruh nanti. Serta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan  yang  membantu  tenaga  kerja  selama  6  bulan  dengan  memberikan  manfaat  uang  tunai apabila mengalami Pemutusan Kerja dari Perusahaan.
Dengan  adanya  BPJS  Ketenagakerjaan  ini  memberikan  manfaat  yang  besar  baik  bagi perusahaan maupun tenaga kerja dalam hal kesejahteraan hidupnya. Program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sangat bermanfaat bagi tenaga kerja karena ketika tenaga kerja mengalami kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan saat bekerja atau kematian sudah ada yang menanggung biayanya,  yaitu  BPJS  Ketenagakerjaan  sehingga  ikut  meningkatkan  kesejahteraan  buruh  yang menjadi  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan.  Hal  yang  sama  juga  diungkapkan  oleh  Account Representative BPJS Ketenagakerjaan Kota  Makassar mengatakan bahwa 18 Dengan adanya BPJS
16 Wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Pelayanan  BPJS  Ketenagakerjaan  Kota  Makassar,  Sevy  Renita Setyaningrum, pada Tanggal 6 Oktober 2022
17 Wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan  Kota  Makassar,  Widhi  Astri Aprillia Nia, pada Tanggal 7 Oktober 2022
18 Wawancara  dengan  Account  Representative  BPJS  Ketenagakerjaan  Kota  Makassar,  Risna  Pranedya, pada Tanggal 7 Oktober 2022
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Ketenagakerjaan  tenaga  kerja  tidak  akan  terkena  biaya  pengobatan  ketika  mengalami  kecelakaan kerja dan mendapatkan santunan kematian untuk keluarga jika tenaga kerja meninggal dunia. Selain itu, jaminan hari tua bermanfaat sebagai jaminan bagi tenaga kerja ketika sudah tidak bekerja lagi.
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, masa depan tenaga kerja menjadi lebih terjamin karena adanya program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, hal ini dikarenakan BPJS Ketenagakerjaan memiliki program yang akan menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga kerja yang telah pensiun atau sudah memasuki usia pensiun nantinya. Dengan begitu akan menciptakan rasa  aman  dan  tentram  bagi  tenaga  kerja  dalam  menjalankan  pekerjaannya  karena  ketika  sudah pensiun nanti sudah memiliki tabungan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga diutarakan oleh Bapak Andi Sunrah Djaya mengatakan bahwa 19 dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan tenaga kerja akan terjamin dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, serperti halnya kecelakaan kerja maupun apabila terjadi risiko meninggal dunia. Hal ini yang menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja  Kota  Makassar  agar  seluruh  tenaga  kerja  yang berada  di  Kota  Makassar  bisa  mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  diketahui  bahwa,  manfaat  yang  diberikan  program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sangat besar manfaatnya bagi tenaga kerja. Manfaatnya antara lain biaya pengobatan tenaga kerja ketika mengalami kecelakaan kerja sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan,  tenaga  kerja  mendapatkan  santunan  kematian  dari  BPJS  Ketenagakerjaan  yang diberikan kepada keluarganya ketika tenaga kerja sudah meninggal dunia. Selain itu, tenaga kerja mendapatkan modal untuk memulai usaha atau untuk keperluan sehari-hari dari tabungan di program jaminan hari tua bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang layak bagi tenaga kerja  apabila tenaga kerja sudah bekerja dengan memberikan penghasilan melalui dana jaminan hari tua.
Dengan dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan menimbulkan berbagai macam peluang yang menguntungkan  baik  untuk  BPJS  Ketenagakerjaan  maupun  untuk  perusahaan  dan  tenaga  kerja. Dengan  adanya  kebijakan  pemerintah  yang  baru  akan  menimbulkan  peluang-peluang  yang  dapat dimanfaatkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala  Kantor  Cabang  BPJS  Ketenagakerjaan  Kota Makassar mengatakan bahwa 20 banyak peluang yang didapat seperti cakupan kepesertaan lebih luas karena tidak hanya terbatas pada perusahaan dan tenaga kerja saja melainkan seluruh masyarakat Indonesia wajib menjadi peserta. baik pekerja mandiri seperti petani, nelayan, pedagang, penjahit, ojek  maupun  tenaga  kerja  Non  ASN.  Selain  itu,  dengan  adanya  kerja  sama  dengan  pemerintah mampu  meningkatkan  lagi  kualitas  penyelenggaraan  jaminan  sosial  dan  adanya  penambahan manfaat dalam program jaminan sosial akan berdampak pada kesejahteraan peserta nantinya.
Selain  itu,  BPJS  Ketenagakerjaan  bisa  menjalin  kerja  sama  dengan  Pemerintah  Pusat maupun  Pemerintah  Daerah  yang  akan  memberikan  peluang  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial dengan adanya kerja sama dengan Pemerintah. Kerja sama
19 Wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Makassar,  Andi  Sunrah  Djaya,  pada Tanggal 4 Oktober 2022
20 Wawancara dengan Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Hendrayanto, pada Tanggal 7 Oktober 2022
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
ini  juga  bertujuan  untuk  memperbaiki  dan  mempermudah  dalam  melaksanakan  penyelenggaraan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan agar berjalan lebih baik lagi.
Hal  ini  juga  ditambahkan  oleh  Kepala  Bidang  Kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan  Kota Makassar  mengatakan  bahwa 21 peluang  yang  dimiliki  kepesertaan  sudah  mencakup  seluruh masyarakat  yang  bekerja  baik  mandiri  maupun  diperusahaan,  namun  dikarenakan  Kurangnya kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  perlindungan  jaminan  sosial  membuat  masih  banyaknya pekerja mandiri yang belum terlindungi.
Proses  pendaftaran  menjadi  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  sudah  bisa  dilakukan  melalui proses  online  dengan  mengunjungi  website  dari  BPJS  Ketenagakerjaan.  Dengan  begitu  proses pendaftaran akan berjalan dengan mudah karena tidak harus datang ke kantor cabang untuk daftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dalam proses mendaftar juga akan disediakan pilihan mendaftar  sebagai  personal  dan  sebagai  perusahaan  sehingga  calon  peserta  dapat  memilih  sesuai dengan pekerjaannya.
Apabila  mendaftar  sebagai  personal  maka  diwajibkan  mengisi  data-data  pribadi  seperti nomor KTP, nama lengkap, tanggal lahir dan juga nomor handphone. Dengan pendaftaran online melalui website BPJS Ketenagakerjaan ini dapat mempermudah proses pendaftaran menjadi peserta BPJS  Ketenagakerjaan  dan  waktu  dalam  mendaftar  akan  lebih  cepat  daripada  datang  ke  kantor cabang  BPJS  Ketenagakerjaan.  Dengan  adanya  sistem  online  ini  perusahaan  bisa  dengan  mudah mendaftarkan perusahaannya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan juga bisa membantu mempercepat pertumbuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Saat ini sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Kota Makassar dilakukan secara langsung ( door to door ) 22 , pihak BPJS Ketenagakerjaan mendatangi setiap perusahaan untuk memberitahu  kewajibannya  agar  mendaftarkan  pekerjanya  sebagai  peserta  pada  BPJS Ketenagakerjaan dan memberitahu tentang sanksi administratif apabila masih belum mendaftarkan perusahaan sebagai peserta pada BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu strategi ini diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimana BPJS Ketenagakerłaan  dapat  bekerja  sama  dengan  lembaga  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  Daerah, dałam hal ini Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan kepesertaan.
Menurut  Kepala  Kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  Bapak  Hendrayanto  mengatakan  bahwa 23 Pemerintah  Kota  Makassar  memberikan  respon  positif  atas  pelaksanaan  BPJS  Ketenagakerjaan, apalagi  resiko  kecelakaan  kerja  sangat  rawan  terjadi  menurut  beliau,  bentuk  dukungan  dari Pemerintah Kota Makassar dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 62 Tahun
21 Wawancara dengan Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar,  Widhi Astri Aprillia Nia, pada Tanggal 7 Oktober 2022
22 Wawancara dengan Petugas Pemeriksa dan Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Idham Aulia Muhammad Basir, pada Tanggal 6 Oktober 2022
23 Wawancara dengan Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Hendrayanto, pada Tanggal 7 Oktober 2022
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Menurut  analisis  penulis  efektifitas  pelaksanaan  perlindungan  jaminan  sosial ketenagakerjaan di Kota Makassar belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal, pada umumnya bahwa faktor-faktor yang banyak mempengaruhi efektifitasnya hukum ditengah-tengah masyarakat adalah  hukumnya  itu  sendiri,  pembuat  undang-undang,  masyarakat  dan  budaya  itu  sendiri  yang menjadi kebiasaan masyarakat sejak lama. Wewenang dari penegak hukum dalam menegakkan dan menjalankan  hukum  merupakan  posisi  sentral  dari  terciptanya  efektifitas  hukum,  jelas  bahwa seseorang  biasanya  menaati  suatu  undang-undang  karena  ada  kepentingan  yang  lebih  besar didalamnya baik secara individu maupun secara berkelompok.
Hal ini bisa dilihat dari  jumlah tenaga kerja  yang masih banyak belum terlindungi dalam perlindungan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan,  dikarenakan kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya  perlindungan  jaminan  sosial  serta  kurang  maksimalnya  sosialisasi  yang  kepada  para tenaga kerja dikarenakan terbatasnya jumlah personil. Selain itu, minimnya sarana informasi yang hanya terpusat dikantor cabang makassar yang menyebabkan pekerja yang berada di daerah yang jauh  dari  lokasi  kantor  sulit  untuk  mendapatkan  informasi.  Walaupun  saat  ini  sudah  tersedia informasi  melalui  media  digital  tetapi  masih  banyak  tenaga  kerja  yang  belum  bisa  mengakses internet  sehingga  menyulitkan  mereka  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  jaminan  sosial ketenagakerjaan
2. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar Terhadap Perlindungan JKM Dan JKK Pegawai Non ASN Dalam Jaminan Sosial Di BPJS Ketenagakerjaan
Kepesertaan  pekerja  dalam  sistem  jaminan  sosial  adalah  bersifat  wajib.  Pasal  13  ayat  (1) UU  SJSN  menentukan  bahwa  pemberi  kerja  secara  bertahap  wajib  mendaftarkan  dirinya  dan pekerjaannya  sebagai  peserta  kepada  BPJS,  sesuai  dengan  program  jaminan  sosial  yang  diikuti. Adapun yang dimaksud dengan pekerja sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 UU SJSN adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 24 Salah satunya adalah  perlindungan  jaminan  sosial  bagi  pegawai  Non  ASN  yang  merupakan  tanggung  jawab Pemerintah  Kota  Makassar  untuk  dapat  mendaftarkan  tenaga  kerja  Non  ASN  di  BPJS Ketenagakerjaan.
Di Kota Makassar pegawai Non ASN dikenal dengan sebutan Laskar Pelangi, dimana proses penerimaan pegawai laskar pelangi diawali dengan dilaksanakannya tes penerimaan yang dilakukan pada bulan Desember 2021 dan hasil lulus tes laskar pelangi diumumkan secara online pada bulan Juli 2022 yang akan ditempatkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar.
Menurut  Kepala  Kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  Bapak  Hendrayanto  mengatakan  bahwa 25 Pemerintah Kota Makassar memberikan respon positif atas pelaksanaan  perlindungan bagi tenaga kerja Non ASN di BPJS Ketenagakerjaan, bentuk dukungan dari Pemerintah Kota Makassar dengan adanya  Nota  Kesepakatan  Nomor  Mou/4/012020  antara  Pemerintah  Kota  Makassar  dan  Badan
24 Andika Wijaya op. cit. hal. 10.
25 Wawancara dengan Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Hendrayanto, pada Tanggal 7 Oktober 2022
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  tentang  Kepesertaan  Program  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan  bagi  Tenaga  Kotrak  Kerja  Waktu  Terbatas  dan/atau  Tenaga  Non  PNS  di lingkungan  Pemerintah  Kota  Makassar.  Dengan  adanya  dukungan  dari  Pemerintah  kini  semua tenaga kerja Non ASN dapat terlindungi dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mengikuti program jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Ilham Rasul mengatakan bahwa 26 Hasil kelulusan bagi tenaga kerja laskar pelangi dapat langsung di dilihat melalui website dan setelah itu tenaga kerja akan melakukan pendaftaran ulang ditempat tenaga kerja memilih penempatan kerja. Dimana tes seleksi telah dilakukan pada bulan Desember 2022  Sejak bulan Juli bagi tenaga kerja yang dinyatakan lulus seleksi sudah mulai bisa bekerja dengan melakukan pendaftaran ulang terlabih dahulu ke SKPD dimana tenaga kerja ditempatkan dan bagi peserta yang sudah lulus seleksi namun tidak  melakukan  pendaftaran  ulang  maka  dianggap  tidak  bekerja  dan  tidak  mendapatkan  upah maupun perlindungan jaminan social ketenagakerjaan”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  diketahui  bahwa,  mulai  sejak  hasil  kelulusan  semua tenaga  kerja  yang  sudah  melakukan  pendaftaran  ulang  sudah  bisa  bekerja  di  tempat  penempatan masing-masing SKPD. Dimana upah pertama diterima pada bulan oktober yang dirapel dari bulan juli 2022 hingga bulan September 2022, sedangkan bagi yang tidak melakukan pendaftaran ulang akan dianggap gugur sebagai tenaga kerja laskar pelangi.
Setiap tenaga kerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja Pasal  99  ayat  1  UU  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  yang  diatur  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 27 Bagi  tenaga  kerja  yang  lulus  hasil  seleksi penerimaan  laskar  pelangi  juga  wajib  mendapatkan  perlindungan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan yang dapat memberikan perlindungan baik jaminan hari tua, risiko kecelakaan kerja maupun risiko meninggal dunia.
Perlindungan terhadap  tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak dasar pegawai dan menjamin  kesamaan  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apapun  untuk  mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. 28
Perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja laskar pelangi sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah kota makassar, dimana setiap tenaga kerja yang bekerja dan menerima upah wajib didaftarkan  dalam  perlindungan  jaminan  sosial  di  BPJS  Ketenagakerjaan  untuk  mendapatkan kepastian perlindungan dalam bekerja.
Hal ini diungkapkan oleh Staf Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar mengatakan bahwa 29 pendaftaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjan bagi tenaga kerja Non
26 Wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Pengadaaan,  Pemberhentian  dan  Informasi  BKPSDMD  Kota Makassar, Muhammad Ilham Rasul, pada Tanggal 5 Oktober 2022
27 Koesparmono Irsan, Armansyah, Hukum Tenaga Kerja , Erlangga, Jakarta, 2016, hal. 201.
28 Asri Wijayanti, op. cit. hal. 8.
29 Wawancara  dengan  Account  Representative  BPJS  Ketenagakerjaan  Kota  Makassar,  Destry  Budi Wismanto, pada Tanggal 7 Oktober 2022
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
ASN dimana di Kota Makassar dikenal dengan sebutan laskar pelangi merupakan tanggung jawab masing-masing  SKPD  untuk  mendaftaran  tenaga  kerjanya  yang  melakukan  pendaftaran  ulang. Dimana penanggung jawab masing-masing SKPD menyerahkan data identitas tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan pendaftaran dengan perlindungan 3 program yaitu, JHT, JKK dan JKM.
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa tenaga kerja laskar pelangi yang sudah melakukan  pendaftaran  ulang  sudah  terdaftar  semua  dalam  perlindungan  jaminan  sosial ketenagakerjaan dengan terbitnya nomor kepesertaan bagi tenaga kerja yang nantinya tenaga kerja dapat  bisa  mendapatkan  kartu  digital  melalui  aplikasi  jamsotek  mobile  (JMO),  bagi  tenaga  kerja yang  tidak  melakukan  pendaftaran  ulang  sebanyak  680  tenaga  kerja  dinyatakan  didiskualifikasi sebagai tenaga kerja laskar pelangi.
Penulis melakukan penelitian berupa wawancara dan kuesioner kepada 25 responden tenaga kerja  Non  ASN  laskar  pelangi  tentang  persepsi  pekerja  apakah  telah  mengetahui  telah  menjadi peserta  dalam  program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  serta  apakah  tenaga  kerja  mengetahui program dari perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  ibu  Fajriani  Herman  mengatakan  bahwa 30 sejak lulus sebagai tenaga kerja Non ASN Laskar pelangi dan mulai bekerja pada bulan juli 2022 sebagai tenaga  kerja  administrasi  sekolah,  ibu  Fajriani  Herman  tidak  mengetahui  apakah  sudah  terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan atau tidak dikarenakan sampai saat ini belum memiliki kartu peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  selama  bekerja  tidak  pernah  mendapatkan  informasi  baik program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  maupun  sosialisai  terkait  perlindungan  di  BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  diketahui  bahwa  ibu  Fajriani  Herman  sejak  mulai bekerja  hingga  bulan  oktober  belum  mengetahui  apakah  terdaftar  sebagai  peserta  BPJS Ketenagakerjaan  atau  tidak.  kurangnya  informasi  maupun  sosialisasi  yang  dilakukan  dari  pihak BPJS  Ketenagakerjaan  maupun  masing-masing  SKPD  agar  tenaga  kerja  mengetahui  sudah terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Atika mengatakan bahwa 31 sejak lulus sebagai tenaga kerja Non ASN Laskar pelangi dan mulai bekerja pada bulan juli 2022 sebagai tenaga kerja administrasi di BKPSDMD Kota Makassar, tidak pernah mendapatkan informasi maupun sosialisasi terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta belum mengetahui apakah sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan atau tidak dikarenakan sampai saat ini belum memiliki kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.
30 Wawancara  dengan  Pegawai  Non  ASN  laskar  pelangi  sebagai  tenaga  kerja  administrasi  sekolah  SD Inpres Perumnas Kota Makassar, Fajriani Herman, pada Tanggal 5 Oktober 2022.
31 Wawancara  dengan  Pegawai  Non  ASN  laskar  pelangi  sebagai  tenaga  kerja  administrasi  BKPSDMD Kota Makassar, Atika, pada Tanggal 3 Oktober 2022.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Saat ini sosialisasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjan Kota Makassar dilakukan secara langsung  ke  masing-masing  SKPD 32 sosiasasi  yang  dilakukan  selama  ini  oleh  BPSJ Ketenagakerjaan  biasanya  hanya  diikuti  oleh  setiap  kepala  sekolah  sebagai  perwakilan  tanpa melibatkan  seluruh  tenaga  kerja  laskar  pelangi,  sehingga  informasi  yang  disampaikan  tidak sepenuhnya sampai kepada tenaga kerja laskar pelangi, sehingga banyak tenaga kerja yang belum mengetahui  apakah  sudah  terdaftar  di  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  bagaimana  mendapatkan  kartu peserta melalui aplikasi jamsostek mobile.
Menurut analisis penulis Pemerintah Kota Makassar sudah melaksanakan tanggung jawab dalam  memberikan  perlidungan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  kepada  tenaga  kerja  Non  ASN laskar pelangi di BPJS Ketenagakerjaan dengan mendaftarkan seluruh tenaga kerja program jaminan hari  tua,  jaminan  kematian  dan  jaminan  kecelakaan  kerja,  dan  Pemerintah  Kota  Makassar  juga memberi dukungan penuh dengan membuat Nota Kesepatan bersama BPJS Ketenagakerjaan tentang perlindungan  tenaga  kerja  Non  ASN  agar  dapat  melindungi  seluruh  tenaga  kerja  di  lingkungan Pemerintah Kota Makassar

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  perlindungan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  dalam  memberikan  perlindungan bagi tenaga kerja di Kota Makassar belum efektif,  kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan jaminan sosial hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi hukum bagi tenaga kerja informal jika  tidak  mendaftarkan  dirinya  dalam  perlindungan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  dan  minimnya sarana informasi sehingga banyak tenaga kerja tidak mengetahui manfaat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan serta pengawasan dan sosialisasi belum berjalan maksimal.
Pelaksanaan  penunaian  tanggung  jawab  Pemerintah  Kota  Makassar  dalam  memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sudah dilakukan dengan maksimal dengan mendaftarkan seluruh  tenaga  kerja  Non  ASN  laskar  pelangi  di  BPJS  Ketenagakerjaan  dengan  memberikan perlindungan JKK, JKM dan JHT. Bentuk dukungan dari Pemerintah Kota Makassar bisa dilihat dengan adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Makassar dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  untuk  dapat  memberikan  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  Non  ASN  di  lingkungan Pemeritah Kota Makassar.

## DAFTAR REFERENSI
Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Resiko , Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 Abdul Rachman Budiono, Hukum Perburuan , Jakarta : PT Indeks, 2009
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence),  Vol.  1  Pemahaman  Awal ,  Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009.
Adillah,  Siti  Ummu  dan  Anik,  Sri,  2015,  Kebijakan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  Sektor  Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Yustisia. Vol. 4 No. 3
Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan , Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
32 Wawancara  dengan  Account  Representative  BPJS  Ketenagakerjaan  Kota  Makassar,  Destry  Budi Wismanto, pada Tanggal 7 Oktober 2022
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Agusmida, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan KajianTeori , Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
Agusmida, Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Dinamika  dan  KajianTeori,  Penerbit ,  Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metale Penelitian Hukum , Raja Grafındo Persada, Jakarta,
2006.
Andi Hamzah, Kamus Hukum , Ghalia Indonesia, 2005. Andika Wijaya, Hukum Jaminan Sosial Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
Antonuys  Ferry  Bastian, Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Status  Hukum  dan  Perlindungan  Hukum  dari Pekerja  Kotrak  Non  Pegawai  Negeri  Sipil  (pekerja  Honorer)  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan ,  Journal.untar.ac.id,  2  (Oktober),  2020, diunduh pada tanggal 9 Oktober 2021, pukul 21.00 wita.
Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Bayu  Dwi  Anggono  et.  al ,  BPJS  Ketenagakerjaan  Aspek  Politik  Hukum,  Kelembagaan,  Aset  dan Kepesertaan , PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2021.
Busyra  Azheri, Corporate  Social  Responsibility  Dari  Voluntary  menjadi  Mandatory ,  Raja  Grafindo Perss, Jakarta, 2011
Dinna Wisnu, Politik Sistem Jaminan Sosial , PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2011. Eko Wahyudi, Hukum Ketenagakerjaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2016 HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara . Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
Ikhwan  Fahrojih, Hukum  Perburuhan  Konsepsi,  Sejarah  dan  Jaminan  Konstitusional ,  Setara  Pres, Malang, 2016.
Indar, Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
Irwansyah, Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  artikel ,  Mirra  Buana  Media, Makassar, 2021.
Joni Afriko, Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya dilengkapi UU Kesehatan dan Keperawatan , In Media, Bogor, 2016.
Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan Gadjah Mada University , Pres, Yogyakarta, 2009. Koesparmono Irsan, Armansyah, Hukum Tenaga Kerja , Erlangga, Jakarta, 2016.
Made  Aditya  Pramana  Putra, Jurnal,  Perlindungan  Hukum  Tenaga  Honorer  setelah  berlakunya Undang-Undang nomor  5  tahun 2014 tentang  Aparatur  SIpil  Negara,  vol.  5,  no.3  :616-626, http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu, diunduh pada tanggal 9 Oktober 2021, pukul 19.17 wita Marwati  Riza, Perlindungan  Hukum  Pekerja  Migran  Indonesiadi  Luar  Negeri ,  As  Publishing, makassar, 2009.
Muhammad Sadi  Is  dan  Sobandi,  Hukum Ketenagakerjaan  Di  Indonesia,  Sinar  Grafika,  Palembang, 2020.
Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hükum Pendekatan Kontenwrer , PT. Citra Aditya Baku, Jakarta, 2020.
Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum , UMM Press, Malang, 2009 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2009 Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia , Djambatan, Jakarta, 1995.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Soerjono Soekanto , Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Sugiono, Metode Penelitian Administrasi , Alfabeta, Bandung, 2005.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2017 Syamsul Bachri, Politik Hukum Perburuhan , Rangka Education, Yogyakarta, 2015.
Triyono  et.al ,  Perluasan  Akses  dan  Partisipasi  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  untuk  mendukung Produktivitas Penduduk , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta , 2019.
Uwiyono, Aloysius, Asas - Asas Hukum Perburuhan , Rajawali Pers, Jakarta, 2018 Yahruddin  Nawi-Salle, Sosiologi  Hukum  dan  Teori  Efektivitas  Hukum ,  Kretakupa  Print,  Makassar, 2021.
Zaim Uchrowi et.al, BPJS Ketenagakerjaan Berintegritas , Yayasan Karakter Pancasila, Jakarta, 2020. Zainal Asikin dkk, Pengantar Hukum Perusahaan , Prenadamedia Group, 2016.