## REGULASI PENATAAN PASAR MODERN DAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DI KOTA BLITAR
Wydha Mustika Maharani,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Balitar Blitar Email : wydhamustika7@gmail.com

## ABSTRACT
The development of a modern market and shopping centers more quickly in  Indonesia  could  no  longer  avoid.  The  development  of  this  phenomenon indirectly  can  threaten  the  traditional  markets.  To  anticipate,  envy  and  social unrest  then  required  regulation  which  control  modern  market  and  required  an apparent attempt to maintain and develop traditional markets in the revitalization of  traditional  markets.  This  research  aims  to:  (1)  knowledge  and  describe regulations  modern  markets  that  already  exist,  but  in  its  implementation regulations modern markets are not aligned with the existing especially in relation to  the  distance  between  modern  markets  and  traditional  markets.  (2)  knowledge and  describe  revitalization  program  traditional  markets  to  protect  traditional markets  in  order  to  compete  with  modern  market.  This  research  adopted qualitative  descriptive  approaches.  The  research  results  show  that  the  dualistic economic  between  a  modern  market  with  traditional  markets  made  difficult  the collaboration between them.
Key  words:  Public  Policy,  Regulations  The  Revitalization  Of,  Traditional Markets, A Modern Market

## Pendahuluan
Di  dalam  penyelenggaraan  negara  sangat  dibutuhkan  regulasi  untuk mengatur  segala  macam  kegiatan  agar  implementasinya  berjalan  dengan  baik. Regulasi  tersebut  digunakan  sebagai  instrument  untuk  merealisasikan  setiap kebijakan  negara,  maka  dari  itu  regulasi  harus  dibentuk  dengan  cara  yang  benar sehingga  mampu  menghasilkan  regulasi  yang  baik  dan  mampu  mendorong terselenggaranya  dinamika  sosial  yang  tertib  serta  mampu  mendorong  kinerja penyelenggaraan negara (Kementrian PPN/Bappenas 2015: 3).
Sampai  saat  ini,  regulasi  di  bidang  pembangunan  ekonomi  masih  menjadi salah satu sasaran utama yang terus diupayakan oleh pemerintah dalam mencapai kemakmuran  rakyat.  Pembangunan  ekonomi  tidak  hanya  berkaitan  dengan pertumbuhan  ekonomi  semata,  namun  juga  terjadinya  perubahan  di  berbagai
aspek  kegiatan  ekonomi  seperti  peningkatan  infrastruktur,  peningkatan pendapatan dan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2010: 10).
Fenomena  berkembangnya  pasar  modern  dan  pusat  perbelanjaan  di Indonesia sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Berbagai jenis pasar modern banyak ditemui  di  ruas-ruas  jalan,  baik  di  kompleks  perumahan,  perkotaan  dan  juga perdesaan.  Adanya  pasar  modern  (hypermarket,  supermarket,  dan  minimarket) berdampak  mematikan  pasar  tradisioanal.  Maraknya  minimarket  yang  ada  di tengah-tengah  pusaran  pasar  tradisional  membuat  banyak  pedagang  tradisional khawatir dan mengeluh karena penjualannya semakin menurun.
Regulasi mengenai penataan pasar modern dan pasar tradisional sudah lama dibuat  termuat  dalam  Undang-undang  No.  7  Tahun  20014;  Peraturan  Presiden Nomor  112  Tahun  2007;  Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.  70  Tahun  2013. Namun, kebijakan Pemerintah Daerah yang tetap menjadi kunci dilaksanakannya regulasi  tersebut.  Setiap  Pemerintah  Daerah  harus  mengakomodasi  dan mengadopsi  peraturan  mengenai  penataan  pasar  modern  dan  pentingnya revitalisasi pasar tradisional  dengan menerbitkan Peraturan Daerah sebagai acuan peraturan mengenai penataan pasar modern dimasing-masing daerah.
Pasar tradisional yang  sebelumnya dikenal dengan tempatnya  yang kumuh, kotor, berbau, jalannya becek, dan terlihat kurang menarik kerap menjadi kendala untuk dapat bersaing dengan pasar modern. Sebagai contoh pasar yang berada di Provinsi  Jawa  Timur  tepatnya  di  Kota  Blitar  mengalami  berbagai  macam persoalan, diantaranya: Pasar Legi dan Pasar Templek nampak kotor, kumuh, dan jalannya becek; Pasar Paing dan Pasar Wage sudah dibangun namun pasar terlihat sepi  penjual  dan  pembeli.  Masyarakat  Kota  Blitar  nampaknya  lebih  tertarik berbelanja  di  pasar  modern  seperti  Alfamart  dan  Indomart  karena  pelayanannya baik selain itu juga menyediakan berbagai macam kebutuhan serta mudah ditemui. Di  Kota  Blitar  sendiri,  sedikitnya  terdapat  30  minimarket  yang  beroperasi  tanpa mengantongi izin usaha toko modern (IUTM). Sejauh ini, Pemerintah Kota Blitar belum memiliki kekuatan untuk melakukan penertiban (www. news.okezone.com diakses pada 10 April 2019).
Dari  persoalan  tersebut,  maka  peneliti  mencoba  mengkaji  ulang  regulasi yang mengatur keberadaan pasar modern agar tidak mengancam keberlangsungan pasar tradisional dan juga mencoba mencari solusi agar pasar tradisional mampu bersaing dengan pasar modern.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Sejalan  dengan  tujuan tersebut,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  bertujuan agar dapat memahami masalah dalam perspektif makna berdasarkan pengalaman setiap  individu  masing-masing  informan  (Denzin  &  Lincoln,  2005:  1-19; Merriam,  2002:  1-6)  sebagai  representasi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam penataan  pasar  modern  dan  revitalisasi  pasar  tradisional  di  Kota  Blitar.  Dengan menggunakan  berbagai  jenis  data  kualitatif  terkait  pikiran  dan  keyakinan  para informan  yang  diperoleh  melalui  wawancara  individu  maupun  diskusi  kelompok yang dilengkapi data lain yang relevan seperti catatan buku harian, mengutip dari dokumen  yang  diterbitkan,  dan  data  non-tekstual  dari  gambar,  audio,  dan  video rekaman dan sumber lainnya (Patton, 2002: 1-3; Srivastava & Thomson, 2009).
Lokasi  penelitian  ini  adalah  di  Kota  Blitar.  Pemilihan  lokasi  tersebut dilakukan  atas  berbagai  pertimbangan  diantaranya  adalah:  (1)  terdapat ketimpangan  yang  terjadi  antara  pasar  tradisional  dan  pasar  modern,  yang  mana pasar tradional tidak mampu bersaing dengan pasar modern; (2) penelitian tentang regulasi  pasar  modern  dan  revitalisasi  pasar  tradisonal  menurut  peneliti  belum memadai  sehingga  perlu  dilakukannya  penelitian  lebih  lanjut;  (3)  terdapat  data yang mendukung untuk dilakukannya penelitian ini.

## Pembahasan
1. Regulasi Penataan Pasar Modern di Kota Blitar
Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Blitar  mengkhawatirkan  toko swalayan  dan  minimarket  semakin  bertambah  banyak  jumlahnya.  Regulasi  yang mengatur  keberadaan  pasar  modern  memang  sudah  ada  yaitu  Peraturan  Daerah Kota  Blitar  No.  1  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan  Pasar  Rakyat,  Pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayan.  Namun, Peraturan Daerah tersebut belum bisa dilaksanakan  karena  disebabkan  oleh  belum  adanya  Peraturan  Walikota  yang menjelaskan secara teknis penataan pasar modern. Sebagai contoh, daya  tampung kawasan hanya cukup untuk 10 toko swalayan, sedangkan yang mengajukan izin ada  sebanyak  30  orang  (www. surabaya.tribunnews.com diakses  pada  10  April 2019)  Perlu  adanya  regulasi  yang  secara  nyata  dan  jelas  mengatur  pasar modern agar tidak mengancam keberadaan pasar tradisional.
Di  dalam  Peraturan  daerah  No.  1  Tahun  2018  disebutkan  bahwa  pasar modern  setidaknya  harus  berada  pada  jarak  minimal  500  meter  dari  pasar tradisional.  Hal  tersebut  harus  diperhatikan  agar  tidak  mematikan  pasar tradisional.  Sebab  jika  tidak  diatur  maka  pelaku  usaha  kecil  akan  kalah  dengan pelaku  usaha  besar.  Dengan  hadirnya  pasar  modern  Pemerintah  Daerah  dapat memanfaatkan  peluang  tersebut  dengan  cara  mengoptimalkan  distribusi  produk unggulan  daerah.  Sebagai  contoh,  ketika  suatu  pasar  modern  hendak  masuk  ke daerah,  Pemerintah  Daerah  harus  memberi  syarat-syarat  yang  memaksa  untuk bermitra dengan produsen lokal. Bisa saja dengan syarat produk lokal harus dijual sekian persen. Selain itu juga, produk yang dijual di pasar modern harus berbeda dengan  yang  dijual  di  pasar  tradisional.  Misalnya  saja  pasar  modern  tidak  boleh menjual buah-buahan dan sayuran.
Pemberdayaan  sumberdaya  manusia  harus  diprioritaskan  karena  pasar modern  dapat  menyerap  banyak  tenaga  kerja.  Di  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Blitar No. 1 Tahun 2018 sudah termuat bahwa merekrut sekurang-kurangnya 70% tenaga  kerja  daerah.  Namun,  hal  tersebut  perlu  pemantauan  lebih  lanjut  demi menertibkan aturan pemerintah.

## 2. Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Blitar
Pasar tradisional memiliki banyak hambatan agar mampu sejajar dan tumbuh bersama pasar modern. Hambatan tersebut di antaranya adalah belum mempunyai tempat  dagang  yang  nyaman;  masih  menjunjung  tinggi  nilai  sosial  budaya  saat berbelanja seperti adanya tawar menawar antara pedagang dan pembeli; branding toko;  budaya  bergosip  di  pasar;  masalah  margin  harga  yang  disebabkan  oleh
pedagang tidak bisa langsung membeli  barang dari pabrik namun harus melewati beberapa  seles  sehingga  barang  yang  dijual  toko  tradisional  cenderung  lebih mahal  dari  toko  modern  akibat cost  logistic. Dari  hambatan  tersebut  nampaknya Pemerintah  perlu  mencari  solusi  agar  pasar  tradisional  mampu  bersaing  dengan pasar modern.
Pemerintah  daerah  telah  melakukan  beberapa  upaya  pembangunan perekonomian lokal dan salah satunya dengan melaksanakan program revitalisasi pasar.  Namun,  berdasarkan  sejumlah  realita  yang  ada  menunjukkan  belum optimalnya  pelaksanaan  revitalisasi  pasar.  Pada  dasarnya  upaya  perbaikan  pasar tradisional  bukan  hanya  menitikberatkan  pada  unsur  fisik  semata,  namun  lebih dari  pada  itu  perbaikan  aspek  manajemen  menjadi  sebuah  keharusan  yang  perlu untuk dilakukan. Perbaikan manajemen pengelolaan pasar akan menjadikan pasar tradisional  lebih  terarah,  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  keberadaan  pedagang, tata cara, maupun standar operasional prosedur pelayanan pasar. Oleh karenanya perbaikan  unsur  non-fisik  juga  menjadi  elemen  penting  bagi  terwujudnya pembangunan pasar yang berkelanjutan.
Upaya  revitalisasi  menjadi  kesempatan  terbaik  yang  seharusnya  dapat dilaksanakan  seoptimal  mungkin  oleh  pemerintah  daerah  dalam  memperbaiki kondisi  pasar  tradisional.  Profesionalitas  pengelola  pasar  menjadi  bagian  yang turut  berpengaruh  terhadap  penyelenggaraan  program  revitalisasi  dalam  mecapai sasaran  yang  diinginkan.  Sebagai  contoh  dibentuknya  lembaga  RT  atau  RW  di tiap  wilayah  pasar  sehingga  penduduk  pasar  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk melakukan  hal  yang  baik  seperti  menjaga  kebersihan  ( www.surabaya.bisnis.com diakses pada 9 April 2019).
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  mendorong  11  pasar  tradisional  untuk menerima  program  revitalisasi  pasar  berstandar  nasional  (SNI).  Kepala  Bidang Perdagangan  Dalam  Negeri  Dinas  Perindustrian  dan  perdagangan  Jawa  Timur mengungkapkan  Pemerintah  Pusat  mencanankan  program  revitalisasi  pasar tradisional.  Terdapat  1.030  pasar  yang  akan  didanai  dan  Provinsi  Jawa  Timur mendapat  jatah  11  pasar.  Saat  ini  masih  terdapat  2  pasar  tradisional  yang  sudah berstandar  nasional  yaitu  pasar  Oro-Oro  Dowo  Malang  dan  Pasar  Kapongan
Situbondo.  Syarat  untuk  mendapatkan  SNI  yaitu  legalitas  tanah  harus  jelas, bentuk  bangunan  harus  layak,  lapak  harus  bagus  dan  bersih,  saluran  air  lancar, tersedianya tempat laktasi, serta tersediannya kamera CCTV. ( www.surabaya.bisnis.com diakses pada 9 April 2019)
Sebanyak  11  pasar  tradisional  di  Jawa  timur  mendapat  kucuran  anggaran revitalisasi  dari  pemerintah  pusat  di  tahun  2019.  Besarnya  Rp.  44  miliar  atau masing-masing  pasar  mendapat  jatah  Rp.  4  miliar.  11  pasar  rakyat  yang  akan direvitalisasi  tahun  2019  diantaranya  adalah  Pasar  Sayur  Bantur  Malang;  Pasar Guluk-Guluk  Sumenep;  Pasar  Rojokoyo  Banjarejo  Bojonegoro;  Pasar  Warung Dowo  Pasuruan;  Pasar  Kenduruan  Tuban;  Pasar  Klojen  Lumajang;  Pasar Prapanca  Mojokerto;  Pasar  Karangan  Trenggalek;  Pasar  Kerep  Nganjuk;  Pasar Wlingi  Blitar;  dan  Pasar  Paiton  Probolinggo.  ( www.wartatransparansi.com diakses pada 9 April 2019).
Terlepas  dari  program  revitalisasi  pasar  tradisional  Provinsi  Jawa  Timur, Pemerintah  Kota  Blitar  juga  mencanankan  program  serupa.  Di  Kota  Blitar terdapat 6 pasar tradisional, diantaranya:
Tabel 1 Daftar Pasar Tradisional No. Nama Pasar Alamat 1. Pasar Legi Jl. Raya Mawar No. 12 2. Pasar Pon Jl. Raden Ajeng Kartini 3. Pasar Pahing Jl. Mahakam No. 102 4. Pasar Wage Jl. Mastrip 5. Pasar Templek Jl. Kaca Piring 6. Pasar Hewan Terpadu Dimoro Jl. Batanghari
Sumber: Data diolah
Kepala  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Blitar  pada  tahun  2019 Pemerintah  Kota  Blitar  mulai  menyiapkan  pembangunan  tiga  pasar  tradisional. Ketiga  pasar    tersebut  adalah  Pasar  Legi,  Pasar  Hewan  Terpadu  Dimoro,  dan Pasar  Sayur  yang  akan  dibangun  di  selatan  Terminal  Patria.  Anggaran  yang dikeluarkan APBD Kota Blitar untuk revitalisasi pasar tradisional sebesar Rp. 50 miliar.  Sedangkan  untuk  pembangunan  Pasar  Sayur,  Pemerintah  Kota  Blitar
mendapatkan bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp. 6 miliar ( www.suryamalang.tribunnews.com diakses pada 9 April 2019)
Dana  yang  digunakan  untuk  revitalisasi  rata-rata  berjumlah  tidak  sedikit, untuk  itu  perlu  dilakukan  beberapa  kajian  untuk  memformulasikan  program revitalisasi  pasar  tradisional  agar  program  tersebut  berjalan  baik  dan  pada akhirnya  pasar  tradisional  mampu  bersaing  dengan  pasar  modern.  Formulasi kebijakan  atau  regulasi  tersebut  meliputi  analisa  sosial  ekonomi,  analisa  sosio demografi,  analisa  potensi  lokal  dengan  melibatkan  semua  elemen  yang berkepentingan  di  dalamnya  baik  pihak  pemerintah  daerah,  swasta  melalui program CSR dan masyarakat.
Masyarakat  yang  dimaksud  di  sini  bukan  hanya  masyarakat  sebagai konsumen tetapi masyarakat yang bertindak dan berperan sebagai pelaku ekonomi yaitu  para  pedagang  di  pasar.  Pasar  tersebut  biasanya  dinaungi  dalam  sebuah paguyupan pedagang pasar. Hal ini penting karena mereka yang terlibat langsung dan  merupakan  pelaku  ekonomi  di  pasar  tradisional.  Untuk  itu  penting  sekali melakukan focus grup discussion ataupun sounding antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Dengan metode FGD dan sounding ini diharapkan mampu menyerap aspirasi  semua  pihak  agar  nantinya  dapat  merumuskan  kebijakan  atau  regulasi revitalisasi  pasar  secara  efektif  dan  efisien.  Kebijakan  tersebut  mampu  menjadi solusi  dari  banyaknya  masalah  dan  hambatan  dalam  upaya  revitalisasi  pasar tradisional sebagai wujud peningkatan perekonomian masyarakat di Kota Blitar.

## Kesimpulan dan Saran
1) Upaya  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  merevitalisasi  pasar tradisional  nampaknya  sudah  mulai  dirasakan  oleh  sebagian  masyarakat.  Untuk mendukung  program  revitalisasi  pasar  tradisional  maka  diperlukan  regulasi penataan  pasar  modern.  Dengan  tujuan  agar  pasar  tradisional  mampu  bersaing dengan  pasar  modern.  Selain  itu,  perlu  adanya  program  kemitraan  antara  pasar modern dengan pasar tradisional (pedagang kaki lima dan UKM).
2) Agar kebijakan Pemerintah Daerah efektif serta menjadi payung hukum yang kuat maka  kebijakan  perlindungan  terhadap  pasar  tradisional  harus  disosialisasikan
kepada  legislatif  sehingga  mendapatkan  pengawasan  dari  legislatif.  Selain  itu, untuk  meningkatkan  pemahaman  kepada  legislatif  perlu  dilakukannya  studi banding dengan pemerintah daerah yang sukses membangun hubungan kerja sama antara  pelaku  usaha  kecil  dan  pasar  modern.  Bersama-sama  menciptakan  iklim yang kondusif dan tumbuh bersama dengan pelayanan yang baik dan manajemen yang rapi sehingga konsumen menjadi diuntungkan.

## Daftar Pustaka
Denzin,  N.K  &  Lincoln,  Y.L.,  eds.  2005.  Handbook  of  Qualitatice  Research,  3 rd Ed., California: Dage Publications Inc.
Kementrian  PPN/Bappenas,  2015,  Strategi  Nasional  Reformasi  Regulasi, Mewujudkan  Regulasi  yang  Sederhana  dan  Tertib,  Jakarta:  Kementrian PPN/Bappenas
Merriam,  S.  B.,  et.  Al.,  2002.  Qualitative  Research  in  Practice:  Examples  for Discussion and analysis. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Undang-undang No. 7 Tahun 20014 tentang Perdagangan
Peraturan  Presiden  Nomor  112  Tahun  2007  tentang  Penataan  dan  Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.  70  Tahun  2013  tentang  Pedoman  Penataan pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Peraturan  Daerah  Kota  Blitar  No.  1  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan  Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
www.news.okezone.com
www.kemendag.go.id
www.presidenri.go.id
www.surabaya.bisnis.com
www. surabaya.tribunnews.com www.suryamalang.tribunnews.com www.wartatransparansi.com