Jurnal Fakultas Agama Islam https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim Vol. 4 No. 1 Bulan Januari  2022
Jurnal Mu’allim P-ISSN (cetak) : 2655-8939 E-ISSN (online) : 2655-8912

## CIVIL SOCIETY PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL
Universitas Sunan Giri Surabaya, East Java, Indonesia Musawir, Sholehuddin Sulaiman musawir.bq@gmail.com, sholehuddinsulaimanunsuri@gmail.com

## ABSTRACT
This research examines civil society from an educational perspective. By using qualitative methods, the results of this study state that the basic concepts of Islamic education  are relevant to the interests of Muslims and relevant to the design of civil society, so the application of the basic concepts of philosophy and educational theory must pay attention to the supra-system context for the benefit of the civil society that this nation aspires to
Keywords: Civil Society, Education, Multicultural

## A.  PENDAHULUAN
Akhir-akhir  ini  sering  muncul  ungkapan  dari  sebahagian  pejabat pemerintah,  politisi,  cendekiawan,  dan  tokoh-tokoh  masyarakat  tentang masyarakat  madani  (sebagai  terjemahan  dari  kata civil  society ). Tampaknya,  semua  potensi  bangsa  Indonesia  dipersiapkan  untuk  menuju masyarakat  madani  yang  merupakan  cita-cita  dari  bangsa  ini.  Masyarakat madani  diprediksi  sebagai  masyarakat  yang  berkembang  sesuai  dengan potensi  budaya, adat istiadat, dan agama. Masyarakat madani merupakan istilah  yang  dipakai  untuk  mengkonseptualisasikan  sebuah  masyarakat ideal yang dicita-citakan.
Anwar  Ibrahim  menggambarkan  masyarakat  madani  sebagai  sistem sosial  yang  subur  yang  berazaskan  moral  yang  menjamin  keseimbangan antara  kebebasan  perorangan  dengan  kestabilan  masyarakat.  Ia  juga memberikan  gambaran  kondisi  yang  bertentangan  dengan  masyarakat madani,  yaitu  adanya  kemelut  yang  diderita  oleh  umat  manusia  seperti meluasnya keganasan, sikap  melampaui  batas, kemiskinan, ketidakadilan, kebejatan  sosial,  kejahilan,  kelesuan  intelektual,  dan  kemunduran  budaya yang merupakan manifestasi masyarakat madani yang kritis. Walaupun ide- ide masyarakat madani bertolak dari konsep civil society , namun ide-ide itu juga  terdapat  dalam  konsep  yang  disebut  Gelner  dengan  ―High  Islam‖, budaya tinggi Islam yang juga terdapat dalam sejarah Islam Asia Tenggara di kalangan Muslim Melayu Indonesia ―. 1
Bahwa  masyarakat  madani  terdiri  dari  berbagai  warga  beraneka "warna",  bakat  dan  potensi.  Karena  itulah,  masyarakar  madani  di  sebut
1 Komaruddin Hidayat and A F Ahmad Gaus, “Passing Over: Melintasi Batas Agama,” Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (1998). p. xiv
sebagai  masyarakat  "multi-kuota"  [ a  multi  quota  society ].  Dalam  konteks sekarang,  masyarakat  seideal  masyarakat  ―madinah‖  telah  diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "tak ada satupun masyarakat di dunia ini yang sebaik masyarakat atau sebaik-baik masa adalah masaku" [ ahsanul  qurun  qarni ]  -  terlepas  dari  status  sahih  dan  tidaknya  sabda  ini, ataupun siapaperiwayatnya
Diakui  bahwa  masyarakat  Madinah  yang  dipimpin  langsung  oleh  Nabi Muhammad  SAW  merupakan  prototype  masyarakat  idial.  Maka,  prototype masyarakat  madani  tersebut,  pada  era  reformasi  ini,  nampaknya  akan upayakan untuk diwujudkan di Indonesia atau dengan kata lain akan ditiru dalam wacana masyarakat Indonesia yang sangat pluralis.

## B.  KAJIAN TEORI

## 1. Menggali Makna Civil Society
Menurut  beberapa  ahli,  masyarakat  madani  memiliki  beberapa pendapat, diantaranya:
Ismail  SM  menyatakan  bahwa  masyarakat  madani  adalah  suatu lingkup interaksi sosial  yang berada  diluar pengaruh Negara dan model yang tersusun dari lingkungan masyarakat paling akrab seperti keluarga, asosiasi  sukarela,  gerakan  kemasyarakatan  dan  berbagai  bentuk lingkungan komunikasi antar warga masyarakat. 2
Muhammad  AS.  Hikam  berpendapat  bahwa  civil  society  adalah wilayah–wilayah  kehidupan  sosial  yang  terorganisasi  dan  bercirikan antara  lain  kesukarelaan  ( voluntary ),  keswasembadaan ( self- generating ), keswadayaan ( self-supporing ), dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan Negara, dan keterikatan dengan norma–norma dan nilai–nilai hukum yang diikuti oleh warganya. 3
Thoha  Hamim  berpendapat  bahwa  civil  society  adalah  gagasan masyarakat mandiri yang dikonsepsikan sebagai jaringan–jaringan yang produktif  dari  kelompok–kelompok  sosial  yang  mandiri,  perkumpulan– perkumpulan,  serta  lembaga–lembaga  yang  saling  berhadapan  dengan Negara. 4
Istilah  masyarakat  madani  dalam  bahasa  Inggris  dikenal  dengan istilah  civil  society  pertama  kali  dikemukan  oleh  Cicero  dalam  filsafat politiknya  dengan  istilah  societies  civilis  yang  identik  dengan  negara.
2 Ismail SM and Abdullah Mukti, “Signifikansi Peran Pesantren Dalam Pengembangan Masyarakat Madani,” in Pendidikan Islam, Demokratisasi Dan Masyarakat Madani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
3 Muhammad A S Hikam, “Telaah Tentang Kebebasan Di Indonesia Menjelang Tahun 2000,” Dalam ABRI dan Kekerasan. Yogyakarta: Interfidie (1999).
4 Thoha Hamim, “Islam Dan Civil Society (Masyarakat Madani): Tinjauan Tentang Prinsip Human Rights, Pluralism Dan Religious Tolerance,” in Ismail SM Dan Abdullah Mukti, Pendidikan Islam, Demokratisasi Dan Masyarakat Madani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
Dalam  perkembangannya  istilah  civil  society  dipahami  sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang terutama bercirikan kesukarelaan dan  kemandirian  yang  tinggi  berhadapan  dengan  negara  serta keterikatan  dengan  nilai-nilai  atau  norma  hukum  yang  dipatuhi masyarakat.
Masyarakat Madani bukan berasal dari Bahasa Indonesia, meskipun demikian, istilah ini sangat banyak dikaji oleh Pemikir Islam di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa istilah masyarakat madani sedang mendapat perhatian yang serius di kalangan ilmuwan Indonesia.
Bangsa  Indonesia  berusaha  untuk  mencari  bentuk  masyarakat madani  yang  pada  dasarnya  adalah  masyarakat  sipil  yang  demokrasi dan  agamis/religius.  Ada  beberapa  karakteristik  masyarakat  madani adalah  sebagai  berikut:  (1) Free  public  sphere (ruang  publik  yang bebas);  (2)  Demokratisasi;  (3)  Toleransi;  (4)  Pluralisme;  (5)  Keadilan sosial  (social  justice);  (6)  Partisipasi  sosial;  (7)  Supremasi  hukum memberikan  jaminan  terciptanya  keadilan  yang  diposisikan  secara netral.
Sedangkan  menurut  pandangan  Islam  konsep  masyarakat  adalah suatu  yang  utuh,  tak  terpecah.  Islam  memandang  bahwa  individu merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari jama’ah. Jama’ah tak bisa  dipisahkan  dari  keberadaan  Daulah  (negara).  Bagai  tangan  yang merupakan  bagian  dari  tubuh.  Masyarakat  madani  adalah  masyarakat yang  beradab,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan,  yang  maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Allah  SWT  memberikan  gambaran  dari  masyarakat  madani  dengan firman- Nya dalam Q.S. Saba’ ayat 15:
ْمُكِّب َر ِق ْز ِّر  ْنِم ا ْوُلُك ۗە ٍلاَمِش َّو ٍنْيِمَّي  ْنَع ِنٰتَّنَجۚ ٌةَيٰا ْمِهِنَكْسَم ْيِف ٍاَبَسِل َناَك ْدَقَل ٌةَدْلَبۗ  ٗهَل ا ْو ُرُكْشا َو
ٌر ْوُفَغ  ٌّب َر َّو ٌةَبِّيَط
Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka  Yaitu  dua  buah  kebun  di  sebelah  kanan  dan  di sebelah kiri. (kepada  mereka  dikatakan):  "Makanlah  olehmu  dari  rezki yang  (dianugerahkan)  Tuhanmu  dan  bersyukurlah  kamu  kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun". 5
Ada  dua  masyarakat  madani  dalam  sejarah  yang  terdokumentasi sebagai  masyarakat  madani,  yaitu:  pertama,  Masyarakat  Saba’  ,  yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman; kedua, Masyarakat Madinah setelah terjadi traktat, perjanjjian Madinah antara Rasullullah SAW beserta umat
5 Departemen Agama, Al-Quran Dan Terjemahannya (Semarang: PT. Karya Toha Utama, 2002).
Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani  dari  kaum  Aus  dan  Khazraj.  Perjanjian  Madinah  berisi kesepakatan  ketiga  unsur  masyarakat  untuk  saling  menolong, menciptakan  kedamaian  dalam  kehidupan  sosial,  menjadikan  Al-Qur’an sebagai  konstitusi,  menjadikan  Rasullullah  SAW  sebagai  pemimpin dengan  ketaatan  penuh  terhadap  keputusan-  keputusannya,  dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
2. Konsep Masyarakat Madani (civil society)
Konsep masyarakat sipil ( civil society ) lahir dari sejarah sosial barat, pertama  Seorang  filsuf  Yunani  Aristoteles  (384  –  322  SM)  yang memandang civil  society sebagai  system  kenegaraan  atau  identic dengan Negara itu sendiri.
Pada  masa  Aristoteles civil  society dipahami  sebagai  system kenegaraan dengan menggungkan istilah koinonia politike , yakni sebuah komunitas  politik  tempat  warga  dapat  terlibat  langsung  dalam  berbagai peraturan percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Istilah tersebut  juga  menggambarkan  sebuah  masyarakat  politis  dan  etis dimana  warga  Negara  di  dalamnya  berkedudukan  sama  di  depan hukum.  Hukum  sendiri  dianggap  etos,  yakni  seperangkat  nilai  yang  di sepakati  tidak  hanya  berkaitan  dengan  prosedur  politik,  tetapi  juga sebagai  substansi  dasar  kebijakan  dari  berbagai  bentuk  interaksi  di antara warga Negara
Berbeda  dengan  Aristoteles,  Marcus  Tullius  Cicero  (106-43  SM) menamakannya dengan societies civilizes , yaitu sebuah komunitas yang mendominasi  komunitas  yang  lain.  Istilah  yang  digunakan  Cicero  lebih menekankan  pada  konsep  Negara  kota (city-state), yakni  untuk menggambarkan  kerajaan,  kota  dan  bentuk  korporasi  lainnya,  sebagai kesatuan yang terorganisir, rumusan Circero ini lebih menekankan pada konsep civility  atau kewargaan di satu pihak dan urbanity  yakni budaya kota  di  lain  pihak.  Kota,  dalam  pengertian  itu,  bukan  hanya  sekedar sebuah  konsentrasi  penduduk,  tetapi  sebagai  pusat  kebudayaan  dan pusat pemerintahan
Menurut  Nurcholish  Madjid  (2000:80)  masyarakat  madani merupakan masyarakat yang sopan, beradab, dan teratur dalam bentuk negara  yang  baik.  Menurutnya  masyarakat  madani  dalam  semangat moderen  tidak  lain  dari  civil  society,  karena  kata  ―madani‖  menunjuk pada  makna  peradaban  atau  kebudayaan.  Oleh  karena  ide-ide  dasar masyarakat  madani  dan  substansi  civil  society  yang  berkembang  di dunia Eropa sama, maka Dawam Raharjo berpendapat bahwa substansi masyarakat  madani  dalam  dunia  Islam  dan  civil  society  di  dunia  Barat
adalah satu‖. 6 Teori civil society dapat dipinjam untuk menjelaskan istilah masyarakat  madani  yang  digali  dari  khazanah  sejarah  Islam.Senada dengan hal ini Nurcholish Madjid, tidak membedakan antara masyarakat madani  yang  lahir  dari  khazanah  sejarah  dan  peradaban  Islam  dengan civil society yang lahir dari sejarah Eropa atau peradaban Barat‖. 7
Kata  madani  sepintas  orang  mendengar  asosiasinya  dengan  kata Madinah, memang demikian karena kata Madani berasal dari dan terjalin erat  secara  etimologi  dan  terminologi  dengan  Madinah  yang  kemudian menjadi ibukota pertama pemerintahan Muslim. Maka, ―Kalangan pemikir muslim  mengartikan civil  society dengan  cara  memberi  atribut keislaman madani (attributive dari kata al-Madani). Oleh karena itu, civil society dipandang  dengan  masyarakat  madani  yang  pada  masyarakat ideal  di  (kota)  Madinah  yang  dibangun  oleh  Nabi  Muhammad  SAW. Masyarakat  kota  Madinah  merupakan  proto-type  masyarakat  ideal produk  Islam  yang  bisa  dipersandingkan  dengan  konsep  civil  society. Dalam  masyarakat  tersebut  Nabi  berhasil  memberlakukan  nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan hukum, jaminan kesejahteraan bagi semua warga, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas. Dengan begitu, kalangan  pemikir  Muslim  menganggap  masyarakat  (kota)  Madinah sebagai  prototype  masyarakat  ideal  produk  Islam  yang  dapat dipersandingkan dengan masyarakat ideal dalam konsep civil society‖. 8
Dari  paparan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa,  bentuk  masyarakat madani adalah suatu komunitas masyarakat yang memiliki ―kemandirian aktivitas  warga  masyarakatnya‖  yang  berkembang  sesuai  dengan potensi  budaya,  adat  istiadat,  dan  agama,  dengan  mewujudkan  dan memberlakukan  nilai-nilai  keadilan,  prinsip  kesetaraan  (persamaan), penegakan  hukum,  jaminan  kesejahteraan,  kebebasan,  kemajemukan (pluralisme),  dan  perlindungan  terhadap  kaum  minoritas.  Dengan demikian,  masyarakat  madani  merupakan  suatu  masyarakat  ideal  yang dicita-citakan  dan  akan  diwujudkan  di  bumi  Indonesia,  yang masyarakatnya sangat plural.
Para pemikir  Islam  memberikan ciri utama civil society,  diantaranya yaitu:  (1)  Adanya  kemandirian  yang  cukup  tinggi  dari  individu-  individu dan kelompok-kelompok dalam masarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara; (2) Adanya ruangan publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan  politik  secara  aktif  dari  warga  negara  melalui  wancana  dan Praksis  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik,  dan  (3)  adanya
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Hamim, “Islam Dan Civil Society (Masyarakat Madani): Tinjauan Tentang Prinsip Human Rights, Pluralism Dan Religious Tolerance.” p. 4
kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis 9 .
Antonio  Rosmini,  menyebutkan  terdapat  sepuluh  ciri  yang  menjadi karakteristik  masyarakat  madani,  yaitu:  Universalitas,  supermasi, keabadian,  dan  pemerataan  kekuatan  ( prevalence  of  force ),  kebaikan dari  dan  untuk  bersama  ( the  tendency  to  equalize  the  share  of  utility ), masyarakat  madani  ―ditujukan  untuk  meraih  kebajikan  umum‖  ( the common good ), tujuan akhir memang kebajikan publik ( the public good ).
Ketujuh,  sebagai  ―perimbangan  kebijakan  umum‖,  masyarakat  madani juga  memperhatikan  kebijakan  perorangan  dengan  cara  memberikan alokasi  kesempatan  kepada  semua  anggotanya  meraih  kebajikan  itu‖. Kedelapan,  masyarakat  madani,  memerlukan  ―piranti  eksternal‖  untuk mewujudkan  tujuannya.  Piranti  eksternal  itu  adalah  masyarakat eksternal.Kesembilan,  masyarakat  madani  bukanlah  sebuah  kekuatan yang  berorientasi  pada  keuntungan  ( seigniorial  or  profit ).  Masyarakat madani  lebih  merupakan  kekuatan  yang  justru  memberi  manfaat  ( a beneficial  power ).  Kesepuluh,  kendati  masyarakat  madani  memberi kesempatan yang sama dan merata kepada setiap warganya, tak berarti bahwa ia harus seragam, sama dan sebangun serta homogin. 10
Secara  umum  sepuluh  ciri  tersebut  sangat  ideal,  sehingga mengesankan  seolah  tak  ada  masyarakat  seideal  itu.  Kalau  ada,  yaitu masyarakat muslim yang langsung dipimpin oleh Nabi SAW yang relatif memenuhi syarat tersebut.
Apabila dikaji lebih lanjut, setidaknya terdapat tiga karakteristik dasar dalam masyarakat  madani.  Pertama,  diakuinya  semangat  pluralisme. Pluralitas  juga  pada  dasarnya  merupakan  ketentuan  Allah  SWT (sunnatullah), sebagaimana tertuang dalam Alquran
ْكَأ  َّنِإ اوُف َراَعَتِل َلِئاَبَق َو اًبوُعُش ْمُكاَنْلَعَج َو ىَثْنُأ َو  ٍرَكَذ  ْنِم ْمُكاَنْقَلَخ اَّنِإ  ُساَّنلا اَهُّيَأ اَي ِ َّللّ َدْنِع ْمُكَم َر
ٌريِبَخ ٌميِلَع َ َّللّ َّنِإ ْمُكاَقْتَأ
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki  dan seorang perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya orang  yang  paling  mulia  diantara  kamu  disisi  Allah  ialah  orang  yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 11
9 Masykuri Abdillah, “Islam Dan Masyarakat Madani,” Kompas Online ; Saefur Rochmat,
“Masyarakat Madani: Dialog Islam Dan Modernitas Di Indonesia,” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (2003).
10 Antonio Gramsci, “Selections from the Prison Notebooks (Q. Hoare & GN Smith, Trans.)” (new york: international Publishers, 1971).
11 Departemen Agama, Al-Quran Dan Terjemahannya .
Kedua,  adalah  tingginya  sikap  toleransi  ( tasamuh ).  Baik  terhadap saudara  sesama  Muslim  maupun  terhadap  saudara  non-Muslim.  Allah berfirman yang termaktub dalam surat Al-An’am ayat 108.
ِ هللّ  ِن ْوُد  ْنِم َن ْوُعْدَي َنْيِذَّلا اوُّبُسَت  َلَ َو
ْْۖمُهَلَمَع ٍةَّمُا ِّلُكِل اَّنَّي َز  َكِلٰذَك ٍۗمْلِع  ِرْيَغِب ۢا ًوْدَع َ هللّ اوُّبُسَيَف َن ْوُلَمْعَي ا ْوُناَك اَمِب ْمُهُئِّبَنُيَف ْمُهُع ِج ْرَّم ْمِهِّب َر ىٰلِا َّمُث
Dan  janganlah  kamu  memaki  sembahan-sembahan  yang  mereka sembah  selain  Allah,  karena  mereka  nanti  akan  memaki  Allah  dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami  jadikan Setiap umat  menganggap  baik  pekerjaan  mereka.  Kemudian  kepada  Tuhan merekalah kembali  mereka, lalu Dia memberitakan kepada  mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. 12
Ketiga,  adalah  tegaknya  prinsip  demokrasi  atau  dalam  dunia  Islam lebih  dikenal  dengan  istilah  musyawarah.  Dalam  Alquran  juga  terdapat nilai-nilai demokrasi (surat As-Syura:38, surat Al-Mujadilah:11).

## َو ْمِهِّب َرِل ا ْوُباَجَتْسا َنْيِذَّلا َو
َن ْوُقِفْنُي ْمُهٰنْق َز َر اَّمِم َو  ْْۖمُهَنْيَب ى ٰر ْوُش ْمُه ُرْمَا َو َْۖةوٰلَّصلا اوُماَقَا
Dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan  Tuhannya dan  mendirikan  shalat,  sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan musyawarat  antara  mereka;  dan  mereka  menafkahkan  sebagian  dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
Ketiga  prinsip  dasar  setidaknya  menjadi  refleksi  bagi  kita  yang menginginkan  terwujudnya  sebuah  tatanan  sosial  masyarakat  madani dalam  konteks  hari  ini.  Paling  tidak  hal  tersebut  menjadi  modal  dasar untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan.

## C.  METODE
Kajian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan library research untuk  mengkaji  tentang  civil  society  dalam  perspektif  pendidikan Islam. Sumber data yang digunakan yaitu primer berupa buku, buletin dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masyarakat madani dan data sekunder berupa  buku-buku  masih  dianggap  relevan  dengan  kajian  penelitian. Sementara teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan  dengan  cara  mencari  data  tentang  variabel  penelitian  dari berbagai  macam  dokumentasi,  baik  yang  berupa  catatan,  transkip,  buku,
12 Ibid.
surat kabar, majalah, jurnal, dan lain sebagainya.

## D.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Penegakan Masyarakat Madani di Indonesia
Pada  masa  sekarang,  makna  masyarakat  madani  lebih  mengarah pada  masyarakat  sipil  ( civil  soviety ).  Konsep civil  society lahir  dan berkembang  dari  sejarah  pergumulan  masyarakat.  Cicero  adalah  orang barat  yang  pertama  kali  menggunakan  kata  ― societyes  civilis ―  dalam filsafat  politiknya.  Konsep  civil  society  pertama  kali  dipahami  sebagai Negara  (state).  Secara  historis,  istilah  civil  society  berakar  dari  pemikir Monteque,  J.J.  Rousseau,  John  Locke,  dan  Hobbes.  Ketiga  orang  ini mulai menata suatu bangunan masyarakat sipil yang mampu mencairkan otoritarian kekuasaan monarchi-absolut dan ortodok gererja‖ 13
Indonesia  memiliki  tradisi  kuat civil  society (masyarakat  madani). Para  ahli  memberikan  pendapat  terkait  strategi  dalam  membangun masyarakat madani di Indonesia:
Pertama,  pandangan  integrasi  nasional  politik.  Pandangan  ini menyatakan bahwa system demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan  hidup  sehari–hari  dalam  masyarakat  yang  belum  memiliki kesadaran  berbangsa  dan  bernegara  yang  kuat.  Bagi  pengikut pandangan ini praktik berdemokrasi  ala barat (demokrasi liberal) hanya akan  berakibat  konflik  antar  sesama  warga  bangsa  baik  sosial  maupun politik. Demokrasi tanpa kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat di  kalangan  warga  Negara,  demokrasi  akan  hanya  dipahami  sebagai kebebasan  tanpa  batas  yang  diwujudkan  dengan  tindakan–tindakan anarkhis yang berpotensi pada lahirnya kekacauan sosial, ekonomi, dan politik.
Kedua,  pandangan  reformasi  system  politik  demokratis,  artinya pandangan  yang  menekankan  bahwa  untuk  membangun  demokrasi tidak terlalu tergantung pada pembangunan ekonomi.
Ketiga,  paradigm  membangun  masyarakat  madani  sebagai  basis utama pembangunan demokrasi. Pembangunan ini merupakan paradigm alternative diantara dua pandangan yang pertama yang dianggap gagal dalam  pengembangan  demorasi.  Berbeda  dengan  dua  pandangan pertama,  pandangan  ini  lebih  menekankan  proses  pendidikan  dan penyadaran politik warga Negara, khususnya kalangan kelas menengah. Usaha-usaha  pendidikan  dan  penyadaran  politik  warga  Negara merupakan  upaya  membangun  budaya  demokrasi  di  kalangan  warga Negara. Secara teoritis, upaya  pendidikan dan penyadaran  politik kelas menengah  dapat  dianggap  sebagai  bagian  dari  proses  penyadaran
13 Daniel Goleman, Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ (Bantam, 2012).

## ideologis warga Negara. Pendapat ini selaras dengan Gramsci 14
Melalui proses pendidikan politik, diharapkan lahir kelas  memengah yang secara ekonomi dan politik mandiri. Kemandirian kelas  menengah pada  akhirnya  akan  melahirkan  kelompok  masyarakat  madani  yang mampu melakukan control terhadap hegemoni Negara.
Bersandar  pada  tiga  paradigm  diatas,  pengembangan  demokrasi dan  masyarakat  madani  selayaknya  tidak  hanya  bergantung  pada  satu pandangan tersebut. Sebaliknya, untuk mewujudkan masyarakat madani yang seimbang dengan kekuatan Negara dibutuhkan gabungan strategi dan paradigm.
Masyarakat  madani  di  Indonesia  masih  merupakan  lembaga- lembaga  yang  dihasilkan  oleh  sitem  politik  represif.  Ciri  kritisnya  lebih menonjol  dari  pada  ciri  konstruktifnya.  Mereka  lebih  banyak  melakukan protes  dari  pada  mengajukan  solusi,  lebih  banyak  menuntut  dari  pada memberikan sumbangan terhadap pemecahan masalah‖. 15
Pada  sisi  lain  masyarakat  madani  di  Indonesia  masih  sangat bergantung  terhadap  Negara  sehingga  selalu  berada  pada  posisi subordinat,  khususnya  bagi  mereka  yang  berada  pada  strata  sosial bawah.  Oleh  karenanya,  konteks  pengembangan  demokrasi  kenyataan ini  merupakan  tantangan  mendesak  untuk  memperlancar  proses demokratisasi.

## 2. Implementasi masyarakat madani dalam pendidikan Islam
Pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah dalam  berbagai  aspek.  Upaya  perbaikannya  belum  dilakukan  secara mendasar,  sehingga  terkesan  seadanya  saja.  Selama  ini,  upaya pembaharuan pendidikan  Islam secara  mendasar, selalu  dihambat oleh berbagai  masalah  mulai  dari  persoalan  dana  sampai  tenaga  ahli. Padahal  pendidikan  Islam  dewasa  ini,  dari  segi  apa  saja  terlihat  goyah terutama karena orientasi yang semakin tidak jelas. Berdasarkan uraian ini,  ada  dua  alasan  pokok  mengapa  konsep  transformasi  pendidikan Islam di Indonesia untuk menuju masyarakat madani sangat mendesak:
(a) konsep  dan  praktek  pendidikan  Islam  dirasakan  terlalu  sempit, artinya  terlalu  menekankan  pada  kepentingan  akhirat,  sedangkan ajaran  Islam  menekankan  pada  keseimbangan  antara  kepentingan dunia dan akhirat. Maka perlu pemikiran kembali konsep pendidikan Islam  yang  betul-betul  didasarkan  pada  asumsi  dasar  tentang manusia yang akan diproses menuju masyarakat madani.
(b) lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dimiliki sekarang ini, belum atau  kurang  mampu  memenuhi  kebutuhan  umat  Islam  dalam
14 Gramsci, “Selections from the Prison Notebooks (Q. Hoare & GN Smith, Trans.).”
15 SM and Mukti, “Signifikansi Peran Pesantren Dalam Pengembangan Masyarakat Madani.” p.104
menghadapi  tantangan  dunia  modern  dan  tantangan  masyarakat dan  bangsa  Indonesia  disegala  bidang.  Maka,  untuk  menghadapi dan menuju masyarakat madani diperlukan konsep pendidikan Islam serta peran sertanya secara mendasar dalam memberdayakan umat Islam.
Konsep  dasar  teoritis  pendidikan  Islam,  harus  ditempatkan  dalam konteks  supra  sistem  masyarakat  madani  di  mana  pendidikan  itu  akan diterapkan.  Apabila  terlepas  dari  konteks  ―masyarakat  madani‖,  maka pendidikan  menjadi  tidak  relevan  dengan  kebutuhan  umat  Islam  pada kondisi masyarakat tersebut (masyarakat madani). Jadi, kebutuhan umat yang amat mendesak sekarang ini adalah mewujudkan dan meningkatan kualitas  manusia  Muslim  menuju  masyarakat  madani.  Untuk  itu  umat Islam  di  Indonesia  dipersiapkan  dan  harus  dibebaskan  dari ketidaktahuannya  ( ignorance )  akan  kedudukan  dan  peranannya  dalam kehidupan  ―masyarakat  madani‖  dalam  konteks  kehidupan  berbangsa dan  bernegara.  Pendidikan  Islam  haruslah  dapat  meningkatkan  mutu umatnya  dalam  menuju  ―masyarakat  madani‖.  Kalau  tidak  umat  Islam akan  ketinggalan  dalam  kehidupan  ―masyarakat  madani‖  yaitu masyarakat ideal yang dicita-citakan bangsa ini. Maka tantangan utama yang  dihadapi  umat  Islam  sekarang  adalah  peningkatan  mutu  sumber insaninya  dalam  menempatkan  diri  dan  memainkan  perannya  dalam komunitas  masyarakat  madani  dengan  menguasai  ilmu  dan  teknologi yang  berkembang  semakin  pesat.  Karena,  hanya  mereka  yang menguasai  ilmu  dan  teknologi  modern  dapat  mengolah  kekayaan  alam yang telah diciptakan Allah untuk manusia dan diamanatkan-Nya kepada manusia  sebagai  khalifah  dimuka  bumi  ini  untuk  diolah  bagi kesejahteraan umat manusia.
Maka masyarakat madani yang diprediski memiliki ciri; Universalitas, Supermasi, Keabadian, Pemerataan kekuatan, Kebaikan dari dan untuk bersama,  Meraih  kebajikan  umum,  Perimbangan  kebijakan  umum, Piranti eksternal, Bukan berinteraksi pada keuntungan, dan Kesempatan yang sama dan merata kepada setiap warganya. Atas dasar konsep ini, maka  konsep  filsafat  dan  teoritis  pendidikan  Islam  dikembangkan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari keterlaksanaannya dalam kontek lingkungan  masyarakat  madani  tersebut,  sehingga  pendidikan  relevan dengan kondisi dan ciri sosial kultural masyarakat tersebut. Maka, untuk mengantisipasi  perubahan  menuju  ―masyarakat  madani‖,  pendidikan Islam  harus  didisain  untuk  menjawab  perubahan  tersebut.  Oleh  karena itu, usulan perubahan sebagai berikut:
(a) pendidikan harus menuju pada integritas antara ilmu agama dan ilmu umum untuk tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama, karena, dalam pandangan seorang muslim, ilmu
pengetahuan adalah satu yaitu yang berasal dari Allah SWT
(b) pendidikan menuju tercapainya sikap dan perilaku ―toleransi‖, lapang dada  dalam  berbagai  hal  dan  bidang,  terutama  toleran  dalam perbedaan pendapat dan penafsiran ajaran Islam, tanpa melepaskan pendapat atau prinsipnya yang diyakini
(c) pendidikan  yang  mampu  menumbuhkan  kemampuan  untuk berswadaya dan mandiri dalam kehidupan
(d) pendidikan  yang  menumbuhkan  ethos  kerja,  mempunyai  aspirasi pada kerja, disiplin dan jujur
(e) pendidikan  Islam  harus  didisain  untuk  mampu  menjawab  tantangan masyarakat madani‖. 16
Demikian  juga  untuk  mewujudkan  masyarakat  madani  salah  satu tranformasi  pendidikan  adalah  dengan  melakukan  demokratisasi pendidikan. Tujuan demokratisasi pendidikan ialah menghasilkan lulusan yang merdeka, berpikir kritis dan sangat toleran dengan pandangan dan praktik- praktik demokrasi‖ 17 .
Demokratisasi pendidikan tidak harus dimulai dari sistem pendidikan berskala  nasional.  Bahkan  akan  lebih  efektif  kalau  dimulai  dari  sistem pendidikan  berskala  lokal  berupa  pendidikan  di  dalam  kelas.  Dalam proses  PBM  di  kelas,  demokrasi  pendidikan  dapat  diarahkan  pada pembaharuan kultur dan norma keberadaban, hal ini merupakan inti dari proses pendidikan.
Pelaksanaan  demokratisasi  pendidikan  di  kelas  harus  mampu membawa peserta didik untuk menghargai kemampuan teman dan guru, kemampuan  sosial-ekonomi  teman  dan  guru,  kebudayaan  teman  dan guru, dan sejumlah kemajemukan lainnya. Di samping itu, demokratisasi pendidikan  dalam  PBM  juga  dapat  ditempuh  dengan  mengajarkan  hal- hal  yang berhubungan  dengan dunia sekarang  yang sangat dibutuhkan oleh  peserta  didik  dan  masyarakatnya  (pragmatisme),  tanpa  harus melupakan hari kemarin.
Sebagai  contoh  jika  peserta  didik  kebanyakan  berlatar  belakang masyarakat  petani,  maka  orang  tua  atau  keluarganya  cenderung menuntut  hasil  nyata  dari  pendidikan  anaknya  agar  mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian. begitu juga bila peserta didik kebanyakan berlatar belakang masyarakat nelayan, atau pedagang, atau lainnya yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.
Contoh-contoh  tersebut  di  atas  menggambarkan  bahwa  dalam melakukan  inovasi  pendidikan  yang  berkonteks  demokratisasi pendidikan  perlu  diperhatikan  masalah-masalah  pragmatik  yakni  mulai
16 Ahmadi, H. 2000. Reformasi Sistem Pendidikan Islam dan Era Reformasi: Telaah Filsafat Pendidikan Ibid.
17 Ibid. p.123
dari  pemilihan  materi  ajar,  penentuan  tujuan,  pemilihan  metode, pemilihan evaluasi hasil belajar, output lulusan, sampai kebutuhan yang diharapkan dunia kerja. Hal ini cukup beralasan karena pengajaran yang kurang  menekankan  pada  konteks  pragmatik  pada  gilirannya  akan menyebabkan  peserta  didik  akan  terlepas  dari  akar  budaya  dan masyarakatnya.
Dalam proses pengajaran pragmatik, pendidik tidak monopoli dalam memberi  dan  mencari  informasi.  Intervensi  pendidik  adalah  sebagai fasilitator,  dinamisator,  mediator,  dan  motivator.  Sebagai  fasilitator, pendidik  harus  memberikan  kesempatan  kepada  peserta  didik  untuk mencoba  menemukan  sendiri  makna  informasi  yang  diterimanya. Sebagai  dinamisator,  pendidik  harus  berusaha  menciptakan  iklim  PMB yang dialogis dan berorientasi pada proses. Sebagai mediator, pendidik harus  memberikan  rambu-rambu  atau  arahan  agar  peserta  didik  bebas belajar. Sebagai motivator, pendidik harus selalu memberikan dorongan agar peserta didiknya bersemangat dalam menuntut ilmu.
Dalam  pendidikan pragmatik yang bersifat  profesional  diakui bahwa kelemahan  pendidikan  semata-mata  hanya  untuk  menyiapkan  tenaga kerja  yang  sifatnya  praktis.  Kalau  demikian  halnya,  pendidikan  hanya akan  menciptakan  bangsa  tukang  dan  bukan  bangsa  pemikir.  Namun, pendidik tidak hanya  menerapkan pendidikan pragmatik melainkan juga pendidikan yang bersifat akademik yang bertugas menciptakan pemikir- pemikir  bangsa  yang  sifatnya  teoritis.  Di  samping  tidak  hanya  teoritis, melainkan harus ada tindakan nyata dari hasil pemikirannya. Oleh sebab itu,  perlu  ada  keseimbangan  antara  keterampilan  operasional  dengan kemampuan  konseptual  sehingga  tercipta  sumber  daya  manusia Indonesia yang berwawasan global dan sekaligus bertindak lokal.
Komunikasi dalam demokratisasi pendidikan harus terjadi ke segala arah  dan bukan hanya  bersifat satu  arah  yaitu  dari pendidik ke peserta ( top down ) melainkan juga ada keseimbangannya yaitu dari peserta didik dengan pendidik dan antarpeserta didik sendiri ( network ). Dengan model komunikasi  top  down  timbul  kecenderungan  pendidik  akan  merasa capek sementara peserta didik tidak mengerti, pasif, bosan, mengantuk, dan  lebih  parah  lagi  peserta  didik  tidak  mendapatkan  informasi  baru. Pendidik merupakan satu- satunya sumber belajar dengan otoritas yang sangat tinggi dan menganggap otak peserta didik bagaikan tong kosong yang  siap  diisi  penuh  dengan  berbagai  informasi  darinya.  Sebaliknya, dengan model komunikasi network, sumber belajar bukan hanya terletak pada pendidik melainkan juga pada peserta didik. Guru cenderung tidak merasa  capek,  peserta  didik  mengerti  dengan  belajar  dari pengalamannya sendiri, aktif, senang, dan kaya dengan informasi baru.
Namun,  selama  ini  terkesan  bahwa  pendidikan  menganut  asas
subject matter oriented yang membebani peserta didik dengan informasi- informasi  kognitif  dan  motorik  yang  kadang-kadang  kurang  relevan dengan  kebutuhan  dan  tingkat  perkembangan  psikologis  mereka. Pendidikan  yang  menyangkut  ranah  kognitif  sudah  dijalankan  dengan perhatian yang besar. Pengelolaan pengajaran yang ada memberi kesan terlalu  berorientasi  pada  ipteks  termasuk  juga  keterampilan  motorik terlalu berorientasi pada teknis. Dengan asas ini dapat dihasilkan lulusan yang  pandai,  cerdas,  dan  terampil;  tetapi  kepandaian  dan  kecerdasan intelektual  tersebut  kurang  diimbangi  dengan  kecerdasan  emosional. Keadaan  demikian  terjadi  karena  kurangnya  perhatian  terhadap  ranah afektif.  Padahal  ranah  afektif  sama  penting  peranannya  dalam membentuk  perilaku  peserta  didik.  Sekarang,  dalam  mendukung pelaksanaan demokratisasi pendidikan, tibalah saatnya mengubah asas subject  matter  oriented  ke  student  oriented.  Orientasi  pendidikan  yang bersifat  student  oriented  lebih  menekankan  pada  pertumbuhan, perkembangan,  dan  kebutuhan  peserta  didik  secara  utuh  baik  lahir maupun  batin.  Dalam  hal  ini  kecerdasan  otak  memang  penting,  tetapi kecerdasan emosional juga tidak kalah pentingnya.
Dalam suasana PBM yang demokratis terjadi egalitarian (kesetaraan atau  sederajat  dalam  kebersamaan)  antara  pendidik  dengan  peserta didik. Pengajaran tidak harus top down namun diimbangi dengan bottom up sehingga  tidak  ada  lagi  pemaksaan  kehendak  pendidik  tetapi  akan terjadi  tawar-menawar  kedua  belah  pihak  dalam  menentukan  tujuan, materi, media, PBM, dan evaluasi hasil belajarnya.
Demikian juga perlunya Pendidikan yang Berakar dari Budaya, yaitu pendidikan  yang  tidak  meninggalkan  akar  sejarah  baik  secara kemanusiaan  umumnya  maupun  sejarah  kebudayaan  suatu  bangsa. Pendidikan ini  diharapkan dapat  membentuk manusia  yang  mempunyai kepribadian, harga diri dan percaya pada diri sendiri untuk membangun peradaban berdasarkan budaya.
Dengan  konsep  pendidikan  di  atas  akhirnya  dapat  dijadikan  desain model  pendidikan  Islam  untuk  membangun  masyarakat  madani.  Dalam bentuk operasionalnya sebagai berukut:
1)  Mendesain model pendidikan umum Islami yang handal dan mampu bersaing  dengan  lembaga  pendidikan  yang  lain.  Dengan  demikian visi  misi  dan  tujuan  pendidikan,  kurikulum,  materi  pembelajaran, metode  pembelajaran,  manajemen  pendidikan  harus  disesuaikan dengan tuntutan zaman.
2)  Model  pendidikan  Islam  yang  tetap  mengkhususkan  pada  desain pendidikan  keagamaan,  yaitu  benar-benar  sesuai  dengan  konsep- konsep Islam.
3)  Model pendidikan agama Islam tidak hanya dilaksanakan di sekolah
formal  tetapi  juga  di  luar  sekolah  seperti  di  lingkungan  keluarga masyarakat  sehingga  pendidikan  agama  dapat  ditanamkan  dan disosialisasikan  yang  menjadi  kebutuhan  peserta  didik,  akhirnya pendidikan  agama  Islam  bukan  lagi  berupa  pengetahuan  yang  di hafal tetapi menjadi kebutuhan dan perilaku aktual.
Lembaga-lembaga pendidikan Islam  mengambil secara utuh semua kurikulum  (non-agama)  dari  kurikulum  sekolah  umum,  kemudian  tetap mempertahankan  sejumlah  program  pendidikan  agama,  sehingga banyak  bahan  pelajaran  yang  tidak  dapat  dicerna  oleh  peserta  didik secara  baik, sehingga produknya (hasilnya) serba setengah-tengah atau tanggung  baik  pada  ilmu-ilmu  umum  maupun  pada  ilmu-ilmu  agama. Untuk  itu,  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  sebenarnya  mulai memikirkan  kembali  disain  program  pendidikan  untuk  menuju masyarakat  madani,  dengan  memperhatikan  relevansinya  dengan bentuk  atau  kondisi  serta  ciri  masyarakat  madani.  Maka  untuk  menuju ―masyarakat madani‖, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus memilih satu  di  antara  dua  fungsi  yaitu  apakah  mendisain  model  pendidikan umum  Islami  yang  handal  dan  mampu  bersaing  secara  kompotetif dengan  lembaga  pendidikan  umum  atau  mengkhususkan  pada  disain pendidikan  keagamaan  yang  handal  dan  mampu  bersaing  secara kompotetif,  misalnya  mempersiapkan  ulama-ulama  dan  mujtahid- mujtahid yang berkaliber nasional dan dunia.
Sedangkan  Al  Qur’an  telah  memberikan  gambaran  tentang  arti masyarakat ideal, antara lain:
(1) Ummatan  wahidah. Ungkapan  ini  terulang  dalam  al-Qur’an sebanyak  sembilan  kali,  diantaranya  terdapat  dalam  QS  Al Baqarah/2:213.  Dalam  ayat  tersebut  secara  tegas  dikatakan  bahwa manusia  dari  dulu  hingga  kini  merupakan  satu  umat  Allah  SWT. Menciptakan  mereka  sebagai  makhluq  sosial  yang  saling  berkaitan dan saling  membutuhkan.  Mereka sejak dulu hingga kini  baru dapat hidup  jika  saling  membantu  sebagai  umat,  yakni  kelompok  yang memiliki persamaan dan keterikatan. Jadi, ummatan wahidah adalah suatu ummat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah SWT. dan mengacu kepada nilai–nilai kebijakan.
(2) Ummatan Wasathan. Mengandung  makna  masyarakat ideal  adalah ummatan  wasathan.  Istilah  ini  antara  lain  terdapat  dalam  Q.S  al- Baqarah/2:143.  Dalam  ayat  tersebut  dijelaskan  bahwa  kualifikasi umat  yang  baik  adalah ummatan  wasathan ,  yang  bermakna  dasar pertengahan  atau  moderat.  M.  Quraish  Shihab  (1999:328) 18 mengemukakan  bahwa  pada  mulanya  kata wasath berarti  segala
18 M Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat (Mizan Pustaka, 1996).
sesuatu  yang  baik  sesuai  dengan  obyeknya.  Sesuatu  yang  baik berada pada posisi dua ekstrim.
(3) Khaira Ummah. Istilah khairu ummah yang berarti umat terbaik atau umat unggul atau masyarakat ideal hanya sekali saja di sebut dalam Al-Qur`an.  Yakni  dalam  Q.S  Ali  Imran/3:10.  Dalam  ayat  tersebut  di jelaskan  bahwa  kaum  muslimin  adalah  umat  terbaik  yang mengemban  tugas  menyuruh  kepada  yang  ma`ruf  dan  mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.
(4) Baldatun Thayyibah. Kalimat  baldatun  thayyibah  didalam  al-Qur’an diulang  hanya  sekali  yaitu  dalam  surat  Saba’/34:15.  Didalam  ayat tersebut  diartikan  dengan  negeri  atau  daerah  yang  baik. Baldatun Thayyibatun mengacu pada tempat bukan pada kumpulan orang.
Namun penyusun tetap memasukkan ungkapan tersebut dalam istilah  masyarakat  ideal  dengan  pertimbangan  factor  kebahasaan. Dalam  study  bahasa  dikenal  istilah  ―  makna  kolokasi  ―  .  Artinya beberapa  istilah  atau  kata  yang  berada  dalam  lingkungan  yang sama.  Sebagai  contoh  kalau  dikatakan,  kertas,  lem,  daftar  gaji, computer,  meja  dan  kursi  maka  bayangannya  adalah  kantor  atau sekolah.  Demikian  halnya  kalau  dikatakan  tanahnya  subur, penduduknya makmur serta pemerintahnya adil, maka bayangannya  adalah  masyarakat  ideal  dengan  kata  lain masyarakat madani.
Jadi  masyarakat  madani  itu  adalah  mereka  yang  cinta  pada kebaikan  (al-muslih).  Al-Quran  secara  serius  memperingatkan manusia untuk menjadi muslih. Sekaligus melarangnya menjadi al- mufsid.  Masyarakat  madani  wajib  menjadikan  hidupnya  sebagai marhamah dan terus menebar kerahmatan pada sesama.

## E.  KESIMPULAN
Berdasarkan  paparan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  menyarakat madani  merupakan  suatu  wujud  masyarakat  yang  memiliki  kemandirian aktivitas  dengan  ciri  universalitas,  supermasi,  keabadian,  pemerataan kekuatan,  kebaikan  dari  dan  untuk  bersama,  meraih  kebajikan  umum, piranti  eksternal,  bukan  berinteraksi  pada  keuntungan,  dan  kesempatan sama dan merata kepada setiap warganya. Ciri masyarakat ini merupakan masyarakat yang ideal dalam kehidupan.
Dalam  konteks  pendidikan,  konsep  dasar  desain  pendidikan  harus didasarkan  pada  asumsi-asumsi  dasar  tentang  manusia  menurut  ajaran Islam,  filsafat  dan  teori  pendidikan  Islam  yang  dijabarkan  dan dikembangkan  berdasarkan  asumsi-asumsi  tentang  manusia  dan lingkungannya.  Atau  dengan  kata  lain  pembaharuan  pendidikan  Islam adalah filsafat dan teori pendidikan Islam yang sesuai dengan ajaran Islam,
dan  untuk  lingkungan  (sosial–kultural)  yang  dalam  hal  ini  adalah masyarakat madani.
Konsep  dasar  pendidikan  Islam  supaya  relevan  dengan  kepentingan umat  Islam  dan  relevan  dengan  disain  masyarakat  madani.  Maka penerapan konsep dasar filsafat dan teori pendidikan harus memperhatikan konteks  supra  sistem  bagi  kepentingan  komunitas  ―masyarakat  madani‖ yang dicita-citakan bangsa ini.

## F.  DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, Masykuri. ―Islam Dan Masyarakat Madani.‖ Kompas Online.
Departemen Agama. Al-Quran Dan Terjemahannya. Semarang: PT. Karya Toha Utama, 2002.
Goleman, Daniel. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ. Bantam, 2012.
Gramsci, Antonio. ―Selections from the Prison Notebooks (Q. Hoare & GN Smith, Trans.).‖ new york: international Publishers, 1971.
Hamim,  Thoha.  ―Islam  Dan  Civil  Society  (Masyarakat  Madani):  Tinjauan Tentang Prinsip Human Rights, Pluralism Dan Religious Tolerance.‖ In Ismail  SM  Dan  Abdullah  Mukti,  Pendidikan  Islam,  Demokratisasi  Dan Masyarakat Madani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
Hidayat,  Komaruddin,  and  A  F  Ahmad  Gaus.  ―Passing  Over:  Melintasi Batas Agama.‖ Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (1998).
Hikam,  Muhammad  A  S.  ―Telaah  Tentang  Kebebasan  Di  Indonesia Menjelang  Tahun  2000.‖  Dalam  ABRI  dan  Kekerasan.  Yogyakarta: Interfidie (1999).
Rochmat,  Saefur.  ―Masyarakat  Madani:  Dialog  Islam  Dan  Modernitas  Di Indonesia.‖ Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (2003).
Shihab,  M  Quraish.  Wawasan  Al-Quran:  Tafsir  Tematik  Atas  Pelbagai Persoalan Umat. Mizan Pustaka, 1996.
SM,  Ismail,  and  Abdullah  Mukti.  ―Pendidikan  Islam,  Demokratisasi  Dan Masyarakat Madani.‖ Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2000).
———.  ―Signifikansi  Peran  Pesantren  Dalam  Pengembangan  Masyarakat Madani.‖ In Pendidikan Islam, Demokratisasi Dan Masyarakat Madani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.