## K e l o l a J u r n a l   M a n a j e m e n   P e n d i d i k a n
Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana jurnalkelola@gmail.com e-ISSN 2549-9661 Volume: 6, No. 1, Januari-Juni 2019
Halaman: 44-53

## Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama

## Wirastiani Binti Yusup
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Palangka Raya wirastiani94@gmail.com

## Bambang Ismanto
Univeristas Kristen Satya Wacana bambang.ismanto@staff.uksw.edu

## Wasitohadi
Univeristas Kristen Satya Wacana wasitohadi@staff.uksw.edu

## ABSTRACT
This study aimed to evaluate the design, installation, process, product, and analysis of benefits and costs of the implementation of the Program Indonesia Pintar (PIP) in Improving Access to  Education  in  SMP  Negeri  7  Salatiga.  This  research  type  is  evaluative  research  using Discrepancy Evaluation Model. Data collection techniques used interviews, observations and document studies. Data analysis through: data collection, data reduction, data display, and conclusion.  Data validation uses source triangulation and technique.  The research results: (1) design  components  are  formulated  with  reference  to  PIP  Juknis  in  2015  covering  aspects  of objectives,  processes,  human  resources,  facilities  and  infrastructure,  (2)  installation components  there  is  still  discrepancy  between  PIP  implementation  objectives  with  PIP objectives in junior State 7 Salatiga, (3) process components,  planned  programs  are running in    accordance    with    PIP    Permendikbud,  although    in    the  implementation  there  are inhibiting  factors,  (4)  product  components,  the  objectives  achieved  are  learners  can  buy school purposes, paying school administration fees (5) benefit and cost analysis components, PIP funding benefits are great for underprivileged learners, although PIP funds are still very poor in meeting the educational needs of learners each year.
Keywords: Discrepancy Evaluation Model, Program Evaluation, Program Indonesia Pintar (PIP)
Article Info Received date: 27 Januari 2018 Revised date: 24 Juni 2019 Accepted date: 27 Juni 2019

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan    salah    satu upaya  yang  ditempuh  dalam  membangun  dan meningkatkan  mutu  Sumber  Daya  Manusia (SDM),  karena  pendidikan  dianggap  mampu menciptakan  manusia  yang  produktif  dalam memajukan    suatu    bangsa.    Pembangunan
pendidikan  dianggap  penting  karena  mampu memberi  kontribusi  signifikan  dalam  upaya mencapai  kemajuan  bangsa  diberbagai  bidang kehidupan.  Oleh  karena  itu  pendidikan  menjadi hal yang sangat penting bagi manusia dan tidak boleh  diabaikan  terutama  dalam  menghadapi dunia  yang  penuh  persaingan.  Hal  ini
mengacu  pada  pemikiran  Santoso,  Sarjono dan Wafroturrohmah (2014: 3) bahwa pendidikan  merupakan  faktor  penting  dalam kehidupan  maka  arah  pendidikan  masa  depan harus  mampu  memberikan  jalan  pemecahan masalah  bagi  pembangunan  yakni  tersedianya sumber  daya  insan  yang  berkualitas  sehingga mampu  mengantisipasi  setiap perubahan yang terjadi secara cepat.
Salah satu kebijakan umum pembagunan  nasional  2015-2019,  adalah meningkatkan kualitas SDM yang adil melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas  di  semua  jenjang  pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin dan  daerah tertinggal  (Rencana  Strategis  Kemendikbud 2015-2019,    2015).  Menyadari  pentingnya pendidikan, pemerintah terus berupaya memenuhi  hak  setiap  warga  negara  dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.    Hal  ini  penting  karena  telah diamanatkan  oleh  pasal  31  Undang-Undang
Dasar 1945
bahwa: “ Pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan    satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan  dan  ketaqwaan  serta  akhlak  mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,  yang  diatur  dengan  undang-undang” (ayat 3).
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  dapat dipahami  bahwa  upaya  pemerintah  untuk melunasi janji kemerdekaaan dan kesungguhan melaksanakan amanat konstitusi terkait  pendidikan  semakin  didukung  oleh Undang-Undang. Visi pendidikan pun semakin jelas,  sebagaimana  yang  diungkapkan  dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia  berkembang  menjadi  manusia  yang berkualitas, sehingga mampu menjawab tantangan  zaman  yang  selalu  berubah.  Oleh karena itu setiap orang berhak mengembangkan
diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya, berhak  memperoleh  pendidikan  dan  manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dalam  rangka  menjadi  masyarakat  sejahtera. Pendidikan yang layak harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat    dan    waktu,    dengan    menjamin keberpihakan  kepada  peserta  didik  yang memiliki  hambatan  fisik,  mental,  ekonomi, sosial, ataupun geografis.
Pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia,  melalui  peningkatan kualitas pendidikan  dengan  Program  Indonesia  Pintar (PIP).  Kepala  Pusat  Penilaian  Pendidikan Balitbang (Kapuspendik Balitbang)
mengatakan secara konsisten terjadi peningkatan  cakupan  sampling  peserta  didik Indonesia  yaitu  sebanyak  46  persen  di  tahun 2003  menjadi  53  persen  di  tahun  2006. Selanjutnya, angka tersebut naik ke 63,4 persen di  tahun  2012,  dan  menjadi  68,2  persen  di tahun 2015. Peningkatan cakupan sampling ini merupakan bukti capaian wajib belajar 9 tahun dan  ekspansi  menuju  wajar  12  Tahun  dalam pendidikan  membuahkan  hasil  (Kemendikbud, 2016).  Meskipun  demikian,  kualitas  layanan pendidikan  masih  rendah  karena  dukungan fasilitas  dan  tenaga  pendidik  yang  belum memadai  di  seluruh  wilayah  Indonesia, khususnya  bagi  daerah  terpencil.  Hal  itu mengakibatkan  jumlah  siswa  putus  sekolah pada  jenjang  SD/MI,  SMP/MTs,  SMA/MA masih  banyak.  Pada  tahun  yang  sama  cukup banyak  siswa  SD/MI,  SMP/MTs,  SMA/MA yang  tidak  dapat  melanjutkan  pendidikan  ke jenjang  selanjutnya.  Masalah  putus  sekolah menjadi  masalah  yang  serius  yang  dihadapi oleh anak bangsa yang kurang mampu  dan dapat mempengaruhi keberhasilan penuntasan Program  Indonesia  Pintar  dalam  meningkatkan akses pendidikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik  Tahun  2014,  tingkat  kemiskinan  di
Kota  Salatiga  lebih  rendah  bila  dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan.  Adapun  angka  kemiskinan  dari
tahun  2010-2014  dapat  dilihat  dalam  tabel berikut:
Tabel 1 Angka Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2010-2014: No  Tahun  Salatiga  Jawa Tengah  Nasional 1 2010 8,28 16,11 13,33 2 2011 7,80 16,21 12,36 3 2012 7,11 14,98 11,66 4 2013 6,40 14,44 11,48 5 2014 5,93 13,58 10,96 Sumber: BPS Kota Salatiga, TNP2K
Adapun  data  kemiskinan  tahun  2014 belum  dapat  diketahui  dan  masih  menunggu hasil perhitungan kemiskinan makro dari BPS. Berdasarkan  tabel  1  tersebut  dapat  diketahui bahwa  secara  umum  angka  kemiskinan  makro di Kota Salatiga mengalami penurunan (RKPD Kota Salatiga, 2017).
Pelaksanaan  program  pembangunan pendidikan  di  Kota  Salatiga  pada  tahun  2015 mendukung berkembangnya  belajar  mengajar diberbagai    jenis    dan    jenjang    pendidikan.
Pelayanan pendidikan telah menjangkau semua penduduk  tanpa  terkecuali.  Capaian  target indikator sasaran Urusan Pendidikan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja kunci yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui  pelaksanaan  program-program  dan kegiatan-kegiatan dalam tahun 2015. Keberhasilan
Pembangunan di Urusan
Pendidikan  dapat  dilihat  lebih  rinci  dari indikator kinerja pelayanan  yang telah dicapai di tahun 2015 adalah sebagai berikut:

## Tabel 2. APK dan APM Kota Salatiga Tahun 2014-2015
Jenjang Sat 2014 2015 Target Realisasi Target Realisasi APK  APM APK APM  APK  APM APK APM SD/MI % 100 100 110 94,18 100 100 115,53 99,58 SMP/MTS % 100 100 114,95  81,98 100 99 125,43 84,70 SMA/MA/SMK % 100 100 138,81  95,11 100 100 159,07  112,16 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Salatiga
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  APK tahun  2015  pada  jenjang  SD/MI,  SMP/MTS, SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dibandingkan  tahun  2015  yaitu  sebesar  5,53%, 10,48%,  dan  20,26%  (RKPD  Salatiga  Tahun 2017).
Secara  keseluruhan  tingkat  pendidikan di  Kota  Salatiga  sudah  meningkat  dari  tahun sebelumnya.  Angka  Partisipasi  Murni  (APM) usia 7-12 di Kota Salatiga pada tahun 20,26%. Terlihat  pada  jenjang  pendidikan  SMP/MTS masih  tergolong  rendah  dibandingkan  pada jenjang  SD/MI  dan  SMA/MA/SMK  Semakin
tinggi  jenjang  pendidikan  di  Kota  Salatiga, semakin rendah angka partisipasi murninya. Hal ini menggambarkan masih kurangnya partisipasi masyarakat  untuk melanjutkan  pendidikan  ke jenjang pendidikan menengah pertama. Angka putus  sekolah  pada  jenjang  SMP/MTS mengalami  peningkatan  dari  tahun  tahun sebelumnya  yaitu  0,2  menjadi  0,21  persen (Disdikpora Kota Salatiga, 2017).
Masalah  ekonomi  merupakan  salah satu  penyebab  masih  banyak  anak  usia sekolah  yang  tidak  dapat  bersekolah  atau putus  sekolah.  Namun  banyak  faktor  lain
yang  menjadi  penyebab  putus  sekolah  adalah ketersediaan akses dan fasilitas pendidikan yang memadai  dan  terjangkau.  Hal  ini  sejalan dengan hasil penelitian Zahidy (2008) bahwa rendahnya  tingkat  perekonomian  keluarga menjadi  salah  satu  penghalang  bagi  peserta didik  untuk  menuntaskan  proses  pendidikan selama 9 Tahun.
Untuk mengurangi angka putus sekolah dan menarik anak yang putus sekolah, Pemerintah  memberikan  kesempatan    seluas- luasnya  kepada  masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan, salah satunya melalui PIP. Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Astuti  (2016) bahwa PIP memiliki peran yang sangat penting bagi  dunia  pendidikan.  Pertama  sebagai aksebilitas  pendidikan  membantu  pemerataan dalam  mengakses  pendidikan  sehingga  peserta didik  yang  berasal  dari  keluarga  yang  kurang mampu dapat mengakses pendidikan.
Pada hakikatnya PIP merupakan penyempurnaan  dari  program  Bantuan  Siswa Miskin  (BSM).  Permendikbud  Nomor  12 Tahun  2015  menjelaskan  bahwa  Program Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan  tunai  pendidikan  bagi  anak  usia sekolah  dari  keluarga  pemegang  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau yang memenuhi  kriteria  sebagaimana  ditetapkan sebelumnya  yang  ditandai  dengan  pemberian Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  kepada  anak usia  sekolah  dari  keluarga  kurang  mampu pemilik KKS. Penerima KIP adalah anak usia 6 -  21  tahun  yang  bersekolah  maupun  tidak bersekolah, yang berasal dari keluarga penerima KKS atau yang memenuhi kriteria   yang telah ditetapkan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN  2015-2019) mendukung  pencapaian    agenda    prioritas pembangunan    kelima  (Nawacita:  5)  dengan meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  dan masyarakat  Indonesia,  melalui  PIP  dengan sasaran di antaranya,  (a) meningkatkan angka partisipasi  pendidikan  dasar  dan  pendidikan
menengah,  (b)  menurunnya  kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dan miskin, antara penduduk laki-laki dan perempuan,    (c)  meningkatkan  angka keberlanjutan  pendidikan  yang  ditandai dengan  menurunnya  angka  putus  sekolah  dan angka melanjutkan, (d) meningkatkan kesiapan siswa  pendidikan  menengah  untuk  memasuki pasar  kerja  atau  melanjutkan  ke  jenjang pendidikan tinggi.
Dalam peningkatan kualitas pendidikan,  akses  pendidikan  harus  terus ditingkatkan  agar  semua    kalangan    dapat menikmati    pendidikan    menuju    masyarakat yang sejahtera. Meskipun kebijakan desentralisasi  dan  otonomi  pendidikan  telah dilaksanakan,  manajemen  layanan  pendidikan belum  sepenuhnya  efektif  dan  efisien.  Oleh karena  itu  sasaran  kebijakan  dalam  hal  akses pendidikan,  sangat  perlu  untuk  ditingkatkan karena belum semua siswa yang kurang mampu dapat  memperoleh  pendidikan  yang  layak sebagaimana seharusnya yang diperoleh.
Kota Salatiga  adalah  salah  satu  Kota di  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  melaksanakan PIP.  Berdasarkan  studi  pendahuluan  yang dilakukan peneliti, diperoleh informasi bahwa SMP  Negeri  7  Salatiga  merupakan  Sekolah Menengah  Pertama  di  Kota  Salatiga  yang sudah  menerima  dan  melaksanakan  PIP  sejak tahun  2015.  Berdasarkan  wawancara  dengan kepala  sekolah  SMP  Negeri  7  Salatiga, diketahui  bahwa  PIP  merupakan  program pemerintah  yang  dilaksanakan  di  seluruh Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk diteliti  sebagai  acuan  dalam  mengoptimalkan pelaksanaan  PIP  disetiap  sekolah  yang  ada  di Indonesia khususnya di SMP Negeri 7 Salatiga. Maka  dari  itu,  peneliti  tertarik  untuk melakukan evaluasi terhadap PIP yang sudah berjalan sekitar 2 (dua)  tahun.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengevaluasi  Pelaksanaan  Program  Indonesia
Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di SMP  Negeri  7  Salatiga  menggunakan  model Kesenjangan ( Discrepancy Evaluation Model ).
Model  tersebut  sengaja  dipilih  karena  model ini  mampu  mengidentifikasi  kesenjangan  di dalam  pelaksanaan  berdasarkan  komponen- komponen  yang  ada.  Hal  itu  sesuai  dengan pendapat Arikunto  dan  Jabar (2010: 48)  yang menyatakan    bahwa    Model    Evaluasi Kesenjangan dikembangkan dengan memberi penekanan pada pandangan adanya kesenjangan  di  dalam  pelaksanaan  program. Selanjutnya  Mulyatiningsih    (2011:  114) menyatakan bahwa evaluasi program dilakukan  dengan  tujuan  untuk:    (1) menunjukkan  sumbangan  program  terhadap pencapaian      tujuan      organisasi.  Hasil evaluasi  penting      untuk      mengembangkan program  yang  sama  di  tempat  lain;  (2) mengambil  keputusan  tentang  keberlanjutan sebuah  program,  apakah  program  perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.
Penelitian  ini  menggunakan  model evaluasi  kesenjangan  yang  dikembangkan oleh Provus.  Boulmetis & Dutwin (2017:84) menjelaskan    bahwa    model    evaluasi kesenjangan  dapat digunakan dalam melihat kesenjangan pada program secara menyeluruh. Model ini bukan untuk membuktikan  sebab-akibat,  namun  untuk melihat  kesesuaian  antara  yang  diharapkan dengan yang terjadi. Kesesuaian program dapat dilihat melalui beberapa tahap antara lain:
(1) Desain, menganalisis kebutuhan dan  merencanakan  bagaimana program  dirancang,  kemudian dibandingkan    dengan    standar program;
(2) Instalasi, membandingkan standar  program  dengan  yang akan dilaksanakan, dalam tahap ini evaluator akan membandingkan kesesuaian program yang sedang berjalan; (3) Proses membadingkan
perencanaan  dengan  apa  yang sedang dicapai;
(4) Produk melihat hasil akhir yang telah dicapai; (5) Analisis manfaat-biaya, membandingkan  manfaat  yang diperoleh  dengan  biaya  yang dikeluarkan (John  Boulmetis, 2017:86)
Sesuai  dengan  model  yang  hendak digunakan  di  atas,  maka penelitian ini hendak mengevaluasi  kesenjangan  pada  tahap  desain, instalasi,  proses,    produk,    dan    analisis manfaat-biaya PIP di di SMP Negeri 7 Salatiga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis terhadap perkembangan  ilmu  pengetahuan  manajemen pendidikan  dan  secara  praktis  bagi  sekolah, orangtua,  Dinas  Pendidikan  BAPPENAS, Kemenkeu, dan Kemendikbud..

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif evaluatif dengan model Kesenjangan. Penelitian  ini  dilaksanakan  di  SMP  Negeri  7 Salatiga.  Subjek  penelitian  adalah  Program Indonesia Pintar. Sumber data meliputi: Kepala Sekolah,  Guru  Bimbingan  Konseling,  Wakil Kurikulum  Sarana    dan    Prasarana,    Peserta didik  dan  Orangtua   penerima  PIP.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan    adalah wawancara,  observasi  dan  studi  dokumen. Beberapa  tahapan  yang  dilakukan  dalam analisis data penelitian ini yaitu: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) display data,  (3)  kesimpulan.  Uji  validitas  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
1. Evaluasi Desain Program Indonesia Pintar Pada tahap desain, peneliti menganalisis tentang perumusan tujuan, proses, sumber daya manusia dan sarana prasarana pelaksanaan PIP di  SMP  Negeri  7  Salatiga.  berdasarkan  hasil
wawancara  dan    telaah    dokumen    yang dilakukan,    tujuan    pelaksanaan    PIP    adalah untuk  membantu  peserta  didik  memenuhi kebutuhan pendidikannya, sehingga tidak ada peserta  didik  yang  putus  sekolah  karena kesulitan  ekonomi.  Proses  pelaksanaan  PIP dirumuskan  dengan mengacu pada Juknis PIP. Sumber  daya  manusia  yang  diperlukan  dalam pelaksanaan  PIP  adalah    yang    memiliki kompetensi    dan    sudah    mengetahui    tentang PIP.    sarana  dan  prasarana  yang  diperlukan dalam  pelaksanaan  PIP  adalah  foto  copy  KIP, KK,  KTP  Orangtua  dan  Surat  Keterangan  dari Kepala Sekolah.
2. Evaluasi Instalasi Program Indonesia Pintar Pada tahap ini, pihak sekolah merencanakan  pelaksanaan  PIP  sesuai  dengan Juknis  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah. Perencanaan  tersebut  menekankan  pada  aspek tujuan, proses, sumber daya manusia, sarana dan prasarana  yang  diperlukan.  Tujuan  pelaksanaan PIP  di  SMP  Negeri  7  Salatiga  adalah  untuk membantu  peserta  didik  dalam  memenuhi kebutuhan  sekolah,  khususnya  yang  tidak mampu    dibiayai    oleh    orangtua    akibat kesulitan    ekonomi.    Untuk  mencapai  tujuan yang  ada,  pelaskanaan  PIP  di  SMP  Negeri  7 dilaksanakan  sesuai  dengan  mekanisme  yang terdapat  dalam  Juknis,  yaitu  sosialiasi  PIP kepada  orangtua,  prosedur  pelaksanaan  PIP, tahap  pengusulan,  penetapan  penerima  oleh Direktorat  teknis,  penyaluran  dana  oleh  Bank BRI,  pengambilan  dana  oleh  peserta  didik secara  tunai.  Monitoring  pelaksanaan  PIP dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Salaiga. Pelaksanaan  PIP  di  SMP  Negeri  7    ditangani khusus    oleh    tim    pelaksana  berdasarkan pembagian tugasnya masing-masing.
Pengadaan  sarana  dan    prasarana    yang diperlukan,  tim  pelaksana  meminta  peserta didik  mengumpulkan  data  seperti,  foto  copy KIP,  KK,  KTP  orangtua  dan  Surat  Keterangan dari Kepala Sekolah.
3. Evaluasi Proses Program Indonesia Pintar.
Pelaksanaan  PIP  di  SMP  Negeri  7 Salatiga sudah berjalan sesuai dengan program yang  direncanakan.  Proses  pelaksanaan  PIP sudah sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam Juknis. Tim pelaksana PIP mensosialisasikan PIP kepada peserta didik dan orangtua,  selain  itu  tim  pelaksana  juga melakukan seleseksi kepada peserta didik yang layak  untuk  diusulkan  menerima  dana  PIP. Monitoring  dan  evaluasi  dilakukan  oleh Kepala  Sekolah  dan  Dinas  Pendidikan melalui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PIP. Adapun faktor penghambat dalam  pelaksanaan  PIP  adalah  pengumpulan dokumen terkait PIP membutuhkan waktu yang cukup lama, tim pelaksana kesulitan mengontrol pemanfaatan  dana  PIP,  kesulitan  mencari peserta  didik  yang  masih  menerima  PIP, namun  sudah  lulus  dari  SMP  Negeri  7 Salatiga.  Sedangkan  faktor  pendukung  adalah kompetensi  yang  dimiliki  oleh  Tim  pelaksana membantu  pelaksanaan  PIP  mencapai  tujuan yang diharapkan, pemanfaatan dana yang tepat sasaran oleh peserta didik penerima dana PIP, dan  pelaksanaan  PIP  dilakukan  secara trasnparan kepada orangtua atau masyarakat. 4. Evaluasi Produk Program Indonesia Pintar.
Dari sisi produk pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga yang sudah dapat membantu peserta  didik  dalam  memenuhi  kebutuhan pendidikannya,  dan    meningkatkan    akses pendidikan  yang  merata  bagi  peserta  didik yang kurang mampu, serta meningkatkan rasa antusias peserta didik ke sekolah. Dampak yang dirasakan  adalah  peserta  didik  menjadi  lebih percaya  diri  dan  semangat  ke  sekolah. Berdasarkan  hasil  wawancara  peserta  didik lebih  percaya  diri  ketika  penerimaan  raport karena administrasi di sekolah sudah lunas. 5. Analisis  Manfaat  dan  Biaya  Program Indonesia Pintar.
Berdasarkan
penelitian yang dilakukan,  dana  PIP  sangat  memberikan manfaat    pihak  sekolah  secara  khusus  bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang
mampu.  Dengan  adanya  dana  PIP,  peserta didik  dapat  membeli  sepatu,  tas,  buku,  dan melunasi  tunggakan  yang  ada  di  sekolah. Dana  yang  diterima  setiap  tahun  sebesar 750.000,00,  dana  tersebut  dianggap  masih kurang  karena  kebutuhan  peserta  didik  sangat banyak dalam satu tahun.

## Pembahasan
Hasil penelitian yang telah diuraikan di atas  menunjukkan  bahwa  desain  pelaksanaan PIP di SMP negeri 7 Salatiga sudah dirancang berdasarkan tujuan yang ada di dalam petunjuk teknis  PIP.  Adapun  tujuannya  yaitu:  1) meningkatkan  akses  pendidikan  agar  semua peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang  merata,  2)  mencegah  peserta  didik  agar tidak putus sekolah akibat kesulitan ekonomi. Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan  PIP  di  SMP  Negeri  7  belum mencakup  empat  tujuan  dalam  PIP,  namun secara  garis  besar  sudah  sesuai  dengan  tujuan secara nasional. PIP merupakan program yang sangat  dibutuhkan  oleh  sekolah  mengingat sebagian besar peserta didik di SMP Negeri 7 Salatiga  berasal  dari  keluarga  miskin  atau kurang  mampu.  Pelaksanaan  PIP  dirancang agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  sekolah peserta  didik  yang  berasal  dari  keluarga miskin,  sehingga  diharapkan  dana  PIP  yang diterima  oleh  setiap  peserta  didik  dapat membantu  mengurangi  angka  putus  sekolah yang terjadi di Indonesia secara khusus di SMP Negeri 7 Salatiga. Sasaran penerima dana PIP sudah  dirancang  sesuai  dengan  Juknis  bahwa pemegang  KPS/KKS/KIP  menjadi  sasaran utama dalam melakukan pengusulan penerima dana PIP.
Dari  segi  instalasi  sumber  daya manusia telah ditetapkan berdasarkan kemampuannya  masing-masing,  sehingga diharapkan dapat membantu pelaksanaan PIP dalam mencapai tujuan. Sarana dan prasarana yang  disiapkan  diharapkan  dapat  membantu pelaksanaan  PIP  berjalan  dengan  baik. Temuan  di  atas  sejalan dengan hasil penelitian
yang  dilakukan  oleh  Sulhan  dan  Sasongko (2017)  yang  menjelaskan  bahwa  tujuan  dari Program  KIP  adalah  menghilangkan  hambatan peserta didik secara ekonomi untuk berpartisipasi di  sekolah  sehingga  dapat  memperoleh  akses layanan  pendidikan  yang  lebih  baik  di  tingkat dasar  dan  menengah,  mencegah  anak/peserta didik putus sekolah akibat kesulitan ekonomi dan menarik  anak  yang  putus  sekolah  agar  kembali ke  sekolah,  serta  membantu  peserta  didik memenuhi  kebutuhan  kegiatan  pembelajaran  di sekolah.
Proses  pelaksanaan  PIP  di  SMP Negeri 7 Salatiga sudah berjalan sesuai dengan yang  diharapkan.  Prosedur  pelaksanaan  PIP terdiri  dari  6  tahapan  yaitu  tahap  pengusulan, penetapan penerima, sosialiasi kepada orangtua,  penyaluran  dana/pencairan  dana, pengambilan  dana  secara  tunai  oleh  peserta didik,  dan  monitoring  pelaksanaan  PIP. Pelaksanaan  PIP  dilaksanakan  berdasarkan Juknis  dapat  membantu  sekolah  dalam meningkatkan  layanan  pendidikan  secara khusus bagi peserta didik yang kurang mampu. Namun  demikian  pelaksanaan  PIP  belum dapat  menarik  peserta  didik  yang  putus sekolah  untuk  kembali  bersekolah,  karena dana  yang  diterima  peserta  didik  sangat terbatas,  selain  itu  dana  PIP  diterima  secara tunai  oleh  peserta  didik,  sehingga  pihak sekolah  terkendala  melakukan  pengawasan terhadap  pemanfaatan  dana  PIP  yang  sudah diterima  melalui  Lembaga  penyalur.  Hasil penelitian  diatas  sejalan  dengan  penelitian Widodo (2016) yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan  PIP  dilaksanakan  berdasarkan  6 indikator  yaitu  sosialisasi  PIP  kepada  orangtua, prosedur pelaksanaan, tahap pengajuan, penetapan  penerima,  tahap  pencairan  dan monitoring  evaluasi  PIP,  sehingga  pelaksanaan PIP  berjalan  dengan  baik  dalam  mendukung layanan pendidikan di sekolah.
Faktor  pendukung  dalam  pelaksanaan PIP antara lain adalah: orangtua  antusias  dalam membantu  tim  pelaksana melengkapi dokumen
yang  harus  dipersiapkan  pada  saat  proses pengusulan,  sosialisasi  bagi  peserta  didik  dan orangtua  penerima  PIP  yang  transparan, koordinasi  yang  baik  antar  tim  pelaksana  PIP. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan PIP yaitu  penyaluran  dana  sering  terlambat sehingga  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan peserta  didik  secara  berkesinambungan,  Tim pelaksana kesulitan memonitoring penggunaan dana karena langsung diterima secara tunai oleh peserta didik, banyak penerima PIP yang sudah tidak sekolah atau sudah lulus dari SMP Negeri 7  Salatiga.  Meskipun  pelaksanaan  PIP  sudah sesuai  dengan  mekanisme  pelaksanaan  dalam Juknis, namun masih terdapat berbagai kendala dalam  mencapai  tujuan  sehingga  proses pelaksanaan  masih  terus  diperbaiki.  Temuan diatas sejalan dengan hasil penelitian Arbainah (2017)  yang  menyatakan  bahwa  pelaksanaan PIP belum dapat mencapai tujuan secara efektif dan  efisien,  sehingga  masih  perlu  dilakukan perbaikan terus menerus oleh dinas pendidikan dan  pihak  sekolah.  Dengan  demikian,  dapat dipahami  bahwa  pelaksanaan  PIP  secara menyeluruh  masih  memiliki  kendala.  Agar dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  tujuannya dapat  tercapai  secara  menyeluruh,  maka pemerintah  sebagai  pelaksana  harus  rutin melakukan  monitoring  kepada  setiap  sekolah yang menerima dana PIP.
Produk  atau  hasil  yang  diperoleh  dari pelaksanaan  PIP  di  SMP  Negeri  7  Salatiga belum  dicapai  secara  maksimal  berdasarkan tujuan  yang  ada  dalam  Juknis  PIP.  Meskipun demikian,  pelaksanaan  PIP  telah  memberikan dampak  bagi  peserta  didik  karena  dapat membantu meningkatkan akses pendidikan dan memperoleh layanan pendidikan sampai tamat, sehingga  program  tersebut  dapat  mencegah peserta didik putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu penghambat bagi peserta didik dalam menumpuh  pendidikan  hingga  tamat.  Hal  ini sejalan  dengan  pendapat  Zahidy  (2008)  bahwa penghasilan keluarga yang rendah
mengakibatkan  daya  beli  rendah  sehingga sekolah dipersepsikan menjadi suatu pengeluaran,  sehingga  berapapun  biaya  yang dibutuhkan  dalam  membeli  seragam  sekolah, buku-buku, iuran, ongkos, buku, biaya fotokopi, dianggap sebagai sesuatu yang sangat memberatkan.  Berdasarkan  pendapat  tersebut dapat  diketahui  bahwa  kondisi  ekonomi  dapat menjadi  penghambat  bagi  peserta  didik  yang kurang  mampu  untuk  terus  melanjutkan pendidikan.  Oleh  karena  itu  pemerintah  harus terus  berpartisipasi  lewat  program  PIP  yang sudah  terlaksana  dengan  baik,  sehingga  hal tersebut  dapat  meminimalkan  angka  putus sekolah di Indonesia khususnya di SMP Negeri 7 Salatiga.
Pelaksanaan  PIP  memberikan  dampak yang  besar  bagi  peserta  didik  yang  menerima dana  PIP  di  SMP  Negeri  7  Salatiga.  Melalui program  PIP  banyak  peserta  didik  yang merasakan  dampak  positif,  karena  biaya  yang diterima  setiap  tahun  dapat  digunakan  untuk membeli  kebutuhan  sekolah  seperti  membeli sepatu,  buku  tulis,  seragam  sekolah,  dan mentupi  kekurangan  biaya  SPP.  Selain  itu peserta  didik  penerima  dana  PIP  menjadi percaya diri saat menerima raport karena tidak ada tunggakan biaya sekolah. Hal tersebut tentu menjadi motivasi bagi peserta didik untuk terus melanjutkan pendidikan. Dampak dari penggunaan  dana  PIP  sudah  dirasakan  oleh peserta  didik,  pihak  sekolah  terus  berharap program  PIP  terus  belanjut  sehingga  semua peserta  didik  yang  kurang  mampu  di  SMP Negeri  7  Salatiga  mendapatkan  kesempatan yang  sama  dalam  menempuh  pendidikan. Temuan di atas sejalan dengan hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  Arbainah  (2017)  bahwa Program  Indonesia  Pintar  sangat  membantu memenuhi  kebutuhan  sekolah  peserta  didik, mulai  dari  membeli  buku  dan  perlengkapan sekolah  lainnya.  Selain  itu  respon  orangtua sangat positif karena dapat membantu mengatasi  keterbatasan  ekonomi  keluarga. Dapat  dipahami  bahwa  pelaksanaan  Program
Indonesia  Pintar  telah  memberikan  dampak yang  baik  bagi  seluruh  peserta  didik  yang menerima dana PIP di SMP Negeri 7 Salatiga.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Hasil  evaluasi  di  atas  menunjukkan bahwa, pada evaluasi desain , terdapat kesenjangan  antara  tujuan  pelaksanaan  PIP  di SMP  Negeri  7  Salatiga  dengan  Juknis pelaksanaan PIP dari pemerintah.
Dari  segi instalasi tidak  terdapat kesenjangan  antara  rancangan  PIP  di  SMP Negeri  7  Salatiga  dengan  Juknis  pelaksanaan PIP  dari  pemerintah.  Proses  pelaksanaan didesain sesuai dengan mekanisme pelaksanaan PIP dalam Permendikbud. Pihak sekolah  membentuk  Tim  pelaksana  guna mempermudah pelaksanaan PIP.
Dari  segi  proses  masih  terdapat kesenjangan  antar  desain  dengan  pelaksanaan akibat berbagai kendala seperti penyaluran dana yang sering terlambat, kesulitan Tim pelaksana memonitoring penggunaan dana yang diterima tunai oleh peserta didik, banyak penerima PIP yang  sudah  tidak  sekolah  atau  sudah  lulus sedangkan  dananya  harus  dikembalikan  ke pemerintah,  sehingga  tidak  bisa  digunakan untuk  membantu  peserta  didik  yang  lebih membutuhkan.
Dari  segi  produk juga  masih  terdapat kesenjangan  dalam  pelaksanaan  PIP  di  SMP Negeri  7  Salatiga  karena  dana  yang  diterima masih  kurang,  sehingga  belum  mampu memenuhi  kebutuhan  sekolah  sesuai  dengan Juknis.
Dari  segi  Analisis  Manfaat  dan  Biaya juga  masih  terdapat  kesenjangan  karena walaupuan  peserta  didik  penerima  PIP merasakan  manfaat  dari  Program  Indonesia Pintar  yang  dilaksanakan  di  SMP  Negeri  7 Salatiga.  namun  dana  yang  diterima  setiap tahun masih sangat kurang dan belum mampu memenuhi  seluruh  kebutuhan  peserta  didik
sesuai  dengan  manfaat  yang  ingin  dicapai pemerintah dalam Juknis.
Saran
Terdapat  beberapa  saran  yang  peneliti sampaikan guna perbaikan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada tahun berikutnya, sebagai berikut.
1. Bagi  Sekolah.  Sekolah  harus  lebih  intensif dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain (Komite sekolah   dan orangtua). Disamping itu  Sekolah  juga  harus  lebih  tegas  dalam mengumpulkan kwitansi pembelian kebutuhan  sekolah,  sehingga  penggunaan dana PIP tepat sasaran.
2. Bagi Orangtua. Orangtua harus mendukung anak  dalam  mengumpulkan  kwitansi pembelian  barang  dari  dana  PIP,  serta mendukung anak untuk memanfaatkan dana PIP sebagaimana mestinya.
3. Bagi  Dinas  Pendidikan.  Dinas  Pendidikan perlu    melakukan    monitoring    dan evaluasi    terhadap    pelaksanaan  PIP  di sekolah-sekolah yang melaksanaan, khususnya  di  SMP  Negeri  7  Salatiga,  agar Dinas Pendidikan dapat mengambil kebijakan berupa perbaikan terhadap pelaksanaan PIP di masa yang akan datang.
4. Bagi BAPPENAS, Kemenkeu, dan Kemen- dikbud. Program Indonesia Pintar hendaknya dilanjutkan dengan mempertimbangkan  ulang  pemberian  dana secara tunai oleh penerima guna menghindari  penyelewengan  dana  oleh orangtua peserta PIP.

## DAFTAR PUSTAKA
Arbainah. (2017). Evaluasi Program Indonesia Pintar  di  Desa  Tajur  Kecamatan  Long
Ikis Kabupaten Paser. Jurnal
Administrasi Negeri , Vol. 5, No. 4, hal: 10-12
Astuti  Septiani  Rini.  (2016). Implementasi Kebijakan  Kartu  Indonesia  Pintar dalam  Upaya  Pemerataan  Pendidikan

## Tahun  Ajaran  2015/2016  di  SMP
Negeri  1  Semin .  Universitas  Negeri Yogyakarta.
Arikunto. S & Jabar. C.S.A., (2010). Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis  Praktis  Bagi  Mahasiswa  dan Praktisi  Pendidikan .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Badan Pusat Statistik. (2017). Tingkat Kemiskinan .  Salatiga:  Pemda  Kota Salatiga.
Boulmetis,  J.  &  Phyllis  Dutwin.  2017. The
ABCs of Evaluation: Timeless
Techniques for Program and Project
Managers,  second  edition. Market street,  San  Francisco:  Jossey  Bass  A Wiley Imprint.
Depdiknas.    (2005). Rencana  Pembangunan Pendidikan  Nasional  Jangka  Menengah Tahun  2005-2009.  Menteri  Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2003).
Undang  Undang  No.  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional . Jakarta: Depdiknas.
Mulyatiningsih,  E.  (2011). Evaluasi  Proses Suatu Program. Bumi Aksara. Jakarta
Kemendikbud. (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 . Jakarta: Kemendikbud.
Kemendikbud.  (2015). Rencana  Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Tahun  2015  -  2019 .  Biro
Perencanaan dan Kerjasama Luar
Negeri: Kemendikbud.
Kemendikbud.  (2015). Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor 12  Tahun  2015.  Petunjuk  Teknis Program  Indonesia  Pintar .    Jakarta: Kemendikbud.
Santoso,  H.M.,  Sarjono.Y.,   Wafroturrohmah. (2014).  Pengelolaan  Bantuan  Siswa Miskin  di  SMP  Muhammadiyah  8 Wonogiri. Jurnal  Pendidikan  Ilmu Sosial , Vol. 24, No. 2, hal: 35-44.
Sulhan  M.  &  Sasongko  Totok.  (2017) .
Implementasi Kebijkan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui
Kartu  Penjamin  Sosial  dan  Kartu Indonesia  Pintar  Pada  Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Kauman). Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik . Vol. 6 No. 1, hal: 15-18 .
Walikota  Salatiga.  2016. Peraturan  Walikota Salatiga  Nomor  10  Tahun  2016 tentang  Rencana  Kerja  Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2017. Salatiga: Pemerintah Kota Salatiga.
Widodo,  Budi.  (2016).  Evaluasi  Pemanfaatan
Program  Indonesia  Pintar  di  SMK Cokroaminoto
Pandak.
Skripsi .
Universitas Negeri Yogyakarta.
Zahidy  Budhi  Achmad.  (2008).  Perluasan Akses  Pelayanan  Pendidikan  di  SMP (Kecamatan Bumijaya Kabupaten Tegal). Tesis .  Universitas  Diponegoro.
Semarang.