## Modus Operandi dan Strategi Pencegahan
Kejahatan Perdagangan Seksual Anak Secara Daring

## Sayid Muhammad Rifki Noval*, Soecipto, Ahmad Jamaludin
Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara *smrn.uninus@gmail.com

## Abstract
Online child sexual exploitation as a crime using technological development particularly through the Internet, has experienced a signi fi cant increase, especially during the COVID-19 pandemic where most of the people in the world carry out their activities from home, including learning activities. This article aims to present the development of modus operandi of online child sexual exploitation and its prevention. One of the modus operandi of this crime is the increasing utilization of live streaming media by the perpetrators to broadcast sexual exploitation to the audience. It also includes sexual traf fi cking by sending threats of spreading explicit photos or videos containing nudity. As an effort to prevent this issue, this article encourages positive use of the Internet to improve understanding and skills in using the Internet while avoiding intimate communication and excessive publication of personal information. This effort can be achieved by active parental monitoring and supervision. In terms of regulations, it is also important to establish regulations which require social media companies to conduct active monitoring of ongoing information traf fi c, especially those that indicate crimes.
Keywords : sex traf fi cking; cyber law; prevention.

## Undang: Jurnal Hukum
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 5 No. 2 (2022): 419-451, DOI: 10.22437/ujh.5.2.419-451
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)

## Abstrak
Sebagai kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya internet, perdagangan seksual anak secara daring telah mengalami pening- katan signi fi kan terutama pada masa pandemi covid-19 di mana sebagian besar warga dunia beraktivitas dari dan di dalam rumah termasuk dalam pembelajaran. Artikel ini bermaksud mengetengahkan perkembangan modus operandi dalam kejahatan perdagangan seksual anak secara daring beserta upaya pencegahannya. Di antara modus operandi kejahatan ini pada saat ini adalah berkembangnya penggunaan teknologi live streaming yang digunakan oleh pelaku untuk menyiarkan eksploitasi seksual kepada pada penontonnya, serta perdagangan seksual yang terjadi akibat ancaman penyebaran foto ataupun video yang mengandung ketelanjangan. Sebagai ikhtiar dalam pencegahannya, artikel ini mendorong penggunaan internet yang baik, guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pemanfaatan internet, sekaligus menghindari terjalinnya komunikasi intim, publikasi informasi pribadi yang berlebihan, serta pendampingan atau pemantauan aktif dari orang tua. Dari segi aturan, juga penting adanya regulasi yang mewajibkan perusahaan media sosial untuk melakukan pemantauan aktif terhadap lalu lintas informasi yang berlangsung terutama yang mengindikasikan adanya kejahatan.
Kata Kunci : perdagangan seksual; kejahatan siber; pencegahan.

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas perkembangan modus operandi kejahatan perdagangan seksual anak secara daring di era teknologi informasi saat ini beserta strategi pencegahannya. Pembahasan ini menjadi penting karena tingginya penggunaan internet oleh anak saat ini, terutama karena situasi pandemi covid-19, telah dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjalankan dan meningkatkan aksi kejahatannya. Oleh karenanya perlu dilakukan penelitian yang dapat memberikan alternatif pencegahan agar anak tidak dapat menjadi korban dengan mempelajari kasus-kasus yang telah terjadi.
Sebelum pandemi covid-19, perdagangan untuk eksploitasi seksual ( cybersex traf fi cking ) adalah bentuk perdagangan manusia yang paling terdeteksi. Menurut the 2018 Global Report on Traf fi cking
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
in Person oleh United Nations Of fi ce on Drugs and Crime (UNODC), 59 persen dari semua korban perdagangan adalah korban eksploitasi seksual, 34 persen adalah korban kerja paksa, dan 7 persen adalah korban perdagangan orang untuk tujuan lain. 1 Bahkan, perdagangan untuk eksploitasi seksual komersial diidenti fi kasi sebagai salah satu kegiatan yang paling menguntungkan di dunia, terutama anak- anak yang diketahui sebagai komoditas ilegal ketiga yang paling menguntungkan, setelah penjualan obat-obatan terlarang dan senjata. 2
United Nations Of fi ce on Drugs and Crime (UNODC) mengungkap bila para pelaku perdagangan manusia telah beradaptasi dengan ‘ new normals’ masa pandemi, bahkan telah memanfaatkannya untuk memperkenalkan metode rekrutmen dan cara-cara baru guna menghasilkan keuntungan dari eksploitasi orang dewasa maupun anak-anak. Tidak hanya diiklankan bila korban virus- free atau bersedia memakai masker dan sarung tangan, 3 bahkan tersedia layanan drive-thru ataupun delivery . 4 Lebih lanjut diketahui bahwa para penyelundup telah mengubah modus operandi dengan sangat cepat. Sejak awal pandemi, para pelaku telah memindahkan perekrutan korban dewasa dan anak-anak melalui metode daring. Menyadari bertambahnya jumlah waktu yang dihabiskan orang di internet, terutama oleh anak-anak maupun remaja, para pelaku telah mengiklankan pekerjaan-pekerjaan palsu yang disebarluaskan melalui media sosial. Organization for Security and Co-operation in Europe
1  Livia Wagner dan Thi Hoang, Aggravating Circumstances: How Coronavirus Impacts Human Traf fi cking (Geneva: Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2020), hlm. 1.
2  Kristin Elizabeth Klimley, dkk., “Commercial Sexual Exploitation of Children: Victim Characteristics,” Journal of  Forensic Practice , 20, 4 (2018), hlm. 217.
3  Abcnews.go.com, “FBI Task Force Focuses on Human Traf fi cking amid Coronavirus,” https://abcnews.go.com/US/fbi-task-force-focuses-human- traf fi cking-amid-coronavirus/story?id=70329172, 24/4/2020, diakses 10/2/2022.
4  United Nations, “Covid-19 Crisis Putting Human Traf fi cking Victims at Risk of Further Exploitation, Expert Warn,” https://news.un.org/en/ story/2020/05/1063342, 6/5/2020, diakses 10/2/2022.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Of fi ce for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE ODIHR) dan UN Women menemukan bahwa satu dari tiga korban yang disurvei dilaporkan telah menjadi sasaran sejak awal pandemi, dengan setidaknya satu tawaran yang secara langsung atau berpotensi terkait dengan kemungkinan eksploitasi. Tawaran ini termasuk eksploitasi seksual dan dalam kebanyakan kasus, penawaran dilakukan secara daring. 5
Di antara para korban dan penyintas eksploitasi seksual, khususnya eksploitasi seksual daring, anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan selama lockdown . Sebelum pandemi, jumlah child sexual exploitation material (CSEM) daring yang diidenti fi kasi secara global telah meningkat secara eksponensial, lebih dari satu juta laporan CSEM pada 2014 dan menjadi 18,4 juta laporan pada 2018 (laporan yang berisi lebih dari 45 juta foto online dan video anak-anak yang dilecehkan secara seksual) atau dua kali lipat dari yang ditemukan pada 2017. 6 Pada 2019, National Center for Missing and Exploited Children menerima sekitar 16,9 juta laporan dari 153 penyedia layanan elektronik media yang diduga child sexual abuse media (CSAM). Laporan ini berjumlah 69,1 juta video, gambar, dan fi le lainnya. 7 Aplikasi konferensi video dan berbagi pesan turut dimanfaatkan oleh pelaku guna melaksanakan kejahatan cybersex traf fi cking, yang umum digunakan oleh anak dalam aktivitas hariannya saat ini. Tingginya angka perdagangan seksual anak secara daring dapat terjadi, salah satunya disebabkan oleh mudahnya para pelaku menjerat target berdasarkan informasi yang tersedia di internet hingga kemudian membangun kepercayaan kepada target, dengan memanfaatkan informasi tersebut. Bahkan diketahui bila cybersex
5  United Nations Of fi ce on Drugs and Crime, The Effects of  the Covid- 19 Pandemic on Traf fi cking in Persons: a Global Study of  Emerging Evidence (UNODC, 2021), hlm. 34.
6  Ecpat.org, “A Crisis at its Breaking Point – 45 Milion Online Child Sexual Abuse Images Reported in 2018,” https://ecpat.org/new-york-times/, 2/10/2019, diakses 10/2/2022.
7  Enrique Guerra dan Bryce Garreth Westlake, “Detecting Child Sexual Abuse Images: Traits of Child Sexual Exploitation Hosting and Displaying
Websites,” Childe Abuse & Neglect, 122, 6 (2021), hlm. 2.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
traf fi cking melalui siaran langsung telah diminati oleh beragam usia (20-76 tahun). 8
Artikel ini melengkapi berbagai kajian terdahulu tentang pemberantasan kejahatan cybersex traf fi cking, terutama dikaitkan dengan evolusi bentuk kejahatan perdagangan anak. Hal ini diperlukan, mengingat kajian terdahulu belum mempertimbangkan kemajuan teknologi yang telah dimanfaatkan oleh para pelaku dalam kondisi new normal, sebagaimana pernah dituliskan Syamsudin (2020), 9 serta mengkritisi studi terhadap pelanggan pornogra fi anak secara daring yang dinilai tidak akan beralih melakukan aktivitas seksual langsung, sebagaimana ditulis Ly, Dwyer, dan Fedoroff (2018). 10 Tidak hanya itu, dalam memandang persoalan, artikel ini berupaya melihat permasalahan dalam optik luas, sebagai upaya mendekati apa yang disebut Satjipto Rahardjo dengan berhukum secara holistik, 11 karena pencegahan cybersex traf fi cking tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang hukum tunggal, namun memiliki keterkaitan dengan kehidupan sosial yang berkembang saat ini.
Pembahasan dalam artikel ini akan fokus terhadap alternatif bentuk pencegahan yang dapat dipertimbangkan guna menang- gulangi terjadi cybersex traf fi cking yang berpotensi hadir, terutama terhadap anak dengan memberikan penekanan terhadap faktor yang mempengaruhi anak untuk menjadi korban, karena hal tersebut dinilai menjadi kunci utama dalam kebijakan pencegahan. Namun, untuk mengawalinya terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat perihal diagnosis awal modus perdagangan seksual yang telah terjadi
8  Timothy Cubbit, Sarah Napier, dan Rick Brown, “Predicting Proli fi c Live Streaming of Child Sexual Abuse,” Trends & Issues in Criminal Justice, 634 (2021), hlm. 6.
9  Syamsudin, “Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban,” Sosio Informa, 6, 1 (2020): 16-35.
10 Thanh Ly, R Gregg Dwyer, dan J Paul Fedoroff, “Characteristics and Treatment of Internet Child Pornography Offenders,” Behavior Science & the Law , 36, 2 (2018): 216-34.
11 Satjipto Raharjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban (Jakarta: Penerbit UKI Press,
2006), hlm. 25-37; M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi,” Undang: Jurnal Hukum, 1, 1 (2018), hlm.
170-1.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
saat ini dengan ragam istilah yang digunakan dalam mengindeti fi kasi bentuk perbuatannya, terutama pemanfaatan teknologi internet dalam prosesnya.

## B. Perdagangan Seksual Daring saat ini: Ragam Istilah dan Modus Operandi
Perdagangan orang telah diidenti fi kasi sebagai kejahatan dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perdagangan orang mencakup dan kerap tumpang tindih dengan kejahatan lain seperti kerja paksa, eksploitasi seksual komersial anak, atau pengambilan organ tubuh secara tidak sah. 12 Perkembangan teknologi internet saat ini telah memberikan kemudahan pelaku perdagangan orang untuk melakukan aksinya dengan melahirkan modus operandi baru, yakni cybersex traf fi cking yang merupakan eksploitasi seksual anak secara live streaming melalui internet. 13 Patel menggunakan istilah cybersex traf fi cking atau virtual traf fi cking sebagai kekerasan terhadap anak, dengan memintanya melakukan aktivitas seksual di depan webcam, yang hasilnya digunakan untuk tujuan eksploitasi melalui media sosial. 14 Sedangkan Kristin mengunakan istilah cybervoyeurism untuk menggambarkan kegiatan penggunaan webcam yang melibatkan aktivitas seksual anak secara eksplisit serta cyberexhibitionism untuk menggambar kegiatan pelaku yang menampilkan alat kelaminnya
12  Anne Gallagher dan Klara Skrivankova, “Human Right and Traf fi cking in Person,” Background Paper 15 th Informal ASEM Seminar on Human Rights, diselenggarakan Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, Montreux, 24-26/11/2015, hlm. 5. 13  International Justice Mission, Cybersex Traf fi cking (Arlington: IJM Casework Series,2016), hlm. 1-2. 14  Common Wealth Parliamentary Association UK, Legislating Against: Modern Slavery, Human Traf fi cking and Forced Labour (London: Commonwealth Parliamentary Association, 2018), hlm. 13. Sebagai contoh, kasus 11 anak perempuan yang dipaksa mengirimkan foto dan video porno dirinya serta melakukan video call sex, setelah sebelumnya berkomunikasi dengan pelaku melalui permainan daring Free Fire (Tempo.co, “11 Anak diduga jadi Korban Pelecehan Seksual lewat Game Free Fire,” https://nasional. tempo.co/read/1534288/11-anak-diduga-jadi-korban-pelecehan-seksual- lewat-game-free- fi re, 30/11/2021, diakses 10/1/2022).
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
melalui internet kepada anak di bawah umur. 15
Bila de fi nisi sebelumnya membatasi terhadap eksploitasi anak, de fi nisi yang diberikan Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) secara luas terhadap seluruh aktivitas seksual secara live streaming , termasuk di dalamnya pelecehan seksual anak kepada audiens global. 16 Pembatasan perdagangan seksual turut terdapat dalam Traf fi cking Victims Protection Act , undang-undang federal di Amerika Serikat yang membahas tindakan perdagangan manusia, dan mende fi nisikannya sebagai tindakan seks komersial yang terjadi akibat dorongan secara paksa, penipuan dan orang yang dibujuk untuk melakukan tindakan tersebut berusia di bawah 18 tahun. De fi nisi ini menjelaskan, pertama, tindakan seks komersial dapat mencakup prostitusi, produksi pornogra fi , tarian telanjang, serta pertunjukan seks langsung. Kedua, berlaku untuk ‘mucikari’ yang mengeksploitasi korban dan individu yang membeli jasa korban. Ketiga, bila korban telah dewasa, disyaratkan terdapatnya pemaksaan dan penipuan. Karena itu, prostitusi yang dilakukan oleh orang dewasa atas kesediaannya serta tanpa paksaan, tidak dapat dianggap sebagai perdagangan seksual; namun, bila seseorang dipaksa dan ditipu untuk bertindak, maka dapat dikategorikan sebagai sebuah perdagangan seksual. Khusus untuk anak, sekalipun tidak terdapat paksaan maupun penipuan, tindakan seks komersial apa pun dianggap sebagai perdagangan seksual. 17
15  Kristin E. Klimley, dkk., The Commercial Sexual Exploitation of  Children dalam Handbook of  Behavioral Criminology , ed. Vincent B. Van Hasselt dan Michael L. Bourke (Cham: Springer, 2017), hlm. 282.
16 OSCE Of fi ce of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Traf fi cking in Human Beings and Tech Against Traf fi cking, Leveraging Innovation to Fight Traf fi cking in Human Beings: A Comprehensive Analysis of Technology Tools (Vienna: OSCE, 2020), hlm. 12.
17 Eva Veldhuizen-Ochodnicanova, Elizabeth L. Jeglic, dan Irena Boskovic,
“Separate Routes, Similar Crimes? Conceptualising Differences between Domestic and International Sex Traf fi ckers in the United States,” International Journal of  Law, Crime and Justice, 62 (2020), hlm. 1-2. Terkait usia anak yaitu mereka yang belum berusia 18 tahun, ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, usia ini berbeda di beberapa negara, yaitu 16 tahun di Inggris dan 14 tahun di Italia. Salah satu risiko rendahnya
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Dalam perkembangannya, situasi pandemi covid-19 telah turut memunculkan modus operandi baru dalam perdagangan seksual anak. Pertama, hal ini karena beberapa aktivitas di sekolah dalam berbagai kebijakan di banyak negara diberhentikan guna menekan penyebaran virus dan selanjutnya diganti dengan pembelajaran secara daring di rumah. Kedua, seturut kebijakan tersebut, maka aktivitas penggunaan internet oleh anak juga jelas semakin meningkat. Kondisi ini ternyata dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang untuk melakukan aksi dan mengembangkan kejahatannya, melalui beragam aplikasi yang tersedia di internet serta melakukannya pada deep web maupun dark web .
Internet akhirnya menimbulkan dampak dramatis pada praktik perdagangan orang untuk tujuan seksual. Berdasarkan UN Traf fi cking Protocol, saat ini perdagangan orang tidak lagi memerlukan penyeberangan perbatasan internasional secara fi sik; setelah melihat aktivitas transmisi gambar dan video ke antar negara. 18 Keadaan ini semakin memperjelas bahwa batas-batas yurisdiksi terus-menerus dilewati oleh pelaku cybersex traf fi cking dan mengakibatkan sukarnya para penegak hukum untuk memberantasnya secara global.
Studi Ly, dkk. pada 2018 mengungkap bila terdapat sekitar 4,2 juta situs web yang mengandung pornogra fi dan terdapat 116.000 permintaan setiap hari untuk pornogra fi anak dan 100.000 situs web menawarkan pornogra fi anak “ilegal”. Sekitar 500.000 orang juga diduga terlibat dalam perdagangan pornogra fi anak secara daring, dan terdapat lebih dari lima juta materi pornogra fi anak. 19 Studi
usia dewasa dapat terlihat dari kasus seorang warga negara Inggris yang memproduksi materi pornogra fi dan melibatkan gadis Italia berusia 15 tahun dapat lolos dari hukum karena usia legal untuk melakukan aktivitas seksual di Italia adalah 14 tahun. Lihat: Desara Dushi, “The Phenomenon of Online Live-Streaming of Child Sexual Abuse: Challenges and Legal Response” (Disertasi, Universite du Luxembourg, Luxembourg, 2019), hlm. 13.
18 Thula Koops, Arne Dekker, dan Peer Briken, “Online Sexual Activity Involving Webcams-An Overview of Existing Literature and Implications for Sexual Boundary Violations of Children and Adolescents,” Behavior Science & the Law , 36, 2 (2018), hlm. 7. 19  Ly dkk., “Characteristics and Treatment,” hlm. 216-7.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
lainnya juga mengungkap, pelaku cybersex traf fi cking diketahui dapat dilakukan oleh siapa saja, seperti teman (37,7 persen) dan bahkan keluarga terdekat (35,4 persen) seperti ayah dan ibu. 20 Studi Thorn juga menunjukkan, pelaku melalui internet dapat menjerat korban dengan melakukan pendekatan yang singkat. Diketahui bahwa 48 persen pelaku mendapatkan kepercayaanya dari target dalam bulan pertama, dan 82 persen mendapatkan kepercayaannya dalam empat bulan pertama. 21 Keadaan ini memperlihatkan rentannya anak sebagai korban cybersex traf fi cking, karena pembatasan aktivitas yang diterapkan selama pandemi kerap memaksa anak untuk selalu dekat dengan keluarga di dalam rumah dan tingginya intensitas komunikasi yang berjalan dengan teman dan orang lain di internet.
Kajian Citron mengungkap perihal privasi seksual pada era digital, di mana telah terjadi invasi dalam bentuk digital voyeurism, up- skirt photo, sexortion, noncensual pornography, dan deep-fake sex videos, sehingga menyebabkan rentannya penyebaran foto maupun video anak dengan ketelanjangan saat ini. Citron menjelaskan maraknya penggunaan kamera tersembunyi dengan berbagai bentuk seperti jam, pulpen, detektor asap yang dilakukan oleh beragam profesi seperti dosen, dokter, dan rabbi. Bahkan dengan kecanggihan teknologi saat ini, pelaku melakukan aksinya dengan menipu orang agar mengunduh malware (trojan akses jarak jauh) ke laptop korban, yang kerap disimpan pada kamar tidur, sehingga pelaku dapat mengaktifkan kamera dan mikrofon laptop untuk memata-matai aktivitas korban. 22
Peningkatan produksi video dan gambar seksual anak tidak hanya diakibatkan oleh pihak lain, tapi juga ditengarai dipengaruhi oleh kebiasaan berbagi informasi pribadi pada media sosial yang dilakukan oleh anak pada saat ini. Studi Thorn menunjukkan bahwa 39 persen
20  Her Majesty’s Government, Tackling Child Sexual Abuse Strategy (London: HR Government, 2021), hlm. 23.
21 Vanessa Bouche, A Report on the Use of  Technology to Recruit, Groom and Sell Domestic Minor Sell Domestic Minor Sex Traf fi cking Victims (Manhattan: Thorn, 2015), hlm. 11.
22  Danielle Keats Citron, “Sexual Privacy,” Yale Law Journal, 128, 7 (2019), hlm.
1909-13.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
remaja menyatakan berbagi gambar ketelanjangan merupakan hal yang umum dilakukan kepada sesama teman, 45 persen menyatakan berbagai gambar ketelanjangan dirinya kepada pasangan tidak merupakan masalah dalam suatu hubungan, dan bahkan 47 persen mendapatkan perasaan positif (percaya diri, bersemangat) ketika membagikannya. 23 Berbagi gambar ketelanjangan kepada pasangan melalui ponsel kerap disebut sebagai aktivitas sexting, gabungan dari kata ‘ sex’ dan ‘ texting’ , yang mengacu pada komunikasi bersifat seksual, termasuk pesan teks dan gambar, yang dikirim melalui ponsel dan sarana elektronik lainnya. Terdapat dua bentuk sexting, pertama, experimental sexting, yang terjadi dalam konteks hubungan mapan, guna membangkitkan minat romantis pada remaja atau untuk alasan lain, tetapi dengan tidak adanya perilaku kriminal dan berdampak pada apa yang disebut saat ini sebagai moral panic over sexting. Kedua, aggravated sexting, yang melibatkan orang dewasa dalam tindakan tersebut dan terdapat unsur-unsur kriminal maupun perbuatan kasar dalam proses pembuatan, distribusi, atau kepemilikan gambar seksual yang dihasilkan dengan melibatkan anak di bawah umur. 24
Perilaku sexting ini sesungguhnya membawa potensi terjadinya cybersex traf fi cking yang kerap diawali dengan sebuah ancaman atau aksi revenge porn (pornogra fi balas dendam) . Revenge porn merupakan salah satu jenis pelecehan dunia maya yang melibatkan pengiriman materi seksual eksplisit dengan menampilkan foto ataupun video seseorang tanpa izin guna tujuan tertentu, seperti penghinaan bahkan aktivitas seksual. Materi revenge porn kerap diproduksi secara sukarela dan pada awalnya dibagikan dalam konteks hubungan kekasih. Saat ini, situs revenge porn bahkan menampilkan nama korban, tautan akun media sosial, dan informasi identitas lainnya juga. 25 Salah satu
23 Thorn.org, “Understanding Sexually explicit images, self produced by children,” https://www.thorn.org/blog/thorn-research-understanding- sexually-explicit-images-self-produced-by-children/, 9/12/2020, diakses 28/1/2022.
24  Carolina Villacampa, “Teen Sexting: Prevalance, Characteristisc and Legal Treatment,” International of  Law, Crime, and Justice , 49 (2017), hlm. 10-1.
25  Brian Holoyda, dkk., “Trouble at Teens’ Fingertips: Youth Sexting and the Law,” Behaviour Science & the Law , 36, 3 (2017), hlm. 4-5.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
kasus di Indonesia terjadi di Ponorogo pada pertengahan 2020, yaitu menimpa seorang anak yang dipaksa untuk melakukan hubungan badan bersama dua pria, di mana salah satunya merupakan pacar korban yang mengancam akan menyebarluaskan percakapan tentang persetubuhan yang sebelumnya telah dilakukan. 26
Salah satu negara dengan tingkat kejahatan perdagangan ma- nu sia tertinggi adalah Filipina . Sebuah tulisan pada 2016 menyebut jumlah korban di Filipina mencapai 100.000 anak 27 dan kota Cebu menjadi lokasi utama dengan 6 persen korbannya berusia di bawah 14 tahun, dengan korban termuda adalah bayi berusia dua bulan. 28
Pada umumnya lokasi kejahatan cybersex traf fi cking terjadi pada rumah-rumah penduduk dengan memanfaatkan komputer pribadi serta webcam . Korban dapat tunggal maupun berkelompok yang diinstruksikan untuk melakukan kegiatan seksual ataupun berpose tanpa busana di depan kamera, 29 bahkan memungkinkan konsumen untuk memberikan arahan kepada korban untuk melakukan sesuatu yang dimintanya. 30 Selain itu, dalam masa karantina covid-19, dike- tahui terdapat kasus cybersex traf fi cking di Filipina yang dilakukan
26 Okeline, ‘Takut Percakapan Mesum disebarkan, Akhirnya Bunga Pasrah Melayani Dua Pemuda Ini,” https://www.okeline.com/berita-8846-takut- diancam-sebarkan-percakapan-mesum-akhirnya-bunga-pasrah-melayani- dua-pemuda-ini, 21/6/2020, diakses 8/2/2022.
27  Shawn C. Hoard, Jeffey L. Carasiti, dan Edward J. Maten, “The Adaptive Nature of Crime: Co-Opting the Internet,” dalam Cyberspace: Malevolent Actors, Criminal Opportunities, and Strategic Competition, ed. Phil Williams dan Dighton Fiddner (Carlisle: United States Army War College Press, 2016), hlm. 287.
28  Krystal Humphreys, Brian Le Clair, dan Janet Hicks, “Intersections Between Pornography and Human Traf fi cking: Training Ideas and Implications,”
Journal of  Counselor Practice, 10, 1 (2019), hlm. 28. 29 Mike E. Dela Serna, Regina Mae E. Ferrer, dan Ferdinand T. Abocejo, “Traf fi cking in Person in Cebu City, Central Philippines,” dalam Prosiding 2017 CEBU International Conference on Studies in Arts, Social Science and Humanities, diselenggarakan oleh University of Quebec, Cebu, 26- 27/1/2017, hlm. 97-8.
30 Ophelie Stockhem, “Improving the International Regulation of Cybersextraf fi cking of Women and Children Through the Use of Data Science and Arti fi cial Intelligence,” (Master Thesis, University of Deusto, Spain, 2020), hlm. 21.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
oleh remaja  berusia 25 tahun dengan memaksa anak berusia tiga tahun bersama enam anak lainnya untuk melakukan tindakan cabul di depan kamera. 31
Fenomena lainnya yang juga berlangsung di Filipina dikenal dengan istilah Adult/Asian Cam Models (ACMs) , yaitu wanita yang menampilkan diri mereka secara langsung melalui webcam internet untuk meminta pelanggan melihatnya dalam keadaan telanjang atau terlibat dalam aktivitas seksual. ACM umumnya ditafsirkan sebagai pornogra fi yang diperdagangkan atau prostitusi (digital). Namun, para model tidak mengidenti fi kasi pekerjaan mereka sebagai prostitusi atau bahkan sebagai pekerja seks, dan mereka juga tidak merasa diperdagangkan. 32

## C. Pencegahan Kejahatan Perdagangan Seksual Anak
Kebijakan pencegahan yang berupaya dihadirkan dalam tulisan ini mencoba mendasarkan pijakannya pada pandangan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Satjipto menjelaskan bahwa hukum itu terus berkembang dan dikembangkan dari abad ke abad, dan hukum tidak akan bisa berubah dan berkembang seperti itu apabila tidak ada aktor pengubahnya, yang tidak lain adalah manusia itu sendiri. 33 Peran manusia inilah yang menjadi salah satu paradigma hukum progresif, yakni memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum—yang jelas bertentangan dengan pandangan umum yang memandang jika hukum hanya urusan peraturan. 34 Pandangan Satjipto ini merupakan sebuah kritik terhadap penstudi hukum yang kerap berupaya menyelesaikan permasalahan hukum hanya melalui instrumen tunggal peraturan, bahkan berharap sepenuhnya dengan teks undang-undang. Dengan
31 Jan Gresil S. Kahambing, “(In)visible Children and Covid-19:  Human Traf fi cking in Public Health Ethics,” Malim: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara, 21 (2020), hlm. 50.
32  Paul William Mathews, “Cam Models, Sex Work, and Job Immobility in The Philippines,” Feminist Economics, 23, 3 (2017), hlm. 2.
33 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 10. 34 Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, hlm. 144.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
pendekatan optik sosiologis, konsep pencegahan tidak harus selalu melalui hukum, sebagaimana Satjipto yang melihat hukum sebagai proses, maka proses dan pembangunannya tidak harus melalui hukum, karena bila melalui hukum, maka tidak akan ada perubahan sebelum hukum diubah. 35 Oleh karena itu, pencegahan yang ditawarkan dalam tulisan ini tidak memberikan bobot besar berupa tawaran konsep regulasi, yang mempertimbangkan keberhasilan pengaturan dari negara lain. Namun justru, melihat dari fakta empiris terhadap kasus-kasus yang telah terjadi, dengan beragam modus yang digunakan, untuk kemudian mempertimbangkan upaya pencegahannya agar seseorang dapat terhindar menjadi korbannya. Maka konsep pencegahan yang diuraikan akan didominasi pada perilaku manusia sebagai cara berhukum dengan tujuan yang meminjam istilah Satjipto, “untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi”. 36
Perlu diakui, bila cybersex traf fi cking tidak dapat dianggap sebagai permasalahan dalam negeri semata, namun menjadi per- masalahan global dan menuntut partisipasi aktif seluruh negara. Secara internasional, terdapat instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak anak melalui United Nations Convention on the Rights of  the Child, Optional Protocol to the Convention on the Rights of  the Child on the Sale of  Children, Child Prostitution and Child Pornography, the Council of  Europe’s Convention on Cybercrime dan the Council of  Europe’s Convention on the Protection of  Children Against Sexual Exploitation and Sexual Abuse yang telah mengatur batasan pelanggaran hingga sanksi hukum yang berkaitan dengan anak, termasuk di dalamnya perihal cybersex traf fi cking . Namun perlu diakui, terdapat kendala perihal tindak lanjut dari negara untuk dapat mengimplementasikan regulasi tersebut. Berbeda dengan Norwegia yang telah mengatur pada 2007 dan UK pada 2010, Kosovo menjadi salah satu contoh negara yang hingga saat ini tidak mengakui
35 Satjipto  Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 21. 36 Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, hlm. 144.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
perbuatan online child grooming sebagai perbuatan kriminal, 37 sebuah aktivitas pendekatan yang lazim digunakan oleh pelaku untuk merekrut korbannya.
Indonesia sendiri telah memiliki instrumen hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak, di antaranya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornogra fi . Namun perlu diakui, regulasi yang ada perlu dilengkapi dengan konsep pencegahan mengingat kompleksitas permasalahan perdagangan anak secara daring memiliki dampak serius bila telah menimpa pada diri korban. Dalam perspektif kebijakan pidana, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penal dan non penal. Pendekatan non penal lebih menitikberakan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, yang sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. 38
Dalam criminal prevention , pencegahan diupayakan dengan mengandalkan sanksi hukum, kecepatan implementasi, serta upaya mempengaruhi opini publik agar mencegah terjadinya kejahatan. Pencegahan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yakni pertama, general punishment, yaitu pencegahan yang berpusat pada kejahatan dan mengacu pada pencegahan terjadinya kejahatan utama. Pencegahan ini diupayakan melalui produk undang-undang, penjatuhan hukuman dan penegakan terhadap pelaku kejahatan. Kedua, special punishment, yaitu pencegahan yang mengupayakan agar tidak terulangnya kembali kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan mengoreksi para pelanggarnya, baik secara situasional
37  Desara Dushi, “Challenges of Protectiong Children from Sexual Abuse and Exploitation on the Internet: the Case of Kosovo,” International Review Law, Computers & Technology, 32, 1 (2018), hlm. 17-9.
38 Jacob Hattu, “Kebijakan Hukum Pidana Anak dalam Penanggulangan Kejahatan Anak,” Sasi , 20, 2 (2014), hlm. 48-9.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
maupun sosial dengan tujuan menghilangkan peluang dan sarana untuk melakukan kejahatan. 39 Pada artikel ini, penekanan diberikan pada bentuk pencegahan special punishment , karena menilai upaya penyelesaikan problematika cybersex traf fi cking melalui instrumen hukum telah dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan semangat hukum progresif yang lebih menempatkan faktor perilaku di atas peraturan, 40 maka upaya untuk menutup peluang pelaku melakukan kejahatannya adalah dengan mempersiapkan seseorang agar tidak menjadi target cybersex traf fi cking.
Oleh karenanya, langkah pencegahan menjadi titik fokus guna memutus rantai kejahatan perdagangan orang, salah satunya dengan memberikan pemahaman terhadap individu agar terhindar menjadi korban cybersex traf fi cking . Faktor yang memengaruhi anak menjadi target korban adalah kunci utama dalam kebijakan pencegahan. Olsen menegaskan bahwa mengetahui faktor tersebut dapat menciptakan kebijakan pencegahan yang efektif, tepat sasaran, dan sensitif, 41 atau bahkan jika dapat menemukan faktor kriminogen dari cybersex traf fi cking , diharapkan dapat menghasilkan konsep pencegahan yang optimal. Perilaku berinternet masyarakat saat ini, yang menyebabkannya rentan menjadi korban cybersex traf fi cking, tidaklah mudah diatasi dengan menghadirkan regulasi yang mungkin memberikan sanksi berat kepada para pelaku atau membatasi penggunaan internet seseorang. Tidak dapat disalahkan bila terdapat masyarakat yang beranggapan jika peraturan yang telah berlaku akan memastikannya aman dalam beraktivitas di internet, sehingga menyandarkan kepercayaan tersebut pada pemberlakuan peraturan hukum. Sebuah corak masyarakat yang hadir pada abad 19, ketika
39  Masoumeh Afzali Gorouh, Hajar Azari dan Mohammad Farajiha, “Analyzing the Role of Media in Preventing Sexual Abuse of Girl in Cyberspace,” The International Journal of  Humanities , 28, 2 (2021), hlm. 31.
40 Rahardjo, Hukum Progresif, hlm. 10.
41 Hannabeth Franchino-Olsen, “Vulnerabilities Relevant for Commercial Sexual Exploitation of Children/ Domestic Minor Sex Traf fi cking: A Systematic Review of Risk Factors,” Trauma, Violence, & Abuse , 22, 1 (2019), hlm. 11.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
dunia tengah berada pada euforia kepuasan dan kepercayaan diri yang tinggi pada hukum, seolah-olah semua bidang dan masalah hukum telah selesai diatur. 42
Tapi pandangan di atas juga tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum tidak menjadi lengkap apabila komponen dari sistem tersebut hanya terdiri dari peraturan dan institusi atau struktur saja. Perilaku harus menjadi bagian integral dari hukum, sehingga memajukan hukum melibatkan pula tentang bagaimana peran perilaku. 43 Hukum progresif yang memberikan perhatian besar pada perilaku, dapat ditelusui dari penekanan yang diberikannya terhadap cara berhukum, yang merupakan perpaduan dari berbagai faktor sebagai unsur, antara lain, misi hukum, paradigma yang digunakan, pengetahuan hukum peraturan perundang-undangan, penggunaan teori-teori tertentu, sampai kepada hal-hal yang bersifat keperilakuan dan psikologis. 44 Maka beberapa faktor yang akan diurai selanjutnya, akan didominasi oleh perilaku masyarakat saat ini, khususnya ketika bersinggungan dengan teknologi yang rentan menjadikannya sebagai target.
Faktor utama terjadinya kejahatan cybersex traf fi cking adalah pemanfaatan internet yang tidak sesuai, baik oleh pelaku maupun korban. Dampak teknologi digital serta telepon seluler pada kehi- dupan anak-anak dan remaja saat ini telah meningkat secara substansial. Internet, telepon pintar, dan media sosial telah me- mungkinkan seseorang untuk dapat terhubung dengan orang lain di mana saja atau kapan saja melalui aplikasi pesan. Media sosial telah menjadi sarana pilihan pengguna internet, bahkan bagi anak kecil. Menariknya, anak-anak kerap bersaing satu sama lain pada media sosial untuk dapat mencapai jumlah teman virtual yang tinggi. Bahkan, termasuk dari seseorang yang belum pernah ditemuinya ataupun sama sekali tidak dikenalnya. 45
42 Rahardjo, Hukum Progresif, hlm. 60.
43 Rahardjo, Hukum Progresif, hlm. 33-4.
44 Rahardjo, Hukum Progresif, hlm. 88. 45  Halina Sklenarova, dkk., “Online Sexual Solicitation by Adult and Peers –
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Dibutuhkan sikap kehati-hatian dalam berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal di dunia maya saat ini, salah satunya dikarenakan sebagian pelaku cenderung memiliki keyakinan ( implicit theories ) yang membenarkan perbuatannya. Setidaknya terdapat lima implicit theories (IT) pelaku, pertama, children as sexual beings, yaitu IT yang menggambarkan keyakinan bahwa orang, termasuk anak-anak, adalah makhluk seksual, dimotivasi oleh keinginan untuk kesenangan. Dengan demikian, anak-anak diyakini memiliki kapasitas untuk membuat keputusan tentang terlibat dalam aktivitas seksual dengan orang dewasa. Kedua, entitlement, yaitu IT yang menggambarkan keyakinan bahwa beberapa orang lebih penting dibandingkan yang lain, oleh karena itu pelaku memiliki hak untuk menegaskan kebutuhannya. Pelanggar yang mendukung IT ini mungkin menganggap diri mereka lebih penting daripada anak-anak dan karena itu memiliki ‘hak’ untuk berhubungan seks dengan anak-anak, kapan pun mereka kehendaki. Ketiga, dangerous world, yaitu IT yang menggambarkan keyakinan bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya. Individu yang mendukung IT ini menganggap orang dewasa tidak dapat dipercaya dan menganggap anak-anak sebagai satu-satunya pasangan seksual yang ‘aman’. Keempat, uncontrollability, yaitu IT yang menggambarkan keyakinan bahwa terdapat faktor-faktor di luar kendali pelaku yang mendasari perilaku pelecehan seksual mereka. Individu yang mendukung IT ini mungkin merasa mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perilaku pelecehan seksual mereka karena kekuatan eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Kelima, nature of  harm, yaitu IT yang menggambarkan keyakinan bahwa aktivitas seksual itu sendiri bermanfaat dan tidak mungkin menyebabkan bahaya. Keyakinan ini dapat mengarah pada penilaian bahwa anak-anak tidak dirugikan oleh perilaku seksual dengan orang dewasa. 46 Keyakinan para pelaku
Result from a Population based German Sample,” Child Abuse and Neglect,
76 (2018), hlm. 225-6.
46  Ross M. Bartels dan Hannah L. Merdiani, “The Implicit Theories of Child Sexual Exploitation Material Users: An Initial Conceptualization,” Aggression and Violent Behavior, 26 (2016), hlm. 17.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
ini yang sebaiknya dipahami oleh anak, sebelum memutuskan untuk berinteraksi dengan orang yang tidak dikenalinya di dunia maya.
Internet telah digunakan oleh pelaku sebagai tempat berburu dan menargetkan populasi yang rentan. Internet telah memperluas radius operasi pelaku perdagangan manusia dengan menempatkan target yang sesuai dengan berbagai latar belakang sosial-ekonomi dan geogra fi s dalam jangkauannya. Selain media sosial, banyak platform daring yang dapat digunakan untuk menjaring korban, terutama situs kencan, chat rooms , dan online classi fi ed sites. Internet juga menyediakan sarana untuk mengidenti fi kasi dan menyeleksi calon korban. Kriteria pemilihan calon korban umumnya memperhatikan perihal aksesibilitas, kerentanan, serta daya tarik umum. Sebuah studi mengungkapkan apabila pelaku memilih target wanita muda yang memiliki gambar ‘terbuka’. Tahap proses perekrutan daring ini dikenal sebagai hawking , sebuah istilah yang menggambarkan citra pelaku yang tengah memangsa korbannya. 47 Hart mengidenti fi kasi pelaku tersebut dalam empat jenis, yakni cybersex offenders ; schedulers; cybersex/scheduler offenders ; dan buyers . 48 Pada umumnya, pelaku dalam aktivitasnya kerap menghubungi banyak anak yang disebut sebagai spray and prey guna menjaring korban dan berkomunikasi dengan para korban dalam waktu yang bersamaan. 49 Hal ini bagi pelaku menjadi pintu masuk agar dapat berkomunikasi dengan target ataupun untuk mengumpulkan informasi target.
Penyebab lainnya seseorang menjadi korban cybersex traf fi cking diakibatkan oleh komunikasi yang intim serta intens dengan seseorang melalui internet, yang kerap diistilahkan sebagai online dating romance scam. Aktivitas ini umumnya akan berlangsung dalam
47 Sigrid Raets dan Jelle Janssens, “Traf fi cking and Technology: Exploring the Role of Digital Communication Technologies in the Belgian Human Traf fi cking Business,” European Journal on Criminal Policy and Research , 27, 2 (2021), hlm. 220.
48  Dana DeHart, dkk, “Internet Sexual Solicitation of Children: a Proposed Typology of Offenders Based on Their Chats, E-Mail, and Social Network Posts,” Journal of  Sexual Aggression, 23, 1 (2017), hlm. 83.
49 Kathryn C. Seigfried-Spellar, “Chat Analysis Triage Tool: Differentiating Contact – Driven vs. Fantasy-Driven Child Sex Offenders,” Forensic Science International , 297 (2019), hlm. e9-10.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
lima tahap. Pertama, pelaku akan membuat pro fi l yang menarik guna mencuri perhatian korban. Kedua, pelaku akan melakukan grooming 50 dan mengarahkan mereka untuk mengirimkan uang. Ketiga, pelaku akan mulai memeras korban dengan meminta uang. Keempat, korban dalam sebagian kasus akan dilecehkan secara seksual. Kelima, yakni pengungkapan. 51 Sebagaimana diungkapkan Malin Joleby, dkk., strategi yang digunakan pelaku saat menghasut anak untuk melakukan aktivitas seksual daring dapat berupa tekanan, seperti menggunakan ancaman, menggunakan suap, mengomel berulang kali ataupun memarahi terus-menerus; kata-kata manis, seperti menggunakan sanjungan, bertindak sebagai teman ataupun mengekspresikan cinta; dan kombinasi antara tekanan dan kata-kata manis. 52
Keadaan lainnya yang perlu dipahami, bahwa tidak serta merta komunikasi yang berlangsung di dunia maya mengakibatkan kerahasiaan lokasi dari korban ataupun pelaku. Tidak menutup kemungkinan pelaku memanfaatkan teknologi untuk dapat mengetahui lokasi korban dengan mencari alamat IP , 53 sehingga korban tidak dapat menghindari ancaman yang dilakukan oleh pelaku.
50 Dalam aktivitas grooming sendiri berlangsung dalam enam fase, yakni: friendship grooming, groomer berusaha dapat mengenal anak tersebut; relationship Forming, groomer berusaha menciptakan ilusi untuk menjadi sahabat terbaik anak; risk Assessment, groomer menilai kemungkinan aktivitasnya terdeteksi oleh orang tua, wali, atau saudara yang lebih tua dari anak tersebut; exlusivity, groomer berusaha memperkenalkan “ a mutual respect club ”, yang terdiri dari dia dan anak, yang harus tetap dirahasiakan dari orang lain; sexual, groomer memperkenalkan topik seksual; dan concluding, groomer berusaha untuk memperkuat hubungannya dengan anak untuk mengurangi ketakutan anak dan kemungkinan dirinya tertangkap. Nuria Lorenzo-Dus, Cristina Lzura, dan Rocia Perez-Tattam, “Understanding Grooming Discourse in Computer-Mediated Environments,” Discourse, Context & Media, 12 (2016), hlm. 41.
51  Monica T. Whitty, “Anatomy of the Online Dating Romance Scam,” Security Journal, 28, 4 (2015), hlm. 449-55.
52  Malin Joleby, dkk., “Offender Strategies for Engaging Children in Online Sexual Activity,” Child Abuse & Neglect , 120 (2021), hlm. 8-10.
53  Rosie Campbell, dkk., “Risking Safety and Rights: Online Sex Work, Crimes and Blended Safety Repertoires,” The British Journal of  Sociology, 70, 4 (2019),
hlm. 1546.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Tindakan ini kerap disebut sebagai cyberstalking, sebuah aktivitas penguntitan dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana dan media pelecehan atau intimidasi, yang mengakibatkan penguntit tidak perlu bertemu secara langsung di dunia nyata dengan korban. 54
Studi Ophelie Stockhem juga mengungkapkan, dalam cybersex traf fi cking, strategi utama pelaku adalah dengan menciptakan kepercayaan serta kerja sama dari individu yang rentan, terutama gadis-gadis muda, dengan merespons unggahan seseorang yang berisi ekspresi ketakutan, kekosongan, dan kekecewaan. Media sosial pun turut digunakan oleh pelaku untuk memeras korban, dengan mengambil tangkapan layar yang membahayakan selama percakapan melalui video atau foto yang diberikan secara sukarela. Selain itu, pelaku juga secara luas menggunakan situs dan aplikasi kencan daring seperti Elmaz, Twoo, Gepime, Tinder, Grindr atau Okcupid, terutama untuk perdagangan manusia secara internasional. 55 Ini berarti pelaku dengan sangat teliti mencari informasi korban, mengamati aktivitas korban, hingga mencari momentum yang tepat untuk melakukan aksinya. Anonimitas menjadi langkah para pelaku maupun pengguna untuk melindungi dirinya pada kejahatan cybersex traf fi cking . Anonim dianggap sebagai manfaat terbesar dalam beraktivitas seksual di internet, sehingga kerap digunakan seseorang ketika fl irting , melihat konten pornogra fi atau melakukan cybersex. 56
Anonimitas kian menguat ketika para pelaku kejahatan menjalankan aksinya melalui dark web ataupun deep web dengan menggunakan browser khusus, seperti The Onion Router (TOR). Pada awalnya TOR diciptakan oleh U.S. Naval Research Lab and Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) dengan tujuan (1) menjunjung hak asasi manusia dan kebebasan dengan menciptakan dan menyebarkan anonimitas serta teknologi privasi yang terbuka
54 Sayid Muhammad Rifqi Noval, Cyberbullying Hak-Hak Digital: Right on Online Safety (Bandung: PT Re fi ka Aditama, 2021), hlm. 74. 55  Stockhem, “Improving the International,” hlm. 19. 56  Katrin Tiidenberg dan Emily van der Nagel, The Trifecta of  Anxieties about Sex and Social Media : Sex and Social Media (Bingley: Emerald Publishing, 2020), hlm. 28.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
dan gratis, mendukung ketersediaan dan penggunaannya yang tidak terbatas, dan memajukan pemahaman ilmiah dan populer; dan (2) menyembunyikan lokasi ratusan situs web. Namun miris, sebuah studi mengungkapkan bahwa 83 persen dari permintaan layanan TOR adalah untuk tujuan eksploitasi pornogra fi anak. 57 Pada awal 2020, Eric Marques, warga negara ganda Amerika Serikat dan Irlandia mengaku bersalah dalam kasus pornogra fi anak. Marques menjalankan layanan hosting bagi banyak situs eksploitasi dan pornogra fi anak pada dark web . Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengakses, melihat, serta berbagi gambar pornogra fi anak tanpa mengungkapkan alamat IP, sehingga dapat tetap anonim dan tidak terlacak. Penyelidikan FBI mengungkap layanan hosting tersebut telah menampung lebih dari 8,5 juta materi foto dan video yang melibatkan eksploitasi anak-anak, sehingga Marques dijuluki sebagai the largest facilitator of  child pornography on the planet . 58
Pelaku cybersex traf fi cking tidak hanya memproduksi materi video maupun gambar dengan sepengetahuan korban, namun dapat pula memilikinya dengan cara lain, seperti meretas webcam korban. Pada 2013, seorang warga negara Amerika bernama Cassidy Wolf telah menjadi korban peretasan yang dilakukan oleh Jared James Abrahams, seorang mahasiswa ilmu komputer berusia sembilan belas tahun dan mantan teman sekelas Wolf ketika bersekolah menengah atas di California. Tanpa sepengetahuan Wolf, Abrahams memantaunya melalui webcam selama berbulan-bulan dan mengambil banyak foto saat Wolf membuka pakaian di kamar tidurnya. Abrahams mengirim surel kepada Wolf, dan mengancam akan menyebarkan foto-foto tersebut di internet, termasuk pada semua akun media sosialnya, kecuali bila Wolf mengiriminya foto dan video seksual secara eksplisit, atau terlibat dalam tindakan seksual menggunakan skype. Dalam persidangan, Abrahams mengaku bersalah atas tiga dakwaan pemerasan dan satu dakwaan akses komputer tanpa izin. Abraham
57  Reid dan Fox, Human Traf fi cking and the Darknet, hlm. 85.
58  Fatelia Avery, “Prosecuting the Live Streaming of Sexual Abuse Involving Children Abroad,” https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=3773367, 12/3/2021, diakses 15/10/2022, hlm. 11.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
juga mengaku memiliki akses terhadap 150 perangkat elektronik milik orang lainnya. 59
Dua faktor yang telah dijelaskan, yakni pemanfaatan internet yang tidak sesuai, khususnya berkomunikasi dengan orang asing di internet dan komunikasi intim, menempati daftar prioritas langkah pencegahan. Hal ini didasari besarnya dampak yang mungkin bisa diperoleh, karena terkait perubahan perilaku pengguna internet. Pelaku cybertraf fi cking begitu bergantung dengan aktivitas seseorang selama berselancar hingga kemudian terjebak dengan perangkap yang telah direncanakan. Ketika seseorang telah melakukan langkah antisipatif, maka perilaku manusia telah berpengaruh besar dalam bekerjanya hukum. Sebagaimana dikatakan Satjipto, peran manusia dalam bekerjanya hukum terlalu besar untuk diabaikan. Karena itu, diperlukan kesediaan untuk mengubah konsep mengenai hukum yang tidak sekadar sebagai peraturan ( rule ), tetapi juga perilaku ( behaviour ). 60
Sebagai langkah tambahan, pencegahan juga diperlukan dengan membatasi publikasi informasi di internet, guna menghindari proses pemetaan dari pelaku. Informasi pribadi, yang kerap dibagikan secara sadar pada situs jejaring sosial, memudahkan proses identi fi kasi target yang sesuai oleh pelaku. Sebuah seloroh para pelaku menyatakan, “dengan beberapa klik yang dilakukan secara cepat, anda akan menemukan informasi yang banyak tentang seseorang.” 61
Istilah yang lazim digunakan terkait informasi ini adalah open source intelligence (OSINT), yang sejatinya kerap dimanfaatkan oleh pelaku dalam aktivitas serangan social engineering . OSINT merupakan data apa pun yang dapat ditemukan, tersedia untuk umum, dan tidak
59 Alessandra Carlton, “Sextortion: The Hybrid Cyber-Sex Crime,” North Carolina Journal of  Law & Technology, 21, 3 (2020), hlm. 178-9.
60 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2010), hlm.
14.
61 Ioana Veronica Humelnicu, “Sexortion – the Newest Online Threat,” Agora Interational Journal of  Administration Science , 4 (2016), hlm. 9: “Within a couple of quick clicks, you can fi nd out a lot of information about someone”.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
disembunyikan. 62 Salah satu contohnya, dalam riset yang dilakukan Raets dan Janssens, pelaku kejahatan mengakui jika menggunakan facebook untuk menargetkan remaja pelarian dari panti asuhan sebagai korbannya. Informasi pribadi turut memungkinkan pelaku untuk mengetahui kepribadian korbannya dengan lebih cepat, sehingga pelaku dapat menampilkan dirinya kepada target dalam bentuk persona yang direkayasa secara sosial. 63
Upaya pencegahan berikutnya ialah pelibatan orang tua, yang tentu saja turut memegang kunci dalam persoalan cybersex traf fi cking.
Hal ini bukan tanpa masalah, terutama dikaitkan dengan isu privasi anak. Pembatasan oleh orang tua ternyata dinilai bertentangan, misalnya dalam pandangan Dailey dan Rosenbury melalui konsep the new law of  child, yang menyebut pemberian kebebasan terhadap anak dalam pengambilan keputusan merupakan sebuah kewajiban sehingga menolak intervensi orang tua. 64 Demikian pula dengan keputusan pemerintah Inggris pada 2019 yang mengeluarkan white paper terkait online harms yang turut mempersoalkan keseimbangan antara hak perlindungan dan partisipasi anak. Terhadap w hite paper tersebut , Nyamutata menilai bila konsep yang dominan saat ini telah menganggap masa kanak-kanak merupakan periode rentan dan membutuhkan ‘perlindungan’, sehingga kerap mengenyampingkan hak partisipasi anak, bahkan berpendapat bila terdapat pembatasan melalui sebuah regulasi maka produk tersebut merupakan gambaran dari kepanikan moral. 65
Terlepas dari perdebatan tersebut, orang tua juga sesungguhnya punya kewajiban untuk mengawasi kegiatan anak termasuk di dunia maya, terutama bila terkait dengan aktivitas seksual. Hal ini ditujukan
62  Sayid Muhammad Rifqi Noval, Soecipto, dan Ahmad Jamaludin, Perlindungan Hak Digital: Ancaman Privasi di Tengah Serangan Social Engineering (Bandung: PT Rajagra fi ndo Persada, 2022), hlm. 189. 63  Raets dan Janssens, “Traf fi cking and Technology: Exploring,” hlm. 221. 64  Anne C. Dailey dan Laura A. Rosenbury, “The New Law of  the Child,” The
Yale Law Journal, 127, 6 (2018), hlm. 1451-5.
65 Conrad Nyamutata, “Childhood in the Digital Age: A Socio-Cultural and Legal Analysis of the UK’s Proposed Virtual Legal Duty of Care,” International Journal of  Law and Information Technology , 27, 4 (2019), hlm.
311-5.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
sebagai upaya awal menyaring agar anak terhindar dari orang asing. Tidaklah tepat bila langkah tersebut dinilai bertentangan dengan hak-hak dasar anak yang terdapat dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC). 66 Sebuah studi bahkan menekankan titik konsentrasi persoalan kejahatan cybersex sebaiknya bergeser dari fokus terhadap aktivitas kejahatan menuju upaya pencegahan yang melibatkan keluarga maupun masyarakat. 67
Riset Green fi eld mengungkap, hubungan orang tua dengan anak yang hangat dan komunikatif, serta partisipasinya dalam aktivitas internet anak, merupakan kunci dalam melindungi anak dari efek buruk paparan materi seksual eksplisit. Temuan ini selaras dengan routine activity theory yang mengungkap tiga kondisi terjadinya kejahatan, yang salah satunya adalah tidak adanya wali yang cakap. Wali yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu, atau seseorang yang dapat mencegah terjadinya kejahatan. Ini dapat berupa orang yang memiliki otoritas, seperti polisi, orang tua, penjaga atau hal-hal seperti pagar, kunci dan lainnya. 68 Karenanya, kehadiran orang tua sesungguhnya dapat menjadi faktor penting pencegahan kejahatan cybersex traf fi cking.
Pencegahan tambahan selanjutnya akan mencuplik secara singkat dalam bentuk perbandingan regulasi, dengan menyarankan hadirnya regulasi yang ketat terhadap platform internet. Pencegahan ini telah dengan baik dilakukan oleh Amerika Serikat pada awal 2018 ketika mengesahkan Stop Enabling Sex Traf fi ckers Act (SESTA) dan Fight Online Sex Traf fi cking Act (FOSTA) yang mengatur perubahan kebijakan yang sebelumnya terdapat pada Section 230 dalam the Communications Decency Act of  1996 yang menyatakan bila internet
66 Eva Lievens dan Valerie Verdoodt, “Looking for Needles in a Haystack:
Key Issues Affecting Children’s Righr in the General Data Protection Regulation,” Computer Law & Security Review , 34, 2 (2018), hlm. 270.
67  Jais Wolak dan David Finkelhor, “Are Crime by Online Predators Different from Crime by Sex Offenders Who Know Youth In-Person ?,” Journal of Adolescent Health , 53, 6 (2013), hlm. 741.
68 Micheline A. Gotardo, “Topic Modelling of Online Child Pornography Documents,” International Journal of  Social Science and Economic Research , 3,
2 (2018), hlm. 506.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
intermediaries— platform media sosial—tidak bertanggung jawab atas apa yang dipublikasikan penggunanya. 69 Melalui aturan yang baru, perusahaan media sosial memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan aktif terhadap lalu lintas informasi yang berlangsung, terutama yang mengindikasikan kejahatan cybersex traf fi cking . 70
Kebijakan semacam ini penting untuk diadopsi dan diakomodasi, sebab berbagai tindakan cybersex traf fi cking selama ini memang kerap memanfaatkan media sosial untuk membujuk rayu maupun aktivitas grooming kepada korban. Dengan demikian, penegak hukum dapat memfokuskan perhatiannya pada aktivitas cybersex traf fi cking yang berlangsung pada forum dalam deep web , darkweb , maupun pada ruang-ruang anonim lainnya yang sukar terdeteksi.
Indonesia sendiri sebetulnya telah memiliki regulasi yang turut mengatur perihal serupa, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang saat ini telah mengalami perubahan melalui Permenkominfo Nomor 10 tahun 2021. Akan tetapi, Permenkominfo tersebut tidak mengatur secara khusus perihal perdagangan orang ataupun cybersex traf fi cking.
69  Tiidenberg dan Nagel, The Trifecta of  Anxieties, hlm. 45-6. 70  Terdapat tiga perubahan penting pada section 2, 3 dan 4 the Communications Decency Act of  1996 dalam SESTA of  2017 . Pada section 2, penyelenggara sistem elektronik yang berkaitan dengan perdagangan seksual anak atau perdagangan seksual dengan kekerasan, penipuan atau paksaan, tidak akan diberi perlindungan. Pada Section 3, sebuah pelanggaran juga meliputi mereka yang mendapatkan keuntungan dari partisipasi usaha yang terlibat dalam perdagangan seksual anak-anak, atau paksaan, termasuk dengan sengaja membantu, mendukung atau memfasilitasi pelanggaran. Pada Section 4, jaksa agung diizinkan mengajukan gugutan atas nama penduduk apabila kepentingan penduduk telah atau terancam atau dirugikan oleh setiap orang yang dengan sengaja ikut serta dalam perdagangan seksual anak atau perdagangan seksual dengan kekerasan, penipuan, atau paksaan. Demikian juga dalam FOSTA of 2017, terdapat tujuh perubahan pada section 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 the Communications Decency Act of 1996, antara lain berkaitan dengan pengecualian perlindungan bagi situs yang memfasilitasi pelaku perdagangan orang dalam mengiklankan perdagangan seksual, tambahan hukuman, perluasan pelangaran, juga kewenangan negara untuk mengajukan gugatan dalam upaya menegakkan pelanggaran perdagangan seksul serta melakukan penuntutan pidana.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Peraturan ini secara umum telah membuat penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk bertanggung jawab atas pengelolaan informasi, khususnya terkait termuatnya informasi dan memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen yang dilarang, termasuk di antaranya informasi/dokumen elektronik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, meresahkan masyarakat, dan menganggu ketertiban, serta memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi tersebut. Kendati peraturan ini dapat menjadi salah satu bentuk upaya pencegahan, diharapkan hadirnya regulasi yang secara khusus berfokus pada kejahatan cybersex traf fi cking, karena beberapa modus yang digunakan oleh para pelaku seperti grooming sukar untuk teridenti fi kasi sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

## D. Kesimpulan
Keseluruhan bahasan dalam artikel ini telah menyajikan gambaran modus operandi kejahatan perdagangan seksual anak secara daring beserta upaya pencegahannya. Pada modus operandi, kejahatan ini terbukti telah mengalami perkembangan bentuk dan intensitasnya seiring semakin meningkatnya penggunaan internet, antara lain dipicu oleh situasi pandemi covid-19 yang memaksa berbagai aktivitas termasuk pembelajaran harus dilakukan secara daring. Dalam upaya menanggulangi kejahatan perdagangan seksual anak secara daring, artikel ini mendorong agar pengguna lebih meningkatkan kehati-hatiannya dalam memanfaatkan internet, terutama dalam berinteraksi dengan orang lain yang tidak dikenal, terlebih dalam berkomunikasi secara intim. Hal ini penting untuk menghindari incaran pelaku yang kerap menjebak korbannya dalam interaksi yang semakin terikat. Upaya lainnya ialah mendorong perilaku pengguna internet untuk berhati-hati dalam memublikasikan informasi pribadi, serta mengupayakan kontrol orang tua terhadap aktivitas anak ketika menggunakan internet.
Dari segi regulasi, berbagai undang-undang yang tersedia saat ini, misalnya yang terkait perlindungan anak, pemberantasan
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
tindak perdagangan orang, pornogra fi , serta informasi dan transaksi elektronik, diharapkan dapat dioptimasikan guna menghadirkan perlindungan dan penegakan hukum terkait kejahatan cybersex traf fi cking . Sementara itu, regulasi semisal Stop Enabling Sex Traf fi ckers Act (SESTA) dan Fight Online Sex Traf fi cking (FOSTA) di Amerika Serikat, yang mewajibkan pemilik perusahaan media sosial untuk melakukan pemantauan aktif terhadap lalu lintas informasi yang berlangsung terutama yang mengindikasikan kejahatan cybersex traf fi cking , layak untuk diadopsi guna mencegah kejahatan perdagangan seksual anak secara daring.

## Daftar Pustaka
Abcnews.go.com. “FBI Task Force Focuses on Human Traf fi cking amid Coronavirus.” https://abcnews.go.com/US/fbi- task-force-focuses-human-traf fi cking-amid-coronavirus/ story?id=70329172, 24/4/2020. Diakses 10/2/2022.
Aulia, M. Zulfa. “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi.” Undang: Jurnal Hukum, 1, 1 (2018): 159-
85. DOI: 10.22437/ujh.1.1.159-185.
Avery, Fatelia. “Prosecuting the Live Streaming of Sexual Abuse
Involving Children Abroad.” https://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=3773367, 12/3/2021. Diakses
15/10/2022. DOI: 10.2139/ssrn.3773367.
Bartels, Ross M. dan Hannah L. Merdian. “The Implicit Theories of Child Sexual Exploitation Material Users: An Initial Conceptualization.” Aggression and Violent Behavior, 26 (2016): 16-25. DOI: 10.1016/j.avb.2015.11.002.
Bouche, Vanessa. A Report on the Use of  Technology to Recruit, Groom and Sell Domestic Minor Sell Domestic Minor Sex Traf fi cking Victims.
Manhattan: Thorn, 2015.
Campbell, Rosie, dkk. “Risking Safety and Rights: Online Sex Work,
Crimes and Blended Safety Repertoires.” The British Journal of Sociology, 70, 4 (2019): 1539-60. DOI: 10.1111/1468-4446.12493. Carlton, Alessandra. “Sextortion: The Hybrid Cyber-Sex Crime.”
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
North Carolina Journal of  Law & Technology, 21, 3 (2020): 177- 215.
Citron, Danielle Keats. “Sexual Privacy.” Yale Law Journal, 128, 7 (2019): 1870-960.
Common Wealth Parliamentary Association UK. Legislating Against: Modern Slavery, Human Traf fi cking and Forced Labour. London:
Commonwealth Parliamentary Association, 2018. Cubbit, Timothy, Sarah Napier, dan Rick Brown. “Predicting Prolo fi c Live Streaming of Child Sexual Abuse.” Trends & Issues in Criminal Justice, Australian Institute of Criminology, 634 2021. Dailey, Anne C dan Laura A. Rosenbury. “The New Law of the Child.” The Yale Law Journal, 127, 6 (2018): 1448-537. DeHart, Dana, dkk. “Internet Sexual Solicitation of Children: A Proposed Typology of Offenders Based on Their Chats, E-Mail, and Social Network Posts.” Journal of  Sexual Aggression, 23, 1
(2017): 77-89. DOI: 10.1080/13552600.2016.1241309.
Dushi, Desara. “Challenges of Protectiong Children from Sexual Abuse and Exploitation on the Internet: the Case of Kosovo.” International Review Law, Computers & Technology, 32, 1 (2018):
80-98. DOI: 10.1080/13600869.2018.1431871.
Dushi, Desara. “The Phenomenon of Online Live-Streaming of
Child Sexual Abuse: Challenges and Legal Response.” Disertasi, Universite du Luxembourg, Luxembourg, 2019.
Ecpat.org. “A Crisis at its Breaking Point – 45 Milion Online Child
Sexual Abuse Images Reported in 2018.” https://ecpat.org/
new-york-times/, 2/10/2019. Diakses 10/2/2022.
Franchino-Olsen, Hannabeth. “Vulnerabilities Relevant for Commercial Sexual Exploitation of Children/ Domestic Minor Sex Traf fi cking: a Systematic Review of Risk Factors.” Trauma, Violence, & Abuse , 22, 1 (2019): 99-111. DOI: 10.1177/1524838018821956.
Gallagher, Anne dan Klara Skrivankova. “Human Right and Traf- fi cking in Person.” Background Paper 15 th Informal ASEM Seminar on Human Rights, diselenggarakan Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, Montreux, 24-26/11/2015.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Gorouh, Masoumeh Afzali, Hajar Azari, dan Mohammad Farajiha. “Analyzing the Role of Media in Preventing Sexual Abuse of Girl in Cyberspace.” The International Journal of  Humanities , 28, 2 (2021): 26-43.
Gotardo, Micheline A. “Topic Modelling of Online Child Pornography
Documents.” International Journal of  Social Science and Economic Research , 3, 2 (2018): 10-21. DOI: 10.1016/j.ijlcj.2017.01.002. Guerra, Enrique dan Bryce Garreth Westlake. “Detecting Child Sexual
Abuse Images: Traits of Child Sexual Exploitation Hosting and Displaying Websites.” Childe Abuse & Neglect, 122, 6 (2021): 1-8. DOI: 10.1016/j.chiabu.2021.105336.
Hattu, Jacob. “Kebijakan Hukum Pidana Anak dalam Penanggulangan
Kejahatan Anak.” Sasi , 20, 2 (2014): 47-52. DOI: 10.47268/sasi. v20i2.326.
Her Majesty’s Government. Tackling Child Sexual Abuse Strategy.
London: HR Government, 2021.
Hoard, Shawn C., Jeffey L. Carasiti, dan Edward J. Maten. “The Adaptive Nature of Crime: Co-Opting the Internet.” Dalam
Cyberspace: Malevolent Actors, Criminal Opportunities, and Strategic Competition, diedit oleh Phil Williams dan Dighton Fiddner, 273- 318 . Carlisle: United States Army War College Press, 2016.
Holoyda, Brian, dkk. “Trouble at Teens’ Fingertips: Youth Sexting and the Law.” Behaviour  Science & the Law , 36, 3 (2017): 170-81.
DOI: 10.1002/bsl.2335.
Humelnicu, Ioana Veronica. “Sexortion – the Newest Online Threat.”
Agora Interational Journal of  Administration Science , 4 (2016): 7-13.
Humphreys, Krystal, Brian Le Clair, dan Janet Hicks. “Intersections between Pornography and Human Traf fi cking: Training Ideas and Implications.” Journal of  Counselor Practice, 10, 1 (2019): 19-
39. DOI: 10.22229/ibp1012019.
International Justice Mission. Cybersex Traf fi cking . Arlington: IJM
Casework Series, 2016.
Joleby, Malin, dkk. “Offender Strategies for Engaging Children in Online Sexual Activity.” Child Abuse & Neglect , 120 (2021): 1-15.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
DOI: 10.1016/j.chiabu.2021.105214. Kahambing, Jan Gresil S. “(In)visible Children and Covid-19: Human Traf fi cking in Public Health Ethics.” Malim: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara, 21 (2020): 47-54. DOI: 10.17576/malim-
2020-2101-04.
Katz, Carmit. “Internet-Related Child Sexual Abuse: What Children Tell Us in Their Testimonies.” Children and Youth Service Review , 35, 9 (2013): 1536-42. DOI:  10.1016/j.childyouth.2013.06.006.
Klimley, Kristen Elizabeth, dkk. “The Commercial Sexual Exploitation of Children .” Dalam Handbook of  Behavioral Criminology, diedit oleh Vincent B. van Hasselt dan Michael L. Bourke, 279-95. Cham: Springer, 2017.
Klimley, Kristin Elizabeth, dkk. “Commercial Sexual Exploitation of Children: Victim Characteristics.” Journal of  Forensic Practice , 20,
4 (2018): 217-28. DOI: 10.1108/JFP-04-2018-0015.
Koops, Thula, Arne Dekker, dan Peer Briken. “Online Sexual Activity Involving Webcams-An Overview of Existing Literature and Implications for Sexual Boundary Violations of Children and Adolescents.” Behavior Science & the Law , 36, 2 (2018): 182-97. DOI: 10.1002/bsl.2333.
Lievens, Eva dan Valerie Verdoodt. “Looking for Needles in a Haystack: Key Issues Affecting Children’s Rights in the General Data Protection Regulation.” Computer Law & Security Review , 34, 2 (2018): 269-78. DOI: 10.1016/j.clsr.2017.09.007. Lorenzo-Dus, Nuria, Cristina Lzura, dan Rocia Perez-Tattam.
“Understanding Grooming Discourse in Computer-Mediated Environments.” Discourse, Context & Media, 12 (2016): 40-50.
DOI: 10.1016/j.dcm.2016.02.004.
Ly, Thanh, R Gregg Dwyer, dan J Paul Fedoroff. “Characteristics and
Treatment of Internet Child Pornography Offenders.” Behavior Science & the Law , 36, 2 (2018): 216-34. DOI: 10.1002/bsl.2340.
Mathews, Paul William. “Cam Models, Sex Work, and Job Immobility in The Philippines.” Feminist Economics, 23, 3 (2017): 1-22. DOI:
10.1080/13545701.2017.1330547.
Noval, Sayid Muhammad Rifqi. Cyberbullying Hak-Hak Digital: Right
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
on Online Safety. Bandung: PT Re fi ka Aditama, 2021.
Noval, Sayid Muhammad Rifqi, Soecipto, dan Ahmad Jamaludin.
Perlindungan Hak Digital: Ancaman Privasi di Tengah serangan
Social Engineering. Bandung: PT Rajagra fi ndo Persada, 2022.
Nyamutata, Conrad. “Childhood in the Digital Age: A Socio-Cultural and Legal Analysis of the UK’s Proposed Virtual Legal Duty of Care.” International Journal of  Law and Information Technology , 27,
4 (2019): 311-38. DOI: 10.1093/ijlit/eaz010.
Okeline.com. ‘Takut Percakapan Mesum Disebarkan, Akhirnya Bunga Pasrah Melayani Dua Pemuda Ini.” https://www.okeline. com/berita-8846-takut-diancam-sebarkan-percakapan-mesum- akhirnya-bunga-pasrah-melayani-dua-pemuda-ini, 21/6/2020. Diakses 8/2/2022.
OSCE Of fi ce of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Traf fi cking in Human Beings and Tech Against Traf fi cking. Leveraging Innovation to Fight Traf fi cking in Human Beings: A Comprehensive Analysis of  Technology Tools. Vienna: OSCE, 2020. Raets, Sigrid dan Jelle Janssens. “Traf fi cking and Technology: Exploring the Role of Digital Communication Technologies in the Belgian Human Traf fi cking Business.” European Journal on Criminal Policy and Research, 27, 2 (2021): 215-38. DOI: 10.1007/ s10610-019-09429-z.
Rahardjo, Satjipto. Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Jakarta: Kompas, 2007. Raharjo, Satjipto. Hukum dalam Jagat Ketertiban . Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006. Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum Progresif . Jakarta: Kompas,
2010.
Seigfried-Spellar, Kathryn C, dkk. “Chat Analysis Triage Tool: Differentiating Contact–Driven vs. Fantasy-Driven Child Sex
Offenders.” Forensic Science International , 297 (2019): e8-10. DOI: 10.1016/j.forsciint.2019.02.028.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Serna, Mike E. Dela, Regine Mae E. Ferrer, dan Ferdinand T. Abocejo. “Traf fi cking in Person in Cebu City, Central Philippines.” Prosiding 2017 CEBU International Conference on Studies in Arts, Social Science and Humanities, diselenggarakan University of Quebec, Cebu, 26-27/1/2017. DOI: 10.17758/URUAE. UH0117441.
Sklenarova, Halina, dkk. “Online Sexual Solicitation by Adult and Peers – Result from a Population based German Sample.” Child Abuse and Neglect, 76 (2018): 225-36. DOI: 10.1016/j.
chiabu.2017.11.005.
Stockhem, Ophelie. “Improving the International Regulation of Cybersextraf fi cking of Women and Children Through the Use of Data Science and Arti fi cial Intelligence.” Master Thesis, University of Deusto, Spain, 2020.
Syamsudin. “Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban.” Sosio Informa , 6, 1 (2020): 16-35. DOI:
10.33007/inf.v6i1.
Tempo.co. “11 Anak diduga jadi Korban Pelecehan Seksual lewat Game Free Fire.” https://nasional.tempo.co/read/1534288/11- anak-diduga-jadi-korban-pelecehan-seksual-lewat-game-free- fi re, 30/11/2021. Diakses 10/1/2022.
Thorn.org. “Understanding Sexually Explicit Images, Self Produced by Children.” https://www.thorn.org/blog/thorn-research- understanding-sexually-explicit-images-self-produced-by- children/, 09/12/2020. Diakses 28/1/2022.
Tiidenberg, Katrin dan Emily van der Nagel. The Trifecta of  Anxieties about Sex and Social Media : Sex and Social Media. Bingley: Emerald Publishing, 2020.
United Nations. “Covid-19 Crisis Putting Human Traf fi cking Victims at Risk of Further Exploitation, Expert Warn.” https:// news.un.org/en/story/2020/05/1063342, 6/5/2020. Diakses 10/2/2022.
United Nations Of fi ce on Drugs and Crime. The Effects of  the Covid- 19 Pandemic on Traf fi cking in Persons: A Global Study of  Emerging Evidence. UNODC, 2021.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Veldhuizen-Ochodnicanova, Eva, Elizabeth L. Jeglic, dan Irena Boskovic. “Separate Routes, Similar Crimes? Conceptualising Differences between Domestic and International Sex Traf fi ckers in the United States.” International Journal of  Law, Crime and
Justice , 62 (2020): 1-13. DOI: 10.1016/j.ijlcj.2020.100395. Villacampa, Carolina. “Teen Sexting: Prevalance, Characteristisc and Legal Treatment.” International of  Law, Crime and Justice , 49
(2017): 10-21. DOI: 10.1016/j.ijlcj.2017.01.002.
Wagner, Livia dan Thi Hoang. Aggravating Circumstances: How Coronavirus Impacts Human Traf fi cking. Geneva: Global Initiative
Against Transnational Organized Crime, 2020.
Whitty, Monica T. “Anatomy of the Online Dating Romance Scam.”
Security Journal, 28, 4 (2015): 443-55. DOI: 10.1057/sj.2012.57.
Wolak, Jais dan David Finkelhor. “Are Crime by Online Predators Different from Crime by Sex Offenders Who Know Youth In- Person?” Journal of  Adolescent Health , 53, 6 (2013):  736-41. DOI: 10.1016/j.jadohealth.2013.06.010.