atas komoditas pangan Kesesuaian antara kawasan LP2B terhadap RTRW mencapai 10.568,48 Ha atau sebesar 64,91% dan ketidaksesuaian mencapai 5.713,01 Ha atau sebesar 35.09% dari luas  keseluruhan yaitu seluas 16.281,48 Ha, dengan demikian perlunya dilakukan evaluasi maupun tinjauan kembali terkait kawasan yang terdapat dalam Perda PLP2B agar sejalan dan sesuai peruntukannya dengan RTRW. Sedangkan kesesuaian antara
Kawasan LP2B terhadap Penggunaan Tanah mencapai 13.277,61 Ha atau sebesar 81,55% dan ketidaksesuaian mencapai 3.003,87 Ha atau sebesar 18,45%, dari luas keseluruhan 16.281,485
Ha.

## Daftar Pustaka
Andriawan, R., Martanto, R., & Muryono, S. (2020). Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. Tunas Agraria , 3(3), 132-150.
Hariyadi, I. (2018). Analisis Kesesuaian Rencana Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap  Penggunaan  Tanah dan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah di  Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur . (Skripsi). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
Muryono, S., & Utami, W. (2020). Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Mendukung Ketahanan Pangan. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan,  6(2),
201-218.
Niandyti, F., Sufyandi, Y., & Utami, W. (2019). Dampak Pembangunan Industri Terhadap
Perubahan Penggunaan Tanah dan Kesesuaiannya dengan Tata Ruang (Studi di
Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah). Tunas Agraria , 2(2), 184-207.
Prabowo, AP (2015). Analisis Strategi Pencapaian Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. (Skripsi).  Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
Sutaryono, 2016, "Lahan Pangan Berkelanjutan", https://www,krjogja,com/angkringan/ /opini/lahan-pangan-berkelanjutan/,
(diakses 23 April 2021),

## PROBLEMATIKA YURIDIS TANAH GOGOL GILIR DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SIDOARJO

## Koes Widarbo
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Yogyakarta Koresponden Email: widarbokoes2@gmail.com
Naskah diterima: 18 Agustus 2021; revisi: 17 September 2021; disetujui: 17 September 2021
Abstract: The acceleration of land registration in Sidoarjo Regency through PTSL National Strategic Program (PSN) implemented since 2017 is aimed at issuing land certificates. 2021 PTSL is the year of quantity improvement of certificated products, enhancement and improvement of data quality with a complete village program, therefore the total quality is maintained and can support  guarantee of legal certainty. One of obstacles in implementing PTSL in Sidoarjo Regency was the inability to issue certificates of (K.1) Gogol gilir land even though the highest type is Class A, yet it is still in the form of a Land Map (PBT) or K.3. There are two points for the formulation of the problems. First, the cause of the inability in issuing certificates. Second, the opportunity of PBT PTSL Gogor Gilir Land certificates to be processed. This study uses a normative juridical method with a qualitative descriptive analysis model. The approach tends to the philosophy of legal expediency. The purpose of this study is to provide descriptive of the Gogol Rotating Land in relation to two things. First, the cause of the inability in issuing certificates. Second, the opportunity of PBT PTSL Gogor Gilir Land certificates to be processed. The conclusions are, firstly, that the certificates of gogol gilir land can’t be fully processed, although it is the highest type of class A. There are several obstacles to issue the certificates. Second, the opportunity for the certificate to be issued depends on the agreement of the gogol farmers to stop or continue their land rotation.
Keyword : K.3 land gogol rotation, Group A (Highest), PTSL, land certificate
Abstrak: Percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Sidoarjo melalui Program Strategis Nasional (PSN) PTSL dilaksanakan sejak Tahun 2017, tujuan utama produknya adalah sertipikat tanah. Sejak PTSL Tahun 2021 merupakan tahun peningkatan kuantitas produk pensertipikatnya dan perbaikan dan peningkatan kualitas data secara komprehensif dengan program desa lengkap, sehingga terpelihara total kualitas mutu dapat mendukung jaminan kepastian hukum. Salah satu kendala sejak PTSL diselenggarakan di Kabupaten Sidoarjo yaitu belum dapat disertipikatkannya (K.1) tanah gogol gilir walaupun jenisnya tertinggi Golongan A, namun masih berupa produk Peta Bidang Tanah (PBT) atau K.3. Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu apa penyebab permasalahan tidak dapat diproses pensertipikatnya dan bagaimana peluang PBT PTSL tanah gogol gilir dapat diproses pensertipikatannya? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan model analisis deskriptif kualitatif, dengan pendekatan filosofi kemanfaatan hukum. Kesimpulannya, pertama bahwa tanah gogol gilir tidak semuanya dapat diproses pensertipikatan tanahnya, walaupun merupakan jenis tertinggi golongan A namun terdapat beberapa kendala untuk diproses sertipikatnya. Kedua, peluang untuk dapat diproses sertipikatnya tergantung dari kesepakatan para petani gogol gilir untuk menghentikan atau tetap melanjutkan atas gilir tanahnya.
Kata Kunci: K.3 tanah gogol gilir, golongan A (tertinggi), PTSL, sertipikat tanah.

## A. Pendahuluan
Tanah gogolan dalam tinjauan perspektif lahirnya, menurut Puri (2016), penjenjangan rakyat secara seksama berdampak bagi  kedudukan  penguasaan tanah hak lama. Kesatu, kedudukan tanah yasa/yoso , yasan, tanah yang merupakan  hak  seseorang berawal dari indikasi bahwa leluhurnya yang berawal pertama kali  membuka/menggarap bidang tanah. Objek tanah ini berdasarkan UU 5/1960 UUPA telah dilakukan konversinya menjadi hak milik. Kedua, objek tanah gogolan, pekulen, norowito, kesikepan dan  playangan, yaitu objek tanah pertanian bersifat kepemilikan kolektif yang darinya penduduk bisa mendapatkan lokasi tanah untuk dilakukan penggarapan, baik  bersifat tetap atau bergilir  dengan dipenuhi persyaratan yang ditepatkan. Persyaratan ini terdiri dari berstatus kawin, memiliki bangunan rumah dan tanah pekarangan, dan bekerja wajib desa. Konsep hukum barat mendudukkan dalam kedudukan tanah komunal. UU 5/1960 UUPA melakukan konversi hak atas tanah itu menjadi hak milik bagi pihak penggarapnya yang terakhir. Ketiga, tanah bondo deso, titisara , dan juga tanah kas desa yaitu tanah milik aset desa yang pada umumnya disewakan kepada pihak ketiga dilakukan dengan metode pelelangan; adapun pemasukan dana tersebut untuk alokasi anggaran reguler atau pengelolaan desa. Keempat, tanah bengkok yaitu tanah milik aset desa yang digunakan untuk perangkat desa, khususnya kepala desa dan hasilnya disinonimkan sebagai gajinya  selama durasi waktu menjalankan tugasnya.
Kebijakan pemerintah di bidang agraria/pertanahan berkaitan dengan tanah gogol gilir, status formilnya tanah perseorangan yang berawal dari tanah ulayat tersebut belum semuanya dapat ditegaskan status eksistensi haknya. Kedudukannya secara substansi telah menjadi tanah hak, tapi masih dapat terancam untuk diakui kepemilikannya oleh pihak ketiga atau diakui sebagai tanah negara ( Simarmata , 2019). Tanah milik komunal ( germeen bezit ), adalah bentuk penguasaan seseorang atau keluarganya untuk memanfaatkan objek tanah tertentu sebagai bagian dari tanah komunal desa yang tidak boleh dijual, pemanfaatannya dengan model bergilir secara periodik (Sukirno, 2018). Tanah  gogol  asal usulnya dari hukum adat secara hukum dikonversi berdasarkan Pasal VII UUPA menjadi hak atas tanah terdiri dari tanah gogol tetap dikonversi menjadi hak milik, tanah gogol tidak tetap di lingkungan masyarakat Sidoarjo dikenal dengan istilah tanah gogol gilir dikonversi menjadi hak pakai (Puri & Sulastriyono, 2016). Sejak berlakunya UUPA pengaturan mengenai tanah gogol sebelum UUPA dinyatakan tidak berlaku (Manopo, 2012).
Tanah jenis gogolan merupakan tanah komunal kepemilikan bersama dari penduduk (gogol) desa, pengelolaannya oleh pihak desa dan digarap oleh pihak gogol. Tingkat kesuburan tanahnya tidak sama baik, sehingga hak penggarapannya dilakukan secara bergeser bergantian alokasi dalam satu blok area tanah serta adanya perbedaan luas

## A. Pendahuluan
Tanah gogolan dalam tinjauan perspektif lahirnya, menurut Puri (2016), penjenjangan rakyat secara seksama berdampak bagi  kedudukan  penguasaan tanah hak lama. Kesatu, kedudukan tanah yasa/yoso , yasan, tanah yang merupakan  hak  seseorang berawal dari indikasi bahwa leluhurnya yang berawal pertama kali  membuka/menggarap bidang tanah.
Objek tanah ini berdasarkan UU 5/1960 UUPA telah dilakukan konversinya menjadi hak milik. Kedua, objek tanah gogolan, pekulen, norowito, kesikepan dan  playangan, yaitu objek tanah pertanian bersifat kepemilikan kolektif yang darinya penduduk bisa mendapatkan lokasi tanah untuk dilakukan penggarapan, baik  bersifat tetap atau bergilir  dengan dipenuhi persyaratan yang ditepatkan. Persyaratan ini terdiri dari berstatus kawin, memiliki bangunan rumah dan tanah pekarangan, dan bekerja wajib desa. Konsep hukum barat mendudukkan dalam kedudukan tanah komunal. UU 5/1960 UUPA melakukan konversi hak atas tanah itu menjadi hak milik bagi pihak penggarapnya yang terakhir. Ketiga, tanah bondo deso, titisara , dan juga tanah kas desa yaitu tanah milik aset desa yang pada umumnya disewakan kepada pihak ketiga dilakukan dengan metode pelelangan; adapun pemasukan dana tersebut untuk alokasi anggaran reguler atau pengelolaan desa. Keempat, tanah bengkok yaitu tanah milik aset desa yang digunakan untuk perangkat desa, khususnya kepala desa dan hasilnya disinonimkan sebagai gajinya  selama durasi waktu menjalankan tugasnya.
Kebijakan pemerintah di bidang agraria/pertanahan berkaitan dengan tanah gogol gilir, status formilnya tanah perseorangan yang berawal dari tanah ulayat tersebut belum semuanya dapat ditegaskan status eksistensi haknya. Kedudukannya secara substansi telah menjadi tanah hak, tapi masih dapat terancam untuk diakui kepemilikannya oleh pihak ketiga atau diakui sebagai tanah negara ( Simarmata , 2019). Tanah milik komunal ( germeen bezit ), adalah bentuk penguasaan seseorang atau keluarganya untuk memanfaatkan objek tanah tertentu sebagai bagian dari tanah komunal desa yang tidak boleh dijual,
pemanfaatannya dengan model bergilir secara periodik (Sukirno, 2018). Tanah  gogol  asal usulnya dari hukum adat secara hukum dikonversi berdasarkan Pasal VII UUPA menjadi hak atas tanah terdiri dari tanah gogol tetap dikonversi menjadi hak milik, tanah gogol tidak tetap di lingkungan masyarakat Sidoarjo dikenal dengan istilah tanah gogol gilir dikonversi menjadi hak pakai (Puri & Sulastriyono, 2016). Sejak berlakunya UUPA pengaturan mengenai tanah gogol sebelum UUPA dinyatakan tidak berlaku (Manopo, 2012).
Tanah jenis gogolan merupakan tanah komunal kepemilikan bersama dari penduduk (gogol) desa, pengelolaannya oleh pihak desa dan digarap oleh pihak gogol. Tingkat kesuburan tanahnya tidak sama baik, sehingga hak penggarapannya dilakukan secara bergeser bergantian alokasi dalam satu blok area tanah serta adanya perbedaan luas
tanahnya (Luthfi & Shohibuddin, 2016). Tanah gogol tetap sudah ditetapkan status tanah dan pemegang hak nya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dikonversi menjadi tanah hak milik, sedangkan tanah gogol gilir belum ada SK tersebut dan sampai saat ini belum diatur, (Luthfi, 2019).  Bahkan dalam perkembangannya, adanya putusan Kepala Desa terhadap tanah terlantar dijadikan objek tanah gogol dapat dinilai sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUPA jo. Pasal 2 ayat (2) dan (3) Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1998 (Julina Jaya, 2013).
Menurut Luthfi dan Shohibuddin (2016), tanah gogol gilir di Kabupaten Sidoarjo bisa diistilahkan merupakan jenis tanah milik komunal dengan klasifikasinya hak penggarapannya individual ( communal ownership with individual use rights ). Kasus di Sidoarjo menimbulkan masalah kepastian hak pemanfaatan tanah gogol gilir mencapai 70%. Sedangkan jenis tanah kulian di Ngandagan Purworejo strukturnya malah situasi kondisi kebalikannya. Aspek formalnya kuli baku memiliki bukti kepunyaan atas bidang tanah serta membayar PBB atas luas objek tanahnya seluruhnya 300 ubin, walaupun defactonya mereka hanya memanfaatkan luas objek tanah 210 ubin sesudah dikeluarkan seluas 90 ubin berpedoman kebijakan landreform itu dan didistribusikan kepada orang penggarap yang berbeda. Hal tersebut klasifikasinya tidak merupakan tanah ulayat dan juga bukan dalam pengaturan oleh masyarakat hukum adat, tetapi merupakan hak komunal di desa. Kedudukan desa di sini merupakan kewenangan yang berdasarkan mandat mengelola sumber daya alam sebagaimana diatur dalam UU 16 /2004 Desa.
Kasus di Desa Ngandagan Purworejo, merupakan bagian irisan atas tanah ulayat dan tanah hak, awalnya adalah tanah milik gogol/kuli atau disebut hak pekulen oleh pemerintah desa sejak tahun 1947, tanah gogol gilir hak penggarapannya diberikan kepada buruh kulinya. Setiap luas tanah pekulen 300 ubin dikelola pihak desa seluas 90 ubin. Adapun substansi dari pengaturan tanah pekulen di Desa Ngandagan adalah berdasarkan ketentuan Pasal VII  UU 5/1960 UUPA menjadi hak pakai yang diatur dalam  Pasal 41 ayat 1 UU 5/1960 UUPA, menimbulkan hak dan kewajiban kepada pemegang haknya yaitu penggarapnya seluas 210 ubin; sedangkan seluas 90 ubin masih dalam penguasaan pihak desa (Luthfi, 2018).
Pensertipikatan tanah gogol gilir dilakukan percepatan di Kabupaten Sidoarjo sejak Tahun 2017 melalui Program Strategis Nasional (PSN) yaitu Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, selanjutnya disebut dengan PTSL. Terindikasi adanya kendala bahwa pendaftaran tanahnya belum sebagai Kluster 1 (K1) diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya, namun hanya sebatas K.3.  PTSL dari Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 dengan produknya adalah
Peta Bidang Tanah (PBT), hal ini perlu ditindaklanjuti menjadi K.1. pada Tahun 2021 ini. Klasifikasi K3 nya pun belum diketahui secara pasti, apakah K3.1. atau K3.2. atau K3.3.
Tanah gogol diatur dalam Ketentuan Konversi VII UUPA, ditindaklanjuti dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria (PMA) No. 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Konversi Undang Undang Pokok Pokok Agraria (UUPA), mengatur tanah gogol tetap dikonversi menjadi hak milik dan tanah gogol gilir menjadi hak pakai. Tanah gogol tetap sudah selesai dikonversi menjadi HM. Adapun yang masih proses pensertipikatan adalah tanah gogol tidak tetap atau di masyarakat dikenal dengan istilah tanah gogol gilir. Proses konversinya menjadi Hak Pakai (HP) untuk ditetapkan menjadi sebagai tanah gogol tetap dalam rembug (rapat) desa dengan berita acara menjadi keputusan desa, lalu diusulkan kepada Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) untuk diusulkan permohonan pemberian Hak Milik (HM) nya kepada Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo.
Tanah gogol gilir adanya isu terkait masih terbentur kuatnya adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo. Bahkan dapat terindikasi menjadi sisa-sisa hukum adat yang mengedepankan tujuan hukum berupa keadilan dan kemanfaatan tanah gogol. Petani penggarap menggilir objek tanahnya secara periodik berdasarkan kesepakatan internal mereka dalam koordinasi pihak desa.  Hal ini dapat menghalangi tujuan kepastian hukum berupa pensertipikatan hak atas tanahnya berdasarkan Pasal 19 UUPA melalui PTSL. Adapun masalah dalam penelitian ini terdiri dari dua masalah. Pertama, apa penyebab permasalahan tanah gogol gilir tidak dapat diproses pensertipikatnya walaupun telah terdaftar berupa PBT dalam PTSL sejak Tahun 2017? Kedua, bagaimana peluang tanah gogol gilir yang telah terdaftar berupa PBT dapat diproses pensertipikatannya?
Berkaitan dengan penelitian yang telah ada dengan permasalahan tanah gogol gilir.
Pertama , penelitian oleh Manopo (2016), membahas tentang hak pemegang tanah gogol tetap yang dikuasai oleh pihak ketiga, dengan kesimpulan bahwa prioritas hak kepemilikan masih berpeluang bagi ahli waris pemegang tanah gogol gilir, namun hak tersebut dapat dihapuskan dalam hal-hal tertentu. Kedua, penelitian yuridis normatif dari Puri dan Sulastriyono (2016), substansi adalah tanah gogol harus dilandasi karakteristik originil hak gogol yang wataknya adalah komunal, kesimpulannya hal ini membutuhkan pengesahan dan penataan regulasi dalam implementasinya karena dalam kenyataan masih terbatas ketentuan yuridis pengaturannya. Ketiga , penelitian Luthfi (2016), menyatakan bahwa tanah gogol gilir di Kabupaten Sidoarjo belum diatur sepertinya hal tanah gogol tetap berdasarkan surat keputusan (SK) konversi HM nya, kesimpulannya berakibat timbulnya masalah kepemilikannya bahkan mencapai angka 70%. Keempat, penelitian oleh Alfian Budi (2017), tujuannya agar memperoleh informasi tentang pelaksanaan kebijakan pemberian hak milik
Peta Bidang Tanah (PBT), hal ini perlu ditindaklanjuti menjadi K.1. pada Tahun 2021 ini. Klasifikasi K3 nya pun belum diketahui secara pasti, apakah K3.1. atau K3.2. atau K3.3.
Tanah gogol diatur dalam Ketentuan Konversi VII UUPA, ditindaklanjuti dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria (PMA) No. 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Konversi Undang Undang Pokok Pokok Agraria (UUPA), mengatur tanah gogol tetap dikonversi menjadi hak milik dan tanah gogol gilir menjadi hak pakai. Tanah gogol tetap sudah selesai dikonversi menjadi HM. Adapun yang masih proses pensertipikatan adalah tanah gogol tidak tetap atau di masyarakat dikenal dengan istilah tanah gogol gilir.
Proses konversinya menjadi Hak Pakai (HP) untuk ditetapkan menjadi sebagai tanah gogol tetap dalam rembug (rapat) desa dengan berita acara menjadi keputusan desa, lalu diusulkan kepada Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) untuk diusulkan permohonan pemberian Hak Milik (HM) nya kepada Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo.
Tanah gogol gilir adanya isu terkait masih terbentur kuatnya adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo. Bahkan dapat terindikasi menjadi sisa-sisa hukum adat yang mengedepankan tujuan hukum berupa keadilan dan kemanfaatan tanah gogol. Petani penggarap menggilir objek tanahnya secara periodik berdasarkan kesepakatan internal mereka dalam koordinasi pihak desa.  Hal ini dapat menghalangi tujuan kepastian hukum berupa pensertipikatan hak atas tanahnya berdasarkan Pasal 19 UUPA melalui PTSL.
Adapun masalah dalam penelitian ini terdiri dari dua masalah. Pertama, apa penyebab permasalahan tanah gogol gilir tidak dapat diproses pensertipikatnya walaupun telah terdaftar berupa PBT dalam PTSL sejak Tahun 2017? Kedua, bagaimana peluang tanah gogol gilir yang telah terdaftar berupa PBT dapat diproses pensertipikatannya?
Berkaitan dengan penelitian yang telah ada dengan permasalahan tanah gogol gilir.
Pertama , penelitian oleh Manopo (2016), membahas tentang hak pemegang tanah gogol tetap yang dikuasai oleh pihak ketiga, dengan kesimpulan bahwa prioritas hak kepemilikan masih berpeluang bagi ahli waris pemegang tanah gogol gilir, namun hak tersebut dapat dihapuskan dalam hal-hal tertentu. Kedua, penelitian yuridis normatif dari Puri dan Sulastriyono (2016), substansi adalah tanah gogol harus dilandasi karakteristik originil hak gogol yang wataknya adalah komunal, kesimpulannya hal ini membutuhkan pengesahan dan penataan regulasi dalam implementasinya karena dalam kenyataan masih terbatas ketentuan yuridis pengaturannya. Ketiga , penelitian Luthfi (2016), menyatakan bahwa tanah gogol gilir di Kabupaten Sidoarjo belum diatur sepertinya hal tanah gogol tetap berdasarkan surat keputusan (SK) konversi HM nya, kesimpulannya berakibat timbulnya masalah kepemilikannya bahkan mencapai angka 70%. Keempat, penelitian oleh Alfian Budi (2017),
tujuannya agar memperoleh informasi tentang pelaksanaan kebijakan pemberian hak milik
atas tanah gogol gilir serta tanggapan penduduk desa setempat; hasilnya kebijakan tersebut tidak tepat sasaran.
Adapun perbedaan penelitian ini dengan keempat penelitian yang telah ada adalah dapat diketahui dari tujuan penelitian ini yang memberikan  diskriptif atas tanah gogol gilir . Perbedaan berkaitan dengan era kekinian yaitu Program Strategis Nasional (PSN) berupa percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL dan penelitian ini memberikan kajian sebab musabab PBT tanah gogol gilir walaupun merupakan Golongan A (tertinggi) tidak semua dapat diproses pensertipikatnya. Adapun irisan persamaannya, yaitu hanya ada pada konseptual bahwa ada wilayah tanah gogol gilir yang strategis untuk investor atau pelaku usaha sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)nya secara khusus, maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara umum, yaitu berupa wilayah peruntukan penggunaan perumahan dan industri. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam skripsi Alfian Budi. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah ada , sehingga bersifat originiar .

## B. Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu salah satu jenis penelitian hukum dengan menelaah hukum yang dirancangkan selaku kaidah atau norma yang hidup di lingkungan masyarakat, dan merupakan pedoman tindak tanduk perbuatan setiap orang di wilayah yang diteliti (Ishaq, 2016). Penelitian hukum normatif ini yaitu penelitian hukum yang dikerjakan dengan metode berupa mengkaji bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto dkk, 2010). Analisis data yang digunakan untuk menelaah sebagai solusi mengatasi rumusan masalahnya yaitu secara deskriptif kualitatif. Menurut Soekanto dkk. (2010), bahan dalam penelitian hukum normatif yaitu merupakan bahan pustaka atau data sekunder terdiri dari dua sumber. Kesatu, bahan pustaka atau data sekunder dari sumber primer berupa a) buku kerja, b) laporan penelitian, c) laporan teknis, d) majalah, e) disertasi, f) tesis dan g) paten. Kedua, bahan pustaka atau data sekunder dari sumber sumber sekunder berupa a) abstrak, b) indeks, c) bibliografi, d) penerbitan pemerintah dan
e) bahan acuan dari objek lokus yang diteliti.
Adapun klasifikasi lima pendekatan penelitian hukum normatif terdiri dari pendekatan tentang: a) Undang-undang, b) kasus hukum, c) sejarah hukum, d) perbandingan hukum, e) konseptual hukum dan f) metode pengumpulan data penelitian yuridis normatif (Marzuki, 2009). Penulisan ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan. Pertama, pendekatan kasus hukum; kedua pendekatan metode penelitian yuridis normatif dengan
model analisis deskriptif kualitatif; ketiga, pendekatan bertendensi filosofi kemanfaatan hukum.

## C. Pelaksanaan PTSL Tanah Gogol Gilir

## 1. Eksistensi Tanah Gogol Gilir
Ketentuan Konversi Pasal VII UUPA mengatur tentang hak gogolan bersama dengan pekulen atau sanggan. Hak-hak yang bersifat tetap diatur berdasarkan Pasal VII ayat (1) sejak berlakunya UUPA menjadi hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2). Sedangkan hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tidak tetap berdasarkan Pasal VII ayat (2) tersebut menjadi hak pakai  (HP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA, yaitu  hak untuk memfungsikan dan/atau mengambil hasil atas objek bidang tanah yang dikuasai langsung Negara atau tanah yang merupakan milik orang lain, memberi hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam surat keputusan pemberian hak pakai oleh pejabat berwenang atau dalam surat perjanjian dengan pemilik tanahnya, bukan merupakan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA. Menurut Lutfi (2016), memperhatikan ruang lingkup HP dalam Pasal 41 UUPA, terjadi substansi yang berbeda karena riwayat eksistensi dan ciri-ciri tanah gogolan yang tidak tetap (gilir) bukanlah seperti itu. Seharusnya konversi hak atasnya lebih dalam memahaminya berkaitan dengan asal usul eksistensi, ciri-ciri, letak dan berkesinambungan tanah gogol secara fakta dalam kehidupan masyarakatnya.
Hak pakai dapat diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UUPA. Kesatu, dalam durasi waktu tertentu atau sepanjang tanahnya difungsikan bagi kebutuhan tertentu. Kedua, dengan bebas gratis, dibebani pembiayaan atau kontribusi  bantuan berupa apa pun. Tanah gogol tetap dan tanah gogol gilir merupakan salah satu jenis tanah adat, sifat asalnya adalah hak penguasaan/penggunaan bersama berupa tanah pertanian berasal dari lingkungan masyarakat Jawa yang penduduknya padat.  Kedua jenis hak gogol tersebut memberi wewenang dan kewajiban kepada pemegang hak atas tanahnya. Apabila ada keragu-raguan menentukan kedua jenis sifat hak tersebut, maka Menteri ATR/Ka.BPN yang mempunyai kewenangan memutuskannya.
Pelaksanaan UUPA tersebut ditindaklanjuti dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria (PMA) No. 2 Tahun 1960. Penetapan hak-hak tersebut dilaksanakan berdasarkan surat keputusan penegasan Kepala Inspeksi Agraria dan  memperhatikan pertimbangan bupati/kepala daerah di wilayah tanah tersebut mengenai sifat tetap atau tidak tetap dari hak gogolan sesuai kenyataan di lapangnya. Apabila ada perbedaan pendapat antara Kepala
model analisis deskriptif kualitatif; ketiga, pendekatan bertendensi filosofi kemanfaatan hukum.

## C. Pelaksanaan PTSL Tanah Gogol Gilir

## 1. Eksistensi Tanah Gogol Gilir
Ketentuan Konversi Pasal VII UUPA mengatur tentang hak gogolan bersama dengan pekulen atau sanggan. Hak-hak yang bersifat tetap diatur berdasarkan Pasal VII ayat (1) sejak berlakunya UUPA menjadi hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2). Sedangkan hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tidak tetap berdasarkan Pasal VII ayat (2) tersebut menjadi hak pakai  (HP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA, yaitu  hak untuk memfungsikan dan/atau mengambil hasil atas objek bidang tanah yang dikuasai langsung Negara atau tanah yang merupakan milik orang lain, memberi hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam surat keputusan pemberian hak pakai oleh pejabat berwenang atau dalam surat perjanjian dengan pemilik tanahnya, bukan merupakan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA. Menurut Lutfi (2016),
memperhatikan ruang lingkup HP dalam Pasal 41 UUPA, terjadi substansi yang berbeda karena riwayat eksistensi dan ciri-ciri tanah gogolan yang tidak tetap (gilir) bukanlah seperti itu. Seharusnya konversi hak atasnya lebih dalam memahaminya berkaitan dengan asal usul eksistensi, ciri-ciri, letak dan berkesinambungan tanah gogol secara fakta dalam kehidupan masyarakatnya.
Hak pakai dapat diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UUPA. Kesatu, dalam durasi waktu tertentu atau sepanjang tanahnya difungsikan bagi kebutuhan tertentu.
Kedua, dengan bebas gratis, dibebani pembiayaan atau kontribusi  bantuan berupa apa pun.
Tanah gogol tetap dan tanah gogol gilir merupakan salah satu jenis tanah adat, sifat asalnya adalah hak penguasaan/penggunaan bersama berupa tanah pertanian berasal dari lingkungan masyarakat Jawa yang penduduknya padat.  Kedua jenis hak gogol tersebut memberi wewenang dan kewajiban kepada pemegang hak atas tanahnya. Apabila ada keragu-raguan menentukan kedua jenis sifat hak tersebut, maka Menteri ATR/Ka.BPN yang mempunyai kewenangan memutuskannya.
Pelaksanaan UUPA tersebut ditindaklanjuti dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria (PMA) No. 2 Tahun 1960. Penetapan hak-hak tersebut dilaksanakan berdasarkan surat keputusan penegasan Kepala Inspeksi Agraria dan  memperhatikan pertimbangan bupati/kepala daerah di wilayah tanah tersebut mengenai sifat tetap atau tidak tetap dari hak gogolan sesuai kenyataan di lapangnya. Apabila ada perbedaan pendapat antara Kepala
Inspeksi Agraria dan bupati/kepala daerah serta dengan pihak desa berkaitan dengan sifat tetap dan tidak tetap dari hak gogol, maka permasalahannya diajukan kepada Menteri Agraria untuk memperoleh keputusan.
Tindak lanjut dari PMA No. 2 Tahun 1960 untuk pengaturan “tanah gogol” tetap pelaksanaan teknisnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Agraria dan Menteri Dalam Negeri No. SK.40/KA/1964 dan DD.18/1/32 mengatur tanah gogol tetap dikonversi menjadi Hak Milik (HM) oleh Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) bagi subjek dan objek yang memenuhi persyaratannya.
Adapun tindak lanjut dari pengaturan “tanah gogol tidak tetap (gilir)” dalam PMA No.2 Tahun 1960 untuk pelaksanaan teknisnya  diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri No. 30/DEPAG/65  dan 11/DDN/1965, dikonversi menjadi Hak Pakai (HP) atas perubahan status pemanfaatan tanah gogol gilir yang memenuhi syarat subjek dan objek menjadi tanah gogol tetap, dalam rangka pemberian Hak Milik (HM) oleh Kepala Kantor Pertanahan melalui Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Keppres 55/1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.
Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat bahwa tanah gogol baik tetap maupun gilir adalah berasal dari tanah adat yang bersifat kolektif (komunal). Jenis penggunaannya tanah pertanian yang dikonversi berdasarkan Ketentuan Konversi VII UUPA, bukan berdasarkan Ketentuan Konversi bekas tanah milik adat Pasal II UUPA. Asal tanah adat ini bersumber dari tanah ulayat berdasarkan Pasal 3 UUPA yang memperhatikan Pasal 1 dan 2 UUPA, penyelenggaraan  hak ulayat dan hak- hak yang mirip itu dari kelompok masyarakat hukum adat, sepanjang faktanya masih ada, harus seyogyanya seperti itu sehingga sejalan dengan keperluan nasional dan Negara, yang berpedoman terhadap persatuan bangsa dan tidak boleh berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian Pasal 4 ayat (1) mengatur terhadap hak menguasai Negara yang ditetapkan dalam Pasal 2 diatur jenis-jenis hak di atas permukaan bumi, yaitu tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang baik secara seorang diri maupun bersama dengan orang lain serta badan hukum.
Menurut Harsono (2008), hukum adat yang murni mempunyai konsep komunalistik, berentitas spirit gotong royong dan kebersamaan kekeluargaan diselimuti religius. Tanah adalah tanah kepunyaan bersama dalam kelompok genealogik atau teritorialnya. Lahirnya hak-hak perseorangan atas tanah yang bersumber dari hak bersama dengan masih membawa sifat kebersamaan. Sedangkan menurut Dominikus (2019), masyarakat hukum adat adalah tidak hanya satu, tetapi bertingkat disebabkan penggolongan sosial berpedoman
dari asal usul sang leluhur. Berakibat mempengaruhi pada mindset dan logika berpikir mereka, contoh di NTT subjek hukumnya bermacam-macam dan bertingkat, berakibat objeknya menjadi bertingkat. Kontradiksinya UUPA mengaturnya hanya seragam saja, sebutan antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Padahal keduanya adalah dua wujud (entitas) yang sangat tidak sama, misalnya masyarakat Bali diistilahkan selaku masyarakat adat Bali, namun dalam masyarakat Bali ada sejumlah golongan masyarakat hukum adatnya, ada Bali Age (Asli) dan Bali Jabe atau Balinya Majapahit dan memiliki masing-masing desa adat (Desa Pakraman) dan Desa Dinas. Dalam area lokasi tersebut masing-masing memiliki objek haknya. Intinya yaitu apabila membahas mengenai tanah adat selaku objek hak, maka harus ada pengkajian mengenai masyarakat adatnya selaku subjek haknya. Sehingga terwujud penyerasian yuridis pra diundangkan.
Menurut Maria (2019), adanya tiga klasifikasi kluster wujud (entitas) tanah, golongan kewenangan dan pemberian haknya yang bersumber dari Hak Menguasai Negara Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terdiri dari kesatu, Tanah Negara, bersifat publik, yaitu tanah-tanah aset dari Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), Barang Usaha Milik Negara (BUMN)  dan Barang Usaha Milik Daerah (BUMD) Kedua, Tanah Ulayat, hak pengelolaan (HPL), HP dan HGU bersifat publik dan privat. Ketiga, bersifat privat, Hak Milik (HM) dan hak Guna Bangunan (HGB). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUPA tersebut telah diatur kepastian hukum tanah ulayat. Bersifat privat yaitu bidang tanah telah dilepas hak ulayatnya dan diberikan kepada anggota warganya dengan hak privat yang mempunyai sifat-sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UU 5/1960 UUPA, terdiri dari turun temurun, terkuat dan terpenuh dengan mengingat fungsi sosial atas tanahnya. Hal ulayat bersifat publik dan privat didaftarkan tanpa diterbitkan sertipikatnya, sebagai diatur dalam PMNA No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, yang sudah dapat mewadahi, namun dicabut dan digantikan dengan Permen ATR/KBPN No. 10 Tahun 2016. Kemudian diterbitkan Permen ATR/Ka.BPN No. 18 Th.2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang mencabut dan menggantikan Permen ATR/KBPN No. 10 Tahun 2016, substansinya ini sesuai dengan pengaturan PMNA No. 5 Tahun 1999.
T anah adat perorangan adalah bersumber dari tanah ulayat yang berproses menciut. Sampai kini tanah-tanah adat perorangan yang bersumber tanah ulayat terjadi pengaturannya oleh dua sistem. Kesatu, oleh hukum adat pengaturan mengenai tata cara perolehan dan pengalihannya. Kedua, pengaturan oleh negara untuk cara register, balik namanya dan pengadaan tanah. Sehingga tanah perorangan statusnya adalah semi formal. Pengaturan konversinya tanah bekas adat dari bekas tanah ulayat bertendensi menghapus
dari asal usul sang leluhur. Berakibat mempengaruhi pada mindset dan logika berpikir mereka, contoh di NTT subjek hukumnya bermacam-macam dan bertingkat, berakibat objeknya menjadi bertingkat. Kontradiksinya UUPA mengaturnya hanya seragam saja, sebutan antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Padahal keduanya adalah dua wujud (entitas) yang sangat tidak sama, misalnya masyarakat Bali diistilahkan selaku masyarakat adat Bali, namun dalam masyarakat Bali ada sejumlah golongan masyarakat hukum adatnya, ada Bali Age (Asli) dan Bali Jabe atau Balinya Majapahit dan memiliki masing-masing desa adat (Desa Pakraman) dan Desa Dinas. Dalam area lokasi tersebut masing-masing memiliki objek haknya. Intinya yaitu apabila membahas mengenai tanah adat selaku objek hak, maka harus ada pengkajian mengenai masyarakat adatnya selaku subjek haknya. Sehingga terwujud penyerasian yuridis pra diundangkan.
Menurut Maria (2019), adanya tiga klasifikasi kluster wujud (entitas) tanah, golongan kewenangan dan pemberian haknya yang bersumber dari Hak Menguasai Negara Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terdiri dari kesatu, Tanah Negara, bersifat publik, yaitu tanah-tanah aset dari Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), Barang Usaha Milik Negara (BUMN)  dan Barang Usaha Milik Daerah (BUMD) Kedua, Tanah Ulayat, hak pengelolaan
(HPL), HP dan HGU bersifat publik dan privat. Ketiga, bersifat privat, Hak Milik (HM) dan hak Guna Bangunan (HGB). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUPA tersebut telah diatur kepastian hukum tanah ulayat. Bersifat privat yaitu bidang tanah telah dilepas hak ulayatnya dan diberikan kepada anggota warganya dengan hak privat yang mempunyai sifat-sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UU 5/1960 UUPA, terdiri dari turun temurun, terkuat dan terpenuh dengan mengingat fungsi sosial atas tanahnya. Hal ulayat bersifat publik dan privat didaftarkan tanpa diterbitkan sertipikatnya, sebagai diatur dalam PMNA No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, yang sudah dapat mewadahi, namun dicabut dan digantikan dengan Permen ATR/KBPN No. 10 Tahun 2016. Kemudian diterbitkan Permen ATR/Ka.BPN No. 18 Th.2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang mencabut dan menggantikan Permen ATR/KBPN No. 10 Tahun 2016, substansinya ini sesuai dengan pengaturan PMNA No. 5 Tahun 1999.
T anah adat perorangan adalah bersumber dari tanah ulayat yang berproses menciut.
Sampai kini tanah-tanah adat perorangan yang bersumber tanah ulayat terjadi pengaturannya oleh dua sistem. Kesatu, oleh hukum adat pengaturan mengenai tata cara perolehan dan pengalihannya. Kedua, pengaturan oleh negara untuk cara register, balik namanya dan pengadaan tanah. Sehingga tanah perorangan statusnya adalah semi formal.
Pengaturan konversinya tanah bekas adat dari bekas tanah ulayat bertendensi menghapus
otoritas ulayat, seperti antara lain otoritas kepala adat digantikan oleh kewenangan kepala desa/lurah dengan diketahui camat sebagaimana diatur dalam PMNA No. 2 T ahun 1962 (Ricardo, 2019). Namun hal ini memang sebagai konsekuensi yuridis eksistensi Pasal 3 UUPA.
Tanah pekulen yaitu jenis tanah adat yang mempunyai  watak komunalistik yang merekat pada hak-hak desa. Macam  objek tanah itu  mempunyai penyebutan yang berbeda-beda sesuai dengan  masing-masing daerahnya. Identitas  pertama sekalian sebagai pembandingnya yaitu  watak tanah  dalam pengelolaan pihak desa dan hak penggarapannya terletak pada penduduk desa baik dikerjakan secara tetap atau digilir (Puri, 2016). Menurut Kano (2008), pustaka mengungkapkan bahwa diperoleh argumen yang tidak sama tentang riwayat asal usulnya tanah komunal di Indonesia. Argumen kesatu, menerangkan bahwa pendekatan sistem atas tanah komunal lahir  selaku hasil tindakan perombakan sistem yang diselenggarakan dari  para raja dan pihak  pemerintah jajahan. Pendekatan sistem komunal terhadap tanah adalah bukan merupakan produk asli dari masyarakat Indonesia tapi berwatak arti sial atau ciptaan. Tentang  ini dilandasi dari fakta hukum bahwa sebelum pemerintah Belanda berkuasa di Indonesia, desa-desa  belum membangun struktur suatu lingkungan masyarakat yang dibatasi secara geografis yang nyata,  sehingga penetapan garis-garis pembatas dan penetapan daerah ( afronding )  adalah produk pemerintah jajahan.
Menurut Puri (2016), eksistensi desa-desa itulah yang merupakan pijakan kebijakan cultuurstelsel (tanam paksa) diera Abad XIX adalah durasi waktu Tahun 1830 sampai dengan Tahun 1870 yang diselenggarakan pemerintah jajahan Belanda. Dengan tujuan menjadikan Pulau Jawa sebagai tanah kolonial yang sangat produktif dengan cara pembebanan dan sistem perpajakan bidang tanah. Dampaknya keharusan bekerja untuk pihak penggarap tanah yang sangat banyak. Permasalahan penggarapan tanah malah berakibat tanggungan yang mendukung bagi pembagian tanah untuk dibebankan secara kolektif bagi warga desa lain. Pendistribusian  kembali objek tanah-tanah garapan antara pihak warga desa secara komunal yang tertata dan berperiodik dilaksanakan sebagai pelaksanaannya. Proses itu didukung pemerintah jajahan disebabkan pengontrolan atas produk tanaman dan berfungsian sarana irigasi diasumsikan lebih praktis dan gampang apabila dilaksanakan dengan penggabungan objek petak-petak lahan sawah dibandingkan objek persil yang tidak menyatu.
Menurut Billah (2008), menerangkan Argumen kedua, baik pendekatan sistem personil (pribadi)  atau kolektif (komunal) adalah  wujud orisinil yang eksis sejak era dahulu kala.
Hal itu dilandasi konsep tentang komunal keagamaan yang merupakan watak orisinil rakyat
Indonesia, sehingga rakyat memang sudah terkelompok dalam memanajemen objek tanahnya baik tanah personil yang dipunyai diri sendiri ataupun objek tanah penguasaan kolektif yang terletak  dalam lingkungan pengontrolan desa.
Menurut Setiawati (2011), wilayah-wilayah di teritorial pihak kerajaan ( vorsten landen ), contohnya Yogyakarta dan Surakarta memfungsikan sistem apanage ( lungguh ) yaitu sang raja adalah selaku pemilik semua bidang tanah di wilayah kerajaan dan menghadiahkan  gaji bagi para abdi dalem dan priyayinya berupa objek tanah lungguh atau tanah bengkok . Kewenangan dari pihak sultan adalah bersifat absolut terhadap semua tanah di wilayah kerajaannya, adapun pihak penduduknya ( kawula dalem ) hanya diperbolehkan menduduki separuh tanah milik raja. Penduduk  mempunyai hak anggadhuh mempunyai status turun temurun. Eksistensi derajat sultan itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 Rijksbladvan Sultanaat Djogjakarta No. 16 Tahun 1918:
Sakabehing bumi kang ora ana yektine kadarbe ing liyan mawa wewenange gendom dadi bumi kagungane keraton ingsun Ngajogjakarta . Mengandung arti: Artinya segala tanah yang tidak ada bukti kepunyaan orang lain dengan kekuasaan eigendom menjadi tanah milik Keraton Yogyakarta.
Menurut Setiawati (2011), sesudah dilakukan penataan  ulang organisasi tanah di keraton Yogyakarta Tahun 1917 yang diawali dengan menghilangkan sistem apanage , tanah ditugaskan manajemennya kepada pihak kalurahan. Objek tanah sebagai kepunyaan pihak komunal penduduk kampung  dengan hanya berstatus hak pakai (gebruiksrechten) . Selain nya hak pakai dengan turun temurun (erfelijkgebruiksrechten) tersebut, di era   Tahun 1925 Sultan menyerahkan objek tanah kepada penduduk dengan status hak milik personil (pribadi). Ada juga separuh warga masyarakat yang mendapatkan objek bidang tanah hak pakai dari kelurahan dan yang lain ada separuh kelompok yang diberikan hak milik (andarbeni) (Setiawati, 2011).  Menurut  Aass (2006),  tanah di Indonesia tidak sebatas merupakan suatu ruang lingkup yurisprudensi pada level regional namun merupakan  adat kebiasaan yang menata semua korelasi hukum antara pihak penggarap tanah dengan negara yaitu pihak raja.
Kedua, menurut Luthfi (2013) perihal  penguasaan objek tanah spesialnya perihal penetapan perihal subjek yang ditentukan oleh pihak desa bagi penggarap tanah sawah buruhan diawali  berlandaskan komponen-komponen bertendens tidak objektif dari pihak desa; contohnya bukan semata-mata bagi pihak petani tidak mempunyai tanah ataupun dalam bingkai pemanfaatan massa pendukung bagi kebutuhan politiknya.  Penguasaan fisik tanah sawah buruhan terjadi perkembangan dengan diawali dilaksanakannya pemindahan berdasarkan jual-beli/sewa-menyewa penggarapan kepada pihak lain. Ketiga, berkaitan
Indonesia, sehingga rakyat memang sudah terkelompok dalam memanajemen objek tanahnya baik tanah personil yang dipunyai diri sendiri ataupun objek tanah penguasaan kolektif yang terletak  dalam lingkungan pengontrolan desa.
Menurut Setiawati (2011), wilayah-wilayah di teritorial pihak kerajaan ( vorsten landen ), contohnya Yogyakarta dan Surakarta memfungsikan sistem apanage ( lungguh ) yaitu sang raja adalah selaku pemilik semua bidang tanah di wilayah kerajaan dan menghadiahkan  gaji bagi para abdi dalem dan priyayinya berupa objek tanah lungguh atau tanah bengkok .
Kewenangan dari pihak sultan adalah bersifat absolut terhadap semua tanah di wilayah kerajaannya, adapun pihak penduduknya ( kawula dalem ) hanya diperbolehkan menduduki separuh tanah milik raja. Penduduk  mempunyai hak anggadhuh mempunyai status turun temurun. Eksistensi derajat sultan itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 Rijksbladvan Sultanaat Djogjakarta No. 16 Tahun 1918:
Sakabehing bumi kang ora ana yektine kadarbe ing liyan mawa wewenange gendom dadi bumi kagungane keraton ingsun Ngajogjakarta . Mengandung arti: Artinya segala tanah yang tidak ada bukti kepunyaan orang lain dengan kekuasaan eigendom menjadi tanah milik Keraton Yogyakarta.
Menurut Setiawati (2011), sesudah dilakukan penataan  ulang organisasi tanah di keraton Yogyakarta Tahun 1917 yang diawali dengan menghilangkan sistem apanage , tanah ditugaskan manajemennya kepada pihak kalurahan. Objek tanah sebagai kepunyaan pihak komunal penduduk kampung  dengan hanya berstatus hak pakai (gebruiksrechten) . Selain nya hak pakai dengan turun temurun (erfelijkgebruiksrechten) tersebut, di era   Tahun 1925
Sultan menyerahkan objek tanah kepada penduduk dengan status hak milik personil (pribadi). Ada juga separuh warga masyarakat yang mendapatkan objek bidang tanah hak pakai dari kelurahan dan yang lain ada separuh kelompok yang diberikan hak milik (andarbeni) (Setiawati, 2011).  Menurut  Aass (2006),  tanah di Indonesia tidak sebatas merupakan suatu ruang lingkup yurisprudensi pada level regional namun merupakan  adat kebiasaan yang menata semua korelasi hukum antara pihak penggarap tanah dengan negara yaitu pihak raja.
Kedua, menurut Luthfi (2013) perihal  penguasaan objek tanah spesialnya perihal penetapan perihal subjek yang ditentukan oleh pihak desa bagi penggarap tanah sawah buruhan diawali  berlandaskan komponen-komponen bertendens tidak objektif dari pihak desa; contohnya bukan semata-mata bagi pihak petani tidak mempunyai tanah ataupun dalam bingkai pemanfaatan massa pendukung bagi kebutuhan politiknya.  Penguasaan fisik tanah sawah buruhan terjadi perkembangan dengan diawali dilaksanakannya pemindahan berdasarkan jual-beli/sewa-menyewa penggarapan kepada pihak lain. Ketiga, berkaitan
dengan penyediaan atau fungsi dari objek tanahnya terindikasi  perkembangan dalam produksi tanah pertanian yang ditumbuhi era permulaannya tanaman pertanian dan palawija, berubah menjadi tanaman keras misalnya jabon atau jati Belanda yang dikalkulasi lebih menjanjikan dan tidak memerlukan pemeliharaan lebih (Luthfi 2013).
Argumentasi berbeda dikemukakan oleh Vollenhoven (2013), secara lugas menyebutkan bahwa ada banyak jenis hak adat menurut hukum adat Jawa yang berlaku bahkan jauh sebelum Belanda datang, yang kemudian oleh pemerintah dibagi menjadi 3 jenis penguasaan tanah yaitu erfelijktindividueelbezit atau hak milik pribumi yang dapat diwariskan, communalbezit atau hak milik komunal, dan gebruiksaandelen in communaalbezit atau hak milik komunal dengan pemakaian secara bergiliran.  Selain itu disebutkan juga bahwa seluruh daerah Jawa khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk daerah Vorstenlanden (Kedu, Surakarta, dan Yogyakarta) memiliki jenis tanah komunal yang merupakan bagian tanah ulayat desa. Hal ini sekaligus menolak doktrin domein raja bahwa semua tanah adalah milik raja. Tanah ulayat desa ada terlebih dahulu sebelum dipenetrasi dengan absolutisme raja. Secara sederhana berikut ditampilkan perbedaan antara tanah komunal dan tanah perorangan/ individual (Vollenhoven, 2013). Menurut Soedino (1984) mengutip dari Van Vollenhoven, susunan klasifikasi petani gogol atau pekulen dalam masyarakat adat di Pulau Jawa sebagai berikut:
Tabel 1.  Klasifikasi Tanah Gogol/ Pekulen
No  Klasifikasi           Status Indikator 1 I a. Gogol/Sikep/Kuli (penduduk desa inti); b. merupakan ahli waris perintis para pendiri desa. a. mempunyai lahan tanah, rumah dan pekarangan; b. memegang tanggung jawab dan hak secara penuh selaku penduduk desa. 2 II Indung a. penduduk yang mempunyai pilihan salah satu dari tanah atau  rumah; b. tidak memiliki hak dan kewajiban penuh. 3 III Numpang a. tidak memiliki tanah dan kebun; b. rumahnya didirikan di atas tanah orang lain; c. statusnya lebih rendah dari golongan
A dan B;
d. bekerja sebagai pelayan serta numpang tinggal.
Sumber: Olahan Penulis 2021
Menurut keterangan Kiryadi (2021) di dalam tanah gogol gilir tersebut terdapat pembagian bagi perangkat desa, seperti hansip dan ulu-ulu petugas pengairan di desa,
sehingga klasifikasi tanah gogol gilir adalah tanah adat perorangan yang kemudian sesuai normatif hukumnya dalam hukum positif dapat diatur berdasarkan dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri No. 30/DEPAG dan  11/DDN/1965, tanah gogol gilir tidak tetap (gilir) terdiri dari 3 golongan, yaitu: A, B dan C, dengan ciri-ciri keunikan sendiri-sendiri, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:
Tabel 2. Penggolongan Tanah Gogol Gilir No  Golongan Status Indikator 1. A Atok sirah gilir galeng a. hak penggarapan turun temurun; b. tanahnya berganti bergilir penguasaan fisiknya; 2. B Gogol musiman (gogol glebagan) a. hak penggarapan turun temurun; b. penggarapannya hanya sebagian untuk suatu waktu tertentu dan sesudahnya dirubah bagian lain untuk waktu yang sama; 3. C Gogol gilir mati a. tanah penggarapannya tetap tidak berganti bergilir; b. namun sesudah gogolnya meninggal, lalu objek tanahnya dikembalikan lagi pada desa untuk diberikan kepada orang selaku urutan teratas sebagai magang gogol.
Sumber: Olahan Penulis 2021
Berdasarkan informasi dari dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, berupa beberapa bukti peraturan desa tentang hak pakai gogol tidak tetap, yaitu dalam bahwa tanah gogol tidak tetap yang dikonversi menjadi HP mempunyai sifat dan bentuk tergolong A,  yaitu hak menggarap/menguasai tanah itu bersifat turun temurun, tetapi tanah yang digarapnya/dikuasai bergantian (atok gilir galeng). Menurut keterangan dari wawancara Kiryadi (2021), sejak Tahun 2017 bertugas sebagai  anggota/sekretaris PPL, bahwa golongan bidang tanah gogol gilir di Kabupaten Sidoarjo adalah Golongan A, yaitu berstatus atok sirah gilir galeng, berindikator hak penggarapan turun temurun, dan penggarapannya hanya sebagian untuk suatu waktu tertentu dan sesudahnya dirubah bagian lain untuk waktu yang sama. Keterangan ini dipertegas oleh  Alfian Budi (2017).
Menurut Kiryadi (2021), sebagai sekretaris/anggota Panitia Pertimbangan Landreform (PPL), diajukannya perorangan dari tanah gogol gilir (tidak tetap) menjadi tanah gogol tetap pada umumnya  adalah tanah jenis Klasifikasi I berstatus Atok sirah gilir galeng , namun ia tidak memperhatikan tipe penggolongannya. Adapun tahapan proses tanah gogol gilir menjadi HP diawali dengan permohonan  register perubahan status tanah gogol gilir (tidak tetap) menjadi tanah gogol tetap oleh para penggarapnya kepada desa. Setelah memenuhi
sehingga klasifikasi tanah gogol gilir adalah tanah adat perorangan yang kemudian sesuai normatif hukumnya dalam hukum positif dapat diatur berdasarkan dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri No. 30/DEPAG dan  11/DDN/1965, tanah gogol gilir tidak tetap (gilir) terdiri dari 3 golongan, yaitu: A, B dan C, dengan ciri-ciri keunikan sendiri-sendiri, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:
Tabel 2. Penggolongan Tanah Gogol Gilir No  Golongan Status Indikator 1. A Atok sirah gilir galeng a. hak penggarapan turun temurun; b. tanahnya berganti bergilir penguasaan fisiknya; 2. B Gogol musiman (gogol glebagan) a. hak penggarapan turun temurun; b. penggarapannya hanya sebagian untuk suatu waktu tertentu dan sesudahnya dirubah bagian lain untuk waktu yang sama; 3. C Gogol gilir mati a. tanah penggarapannya tetap tidak berganti bergilir; b. namun sesudah gogolnya meninggal, lalu objek tanahnya dikembalikan lagi pada desa untuk diberikan kepada orang selaku urutan teratas sebagai magang gogol.
Sumber: Olahan Penulis 2021
Berdasarkan informasi dari dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, berupa beberapa bukti peraturan desa tentang hak pakai gogol tidak tetap, yaitu dalam bahwa tanah gogol tidak tetap yang dikonversi menjadi HP mempunyai sifat dan bentuk tergolong
A,  yaitu hak menggarap/menguasai tanah itu bersifat turun temurun, tetapi tanah yang digarapnya/dikuasai bergantian (atok gilir galeng). Menurut keterangan dari wawancara
Kiryadi (2021), sejak Tahun 2017 bertugas sebagai  anggota/sekretaris PPL, bahwa golongan bidang tanah gogol gilir di Kabupaten Sidoarjo adalah Golongan A, yaitu berstatus atok sirah gilir galeng, berindikator hak penggarapan turun temurun, dan penggarapannya hanya sebagian untuk suatu waktu tertentu dan sesudahnya dirubah bagian lain untuk waktu yang sama. Keterangan ini dipertegas oleh  Alfian Budi (2017).
Menurut Kiryadi (2021), sebagai sekretaris/anggota Panitia Pertimbangan Landreform
(PPL), diajukannya perorangan dari tanah gogol gilir (tidak tetap) menjadi tanah gogol tetap pada umumnya  adalah tanah jenis Klasifikasi I berstatus Atok sirah gilir galeng , namun ia
tidak memperhatikan tipe penggolongannya. Adapun tahapan proses tanah gogol gilir menjadi HP diawali dengan permohonan  register perubahan status tanah gogol gilir (tidak tetap) menjadi tanah gogol tetap oleh para penggarapnya kepada desa. Setelah memenuhi
persyaratan Peraturan Desa (Perdes) tentang  Penetapan Tanah Hak Pakai Gogol Tidak Tetap Desa. Desa menindaklanjuti dengan musyawarah rapat desa dihadiri oleh perangkat desa, setiap petani gogol asli wajib hadir, Badan Pertimbangan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan pihak yang menetapkan tanah gogolan tersebut. Hasil keputusan desa dengan berita acara rapat, terdiri dari: a) penetapan ganti rugi, b)objek yang diputuskan, c)kewajiban penerima gogol tetap. Surat Keputusan (SK) Desa diajukan kepada Kantah Kab. Sidoarjo serta Surat Permohonan Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL). Apabila berkas telah lengkap dilakukan sidang PPL yang memutuskan, sebagai pertimbangan SK Bupati Sidoarjo selaku Ketua PPL untuk mengesahkan dan mengusulkan pemberian HM berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Kemudian  sebagai dasar pendaftaran haknya menjadi K.1. melalui PTSL.  Adapun tahapan kegiatan proses tanah gogol gilir dalam rangka pemberian HM nya, sebagai berikut.
Tabel 3. Skema Tahapan Kegiatan Proses Tanah Gogol Gilir Dalam Rangka Pemberian HM
Sumber: Olahan Penulis 2021
Menurut informasi bersumber dari data di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dalam dokumen Keputusan Kepala Desa Kalipecabean No. 13 Tahun 2015 Tanggal 28 Desember 2015 (Kecamatan Candi), terdiri dari 17 bidang luasan terdiri 5 bidang tanah
seluas ± 3500 M2 dan 12 bidang, seluas ± 4208 M2 (sumber Buku C Desa atau kutipannya). Menurut keterangan dari Alfian Budi (2017), awalnya luasan tanah gogol yang dikerjakan garapannya oleh petani gogol berupa satu ancer (bidang) ± 1 Ha sesuai tercatat dalam Buku C Desa.  Namun saat ini luasnya menyempit dalam durasi ukuran seluas 3500 – 4200 M2. Hal ini disebabkan semakin bertambah tahun semakin meningkat petani gogolnya sedangkan luasan lahan tanah garapannya tetap, dan juga dilakukan pengurangan luasan yang diserahkan oleh petani guna kebutuhan pembangunan desa. Sehingga harus dilakukan penyesuaian pemecahan luasannya. Bahkan menurut Kiryadi (2021), ada yang luasan tanah gogol gilirnya hanya seluas ± 1.500 M2 sampai dengan 2.000 M2.

## 2. Pelaksanaan K.3. PTSL Tanah Gogol Gilir
Salah satu masalah sampai saat ini adalah belum dapat disertipikatnya (K.1.) atas tanah gogol gilir yang telah terdaftar dalam K.3. yang merupakan produk sebelum Tahun 2021. Hal ini disebabkan belum diterbitkan SK Hak Pakai kepada petani penggarapnya. Adapun proses tersebut di Kabupaten Sidoarjo melalui Panitia Pertimbangan Landreform (PPL). Namun proses pendaftaran menjadi K.3. dilaksanakan dengan tetap pengukuran bidang demi bidang tanah yang merupakan bagian dari blok tanah gogol gilir dalam suatu desa atau suatu dusun dalam desa yang ada tanah gogol gilirnya.
Tidak dapat disertipikatkannya tanah gogol gilir dalam satu desa dapat juga sebagai salah faktor kendala dalam mewujudkan desa lengkap sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) PTSL Tahun 2020 dan 2021. Terkait dengan tiga permasalahan tanah gogol gilir tersebut di atas, ada beberapa pertanyaan. Pertama, apa K.3. tanah gogol gilir pada umumnya dapat atau tidak untuk menjadi K.1. Kedua, apa tanah gogol gilir sejak PTSL diselenggarakan  sejak Th.2017 ada yang telah disertipikatkan. Ketiga, apa terhadap tanah gogol gilir ada yang sudah pernah dilakukan pengukuran bidang demi bidang dalam rangka persiapan pensertipikatannya. Terhadap K3 tanah gogol gilir ini berdasarkan ketentuan kluster dalam Juknis PTSL 2021, maka termasuk dalam klasifikasi K3.1 yaitu belum diketahui secara pasti subjek tanah gogol gilir selaku pemohon K.1., sehingga baik pemohon maupun pihak desa tidak bersedia objek bidang tanah gogol gilir mengikuti kegiatan PTSL untuk disertipikatkan.  Adapun informasi data tanah gogol gilir yang kami perolah dari nara sumber Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut.
seluas ± 3500 M2 dan 12 bidang, seluas ± 4208 M2 (sumber Buku C Desa atau kutipannya).
Menurut keterangan dari Alfian Budi (2017), awalnya luasan tanah gogol yang dikerjakan garapannya oleh petani gogol berupa satu ancer (bidang) ± 1 Ha sesuai tercatat dalam Buku
C Desa.  Namun saat ini luasnya menyempit dalam durasi ukuran seluas 3500 – 4200 M2.
Hal ini disebabkan semakin bertambah tahun semakin meningkat petani gogolnya sedangkan luasan lahan tanah garapannya tetap, dan juga dilakukan pengurangan luasan yang diserahkan oleh petani guna kebutuhan pembangunan desa. Sehingga harus dilakukan penyesuaian pemecahan luasannya. Bahkan menurut Kiryadi (2021), ada yang luasan tanah gogol gilirnya hanya seluas ± 1.500 M2 sampai dengan 2.000 M2.

## 2. Pelaksanaan K.3. PTSL Tanah Gogol Gilir
Salah satu masalah sampai saat ini adalah belum dapat disertipikatnya (K.1.) atas tanah gogol gilir yang telah terdaftar dalam K.3. yang merupakan produk sebelum Tahun 2021. Hal ini disebabkan belum diterbitkan SK Hak Pakai kepada petani penggarapnya.
Adapun proses tersebut di Kabupaten Sidoarjo melalui Panitia Pertimbangan Landreform (PPL). Namun proses pendaftaran menjadi K.3. dilaksanakan dengan tetap pengukuran bidang demi bidang tanah yang merupakan bagian dari blok tanah gogol gilir dalam suatu desa atau suatu dusun dalam desa yang ada tanah gogol gilirnya.
Tidak dapat disertipikatkannya tanah gogol gilir dalam satu desa dapat juga sebagai salah faktor kendala dalam mewujudkan desa lengkap sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) PTSL Tahun 2020 dan 2021. Terkait dengan tiga permasalahan tanah gogol gilir tersebut di atas, ada beberapa pertanyaan. Pertama, apa K.3. tanah gogol gilir pada umumnya dapat atau tidak untuk menjadi K.1. Kedua, apa tanah gogol gilir sejak PTSL diselenggarakan  sejak Th.2017 ada yang telah disertipikatkan. Ketiga, apa terhadap tanah gogol gilir ada yang sudah pernah dilakukan pengukuran bidang demi bidang dalam rangka persiapan pensertipikatannya. Terhadap K3 tanah gogol gilir ini berdasarkan ketentuan kluster dalam Juknis PTSL 2021, maka termasuk dalam klasifikasi K3.1 yaitu belum diketahui secara pasti subjek tanah gogol gilir selaku pemohon K.1., sehingga baik pemohon maupun pihak desa tidak bersedia objek bidang tanah gogol gilir mengikuti kegiatan PTSL untuk disertipikatkan.  Adapun informasi data tanah gogol gilir yang kami perolah dari nara sumber Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut.
Tabel 4. Bidang Tanah Gogol Gilir K.3.1. Tanpa Data Yuridis di Desa/Kel. PTSL
N o Desa Kec Jumlah bidang N o Desa Kec Jumlah bidang 1  Jeruklegi Balong bendo 30 16  Kajartengguli Prambon 42 2  Gamping 670 17  Wonoplintahan 30 3  Tempel Krian 573 18  Pejangkungan 19 4  Terik 475 19  Cangkringturi 14 5  Sedenganmijen 405 20  Jatikalang 1 6  Sidomojo 111 21  Wirobinting 161 7  Candipari Porong 264 22  Plumbungan Sukodono 73 8  Pamotan 128 23  Randegan Tanggu langin 167 9  Kebakalan 59 24  Ketegan 113 10  Kedungkembar Prambon 687 25  Grinting Tulangan 80 11  Kedungwono kerto 481 26  Grogol 25 12  Simogirang 162 27  Kedondong 5 13  Jatialunalun 51 28  Kajeksan 2 Total 4934

## Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan Tabel tersebut menunjukkan bahwa K.3.1. atas tanah gogol gilir jumlah bidang setiap desa bervariasi. Menurut hasil wawancara dari Kiryadi (2021), bahwa Jumlah bidang dalam 1 (satu) blok tanah gogol gilir  terdiri dari kurang lebih 40 bidang sampai dengan 100 bidang, pada umumnya  sekitar 60 bidang. Bidang-bidang tanah gogol gilir dalam Tabel I tersebut belum dilakukan semua tahapan-tahapan kegiatan dalam rangka penetapan HP tanah gogol gilir menjadi tanah gogol tetap. Menurut informasi data di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dalam dokumen Keputusan Kepala Desa Kalipecabean No.13 Tahun 2015 Tanggal 28 Desember 2015 (Kecamatan Candi), terdiri dari 17 bidang luasan terdiri 5 bidang tanah seluas ± 3500 M2 dan 12 bidang, seluas ± 4208 M2 (sumber Buku C Desa atau kutipannya). Menurut Alfian Budi (2017), awalnya luasan tanah gogol yang dikerjakan garapannya oleh petani gogol berupa satu ancer (bidang) ± 1 Ha sesuai tercatat dalam C Desa.  Namun saat ini luasnya menyempit dalam durasi ukuran seluas  3500  –  4200 M2. Hal ini disebabkan semakin bertambah tahun semakin meningkat petani gogolnya sedangkan luasan lahan tanah garapannya tetap, dan juga dilakukan pengurangan luasan yang diserahkan oleh petani guna kebutuhan pembangunan desa. Sehingga harus dilakukan penyesuaian pemecahan luasannya. Bahkan menurut hasil wawancara dari Kiryadi (2021), ada yang luasan tanah gogol gilirnya  hanya  seluas ± 1.500 M2 sampai dengan 2.000 M2.

## D. Problematika Yuridis Tanah Gogol Gilir dan Peluangnya 1. Sebab Musabab
Menurut Maria (2015), memfokuskan bahwa hak kolektif (komunal) tidak bisa diselaraskan dengan hak ulayat disebabkan memang terdapat ketidaksamaan watak aspek publik yang tidak dipunyai dari hak komunal.  Padahal pada kenyataannya dalam masyarakat masih banyak ditemui hak komunal/ milik bersama yang belum diakomodir pengaturan yuridisnya. Menurut Fauzi (2006), pembagian tanah pekulen yang dilaksanakan oleh desa dengan progresif, di samping mempunyai tujuan bagi kesetaraan pula untuk mengamankan asas-asas penguasaan objek tanah, antara lain perihal pembatasan kepemilikan bidang tanah. Kecondongan yang terindikasi di era penghujung Tahun 1990-an mengindikasikan perkembangan dalam struktur agraria, antara lain perihal kepemilikan spesialnya objek tanah kulian ada yang bisa berpindah kepemilikannya kepada penduduk desa lainnya. Pengaturan yang tidak memperbolehkan pemindahan objek tanah itu spesialnya kepada pihak lain di luar wilayah desa.
Menurut Kano (2008), gelora dan kemajuan manajemen tanah pekulen yang merupakan tanah kulian dan buruhan sangat disebabkan dari kontroversi bermacam tokoh yang bergiat di ruang lingkup tersebut. Tokohnya adalah kulian , buruh kuli , aparat desa dan juga para pihak yang masih terkait lainnya yang  mempunyai penafsiran yang tidak sama. Kano menerangkan adanya metode pengembalian kembali bidang tanah dari desa, antara lain dengan policy yang dikukuhkan oleh kepala desa/ lembaga pemerintah.
Menurut Alfian Budi (2017), mengutip dari Nugroho(2015), bahwa riwayat asal usul tanah gogolan sejak lahirnya suatu desa. Berpedoman rembug desa seluruh penduduk desa yang ikut membentuk desa, diberikan hadiah, kesatu bagi kepala dan perangkat desa untuk memimpin dan mengelola desa berupa tanah bengkok. Kedua, selain itu juga diberikan kepada penduduk inti desa yang berjasa  menjalankan pekerjaan kehormatan gawai desa, berupa tanah adat gogolan atau pekulen.
Adapun sebab musabab problematika hukum tanah gogol gilir di era masa lalu, pada awalnya dilatar belakangi adanya kewajiban gogol dalam pekerjaan desa, yaitu (a) memelihara sekuriti; (b) kerja bakti (glidikan) mengelola pengairan persawahan; (c) kerja bakti kampung setiap minggu; (d) sanggup mengongkosi acara desa. Gogolan sebagai penghormatan oleh karena itu ada rasa bangga bersyukur, sehingga mereka kurang respek atas konversinya menjadi HP (Alfian Budi,2017).  Adapun solusi Pemerintah merespons hal tersebut,  dengan diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri Tgl.4-5-1965 No.30/DEPAG/65 dan 11/DDN/1965, tanah gogol tidak tetap dan bahwa

## D. Problematika Yuridis Tanah Gogol Gilir dan Peluangnya

## 1. Sebab Musabab
Menurut Maria (2015), memfokuskan bahwa hak kolektif (komunal) tidak bisa diselaraskan dengan hak ulayat disebabkan memang terdapat ketidaksamaan watak aspek publik yang tidak dipunyai dari hak komunal.  Padahal pada kenyataannya dalam masyarakat masih banyak ditemui hak komunal/ milik bersama yang belum diakomodir pengaturan yuridisnya. Menurut Fauzi (2006), pembagian tanah pekulen yang dilaksanakan oleh desa dengan progresif, di samping mempunyai tujuan bagi kesetaraan pula untuk mengamankan asas-asas penguasaan objek tanah, antara lain perihal pembatasan kepemilikan bidang tanah. Kecondongan yang terindikasi di era penghujung Tahun 1990-an mengindikasikan perkembangan dalam struktur agraria, antara lain perihal kepemilikan spesialnya objek tanah kulian ada yang bisa berpindah kepemilikannya kepada penduduk desa lainnya. Pengaturan yang tidak memperbolehkan pemindahan objek tanah itu spesialnya kepada pihak lain di luar wilayah desa.
Menurut Kano (2008), gelora dan kemajuan manajemen tanah pekulen yang merupakan tanah kulian dan buruhan sangat disebabkan dari kontroversi bermacam tokoh yang bergiat di ruang lingkup tersebut. Tokohnya adalah kulian , buruh kuli , aparat desa dan juga para pihak yang masih terkait lainnya yang  mempunyai penafsiran yang tidak sama. Kano menerangkan adanya metode pengembalian kembali bidang tanah dari desa, antara lain dengan policy yang dikukuhkan oleh kepala desa/ lembaga pemerintah.
Menurut Alfian Budi (2017), mengutip dari Nugroho(2015), bahwa riwayat asal usul tanah gogolan sejak lahirnya suatu desa. Berpedoman rembug desa seluruh penduduk desa yang ikut membentuk desa, diberikan hadiah, kesatu bagi kepala dan perangkat desa untuk memimpin dan mengelola desa berupa tanah bengkok. Kedua, selain itu juga diberikan kepada penduduk inti desa yang berjasa  menjalankan pekerjaan kehormatan gawai desa, berupa tanah adat gogolan atau pekulen.
Adapun sebab musabab problematika hukum tanah gogol gilir di era masa lalu, pada awalnya dilatar belakangi adanya kewajiban gogol dalam pekerjaan desa, yaitu (a) memelihara sekuriti; (b) kerja bakti (glidikan) mengelola pengairan persawahan; (c) kerja bakti kampung setiap minggu; (d) sanggup mengongkosi acara desa. Gogolan sebagai penghormatan oleh karena itu ada rasa bangga bersyukur, sehingga mereka kurang respek atas konversinya menjadi HP (Alfian Budi,2017).  Adapun solusi Pemerintah merespons hal tersebut,  dengan diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri Tgl.4-5-1965 No.30/DEPAG/65 dan 11/DDN/1965, tanah gogol tidak tetap dan bahwa
dalam pemberian HP berdasarkan penetapan SK kepala desa berdasarkan penetapan desa sebagai produk hukum tindak musyawarah rembug  desa perubahan tanah gogol gilir menjadi HP tanah gogol gilir tetap.
Dalam hal ini adanya kurang sosialisasi bahwa HP tersebut belum merupakan hak atas tanah, tapi baru merupakan penetapan pemberian HP penggarapan sebagai sarana peningkatan status menjadi tanah gogol tetap.  Sebagai dasar kegiatan selanjutnya yaitu dalam rangka kegiatan pemberian HM atasnya tanah gogol gilir tesebut oleh PPL yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Sidoarjo, ditindaklanjuti dengan tahapan-tahapan kegiatan dalam rangka penetapan menjadi tanah gogol tetap oleh kepala desa, lalu diajukan kepada PPL Kabupaten Sidoarjo. Apabila subjek dan objek tanah gogol gilir Golongan A memenuhi syarat diusulkan permohonan pemberian HM kepada Kepala Kantor Pertanahan, kemudian tahap akhir berupa pendaftaran SK HM untuk penerbitan sertipikat hak atas tanahnya.
Tanah gogol gilir dengan sebab musabab problematika hukumnya di era saat ini. Kesatu, problematika hukum K.3.1. tanah gogol gilir tidak dapat didaftarkan menjadi K.1?. Pertama, menurut hasil wawancara dengan Kiryadi (2021), semua K.3 tanah gogol gilir belum ada pengusulan HM dari hasil sidang PPL. Sehingga belum didaftarkan menjadi K.1. Sebab musabab kedua, mengapa belum dilakukan pembentukan PLL berdasarkan SK Bupati sejak PTSL Tahun 2017 sampai dengan saat ini?. Hal ini disebabkan tahapan-tahapan kegiatan layanan tersebut memerlukan waktu dan koordinasi yang baik dari kesibukan para personil/pejabat, Bupati Sidoarjo selaku ketua PLL dan personil/ pejabat jajaran Pemerintah Kabupaten yang terkait, Kepala Kantor Pertanahan selaku Wakil Ketua dan Kasi Penataan dan Pemberdayaan selaku Sekretaris serta kepala desa dan perangkatnya, sehingga belum dilakukan sejak PTSL 2017 -2021. Menurut Kiryadi (2021), hal ini disebabkan tidak ada surat permohonan berkaitan dengan usulan pengajuan HM tanah gogol tersebut dari kepala desa kepada PPL Kabupaten Sidoarjo.

## 2. Kajian Yuridis Problematika dan Peluang K.3. PTSL Tanah Gogol Gilir
Menurut Widhiana (2016), perkembangannya warga  masyarakat mengindikasikan kecondongan yang bertendens pada pengokohan atas hak privat dan keinginan terhadap kepastian yuridis yang berlawanan dengan masih kokohnya sifat perilaku kebersamaan warga masyarakat dalam memelihara kultur hak ulayat desanya. Pola keinginan pribadi itu bisa dibentengi dengan memelihara model bagian pengeliran pemanfaatan objek tanah yang menghasilkan fungsi manfaat atas penguasaan objek secara personil. Belum  terjadi keselarasan perihal eksistensi dan manajemen objek tanah pekulen ini dikarenakan masih kurang diraihnya suatu bentuk kepastian yuridis dalam penataannya. Kendala  yang mesti
dipertimbangkan dengan seksama yaitu watak dari tanah pekulen spesialnya objek tanah buruhan yang berasas kebersamaan,  guna menghasilkan tujuan hukum berasaskan kemanfaatan dan keadilan bagi penduduk terutamanya yang tidak mempunyai bidang tanah.
Kesempatan baik dan kemungkinan penataan yang lebih menyeluruh masih sangat berpeluang. Tentang  hal tersebut dikuatkan dengan eviden berupa tanda-tanda yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo. Walaupun bidang tanah gogol gilir sudah bisa  diterbitkan sertipikat hak miliknya sebab diasumsikan alas hak nya  selaras dengan gogol tetap, tetapi dalam kenyataannya berkaitan dengan penguasaan dan penggunaan fisiknya secara de facto masih dilaksanakan dengan bergiliran oleh penduduk. Situasi kondisi yang tidak sama terindikasi di Desa Ngandagan Kabupaten Purworejo yang melahirkan policy “landreform regional” dengan cara penarikan kembali sebagian objek tanah pekulen tetap bagi fungsi tanah kolektif (komunal) desa dengan penguasaan fisiknya secara bergilir bagi penduduk penggarapnya (Widhiana 2016).
Menurut Alfian Budi (2017), fakta hasil pemberian HM di Desa Kalipecabean tidak efektif karena dari 165 ancer tanah gogol gilir di Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, seluas 64 ancer sudah beralih menjadi aset warga masyarakat di luar desa, seluas 95 ancer sudah beralih menjadi aset pihak pengembang perumahan dan hanya seluas 8 ancer yang menjadi aset penduduk asli desa. Adapun tanggapan penggarap gogol gilir yang telah beralih bervariasi. Kesatu, bagi pemegang gogolan yang menggarap tanahnya sendiri belum dapat menyesuaikan kebijakan tersebut dengan sikapnya belum mendaftarkan permohonan SK HM tersebut kepada kepala kantor pertanahan.
Tanggapan penggarap gogol gilir yang  kedua, bagi pemegang gogolan yang tidak menggarap tanahnya sendiri, sikapnya sudah bisa menerima namun juga belum mendaftarkan SK HMnya. Ketiga, bagi pemegang gogolan yang mendapatkan objek tanahnya dari pembelian lalu akan difungsikan untuk usaha pengembang perumahan.  Hal ini menunjukkan sebelum terjadi pemberian HM sudah ada tanah gogol gilir yang mempunyai nilai strategis bagi investor atau pelaku usaha sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara khusus, atau secara umum adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)nya untuk perumahan dan industri. Sehingga larangan mengalihkan dalam kurun waktu 5 tahun jika sudah diberikan sertipikat HM tidak begitu bermakna.
Menurut Kiryadi (2021), adapun sebab musabab problematika K.3.1. PTSL tanah gogol gilir belum ditindak lanjuti dalam K.1., yaitu disebabkan para petani gogol gilir dalam 1 (satu)  bloknya belum bersepakat untuk mengakhiri hak gogol gilir bersama mereka untuk
dipertimbangkan dengan seksama yaitu watak dari tanah pekulen spesialnya objek tanah buruhan yang berasas kebersamaan,  guna menghasilkan tujuan hukum berasaskan kemanfaatan dan keadilan bagi penduduk terutamanya yang tidak mempunyai bidang tanah.
Kesempatan baik dan kemungkinan penataan yang lebih menyeluruh masih sangat berpeluang. Tentang  hal tersebut dikuatkan dengan eviden berupa tanda-tanda yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo. Walaupun bidang tanah gogol gilir sudah bisa  diterbitkan sertipikat hak miliknya sebab diasumsikan alas hak nya  selaras dengan gogol tetap, tetapi dalam kenyataannya berkaitan dengan penguasaan dan penggunaan fisiknya secara de facto masih dilaksanakan dengan bergiliran oleh penduduk. Situasi kondisi yang tidak sama terindikasi di Desa Ngandagan Kabupaten Purworejo yang melahirkan policy “landreform regional” dengan cara penarikan kembali sebagian objek tanah pekulen tetap bagi fungsi tanah kolektif (komunal) desa dengan penguasaan fisiknya secara bergilir bagi penduduk penggarapnya (Widhiana 2016).
Menurut Alfian Budi (2017), fakta hasil pemberian HM di Desa Kalipecabean tidak efektif karena dari 165 ancer tanah gogol gilir di Desa Kalipecabean Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo, seluas 64 ancer sudah beralih menjadi aset warga masyarakat di luar desa, seluas 95 ancer sudah beralih menjadi aset pihak pengembang perumahan dan hanya seluas 8 ancer yang menjadi aset penduduk asli desa. Adapun tanggapan penggarap gogol gilir yang telah beralih bervariasi. Kesatu, bagi pemegang gogolan yang menggarap tanahnya sendiri belum dapat menyesuaikan kebijakan tersebut dengan sikapnya belum mendaftarkan permohonan SK HM tersebut kepada kepala kantor pertanahan.
Tanggapan penggarap gogol gilir yang  kedua, bagi pemegang gogolan yang tidak menggarap tanahnya sendiri, sikapnya sudah bisa menerima namun juga belum mendaftarkan SK HMnya. Ketiga, bagi pemegang gogolan yang mendapatkan objek tanahnya dari pembelian lalu akan difungsikan untuk usaha pengembang perumahan.  Hal ini menunjukkan sebelum terjadi pemberian HM sudah ada tanah gogol gilir yang mempunyai nilai strategis bagi investor atau pelaku usaha sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara khusus, atau secara umum adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)nya untuk perumahan dan industri. Sehingga larangan mengalihkan dalam kurun waktu 5 tahun jika sudah diberikan sertipikat HM tidak begitu bermakna.
Menurut Kiryadi (2021), adapun sebab musabab problematika K.3.1. PTSL tanah gogol gilir belum ditindak lanjuti dalam K.1., yaitu disebabkan para petani gogol gilir dalam 1
(satu)  bloknya belum bersepakat untuk mengakhiri hak gogol gilir bersama mereka untuk
ditetapkan HP penguasaan/penggarapan kepada setiap petani gogolan untuk berubah ditingkatkan  menjadi tanah gogol tetap.
Mengapa para petani gogol gilir dalam 1 blok (persil) belum mau bersepakat menjadi tanah gogol tetap pada hal produk akhirnya bagi petani gogol adalah HM?. Kesatu, karena perbedaan tingkat kesuburan tanahnya yang tidak sama. Kedua, karena posisi strategis letak objek bidang tanahnya yang tidak sama, sebagai contoh: posisi objek bidang tanah yang sejajar memanjang dengan sarana jalan. Ketiga, dengan tetap mempertahan sifat bergilir, apabila akan dibeli oleh pihak ketiga terutama hanya bagian beberapa objek tanah yang subur saja, maka seluruh petani dalam area 1 bloknya ikut menerima pembayarannya. Sedangkan sisa objek bidang tanahnya dapat disepakati dibagi rata dengan bidang demi bidang kepada petani gogol gilir tersebut. Keempat, pada umumnya yang menjadi incaran investor atau pelaku usaha berkaitan dengan kepastian akan RDTR atau RTRW nya untuk perumahan dan atau industri. Adapun permasalahan lain yang juga mempengaruhi adalah pengalihan kepada pihak investor bisa terjadi karena tidak ada larangan bagi penerbitan ijin lokasinya.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kajian pertimbangan yuridis K.3.1. PTSL tanah gogol gilir menjadi K.1. mencoba dengan pendekatan bertendensi filsafat hukum. Menurut Rato (2014) Filsafat Hukum, berawal dari dua kata adalah filsafat dan hukum. Filsafat berasal dari Bahasa Yunani Kuno: Philosophia; kata philo (philem) berarti cinta, dan kata sophia artinya kebijaksanaan, berarti philosophia mengandung arti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom. Apabila cinta pada kebijaksanaa, maka segala pemikiran, ucapan dan tindakannya akan selalu bermindset pada kebijaksanaan adalah dari tataran kebijaksanaan melangkah menuju tataran kebenaran dan keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), filsafat mempunyai arti sebagai pengetahuan dan penyelidikan berlandaskan akal budi tentang hakikat segala yang ada, sebab musabab, asal muasal dan hukumnya.
Lebih lanjut Rato (2014) menerangkan filsafat hukum berusaha mencari dan menemukan hukum secara hakiki dengan arif bijaksana. Hukum yang benar bisa menciptakan rasa keadilan, dan hukum yang baik bisa menjadikan keberpihakan, serta hukum yang adil sanggup menentramkan. Esensi kata philen adalah mencintai, mengandung makna suatu kegiatan yang dikerjakan dengan konsisten tanpa menyerah, kalah, putus asa, atau sejadinya bersifat formal, agar mencari dan menemukan kebenaran untuk mencapai keadilan. Hal ini disebabkan hukum bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sebagai instrumen untuk mendapatkan keadilan. Tujuan hukum yaitu keadilan dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan. Sehingga kebenaran yang hakiki dalam hukum yaitu keadilan dan
kesejahteraan umat manusia. Keadilan sebagai tahapan pertama atas perjalanan panjang menuju tujuan yang lebih mulia adalah kesejahteraan umat manusia (Rato, 2014).
Filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum, hakikat hukum dan dasar kekuatan mengikat dan memaksa hukum. Sehingga filsafat hukum melakukan pembahasan dan pengkajian serta mengkritisi bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundangan, putusan hakim, perjanjian, kebiasaan atau adat istiadat dan adaptasi hukum (Satjipto Rahardjo, 2003). Menurut Margono (2019), Keadilan yaitu nilai utama dalam hukum yang mempunyai sifat privat atau individualistis, berlawanan dengan sifat kepastian hukum yang bersifat sejajar, sama rata kedudukannya; karena sifatnya keadilan itu subjektif, dan pengertian keadilan mempunyai sejarah yang sangat tua, karena keadilan sebagai substansi utama dalam sejarah hukum sejak era Yunani Kuno. Mengkaji persoalan kehakiman memang tidak gampang, karena keadilan bersifat subjektif, mengakibatkan keadilan bisa ditinjau dari 2 ruang lingkup. Kesatu formil, mengandung makna yaitu diselenggarakan secara umum; sedangkan ruang lingkup materiil mengandung makna bahwa setiap hukum itu selaras dengan misi keadilan masyarakat.
Menurut Aristoteles (384-322 SM) yang menginspirasi pemikiran tentang keadilan dan hukum, membagi keadilan menjadi dua.  Keadilan distributif adalah pembagian berkaitan mengenai barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing warga sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat, substansinya adalah sesuai dengan tempatnya; sedangkan keadilan korektif memberikan standar perilaku melaksanakan hukum sehari-hari, substansinya adalah sesuai dengan hukum (Satjipto Rahardjo, 2000).
Keadilan dalam Islam adalah penggabungan harmonisasi antara hukum dengan akhlak, tidak meluluhkan kebebasan orang pribadi, tetapi mengendalikan kebebasan itu demi keseimbangan dan harmonisasi bersama dari rakyat yang terdiri dari orang itu sendiri. Hukum Islam berposisi dalam mengharmonisasikan pribadi dengan kepentingan bersama, bukan sebaliknya. Individu diberikan hak untuk mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan bersama rakyat (Muhammad Erwin, 2016). Namun dalam aliran hukum positif, bahwa konkritnya hukum dan keadilan ditetapkan ke dalam norma hukum positif yang dipercayakan kepada penguasa. Hal ini kadang-kadang berakibat menghambat perkembangan hidup dan jelas merusak keadilan (Darji Darmodihardjo, 1995).
Roscoe Pound berpendapat, bahwa hukum itu berguna bagi menjamin keselarasan sosial dan perubahan tertib sosial dengan jalan mengharmoniskan konflik kepentingan yang terdiri dari: kepentingan individual, kepentingan sosial dan kepentingan publik atau negara. Dalam rangka menyinkronkan konflik kepentingan dalam masyarakat tersebut, maka
kesejahteraan umat manusia. Keadilan sebagai tahapan pertama atas perjalanan panjang menuju tujuan yang lebih mulia adalah kesejahteraan umat manusia (Rato, 2014).
Filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum, hakikat hukum dan dasar kekuatan mengikat dan memaksa hukum. Sehingga filsafat hukum melakukan pembahasan dan pengkajian serta mengkritisi bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundangan, putusan hakim, perjanjian, kebiasaan atau adat istiadat dan adaptasi hukum (Satjipto Rahardjo, 2003). Menurut Margono (2019), Keadilan yaitu nilai utama dalam hukum yang mempunyai sifat privat atau individualistis, berlawanan dengan sifat kepastian hukum yang bersifat sejajar, sama rata kedudukannya; karena sifatnya keadilan itu subjektif, dan pengertian keadilan mempunyai sejarah yang sangat tua, karena keadilan sebagai substansi utama dalam sejarah hukum sejak era Yunani Kuno. Mengkaji persoalan kehakiman memang tidak gampang, karena keadilan bersifat subjektif, mengakibatkan keadilan bisa ditinjau dari 2 ruang lingkup. Kesatu formil, mengandung makna yaitu diselenggarakan secara umum; sedangkan ruang lingkup materiil mengandung makna bahwa setiap hukum itu selaras dengan misi keadilan masyarakat.
Menurut Aristoteles (384-322 SM) yang menginspirasi pemikiran tentang keadilan dan hukum, membagi keadilan menjadi dua.  Keadilan distributif adalah pembagian berkaitan mengenai barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing warga sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat, substansinya adalah sesuai dengan tempatnya; sedangkan keadilan korektif memberikan standar perilaku melaksanakan hukum sehari-hari, substansinya adalah sesuai dengan hukum (Satjipto Rahardjo, 2000).
Keadilan dalam Islam adalah penggabungan harmonisasi antara hukum dengan akhlak, tidak meluluhkan kebebasan orang pribadi, tetapi mengendalikan kebebasan itu demi keseimbangan dan harmonisasi bersama dari rakyat yang terdiri dari orang itu sendiri.
Hukum Islam berposisi dalam mengharmonisasikan pribadi dengan kepentingan bersama, bukan sebaliknya. Individu diberikan hak untuk mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan bersama rakyat (Muhammad Erwin, 2016). Namun dalam aliran hukum positif, bahwa konkritnya hukum dan keadilan ditetapkan ke dalam norma hukum positif yang dipercayakan kepada penguasa. Hal ini kadang-kadang berakibat menghambat perkembangan hidup dan jelas merusak keadilan (Darji Darmodihardjo, 1995).
Roscoe Pound berpendapat, bahwa hukum itu berguna bagi menjamin keselarasan sosial dan perubahan tertib sosial dengan jalan mengharmoniskan konflik kepentingan yang terdiri dari: kepentingan individual, kepentingan sosial dan kepentingan publik atau negara.
Dalam rangka menyinkronkan konflik kepentingan dalam masyarakat tersebut, maka
hakikat hukum negara yang diwujudkan dalam hukum formal maupun hukum materil diharuskan berasaskan keadilan dan kekuatan moral (Muhammad Erwin, 2016).
Keadilan dalam hukum formal dan hukum materil itu sesungguhnya adalah sebagai suatu keadaan kesetaraan dan keharmonisan yang membawa kedamaian di dalam perasaan nyaman orang, jika terganggu akan berakibat ketidaknyamanan. Negara atau pemerintah yang mengeksiskan peraturan seperti itu akan terjerumus dalam kesukaran-kesukaran serius dalam implementasinya. Mengandung makna bahwa suatu tatanan yang berlandaskan pada keadilan, berarti bertendens pada dasar yang tidak aman dan kekacauan (Abdul Ghofur Anshori, 2006).
Berdasarkan kajian hukum pendekatan bertendens filosofi nilai keadilan hukum tersebut dan diselaraskan  dengan lima sebab musabab era saat ini di atas, terutama sebab yang berkaitan dengan RDTR atau RTRW desa tersebut. Apabila lokasi desa tersebut , termasuk lokasi tanah gogol gilirnya merupakan wilayah kawasan pemukiman dan industri, maka berakibat menarik minat investor atau pelaku usaha untuk membelinya.
Menurut konfirmasi pejabat yang biasanya menjadi sekretaris PPL (Kiryadi, 2019). Walaupun tanah gogol di Kabupaten Sidoarjo berjenis Golongan A yang tertinggi dan Pemerintah sudah menyiapkan  sarana tahapan untuk dapat diberikan dalam rangka pemberian HM.  Namun hakikat nilai keadilan adalah kembali pada kesepakatan bersama petani gogol gilir dalam satu blok, apakah mau atau tidak mengakhiri tanah gogol gilirnya dan ditetapkan sebagai HP tanah gogol tetap sebagai dasar tahapan selanjutnya di tingkat desa sampai dengan sidang PPL, untuk kemudian diusulkan permohonan HM kepada Kepala Kantor  Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Apabila para petani gogol gilir tersebut sepakat dilanjutkan, maka ini sebagai solusi dalam rangka K.1. nya. Namun apabila tidak sepakat ditindaklanjuti, maka tetap dalam posisi K.3.1. Sehingga justru memelihara kelestarian asas kebersamaan sebagai tanah gogol gilir, dan tujuan keadilan sebagai langkah dari tahapan awal dalam   mewujudkan kesejahteraan masyarakat gogol gilir tersebut.
Pendekatan kedua, adalah menggunakan pendekatan bertendens filosofi kemanfaatan hukum. Menurut Mazhab Utilitarisme, secara etimologis, istilah utilitarian berawal dari bahasa Latin yaitu dari kata utilitas, mengandung makna useful yaitu berguna, bermanfaat dan menguntungkan. Paham ini menilai baik atau tidaknya, susila atau tidak susilanya sesuatu dari aspek kegunaan atau kemanfaatan yang dihasilkannya (Burhanuddin Salam, 2000). Arti kemanfaatan adalah kebahagiaan. tidak mempersoalkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pengkajian tentang pertanyaan, apa hukum bisa memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya orang atau tidak. Sedangkan arti dalam aspek terminologi, mazhab utilititarian adalah sebagai aliran pemikiran hukum
yang menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut betul jika melahirkan atau berakibat timbulnya  hal buruk, tidak bermanfaat, merugikan, maka tindakan tersebut tidak betul. Sehingga betul atau tidak sesuatu diukur dari kemanfaatannya Jeremy Betham (1748-1832) tokoh yang berhasil merumuskannya dalam suatu teori formal, bahwa kebajikan dan kemanusiaan dimotivasi oleh simpati (Bawengan, 1983).
Berdasarkan kajian hukum pendekatan bertendensi filosofi nilai kemanfaatan hukum tersebut dan diselaraskan  dengan sebab musabab era saat ini di atas, serta mendukung tujuan hukum bernilai keadilan sebagai tahapan awal tujuan hukum   dalam   mewujudkan kesejahteraan masyarakat gogol gilir tersebut. Bahwa apa yang bermanfaat bagi petani gogol gilir itulah tercapai kebahagiaan untuk mempertahankan K.3.3 ) tanah gogol gilirnya, kecuali memang RDTR atau RTRW nya berupa kawasan untuk pemukiman/perumahan dan industri merupakan peluang untuk dibeli oleh pihak investor atau pelaku usaha. Hal ini pun bagi petani gogol gilir tidak perlu dilakukan menjadi K.1. karena pihak investor/pelaku usaha sudah akan mempersiapkan membeli pada saat masih berstatus tanah gogol gilir dan dengan adanya ijin lokasi bagi mereka.
Adapun pendekatan yang ketiga, menggunakan pendekatan bertendensi filosofi nilai kepastian hukum. Prinsipnya hukum itu harus tetap ditegakkan dan dijalankan, sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum dalam tindakan yang nyata harus ditetapkan hukumnya bagi pelakunya. Hal ini sesuai dengan keinginan dalam kepastian hukum, dilandasi asas “fiat Justitia et perereat mundus (meskipun dunia ini akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Menurut Mertokusumo (1999), kepastian hukum adalah sebagai perlindungan yustitiabeln atas perbuatan kesewenang-wenangan, mengandung makna yaitu seseorang atau pihak akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam situasi kondisi tertentu; masyarakat menginginkan adanya kepastian atas hukum dilaksanakan, beralasan bahwa dengan terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat dan negara akan menjadi tertib. Hukum mengandung makna bertugas mewujudkan kepastian hukum karena tujuan adalah untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan negara.
Kepastian hukum merupakan ciri-ciri yang  tidak bisa terpisahkan dari hukum itu sendiri, termasuk khususnya bagi kaidah hukum yang tidak tertulis, sebagai contoh dalam hukum adat atau adat istiadat. Menurut Margono (2019), bahwa hukum tanpa nilai kepastian berakibat kehilangan substansinya, disebabkan tidak lagi bisa dijadi acuan perbuatan bagi semua orang. Menurut Mochtar (2000), unsur kepastian dalam hukum berhubungan sangat erat dengan keteraturan ketertiban tatanan kehidupan dalam masyarakat, hal ini disebabkan kepastian adalah sebagai esensi atas keteraturan ketertiban tersebut; eksistensi keteraturan ketertiban mengakibatkan orang bisa hidup secara
yang menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut betul jika melahirkan atau berakibat timbulnya  hal buruk, tidak bermanfaat, merugikan, maka tindakan tersebut tidak betul.
Sehingga betul atau tidak sesuatu diukur dari kemanfaatannya Jeremy Betham (1748-1832) tokoh yang berhasil merumuskannya dalam suatu teori formal, bahwa kebajikan dan kemanusiaan dimotivasi oleh simpati (Bawengan, 1983).
Berdasarkan kajian hukum pendekatan bertendensi filosofi nilai kemanfaatan hukum tersebut dan diselaraskan  dengan sebab musabab era saat ini di atas, serta mendukung tujuan hukum bernilai keadilan sebagai tahapan awal tujuan hukum   dalam   mewujudkan kesejahteraan masyarakat gogol gilir tersebut. Bahwa apa yang bermanfaat bagi petani gogol gilir itulah tercapai kebahagiaan untuk mempertahankan K.3.3 ) tanah gogol gilirnya, kecuali memang RDTR atau RTRW nya berupa kawasan untuk pemukiman/perumahan dan industri merupakan peluang untuk dibeli oleh pihak investor atau pelaku usaha. Hal ini pun bagi petani gogol gilir tidak perlu dilakukan menjadi K.1. karena pihak investor/pelaku usaha sudah akan mempersiapkan membeli pada saat masih berstatus tanah gogol gilir dan dengan adanya ijin lokasi bagi mereka.
Adapun pendekatan yang ketiga, menggunakan pendekatan bertendensi filosofi nilai kepastian hukum. Prinsipnya hukum itu harus tetap ditegakkan dan dijalankan, sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum dalam tindakan yang nyata harus ditetapkan hukumnya bagi pelakunya. Hal ini sesuai dengan keinginan dalam kepastian hukum, dilandasi asas “fiat Justitia et perereat mundus (meskipun dunia ini akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Menurut Mertokusumo (1999), kepastian hukum adalah sebagai perlindungan yustitiabeln atas perbuatan kesewenang-wenangan, mengandung makna yaitu seseorang atau pihak akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam situasi kondisi tertentu; masyarakat menginginkan adanya kepastian atas hukum dilaksanakan, beralasan bahwa dengan terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat dan negara akan menjadi tertib.
Hukum mengandung makna bertugas mewujudkan kepastian hukum karena tujuan adalah untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan negara.
Kepastian hukum merupakan ciri-ciri yang  tidak bisa terpisahkan dari hukum itu sendiri, termasuk khususnya bagi kaidah hukum yang tidak tertulis, sebagai contoh dalam hukum adat atau adat istiadat. Menurut Margono (2019), bahwa hukum tanpa nilai kepastian berakibat kehilangan substansinya, disebabkan tidak lagi bisa dijadi acuan perbuatan bagi semua orang. Menurut Mochtar (2000), unsur kepastian dalam hukum berhubungan sangat erat dengan keteraturan ketertiban tatanan kehidupan dalam masyarakat, hal ini disebabkan kepastian adalah sebagai esensi atas keteraturan ketertiban tersebut; eksistensi keteraturan ketertiban mengakibatkan orang bisa hidup secara
berkepastian disebabkan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Tujuan hukum bukan hanya untuk menjamin keadilan dan kemanfaatan saja, tetapi dapat juga mewujudkan kepastian hukum yang berkaitan dengan efektivitas hukum; sehingga jaminan kepastian hukum akan timbul jika negara mempunyai sarana yang mencukupi dan tepat sasaran untuk menjalankan ketentuan peraturan yang ada (Margono, 2019). Lebih lanjut Van Apeldoorn (1990), menjelaskan bahwa kepastian hukum yaitu adanya kejelasan perbuatan yang bersifat general (umum) dan juga mengikat bagi semua warga masyarakat termasuk juga akibatnya hukumnya. Kepastian hukum bukan hanya meliputi hukum in concreto dalam saat penegakan dan implementasi hukumnya, namun juga ditentukan dari tatanan hukum in absracsto. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bagir Manan (2005), menegaskan bahwa minimal ada 5 unsur yang mengakibatkan kepastian hukum. Pertama, peraturan perundang-undangan; kedua, pelayanan birokrasi; ketiga, proses peradilan; keempat, kegaduhan politik dan kelima kegaduhan sosial.
Berdasarkan kajian hukum pendekatan nilai kepastian  hukum dan keadilan yang diselaraskan  dengan lima sebab musabab di atas, sebagai tahapan awal tujuan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat gogol gilir tersebut; walaupun tujuan pendaftaran tanah dalam Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 UUPA adalah menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanahnya. Tentu sepatutnya kebijakan Pemerintah tersebut mendapatkan animo yang baik dari petani gogol gilir sebagai penghargaan atas usaha mereka menggarap dengan baik.
Namun identifikasi masalahnya bukan pada tahapan tersebut, tetapi realitasnya pada tahapan lebih di awal yaitu pada ranah asas kebersamaan penguasaan atau penggarapan tanah komunal tanah adat, yaitu kembali pada kesepakatan para petani gogol gilir tersebut sebagai perjanjian yang mengikat bagi para pihak  adalah sebagai undang-undang. Dalam hal sesama petani penggarapan tanah gogol gilir dalam 1 blok, sebagaimana 4 kendala yang telah diuraikan tersebut di atas. Apa mau dikonversi menjadi HP tanah gogol tetap sebagai sarana dalam rangka pemberian HM nya atau tidak.
Konsekuensinya karena dengan disertipikatkan menjadi HM bagi masing-masing petani gogol tetap, maka kelestarian fungsi kebersamaan bergilirnya akan hilang. Realitasnya, bahkan sampai saat ini informasi tanah gogol gilir dalam Gambar IV: Tabel Bidang Tanah Gogol Gilir K.3.3 Tanpa Data Yuridis di Desa/Kel. PTSL Th.2018 di atas, belum ditindaklanjuti menjadi K.1 (Kiryadi, 2021). Terhadap hal ini pun Pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan pemerintah desa tidak  dapat memaksa kehendak para petani gogol gilir.
Berdasarkan uraian pengkajian yuridis dari problematika yuridis K.3.3 tanah gogol gilir  tersebut di atas, maka dalam konteks ini memelihara kelestarian asas kebersamaan tanah gogol gilir, dan tujuan keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai langkah awal dalam rangka  mewujudkan kesejahteraan masyarakat gogol gilir tersebut. Hal ini dihasilkan bahwa tujuan hukum yaitu diutamakan pada rasa adil dan bermanfaat bagi petani gogol gilir; dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan bagi petani gogol gilir dengan mempertahankan eksistensi  tanah gogol gilirnya.
Adapun berkaitan dengan target Desa Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis (Juknis) PTSL 2021, substansinya adalah mengoptimalkan  seluruh objek PTSL yang memenuhi syarat terdaftar sebagai K.1. Target tersebut dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanahnya berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 jo Pasal 3 PP 24 1997 Pendaftaran Tanah. Solusinya adalah mengutamakan peningkatan K.3  yang telah memenuhi persyaratan menjadi K.1.

## E. Kesimpulan
Pertama, bahwa tanah gogol gilir di Kabupaten Sidoarjo walaupun jenis tertinggi yaitu Golongan A, namun tidak semuanya K.3.3  (baru produk peta bidang belum ada data yuridisnya) dapat ditindaklanjuti menjadi K.1 yaitu  pensertipikatan HM. Permasalahan hal tersebut diatas   karena belum dilaksanakan persyaratan tahapan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3. Skema Tahapan Kegiatan Proses Tanah Gogol Gilir Dalam Rangka Pemberian HM.
Kedua, petani gogol gilir dalam 1 blok (persil) belum bersedia sepakat menjadikannya sebagai tanah gogol tetap pada hal produk akhirnya bagi petani gogol adalah HM. Hal ini disebabkan: Pertama,  kualitas kesuburan lahan tanahnya yang tidak sama. Kedua, objek bidang tanah yang tidak seimbang letaknya strategisnya,  misalnya: objek bidang tanah berposisi  di tepi jalan tentunya lebih strategis dibandingkan dengan objek yang posisinya sejajar memanjang. Ketiga, para penggarap dengan tetap mempertahan sifat bergilirnya, apabila pihak ketiga akan membelinya terutama hanya bagian beberapa objek tanah yang subur saja dan/ atau strategis maka seluruh petani dalam area 1 bloknya ikut menerima pembayarannya yang relatif sama besar nilainya; sedangkan sisa objek bidang tanahnya untuk disepakati lagi dengan cara dibagi rata dengan bidang demi bidang kepada petani gogol gilir tersebut. Keempat, para investor atau pelaku usaha pada umumnya mengincar letak objek tanah gogol gilir  berdasarkan informasi  kepastian untuk peruntukkan dan penggunaan perumahan dan atau industri sesuai dalam RDTR atau RTRW nya. Adapun
Berdasarkan uraian pengkajian yuridis dari problematika yuridis K.3.3 tanah gogol gilir  tersebut di atas, maka dalam konteks ini memelihara kelestarian asas kebersamaan tanah gogol gilir, dan tujuan keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai langkah awal dalam rangka  mewujudkan kesejahteraan masyarakat gogol gilir tersebut. Hal ini dihasilkan bahwa tujuan hukum yaitu diutamakan pada rasa adil dan bermanfaat bagi petani gogol gilir; dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan bagi petani gogol gilir dengan mempertahankan eksistensi  tanah gogol gilirnya.
Adapun berkaitan dengan target Desa Lengkap sebagaimana dimaksud dalam
Petunjuk Teknis (Juknis) PTSL 2021, substansinya adalah mengoptimalkan  seluruh objek PTSL yang memenuhi syarat terdaftar sebagai K.1. Target tersebut dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanahnya berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 jo Pasal 3 PP 24 1997 Pendaftaran Tanah. Solusinya adalah mengutamakan peningkatan K.3  yang telah memenuhi persyaratan menjadi K.1.

## E. Kesimpulan
Pertama, bahwa tanah gogol gilir di Kabupaten Sidoarjo walaupun jenis tertinggi yaitu Golongan A, namun tidak semuanya K.3.3  (baru produk peta bidang belum ada data yuridisnya) dapat ditindaklanjuti menjadi K.1 yaitu  pensertipikatan HM. Permasalahan hal tersebut diatas   karena belum dilaksanakan persyaratan tahapan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3. Skema Tahapan Kegiatan Proses Tanah Gogol Gilir Dalam Rangka Pemberian
HM.
Kedua, petani gogol gilir dalam 1 blok (persil) belum bersedia sepakat menjadikannya sebagai tanah gogol tetap pada hal produk akhirnya bagi petani gogol adalah HM. Hal ini disebabkan: Pertama,  kualitas kesuburan lahan tanahnya yang tidak sama. Kedua, objek bidang tanah yang tidak seimbang letaknya strategisnya,  misalnya: objek bidang tanah berposisi  di tepi jalan tentunya lebih strategis dibandingkan dengan objek yang posisinya sejajar memanjang. Ketiga, para penggarap dengan tetap mempertahan sifat bergilirnya, apabila pihak ketiga akan membelinya terutama hanya bagian beberapa objek tanah yang subur saja dan/ atau strategis maka seluruh petani dalam area 1 bloknya ikut menerima pembayarannya yang relatif sama besar nilainya; sedangkan sisa objek bidang tanahnya untuk disepakati lagi dengan cara dibagi rata dengan bidang demi bidang kepada petani gogol gilir tersebut. Keempat, para investor atau pelaku usaha pada umumnya mengincar letak objek tanah gogol gilir  berdasarkan informasi  kepastian untuk peruntukkan dan penggunaan perumahan dan atau industri sesuai dalam RDTR atau RTRW nya. Adapun
permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh  yaitu  objek tanah gogol gilir dapat beralih kepada pihak investor karena tidak ada larangan bagi kebijakan penerbitan ijin lokasinya.
Ketiga, objek tanah gogol gilir K.3.3 dapat sebagai kendala dalam rangka mewujudkan Program Deklarasi Desa Lengkap sebagai diatur dalam Juknis PTSL 2021. Solusinya  diperlukan suatu kebijakan pengecualian, sekaligus sebagai pijakan pembuatan regulasi yang memelihara eksistensi tanah gogol gilir K.3.3 tersebut.

## Rekomendasi
Menindaklanjuti hasil kesimpulan tersebut diatas diperlukan rekomendasinya. Pertama, kebijakan eksistensi tanah gogol gilir K.3.3 yang memang realitasnya tidak dapat diproses menjadi K.1, dibiarkan saja terpelihara secara alami oleh petani penggarapnya. Kedua, berdasarkan kendala-kendala tersebut di atas, diharapkan penerapan kebijakan dengan pendekatan yang bertendensi kemanfaatan hukum atas eksistensi tanah gogol gilir tersebut. Ketiga, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, mengusulkan kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk menerbitkan kebijakan dalam regulasi melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, sehingga bukan sebagai indikator penghambat program Desa Lengkap sebagai diatur dalam Juknis PTSL 2021.

## Daftar Pustaka
Aass, Svein. (2008). Relevansi Teori Makro Chayanov dalam Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa Ke Masa . Jakarta: Yayasan Obor
Anshori, A. G. (2006). Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Apeldom, V. (1990). Pengantar Ilmu Hukum (Inleidinh Tot De Studie Het Nederlandse Recht)
Penerjemah Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita.
Bawengen, G.W.  (1983). Sebuah Studi tentang Filsafat. Jakarta: Pradnya Paramita.
Billah, M., et al . , ( 2008). Sistem Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa di Jawa Pada Abad XIX dalam “Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa Ke Masa”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Darmodiharjo, D. (1995). Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Erwin, M. (2016). Filsafat Hukum , Jakarta: Radjagrafindo.
Fauzi, N. (2008). Dari Okupasi Tanah Menuju Pembaruan Agraria: Konteks Dan Konsekuensi Dari Serikat Petani Pasundan (SPP) Di Garut Jawa Barat” Dalam “Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa Ke Masa. Jakarta: Yayasan Obor
Harsono, B (2008). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan
Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional . Jakarta: Djambatan.
Ishaq. (2017). Metode  Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.
Jaya, M. J. (2013). Tindakan Kepala Desa Menjadikan Tanah Terlantar Sebagai Tanah Gogol Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Calyptra , 2(1), 1-13.
Hiroyoshi. (2008). Sistem Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa Di Jawa Pada Abad XIX Dalam “Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa Ke Masa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Kiryadi. (2021). Catatan Wawancara  Kantor berkaitan dengan tanah gogol gilir , Kepala Seksi Penataan Pertanahan dan Pemberdayaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
Kusumaatmadja, M & Shidarta, A. B. (2000). Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
Luthfi, A. N., & Shohibudin, M. (2016). Mempromosikan Hak Komunal. Jurnal Digest Epistema. 42-45.
Luthfi, A. N., Razif, Yulian, B. E., Nugroho, A., Immawati, E. C., & Wulan, T. R. (2013). Kondisi Dan Perubahan Agraria Desa Ngandagan Di Jawa Tengah Dulu dan Sekarang . Yogyakarta: STPN Press.
Mahmud. P. (2009). Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana.
Manopo, S. D. (2012). Hak Pemegang Tanah Gogol Tetap Yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga (Thesis). Surabaya: Universitas Airlangga.
Margono. (2019. Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim , Jakarta: Sinar Grafika.
Mertokusumo, S. (1999). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Nur Aini Setiawati. (2011). Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan,
Penguasaan, Dan Sengketa Tanah Di Kota Yogyakarta Setelah Reorganisasi 1917 Yogyakarta: STPN Press.
Puri, W. H., & Sulastriyono, S. (2016). Tanah Pekulen dalam Struktur Hukum Agraria di Jawa. Jurnal Mimbar Hukum , 28 (3), 466-481.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Adtya Bakti.
Fauzi, N. (2008). Dari Okupasi Tanah Menuju Pembaruan Agraria: Konteks Dan Konsekuensi Dari Serikat Petani Pasundan (SPP) Di Garut Jawa Barat” Dalam “Dua Abad Penguasaan
Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa Ke Masa. Jakarta: Yayasan Obor Harsono, B (2008). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional . Jakarta: Djambatan.
Ishaq. (2017). Metode  Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi. Bandung:
Alfabeta.
Jaya, M. J. (2013). Tindakan Kepala Desa Menjadikan Tanah Terlantar Sebagai Tanah Gogol
Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Calyptra , 2(1), 1-13.
Hiroyoshi. (2008). Sistem Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa Di Jawa Pada Abad XIX Dalam “Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa Ke
Masa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Kiryadi. (2021). Catatan Wawancara  Kantor berkaitan dengan tanah gogol gilir , Kepala Seksi
Penataan Pertanahan dan Pemberdayaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
Kusumaatmadja, M & Shidarta, A. B. (2000). Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
Luthfi, A. N., & Shohibudin, M. (2016). Mempromosikan Hak Komunal. Jurnal Digest
Epistema. 42-45.
Luthfi, A. N., Razif, Yulian, B. E., Nugroho, A., Immawati, E. C., & Wulan, T. R. (2013).
Kondisi Dan Perubahan Agraria Desa Ngandagan Di Jawa Tengah Dulu dan Sekarang .
Yogyakarta: STPN Press.
Mahmud. P. (2009). Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana.
Manopo, S. D. (2012). Hak Pemegang Tanah Gogol Tetap Yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga (Thesis). Surabaya: Universitas Airlangga.
Margono. (2019. Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim ,
Jakarta: Sinar Grafika.
Mertokusumo, S. (1999). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Nur Aini Setiawati. (2011). Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan,

## Penguasaan, Dan Sengketa Tanah Di Kota Yogyakarta Setelah Reorganisasi 1917
Yogyakarta: STPN Press.
Puri, W. H., & Sulastriyono, S. (2016). Tanah Pekulen dalam Struktur Hukum Agraria di
Jawa. Jurnal Mimbar Hukum , 28 (3), 466-481.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Adtya Bakti.
Rahardjo, S. (2003). Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Dalam Karolus Kopong Medan dan Frans J. Rengka (editor). Jakarta: Kompas.
Rato, Dominikus. (2019). Transkrip Presentasi . dalam Shohibuddin, M., et al (Penyunting). Meninjau Ulang Pengaturan Hak Adat. Yogyakarta:  STPN Press &
PSA IPB.
Salam, B. (2000). Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral . Jakarta: Rineka Cipta.
Saputra, A. B. (2017). Respons Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap: Studi di Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur . (Skripsi) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
Simarmata,  R. (2019). Transkrip Presentasi. dalam  Shohibuddin, M., et al (Penyunting). Meninjau Ulang Pengaturan Hak Adat. Yogyakarta:  STPN Press & PSA IPB.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta:
Raja Grafindo
Sukirno. (2018). Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat. Jakarta: Prenadamedia Group.
Sumardjono, Maria SW. (2019). Transkrip Presentasi. dalam  Shohibuddin, M., et al (Penyunting). Meninjau Ulang Pengaturan Hak Adat. Yogyakarta:  STPN Press &
PSA IPB.
Sumardjono, Maria SW, “Ihwal Hak Komunal Atas Tanah “, Harian Kompas, 6 Juli 2015, Jakarta.
Tjondronegoro, S. M., & Wiradi, G. (Eds.). (2008). Dua abad penguasaan tanah: pola penguasaan tanah pertanian di Jawa dari masa ke masa . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Vollenhoven, C. V. (2013) Orang Indonesia dan Tanahnya. Yogyakarta: STPN Press.