## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 5, No. 1, Desember 2022, Halaman 23-40. Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr

## PENERAPAN SANKSI BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA TERNATE
(Application of Sanctions for Violators of the Covid-19 Pandemic Health Protocol in Ternate City)
Basto Daeng Robo, 1 Sophian Yahya Selajar 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Ternate, Maluku Utara, Indonesia
Email: basto@unkhair.ac.id

## Abstrak
Pemerintah  melalui  Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2020  telah  memerintahkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menetapkan peraturan di daerah  yang mengatur  tentang  kewajiban  masyarakat  untuk  mematuhi  protokol  kesehatan,  baik kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat  dan  fasilitas  umum  serta  memuat  sanksi  terhadap  pelanggaran  protocol kesehatan.  Hal  ini  kemudian  telah  ditindak  lanjuti  oleh  pemerintah  Kota  Ternate dengan  mengeluarkan  Peraturan  Walikota  Ternate  No  13  Tahun  2020  tentang Penggunaan  Masker  Dan  Pembatasan  Jarak  Fisik  Dalam  Pencegahan  Penyebaran Wabah  Penyakit  Menular  dan  Corona  Virus  Desease  (COVID-19)  di  Kota  Ternate. Namun  dalam  prakteknya  masyarakat  Kota  Ternate  masih  banyak  yang  belum mematuhi  dan  menerapkan  protokol  kesehatan  dilingkungannya  masing-masing. Aktifitas  masyarakat  masih  dilakukan  dengan  mengabaikan  penggunaan  masker, menjaga  jarak  serta  mencuci  tangan  setelah  beraktifitas.  Hal  ini  tentunya dikhawatirkan akan menambah daftar penderita yang terkonfimasi positif.
Kata Kunci: Sanksi, Protokol Kesehatan, Covid-19

## Abstract
The  government  through  Presidential  Instruction  Number  6  of  2020  has  ordered Governors, Regents and Mayors to stipulate regulations in the regions that regulate the  community's  obligation  to  comply  with  health  protocols,  both  for  individuals, business  actors,  managers,  organizers,  or  those  in  charge  of  public  places  and facilities and contains sanctions for violations of health protocols. This has then been followed  up  by  the  Ternate  City  government  by  issuing  Ternate  Mayor  Regulation No. 13 of  2020 concerning the Use of  Masks and Physical Distance Restrictions in Preventing the Spread of Infectious Diseases and Corona Virus Disease (COVID-19) in Ternate City. However, in practice there are still many people in Ternate City who have  not  complied  with  and  implemented  health  protocols  in  their  respective environments.  Community  activities  are  still  carried  out  by  ignoring  the  use  of masks,  maintaining  distance  and  washing  hands  after  activities.  This  is  of  course feared will add to the list of patients who are confirmed positive.
Keywords : Sanctions, Health Protocol, Covid-19

## A. PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia  yang  sangat penting, seluruh aktivitas tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau seorang manusia memiliki masalah dengan kesehatannya. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik,  mental,  spiritual  maupun  sosial  yang  mana  memungkinkan  manusia  untuk hidup  produktif  secara  sosial  maupun  ekonomi.  Oleh  karena  itu  negara  menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Pandemi  covid-19  adalah  peristiwa  menyebarnya  penyakit  koronavirus ( coronavirus  disease ).  penyakit  ini  disebabkan  oleh  koronavirus  jenis  baru  yang diberi  nama  SARS-CoV-2.  Wabah  covid-19  pertama  kali  dideteksi  di  kota  Wuhan provinsi  Hubei,  Tiongkok  pada  tanggal  1  Desember  2019,  dan  ditetapkan  sebagai pandemi  oleh  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  pada  tanggal  11  Maret  2020. Covid-19  diduga  menyebar  di  antara  orang-orang  terutama  melalui  percikan pernapasan  yang  dihasilkan  selama  batuk.  Percikan  ini  juga  dapat  dihasilkan  dari bersin  dan  pernapasan  normal.  Selain  itu,  virus  dapat  menyebar  akibat  menyentuh permukaan  benda  yang  terkontaminasi  dan  kemudian  menyentuh  wajah  seseorang. Gejala umum diantaranya demam, batuk, dan sesak napas. 1
Kota  Ternate  sebagai  sebuah  kota  kecil  dengan  luas  daratan  hanya  162,17 KM2 dengan 8 kecamatan dan 78 kelurahan dengan jumlah penduduk 205.001 jiwa yang  mayoritas  masyarakatnya  belum  memahami  betapa  pentingnya  penerapan protokol  kesehatan  untuk  mencegah  penularan  COVID-19.  Hal  ini  dibuktikan dengan  masih  tingginya  angka  kasus  positif  di  Kota  Ternate.  Data  terakhir  sampai bulan  Februari  2022  kasus  positif  Covid-19  dikota  Ternate  yang  terkonfirmasi
1 Wikipedia,  “Pandemi  COVID-19”,  https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19 diakses pada tanggal 20 Februari 2022.
berjumlah 1341 jiwa 2 dengan korban meninggal akibat covid-19 sebanyak 31 orang. Hal  ini  tentunya  menjadi  tanggung  jawab  bersama  untuk  menjalankan  prtokol kesehatan  disetiap  lingkungan  agar  terhindar  dari  Covid-19.  Berbagai  upaya  telah dilakukan  oleh  pemerintah  diantaranya  terus  melakukan  sosialisasi,  edukasi  kepada masyarakat, namun hasilnya masih kurang memuaskan.
Pemerintah  melalui  Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2020  tentang Peningakatan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Dalam Pencegahan  dan  Pengendalian Corona  Virus  Disease 2019  telah  memerintahkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menetapkan peraturan di daerah  yang mengatur  tentang  kewajiban  masyarakat  untuk  mematuhi  protokol  kesehatan,  baik kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat  dan  fasilitas  umum  serta  memuat  sanksi  terhadap  pelanggaran  protocol kesehatan.  Hal  ini  kemudian  telah  ditindak  lanjuti  oleh  pemerintah  Kota  Ternate dengan  mengeluarkan  Peraturan  Walikota  Ternate  No  20  Tahun  2020  tentang Penerapan  Disiplin  Dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Pada  prakteknya  masyarakat  Kota  Ternate  masih  banyak  yang  belum mematuhi  dan  menerapkan  protokol  kesehatan  dilingkungannya  masing-masing. Aktifitas  masyarakat  masih  dilakukan  dengan  mengabaikan  penggunaan  masker, menjaga  jarak  serta  mencuci  tangan  setelah  beraktifitas.  Hal  ini  tentunya dikhawatirkan  akan  menambah  daftar  penderita  yang  terkonfimasi  positif. Berdasarkan  Pasal  7  Peraturan  Walikota  Ternate  No  20  Tahun  2020  mengatur ketentuan  sanksi  bagi  yang  melanggar  kewajiban  menerapkan  protokol  kesehatan yang  pada  pokoknya  mengatur  sanksi  adminstrasi.    Tingkat  kepatuhan  terhadap protokol  kesahatan  yang  sangat  rendah  bahkan  cendereng  mengabaikan  merupakan salah  satu  faktor  karena  Peraturan  Walikota  Ternate  No  20  Tahun  2020  belum diterapkan  dengan  baik  khususnya  penerapan  sanksi  bagi  pelanggar  protokol kesehatan.
2 Andra farm, “Informasi seputar perkembangan virus corona seluruh Kota Ternate per hari sampai tanggal 20 Februari 2022 https://www.andrafarm.com/_andra.php?_i=daftar-co19- kota&noneg=256-21&urut=1&asc=01100000000 diakses pada tanggal 20 Februari 2022.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  kami  tertarik  untuk  meneliti soal  penerapan  sanksi  terhadap  pelanggar  protocol  kesehatan  COVID-19  di  kota Ternate.
1. Bagaimanakah  penerapan  sanksi  terhadap  pelanggar  Protokol  Kesehatan Pandemi COVID-19 di Kota Ternate ?
2. Upaya-Upaya  apa  yang  dilakukan  Pemerintah  Kota  Ternate  untuk  mengatasi Pelanggaran protokol Kesehatan Pandemi COVID-19 di Kota Ternate ?

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam riset ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang diambil  dari  perilaku  manusia,  baik  perilaku  verbal  yang  didapat  dari  wawancara maupun  perilaku  nyata  yang  dilakukan  melalui  pengamatan  langsung.  Penelitian empiris  juga  digunakan  untuk  mengamati  hasil  dari  perilaku  manusia  yang  berupa peninggalan fisik maupun arsip. 3
Jenis  dan  sumber  data  yang  dipergunakan  oleh  peneliti  adalah  Data  Primer, yaitu  data  yang  diperoleh  atau  bersumber  melalui  wawancara  langsung  dengan narasumber  terkait.  Data  Sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  buku-buku, dokumen perkara serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  ingin  dijawab  dan  tujuan  yang  ingin dicapai  dalam penelitian ini, maka semua data-data hasil penelitian  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, selanjutnya dideskripsikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan  Sanksi  Terhadap  Pelanggar  Protokol  Kesehatan  Pandemi Covid-19 Di Kota Ternate
Sejak  kasus Corona  Virus  Desease  2019 (covid-19)  yang  pertama  di Indonesia diumumkan pada bulan Maret Tahun 2020, hingga saat ini masih terdapat
3 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Empiris  &  Normatif , (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.
pasien yang dinyatakan positif. Hal tersebut disebabkan oleh karena virus corona ini terus  mengalami  mutasi  hingga  beberapa  varian.  Pada  tahun  2020  hingga  bulan Desember  tercatat  sebanyak  727.122  orang  yang  terkonfirmasi  positif  covid-19 hampir  diseluruh  wilayah  propinsi  di  Indonesia.  Sedangkan  kasus  konfirmasi  per Agustus 2022 sebanyak 6.343.076 dengan kasus aktif sebanyak 48.189 jiwa 4 . Tidak terkecuali wilayah Propinsi  Maluku  Utara, dimana Kota Ternate menjadi  salah satu kabupaten/kota  yang  tertinggi  angka  penularan  covid-19.  Tercatat  berdasarkan  data per Desember 2020 Propinsi Maluku Utara terkonfirmasi positif sebanyak 2.760 jiwa sedangkan data bulan  Agustus  2022 tercatat 14.579.  Pada bulan Agustus 2022  kota Ternate  tercatat  2.927  jiwa  yang  terpapar  covid-19.  Berikut  grafik  perkembangan kasus kumulatif covid-19 di Kota Ternate: 5
Untuk  mengantisipasi  meluasnya  penyebaran Corona  Virus  Desease  2019 (COVID-19),  dalam  wilayah  Kota  Ternate  yang  berdampak  pada  aspek  sosial, ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat,  maka  telah  ditetapkan  Peraturan  Walikota Ternate Nomor 13  Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dan Pembatasan Jarak Fisik  Dalam  Pencegahan  Penyebaran  wabah  Penyakit  Menular  dan  Corona  Virus Desease (COVID-19) Di Kota Ternate, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
4 Infeksi  Emerging  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia,  “Situasi  terkini perkembangan novel coronavirus (Covid-19)”, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/situasi-terkini-perkembangan-covid-19-30- desember-2020/view >, diakses pada tanggal 15 Agustus 2022
5 Andra farm, “Laporan perkembangan virus corona seluruh Provinsi Maluku Utara per hari sampai tanggal 15 Agustus 2022”,  <https://m.andrafarm.com/_andra.php?_i=daftar-co19- provinsi&noneg=21&urut=2&asc=01100000000>,  diakses pada tanggal 15 Agustus 2022
Walikota Ternate Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 13  Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dan Pembatasan Jarak Fisik  Dalam  Pencegahan  Penyebaran  wabah  Penyakit  Menular  dan  Corona  Virus Desease (COVID-19) Di Kota Ternate.
Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Pengakan Hukum  Protokol Kesehatan Dalam  Pencegahan dan  Pengendalian Corona  Virus  Disease  2019 dan  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  4  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Teknis  Peraturan  Kepala  Daerah  Dalam Rangka  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Pemerintah Kota Ternate menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai  Upaya  Pencegahan  Dan  Pengendalian Corona  Virus  Disease  2019 . Peraturan  Walikota  Ternate  Nomor  20  Tahun  2020  tentang  Penerapan  Dispilin  dan Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan Pengendalian Corona  Virus  Disease 2019  sekaligus  pengganti  Peraturan  Walikota Ternate Nomor 13  Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dan Pembatasan Jarak Fisik  Dalam  Pencegahan  Penyebaran  wabah  Penyakit  Menular  dan  Corona  Virus Desease (COVID-19) Di Kota Ternate, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 14 Tahun 2020.
Pemberian  sanksi  bagi  yang  tidak  menjalankan  protokol  kesehatan  sebagai upaya  pencegahan  covid-19  juga  diatur  dalam  Peraturan  Walikota  Ternate  No  20 Tahun 2020 tentang Penerapan Dispilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Untuk hal tersebut, Mahrus Ali menjelaskan bahwa: 6
“Sanksi  diartikan  sebagai  tanggungan,  tindakan,  hukuman  untuk  memaksa orang  menepati  perjanjian  atau  menaati  ketentuan  peraturan.  Sanksi  pidana merupakan  nestapa  atau  penderitaan  yang  ditimpakan  kepada  seseorang  yang bersalah  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  hukum  pidana,  dengan  adanya
6 Mahrus Ali, “Dasar-Dasar Hukum Pidana”, ( Jakarta:Sinar Grafika, 2015),  hlm. 202.
sanksi  tersebut  diharapkan  orang  tidak  akan  melakukan  pelanggaran/tindak  pidana lagi.”
Subyek pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi: orang perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
Subjek  pengaturan  sebagaimana  dimaksud  diatas  wajib  melaksanakan  dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi: 7
a) bagi perorangan :
1) menggunakan  alat  pelindung  diri  berupa  masker  yang  menutupi  hidung  dan mulut  hingga  dagu,  jika  harus  keluar  rumah  atau  berinteraksi  dengan  orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
4) meningkatkan  daya  tahan  tubuh  dengan  menerapkan  Perilaku  Hidup  Bersih dan Sehat (PHBS);
b) bagi  pelaku  usaha,  pengelola,  penyelenggara,  atau  penanggung  jawab  tempat, dan fasilitas umum :
1) melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk  memberikan  pengertian  dan  pemahaman  mengenai  pencegahan  dan pengendalian covid-19;
2) penyediaan  sarana  cuci  tangan  pakai  sabun  yang  mudah  diakses  dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
3) upaya  identifikasi  (penapisan)  dan  pemantauan  kesehatan  bagi  setiap  orang yang akan beraktivitas dilingkungan kerja;
4) upaya pengaturan jaga jarak;
5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6) penegakan  kedisiplinan  pada  perilaku  masyarakat  yang  beresiko  dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
7 Indonesia, Undang-Undang tentang Penerapan Dispilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 , UU No. 20, BD No. 420 Tahun 2020, Pasal 3.
7) fasilitasi  deteksi  dini  dalam  penanganan  kasus  untuk  mengantisipasi penyebaran Covid-19.
Pelanggaran  terhadap  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  diatas,  akan dikenakan sanksi yang berbunyi: 8
Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
a. bagi perorangan :
1) teguran lisan atau teguran tulisan;
2) kerja social; dan
3) denda  administratif  dengan  besaran  paling  sedikit  Rp.  50.000,-  (lima  puluh ribu  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  250.000,-  (dua  ratus  lima  puluh  ribu rupiah).
b. bagi  pelaku  usaha,  pengelola,  penyelenggara,  atau  penanggung  jawab  tempat, dan fasilitas umum:
1) teguran lisan atau teguran tulisan;
2) denda  administratif  dengan  besaran  paling  sedikit  Rp.  250.000,-(dua  ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3) penghentian sementara operasional usaha; dan
4) pencabutan izin usaha.
Penerapan  sanksi  sebagaimana  ketentuan  pasal  7  tersebut  perlu  dilakukan upaya  penegakan  hukum  oleh  aparat  penegak  hukum.  Penegakan  hukum  adalah proses  dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku  dalam  hubungan-hubungan  hukum  di kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. 9 Penegakan  hukum  selama  ini  oleh masyarakat  hanya tertuju pada tindakan represif  dari aparat  penegak hukum  kepada pelaku  criminal,  hal  ini  tentunya  menjadi  sangat  sempit  makna  dari  penegakan hukum tersebut yang hanya sebatas pada tanggung jawab aparat semata. Sebenarnya penegakan  hukum  dalam  konteks  yang  luas  berada  pada  ranah  tindakan,  perbuatan atau  perilaku  nyata  atau  faktual  yang  bersesuaian  dengan  kaidah  atau  norma  yang
8 Ibid , Ps 7 ayat (2).
9 Barda  Nawawi  Arif, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Hlm. 21.
mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security. 10
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 tersebut  disesuaikan kemudian dengan data  fakta  implementasi  dilapangan  oleh  Pemerintah  Kota  Ternate  baik  pada  tahun 2020  maupun  pada  tahun  2021  dimana  tampak  dengan  jelas  kecenderungan penerapan  sanksi  terhadap  pelanggar  kewajiban  melaksanakan  dan  mematuhi protokol  kesehatan  lebih  didominasi  sanksi  Denda  Adminitratif,  kemudian  sanksi kerja sosial dan Teguran. Sedangkan untuk sanksi penghentian sementara oprasional dan  pencabutan  izin  usaha  tidak  pernah  diterapkan.  Berikut  tabel  data  penerapan sanksi pelanggar kewajiban melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan:
Tabel 1
Data Penerapan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan 11
Tahun 2020 No Sanksi Yang Diberikan Bulan Jumlah Keseluruhan September Oktober November 1 Teguran Lisan/Tertulis 533 9 21 563 2 Kerja Sosial 1.113 77 12 1.202 3 Denda Administratif 1.893 66 43 2.002 4 Penghentian  Sementara Operasional - - - - 5 Pencabutan Izin Usaha - - - - Total 3.539 152 76 3.767
Berdasarkan  data  pada  tabel  tersebut  diatas,  operasi  yustisi  penegakan peraturan  Walikota  Ternate  No  20  Tahun  2020  dilakukan  selama  3  (tiga)  bulan berturut-turut pada tahun 2020 yakni pada bulan September, Oktober dan November. Berdasarkan  data  yang  peroleh  jumlah  pelanggar  yang  kenakan  saksi  teguran  pada
10 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm., 21.
11 Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate
bulan  september  sebanyak  553  orang,  pada  bulan  Oktober  sebanyak  9  orang  dan bulan  November  sebanyak  21  orang  sehingga  total  sebanyak  563  orang.  Untuk pelanggar  yang diberikan sanksi kerja sosial pada september sebanyak 1.113 orang, untuk  bulan  Oktober  sebanyak  77  orang  dan  bulan  November  sebanyak  12  orang sehingga  total  sebanyak  1.202  orang.  Kemudian  pelanggar  yang  diberikan  sanksi denda administratif pada bulan september sebanyak 1.893 orang, pada bulan Oktober sebanyak  66  orang  dan  bulan  November  sebanyak  43  orang  sehingga  total  2.002 orang.  Total  dari  jumlah  keseluruhan  pelanggar  yang  dikenakan  sanksi  pada  tahun 2020 sebanyak 3.767 orang.
Tabel 2
Data Penerapan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan 12
Tahun 2021 No Sanksi Yang Diberikan Bulan Jumlah Keseluruhan Maret Juni Juli 1 Teguran Lisan/Tertulis 15 18 16 49 2 Kerja Sosial 63 46 32 141 3 Denda Administratif 32 13 10 55 4 Penghentian  Sementara Operasional - - - - 5 Pencabutan Izin Usaha - - - - Total 110 77 58 245
Selama  pelaksanaan  operasi  yustisi  penegakan  peraturan  Walikota  Ternate Nomor 20 Tahun 2020 ditahun 2021 total jumlah keseluruhan pelanggar yang telah diberikan sanksi sebanyak 245 orang dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan operasi yang dilaksanakan  pada  bulan  Maret,  Juni  dan  Juli.  Pelanggar  yang  diberikan  sanksi teguran  pada  bulan  Maret  sebanyak  15  orang,  pada  bulan  Juni  sebanyak  18  orang, dan pada bulan Juli sebanyak 16 orang sehingga total sebanyak 49 orang. Kemudian pelanggar  yang dikenakan sanksi kerja sosial  pada bulan Maret  sebanyak  63 orang,
pada bulan Juni sebanyak 46 orang dan pada bulan Juli sebanyak 32 orang, sehingga total sebanyak 141 orang. Selanjutnya pelanggar yang diberikan sanksi dengan denda adminstratif  pada  bulan  Maret  sebanyak  32  orang,  pada  bulan  Juni  sebanyak  13 orang dan pada bulan Juli sebanyak 10 orang sehingga total 55 orang.
Untuk mengetahui lebih lanjut, optimal atau tidaknya penerapan sanksi yang telah  dilakukan  oleh  satgas  covid-19  Kota  Ternate,  maka  perlu  untuk  menguraikan tempat-tempat  mana  saja  diwilayah  Kota  Ternate  yang  menjadi  lokasi  pelaksanaan operasi  yustisi  dalam  rangka  penegakan  peraturan  Walikota  Ternate  Nomor  20 Tahun  2020.  Jika  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  5  Peraturan  Walikota  Ternate Nomor 20 Tahun 2020 terdapat beberapa tempat dan fasilitas umum yang seharusnya menjadi  lokasi  baik  orang  perorangan  maupun  bagi  pelaku  usaha,  pengelola, penyelenggara,  atau  penanggung  jawab  tempat,  dan  fasilitas  umum  untuk melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan.
Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud, meliputi:
a. perkantoran/tempat kerja,usaha dan industri;
b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
c. tempat ibadah;
d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
e. transportasi umum;
f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
g. apotek dan toko obat;
h. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
k. tempat wisata;
l. fasilitas pelayanan kesehatan;
m. area  publik,  tempat  lainnya  yang  dapat  memungkinkan  adanya  kerumunan massa; dan
n. tempat  dan  fasilitas  umum  lain  yang  harus  memperhatikan  protokol  kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  5  tersebut  diatas,  kemudian  disesuaikan dengan  fakta  yang  diperoleh  berdasarkan  hasil  wawancara  berkaitan  dengan  lokasi mana  saja  yang  menjadi  tempat  operasi  yustisi  dalam  rangka  penegakan  peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2020.
Yusup  Iskandar  Alam,  Kepala  Bidang  Penegakan  Perundang-undangan Daerah, berpendapat: 13
“Operasi yustisi dalam rangka penegakan peraturan Walikota Ternate No 20 Tahun  2020  baik  untuk  tahun  2020  maupun  tahun  2021  hanya  dilakukan dibeberapa  lokasi  tertentu  saja  seperti  di  Pasar  Dufa-Dufa,  Pasal  Higenis, Pasar  Gamalama,  Pasar  Bastiong,  Pasar  Sasa,  Taman  Nukila,  Taman  Kota Baru, Pelabuhan Semut Mangga Dua, Pelabuhan Bastiong, Lapangan Salero, Terminal Gamalama”.
Penerapan  sanksi  ini  hanya  diperutukkan  bagi  pelanggar  perorangan  saja, sedangkan  bagi  pelaku  usaha,  pengelola,  penyelenggara,  atau  penanggung  jawab tempat, dan fasilitas umum sama sekali tidak tersentuh baik dalam proses penegakan hukum  hingga  penerapan  sanksi.  Operasi  penegakan  dan  penerapan  sanksi  bagi pelanggar  kewajiban  melaksanakan  dan  mematuhi  protokol  kesehatan  seharusnya juga  dilakukan  ditempat  usaha  dan  industri,  rumah  makan,  cafe,  restoran  hingga hotel. Namun faktanya penegakan hukum dan penerapan sanksi oleh satgas covid-19 Kota  Ternate  hanya  dilakukan  di  area  pasar,  terminal,  taman  dan  pelabuhan  saja. Kerumunan orang tidak hanya terjadi area pasar, terminal, taman dan pelabuhan saja tetapi juga pada tempat usaha dan industri, rumah makan, cafe, restoran hingga hotel. Sehingga  terkesan  bahwa  penerapan  sanksi  ini  dikriminatif  karena  hanya  menyasar orang-orang  kalangan  bawah  saja.  Sedangkan    tempat-tempat  seperti  di  rumah makan,  cafe,  restoran  hingga  hotel  terlepas  dari  jeratan  sanksi  begitu  pula  dengan pengelola  tempat-tempat  tersebut.  Sebagaimana  diketahui  di  Kota  Ternate  terdapat banyak  rumah  makan,  cafe,  restoran,  hotel  bahkan  tempat  hiburan  malam,  namun tempat-tempat tersebut luput dari pelaksanan operasi oleh satgas covid-19, sehinggga menyebabkan  penerapan  sanksi  sebagaimana  dalam  pasal  7  ayat  (2)  tidak  optimal
13 Wawancara peneliti dengan Yusup Iskandar Alam, Kepala Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah. Wawancara dilakukan  pada tanggal 16 Juni 2022
apalagi  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  kepatuhan  masyarakat  akan  protokol kesehatan guna menekan angka penularan covid-19 di Kota Ternate.
Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama- tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.
Untuk hal tesebut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa: 14
Pada  umumnya  faktor  yang  banyak  mempengaruhi  efektifitas  suatu perundang-undangan  adalah  profesional  dan  optimal  pelaksanaan  peran, wewenang dan fungsi  dari para penegak hukum,  baik  di  dalam menjalankan tugas  yang  dibebankan  terhadap  diri  mereka  maupun  dalam  menegakkan perundang-undangan tersebut”.
Berdasarkan  pendapat  dari  Achmad  Ali  tersebut  jika  dikaitkan  dengan penerapan sanksi terhadap pelanggar kewajiban melaksakan dan mematuhi protokol kesehatan  sebagaiamana  ketentuan  dalam  Peraturan  Walikota  Ternate  Nomor  20 Tahun 2020, maka jelas duduk persoalannya karena kurang optimalnya pelaksanaan ketentuan  sanksi  dalam  Peraturan  Walikota  tersebut  oleh  tim  satgas  covid-19  Kota Ternate. Satgas covid-19 yang didalamnya terdapat Satuan Polisi Pamong Praja serta ada pula unsur TNI-Polri 15 sebagai bagian dari gugus koordinasi penegakan hukum di  daerah  harusnya  dapat  lebih  optimal  menjalankan  perannya  dalam  upaya penegakan hukum dan penerapan sanksi yang otimal bagi para pelanggar  kewajiban melaksanakan  dan  mematuhi  protokol  kesehatan.  Tentunya  dengan  kurang optimalnya penerapan sanksi tersebut,  kita berharap pemerintah  Kota Ternate dapat melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pelanggaran protokol kesehatan ditengah masa pandemi covid-19 ini.
2. Upaya  Pemerintah  Kota  Ternate  untuk  mengatasi  Pelanggaran Protokol Kesehatan Pandemi COVID-19 di Kota Ternate
a. Sosialiasi dan Himbauan Kewajiban Melaksanakan dan Mematuhi Protokol Kesehatan
14 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  Dan  Teori  Peradilan (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2010), hlm. 375
15 Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Walikota Ternate No 20 Tahun 2020 yang berbunyi Dalam  pelaksanaan  penerapan  sanksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  Pemerintah  Daerah berkoordinasi  dengan  Kementerian/Lembaga  terkait,  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugas Daerah.
Upaya  pencegahan  penularan  dan  penyebaran  covid-19  yang  paling  efektif adalah  dengan  menggunakan  masker.  Himbauan  dan  anjuran  pemerintah  agar masyarakat  tetap  disiplin  menerapkan  protokol  kesehatan  dengan  memakai  masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir dan menjauhi kerumunan  terus  digaungkan.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Kota Ternate agar himbauan dan anjuran tersebut tepat sasaran adalah dengan melakukan sosialisasi  dan  edukasi  pendekatan  secara  preventif  sambil  membagikan  masker ditempat-tempat keramaian yang ada di Kota Ternate.
Fandhy, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate, berpendapat: 16
“Sebagai  upaya  menekan  terjadinya  penularan  covid-19,  oleh  Pemerintah Kota Ternate secara rutin dilakukan himbauan dan anjuran untuk tetap menggunakan masker yang disampaikan melalui sosialisasi dan edukasi agar lebih dipahami mulai kalangan  bawah  sampai  kalangan  atas  dengan  menggunakan  media  cetak,  media elektronik, baliho, spanduk, stiker dan alat-alat peraga lainnya”.
Efektivitas  penerapan  protokol  kesehatan  akan  lebih  optimal  jika  diimbangi dengan  upaya  sosialisasi  dan  edukasi.  Hal  itu  harus  dilakukan  secara berkesinambungan  oleh  Pemerintah  Kota  Ternate,  sehingga  masyarakat  akan  patuh dan  menjadikan  protokol  kesehatan  sebagai  kebiasaan  baru.  Hal  demikian  karena kecenderungan  masyarakat  Indonesia  secara  umum  termasuk  masyarakat  Kota Ternate  lebih  mudah  menerima  pendekatan  secara  kultural,  yakni  melalui penyadaran.  Sebagaimana  menurut  pendapat  Muhadjir  Effendy, 17 dalam  teori pengadopsi  baru,  masyarakat  ini  harus  diingatkan  terus.  Pendekatannya  juga  akan lebih efektif melalui penyadaran dengan memberikan edukasi, imbauan, nasehat, itu yang harus dikedepankan.
Kendati  demikian,  masyarakat  juga  tidak  bisa  diberikan  pendekatan penyadaran secara paksa. Alih-alih membuat masyarakat sadar menjalankan protokol kesehatan,  sebaliknya  malah  justru  akan  menolok  jika  dipaksa  terus  menerus.  Oleh
16 Wawancara peneliti dengan Fandhy, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate. Wawancara dilakukan  pada tanggal  17 Juni 2022.
17 Muhadjir  Effendy,  “Edukasi  Protokol  Kesehatan  Harus  Berkesinambungan”, <https://www.kemenkopmk.go.id/edukasi-protokol-kesehatan-harus-berkesinambungan>, diakses pada 15 Agustus 2022.
sebab itu pemerintah atau pejabat publik dan tokoh masyarakat  yang ada di Ternate harus memberikan contoh yang dapat diikuti oleh khalayak.
Kultur manusia pada umumnya mudah lupa, sehingga sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan harus terus menerus dilakukan. Jangan hanya sekedar pencitraan semata  dimedia  sosial  atau  hanya  sekedar  dokumentasi  laporan  agar  anggaran sosialisasi  berikutnya  dapat  dicairkan.  Tetapi  harus  melakukan  juga  evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan, misalnya evaluasi apakah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat ini sudah efektif atau sudah nampak ada perubahan kebiasaan masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan.
Selain  sosialisasi  dan  edukasi  mengenai  protokol  kesehatan  kepada masyarakat,  Pemerintah  Kota  Ternate  juga  mensosialisasikan  dan  mengedukasikan mengenai  Peraturan  Walikota  Ternate  No  20  Tahun  2020.  Sebab  selain  peraturan walikota  ini  memuat  kewajiban  untuk  melaksanakan  dan  mematuhi  protokol kesehatan  juga  memiliki  ancaman  sanksi  bagi  yang  melanggar  kewajiban  tersebut. Hal  ini  menjadi  penting  agar  masyarakt  tidak  keget  ketika  suatu  ketika  melanggar protokol  kesehatan  dan  dilakukan  tindakan  oleh  satgas  covid-19  berupa  pengenaan sanksi.
b. Pelibatan partisipasi dan peran serta masyarakat
Selain  upaya  dengan  melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  secara  langsung kepada  masyarakat,  upaya  lain  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Ternate  guna mengatasi  pelanggaran  protokol  kesehatan  yakni  dengan  melakukan  pelibatan partisipasi  dan  peran  serta  masyarakat.  Tentunya  dengan  luas  wilayah,  jumlah penduduk  dan  keterbatasan  jumlah  personil,  tidak  memungkinkan  Pemerintah  Kota Ternate  dapat  menjangkau  selurah  lapisan  masyarakat  untuk  dapat  melakukan sosialisasi dan edukasi. Untuk itu strategi yang digunakan dengan melibatkan tokoh- tokoh masyarakat yang ada disetiap lingkungan masing-masing.
Pelibatan dan peran serta masyarakat ini dilakukan dengan mensosialisasikan dan  mengedukasi  terlebih  dahulu  kepada  pemuka  agama,  tokoh  adat,  kelompok pemuda, yang ada disetiap kelurahan. Kemudian para tokoh masyarakat inilah yang nantinya  akan  menjadi  contoh  teladan  dalam  menerapkan  protokol  kesehatan  bagi masyarakat  disekitarnya  sekaligus  langsung  ditugaskan  untuk  melakukan  sosialisasi
kepada komunitas masyarakat dilingkungannya masing-masing. Selain itu juga para tokoh  masyarakat  ini  juga  dilibatkan  dalam  pengawasan  penerapan  protokol kesehatan  ditempat  keramaian,  sehingga  jika  mendapati  ada  yang  melanggar  maka para  tokoh  masyarakat  ini  dapat  langsung  menegur  dan  biasanya  ini  efektif,  sebab para  tokoh  masyarakat  ini  masih  didengar  oleh  masyarakat  disekitar lingkungannya. 18
Partisipasi  masyarakat  dalam  pengawal  penerapan  protokol  kesehatan  di tempat dan fasilitas umum mau tidak mau harus ada. Peran serta masyarakat dalam pengawasan  terlaksananya  protokol  kesehatan  pada  tempat  dan  fasilitas  umum menjadi salah satu faktor pendukung upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Kota Ternate.  Sudah  seharusnya  seluruh  pihak  terlibat  dalam  proses  pencegahan penyebaran covid-19 termasuk ditempat dan fasilitas umum.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian hasil pembahasan atas data penelitian diatas dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:
1. Penerapan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan pandemi Covid-19 di  Kota  Ternate  belum  optimal  untuk  menekan  tingginya  pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Hal tersebut terjadi karena belum maksimalnya satgas  Covid-19  dalam  upaya  penegakan  hukum  hingga  penerapan sanksinya.
2. Pemerintah Kota Ternate telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi Pelanggaran  Protokol  Kesehatan  Pandemi  COVID-19  di  Kota  Ternate seperti  melakukan  sosialiasi  dan  himbauan  kewajiban  melaksanakan  dan mematuhi  protokol  kesehatan  serta  pelibatan  partisipasi  dan  peran  serta masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmad,  Ali. Menguak  Teori  Hukum  Dan  Teori  Peradilan, Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2010.
Barda  Nawawi,  Arif. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana dalam  Penanggulangan  kejahatan ,  Jakarta;  Kencana  Prenada  Media  Group, 2007.
Mahrus, Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2010. Dualisme  Penelitian  Hukum  Empiris  & Normatif , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta; Rajawali Press, 2005.

## Internet
Muhadjir Effendy, “Edukasi Protokol Kesehatan Harus Berkesinambungan”, <https://www.kemenkopmk.go.id/edukasi-protokol-kesehatan-harus- berkesinambungan>.
Wikipedia,”PandemiCOVID-19”,
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19>,
Infeksi  Emerging  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia,  “Situasi  terkini
perkembangan novel
coronavirus (Covid-19)”,
<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/situasi-terkini-
perkembangan-covid-19-30-desember-2020/view >,
Andra  farm,  “Laporan  perkembangan  virus  corona  seluruh  Provinsi  Maluku  Utara
per hari sampai tanggal 15 Agustus 2022”,
<https://m.andrafarm.com/_andra.php?_i=daftar-co19- provinsi&noneg=21&urut=2&asc=01100000000>,

## Peraturan Perundang-Undangan
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Pengakan Hukum  Protokol  Kesehatan  Dalam  Pencegahan  dan  Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Teknis Peraturan  Kepala  Daerah  Dalam  Rangka  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Peraturan  Walikota  Ternate  No  20  Tahun  2020  tentang  Penerapan  Disiplin  Dan Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 .

## BIODATA PENULIS
Penulis 1: Basto Daeng Robo, Lahir di Bulukumba 26 April 1989, Pendidikan terakhir S2, aktifitas saat ini sebagai dosen hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Kahirun Ternate.
Penulis 2: Sophian Yahya Selajar, Lahir di Langgur 8 Mei 1982, Pendidikan terakhir S2, aktifitas saat ini sebagai dosen hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Kahirun Ternate.