P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969

## Penanganan Kasus Human Trafficking Sayed Abbas yang Melibatkan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia
M Khairi Auladi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, l. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450, Auladi.gtng@gmail.com
Diterima 12 Juni 2020, disetujui 14 Oktober 2021, diterbitkan 15 Oktober 2021
Pengutipan:      Auladi,  M.K  (2021).  Penanganan  Kasus  Human  Trafficking  Sayed  Abbas  yang  Melibatkan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Gema Wiralodra , 12(2), 392-402

## ABSTRAK
Permasalahan imigran gelap belum akan selesai dan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia  dan  Australia.  Hal  ini  dikarenakan  masalah  imigran  gelap  telah  terjadi  sejak  beberapa dekade lalu akibat berbagai kejadian di negara lain seperti konflik perang, korban pelanggaran Hak Asasi  Manusia  (HAM)  ataupun  kemiskinan.  Indonesia  menjadi  negara  transit  dalam  perjalanan menuju  Australia,  sehingga  hal  ini  yang  menjadikan  Indonesia  dan  Australia  harus  bekerjasama untuk  dapat  menangani  permasalahan  imigran  gelap  dan  penyelundupan  manusia.  Kerjasama  ini melibatkan  kekuatan  hubungan  serta  kebutuhan  akan  pertukaran  informasi  secara  terus-menerus antara  AFP  dan  Polri  dalam  menangani  kejahatan  lintas-batas,  terutama  penyelundupan  manusia, imigran gelap serta perdagangan manusia. Salah satu kasus people smuggling yang terjadi di wilayah Indonesia adalah kasus people smuggling  yang dilakukan oleh Sayed Abbas. Sayed Abbas adalah orang yang memfasilitasi masuknya imigran gelap ke Australia, yang dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2009. Sayed Abbas terlibat dalam pengaturan kedatangan dua kapal dari Indonesia ke Australia  yang  membawa  dua  kelompok  imigran  gelap.  Sayed  Abbas  merencanakan  dan mempersiapkan perbuatannya tersebut di Indonesia, jadi secara yuridiksi Sayed Abbas tidak pernah secara langsung melintasi batas wilayah Australia. Hal ini membuat Australia tidak bisa melakukan penangkapan  secara  langsung  karena  pelaku  berada  di  luar  wilayah  yuridiksi  penegak  hukum Australia.
Kata Kunci: Human Trafficking, Sayed Abbas, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia

## ABSTRACT
The problem of illegal immigrants is not yet resolved and is still homework for the Indonesian and Australian  governments.  This  is  because  the  problem  of  illegal  immigrants  has  occurred  since decades ago due to various events in other countries such as war conflicts, victims of human rights violations, or poverty.  Indonesia became a transit country on the  way to Australia, so this is what makes  Indonesia  and  Australia  must  work  together  to  be  able  to  deal  with  the  problem  of  illegal immigrants and human smuggling. This cooperation involves the strength of relations as well as the need  for  continuous  information  exchange  between  AFP  and  police  in  dealing  with  cross-border crimes, especially human smuggling, illegal immigrants, and human trafficking. One of the cases of people smuggling that occurred in the territory of Indonesia is the case of people smuggling carried out by Sayed Abbas. Sayed Abbas was the one who facilitated the entry of illegal immigrants into Australia,  which  was  conducted  from  March  to  May  2009.Sayed  Abbas  was  involved  in  the arrangement of the arrival of two ships from Indonesia to Australia carrying two groups of illegal immigrants.  Sayed  Abbas  planned  and  prepared  for  his  actions  in  Indonesia,  so  in  a  jurisdiction, Sayed Abbas never directly crossed Australia's territorial boundaries. This makes it impossible for Australia to make direct arrests because the perpetrators are outside the jurisdiction of Australian law enforcement.
Keywords: Human Trafficking, Sayed Abbas, Government of Indonesia, Government of Australia
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969

## PENDAUHULUAN
Permasalahan  imigran  gelap  belum akan selesai  dan  masih  menjadi  pekerjaan  rumah bagi  pemerintah  Indonesia  dan  Australia  (Hadriyah,  2013).  Hal  ini  dikarenakan  masalah imigran  gelap  telah  terjadi  sejak  beberapa  dekade lalu  akibat  berbagai  kejadian  di  negara lain  seperti  konflik  perang,  korban  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  ataupun kemiskinan (Pitaloka, 2017; Eriska, 2017; Ardianti, 2015). Indonesia menjadi negara transit dalam  perjalanan  menuju  Australia,  sehingga  hal  ini  yang  menjadikan  Indonesia  dan Australia  harus  bekerjasama  untuk  dapat  menangani  permasalahan  imigran  gelap  dan penyelundupan manusia ( Subagyo & Wirasuta, 2013) .
Pemerintah  Indonesia  dengan  Australia  sepakat  menjadikan  masalah  imigran  gelap sebagai masalah bersama, bukan hanya dibebankan pada negara Indonesia maupun Australia (Kristin & Dewi, 2017). Australia selama ini menjadi tujuan utama pengungsi dari negara- negara  konflik.  Hal  tersebut  dikarenakan  Australia  telah  memiliki  hukum  yang  mengatur soal  pengungsi.  Australia  juga  menandatangani  Konvensi  Pengungsi  pada  tahun  1951. Konvensi itu membuat Australia harus menerima pengungsi yang datang ke negaranya. Di lain pihak Indonesia bukan negara peratifikasi Konvensi Genewa 1951 dan Protokol 1967 terkait  penanganan  pengungsi.  Walaupun  tidak  menjadi  negara  tujuan  pengungsi,  secara posisi  geografis  Indonesia  membuat  para  pengungsi  harus  melewatinya  terlebih  dahulu sebelum  mencapai  Australia  sehingga  penting  sebagai  negara  transit.  Maka  dari  itu kerjasama antara Indonesia dan Australia melibatkan Australian Federal Police (AFP) dan Polri  akan  bekerja  sama  untuk  mencegah  dan  memerangi  kejahatan  lintas-batas  yang mempengaruhi baik Australia maupun Indonesia (Simanjuntak, 2016).
Kerjasama  ini  melibatkan  kekuatan  hubungan  serta  kebutuhan  akan  pertukaran informasi  secara  terus-menerus  antara  AFP  dan  Polri  dalam  menangani  kejahatan  lintas- batas,  terutama  penyelundupan  manusia,  imigran  gelap  serta  perdagangan  manusia. Kerjasama yang tengah berlangsung antara AFP dan Polri untuk dapat mengatasi kejahatan transnasional  diantaranya,  adalah:  (1)  Pertukaran  intelijen  dan  pengembangan  kapabilitas dalam  pemberantasan  terorisme  kawasan  dengan  fokus  pada  ancaman-ancaman  terhadap Australia dan Indonesia. Hal yang penting secara khusus adalah pertukaran informasi terkait warga asing yang melakukan perjalanan ke Suriah dan Irak yang akan terus menghadirkan ancaman  terhadap  pemberantasan  terorisme  kawasan;  (2)  Ekstradisi  terhadap  tersangka
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
penyelundup  manusia  yang  memfasilitasi  perjalanan  dari  Indonesia  ke  Australia;  (3) pembongkaran  dan  penyelidikan  pelaku  penyelundupan  manusia;  (4)  Pengembangan kapasitas  kepolisian  di  seluruh  Indonesia  dengan  menerapkan  program  pelatihan  dan pendidikan AFP bagi para anggota Polri (Ansari, et al, 2016; Fredayani et al, 2019).
Salah satu kasus people smuggling yang terjadi di wilayah Indonesia adalah kasus people smuggling yang dilakukan oleh Sayed Abbas (Tuames, 2016). Sayed Abbas adalah orang yang memfasilitasi masuknya imigran gelap ke Australia, yang dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2009 (Azizah, 2016). Sayed Abbas terlibat dalam pengaturan kedatangan dua kapal dari Indonesia ke Australia yang membawa dua kelompok imigran gelap (Azizah, 2016). Sayed Abbas merencanakan dan mempersiapkan perbuatannya tersebut di Indonesia, jadi  secara  yuridiksi  Sayed  Abbas  tidak  pernah  secara  langsung  melintasi  batas  wilayah Australia  (Azizah,  2016).  Hal  ini  membuat  Australia  tidak  bisa  melakukan  penangkapan secara langsung karena pelaku berada di luar wilayah yuridiksi penegak hukum Australia. Seperti yang kita tahu sebuah negara tidak bisa menangkap seseorang (buron) yang sedang berada di luar negeri (negara lain), karena jika negara tersebut menangkap seseorang (buron) di  wilayah  negara  lain  maka  negara  tersebut  telah  melanggar  kedaulatan  negara  tersebut (negara  dimana  buron  tersebut  berada)  (Syarifuddin,  2016;  Azizah,  2016).  Maka  dari  itu Australia  meminta  bantuan  ICPO-Interpol  untuk  mencari  dan  menangkap  Sayed  Abbas. Masalah yang  penulis angkat adalah  (1). Mengapa pemmerintah Australia meminta sayed abbas  kepada  permintah  indonesia?;  (2).  Apa  yang  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah indonesia dalam kasus sayed abbas?

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatanYuridis Normatif. Pendekatan yuridis  adalah  suatu  pendekatan  yang  mengacu  pada  hukum  atau  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  teori  hukum  atau  pendapat  para  sarjana.  Sedangkan  pendekatan normatif  adalah  pedekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder.  Spesifikasi penelitian yang  digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah  deskriptif analitis.  Deskriptif    analitif  merupakan  penelitian  yang  menggambarkan secara  lengkap  tentang  ciri,  keadaan,  perilaku  individu  atau  kelompok  serta  gejala berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya untuk dianalisis (Nazir, 2013)
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Bersifat  deskriptif,  karena  penelitian  ini dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran secara  rinci,  sistematis  dan  menyeluruh  terhadap  segala  sesuatu  yang  ingin  diteliti. Sementara yang dimaksud dengan analitis menurut M. Nasir adalah melakukan interpretasi secara tepat, sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan data yang telah terkumpul.
Bila  dikaitkan  dengan  permasalahan  dalam  penulisan  hukum  ini  maka  akan digambarkan  secara  rinci  terkait  dengan  ekstradisi.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian  yang  dilakukan  (Nazir,  2013)  a.  Bahan  Hukum  Primer,  Berbagai  Peraturan Perundang- undangan yang terkait:  1. Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Australia ( Extradition Treaty Between Australia And The Republic Of Indonesia ) tanggal 22 April 1992 2. Undang- undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi;  3. Undang-undang nomor  8  tahun  1994  tentang  Pengesahan  Perjanjian  Ekstradisi  antara  Republik  Indonesia dan Australia tanggal 2 November 1994. b. Bahan Hukum Sekunder, Adalah bahan-bahan yang  berisikan  informasi  mengenai  bahan  hukum  primer,  seperti:  1.  Buku  buku  terkait dengan Hukum Pidana Internasional, proses Ekstradisi 2. Makalah- makalah dan dokumen- dokumen yang berkaitan dengan ekstradisi.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis secara kualitatif.  Analisis adalah cara bagaimana memanfaatkan data yang sudah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah di penulisan. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan (Nzir, 2013). Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka akan diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang telah terkumpul dan dsusun tersebut dianalisis berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan hal-hal yang bersifat umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Permohonan  Pemerintah  Australia  kepada  Pemerintah  Indonesia  Terhadap  Sayed Abbas
Sayed  Abbas  Azad,  seorang  kewarganegaraan  Afghanistan,  merupakan  aktor  dari penyelundupan  imigran  ilegal  dari  Afghanistan  menuju  Australia.  Aksinya  tersebut
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
dilakukan  pada  tahun  2009  di  mana  ia  berhasil  mengirim  2  kapal  dari  Indonesia  menuju Australia  yang  berisikan  imigran  ilegal  dari  Afghanistan.  Aksinya  tersebut  membuat pemerintah  dari  Australia  geram  dan ingin  menangkapnya.  Namun  ternyata  Sayed  Abbas melakukan aksinya tersebut tidak di 2 wilayah kedaulatan Australia ataupun Afghanistan, melainkan di wilayah kedaulatan Indonesia. Hal itu yang menghalangi pemerintah Australia untuk menangkap langsung Sayed Abbas.
Sebelumnya, aksi Sayed Abbas telah dicurigai oleh kepolisian Indonesia. Ia kemudian berhasil ditangkap oleh NCB-Interpol Indonesia bersama Imigrasi Indonesia pada tanggal 31 Juli 2009 karena kasus penyelundupan manusia di Indonesia, namun Sayed Abbas bebas dua bulan kemudian dengan syarat wajib lapor. Tindakan Sayed Abbas telah mengundang reaksi pemerintah Australia. Perdana Menteri Australia yang pada saat itu dijabat oleh Kevin Rudd  dari  partai  Buruh  menjadikan  Sayed  Abbas  buronan  dan  meminta  bantuan  ICPO- Interpol melalui NCB-Interpol Australia Sayed Abbas dituntut atas tuduhan melakukan 13 kejahatan  pada  tanggal  1  Maret  2009  dan  didakwa  atas  14  kejahatan,  dengan  melanggar Pasal 232 A jo Pasal 42 (1), Pasal 233 (10) huruf a, Pasal 233 c UU Imigrasi 1958 (Cth) Australia.
Kejahatan  yang  didakwakan  oleh  Australia  terhadap    Sayeed  Abbas  yaitu  karena Sayed  Abbas  terlibat  menegosiasikan,  mengatur  keberangkatan,  menyeludupkan  manusia tanpa  dokumen  dari  wilayah  hukum  teriritorial  Indonesia  ke  wilayah  teritori  Australia, dengan  menerima imbalan  pembayaran  uang  dalam jumlah  besar  dari  para  imigran  gelap tersebut.  Pemerintah  Australia  mengirimkan  permintaan  penahanan  sementara  kepada Pemerintah  Indonesia  melalui  saluran  diplomatic  dan  kemudian  permintaan  tersebut diteruskan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI kepada Polri pada tanggal 9 April 2009 untuk  dilakukan  penahanan.  Pada  tanggal  20  Oktober  2009  Interpol  sudah  menetapkan Sayeed  Abbas  sebagai  buronan  sesuai  dengan  permintaan  dari  Negara  Australia  sesuai dengan Red Notice nomor kontrol: A-4055/10-2009.
Kemudian  pada  tanggal  10  Mei  2010,  Polri  melakukan  penangkapan  terhadap  Sayed Abbas dan kemudian ditahan di Rutan Bareskrim. Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2010, Kementrian  Hukum  dan  HAM  sudah  menerima  dokumen  permintaan  ekstradisi  dari Australia  dan  kemudian  diserahkan  kepada  Polri.  Setelah menjalani  proses  hukum  terkait pelanggaran keimigrasian di PN Serang, dengan adanya surat perintah penangkapan nomor:
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
SP.  Kap  /  67/  VIII/  2011/Dit.Tidipum  tanggal  23  Agustus  2011  kembali  dilakukan penangkapan  terhadap  Sayed  Abbas  untuk  melanjutkan  proses  ekstradisi  atas  permintaan dari  Pemerintah  Australia.  Surat  Permintaan  Ekstradisi  Pemerintah  Australia  kepada Pemerintah  Indonesia  untuk  dan  atas  nama  Sayeed  Abbas  Azad  bin  Sayed  Abdul  Hamid diterima pada bulan Juni 2010 melalui Nota Diplomatik Kedutaan Besar Australia di Jakarta Nomor:  P  036/2010  tanggal  8  Juni  2010  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.Selanjutnya Sayed Abbas ditahan di Bareskrim Polri.
Selanjutnya, proes sidang ekstradisi dilaksanakan oleh pengadilan dimana Sayed Abbas ditahan  yaitu  di  pengadilan  Jakarta  Selatan.      Pemerintah  Indonesia  sudah  mengadakan perjanjian  ekstradisi  dengan  beberapa  negara,  salah  satunya  adalah  dengan  Australia. Perjanjian ekstradisi tersebut disepakati bersama pada tanggal 22 April 1992, yang kemudian oleh pemerintah Indonesia, perjanjian tersebut diratifikasi dengan Undang-undang nomor 8 tahun  1994  tentang  Pengesahan  Perjanjian  Ekstradisi  Antara  Republik  Indonesia  dan Australia.  Maka  dari  itu,  apabila  terdapat  suatu  peristiwa  dimana  pemerintah  Indonesia hendak melakukan penangkapan terhadap pelaku yang berada di Australia, maka pemerintah Indonesia  dapat  mengajukan  permohonan  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  perjanjian ekstardisi,  begitupun  sebaliknya  apabila  pemerintah  Australia  hendak  menangkap  dan mengadili pelaku tindak pidana yang merugikannya jika pelaku tersebut berada di Indonesia.

## Peran pemerintah dalam penanganan Kasus Sayeed abbas.
Dalam  proses  persidangan  ekstradisi,  Pemerintah  Indonesai  yang  diwakili  oleh kejaksaan Republik Indonesia meminta kepada Pengadilan Negeri dimana termohon ditahan untuk memeriksa dan menetapkan apakah termohon dapat di ekstradisi. Proses pemeriksaan oleh Pemerintah Indonesia diatur dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi mengatur bahwa apabila yang melakukan penahanan tersebut Kepolisian Republik  Indonesia,  maka  setelah  menerima  surat  permintaan  ekstradisi,  Kepolisian Republik Indonesia mengadakan pemeriksaan tentang orang tersebut atas dasar keterangan atau  bukti  dari  Negara  peminta.  Pasal  27  Undang-undang  nomor  1  tahun  1979  tentang ekstradisi  menjelaskan  bahwa  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  setelah  menerima  berita acara tersebut, Kejaksaan dengan mengemukakan alasannya secara tertulis, meminta kepada Pengadilan Negeri di daerah tempat ditahannya orang itu untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Sayed Abbas ditahan di Bareskrim Polri yang berada di Jakarta selatan, maka dari itu pengadilan  yang  berwenang  mengadili  adalah  pengadilan  Jakarta  Selatan.  Sidang pemeriksaan  dilakukan  secara  terbuka  dan  memeriksa  beberapa  hal  yaitu  identias  dan kewarganegaraan Sayed  Abbas, jenis kejahatan tersebut merupakan kejahatan politik atau tidak,  ada  atau  tidaknya  kejahatan  yang  menjadi  dasar  permohonan  ekstradisi  Australia dalam ketentuan kejahatan yang dapat dimintakan ekstradisi, kadaluarsa atau tidaknya hak penuntutan,  ada  atau  tidaknya  putusan  yang  berkekuatan  hokum  tetap  yang  dijatuhkan pengadilan  terhadap  kejahatan  yang  dilakukan,  diancam  atau  tidaknya  kejahatan  tersebut dengan  hukuman  mati  diAustralia  dan  di  Indonesia  dan  apakah  Sayed  Abbas  sedang diperiksa di Indonesia dengan kejahatan yang sama atau tidak.
Persidangan  tersebut  dipimpin  oleh  Hakim  Pranoto.  Hasil  sidang  dibacakan  pada tanggal 11 Juli 2013 oleh Ketua Majelis Hakim Pranoto yaitu Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 01/PID.C/Ekst/2013/PN.Jkt.Sel atas nama termohon Sayed Abbas bin Sayed Abdul Hamid. Penetapan tersebut berisi:
1. Menolak permohonan ekstradisi dari Pemohon Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan  termohon  ekstradsi  Sayed  Abbas  Azad  bin  Sayed  Abdul  Hamid  warga negara Afghanistan tidak dapat diekstradisi ke Australia;
3. Memerintahkan agar termohon ekstradisi Sayed Abbas Azad bin Sayed Abdul Hamid dikeluarkan dari tahanan;
4. Menyatakan  agar  dokumen-dokumen  yang  disampaikan  oleh  pemerintah  Australia diserahkan kembali kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.
Dalam  pembacaan  putusan,  hakim  menyampaikan  beberapa  alasan  mengapa  permohonan ekstradisi atas Sayed Abbas ditolak yaitu:
1. Kejahatan  yang  dimintakan  ekstradisi  bukan  merupakan  tindak  pidana  yang  terdapat dalam  daftar  kejahatan  dalam  lampiran Undang-undang  nomor  1  tahun  1979  tentang ekstradisi  dan  dalam  perjanjian  ekstradisi  antara  Indonesia  dan  Australia.  Kejahatan yang  dimintakan  ekstradisi  oleh  Australia  adalah  penyelundupan  imigran  gelap  yang memang  belum  diatur  dalam  Undang-undang  nomor  1  tahun  1979  tentang  ekstradisi dan dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
2. Pada saat Sayed Abbas didakwa melakukan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi yaitu pada bulan April sampai Agustus 2009, Sayed Abbas sedang berada dalam tahanan Pengadilan  Negeri  Serang  karena  pelanggaran  keimigrasian  sehingga  tidak  mungkin melakukan tindak pidana yang terjadi di wilayah Negara peminta. Sayed Abbas sebelum terlibat kasus penyelundupan manusia, terlibat pula dalam kasus keimigrasian dan pada tahun 2009 sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Serang. Sayed Abbas melakukan kejahatan tersebut berada di Indonesia sehingga hal tersebut menyebabkan termohon tidak dapat diekstradisi sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi dan Ketentuan azas ke-empat dalam Penjelasan atas Undang- undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi. Pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1979  tentang  ekstradisi  menyatakan  bahwa  permintaan  ekstradisi  dapat  ditolak  jika kejahatan  yang  dituduhkan  dilakukan  seluruhnya  atau  sebagiannya  dalam  wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Tidak  adanya  kebijakan  negara  untuk  mengabulkan  permohonan  ekstradisi  terhadap kejahatan yang tidak disebut dalam daftar kejahatan. Menurut Pasal 4 Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi, kebijakan negara dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan  suatu  permohonan  ekstradisi.  Pasal  4  Undang-undang  Nomor  1  tahun 1979  tentang  Ekstradisi  menyatakan:  Ekstradisi  dapat  juga  dilakukan  atas  kebijakan Negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan.
4. Permohonan ekstradisi terhadap Sayed Abbas oleh pemerintah Australia ini dianggap oleh majelis hakim bersifat politik luar negeri, sedangkan pengadilan tidak mengurus persoalan politik luar negri sehingga permohonan tersebut ditolak.
Atas  Penetapan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  tersebut,  Jaksa  Penuntut umum melakukan upaya perlawanan dengan :
1. Hakim keliru dalam Menerapkan Hukum Acara, dalam hal satstus Termohon Ekstradisi masih berstastus tersangka, berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 mengenai ekstradisi berlaku ketantuan non prima facie case, yaitu hakim dalam sidang Pengadilan  tidak  melakukan  pengujian  untuk  menentukan  cukup  bukti  atau  tidaknya tersangka  melakukan  kejahatan.  Sidang  pengadilan  pda  dasarnya  hanya  untuk
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
mengatahui kebenaran dan alasan tersangka atas permintaan esktradisi yang diajukan oleh Negara peminta. 1
2. Locus delictie, majelis hakim menafsirkan bahwa kejahatan yang dapat diekstradisi hanya kejahatan  yangdilakukan  oleh  termohon  di  dalam  wilayaha  yuridiksi  Negara  peminta namun,  hal  tersebut  tidak  sejalan  dengan  upaya  Pemerintah  Indonesia  dalam  upaya memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir. Indonesia sebagai Negara angota United  Nation  Convention  Against  transnational  Organized  Crime  (UNTOC), yang sudah  diratifikasi  dengan  Undang-undang  Nomer  5  Tahun  2009  tentang  pengesahan United Nation Convention Against transnational Organized Crime. Negara yang menjadi angota diwajibkan untuk mengkriminalisasi dan berkerjasama dalam penegakan hukum sesuai pasal 27 UNTOC.
3. Tentang  tidak  masuknya  penyeludupan  manusia  sebagai  kejahatan  yang  dapat diekstradisi.
Hakim  pengadilan  negeri  Jakarta  selatan  dalam  mebuat  putusan  tidak  meninmbang pendapat yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut umum baik yang disampaikan sebagai jawaban atas nota tanggapan maupun dalam bentuk kesimpulan.
Maka  atas  dasar  alasan-alasan  tersebut,  maka  jaksa  penuntut  Umum  meminta  kepada pengadilan Tinggi Jakarta untuk:
1. Menerima  perlawanan  tersebut  dan  menyatakan  bahwa  keberatan  Jaksa  Penuntut Umum beralasan
2. Membatalkan  penetapan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor: 01/PID.C/Ekst/2013/PN.Jkt.Sel
3. Mengadili dan menetapkan sendiri pemohonan atas nama Sayed Abbas Azad bin Sayed Abdul Hamid.
Perlawanan  tersebut  menghasilkan  putusan  Nomor  16/PID/Plw/2014/PT.DKI  yang menyatakan;
a. Menyatakan  menerima  permohonan  perlawana  yang  diajukan  oleh  jaksa  penuntut Umum, kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
1 Haura Adolf Naskah Akademik RUU perubahan UU nomer 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi Undang-undang Nomor ! tahun 1979. Badan Pembinaan Hukum nasional 2011 hal 26-27
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Gema Wiralodra, Vol 12, No 2, Oktober 2021
b. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri
Jakarta selatan Nomer:01/PID.C/Ekst/2013/PN.Jkt.Sel.
c. Mengabulkan permintaan Ekstradisi Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas nama SAYEED ABBAS AZAD bin SAYED ABDUL HAMID.
d. Memerintahakan Termohon SAYEED ABBAS AZAD bin SAYED ABDUL HAMID diekstradisi ke Negara Australia
e. Membebankan biaya perkara ini dalam kedua tingkatan pengadilan kepada Termohon yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

## KESIMPULAN
Permohonan Australia terhadap Sayed Abbas kepada Indonesia Karena ia mengirim 2 kapal dari Afghanistan menuju Australia yang berisikan imigran ilegal dari Afghanistan. Aksinya  tersebut  membuat  pemerintah  dari  Australia  geram  dan  ingin  menangkapnya. Namun ternyata Sayed Abbas melakukan aksinya tersebut tidak di dua wilayah kedaulatan Australia  ataupun  Afghanistan,  melainkan  di  wilayah  kedaulatan  Indonesia.  Hal  itu  yang menghalangi pemerintah Australia untuk menangkap langsung Sayed Abbas. Sayed Abbas dituntut atas tuduhan melakukan 13 kejahatan pada tanggal 1 Maret 2009 dan didakwa atas 14 kejahatan, dengan melanggar Pasal 232 A jo Pasal 42 (1), Pasal 233 (10) huruf a, Pasal 233  c  UU  Imigrasi  1958  (Cth)  Australia.  Kejahatan  yang  didakwakan  oleh  Australia terhadap  Sayeed  Abbas  yaitu  karena  Sayed  Abbas  terlibat  menegosiasikan,  mengatur keberangkatan,  menyeludupkan  manusia  tanpa  dokumen  dari  wilayah  hukum  teritorial Indonesia ke wilayah teritorial Australia, dengan menerima imbalan pembayaran uang dalam jumlah besar dari para imigran gelap tersebut.
Pemerintah  Indonesia  sudah  tepat  dalam  memberikan  persetujuan  permohonan Ekstradisi  tersebut  dengan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  Nomor: 16/PID/Plw/2014/PT.DKI yang membatalkan Penetapan PN Jaksel Nomor: 01/Pid.C/Ekst/2013/PN.JKT.SEL tanggal 11 Juli 2013 dan menyatakan Termohon ekstradisi dapat  diekstradisi  ke  Australia.  Atas  Putusan  PT  DKI  Jakarta  tersebut  Pimpinan Kementerian Lembaga terkait yang terdiri dari Menkumham, Jaksa Agung RI, Kapolri dan Menlu  memberikan  pertimbangan  kepada  Presiden  RI.  Selanjutnya  Presiden  dengan Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 2015 tanggal 15 Juni 2015 mengabulkan permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Pemerintah Australia untuk SAYEED ABBAS.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969

## DAFTAR PUSTAKA
Ansari, R., Utomo, T. C., & Farabi, N. (2016). Kerja sama bilateral indonesia dan australia dalam penanganan terorisme di indonesia tahun 2002–2013. Journal of International Relations , 2 (1), 88-96.
Ardianti,  A.  (2015). Kebijakan  Australia  dalam  Menangani  Imigran  Ilegal  Dibawah Kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbott Tahun 2013 (Doctoral dissertation, Riau University).
Azizah,  R.  (2016). Peranan  ncb-interpol  indonesia  dalam  proses  ekstradisi  pelaku kejahatan  transnasional  (studi  kasus:  people  smuggling  sayed  abbas) (doctoral dissertation, perpustakaan).
Eriska,  L.  (2017). Pengaruh  Terbentuknya  Forum  Aseanapol  Dalam  Memerangi Transnational Crime Di Asia Tenggara (Studi Kasus Keamanan Indonesia) (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).
Fredayani,  E.,  Adibrata,  J.  A.,  &  Khairi,  N.  F.  (2019).  Alasan  Pembentukan  Kerja  Sama ASEAN-Australia  dalam  Menghadapi  Isu  Terorisme. Insignia:  Journal  of International Relations , 6 (2), 94-105.
Hadriyah, S. (2013). Isu Imigran Gelap dalam Hubungan Bilateral Australia–Indonesia. Info Singkat Hubungan Internasional , 5(19), 5-8
Kristin,  D.,  &  Dewi,  C.  T.  I.  (2017).  Tindak  Pidana  Kejahatan  Penyelundupan  Manusia (People Smuggling) di Indonesia: Tanggug Jawab Indonesia dan Australia. Padjadjaran Journal of International Law , 1 (1), 84-100.
Nazir, M. (2013). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
Pitaloka, B. A. (2017). Perjanjian ekstradisi indonesia-australia dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan penyelundupan manusia (people smuggling) (doctoral dissertation, perpustakaan).
Simanjuntak,  S.  Y.,  &  Utomo, T.  C.  (2016).  13.  Analisis  Kerja  Sama  Bilateral  Indonesia Dengan Australia  Dalam  Penanggulangan  Terorisme  Sebagai  Kejahatan Transnasional  Terorganisir  (2002-2015). Journal  of  International  Relations , 2 (3), 117-127.
Subagyo, A., & Wirasuta, D. S. (2013). Penyelundupan Manusia dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia. Jurnal Pertahanan , 3 (3), 151-170.
Syarifuddin, S. (2016). Relevansi undang-undang no. 1 tahun 1979 tentang ekstradisi dengan perkembangan  hukum  ekstradisi  internasional  (studi  kasus:  perjanjian  ekstradisi indonesia-singapura). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 2 (1).
Tuames,  I.  S.  B.,  Setiyono,  J.,  &  Dwiwarno,  N.  (2016).  Analisis  yuridis  penolakan permohonan ekstradisi Sayed Abbas oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Australia berdasarkan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia. Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1-15