## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5453/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Pembatalan Perubahan Direksi Dan Komisaris Debitur Oleh Kreditur Sebagai Akibat Pelanggaran Klausula Negative Covenant Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus: Putusan No: 97/K/TUN/2023 jo. 218/B/2022/PT.TUN.JKT jo. 280/G/2021/PTUN.JKT)
Winner Pasaribu
Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 12 Juny 2023 Publish : 07 July 2023 The Credit Agreement is the basis of the contractual relation between the Creditor and the Debtor.  This  agreement  is  binding  the  parties  in  it  as  long  as  it  qualify  the  legal requirements  of  the  agreement  according  to  Article  1320  of  the  Civil  Code.  Credit agreements  usually  contain  “negative  covenant”  clauses  that  prohibit  the  debtor  from taking certain actions while the agreement is still in progress, including a prohibition on changing  the  composition  of  directors  and  commissioners  without  the  approval  of  the Creditor during the period when the Debtor has not paid off the debt. If the Debtor breach this  clause  in  the  contract,  it  will  certainly  have  legal  consequences  for  the  Debtor,  for example  the  Creditor  has  the  right  to  sue  Debtor  in  court.  One  case  in  Indonesia,  the Creditor challange a state administration decision from the Ministry of Law and Human Rights which authorized a change in the composition of the Debtor's board of directors and commissioners, where the change turned out to have taken place without the approval of the Creditor.
Keywords:
Credit Agreement Negative covenant
Creditor Debtor
Breach of contract Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 12 Juni 2023 Publis : 07 Juli 2023 Perjanjian  Kredit  merupakan  dasar  hubungan  kontraktual  antara  Kreditur  dan  Debitur.
Perjanjian ini berlaku mengikat selama memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320  KUH  Perdata.  Perjanjian  Kredit  biasanya  memuat  klausul negative  covenant yang melarang  Debitur  untuk  melakukan  tindakan  tertentu  selama  waktu  perjanjian  masih berlangsung, diantaranya termasuk larangan mengubah susunan direksi dan komisaris tanpa persetujuan  Kreditur  selama  masa  Debitur  belum  melunasi  hutangnya.  Apabila  Debitur melanggar  klausul  ini, tentu  akan  menimbulkan  akibat hukum kepada  Debitur,  misalnya kreditur memiliki hak untuk melakukan penuntutan di persidangan. Dalam sebuah kasus, Kreditur menggugat keputusan tata usaha negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  yang  mengesahkan  perubahan  susunan  direksi  dan  komisaris  Debitur,  dimana perubahan tersebut ternyata terjadi tanpa persetujuan Kreditur.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Winner Pasaribu, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: winner.pasaribu@gmail.com

## A. LATAR BELAKANG
Industri perbankan memiliki peran yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas negara (H. Dadang Husen Sobana, 2016: 5). Perkembangannya sejalan dengan transformasi dan tumbuhnya ragam aktivitas ekonomi di masyarakat. Bank juga kerap dikatakan sebagai penggerak perekonomian. Dalam hal ini, bank memiliki  tiga  peran  utama,  diantaranya  adalah  sebagai  lembaga  keuangan  yang  menghimpun dana  dari  masyarakat  ( funding )  dalam  bentuk  simpanan/tabungan  serta  menyalurkan  kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ( lending ) dan memberikan jasa bank lainnya. Dengan demikian, pemberian kredit merupakan salah satu cara bank menjalankan perannya (Newfriend N. Sambe, 2016:76).
Setiap  pemberian  kredit  oleh  bank  selalu  diiringi  dengan  pengikatan  melalui  Perjanjian kredit.  Perjanjian  kredit  termasuk  perjanjian  pinjam  meminjam  berdasarkan  Pasal  1754  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang  menghabis  karena  pemakaian  dengan  syarat  bahwa  pihak  yang  belakangan  ini  akan
mengembalikan  sejumlah  yang  sama  dari  macam  dan  keadaan  yang  sama  pula.  Pasal  1765 KUHPerdata  memperbolehkan  memperjanjikan  bunga.  Adapun  unsur-unsur  dari  pinjam meminjam adalah (Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, 268):
(1) Adanya kesepakatan atau persetujuan antara peminjam dengan pemberi pinjaman;
(2) Adanya suatu jumlah barang tertentu yang dapat habis karena memberi pinjaman;
(3) Adanya pihak penerima pinjaman yang nantinya akan mengganti barang yang sama; dan
(4) Peminjam wajib membayar bunga bila diperjanjikan
Perjanjian  Kredit  harus  tetap  memperhatikan  syarat  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata untuk menjadi sebuah perjanjian yang sah. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak; b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; c) Adanya objek perjanjian; dan d) Adanya kausa yang halal. Syarat  pertama  dan  kedua  disebut  syarat  subjektif  karena  menyangkut  pihak-pihak  yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya,  dari  semula  perjanjian  dianggap  tidak  pernah  terjadi  (Nuru  Anita  Sinaga,2018:112). Lebih lanjut, apabila sebuah perjanjian kredit dibuat secara sah maka perjanjian kredit tersebut berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi kreditur dan debitur yang membuatnya. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.
Meskipun  perjanjian  dibuat  dengan  harapan  semua  yang  telah  disepakati  dapat dilaksanakan  sebagaimana  mestinya,  namun  dalam  prakteknya,  pada  kondisi  tertentu dimungkinkan  terjadi  peristiwa  wanprestasi,  yaitu  pelaksanaan  perjanjian  yang  tidak  tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali (Yahya Harahap,  1986:  60).  Perbuatan  wanprestasi  yang  dilakukan  salah  satu  pihak  mengakibatkan konsekuensi  hukum,  diantaranya  pihak  yang  melakukan  wanprestasi  menanggung  biaya, kerugian dan bunga (Stephen William, 2021: 449).
Perseroan Terbatas sering kali bertindak sebagai debitur dalam perjanjian kredit. Salah satu organ  yang  memegang  peranan  penting  dalam  perseroan  terbatas  menurut  Undang-undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (UU  No.40/2007)  adalah  di  tangan  Rapat Umum  Pemegang  Saham  (“RUPS”)  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  4  UU No.40/2007. RUPS mewakili kehendak pemegang saham secara keseluruhan, baik sebagai akibat putusan dengan musyawarah maupun putusan hasil pemungutan suara yang sesuai dan sejalan dengan  ketentuan  UU  No.40/2007  dan  anggaran  dasar  (Abdul  Halim  Barkatullah,  2017:97). RUPS  mempunyai  kewenangan  untuk  mengangkat,  mengganti  dan  memberhentikan  anggota Direksi,  sebagaimana  dimaksud  Pasal  94  ayat  (1)  dan  (5)  UU  No.40/2007.  RUPS  juga mempunyai  kewenangan  untuk  mengangkat,  mengganti  dan  memberhentikan  anggota  Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1) dan (5) UU No.40/2007.
Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi maupun komisaris wajib diberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS dilakukan. Dengan dilakukannya pemberitahuan kepada Menteri, maka  Menteri  mencatatnya  dalam  daftar  Perseroan  yang  menjadi  dasar  berlaku  efektifnya Pengangkatan,  penggantian  dan  pemberhentian  anggota  direksi  maupun  anggota  dewan komisaris  tersebut  sebagaimana  dimaksud  Pasal  15  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia No. 4 tahun 2014 jo. Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 1 tahun 2016.
Mengenai  waktu  efektif  berlakunya,  perubahan  anggota  direksi  dan  komisaris  efektif berlaku dapat dilihat dari dua sisi, yaitu (Yahya Harahap, 2016:365):
1. Secara internal,mulai efektif berlaku sejak tanggal keputusan RUPS diambil, kecuali RUPS menentukan secara tegas kapan mulai efektif berlaku,
2. Secara eksternal, sejak pemberitahuan “diterima” dan “dicatat” dalam Daftar Perseroan oleh Menteri.
Pada Juli 2022, terdapat terdapat putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.  280/G/2021/PTUN.JKT  yang  menyatakan  batal  7  Surat  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  dan  mewajibkan  Kementerian  tersebut  untuk  mencabut  7  surat tersebut  yang  berkaitan  dengan  perubahan  direksi  dan  dewan  komisaris  perseroan.  Adapun pembatalan tersebut dilakukan berdasarkan gugatan bank akibat debitur terbukti telah melakukan isi perjanjian kredit yaitu dengan mengubah susunan pengurus perseroan tanpa persetujuan dari kreditur. Perjanjian kredit antara kreditur dan debitur sendiri memang memuat klausula negative covenant yang menyatakan bahwa sebelum fasilitas kredit dibayar lunas, maka tanpa persetujuan tertulis  terlebih  dahulu  dari  bank,  debitur  tidak  diperkenankan  melakukan  perubahan  susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham debitur termasuk secara langsung maupun tidak langsung  pemegang  saham  pengendali  dari  debitur.  Meskipun  saat  ini  putusan  tersebut  telah dibatalkan pada tingkat kasasi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 97 K/TUN/2023, namun pembatalan putusan tersebut dipicu permasalahan dari segi formil, bukan materil  perkaranya.  Sehingga  putusan  ini  menarik  untuk  dibahas,  karena  sangat  mungkin dijadikan rujukan oleh bank dalam perkara lain yang serupa dikemudian hari. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis ingin menganalisis dan membahas mengenai mengenai

## B. POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dua permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana  akibat  hukum  atas  pelanggaran  ketentuan negative  covenant dalam  perjanjian kredit?
2. Bagaimana  pembatalan  atas  perubahan  direksi  dan  komisaris  debitur  sebagai  akibat pelanggaran klausula negative covenant dalam perjanjian kredit oleh debitur?

## C. PEMBAHASAN
1. Akibat  Hukum  Atas  Pelanggaran  Ketentuan  Negative  Covenant  Dalam  Perjanjian Kredit
1.1  Kredit sebagai Produk Perbankan Istilah  “kredit”  berasal  dari  bahasa  Romawi  yaitu  “ credere ”  (Miriam  Darus Badrulzaman ,  1978:19)  yang  berarti  kepercayaan  dari  kreditur  bahwa  debitur  mampu untuk membayar kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.  Dengan  demikian,  kepercayaan  adalah  dasar  pemberian  kredit.  Istilah  kredit menurut beberapa sumber, sebagai berikut:
a. Menurut  Pasal  1  angka  11  Undang-Undang  Pokok  Perbankan  No.  10  Tahun  1998 (“UU  Perbankan”),  sebagai  berikut: “Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”
b. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu  berdasarkan  persetujuan  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mana pihak tersebut berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan (Thomas Suyatno, 1997:45).
Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya menuntut adanya tindakan yang hati-hati pada  bank.  Resiko  dari  pemberian  kredit  tersebut  sangat  besar  sehingga  memerlukan pertimbangan-pertimbangan  untuk  menilai  apakah  calon  debitur  layak  untuk  diberikan kredit.  Pada  praktek  perbankan,  mereka  yang  dapat  mengajukan  kredit  meliputi perorangan atau badan hukum. Setiap pemohon harus memenuhi persyaratan yang ada pada  bank.  Dalam  pengajuan  kredit  yang  diberikan  oleh  calon  debitur  kepada  bank tersebut  akan  diberikan  formulir  yang  berbentuk  standar  yang  kemudian  diserahkan kembali kepada bank dengan disertai identitas diri, daftar riwayat hidup, ijin usaha, akta
pendirian  perusahaan  dan  lain-lain.  Hal  tersebut  diatas  merupakan  bagian  awal  dari penerapan prinsip kehati-hatian (Ashofatul Lailiyah, 2014:223).
Penilaian  yang  dilakukan  oleh  bank  tersebut  sesuai  dengan  prinsip  kehati-hatian guna  mengurangi  adanya  risiko  yang  akan  timbul  dikemudian  hari.  Perwujudan  dari pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian  dalam  rangka  pemberian  kredit  tercermin  dalam kriteria-kriteria  yang  dinamakan  “ The Five C’s Principle of  Credit Analysis ” (Sentosa Sembiring, 2007:25-26). Adapun penjelasan tentang analisis dengan 5C adalah sebagai berikut:
a) Character ,  yang  bermakna  watak,  sifat,  kebiasan  debitur  (pihak  yang  berutang) sangat  berpengaruh  pada  pemberian  kredit.  Kreditur  dapat  meneliti  apakah  calon debitur  tersebut  masuk  dalam  Daftar  Orang  Tercela  (DOT)  atau  tidak.  Untuk  itu kreditur  juga  dapat  meneliti  biodatanya  dan  informasi  dari  lingkungan  usahanya. Informasi dari lingkungan usahanya dapat diperoleh dari supplier dan customer dari debitur.  Selain  itu  dapat  pula  di  peroleh  dari  informasi  Bank  Sentral,  namun  tidak dapat  diperoleh  dengan  mudah  oleh  masyarakat  umum,  karena  informasi  tersebut hanya  dapat  diakses  oleh  pegawai  bank  bidang  perkreditan  dengan  menggunakan password  dan  computer  yang  terhubung  secara on-line dengan  Bank  Sentral.  Agar selain memeriksa dokumen formal yang menyertai kredit, juga perlu diketahui pula track record dari permohonan kredit dari berbagai yang dapat dijadikan referensi oleh analis kredit bank;
b) Capacity , Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan debitor dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain;
c) Capital ,  Melihat  banyaknya  modal  yang  dimiliki  oleh  debitor  atau  melihat  berapa banyak  modal  yang  ditanamkan  debitur  dalam  usahanya,  kreditur  menilai  modal debitur tersebut.  Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan  dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya;
d) Colateral , jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan  pinjamannya.  Biasanya  nilai  jaminan  lebih  tinggi  dari  jumlah pinjaman.  Bank  harus  pandai  menilai  atau  melakukan  taksasi  harta  kekayaan  yang dimiliki  oleh  calon  debitur  yang  akan  dijadikan  jaminan.  Agar  bank  tidak mendapatkan  kerugian  akibat  dari  debitur  yang  tidak  bisa  mengembalikan  dana tersebut. Biasanya nilai jaminan atau agunan lebih besar dari utang atau kredit yang diberikan oleh debitur;
e) Condition of Economy , dilihat dari keadaan perekonomian disekitar tempat tinggal calon debitur  juga  harus  diperhatikan  untuk  memperhitungkan  kondisi  ekonomi  yang  akan terjadi di masa datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya  beli  masyarakat,  luas  pasar,  persaingan,  perkembangan  teknologi,  bahan  baku, pasar modal, dan lain sebagainya.
Selain 5C, ada juga formula 4P yang digunakan sebelum melakukan kredit kepada nasabah, formula 4P terdiri dari (Warman Djohan, 2000:108):
a) Purpose , penilaian mengenai sasaran dan tujuan pemberian kredit;
b) Payment, sumber edan jadwal waktu pembayaran kredit;
c) Protection, mengatasi risiko apabila usaha debitur gagal;
d) Perpective, analisis kondisi perusahaan dan perpective mendatang.
Selain  kedua  hal  tersebut,  perlu  juga  diterapkan  prinsip  kehati-hatian  yang diwujudkan dalam prinsip know your customer . Prinsip know your customer telah diatur dalam PBI No.3/10/PBI/2001  tentang penerapan  prinsip  mengenal  nasabah yang mana telah  diubah  dengan  PBI  No.  5/21/PBI/2003  dan  perubahannnya  PBI  NO. 11/28/PBI/2009  yang  disempurnakan  dengan  PBI  No.  14/27/PBI/2012.  Terakhir, serangkaian peraturan tersebut telah disempurnakan oleh POJK No. 23 /POJK.01/2019 Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  12/POJK.01/2017
Tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

## 1.2. Perjanjian Kredit
Dilihat  dari  bentuknya,  perjanjian  dibedakan  menjadi  2  (dua)  macam,  yaitu  (1) Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, dan (2) Perjanjian  lisan  adalah  suatu  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  wujud  lisan  (cukup kesepakatan para pihak) (Salim, H. S . , 2012:61). Pada hakikatnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu karena ada dalam suatu perjanjian, menurut Ridwan Khairandy “terdapat tiga asas yang saling berkaitan, yaitu asas konsensualisme (the principles of consensualism) , asas  kekuatan  mengikat  kontrak (the  principle  of  the  binding  force  of  contract) dan  asas kebebasan  berkontrak (the  principle  of  the  freedom  of  the  contract) (Ridwan  Khairandy , 2004:38).  Oleh  karena  itu,  setiap  perjanjian  harus  memenuhi  pokok-pokok  perjanjian  dan syarat-syarat berlakunya perjanjian yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 sampai dengan 1337 KUH Perdata Perdata.
Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu (Muhammad Syaifuddin, 2012:110):
a. Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya  ( de  toestemming  van  degenen  die zich verbinden )
b. Cakap  untuk  membuat  suatu  perikatan  ( de  bekwaamheid  om  eene  verbintenis aan tegaan )
c. Suatu benda atau objek tertentu atau dapat ditentukan ( eene bepald onderwerp objekt )
d. Sebab atau kausa yang halal ( eene geoorloofde oorzaak ).
Dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut, maka perjanjian itu akan sah dan mengikat para pihak yang mengadakannya,  termasuk perjanjian kredit yang menjadi  dasar hubungan hukum antara pelaku usaha bank dan konsumen dalam usaha kredit perbankan.
Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (pactum de contrahendo). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian hutang piutang. Sedangkan perjanjian hutang piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian  pendahuluan atau perjanjian kredit tersebut (Muhammad Djumhana, 2000:338). Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat  riil.  Sebagaimana  perjanjian  kredit  adalah  perjanjian  prinsipil,  maka  perjanjian jaminan  adalah  assessornya.  Ada  atau  berakhirnya  perjanjian  jaminan  bergantung  pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah kreditur (Hermansyah, 2000:71).
Menurut  Teguh  Pudjo  Muljono,  Perjanjian  Kredit  mempunyai  beberapa  fungsi, diantaranya (Teguh Pudjo Muljono, 1990:9):
1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasanbatasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur;
3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. Isi dari tiap perjanjian kredit pada dasarnya berbeda-beda, namun biasanya ada klausula khusus yang selalu dicantumkan, diantaranya adalah ketentuan yang disebut sebagai negative covenant . Negative  covenant adalah  klausula  yang  berisi  janji-janji  nasabah  debitur  untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku (Johannes Ibrahim, 2002: 158). Negative covenant juga disebut sebagai tindakan yang dilarang oleh bank. Klausula ini terdiri  atas  berbagai  macam  hal  yang  mempunyai  akibat  yuridis,  dan  ekonomi  bagi pengamanan  kepentingan  bank  sebagai  tujuan  utama.  Adapun  contoh  tindakan  yang  tidak diperkenankan dilakukan debitur, diantaranya: Larangan meminta kredit pada pihak lain tanpa seizin  bank,  Larangan  mengubah  bentuk  hukum  perusahaan  debitur  tanpa  seizin  bank,
Larangan  membubarkan  perusahaan  tanpa  seizin  bank,  dan  seterusnya  (Joni  Emirzon  dan Muhamad Sadi Is, 2021: 145).

## 1.3. Akibat Hukum atas Pelanggaran Negative Covenant dalam Perjanjian Kredit
Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana semestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut peristiwa wanprestasi (Agus Yudha Hernoko , 2010:260) yang dapat merugikan  pihak  lainnya.  Wanprestasi  sebagai  pelanggaran  hak-hak  kontraktual  yang dilakukan debitur juga dapat dirumuskan, oleh J.Satrio, sebagai suatu peristiwa atau keadaan dimana  debitur  tidak  telah  memenuhi  kewajiban  prestasi  perikatannya  dengan  baik,  dan debitur  punya  unsur  salah  atasnya  (J.  Satrio,  2014:3).  Maksud  unsur  salah  dalam  rumusan tersebut  adalah  adanya  unsur  salah  pada  debitur  atas  tidak  dipenuhi  kewajibaan  itu sebagaimana mestinya.
Menurut  Ahmadi  Miru,  adapun  seorang  debitur  dikatakan  melakukan  wanprestasi dibagi dalam empat kategori, yaitu (Ahmadi Miru, 2007:74):
1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang untuk dilakukan. Sedangkan  A.  Qirom  Syamsudin  Meeliala,  wanprestasi  itu  dapat  berupa  (A.  Qirom Syamsudin Meliala, 2010:26): a.) Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. b.) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan  pemenuhannya,  maka  debitur  dianggap  memenuhi  prestasi  tetapi  tidak  tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi. c.) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.
Selanjutnya,  terkait  dengan  perbuatan  wanprestasi  yang  dilakukan  debitur,  maka mendatangkan akibat hukum kepadanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan:
“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tdak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan,  apabila  si  berutang,  setelah  dinyatakan  lalai  memenuhi  perikatannya,  tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”
Bertolak  dari  kenyataan  adanya  salah  satu  pihak  melanggar  perjanjian,  maka wanprestasi tersebut menimbulkan akibatnya, sebagai berikut (Ketut Oka Setiawan, 2016:2):
1) Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan;
2) Kreditur  juga  mempunyai  hak  atas  ganti  kerugian  baik  bersamaan  dengan  pemenuhan prestasi   maupun   sebagai gantinya pemenuhan prestasi;
3) Sesudah        adanya        wanprestasi,  maka overmacht tidak  mempunyai  kekuatan  untuk membebaskan debitur;
4) Pada  perjanjian  yang  lahir  dari  kontrak  timbal  balik,  maka  wanprestasi  dari  pihak pertama  memberi  hak  kepada  pihak  lain  untuk  minta  pembatalan  kontrak  oleh  Hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  tindakan  wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut (Andi Fika Saleh, 2021:161).
Selain  melalui  jalur  litigasi  untuk  menuntut  wanprestasi  kepada  Debitur,  sebenarnya kreditur,  khususnya  bank,  juga  dapat  menempuh  langkah-langkah  lain  untuk  penyelesaian masalah perkreditan, antara lain sebagai berikut (Putu Sekarwangi Saraswati, 2022:7):
(1) Pembinaan debitur yang kreditnya bermasalah dilakukan oleh analis yang bersangkutan. Dilakukan  dengan  cara  penamatan  kredit  yang  intensif  dan  perencanaan  kredit  yang komprehensif.
(2) Rescheduling  atau  penjadwalan  kembali.  Perpanjangan  jangka  waktu  kredit  yang diberikan  oleh  bank.  Dalam  hal  ini  ,  debitur  diberikan  keringanan  untuk  melunasi angsurannya sehingga debitur memiliki waktu lebih panjang.
(3) Reconditioning atau pengaturan persyaratan kembali. Contohnya persyaratan kredit yang gtelah  diberikan  kepada  debitur  dapat  diubah  dengan  berbagai  persyaratan  yang  ada seperti  kapitalisasi  bunga  yang  dijadikan  utang  pokok,  penurunan  suku  bunga  yang bertujuann meringankan debitur, serta penghapusan bunga dengan pertimbangan debitur akann mampu membayar kredit atau hutang tersebut sampai lunas.
(4) Restrukturisasi.  Sebagai  salah  satu  cara  mengurangi  kemungkinan  kerugian  dari  kredit beremasalah, pihak bank dapat merestrukturisasi kredit untuk debitur dengan syarat masih memiliki  prospek  usaha  dan  kemampuan  membayar.  Pasal  1  angka  25  Peraturan  Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  8/2/PBI/2006  menyebutkan  bahwa restrukturisasi  kredit  adalah  upaya  perbaikan  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank  dalam kegiatan  perkreditan  terhadap  debitur  yang  mengalami  kendala  dalam  memenuhi kewajibannya, yang dapat  dilakukan pihak  bank antara lain:  a) penurunan suku bunga kredit; b) perpanjangan jangka waktu kredit; c) pengurangan tunggakan bunga kredit; d) pengurangan  tunggakan  pokok  kredit;  e)  penambahan  fasilitas  kredit;  dan  f)  konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.
(5) Penyitaan  Jaminan,  merupakan  jalan  terakhir  apabila  debitur  sudah  benar-benar  tidak mempunyai iitkad baik serta sudah tidak memiliki kemampuan dalam membayar semua utang-utangnya.
2. Pembatalan  Atas  Perubahan  Direksi  Dan  Komisaris  Debitur  Sebagai  Akibat Pelanggaran Klausula Negative Covenant Dalam Perjanjian Kredit Oleh Debitur.
2.1. Pembatalan Keputusan Tata Usaha  Negara (“Keputusan TUN”) oleh  Pengadilan Tata Usaha Negara (“Pengadilan TUN”)
Tindakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara (selanjutnya ditulis pejabat TUN) tidak  selamanya  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat,  walaupun  tindakan  tersebut dilakukan untuk menjalankan urusan pemerintahan. Tindakan suatu badan atau pejabat TUN  seringkali  bertentangan  atau  merugikan  kepentingan  masyarakat.  Pertentangan antara keputusan pejabat TUN dengan kepentingan masyarakat secara individu seringkali terjadi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  (A.  Mukthie  Fadjar,  2005:45). Tindakan hukum badan atau pejabat TUN dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan definisi mengenai keputusan TUN, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan  peraturan  perundangundangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Kewenangan  yang  diberikan  kepada  badan  atau  pejabat  TUN  untuk  membuat produk berupa KTUN masih berpotensi menimbulkan kerugian kepada perseorangan atau badan  hukum  perdata,  oleh  karenanya  apabila  seseorang  atau  badan  hukum  perdata tersebut  merasa  kepentingannya  dirugikan  oleh  suatu  KTUN,  maka  dapat  mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (Adrian W. Bedner , 2010:253), setelah  melakukan  upaya  administrasi,  untuk  menyatakan  batal  KTUN  dan  agar pengadilan  memerintahkan  badan  atau  pejabat  TUN  untuk  mencabut  KTUN  yang
terbukti  merugikan  tersebut.  Adanya  Peradilan  TUN  sebagai  peradilan  administrasi bertujuan untuk mendapatkan tindakan korektif dari PTUN terhadap tindakan penguasa dan untuk melindungi warga negara yang kepentingan hukumnya tertindih atau terjepit dengan  semakin  luasnya  campur  tangan  penguasa  dalam  sendi  kehidupan  masyarakat (Budi Suhariyanto, 2019:194).
2.2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Membatalkan Perubahan Direksi Dan Komisaris Debitur Akibat Melanggar Negative Covenant dalam Perjanjian Kredit. Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 280/G/2021/PTUN.JKT tertanggal 4 Juli 2022, PT Bank Artha Graha Internasional sebagai Kreditur (“Kreditur”) dalam Perjanjian Kredit dengan PT. Zefina Bara Energi, Tbk selaku Debitur (“Debitur”), menggugat  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  (“Menteri”) terkait  7  KTUN  yang  merugikan  pihak  Kreditur.  Diantara  7  KTUN  tersebut  termasuk adalah perubahan data terkait perubahan pengurus Debitur tanpa seijin dan sepengetahuan Kreditur.  Dalam  Pasal  11.13  Perjanjian  Kredit  antara  Kreditur  dan  Debitur  terdapat klausul negative  covenant ,  yaitu  “Sebelum  fasilitas  kredit  dalam  bentuk  apapun  yang diberikan oleh Bank kepada Debitur berserta, provisi, biaya-biaya lainnya dan denda yang terhutang  oleh  Debitur  kepada  Bank  dibayar  lunas,  maka  tanpa  persetujuan  tertulis terlebih  dahulu  dari  Bank,  Debitur  tidak  diperkenankan  melakukan  tindakan  merubah susunan  Direksi,  Dewan  Komisaris  dan  pemegang  saham  Debitur,  termasuk  secara langsung  atau  tidak  langsung  pemegang  saham  pengendali  Debitur  ( controlling shareholders ).
Namun, seiring berjalannya waktu Debitur ternyata melakukan perubahan susunan Direksi  dan  Dewan  Komisaris  tanpa  sepengetahuan  Kreditur.  Sehingga  dalam pertimbangannya,  hakim  pada  pengadilan  tingkat  pertama  memberikan  pertimbangan berdasarkan fakta persidangan dimana Debitur melakukan perubahan pengurus perseroan yang diterbitkan sebagai KTUN oleh Menteri nyatanya hal tersebut tanpa persetujuan dari Kreditur  sebelum  didaftarkan  Debitur  kepada  Menteri.  Hal  ini  menurut  majelis  hakim merupaakan  pelanggaran  terhadap  aspek  prosedur  dan  substansi  persyaratan  dalam penyampaian perubahan data perseroan yang melanggar Permenkumham No. 14 tahun 2014 dan Permenkumham No.1 tahun 2016. Selain itu tindakan Menteri juga merupakan pelanggaran  terhadap  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  khususnya  asas kecermatan. Atas dasar tersebut, maka terpenuhilah unsur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena itu, petitum Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat  untuk  mencabut  objek sengketa adalah beralasan hukum dan  harus  dikabulkan.  Dalam  amar  putusannya,  pengadilan  tingkat  pertama  ini memutuskan dalam pokok perkara untuk menyatakan batal 7 KTUN yang menjadi objek sengketa dan mewajibkan kepada Menteri untuk mencabutt 7 KTUN tersebut.
Perkara ini ditindaklanjuti dengan proses banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 218/B/2022/PT.TUN.JKT tertanggal 14 Oktober 2022  dan  proses  kasasi  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  97  K/TUN/2023 tertanggal 18 April 2023. Kedua putusan terakhir ini telah membatalkan putusan tingkat pertama,  namun  pembatalan  tersebut  semata-mata  berdasarkan  sisi  formilnya,  yaitu pengajuan gugatan melewati tenggang waktu yang semestinya. Jadi pembatalan tersebut bukan  terkait  dengan  pokok  perkaranya.  Artinya,  dari  segi  pokok  perkara,  perkara  ini sangat  mungkin  dijadikan  rujukan  pihak  lain  untuk  mengajukan  gugatan  TUN  terkait dengan pelanggaran negative covenant dalam perjanjian kredit.
Perubahan  direksi  dan  komisaris  Debitur  tanpa  persetujuan  Kreditur  pada  saat kewajibannya belum dilunasi menjadi fakta persidangan dalam perkara tersebut sehingga secara  nyata  Debitur  terlah  melakukan  hal  yang  dilarang negative  covenant dalam perjanjian kredit. Debitur dan Kreditur pada dasarnya terikat pada hubungan kontraktual
yang  mana  mengakibatkan  apabila  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan  kewajibannya menurut perjanjian, maka konsekuensi hukumnya adalah diterapkan kondisi wanprestasi berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, sehingga jalur hukum yang dapat ditempuh adalah melalui gugatan perdata melalui pengadilan negeri. Selain itu, tujuan dari upaya hukum keperdataan  lebih  berorientasi  pada  tujuan  utama  dari  perjanjian  kredit,  yaitu pengembalian pinjaman oleh Debitur kepada Kreditr, hal mana dapat ditempuh melalui gugatan  wanprestasi  dengan  menuntut  biaya,  kerugian  dan  bunga  atas  tindakan wanprestasi Debitur.

## D.   KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelanggaran  Debitur  atas  ketentuan negative  covenant dalam  perjanjian  kredit,  berupa larangan perubahan susunan direksi dan komisaris dalam perjanjian kredit berakibat Debitur berada  dalam  kondisi  wanprestasi.  Keadaan  wanprestasi  Debitur  tersebut  membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak Kreditur yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi.
2. Debitur  dan  Kreditur  dalam  perjanjian  kredit  pada  dasarnya  terikat  pada  hubungan kontraktual  yang  mana  mengakibatkan  apabila  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian, maka konsekuensi hukumnya adalah diterapkan kondisi wanprestasi  berdasarkan  pasal  1243  KUH  Perdata,  sehingga  langkah  hukum  yang  paling tepat untuk ditempuh adalah melalui gugatan perdata melalui pengadilan negeri. Selain itu, tujuan dari upaya hukum keperdataan lebih berorientasi pada tujuan utama dari perjanjian kredit, yaitu pengembalian pinjaman oleh Debitur kepada Kreditr, hal mana dapat ditempuh melalui  gugatan  wanprestasi  dengan  menuntut  biaya,  kerugian  dan  bunga  atas  tindakan wanprestasi Debitur.

## E. DAFTAR PUSTAKA
a. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756
Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum. BN RI No. 392 tahun 2014. Indonesia.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  No.  1  tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  4  Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum. BN RI No. 113 tahun 2016.
Indonesia,  Undang-Undang  No.  51  tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  No.  5  tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  LN  No.  160  tahun 2009, TLN No. 5079
b. Buku Darus Badrulzaman, Miriam, Perjanjian Kredit Bank , Bandung: Alumni, 1978.
Djohan, Warman Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya .PT Mutiara Sumber Widya 2000.
Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Emirzon, Djoni dan Muhamad Sadi Is, Hukum Kontrak: Teori dan Praktek, Jakarta: Kencana, 2021.
Gazali, Djoni S., dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan , Jakarta: Sinar Grafika.2012. H.  S.,  Salim, Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada,  2012Halim,  Abdul  Barkatullah, Hukum  Perseroan  di  Indonesia ,  Bandung: Nusa Media, 2017.
Harahap , Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian , Cet. II, Bandung: Alumni, 1986.
Harahap, Yahya, Hukum Perseroan Terbatas , cet.ke enam Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Hermansyah, Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000.
Husen  Sobana,  H.  Dadang, Hukum  Perbankan  di  Indonesia, Bandung:  CV  Pustaka  Setia, 2016.
Khairandy,  Ridwan, Iktikad  Baik  dalam  Kebebasan  Berkontrak ,  Jakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2004.
Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , Jakarta, Rajawali Pers, 2007. Mukthie Fadjar, A., Tipe Negara Hukum , cet.2, Malang: Bayumedia, 2005. Oka Setiawan, Ketut, Hukum Perikatan , Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Pudjo  Muljono,  Teguh, Manajemen  Perkreditan  Bagi  Bank  Komersiil ,  Yogyakarta:  BPFE, 1990.
Qirom Syamsudin Meliala, A., Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya , Yogyakarta: Liberty, 2010.
Satrio,  J., Wanprestasi  menurut  KUHPerdata,  Doktrin  dan  Yurisprudensi, Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2014.
Suyatno, Thomas, dkk, Kelembagaan Perbankan , cet.1 Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
Syaifuddin  Muhammad, Hukum  Kontrak,  Memahami  Kontrak  dalam  Perspektif  Filsafat, Teori dan Praktik Hukum , Bandung: Mandar Maju, 2012. Yudha Hernoko, Agus, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial , Cetakan ke-1, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010.
W. Bedner, Adrian, Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia . Jakarta: Kitlv, 2010.
c. Jurnal Andi Fika Saleh, “Analisis Penegakan Hukum Atas Fungsi Perjanjian Kredit Bank Dengan Nasabah Debitur” , Jurnal Lex Administratum , Vol. LX/No. 8/Okt-Des/2021 Ashofatul  Lailiyah,  “Urgensi  Analisa  5C  Pada  Pemberian  Kredit  Perbankan  Untuk Meminimalisir Resiko”. Jurnal Yuridika : Volume 29 No.2, Mei-Agustus 2014.
Budi Suhariyanto, “ Urgensi Krimininalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara”, Jurnal konstitusi , Vol.16 No.1, Maret 2019. Johannes  Ibrahim,  “ Default dan Cross  Default dalam  Perjanjian  Kredit  Bank”, Jurnal Manajemen Maranatha, Vol.2, November 2002.
Newfriend  N.  Sambe,  “Fungsi  Jaminan  Terhadap  Pemberian  Kredit  Oleh  Pihak  Bank Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 ” , Jurnal Lex Crimen Vol. V/No.4/Apr- Jun/2016
Nuru  Anita  Sinaga,  “Peranan  Asas-asas  Hukum  Perjanjian  Dalam  Mewujudkan  Tujuan Perjanjian” . Binamulia Hukum . Vol.7 No. 2, Desember 2018.
Putu Sekarwangi Saraswati, “Wanprestasi dalam Perjanjian KRedit dimasa Pandemi Covid- 19”,  Yusthima  Jurnal  Prodi  Magister  Hukum  FH  Unmas  Denpasar ,  Vol.02,  No.02, September 2022.
Sentosa Sembiring, “Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan”, Jurnal Gloria Juris , Volume 7, no. 1, Januari-April 2007
Stephen  William,  “Pertimbangan  Hakim  dalam  Menolak  Ganti  Rugi  Bunga  Moratoir Berdasarkan  Pasal  1250  KUH  Perdata  pada  transaksi  Jual  Beli  antara  PT  Elmecon Multikencana dengan PT AES Agriverde Indonesia”, Jurnal Hukum Adigama , Vol.4, No.1, Juni 2021.
Willy Putra dan Haryatai Widjaja, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit”, Jurnal Releksi Hukum , Volume 3 No.1, Oktober 2018