## PENGARUH RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT
Jusmani * ) Rudi Qurniawan * )

## ABSTRAK
Penerimaan  Negara  dari  sektor  pajak  merupakan  pendapatan  yang  paling  utama  sebagai sumber  pendapatan  Negara,selain  dari  sektor  minyak  dan  gas.  Penelitian ini  berjudul  “Pengaruh Restitusi  Pajak  Pertambahan  Nilai  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Barat”.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  adakah terdapat Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
Penelitian  ini  disusun  dengan  menggunakan  metode  analisis  yang  digunakan  pada  penelitian ini adalah penelitian kuantitatif . Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder dan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, serta observasi.
Penelitian  ini  membahas  restitusi  Pajak  Pertambahan  Nilai  yang  tidak  mempengaruh penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Barat. Dalam  hal  ini  apabila  terjadi  restitusi  persentase  jumlah Wajib  Pajak  yang  mengajukan  permohonan restitusi lebih kecil dibandingkan dengan permohonan restitusi yang tidak mengajukan restitusi, serta setiap  pengajuan  restitusi  tidak  semua  permohonan  Wajib  Pajak  disetujui  oleh  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
Kata Kunci : Restitusi, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

## A. LATAR BELAKANG
Penerimaan  Negara  dari  sektor pajak  merupakan  pendapatan  yang paling utama sebagai sumber pendapatan  Negara,  selain  dari  sektor minyak  dan  gas.  Pendapatan  dari penerimaan  pajak  yang  berasal  dari rakyat  merupakan  kontribusi  nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan  pemerintahan.  Hal ini  tentunya  harus  menjadi  perhatian pemerintah, rakyat sebagai penyumbang  terhadap  pembiayaan negara sudah seharusnya memperoleh pelayanan  yang  baik  dari  pemerintah, agar  terjadi  hubungan  yang  signifikan, artinya semakin tinggi kontribusi masyarakat  dalam  pembayaran  pajak maka  pelayanan  kepada  masyarakat juga  harus  semakin  tinggi.  Filosofinya adalah dari rakyat untuk rakyat, artinya sumber  pendapatan  yang  berasal  dari rakyat  digunakan  untuk  pembiayaan
pelayanan  kepada  rakyat.  Karena, rakyat  yang  paling  besar  memberikan kontribusi  maka  rakyatlah  yang  paling utama untuk dilayani
Pengertian pajak adalah sebagai  suatu  sumber  pendapatan Negara  yang  berdasarkan  Undang- undang  Perpajakan  dan  peraturan yang  berlaku  dan  dapat  dipaksa penarikannya dengan tidak ada kontraprestasi secara langsung.
Undang-undang Perpajakan dan peraturannya  disusun  dengan  tujuan menciptakan  keadilan  dan  kepastian dalam pemungutan pajak. Asas keadilan  dan  kepastian  hukum  ini harus  dipegang  teguh,  baik  dalam perundang-undangannya maupun dalam pelaksanaannya. Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan  landasan  pemungutan pajak dalam undang-undang dasarnya. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945
*) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UPGRI Palembang
menetapkan bahwa segala pajak untuk keperluan  Negara  harus  berdasarkan undang-undang. Maka dari itu, diperlukakan  peran  serta  masyarakat dalam  bentuk  kesadaran  dan  rasa peduli  untuk  membayar  pajak,  salah satunya  adalah  Pajak  Pertambahan Nilai (PPN).
Dalam kewajiban dalam pembayaran  Pajak  Pertambahan  Nilai seringkali  Wajib  Pajak    keliru  dalam selisih pembayaran pajak.
Berdasarkan  hal  tersebut,  apabila dalam  suatu  masa  pajak,  pajak keluaran  lebih  besar  dari  pada  pajak masukan,  selisihnya  merupakan  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  yang  harus disetor  oleh  Wajib  Pajak.  Apabila dalam  suatu  masa  pajak,  pajak masukan  yang  dapat  dikreditkan  lebih besar  dari  pada  pajak  keluaran, selisihnya  merupakan  kelebihan  pajak yang  dikompensasikan  ke  masa  pajak berikutnya,  hal  inilah  yang  mendasari restitusi. Wajib Pajak/Penanggung
Pajak  dapat  mengajukan  Restitusi berupa  permohonan pengembalian kelebihan  pembayaran  pajak  karena jumlah  kredit  pajak  atau  jumlah  pajak yang  dibayar  lebih  besar  dari  pada jumlah  pajak  yang  terutang  atau  telah dilakukan  pembayaran  pajak  yang tidak  seharusnya  terutang  (  dengan catatan  WP  tidak  punya  hutang  pajak lain ). Hal-hal yang seperti PPN kurang bayar,  PPN  lebih  bayar,  ataupun  nihil merupakan  hal  yang  biasa  berkaitan dengan  Pajak  Pertambahan  Nilai. Namun,  dari  ketiga  variabel  tersebut PPN  lebih  bayar  adalah  yang  paling berpengaruh  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP)  Pratama  Palembang  Ilir Barat  khususnya  pada  penerimaan pajaknya,  dikarenakan  setiap  wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan kompensasi ataupun restitusi terhadap kelebihan
pembayaran pajaknya.
Jika dibandingkan antara kompensasi  dan  restitusi,  yang  dapat memberikan  pengaruh  lebih  besar terhadap  penerimaan  pajak  pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama  Palembang  Ilir  Barat  adalah Restitusi  PPN.  Karena,  Restitusi  PPN adalah pengembalian kelebihan pembayaran  PPN  yang  disebabkan oleh  lebih  besarnya  nominal  pajak masukan  dari  pada  nominal  pajak keluaran.  Berdasarkan  uraian  diatas maka penulis mengambil tema “Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan
Nilai  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Palembang Ilir Barat”.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  dikemukakan  di  atas,  maka masalah  pokok  dalam  penelitian  ini adalah  adakah  pengaruh  Restitusi Pajak  Pertambahan  Nilai  terhadap Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat ?

## C. LANDASAN TEORI
1. Pengertian  Pajak  Pertambahan
Nilai (PPN)
Menurut  Mardiasmo  (2013:293) Pajak  Pertambahan  Nilai  merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan  dirasa  sudah  tidak  lagi memadai  untuk  menampung  kegiatan masyarakat  dan  belum  mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor,  dan  pemerataan  pembebanan pajak.
2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Menurut  Resmi  (2012:1)  Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai
adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagimana  telah  diubah  dengan Undang-undang  Nomor  11  Tahun 1994,  diubah  lagi  dengan  Undang- undang  Nomor  18  tahun  2000,  dan terakhir  Undang-undang  Nomor  42 Tahun 2009.

## 3. Mekanisme  Pemungutan  Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Waluyo (2011:4) pengenaan  PPN  atas  nilai  tambah Barang  Kena  Pajak  atau  Jasa  Kena Pajak  yang  diserahkan  Pengusaha Kena Pajak. Nilai tambah ini
dimaksudkan  adalah  selisih  harga  jual nilai  tambah.  Hal  tersebut  dikenal  3 (tiga) metode :
1.  Addition Method Pada  metode  ini  bahwa  PPN dihitung  dari  tarif  kali  seluruh penjumlahan  nilai  tambah.  Pada metode  ini  diisyaratkan  bahwa setiap  pengusaha  kena  pajak harus mempunyai pembukuan yang  tertib  dan  rinci  atas  biaya yang dikeluarkan.
2.  Subtraction Method Pada  metode  ini,  PPN  yang terutang  dihitung  dari  tarif  kali selisih  antara  harga  penjualan dengan harga pembelian.
3.  Credit Method Metode  ini  hampir  sama  dengan metode  butir  dua  diatas.  Pada credit  method  ini  harus  mencari selisih  antara  pajak  yang  dibayar saat  pembelian  denga  pajak  yang dipungut  saat  penjualan.  Metode ini  hasilnya  lebih  akurat  karena dimungkinkan  komponen  harga beli terdapat komponen yang tidak terutang PPN.
Dalam  hal  metode  pengkreditan menggunakan subtraction method
yang  menghasilkan  pajak  atas  nilai tambah sevcara tidak langsung, disebut  Indirect  Subtraction  Method. Demikian  pula  penyebutan  invoice method  sebagai  akibat  dituntut  alat bukti berupa faktur pajak (tax invoice).

## 4. Prinsip Pemungutan PPN
Menurut  Waluyo  (2011)  ,  dari mekanisme pemungutan PPN,  terdapat dua prinsip pemungutan yaitu :
1. Prinsip tempat tujuan PPN  di  pungut  di  tempat  barang atau jasa tersebut di konsumsi.
2.  Prinsip tempat asal PPN  di  pungut  berdasarkan  di tempat  asal  barang  atau  jasa  yang akan dikonsumsi.

## 5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan  Undang-Undang  No 42  Tahun  2009  Pasal  7  Tarif  Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :
1.   Tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2.   Tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai sebesar 0% (nol persen)
diterapkan atas:
a.  Ekspor  Barang  Kena  Pajak Berwujud;
b.  Ekspor  Barang  Kena  Pajak Tidak Berwujud; dan
c.  Ekspor Jasa Kena Pajak.
3.  Tarif  pajak  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling  tinggi  15%  (lima  belas persen)  yang  perubahan  tarifnya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
6. Pajak Keluaran dan Pajak Masukan
a) Pajak Keluaran
Menurut  Undang-Undang  Pajak
Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 Pasal  1  ayat  (25)  ,  pajak  Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang  yang  wajib  dipungut  oleh
Pengusaha Kena Pajak yang
melakukan  penyerahan  Barang  Kena Pajak,  penyerahan  Jasa  Kena  Pajak, ekspor  Barang  Kena  Pajak  Berwujud, ekspor  Barang  Kena  Pajak  Tidak Berwujud,  dan/atau  ekspor  Jasa  Kena Pajak.

## b) Pajak Masukan
Menurut  Undang-Undang  Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 Pasal  1  ayat  (24),  pengertian  Pajak Masukan  adalah  Pajak  Pertambahan Nilai  yang  dibayar  oleh  Pengusaha Kena  Pajak  karena  perolehan  Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena  Pajak  atau  pemanfaatan  Barang Kena  Pajak  tidak  berwujud  dari  luar Daerah  Pabean  atau  pemanfaatan Jasa  Kena  Pajak  dari  luar  Daerah Pabean  dan/atau  Impor  Barang  Kena Pajak.
7. Pengertian Restitusi Pajak
Menurut Djuanda & Lubis (2011:121) menyatakan bahwa restitusi merupakan kelebihan pembayaran  Pajak  Pertambahan  Nilai terjadi  karena  jumlah  Pajak  Masukan yang  dibayar  lebih  besar  daripada jumlah  Pajak  Keluaran  yang  dipungut dalam suatu Masa Pajak.

## D. PENELITIAN TERDAHULU
Dalam pelaksanaan penelitian ini, alasan  penulis  tertarik  mengangkat masalah  penelitian  yang  berjudul  “ Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap
Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang  Ilir  Barat ”  berlandaskan pada penelitian sebelumnya. Adapun Persamaan dan Perbedaan  pada  kedua  Penelitian  ini dapat dijelaskan melalui tabel berikut : Tabel 2.1

## Kajian Terdahulu yang Relevan
Keterangan (Nama, Judul) Hasil Penelitian Persamaan dengan penelitian terdahulu Perbedaan dengan penelitian dahulu Nama : Karina Judul Penelitian : Analisis Restitusi Pajak  Pertambahan Nilai  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Palembang Ilir Barat Tahun  Penelitian  : 2013 Hasil Penelitian Terdahulu : Hasil penelitiannya bahwa setiap restitusi  merupakan  hak semua  PKP,  namun  tidak semua  pengajuan  dapat disetujui.  Peneliti  terdahulu menemukan  pada  periode 2011 hanya 50% Pengusah Kena Pajak yang mengajukan permohonan  restitusi  atas lebih bayar Pajak Pertambahan  Nilai,  yang permohonannya dikabulkan oleh Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama Palembang Ilir Barat. Objek penelitiannya sama Subjek penelitiannya sama yaitu Restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Dalam  penelitian  ini penulis menjelaskan tentang  presentase Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan restitusi dan hal apa saja yang menyebabkan restitusi itu terjadi Tahun  acuan  buku berbeda.
Nama : Wandha Marina Supit, dkk Judul  Penelitian  : Analisis Restitusi Pajak  Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Tahun  Penelitian  : 2014 Hasil Penelitian Terdahulu : Restitusi Pajak  Pertambahan  Nilai yang  terjadi  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama Manado sangat mempengaruhi penerimaan  pajak  yang ada.  Dapat  dilihat  ketika terjadi  pengembalian  dana terhadap Wajib Pajak yang melakukan  restitusi  maka dana hasil penerimaan pajak akan berkurang. Persamaan dalam penelitian ini adalah mengetahui adakah pengaruh restitusi  pajak pertambahan nilai  terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai Objek  penelitiannya berbeda. Tahun acuannya berbeda. .
Nama : Akhiruddin
Judul  Penelitian  :
Pengaruh  Restitusi Pajak  Pertambahan Nilai  Wajib  Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Kota Makasar. Tahun  Penelitian  : 2010 Hasil Penelitian Terdahulu : restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi sangat mempengaruhi penerimaan  pajak  yang ada Subjek penelitiannya sama yaitu Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Objek  penelitiannya berbeda. Tahun acuannya berbeda. Perbedaan antara peneliti  sebelumnya terletak pada jumlah resitusi yang diajukan dan penerimaan dana pajak  yang  ada  di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang diteliti masing- masing..

## E. Kerangka Pemikiran
Dalam penelitian ini penulis menjelaskan  pengaruh  restitusi  Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Barat. Dalam penelitian ini kerangka pemikiran  dapat  digambarkan  sebagai berikut :

## Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## F. PROSEDUR PENELITIAN
1. Variabel Penelitian dan Definisi
Operasional Menurut Sugiyono (2015:38) variabel penelitian adalah suatu atribut atau  sifat  atau  nilai  dari  orang,  obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi
tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian  ini  ada  dua,  yaitu  variabel independen (X) dan variabel dependen (Y), yaitu :
RESTITUSI PPN ( X ) PENERIMAAN PPN ( Y )
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Variabel Definisi Indikator Skala Restitusi PPN ( X ) Menurut  Djuanda  dan  Lubis  (2011:121) menyatakan  bahwa  restitusi  merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan  Nilai  terjadi  karena  jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar dari  pada  jumlah  Pajak  Keluaran  dalam suatu Masa Pajak. Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Nominal Penerimaan PPN ( Y ) Menurut (  Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun  2012  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2011 Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  Tahun  Anggaran  2012  ) penerimaan  perpajakan   adalah  semua penerimaan  negara  yang  terdiri  atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Palembang  Ilir  Barat dari  Tahun  2008 – 2015. Nominal

## G. METODE PENELITIAN
Menurut sugiyono (2015:1), metode  penelitian  merupakan  cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu. Metode  yang  akan  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.

## H. POPULASI DAN SAMPEL
1) Populasi Menurut Sugiyono (2015:80).
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai  kualitas  dan  karakteristik tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik kesimpulannya.
Dalam penelitian ini yang menjadi  populasi  adalah  Penerimaan dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
2) Sampel Menurut Sugiyono (2015:81).
Sampel  adalah  bagian  jumlah  dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah hasil Penerimaan Pajak
dan  Restitusi  PPN  pada  tahun  2008- 2015.

## I. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik  pengumpulan  data  yaitu dengan cara pengumpulan data mencatat,  menyalin  atau  mengkopi dokumen-dokumen  yang  ada  di  KPP
Pratama Palembang Ilir Barat, pengumpulan data melalui internet,media  cetak,  majalah-majalah yang berhungan
dengan permasalahan.

## J. Teknik Analisis Data
Menurut  Sujarweni  (2015:121), analisis  data  diartikan  sebagai  upaya data  yang  sudah  tersedia  kemudian diolah  dengan  statistik  dan  dapat digunakan  untuk  menjawab  rumusan masalah  dalam  penelitian.  Dengan demikian,  teknik  analisis  data,  dengan tujuan  mengolah  data  tersebut  untuk menjawab rumusan masalah.
Alat bantu untuk mencari keterkaitan  antara  variabel-variabel diatas  berupa  software  SPSS  versi 22.0 For windows.
1) Analisis Regresi Linier Sederhana Menurut Priyatno (2014:170)
Analisis  Regresi  Linier  Sederhana adalah  untuk  mengetahui  pengaruh atau  hubungan  secara  linier  antara satu  variabel  independen  dengan  satu variable dependen. Variabel independent (Restitusi Pajak Pertambahan Nilai) dengan satu variabel dependent (Penerimaan Pajak
Pertambahan  Nilai)  dan  memprediksi variabel dependent dengan menggunaan  variabel  independent, dengan bentuk persamaan :
Y= a + bX Keterangan :
Y  :  variabel  dependent  (Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai)
X  :  variabel  independent  (Restitusi Pajak Pertambahan Nilai)
a  : nilai konstanta
b  : koefisien regresi
2) Pengujian Hipitesis
a. Uji Diterminasi (Uji R 2 )
Koefisien  Determinasi  bertujuan untuk mengetahui
penyebab perubahan  pada  variabel  Y  yang datang dari variabel X sebesar kuadrat koefisien korelasinya. Koefisien penentu  ini  menjelaskan  besarnya pengaruh  nilai  suatu  variabel  (variabel X) terhadap naik turunnya nilai variabel lainnya (variabel Y). Dengan rumus :
R = r 2 x 100%
Keterangan R : Koefisien Determinasi r  : Koefisien korelasi
b. Uji t
Uji t digunakan untuk mengetahui  seberapa  jauh  pengaruh dari  variabel  independen  (X)  terhadap varibel dependen (Y) secara parsial.Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat  signifikansi  sebesar  0,05  atau tingkat keyakinan 0,95.

## c. Kriteria Pengujian
Pengujian  hipotesis  digunakan untuk  memperkuat  hasil  perhitungan dan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya pengaruh  yang  signifikan  anatara  dua variabel.
Analisis digunakan menggunakan SPSS Versi 22. 0 for windows.
o Apabila  signifikasi  <  0,05  =  Ho ditolak,  Ha  diterima  maka  artinya ada pengaruh restitusi Pajak Pertambahan
Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Palembang Ilir Barat
o Apabila  signifikasi  >  0,05  =  Ho diterima,  Ha  ditolak  maka  artinya tidak  ada  pengaruh  restitusi  Pajak Pertambahan Nilai terhadap
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

## K. HASIL PENELITIAN
1) Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Restitusi PPN Data penerimaan Pajak Pertambahan  Nilai  dan  restitusi  Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang Ilir  Barat  pada  periode  tahun  2008 sampai  dengan  2015  adalah  sebagai berikut :
Tabel 4.1

## Data Penerimaaan dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai
(Rp) TAHUN RESTITUSI PPN PENERIMAAN PPN 2008 Semester I 6.372.965.220.00 50.893.962.360.00 2008 Semester II 1.837.556.307.00 68.202.258.670.00 2009 Semester I 1.157.934.713.00 38.957.472.987.00 2009 Semester II 83.695.335.00 92.232.526.874.00 2010 Semester I 507.179.039.00 47.864.277.039.00 2010 Semester II 385.869.567.00 100.056.021.024.00 2011 Semester I 1.492.784.145.00 67.668.441.513.00 2011 Semester II 435.355.202.00 137.915.015.362.00 2012 Semester I 1.296.687.841.00 79.992.462.405.00 2012 Semester II 74.981.621.00 179.891.177.823.00 2013 Semester I 4.775.648.129.00 100.362.808.006.00 2013 Semester II 18.003.665.019.00 207.888.921.228.00 2014 Semester I 2.501.827.429.00 128.202.973.990.00 2014 Semester II 8.924.551.428.00 237.483.909.574.00 2015 Semester I 14.709.075.905.00 119.371.862.399.00 2015 Semester II 271.429.589.00 344.718.571.257.00 Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2008-2015

## L. PEMBAHASAN

## 1) Uji Normal P-P Plot
Uji Normal P-P Plot dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Gambar 4.1

## Uji Normal P-P Plot
Sumber : Data diolahan penulis (2016)
Sebaran  titik-titik  dari  gambar Normal  P-P  Plot di  atas  relatif mendekati  garis  lurus,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  (data)  residual terdistribusi normal.
2) Analisis Regresi Linier Sederhana Uji Analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini sebagai berikut :
Tabel 4.2 Hasil Analisis Regresi Linier Sedehana Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 112131573 956.791 257044761 79.527 4.362 .00 1 Restitusi PPN 3.304 3.889 .221 .850 .41 0

## a. Dependent Variable: Penerimaan PPN
Sumber : Data diolahan penulis (2016)
Berdasarkan  hasil  output  SPSS diatas  diperoleh  persamaan  regresi linier  antara  variabl  independent  dan dependent, sebagai berikut :
Y = 112,13 + 3,304 X
Dari  hasil  persamaan  diatas dapat  diketahui  bahwa  hubungan antara hasil restitusi Pajak Pertambahan  Nilai  bernilai  positif.
Artinya, setiap peningkatan hasil
restitusi Pajak Pertambahan Nilai akan meningkatkan penerimaan
Pajak
Pertambahan  Nilai  sebesar  3,304%. Dari  hasil  output  didapat  signifikasi untuk  restitusi  PPN  yaitu  sebesar 0,410 > 0,05 hal ini berarti Ho diterima,
Ha  ditolak  yang  berarti  restitusi  pajak pertambahan  nilai  tidak  berpengaruh terhadap penerimaaan pajak pertambahan nilai pada Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang
Ilir Barat.
3) Uji Diterminasi (R 2 ) Uji diterminasi (R 2 ) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Tabel 4.3 Uji Diterminasi Model Summary b Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .221 a .049 -.019 82,708,099, 097.92460 1.526
a. Predictors: (Constant), Restitusi PPN

## b. Dependent Variable: Penerimaan PPN
Sumber : Data diolahan penulis (2016)
Berdasarkan  hasil  penelitian diatas diperoleh nilai R sebesar 0,221. Ini  berarti  tingkat  hubungan  yang sangat  kecil.  Selanjutnya  dari  hasil output SPSS diatas didapat persamaan sebagai berikut :
KD (R) = r 2 x 100%
= 0,049 x 100%
= 4,9%
Pada model diatas dapat dijelaskan bahwa koefisien korelasi (r 2 ) sebesar  0,049%.  Dengan  perhitungan
diatas didapatkan niilai koefisien determinasi sebesar 4,9%. Selanjutnya 4,9%-100% = 95,1% ini berarti
sebagian  besar  yaitu  sebesar  95,1% penerimaan  pajak  pertambahan  nilai dipengaruhi  oleh  variabel-variabel  lain
yang  tidak  termasuk  dalam  penelitian ini.

## 4) Uji t
Uji  t  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
Tabel 4.4 Uji t Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 112131573 956.791 257044761 79.527 4.362 .00 1 Restitusi PPN 3.304 3.889 .221 .850 .41 0 a. Dependent Variable: Penerimaan PPN Sumber : Data diolahan penulis (2016) Berdasarkan hasil penelitian diatas  diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar 0,850  dan  tingkat  signifikasi  0,410. Maka  dapat  dicari  t  tabel  dengan derajat kebebasan df = n-2 atau 16-2 = 14,  hasil  diperoleh  untuk  t  tabel sebesar 1,761.
Maka
dapat disimpulkan  nilai  t  hitung  <  t  tabel (0,850  <  1,761)  dan  signifikasi  >  0,05 (0,410  >  0,05)  maka  Ho  diterima,  jadi dapat  disimpulkan  bahwa  restitusi pajak pertambahan nilai tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak  pertambahan  nilai  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang Ilir Barat.
5) Analisis  Pengaruh  Restitusi Pajak Pertambahan
Nilai terhadap Penerimaan Pajak
Pertambahan  Nilai  Pada  KPP Pratama Palembang Ilir Barat
Berdasarkan sebaran titik-titik dari  gambar  Normal  P-P  Plot  relatif mendekati  garis  lurus,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  (data)  residual terdistribusi  normal.  Hasil  ini  sejalan
dengan asumsi klasik dari regresi linier dengan pendekatan OLS.
Berdasarkan  dari  hasil  tabel persamaan  regresi  sederhana  dapat diketahui bahwa hubungan antara hasil restitusi  Pajak  Pertambahan  Nilai bernilai positif. Artinya, setiap peningkatan hasil restitusi Pajak Pertambahan Nilai akan meningkatkan penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai sebesar  3,304%.  Dari  hasil  output signifikasi  untuk  restitusi  PPN  yaitu sebesar 0,410 > 0,05 hal ini berarti Ho diterima,  Ha  ditolak  yang  berarti restitusi  pajak  pertambahan  nilai  tidak berpengaruh  terhadap  penerimaaan pajak  pertambahan  nilai  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang Ilir Barat.
Berdasarkan  model  tabel  uji diterminasi  dapat  dijelaskan  bahwa koefisien korelasi (r 2 ) sebesar 0,049%. Dengan  perhitungan  didapatkan  niilai koefisien  determinasi  sebesar  4,9%. Selanjutnya  4,9%-100%  =  95,1%  ini berarti  sebagian  besar  yaitu  sebesar 95,1% penerimaan pajak pertambahan nilai  dipengaruhi  oleh  variabel-variabel
lain  yang  tidak  termasuk  dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  0,850 dan  tingkat  signifikasi  0,410.  Maka dapat  dicari  t  tabel  dengan  derajat kebebasan  df  =  n-2  atau  16-2  =  14, hasil  diperoleh  untuk  t  tabel  sebesar 1,761.  Maka  dapat  disimpulka  nilai  t hitung  <  t  tabel  (0,850  <  1,761)  dan signifikasi  >  0,05  (0,410  >  0,05)  maka Ho  diterima,  jadi  dapat  disimpulkan bahwa restitusi pajak pertambahan nilai tidak berpengaruh terhadap penerimaan  pajak  pertambahan  nilai pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Palembang Ilir Barat.
Restitusi  Pajak  Pertambahan  Nilai yang  terjadi  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Barat tidak  mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan  Nilai  yang  ada.  Ini  dapat diartikan  bahwa  apabila  terjadi  sebuah restitusi  yang  dilakukan  oleh  Wajib Pajak  ataupun  Wajib  Pajak  yang mengajukan permohonan Restitusi Pajak  Pertambahan  Nilai,  tidak  semua permohonan  Restitusi  di  setujui  oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang  Ilir  Barat,  dengan  demikian hanya beberapa persen saja permohonan
restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang disetui, namun itu  tidak  mempengaruhi  penerimaan Pajak  Pertambahan  Nilai  yang  ada, karena besarnya
persentase permohonan restitusi yang tidak disetujui dibandingkan permohonan restutusi  yang  disetujui  oleh  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang Ilir Barat.
Didalam peneliti terdahulu dengan judul “analisis restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak  pertambahan  nilai  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Manado” oleh  Supit,  dkk  (2014)  bahwa  Restitusi Pajak  Pertambahan  Nilai  yang  terjadi pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama
Manado sangat mempengaruhi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Manado. Sedangkan  penelitian  ini  menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang Ilir Barat. Didalam penelitian Akhiruddin (2010) dengan judul “Pengaruh Restitusi  Pajak  Pertambahan  Nilai Wajib Pajak
Badan terhadap Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Kota  Makasar”,  Bahwa  restitusi  Pajak Pertambahan  Nilai  yang  terjadi  sangat mempengaruhi  penerimaan  pajak  pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Kota Makasar. Sedangakan dalam penelitian ini  bahwa  restitusi  Pajak  Pertambahan Nilai  tidak  mempengaruhi  penerimaan Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang Ilir Barat.
Dalam  penelitian  Karina  (2013) “Analisis  restitusi  pajak  pertambahan nilai  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Palembang  Ilir  Barat”,  bahwa setiap restitusi Pajak Pertambahan Nilai mempengaruhi penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang Ilir Barat.

## M. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1) Kesimpulan
Kesimpulan  yang  diambil  dalam penelitian  ini  adalah  restitusi  Pajak Pertambahan Nilai tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang Ilir  Barat.  Disebabkan  saat  pengajuan permohonan  restitusi  tidak  semua Pengajuan  permohonan  restitusi  di setujui  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Palembang  Ilir  Barat,  apabila terjadi  pengembalian  jumlah  nominal pajak lebih bayar itupun tidak
mempengaruhi jumlah penerimaan
Pajak  Pertambahan  Nilai  yang  ada.
Karena  persentase  jumlah  antara
Wajib Pajak yang
mengajukan permohonan restitusi yang tidsk disetuji  lebih  kecil  dari  pada  jumlah persentasi Wajib Pajak
yang mengajukan permohonan restitusi
yang disetujui.

## 2) Saran
Kekeliruan dalam pelaporan PPN terutama  dalam  mengkreditkan  faktur pajak masukan. Hal tersebut
disebabkan
karena kurangnya kepedulian Wajib Pajak akan pengetahuan dan pemahaman
mengenai peraturan perpajakan, untuk itu  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Palembang  Ilir  Barat  dalam  rangka meningkatkan  kepedulian  Wajip  Pajak akan  pengetahuan  dan  pemahaman peraturan  perpajakan  adalah  dengan meningkatkan kualitas pelayanan fiskus sehingga wawasan dan
pemahaman  Wajib  Pajak  mengenai peraturan perpajakan dapat
bertambah. Peningkatan kualitas pelayanan  fiskus  dapat  berupa  lebih seringnya diselengarakan seminar dan pelatihan  pajak,  agar  tidak  ada  pihak yang  dirugikan  dalam  hal  ini  ialah antara  fiskus  dan  Wajib  Pajak  yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhiruddin,  2010.  Pengaruh  Restitusi Pajak  Pertambahan  Nilai  Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan  Pajak  Pertambahan
Nilai  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Madya  di  Kota  Makasar. ejournal. http://ojs.unm.ac.id/ml.scribd.com /universitasnegerimakasar.pdf. Diakses : 26 April 2016. Hal. 4.
Djuanda  &  Lubis.  2011.  Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak
Penjualan  atas  Barang  Mewah.
Edisi Revisi 2011. Penerbit PT.Gramedia  Pustaka  Utama  : Jakarta.
Karina,  Metta.  2013.  Analisis  Restitusi Pajak  Pertambahan  Nilai  pada Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Palembang  Ilir  Barat.  ejournal. http://jurnal
ilmiah.STIE
mdp.ac.id/724/1/JURNALMetakar ina 2009210047.pdf. Diakses : 26 April 2016. Hal. 2.
Mardiasmo,  2016.  Perpajakan.  Edisi Revisi  2016.  Penerbit  Andi  : Yogyakarta.
Purwono,  Herry.  2010.  Dasar-dasar Perpajakan  &  Akuntansi  Pajak. Erlangga: Jakarta.
Priyatno,
Duwi. 2014. SPSS 22Pengolahan  Data  Terpraktis. Andi: Yogyakarta.
Peraturan  Indonesia  2012.  Pasal  1 Angka  3  UU  Nomor  4  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  22 Tahun  2011  Tentang
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja  Negara  Tahun  Anggaran 2012 .
https://penelitihukum.org/tag/defin isi-penerimaan-perpajakan/
Resmi,  Siti.  2014.  Perpajakan  Teori dan  Kasus.  Penerbit  Salemba empat : Jakarta..
Sukrisno,  Agoes.  2013.  Akuntansi
Perpajakan (Edisi Ketiga).
Salemba Empat: Jakarta.
Sugiyono, 2014. Statistik Untuk Penelitian. Alfabeta : Bandung.
Sugiyono,  2015.  Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.
Alfabet : Bandung
Sedarmayanti  dan  Hidayat,  Syarifudin.
2011. Metedologi Penelitian.
Mandar Maju:
Bandung. Sujarweni,  Wiratna.  2015.  Metedologi Penelitian Bisnis & Ekonomi.Pustakabarupress: Yogyakarta. Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 pasal  7  Tentang  Tarif  Pajak. Undang-undang
Pajak Pertambahan  Nilai  Nomor  42 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 24 dan 25  Tentang  Pajak  Masukan  dan
Keluaran.
Wadha, David, Harijanto. 2014. Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan  Pajak  Pertambahan
Nilai  pada  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Manado. ejournal. http://jurnal.ejurnal.unsrat.ac.id.p df.  Diakses  :  03  Agustus  2016. Hal. 2.
Wiratna,  Sujarweni.  2014.  Metodologi Penelitian.  Pustaka  Baru  Press  : Yogyakarta
Waluyo,  2011.  Pepajakan  Indonesia.
Salemba
Empat:
Jakarta.