Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## Kontestasi Syari’at Islam dan Westernisasi dalam Kehidupan Masyarakat Aceh
Mohd. Reza Pahlevi
Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mohdrezapahlevi10@gmail.com

## Abstract
Westernization  is  a  cause  for  the  phenomenon  of  violations  of  Islamic  law  in  Aceh. These various forms of foreign culture have entered into people's lives. Foreign culture that entered so quickly accepted and adopted in his life. Even though Aceh is one of the areas  with  the  largest  Muslim  majority  population  in  Indonesia  and  has  the  rules contained  in  the  Qanun  regarding  the  implementation  of  Islamic  law.  The  purpose  of this study is to answer how the implementation of Islamic law in Aceh and the extent of the  impact  that  occurs  due  to  westernization  in  the  midst  of  the  implementation  of Islamic  law  in  Aceh.  The  research  method  that  the  author  uses  is  using  qualitative research  methods.  The  results  of  the  research  are  that  westernization  in  Aceh  is dominant to the negative side and is contrary to the teachings of Islam and Islamic law (Qanun).  In  people's  lives,  violations  such  as  how  to  dress  that  is  not  in  accordance with the Shari'a, promiscuity, being alone with the opposite sex who is not a mahram, content on social media but not dressing according to religious advice and so on have become commonplace and are no longer taboo in society.

## Kata kunci: Syariat Islam, Westernisasi

## 1. PENDAHULUAN
Sejak  Islam  masuk  ke  Indonesia,  penerapan  Syariat  Islam  di  Indonesia  sebagai sistem hukum memiliki landasan sejarah yang kuat. Namun setelah masuknya penjajah Eropa yang menguasai wilayah Indonesia, mereka memutuskan konspirasi sejarah serta menghapuskan  hukum  Islam  (Syariat  Islam).  Sebaliknya,  penjajah  Eropa  menegakkan hukum mereka sendiri yang sangat bertentangan dan berlawanan dengan agama Islam, bahkan  bukti  sejarah  pelaksanaan  Syariat  Islam  juga  turut  dilenyapkan  (Yunus,  2015). Pasca reformasi, isu tentang penerapan dan implementasi Syariat Islam kembali muncul di  beberapa  daerah,  hal  ini  berangkat  dengan  semangat  Otonomi  Daerah  yang diharapkan  bisa  mengatur  daerahnya  sendiri.  Saat  itu,  Aceh  sebagai  provinsi  pertama yang menuntut untuk penerapan Syariat Islam yang kemudian disetujui oleh Pemerintah Pusat.
Aceh  merupakan  daerah  yang  diberikan  keistimewaan  dalam  melaksanakan Syariat  Islam  secara kaffah .  Hal  ini  merujuk  kepada  pondasi  dasar  yaitu  Undang- Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  penyelenggaraan  keistimewaan  bagi  Daerah Istimewa  Aceh  (Misran,  2012).  Adapun  keistimewaan  yang  terkandung  dan  dimuat didalam  Undang-Undang  tersebut  secara  spesifik  mengatur  tentang  4  ( empat )  bidang antara lain yakni bidang syariat Islam, bidang adat istiadat, bidang pendidikan dan peran ulama  dalam  struktur  pemerintahan.  Seiring  berjalannya  waktu,  pelaksanaan  Syariat
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Islam  di  Aceh  diperkuat  dengan  lahirnya  UU  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh (Muhsinah and Sulaiman, 2019).
Pelaksanaan  Syariat  Islam  di Bumi  Serambi  Mekkah telah  memasuki  20  tahun sejak  dideklarasikannya  Syariat  Islam  pada  tanggal  1  Muharram  1423  H  bertepatan dengan  tanggal  15    Maret  2002  (Muhsinah  and  Sulaiman,  2019).  Dalam  satu  sisi, rentang  waktu  sejak  tahun  2002  tersebut  hingga  tahun  2022  ini  tergolong  cukup  lama dan seharusnya pelaksanaan Syariat Islam sudah terimplementasi dengan baik. Namun yang terjadi justru berbanding terbalik. Sejak tahun 2006, pro dan kontra terkait dengan pelaksanaan  Syariat  Islam  masih  terjadi.  Hal  ini  diikuti  dengan  angka  pelanggaran Syariat  Islam  yang  masih  relatif  tinggi  (Setiawan,  Qodir  and  Jubba,  2020).  Berbagai spekulasi  penilaian  muncul  dari  masyarakat  akan  pelaksanaan  Syariat  Islam.  Bagi kalangan  yang  mendukung  menyebutkan  bahwa  pelaksanaan  hukum  Syariat  Islam meningkat  dan  lebih  maju  serta  berproses  secara  efektif.  Berbanding  terbalik  bagi kalangan  yang  kontra,  mereka  lebih  berpendapat  bahwa  hukum  yang  diterapkan  bagi pelanggar  termasuk  kedalam  aspek  tidak  menghargai  hak  asasi  manusia  dengan diterapkannya  hukum  yang  diatur  dalam Qanun yaitu  hukum  cambuk.  Perlu  digaris bawahi,  beberapa  kalangan  yang  kontra  bukan  tidak  sepakat  dengan  Syariat  Islam namun lebih kepada mengkritisi akan isi Qanun yang dianggap tidak komprehensif dan juga penegakannya yang masih diskriminatif.
Jika  dilihat  dari  segi  produk  hukum  ( Qanun ),  sejauh  ini  setidaknya  sudah banyak Qanun yang  disahkan  dan  berkaitan  langsung  dengan  Syariat  Islam.  Sebagai contoh, Qanun yang mengatur tentang Peradilan Syariat Islam yaitu Qanun Nomor 10 Tahun  2002 ,  Kemudian Qanun  Nomor  11  Tahun  2002  tentang  Pelaksanaan  Syariat Islam  Bidang  Aqidah,  Ibadah  dan  Syiar Islam , Qanun  Nomor  12  Tahun  2003  tentang Maisir, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwath, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang  Hukum  Acara  Jinayat dan  lain  sebagainya  (Shadiqin,  2010).  Perlu  diketahui bahwa  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  baik  itu  dalam  bentuk  perumusan Qanun,  kebijakan  dalam  Pergub,  Perda  harus  berazazkan  Syariat  Islam.  Idealnya, dengan  sudah  adanya  aturan  tersebut  membuat  masyarakat  harus  dengan  maksimal mengimplementasikan  syariat  Islam  dalam  kehidupannya  secara  kaffah  serta meminimalisir angka pelanggaran syari’at Islam di bumi Serambi Mekkah .
Adanya  aturan  yang  tertuang  dalam qanun maupun  aturan  kebijakan  lainnya seperti  pergub  tidak  serta  merta  dapat  membuat  implementasi  Syariat  Islam  berjalan dengan maksimal dan efektif. Dalam satu sisi, Syariat Islam di Aceh hanya menjadi satu background, artinya, dalam kurun waktu 20 tahun ini angka pelanggaran Syariat Islam masih  relatif  tinggi,  belum  lagi  dengan  pelanggaran  yang  memang  sudah  dinggap  hal yang  lumrah  dikalangan  masyarakat  Aceh  seperti  cara  berpakaian  yang  belum  sesuai Syariat  Islam,  lingkungan  muda-mudi  yang  memprihatinkan,  judi  terselubung  seperti judi  online,  penyalahgunaan  narkoba,  pergeseran  budaya  masyarakat,  bahkan  sampai kepada  prostitusi  online. Tentunya  hal  ini  sangat  disayangkan  apalagi  terjadi  di  negeri yang  dikenal  akan  Islam  yang  kental.  Fenomena  ini  terjadi  bukanlah  tanpa  sebab,
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
berbagai  macam  faktor  penyebab  terjadinya  pelanggaran-pelanggaran  Syariat  Islam yaitu  seperti  faktor  pendidikan,  lingkungan  hidup,  bahkan  juga  dikarenakan  arus westernisasi yang begitu kuat.
Jika  membahas  tentang  arus  westernisasi,  tentunya  tidak  akan  lepas  dari  nilai positif  dan  negatif.  Penulis  menilai  bahwa  westernisasi  yang  terjadi  di  Aceh,  sebagian besarnya  disalah  artikan  oleh  masyarakat  yang  pada  akhirnya  menjurus  kepada  sisi negatif dan bertentangan dengan Syariat Islam itu sendiri, seperti yang penulis jelaskan diatas, sebagian orang tua tidak mempersoalkan lagi jika anaknya dijemput lawan jenis dan pulang larut malam, cara berpakaian yang belum sesuai Syariat juga tidak menjadi satu  hal  yang  tabu,  mengumbar  aurat  di  media  sosial  dianggap  sebagai  konten  yang keren  dan  kekinian  dan  lain  sebagainya.  Sebagai  contoh,  fenomena  berkumpulnya muda-mudi  dalam  konser  yang  dilaksanakan  di  Stadiun  Harapan  Bangsa  Banda  Aceh pada  pertengahan  tahun  2022  merupakan  suatu  bentuk  nyata  westernisasi  dalam kehidupan  masyarakat  Aceh.  Organisasi  Santri  Aceh  juga  turut  mengkritisi  akan fenomena  tersebut  dikarenakan  sudah  sangat  jelas  melanggar  syariat  Islam  (Aceh, 2022).  Kemudian  juga  fenomena  lainnya  yang  terjadi  di  kabupaten  Pidie,  fenomena joged  di  salah-satu  cafee  yang  viral  di  media  sosial  tiktok  merupakan  suatu  bentuk pelanggaran  syariat  Islam  yang  sangat  memprihatinkan  (News,  2022).  Hal  ini tidaklah terlepas  dari  pengaruh  westernisasi  dalam  kehidupan  masyarakat  terutama  bagi  muda- mudi.  Pelanggaran-pelanggaran  tersebut  menjadi  sebuah  contoh  betapa  ironisnya kehidupan  masyarakat  di  tanah  Serambi  Mekkah.  Sebagian  besar  masyarakatnya menganggap  bahwa  westernisasi  merupakan  suatu  hal  yang  lumrah.  Lantas,  paham Syariat Islam bagaimanakah yang dipahami? Apakah tidak berzina saja? Tidak berjudi saja?. Syariat Islam yang telah diperjuangkan pelaksanaannya di Aceh seharusnya dapat diimplementasikan  dengan  baik  dan  bergerak  lebih  maju  setiap  tahunnya.  Dengan demikian,  ada  2  pertanyaan  yang  bisa  dikemukakan  dalam  penelitian  ini. Pertama , bagaimana  implementasi  Syari’at  Islam  di  Aceh  dan kedua yaitu  bagaimana  dampak daripada westernisasi ditengah pemberlakuan Syariat Islam di Aceh.
Oleh  karenanya,  melalui  kajian  ini,  penulis  ingin  menguraikan  lebih  dalam tentang Kontestasi Syariat Islam dan Westernisasi dalam Kehidupan Masyarakat Aceh. Kiranya  tulisan  ini  dapat  menjadi  satu  rujukan  untuk  dapat  menerapkan  dan melaksanakan  Syariat  Islam  dengan  lebih  maksimal  ditengah  pengaruh  daripada modernisasi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Sejauh  pengamatan  penulis,  sudah  ada  penelitian  dan  tulisan  yang  membahas tentang  pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh.  Maka  oleh  karenanya  penulis  melakukan review  terhadap  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  ada  kaitannya  terhadap  persoalan pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian.
a. Artikel  Cut  Maya  Aprita  Sari  yang  berjudul  Pro  Dan  Kontra  Implementasi  Qanun Syariat Islam Di Aceh, menjelaskan bahwa selain mendapatkan dukungan dari pada
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
masyarakat,  pemerintah,  kalangan  ulama  dan  dukungan  hukum  pemberlakuan syariat Islam, implementasi qanun syariat Islam masih memiliki banyak kekurangan. Penolakan-penolakan  yang  muncul,  secara  tidak  langsung  menjadi  penghambat besar  dalam  implementasi  Qanun  syariat  Islam.  Materi  Qanun  dan  sikap implementor kebijakan menjadi faktor penghambat yang terus diperdebatkan hingga sekarang (Cut Maya Aprita Sari, 2016).
Adapun  yang  menjadi  persamaan  dengan  penelitian  yang  penulis  lakukan  yaitu terkait dengan implementasi syariat Islam di provinsi Aceh. Sejauh ini, pelaksanaan syariat  Islam  masih  mempunyai  berbagai  kekurangan  yang  menjadi  suatu  poin penting  yang  harus  segera  dicarikan  solusi  bersama.  Sedangkan  yang  menjadi perbedaan  dengan  penelitian  yang  penulis  lakukan  yaitu  tulisan  dari  Cut  Maya Aprita  Sari  lebih  spesifik  membahas  tentang  pro  dan  kontra  pelaksanaan  syariat Islam  di  Aceh,  berbeda  dengan  penulis  yang  membahas  tentang  arus  westernisasi yang terjadi di Aceh ditengah pelaksanaan syariat Islam.
b. Dzakiy  Muhammad  Alfadhil,  dkk.  Tulisannya  berjudul  Budaya  Westernisasi Terhadap  Masyarakat,  menjelaskan  bahwa  arus  westernisasi  akan  memberikan dampak  yang  bahaya  jika  budaya  yang  ada  atau  budaya  asli  digantikan  dengan budaya yang baru. Di Indonesia, westernisasi berkembang dengan cepat dan proses yang mudah, hal ini dikarenakan hilangnya rasa nasionalisme masyarakat dan tidak adanya  penyaringan  budaya  yang  masuk  ataupun  dapat  dikatakan  bahwa  budaya asing  diterima  dengan  mudah.  Tentunya  ini  menjadi  suatu  persoalan  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Dalam  tulisannya,  penulis  juga  menjelaskan  tentang pencegahan  yang  dapat  dilakukan  dalam  merespon  arus  westernisasi  dengan memperkuat  rasa  nasionalisme  dan  juga  menyaring  budaya-budaya  asing  yang masuk  kedalam  masyarakat  serta  melestarikan  budaya  sendiri  sebagai  budaya bangsa Indonesia (Alfadhil, Anugrah and Hasbar, 2021).
Adapun  yang menjadi persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan  yaitu membahas  tentang  arus  westernisasi  dalam  kehidupan  masyarakat.  Sedangkan  yang menjadi  perbedaannya  yaitu  Dzakiy  membahas  secara  spesifik  tentang  budaya westernisasi  yang  masuk  kedalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia  sedangkan  penulis lebih mendalam membahas tentang syariat Islam di Aceh serta westernisasi yang begitu pesat terjadi dalam kehidupan masyarakatnya.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Penelitian  Kualitatif  merupakan upaya  dalam  mendeskripsikan  serta  menganalisa  berbagai  fenomena,  peristiwa, persepsi,  aktivitas  sosial,  pemikiran  secara  individu  maupun  pemikiran  kelompok. Penelitian  Kualitatif  juga  dapat  disebut  dengan  deskripsi.  Penelitian  Kualitatif  ini berupaya  dalam  membangun  suatu  proses  induktif,  maksudnya  yaitu  upaya  seorang peneliti dalam membangun suatu abstraksi, konsep, hipotesis serta teori yang berkaitan
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
dengan fokus penelitiannya (Novita et al. , 2022). Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh  yang  merupakan  ibukota  provinsi.  Adapun  sumber  data  untuk  penulisan  ini diperoleh  dari  kajian  kepustakaan  (Library  Research)  dan  studi  lapangan  (Field Research)  yang  artinya  mengkaji  berbagai  literatur  yang  ada  dan  berhubungan  dengan penelitian yang penulis lakukan baik itu buku, jurnal, media online dan sebagainya serta diperkuat dengan studi lapangan yang menjadi sumber data utama dalam penulisan ini. Adapun  teknik  analisis  data  menggunakan  teknik  observasi  serta  wawancara  sehingga pat memperoleh data yang kuat untuk penulisan ini.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Penerapan  dan  pelaksanaan  Syariat  Islam  telah  melewati  banyak  perjuangan. Jauh  sebelum  terbentuknya  Republik  Indonesia,  kerajaan  di  Aceh  telah  lebih  dulu menerapkan  Syariat  Islam  sebagai  hukum  yang  berlaku.  Perjuangan  penerapan  Syariat Islam juga dilanjutkan pasca kemerdekaan Indonesia yang kemudian membuahkan hasil yaitu  Aceh  menjadi  daerah  Istimewa  yang  salah-satunya  dapat  menjalankan  Syariat Islam.
Arus  globalisasi  dan  westernisasi  memberikan  efek  yang  begitu  besar  bagi kehidupan  masyarakat.  Dalam  satu  sisi,  dengan  semakin  berkembangan  zaman, masyarakat lebih maju seperti dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam dunia pekerjaan dan  lain  sebagainya.  Namun  disisi  yang  lain,  dampak  daripada  westernisasi  juga menjadi  sisi  negatif  bahkan  bertentangan  dengan  hukum  agama.  Dalam  sub- pembahasan ini, penulis akan menguraikan tentang Syariat Islam di Aceh dan dampak daripada modernisasi dalam kehidupan masyarakat ditengah pelaksanaan Syariat Islam.

## a. Implementasi Syariat Islam di Aceh
Dalam  masyarakat  Aceh,  agama  merupakan  hal  utama  yang  di  ajarkan  oleh orang  tua  terhadap  anak-anaknya.  Sedari  kecil,  anak-anak  di  Aceh  di  wajibkan  oleh orang  tua  untuk  ikut  pengajian  di  dayah,  pesantren, meunasah sebagai  bekal  untuk dirinya. Masyarakat Aceh sangat fanatik dalam beragama, bahkan dalam keistimewaan Aceh,  tertuang  poin  bahwa  ulama  berperan  dalam  penerapan  kebijakan  pemerintah Aceh.Sepanjang  catatan  histori  Aceh,  semenjak  zaman  kesultanan  nilai-nilai  syariat Islam telah diamalkan oleh masyarakat Aceh (Cut Maya Aprita Sari, 2016). Islam juga berperan  penting  dalam  melaksanakan  sebuah  tradisi  pada  masyarakat  Aceh.  Sejarah juga  mencatat  bahwa  provinsi  Aceh  merupakan  daerah  yang  sangat  susah  untuk ditaklukkan  oleh  penjajah  Belanda  dan  berhasil  melawan  Belanda  dengan  semangat keislaman yang kental dari masyarakat (Setiawan, Qodir and Jubba, 2020).
Dalam  memperjuangkan  tegaknya  syariat  Islam  dan  mempunyai  legitimasi hukum  yang  kuat,  pelaksanaan  syariat  Islam  yang  sudah  dimulai  sejak  zaman kesultanan kembali merebak dan diperjuangkan oleh masyarakat Aceh. Pada tanggal 16 Juni  1948,  presiden  Soekarno  untuk  pertama  kalinya  mengunjungi  Aceh.  Soekarno bersumpah  atas  nama  Allah  dan  memberikan  hak  kepada  Aceh  untuk  dapat
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
menjalankan  roda  pemerintahannya  sesuai  dengan  hukum  Syariat  Islam.  Soekarno berjanji  akan  memakai  pengaruh  dan  kekuatannya  agar  masyarakat  Aceh  dapat menjalankan  kehidupan  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Daud  Beureueh  menyepakati perjanjian  dengan  Soekarno  dan  akan  mendiskusikan  dengan  rakyat  untuk  membantu Indonesia  mempertahankan  kemerdekaannya,  sampai  akhirnya  Indonesia  mencapai kemerdekaan  namun  permintaan  Aceh  tersebut  dikhianati  sehingga  terjadinya pemberontakan yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Bereueh.  Daud Bereueh memutuskan  dirinya  bergabung  dengan  DI/TII  dibawah  kepemimpinan  Karto  Suwirjo serta mendeklarasikan Negara Islam Indonesia (NII) (Setiawan, Qodir and Jubba, 2020).
Puluhan  tahun  lamanya  setelah  lengsernya  Soekarno  dan  runtuhnya  kekuasaan Soeharto, akhirnya terbentuk pemerintahan  yang lebih demokratis dengan memberikan hak  otonom  kepada  daerah  di  Indonesia.  Proses  yang  panjang  dan  semangat  untuk mewujudkan  Syariat  Islam  di  Aceh  akhirnya  mendapatkan  hasil  dengan  lahirnya Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1999 tentang  keistimewaan  Aceh  yang  dengan  tegas menyebutkan bahwa Aceh dapat menjalankan Syariat Islam dalam kehidupannya secara kaffah (Setiawan, Qodir and Jubba, 2020).
Syariat Islam dilaksanakan di bawah otoritas Dinas Syariat Islam. Dinas Syariat Islam juga memiliki kewajiban dalam hal merancang  qanun,  pelaksanaan,  pengawasan pelaksanaan  serta  memberikan  bimbingan  tentang  syariat  Islam.  Kemudian juga ada Wilayatul  Hisbah  (WH)  yang  berkedudukan  sebagai  polisi  syariat  Islam  dan  yang bertugas  sebagai  pengawas  syariat  Islam.  Selain  itu  ada  pula  Mahkamah  Syariat yang    berkedudukan    di    bawah    lembaga    peradilan    Indonesia  yang  bertugas  untuk melakanakan kuasa kehakiman(Cut Maya Aprita Sari, 2016).
Dengan  adanya  qanun  yang  menyusun  berbagai  kebijakan  dalam  penerapan syariat  Islam  dan  dibentuknya  lembaga  yang  menaungi  pelaksanaan  syariat  Islam termasuk  lahirnya  polisi  syariat  dan  mahkamah  syariah  tidak  serta  merta  membuat implementasi  syariat  Islam  terlaksana  dengan  baik.  Justru  dengan  adanya  kebijakan tersebut  terjadinya  berbagai  persoalan  yang  komplek  diantaranya  penolakan  terhadap pelaksanaan  syariat  Islam  oleh  berbagai  kalangan.  Kalangan  yang  menolak  terhadap pelaksanaan qanun syariat Islam ini terdiri dari beberapa cendikiawan yang ada di Aceh, serta  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang  berfokus  dalam  bidang  hak  asasi  manusia serta  isu  perempuan  (Cut  Maya  Aprita  Sari,  2016).  Seperti  yang  penulis  jelaskan sebelumnya,  bahwa  penolakan  bukan  berarti  tidak  sepakat  akan  pelaksanaan  Syariat Islam, namun fokusnya lebih kepada mengkritisi isi daripada qanun yang dianggap tidak komprehensif serta menolak sistem penerapan qanun yang diskriminatif.
Dari  segi  isi  qanun,  kalangan  yang  menolak  ini  menganggap  bahwa  penerapan Qanun Syariat Islam telah melangkahi Undang-Undang nasional negara. Mereka merasa bahwa  qanun  menyebabkan  adanya  dualisme  Undang-Undang  negara.  Artinya,  Aceh harus  menjalankan  dua  hukum  yaitu  hukum qanun dan  hukum  nasional  negara Indonesia.  Kelompok  yang  menentang  ini  juga  menganggap  bahwa  isi  yang  terdapat dalam  qanun  syariat  Islam  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia.  Misalnya  tentang
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
penerapan hukuman cambuk yang dinilai telah melanggar hak asasi manusia (Cut Maya Aprita Sari, 2016). Hukuman Cambuk ini terjadi di halaman masjid dan dapat di tonton oleh  semua  orang.  Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  efek  jera  bagi  para  pelanggar Syariat Islam dengan harapan tidak akan diulangi lagi.Hukuman ini yang paling sering ditentang karena dianggap akan terjadinya diskriminasi dan efek trauma yang mendalam bagi pelanggar. Disisi lain juga dapat menjadi sanksi yang berkepanjangan disebabkan oleh  jejak  digital  saat  dilakukannya  prosesi  hukum  cambuk,  bisa  jadi  beberapa  tahun yang akan datang video  yang beredar atau foto-foto dapat menyebabkan permasalahan sosial bagi anak, istri, keluarga dan sebagainya.
Adapun  selain  penolakan,  pelaksanaan  syariat  Islam  juga  mendapat  dukungan terutama  dari  pemerintah  Aceh  sendiri,  terbukti  dengan  adanya  lembaga  pemerintah yang  menaungi  pelaksanaan  syariat  Islam  dan  polisi  syariat  serta  mahkamah  syariat. selain itu juga muncul dukungan kelembagaan ulama seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), lembaga keulamaan seperti Inshafuddin, Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA),  Majelis  Ulama  Nanggroe  Aceh  (MUNA)  dan  berbagai  lembaga  ulama lainnya.  Dari  lembaga  pendidikan,  dukungan  diberikan  sepenuhnya  oleh  pesantren, lembaga pengajian, dan organisasi keagamaan lain yang ada di Aceh. Namun dukungan terbesar  ialah  masyarakat  Aceh  sendiri  sehingga  sampai  saat  ini  hukum  syariat  Islam tegak di bumi serambi mekkah (Cut Maya Aprita Sari, 2016).
Selain  penolakan  dan  dukungan  terhadap  penerapan  Syariat  Islam  di  Aceh, penulis  melihat  bahwa  fenomena  akan  pelanggaran  syariat  Islam  juga  kerap  terjadi namun hal ini dijadikan sebagai hal yang biasa saja dikalangan masyarakat. Jika melihat hanya dari poros globalisasi dan arus westernisasi, mungkin hanya hal biasa namun jika sesuai syariat ini menjadi tanggung jawab dan beban yang besar bagi Aceh.
Pada  sub  bab  selanjutnya  penulis  akan  mengkaji  lebih  lanjut  akan  dampak daripada modernisasi di Aceh dtengah pelaksanaan Syariat Islam yang diharapkan dapat berjalan dengan kaffah dalam semua bidang kehidupan masyarakat Aceh.

## b. Dampak Westernisasi Ditengah Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh
Westernisasi  merupakan  upaya  dalam  mengikuti  budaya-budaya  barat  (Alfadhil, Anugrah  and  Hasbar,  2021).  Perlu  diketahui  bahwa  westernisasi  dalam  kehidupan masyarakat  Islam  lebih  dominan  kepada  sisi  negatif.    Westernisasi  terus  berkembang dan  sangat  mudah  masuk  kedalam  kehidupan  masyarakat  dikarenakan  berbagai  alasan seperti tidak adanya pencegahan diri dalam menghadapi gelombang westernisasi, tidak memfilter  budaya  asing  yang  masuk,  merasa  kulot  saat  tidak  mengikuti  trend  dan lain sebagainya.  Tanpa  disadari,  westernisasi  memberikan  efek  yang  begitu  besar  dalam kehidupan masyarakat bahkan tidak jarang sampai kepada melanggar aturan dan norma- norma yang berlaku.
Perkembangan  dari  westernisasi  dalam  kehidupan  masyarakat  Islam  terjadi bahkan  sampai  kepelosok  daerah.  Tentunya  ini  merupakan  efek  dari  arus  globalisasi yang terjadi saat ini (Bariah and Hamda, 2021).Westernisasi barat ini dilakukan dengan
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
harapan  untuk  dapat  mengubah  sikap  dan  pemikiran  umat  Islam  sesuai  dengan keinginan mereka. Westernisasi ini dilakukan untuk dapat merasuki prinsip dasar agama Islam  sehingga  saat  budaya  barat  ini  masuk  kedalam  kehidupan  masyarakat  akan menjadikan  kosong  bahkan  hilangnya  nilai-nilai  budaya  Islam.  Seperti  yang dikemukakan oleh Anwar yang dikutip oleh Alfadhil, bahwa saat ini sudah sangat nyata hasil dari penetrasi budaya barat atau westernisasi dalam kehidupan masyarakat Islam. Misalnya  dari  segi  dunia  hiburan  sudah  ada  bioskop,  teater  dan  lainnya,  bahkan westernisasi yang paling berbahaya yaitu lahirnya sebuah konsep kebebasan tanpa batas dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Pada  akhirnya,  konsep  ini  menyerang  dan  diadopsi oleh kaum muda Islam sehingga terjadilah fenomena pergaulan bebas, cara berpakaian yang  bertentangan  dengan  ajaran  Islam,  dangkalnya  akhlak  generasi  dimana  hal  ini sudah terjadi dalam masyarakat kita (Alfadhil, Anugrah and Hasbar, 2021).
Dampak  dari  westernisasi  juga  sangat  jelas  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat Aceh  (Mardhiah,  2015).  Penulis  bahkan  berpendapat  bahwa  arus  westernisasi  telah membuat  masyarakat  Aceh  hilang  akan  identitasnya  baik  itu  identitas  sosial  maupun agama.  Berbagai  budaya  kebarat-baratan  telah  diadopsi  dalam  kehidupan  masyarakat. Mungkin  jika  budaya  itu  baik  tidak  menjadi  satu  persoalan  namun  yang  terjadi  justru sebaliknya, masyarakat menganggap bahwa jika tidak ikut gaya yang sedang viral maka dianggap  kuno  dan  lain  sebagainya.  Sehingga  tidak  jarang  dan  tidak  menjadi  hal  tabu lagi  dalam  masyarakat  Aceh  jika  melihat  fenomena  yang  melanggar  syariat  Islam karena  dianggap  sudah  menjadi  suatu  hal  yang  biasa  dalam  masyarakat,  Contohnya, berpakaian ketat bagi perempuan itu sudah lumrah. Padahal Aceh memiliki aturan yang mengatur bagaimana idealnya cara berpakaian dalam Islam. Westernisasi telah merasuki dan menjadi suatu penyakit dalam  masyarakat Aceh (Mardhiah, 2015), selain merusak budaya sosial dan nilai keagamaan, yang ditakutkan ialah lambat laun westernisasi atau budaya  asing  ini  akan  melekat  dan  menjadi  budaya  baru  bagi  masyarakat.  Sudah seharusnya bagi pemerintah Aceh dan lapisan masyarakat untuk memikirkan solusi akan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.
Fenomena westernisasi menjadi suatu masalah krusial terutama dalam masyarakat Aceh  khususnya  dalam  kehidupan  muda-mudi  (Mardhiah,  2015).  Oleh  karena  arus westernisasi  yang  begitu  deras  dalam  kalangan  masyarakat  menyebabkan  terjadinya berbagai  pelanggaran-pelanggaran  serta  bermuara  kepada  pelaksanaan  syariat  Islam yang  tidak  maksimal.  Berbagai  pelanggaran  yang  terjadi  sangatlah  sulit  untuk diselesaikan,  selain  dibutuhkan  kesadaran  individual  masyarakat  akan  sisi  negatif westernisasi yang menyebabkan pelanggaran syariat Islam, peran berbagai pihak mulai dari  pemerintah  juga  harus  maksimal.  Sangat  ironis  rasanya  saat  melihat  berbagai perilaku  menyimpang  dalam  kehidupan  masyarakat  khususnya  dalam  aspek  norma agama.  Padahal  Aceh  dikenal  dengan  mayoritas  penduduk  Muslim  yang  sangat  kental akan nilai keagamaan.
Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh setiap tahunnya diharapkan semakin bergerak kearah  kemajuan.  Berbagai  qanun  tentang  pelaksanaan  Syariat  Islam  terus
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
diimplementasikan, sebagai contoh, Aceh berhasil mengimplementasikan qanun tentang lembaga keuangan syariah di Aceh. Saat ini, lembaga keuangan di Aceh berjalan sesuai dengan  Syariat  Islam.  Tidak  dipungkiri  bahwa  hal  tersebut  perlu  diapresiasi terkhususnya  oleh  masyarakat  sendiri.  Namun,  masih  sangat  banyak  juga  berbagai pelanggaran yang terjadi dalam kalangan masyarakat. Penulis mengambil sampel seperti lingkungan muda-mudi Aceh seperti yang sudah penulis jelaskan.
Dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh,  kecenderungan  arus  westernisasi  dalam  diri muda-mudi  sudah  bukan  menjadi  suatu  permasalahan.  Berdasarkan  hasil  observasi lapangan  yang penulis lakukan, penyakit westernisasi begitu nyata dalam diri sebagian muda-mudi  Aceh.  Cara  berpakaian  yang  tidak  sesuai  syariat  Islam,  pergaulan  bebas yang  terjadi,  berpacaran,  berboncengan  dengan  bukan  mahram  dengan  romantis, berduaan  di  tempat  wisata,  perempuan  merokok  bahkan  ditempat  publik  juga  sudah terjadi  seperti  di  Kota  Banda  Aceh,  konten  media  sosial  dengan  pakaian  ketat  bahkan juga  tidak  menggunakan  hijab,  krisis  akhlak  baik  dalam  kehidupan  sosial,  bermain game  online,  muda  mudi  melakukan  goyang  atau  joget  trend  di  aplikasi  TikTok,  judi online,  bahkan  sampai  kepada  prostitusi  open  BO  juga  sudah  terjadi  di  Aceh.  Belum lagi  dengan  konsumsi  minuman  keras  dan  narkoba,  hamil  diluar  nikah,  berduaan dirumah atau kontrakan, dan lain sebagainya.
Penulis  melihat  berbagai  fenomena  westernisasi  di  Aceh  menjadi  suatu  hal  yang sangat lumrah dan tidak lagi tabu. Walaupun sudah banyak aturan yang tertuang dalam qanun  atau  aturan  lainnya,  persentase  dilapangan  sangatlah  kecil.  Data  westernisasi yang  telah  bertabrakan  dengan  syariat  Islam  juga  dapat  dilihat  dari  berbagai  data  di media.  Sebagai  contoh,  konser  yang  dilakukan  di  stadiun  Harapan  Bangsa  merupakan salah-satu  bentuk  westernisasi  dalam  kehidupan  masyarakat  (Aceh,  2022),  muda-mudi joged di salah satu cafee di Pidie juga sangat memprihatinkan  (News, 2022), demikian juga  dengan  berbagai  kasus  yang  terjadi  di  Aceh  seperti  kasus  ikhtilat  (Aceh,  2021), cara berpakaian wanita juga menjadi suatu persoalan besar dikarenakan wanita di Aceh sangat banyak yang berpakaian tidak sesuai syariat Islam, hal ini bisa dilihat seperti di jalanan  umum,  tempat  wisata,  cafee  dan  lain  sebagainya  sehingga  tidak  sedikit  muda- mudi  yang  terjaring  razia  yang  dilakukan  oleh  pihak  berwenang  (Indonesia,  2020). Hasil  observasi  yang  penulis  lakukan  juga  membuktikan  bahwa  arus  westernisasi  di kehidupan  masyarakat  Aceh  identik  dengan  pelanggaran  syariat  Islam  seperti  muda- mudi  yang  berduaan  di  cafe  di  banyak  kota  Banda  Aceh  dan  berpakaian  ketat,  muda- mudi  yang  berpacaran  di  tempat  wisata  seperti  di  Ulee  Lheu  bahkan  tidak  jarang dijalanan umum. Penulis juga menemukan wanita  yang merokok dan tidak berhijab di salah-satu cafee di Kota Banda Aceh dan seakan sudah menjadi suatu hal yang biasa.
Hal  tersebut  juga  terjadi  dikabupaten  kota  lainnya.  Penulis  juga  menemukan  hal yang sama di kota Langsa dimana terdapat muda-mudi berpacaran seperti tidak berada di  daerah  syariat,  demikian  juga  di  kota  Lhokseumawe,  Pidie,  Aceh  Barat  yang  telah penulis  lakukan  observasi  dimana  budaya  asing  diadopsi  dalam  kehidupan  masyarakat seperti kegiatan pertunangan, adat pernikahan dan sebagainya. Kemudian juga perjudian
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
dan  prostitusi  menjadi  suatu  persoalan  yang  sangat  krusial,  di  Banda  Aceh  sendiri sangat  marak  akan  perjudian  dan  prostitusi  yang  belum  terpecahkan  dan terselesaikan. Hasil wawancara yang penulis lakukan secara acak di Kota Banda Aceh menghasilkan bahwa arus westernisasi terdapat dalam berbagai kalangan masyarakat, hanya saja yang sangat  menonjol  adalah  dikalangan  muda-mudi.  Hasil  wawancara  juga  menunjukkan tingkat  prihatin  masyarakat  yang  sangat  besar  akan  lingkungan  muda-mudi  di  Aceh. Informan  juga  mengungkapkan  bahwa  perjudian  online  sangat  banyak  dikalangan pemuda Aceh, belum lagi tingkat akhlak dan etika yang rendah dalam kehidupan sosial masyarakat.  Harapan  besar  masyarakat  yaitu  agar  pemerintah  beserta  dengan masyarakat dapat meminimalisir berbagai budaya asing yang masuk kedalam kehidupan masyarakat Aceh terkhususnya bagi muda-mudi selaku generasi penerus bangsa. Sangat jelas  berbagai  fenomena  diatas  merupakan  dampak  daripada  arus  westernisasi  yang terjadi  dalam  masyarakat  Aceh.  Padahal  agama  sudah  menjelaskan  hukum  akan berbagai  fenomena  diatas  dan  di  Aceh  sudah  ada  qanun  tentang  pelaksanaan  Syariat Islam.
Dengan adanya fenomena ini menjadikan syariat Islam hanya sebagai simbol saja (Mardhiah,  2015),  dengan  adanya  berbagai  aturan  yang  mengikat  akan  pelaksanaan Syariat Islam tetapi masih terjadi berbagai pelanggaran, lantas bagaimana jika tidak ada aturan  atau  qanun  tersebut  di  Aceh  diera  globalisasi  dan  arus  westernisasi  ini? Kehidupan  sosial  masyarakat  juga  sudah  terbawa  akan  arus  westernisasi,  dalam  scope paling  kecil  dapat  dilihat  dengan  sikap  acuh  tak  acuh  saat  melihat  fenomena pelanggaran syariat Islam didalam masyarakat.
Menurut  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan,  ada  beberapa  faktor  penyebab terjadinya fenomena pelanggaran syariat Islam dikarenakan oleh arus moderasi tersebut seperti kurangnya peranan orang tua dalam mengawasi anak. Orang tua merupakan guru pertama  yang  dikenal  oleh  seorang  anak,  jika  memang  orang  tua  sibuk  dan  tidak memperhatikan  akan  arah  anak,  maka  di  era  globalisasi  dan  westernisasi  ini  sangat mudah  menyebabkan  anak  tersebut  terbawa  kepada  arus  yang  negatif  dalam  hidupnya (Rosdiana,  Ramli  and  Maallah,  2019).  Sehingga  saat  ia  tumbuh  dewasa,  pelanggaran syariat  Islam  yang  dilakukannya  dianggap  sebagai  hal  yang  biasa  ia  lakukan  sedari kecil. Disisi lainnya, faktor pendidikan juga menjadi suatu permasalahan, Aceh dikenal dengan  daerah  adat  istiadat  yang  bersyariat  sehingga  pendidikan  yang  harus  diberikan juga  harus  bernuansa  budaya  syariat  Islam  (Rosdiana,  Ramli  and  Maallah,  2019). Pendidikan  keagamaan  Islam  harus  dipelajari  oleh  masyarakat  agar  sadar  dengan berbagai aturan dan ajaran Islam sehingga dapat menangkal pengaruh dari budaya asing yang masuk dalam kehidupan masyarakat Aceh.

## 5. PENUTUP
Aceh merupakan daerah yang diberikan keistimewaan dalam menjalankan Syariat Islam  secara  menyuluh  dalam  kehidupannya.  Berbagai  pro  dan  kontra  terjadi  dalam berjalannya  syariat  Islam.  Sampai  dengan  saat  ini,  permasalahan  dalam  implementasi
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
juga  terus  terjadi.  Pelanggaran  syariat  Islam  di  Aceh  menjadi  satu  fenomena dikarenakan  ditengah  berlangsungnya  syariat  Islam,  angka  pelanggaran  juga  masih relatif  tinggi  bahkan  ada  pelanggaran-pelanggaran  yang  sudah  tidak  menjadi  suatu  hal yang tabu dalam masyarakat seperti cara berpakaian yang belum sesuai syariat dan lain sebagainya. Tentunya hal ini dikarenakan berbagai faktor pengaruh yang salah satunya yaitu westernisasi.
Dampak  dari  westernisasi  ini  terasa  sangat  nyata  bahkan  sampai  kepelosok daerah.  Westernisasi  di  Aceh  bergerak  dominan  kepada  sisi  negatif  dan  bertentangan dengan  syariat  Islam.  Masyarakat  dengan  mudah  menerima  budaya  asing  yang  masuk tanpa  memfilter  terlebih  dahulu  sehingga  yang  terjadi  adalah  hidupnya  budaya  yang bertentangan  dengan  syariat  Islam.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masyarakat bahkan  menganggap  fenomena  yang  terjadi  seperti  berpacaran,  berduaan  dengan  yang bukan mahram, berpakaian ketat merupakan suatu hal yang lumrah  dan kekinian tanpa sadar  bahwa  hal  tersebut  dilarang  keras  dalam  agama.  Sehingga  pada  akhirnya westernisasi  ini  menjalar  jauh  dalam  masyarakat  yang  mengakibatkan  adanya pelanggaran seperti prostitusi online, judi online, pergaulan bebas, minuman keras dan sebagainya. Jika dalam kehidupan umum masyarakat, budaya asing seperti pertunangan, adat pernikahan juga sebagai salah-satu yang sangat menonjol dalam sosial masyarakat. Masyarakat  menilai  bahwa  berbagai  fenomena  ini  merupakan  suatu  kewajiban  yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri.
Dalam hal ini, sangat diperlukan kebijakan dari pemerintah dalam meminimalisir lajunya westernisasi dan pendangkalan akidah bagi masyarakat Aceh terutama generasi penerus.  Kemudian  juga  berbagai  dukungan  dibutuhkan  dari  alim  ulama,  akademisi serta  lapisan  masyarakat  untuk  mengatasi  berbagai  fenomena  westernisasi  dalam kehidupan masyarakat Aceh.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Aceh,  I.  (2021) 8  Pelanggar  Qanun  Syariat  Islam  di  Aceh  Dihukum  Cambuk,  Salah Satunya  Perempuan  Hamil .  Available  at:  https://aceh.inews.id/berita/8-pelanggar- qanun-syariat-islam-di-aceh-dihukum-cambuk-salah-satunya-perempuan-hamil.
Aceh,  K.  (2022) Inong-Agam  Bercampur,  Santri  Aceh  Minta  Polda  Aceh  Tegur  EO Konser Musik Bhayangkara Seulawah Expo . Available at:
https://www.kontrasaceh.net/2022/07/20/inong-agam-bercampur-santri-aceh-minta- polda-aceh-tegus-eo-konser-musik-bhayangkara-seulawah-expo/.
Alfadhil,  D.  M.,  Anugrah,  A.  and  Hasbar,  M.  H.  A.  (2021)  ‘Budaya  Westernisasi Terhadap Masyarakat’, Jurnal Sosial Politika , 2(2), pp. 99–108.
Bariah,  C.  and  Hamda,  E.  F.  (2021)  ‘Analisis  Perilaku  Siswa  yang  Menyimpang  di Tinjau dari Lokasi Geografis Budaya Aceh Bersyari ’at’, Jurnal Georafflesia , 6(2), pp. 1–11.
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Cut  Maya  Aprita  Sari  (2016)  ‘Pro  dan  Kontra  Implementasi  Qanun  Syariat  Islam  di Aceh’, Jurnal Review Politik , 06(01), pp. 68–89. doi: 10.55210/assyariah.v7i1.376.
Indonesia, C. (2020) Razia Syariat Aceh Jaring Wanita Pakai Flanel-Celana Panjang . Available at: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200220164402-20- 476501/razia-syariat-aceh-jaring-wanita-pakai-flanel-celana-panjang.
Mardhiah,  N.  (2015)  ‘Analisis  Patologi  Sosial  Generasi  Muda  Dalam  Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat’, Jurnal Public Policy , 1(1), pp. 1–12.
Misran,  M.  (2012)  ‘PELAKSANAAN  SYARIAT  ISLAM  DI  ACEH:  Analisis  Kajian Sosiologi  Hukum’, LEGITIMASI:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Politik  Hukum ,  1(2), pp. 1–15. doi: 10.22373/legitimasi.v1i2.1423.
Muhsinah,  M.  and  Sulaiman,  S.  (2019)  ‘Peran  Perempuan  Dalam  Pelaksanaan  Syariat Islam Di Provinsi Aceh’, MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman , 43(2), pp. 202–221. doi: 10.30821/miqot.v43i2.617.
News,  S.  (2022) Gara-gara  Joget  Muda Mudi,  Forkopimda Pidie  dan  Warga  Sepakat Kafe dan Mobil Kupi Dilarang Berjualan . Available at:
https://aceh.tribunnews.com/2022/05/25/gara-gara-joget-muda-mudi-forkopimda- pidie-dan-warga-sepakat-kafe-dan-mobil-kupi-dilarang-berjualan.
Novita, I. et al. (2022) Metode Penelitian Kualitatif . 1st edn. Edited by Hayat. Malang: Unisma Press.
Rosdiana, Ramli, R. and Maallah, M. N. (2019) ‘Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Westernisasi Pada Peserta Didik’, Istiqra’:Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam , VI(2), pp. 107–120.
Setiawan, D., Qodir, Z. and Jubba, H. (2020) ‘Pro Kontra Pelaksanaan Syariat Islam di Bumi  Serambi  Mekkah’, Dialektika:  Jurnal  Pemikiran  Islam  dan  Ilmu  Sosial , 13(11), pp. 86–90.
Shadiqin, S. I. (2010) Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern ? , 23 Kontekstualita .
Yunus, N. R. (2015) ‘Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia’, HUNAFA: Jurnal Studia Islamika , 12(2), pp. 253–279. doi: 10.24239/jsi.v12i2.394.253-279.