## PEMAKNAAN PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Erdin Tahir
Universitas Singaperbangsa Karawang Email: erdin.tahir@fh.unsika.ac.id

## ABSTRACT
As the principle of the state, the position of Pancasila as the source of all sources of law has to be manifested in the national legal system, as a legal ideal (rechtside) of the nation and state, which not only as the basis to evaluate and harmonize all laws and regulations in  order  to  not  disaccord  with  the  values  contained  in  Pancasila  but  more  than  that  the values  of  Pancasila  have  to  be  reflected  and  translated  into  the  legislation  itself.  In practice in Indonesia, the construing of Pancasila into law regulates almost all lines of the life of the nation and state, ranging from state affairs, political affairs, economic affairs, religious  affairs,  and  legal  affairs,  to  social  affairs,  all  of  these  affairs  must  not  conflict with  Pancasila.  Even  to  solve  conflicts  at  the  community  scale,  Pancasila  is  used. Considering how vital and important the values of Pancasila are to the life of the nation and state, it is a given that every legislation should include the values contained in each of the precepts  of  Pancasila. Therefore, institutionally, it is  the  duty of  both the Legislature and Executive to jointly ensure that the values of each precept in Pancasila are included in the law in accordance with the interests of the Indonesian people.
Keywords: Construal, Guidelines, Law, Pancasila.

## I. PENDAHULUAN
Pancasila  yang  merupakan  bagian  dari  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945,  oleh  Notonogoro  disebutkan  sebagai staats  fundamentalnorm  ( Pokok  Kaidah Fundamentil  Negara),  istilah  ini  mirip  dengan  istilah  yang  dipakai  oleh  Hans  Nawiasky tentang  jenjang  norma  hukum  ( die  theorie  vom  stufentordnung  der  Rechnormen) 1 yang oleh A. Hamid S. Attamimi dan Maria Fariada 2 juga menyebutkan bahwa Pancasila yang terdapat dalam pokok-pokok pikiran yang terkandungan dalam Pembukaan UUD 1945 itu merupakan  Norma  Fundamental  Negara  ( Staatsfundamentalnorm). Norma  fundamental negara  yang  merupakan  norma  tertinggi  dalam  suatu  negara  ini  merupakan  norma  yang tidak  dapat  dibentuk  oleh  suatu  norma  yang  lebih  tinggi  lagi,  tetapi  bersifat  “ pre-
1 RM.  AB  Kusuma,  “ Lahirnya  Undang-Undang  Dasar  1945”  (Memuat  Salinan  Dokumen  Otentik  Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan) , Badan Penerbit FH UI, Depok, 2004, hlm. 28.
2 Maria Farida merupakan perempuan pertama yang menjadi salah satu dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi RI menjabat periode 2008-2018, yang boleh dibilang sebagai anak didik dari Prof. A. Hamid S. Attamimi, sehingga  pemikirannya  sebagian  besar  didapatkan  dari  Prof  Hamid,  terutama  mengenai  Ilmu  Perundang- Undangan di Indonesia.
supposed” atau  ditetapkan  terlebih  dahulu  oleh  masyarakat  dalam  suatu  negara  dan merupakan  norma  yang  menjadi  tempat  bergantungnya  norma-norma  hukum  di bawahnya 3 .
Kemudian pada tahun 1966 kedudukan Pancasila mendapatkan tempat yang lebih tinggi  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  dimana  dalam  lampiran  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XX/MPRS/1966, tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia, disebutkan bahwa Pancasila Sumber dari  Segala  Sumber  Hukum,  kemudian  dipertegas  lagi  didalam  Ketetapan  MPR  No. III/MPR/2000, dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa sumber hukum nasional  adalah  Pancasila  sebagaimana  yang  tertulis  dalam  Pembukaan  UUD  1945, kemudian  dalam  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011,  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan,  menyebutkan  bahwa  Pancasila  merupakan  Sumber  Segala  Sumber  Hukum Negara 4 .
Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  tentunya  harus termanifestasikan dalam sistem hukum nasional, sebagai cita hukum ( rechtside) berbangsa dan  bernegara,  maka  untuk  dapat  merekam  kerangka  ideal  sistem  hukum  nasional  yang mencerminkan pola rechtside hukum Indonesia, mencakup dua aspek, yaitu pencerminan nilai-nilai Pancasila dalam perundang-undangan dan sistem Hukum Nasional itu sendiri 5 .
3 Maria  Farida  Indarti  S, Ilmu  Perundang-Undangan  1  (Jenis,  Fungsi,  dan  Materi  Muatan), Edisi  Revisi, Kanisius, Yogyakarta, 2020, hlm. 48.
4 Lihat  Pasal  2  UU  No.  15  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Sebelum  berlakunya  kedua  UU  ini  terlebih  dahulu  diatur dalam  UU  No.  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  juga  disebutkan dalam  Pasal  2  terkait  dengan  kedudukan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara. Sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara  ini  ahli  hukum  di  Indonesia  mempadankan  dengan  teori  Hans Kelsen  yakni  tentang Grundnorm (Norma  Dasar)  dan  teori  Hans  Nawiasky  yakni staatfundamentalnorm (norma fundamental negara), namun oleh Ahli Filsafat Hukum Indonesia Fernando Manullang pemaknaan Pancasila sebagai grundnorm justru Implikasinya menjadi tragis, karena usaha untuk menjawab Pancasila itu  grundnorm  atau  tidak,  justru  malah  mengakibatkan  reduksi  makna  filosofis  Pancasila.  Pancasila  yang mengandung  nilai,  di  tangan  para  ahli  hukum  yang  berusaha  menganalisis  Pancasila  itu  grundnorm  atau tidak,  telah  direduksi  hingga  dijadikan  alasan  validasi  normatif  belaka.  Oleh  karena  itu,  usaha  akademis untuk menjawab Pancasila itu grundnorm atau tidak adalah usaha yang kontraproduktif. Lihat E. Fernando M. Manullang, “Mempertanyakan Pancasila Sebagai  Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis  Dalam Perspektif Fondasionalisme,” Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 2 (2020): hlm. 300.
5 Atmadja, “Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Nasional,” Jurnal Hukum & Pembangunan 14, no. 5  (2017),  hlm.  434.  Pandangan  Atmadja  ini  bersumber  dari  bahan  pemikiran  hasil-hasil  Seminar  Hukum Nasional Ke-IV di Jakarta Tanggal 26-30 Maret 1979.
Pembentuk  undang-undang  dalam  penyusunan  undang-undang  perlu  dengan  tepat menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang mendasari undang-undang 6 . Hal ini senada dengan pendapat  Sri  Soemantri,  mengemukakan  bahwa  substansi  hukum  tertulis  yang dikembangkan  harus  merupakan  perwujudan  atau  penjabaran  sila-sila  yang  terkandung dalam  Pancasila.  Sekurang-kurangnya  substansi  produk  hukumnya  tidak  bertentangan dengan  sila-sila  yang  terdapat  dalam  Pancasila 7 .  Kedua  pandangan  tersebut  tentunya mempercayakan  kepada  Eksekutif  dan  Legislatif  untuk  menafsirkan  nilai-nilai  Pancasila kedalam produk hukum yang dibuat dan disetujui bersama.
Lain  halnya  dengan  Conrado  M.  Cornelius,  memberikan  pandangan  filosofisnya bahwa  kekuasaan  Eksekutif  tidak  memiliki  kewenangan  hukum  untuk  menafsirkan Pancasila 8 , menurutnya masyarakatlah yang menafsirkan Pancasila karena penafsiran oleh masyarakat  dimungkinkan  secara  yuridis,  dan  dibenarkan  secara  filosofis 9 .  hal  ini memberikan  pemahaman  bahwa  masyarakat  mesti  ikut  andil  atau  memiliki  hak  dalam menafsirkan  Pancasila.  Tentunya  ini  menjadi  diskursus  diruang  publik  terkait  dengan partisipasi  masyarakat  dalam  menafisirkan  Pancasila  yang  bisa  saja  setiap  masyakat memiliki pemahaman yang berbeda-beda dalam proses pemanfisaran Pancasila.
Dilain sisi DPR sebagai representatif dari masyarakat tentunya memiliki pengaruh yang sangat  besar mewakilkan masyarakat  dalam menafsirkan nilai-nilai  Pancasila untuk dimasukan  kedalam  produk  hukum  yang  dibuat,  akan  tetapi  menurut  Mariam  Budiardjo mayoritas  undang-undang  dirumuskan  dan  dipersiapkan  oleh  badan  eksekutif,  sedangkan badan legislatif tinggal membahas dan mengamandemennya 10 ,  tentunya DPR diharapkan dapat mewakilkan pikiran-pikiran masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum, terlebih  mengenai  pemaknaan  nilai-nilai  Pancasila  yang  mesti  demi  kepentingan  rakyat, sebagaimana  pendapat  Sri  Soemantri  bahwa  substansi  produk  hukum  yang  merupakan
6 Ibid .
7 Sri  Soemantri, Hukum  Tata  Negara  Indonesia:  Pemikiran  dan  Pandangan, cetakan  kedua,  PT  Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 336.
8 Conrada M. Cornelius, “Menafsirkan Pancasila: Wewenang Pemerintah Atau Peran Warga Negara? Suatu Telaah Dari Perspektif Hermeneutika Kritis Habermasian,” Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol 33 No 2 Tahun 2021, hlm. 331.
9 Ibid , hlm. 340, Conrada menyimpulkan bahwa menafsirkan Pancasila harus dilakukan secara komunikatif dalam ruang lingkup yang demokratis dan deliberative, karena Pancasila merupakan “cara pandang” bangsa Indonesia, sehingga setiap mereka yang mengaku “Indonesia” memiliki kepentingan untuk memahami arti dari Pancasila.
10 Mariam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  edisi  revisi,  PT  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta,  2008, hlm. 323.
perwujudan/penjabaran  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  akan  merupakan karakter  produk  hukum  responsif,  artinya  untuk  kepentingan  rakyat  dan  merupakan perwujudan aspirasi rakyat 11 .
Berangkat dari pemikiran diatas, timbul pertanyaan sejauh mana lembaga eksekutif dan  lembaga  legislatif  memaknai  atau  menjabarkan  Pancasila  dalam  sistem  hukum nasional  saat  ini.  Apakah  undang-undang  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  tercermin nilai-nilai  Pancasila  didalamnya,  kemudian  dalam  bentuk  cerminan  bagaimana  nilai-nilai Pancasila  yang  dimuat  didalam  undang-undang  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini,  serta apakah  Pancasila  yang  dimuat  dalam  produk  hukum  telah  sesuai  dengan  kepentingan hukum  masyarakat,  hal  ini  kemudian  menarik  bagi  penulis  untuk  mengkajinya  dalam penulisan artikel ini.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  tersebut  diatas,  maka  rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah kedudukan Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah pemaknaan Pancasila dalam peraturan perundang-Undangan?

## III. METODE
Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka penelitian ini akan menggunkan  mentode  penelitian  yang  bersifat  yuridis  normatif.  Dengan  menggunakan pendekatan  undang-undangn  ( statute  approach) ,  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach). Pendekatan  undang-undangan  ( statute  approach) dilakukan  dengan  menelaah semua undang-undang dan regulasi  yang bersangkutpaut dengan isu hukum  yang sedang ditangani.  Sedangkan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  beranjak  dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  didalam  ilmu  hukum. Pemahaman  akan  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  merupakan  sandaran  dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi 12 .
11 Sri Soemantri, op.cit , hlm. 336.
12 Peter Mahmud Marzuki, " Penelitian Hukum" , Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 133.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia
Hamid  S.  Attamimi  berpendat  bahwa  sistem  hukum  rakyat  Indonesia  pada hakekatnya  terdiri  dari  dua  bagian,  Cita  Hukum  dan  Sistem  Norma.  Cita  Hukum  rakyat Indonesia  telah  ditetapkan  oleh  rakyat  sendiri  yaitu  Pancasila  sebagai  kesatuan  asas-asas hukum  umum,  yang  menurut  ungkapan  Stammler  sebagai  “bitang  pemandu”  ( Leitstern), suatu  titik  akhir  yang  tidak  mungkin  dicapai  namun  dapat  menguji  hukum  positif. Sedangkan system  norma dalam hukum  Indonesia juga berjenjang-jenjang ( stufenformig) yang  di  bawah  berdasar  dan  bersumber  pada  yang  lebih  tinggi,  dan  begitu  seterusnya sampai pada norma hukum yang tertinggi, yang dalam tata susunan norma-norma hukum yang  berlaku  di  Indonesia  itu  adalah  Pancasila.  Oleh  karena  itu  tidak  ada  satu  norma hukum pun dalam negara Indonesia boleh menyimpang dari padanya 13 .
Cita  Hukum  Pancasila  yang  dimaksud  oleh  Hamid  Attamimi  memiliki  2  (dua) fungsi yakni fungsi regulatif dan fungsi konstitutif, fungsi legislatif yang menguji apakah hukum positif Indonesia adil ataukah tidak, sedangkan fungsi konstitutif yang menentukan apakah  kaidah  yang  ditetapkan  dalam  kehidupan  rakyat  Indonesia  merupakan  hukum ataukah bukan 14 . Fungsi regulatif Pancasila sebagai cita hukum yang menentukan adil atau tidak  adil  tentunya  tidak  sedikit  yang  beranggapan  bahwa  keadilan  adalah  sesuatu  yang subyektif. Sesuatu yang diukur berdasarkan sudut pandang, paradigma, atau ideologi yang dianut  oleh  pemutus  keadilan  atau  yang  pihak  yang  memperoleh  akibat  dari  pemutusan tersebut. Dan rasa akan keadilan itu selalu bernilai tidak sama bagi penerima keadilan 15 .
Fungsi  konstitutif  Pancasila  yang  menentukan  apakah  kaidah  yang  ditetapkan dalam  kehidupan  rakyat  Indonesia  merupakan  hukum  ataukah  bukan  hukum,  tentunya menentukan mana yang termasuk hukum dan mana bukan termasuk hukum akan menjadi perdebatan dikalangan para yuris, jangan kan menenetukan mana bukan termasuk hukum,
13 Maria  Farida, Kumpulan  Tulisan  A.  Hamid  S.  Attamimi,  Gesetzgebungswissenchaft  sebagai  salah  satu upaya  menanggulangi  hutan  belantara  peraturan  perundang-undangan” cet.  1,  Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2021, hlm. 126.
14 Ibid.
15 Bakhrul  Amal,  “ Hukum  &  Masyarakat:  Sejarah,  Politik,  Dan  Perkembangannya”,, Thafa  Media, Yogyakarta, 2018 , hlm. 168.
para  yurispun  dalam  memberikan  pandangan  tentang  hukum  itu  sendiri,  pandangannya berbeda-beda, tergantung ia penganut aliran hukum apa 16 .
Selajutnya pandangan Hamid S. Attamimi bahwa Pancasila sebagai bagian system norma dalam hukum Indonesia, hal ini oleh Maria Farida membandingkannya dengan teori jenjang norma ( Stufentheorie) dari Hans Kalsen dan dari muridnya Hans Nawiasky yakni teori  jenjang  norma  hukum  ( die  theorie  vom  Stufentordnung  der  Rechtsnormen) ,  dimana norma-norma  hukum  yang  berlaku  berada  dalam  suatu  system  yang  berlapis-lapis  fan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, yakni suatu norm aitu selalu berlaku, bersumber,  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi,  dan  norma  yang  lebih  tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai  pada  suatu  norma  dasar  negara  ( Staatsfundamentalnorm), maka  Pancasila diposisikan  sebagai  norma  dasar  negara  ( Staatsfundamentalnorm) 17 artinya  Pancasila sumber hukum paling tertinggi di Negara Indonesia, dimana hal ini untuk pertamakalinya diadopsi  kedalam  TAP  MPRS  No.  XX/MPRS/1966  disebutkan  bahwa  Pancasila  Sumber dari Segal Sumber Hukum, sampai kemudian dimasukan kedalam ketentuan UU No.  12 Tahun  2011,  sebagaimana  diubah  dengan  UU  No.  15  Tahun  2019  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan bahwa Pancasila merupakan Sumber Segala Sumber Hukum Negara 18 .
Selain itu, Maria Farida juga menjelaskan bahwa Pancasila kedudukannya sebagai cita  hukum  rakyat  Indonesia  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  secara  positif merupakan  “bintang  pemandu”  yang  memberikan  pedoman  dan  bimbingan  dalam  semua kegiatan  memberi  isi  kepada  tiap  peraturan  perundang-undangan,  selain  itu  merupakan kerangka  yang  membatasi  ruang  gerak  isi  peraturan  perundang-undangan.  Terhadap  isi peraturan  perundang-undangan  sila-sila  Pancasila  baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama- sama baik tunggal maupun berpasangan merupakan asas hukum umum 19 .
Menurut  Atmadja  untuk  dapat  merekam  kerangka  ideal  sistem  Hukum  Nasional yang  mencerminkan  pola rechtsidee hukum  Indonesia,  mencakup  dua  aspek,  yaitu
16 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum:  Suatu  Kajian  Filosofis  dan  sosiologis,  Cetakan Ke-II,  Gunung Agung,  Jakarta,  2002,  hlm.  16.  Aliran  hukum  yang  dimaksud  adalah  penganut  Aliran  Hukum  Alam, Positivitis, Sosiologis, Antropologis, Historis, Realisme, dan sebagainya.
17 Maria Farida Indarti S, Ilmu Perundang-Undangan 1, op.cit, hlm. 59.
18 Lihat  Pasal  2  UU  No.  15  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
19 Maria Farida Indarti S, Ilmu Perundang-Undangan 1, op.cit, hlm. 61-62.
pencerminan nilai-nilai Pancasila dalam perundang-undangan dan system hukum nasional itu  sendiri.  Pencerminan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  perundang-undang  ini  dimaksudkan bahwa  pembentuk  undang-undang  dalam  penyusunan  undang-undang  perlu  dengan  tepat menunjukan nilai-nilai Pancasila yang mendasari undang-undang 20 . Hal ini senada dengan pendapat  Sri  Soemantri,  mengemukakan  bahwa  substansi  hukum  tertulis  yang dikembangkan  harus  merupakan  perwujudan  atau  penjabaran  sila-sila  yang  terkandung dalam  Pancasila.  Sekurang-kurangnya  substansi  produk  hukumnya  tidak  bertentangan dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila 21 .
Pandangan  Atmadja  dan  pandangan  Sri  Soemantri  tersebut  memaknai  Pancasila dalam  system  hukum  di  Indonesia  nilai-nilainya  harus  dimasukan  kedalam  peraturan perundang-undangan,  kemudian  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  tidak boleh  bertentangan  dengan  sila-sila  yang  terdapat  dalam  Pancasila,  kedua  pandangan  ini mensyaratkan  nilai-nilai  Pancasila  harus  dimasukan  pada  saat  proses  pembentukan perundang-undangan  sebelum  produk  hukum  tersebut  berlaku  dalam  kehidupan masyarakat.  Lain  halnya  dengan  pandangan  Hamid  S.  Attamimi,  dimana  menempatkan Pancasila  sebagai  alat  uji  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam kehidupan  masyarakat  untuk  menilai  apakah  produk  hukum  itu  adil  ataukah  tidak  adil, serta  apakah  merupakan  hukum  atau  bukan  hukum.  Sederhananya  Atmadja  dan  Sri Soemantri  membawa  Pancasila  kedalam  proses  pembentukan  undang-undang  sedangkan Hamid  S.  Attamimi  membawa  Pancasila  sebagai  alat  uji  untuk  menilai  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  sudut  hukum  menurut  Mahfud  MD,  kedudukan  Pancasila  melahirkan  satu sistem hukum khas sebagai sistem hukum Indonesia yang umumnya disebut sebagai sistem hukum  Pancasila.  Sistem  hukum  Pancasila  memasang  rambu-rambu  dan  melahirkan kaidah  penuntun  dalam  politik  hukum  di  Indonesia.  Rambu  yang  paling  umum  adalah larangan bagi  munculnya hukum  yang bertentangan dengan nilai-nilai  Pancasila.  Artinya tak  boleh  ada  hukum  yang  bertentangan  dan  melanggar  pada  setiap  sila-sila  dalam Pancasila 22 .
20 Atmadja, op.cit , hlm. 434.
21 Sri Soemantri, op.cit , hlm. 336.
22 Mahfud MD, “ Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu” , Ed. 1, Cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 38.
Begitupula  Jimly  Asshidiqie  menjelaskan  agar  dalam  praktik  Pancasila  dan  UUD 1945  itu  harus  tercermin  dan  diterjemahkan  dengan  sungguh-sungguh  dalam  kebijakan publik,  dalam  setiap  kebijakan  bernegara  dan  berpemerintah.  Semua  kebijakan  yang dituangkan  dalam  bentuk  hukum,  haruslah  mencerminkan  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD 1945  sebagai  roh  dan  spirit 23 .  Selanjutnya  Pancasila  dijalankan  dalam  kegiatan  praktik penyelenggaraan kekuasaan negara sehari-hari agar nilai-nilai dan norma yang terkandung di dalanya dapat berubah, yaitu terwujudnya cita-cita kemerdekaan, cita-cita berbangsa dan bernegara  sebagai  termaktub  dalam  rumusan  Pembukaan  UUD  1945.  Disamping  itu, Pancasila  dan  UUD  1945  itu  haruslah  pula  tercermin  dan  terjabarkan  dalam  berbagai norma hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UU sampai ke peraturan paling rendah. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dapat  diwujudkan  dan  dipaksakan  berlakunya  secara  konkret  dalam  tindakan-tindakan praktik bernegara dan berpemerintahan sehari-hari. Untuk itu, diperlukan beberapa upaya konkret  agar  perwujudan  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  1945  dapat  dibina  secara operasional, yaitu: pertama, upaya pengawasan eksekutif ( executive review ), kedua, upaya pengawasan hukum melalui peradilan ( judicial review ) 24 .
Dalam  menjalankan  ketentuan  UUD  1945,  tidak  boleh  mengabaikan  nilai-nilai Pancasila yang terkandung di  dalamnya, kita harus membaca dan memahami UUD 1945 dengan  berbasis  moral  dan  ideologi  Pancasila,  ini  oleh  Jimly  Asshidiqie dinamakan  “ the moral  and  ideological  reading  of  the  constitution”. Untuk  itu,  dalam  menguji konstitusionalitas sesuatu norma dalam undang-undang, Mahkamah Konstitusi (MK) juga tidak boleh melupakan konteks moral dan ideologis nilai-nilai Pancasila yang terkandung didalamnya. Artinya, dalam menjalankan tugas peradilannya MK harus bertindak sebagai pengawal UUD 1945 dan sekaligus pengawal Pancasila 25 .
Pandangan Jimly Asshiddiqie ini pada prinsipnya sama dengan pandangan Hamid S. Attamimi,  dimana  memposisikan  Pancasila  sebagai  batu  uji  konstitusionalitas  sesuatu norma  hukum  yang  berlaku,  artinya,  dalam  mengajukan  permohonan  pengujian  undang- undang di MK, pemohon dapat meguji norma bukan saja bertentangan dengan UUD 1945 akan  tetapi  bertentangan  dengan  Pancasila,  harapannya  MK  sebagai  pengawal  konstitusi
23 Jimly Asshiddiqie, “ Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan”, Cet 1, SInar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 2.
24 Ibid , hlm. 6.
25 Ibid , hlm. 4.
baik itu pengawal UUD 1945 maupun pengawal Pancasila harus menggali nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai batu uji terhadap ketentuan suatu norma undang-undang yang berlaku.
Dari pendangan-pandangan yang telah dikemukakan diatas perihal  Pancasila dalam sistem  hukum  di  Indonesia,  setidaknya  bisa  dicirikan  menjadi  beberapa  ciri  berikut: Pertama,  Pancasila dasar  berbangsa  dan  bernegara  dan  berpemerintah, Kedua Pancasila sumber segala sumber hukum.  ketiga nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila harus tercermin kedalam  peraturan  perundang-undangan  pada  saat  proses  pembentukan  UU, Keempat , pembentukan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, kelimat , Pancasila sebagai batu uji konstitusionalitas sesuatu norma yang berlaku.
Bersandar dari kelima karakteristik tersebut diatas, tentunya akan timbul pertanyaan apakah kelima karakteristik itu juga dimaksudkan oleh founding fathers bangsa Indonesia pada  saat  merumuskan  dasar  negara  disidang  BPUPKI,  tentunya  untuk  mengetahui  ini perlu studi historis dengan menelusuri Pancasila sejak dirumuskan sampai dengan disahkan dalam pembukaan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Soekarno dalam pidatonya 1 Juni 1945 sebagai lahirnya ide Pancasila, menyampaikan dihadapan sidang:
“……Paduka  tuan  Ketua  yang  mulia  minta  kepada  siding  Dokuritu  Zyunbi Tyooskai  untuk  mengemukakan  dasar  Indonesia  merdeka.  Dasar  inilah  nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini” 26
“Paduka  tuan  Ketua  yang  mulai!  Saya  mengerti  apakah  yang  paduka  tuan Ketua  kehendaki!  Paduka  tuan  Ketua  minta  dasar,  minta  philosophische grondslag,  atau,  jikalau  kitab  oleh  memakai  perkataan  yang  muluk-muluk, Paduka  tuan  Ketua  yang  mulia  meminta  suatu  “Weltanschauung”,  di  atas mana kita mendirikan Negara Indonesia ini” 27
Dasar-dasar  negara  Indonesia  Merdeka  oleh  Soekarno  disebut  sebagai philosophische  grondslag (fundament  filsafati;  dasar  filsafati) atau  “Weltanschauung” (Filsafat Hidup, Pandangan Hidup), ada lima prinsip dasar 28 , dimana kelima prinsip dasar ini oleh Soekarno disebut Pancasila:
26 RM. AB Kusuma, op.cit., hlm. 150.
27 Ibid, hlm. 154.
28 5 prinsip dasar yang ditawarkan Soekarno adalah, Pertama, Kebangsaan Indonesia, Kedua, Internasionalis- me,  atau  peri-kemanusiaan,  Ketiga,  Mufakat,  atau  demokrasi,  Keempat,  Kesejahteraan  social,  Kelima, Ketuhanan.
“…Namanya bukan Panca Dharma; tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang  teman  kita  ahli  bahasanya  Namanya  Panca  Sila.  Sila  artinya  azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi” 29 .
Setelah  pidato  Ir.  Soekarno,  Ketua  BPUPKI,  Dr.  Radjiman,  memutuskan  untuk membentuk  Panitia  Kecil 30 dengan  tugas  Menyusun  rumusan  tentang  Dasar  Negara  yang dapat disetujui oleh golongan Nasionalis Religius dan Islam  Nasionalis dengan pidato Ir. Soekarno  sebagai  bahan  utama  ditambah  usul  dari  semua  anggota  BPUPKI  yang mengajukannya.  Tugas  harus  diselesaikan  pada  masa  sidang  kedua  BPUPKI,  tetapi  Ir. Soekarno mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya pada tanggal 22 Juni 1945 dengan menghasilkan Mukadimah Piagam Jakarta “ Gentlemen’s Agreement. Ir. Soekarno meminta maaf atas pekerjaan yang menyimpang dari formaliteit, tetapi hasilnya diterima oleh sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 31 .
Setelah disepakati dasar negara, selanjutnya dilakukan rapat pembentukan rancangan UUD,  dimana  pada  saat  rapat  BPUPKI  tangga  11  Juli  1945  Ir.  Soekarno  dan  anggota Panitia  Penyusun  UUD  lainnya  menyatakan  agar  menyusun  UUD  berdasar  preambule UUD yang sudah diterima sidang pleno, yakni “ Gentlemen’s Agreement yang dinamakan Piagam Jakarta 32 .
Pada sidang Panitia Penyusun UUD tanggal 11 Juli 1945, Mr. Maramis mengatakan:
“Saya  berpendapat  bahwa  dalam  preambule  telah  ditetapkan  semua  dasar. Jadi  Saya  minta  supaya  preambule  itu  dibacakan  dan  atas  preambule  itu didirkan hukum dasar” 33 .
Selanjutnya anggota BPUPKI Mr. Wongsonagor, juga mengatakan:
29 Ibid , hlm. 164.
30 Ibid ,  hlm.  167,  Panitia  Kecil  yang  dibentuk  secara  resmi  oleh  BPUPKI  terdiri  dari  8  orang  yaitu:  Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, R. Oto Iskandardinata, Mr. A. Maramis, Ki. Bagoes Hadikoesoemo, dan K.H. Wachid Hasjim, sedangkan Panitia  Kecil yang tidak resmi terdiri dari 9 orang yaitu: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, Mr. A. Maramis, Mr. A. Soebardjo, K.H.  Wachid  Hasjim,  K.H.  Kahar  Muzakkir,  H.  AGus  Salim  dan  R.  Abikoesno Tjokrosoejoso.  Sembilan panitia  ini  kemudian  menghasilkan  rancangan  pembukaan  UUD  yang  oleh  Ir.  Soekarno  diberi  Judul Mukaddimah,  oleh  Mr.  M.  Yamin  dinamakan  Piagam  Jakarta,  dan  oleh  Dr.  Sukiman  disebut  suatu “Gentlemen’s Agreement” karena belum menjadi keputusan BPUPKI.
31 Ibid., hlm.  167 . Piagam  Jakarta  disepakati  pada  Tanggal  22  Juni  1945,  terdiri  dari  4  alinea,  dialinea keempat  ada  disebut  sebagai  Dasar  Negara,  yang  jika  dikelompokan  terdiri  dari  1.  Ketuhananan,  dengan kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya,  2.  dasar  kemanusiaan  yang  adil  dan beradap,  3.  Persatuan  Indonesia,  4.  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  dan  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
32 Ibid, hlm. 16.
33 Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia ,  Risalah  Sidang  Badan  Penyelidik  Usaha-Usaha  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  –  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  28  Mei-22 Agustus , Ed. III, Cet.1, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1995), hlm. 211.
“Jadi  preambule  dapat  juga  dibikin  untuk  rancangan  tuan  Soepomo  karena menurut pendapat saya ini suatu pernyataan pokok dasar” 34 .
Dari  sisi  sejarah,  Pancasila  yang  merupakan  bagian  dari  pembukaan  UUD ( preambule )  sejak  kelahiraanya  oleh  para  pendiri  bangsa  ( founding  parents ) 35 bukan  saja sebagai philosophische  grondslag (fundament  filsafati;  dasar  filsafati) atau “Weltanschauung” (Filsafat  Hidup,  Pandangan  Hidup)  akan  tetapi  juga  dijadikan  dasar untuk  menyusun  rancangan  UUD  1945.  Dimana  UUD  Tahun  1945  disusun  berdasarkan Piagam Jakarta yang didalamnya termasuk Pancasila, hal inilah oleh Hamid Attamimi dan Maria  Farida  menyebutnya  sebagai Staatsfundamentalnorm sebagai  dasar  pembentukan norma  yang  berada  dibawahnya,  artinya  secara  hierarki  Pancasila  kedudukannya  lebih tinggi  dari  UUD  1945.  Oleh  karena  itu  UUD  1945  tidak  boleh  bertentangan  dengan philosophische  grondslag atau Weltanschauung dalam  hal  ini  Pembukaan  UUD  1945 termasuk didalamnya Pancasila.
Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum,  Hans Kelsen mengemukakan teori menganai jenjang norma hukum ( stufenttheorie ). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma- norma hukum itu berjanjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu  norma  yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi,  norma yang lebih tinggi  berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang  lebih  tinggi  lagi,  demikian  seterusnya  sampai  pada  suatu  norma  yang  tidak  dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar ( Grundnorm ) 36 .
Hans  Nawiasky,  salah  seorang  murid  Hans  Kelsen,  mengembangkan  teori  tentang norma,  juga  berpendapat  bahwa  selain  norm  aitu  berlapis-lapis  dan  berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dimana terdiri dari empat kelompok besar, yaitu: 37
Kelompok I : Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara)
Kelompok II : Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara)
Kelompok III : Formall Gesetz (Undang-Undang formal)
34 Ibid, hlm. 215.
35 Disebut founding  parents karena  para  pendiri  bangsa  bukan  saja  terdiri  dari  laki-laki/bapak-bapak,  akan tetapi yang duduk didalam BPUPKI juga ada keterwakilan perempuan/ibu-ibu. Jadi tidak tepat jika hanya disebut sebagai founding father.
36 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Russel & Russel, New York, 1945, hlm. 113, dalam Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan 1., Op.cit., hlm.43.
37 Ibid., hlm. 47.
Kelompok IV : Verordnung & Autonome Satzung (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom.
Menurut  Maria  Farida  teori  Hans  Nawiasky  jika  dilihat  dalam  konteks  system norma  hukum  di  Indonesia maka Staatsfundamentalnorm Pancasila, Staatsgrundgesetz UUD 1945, Formall Gesetz Undang-Undang, Verordnung & Autonome Satzung Peraturan Pelaksana.  Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa Staatsfundamentalnorm Pancasila  yang merupakan  pokok-pokok  pikiran  yang  terkandung  dalam  pembukaan  UUD  1945  adalah sumber  dan  dasar  bagi  pembentukan  pasal-pasal  dalam  UUD  1945  ( verfassungnorm ), sedangkan  aturan  yang  ada  dalam  UUD  1945  merupakan  sumber  dan  dasar  bagi pembentukan Grundgesetznorm Ketetapan  MPR  dan  juga  sekaligus  merupakan  sumber dasar bagi pembentukan Gesetznorm undang-undang 38 .
Dengan  demikian  dilihat  dari  konteks  historis  Pancasila  yang  merupakan  bagian dari  pokok-pokok  pikiran  pembukaan  UUD  1945  ( preambul e)  dalam  sistem  hukum  di Indonesia  merupakan  dasar  pembentukan  UUD  1945  disebut  juga  sebagai Staatsfundamentalnorm ,  sedangkan  dalam  konteks  yuridis  Pancasila  sebagai  sumber  dari segala  sumber  hukum  negara,  maka  nilai-nilai  dalam  sila-sila  Pancasila  harus  tercermin kedalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini pembentukan perundang-undangan tidak  boleh  bertentangan  dengan  sila-sila  yang  terdapat  dalam  Pancasila,  maka  bisa  saja manakala  Pancasila  dijadikan  sebagai  batu  uji  konstitusionalitas  sesuatu  norma  yang berlaku jika dilakukan judicial review di MK.

## B. Pemaknaan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan
Dilihat dari aspek historis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Piagam Jakarta  ( preambule UUD)  yang  didalamnya  termasuk  Pancasila  dijadikan  dasar pembentukan UUD 1945 oleh para pendiri bangsa ( founding parents ). Nilai-nilai yang ada dalam  Pancasila  dimanifestasikan  kedalam  pasal-pasal/batang  tubuh  UUD  1945,  dengan kata  lain  UUD  1945  tidak  bertentangan  dengan  Pancasila  itu  sendiri,  yang  oleh  Jimly Ashiddiqie  menyebut  Pancasila  itu  merupakan  sumber  hukum  dalam  arti  materiil  yang tidak  hanya  menjiwai,  tetapi  bahkan  harus  dilaksanakan  dan  tercermin  oleh  dan  dalam
38 Ibid., hlm. 68-69.  Menurut  Maria  Farida,  oleh  karena Grundgesetznorm TAP  MPR  itu  juga  merupakan Aturan  Dasar  Negara/Aturan  Pokok  Negara  yang  berada  diatas Gesetznorm Undang-Undang,  maka  TAP MPR  ini  juga  merupakan  sumber  bagi  pembentukakn  norma-norma  hukum  Undang-Undang  yang merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang  tertingga  di  Indonesia.  Setelah  perubahan  UUD  1945, MPR tidak lagi mempunyai kewenangan membentuk Grundgesetznorm TAP MPR yang bersifat mengatur ( regeling) Presiden,  oleh  karena  Presiden  dipilih  langsung  oleh  rakyat  sehingga  tidak  lagi  sebagai Mandataris MPR.
setiap peraturan hukum Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam bentuk formalnya, nilai-nilai  Pancasila  itu  tercantum  dan  dalam  perumusan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai  hukum  tertulis  yang  tertinggi  di  Republik Indonesia,  yang  kedudukannya  sebagai  landasan  hukum  bagi  ketentuan-ketentuan  yang terdapat  dalam  peraturan  lainnya,  misalnya  sumber  pembentukan  ketentuan  undang- undang 39 .
Pertanyaannya  kemudian  adalah,  siapa  atau  lembaga  negara  mana  yang  paling berwenang  untuk  menafsirkan  nilai-nilai  Pancasila  kedalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia.  Apakah  eksekutif,  legislative,  ataukah  yudikatif.  Jika merujuk  pada  konstitusi  yang  berkuasa  membentuk  UU  adalah  DPR  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  20  ayat  (1)  UUD  1945  disebutkan  bahwa “DPR  memegang kekuasaan  membentuk  undang-undang” sedangkan  Presiden  berhak  mengajukan rancangan  UU  kepada  DPR,  sebagaimana  disebutkan  Pasal  5  ayat  (1)  disebutkan “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR” .
Menurut Sadli Isra, sekiranya pengaturan legislasi  hanya dilihat dari Pasal  5 Ayat (1)  dan  Pasal  20  ayat  (1)  saja,  tidaklah  keliru  mengatakan  bahwa  bandul  kekuasaan pembentukan  undang-undang  berada  ditangan  legislatif  (DPR).  Namun  dengan  hadirnya Pasal  20  Ayat  (2),  yang  menyebutkan “Setiap  rancangan  undang-undang  dibahas  oleh DPR  dan  Presiden  untuk  mendapat  persetujuan  bersama”. Dan  Pasal  20  Ayat  (3)  UUD 1945  yang  menyebutkan  “jika  rancangan  undang-undang  itu  tidak  mendapat  persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu”, tidak berarti DPR lebih kuat dan dominan dibandingkan dengan presiden dalam fungsi legislatif 40 , yang oleh Fajrul Falaakh dijelaskan bahwa dengan adanya pembahasan untuk  mencapai  persetujuan  bersama,  memperkenalkan  formula  kesebandingan,  yang disebut dengan formula fifty-fifty, antara DPR dan Presiden dalam persetujuan rancangan UU menjadi UU 41 .
Dari ketentuan UUD 1945 sebagaimana disebutkan diatas, manakala Pancasila itu harus  tercermin  dalam  ketentuan  perundang-undangan,  maka  antara  DPR  dan  Presiden sudah tentu harus secara bersama-sama memaknai nilai-nilai Pancasila kedalam rancangan
39 Jimly  Ashiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara, Ed.  1,  Cet.  9,  Rajawali  Pers,  Depok, 2017, hlm. 159-160.
40 Sadli Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Ed. 2, Cet. 4, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 14.
41 Ibid.
undang-undang  untuk  mendapatkan  persetujuan  bersama  menjadi  UU.  Dalam  hal  ini penafsiran  nilai-nilai  Pancasila  kedalam  UU  bukan  otoritas  DPR  juga  bukan  otoritas Presiden,  namun  kedua  lembaga  ini  memiliki  otoritas  yang  sama.  Sedangkan  yang berwenang  menguji  UU  bertentangan  dengan  UUD  1945  adalah  Mahkamah  Konstitusi (MK)  artinya  MK  bisa  saja  membatalkan  UU  yang  telah  disetujui  bersama  itu  melalui penafsiran-penafsiran kesembilan hakim MK. Artinya kekuasaan DPR dan Presiden dalam memuat  nilai-nilai  Pancasila  kedalam  UU  tidak  bersifat  mutlak  atau  tidak  bisa  diganggu gugat, akan tetapi MK bisa jadi memiliki penafsiran yang berbeda dengan kedua lembaga tersebut,  menjadikan  UU  itu  dapat  dibatlkan  atau  dinyatakan  tidak  konstitusional  atau bahkan dinyatakan bertentangan dengan Pancasila itu sendiri.
Oleh  karena  Pancasila  haruslah  tercermin  dan  terjabarkan  dalam  berbagai  norma hukum  yang  tertuang  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  mulai  dari  UU sampai  ke  peraturan  paling  rendah,  yang  mana  legislatif  dan  eksekutif  memiliki  peran penting  dalam  menjabarkan  nilai-nilai  Pancasila  terutama  kedalam  UU,  maka  untuk  itu penting  bagi  kita  untuk  melihat  ketentuan  UU  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini, bagaimana Legislatif dan Eksekutif dalam memasukan Pancasila kedalam UU yang telah disetujui bersama.
a) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
UU ini menyebutkan kata Pancasila setidaknya ada 22 Kali, yang tersebar dibeberapa Pasal dan disebutkan didalam bagian konsideran. Misalnya:
1. Menimbang:  a………..pemilihan  umum……..sebagai  sarana  perwujudan  kedaulatan rakyat…berdasarkan Pancasila…….”
2. Pasal  1  ayat  (1): “….Pemilu…yang  dilaksanakana  secara  langsung….berdasarkan Pancasila….”
3. Pasal 21 ayat (1) huruf c: “Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPUD Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah… “setia kepada Pancasila”
4. Pasal  23  ayat  (3):  “untuk  memilih  calon  anggota  KPU,  tim  seleksi  melakukan tahapan  kegiatan:  e.  melakukan  seleksi  tertulis  dengan  materi  utama  tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila,…..”
5. Pasal  28  ayat  (3):  “untuk  memilih  calon  anggota  KPU  Provinsi,  tim  seleksi melakukan  tahapan  kegiatan:  e.  melakukan  seleksi  tertulis  dengan  materi  utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila,…..”
6. Pasal  32  ayat  (3):  “untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan  tahapan  kegiatan:  e.  melakukan  seleksi  tertulis  dengan  materi  utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila,…..”
7. Pasal 36 ayat (2): Sumpah/janji anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai  berikut:  Demi  Allah  (Tuhan),  saya  bersumpah/berjanji:  bahwa  saya  akan memenuhi tugas dan kewajiban saya….dengan berpedoman pada Pancasila…”
8. Pasal  72:  “Syarat  untuk  menjadi  anggota  PPK,  PPS,  KPPS,  PPLN,  dan  KPPSLN meliputi: c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara…”
9. Pasal  73  ayat  (2):  Sumpah/janji PPK,  PPS,  KPPS,  PPLN,  dan  KPPSLN  sebagai berikut:  Demi  Allah  (Tuhan),  saya  bersumpah/berjanji:  bahwa  saya  akan  memenuhi tugas dan kewajiban saya….dengan berpedoman pada Pancasila…”
10. Pasal  117  ayat  (1)  huruf  c:  “ Syarat  untuk  menjadi  calon  anggota  Bawaslu,  Bawaslu Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  Panwaslu  Kecamatan,  dan  Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah : setia kepada Pancasila sebagai dasar negara,…”
11. Pasal  119  ayat  (3)  huruf  e: untuk  memilih  calon  anggota  Bawaslu,  Tim  seleksi melakukan tahapan kegiatan: melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila…”
12. Pasal 125 ayat (3) huruf e: untuk memilih calon anggota Bawaslu Provinsi, Tim seleksi melakukan tahapan kegiatan: melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila…”
13. Pasal  129  ayat  (3)  huruf  e: untuk  memilih  calon  anggota  Bawaslu  Provinsi Kabupaten/Kota, Tim seleksi melakukan tahapan kegiatan: melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila…”
14. Pasal  134  ayat  (2): Sumpah/janji  anggota  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu Kabupaten/Kota,  Panwaslu  Kecamatan,  Panwaslu  Kelurahan/Desa,  Panwaslu  LN, dan Pengawas TPS sebagai berikut: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya…dengan berpedoman pada Pancasila…”
15. Pasal  169  huruf  o: “Persyaratan  menjadi  calon  Presiden  dan  calon  Wakil  Presiden adalah: setia kepada Pancasila…”
16. Pasal 182 huruf: “Perseorangan …. Dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: setia kepada Pancasila..”
17. Pasal  227: “Pendaftaran  bakal  Pasangan  Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden dilengkapi  persyaratan:  surat  pernyataan  setia  kepada  Pancasila  sebagai  dasar negara…”
18. Pasal  240  ayat  (1)  huruf  f:  Bakal  calon  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD Kabuoaten/Kota  adalah  Warga  Negara  Indonesia  dan  harus  memenuhi  persyaratan: setia kepada Pancasila…”
19. Pasal  280  ayat  (1)  huruf  a:  Pelaksana,  peserta,  dan  tim  Kampanye  Pemilu  dilarang: mempersoalkan dasar negara Pancasila…”
20. Penjelasan pasal 169 huruf o: “persyaratan setia kepada Pancasila…yang didasarkan atas  rekomendasi  dan  jaminan  pimpinan  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai Politik.”
b) UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa  kali  diubah  terakhir  diubah  dengan  UU  No.  13  Tahun  2019  Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014
UU ini setidaknya menyebutkan Pancasila sebanyak 13 kali dalam Batang tubuh
1. Pasal 5 huruf b: MPR bertugas: memasyarakatkan Pancasila….
2. Pasal  9: Sumpah  anggota  MPR:  bahwa  saya,  akan  memenuhi  kewajiban saya….dengan berpedoman pada Pancasila.
3. Pasal  11  huruf  a:  Anggota  MPR  berkewajiban:  memegang  teguh  dan  mengamalkan Pancasila”.
4. Pasal 11 huruf c: Anggota MPR berkewajiban: memasyarakatkan Pancasila…”
5. Pasal 16 ayat (1) huruf e: “Pimpinan MPR bertugas: mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Pancasila…”
6. Pasal 78: Sumpah atau Janji Anggota DPR: ..Bahwa Saya, akan memenuhi kewajiban saya…dengan berpedoman pada Pancasila….”
7. Pasal  81  huruf  a:  Anggota  DPR  berkewajiban:  memegang  teguh  dan  mengamalkan Pancasila.”
8. Pasal  254:  SUmpah/janji  DPD:…bahwa  saya  akan  memenuhi  kewajiban saya…dengan berpedoman pada Pancasila.
9. Pasal  258 huruf a: Anggota DPD berkewajiban:  memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
10. Pasal  320:  Sumpah/janji  DPRD  Provinsi:…bahwa  saya  akan  memenuhi  kewajiban saya…dengan berpedoman pada Pancasila…”
11. Pasal  324  huruf  a:  Anggota  DPRD  provinsi  berkewajiban:  memegang  teguh  dan mengamalkan Pancasila”
12. Pasal  369: Sumpah/janji  DPRD  Kabupaten/Kota:…bahwa  saya  akan  memenuhi kewajiban saya…dengan berpedoman pada Pancasila…”
13. Pasal 373 huruf a : “ Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban: memegang teguh dan mengamalkan Pancasila”
c) UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir  diubah  dengan  UU  No.  49  Tahun  2009  Tentang  Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986
Undang-undang ini setidaknya menyebutkan kata Pancasila didalamnya yakni:
1. Bagian  pertimbangan  huruf  a: “bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila…”
2. Pasal 14 ayat (1) huruf c : “untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, seseorang harus memenuhi syarat: setia kepada Pancasila…”
3. Pasal 28 huruf c: “untuk dapat diangkat sebagai panitera pengadilan negeri, seorang calon harus memenuhi syarat: setia kepada Pancasila…”
4. Pasal  17 ayat  (1): “sebelum memangku jabatannya Ketua,  Wakil Ketua,  dan Hakim Pengadilan  wajib  mengucapkan  sumpah  atau  janji:  “…saya  bersumpah/berjanji bahwa  saya  akan  setia  kepada  dan  akan  mempertahankan  serta  mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara…”
5. Pasal  38, ayat  (2): sumpah atau  janji  Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti: “…saya berumpah/berjanji  bahwa saya, akan setia kepada dan akan  mempertahankan  dan  mengamalkan  Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi negara,..”
6. Pasal 40 ayat (1) huruf c : “untuk dapat diangkat sebagai juru sita, seseorang harus memenuhi syarat: setia kepada Pancasila…”
7. Pasal  42  ayat  (2): sumpah  atau  janji  Jurusita  atau  Jurusita  Pengganti:  “…Saya bersumpah/berjanji  bahwa  saya,  akan  setia  kepada  dan  akan  mempertahnkan  dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara,…”
8. Pasal 46 huruf c : “untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan negeri, seseorang calon harus memenuhi syarat: setia kepada Pancasila…”
9. Pasal  49  ayat  (2 ):  Sumpah  atau  janji  wakil  sekretaris  pengadilan:  “…Saya bersumpah/berjanji  dengan  sungguh-sungguh  bahwa  saya,  untuk  diangkat  menjadi Wakil Sekretaris akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila.”
d) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
UU ini paling tidak menyebutkan Pancasila sebanyak 2 kali.
1. Pasal 1 ayat (1): “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara…guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila…”
2. Pasal 2 ayat (2): “ Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.”
e) UU  No.  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi,  sebagaimana  telah beberapa  kali  diubah  terakhir  diubah  dengan  UU  No.  7  Tahun  2020  Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003
UU ini hanya menyebutkan Pancasila hanya 1 kali yakni:
Bagian  Pertimbangan  huruf  a: Bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila…”
f) UU  No.  16  tahun  2017  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  Menjadi  Undang- Undang
Dalam UU ini sebutkan Pancasila setidaknya sebanyak 20 kali, yaitu:
1. Bagian  pertimbangan  huruf  a: “dalam  rangka  melindungi  kedaulatan  Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila…”
2. Bagian  pertimbangan  huruf  b: “…Pelanggaran  terhadap  asas  dan  tujuan  organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila…”
3. Bagian  pertimbangan  huruf  c: “…belum  mengatur  secara  komprehensif  mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila…”
4. Bagian  pertimbangan  huruf  d: “…secara  factual  terbukti  ada  asas  organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila…”
5. Bagian  pertimbangan  huruf  e: ”…serta  menyebarkan  ajaran  atau  paham  yang bertentagan dengan Pancasila…”
6. Pasal  1  ayat  (1): “..demi  tercapainnya  tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang berdasarkan Pancasila…”
7. Pasal  59  ayat  (4)  huruf  c:  ormas  dilarang:  Menganut,  mengembangkan,  serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”
8. Penjelasn Pasal 59 ayat (4) huruf c: “ yang dimaksud dengan :ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” antara lain ajaran ateismen, komunisme/marxisme- leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila…”
9. Penjelasan  Pasal  82  A  ayat  (1) :”…telah  memiliki  niat  jahat  (mens-rea)  atau  itikad tidak  baik  yang  terkandung  di  balik  pernyataan  tertulis  pengakuan  sebagai  Ormas yang  berasaskan  Pancasila  dan  undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dan tercantum di dalam Anggaran Dasar ormas, namun di dalam kegiatannya terkandung pikiran atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila…”
10. Bagian Penjelasan: ”dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila …”
g) UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

## UU ini paling tidak menyebutkan Pancasila sebanyak 4 kali
1. Pasal 2: “Pendidikan Tinggi Berdasarkan Pancasila…”
2. Pasal  35  ayat  (3)  huruf  b:  kurikulum  Pendidikan  Tinggi  wajib  memuat  mata  kuliah: Pancasila.
3. Penjelasan  Pasal  35  ayat  (3)  huruf  b :  “yang  dimaksud  dengan  “mata  kuliah Pancasila”  adalah  Pendidikan  untuk  memberikan  pemahaman  dan  penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia.”
4. Penjelasan  Pasal  35  ayat  (3)  huruf  c:  “ yang  dimaksud  dengan  mata  kuliah kewarganegaraan adalah Pendidikan yang mencakup Pancasila…”untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
h) UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
UU ini paling tidak menyebutkan Pancasila sebanyak 3 kali:
1. Bagian  pertimbangan  huruf  b: “segala  tindakan  diskriminas  ras  dan  etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila…”
2. Bagian Umum Penjelasan: “Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia…”
i) UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
UU ini paling tidak menyebutkan Pancasila sebanyak 1 kali saja:
Pasal  9  huruf  g: “Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  meredam  potensi konflik dalam masyarakta dengan: melestarikan nilai Pancasila…”
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  diatas,  maka  pemakanaan  Pancasila  dalam  UU sangat beragam, setidaknya dapat dimakanai sebagai berikut:
1. Pancasila  sebagai  ideologi  negara,  falsafah  bangsa,  pandangan  hidup,  dasar  negara, sehingga  mempertanyakan  apakah  Pancasila  itu  merupakan  ideologi  negara  atau bukan, ternyata oleh pembentuk UU memberikan beragam pemaknaan.
2. Dalam hal pelaksanaan kekuasaan kehakiman di pengadilan, Pancasila harus dijadikan dasar  untuk  menegakan  hukum  dan  keadilan.  Artinya  hakim  dalam  memutus  suatu perkara  tidak  hanya  mengacu  kepada  undang-undang,  tapi  juga  harus  menjadikan Pancasila sebagai dasar penjatuhan putusan yang seadil-adilnya.
3. Pancasila  menentang  ajaran  ateisme,  komunisme/marxisme-leninisme,  atau  paham yang  bertujuan  mengganti/mengubah  Pancasila,  maka  meskipun  negara  Indonesia menjamin  kebebasan  berkumpul  dan  berserikat,  akan  tetapi  kebebasan  itu  terikat dengan Pancasila, artinya masyarakat Indonesia tidak boleh menjalankan ajaran-ajaran yang  bertentangan  dengan  Pancasila,  dan  negara  Indonesia  tidak  memberi  tempat kepada mereka yang tidak memiliki agama.
4. Pancasila  sebagai  syarat  untuk  menduduki  jabatan-jabatan  di  Lembaga  Negara,  dari Pusat  sampai  di  Daerah.  Bahkan  pejabat-pejabat  lembaga  negara  tersebut  harus bersumpah setia dan taat kepada Pancasila.
5. Pancasila  menentang  segala  tindakan  diskriminasi  suku,  agama  ras,  dan  antar gorlongan,  dimana  tindakan  ini  bukan  saja  bertentangan  dengan  UU  akan  tetapi bertentangan juga dengan Pancasila.
6. Pancasila sebagai instrumen untuk penanganan konflik yang terjadi di masyarakat.
7. Pengamalan Pancasila bukan saja dilakukan oleh masyarakat sipil namun diwajibkan kepada seluruh para pejabat di Indonesia dari pusat sampai daerah. Artinya nilai-nilai Pancasila  ini  tidak  saja  diamalkan  dilingkungan  masyarakat  namun  juga  harus diamalkan dilingkungan kerja.
Melihat pemaknaan Pancasila yang dirumuskan dalam UU hampir mengatur semua lini  kehidupan  berbangsa  dan  bernega  di  Indonesia,  dari  urusan  Negara,  urusan  Agama, sampai  urusan  sosial  kemasyarakatan,  semua  urusan  tersebut  tidak  boleh  bertentangan dengan Pancasila. Bahkan untuk mengatasi konflik dimasyarakatpun dengan menggunakan Pancasila. Begitu pentingnya nilai-nilai Pancasila ini di negara Indonesia, maka tidak salah jika Nur Hidayat dan Desi Apriani menawarkan ide untuk mengamandemen Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjadi Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila” 42 .
Pemaknaan Pancasila dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara praktek telah  dilaksanakan  oleh  pembentuk  undang-undang,  dari  contoh  UU  yang  dikaji  oleh penulis  pemaknaanya  masih  bersifat  secara  keseluruhan,  tidak  merinci  satu  persatu  dari sila-sila yang ada dalam Pancasila itu. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila dalam Pancasila  tentunya  harus  tercermin  didalam  peraturan  perundang-undangan,  hal  ini menjadi  tugas  dari  pembentuk  undang-undang  untuk  memastikan  nilai-nilai  yang  ada dalam  Pancasila  dimasukan  dalam  setiap  undang-undang  yang  akan  dibuat.  Maka  yang bertugas  untuk  menafsirkan  nilai-nilai  Pancasila  kedalam  peraturan  perundang-undangan sudah  barang  tentu  adalah  pembentuk  UU  yakni  DPR,  akan  tetapi  menurut  Saldi  Isra eksekutif  memiliki  kewenangan  yang  seimbang  dengan  DPR  dalam  proses  pembentukan undang-undang  dikarenakan  rancangan  undang-undang  harus  dibahas  bersama  DPR  dan Pemerintah dan harus mendapatkan persetujuan bersama. Artinya kewenangan legislasi di Indonesia  berada  di  dua  tangan  kekuasaan  yakni  Legislatif  dan  Ekesekutif.  Sehingga penafsiran Pancasila kedalam produk hukum menurut penulis hanya dapat dilakukan oleh
42 Nur  Hidayat  dan  Desi  Apriani,  “Koherensi  Sistem  Hukum  Pancasila  dengan  Metode  Penalaran  Ideologi Pancasila” Jurnal Negara Hukum, Vol. 12. 1, Juni 2021), hlm. 158. Disimpulkan bahwa Sebagai falsafah dan Norma Dasar Negara, Pancasila harus dapat diderivasi ke dalam sistem hukum negara, sehingga sistem hukum  pancasila  harus  berbentuk  piramidal,  yang  menempatkan  Pancasila  sebagai  puncak  pembentukan, pelaksanaan  dan  penegakan  hukum  bernegara.  Oleh  karena  itu,  metode  penalaran  Pasal  1  ayat  (3)  UUD NRI  Tahun  1945  perlu  diamandemen  sehingga  redaksi  gagasan  hukum  dasar  yang  berbunyi  ‘Indonesia adalah negara hukum’ akan berubah menjadi ‘Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila’. Perubahan ini akan membangun paradigma berhukum yang benarbenar berdasarkan Pancasila.
kedua  lembaga  tersebut  secara  bersama-sama  dengan  tetap  melibatkan  partisipasi masyarakat. Sedangkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Pancasila itu sendiri.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
1. Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia, setidaknya bisa dicirikan menjadi beberapa ciri berikut: Pertama, Pancasila dasar berbangsa dan bernegara dan berpemerintah, Kedua Pancasila  sumber  segala  sumber  hukum.  ketiga  nilai- nilai  dalam  sila-sila  Pancasila  harus  tercermin  kedalam  peraturan  perundang- undangan  pada  saat  proses  pembentukan  UU, Keempat ,  pembentukan perundang-undangan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  sila-sila  yang  terdapat dalam Pancasila, kelimat , Pancasila sebagai batu uji konstitusionalitas sesuatu norma yang berlaku.
2. Kemudian  pemaknaan  Pancasila  kedalam  undang-undang  dalam  prakteknya pembentuk  undang-undang  telah  mencerminkan  nilai-nilai  Pancasila  disetiap Produk  Hukum  yang  dikeluarkan,  dimana  pemaknaan  Pancasila  yang dirumuskan dalam UU hampir mengatur semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara  di  Indonesia,  dari  urusan  Negara,  urusan  Agama,  sampai  urusan sosial  kemasyarakatan,  bahkan  dijadikan  landasan  mengatasi  konflik  sosial, sehingga  pemaknaan  Pancasila  kedalam  undang-undang  yang  berlaku  di Indonesia saat ini telah sesuai dengan kepentingan masyarakat Indonesia.

## B. Saran
1. Sudah  seharusnya  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  setiap  sila  dalam Pancasila  tercermin  didalam  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hal  ini, bukan  saja  Pancasila  secara  keseluruhan  yang  dimasukan  ataupun  dimaknai dalam setiap peraturan perundang-undangan, akan tetapi setiap sila-sila secara eksplisit diinternalisasikan dalam norma hukum, hal ini tentunya menjadi tugas dari  pembentuk  undang-undang  dalam  hal  ini  Pemerintah  dan  DPR  RI  untuk memastikan  nilai-nilai  yang  ada  dalam  Pancasila  dimasukan  dalam  setiap
undang-undang  yang  akan  dibuat,  dengan  tetap  melibatkan  partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum:  Suatu  Kajian  Filosofis  dan  sosiologis,
Cetakan Ke-II, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
Bakhrul  Amal, Hukum    Masyarakat:  Sejarah,  Politik,  Dan  Perkembangannya, Thafa Media, Yogyakarta, 2018 .
Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Russel  Russel, New York, 1945.
Jimly  Asshiddiqie, Penguatan  Sistem  Pemerintahan  dan  Peradilan, Cet  1,  SInar Grafika, Jakarta, 2015.
_______________, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara, Ed.  1,  Cet.  9,  Rajawali Pers, Depok, 2017.
Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu , Ed. 1, Cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Maria  Farida  Indarti  S, Ilmu  Perundang-Undangan  1  (Jenis,  Fungsi,  dan  Materi Muatan), Edisi Revisi, Kanisius, Yogyakarta, 2020. ________________, Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi: Gesetzgebungswissenchaft  sebagai  salah  satu  upaya  menanggulangi hutan belantara peraturan perundang-undangan” cet. 1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2021.
Mariam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  edisi  revisi,  PT  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Revisi,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, 2019.
RM.  AB  Kusuma, Lahirnya  Undang-Undang  Dasar  1945  (Memuat  Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan) , Badan Penerbit FH UI, Depok, 2004.
Sadli Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Ed. 2, Cet. 4, Rajawali Pers,Depok 2018.
Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia ,  Risalah  Sidang  Badan  Penyelidik  Usaha- Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  –  Panitia Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  28  Mei-22  Agustus ,  Ed.  III, Cet.1, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1995).
Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan, cetakan kedua, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015.

## 2. Jurnal
Atmadja,  “Perundang-Undangan  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional,” Jurnal  Hukum Pembangunan 14, no. 5 2017.
Nur  Hidayat  dan  Desi  Apriani,  “Koherensi  Sistem  Hukum  Pancasila  dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila” Jurnal Negara Hukum, Vo;. 12. 1, Juni 2021.
Conrada M. Cornelius, “Menafsirkan Pancasila: Wewenang Pemerintah Atau Peran Warga  Negara?  Suatu  Telaah  Dari  Perspektif  Hermeneutika  Kritis Habermasian,” Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol 33 No 2 Tahun 2021.
E.  Fernando  M.  Manullang,  “Mempertanyakan  Pancasila  Sebagai  Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis Dalam Perspektif Fondasionalisme,” Jurnal Hukum Pembangunan 50, no. 2 2020.

## 3. Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang  Undangan,  LN  RI  Tahun  2022 Nomor 143, TLN RI Nomor 6801.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2012  Tentang  Penanganan Konflik Sosial, LN RI Tahun 2012 Nomor 116, TLN RI Nomor 5315.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi  Ras  Dan  Etnis,  LN  RI  Tahun  2008  Nomor  170,  TLN  RI Nomor 4919.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2012  Tentang  Pendidikan Tinggi LN RI Tahun 2012 Nomor 158, TLN RI Nomor 5336.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2017  Tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi  Kemasyarakatan  Menjadi  Undang-Undang,  LN  RI  Tahun 2017 Nomor 239 TLN RI Tahun 2017 Nomor 138.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2020  Tentang  Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, LN RI Tahun 2020 Nomor 216, TLN RI Nomor 6554.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman, LN RI Tahun 2009 Nomor 157, TLN RI Nomor 5076.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun  2009  Tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  Tentang  Peradilan Umum, LN RI Tahun 2009 Nomor 158, TLN RI Indonesia Nomor 5077.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2ol9  Tentang  Perubahan Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  Tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  LN  RI  Tahun  2019 Nomor 181, TLN RI Nomor 6396.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum, LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109.