## EVALUASI KINERJA APARATUR PEMERINTAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
Yulia Neta

## ABSTRAK
Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diatur bahwa Manajemen Pegawai  Negeri  Sipil  diarahkan  untuk  menjamin  penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  dan pembangunan  secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna,  dan  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan tugas  pemerintah  dan  pembangunan,   diperlukan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  profesional, bertanggung  jawab,  jujur,  dan  adil  melalui  pembinaan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  sistem prestasi  kerja  dan  sistem  karier  yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.  Berdasarkan Hal tersebut Penelitian ini akan melihat bagaimana Kinerja Apatur Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas  yang dibebankan kepadanya, berdasarkan      Kebijaksanaan  manajemen Pegawai  Negeri  Sipil.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung, mempunyai modal SDM yang produktif dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kata Kunci: Kinerja, Aparatur Pemerintah, dan pegawai Negeri Sipil

## I.  PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  penerapan  sistem  pemerintahan  yang sentralistis  dirasa  kurang  memadai  bagi  kepentingan  daerah,  untuk  itu  perlu  dicari  suatu sistem  yang  dapat  mengakomodir  kepentingan  daerah.  Dengan  dikeluarkannya  Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah diwujudkan  dengan  memberi  kewenangan  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab  secara proporsional  dengan  lebih  menekankan  pada  prinsip-prinsip  demokrasi,  peran  serta masyarakat,  pemerataan  dan  keadilan  serta  dengan  memperhatikan  potensi  dan keanekaragaman daerah.
Salah  satu  syarat  dalam  pelaksanaan  Otonomi  Daerah  adalah,  bahwa  Pemerintah Daerah harus mampu mempunyai sumber daya aparatur pemerintah yang memiliki kapasitas dan  kompetensi  yang  cukup  dalam  menyelenggarakan  tugas-tugas  pemerintahan.  Kapasitas sumber  daya  aparatur  ini  akan  menentukan  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam menjalankan  fungsi-fungsinya,  seperti  melaksanakan  fungsi  pelayanan  masyarakat  ( public service function ) dan melaksanakan pembangunan ( development function ) serta perlindungan masyarakat  ( protective  function ).  Terlebih  lagi  seiring  dengan  semakin  dekatnya  era  pasar bebas, masing-masing Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat memberikan berbagai insentif kebijakan dalam rangka meningkatkan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya.  Pemerintah  Daerah  semakin  dituntut  untuk  memiliki  kinerja  yang  lebih  baik, sebagai prasyarat komplementer terhadap kinerja institusi tersebut maka kinerja sumber daya aparatur pegawai negeri sipil (PNS) juga semakin dituntut untuk lebih baik kualitasnya.
Kinerja  adalah  hasil  kerja  secara  kualitas  dan  kuantitas  yang  dicapai  oleh  seorang pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggung  jawab  yang  diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2001: 67). Kinerja dapat diartikan sebagai suatu hasil dan usaha seseorang  yang  dicapai  dengan  adanya  kemampuan  dan  perbuatan  dalam  situasi  tertentu. Masih  eratnya  persepsi  masyarakat  yang  mengatakan  bahwa  kinerja  aparatur  Pemerintah Daerah  belum  sepenuhnya  bekerja  secara  optimal  yang  ditandai  dengan  adanya  pelayanan birokrat yang cenderung lamban dan bertele-tele sehingga mengakibatkan belum optimalnya kondisi  iklim  investasi  bagi  investor  serta  reformasi  birokrasi  yang  belum  berjalan  secara optimal  dan  sebagainya,    menjadikan  kebutuhan  dilakukannya  evaluasi  kinerja  aparatur birokrasi dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi memiliki arti yang penting.  Berdasrakan hal  tersebut maka penelitian ini akan diarahkan  pada Evaluasi Kinerja  Aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung.

## II.  METODE PENELITIAN
Penelitian ini pada dasarnya adalah bersifat mono variabel. Variabel utamanya adalah Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hal tersebut, maka metode penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  analisis  deskriptif,  yaitu  mengadakan pengkajian  terhadap  fokus  kajian  studi  dan  melakukan  analisis  terhadap  gejala-gejala  yang meliputi aspek normatif dan empiris.
Yang menjadi fokus studi dalam penelitian ini antara lain;
1. Kemampuan  Teknis,  merupakan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  seorang  aparatur pemerintah  untuk  melaksanakan  aktivitas  rutin.  Kemampuan  tersebut  dapat  di  analisis dengan mencermati aspek-aspek; kecakapan teknis kerja, kecepatan kerja, daya tangkap, efisiensi dan efektivitas kerja, penguasaan pekerjaan, dan kualitas kerja.
2. Kemampuan  Konseptual,  adalah  kemampuan  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  yang membutuhkan  tingkat  kognitif  tertentu.  Kemampuan  tersebut  dapat  di  analisis  dengan mencermati aspek-aspek; kemampuan memimpin, koordinasi, ketergantungan/kemandirian, dan kemampuan komunikasi.
3. Kemampuan  Sosial,  adalah  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  seorang  pegawai  untuk berhubungan  dengan  orang  lain.  Kemampuan  tersebut  dapat  di  analisis  dengan mencermati  aspek-aspek;  kemampuan  berhubungan  dengan  atasan,  hubungan  dengan sesama  teman  sekerja,  hubungan  dengan  masyarakat/pelanggan,  dan  hubungan  dengan lingkungan kerja.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran  kinerja  merupakan  suatu  proses  mencatat  dan  mengukur  pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi melalui hasil-hasil yang  ditampilkan  beberapa  produk,  jasa  ataupun  proses  pelaksanaan  suatu  kegiatan. Keberhasilan  instansi  pemerintah  (pemerintah  daerah)  sering  diukur  dari  sudut  pandang kinerjanya  masing-masing.  Idealnya,  pengukuran  kinerja  yang  dipakai  oleh  instansi pemerintah  disusun  setelah  memperoleh  masukan  dari  lembaga  konstituen,  sehingga diperoleh  suatu  konsensus  atas  apa  yang  diharapkan  oleh stakeholders terhadap  organisasi tersebut.
Sampai  saat  ini,  belum  ada  kebijakan  yang  mengatur  tentang  pengukuran  kinerja aparatur  pemerintah  daerah.  Adapun  aturan  yang  telah  ada  yaitu  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  Per/09/M.PAN/05/2007  Tentang  Pedoman  Umum Penetapan  Indikator  Kinerja  Utama  Di  Lingkungan  Instansi  Pemerintah,  bukan  merupakan
acuan  untuk  mengukur  kinerja  aparatur  pemerintah  (secara  individu).  Pengukuran  kinerja aparatur pemerintah nantinya menjadi salah satu unsur dalam pengukuran kinerja instansi.

## 3.1.1  Penetapan Indikator Kinerja
Indikator  kinerja  merupakan  ukuran  kuantitatif  dan  kualitatif  yang  menggambarkan tingkat  pencapaian  suatu  sasaran  atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  kerangka manajemen  aparatur,  terdapat  evaluasi  terhadap  kinerjanya  yang  dilakukan  secara  berkala oleh atasan tempat dia bekerja atau instansi  yang bersangkutan.  Penetapan indikator kinerja aparatur  pemerintah  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  rangka  penetapan  Indikator Kinerja  Utama  di  Lingkungan  Instansi  Pemerintah  Daerah  (Pasal  3  Permen  PAN  Nomor Per/09/M.PAN/05/2007).

## 3.1.2  Evaluasi Kinerja
Evaluasi  kinerja  merupakan  kegiatan  lebih  lanjut  dari  kegiatan  pengukuran  kinerja dan pengembangan indikator kinerja, oleh karena itu dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman  pada  ukuran-ukuran  tertentu.  Evaluasi  kinerja  juga  merupakan  suatu  proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas di masa datang.  Sebagai  suatu  proses  yang  berkelanjutan,  evaluasi  kinerja  menyediakan  informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran.

## a.  Formasi Aparatur
Menurut  Pasal  1  angka  1  PP  97/2000  tentang  Formasi  Pegawai  Negeri  Sipil  diatur bahwa formasi  adalah jumlah dan susunan  pangkat  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  diperlukan dalam suatu Satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu  tertentu. Formasi  PNS  terdiri  dari:  PNS  Pusat  dan  PNS  Provinsi.  Pada  Pasal  4  PP 97/2000  ditegaskan  bahwa  formasi  masing-masing  Satuan  organisasi  negara  disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah. Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan:
a. jenis pekerjaan;
b. sifat pekerjaan;
c. analisis  beban  kerja  dan  perkiraan  kapasitas  seseorang  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam jangka waktu tertentu;
d. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
e. peralatan yang tersedia

## b.  Kinerja Aparatur
Peraturan  yang berkenaan dengan penilaian kinerja aparatur Pemerintah  dikaji  untuk mendapatkan  gambaran  yuridis  yang  jelas  tentang  pengaturan  penilaian  kinerja  aparatur. Dalam  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1974 Tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian diatur bahwa Manajemen Pegawai  Negeri  Sipil  diarahkan  untuk  menjamin  penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  dan pembangunan  secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna,  dan  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan tugas  pemerintah  dan  pembangunan,   diperlukan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  profesional, bertanggung  jawab,  jujur,  dan  adil  melalui  pembinaan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  sistem prestasi  kerja  dan  sistem  karier  yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
Berdasrakan  aturan  tersebut  tampak  bahwa  prinsip  yang  harus  dipegang  oleh  setiap aparatur  pemerintah  dalam  melaksanakan  tugasnya  selalu  berorientasi  pada  prestasi  kerja. Lebih  lanjut,  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  diatur  bahwa Kebijaksanaan  manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  mencakup  penetapan  norma,  standar,  prosedur, formasi,  pengangkatan,  pengembangan  kualitas  sumber  daya  Pegawai  Negeri  Sipil,  pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum.
Penegasan pada pengembangan sumber daya manusia perlu dicermati karena memang filosofi pengaturan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang akan menyelenggarakan  pelayanan  secara  adil dan  merata serta menjaga  persatuan  dan kesatuan bangsa. Lebih lanjut, diperlukan Pegawai Negeri  yang  berkemampuan  melaksanakan  tugas  secara  profesional  dan  bertanggung  jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
Menurut  perumusan  kebijakan  kepegawaian,  Pasal  13  Ayat  (3)  UU  No  43  Tahun 1999 tentang Perubahan terhadap UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian
Negara  menetapkan  adanya  komisi  independen  tersebut  yaitu  Komisi  kepegawaian  Negara yang  terdiri  atas  5  anggota  yang  mewakili stakeholder penting  yang  belum  dibentuk  oleh Pemerintah.  Bentuk  lembaga  independen  seperti  ini  makin  banyak  digunakan  di  berbagai negara  karena  dipandang  sebagai  bentuk  kelembagaan  yang  lebih  cocok  untuk  mewadahi proses perumusan kebijakan yang lebih demokratis.

## 3.2  Deskripsi Kewenangan Kota Bandar Lampung
Kewenangan  dan  Tata  Kerja  Organisasi  yang  menjadi  landasan  kerja  bagi  Pemerintah Kota Bandar Lampung diatur dalam Perda, yaitu:
1) Perda  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja secretariat Daerah Kota, Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Bandar Lampung.
2) Berdasarkan kajian terhadap Perda Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja secretariat  Daerah  Kota,  Sekretariat  Daerah  Kota,  Sekretariat  Dewan  Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Bandar Lampung, yaitu:
a.   Sekretaris Daerah
b.  Asisten Bidang Pemerintahan, yang membawahi:
1. Bagian Pemerintahan membawahi
1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
2) Sub Bagian Pemerintahan Kelurahan; dan
3) Sub Bagian Perkotaan.
2. Bagian Hukum, membawahi:
1) Sub Bagian Perundang-undangan;
2) Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum;
3) Sub Bagian Informasi dan Dokumen Hukum.
3. bagian Organisasi, membawahi:
1) Sub Bagian Kelembagaan;
2) Sub Bagian tata Laksana;
3) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian Sekretariat.
c.  Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi:
1. Bagian Perekonomian, membawahi:
1) Sub Bagian Ekonomi Kerakyatan;
2) Sub Bagian Jasa Produksi;
3) Sub Bagian Sarana Perekonomian.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
1) Sub Bagian penyusunan Program;
2) Sub Bagian Pengendalian Program;
3) Sub Bagian Pelaporan.
3. bagian Perlengkapan Sekretariat, membawahi:
1) Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
2) Sub Bagian Pengadaan Barang;
3) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi
d. Asisten Bidang Administrasi, yang membawahi:
1. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi:
1) Sub Bagian Pengumpulan data dan Penyaringan informasi;
2) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi
3) Sub Bagian Pengelola Data dan Hubungan antar Lembaga
2. Bagian Umum, membawahi:
1) Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat;
2) Sub Bagian Keuangan Sekretariat;
3) Sub Bagian Rumah Tangga.
3. Bagian Protokol, membawahi:
1) Sub Bagian tata Usaha dan Perjalanan Dinas Pipinan;
2) Sub Bagian Tamu Pemerintah daerah, Rapat-rapat Dinas dan Upacara;
3) Sub Bagian sandi dan Telekomunikasi.
e. Kelompok Jabatan Fungsional
2.   Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;
Berdasarkan Perda tersebut, maka dibentuklah Dinas daerah yang terdiri dari:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum;
d. Dinas Perhubungan;
e. Dinas kependudukan dan Catatan Sipil;
f. Dinas Tenaga Kerja;
g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
h. Dinas Pemuda dan Olahraga;
i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
j. Dinas Kelautan dan Perikanan;
k. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
l. Dinas Sosial;
m. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan;
n. Dinas Tata Kota;
o. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
p. Dinas Pengelolaan Pasar;

## 3.3 Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung
Guna  mengetahui  kinerja  Aparatur    Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  digunakan kriteria  seperti  yang  dikemukakan  Cascio  (1992),  dan  juga  ketentuan  tentang  disiplin Pegawai Negeri Sipil. Cascio mengemukakan tiga dimensi utama dalam mengetahui kinerja pegawai, yaitu kemampuan teknis, kemampuan konseptual, dan kemampuan sosial. Penilaian terhadap  kinerja  aparatur  pemerintah  dalam  penelitian  ini  dilakukan    sendiri  oleh  Aparatur Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  yang  terpilih  menjadi  responden.  Jumlah  kuesioner  100 buah,  yang  kembali  dengan  isian  lengkap  sejumlah  100  buah  kuesioner,  sehingga    jumlah respondennya adalah 100 orang.
Jenis kelamin responden dalam penelitian ini laki-laki 40 orang (37,30%) dan perempuan 60 orang  (62,70%).    Posisi  seperti  ini  dapat  dikatakan  cukup  berimbang  jika  dibandingkan dengan  jumlah  aparatur  pemerintah  Propinsi  Lampung  yang  berjenis  kelamin  perempuan, yaitu  sebesar  62,70%.  Dengan  demikian  responden  perempuan  telah  terwakili  dengan  baik. Begitu juga dengan responden yang laki-laki.
Pendidikan  responden  didominasi  lulusan  sarjana  (S1)  berjumlah  30  orang  (30%). Pasca Sarjana (S2) berjumlah 10 orang (10%), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas berjumlah 35 orang (35%) dan disusul pendidikan Diploma IV sebanyak 25 orang (25%).
Usia responden sebagian besar umur 35-55 tahun sebanyak 60 orang (60%), umur 21- 34  tahun  sebanyak  30  orang  (20%),  umur  di  atas  56  tahun  sebanyak  10  orang  (10%).  Dari segi usia responden didominasi oleh sumberdaya manusia pada masa produktif, yaitu usia 30- 50  tahun.  Dengan  kondisi  responden  yang  demikian  ini  sangat  tepatlah  untuk  dapat mengetahui kinerja aparatur pemerintah Kota Bandar Lampung yang sebenarnya.

## A. Kemampuan Teknis
Kemampuan  teknis  aparatur  pemerintah  dinilai  dari  enam  aspek.  Kemampuan  teknis  di dalamnya mengandung aspek disiplin aparatur. Enam aspek tersebut mencakup:
1) Kemampuan dan kecakapan teknis dalam melaksanakan tugas pekerjaan (kemampuan kerja).
2) Kesanggupan  dan  kecepatan  dalam  mencapai  hasil  kerja  dan  mutu  kerja  sesuai ketentuan yang berlaku (kecepatan kerja).
3) Kesanggupan  menghayati  serta  melaksanakan  instruksi,  pedoman  dan  metode  kerja yang telah ditentukan (daya tangkap).
4) Kemampuan bekerja secara efektif dan efisien.
5) Penguasaan/pengetahuan  untuk  bekerja  secara  efektif  dan  efisien  (penguasaan pekerjaan).
6) Mutu pekerjaan yang diselesaikan dalam suatu periode tertentu (kualitas kerja).

## 3.3.1. Kemampuan dan kecakapan teknis dalam melaksanakan tugas
pekerjaan    (kemampuan kerja)
Hasil penyebaran kuesioner diperoleh data bahwa sebagian besar aparatur pemerintah Kota  Bandar  Lampung  (50%)  dalam  hal  kemampuan  kerjanya  berada  pada  posisi  cukup. Artinya  mereka  masih  membutuhkan  bimbingan  dan  pengarahan  ataupun  petunjuk  untuk dapat  menyelesaikan  pekerjaannya.  Pada  posisi  baik  sekali  artinya  mereka  dapat menyelesaikan  pekerjaan  dengan  baik  sekali  tanpa  ada  kesalahan,  sebanyak  26%.  Posisi cukup  menunjukkan  pada  angka  16%  juga,  artinya  aparatur  pemerintah  dalam  penyelesaian
pekerjaan  cukup  baik  meski  kadang  kala  masih  ada  kesalahan.    Hanya  1%  aparatur pemerintah  yang  dapat  menyelesaikan  pekerjaan  sangat  baik  tanpa  cacat  sedikit  pun.  Lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:
Tabel 1.  Kemampuan Kerja

## Aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung
No Kemampuan Kerja Sebutan F % 1. 2. 3. 4. 5. Sangat Istimewa tanpa cacat Baik Sekali tidak pernah ada kesalahan Menyelesaikan tugas  dengan hasil cukup baik Cukup namun masih perlu petunjuk Masih perlu bimbingan dan pengawasan Istimewa Baik sekali Baik Cukup Kurang 1 26 50 16 7 1 26 50 16 7 Total 100 100
3.3.2 Kesanggupan dan kecepatan dalam mencapai hasil kerja dan mutu kerja sesuai ketentuan yang berlaku (kecepatan kerja)
Kemampuan aparatur pemerintah dalam hal kecepatan menyelesaikan pekerjaan pada umumnya  menduduki  posisi  baik  sekali,  yaitu  46%.  Artinya  mereka  dapat  menyelesaikan pekerjaan begitu tepat waktu dan jarang melewati batas waktu yang ditentukan. Posisi kedua yaitu  38%  menyatakan  dapat  menyelesaikan  pekerjaan  tepat.  Terdapat  13%  aparatur pemerintah  yang  dapat  menyelesaikan  pekerjaan  tepat  waktu  meskipun  terkadang  masih terlambat  juga.  Sedangkan  responden  yang  belum  dapat  mengukur  bagaimana kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan sebesar 2%.
Bila  kemampuan  aparatur  pemerintah  ini  dikaitkan  dengan  prestasi  kerja,  tentunya masih harus ditingkatkan lagi. Dalam posisi ini baru dalam tahap bisa mencapai target yaitu tepat  waktu,  tapi  belum  dapat  melampaui  target.  Pada  dasarnya  dalam  administrasi pemerintahan  meskipun  sudah  mencapai  target  sebenarnya  masih  bisa  ditingkatkan  lagi. Karena bukan rahasia umum lagi bahwa dalam menetapkan suatu target pekerjaan, umumnya ditetapkan secara minimalis, tidak berani menetapkan maksimum. Sebab ada suatu ketakutan jika  suatu  instansi  sudah  menetapkan  target  kemudian  tidak  tercapai,  instansi  ataupun
pejabatnya  langsung  dikatakan  tidak  mampu  bekerja  tanpa  melihat  sebab  musababnya.  Hal inilah  yang  kemudian  melatarbelakangi  dalam  menetapkan  target  menggunakan  rumus minimalis.

## 3.3.3  Kemampuan bekerja secara efektif dan efisien
Kemampuan  aparatur  pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  dalam  hal  effektivitas  dan efisiensi kerja adalah cukup baik  dan hasilnya cukup baik  (masuk dalam kategori  baik), hal ini menduduki posisi tertinggi yaitu 67%. Effektivitas dan efisiensi kerja tinggi dan hasilnya baik    menududuki  posisi  kedua  yaitu  27%.  Dalam  kondisi  ini  berarti  aparatur  pemerintah masih harus didorong untuk dapat meningkatkan effektivitas dan efisiensi kerjanya.
Kemampuan  semacam  ini  sangat  diperlukan  pada  saat  suatu  instansi  bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat ataupun dalam hal melaksanakan tugas rutinnya. Dengn kondidi ini masyarakat mempunyai harapan yang besar bahwa mereka dapat terlayani dengan baik dan cepat. Sehingga citra pelayanan pemerintah daerah yang selama ini diklaim masyarakat lamban dan berbelit-belit dapat ditepisnya.

## 3.3.4. Penguasaan/pengetahuan untuk bekerja secara efektif dan efisien
(penguasaan pekerjaan)
Kemampuan  aparatur  pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  dalam  hal  penguasaan pekerjaan  adalah  baik  tanpa  hambatan  berarti  (masuk  dalam  kategori  baik  sekali)  sebesar 47%.,  Kategori  baik  dalam  pengertian  penguasaan  pekerjaannya  cukup  baik  dan  mampu melaksanakan  tugas  pada  tingkat  yang  sedang,  sebesar  49%.    Namun  demikian  pantas mendapat  pujian  juga  karena  terdapat  12,5%  aparatur  pemerintah  Kota  Bandar  Lampung yang dalam hal penguasaan pekerjaan baik sekali tanpa hambatan sama sekali (istimewa) dan tidak  ada  satupun  aparatur  pemerintah  yang  penguasaan  pekerjaannya  kurang.  Meskipun demikian  perlu  adanya  upaya  pemerintah  daerah  dalam  pengembangan  SDM  agar  dapat meningkatkan kemampuan penguasaan pekerjaannya.

## 3.3.5. Mutu pekerjaan yang diselesaikan dalam suatu periode tertentu

## (Kualitas Kerja)
Tabel  2.  menggambarkan  bahwa  kemampuan  aparatur  pemerintah  Kota  Bandar Lampung  dalam  hal  kualitas  kerja  adalah  cukup  memenuhi  apa  yang  diperlukan  (masuk dalam  kategori  baik)  sebesar  65%,  dan  menduduki  posisi  tertinggi.  Kategori  istimewa menduduki  posisi  kedua  yaitu  6%,  dalam  pengertian  kualitas  pekerjaan  sangat  baik.  Posisi ketiga  adalah  baik  sekali  dalam  pengertian  hasil  pekerjaan  baik  melebihi  yang  diperlukan, yaitu  sebesar  23%.  Berdasarkan  kondisi  demikian  pemerintah  daerah  harus  berupaya  untuk meningkatkan  kinerja  melalui  pelatihan-pelatihan  keterampilan  agar  kualitas  kerja  dapat optimal.
Hal itu sejalan dengan misi Pemerintah Kota Bandar  Lampung dalam rangka pembangunan untuk  mewujudkan  sumberdaya  manusia  yang  bertaqwa,  sejahtera, berkualitas ,  berakhlaq mulia, profesional, unggul dan berdaya saing.
Dari  paparan  data  di  atas  kinerja  aparatur  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  dalam  hal kemampuan  teknisnya  baik  sekali    mencapai  40%,  kemampuannya  baik  mencapai  49%, sementara  yang  mempunyai  kemampuan  istimewa  sebesar  3,3%.  Lebih  jelasnya  dapat diperhatikan tabel 2. berikut ini.
Tabel 2. Kemampuan Teknis
Aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung
No Kemampuan teknis Istimewa Baik sekali Baik Cukup Kurang Tanpa keterangan Total 1 Kemampuan Kerja 1 26 50 16 7 0 100 2 Kecepatan Kerja 1 46 38 13 0 2 100 3 Daya Tangkap 3 71 24 1 0 1 100 4 Efisiensi & efektivitas kerja 5 27 67 1 0 0 100 5 Penguasaan 4 47 49 0 0 0 100

## Pekerjaan
6 Kualitas Kerja 6 23 65 4 1 1 100 Total 20 (3,3%) 240 (40%) 294 (49%) 35 (5,8%) 8 (1,3%) 3 (0,5%) 600 (100%)
Berdasarkan  data  yang  ada,  kemampuan  teknis  Aparatur  Pemerintah  Kota  Bandar Lampung masih perlu ditingkatkan berdasarkan skala prioritas mulai dari kemampuan kerja, efisiensi  dan  efektivitas  kerja,  penguasaan  pekerjaan,  kualitas  kerja  dan  daya  tangkapnya. Oleh karenanya dalam hal penempatan personel dalam suatu jabatan harus diperhatikan mulai dari pengalaman kerja, keterampilan, pendidikan dan pangkat/golongan.

## 3.3.6. Kemampuan Konseptual
Kemampuan  konseptual  aparatur  pemerintah  dinilai  dari  empat  aspek.  Empat  aspek tersebut  mencakup:  kemampuan  memimpin  (diri  sendiri  dan  orang  lain),  kemampuan koordinasi,    kemandirian,  kemampuan  berkomunikasi    untuk  menyampaikan/  menerima gagasan.  Untuk  mengetahui  kemampuan  aparatur  dari  aspek  ini  dapat  diperhatikan  uraian berikut.

## a. Kemampuan Memimpin (diri sendiri ataupun orang lain)
Dari  jawaban  100  responden  terdapat  64%  atau  sejumlah  64  orang  responden menyatakan bahwa kemampuan memimpinnya berada pada kategori baik, dalam pengertian punya  kemampuan  dan  telah  konsisten  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai pemimpin baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Aparatur pemerintah  yang lainnya  yaitu  11%  atau  11  orang  responden  mempunyai  kemampuan  memimpin  namun belum  konsisten,  yaitu  masuk  dalam  kategori  cukup.  Dari  data  inilah  perlu  adanya  upaya pemerintah  daerah  untuk  pengembangan  aparaturnya  agar  dapat  menjadi  pemimpin  yang baik. Lebih jelasnya dapat diperhatikan tabel 3. berikut:
Tabel 3. Kemampuan Memimpin
No Kemampuan Memimpin Sebutan F         %
1
2 3 4

## 5
Sangat menonjol dan sangat berbakat Menonjol dan berbakat Berkemampuan dan sudah konsisten Menunjukkan kemampuan tapi belum konsisten
Kurang ada kemampuan dan masih perlu bimbingan ketat Istimewa Baik sekali Baik Cukup
Kurang 2
19 64 11 2 2 19 64 11 2 Total
100 100%

## b. Kemampuan Koordinasi
Tabel 9. memberikan gambaran bahwa kemampuan aparatur pemerintah Kota Bandar Lampung  dalam  hal  kemampuannya  untuk  berkoordinasi  menunjukkan  45%  baik.  Artinya mereka  mampu  berkoordinasi  dan  selalu  berusaha  untuk  lebih  maju.  Kemudian  10% mempunyai kemampuan cukup, yaitu cukup mampu berkoordinasi dan cadangan kemampuan untuk  berusaha.  Di  sisi  lain  ada  juga  yang  mempunyai  kemampuan  baik  sekali  41%  dan istimewa 2%.
Dari  data  di  atas  kemampuan  berkoordinasi  pada  umumnya  dapat  dikatakan  baik, miskipun harus ditingkatkan lagi agar berkemampuan tinggi dengan penguasaan sangat baik atau setidak-tidaknya mereka mampu dan menguasai dengan baik.

## c.  Kemampuan ketidaktergantungan/kemandirian
Kemampuan kemandirian aparatur pemerintah Kota Bandar Lampung  lebih dari lima puluh  persen,  yaitu  54%  adalah  baik  sekali.  Mereka  mempunyai  kemandirian  baik  sekali, yaitu  pengawasan  dan  bimbingan  hanya  dalam  hal  khusus/  tugas-tugas  khusus.  Kemudian
25%  adalah  cukup  dimana  dalam  melaksanakan  tugas  masih  memerlukan  bimbingan  yang layak. Artinya mereka belum bisa mandiri atau masih ketergantungan dengan orang lain.
Berdasarkan  data  yang  terkumpul  ini,  dirasa  masih  perlu  untuk  memberikan  motivasi  dan kepercayaan diri kepada aparatur pemerintah untuk dapat melaksanakan tugas secara mandiri. Tentunya dengan pelatihan-pelatihan.

## d.  Kemampuan berkomunikasi  untuk menyampaikan/ menerima gagasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  memberikan  suatu  gambaran  bahwa  lima  puluh  persen lebih  (69%)  aparatur  pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  berkemampuan  untuk menyampaikan  dan  atau  menerima  gagasan  dengan  baik  sekali.  Kemudian  5% berkemampuan  istimewa,  dan  masing-masing  7%  berkemampuan  cukup  dan  17% berkemampuan baik, serta tidak ada yang kurang dapat berkomunikasi.
Dengan  data  yang  demikian  ini  dapat  dikatakan  bahwa  aparatur  pemerintah  Kota Bandar  Lampung  pada  umumnya  dalam  hal  kemampuan  berkomunikasi  adalah  baik  sekali. Berarti sudah terjalin komunikasi dua arah yaitu mampu menyampaikan ide dengan baik serta mampu  menyerap/menerima  gagasan  dari  orang  lain  dengan  baik  pula.  Sebab  akan  fatal akibatnya jika orang hanya mampu menyampaikan ide tanpa mampu menerima gagasan dari orang lain. Konsekuensinya menjadi orang yang otoriter. Begitu pula sebaliknya orang hanya mampu  menerima  saja  tanpa  mampu  menyampaikan  ide/gagasan  dengan  baik,    ini  akan membuat orang stres ditambah lagi atasan yang tidak mengerti kondisi bawahannya.
Meskipun sudah dikatakan baik sekali bukan berarti hal ini sudah cukup, tetapi masih tetap harus ditingkatkan supaya mampu melakukan komunikasi dalam situasi/kondisi apapun. Dari  paparan  data  di  atas  secara  umum  kinerja  aparatur  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung dalam  tataran  kemampuan  konseptualnya  sudah  baik,  yaitu  35,5%  dikategorikan  baik, 45,75%  dikategorikan  baik  sekali  dan  2,75%  dikategorikan  istimewa,  sehingga  yang  masuk kategori  cukup  dan  kurang  tidak  lebih  dari  20%.    Lebih  jelasnya  dapat  diperhatikan  tabel berikut ini.

## Tabel 4. Kemampuan Konseptual Aparatur Pemerintah Propinsi Lampung
No Kemampuan konseptual Istimewa Baik Sekali Baik  Cukup Kurang Tidak ada jwb Total 1 Kemampuan memimpin 2 19 64 11 2 2 104 2 Kemampuan koordinasi 2 41 45 10 1 1 104 3 Kemandirian 2 54 16 25 2 2 104 4 Berkomunika si 5 69 17 7 0 0 104 Jumlah 11 (2,75%) 183 (45,75 %) 142 (35,5 %) 53 (13,25 %) 5 (1,25%) 5 (1,5%) 400 (100 %)
Meskipun  kemampuan  konseptual  aparatur  pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  sudah termasuk  dalam  kategori  baik  atau  pun  baik  sekali,  namun  tetap  perlu  adanya  upaya peningkatan  kemampuan  konseptual,  melalui  berbagai  pelatihan/kursus-kursus.  Pemerintah daerah  dalam  melakukan  pengembangan  sumber  daya  manusia  harus  memperhatikan  skala prioritas,  misalnya  lebih  dikedepankan  untuk  memberikan  pelatihan  tentang  kemampuan memimpin  dan  koordinasi.  Ternyata  dalam  praktek  tidak  mudah  untuk  melaksanakan  suatu koordinasi, dibandingkan untuk berkomunikasi.

## e. Kemampuan Sosial
1. Kemampuan untuk membina hubungan dengan atasan dalam menyelesaikan pekerjaan
Hasil  penelitian  memberikan  suatu  gambaran  bahwa  lima  puluh  persen  lebih  yaitu 57%  aparatur  pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  berkemampuan  untuk  membina  hubungan dengan  atasannya  baik  sekali.    Artinya  mereka  mampu  menerima  tugas  dari  atasan  dan
melaksanakannya dengan baik. Kemudian 16% berkemampuan istimewa, dan masing-masing 20%  berkemampuan  cukup  dan  20%  berkemampuan  baik,  serta  tidak  satupun  aparatur Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  yang  tidak  bisa  menerima  tugas  dan  melaksanakannya. Dalam hal ini, tidak aparatur pemerintah yang berani membantah perintah atasannya.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  kemampuan  aparatur  pemerintah  untuk  membina hubungan dengan atasan sudah baik bahkan baik sekali.

## 2. Kemampuan untuk membina hubungan kerja sama dengan teman sekerja dalam menyelesaikan pekerjaan
Kemampuan membina hubungan kerja dengan teman kerja aparatur pemerintah Kota Bandar  Lampung    lima  puluh  persen  lebih,  yaitu  59%  adalah  baik  sekali.  Mereka  mampu membina  hubungan  kerja  dengan  baik.  Kemudian  18%  mempunyai  kemampuan  baik,  yaitu selalu berusaha untuk bersikap baik.
Di sinilah letak positif aparatur pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu dengan kesadaran sendiri bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan orang lain. Oleh karenanya dalam hal ini tidak ada satu pun aparatur pemerintah yang tidak mau membina hubungan dengan teman kerjanya. Kondisi ini terus perlu diupayakan dan dipertahankan guna menciptakan lingkungan kerja yang nyaman.

## 3.  Kemampuan membina hubungan dengan pengguna/

## pelanggan/masyarakat yang berkepentingan dengan lingkup kerja
Hasil  penelitian  memberikan  suatu  gambaran  bahwa  26%  aparatur  pemerintah  Kota Bandar  Lampung  berkemampuan  untuk  membina  hubungan  dengan  pelanggan/masyarakat secara  istimewa.    Artinya  mereka  mampu  bersikap  ramah,  sopan  dan  simpatik  dengan pelanggan/masyarakat.  Meskipun  hal  ini  belum  dapat  menjadi  ukuran  atau  menjadi  rujukan tentang  indeks  kepuasan  masyarakat.  Karena  angka  ini  diperoleh  bukan  dari  hasil  penilaian masyarakat, namun hasil penilaian diri sendiri aparatur pemerintah.
Semoga  dengan  kondisi  seperti  ini  menjadi  cambuk  bagi  aparatur  pemerintah  untuk dapat  memberikan  pelayanan  yang  optimal  kepada  masyarakat.  Kemudian  65%  mampu
membina  hubungan  yang  baik  sekali,  dan  masing-masing  4%  berkemampuan  baik  dan  4% berkemampuan cukup, serta tidak satupun aparatur  Pemerintah Kota Bandar  Lampung  yang bersikap kurang baik terhadap pelanggan/masyarakat dalam kondisi apapun.

## 4. Kemampuan membina hubungan dengan lingkungan kerja
Data  yang berhasil dikumpulkan memberikan gambaran bahwa kemampuan aparatur pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  dalam  membina  hubungan  dengan  lingkungan  tempat kerja  yaitu  52% adalah  baik  sekali. Mereka mampu  membina hubungan dengan lingkungan tempat  kerja.  Kemudian  4%  mempunyai  kemampuan  istimewa,  yaitu  hubungan  mereka sangat baik dan terbiasa tanpa hambatan sama sekali.   Kondisi seperti ini perlu ditingkatkan dan dipertahankan guna menciptakan suasana kerja yang nyaman.
Dari  paparan  data  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  kinerja  aparatur  Pemerintah  Kota Bandar Lampung pada tataran kemampuan sosial dalam kondisi baik sekali, yaitu mencapai 59%, disusul kondisi baik  20%, istimewa 15,5%, dan cukup 4,5%.
Data  ini  menggambarkan  bahwa  perlu  adanya  peningkatan  kemampuan  sosial,  mengingat masih terdapat kemampuan sosial sebatas baik dan cukup tidak lebih dari 30%.
Tabel 5. Kemampuan Sosial
Aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung No Kemampuan Sosial Istimew a Baik sekali Baik Cukup  Kurang  Tidak ada jwb Total 1 Hubungan dengan atasan 16 57 20 6 0 1 100 2 Hubungan dengan sesama teman kerja 16 62 18 4 0 0 100 3 Hubungan dengan pelanggan/ masyarakat pengguna 26 65 4 4 0 1 100
4 Hubungan dengan lingkungan kerja 4 52 38 4 0 2 100 Jumlah 62 (15,5%) 236 (59%) 80 (20%) 18 (12,5%) 0 (0%) 4 (1%) 400 (100 %)
Dalam  peningkatan  kemampuan  aparatur  pemerintah  dalam  hal  kemampuan  sosial perlu  adanya  skala  prioritas,  dan  semestinya  kondisi  yang  telah  baik  ini  benar-benar  dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, pelanggan maupun oleh aparatur pemerintah Kota Bandar Lampung itu sendiri. Prioritas untuk dikembangkan adalah membina hubungan baik dengan lingkungan kerja, membina hubungan dengan teman sekerja, membina hubungan baik dengan pelanggan dan dengan atasan.   Kemampuan sosial yang baik akan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Suasana kerja yang nyaman dapat menumbuhkan prestasi kerja yang optimal.

## 5. Reward dan Punishment
Peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kota Bandar Lampung harus mampu untuk memberikan  kesejahteraan  aparaturnya,  memberikan  reward  bagi  yang  berprestasi, menegakkan  aturan  yang  ada,  misalnya  dalam  promosi  jabatan.  Jangan  sampai  terjadi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam menerapkan aturan yang ada.
Setelah  diketahui  kemampuan  aparatur  pemerintah  Kota  Bandar  lampung  dari masing-masing aspek, dibawah ini dapat diketahui kinerja aparatur pemerintah Kota Bandar Lampung  secara  menyeluruh  mulai  dari  kemampuan  teknis,  kemampuan  konseptual,  dan kemampuan  social,  berada  pada  posisi  baik  sekali  36,25%,  baik  34,83%,  cukup  7,88%  dan istimewa pada posisi 7,18%. Sementara itu berada pada kondisi kurang hanya sebesar 1,48%.
Table 6. Kinerja aparatur Pemerintah kota Bandar Lampung
No Aspek Istimewa Baik sekali Baik cukup kurang Tidak ada jwb 1 2 Kemampuan teknis Kemampuan 3,3 2,75 40
45,75 49
35,5
5,9
13,25 1,3 1,25 0,5 1,5
3 konseptual Kemampuan sosial 15,5 59 20 4,5 0 1 Jumlah (%) Rerata   (%) 21,55 7,18 108,75 36,25 104,5 34,83 23,65 7,88 2,55 0,85 3 1
Oleh karenanya kedepan dalam rangka peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung    dapat  dilakukan  dengan  skala  prioritas  secara  berurutan  mulai  dari  peningkatan kemampuan teknis, kemampuan konseptual dan kemampuan  sosial.

## IV. PENUTUP

## 4.1  Kesimpulan
a. Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  mempunyai  modal  SDM  yang  produktif  dan diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  optimal  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
b. Kinerja  aparatur  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  sekarang  ini  berada  pada  posisi: istimewa  (7,18%),  baik  sekali  (36,25  %),  baik  (34,83  %)  cukup  (7,88  %)  dan  kurang (0,85 %).
c. Terdapat  enam  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  aparatur  pemerintah  Kota  Bandar Lampung:
1) keteladanan;
2) pembagian beban kerja;
3) objektivitas dalam pembinaan aparatur pemerintah;
4) penegakan hukum;
5) penerapan reward / punisment , dan
6) keterampilan tertentu (komputer dan bahasa Inggris).

## 4.2  Rekomendasi
Merujuk  hasil  penelitian  di  lapangan,  terdapat  beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  untuk  meningkatkan  kinerja  aparatur  pemerintah,  antara lain:
a. Melakukan  penilaian  oleh  atasan  langsung  secara  obyektif,  transparan  dan  akuntabel terhadap kinerja aparatur pemerintah secara periodik setiap tahun, sebagai bahan rujukan dalam melakukan penilaian terhadap aparatur pemerintah Kota Bandar Lampung.
b. Sumberdaya  aparatur  pemerintah  yang  telah  ada  perlu  lebih  ditingkatkan  melalui pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis, serta keteladanan perilaku dan sikap dari atasan.
c. Pembinaan aparatur pemerintah daerah diprioritaskan menggunakan merit system.
d. Memberikan  insentif  ( reward )  bagi  yang  berprestasi  atau  yang  kinerjanya  baik  dan memberikan hukuman bagi yang kinerjanya buruk.
e. Pola  rekrutmen  aparatur  lebih  didasarkan  pada  analisis  jabatan  sesuai  dengan  tingkat kebutuhannya  dengan  prioritas  yang  lebih  diarahkan  pada  tenaga  teknis  (fungsional), bagi  terwujudnya  struktur  kepegawaian  yang  ideal  sesuai  dengan  tuntutan  dan perkembangan organisasi serta pelayanan publik.

## Daftar Pustaka
Cassio. F.W, 1992. Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work Life, Profits 3 rd .ed, McGraw-Hill International, New York.
Dessler, Gary, 1997, Manajemen Sumberdaya Manusia. PT. Prenhallindo, Jakarta.
Handoko, T. Hani, 1999, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua, BPFE Yogjakarta.
Hasibuan, Malayu Sultan Parlagutan, 1996, Organisasi dan Motivasi, Dasar Peningkatan Produktivitas, Bumi Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta.
Listianto, Tony dan Setiaji, Bambang, Pengaruh Motivasi, Kepuasan, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus di Lingkungan Pegawai Kantor PDAM Kota Surakarta): Tesis, 2004, PPS Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
Mangkunegara, A. P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan (Cetakan Ketiga). PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
Miles, Matthew dan Huberman, Michael,1992, Analisa Data Kualitatif, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
Prawirosentono, Suyadi. 1999. Analisis Kinerja Organisasi. PT. Rineka Cipta. Bandung.
Stone,  Raymond  J.,  2005. Human  Resources  Management, John  Wiley  and  Sons  Australia, Ltd, Sydney.
Stroink, F.A.M., Pemahaman tentang Dekonsentrasi (diterjemahkan oleh: Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, SH), PT. Refika Aditama, Bandung

## Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian.
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri.
Peraturan Pemerintah No 97/2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/ 61/M.PAN/6/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
Perda Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja secretariat Daerah Kota, Sekretariat Daerah  Kota,  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  dan  Staf  Ahli Walikota Bandar Lampung.
Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas  Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kota Bandar Lampung