## PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Siti Rochmah 1, Frans Simangunsong 2* 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia Email: frans@untag-sby.ac.id 2

## ABSTRACT
The act but requesting, accommodating, bringing, transferring, or accepting someone out of fear of violence with the intention of exploiting or encouraging their exploitation is a cybercrime known as the human trafficking. Criminal acts of human trafficking are increasing every year, so that it becomes a serious problem that needs to be handled by Indonesian law enforcement. The goal of this study is to find out the responsibility of individuals who engage in trafficked in humans in violation of the law terms of the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 and to find out how the sentence is imposed on individuals who commit these crimes. human trafficking from the perspective of the Law of the Republic of Indonesia.
The research process used to make this journal includes normative juridical research, namely research on secondary literature data or materials that have been collected, described in a narrative style, then examined qualitatively.
Criminal  responsibility  relates  the  grounds  for  imposing  criminal  sanctions  to  the  burden  of responsibility imposed on the person who committed the crime. Law Number 21 of 2007 concerning human  trafficking  regulates  criminal sanctions  to  those  who  violate  acts  of  human  trafficking.  The maximum and minimum limits give judges the ability to impose criminal sanctions on those involved in human trafficking. Criminal Law no. 21 of 2007 was the beginning of the criminal mismatch.
Keywords; Criminal acts, Trafficking in persons, Criminal liability,

## ABSTRACT
Perbuatan meminta, menampung, membawa, memindahkan, atau menerima seseorang karena takut akan kekerasan dengan maksud mengeksploitasi atau mendorong eksploitasinya merupakan tindak pidana yang memperdagangan orang, semakin meningkat tiap tahunnya, sehingga menjadi masalah serius yang perlu ditangani oleh penegak hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban  individu  yang  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang  ditinjau  dari  UU Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  dan  untuk  mengetahui  bagaimana  peoses  pengenaan hukuman  pidana,  kepada  individu  yang  melaksanakan  suatu  tindak  pidana  tersebut.  perdagangan manusia mulai sudut pandang Hukum Republik Indonesia.
Proses pengelolaan yang digunakan untuk membuat jurnal ini termasuk penelitian yuridis normratif, adalah peninjauan terhadap data atau bahan materi sekunder yang telah dikumpulkan, dideskripsikan dengan adanya gaya naratif, kemudian diteliti secara kualitatif.
Pertanggung  jawaban  pidana  mengaitkan  dasar-dasar  penjatuhan  sanksi  pidana  dengan  beban tanggung  jawab  yang  Membebankan  Orang-orang  yang  melakukan  tindak  pidana  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memuat tentang hukuman pidana bagi mereka yangs melakukan perbuatan perdagangan manusia. Batas maksimum dan minimum memberikan hakim kemampuan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada mereka yang terlibat  dalam  perdagangan  manusia  Pemidanaan  UU  No.  21  Tahun  2007  merupakan  awal  dari ketidaksesuaian pemidanaan.
Keywords: Tindak pidana, Perdagangan orang, Pertanggung jawaban pidana,

## PENDAHULUAN
Sejarah menunjukkan bahwa perdagangan dan perbudakan telah ada selama beberapa dekade, abad, atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Semuanya berawal dengan satu kelompok yang  ditaklukkan  oleh  kelompok  lain  dan  kelompok  yang  paling  berkuasa  akan  menguasai kelompok yang lebih lemah. Sebagai hasil disediakan oleh kepemilikan ekonomi dan kekuatan politik.  Saat  ini,  perdagangan  orang  menjadi  masalah  dibanyak  bidang  yang  tidak  hanya mempengaruhi pemerintah Indonesia. Selain perdagangan orang antar pulau, perdagangan orang terjadi di luar Indonesia ke negara lain.
Kejahatan  siap  transnasional  saat  ini  dianggap  melalui  komunitas  global  sebagai kejahatan  yang  membahayakan  kedaulatan  nasional  dan  global,  keamanan  dan keseimbangan dan benar-benar bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab  itulah,  diperlukan  sebuah  peraturan  yang  mengatur  perihal  tersebut  dan  United International  States  (PBB)  selaku  pemberi  kerja  negara  telah  mengaturnya  dalam  United Nations Convention Against Transnational Ready Crime (UNCATOC) atau juga disebut dengan 2000 Palermo Convention.
Kemajuan  komunikasi,  teknologi  informasi,  dan  pergeseran  mode  lebih  banyak mengenai kejahahatan meningkat. Modus mengenai kejahatan perdagangan orang semakin canggih. Para pedagang berperilaku dengan cara yang rapi dan teratur. Kebanyakan biasanya, para  pelaku  berbagai  cara  digunakan  untuk  mencari  korban,  seperti  dengan  cara  merayu calon korban. Ada pelaku kejahatan yang melakukan kontak langsung dengan calon korban atau  yang  mengirimkan  tenaga  kerja  imigran,berbagai  daerah,  serta  berbagai  negara, pemberangkatan, penerimaan, serta penampungan.
Cara  kerja  yang  dilakukan  oleh  pelaku  banyak  yang  dilakukan  secara  individu  ,  atau secara  terencana  ,  dimulai  sejak  yang  paling  langsung  dengan  mencari  korban  ke  tempat- tempat  dimana  mereka  berada  ,wilayah-wilayah  terpencil  dengan  membujuk,  menjebak, membohongi  serta  eksploitasi  kerentanaan  calon  korban  serta  orang  tua  korban,  bahkam sampai dengan kekerasan. Memakai teknologii canggih untuk mengenakan sponsor beserta dalih bahwa pekerjaan yang ditawarkan mendapatkan gaji yang banyak, bonus yang berlipat.
Masih  banyak  jenis  dan  macam  kasus  yang  melibatkan  tindak  pidana  perdagangan orang  dan  berbagai  modusnya.  Namun,  sistem  hukum  Indonesia  yang  lemah,  tingkat pendidikan yang rendah, keluarga yang sumbang, dan kemiskinan adalah akar penyebabnya.
Selain itu, letak geografis Indonesia, situasi ekonomi, perlindungan hukum, dan penegakan hukum  yang  kurang  memadai,  terutama  terkait  dengan  hukum  hak  asasi  manusia, pemahaman moral yang terbatas, dan kurangnya keyakinan agama adalah masalah penting lainnya.
Terkait  Secara  konstitusional,  dengan  perlindungan  HAM,  setiap  masyarakat  negara dijamin haknya untukkbekerja di dalam serta di luar negeri diatur pada pasal 27 Ayat 2 UUD 1945.  Masyarakat  negaraa  Indonesia  mempunyai  hak  terhadap  suatu  pekerjaam  serta penghidupan  yang  pantas  ,  dengan  seperti  itu  tidak  ada  seorangpun  yang  dapat  melarang untuk  bekerja  ke  luar  negeri.  Dan  karena  itu,setiap  masyarakat  Indonesia  berhak  untuk bermigrasi secara aman. Migrasi yang aman adalah keberangkatan migran yang bermartabat ke luar negeri melalui proses pemerintah, swasta, atau mandiri. Negara harus menghormati, melindungi,  dan  menjunjung  hak-hak  mereka  baik  sebelum  mereka  pergi,  ketika  mereka bekerja, sampai mereka kembali ke tanah air.
Dalam beroperasi kejahatan tindak pidana perdagangan orang selalu dilakukan secara tertutup dan menyimpang dari hukum. Pedagang orang menjadi cepat, suatu petunjuk lintas batas  negara  dengan  cara  kerja  yang  cukup  membahayakan  untuk  korban  tindakxpidana. Kejahatan  perdagangan  orang  yang  berkembang  karena  adanya  suatu  faktor  yaitu kemiskinan.  Masyarakat  yang  mengalami  kemiskinan  yang  berada  disuatu  daerah-daerah terpencil akan dijanjikan oleh pelaku untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar yang membuat korban tertarik akan ajakan pelaku. Kondisi ini disebabkan karena rendahnya pendidikan  .Masyarakat  yang  memiliki  pendidikan  yang  rendah  tidak  mengetahui  bahwa ajakan dari pelaku merupakan suatu kejahatan. Selain itu adanya pola pemikiran yang instan yaitu ingin cepat memiliki kekayaan yang berlimpah.
Setiap  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  wajibxmempertanggung  jawabkan semua perbuatanya didepan hukum. Pertanggung jawaban pidana intinya adalah suatu akibat kurang baik terhadap sikap menyimpang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selain itu pertanggung jawaban pidana juga bisa berguna buat terwujudnya suatu peristiwa yang ingin diperoleh berasal dari penjatuhan pidana itu. Di sisi yang lain, pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk membenahi perilaku atau tingkah laku terpidana serta untuk mencegah agar orang lain tidak memungkinkan membuat suatu tindakan pidana yang serupa.
Tujuan  pertanggung  jawaban  pidana  bukan  merupakan  suatu  pembalasan  kepada pelaku tindak pidana, saksi terhadap pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1tahun, serta sangat ditekankan untuk tujuan agar mencegah orang lain agar tidak membuat satu  kejahatan  yang  sama  .  Keputusan  tentang  pemidanaan  ini  pula  menyampaikan kesempatan  terhadap  pelaku  agar  melakukan  perubahan.  Pelanggar  yang  dihukum  karena kejahatan atau kegiatan yang sah masih dapat dieksekusi suatu perubahan atau penyesuaian dengan mengingat terkait perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.
Untuk secara tegas melindungi korban perdagangan orang di Indonesia, maka disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, dalam KUHP yang oleh sebagian kalangan dianggap tidak memberikan perlindungan  karena  ancaman  hukumnya  masih  terlalu  ringan,  tidak  lagi  digunakan  untuk mengancam  hukuman  bagi  pelaku  perdagangan  orang;  justru  UUTPPO  kini  menggunakan ancaman hukuman yang sangat tinggi untuk pelaku perdagangan orang.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  menetapkan  sekelompok  orang  yang  melakukan  tindak  pidana perdagangan orang. Korporasi adalah kelompok yang terorganisir mengacu pada lebih dari satu atau dua pelaku, sedangkan pelaku dan pejabat peroran gan menggunakan istilah “satu pelaku”.  Perdagangan  manusia  melakukan  pekerjaannya  dengan  sangat  tertib  dan  rapi. Adanya pengaturan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pada dasarnya konsisten dengan karakteristik pelaku kejahatan perdagangan orang. Sesuai dengan pasal 2 ayat  1  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  merumuskan  enam  bentuk  kegiatan  yang  merupakan  tindak  pidana perdagangan orang, yaitu perekrutan, pengangkutan, perumahan, pemasokan, pemindahan atau penempatan.
Pada  beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya  mengenai  tema  yang  serupa  dengan penulisan  ini,  yang  pertama  yaitu  penelitian  jurnal  oleh  Andi  Silviana  Ullfa  yang  berjudul “Pertanggungjawaban pidana bagi korban perdagangan orang ya ng dipaksa melakukan tindak pidana lain dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang ”  fokus  penelitiannya  pada  Pertanggungjawaban  pidana bagi korban perdagangan orang yang dipaksa melakukan tindak pidana lain dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang. Yang kedua yaitu penelitian jurnal oleh Muh Abdul Qudus dan Pujiyono yang berjudul “Pertanggungjawaban  korporasi  terhadap  tindak  pidana  Human  Trafficking  di  Indonesia  ” fokus  penelitiannya  pada  analisis  yuridis  terkait  dengan  pertanggungjawaban  korporasi. Selanjutnya penelitian jurnal oleh Yulistyowati.S.H.,M.H. yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana kelompok terorganisasi dalam Tindak pi dana Perdagangan orang” fokus penelitiannya pada  Pertanggungjawaban  pidana  kelompok  terorganisasi  dari  ketiga  penelitian  tersebut berbeda  dengan  fokus  penelitian  yang  akan  dikaji  penulis  yakni  terkait  dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perdagangan orang.
Sesuai  dengan  yang  telah  dijelaskan  diatas,  bahwa  penulis  terdorong  untuk  meneliti serta  mengkaji  lebih  dalam  tentang  apakah  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku tindak pidana perdagangan orang.

## METODE PENELITIAN
Metodologi yang diterapkan untuk jenis peninjuan ini adalah metode yuridis normatiif. Untuk  itu,  fokus  kajiannya  adalah  perumusan  hukum  kepustakaan  hukum  melalui pemanfaatan bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum. Metode pembalasan yang disukai peneliti  adalah  pembalasan  berdasarkan  undang-undang,  konseptual,serta  berbasis  kasus. Sumber dan jenis perlengkapan hukum yang digunakan adalah perlengkapan hukum pertama, perlengkapan  hukum  kedua,  dan  perlengkapan  hukum  ketiga.  Menggunakan  peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan landasan hukum yang utama. Bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal dan buku-buku yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, kemudian digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi literatur yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk tentang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang terdapat dalam kamus hukum, dan  sebagainya  yang  berhubungan  dengan  topik  kajian  ini  disebut  sebagai  bahan  hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Subjek Pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang g
Pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dipidana adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang;
2. Korporasi;
3. Kelompok terorganisir; serta
4. Penyelenggara negara yang menyalahgunakan jabatannya.
Setiap orang yang terlibat dalam perdagangan manusia, baik individu maupun bisnis, bersalah atas kejahatan tersebut. Mengingat orang dalam pengertian ini mencakup manusia dan perusahaan, istilah "orang" cukup luas.
Orang  dalam  pengertian  ini,  seseorang  yang  terlibat  dalam  perdagangan  manusia dianggap  sebagai  individu.  Korporasi  didefinisikan  sebagai  "  sekelompok  orang  dan/atau barang  yang  diatur  bail  sebagai  organisasi  hukum  maupun  bukan  sebagai  badan  hukum". Dalam definisi ini korporasi diberikan dua sifat, yaitu:

## 1. Sekelompok orang atau
2. Kekayaan yang terorganisir.
Sekelompok orang adalah sekelompok individu yang berkumpul karena alasan tertentu. Dua kategori kumpulan dan/atau aset terorganisir adalah :
1) Badan hukum; dan
2) Bukan badan hukum.
Kelompok  terorganisir  adalah  grup  terstruktur  yg  terdiri  menurut  3  orang  atau  lebih yang bekerja melakukan satu atau lebih kejahatan yang diatur dalam pasal tersebut untuk mendapatkan  keuntungan  material  atau  finansial,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung. Secara khusus, pengelompokan terstruktur berbagi empat karakteristik :
1. Memiliki sekurang-kurangnya tiga orang anggota;
2. Telah ada untuk sementara waktu;
3. Untuk bertindak dengan maksud untuk mejalankan satu atau lebih kejahatan; dan
4. Dimotivasi oleh keinginan untuk mencari uang atau memperoleh keuntungan materi.
Keuntungan dalam bentuk barang atau uang disebut sebagai keuntungan material atau finansial. Sebagaimana pengetahuan umum, individu, bisnis, atau kelompok terorganisir akan mendapatkan  keuntungan  materi  atau  finansial  dari  pembeli  dengan  terlibat  dalam perdagangan manusia. Penyelenggara Negara adalah pejabat Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Pasukan  Keamanan,  aparat  penegak hukum, atau pejabat publik lainnya yang menyalahgunakan wewenangnya untuk turutserta/
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
membantu  dalam  tindak  pidana  perdagangan  orang.Penggunaan  wewenang  untuk  tujuan selain dari yang disebutkan atau dengan cara yang menyimpang dari norma disebut sebagai penyalahgunaan wewenang.

## Sanksi  pidana  dan  pertanggung  jawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana perdagangan orang
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  tentang  tata  cara  tindak  pidana  perdagangan  orang  dapat  dilakukan. Namun  untuk  mendapatkan  informasi,  diperlukan  pemeriksaan  menyeluruh  terhadap ketentuan  undang-undang.  Berdasarkan  temuan  penelitian  ini,  kejahatan  perdagangan manusia Bisa dibedakan dengan adanya kategori, antara lain ;
1. Kejahatan  yang  berhubungan  dengan  kekerasan  Tindak  pidana  ancaman  kekerasan adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  pelaku  terhadap  korban  dengan menggunakan kata-kata, tulisan, gerak tubuh, atau bahasa tubuh yang tidak sah, dengan atau tanpa menggunakan teknologi yang menimbulkan rasa takut atau membatasi hak- hak  dasar  seseorang.  Sanksi  bagi  orang  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum terhadap  orang  diatur  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Tindak  pidana  membawa  masuk  orang  ini  sama  dengan  memasukkan  orang  adalah melawan  hukum  Seseorang  atau  pelaku  melakukan  tindak  pidana  memasukkan  orang ketika  membawa  korban  ke  dalam  NKRI  dengan  tujuan  untuk  mengambil  keuntungan dari  mereka.  Tindak  pidana  ini dikenal dengan tindak  pidana mengimpor  orang dalam bahasa Inggris dan dikenal dengan de invoer van het strafbare feit dalam bahasa Belanda. Sanksi  bagi  mereka  yang  memasukkan  atau  mengilegalkan  orang  masuk  ke  dalam kawasan negara Indonesia dengan tujuan mengeksploitasinya didalam Pasal 3 Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang.
3. Delik  eksport  manusia  Dengan  mengirim  orang  ke  negara  lain  dengan  tujuan  untuk mengeksploitasi  mereka,  seseorang  atau  aktor  telah  melakukan  kejahatan  atau kejahatan. Termasuk Arab Saudi, Abu Dhabi, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan negara lainnya.  Sanksinya  dituangkan  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007
Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  bagi  mereka  mengekspor atau  mengilegalkan  orang  Indonesia  ke  luar  wilayah  NKRI  dengan  tujuan  untuk dieksploitasu.
4. Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan ekspolitasi. mengadopsi anak dengan maksud  untuk  mengeksploitasi  mereka  adalah  ilegal.  Seseorang  atau  pelaku  telah melakukan tindak pidana  penunjukkan anak dengan tujuan untuk dieksploitasi  apabila mengangkat anak sebagai tanggungan tetapi mempunyai maksud untuk mengorbankan orang  lain.  Sanksi  tersebut dituangkan  pada  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  dan  berlaku  bagi pelaku kejahatan maupun yang mengadopsi dengan maksud untuk dieksploitasi.
5. Mengirim anak-anak kembali ke rumah atau ke luar negeri dengan tujuan melecehkan mereka adalah ilegal. Seseorang atau pelakunya melakukan kejahatan pengiriman anak di  bawah  umut  apabila  ketahuan  anak  ke  luar  negeri  dengan  tujuan  untuk diperdagangkan. Sanksi terhadap pelanggar / yang mengirim anak ke luar negeri dengan tujuan eksploitasi diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
6. Penyalahgunaan kewenangan adalah ilegal. Pejabat negara bersalah atas tindak pidana penyalahgunaan  wewenang  yang  berujung  pada  tindak  pidana  perdagangan  manusia. Sanksi  pidana  terhadap  pegawai  negeri  yang  menyalahgunakan  wewenangnya  diatur dalam Pasal 08 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
7. Pemindahan orang lain adalah kejahatan Kejahatan dilakukan oleh pelaku ketika mereka memindahkan  orang  lain.  Ini  termasuk  pelaku  mendapatkan  keuntungan  finansial, membangkitkan  emosi,  atau  memotivasi  orang  lain  untuk  terlibat  dalam  perdagangan manusia. Sanksi pidana bagi mereka yang menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, padahal tindak pidana tersebut belum dilakukan dimuat pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Membantu atau mencoba melakukan kejahatan Kejahatan dengan dibantu atau ditolong dalam melakukan, atau mencoba  melaksanakan kejahatan perdagangan orang disebut sebagai  kejahatan  dengan  dibantu  atau  ditolong.  Sanksi  bagi  mereka  yang  membantu
atau  berusaha  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  terhadap  perdagangan  orang diatur  pada  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
9. Delik  persekongkolan  atau  persekongkolan  Seseorang  yang  melakukan  suatu pengelolaan  atau  mengadakan  persekongkolan  untuk  melakukan  tindak  pidana perdagangan orang, telah melakukan pelanggaran konspirasi atau konspirasi Seseorang yang  terlibat  dalam  rencana  perdagangan  manusia,  membuat  konsep,  atau  memulai kesepakatan,  negosiasi,  atau  percakapan  yang  sangat  buruk.  Itu  bertentangan  dengan cita-cita atau standar yamg berhubungan dengan orang lain dan merupakan kejahatan yang  dilakukan  pelakunya.  Sanksi  untuk  orang  yang  merancang/melakukan  siasat kejahatan  untuk  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang  diatur  dalam  Pasal  11 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
10. Penerapan  atau  penyalahgunaan  korban  dilarang.  Pelaku  melakukan  kejahatan memanfaatkan/mengeksploitasi  korban  dengan  melakukan  perbuatan  seksual  atau perlakuan cabul kepada korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan x korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  untuk  melakukan  praktek eksploitatif, /menerima hasil dari kejahatan perdagangan orang.  Sanksi bagi Pelanggar yang  Memanfaatkan  Korban  Perdagangan  Orang  Melalui  Persetujuan  atau  Perbuatan Cabul  diatur  dalam  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## Pertanggung jawaban pidana perdagangan orang
Baik  secara  kualitatif  (cara  beroperasi,  jenis,  dampak,  dll)  maupun  secara  kuantitatif (jumlah), kejahatan perdagangan orang dewasa secara periodik mengalami peningkatan dan perkembangan  yang  besar.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  pada  hakekatnya  harus dilakukan langkah-langkah untuk menghentikan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, serta  menanggulanginya,  menghapusnya,  atau  bahkan  mengungkap  keberadaannya.  Mirip dengan ini, modus operandi kejahatan tidak diragukan lagi telah mengalami perubahan dan kemajuan  substansial  sepanjang  waktu  dan  bahkan  mungkin  telah  lolos  dari  lambatnya perhatian hukum.
Suatu  keadaan  dimana  kemajuan  dan  perkembanga  suatu  ilmu  pengeathuan  ,  sosial ekonomi suatu masyarakat, peningkatan transportasi dan komunikasi, perkembangan suatu dunia  usaha,  kerjasama  dan  perdagangan  berstandar  internasional,  dan  munculnya  suatu pasar  bebas  ini  merupakan  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  metode  operasi  dan frekuensi kejahatan yang melibatkan perdagangan manusia . Penting untuk disadari bahwa hal  ini  terkait  erat  dengan  betapa  rumit  dan  menantangnya  mendapatkan  pekerjaan,  dan daya pikat uang cepat sering mengubah pencari kerja menjadi korban perdagangan manusia. Hal  ini  juga  akibat  dari  penerapan  berbagai  teknologi  kontemporer  yang  menyebabkan berkembangnya  sistem  komunikasi  dan  informasi  yang  semakin  kompleks,  mendukung masyarakat global dan mendorong perdagangan manusia yang semakin sistematis, yang saat ini semakin sulit untuk dideteksi.
Tanggung  jawab  pidana  terkait  dengan  hukuman,  yang  berfungsi  untuk  mencegah kejahatan  dengan  menegakkan  persyaratan  hukum  untuk  melindungi  masyarakat, menyelesaikan  perselisihan  yang  disebabkan  oleh  aktivitas  kriminal,  memulihkan keseimbangan, menumbuhkan rasa damai dalam masyarakat, mensosialisasikan narapidana melalui bantuan sehingga mereka dapat menjadi anggota yang produktif. masyarakat, dan membersihkan  bersalah  dari  kesalahan  mereka.  Berdasarkan  hal  tersebut,  hukum  pidana mengenal tiga keadaan yang merupakan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, yaitu: a. Kapasitas untuk menerima tanggung jawab atau jawaban untuk pembuat.
b. Adanya  perbuatan  melawan  hukum,  yaitu  perbuatan  sengaja,  ceroboh,  atau  lalai  dari pelaku yang dibuktikan dengan sikap psikologisnya.
c. Tidak  ada  pembelaan  atau  penjelasan  yang  membebaskan  produsen  dari pertanggungjawaban pidana.
Hukuman  terkait  dengan  tanggung  jawab  pidana  dan  berfungsi  untuk  mencegah kejahatan  dengan  menegakkan  persyaratan  hukum  untuk  melindungi  masyarakat, menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh aktivitas kriminal, memupuk rasa keseimbangan, mempromosikan  rasa  damai  dalam  masyarakat,  membantu  mensosialisasikan  narapidana sehingga mereka dapat berkontribusi. anggota masyarakat, dan membebaskan yang bersalah dari  kesalahan  mereka.  Dengan  demikian,  hukum  pidana  mengenal  tiga  keadaan  yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, yaitu:
1) Semua hak esensial, kebebasan, dan martabat manusia harus dijunjung tinggi.
2) Mengesampingkan  kepentingan  eksklusif  ilmu  pengetahuan  atau  masyarakat  harus menjadi hak dan kesejahteraan pribadi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  mengatur  tentang  kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Seseorang ymng telah diperdagangkan Telah diperoleh melalui  perekrutan,  pendaftaran,  pembelian,  penjualan,  transfer,  akuisisi,  atau penyembunyian (korban perdagangan orang). Ancaman, penggunaan kekerasan (lisan & fisik), penculikan, penipuan, dan penipuan lainnya, eksploitasi titik lemah (seperti ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), isolasi, penyalahgunaan narkoba, dan penjebakan hanyalah  beberapa  strategi  yang  digunakan  untuk  mencapai  ini.  Pelaku  kejahatan  ini diancam dalam Pasal 02 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hukuman yamg sama berlaku untuk tindakan apa pun yang dilakukan pelakunya yang mengakibatkan eksploitasi orang.

## KESIMPULAN
Pertanggung  jawaban  pelaku  dalam  kejahatan  perdagangan  orang  di  atur  di  dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,  bahwa  adopsi  ilegal  anak-anak,  kerja  paksa,  perbudakan  rumah  tangga,  pengantin pesanan, dan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur adalah contoh-contoh dari kejahatan  tindak  pidana  perdagangan  manusia,  yang  menggambarkan  jenis  kekejaman transnasional  serta  merupakan  kecurangan  terhadap  hak  asasi  manusia.  Selain  itu,  faktor- faktor  seperti  kemiskinan,  perpindahan  penduduk,  diskriminasi,  pendidikan  yang  buruk, pergaulan  bebas,  dan  tuntutan  gaya  hidup  yang  berlebihan  berkontribusi  pada  penyebab perdagangan manusia.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Hal pertama yang saya ucapkan adalah kata syukur serta terimakasih terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan telah memberikan saya suatu kesehatan jasamani dan rohani, kenikamatan  serta  keberkahan  sehingga  saya  dapat  menyelesaikan  tugas  artikel  yang berjudul “ Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang “ dengan tepat waktu. Serta saya, tidak lupa saya ucapkan banyak sekali terimakasih kepada
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
beberapa pihak yang berperan memberikan dukungan dan membantu saya dalam penulisan jurnal ini .
Saya selaku penulis artikel ini sangat memahami betul bahwa sebenarnya banyak sekali kekurangan atas artikel yang saya buat ini, sehingga sangat membutuhkan banya saran yang baik demi terciptanya artikel yang saya buat ini lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Yulistyowati S H, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELOMPOK TERORGANISASI DALAM

## TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.”
Muh Abdul Qudus, “PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA”.
B. S. Daud and E. Sopoyono, “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , vol. 1, no. 3, 2019, doi: 10.14710/jphi. v1i3.352-365. D. Putri, O. Damayanti, and F. Simangunsong, “PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN DAN PERBUDAKAN MANUSIA,” Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance , vol. 2, no. 3, doi: 10.53363/bureau. v2i3.53. D. S. Purwanegara, “Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media sosial,” Jurnal Sosiologi Dialektika , vol. 15, no. 2, 2020, doi: 10.20473/jsd. v15i2.2020.118- 127.
L. V. Sitania and E. Suponyono, “AKOMODASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL,”
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , vol. 2, no. 1, 2020, doi: 10.14710/jphi. v2i1.38-54.
S. D. Vitasari, S. Sukanand a, and S. Wijaya, “Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” DIVERSI: Jurnal Hukum , vol. 6, no. 1, 2020, doi: 10.32503/diversi. v6i1.998.
O. C. Nugroho, “Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perda gangan Orang,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure , vol. 18, no. 4, p. 543, Dec. 2018, doi: 10.30641/dejure. 2018.v18.543-560.
A. R. Prakoso and P. A. Nurmalinda, “Kebijakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang,” Seminar Nasional Hukum … , 2018.
D. S. Purwanegara, “Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media sosial,” Jurnal Sosiologi Dialektika , vol. 15, no. 2, p. 118, Aug. 2020, doi: 10.20473/jsd. v15i2.2020.118-127.
A. H. Silviana Ulfa RSGM Hasan Aman, “PERTANGGUNGJAWABAN P IDANA BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG YANG DIPAKSA MELAKUKAN TINDAK PIDANA LAIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.”
U. Basuki, F. Fakultas Syari, and ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, “PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANAGN ORANG PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,” vol.
13, no. 2, 2017, [Online]. Available: www.polri.go.id/laporan-all/lpm/lks/2013,

## R. S. Sitohang, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam
Membujuk Anak Dalam Melakukan Persetubuhan (Analisis Putusan Nomor: 1840/Pid. B/2014/PN. Mdn).,” Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains , vol. 1, no. 1, pp. 1689 – 1699, 2019.
F. Faisol, “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGURUS KORPORASI TERKAIT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG,” Yurispruden , vol. 2, no. 2, 2019, doi: 10.33474/yur. v2i2.2776.
J. L. Suprema et al. , “Artikel PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK

## PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI KOTA BALIKPAPAN RESPONSIBILITY FOR CRIMINAL
ACTIONS OF CHILDREN TRAFFICKING IN THE CITY OF BALIKPAPAN,” 2021.