Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 196-200| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4683.196-200

## AKIBAT HUKUM DARI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPAYLATER BAGI PENGGUNA E-COMMERCE SHOPEE
Ni Kadek Pingkan Putri Natalia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum, Univertas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia pingkan11natalia@gmail.com,laksmidewi29@gmail.com, puspa.niwapong@gmail.com

## Abstrak
Spaylater merupakan  fitur  dalam E-Commerce  Shopee yang  digunakan  sebagai  metode  pembayaran  yang menyediakan  pinjaman  dana  bagi  para  penggunanya  untuk  melakukan  transaksi  pada E-Commerce  Shopee . Dalam penggunaannya  fitur spaylater memberlakukan  syarat dan ketentuan  yang  harus dipenuhi.  Namun para pengguna sering mengabaikan syarat dan ketentuan tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum.  Berdasarkan fenomena  tersebut,  maka  penelitian  ini  mengkaji  ulang  pengaturan  hukum  mengenai spaylater dalam E- Commerce  Shopee dan  mengungkapkan  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  jika  pengguna E-Commerce  Shopee melakukan keterlambatan dalam pembayaran spaylater . Jenis penelitian  yang dipergunakan pada penelitian  ini yaitu penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan. Selanjutnya data yang telah  terkumpul  diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengaturan hukum yang mengatur mengenai spaylater dalam E-Commerce Shopee yaitu Perjanjian sebagaimana diatur  pada  Pasal  1313  KUHPerdata.  Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  jika  pengguna E-Commerce  Shopee melakukan  keterlambatan  dalam  pembayaran  yaitu  akun Shopee milik  pengguna  akan  dibekukan  oleh  pihak Shopee ,  pengguna  akan  menerima  konsekuensi  berupa  penagihan  lapangan  dan  data  pribadi  pengguna selanjutnya  tercatat  pada  sistem  layanan  informasi  keuangan  yang  dapat  mencegah  pengguna  mendapatkan pembiayaan dari Bank maupun perusahaan lainnya.
Kata Kunci : Shopee , Spaylater , Wanprestasi

## Abstract
Spaylater is a feature in Shopee's E-Commerce that is used as a payment method that provides loan funds for its users to make transactions on Shopee's E-Commerce. In using the spaylater feature, terms and conditions must be met. However, users often ignore these terms and conditions, resulting in legal consequences. Based on this phenomenon,  this  study  reviews  the  legal  arrangements  regarding  spammers  in  Shopee's  E-Commerce  and reveals the legal consequences that arise if Shopee's E-Commerce users delay in paying the spamer. The type of research  used  in  this  research  is  normative  legal  research  through  statutory  and  conceptual  approaches,  the data  used  are  primary  and  secondary  legal  materials  obtained  through  library  research  techniques. Furthermore, the data that has been collected is processed and analyzed descriptively qualitatively. The results of  the  study  indicate  that  the  legal  arrangement  that  regulates  the  spaylater  in  Shopee's  E-Commerce  is  the Agreement  as  regulated  in  Article  1313  of  the  Civil  Code.  The  legal  consequences  that  arise  if  a  Shopee  E- Commerce user delays the payment, namely the user's Shopee account  will  be frozen by Shopee, the user  will receive consequences in  the form of field billing and the user's personal  data  is then recorded in the financial information service system which can prevent users from getting financing from Banks and other companies. Keywords: Shopee, Spaylater, Default

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum  berlandaskan  pancasila  menjunjung  tinggi  pembangunan nasional  sebagai  upaya  dalam  meningkatkan  kesentosaan  dan  kelimpahan  rakyat  Indonesia  dengan adil dan menyeluruh berlandaskan atas Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk mewujudkan tujuan  nasional.  Dalam  mencapai  tujuan  nasional,  pengaruh  akan  globalisasi  tidak  bisa  dihindari (Asshidiqie, 2012) . Pengaruh globalisasi memberikan dampak yang dapat mengubah pola hidup salah satunya  bagi  dunia  bisnis,  hal  tersebut  dikarenakan  melalui  internet  sebagai  fasilitas  untuk  promosi
telah  melahirkan  suatu  inovasi  baru  yang  disebut  dengan  perdagangan  elektronik  atau e-commerce (Maulana dkk, 2015) . E-commerce secara  etimologi  berasal  dari  bahasa  inggris  yang  merupakan  penggabungan  dari dua  kata,  yaitu  E  yang  merupakan  kepanjangan  dari Electronic dan  kata Commerce .  Jika diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia,  kata Electronic berarti  elektronik,  sedangkan  kata Commerce berarti perdagangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transaksi perdagangan melalui media elektronik  yang  berhubungan  dengan  internet (Nugroho,  2016) .  Adapun  beberapa  model  jual  beli online  yang  terdapat  dalam e-commerce salah  satunya  yaitu Marketplace . Marketplace merupakan pasar  secara  daring  yang  dapat  mempertemukan  penjual  dengan  pembeli  melakukan  interaksi  dan transaksi.  Salah  satu  contoh marketplace yang  banyak  diminati  oleh  masyarakat  yaitu marketplace Shopee (Yuliana,  2000) . Shopee sebagai  situs  belanja  online  milik  perusahaan  garena  yang  berasal dari Singapura dan mulai beroperasi di Indonesia semenjak tahun 2015. Shopee sangat diminati oleh masyarakat  terutama  kalangan  milenial  karena  dapat  diakses  melalui handphone dan  menyediakan berbagai macam produk dari pakaian hingga kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Shopee mempersiapkan beraneka  macam  fitur  yang  bisa  mempermudah  penggunanya  dalam  melakukan  transaksi  salah satunya yaitu fitur Shopee pay later atau yang disingkat dengan spaylater. Spaylater sebagai  salah  satu  fitur  yang  disediakan  oleh Shopee yang  dapat  digunakan  sebagai metode  atau  alat  pembayaran.  Produk  yang  ditawarkan  dalam  fitur spaylater yaitu  berupa  pinjaman dana  khusus  bagi  para  pengguna Shopee untuk  melakukan  transaksi  melalui  aplikasi Shopee .  Fitur Spaylater memberikan kemudahan terhadap pengguna agar tetap dapat melakukan transaksi terhadap suatu  barang  dengan  menunda  pembayaran  atau  bayar  nanti  dengan  metode  cicilan  berdasarkan  atas batas  waktu  yang  disediakan.  Dalam  menggunakan  fitur spaylater ,  pengguna  harus  melakukan aktivasi fitur spaylater pada aplikasi Shopee terlebih dahulu dan harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Jika pengguna dianggap telah memenuhi persyaratan , maka pengguna  secara langsung  akan  diberikan  limit  pinjaman.  Limit  pinjaman  tersebut  dapat  digunakan  untuk  melakukan transaksi pada aplikasi Shopee dan tidak dapat dicairkan.
Penelitian  sebelumnya  mengungkapkan  bahwa  Penggunaan  fitur spaylater termasuk  dalam bentuk  dari  perjanjian  sehingga  dalam  penggunaannya  berdasarkan  atas  ketentuan  perjanjian sebagaimana  diatur  pada  Pasal  1313  KUHPerdata (Wulandari,  2018) .  Selanjutnya  penelitian  lain mengungkapkan perjanjian yang digunakan pada penggunaan fitur spaylater adalah bentuk perjanjian baku,  perjanjian  ini  berguna  untuk  mewujudkan  salah  satu  model  perjanjian  yang  memuat  syarat- syarat  tertentu  didalamnya  dan  dibuat  salah  satu  pihak  yaitu  pihak Shopee .  Sistem  perjanjian  yang digunakan  dalam  menggunakan  fitur spaylater yaitu  sistem P2P  lending yaitu  melakukan  hubungan hukum  antara  pemberi  pinjaman  dengan  peminjam  melalui  sebuah  perjanjian  elektronik  untuk selanjutnya dimuat dalam dokumen elektronik (Setiantoro et al., 2018) & (Maulana et al., 2015) . Walaupun sudah banyak peneliti yang mengkaji tentang ketentuan penjualan melalui internet. Sekalipun  dalam  suatu  perjanjian,  para  pihak  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  bisa  mencapai prestasi  dan  menghindari  wanprestasi.  Mengenai  hak  pengguna  dalam  perjanjian  ini  yaitu mendapatkan  limit  pinjaman  untuk  melakukan  transaksi  sedangkan  mengenai  kewajibannya  yaitu melunasi  pinjaman  melalui  metode  cicilan  tepat  waktu  sesuai  dengan  pilihan  waktu  yang  telah disediakan.  Namun  realisasinya  terdapat  banyak  dari  para  pengguna  yang  melakukan  wanprestasi yaitu  melakukan  keterlambatan  dalam  melunasi  pinjamannya.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  fokus pengkajian  ulang  pengaturan  hukum  mengenai  spaylater  dalam E-Commerce Shopee  dan mengungkapkan  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  jika  pengguna E-Commerce Shopee  melakukan keterlambatan dalam pembayaran spaylater

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  Perundang-undangan  dan konseptual.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder (Soekanto,  2009) .  Sumber  materi  hukum  berupa  materi hukum  primer  yang  mengikat  yaitu  Peraturan  perundang-undangan.  Kemudian  materi  hukum sekunder  sebagai  bahan  yang  diperoleh  melalui  kepustakaan  atau  dari  buku,  jurnal  ilmiah  mengenai hukum atau karya ilmiah lainnya yang mendukung. Penyatuan materi hukum pada penelitian ini yaitu mempergunakan  teknik  studi  kepustakaan  yaitu  mengumpulkan  dan  menggabungkan  antara  bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk kemudian diuraikan mulai dari hal umum menuju hal yang
lebih  mengkhusus.  Analisis  materi  hukum  pada  penelitian  ini  yaitu  melakukan  pemaparan  terhadap bahan  hukum  yang  dimiliki  agar  mendapatkan  hasil  secara  menyeluruh  serta  terstruktur  berkaitan dengan fakta dan permasalahan terkait yang selanjutnya dikenal dengan analisis deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peraturan Hukum Mengatur Mengenai Spaylater dalam E-Commerce Shopee
Spaylater sebagai  hasil  kerjasama  antara  PT  Shopee  International  Indonesia  dengan  PT  Commerce Finance selaku perusahaan multifinance yang berada di bawah naungan regulasi dan pengawasan oleh OJK  (Otoritas  Jasa  Keuangan),  untuk  memberikan  produk  pinjaman  dalam  menyelenggarakan  fitur Spaylater .  berdasarkan  hal  tersebut, Shopee sebagai  pihak  penyelenggara  daripada  fitur  s paylater bekerjasama  dengan  PT  Commerce  Finance  selaku  pemberi  pinjaman  untuk  memfasilitasi  pengguna Spaylater selaku penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pada aplikasi Shopee . Penggunaan  fitur spaylater dalam  penerapannya  menimbulkan  hubungan  hukum  antara pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  melalui  penyelenggara  pinjaman.  Hubungan  hukum ( recht  betrekkingen )  adalah  hubungan  antara  dua  subyek  hukum  atau  lebih  mengenai  hak  dan kewajiban  di  satu  pihak  berhadapan  dengan  hak  kewajiban  pihak  yang  lain (Soeroso,  2006) . Hubungan  hukum  yang  ditimbulkan  adalah  perjanjian  sebagaimana  terdapat  pada  Pasal  1313 KUHPerdata.
Perjanjian  timbul  berdasarkan  atas  kesepakatan  antara  pengguna spaylater yang  mengikatkan dirinya  dengan  pihak Shopee melalui  aktivasi  dan  pemenuhan  atas  syarat  ketentuan  yang  telah ditentukan  sebelumnya  oleh  pihak Shopee .  Syarat  dan  ketentuan  yang  disediakan  oleh  pihak Shopee untuk  para  pengguna  merupakan  ciri  dari  perjanjian  baku.  Perjanjian  baku  tidak  diatur  langsung dalam  KUHPerdata  namun  perjanjian  baku  merupakan  contoh  perjanjian  innominaat  atau  perjanjian tidak  bernama  yang  terdapat  dalam  masyarakat.  Dalam  penggunaannya  memberikan  kesempatan kepada pihak yang akan melibatkan dirinya dalam hal ini pengguna fitur spaylater untuk mengetahui serta  memahami  mengenai  syarat  dan  ketentuan  yang  diberikan  sebagai  klausula  baku  untuk selanjutnya  disetujui  atau  tidak.  Kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  pengguna  fitur spaylater dengan pihak Shopee akan  menghasilkan  suatu  perjanjian  yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  untuk memenuhi suatu prestasi
Sistem  perjanjian  dalam  penggunaan  fitur Spaylater meskipun  tidak  dalam  bentuk  perjanjian tertulis yang berupa akta otentik dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, namun perjanjian ini termasuk  ke  dalam  perjanjian  elektronik.  Perjanjian  elektronik  dapat  dilakukan  tanpa  melalui  tatap muka dan perjanjian dapat dituangkan melalui dokumen elektronik.

## 2. Akibat  Hukum  yang  Ditimbulkan  Jika  Pengguna  E-Commerce  Shopee  Melakukan Keterlambatan dalam Pembayaran Spaylater
Pengguna E-Commerce Shopee yang terlambat melakukan pembayaran terhadap tagihan spaylater nya dianggap  telah  melaksanakan  wanprestasi.  Wanprestasi  adalah  suatu  keadaan  menurut  hukum perjanjian  dimana  seseorang  tidak  melaksanakan  prestasi  sebagaimana  yang  telah  diperjanjikan (Simanjuntak,  2009) .  Terjadinya  wanprestasi  tersebut  menimbulkan  pelanggaran  terhadap kepentingan hukum berupa suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum (Satrio, 2014) . Wanprestasi  yang  terjadi  dalam  penggunaan  fitur spaylater terjadi  dikarenakan  pengguna  fitur spaylater tidak membayar tagihan tepat waktu berdasarkan atas tanggal yang telah dipilih atau bahkan tidak membayar tagihan sama sekali. Hal tersebut mengakibatkan pihak lain dirugikan sehingga pihak yang dirugikan dalam hal ini pihak Shopee dapat menuntut berupa ganti kerugian. Kerugian itu harus digantikan  oleh  pengguna  dimulai  dari  dianggap  melakukan  wanprestasi.  Ganti  kerugian  yang  harus dibayarkan oleh pengguna fitur spaylater terhadap pihak Shopee yaitu pembayaran denda sebesar 5% dari total tagihan pengguna untuk setiap bulannya. Hal tersebut berdasarkan atas syarat dan ketentuan yang berlaku.
Akibat  hukum  lain  yang  diberikan  oleh  pihak Shopee terhadap  pengguna  fitur spaylater yang melakukan wanprestasi yaitu: pengguna tidak dapat melakukan transaksi pada aplikasi Shopee sampai tagihannya  dinyatakan  lunas,  limit  pinjaman  yang  berkurang,  pemberhentian  sementara  akun pengguna Shopee oleh  pihak Shopee ,  keterbatasan  dalam  menggunakan voucher  Shopee oleh pengguna  akun,  penagihan  lapangan  yang  dilakukan  oleh  pihak  pemberi  pinjaman,  serta  pencatatan
informasi  pengguna  pada  SLIK,  OJK.  Sistem  Layanan  Informasi  Keuangan  dan  PT  Commerce Finance merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan tujuan mengawasi dan memberikan layanan informasi keuangan, salah satunya yaitu menyediakan informasi debitur. Pelaporan pemberi pinjaman terhadap OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau BI Checking atau lembaga  lainnya  yang  berwenang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku mengenai  data  pribadi  pengguna  dan  status  pembayaran  angsuran  setiap  bulan  dapat  membuat pengguna mengalami kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank atau perusahaan lainnya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  hukum  mengenai spaylater dalam E-Commerce Shopee diatur dalam Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi,  Perjanjian  dalam  Pasal  1313  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  serta  termasuk  kedalam  perjanjian  baku  karena memuat  syarat  dan  ketentuan  yang  dibuat  oleh  salah  satu  pihak  dan  perjanjian  elektronik  yang dilakukan dan dituangkan dalam dokumen elektronik. Akibat Hukum yang ditimbulkan jika pengguna E-Commerce  Shopee melakukan  keterlambatan  dalam  pembayaran Spaylater nya  yaitu  berupa  ganti kerugian berupa pembayaran denda sebesar 5% dari total tagihan sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan  oleh  pengguna  fitur spaylater terhadap  pihak Shopee .  Selain  itu  berupa:  tidak  dapat melakukan transaksi pada aplikasi Shopee sampai tagihannya dinyatakan lunas, pengurangan terhadap limit  pinjaman,  pemberhentian  sementara  akun  pengguna Shopee oleh  pihak Shopee ,  keterbatasan dalam  menggunakan voucher  Shopee oleh  pengguna  akun,  penagihan  lapangan  yang  dilakukan  oleh pihak pemberi pinjaman , serta pencatatan informasi pengguna pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang dapat mencegah pengguna mendapatkan pembiayaan dari Bank atau perusahaan lainnya.

## 2. Saran
Berlandaskan  simpulan  di  atas,  berikut  anjuran  yang  peliti  berikan  untuk  Pemerintah  adalah, Pemerintah  sebagai  lembaga  yang  berwenang  agar  membuat  regulasi  khusus  mengenai  perjanjian baku salah satunya yang berlaku pada penggunaan fitur spaylater , hal tersebut dikarenakan perjanjian baku  tidak  memiliki  pengaturan  secara  detail  dan  lebih  spesifik  pada  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  (KUHPerdata)  dapat  mengakibatkan  ketidakpastian  hukum.  Dengan  adanya  regulasi  khusus yang  lebih  spesifik  mengatur  mengenai  perjanjian  baku  diharapkan  pihak-pihak  yang  mengikatkan dirinya  berdasarkan  perjanjian  baku  mendapat  dan  menjamin  perlindungan  hukum  serta  tidak menimbulkan  keraguan dalam melakukan perjanjian, khususnya perjanjian baku. Diharapkan kepada Perusahaan,  PT  Shopee  International  Indonesia  selaku  perusahaan  yang  menaungi  Shopee  Indonesia agar dapat memberikan keringanan atau perlindungan terhadap pengguna aplikasi Shopee khususnya fitur spaylater yang  mengalami  keadaan  memaksa  ( force  majeure )  pada  saat  pembayaran  tagihan memasuki tanggal jatuh tempo agar sesuai dengan isi pasal mengenai wanprestasi yang terdapat pada Pasal  1244  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  bahwa  pengguna  layanan  selaku debitur  dapat  terhindar  dari  membayar  kerugian  berupa  denda  apabila  ia  melakukan  wanprestasi berdasarkan  suatu  hal  yang  tak  terduga.  Selain  itu  hendaknya  pihak  perusahaan  dapat  meringankan beban  bunga  atau  denda  dalam  transaksi  pembayaran Spaylater mengingat  tingginya  angka  yang diberlakukan oleh pihak Shopee terhadap pengguna Shopee khususnya fitur Spaylater .

## DAFTAR PUSTAKA
Asshidiqie, J. (2012). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Maulana,  S.  M.,  Susilo,  H., &  Riyadi.  (2015).  Implementasi  E-Commerce  Sebagai  Media  Penjualan Online. Jurnal Administrasi Bisnis , 29 (1), 1–9. Nugroho, A. S. (2016). E-Commerce Teori dan Implementasi . Candi Gebang: Yogyakarta. Satrio, J. (2014). Hukum Perjanjian . Jakarta. PT. Citra Aditya.
Setiantoro,  A.,  Putri,  F.  D.,  Novitarani,  A.,  &  Njatrijani,  R.  (2018).  Urgensi  Perlindungan  Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. Jurnal Rechts Vinding , 7 (1), 1–17. Simanjuntak, P. N. H. (2009). Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia . Djambatan: Jakarta .
Soekanto, S. (2009). Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada . Soeroso, R. (2006). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta. Sinar Grafika.
Wulandari,  Y.  S.  (2018).  Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  terhadap  Transaksi  Jual  Beli  E- Commerce. Jurnal Ilmu Hukum , 2 (2), 199–210.
Yuliana,  O.  Y.  (2000).  Penggunaan  Teknologi  Internet  dalam  Bisnis. Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan , 2 (1), 36–52.