## Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di
Indonesia: Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan

## Bani Syarif Maula
Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto banisyarifm@iainpurwokerto.ac.id Submitted : 2019-06-19 Reviewed : 2019-06-22 Revision : Published : 2019-07-24

## Abstract:
The Indonesian Constitutional Court granted part of the claim for the judicial review  lawsuit  on  Law  No.  1  of  1974  concerning  Marriage  for  Article  7 Paragraph  1  related  to  the  age  of  marriage.  The  article  is  considered discriminatory  against  women  and  is  considered  legalizing  child  marriages because the lowest age limit for women can be married is 16 years old, different from the lowest age limit for men, 19 years old. The global consensus on the need to abolish early marriage, forced marriage, and child marriage is actually made and agreed upon by UN member countries, including Indonesia. There are a number of adverse effects that can arise in child marriage, such as impacts related  to  health,  education  and  economic  aspects,  including  violations  of children's  rights.  This  paper  examines  the  age  limit  of  marriage  in  the perspective of Islamic law, which can then become state policy. Marriage is a legal  act  that  requires  the  doers  to  meet  the  criteria  of  legal  competency. Marriage also requires the responsibility of the parties to fulfill their rights and obligations, so that the aspect of maturity in marriage is a must.. Keywords : protection, women rights, child rights, marriage law, marriage age limit

## Abstrak:
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian tuntutan atas gugatan uji materi UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  7  Ayat  1  terkait  batas  usia perkawinan.  Pasal  tersebut  dianggap  diskriminatif  terhadap  perempuan  dan dinilai melegalkan pernikahan anak karena batas usia terendah perempuan boleh menikah adalah 16 tahun, berbeda dengan batas usia terendah laki-laki yaitu 19 tahun. Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, kawin paksa,  dan  perkawinan  usia  anak  sesunggunya  telah  dibuat  dan  disepakati bersama oleh negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Ada sejumlah dampak buruk yang dapat timbul dalam perkawinan anak, seperti dampak yang
Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan… 15
terkait  dengan  aspek  kesehatan,  pendidikan,  dan  ekonomi,  termasuk pelanggaran  atas  hak-hak  anak.  Makalah  ini  mengkaji  batas  usia  perkawinan dalam perspektif hukum Islam yang kemudian dapat menjadi kebijakan negara. Perkawinan  merupakan  perbuatan  (perikatan)  hukum  yang  mengharuskan pelakunya memenuhi kriteria cakap hukum. Perkawinan juga menuntut adanya tanggung  jawab  dari  para  pihak  untuk  memenuhi  hak  dan  kewajibannya, sehingga aspek kedewasaan dalam pernikahan merupakan suatu keharusan
Kata Kunci: perlindungan, hak perempuan, hak anak, hukum perkawinan, batas usia nikah

## Pendahuluan
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Republik  Indonesia  pada  tanggal  13 Desember  2018  mengabulkan  sebagian  dari  gugatan  uji  materi  terkait pembedaan  usia  perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki- laki  dan  perempuan  dalam  undang-undang  tersebut  menimbulkan diskriminasi.  Dalam  pertimbangannya,  MK  menilai  pasal  itu  bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyebut  bahwa  setiap  warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Sebelumya, pembedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tercantum dalam Pasal  7 Ayat  (1) UU Perkawinan  digugat oleh sebagian  masyarakat. Mereka menyoal aturan batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. MK juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia  18  tahun,  sehingga  perkawinan  yang  dilakukan  di  bawah  batas  usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.
Ada  sejumlah  dampak  buruk  yang  dapat  timbul  dalam  perkawinan anak,  misalnya  dampak  yang  terkait  dengan  aspek  kesehatan,  pendidikan, ekonomi dan juga  dampak  pada psikologis saat  seorang  isteri  telah menjadi ibu  bagi  anak-anaknya.  Dampak  terakhir  ini  dapat  berlanjut  bagi
Bani Syarif Maula
perkembangan  anak-anak  yang  dilahirkannya  (Mubasyaroh,  2016).  Jika diletakkan  dalam  konteks  lebih  luas,  perkawinan  anak  sangat  mungkin mengancam  dan  berdampak  negatif  terhadap  kesehatan  anak,  karena  usia anak-anak  belum  tercapainya  batas  kematangan  ideal  reproduksi.  Selain  itu, perkawinan  anak  dapat  memunculkan  potensi  eksploitasi  dan  kekerasan terhadap anak (Kinanthi, 2018).
Batas usia 16 tahun bagi perempuan sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan juga berimbas terhadap hak anak mendapatkan pendidikan. Aturan ini berpotensi melanggar kewajiban konstitusional warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Dengan kata lain, pembedaan aturan itu membuat laki-laki memiliki rentang waktu lebih panjang dari pada perempuan. Hal ini jelas tidak sejalan dengan agenda pemerintah dalam masalah wajib belajar 12 tahun, karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun, maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun.
Kebijakan  hukum  pembentuk  undang-undang  yang  membedakan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan pada awalnya merupakan kesepakatan  nasional  yang  dituangkan  dalam  bentuk  aturan  perundang- undangan.  Namun  demikian,  kesepakatan  itu  di  masa  sekarang  tidak  lagi relevan  dengan  perkembangan  hukum  dan  konstitusi  di  Indonesia,  dalam perkembangan  ketatanegaraan Indonesia, yang  ditandai  dengan  amandemen UUD 1945 (tahun 1999 sampai 2002), terjadi penguatan terhadap jaminan dan perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam  konstitusi  dengan  dicantumkannya pasal-pasal  tentang  jaminan  hak  asasi  manusia,  termasuk  hak  untuk membentuk keluarga dan hak anak. Sehingga jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang dimaksud juga merupakan kesepakatan nasional. Bahkan ia  dirumuskan  secara  tegas  dalam  Konstitusi.  Meskipun  demikian,  MK menyatakan  tidak  memutuskan  batas  minimal  usia  perkawinan.  MK berpandangan  penentuan  batas  usia  minimal  perkawinan  merupakan kewenangan  pembentuk  undang-undang.  Penetapan  batas  usia  perkawinan
Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan…
17
oleh MK justru dinilai menutup ruang bagi pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan  lebih  fleksibel  sesuai  perkembangan  hukum  dan masyarakat. Karena itulah, MK memerintahkan kepada pembentuk undang- undang,  dalam  hal  ini  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  dalam  jangka  waktu  tiga tahun  untuk  melakukan  perubahan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  khususnya  berkenaan  dengan  batas  minimal  usia perkawinan bagi perempuan.

## Perkawinan Anak Dan Kekerasan Terhadap Perempuan
Konsensus  global  tentang  perlunya  penghapusan  perkawinan  dini, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun  terakhir.  Pada  tahun  2014,  Sekretaris  Jenderal  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  pasca  2015  untuk  menghapus  perkawinan  usia  anak  (Nayan, 2015).  Rekomendasi  ini  didukung  oleh  116  negara  anggota,  termasuk Indonesia. Upaya untuk menghapus perkawinan usia anak merupakan respon terhadap  semakin  banyaknya  bukti  yang  menunjukkan  besarnya  skala  dan cakupan  permasalahan  tersebut  (BPS,  2015).  Dalam  laporan  Badan  Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan UNICEF tahun 2015 disebutkan bahwa setiap tahunnya tidak kurang dari 340 ribu perempuan Indonesia menikah di usia di bawah 16 tahun. Secara statistik jumlah itu setara dengan 46 persen dari total jumlah perkawinan di Indonesia (BPS & UNICEF, 2015).
Konvensi tentang Hak Anak ( International Convention on the Rights of the Child ) tahun 1990 Pasal 2 Ayat 1 menyatakan sebagai berikut:
“ States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective  of  the  child's  or his  or her  parent's  or legal  guardian's  race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.”
Bani Syarif Maula
Ketentuan konvensi tenang anak tersebut menegaskan bahwa negara- negara  anggota harus menghormati dan menjamin hak-hak  yang ditentukan dalam  konvensi  ini  kepada  setiap  anak  dalam  yurisdiksi  mereka  masing- masing, tanpa diskriminasi apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, kepercayaan, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal bangsa  atau  sosial,  kekayaan,  keadaan  cacat,  kelahiran  atau  status  anak  atau orangtuanya  atau  walinya  yang  sah.  Meskipun  demikian,  di  sejumlah  besar negara  terdapat  indikasi  yang  menunjukkan  bahwa  perlakuan  diskriminatif terhadap anak perempuan masih terjadi. Perilaku diskriminatif tersebut, antara lain berupa pengutamaan anak laki-laki daripada anak perempuan, baik secara langsung maupun tidak, misalnya berupa aborsi janin (bayi) perempuan dan pemilihan  jenis  kelamin  sebelum  kelahiran;  perkawinan  pada  usia  muda, termasuk perkawinan anak-anak.
Menurut  Musdah  Mulia,  di  beberapa  negara  jumlah  anak  yang menerima  pendidikan  telah  meningkat  pada  20  tahun  terakhir  ini,  namun secara  proporsional  anak  laki-laki  berada  dalam  keadaan  yang  jauh  lebih menguntungkan  dibanding  anak  perempuan  secara  proporsional.  Sejumlah besar  anak  tidak  memperoleh  akses  terhadap  pendidikan  dasar;  dari  jumlah tersebut,  sebanyak  81  juta  adalah  anak  perempuan.  Hal  tersebut  dapat dikaitkan  dengan  faktor-faktor,  seperti  sikap  tradisional,  buruh  anak, perkawinan usia dini, kurangnya biaya dan fasilitas sekolah, kehamilan remaja dan ketimpangan gender dalam masyarakat dan keluarga. Di beberapa negara, kurangnya tenaga pengajar perempuan dapat menghambat pendaftaran anak perempuan  di  sekolah.  Anak  perempuan  seringkali  dibebani  tugas-tugas rumah tangga yang berat pada usia yang masih sangat dini. Selain itu, mereka juga dibebani tanggung-jawab atas pendidikan dan urusan rumah tangga, dan hal  itu  yang  seringkali  menyebabkan  prestasi  mereka  jelek  dan  mereka meninggalkan sekolah secara dini (Mulia, 2018).
Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan…
19
Praktik  perkawinan  anak  masih  terjadi  di  beberapa  wilayah  di Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  antara  lain  berasal  dari  kebiasaan  yang berkembang di masa lalu dalam masyarakat tradisional. Perkawinan anak telah dipraktikkan  secara  terus  menerus  sejak  zaman  dahulu.  Praktik  perkawinan anak di bawah umur pada umumya disebabkan beberapa faktor, di antaranya faktor  ekonomi,  faktor  pendidikan,  faktor  orangtua  dan  faktor  adat  istiadat (Bastomi, 2016). UNICEF menyatakan bahwa anak-anak yang menikah di usia dini cenderung meninggalkan bangku sekolah, memiliki peluang ekonomi yang terbatas,  dan  lebih  rentan  terhadap  kekerasan  dan  kesehatan  mental dibandingkan mereka yang menikah pada usia matang. Perkawinan di bawah umur  mengakibatkan  anak-anak  yang  menjadi  mempelai  itu  dipaksa  untuk mengambil  tanggung jawab orang dewasa dan mereka  mungkin  belum siap, baik secara fisik maupun psikis. Akibatnya, anak perempuan kehilangan hak dasar  mereka  untuk  kesehatan,  gizi,  pendidikan  dan  kebebasan.  Mereka menjadi korban dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan rumah tangga, dan eksploitasi seks (BPS & UNICEF, 2015). Sangat menarik bahwa hampir semua peristiwa perkawinan anak terjadi atas nama norma sosial dan norma agama.
Fenomena  perkawinan  anak  yang  marak  terjadi  di  masyarakat Indonesia tentu berkaitan secara langsung dengan problem sosial. Salah satu yang paling  umum  ialah  faktor  kemiskinan.  Paradigma  yang berkembang  di kalangan  masyarakat  bawah  dengan  latar  belakang  pendidikan  rendah  dan ekonomi lemah, menikahkan anak pada usia dini (di bawah umur) merupakan solusi  untuk  melepaskan  diri  dari jerat kemiskinan, karena anak yang sudah menikah  tidak  lagi  menjadi  beban  orangtuanya.  Namun  demikian,  seiring berjalannya  waktu,  fenomena  perkawinan  anak  nyatanya  tidak  hanya  terjadi dan berkembang di kalangan masyarakat bawah, tetapi perkawinan pada usia muda dan anak juga terjadi di kalangan masyarakat kelas menengah perkotaan.
Di kalangan masyarakat kelas menengah perkotaan fenomena perkawinan usia
Bani Syarif Maula
anak  lebih  sering  merupakan  ekses  negatif  dari  pergaulan  bebas.  Banyak orangtua  memutuskan  menikahkan  anak  pada  usia  muda  (masih  di  bawah umur)  agar  tidak  terjebak  pada  perilaku  seks  yang  bebas,  misalnya  terjadi kehamilan di luar nikah. Di kalangan masyarakat perkotaan, paradigma yang berkembang adalah  adanya keyakinan bahwa  perkawinan di  usia  anak dapat menjadi  solusi  untuk  menghindarkan  anak-anak  usia  remaja  dari  pergaulan bebas.  Hal  ini  bahkan  dikampanyekan  oleh  sejumlah  pihak  dengan mengatasnamakan ajaran agama (Ratriyanti, 2018).
Adanya  keyakinan  bahwa  perkawinan  dalam  usia  anak  merupakan cara  untuk  menyelesaikan  problem  sosial,  mulai  dari  kemiskinan  hingga problem  moralitas,  menjadi  salah  satu  pemicu  bagi  tingginya  praktik perkawinan  anak,  terutama  bagi  anak  perempuan.  Hal  ini  perlu  mendapat perhatian  bagi  semua  pihak  agar  cara  penyelesaian  problem  sosial  dengan menempatkan  anak  sebagai  ‘objek  penderita’  perlu  dikoreksi.  Pada kenyataannya, perkawinan usia anak justru secara potensial dapat melahirkan sejumlah persoalan baru di dalam masyarakat (Ratriyanti, 2018).
Beberapa  argumentasi  yang  mendukung  perkawinan  usia  anak seringkali  dijadikan  dasar  bahwa  perkawinan  dapat  membebaskan  keluarga dari kondisi kemiskinan. Namun argumen ini telah terbantahkan oleh temuan Badan Pusat Satistik (BPS) bahwa hampir 90% pasangan perkawinan usia anak terpaksa tidak melanjutkan pendidikan (BPS & UNICEF, 2015). Hal ini berarti mereka melepaskan kesempatan untuk mendapat ilmu dan pengetahuan demi meraih masa depan. Seturut data itu pula, sebagian besar pasangan perkawinan usia  anak  umumnya  bekerja  di  sektor  informal  dan  hidup  dengan  upah minimum yang tidak mencukupi untuk sekadar hidup layak, sehingga kondisi ini jelas menambah persoalan kemiskinan baru bagi pasangan perkawinan anak tersebut.  Selain  itu,  fenomena  perkawinan  usia  anak  juga  berpotensi menambah banyak jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Usia remaja, dalam banyak literatur psikologi, sering diidentikkan sebagai masa transisi dari
Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan… 21
anak-anak menjadi dewasa. Masa-masa ini umumnya ditandai dengan kondisi psikologis  dan  emosional  yang  labil.  Padahal,  menikah  adalah  sebuah  fase penting  dalam  kehidupan  yang  membutuhkan  kesiapan,  baik  finansial  juga mental-emosional.  Ketidaksiapan  anak  secara  psikologis  dalam  menjalani kehidupan rumah tangga berpotensi memunculkan konflik, bahkan kekerasan dalam  rumah  tangga.  Jika  itu  terjadi,  pihak  pertama  yang  paling  mungkin menjadi korban adalah perempuan (Ratriyanti, 2018).

## Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam
Ajaran Islam menekankan bahwa perkawinan merupakan satu-satunya upaya yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai ( mawaddah )  dan  kasih  sayang  ( rahmah )  antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sejahtera ( sakinah ). Perkawinan juga merupakan  sebuah  perikatan  (akad/perjannjian).  Sebagai  sebuah  perikatan (akad), perkawinan mengakibatkan adanya hubungan yang terikat dengan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait, yang dalam hal ini adalah suami dan isteri, karena memang keluarga adalah sebuah institusi yang dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai dan sejahtera  dalam  suasana  kasih  sayang  di  antara  mereka  yang  ada  di  dalamnya (suami,  isteri,  dan  anak-anak).  Dengan  demikian,  demi  mewujudkan  tujuan tersebut  sangat  diperlukan  adanya  kebersamaan  dan  sikap  saling  berbagi tanggung jawab atas hak dan kewajibannya masing-masing (Maula, 2004).
Definisi  perkawinan  itu  sendiri  sudah  mengandung  makna  adanya hubungan  yang  dijalin  berdasarkan  hak  dan  kewajiban.  Misalnya  definisi perkwainan yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah (1957: 19) yang menyebutkan bahwa perkawinan merupakan sebuah akad yang memberikan hak pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan kerjasama di antara mereka serta memberi batasan atas hak dan kewajiban bagi keduanya.
Bani Syarif Maula
نم هيلع امو قوقح نم امهيكلام دحيو امهنواعتو ةأرملاو لجرلا نيب ةرشعلا لح ديفي دقع تابجاو
Sajuti Thalib merumuskan definisi singkat tentang  perkawinan. Menurutnya, perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang  perempuan  (Sajuti,  1982:  47).  Penyebutan  istilah  “perjanjian”  di  sini dimaksudkan untuk memperlihatkan adanya unsur kesengajaan dari perkawinan serta mempersaksikannya  pada  masyarakat  umum.  Sedangkan  pnyebutan  istilah  “suci” dimaksudkan sebagai pernyataan kesakralan (bersifat religius) dari suatu perkawinan. Adapun unsur yang lain ditempatkan dalam uraian tentang maksud, tujuan, atau hikmah suatu perkawinan (Sajuti, 1982).
Al-Qur’an  menggambarkan  sifat  yang  luhur  bagi  ikatan  yang  dijalin antara dua orang insan yang berbeda jenis kelamin melalui ikatan perkawinan, sebagaimana tersurat dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 21: فيكو
هنوذخأت دقو ىضفأ مكضعب ىلإ ضعب نذخأو مكنم اقاثيم اظيلغ
Maksud mīṡāqan ghalīẓan dalam ayat di ats, menurut Ad-Dahhak dan Qatadah,  adalah  suatu  ikatan  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  berupa pergaulan dan perlakuan baik terhadap pihak wanita, yakni menahannya dengan baik  atau  melepasnya  dengan  baik  pula  (al-Sabuni,  1973,  I:  455).  Pandangan seperti ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 229 berikut ini:
كاسمإف فورعمب وأ حيرست ناسحإب
Menurut Mujahid dan Ikrimah, maksud mīṡāqan ghalīẓan adalah akad nikah  yang  kokoh  dan  kuat  karena  dipandang  sebagai  amanah  Allah  dan didasarkan pada kalimat Allah dalam al-Qur’an (al-Sabuni, 1973, I: 455). Selain itu,  mereka  juga  mengutip  hadis  Nabi  Muhammad  saw.  dalam Sahih  Muslim (Muslim, 1970, I: 500), “ Kitab al-Hajj ”, yang diriwayatkan dari Qatadah berikut ini:
اوقتا هللا ىف ءآسنلا مكنإف نهومتذخأ ةنامأب هللا متللحتساو نهجورف ةملكب هللا
Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan…
23
Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, penulis berpendapat bahwa ikatan janji yang kokoh dan kuat yang dimaksudkan ayat di atas, adalah bukan ikatan yang mengekang hak-hak pihak perempuan dengan tidak menceraikannya setelah terjadi persengketaan di antara mereka, di mana Islam tetap memberikan alternatif  terakhirnya,  yaitu  perceraian.  Dengan  kata  lain,  perceraian  hanya ditempuh dalam kondisi benar-benar darurat dan merupakan solusi terbaik bagi kedua pihak.
Implikasi  dari  makna  yang  terkandung  dari  ayat  di  atas  dapat  dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat  kuat  ( mīṡāqan  ghalīẓan )  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya  merupakan  ibadah.”  Perkawinan  bertujuan  untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah , mawaddah dan rahmah.
Konsekwensi logis dari definisi perkawinan sebagaimana disebutkan di atas  adalah  adanya  batas-batas  minimal  pelaksanaan  perkawinan  bagi  pihak- pihak  yang  melangsungkannya,  yaitu  mempelai  laki-laki  dan  mempelai perempuan,  karena  tanggung  jawab  atas  hak  dan  kewajiban  dalam  hubungan antara suami dan isteri menuntut adanya kedewasaan. Penetapan batas minimal usia seseorang untuk menikah sangat penting bagi masing-masing calon, karena kedewasaan  suami  dan  isteri  sangat  terkait  erat  dengan  kemampuan  mereka dalam  manajemen  rumah  tangga  dan  pelaksanaan  hak  dan  kewajibannya. Kelangsungan  dan  kesejahteraan  hidup  rumah  tangga  sangat  ditentukan  oleh kemampuan  manajemen  tersebut.  Meskipun  demikian,  peraturan  perundang- undangan penetapan batas minimal usia nikah tersebut tidak ada keseragaman di antara negara-negara Muslim karena perbedaan kondisi sosiologis dan kultur masyarakat yang bersangkutan.
Ketentuan hukum yang memberi batas minimal perkawinan sampai usai dewasa  dimaksudkan  untuk  kemaslahatan  masing-masing  pihak,  calon  suami atau  isteri.  Mereka  harus  telah  matang  dan  stabil  mental  dan  psikologisnya
Bani Syarif Maula
sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah,  dan  rahmah,  sehingga  melahirkan  generasi  yang  berkualitas. Pasangan  yang  belum  dewasa  kemungkinan  besar  akan  berakhir  dengan perceraian, karena mereka belum bisa merasakan dan memahami manfaat dan tujuan perkawinannya. Atas dasar itulah, maka perkawinan anak di bawah umur oleh wali harus dicegah oleh undang-undang. Sebagian negara Islam sekarang ini,  seperti  Mesir,  Pakistan,  Syiria,  Aljazair,  Tunisia,  dan  lain-lain,  telah memberlakukan  undang-undang  yang  melarang  perkawinan  anak  di  bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum Islam yang dirumuskan ulama jumhur ulama  di  masa  lalu  (masa  klasik  dan  abad  pertengahan)  tidak diberlakukan  oleh  ulama  dan  pemerintah  di  negara-negara  tersebut  di  masa sekarang.  Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  juga  menegaskan bahwa usia perkawinan adalah  usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan (MUI, 2009).
Peraturan hukum tentang batas minimal usia nikah seorang anak mutlak diperlukan  karena  terkait  erat  dengan  masalah  kependudukan.  Perkawinan  di bawah  umur  yang  mayoritas  dialami  kaum  perempuan  telah  menyebabkan pertumbuhan  penduduk  sangat  tinggi.  Meskipun  Nabi  saw.  lebih  menyukai keluarga yang subur, tetapi bukan berarti pasangan suami isteri harus melahirkan banyak anak apabila mereka tidak mengasuh dan mendidiknya dengan sungguh- sungguh.  Islam  sebagai  agama  yang  mengajarkan  rasionalitas  tentu mengharapkan umat yang berkualitas, kuat dan kokoh iman dan taqwanya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Q.S. An-Nisa’ ayat 9 sebagai berikut:
و مهيلع اوفاخ افاعض ةيرذ مهفلخ نم اوكرت ول نيذلا شخيل
Ayat  ini  menegaskan  bahwa  Islam  tidak  menginginkan  generasi  umat Islam  yang  lemah  dalam  segala  hal.  Berdasarkan  pengamatan  berbagai  pihak bahwa perkawinan di bawah umur lebih banyak menimbulkan masalah-masalah yang  bertentangan  dengan  tujuan  nikah,  salah  satunya  adalah  membentuk
Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan… 25
rumah  tangga  yang  bahagia  dan  sejahtera  penuh  kasih  sayang.  Kematangan mental  seseorang  memiliki  pengaruh  besar  dalam  menyelesaikan  berbagai permasalahan  yang  muncul  dalam  menghadapi  liku-liku  dan  badai  rumah tangga. Suatu fakta menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian sekarang ini lebih banyak disebabkan oleh faktor perkawinan di bawah umur (perkawinan anak).
Secara  metodologis,  penetapan  batas  minimal  usia  nikah  didasarkan pada  metode  ijtihad  berupa ma ṣ la ḥ ah  mursalah ,  yakni  untuk  menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam perkawinan. Oleh karena bersifat ijtihadi , maka peraturan hukum  tentang batas  minimal usia nikah yang berlaku di beberapa negara Islam berbeda-beda sesuai dengan pertimbangan kondisi masyarakatnya. Hal ini juga didasarkan pada hak-hak anak berupa kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga batas usia pernikahan juga disesuaikan dengan tingkat keterpenuhan  hak  anak  tersebut.  Pernikahan  merupakan  akad  yang  harus dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, yakni orang yang sudah cakap hukum dan  dapat  mempertanggungjawabkan  semua  perbuatannya  secara  hukum. Karena  itulah,  akad  nikah  seharusnya  tidak  dilakukan  di  usia  seseorang  yang masih  dapat  dipenuhinya  hak-hak  sebagai  seorang  anak,  terutama  hak pendidikan dan kesehatan (jasmani maupun rohani).
Peristiwa perkawinan tidak hanya dilihat sebagai sebuah ibadah semata, akan  tetapi  perkawinan  juga  merupakan  perbuatan  hukum  yang  mempunyai berbagai konsekwensi akibat hukum. Di sinilah arti pentingnya perkawinan di atur  dalam  sebuah  peraturan  perundang-undanganan  untuk  melindungi kepentingan masyarakat secara umum, khususnya kemaslahatan bagi suami dan isteri serta anak-anak mereka.
Tujuan Hukum Islam ( Maqāṣid al-Syarī’ah ) tentang Perkawinan Selama  ini  persoalan  perkawinan  dalam  konteks  hukum  Islam  (fikih), lebih menekankan aturan-aturan formal yang terkait dengan sah dan tidaknya
Bani Syarif Maula
suatu  akad  nikah,  dengan  merujuk  pada  praktek-praktek  di  masa  lalu  melalui teks-teks  kitab  fikih  yang  dipandang  sebagai  sumber  rujukan  yang  otoritatif. Padahal  kitab  fikih  merupakan  produk  pemikiran  (penafsiran)  para  ulama terhadap sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur’an dan Sunnah Nabi.
Konteks al-Qur’an yang selama ini dipahami sebagian besar masyarakat Islam  adalah  berdasarkan  pemaknaan  masa  lalu.  Pemahaman  ini,  jika diaplikasikan di masa sekarang, ternyata secara tidak langsung berdampak pada ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Peran maupun  fungsi  biologis  perempuan  dijadikan  objek  penafsiran  yang  tidak berimbang  dan  dipandang lebih  rendah  daripada  laki-laki.  Selain  ayat-ayat  al- Qur’an, penafsiran seperti ini juga dilakukan terhadap hadis-hadis Nabi, kitab- kitab  fikih,  dan  bahkan  kitab-kitab  tafsir.  Persoalan  penafsiran  ini  menjadi problematika dalam beragama di masa sekarang, di mana masyarakat memiliki nilai-nilai  yang  berbeda  dengan  masa  lalu  disebabkan  adanya  kemajuan  ilmu pengetahuan, pemikiran, dan kemanusiaan.
Sikap  beragama  di  masa  sekarang,  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai masyarakat, harus  mengedepankan pemahaman bahwa Islam sebagai gerakan moral  menjadi  sangat  penting  untuk  lahir  di  tengah  masyarakat  sosi-kultural Arab  pra  Islam  yang  jauh  dari  kesan  perdamaian.  Oleh  karena  itulah,  Islam memberi peran dalam mengubah perilaku atau kultur yang keras di masyarakat tersebut  dengan  menggunakan  bahasa  kaum  di  zamannya.  Secara  berangsur- angsur ayat al-Qur’an diturunkan untuk mengasah perasaan dan penghayatan terhadap nilai dan moralitas yang menekankan kemaslahatan. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Islam diturunkan untuk mengatasi persoalan kemanusiaan sesuai dengan konteks zamannya. Syariat Islam yang dipahami secara substantif lebih berbicara tentang kemaslahatan bagi manusia seluruhnya. Karena itulah, hal  yang  perlu  dikedepankan  dalam  memahami  ajaran  Islam,  terutama  yang berkaitan dengan hukum (syariah) adalah fiqh al-maqā ṣ id , yaitu fikih yang lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti kemasahatan, keadilan,
Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan… 27
dan kesetaraan daripada hukum-hukum yang bersifat partikular (Misrawi, 2003: 38).
Para ulama fikih, dengan berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an, menyebutkan beberapa tujuan perkawinan menurut Islam. Secara garis besar tujuan tersebut terungkap dalam Q.S. Al-A’raf ayat 189 dan Q.S. Ar-Rum ayat 21 berikut ini:
‒ وه ىذلا مكقلخ نم سفن ةدحاو لعجو اهنم اهجوز نكسيل اهيلإ املف اهاشغت تلمح لامح افيفخ ترمف هب ... ‒ نمو هتيآ نأ قلخ مكل نم مكسفنأ اجاوزأ اونكستل اهيلإ لعجو مكنيب ةدوم ةمحرو نإ ىف كلذ تيلا موقل نوركفتي .
Secara  sederhana  kedua  ayat  di  atas  menggambarkan  bahwa  tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mendapatkan ketenangan lahir dan batin bagi  masing-masing  pihak  (suami  dan  isteri).  Ketenangan  tersebut  diperoleh melalui  halalnya  berhubungan  badan  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan  dalam  suatu  ikatan  ( miṡāqan  ghalīẓan ),  sesuai  dengan  kodrat manusia  sebagai  makhluk  biologis  (Isa,  1985:  17).  Dalam  KHI  Pasal  3  juga disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah , mawaddah , dan rahmah (Muhdlor, 1995: 11).
Dalam kaitan ini, as-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kebutuhan biologis manusia merupakan naluri yang paling kuat, sehingga perlu disalurkan secara baik  sesuai  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan.  Perkawinan  merupakan  cara  yang baik untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut, dan juga dengan menikah jiwa seseorang dapat menjadi tenang, mental stabil, dan dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antar pasangan dan kepada keturunannya. Dengan demikian, nikah  juga  dimaksudkan  untuk  melindungi  kehormatan  seseorang  sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat (Sabiq, 1981, II: 10). Konsekuensi dari tujuan perkawinan yang berupa pemenuhan kebutuhan biologis tersebut adalah lahirnya  anak  keturunan.  Hal  ini  juga  didasarkan  pada  Q.S.  An-Nahl  ayat  73 sebagai berikut:
Bani Syarif Maula لعجو مكل نم مكجاوزأ نينب ةدفحو مكقزرو نم تابيطلا
Kehadiran  anak  sebagai  akibat  dari  perkawinan  menuntut  tanggung jawab  suam-isteri  tersebut  sebagai  bapak  dan  ibu.  Islam  telah  menentukan dengan jelas kewajiban orangtua terhadap anak-anaknya, seperti tanggung jawab nafkah,  pendidikan,  kesehatan  dan  sebagainya.  Dengan  terbentuknya  rasa tanggung jawab pasangan tersebut, masing-masing pihak membagi peran sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Suami berkewajiban memberi nafkah dan perlindungan  kepada  anggota  keluarganya,  dan  isteri  berkewajiban  mengasuh dan mendidik anak (Doi, 1992: 4).
Agar  tujuan-tujuan  perkawinan  sebagaimana  disebutkan  di  atas  dapat terwujud, maka perkawinan memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang oleh ahli fikih dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) Syarat-syarat sah akad ( syurū ṭ si ḥḥ ah al-`aqd ),  misalnya  tidak  adanya  larangan  pernikahan  bagi  kedua  mempelai;  2) Syarat-syarat  pelaksanaan  akad  ( syurū ṭ nafaz  al-`aqd ),  misalnya  syarat  yang berkaitan dengan calon-calon mempelainya, yaitu laki-laki dan perempuan, yang dalam hal ini adalah syarat kedewasaan, atau dalam istilah hukum disebut orang yang  cakap  hukum,  yaitu  orang  yang  berwenang  untuk  melaksanakan  suatu perbuatan hukum, yakni: dewasa/baligh, berakal, dan merdeka; 3) Syarat-syarat kelaziman akad ( syurū ṭ luzūm al-`aqd ), misalnya syarat tentang kesetaraan ( kafa’ah ) antara  mempelai  laki-laki  dan  mempelai  perempuan,  dan  syarat  bebas  dari penyakit bagi kedua mempelai (Zahrah, 1957).
Persyaratan perkawinan sebagaimana ditetapkan oleh para ulama fikih tersebut dimaksudkan agar tujuan dari suatu perkawinan dapat tercapai sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat Islam, yaitu kemaslahatan bagi suami, isteri, anak keturunannya, dan bagi masyarakat secara umum. Penetapan batas usia perkawinan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, merupakan salah satu upaya  untuk  mewujudkan  tujuan  ( maqā ṣ id  al-syarī’ah )  dari  perkawinan  agar terwujud kemaslahatan. Perkawinan di bawah umur harus dikembalikan pada aspek dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Nilai kemaslahatan
Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan… 29
merupakan nilai substansi dari syariah, dan oleh karena itu implementasi hukum Islam di Indonesia juga harus mengacu pada pendekatan nilai substantif syari’ah atau substantive shari’a approach (Hosen, 2007).

## Pengaturan Usia Perkawinan secara Yuridis
Regulasi  telah  mengatur  tentang  persyaratan  administratif  dan subtantif tentang perkawinan, termasuk batasan minimal usia para pihak yang akan  melangsungkan  perkawinan.  Meskipun  demikian  masih  banyak ditemukan  perkawinan  di  bawah  umur  atau  perkawinan  yang  dilaksanakan oleh  para  pihak  yang  belum  memenuhi  persyaratan  batasan  minimal  usia perkawinan  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Perkawinan dilaksanakan  oleh  dua  mempelai  setelah  memenuhi  serangkaian  prosedur administrasi  untuk  mendapatkan  izin  dispensasi  dari  pengadilan  (Imron, 2013).
Dalam  peraturan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  Pasal  7  ayat  (1)  dinyatakan:  “Perkawinan  hanya  diizinkan  jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah  mencapai  umur  16  (enam  belas)  tahun.”  Dalam  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) juga dinyatakan: “Untuk kemaslahatan keluarga dan  rumah  tangga  perkawinan  hanya  boleh  dilakukan  calon  mempelai  yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974, yakni  calon  suami  sekurang-kurangnya  berumur  19  tahun  dan  calon  isteri sekurang-kurangnya  berumur  16  tahun.”  Ayat  (2)  juga  menyatakan:  “Bagi calon  mempelai  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  harus  mendapat  izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.”
Ketentuan hukum yang demikian itu dimaksudkan untuk kemaslahatan masing-masing pihak, calon suami atau isteri. Mereka harus telah matang dan stabil mental dan psikologisnya sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud,
Bani Syarif Maula
yaitu rumah tangga yang sakinah , mawaddah , dan rahmah , sehingga melahirkan generasi yang berkualitas.  Pasangan  yang belum dewasa kemungkinan  besar akan berakhir  dengan perceraian, karena mereka belum bisa merasakan  dan memahami  manfaat  dan  tujuan  perkawinannya.  Atas  dasar  itulah,  maka perkawinan anak di bawah umur oleh wali harus dicegah oleh undang-undang.
Permasalahan  yang  muncul  di  masa  sekarang  adalah,  batas  usia perkawinan bagi perempuan, yakni 16 tahun, sebagaimana ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 6 dan 7, sudah tidak relevan lagi. Hal ini  terkait  dengan  hak-hak  anak  dalam  mendapatkan  pendidikan,  di  mana pendidikan anak diberikan sampai usia 18 tahun (lulus sekolah menengah atas).
Membicarakan  perlindungan  anak  sangat  erat  hubungannya  dengan hak  asasi  manusia  (HAM).  Instrumen  hak  asasi  manusia  internasional ( International  Human  Rights  Law ),  baik  yang  belum  maupun  yang  sudah diratifikasi  oleh  pemerintah  Republik  Indonesia,  tidak  menyebutkan  secara eksplisit  tentang  batas  usia  perkawinan.  Konvensi  Hak  Anak  ( International Convention on the Rights of the Child 1990 yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal perkawinan. Konvensi tersebut  hanya  menyebutkan  bahwa  yang  disebut  anak  adalah  mereka  yang berusia di bawah 18 tahun. Setiap negara yang mengikuti konvensi diwajibkan melindungi  dan  menghadirkan  legislasi  atau  peraturan  perundang-undangan yang  ramah  anak  ( the  best  interest  of  the  child )  termasuk  regulasi  tentang perkawinan.  Kepentingan  yang  terbaik  harus  diberikan  kepada  anak  baik dalam hal pemenuhan hak-hak anak maupun kesejahteraan anak.
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di  bawah  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan. Di dalam undang-undang ini juga tidak disebutkan secara eksplisit tentang  usia  minimum  bagi  anak  untuk  melangsungkan  perkawinan. Sementara, menurut aturan yang lebih lama, yaitu Undang-Undang Nomor 4
Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan…
31
Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  dinyatakan  bahwa  anak  adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas Usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, di mana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut (Soeaidi & Zulkhair, 2001).
Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terjadi perbedaan ketentuan yang  sangat  mendasar  perihal  anak  antara  undang-undang  perkawinan, undang-undang  perlindungan  anak  dan  undang-undang  kesejahteraan  anak. Menurut  penulis,  harus  ada  sinkronisasi  regulasi  tentang  batasan  usia  anak yang  berlaku  di  Indonesia.  Sinkronisasi  regulasi  harus  mencerminkan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan melihat dari berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional Indonesia, di  antaranya  menata  sistem  hukum  nasional  yang  menyeluruh  dan  padu dengan  mengakui  hukum  agama  dan  adat  serta  memperbarui  peraturan perundangan warisal kolonial (Muladi, 2008). Hak anak merupakan berbagai kebutuhan  dasar  yang  seharusnya  diperoleh  anak  untuk  menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan  salah,  eksploitasi  dan  penelantaran  terhadap  anak,  baik  yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya (Muladi, 2008).
Salah satu hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “hak memperoleh pendidikan dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  dan  tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya” (Pasal 9 ayat 1). Pendidikan di Indonesia dimulai dari usia tujuh tahun (masuk sekolah dasar) dan hingga lulus sekolah menengah atas di kisaran usia 18 tahun. Dengan demikian, jika seorang  perempuan  dibolehkan  menikah  di  usia  16  tahun,  sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ada hak anak yang dapat dilanggar atau tidak terpenuhi, yaitu salah satunya adalah hak mendapatkan pendidikan.
Bani Syarif Maula
Aturan-aturan  hukum  di  atas,  baik  yang  berasal  dari  hukum Internasional  yang  berupa  Konvensi  Perserikatan  Bangas-Bangsa  (PBB) maupun hukum nasional Indonesia, menegaskan bahwa persoalan perkawinan di masa sekarang sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM), baik itu terkait dengan hak-hak perempuan maupun hak-hak anak. Aturan-aturan internasional  tersebut  diadopsi  oleh  negara-negara  anggota  PBB  sehingga aturan itu telah mengubah nuansa hukum keluarga di dunia Islam. Gagasan umum Hak Asasi Manusia (HAM) telah menarik perhatian khusus di kalangan ahli hukum Islam, terutama dalam hal pengaruh diskursus HAM dalam proses perumusan  dan  pembentukan  hukum  keluarga  Islam,  serta  dalam  hal bagaimana  hukum  keluarga  Islam  dinegosiasikan  dengan  pengaturan  HAM baik internasional maupun nasional (Rofi’i, 2015).
Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disebutkan di bagian awal tulisan ini, fenomena perkawinan usia anak muncul karena akumulasi berbagai macam persoalan. Mulai dari persoalan ekonomi, sosial, hingga pemahaman atas ajaran agama. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang memadukan langkah yuridis  dan  sosiologis  untuk  meminimalisasi  praktik  perkawinan  usia  anak. Dalam konteks yuridis, pemerintah bersama DPR sepatutnya merevisi aturan terkait batas usia perkawinan. Selama ini, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batas minimal usia untuk menikah yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Bahkan anak yang berusia di bawah aturan minimal itu pun tetap bisa menikah dengan persetujuan kedua orangtua.
Sejumlah  pihak  mendorong  pemerintah  dan  DPR  merevisi  UU tersebut dan menaikkan usia minimal perempuan menikah sama dengan usia minimal  bagi  laki-laki,  yakni  19  tahun.  Hal  ini  penting  untuk  menghindari praktik  pernikahan  usia  anak  yang  dalam  banyak  hal  cenderung  berpotensi merugikan  perempuan.  Selain  itu,  diperlukan  sebuah  gerakan  yang  mampu membangun  kepedulian  dari  semua  elemen  masyarakat  ( public  awareness ) terhadap dampak buruk perkawinan usia anak. Langkah ini perlu diwujudkan
Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan… 33
karena sebagian besar masyarakat telah memahami bahwa praktik perkawinan usia anak merupakan sesuatu yang wajar dan diperbolehkan.
Konsekuensi  dari  adanya  perubahan  batas  minimal  usia  perkawinan bagi perempuan yang semula 16 tahun menjadi sama dengan batas minimal usia laki-laki, baik itu 19 tahun ataupun 18 tahun atau bahkan 21 tahun sesuai dengan  kategori  dan  makna  dewasa  adalah  perlunya  peninjauan  ulang  atas ketentuan  tentang  dispensasi  kawin  bagi  anak  di  bawah  umur.  Ketentuan dispensasi ini perlu dihilangkan karena dapat menjadi celah bagi masyarakat untuk  tetap  menikahkan  anak-anak  mereka  sebelum  batas  waktu  yang diperbolehkan  oleh  aturan  perundang-undangan. Selain itu, ketentuan batas minimal  perkawinan  juga  perlu  dipertegas  dengan  menetapkan  sanksi  bagi pihak-pihak  yang  melakukan  praktik  perkawinan  anak  di  bawah  umur, misalnya sanksi bagi wali yang menikahkan, orang yang menjadi saksinya, dan mempelai laki-laki dewasa yang menikahi anak perempuan di bawah umur.
Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pengembangan ( International  Conference  on  Population  and  Development )  menyatakan  dalam program  kerjanya  bahwa  “perlu  memberikan  perhatian  penuh  pada pengembangan hubungan yang didasarkan atas sikap saling menghormati dan keseimbangan gender, terutama pada pemenuhan kebutuhan remaja di bidang pendidikan  dan  jasa  agar  mereka  dapat  menangani  masalah  seksual  mereka dengan  cara  yang  positif  dan  bertanggung  jawab.”  Hal  tersebut  harus dilakukan dengan memperhatikan hak anak atas informasi, kebebasan pribadi
( privacy ), kerahasiaan, penghormatan dan persetujuan terhadap informasi yang cukup, seperti juga halnya terhadap tanggung-jawab, hak dan kewajiban orang- tua dan wali, pengarahan dan petunjuk yang sesuai dalam menjalankan hak- hak  anak  yang  diakui  dalam  Konvensi  Internasional  tentang  Hak  Anak
( Internationation Convention on the Rights of the Child ), dan sejalan dengan Konvensi tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan ( Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women ). Dalam
Bani Syarif Maula
setiap  tindakan  yang  berkaitan  dengan  anak,  kepentingan  anak  harus merupakan  pertimbangan  utama.  Konvensi  ini  juga  mewaspadai  bahayanya menikahkan anak perempuan.
Musdah  Mulia  menyarankan  bahwa  untuk  mencegah  terjadinya perkawinan  anak,  pendidikan  seksual  terpadu  yang  diberikan  kepada  para remaja perlu mendapat dukungan. Pendidikan seksual berisi pengarahan dari orangtua  yang  menekankan  tentang  tanggung-jawab  anak  laki-laki  dan perempuan  atas  seksualitas  dan  kesuburan  mereka  sendiri.  Hal  itu  penting karena terdapat lebih dari 15 juta anak perempuan berusia di antara 15 sampai 19  tahun  melahirkan  setiap  tahunnya.  Anak  perempuan  perlu  diingatkan bahwa menjadi ibu pada usia yang sangat muda dapat membawa komplikasi selama masa hamil dan pada saat melahirkan seperti resiko kematian ibu yang lebih tinggi dari angka rata-rata. Kematian anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu berusia muda, mempunyai tingkat morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi. Melahirkan  pada  usia  muda  tetap  merupakan  persoalan  besar  dalam meningkatkan  kedudukan  perempuan  di  bidang  pendidikan,  ekonomi  dan sosial  di  berbagai  penjuru  dunia.  Secara  keseluruhan,  pernikahan  dan melahirkan pada usia muda dapat membatasi peluang anak perempuan untuk memperoleh  keterampilan,  pendidikan  dan  pekerjaan,  dan  pada  akhirnya membawa  dampak  negatif  pada  jangka  panjang  terhadap  mutu  kehidupan mereka dan anak-anak mereka (Mulia, 2018).
Musdah  Mulia  juga  menegaskan  bahwa  perkawinan  sangat  terkait dengan  hak-hak  reproduksi.  Pemahaman  yang  benar  akan  hak  reproduksi dapat membawa kepada upaya mewujudkan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi, sebagaimana dirumuskan dalam Dokumen Kairo adalah sebagai berikut: “Keadaan sehat yang menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, dan sosial, dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau gangguan di segala hal yang  berkaitan  dengan  sistem  reproduksi,  fungsinya,  maupun  proses reproduksi itu sendiri.” Rumusan itu menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi
Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan… 35
tidak  hanya  mencakup  kesehatan  fisik  sebagaimana  dipahami  selama  ini, melainkan meliputi juga kesehatan mental dan sosial (Mulia, 2018).

## Simpulan
Fenomena  perkawinan  usia  anak  muncul  karena  akumulasi  berbagai macam persoalan, mulai dari persoalan ekonomi, sosial, hingga pemahaman atas  ajaran  agama. Para  ahli banyak yang menyuarakan bahwa  ada  sejumlah dampak buruk yang dapat timbul dalam perkawinan anak, misalnya dampak yang terkait dengan aspek kesehatan, baik fisik maupun mental, pendidikan, dan  ekonomi.  Perkawinan  anak  juga  berimbas  terhadap  hak-hak  anak  yang tidak  dapat  dipenuhi,  sehingga  aturan  yang  membolehkan  perkawinan  anak dapat berpotensi melanggar kewajiban konstitusional warga negara, terutama hak  anak  dalam  memperoleh  pendidikan.  Dengan  demikian,  aturan  yang membolehkan  perkawinan  anak  secara  jelas  bertentangan  dengan  nilai-nilai hak  asasi  manusia,  terutama  hak-hak  anak.  Ajaran  (hukum)  Islam  tentang perkawinan memang tidak menentukan batas usia minimal perkawinan, tetapi hukum  Islam  menentukan  kriteria  tertentu,  misalnya  kedewasaan  (baligh), kesetaraan  ( kafa’ah ),  dan  bahkan  kesehatan  (tidak  memiliki  penyakit  yang menimbulkan madharat bagi kedua suami isteri dan anak-anaknya). Selain itu, tujuan perkawinan menurut ajaran Islam juga menegaskan bahwa kedewasaan merupakan  syarat  yang  penting  untuk  mewujudkan  tujuan  perkawinan tersebut, yaitu membangun rumah tangga yang sakinah , mawaddah , dan rahmah . Dalam konteks yuridis, pemerintah bersama DPR sepatutnya merevisi aturan terkait batas usia perkawinan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
Konsekuensi  dari  adanya  perubahan  batas  minimal  usia  perkawinan bagi  perempuan  yang  sesuai  dengan  kategori  dan  makna  dewasa  adalah perlunya peninjauan ulang atas ketentuan tentang dispensasi kawin bagi anak di  bawah  umur.  Ketentuan  dispensasi  ini  perlu  dihilangkan  karena  dapat
Bani Syarif Maula
menjadi  celah  bagi  masyarakat  untuk  tetap  menikahkan  anak-anak  mereka sebelum  batas  waktu  yang  diperbolehkan  oleh  aturan  perundang-undangan. Selain itu, ketentuan batas minimal perkawinan juga perlu dipertegas dengan menetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan praktik perkawinan anak di  bawah  umur,  misalnya  sanksi  bagi  wali  yang  menikahkan,  orang  yang menjadi  saksinya,  dan  mempelai  laki-laki  dewasa  yang  menikahi  anak perempuan di bawah umur.

## Daftar Pustaka
Bastomi,  H.  (2016).  “Perikahan  Dini  dan Dampaknya  (Tinjauan  Batas  Umur Perkawinan  Menurut  Hukum  Islam  dan  Hukum  Perkawinan Indonesia) ”. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , Vol. 7,
No. 2, Desember 2016: 354-384.
BPS dan UNICEF. (2015), Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia . Jakarta: BPS dan UNICEF.
Doi, A. R. I. (1992), Perkawinan dalam Syari`at Islam , cet. 1. Jakarta; Rineka Cipta.
Hosen, N. (2007). Shari`a and Constitutional Reform in Indonesia. Singapura; ISEAS.
Imron, A. (2013). “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur ” . Jurnal Al-Tahrir . Vol. 13, No. 2, November 2013: 253- 272.
Isa, A. G. A. (1985). Perkawinan Islam . Jakarta; Pustaka Mantiq.
Kinanthi,  M.  R.  (2018).  “Faktor  Penentu  Komitmen  Pernikahan  pada Kelompok Populasi Tahap Pernikahan Transition to Parenthood hingga Family with Teenagers”. Jurnal Psikodimensia , Vol. 17, No. 1, 2018: 63- 76.
Maula,  B.  S.  (2004).  “Kepemimpinan  dalam  Keluarga:  Perspektif  Fiqh  dan Analisis Gender”. Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam , Vol. 3, No. 1, Maret 2004: 27- 43.
Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan…
37
Misrawi, Z., dkk. (2003). Dari Syariat Menuju Maqashid Syariat: Fundamentalisme, Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi. Jakarta: KIKJ & Ford Foundation.
Mubasyaroh.  (2016).  “Analisis  Faktor  Penyebab  Pernikahan  Diini  dan Dampaknya  bagi  Pelakunya” . Yudisia:  Jurnal  Pemikiran  Hukum  dan Hukum Islam , Vol. 7, No. 2, Desember 2016: 385-411.
Muhdlor, A. Z. (1995). Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (UU Peradilan Agama), dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , cet. 2. Bandung: al-Bayan.
MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia),  (2009),  “Keputusan  Ijtima’  Ulama  Komisi Fatwa  Se-Indonesia  III  Tahun  2009”,  Jakarta:  Ijtima’  Ulama  Majelis Ulama’ Indonesia (MUI ) .
Muladi. (2008). Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: The Habibi Center.
Mulia,  M.  (2018).  “Perkawinan  Anak  dalam  Perspektif  Islam  dan  Hak Kesehatan  Reproduksi”, Makalah ,  disampaikan  pada  Seminar  dan Launching Buku ‘Stop Perkawinan Anak’, Jakarta; Fakultas Hukum UI bekerjasama dengan Leiden Law School, tanggal 26 November 2018.
Muslim, I. A. H. (1970). Ṣaḥīḥ Muslim , Jilid I, “ Kitāb al-Ḥajj ”. Beirut: Dār al- Fikr.
Nayan, M. (2015). “Child Marriage in India: Social Maladies and Government’s Initiatives”. International Journal of Applied Research , Vol. 1, No. 5, 2015: 72-80.
Ratriyanti,  D.  (2018).  “Kawin  Anak  dan  Kekerasan  terhadap  Perempuan”.
Diakses dari www.detik.com. edisi 28 November 2018,
Rofi’i, A. (2015). “ Globalisasi HAM dan Hukum Keluarga Islam di Mala ysia”. Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum  Islam. Vol. 9, No. 2, Desember 2015: 303-318.
Bani Syarif Maula
Sabiq, S. (1981). Fiqh as-Sunnah, Jilid II, cet. 3. Beirut; Dar al-Fikr.
Sabuni, M. A. (1973). Rawā’i’ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-A ḥ kām min al-Qur’ān , Jilid I.
Beirut; Dār al-Fikr.
Soeaidy,  S.,  &  Zulkhair.  (2001). Dasar  Hukum  Perlindungan  Anak Jakarta;
Novindo Pustaka Mandiri.
Thalib,  S.  (1982). Hukum  Kekeluargaan  Indonesia ,  cet.  2.  Jakarta;  Universitas Indonesia.
Zahrah, M. A. (1957). Al-A ḥ wāl al-Syakh ṣ iyyah . Kairo: Dār al-Fikr al-`Arabi.