## Binsar A. Hutabarat dan H. Hans Panjaitan

## Reformed Center for Religion and Society
This  article  will  measure  the  level  of  religious  tolerance  in Indonesia. The measurement of this level of tolerance is based upon views of some  students’  organizations  in  Jakarta.  These  samples  are  chosen  because they  are  groups  which  have  most  involvement  in  the  issue  of  religious relationship.  These  samples  which  are  used  to  represent  the  population  of students’  organizations  are  five  religious  related  organizations,  namely: Christian  Students  Movement  of  Indonesia  (GMKI),  Islam  Students Community  (HMI),  Buddhist  Students  Community  of  Indonesia (HIKMAHBUDHI),  Hindu  Dharma  Students Union of  Indonesia  (KMHDI), and  Catholic  Students  Unity  of  the  Republic  of  Indonesia  (PMKRI).  The views of these students’ organizations are expected to be measurement tools for  the  level  of  religious  tolerance  in  Indonesian  society,  which  are  very important to preserve the integrity of Indonesia as a nation. Data collection in this research uses surveys in the form of Likert scale, as well as structured interview.  Data  analysis  is  done  with  triangulation  method  so  that  it  is expected that data validity can be well preserved.
tolerance , religion , violence.
Artikel  yang  berjudul  ‚ Tingkat  Toleransi  Antaragama  di Masyarakat  Indonesia ‛  ini  akan  mengukur  tingkat  toleransi  antaragama  di Indonesia.  Pengukuran  tingkat  toleransi  ini  didasarkan  pada  pendapat organisasi  mahasiswa  di  Jakarta.  Sampel  ini  dipilih  karena  organisasi mahasiswa  merupakan  kelompok  yang  paling  terlibat  dalam  persoalan
hubungan  antaragama.  Sampel  yang  digunakan  untuk  mewakili  populasi organisasi  mahasiswa  adalah  lima  organisasi  mahasiswa  beratribut keagamaan,  yakni:  Gerakan  Mahasiswa  Kristen  Indonesia  (GMKI), Himpunan  Mahasiswa  Islam  (HMI),  Himpunan  Mahasiswa  Buddha Indonesia  (HIKMAHBUDHI),  Kesatuan    Mahasiswa  Hindu  Dharma Indonesia  (KMHDI),  dan  Persatuan Mahasiswa  Katolik  Republik  Indonesia (PMKRI). Pendapat organisasi mahasiswa ini diharapkan dapat menjadi alat ukur  tingkat  toleransi  antaragama  dalam  masyarakat  di  Indonesia,  yang amat penting untuk memelihara keutuhan bangsa Indonesia. Pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  angket  dalam  bentuk  skala  Likert, dan  juga  wawancara  terstruktur.  Analisis  data  dilakukan  dengan  metode triangulasi, sehingga diharapkan validitas data dapat terjaga dengan baik.
toleransi , agama , kekerasan.
Toleransi  antarkelompok  agama  merupakan  isu  yang  kerap  menjadi perhatian  besar  di  Indonesia,  khususnya  di  era  reformasi.  Konflik antaragama  di banyak tempat bisa  dikategorikan  sebagai bencana nasional, karena  membahayakan  persatuan  dan  kesatuan  nasional.  Konflik  dalam kategori  bencana  nasional  ini  bukan  hanya  mengakibatkan  korban  materi tetapi  juga,  korban  luka-luka  dan  korban  meninggal  dunia.  Wajar  saja  jika konflik  antaragama  yang  terus  berlangsung  hingga  saat  ini  menjadi perhatian banyak pihak di negeri ini. Toleransi yang awalnya menjadi modal sosial  untuk  terciptanya  integrasi  bangsa  pada  era  reformasi  kerap mengalami  pasang  surut.  Akibatnya  proses  integrasi  bangsa  bukan  hanya mengalami  hambatan,  tetapi  kecurigaan  antarkelompok  semakin  kuat, bahkan  tidak  jarang  hanya  gara-gara  karena  persoalan  sepele,  konflik antaragama bisa meletus.
Laporan  tentang  kekerasan  antarumat  beragama  yang  menunjukkan pasang  surut  tingkat  toleransi  masyarakat  di  Indonesia  sebenarnya  telah diterbitkan  oleh  banyak  lembaga  kajian,  seperti  SETARA  Institute,  Wahid Institute,  Interseksi  dll.  Penelitian  mengenai  faktor-faktor  determinan toleransi antaragama yang pernah dilakukan oleh lembaga kajian Interseksi, yang  dituangkan  dalam  buku Komunalisme  dan  Demokrasi ,  menjelaskan bahwa  komunalisme  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  tergerusnya toleransi antaragama di Indonesia. 1
Penelitian yang dilakukan Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat  Puslitbang  Kehidupan  Beragama  pada  tahun  2010  tentang  Toleransi Beragama  Mahasiswa  (Studi  tentang  Pengaruh  Kepribadian,  Keterlibatan Organisasi,  Hasil  Belajar  Pendidikan  Agama,  dan  Lingkungan  Pendidikan terhadap  Toleransi  Mahasiswa  Berbeda  Agama  pada  7  Perguruan  Tinggi Umum  Negeri),  menunjukkan  bahwa  kepribadian,  keterlibatan  organisasi, hasil  belajar  pendidikan  agama,  dan  lingkungan  pendidikan  berpengaruh signifikan  terhadap  toleransi  beragama  mahasiswa.  Lingkup  penelitian  ini menduga  ada  faktor  agama  dalam  toleransi  antarkelompok  masyarakat  di Indonesia. 2
Keragaman  adalah  realitas  Indonesia  yang  tidak  bisa  ditolak. Keragaman elemen yang membentuk masyarakat politik (negara) Indonesia terlihat jelas dalam sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika (berbeda-beda namun tetap  satu) secara  jelas  menyatakan  bahwa  keragaman  Indonesia  tidak  bisa
1 Lihat: Hikmat Budiman, Landry H. Subianto, ed. Komunalisme dan Demokrasi (Jakarta: Interseksi, 2003).
2 Lihat: Bahari,ed., Toleransi Beragama Mahasiswa (Jakarta: Kementerian  Agama RI Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010).
dihomogenisasi.  Indonesia  adalah  satu  dalam  keragaman.  Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu telah mengantarkan   Indonesia sebagai salah satu contoh  negara  yang  mampu  memelihara  realitas  keragamannya  dan mendapatkan  manfaat  dari  keragaman  tersebut.  Dalam  hal  keragaman agama,  toleransi  antarumat  beragama  merupakan  modal  sosial  yang menjadi  kunci  keberhasilan  Indonesia,  dan  harus  terus  dipelihara  untuk menjaga keutuhan Indonesia.
Dalam  perjalanan  waktu,  toleransi  antaragama  di  Indonesia  tidak selalu  terjaga  dengan  baik.  Ada  banyak  konflik  bernuansa  agama  yang mengubah  wajah  Indonesia—yang  terkenal  dengan  toleransinya—menjadi negara  yang  penuh  kekerasan  antaragama.  Entah  sudah  berapa  kali kekerasan bermotif  agama  yang  sangat merisaukan terjadi, terutama  di  era reformasi  ini.  Konflik  bermotif  agama  tidak  hanya  menimbulkan  kerugian harta  benda,  tetapi  juga  nyawa  manusia.  Ironisnya  negara  seakan  tidak hadir.
Tentu masih segar dalam ingatan kita peristiwa berdarah yang terjadi dalam  kurun  1998  –  2000  di  Ambon,  Maluku.  Saat  itu  pecah  kerusuhan berkepanjangan  antarkelompok  masyarakat  beragama  yang  melibatkan kelompok  Kristen  dengan  Islam.  Konflik  yang berlangsung bertahun-tahun dan  memakan  banyak  korban  jiwa  dan  harta  benda  itu  padahal  bermula dari  konflik  antara  preman  asal  Sulawesi  Selatan  dengan  sopir  angkutan kota.  Kemudian  meluas  menjadi  konflik  antara  kelompok  masyarakat Ambon  dan  kelompok  Masyarakat  Bugis,  Buton,  dan  Makassar.  Karena konflik tersebut kemudian membawa-bawa agama, maka kemudian menjadi konflik  antara  kelompok  masyarakat  Kristen  Ambon  dengan  kelompok masyarakat  Islam  Ambon.  Konflik  ini    menjadi  salah  satu  konflik  terbesar dan  terlama  di  negeri  ini,  dan  dapat  dikatakan  sebagai  bencana  nasional yang  mengakibatkan  hilangnya  banyak  nyawa,  serta  harta  benda.  Konflik
yang  membawa-bawa  nama  agama  juga  terjadi  di  Maluku  Utara  yang melibatkan dua kelompok masyarakat yang berbeda agama 3 .
Konflik  dalam  skala  besar  juga  terjadi  di  Poso,  Sulawesi  Tengah. Laporan  jurnalistik  menyebutkan  konflik  Poso  sebagai  tragedi  tiga  babak. Pertama  tanggal  25-30  Desember  1998;  Kedua  15-21  April  2000;  Ketiga, tanggal 23 Mei – 10 Juni 2001. Ditilik dari sisi dinamika kelompok ( in group- out  group ),  kerusuhan  ini  merupakan  konflik  horizontal  antara  kelompok Islam  dan  Kristen.  Konflik  bermula  dari  perkelahian  antarpemuda (kriminal)  berkembang  menjadi  kerusuhan  bernuansa  SARA  yang  tidak terkendali,  mengakibatkan  tumpulnya  pemerintahan,  perekonomian, transportasi  dan  aktivitas  masyarakat.  Agama  bukan  merupakan  pemicu utama,  tapi  lebih  berperan  sebagai  faktor  pengiring  yang  datang belakangan, dimanfaatkan selaku penggalang solidaritas. 4
Belum  lama  ini,  konflik  yang  sama juga  sempat melanda masyarakat Tolikara,  Papua,  tepatnya  pada  17  Juli  2015  lalu.  Konflik  ini  diduga  ada kaitannya  dengan  agama,  karena  menyasar  kelompok  agama  tertentu  dan juga  rumah  ibadah.  Dalam  peristiwa  ini  bukan  hanya  gedung  bangunan yang  menjadi  sasaran  amuk  massa,  tapi  juga  menyebabkan  seorang  warga meninggal  dunia,  dan  beberapa  orang  lainnya  terluka  parah.  Belum  tuntas persoalan  ini,  konflik  antarwarga berbeda  agama meletup  di Singkil, Aceh, pada  pertengahan  Oktober  2015.  Dengan  alasan  tidak  memiliki  izin, beberapa gereja menjadi sasaran amuk massa. Selanjutnya massa menuntut agar tempat-tempat ibadah umat kristiani tersebut ditutup selamanya. Pada peristiwa  ini  bukan  hanya  rumah  ibadah  yang  dibakar,  namun  juga  ada korban meninggal dan luka-luka, dan ribuan orang  mengungsi.
3 Budiman dan Subianto, Komunalisme dan Demokrasi , 104.
4 Chandra Setiawan, Direktori Penelitian Agama, Konflik dan Perdamaian (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005), 156-7.
Kita  harus  mengakui,  Indonesia  yang  sejak  dulu  terkenal  dengan keramahtamahannya,  telah  berubah  menjadi  negara  yang  kerap  diwarnai kekerasan  bernuansa  agama.  Kondisi  ini  semakin  diperparah  oleh  oknum- oknum  atau  kelompok  tertentu  yang  dengan  sengaja  ‚menjual‛  agama untuk  hal-hal  yang  sama  sekali  tidak  ada  kaitannya  dengan  agama  itu sendiri.  Hal  ini  jamak  terjadi  pada  pilkada  atau  pemilu.  Ada  saja  pihak- pihak  yang  tidak  sungkan  memainkan  isu  agama  dalam  rangka  menjegal lawan  politiknya.  Contoh  terkini  adalah  menjelang  Pilkada  DKI  2017. Namun saat ini suhu politiknya sudah sangat membara. Unsur SARA sangat terang-terangan  digunakan  oleh  banyak  pihak  yang  tidak  menginginkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terpilih kembali menjadi gubernur DKI untuk  periode  2017  –  2022.  Statemen  bahwa  ‚haram  hukumnya  memilih pemimpin  yang  berasal  dari  agama  lain‛,  menjadi  kalimat  andalan  bagi pihak-pihak  tertentu  yang  ingin  menjegal  lawan  politiknya  yang  kebetulan tidak  seagama.  Dapat  dikatakan,  kondisi-kondisi  semacam  ini  yang  bisa berujung  pada  konflik  antaragama  di  negeri  ini,  amat  mengkhawatirkan, dan dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.
Singkatnya,  kemajemukan masyarakat  Indonesia  kini bisa jadi bukan lagi  menjadi  modal  dasar  pembangunan,  tapi  justru  menjadi  beban  berat bagi  bangsa  Indonesia.  Munculnya  berbagai  masalah  yang  sumbernya berbau  kemajemukan,  merupakan  indikator  dari  persoalan  tersebut. Kemunduran  atas  rasa  dan  semangat  kebersamaan  yang  sudah  dibangun berbalik  arah  menuju  ke  arah  intoleransi  yang  makin  menebal.  Kenyataan ini ditandai dengan meningkatnya rasa benci dan saling curiga antaragama di masyarakat. Umat GKI Yasmin, Bogor sejak beberapa tahun lalu terpaksa menggelar  ibadah  minggu  di  depan  Istana  Merdeka  Jakarta,  karena  gereja mereka  disegel  massa.  Belakangan  jemaat  HKBP  Filadelfia  Bekasi  turut bergabung,  karena  alasan  yang  sama:  gereja  mereka  disegel  massa.  Nasib yang  sama  juga  kerap  menimpa  umat  Ahmadiyah  di  berbagai  tempat. Mereka  dilarang  beribadah  dan  tempat  ibadah  mereka  disegel  massa.  Dan
ada  banyak  kejadian  serupa  yang  tidak  mungkin  diurai  satu  per  satu. Ironisnya,  negara  tidak  berbuat  apa-apa,  bahkan  seolah  membiarkan  aksi- aksi sepihak massa intoleran itu berlangsung dengan leluasa.
Timbul pertanyaan, apakah tingkat toleransi antaragama di negeri ini memang  sudah  berada  dalam  keadaan  darurat  dan  memerlukan  perhatian khusus  untuk  bisa  kembali  kepada  kondisi  awal  saat  perjuangan kemerdekaan?  Dan  siapakah  yang  harus  bertanggung  jawab  untuk menumbuhkan dan meningkatkan toleransi antaragama di negeri ini?
Dalam Webster’s  World  Dictionary  of  American  Language 5 ,  kata ‚toleransi‛ secara  etimologis berasal dari  Bahasa  Latin, tolerare yang berarti menahan,  menanggung,  membetahkan,  membiarkan,  dan  tabah.  Dalam bahasa  Inggris,  kata  itu  berubah  menjadi tolerance yang  berarti  sikap membiarkan,  mengakui,  dan  menghormati  keyakinan  orang  lain  tanpa memerlukan  persetujuan. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia menjelaskan mengenai  ‚toleran‛  sebagai    bersifat  atau  bersikap  menenggang (menghargai membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan,  kebiasaan,  kelakuan,  dsb.)  yang  berbeda  atau  bertentangan dengan pendirian sendiri.  Sedang toleransi artinya,  sifat atau  sikap  toleran: dua  kelompok  yang  berbeda  kebudayaan  itu  saling  berhubungan  dengan penuh.
Kamus  Oxford  menegaskan  bahwa  toleransi  adalah  kemampuan untuk  menenggang  rasa  atau  keyakinan  dan  tindakan  orang  lain  dan membiarkan  mereka  melakukannya.  Kamus  tersebut  juga  menggambarkan toleransi  sebagai:  kemampuan  untuk  menanggung  penderitaan  atau  rasa
5 David G. Gulamic, Webster’s World Dictionary of American Language (New York: The World Publishing Company, 1959), 799.
‚sakit‛.  Deklarasi  Prinsip-prinsip  Toleransi  UNESCO  menyatakan  bahwa toleransi adalah rasa hormat, penerimaan, dan penghargaan atas keragaman budaya  dunia  yang  kaya,  berbagai  bentuk  ekspresi  diri,  dan  cara-cara menjadi  manusia.  Toleransi  adalah  kerukunan  dalam  perbedaan.  J.P. Chaplin  mengatakan,  toleransi  adalah  satu  sikap  liberalis,  atau  tidak  mau campur  tangan  dan  tidak  mengganggu  tingkah  laku  dan  keyakinan  orang lain. 6
Benyamin Intan dalam bukunya, Public Religion and The Pancasila-based State  of  Indonesia , 7 mengutip  David  Little  membagi  pengertian  toleransi dalam dua bagian: Pertama, dalam definisinya yang minimal, yaitu jawaban pada  seperangkat  kepercayaan,  praktik  atau  atribut,  yang  pada  awalnya dianggap  menyimpang  atau  tidak  bisa  diterima,  dengan  ketidaksetujuan, tetapi  tanpa  menggunakan  kekuatan  atau  paksaan‛.  Kedua,  dalam bentuknya  yang  paling  kuat,  toleransi  bisa  didefinisikan  sebagai,  (sebuah) jawaban  kepada  seperangkat  kepercayaan,  praktik  atau  atribut,  yang awalnya  dianggap  sebagai  menyimpang  atau  tidak  bisa  diterima,  dengan ketidaksetujuan yang disublimasi, tetapi tanpa menggunakan kekuatan atau paksaan‛.  Menurut  Little,  ‚ketidaksetujuan  yang  disublimasi  adalah  ada sesuatu  yang  bisa  dinilai,  sesuatu  yang  membangun,  baik  di  dalam  bagian kepercayaan-kepercayaan  yang  menyimpang  itu  sendiri  atau  di  dalam proses memberi – menerima yang terjadi di antara para pendukung ide-ide yang  sedang  bertikai,  betapa  pun  besarnya  ketidaksepakatan  yang  ada‛. Dalam  definisi  Little  yang  pertama  ada  hidup  bersama,  namun  tak  ada kebersamaan,  sedang  dalam  definisi  yang  kedua,  hidup  bersama  itu diwarnai  kebersamaan,  suatu  kehidupan  yang  saling  memberi  dan
6 J.P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), 512. Editor in Chief. ‚Toleration‛ in The Encyclopedia of Philosophy. Volume 7 dan 8 Paul Edwards (New York & London: Macmilan Publisher, 1967), 143.
7 Benyamin Fleming Intan, ‚Public Religion‛ and the Pancasila-Based State of Indonesia (New York: Peter Lang Publishing, Inc, 2006), 232.
menerima.  Kehidupan  bersama  yang  harmonis  tentu  saja  mensyaratkan penerimaan  definisi  yang  kedua.  Toleran  itu  bukan  hanya  membutuhkan kesadaran, tetapi juga semangat, gairah, perjuangan dalam bersikap toleran demi hidup bersama yang lebih baik.
Toleransi  merupakan  sikap  dan  tindakan  yang  saling  memberikan peluang  atau  kesempatan  kepada  pihak  lain  untuk  melakukan  sesuatu, sehingga  benih-benih  pertentangan  antarindividu  atau  antarkelompok dapat dicegah. 8
Dari  berbagai  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  toleransi adalah  suatu  sikap  dan  tindakan  yang  bukan  hanya  membutuhkan kesadaran, tetapi juga semangat, gairah, perjuangan dalam bersikap toleran demi hidup bersama yang lebih baik dengan cara memberikan peluang atau kesempatan  pada  kelompok/umat  agama  lain  untuk  melakukan  sesuatu untuk terciptanya hubungan antarmasyarakat yang harmonis dan rukun.
Agama  adalah  aturan  atau  tata  cara  hidup  manusia  dalam hubungannya  dengan  Tuhan  dan  sesamanya.  Itulah  definisi  sederhananya. Tetapi definisi yang sempurna dan lengkap tak pernah dapat dibuat. Agama dapat  mencakup  tata  tertib    upacara,  praktik  pemujaan,  dan  kepercayaan kepada  Tuhan,  Sebagian  orang  menyebut  agama  sebagai  tata  cara  pribadi untuk dapat berhubungan langsung dengan Tuhannya. Agama juga disebut pedoman  hidup  manusia,  pedoman  bagaimana  harus  berpikir, bertingkahlaku  dan  bertindak,  sehingga  tercipta  hubungan  yang  serasi antarmanusia dan hubungan erat dengan Yang Mahapencipta. Ditinjau dari definisi yang sederhana, di dunia ini terdapat ribuan agama. Namun banyak
8 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip , Pengantar Sosiologi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 83.
negara hanya mengakui beberapa  agama  tertentu.  Delapan  agama besar di dunia  adalah  Yahudi,  Hindu,  Buddha,  Konghucu, Taoisme,  Shinto,  Kristen, Islam. 9
Terkait  dengan  pengertian  agama  itu,  Olaf  Herbert  Schuman  secara tegas mengatakan,  ‚Agama dan  kekerasan  adalah  dua hal  yang  sebenarnya bertolak  belakang.  Bagi  Schuman,  agama  dan  kekerasan  itu  seperti  terang dan  gelap.  Agama  mustahil  menjadi  sumber  kekerasan.  Lebih  jauh  dia menegaskan:  ‚tuduhan seolah-olah  agama  itu  sendiri menjadi sumber, dan memberikan  motivasi  bagi  kekerasan  yang  acap  kali  terjadi  di  antara  para penganut  agama  yang  berbeda  sebenarnya  tidak  tepat.  Karena  pada  suatu tempat agama yang beragam bisa hidup dengan rukun, namun pada tempat yang lain antarkelompok agama kerap tersebar konflik dan kekerasan.‛ 10
Togardo  Siburian,  dosen  Sekolah  Tinggi  Teologi  Bandung,  mengutip Keith  Ward  menjelaskan: Agama  itu  sendiri  tidak  menuntun  pada  sesuatu yang  tidak  baik,  namun  sifat  manusialah  yang  menuntun  pada ‚keburukan‛.  Tidak  berbeda  dari  Schuman,  Siburian  menjelaskan  dengan memperbandingkan ‚Quaker‛ versus ‚Alqaeda‛, di mana agama di tangan kelompok Quaker dengan jalan pasifismenya berbeda dari agama di tangan kelompok Alqaeda dengan jalan terorismenya.  Menurutnya, akal sehat jelas mengakui  bahwa  di  tangan  Alqaeda,  agama  menjadi  jahat,  berkonflik, dendam,  dan peperangan  religius.  Sedangkan  di  tangan  kelompok  Quaker, agama  menjadi  sangat  baik,  damai,  dan  menyejukkan  umat  manusia.  Jadi, konflik  yang  bernuansa  agama  sesungguhnya  juga  tidak  patut  disebut bersumber  pada  agama,  sebaliknya  perasaan  superioritas  umat  beragama, kebencian individu yang  menjadi sumbernya. 11 Bagi Schuman dan Siburian
9 Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta: PT Delta Pamungkas), 156.
10 Olaf Herebert Schumann, Agama-agama: Kekerasan dan Perdamaian (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 487.
11 Togardo Siburian, ‚Manusia, Agama, dan Masyarakat: Suatu Wacana Menuju Dialog Multi Peradaban Global‛ dalam Jurnal Societas Dei 1, no. 1 (2014): 191.
jelas  bahwa  konflik  yang  terjadi  antarumat  beragama,  bahkan  menyasar rumah-rumah  ibadah,  sesungguhnya  tidak  bersumber  pada  agama,  tetapi bersumber  dari  orientasi  beragama  yang  salah.  Karena  pada  dasarnya agama itu baik dan mulia, maka sangat bertentanganlah jika yang baik dan yang mulia itu menjadi sumber kekerasan atau kejahatan.
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  determinan  (faktor penyebab)  intoleransi  antaragama  sesungguhnya  tidak  berasal  dari  agama itu  sendiri.  Adalah  sulit  untuk  memahami  bagaimana  agama  yang  berisi ajaran-ajaran  yang  baik  itu  di  dalam  dirinya  sendiri  mengandung  konflik. Karena itu tepatlah apa yang dikatakan Thomas Nagel:
Para  anggota  dari  suatu  masyarakat  yang  semuanya  dimotivasi  oleh  suatu penghormatan  yang  imparsial  satu  terhadap  yang  lain  akan  terjerumus  ke dalam  konflik  oleh  motif  yang  persis  sama  apabila  mereka  tidak  sepakat tentang  apakah  yang  tercakup  di  dalam  kehidupan  yang  baik  itu,  dan  juga apa yang mereka kehendaki secara imparsial untuk setiap dan semua orang. 12
Perasaan  superioritas,  tanpa  mengakui  keterbatasannya  yang  hanya memiliki  pengetahuan  yang  parsial  menyebabkan  seseorang  berada  dalam bahaya, seperti yang dikatakan Nagel:
Siapa  saja  yang  memiliki  suatu  keyakinan  tertentu  tentang  kebaikan  bagi makhluk  insani  lazimnya  akan  condong  untuk  mengusahakan  kekuasaan negara di balik keyakinannya itu, bukan hanya demi kepentingannya sendiri tetapi  juga  karena  keprihatinannya  terhadap  orang-orang  lain.  Orang-orang yang  tidak sepakat tentu  menghendaki  agar  negara  mendukung  tujuan  lain. Ketidaksepahaman  seperti  itu  bisa  saja  menjadi  jauh  lebih  pahit  dan  tak terlacak  daripada  konflik-konflik  kepentingan  semata,  persoalannya  ialah apakah  terdapat  satu  metode  apa  saja  untuk  menangani  ketidaksepahaman itu  pada  suatu  tingkat  yang  lebih  tinggi  yang  harus  dapat  diterima  oleh semua  orang  yang  berakal  sehat, sehingga  mereka tidak  dapat sesuatu  hasil tertentu  walaupun  hal  itu  bertentangan  dengan  keinginan  mereka.  Karena posisi-posisi  yang  saling  bertentangan  justru  mengungkunginya  dan
12 Thomas Nagel, ‚Toleransi‛ dalam Feix Baghi, ed., Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi
(Yogyakarta: Lidarero, 2012), 329.
perbedaan berada di atas apa yang dimaksudkannya. 13
Mengingat  bahwa  mengukur  keberagamaan  seseorang  merupakan sesuatu  yang  sulit,  bahkan  bisa  dikatakan  tidak  mungkin,  maka  tulisan  ini tidak  akan  mengukur  hal  tersebut.  Apalagi  telah  dijelaskan  bahwa  agama bukanlah  sumber  kekerasan.  Bukan  agamanya  yang  salah,  tetapi  orang beragama  itulah  yang  salah,  atau  bisa  dikatakan  orientasi  beragama individu atau kelompok agama itu yang salah.
Orientasi beragama bisa menjadi referensi bagaimana cara seseorang mempraktikkan  atau  hidup  menampakkan  kepercayaan  dan  nilai religiusnya.  Orientasi  religius  ini  terbagi  dua,  yakni  orientasi  intrinsik  dan orientasi  ekstrinsik.  Orientasi  intrinsik  sebagai  motivasi  untuk  mencapai tujuan  agama  itu  sendiri.  Orang  yang  termasuk  tipe  orientasi  religius  ini, hidupnya  menampakkan  keyakinan  agama  untuk  kepentingan  yang diyakininya.  Komitmen  terhadap  nilai  yang  diyakini  lebih  penting dibandingkan  ibadah  yang  tampak.  Orang  religius  bertipe  ini  secara mendalam  terlibat  keyakinan  dan  nilai  yang  dianut  dengan  cara  mau berkorban  bahkan  mengalahkan  kepentingan  dirinya  sendiri.  Motivasi agama pada orang tersebut menjadi inspirasi langkah-langkah kehidupannya. Orientasi religius intrinsik mengimplikasikan agama sebagai motivasi  dan  sumber  yang  memberi  pengharapan  dalam  menjalani kehidupan.  Sementara  orang  yang  tergolong  religius  ekstrinsik menggunakan  agama  sebagai  alat  mencapai  yang  bukan  tujuan  agama. Motif  orientasi  religius  ekstrinsik  hanya  sebatas  nilai  dan  keyakinan  sosial atau  yang  tampak.  Tipe  ini  adalah  gambaran  orang  yang  mengejar  tujuan untuk  kepentingan  pribadi  dan  menggunakan  agama  untuk  mencapai kedudukan  sosial  dan  kekuasaan.  Religius  ekstrinsik  dikatakan  sebagai
pertanda kurang dewasanya dalam beragama dibandingkan yang intrinsik. 14
Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa konflik antaragama diduga dapat dipengaruhi oleh orientasi agama yang ekstrinsik, atau menggunakan agama  sebagai  alat  mencapai  tujuan  yang  bukan  tujuan  agama  itu  sendiri, melainkan  kepentingan pribadi  atau  menggunakan  agama  untuk mencapai kedudukan sosial dan kekuasaan.
Aktor  intoleransi  agama  di  Indonesia  dapat  diketahui  dari penelusuran  terhadap  konflik-konflik  yang  bernuansa  agama.  Penelitian Tim  Peneliti  Yayasan  Paramadina,  Magister  Perdamaian  dan  Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), dan Indonesia Conference on  Religion  and  Peace  (ICRP)  yang  dituangkan  dalam  buku Kontroversi Gereja  di  Jakarta melaporkan  pemerintah  merupakan  aktor  utama  yang menjadi  penyebab  terjadinya  kekerasan  agama,  mulai  dari  ketua  RT  dan RW,  sampai  pada  kepala-kepala  daerah,  dan  juga  aparat  kepolisian.  Aktor kedua  yang  mempengaruhi  kekerasan  antaragama  selanjutnya  adalah tokoh-tokoh  agama.  Kemudian  disusul  organisasi  kemasyarakatan (ormas). 15
Metodologi  penelitian  kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  survei,  dengan menggunakan  instrumen  dengan  skala  Likert,  dan  juga  wawancara langsung  dengan  pimpinan-pimpinan  organisasi  kemahasiswaan.  Dengan demikian  maka  penggunaan  triangulasi  untuk  validitasi  data  dapat
14 Sumarno, Teori dan Aplikasi Metode Penelitian (Jakarta: PT Buku Seru, 2014), 133.
15 Ihsan Ali-Fauzi dkk., Kontroversi Gereja di Jakarta (Yogyakarta: CRCS, 2011), 129-34.
dilakukan.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Jakarta,  melibatkan  106  mahasiswa yang  merupakan  anggota dari organisasi mahasiswa  beratribut  keagamaan di  Indonesia,  yaitu:  GMKI,  HMI,  HIKMAHBUDHI,  KMHDI,  dan  PMKRI. Pengambilan data dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 2016.
Hasil penelitian  yang didapat melalui  angket berskala  Likert dengan jumlah  responden  106  orang  mahasiswa  yang  merupakan  anggota  dari organisasi-organisasi tersebut:  GMKI (20); HIKMAHBUDHI (21); HMI (24); KMHDI (21); PMKRI (20). Dengan skala tingkat toleransi:  Sangat Tinggi (6); Tinggi  (5);  Agak  Tinggi  (4);  Kurang  Tinggi  (3);  Rendah  (2);  (1)  Sangat Rendah. Adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Tingkat toleransi antaragama di Indonesia.
Nomor  Nama Organisasi Tingkat toleransi 1 GMKI 63 : 20  = 3,15 2 HIKMAHBUDHI 72 : 21 = 3,42 3 HMI 101 : 24 = 4,20 4 KMHDI 61 : 21 = 3,04 5 PMKRI 361 : 20 = 3,05 Jumlah 16,86 : 5 = 3,37
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  jelaslah  bahwa  tingkat  toleransi antaragama di Indonesia saat ini adalah rendah, dengan nilai 3,37 dari skala 6.  Ini  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  toleransi  yang  didapat  berada  di  bawah 70% (70% x 6 = 4,2).
Tabel 2. Kemampuan menerima perbedaan antarumat beragama:
Nomor  Nama Organisasi Saling  menerima  perbedaan antarumat beragama 1 GMKI 73 : 20 = 3,65 2 HIKMAHBUDHI 79 : 21 = 3,76 3 HMI 101 : 24 = 4,20 4 KMHDI 73 : 21 = 3,40 5 PMKRI 70 ; 20 = 3,50 Jumlah 18,51: 5 = 3,70
Tingkat toleransi antaragama yang rendah itu juga dibuktikan dengan rendahnya  kemampuan masyarakat  Indonesia menerima perbedaan  agama (3,7) yang juga kurang dari 70% (4,2).
Tabel 3. Kemampuan menerima pemimpin dari agama lain:
Nomor  Nama Organisasi Menerima pemimpin dari agama lain 1 GMKI 64 : 20 = 3,2 2 HIKMAHBUDHI 77 : 21 = 3,6 3 HMI 70 : 24 = 2,91 4 KMHDI 57 : 21 = 2,71 5 PMKRI 50 : 20 = 2,5 Jumlah 14,92 : 5 = 2,98
Berdasarkan  tabel  di  atas  jelaslah  bahwa  kemampuan  kelompok agama di Indonesia menerima pemimpin yang berbeda agama lebih rendah
dibandingkan dengan penerimaan terhadap mereka yang berbeda agama.
Tabel 4. Menerima anggota agama lain yang berbeda agama.
Nomor  Nama Organisasi Menerima  anggota  agama  lain  yang berbeda 1 GMKI 64 : 20 = 3,2 2 HIKMAHBUDHI 84 : 21 = 4,0 3 HMI 92 : 24 = 3,83 4 KMHDI 59 : 21 = 2,80 5 PMKRI 69 : 20 = 3,45 Jumlah 17,28 : 5 = 3,45
Kemampuan  sebuah  kelompok  agama  menerima  anggota  yang berbeda  agama  masih  lebih  rendah  dibandingkan  penerimaan  terhadap perbedaan  agama,  ini  menunjukan  bahwa  diskriminasi  karena  pilihan agama  yang  berbeda  dialami  oleh  individu  yang  berada  dalam  kelompok agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya.
Tabel 5. Tingkat bentrokan antaragama di Indonesia.
Nomor  Nama Organisasi Bentrokan antaragama 1 GMKI 82 : 20 = 4,1 2 HIKMAHBUDHI 85 : 21 = 4,04 3 HMI 79 : 24 = 3,29 4 KMHDI 86 : 21 = 4,09 5 PMKRI 79 : 20 = 3,95
Jumlah 19,47 : 5 = 3,89
Tingkat  bentrokan  antaragama  bisa  dikatakan  tinggi  (3,8),  sebagai negara  yang  terkenal dengan  toleransinya, mestinya bentrokan  antaragama di  Indonesia  tidak  boleh  melebihi    30%  (1,8).  Bentrokan  antaragama  di Indonesia terbilang tinggi karena melebihi 50 persen (3,0).
Tabel 6. Gotong-royong masyarakat beda agama.
Nomor  Nama Organisasi Gotong-royong  masyarakat  beda agama 1 GMKI 76 : 20 = 3,8 2 HIKMAHBUDHI 97 : 21 = 4,61 3 HMI 100 : 24 = 4,16 4 KMHDI 89 : 21 = 4,23 5 PMKRI 71 : 20 = 3,55 Jumlah 20,35 : 5 = 4,07
Gotong-royong  masyarakat  beda  agama  masih  pada  batas  di  bawah 70%  (4,2),  namun  bisa  dikatakan  dalam  taraf  moderat  karena    mendekati angka (4,2), ini bisa dipahami karena masyarakat Indonesia terkenal dengan semangat gotong-royongnya sejak awal.
Tabel 7. Kegiatan bersama antarkelompok agama
Nomor  Nama Organisasi Melakukan Kegiatan Bersama 1 GMKI 78 : 20 = 3,9 2 HIKMAHBUDHI 87 : 21 = 4,14
3 HMI 86 : 24 = 3,58 4 KMHDI 82 : 21 = 3,90 5 PMKRI 61 : 20 = 3,05 Jumlah 18,57 : 5 = 3,71
Tingkat  kegiatan  antarkelompok  agama  tidak  berbeda  jauh  dari tingkat gotong-royong antaragama, namun tingkat kegiatan antaragama ini masih terbilang rendah karena berada di bawah 70% (4,2).
Tabel 8. Demonstrasi sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah yang dinilai mendiskriminasikan agama lain.
Nomor  Nama Organisasi Demonstrasi  memprotes keputusan diskriminatif 1 GMKI 82 : 20 = 4,1 2 HIKMAHBUDHI 83 : 21 = 3,95 3 HMI 68 : 24 = 2,83 4 KMHDI 68 : 21 = 3,23 5 PMKRI 75 : 20 = 3,75 Jumlah 17,86 : 5 = 3,57
Tingkat  demonstrasi  sebagai  bentuk  protes  atas  keputusan pemerintah  yang  dinilai  mendiskriminasikan  agama  lain,  menariknya, terendah  berasal  dari  kelompok  Islam.  Ini  dapat  dipahami  bahwa  tingkat diskriminasi  yang  dialami  penganut  agama  Islam  lebih  rendah dibandingkan agama-agama lain.
Tabel  9.  Perasaan  agamanya  yang  lebih  baik  antara  lain  merupakan  faktor penyebab intoleransi beragama.
Nomor  Nama Organisasi Merasa  agamanya  lebih  baik penyebab intoleransi 1 GMKI 91 : 20 = 4,55 2 HIKMAHBUDHI 101 : 21 = 4,80 3 HMI 94 : 24 = 3,91 4 KMHDI 108 : 21 = 5,14 5 PMKRI 87 : 20 = 4,35 Jumlah 22,75 : 5 = 4,55
Superioritas  agama  merupakan  penyebab  intoleransi  agama  di Indonesia  diteguhkan  oleh  temuan  yang  dituliskan  dalam  tabel  di  atas, dengan  skala  4,55.  Berarti  berada  di  atas  70%.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  superioritas  kelompok  adalah  faktor  penyebab  intoleransi agama.
Tabel  10.  Penggunaan  agama  untuk  kepentingan  di  luar  agama merupakan faktor penyebab intoleransi antaragama.
Nomor  Nama Organisasi Menggunakan  agama  untuk  kepentingan di luar agama penyebab intoleransi 1 GMKI 92 : 20 = 4,6 2 HIKMAHBUDHI 87 : 21 = 4,14 3 HMI 105 : 24 = 4,37 4 KMHDI 98 : 21 = 4,66
5 PMKRI 73 : 20 = 3,65 Jumlah 21,42 : 5 = 4,28
Penggunaan  agama  untuk  kepentingan  di  luar  agama,  berdasarkan tabel di atas berada pada skala rata-rata 4,28, berarti telah melebih 70 persen, ini  menyimpulkan  bahwa  intoleransi  dan  kekerasan  agama  disebabkan orientasi beragama yang salah.
Tabel  11.  Pendapat  organisasi  mahasiswa  tentang  fanatisme  agama  yang diduga penyebab intoleransi antaragama.
Nomor  Nama Organisasi Fanatisme penyebab intoleransi 1 GMKI 99 : 20 = 4,95 2 HIKMAHBUDHI 107 : 21 = 5,09 3 HMI 101 : 24 = 4,20 4 KMHDI 111 : 21 = 5,28 5 PMKRI 83 : 20 = 4,15 Jumlah 23,67 : 5 = 4,73
Fanatisma agama yang bersumber dari perasaan superioritas individu atau  kelompok,  ternyata  mendapatkan  skala  rata-rata  (4,73),  berada  di  atas 70%. Ini mengungkapkan bahwa fanatisme agama merupakan faktor utama intoleransi antaragama.
Tabel  12. Pendapat  organisasi mahasiswa tentang perasaan  superior  agama sebagai faktor penyebab intoleransi beragama.
Nomor  Nama Organisasi Rasa  superior  agama penyebab intoleransi 1 GMKI 96 : 20 = 4,8 2 HIKMAHBUDHI 95 : 21 = 4,52 3 HMI 100 : 24 = 4,16 4 KMHDI 106 : 21 = 5,04 5 PMKRI 83 : 20 = 4,15 Jumlah 22,67 : 5 = 4,53
Tabel  di  atas  meneguhkan  bahwa  kekerasan  agama  yang  ada  di Indonesia  lebih  disebabkan  karena  superior  agama,  yang  berasal  dari perasaan superioritas individu atau kelompok.
Tabel  13.  Aktor  yang  paling  bertanggung  jawab  untuk  meningkatkan toleransi antaragama di Indonesia.
No.  Nama Organisasi  Pemerintah  Tokoh-
tokoh agama Kepala- kepala suku Tokoh- tokoh daerah Pemimpin parpol Pemimpin ormas 01 GMKI 19 20 5 5 5 7 02 HIKMAHBUDHI  16 20 3 14 1 8 03 HMI 21 22 6 7 4 10 04 KMHDI 17 20 6 10 2 8 05 PMKRI 17 20 6 10 2 5
Jumlah 90 102 26 46 14 38
Mayoritas  responden  (96%)  berpendapat  bahwa  tokoh-tokoh  agama paling  bertanggung  jawab  untuk  meningkatkan  toleransi  beragama  di Indonesia. Di urutan kedua adalah pemerintah. Ketiga, tokoh-tokoh daerah. Keempat, pemimpin  ormas.  Kelima,  kepala-kepala  suku, dan  yang  terakhir atau  urutan  keenam  adalah  pemimpin  parpol.  Rinciannya:  tokoh-tokoh agama  dipilih  sebanyak  102  responden  (96,22%);  pemerintah  dipilih  90 responden  (84,90%);  tokoh-tokoh  daerah  dipilih  46  responden  (43,39%); pemimpin  ormas  dipilih  38  responden  (35,84%);  dan  di  urutan  terakhir pemimpin  parpol  yang  dipilih  14  responden  (3,20%).  Berdasarkan  tabel  di atas jelaslah bahwa  aktor  yang paling bertanggung jawab  dalam  kekerasan agama adalah tokoh-tokoh agama, dan pemerintah.
Temuan  yang  didapat  melalui  angket  berskala  Likert  di  atas  juga sejalan  dengan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  terhadap  pimpinan- pimpinan  organisasi  mahasiswa  di  atas.  Misalnya  pernyataan  Ayub,  ketua umum  GMKI  mengakui  memang  pertikaian  bernuansa  agama  terjadi  di beberapa  kawasan,  karena  penekanan  dari  satu  kelompok  agama  pada kelompok  agama  lain,  bahkan  secara  individu  ada  yang  tidak  menerima pemimpin  yang  tidak  seagama.  Ayub  berpendapat  bahwa  perasaan superioritas  agama  menjadi  salah  satu  penyebab  intoleransi.  Banyak  yang memanfaatkan  agama  di  luar  kepentingan  agama  itu  sendiri,  terutama dalam  momentum  politik  saat  ini.  Faktor  ekonomi  juga  sangat  besar pengaruhnya  untuk  memicu  sikap  intoleransi.  Fanatisme  secara  berlebihan juga  menjadi  penyebab  pemicu  intoleransi.  Intoleransi  di  negeri  ini menurutnya juga  disebabkan adanya rasa  tidak  puas melihat  kondisi  sosial yang  ada  saat  ini.  Ketidakadilan  membuat  orang  melakukan  kekerasan
mengatasnamakan agama. 16
Menurut  ketua  umum  GMKI  tersebut,  pemerintah  harus memperlakukan  semua  warga  negara  dengan  sama  di  depan  hukum. Tindakan diskriminatif pemerintah terlihat pada Peraturan Bersama Menteri (PBM)  yang  merupakan  revisi  dari  SKB  yang  pada  banyak  tempat  dipakai sebagai  instrumen  untuk  menutup  rumah  ibadah  yang  tidak  memenuhi syarat PBM. Menurutnya, pemerintah yang paling bertanggung jawab untuk meningkatkan  toleransi  antaragama.  Pemerintah  sebagai  mandataris  dari konstitusi  bertanggung  jawab  menjaga  kesatuan  bangsa,  demikian  juga dalam  hal  menjaga  hubungan  antaraumat  beragama,  ras,  dll.  Kemudian, peran  tokoh  agama  penting  untuk  menciptakan  perdamaian  di  tengah masyarakat.
Sementara  itu,  Suparjo,  ketua  HIKMAHBUDHI berpendapat  bahwa intoleransi antaragama dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan masyarakat,  akibatnya  fanatisme  yang  menyatu  dengan  emosi  kerap meledak  dalam  bentuk  konflik,  apalagi  jika  ada  pihak-pihak  tertentu  yang memainkannya.    Bentrokan  agama  terjadi  karena  faktor  pemahaman  sosial dan  antaragama  yang  rendah,  fanatisme  tinggi,  digesek  sedikit  saja langsung terjadi bentrokan. Padahal secara naluriah orang Indonesia ramah- tamah,  tetapi  karena  pendidikan  masyarakat  masih  rendah,  ini  sering dimanfaatkan  pihak-pihak  tertentu.  Suparjo  berpendapat  gotong-royong dalam konteks sosial masih terjadi, namun dalam konteks agama diragukan ketulusannya,  apalagi  melihat  fanatisme  agama  yang  dari  tahun  ke  tahun makin memburuk. Menurutnya, pada tahun 70-80 sekat-sekat agama masih minim,  tapi  kini  fanatisme  yang  makin  berkembang  di  negeri  ini  telah menyebabkan  menurunnya  kualitas  gotong-royong  yang  menjadi  ciri  khas masyarakat Indonesia. Fanatisme agama yang makin kuat juga terlihat dari
tingginya demo memprotes pemimpin beda agama. Rasa superioritas agama juga  penyebab  intoleransi.  Menurutnya,  di  negeri  ini  banyak  orang menggunakan  agama  di  luar  kepentingan  agama  itu  sendiri.  Ada  aktor  di balik  kekerasan  agama,  dan  masyarakat  sering  hanya  menjadi suporter/penonton  yang  hanya  ikut-ikutan,  padahal  tidak  tahu  permainan apa  yang  dilakukan  orang  yang  membawa-bawa  agama  untuk  menebar kekerasan.  Pemerintah  menurutnya  belum  serius  memelihara  toleransi  di negeri  ini.  Menurut  Suparjo,  pemerintah  dan  masyarakat  masih  setengah- setengah  melawan  pihak-pihak  yang  melanggar  toleransi.  Maka  menurut Suparjo,  yang  bertanggung  jawab  meningkatkan  toleransi:  pemerintah, tokoh  agama,  tokoh  adat  atau  tokoh-tokoh  yang  memiliki  pengaruh  di masyarakat.  Ketiga  pihak  ini  harus  mulai  lagi  menggiatkan  toleransi beragama yang benar-benar mengakar ke bawah. 17
Betariani  Saraswati,  salah  seorang  presidium  KMHDI  mengatakan bahwa  pada  dasarnya  masyarakat  kita  masih  bisa  menerima  perbedaan sekalipun  dalam  prakteknya  masih  banyak  yang  menganggap  kalau perbedaan  itu  ancaman  bagi  agamanya.  Dan  ini  merupakan  salah  satu faktor  penyebab  intoleransi.  Saraswati  juga  mengakui,    di  beberapa  daerah masih  ada  warga  yang bisa menerima perbedaan dengan baik.  Orang  yang tidak  bisa  menerima  perbedaan  biasanya  karena  menganggap  agamanya lebih baik. Maka dia selalu berusaha mengajak orang untuk ikut agamanya. Menurutnya, dalam prakteknya  sulit menerima pemimpin  dari  agama  lain, ini  terlihat  khususnya  dalam  pilkada,  sering  muncul  suara  yang  melarang memilih  pemimpin  yang  beda  agama.  Bahkan  ada  ungkapan,  ‚haram hukumnya  memilih  pemimpin  yang  beragama  lain.‛    Padahal  belum  tentu pemimpin  yang  ditolak  itu  tidak  baik,  sebab  mungkin  dialah  yang  bisa membawa  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik.  Menurutnya  intoleransi
muncul karena adanya kesalahan dalam menafsirkan ayat-ayat agama.  Dia juga  mengakui,  bentrokan  antaragama  sudah  yang  sering  terjadi  tidak murni  karena  agama.  Sebab  bisa  saja  ada  pihak  ketiga  yang menungganginya.
Saraswati  mengungkapkan,  menggunakan  isu  agama  untuk  suatu kepentingan  di  luar  agama  itu  juga  salah  satu  penyebab  intoleransi,  sebab banyak  pihak  atau  oknum  yang mengatasnamakan agama  untuk mencapai tujuan atau kepentingan diri dan golongan, meskipun merugikan orang lain. Tingkat  toleransi  di  Indonesia  saat  ini  berada  pada  titik  rendah.  Banyak pihak yang mestinya mendorong toleransi masih terkesan diam, acuh kalau ada  fakta  intoleransi.  Menurutnya,  yang  paling  bertaggung  jawab  untuk meningkatkan toleransi adalah: tokoh agama. Sebab dia harus mengedukasi umat  tentang  memahami  agama  dengan  benar,  termasuk  mengajarkan bagaimana  bertoleransi,  dan  menerima  perbedaan.  Yang  kedua  tokoh daerah.  Sebab  tokoh  agama  tidak    bisa  bekerja  tanpa  dukungan  tokoh daerah. Tokoh daerah biasanya dihormati dan dituakan. Kata-katanya sering didengar.  Dan  perilakunya  jadi  cerminan.  Maka  kedua  pihak  ini,  tokoh agama  dan  tokoh  daerah  harus  didukung  pemerintah.    Dalam  arti pemerintah  tidak  tingal  diam  bila  ada  kejadian  yang  berkaitan  dengan  isu SARA.  Ketiga  pihak  ini  yang  harus  berperan  penting  dalam  menjaga  dan meningkatkan toleransi. 18
Ketua  umum  PMKRI,  Angelo  menyatakan  bahwa  karakter  aslinya orang Indonesia dapat saling menerima perbedaan. Maka Angelo pun yakin bahwa  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya  bisa  menerima  seorang pemimpin  yang  berasal  dari  agama  lain.  Angelo  yakin  bahwa  orang  yang tidak  bisa  menerima  pemimpin  yang  tidak  seagama,  presentasenya  lebih kecil.  Pasti  lebih  banyak  warga  yang  mau  menerima  pemimpin  yang
berbeda agama. Sebagai bukti bahwa masyarakat bisa menerima perbedaan adalah bahwa  kita bangsa  Indonesia hingga  kini bisa hidup berdampingan dengan  damai.  Gotong-royong  dan  kerja  sama  antara  warga  yang  berbeda agama  itu  masih  bisa  terlihat  di  berbagai  daerah.    Kalaupun  ada  terjadi gesekan  di  berbagai  tempat,  itu  hal  yang  biasa  saja.  Kalau  ada  bentrokan- bentrokan  bermotif  agama,  menurut  Angelo  itu  bukan  karakter  asli  orang Indonesia.  Dia  berpendapat  kalau  di  balik  bentrokan  bentrokan  yang membawa-bawa  agama  itu  pasti  ada  kepentingan  lain  yang  tidak  sejalan dengan agama.
Soal demonstrasi karena agamanya didiskriminasi, itu pun wajar saja terjadi  atas  nama  demokrasi.  Sebab  semua  orang  ingin  diakomodasi kepentingannya.  Dan  merupakan  hal  yang  biasa  jika  ada  kebijakan  yang diambil  pemimpin  berbenturan  dengan  kepentingan  banyak  orang,  dan merasa dirugikan. Tetapi dalam alam demokrasi, protes dan demonstrasi itu biasa. Sebab kalau tidak demikian, namanya bukan demokrasi. Angelo juga sependapat  bahwa  sifat  orang  yang  merasa  agamanya  lebih  benar,  bisa menyebabkan  intoleransi.  Namun  menurut Angelo,  yang  paling  berbahaya itu adalah sifat fundamentalisme dalam beragama. Kalau sekadar fanatisme dalam beragama, masih bisa diterima, sebab semua orang berhak meyakini agamanyalah  yang  paling  baik.  Sedangkan  fundamentalisme  sudah menganggap  diri  dan  agamanya  paling  benar,  dan  ini  menyebabkan intoleransi. 19
Masa  depan  Indonesia  sesungguhnya  ditentukan  oleh  bagaimana negeri  ini  dapat  memelihara  dan  meningkatkan  toleransi  antarumat beragama. Meningkatkan toleransi sangat penting untuk menjaga persatuan
dan  kesatuan  bangsa,  bahkan  dengan  toleransi  yang  terjaga  kuat, keragaman  Indonesia  bukan  menjadi  ancaman,  sebaliknya  menjadi  berkat. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  jelaslah  bahwa  pemerintah  dan masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa tingkat  toleransi antaragama di Indonesia berada dalam keadaan yang memprihatinkan, terus mengalami penurunan, dan berada pada tingkat yang bisa dikatakan rendah.
Intoleransi  antaragama  di  Indonesia  terjadi  bukan  karena  dalam  diri agama  itu  terdapat  kekerasan,  tetapi  karena  pemerintah  dan  tokoh-tokoh agama  khususnya  tidak  menjalankan  fungsinya  dengan  baik  sebagai  aktor yang  seharusnya  bertanggung jawab  untuk meningkatkan toleransi  agama. Maka  dengan  demikian  pemerintah  dan  tokoh-tokoh  agama  khususnya harus  berjuang  keras  untuk  meningkatkan  toleransi  antaragama  di Indonesia.  Sekalipun  demikian,    elemen-eleman  bangsa  lainnya  juga  harus aktif  berperan  serta  menjaga  dan  melestarikan  kehidupan  yang  diwarnai toleransi antarumat beragama.