## STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI ANAK PUTUS SEKOLAH (ATS) DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

## Local Government Strategy in Addressing Dropouts (ATS)
in East Kotawaringin District
Luci Dian Andayani Muhamad Yusuf Mambang Nicodemus R Toun Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kota
Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, Indonesia
*email: lucidianand@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengekplore fenomena banyaknya anak putus sekolah dan menganalisa faktor penghambat dari strategi pemerintah daerah dalam mengatasi anak putus sekolah (ATS) di Wilayah Kotawaringin Timur.
Dalam  kesempatan  penelitian  ini  dilakukan  pendekatan  secara  analisis  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  deskriptif  yang  ditunjukan  untuk  mendeskripsikan  fenomena- fenomena yang ada. Yang didasarkan pada jangkauan dan kedalaman yang Pengumpulan data dalam  penelitian  ini  didapat  dari  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Adapun  dokumen terkait  penelitian  yaitu  data  penanganan  ATS  baik  berupa  petunjuk  teknis  (juknis),  norma standar  prosedur  dan  kriteria  (NSPK),  pedoman,  maupun  hasil  pendataan  dan  pelaksanaan kegiatan oleh petugas tenaga lapangan dikmas (TLD) sebagai bahan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi untuk mengantisipasi dan menangani ATS di wilayah Kabupaten  Kotawaringin  Timur,  pemerintah  daerah  dengan  BAPPEDA  sebagai  koordinator, mengkoordinir  Dinas  Pendidikan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  penanganan  anak  putus  sekolah dengan melakukan koordinasi dan sinergi bersama petugas TLD dalam pelaksanaan pendataan ATS di Kotawaringin Timur. Pendekatan persuasif dari petugas lapangan, membuat anak usia sekolah yang  tidak  sekolah  (ATS)  yang  berhasil  didata  bersedia  untuk  kembali  belajar  baik  melalui  jalur formal  (sekolah)  maupun  melalui  lembaga-lembaga  nonformal  seperti  Sanggar  Kegiatan  Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakt (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
Kata Kunci: Strategi
Pemerintah Daerah Anak Putus Sekolah Keywords : Strategy Local Government Children Drop Out of School

## Abstract
This study aims to explore the phenomenon of the number of children dropping out of school and analyze the inhibitory factors of local government strategies in addressing dropouts (ATS) in The East Kotawaringin Region.
In  this research opportunity  conducted  qualitative  analysis approach  using  descriptive  approach shown  to  describe  existing  phenomena.  That  is  based  on  the  range  and  depth  that  the  data collection in this study obtained from observations, interviews and documentation. The documents related  to  the  research  are  data  on  handling  ATS  in  the  form  of  technical  instructions  (juknis), standard  norms  of  procedures  and  criteria  (NSPK),  guidelines,  as  well  as  the  results  of  data collection and implementation of activities by field personnel dikmas (TLD) as research materials.
The results showed that the strategy to anticipate and handle ATS in east Kotawaringin district, local  government  with  BAPPEDA  as  coordinator,  coordinating  the  Education  Office  in  the implementation of activities to handle dropouts by coordinating and synergizing with TLD officers in the implementation of ATS data collection in East Kotawaringin. Persuasive approach from field officers, making school-age children who are not school-age (ATS) who are successfully recorded willing to return to study either through formal channels (schools) or through nonformal institutions such  as  Learning  Centers  (SKB),  Community  Learning  Activity  Centers  (PKBM),  and  Institutes  of Courses and Training (LKP).

## PENDAHULUAN
Pendidikan  memegang  peranan  yang  sangat penting  dalam  kehidupan  dan  salah  satu  faktor  yang mendasar  unutuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Pendidikan juga berperan sebagai sarana pembangunan sehingga sekolah menjadi wadah formal untuk  memperoleh  pendidikan  sebagai  salah  satu aspek  dalam  kehidupan  manusia  yang  selama  ini diperbincangkan,  baik  dikalangan  praktis  maupun teoritis. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem  pendidikan  nasional  pada  Pasal  34  ayat  (1-3) menyebutkan  bahwa:  1)  Setiap  warga  negara  yang berusia  6  tahun  dapat  mengikuti  wajib  belajar; 2)Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  menjamin terselenggaranya  wajib  belajar  minimal  pada  jenjang pendidikan  dasar  tanpa  memungut  biaya;  3)  Wajib belajar  merupakan  tanggung  jawab  negara  yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, pemerintah dan masyarakat.
Berdasarkan ketentuan ini, maka penyelenggaraan pendidikan
merupakan tanggungjawab  bersama  baik  pemerintah  maupun masyarakat  dan  keberhasilan  pendidikan  sangat tergantung  dari  usaha  terpadu  yang  dilaksanakan secara  sinergis  antara  komponen  terkait.  Mengingat pendidikan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi setiap  warga  negara  dan  merupakan  jalan  untuk meningkatkan  sumber  daya  manusia  (SDM)  sebagai penopang  tercapainya  pembangunan,  baik  di  bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang-bidang lainya. Korelasi  antara  pendidikan  dan  pembangunan menyangkut  bagaimana  meningkatkan  sumber  daya manusia  yang  berkualitas.  Sebab,  dengan  kualitas sumber  daya  manusia  yang  memadai  akan  mampu menyerap  informasi  baru  yang  lebih  efektif.  Dengan demikian  pendidikan  merupakan  faktor  yang  sangat penting  dalam  meningkatkan  kualitas  hidup  suatu
masyarakat dalam menjawab tantangan dan perubahan  yang  dihadapinya.  Meskipun  berdasarkan pemberitahuan dari United States Trade
Representative (USTR)  yang  dikeluarkan  pada  10 Februari  2020,  Indonesia  sudah  dihapus  dari  daftar negara  berkembang,  dan  saat  ini  berstatus  sebagai negara  maju,  namun  tetap  memerlukan  usaha  yang serius untuk meningkatkan pemerataan pendidikan.
Kebijakan  pembangunan  di  bidang  pendidikan diarahkan pada terciptanya pemerataan dan keadilan, program  wajib  belajar  yang  telah  dicanangkan  oleh pemerintah sejak tahun 1994 merupakan tonggak awal dari  upaya  mencapai  pemerataan  dan  keadilan  pada tingkat  pendidikan yang semula wajib belajar 6 tahun (usia 7 – 12), ditingkatkan menjadi 9 tahun (usia 7 – 15) dan pada tahun 2015 standar ini kembali ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun (usia 7 – 18) dari jenjang SD  sampai  SMA.  Namun  pada  kenyataannya  hingga saat ini tentu saja tidak dapat dipungkiri bawa masalah putus  sekolah  masih  saja  terjadi  di  seluruh  wilayah Indonesia secara  umum atau  di Kabupaten Kotawaringin Timur sendiri khususnya.
Berdasarkan  hasil  pendataan  Tenaga  Lapangan Dikmas  (TLD)  di  Kabupaten  Kotawaringin  Timur, terdapat  hampir  seribu  anak  usia  sekolah  yang  tidak sekolah  atau  oleh  Kementerian  Pendidikan  disebut sebagai  ATS  (Anak  usia  sekolah  Tidak  Sekolah). Persoalan anak putus sekolah memang bukan sesuatu yang baru untuk menjadi bahan perbincangan, namun persoalan  ini  begitu  urgen  untuk  dibahas,  sebab persoalan ini bersentuhan langsung dengan kemajuan suatu negara, bangsa, dan masyarakat.
Fenomena  Anak  Putus  Sekolah  di  Kotawaringin Timur ini, dapat  terlihat jelas dengan banyaknya anak- anak  yang  berjualan  koran,  kerupuk,  ngamen,  dan aktivitas  lain  yang  dilakukan  mereka  disekitar  lampu merah. Padahal kesediaan fasilitas sekolah yang ada di
Andayani  LD,  M  Yusuf,  Mambang,  Nicodemus  R  Toun.  2021.Local  Government  Strategy  in  Addressing  Dropouts  (ATS)  in  East Kotawaringin District
wilayah  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  sudah mempuni  dari  jenjang  PAUD  sampai  Perguruan  Tiggi. Namun  Terputus  sekolahnya  seorang  anak  atau masyarakat, tentu saja suatu hal yang sebenarnya tidak dikehendaki  baik  bagi  mereka  yang  mengalami, maupun  orang  lain  yang  secara  langsung  melihat kenyataan  ini.  Sehubungan  dengan  itu,  Trismansyah (Kulyawan,  R.  2014)  berpendapat  bahwa  anak  putus sekolah  ialah  anak  yang  mengalami  kegagalan mengikuti pendidikan di sekolah, sehingga ia berhenti sekolah  sebelum  waktunya.  Anak  putus  sekolah merupakan  anak  yang  terdaftar  di  sekolah  SD,  SMP, SMA namun belum mengelesaikan sekolahnya.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  bahwa  masalah putus  sekolah  bisa  menimbulkan  peristiwa  yang melampaui  batas  dalam  masyarakat,  sebab  orang putus  sekolah  biasanya  menjadi  pengangguran  yang belum  memiliki  keahlian  untuk  bekerja  atau menghasilkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup sehari-hari.  Sehingga,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti tentang “Strategi Pemerintah Daerah dalam mengatasi ATS di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur”.
Adapun makna strategi menurut David (Hadijaya, Y.  2013)  Strategi  adalah  pendekatan  yang  dilakukan oleh  lembaga  atau  organisasi  untuk  memastikan kinerja  yang  baik  dan  berhasil.  Sedangkan  Menurut Nawawi  (Nyoman,2019)  Strategi  dalam  manajemen sebuah organisasi dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik  utama  yang  dirancang  secara  sistematik  dalam melaksanakan  fungsi-fungsi  manajemen  yang  terarah pada tujuan strategi organisasi.

## METODOLOGI
Dalam  kesempatan  penelitian  ini  dilakukan pendekatan  secara  analisis  kualitatif,  melalui  analisis kualitatif  mengandung  makna  suatu  penggambaran atas data dengan menggunakan kata dan baris kalimat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang
ditunjukan untuk mendeskripsikan fenomena- fenomena yang ada. Yang didasarkan pada jangkauan dan  kedalaman  yang  diteliti  untuk  memperoleh pemahaman tentang Anak Putus Sekolah.
Data  dan  informasi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  didapat  dari  observasi  dan  wawancara. Informasi  yang  didapat  dari  observasi  langsung, maupun wawancara dan pengumpulan data anak putus sekolah  baik  dari  Tenaga  Lapangan  Dikmas  (TLD)  dari Dinas  Pendidikan.  Informasi  tersebut  dalam  bentuk dokumen dan catatan peristiwa yang kemudian diolah menjadi data.
Adapun  dokumen  terkait  penelitian  yaitu  data penanganan ATS baik berupa petunjuk teknis (juknis), norma standar prosedur dan kriteria (NSPK), pedoman, maupun  hasil  pendataan  dan  pelaksanaan  kegiatan oleh  petugas  tenaga  lapangan  dikmas  (TLD)  sebagai bahan  penelitian.  Kemudian,  Peneliti  melakukan wawancara  kepada  pihak  terkait  seperti  Pegawai BAPPEDA  Kotawaringin  Timur,  Pegawai  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Kotawaringin  Timur,  dan Petugas  Tenaga  Lapangan  Dikmas  (TLD)  untuk mendapatkan  data  tertentu,  terutama  apabila  data yang diperoleh melalui metode  dokumentasi ada yang belum jelas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi  Nasional  Penanganan  Anak  Tidak  Sekolah  di Indonesia dari Bappenas, bahwa mekanisme pelaksanaan  Stranas  ATS  meliputi  tingkat  pusat, provinsi,  daerah,  sampai  ke  desa.  Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan bagian dari Tim  Teknis  Penanganan  ATS  Daerah  yang  memiliki peran kunci dalam menginisiasi, mengembangkan dan menerapkan Rencana Aksi Daerah penanganan ATS di kecamatan. Adapun tanggung jawab tim teknis daerah meliputi :
a) Mengembangkan  dan  meninjau  data  ATS, mengidentifikasi  kelompok  ATS  serta  faktor penyebab  yang  dominan   berkontribusi   pada  isu ATS  di daerah,  baik  pada  tingkat  kecamatan  mau pun desa/kelurahan
b) Mengidentifikasi dan merumuskan strategi prioritas dan arah kebijakan untuk penanganan isu ATS di daerah
c) Memetakan  layanan  pendidikan  dan  pelatihan, dan kapasitas kelembagaan yang sudah tersediadi daerah, mengidentifikasi kesenjangan, dan potensi pemenuhannya
d) Memantau  pelaksanakan  program  Pemerintah yang  sudah  berjalan  yang  berkontribusi  langsung untuk penanganan ATS (misalnya berbagai bentuk bantuan  sosial  dan  pendidikan,  seperti  PIP  dan PKH)
e) Mengembangkan  Rencana  Aksi  Daerah  untuk mengatasi  masalah  ATS  secara  keseluruhan  di kecamatan  atau  desa/kelurahan  yang  menjadi daerah  prioritas  (misalnya  desa  dengan  populasi ATS terbesar)
f) Memastikan  ketersediaan  berbagai  sumber  daya termasuk dari segi   peraturan kebijakan, program, dan  penganggaran  yang  memadai      untuk mendukung pelaksanaan seluruh
fase
implementasi strategi penanganan ATS, termasuk pendataan ATS dan rencana aksi penanganan ATS
g) Menerapkan strategi pendataan ATS yang sesuai, termasuk  melakukan pelatihan (SIPBM) di tingkat kecamatan  dan      desa/kelurahan,    melakukan pemutakhiran  data  terkait  ATS  secara  periodik, dan  pengintegrasian  data  pada  tingkat  satuan rumah    tangga/desa  (melalui  SIPBM)  dengan sistem informasi kesejahteraan sosial yang dikelola pemerintah pusat
h) Meningkatkan  kapasitas  pemerintah  kecamatan dan  pemimpin  desa/kelurahan  untuk  melakukan
perencanaan  pembangunan  yang  berbasis  data akurat,  dan  mengikut  sertakan  upaya  pendataan dan  penanganan  ATS  di  dalam  program  dan anggaran pembangunan i) Memantau pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah  Desa  terkait      penanganan  ATS  dan memberikan  dukungan  yang  sesuai,  termasuk pemfasilitasi pembelajaran antar-desa/kelurahan.
j) Mendukung,  memfasilitasi,  dan  mengkoordinasi pelibatan  masyarakat      dalam  seluruh  fase perencanaan dan pelaksanaan strategi penanganan ATS di daerah.
Sebelum  pencanangan  penanganan  ATS  pada  2017, Pemerintah  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  sudah mengakomodir  warga  masyarakat  putus  sekolah, hanya  saja  pada  saat  itu  belum  ada  pembatasan  usia sasaran,  semua  warga  masyarakat  yang  belum menamatkan pendidikan dijalur formal bisa mengikuti pembelajaran di pendidikan kesetaraan.
Setelah  pemerintah  menetapkan  Stranas  ATS, Pemerintah  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  melalui Bidang  Pembinaan  PAUD  dan  PNF  Dinas  Pendidikan melanjutkan  penanganan  warga  masyarakat  putus sekolah dengan berfokus pada usia 6 – 21 tahun.
Gambar 4.1
Salah Satu Anak Putus Sekolah (ATS) yang kembali bersekolah di SNPF SKB Kotawaringin Timur
Dinas  Pendidikan  mengerahkan  Tenaga  Lapangan Dikmas  (TLD)  untuk  melakukan  pendataan  di kecamatan  sesuais  wilayah  kerjanya  masing-masing.
Andayani  LD,  M  Yusuf,  Mambang,  Nicodemus  R  Toun.  2021.Local  Government  Strategy  in  Addressing  Dropouts  (ATS)  in  East Kotawaringin District
Dari  hasil  pendataan  tersebut  diperoleh  data  ATS by name  by  address yang  selanjutnya  diberikan pengarahan dan motivasi agar mau kembali bersekolah melalui jalur nonformal.
Pelaksanaan  kegiatan  ini  kurang  optimal,  karena pendataan ATS yang dilaksanakan di 17 kecamatan, 17 kelurahan  dan  168  desa  se  Kabupaten  Kotawaringin Timur dengan jumlah penduduknya mencapai 408.029 jiwa  serta  luas  wilayah  16.796,00  km²  dan  sebaran penduduk 24 jiwa/km² ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan saja. Berikut data jumlah ATS pada tahun 2017 sebagai berikut:
Tabel 4.1 Jumlah Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS) Tahun Pelajaran 2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur No Kecamatan Jumlah ATS 1 Bukit Santuai 21 Orang 2 Telawang 40 Orang 3 Telaga Antang 10 Orang 4 Teluk Sampit 25 Orang 5 Pulau Hanaut 26 Orang 6 Tualan Hulu 19 Orang 7 Mentaya Hilir Selatan 186 Orang 9 Baamang 2 Orang 10 Kota Besi 42 Orang 11 Seranau 81 Orang Jumlah 452 Orang
Sumber : Hasil Pendataan ATS oleh Tenaga Lapangan Dikmas
(TLD) Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2017
Kemudian,  melalui  catatan  media  Pro  Sampit mengungkapkan data sebanyak 602 anak tidak sekolah. Angka yang diperoleh berdasrkan data tahun 2018. Sehingga perbandingan data 2017 dan 2018 yakni :
Tabel 4.1 Jumlah Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS) 2017-2018 No Tahun Jumlah ATS 1 2017 452 Orang
No Tahun Jumlah ATS 2 2018 602 Orang
Melalui sajian tabel sederhana ini, menunjukan bahwa dalam  rentang  waktu  1  tahun  dari  2017-2018  ada kenaikan  ATS  sebanyak  150  orang.  Sehingga menunjukan dunia pendidikan di Kabupaten Kotawaringin  Timur  (Kotim)  masih  memprihatinkan. Anak-anak  di  beberapa  desa  harus  putus  sekolah dengan berbagai alasan. Selain karena ketidakmampuan ekonomi keluarga untuk
menyekolahkan  anak  mereka,  tak  ada  sekolah  juga membuat  memupus  hak  mereka  mendapatkan pendidikan .
Sehingga,  pemerintah  daerah  melakukan  berbagai strategi  dalam  menuntaskan  permasalahan  ATS  di wilayah  Kabupaten  Kotwaringin  Timur.  Pelaksanaan tersebut,  mengacu  pada  Petunjuk  Teknis  Bantuan Pendataan  Anak  Usia  Sekolah  Yang  Tidak  Sekolah Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Direktorat  Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia,  indikator  keberhasilan  program  pendataan ATS yaitu:
1. Dana  Bantuan  Pendataan  ATS  terlaksana  di seluruh kabupaten/kota;
2. Jumlah  ATS  yang  terdata  mencapai  target anak dengan data lengkap.
3. Tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan dana.
Maka  pelaksanaan  pendataan  ATS  di  Kabupaten Kotawaringin  Timur  bisa  dibilang  berhasil,  karena target  pendataan  untuk  Kotawaringin  Timur  hanya sebanyak  600  anak  dan  data  yang  berhasil  dihimpun mencapai hampir 1000 anak.
Menurut  petugas  Tenaga  Lapangan  Pendidikan Masyarakat (TLD)  mengatakan bahwa:
“Anak  putus  sekolah  di  wilayah  Kabupaten Kotawaingin  timur  telah  berhasil  kami  data serta  dibujuk/dimotivasi  untuk  mau  kembali bersekolah  melalui  jalur  nonformal  di  SPNF

## SKB maupun PKBM terdekat”
Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kotawaringin  Timur khususnya  Bidang  Pembinaan  Pendidikan  Anak  Usia Dini  dan  Pendidikan  Nonformal  (Bidang  PAUD  dan PNF), merupakan koordinator dalam penyelenggaraan program-program pendidikan masyarakat. Kasi Peserta Didik  dan  Pengembangan  Karakter  PAUD  dan  PNF mengatakan bahwa:
“Setelah berakhirnya program pendataan ATS dari  Kementerian  Pendidikan  pada  tahun 2017,  program  penanganan  ATS  sempat mengalami  kevakuman,  namun  dengan bantuan  Petugas  Tenaga  Lapangan  Dikmas (TLD) dan berkoordinasi dengan kepala satuan pendidikan nonformal setempat, akhirnya ATS yang  berhasil  di  data  mau  dan  bisa  kembali bersekolah dijalur pend idikan nonformal”
Koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan dengan petugas TLD dalam pelaksanaan pendataan merupakan kunci suksesnya pendataan ATS di Kotawaringin Timur. Dengan  pendekatan  persuasif  dari  petugas  lapangan, anak  usia  sekolah  yang  tidak  sekolah  (ATS)  yang berhasil  didata  juga  sudah  menyatakan  kesediaannya untuk  kembali  belajar  baik  di  jalur  formal  (sekolah) ataupun  melalui  lembaga-lembaga  nonformal  seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakt (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
Adapun  yang  menjadi  faktor  pendukung  dalam pelaksaksanaan program ini yaitu tersedianya petugas pendataan  di  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  yang memang spesifik menangani data dibidang Pendidikan Anak  Usia  Dini  dan  Pendidikan  Masyarakat  yaitu Tenaga  Lapangan  Dikmas  (TLD)  yang  bertugas  di kecamatan,  sebagai  penghimpun,  pengelola,  dan supervisor  bagi  pelaksanaan  program  PAUD  dan Dikmas di wilayah kerjanya.
Selain  itu  juga  tersedia  anggaran  dari  Direktorat Jenderal  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dan  Pendidikan
Masyarakat  untuk  melaksanakan  kegiatan,  sehingga untuk  keperluan  operasional  selama  pelaksanaan kegiatan bisa terpenuhi.
Dalam  pelaksanaan  strategi  penanganan  anak  putus sekolah  tentu  saja  ada  faktor  penghambat  yang membuat  proses  pendataan  ATS  ini  tidak  bisa mencapai  hasil  yang  optimal.  Faktor  penghambat  ini antara lain:
1) ketidak  pastian  jadwal  penyaluran  dana  bantuan pendataan, sedangkan deadline kegiatan semakin dekat;
2) Sulitnya meminta responden untuk jujur mengakui bahwa  mereka  putus  sekolah,  hal  ini  membuat petugas  kesulitan  untuk  menelusuri  sasaran pendataan;
3) Tidak  adanya  pendanaan  dari  APBD,  sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara berkesinambungan,  hal  ini  membuat  hasil pendataan  yang  sudah  diperoleh  tidak  bisa ditindaklanjuti secara maksimal.
Akibatnya adalah, anak tidak sekolah (ATS) yang sudah terdata,  hanya  sebagian  yang  bisa  disalurkan  untuk kembali  bersekolah  melalui  jalur  nonformal.  Itupun harus  disertai  dengan  koordinasi  yang  intens  dengan satuan  pendidikan  nonformal  seperti  SPNF  SKB  dan PKBM  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten  Kotawaringin Timur.

## KESIMPULAN
Strategi untuk mengantisipasi dan menangani ATS  di  wilayah  Kabupaten  Kotawaringin  Timur, pemerintah  daerah  dengan  BAPPEDA  sebagai koordinator,  mengkoordinir  Dinas  Pendidikan  dalam pelaksanaan kegiatan penanganan anak putus sekolah dengan  melakukan  koordinasi  dan  sinergi  bersama petugas  TLD  dalam  pelaksanaan  pendataan  ATS  di Kotawaringin Timur. Pendekatan persuasif dari petugas
Andayani  LD,  M  Yusuf,  Mambang,  Nicodemus  R  Toun.  2021.Local  Government  Strategy  in  Addressing  Dropouts  (ATS)  in  East Kotawaringin District
lapangan,  membuat  anak  usia  sekolah  yang  tidak sekolah  (ATS)  yang  berhasil  didata  bersedia  untuk kembali  belajar  baik  melalui  jalur  formal  (sekolah) maupun  melalui  lembaga-lembaga  nonformal  seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakt (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
Sehingga, Sarannya untuk Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Timur harus  memaksimalkan komunikasi  dan  koordinasi  lintas  sektoral  dalam penanganan  dan  pencegahan  munculnya  ATS  baru diluar  ATS yang sudah menjadi sasaran pendataan dan penanganan dalam program sebelumnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  yang  tak  lupa  saya  ucapkan  kepada  para Dosen  Pembimbing  tesis  saya  yang  sudah  berkenan meluangkan waktu untuk mengarakan dan membimbing  secacra  intens  tesis  saya  ini.  Serta  pada pendampingan  tesis  yang  terus  mendorong  dan membantu  untuk  diskusi  terkait  topik  tesis  ini. Kemudian  juga,  para  personil  FISIPOL  UMPR  yang sudah membantu saya dalam prsoes administrasinya.

## REFERENSI
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Kotawaringin  Timur, (2020).  Kabupaten  Kotawaringin  Timur Dalam Angka 2020.
Hasbullah.  (2010).  Otonomi  Pendidikan:  Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta:
Rajawali Pers. Hasil  Pendataan  ATS  Kab.  Kotawaringin  Timur  Tahun 2017.
Kementerian  PPN/Bappenas  (2019).  Strategi  Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah di Indonesia.
Kulyawan,    Roy.    Pujiastuti,    Widayati.  Hanis,  Hasdin.
(2013).  Studi  Kasus  Tentang  Anak    Putus
Sekolah    di    Kecamatan    Moutoung.  Jurnal
Pendidikan    Ilmu  Pengetahuan        Sosial. Fakultas    Keguruan    dan    Ilmu    pendidikan Universitas Tadulako.
Kulyawan,  R.  (2014).  Studi  Kasus  Tentang  Anak  Putus
Sekolah Di Kecamatan Moutong. Edu
Civic, 3(2).
Marzuki, (1994). Meberapa Anak Penyebab Anak Putus Sekolah  (  Makalah  Utama)  Konferensi Pendidikan Nasional III, Medan IKIP Medan.
Muamalah,  Bad'ul.  (2017).  Studi  Analisis  Penanganan Anak  Putus  Sekolah  di  Desa  Ngepanrejo Kecamtan Bandongan Kabupaten Magelang.
Fakultas    Keguruan    dan    Ilmu    pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Nasution,S. (2010). Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Bumi
Aksara. Nyoman  Putri  Novitasari,  N.  I.  (2019).  Manajemen Strategi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) melalui Penanggulangan  Kerentanan  Kemiskinan (PK2)  Di  Desa  Wringinpitu,  Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Publika, 7(1).
Petunjuk Teknis Bantuan Pendataan Anak Usia Sekolah
Yang Tidak Sekolah Tahun 2017.
Sakheraeni,  2012.  Masalah  Sosial  Anak  Putus  Sekolah (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Tamalate  Kota Makassar). Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN ALauddin Makassar. Sandhopa,  Lennanda.  (2019).  Analisis  Penyebab  Anak Putus  Sekolah  di  Desa  Bandung  Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang.  Fakultas  Tarbiyah  dan  Tadris Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
Suyanto. (2003). Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Syah,  Muhibbin.  (2010).  Psikologi  Pendidikan  dengan Pendekatan  Baru.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya
Trismansyah,  (1998).  Anak  Putus  Sekolah  dan Permasalahanya.  Jakarta,  Percetakan  Rosda Karya
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
UU  RI  NO.3  TH.  (1997).  Undang-Undang  Peradilan Anak. Jakarta: Sinar Grafika