JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  1 – April  2023,  Hal.  45-49  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6753.45-49

## PERANAN UNIT IDENTIFIKASI UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN
Kadek Edo Septian Wiradharma 1 , Anak Agung Sagung Laksmi Dewi 2 , Luh Putu Suryani 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia edoseptian22@gmail.com , laksmiidewi29@gmail.com , putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Unit  Identifikasi  merupakan  satuan  unit  kepolisian  yang  dibentuk  sebagai  usaha  pembuktian  persamaan ciri-ciri,  guna  pengenalan  kembali  terhadap  manusia,  hewan,  benda  secara  ilmiah.  Unit  Identifikasi berperan  penting  dalam  mengungkap  suatu  tindak  pidana.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimanakah  peranan  unit  identifikasi  dalam  proses  penyidikan  untuk  mengungkap  suatu tindak  pidana  dan  bagaimanakah  proses  penanganan  unit  identifikasi  untuk  mengungkap  suatu  tindak pidana  dalam  proses  penyidikan.  Metode  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  penelitian  hukum empiris.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  peranan  unit  identifikasi  Polda  Bali  yaitu  memberi bantuan teknis penyidikan dan penyelidikan, bantuan teknis yang dimaksud adalah  bantuan personel dan peralatan  dari  Polda  Bali,  serta  proses  penanganan  unit  identifikasi  dalam  mengungkap  suatu  tindak pidana  ada  beberapa  tahapan,  diantaranya:  Pemotretan  TKP;  Mencari  barang  bukti;  Pemotretan  barang bukti;  Membuat  sketsa  TKP;  Pengangkatan  dan  pengembangan  barang  bukti;  Melakukan  perbandingan sidik jari; Menyerahkan berita acara kepada penyidik yang berwenang. Unit identifikasi memiliki peranan yang  begitu besar dalam  hal penyelidikan dan penyidikan. Bagi INAFIS perlunya pengoptimalan secara maksimal guna membantu proses penyidikan.
Kata Kunci: Identifikasi , Pidana, Penyidikan

## Abstract
The  Identification  Unit  is  a  police  unit formed  as  an  effort  to  prove  the  similarity  of  characteristics,  in order to re-introduce humans, animals, objects scientifically. The Identification Unit plays an important role in uncovering a crime. What is the role of the identification unit in the investigation process to reveal a  crime?  What  is  the  process  for  handling  identification  units  to  reveal  a  crime  in  the  investigation process? This research  was conducted using  empirical legal research methods. The results of the study show  the  role  of  the  Bali  Police  identification  unit,  namely  providing  technical  assistance  for investigations and investigations, the  technical assistance in  question is the assistance of personnel  and equipment from the Bali Police, as well as the process of handling the identification unit in uncovering a crime, there are several stages, including TKP shooting; Looking for evidence; Photographing evidence; Sketching  the  crime  scene;  Lifting  and  developing  evidence;  Carrying  out  fingerprint  comparisons; Submitting  minutes  to  authorized  investigators.  Identification  units  have  such  a  big  role  in  terms  of investigations  and  investigations.  For  INAFIS  ,  it  is  necessary  to  optimize  optimally  to  assist  the investigation process.
Keywords: Identification, Criminal, Investigation

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  berbasis  aturan,  bukan  hanya  negara  yang  berbasis  kekuasaan. Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini sesuai dengan ketentuan  tentang  sistem  pemerintahan  negara  dalam  UUD  1945.  Fasilitas  terhadap menanggulangi problematika social atau yang diartikan sebagai kejahatan dalam hukum pidana
tersebut  diibaratkan  kedalam  konseptual  hukum  pidana  yang  berkata  lainnya  ialah  remedium. Kejahatan itu sendiri diartikan sebagai suatu Tindakan dari seseorang/manusia yang merupakan tema  sentral  didalam  hukum  pidana.  Dalam  pembawaan  konsekuensi  hukum  pidana  pihak berwenang atau pemerintah semestinya memprioritaskan kegunaan fasilitas hukum dibandingan terhadap pidana itu sendiri (Surbakti, 2001) .
Pembagian hukum pidana terbagi atas dua, antara  lain materieel strafrecht serta formeel strafrecht.  Hukum  pidana  formil  memiliki  tujuan  utama  yaitu  pencarian  kebenaran  materiil. Adapun  tingkatan  pemeriksaan  suatu  perkara  di  dalam  acara  pidana  dalam  hal  pencarian kebenaran  materiil,  pada  tahap  penyidikan  dan  penyelidikan  oleh  kepolisian  Negara  Indonesia dimana  tahap  pertama  adalah  tahapan  untuk  mencari  kebenaran  materiil  dengan  metode penyidikan  secara  ilmiah  atau  Scientific  Crime  Investigation    (SCI).  Hal  tersebut  berdasarkan dengan  Pasal  14  UU  POLRI  menyatakan  bahwasanya  salah  satu  fungsi  kepolisian  adalah melakukan  penyidikan.  Penyidikan  diatur  pada  Pasal  1  ayat  (2)  KUHAP  yang  berisikan penyidikan  adalah  serangkaian  kegiatan  penyidikan  menurut  keadaan  dan  menurut  cara  yang ditentukan  dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari,  mencari,  dan  mengumpulkan  bukti-bukti yang terjadi dan untuk menemukan tersangka (Prastowo, 2006) .
Scientific  Crime  Investigation  atau  penyidikan  kejahatan  secara  ilmiah  adalah  suatu proses  penyidikan  dimana  sistem  pembuktiannya  dengan  menggunakan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi yang diimplementasikan pada fungsi forensik (Labfor, Dokfor, Identifikasi,  Psikologi Forensik  dan  lain-lain).  Pembuktian  menurut  tata  cara  ilmiah  dalam  langkah-langkah penyidikan  tindak  pidana  berguna  sebagai  alat  yang  dapat  diutamakan  bahkan  dapat  menjadi fondasi  utama  (  main  foundation  )  pada  tahapan  pemidanaan  terutama  saat  pengungkapan perkara  tindak  pidana  dengan  kata  lain  pengungkapan  tersangka  tindak  pidana  pada  tahap penyidikan  itu  sendiri.  Tahapan  tersebut  diyakini  para  ahli-ahli  forensik  yang  pada  saat oembuktian itu dilakukan di pengadilan tetapi belum ditemukan hasil pembuktian dari saksi itu sendiri maka barang bukti itu akan berubah dijadikan alat bukti utama (Susanto, 2003) . Sebagaimana dipahami, bahwa barang bukti memiliki 2 aspek , yaitu aspek makro dan aspek  mikro.  Unsur  mikro  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  berupa  kesaksian  saksi  dan/atau surat ataupun alat bukti petunjuk apabila digunakan dalam pemeriksaan laboratorium atau para ahli,  sedangkan  aspek  makro  jika  digunakan  pada  saat  pemeriksaan  saksi  maupun  terdakwa, apabila dibuatkan dalam berita acara maka dapat menjadi alat bukti berupa kesaksian dari saksi maupun kesaksian terdakwa (Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut M.P. Pangaribuan, 1992) . Menurut  penjelasan  diatas  penyidikan  kejahatan  secara  ilmiah  berfokus  kepada  micro evidence  ( barang bukti mikro ), sebagaiman barang bukti tersebut dikumpulkan melalui tahap pengolahan  tempat  kejadian  dan  tahap  pengambilan  tindakan.  Dengan  adanya  satuan  unit identifikasi kepolisian sebagai satuan utama pada proses olah TKP pada kesatuan POLRI. Unit identifikasi  dapat  digunakan  untuk  mengungkap  sebuah  tindakan  pidana  yang  dimana membutuhkan ketelitian serta integritas tinggi dalam menindak lanjuti alat bukti yang terdapat pada  TKP,  yang  dimana  alat  bukti  tersebut  kaitan  berdasarkan  peristiwa  yang  terjadi  pada tempat  kejadian.  Setiap  bukti  pada  tempat  kejadian  perkara  sangat  berarti  pada  proses pengungkapan.  Begitu  identitas  korban  diketahui,  penyidik  akan  segera  membuat  daftar  nama orang  yang  harus  diberi  pengawasan  lebih  pada  suatu  perkara.  Rentetan  nama  itu  berangsur- angsur berkurang jika diketahui waktu kematian korban dan alat yang digunakan tersangka pada kejadian.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimanakah  peranan  unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana dan bagaimanakah proses  penanganan  unit  identifikasi  untuk  mengungkap  suatu  tindak  pidana  dalam  proses penyidikan.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  yang  digunakan  metode  hukum empiris,  metode  penelitian  hukum  empiris  (empirical  law  research)  bernama  lain  penelitian hukum  sosiologis,  memiliki  pengertian  penelitian  hukum  yang  mengkonsepkan  hukum berdasarkan perilaku nyata (actual behavior), merupakan bagian dari gejala sosial bersifat tidak
tertulis  serta  dialami  oleh  setiap  orang  dalam  suatu  interaksi  hidup  bermasyarakat (Soekanto, 1983) .
Sistematika  penulisan  penelitian  ini  berpatokan  pada  dua  macam  sumber  data  yang digunakan,  antara  lain  :  Pertama,  data  yang  didapatkan  langsung  melalui  masyarakat  sebagai sumber  awal  dengan  metode  penelitian  lapangan,  lewat  pengamatan  (observasi),  wawancara, dan  penyebaran  kuesioner  (angket)  disebut  dengan  data  primer  atau  data  dasar (Ishaq,  2017) . Selanjutnya, data yang didapat melalui literatur serta pustaka-pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian.
Adapun  pengumpulan  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  guna  mendukung pembahasan dikumpulkan dengan cara teknik wawancara, dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan  wawancara  dengan  informan  yang  berkompeten  dalam  bidangnya  untuk mendapatkan  informasi  yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian  ini dan juga melakukan  penelitian  kepustakaan.  Setelah  seluruh  data  didapatkan,    berikutnya  data  tersebut lanjut dijabarkan menggunakan analisisa deskriptif kualitatif, Analisa deskriptif kualitatif adalah penguraian  data  dengan  tata  cara  yang  berkualitas  serta  komprehensif  berbentuk  kalimat teratur, logis, sistematis, dan efektif, sehingga menyulitkan pengumpulan dan pemahaman data (Irawan, 2000) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peranan  Unit Identifikasi Untuk Mengungkap Suatu  Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan
Pengertian  identifikasi  dijelasakan  pada  Petunjuk  Pelaksanaan  (Juklak)  KAPOLRI  No.Pol.  : JUKLAK/08/V/1981  mengenai  fungsi  identifikasi,  menyatakan  pengertian  terhadap identifikasiitu  sendiri  diantaranya:  Identifikasi  merupakan  suatu  kegiatan  membtuktikan  suatu persamaan terhadap ciri-ciri, yang berguna sebagai pengenalan kembari terhadap subjek hukum diantaranya manusia, hewan, barang/ benda dengan mempergunakan bahan ilmiah (Suhandono, 2004) .  Dapat  di  simpulkan  bahwa  identifikasi  atau  pengenalan  kembali  tidak  hanya  untuk pengidentifikasian  manusia  saja  melainkan    untuk  pengenalan  ulang  terkait  bahan,  benda  dan fauna.  Berdasarkan  wawancara  dengan    pejabat  kepolisian  unit  identifikasi  Polda  Bali  I  Made Oka  Pujawan  selaku  kepala  seksi  identifikasi  pada  tanggal  29  juli  2022  menyatakan:  “  Bahwa Unit  identifikasi  berperan  penting  dalam  penyidikan  dan  penyelidikan,  dimana  peran  unit identifikasi  Polda  Bali  yaitu  menjadi  bantuan  teknis  penyidikan  dan  penyelidikan.  Bantuan teknis  yang  dimaksud  adalah  bantuan  personel  dan  bantuan  dari  alat  alat  yang  dimiliki  oleh Polda  Bali.”  Yang  dimaksud  dengan  bantuan  teknis  tersebut  diatur  dalam  Pasal  35  peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  nomor  6  Tahun  2019  tentang  Penyidik  Pidana pada  BAB  V,  yakni  :  Laboratorium  forensik,  terkait  pelaksanaan  penyidikan  diperlukan pemeriksaan  dan  pengujian  terhdap  barang  bukti  yang  wajib  ditangani  dan/atau  diberlakukan secara  tersendiri;  Identifikasi  kepolisian,  penyidik  membutuhkan  biografi  autentik  tersangka, saksi  atau  korban  tindak  pidana  sebagai  alat  bukti,  kedokteran  forensik,  terkait  pelaksanaan penyidikan diperlukan pengecekan tersangka/saksi/korban, yang wajib mendapat perlakuan atau penanganan  fisik  secara  terpisah  psikologi  forensik,  terkait  pelaksanaan  penyidikan  perlu adanya pemeriksaan tersangka, saksi, korban  yang wajib mendapat perlakuan  atau penanganan psikis  secara  terpisah;  dan  digital  forensik,  dipergunakan  pada  kasus  dimana  penyidik  perlu memeriksa  serta  menguji  bukti  digital  yang  memerlukan  penanganan  dan/atau  pengolahan secara tersendiri.
Umumnya  kejahatan  yang  sering terjadi di  Indonesia meninggalkan bukti berupa sidik jari  laten  di  TKP,  yang  mana  sidik  jari  ini  memerlukan  penanganan  khusus  untuk pengembangannya  dikarenakan  rentan  dan  rapuhnya  sidik  jari  tersebut.  Setelah  melakukan pengembangan terhadap sidik jari laten tersebut maka akan dilakukannya perbandingan dengan sidik  jari  korban  atau  dengan  tersangkat  dalam  suatu  kasus  pidana  dan  di  cocokan  dengan database kepolisian. Hal ini dapat mempersempit daftar nama yang dicurigai dalam suatu kasus tindak pidana.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  I  Made  Patra  selaku  pejabat  sementara  pembantu unit identifikasi Ditreskrimum Polda Bali pada tanggal 29 juli 2022 menambahkan,
“Selain  bidang  teknis  operasional,  identifikasi  juga  membantu  ke  dalam  Polri  khususnya pendataan personil Polri/PNS, masyarakat pemohon SKCK serta para Tahanan.”

## 2. Proses  Penanganan  Unit  Identifikasi  Untuk  Mengungkap  Suatu  Tindak  Pidana  dalam Proses Penyidikan
Bukti-bukti dicari dan dikumpulkan dalam melakukan penyidikan, yang pada tahap pertamanya harus dapat memberikan kepastian kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau  tentang  kejahatan  yang  dilakukan  dan  tersangkanya,  sekalipun  masih  bersifat  sementara. Dalam  mencari  bukti  bukti  tersebut  kepolisian  menggunakan  teori  bukti  segitiga  pada pengungkapan  suatu  kasus  pidana,  Teori  Bukti  Segitiga  ialah  kaitan  antara  tiga  aspek,  yaitu pelaku,  korban  dan  alat  yang  dipakai  dalam  melakukan  kejahatan (Soeriaamidjaja,  1984) . Ketiga  aspek  tersebut  sama  sama  berinteraksi  satu  sama  lainya  dalam  suatu  kejadian  pidana pada tempat kejadian perkara
Berdasarkan hasil wawancara pejabat kepolisian Polda Bali I Made Oka Pujawan selaku Kepala  Seksi  Identifikasi  pada  tanggal  29  juli  2022  menyatakan  Dalam  penanganan  tempat perkara pidana terdapat dua tindakan yang dapat dilakukan di tempat kejadian perkara, tindakan tersebut meliputi sebagai berikut : a) Tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP); b) Pengolahan  TKP  (Crime  Processing).  Tindakan  pertama  ditempat  kejadian  perkara  (TPTKP) dilaksanakan  setelah  adanya  laporan  yang  masuk  ke  kepolisian  dari  masyarakat,  yang  mana dilakukannya  proses  pertama  pada  tempat  kejadian  perkara  ini  ialah  suatu  kegiatan  yang dilakukan oleh anggota polri dalam menjaga keutuhan tempat kejadian perkara dengan maksud terjaganya  status  quo,  yaitu  keadaan  sebagaimana  pada  saat  dilihat  dan  diketemukan  petugas sehingga  TKP  tidak  berubah  atau  rusak  sebelum  dilakukannya  proses  pertama  pada  TKP tersebut (Prayudistira, 2014) .
Berdasarkan  wawancara pada tanggal 29  juli tahun 2022, I Made Parta selaku pejabat sementara  pembantu  unit  4  identifikasi  Ditreskrimum  Polda Bali  menambahkan  apabila  dalam melakukan  tindakan  pertama  ditemukan  sidik  jari  maka  akan  diamankan  dari  sentuhan  orang orang  yang  berada  di  TKP  agar  sidik  jari  tidak  terhapus  atau  berubah.  Maka  setelah  itu kepolisian  akan  melakukan  penutupan  atau  pengamanan  (TKP)  guna  persiapan  melakukan penyidikan.  Sesudah  dilakukannya  pengamanan  tempat  atau  proses  pertama  kali  di  lakukan pada  TKP,  maka  langkah  selanjutnya  ialah  dilakukan  pencarian  barang  bukti  atau  proses pengolahan  pada  TKP, dimana  kegiatan  tersebut  memiliki  tujuan  demi  mencari,  menghimpun, mengidentifikasi,  mengevaluasi  petunjuk,  informasi  dan  barang  bukti  serta  identitas  dari  para saksi  ataupun    tersangka  sesuai  dengan  teori  triangulasi  alat  bukti  untuk  memberikan  arah penyidikan  lebih  lanjut,  yang  mana  proses  yang  dilakukan  pada  selama  pemrosesan  TKP menggunakan  tata  cara  berikut:  Mendatangi  Tempat  Kejadian  Perkara;  Mengamati  dan memahami  situasi  yang  terjadi,  Melakukan  pemotretan  TKP;  Pengumpulan  alat  bukti  dengan metode  spiral,  metode  zona,  metode  strip,  metode  roda,  dan  metode  kotak  yang  di  perluas; Melakukan pemotretan barang bukti dan memberi nomor pada tiap barang bukti nya; Membuat sketsa  tempat  kejadian  perkara;  Pengangkatan  barang  bukti  dan  pengembangan  barang  bukti, jika  dimungkinkan  maka  akan  dilakukan  ditempat,  jika  tidak  maka  akan  di  kirim  ke  lab pengembangan;  Melakukan  perbandingan  sidik  jari  latent  yang  ditemukan;  Menyerahkan laporan dan hasil pengembangan sidik jari kepada penyidik yang berwenang.
Terkait kendala dalam pelaksanaan, terdapat beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang mana faktor eksternal dapat berupa kurangnya kesadaran dari masyarakat akan sterilnya TKP dan juga dari keadaan cuaca dan iklim di TKP, adapun faktor internal dapat berupa kekurangan petugas atau personel dan juga dapat berupa kekurangan peralatan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Dengan adanya pembahasan yang diuraikan dalam penelitian ini, dapat mengambil kesimpulan yakni  Peranan  Unit  Identifikasi  dalam  penyidikan  dan  penyelidikan,  dimana  peran  unit identifikasi  Polda  Bali  yaitu  memberi  bantuan  teknis  penyidikan  dan  penyelidikan.  Bantuan teknis  yang  dimaksud  adalah  bantuan  personel  dan  bantuan  dari  alat  alat  yang  dimiliki  oleh polda Bali.  Yang  mana  hal  ini  dilakukan  dengan  proses  penanganan  yang  dilakukan  oleh  Unit Identifikasi, yang mana proses tersebut ialah  Mendatangi TKP, mengamati situasi, pemotretan TKP. Mencari barang bukti, pemotretan barang bukti,  membuat sketsa TKP, pengangkatan dan pengembangan  barang  bukti,  melakukan  perbandingan  sidik  jari,  menyerahkan  berita  acara kepada penyidik yang berwenang.

## 2. Saran
Adapun  saran  yang  penulis  berikan  diantarnya  sangat  bergunanya  suatu  sidik  jari  maka dari  itu  haruslah  meningkatkan  pentingnya  sidik  jari  dengan  melalui  program  yang  sudah  ada yaitu  program  inafis  (Indonesia  Automatic  Fingerprint  Identification  System)  yang  dimana sistem  ini  sangat  membantu  dalam  proses  penyidikan  dan  pencarian  tersangka  dalam  suatu kasus. Dikarenakan sifat daripada sidik jari ini tidak dapat berubah maupun diubah selama masa hidup  sampai  mati,  maka  penulis  mengusulkan  agar  adanya  pengambilan  sidik  jari  sejak  usia dini.  Serta  jika  dimungkinkan  perlu  adanya  informasi  atau  prosedur  penyidikan  yang  lebih lengkap  melalui  perundang-undangan  yang  dapat  mengikuti  perubahan  jaman.  Perlunya penambahan personel agar mengurangi hambatan yang terjadi dikarenakan kekurangan personel yang  tersedia.  Selain  itu,  penulis  menyarankan  agar  pengamanan  dari  tempat  kejadian  perkara lebih diperketat dan juga diadakannya penyuluhan tentang penting nya olah TKP.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut M.P. Pangaribuan, M. A. S. (1992). KUHAP :Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan pelaksana . Akarta: Djambatan. Irawan,  P.  (2000). Logika  dan  Prosedur  Penelitian,  Pengantar  Teori  dan  Panduan  Praktis  Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula . Jakarta: STIA LAN. Ishaq,  H.  (2017). Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi  Tesis  serta  Disertasi .  Bandung: Alfabeta.
Prastowo,  R.  B.  B.  (2006).  Delik  Formil/Materiil,  Sifat  Melawan  Hukum  Formil/Materiil  Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum PRO JUSTITIA , 24 (3). Prayudistira,  R.  P. (2014). Upaya  Penyidik  Dalam  Menentukan  Tempat  Kejadian  Perkara  Pada  Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Polisi Resor Kota Malang) . Malang: Kumpulan Jurnal Mahasiswa. Soekanto,  S.  (1983). Tata  Cara  Penyusunan  Karya  Tulis  Ilmiah  Bidang  Hukum .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Soeriaamidjaja,  M.  H.  (1984). Pedoman  Penanganan  TKP  (Tempat  Kejadian  Perkara) .  Bogor:  ,Pusat Pendidikan Reserse Kepolisian Republik Indonesia.
Suhandono,  R.  (2004). Peranan  Unit  Identifikasi  Untuk  Mengungkap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian Mobil  Dalam  Proses  Penyidikan  (Studi  Di  Polresta  Malang) .  Malang:  University  of Muhammadiyah Malang.
Surbakti, N. (2001). Kembang Setaman Kajian Filsafat Hukum . Surakarta: UMS. Susanto. (2003). Naskah Mengenal Identifikasi Polri, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Identifikasi .