https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 4, Issue 1, Juli 2022
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2022. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 4, Issue 1, Juli 2022

## DAFTAR ISI

## ARTIKEL RISET
Demianus Korwa Wewenang Kankain  Karkara  Byak dalam Menyelesaikan Delik Adat 1-10 Jane Shirley Wambrauw Implementasi E-Court dalam Proses Beracara di Pengadilan  Kampung-Kampung  di  Distrik Supiori Papua 11-20 Kalvin Koyomi Rumbewas Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) 21-29 TINJAUAN LITERATUR Johanes O. Amboki Peranan  Pemerintah  Daerah  dalam  Melakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing 30-39 Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman & Indra Perwira Harmonisasi  dalam  Proses  Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia 40-53 RESENSI BUKU Tegar Danton Suhada Editors:  Nestor  M.  Davidson  &  Geeta  Tewari, Law  and  The  New  Urban  Agenda,  2021  ISBN: 978-103-22363-7-7 54-56
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .
DOI: 10.46924/jihk.v4i1.162

## Wewenang Kankain Karkara Byak dalam Menyelesaikan Delik Adat

## Deki Demianus Korwa
LLDIKTI Wilayah XIV Papua & Papua Barat

## Korespondensi
Deki Demianus Korwa, LLDIKTI Wilayah XIV Papua & Papua Barat, Fandoi, Kec. Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111, E-mail: dekikorwa@gmail.com

## Original Article

## Abstract
This study seeks to examine the implementation of the role of Byak ’s customary  institutions  in  customary  law  communities  and  the effectiveness of customary institutions in carrying out their functions. This type of research was normative-empirical legal research. The results of the study explain that several crimes that have been handled by the Byak’s  Kankain  Karkara Institution  are  murder,  domestic  violence (KDRT),  humiliation,  Out-of-wedlock  births  and  other  crimes  that often occur. The obstacle faced by tribal chiefs or mananwir in handling cases is the postponement of the trial due to the perpetrators needing time to pay back loss. In addition, weak evidence makes it difficult to examine.  There  are  some  people  who  solve  these  problems  amicably because they do not want the problems to be known by many people.
Keywords : Byak’s Kankain  Karkara,  Customary  Offense,  Traditional Institution.

## Abstrak
Penelitian ini berupaya mengkaji pelaksanaan fungsi lembaga adat byak dalam  masyarakat  hukum  adat  dan  efektifitas  lembaga  adat  dalam melaksanakan  fungsinya.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif-empiris  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Hasil penelitian  menjelaskan  bahwa  beberapa  permasalahan  yang  telah ditangani oleh Lembaga Adat Kankain Karkara Byak ialah pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penghinaan, hamil diluar nikah serta  permasalahan  lain  yang  sering  terjadi  dalam  kehidupan.  Adapun kendala  yang  dihadapi  oleh  para  ketua  adat  atau mananwir dalam menangani  perkara  adalah  penundaan  sidang  yang  disebabkan  karena pelaku  membutuhkan  waktu  untuk  membayar  sanksi  yang  telah ditentukan.  Selain  itu,  alat  bukti  yang  seringkali  kurang  diperoleh sehingga  menyulitkan  dalam  pemeriksaan.  Terdapat  beberapa  orang yang  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  secara  kekeluargaan  sebab tidak ingin masalah yang telah dilakukan oleh sanak saudara diketahui oleh orang banyak.
Kata kunci : Kankain Karkara Byak, Delik Adat, Lembaga Adat.

## 1. PENDAHULUAN
Sudah sejak lama suku adat Byak telah menganut dualisme hukum yaitu pemerintahan formal dan non  formal.  Pemerintahan  formal  berupa  tatanan  pemerintahn  yang  terbentuk  berdasarkan struktur  pemerintahan  bersifat  konstitusional  sedangkan  pemerintahan  non  formal  ialah pemerintahan asli yang terbentuk oleh adat dan dikepalai oleh ketua adat. pada lembaga adat byak secara langsung dipimpin oleh mananwir atau kepala adat dimana bertindak dalam menentukan segala  keputusan  berkaitan  dengan  kebijakan  yang  telah  dibuat.  Selain  itu  dalam  lembaga  adat senantiasa  mengedepankan  musyawarah  untuk  mencari  mufakat. 1 Struktur  yang terdapat  dalam lembaga  adat  dengan  menganut  sistem  kekerabatan.  Kepemimpinan  diwariskan  secara  turun temurun dari orang sebelumnya kemudian kepada anaknya. Sehingga tidak diperkenankan orang selain  saudara  kandungnya  yang  dapat  memimpin.  Dalam  sistem  ini  kekerabatan  yang  terjalin adalah patrilineal. 2
Ketika menerapkan fungsi peradilan adat mananwir dibantu oleh penasehat dimana bertindak dalam melakukan pemeliharaan dan pengawasan serta pelaksanaan hukum adat. Walaupun dalam urusan  kepemimpinan  menerapkan  sistem  kekerabatan  yang  paling  utama,  akan  tetapi  dalam pelaksanaan dan segala urusan tetap mengutamakan demokrasi yakni setiap pendapat masyarakat adat tetap di dengarkan demi kemaslahatan bersama. 3 Sebab dalam hal ini yang terpenting adalah suara  bersama.  Lembaga  adat  berperan  dalam  memeriksa  dan  mengadili  segala  bentuk  tindak pidana atau perkara yang berkaitan dengan urusan sehari-hari. Sehingga peran mananwiir sangat diperlukan dalam memutuskan dan menentukan bersalah atau tidak seseorang. Masyarakat adat byak umumnya membawa segala perkara yang terjadi kepada peradilan adat disebut dengan kankain karkara byak . Tugas dari lembaga adat tersebut ialah menyelesaikan perkara bersifat non litigasi atau disebut dengan “Para - para adat” yakni ti dak sampai kepada pengadilan. Sehingga proses yang dilakukan dalam lembaga adat byak pun berbeda dengan proses di pengadilan. 4
Lembaga adat atau di masyarakat byak dikenal dengan Kankain Karkara Byak adalah tempat pertemuan  dan  tempat  yang  digunakan  untuk  musyawarah  guna  menyelesaikan  permasalahan berupa sengketa pidana maupun perdata. 5 Lembaga adat dalam hal ini memiliki fungsi sosial, adat serta peradilan. 6 Dimana pada pembahasan ini berfokus kepada lembaga adat dalam masyarakat. Kankain Karkara byak diketuai oleh kepala adat disebut dengan mananwir . Secara khusus peradilan adat telah tertuang dalam aturan khusus provinsi Papua No. 20 tahun 2008 menjelaskan Peradilan Adat Papua. Aturan khusus tersebut merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 21 tahun  2001  tentang  otonomi  khusus  bagi  provinsi  Papua.  Kekhususan  yang  ada  bagi  Provinsi Papua salah satunya adalah dapat menyelenggarakan peradilan adat yang terdapat dalam Undang- Undang Otonomi Khusus pada Pasal 50 s/d Pasal 51. 7 Hal ini dapat dilihat dengan kehidupan
1 Fathor Rahman, “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 13, no. 2 (2018): 321 – 36, https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/1066.
2 I Ketut Sudantra, Sesana Prajuru Desa Tata Laksana Pimpinan Desa Adat Di Bali (Denpasar: Udayana University Press, 2012).
3 Hamza Toatubun, “Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Ditinjau Dari Hukum Adat Byak,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 2 (2020): 65 – 76, https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.122.
4 Tody Sasmitha Jiwa Utama and Sandra Dini Febri Aristya, “Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia,” Mimbar Hukum 27, no. 1 (2015): 57 – 67, https://doi.org/10.22146/jmh.15910.
5 Kasim Abdul Hamid, “Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Tanah Papua,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 1 (2019): 54 – 64, https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.121.
6 Marina Satya, “Legal Protection of Land Right Holders Against The Establishment of The Rechtsverwerking Institution,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2, no. 2 (2021): 120 – 27, https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138.
7 Muslim Lobubun, “Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 1 (2019): 1 – 13, https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.117.
masyarakat Byak yang tetap patuh dan tunduk atas peradilan adat. selain itu segala permasalahan yang  ada  diselesaikan  melalui  lembaga  adat  dan  diperkuat  dengan  perdasus  adat.  Keberadaan lembaga  adat  sendiri  merupakan  identitas  sosial  yang  melekat  dimiliki  oleh  masyarakat  Papua. 8 Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dalam Pasal 18B Ayat 2 negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta dengan hak tradisionalnya sepanjang masih selaras dengan prinsip negara Republik Indonesia. Jaminan yang bersifat konstitusional merupakan dasar hukum yang teramt  kuat  sehingga  dalam  rangka  upaya  bertahan  diperlukan  suatu  nstrumen  dan  revitalisasi dalam masyarakat adat sendiri.
Mengkaji tentang pelaksanaan fungsi Lembaga adat, terdapat sejumlah penelitian terkat. Yang pertama  penelitian  oleh  Awi 9 tentang  lembaga  adat.  Penelitian  tersebut  dilakukan  di  Jayapura tentang  Para-para  adat  sebagai  lembaga  peradilan  pilihan  masyarakat  adat.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa peradilan adat dalam hal ini berperan sebagai mediator serta fasillitator dalam menyelesaikan suatu perkara. Selain itu lembaga adat juga menanpung segala macam aspirasi dan keluhan yang dialami oleh mayarakat adat. Penegakan hukum yang berlaku bagi masyarakat adat yang melanggar norma dan aturan berupa denda adat yang telah ditentukan oleh ondoafi sebagai ketua  adat.  Abdullah 10 dalam  penelitian  berkaitan  dengan  adat  adalah  berkaitan  dengan  teori terbentuknya lembaga adat. Fokus penelitian tersebut adalah bagaimana terbentuknya hukum adat serta  teori-teori  yang  berhubungan  dengan  hukum  adat.  Hasil  penelitian  antara  lain  dalam pembentukan lembaga adat terdapat ragam teori yang menjadi penyebab terbentuknya lembaga adat yakni teori lembaga, teori persekutuan hukum dan kekerabatan serta teori perdamaian dalam hukum  adat.  Pembentukan  lembaga  adat  erat  kaitannya  dengan  faktor  genealogis  yani  bersifat turun  temurun.  Penelitian  yang  dilakukan oleh  Maulidiyah,  Yusdiyanto  & Saleh 11 yakni  tentang kedudukan serta pastisipasi lembaga adat dalam pembentukan peraturan pekon. Penelitian tersebut dilakukan di wilayah Lampung Barat. Fokus pada penelitian itu adalah partisipasi lembaga adat dalam  pembentukan  peraturan  pekon  yang  dilakukan  di  wilayah  hukum  Lampung  Barat.  Hasil penelitian  diperoleh  adalah  peran  lembaga  adat  di  wilayah  Pekon  way  Lampung  Barat  dalam pembentukan peraturan pekon bertindak sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Selain itu lembaga adat bertindak sebagai penasehat bagi masyarakat di wilayah hukum Pekon. Namun  kurangnya komunikasi yang dibangun antara pemerintah dan lembaga adat Pekon yang membuat hilangnya nilai kesatuan dalam lembaga adat Pekon. Penelitian terakhir ialah penelitian oleh Natalia 12 terkait peranan  lembaga  adat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa.  Penelitian  tersebut  dilakukan  di Kabupaten  Mamasa.  Fokus  penelitian  ialah  tentang  peranan  lembaga  adat  berkaitan  dengan pelaksanaan  pembangunan  desa.  Hasil  penelitian  menunjukkan  lembaga  adat  mengambil  peran dalam  pembagunan  desa  sebagai  bertindak  dalam  menyalurkan  aspirasi.  Namun  tugas  tersebut belum  dapat  terlaksana  secara  efektif  sehingga  peran  lembaga  adat  dirasa  sangat  kurang  dalam
8 Muslim Lobubun, Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua (Yogyakarta: Litera, 2019).
9 Sara Ida Magdalena Awi, “Para -Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di Kota Jayapura,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 2, no. 1 (2013): 1 – 19, https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i01.p07.
10 Arifin Abdullah, “Teori Terbentuknya Lembaga Adat,” Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial 1, no. 1 (2016): 1 – 19, http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2563.
11 Indah Maulidiyah, Yusdiyanto Yusdiyanto, and Ahmad Saleh, “Kedudukan Dan Partisip asi Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon Di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat,” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 3 (2014): 500 – 516, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.308.
12 Kristin Natalia, “Peranan Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunanan Di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa,” Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan 12, no. 1 (2019): 15 – 20, https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8014.
memainkan perannya. Kotak suara yang telah disediakan belum dapat digunakan secara efektif bagi tiap masyarakat. Selain itu lembaga adat dalam mengembangkan desa belum terlihat pastisipasinya. Sehingga dalam hal ini lembaga adat belum bersifat pro aktif dalam pembangunan fisik desa.
Berdasarkan sejumlah penelitian terkait sebelumnya, penting sekali dalam penelitian ini untuk dilakukan pengkajian lebih jauh mengenai kewenangan lembaga adat byak dalam menyelesaikan delik adat. Delik adat sering terjadi dalam masyarakat hukum adat sehingga dalam kedudukannya bagaimana wewenang hukum adat dalam memainkan perannya apabila terjadi pelanggaran delik adat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yakni: 1) bagaimanakah lembaga adat byak menjalankan fungsinya dalam masyarakat hukum adat?
2) Bagaimana efektifitas lembaga adat melaksanakan fungsinya dalam masyarakat adat Byak?

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif-empiris,  yang  merupakan  suatu  metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Penelitian ini berlangsung di Wilayah Hukum Adat Biak tepatnya di Lembaga Adat Kankain Karkara Byak . Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer berupa wawancara dan observasi terlibat dan data sekunder berupa kajian terhadap berbagai dokumen yang diperlukan dalam penelitian. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif  dengan  penyajian  deskriptif  sehingga  diperoleh  pemahaman  yang  jelas  terhadap  hasil kajian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat Byak dalam Penyelesaian Perkara
Keberadaan masyarakat adat sangat penting sebagai wujud  identitas warga lokal. Seperti halnya suku adat byak yang telah lama mendiami Kepulauan Biak yang sudah ada sejak zaman penjajahan belanda.  Keberadaan  masyarakat  adat byak dipandang  sangat  strategis  dalam  menjalankan  roda pemerintahan adat di wilayah hukum suku adat byak . Sebagaimana terdapat dalam Perda Khusus di Provinsi Papua Nomor. 20/2008 dimana dalam menyelenggarakan peradilan adat maka yang berhak mengurus ialah hakim adat. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama Yunus Rumkorem 13 bahwa masyarakat adat byak memegang perenan penting dalam menjalankan roda pemerintahan adat dan peradilan adat dalam wilayah Biak Numfor.
Dalam  menjalankan  kehidupannya  masyarakat  adat byak senantiasa  berpedoman  kepada hukum  dan  norma  adat  sebagai  pengatur  sendi  kehidupan  dalam  bersosial.  Segala  macam permasalahan yang ditimbulkan dalam bersosialisasi di selesaikan melalui lembaga adat atau disebut dengan Kankain Karkara Byak . Kainkain karkara byak merupakan lembaga peradilan adat yang diakui dalam sistem tatanan masyarakat adat byak. Berdasarkan pendapat Friedman kankain karkara byak ini merupakan legal structure . Suatu struktur hukum akan membentuk suatu sistem hukum yang akan membentuk suatu lembaga dan menciptakan sistem hukum yang baru. 14 Selain itu wilayah hukum tidak sekedar dalam ruang lingkup kaidah dan asas namun termasuk dalam mewujudkan kaidah
13 Yunus Rumkorem, “Wawancara Dengan Tetua Adat Biak.”
14 Rantau Isnur Eka, “Eksistensi Peradilan Adat Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” Pajoul: Pakuan Justice Journal of Law 2, no. 1 (2021): 63 – 73, https://doi.org/10.33751/pajoul.v2i1.3409.
hukum. 15 Pemerintahan  adat  dalam  adat Byak ,  yang  berhak  dalam  mengambil  keputusan  ialah seorang mananwir atau tetua adat. Perkara dimasyarakat ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan adat yang diakui dan ditaati oleh masyarakat adat byak . Bilamana terjadi pembunuhan maka  mananwir  bertindak  sebagai  kepala  adat  akan  membentuk  susunan  dalam  peradilan  adat. Adapun peradilan adat terdiri dari 3 orang yakni hakim ketua dan hakim anggota. 16
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  Rudolf  Wakanuay 17 mengatakan  bahwa berlakunya hukum adat dalam wilayah hukum Biak Numfor berdasarkan asas territorial. Namun hal  ini  tidak  berlaku  bagi  masyarakat  pendatang  sehingga  hukum  adat  ini  hanya  berlaku  bagi masyarakat  adat  yang  telah  lama  mendiami  dan  bersatu  dengan  hukum  adat byak .  Dalam menyelesaikan  suatu  perkara  akan  berdampak  terhadap  efisiensi  waktu  yang  ditempuh  dalam peradilan  umum.  Namun  adakalanya  dalam  peradilan  adat  tidak  memakan  waktu  yang  sangat panjang. 18 Perkara adat yang ditangani oleh kankain karkara byak merupakan permasalahan yang terjadi  dalam  lingkup  Kabupaten  Biak  Numfor.  Seiring  berkembang  zaman  akan  berdampak kepada  kehidupan  sosial  dan  pola  pikir  masyarakat.  Sehingga  perkara  yang  muncul  dalam masyarakat  hukum  adat  semakin  berkembang  dan  semakin  kompleks  dan  banyak.  Sehingga diperlukan suatu susunan peradilan adat yang kompeten dalam memutus perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hukum adat. 19 Adapun kompoisis yang terdapat dalam peradilan hukum adat  diantaranta: 1) Ketua  atau mananwir bertindak  sebagai  ketua  adat, 2) Wakil  ketua  adat, 3) Sekretaris serta wakilnya, 4) Kepala suku yang dituakan. Dalam menyelesaikan permasalahan adat hakim adat atau mananwir menggunakan pendekatan hukum  adat.  Adapun  pendekatan  tersebut berupa  asas  kepatutan,  keselarasan  dan  kerukunan 20 , ketiga  asas  tersebut  harus  terpenuhi  secara  utuh  dan  tidak  boleh  salah  satu  hanya  terpenuhi. Berkaitan  dengan  ragam  perkara  yang  terjadi  dalam  masyarakat  hukum  adat. 21 Dalam  ragam perkara ini di wilayah hukum Biak Numfor terbagi menjadi dua yakni perkara yang dilatarbelakangi murni  permasalahan  adat  dan  perkara  sebab  ditimbulkan  karena  campuran.  Perkara  yang dilatarbelakangi sebab adat murni ialah perkara yang ditimbulkan antara lembaga adat. Adapun perkara  sebab  permasalahan  campuran  ialah  perkara  yang  berkaitan  erat  dengan  pelanggaran hukum  adat  yang  telah  dilakukan.  Adapun  ragam  perkara  tersebut  yang  telah  ditangani  oleh kankain  karkara byak adalah  permasalahan  yang  terjadi  antar  individu  dan  individu  seperti permasalahan perkelahian, kekerasan dan penganiayaan baik yang terjadi di rumah tangga atau di masyarakat.
Proses penyelesaian dalam perkara adat ditangani secara langsung oleh kumpulan masyarakat adat  melalui  peradilan  adat byak yakni kankain  karkara  byak .  Berdasarkan  atas  penjelasan sebelumnya seiring banyaknya permasalahan yang timbul sekarang ini maka terdapat dua suku yang
15 Tri Mulyadi et al., “The Legitimacy of Ondoafi in Conflict Settlement of Customary Land Tenure in Sentani, Papua,” Jurnal Media Hukum 26, no. 1 (2019): 112 – 21, https://doi.org/10.18196/jmh.20190127.
16 Novilda Anastasia, “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Suku Biak Di Daerah Papua” (Universitas Sumater a Utara, 2017), https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17343.
17 Rudolf Wakanuay, “Wawancara Dengan Tetua Adat Biak.”
18 Dicky Eko Prasetio, “Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancas ila,” Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no. 3 (2021): 249 – 73, https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i3.34.
19 Rikardo Simarmata, “Kedudukan Dan Peran Peradilan Adat Pasca - Unifikasi Sistem Peradilan Formal,” Undang: Jurnal Hukum 4, no. 2 (2021): 281 – 308, https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308.
20 Hananto Widodo et al., “The Legal Politics of the Inquiry Rights of the House of Representatives Post 1945 Constitutional Amendment,” Journal of Law, Policy and Globalization 85 (2019): 123 – 32, https://doi.org/10.7176/jlpg/85-14.
21 Hilarius Kunto Dewandaru, Paramita Prananingtyas, and Mujiono Hafidh Prasetyo, “Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua,” Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan 13, no. 2 (2020): 493 – 503, https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30884.
dapat menyelesaikannya yakni mananwir arah barat dan mananwir arah timur. Mananwir arah barat yakni Rumkorem sedangkan mananwir arah timur Mandibodibo beserta kepala suku yang membentuk pengadilan  adat  yang  dipercayakan  dan  setingkat  dengan  pengadilan  resmi  negara  dalam menyelesaikan perkara baik bersifat pidana maupun perdata. Dalam menyelesaikan suatu perkara adapun posisi duduk juga sangat menentukan dalam sidang adat antara lain sebagai berikut:
Gambar 1 . Posisi Duduk Juga Sangat Menentukan dalam Sidang Adat
Peranan kankain  karkara  byak dalam  menyelesaikan  perkara  di  masyarakat  adat  adalah  bersifat menjadi fasilitator serta menampung suara dan aspirasi masyarakat. Selain itu kankain karkara byak dapat menentukan apakah seseorang bersalah dan tidak dari perbuatan yang diperbuatnya. Selain itu  kankain  karkara  byak  dapat  bertindak  sebagai  mediator  berkaitan  permasalahan  yang ditimbulkan  baik  bersifat  perdata  maupun  pidana. 22 Penyelesaian  perkara  yang  terjadi  dalam masyarakat  adat  melalui kankain  karkara  byak dengan  melihat  tingkat  pelanggarannya.  Apabila pelanggaran  yang  dilakukan  masuk  dalam  kategori  yang  berat  maka  sanksi  dan  denda  yang didapatkan  akan  sangat  berat  begitupun  sebaliknya.  Sehingga  melihat  pelanggaran  yang  telah dilakukannya. Berkaitan terhadap sanksi dan denda yang akan diberikan kepada masyarakat yang melanggar sesuai dengan nominal mata uang yang yang berlaku. Dahulu denda yang paling besar adalah Rp. 100.000,- tetapi seiring berkembangnya zaman, nominal yang diberlakukan terhadap orang yang melanggar dapat mencapai jutaan bahkan puluhan juta. Beberapa jenis tindak pidana yang telah ditangani oleh kankain karkara byak antara lain ialah:
a) Kekerasan dalam rumah tangga
Peritiwa KDRT merupakan peristiwa yang sangat sering terjadi di dalam keluarga. Seringkali dalam kejadian  ini  istri  yang  menjadi  korban  dan  kerugian. Kankain  karkara  byak sering  menangani permasalahan KDRT. Adapun denda yang wajib dibayar bagi pelaku berupa uang tunai dengan melihat kerugian yang di derita korban.
b) Perzinahan
22 Wahyu Suwarni, “Obstacles To Enforcement Of Book Copyright Law In Indonesia Based On The Legal Structure, Legal Substance, And Legal Culture,” International Journal of Advanced Research and Publications (IJARD) 3, no. 3 (2019): 153 – 57.
Semakin banyaknya tindak pidana yang terjadi dalam hal ini perzinahan merupakan kejadian yang tak dapat dihindari. Banyak pasangan yang belum menikah bahkan yang telah memiliki hubungan pernikahan  dan  memiliki  anak  jatuh  dalam  hubungna  perzinahan. Kankain  karkara  byak dalam memutus perkara zina denda yang harus di bayarkan berupa manik-manik sebanyak 1 dengan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,-
c) Penghinaan
Penghinaan termasuk dalam kategori tindak pidana. Kankain karkara dalam hal ini sering menerima perkara  terkait  penghinaan  terhadap  seseorang.  Sanksi  yang  diberikan  oleh mananwir terhadap tersangka penghinaan ialah manik-manik sejumlah 1 buah serta sejumlah uang tunai yang besaran kurang  lebih  Rp.  100.000 – Rp.  300.000.  Denda  tersebut  belaku  apabila  pelaku  melakukan penghinaan terhadap masyarakat biasa yang tida memiliki pengaruh. Namun berbeda apabila yang dihina adalah kepada adat atau mananwir maka denda yang harus dibayarkan adalah berupa manik- manik sejumlah 1 buah beserta isi yang terkandung di dalamnya sejumlah 24 buah serta sejumlah uang tunai dengan besaran Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000, apabila pelaku merupakan salah satu kerabat atau keluarga mananwir maka akan dijatuhkan sanksi pula namun dengan menambahkan seekor babi dan gelang batu.
d) Penganiayaan
Bagi pelaku penganiyaan dalam keputusannya mananwir melihat terhadap luka yang di derita oleh korban akibat penganiyaan. Bila kondisi luka semakin banyak maka denda yang dibayarkan akan banyak  pula.  Dalam  hal  ini  denda  yang  dibayarkan  berupa  sebuah  manik-manik  dengan  isinya sebanyak 24 buah dan sejumlah uang tunai yakni Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,-.

## e) Pencurian
Pelaku pencurian akan mendapatkan denda berupa sejumlah uang sesuai dengan benda yang dicuri. Semakin banyak nilai barang yang dicuri maka semakin banyak pula denda yang harus dicuri.

## f) Pembunuhan
Perkara  Pembunuhan  sering  terjadi  dalam  kehidupan  di  masyarakat  adat.  Penyelesaian  yang dilakukan adalah dengan melihat korban yang melakukan pelaporan. Bilamana korban melaporkan perkara ini kepada mananwir maka penyelesaian berdasarkan hukum adat. Penyelesaian dengan melihat musyawarah antara pelaku dan korban. Apabila pihak korban tidak berkenan di peradilan adat maka dapat diajukan ke pengadilan negeri.

## g) Hamil diluar pernikahan
Dalam  masyarakat  hukum  adat  sering  ditemui  kejadian  hamil  diluar  perkawinan.  Dalam putusannya  para  mananwir  memberikan  denda  kepada  pelaku  berupa  nilai  uang  sebanyak  Rp. 10.000.000. hal itu berdasarkan atas perbuatan yang telah dilakukan dan telah menodai martabat seoorang gadis. Apabila wanita yang dihamili masih dalam tahap belajar maka besaran nilai yang dibayar akan semakin besar. Atas dalih wanita tersebut masih berada di bangku pendidikan. Uang tersebut  disebut sebagai  “uang  ketuk  pintu.” Keputusan  yang  telah  diambil  oleh para mananwir dilakukan dengna berbagai pertimbangan antara lain adalah tingkatan kesalahan yang dilakukan
oleh pelaku, bentuk perbuatan yang diperbuat oleh pelaku, masukan dari berbagai tokoh adat dan masyarakat  setempat,  peraturan  adat  yang  berlaku  dalam  hukum  adat byak ,  dan  kerugian  yang dialami oleh korban. Selain itu, terdapat beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat hukum byak dalam kehidupan bersosial antara lain:
a) Memaki Wanita. Setiap perbuatan di masyarakat hukum byak dilarang untuk memaki seorang perempuan.  Hal  ini  dengan  sebab  karena  perempuan  merupakan  manusia  yang  butuh perlindungan
b) Ribut pada waktu malam hari merupakan tindakan yang  dilarang dalam masyarakat hukum byak . Apabila terdapat masyarakat yang ribut di malam hari maka akan dikenakan denda sesuai yang ditentukan oleh mananwir.
c) Bertindak  melawan  dengan mananwir sebab mananwir merupakan  tokoh  yang  dihormati. Sehingga apabila seseorang melawan terhadap mananwir maka akan dianggap berdosa sebab melawan kapada orang yang telah dihormati di kampung adat terkait.
d) Dilarang tertawa pada saat prosesi tarian adat. Adapun hukuman yang diberlakukan adalah dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3.2. Kendala Yang Dihadapi Kankain Karkara Byak dalam Penyelasaian Delik Adat.
Dalam melaksanakan serangkaian peradilan adat di kankain karkara byak sering ditemui kendala. Kendala  tersebut  merupakan  hambatan  yang  dirasakan  oleh  berbagai mananwir dalam melaksanakan  sidang  berkaitan  dengan  perkara  yang  masuk  dan  dilaporkan  oleh  pihak  yang berkepentingan.  Beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh mananwir dalam  melaksaakan  prosesi persidangan dan pemeriksaan berkaitan dengan delik adat antara lain adalah:
a) Persidangan  yang  ditunda  oleh  sejumlah mananwir sebab  tidak  hadirnya  salah  satu  pihak dikarenakan  berbagai  alasan.  Hal  tersebut  merupakan  hambatan  yang  dirasakan  oleh mananwir  sebab  setip  pihak  wajib  untuk  menjelaskan  perihal  perkara  yang  sedang  terjadi untuk dimintai penjelasan.
b) Penundaan sidang juga dapat menghambat jalannya sidang yang telah ditetapkan. Sebelumnya telah  dilakukan  perjanjian  terkait  dengan  sejumlah  saksi  serta  bukti  yang  dihadirkan. Penundaan  sidang  dalam  hal  ini  bukan  berkaitan  dengan  pembuktian  pokok  perkara, melainkan  dengan  denda  yang  harus  dibayarkan  oleh  pelaku  kepada  korban  dan  keluarga. Pelaku  meminta  waktu  yang  dirasakan  cukup  untuk  membayar  sejumlah  denda  yang dimaksud.  Adapun  denda  tersebut  dibayarkan  kepada  keluarga  korban  di  hadapan  meja pimpinan serta disaksikan oleh ketua sidang, wakil dan sejumlah tokoh adat dan masyarakat adat dan tokoh agama terkait.
c) Perzinahan merupakan aib bagi keluarga. Sebab salah satu keluarga telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Erat kaitannya perzinahan merupakan aib yang ditanggung oleh keluarga. Pada perkara ini pihak keluarga sering menolak kasus ini diselesaikan dalam kankain karkara  byak hal  itu  dengan  alasan  karena  keluarga  malu  sebab  disaksikan  oleh  sejumlah masyarakat.  Sehingga  kasus  perzinahan  sering  diselesaikan  melalui  kekeluargaan  dengan membayar  sejumlah  uang  yang  telah  disepakati  serta  dengan  menikahi  korban  yang  sudah hamil.
Beberapa  hal  tersebut  diatas  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  dirasa  sangat  menghambat dalam  menyelesaikan  perkara  di kankain  karkara  byak .  Hal  tersebut  dirasa  sangat  mengganggu dalam menyelesaikan suatu perkara.

## 4. KESIMPULAN
Peradilan  adat  atau  di  wilayah  Kabupaten  Biak  Numfor  disebut  dengan kankain  karkara  byak merupakan  peradilan  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan  perkara  yang  telah  dilanggar  oleh masyarakat  adat.  Dalam  hal  ini  yang  bertindak  sebagai  para  hakim  adalah  para mananwir yang dihormati  di  lingkungan  adat  byak.  Beberpa  perkara  pidana  yang  telah  ditangani  oleh kankain karkara byak antara lain KDRT, kasus perzinahan, pembunuhan, penghinaan,  pembunuhan, hamil diluar  nikah  serta  pencurian.  Adapun  kendala  yang  dihapai  oleh  kankain  karkara  byak  dalam menyelesaikan  perkara  adalah  persidangan  yang  ditunda  sebab  tidak  hadirnya  salah  satu  pihak, kurangnya saksi yang dihdirkan serta sejumlah pembayaran yang masih kurang untuk diberikan kepada  keuarga  korban  sehingga  diperlukan  waktu  yang  cukup  lama  untuk  menunggu  dan dilakukan pembayaran dihadapan mananwir. Kemudian sifat kooperatif pihak korban yang dirasa kurang untuk membawa kasus yang dialami di kankain karkara byak .

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Abdullah, Arifin. “Teori Terbentuknya Lembaga Adat.” Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial 1, no. 1 (2016): 1 – 19. http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2563.
Awi, Sara Ida Magdalena. “Para -Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di Kota Jayapura.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 2, no. 1 (2013): 1 – 19. https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i01.p07.
Eka, Rantau Isnur. “Eksistensi Peradilan Adat Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” Pajoul: Pakuan Justice Journal of Law 2, no. 1 (2021): 63 – 73. https://doi.org/10.33751/pajoul.v2i1.3409.
Hamid, Kasim Ab dul. “Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Tanah Papua.”
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 1 (2019): 54 – 64. https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.121.
Kunto Dewandaru, Hilarius, Paramita Prananingtyas, and Mujiono Hafidh Prasetyo.
“Pelaksanaan Pe mbagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua.” Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan 13, no. 2 (2020): 493 – 503. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30884.
Maulidiyah, Indah, Yusdiyanto Yusdiyanto, and Ahmad Saleh. “Keduduk an Dan Partisipasi Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon Di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 3 (2014): 500 – 516. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.308.
Mulyadi, Tri, Kamsi Kamsi, Surwandono Surwandono, and Trisno Raharjo. “The Legitimacy of Ondoafi in Conflict Settlement of Customary Land Tenure in Sentani, Papua.” Jurnal Media Hukum 26, no. 1 (2019): 112 – 21. https://doi.org/10.18196/jmh.20190127.
Muslim Lobubun. “Upaya Pen ingkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 1 (2019): 1 – 13.
https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.117.
Natalia, Kristin. “Peranan Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunanan Di Desa Balla
Bara t Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa.” Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan 12, no. 1 (2019): 15 – 20. https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8014.
Prasetio, Dicky Eko. “Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancasila.” Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no. 3 (2021): 249 – 73. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i3.34.
Rahman, Fathor. “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundang -Undangan Di Indonesia.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 13, no. 2 (2018): 321 – 36. https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/1066.
Satya, Marina. “Legal Protection of Land Right Holders Against The Establishment of The Rechtsverwerking Institution.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2, no. 2 (2021): 120 – 27. https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138.
Simarmata, Rikardo. “Kedudukan Dan Peran Peradilan Adat Pasca -Unifikasi Sistem Peradilan Formal.” Undang: Jurnal Hukum 4, no. 2 (2021): 281 – 308. https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308.
Suwarni, Wahyu. “ Obstacles To Enforcement Of Book Copyright Law In Indonesia Based On The Legal Structure, Legal Substance, And Legal Culture.” International Journal of Advanced Research and Publications (IJARD) 3, no. 3 (2019): 153 – 57. Toatubun, Hamza. “Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Ditinjau Dari Hukum Adat Byak.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 2 (2020): 65 – 76. https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.122.
Utama, Tody Sasmitha Jiwa, and Sandra Dini Febri Aristya. “Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Siste m Peradilan Perdata Indonesia.” Mimbar Hukum 27, no. 1 (2015): 57 – 67. https://doi.org/10.22146/jmh.15910.
Widodo, Hananto, Sudarsono Sudarsono, Mohammad Fadli, and Tunggul Anshari S.N. “The Legal Politics of the Inquiry Rights of the House of Representatives Post 1945 Constitutional Amendment.” Journal of Law, Policy and Globalization 85 (2019): 123 – 32. https://doi.org/10.7176/jlpg/85-14.

## Tesis
Anastasia, Novilda. “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Suku Biak Di Daerah Papua.” Universitas Sumatera Utara, 2017. https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17343.

## Buku
Lobubun, Muslim. Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua . Yogyakarta: Litera, 2019.
Sudantra, I Ketut. Sesana Prajuru Desa Tata Laksana Pimpinan Desa Adat Di Bali . Denpasar: Udayana University Press, 2012.

## Wawancara
Rumkorem, Yunus. “Wawancara Dengan Tetua Adat Biak.” 2021. Wakanuay, Rudolf. “Wawancara Dengan Tetua Adat Biak.” 2021.