## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2817/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Analisis Penanganan Deteni Saat Pandemi Di Ruang Detensi Imigrasi (Studi Kasus

## Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tpi Jakarta Selatan )
Riyadi Idham
Politeknik Imigrasi Article Info Abstract Article history: Received 06 Januari 2022 Publish 08 Januari 2022 In  preventing the  Covid-19 pandemic,  immigration has a  security  function  which  is  carried out by selecting the intentions and objectives of foreign nationals to Indonesian territory by examining  visa  applications,  including  in  handling  detainees  in  the  detention  room.  The problem  in  this  study  is  whether  the  arrangements  for  handling  detainees  in  the  detention room  of  the  Class  1  Immigration  Office  for  Non  TPI,  South  Jakarta  can  be  implemented during the covid-19 pandemic. How to optimize the handling of detainees during the covid-19 pandemic  in  the  detention  room  of  the  Class  1  Immigration  Office  for  Non  TPI,  South Jakarta.  This  research  method  is  empirical  normative  using  primary  data  and  secondary data.  The  results  of  the  study  stated  that  the  arrangements  for  handling  detainees  in  the detention room of the Class 1 Immigration Office for Non TPI, South Jakarta, could not be fully  implemented  during  the  Covid-19  pandemic.  This  is  because  until  now  there  is  no regulation specifically for the Class I Immigration Office for Non TPI related to the handling of  detainees  in  the  detention  room,  thus  causing  the  absence  of  standard  operating procedures for officers. Optimization of the handling of detainees during a pandemic in the detention  room  of  the  Class  1  Immigration  Office  for  Non  TPI  Special  South  Jakarta  is through the issuance of the Regulation of the Director General of Immigration regarding the handling  of  detainees  during  a  pandemic  in  the  detention  room  at  the  Immigration  Office Class 1 Special for Non TPI South Jakarta .
Keywords: Detention Immigration Pandemic
Info Artikel ABSTRACT Article history: Diterima 06 Januari 2022 Publis 08 Januari 2022 Dalam  penangkalan  pandemi  Covid-19,  keimigrasian  memiliki  fungsi  keamanan  yang dilaksanakan dengan  melakukan  seleksi terhadap maksud dan tujuan warga negara asing  ke wilayah  Indonesia  dengan  memeriksa  permohonan  visa,  termasuk  dalam  penanganan  deteni di  ruang  detensi.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  apakah  pengaturan  penanganan deteni  di  ruang  detensi  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Selatan  dapat dilaksanakan  pada  saat  pandemi  covid-19.  Bagaimana  optimalisasi  penanganan  deteni  saat pandemi covid-19 di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan. Metode  penelitian  ini  adalah  normatif  empiris  dengan  menggunakan  data  primer  dan  data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan penanganan deteni di ruang detensi Kantor  Imigrasi  Kelas  1  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Selatan  belum  dapat  dilaksanakan sepenuhnya pada saat pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini tidak ada peraturan yang dikhususkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI terkait dengan penanganan deteni di ruang detensi, sehingga menyebabkan tidak adanya standar operasional prosedur bagi petugas. Optimalisasi penanganan deteni saat pandemi di ruang detensi Kantor Imigrasi  Kelas  1  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Selatan  adalah  melalui  diterbitkannya  Peraturan Direktur  Jenderal  Imigrasi  tentang  penanganan  deteni  saat  pandemi  di  ruang  detensi  pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Riyadi Idham Politeknik Imigrasi UPN “Veteran” Jawa Timur Email: Idhamriyadi1995@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19,  tidak  hanya  terkait  penyebaran  didalam  Indonesia  saja,  tetapi  juga  kemungkinan berasal  dari  luar  negara  juga.  Berkaitan  dengan  sebaran  wabah  COVID-19  dari  luar  negeri,
pemerintah  juga  telah  menerbitkan  berbagai  kebijakan  di  bidang  keimigrasian,  yang  dimulai  oleh penerbitan Permenkumham No. 3 ditahun 2020 berkaitan dengan visanya serta pemberian perizinan menetap  dalam  kondisi  darurat  untuk  warga.  negara  RRT  ditanggal  05  Februari  2020.  Selain  itu, pemerintah  Indonesia  menerbitkan  Permenkumham  No.  11  ditahun  2020  mengenai  larangan sementara bagi warga negara lainnya memasuki daerah RI ditanggal 31 Maret 2020.
Berkaitan pada Hak Asasi Manusia dalam hal penganganan pandemi COVID-19 ini WNA dapat  menetap  sementara  pada  wilayah  RI  meski  perizinan  untuk  menetapnya  yang  dimilikinya telah habis, hal ini dimaksudkan untuk melindungi untuk kedua belah pihak WNI serta WNA agar jangan  sampai  tertular  atau  menularkan  virus  COVID-19.  Unit  pelaksana  teknis  juga  memiliki kewajiban dan tanggung jawab bahwa semua prosedur hukum harus tetap berjalan dengan optimal, seperti  adanya  menegakkan  hukumnya  untuk  WNA  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  aturan imigrasi sesuai dengan yang di sebutkan dalam Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang  Keimigrsian  bahwa    Pejabat  Imigrasi  berwenang  menempatkan  Orang  Asing  dalam Rumah  Detensi  Imigrasi  atau  Ruang  Detensi  Imigrasi  Terdapat  beberapa  prosedur  kegaitan keimigrasian pada unit pelaksana teknis, salah satunya adalah Ruang Detensi Imigrasi.
Secara khusus, Ruang Detensi Imigrasi diatur menurut Undang-undang No. 6 ditahun 2011 mengenai  Imigrasi  dipasal  1  angka  34,  sedangkan  penghuni  Ruang  Detensi,  yang  disebut  sebagai Deteni,  diatur  pada  Pasal  1  diangka  35  yang  mengatur  dimana  deteni  ialah  seseorang  yang  asing menghuni  rumah  pendetensian  keimigrasian  ataupun  ruangan  pendetensian  ankeimigrasi  yang sudah  memperoleh  keputusannya  dari  detensi  daripada  yang  berwenang  terkait  keimigrasian Berbagai  masalah  masih  dihadapi  dalam  pada  pelayanan  Ruang  Detensi  Imigrasi,  seperti  belum adanya peraturan khusus yang mengatur penanganan deteni di ruang detensi kantor Imigrasi. Selain itu  sarana  dan  prasarana  dari  ruang  detensi  yang  belum  cukup  untuk  mendukung  pelaksanaan penanganan deteni secara optimal.
Secara  khusus,  pelaksanaan  fungsi  Rumah  Detensi  Imigrasi  sangat  erat  hubungannya dengan  interaksi  antara  petugas  dengan  WNA,  yang  di  antaranya  masuk  kategori  WNA  datanya baru saja dari negara lain. Dengan  demikian, Ruang Detensi  Imigrasi  ialah suatu  komponen  yang mesti sangat diawasi untuk usaha mencegah tersebarnya virus corona.

## 2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hukum Keimigrasian
Imigrasi bersumber daripada istilah Latin “migratio” dimana berarti pindahnya seseorang dari salah satu lokasi ataupun bangsa ke lokasi ataupun bangsa lainnya. Adapun kata ini bermakna beda, ialah  pindahnya  masyarakat  dari  salah  satu  daerah  ataupun  bangsa  keluarnya  ke  arah  daerah ataupun  bangsa  lainnya.  Kebalikannya,  kata  dari  “imigratio”  untuk  Latinnya  berarti  pindahnya masyarakat dari salah satu bangsa memasuki bangsa lainnya.
Berdasarkan  peraturan  pemerintah  tahun  2011  No.  52  ditanggal  5  Mei  2011  pemerintahan dengan  cara  yang  legal  memakai  kata  Hukum  Keimigrasiannya.  Berdasarkan  kepada  Pasal  1 diangka (1) UU No. 6 ditahun 2011 diman dimaksudkan untuk keimigrasian ialah “hak ikhwal lalu lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  serta  pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”.

## Pengawasan Keimigrasian
Pada  negara  ini,  memeriksa  keimigrasiannya  sudah  dilakukan  mulai  dari  masa  penjajahan Belanda. Waktu itu, ada lembaga pemerintahan Belanda yang dikenal dengan “Immigratie Dienst” yang memiliki tugas  dalam  penanganan permasalahan  keimigrasiannya bagi  semua daerah Hindia Belanda.  Kondisi  tersbut  bertujuan  dalam  pemenuhan  keperluaan  ketika  itu,  dampaknya membentuk  hukumnya  pada  bidang  Keimigrasiannya  jadi  bertumpang  tindih  serta  tak  menata dengan cara yang beruntun, makanya keluarlah UU No. 6 ditahun 2011 yang memberikan jawaban bagi masalah itu, ketika keimigrasiannya dalam pandangan UU itu memiliki sifat  Selective Policy.

## Pendetensian
Berdasarkan yang di katakan dalam Pasal 1 ayat 2 pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor  F-1002.Pr.02.10  Tahun  2006  Tentang  Tata  Cara  Pendetensian  Orang  Asing  bahwa Pendetensian  orang  asing  pada  Ruang  Detensi  Imigrasi  di  Kantor  Imigrasi  adalah  wewenang Kepala Kantor Imigrasi sesuai surat keputusan tindakan keimigrasian yang diterbitkan oleh Kepala Kantor  Imigrasi.  Pendetensian  merupakan  proses  menempatkan  orang  asing  yang  melakukan pelanggaran  terhadap  aturan  keimigrasian  ke  dalam  rumah  detensi  atau  ruang  detensi  yang  di gunakan  sebagai  tempat  penampungan  untuk  sementara  bagi  orang  asing  yang  dikenai  Tindakan Administratif Keimigrasian.
Tindakan administratif keimigrasian merupakan sanksi administratif  yang diberlakukan oleh pejabat  imigrasi  kepada  warga  negara  asing  dan  tidak  termasuk  dalamprosespengadilan.Tindakan administratif  keimigrasian  memiliki  beberapa  jenis  yang  diatur  dalam  Pasal  75  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu sebagai berikut: Tindakan Administratif Keimigrasian yang dimaksudlkan pada ayat (1) bisa berupa:
a. Pencatatan dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
e. pengenaan biaya beban; dan/atau
f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

## Pengawasan Terhadap Deteni
Seperti  yang  telah  di  bahas  diatas  yaitu  Pengawasan  Keimigrasian  adalah  serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah, dan juga  menyajikan data serta informasi keimigrasian baik  warga  negara  Indonesia  maupun  orang  asing  untuk  memastikan  dipatuhinya  ketentuan peraturan perundang-undangan Keimigrasian. Pengawasan terhadap deteni sangat diperlukan dalam memberikan  pengontrolan  ataupun  pengawasan  adalah  prosesnya  untuk    pelaksanaannya  sudah disesuaikan  kepada  perencanaan  ataupun  peraturan  yang  sudah  ada,  berikutnya  ialah  sejumlah perihal yang diperlukan dalam mengawasi kepada deteni:
a. Adanya penempatan deteni
Maksudnya adalah disediakannya tempat  untuk  penempatan deteni  yang  berupa  rumah detensi imigrasi. Hal ini dinyatakan pada  Peraturan Dirjen kemigrasian No. F-1002.PR.02.10 ditahun 2006 mengenai Tata Cara Pendetensian Orang Asing.
Pasal 5 yang menyatakan tentang penempatan deteni yang isinya adalah sebagai berikut:
(1) “Ruang  Detensi  Imigrasi  berada  pada  setiap  Kantor  Imigrasi  termasuk  Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Direktorat Jenderal Imigrasi”;
(2) “Penempatan  Deteni  di  Ruang  Detensi  Imigrasi,  dilakukan  untuk  paling  lama  7 (tujuh)harikerja”;
(3) “Penempatan Deteni untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk kepentingan penyelesaian pemeriksaan keimigrasian dalam rangka tindakan keimigrasian”;
(4) “Deteni  yang  telah  berada  di  Ruang  Detensi  Imigrasi  lebih  dari  7  (tujuh)  hari  kerja sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  wajib  diserahkan  dan  ditempatkan  di  Rumah Detensi Imigrasi.”
b. Haknya serta Kewajibannya Pada deteni. Haknya serta Kewajibannya di deteni ini meliputi :
Haknya yang berkaitan kepada maksudnya dipasal 13, mencakupi:
1. Pelaksanaan ibadahnya dalam aturan agamanya serta kepercayaannya di tiap-tiap untuk masa serta tempatnya yang sudah ada;
2. Memperoleh perawatannya;
3. Memperoleh layanan medis serta makanannya yang sesuai;
4. Penyampaian keluhannya;
5. Berkunjung  kepada  keluarganya,  sponsornya,  penasihat  hukumnya,  rohaniawannya, dokternya atau Perwakilan Negaranya.
Kewajibannya ini dimaksudkan di pasal 13, mencakup:
1. Pentaatan dari aturan ketatatertiban yang ada;
2. Pemeliharaan dari kemanusiaan yang memiliki keamanan serta ketertiban;
3. Pemeliharaan dari barang inventarisnya;
4. Penghormatan dari haknya yang lain;
5. Pemberian keterangannya yang sesuai kepada hal yang tepat untuk petugasnya
c. Adanya Larangan Yang Terdapat Pada Deteni Dalam deteni ini tedapat larangan diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Mengerjakan tindakan asusila;
2. Pembawaan,  penyimpanan,  pembuatan  serta  pemilikan  persenjataan  api  serta  ataupun persenjataan tajam;
3. Pembawaan, penyimpanan, penggunaan, pengedaran, pemilikan serta memperdagangkan  minuman  kerasnya,  narkotik,  psikotropik  serta  zat  adiktifnya  yang lain (NAPZA);
4. Perilaku menggaduh serta mericuhkan;
5. Mencuri serta memeras;
6. Menganiaya;
7. Menjuabelikan barangnya dengan cara tak legal serta melakukan pelanggaran hukumnya yang ada;
8. Membawakan  serta  mengguna  peralatan  komunikasinya  yang  bisa  memberikan gangguan keamanannya dan ketertiban;
9. Membuat  hal  yang  dilarang  lain  yang  disesuaikan  aturan  dari  Undang-Undang  yang berlaku.

## Wabah COVID-19
Wabah virus Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2) atau wabah Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)  ditemukan  pada  akhir  2019  di  Wuhan,  Republik  Rakyat Tiongkok (RRT). Virus tersebut menyebabkan gangguan pernapasan akut dengan tingkat kematian yang tinggi.  Jumlah kasus positif terus meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan demikian, World Health Organization (WHO) memaparkan bahwa wabah penyakit corona ini ialah pandemi  global.  Penularan  corona  virus  bisa  menular  melalui  transimisi  daripada  individu  ke individu lewat medium utama berupa droplet dan kontak yang dekat. Selain itu, angka reproduktif (R0) virus tersebut berkisar antara 2,20 hingga 3,58. Kisaran ini mengindikasikan bahwa satu orang yang terinfeksi dapat menularkan ke dua hingga tiga orang lain.
Hasil klinis menunjukkan rentang umur pasien dan beberapa kondisi medis terkait. Mayoritas pasien yang terinfeksi berumur dari 30 hingga 79 tahun. Terdapat sedikit kasua yang menimpa anak di bawah 15 tahun. Selain itu, lebih dari setengah pasien merupakan pasien pria. Hampir setengah pasiennya yang dilakukan perawat di rumah sakit mempunyai satu ataupun lebih penyakit-penyakit lain  yang  memperburuk  kondisi  medis,  seperti  hipertensi,  penyakit  jantung,  dan  diabetes,  yang meningkatkan  laju  kematian  pasien  terinfeksi  COVID-19.  Deteksi  SARS-CoV-2  dapat  dilakukan dengan beberapa metode. Metode  yang paling akurat  ialah reverse transcription-polymerase chain reaction  (RT-PCR)  (Huang  dkk.,  2020).  disamping  hal  tersebut,  teknik  lainnya  yang  bisa  dipakai ialah  rapid  test  antigen  yang  cukup  akurat,  seperti  Binax-CoV2  assay,  Espline®  SARS-CoV-2. Metode  lain  yang  juga  dapat  digunakan  adalah  rapid  test  antibody,  yang  cukup  efektif  untuk mendeteksi adanya infeksi COVID-19. Dengan demikian, rapid test antibodi akhir-akhir ini mulai ditinggalkan oleh pemerintah Indonesia dalam mendeteksi infeksi COVID-19.
Penelitian  lain  menunjukkan  bahwa  vaksin  mRNA  merupakan  vaksinnya  yang  terbanyak dipakai  untuk  sistem  mengembangkan  vaksinasi  corona  tersebut.    Salah  satu  perusahan  yang berfokus  pada  vaksin  mRNA  adalah  Moderna  Inc  dimana  memiliki  basis  pada  Cambridge, Massachusetts,  Amerika  Serikat  dimana  mengembangkan  vaksi  mRNA-1273.  Secara  khusus, pemerintah  Indonesia  telah  mengupayakan  vaksinasi  massal  dalam  pencegahan  sebaran  virus corona ini melalui Peraturan Presiden No. 99 ditahun 2020 dan Permenkes RI No. 84 ditahun 2020. Wabah  yang  sangan  gampang  menular,  oleh  karenanya  sangat  penting  untuk  memiliki  peraturan yang mengatur tentang penanganan deteni yang sesuai aturan protokol kesehatan.

## Penanganan Deteni antisipasi  penanggulangan pandemic di Ruang Detensi Imigrasi
Di indonesia terdapat peraturan yang mengatur tentang tata cara pentetensian yaitu Peraturan Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  F-1002.Pr.02.10  Tahun  2006  Tentang  Tata  Cara  Pendetensian Orang  Asing,  peraturan  tersebut  di  buat  pada  tahun  2006  dan  beberapa  pasal  dalam  peraturan tersebut mengatur tentang penanganan deteni di ruang detensi imigrasi.
Lalu pada tahun 2021 diterbitkan peraturan SOPAP IMI-0136.GR.01.01 Tahun 2021 Tentang Pendetensian  Orang  Asing  Pada  Ruang  Detensi  Imigrasi  Di  Kantor  Imigrasi.  Dalam  peraturan tersebut sudah diatur penanganan deteni di ruang detensi immigrasi secara khusus. Perbedaan dari kedua  peraturan  tersebut  yaitu  pada  tahun  diterbitkannya,  Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi Nomor  F-1002.Pr.02.10  Tahun  2006  Tentang  Tata  Cara  Pendetensian  Orang  Asing,  peraturan tersebut di buat pada tahun 2006 dimana peraturan tersebut lebih dulu diterbitkan sebelum Undang- Undang no 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sehingga yang menjadi dasar di buatnya peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
Sedangkan  peraturan  SOPAP  IMI-0136.GR.01.01  Tahun  2021  Tentang  Pendetensian  Orang Asing  Pada  Ruang  Detensi  Imigrasi  Di  Kantor  Imigrasi  diterbitkan  pada  tahun  2021  dengan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  yang  menjadi  dasar  yang  dipakai dalam  peraturan  tersebut.  Sehingga  peraturan  SOPAP  IMI-0136.GR.01.01  Tahun  2021  Tentang Pendetensian  Orang  Asing  Pada  Ruang  Detensi  Imigrasi  Di  Kantor  Imigrasi  lebih  relevan dibandingkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  F-1002.Pr.02.10  Tahun  2006  Tentang Tata  Cara  Pendetensian  Orang  Asing  karena  dasar  yang  di  pakai  yaitu  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  1992  tentang  Keimigrasian  sudah  ada  peraturan  terbaru  yang menggantikannya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Perbedaan  selanjutnya  yaitu  untuk  penanganan  deteni  di  ruang  detensi  pada  Peraturan Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  F-1002.Pr.02.10  Tahun  2006  Tentang  Tata  Cara  Pendetensian Orang  Asing  diatur  dalam  beberapa  pasal  tetapi  hanya  secara  umum  saja  tentang  pendetensian orang asiang di ruang detensi kantor imigrasi. Dalam peraturan SOPAP IMI-0136.GR.01.01 Tahun 2021  Tentang  Pendetensian  Orang  Asing  Pada  Ruang  Detensi  Imigrasi  Di  Kantor  Imigrasi, penanganan  deteni  diatur  secara  lebih  spesifik  seperti  kelengkapan  yang  dibutuhkan  dalam  setiap proses  dalam  pendetensian  disebutkan  secara  rinci  dalam  peraturan  tersebut  dan  hasil  dari  setiap proses pendetensian juga di sebutkan dalam peraturan tersebut.
Sehingga  peraturan  SOPAP  IMI-0136.GR.01.01  Tahun  2021  Tentang  Pendetensian  Orang Asing  Pada  Ruang  Detensi  Imigrasi  mengatur  lebih  spesifik  tentang  pendetensian  orang  asing  di ruang  detensi  dan  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  yang  lebih    baik  untuk  di  terapkan.  Dalam Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  F-1002.Pr.02.10  Tahun  2006  Tentang  Tata  Cara Pendetensian Orang Asing belum diatur tentang tentang persiapan ruang detensi imigrasi.
Dalam  peraturan  SOPAP  IMI-0136.GR.01.01  Tahun  2021  Tentang  Pendetensian  Orang Asing  Pada  Ruang  Detensi  Imigrasi  Di  Kantor  Imigrasi  sudah  diatur  tentang  persiapan  ruang detensi  serta  disebutkan  kelengkapan  apa  saja  yang  dibutuhkan  dalam  ruang  detensi  tersebut. Sehingga  pendetensian  pada  ruang  detensi  imigrasi  dapat  dilakukan  lebih  efektif.  Nonet  dan Selznick  mengatakan  bahwa  hukum  bergerak  dan  berubah  seiring  dengan  perubahan  zaman  dan perilaku manusia. Dan ia berubah bersamaan dengan perubahan sosial, politik dan budaya, dengan
demikian hukum bersifat dinamis. Hukum harus responsif terhadap tujuan dan cita-cita dari sebuah negara  hukum.  Hukum  responsif  merupakan  teori  tentang  profil    hukum  yang  dibutuhkan  dalam masa  transisi.  Karena  harus  peka  terhadap  situasi  transisi  di  sekitarnya.  Berdasarkan  dengan  apa yang  terjadi  saat  ini  yaitu  situasi  pandemi  covid-19.  Dimana  tejadi  perubahan  pada  situasi  dan kebiasaan  masyarakat  sehingga  pemerintah  menerbitkan  aturan  yang  khusus  untuk  kondisi extraordinary seperti pandemi covid-19 ini.
Peraturan tersebut di sesuaikan dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat saat ini sehingga membutuhkan  sebuah  aturan  agar  perubahan  pada  kondisi  tersebut  dapat  di  kontrol.  Berdasarkan teori  tersebut,  penangan  deteni  juga  harus  sesuai  dengan  perubahan  situasi  yang  saat  ini  terjadi yaitu  pandemi  covid-19.  Pemerintah  menerbitkan  beberapa  aturan  tentang  covid-19  diantaranya Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  Hk.01.07/Menkes/382/2020  Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor Hk.01.07/Menkes/4641/2021  Tentang  Pencegahan  Covid-19.  Kedua  peraturan  tersebut  berisikan ketentuan  yang harus lakukan pada saat pandemi covid-19 ini. Sehingga penanganan deteni harus memenuhi ketentuan pada peraturan tersebut.
Dalam  peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  F-1002.Pr.02.10  Tahun  2006  Tentang Tata  Cara  Pendetensian  Orang  Asing  belum  memuat  aturan  tentang  pencegahan  covid-19 diakarenakan peraturan tersebut  dibuat pada tahun 2006 dimana kondisi  pandemi covid-19 belum terjadi  pada  saat  peraturan  itu  di  terbitkan.  Dalam  peraturan  SOPAP  IMI-0136.GR.01.01  Tahun 2021  Tentang  Pendetensian  Orang  Asing  Pada  Ruang  Detensi  Imigrasi  Di  Kantor  Imigrasi  sudah terdapat  beberapa  ketentuan  tentang  pencegahan  covid-19  tetapi  hanya  sedikit  seperti  yang  di sebutkan dalam kebutuhan kelengkapan pada proses pendetensian yaitu masker, sarung tangan, dan alat kesehatan.
Belum terdapat secara spesifik ketentuan peraturan pencegahan covid-19 di dalam peraturan SOPAP IMI-0136.GR.01.01 Tahun 2021 Tentang Pendetensian Orang Asing Pada Ruang Detensi Imigrasi meskipun peraturan tersebut diterbitkan pada tahun 2021 dimana terjadi kondisi pandemi covid-19.
Dalam  observasi  yang  penulis  lakukan  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta Selatan  proses  pendetensian  sudah  sesuai  dengan  peraturan  SOPAP  IMI-0136.GR.01.01  Tahun 2021  Tentang  Pendetensian  Orang  Asing  Pada  Ruang  Detensi  Imigrasi.  Dalam  pelaksanaanya proses pendetensian belum sepenuhnya dapat melaksanakan ketentuan dalam peraturan pencegahan covid-19. Seperti pada saat orang asing yang ditangkap dan akan masuk ke ruang detensi imigrasi belum adanya pengecekan kesehatan seperti pengisian Health Alert Card dan pemeriksaan covid-19 seperti  swab  antigen  kepada  orang  asing  tersebut  sebelum  masuk  ke  ruang  detensi  imigrasi.  Lalu pada saat proses Berita Acara Perkara belum tersedianya ruangan khusus sehingga masih terjadinya kontak  antara  orang  asing  dengan  petugas.  Pada  ruang  detensi  imigrasi  masih  kurangnya  alat kesehatan dan fasilitas untuk pencegahan covid-19 seperti sekat/pembatas pada ruang detensi.

## Kendala Dalam Penanganan Deteni Saat Pandemi di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan
Berdasarkan  teori  yang  penulis  pakai  yaitu  Responsif  Hukum.  dimana  dikatakan  bahwa Hukum harus bersifat responsif yaitu jika terjadi situasi dimana muncul perubahan pada lingkungan sosial, ekonomi, kesehatan, maka Hukum harus secara cepat merespon perubahan yang ada dengan membuat atau membentuk peraturan yang dapat mengakomodir dan menyesuaikan dengan kondisi situasi pada perubahan yang terjadi.
Sebagai  contohnya  pada  saat  pandemi  covid-19  ini,  penanganan  deteni  di  ruang  detensi Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi dengan  adanya  situasi  baru  yaitu  pandemi  covid-19  ini  dan  menyebabkan  perubahan  pada lingkungan  sosial,  ekonomi,  kesehatan,  maka  muncul  lah  kebiasaan  baru  dan  peraturan  serta larangan  dari  pemerintah.  Sehingga  Peraturan  pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI
Jakarta  Selatan  harus  merespon  perubahan  yang  ada,  salah  satunya  dengan  cara  mengevaluasi peraturan  penanganan  deteni  yang  sudah  ada  dan  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  pada  saat pandemi covid-19 tersebut.
Dalam praktiknya, penanganan deteni saat pandemi di ruang detensi masih terdapat kendala pada  dalam  penyesuaiannya.  Akibat  adanya  kendala  tersebut,  maka  menyebabkan  terjadinya permasalahan dalam  penerapan peraturan yang seharusnya dengan penanganan deteni yang ada di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan.
Kendala  internal  yang  dihadapi  dalam  penangan  deteni  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus Non TPI Jakarta Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

## 1. Sumber Daya Manusia
Sebagaimana  diketahui  sumber  daya  manusia  yaitu  Aparatur  Sipil  Negara  mempunyai peran  yang  sangat  penting  dalam  dinamika  suatu  organisasi  mengingat  tugas-tugas  dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam kurun waktu 1 tahun sejak ditetapkan status pandemi  COVID-19  oleh  WHO  (World  Health  Organization  atau  Badan  Kesehatan  Dunia) secara  resmi  mengumumkan  virus  corona  (COVID-19)  sebagai  pandemi  pada  bulan  Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia ; dalam hal ini, Sumber daya manusia  yang  dimiliki  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Selatan  beserta  data jumlah kegiatan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan dalam kurun waktu Mei 2020 s/d Mei 2021 tercatat dengan perincian sebagai berikut :
Tabel 1. Daftar Jumlah kegiatan Pengawasan Bidang Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I
Khusus Non TPI Jakarta Selatan No Tahun Bulan Jumlah kegiatan Jumlah Petugas 1 2020 Mei 8 40 2 2020 Juni 30 133 3 2020 Juli 104 303 4 2020 Agustus 63 151 5 2020 Septemb er 18 103 6 2020 Oktober 27 54 7 2020 Novemb er 9 52 8 2020 Desemb er 15 95 9 2021 Januari 35 125 10 2021 Februari 61 232 11 2021 Maret 39 167 12 2021 April 75 294 13 2021 Mei 45 170 Jumlah 512 919 Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan
Dari tabel diatas dalam kurun waktu 1 tahun terdapat 1919 petugas yang harus menangani 512 kegiatan. Sehingga rata – rata = 1919 orang : 512 kegiatan = 3,8
Dapat disimpulkan Rata – rata 3 sampai 4 orang petugas dalam menangani setiap kegiatan selama  pandemi  Covid-19.  Hal  ini  berarti  kurangnya  sumber  daya  manusia  dalam melaksanakan penanganan detensi.
Mengingat  bahwa  kegiatan  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Jakarta  Selatan  ini  sesuai  dengan Tri  Fungsi  Imigrasi,  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Selatan  juga
melaksanakan  pengamanan  negara  dan  penegakan  hukum  dengan  melaksanakan  pengawasan dan penindakan keimigrasian baik  terhadap Warga Negara  Indonesia maupun terhadap Warga Negara  Asing.  Sehingga  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Selatan  dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan masa Pandemi Covid-19 perlu  meningkatkan jumlah petugas  imigrasi,  Sehingga  dengan  jumlah  Sumber  Daya  Manusia  yang  memadai  akan membantu    kesiapan  dan  kesigapan  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Selatan dalam pelaksanaan tugas.
Dalam  hal  masalah  kekurangan  Sumber  daya  manusia  diatas,  Kantor  Kantor  Imigrasi Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Selatan  dapat  menyampaikan  hal  tersebut  kepada  biro kepegawaian  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  untuk  dapat  menambah  sumber daya  manusia  sehingga  kebutuhan  personil  dapat  dipenuhi  dalam  pengamanan,  pengawasan serta penanganan deteni dalam masa Pandemi Covid-19 tersebut agar tetap dalam keadaan yang optimal dan kondusif.

## 2. Anggaran Sarana Prasarana Kesehatan di saat pandemi
Analisa atas efisiensi penggunaan Sarana/ Prasarana yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus  Non  TPI  Jakarta  Selatan  dilihat  dari  setiap  operator  ataupun  semua  petugas  yang mempunyai  tugas  krusial  disetiap  bagian  sudah  memiliki  perangkat  yang  dibutuhkan  seperti ATK, printer, computer/laptop, maupun sarana prasana pendukung lainnya.
Namun  di  masa  era  Normal  Baru,  berdasarkan  SE  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor M.HH-07.PR.01.03  Tahun  2020  tentang  Sistem  Kerja  Pegawai  Aparatur  Negara  Kementerian Hukum  dan  HAM  serta  SE  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.01.07/  Menkes/  328/  2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri, Direktur  Jenderal  Imigrasi  kembali  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian dalam Masa Tatatan Normal Baru,
Maksud  dan  tujuan  dari  SE  yang  baru  untuk  memastikan  pelayanan  dan  penegakan hukum  di  bidang  keimigrasian  dapat  berjalan  efektif  pada  masa  tatanan  normal  baru  dan mengurangi  risiko  penyebaran  COVID-19  di  lingkungan  satuan  kerja  keimigrasian.  Sehingga perlu  kelengkapan  petugas  dengan  alat  pelindung  diri  (APD)  dalam  pelaksanaan  kegiatan pengawasan.  Hal  ini  demi  menjaga  dan  mencegah  munculnya  klaster  baru  penyebaran  virus corona. Berikut ini daftar kebutuhan alat kesehatan untuk masa New Normal :
Tabel 2. Daftar Kebutuhan Alat Kesehatan untuk petugas
Dari  hasil  data  pada  tabel  tersebut  di  atas,  diperoleh  capaian  indikator  Jumlah  layanan internal alat kesehatan dan anggaran yang dibutuhkan : Jumlah kebutuhan x jumlah pegawai
180.000 x 1919 = 345 jt Jumlah SBM x jumlah pegawai 150.000 x 1919 = 287 jt Total = 632 jt Anggaran kegiatan Pengawasan = 487 jt. No Nama Kebutuhan  Harga (Rp) Baju APD 120.000 Sarung tangan 20.000 Masker 10.000 Face Sheild 15.000 Hand Sanitizer 15.000 Jumlah 180.000
Berdasar  data  diatas,  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Selatan  terdapat Kekurangan  Anggaran  untuk  kebutuhan  petugas  dalam  kegiatan  pengawasan.  Kantor  Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan setiap tahun memperoleh alokasi anggaran dari APBN dan  mempunyai  DIPA  (Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran).  Oleh  karena  itu  dibutuhkan Refocusing  anggaran,  Refocusing  Anggaran sendiri  adalah  memusatkan  atau  memfokuskan kembali  anggaran  untuk  kegiatan  yang  sebelumnya  tidak  dianggarkan  melalui  perubahan anggaran  dari  penjabaran  kendala-kendala  intern  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI Jakarta Selatan dalam melaksanakan penanganan detensi saat pandemi dalam perspektif hukum keimigrasian
a. Kendala ini terkait anggaran  :
Dengan  adanya  Kekurangan  Anggaran  dalam  penanganan  deteni  di  era  New Normal  perlu  dikaji  dan  diperinci  lagi  dalam  penyusunan  di  Daftar  Isian  Pelaksanaan Anggaran  setiap  tahunnya,  mengingat  kondisi  Pandemi  yang  belum  bisa  dipastikan berakhirnya  sehingga  diprediksi  akan  berlangsung  dalam  waktu  lama.  Ketersediaan anggaran untuk sarana dan prasarana kesehatan untuk pelayanan era New Normal ini harus selalu tercukupi dan memadai.
b. Kurangnya sumber daya manusia Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik  dalam  bentuk  jumlah  maupun  kualitas  dan  kapasitas  dalam  melaksanakan  tugas pekerjaan  yang  dibebankan;  Perlu  dilakukan  pemetaan  terhadap  kebutuhan  sarana  dan prasarana.
Dalam masalah kekurangan Sumber daya manusia, Kantor  Imigrasi  Klas  I Khusus non TPI Jakarta Selatan menyampaikan kepada biro kepegawain Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  untuk  dapat  menambah  sumber  daya  manusia  sehingga  kebutuhan personil  dapat  dipenuhi  dalam  pengamanan,  pengawasan  serta  penanganan  pengungsi tersebut agar tetap dalam keadaan yang kondusif.

## 3. KESIMPULAN
Penanganan  Deteni  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Selatan  dalam  hal teknis  keimigrasian  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Keimigrasian  No.  F- 1002.Pr.02.10  ditahun  2006  mengenai  Tata  Cara  Pendetensian  Orang  Asing.  Namun,  dengan adanya  situasi  baru  yakni  pandemi  COVID-19  ini  mengakibatkan  terjadinya  beberapa  perubahan, maka  muncul  lah  kebiasaan  baru  dan  peraturan  serta  larangan  dari  pemerintah.  Berdasarkan  hal tersebut,  Pelaksanaan  penanganan  deteni  pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta Selatan  harus  mengkolaborasikan  peraturan  penanganan  deteni  terbaru  yaitu  SOPAP  IMI- 0136.GR.01.01  Tahun  2021  Tentang  Pendetensian  Orang  Asing  Pada  Ruang  Detensi  Imigrasi dengan peraturan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4641/2021 Tentang Pencegahan Covid-19 tetapi belum dapat terlaksanakan.
Terdapat  kendala  dalam  pelaksanaan  penanganan  deteni  di  ruang  detensi  Kantor  Imigrasi Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Selatan,  kendala  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  Kurangnya sumber daya manusia, yang dimaksud disini adalah masih terdapatnya kendala dalam sumber daya manusia  yaitu  kurangnya  jumlah  petugas  untuk  melakukan  seluruh  kegiatan  yang  menyebabkan penanganan  deteni  menjadi  kurang  optimal.  Kemudian,  adanya  kendala  terkait  anggaran,  yang dimaksud disini adalah dengan adanya kekurangan anggaran menyebabkan kebutuhan petugas tidak dapat  terpenuhi  dengan  baik  sehingga  penanganan  deteni  di  saat  pandemi  perlu  dikaji  dengan melakukan refocusing anggaran dalam penyusunan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin, Filsafat Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006 .
Arif,  Moh. Keimigrasian  di  Indonesia,  Suatu  Pengantar ,  Jakarta:  Pusdiklat  Departemen Kehakiman, Jakarta, 2012.
Atmosudirdjo, Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. Friedman, Lawrence M. Legal Theory, New York: Columbia University Press, 1967.
Hamidi,  Jazim  dan  Charles  Christian,  Hukum  Keimigrasian  Bagi  Orang  Asing  di  Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  Hk.01.07/Menkes/4641/2021  Tentang Panduan  Pelaksanaan  Pemeriksaan,  Pelacakan,  Karantina,  Dan  Isolasi  Dalam  Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  Hk.01.07/Menkes/382/2020  Tentang Protokol  Kesehatan  Bagi  Masyarakat  Di  Tempat  Dan  Fasilitas  Umum  Dalam  Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. Nurhalimah, N. “Upaya Bela Negara Melalui Sosial Distancing Dan Lockdown Untuk Mengatasi Wabah Covid-19”, SSRN 3576405, 2020.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Penghentian Sementara  Bebas  Visa  Kunjungan,  Visa,  dan  Pemberian  Izin  Tinggal  Keadaan  Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2020 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.Hh- 11.Ot.01.01tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2020  Tentang  Pedoman Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor  31  Tahun  2013  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Perkasa,  Vidhyandika  D.,  “COVID-19,  Power  of  Knowledge,  dan  Perilaku  Manusia:  Tinjauan Antropologi”, CSIS Commentaries DMRU-064-ID 4 May 2020.
Sjahriful, Abdullah, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta: Grafika Indonesia, 2012. Sodik,  A. A. “Penegakan Hukum di  Institusi Pengadilan dalam menghadapi  Pandemi Covid-19”,
Khazanah Hukum, Vol. 2 Nomor 2, 2020.
Soekanto,  Soerjono,  Faktor-faktor  yang  Memengaruhi  Penegakan  Hukum  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2005.
__________, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Jakarta: Rajawali Pers, 1982. __________, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Widyanto,  Guntur,  Riri  Ardyaningtyas,  “Kebijakan  Selektif  di  Bidang  Keimigrasian  Menghadapi Pandemi Global Covid”, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 3 No. 2, 2020.