Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XIX, No.2, Oktober 2022: hal. 34-41

## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG REKAM MEDIS TERHADAP HASIL PEMANTAUAN KESEHATAN PEKERJA RADIASI DI KAWASAN NUKLIR SERPONG
Frida Yunisca 1 , Enny Chalimah 1 , Leonardo OAS 1
1 Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran Email: frid003@brin.go.id
Diterima: 19 September 2022, diperbaiki : 12  Oktober 2022, disetujui : 13 Oktober 2022

## ABSTRAK
IMPLEMENTASI  PERATURAN  MENTERI  KESEHATAN  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  24 TAHUN  2022  TENTANG  REKAM  MEDIS  TERHADAP  HASIL  PEMANTAUAN  KESEHATAN PEKERJA RADIASI DI KAWASAN NUKLIR SERPONG. Rekam  medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, sebagaimana tercantum pada penjelasan pasal 46 ayat (1) Undang-Undang no 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Perkembangan teknologi digital perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan rekam medis. Pemerintah melalui Kementerian  Kesehatan  telah  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  24  Tahun  2022  Tentang  Rekam  Medis  yang  mewajibkan  setiap  fasilitas  pelayanan kesehatan  untuk  menyelenggarakan  rekam  medis  elektronik.  Metode  penelitian  yang  digunakan pada  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  komparatif  dengan membandingkan pengelolaan rekam medis elektronik hasil pemantauan kesehatan pekerja radiasi di  Kawasan Nuklir Serpong (aplikasi eklinik)  dengan pengelolaan  rekam medis sesuai  peraturan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis sudah bisa dimplementasikan terhadap pengelolaan rekam medis  hasil  pemantauan  pekerja  radiasi  di  Kawasan  Nuklir  Serpong,  namun  memerlukan  tindak lanjut  untuk  dapat  menyesuaikan  dengan  peraturan  tersebut  diantaranya  mengenai  perangkat lunak    sistem  elektronik  yang  digunakan  serta  sumber  daya  manusia  pengelola,  agar  data kesehatan yang tersedia dapat terintegrasi dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan tetap memperhatikan keamanan, kerahasiaan data dan informasi, serta memenuhi ketentuan-ketentuan rekam jejak medis.
Kata kunci : Rekam medis elektronik, Pemantauan kesehatan, Pekerja radiasi

## ABSTRACT
REGULATION IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 24 YEAR 2022 CONCERNING MEDICAL RECORD ON THE RESULTS OF MONITORING THE HEALTH OF  RADIATION WORKERS IN THE SERPONG NUCLEAR AREA.  Medical  record  is  a  file  containing  records  and  documents  regarding  patient  identity, examination, treatment, actions and other services that have been provided to patients, as stated in the explanation of article 46 paragraph (1) of Law No. 29 of 2004 concerning medical practice. The  development  of  digital  technology  needs  to  be  utilized  as  much  as  possible  in  the administration  of  medical  records.  The  Government  through  the  Ministry  of  Health  has  issued Regulation  of  the  Minister  of  Health  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  24  Year  2022 concerning  Medical  Records  which  requires  every  health  service  facility  to  maintain  electronic medical  records.  The  research  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  method  with  a comparative descriptive approach by comparing the management of electronic medical records
resulting  from  the  health  monitoring  of  radiation  workers  in  the  Serpong  nuclear  area  (e  clinic application) with the management of medical records according to these regulations. The results of this study are that the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 24 Year 2022 concerning medical records has been implemented for the management of medical records  resulting  from  the  monitoring  of  radiation  workers  in  the  Serpong  nuclear  area,  but requires  follow-up  to  be  able  to  adjust  to  these  regulations  including  the  electronic  system software used. as well as human resources management, so that the available health data can be integrated and utilized as well as possible while still paying attention to security, confidentiality of data and information, as well as complying with the provisions of the medical track record.
Keywords : Electronic medical record, Health monitoring, Radiation worker
PENDAHULUAN erkembangan  teknologi  digital dalam masyarakat menyebabkan diperlukannya transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan,  salah  satunya  dalam  aspek data  kesehatan,  sehingga  rekam  medis yang berisi data kesehatan perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan
dan kerahasiaan  data  dan  informasi.  Rekam medis  adalah  berkas  yang  berisi  catatan dan  dokumen  tentang  identitas  pasien, pemeriksaan,  pengobatan,  tindakan  dan pelayanan  lain  yang  telah  diberikan kepada  pasien,  hal  ini  tercantum  dalam penjelasan  pasal  46  ayat  (1)  Undang- Undang Praktek Kedokteran No 29 tahun 2004.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan  telah  menerbitkan  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  24  Tahun  2022  Tentang  Rekam
Medis  yang  mewajibkan  setiap  fasilitas Kesehatan untuk menyelenggarakan
rekam medis elektronik. Klinik Kedokteran Kawasan Nuklir
Serpong memiliki tugas dan fungsi terkait kesehatan  pekerja  radiasi.  Hal  ini  sesuai dengan  panduan  yang  dikeluarkan  oleh International  Atomic  Energy  Agency (IAEA)  GSR-3  terkait  kewajiban  untuk menyediakan  layanan  kesehatan  dan pemeriksaan  kesehatan  berkala  bagi pekerja radiasi Klinik Kedokteran Kawasan Nuklir Serpong  mengelola  data  kesehatan pekerja  radiasi  di  Kawasan  Nuklir Serpong. Pada tahun 2021 terdapat 1035 pekerja radiasi yang dipantau kesehatannya, namun setelah penggabungan  instansi  menjadi  Badan
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), jumlah pekerja  radiasi  yang  akan  dipantau  data kesehatannya adalah 515 pekerja radiasi. Dengan  diberlakukannya    Peraturan Menteri  Kesehatan  tentang  rekam  medis terbaru yang memuat kewajiban mengenai penyelenggaraan rekam medis elektronik  tentu  harus  diimplementasikan terhadap  data  fisik  hasil  pemantauan kesehatan pekerja radiasi yang selama ini disimpan di klinik sebagai   berkas rekam medis, karena peraturan tersebut berlaku bagi seluruh fasilitas kesehatan termasuk klinik didalamnya.

## TEORI
Pemanfaatan  radiasi  pengion  pada berbagai  bidang  untuk  kesejahteraan manusia  dapat  dilakukan  secara  luas selama  prosedur  standar  proteksi  dan keselamatan  radiasi  dapat  dipenuhi  dan sesuai  standar,  hal  ini  sesuai  dengan panduan General  Safety  Guide  Series No.7  (GSG  -7)  yang  dikeluarkan  oleh IAEA.  Setiap  pegawai  yang  bekerja menggunakan  radiasi  pengion  harus selalu sadar bahwa aktivitas yang sedang dilakukannya  dapat  menimbulkan  efek
P
Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XIX, No.2, Oktober 2022: hal. 34-41
yang merugikan baik bagi dirinya maupun lingkungan.
Radiasi  pengion  dapat  berinteraksi dengan  sel  tubuh  manusia  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Efek radiasi  bagi  tubuh  manusia  berdasarkan dosis radiasi yang diterima dapat diklasifikasikan  menjadi  2  yaitu  efek stokastik  dan  efek  deterministik.  Efek stokastik  adalah  efek  yang  timbul  pada tubuh  manusia  tanpa  mengenal  dosis ambang.  Pada  umumnya  timbul  setelah jangka  waktu  yang  lama  terpapar  radiasi pengion. Sedangkan yang dimaksud efek deterministik  adalah  efek  yang  timbul pada tubuh manusia apabila dosis radiasi yang diterima di atas dosis ambang, pada umumnya  timbul  beberapa  saat  setelah terpapar  radiasi  pengion.  Pemeriksaan kesehatan  berkala  bagi  pekerja  radiasi sangat diperlukan dalam mengidentifikasi kesehatan  pekerja  secara  umum  juga mengidentifikasi efek stokastik dan deterministik  yang  mungkin  timbul  pada pekerja  radiasi  sesuai  dengan  panduan Safety  Report  Series yang  dipublikasi IAEA.
Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun  2022  tentang  rekam  medis  yang mewajibkan  setiap  fasilitas  pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rekam  medis  elektronik.  Rekam  medis elektronik  adalah  rekam  medis  yang dibuat  dengan  menggunakan  sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan  rekam  medis.  Rekam medis  sendiri merupakan  dokumen  yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan,  pengobatan,  tindakan,  dan pelayanan  lain  yang  telah  diberikan kepada  pasien,  sehingga  seluruh  data kesehatan  pasien  yang  datang  ke  klinik dari  mulai  pasien  datang,  menjalani perawatan sampai dengan pasien pulang termasuk dalam data yang harus disimpan sebagai rekam medis.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif menyatakan  bahwa  setiap  orang  atau badan  yang  akan  memanfaatkan  tenaga nuklir  wajib  memiliki  izin  pemanfatan tenaga nuklir dan memenuhi persyaratan keselamatan radiasi. Salah satu
persyaratan  manajemen  yang  harus dipenuhi  dalam  rangka  pemenuhan keselamatan  radiasi  adalah  tersedianya rekaman pemantauan kesehatan pekerja radiasi.  Pemantauan  kesehatan  pekerja radiasi menurut Peraturan Kepala Badan
Pengawas  Tenaga  Nuklir  (BAPETEN) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemantauan  Kesehatan  Untuk  Pekerja Radiasi terdiri dari pemeriksaan kesehatan, konseling dan/atau penatalaksanaan kesehatan pekerja yang mendapatkan paparan radiasi berlebih. Berdasarkan Safety Standards yang dikeluarkan oleh IAEA dan ILO, pemeriksaan  kesehatan  berkala  memiliki 4  fungsi  utama  yaitu  mendapatkan informasi  dan  menilai  status  kesehatan pekerja, membantu dalam pertimbangan / evaluasi  kesesuaian  antara  pekerja  dan kondisi kerja, untuk memberikan konseling  kepada  pekerja  terkait  resiko radiasi  yang  mungkin  terjadi  dan  dasar untuk  membuat  catatan/rekam  medis pekerja radiasi.
Pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi  meliputi  pemeriksaan  kesehatan umum  dan  pemeriksaan kesehatan khusus.  Pemeriksaan  kesehatan  umum meliputi :
a. Anamnesis; b. Riwayat penyakit dan keluarga;
c. Pemeriksaan fisik; dan
d. Pemeriksaan laboratorium; Sedangkan pemeriksaan khusus dilaksanakan  pada  saat  pekerja  radiasi mengalami atau diduga mengalami gejala sakit akibat radiasi dan penatalaksanaan
kesehatan  pekerja  yang  mendapatkan paparan radiasi berlebih. Pemeriksaan Kesehatan khusus meliputi: a. Pemeriksaan darah lengkap;
b. Pemeriksaan sperma; dan/atau c. Pemeriksaan aberasi kromosom.
Konseling dilaksanakan melalui pemeriksaan psikologi dan/atau konsultasi  sementara  penatalaksanaan kesehatan  pekerja  yang  mendapatkan paparan  radiasi  berlebih  dilaksanakan melalui:
a.  Kajian terhadap dosis yang diterima; b.  Konseling; dan
c.  Pemeriksaan Kesehatan serta tindak lanjut. Semua  pekerja  radiasi  yang  diduga mendapat paparan berlebih radiasi pengion  harus  mendapatkan  konseling dan  informasi  tentang  potensi  efek kesehatan  yang  timbul  akibat  paparan radiasi berlebih tersebut. Hal ini juga akan meningkatkan pemahaman pekerja terkait standar keselamatan pekerja radiasi Data yang didapat pada saat pemantauan  kesehatan  pekerja  radiasi dapat digolongkan kedalam berkas rekam medis,  sesuai  dengan  pengertian  rekam medis  yang  terdapat  dalam  Peraturan Menteri  Kesehatan  tentang  rekam  medis sehingga  data  tersebut  tentu  harus disimpan  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.
Panduan General Safety Guide tentang Occupational Radiation Protection nomor 7 yang dipublikasi IAEA menyatakan bahwa, rekam medis pemeriksaan  kesehatan  berkala  pekerja radiasi    harus  mencakup  semua  catatan medis  sebelum  bekerja,  selama  bekerja, serta  saat  akhir  periode  kerja,    informasi tentang  paparan  radiasi  juga  harus dicatat,  terutama  dalam  kasus  paparan radiasi  berlebih.  Rekam  medis  harus disimpan  setidaknya  selama  masa  hidup pekerja  bersangkutan  walaupun  pekerja tersebut telah berhenti bekerja.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif komparatif  yaitu  dengan  memberikan gambaran mengenai Implementasi Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  24 Tahun  2022  tentang  Rekam  Medis dengan  membandingkan  pengelolaan rekam medis pekerja  radiasi  di  Kawasan Nuklir Serpong (eklinik) dengan
pengelolaan rekam medis sesuai dengan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

## PEMBAHASAN
Pemeriksaan  kesehatan  diperlukan bagi  setiap  pekerja  radiasi  untuk  melihat adakah  kemungkinan  efek  radiasi  yang muncul  sehingga  dapat  memberikan penanganan  segera,  oleh  karena  itu Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) telah mengeluarkan peraturan tersendiri mengenai penyelenggaraan pemantauan kesehatan pekerja  radiasi  yang  mewajibkan  setiap pemegang  ijin  untuk  menyelenggarakan pemantauan kesehatan.
Badan  Tenaga  Nuklir  Nasional  yang menerima izin pemanfaatan tenaga nuklir dari  BAPETEN  telah  melaksanakan pemantauan  kesehatan  bagi  pekerja radiasi  secara  rutin  setiap  tahun,  salah satunya diselenggarakan di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
Kawasan  Nuklir  Serpong.  Walaupun sekarang  Badan  Tenaga  Nuklir  Nasional telah  terintegrasi  ke  dalam  Badan  Riset dan  Inovasi  Nasional  (BRIN),  namun kewajiban  tersebut  tetap  harus  rutin dilaksanakan,  seiring  tanggung  jawab pimpinan  BRIN  sebagai  Pemegang  Ijin (PI) terkait pemanfaatan energi nuklir dan pemanfaatan radiasi pengion.
Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XIX, No.2, Oktober 2022: hal. 34-41
Pemantauan kesehatan tersebut dilakukan oleh klinik kedokteran Kawasan Nuklir  Serpong yang kini berada di bawah Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran (DPFK). Hasil
pemeriksaan  kesehatan  yang  dilakukan setiap tahun selama ini tersimpan di klinik sebagai  berkas  rekam  medis  sesuai dengan  amanat  peraturan  perundang- undangan yang akan disimpan selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal pemberhentian  pekerja  radiasi  yang bersangkutan.
Era  digitalisasi  telah  merambah  ke berbagai  sektor,  salah  satunya  ke  dalam sektor kesehatan. Berdasarkan hal inilah pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru  mengenai  penyelenggaraan  rekam medis elektronik guna mendukung
digitalisasi  di  bidang  kesehatan  dimana pengaturan rekam medis bertujuan untuk: a.  Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
b.  Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan  dan  pengelolaan rekam medis;
c.  Menjamin  keamanan,  kerahasiaan, keutuhan,  dan  ketersediaan  data rekam medis; serta
d.  Mewujudkan  penyelenggaraan  dan pengelolaan  rekam  medis  yang berbasis digital dan terintegrasi.
Penyelenggaraan  dan  pengelolaan rekam  medis  yang  berbasis  digital  dan terintegrasi  akan  lebih  memudahkan dalam melakukan pemantauan kesehatan bagi pekerja radiasi, karena pemantauan dapat  dilakukan  dimanapun  dan  dapat diintegrasikan dengan pemantauan kesehatan pekerja radiasi di kawasan lain yakni  Kawasan  Nuklir  Bandung  (KNB) dan Kawasan Nuklir Yogyakarta (KNY).
Sesuai  dengan  panduan Practical
Radiation Technical Manual on Individual
Monitoring dan panduan tentang Occupational  Radiation  Protection yang dipublikasi  IAEA  sebaiknya  rekam  medis digital  yang  nanti  akan  dibuat  dapat
mengintegrasikan  antara  catatan  medis status  kesehatan  pekerja  radiasi  dan kesimpulan  terkait  catatan  penerimaan dosis  radiasi  pekerja  radiasi  yang bersangkutan. Hal ini sesuai juga dengan pedoman General Safety Guide (GSG-7) yang  dipublikasi  oleh  IAEA    terkait tatalaksana dan evaluasi efek radiasi baik deterministik  dan  stokastik  yang  harus membandingkan rekam medis yang berisi status  pemeriksaan  kesehatan  dan  data penerimaan dosis radiasi pekerja
bersangkutan
Data  kesehatan  dalam  bentuk  digital dan terintegrasi juga dapat memudahkan jika akan dilakukan penelitian terkait efek radiasi  pada  pekerja  karena  semua  data akan  terpusat  pada  satu  basis  data walaupun  tentu  ada  peraturan  lain  yang harus  dipenuhi  guna  menjaga  hak kerahasiaan medis bagi pasien, sehingga data  tersebut  tidak  disalahgunakan  oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Kementerian Kesehatan menyediakan tiga  pilihan  sistem  elektronik  dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik yaitu sistem elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, sistem elektronik yang dikembangkan fasilitas pelayanan kesehatan sendiri, serta penyelenggaraan sistem elektronik melalui kerja sama. Klinik  Kedokteran  Kawasan  Nuklir Serpong telah
memiliki aplikasi penyimpanan  data  yang  dikembangkan oleh  Pusat  Pemberdayaan  Informatika dan  Kawasan  Strategis  Nuklir  (PPIKSN- BATAN), berisi hasil pemeriksaan kesehatan  berkala  pekerja  radiasi  di Kawasan  Nuklir  Serpong.  Aplikasi  yang diberi  nama  eklinik  ini  memuat  hasil pemeriksaan  kesehatan  dari  tahun  ke tahun,  sehingga  pasien/pekerja  radiasi dapat melihat hasil kesehatannya sendiri dengan  menggunakan  akun  pribadi.  Hal ini  guna  melindungi  hak  kerahasiaan pasien,  sehingga  hanya  pasien  tersebut
(Oke Oce, dkk)
yang dapat mengakses hasil pemeriksaannya. Walaupun  telah  memiliki  aplikasi sendiri,  namun  fitur  eklinik  (Gambar  1) masih  terbatas,  aplikasi  eklinik  hanya terbatas pada hasil pemeriksaan kesehatan  saja,  sedangkan  menurut Permenkes  mengenai  rekam  medis elektronik, penyelenggaraan rekam medis elektronik paling sedikit terdiri atas:
a.  Registrasi pasien;
b.  Pendistribusian data rekam
medis elektronik; c.  Pengisian informasi klinis; d.  Pengolahan informasi rekam medis elektronik; e.  Penginputan data untuk klaim pembiayaan; f. Penyimpanan rekam medis elektronik; g.  Penjaminan mutu rekam medis elektronik; dan h.  Transfer isi rekam medis elektronik.
Gambar 1 . Fitur eklinik
Terdapat  4  fitur  utama  dalam  aplikasi eklinik,  yaitu Home yang  berisi  tampilan umum  eklinik, Setting  Tahun untuk mengubah tampilan tahun sesuai dengan tahun  hasil  pemeriksaan  yang  ingin diketahui, Laporan yang  berisi  hasil pemeriksaan,  serta Pengaturan  System untuk mengubah password eklinik masing-masing pegawai.
Jika merujuk pada tampilan diatas, maka aplikasi eklinik, hanya memuat mengenai informasi  klinis  yakni  hasil  pemeriksaan,
sementara registrasi
pasien, pendistribusian data rekam medis elektronik,  pengolahan  informasi  rekam medis elektronik, penginputan data untuk
klaim  pembiayaan,  penyimpanan  rekam medis elektronik, penjaminan mutu rekam medis  elektronik  serta  transfer  isi  rekam medis  elektronik  belum  tersedia.  Hal  ini tentu  perlu  mendapatkan  tindak  lanjut dalam  implementasi  penyelenggaraan rekam medis elektronik pekerja radiasi di Kawasan Nuklir Serpong.
Jika  perangkat  lunak  yang  digunakan akan tetap menggunakan sistem elektronik  yang  dikembangkan  fasilitas pelayanan  kesehatan  sendiri  (eklinik) maka  klinik  kedokteran  nuklir  dapat bekerja  sama  dengan  Pusat  data  dan Informasi (PUSDATIN) BRIN untuk mengembangkan  aplikasi  eklinik  agar
Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XIX, No.2, Oktober 2022: hal. 34-41
dapat  memenuhi  persyaratan  sesuai dengan Permenkes tentang rekam medis terbaru.
Keuntungan dari menggunakan sistem ini adalah fitur yang tersedia dapat disesuaikan dengan kondisi hasil pemantauan  kesehatan  pekerja  radiasi, namun  tentu  membutuhkan  usaha  dan anggaran untuk menyiapkan infrastruktur. Pilihan  kedua  adalah  dengan  mendaftar ke
Kementrian Kesehatan untuk menggunakan  sistem  elektronik  yang dikembangkan oleh
Kementerian Kesehatan, tentu saja jika menggunakan sistem  elektronik  yang  dikembangkan oleh  Kementerian  Kesehatan  maka  data kesehatan  harus  menyesuaikan  dengan fitur  yang  tersedia,  sedangkan data  hasil pemantauan  kesehatan  pekerja  radiasi memerlukan  fitur  khusus  terkait  dosis paparan untuk menilai hubungan paparan radiasi  yang  diterima  dengan  kondisi kesehatan pekerja radiasi.
Pilihan  lainnya  yaitu  penyelenggaran sistem  elektronik  melalui  kerja  sama. Pada  pilihan  ini,  fitur  dapat  disesuaikan, namun  tentu  membutuhkan  anggaran ekstra karena melalui pihak ketiga. Kegiatan
registrasi
pasien,
pendistribusian data rekam medis elektronik,  pengolahan  informasi  rekam medis elektronik, penginputan data untuk klaim  pembiayaan,  penyimpanan  rekam medis elektronik, penjaminan mutu rekam medis  elektronik,  dan  transfer  isi  rekam medis  elektronik  dilakukan  oleh  tenaga perekam medis  dan  informasi  kesehatan atau  jika  terdapat  keterbatasan  tenaga perekam medis  dan  informasi  kesehatan pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan, kegiatan  tersebut  dapat  dilakukan  oleh tenaga kesehatan lain yang mendapatkan pelatihan pelayanan rekam medis elektronik.
Pengelolaan  rekam  medis  di  Kawasan Nuklir  Serpong  dilakukan  oleh  tenaga administrasi yang belum memiliki pelatihan pelayanan rekam medis
elektronik sehingga untuk menindaklanjuti  peraturan  ini  diperlukan penambahan  tenaga  perekam  medis maupun informasi kesehatan, atau mengirimkan  tenaga  kesehatan  di  klinik kedokteran  Kawasan  Nuklir  Serpong untuk  mengikuti  pelatihan  mengenai pelayanan rekam medis elektronik
Pemerintah  memberikan  waktu  sampai dengan 31 Desember 2023 untuk seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan rekam medis elektronik  sesuai  dengan  ketentuan dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  24  Tahun  2022  Tentang  Rekam Medis  sehingga  diperlukan  tindak  lanjut guna  memenuhi  sarana  dan  prasarana serta  sumber  daya  manusia  yang diperlukan.
Pemantauan  kesehatan  pegawai  yang berisi  hasil  pemeriksaan  serta  tindakan medis  yang  dilakukan  sebagai  tindak lanjut,  termasuk  dalam  berkas  rekam medis, sehingga Peraturan Menteri Kesehatan  mengenai  rekam  medis  ini harus diimplementasikan secara menyeluruh terhadap data hasil
pemantauan pemeriksaan kesehatan radiasi .

## KESIMPULAN
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis sudah bisa diimplementasikan  terhadap  data  hasil pemantauan kesehatan pekerja radiasi di
Kawasan Nuklir Serpong (eklinik), namun diperlukan  tindak  lanjut  untuk  memenuhi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia  guna  memenuhi  persyaratan yang dicantumkan dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik,
agar  data  kesehatan  dapat  terintegrasi dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan tetap memperhatikan keamanan, kerahasiaan data dan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Republik Indonesia. 2007. Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor  33  Tahun  2007  Tentang Keselamatan  Radiasi  Pengion  Dan Keamanan Sumber Radioaktif. Kementrian Hukum dan HAM. Jakarta. [2]  Republik Indonesia. 2022. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2022 Tentang  Rekam  Medis.  Kementrian
Hukum dan HAM. Jakarta.
[3]  Badan  Pengawas  Tenaga  Nuklir. 2010.  Peraturan  Kepala  Badan Pengawas  Tenaga  Nuklir  Nomor  6 Tahun  2010  Tentang  Pemantauan Kesehatan  Untuk  Pekerja  Radiasi.
Badan  Pengawas  Tenaga  Nuklir. Jakarta [4]  Badan  Riset  Dan  Inovasi  Nasional. 2021.  Peraturan  Badan  Riset  Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor  1  Tahun  2021  Tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Badan Riset  Dan  Inovasi  Nasional.  Badan Riset Dan Inovasi Nasional. Jakarta. [5]  Fauziyah.A,Dwijayanti.P.  Pengaruh
Radiasi  Sinar-X  Terhadap  mortilitas Sperma  Pada  Tikus  Mencit  (mus muculus).Jurnal  Pendidikan  Fisika
Indonesia 9;2013:93-96 [6]  Shamim, Amee. Gambaran Pengetahuan  Dokter  Gigi  Muda Mengenai  Radiasi  Dan  Efek  Negatif Radiasi  Dalam  Dental  Radiografi  Di Dua  Fakultas  Kedokteran  Gigi  Di Indonesia Dan Dua Fakultas Kedokteran Gigi Di Malaysia. https://repositori.usu.ac.id/handle/12
3456789/26452  ( diakses  tgl  10 september 2022 ).
[7]  International Atomic Energy Agency, Occupational  Radiation  Protection, International  Labour  Office.  IAEA- GSG-7. IAEA. Vienna. 2018
[8]  International Atomic Energy Agency. Radiation  Protection  And  Safety  Of Radiation  Sources.  IAEA-GSR-3. IAEA. Vienna. 2014
[9]  International Atomic Energy Agency. Individual Monitoring. IAEA-PRTM-2. Vienna. 2004
[10]  International Atomic Energy Agency. Workplace  Monitoring  For  Radiation
And  Contamination.  IAEA-PRTM- 1.IAEA. Vienna. 2004 [11]  International Commision On Radiological Protection. Nonstochastic  Effects  Of  Ionizing Radiation.  ICRP  Publication  No.41.
ICRP. New York 1984