ISSN 2798-0251 , Vol 4, No 1, 2024, 59-68
Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa (Effectiveness and Efficiency  of  Village  Fund  Financial  Management  in  Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa)
Egy Aulia 1* , Khairina Tambunan 2 Nur Laila 3
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1,2,3
egyaulia2001@gmail.com 1* , khairinatambunan@uinsu.ac.id 2 nurlaila@uinsu.ac.id 3

## Riwayat Artikel
Diterima pada 25 Juni 2024 Revisi 1 pada 5 Juli 2024
Revisi 2 pada 11 Juli 2024
Revisi 3 pada 14 Juli 2024 Disetujui pada 16 Juli 2024

## Abstract
Purpose: To evaluate the effectiveness and efficiency of financial management of village funds in Dalu Sepuluh A Village, Tanjung Morawa.
Research Methodology: Comparative analysis using effectiveness and efficiency formulas. Document analysis of financial reports and budget plans. Interviews with village officials.
Results: Village  fund  budget  management  in  Dalu  Sepuluh  A Village did not meet efficiency standards. The effectiveness ratio is 100%. Improvements include better budget planning and increased transparency in financial reporting.
Limitations: The study  focused  on a  single  village  for  one  fiscal year,  limiting  its  generalizability.  Reliance  on  self-reported  data from village officials.
Contribution: The  findings  will  contribute  to  local  government financial  management,  rural  development  studies,  and  public administration.  This  study  provides  insights  for  policymakers  on village fund management in Indonesia.
Keywords: Village Funds;  Efficiency; Effectiveness How to cite: Aulia, E., Tambunan, K., Laila, N. (2024). Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa. Studi  Akuntansi,  Keuangan  dan Manajemen, 4(1), 59-68.

## 1. Pendahuluan
Negara  Republik  Indonesia  telah menetapkan peraturan  tentang pembentukan  desa melalui  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999.  Undang-undang  ini  kemudian  diperbarui  dengan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tepatnya mengatur tentang pemerintahan desa. Undang-undang tersebut juga mengatur keberadaan lembaga pemerintah di masyarakat. Di masa depan, setiap desa diharapkan mempunyai  kemampuan  untuk  secara  mandiri  melaksanakan  proses  pembangunan  di  wilayahnya melalui  pengorganisasian  dan  pengawasan  keluarga  yang  efisien.  Hal  ini  mencakup  pengalokasian minimal 10% (sepuluh persen) dana yang disebut alokasi dana desa (Wulan & Helmy, 2023).
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa secara formal diakui sebagai kesatuan dengan  batas-batas  tertentu.  Kewenangan  mereka  meliputi  pengawasan  dan  pengurusan  urusan pemerintahan,  menjaga  kepentingan  masyarakat  lokal  melalui  inisiatif  berbasis  masyarakat,  dan menjunjung tinggi hak dan menghormati praktik adat dalam struktur politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komunitas desa adalah kumpulan individu yang tinggal di wilayah geografis tertentu dan saling bergantung satu sama lain untuk mendapatkan dukungan dan rezeki. Secara umum, komunikasi mempunyai  tingkat  konsistensi  dan  prediktabilitas  yang  tinggi.  Pemerintahan  desa  bertujuan  untuk melakukan  pengawasan  keuangan  desa  secara  efisien  guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat setempat.  Karena  ukurannya  yang  kecil,  pemerintah  daerah  kurang  mempunyai  insentif  untuk memberikan  bantuan  dan  kurang  memperhatikan  rincian  yang  perlu  dimasukkan  dalam  laporan keuangan desa (Siregar & BZ, 2017).
Peraturan Pemerintah No. 60/2014 berkaitan dengan tata kelola Dana Desa, yang mengatur penggunaan dan  pengelolaannya.  Peraturan ini  mengatur  beberapa  aspek  dalam tata  kelola Dana  Desa,  termasuk sumber  pembiayaan,  alokasi  dana,  dan  protokol  penggunaannya.  Dana  Desa  merupakan  salah  satu komponen  Dana  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang  melaksanakan  pemekaran Kabupaten/Kota  untuk  mendorong  kemajuan  desa.  Alokasinya  didistribusikan  secara  proporsional. Sumber  keuangan  desa  juga  berasal  dari  jatah  kas  hasil  pungutan  pajak  daerah.  Alokasi  Dana  Desa (ADD) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan desa melalui partisipasi aktif mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan daerah berbasis masyarakat di tingkat desa. Proyek ini memungkinkan desa untuk menjalankan otonomi dan mengawasi tata kelola keluarga  mereka  sendiri.  (M.  Putra  Abdul  Rozak  Barus,  Hendra  Harmain,  &  Khairina  Tambunan, 2023).
Dana yang disisihkan pemerintah untuk desa berasal dari porsi APBN yang diberikan kepada kabupaten atau  kota  untuk  memajukan  seluruh  aspek  kehidupan.  Hal  ini  memudahkan  pemerintah  dalam merencanakan  program  pembangunan  dan  pemberdayaan  desa.  Masyarakat  desa,  khususnya  yang berkaitan dengan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan, serta mendorong otonomi masyarakat yang lebih besar (Pavecta, Rizal, & Subani, 2019).  Tujuan utama kegiatan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:  1)  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  program  dana  desa;  2)  mendorong keterlibatan  masyarakat  dalam  program  dana  desa;  dan  3)  membina  keterlibatan  masyarakat  dalam pengawasan  penggunaan  dana  desa  untuk  menjamin  efektivitas  dan  efisiensi  pelaksanaan  program pembangunan sesuai dengan perencanaan (Rahman & Saputra, 2022).
Untuk  meningkatkan  pengelolaan  keuangan  desa,  pemerintah  telah  menerbitkan  Undang-Undang, seperti  Permendagri  no.  113  Tahun  2014  yang  fokus  pada  implementasi.  Sesuai  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri,  pengelolaan  keuangan  desa  mencakup  seluruh  kegiatan  yang  berkaitan  dengan perencanaan. Dana Desa merupakan dana yang disediakan oleh PABN dan disalurkan ke desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PBND) kabupaten/kota. Dana tersebut diperuntukkan bagi pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa yang efisien sangat penting untuk memulai pertumbuhan di tingkat desa. Pengawasan keuangan desa yang efisien dapat menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek-proyek yang meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mencapai pembangunan memerlukan pendekatan yang dinamis dan beragam yang mencakup  perubahan  mendasar  pada  lembaga-lembaga  nasional  dan  struktur  sosial  (Sutarni  & Maharati, 2023). Proses ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan mengentaskan kemiskinan (Yosada, 2019).
Permasalahan dana desa (keuangan) yang disediakan untuk pembangunan desa menjadi salah satu hal yang menarik untuk  dicermati  dari  desa ini.  Karena uang ini tidak sedikit, maka  penting juga  untuk melihat  bagaimana  keuangan  desa  dikelola (Wijaya  &  Roni,  2019).  Dapat  mengevaluasi  kinerja pemerintah  desa  secara  langsung;  Jika  pemerintahan  desa  berkinerja  baik  maka  masyarakat  akan memberikan  apresiasinya.  Namun  jika  pemerintah  desa  tidak  memberikan  hasil  pengelolaan keuangannya  kepada  masyarakat,  maka  masyarakat  tidak  akan  bisa  belajar  tentang  pengelolaan keuangan  tersebut,  dan  pemerintah  desa  tidak  akan  dapat  membuktikan  transparansi  dan akuntabilitasnya  kepada  masyarakat  luas.  Oleh  karena  itu,  gambaran  sejauh  mana  pengelolaan  dana desa dengan baik dapat dilihat melalui pengujian efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di Desa Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa. Menurut penelitian Siregar & BZ (2017), anggaran terserap dengan baik dan optimal karena efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa di wilayah Deli Serdang dinilai kurang. Sementara itu, penelitian yang dilakukan (Dewi & Suci, 2023) menunjukkan bahwa realisasi pendapatan yang telah disalurkan ke APB Desa menjadikan penggunaan dana desa terlihat berhasil dan efisien. Hal inilah yang menyebabkan pengelolaan uang desa di Dalu Sepuluh sangat menarik minat para  ulama.  Salah  satu  desa  yang  ada  di  kabupaten  Deli  Serdang  adalah  yang  satu  ini.  Dana  Desa merupakan  sumber  pendapatan  desa  yang  mempunyai  dampak  paling  besar  terhadap  pembangunan daerah.  Sebagaimana  tertuang  dalam  Laporan  Konsolidasi  Penggunaan  Dana  Desa  Dalu  Sepuluh  A Tanjung Morawa Tahun Anggaran 2022

## Tabel 1. Anggaran & Realisasi APB Desa Tahun 2022
No Uraian Anggaran Realisasi % (Realisasi) 1 Dana Desa Rp923.443.000,00 Rp912.443.000,00 95% 2 BHPRD Rp365.781.000,00 Rp358.052.900,00 98% 3 Alokasi Dana Desa Rp414.217.000,00 Rp414.217.000,00 100% 4 Pembiayaan Rp88.395.077,00 Rp88.395.077,00 100% 5 Total Rp1.791.836.077,00 Rp1.771.398.759,00 98%
Sumber: laporan Realisasi Dana Desa Dalu X A pada Tahun 2022
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 Anggaran Dana Desa sebesar Rp 923.443.000 sedangkan  realisasinya  sebesar  Rp  912.443.000,  untuk  Anggaran  Bagian  Hasil  Pajak  dan  Retribusi Daerah  sebesar  Rp  365.781.000  sedangkan  realisasinya  Rp  358.052.900,  Untuk  Anggaran  Alokasi Dana  Desa  sebesar  Rp  414.217.000  sedangkan  realisasinya  Rp  414.217.000,  untuk  Pembiayaan sebesarnya Rp 88.395.077 sedangkan realisasinya Rp 88.395.077.
Tabel 2. Realisasi Belanja Desa Dalu Sepuluh A pada Tahun 2022
Realisasi Belanja Desa Dalu Sepuluh A pada Tahun 2022
No Uraian  Realisasi Persen (%) 1  Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Rp580.473.009,00 32,76% 2  Bidang Pembangunan Desa Rp483.995.550,00 27,66% 3  Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp5.887.500,00 0,33% 4  Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp271.842.700,00 15,34% 5  Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa  Rp378.000.000,00
21,33%
Total Belanja Desa Rp1.771.398.759
Sumber:  Laporan Realisasi Dana Desa Dalu Sepulu A Pada Tahun 2022
Realisasi  belanja  desa  dalu  sepuluh  pada  tahun  2022,  untuk  persentase  bidang  penyelenggaraan pemerintah  sekitar  32,76%,  bidang  pembangunan  desa  sekitar  27,66%,  bidang  penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa sekitar 21,33%, bidang pemberdayaan masyarakat sekitar 15,34% sementara  bidang  pembinaan  kemasyarakatan  hanya  0,33%.  Sedangkan  salah  satu  tujuan  dari pemberian dana desa itu adalah untuk memperkuat masyarakat desa sebagai objek dari pembangunan. Hal ini yang melatarbelakangi saya untuk menganalisis bagaimana sebenarnya pengelolaan keuangan dana desa Dalu Sepuluh A pada tahun 2022 apakah sudah efektif dan efisien. pengelolaan keuangan dana desa Dalu Sepuluh A pada tahun 2022 apakah sudah efektif dan efisien.

## 2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

## 2.1 Efektivitas
Sejauh mana hasil program memenuhi tujuan yang telah ditentukan adalah efektivitasnya. Efektivitas dapat  ditentukan  sebagai  rasio  keluaran  terhadap  hasil.  Efektivitas  umumnya  digambarkan  sebagai sejauh  mana  seseorang  mampu  mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang  telah  ditentukan  dengan  sukses. Ukuran  kemampuan  tersebut  dapat  berbeda-beda  tergantung  tujuan  atau  sasaran  yang  diinginkan, seperti  yang  disebutkan  oleh  (Anggoro,  Hamidy,  &  Putra,  2022).  Efektivitas  mengacu  pada  tingkat pencapaian tindakan tertentu yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. (Dewi & Suci, 2023).
Efektivitas berasal dari istilah “efektif”, yang berarti kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara profesional. Efektivitas adalah sejauh mana hasil yang diperoleh selaras dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas adalah ukuran seberapa berhasil, efisien, dan mempunyai sesuatu dalam mencapai  hasil  yang  diinginkan  (Pratiwi,  Khairunnisa,  Ramadhandy,  &  Savitri,  2024).  Hidayat mendefinisikan  efektivitas  sebagai  metrik  yang  mengukur  sejauh  mana  suatu  tujuan  (dalam  hal
kuantitas, kualitas, dan waktu) telah dicapai. Tingkat efektivitas yang dicapai berbanding lurus dengan persentase target yang telah dipenuhi (Fariantin, Setiawati, & Asdiansyuri, 2023). Efektivitas  adalah pencapaian    hasil    kegiatan    dengan    ketetapan    target.    Sederhananya,    efektivitas    merupakan perbandingan  antar  pengeluaran  dan  pemasukan (Fadilah, Lubis, & Nurlaila, 2023).

## 2.2 Efisiensi
Efisiensi  adalah  evaluasi  efektivitas  suatu  kegiatan  dalam  kaitannya  dengan  sumber  daya  yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Berliana, 2022). Efisiensi mengacu pada kapasitas untuk mengoptimalkan output dengan memanfaatkan input tertentu atau meminimalkan input sambil menghasilkan output tertentu. Efisiensi adalah tindakan membandingkan input dan output dari suatu proses,  yang  secara  langsung  dikaitkan  dengan  tolok  ukur  atau  target  kinerja  yang  telah  ditetapkan. Penggunaan sumber daya yang efisien adalah praktik meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan output untuk mencapai hasil yang diinginkan (Yunus, 2021).
Efisiensi mengacu pada kemampuan untuk melakukan kegiatan sambil mengoptimalkan pemanfaatan sumber  daya  yang  tersedia  (Wahyudi  &  Mahmud,  2022).  Efisiensi  mengacu  pada  kapasitas  untuk memanfaatkan sumber daya secara produktif dan optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Trianto, 2016).  Produktivitas adalah istilah yang dikaitkan dengan efisiensi. Perbandingan input yang dikonsumsi  (biaya  output)  dan  output  yang  dihasilkan  digunakan  untuk  mengukur  efisiensi.  Proses kegiatan  operasional  yang  efisien  adalah  proses  yang  menghasilkan  produk  atau  hasil  kerja  tertentu dengan jumlah sumber daya yang paling sedikit (dialokasikan secara bijaksana) (Makaminang et al., 2022).

## 2.3 Pengelolaan Keuangan  Desa
Penyelenggaraan  keuangan  desa  mengacu  pada  standar  yang  telah  ditetapkan  yang  tertuang  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014.  Ketentuan  mengenai  pengelolaan pemerintahan  desa  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  dengan  penekanan  khusus pada  pengelolaan  keuangan  daerah.  Stabilitas  keuangan  suatu  komunitas  bergantung  pada  aset  yang terkait erat dengan tanggung jawab dan hak istimewa kelompok tersebut (Suyono, Nurhuda, & Sari, 2023). Akuntabilitas keuangan desa sangat penting dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Undang-Undang Daerah Nomor 6 Tahun 2014 disebut juga peraturan perundang-undangan mengatur tentang pelaksanaan dana daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa Pancasila, Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan Bhinneka  Tunggal  Ika  menjadi  pedoman  penyelenggaraan  pemerintahan,  pertumbuhan  masyarakat, pembangunan  sosial,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Peraturan  perundang-undangan  tersebut mencakup  berbagai  hal,  antara  lain  Peraturan  Pokok,  Kedudukan  dan  Kategori  Desa,  Pemerintahan Desa,  Kewenangan  Desa,  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  Hak  dan  Kewajiban  Desa  dan Masyarakat Desa, Anggaran Rumah Tangga Desa, serta Keuangan Desa dan Desa. Fokus utama yang dimaksud adalah aset, pembangunan desa dan perdesaan, badan usaha milik desa, kerjasama antar desa, lembaga  kemasyarakatan  di  desa,  lembaga  adat  di  desa,  serta  pelatihan  dan  pengawasan (peraturan.bpk.go.id) .

## 2.4 Dana Desa
Dana  Desa  adalah  bagian  dari  APBN  yang  diperuntukkan  bagi  APBD  Kabupaten/Kota  untuk mendukung pembangunan infrastruktur, prakarsa pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Purnamasari, Nina, Barus, & Kulsum, 2018). Dana Desa adalah bagian  dari  Dana  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang  didistribusikan  kepada Kabupaten/Kota  dengan  tujuan  untuk  membantu  desa.  Pengalokasiannya  dilakukan  secara proporsional. Dana Desa juga bersumber dari alokasi dana bagi hasil pajak daerah (Bancin & Hasibuan, 2023).  Alokasi Dana Desa (ADD) berkaitan dengan peran pemerintah sebagai penyedia layanan publik dalam merancang dan melaksanakan pembangunan daerah berbasis masyarakat di tingkat desa. ADD memberikan  otonomi  kepada  masyarakat  untuk  mengatur  dan  mengawasi  urusan  mereka  sendiri. Literasi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan untuk membuat rencana keuangan jangka pendek dan  jangka  panjang  berdasarkan  pemahaman  konsep  keuangan  umum.  Ini  mencakup  pengetahuan tentang  lembaga  keuangan,  produk  keuangan,  serta  kemampuan  mengelola  keuangan  pribadi  secara
efektif (Sembiring & Prana, 2023). Pada tahun 2015, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri bekerjasama menciptakan Aplikasi SISKEUDES. Inisiatif ini bertujuan  untuk  menjamin  transparansi  pengelolaan  keuangan  desa,  sesuai  dengan  Undang-Undang Desa  Nomor  6  Tahun  2014  yang  mengatur  tentang  penggunaan  dana  desa  (Fisabililah,  Nisaq,  & Nurrahmawati, 2020)

## 3. Metode penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  komparatif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Analisis dilakukan menggunakan dua konsep utama: efektivitas dan efisiensi pengelolaan Anggaran Dana Desa.

## 1) Pengumpulan Data
• Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat desa yang terkait dengan pengelolaan dana desa.
• Data sekunder dikumpulkan dari dokumen keuangan desa, termasuk laporan realisasi anggaran, rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, serta dokumen pendukung lainnya.
2) Analisis Efektivitas
• Menggunakan rumus efektivitas yang membandingkan realisasi penerimaan pendapatan dengan target penerimaan.
• Hasil perhitungan diinterpretasikan menggunakan kriteria rasio efektivitas yang telah ditetapkan, mulai dari "Tidak Efektif" (<75%) hingga "Sangat Efektif" (>100%).
3) Analisis Efisiensi
• Menerapkan  rumus  efisiensi  yang  membandingkan  biaya  pemerolehan  pendapatan  dengan realisasi penerimaan pendapatan.
• Hasil  perhitungan  diinterpretasikan  menggunakan  kriteria  rasio  efisiensi,  mulai  dari  "Sangat Efisien" (<10%) hingga "Tidak Efisien" (>40%).
4) Analisis Komparatif
• Membandingkan hasil perhitungan efektivitas dan efisiensi dengan standar yang telah ditetapkan.
• Menganalisis tren efektivitas dan efisiensi selama periode penelitian.
5) Triangulasi Data
• Melakukan  cross-check  antara  data  kuantitatif  dari  dokumen  keuangan  dengan  informasi kualitatif dari hasil wawancara untuk meningkatkan validitas penelitian.
6) Interpretasi Hasil
• Menginterpretasikan  hasil  analisis  dalam  konteks  pengelolaan  keuangan  desa  dan  kebijakan pemerintah terkait Dana Desa.
• Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa.
7) Penyajian Data
• Hasil  analisis  disajikan  dalam  bentuk  tabel,  grafik,  dan  narasi  deskriptif  untuk  memudahkan pemahaman.
Metode  penelitian  ini  memungkinkan  evaluasi  komprehensif  terhadap  pengelolaan  keuangan  Dana Desa di Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa, dengan fokus pada aspek efektivitas dan efisiensi.

## 3.1 Konsep Efektifitas
Menurut (Sari & Nurlaila, 2024). untuk menganalisis efektivitas Anggaran Dana Desa dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan sebagai berikut:
Efektivitas  = Realisasi Penerimaan Pendapatan X 100% Target Penerimaan
Jika  rasio  efektivitas  suatu  organisasi  100%  maka  dianggap  baik;  namun,  melampaui  persentase tersebut  merupakan  pencapaian  yang  lebih  besar.  Lebih  mudah  untuk  menarik  kesimpulan  dari perhitungan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  efektivitas  ketika  rasio  efektivitas digunakan. Kriteria rasio efektivitas berikut digunakan: 1. Sangat efisien: >100% 2. Sepenuhnya berhasil: 100% 3. Sangat Berhasil: 90%–99% 4. Kurang Berhasil: 75%–89% Lima: <75% tidak efektif

## 3.2 Konsep Efisiensi
Wijaya dkk. (2019) mengusulkan sebuah metode untuk menilai efisiensi Anggaran Dana Desa. Metode ini melibatkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan pendapatan yang diterima.
EFISIENSI = Biaya Pemerolehan Pendapatan x 100% Realisasi Penerimaan Pendapatan
Efisiensi  organisasi  dianggap  tinggi  ketika  nilai  rasio  yang  lebih  kecil  tercapai.  Rasio  efisiensi menyederhanakan  proses  penarikan  kesimpulan  dari  perhitungan  yang  dilakukan  selama  analisis efisiensi. Faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan rasio efisiensi adalah sebagai berikut:
1. Sangat Efisiensi
: <10%
2. Efisiensi : 10%-20% 3. Cukup Efisiensi : 21%-30%
4. Kurang Efisiensi
: 31%-40%
5. Tidak Efisiensi
: >40%
Untuk menilai efektivitas Anggaran Dana Desa, Wijaya dkk. (2019) menyatakan bahwa perbandingan pengeluaran pemerintah dan realisasi pendapatan berikut dapat digunakan untuk menentukan efisiensi anggaran: Sebuah organisasi dianggap efisien ketika mencapai nilai yang lebih kecil untuk rasio ini. Rasio efisiensi  memudahkan  penarikan  kesimpulan dari perhitungan  yang  dilakukan  selama analisis efisiensi. Kriteria yang digunakan untuk rasio efisiensi adalah:

## 1. Hasil dan pembahasan

## 4.1 Analisis
Alat analisis yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:
1) Efektivitas pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa Tahun 2022 Tabel 2. Perhitungan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalu Sepuluh A Tahun Anggaran 2022
Rumus Efektivitas: Efektivitas = (Realisasi Penerimaan Pendapatan / Target Penerimaan) x 100%
Tahun Anggaran Realisasi  Penerimaan  Pendapatan (Rp) Target Penerimaan (Rp) Efektivitas (%) 2022 1.791.836.077 1.791.836.077 100% Efisiensi = Biaya Pemerolehan Pendapatan   x 100% Realisasi Penerimaan Pendapatan
Perhitungan: Efektivitas
= (1.791.836.077 / 1.791.836.077) x 100% = 100%
Hasil:
= 100%
Tabel di atas menyajikan Laporan Pencapaian Target Anggaran Dana Desa Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa.  Jumlah  target  sebesar  Rp  1.791.836.077,  dan  realisasi  yang  terealisasi  juga  sebesar  Rp 1.791.836.077.  Tingkat  Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Desa  pada  tahun  2022  adalah  100%, menunjukkan bahwa tergolong sangat efektif sesuai dengan kriteria efektivitas yang mensyaratkan nilai lebih besar dari 100%.
2) Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa Tahun 2022 Tabel 3. Perhitungan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Dalu Sepuluh A Tahun Anggaran 2022 Rumus Efisiensi:
Efisiensi = (Biaya Pemerolehan Pendapatan / Realisasi Penerimaan Pendapatan) x 100%
Tabel  di atas  menunjukkan perhitungan efisiensi pengelolaan Dana Desa Dalu Sepuluh A untuk tahun  anggaran  2022.  Efisiensi  dihitung  dengan  membandingkan  biaya  pemerolehan  pendapatan dengan  realisasi  penerimaan  pendapatan,  yang  menghasilkan  tingkat  efisiensi  sebesar  98,86%. Berdasarkan Tabel 3 di atas menampilkan Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Dalu Sepuluh A Tanjung  Morawa.  Laporan  tersebut  mencakup  penggunaan  dana  untuk  kegiatan-kegiatan  yang berkaitan dengan Penyelenggaraan dan Pembangunan Desa, serta Pemberdayaan Masyarakat. Total dana yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 1,771,389,759. Selain itu, Realisasi Anggaran untuk Penggunaan Kegiatan adalah sebesar Rp. 1.791.836.077. Tingkat efisiensi Pengelolaan Dana Desa pada tahun 2022 sebesar 98%, menunjukkan bahwa tergolong tidak efisien menurut kriteria >40%.

## 4.2 Efektivitas Pengelolaan keuangan Dana Desa Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa
Berdasarkan perhitungan efektivitas, Pengelolaan Dana Desa di Desa Dalu Sepuluh A pada tahun 2022 mencapai  tingkat  100%,  yang  termasuk  dalam  kategori  sangat  efektif.  Kisaran  nilai  efektivitas  ini berkisar antara 100% hingga >100%. Efektivitas mengukur sejauh mana target kuantitas, kualitas, dan waktu telah terpenuhi. Semakin tinggi persentase target yang tercapai, semakin tinggi efektivitasnya. Dalam konteks ini, efektivitas diukur dengan rasio realisasi pendapatan terhadap target pendapatan.
Efektivitas terutama berkaitan dengan seberapa baik kinerja suatu organisasi dalam hal ini pemerintah desa  dalam  mencapai  tujuannya.  Asumsinya  adalah  bahwa  tujuan  pemerintahan  desa,  sebagaimana ditetapkan dalam analisis kebutuhan, dapat tercapai. Rasio efektivitas Desa Dalu Sepuluh A dihitung
dengan  membandingkan  Realisasi  Pendapatan  sebesar  Rp1.791.836.077  dengan  Target  Pendapatan Desa sebesar Rp1.791.836.077. Hasilnya menunjukkan rasio efektivitas sebesar 100% pada tahun 2022, yang menempatkan desa ini dalam kategori sangat efektif. Hal ini mencerminkan kinerja yang sangat baik dari Desa Dalu Sepuluh A dalam pengelolaan keuangan desa.

## 4.3 Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa
Perhitungannya, pada tahun 2022, tingkat Efisiensi Pengelolaan Dana Desa sebesar 98%. Pengelolaan Dana  Desa  dikategorikan  tidak  efisien  berdasarkan  ambang  batas  >40%.  Hal  ini  disebabkan  oleh ketidakmampuan desa untuk menggunakan sumber daya sesedikit mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal,  serta  kecerobohan  desa  dalam  menentukan  kapasitas  keuangan  dan  prioritas  pendanaan
Efisiensi = Biaya Pemerolehan Pendapatan x 100% Realisasi Penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran Biaya Pemerolehan Pendapatan Realisasi Penerimaan Pendapatan Efisiensi (%) 2021 1.771.389.759 1.791.836.077 98%
dalam hal pembiayaan pembangunan dan operasional pemerintahan desa, yang mengakibatkan kurang dari -pencapaian tujuan yang ideal.
Efisiensi  mengukur  besarnya  biaya  yang  diperlukan  untuk  memperoleh  pendapatan  dibandingkan dengan  realisasi  penerimaan  pendapatan  dalam  hal  ini  dana  desa  (Ulkhaq,  2022).  Semakin  kecil rasionya,  semakin  efisien,  dan  sebaliknya.  Dalam  hal  biaya  perolehan  pendapatan  ditetapkan  sesuai dengan tuntutan program masyarakat atau desa dan mencapai tujuan yang dimaksudkan. Rasio efisiensi dapat ditentukan dengan membagi realisasi pendapatan yang diterima (Rp 1.791.836.077) dengan biaya perolehan  pendapatan  (Rp  1.771.398.759).  Rasio  efisiensi  Desa  Dalu  Sepuluh  A  pada  tahun  2022 sebesar 98%, termasuk dalam kategori tidak efisien.
Secara  akuntansi,  kecenderungan  inefisiensi  pada  hakikatnya  merupakan  pemborosan  karena merupakan akibat dari kecerobohan perhitungan kemampuan keuangan desa dan penentuan prioritas lokasi pencapaian target yang kurang optimal. Dana ini digunakan untuk membiayai pembangunan dan operasional  pemerintahan  desa.  Inefisiensi  pengelolaan  keuangan  daerah  akan  semakin  meningkat seiring dengan efisiensi. Intinya, pengeluaran adalah satu-satunya data yang dapat digunakan peneliti untuk menentukan tingkat efisiensi. dimana satu-satunya cara untuk mengukur efisiensi adalah dengan menggunakan  uang  tersebut  secara  akurat  untuk  pengeluaran  sambil  memberikan  masukan  terkait pencapaian  tujuan  sebagai  prioritas  utama.  Desa  Dalu  Sepuluh  A  belum  mampu  mencapai  tingkat efisiensi anggaran yang telah ditetapkan, yaitu menggunakan dana yang paling sedikit untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Persyaratan efisiensi dalam menggunakan dana paling sedikit untuk memaksimalkan hasil belum dipenuhi oleh pengelolaan anggaran ini.

## 5. Kesimpulan
Kesimpulan  penelitian ini menunjukkan  bahwa  pengelolaan  Dana  Desa  di  Dalu Sepuluh  A  Tanjung pada  tahun  2022  menunjukkan  hasil  yang  beragam  dalam  hal  efektivitas  dan  efisiensi.  Tingkat efektivitas mencapai 100%, yang mengindikasikan keberhasilan yang sangat tinggi dalam pencapaian target  penerimaan  Dana  Desa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  desa  telah  berhasil mengoptimalkan  penerimaan  Dana  Desa  sesuai  dengan  yang  direncanakan.  Namun, di  sisi  efisiensi, hasil analisis menunjukkan tingkat yang kurang menggembirakan. Dengan nilai efisiensi sebesar 98%, pengelolaan Dana Desa dikategorikan sebagai tidak efisien, jauh melampaui batas kriteria inefisiensi yang ditetapkan yaitu >40%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Dana Desa telah diterima secara penuh,  penggunaannya  belum  optimal  dan terdapat  potensi  pemborosan atau  ketidakefektifan  dalam alokasi dan pemanfaatan dana tersebut.
Kesenjangan  antara  efektivitas  yang  tinggi  dan  efisiensi  yang  rendah  ini  menunjukkan  adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa. Meskipun pemerintah desa berhasil dalam merealisasikan penerimaan Dana Desa, namun terdapat tantangan signifikan dalam menggunakan dana tersebut  secara  efisien  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  desa.  Peneliti  menyimpulkan  bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa di Dalu Sepuluh A Tanjung belum sepenuhnya memenuhi harapan, terutama dalam aspek efisiensi. Temuan ini menggarisbawahi perlunya perbaikan dalam perencanaan anggaran,  implementasi  program,  dan  pengawasan  penggunaan  Dana  Desa.  Diperlukan  upaya  lebih lanjut  untuk  meningkatkan  kapasitas  pemerintah  desa  dalam  mengelola  keuangan,  mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memastikan bahwa setiap rupiah Dana Desa digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat desa. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya meliputi analisis  lebih  mendalam  terhadap  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  inefisiensi,  evaluasi  dampak program  yang  didanai  oleh  Dana  Desa,  serta  studi  komparatif  dengan  desa-desa  lain  untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan Dana Desa.

## Referensi
Anggoro, B., Hamidy, F., & Putra, A. D. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi  Kasus :  Desa  Isorejo  Kec.  Bunga  Mayang  Kab.  Lampung  Utara). Jurnal  Ilmiah  Sistem Informasi Akuntansi , 2 (2), 54–61. https://doi.org/10.33365/jimasia.v2i2.2013 Bancin,  D.  S.  N.  B., &  Hasibuan,  N.  F.  A. (2023).  Analisis  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Minta Kasih, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat). Jurnal Ekonomi Dan Keuangan , 1 (4). https://doi.org/https://doi.org/10.61132/moneter.v1i4.78 Berliana, I. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sistem Aplikasi E-DESK pada Ditjen P2P  Kementerian  Kesehatan  RI  Tahun  2018-2021 .  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Indonesia Jakarta.
Dewi, N. K. P., & Suci, N. M. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Talibeng.
Prospek: Jurnal
Manajemen Dan Bisnis , 5 (1), 88–94. https://doi.org/10.23887/pjmb.v5i1.60518
Fadilah,  H.,  Lubis,  A.  W.,  &  Nurlaila,  N.  (2023).  Analisis  Penerapan  Pengelolaan  Perencanaan,
Pelaksanaan  Dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Desa  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  20  …. SEIKO:  Journal  of  … , 6 (2),  28–40.  Retrieved  from https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/5291%0Ahttps://www.journal. stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/download/5291/3496
Fariantin, E., Setiawati, E., & Asdiansyuri, U. (2023). Analisis Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan MBS dI SDN 2 Pohgading Kabupaten Lombok Timur. GANEC SWARA , 17 (3), 971. https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.535
Fisabililah,  F.  F.  N.,  Nisaq,  A.  R.,  &  Nurrahmawati,  S.  (2020).  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam Pemberdayaan Masyarakat. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) , 8 (1), 208. https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1932
M. Putra Abdul Rozak Barus, Hendra Harmain, & Khairina Tambunan. (2023). Pengaruh Pemahaman Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD),  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Kecamatan Besitang. Manajemen Kreatif Jurnal , 1 (4), 50–73. https://doi.org/10.55606/makreju.v1i4.2149 Makaminang, N. E., Ilat, V., Rudy, H., Wokas, N., Akuntansi, J., Ekonomi, F., … Bahu, J. K. (2022). Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado Evaluation of Effectiveness and Efficiency in the Budget Realization Report At The Manado City Regional Research and . 6 (1), 325–334. Pavecta, N. T., Rizal, N., & Subani. (2019). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah  pada  Bagian  Administrasi  Kesejahteraan  Rakyat  Sekretariat  Daerah  Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2017. Progress Conference , 2 (3), 325–335.
Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Savitri, A. E. (2024). Efektivitas Kepatuhan Wajib  Pajak,  Pemeriksaan  Pajak  dan  Penagihan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak. Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen , 3 (2), 107–117.
https://doi.org/10.35912/sakman.v3i2.2258
Purnamasari, R., Nina, I., Barus, E., & Kulsum, U. (2018). Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak Tahun 2018. Journal Ekonomia , 1–11. Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap. Humanika , 22 (2), 117–126. https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277
Sari,  A.  A.,  &  Nurlaila,  N.  (2024).  Analisis  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Dalam  Upaya Pemberdayaan  Dan  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Desa  Perk.Pulahan  Asahan. Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi , 2 (1).
Sembiring,  H.  A.  Z.,  &  Prana,  R.  R.  (2023).  The  Analisis  Efektivitas  dan  Efisiensi  Pengelolaan Keuangan Guna Menilai Kinerja Keuangan Sekolah Dasar. Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas) , 5 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3673 Siregar, F. A., & BZ, F. S. (2017). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa . 2 (4), 93–106.
Sutarni,  S.,  &  Maharati,  P.  N.  (2023).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Menggunakan  Rasio  Likuiditas, Solvabilitas, dan Aktivitas pada Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Tridadi Makmur Tahun 2018-2020. Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen , 2 (2), 147–160. https://doi.org/10.35912/sakman.v2i2.1613
Suyono, A., Nurhuda, N., & Sari, M. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan dan Kepedulian Ekonomi Anak berbasis Pretend Play bagi Orang Tua. Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen , 3 (1), 9–17. https://doi.org/10.35912/sakman.v3i1.2252 Trianto,  A.  (2016).  Analisis  Efektivitas  dan  Efisiensi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Kota Palembang. Akuisisi: Jurnal Akuntansi , 12 (1). https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.92 Ulkhaq, M. M. (2022). Analisis Efisiensi Industri Manufaktur Besar dan Sedang di Provinsi Jawa Barat.
Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen , 2 (2), 113–120.
https://doi.org/10.35912/sakman.v2i2.1669 Wahyudi, H., & Mahmud, M. (2022). The Effect of the People’s Business Credit Program (KUR) on the  Efficiency  and  Income  of  the  Cattle  Fattening  Joint  Business  Group  (KUBE)  in  Central Lampung . 1 (2), 127–140. Retrieved from https://doi.org/10.35912/sakman.v1i2.1410 Wijaya,  E.,  &  Roni,  M.  F.  (2019).  Praktik  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan  Faktor-Faktor  yang Memengaruhinya.
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 (2), 165.
https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.165-184 Wulan,  D.  D.  N.,  &  Helmy,  H.  (2023).  Analisis  Penerapan  Pengelolaan  Dana  Desa. JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI , 5 (1), 160–175. https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.651
Yosada,  K.  R.  (2019).  Dampak  Program  Usaha  Ekonomi  Produktif  (UEP)  Terdahap  Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pelimping Baru Kecamatan Kelam Permai. JURKAMI : Jurnal Pendidikan Ekonomi , 4 (2), 111–119. https://doi.org/10.31932/jpe.v4i2.596 Yunus,  Y.  A.  (2021).  Analisis  Efisiensi  Dan  Eefktivitas  Pengelolaan  Keuangan  Pemerintah  Papua
Dimasa Pandemi Covid-19. YUME : Journal
of Management , 4 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.37531/yum.v4i1.988