Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri Sunan  Ampel  Street  No.7,  Ngronggo,  City  District,  Kediri  City,  East  Java  Province,  Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id Website: http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin

## KEPATUHAN SYARIAH PADA FINTECH LENDING SYARIAH: ANALISIS AKAD DAN IMPLEMENTASINYA

## Ahmad Fathorrozi
Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean, Indonesia
Email: rozyacademia@gmail.com

## Moh. Hamzah
Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang, Indonesia
Email: mohhamzahh262@gmail.com Article Abstract Keywords: Sharia Contract, Fintech
Lending Syariah, Sharia Financing
Article History: Received: June, 1, 2024 Reviewed: June, 12, 2024 Accepted: June, 20, 2024 Published: June, 30, 2024

## DOI:
10.30762/qaw.v8i1.494
Islamic fintech lending has emerged in response to the need for  financial  products  that  comply  with  Islamic  law.  In  the context  of  Muslim  communities,  fintech  lending  is  assessed not only in terms of efficiency and convenience but also for its  adherence  to  Sharia  principles.  This  research  is  of  a normative-empirical type with a content analysis approach. The  results  of  this  study  indicate  that  Islamic  fintech  is  a financial  innovation  that  combines  technology  with  Islamic Sharia  principles.  Parties  involved  need  to  understand  the contracts  used  according  to  their  needs,  such  as  sales  (al- al-bayʿ),  muḍārabah,  mushārakah,  wakālah  bil  ujrah,  and qardh, the permissibility of which is explained in the Qur'an and  rational  evidence.  In  Indonesia,  Islamic  fintech activities  refer  to  DSN-MUI  Fatwa  Number  117/DSN- MUI/II/2018.  With  Islamic  values  and  strict  government regulations,  economic  operations  can  be  conducted  in  a
beneficial,  just  manner,  avoiding  riba  (usury),  maysir (gambling), and gharar (uncertainty).
©2022;  This  is  an  Open  Access  Research  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons  Attribution License  (https://Creativecommons.org/licences/by/4.0),  which  permits  unrestricted  use,  distribution,  and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited .

## PENDAHULUAN
Era digital yang semakin maju, inovasi teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam  berbagai  sektor,  termasuk  sektor  keuangan.  Salah  satu  inovasi  tersebut  adalah financial technology atau fintech, yang menggabungkan teknologi informasi dengan layanan keuangan  untuk  memberikan  kemudahan,  kecepatan,  dan  aksesibilitas  yang  lebih  baik kepada masyarakat. Fintech lending, atau pinjaman berbasis teknologi finansial, adalah salah satu  subsektor  fintech  yang  mengalami  pertumbuhan  pesat.  Namun,  dalam  konteks masyarakat  Muslim,  fintech  lending  tidak  hanya  diukur  dari  sisi  efisiensi  dan  kemudahan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
Fintech  adalah  contoh  layanan  keuangan  inovatif  yang  mencakup  beberapa  teknologi modern. 1 Pinjaman,  transfer,  pembayaran,  investasi,  perencanaan  keuangan,  dan perbandingan  produk  hanyalah  beberapa  dari  sekian  banyak  tugas  keuangan  yang dipermudah  oleh  fintech.  Di  antara  pilihan  tersebut  adalah  platform  peer-to-peer  (P2P) lending  yang  memfasilitasi  pinjaman  daring  antar  peminjam  dengan  cara  yang  mudah  dan murah.
Fintech telah beroperasi  sejak 2006, tetapi  perusahaan-perusahaan di  Indonesia  mulai mendapatkan  kepercayaan  publik  terhadapnya  ketika  Asosiasi  Fintech  Indonesia  (AFI) didirikan pada tahun 2015. Pada tahun 2020, 147 perusahaan fintech terdaftar di OJK, yang mencakup  80%  lebih  perkembangan  Fintech  di  Indonesia.  Hal  ini  dimungkinkan  oleh munculnya  AFI. 2 Meskipun  fintech  tradisional  terus  berkembang  seperti  yang  telah disebutkan sebelumnya, fintech syariah, yang menjanjikan solusi yang berlandaskan hukum Islam, baru muncul pada tahun 2018. Maraknya fintech di Indonesia menunjukkan seberapa besar pengaruh teknologi terhadap perekonomian negara. Untuk memudahkan transaksi bagi masyarakat  Indonesia  yang  memanfaatkan  lembaga  keuangan  berbasis  syariah,  fintech sangat  penting,  khususnya  fintech  syariah.  Pengembangan  teknologi  keuangan  yang  lebih maju  dan  mematuhi  hukum  syariah  dapat  membantu  pelaku  pasar  uang  dalam  menjaga
1 Ernama  Santi,  “Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Financial  Technology  (peraturan  otoritas  jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016)”, Diponegoro Law Journal , Vol. 6:3 (Juni 2017), 32.
2 N. Ramadhani, “Sejarah dan Perkembangan Fintech di Indonesia”, https:// www. akseleran.co.id/blog/perkembangan-fintech-di-indonesia/ akses 15 Agustus 2023.
likuiditas mereka dengan cara yang sesuai dengan syariah. 3
Dalam  hal  ini,  fintech  lending  syariah  muncul  sebagai  respons  terhadap  kebutuhan akan  produk  keuangan  yang  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Prinsip  utama  dalam  keuangan syariah  adalah  larangan  terhadap  riba  (bunga),  gharar  (ketidakpastian),  dan  maysir (spekulasi),  serta  memastikan  bahwa  semua  transaksi  keuangan  didasarkan  pada  kegiatan ekonomi yang nyata dan adil. 4 Oleh karena itu, setiap produk fintech lending syariah harus mematuhi  prinsip-prinsip  ini  untuk  dianggap  sah  dan  diterima  oleh  masyarakat  Muslim. Pentingnya  kepatuhan  syariah  dalam  fintech  lending  syariah  tidak  hanya  bersifat  teoretis, tetapi juga praktis.
Dalam  konteks  ini  terdapat  beberapa  penelitian  yang  menkaji  tentang  fintech, diantaranya penelitian Hisyam Rifqi Madani, 5 Kahar Muzakkar, et.al, 6 Muhammad Ma’ruf, 7 dan  Rezki  Akbar  Norrahman. 8 Kajian-kajian  sebelumnya  mayoritasnya  lebih  berfokus bagaimana  eksistensi  fintech  dalam  suatu  lembaga  keuangan,  sedangkan  salah  satu  aspek yang sangat krusial dalam kepatuhan syariah pada fintech lending adalah akad. Dimana akad dalam  keuangan  syariah  tidak  hanya  harus  sesuai  dengan  hukum  Islam,  tetapi  juga  harus jelas, transparan, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir.
Oleh karena itu, analisis terhadap akad dalam fintech lending syariah bertujuan untuk memastikan  bahwa  setiap  transaksi  yang  dilakukan  benar-benar  sesuai  dengan  prinsip- prinsip syariah. Ini melibatkan pemeriksaan terhadap struktur akad, proses pelaksanaannya, serta  mekanisme  pengawasan  yang  diterapkan  oleh  platform  fintech.  Dengan  demikian, analisis  ini  tidak  hanya  membantu  dalam  menjaga  integritas  produk  fintech  syariah,  tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna layanan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  normatif-empiris,  dengan  menggunakan
3 Lusiana,  Dkk.  “Inovasi  Fintech  Syariah  Sebagai  Wujud  Perkembangan  Sistem  Informasi  dan  Teknologi Akuntansi”, Jurnal Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE) , 2021, 26–36.
4 Ana Toni Roby Candra Yudha, Fintech syariah dalam sistem industri halal: Teori dan praktik (Kuala Lumpur: Syiah Kuala University Press, 2021).
5 Hisyam Rifqi Madani, "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Pada Industri Fintech Syariah," Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin 4.3 (2021): 128-141.
6 Kahar  Muzakkar,  et.al,  "Pengaruh  Literasi  Keuangan  Syariah  Terhadap  Minat  Menggunakan  Fintech  Peer  to peer (P2P) Lending Syariah: Studi Kasus Masyarakat di Jabodetabek," Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 6.5 (2024): 5470-5481.
7 Muhammad Ma’ruf, "Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah," Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside 1.1 (2021): 42-61.
8 Rezki  Akbar  Norrahman,  "Peran  Fintech  Dalam  Transformasi  Sektor  Keuangan  Syariah," JIBEMA:  Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi 1.2 (2023): 101-126.
pendekatan  analisis  konten. 9 Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  kepustakaan,  di mana  data-data  tersebut  berupa  informasi  yang  didapatkan  dari  buku,  jurnal,  web  berita, peraturan  perundang-undangan,  fatwa  dan  beberapa  literatur  lainnya.  Dalam  hal  ini, perluasan  fintech  di  Indonesia  diteliti  melalui  lensa  kontrak  syariah.  Komponen  deskriptif penelitian ini berupaya untuk mengklarifikasi dan memahami temuan tentang Fintech bidang yang  kini  mengalami  perluasan  pesat  di  Indonesia  dengan  meneliti  kontrak  syariah  dan menunjukkan bagaimana kontrak tersebut relevan dengan prinsip-prinsip Islam.
Peneliti  berupaya  memahami  landasan  teoritis  kontrak  Pinjaman  P2P  Fintech  Syariah dengan  melakukan  survei  literatur,  dimana  teori  yang  dikembangkan  oleh  Jack  R.  Fraenkel dan Norman E. Wallen menjadi teknik analisis yang dipilih oleh peneliti dalam menganalisis kepatuhan  syariah  dalam  fintech  tersebut.  Untuk  melakukan  tinjauan  pustaka,  pertama-tama seseorang  harus  mengumpulkan  materi  yang  relevan  dari  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  dan sumber tekstual lainnya. Dalam penelitian ini, validitas data dinilai menggunakan tiga teknik triangulasi data: deskriptif, interpretatif, dan teoritis.

## PEMBAHASAN

## Kajian Financial technology dalam Inklusi Keuangan di Indonesia
Teknologi keuangan, atau fintech , didefinisikan oleh National Digital Research Center (NDRC)  sebagai  produk  atau  layanan  di  sektor  jasa  keuangan  yang  mengintegrasikan teknologi  baru  dengan  bentuk  inovasi  keuangan  yang  lebih  konvensional.  Salah  satu pemanfaatan  TI  di  sektor  keuangan,  " fintech "  muncul  sebagai  respons  terhadap  maraknya model  keuangan  baru.  Perusahaan  keuangan  Inggris  bernama  Zopa  pertama  kali mendirikannya pada tahun 2004. Mereka menyediakan layanan peminjaman uang. 10
Teknologi  keuangan  adalah  pendekatan  yang  menggabungkan  teknologi  baru  dengan sektor  keuangan.  Istilah  " start  up "  mengacu  pada  tempat  pertama  kali  teknologi  ini dikembangkan. 11 Hasilnya adalah fintech, sedangkan startup hanyalah konsep rencana bisnis yang  saat  ini  sedang  diuji.  Teknik  transaksi  keuangan  yang  lebih  praktis,  berbeda  dengan yang  tradisional,  diperkirakan  dapat  terwujud  melalui  perkembangan  ini.  Salah  satu  tujuan utama teknologi keuangan adalah membuka jalan bagi metode yang lebih efisien dan efektif dalam  melakukan  transaksi  keuangan.  Jangkauan  layanan  kami  meliputi  pinjaman  P2P, perbankan  digital,  asuransi  digital  daring,  sistem  saluran  pembayaran,  dan  pembiayaan
9 Nyoman  Kutha  Ratna, Metodologi  Penelitian:  Kajian  Budaya  dan  Ilmu  Sosial  Humaniora  Pada  Umumnya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 42.
10 Bambang Pratama, Mengenal Lebih Dekat Financial Technology (Yogyakarta: Andi, 2016), 12.
11 Doni Wijayanto , Legal in Startup Business (Solo: Metagraf, 2018), hlm. 6.
massal. 12
Menurut  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  19/12/PBI/2017,  "teknologi  keuangan" didefinisikan sebagai "teknologi yang diterapkan pada sistem keuangan yang menghasilkan barang,  layanan,  teknologi,  dan/atau  model  bisnis  baru."  Teknologi  ini  berpotensi memengaruhi keandalan, efisiensi, profesionalisme, dan keamanan sistem pembayaran serta stabilitas  pasokan  uang  dan  sistem  keuangan  secara  keseluruhan. 13 Dalam  hal  intermediasi keuangan, fintech adalah tentang penggunaan teknologi digital untuk mengatasi masalah.
Secara  umum, finansial  teknology (fintech)  merujuk  pada  perusahaan  yang menggunakan teknologi untuk membuat sistem keuangan dan penyediaan layanan keuangan lebih  efisien.  Kata  "fintech"  telah  didefinisikan  dalam  sejumlah  cara;  secara  keseluruhan, semuanya  mengarah  pada  hal  yang  sama:  penggunaan  TI  di  dalam  sistem  keuangan  untuk memecahkan  masalah  intermediasi  keuangan  dengan  membuat  penyediaan  layanan  lebih efisien dan efektif. 14

## Klasifikasi Umun Financial technology
Fintech  di  Indonesia  telah  mengalami  perkembangan  pesat,  mencakup  berbagai layanan yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Klasifikasi fintech dapat dibagi ke dalam beberapa kategori utama berdasarkan layanan yang ditawarkan.  Layanan  fintech  di  Indonesia  dapat  diklasifikasikan  secara  luas.  Fintech  telah berkembang menjadi berbagai bentuk, termasuk: 15
1. Di  antara  banyak  layanan  yang  disediakan  di  bidang  ini  adalah  crowdfunding, pinjaman peer-to-peer, penggalangan modal, simpanan, dan pinjaman.
2. Asuransi,  perdagangan  daring,  dan  nasihat  keuangan  otomatis  semuanya termasuk dalam payung alat investasi dan manajemen risiko ini.
3. Layanan  yang  terkait  dengan  kliring  dan  penyelesaian  termasuk  pembayaran mata  uang  digital  yang  dilakukan  melalui  perangkat  seluler,  transfer peer-to- peer , Apple Pay , dan pembayaran faktur PayPal yang dilakukan melalui web.
Dengan  semakin  berkembangnya  teknologi,  layanan  fintech  di  Indonesia  semakin beragam  dan  inklusif,  menawarkan  solusi  keuangan  yang  lebih  cepat,  mudah,  dan
12 Immanuel  Adhitya  Wulanata  Chrismantianto,  “Analisis  SWOT  Implementasi  Teknologi  Finansial  Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Vol. 20:1 (April 2017), 134.
13 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
14 Trisna  Taufik  Darmawansyah,  Yani  Aguspriyani,  “Implementasi  Fintech  Syariah  di  PT  Investree  Ditinjau Berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  NO:117/DSN-MUI/II/2018  Tentang  Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam , Vol. 3:2 (Oktober 2019), 218.
15 Fintech Office Bank Indonesia, Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia (Jakarta: Bank Indonesia, 2017), 13.
terjangkau.  Inovasi  di  bidang  crowdfunding,  P2P  lending,  penggalangan  modal,  asuransi, perdagangan  daring,  nasihat  keuangan  otomatis,  serta  layanan  pembayaran  digital menunjukkan  betapa  signifikan  peran  fintech  dalam  merubah  lanskap  keuangan  dan ekonomi  di  Indonesia.  Peningkatan  adopsi  teknologi  ini  berpotensi  besar  untuk meningkatkan  inklusi  keuangan  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih berkelanjutan.

## Financial technology dalam Perspektif Fatwa Dewan  Syariah Nasional  Majelis Ulama Indonesia
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  mengeluarkan  fatwa  tentang pembiayaan layanan teknologi informasi sesuai dengan standar syariah. Menurut Fatwa DSN MUI  Nomor  117/DSNMUI/II/2018,  sistem  elektronik  berbasis  internet  yang  memfasilitasi pelaksanaan  akad  pembiayaan  antara  pemberi  dan  penerima  pembiayaan  disebut  sebagai layanan perkreditan berbasis syariah. 16
Layanan  keuangan  berbasis  teknologi  informasi  dan  berlandaskan  prinsip  syariah adalah  layanan  keuangan  yang  melakukan  modifikasi  operasional  pembiayaannya  agar terhindar dari praktik riba dan praktik terlarang lainnya berdasarkan syariah. Subjek hukum, termasuk  penyelenggara,  penerima  manfaat,  dan  pemberi  dana,  menyediakan  layanan keuangan  berbasis  teknologi  informasi.  Transaksi  layanan  keuangan  yang  berlandaskan hukum  syariah  dan  berbasis  teknologi  informasi  sering  kali  menggunakan  akad  seperti ijarah, al-bayʿ , mushārakah , muḍārabah , qardh , dan wakālah bil ujrah .
Memiliki  tanda  tangan  elektronik  dan  sertifikat  elektronik  yang  tersertifikasi  dan terkonfirmasi  sangat  penting  karena  setiap  orang  menggunakan  sistem  elektronik.  Anda dapat  mengenakan  biaya  selama  Anda  mengubah  sistem  ujrah  agar  sesuai  dengan  prinsip ijarah.  Biaya  operasional  teknologi  finansial  didanai  oleh  ujrah  yang  dibayarkan  klien kepada  penyedia  layanan  pembiayaan  yang  menggunakan  teknologi  dan  mematuhi  standar syariah. 17
Ada berbagai model layanan pembiayaan yang berbasis teknologi informasi. Beberapa contohnya  termasuk  pembiayaan  anjak  piutang,  pembiayaan  untuk  reseller  online, pembiayaan untuk purchase order pihak ketiga, pembiayaan berbasis komunitas, pembiayaan
16 Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
17 Ibid , 9.
untuk e-commerce dengan  sistem  payment  gateway,  dan  pembiayaan  untuk  karyawan. 18
Sesuai  dengan  Fatwa  DSN  MUI  Nomor  117/DSNMUI/II/2018,  yang  dikhususkan  untuk layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dan berdasarkan prinsip syariah, pendanaan yang  dimaksud  dianggap  sebagai  pembiayaan  yang  sah.  Ada  kontrak  yang  berbeda  untuk setiap jenis pendanaan. Salah satu metode pembiayaan anjak piutang adalah melalui kontrak qardh dan wakālah bil ujrah .
Kesepakatan  dibuat  antara  penyelenggara  acara  dan  pemberi  dana.  Perwakilan bertindak  sebagai  penyelenggara,  sementara  muwakkil  memberikan  dukungan  keuangan. Dana muka dapat diberikan kepada penerima pembiayaan melalui akad qardh oleh pemodal (dalam  perannya  sebagai  muwakkil)  dan  penyelenggara  (dalam  perannya  sebagai  wakil). Sebagai  agen  dari  pemberi  pembiayaan,  penyelenggara  menerima  izin  dari  penerima  dana untuk  mendapatkan ujrah dan qardh , yang selanjutnya harus dikembalikan kepada pemberi dana.  Kontrak wakālah  bil  ujrah ,  mirip  dengan  anjak  piutang,  memungkinkan  pengecer internet membiayai perolehan barang.
Pemodal dan penyelenggara sama-sama muwakkil karena mereka bertindak atas nama pemodal. Meskipun demikian, kesepakatan yang dicapai antara penyelenggara dan penerima dana  sangat  penting.  Para  pihak  dapat  mencapai  kesepakatan  melalui mushārakah , muḍārabah ,  atau  jual  beli.  Karena  setiap  kontrak  bersifat  unik,  jumlah  timbal  balik  yang diberikan kepada penyelenggara juga bervariasi. Margin atau perjanjian bagi hasil diberikan kepada  penyelenggara  oleh  penerima  dana,  yang  bertindak  sebagai  wakil  pemodal.  Selain margin  atau  bagi  hasil,  pokok  pembiayaan  harus  dikembalikan  kepada  pemodal  melalui penyelenggara.  Pembiayaan  reseller  daring,  pesanan  pembelian  pihak  ketiga,  dan pembiayaan  pelaku e-commerce atas  produk  yang  dibeli  melalui  penyelenggara  gateway pembayaran  semuanya  menggunakan  kontrak  yang  sama.  Lebih  banyak  jenis  perjanjian tersedia melalui pembiayaan berbasis masyarakat daripada melalui jenis pendanaan lainnya. Bahkan  jika  pemberi  pinjaman  dan  penyelenggara  menggunakan  perjanjian wakālah  bil ujrah yang  sama,  kontrak  penyelenggara  dan  penerima  terpisah.  Beberapa  kontrak,  seperti yang  sesuai  dengan  syariah,  kontrak muḍārabah dan mushārakah ,  kontrak  penjualan  dan pembelian,  dan  lainnya,  dapat  menentukan  siapa  yang  mendapatkan  uang  penyelenggara. Ujrah, bagi  hasil, atau margin  adalah semua bentuk  pengembalian yang dapat  diminta oleh pemberi dana kepada penerima dana sebagai tambahan atas pokok pinjaman.
Menurut  Fatwa  DSN  MUI  Nomor  117/DSN-MUI/II/2018,  pembiayaan  karyawan
18 Ibid , 10.
merupakan  jenis  pembiayaan  terakhir  yang  didukung.  Pembentukan  pengaturan  terpisah tersebut  mencirikan  pembiayaan  karyawan  sebagai  pembiayaan  konsumtif.  Perjanjian wakālah  bil  ujrah juga  ditandatangani,  dengan  penyelenggara  mengambil  peran  sebagai muwakkil  dan  sumber  pembiayaan  sebagai  perwakilan,  dimana  hal  ini  yang  terjadi  antara perencana  acara  dan  pemodal  adalah  perjanjian  jual  beli  atau  ijarah.  Peminjam  membayar kembali  pinjaman  beserta  bunga  dengan  menahan  sebagian  gaji  mereka  (debit  otomatis). Pembayaran kembali ini disebut ujrah atau margin. 19
Perjanjian wakālah  bil  ujrah juga  digunakan  dalam  pinjaman peer-to-peer berbasis teknologi yang sesuai dengan syariah. Berdasarkan persetujuan masing-masing pihak, dapat dibuat perjanjian terpisah tentang investasi, dan dapat berupa muḍārabah atau mushārakah . Perjanjian  yang  tidak  membebani  salah  satu  pihak  secara  tidak  adil  juga  menentukan bagaimana  para  pihak  akan  membagi  keuntungan  dan  kerugian.  Prinsip  syariah  adalah seperangkat pedoman yang berasal dari hukum Islam yang bertujuan untuk memberi manfaat bagi masyarakat melalui distribusi keuntungan dan kerugian yang adil, oleh sebab itu prinsip syariah menjadi kompas penenuntun setiap transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. 20

## Eksplorasi Akad Syariah dalam Aktivitas Financial technology di Indonesia
Nasabah sebagai pengguna/penikmat layanan Fintech, termasuk pemberi pinjaman dan peminjam,  memiliki  opsi  dalam  hal  layanan  berbasis  Teknologi  Informasi  (TI),  terutama dalam  pelaksanaan  akadnya  yang  menggunakan  kontrak  syariah.  Pemberi  pinjaman  dan peminjam  dapat  mengakses  skema  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  spesifik  mereka, semuanya  dengan  tetap  berpedoman  pada  hukum  syariah.  Bergantung  pada  kebutuhan program dan penerima pinjaman, penyedia layanan menggunakan berbagai struktur kontrak. Definisi  ini  menjadi  dasar  untuk  penjelasan  berikut  tentang  kontrak/akad  yang  banyak digunkan dalam transaksi keuangan Fintech Syariah di Indonesia, sebagai berikut:

## 1. Akad Al-bayʿ (Jual Beli)
Sesuai  dengan  ketentuan  kontrak  dan  hukum  syariah,  dua  pihak  mengadakan perjanjian jual beli di mana satu pihak memperoleh suatu barang dan pihak lain secara sukarela  menyerahkannya. 21 Rencana  keuangan  syariah  ini  memungkinkan  pihak Fintech  Syariah  memperoleh  barang  modal  kerja  yang  diinginkan  nasabah. Perhitungannya  berdasarkan  rumus  yang  disepakati,  yang  mencakup  harga  pokok
19 Ibid. , 67
20 Ibid.
21 Iim Muhayati, “Konstruk Akad Pada Pembiayaan Online Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Duha Madani Syariah)”. Tesis : Univeristas Islam Negeri Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 78.
ditambah margin keuntungan pihak Fintech Syariah.
Penjualan  dan  pembelian  ini  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan.  Hal  ini membantu karena memungkinkan peminjam untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan.  Salah  satu  kekurangannya  adalah  produk  tidak  dapat  dianggap  sesuai syariah kecuali jika memenuhi kriteria tertentu.  Pembeli  dapat  mengatasi  masalah ini dengan  memeriksa  ulang  barang  yang  ingin  dibeli  sebelum  mengajukan  permintaan pembelian kepada pihak keuangan Syariah.
Kebolehan  penggunaan  akad  jual  beli  dalam  fintech  syariah,  bisa  ditemukan dalam al-Qur’an surat an-Nisā’ ayat 29:
َآٰي َٰاَانْيِذَّلاَااهُّ ي َْاتَ الََاْوُ نام َْٓوُلُك ََّٓلَِاَ ِلِطاابْلِبَِْمُكانْ يا بَْمُكالااوْمااَا َ َ َْمُكْنِ مٍَضاارا تَْناعًَةارااِتَِانْوُكاتَْناا َ َْٓوُلُ تْقا تَ الَاو َْمُكاسُفْ نااَا َ ََّنِا َاٰ للا اًمْيِحارَْمُكِبَانااكَ 22 .
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan  cara  yang  batil  (tidak  benar),  kecuali  berupa  perniagaan  atas  dasar suka  sama  suka  di  antara  kamu.  Janganlah  kamu  membunuh  dirimu. Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang  kepadamu.” (QS. An-Nisā’ (4); 29)
Akad jual beli ( al-bayʿ ) adalah salah satu kontrak yang dibolehkan dalam hukum Islam,  seperti  yang  dijelaskan  dalam  al-Qur'an  surat an-Nisā’ ayat  29.  Ayat  ini menekankan  pentingnya  transaksi  yang  dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka  ( tijārah ʿan tarāḍin ) dan melarang perolehan harta secara batil. Dalam konteks fintech syariah, penerapan  akad  jual  beli  menjadi  relevan  karena  fintech  berperan  sebagai  fasilitator transaksi keuangan yang harus mematuhi prinsip-prinsip syariah.
Jual beli dalam Islam didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan,  dengan  syarat-syarat  yang  ditetapkan  syariah. 23 Akad  ini  sah  bila memenuhi  rukun  dan  syarat  seperti  adanya  pihak  yang  berakad,  barang  yang diperjualbelikan,  harga,  dan  ijab  kabul  (pernyataan  serah-terima).  Dalam  konteks fintech,  akad  jual  beli  diterapkan  melalui  platform  digital  yang  memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan efisien. Fintech syariah memanfaatkan teknologi untuk  menyederhanakan  dan  mempercepat  proses  jual  beli.  Contoh  penerapan  akad jual  beli  dalam  fintech  syariah  meliputi  pembiayaan  murabahah,  di  mana  fintech menyediakan  barang  yang  dibutuhkan  pengguna  dan  menjualnya  dengan  harga  yang
22 QS. An-Nisa’ (4): 29.
23 Ahmad  Fauzi,  "Jual  Beli  Pakaian  Bekas  dalam  Perspektif  Fikih  Muamalah  Iqtishodiyah," Iqtishodia:  Jurnal Ekonomi  Syariah 4.2  (2019):  235-267;  Moh.  Hamzah,  "Menjaga  Stabilitas  Usaha  Pasca  Pandemi  Covid-19 dengan  Penerapan  Akad  Murabahah  pada  Pelaksanaan  Investasi  Syariah," Al-Huquq:  Journal  of  Indonesian Islamic Economic Law 3.2 (2021): 185-210.
sudah  termasuk  margin  keuntungan  yang  disepakati.  Proses  ini  harus  transparan  dan dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.
Akad  jual  beli  ( al-bayʿ )  dapat  diterapkan  dalam  fintech  syariah  dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi jual beli. Implementasi yang tepat,  transparansi,  dan  kepatuhan  terhadap  syariah  adalah  kunci  untuk  memastikan keabsahan dan keadilan dalam transaksi fintech. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan  memastikan  keamanan  serta  edukasi  pengguna,  fintech  syariah  dapat  berperan signifikan  dalam  memfasilitasi  transaksi  yang  sesuai  dengan  syariah,  sehingga memberikan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

## 2. Akad Mushārakah (Kerjasama)
Dalam  perkembangan  teknologi  finansial  (fintech),  akad mushārakah menjadi salah  satu  instrumen  penting  dalam  memastikan  kepatuhan  syariah. 24 Akad mushārakah merupakan  bentuk  kerjasama  usaha  di  mana  dua  pihak  atau  lebih bersepakat  untuk  menyatukan  modal  dan  berbagi  keuntungan  serta  kerugian berdasarkan proporsi modal yang diinvestasikan. Dalam konteks fintech syariah, akad ini memungkinkan terjadinya kerjasama investasi yang adil dan transparan.
Ketika dua orang atau lebih bekerja sama dalam mushārakah , mereka membagi keuntungan  dan  kerugian  secara  merata. 25 Lembaga  keuangan  fintech  syariah  dan nasabahnya siap untuk berkolaborasi guna meningkatkan nilai aset mereka; pengaturan ini  dikenal  sebagai  "pembiayaan  syariah."  Skema  pembagian  keuntungan  yang disepakati para pihak dirinci dalam dokumen perjanjian.
Penjualan mushārakah ini  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan.  Salah  satu keuntungannya  adalah  peminjam  dapat  mengurangi  kebutuhan  pengeluaran  modal yang  mahal  dengan  menerima  bantuan  keuangan  dari  lembaga  fintech  untuk  operasi perusahaannya.  Perjanjian  awal  menetapkan  bahwa  jika  terjadi  kerugian,  masing- masing  pihak  akan  menanggung  risiko  secara  proporsional. 26 Kerugian  dari  struktur pembagian margin adalah proporsi modal yang disetorkan tidak sesuai dengan margin yang diharapkan. Salah satu cara bagi peminjam untuk menghindari masalah ini adalah dengan memilih lembaga Fintech Syariah untuk diajak bekerja sama secara cermat.
24 Rifqi  Muhammad  and  Izzun  Khoirun  Nissa,  "Analisis  resiko  pembiayaan  dan  resolusi  syariah  pada  peer-to- peer  financing," Equilibrium:  Jurnal  Ekonomi  Syariah 8.1  (2020):  63;  Moh.  Hamzah  and  Eka  Permata  Sari, "Pandangan  Antropologi  Terhadap  Praktik  Akad  Musyarakah  Dan  Problematikanya  Di  Lembaga  Keuangan Syariah," Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah 7.2 (2023): 825-839.
25 Putri Nurhayati, Dkk. “Implementasi Pendanaan Akad Musyarakah Melalui Fintech Syariah (Studi Kasus PT Ammana Fintech Syariah),” Khozana: Journal of Islamic Economic and Banking , Vol. 4:1 (January 2021), 94.
26 Suyuti  Dahlan  Rifa’I,  Hijriatu  Sakinah,  “Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa Dsn Nomor 117/DSN-MUI/II/2018,” 66.

## َُسِبَاكامالاظَْداقالَالااق َٰلِاَ اكِتاجْعا نَ ِلااؤ
َُهِجااعِنَ َ ىلق َ َ ااطالُْلْاَانِ مَاًْيِْثاكََّنِااو َٰلاعَْمُهُضْعا بَْيِغْبا يالَِء َٰاَانْيِذَّلاَ َّلَِاَ ٍضْعا بَى َاْوُ نام َٰ صلاَاوُلِماعاو َٰحِل َ ْمُهَاَّمٌَلْيِلاقاوَِت ََ َََّناظاو َُوااد َٰ نا تا فَااَّنَّااَُد َارافْغا تْساافَُه ََ َُهَّبار ََ َابانَااَّوَاًعِكاارََّراخاو . 27
“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan  meminta  kambingmu  itu  untuk  (digabungkan)  kepada  kambing- kambingnya.  Sesungguhnya  banyak  di  antara  orang-orang  yang  berserikat  itu benar-benar  saling  merugikan  satu  sama  lain,  kecuali  orang-orang  yang beriman  dan  beramal  saleh,  dan  sedikit  sekali  mereka  itu.”  Daud  meyakini bahwa  Kami  hanya  mengujinya.  Maka,  dia  memohon  ampunan  kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.” (QS. Sad (38): 24)
Al-Qur’an  surat  Sad  ayat  24  di  atas  menggambarkan  situasi  di  mana  kemitraan atau perserikatan bisa berujung pada ketidakadilan jika salah satu pihak memaksakan kehendaknya  terhadap  yang  lain.  Ini  menjadi  peringatan  bahwa  dalam  setiap  bentuk kerjasama, termasuk akad mushārakah , integritas dan keadilan harus dijunjung tinggi. Ayat  ini  juga  menegaskan  bahwa  orang-orang  yang  beriman  dan  beramal  saleh cenderung untuk menghindari kezaliman dan memastikan keadilan dalam kemitraan.
Dalam konteks fintech syariah, implementasi akad mushārakah harus mematuhi prinsip-prinsip  syariah  yang  melarang  riba  (bunga)  dan  gharar  (ketidakpastian). Fintech syariah yang menggunakan akad mushārakah harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami risiko dan keuntungan yang dibagi secara proporsional sesuai  dengan  kontribusi  modal  mereka.  Ini  sejalan  dengan  semangat  ayat  tersebut yang  menekankan  pentingnya  keadilan  dan  amal  saleh  dalam  kemitraan.  Dengan memegang  teguh  prinsip-prinsip  ini,  akad mushārakah dapat  berkontribusi  signifikan terhadap  pembangunan  ekonomi  yang  berkeadilan  dan  peningkatan  kesejahteraan umat.

## 3. Akad Muḍārabah
Muḍārabah adalah  kontrak  kemitraan  komersial  di  mana  pengelola  dana  dan pemilik  dana,  Shahibul  Maal,  menyepakati  terlebih  dahulu  rasio  bagi  hasil  (PSAK nomor 59 paragraf 6). 28 Salah satu penerapan umum mekanisme pembiayaan kontrak muḍārabah adalah  pembiayaan  modal  kerja,  yang  mencakup  kebutuhan  modal  kerja komersial  dan  berbasis  layanan.  Jenis  investasi  lainnya  adalah muḍārabah muqayyadah,  yang  berasal  dari  dana  tertentu  dengan  distribusi  tertentu  dan  dibuat sesuai  dengan  aturan  yang  ditetapkan  oleh  Shahibul  Maal.  Jenis  pembiayaan
27 QS. Sad (38): 24.
28 Muhammad Maulana, "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan  Musyārakah  Dan  Muḍārabah)," Jurnal  Ilmiah  Islam  Futura 14.1  (2014):  72-93;  Moh.  Hamzah, "Menjaga  Stabilitas  Usaha  Pasca  Pandemi  Covid-19  dengan  Penerapan  Akad  Murabahah  pada  Pelaksanaan Investasi Syariah," Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law 3.2 (2021): 185-210.
muḍārabah ini  juga  memanfaatkan  5C  ( The  Five  C’s  of  Credit  Analysis ),  yaitu character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan), condition of economy (kondisi ekonomi).
Pelaksanaan akad muḍārabah ini tidak lepas dari pro dan kontra. Kelebihannya adalah peminjam dapat menjalankan usahanya tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Peminjam bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang mungkin terjadi akibat ketidakbertanggungjawabannya  sendiri,  yang  merupakan  sisi  negatifnya.  Untuk menghindari  masalah  tersebut,  peminjam  sangat  berhati-hati  dengan  dana  yang diberikan  oleh  pihak  fintech.  Dalam  al-Qur’an,  kebolehan  akad muḍārabah ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 283 berikut:
َٰلاعَْمُتْ نُكَْنِااو َٰهِرافَاًبِتااكَاْوُدِاتَِْالََّوٍَرافاسَى ٌَةاضْوُ بْقَّمٌَن َاؤُ يْلا فَاًضْعا بَْمُكُضْعا بَانِمااَْنِااف َُِتْؤاَىِذَّلاَِ د َُهاتا ناامااَان َ َاٰ للاَ ِقَّتا يْلاو َ َُهَّبار ََ َ اةادااهَّشلاَاوُمُتْكاتَ الَاو َ ََااهْمُتْكَّيَْناماو َُٓهَّنِااف َََٰا ٌََِثِ َُهُبْلا ق َََ َُٰ للااو ٌَمْيِلاعَانْوُلامْعا تَااِبَِ ࣖ 29
“Jika  kamu  dalam  perjalanan,  sedangkan  kamu  tidak  mendapatkan  seorang pencatat,  hendaklah  ada  barang  jaminan  yang  dipegang.  Akan  tetapi,  jika sebagian  kamu  memercayai  sebagian  yang  lain, hendaklah  yang  dipercayai  itu menunaikan  amanatnya  (utangnya)  dan  hendaklah  dia  bertakwa  kepada  Allah, Tuhannya.  Janganlah  kamu  menyembunyikan  kesaksian  karena  siapa  yang menyembunyikannya,  sesungguhnya  hatinya  berdosa.  Allah  Maha  Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2): 238)
Kebolehan  akad muḍārabah dalam  konteks  fintech  didasarkan  pada  prinsip- prinsip  yang  telah  diatur  dalam  al-Qur’an  dan  hadis,  serta  fatwa-fatwa  lembaga keuangan  syariah.  Dalam  al-Qur’an  surat  al-Baqarah  ayat  283,  terdapat  penjelasan mengenai pentingnya amanat dan kepercayaan dalam transaksi keuangan, yang secara implisit  mendukung  konsep muḍārabah .  Ayat  tersebut  menekankan  bahwa  ketika seseorang dipercaya untuk memegang amanat, dia harus menunaikannya dengan penuh tanggung jawab dan ketakwaan.
Ayat ini relevan dengan muḍārabah karena inti dari akad ini adalah kepercayaan antara  shahibul  maal  dan  mudharib.  Pemilik  modal  memberikan  kepercayaan  kepada pengelola  untuk  menjalankan  usaha  dengan  modal  yang  diberikan,  dan  pengelola wajib  menunaikan  amanat  ini  dengan  sebaik-baiknya.  Oleh  karena  itu,  skad muḍārabah memiliki  kebolehan  yang  kuat  dalam  fintech,  terutama  karena  prinsip dasar kepercayaan dan amanat yang ditegaskan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 283.  Implementasi  akad  ini  dalam  platform  fintech  memungkinkan  transaksi  yang sesuai  dengan  prinsip  syariah,  memberikan  keuntungan  bagi  investor  dan  pengelola,
29 QS. Al-Baqarah (2): 283.
serta mempromosikan transparansi dan kepercayaan. Meskipun ada tantangan, dengan regulasi  yang  tepat  dan  edukasi  pasar,  akad muḍārabah dapat  menjadi  mekanisme yang efektif dalam pembiayaan syariah berbasis fintech.

## 4. Akad wakālah bil ujrah
Dengan  mengadakan  akad  wakalah,  baik  muwakil  (pemberi  hibah)  maupun perwakilan  (pihak  yang  memperoleh  kuasa)  berkomitmen  untuk  bekerja  sama  atau melakukan  tugas  hukum  tertentu. 30 Wakālah  bil  ujrah adalah  akad  hukum  yang memungkinkan  satu  pihak  untuk  melakukan  tugas  hukum  tertentu  bagi  pihak  lain dengan  imbalan  ujrah  (upah).  Beginilah  cara  pembiayaan  berbasis  fintech  syariah dilakukan  melalui  penggunaan  akad wakālah  bil  ujrah .  Investor  berjanji  untuk membiayai proyek atau bisnis peminjam dengan imbalan pengelola dana sepenuhnya, termasuk  kemampuan  untuk  menerbitkan  ujrah,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  akad wakālah  bil  ujrah .  Kedua,  setelah  peminjam  membayar  pokok  dan  margin,  ujrah diterbitkan  sesuai  dengan  perjanjian  keuangan  murabahah.  Poin  ketiga  adalah  bahwa setelah peminjam membayar pokok dan margin secara penuh, pengelola mendapatkan hak mereka melalui ujrah. 31
Kepatuhan  terhadap  akad wakālah  bil  ujrah bukan  tanpa  kekurangannya. Keuntungannya adalah kemudahan yang dibawanya bagi bisnis peminjam. Persyaratan yang  lebih  kompleks  menjadi  kekurangannya.  Salah  satu  cara  bagi  peminjam  untuk menghindari masalah ini adalah dengan memilih lembaga Fintech Syariah untuk diajak bekerja  sama  secara  cermat.  Dalam  keboleh  akad Wakālah  bil  ujrah dalam  kegiatan fintech,  secara  tegas  disinggung  dalam  kalamuAllah  surat  al-Kahfi  ayat  19,  yang berbuyi:
َٰذاكاو َٰ نْ ثاعا بَاكِل َ ااساتا يِلَْمُه َ ْمُها نْ يا بَاْوُلاء َ َ ااقَ الااق َ ى َِ مٌَل َ ْمُتْ ثِبالَْماكَْمُهْ ن َ َ ٍمْوا يَاضْعا بَْوااَاًمْوا يَاانْ ثِبالَاْوُلااق َ َ ْمُتْ ثِبالَااِبَُِمالْعااَْمُكُّبارَاْوُلااق ََ َْٓوُ ثاعْ بااف َٰهَْمُكِقِراوِبَْمُكاداحااَا َِٓهِذ َ َٓااهُّ يااَْرُظْنا يْلا فَِةانْ يِدامْلاَ الِا َ َٰكْزاا َُهْنِ مَ ٍقْزِرِبَْمُكِتْأايْلا فَاًمااعاطَى َْمُكِبََّنارِعْشُيَ الَاوَ ْفَّطالا تا يْلاو اًداحاا .
32
“Demikianlah,  Kami  membangunkan  mereka  agar  saling  bertanya  di  antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita  berada (di sini) sehari  atau setengah  hari.”  Mereka  (yang  lain  lagi)  berkata,  “Tuhanmu  lebih  mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu
30 Putri Nurhayati, Dkk. “Implementasi Pendanaan Akad Musyarakah Melalui Fintech Syariah (Studi Kasus PT Ammana Fintech Syariah),” 96.
31 Nadia  Qatrunnada,  Indra  Marzuki,  “Analisis  Akad  Murabahah  dan  Wakalah  Bil  Ujrah  Pada  Pembiayaan Berbasis Tekonogi Informasi (FINTECH),” Jurnal Al-Mizan , Vol. 3:2 (2019), hlm. 197.
32 QS. Al-Kahfi (18): 19.
pergi  ke  kota  dengan  membawa  uang  perakmu  ini.  Hendaklah  dia  melihat manakah  makanan  yang  lebih  baik,  lalu  membawa  sebagian  makanan  itu untukmu.  Hendaklah  pula  dia  berlaku  lemah  lembut  dan  jangan  sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.” (QS. Al-Kahfi (18): 19).
Surat  Al-Kahfi  ayat  19  menggambarkan  kisah  Ashabul  Kahfi  yang  mengutus salah satu dari mereka untuk membeli makanan dengan uang yang mereka miliki. Ayat ini menjadi salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama untuk membolehkan akad Wakālah  bil  ujrah .  Dalam  ayat  tersebut,  tindakan  mengutus  seseorang  dengan membawa  uang  untuk  membeli  sesuatu  secara  implisit  mengandung  unsur  wakalah (pengutusan)  dan  ujrah  (imbalan),  meskipun  tidak  disebutkan  secara  eksplisit mengenai imbalan.
Dalam  fintech  syariah, Wakālah  bil  ujrah sering  digunakan  dalam  berbagai layanan,  seperti  investasi,  pembiayaan,  dan  pembayaran.  Misalnya,  platform  fintech yang  menyediakan  layanan  pembiayaan  berbasis  syariah  dapat  menggunakan  akad Wakālah bil ujrah untuk mengelola dana nasabah dan menyalurkannya kepada proyek- proyek  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Nasabah  memberikan  mandat  kepada platform (wakil) untuk menginvestasikan dana mereka dengan imbalan biaya layanan (ujrah).
Penggunaan  akad Wakālah  bil  ujrah dalam  fintech  syariah  adalah  sah  dan memiliki  landasan  yang  kuat  dalam  hukum  Islam,  sebagaimana  ditunjukkan  dalam Surat  Al-Kahfi  ayat  19.  Akad  ini  tidak  hanya  memungkinkan  praktik  keuangan  yang efisien  dan  transparan,  tetapi  juga  memastikan  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip syariah.  Namun,  implementasi  yang  efektif  memerlukan  pengawasan  yang  ketat  dan komitmen terhadap keadilan dan transparansi.

## 5. Akad Qardh
Peminjam  dan  pemberi  pinjaman  mengadakan  Akad Qardh ketika  peminjam sepakat  untuk  mengembalikan  dana  kepada  pemberi  pinjaman  melalui  metode  dan tanggal  tertentu. 33 Karena  jelas  bahwa  pengguna  yang  membutuhkan  al- qardh diberikan  tanpa  presentasi  tambahan  untuk  pengembalian  pinjaman  yang  diberikan oleh  pihak  fintech  Syariah,  pembiayaan  ini  juga  menentukan  kapan  peminjam (Pembayar)  harus  mengembalikan  semua  dana  yang  dipinjam  kepada  pihak  fintech Syariah yang relevan, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001. 34
33 Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 138.
34 Sri  Maulida,  Dkk.  “Implementasi  Akad  Pembiayaan  Qard  Dan  Wakalah  Bil  Ujrah  Pada  Platform  Fintech Lending  Syariah  Ditinjau  Berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Ke  uangan  (OJK)  dan  Fatwa  DSN-MUI,” Al- Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam , Vol. 5:2 (Juni 2020), 184; Erie Hariyanto, et al, "In Search of Ummah
Penerapan  akad Qardh ini  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan.  Kelebihannya adalah peminjam bebas menggunakan dana sesuai keinginannya tanpa harus khawatir membayar  bunga.  Salah  satu  kekurangannya  adalah  peminjam  berkewajiban  untuk mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang ditentukan. Mengatasi kekurangan ini  akan  bergantung  pada  kemampuan  peminjam  untuk  memperkirakan  secara  tepat biaya yang harus dibayarkan pada tanggal jatuh tempo.
Selain fatwa di atas,  keboleh  penggunaan akad qardh dalam pelaksanaan  fintech syariah termaktub juga di dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 245 berikut:
َاٰ للاَُضِرْقُ يَْيِذَّلاَااذَْنام َٰضُيا فَاًناساحَاًضْرا قَ َُهافِع ََٓ ُهالََ ًَةاْيِْثاكَاًفااعْضاا َُٰ للااو َُ صْبا ياوَُضِبْقا يَ َ ُط ََ َانْوُعاجْرُ تَِهْيالِااو . 35 ََ َ
“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah?76) Dia akan melipatgandakan  (pembayaran  atas  pinjaman  itu)  baginya  berkali-kali  lipat. Allah  menyempitkan  dan  melapangkan  (rezeki).  Kepada-Nyalah  kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah (2): 245)
Akad qardh adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak  lain  tanpa  mengenakan  bunga  atau  tambahan.  Prinsip  dasar  ini  selaras  dengan ajaran  Islam  yang  melarang  riba  (bunga). 36 Ayat  ini  mendorong  umat  Islam  untuk memberikan  pinjaman  dengan  niat  baik,  yang  dalam  konteks  modern  dapat diterjemahkan  sebagai  bentuk  partisipasi  dalam  sistem  fintech  syariah  melalui  akad qardh . Dalam konteks fintech syariah, akad qardh digunakan sebagai instrumen untuk memberikan pembiayaan kepada individu atau bisnis dengan persyaratan yang mudah dan tanpa bunga.
Penggunaan  akad qardh dalam  fintech  syariah  adalah  bentuk  inovasi  yang menggabungkan  prinsip-prinsip  keuangan  Islam  dengan  teknologi  modern.  Ini  tidak hanya  mematuhi  hukum  syariah  tetapi  juga  memberikan  manfaat  sosial  dan  ekonomi yang  signifikan.  Sebagai  bentuk  pinjaman  yang  didasarkan  pada  niat  baik  dan keikhlasan, qardh dalam  fintech  syariah  memiliki  potensi  besar  untuk  mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan kesejahteraan umat. Ayat dalam QS. Al- Baqarah: 245 menegaskan pentingnya memberikan pinjaman dengan niat yang ikhlas, dan dalam konteks modern, hal ini dapat diwujudkan melalui platform fintech syariah yang transparan, aman, dan terpercaya.
Terlepas dari 5 konsep akad di atas, Islam memberikan larangan-larangan praktik
Welfare  Model:  The  Revitalisation  of  Sharia  Economic  Law  in  Indonesia," Sriwijaya  Law  Review 7.2  (2023): 244-261.
35 QS. Al-Baqarah (2): 245.
36 Abdul Rahim, "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah," Al-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi 12.2 (2021): 185-200.
riba,  maysir,  gharar  dan  transaksi  haram  lainnya  di  dalam  praktik  lembaga  keuangan syariah.  Dengan  artian,  bahwa  akad-akad  yang  mengarah  pada  perbuatan  tersebut dalam  Islam  dianggap  sebagai  suatu  perbuatan  yang  batal  atau  haram  baik  dalam palaksaannya maupun hal yang diperoleh dari pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu,  perlu  sangat  diperhatikan  dalam  transaksi  ekonomi  syariah  khususnya  dalam aktifitas  fintech  untuk  memahami  dengan  baik  dan  benar  akad  yang  akan  digunakan maupun prosedur pelaksnaannya antara para pihak yang berakad.

## KESIMPULAN
Fintech  ( financial  technology )  syariah  merupakan  salah  satu  inovasi  dalam  dunia keuangan yang memadukan teknologi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Adapun hal yang penting  bagi  para  pihak  adalah  mengetahui  kontrak  atau  akad  mana  yang  akan  digunakan sesuai dengan kebutuhannya, di mana dalam hal ini fintech biasanya dilakukan dengan akad jual  beli  ( al-bayʿ ), muḍārabah , mushārakah , wakālah  bil  ujrah dan qardh .  Kebolehan- kebolehan  akad  ini  secara  tegas  di  jelaskan  dalam  al-Qur’an  maupun  bebeberapa  dalil  aqli lainnya. Dalam konteks ke-Indonesiaa, aktivitas fintech merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  117/DSN-MUI/II/2018  tentang  Layanan  Pembiayaan berbasis  Teknologi  Informasi  berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Dengan  bersandarkan  pada  nilai- nilai  Islam  dan  aturan  yang  tegas  dari  pemerintah,  tentu  hal  ini  akan  mendukung terlaksananya  operasional  ekonomi  yang  mengarah  pada  kemaslahatan  dan  ekonomi  yang berkeadilan, serta terhindarnya dari perbutan riba, maysir dan gharar.

## DAFTAR PUSTAKA
Chrismantianto,  Immanuel  Adhitya  Wulanata.  “Analisis  SWOT  Implementasi  Teknologi Finansial  Terhadap  Kualitas  Layanan  Perbankan  di  Indonesia.” Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis 20:1 (April 2017): 134.
Darmawansyah, Trisna Taufik, dan Yani Aguspriyani. “Implementasi Fintech Syariah di PT Investree  Ditinjau  Berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  NO:117/DSN-MUI/II/2018  Tentang Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah.” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 3:2 (Oktober 2019): 218.
Fatwa  DSN  MUI  Nomor  117/DSN-MUI/II/2018  tentang  Layanan  Pembiayaan  Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
Fauzi,  Ahmad.  "Jual  Beli  Pakaian  Bekas  dalam  Perspektif  Fikih  Muamalah  Iqtishodiyah."
Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah 4.2 (2019): 235-267.
Fintech Office Bank Indonesia. Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia . Jakarta: Bank Indonesia, 2017.
Hamzah, Moh. "Menjaga Stabilitas Usaha Pasca Pandemi Covid-19 dengan Penerapan Akad Murabahah  pada  Pelaksanaan  Investasi  Syariah." Al-Huquq:  Journal  of  Indonesian Islamic Economic Law 3.2 (2021): 185-210.
________  "Menjaga  Stabilitas  Usaha  Pasca  Pandemi  Covid-19  dengan  Penerapan  Akad Murabahah  pada  Pelaksanaan  Investasi  Syariah." Al-Huquq:  Journal  of  Indonesian Islamic Economic Law 3.2 (2021): 185-210.
Hamzah,  Moh.  and  Eka  Permata  Sari,  "Pandangan  Antropologi  Terhadap  Praktik  Akad Musyarakah  Dan  Problematikanya  Di  Lembaga  Keuangan  Syariah." Jurnal  Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah 7.2 (2023): 825-839.
Hariyanto,  Erie,  et  al.  "In  Search  of  Ummah  Welfare  Model:  The  Revitalisation  of  Sharia Economic Law in Indonesia." Sriwijaya Law Review 7.2 (2023): 244-261.
Lusiana, dkk. “Inovasi Fintech Syariah Sebagai Wujud Perkembangan Sistem Informasi dan Teknologi Akuntansi.” Jurnal Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE) (2021): 26–36.
Ma’ruf,  Muhammad.  "Pengaruh  Fintech  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Perbankan  Syariah."
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside 1.1 (2021): 42- 61.
Ma’ruf,  Muhammad.  "Pengaruh  Fintech  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Perbankan  Syariah."
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside 1.1 (2021): 42- 61.
Madani, Hisyam Rifqi. "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Pada Industri Fintech Syariah." Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin 4.3 (2021): 128-141.
Madani, Hisyam Rifqi. "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Pada Industri Fintech Syariah." Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin 4.3 (2021): 128-141.
Maulana,  Muhammad.  "Jaminan  Dalam  Pembiayaan  Pada  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia (Analisis  Jaminan  Pembiayaan  Musyārakah  Dan  Muḍārabah)." Jurnal  Ilmiah  Islam Futura 14.1 (2014): 72-93.
Muhayati,  Iim.  “Konstruk  Akad  Pada  Pembiayaan  Online  Syariah  Perspektif  Hukum Ekonomi  Syariah  (Studi  Kasus  Pada  PT  Duha  Madani  Syariah).” Tesis,  Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.
Muslich, Ahmad Wardi. Fikih Muamalat . Jakarta: Amzah, 2010.
Muzakkar, Kahar, et.al. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Fintech Peer to Peer (P2P) Lending Syariah: Studi Kasus Masyarakat di Jabodetabek." Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 6.5 (2024): 5470-5481.
Muzakkar, Kahar, et.al. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Fintech Peer to Peer (P2P) Lending Syariah: Studi Kasus Masyarakat di Jabodetabek." Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 6.5 (2024): 5470-5481.
Norrahman,  Rezki  Akbar.  "Peran  Fintech  Dalam  Transformasi  Sektor  Keuangan  Syariah." JIBEMA:  Jurnal  Ilmu  Bisnis,  Ekonomi,  Manajemen,  dan  Akuntansi 1.2  (2023):  101- 126.
Nurhayati, Putri, dkk. “Implementasi Pendanaan Akad Musyarakah Melalui Fintech Syariah (Studi  Kasus  PT  Ammana  Fintech  Syariah).” Khozana:  Journal  of  Islamic  Economic and Banking 4.1 (January 2021): 94.
Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pratama, Bambang. Mengenal Lebih Dekat Financial Technology . Yogyakarta: Andi, 2016.
Qatrunnada,  Nadia,  dan  Indra  Marzuki.  “Analisis  Akad  Murabahah  dan  Wakalah  Bil  Ujrah Pada  Pembiayaan  Berbasis  Tekonogi  Informasi  (FINTECH).” Jurnal  Al-Mizan 3.2 (2019): 197.
Ramadhani,  N.  “Sejarah  dan  Perkembangan  Fintech  di  Indonesia.” Akseleran .  Diakses  15 Agustus 2023. https://www.akseleran.co.id/blog/perkembangan-fintech-di-indonesia/.
Ramadhani,  N.  “Sejarah  dan  Perkembangan  Fintech  di  Indonesia.”  Akseleran.  Diakses  15 Agustus 2023. https://www.akseleran.co.id/blog/perkembangan-fintech-di-indonesia/.
Ratna,  Nyoman  Kutha. Metodologi  Penelitian:  Kajian  Budaya  dan  Ilmu  Sosial  Humaniora Pada Umumnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Rifa’I,  Suyuti  Dahlan,  dan  Hijriatu  Sakinah.  “Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi Informasi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah:  Tinjauan  Fatwa  DSN  Nomor  117/DSN- MUI/II/2018.” Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 5.2 (Juni 2020): 184.
Rifqi,  Muhammad,  dan  Izzun  Khoirun  Nissa.  "Analisis  Resiko  Pembiayaan  dan  Resolusi Syariah  pada  Peer-to-Peer  Financing." Equilibrium:  Jurnal  Ekonomi  Syariah 8.1 (2020): 63.
Santi,  Ernama.  “Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Financial  Technology (Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016).” Diponegoro  Law Journal Vol. 6:3 (Juni 2017): 32.
Wijayanto, Doni. Legal in Startup Business . Solo: Metagraf, 2018.
Yudha,  Ana  Toni  Roby  Candra. Fintech  Syariah  dalam  Sistem  Industri  Halal:  Teori  dan Praktik. Kuala Lumpur: Syiah Kuala University Press, 2021.