e-ISSN: 2686-4924, p-ISSN 2686-5246
DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v4i4 Received: 12 Oktober 2022,   Revised: 28 Januari 2023, Publish: 1 Maret 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan
Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)
Maria Laetitia Boliina Kromen 1 , Henny A. Manafe 2 , M.E. Perseveranda 3
1 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, marialaetitiaboliinakromen@gmail.com 2 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, hennyunwira@gmail.com 3 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia
Corresponding Author: Maria Laetitia Boliina Kromen
Abstract: Previous research and relevant research are very useful for a research or literature review  of  scientific  work  both  examining  the  influence  between  variables  and  other  factors that  also  influence  a  variable  itself.  This  article  discusses  a  literature  review  that  has  an impact  on  regional  financial  performance,  namely  regional  financial  management, accountability,  and  transparency.  Writing  this  research  intends  to  determine  the  hypothesis that has an impact on each variable so that it can be used for further research. The results of this  research  are  1)  Regional  financial  management  has  a  positive  or  crucial  influence  on regional financial performance; 2) Accountability has a positive or crucial effect on regional financial  performance;  3)  Transparency  has  a  positive  and  crucial  impact  on  regional financial performance; 4) Regional financial management, accountability, and transparency simultaneously have positive and crucial influences on regional financial governance.
Keyword: Regional Financial Performance, Regional Financial Management, Accountability, Transparency.
Abstrak: Penelitian terdahulu maupun Penelitian yang relevan sangat berguna terhadap suatu penelitian  maupun  kajian  pustak  suatu  karya  ilmiah  baik  mengkaji  tentang  pengaruh  antar variabel  maupun  faktor  lain  yang  turut  mempengaruhi  suatu  variabel  itu  sendiri.  Artikel  ini membahas  suatu  kajian  pustaka  yang  berdampak  pada  kinerja  keuangan  daerah,  yakni pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi.  Penulisan  riset  ini bermaksud untuk menentukan hipotesis yang berdampak pada tiap variabel supaya mampu dimanfaatkan bagi  riset  selanjutnya.  Hasil  riset  ini  ialah  1)  Pengelolaan  keuangan  daerah  mempengaruhi positif maupun krusial bagi kinerja keuangan daerah; 2) Akuntabilitas mempengaruhi positif maupun  krusial  bagi  kinerja  keuangan  daerah;  3)  Transparansi  berdampak  positif  maupun krusial  bagi  kinerja  keuangan  daerah;  4)  Pengelolaan  keuangan  daerah,  akuntabilitas,  dan
transparansi mempengaruhi positif maupun krusial secara simultan bagi tata kelola keuangan daerah.
Kata  Kunci: Kinerja  Keuangan  Daerah,  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Akuntabilitas, Transparansi.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan pemerintah yang baik, yaitu wujud kesuksesan untuk melaksanakan tugas guna pembangunan negara berdasar pada maksud  yang sudah terencanakan. Perihal  ini bisa diperlihatkan  oleh  peningkatan  perhatian  masyarakat  kepada  pelaksanaan  pemerintah, terkhusus  terkait  penyelenggaraan  ekonomi  negara.  Pemerintah  daerah  berperan  sebagai pihak  yang  mengelola  dana  publik  untuk  bisa  memfasilitasi  informasi  finansial  yang dibutuhkan  secara  tepat,  sesuai,  dan  terpercaya,  maka  diharuskan  agar  mempunyai  sistem informasi yang kredibel.
Laporan  keuangan  berperan  sebagai  wujud  tanggung  jawab  terhadap  kepengurusan sumber daya ekonomi di suatu unsur, seperti informasi keuangan. Informasi yang sepatutnya tersaji  berbentuk  laporan  keuangan  daerah  sepatutnya  berdasar  pada  kebutuhan stakeholder (Defitri,  2014).  Atas  dasar  itulah,  pemerintah  perlu  memahami  anggaran  dana  supaya  tidak mengalami  kesalahan  informasi  selama  mengelola  keuangan  daerah  (Defitri,  Yulistia, Apriyeni, & Eliza, 2016).
Mutu  informasi  akuntansi  yang  tersaji  berupa  laporan  bisa  dimanfaatkan  untuk membuat keputusan sehingga perlu ditunjang oleh mutu pemerintah daerah terkait tata kelola dan  tanggung  jawab  keuangan  supaya  mutu  informasi  akuntansi  benar-benar  terpercaya. Laporan keuangan bermutu pasti memerlukan tata cara dalam melaporkan keuangan berdasar pada  ketentuan  laporan  keuangan  daerah  maupun  sistem  akuntansi  keuangan  daerah semaksimal  mungkin.  Dalam  memfasilitasi  informasi  keuangan  yang  diperlukan,  penerapan beberapa  aturan  undang-undang  terkait  pemerintah  daerah  belum  mampu  menjadi  indikator utama selama menerapkan pemerintahan yang baik, terkhusus di sektor tata kelola keuangan daerah  dan  layanan  publik,  namun  masih  memerlukan  ulasan  secara  terperinci,  terutama terkait tata kelola keuangan daerah maupun terkait sistem akuntansi keuangan daerah maupun manajemen ataupun keterkaitan layanan publik.
Seluruh  aktivitas  dalam  mengelola  keuangan,  seperti  merencanakan,  melaksanakan, menatausaha,  melaporkan,  mempertanggungjawabkan,  dan  mengawasi  keuangan  daerah. Terkait  tata  kelola  keuangan  daerah,  pemerintah  daerah  menentukan  target,  lalu  merancang rencana aktivitas  demi  memperoleh tujuan itu.  Tata kelola keuangan daerah perlu didukung oleh  penelaahan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  supaya  dalam  menatausaha  keuangan  di daerah  berakurasi  dan  memiliki  pertanggungjawaban  tinggi.  Sistem  akuntansi  keuangan daerah  yang  layak  mampu  membantu  dalam  menentukan/verifikasi  transaksi  supaya  bisa menelusuri  dana  berdasar  pada  tujuan,  termasuk  pengecekan  otoritas,  efisiensi,  kesahan pembelajaan dana.
Tata  keuangan  daerah  pada  penerapannya  pasti  belum  mampu  diklasifikasikan sempurna,  masih  ada  hambatan  yang  perlu  mendapat  perbaikan,  terkhusus  permasalahan akuntansi pada kondisi tertentu bisa berperan sebagai hambatan teknis bagi eksekutif selama mengelola keuangan daerah, misal penerapan SAP berbasis akrual yang menjadi kewenangan akuntansi  yang  harus  diimplementasikan  ke  tata  kelola  keuangan  negara  sekarang  ini.  Pada riset  yang sudah terlaksana terkait sumber daya manusia, insentif maupun sarana penunjang yang memengaruhi penerapan SAP berbasis akrual (Nasution, 2016).
Yahrida  (2009)  mempertegas  bila  dari  beberapa  permasalahan  yang  pemerintah daerah  alami,  termasuk  terkait  akuntansi.  Penjelasan  ini  memberi  tanda  bila  pihak  yang
mengelola  keuangan  daerah  di  setiap  organisasi  perangkat  daerah  (DPO)  harus  terlaksana secara terperinci dan detail agar bisa menuntaskan hambatan akuntansi, serta bisa menyajikan informasi  keuangan  secara  layak.  Mardiasmo  (2004)  mempertegas  bila  sistem  akuntabilitas keuangan  di  suatu  lembaga  bisa  terlaksana  secara  maksimal  jika  ada  sistematika  tata  kelola yang  baik.  Penjelasan  ini  memperjelas  bila  tata  kelola  keuangan  daerah  yang terepresentasikan  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  mempunyai kedudukan  yang  tepat  selama  menerapkan  manajemen  pemerintah  yang  terpercaya.  APBD pun  erat  kaitannya  dengan  pendapatan  daerah  meliputi  dana  alokasi  umum  untuk memengaruhi sumber pendapatan asli daerah (Ramadhan, 2012), selain belanja daerah, maka tata  kelola  APBD  merupakan  kerangka  yang  utuh  yang  termuat  pada  pertanggungjawaban, keterbukaan,  dan  tata  kelola  keuangan,  maka  bisa  memaksimalkan  capaian  kerja  keuangan pemerintah daerah.
PP  No.  58  Tahun  2005  terkait  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sesuai  penjelasan melalui  Permendagri  No.  13  Tahun  2006  terkait  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, yang  berubah  pada  Permendagri  No.  21  Tahun  2011  terkait  Perubahan  Kedua  Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu acuan atau  arahan  untuk  mengelola  keuangan  daerah.  Dengan  begitu,  pemerintah  daerah diasumsikan  harus  menyiapkan  instrumen  yang  layak  untuk  menjalankan  tata  kelola keuangan  daerah  secara  terbuka,  profesional,  dan  terpercaya  agar  berakhir  ke  peningkatan capaian  kerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Wacana  terkait  capaian  kerja  keuangan  daerah sejauh ini merupakan perhatian bagi masyarakat sebab belum memperlihatkan hasol optimal dan  belum  masyarakat  rasakan  secara  langsung.  Masyarakat  meminta  pemerintah  daerah untuk  berkinerja  keuangan  cukup  baik  selama  menjalankan  pertanggungjawaban  mereka sebagai  implementasi  konsep  otonomi  daerah.  Mahsun  (2006)  mempertegas  bila  kinerja tersebut  merupakan  kapabilitas  kerja  yang  diperlihatkan  melalui  kinerja.  Pemerintah  bisa disebut  berkinerja  keuangan  optimal  bila  pemerintah  itu  bisa  mengatur  pemerintahan,  maka mampu  menyejahterakan  masyarakat.  Tuntutan  terhadap  kinerja  keuangan  yang  baik  di seluruh pemerintah daerah.
Konsepsi  terkait  kinerja  keuangan  organisasi  publik  bisa  terlaksana  dengan mencermati  capaian  kerja  keuangan  organisasi  publik  dari  sudut  pandang  birokrasi  tersebut melalui  kinerja  organisasi  publik  dari  sudut  pandang  kelompok  target  atau  pemakai  jasa organisasi publik. Kinerja keuangan organisasi publik sesuai sudut pandang birokrasi terkait dengan produktivitas, mutu pelayanan, respons, pertanggungjawaban, dan persamaan layanan (Mardiasmo, 2006). Implementasi bermacam peraturan undang-undang mengenai konsep tata kelola keuangan daerah, pertanggungjawaban, dan keterbukaan paling tidak bisa menerapkan tata  kelola  keuangan  daerah  agar  kian  membaik,  serta  berpihak  ke  masyarakat.  Atas  dasar itulah,  tata  kelola  keuangan  daerah,  pertanggungjawaban,  dan  keterbukaan  harus  mendapat perhatian secara terperinci, terkhusus mengenai seberapa besar mampu memengaruhi capaian kerja keuangan daerah.
Sesuai  uraian  yang  sudah  tersampaikan,  rumusan  permasalahan  dalam  riset  ini  guna menentukan hipotesis, yakni:
1. Apakah pengelolaan keuangan daerah berdampak positif maupun bermakna pada kinerja keuangan daerah?
2. Apakah  akuntabilitas  berdampak  positif  maupun  bermakna  pada  kinerja  keuangan daerah?
3. Apakah transparansi berdampak positif maupun bermakna pada kinerja keuangan daerah?
4. Apakah  pengelolaan  keuangan  daerah,  akuntabilitas,  dan  transparansi  memengaruhi positif maupun krusial secara simultan bagi kinerja keuangan daerah?

## METODE
Prosedur  menuliskan  artikel  ini  ialah  mempergunakan  prosedur  kualitatif  dan  kajian pustaka . Menganalisis teori dan keterkaitan antarvariabel melalui buku maupun jurnal secara luring  di  perpustakaan  maupun  daring  yang  diperoleh  melalui  Mendeley,  Scholar  Google maupun  media  daring  lain.  Pada  kajian  kualitatif,  maka  kajian  pustaka  perlu  dipergunakan secara konsisten dengan hipotesis metodologis. Dengan kata lain, perlu dipergunakan secara induktif  agar  tidak  mengarahkan  pertanyaan  yang  peneliti  ajukan.  Dasar  penting  dalam melangsungkan  kajian  kualitatif,  yakni  kajian  itu  sifatnya  eksploratif,  (Ali  &  Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tata Kelola Keuangan Daerah Memengaruhi Kinerja Keuangan Daerah
Abdul  Halim  dan  Theresia  Damayanti  (2007:137)  memaparkan  bila  tata  kelola keuangan  daerah  ialah  seluruh  aktivitas,  seperti  merencanakan,  melaksanakan,  menata, melaporkan,  mempertanggungjawabkan,  dan  mengawasi  keuangan  daerah.  Muindro Renyowijoyo (2013:199) mempertegas bila tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari sistem tata kelola keuangan negara dan sebagai unsur penting pada pelaksanaan pemerintahan daerah.
Berlandaskan pemaparan di atas, maka dapat mempertegas bila tata kelola keuangan daerah  adalah  bagian  dari  sistem  tata  kelola  keuangan  negara,  serta  sebagai  elemen  pokok dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  daerah,  seperti  merencanakan,  melaksanakan, menatausaha, melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan mengawasi keuangan daerah.
Tata kelola keuangan daerah merupakan unsur dari tata usaha keuangan daerah yang berperanan  vital  pada  proses  keuangan  daerah  secara  menyeluruh.  Atas  dasar  itulah,  guna melaksanakan  tata  kelola  keuangan  yang  layak,  masing-masing  pihak  pengelola  perlu merancang  laporan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  terhadap  keuangan,  melengkapi  laporan keyangan  dengan  dokumen  penunjang  misal  SPP,  SPM  maupun  surat  setor  pajak,  serta membayar  belanja  langsung  oleh  SKPD  berdasar  pada  sistematika.  Pengawasan  keuangan harus  terlaksana  sebagai  subsistem  pengendalian  internal  yang  terarah  supaya  bisa menyelenggarakan  tata  kelola  keuangan  secara  maksimal  yang  dilaksanakan  oleh  pengelola keuangan SKDP. Pengawasan keuangan terlaksana sebagai pemberian peringatan dini kepada temuan  tindakan  penyimpangan  yang  mengindikasikan  tindakan  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme  yang bisa saja dilaksanakan pengelola keuangan. Membina dan mengembangkan pengelola  keuangan  daerah  perlu  terlaksana  secara  terstruktur  sesuai  perkembangan  sistem tata  kelola  keuangan,  terlebih  sekarang  ini  sistem  pencatatan  maupun  pelaporan  akuntansi berdasar SAP berbasis akural.
Tata  kelola  keuangan  daerah  berimbas  positif  dan  krusial  bagi  kinerja  keuangan daerah. Hasil ini sama seperti kajian milik SR Lingga, D. Darmawansyah, A. Willy (2017). Hasil pengujian antara tata kelola keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah terdapat pengaruh  signifikan.  Uraian  tersebut  mempertegas  bila  tata  kelola  keuangan  daerah  kian membaik, maka kinerja keuangan turut membaik.

## Akuntabilitas Memengaruhi Kinerja Keuangan Daerah
Setiana  dan  Yuliani  (2017:206)  memaparkan  bila  akuntabilitas  ialah  kewajiban  bagi pemegang amanah guna bertanggung jawab terkait penyajian, pelaporan, dan pengungkapan bermacam  aktivitas  sebagai  pertanggungjawaban  ke  pihak  yang  memberi  amanah  yang berhak dan berkewenangan terhadap pertangunggjawaban itu. Sesuai Program Pembangunan Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  dalam  Yunita  dan  Chirtianingrum  (2018:101)  menyebut  soal prinsip akuntabulitas, seperti:
1. Keterbukaan terkait kapabilitas organisasi menyampaikan realitas terkait kinerja.
2. Kewajiban terkait metode organisasi dalam mengatasi konsekuensi kinerja mereka.
3. Mampu mengendalikan, terkait upaya menyelesaikan tugas yang sudah diperoleh.
4. Pertanggungjawaban terkait standar kinerja yang ditentukan.
5. Respons terkait upaya memenuhi harapan pemangku kepentingan.
Halim  (2001)  memaparkan  bila  pada  konteks  pemerintahan,  sepatutnya  pemerintah daerah  lekas  melakukan  perbaikan  atas  sistem  pertanggungjawaban  agar  bisa memaksimalkan kinerja keuangannya.
Akuntabilitas  berdampak  positif  dan  krusial  bagi  kinerja  keuangan  daerah  sudah dikaji  oleh  beberapa  peneliti,  termasuk  H.  Husnaini  dan  L.  Lisnawati  (2013)  yang memperlihatkan  bila  pertanggungjawaban  berdampak  signifikan  bagi  kinerja  keuangan daerah.  Lalu,  kajian  I  Rakhmawati  (2018)  memaparkan  akuntabilitas  secara  simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas tata kelola dana bantuan operasional sekolah.

## Transparansi Berdampak pada Kinerja Keuangan Daerah
Teori  pemerintah  memperjelas  transparansi/keterbukaan  sebagai  prinsip  yang memberi  jaminan  atas  akses  atau  keleluasaan  untuk  masing-masing  pihak  guna  mendapat informasi terkait pelaksanaan pemerintahan, seperti informasi perihal kebijakan, tahap dalam membuat,  melaksanakan,  dan  hasil  yang  didapat.  Definisi  transparansi  keuangan,  sesuai penuturan  Kerangka  Konseptual  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (2005),  yaitu menginformasikan  keuangan  secara  teransparan  atau  menganut  asas  keterbukaan  dan  jujur berdasar  pertimbangan  bila  masyarakat  memang  berhak  tahu  terkait  tanggung  jawab pemerintah  selama  mengelola  sumber  daya  yang  masyarakat  percayakan  dan  kepatuhan terhadap undang-undang.
Sukrisno  Agoes  dan  I  Cenik  Ardana  (2009:104)  memaparkan  soal  transparansi sebagai  keharusan  bagi  pengelola  guna  melaksanakan  prinsip  transparansi  terkait  proses keputusan dan penyajian informasi. Transparansi selama menyajikan informasi pun  memuat pemahaman bila informasi yang tersampaikan harus tepat, terperinci, dan benar untuk seluruh pemangku  kepentingan.  Informasi  itu  pun  tidak  boleh  memuat  segala  unsur  yang disembunyikan, termasuk upaya untuk menunda dalam mengungkapkan.
Meutiah  (2008)  menjabarkan  transparansi  sebagai  kebijakan  terbuka  untuk pengawasan.  Maksud  dari  informasi  ialah  informasi  terkait  masing-masing  aspek  kebijakan pemerintahan  yang  bisa  masyarakat  jangkau.  Transparansi  informasi  setidaknya  mampu menciptakan persaingan politik yang sehat dan adil, serta pembuatan kebijakan berlandaskan referensi  publik.  Prinsip  ini  mempunyai  dua  aspek,  yakni  komunikasi  publik  dan  hak masyarakat terhadap akses informasi.
Komunikasi  publik  mengharuskan  upaya  afirmatif  agar  bisa  membuka  maupun menyemai  informasi  atau  kegiatan  yang  sesuai.  Keterbukaan  perlu  berimbang,  pun  dengan kebutuhan  terhadap  kerahasiaan  instansi  atau  informasi  yang  memengaruhi  data  dengan jumlah besar, maka memerlukan tenaga profesional, bukan sebagai alasan terhadap keputusan pemerintah,  melainkan  menyebarkan  keputusan  penting  untuk  masyarakat,  termasuk memperjelas  dasar  dari  masing-masing  kebijakan  itu.  Peranan  media  pun  cukup  vital  bagi keterbukaan  pemerintah  atau  organisasi,  baik  sebagai  peluang  guna  menjalin  informasi dengan  publik  atau  memperjelas  bermacam  informasi  yang  sesuai,  termasuk  sebagai “watchdog”  terhadap  bermacam  respons  pemerintah  atau  perilaku  menyimpang  dari  aparat birokrasi.
Pada  cakupan  publik,  UU  No.  17  Tahun  2003  terkait  Keuangan  Negara mengharuskan adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban pada keuangan publik. Laporan keuangan  menjadi  satu  dari  beberapa  hasil  keterbukaan  dan  pertanggungjawaban  publik. Perihal ini memperjelas bila laporan keuangan tersusun sebagai pemenuhan atas persyaratan pertanggungjawaban  dan  keterbukaan.  Mardiasmo  (2004)  turut  menguraikan  transparansi
sebagai  keterbukaan  pemerintah  dalam  menyampaikan  informasi  mengenai  kegiatan  tata kelola  sumber  daya  publik  ke  pihak  yang  memerlukan  informasi.  Dengan  kata  lain, pemerintah  memiliki  kewajiban  menyampaikan  informasi  keuangan  maupun  informasi  lain untuk menentukan keputusan oleh pihak berkepentingan.
Prinsip  keterbukaan  selama  menyelenggarakan  pemerintahan  daerah  ialah  prinsip membuka diri terhadap hak masyarakat  guna mendapat informasi  yang terpercaya, adil, dan tepat  terkait  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  dengan  memberi  perhatian  terhadap perlindungan hak asas perorangan, golongan maupun kerahasiaan negara. Implementasi asas keterbukaan  ini  bisa  memberi  peluang  bagi  masyarakat  untuk  tahu  bermacam  informasi perihal  pelaksanaan  pemerintahan  daerah.  Dengan  begitu,  keterbukaan  bisa  memunculkan pertanggungjawaban  horizontal  antara  pemerintah  daerah  dengan  masyarakat,  maka  mampu menciptakan  pemerinta  daerah  yang  berish,  efisien,  efektif,  dan  merespons  segala  aspirasi maupun  kepentingan  warganya,  yang  turut  berimbas  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah yang meningkat.
Transparansi    bepengaruh  positif  maupun  krusial  kinerja  keuangan  daerah.  Sejalan dengan kajian milik B Jatmiko (2020) maupun milik P Suryani.

## Tata  Kelola  Keuangan  Daerah,  Akuntabilitas,  dan  Transparansi  Berdampak  pada Kinerja keuangan Daerah
Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  ialah  tingkat  perolehan  suatu  capaian  kerja  di sektor  keuangan  daerah,  seperti  pemerolehan  dan  belanja  daerah  mempergunakan  indikator keuangan yang ditentukan dari kebijakan atau peraturan undang-undang selama satu periode anggaran.  Wujud  kinerja  itu,  seperti  rasio  keuangan  yang  dibentuk  melalui  laporan pertanggungjawaban  kepala  daerah  berupa  hitungan  APBD.  Alat  guna  menganalisis  kinerja keuangan pemerintah daerah ialah menganalisis rasio keuangan terhadap APBD  yang  sudah ditentukan  (Halim,  2002:126).  Ada  bermacam  rasio  keuangan  untuk  menentukan pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  (Halim,  2002:128),  seperti  rasio  kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas maupun efisien keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.
Akuntabilitas  ini  pun  bisa  dimaknai  sebagai  kewajiban  untuk  bertanggung  jawab sesuai  penentuan  dari  media  pertanggungjawaban  yang  terlaksana  secara  berkala  (Ismiarti, 2013).  Sebenarnya,  akuntabilitas  ialah  memberikan  informasi  dan  mengungkap  kegiatan maupun kinerja keuangan ke pihak terkait (Mardiasmo, 2006). Perihal itu tentu mengandung pemahaman  bila  pemerintah,  baik  pusat  atau  daerah,  perlu  berperan  sebagai  subjek  yang memberikan  informasi  demi  memenuhi  hak  publik,  yakni  hak  untuk  mengetahui,  berhak mendapat informasi, dan berhak untuk menyampaikan aspirasi.
Annisaningrum  (2010)  mempertegas  jika  akuntabilitas  sebagai  pertanggungjawaban dalam  mengelola  sumber  daya  dan  penyelenggaraan  kebijakan  yang  diserahkan  ke  unsur pelaporan  demi  memperoleh  tujuan  secara  berkala.  Pemahaman  lainnya,  akuntabilitas  ialah keharusan  untuk  bertanggung  jawab  atau  menjelaskan  kinerja  maupun  tindakan seorang/badan  hukum/pimpinan  kolektif  ke  pihak  yang  mempunyai  wewenang  dan  berhak guna  meminta  keterangan  terkait  pertanggungjawaban.  Ketentuan  pertanggungjawaban keuangan  ialah  bertanggung  jawab  atas  dana  publik,  menyajikan  tepat  waktu,  dan  ada pemeriksaan/respons  pemerintah.  Prinsip  pertanggungjawaban  publik  merupakan  penilaian untuk memperlihatkan seberapa besar relevansi pelaksanaan layanan dengan nilai atau norma eksternap yang ada di diri stakeholder (Krina,2003).
Annisaningrum (2010) turut memperjelas perihal transparansi sebagai penginformasikan terkait bidang keuangan secara transparan dan jujur berdasar pertimbangan bila  masyarakat  berhak  tahu  terkait  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  mengelola  sumber daya  dan  kepatuhan  terhadap  undang-undang.  Pelaksanaan  pemerintahan  yang  terbuka  bisa
berkriteria  seperti  ada  tanggung  jawab  yang  transparan,  ketersediaan  aksesibilitas  kepada laporan  keuangan,  mempublikasi  laporan  keuangan,  berhak  untuk  mengetahui  hasil  audit maupun ketersediaan informasi kinerja.
Terkait  penyelenggaraan  keterbukaan  pemerintah,  media  massa  berperan  strategis sebagai penyedia peluang untuk menjalin komunikasi atau memperjelas bermacam informasi yang  sesuai,  serta  selaku  penonton  atas  bermacam  respons  atau  tindakan  pemerintah  dan perilaku  menyimpang  dari  aparat  birokrasi.  Guna  menjalankan  hal  tersebut,  media memerlukan  kebebasan  agar  pihak  media  tidak  terintimidasi  atau  terpengaruh  oleh kepentingan  bisnis  (Wiranto,  2012).  Melalui  keberadaan  transparansi  ini,  konsekuensi  yang hendak  dihadapi  ialah  kontrol  berlebihan  dari  masyarakat.  Atas  dasar  itulah,  perlu  terdapat pembatasan  pada  transparansi  tersebut:  pemerintah  perlu  menentukan  informasi  yang  harus terpublikasikan agar terdapat  ketentuan  yang jelas terkait penyampian informasi. Perihal  ini harus  terlaksana  sebagai  pencegahan  agar  tidak  seluruh  informasi  dikonsumsi  oleh masyarakat  umum  karena  ada  segala  sesuatu  yang  mengakibatkan  informasi  itu  tidak  harus diketahui oleh umum.
Sesuai  pemaparan  tersebut,  memperjelas  bila  tata  kelola  keuangan  daerah, akuntabilitas,  dan  transparansi  berdampak  positif  maupun  krusial  bagi  kinerja  keuangan daerah. Sama seperti kajian milik FS Sains (2018). Hasil kajiannya memberikan kesimpulan bila  variabel  secara  simultan  tata  kelola  keuangan  daerah,  akuntabilitas,  transparansi berdampak  cukup  berarti  bagi  kinerja  keuangan  daerah.  Kajian  B  Jatmiko  (2020) mempergunakan  analisis  linear  berganda  mempertegas  bila  variabel  secara  simultan akuntabilitas,  transparansi  maupun  pengawasan  internal  berpengaruh  cukup  berarti  bagi kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Slamen

## Conceptual Framework
Sesuai uraian yang sudah tersampaikan, maka didapat kerangka berpikir seperti:
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis
Berdasar  gambar  kerangka  pemikiran  di  atas,  maka  tata  kelola  keuangan  daerah, pertanggungjawaban,  dan  keterbukaan  memengaruhi  kinerja  keuangan  daerah,  baik  secara bersamaan  atau  terpisah.  Selain  variabel  pengelolaan  keuangan  daerah  .  akuntabilitas,  dan transparansi  yang  berdampak  pada  kinerja  keuangan  daerah  ,  masih  terdapat  variabel  yang turut  memengaruhinya,  seperti aksesibilitas (X4);  aktivitas  pengendalian  (X5);  sistem akuntansi keuangan daerah (X6)

## KESIMPULAN
Sesuai uraian yang sudah dilaksanakan, maka rumusan hipotesisnya ialah:
1. Pengelolaan keuangan daerah  berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan daerah.
2. Akuntabilitas berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan daerah.
3. Transparansi berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan daerah.
4. Tata  kelola  keuangan  daerah,  akuntabilitas  maupun  transparansi  berdampak  positif maupun krusial pada kinerja keuangan daerah.

## REFERENSI
Akbar,  B.  (2012).  Akuntabilitas  publik  dan  peran  akuntansi  keuangan  daerah  pada pemerintah  daerah.  Dikutip  dari  Public  Interest  Research  and  Advocacy  Center: http://www.pirac.org.
Akuntansi  Universitas  Bengkulu.mKrina,  L.  P.  L.  (2003).  Indikator  dan  alat  ukur  prinsip akuntabilitas, transparansi dan
Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan. Dikutip dari Jurnal Ekonomi (Online): http://ovy19.wordpress.com.
Bratakusumah, D. S., & Solihin, D. (2004). Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Coryanata, I. (2007). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijkan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan  daerah  (APBD).  Simposium  Nasional  Akuntansi  X.  Makasar:  Universitas Hasanuddin.
Damayanti  Wienda.  2018.  “ Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pemerintahan  Desa  dalam Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  kasus:  Desa  Terigi  dan  Desa  Sumberagung Kecamatan  Batuwarno  Kabupaten  Wonogiri) .”  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Solo.
Halim,  A.  (2001).  Bunga  rampai  manajemen  keuangan  daerah.  Yogyakarta:  UPP  AMP YKPN. Ismiarti. (2013). Analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah (Tesis). Bengkulu: Program Magister
Halim, Alfian. 2016. “ Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa  (ADD)  dalam  Pencapaian  Good  Governance  (Studi  Empiris  di  Kecamatan Bontomaranu  Kabupaten  Gowa) .” Skripsi .  Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Islam Universitas Islan Negeri Alauddin. Makasar.
I’anatut  Thoifah.  2015. Statistik  Pendidikan  dan  Metode  Penelitian  Kuantitatif .  Malang. Madani Media.
Mardiasmo. (2004). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo.  (2006).  Perwujudan  transparansi  dan  akuntabilitas  publik  melalui  akuntansi sektor  publik:  Suatu  sarana  good  governance.  Jurnal  Akuntansi  Pemerintahan,  2(1), Medan: Universitas Negeri Medan.
Mahsun,  M.  (2006).  Pengukuran  kinerja  sektor  publik.  Yogyakarta:  BPFE.  pemerintah provinsi sumatera utara (Tesis). Medan: Universitas Sumatera Utara.
Pasaribu, F. J. (2011). Pengaruh penyajian laporan keuangan SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan  SKPD  terhadap  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah. Ramadhan, P. R. (2012). Pengaruh sumber pendapatan asli daerah (PAD) terhadap dana Penatausahaan  keuangan  daerah  dan  pengelolaan  barang  milik  daerah  terhadap  kinerja keuangan  SKPD  pada  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  (Tesis).  Medan:  Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi No. 25
Permendagri No. 113 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 terkait Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
SKPD (Tesis). Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Tahun  2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi