## IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KABUPATEN CIREBON PADA TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
Afif Muamar, Wing Redy Prayuda, dan Silmi Kafah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Email: afifmuamar85@gmail.com, redyprayuda@gmail.com, dan kafah.silmi16@gmail.com

## Abstract
In Cirebon Regency, the Regency BAZNAS has been established which is tasked with collecting and  distributing  zakat  in  the  Cirebon  Regency  area.  There  is  a  significant  difference  in  the number of professional zakat receipts from 2019 to 2020. Therefore, the author feels the need to study more deeply about how to implement professional zakat based on public policy theory. The  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative  with  data  collection  techniques through interviews, observation and documentation. From the results of the study, it was found that the implementation of professional zakat at BAZNAS Cirebon Regency in 2020 seen from the theory that the implementation of public policies had been successfully implemented with different  standards  used  from  the  previous  year.  However,  there  are  still  obstacles  in  the implementation that come from amil and muzakki. Seen from the perspective of Law Number 23  of  2011  concerning  Management  of  Zakat,  the  implementation  has  been  carried  out  in accordance with the act but is not yet optimal.
Keywords: Implementation, Professional Zakat, and Positive Law.

## Abstrak
Di  Kabupaten  Cirebon  telah  berdiri  BAZNAS  Kabupaten  yang  bertugas  menghimpun  dan menyalurkan  zakat  di  wilayah  Kabupaten  Cirebon.  Terdapat  perbedaan  signifikan  jumlah penerimaan  zakat  profesi  dari  tahun  2019  ke  2020.  Oleh  karena  itu  peneliti  merasa  perlu mengaji  lebih  dalam  mengenai  bagaimana  implementasi  zakat  profesi  berdasarkan  teori kebijakan  publik.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh  implementasi zakat profesi di BAZNAS  Kabupaten Cirebon pada tahun 2020  dilihat  dari  teori  implementasi  kebijakan  publik  telah  berhasil  dilaksanakan  dengan perbedaan  standar  yang  digunakan  dari  tahun  sebelumnya.  Namun  masih terdapat  hambatan dalam  pengimplementasian  yang  berasal  dari  amil  dan  muzakki.  Dilihat  dari  perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pengimplementasian sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang namun belum optimal.
Kata Kunci: Implementasi, Zakat Profesi, dan Hukum Positif.

## PENDAHULUAN
Zakat profesi adalah zakat yang diambil atas  penghasilan  yang  diterima  dari pekerjaan atau profesinya baik dilakukan sendiri  atau  bersama-sama  dari  sumber yang  diketahui  dan  tetap  (Hafidhuddin, 2002).  Zakat  profesi  merupakan  jenis zakat  baru  yang  dikalangan  para  ulama terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat  para  ulama  mengenai  zakat profesi  dapat  dilihat  dari  berbagai analogi yang digunakan untuk mementukan  ketentuan  zakat  profesi seperti  menganalogikan  dengan  zakat emas,  menganalogikan  dengan  zakat pertanian  dan  menganalogikan  dengan zakat rikaz (Ismail dkk., 2018).
Penduduk  Indonesia  mayoritas beragama  Islam,  sehingga  Pemerintah membentuk  kebijakan  tentang  zakat yang  dikelola  oleh  lembaga  khusus untuk
menghimpun
dan
mendistribusikan  zakat  dalam  wadah lembaga  Badan  Amil  Zakat  Nasional
(BAZNAS) yang keberlakuannya diatur
oleh  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun 1999  kemudian  diperbarui  menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU No. 23, 2011).  Di  Kabupaten  Cirebon  telah berdiri  BAZNAS  Kabupaten  yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat.  BAZNAS  Kabupaten  Cirebon baru melaksanakan penghimpunan dana zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara (ASN)  sesuai  Peraturan  Bupati  Cirebon Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan  Zakat  Profesi,  Infaq  dan Shadaqah  bagi  ASN  di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Perbup Cirebon, 2017). Adapun kebutuhan dalam
penelitian  kali  ini,  peneliti  akan memfokuskan data yang berhasil dihimpun  oleh  BAZNAS  Kabupaten Cirebon  pada  tahun  2020.  Namun sebagai perbandingannya, berikut uraian data  dalam  rentang  tahun  2017-2020 yang peneliti peroleh, antara lain:

## Tabel 1

## Laporan Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Cirebon
No Jenis 2017 2018 2019 2020 1 Zakat Fitrah Rp 3.717.836.881 Rp 5.392.696.050 Rp 5.166.579.384 Rp 490.193.122 2 Zakat Profesi Rp 1.082.030.695 Rp 1.878.118.567 Rp 2.283.754.998 Rp  11.199.708.108 3 Infaq/Shadaqah Rp 118.171.395 Rp 387.239.890 Rp 269.901.795 Rp 53.510.813 JUMLAH Rp 4.918.038.971 Rp 7.669.610.766 Rp 7.720.236.177 Rp  11.743.412.043
Sumber: Dokumentasi di BAZNAS Kabupaten Cirebon
Dapat dilihat dalam tabel bahwa zakat profesi  menjadi  jenis  zakat  yang  paling banyak dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten  Cirebon  terdapat  perbedaan yang  signifikan  pada  penghimpunan  zakat profesi  ditahun  2019  dengan  2020. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui implementasi zakat profesi dan hambatannya, serta tinjauan yuridis melalui UU  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat atas implementasi zakat profesi  di  BAZNAS  Kabupaten  Cirebon pada tahun 2020.

## LITERATUR REVIEW
Penelitian  mengenai  zakat  profesi  bukan merupakan  penelitian  yang  baru,  namun
penelitian  yang  terfokus  pada  teori implementasi kebijakan publik nampaknya belum  ada  sebelumnya.  Berdasarkan  hasil penelusuran  peneliti,  ada  beberapa  tema penelitian  tentang  zakat  profesi,  yaitu pertama, penelitian  yang  dilakukan  oleh Wiwid  Sugiarto  dalam  “Implementasi Zakat  Profesi  dalam  Perspektif  Hukum Islam  (Studi  pada  SD  Negeri  1  Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus) ” (Sugiarto, 2018). Penelitian ini dilakukan  untuk  mengetahui  pelaksanaan zakat  profesi  ASN  guru  SD  Negeri  1 Tanjungan  dan  pandangan  hukum  Islam terhadap
pelaksanaanya. Hasil
penelitiannya menunjukan bahwa
pelaksanaan  zakat  profesi  ASN  guru  SD
Negeri  1  Tanjungan  belum  terlaksana dikarenakan  beberapa  faktor  diantaranya belum  tercapainya nishab dan  orang  yang berzakat maal tidak memiliki utang.
Dan kedua, penelitian yang dilakukan  oleh  Miftaakhul  Amri  yang berjudul  Miftaakhul  Amri,  “Implementasi Zakat  Profesi  (Studi  Analisis  Pelaksanaan Zakat  Profesi  Aparatur  Sipil  Negara  di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi  Hukum  Islam”  (Amri,  2019). Penelitian ini mengungkapkan pelaksanaan zakat  profesi  oleh  ASN  di  Kabupaten Banyumas  dari  sudut  pandang  sosiologi hukum  yang  dikelola  oleh  BAZNAS Banyumas. Hasil penelitiannya menunjukan  bahwa  pelaksanaan  zakat profesi  oleh  BAZNAS  Banyumas  belum sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara  Perhitungan  Zakat Maal dan  Zakat Fitrah  serta  Pendayagunaan  Zakat  untuk Usaha  Produktif  dan  Keputusan  Ketua BAZNAS Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/205 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan atau Profesi karena hambatan berupa kurangnya pemahaman  dan  kesadaran  mengenai hukum  zakat  profesi  serta  kurangnya sosialisasi terkait hal tersebut.
Dari  kedua  penelitian  yang  telah dipaparkan  di  atas,  belum  ditemukan tinjauan secara khusus tentang implementasi  zakat  pofesi  dari  segi  teori implementasi  kebijakan  publik.  Dengan menggunakan pendekatan ini selain menggambarkan pelaksanaan zakat profesi dari  sudut  pandang  Undang-Undang, diharapkan  membuahkan  hasil  pemikiran tentang efektif atau tidaknya penerapan dari Undang-Undang  Pengelolaan  Zakat  di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  kualitatif  deskriptif  memiliki tujuan  untuk  menyajikan  secara  lengkap mengenai  permasalahan  dengan  cara mendeskripsikan  variabel-variabel  yang
masuk  kedalam  masalah  penelitian  (Noor, 2013). Pada penelitian deskriptif ini peneliti akan  mengamati  kegiatan  pengumpulan, penditribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS  Kabupaten  Cirebon  dari  bulan November  2021-Januari  2022  dengan membuat catatan penelitian sehingga dapat diperoleh  variabel-variabel  yang  masuk kedalam masalah penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subjek penelitian (Moleong, 2018). Pendekatan  ini  digunakan  untuk  melihat realita  dari  implementasi  zakat  profesi  di BAZNAS  Kabupaten  Cirebon  pada  tahun 2020 dan hasilnya tidak untuk mengeneralisasi  setiap  implementasi  zakat profesi  secara  umum.  Sumber  data  yang peneliti  pergunakan  yaitu  data  primer  dan sekunder  (Siyanto  &  Sodik,  2015).  Data primer  diperoleh  dari  hasil  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi  BAZNAS Kabupaten  Cirebon.  Observasi  bertujuan untuk  mengamati  objek  penelitian  secara langsung  amaupun  tidak  langsung.  Objek penelitian yang diamati yaitu zakat profesi yang  dilaksakan  di  BAZNAS  Kabupaten Cirebon.  Wawancara  dimana  peneliti melakukan  dialog  dengan  pihak  pengurus BAZNAS Kabupaten Cirebon dan beberapa muzakki, dimana peneliti akan mengajukan pertanyaan dan pengurus BAZNAS Kabupaten  Cirebon  sebagai  narasumber akan  menjawab  pertanyaan  yang  diajukan. Dan dokumentasi pengumpulan data laporan  keuangan  dan  gambar  yang ditemukan  terkait  dengan  zakat  profesi  di BAZNAS Kabupaten Cirebon. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah
Perundang-undangan,  buku-buku,  jurnal- jurnal, website resmi yang berkaitan dengan penelitian  yaitu  mengenai  implementasi zakat profesi. Kemudian penelitian ini juga menggunakan teknis analisis yang diperkenalkan  oleh  Miles  dan  Huberman yaitu  reduksi  data,  display  data  dan penarikan  kesimpulan  (Yusuf,  2017).  Dari
data  yang  diperoleh  akan  dilakukan pemilihan, pemfokusan, pemisahan, penyederhanaan dan pentranformasian data mentah  yang  diperoleh  selama  penelitian dilaksanakan  yang  akan  dikumpulkan  dan dikategorikan sesuai
dengan
permasalahannya.  Dan  terakhir  pencarian makna  dari  data  yang  telah  dikumpulkan selama penelitian dengan mencari kesamaan, hubungan, atau perbedaan untuk dapat  dijadikan  jawaban  atau  kesimpulan dari  permasalahan  yang  diteliti  dengan didukung  bukti-bukti  yang  valid  maka kesimpulan  dianggap  kredibel.  Penarikan kesimpulan menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dipopulerkan oleh Van Meter dan Horn.

## KONSEP  DASAR  ZAKAT  PROFESI DAN PENGELOLAANNYA
Pengertian  Zakat  Profesi  dan  Dasar Hukumnya
Zakat  (ٌ ةاَك َز)  secara  bahasa  memiliki beberapa arti diantaranya tumbuh berkembang, mensucikan, keberkahan, dan kesuburan  (Al-Zhuhaily,  1997).  Secara terminologi,  menurut Didin  Hafidhuddin bahwa zakat  merupakan  bagian  harta  yang wajib diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya  sesuai  persyaratan  tertentu (Hafidhuddin,  2002).  Dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Zakat  dalam  bab  1  ketentuan umum pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “zakat adalah  harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh seorang  muslim  atau  badan  usaha  untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam” UU No 23, 2011).
Adapun istilah zakat profesi merupakan nama lain dari zakat pendapatan atau  jasa  yang  termasuk  dalam  jenis  zakat maal. ٌ Istilah  zakat  profesi  dalam  bahasa
Arab  dikenal  sebagai zakatu  kasb  al-amal wa  al-mikhan  al-hurrati ٌ َلَمَعْلاٌ ِبْسَكٌ ُةاَك َز )ِة ُّرُحْلاٌ ِنَحِمْلا َو)  yang memiliki arti zakat atas penghasilan  kerja  dan  profesi  bebas.
Menurut  istilah  zakat  profesi  berarti  zakat yang dikeluarkan dari harta yang diperoleh
dari  penghasilan  atas  pekerjaan  yang digeluti  (Bakir,  2021b), seperti  dokter, pengacara,  arsitek,  pegawai  dan  lainnya. Penghasilan ini dikenal dengan istilah upah, gaji, honorarium dan lainnya.
Zakat  merupakan  bagian  dari  rukun Islam yang berimplikasi pada setiap muslim wajib  menunaikannya.  Selain  orang  yang beragama Islam maka tidak wajib menunaikan  zakat  seperti  orang  kafir meskipun  dia  tinggal  di  negara  Islam  dan orang  murtad  karena  kehilangan  status sebagai seorang muslim (Bakir, 2021a).
Dalam  tataran  praktis,  zakat  bagi umat  Islam  terbagi  menjadi  dua  macam zakat,  yaitu  zakat  fitrah  dan  zakat maal . Begitupun dalam pasal 4 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Zakat  bahwa  zakat  yang dihimpun  adalah  zakat maal dan  zakat fitrah.  Zakat  fitrah  merupakan  zakat  yang wajib  dikeluarkan  oleh  seluruh  umat muslim  baik  yang  dewasa  maupun  bayi yang  baru  lahir  pada  awal  Ramadhan hingga akhir Ramadhan dengan mengeluarkan 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok  yang  digunakan  oleh  masyarakat setempat. Zakat maal merupakan zakat atas harta  yang  dimiliki  oleh  seseorang  atau badan  hukum  yang  telah  memenuhi  syarat nishab dan haul sebagaimana  yang  telah ditentukan  sesuai  dengan  jenis  harta  yang dizakatinya,  seperti:  1)  emas,  perak  dan logam  mulia  lainnya,  2)  uang  dan  surat berharga  lainnya,  3)  perniagaan,  4) pertanian  dan  perkebunan  kehutanan,  5) peternakan dan perikanan,
6) pertambangan, 7) perindustrian,
8)
pendapatan dan jasa, serta 9) rikaz (UU No 23, 2011) .
Dengan mengacu pada keterangan di atas,  menurut  peneliti  istilah  zakat  profesi merupakan  salah  satu  jenis  zakat maal di era modern yang hingga saat memunculkan polemik hukum pro dan kontra dikalangan ulama,  karena  tidak  ada  ketentuan  yang jelas  dari  sumber  hukum  Islam  yang membahasa  secara  jelas  yang  dijadikan rujukan  sebagai  ketentuan  dan  cara
berzakatnya. Hal-hal yang menjadi perdebatan yaitu tentang nishab , kadar dan waktu  pembayaran  zakat  profesi.  Dalam menentukan nishab zakat profesi digunakan teori  pengambilan  hukum  berupa  analogi ( qiyas) ,  sehingga  memunculkan  perbedaan pendapat, diantaranya pertama , menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian.  Jadi nishab yang  digunakan adalah  senilai  harga  653  kg  gabah  dengan kadar 5% atau 10% dan tidak ada haul nya. Kedua, menganalogikan  zakat  profesi dengan zakat emas dan perak. Penganalogian ini sebab bentuk upah, gaji, honorarium  dan  lainnya  berbentuk  uang. Ketiga, menganalogikan  zakat  profesi dengan  zakat rikaz. Dimana  tidak  ada ketentuan nishab dan haul . Jadi setiap kali menerima  upah,  gaji,  honorarium  dan lainnya  maka  dikeluarkan  zakatnya  2,5% (Hafidhuddin, 2002).
Di  dalam  penentuan  besaran  kadar zakat profesi, para ulama terbelah menjadi dua pendapat yang berbeda, yaitu pertama, semua  penghasilan  langsung  dikeluarkan sebesar  2,5%  tanpa  dikurangi  kebutuhan pokok yang bersangkutan. Atau dikeluarkan dari penghasilan bruto (kotor). Dan kedua, semua  penghasilan  harus dikurangi kebutuhan pokok untuk dikeluarkan sejumlah harta untuk zakatnya sebeser  2,5%.  Atau  dikeluarkan  dari penghasilan neto (bersih) (Hannani, 2017).
Kemudian  harta  yang  akan  dizakati harus mencapai syarat yang telah ditentukan  oleh  syariat,  yaitu pertama, dimiliki  secara  penuh.  Maksudnya  harta yang  akan  dizakati  merupakan  milik muzakki secara utuh yang didapat dari cara yang  dibolehkan  oleh  syariat. Kedua , Merupakan harta berkembang. Ketiga, telah memenuhi  kebutuhan  pokok. Keempat , telah  mencapai nishab . Kelima, telah mecapai haul (Restianti, 2021) .
Adapun dasar hukum zakat merupakan  ibadah  yang  ada  sejak  zaman Rasulullah  yang  pelaksanaannya  pertama kali  ketika  berada  di  Makkah.  Hadist merupakan interpretasi Rasul dari
ketentuan  yang  terdapat  dalam  al-Qur’an mengenai zakat (Ismail dkk., 2018). Berikut beberapa  dasar  hukum  diwajibkannya zakat,  yaitu pertama , Keterangan  surat  al- Baqarah ayat 43 yang berpesan bagi umat Islam agar  melaksanakan  shalat  dan  menunaikan zakat. Kedua ,  peryatanaan  dalam  surat  at- Taubah ayat 60 tentang p endistribusian zakat kepada 8 golongan  yang berhak menerima zakat, yaitu orang-orang fakir, miskin, amil, mualaf,  budak,  gharim,  fi  sabillillah,  ibnu sabil (Kemenag,  2019) .  Dan ketiga ,  hadits yang  diriwayatkan  oleh  imam  Bukhari tentang  lima  pondasi  dalam Islam,  yaitu syahadat, menegakkan shalat,
mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah dan puasa  di  bulan  Ramadhan (Al-Bukhari, 2009) .

## Pengelolaan Zakat
Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 38  Tahun  1999 tentang  Pengelolaan  Zakat kemudian  diperbarui  pada  tahun  2011 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 angka (1) bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan  dan  pengoordinasian  dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagagunaan zakat (UU No 23, 2011). Jadi  implementasi  pengelolaan  zakat profesi  dapat  dilihat  melalui  komponen- komponen  implementasi  kebijakan  yang diterapkan oleh BAZNAS dalam melakukan  pengumpulan,  pendistribusian dan  pendayagunaan  dana  zakat  di  seluruh wilayah  Indonesia  yang  terintegrasi  dari pusat,  provinsi  dan  kabupaten/kota  dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berlegalitas. Dalam melaksanakan pengelolaan  zakat  BAZNAS  dibantu  oleh Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  sebagai pengumpul  dan  penyalur  zakat  dengan skala  yang  lebih  kecil.  Baik  anggota BAZNAS,  LAZ  maupun  UPZ  inilah  yang disebut amil pada saat ini.
Tugas  BAZNAS  sesuai  dengan ketentuan Undang-Undang yaitu melakukan  penghimpunan,  pendistribusian dan  pendayagunaan  zakat.  Penghimpunan
dana  adalah  kegiatan  yang  mempengaruhi masyarakat untuk mengumpulkan dana dan sumber  dana  lainnya  kepada  lembaga tersebut  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  pada  lembaga  tersebut.  Dalam konteks zakat berarti mempengaruhi masyarakat  untuk  menyerahkan  zakatnya kepada  BAZNAS  atau  LAZ  agar  dapat disalurkan  kepada  yang  membutuhkan. Dalam memberikan layanan penghimpunan BAZNAS  atau  LAZ  wajib  mengikuti prinsip  pokok  penghimpunan  dana,  antara lain pertama, prinsip  aman  regulasi. Maksudnya untuk lembaga yang melakukan  penghimpunan  dana  harus memiliki  izin  dari  pemerintah  atau lembaganya  legal. Kedua, prinsip  aman syar’i.  Maksudnya  dalam  penghimpunan zakat  harus  sesuai  dengan  syariat  Islam. Ketiga, prinsip aman manajemen. Maksudnya sistem manajemen dimulai dari perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan  dan evaluasi  dengan  cara amil memastikan pencatatan serta pelaporan keuangan sesuai standar PSAK (Pernyataan
Standar Akuntansi  Keuangan)  109,  menyampaikan laporan  penerimaan  dana  sesuai  dengan sumbernya. Dengan memberikan pelayanan yang  baik  kepada muzakki maka  secara otomatis  akan  membangun  kepercayaan dari muzakki (Ismail dkk., 2018) .
Adapun beberapa
jenis pendistribusian  zakat  yang  disalurkan kepada mustahiq yaitu pertama, konsumtif tradisional merupakan cara pendistribusian dalam  bentuk  kebutuhan  pokok  yang diperlukan  secara  langsung  seperti  beras, lauk pauk dan sebagainya. Kedua, konsumtif kreatif merupakan cara pendistribusian  dalam  bentuk  lain  yang langsung  habis  jika  digunakan  seperti pemberian  beasiswa,  biaya  berobat  dan sebagainya. Ketiga, produktif  tradisional merupakan  cara  pendistribusian  dalam bentuk  barang  yang  produktif  atau  dapat diusahakan seperti hewan ternak, mesin dan sebagainya. Keempat, produktif  kreatif merupakan  cara  pendistribusian  dalam bentuk modal usaha yang dapat digunakan
masyarakt untuk memulai atau mengembangkan  usahanya  (Akbar  & Tarantang, 2018).
Keberhasilan  suatu  kebijakan  dikaji berdasarkan proses implementasi dan hasil. Pada  bagian hasil,  kebijakan  dapat dikatakan  berhasil  apabila  membawa dampak  sesuai  dengan  yang  diinginkan. Suatu kebijakan mungkin saja berhasil jika dilihat dari sudut implementasi, tetapi bisa jadi  gagal  dilihat  dari  dampak  yang dihasilkan  atau  sebaliknya.  Untuk  lebih mudah memahami implementasi kebijakan publik maka model atau kerangka pemikiran  dibuat,  dimana  model  tersebut dapat  memberikan  gambaran  secara  bulat dan  lengkap  mengenai  komponen  yang terdiri  dari  program  yang  dilaksanakan, sasaran,  pelaksana  dan  faktor  lingkungan (Tachjan, 2006).

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Cirebon
Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) Kabupaten Cirebon memiliki wilayah kerja meliputi  wilayah  administrasi  Kabupaten Cirebon.  Secara  administratif,  Kabupaten Cirebon  memiliki  wilayah  seluas  990,36 Km2  yang  terbagi  menjadi  40  kecamatan, 412  desa,  12  kelurahan,  9.377  Rukun Tetangga  (RT)  dan  2.700  Rukun  Warga (RW) (Pemkab Cirebon, 2021).
Secara  garis  besar  ada  dua  tugas BAZNAS Kabupaten Cirebon yaitu menghimpun  dan  mendistribusikan.  Oleh karena  itu  terdapat  bidang  masing-masing untuk  menghimpun  dan  mendistribusikan Zakat,  Infaq,  dan  Shadaqah  (ZIS),  serta pendanaan  sosial  lainnya.  Penghimpunan dana  ZIS  di  Kabupaten  Cirebon  dilakukan dengan beberapa cara yang bertujuan untuk mempermudah donatur dalam memberikan dana kepada lembaga amil zakat. Pertama, Penghimpunan  dana  ZIS  dilakukan  oleh UPZ  yang  telah  ditetapkan  oleh  BAZNAS Kabupaten  Cirebon.  Saat  ini  terdapat  78 UPZ  yang  aktif. Kedua, Penghimpunan dana  ZIS  dimana  donatur  datang  langsung
ke  kantor  BAZNAS  Kabupaten  Cirebon untuk menyerahkan dana ZIS. Ketiga, Bagi donatur  yang  tidak  bisa  secara  langsung memberikan  dana  ZIS  kepada  BAZNAS atau  UPZ,  maka  donatur  bisa  memilih melalui transfer untuk pengumpulan dana di BAZNAS  Kabupaten  Cirebon.  Saat  ini media yang digunakan BAZNAS Kabupaten  Cirebon  dalam  transfer  adalah Bank  bjb,  Link  Aja!,  OVO,  Go  Pay,  dan DANA. Keempat, Penghimpunan dana ZIS melalui  pelayanan  jemput  yaitu amil mendatangi donatur sebab donatur meminta amil datang (Lina Herlina, Wawancara, 20 Desember 2021).
Penyaluran dana ZIS dikenal dengan istilah pendistribusian dan pendayagunaan. Penyaluran  dana  ZIS  mengalami  pasang surut  sesuai  dengan  hasil  pengumpulan. Dalam hal kebijakan penyaluran dana yang terkumpul,  BAZNAS  wajib  menyaluran dana  ZIS  yang  terkumpul  kepada  8  asnaf sesuai  dengan  ketentuan  islam.  Selain  8 asnaf yang sudah tetap, BAZNAS Kabupaten  Cirebon  juga  mendistribusikan dan  mendayagunakan  melalui  progam- program  BAZNAS  Kabupaten  Cirebon seperti Cirebon Sejahtera, Cirebon Cerdas, Cirebon  Sehat,  Cirebon  Peduli,  Dan Cirebon
Agamis (Abdul
Rifa’i,
Wawancara, 8 November 2021).
BAZNAS  Kabupaten  Cirebon  dalam melaksanakan tugasnya melakukan pelaporan  sebagai  bentuk  tanggungjawab dilakukan  dengan  memberikan  laporan kepada BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan Bupati
Cirebon. Pelaporan kepada
BAZNAS Provinsi Jawa Barat
pelaporannya dilakukan setiap enam bulan dan  akhir  tahun  dalam  bentuk  laporan kegiatan  dan  laporan  keuangan  dalam format PSAK (Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan) 109 yang telah diaudit oleh  auditor  eksternal.  Pelaporan  kepada Bupati Cirebon dilakukan setiap tiga bulan sekali dalam bentuk laporan penghimpunan dan pendistribusian (Lina Herlina, Wawancara, 20 Desember 2021).
Implementasi Zakat Profesi di BAZNAS
Kabupaten Cirebon pada Tahun 2020 Untuk lebih mudah memahami implementasi kebijakan publik maka model atau  kerangka  pemikiran  dibuat,  dimana model tersebut dapat memberikan gambaran  secara  bulat  dan  lengkap mengenai  komponen  yang  terdiri  dari program  yang  dilaksanakan,  sasaran, pelaksana dan faktor lingkungan (Tachjan, 2006).  Dari  berbagai  model  implementasi kebijakan  publik  untuk  menganalisis implementasi  kebijakan  zakat  profesi  di BAZNAS  Kabupaten  Cirebon  pada  tahun 2020,  peneliti  menerapkan  teori  Donald Van  Meter  dan  Carl  Van  Horn  yang mengkaji  lebih  dalam  tentang  standar  dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik  organisasi  pelaksana,  sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait  dan  kegiatan-kegiatan  pelaksanaan, serta lingkungan sosial.
Standar  dan  sasaran  implementasi zakat  profesi  oleh  BAZNAS  Kabupaten Cirebon  itu  mengikuti  aturan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu,  pengelolaan dana ZIS di  BAZNAS  Kabupaten Cirebon juga  mengamini  Peraturan  Bupati  Nomor 65  Tahun  2017  tentang  Optimalisasi Pengumpulan Zakat, dan/atau Infak Profesi ASN  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Cirebon  melalui  BAZNAS Kabupaten Cirebon (Abdul Rifa’i dan Lina Herlina, Wawancara, 15 November 2021). Pada  tahun  2020  Bupati  Cirebon memberikan  dukungan  kembali  dengan mengeluarkan  Instruksi  Bupati  Cirebon Nomor 328 Tahun 2020 tentang
Optimalisasi Pengumpulan Zakat, dan/atau Infak Profesi ASN di Lingkungan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cirebon melalui  BAZNAS  Kabupaten  Cirebon. Dimana  dalam  instruksi  ini  ditetapkan setiap  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  wajib mengeluarkan  zakat  sebesar  Rp100.000 secara otomatis oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tempat ASN bertugas (Abdul Rifa’i, Wawancara, 8 November 2021).
Di dalam menjalankan suatu kebijakan  tentu  diperlukan  sumber  daya yang  cukup  agar  tujuan  dari  kebijakan tersebut  dapat  tercapai.  Begitupun  dengan implementasi  zakat  profesi  diperlukan sumber  daya  yang  cukup  untuk  mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS  Kabupaten  Cirebon saat ini hanya memiliki 5 pimpinan dan 12 anggota  pelaksana  yang  melaksanakan tugas  dan  wewenangnya  masing-masing. Dalam pengumpulan zakat profesi anggota BAZNAS  dibantu  oleh  UPZ  setiap  badan atau dinas. Untuk anggaran yang digunakan berasal  dari  APBD  dan  hak amil sebesar 12,5%  dari  dana  zakat  yang  terkumpul (Abdul Rifa’i dan Lina Herlina,
Wawancara, 15 November 2021). Karakteristik organisasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan diperlukan  agar  terjadi  kejelasan  dan keteraturan dalam pelaksanaan kegiatannya.  Organisasi  pelaksana  yang dibuat tersendiri dalam implementasi zakat profesi  yaitu  BAZNAS  yang  dibantu  oleh UPZ. BAZNAS terbagi menjadi BAZNAS pusat,  BAZNAS  provinsi  dan  BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS Kabupaten Cirebon memiliki tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian,  serta  pendayagunaan  dana zakat. BAZNAS Kabupaten Cirebon memiliki  wilayah  kerja  yang  sama  dengan wilayah  administratif  Kabupaten  Cirebon (Abdul  Rifa’i,  Wawancara,  8  November 2021).
Organisasi pelaksana dalam
implementasi  zakat  profesi  di  Kabupaten Cirebon yaitu BAZNAS Kabupaten Cirebon  dibantu  UPZ  sebagai  pelaksana dilapangan.  Serta  BAZNAS  Provinsi  Jawa Barat dan Bupati Cirebon sebagai pengawas.  BAZNAS  Kabupaten  Cirebon mengelola  dana  zakat  profesi  dibantu  oleh UPZ  yang  dibentuk  di  badan  atau  dinas yang  ada  di  wilayah  Kabupaten  Cirebon. Pembentukan  UPZ  dilakukan  berdasarkan usulan  BAZNAS  namun  permohonannya
tetap  dilakukan  oleh  badan  atau  dinas terkait. Hingga saat ini belum semua badan atau  dinas  di  wilayah  Kabupaten  Cirebon membentuk UPZ. Menurut data pada tahun 2020  terdapat  78  UPZ  yang  aktif mengumpulkan  zakat.  Tugas  UPZ  adalah membantu BAZNAS melakukan
penghimpunan  dan  pendistribusian  zakat profesi. Penghimpunan dimulai dari melakukan  sosialisasi  pengelolaan  zakat profesi,  pendataan muzakki kemudian menghimpun dana zakat profesi setelah itu melaporkan jumlah dana zakat profesi yang terhimpun  berserta  data muzakki. Namun saat  ini  masih  banyak  UPZ  yang  hanya melaporkan jumlah dana zakat profesi yang terhimpun  tanpa  disertai  data muzakki . BAZNAS  Kabupaten  Cirebon  tidak  bisa memberikan  teguran  apabila  UPZ  belum menghimpun dan melaporkan zakat profesi hanya bisa menyampaikan surat hasil rekap UPZ  yang  sudah  melapor  kepada  Bupati Cirebon. Anggota BAZNAS juga tidak bisa mengontrol  satu  persatu  UPZ  karena kekurangan  SDM  (Abdul  Rifa’i  dan  Lina Herlina, Wawancara, 15 November 2021).
Ada 3 tahapan respon dari pelaksana yaitu, pertama pengetahuan,  pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan. Kedua ,  arah  respon  pelaksana  apakah menerima, netral atau menolak. Dan ketiga , intensitas terhadap kebijakan yang dilakukan (Juniar dkk., 2019). Di Kabupaten  Cirebon  sejak  adanya  instruksi Bupati  Cirebon  Nomor  328,  pimpinan badan  atau  dinas  mulai  mengetahui  dan melaksanakan  zakat  profesi  di  BAZNAS
Kabupaten Cirebon. Melalui pemberitahuan BAZNAS mulailah pimpinan  badan  atau  dinas  membentuk UPZ untuk melaksanakan instruksi tersebut.  Pembentukan  UPZ  dibadan  atau dinas belum terlaksana ke semua badan atau dinas,  serta  di  masyarakat  umum  baru  3 UPZ  yang  terbentuk.  Meskipun  dalam pelaksanaanya  masih  sedikit  UPZ  yang melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tugasnya  (Abdul  Rifa’i  dan  Lina  Herlina, Wawancara, 15 November 2021).
Kondisi  lingkungan  yang  dimaksud dilihat dari segi ekonomi, sosial dan politik. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan telah  dibentuk  BAZNAS  di  Kabupaten Cirebon  namun  masih  banyak  masyarakat umum  yang  tidak  tahu  apa  itu  BAZNAS dan  tugasnya  sehingga  ketika  BAZNAS melakukan penghimpunan masyarakat belum  percaya  terhadap  BAZNAS.Untuk ASN  karena  telah  adanya  instruksi  Bupati maka dapat dilaksanakan.Dari segi ekonomi  masyarakat  Kabupaten  Cirebon masih  banyak  yang  termasuk mustahiq (Abdul  Rifa’i,  Wawancara,  8  November 2021) .
Hambatan  Implementasi  Zakat  Profesi di  BAZNAS  Kabupaten  Cirebon  pada Tahun 2020
Implementasi  zakat  profesi  di  BAZNAS Kabupaten  Cirebon  dilakukan  berdasarkan rencana yang telah dibuat. Meskipun telah direncanakan namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan sehingga tidak sesuai  dengan  rencana  awal.  Dari  temuan hasil  penelitian,  hambatan  besar  dari implementasi  zakat  profesi  di  BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 dapat dikelompokan menjadi dua yaitu, hambatan yang  berasal  pengelola  dan  pihak  yang wajib mengeluarkan zakat.
Dalam  implementasi  zakat  profesi amil yang bertugas yaitu dari BAZNAS dan UPZ.  Dari  BAZNAS  Kabupaten  Cirebon karena kurangnya SDM menyebabkan dua hambatan.  Hambatan  pertama  yaitu  dari UPZ  yang  belum  memahami  tugasnya, yaitu  tidak  hanya  memotong  zakat  profesi pada  rekening  ASN  tapi  juga  harus memberikan data muzakki yang membayar, tapi  kenyataan  tidak  memberikan  data  hal ini  menyebakan muzakki tidak  bisa menerima  layanan  yang  diberikan  oleh BAZNAS  Kabupaten  Cirebon  seperti menerima  Nomor  Pokok  Wajib  Zakat (NPWZ)  dan  Bukti  Setor  Zakat  (BSZ). Hambatan  kedua  yaitu  dari  BAZNAS karena kurangnya SDM maka dalam fungsi
pengawasan  penghimpunan  terhadap  UPZ maupun  pengawasan  pendsitribusian  dan pendayagunaan  terhadap mustahiq tidak bisa  dijalankan  secara  optimal  (Khodiron, Wawancara,  3  Januari  2022).  Hambatan yang  berasal  dari muzakki ada  dua. Pertama , kurangnya  pemahaman muzakki bagaimana  pembayaran  zakat  profesi  ke BAZNAS Kabupaten Cirebon. Kedua, rasa kepercayaan muzakki terhadap  BAZNAS Kabupaten Cirebon yang kurang mengurangi  minat muzakki membayar zakat  profesi  ke  BAZNAS  Kabupaten Cirebon  (Abdul  Rifa’i,  Wawancara,  8 November 2021).
Implementasi Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten  Cirebon  pada  Tahun  2020 dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Pengelolaan  zakat  profesi  di  Kabupaten
Cirebon  pada  tahun  2020  dimulai  dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam proses perencanaan membuat  RKAT  yang  membuat  rencana penghimpunan  hingga  pendistribusian  dan pendayagunaan zakat (Abdul Rifa’i, Wawancara,  8  November  2021).  Dalam pelaksanaan  penghimpunan  zakat  profesi BAZNAS Kabupaten Cirebon dibantu oleh UPZ  yang  dibentuk  pada  setiap  dinas atau badan di wilayah Kabupaten Cirebon. UPZ memiliki tugas membantu BAZNAS dalam menghimpun  dana  zakat  profesi  dari  ASN sesuai dengan dinas atau badannya. Sesuai dengan  Instruksi  Bupati  Cirebon  Nomor 328  Tahun  2020  zakat  profesi  yang dipotong  dari  gaji  bersih  ASN  adalah Rp100.000  setiap  bulan.  Pemotongan  ini dilakukan langsung oleh UPZ dari rekening ASN  ke  rekening  BAZNAS  Kabupaten Cirebon.  Setelah  itu  UPZ  memberikan laporan  secara  tertulis  kepada  BAZNAS Kabupaten  Cirebon  jumlah  dana  zakat profesi  yang  terkumpul.  Setelah  menerima laporan tertulis dari UPZ mengenai jumlah dana yang terkumpul, BAZNAS Kabupaten
Cirebon mencatatnya dalam aplikasi SiMBA dan memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ)  kepada  masing-masing  UPZ  yang menyetorkan. Pada tahun 2020 jumlah dana zakat  profesi  yang  terkumpul  sebesar Rp11.199.708.108. Dana yang telah terkumpul  kemudian  didistribusikan  oleh BAZNAS  Kabupaten  Cirebon  (Abdul Rifa’i  dan  Lina  Herlina,  Wawancara,  20 November 2021).
BAZNAS  Kabupaten  Cirebon  dalam melakukan pendistribusian dan pendayagunaan dilaksanakan sesuai dengan syariat  Islam  melalui  program-program yang  dibuat  oleh  BAZNAS  Kabupaten Cirebon.  Ada  5  (lima)  program  yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam  mendistribusikan  zakat  profesi  di wilayah Kabupaten Cirebon yaitu program Cirebon Sejahtera, Cirebon Peduli, Cirebon Cerdas,  Cirebon  Agamis  dan  Cirebon Sehat.  Setiap  program  yang  dilaksanakan oleh  BAZNAS  Kabupaten  Cirebon  telah disahkan melalui SK yang dikeluarkan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Cirebon sehingga  kegiatannya  telah  diatur  dan biayanya  telah  ditentukan  berdasarkan RKAT  dari  dana amil sebesar  12,5%  dari dana  zakat  yang  terhimpun.  Dalam  proses pendistribusian, BAZNAS Kabupaten
Cirebon menjalin kerja sama dengan pihak- pihak  tertentu  untuk  pendistribusian  zakat profesi,  seperti  program  Cirebon  Cerdas yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah, program  Cirebon  Sejahtera  yang  berkerja sama  dengan  lembaga  pelatihan  dan lainnya. Penentuan penerima zakat berdasarkan program ditentukan
berdasarkan ketentuan asnaf. Untuk menentukan  penerima  zakat  BAZNAS Kabupaten Cirebon melakukan 2 cara untuk menjangkau  seluruh  wilayah  Kabupaten Cirebon  yaitu pertama, anggota  BAZNAS mencari  informasi  langsung  kemasyarakat mengenai  siapa  yang  berhak  menerima zakat. Kedua,  mustahiq datang  sendiri  ke kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon untuk mengajukan  permohonan.  Setiap mustahiq baik yang didatangi dan datang sendiri tetap
mengajukan permohonan dan fotocopi KTP akan dicatat dalam aplikasi SiMBA. Untuk pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Cirebon tidak hanya memberikan dana saja tapi  juga  memberikan  bimbingan  dan pendampingan terhadap usaha yang dilakukan oleh mustahiq . Pada Tahun 2020 BAZNAS  Kabupaten  Cirebon  berhasil mendistribusikan dana sebesar
Rp9.218.006.509  atau  lebih  dari  80%  dari dana zakat profesi yang terkumpul. Setelah melaksanakan penghimpunan
dan pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Cirebon menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban  (Abdul  Rifa’i  dan Lina  Herlina,  Wawancara,  15  November 2021).
Laporan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon berupa laporan kegiatan  dan  laporan  keuangan.  Laporan keuangan  BAZNAS  Kabupaten  Cirebon berpedoman  PSAK  109  yang  diaudit  oleh Dewan Syariah dan auditor publik. Laporan ini  akan  diberikan  kepada  BAZNAS Provinsi Jawa Barat setiap 6 bulan dan akhir tahun.  BAZNAS  Kabupaten  Cirebon  juga memberikan laporan kepada Bupati Cirebon  berupa  laporan  penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan setiap 3 bulan sekali. Bentuk tanggungjawab
BAZNAS sebagai lembaga yang transparan kepada masyarakat dengan mempublikasikan  laporan  penghimpunan, pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat, infaq  dan  shadaqah  setiap  tahun  melalui koran dan spanduk  yang dipasang didepan kantor  BAZNAS  Kabupaten  Cirebon (Abdul Rifa’i dan Lina Herlina, Wawancara, 15 November 2021).
Secara  umum  implementasi  zakat profesi  di  BAZNAS  Kabupaten  Cirebon pada  tahun  2020  telah  dilakukan  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2011. Di tambah dengan adanya peraturan daerah yang mendukung lebih implementasi  zakat  profesi  di  kalangan ASN Kabupaten Cirebon. Dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten
Cirebon masih mengami beberapa kendala yang menyebabkan beberapa aturan dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 belum terlaksana secara optimal.
Dalam  Pasal  3  Undang-Undang Pengelolaan  Zakat  menyatakan  bahwa tujuan  dari  pengelolaan  zakat  adalah meningkatkan  efektivitas  dan  efesiensi pelayanan  dalam  pengelolaan  zakat  dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan  kemiskinan.  BAZNAS Kabupaten  Cirebon  dalam  efektivitas  dan efesiensi pelayanan masih belum maksimal karena  dalam  pelayanan  kepada muzakki belum  maksimal  terbukti  dengan  tidak diberikannya  BSZ.  Dalam  pasal  23 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 dinyatakan  bahwa  pihak  BAZNAS  harus memberikan  bukti  setoran  kepada  setiap muzakki .  Karena  pengumpulan  zakat dilakukan  oleh  UPZ  jadi  BAZNAS Kabupaten Cirebon belum bisa memberikan BSZ ke setiap muzakki karena UPZ hanya melaporkan jumlah zakat yang dihimpun  tanpa  ada  rincian  data muzakki . Peneliti juga menemukan bahwa BAZNAS Kabupaten Cirebon belum bisa menjangkau seluruh  wilayah  Kabupaten  Cirebon  untuk menyalukan  dana  zakat  yang  bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini dikarenakan  adanya  keterbatasan  SDM
BAZNAS  untuk  mendistribusikan  zakat secara merata. Sedangkan dalam ketentuan nishab implementasi zakat profesi didasarkan  pada  Instruksi  Bupati  Nomor 328 Tahun 2020

## KESIMPULAN
Dari pembahasan yang telah dibahas diatas maka  dapat  ditarik  kesimpulan  yaitu pertama ,  implementasi  zakat  profesi  pada tahun  2020  sudah  berhasil  dilaksanakan. BAZNAS Kabupaten Cirebon telah melaksanakan pengumpulan,
pendistribusian dan pendayagunaan dengan standar dan sasaran yang telah dibuat. Salah satu  standar  yang  berbeda  dari  tahun
sebelumnya  yaitu  adanya  instruksi  Bupati Cirebon  Nomor  328  Tahun  2020  yang berisi  setiap  ASN  wajib  membayar  zakat profesi  di  BAZNAS  Kabupaten  Cirebon sebesar  Rp.100.000  dari  gaji  bersih dipotong  langsung  oleh  Unit  Pengumpul Zakat  (UPZ).  Dan  dalam  pendistribusian dan  pendayagunaan  BAZNAS  Kabupaten Cirebon melaksanakannya melalui 5 program  yaitu  program  Cirebon  Sejahtera, Cirebon  Sehat,  Cirebon  Peduli,  Cirebon Cerdas  dan  Cirebon  Agamis. Kedua, Hambatan  dalam  implementasi  zakat profesi  pada  tahun  2020  di  BAZNAS Kabupaten  Cirebon  berasal  dari  berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat yaitu  dari amil dan muzakki .  Hambatan pada amil terletak pada kurangnya kuantitas dan kualitas menyebabkan kinerja penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan  tidak  optimal.  Hambatan pada muzakki terletak pada pemahaman dan kepercayaan  yang  masih  kurang  terhadap zakat  profesi  di  BAZNAS  Kabupaten Cirebon. Ketiga , Implementasi  zakat profesi  di  BAZNAS  Kabupaten  Cirebon tahun 2020 telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 namun  belum  secara  optimal  karena terdapat  beberapa  aspek  pelaksanaan  yang tidak  sesuai  dengan  peraturan  tersebut seperti setiap muzakki belum mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ) dan penditribusian yang belum merata.

## DAFTAR PUSTAKA
Agama,  D.  K.  (2019). Al-Qur’an  dan
Terjemahan . Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Balitbang Kemenag RI.
Akbar,  W.,  &  Tarantang,  J.  (2018).
Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surat At-Taubah[9]: 103) . K- Media.
Al-Bukhari, A. A. M. bin I. (2009). Shahih Bukhari . Dar Ibn Hazm. Al-Zhuhaily,  W.  (1997). Zakat:  Kajian Berbagai Mahzab . PT Remaja
Rosdakarya.
Amri,  M.  (2019).  Implementasi  Zakat Profesi  (Studi  Analisis  Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di
BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam. In Tesis . IAIN Purwokerto.
Bakir,  A.  (2021a). Syarat  Pemberi  Zakat dan Kriteria Harta Zakar: Seri Hukum Zakat . Hikam Pustaka.
Bakir,  A.  (2021b). Zakat  Profesi:  Seri Hukum Zakat . Hikam Pustaka. Hafidhuddin,  D.  (2002). Zakat  Dalam Perekonomian Modern . Gema Insani. Hannani.  (2017). Zakat  Profesi  dalam Tataran Teori dan Praktik . TrustMedia Publishing.
Ismail, A. S., Mas’udi, M. F., Bahri, E. S.,
Tajang, M. N., Qasim, F., Hambali, A.,
&  Erianton,  P.  (2018). Fikih  Zakat Kontekstual  Indonesia .  Badan  Amil Zakat Nasional.
Juniar,  D.,  Rachmawati,  I.,  &  Meigawati,
D.  (2019).  Implementasi  Kebijakan Penataan Indekos atau Rumah
Kontrakan  di  Kota  Sukabumi. Jurnal
Papatung , 2 (3). Moleong,  L.  J.  (2018). Metodologi
Penelitian  Kualitatif (38th  ed.).  PT Remaja Rosdakarya. Noor,  J.  (2013). Metodologi  Penelitian
Skripsi,  Tesis,  Disertasi  dan  Karya
Ilmiah . Kencana. Pemkab  Cirebon.  (2021). Batas  Wilayah Kabupaten Cirebon . Pemkab Cirebon.
https://cirebonkab.bps.go.id/statictabe l/2019/10/28/27/batas-wilayah- kabupaten -cirebon.html Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun
2017  tentang  Pengelolaan  Zakat
Profesi, Infaq dan Shadaqah bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, (2017).
Restianti,  H.  (2021). Mengenal  Zakat .
Angkasa.
Siyanto,  S.,  &  Sodik,  A.  (2015). Dasar Metodologi Penelitian . Literasi Media Publishing.
Sugiarto,  W.  (2018).  Implementasi  Zakat
Profesi dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi  pada  SD  Negeri  1  Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab.  Tanggamus).  In Skripsi .  UIN Raden Intan.
Tachjan.  (2006). Implementasi  Kebijakan Publik . AIPI Bandnung.
Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (2011).
Yusuf,  M.  (2017). Metode  Penelitian: Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Penelitian Gabungan . Kencana.