## Jual Beli Crypto Dalam Futures Market dalam Perspektif Ekonomi dan Bisnis Islam

## Ahmad Ulil Albab Al Umar
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta E-mail: ahmadulil.asfebi@gmail.com
Article History: Received: 20 Desember 2022
Revised: 30 Desember 2022 Accepted: 31 Desember 2022
Abstract: Penelitian ini membahas mengenai jual beli crypto  dalam  futures  market  dari  perspektif  fiqh ekonomi  dan  bisnis  Islam.  Metode  yang  digunakan pada  penelitian  ini  adalah  library  research  dengan pendekatan  kualitatif.  Hasil  dalam  penelitian  ini menemukan  bahwa  ada  pro  dan  kontra  terkait  jual beli  crypto  dalam  futures  market,  namun  sebagian ahli berpendapat bahwa jual beli crypto dalam futures market  tidak  diperbolehkan.  Implikasi  penelitian  ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk para pemain crypto  khususnya  futures  market  agar  membuka wawasan  mengenai  hukum  jual  beli  crypto  dalam futures market.
Keywords: Crypto, Futures Market, Fiqh

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  semakin  pesat  berkembang,  hal  ini  juga  mendorong berkembangnya  pembayaran  selain  menggunakan  uang  giral  dan  uang  kartal  baik  domestik maupun internasional (Afrizal et al ., 2021). Perkembangan teknologi tersebut, memunculkan salah satunya teknologi yang mengkaitkan blok data secara kriptografis sehingga menghasilkan sistem yang disebut Blockchain (Arslanian & Fischer, 2019) . Blockchain dalam beberapa tahun terakhir menjadi teknologi yang paling populer (Sukmaningsih, Nurudin dan Nursanty, 2022). Salah satu produk teknologi dalam Blokchain yakni cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan alat transaksi yang dapat dilakukan lebih cepat, praktis, aman, dan murah (Ausop & Aulia, 2018).
Cryptocurrency di Indonesia masih banyak menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai pihak, seperti pemerintah pusat juga melarang penggunaan kripto sebagai alat transaksi (Al Umar, et al ., 2022). Menurut Bank Indonesia dalam siaran pers bulan Februari 2014 bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999  yang  kemudian  diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2009,  menyatakan  bahwa  mata  uang  digital  tidak  dianggap  sebagai  mata  uang  yang  sah  di Indonesia.  Risiko  dari  peredaran  uang  digital  ditanggung  oleh  masing-masing  individu (Windiastuti et al ., 2019). Menurut data dari Bappebti tahun 2022, transaksi aset kripto di Indonesia mencapai  83,8  triliun  dan  memiliki  pengguna  12,4  juta  di  Indonesia  (Bappebti,  2022).  Hal  ini membuktikan bahwa perkembangan serta antusias pengguna kripto di Indonesia sangatlah besar.
Hukum Islam tentang kripto juga ada perbedaan pendapat. Dua pendapat menilai hukum crypto,  pendapat  pertama  menyatakan  bahwa  crypto  adalah  haram.  Ini  karena  crypto  memiliki unsur spekulasi dan gharar yang tidak diperbolehkan dalam Islam (Zain, 2018). Pendapat kedua menyatakan bahwa kripto itu halal karena memenuhi unsur dan syarat pengertian uang dan jual beli. Ini juga didukung oleh Ibnul Qoyyum yang mengatakan bahwa “fatwa dapat berubah sesuai
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
dengan zaman, tempat dan kondisi." (Kusuma, 2020).
Jual  beli cryptocurrency sekarang  ini,  ada  fitur  yakni  disebut futures  market (Pasar berjangka). Futures Market dapat ditemukan dalam applikasi jual beli crypto salah satunya yakni di Binance.  Sebagai gambaran singkat, futures marekt merupakan jual beli kripto dengan jangka waktu tertentu. Pengguna Futures Market pun sangat banyak di Dunia ini, dikarenakan pada futures market pengguna  crypto  bisa  mendapatkan  keuntungan  yang  sangat  besar,  namun  hal  itu  juga dibarengi dengan peluang kerugian pula yang besar.
Penelitian  dengan  tema  mengenai  crypto  sudah  pernah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti seperti  penelitian  oleh  Zain  (2018)  meneliti  mengenai  mining  crypto  dari  aspek  hukum  Islam. Rohman (2021) yang meneliti mengenai  tinjauan yuridis cryptocurrency di Indonesia. Penelitian oleh Jati & Zulfikar (2021) meneliti cryptocurrency dari aspek perspektif hukum ekonomi syariah. Berdasarkan  penelitian-penelitian  terdahulu  tersebut,  masih  terdapat  perbedaan  fokus  penelitian antara  peneliti  terdahulu.  Maka,  dalam  penelitian  ini  meskipun  mengambil  tema  yang  sama mengenai cryptocurrency namun dalam menelitian ini lebih fokus terhadap hukum fiqh ekonomi dan bisnis Islam dalam transaksi jual beli cryptocurrency dalam futures market . Permasalahan yang perlu dianalisa serta dikaji dalam penelitian ini adalah: pertama , apa itu crypto currency?. Kedua , Apa itu market future ( futures market) ?. Ketiga , Bagaimana praktik jual beli crypto currency di Futures Market?. Keempat, Bagaimana tinjauan fiqh ekonomi dan bisnis Islam dalam jual beli crypto currency?
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  menjawab  permasalahan  tersebut  yakni: pertama , untuk mengetahui apa itu crypto currency, Kedua , untuk mengetahui apa itu market future ( futures market). Ketiga , untuk mengetahui praktik jual beli crypto currency di Futures Market. Dan yang keempat atau terakhir, adalah untuk mengetahui hukum jual beli crypto currency ditinjau dari segi fiqh ekonomi dan bisnis Islam.

## METODE PENELITIAN
Adapun  jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif  dan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini didapatkan melalui studi literature atau libarary research . Data pada penelitian ini didapatkan dari sumber-sumber seperti artikel, web, Undang-Undang, Fatwa, dll. Data yang sudah terkumpul kemudian kumpulkan dan dianalisa sehingga dapat menjadi sebuah literature yang memadai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Crypto Currency
Crypto  diartikan  sebagai  uang  digital  dan  merupakan  sebuah  revolusi  alat  pembayaran dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang bisa berlaku secara global, aman dan terdesentralisasi (Rohman, 2021). Cryptocurency adalah system atau uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara birtual atau transaksi bisnis  yang  terjadi  tanp  biaya  jasa  namun  tetap  memiliki  otoritas  kepercayaan  yang  terpusat (Afrizal  &  Marliyah,  2021).  Al  Umar et  al .,  (2021)  mengartikan  cryptocurency  merupakan representasi  digital  dari  uang  yang  tidak  dikeluarkan  oleh  bank  sentral  dan  yang  nilainya  tidak didukung oleh entitas pemerintah.

## Pengertian Future Market (Futures Market)
Menurut OJK future market merupakan pasar tempat jual beli komoditas, mata uang asing, dan surat berharga yang penyerahannya dilakukan pada waktu mendatang; pasar devisa berjangka; pasar tunai (forward market; future market). Perdagangan Berjangka adalah transaksi jual-beli dengan
kesepakatan yang terjadi sekarang tentang: jenis produk, harga satuan, kuantitas, kualitas dan distinasi penyerahan, tetapi penyelesaian transaksi dilaksanakan di kemudian hari (Samsul, 2010).
Bappebti mengartikan Future Market dimana Kontrak Berjangka merupakan kontrak yang standard, dan waktu penyerahan telah ditetapkan terlebih dahulu. Karena bentuknya yang standard itu, maka yang di "negosiasi" kan hanya harganya saja. Performance atau "terpenuhinya" Kontrak Berjangka  sesuai  dengan  spesifikasi  yang  tercantum  dalam  kontrak  dijamin  oleh  suatu  lembaga khusus  yaitu  Lembaga  Kliring  Berjangka.  Sedangkan  Berdasarkan  UU  No.32/1997  tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opini atas Kontrak Berjangka.

## Hukum Crypto Berdasarkan Fatwa DSN MUI
Menurut ijtima ulama komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat disimpulkan ketentuan hukum mengenai cryptocurrency sebagai berikut :
1. Penggunaan cryptocurrency sebagai  mata  uang  hukumnya  haram,  karena  mengandung gharar,  dharar  dan  bertentangan  dengan  Undang-Undang  nomor  7  tahun  2011  dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
2. Cryptocurrency sebagai  komoditi  atau  aset  digital  tidak  sah  diperjualbelikan  karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil’ah secara syar’i, yaitu: ada  wujud  fisik,  memiliki  nilai,  diketahui  jumlahnya  secara  pasti,  hak  milik  dan  bisa diserahkan ke pembeli.
3. Cryptocurrency  sebagai  komoditi/aset  yang  memenuhi  syarat  sebagai  sil’ah  dan memiliki underlying serta  memiliki  manfaat  yang  jelas  hukumnya  sah  untuk diperjualbelikan. (Fatwa MUI, 2021).

## Hukum Jual Beli Crypto Currency Ditinjau Dari Segi Fiqh Ekonomi Dan Bisnis Islam
Futures market merupakan istilah lain dari pasar berjangka. Yang diniagakan dalam pasar ini  adalah  berupa  komoditas  (‘aradl)  yang  terdiri  dari  aset  derivatif  (aset  turunan).  Alhasil, mekanisme  yang  berlaku  berbeda  jauh  dengan  apa  yang terjadi  di  pasar  modal  (al-aswâq  ra’sul mâliyyah).   Di  pasar  berjangka  (futures  market/al-aswâq  al-istiqbâliyyah),  akad  yang  berlaku meniscayakan penggunaan akad bai’ ‘urbun, yaitu jual beli yang disertai uang muka. Yang dijual pun  juga  bukan  komoditas  yang  terdiri  dari  aset  crypto  itu  sendiri,  melainkan  kontrak  yang sebelumnya pernah dilakukan oleh seseorang untuk memesan suatu aset crypto pada jangka waktu tertentu. Ketika kontrak itu telah jatuh tempo, namun aset tidak menunjukkan harga sebagaimana yang diharapkan, maka pihak penjual memilih opsi (khiyârât) untuk mengalihkan tanggungannya kepada pihak lain, dengan niat “uang muka” (‘urbun) yang sudah diserahkannya tidak hangus.
Sekilas tentang Bai' Urbun Definisi bai' 'urbun adalah sebagai berikut: عذيفنتبماقاذإيرتشملانأساسأىلعامهنيبطابترلااقيثوتلًانوبرعىمسيلاملانمًاغلبميرتشملانمذخأيوءيشلاناسنلإاعيبينأوهنوبرعلاعيب عئابللنوبرعلاناكلكننإو،نمثلانمنوبرعلابستحاهدق
Artinya, "Bai ‘urbun adalah jika ada seseorang menjual sesuatu, kemudian ia meminta dari pembeli  sejumlah  uang  sebagai  uang  muka  dengan  tujuan  dijadikan  jaminan  ikatan  akad  yang sudah dijalin oleh keduanya, dengan landasan bahwa jika pembeli memutuskan melanjutkan akad, maka uang muka tersebut dihitung sebagai harga, namun jika musytari membatalkan akad, maka uang  muka  tersebut  milik  penjual.”  (Fiqhul  Tâjiril  Muslim,  [Baitul  Muqaddas,  Maktabah ‘Ilmiyyah, cetakan pertama: 1426 H], halaman 89).
Ulama  yang  melarang  akad  ini  adalah  kalangan  Hanafiyah,  Malikiyah  dan  Syafiiyah.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Dalam perspektif as-Syaukani (wafat 1250 H) ‘illat larangan bai’ urbun adalah sebagai berikut: Artinya:  "'Illat  dilarangnya  bai’  urbun  adalah  karena  dalam  transaksi  urbun  tersimpan adanya dua syarat yang fasid. Pertama, adalah syarat adanya harta yang harus diserahkan kepada penjual secara cuma-cuma khususnya jika terjadi pembatalan transaksi. Kedua, karena ada syarat pengembalian barang kepada penjual jika terjadi ketiadaan ridla pembeli.” As-Syaukani, Nailul Authâr Syarhu Muntaqal Akhbâr, juz V, halaman 182).
Fuqaha  yang  membolehkan  transaksi  ‘urbun adalah  dari  kalangan  Hanabilah.  ‘Illat kebolehan menurut kalangan ini adalah sebagai berikut:
Artinya: “Sebagaimana maklum diketahui bahwa transaksi 'urbun dipergunakan di banyak transaksi niaga era modern saat ini adalah semata sebagai jaminan keterikatan antara penjual dan pembeli  secara  umum.  Banyak  peraturan/undang-undang  baru  yang  disusun  atas  dasar  akad tersebut dan memberlakukannya secara umum, dan bahkan menjadi landasan penetapan ganti rugi yang ditimbulkan oleh pihak lain karena alasan penundaan dan menunggu” (Afanah, Fiqhut Tâjir, juz I, halaman 89).
Untuk  lebih  jelasnya  mari  kita  menyimak  takyîful  fiqh  jual  beli  'urbun  dalam  trading crypto di futures market itu terjadi. Ilustrasi Trading Aset Crypto di Futures Market Suatu misal, Si Fulan membeli sebuah properti, dan akan dilunasi pada waktu tertentu. Sebagai tanda jadi, ia memberikan “uang muka”. Ketika telah tiba waktu jatuh tempo, selanjutnya Si Fulan ini memiliki dua opsi, yaitu apakah mau melanjutkan pembelian properti  tersebut, ataukah merelakannya.   Sebagaimana  ciri  utama  dari  uang  muka  pada  bai’  urbun,  maka  jika  terjadi pembatalan akad, uang muka menjadi hangus dan menjadi milik penjual. Jika melanjutkan akad, maka pihak pembeli harus menyerahkan uang untuk melunasi harga properti (baca: aset kripto) dan uang muka menjadi bagian dari harga aset. Berangkat dari sini, maka keputusan yang dilakukan oleh Si Fulan, sudah pasti juga ada 2 opsi (khiyârât), yaitu jika ia tetap bersikukuh untuk membeli properti,  maka  dia  harus  menyerahkan  sejumlah  uang  untuk  melunasi  sehingga  uang  mukanya menjadi bagian miliknya. Sementara bila ia bersikukuh menjual aset properti, maka uang mukanya ini akan digantikan oleh pihak lain yang akan membelinya.  Karena hampir bisa dipastikan bahwa pihak trader kecil selalu memilih untuk menjual pada saat jatuh tempo, maka itu artinya dia hanya memiliki 1 opsi saja terhadap “uang muka” yang diserahkan, yaitu pembatalan akad pembelian properti (baca: aset kripto).
Berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  di  bai’  urbun,  setiap  kali  ada  pihak  yang membatalkan akad ‘urbun, maka properti adalah masih menjadi milik sah penjual. Tidak ada satu hishah pun yang beralih menjadi “hak” (right) trader.  Bercermin pada mekanisme ini, maka “uang muka” yang dialihkan oleh trader kepada pihak lain pada dasarnya tidak bisa dikaitkan dengan properti (aset kripto). Dengan demikian, uang itu juga tidak bisa distandarkan harganya dengan harga baru properti (aset kripto) saat jatuh tempo.  Karena itu, ketika terjadi proses pengalihan hak dari satu trader ke trader lainnya, maka yang berlaku seharusnya adalah wajibnya “trader baru” menggantikan “uang muka” dari “trader lama”, dengan ketentuan sama besar, tidak bertambah dan tidak berkurang (tamatsul). Ketentuan yang berlaku secara syara’ adalah mengikuti ketentuan yang berlaku  atas  akad  hiwalah.  Sebab,  obyek  yang  dijual  adalah  “uang  muka”,  sehingga  bukan komoditas “properti-”nya atau aset kriptonya.
Fakta Trading Aset Crypto di Futures Market Beberapa fakta yang terjadi pada trading aset crypto di lapangan, adalah: Pertama, valuasi aset crypto ditentukan berdasarkan harga di saat jatuh  tempo  atau  kontrak.   Kedua,  uang  muka  yang  dijual  oleh  trader,  memiliki  valuasi  yang berbeda dengan saat trader tersebut memutuskan membeli aset derivatif crypto. Padahal kontrak yang berlaku di opsi “penjualan” oleh trader pada saat kadaluwarsa, menandakan batalnya akad
pembelian aset crypto. Alhasil, yang tersisa adalah akad hiwalah semata, dan uang muka bukan dihitung sebagai bagian dari aset.  Karenanya, ketentuan yang seharusnya berlaku atas nilai uang muka  itu,  adalah  wajibnya  ia  distandarkan  dengan  saat  awal  dilakukan  kontrak  futures.  Dalam kasus properti, ketika pihak pembeli membatalkan pembelian properti, dan memilih mengalihkan pada orang lain agar uang mukanya tidak hangus, maka besar nilai pengalihan itu harus sama saat dia menyerahkan uang muka pembelian properti. Alhasil, nilainya tidak bisa distandarkan dengan harga properti saat jatuh tempo kontrak futures.  Ketiga, fakta yang terjadi, dalam trading crypto di futures market, ketika akad futures itu dibatalkan, maka nilai valuasi uang muka mengikuti valuasi aset crypto saat kontrak itu kadaluwarsa. Konsekuensinya, besarannya menjadi tidak sama dengan saat uang muka itu diserahkan di awal kontrak. Dengan demikian, terpenuhi kaidah jual beli utang dengan utang (bai’u mâ fîdz dzimmah bimâ fîdz dzimmah) dengan besar nilai uang muka yang dialihkan sebagai yang tidak sepadan dengan gantinya. Karena ketidaksepadanan ini, maka praktik yang terjadi dalam akad trading aset crypto di pasar berjangka, pada dasarnya merupakan praktik ribâl fadli.  Keempat, selain itu, 'illat keharaman hukum pada trading aset crypto di pasar berjangka adalah karena terdapatnya unsur maisir. 'Illat ini muncul seiring opsi yang dimiliki oleh trader kecil adalah hanya satu, yaitu hanya menjual pada saat jatuh tempo. Alhasil, otomatis membatalkan akad sehingga murni tersisa harga baru dari “uang muka” dan bukan “komoditas crypto-nya”.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  sudah  dipaparkan  dapat  disimpulkan  bahwa  crypto  currency merupakan aset digital yang dapat diperjual belikan. Futures market merupakan pasar berjangka yang juga ada dalam dunia crypto. Hukum mengenai jual beli aset crypto dalam futures market menurut sebagian pendapat yakni melarang atau hukumnya haram karena diangap sebagai bentuk judi atau maysir .

## DAFTAR REFERENSI
Afrizal, A., Marliyah, M., & Fuadi, F. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang,  Hukum,  Ekonomi  Dan  Syariah). E-Mabis:  Jurnal  Ekonomi  Manajemen  dan Bisnis , 22 (2), 13-41. https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689
Al  Umar,  Ahmad  Ulil  Albab.,  Adrian,  Muhammad  Iqbal.,  Inawati,  Yuni.,  Mustofa,  Muammar Taufiqi  Lutfi.,  Fitriyani,  Arum  Teguh.  (2022).  Analysis  of  Cryptocurrency  in  Islamic Perspective  and  Its  Existence  in  Indonesia. 1st  Virtual  Workshop  on  Writing  Scientific Article for International Publication Indexed SCOPUS. https://doi.org/10.2478/9788366675827-016
Arslanian,  H.,  &  Fischer,  F.  (2019).  Blockchain  as  an  enabling  technology.  In The  Future  of Finance (pp.  113-121).  Palgrave  Macmillan,  Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030- 14544-0_10
Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. Jurnal Sosioteknologi , 17 (1), 74-92. https://dx.doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8
https://bappebti.go.id
Kusuma,  T.  (2020).  Cryptocurrency  dalam  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  di  Indonesia
Perspektif Hukum Islam. Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam, 16(1), 109–
126. http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663
Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.1, Desember 2022
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Currency) di Indonesia. Jurnal Supremasi , 1-10.
https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284
Sukmariningsih,  R.  M.,  Nurudin,  A.,  &  Nursanty,  E.  (2022).  Pengenaan  Hukum  Pajak  Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi , 6 (2), 1644- 1654. https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.781
Windiastuti, F. C., Hanif, F., & Athief, N. (2019). InacoinCryptocurrency Analysis : An Islamic
Law Perspective. Journal Of Islamic Economic Laws, 2(2), 152–
177. https://doi.org/10.23917/jisel.v2i2.8585
Zain,  M.  F.  (2018).  Mining-Trading  Cryptocurrency  Dalam  Hukum  Islam.  Al-Manahij,  XII(1), 120:132. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1303
Asy-Syaukani,  Nail  Al-Authar  min  Asrar  Muntaqa  Al-Akhbar.  Cetakan  kedua,  tahun  1429 Penerbit Dar Ibnul Qayyim.
https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/ Hisamuddin  Afanah,  Fiqhut  Tajir  Al-Muslim,  [Baitul  Muqaddas,  Maktabah  Ilmiyah,  Cet.  ke-1:
1426 H
Samsul,  M.  (2010).  PERDAGANGAN  BERJANGKA  SEBAGAI  SARANA  SISTEM KETAHANAN  PANGAN  NASIONAL  INDONESIA. DIE  –  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  dan Manajemen , 6 (2), 65-82