## ANALISIS KELAYAKAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
Irfan Sofi
Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Kementerian Keuangan Email: aslamshofi2@gmail.com
ARTICLE INFORMATION ABSTRACT Diterima Pertama 12 September 2020 Dinyatakan Diterima 18 Desember 2020 KATA KUNCI: Regional Bonds, SPAM, Central Java KLASIFIKASI JEL: G32, H74
The Central Java Provincial Government plans to issue Regional Bonds as an alternative to development financing because fiscal space tends to decrease by 69.34 percent in 2013 to 46.44 percent in 2017 or a significant decline, namely by 22.90 percent. One of the activities that will be financed from the issuance of Regional Bonds is the Drinking Water  Supply  System  (SPAM).  The  purpose  of  this  paper  is  to determine the feasibility of issuance of Regional Bonds in Central Java Province and to determine the contribution of SPAM development to regional revenues. The writing method used in the writing of this study is a mixed method. Based on the results of the study, it is known that economically the issuance of bonds for SPAM development has met where the EIRR value of the EIRR value is above the coupon value to be given, namely 10 percent. The SPAM development will also be able to contribute to Local Own Revenue from dividends from the Regional Raw Water Company. However, there are a few obstacles related to in-principle  permission  from  the  legislature  so  that  more  effort  is needed for more communication and outreach.

## ABSTRAK
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  berencana  menerbitkan  Obligasi Daerah  sebagai alternatif  pembiayaan  pembangunan  karena  ruang fiskal  yang  cenderung  menurun  69,34  persen  pada  tahun  2013 menjadi 46,44 persen di tahun 2017 atau menurun cukup besar yaitu sebesar  22,90  persen.  Salah  satu  kegiatan  yang  akan  dibiayai  dari penerbitan  Obligasi  Daerah  adalah  Sistem  Penyediaan  Air  Minum (SPAM). Tujuan dari  penulisan ini yaitu  Untuk mengetahui kelayakan Penerbitan  Obligasi  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  untuk mengetahui  kontribusi  pembangunan  SPAM  terhadap  pendapatan daerah. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan kajian ini merupakan penelitian campuran (mixed method). Berdasarkan hasil kajian  diketahui  bahwa  secara  ekonomi  penerbitan  obligasi  untuk pembangunan  SPAM  telah  memenuhi  dimana  nilai  EIRR  nilai  EIRR diatas nilai kupon yang akan diberikan yaitu 10 persen. Pembangunan SPAM  juga  akan  dapat  berkontribusi  pada  Pendapatan  Asli  Daerah yang  bersumber  dari  deviden  Perusahaan  Daerah  Air  Baku.  Namun demikian  terdapat  sedikit  kendala  terkait  ijin  prinsip  dari  pihak legislatif sehingga perlu adanya effort untuk lebih banyak komunikasi dan sosialisasi.
Irfan Sofi
Halaman 2

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun  2017,  kondisi  fiskal  daerah  Provinsi  Jawa Tengah mengalami tren penurunan.  Tren penurunan fiskal dapat kita lihat dari ratio kemandirian keuangan daerah dimana turun dari semula 61,55 persen pada tahun  2013  menjadi  52,94  persen  pada  tahun  2017 atau  turun  lebih  dari  8,61  persen.  Walaupun demikian, pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi menjadi 55,51 persen namun masih jauh dari tahun 2016 ke bawah.
Kemandirian  daerah  merupakan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  membiayai  kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.  Rasio  kemandirian  keuangan  daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  dibagi  dengan jumah  pendapatan  transfer  dari  pemerintah  pusat dan  provinsi  serta  dari  pinjaman  daerah.  Semakin tinggi  angka  rasio  ini  menunjukkan  pemerintah daerah  semakin  tinggi  kemandirian  keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010).
Tabel 1 Ratio Kemandirian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun PAD Total Pendapatan Ratio 2013 8.212,00 13.343,39 61,55 % 2014 9.916,39 15.157,46 65,42 % 2015 10.904,83 16.828,15 64,80 % 2016 11.541,03 19.632,58 58,79 % 2017 12.547,51 23.703,17 52,94 % 2018 13.711,84 24.702,32 55,51 %
Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah
Di  lain  sisi,  ketergantungan  Provinsi  Jawa Tengah akan anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa  (TKDD)  masih  cukup  besar,  walaupun  sejak tahun  2012  jumlahnya  masih  dibawah  jumlah  PAD yang dihasilkan oleh daerah. Penerimaan TKDD pada tahun 2012 Provinsi Jawa Tengah mencapai  sebesar Rp5,13  triliun  sedangkan  PAD  yang  dihasilkan  pada tahun  yang  sama  sebesar  Rp6,63  triliun.  Sedangkan pada  tahun  2018,  jumlah  TKDD  yang  diterima  dari pemerintah  pusat  sebesar  Rp10,93  triliun,  jumlah tersebut  juga  masih  ada  dibawah  dari  jumlah penerimaan PAD sebesar Rp13,71 triliun.

## Gambar 1
Perbandingan PAD dan TKDD dalam APBD Provinsi Jawa Tengah
Sumber: DJPK – Kemenkeu
Ruang fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun  waktu  yang  sama  juga  mengalami  trend penurunan  dari  69,34  persen  pada  tahun  2013 menjadi  46,44  persen  di  tahun  2017  atau  menurun cukup besar yaitu sebesar 22,90 persen. Penurunan ini  menyebabkan  keleluasaan  yang  dimiliki  oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dalam menggunakan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  untuk  menentukan  prioritas belanjanya  terbatas.  Penghitungan  Ruang  Fiskal diperoleh dengan mengurangkan seluruh pendapatan  dengan  pendapatan  yang  sudah ditentukan penggunaannya ( earmarked ) dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan belanja bunga.

## Gambar 2
Ruang Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah
Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah
Oleh  sebab  itu  diperlukan  inovasi  untuk mengatasi  hal  tersebut  karena  tugas  utama Pemerintah  Daerah  yaitu  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  sebagaimana  tujuan  dari pemberian otonomi melalui pelaksanaan desentralisasi  fiskal  yaitu  menciptakan  efisiensi  dan efektivitas  pengelolaan  sumber  daya  daerah,
7.547,7 11.694,5 13.343,4 15.157,5 16.828,2 19.632,6 23.703,2 24.702,3 556,4 6.629,3 8.212,8 9.916,4 10.904,8 11.541,0  12.547,5 13,711.8 1.982,3 5.029,2  5.131,3 5.218,9  5.901,7 7.981,7 11.975,4 10,933.8 - 5.000,0 10.000,0 15.000,0 20.000,0 25.000,0 30.000,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pendapatan PAD TKDD
Irfan Sofi
Halaman 3
meningkatkan  kualitas  pelayanan  umum  serta memberdayakan  dan  menciptakan  ruang  bagi masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  proses pembangunan (Barzelay, 1991).
Untuk memberikan pelayanan tersebut, Pemerintah Daerah menyediakan berbagai infrastruktur  penunjang  yang  dibangun  melalui belanja  modal.  Kondisi  proporsi  belanja  modal Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  mengalami fluktuasi selama Tahun 2013-2017. Indikator belanja modal pada tahun 2013 tercatat sebesar 7,82 persen dan  meningkat  pada  Tahun  2014  sebesar  10,41 persen.  Kondisi  kualitas  belanja  yang  terbaik  terjadi pada  tahun  2016  dimana  rasio  belanja  modal terhadap  total  belanja  mencapai  14,55  persen, namun  mengalami  penurunan  yang  signifikan  pada tahun 2017 sebesar 6,36 persen.
Penurunan yang cukup signifikan ini antara lain disebabkan karena adanya pelimpahan kewenangan urusan  sekolah  menengah  atas  yang  awalnya merupakan  urusan  kabupaten/kota  dilimpahkan menjadi  urusan  provinsi  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Sehingga  provinsi  jawa  tengah  harus mengurangi  porsi  alokasi  belanja  modal  untuk mendanai  urusan  pendidikan,  khususnya  gaji  dan tunjangan  guru  sekolah  menengah  atas.  Hal  ini tercermin dari naiknya proporsi total belanja pegawai terhadap  total  belanja  dari  13,3  persen  pada  tahun 2016 menjadi 26,6 persen tahun 2017.

## Gambar 3
Proporsi Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah
Sumber : LKPD Provinsi Jawa Tengah
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  memiliki rencana  pembangunan  proyek  infrastruktur  yang telah  masuk  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah (RPJMD) 2018 – 2023. Salah satunya yaitu pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk pemenuhan target pelayanan 100 persen pada tahun 2019 yang saat ini baru mencapai 76,09 persen. Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  melalui  Badan Usaha  Milik  Daerah  yaitu  Perusahaan  Daerah  Air Bersih  menjual  air  baku  kepada  PDAM  yang  dimiliki oleh  Pemerintah  Kab./Kota.  Namun  saat  ini, kekurangan air baku untuk beberapa daerah menjadi kendala utama, untuk  mengurangi kekurangan akan
air  baku  maka  melalui  penerbitan  Obligasi  Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membangun 3  (tiga)  SPAM    yaitu  SPAM  Regional  Wososukas (Kabupaten  Wonogiri,  Kota  Surakarta,  Kabupaten Sukoharjo,  Kabupaten  Karanganyar  dan  Kabupaten Sragen,  SPAM  Regional  Keburejo  (Kabupaten Kebumen  dan  Kabupaten  Purworejo),  dan  SPAM Regional Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp915 miliar.
Penurunan  kondisi  fiskal  dan  belanja  modal Provinsi Jawa Tengah saat ini menunjukkan bahwa ke depan  akan  dapat  mengalami  kesulitan  dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  apabila  tidak  adanya upaya  inovasi  dalam  pembiayaan  daerah.  Adanya keterbatasan  anggaran  ( budget  constrain )  ini memunculkan  pinjaman  daerah  sebagai  alternatif pembiayaan  daerah,  khususnya  melalui  penerbitan obligasi daerah.
Penerbitan  obligasi  oleh  pemerintah  daerah mengharuskan  terpenuhinya  3  (tiga)  syarat  utama yang  tertuang  dalam  Undang-undang  No.  33  Tahun 2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara pemeritah pusat dan pemerintah daerah diantaranya ;  (1)  jumlah  sisa  pinjaman  daerah  ditambah  dengan jumlah  pinjaman  yang  akan  ditarik  tidak  boleh melebihi 75% penerimaan APBD  tahun sebelumnya (2)  daerah  harus  memiliki  rasio  kemampuan  untuk mengembalikan  pinjaman  atau  DSCR  ( Debt  Service Coverage  Rasio )  paling  rendah  2,5  persen  (3) pemerintah  daerah  tidak  diperbolehkan  memiliki tunggakan  atas  pengembalian  pinjaman  dari pemerintah pusat.
Dalam menerbitkan obligasi daerah tidak hanya melihat dari kemampuan secara keuangan saja, akan tetapi  diperlukan  aspek  lain  yang  akan  menjadi penentu  dalam  pelaksanaan  penerbitan  obligasi daerah. Seperti penelitian terdahulu yang diteliti oleh Yusena  dan Arza (2020) menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera  Barat  memiliki  kemampuan  keuangan dalam  menerbitkan  obligasi  daerah  yang  didukung oleh  tidak  adanya  kewajiban  provinsi  dalam  hutang atau  kewajiban  lainnya.  Namun,  hasil  penelitian menemukan  bahwa  pemerintah  provinsi  Sumatera Barat belum memiliki kesiapan sumber daya manusia dan  penyusunan  peraturan  dalam  pelaksanaan obligasi daerah. Menurut hasil penelitian Mahrufi dkk (2016) secara finansial pemerintah Provinsi Kalimantan  Timur  termasuk  dalam  daerah  kategori mampu  untuk  menerbitkan  obligasi  daerah  ,  hal  ini terlihat  dengan  terpenuhinya  kriteria  penilaian finansial  yang  ditentukan  oleh  Peraturan  Menteri Keuangan.  Akan  tetapi,  persiapan  sumber  daya manusia, kesiapan regulasi di daerah serta kesiapan lembaga-lembaga  yang  dibutuhkan  di  daerah  untuk
Irfan Sofi
Halaman 4
pelaksanaan  penerbitan  obligasi  daerah  nantinya juga  diperlukan.  Sehingga  dengan  diterbitkannya obligasi  daerah  di  pemerintah  Provinsi  Kalimantan timur  dapat  dilakukan  pembangunan  seperti bandara, jalan tol,
Hasil  penelitian-penelitian  tersebut  ditemukan bahwa  selain  kemampuan  keuangan  sebagai  syarat pokok  daerah  dalam  menerbitkan  obligasi  daerah, ditemukan  ada  beberapa  faktor-faktor  yang  dapati menyebabkan  daerah  belum  dapat  menerbitkan obligasi  daerah,  sedangkan  pemerintah  pusat  telah memberikan  pendampingan  dan  relaksasi  beberapa peraturan  yang  terkait  obligasi  daerah  antara  lain Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  yang diudit  oleh  BPK  dari  sebelumnya  diaudit  Kantor Akuntan Publik, jangka waktu LKPD menjadi 12 bulan dari  sebelumnya  9  bulan,  dan  penerbitannya  dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

## 1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1)  Apakah Penerbitan Obligasi Provinsi Jawa Tengah untuk  pembangunan  SPAM  layak  secara ekonomi?
2)  Apakah pembangunan SPAM dapat meningkatkan pendapatan daerah?

## 1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan dalam penelitian ini adalah:
1)  Untuk mengetahui kelayakan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2)  Untuk  mengetahui  kontribusi  pembangunan SPAM terhadap pendapatan daerah.

## 2. KERANGKA TEORI
2.1 Desentralisasi Fiskal, APBD dan Kemandirian Daerah
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Dearah  mendefinisikan  desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Soleh  dan  Rochmansjah  (2010),  secara  umum pelaksanaan  desentralisasi  di  suatu  negara,  dapat dibedakan menjadi desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal.
Desentralisasi  fiskal  dapat  diartikan  sebagai pelimpahan  kewewenangan  dibidang  penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi  oleh  pemerintah  pusat,  baik  secara administrasi  maupun  pemanfaatannya  kepada pemerintah  daerah.  Dengan  adanya  pelimpahan sebagian  wewenang  terhadap  sumber-sumber
penerimaan  di  daerah,  diharapkan  daerah-daerah dapat  melaksanakan  tugas-tugas  rutin,  pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif di daerahnya.
Desentralisasi  fiskal  memerlukan  pergeseran beberapa  tanggung  jawab  terhadap  pendapatan ( revenue ) dan / atau pembelanjaan ( expenditure ) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Faktor yang sangat penting dalm menentukan desentralisasi fiskal adalah  sejauh  mana  pemerintah  daerah  diberi kewenangan  (otonomi)  untuk  menentukan  alokasi atas  pengeluarannya  sendiri.  Faktor  lain  yang  juga penting adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan  penerimaan  mereka  (PAD).  Tetapi desentralisasi  fiskal  tidak  semata-mata  peningkatan PAD  saja  tetapi  lebih  dari  itu  adalah  kewenangan dalam  mengelola  potensi  daerah  demi  kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD.  Menurut  Peraturan  Perundang-Undangan Nomor  105  Tahun  2000  tentang  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak  dan  kewajiban  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  daerah tersebut dalam kerangka  APBD. Disisi lain keuangan daerah adalah sebagai alat fiskal pemerintah daerah, merupakan  bagian  integral  dari  keuangan  negara dalam  mengalokasikan  sumbersumber  ekonomi, memeratakan  hasil  pembangunan  dan  menciptakan stabilitas ekonomi selain stabilitas sosial politik.
Peranan  keuangan  daerah  semakin  penting, selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), tetapi juga  karena  makin  banyaknya  persoalan  yang dihadapi  daerah  dan  pemecahannya  membutuhkan partisipasi  dan  kontribusi  aktif  masyarakat  daerah. Salah satu peran masyarakat di daerah yaitu melalui pembelian  Obligasi  Daerah  yang  diterbitkan  oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah.
Menurut  Machfud  Sidik dalam  Aswardi  (2001), perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen dibidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing.  Dengan  demikian,  subsidi  dan bantuan  dari  pemerintah  pusat  yang  selama  ini sebagai  sumber  utama  dalam  APBD  mulai  kurang kontribusinya  dan  yang  menjadi  sumber  utamanya adalah pendapatan dari daerahnya sendiri.
Irfan Sofi
Halaman 5
Kinerja  keuangan  daerah  salah  satunya  dapat dilihat  dari  kemandirian  daerah.  Kemandirian keuangan daerah merupakan gambaran pemerintah daerah  dalam  hal  ketergantungan  daerah  pada sumber  dana  pemerintah  pusat  dan  provinsi  bagi kabupaten  dan  kota.  Makin  tinggi  kemandirian keuangan  daerah  maka  ketergantungan  daerah terhadap  bantuan  pemerintah  dan  provinsi  makin rendah.  Kemandirian  keuangan  daerah  juga menggambarkan  tingkat  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  daerah,  yakni  makin  tinggi kemandirian  keuangan  daerah  menggambarkan, makin  tingginya  partisipasi  masyarakat  dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
Pajak  dan  retribusi  daerah  merupakan komponen  dari  PAD.  Kemandirian  keuangan  daerah dapat  ditunjukkan  dari  perbandingan  PAD  dengan pendapatan  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat. Kemandirian  keuangan  daerah  berpengaruh  positif secara  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Kemandirian keuangan daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan daerah pada  sumber  dana  pemerintah  pusat  dan  provinsi. Makin  tinggi  kemandirian  keuangan  daerah  maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah dan provinsi makin rendah.

## 2.2 Pelayanan Publik
Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang  harus  dijalankan  oleh  pemerintah  baik pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah. Ketiga  fungsi  itu  yaitu  fungsi  pelayan  masyarakat ( public  service  function ),  fungsi  pembangunan ( development  function )  dan  fungsi  perlindungan ( protection  function )  (Widodo,  2001).  Pelayanan pemerintah kepada masyarakat tidak boleh diberikan secara  diskriminatif.  pelayanan  diberikan  tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai  hak  yang  sama  atas  pelayanan- pelayanan  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.
Pemberian  pelayanan  publik  oleh  aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan  implikasi  dari  fungsi  aparat  negara sebagai  pelayan  masyarakat.  Oleh  karena  itu, kedudukan  aparatur  pemerintah  dalam  pelayanan umum ( public services ) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan  pelayanan  yang  sebaik-baiknya  bagi masyarakat.  Dengan  demikian  akan  menentukan sejauh  mana  negara/pemerintah  telah  menjalankan perannya  dengan  baik  sesuai  dengan  tujuan pendiriannya.
Pelayanan  publik  menurut Pasolon  (2007) adalah  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh
pemerintah  terhadap  sejumlah  manusia  yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu
kumpulan atau kesatuan,  dan  menawarkan  kepuasan  meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Sedangkan  menurut  Moenir  (1992)  mengemukakan bahwa  pelayanan  publik  adalah  kegiatan  yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang dengan  landasan  faktor  material  melalui  sistem, prosedur  dan  metode  tertentu  dalam  usaha memenuhi  kepentingan  orang  lain  sesuai  dengan haknya.
Sementara  dalam  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefiniskan pelayanan  publik  sebagai  kegiatan  atau  rangkaian kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik.

## 2.3 Obligasi Daerah
Obligasi  Daerah  adalah  Pinjaman  Daerah  yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di  pasar  modal.  Obligasi  Daerah  merupakan  jenis pembiayaan  daerah  jangka  menengah  dan/atau jangka  panjang  yang  bersumber  dari  masyarakat dengan  melibatkan  masyarakat  secara  langsung dalam  proses  pembangunan  infrastruktur  di  daerah dengan membeli obligasi daerah tersebut.
Secara  umum  ciri-ciri  obligasi  daerah  adalah sebagai berikut:
a. Merupakan  Surat  Utang  yang  diterbitkan  oleh pemerintah  daerah  yang  ditawarkan  kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal dengan menggunakan mata uang rupiah.
b. Umumnya mempunyai jangka waktu 5 tahun atau lebih.
c. Membiayai  kegiatan  investasi  pelayanan  publik yang  dapat  menghasilkan  penerimaan  APBD dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat.
d. Kegiatan harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah, dapat berupa kegiatan baru atau  pengembangan  kegiatan  yang  sudah  ada, dan pembiayaan dapat sebagian atau sepenuhnya.
e. Proyek/kegiatan  yang  dibiayai  dari  Obligasi Daerah beserta barang milik Daerah yang melekat dalam  proyek  tersebut  dapat  dijadikan  jaminan Obligasi Daerah
f. Tidak dijamin oleh pemerintah pusat.
g. Risiko ditanggung pemerintah daerah.
h. Membayar biaya bunga secara berkala.
i. Melunasi pokok pinjaman pada saat jatuh tempo.
Irfan Sofi
Halaman 6
j. Nilai saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal pada saat diterbitkan.
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah  Daerah  dalam  menerbitkan  Obligasi Daerah yaitu sebagai berikut:
a.  Jumlah  sisa  pinjaman  daerah  +  jumlah  pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
b.  Memenuhi  rasio  kemampuan  keuangan  daerah untuk  mengembalikan  pinjaman  (DSCR)  yang ditetapkan oleh Pemerintah.
c.  Mendapat  persetujuan  prinsip  dari  DPRD. Persetujuan prinsip dari DPRD meliputi persetujuan  atas  nilai  bersih  maksimal  Obligasi Daerah  yang  akan  diterbitkan  pada  saat penetapan  APBD,  kesediaan  pembayaran  pokok dan  bunga  sebagai  akibat  penerbitan  Obligasi Daerah, dan kesediaan pembayaran segala biaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.
d.  Mendapat  pertimbangan  dari  Menteri  Dalam Negeri.
e.  Audit  terakhir  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).

## 2.4 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 1974  tentang  Pengairan,  maka  menjadi  tanggung jawab  Negara  dalam  menjamin  pemenuhan  hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum. Untuk  memenuhi  hal  itu,  Pemerintah  telah menetapkan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Sistem Penyediaan  Air  Minum  atau  SPAM  yaitu  PP  Nomor 122 Tahun 2015. Jenis SPAM  ada 2 jenis yaitu SPAM jaringan  perpipaan  dan  SPAM  bukan  jaringan perpipaan. SPAM jaringan perpipaan meliputi unit air baku,  unit  produksi,  unit  distribusi,  dan  unit pelayanan. SPAM jaringan perpipaan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas air minum serta  kontinuitas  pengalirannya  selama  24  jam  per hari.  Kuantitas  air  minum  yang  dihasilkan  paling sedikit  mencukupi  kebutuhan  pokok  air  minum sehari-hari.  Adapun  yang  termasuk  dalam  SPAM bukan  jaringan  perpipaan  adalah  sumur  dangkal, sumur pompa, penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air.
Penyelenggaraan  SPAM  dimaksudkan  untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses pelayanan air  minum,  dan  terpenuhinya  kebutuhan  pokok  air minum.  Penyelenggaraan  SPAM  harus berlandaskan pada  kebijakan dan strategi  penyelenggaraan  SPAM dan  rencana  induk  SPAM.  Kebijakan  dan  strategi penyelenggaraan  SPAM  terdiri  atas  kebijakan  dan strategi  nasional  penyelenggaraan  SPAM,  kebijakan dan  strategi  provinsi  penyelenggaraan  SPAM,  serta
Kebijakan  dan  strategi  kab./kota  penyelenggaraan SPAM.  Kebijakan  ini  disusun  dan  ditetapkan  oleh bupati/walikota setiap 5 tahun sekali.
Penyelenggaraan  SPAM  menjadi  tanggung jawab  Pemerintah  Pusat  dan/atau  Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan
dan
pengembangan  SPAM  yang  bersifat  lintas  daerah kabupaten/kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi.
Untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan  SPAM,  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  dapat  melakukan  kerjasama sesuai  sesuai  kewenangan  dan  tanggungjawab masing-masing.  Wewenang  dan  tanggung  jawab Pemerintah  Provinsi  dalam  penyelenggaraan  SPAM berdasarkan PP Nomor 122 Tahun 2015 meliputi :
a. menyusun  dan  menetapkan  Kebijakan  dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM;
b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota;
c. melaksanakan  Penyelenggaraan  SPAM  yang bersifat  khusus,  kepentingan  strategis  provinsi, dan lintas kabupaten/kota;
d. membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi;
e. memberikan  izin  kepada  Badan  Usaha  untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
f. melakukan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan  SPAM  pada  kabupaten/kota  di wilayahnya;
g. menyampaikan  laporan  hasil  pemantauan  dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Pusat;
h. melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  kepada pemerintah kabupaten/kota;
i. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan  SPAM  lintas  kabupaten/kota; dan
j. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
Penyelenggaraan  SPAM  dapat  dilaksanakan oleh BUMN/BUMD, UPT/UPTD, kelompok masyarakat dan/atau Badan Usaha.
Penyelenggaraan  SPAM  oleh  BUMN/BUMD  dapat bekerjasama  dengan  badan  usaha  swasta.  Dalam pelaksanaan  Penyelenggaraan  SPAM,  BUMN  dan BUMD berhak menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai  dengan  tarif.  Untuk  itu  BUMN  dan  BUMD berkewajiban untuk menjamin pelayanan air minum yang  memenuhi  syarat  kualitas,  kuantitas  dan kontinuitas  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditentukan.  Pemerintah  Pusat  dan/atau  Pemerintah Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya  dapat memberikan  pinjaman,  hibah,  penerus  hibah, dan/atau  melakukan  penyertaan  modal  guna
Irfan Sofi
meningkatkan  kinerja  pelayanan  BUMN  dan/atau BUMD dalam penyelenggaraan SPAM.

## 2.5 Penelitian Terdahulu
Penelitian  terkait  Obligasi  Daerah  untuk pembiayaan  pembangunan  di  daerah  telah  banyak dilakukan  oleh  beberapa  peneliti.  Penelitian dilakukan  oleh  Okta  &  Kaluge  (2011)  mengulas tentang  analisis peluang penerbitan obligasi daerah sebagai  alternatif  pembiayaan  daerah  dengan menggunakan  menggunakan statistik deskriptif dan analisis  SWOT.  Hasil  kajiannya  menunjukkan  bahwa obligasi  daerah  merupakan  alternatif  yang  layak dipertimbangkan  sebagai  sumber  pembiayaan daerah dibandingkan pendanaan yang lain. Kelebihan obligasi  daerah  sebagai  alternatif  pendanaan pembangunan,  antara  lain  mampu  menarik  minat pemilik dana untuk berinvestasi, mampu menyediakan  dana  dalam  jumlah  besar,  memiliki risiko yang rendah atas perubahan kurs, dan memiliki risiko  yang  rendah  atas  perubahan  kebijakan pemerintah.
Penelitian  yang  sama  dilakukan  oleh  Setiadi (2016)  tentang  kajian  obligasi  daerah  sebagai alternatif  sumber  pembiayaan  untuk  pembangunan daerah  (studi  kasus  di  pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah)  dengan  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif  berupa  analisis  SWOT.  Hasil  penelitiannya menunjukkan bahwa Obligasi Daerah dapat menjadi alternatif  sumber  pendapatan  bagi  Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah  untuk  mengembangkan infrastruktur,  dibandingkan  dengan  pinjaman  atau sumber pendanaan lainnya. Obligasi daerah memiliki keuntungan  berupa  Pemerintah  bisa  menarik  uang segar dari masyarakat dalam jumlah besar dan waktu yang  cepat,  meningkatkan  pendapatan  di  pasar modal melalui obligasi daerah sering merupakan cara yang  lebih  efisien  untuk  membiayai  belanja  modal dari pembiayaan mereka melalui pajak atau transfer atau  pinjaman  bank.  Adanya  transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  pemerintah daerah  yang  diklaim  dari  proses  penerbitan  obligasi daerah  akan  membuat  masyarakat  percaya  untuk menanamkan  modalnya  pada  proyek  pemerintah daerah.
Penelitian  berikutnya  dilakukan  oleh  Aini  dkk (2020)  tentang  Obligasi  Daerah  Yang  "Tak  Kunjung" Terbit  Sebagai  Salah  Satu  Faktor  Perkembangan Daerah  dengan  menggunakan  metode  deskriptif berupa  analisis  SWOT.  Hasil  kajian  menunjukkan bahwa  dengan  tingkat  pendapatan  dan  keuangan Provinsi  Jawa  Tengah,  Sumatra  Barat,  Kalimantan Barat  sudah  memenuhi  syarat  untuk  melakukan penerbitan  obligasi  daerah.  Namun  demikian, masing-masing  daerah  masih  memiliki  banyak kendala  dalam  proses  penerbitan  obligasi  daerah
salah satunya yaitu permasalahan pada sumber daya manusianya (SDM).

## 2.6 Kerangka Berpikir
Kerangka  pemikiran  adalah  kerangka  logis yang  menduduki  masalah  pada  penelitian  di  dalam kerangka teoristis yang relevan dan ditunjang dengan hasil  penelitian  terdahulu,  dimana  menangkap, menerangkan  dan  menunjukan  perspektif  terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran adalah suatu skema  atau  diagram  yang  menjelaskan  alur berjalannya  sebuah  penelitian.  Sugiyono  (2013) mengemukakan bahwa “kerangka berpikir menjelaskan  secara  teoretis  pertautan  antara variabel  yang  akan  diteliti”. Agar  pemasalahan  yang diteliti  terlihat  lebih  jelas  maka  dibutuhkan  sebuah kerangka  pemikiran  yang  dituangkan  dalam  sebuah bagan.
Berdasarkan uraian tersebut penulis mendeskripsikan  dalam  bentuk  bagan  dari  aspek kelayakan  dalam  penerbitan  obligasi  daerah  baik secara aspek keuangan maupun non keuangan serta masalah-masalah  yang  terjadi  dalam  proses penerbitan  obligasi  daerah.  Selanjutnya,  melihat kontribusi  pembangunan  SPAM  dari  penerbitan obligasi daerah terhadap pendapatan daerah, dimana pembayaran  pokok  dan  kupon  obligasi  akan menggunakan APBD.
Gambar 4 Kerangka Berpikir

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian campuran  ( mixed  method ).  Penelitian  campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif (Creswell, 2010).
Penerbitan Obligasi Daerah Pembangunan SPAM Pelayanan Publik Pendapatan APBD Layak Tidak Layak Stop Kemandirian Daerah Turun Ruang Fiskal Mengecil
Irfan Sofi
Halaman 8

## 3.2 Jenis Data dan Metode Analisis
Jenis data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dari APBD yang disajikan oleh  instansi  resmi  pemerintah  yaitu  Direktorat Jenderal  Perimbangan  Keuangan  serta  data  primer langsung  dari  daerah.  Metode  analisis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Cost  Benefit Analysis (CBA)  untuk  melihat  kelayakan  penerbitan obligasi  daerah  oleh  Provinsi  Daerah  dalam  rangka pembanginan  SPAM  baik  keuangan  maupun  non keuangan.
Selain  itu  juga  dilakukan  korespodensi  serta Focus  Group  Discussion (FGD)  dengan  Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  hal  ini  Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan  Daerah,  Badan  Pengelola  Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pengelola Pendapatan Daerah.    Selain  itu  juga  dilakukan  diskusi  dengan Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama.

## 4. HASIL PENELITIAN

## 4.1 Profil Daerah
Provinsi  Jawa  Tengah  adalah  sebuah  provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi dengan ibukota di Semarang ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia  dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  di  sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah  32.548  km²,  atau  sekitar  28,94%  dari  luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusa  kambangan  di  sebelah  selatan  (dekat  dengan perbatasan  Jawa  Barat),  serta  Kepulauan  Karimun Jawa di Laut Jawa.
Pengertian  Jawa  Tengah  secara  geografis  dan budaya  kadang  juga  mencakup  wilayah  Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Jawa  Tengah  dikenal  sebagai "jantung"  budaya  Jawa.  Meskipun  demikian  di provinsi ini ada pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa seperti suku Sunda  di  daerah  perbatasan  dengan  Jawa  Barat. Selain  ada  pula  warga  Tionghoa-Indonesia,  Arab- Indonesia  dan  India-Indonesia  yang  tersebar  di seluruh  provinsi  ini.  Jawa  Tengah  sebagai  provinsi dibentuk sejak zaman Hindia Belanda. Hingga tahun 1905, Jawa Tengah terdiri atas 5 wilayah (gewesten) yakni Semarang, Pati, Kedu, Banyumas,dan Pekalongan.  Surakarta  masih  merupakan  daerah swapraja kerajaan (vorstenland) yang berdiri sendiri dan  terdiri  dari  dua  wilayah,  Kasunanan  Surakarta dan  Mangkunegaran,  sebagaimana  Yogyakarta. Masing-masing  gewest  terdiri  atas  kabupaten- kabupaten.  Gewest    Pati  juga  meliputi  Regentschap Tuban  dan  Bojonegoro.  Berlakunya  Decentralisatie Besluit  tahun  1905,  gewesten  diberi  otonomi  dan
dibentuk  Dewan  Daerah.  Selain  itu  juga  dibentuk gemeente (kotapraja) yang otonom, yaitu Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga, dan Magelang.
Sejak  tahun 1930, provinsi ditetapkan sebagai daerah  otonom  yang  juga  memiliki  Dewan  Provinsi (Provinciale  Raad).  Provinsi  terdiri  atas  beberapa karesidenan  (residentie),  yang  meliputi  beberapa kabupaten  (regentschap),  dan  dibagi  lagi  dalam beberapa kawedanan (district). Provinsi Jawa Tengah terdiri  atas  5  karesidenan,  yaitu:  Pekalongan,  Pati, Semarang, Banyumas, dan Kedu. Menyusul kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945
Pemerintah membentuk daerah swapraja Kasunanan dan  Mangkunegaran;  dan  dijadikan  karesidenan. Pada  tanggal  4  Juli  1950  melalui  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1950  ditetapkan  pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 29 kabupaten dan 6  kotamadya.  Penetapan  Undang-undang  tersebut hingga kini diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah,  yakni  tanggal  15  Agustus  1950  (Wikipedia, n.d.).
Jika  melihat  dari  jumlah  APBD,  APBD  Provinsi Jawa  Tengah  termasuk  10  besar  provinsi  dengan APBD terbesar di Indonesia. Ringkasan APBD Provinsi Jawa  Tengah  dalam  kurun  waktu  5  tahun  terakhir dapat kita lihat dalam tabel dibawah ini:

## Tabel 2
Gambaran Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018
Sumber: DJPK, Kemenkeu (diolah)
Berdasarkan  tabel  diatas  terlihat  bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa  Tengah  secara  umum  mengalami  penurunan
APBD 2014 2015
2016 2017 2018 Pendapatan 15,157.46 16,828.15 19,632.58 23,703.17 24,702.32 PAD 9,916.36 10,904.83 11,541.03 12,547.51 13,711.84 Daper 2,542.63 2,257.14 8,017.30 11,067.79 10,933.78 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 2,698.48 3,666.19 74.25 87.87 56.71 Belanja 15,086.07 17,820.76 19,354.37 22,884.71 24,478.63 Belanja Pegawai 2,197.44 2,480.90 2,567.88 6,092.08 6,468.26 Belanja Barang dan jasa 2,397.69 2,615.82 2,493.43 3,381.26 4,042.71 Belanja Modal 1,570.68 2,514.68 2,815.68 1,454.60 1,681.75 Belanja Lainnya 8,920.26 10,209.36 11,477.39 11,956.78 12,285.91 Surplus/Defisit 71.39 (992.61) 278.20 818.46 223.69 SILPA 1,688.83 416.83 646.12 1,161.04 686.76 % PAD to Total Pendapatan 65.42% 64.80% 58.79% 52.94% 55.51% % Daper to Total Pendapatan 16.77% 13.41% 40.84% 46.69% 44.26% % Belanja Pegawai to Total Pendapatan 14.50% 14.74% 13.08% 25.70% 26.18% % Belanja Pegawai to PAD 22.16% 22.75% 22.25% 48.55% 47.17% % Belanja Pegawai to Total Belanja 14.57% 13.92% 13.27% 26.62% 26.42% % Belanja Barang to Total Belanja 15.89% 14.68% 12.88% 14.78% 16.52% % Belanja Modal to Total Belanja 10.41% 14.11% 14.55% 6.36% 6.87% % Total Pendapatan to Total Belanja 100.47% 94.43% 101.44% 103.58% 100.91% % Pertumbuhan PAD 9.97% 5.83% 8.72% 9.28% % Pertumbuhan Belanja 15.35% 7.92% 15.43% 6.51% % Pertumbuhan Belanja Modal 60.10% 11.97% -48.34% 15.62%
Irfan Sofi
Halaman 9
tren  penurunan  sejak  tahun  2015  yaitu  dari  angka 9,97  persen  menjadi  9,28  persen  pada  tahun  2018. Selaras  dengan  penurunan  pertumbuhan  PAD, pertumbuhan  belanja  juga  mengalami  penurunan dari  15,35  persen  pada  tahun  2015  menjadi  6,51 persen  di  tahun  2018.  Demikian  juga  pertumbuhan belanja modal yang turun dari 60,10 persen di tahun 2015 menjadi 15.62 persen di tahun 2018.
Persentase  belanja  pegawai  terhadap  total belanja  dan  persentase  belanja  pegawai  terhadap PAD  cenderung  konstan  diangka  14  persen  dan  22 persen  pada  tahun  2014 – 2016.  Namun  demikian, pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan yang signifikan  menjadi  sekitar  26  persen  untuk  belanja pegawai terhadap total belanja dan 47 persen untuk belanja  pegawai  terhadap  PAD.  Besaran  belanja modal cenderung mengalami penurunan pada kurun waktu tahun 2014 – 2018, dimana pada tahun 2014 besaran belanja modal terhadap total belanja sebesar 10,41 persen menjadi 6,87 persen pada tahun 2018. Bahkan  jika  melihat  data  diatas  besaran  belanja modal  masih  jauh  dibawah  belanja  rutin,  hal  ini menunjukkan bahwa tingkat kenaikan investasi yang masih rendah.
Susunan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan  Perda  Nomor  9  Tahun  2014  yang mengatur  tentang  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  terdiri  dari Sekertaris  Daerah,  Sekertaris  DPRD,  Inspektorat,  23 Dinas, 5 Badan, dan Badan Penghubung. Berdasarkan UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,  keadilan,  dan  kekhasan  suatu  daerah dalam sistem NKRI.
Perusahaan  Daerah  Air  Bersih  (PDAB)  Tirta Utama  merupakan  Perusahaan  Daerah  milik Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012. PDAB  Tirta  Utama  memiliki  visi  Mewujudkan Pelayanan  Air  Bersih  Yang  Prima  Bagi  Masyarakat Jawa Tengah Melalui Pengembangan SPAM Regional. Visi tersebut diturunkan dalam beberapa misi yaitu:
1. Menyediakan  air  bersih  yang  memenuhi persyaratan  dari  segi  kualitas,  kuantitas, kontinyuitas dan keterjangkauan.
2. Meningkatkan cakupan pelayanan terhadap akses aman air bersih sesuai dengan target RPJMN.
3. Meningkatkan  produktivitas,  kompetensi  dan profesionalisme karyawan.
4. Memberikan  kontribusi  untuk  pembangunan daerah.
Berdasarkan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 yang telah  diaudit  BPK,  PDAB  Tirta  Utama  memiliki  total aktiva sebesar Rp59,47 miliar terdiri dari aktiva lancer sebesar  Rp21,25  miliar,  aktiva  tidak  lancar  sebesar Rp16,92  miliar,  dan  aktiva  lainnya  sebesar  Rp21,30 miliar. Selain aktiva, PDAB Tirta Utama memiliki total kewajiban  sebesar  Rp1,94  miliar  dan  total  ekuitas sebesar  RP57,52  miliar.  Pendapatan  sebelum  pajak sebesar Rp17,9 miliar dan laba bersih Rp6,02 miliar. Hasil audit BPK pada LKPD Provinsi Jawa Tengah 2017 juga menyebutkan kondisi perusahaan daerah dalam kondisi sehat.
Rencana  Pemprov.  Jawa  Tengah  menerbitkan Obligasi  Daerah  untuk  membiayai  beberapa  proyek kegiatan  dengan  total  Rp2,89  triliun.  Salah  satu kegiatan  proyeknya  yaitu  pembangunan  SPAM Regional yaitu SPAM Regional Wososukas (Wonigiri, Sukoharjo,  Surakarta,  Karanganyar  dan  Sragen), SPAM  Regional  Keburejo  (Kebumen  dan  Purworejo) dan SPAM Regional Petanglong (Pekalongan, Batang dan  Kota  Pekalongan)  dengan  anggaran  sebesar Rp915  miliar.  Nantinya  hasil  penjualan  obligasi daerah  dari  pembangunan  SPAM  ini  akan diberlakukan sebagai penyertaan modal ke Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama yang saat ini masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih yang dibutuhkan oleh PDAM.
4.2 Analisis Keuangan
a. Penilaian atas Kemampuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Pemerintah Nomor  56  Tahun  2018  serta  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK
Nomor 111/PMK.07/2012  tentang  Tatacara  Penerbitan  dan Pertanggungjawaban  Obligasi  Daerah  yaitu  pada Pasal  10,  dimana  penilaian  keuangan  dalam  rangka penerbitan obligasi daerah  mencakup 3  (tiga) aspek penilaian, yaitu:
1) jumlah  kumulatif  pinjaman,  yaitu  jumlah  sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
2) rasio  kemampuan  keuangan  daerah  untuk mengembalikan  pinjaman  atau Debt  Service Coverage  Ratio (DSCR),  yaitu  paling  sedikit  2,5 (dua koma lima); dan
3) jumlah  defisit  APBD  sesuai  dengan  yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Hasil  penilaian  keuangan  atas  rencana penerbitan  Obligasi  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:
Irfan Sofi
1) Batas  Maksimal  Jumlah  Pinjaman/Obligasi  tidak melebihi  75  persen  Penerimaan  Umum  APBD Tahun Sebelumnya
Yang  dimaksud  dengan  penerimaan  umum APBD  adalah  seluruh  penerimaan  APBD  tidak termasuk  Dana  Alokasi  Khusus,  Dana  Darurat,  dana pinjaman  lama,  dan  penerimaan  lain  yang kegunaannya  dibatasi  untuk  mendanai  pengeluaran tertentu.  Jika  melihat  karakteristik  masing-masing dana transfer ke Daerah, maka Jenis penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi antara lain adalah Dana Otsus,  DBH  Dana  Reboisasi,  DBH  Cukai  Hasil Tembakau,  dan  Hibah.  Dengan  asumsi  bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menerbitkan obligasi daerah pada tahun 2019, maka perhitungan batas  maksimal  nilai  obligasi  daerah  yang  dapat diterbitkan  didasarkan  pada  data  APBD  Tahun Anggaran 2019.
Tabel 3 Penerimaan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Sumber: DJPK – Kemenkeu (diolah)
Berdasarkan  perhitungan  dalam  tabel  di  atas maka  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  nominal maksimal  pinjaman/obligasi  daerah  yang  dapat diterbitkan  oleh  Provinsi  Jawa  Tengah  pada  tahun 2019  adalah  sebesar  Rp12,3  triliun.  Dengan  asumsi bahwa  Provinsi  Jawa  Tengah  pada  Tahun  Anggaran 2019  akan  menerbitkan  obligasi  daerah  sebesar Rp2,89  triliun,  maka  syarat  pertama  ini sudah terpenuhi karena nilainya masih jauh di bawah batas maksimal obligasi daerah yang dapat diterbitkan.
Apabila  kita  memasukkan  unsur  penerimaan yang kegunaannya dibatasi berupa 25% DAU dan DBH untuk infrastruktur sesuai kebijakan atas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2019 yang termuat dalam UU APBN TA 2019, maka syarat ini juga akan terpenuhi karena masih diatas nilai obligasi yang akan diterbitkan yaitu sebesar Rp11,5 triliun .
Tabel 4 Penerimaan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 ( termasuk 25 persen DAU dan DBH)
Sumber: DJPK – Kemenkeu (diolah)
2) Batas Maksimal Defisit APBD dan Kumulatif Defisit APBD
Persyaratan  ini  diperlukan  untuk  menjamin bahwa total Defisit APBN yang dipersyaratkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya  Pasal  12  dimana  jumlah  defisit  anggaran dibatasi  maksimal  3  persen  dari  Produk  Domestik Bruto  (PDB).  Jumlah  maksimal  3  persen  defisit anggaran  merupakan  gabungan  antara  APBN  dan APBD  seluruh  daerah  dengan  batas  maksimal kumulatif  defisit  APBD  sebesar  0,3  persen  dari proyeksi  PDB  Tahun  2019  (Pasal  2  PMK  Nomor 106/PMK.07/2018).  Hal  ini  sama  dengan  jumlah kumulatif  Pinjaman  Daerah  sebesar  0,3  persen  dari proyeksi  PDB  Tahun  2019  (Pasal  5  PMK  Nomor 106/PMK.07/2017). Sedangkan untuk Batas Maksimal  Defisit  APBD  sesuai  dengan  Pasal  3  PMK Nomor  106/PMK.07/2018  yang  mendasarkan  pada tingkat  kapasitas  fiskal  daerah  (sangat  tinggi,  tinggi, sedang, rendah, dan sangat).
Tabel 5 Batas Kumulatif Defisit APBD
Sumber: DJPK – Kemenkeu (diolah)
Berdasarkan  data  diatas  bahwa  jumlah kumulatif  defisit  APBD  yang  diperbolehkan  sebesar Rp47,5 triliun (0,3 persen PDB). Jumlah yang sangat besar dan melihat realisasi tahun-tahun sebelumnya jumlah  komulatif  defisit  APBD  belum  mencapai  0,3 persendari PDB. Apabila batas kumulatif yang dipatok Pemerintah  dalam  APBN  TA  2019  kurang  dari  2,7 persen, maka batas kumulatif daerah akan bisa lebih
1. Total Pendapatan Daerah 25,965,581,322,000 2. Penerimaan yang kegunaan dibatasi 9,486,749,138,165 - DAK 3,784,512,513,000 - Dana Darurat - - Dana Otsus dan Penyesuaian 62,388,421,000 - DBH DR - - DBH CHT 221,935,853,553 - DBH Migas (0,5%) 212,950,612 - Hibah 5,417,699,400,000 Penerimaan Umum APBD 2019 16,478,832,183,835 75% PU APBD 2019 12,359,124,137,876 Penerimaan Umum APBD 2019 1. Total Pendapatan Daerah 25,965,581,322,000 2. Penerimaan yang kegunaan dibatasi 10,573,906,479,374 - DAU dan DBH (25% selain earmark) 1,087,157,341,209 - DAK 3,784,512,513,000 - Dana Darurat - - Dana Otsus dan Penyesuaian 62,388,421,000 - DBH DR - - DBH CHT 221,935,853,553 - DBH Migas (0,5%) 212,950,612 - Hibah 5,417,699,400,000 Penerimaan Umum APBD 2019 15,391,674,842,626 75% PU APBD 2019 11,543,756,131,970 Penerimaan Umum APBD 2019 DATA dan ASUMSI Jumlah (Triliun) Perkiraan PDB Tahun 2019 15,833.10 Batas Kum. Defisit Nasional (3%) 474.99 Batas Kum. Defisit Pusat (2,7%) 427.49 Batas Kum. Defisit Daerah (0,3%) 47.50 Kapasitas Fiskal (PMK No.106/PMK.07/2018) - Sangat Tinggi 5.00% - Tinggi 4.50% - Sedang 4.00% - Rendah 3.50% - Sangat Rendah 3.00%
Irfan Sofi
dari  Rp47,5  triliun  dengan  melakukan  perubahan Peraturan Menteri Keuangan.
Jika  melihat  data  APBD  Tahun  2019  kita  dapat memperoleh data bahwa penerimaan pinjaman dan obligasi daerah sebesar Rp9,4 triliun atau sekitar 21,1 persen dari pagu yang bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk  melakukan  pinjaman.  Jika  kita  mengacu  pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
126/PMK.07/2019  tentang  Peta  Kapasitas  Fiskal Daerah,  maka  Provinsi  Jawa  Tengah  tergolong sebagai  daerah  dengan  peta  kapasitas  fiskal  sangat tinggi  sehingga  berdasarkan  PMK  tersebut  besar persentase  batas  defisit  APBD  yang  diperbolehkan dan tidak memerlukan permohonan ijin pelampauan defisit  kepada  Menteri  Keuangan  c.q.  Dirjen Perimbangan  Keuangan  yaitu  sebesar  5  persen  dari pendapatan daerah. Jika pendapatan daerah Provinsi Jawa  Tengah  Tahun  2019  sebesar  Rp25,96  triliun maka  batas  maksimal  pinjaman/obligasi  daerah untuk  Provinsi  Jawa  Tengah  adalah  sebesar  Rp1,29 triliun.
Tabel 6
Batas Maksimal Defisit APBD Prov. Jawa Tengah
Tahun 2019 Sumber: DJPK – Kemenkeu (diolah)
Selanjutnya,  apabila  melihat  jumlah  obligasi yang akan diterbitkan untuk membiayai pembangunan  sejumlah  proyek  sebesar  Rp2,89 triliun  sedangkan  batas  maksmimal  defisit  sebesar Rp1,29  triliun  maka  Pemprov.  Jawa  Tengah  perlu mengajukan  kepada  Menteri  Keuangan  c.q.  Dirjen Perimbangan  Keuangan  untuk  pelampauan  defisit APBD. Selain itu juga dengan pengajuan ijin tersebut, Kementerian  Keuangan  juga  akan  melakukan perhitungan  kumulatif  defisit  APBD  apakah  telah melampaui yang telah ditetapkan dalam PMK.
Pemprov.  Jawa Tengah jika  berencana menerbitkan  Obligasi  Daerah  secara  bertahap  yaitu sebanyak  3  tahap  untuk  masing-masing  tahap sebesar  Rp0,95  triliun.  Dengan  demikian  tidak memerlukan pengajuan ijin pelampauan defisit APBD karena  masih  dibawah  batas  maksimal  defisit  APBD sebesar Rp1.29 triliun.
3) Kemampuan  untuk  Mengembalikan  Pinjaman atau DSCR diatas 2,5
Jika  kita  menghitung  DSCR  atas  APBD  Provinsi Jawa Tengah dengan asumsi obligasi daerah sebesar Rp2,89 triliun, tenor 10 tahun dengan kupon sebesar 10 persen per tahun maka dengan data realisasi APBD tahun  2016  sampai  dengan  2018  maka  DSCR-nya
melebihi angka 2,5 seperti yang dipersyaratkan dalam PP 56 Tahun 2018 yaitu sebesar 19,71.
Tabel 7 DSCR Provinsi Jawa Tengah
Sumber: DJPK – Kemenkeu (diolah)
Jika  kita  memperhitungkan  juga  penerimaan yang  sudah  di earmark misalnya  dalam  hal  ini  bagi hasil untuk kab./kota dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belanja infrastruktur 25 persen dari  Dana  Transfer  Umum  maka  besaran  DSCR Provinsi Jawa Tengah akan menjadi 9,92.
Tabel 8 DSCR Provinsi Jawa Tengah Memperhitungkan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Infrastruktur
Sumber: DJPK – Kemenkeu (diolah)
b. Analisa  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah
Berdasarkan  data  hasil  pemeriksaan  Badan Pemeriksa  Keuangan  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD),  bahwa  Provinsi  Jawa Tengah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP)  untuk  8  tahun  berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018. Untuk itu  Provinsi  Jawa  Tengah  telah  memenuhi persyaratan sesuai dengan PP 56 Tahun 2018 bahwa hasil pemeriksaan atas LKPD untuk tiga tahun terakhir minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
c. Analisa  Kegiatan  Proyek  yang  akan  dibiayai  oleh Obligasi Daerah
Proyek yang dapat dibiayai oleh Obligasi Daerah merupakan  proyek  yang  dapat  menghasilkan
Pendapatan Daerah TA 2019 25,965,581,322,000 Batas Maksimal Defisit TA 2019 1,298,279,066,100 Batas Maksimal Defisit TA 2019 2016 2017 2018 1 PAD 11,541.03 12,547.51 13,711.84 12,600.13 2 DBH 893.67 848.31 769.45 837.14 3 DBH DR - - 0.08 0.03 4 DAU 1,859.91 3,652.59 3,652.59 3,055.03 5 Belanja Wajib 2,567.88 6,092.08 6,468.26 5,042.74 6 Pokok Pinjaman 2,892.58 289.26 7 Bunga 10% 289.26 8 Biaya Lainnya - 2.53 9 Angsuran Pinjaman Lama - - - - DSCR 19.71 No Uraian Tahun Anggaran Rencana Obligasi Rata-Rata per Tahun 2016 2017 2018 1 PAD 11,541.03 12,547.51 13,711.84 12,600.13 2 DBH 893.67 848.31 769.45 837.14 3 DBH DR - - 0.08 0.03 4 DAU 1,859.91 3,652.59 3,652.59 3,055.03 5 Belanja Pegawai 2,567.88 6,092.08 6,468.26 5,042.74 6 Bagi Hasil ke Kab./Kota 4,088.44 4,812.32 4,971.23 4,624.00 7 Belanja 25 persen DTU 1,073.43 1,053.09 1,063.26 8 Pokok Pinjaman 2,892.58 289.26 9 Bunga 10% 289.26 10 Biaya Lainnya - 2.53 11 Angsuran Pinjaman Lama - - - - DSCR 9.92 No Uraian Tahun Anggaran Rencana Obligasi Rata-Rata per Tahun
Irfan Sofi
Halaman 12
pendapatan  ( revenue  bond )  walaupun  tidak  dapat menutup  seluruh  biaya  yang  dikeluarkan  dalam membiayai  proyek  tersebut.  Selain  itu  juga  proyek tersebut  harus  dapat  meningkatkan  pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 PMK Nomor 111 Tahun 2012 yaitu:
“Penerbitan  Obligasi  Daerah  hanya  dapat digunakan  untuk  membiayai  Kegiatan  atau beberapa  Kegiatan  investasi  prasarana  dan/atau sarana  dalam  rangka  penyediaan  pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang  diperoleh  dari  pungutan  atas  penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut”
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bappeda Provinsi  Jawa  Tengah  diketahui  bahwa  rencana penerbitan Obligasi Daerah tersebut akan diprioritaskan  untuk  membangun    SPAM  Regional, rumah  sakit  provinsi,  dan  kompleks  Gelora  Jati  Diri. Hal  ini  juga  sudah  sesuai  dengan  dokumen perencanaan  daerah  yang  sudah  ditetapkan  dalam RPJMD.  Jika  pembangunan  ini  bisa  terealisasi  dari penerbitan  Obligasi  Daerah  maka  akan  mampu mempercepat  pemberian  akses  fasilitas  umum kepada  masyarakat.  Jika  pembangunan  fasilitas tersebut  berasal  dari  APBD  bisa  memerlukan  waktu yang  lama  dan  bertahap  karena  keterbatasan  APBD untuk belanja modal infrastruktur.
Dengan  melalui  penerbitan  Obligasi  Daerah diharapkan  masyarakat  ikut  memiliki  fasilitas tersebut  dan  akan  lebih  transparan  dalam  hal pengelolaan keuangan daerah karena dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan secara berkala dengan menggunakan layanan web yang akan lebih di akses baik  bagi  masyarakat  maupun  para  investor  yang menanamkan modalnya ke Provinsi Jawa Tengah.
Berkaca  dari  kegagalan  rencana  penerbitan obligasi  daerah  oleh  Provinsi  Jawa  Barat  untuk membiayai  pembangunan  Bandara  Kertajati  dan Provinsi  Kalimantan  Timur  untuk  membiayai pembangunan  Jalan  Tol  Balikpapan – Samarinda, maka  proyek  yang  akan  dibiayai  dari  penerbitan obligasi  daerah  harus  jelas  menjadi  kewenangan daerah  sesuai  dengan  UU  Nomor  23  tentang Pemerintah Daerah. Untuk pertimbangan Kementerian  Dalam  Negeri  sangat  diperlukan utamanya  melihat  dari  sisi  APBD  sebelum mengajukan  ijin  penerbitan  Obligasi  Daerah  ke Kementerian Keuangan.
Melihat ketiga kegiatan yang akan dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah perlu dilihat dari segi cost and  benefit -nya  dalam  hal  ini  dilihat  dari Economi Internal Rate of Return (EIRR) yang utama tetapi juga tidak dikesampingkan dari segi Financial Internal Rate of Return (FIRR) walaupun tidak utama karena sesuai fungsinya  pemerintah  daerah  memberikan  dan
menyediakan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan tidak mencari keuntungan seperti sektor swasta.
Tabel 9 Analisa Sosial Ekonomi SPAM Regional

## Sumber: Pemprov Jawa Tengah
Berdasarkan  tebel  diatas  jika  kita  melihat  FIRR yang  nilainya  lebih  dari  rencana  kupon  yang  akan diberikan  atas  Obligasi  Daerah  tersebut  yaitu  10 persen  hanya  SPAM  Petanglong.  Sedangkan  yang SPAM  Keburejo  dan  SPAM  Wososukas  masing dibawah  10  persen  yaitu  sebesar  8  persen  dan  9,9 persen. Akan tetapi jika melihat dari EIRR maka ketiga SPAM  telah  memenuhi  dengan  angka  diatas  10 persen  dimana  EIRR  terbesar  ada  di  SPAM Petanglong.
Manfaat  lain  yang  akan  diperoleh  dengan terbangunnya  SPAM  yang  tidak  dapat  dikuantifikasi antara  lain  peningkatan  kualitas  air  minum  yang dapat  dikonsumsi oleh masyarakat  dan peningkatan kualitas  lingkungan  hidup  akan  lebih  baik  dari sebelumnya.  Kebutuhan  akan  air  baku  oleh  PDAM sangat  besar  karena  sebagian  besar  PDAM  saat  ini kekurangan debit air untuk dapat di salurkan kepada pelanggan.

## 4.3 Analisa Non Keuangan
Penilaian non keuangan dalam rangka penerbitan  obligasi  daerah  Provinsi  Jawa  Tengah terdiri dari:
a. Surat Persetujuan prinsip DPRD Penerbitan Obligasi Daerah merupakan keputusan  politik  seorang  Kepala  Daerah  serta diperlukan  waktu  yang  cukup  lama  untuk mengembalikan pokok obligasi tersebut bahkan bisa melebihi masa bakti Kepala Daerah. Untuk itu, perlu persetujuan  prinsip  pihak  legislatif  karena  perlu dimasukkan  dalam  pembahasan  dalam  APBD  setiap tahunnya khususnya untuk pencadangan pembayaran obligasi setelah jatuh tempo dan kupon. Selain  itu  untuk  dapat  dinyatakan  efektif  Obligasi Daerah maka perlu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang  Penerbitan  Obligasi  Daerah.  Oleh  sebab  itu tanpa  adanya  persetujuan  prinsip  DPRD  maka  akan
Proyek SPAM Keburejo SPAM Petanglong SPAM Wososukas Nilai proyek (Rp) 651,3 M 439,4 M 1755,3 M Usia Ekonomis (Tahun) 25 tahun 25 tahun 25 tahun Biaya O & M (Rp/Tahun) 3,1 M 1,99 M 14,3 M RT mendapatkan manfaat 16.000 SR 32.000 SR 56.000 SR ENPV 456,489 M 121,989 M 49,19 M EIRR 15,7% 16,8% 12,6% NPV 466 M 5.826 M 8.499 M FIRR 8% 10,6 % 9,9 % a. Data Riset Kesehatan Dasar (RISKEDA) tahun 2013 b. Data UMR Jawa Tengah tahun 2018 Sumber Data a. Penghematan pengeluaran rumah tangga untuk membeli air a. Peningkatan kualitas air minum c. Menurunkan biaya berobat untuk penyakit yang terkait dengan kualitas air Manfaat yang bisa dikuantifikasikan b. Biaya oportunitas waktu untuk mengambil air Manfaat yang tidak dapat dikuantifikasikan b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup (land subsidence) d. Peningkatan produktivitas
Irfan Sofi
memerlukan  waktu  yang  lama  dalam  proses pembahasannya.
Hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif di Provinsi  Jawa  Tengah  DPRD  sejauh  ini  cukup  baik karena  sebagian  besar  anggota  DPRD  berasal  dari partai yang sama dengan pimpinan daerah selain itu juga  dari  figur  Kepala  Daerah  yang  mimiliki  visi  ke depan.  Namun  demikian,  masih  diperlukan effort yang besar untuk menyakinkan kepada DPRD karena pemahaman  terkait  obligasi  daerah  belum  sama. Sehingga  diperlukan  adanya  sosialisasi  kepada anggota dewan agar memiliki pemahaman yang sama atas  Obligasi  Daerah  dan  pentingnya  bagi pembangunan infrastruktur di daerah.
b. Struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia unit pengelola Obligasi Daerah
Unit Pengelola Obligasi Daerah merupakan unit yang  dibentuk  khusus  untuk  pengelolaan  obligasi daerah,  unit  ini  bisa  berdiri  sendiri  atau  menempel pada  unit  organisasi  perangkat  daerah  yang  sudah ada. Namun demikian untuk pembagian kewenangan harus  dibedakan  antara  FO,  MO,  dan  BO.  Unit pengelola  obligasi  daerah  ini  lebih  kompleks dibanding pengelola pinjaman daerah yang selama ini sudah  berjalan  di  daerah  yang  biasanya  di  kelola  di DPKAD oleh satu seksi saja.
Tim Persiapan dan Pengelolaan Hutang Daerah melalui  Penerbitan  Obligasi  Daerah  Bagian  telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah yang diketuai oleh  Sekertaris  Daerah  dengan  melibatkan  SKPD terkait ditambah dari Bank Jateng, BI Perwakilan, OJK Regional,  dan  Tim  Gubernur  untuk  Percepatan Pembangunan.  Unit  Pengelola  Obligasi  Daerah rencananya  akan  menempel  pada  unit  yang  sudah ada  yaitu  Bappeda,  BPPD,  BPKAD,  Inspektorat  dan Biro Hukum Pemprov. Jawa Tengah. Nantinya kelima SKPD tersebut akan menjalankan fungsi front office, middle office dan back office .
Sumber Daya Manusia untuk pengelola obligasi daerah harus diperhatikan dan mengikuti persyaratan yang sudah ditetapkan dalam PMK. Pemerintah Pusat dalam  hal  ini  Dirjen  Pengelolaan  Pembiayaan  dan Risiko akan membantu dalam memberikan bekal dan menata  organisasi  pengelola  Obligasi  Daerah.  Jika melihat SDM yang ada di Provinsi Jawa Tengah hal ini tidak  akan  kesulitan  untuk  memenuhi  persyaratan yang ada.
Pelatihan  telah  dilakukan  untuk  pengelola obligasi  daerah  baik  yang  dilakukan  oleh  Tim  Pusat Pendampingan  Penerbitan  Obligasi  Daerah  dengan bantuan  penyelenggaraan  dilakukan  oleh  lembaga donor.  Pelatihan  yang  pernah  diberikan  terkait pengetahuan  pasar  modal, pricing ,  pengelolaan obligasi  daerah, debt  management  unit ,  dan pengadaan barang/jasa lembaga profesi .

## 4.4 SPAM, Pendapatan Daerah dan Pelayanan Masyarakat
Perusahaan  Daerah  Air  Bersih  (PDAB)  Tirta Utama  selaku  Badan  Usaha  Milik  Daerah  Provinsi Jawa  Tengah  yang  diamanatkan  Peraturan  Daerah Nomor 7 Tahun 2012  untuk  menyediakan air  bersih bagi  masyarakat  Jawa  Tengah.  PDAB  Tirta  Utama bertanggung  jawab  mendistribusikan  air  bersih  ke masing  PDAM  yang  telah  melakukan  kerjasama. Untuk  menjaga  ketersediaan  pasokan  air  tersebut maka  PDAB  Tirta  Utama  Jateng  selalu  menjaga kualitas  air  besih,  kebutuhan  air,  serta  perawatan terhadap jaringan distribusi mulai dari sumber mata air  sampai  ke  batas  wilayah  pendistribusian  yang telah ditentukan.
Sebagai  BUMD,  PDAB  setiap  tahun  akan menyetorkan  deviden  ke  Kas  Daerah  sebagian pendapatannya  ke  Kas  Umum  Daerah  sebagai Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah. Kontribusi setoran deviden tahun 2017 ke Kas Daerah Provinsi  Jawa  Tengah  yang  merupakan  hasil  usaha tahun  2016  adalah  sebesar  Rp3.058.025.665,-. Kontribusi  ini  hanya  berasal  dari  unit  usaha  saat  ini yang sudah jalan yaitu dari unit SPAM Bregas (Brebes, Tegal, dan Slawi). Harga jual air bersih PDAB ke PDAM saat ini di daerah Kabupaten Brebes, Kab. Tegal dan Kota  Tegal  sebesar  Rp1.000/m2.  Berdasarkan informasi  data  dari  PDAB  diketahui  target  setoran deviden  pada  tahun  2018  sebesar  Rp3,8  miliar  atau ada kenaikan 27 persen dari tahun sebelumnya.
Saat ini masih banyak PDAM yang kekurangan air  bersih,  untuk  itu  PDAB  dengan  rencana pembangunan  3  (tiga)  SPAM  yang  rencana  dibiayai dari  penerbitan  Obligasi  Daerah  maka  akan  dapat menutupi  kekurangan  air  bersih  yang  dibutuhkan oleh  PDAM  untuk  dijual  ke  rumah  tangga.  Ketiga SPAM  tersebut  direncanakan  dapat  memberikan manfaat  kepada  104.000  rumah  tangga  dengan rincian SPAM Petanglong sebanyak 32.000 SR, SPAM Keburejo sebanyak 16.000 SR dan SPAM Wososukas sebanyak 56.000 SR.
Apabila  nantinya  ketiga  SPAM  yang  akan dibiayai  oleh  Obligasi  Daerah  bisa  berjalan  maka diperkirakan  menambah  penerimaan  untuk  PDAB dan  akan  bertambah  pula  kontribusinya  ke  PAD. Dibawah  ini  perkiraan  Pendapatan  yang  akan diterima oleh PDAB dari ketiga SPAM dari tahun 2019 sampai dengan 2023.
Tabel 10 Proyeksi Penambahan Pelayanan SPAM Regional
Irfan Sofi
Sumber: PDAB Tirta Utama
Berdasarkan  data  dari  Kementerian  PUPR sampai dengan tahun 2018 untuk 10 Kabupaten/Kota yang  rencana  akan  dibangun  SPAM  dari  Obligasi Daerah, realisasi Sambungan Rumah Tangga (SR) Air Minum Perkotan yang ke PDAM berjumlah  37.457 SR dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 11 Realisasi SR Air Minum Perkotaan

## Sumber: Kemen. PUPR
Bertambahnya  rumah  tangga  yang  yang  telah tersambung oleh sambungan dari PDAM maka perlu dapat memastikan ketersedian air agar tidak menjadi sia-sia. Oleh sebab itu perlu sinergi baik Pemerintah Pusat,  Pemerintah  Provinsi  maupun  Pemerintah Kab./Kota  dalam  memenuhi  ketersediaan  air  untuk masyarakat.  Jika  masyarakat  lebih  banyak  terlayani dan  menggunakan  air  yang  bersih  maka  dapat meningkatkan  kesehatan  masyarakat  sehingga mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas,  dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Tengah baik secara analisa keuangan maupun non keuangan layak untuk menerbitkan  obligasi  daerah  khususnya  untuk pembangunan  SPAM.  Analisa  Keuangan  yang  terdiri dari  penilaian  atas  kemampuan  keuangan  daerah yang  dipersyaratkan  dalam  PP  56  Tahun  2018  telah dipenuhi  baik  dari  segi  batas  maksimum  pinjaman
daerah  dimana  batas  yang  dapat  diberikan  sebesar Rp12,3  triliun  sedangkan  obligasi  yang  rencana diterbitkan  sebesar  Rp2,89  triliun.  Selanjutnya  dari jumlah  maksimum  defisit  APBD  yang  diperbolehkan tahun  2019  sebesar  Rp1,29  triliun  sehingga memerlukan  permintaan  ijin  pelampauan  defisit APBD, serta nilai DSCR sudah melebihi batas minimal sebesar 2,5.
Kemudian  dari  analisa  atas  LKPD,  dimana  telah memperoleh WTP selama 8 tahun berturut-turut dan analisa  kegiatan  proyek  yang  akan  dibiayai  dengan penerbitan  Obligasi  Daerah  menunjukkan  bahwa merupakan  kewenangan  daerah.  Hasil  perhitungan nilai  sosial  ekonomi  SPAM  dimana  FIRR  yang memenuhi  hanya  SPAM  Petanglong  yang  nilainya diatas  10  persen.  Sedangkan  jika  melihat  dari  EIRR maka  ketiga  SPAM  telah  memenuhi  dengan  angka nilai  EIRR  diatas  10  persen  dan  terbesar  ada  pada SPAM Petanglong dengan 10,6 persen.
Sedangkan  untuk  analisa  non  keuangan  yang meliputi  ijin  prinsip  DPRD  walaupun  hubungan selama  ini  cukup  harmonis  antara  eksekutif  dan legislatif  namun  sedikit  terdapat  kesulitan  terkait pemahaman  sebagian  anggota  dewan  akan  obligasi daerah  masih  kurang.  Selanjutnya  terkait  struktur organisasi,  perangkat  kerja,  dan  sumber  daya manusia  unit  pengelola  Obligasi  Daerah  juga  sudah memadai dengan dukungan Sumber Daya Manuasia yang dimiliki oleh Pemprov. Jawa Tengah.
Kegiatan  pembangunan  SPAM  dari  penerbitan Obligasi Daerah akan dapat menghasilkan penerimaan  bagi  daerah.  Pembangunan  SPAM  akan berdampak  pada  kenaikan  Pendapatan  Asli  Daerah Provinsi  Jawa  Tengah  yang  bersumber  dari pendapatan deviden dari PDAB. Penerimaan deviden PDAB  tahun  2016  mencapai  Rp3,0  miliar  dan diperkirakan  akan  meningkat  sebesar  27  di  persen tahun  2017  menjadi  sebesar  Rp3,8  miliar.  Selain  itu juga akan lebih banyak rumah tangga yang akan bisa terlayani  keperluan  air  minum  dari  pemenuhan kebutuhan air baku.
Penulis dapat menyampaikan saran bahwa perlu adanya  persiapan  yang  matang  dalam  penerbitan Obligasi Daerah utamanya terkait kegiatan yang akan dibiayai  karena  keberlangsungan  APBD  harus  dapat dijaga.  Berikutnya  keterlibatan  SKPD  teknis  selaku pelaksana  teknis  kegiatan  dalam  perencanaan utamanya  terkait  usul  kegiatan  apa  saja  yang  perlu pendanaan  dari  penerbitan  Obligasi  Daerah.  Selain itu,  sebaiknya  kegiatan  yang  akan  dibiayai  oleh Obligasi Daerah merupakan kombinasi antara proyek yang  dapat  lebih  cepat  menghasilkan  penerimaan untuk  PAD  dan  proyek  yang  tidak  menghasilkan penerimaan untuk PAD.
Kemudian  diperlunya  pemahaman  kepada daerah  akan  pentingnya  Obligasi  Daerah  terlebih khususnya  pihak  legislatif  sehingga  kegiatan
No
Pelayanan SPAM Regional Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 1 PDAM Kabupaten Kebumen Keburejo M ³ 2,840,245 5,254,453 8,520,734 10,224,881 11,360,979 2 PDAM Kabupaten Purworejo Keburejo M ³ 1,345,379 2,690,758 4,305,213 5,381,516 5,381,516 3 PDAM Kota Pekalongan Petanglong M ³ - 504,517 1,009,034 2,118,972 3,027,103 4 PDAM Kabupaten Batang Petanglong M ³ - 168,172 336,345 706,324 1,009,034 5 PDAM Kabupaten Pekalongan Petanglong M ³ - 672,690 1,345,379 2,825,296 4,036,137 6 PDAM Kabupaten Wonogiri Wosusokas M ³ - - 695,886 1,391,771 2,226,834 7 PDAM Kabupaten Sukoharjo Wosusokas M ³ - - 1,043,829 2,087,657 3,340,252 8 PDAM Kota Surakarta (Solo) Wosusokas M ³ - - 2,087,657 4,175,314 6,680,503 9 PDAM Kabupaten Karang Anyar Wosusokas M ³ - - 1,217,800 2,435,600 3,896,960 M ³ 4,185,624 9,290,590 20,561,877 31,347,333 40,959,319 lt/dt 166 368 815 1,243 1,624 SR 13,273 29,460 65,201 99,402 129,881 Tarif Air Curah 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 Pendapatan 10,045,497,309 22,297,416,347 49,348,505,528 75,233,599,485 98,302,366,519 Jumlah
No Pemda 2015 2016 2017 2018 Jumlah 1 Kab. Batang - - - 2.000 2.000 2 Kab. Kebumen 333 500 833 2.590 4.256 3 Kab. Sragen - 1.667 1.340 5.484 8.491 4 Kab. Sukoharjo 1.547 1.597 3.000 2.482 8.626 5 Kab. Wonogiri 500 500 500 1.000 2.500 6 Kota Pekalongan 1.084 667 - 3.500 5.251 7 Kota Surakrta - - - 4.000 4.000 8 kab. Karanganyar - 500 1.833 - 2.333 9 Kab. Purworejo - - - - - 37.457 JUMLAH
Irfan Sofi
sosialisasi, FGD perlu dilakukan lebih banyak lagi dan lebih  intensif.  Utamanya  terkait  manfaat  yang  akan dapat  diperoleh  daerah  apabila  menggunakan alternatif  pembiayaan  infrastruktur  daerah  Obligasi Daerah. Terakhir, perlunya koordinasi yang lebih baik diantara stakeholder pusat  agar  penerbitan  Obligasi Daerah  dapat  secepatnya  terealisasi  serta  perlu komunikasi  dan  hubungan  yang  baik  antara  pihak eksekutif  dan  legislatif  di  daerah  sehingga  proses persetujuan  penerbitan  Obligasi  Daerah  dapat berjalan dengan cepat.

## 6. PENGHARGAAN
Penulis  menyampaikan  ucapan  terima  kasih kepada  semua  pihak  yang  telah  memberikan kontribusi  baik  berupa  sumbang  saran  maupun kontribusi lainnya terhadap penyelesaian  tulisan ini. Khususnya  penulis  menyampaikan  terima  kasih kepada  teman-teman  Fungsional  AKPD  Direktorat Dana  Transfer  Umum,  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah  dalam  hal  ini  Badan  Perencanaan Pembangunan,  Penelitian  dan  Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta  Badan  Pengelola  Pendapatan  Daerah  serta Direksi  PDAB  Tirta  Utama.  Selain  itu,  Penulis bertanggung  jawab  sepenuhnya  terhadap  hasil penelitian  ini  termasuk error yang  kemungkinan terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini, N., Triansyah, T., & Hana, K. F. (2020). Obligasi Daerah Yang Tak Kunjung Terbit Sebagai Salah Satu  Faktor  Perkembangan  Daerah. Jurnal Manajemen  Bisnis  Syariah , 2 (1),  71 – 90. https://doi.org/10.24090/MABSYA.V2I1.3863
Aswardi.  (2001).  Analisis  Perimbangan  Keuangan Pusat  dan  Daerah  Sebelum  dan  Sesudah Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  1999  di  Kabupaten  Lampung  Selatan. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN Yogyakarta .
Barzelay.  (1991).  Managing  Local  Development, Lesson From Spain. Policy Science , 24 (1), 271 – 290.
Creswell, J. W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed . Yogyakarta : PT Pustaka Pelajar.
Mahmudi.  (2010). Manajemen  Keuangan  Daerah . Jakarta : Erlangga.
Mahrufi, H., Ruliana, T., & Latif, I. N. (2016). Analisis
Penerbitan  Obligasi  Daerah  Sebagai  Alternatif Pembiayaan  Pembangunan  Pada  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomia .
Moenir,  A. (1992). Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia . Jakarta : Bumi Aksara.
Okta,  D.,  &  Kaluge,  D.  (2011).  Analisis  peluang penerbitan  obligasi  daerah  sebagai  alternatif pembiayaan  daerah. Jurnal  of  Indonesian Applied Economics , 5 (2), 157 – 171.
Pasolong,  H.  (2007). Teori  Administrasi  Publik .
Bandung : Alfabeta.
Setiadi,  W.  (2016).  Kajian  Obligasi  Daerah  Sebagai Alternatif  Sumber  Pembiayaan  Pembangunan Daerah  (Studi  Kasus  Di  Pemerintah  Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Riset Akuntansi Keuangan , 1 (1), 61 – 74. https://doi.org/10.31002/rak.v1i1.66
Soleh,  C.,  &  Rochmansjah,  H.  (2010). Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah .  Bandung :  Fokus Media.
Sugiyono.  (2013). Metodelogi  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif Dan R&D . Bandung : Alfabeta.
Widodo,  J.  (2001). “Good  Governance:  Telaah  dari Dimensi  Akuntabilitas  dan  Kontrol  Birokrasi Pada  Era  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daera . Surabaya : Insan Cendekia.
Wikipedia. (n.d.). Jawa Tengah . https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
Yusena,  G.,  &  Arza,  F.  I.  (2020).  Analisis  Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan  Pada  Pemerintah  Provinsi Sumatera Barat. Wahana Riset Akuntansi , 8 (1), 50 – 64.
https://doi.org/https://doi.org/10.24036/wra. v8i1. 109021