## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Dalam Kepailitan Perusahaan Emiten
Krista Yitawati 1 , Hery Sumanto 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. SerayuNo.79, Madiun, 63133 E-mail : krista@unmer-madiun.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. SerayuNo.79, Madiun, 63133 E-mail : herysumanto@unmer-madiun.ac.id
Abstract — The capital market is an investment alternative for investors. Through the capital market, investors can invest in several  companies  through  the  purchase  of  securities  offered.  Investors  will  become  shareholders  in  publicly-listed companies.  The  purpose  of  this  study  is  about  the  position  of  capital  market  investors  in  the  event  of  bankruptcy  in  the issuer's  company  and  know  the  form  of  protection  that  can  provide  protection  for  capital  market  investors.  The  research method used is a normative research method by reviewing legislation. the position of capital market investors in the event of bankruptcy  in  the  issuer's  company  is  that  the  public  shareholders  are  creditors  who  are  included  in  the  competitor (concurrent) while the form of legal protection needed is to maximize the functions and roles of OJK as the protectors of the issuer's  stock  which  is  accurately  related  to  the  performance  and  financial  condition  of  public  companies  because  the principle  of  openness  is  one  of  the  rights  that  guarantees  legal  protection,  and  makes  efforts  to  restructure  the  issuer's company to avoid bankruptcy.
Keywords — : legal protection; investors; capital market; bankruptcy; issuers.

## I. PENDAHULUAN
Pengertian pasar modal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dapat disimpulkan bahwa segala hal  yang  berkaitan  dengan  jual  beli  efek  dan  penawaran  umum,  perusahaan  publik  dan  semua  lembaga  dan  profesi  yang berhubungan dengan efek. 1 Sedangkan yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga  komersial,  saham,  bukti  utang,  obligasi,  kontrak  investasi  kolektif,  kontrak  berjangka,  dan  efek  derevatif.  Investor dapat  melakukan  investasi  di  beberapa  perusahaan  melalui  pembelian  efek-efek  baru  yang  ditawarkan  atau  yang diperdagangkan di pasar modal. Investor merupakan faktor penting hingga terjadinya transaksi di pasar modal. Menurut Fuady “pasar  modal  adalah  tempat  pertemuan  antara  penawaran  dengan  permintaan  surat  berharga/efek”. 2 Selanjutnya  Darmadji mengatakan bahwa “pasar modal merupakan sebuah pasar tempat dana-dana modal seperti ekuitas dan utang diperdagangkan”. 3 Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) para pihak  yang  terlibat  secara  aktif  dalam  kegiatan  pasar  modal  adalah  Emiten  atau  Perusahaan  Terbuka  sebagai  pihak  penyedia efek,  investor  sebagai  penyedia  dana  atau  pembeli  efek  dan  pihak  pemerintah  selaku  pengawas  dan  regulator  di  bidang  pasar modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Keuntungan  yang  diharapkan  dari  berinvestasi  saham  adalah  memperoleh return berupa capital  gai n  dan  deviden.  Selain keuntungan,  faktor resiko juga  harus diperhatikan oleh  investor apabila  ingin  berinvestasi saham. Pada umumnya resiko yang harus diperhatikan investor adalah resiko capital loss dan resiko likuiditas. Maka perlindungan hukum  di pasar modal menjadi alat terpenting untuk melindungi kepentingan investor dan publik dari praktik yang merugikan baik yang dilakukan oleh emiten yang  dinyatakan  pailit.  Perlindungan  hukum  yang  seimbang  antara  debitor  dan  kreditur  merupakan  hal  yang  pent ing  dalam menerapkan perlindungan dalam hukum kepailitan dan meningkatkan investasi baik nasional maupun internasional.

## II. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  diatas  ,  maka  penulis  tertarik  untuk  membahas  mengenai  Bagaimanakah  kedudukan  dan  bentuk perlindungan hukum bagi investor pasar modal dalam terjadi kepailitan pada perusahaan emiten?

## III. TUJUAN PENELITIAN
Untuk  menganalisis  kedudukan  dan  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  investor  pasar  modal  dalam  terjadi  kepailitan  pada perusahaan emiten.
1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 1 ayat (13).
2 Munir Fuady. 2001. Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum). PT. Citra Aditiya Bhakti, Bandung.
3 Darmadji, Tjiptono, dan H. M. Fachruddin, 2006, Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab . Jakarta: Salemba Empat.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## IV. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian Pasar Modal
Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal:
”Pasar Modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”
Pengertian pasar modal menurut Fakhruddin: 4 “Pasar  modal  ( capital  market )  merupakan  pasar  untuk  berbagai  instrument  keuangan  jangka  panjang  yang  bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang atau pun modal sendiri.”

## B. Struktur Pasar Modal
Organisasi terkait di Pasar Modal adalah sebagai berikut: 5
1. Otoritas  Jasa  Keuangan  memiliki  kewenangan  untuk  elakukan  pembinaan,  pengaturan  dan  pengawasan  Pasar  Modal diIndonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK).
2. Perusahaan  memperoleh  dana  di  Pasar  Modal  dengan  melaksanakan  penawaran  umum  atau  investasi  langsung ( privateplacement ). Perusahaan ini dikenal sebagai emiten.
3. Self Regulatory Organizations (SRO), adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan mengenai aktivitas usahanya. Yaitu :
a. Bursa  Efek,  adalah  pihak  yang  menyelenggarakan  dan  menyediakan  sistem  penawaran  jual  dan  beli  efek.  Yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI)
b. Lembaga  Kliring  dan  Penjaminan  (LKP),  adalah  pihak  yang  menyelenggarakan  jasa  kliring  dan  penjaminan transaksi  bursa  agar  terlaksana  secara  teratur,  wajar,  dan  efisien.  Lembaga  yang  telah  memperoleh  izin  usaha sebagai LKP oleh Bapepam adalah PT. KPEI (PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia).
c. Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian  (LPP), adalah  pihak  yang  menyelenggarakan  kegiatan  custodian  sentral bagi Bank  Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak  lain.  Lembaga  yang telah  memperoleh  izin usaha sebagai LPP oleh OJK adalah PT KSEI (PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia).
d. Perusahaan  Efek  adalah  perusahaan  yang  mempunyai  aktifitas  sebagai  Perantara  Pedagang  Efek,  Penjamin  Emisi Efek, Manajer Investasi, atau gabungan dari ketiga kegiatan tersebut.
e. Penjamin  Emisi  Efek,  adalah  salah  satu  aktifitas  pada  perusahaan  efek  yang  melakukan  kontrak  dengan  emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untukmembeli sisa efek yang tidak terjual.
f. Perantara Pedagang Efek, adalah salah satu aktifitas pada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek
untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
g. Manajer Investasi, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek dan portofolio investasi kolektif.
h. Penasihat Investasi, adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek.
4. Lembaga Penunjang Pasar Modal 6
a. Biro Administrasi Efek, adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
b. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya, termasuk menerima dividen, bunga, dan keuntungan lainnya, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
c. Wali Amanat, adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang.
5. Profesi Penunjang Pasar Modal
a. Akuntan Publik
b. Notaris
c. Konsultan Hukum
d. Perusahaan Penilai

## C. Pengertian Kepailitan
Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 angka 1, Kepailitan adalah suatu sita umum terhadap sekuruh harta kekayaan milik debitur untuk kepentingan para krediturnya secara bersama sama yang timbul apabila debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang untuk itu. 7
4 M. Fachruddin, 2001, Hukum Pasar Modal , Citra Adiya Bakti, Jakarta, hlm. 1.
5 S. Husnan. 1992. “Efisiensi Pasar Modal Indonesia”, Jurnal Ekonomi Indonesia , 24 April.  hlm. 34.
6 Ibid
7 Siti Anisah, 2008, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan , Total Media, Yogyakarta, hlm. 37

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Secara  tata  bahasa,  kepailitan  berarti  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  “pailit”.  Jika  kita  baca  seluruh  ketentuan  yang dalam  Undang-Undang  Kepailitan,  dapat  ditemui  satu  rumusan  atau  ketentuan  dalam  Undang-Undang  kepailitan  yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit. 8

## D. Syarat-Syarat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit
Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, syarat pengajuan pailit yaitu :
1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor
2. Ada satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
3. Kedua hal itu, dapat dibuktikan secarasederhana.

## V. METODE
Metode  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  inimenggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Sumber  dan  Jenis  Bahan  Hukum adalah  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1995  Tentang  Pasar  Modal  dan  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  26  /POJK.04/2017  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Bagi  Emiten  Atau  Perusahaan  Publik  Yang Dimohonkan Pernyataan Pailit. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum yang berhubungan dengan sumber bahan hukum primer  dan  berkaitan  dengan  sumber  hukum  primer  tersebut,  antara  lain  adalah  buku-buku  dan  jurnal  yang  berkaitan  dengan perusahaan yang dinyatakan pailit.

## VI. DISKUSI DAN KESIMPULAN
Berdasarkan  Pasal  2  Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang,  menyebutkan  dalam  hal  Debitor  adalah  Perusahaan  efek,  Bursa  Efek,  Lembaga  Kliring  dan  Penjaminan, Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian,  permohonan  pernyataan  pailit  hanya  dapat  diajukan  oleh  Badan  Pengawas  Pasar Modal. Yang saat ini telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Akibat hukum kepailitan dari perusahaan terbuka atau emiten yang mengalami pailit meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. perusahaan  public  kehilangan  hak  kepengurusan  dan  penguasaan  kekayaan  sejak  hari  diucapkannya  pernyataan  pailit  oleh hakim,  segala  pengurusan  dan  atau  pemberesan  harta  perusahaan  publik  diberikan  kepada  kurator.  Peran  kurator  dalam pengurusan  sangat  besar  terhadap  harta  pailit,  Kurator  berwenang  melaksanakan  tugas  pengurusan  dan/atau  pemberesan  atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
Pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit  terhadap  perusahaan  publik  sama  dengan  perusahaan  biasa,  seluruhnya  diberikan kepada  kurator  sebagai  pengurus  dan  pemberes  harta  pailit.  Hanya  saja  dalam  praktek,  kurator  harus  bekerja  sama  dengan pengelola  perdagangan  bursa  efek  dan  OJK.  Dalam  hal  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  diajukan  ke  pengadilan  untuk dimohonkan  pernyataan  pailit,  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  wajib  menyampaikan  laporan  mengenai  hal  tersebut  kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat, sesegera mungkin paling lambat 2 (dua) hari kerja  sejak Emiten atau Perusahaan Publik  mengetahui  adanya permohonan pernyataan pailit. 9 Dalam  hal  ini Peran OJK  hanya  sebatas  pelaporan  dari  emiten  jika  dimohonkan  pailit,  peran  OJK  sebagai  pelindung  dari  investor  pasar  modal seharusnya tidak hanya membuat peraturan pada saat perusahaan akan melakukan go public saja tetapi juga harus memikirkan nasib  investor  apabila  perusahaan  emiten  mengalami  kepailitan,  selain  kurator  dan  hakim  pengawas  yang  mengawasi pelaksanaan pemberesan dan atau pengurusan harta pailit, dalam perusahaan publik, OJK juga harus berperan sebagai lembaga pengawas  terhadap  tindakan  kurator  karena  pemegang  saham  publik  merupakan  bagian  dari  kreditur  perusahaan  publik  yang mempunyai  kepentingan  terhadap  harta  pailit.  kedudukan  investor  pasar  modal  dalam  hal  terjadi  kepailitan  masih  menjadi perdebatan  apakah  investor  pasar  modal  bisa  berkedudukan  sebagai  kreditur.  Padahal  Tidak  dibenarkan  seorang  pemegang saham  didudukan  sebagai  kreditor  dalam  proses  kepailitan  perusahaannya  sendiri.  Adapun  seorang  pemegang  saham  hanya akan  menjadi  kreditor  pada  saat  proses  kepailitan  berujung  pada  proses  likuidasi  perseroan  dan  pemegang  saham  hanya mendapat  bagian  apabila  semua  kewajiban  perseoroan  kepada  seluruh  kreditor  telah  tepenuhi.  Ketentuan  dalam  pasar  modal belum  mengatur  mengenai  ketentuan  ini,  Pemegang  saham  publik  yang  tidak  turut  serta  dalam  menjalankan  perusahaan biasanya  membeli  saham  perusahaan  publik  ini  pada  pasar  perdana (primary  market) dan  pasar  sekunder (secondary  market) dimana  saham-saham  tersebut  hanya  dijual  sebagian  kecil  saja, 10 sehingga  para  pemegang  saham  publik  yang  diperoleh  dari kedua pasar tersebut tidak terpengaruh dalam kebijaksanaan perusahaan.
8 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2004, Kepailitan , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,, hlm. 11
9 Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 /POJK.04/2017 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pernyataan Pailit.
10 UsmanMarzuki,dkk, 1999, Pengetahuan Dasar Pasar Modal. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, him. 175

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Menurut  penulis,  para  pemegang  saham  publik  merupakan  kreditur  yang  termasuk  dalam  kreditur  bersaing  (konkuren), merupakan  kreditur  yang  mendapat  bagian  terakhir  terhadap  harta  pailit  seandainya  ada  deviden  dari  saham  tersebut  yang belum  dibayar  kepada  para  pemegang  saham  publik  maka  pemegang  saham  hanya  bisa  menunggu  sisa  dari  harta  pailit  yang masih  ada.  Inilah  kelemahan  dari  pemegang  saham  publik  yang  memiliki  risiko  besar  terhadap  saham  yang  dimilikinya, sehingga sebelum  membeli saham publik,  investor harus  lebih  berhati-hati dalam  melakukan pilihan  investasi dan peran OJK sebagai pengawas pasar modal.
Model perlindungan hukum yang berbasis keadilan bagi investor pasar modal jika perusahaan emiten mengalami kepailitan sangat  diperlukan  bagi  investor  pasar  modal  karena  adalah  pihak  yang  paling  lemah  jika  terjadi  kepailitan  dalam  perusahaan publik,  karena  merupakan  kreditur  konkuren  yang  mendapat  perlakuan  terakhir  dari  pembagian  harta  pailit  dan  itu  pun  jika masih ada tersisa. Menurut Jawn Rawls dalam bukunya A Theory of Justice menjelaskan inti teori keadilan sosial sebagai the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity. 11 Dimana pada intinya, the difference menjelaskan bahawa perbedaan  sosial  dan  ekonomis  harus  diatur  agar  memberikan  manfaat  yang  paling  besar  bagi  mereka  yang  paling  kurang beruntung. Sedangkan the principle of fair equality of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang  untuk  mencapai  prospek  kesejahteraan,  pendapatan,  dan  otoritas.  Mereka  inilah  yang  harus  diberi  perlindungan khusus. 12 Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diperlukan  adalah  dengan  memaksimalkan  fungsi  dan  perana  OJK  sebagai pelindung para investor saham perusahaan emiten, dengan  lembaga pengawas dalam  hal terjadi kepailitan agar meminimalisir adanya kecurangan dari kurator dalam hal pengurusan harta pailit, terkait dengan kedudukan investor saham yang hanya sebagai kreditur konkuren. Dalam hal tindakan pencegahan sudah seharusnya OJK memberikan informasi-informasi yang akurat terkait dengan  kinerja  dan  kondisi  keuangan  dari  perusahaan  publik,  untuk  menghindari  risiko  yang  akan  dihadapi  investor  saham. Selain  itu  hendaknya  pihak-pihak  terkait  juga  harus  mengusahakan  untukmencegah  adanya  kepailitan  dari  perusahaan  emiten dengan  membantu  dan  mengawasi  kinerja  perusahaan  emiten,  dengan  melakukan  upaya-upaya  resktrukturisasi  perusahaan emiten tersebut untuk menghindari kepailitan.

## VII. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2004, Kepailitan , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Carl Jiachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum perspektif Historis, Nusamedia, Bandung. Darmadji, Tjiptono, dan H. M. Fachruddin, 2006 , Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab . Jakarta: Salemba Empat. John Rawls, 1973, A theory of Justice , London : Oxford University Press, alih bahasa Indonesia  oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, Teori keadilan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Munir Fuady. 2001. Pasar Modal Modern(TinjauanHukum). PT. Citra Aditiya Bhakti, Bandung. M. Fachruddin, 2001, Hukum Pasar Modal , Citra Adiya Bakti, Jakarta.
S. Husnan. 1992. “Efisiensi Pasar Modal Indonesia”, Jurnal Ekonomi Indonesia , 24 April. Siti Anisah, 2008, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan ,  Total Media, Yogyakarta. UsmanMarzuki,dkk, 1999, Pengetahuan Dasar Pasar Modal. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  26  /POJK.04/2017  tentang  Keterbukaan  Informasi  Bagi  Emiten  Atau  Perusahaan  Publik  Yang  Dimohonkan Pernyataan Pailit
11 John Rawls, 1973, A theory of Justice , London : Oxford University Press, alih bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, Teori keadilan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta,  hal.42.
12 Carl Jiachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum perspektif Historis, Nusamedia, Bandung, hal.26.