## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 6, No. 2, Juni 2024, Halaman 117-137 Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr

## MEWUJUDKAN GOOD SPORT GOVERNANCE

## MELALUI LEMBAGA ARBITRASE KEOLAHRAGAAN DI INDONESIA
( Implementing Good Sport Governance Through the Sports Arbitration in Indonesia )
Nina Silvana, 1 Agus Surono, 2 Endra Wijaya 3
1, 2 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila 3 Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640.
E-mail : endrawijaya333@univpancasila.ac.id

## Abstrak
Kajian  ini  membahas  mengenai  konsep  dan  prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  baik  di bidang  keolahragaan  ( Good  Sport  Governance )  yang  dihubungkan  dengan  lembaga arbitrase keolahragaan di Indonesia. Metode kajian yang digunakan untuk membahas hal tersebut adalah metode kajian doktrinal. Untuk itu, kajian akan fokus mencermati data sekunder, baik  yang berupa bahan hukum  primer maupun sekunder.  Kajian ini menyimpulkan  bahwa  prinsip-prinsip Good  Sport  Governance sudah  diadopsi  ke dalam sistem hukum  keolahragaan di  Indonesia  yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang mana di dalamnya juga memuat mekanisme  penyelesaian  sengketa  keolahragaan  melalui  arbitrase.  Arbitrase keolahragaan  itu  mengandung  nilai-nilai  profesionalisme,  mengutamakan win-win solution serta prosedur  yang sederhana dalam penyelesaian sengketa, dan nilai-nilai tersebut secara substansial sesuai dengan prinsip-prinsip Good Sport Governance.
Kata  kunci: Arbitrase  Keolahragaan;  Tata  Kelola  Keolahragaan  yang  Baik;  Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

## Abstract
This  study discusses  the  concepts  and principles  of  Good Sport Governance. Those concepts and principles are also linked to sports arbitration institutions in Indonesia. This study uses the doctrinal research method. For this purpose, the study will explore the secondary data, both in the form of primary and secondary legal materials. This study concludes that the principles of Good Sport Governance have been adopted into the sports law system in Indonesia which is regulated in Law Number 11 of 2022 on Sports.  Such  law  also  contains  mechanism  for  resolving  sports  disputes  through arbitration. Sports arbitration contains the values of professionalism, prioritizing win- win  solution  and  simple  procedures  in  resolving  disputes,  and  these  values  are substantially in accordance with the principles of Good Sport Governance.
Keywords: Good Governance; Good Sport Governance; Sports Arbitration

## A. PENDAHULUAN
Olahraga  tidak  melulu  merupakan  aktivitas  yang  berhubungan  dengan upaya menyehatkan atau membuat bugar fisik manusia. Lebih dari itu, olahraga sebenarnya  merupakan  jalinan  dari  banyak  unsur  yang  kompleks  karena  di dalamnya  masih  banyak  aspek  lain  yang  terhubung,  seperti  aspek adventure , tantangan,  hobi, entertainment ,  bisnis  serta  pendapatan  secara  finansial, kesejahteraan sampai ke aspek perasaan bangga sebagai bagian dari suatu bangsa ( nation’s pride ). 1
Sehubungan dengan hal  tersebut, kajian dari Sihite dengan mengutip data dari  Lembaga  Penyelidikan  Ekonomi  dan  Masyarakat  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis  Universitas  Indonesia  (LPEM  FEBUI)  sudah  mengungkapkan  begitu besarnya  dampak  pada  bidang  ekonomi  yang  ditimbulkan  oleh  aktivitas keolahragaan. Kajian itu mengambil contoh dari cabang olahraga sepak bola pada event kompetisi Liga 1 yang diikuti oleh 18 (delapan belas) klub. 2 LPEM FEBUI menunjukkan  bahwa  sebelum  pandemi  Covid-19  yang  lalu,  perputaran  uang langsung  dalam  kompetisi  Liga  1  bisa  menyentuh  Rp  1,4  triliun.  Sedangkan prediksi  atas  penyelenggaraan  Liga  1  pascapandemi  justru  akan  semakin memperbesar potensi nilai ekonomi tersebut, yaitu akan mencapai sekitar Rp 2,6 triliun-Rp  2,7  triliun.  Potensi  pendapatan  dimaksud  juga  diprediksi  mampu menggerakkan aktivitas ekonomi di sektor lain, dan setidaknya akan ada 16 (enam belas) sektor yang ikut bergerak secara ekonomi akibat pertandingan sepak bola, termasuk dapat pula ikut membuka sekitar 25 ribu kesempatan kerja. 3
Kajian  Sihite  tersebut  telah  menguatkan  pendapat  bahwa  memang  benar aktivitas  keolahragaan  sangat  berpotensi  membawa  dampak  yang  signifikan
1 Indonesia, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2022  tentang  Keolahragaan ,  bagian Menimbang, Pasal 3, Pasal 4 & Penjelasan Umum; R. Scott Kretchmar, “Sport as a (Mere) Hobby: In Defense of ‘the Gentle Pursuit of a Modest Competence’,” Journal of the Philosophy of Sport (Vol. 46, No. 3, 2019): 11-14. https://doi.org/10.1080/00948705.2019.1613158; Philip A. Ebert, Ian Durbach & Claire Field, “Gratuitous Risk: Danger and Recklessness Perception of Adventure Sports Participants,” Journal of the Philosophy of Sport (2024): 1-2. https://doi.org/10.1080/00948705.2024.2335350;  Steffen  Borge,  “Two  Concepts  of  Sporting Excellence,” Journal of the Philosophy of Sport (2024): 3-6. https://doi.org/10.1080/00948705.2024.2332879
2 Ezra  Sihite,  “Sepak  Bola  di  Pusaran  Aliran  Uang  dan  Ekonomi  Indonesia,” <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/2236/sepak-bola-di-pusaran-aliran-uang-dan- ekonomi-indonesia>, diakses pada 17 April 2024.
3 Ibid.
terhadap  kondisi  ekonomi  maupun  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Oleh karena itulah, maka aktivitas keolahragaan tidak bisa dianggap remeh, dan justru bahkan harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Adapun dalam konteks kekinian, upaya  untuk  menata  kelola  lembaga  yang  eksistensinya  bersinggungan  dengan kepentingan publik, termasuk di bidang keolahragaan, lazimnya ditempuh melalui implementasi prinsip-prinsip Good Governance.
Riyanto  telah  menjelaskan  mengenai  konsep Good  Governance (tata penyelenggaraan  kepemerintahan  negara  yang  baik)  itu  sebagai  “suatu  tata penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang  berjalan  secara  efektif  dan  efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif antara negara, swasta dan masyarakat  yang  bercirikan  bersih,  berwibawa,  transparansi,  persamaan, partisipasi,  profesional,  pengambilan  keputusan bottom-up ,  menghormati  hak asasi manusia, menjunjung supremasi hukum dan akuntabilitas publik.” 4 Jadi, di dalam Good  Governance ini  terkandung  beberapa  prinsip  tata  kelola  yang memang  diyakini  dapat  membantu  terciptanya  pengelolaan  atas  suatu  lembaga yang  efektif  serta  efisien  sehingga  tujuan  atau  target  dari  lembaga  itu  bisa direalisasikan secara maksimal.
Sebagai konsep sekaligus pedoman yang terdiri atas beberapa prinsip, Good Governance mulai didiskusikan serta dikembangkan sejak sekitar periode 1980- an sampai 1990-an. 5 Salah satu titik waktu yang penting ialah terjadi saat adanya laporan  dari World  Bank di  tahun  1989  yang  menuduh  bahwa  kegagalan pertumbuhan  ekonomi  di  Afrika  disebabkan  adanya  krisis  atau  kelemahan- kelemahan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Menindaklanjuti  laporan  itu, World Bank kemudian bekerja sama dengan beberapa sarjana asal Afrika untuk mulai  memikirkan  gagasan  atau  konsep  yang  bertujuan  mengoreksi  tata  kelola pemerintahan yang tengah dilanda krisis untuk kemudian diarahkan pada upaya
4 Astim Riyanto, Kapita Selekta Politik Kesejahteraan (Bandung: Yapemdo, 2010), 194.
5 Thomas G. Weiss, “Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges,” Third World Quarterly (Vol. 21, No. 5, 2000): 796 & 803-806; Ved P. Nanda, “The “Good  Governance”  Concept  Revisited,” Annals  of  the  American  Academy  of  Political  and  Social Science (Vol.  603,  No.  1,  2006):  269-274.  https://doi.org/10.1177/00027162052828;  Thandike Mkandawire, “‘Good Governance’: The Itinerary of an Idea,” Development in Practice (Vol. 17, No. 4/5, 2007): 679. https://doi.org/10.1080/09614520701469997
menciptakan  pemerintahan  yang  lebih  memiliki kapabilitas  yang  sekaligus  bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi negara-negara di Afrika. 6
Baik United  Nations  Development  Programme maupun United  Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific menjelaskan adanya 8 (delapan) prinsip Good Governance yang terdiri dari: participation , rule of law , transparency , responsiveness , consensus  oriented , equity  and  inclusiveness , effectiveness and efficiency , serta accountability . 7 Kemudian dengan penekanan yang lebih pada aspek demokratisasi, Centre of Expertise for Good Governance dan Council  of  Europe mengajukan  pula  konsep  beserta  prinsip-prinsip  yang disebut sebagai Good Democratic Governance yang mengacu pada 12 (dua belas) prinsip yang terdiri atas: participation, representation, fair conduct of elections ; responsiveness ; efficiency and effectiveness ; openness and transparency ; rule of law ; ethical  conduct ; competence  and  capacity ; innovation  and  openness  to change ; sustainability  and  long-term  orientation ; sound  financial  management ; human  rights,  cultural  diversity  and  social  cohesion ;  serta accountability . 8 Adanya perbedaan jumlah prinsip tersebut sebenarnya dapat dipahami mengingat adanya  dinamika  pemikiran  atau  perspektif  dari  para  sarjana  saat  mereka mencermati soal tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, perbedaan jumlah prinsip  dalam Good  Governance justru  juga  positif  karena  akan  bersifat  saling melengkapi antara pemikiran sarjana yang satu dengan yang lain.
Kebutuhan  implementasi Good  Governance lantas  menyambangi  pula lingkungan keolahragaan, yang mana pada sekitar kurun waktu tahun 2000 sampai dengan  2019  beberapa  sarjana  serta  praktisi,  terutama  di  Amerika,  Eropa  dan Australia,  merasa  perlu  untuk  mengadopsi  konsep Good  Governance ke  dalam bidang  keolahragaan. 9 Secara  garis  besar,  kebutuhan  mengadopsi  konsep Good
6 Ibid.
7 United  Nations  Economic  and  Social  Commission  for  Asia  and  the  Pacific,  “What  is  Good Governance?”  <https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf>,  diakses  pada  17 April 2024; Khandakar Qudrat-I Elahi, “UNDP on Good Governance,” International Journal of Social Economics (Vol. 36, No. 12, 2009): 1170. http://dx.doi.org/10.1108/03068290910996981
8 Centre  of  Expertise  for  Good  Governance  &  Council  of  Europe,  “12  Principles  of  Good Democratic Governance,” <https://rm.coe.int/brochure-12-principles-of-good-governance-and- current-tools-on-good-go/16808b1687>, diakses pada 17 April 2024.
9 Jean-Loup  Chappelet,  “Beyond  Governance:  The  Need  to  Improve  the  Regulation  of International Sport,” Sport in Society (Vol. 21, No. 5, 2018): 2-3. https://doi.org/10.1080/17430437.2018.1401355;  Milena  M.  Parent, et  al. ,  “Good  Sport Governance
Governance untuk  di  bidang  keolahragaan  dilatarbelakangi  oleh  cita-cita  untuk antara  lain: pertama ,  semakin  memaksimalkan  capaian-capaian  dari  bidang keolahragaan,  baik  yang  berupa  prestasi  maupun  keuntungan  finansial,  melalui penatakelolaan  yang  baik  organisasi-organisasi  keolahragaan  beserta  segala aktivitasnya;  dan kedua ,  mengatasi  dan  selanjutnya  mencegah  terjadinya penyimpangan-penyimpangan  dalam  bidang  keolahragaan,  seperti  korupsi, penyalahgunaan doping dan pelecehan seksual. 10
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Sarah  Springman,  seorang  pakar  dan praktisi  keolahragaan,  juga  telah  mengingatkan  arti  penting  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  dalam  konteks  bidang  keolahragaan.  Dia  menekankan bahwa dalam dunia yang semakin kompetitif, maka tata kelola menjadi semakin penting dalam mengatur atau mengurus bidang keolahragaan, baik mengenai atlet maupun  pejabat  atau  pengelolanya,  yang  mana  mereka  harus  bisa  memikirkan ulang  konsep  atau  struktur  yang  lama  dan  bangkit  dengan  mengajukan  solusi- solusi baru yang kompetitif. 11
Setelah melalui serangkaian riset serta diskursus, lantas lahirlah konsep tata kelola  pemerintahan  yang  baik  yang  khusus  diterapkan  dalam  lingkup  bidang keolahragaan.  Konsep  tersebut  disebut  sebagai  “ Good  Governance  in  Sport ,” “ Good  Sport  Governance ,”  “ Better  Sport  Governance ,”  atau  ada  pula  yang menyebutnya  secara  singkat  sebagai  “ Sport  Governance .”  Adapun Good  Sport Governance sebagai suatu objek riset sudah banyak diteliti oleh para sarjana di luar negeri, namun sayangnya hal itu masih sangat sedikit dikaji oleh para sarjana di Indonesia, apalagi yang dikaji dari perspektif hukum. 12
Oleh karena itulah, maka kajian peneliti berikut ini akan fokus membahas mengenai Good  Sport  Governance ,  terutama  dalam  konteks  Indonesia  serta
and Design Archetype: One Size Doesn’t Fit All,” dalam Arnout Geeraert & Frank van Eekeren, eds., Good Governance in Sport: Critical Reflections (Oxon, New York: Routledge, 2022), 180. 10 Ibid. 11 Erika König, “Conference Reports,” European Journal for Sport and Society (Vol. 4, No. 2, 2007): 178. http://dx.doi.org/10.1080/16138171.2007.11687803
12 Lihat  misalnya  kajian  dari  Juliandi,  Yudy  Hendrayana  &  Amung  Ma’mun,  “Evaluation  of Sports  Governance  in  Improving  Achievement  Sports,” Proceedings  of  the  4th  International Conference on Sport Science, Health, and Physical Education (2019). https://doi.org/10.2991/ahsr.k.200214.062;  Limpad  Nurrachmad,  Khoiril  Anam  &  Rauzi  Rizkian, “Organizational  Management  of  the  Indonesian  National  Sports  Committee  (KONI)  Kebumen Regency,” Proceedings  of  the  6th  International  Seminar  on  Public  Health  and  Education (2022). http://dx.doi.org/10.4108/eai.29-6-2022.2326076
dengan  perspektif  yuridis.  Dan  untuk  semakin  memperkaya  pembahasannya, perihal Good  Sport  Governance tersebut  akan  dibahas  pula  dengan mengaitkannya  pada  keberadaan  lembaga  arbitrase  keolahragaan  di  Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan bisa menjadi kajian yang relatif lengkap aspek-aspeknya, karena mencakup aspek konseptual, yuridis dan kelembagaan.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Untuk  membahas  persoalan Good  Sport  Governance yang  dihubungkan dengan  eksistensi  lembaga  arbitrase  keolahragaan  di  Indonesia,  peneliti menggunakan metode kajian doktrinal. Dengan metode kajian doktrinal ini, maka baik  variabel Good  Sport  Governance maupun  lembaga  arbitrase  keolahragaan diposisikan  serta  dicermati  dari  perspektif  hukumnya  yang  berwujud  peraturan perundang-undangan. 13 Oleh  karena  itulah,  di  dalam  kajian  ini  data  yang dianalisis atau dibahas mengacu terutama pada data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Bahan  hukum  primernya  difokuskan  pada  peraturan  perundang-undangan yang substansinya berhubungan dengan pengaturan tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang keolahragaan dan arbitrase, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan untuk bahan hukum  sekundernya  tertuju  pada  beberapa  karya  ilmiah  dari  para  sarjana  yang dimuat dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah maupun buku. Bahan-bahan hukum itu  lalu  dianalisis  dengan  memanfaatkan  metode  analisis  data  secara  kualitatif dengan  metode  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual. 14

## C. PEMBAHASAN
1. Memahami Good Sport Governance
Pada awalnya, Good Sport Governance dikembangkan dengan semangat untuk  mengupayakan  agar  aktivitas  keolahragaan,  termasuk  dengan
13 Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum:  Paradigma,  Metode, dan  Dinamika  Masalah (Jakarta: Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Masyarakat  (ELSAM)  dan  Perkumpulan  untuk  Pembaruan  Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA), 2002), 147-155.
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2009), 96-119 & 137-139.
keberadaan  organisasi-organisasi  yang  ada  di  dalamnya,  bisa  meningkat kualitas, efektivitas serta efisiensinya. Untuk kebutuhan itu, prinsip-prinsip tata kelola  yang  baik  ( Good  Governance )  lantas  diadopsi  ke  dalam  bidang keolahragaan. 15 Namun  sehubungan  dengan  hal  tersebut,  sebagaimana diungkapkan dalam kajian dari Parent, dkk., prinsip-prinsip Good Governance seperti  akuntabilitas,  transparansi  dan  demokrasi  tidak  serta-merta  bisa langsung  diadopsi  dan  melahirkan  konsep  baru  yang  disebut Good  Sport Governance .  Para  penggagas  konsep Good  Sport  Governance menyadari bahwa  prinsip-prinsip Good  Governance dianggap  masih  terlalu  umum  dan tidak  memiliki  dasar  empiris  yang  benar-benar  terhubung  dengan  lingkup keolahragaan. 16
Kajian  dari  Parent,  dkk.  lebih  lanjut  memaparkan  bahwa  gagasan mengenai Good  Sport  Governance dikembangkan  melalui  serangkaian penelitian serta diskusi  yang membahas mengenai  prinsip-prinsip  tata kelola bidang keolahragaan yang baik. Hasil dari penelitian dan diskusi itu ternyata terfokus pada poin-poin mengenai pentingnya menata kelola secara maksimal pihak  dewan  direksi  atau  dewan  pengarah  pada  organisasi-organisasi keolahragaan,  transparansi,  akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  dan  masalah korupsi  dalam  bidang  keolahragaan. 17 Selain  itu,  sebagaimana  kajian  dari Thompson, dkk. dan Kihl, bahkan sebenarnya konsep Good Sport Governance juga  hadir  karena  dilatarbelakangi  adanya  problem  diskriminasi,  kasus pelecehan seksual, dan penyalahgunaan pemakaian doping  yang terjadi pada lingkup keolahragaan. 18 Ditambah lagi di beberapa negara faktanya juga sudah terjadi  problem  di  lingkungan  bidang  keolahragaan  yang  cukup memprihatinkan, seperti halnya skandal korupsi di Fédération Internationale de  Football  Association (FIFA)  dan  kasus  pelecehan  seksual  di USA
15 Parent, et al. , op.cit. , 181-182. 16 Ibid. 17 Ibid. , 182. 18 Lisa  A.  Kihl,  “Sport  Integrity  Systems:  A  Recommended  System  for  Promoting  and Safeguarding Sport Integrity,” dalam Arnout Geeraert & Frank van Eekeren, eds., Good Governance in Sport: Critical Reflections (Oxon, New York: Routledge, 2022), 168-169; Ashley Thompson, et al. , “A Systematic Review of Governance Principles in Sport,” European Sport Management Quarterly (Vol. 23, No. 6, 2023): 2. https://doi.org/10.1080/16184742.2022.2077795
Gymnastics (USAG). 19 Untuk merespons hal-hal tersebut, para akademisi dan praktisi keolahragaan memandang perlu agar prinsip-prinsip tata kelola yang baik ( Good Governance ) segera diadopsi ke dalam bidang keolahragaan. 20
Namun  sehubungan  dengan  hal  itu,  sebagaimana  diungkapkan  dalam kajian  dari  Parent,  dkk.,  prinsip-prinsip Good  Governance seperti akuntabilitas,  transparansi  dan  demokrasi  tidak  serta-merta  bisa  langsung diadopsi dan melahirkan konsep baru  yang disebut Good Sport Governance .
Para  penggagas  konsep Good  Sport  Governance menyadari  bahwa  prinsip- prinsip Good  Governance dianggap  masih  terlalu  umum  dan  tidak  memiliki dasar  empiris  yang  benar-benar  terhubung  dengan  lingkup  keolahragaan. 21
Oleh  karenanya,  riset  serta  diskursus  tentang Good  Governance perlu  untuk dibumikan ke kondisi riil bidang keolahragaan.
Dengan  mencermati  berbagai  hasil  riset,  kajian  dari  Thompson,  dkk. mengungkapkan  bahwa  konsep Good  Sport  Governance pada  pokoknya menyoroti 3 (tiga) variabel penting yang perlu dibenahi dalam menata kelola bidang  keolahragaan. 22 Istilah governance atau  tata  kelola  mengacu  pada pengertian  bagaimana  suatu  organisasi  diarahkan,  dikendalikan,  dan  diatur. Dalam  konteks  keolahragaan,  sebagaimana  dipaparkan  dalam  kajian  dari Parent, dkk., tata kelola keolahragaan tersebut meliputi perspektif organisasi, sistem, dan politik. Pertama , perspektif organisasi menyoroti perihal perilaku manajerial dan aspek-aspek terkait tata kelola dalam organisasi yang mengikuti pedoman atau standar normatif dan etis tertentu. Kemudian kedua , perspektif sistemik berfokus pada penyesuaian timbal balik, kerja sama, dan persaingan antarorganisasi dalam suatu sistem. Dan selanjutnya ketiga , perspektif politik mengacu  pada  bagaimana  badan-badan  tertentu  yang  berwenang  untuk mengatur  serta  mengurus  dan  upaya  pihak  pemerintah  untuk  mengarahkan perilaku  organisasi  keolahragaan  di  bawah  lingkupnya  atau  yang  menjadi wewenangnya. 23
19 Alexandra Raso, “Abused in the Pursuit of a Dream: How USA Gymnastics Failed to Protect Its Gymnasts,” Hofstra Labor & Employment Law Journal (Vol. 37, No. 2, 2020): 447-451.
20 Parent, et al. , op.cit. , 181-182. 21 Ibid. 22 Thompson et al ., loc.cit. , 2.
23 Ibid.
Menurut kajian Thompson, dkk., mengenai Good Sport Governance ini masih terdapat perbedaan pandangan di antara para sarjana maupun praktisi. Ada  yang  menyebutkannya  atau  mendefinisikannya  sebagai  “indikator ( indicators ),”  “prinsip  ( principles ),”  dan  “dimensi  ( dimensions )”  saat mendiskusikan  perihal  poin-poin  konstruksi  tata  kelola  yang  baik  di  bidang keolahragaan  dimaksud. 24 Sehubungan  dengan  hal  itu,  dalam  konteks pemikiran hukum Indonesia, mengenai beragam istilah yang dimaknai serupa atau  tertuju  pada  “prinsip”  juga  dapat  menjadi  semakin  kompleks  karena  di Indonesia masih ada satu istilah lagi, yaitu “asas,” yang mana maknanya serupa dengan  istilah  “prinsip  ( principles )”  tadi.  Bahkan  karena  juga  memiliki beberapa tingkatan daya kepastian hukumnya ( legal cerntainty ), istilah “asas” itu mempunyai bermacam-macam konsekuensi hukum yang berbeda-beda pula yang penting untuk dicermati, 25 terutama dalam penggunaannya untuk proses gugat-menggugat di pengadilan dalam sistem hukum Indonesia.
Thompson,  dkk.  lantas  mengungkapkan  juga  bahwa  berdasarkan penelusuran  kepustakaan  yang  mereka  lakukan  terdapat  ratusan  prinsip  tata kelola yang terkait bidang keolahragaan yang disebutkan baik oleh para sarjana maupun praktisi. Namun, dari sekian ratus prinsip itu, tercatat hanya 13 (tiga belas)  prinsip  yang  sering  muncul  serta  digunakan  dalam  pembahasan mengenai tata kelola bidang keolahragaan yang baik. Prinsip-prinsip dimaksud yang  tingkat  kekerapannya  tinggi  terdiri  atas transparency , accountability , democracy , responsibility , integrity , solidarity , control , inclusivity , participation , autonomy , checks  and  balances , effectiveness ,  dan efficiency . Selain prinsip-prinsip tata kelola yang baik di bidang keolahragaan itu, yang mana sering muncul dan diungkapkan dalam banyak kajian, pada konsep Good Sport  Governance sebenarnya  masih  terdapat  juga  prinsip-prinsip  yang  lain yang  dipandang  bermanfaat  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  tata  kelola bidang keolahragaan, seperti prinsip kepedulian terhadap atlet serta resiliensi kelembagaan. 26
24 Ibid. , 2-3 & 11-13.
25 Astim Riyanto, Kapita Selekta Hukum Konstitusi (Bandung: Yapemdo, 2009), 33-38.
26 Thompson, et al ., loc.cit. , 11-13.
Dalam  sistem  hukum  keolahragaan  Indonesia,  beberapa  prinsip  tata kelola  yang  baik  di  bidang  keolahragaan  ( Good  Sport  Governance )  sudah muncul menjadi pedoman bagi pengaturan keolahragaan di tanah air, dan hal itu  diatur  melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2022  tentang Keolahragaan. Berdasarkan undang-undang tersebut setidaknya ada beberapa sasaran  yang  hendak  ditata  kelola  secara  baik  di  bidang  keolahragaan  di Indonesia,  yaitu:  lingkup  keolahragaan  secara  umum;  kelembagaan  atau organisasi  keolahragaan,  termasuk  suporter;  pengembangan  prestasi;  dan keuangan  atau  dana.  Masing-masing  sasaran  itu  juga  sudah  diatur  beberapa prinsip tata kelolanya.
Pertama ,  untuk  lingkup  keolahragaan  secara  umum,  prinsip-prinsip Good  Sport  Governance yang  menjadi  pedomannya  diatur  dalam  Pasal  5 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2022  tentang  Keolahragaan.  Adapun prinsip-prinsip  itu  terdiri  atas:  prinsip  kebangsaan;  gotong  royong;  keadilan; pembudayaan; manfaat; ke- bhinneka -an; partisipatif; keterpaduan; keberlanjutan;  aksesibilitas;  sportivitas;  demokratis;  akuntabilitas;  serta ketertiban dan kepastian hukum.
Kedua ,  untuk  kelembagaan  atau  organisasi  keolahragaan,  termasuk suporter, dan juga pengembangan prestasi, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2022  tentang  Keolahragaan  mengatur  penatakelolaannya  mengikuti prinsip-prinsip:  visioner,  transparan,  akuntabel,  efisien  dan  efektif, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Selain prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3), Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang  Keolahragaan masih mencantumkan beberapa  prinsip  lagi  yang  ditujukan  bagi  pengelolaan  kelembagaan  atau organisasi  keolahragaan,  termasuk  suporter,  yaitu:  prinsip  keunggulan  lokal (Pasal 35 ayat (1)); kepastian hukum dan perlindungan bagi olahragawan dan pelaku olahraga (Pasal 36 ayat (1)); profesionalisme (Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (3)); mandiri dan partisipasi publik (Pasal 41); serta musyawarah dan mufakat (Pasal 102 ayat (1)).
Poin prinsip musyawarah dan mufakat tersebut tentunya menarik untuk dicermati.  Prinsip  itu  muncul  di  dalam  ketentuan  mengenai  lembaga
penyelesaian  sengketa  keolahragaan,  yang  mana  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2022 tentang  Keolahragaan mengharuskan ditempuhnya penyelesaian sengketa  dengan  mengutamakan  musyawarah  dan  mufakat.  Dengan  adanya prinsip  ini,  maka  tepatlah  kiranya  untuk  dikatakan  bahwa Good  Sport Governance yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan merupakan Good Sport Governance ala Indonesia. Hal tersebut  mengingat  bahwa  yang  menjadi  salah  satu  ciri  khas  dari  filsafat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia ialah Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai musyawarah serta mufakat. 27
Ketiga ,  sedangkan  khusus  penatakelolaan  terkait  keuangan  atau  dana keolahragaan, maka Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan secara eksplisit mengharuskan diselenggarakannya tata kelola  dimaksud  melalui  implementasi  prinsip-prinsip  keadilan,  efektif, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
2. Dinamika Lembaga Arbitrase Keolahragaan di Indonesia
Secara faktual,  telah  ada beberapa sengketa atau  problem  hukum  yang terjadi dalam lingkup bidang keolahragaan di Indonesia, seperti misalnya pada kasus: sengketa gugatan ganti rugi yang diajukan oleh pihak atlet bola basket yang  cedera  saat  uji  tanding.  Atlet  tersebut  menggugat  para  tergugat  yang terdiri  dari  Ketua  Persatuan  Bola  Basket  Seluruh  Indonesia  (Perbasi) Kabupaten Banyuwangi, Ketua Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Banyuwangi serta Bupati Banyuwangi. Gugatan ini diselesaikan di Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui Putusan Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.BWI. 28
Kemudian,  ada  pula  sengketa  antara  Pemerintah  melawan  Persatuan Sepak  Bola  Seluruh  Indonesia  (PSSI)  mengenai  pembekuan  PSSI  melalui terbitnya Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 01307 Tahun 2015 tentang  Pengenaan  Sanksi  Administratif  Berupa  Kegiatan  Keolahragaan Persatuan  Sepak  Bola  Seluruh  Indonesia  Tidak  Diakui.  Sengketa  ini
27 Muhammad  Hanafi,  “Kedudukan  Musyawarah  dan  Demokrasi  di  Indonesia,” Jurnal  Cita Hukum (Vol.  I,  No.  2,  2013):  240-241  &  245-246.  http://dx.doi.org/10.15408/jch.v1i1.2921;  Efendi Susanto, “Sila Ke-Empat Pancasila dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini,” Masalah-Masalah Hukum (Vol. 50, No. 1, 2021): 87-88. https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.84-93
28 Maria  Anjelitha  Lovenia,  “Gugatan  Ganti  Rugi  atas  Perawatan  Atlet  yang  Cedera  Saat Bertanding atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus: Putusan Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.BWI),” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017), 69-78.
diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan berakhir di Mahkamah Agung. 29 Dan yang terakhir, ada juga kasus bentrokan fisik antara aparat keamanan dan para penonton sepak bola serta keadaan saling berdesakan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, yang menimbulkan banyak korban jiwa. Kasus ini pun diselesaikan melalui mekanisme litigasi di Pengadilan Negeri. 30 Semua kasus tersebut penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme litigasi di pengadilan sebagai pemegang wewenang dan kekuasaan yudikatif di Indonesia.
Terlepas  dari  karakteristik  dan  kompleksitas  dari  tiap-tiap  kasus dimaksud  sehingga  akhirnya  diselesaikan  melalui  pengadilan,  sebenarnya terhadap penyelesaian-penyelesaian kasus-kasus seperti itu bisa diajukan kritik terutama karena jalur litigasi melalui pengadilan yang telah ditempuh. Adapun kritik yang lazim ditujukan kepada penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah karena prosesnya melalui tahapan yang panjang, bertingkat-tingkat upaya hukumnya,  serta  memakan  waktu  dan  biaya  yang  banyak. 31 Dalam  konteks sistem  hukum  Indonesia,  kelemahan-kelemahan  yang  melekat  pada mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan telah direspons dengan beberapa alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan salah satunya ialah dengan memanfaatkan lembaga arbitrase.
Lembaga  arbitrase  sebenarnya  sudah  bukan  merupakan  hal  yang  baru dalam  sistem  hukum  Indonesia,  dan  kedudukannya  pun  kuat  karena  adanya dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam undang-undang tersebut telah
29 PSSI,  “PSSI  Menangkan  Gugatan  di  PTUN,”  <https://www.pssi.org/news/pssi-menangkan- gugatan-di-ptun>, diakses pada 3 Maret 2024; PSSI, “Tentang Posisi PSSI Terhadap Putusan PTUN dan  UU  Nomor  3  Tahun  2005  SKN,”  <https://www.pssi.org/news/tentang-posisi-pssi-terhadap- putusan-ptun-dan-uu-nomor-3-tahun-2005-skn>, diakses pada 3 Maret 2024.
30 Alinda Hardiantoro & Farid Firdaus, “Satu Tahun Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Vonis Para Terdakwa, dan Kejanggalan Kasusnya,”
<https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/01/083000065/satu-tahun-tragedi-kanjuruhan-- kronologi-vonis-para-terdakwa-dan?page=all>, diakses pada 11 Januari 2024.
31 Rahmadi Indra Tektona, “Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan,” Pandecta (Vol. 6, No. 1, 2011): 87-90. https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i1.2327; Tri  Ariprabowo  &  R.  Nazriyah,  “Pembatalan  Putusan  Arbitrase  oleh  Pengadilan  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  15/PUU-XII/2014,” Jurnal  Konstitusi (Vol.  14,  No.  4,  2017):  702. https://doi.org/10.31078/jk1441; Helmi Kasim, “Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal,” Jurnal Rechtsvinding (Vol. 7, No. 1, 2018): 48-58. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.228
diatur  wewenang  atau  kompetensi  absolut  dari  arbitrase.  Secara  yuridis, kompetensi absolut arbitrase timbul saat para pihak membuat perjanjian yang di  dalamnya  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  mereka  akan  menyelesaikan perselisihan  mereka  melalui  arbitrase  jika  terjadi  sengketa.  Dengan kesepakatan seperti itu, maka konsekuensi yuridisnya adalah pengadilan tidak lagi  memiliki  wewenang  untuk  mengadili  sengketa  tersebut. 32 Mengenai kompetensi absolut dari lembaga arbitrase dimaksud, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah mengaturnya di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 11.
Dinamika  selanjutnya  memperlihatkan  bahwa  lembaga  arbitrase  juga diupayakan untuk semakin bisa menjangkau objek-objek sengketa yang lebih bervariasi  sesuai  kebutuhan  riil  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dibentuklah kemudian  beberapa  lembaga  arbitrase  yang  kompetensi  mengadilinya  lebih spesifik  dan  tertuju  hanya  pada  kasus-kasus  bidang  tertentu,  seperti  halnya Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) dan National Dispute Resolution Chamber (NDRC), yang ketiganya berwenang menyelesaikan sengketa keolahragaan tertentu.
Ketiga  lembaga  arbitrase  keolahragaan  itu  dibentuk  berdasarkan landasan  yuridis  yang  berbeda-beda.  Adapun  BAORI  dibentuk  berdasarkan Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  KONI,  dan  BAKI  didirikan mengacu  pada  hasil  Kongres  Istimewa  Komite  Olimpiade  Indonesia  (KOI) pada tanggal 26 Mei 2010. BAKI berafiliasi ke Court of Arbitration for Sport (CAS).  Sedangkan  NDRC  adalah  badan  arbitrase  yang  dibentuk  oleh  PSSI pada 23 Juli 2019 dan berafiliasi ke FIFA. 33
Sehubungan  dengan  dinamika  tersebut,  memang  jelas  terlihat  bahwa mengenai eksistensi lembaga arbitrase keolahragaan di Indonesia masih terjadi
32 Pujiyono, “Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase,” Jurnal Rechtsvinding (Vol. 7, No. 2, 2018): 244-245 & 248-249. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.241
33 Eko  Noer  Kristiyanto,  “Urgensi  Pembentukan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Antara  Klub Sepak  Bola  dan  Pesepak  Bola  Profesional  dalam  Rangka  Mendukung  Pembangunan  Ekonomi Nasional,” Jurnal Rechtsvinding (Vol. 7, No. 1, 2018): 29. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.222;  Inaz  Indra  Nugroho  &  Rizky  Wardana, “Pembentukan  Komite  Pelaksana  Putusan National  Dispute  Resolution  Chamber Sebagai  Wujud Perlindungan  Hak  Pesepak  Bola  Profesional,” Jurnal  Legislatif (Vol.  6,  No.  2,  2023):  120-122. https://doi.org/10.20956/jl.v6i2.26594
pluralisme. 34 Namun  demikian,  landasan  yuridis  yang  memayungi  sistem keolahragaan  di  Indonesia  masih  bisa  menoleransi  keadaan  tersebut  melalui ketentuan  Pasal  105  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2022  tentang Keolahragaan. Pasal itu pada intinya masih memberikan ruang bagi beberapa lembaga arbitrase keolahragaan yang ada di Indonesia untuk tetap menjalankan fungsinya  sambil  menunggu  terbentuknya  suatu  badan  arbitrase  yang  baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Berdasarkan paparan dinamika di atas, dapat diajukan beberapa catatan sebagai  berikut: pertama ,  sudah  dipahami  bersama  bahwa  penyelesaian sengketa  melalui  jalur  litigasi  di  pengadilan  memiliki  kelemahan  prosedural karena  cenderung memakan waktu  dan biaya  yang cukup banyak. Hal  mana menyebabkan asas penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat serta berbiaya murah sulit untuk diwujudkan. 35 Begitu pun ketika terjadi sengketa di bidang keolahragaan,  maka  penyelesaian  sengketa  keolahragaan  melalui  ranah pengadilan di lingkup kekuasaan yudikatif akan menghadapi kendala-kendala yang sama, yaitu akan cenderung bertele-tele, lambat dan berbiaya mahal.
Kedua ,  dengan  adanya  kelemahan-kelemahan  tersebut,  maka  adalah tepat  jika  kemudian  muncul  atau  dibentuk  lembaga  arbitrase  khusus  bidang keolahragaan, seperti BAORI, BAKI dan NDRC. Kehadiran lembaga-lembaga arbitrase  ini  diharapkan  bisa  mewujudkan  penyelesaian  sengketa  yang  lebih simpel dalam konteks bidang keolahragaan di Indonesia.
Ketiga ,  namun  demikian,  secara  faktual  dan  yuridis,  muncul  semacam kendala berikutnya, yaitu ternyata pada bidang keolahragaan yang di dalamnya sudah  ada  beberapa  lembaga  arbitrase  tadi  justru  berpotensi  menimbulkan tumpang  tindih  wewenang,  atau  bahkan  dalam  hal-hal  tertentu  juga menimbulkan ketidakkonsistenan putusan yang mengarah pada ketidakpastian hukum. 36
34 Kristiyanto, loc.cit. ,  22  &  29;  M.  Febry  Saputra  &  Yati  Nurhayati,  “Dualisme  Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia,” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (Vol. 1, No. 1, 2020): 7-14. https://doi.org/10.51749/jphi.v1i1.1
35 Padahal  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  ini  sudah  ditegaskan  dan  telah  menjadi semacam  cita-cita  yang  hendak  diwujudkan  oleh  penyelenggara  kekuasaan  kehakiman  (yudikatif)  di Indonesia. Hal itu ditandaskan dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
36 Kristiyanto, loc.cit. , 29-32; Saputra & Nurhayati, loc.cit. , 7-16; Christiana Sri Murni, Fradhana Putra Disantara & Dicky Eko Prasetio, “Political Law in Settling Sports Disputes in Indonesia,” Kanun:
Ketiga  poin  catatan  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran mengenai  perkembangan  yang  terjadi  terkait  mekanisme  penyelesaian sengketa keolahragaan di  Indonesia,  yang mana  di  satu  sisi  memang terlihat cukup  dinamis  karena  telah  ada  upaya-upaya  konkret  untuk  mengatasi kelemahan  yang  melekat  pada  sistem  hukum  penyelesaian  sengketa  melalui jalur yudikatif. Tetapi di sisi lain ternyata kembali muncul potensi hambatan dalam  hal  penyelesaian  sengketa  keolahragaan  di  Indonesia  karena  adanya problem pluralisme yang mengarah pada keadaan ketidakpastian hukum.
3. Mengupayakan Good  Sport  Governance Melalui  Lembaga  Arbitrase Keolahragaan
Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur  mengenai  macam-macam  mekanisme  penyelesaian  sengketa  di bidang keolahragaan. Adapun penyelesaian sengketa keolahragaan  dimaksud dapat  ditempuh  melalui  beberapa  mekanisme: pertama , ialah  melalui musyawarah  dan  mufakat  yang  dilakukan  oleh  Induk  Organisasi  Cabang Olahraga. Kedua , berikutnya jika musyawarah dan mufakat gagal, maka para pihak yang bersengketa membuat persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa  yang  akan  dipilih  selanjutnya,  yaitu  yang  terdiri  dari  mediasi, konsiliasi  atau  arbitrase.  Mengenai  mekanisme  arbitrase  tersebut,  maka prosesnya  akan  dilaksanakan  oleh  satu  badan  arbitrase  keolahragaan  yang bersifat  mandiri  serta  dibentuk  berdasarkan  Piagam  Olimpiade.  Ketentuan Pasal  102  itu  malah  tidak  menunjukkan  secara  eksplisit  di  mana  posisi  atau peran  pengadilan  selaku  lembaga  yudikatif  di  dalam  konteks  penyelesaian sengketa  keolahragaan.  Namun  demikian,  faktanya  beberapa  sengketa  di bidang keolahragaan di Indonesia tetap diselesaikan melalui pengadilan.
Walaupun  secara  kuantitas  jumlahnya  ada  beberapa  dan  cenderung berpotensi menyebabkan tumpang tindih wewenang antara lembaga arbitrase yang  satu  dengan  yang  lain,  namun  pada  diri  lembaga-lembaga  arbitrase tersebut tetaplah melekat karakteristik yang khas dari mekanisme penyelesaian secara arbitrase, seperti ditangani oleh para arbiter  yang profesional, bersifat independen, berfokus ke penyelesaian yang win-win solution , dan putusannya
Jurnal  Ilmu  Hukum (Vol.  25,  No.  2,  2023):  323-327.  https://doi.org/10.24815/kanun.v25i2.31660; Nugroho & Wardana, loc.cit. , 119-124.
yang bersifat final serta mengikat. Beberapa karakteristik itu tidak dimiliki oleh mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi melalui pengadilan. Pada poin kekhasan  dari  lembaga  arbitrase  inilah  lantas  lembaga-lembaga  arbitrase keolahragaan seperti BAORI, BAKI dan NDRC memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip Good Sport Governance.
Abdurrasyid selaku pakar hukum arbitrase menekankan bahwa salah satu ciri  khas  sekaligus  kelebihan  dari  arbitrase  ialah  mekanisme  penyelesaian sengketanya ditangani oleh para arbiter dengan profesionalitas yang tinggi. 37
Para arbiter  yang menyelesaikan sengketa merupakan profesional atau pakar khusus di bidangnya masing-masing. Lebih lanjut menurut Abdurrasyid, para arbiter  tersebut  ialah  merupakan  tokoh-tokoh  yang  memang  dipercayai mempunyai integritas, kejujuran, keahlian serta profesionalisme di bidangnya masing-masing, dan juga bersikap independen sehingga dia sama sekali tidak mewakili pihak yang memilihnya. 38 Termasuk ketika sengketanya itu berada di lingkup keolahragaan, maka arbiternya akan dipilih dari para praktisi atau pakar  yang  memang  ahli  di  bidang  keolahragaan  yang  disengketakan.  Pada poin  ini  tampak  sekali  bahwa  arbitrase  akan  memiliki  keterkaitan  yang  erat dengan prinsip integritas yang ada di dalam Good Sport Governance .
Abdurrasyid juga menekankan sifat dari putusan arbitrase yang final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Dengan sifat putusan seperti itu, maka prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase tentunya menjadi lebih relatif  singkat.  Prosedur  yang  singkat  pada  arbitrase  sangat  berbeda  dengan lazimnya  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  yang  memakan  waktu yang  lama  karena  adanya  beberapa  upaya  hukum  yang  tersedia. 39 Poin kekhasan  dari  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  ini,  yang  mana  lebih relatif cepat waktu penyelesaiannya, tentu saja sangat relevan dengan prinsip effectiveness dan efficiency yang  juga  merupakan  bagian  penting  dari  upaya untuk menata kelola secara lebih baik bidang keolahragaan.
Jika sengketa di bidang keolahragaan dibiarkan berlarut-larut, maka hal tersebut  berpotensi  berdampak  negatif  pada  beberapa  hal  lainnya  sekaligus,
37 Kasim, loc.cit. , 85.
38 Ibid.
39 Ibid.
seperti  terhambatnya  program  pembinaan  para  atlet  untuk  meningkatkan prestasi,  kemandekan  turnamen  yang  bisa  pula  berujung  pada  terhambatnya aktivitas bisnis yang menyertai event pada suatu cabang olahraga. Dengan kata lain, dampak secara finansialnya pun akan muncul sebagai akibat dari adanya sengketa keolahragaan yang berkepanjangan. Contoh konkret seperti ini, salah satunya  pernah  terjadi  di  Indonesia  yaitu  pada  saat  timbul  perselisihan mengenai  pembekuan  kegiatan  antara  PSSI  melawan  Menteri  Pemuda  dan Olahraga.
Abdurrasyid  pun  mengingatkan  bahwa  penyelesaian  melalui  arbitrase sebenarnya  juga  merupakan  perwujudan  dari  penyelesaian  secara  damai, kekeluargaan atau win-win  solution. Melalui  sifat kekeluargaan ini, arbitrase secara hakiki bertujuan ingin menyelamatkan kepentingan yang lebih besar di antara  para  pihak,  yaitu  kepentingan  bisnis  mereka  untuk  mendatangkan keuntungan. 40 Jika  dihubungkan  dengan  prinsip-prinsip  yang  terkandung dalam konsep Good Sport Governance , maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang bersifat kekeluargaan sangat sejalan dengan prinsip demokrasi, solidaritas,  inklusif  serta  partisipatif,  bahkan  juga  prinsip  musyawarah  serta mufakat  yang  merupakan  konsep Good  Sport  Governance ala  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Namun  demikian,  di  samping  sudah  sejalannya  konsep Good  Sport Governance dan  lembaga  arbitrase  keolahragaan,  untuk  memaksimalkan penatakelolaan  yang  baik  bagi  bidang  keolahragaan  di  Indonesia  tetaplah diperlukan  upaya  untuk  menyinergikan  atau  mengintegrasikan  lembaga arbitrase  yang  kondisinya  masih  plural.  Hal  tersebut  dimaksudkan  supaya kepastian  hukum  dan  kesimpelan  dalam  memproses  sengketa-sengketa keolahragaan  bisa  direalisasikan  sehingga  kepentingan  para  atlet,  cita-cita peningkatan  prestasi  dan  kesejahteraan  melalui  bidang  keolahragaan  di Indonesia juga bisa dicapai secara maksimal.
40 Ibid.

## D. SIMPULAN
Bidang  keolahragaan  di  Indonesia  memiliki  keterkaitan  yang  erat  dengan banyak  aspek,  mulai  dari  aspek  kebugaran,  semangat  cinta  tanah  air  maupun ekonomi  serta  kesejahteraan.  Oleh  karena  itu,  bidang  keolahragaan  perlu  ditata kelola secara baik dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Sport Governance , termasuk  dalam  soal  penyelesaian  sengketa  keolahragaannya . Prinsip-prinsip Good Sport Governance sudah diadopsi ke dalam sistem hukum keolahragaan di Indonesia  yang  diatur  melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2022  tentang Keolahragaan.  Di  dalam  undang-undang  tersebut,  mekanisme  penyelesaian sengketa keolahragaan ditempuh salah satunya melalui lembaga arbitrase.
Arbitrase  keolahragaan  mempunyai  beberapa  kelebihan  secara  prosedural dalam  menyelesaikan  sengketa  di  bidang  keolahragaan  apabila  dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian melalui pengadilan. Hal itu disebabkan lembaga arbitrase  keolahragaan  secara  inheren  mengandung  nilai-nilai  profesionalisme, independen,  mengutamakan win-win  solution dan  kesimpelan  serta  kecepatan dalam  menyelesaikan  sengketa.  Poin-poin  nilai  ini  secara  substansial  sangat relevan dengan prinsip-prinsip Good Sport Governance.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Ariprabowo,  Tri  &  R.  Nazriyah.  “Pembatalan  Putusan  Arbitrase  oleh  Pengadilan dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  15/PUU-XII/2014.” Jurnal Konstitusi (Vol. 14, No. 4, 2017). https://doi.org/10.31078/jk1441
Borge, Steffen. “Two Concepts of Sporting Excellence.” Journal of the Philosophy of Sport (2024). https://doi.org/10.1080/00948705.2024.2332879
Chappelet, Jean-Loup. “Beyond Governance: The Need to Improve the Regulation of International  Sport.” Sport  in  Society (Vol.  21,  No.  5,  2018). https://doi.org/10.1080/17430437.2018.1401355
Ebert,  Philip  A.,  Ian  Durbach  &  Claire  Field.  “Gratuitous  Risk:  Danger  and Recklessness  Perception  of  Adventure  Sports  Participants.” Journal  of  the Philosophy of Sport (2024). https://doi.org/10.1080/00948705.2024.2335350 Elahi, Khandakar Qudrat-I. “UNDP on Good Governance.” International Journal of Social Economics (Vol. 36, No. 12, 2009).
http://dx.doi.org/10.1108/03068290910996981
Hanafi, Muhammad. “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia.” Jurnal
Cita Hukum (Vol. I, No. 2, 2013). http://dx.doi.org/10.15408/jch.v1i1.2921
Kasim,  Helmi.  “Arbitrase  Sebagai  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Penanaman Modal.” Jurnal Rechtsvinding
(Vol. 7, No. 1, 2018). http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.228
König, Erika. “Conference Reports.” European Journal for Sport and Society (Vol. 4, No. 2, 2007). http://dx.doi.org/10.1080/16138171.2007.11687803
Kretchmar, R. Scott. “Sport as a (Mere) Hobby: In Defense of ‘the Gentle Pursuit of a Modest  Competence’.” Journal  of  the  Philosophy  of  Sport (Vol.  46,  No.  3, 2019). https://doi.org/10.1080/00948705.2019.1613158
Kristiyanto, Eko Noer. “Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Antara Klub  Sepak  Bola  dan  Pesepak  Bola  Profesional  dalam  Rangka  Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional.” Jurnal Rechtsvinding (Vol. 7, No. 1, 2018). http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.222
Mkandawire, Thandike. “‘Good Governance’: The Itinerary of an Idea.” Development in Practice (Vol. 17, No. 4/5, 2007).
https://doi.org/10.1080/09614520701469997
Murni, Christiana Sri, Fradhana Putra Disantara & Dicky Eko Prasetio. “Political Law in Settling Sports Disputes in Indonesia.” Kanun: Jurnal Ilmu Hukum (Vol. 25, No. 2, 2023). https://doi.org/10.24815/kanun.v25i2.31660
Nanda, Ved P. “The “Good Governance” Concept Revisited.” Annals of the American Academy  of  Political  and  Social  Science (Vol.  603,  No.  1,  2006). https://doi.org/10.1177/00027162052828
Nugroho,  Inaz  Indra  &  Rizky  Wardana.  “Pembentukan  Komite  Pelaksana  Putusan National  Dispute  Resolution  Chamber Sebagai  Wujud  Perlindungan  Hak Pesepak  Bola  Profesional.” Jurnal  Legislatif (Vol.  6,  No.  2,  2023). https://doi.org/10.20956/jl.v6i2.26594
Pujiyono. “Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase.” Jurnal Rechtsvinding (Vol. 7, No. 2, 2018). http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.241
Raso, Alexandra. “Abused in the Pursuit of a Dream: How USA Gymnastics Failed to Protect Its Gymnasts.” Hofstra Labor & Employment Law Journal (Vol. 37, No. 2, 2020).
Saputra,  M.  Febry  &  Yati  Nurhayati.  “Dualisme  Lembaga  Arbitrase  dalam Penyelesaian  Sengketa  Olahraga  di  Indonesia.” Jurnal  Penegakan  Hukum Indonesia (Vol. 1, No. 1, 2020). https://doi.org/10.51749/jphi.v1i1.1
Susanto, Efendi. “Sila Ke-Empat Pancasila dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini.”
Masalah-Masalah Hukum (Vol. 50, No. 1, 2021).
https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.84-93
Tektona, Rahmadi Indra. “Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis  di  Luar  Pengadilan.” Pandecta (Vol.  6,  No.  1,  2011). https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i1.2327
Thompson, Ashley, et al. “A Systematic Review of Governance Principles in Sport.” European  Sport  Management  Quarterly (Vol.  23,  No.  6,  2023). https://doi.org/10.1080/16184742.2022.2077795
Weiss,  Thomas  G.  “Governance,  Good  Governance  and  Global  Governance: Conceptual  and  Actual  Challenges.” Third  World  Quarterly (Vol.  21,  No.  5, 2000).

## Buku dan Prosiding
Juliandi, Yudy Hendrayana & Amung Ma’mun. “Evaluation of Sports Governance in Improving  Achievement  Sports.” Proceedings  of  the  4th  International Conference  on  Sport  Science,  Health,  and  Physical  Education (2019). https://doi.org/10.2991/ahsr.k.200214.062
Kihl, Lisa A. “Sport Integrity Systems: A Recommended System for Promoting and Safeguarding Sport  Integrity.” Dalam Arnout  Geeraert  & Frank van Eekeren, eds. Good  Governance  in  Sport:  Critical  Reflections. Oxon,  New  York: Routledge, 2022.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2009.
Nurrachmad, Limpad, Khoiril Anam & Rauzi Rizkian. “Organizational Management of  the  Indonesian  National  Sports  Committee  (KONI)  Kebumen  Regency.” Proceedings of the 6th International Seminar on Public Health and Education (2022). http://dx.doi.org/10.4108/eai.29-6-2022.2326076
Parent, Milena M., et al. “Good Sport Governance and Design Archetype: One Size Doesn’t  Fit  All.”  Dalam  Arnout  Geeraert  &  Frank  van  Eekeren,  eds. Good Governance in Sport: Critical Reflections. Oxon, New York: Routledge, 2022. Riyanto, Astim. Kapita Selekta Hukum Konstitusi. Bandung: Yapemdo, 2009.
-----------. Kapita Selekta Politik Kesejahteraan. Bandung: Yapemdo, 2010. Wignjosoebroto,  Soetandyo. Hukum:  Paradigma,  Metode,  dan  Dinamika  Masalah.
Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA), 2002.

## Skripsi
Lovenia, Maria Anjelitha. “Gugatan Ganti Rugi atas Perawatan Atlet yang Cedera Saat Bertanding  atas  Dasar  Perbuatan  Melawan  Hukum  (Studi  Kasus:  Putusan Nomor  31/Pdt.G/2014/PN.BWI).”  Skripsi  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, 2017.

## Lain-Lain
Centre  of  Expertise  for  Good  Governance  &  Council  of  Europe.  “12  Principles  of Good  Democratic  Governance.”  <https://rm.coe.int/brochure-12-principles-of- good-governance-and-current-tools-on-good-go/16808b1687>, diakses pada 17 April 2024.
Hardiantoro, Alinda & Farid Firdaus. “Satu Tahun Tragedi Kanjuruhan: Kronologi,
Vonis Para Terdakwa, dan Kejanggalan Kasusnya.”
<https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/01/083000065/satu-tahun- tragedi-kanjuruhan--kronologi-vonis-para-terdakwa-dan?page=all>, diakses pada 11 Januari 2024.
PSSI.  “PSSI  Menangkan  Gugatan  di  PTUN.”  <https://www.pssi.org/news/pssi- menangkan-gugatan-di-ptun>, diakses pada 3 Maret 2024.
-----------.  “Tentang  Posisi  PSSI  Terhadap  Putusan  PTUN  dan  UU  Nomor  3  Tahun 2005 SKN.” <https://www.pssi.org/news/tentang-posisi-pssi-terhadap-putusan- ptun-dan-uu-nomor-3-tahun-2005-skn>, diakses pada 3 Maret 2024.
Sihite,  Ezra.  “Sepak  Bola  di  Pusaran  Aliran  Uang  dan  Ekonomi  Indonesia.” <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/2236/sepak-bola-di-pusaran- aliran-uang-dan-ekonomi-indonesia>, diakses pada 17 April 2024.
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. “What is Good Governance?” <https://www.unescap.org/sites/default/files/good- governance.pdf>, diakses pada 17 April 2024.

## Undang-Undang
Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
-----------. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman . -----------. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan .