Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4 (2), 2022: 239-253 ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.6826
email correspondence: zulaekah@iainmadura.ac.id
Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Copyright (c) 2022 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law
Akad Mukhabarah pada Pengelolaan Gadai Tanah di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Perspektif ‘ Urf

## Zulaekah, Harisah, Fathorrozi
Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia
Abstrak: Pelaksanaan  akad mukhabarah yang  dilakukan  oleh  masyarakat di  Desa  Kapedi  cukup  berbeda,  dimana  tanah  yang  dikelola oleh  petani  penggarap  merupakan  tanah  gadai.  Pelaksanaan tersebut  sudah  menjadi  sebuah  kebiasaan  pada  masyarakat  di Desa  Kapedi.  Sehingga  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji pelaksanaan  akad mukhabarah pada  pengelolaan  gadai  tanah dengan perspektif ‘urf , dengan menggunakan metode kualitatif dengan  pendekatan  hukum  empiris.  Hasil  penelitian  dari pelaksanaan akad mukhabarah ditinjau dari perspektif ‘urf yaitu pelaksanaan  penggarapan  lahan  tersebut  sudah  sesuai  dengan rukun dan syarat dari akad mukhabarah . Sedangkan dilihat dari segi  pemanfaatan  tanah  gadai  yaitu  hukumnya  boleh,  karena pihak  penerima  gadai  sudah  memperoleh  izin  dari  pihak penggadai.  Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  apabila dianalisis  dengan  perspektif ‘urf maka  hasil  dari  analisis  yaitu pertama, ditinjau  dari  segi  keabsahannya  termasuk  kepada ‘urf shahih atau  kebiasaan  yang  tidak  bertentangan  dengan  nash (ayat  atau  hadits). Kedua, dari  segi  cakupannya  termasuk kepada ‘urf khas . Ketiga, dari segi objeknya termasuk kepada ‘urf amali .  (The  implementation  of  the  mukhabarah  agreement carried  out  by  the  community  in  Kapedi  Village  is  quite different,  where  the  land  managed  by  cultivator  farmers  is pawn  land.  This  implementation  has  become  a  habit  in  the community in Kapedi Village. So that researchers are interested in  studying the implementation of  mukhabarah agreements on land  pawn  management  with  a 'urf perspective,  using qualitative  methods  with  an  empirical  legal  approach.  The results  of  the  research  from  the  implementation  of  the mukhabarah  contract  are  viewed  from  the  perspective  of 'urf , namely  the  implementation  of  the  cultivation  of  the  land  is  in accordance  with  the  pillars  and  conditions  of  the  mukhabarah

## Zulaekah, dkk
240
contract.  Meanwhile,  in  terms  of  the  use  of  pawn  land,  it  is legally  permissible,  because  the  pawn  recipient  has  obtained permission  from  the  mortgagee.  Based  on  the  results  of  the study,  if  analyzed  with  a 'urf perspective,  the  results  of  the analysis  are  first,  in  terms  of  validity  including 'urf  shahih or habits  that  do  not  conflict  with  nash  (Al-Qur’an  or  Hadith).
Secondly, in terms of scope, it belongs to the urf khas . Third, in terms of its object including to 'urf amali .
Kata Kunci :
Akad Mukhabarah , Gadai Tanah, ‘Urf .

## Pendahuluan
Pelaksanaan akad mukhabarah di Desa Kapedi Kecamatan Bluto telah  mengalami  pergeseran  dari  segi  objek  akadnya.  Akad mukhabarah yang  sejatinya  dilakukan  oleh  petani  dan  pemilik  lahan dengan status kepemilikan yang sempurna pada lahan yang dijadikan objek  akad,  kini  telah  mengalami  pergeseran  pada  lahan  yang  tidak menjadi  kepemilikan  sempurna  dari  pemilik  lahan,  artinya  lahan tersebut  adalah lahan  yang  status  kepemilikannya  masih  bercampur dengan  status  kepemilikan  orang  lain.  Lahan  dengan  status kepemilikan  yang  tidak  sempurna  sebagaimana  dimaksud  adalah lahan atau tanah jaminan atau tanah gadai. Dalam hal ini sebelumnya ada  seseorang  yang  menggadaikan  tanahnya  kepada murtahin ,  yang kemudian murtahin berkeinginan untuk melakukan kerjasama melalui
akad mukhabarah dengan  petani  penggarap  untuk  mengelola  dan merawat  tanah  jaminan  tersebut,  sehingga  terjadilah  pelaksanaan akad mukhabarah pada  pengelolaan  gadai  tanah  di  Desa  Kapedi Kecamatan  Bluto  Kabupaten  Sumenep.  Pelaksanaan  semacam  ini sudah  menjadi  kebiasaan  masyarakat  di  Desa  Kapedi  dalam menerima  gadai  yang  berupa  lahan  pertanian.  Fakta  inilah  yang memantik peneliti untuk melakukan penelitian atas fakta yang terjadi dengan  perspektif  ‘ urf . ‘Urf adalah  sesuatu  yang  telah  dikenal  oleh masyarakat  dan  merupakan  kebiasaan  di  kalangan  mereka  baik berupa perkataan maupun perbuatan. 1
1 Ahmad Sanusi, Ushul Fiqh (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 81.
Studi  mengenai  pelaksanaan  akad mukhabarah telah  banyak
dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya.  Dari  penelitian  yang  telah dilakukan,  akad mukhabarah cenderung  digunakan  sebagai  pisau analisis  untuk  menjawab  fakta  yang  sedang  berlangsung  di masyarakat  dalam  akad  kerja  sama  penggarapan  sawah  seperti penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ana  Liana  Wahyuningrum  dan Hasanuddin. 2 Selain  itu,  studi  mengenai  akad mukhabarah juga dilakukan  oleh  Hasanah  sebagai  tuntutan  kemajuan  bisnis  Islami dalam komoditas tembakau di Kecamatan Kalisat Jember. 3 Kemudian pada  ketegori  terakhir, akad mukhabarah cenderung  digunakan  pada studi  implementasi  yang  menguji  sejauh  mana  pelaksanaan  akad mukhabarah ini berlaku dalam aktivitas mu’amalah masyarakat dalam pengelolaan  lahan  pertanian  seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh Nifti  Hidayati  dan  Oktafia,  dan penelitian yang dilakukan oleh Ade Intan Surahmi. 4 Dari ketiga kategori di atas, terlihat bahwa studi yang ada tidak menganalisis pelaksanaan akad mukhabarah perspektif ‘urf. Tulisan  ini  hadir  untuk  melengkapi  kekurangan  dari  studi terdahulu  yang  telah  mengabaikan  bagaimana  pelaksanaan  akad mukhabarah perspektif ‘urf. Secara  khusus  tulisan  ini  selain memetakan  bagaimana  pelaksanaan  akad mukhabarah dengan  objek tanah gadai atau tanah jaminan, juga untuk menganalisis bagaimana status ‘urf atas  pelaksanaan  akad mukhabarah di  desa  tersebut  yang telah dinyatakan sebagai adat kebiasaan oleh warga desa.
2 Ana Liana Wahyuningrum and Darwanto Darwanto, “Penerapan Bagi Hasil Maro  Perspektif  Akad  Mukhabarah,” TAWAZUN :  Journal  of  Sharia  Economic  Law , 2020,  https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544;  Hasanuddin  Hasanuddin, “SISTEM  MUZZARA’AH  DAN  MUKHABARAH,” JURNAL  HUKUM  EKONOMI SYARIAH , 2018, https://doi.org/10.26618/j-hes.v1i1.1633.
3 Hikmah  Wardatul  Hasanah,  “Akad  Mukhabarah  Sebagai  Tuntunan  Bisnis Islami Pada Komoditas Tembakau Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember,” Digital Repository Universitas Jember (2020).
4 Nifti  Hidayati  and  Renny  Oktafia,  “IMPLEMENTASI  AKAD  BAGI  HASIL PADA  SEKTOR  PERTANIAN  DALAM  PENINGKATAN  KESEJAHTERAAN PETANI  DI  DESA  MADURAN  KECAMATAN  MADURAN  KABUPATEN
LAMONGAN,” Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan , 2020, https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2399-2418; Ade Intan Surahmi, “Implementasi  Akad  Muzara’ah  Dan  Mukhabarah  Pada  Masyarakat  Tani  Di  Desa
Blang  Krueng  Dan  Desa  Lam  Asan,  Kabupaten  Aceh  Besar,” Journal  of  Chemical Information and Modeling , 2019.

## Zulaekah, dkk
Dilihat  dari  fakta  di  atas,  maka  hal  ini  menarik  untuk  teliti terkait kerjasama yang dilakukan oleh murtahin atau penerima gadai dengan  petani  penggarap  dalam  mengelola  tanah  jaminan  tersebut. Dalam hal ini apakah pelaksanaan akad mukhabarah pada pengelolaan gadai  tanah  ini  sesuai  dengan  konsep  syariah  atau  ‘ urf yang  bisa diterima  atau  bahkan  ‘ urf fasid .  Sehingga  peneliti  merasa  penting untuk melakukan penelitian, yang nantinya akan menentukan apabila pelaksanaan  tersebut  melanggar  hukum  syara’  atau  termasuk urf fasid , maka kebiasaan tersebut termasuk kebiasaan yang dilarang dan hukumnya haram. Namun apabila nanti kebiasaan tersebut terdapat urf  shahih atau  kebiasaan  yang  tidak  bertentangan  dangan  konsep syariah,  maka  kebiasaan  tersebut  boleh  untuk  dilestarikan  dan hukumnya adalah boleh.

## Metode
Jenis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  empiris,  karena  penelitian  ini  menggunakan  data-data lapangan  yang  telah  ditemukan  oleh  peneliti  sebagai  sumber  data utama. 5 Penggunaan  jenis  empiris  ini,  untuk  melakukan  observasi- observasi  terhadap  kegiatan  masyarakat,  khususnya  pada pelaksanaan akad mukhabarah terhadap  pengelolaan gadai tanah di Desa  Kapedi  kecamatan  Bluto  Kabupaten  Sumenep.  Serta  mencari fakta dilapangan guna untuk mendukung teori-teori dalam penelitian ini.  Metode  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif.  Sehingga  ketika  data  semua  telah  terkumpul  maka  tahap selanjutnya  adalah  melakukan  analisis  data. 6 Adapun  tujuan  utama penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial  dengan  cara  memberikan  pemaparan  dalam  berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori. 7
5 Jonaedi  Efendi, Metode  Penelitian  Hukum  Mormatif  dan  Empiris (Depok: Prenada Media Group, 2018), 149.
6 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Yogakarta: Budi Utama, 2018), 6.
7 V.  Wiratna  Sujarweni, Metodelogi  Penelitian  –  Bisnis  dan  Ekonomi (Yogakarta:
Pustaka Baru Press, 2015), 22.
Proses  Pelaksanaan  Akad Mukhabarah Pada  Pengelolaan  Gadai Tanah di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Mukhabarah diambil  dari  kata راَبَخْلَا (berita)  yaitu  tanah  yang disewakan  untuk  ditanami  dengan  catatan  agar  si  pemilik  tanah berhak  mendapatkan  bagian  tertentu  dari  hasil  tanaman  dan  orang yang menanam pun mendapat bagian tertentu pula. 8 Sistem bagi hasil banyak ditemui sejak zaman  kuno hingga sekarang termasuk dalam bisnis pertanian, peternakan, dan perdagangan. Pada mukhabarah dan muzara’ah dengan  presentase  50%  :  50%  adalah  yang  umum dikerjakan sampai saat ini. 9
Sedangkanpengertian gadai Syariah sering diidentikkan dengan Rahn Dalam  hal  ini  gadai  adalah  kegiatan  menjaminkan  barang- barang  berharga  kepada  pihak  tertentu,  guna  untuk  memperoleh sejumlah  uang  dan  barang  yang  dijaminkan  akan  ditebus  kembali sesuai  dengan  perjanjian  antara  nasabah  dengan  lembaga  gadai. 10 Selannjutnya hendaklah peminjam menjaga uang atau barang-barang hutangan itu agar tidak hilang atau dihambur-hamburkan tanpa ada manfaat  sedikitpun. 11 Hadis  yang  menjadi  dasar  hukum  yang kedua, antara lain diungkapkan sebagai berikut:
ْشا ملسو هيلع هللا ىلص َّيِبَّنلا َّنَأ اهنع هللا يضر َةَشِئاَع ْنَع ِ يِدْوُهَ ي ْنِم اًماَعَط ىَرَ ت )ملسمو يراخبلا هاور( ٍدْيِدَح ْنِم اًعْرِد ُهَنَهَرَو ٍلَجَأ ىَلِإ “Aisyah  r.a  berkata  bahwa  Rasulullah  Saw,  membeli  makanan  dari seorang  Yahudi  dengan  menjadikan  baju  besinya  sebagai  barang jaminan” . (HR. al-Bukhari dan Muslim). 12
Pada  hadits  diatas  dijelaskan  dari  Aisyah  r.a  berkata  bahwa Rasulullah Saw, pernah membeli makanan dari seorang yahudi, yaitu dengan  menjadikan  baju  besinya  untuk  digadaikan  kepada  seorang
8 Nurlina  T.  Muhyiddin, Ekonomi  Bisnis  Menurut  Perspektif  Islam  dan Konvensional (Malang: Anggota IKAPI, 2020), 137.
9 Muhammad Nafik Hadi Ryandono, Manajemen Bank Islam (Yogyakarta: Uad Press, 2018), 54.
10 Zaenal  Abidin, Gadai  Tanah  Kebun  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam (Tanjung Jabung Timur: CV. Zabags Qu Publish, 2022), 9.
11 Syatir  Sofyan,  “Hukum  Gadai  Dalam  Islam  dan  Prakteknya  di  Sulawesi Selatan,” Bilancia : Jurnal studi Ilmu Syariah dan Hukum 13 (Juli 2019): 261.
12 Fadllan, “Gadai Syariah,” Istishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah 1, no. 1 (2014): 32.

## Zulaekah, dkk
yahudi  atau  sebagai  jaminan  untuk  bisa  mendapatkan  sebuah makanan.  Dalam  hal  ini  para  ulama  fiqh  bersepakat  bahwa  praktik gadai  itu  diperbolehkan,  karena  didalamnya  terdapat  sebuah kemaslahatan  atau  sebuah  bentuk  tolong  menolong  sesama  antar manusia.Seperti  yang  diungkapkan  oleh  ulama  Hanafiyah  dan Syafi’iyah  mereka  berpendapat  bahwa murtahin (pemegang  barang jaminan)  tidak  berhak  untuk  memanfaatkan  barang  jaminan  selama barang  itu  masih  dalam  jaminan,  kecuali  atas  seizin  pihak rahin (orang yang menggadaikan). 13 Sedangkan Menurut ulama Malikiyah beliau  memberikan  kelonggaran  kepada murtahin (penerima  gadai) bahwa  boleh  memanfaatkan  barang  jaminan  selama  hal  itu  tidak dijadikan  syarat  dalam  transaksi.  Hal  ini  berdasarkan  pernyataan ulama mazhab yang menyatakan; hasil dari barang jaminan ataupun manfaatnya  adalah  hak  bagi  pemberi  gadai,  selama  penerima  gadai tidak mensyaratkan pemanfaatannya. 14 Al-urf ialah  apa  yang  dijadikan  sandaran  oleh  manusia  dan mereka  berpijak  kepada  ketentuan  urf  tersebut,  baik  yang berhubungan  dengan  perbuatan  yang  mereka  lakukan  maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus. 15 Istilah ‘urf dalam pengertian  tersebut  sama  dengan  pengertian  istilah al-adah (tradisi- istitradisi). Al’adah adalah  perkara  yang  berulang-ulang  dan  terus menerus  terjadi,  yang  bukan  merupakan  hubungan  yang  rasional. 16 Kata al’Adah disebut  demikian  karena  ia  dilakukan  secara  berulang- ulang,  sehingga  menjadi  sebuah  kebiasaan  masyarakat.  Sedangkan ulama lainnya mengatakan bahwa adat dan ‘urf itu sama. 17 , kata ‘urf itu  mengandung  konotasi  yang  baik. 18 Adatjuga  bias  dikatakan sesuatu  yang  berkaitan dengan  hasil  pemikiran yang  baik  dan  yang buruk. 19 Urf yang  dibahas  para  ulama  ushul  fiqih,  dalam  kaitannya
13 Abu  Azam  Al  Hadi, Fikih  Muamalah  Kontemporer (Depok:  PT.Rajagrafindo Persada, 2019), 67. 14 Abu Azam Al Hadi, 168. 15 Romli, Pengantar lmu Ushul Fiqih (Depok: Kencana, 2017), 215.
16 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 161.
17 Imam  Rosyadi  dan  Muhammad  Muinudinillah  Basri, Usul  Fikih  Hukum Ekonomi Syariah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 180.
18 Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh  II (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2011), 388.
19 Chaerul Umam, Ushul Fiqih 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 159.
dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ adalah urf , bukan adat. 20
Sepertihasil  penelitian  yang  menjelaskan  bahwa  akad mukhabarah yang  dilakukan  di  desa  tersebut  telah  sesuai  dengan rukun  dan  syarat  dari  akad mukhabarah ,  hal  ini  dapat  dilihat  pada akadnya,  bentuk  kerjasamanya,  mekanisme,  dan  jangka  waktu perjanjian  tersebut. 21 Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Aisyah Zahro, pengelolaan tanah wakaf secara prosedur administratif sudah  sesuai  dengan  Undang-undang  No  41  Tahun  2004  tentang wakaf, tetapi untuk prosedur pengelolaannya belum terkelola secara produktif, artinya belum sesuai dengan undang-undang wakaf. 22
Terdapat  dua  penggarapan  yang  dilakukan  oleh  masyrakat  di Desa  Kapedi  salah  satunya  ialah  Penggarapan  Telon  dan Penggarapan  paron.  Penggerapan  telon  merupakan  perjanjian  yang dilakukan oleh pemilik tanah dengan petani penggarap, dimana yang mengeluarkan  modalnya  adalah  dari  petani  penggarap,  sedangkan pada  pembagian hasil  akan  dibagikan  1/3  untuk  pemilik  tanah  dan sisanya  adalah  milik  petani  penggarap.  Adapun  penggarapan  yang kedua  yaitu  berupa  penggarapan  paron,  penggarapan  paron merupakan  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  pihak  petani  penggarap dengan  pemilik  tanah,  dimana  dalam  segi  modal  keduanya  sama- sama mengeluarkan modal dalam mengelola lahan tersebut. Namun, biasanya  modal  yang  peling  banyak  dikeluarkan  yaitu  dari  pihak pemilik  tanah.  Sedangkan  pada  segi  pembagian  hasil  pemilik  lahan biasanya mendapatkan 60% dan 40% dari pihak petani penggarap. 23 Pelaksanaantelonadakalanyadarilahan itu sebelum saya gadaikan  sebenarnya  masih  dikelola  oleh  petani  penggarap  dengan perjanjian  telon. 24 kerjsasamadenganlahanjaminangadaijangka  waktu yang  disepakati  dengan  petani  penggarap  sampai  pemilik  tanah  itu
20 Chaerul Umam, 160. 21 Hikmah Wardatul Hasanah, Akad Mukhabarah Sebagai Tuntunan Bisnis islami Pada  komoditas  Tembakau  Di  kecamatan  kalisat  kabupaten  Jember (Jember:  Skripsi Universitas Jember, 2020).
22 Aisyah  Zahro,  “Akad  Mukhabarah  Sebagai  Alternatif  Dalam  Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi  kasus  Tanah  wakaf  Desa  kepenghuluan  Darussalam  kecamatan  Sinaboi, kabupaten Rokan Hilir, Riau)” (Skripsi, Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran, 2021).
23 Karim Murtahin, Wawancara langsung, 2 Januari 2022.
24 Maisun Rahin, Wawancara langsung, 4 Januari 2022.
Zulaekah, dkk
246
melunasi  hutangnya. 25 Akan  tetapi,  tanah  gadai  jika  tidak  dikelola sendiri  atau  melakukan  kerjasama  dengan  petani  penggarap  yang berupa perjanjian telon, maka hal itu sangatlah rugi dalam mengelola tanah  gadai.  Karena  dari  pembagian  hasil  penggarapan  telon  itu hanya  1/3  untuk  penerima  gadai  tanah  dan  sisanya  adalah  milik petani  penggarap.  Berbeda  dengan  tanah  gadai  yang  memang dikelola  sendiri  oleh  penerima  gadai,  tentu  hasilnya  yang  didapat cukup memuaskan.” 26
Selanjutnya  petani  penggarap  yang  sekaligus  mengelola  tanah jaminan  di  Desa  Kapediterkait  pembagian  hasil,  untuk  tanaman jagung  dan  kacang  hijau  itu  pembagian  hasilnya  sesuai  dengan perjanjian telon yaitu 1/3. Akan tetapi untuk tanaman tembakau saya mengatakan“Sa  rik  berri’en”  artinya  jika  tanaman  tembakau  itu menguntungkan maka saya akan memberikan hasilnya kepada bapak Karim,  biasanya  berupa  1-2  karung  beras  atau  jika  dirupiahkan sekitar  650rb.  Akan  tetapi  jika  tanaman  tembakau  itu  gagal  panen atau  mengalami  kerugian,  maka  saya  tidak  perlu  memberikan  hasil kepada  bapak  Karim.  Pembagian  hasil  semacam  ini  sama  dengan perjanjian  yang  disepakati  sebelumnya  oleh  ibu  Maisun  yaitu sebelum  tanah  tersebut  digadaikan.” 27 Namun,  ada  juga  masyarakat yang  menyuruh  petani  untuk  mengelola  lahannya  tanpa  meminta pembagian hasil sedikit pun artinya hasil panennya di ambil sendiri oleh  petani  penggarap.  Sehingga  tak  heran  jika  ada  penggarapan telon dalam pengelolaan gadai tanah di Desa Kapedi.” 28
Adapun  proses  pelaksanaan  akad mukhabarah Pada  pengelolan gadai  tanahdi  Desa  Kapedi  Kecamatan  Bluto  Kabupaten  Sumenep ialah,  Pada  awalnya  sebelum  tanah  tersebut  digadaikan  oleh  pihak rahin ,  tanah  itu  dilakukan  kerjasama  oleh  pemilik  tanah  dengan petani  penggarapdalam  penggarapan  lahan  yaitu  dengan  perjanjian telon atau akad mukhabarah . Pada pembagian hasil mereka bersepakat bahwa petani penggarap akan membagi hasil yaitu 1/3 untuk pemilik tanah  dan  sisanya  adalah  milik  petani  penggarap.  Hal  ini  menurut Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar “Tidak ada satu
25 Saliha, Wawancara langsung Murtahin, 7 Januari 2022.
26 Kamar, Murtahin Wawancara langsung, 12 Januari 2022. 27 Dullhap, Selaku Petani, Wawancara Langsung, 15 Januari 2022.
28 Latep, Selaku Petani, Wawancara Langsung, 20 Januari 2022.
pun  di  Madinah  kecuali  penghuninya  mengolah  tanah  secara muzara’ah atau mukhabarah dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4.” 29 Sehingga  apabila  sudah  mendapatkan  izin  dari  penggadai, maka  penerima  gadai  mengatakan  kepada  petani  penggarap  bahwa berakhirnya perjanjian mukhabarah ini yaitu sampai pihak penggadai selesai melunasi hutangnya kepada penerima gadai. Dan pihak petani penggarap juga memperjelas terkait pembagian hasil bahwa menurut kabiasaan  masyarakat  di  Desa  Kapedi  dalam  membagi  hasil perjanjian  telon  atau mukhabarah maka  dibagi  1/3  berlaku  untuk tanaman  jagung  dan  kacang  hijau.  Akan  tetapi  pada  tanaman tembakau  maka  petani  penggarap  mengatakan  “Sa  ri’berri’en” artinya  bahwa  apabila  tembakau  tersebut  hasilnya  bagus,  maka petani  akan  membagikan  hasil  yaitu  1  atau  2  karung  beras.  Akan tetapi  jika  tembakau  tersebut  hasilya  gagal,  maka  petani  penggarap tidak  perlu  membagikan  hasil  kepada  penerima  gadai.  Perlu diketahui,  pembagian  hasil  semacam  ini,  sama  seperti  apa  yang dilakukan petani kepada pemilik tanah yaitu sebelum tanah tersebut digadaikan.
Pelaksanaan  akad mukhabarah pada  pengelolaan  gadai  tanah diatas  sudah  menjadi  kebiasaan  masyarakat  di  Desa  Kapedi khususnya bagi penerima gadai yang menerima barang gadai berupa lahan  pertanian.  Kebiasaan  tersebut  dalam  Islam  disebut ‘urf , menurut sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa “Dari Ibn Mas’ud ra., dia berkata:  Rasulullah  SAW  bersabda  apa-apa  yang  menurut  orang-orang muslim  itu  baik,  niscaya  menurut  Allah  SWT  juga  baik.” (HR. Ahmad). 30 Oleh karena itu apabila ada seseorang yang menentang ‘urf yang telah dipandang baik oleh masyarakat maka dalam firman Allah SWT orang tersebut akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan
Pelaksanaan  Akad Mukhabarah Pada  Pengelolaan  Gadai  Tanah Perspektif ‘Urf Secara  umum  pelaksanaan  akad mukhabarah terbentuk  dari kesepakatan  kedua  belah  pihak  baik  pemilik  tanah  maupun  petani penggarap,  dimana  para  pihak  bekerjasama  untuk  mengelola  lahan pertanian  dengan  modal  yang  dikeluarkan  dari  petani  penggarap
29 Mardani, Fiqh Ekonomi syariah:Fiqh Muamalah , Empat (Jakarta:Kencana, 2016), 240.
30 Amirudin, Pengantar Ilmu Fiqh (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 67.

## Zulaekah, dkk
248
sedangkan  pemilik  tanah  hanya  menyerahkan  tanahnya  kepada petani penggarap untuk dikelola dengan sebaik- baiknya.AdapunPelaksanaan  kerjasama  dalam  akad mukhabarah yang
terjadi  di  Desa  Kapedi  Kecamatan  Bluto  Kabupaten  Sumenep,  yang dilakukan oleh dua orang yang berakad yaitu penerima gadai tanah dengan  petani  penggarap  yang  dimana  lahan  yang  merekakelola berupa  lahan  yang  sedang  digadaikan  oleh  pemilik  tanah  atau sebagai jaminan utang. Jadi perjanjian yang mereka buat sama halnya dengan  perjanjian mukhabarah pada  umumnya,  hanya  saja  yang membedakan lahan yang mereka kelola yaitu gadai tanah atau tanah jaminan serta yang membedakan lagi yaitu pada jangka waktu yang mereka  sepakati,  dimana  mereka  bersepakat  berakhirnya  perjanjian mukhabarah pada  pengelolaan  gadai  tanah  sampai  pihak  penggadai atau pemilik tanah mampu melunasi hutangnya. Jadi selama hutang itu  belum  dilunasi  oleh  pemilik  tanah  atau  penggadai  maka  lahan tersebut tetap dikelola oleh petani penggarap sebagaimana perjanjian yang mereka sepakati.
Selanjutnya, dalam mengelola lahan pertanian khususnya pada perjanjian mukhabarah pada  umumnya  lahan  yang  digunakan  atau yang  dikelola  yaitu  lahan  milik  sendiri  atau  dari  pemilik  tanah. Namun terkadang ada juga beberapa masyarakat yang melaksanakan akad  mukhabarah  dengan  mengelola  lahan  pertanian  yang  sedang digadaikan. Tentunya hal ini mengandung sebuah pertanyaan apakah pengelolaan  sdemacam  ini  dalam  Agama  Islam  diperbolehkan  atau tidak khususnya pada pemanfaatan gadai tanah. Secara umum gadai dikategorikan  sebagai  akad  yang  bersifat  derma  sebab  apa  yang diberikan  penggadai (rahn) kepada  penerima  gadai (murtahin) tidak dengan  sesuatu. 31 Gadai  juga  bersifat ‘ainiyah yaitu  dikatakan sempurna  sesudah  menyerahkan  benda  yang  dijadikan  akad  seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan dan qirad.
Adapun  pelaksanaan  akad mukhabarah yang  dilakukan  oleh penerima  gadai  tanah  dengan  petani  penggarap  dalam  mengelola tanah gadai secara hukum Islam dapat dikategorikan sebagai ‘urf atau sebuah  kebiasaan. ‘Urf adalah  bentuk-bentuk  muamalah  (hubungan kepentingan)  yang  telah  menjadi  adat  kebiasaan  dan  telah
31 Sakinah, Fiqih Muamalah (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 47.
berlangsung  ajeg  (konstan)  di  tengah  masyarakat. 32 Sedangkan definisi  menurut  ahli  ushul  fiqh ‘urf adalah  Sesuatu  yang  sudah dibiasakan  oleh  manusia  dalam  pergaulannya  dan  telah  mantap dalam  segala  urusan-urusannya. 33 Jadi  dapat  diketahui ‘urf merupakan  sebuah  kebiasaan  yang  sudah  terkenal  di  lingkungan masyarakat  yang  berupa  perkataan  maupun  perbuatan  dan senantiasa selalu diikuti oleh masyarakat yang sudah menganggapnya  sebuah  kemaslahatan.  Selanjutnya ‘urf ditinjau  dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari’ah) ada dua macam diantaranya:‘ urf yang fasid atau ‘ urf yang batal, yaitu ‘urf yang bertentangan dengan syari’ah. ‘urf yang shahih atau al-Adah Ashahihah yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan syari’ah. 34 Adapun pelaksanaan akad mukhabarah Pada pengelolaan gadai tanah di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep apabila di analisis menggunakan ‘urf yaitu: Tabel 1: Pengelompokan Jenis ‘urf No Jenis ‘ Urf Keterangan 1 ‘Urf Shahih Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash 2 ‘Urf Khas Kebiasaan yang menjadi cirri khas 3 ‘Urf Amali Kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat dengan tindakan
Sumber: diolah berdasarkan kreasi penulis dari berbagai sumber
Pertama ,  disebut  dengan ‘urf  shahih, karena  pada  pelaksanaan akad mukhabarah terhadap  pengelolan  gadai  tanah  di  Desa  Kapedi Kecamatan  Bluto  Kabupaten  Sumenep,  merupakan  kebiasaan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  dalam  penggarapan  lahan  yaitu  telah sesuai dengan rukun dan syarat dari akad mukhabarah . Serta dari segi pemanfaatan barang gadai yang berupa lahan pertanian hal ini telah diperbolehkan  menurut  pendapat  ulama  Hanafiyah  dan  Syafi’iyah, karena  telah  diberikan  izin  oleh  pihak rahin untuk  mengelola  lahan miliknya  yang  sedang  digadaikan.  Sehingga  dari  semua  yang disebutkan  diatas  maka  kebiasaan  tersebut  terdapat  unsur
32 Amirudin, Pengantar Ilmu Fiqh , 67.
33 Amir  Syarifuddin, Garis-garis  Besar  Ushul  Fiqh (Jakarta:  Prenadamedia Group, 2012), 61.
34 Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh , 90.

## Zulaekah, dkk
250
kemaslahatan  dalam  masyarakat  yaitu  saling  tolong-menolong. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yaitu:
َعَ ت  َلََو ىَوْقَّ تلاَو ِ رِبْلا ىَلَع اْوُ نَو اَعَ تَو َلَع اْوُ نَو ا

## ِناَوْدُعْلاَو ِمْْ ِْلَ ى
“Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa,  serta  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan permusuhan.” (QS. Al-Maidah: 2).
Kedua , ‘urf  khas, karena  kebiasaan  dari  pelaksanaan  akad mukhabarah pada  pengelolaan  gadai  tanah  hanya  terjadi  pada masyarakat  di  Desa  Kapedi  Kecamatan  Bluto  Kabupaten  Sumenep, yang  dalam  hal  ini  kebiasaan  tersebut  belum  tentu  terjadi  pada masyarakat khususnya di Desa lain.
Ketiga,  ‘urf  amali, karena  kebiasaan  dari  pelaksanaan  akad mukhabarah pada pengelolaan gadai tanah di Desa Kapedi Kecamatan Bluto  Kabupaten  Sumenep,merupakan  bentuk  perbuatan  dari  pihak murtahin (penerima  gadai)  yang  artinya  pihak  penerima  gadai  yang memutuskan  untuk  menggantikan  posisi  pihak  penggadai  dalam bekerjasama dengan petani penggarap untuk mengelola tanah gadai tersebut.
Dari  hasil  analisis  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan  akad mukhabarah pada  pengelolaan  gadai  tanah  yang terjadi  di  Desa  Kapedi  Kecamatan  Bluto  Kabupaten  Sumenep,  yang dilakukan  oleh  masyarakat  tersebut  merupakan  sebuah  kebiasaan yang mengandung kemaslahatan bagi masyarakat yang melakukannya.  Karena  kebiasaan  tersebut  termasuk  kepada ‘urf
shahih yaitu  kebiasaan  yang  dapat  diterima  oleh  hukum  syara’  atau kebiasaan  yang  sesuai  dengan  konsep  syariah.  Karena  perlu diketahuidalam  pelaksanaan  akad mukhabarah pada  pengelolaan gadai  tanah  tersebut  mengandung  unsur  saling  talong  menolong antar sesama manusia.

## Penutup
Pelaksanaan akad mukhabarah pada pengelolaan gadai tanah di Desa  Kapedi  Kecamatan  Bluto  Kabupaten  Sumenep  terjadi  bahwa sebelumnya  pemilik  tanah  melakukan  kerjasama  dengan  petani penggarap untuk mengelola lahan pertanian dengan perjanjian telon atau  akad mukhabarah .  Hingga  pada  akhirnya  pemilik  tanah menggadaikan  lahannya  kepada  seseorang walaupun  lahan tersebut
masih  digarap  oleh  petani.  Sehingga  pada  saat  membuat  perjanjian gadai  pihak  penggadai  mengatakan  kepada  penerima  gadai  bahwa lahan  yang  dijadikan  jaminan  tersebut  masih  digarap  oleh  petani dengan  perjanjian  telon.  Pada  pihak  penerima  gadai  memilih  untuk meneruskan  saja  perjanjian  telon  tersebut  atau  menggantikan  posisi pihak  penggadai.  Sehingga  lahan  yang  dikelola  oleh  petani penggarap saat ini yaitu tanah gadai atau tanah jaminan. Adapun dari segi  hukum  pemanfaatan  barang  gadai  menurut  Ulama  Hanafiyah dan  Syafi’iyahyaitu  diperbolehkan  dalam  memanfaatkan  barang gadai dengan syarat harus mendapat izin dari pihak penggadai.
Pelaksanaan  akad mukhabarah pada  pengelola  gadai  tanah  di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep apabila dianalisis menggunakan ‘urf maka  dari  segi  keabsahannya  termasuk  pada  ‘ urf shahih ,  atau  kebiasaan  yang  dapat  diterima  oleh  hukum  syara’  dan tidak  bertentangan  dengan  konsep  syariah.  Kemudian  dari  segi cakupannya termasuk kepada ‘urf khash , yaitu bentuk kebiasaan yang hanya terjadi pada masyarakat Desa Kapedi dan belum tentu terjadi di Desa-desa lain. Sedangkan dari segi objeknya termasuk kepada ‘urf amali ,  yang  artinya  kebiasaan  tersebut  terjadi  akibat  perbuatan  dari pihak penerima gadai.

## Daftar Pustaka
Abu  Azam  Al  Hadi. Fikih  Muamalah  Kontemporer .  Depok:
PT.Rajagrafindo Persada, 2019.
Ahmad Sanusi. Ushul Fiqh . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
Ahsin W. Alhafidz. Kamus Fiqh . Jakarta: Bumi Aksara, 2013. Aisyah  Zahro.  “Akad  Mukhabarah  Sebagai  Alternatif  Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Menurut Undang-Undang No  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  (Studi  kasus  Tanah  wakaf Desa kepenghuluan Darussalam kecamatan Sinaboi, kabupaten Rokan Hilir, Riau).” Skripsi, 2021.
Ajat Rukajat. Pendekatan Penelitian Kualitatif . Yogakarta: Budi Utama, 2018.
Amir Syarifuddin. Garis-garis Besar Ushul Fiqh . Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
———. Ushul Fiqh II . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Amirudin. Pengantar Ilmu Fiqh . Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
Asmawi. Perbandingan Ushul Fiqh . Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
Zulaekah, dkk
Chaerul Umam. Ushul Fiqih 1 . Bandung: Pustaka Setia, 1998. Dullhap. Selaku Petani, Wawancara Langsung, 15 Januari 2022. Fadllan.  “Gadai  Syariah.” Istishadia:  Jurnal  Ekonomi  &  Perbankan Syariah 1, no. 1 (2014). Hikmah Wardatul Hasanah. Akad Mukhabarah Sebagai Tuntunan Bisnis islami  Pada  komoditas  Tembakau  Di  kecamatan  kalisat  kabupaten Jember . Jember: Skripsi Universitas Jember, 2020. Imam  Rosyadi  dan  Muhammad  Muinudinillah  Basri. Usul  Fikih Hukum Ekonomi Syariah . Surakarta: Muhammadiyah University
Press, 2020. Jonaedi Efendi. Metode Penelitian Hukum Mormatif dan Empiris . Depok: Prenada Media Group, 2018. Kamar. Murtahin Wawancara langsung, 12 Januari 2022. Karim Murtahin. Wawancara langsung, 2 Januari 2022. Latep. Selaku Petani, Wawancara Langsung, 20 Januari 2022. Maisun Rahin. Wawancara langsung, 4 Januari 2022. Mardani. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2017.
———. Fiqh  Ekonomi  syariah:Fiqh  Muamalah .  Empat.  Jakarta:Kencana, 2016.
Muhammad.  PelakuTrnsaksi  Mukhbaroh  di  Des  aKopedi  Sumenep,
2022.
Muhammad  Nafik  Hadi  Ryandono. Manajemen  Bank  Islam . Yogyakarta: Uad Press, 2018. Nurlina  T.  Muhyiddin. Ekonomi  Bisnis  Menurut  Perspektif  Islam  dan
Konvensional . Malang: Anggota IKAPI, 2020.
Romli. Pengantar lmu Ushul Fiqih . Depok: Kencana, 2017.
Sakinah. Fiqih Muamalah . Surabaya: Pena Salsabila, 2013.
Saliha. Wawancara langsung Murtahin, 7 Januari 2022. Syatir  Sofyan.  “Hukum  Gadai  Dalam  Islam  dan  Prakteknya  di
Sulawesi Selatan.” Bilancia : Jurnal studi Ilmu Syariah dan Hukum 13 (Juli 2019).
V.  Wiratna  Sujarweni. Metodelogi  Penelitian  –  Bisnis  dan  Ekonomi . Yogakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
Zaenal  Abidin. Gadai  Tanah  Kebun  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam . Tanjung Jabung Timur: CV. Zabags Qu Publish, 2022.
Hasanah,  Hikmah  Wardatul.  “Akad  Mukhabarah  Sebagai  Tuntunan
Bisnis Islami Pada Komoditas Tembakau Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.” Digital Repository Universitas Jember , 2020. Hasanuddin, Hasanuddin. “SISTEM MUZZARA’AH DAN MUKHABARAH.” JURNAL  HUKUM  EKONOMI  SYARIAH , 2018. https://doi.org/10.26618/j-hes.v1i1.1633. Hidayati,  Nifti,  and  Renny  Oktafia.  “IMPLEMENTASI  AKAD  BAGI HASIL PADA SEKTOR PERTANIAN DALAM PENINGKATAN  KESEJAHTERAAN  PETANI  DI  DESA MADURAN  KECAMATAN  MADURAN KABUPATEN LAMONGAN.” Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan , 2020.
https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2399-2418.
Surahmi,  Ade  Intan.  “Implementasi  Akad  Muzara’ah  Dan
Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan
Desa  Lam  Asan,  Kabupaten  Aceh  Besar.” Journal  of  Chemical Information and Modeling , 2019.
Wahyuningrum,  Ana  Liana,  and  Darwanto  Darwanto.  “Penerapan Bagi  Hasil  Maro  Perspektif  Akad  Mukhabarah.” TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law , 2020. https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544.