## PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSAINGAN USAHA  INDUSTRI JASA PENERBANGAN
Andi Syafriani, S.H,M.H Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : aydinriany13@gmail.com

## Abstract
Legal  Protection of the consumer has been guaranteed by the law that  is law number 8 year 1999 on consumer protection. Of course , this gives enormous implication,  not  only  for  consumers  but  also  for  businesses.  Competition  in  the aviation  industry  in  principle  a  positive  impact  on  consumers  where  consumers can  obtain  their  rights.  For  example  with  the  ease  of  access  to  the  schedule  or route  flight,  competitive  price  of  aviation  service  providers  and  others.  Its  just that consumers still need to be wise and vigilant so that rights are not neglected or harmed by their competition flight service industry.
Keywords : Consumer protection, Business competition, Flight service

## Abstrak
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  telah  di  jamin  oleh  undang- undang  yakni  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen. Tentunya hal ini memberikan implikasi yang besar bukan hanya bagi konsumen tapi juga bagi pelaku usaha, termasuk dalam industri jasa penerbangan di  Indonesia.  Persaingan  usaha  dalam  industri  penerbangan  pada  prinsipnya memberikan  dampak  positif  bagi  konsumen  dimana  konsumen  bisa  memperoleh hak-haknya misalnya dengan memperoleh kemudahan akses akan jadwal atau rute penerbangan, harga tiket yang bersaing dari penyedia jasa penerbangan dll. Hanya saja konsumen tetap harus senantiasa bijak dan waspada agar hak-haknya sebagai konsumen dijamin dan tidak diabaikan atau dirugikan dengan adanya persaingan usaha dalam industri jasa penerbangan tersebut.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Persaingan Usaha, Jasa Penerbangan

## PENDAHULUAN
paya  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  dalam dunia  bisnis  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  perilaku  yang  wajar, akan  tetapi  langkah-langkah  yang  diambil  untuk  mencapai  tujuan tersebut  harus  tetap  dalam  koridor  yang  diperbolehkan  oleh  peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku.  Kondisi  ini  tentunya  tidak  hanya  membatasi perilaku sector swasta saja tetapi akan juga berlaku untuk negara dalam hal negara bertindak  selaku  pelaku  usaha  seperti  BUMN,  meskipun  demikian  tentunya  ada sector-sektor  tertentu  yang  oleh  undang-undang  memang  memang  diberikan monopoli kepada negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Era  globalisasi  dan  transparansi  seperti  sekarang  ini  tentunya  monopoli yang  dipegang  oleh  negara  harus  kembali  dikaji,  jangan  sampai  dengan  alasan kepentingan  umum  suatu  sektor  dimonopoli  oleh  negara  akan  tetapi  hasilnya justru hanya menguntungkan orang-orang tertentu atau kelompok tertentu saja.
Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2009  tentang  penerbangan  merupakan salah  satu  tonggak  deregulasi  bisnis  penerbangan  di  Indonesia.  Dengan  adanya undang-undang  ini  maka  jumlah  perusahaan  jasa  penerbangan  meningkat  tajam. Banyaknya pemain dalam industri jasa penerbangan ini antara lain karena industri penerbangan  memberikan  kemungkinan  memperoleh  keuntungan  yang  cukup tinggi,  sebagaimana  diketahui,  keuntungan  dari  penjualan  tiket  pesawat  masih mampu untuk membayar variable costnya. Kondisi ini merupakan daya tarik bagi investor  atau  pelaku  usaha  untuk  masuk  dalam  bisnis  jasa  penerbangan.  Dengan semakin  banyaknya  pemain  atau  pelaku  usaha  dalam  industri  penerbangan  ini menyebabkan tingkat persaingan usaha semakin tinggi. Sebagai akibatnya industri jasa penerbangan tersebut  harus melakukan harga jual tiketnya, hal ini memaksa perusahaan  penerbangan  untuk  melakukan  efisiensi  setinggi  mungkin  agar perisahaan  tidak  mengalami  kerugian  terus  menerus  serta  memaksa  maskapai penerbangan  untuk  melakukan  strategi  bisnis  yang  berani  dalam  menghadapi kompetisi tersebut.
Dengan  adanya  persaingan  antara  pelaku  usaha,  maka  konsumen memperoleh keuntungan berupa penawaran harga yang lebih murah dan semakin banyaknya  alternative  pilihan  jasa  penerbangan  yang  menawarkan  berbagai kemudahan,  seperti  pemberian  servis  yang  semakin  baik  dan  harga  tiket  yang sangat  bersaing . Berdasarkan  uraian  yang  dikemukakan  tersebut  diatas,  maka terdapat  permasalahan  yang  menjadi  perhatian  kita  yaitu  tentang  bagaimanakah perlindungan  hukum  konsumen  dalam  persaingan  usaha  industri  jasa penerbangan.
U

## PEMBAHASAN
A. Peraturan Perlindungan Konsumen di Indonesia
1. Konsep  Perlindungan  Konsumen  menurut  UU  Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  selanjutnya  disingkat  UUPK menyebutkan bahwa:
“Perlindungan konsumen adalah segala upaya  yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.
Az  Nasution  menyebutkan  bahwa  hukum  perlindungan  konsumen  adalah keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  yang  mengatur  dan  melindungi konsumen  dalam  hubungan  dan  masalah  penyediaan  dan  penggunaan  produk (barang/jasa)  konsumen  antara  penyedia  dan  penggunanya  dalam  kehidupan bermasyarakat. 1
Lebih lanjut didalam pasal 2 UUPK menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  5  asas  yang  relevan  dalam pembangunan nasional, yaitu:
1. Asas  manfaat  , dimaksudkan untuk  mengamanatkan bahwa segala upaya  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  harus memberi  manfaat  sebesar-besarnya  bagi  kepentingan  konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 2. Asas  Keadilan,  dimaksudkan  agar  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk  memperoleh  haknya  dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan  antara  kepentingan  konsumen,  pelaku  usaha  dan pemerintah dalam arti meteril dan spiritual. 4. Asas  keamanan  dan  keselamatan  konsumen,  dimaksudkan  untuk memberikan  jaminan  keamanan  dan  keselamatan  kepada konsumen  dalam  penggunaan  ,  pemakaian,  dan  pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas  kepastian  hukum  dimaksudkan  agar  baik  pelaku  usaha maupun  konsumen  menaati  hukum  dan  memperoleh  keadilan dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  serta  negara menjamin kepastian hukum.
1 AZ Nasution, . Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar (Daya Widy:Jakarta,1999)
Menurut  Johanes  Gunawan, 2 perlindungan  hukum  terhadap  konsumen dapat  dilakukan  pada  saat  sebelum  terjadinya  transaksi  dan  pada  saat setelah/sesudah terjadi transaksi.
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  dapat  dilakukan  pada  saat sebelum terjadinya transaksi, dapat dilakukan dengan cara antara lain:
1. Legislation ,  yaitu  Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang dilakukan  pada  saat  sebelum  terjadinya  transaksi  dengan memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  melalui  peraturan perundang-undangan  yang  telah  dibuat,  sehingga  dengan  adanya peraturan  perundang-undangan  tersebut  diharapkan  konsumen memperoleh  perlindungan  sebelum  terjadinya  transaksi,  karena telah  ada  batasan-batasan  dan  ketentuan  yang  mengatur  transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
2. Voluntary  Self  Regulation, yaitu  perlindungan  hukum  terhadap konsumen  yang  dilakukan  pada  saat  sebelum  terjadinya  transaksi, dimana  dengan  cara  ini  pelaku  usaha  diharapkan  secara  sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.
Sedangkan  untuk  perlindungan  hukum  pada  saat  setelah  terjadinya transaksi dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri  atau diluar Pengadilan oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  berdasarkan  pilihan  para pihak yang bersengketa.
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  diperlukan  karena  konsumen dalam  posisi  yang  lemah.  Perbedaan  kepentingan  antara  pelaku  usaha  dan konsumen  menyebabkan  gangguan  fisik,  jiwa  atau  harta  konsumen  dan  tidak diperolehnya keuntungan optimal dari penggunaan barang dan jasa tersebut serta miskinnya hukum yang melindungi kepentingan konsumen.
Dengan  adanya  perlindungan  hukum  bagi  konsumen,  diharapkan  dapat memberikan  kedudukan  hukum  yang  seimbang  antara  konsumen  dengan  pelaku usaha. Hal tersebut cukup beralasan karena selama ini kedudukan konsumen yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha.
2. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha
Perlindungan  konsumen  sangat  identik  dengan  perlindungan  yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.
Secara umum dikenal ada 4 hak dasar konsumen, yaitu :
1. Hak untuk mendapatkan keamanan ( The right To Safety ) 2 Yohanes Gunawan, Hukum Perlindungan Konsumen (Universitas Parahyangan:Bandung,1999)
2. Hak untuk mendapatkan informasi ( The right to be informed )
3. Hak untuk memilih ( The right to choose)
4. Hak untuk didengar ( The right to be heard)
Menurut pasal 4 UUPK, Hak konsumen adalah :
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak  atas  informasi  yang  benar,jelas,dan  jujur  mengenai  kondisi dan jaminan barang dan jasa yang digunakan.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
5. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi  perlindungan,  dan  upaya penyelesaian serta perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk  diperlakukan  atau dilayani  secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  atau  penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya.
Di  samping  mempunyai  hak,  komsumen  juga  mempunyai  kewajiban. Kewajiban konsumen tersebut diatur dalam pasal 5 UUPK, yaitu:
1. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad  baik  dalam  melakukan  transaksi  pembelian  barang  dan jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan konsumen secara patut.
Para  pelaku  usaha  juga  mempunyai  hak  dan  kewajiban  sebagaimana halnya konsumen. Hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6 UUPK, yaitu:
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai  kondisi  dan  nilai  tukar  barang  dan  jasa  yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen beritikad tidak baik.
3. Hak  untuk  mendapatkan  pembelaan  diri  sepatutnya  dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya.
Kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 UUPK, yaitu:
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai kondisi  dan  jaminan  barang  dan  jasa  serta  memberi  penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin  mutu  barang  dan  jasa  yang  diproduksi  dan diperdagangkan  berdasarkan  standar  mutu  barang  atau  jasa  yang berlaku.
5. Memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji  atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
6. Memberikan  kompensasi,  ganti  rugi  atau  penggantian  apabila barang  dan  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  yang diperjanjikan.

## B. Perlindungan  Konsumen  dalam  Persaingan  Usaha  Industri  Jasa Penerbangan.
Dalam hukum persaingan usaha terdapat isu yang dianggap sebagai upaya untuk  melakukan  kecurangan  dalam  persaingan  usaha  yaitu  adanya  praktek  jual rugi (predatory price ). Dalam hal ini pelaku usaha menjual produk dengan harga yang  sangat  murah  jika  dibandingkan  dengan  produk  sejenis  yang  merupakan pesaingnya,  dengan  maksud  untuk  memaksa  pesaingnya  keluar  dari  pasar tersebut,  dalam  industry  jasa  penerbangan  misalnya  seringkali  pelaku  usaha melakukan  penjualan  tiket  dengan  harga  lebih  rendah  atau  harga  tertentu  untuk event atau  periode  tertentu  seperti  diskon  pada  masa  liburan  sekolah,  hari  raya atau event khusus lainnya.
Dari  sudut  pandang  konsumen  adanya  harga  jual  yang  lebih  rendah tentunya  akan  sangat  menguntungkan.  Konsumen  tidak  terlalu  peduli  dengan adanya perang tarif yang dilakukan oleh pelaku usaha.
Secara  teori  dengan  berjalannya  prinsip-prinsip  persaingan  usaha  yang
sehat  akan  membawa  dampak  yang  positif  baik  bagi  pelaku  usaha  maupun  bagi konsumen.  Secara  langsung  adanya  persaingan  usaha  yang  sehat  antara  pelaku usaha  akan  memaksa  pelaku  usaha  untuk  dapat  menjual  produk  barang  atau jasanya  dengan  harga  yang  serendah  mungkin  dengan  tetap  mempertahankan mutu  atau  bahkan  meningkatkan  mutu  dari  produk  barang  atau  jasanya.  Hal  ini tentu  sangat  menguntungkan  bagi  konsumen,  Pelaku  usaha  dituntut  untuk  dapat menciptakan  inovasi-inovasi  baru  agar  produk  barang  atau  jasanya  mempunyai unsure pembeda atau nilai lebih dengan produk sejenisnya.
Di  Indonesia  lahirnya  Undang-undang  tentang  perlindungan  konsumen UU.No.8 tahun 1999 bersamaan dengan Undang-undang No.5 tahun1999 tentang anti  monopoli  dan  Persaingan  usaha  yang  tidak  sehat.  Kedua  hal  ter  sebut  pada dasarnya  merupakan  dua  sisi  mata  uang  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Adanya kombinasi  yang  kuat  antara  pelaksanaan consumer  policy dengan competition policy akan menciptakan pertumbuhan usaha yang lebih efisien dan kompetitif. Di  samping  hak-hak  konsumen  yang  diatur  dalam  undang-undang perlindungan konsumen , ada tiga hal  yang perlu mendapatkan perlindungan dari kebijakan  perlindungan  konsumen  yaitu  :  aspek  kemudahan  ( accessability ), kemampuan (affordability), dan ketersediaan (availability).
Adanya  kemajuan  teknologi  yang  pesat  dengan  di  dukung  oleh  strategi marketing  yang  ekspansif  mendorong  konsumen  semakin  memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan jasa penerbangan. Adanya layanan internet, telepon,dan media massa semakin memudahkan semakin memudahkan konsumen untuk  memperoleh  informasi  mengenai  jasa  penerbangan.  Adanya  kemudahan untuk  mendapatkan  informasi  termasuk  dalam  bentuk  iklan  harus  tetap mendapatkan perhatian dari hukum perlindungan konsumen.
Semakin banyaknya maskapai  penerbangan  yang menyediakan pelayanan angkutan  udara  memberikan  pengaruh  yang  baik  bagi  konsumen,  karena menambah  banyak  pilihan  penawaran  jasa  angkutan  udara,  namun  demikian pemerintah  selaku  regulator  harus  tetap  memperhatikan  bahwa  ketersediaan angkutan udara ini tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, hal ini  perlu  untuk  menghindari  adanya  pemusatan  pada  satu  rute  penerbangan tertentu karena merupakan jalur gemuk, sementara pada rute penerbangan lainnya tidak ada maskapai  penerbangan  yang beroperasi  karena takut tidak memperoleh keuntungan.

## PENUTUP
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  telah  di  jamin  oleh  undang- undang  yakni  undang-undang  nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen. Tentunya hal ini memberikan implikasi  yang besar bukan hanya bagi konsumen tapi juga bagi pelaku usaha, termasuk dalam industri jasa penerbangan
di  Indonesia.  Persaingan  usaha  dalam  industri  penerbangan  pada  prinsipnya memberikan  dampak  positif  bagi  konsumen  dimana  konsumen  bisa  memperoleh hak-haknya misalnya dengan memperoleh kemudahan akses akan jadwal atau rute penerbangan, harga tiket yang bersaing dari penyedia jasa penerbangan dll. hanya saja konsumen tetap harus senantiasa bijak dan waspada agar hak-haknya sebagai konsumen dijamin dan tidak diabaikan atau dirugikan dengan adanya persaingan usaha dalam industri jasa penerbangan tersebut.
Oleh karena itu dalam hal ini Pemerintah selaku regulator harus senantiasa memperhatikan dan mengawasi ketersediaan jasa layanan penerbangan ini, jangan sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Hal ini untuk menghindari adanya persaingan usaha yang tidak sehat, seperti pemusatan pada satu rute penerbangan tertentu,  dll.  Disamping  itu  juga,  Pelaku  usaha  harus  memahami  hak  dan kewajibannya  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  demikian  pula  halnya  bagi  konsumen,  hal  ini  untuk menciptakan  harmonisasi  dalam  kehidupan  secara  umum  tentunya  dan  dalam kegiatan indutri jasa penerbangan secara khusus.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi Miru, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta : PT.Raja Grafindo AZ  Nasution,  1999, Hukum  Perlindungan  Konsumen Suatu  Pengantar ,  Jakarta  : Daya Widya
Gunawan Widjaja, 2000, Hukum tentang Perlindungan Konsumen , Jakarta
Mustafa  Kamal  R,  2006, Hukum  Persaingan  Usaha  Teori  dan  Praktek  di Indonesia , Jakarta : PT.Rajawali Pers
Shidarta,  2004, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia ,  Jakarta  : PT.Gramedia Widia Sarana
YLKI,  2003, Kajian  Implikasi  Kebijakan  Kompetisi  pada  Tarif  Transportasi Udara, Jakarta
Yohanes  Gunawan,  1999, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Bandung  : Universitas Parahyangan.
www.dephub.go.id
www.google.com  “ Hukum  Perlindungan  Konsumen  dan  Persaingan  Usaha”
diakses 7 mei 2016.