## PEMIKIRAN POLITIK SOEKARNO TENTANG DEMOKRASI TERPIMPIN

## Oleh : Gili Argenti dan Dini Sri Istiningdias

## FISIP-UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG (UNSIKA)

## ABSTRAK
Soekarno  salah  satu  tokoh  dari  empat  pendiri  Republik  Indonesia,  pemikiran  politiknya  sangat luas,  salah  satu  pemikiran  politiknya  tentang  demokrasi  yaitu  demokrasi  terpimpin  menjadi kontroversi,  mengingat  di  masa  mudanya,  Soekarno  di  kenal  sebagai  sosok  pemikir  politik  yang sangat  revolusioner,  humanis  dan  progresif  di  zamannya.  Sedangkan,  pemikirannya  tentang demokrasi terpimpin  menempatkan sosoknya sebagai pemimpin  yang dinilai otoriter oleh lawan- lawan  politiknya.  Tulisan  ini  merupakan  studi  pemikiran  tentang  Soekarno,  khususnya pemikirannya tentang konsep demokrasi yang dia nilai sebagai konsep politik khas tradisi-budaya Indonesia.
Kata kunci : Soekarno dan Demokrasi

## ABSTRACT
Soekarno  is  one  of  the  leaders  of  the  four  founders  of  the  Republic  of  Indonesia,  his  political thinking  is  very  broad,  one  of  his  political  thinking  about  democracy  is  guided  democracy  into controversy, in his youth Soekarno was known as a very revolutionary, humanist and progressive figure of political thinkers of his day. His thoughts on leading democracy put his figure as a leader judged authoritarian by his political opponents. This paper is a study of thought about Soekarno, especially his thinking about the concept of democracy which is considered as a political concept typical of Indonesian cultures.
Key word: Soekarno, democracy

## A. PENDAHULUAN
Soekarno  merupakan  salah  satu  dari  empat  pendiri  Republik  Indonesia menurut  versi  Majalah  Tempo,  namanya  disejajarkan  dengan  Mohammad  Hatta, Sutan  Sjahrir  dan  Tan  Malaka.  Pemikiran  Soekarno  tentang  politik  kebangsaan menempatkan  dirinya  sebagai  pemikir  besar  yang  pernah  dimiliki  bangsa Indonesia.
Dalam  tipologi  pemikiran  politik  kebangsaan  dirinya  ditempatkan  sebagai pemikir  yang  berhaluan  nasionalis  radikal,  sejak  muda  minatnya  terhadap  dunia politik sangatlah besar. Sebagai seorang yang aktif dalam dunia politik Soekarno banyak menuangkan gagasan pemikiranya dalam bentuk pidato, artikel dan buku. Salah  satu  pemikiran  Soekarno  yang  sangat  kontroversial  dan  sampai  sekarang mengundang polemik ialah pemikiran politik tentang demokrasi terpimpin.
Awalnya pemikiran Soekarno muda dipenuhi oleh idealisme revolusioner dan anti  penindasan,  tapi  diakhir  masa  kekuasaanya,  ia  menjelma  menjadi  sosok pemikir yang represif dan anti demokrasi. Dengan dalih revolusi belum selesai ia mengkonsepkan  demokrasi  sesuai  penafsiranya,  bahwa  demokrasi  yang
dikembangkan  oleh  dunia  Barat  (parlemen)  tidak  sesuai  dengan  nilai  luhur  yang dimiliki  bangsa  Indonesia  yang  terkenal  dengan  sifat  gotong  royong  dan musyawarah.
Kritik terhadap demokrasi parlemen kemudian memunculkan tesis baru dalam pemikiran  Soekarno  tentang  perlunya  memformat  ulang  konsep  demokrasi  di Indonesia,  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat,  sistem  politik  yang  mesti dibangun  haruslah  seperangkat  nilai  yang  berakar  dalam  budaya  khas  Indonesia, sekilas  kita  akan  menangkap  kemiripan  dengan  pemikiran  Tan  Malaka  yang tertulis dalam “Madilognya” tentang budaya asli bangsa pribumi, namun apabila kita  kaji  lebih  dalam  lagi  keduanya  berbeda  dalam  menafsirkan  budaya  serta pemikiran politik khas Indonesia.
Soekarno  sangat  dipengaruhi  oleh  konstruk  budaya  Jawa  Tradisional, sedangkan Tan Malaka dipengaruhi oleh nilai falsafah budaya Minangkabau serta pengaruh  pemikiran  rasional  Barat  tentang  pentingnya  persatuan  diantara kekuatan-kekuatan  ideologis  yang  mengakar  di  Hindia  Belanda  saat  itu,  Tan Malaka  memberi  contoh  persatuan  kaum  komunis  Rusia  dan  Islam  di  kaukasus saat revolusi Oktobet 1917( Hary Prabowo, 2002).
Menurut  penulis  pemikiran  Soekarno  tentang  demokrasi  terpimpin  menjadi objek kajian  yang sangat menarik untuk diangkat, sehingga kita bisa mengetahui sejauh  mana  evolusi  pemikiran  Soekarno  dalam  merumuskan  arah  perjalanan bangsa  Indonesia  dimasa  tuanya,  sengaja  penulis  membatasi  pemikiran    politik tentang demokarasi terpimpin, karena bila tidak dibatasi objek kajianya, kita akan sulit mencover dan  mendalami  pemikiran  Soekarno  pada  masa  pasca kemerdekaan, karena pemikiran Soekarno tidak saja membahas tentang demokrasi terpimpin,  tetapi  membahas  hampir  semua  permasalah  sosial  politik  yang  terjadi sejak masa pra dan pasca kemerdekaan.
Berbicara  evolusi  pemikiran  Soekarno  kita  akan  teringat  dengan  pemikiran Karl Marx, seorang ideolog yang pemikiranya menjadi inspirasi kaum pergerakan Indonesia di masa penjajahan kolonial Belanda.
Para  ilmuwan  sosial  membagi  pemikiran  Karl  Marx  menjadi  dua  tahapan, antara  pemikiran  Marx  muda  dan  pemikiran  Marx  tua,  pemikiran  Marx  muda menurut  Franz  Magnis  Suseno,  lebih  humanistik  serta  tidak  terjebak  pada determinisme  historis  yang  senantiasa  memikirkan  pengembalian  manusia  dari keterasingan  ( alienasi ),  ini  berbeda  dengan  pemikiran  Marx  tua  yang  sangat “ekonomis”, “deterministik” dan anti “naturalisme” . (Baskara T. Wardaya, 2003). Bagitu juga dengan Soekarno, pemikiran masa mudanya sangat progresif dan revolusioner  ketika  melakukan  perlawanan  teradap  dominasi  penjajah kolonialisme  Belanda,  sedangkan  Soekarno  tua  sangat  anti  perubahan,  pro statusqo dan pendukung kemapanan kekuasaan.

## B. SEJARAH HIDUP SOEKARNO
Soekarno  lahir  pada  tanggal  6  Juni  1901,  anak  dari  pasangan  Raden Sukemi  Sosrodiharjo  dan  Ida  Ayu  Nyoman  Rai.  Ayahnya  termasuk  golongan bangsawan  Jawa  seperti  ditunjukanya  dengan  gelar  Raden  di  depan  namanya. Garis keluaga Sukemi dikenal sebagai keluarga  yang sangat patriotik, nenek dari Sukemi  yang  statusnya  di  bawah  seorang  putri  kerajaan  merupakan  pejuang
perempuan  yang  gigih  melawan  Belanda.  Konon  neneknya  ini  dikenal  sebagai seorang  penunggang  kuda  yang  sangat  berani  pada  saat  meletusnya  Perang Diponegoro. (Nurani Soyomukti, 2008 : 65).
Sukemi    lahir  pada  tahun  1989,  ia  merupakan  tamatan  dari  Sekolah Pendidikan  Guru  Pertama  yang  ada  di  ibu  kota  Kabupaten  Probolinggo  di  Jawa Timur.  Setamat  dari  sekolah  guru  tersebut,  Sukemi  bertugas  sebagai  guru  di sebuah  sekolah  dasar  Bumiputra  di  Singaraja,  Bali.  Di  samping  menjalankan tugasnya  sebagai  guru,  ia  menambah  penghasilannya  sebagai  asisten  peneliti Profesor  Van  Der  Tuuk  seorang  ahli  bahasa  yang  saat  itu  sedang  mempelajari bahasa dan adat istiadat Bali. (John D Legge, 1972 : 27)
Sedangkan Ibu Soekarno bernama Ida Ayu Nyoman Rai berasal dari Bali yang  merupakan  putri  dari  salah  satu  keluarga  dari  kelas  Brahmana,  salah  satu kasta  yang  sangat  terpandang  di  mata  masyarakat  Bali.  Di  Singaraja  inilah hubungan  cinta  keduanya  dipertemukan,  sebuah  hubungan  cinta  yang  penuh dengan  rintangan  dikemudian  hari,  karena  keduanya  berasal  dari  latar  belakang budaya,  agama  dan  suku  bangsa  yang  sama  sekali  berbeda.  Sukemi  berasal  dari suku  Jawa  dengan  keyakinan Islam,  sedangkan  Ida  Ayu  dari  suku  Bali  dengan keyakinan Hindu. (John D Legge, 1972 : 27-28).
Setelah menikah keduanya tetap tinggal di Singaraja sampai lahirnya anak tertua  mereka,  seorang  putri  bernama  Sukarmini,  setelah  dirasa  cukup  umur Sukarmini  untuk  bisa  dibawa  pepergian  jauh,  akhirnya  Sukemi  mengajukan permohonan  pindah tugas mengajar ke Surabaya, permohonan tersebut kemudian dikabulkan,  keluarga  kecil  ini  akhirnya  pindah  ke  Surabaya  dan  disanalah  anak kedua mereka yang diberi nama Soekarno dilahirkan.
Soekarno melewatkan bagian terbesar dari masa kecilnya di Tulung Agung (Kediri) bersama kakeknya, Soekarno kecil sangat menyukai pertunjukan wayang kulit  yang  berlangsung  dari  senja  sampai  dini  hari,  pada  saat  di  Kediri  inilah proses  sosialisasi  kesadaran  politiknya  terbentuk.  Karena  lewat  media  wayang yang  umumnya  menceritakan  relasi  kekuasan  antara  pandawa  serta  kurawa, Soekarno  dapat  mengenal  nilai-nilai  kepahlawanan  dari  kisah  para  tokoh-tokoh pewayangan yang dilakonkan sang dalang. (Bernhard Dahm, 1987 : 27-33)
Dalam  pendidikan  formal,  Soekarno  belajar  di  Sekolah  Rendah Bumiputra,  setelah  menyelesaikan  pendidikan  dasarnya,  ayahnya  mengirimkan beliau  bersekolah  di  HBS  ( Hoogere  Burger  School )  di  Surabaya.  Oleh  ayahnya beliau  dititipkan  kepada  seseorang  yang  kemudian  berpengaruh  dalam  dunia pergerakan  nasional  yaitu  Haji  Oemar  Said  (HOS)  Cokroaminoto,  seorang pemimpin  yang  karismatik  dari  Sarekat  Islam  (SI). Sosoknya  ini  yang  telah membawa  Soekarno  muda  untuk  menjelajahi  berbagai  pemikiran  politik  dunia seperti nasionalisme, sosialisme dan komunisme.
Setelah  menyelesaikan  pendidikanya  di  HBS  Surabaya  pada  bulan  Juni 1921,  Soekarno  melanjutkan  studinya  ke  Sekolah  Teknik  Tinggi  ( Technische Hoogeschool ) di Kota Bandung sebuah kota  yang terkenal dengan kesejukan dan keindahan  alamnya,  di  kota  ini  Soekarno  tinggal  dirumah  Haji  Sanusi  yang merupakan kawan lama Cokroaminoto (Bernhard Dahm, 1987: 52).
Di  rumah  itulah  Soekarno  jatuh  cinta  pada  Inggit  Ganarsih  istri  dari  Haji Sanusi,  mengetahui  kisah  cinta  antara  istri  dengan  anak  kosnya,  akhirnya  Haji Sanusi  menceraikan  istrinya.  Akhirnya  hubungan  asmara  antara  Soekarno  dan
Inggit  tidak  lagi  mengalami  hambatan  dan  hubungan  merekapun  sampai  ke jenjang pernikahan, tentunya setelah Soekarno terlebih dahulu menceraikan Utari istri  pertamanya  yang  merupakan  putri  dari  Cokroaminoto.  Pada  tahun  1926 Soekarno  menyelesaikan  studinya  dengan  meraih  gelar  Insiyur  (Ir),  sejarah kemudian mencatat bagaimana Inggit berperan besar dalam masa studi suaminya bahkan  banyak  memberikan  sumbangan  moril  dan  materil  untuk  Soekarno. (Nurani Soyomukti, 2008 : 76).
Pada tahun yang sama Soekarno menulis artikel yang cukup panjang yang berjudul Nasionalisme, Islam dan Marxisme yang dimuat secara berseri di jurnal Indonesia  Muda.  Tulisan  ini  menjadi  rujukan  utama  dikemudian  hari  oleh  para ilmuwan politik ketika mengkaji pemikiran Soekarno dimasa muda, dalam tulisan tersebut  sikap  anti  kolonialisme  dan  imperialisme  tampak  jelas  ditunjukan  oleh Soekarno. Ia menjelaskan bahwa motivasi utama para kolonialisme Eropa datang ke  negara-negara  Asia  Afrika  adalah  motif  ekonomi  untuk  menumpuk  serta mengakumulasi  kapital  dengan  memeras  tenaga  dan  kekayaan  alam  dinegeri- negeri yang mereka kuasai.
Dengan  adanya  penguasaan  atas  kekayaan  alam  oleh  Negara  Eropa khususnya  Belanda,  Soekarno  menyerukan  perlawanan  untuk  mengakhiri penindasan dan penghisapan atas kaum pribumi. Perlawanan yang harus ditempuh menurutnya haruslah dengan jalan non kooperasi dan persatuan dikalangan kaum pergerakan  yang  tersebar  pada  tiga  aliran  kekuatan  politik  yang  besar  : Nasionalisme,  Islam  dan  Marxisme.  Soekarno  menganjurkan  adanya  kerjasama diantara  ketiganya  demi  terciptanya  kemerdekaan  bangsa  Indonesia.  (Baskara  T Wardaya, 2006 : 37-50) . Ide persatuanya ini sebenarnya bukanlah ide orisinil dari seorang Soekarno, jauh sebelumnya tahun 1923 tokoh Perhimpunan Indonesia di Negeri  Belanda,  Mohammad  Hatta  sudah  mengumandangkan  pentingnya persatuan dan satu front bersama. (MajalahTempo, 2010: 5).
Selain  dilatarbelakangi  oleh  semangat  nasionalisme  dan  persatuan, keinginan  Soekarno  mempersatukan  Nasionalisme,  Islam  dan  Marxisme  sebagai tiga kekuataan politik melawan imperialisme, sebenarnya dipengaruhi oleh konsep kekuasaan  Jawa  Tradisional.  Dalam  konsep  kekuasaan  Jawa  Tradisional  dikenal konsep kerukunan, sebuah konsep yang mengandung makna untuk berusaha terus menerus  bersikap  tenang  antara  satu  sama  lain,  menghilangkan  ketegangan- ketegangan  dalam  masyarakat  dan  berusaha  menyingkirkan  unsur-unsur  yang menimbulkan perselisihan dan keresahan. (Franz  Magnis  Suseno, 1984).  Konsep filosofis  etika  Jawa  ini  memperioritaskan  persamaan  diatas  perbedaan,  bagi Soekarno persatuan menjadi keniscayaan sejarah untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Karena menurutnya, ketiga ideologi tersebut sama-sama anti ekspolitasi serta memiliki akar sejarah yang sama.
Pada  tanggal  4  Juli  1927,  dengan  dukungan  dari  enam  orang  kawan  dari Algemeene  Studieclub ,  Soekarno  mendirikan  Partai  Nasional  Indonesia  (PNI), tujuan  PNI  adalah  mencapai  kemerdekaan  secara  sepenuhnya  dengan non koperasi ,  masyarakat  sangat  antusias  menyambut  pendirian  PNI,  terbukti  dari rapat-rapat umum yang digelar oleh PNI selalu disesaki oleh ribuan orang. Pidato Soekarno  yang  berapi-rapi  membangkitkan  semangat  nasionalisme,  mengundang kekaguman  serta  mensihir  ribuan  para  pendengarnya.  Tampilnya  Soekarno sebagai  tokoh  pergerakan  nasional  terkemuka  dan  kemampuan  PNI  dalam
melakukan  mobilisasi  massa,  menjadikanya  sebagai  incaran  Pemerintah  Hindia Belanda,  akibatnya  rapat-rapat  umum  yang  digelar  PNI  dibubarkan  pemerintah. Klimaksnya  pada  tanggal  29  Desember  1929  Soekarno  dan  beberapa  tokoh  PNI ditangkap  dengan  tuduhan  merencanakan  pemberontakan  terhadap  pemerintah Hindia Belanda.
Akhir  Desember  1931  Soekarno  dibebaskan  dengan  sebuah  kenyataan pahit, bahwa partai yang dipimpinanya telah mengalami kehancuran, para mantan aktifis  PNI  yang  berada  diluar  penjara,  sebelum  pembebasanya  telah  lama mendirikan Partai Indonesia (Partindo) sebagai pengganti PNI, awalnya Soekarno menolak masuk partai tersebut, tapi kemudian sikapnya ini berubah pada tanggal 28  Juli  1932  ia  memutuskan  masuk  Partindo  dan  secara  bulat  langsung  ditunjuk sebagai  ketua.  Partindo  dibawah  kepemimpinan  Soekarno  menempuh  jalan  yang sama  dengan  PNI  sebelumnya,  yakni  menggunakan  taktik  non  koperasi  dengan kekuataan massa rakyat sebagai basis materialnya. Taktik radikal yang dipilihnya membuat  ia  yakin  bahwa  bekerjasama  dengan  Belanda  tidak  akan  mencapai tujuan  Indonesia  merdeka.  Kemerdekaan  adalah  sebuah  ilusi  jika  kita  hanya berkompromi  dengan  pihak  yang  membuat  kita  tidak  merdeka.  (Nurani Soyomukti, 2008 : 83-91)
Pendirian  radikal  Soekarno  dengan  strategi  non  koperasinya  berubah ketika Indonesia dikuasai oleh Jepang, sikap lunak dan kompromis Soekarno pada Jepang  ini  menjadikan  dirinya  bersama  Mohammad  Hatta  dikenal  sebagai  tokoh Kolabolator Jepang oleh kaum pergerakan lain yang konsisten dengan taktik non kooperasinya. Padahal sebenarnya sikap lunak Soekarno dan Hatta ini merupakan sebuah  taktik  strategi  yang  sudah  disusun  serta  disepakati  bersama  antara  Sutan Sjahrir,  Soekarno  dan  Hatta.  Ketiga  tokoh  pergerakan  ini  di  suatu  malam  pada bulan  Juli  1942  bertemu  untuk  melakukan  pembagian  tugas  untuk  merepon masuknya  Jepang  menggantikan  Belanda  di  Indonesia.  Malam  itu  ketiganya bersepakat  :  Soekarno  bersama  Mohammad  Hatta  akan  berkerjasama  dengan Jepang, sedangkan Sutan Sjahrir akan menyusun kekuataan perlawanan anti fasis di bawah tanah. (Tempo, 2010 : 47).
Setelah  Indonesia  memproklamirkan  kemerdekaanya  pada  tanggal  17 Agustus  1945  Soekarno  diangkat  sebagai  Presiden,  bersama  Muhammad  Hatta pada saat itu diangkat menjadi wakil Presiden, mereka menjadi dwi tunggal untuk mengemban  amanat  memimpin  Republik  Indonesia  yang  masih  muda  usianya. Keduanya  seakan  menjadi icon pemersatu  bangsa  Indonesia  yang  memiliki budaya, bahasa dan suku bangsa yang beranekaragam, komposisi antara Jawa dan luar  Jawa  seakan  memperkuat  simbolisasi  keduanya  sebagai  representasi heterogenitas masyarakat Indonesia.

## C. KONTRUKSI POLITIK DEMOKRASI PARLEMENTER.
Sistem  demokrasi  parlementer  telah  dipilih  oleh  para  pendiri  republik  ini sebagai  sistem  politik  pemerintahan  tepat  pada  tanggal  14  November  1945, setelah sebelumnya sempat menggunakan sistem presidensil yang berumur kurang lebih  satu  bulan  lamanya,  peralihan  kekuasaan  dari  tangan  presiden  ke  tangan partai  politik  ini  tidak  bisa  dilepaskan  dari  peran  Mohammad  Hatta  dan  Sutan Sjahrir.  Kedua  tokoh  yang  berpendidikan  Barat  ini  sangat  percaya  bahwa  sistem
parlementer  yang  umumnya  dipakai  negara-negara  Barat  akan  yang  cocok diterapkan di Indonesia.
Periode  pasca  kemerdekaan  (demokrasi  parlementer)  merupakan  masa- masa yang paling indah bagi demokrasi di Indonesia. Karena pada masa itu semua institusi  demokrasi  dapat  memainkan  fungsinya  secara  maksimal,  partai-partai politik  tumbuh  bagai  cendawan  dimusim  hujan,  dengan  tingkat  otonomi  yang sangat tinggi, terutama dalam menentukan kepengurusan, pemilihan platform dan aktivitas  mobilisasi  dukungan,  media  pun  berfungsi  sebagai  alat  kontrol  sosial yang sangat efektif  (Afan Gaffar, 2006 : 60-61).
Dengan  segala  penghargaanya  terhadap  sistem  parlementer  tersebut,  kita juga harus objektif bahwa selama sistem parlementer yang diterapkan di Indonesia pada  masa  tahun  1945-1949  dan  1950-1959,  telah  gagal  menciptakan  kehidupan politik yang stabil serta kodusif, sering terjadinya pergantian kabinet akibat mosi tidak  percaya  dari  parlemen  dan  berlarut-larutnya  pembahasan  dasar  negara  di badan konstituante menjadi bukti kegagalan sistem tersebut. Ada beberapa faktor yang  menjadi  penyebab  kegagalan  demokrasi  parlementer  ketika  diterapkan  di Indonesia.
Pertama, dominanya politik aliran, sebuah konsekuensi ketika diterapkan sistem  parlementer  dengan  sistem  multi  partai  akan  membuat  masyarakat Indonesia  terfragmentasi  kebeberapa  aliran  politik,  pada  saat  itu  di  Indonesia terdapat  lima  aliran  politik  yang  dominan  :  Nasionalisme,  Tradisionalisme, Komunisme, Islamisme dan Sosialisme Demokrat. Masing-masing aliran tersebut memiliki  konstituen  yang  sangat  ideologis,  terkadang  konflik  yang  terjadi dilingkaran  elit  berdampak  pada  kader-kader  ditingkat  bawah,  sehingga  konflik horizontal kerap terjadi atas nama fanatisme golongan.
Bahkan  bisa  menjadi  konflik sentrifugal, yaitu  konflik  yang  cenderung meluas melewati batas wilayah, akibatnya membawa dampak yang sangat negatif terhadap  stabilitas  politik.  Ditingkat  elit  pun  partai-partai  politik  sangat  sulit disatukan  ketika  merespon  satu  isu  politik,  sehingga  kesepakatan  politik  sangat sulit  dicapai  diantara  mereka.  Sehingga  koalisi  yang  dibangun  terutama  dalam membentuk  pemerintahan  boleh  dikatakan  sangat  lemah,  satu  kekuatan  politik hampir tidak dapat memberikan kesempatan kekuatan politik lainnya membentuk dan menjalankan roda pemerintahan.
Kedua, basis  sosial-ekonomi  yang  masih  sangat  lemah,  terdapat  suatu keyakinan  bahwa  demokrasi  akan  berjalan  dengan  baik  apabila  ia  ditopang  oleh kondisi  sosial  ekonomi  yang  sangat  kuat,  saat  itu  pemerintah  Indonesia pendapatan  perkapitanya  masih  sangat  lemah  demikian  juga  dengan  kemampuan baca  tulis,  logikanya  bagaimana  orang-orang  dapat  berpolitik  dengan  baik  dan penuh  tanggungjawab  kalau  masyarakatnya  masih  sangat  kekurangan  dan tradisional. (Afan Gaffar, 2006 : 20-23).
Ketidakstabilan  politik  pada  masa  demokrasi  parlementer  akhirnya menimbulkan  kekecewaan  pada  Presiden  Soekarno,  ia  berpendapat  bahwa sebenarnya  masyarakat  Indonesia  mempunyai  konsep  sendiri  yang  berbeda dengan  konsep  politik  dan  budaya  masyarakat  Barat.  Sangat  tidak  relevan menurutnya  apabila  sistem  politik  dan  budaya  masyarakat  lain,  hendak diterapakan dalam kehidupan sosial politik di Indonesia.
Sikap apriori Soekarno terhadap sistem parlementer menurut penulis tidak murni sebagai antitesis sistem politik barat saja, karena dalam sistem parlementer yang  menjalankan  roda  pemerintahan  sepenuhnya  ada  ditangan  Perdana  Mentri bersama  para  Mentri  Kabinetnya,  sedangkan  posisi  Kepala  Negara  tidak  lebih hanya simbol pemersatu bangsa yang otomatis dia tidak mempunyai kewenangan politik  apa-apa.  Posisi  Soekarno  berada  pada  posisi  sebagai  kepala  negara tersebut, yang hanya bersifat simbolis yang berbeda dengan posisi Perdana Mentri yang  menjadi  titik  sentral  segala  kebijakan  politik  pemerintah.  Kemudian  ini menjadi  salah  satu  alasan  Soekarno  untuk  membubarkan  sistem  parlementer  dan menggantinya dengan sistem presidensil.
Kritik Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer sebenarnya sudah lama di suarakan  sebelum  Indonesia  meraih  kemerdekaanya,  pada  tahun  1930-an Soekarno  sudah  menyatakan  bahwa  sistem  demokrasi  parlementer  tidak  cocok diterapkan  di  Indonesia  masa  datang,  baginya  hak-hak  politik  yang  dijamin  oleh demokrasi  parlementer  belumlah  cukup  untuk  menjamin  kebahagiaan  rakyat selama  keselamatan  ekonomi  belum  ada,  bahkan  ia  juga  menyangsikan  hak-hak politik  dalam  sistem  demokrasi  parlementer,  karena  kaum  borjuis  dengan sendirinya mampu menguasai kursi-kursi di parlemen dengan kemampuan kapital yang  ia  miliki,  sehingga  dengan  kapital  yang  melimpah  itu  kaum  borjuis  bisa memobilisasi  sumber-sumber  materil  untuk  meraih  kursi  di  parlemen,  otomatis kata Soekarno parlemen akan menjadi pelindung setiap kepentingan kapitalisme. Baginya konsep Indonesia tentang demokrasi sangat berbeda dengan barat,
Indonesia  menurutnya  menganut  prinsip  musyawarah,  suatu  pertukaran  ide-ide diantara  kekuatan-kekuatan  politik  yang  mewakili  masyarakat,  sehingga menghasilkan kata mufakat atau konsensus (Bernhard Dahm, 1987: 246).
Sikap  keras  Soekarno  terhadap  sistem  parlementer  memperlihatkan  rasa antipatinya  terhadap  segala  yang  berhubungan  dengan  budaya  barat,  karena baginya  semua  itu  merupakan  bentuk  hegemoni  barat  untuk  mempertahankan kolonialisme  dan  imperialismenya  di  kawasan  Asia  Afrika.  Pada  saat  Indonesia merdeka  serta  menerapkan  sistem  demokrasi  parlementer,  Soekarno  tidak memperlihatkan  sikap  penolakannya  atau  melawan  para  penganjur  sistem demokrasi parlementer tersebut seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir.
Baru  pada  tahun  1956  Soekarno  berani  melakukan  konfrontasi  langsung saat  berpidato  di  depan  kongres  parsatuan  guru,  dalam  pertemuan  tersebut Soekarno  berorasi  menunjukan  kebobrokan-kebobrokan  sistem  demokrasi parlementer  yang  selama  ini  ia  anggap  menjadi  sumber  utama  munculnya  krisis politik  yang  berlarut-larut,  ia  mengusulkan  sistem  demokrasi  baru  yang  berasal dari  kebudayaan  asli  Indonesia  yaitu  demokrasi  terpimpin.  Demokrasi  terpimpin adalah  konsep  demokrasi  yang  menekankan  bagaimana  peranan  seorang pemimpin  dalam  setiap  proses  politik  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat,  bagi Soekarno konsep “kebebasan”, “persamaan” dan “keadilan” khas barat tidak bisa diterapkan di dalam masyarakat Indonesia.
Pada  pidato  berikutnya  pada  tanggal  21  Febuari  1957  Soekarno  kembali menyerukan  pentingnya  demokrasi  terpimpin  sebagai  antitesa  demokrasi  liberal, karena  menurut  Soekarno  budaya  oposisi  yang  dikembangkan  dalam  sistem parlementer,  hanya  melakukan  kritik  sehebat-hebatnya  dengan  tujuan menumbangkan  pemerintah,  untuk  diganti  dengan  pemerintahan  yang  baru  yang
berasal  dari  kalangan  oposisi.  Bentuk  oposisi  semacam  ini  dinilai  Soekarno tidaklah  sehat,  karena  hanya  mencari  kesalahan-kesalahan  pemerintah  tanpa mempertimbangkan keberhasilanya.
Untuk keluar dari krisis politik yang terjadi selama sebelas tahun lamanya, maka Soekarno menawarkan dua konsepsi sebagai jalan keluar dari jeratan sistem demokrasi barat. Dua konsepsi itu adalah (1) membentuk Dewan Nasional, dewan ini terdiri perwakilan dari seluruh lapisan yang ada di dalam masyarakat termasuk memasukan  unsur  fungsional  dan  militer  (2)  membentuk  kabinet  gotong  royong yang  memasukan  seluruh  kekuataan-kekuataan  politik  yang  ada  diparlemen. (Herbert Feith dan Lance Castles, 1988 : 63-72).
Selain  menghendaki  terbentuknya  Dewan  Nasional  dan  Kabinet  Gotong Royong  dalam  Konsepsi  Presiden,  Soekarno  menganjurkan  masuknya  kader- kader  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI)  masuk  ke  dalam  kabinet,  Soekarno berpendapat suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi untuk memasukan semua kekuataan  politik  ke  dalam  pemerintah,  terlebih  lagi  menurutnya  unsur  komunis tersebut  memiliki  massa  pendukung  enam  juta  rakyat    dan  meraih  posisi  empat besar pada pemilu 1955 (Pidato Soekarno pada tanggal 21 Febuari 1957).
Dua  konsep  Soekarno  ini  kemudian  lebih  dikenal  sebagai  Konsepsi Presiden, melalui konsepsi  tersebut, kemudian terbentulah Dewan Nasional  yang melibatkan  semua  partai  politik  dan  organisasi  sosial  kemasyarakatan, terbentuknya Dewan Nasional mendapat tantangan yang sangat kuat dari PSI dan Masyumi.  Para  penentang    Konsepsi  Presiden  menyatakan,  bahwa  pembentukan Dewan  Nasional  merupakan  pelanggaran  yang  sangat  fundamental  terhadap konstitusi  negara,  karena  sejatinya  lembaga  tersebut  tidak  dikenal  dalam konstitusi negara Indonesia.
Puncak kekecewaan Soekarno pada sistem parlementer ialah mengelurkan dekrit 5 Juli 1959 atas dukungan pihak militer khususnya angkatan darat, dengan dikeluarkanya  dekrit  presiden  konfigurasi  politik  Indonesia  berubah,  moment  ini merupakan  titik  awal  munculnya  otoritarianisme  di  Indonesia.  Karena  dengan kembali  ke  UUD  1945,  kekuasaan  eksekutif  menjadi  sangat  kuat  dengan  titik beratnya pada lembaga kepresidenan (Afan Gaffar, 2006)

## D. PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG PARTAI POLITIK
Kehadiran  partai  politik  di  negara  yang  menerapkan  sistem  demokrasi menjadi  salah satu  syarat  mutlak suatu negara dapat  digolongkan sebagai negara modern  yang  berbeda  dengan  negara  yang  menerapkan  sistem  feodal  absolut. Soekarno  pada  masa  mudanya  merupakan  salah  satu  tokoh  pergerakan  yang mengajurkan  perlunya  kehadiran  partai  politik  sebagai  alat  memobilisasi  massa rakyat  untuk  melawan  kolonialisme  dan  imperialisme  Belanda,  keyakinan politiknya  diwujudkan  dengan  mendirikan  Partai  Nasional  Indonesia  (PNI)  pada tahun  1927  di  Bandung.  Partai  bergambar  kepala  banteng  tersebut  menjadi kendaraan  politik  Soekarno  dalam  mensosialisasikan  ide-ide  nasionalisme radikalnya pada rakyat Indonesia.
Pemikiran  Soekarno tentang  perlunya  kehadiran  partai politik membuktikan  bahwa  dirinya  seorang  yang  memiliki  pandangan  modern,  bahwa sistem  kepartaian  menjadi  suatu  keniscayaan  dalam  sistem  demokrasi  modern masa  datang.  Tetapi  sistem  kepartaian  yang  diajukan  Soekarno  untuk  konteks
keIndonesiaan  menurutnya  haruslah  sistem  satu  partai,  bagi  Soekarno  demokrasi tidak  harus  diterjemahkan  sebagai  pemberian  kesempatan  kepada  masyarakat untuk membentuk partai sebanyak-banyaknya.
Kondisi  sosial  ekonomi  bangsa  yang  baru  lahir  menjadi  alasan  mendasar mengapa  partai  tidak  diberi  ruang  dalam  kehidupan  politik  di  Indonesia,  bahkan Soekarno merasa langkah yang paling bijak adalah hanya dengan membentuk satu partai  negara  yang  tugas  utamanya  mewadahi  segenap  potensi  bangsa  dalam meteras jalan menuju kemakmuran bersama. (Agung Djojosoekarto dan Tunjung Sulaksono, 2010 : 75-77).
Pemikiran  Soekarno  tentang  sistem  kepartaian  tunggal  ini  menurut  Frans Magnis Suseno, sangat dipengaruhi oleh pemikiran Lenin yang sukses membawa partai  komunis  menjadi  partai  pelopor  revolusi  di  Rusia,  menurut  Soekarno  PNI harus  menjadi  partai  yang  memberi  kesadaran  pada  masa  Marhaen  untuk melakukan  aksi  massa  revolusioner  menggulingkan  pemerintah  Belanda  di Indonesia  (  Franz  Magnis  Suseno, Di  Seberang  Jembatan  Emas. KOMPAS tanggal 1 Juni 2001, Edisi Khusus 100 Tahun Soekarno 1901 – 2001 : 67 ).
Sikap  Soekarno  ini  bertentangan  dengan  Hatta  dan  Sjahrir,  bagi  mereka berdua  hak  berpolitik  serta  partai  politik  adalah  suatu  hal  yang  tidak  dapat dipisahkan.  Karena  dalam  UUD  1945  memberikan  hak  untuk  berserikat, berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat.  Pada  masa  demokrasi  parlementer kehidupan  sosial  politik  diliputi  ketidakpastian  dan  instabilitas  pemerintahan. Situasi  tersebut  mengundang  keperihatinan  Soekarno,  menurutnya  kekacauan politik pemerintahan diakibatkan adanya penyakit kepartaian yang menghinggapi elit-elit  politisi  baik  yang  berada  di  lembaga  eksekutif  dan  legislatif,  penyakit kepartaian  menurutnya  ialah  berupa  sikap  keengganan  untuk  melakukan rekonsiliasi  serta  menempatkan  persatuan  diatas  kepentingan  kelompok  atau golongannya.
Para elit politisi lebih mementingkan kepentinganya masing-masing, sikap oposisi  yang  merupakan  bagian  dari  kehidupan  sistem  demokrasi,  menjadi  alat justifikasi  untuk  menjatuhkan  golongan  politik  lain  dari  pemerintahan,  sehingga yang  muncul  kemudian  bukan  budaya  oposisi  loyal  tapi  budaya  oposisi  yang destruktif.  Penyakit  kepartaian  inilah  yang  menjadi  kritik  Soekarno,  maka  untuk mengakhiri  krisis  politik  saat  itu,  Soekarno  mengajurkan  partai-partai  politik tersebut  untuk  di  kubur, ajuranya  ini  menurutnya  bukan  sebuah  cerminan  bahwa dirinya seorang yang anti demokrasi dan pendukung sistem otoriter.
Pendapatnya  tentang  penguburan  partai-partai  politik,  bukan  berarti  ia dapat  disejajarkan  dengan  para  diktaktor  yang  pernah  berkuasa,  dalam  beberapa kesempatan dirinya mengatakan bahwa Soekarno seorang yang sangat demokratis, tapi  demokratisnya  Soekarno  menurutnya  bukan  demokratisnya  liberalisme  yang berasal  dari  barat.  Penguburan  partai-partai  politik  menjadi  usulan  untuk mengembalikan identitas masyarakat Indonesia yang telah tersekat-sekat ke dalam berbagai aliran ideologi serta partai-partai politik.
Setelah partai-partai dikuburkan menurut ajuran Soekarno, kemudian akan dibicarakan  arah  pembangunan  kehidupan  politik  selanjutnya,  apakah  dengan mendirikan  satu  partai  atau  bukan  partai  seperti  gerakan  massa  atau  beberapa partai  rasional,  terpenting  bagi  Soekarno  haruslah  mencerminkan  persatuan  dan
budaya  politik  khas  Indonesia  (Pidato  Soekarno  “Demokrasi  Kuburkan  Partai- Partai N.V).

## E. PERSATUAN NASIONALIS, AGAMA DAN KOMUNIS
Konsep  pemikiran  Soekarno  tentang  Nasionalis,  Agama  dan  Komunis (Nasakom) pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965) bukan pemikiran politik yang  muncul  tiba-tiba,  tapi  merupakan  sebuah  konsep  pemikiran  yang  telah  ia rumuskan sejak tahun 1920-an. Pada masa mudanya Soekarno telah memiliki cita- cita  besar  menggabungkan  tiga  ideologi  yang  saat  itu  sangat  berpengaruh  dan memiliki akar yang kuat di kalangan kaum pergerakan.
Soekarno  muda  menuangkan  gagasan  “utopianya”  ke  dalam  tulisan  yang berjudul Islam, Nasionalisme dan Marxisme pada tahun 1926, tulisan itu dimuat di Suluh  Indonesia  Muda  secara  berseri.  Dalam  tulisanya  Soekarno  memandang perlunya  ketiga  ideologi  untuk  bersatu  melawan  imperialisme  Belanda,  karena untuk  melawan  kaum  penjajah  diperluakan  suatu  kekuataan  efektif  yang menghimpun  semua  unsur  kekuatan  politik  yang  ada  di  dalam  masyarakat  ( Soekarno, Islam, Nasionalisme, Marxisme , 2000)
Keyakinan  sinkretismenya  ini  tetap  Soekarno  pertahankan  sampai  akhir hayatnya, baginya  persatuan menjadi  suatu  yang  penting  serta menjadi  perioritas utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan secara terang-terangan di  hadapan  publik,  misalanya  pada  sebuah  pidato  Soekarno  mengaku  bahwa darahnya  adalah  darah  nasakom,  pidato  yang  disampaikan  dalam  acara pembukaan Kongres Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 16 September 1959  itu,  Soekarno  secara  terbuka  mengatakan  bahwa  dirinya  masih  memegang ideologi  campuran  yang  menurutnya  dapat  dipandang  aneh  oleh  orang  lain,  dari situ  kita  dapat  melihat  betapa  konsistenya  Soekarno  pada  ajaranya.  (Nurani Soyomukti, 2008 : 160-162)
Konsep  naskom  menurut  Soekarno  merupakan  sebuah  faktor-faktor objektif  dari  masyarakat  Indonesia  dan  jika  ingin  mengadakan  perubahan- perubahan di dalam masyarakat harus mempersatukan pemikiran mereka. Sebagai tokoh yang mempunyai obsesi persatuan, cita-cita persatuanya selain berhubungan dengan  persatuan-persatuan  ideologi  yang  berkembang,  juga  manifestasi  realitas sosial  masyarakat  saat  itu,  dengan  adanya  pemilahan  masyarakat  pada  tiga golongan sosial antara santri, abangan dan priyayi (Afan Gaffar, 2006 : 126) . Peta  sosial  masyarakat  tersebut,  memperlihatkan  pemilahan  sosial  yang bersifat  komulatif  dan  konsolidatif , karena  telah  terjadi  proses  penguatan  dalam hal  pengelompokan  sosial  terutama  di  Pulau  Jawa.  Orang-orang  abangan  serta priyayi memiliki orientasi politik dan ekonomi yang berbeda dengan orang-orang santri.  Kaum  abangan dan priyayi  ini cenderung  memilih  untuk  berpihak kepada partai  politik  yang  tradisional,  sekular  dan  nasionalistik.  Sementara  orang-orang santri cenderung memilih untuk berpihak pada partai-partai Islam. Secara historis masyarakat  Jawa  dibentuk  untuk  berdiri  di  dua  kaki,  tradisionalisme-feodalisme yang  lahir  dari  fase  sejarah  masyarakatnya  sendiri  dan  modernisme-rasionalistik yang dicangkokkan oleh panjajah kolonial.
Jadi,  sekali  lagi,  pribadi  masyarakat  Jawa  pada  dasarnya  terbelah,  karena separoh  feodal  (kuno),  di  sisi  lainya  modern.  Karena  itu,  masyarakat  Jawa  tidak
bisa  (sulit)  diajak  untuk  berpikir  konsisten  dan  menyeluruh.  Dalam  banyak  hal, mereka masih berpikir seperti zaman feodal. (Nurani Soyomukti, 2008 : 172)

## F. KONSEP MARHAENISME.
Marhaenisme  merupakan  inti  dari  ajaran  Soekarno,  pemikiran  tentang marhaenisme merupakan originalitas pemikiran politiknya, marhaenisme  diambil dari  nama  seorang  petani  di  Jawa  Barat.  Perjumpaan  dengan kang marhaen dikisahkan  oleh  Soekarno  saat  ia  berjalan-jalan  ditengah  persawaan  di  daerah priangan,  Soekarno  bertemu  dengan  seorang  petani  miskin,  kemudian  dalam pertemuan  itu  terjadilah  dialog  diatara  keduanya,  Soekrano  bertanya  tentang kepemilikan tanah, bajak, kerbau dan cangkul, marhaen menjawab bahwa alat-alat produksi tersebut dimiliki oleh dirinya sendiri.
Dari  dialog  tersebut  Soekarno  menyimpulkan  bahwa  mayoritas  rakyat Indonesia  yang  berprofesi  sebagai  petani  “termiskinkan”  secara  sistemik,  bukan karena relasi antara kaum proletar dengan kaum kapitalis yang umunya terjadi di negara-negara  Eropa  atau  antara  kelas  pemilik  alat  produksi  dengan  kelas  yang tidak  mempunyai  alat  produksi  dan  hanya  memiliki  tenaganya  saja  untuk  dijual (Soekarno, Tentang Marhaen dan Proletar , 1999).
Kemiskinan  rakyat  Indonesia  menurutnya  disebabkan  oleh  adanya imperialisme dari  Belanda  yang  telah  melakukan  pencurian  dan  penghisapan kekayaan  alam  Indonesia.  Ajaran  marhaenisme  sekilas  mungkin  akan  terlihat sama dengan konsep Marxisme yang memperjuangkan kepentingan kaum poletar (buruh) di dunia, sebenarnya konsep marhaenisme sedikit berbeda dengan ajaran Marxisme.
Perbedaan  diantaranya  ialah  : Pertama, konsep  perjuangan  kelas ala Marxian tidak relevan dengan konteks masyarakat Indonesia saat itu, karena kelas proletar yang menjadi pelopor revolusi sosial dalam teori revolusi komunis  belum terbentuk  di  Hindia  Belanda,  feodalisme  masih  kental  menyelimuti  masyarakat. Kemiskinan yang terjadi bukan murni dari kapitalisme, tapi akibat dari penjajahan ratusan  tahun,  perjuangan  kelas  harus  digantikan  dengan  perjuangan kemerdekaan.
Kedua ,  dalam  marhaenisme  Soekarno  menyingkirkan  peran  monopoli kelas proletar untuk digantikan oleh kaum marhaen.
Marhaen  adalah kaum  miskin  Indonesia,  yang berbeda dengan proletar,  marhaen masih  memiliki  alat-alat  produksi,  walau  sekala  kecil.  Marhaen  tidak  menjual tenaga  kepada  majikanya,  ia  memiliki  alat-alat  produksi  sendiri,  tapi  marhaen tetap miskin. Menurut Soekarno, marhaenisme menolak setiap tindak borjuis yang merupakan  sumber  dari  kepincangan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Soekarno berpandangan  bahwa  orang  tidak  seharusnya  berpandangan  rendah  terhadap rakyat,  bagi  Soekarno  rakyat  merupakan  kelompok  yang  sekarang  lemah  dan terampas  hak-haknya,  tetapi  nantinya  ketika  digerakan  dalam  gelora  revolusi, akan  mampu  mengubah  dunia,  marhaenisme  menunjukan  bahwa  Soekarno memiliki  pandangan  jauh  kedepan  yang  merupakan antiesis dari  praktek-praktek imperialisme yang serakah menguras kekayaan alam Indonesia.
Soekarno menyusun marhaenisme sebagai cara perjuangan untuk melawan kapitalisme  dan  imperialisme,  setelah  ia  menyadari  bahwa  teori-teori  Marxisme
dari  barat  tidak  sesuai  dengan  negara  jajahan  seperti  Indonesia,  yang perekonomianya belum mencapai tahapa kapitalis. ( Taufik Adi Susilo, 2008 : 85- 87).
Pemikiran  Soekarno  tentang  demokrasi  terpimpin  menurut  penulis  sangat dipengaruhi  falsafah  kekuasaan  Jawa  Tradisional,  ia  menginginkan  kekuasaan politik terpusat pada satu pihak saja yaitu pada seorang pemimpin negara, konsep ini umumnya dikenal pada masa kerajaan-kerajaan Hindu Budha pada masa lalu. Maka  tidak  heran  apabila  demokrasi  terpimpinya  Soekarno  disimbolisasikan sebagai kelanjutan sistem kerajaan pada zaman feodal, bahkan menurut sejarawan Taufik Abdullah dalam satu artikelnya, ia menulis ada seorang peneliti asing yang menyebut  Demokrasi  Terpimpin  Soekarno  sebagai  bentuk  sistem  kerajaan Mataram  baru.  (Taufik  Abdullah, Dekrit  Presiden,  Revolusi  dan  Kepribadian Nasional Kompas, Edisi Khusus 100 Tahun Soekarno, 1 Juni 2001)
Proses  sosialisasi  paham  kekuasaan  Jawa  merupakan  sosialisasi  politik yang  pertama  kali  diterima  oleh  Soekarno  pada  masa  kecilnya  jauh  sebelum  ia mengenal  pemikir-pemikir  besar  seperti  Marx,  Hegel,  Lenin  atau  Kemal  Pasha, lewat  media  wayang  kulit  inilah  Soekarno  dikenalkan  dengan  konsep  kekuasaan politik  yang  dikemudian  hari  sangat  mempengaruhi  pemikiran  politiknya  baik pada masa pergerakan, revolusi fisik dan demokrasi terpimpin.
Dunia  wayang  sangatlah  mempengaruhi  Soekarno,  tokoh  Bima  menjadi personifikasi  dirinya  sebagi  simbol  orang  yang  kuat  dan  meledak-ledak,  bahkan sampai  ia  dewasa  dan  terjun  dalam  dunia  politik,  dalam  setiap  artikel  yang Soekarno tulis  kerap menggunakan nama samaran Bima (Bernhard Dahm, 1987: 31-33). Dua konsep kekuasaan Jawa yaitu konsep kekuasaan politik yang terpusat dan  integrasi  budaya  Jawa  (sinkretisme),  sangat  mempengaruhi  pemikiran Soekarno dikemudian hari, dari adanya pengaruh kekuasaan Jawa tersebut lahirlah konsep pemikiran politik demokrasi terpimpin dan nasakom.
Demokrasi  terpimpin  ialah  konsep  kekuasaan  yang  menempatkan  semua sumber  kekuatan  politik  terletak  pada  satu  orang  yaitu  pemimpin  negara, sedangkan  konsep  nasakom  ialah  konsep  mempersatukan  tiga  ideologi  yang sebenarnya  memiliki  landasan epistemologi berbeda,  tapi  berusaha  disatukan sebagai ladasan philosofis kebangsaan.
Demokrasi terpimpin yang lahir sebagai antitesa dari kegagalan demokrasi liberal  pada  akhirnya  menjadi  sebuah  sistem  politik  yang  totaliter,  otoriter  dan bersifat  diktaktor,  begitu  juga  dengan  konsep  nasakom  yang  pada  awalnya diciptakan  untuk  mempersatukan  semua  kekuataan-kekuatan  politik  yang  ada, menjadi  paham  yang  memaksakan homogenitas pemikiran,  pihak-pihak  yang tidak  setuju  dengan  demokrasi  terpimpin  dan  nasakom  akan  dijustifiaksi  sebagai antek-antek neo imperialisme kolonialisme dan kontra revolusi.
Menurut penulis pemikiran Soekarno tentang penyatuan seluruh kekuataan politik  Indonesia    hampir  sama  dengan  pemikiran  Tan  Malaka,  salah  tokoh pergerakan  kemerdekaan  yang  lebih  senior  dari  Soekarno,  Hatta  maupun  Sutan Sjahir,  mengajukan  konsep  yang  sama  yaitu  meniscayaan  persatuan  antara kalangan Islam dan komunis sebagai lokomotif perubahan sosial radikal di Hindia Belanda saat itu.
Sebagaiman  telah  penulis  jelaskan  di  atas  bahwa  pemikiran  Soekarno tentang  demokrasi  terpimpin  membawa  pemerintahan  orde  lama  kearah  sistem
yang  otoriter  dan  refresif.  Selama  penerapan  demokrasi  terpimpin,  Soekarno berhasil  tampil  sebagai  salah  satu  kekuatan  politik  dominan  yang  menggantikan peran  hegemoni  partai-partai  politik  diera  parlementer.  Pemikiran  Soekarno tentang  konsep  politik  khas  Indonesia  sebagai  sebuah  antitesis  liberalisme  barat akhirnya  terjebak  pada  sloganistik,  tetapi  dalam  realitas  politik  konsep  khas budaya  dan  indentitas  Indonesia  tersebut  menjelma  menjadi  sistem  yang  tidak ramah terhadap perbedaan pandangan politik.
Pemusatan  kekuasaan  ditanganya  menjadikan  dirinya  menjadi  seorang tiran yang memberangus kebebasan berdemokrasi, lembaga-lembaga negara yang tidak  sehaluan  dengan  arah  kebijakanya  kemudian  dibubarkan.  Beberapa  tokoh politik  tidak  luput  dari  represifnya,  mereka  yang  berasal  dari  Masyumi  dan  PSI, menjadi sasaran kebijakan demokrasi terpimpinya, mereka banyak dijebloskan ke penjara  karena  sikap  politiknya  yang  bersebrangan  dengan  yang  digariskan  oleh penguasa.
Nasakom  yang  sebelumnya  dianggap  sebagai konsep  solutif untuk mempersatukan  berbagai  ideologi  yang  ada  di  Indonesia,  ternyata  telah  gagal menjadikanya sebagai konsep pemikiran yang humanis dan intergralistik, doktrin akan pentingnya persatuan akhirnya hanya menjadi instrumen politik efektif untuk memberangus sikap kritis yang bersebrangan dengan pemerintah.
Persatuan  yang  dislogankan  melalui  beberapa  media  propaganda  ternyata hanya  mampu  mempersatukan  elemen-elemen  politik  ditingkat  permukaan  saja, terbukti  setelah  pecah  tragedi  30  September  1965  persatuan  yang  selama  ini dipropagandakan  pemerintah  tidak  mampu  mencegah  pembantaian  terhadap jutaan  orang-orang  yang  dituduh  komunis.  Konsep  integralistik  beberapa  aliran ideologi  yang  dirumuskan  oleh  Soekarno  terbukti  telah  gagal  mempersatukan masyarakat Indonesia.

## G. KESIMPULAN
Pemikiran  politik  Soekarno  tentang  demokrasi  terpimpin  bila  dilihat relevansinya dengan konteks Indonesia saat ini dimana gelombang demokratisasi sudah  menjadi  sistem  politik  yang  mapan  eksistensinya  dan  tidak  bisa  ditawar- tawar  lagi,  merupakan  suatu  kekeliruan  besar  bila  direlevansikan  dalam  konteks kekinian,  sistem  demokrasi  terpimpin  merupakan  sistem  politik  yang  cenderung otoriter  dan  refresif.  Sangat  jauh  berbeda  dengan  situasi  Indonesia  kontemporer sekarang yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Taufik, Dekrit Presiden, Revolusi dan Kepribadian Nasional. (Kompas, Edisi Khusus 100 Tahun Soekarno, 1 Juni 2001).
Dahm, Bernhard, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, (Jakarta: LP3ES, 1987). Feith,  Herbert  dan  Lance  Castles, Pemikiran  Politik  Indonesia  1945-1965. (Jakarta: LP3ES, 1988).
Gaffar, Afan, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
Legge, John D, Sukarno Sebuah Biografi Politik, (Jakarta : Sinar Harpan, 1972).
Soyomukti, Nurani, Soekarno dan Nasakom, (Yogyakarta : Garasi, 2008). Soe Hok Gie , Catatan Harian Sang Demostran (Jakarta: LP3ES, 1990) Soekarno, Islam, Nasionalisme, Marxisme. (Yogyakarta : Pustaka Kendi, 2000) Pidato Soekarno “Demokrasi Kuburkan Partai-Partai N.V Pidato Soekarno pada tanggal 21 Febuari 1957. Seri  Buku  Tempo, Sjahrir  Peran  Besar  Bung  Kecil. (Jakarta  :  Kepustakaan Populer Gramedia KPG, 2010).
Seri Buku Tempo, Sukarno Paradoks Revolusi Indonesia. (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia KPG, 2010).
Suseno,  Franz  Magnis, Etika  Jawa  :  Sebuah  Analisa  Falsafi  Tentang Kebijaksanaa Hidup Jawa (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 1984) Wardaya,  Baskara  T    SJ, Bung  Karno  Menggugat  :  Dari  Marhen,  CIA, Pembantaian Massal 65 Hingga G30S (Yogyakarta : Galang Press, 2006).