## DIPLOMASI INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERPIDANA MATI DI ARAB SAUDI : STUDI KASUS SUMARTINI

## Kintan Dena Azhara
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta kintan3033@gmail.com
Abstract:  This  study  aims  to  describe  how  the  role  of  diplomacy  that  Indonesia  does  to  save  and provide protection for its citizens who are in Saudi Arabia to work and in this study will discuss about an  Indonesian  Migrant  Worker  (PMI)  named  Sumartini  who  was  sentenced  to  death.  The  method used is descriptive qualitative by using primary data sources and secondary data. Data collection techniques  were  carried  out  by  literature  studies.  Researchers  used  four  stages  of  data  analysis according  to  Miles  &  Huberman,  namely  data  collection,  data  reduction,  data  presentation,  and withdrawal/verification  by  data  triangulation.  The  authors  found  that  the  role  of  Indonesian diplomacy  in  protecting  PMIs  who  experienced  legal  cases,  especially  the  death  penalty  was demonstrated through various efforts such as sending letters from the president to the King of Saudi Arabia, sending diplomatic notes, asking for clemency, approaching the victims' heirs through the Institute for Reconciliation and Peace, making payments. diyat and the departure of the families of Indonesian migrant workers sentenced to death in Saudi Arabia, and conducting informal diplomacy with King Salman and Saudi Arabian princes aimed at providing understanding to the victims' heirs through Saudi princes.

## Keywords: Diplomacy, Indonesian Migrant Workers (PMI), Death Penalty
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran diplomasi yang dilakukan Indonesia  dalam  menyelamatkan  dan  memberikan  perlindungan  terhadap  warga  negaranya  yang berada  di  Arab  Saudi  untuk  bekerja  dan  dalam  penelitian  ini  akan  membahas  mengenai  seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) bernama Sumartini yang dijatuhkan kasus hukuman mati. Metode yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif  dengan  menggunakan  sumber  data  primer  dan  data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melakukan studi kepustakaan. Peneliti menggunakan empat  tahapan  analisis  data  menurut  Miles  &  Huberman,  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi dengan triangulasi data. Peneliti menemukan bahwa peran diplomasi Indonesia dalam melindungi PMI yang mengalami kasus hukum khususnya hukuman mati ditunjukkan  melalui  berbagai  upaya  seperti  mengirimkan  surat  dari  presiden  ke  Raja  Arab  Saudi, melayangkan  nota  diplomatik,  meminta  grasi,  pendekatan  ke  ahli  waris  korban  melalui  Lembaga Rekonsiliasi  dan Perdamaian, melakukan pembayaran diyat  dan pemberangkatan keluarga pekerja migran  Indonesia  yang  tervonis  hukuman  mati  di  Arab  Saudi,  dan  melakukan  diplomasi  informal kepada Raja Salman dan pangeran Arab Saudi yang bertujuan memberikan pemahaman kepada ahli waris korban melalui pangeran Arab Saudi.
Kata kunci : Diplomasi, Pekerja Migran Indonesia (PMI), Hukuman Mati.

## PENDAHULUAN
Arab  Saudi  merupakan  salah  satu negara  yang  memiliki  hubungan  yang  erat dengan  Indonesia.  Hubungan  Pemerintah Indonesia  dan  Kerajaan  Arab  Saudi  dalam
pelayanan  dan  perlindungan  Warga  Negara Indonesia  dalam  hal  ini  PMI  telah  dilakukan sejak  pengiriman  PMI  ke  Arab  Saudi.  Arab Saudi  dan sejumlah negara teluk lainnya telah menjadi tujuan pekerja migran selama beberapa
dekade terakhir Jumlah pekerja migran sendiri mencapai  33  persen  dari  total  populasi  Arab Saudi,  dimana populasi  Arab Saudi  berjumlah lebih  dari  31  juta  jiwa  pada  tahun  2016. Tingginya  permintaan  tenaga  kerja  migran  di Arab Saudi di dorong oleh meningkatnya harga minyak setelah krisis minyak pada tahun 1973 (Human Rights Watch, 2008).
Adapun  pekerja  migran  Indonesia  ke Arab  Saudi  secara  khusus,  jumlahnya  telah meningkat sejak awal 1980-an, ketika Indonesia  mulai  mengekspor  pekerja  tidak berketerampilan ( unskilled labour ) dan pembantu rumah tangga ke Arab Saudi sebagai bagian  dari  perjanjian  formal  antara  kedua negara. Turunnya harga minyak dunia membawa  dampak  ke  Indonesia  berupa meningkatnya pengangguran dan permasalahan ekonomi,  sehingga  lapangan  kerja  di  luar negeri,  khususnya  Arab  Saudi,  menawarkan kesempatan kerja yang menjanjikan bagi warga negara Indonesia. Selain mengurangi pengangguran  di  dalam  negeri,  pengiriman pekerja  migran  ini  juga  berperan  penting sebagai  salah  satu  sumber  valuta  asing  dalam bentuk pengiriman uang (Cheng, 2014).
Kemiskinan  memang  menjadi  masalah sosial  yang  tiada  henti-hentinya  di  negeri  ini bahkan  sejak  dari  negara  ini  berdiri.  Di Indonesia  sendiri  terdapat  lebih  dari  230  juta jumlah penduduk hingga bahkan dicap sebagai negara dengan jumlah pengangguran terbanyak. Menurut pandangan dari I Dewa Rai Astawa, ia melihat bahwa selain dari kurangnya kinerja pemerintah terlebih dalam memberikan kesejahteraan bagi  rakyatnya, faktor lain yang membuat rakyat Indonesia nekat dan memberanikan  diri  untuk  mengadu  nasib  di negara  lain  adalah  yaitu  minim  sekali kesempatan  kerja  yang  ada  serta  persaingan yang sangat ketat di dalam pasar dunia kerja.
Banyaknya  tenaga  kerja  yang  ada  di Indonesia  sendiri  pada  kenyataannya  bukan sesuatu yang buruk karena pada dasarnya para tenaga  kerja  dapat  dijadikan  sumber  daya sebagai  penggerak  tata.  Tetapi  yang  terjadi  di lapangan  adalah  berbanding  tebalik,  terlihat bahwa  rendahnya  ketersediaan  tempat  bekerja sedangkan  minat  para  pekerja  justru  tinggi
sekali. Sayang sekali kalau dipikir-pikir karena sebetulnya  mereka  para  tenaga  kerja  memiliki kontribusi  besar  bagi  kegiatan  perekonomian serta  pembangunan  baik  secara  individu ataupun berkelompok.
Kemudian juga Indonesia telah mengalami  penurunan  angka  kematian  dan pertumbuhan penduduk
yang cepat menyebabkan  angka  pertumbuhan  penduduk yang lebih lambat dan menyebabkan perekonomian Indonesia akan mampu mempertahankan  tingkat  pertumbuhan  yang sama  di  tahun-tahun  mendatang.  Pemerintah perlu  menciptakan  lebih  banyak  kesempatan kerja di pasar tenaga kerja dan menaikkan usia pensiun  akan  mengurangi  ketergantungan orang  tua  pada  pensiun  sosial,  dengan memperpanjang jumlah tahun di angkatan kerja (Juned, 2016).
Menyikapi  masalah  ini,  pemerintah mengirimkan para pekerja untuk bekerja di luar negeri,  yang  mana  pekerja  tersebut  memiliki sebutan yaitu pekerja migran. Tidak main-main bahwa  dengan  pengiriman  tersebut  dapat memberikan  kontribusi  yang  signifikan  bagi perekonomian  negara  Indonesia  maupun  bagi kerabat  pekerja  dan  juga  hal  tersebut merupakan  titik  terang  atau  jawaban  yang selama ini dicari pemerintah untuk mensejahterakan warganya
dengan
menyediakan  lapangan  pekerjaan.  Namun, tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  meningkatnya jumlah
pengangguran di Indonesia menyebabkan  Indonesia  disebut-sebut  sebagai pengeskpor  buruh  migran  di  Asia  bahkan  di dunia.
Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik ternyata terjadi peningkatan pengangguran  dari  tahun  2018  hingga  2019. Jika  di  tahun  2019  terdapat  sekitar  7,05  juta warga  negara  Indonesia  yang  menganggur sedangkan  pada  tahun  2018  sekitar  50  ribu orang. Tidak bisa dipungkiri jumlah pengangguran  sangat  banyak,  jika  pengiriman Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  dihentikan akan  sangat  disayangkan.  Dengan  demikian, upaya yang tiada henti-henitnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan dan meningkatkan perlindungan
bagi  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  agar kerjasama  yang  telah  terjalin  dapat  terus berlanjut.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka mengurangi pengangguran di Indonesia, pemerintah membuka kesempatan kerja di luar negeri,  dan  salah  satunya  dengan  Arab  Saudi sehingga  pengiriman  pekerja  migran  dari Indonesia secara bertahap menjadi kepentingan nasional Indonesia.
Terlepas dari peran PMI Indonesia bagi ekonomi  keluarga  dan  ekonomi  nasional, tenaga kerja Indonesia, khususnya tenaga kerja wanita,  menghadapi  masalah  hampir  dalam setiap  proses  yang  mereka  lalui,  mulai  dari rekrutmen, pelatihan, pemberangkatan, penempatan  hingga  mekanisme  pemulangan PMI pasca kontrak selesai (Geerards, 2008).
Terus  meningkatnya  jumlah  PMI  yang tidak  dibarengi  dengan  perbaikan  mekanisme tersebut telah menimbulkan berbagai permasalahan.  Masalah  terjadi  ketika  pekerja migran dari negara pengirim bermigrasi secara non  prosedural  dan  atau  tanpa  keterampilan pendukung  dan  tidak  memenuhi  persyaratan imigrasi  lainnya.  Pelanggaran  ini  bisa  saja dilakukan oleh agen pengirim, aparat pemerintah,  dan  majikan  mereka  di  negara penerima.  Isu-isu  pemerasan,  eksploitasi, perdagangan  manusia,  hingga  kasus-kasus kekerasan  tidak  pernah  berhenti  dan  bahkan sering diberitakan di media massa.
Perlakuan-perlakuan buruk yang menimpa  para  PMI  kadang  kala  sampai menyebabkan  tewasnya  TKI,  seperti  pada kasus PMI yang bernama Sringatin, PMI yang tewas dibunuh majikannya selagi mengandung di  Thaif,  Arab  Saudi.  Ada  juga  kasus penyiksaan,  seperti  kasus  penganiayaan  yang dilakukan  majikan  bernama  Nahi  Fadh  al- Dousri  kepada  Nurmiyati,  yang  menyebabkan PMI tersebut terpaksa diamputasi. Akan tetapi, Nurmiyati yang menjadi lumpuh malah dijatuhi hukuman penjara pada tahun 2006, sedangkan sang  majikan  bebas  (Endah,  2006).  Terkait kasus  hukuman  mati  yang  menimpa  PMI  dan tidak memberi notifikasi, sepanjang tahun 2008 sampai  2018  setidaknya  terdapat  enam  kasus yang terjadi di Arab Saudi yaitu eksekusi Yanti Irianti, Ruyati, Siti Zaenab, Karni, Muhammad
Zaini  Misrin  Arsad,  dan  Tuti  Tursilawati. Alasan Arab Saudi tidak memberikan notifikasi kepada  Indonesia,  yaitu:  (1)  Arab  Saudi  tidak punya  ketentuan  yang  mewajibkan  pihak berwenang  memberikan  pemberit-  ahuan kepada perwakilan pemerintah negara pengirim pekerja  migran  sebelum  melakukan  eksekusi; (2)  hanya  ada  4  pihak  yang  menerima notifikasi,  yaitu  ahli  waris  korban,  jaksa penuntut umum, kepala penjara, dan Lembaga Rekonsiliasi dan Perdamaian; dan (3) pemerintah Saudi juga belum pernah membuat perjanjian mandatory  consular  notification dengan negara mana pun, termasuk Indonesia.
Dalam  penanganan  kasus  hukuman mati  di  Arab  Saudi  mempunyai  tata  caranya masing-masing,  hal  ini  disebabkan  karena sistem hukum Arab Saudi yang terdiri dari tiga kategori  yaitu ta’zir, qishas , dan hudud . Yang perlu diketahui seperti halnya ketika Almarhumah  Tuti  Tursilawati  dihukum  mati pada  tahun  2018,  hakim  menjatuhkan  vonis kepada  yang  bersangkutan  dengan  hukuman hadd  ghillah bukan qishas setelah  yang bersangkutan terbukti melakukan pembunuhan terhadap majikannya  (BNP2TKI, 2011). Sama halnya dengan kasus salah satu Pekerja Migran Indonesia  (PMI)  asal  Nusa  Tenggara  Barat, Sumartini  (BBC,  2019).  Pekerja  Migran Indonesia  (PMI)  tersebut  dikirim  tahun  2007 oleh  PT.  Duta  Sapta  Perkasa  di  Desa  Minala, Kecamatan  Taliwang,  Kabupaten  Sumbawa Barat.  Sumartini  mulai  bekerja  di  Arab  Saudi pada  akhir  2007  silam  di  rumah  majikannya yang  bernama  Saad  Mohammad  Al-Dwiyan dengan  meninggal-  kan  kedua  anaknya  di Sumbawa  yang  masih  kecil  yang  berumur  7 tahun  dan  12  tahun.  Awalnya  semua  berjalan baik-baik  saja  selama  2  tahun,  bahkan Sumartini  pun  sempat  menikmati  gaji  sebesar 600  real  per  bulan.  Sampai  pada  pertengahan 2009,  adik  majikannya  yang  bernama  Ibtisam (perempuan  19  tahun)  diketahui  meng-  hilang dari rumahnya  (Mandalika Post, 2019).
Majikan menuduh Sumartini menggunakan  ilmu  sihir  hingga  menyebabkan adik  majikannya  bernama  Abitsam  yang berumur  19  tahun  tiba-tiba  menghilang  dari rumah  selama  9  hari  dan  setelah  kembali
beberapa  hari  kemudian  adik  majikannya meninggal  dunia.  Sumartini  juga  bercerita bahwa dia terpaksa mengaku mempunyai ilmu sihir  karena  disekap  dan  diestrum  oleh majikannya.  Dia  disekap  dalam  ruangan  dan didudukkan  di  kursi  besi  yang  mengandung aliran listrik. Penyiksaan itu dialaminya selama sebulan  hingga  akhirnya  Sumartini  terpaksa mengaku,  dan  akhirnya  dia  pun  dibawa  ke polisi  dan  diajukan  ke  pengadilan    (Kompas, 2019).
Tepat  pada  7  Januari  2009  Pengadilan Pidana  Riyadh  menjatuhkan  vonis  hukuman mati  kepada  Sumartini    (BNP2TKI,  2011). Kemudian  kasus  tersebut  menjadi  jelas  ketika pengadilan  di  Riyadh  menetapkan  Sumartini telah  terbukti  menggunakan  sihir  dengan ganjaran hukuman mati (qishas) pada 28 Maret 2010 pengadilan. Kabar tersebut diterima oleh KBRI  Riyadh  tepatnya  pada  16  April  2010 yang  mana  berupa  salinan  putusan  pengadilan yang menjatuhkan hukuman qishas (BNP2TKI,  2011).  Pada  proses  pengadilan dilakukan, pada tanggal 1 Mei 2010, pengacara KBRI  mengajukan  banding  ke  Pengadilan Umum,  Pengadilan  Tingkat  Pertama  atau  di Riyadh  untuk  menolak  berbagai  dakwaan. Kemudian akhirnya nasib berkata lain dikarenakan  upaya  yang  dilakukan  KBRI Riyadh  mengajukan  banding  atas  kasus Sumartini  ke  Mahkamah  Riyadh  dikabulkan pada Desember 2011. Pengadilan memutuskan mencabut  hukuman  mati,  namun  Sumartini tetap divonis hukuman penjara selama 10 tahun dan cambuk 1000 kali (BBC, 2019).

## TINJAUAN PUSTAKA
Sudah  banyak  penelitian  mengenai perlindungan mengenai Pekerja Migran Indonesia  (PMI)  di  negara  lain,  seperti  di Malaysia  yaitu  ada  Spaan  &  Naerssen,  2018, kemudian  Hong  Kong  (Allmark  &  Wahyudi, 2019),  dan  Taiwan  (Loveband,  2004)  serta Arab  Saudi  (Silvey  R,  2007).  Penelitian    ini diperkuat  dengan  analisis menggunakan teori diplomasi  yang  digagas  oleh  Harold  Nicolson (Lasim, 2021).
Kerangka  pemikiran  dalam  penelitian menggambarkan  fenomena  Pekerja  Migran
Indonesia  (PMI)  kerap  kali  menjadi  sasaran kekejaman  para  majikan  di  Arab  Saudi  dan kasus-kasus  yang  muncul  ke  permukaan  pun hanya kasus-kasus yang terselamatkan padahal sebenarnya  banyak  sekali  kasus-kasus  yang terpendam dan tidak publish, salah satu contoh kasus  yang  terungkap  melalui  media  yaitu adalah  kasus  hukuman  mati  Sumartini  yang dituduh memakai sihir. Kemudian menghubungkan-  nya  dengan  teori  diplomasi yang dipakai.

## METODE PENELITIAN
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi di bidang ketenagakerjaan.  Tujuan  penelitian  ini  akan lebih difokuskan pada kasus Sumartini sebagai Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  yang  divonis hukuman mati. Adapun metode yang digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif  dengan menggunakan  sumber  data  primer  dan  data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melakukan  studi  kepustakaan.  Kemudian Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model  interaktif  yang  diperkenalkan  oleh Matthew Miles dan Michael Huberman. Dalam edisi  terbaru  buku  bersama  Johnny  Saldana, Miles  dan  Huberman  membagi  analisis  data model  interaktif  menjadi  tiga  kegiatan,  yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan validasi kesimpulan.

## PEMBAHASAN
A. Bentuk  Perlindungan  oleh  Pemerintah Indonesia  dalam  Peraturan  Perundang-

## Undangan
Arab Saudi adalah pemberi kerja utama bagi  ribuan  tenaga  kerja  Indonesia,  sebagian besar  di  sektor  domestik  sebagai  pembantu rumah  tangga.  Laporan  mengenai  penyiksaan, pelecehan,  bahkan  sampai  menyebabkan kematian  yang  diterima  para  pekerja  migran Indonesia  oleh  majikan  Arab  Saudi  juga  tiada henti-hentinya.  Sebagian besar waktu, keadilan tidak  diberlakukan  di  Arab  Saudi  karena
pelakunya  jarang  menghadapi  hukuman  yang lebih  besar  dari  denda.  Kemudian  masalah lainnya  adalah  jumlah  pekerja  kerja  Indonesia yang  dihadapi  hukuman  mati  di  Arab  Saudi. Para  PMI  tersebut  ditangkap  atas  tuduhan pembunuhan,  sihir  dan  kejahatan  seksual (Juned  &  Saripudin,  Revitalizing  Partnership Between  Indonesia  And  Saudi  Arabia: Moderate Moeslem's Perspective In Promoting Peace and Coorperations For Mutual Benefits, 2017).  Dengan  demikian  keberadaan  PMI  di luar  negeri  tidak  dapat  dipungkiri  telah memberikan banyak keuntungan bagi pemerintah Indonesia, karena selain mengurangi jumlah pengangguran, PMI di luar negeri  juga  menjadi  salah  satu  sumber  devisa bagi  Indonesia.  Hingga  saat  ini  pemerintah menyatakan komitmen tinggi untuk melindungi Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  yang  bekerja di  luar  negeri.  Perlindungan  tersebut  dimulai dari  perekrutan  sampai  PMI  kembali  ke  tanah air  (Elias, 2014).
Undang-Undang  No.18  tahun  2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada November 2017, pemerintah menerbitkan Undang-Undang  No.18  tahun  2017  tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan  Undang-Undang  No.39  Tahun 2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan PMI  di  Luar  Negeri.  UU  no.39  tahun  2004 dinilai kurang melindungi hak-hak para PMI di luar negeri dan lebih berfokus pada administrasi perekrutan  PMI  yang  akan  dikirim  ke  luar negeri.  Pada  tahun  2004,  pemerintah  telah menerbitkan  UU  No.39  tahun  2004  tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  di Luar Negeri  (PPTKILN). Meskipun  terdapat  perlindungan  hukum  bagi pekerja migran di luar negeri yang di atur dalam UU  No.  39  tahun  2004,  jelas  bahwa  UU tersebut masih belum cukup untuk melindungi pekerja  migran  Indonesia  di  luar  negeri.  Ada beberapa  kelemahan  baik  substansi  maupun implementasi  dalam  UU  No.  39  tahun  2004. Untuk  memperbaiki  berbagai  permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkantentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang  No.18  Tahun  2017  tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
memiliki  banyak  kemajuan  dalam  beberapa aspek  (DPR  RI,  2017).  Di  antaranya  adalah aspek  perlindungan  yang  telah  mengadopsi konvensi  internasional  tentang  Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya,  yang  telah  diratifikasi  oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No.6  tahun  2012.  Namun,  masih  terdapat beberapa  catatan  kritis  yang  perlu  menjadi perhatian dalam  Undang-Undang  No.18 tahun 2017  ini  dalam  tataran  implementasi  hingga aturan pelaksananya ke depan.
Pasal 29 ayat (1) UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa “dalam upaya perlindungan Pekerja  Migran  Indonesia,  pemerintah  pusat menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.”  (DPR RI, 2017). Dengan adanya ketentuan tersebut maka Pekerja Migran Indonesia tidak lagi menggunakan  asuransi  swasta,  tetapi  BPJS Ketenagakerjaan.  UU  No.18  tahun  2017 memberikan perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja  Migran  Indonesia  yang  selama  ini dilaksanakan  oleh  perusahaan  asuransi  yang tergabung  dalam  konsorsium  asuransi  dengan program  perlindungan  meliputi  perlindungan prapenempatan,  masa  penempatan,  dan  purna penempatan.  Peran  perlindungan  tersebut  saat ini  dialihkan  dan  dilaksanakan  oleh  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  sesuai dengan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 tahun 2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial.  Untuk  risiko  tertentu  yang  tidak tercakup dalam program Jaminan Sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta.
B.  Upaya  Perlindungan  Kekonsuleran  & Diplomatik  Pemerintah  terhadap  Ancaman Hukuman Mati Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi
Upaya  perlindungan  pekerja  migran bagi sejumlah negara menjadi salah satu fungsi diplomatik  dan  konsuler,  begitu  juga  dengan pemerintah  Indonesia,  sesuai  dengan  Pasal  19 (b) UU No. 37 tahun 1999 mengenai Hubungan Luar  Negeri  menyatakan  bahwa  perwakilan Republik Indonesia memiliki kewajiban dalam
memberikan  pengayoman,  perlindungan  dan bantuan  hukum  bagi  warga  negara  dan  badan hukum  Indonesia  di  luar  negeri  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  nasional  serta hukum  dan  kebiasaan  internasional.  Fungsi diplomatik  salah  satunya  adalah  fungsi melindungi  bagi  warga  negara  yang  berada  di luar negeri atau yang akan pergi ke luar negeri sesuai  dengan  Renstra  Kementerian  Luar Negeri 2015-2019  dan diplomasi  untuk  rakyat adalah  wujud  dari  pelaksanaan  politik  luar negeri yang berpusat pada kerakyatan dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  berbagai upaya  yang  mana  salah  satunya  adalah penyelesaian  kasus  PMI  bermasalah  dan pemulangan  PMI  bermasalah  dari  Arab  Saudi (Lasim, 2021).
Upaya  perlindungan  konsuler  kepada PMI  yang  mengalami  kasus  hukum  di  negara setempat seperti yang dikatakan dalam Pasal 8 Permenlu  No.  05  Tahun  2018  ialah  (DPR  RI, 2018):
1. Mengunjungi penjara-penjara yang berada pada negara setempat
2. Di  dalam  pengadilan  atau  lembaga  lain maju  sebagai  perwakilan  PMI  sesuai dengan  tata  cara  yang  berlaku  di  negara tersebut
3. Menerima informasi dari pihak konsuleran di negara setempat
4. Memberikan bantuan hukum, mediasi, dan advokasi.
Kemudian disebutkan juga dalam Pasal 12  Permenlu  No.  05  Tahun  2018  mengenai Perlindungan  WNI  di  luar  negeri  yang  berada di  negara  setempat    menyatakan  bahwa  peran perlindungan diplomatik juga berperan penting dalam  memberikan  perlindungan  tambahan bagi  para  PMI  yang  dilaksanakan  oleh  negara seandainya  perlindungan  yang  dilakukan  oleh pihak  konsuler  sudah  optimal  maupun  adanya evaluasi dari Presiden.
Berdasarkan  Badan  Pengkajian  dan Pengembangan  Kebijakan  Kementerian  Luar Negeri  Republik  Indonesia  menyebutkan terdapat pendekatan perlindungan WNI di luar negeri  yang  dijalankan  perwakilan  RI  antara lain:
1. Pendekatan  hukum,  seperti  mediasi  dan konsiliasi, konsultasi hukum, dan pengacara. 2. Pendekatan kemanusiaan seperti
kunjungan rutin untuk konsultasi,
pemberian  bantuan  awal,  pendampingan rohani, penanganan
kesehatan, penampungan,  pemulangan  WNI  ke Indonesia dan bantuan dana pemulangan.
3. Pendekatan  diplomasi  seperti  hubungan diplomasi  antar  pemerintah,  diplomasi antara  pelaku  dengan  keluarga  korban, diplomasi  antara  pemerintah  dengan organisasi non-pemerintah, kerjasama pemerintah dengan organisasi internasional. Selama ini pemerintah Indonesia melalui  perwakilan  di  Arab  Saudi  telah melakukan  berbagai  upaya  untuk  melindungi pekerja  migran  yang  terjerat  kasus  hukuman mati  dengan  melakukan  pembayaran  diyat; mengirimkan surat dari presiden ke Raja Arab Saudi, melayangkan nota diplomatik, meminta grasi, pendekatan ke ahli waris korban melalui Lembaga  Rekonsiliasi  dan  Perdamaian;  dan pemberangkatan  keluarga  pekerja  migran Indonesia yang tervonis hukuman mati di Arab Saudi. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Maftuh  Abegebriel,  juga  berupaya  melakukan diplomasi  informal  kepada  Raja  Salman  dan pangeran Arab Saudi yang bertujuan memberikan  pemahaman  kepada  ahli  waris korban  melalui  pangeran  Arab  Saudi    (Lasim, 2021).
C. Diplomasi  Perwakilan  Indonesia  kepada Arab  Saudi  Dalam  Menangani  Kasus Hukuman Mati Sumartini
Perlindungan  konsuler  yang  dilakukan Perwakilan  Indonesia  terkait  vonis  hukuman mati
Sumartini adalah melakukan pendampingan  dalam  proses  pengadilan  yang berlangsung serta memastikan Sumartini benar- benar  mendapatkan  bantuan  hukum  baik  itu berupa  pengacara  maupun  penerjemah  yang mempunyai  keberpihakan  kepadanya    (BBC, 2019).
Kemudian,  upaya  lain  yang  dilakukan perwakilan
Indonesia yang membuat Pengadilan  Banding  Riyadh  membatalkan
vonis  mati  tersebut  yaitu  melalui  surat-surat diplomatik.  Agus  Maftuh  Abegebriel  Duta besar Indonesia untuk Arab Saudi, mengatakan bahwa  keberhasilan  tersebut  tidak  lepas  dari dilakukannya  upaya  resmi  seperti  mengirim surat  dan  nota  ke  Kementerian  Luar  Negeri Saudi. Seperti mengirimkan Surat Presiden RI kepada  Raja  Arab  Saudi  sebanyak  3  kali, mengirimkan  Surat  Dubes  RI  Riyadh  kepada Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Kehakiman dan Putra Mahkota/Wakil PMI Arab Saudi dan Gubernur Riyadh sebanyak 5 kali, mengirimkan  nota  diplomatik  kepada  Kemlu Arab Saudi untuk meminta bantuan penyelesaian  kasus  tersebut  sebanyak  38  kali, dan  mengajukan  Peninjauan  Kembali  kepada Mahkamah Banding sebanyak 3 kali.
Tidak hanya itu, dilakukan juga sebuah pendekatan  yang  disebut  sebagai  "pendekatan persahabatan" yang dilakukan pada malam hari di  kandang  kambing  di  gurun  pasir.  Langkah- langkah  yang  dilakukannya  dapat  dikatakan sebagai  pendekatan  antropologis,  sehingga keluarga  yang  memperkarakan,  suku,  atau kabilah  mereka  bersedia  memaafkan  atau menerima uang diyat (BBC, 2019).
Upaya  perwakilan  Indonesia  dalam melindungi  pekerja  migrannya  yang  terjerat hukuman mati adalah melakukan dialog-dialog tentang  puisi  maupun  syair  Arab  klasik merupakan  sebuah  cara  yang  anti  gagal  untuk bisa mengambil hati orang Saudi. Agus Maftuh Abegebriel  juga  mengatakan  bahwa  dialog- dialog  tersebut  membuat  mereka  sama-sama menyatu  di  titik  yang  sama.  Kemudian  juga melakukan  negosiasi  dan  lobi    kepada  pihak keluarga  yang  ternyata  hasilnya  memuaskan karena  berhasil  membuat  satu  keluarga memaafkan tanpa meminta uang denda, namun tentu  saja  ada  pihak  keluarga  lain  yang  masih enggan  untuk  memaafkan  karena  menurutnya hal tersebut terikat dengan martabat kesukuannya  (BBC, 2019). Pada intinya adalah mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh Agus Maftuh tentu sangat  menjungjung  tinggi nilia-nilai  persahabatan  dan  upaya-upaya seperti yang telah dilakukannya disebut sebagai
keajaiban  dan  takdir  diplomasi  sehingga perundingan  yang  awalnya  disangka  mustahil dapat berakhir sukses.

## SIMPULAN DAN SARAN
Secara ringkas peran Kementerian Luar Negeri  khususnya  di  luar  negeri  dilakukan dalam  tiga  strategi  yaitu prevention dengan melakukan  pencegahan  melalui  edukasi  dan kampanye publik mengenai aturan hukum dan budaya  setempat.  Kedua early  detection , deteksi dini melalui kunjungan ke kantor polisi, imigrasi  dan  penjara  untuk  mendeteksi  kasus hukum  yang  dijalani  oleh  PMI.  Serta  ketiga adalah immediate  response adalah  melakukan respon cepat terhadap kasus hukum yang sudah berproses  di  instansi  berwenang  dengan melakukan pendampingan hukum dan kekonsuleran.
Berdasarkan  hasil  temuan  dan  analisis yang telah penulis lakukan, penulis menemukan bahwa peran diplomasi Indonesia dalam melindungi PMI yang mengalami kasus hukum khususnya hukuman mati yang dialami oleh  Sumartini  ditunjukkan  melalui  berbagai upaya seperti mengirimkan surat dari presiden ke  Raja  Arab  Saudi,  melayangkan  nota diplomatik, meminta grasi, bantuan kekonsuleran,  bantuan  hukum,  pendekatan khusus kepada keluarga korban untuk mendapatkan  pemaafan,  dan  juga  melakukan diplomasi  informal  kepada  Raja  Salman  dan pangeran Arab Saudi yang bertujuan memberikan  pemahaman  kepada  ahli  waris korban melalui pangeran Arab Saudi.
Terkait  dengan  peluang  bagi  layanan konsuler  dalam  berkontribusi  memperlihatkan peran yang jauh lebih besar dalam menyertakan aktor  lainnya  guna  memperkuat  upaya perlindungan  PMI  di  Arab  Saudi,  termasuk agen  tenaga  kerja  maupun  organisasi  non- pemerintah.  Upaya  tersebut  bertujuan  untuk mengidentifikasi  agen-agen  tenaga  kerja  dan perekrut PMI yang mengeksploitasi celah-celah regulasi  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari pengiriman dan eksploitasi PMI.

## DAFTAR PUSTAKA
BBC .  (2019,  4  senin).  Dipetik  4  kamis,  2022, dari https://www.bbc.com/indonesia/indone sia-48038264
BBC . (2019, 5 selasa). Dipetik 4 kamis, 2022,
dari https://www.bbc.com/indonesia/indone sia-48053523
BBC . (2019, 24 kamis). Dipetik 4 selasa, 2022, dari https://www.bbc.com/indonesia/indone sia-48053523
BNP2TKI .  (2011,  6  selasa).  Dipetik  4  kamis, 2022, dari http://portal.bnp2tki.go.id/read/4528/K epala-BNP2TKI:-Belum-Jelas-Waktu- Eksekusi-Sumartini
BNP2TKI .  (2011,  6  kamis).  Dipetik  4  selasa, 2022,
dari http://portal.bnp2tki.go.id/read/4529/K epala-BNP2TKI:-Tak-Ada-Penetapan-
Eksekusi-Mati-TKI-Sumartini-pada-3-
Juli
BNP2TKI .  (2011,  6  kamis).  Dipetik  4  selasa, 2022, dari http://portal.bnp2tki.go.id/stat_penemp atan/indeks Cheng,  S.  -J.  (2014).  State  and  Immigration
Regulations:  shared  experiences  of
Foreign domestic in singapore.
Transnasional  Social  Review  vol.  4 256-268 , 17.
DPR  RI.  (2017). Undang-Undang  No.18  . Indonesia.
DPR RI. (2018). Permenlu 05. Indonesia.
Elias,  J.  (2014).  Foreign  Policy  and  the
Domestic Worker. International Feminist Journal , 65.
Endah.  (2006,  5  kamis). Tempo  Interaktif . Dipetik 4 senin, 2022, dari
http://www.tempointeraktif.com
/hg/nasional/2006/05/10/brk,20060510 -77277,id.html Geerards. (2008). Tindakan Pemerintah
Indonesia  dan  Pemerintah  Arab  Saudi dalam  Menangani  Permasalah  TKI  di Arab Saudi. MAsyarakat dan Politik .
Human  Rights  Watch.  (2008).  As  is  I  am  not human: Abuses againts Asian DOmestic Workers in Saudi rabia. 12.
Juned,  M.  (2016).  Demographic  Dividend  in Indonesia:  Prospect  for  Economic.
Proceeding of the 2 , 2.
Juned,  M.,  &  Saripudin,  M.  H.  (2017). Revitalizing Partnership Between
Indonesia And Saudi Arabia: Moderate
Moeslem's  Perspective  In  Promoting Peace  and  Coorperations  For  Mutual Benefits. International  Journal  of Management and Applied Science , 3.
Kompas .  (2019,  4  kamis).  Dipetik  4  senin, 2022, dari https://regional.kompas.com/read/2019 /04/25/22023601/bebas-dari-hukuman- pancung-tkw-ini-dipenjara-10-tahun- dan-dicambuk-1000-kali?page=all
Lasim,  R.  A.  (2021). Perlindungan  Pekerja Migran  Indonesia  di  Arab  Saudi  dan Dampaknya  Pada  Hubungan  Bilateral Indonesia-Arab  Saudi  (2014-2019)).
Bandung: Universitas Padjajaran. Mandalika  Post .  (2019,  6  jumat).  Dipetik  4 kamis, 2022, dari https://www.mandalikapost.com/2019/ 04/kisah-sumartini-tkw-sumbawa-
yang-nyaris.html