JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.109-126 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia

## Anggelia
Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang anggelnapitupulu@gmail.com

## Ani Purwanti
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang ani_purwanti81@yahoo.com
DOI: 10.23917/jjr.v1 0 i1.10974
Submission Track:
Received:
28 Mei 2020
Final Revision:
20 Juli 2020
Available online:
.31 Juli 2020
Corresponding Author: Anggelia & Email: anggelnapitupulu@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan:  Artikel ini bertujuan untuk mengkaji  dan menganilisis kebijakan perlindungan bagi anak  (perempuan) korban eksploitasi seksual melalui nikah siri yang marak terjadi di Indonesia.

## Metodologi:  Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal.
Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan yang  digunakan adalah perundang- undangan, konseptual dan analisis dalam membantu pemecahan rumusan masalah.
Temuan:  Penelitian  mengungkapkan  bahwa  pengaturan tentang larangan eksploitasi seksual terhadap    anak  dalam pernikahan siri belum  diatur secara tegas dalam hukum  nasional, tetapi tindakan tersebut dilarang. Pemerintah diharapkan untuk segera menilai, merumuskan, dan mengimplementasikan kebijakan penghapusan pernikahan    anak  di  usia dini  dengan diberikan sanksi pidana   yang tinggi secara berurutan untuk menciptakan kepastian hukum. Perubahan UU Perkawinan dengan menaikkan batas usia pernikahan untuk  perempuan  sebagai bentuk perlindungan preventif dalam mengurangi pernikahan siri. Melakukan pendidikan dan pelatihan khusus untuk menilai aplikasi  hukum  anak, serta melibatkan mereka dalam seminar atau forum   yang  membahas masalah    anak-  anak, dalam rangka menciptakan upaya perlindungan anak.
Kegunaan: Penelitin ini diharapkan dapat mendukung literasi kepada
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.109-126 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
masyarakat khsusnya orang tua terkait pencegahan nikah siri terhadap anaknya,  dan  penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam literatur mengenai perlindungan   anak  terhadap eksploitasi seksual melalui nikah siri.
Kebaruan/Orisinalitas: Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual yang melalui pernikahan siri, ditinjau dari perspektif hukum nasional.
Keywords:  Perlindungan    anak; Nikah Siri; Eksploitasi Seksual; Hukum Nasional

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan   yang  Maha Esa, karena anak dinilai sebagai harta kekayaan yang sangat berharga bahkah lebih berharga dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya. Maka dari itu anak perlu dijaga dan dilindungi, karena pada diri anak melekat   hak-hak, harkat dan martabat sebagai  seorang manusia (Disemadi, 2019; Sufyan, 2019).  Perlindungan yang diberikan kepada anak, baik itu anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang menjadi korban tindak pidana  (Anggriani, 2020; Fitriani, 2016; Makkah, Esa, & Bakhri, 2018).  Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak menjadi korban atas  perbuatan orang lain yang bertentangan dengan undang-undang  atau melawan hukum, seperti:  anak  yang menjadi korban eksploitasi ekonomi,  seksual,  serta perbuatan lainnya yang tidak sepantasnya dialami  oleh anak-anak (Windari, 2019).
Salah satu perbuatan  yang dilarang yakni perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak melalui pernikahan siri. Anak sangat rentan dieksploitasi secara seksual melalui modus nikah siri bukan hanya karena minimnya literasi pada  anak  dan kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga karena lingkungan dan status sosial  (Ariyadi, 2018; Rihardi, 2018; Windari, 2019). Semakin status sosialnya rendah  terutama status sosial keluarga  anak, maka potensi   anak dimanipulasi, dijadikan objek seksual atas nama nikah siri itu tinggi, karena secara sosial dalam kondisi powerless (Eleanora & Sari, 2019; Yuniantoro, 2018) .
Bentuk eksploitasi seksual terhadap  anak  dalam pernikahan siri  diduga  kuat  sebagai bentuk eksploitasi sesksual, dimana anak mendapatkan dan dimanfaatkan dengan tujuan seksual supaya memperoleh barang atau materi baik itu berbentuk uang maupun jasa. Hal ini biasanya terjadi pada orangtua maupun keluarga yang menikahkan anaknya untuk
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.109-126 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
memperoleh keuntungan sehingga bisa membiayai keluarga tersebut (Ariyadi, 2018; Rihardi, 2018).
Anak yang masuk dalam kelompok rentan dengan kondisi fisik, mental dan soaial yang lemah selalu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dalam meraih keuntungan. Anak sebagai  makhluk  sosial tentu membutuhkan hubungan serta komunikasi dengan orang lain sehingga menjadi manusia yang utuh untuk dirinya (Lasmadi, Wahyuningrum, & Disemadi, 2020; Windari, 2019).  Melalui hubungan dan komunikasi dengan orang lain, seperti (orangtua, anggota keluarga, kawan sebaya, guru, masyarakat, dan sebagainya) sehingga anak bisa berkembang dengan baik dalam mencapai proses pendewasaannya  (Arliman.S, 2016; Nurjanah, 2018).
Apabila perbuatan eksplotasi seskual melalui nikah siri terjadi pada anak tentulah akan merusak  perkembangannya,  baik mental serta kepribadiannya sekaligus berakibat negatif terhadap pelaksanaan pembangunan  yang sedang berjalan.  Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Bab XA Pasal 28B ayat (2) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 mengatur bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (doctrinal). Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisissecara kualitatif  (Rofiq, Disemadi, & Jaya, 2019). Pendekatan yang  digunakan adalah perundang-undangan, konseptual, dan analisis dalam membantu pemecahan rumusan masalah. Sumber data penelitian ini, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunderuntuk dilanjutkan dengan menganalisis secara keseluruhan, terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, data, dan beberapadokumen    yang  terkait, serta bahan hukum tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder (Jamilah & Disemadi, 2020).
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.109-126 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Mengenai Pernikahan Siri
Pernikahan siri adalah sebuah  pernikahan  yang  dilakukan oleh seseorang tanpa menghadirkan wali yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah, akan tetapi tidak dicatatkan secara resmi  di Kantor Urusan Agama (KUA)  bagi yang beragama islam atau kantor pencacatan sipil bagi yang bukan beragama islam, melainkan dengan persetujuan kedua belah pihak  (Alfin & Busyro, 2018).  Sedangkan,  dari sudut pandang  masyarakat pada umumnya, sekurang-kurang ada 3 (tiga) pemahaman tentang pernikahan siri, sebagai berikut:
a. Pernikahan tanpa  adanya  wali, maksudnya pernikahan seperti  ini dilaksanakan  secara rahasia (siri)  dikarenana  tidak setujunya wali dari pihak perempuan  atau dianggap legal pernikahannya tanpa wali atau hanya berkeinginan untuk memuaskan nafsu syahwatnya yang sama sekali tidak mempedulikan ketentuan-ketentuan syari’at islam (Maisela, 2017);
b. Pernikahan sah menurut  agama,  akan tetapi tidak tercatat di kantor pencatatan negara. Disebabkan karena bebagai  faktor sehingga seseorang tidak bisa  mencatatkan pernikahannya di kantor pencacatan negara (Alfin & Busyro, 2018; Sufyan, 2019). Faktor tersebut diantaranya karena biaya sehingga tidak bisa membayar adminintrasi pencatatan; ada karena takut rahasianya terbongkar karena bertentangan dengan aturan kantor dimana pegawainya dilarang menikah lebih dari satu, dan lain sebagainya;
c. Pernikahan yang merahasiakan, maksudnya adanya suatu pertimbangan seperti takut dicap negatif atau dianggap tabu pernikahan siri oleh masyarakat, karena adanya pertimbangan ynag sulit dan  mengharuskan orang lain untuk merahasiakan pernikahannya (Alfin & Busyro, 2018; Sufyan, 2019).
Sementara, pernikahan siri   yang  sah  berdasarkan  syariat  islam, namun tidak tercatat pada kantor pencatatan Negara. Adanya  2 (dua)  hukum  yang  perlu  dikaji secara berbeda (Lasmadi et al., 2020); yakni; (1) hukum pernikahannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di kantor pencatatan negara. Dilihat dari aspek  hukum  pernikahannya, nikah siri dianggap  sah  berdasarkan  syariat  islam, dan pelakunya tidak boleh melakukan tindakan kemaksiyatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiyatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut  masuk dalam kelompok  “melakukan perbuatan yang  haram” dan “meninggalkan kewajiban”. Seseorang baru berlaku  dinyatakan melakukan kemaksiyatan ketika ia sudah
melakukan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh syariat (Sufyan, 2019).
Hal  ini  juga berlaku bagi orang  yang  meninggalkan atau mengerjakan perbuatan- perbuatan  yang  berhukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiyatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat.  Maka dari  itu, seorang qadliy tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang  yang meninggalkan perbuatan sunnah , dan mubah ; atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh (Alfin & Busyro, 2018; Disemadi, 2019).
Seseorang  yang  dijatuhi hukuman di dunia apabila orang tersebut: Dengan sengaja meninggalkan kewajiban, misalkan tidak melaksanakan sholat, jihad, dan lain-lain; Dengan sengaja melakukan perbuatan haram, misalkan minum-minuman keras, menghina Rasulullah SAW dan sebagainya; Dengan sengaja melanggar aturan  negara, misalkan tidak mentaati peraturan lalu lintas, serta aturan lainnya yang sudah ditetapkan oleh negara (Sufyan, 2019).
Menurut keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak tercatat di kantor pencatatan negara tidak bisa dinilai sebagai tindak pidana sehingga pelakunya berhak memperoleh dosa dan hukuman di dunia. Dikarenakan pernikahan yang ia laksanakan sudah terpenuhinya rukun nikah yang sudah ditetapkan Allah SWT. Berikut rukun-rukun pernikahan, diantaranya: pertama, wali; kedua, dua orang saksi; ketiga, ijab qabul. Maka dari itu, jika tiga rukun tersebut sudah terpenuhi, maka pernikahan tersebut sudah dianggap sah secara syariat Islam walaupun tidak tercatat di kartor pencatatan negara  (Lasmadi et al., 2020).

## Perlindungan Hukum Bagi  anak Di Bawah Umur dalam Pernikahan Dini
Menikahkan  anak di usia dini bisa terjadi apabila orangtua mempunyai pengaruh yang besar  (Adillah, 2011; Alfin & Busyro, 2018).  Adanya pengaturan yang berbeda dalam menikahkan anak oleh orangtuanya mengakibatkan terjadinya masalah hukum. Berdasarkan perpektif hukum nasional bahwa menikahkan anak di usia dini  merupakan suatu tindakan yang  melanggar  hukum  sehingga perbuatan tersebut  illegal  (Anindia, 2019; Gurusi & Nurcahyo, 2019; Harahap, 2016). Berdasarkan dari banyaknya peraturan tertulis dalam hukum nasional  yang tidak membolehkan anak menikah di usia dini  dikarenakan adanya upaya pencegahan serta upaya  perlindungan  terhadap  anak  (Rihardi, 2018).  Berikut  berbagai peraturan tertulis tersebut, sebagai berikut:
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.109-126 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan  anak.
Pada perspektif hukum agama yakni hukum islam sering kali dijadikan upaya penangkal oleh pihak-pihak tertentu agar dapat melegalkan pernikahan di usia dini  (Rhogust, 2019). Pernikahan  pada usia dini  bisa dikatakan illegal atau tidak sah secara hukum apabila bertentangan dengan hukum positif, khususnya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pernikahan di usia dini  terhadap anak tidak tejadi begitu saja tentu adanya faktor-faktor  yang memepengaruhi terjadinya pernikahan anak di usia dini. Bagi orangtua yang membolehkan dan mendapatkan keuntungan dari sebuah pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana (Juliana & Arifin, 2019; Sagala, Sihotang, Efendi, & Febriyana, 2020).
Sanksi Pidana diberikan kepada orangtua yang dengan sengaja menikahkan anak di usia dini merupakan suatu bentuk kepastian hukum di Indonesia.  Adanya pengaturan mengenai pernikahan anak usia dini haruslah merujuk pada hukum posistif yang memiliki tingkatan hukum yang lebih tinggi ketimbang dengan  hukum lainnya yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan  di masyarakat (Ariyadi, 2018; Sagala et al., 2020). Mengandung arti  bahwa semua masyarakat Indonesia haruslah  patuh dan taat pada hukum positif nasional. Adanya pemidanaan kepada para pelaku yang membiarkan maupun yang terlibat dalam pernikahan anak usia dini haruslah diberlakukan,  mengingat pernikahan dini sendiri mempunyai dampak ataupun resiko, sebagai berikut:
a. Menyebabkan kematian pada ibu yang melahirkan.  Kematian  ini disebabkan karena melahirkan sehingga sering terjadi pada ibu berusiamuda umur di bawah 20 tahun. Kurang siapnya untuk melahirkan dan kondisi fisik yang  masih lemah  menjadi penyebab utama terjadinya kematian;
b. Menyebabkan kematian  pada  bayi.  Ibu yang melahirkan bayi di usia muda, sering mengalami nasib yang kurang menguntungkan. Kejadiannya bisa berbeda-beda seperti melahirkan sebelum waktunya (premature),  berkurangnya berat badan serta ada yang langsung meninggal dunia;
c. Terahambatnya proses kehamilan dan persalinan. Ibu yang menikah di usia  dini  bisa mengalami pendarahan, kurang darah, menyulitkan danmembutuhkan waktu yang lama
dalam proses persalinan sehingga bisa mengakibatkan kanker di mulut rahim di kemudian hari;
d. Masalah ekonomi. Umumnya seseorang yang menikah di usia dini masih belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang matang, akibatnya menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berpenghasilan rendah dapat merusak dan membuat ruamah tangga menjadi tidak harmonis; dan
e. Masalah pendewasaan. Dewasanya seseorang sangat dipengaruhi oleh usianya, usia muda (12-19 tahun) menunjukkan bahwa jiwa yang masih labil.
Sebuah pernikahan  yang  telah tercatat di lembaga pencatatan Negara mempunyai kekuatan  hukum yang tetap serta adanya pengakuan dari negara atas pernikahan tersebut. Pernikahan yang tercatat dan sah secara  hukum Negara, dimana anak-anak atau keturunan yang terlahir bisa mudah memperoleh status sebagai anak yang sah (Rihardi, 2018).  Perihal anak yang dicatatkan kelahirannya secara sah akan medapatkan kepastian hukum. Hal inilah yang  menjadikan pernikahan perlu dicatatkanpada lembaga pencatatan negara. Pencatatan pernikahan dilaksanakan sebelum pasanagan suami istri melakukan pernikahan  berdasarkan hukumagamanya. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, sebuah pernikahan dianggap  sah diharuskan melaksanakan pernikahan berdasarkan hukum agama mereka masing-masing lalu mencatatkannya pada kantor pencatatan negara.
Dicatatnya tersebut akan  menghasilkan akta pernikahan yang menjadi pegangan bagi mereka masing-masing.  Namun,  kalau pernikahannya tidak dilaksanakan melalui  upacara keagamaan maka tidak bisa dicatatkan sebagaimana yang ada pada Pasal 2 ata (1) dan (2) nya UU Perkawinan yang menjelasakan bahwa pernikahan harus berdasarkan agama dan negara yang saling berhubungan. Sebuah pernikahan yang akan dilakukan dengan  tidak melaksanakan perosesi pernikahan baik secara agama, maka dapat dikatakan pernikahan tersebut bisa dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya sebuah pernikahan.
Semakin tertundanya keinginan dalam menikahkan anak-anaknya, para orangtua akan menyadari bahwa perencanaan yang membutuhakan waktu yang lama dibutuhkan dalam menyelamatkan masa depan anak-anaknya, dengan cara menyekolahkan mereka terlebih dahulu sebelum menikahkan mereka (Harahap, 2016; Makkah et al., 2018).  Masyarakat di kota-kota besar maupun dari kalangan masyarakat yang memiliki ekonomi ke bawah ataupun menengah lebih cenderung menikahkan anaknya pada usia dini.  Adanya UU Perkawinan
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.109-126 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
membawa dampak yang signifikan serta pelaksanaannya begitu ketat sehingga terbatasnya kesempatan dalam menikahkan anak di usia dini.
Pemerintah melalui progam KeluargaBerencana (KB) dengan meningkatkan batas umur pernikahan menjadi usia 20 tahun bagi perempuan, pertimbangannya bahwa kehamilan pada perempuan yang berada di bawah  usia 20 tahun adalah kehamilan yang mempunyai resiko yang cukup tinggi, maka dari itu sebaiknya harus dihindari (Lasmadi et al., 2020).  Pihak- pihak yang terlibat  pernikahan usia dini  dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga menyebabkan orang lebih memilih untuk sementara tidak menikah. Berlakunya UU Perkawinan sudah lama dilaksanakan secara nasional di Indonesia. UU Perkawinan sudah memberikan landasan hukum bagi sistem pernikahan di Indonesia. Hukum ini meliputi para pihak seperti  masyarakat Indonesia, pemeritntah dan aparaturnya. UU Perkawinan sudah mengakomodir secara maksimal nilai-nilai pernikahan yang dihayati  oleh masayarakat Indonesia, akan tetapi ada pihak  yang juga mengakomodir ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan masayarkat yang berkaitan dengan pernikahan (Lasmadi et al., 2020; Rhogust, 2019).
Sebuah pernikahan dibutuhkan kepastian hukum, oleh karena itu sebuah pernikahan dikatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan lalu dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai asas legalitas (Gurusi & Nurcahyo, 2019; Rhogust, 2019; Windari, 2019). Sedangkan prinsip lain  yang dianut oleh UU Perkawinan adalah asas monogami. Adanya pengecualian, ini bisa terjadi apabila para pihak menghendaki sepanjang hukum dan agama mengizinkannya. Ditemukan juga adanya pembatasan yang mengadung arti bahwa calon suami istri diharusakan matang baik jiwa dan raganya dalam melangsungkan pernikahan (Lasmadi et al., 2020).
Usia pernikahan yang terlalu dini dapat berdampak dengan bertambahnya kasus penceraian, dikarenakan kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam berumah tangga. Batas usia pernikahan yang terlalu rendah membuktikan bahwa akan berdampak pada laju kelahiran yang begitu cepat, jika dibandingkan dengan batas usia pernikahan yang lebih tinggi. Adanya batas usia nikah ini memiliki kaitan dengan persoalan kependudukan. Maka dari itu UU Perkawinan telah membatasi dan juga mengatur syarat sebuah pernikahan yang ditetapkan dalam Bab II UU Perkawinan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh para pihak yang
bersangkutan.  Meskipun pada kenyataannya banyak dari masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya pembatasan usia nikah yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan.
Masayrakat juga banyak yangmelanggarkaidah atau norma hukum yang berlaku, dikarenakan adanya kecemasan terhadap anak perempuannya menjadi perawan tua. Maka dari itu, para orangtua lebih memlih untuk menikahkan anaknya di usia muda dengan berbagai cara seperti nikah siri (nikah yang dilaksanakan secara agama Islam, tetapi tidak tercatat di lembaga pencatatan negara) atau  nikah paksa yang tentu sangat bertentangan dengan UU Perkawinan.

## Perlindungan Hukum  anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Nasional
Membicarakan mengenai perlindungan terhadap  anak  yang berkaitan dengan hukum di Indonesia, maka bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan    anak    yang  sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UU Perlindungan   anak). Perlindungan   anak  tersebut adalah setiap kegiatan sebagai wujud terjaminnya dan perlindungan kepada  anak  dalam pemenuhan  hak- haknya  supaya bisa  hidup, tumbuh, berkembang, dan  berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari  segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Azahrah, Disemadi, & Jaya, 2020; Juliana & Arifin, 2019).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (selanjutnya disebut UU HAM), telah merumuskan di Pasal 52-56 terkhusus rumusan mengenai hak-hak anak, di karenakan pembetukan dari undang-undang ini mendapati bahwa anak dikelompokan sebagai kaum yang rentan atas pelanggaran HAM.  (Azahrah et al., 2020; Rhogust, 2019). Menyoroti mengenai pengertian anak sebagaimana dijelaskan di atas, maka kita bisa memahami secara menyeluruh. Akan tetapi, dalam memastikan batas usia anak, mengingat banyaknya pengertian atau definisi batasan umur anak di berbagai undang-undang, hal ini bisa kita lihat, sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  (UU Perkawinan), mengharuskan usia pernikahan bagi perempuan adalah 16 tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah 19 tahun;
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahhteraan  anak (UU Kesejahteraan Anak), menyebutkan anak berusia 21 tahun dan belum pernah menikah;
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.109-126 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), menyebutkan  anak  adalah orang   yang  dalam perkara  anak  nakal yang sudah berusia delapan tahun, namun belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah;
d. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM),  menyebutkan bahwa anak adalah seseorang  yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin;
e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), membolehkan usia bekerja 15 tahun;
f. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun,   yang  dikonotasikan menjadi  anak  berusia 7 sampai 15 tahun;
g. Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  (  UU SPPA)  menyebutkan  bahwa    anak    yang  berhadapan  dengan hukum    yang  selanjutnya disebut    anak  adalah    anak    yang  sudah berumur 12 (dua belas) tahun, namun  belum berumur 18 (delapan belas) tahun  yang diduga melakukan tindak pidana.
h. Secara Hukum Adat menyebutkan bahwa hukum adat tidak ada menentukan ukuran atau batasan usia anak dikategorikan dewasa. Namun, hukum adat menyebutkan bahwa ukuran anak bisa dikategrikan dewasa dengan tidak melihat usianya melainkan dilihat pada ciri- ciri tertentu nyata ada pada masyarakat. Mr. R. Soepomo, menurut penelitiannya mengenai hukum perdata yang ada di Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seorang anak bisa dilihat pada ciri-ciri tertentu, sebagai berikut:
1) Bisa bekerja sendiri secara mandiri;
2) Mampu bertanggungjawab atau cakap dalam melakukan sesuatu yang telah dipersyaratkan di kehidupan masyarakat;
3) Bisa mengurus harta kekayaan sendiri.
Usaha perlindungan hak-hak anak sudah diakomodir di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28B Ayat (2) serta di dalam UU HAM dan UU Perlindungan Anak. Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak merupakan tanggungjawab dari orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara yang semua itu merupakan deretan aktivitas yang dilaksanakan secara berulang-ulang agar tercapainya perlindungan terhadap hak-hak anak (Arliman.S, 2016; Novika, Disemadi, & Rochaeti, 2020). Sementara pengontrolan yang maksimal bagi anak baik secara pribadi dan bagian dari masyarakat, butuh dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak dan upaya pencegahan dari
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.109-126 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
pengaruh luar yang negatif bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak (Rihardi, 2018; Yuniantoro, 2018).
UU SPPA sendiri telah mengatur prinsip-prinsip mengenai perlindungan anak, prinsip- prinsip tersebut diantaranya:
a. Pelindungan;    maksud dari  ”pelindungan” mencakup aktivitas baik  itu  langsung maupun tidak langsung dari perbuatan  yang bisa mengancam keselamatan bagi anak  secara fisik ataupun psikis.
b. Keadilan;  maksud dari  “keadilan” adalah  semua  bentuk  penanganan dan penyelesaian perkara anak haruslah mengutamakan rasa keadilan terhadap anak.
c. Non-diskriminasi;  maksud dari  “non-diskriminasi” adalah tanpa adanya perbedaan perlakuan baik menurut jenis kelamin, bahasa, suku, ras, agama, golongan dan lain sebagainya.
d. Kepentingan terbaik untuk  anak;  maksud dari “kepentingan terbaik untuk anak” adalah dalam pengambilan keputusan diutamakan dengan pertimbangan bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang si anak.
e. Penghargaan terhadap pendapat  anak;  maksud dari “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah suatu penghormatan terhadap hak-hak  anak  dalam ikut serta  dan menyampaikan  pendapatnya  serta  pengambilan keputusan,  khususnya berkaitan dengan pengaruh kehidupan  anak.
f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang  anak;  maksud dari ”kelangsungan hidup dan tumbuh kembang   anak” adalah hak asasi   yang  paling  utama terhadap  anak    yang mendapatkan perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
g. Pembinaan dan pembimbingan  anak;  maksud dari  ”pembinaan” adalah segala  kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan  yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak  baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan maksud dari “pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan  yang  Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
h. Proporsional;  maksud dari “proporsional” adalah segala perlakuan terhadap anak haruslah memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi  anak.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.109-126 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan  maksud dari “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya   anak  tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
j. Penghindaran pembalasan; maksud dari “penghindaran pembalasan” adalah prinsip dimana anak sejauh mungkin dari pembalasan dalam proses peradilan pidana.
Perlindungan  anak  ini bisa dikelompokan menjadi 2 (dua)  sifat, yaitu  (Fitriani, 2016; Harahap, 2016):
a. Perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis,  yang mecakup perlindungan di bidang hukum publik dan di bidang hukum keperdataan;
b. Perlindungan  terhadap  anak yang  bersifat non yuridis mencakup  perlindungan  di  bidang pendidikan, bidang sosial dan bidang kesehatan.
Seorang  anak memerlukan perlindungan di dalam hidupnya, karena pada dasarnya anak tidak bisa hidup dan berjuang sendiri. Seorang anak tanpa bantuan orangtua, keluarga dan masyarakat  tidak  akan  bisa melindungi dirinya sendiri  (Makkah  et al., 2018).  Maka dari itu bisa dikatakan bahwa kepentingan yang utama bagi anak adalah bentuk  perlindungannya. Pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak yang dikelompokan ke dalam  anak nakal ( juvenile delinquency ) ini dapat dilihat dalam UU SPPA dikenalnya proses mediasi dengan upaya diversi. Upaya divesi sendiri diterapkan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pada persidangan di pengadilan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 UU SPPA. Perngakuan dan perlindungan terhadap hak maupun kebebasan terhadap anak ( fundamental right and freedom of children ) diartikan sebagai pemenuhan teradap  semua kepentingan yang terbaik bagi anak terutama dalam menjamin masa depannya (Anindia, 2019; Ariyadi, 2018; Windari, 2019).
Terkait perbuatan menikahkan anak di usia dini melalui nikah siri dengan maksud dan tujuan untuk eksploitasi seksual tentu tidak terjadi begitu saja, akan tetapi perlu adanya penelitian lebih lanjut berkaitan  dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbuatan tersebut. Para orangtua yang dengan sengaja membolehkan dan menfaatkan untuk memperoleh keuntungan dalam pernikahan anak di usia dini melalui nikah siri bisa dikategorikan sebagai tindak pidana, oleh sebab itu dalam perspektif hukum pidana dapat dijatukan pidana kepada orangtua yang mempunyai keterlibatan dalam perbuatan menikahkan anak di usia dini sehingga dengan diberikannya sanksi pidana dapat memberikan kepastian hukum  (Arliman.S, 2016).
Pemberian sanksi pidana kepada orangtua yang terlibat dalam pernikahan anak di usia dini adalah sebuah bentuk usaha untuk terwujudnya kepastian hukum di Indonesia. Pengaturan mengenai pernikahan anak di usia dini haruslah mengacu pada hukum positif yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum yang lainnya yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak  di masyarakat. Hal ini bermaksud bahwa semua masayarakat Indonesia haruslah tunduk, patuh dan taat pada hukum positif di Negara ini.
Terhadap eksploitasi anak melalui nikah siri selain pengaturannya tidak dimuat di dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak serta Indonesia juga tidak mempunyai aturan hukum khusus untuk menangani masalah tersebut. Namun, hal ini tidak  berarti perbuatan tersebut dibolehkan. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang melarang melakukan persetubuhan dengan anak yang masih di bawah umur dengan tanpa ada paksaan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan serta perampasan hak anak (Juliana & Arifin, 2019; Nurjanah, 2018).
Adapun mengenai bentuk perlindungan bagi   anak  mengenai larangan eksploitasi seksual melalui pernikahan siri dapat dilihat dari rumusan Pasal 88 UU Perlindungan Anak yang selanjutnya diatur lebih lanjut, dimana perlindungan dalam hal ini bisa dilihat pada Pasal 290 ke-2 KUHP Jo pasal 56  ke-2 KUHP. Ketentuan Pasal-Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:
Pasal 88 UU Perlindungan Anak  berbunyi  “Setiap orang   yang  mengeksploitasi ekonomi atau seksual  anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
Pasal 290 ke-2 KUHP berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal ia tahu atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umur orang itu belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya dikawinkan”.
Pasal 56 KUHP, Dipidana seseorang apabila ia melakukan kejahatan:
a. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan;
b. Mereka  yang  dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau  keterangan untuk melakukan kejahatan itu.
Kemudian, kalau kita hubungkan dengan kasus penikahan yang terjadi pada Syekh Puji dengan Ulvah, maka kita bisa menguraikan bahwa kejadian tersebut sudah terpenuhinya
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.109-126 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
unsur-unsur Pasal 88 UU Perlindungan Anak. Berikut permbuktian dari beberapa unsur-unsur tindak pidana yang ada pada Pasal 88 UU Perlindungan Anak, diantaranya: unsur setiap orang;  unsur mengeksploitasi ekonomi atau seksual    anak;  unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; usulan pemerintah untuk mempidanakan nikah siri mengundang beragam reaksi.
Kementrian agama sudah telah memberikan  Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama  (RUU Peradilan Agama)  tentang Perkawinan yang membahas mengenai pernikahan siri, poligami dan nikah kontrak kepada Presiden Republik Indonesia untuk diajukan kepada Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR).  Berdasarkan RUU tersebut, para pihak yang tidak melaporkan pernikahan secara hukum dikenakan ancaman pidana penjara maksimal selama tiga bulan dan denda maksimal lima juta rupiah. Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama (Ditjen Bimas Islam) Nasruddin Umar menyampaikan adanya perubahan yang mengusulkan bahwa banyaknya kasus penyalahgunaan pernikahan siri, nikah paksa maupun nikah kontrak, sehingga membuat nasib perempuan dan anak dari pernikahan tersebut menjadi tidak terjamin. Pernikahan di dalam islam dinilai sakral dan suci, bukan hanya perjanjian antara manusia dengan manusia melainkan juga dengan Sang Pencipta. UU Perkawinan dan UU Kependudukan sudah memberikan kewajiban sebuah pernikahan harus dicatatkan. Akan tetapi, kedua undang-undang tersebut tidak mengatur sanksinya karena munculnya wacana bahwa RUU Peradilan Agama dinilai mampu menekan  angka pencerian dan penyalahgunaan sebuah pernikahan.
Kementrian Agama sendiri mencatat bahwa masih banyak anak di Indonesia yang terlahir dari proses pernikahan siri. Hal ini berarti banyaknya anak di Indonesia yang sulit memperoleh akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), hak-hal lainnya yang diatur oleh hukum seperti hak waris, dan sebagainya  (Adillah, 2011; Sufyan, 2019).  Masyarakat lebih memilih menikahkan anaknya dengan pernikahan siri dan nikah mut’ah dibandingkan dengan pernikahan yang sah secara hukum.  Masryarakat juga begitu mudahnya melakukan pernikahan, akan tetapi juga dengan mudahnya melakukan perceraian sehingga dapat merusak dari tujuan pernikahan itu sendiri (Windari, 2019; Yuniantoro, 2018).
Pernikahan merupakan proses legal dengan menyatukan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri oleh lembaga keagamaan, pemerintah maupun masyarakat yang telah terpenuhinya syarat-syarat diatur oleh hukum. pernikahan siri dianggap sah oleh masyarakat setempat karena dinilai telah sah menurut agama islam, tetapi bertentangan dengan aturan
negara (Fitriani, 2016; Harahap, 2016; Yuniantoro, 2018). Makna dan konsep dari pernikahan siri telah ada dari masa ke masa dan pada intinya bertujuan untuk “merahasiakan” pernikahan tersebut supaya para pihak tertentu tidak mengetahui bahwa telah tejadi pernikahan tersebut. Makna dari pernikahan siri dilihat dari sudut pandang agama islam merupakan suatu bentuk pernikahan yang secara aturannya masih memiliki kekurangan baik syarat maupun rukunnya walaupun secara formal sudah terpenuhi. Jika dilihat dari sudut pandang termitologi sosiologis masyarakat Indonesia dalam peraturan perundangan-undanagan perkawinan, maka bermakna di  setiap pernikahan harus tercatat di lembaga pencatatan yang berwenang mengurusi pernikahan (Ariyadi, 2018).

## KESIMPULAN
Adapun bentuk perlindungan hukum bagi  anak  dalam pernikahan siri adalah  dengan cara memberikan kepastian bahwa pernikahan tersebut sudah sah dan segera dicatat pada lembaga yang berwenang.  Dengan begitu pernikahan harus didahalui oleh  hukum agama masing-masingkarena hukum yang  akan  menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Sesudah melaksanakan pernihakan menurut hukum agama, barulah pasangan tersebut diminta untuk mencatatkan pernikahannya di kantor pencatatan negara supaya tercatatnya pernikahan yang dilaksankan secara administrasi agar pasangan tersebut bersama-sama mempunyai perlindungan hukum khususnya perempuandan anak.
Bentuk perlindungan lainnya terhadap anak dalam pernikahan siri yaitu memberikan kepastian dengan adanya ancaman pidana yang sudah diatur di dalam UU Perlindungan Anak agar dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta menerapkannya kepada semua pihak yang melakukan eksploitasi anak dalam sebuah pernikahan siri dan tidak terlepas pula keterlibatan orangtua kandung karena kemungkinan pernikahan tersebut terjadi karena desakan maupun paksaan yang dilakukan oleh orangtua kandungnya. Tentulah sangat penting untuk diberikan penderitaan maupun efek jera kepada  para pihak yang  bersangkutan  dengan sengaja serta terlibat dalam perbuatan eksploitasi seksual pada anak melalui nikah siri.  Bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan terlarang tesebut serta bagi pernikahan siri terhadap anak diupayakan adanya pembatalan pernikahan dengan mengajukan atas  dasar kondisi kejiwaan anak yang masihrentan dan belum stabil untuk membetuk sebuah rumahtangga. Berdasarkan UU Perkawinan, pada dasarnya bisa membatalkan  pernikahan,  apabila para pihak tidak memenuhi syara-syarat dalam melaksanakan pernikahan.
Adapun saran dari pembahasan ini adalah: 1)  pengaturan pernikahan di usia dini sebagai bentuk eksploitasi seksual terhadap anak dengan belum termuatnya aturan yang tegas di dalam hukum positif Indonesia, oleh sebab itu pemerintah diharapakan untuk dapat mengkaji, merumuskandan menerapkan kebijakan penghapusan pernikahan anak di usia dini dengan diberikan sanksi pidana yang tinggi supaya adanya  kepastianhukum;  dan 2) Menentukan batas usia anak dengan kematangan mental dan fisik diatas 12 tahun yang terdapat dalam UU SPPA. Dengan adanya batasan usia tersebut setidaknya dapat disetarakan dengan batasa usia kedewaaan menikah.

## KEPUSTAKAAN
Adillah, S. U. (2011). Analisis HukumTerhadap Faktor-Faktor YangMelatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. Jurnal Dinamika Hukum , 11 (Edsus), 104–112. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267
Alfin, A., & Busyro. (2018). Nikah Siri Dalam TinjauanHukum Teoritis DanSosiologi Hukum Islam Indonesia. Al-Manahij: Jurnal KajianHukum Islam , 11 (1), 60–78. https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1268
Anggriani, E. P. (2020). Policy on Reducing Child Labor as the Elimination of the WorstForms of Child Labor. Unnes Law Journal , 6 (1), 1–20. https://doi.org/doi.org/10.15294/ulj.v6i1.8222
Anindia, I. A. (2019). Perlindungan Hukum TerhadapPerdagangan Anak DenganModus Pernikahan Dalam PerspektifViktimologis. Litigasi , 19 (1), 89–115. https://doi.org/doi.org/10.23969/litigasi.v19i1.776
Ariyadi. (2018). Tindak Pidana PelakuEksploitasi Seksual Pada Anak DiTinjau Dari Hukum Positif. Jurnal HadratulMadaniyah , 5 (2), 73–88. https://doi.org/10.33084/jhm.v5i2.888 Arliman.S, L. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksploitasi Secara Ekonomi Di Kota Padang. Arena Hukum , 9 (1), 73–93. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.5
Azahrah, W., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Sexual gratifcation in Indonesia’s criminal law. Legality : Jurnal Ilmiah Hukum , 28 (1), 60–69. https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.10375
Disemadi, H. S. (2019). Adultery Child StatusIn Islamic LawAnd In  The Civil Code. Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2), 20–31. https://doi.org/10.24269/ls.v3i2.1877
Eleanora, F. N., & Sari, A. (2019). Eksistensi  Lembaga Perlindungan Saksi DanKorban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak KorbanEksploitasi Seksual. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum , 28 (2), 153–163. https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.153-163
Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara  PerlindunganAnak Dalam MelindungiDan
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.109-126 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 11 (2), 250–358. Retrieved from https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42
Gurusi, L., & Nurcahyo, E. (2019). Legal protection against women from domestic violence in the Baubau City. Jurnal Hukum Volkgeist , 4 (1), 44–53. https://doi.org/doi.org/10.35326/volkgeist.v4i1.372
Harahap, I. S. (2016). Perlindungan HukumTerhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Media Hukum , 23 (1), 37–47. Retrieved from https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1924
Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 8 (1), 26–38. https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726
Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan Kejahatan(Faktor Penyebab danPerlindungan Hukum). Jurnal Selat , 6 (2), 225–234. https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019
Lasmadi, S., Wahyuningrum, K. S., & Disemadi, H. S. (2020). Kebijakan Perbaikan  Norma DalamMenjangkau BatasanMinimal Umur Perkawinan. Gorontalo Law Review , 3 (1), 1– 16. https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.846
Maisela, V. E. (2017). Kedudukan Alat Bukti BeritaAcara Nikah Siri DalamPembuktian Perkara Persetubuhan Terhadap Anak. Verstek Jurnal Hukum Acara , 5 (1), 319–329. https://doi.org/https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33452
Makkah, H. ., Esa, A., & Bakhri, S. (2018). Penerapan Sanksi PidanaTerhadap PelakuTindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru. Petitum , 6 (1), 1–7. https://doi.org/doi.org/10.36090/jh.v6i1%20April.632
Novika, G. D., Disemadi, H. S., & Rochaeti, N. (2020). Legal protection in restitution to the victims of human trafficking. Legality :  Jurnal  Ilmiah  Hukum , 28 (1), 36–46. https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.10374
Nurjanah, S. (2018). Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak. AL- ’ADALAH , 14 (2), 391–432. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905
Rhogust, M. (2019). Pemidanaan Bagi Pelaku Yang Melakukan Eksploitasi Anak Secara Seksual Di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Majalah Ilmiah Hukum STIHURA , 6 (1), 15–26. Retrieved from https://jurnal.stihura.ac.id/index.php/yustitia/article/view/22 Rihardi, S. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual. Literasi Hukum , 2 (1), 61–72. Retrieved from https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/762
Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S.  P. (2019). Criminal ObjectivesIntegrality in the Indonesian CriminalJustice System. Al-Risalah , 19 (2), 179–190. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v19i2.458
Sagala, E., Sihotang, N., Efendi, Z., & Febriyana, A. (2020). Prostitution as Social Pathology: A Legal and Criminological Perspective Study of Sunan Kuning Area Semarang. Law Research Review Quarterly , 6 (2), 91–100. https://doi.org/doi.org/10.15294/lrrq.v6i2.31109
Sufyan, A. F. M. (2019). Analisis Terhadap TingginyaNikah Siri Di Kabupaten Pamekasan.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.109-126 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law , 1 (2), 161–195. https://doi.org/doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3234
Windari, R. (2019). Penanggulangan Eksploitasi SeksualKomersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global -  Local Based Approach (Glocalization). Soumatera Law Review , 2 (2), 282–296. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4369
Yuniantoro, F. (2018). Eksploitasi Seksual SebagaiBentuk KejahatanKesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Justitia Jurnal Hukum , 2 (1), 105–126. https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227