MANHAJ PENETAPAN FATWA HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

## Rahman Helmi
Mahasiswa Program S.3 Prodi Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
e-Mail: muraaf@gmail.com
Abstract : Nowadays, legal issues related to sharia economy are continuing to increase along with the development of banking industry and Islamic finance. Yet, the number of authoritative quotation is very limited, and it has even stopped. In such situation, the muftis must make an ijtihad and give a fatwa regarding to sharia economic law. Fatwa from the National Sharia  Board-Council  of  Indonesian  Ulama  (MUI  DSN)  has  become unseparable  part  in  the  development  of  sharia  banking  industry  in Indonesia. Many DSN-MUI's fatwas are based on Islamic law solutions. At least,  there  are  four  fiqh  solutions  used  as  the  basis  for  establishing  the fatwas. They are  al-taysir al-manhaji, tafriq al-halal 'an al-haram, i'a al - nazar, and tahqi al-mana.
Keywords: ijtihad, manhaj, DSN's fatwa, Islamic Law Solutions
Abstrak: Persoalan-persoalan hukum yang muncul terkait ekonomi syariah itu terus bertambah seiring dengan perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah belakangan ini. Sementara itu, jumlah nas sangat terbatas bahkan sudah terhenti. Dalam situasi seperti itu, maka para ulama  harus melakukan ijtiha>d  dan  memberikan  fatwa  mengenai  hukum  ekonomi syariah.  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN MUI) telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam perkembangan industri keuangan  syariah  di  Indonesia.  Fatwa-fatwa  DSN-MUI  banyak  yang mempergunakan solusi hukum Islam sebagai landasannya. Setidaknya ada empat solusi fikih yang dijadikan landasan dalam menetapkan fatwa DSN MUI,  yaitu al-taysi>r  al-manhaji,  tafri>q  al-h}ala>l ‘ an  al-h}ara>m,  i ’ a>dah  al- naz}ar, dan tah}qi>q al-mana>t}.
Kata kunci: ijtiha>d, manhaj, fatwa DSN, solusi hukum Islam,
Latarbelakang Ada  sebagian  orang  berpikir bahwa  sistem  ekonomi  syariah  akan melahirkan  stagnasi  ( jumud)  dan sekaligus membawa kepada pandangan
1 Wael  B.  Hallaq, Ancaman  Paradigma Negara-Negara  (Islam,  Politik,  dan  Problem Moral Modern) , trans. Akh. Minhaji (2013).
bahwa berbagai ketentuan hukum Islam tidak  bisa  diubah  ( immutable). 1
Pemikiran  demikian  muncul  hanya karena  ketidaktahuan  sumber  acuan Islam  dan  karakteristiknya.  Dalam
Islam,  yang  tidak  mungkin  berubah hanyalah  kaidah-kaidah  dasar  syariah dan berbagai pondasi dasar. Dalam hal yang  bersifat  kondisional,  misalnya menyangkut hal teknis, Islam memang tetap  mengacu  dan  merujuk  sumber asalnya  sekaligus  melibatkan  peran akal. Peran ini yang kemudian disebut dalam  terminologi  fikih  sebagai ijtiha>d. 2 Pilihan menjadikan sistem ekonomi  syariah  sebagai  pengganti sistem  ekonomi  yang  sudah  ada tidaklah  mudah.  Pada  mulanya  pihak- pihak yang meyakini dan memperjuangkan sistem ekonomi syariah  sebagai  sistem  ekonomi alternatif  yang  berkeadilan  dianggap sebeah mata. Keyakinan bahwa sistem ekonomi  syariah  dapat  menutupi kelemahan  dan  kekurangan  sistem ekonomi kapitalis atau sosialis dianggap  sebagai  keyakinan  yang berlebihan  dan  bahkan  dianggap sebagai  sebuah  pernyataan  bombastis- idealistis.  Kondisi  seperti  ini  memang merupakan fakta sejarah yang terjadi di negara-negara Islam, tidak terkecuali di Indonesia.  Sampai  dengan  awal  tahun
2 M. Faruq an-Nabhan, Sistem Ekonomi Islam:  Pilihan  Setelah  Kegagalan  Sistem Kapitalis dan Sosialis (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 19.
3 Riba ,  yaitu  penambahan  pendapatan secara  tidak  sah  (batil),  antara  lain  dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan  dana  yang  diterima  melebihi pokok  pinjaman  karena  berjalannya  waktu (nasi ’ ah). Maisir ,  yakni  transaksi  yang
1990-an,  pandangan  sinis  terhadap pihak-pihak yang gigih memperjuangkan sistem ekonomi syariah  masih  nyaring  terdengar. Namun  seiring  berjalannya  waktu, perjuangan  untuk  pengakuan  sistem ekonomi  syariah  sebagai  sistem ekonomi alternatif mulai diterima. Sistem ekonomi syariah melahirkan  sub-sub  sistem,  seperti sistem  keuangan  syariah.  Sistem keuangan  syariah  bukan  sekedar transaksi komersial, tetapi harus sudah sampai  kepada  lembaga  keuangan untuk  dapat  mengimbangi  tuntutan zaman.  Bentuk  sistem  keuangan  atau lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip  syariah  adalah  terbebas  dari unsur-unsur riba, maysir, gharar, haram dan zalim 3 . Perkembangan industri perbankan  dan  keuangan  syariah belakangan  ini  mengalami  kemajuan yang pesat, seperti: perbankan syariah, asuransi  syariah,  pegadaian  syariah, pasar modal syariah dengan instrumennya  saham  syariah,  obligasi syariah ( sukuk), dan reksa dana syariah, dan baitul  mal  wat-tamwil  (BMT).
digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti  dan  bersifat  untung-untungan. Gharar , yakni transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki,  tidak  diketahui  keberadaannya,  atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. Haram , yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Zalim ,  yakni  transaksi  yang  menimbulkan ketidakadilan  bagi  pihak  lainnya.  (Lihat penjelasan  Pasal  2  UU  No.  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah)
Demikian  pula  di  sektor  riil,  seperti: hotel  syariah, multilevel  marketing syariah,  rumah  sakit  syariah,  dsb.  Hal yang harus disikapi dengan cermat dan teliti  agar  perkembangan  ini  tidak berakhir  dengan  stagnan,  tentunya pengembangan  kualitas  sumber  daya insani  yang  merupakan  salah  satu indikator  penting  dalam  pertumbuhan ekonomi syariah. Bahwa persoalan-persoalan hukum  yang  muncul  terkait  ekonomi syariah  itu  terus  bertambah  dan  tidak terbatas  jumlahnya,  sedangkan  jumlah nas  itu  terbatas  dan  sudah  berhenti, tidak  turun  lagi.  Dalam  situasi  seperti itu, maka para ulama wajib membantu kaum  muslimin  melalui ijtiha>d  dan pemberian  fatwa  mengenai  hukum masalah-masalah baru tersebut. Membiarkan masyarakat untuk menjawab  sendiri  persoalan  hukum mereka, amatlah berbahaya. 4 Dalam  perspektif  hukum  Islam, terdapat  dua  esensi  hukum,  yaitu syariah  dan  fikih.  Syariah  merupakan aturan hukum yang ditetapkan langsung  oleh  al-Qur ’ an  dan  Sunnah.
4 Ma'ruf  Amin, Fatwa  dalam  Sistem Hukum Islam (Jakarta: Elsas, 2008), h. 241. 5 Disfa  Lidian  Handayani,  "Hukum Ekonomi  Syari'ah:  Tantangan  dan  Peluang dalam  Pengembangan  Inovasi  Instrumen Keuangan Syariah," Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 9. No. 2(Desember 2015): h.
335. 6 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751H) adalah  seorang  Imam  Sunni,  cendikiawan,  dan ahli fikih yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fikih madzhab Hanbali, disamping itu juga beliau  ahli  tafsir,  ahli  hadits,  menghafal  al-
Sedangkan  fikih  adalah  aturan  hukum yang  secara  keseluruhan  merupakan hasil dari ijtihad ulama. 5 Ijtiha>d sangat diperlukan  pada  saat  ini  sebagai jawaban  dari  berbagai  permasalahan yang belum ada pada masa lalu. Ijtiha>d diperlukan  pula  dalam  pengembangan hukum ekonomi syariah.
Dalam kaidah  fiqhiyyah,  bahwa perubahan  hukum  dalam  fikih  dapat dibenarkan, bahkan bisa menjadi suatu keharusan  jika  kondisi  sosiologis masyarakat  berubah.  Sebuah  kaidah tentang  perubahan  hukum  yang dinisbatkan  kepada  Ibnu  Qayyim  al- Jauziyyah 6 berbunyi:
ِةَنِكْمَلأا  ِريََّغَ تِب  اَهُ فَلاِتْخاَو  ِماَكْحَلأا  ُريََّغَ ت ِدِئاَوَعلاَو ِتاريِ نلاَو  ِلاَوْحَلأاَو ِةَنِمْزَلأاَو “ Perubahan  dan  perbedaan  hukum adalah  disebabkan  perbedaan  tempat, masa, kondisi, motivasi dan budaya ” .
Kaidah  tersebut  tidak  hanya dikemukakan  oleh  Ibnu  Qayyim, 7 namun  juga  oleh  ulama  yang  lain seperti kaidah yang berbunyi:
Qur’an,  ahli  ilmu  Nahwu,  ahli  Usul,  ahli  ilmu Kalam,  sekaligus  seorang  Mujtahid.  Murid Syaikh  al-Islam  Ibnu  Taimiyyah  dalam  bidang Ilmu  Fikih.  Beberapa  karya  besarnya  antara lain; Tahdzib  Sunan  Abi  Dawud,  I’lam  al-
Muwaqqi’in  an  Rabbil  ‘Alamin,  Ighatsatul Lahfan fi Hukmi Thalaqi al-Ghadlban, Ighatsatul  Lahfan  fi  Masha’id  al-syaithan, Bada’i’ul  Fawa’id,  Amtsalul  Qur’an  dan Buthlanul Kimiya’ min Arba’ina Wajhan.
7 Muhammad Ibnu Qayyim al- Jauziyyah, I ’ lam al-Muwaqqi ’ in ‘ an Rabb al- ‘ Alamin (Beirut: Dar al-Jail, t.t.), h. 3.
ُريََّغَ ت ُرِكْنُ يَلا ِناَمْزَلأا ِريََّغَ تِب ِماَكْحَلأا
“ Tidak  diingkari  perubahan  hukum disebabkan perubahan masa ”. Tulisan ini bertujuan menganalisis  perkembangan  berbagai ijtiha>d  dalam  bidang  ekonomi  syariah di  Indonesia  saat  ini.  Bagaimana manhaj  penetapan  fatwa  tentang ekonomi syariah di Indonesia. Penetapan fatwa-fatwa tentang kebolehan  atau  keharaman  instrumen keuangan yang merupakan ijtihad yang menjadi acuan dasar dalam pembuatan hukum positif di Indonesia.
Perkembangan Lembaga Keuangan
Syariah di Indonesia
Bank  syariah  pertama  didirikan tahun  1991  merupakan  tindak  lanjut dari  hasil  lokakarya  MUI  pada  tahun sebelumnya.  Satu  tahun  setelah berdirinya  bank  syariah  pertama tersebut lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1992  tentang  Perbankan,  yang memuat aturan tentang telah dimungkinkannya kegiatan usaha perbankan dengan menggunakan prinsip  syariah  yang  disebut  dengan istilah bagi hasil. Pada tahun yang sama, Pemerintah  menerbitkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  7 2 Tahun  1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi
Hasil. Dalam PP Nomor 72 Tahun 1992 pasal 1 tersebut, ditetapkan bahwa bank berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  wajib memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah, (ayat  1)  yang  dibentuk  atas  dasar konsultasi  dengan  ulama  (ayat  2),  dan
ulama  yang  dimaksud  adalah  MUI (penjelasan pasal 5 ayat 2).
Selanjutya,
pemerintah menerbitkant  UU  No.  10  Tahun  1998 Tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  No.  7  Tahun  1992  tentang Perbankan,  yang  secara  jelas  di dalamnya mengakomodasi dual banking  system  di  Indonesia,  yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.
Terakhir  pada  tahun  2008  terbit UU  No.  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan  Syariah  yang  memiliki nuansa  mensyariahkan  bank  syariah, hal  tersebut  terlihat  dari  ketentuan tentang  jenis  dan  kegiatan  usaha, pelaksanaan  prinsip  syariah,  komite perbankan  syariah  dan  komisaris syariah, serta dewan pengawas syariah.
Hubungan  baik  yang  terjalin antara  Bank  Indonesia  dan  Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menghasilkan  banyak  Peraturan  Bank Indonesia  (PBI)  yang  mengadopsi  dan mengharmonisasi  fatwa-fatwa  DSN- MUI. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyerapan  fatwa  ke  dalam  peraturan resmi negara telah berlangsung dengan baik  di  sektor  perbankan.  Hal  yang sama juga terjadi di sektor lain; seperti sektor asuransi, pembiayaan, dan pasar modal.
Pada  tahun  2003,  MUI  merilis fatwa  tentang  keharaman  bunga  bank, karena  dinilai  sama  dengan  riba.  Efek berantai  setelah  dikeluarkannya  fatwa tersebut  segera  terasakan  setelahnya. Hal  ini bisa dilihat dari  ditetapkannya
bagian  khusus  di  lembaga  regulator yang  menangani  masalah  ekonomi syariah, baik di Bank Indonesia melalui
Direktorat  Perbankan  Syariah  yang khusus  menangani  perbankan  syariah, maupun  di  Departemen  Keuangan melalui Direktorat Pembiayaan Syariah,  Bapepam-LK,  Biro  Asuransi Syariah,  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI), yang kesemuanya saat ini disatuatapkan  di  dalam  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK). Fatwa  tersebut  juga  mempunyai pengaruh  kuat  terhadap  semakin berkembangnya  industri  keuangan  dan bisnis  syariah.  Hal  itu  bisa  dibuktikan melalui  fakta  statistik  yang  ada.  Pada rentang  tahun  1990  sampai  dengan 1998 hanya ada satu bank syariah. Pada rentang  tahun  1998  sampai  dengan tahun  2002  lahir  lima  bank  syariah. Sedangkan  setelah  fatwa  keharaman bunga  bank  dikeluarkan  pada  tahun 2003,  semakin  banyak  muncul  bank syariah,  baik  yang  berupa  Unit  Usaha Syariah ataupun Bank Umum Syariah. Hal  yang  serupa  juga  terjadi  di  sektor non-bank;  banyak  lahir  asuransi syariah,  multi-finance  syariah,  pasar
8 K.H.  Ma ’ ruf  Amin  adalah  seorang ulama  besar  yang  dimiliki  bangsa  ini.  Beliau dilahirkan  di  Tangerang  Banten,  pada  tanggal 11 Maret 1943. Beliau memulai pendidikannya di  Sekolah  Rakyat  sekaligus  Madrasah Ibtidaiyyah  di  Tangerang  yang  diselesaikan pada tahun 1955. Kemudian, beliau meneruskan pendidikannya di Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur sampai 1961. Pendidikan formal  beliau  terakhir  adalah  Fakultas Ushuluddin  Universitas  Ibnu  Chaldun  Bogor yang dituntaskannya pada tahun 1967. Sebagai
modal  syariah,  dan  lembaga  bisnis syariah  lainnya.  Hal  itu  semakin dikukuhkan  dengan  lahirnya  UU Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  dan UU  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah.
Hal ini semakin menunjukkan ada hubungan yang kuat sekali antara fatwa yang  dikeluarkan  oleh  DSN-MUI dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan  dan  dinamika tumbuh  kembang  sektor  ekonomi syariah di Indonesia.
Manhaj  Penetapan  Fatwa  Dewan Syariah Nasional
Menurut  KH.  Ma ’ ruf  Amin 8 , Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (2015-2020),  salah  satu  syarat  untuk berijtihad  atau  menetapkan  fatwa adalah  harus  memenuhi  metodologi atau manhaj. Menetapkan fatwa tanpa manhaj, dilarang oleh agama.
Kelompok  yang  menetapkan  fatwa hanya didasarkan kepada kebutuhan ( li al-h}a>jah),  atau  kemaslahatan  (li  al- mas}lah}ah),  atau  pemahaman  tentang intisari  ajaran  agama  ( maqa>s}id  al-
salah  satu  penghargaan  atas  peran  dan  karya besarnya bagi bangsa dan negara. K.H. Ma ’ ruf Amin  memperoleh  gelar  Doktor  Kehormatan dalam  bidang  Ilmu  Hukum  Ekonomi  Syariah dari  UIN  Syarif  Hidayatullah,  Jakarta  pada tanggal  5  Mei  2012.  K.H.  Ma ’ ruf  Amin  ini termasuk  salah  satu  cicit  dari  ulama  besar, Syaikh  Nawawi  al-Bantani.  Beberapa  karier beliau  adalah  Ra'is  'Aam  PBNU  (2015-2020) dan  Ketua  Umum  Majelis  Ulama  Indonesia (2015-2020).
Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Maruf_Amin
syari> ’ ah),  tanpa  berpegang  kepada  al-
nus}u>s} al-syar ’ iyyah,
termasuk kelompok  yang  kebablasan  ( ifra>t}i).
Sebaliknya  kelompok  yang rigid memegangi  teks  keagamaan  ( al-nus}u>s}
al-syari ’ iyyah)  tanpa  memperhatikan kemaslahatan ( al-maslah}ah) dan intisari ajaran  agama  ( maqa>s}id  al-syari ’ ah), sehingga  banyak  permasalahan  baru yang tidak dijawab, termasuk kategori bersikap gegabah ( tafri>t}i). 9
Manhaj  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional (DSN) secara prosedural ialah terlebih  dahulu  mencari  jawaban  atas masalah yang dihadapi dengan mengeceknya  dalam  al-Qur ’ an  dan
Sunnah. Jika jawaban itu ternyata ada di  sana,  maka  persoalan  itu  terjawab sudah  dan  selesai.  Jika  tidak  ada, barulah mencari kalau-kalau sudah ada ijma> ’ ulama tentang hal itu. Kemudian jika tidak ada juga dalam ijma> ’ , barulah mencari jawabannya dengan melakukan qiya>s. Prosedur empat langkah ini telah disepakati  para  ulama. 10 Jika  terjadi kebuntuan  pada  langkah  keempat ( qiyas),  maka  KH.  Ma ’ ruf  Amin mengusulkan  ditempuhnya  langkah Solusi Hukum Islam ( makharij fiqhiyah) sebagai landasannya. Setidaknya  ada  4  (empat)  solusi  fikih yang dijadikan landasan dalam menetapkan fatwa DSN-MUI, yaitu: al- taysi>r al-manhaji, tafri>q al-h}ala>l ‘ an al-
9 Amin, Fatwa  dalam  Sistem  Hukum Islam , h. 246. 10 Ibid., h. 253. 11 Ma'ruf  Amin,  "Solusi  Hukum  Islam ( Makharij Fiqhiyyah ) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi
h}ara>m,  i ’ a>dah  al-naz}ar,  dan  tah}qi>q  al- mana>t}. 11
a. Al-taysi>r al-manhaji
Al-taysi>r al-manhaji dapat diartikan  memilih  pendapat  yang ringan  namun  tetap  sesuai  aturan. Meskipun  mengambil  pendapat  yang lebih meringankan namun tetap dalam koridor manhaj  yang  ada.  Artinya, fatwa  DSN-MUI  akan  memberikan jalan keluar dengan memberikan solusi terbaik  selama  tidak  bertentangan dengan  syariah.  Namun  demikian, penggunaan  metode  tersebut  tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Hal itu tidak dibenarkan karena menimbulkan sikap meremehkan. Metode al-taysi>r  al-manhaji dimaksudkan  agar  menghindarkan fatwa  disahkan  tanpa  mengikuti pedoman.  Tidak  jarang  suatu  masalah dijawab dengan fatwa yang meringankan namun hanya mempertimbangkan aspek kemaslahatan saja dan tidak mengindahkan aspek kesesuaian metodologis.  Dalam  pandangan  KH. Ma ’ ruf  Amin,  hal  itu  tidak  boleh dilakukan karena berpotensi terperosok pada  mencari-cari  hal-hal  yang  ringan saja  yang  dilarang  dalam  syariah Islamiyah.
Prinsip  dasar  penerapan  metode al-taysi>r al-manhaji dalam fatwa DSN-
Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang- undangan  RI),"  in Orasi  Ilmiah  Pengukuhan Guru  Besar  Bidang  Ilmu  Ekonomi  Muamalat Syariah (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 24 Mei 2017), h. 7.
MUI  adalah “ menggunakan  pendapat yang lebih ra>jih dan lebih maslahat jika memungkinkan; jika tidak, maka yang digunakan  adalah  pendapat  yang  lebih maslahat (saja) ” . 12
Langkah  operasionalnya  adalah mencari  solusi  fikih  yang  secara  dalil lebih  kuat  dan  sekaligus  lebih membawa kemaslahatan. Namun apabila  hal  itu  tidak  bisa  (atau  sulit) dilakukan,  maka  yang  didahulukan adalah  pertimbangan  kemaslahatan, sedangkan  kekuatan  dalil  dijadikan pertimbangan  setelahnya.  Karena  itu, tidak  menutup  kemungkinan  dalam fatwa  DSN-MUI  didasarkan  pada pendapat  ulama  yang  dulu  dianggap sebagai pendapat lemah, namun karena situasi  dan  kondisi  saat  ini  pendapat tersebut  dianggap  lebih  membawa kemaslahatan. Contohnya adalah penerapan  kaidah  penetapan  hukum ekonomi  syariah  yang  selama  ini dikenal  ada  dua  pandangan,  yakni pandangan substantif yang menjadikan tujuan/hasil  akhir  dan  isi  ( al-maqa>s}id wa  al-ma ’ a>ni)  sebagai  ugeran  dalam menentukan  hukum;  dan  pandangan legal-formal  yang  menggunakan  kata/ kalimat  dan  bentuk  ( al-alfa>z}  wa  al- maba>ni) sebagai ugeran dalam menentukan  hukum.  Yang  pertama menggunakan kaidah:
12 Ibid., h. 8.
13 Rozalinda, Fikih  Ekonomi  Syariah Prinsip  dan  Implementasinya  pada  Sektor Keuangan  Syariah (Jakarta:  Rajawali  Press,
“ Yang  dianggap  (penting)  dalam  akad adalah maksud dan makna bukan lafal dan bentuk perkataannya ” . 13
Sedangkan  yang  kedua  menggunakan kaidah:
“ patokan (untuk menentukan keabsahan)  akad  adalah  kata-kata  dan susunannya, bukan tujuan dan maknanya ” Oleh DSN-MUI pandangan yang terlihat antagonis tersebut dua-duanya diadopsi dan dipakai dalam menetapkan fatwa DSN- MUI, tergantung  mana  yang  paling  punya relevansi  dengan  aspek  kemaslahatan.
Contoh untuk pengadopsian pandangan pertama  adalah  fatwa  tentang  akad wadi> ’ ah  (digunakan  untuk  kegiatan penghimpunan  dana  berupa  tabungan dan giro); akad wadi> ’ ah adalah bentuk formalnya  ( al-alfa>z}  wa  al-maba>ni) sedangkan substansinya ( al-maqa>s}id wa al-ma ’ a>ni)  merupakan  akad  qard}; karena akad wadi> ’ ah yang terdapat izin dari  pemilik  untuk  menggunakan barang  titipan  oleh  penerima  titipan, dan  barang  titipan  dapat  diganti  oleh barang  lain  (yang  senilai/serupa) sejatinya merupakan akad qard}.
2016), h. 400. Lihat 'Ali Ahmad al-Nazwi, al- Qawa'id al-Fiqhiyyah (Damsyiq: Dar al Qalam, 2000), h. 64.
Sedangkan  contoh  penerapan pandangan  kedua  dalam  fatwa  DSN-
MUI adalah fatwa terkait mengikatnya ( mulzim) saling berjanji ( al- muwa>` ’ adah)  dan  hubungannya  dengan mulzim-nya perjanjian ( al- ‘ aqd)
sebagaimana  dalam  fatwa  DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/ III/2002 tentang Jual-Beli  Uang  ( al-S}arf),  fatwa  DSN- MUI  Nomor:  85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji ( Wa ‘ ad) dalam Transaksi Keuangan  dan  Bisnis  Syariah,  dan fatwa  DSN-MUI  Nomor  96/DSN- MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung  Nilai  Syariah  ( al-Taha>wwut} al-Islami/Islamic  Hedging).  Fatwa tersebut  menyatakan  bahwa  lindung nilai  secara  syariah  boleh  dilakukan dengan  syarat  dilakukan  atas  dasar kebutuhan  nyata  (tidak  untuk  untung- untungan/spekulasi/ garar) dan dilakukan  melalui  mekanisme forward agreement  (saling  berjanji)  untuk melakukan  pertukaran  mata  uang  di masa yang akan datang.
Akad  dan muwa> ’ `adah  (saling berjanji)  dari  sisi  bentuknya  memiliki kesamaan,
yaitu pihak yang melakukannya  sama  (dilakukan  oleh dua  pihak  atau  lebih),  dan  dari  sisi sifatnya juga memiliki kesamaan, yaitu mengikat  ( mulzim)  untuk  dilakukan.
Akan tetapi perbedaan antara keduanya bersifat mendasar; yaitu dalam muwa> ’ adah  belum  muncul  hak  dan kewajiban,  sedangkan  dalam  akad sudah muncul. Oleh karena itu, disebut
14 al-Nazwi, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah , h.
171.
bahwa  saling  berjanji  mirip  dengan akad  ( al-muwa> ’ adatu  tusybih  al- ‘ aqd). Namun  sejatinya  kedua  hal  tersebut berbeda,  saling  berjanji  bukanlah  akad ( wa  laisa  al-muwa> ’ adatu ‘ aqdan). Apabila  saling  berjanji  dianggap  sama hukumnya dengan akad, maka transaksi lindung nilai terlarang karena termasuk jual-beli utang dengan utang ( bay ’ u al- dain  bi  al-dain).  Namun  kalau  saling berjanji dihukumi bukan akad (sebagaimana  disebutkan  dalam  fatwa DSN-MUI),  maka  transaksi  tersebut dibolehkan,  karena  terhindar  dari  jual- beli utang dengan utang.
b. Tafri>q al-h}ala>l ‘ an al-h}ara>m Metode berikutnya adalah terkait dengan  pemisahan  antara  harta  halal dan non-halal ( at-tafri>q bain al-h}ala>l ‘ an al-h}ara>m).
Umumnya, orang memahami  bahwa  percampuran  antara yang  halal  dan  yang  haram,  maka dimenangkan  yang  haram,  sesuai kaidah berikut:
ِإ َذ ِا ا ْج َت َم َع َْلا َلا ُل َو َْلا َر ُما ُغ ِل َب َْلا َ ر ُما 14 “ Apabila  bercampur  antara  yang  halal dan  yang  haram,  maka  percampuran tersebut dihukumi haram ”.
DSN-MUI  memandang  kaidah tersebut  tidak  tepat  diterapkan  dalam bidang ekonomi. Kaidah tersebut lebih tepat digunakan dalam bidang pangan, khususnya benda atau barang yang cair. Halal-haram  dalam  bidang  pangan terkait  dengan  bahannya  ( ‘ ain), sehingga jika terjadi percampuran maka akan  terjadi  persinggungan  dan
persenyawaan  yang  sulit  dipisahkan.
Dalam  kondisi  seperti  itu  maka  tepat menggunakan kaidah “ apabila bercampur  antara  yang  halal  dan  yang haram,  maka  percampuran  tersebut dihukumi haram ”.
Namun  berbeda  halnya  apabila pemisahan antara yang halal dari yang haram dapat dilakukan, misalnya dalam kasus  percampuran  antara  harta  yang halal dan yang tidak halal, maka kaidah tersebut  tidak  cocok  diterapkan,  dan yang  lebih  tepat  adalah  menggunakan kaidah pemisahan yang halal dari yang haram  ( tafri>q  bain  al-h}ala>l ‘ an  al- h}ara>m).  Maksudnya  bahwa  harta  atau uang  dalam  perspektif  fikih  bukanlah benda  haram  karena  zatnya  ( ‘ ain) tapi haram  karena  cara  memperolehnya yang  tidak  sesuai  syariah  ( li  gairih), sehingga dapat untuk dipisahkan mana yang  diperoleh  dengan  cara  halal  dan mana yang non halal. Dana yang halal dapat  diakui  sebagai  penghasilan  sah, sedangkan  dana  non-halal  harus dipisahkan  dan  dialokasikan  untuk kepentingan umum. 15
Dasar  kaidah  ini  dapat  dirujuk pada as-Suyu>t}i dalam kitab Al-Asyba>h wa al-Naz}a>'ir:
:ُهُقيِرَطَف زريَمَتَ ي َْلََو .ٍماَرَح َمِهاَرَدِب ٌل َلاَح ٌمَهْرِد َطَلَ تْخا ْوَل ،يِقاَبْلا  ِفِ ُفررَصَتَ يَو .ِةَمْسِقْلا ِةريِنِب ِماَرَْلا َرْدَق  َلِزْعَ ي ْنَأ
15 Ma'ruf Amin, Era Baru Ekonomi Islam Indoneia: Dari FIkih ke Praktek Ekonomi Islam (Jakarta: Elsas, 2011), h. 48-52.
16 'Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin al-Suyuti, al-Asybah  wa  al-Naza'ir (Dar  al- Kutub al-Amaliah 1990/1411), h. 107.
ِهِب  َقردَصَت  رلاِإَو ،ِهْيَلإ ُهَمرلَس ُهَبِحاَص َمِلَع ْنإ ُهَلَزَع يِذرلَاَو
ْنَع ُه 16
Jika uang yang halal tercampur dengan uang  yang  haram  dan  tidak  dapat dibedakan, maka jalan keluarnya adalah memisahkan  bagian  yang  haram  serta menggunakan  sisanya.  Sedangkan bagian haram yang dikeluarkan, jika ia tahu  pemiliknya  maka  ia  harus menyerahkannya  atau  bila  tidak  maka harus disedekahkan.
Senada dengan hal tersebut Ibnu Taimiyyah  dalam  kitab Fata>wa>  al- Kubra> li Ibn Taimiyyah menyatakan:
ْيِقاَبْلاَو ِماَرَْلا ُرْدَق َجِرْخُأ ُماَرَْلاَو ُل َلاَْلا ِهِلاَِبِ َطَلَ تْخا ِنَم ُهَل ٌل َلاَح 17
Jika seorang hartanya tercampur antara unsur yang halal dan yang haram maka unsur haram harus dikeluarkan nominalnya, dan sisanya halal baginya. Pertimbangan penggunaan metode tafri>q  al-h}ala>l ‘ an  al-h}aram pada  fatwa  DSN-MUI  adalah  bahwa dalam  konteks  Indonesia  kegiatan ekonomi syariah belum bisa dilepaskan sepenuhnya  dari  sistem  ekonomi konvensional  yang  ribawi.  Institusi ekonomi  syariah  masih  berhubungan dengan institusi ekonomi konvensional yang  ribawi  dari  aspek  permodalan, pengembangan produk, maupun
17 Ibn Taimiyah, "Al-Fatawa al-Kubra li Ibn  Taimiyah,"    (Dar  al-Kutub  al-Alamiyah, 1987/1408),  h.  74.  Lihat  pula  'Ali  Ahmad  al- Nadawi, Mausu'ah  al-Qawa'id  wa  al-Dawabit al-Fiqhiyyah fi al-Fiqh al-Islami , Jilid I (Riyad: Markaz al-Buhus Dar al-Ta'sil, 1999), h. 344.
keuntungan  yang  diperoleh.  Pendirian bank  syariah  atau  unit  usaha  syariah (UUS)  oleh  bank  konvensional  adalah contoh  yang  nyata  terjadi.  Metode  ini merupakan  jawaban  atas  komentar banyak pihak tentang berdirinya bank- bank  syariah,  terutama  UUS  yang dibentuk atau didirikan oleh bank-bank konvensional.  Di  antara  umat  Islam, ada yang meragukan kehalalan produk unit  usaha  syariah  karena  modal pembentukan berasal dari bank konvensional yang termasuk perusahaan ribawi. Metode ini diaplikasikan dengan cara mengidentifikasi  seluruh  uang  yang menjadi  milik  bank  konvensional sehingga diketahui mana yang merupakan  bunga  dan  mana  yang merupakan  modal  atau  pendapatan yang diperoleh dari jasa-jasa yang tidak didasarkan  pada  bunga.  Pendapatan bank yang berasal dari bunga disisihkan terlebih  dahulu,  maka  sisanya  dapat atau  boleh  dijadikan  modal  pendirian bank syariah atau UUS karena diyakini halal.
c. I ’ a>dah al-naz}ar
Metode  berikutnya  dalam  upaya penerapan solusi fikih adalah i ‘ a>dah al- naz}ar  (telaah  ulang).  Telaah  ulang terhadap pendapat ulama terdahulu bisa dilakukan  dalam  hal  pendapat  ulama terdahulu  dianggap  tidak  cocok  lagi untuk  dipedomani  karena  faktor  sulit diimplementasikan. 18 Telaah  ulang salah  satu  caranya  dilakukan  dengan
18 Amin, Fatwa  dalam  Sistem  Hukum Islam , h. 261-62. .
menguji  kembali  pendapat  yang mu ’ tamad  dengan  mempertimbangkan pendapat  hukum  yang  selama  ini dipandang  lemah  ( marju>h}  bahkan mahju>r),  karena  adanya ‘ illat  hukum yang  baru  dan/atau  pendapat  tersebut lebih membawa kemaslahatan; kemudian  pendapat  tersebut  dijadikan pedoman ( mu ’ tamad) dalam menetapkan hukum. Metode  ini  merupakan  jalan tengah  atau  moderat  di  antara pemikiran  pakar  hukum  ekonomi syariah yang terlalu longgar ( mutasahhil) dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga ekonomi Islam  terjebak pada labeling.  Sebaliknya  dengan  teori  ini pengembangan  ekonomi  Islam  tidak terlalu ketat dan terikat dalam kaidah- kaidah dan pemikiran fiqh klasik yang mungkin  sulit  diaplikasikan  kembali pada era sekarang ( mutasyaddid). Dasar metode ini adalah kaidah:
ُمْكُلا ُرْوُدَي َعَم ِهِترلِع اًدْوُجُو اًمَدَعَو “ Hukum  itu  beredar  pada ‘ illat-nya, baik  adanya  hukum  maupun  tidak adanya ” .
Secara operasional, acuan perubahan hukum menurut kaidah usul fikih  di  atas  adalah  menurut  ada  atau tidak  adanya ‘ illat  hukumnya. ‘ Illat adalah suatu sifat pada suatu hal yang hukumnya ditetapkan oleh nas ( al-as}lu) yang  atasnya  ditegakkan  hukum.  Jika
ada ‘ illat  maka  disitu  ada  hukum,  dan sebaliknya,  jika  tidak  adanya ‘ illat maka tidak ada hukum.
Contoh  penerapannya  adalah fatwa  terkait  posisi  wakil  dalam  akad sewa-menyewa;  wakil  boleh  menyewa benda  yang  dipercayakan  kepadanya untuk disewakan. Pendapat ini dijadikan  pegangan  oleh  DSN-MUI meskipun bertentangan dengan pendapat  mayoritas  ulama  setelah melakukan  telaah  ulang  ( i ‘ a>dah  al- naz}ar)  terhadap ‘ illah  hukum  yang dikemukan  Jumhur  ulama.  Jumhur ulama  berpendapat  bahwa  larangan bagi  wakil  menyewa  benda  yang diserahkan kepadanya untuk disewakan kepada  orang  lain  karena  adanya tuhmah (diduga kuat ada kebohongan) dari  wakil  sehingga  dapat  merugikan pemilik.  Namun  bila  dilakukan  telaah ulang  terhadap ‘ illah  hukum  tersebut, maka ‘ illah hukum tersebut akan hilang bila  pemilik  memberikan  tarif  yang jelas  terhadap  benda  yang  akan disewakan kepada wakilnya, lalu wakil menyepakati tarif tersebut dan kemudian  ia  menyewa  sendiri  harta benda tersebut. 19 Contoh berikutnya adalah transaksi kafa>lah bil ujrah (pertanggungan  dengan  upah)  dengan menyandarkan kepada pendapat sebagian  kecil  ulama  yang  berbeda dengan jumhur ulama yang 19 Amin, Era  Baru  Ekonomi  Islam Indoneia: Dari FIkih ke Praktek Ekonomi Islam , h. 33-34.
melarangnya.  Berdasarkan  hal  itulah bahwa Letter  of  Credit  (L/C)  yang mana  penjamin  menerima  upah dibolehkan  dalam  fatwa  DSN  MUI Tahun  2009.  Hukum “ boleh ” ini didasarkan pada karakteristik muamalah  L/C  tersebut  yang  berkisar pada akad waka>lah, hawa>lah dan d}ama>n
( kafa>lah).  Waka>lah  dengan  imbalan ( fee) tidak haram; demikian juga tidak haram hawa>lah  dengan  imbalan. Adapun d}ama>n  (kafa>lah)  dengan imbalan disandarkan pada imbalan atas jasa ja>h  (dignity,  kewibawaan)  yang menurut  mazhab  Syafi ’ i,  hukumnya boleh  walaupun  menurut  beberapa ulama  mengharamkan  dan  ada  pula yang  menetapkan  makruh  hukumnya.
Fatwa DSN-MUI menyandarkan pendapat  ulama  Syafi ’ iyah  yang membolehkan d}ama>n (kafa>lah) dengan imbalan pada ju ’ a>lah. Dalam khazanah fikih  klasik,  pengenaan  imbalan  atas akad kafa>lah (kafa>lah bi al-ujrah) hanya dibolehkan  oleh  Imam  Ishaq  bin Rahawaih; sedangkan mayoritas ulama fikih  tidak  membolehkannya.  Akan tetapi,  setelah  dilakukan  telaah  ulang ( i ’ a>dah  al-naz}ar)  atas ‘ illah  hukum kedua pendapat yang saling bertentangan tersebut, serta mempertimbangkan kemashlahatan yang diperlukan oleh masyarakat  pada saat  ini,  pendapat  Imam  Ishaq  bin Rahawaih  yang  membolehkan kafa>lah
bi  al-ujrah  itu  dapat  diangkat  menjadi pendapat  ( qaul)  yang  dapat  dijadikan pegangan  ( mu ’ tamad,  ra>jih}). 20 Dengan demikian,  maka  salah  satu  masalah dalam  ekonomi  syariah  modern  dapat terjawab. d. Tah}qi>q al-mana>t} Metode berikutnya adalah tah}qi>q al-mana>t}  (analisis  penentuan  alasan hukum/ ’ illat),  yakni  analisis  untuk mengetahui  adanya  alasan  hukum ( ‘ illah)  lain  dalam  satu  kasus,  selain ‘ illah yang diketahui sebelumnya, baik melalui  nas, ijma> ’ ,  ataupun istinba>t}. Dalam  kaitan  ini,  KH  Ma ’ ruf  Amin mengatakan bahwa tidak diberikannya bagian  zakat  oleh  Umar  bin  Khattab kepada kelompok Muallafatu Qulu>buhum dan tidak dilaksanakaannya  hukuman  potong tangan atas pencuri pada masa paceklik atau  kelaparan  adalah  contoh-contoh hasil  penerapan tah}qi>q  al-mana>t.  KH. Ma ’ ruf Amin mengakui bahwa metode tah}qi>q  al-mana>t  telah  banyak  dikenal oleh  para  ulama  terdahulu;  karena  itu, ajakannya adalah untuk merevitalisasikannya  sehingga  hukum Islam menjadi lebih dinamis. 21
Contoh  penerapannya  adalah Fatwa  DSN-MUI  No.  77/DSN- MUI/V/2010 tentang Murabahah Emas. Fungsi emas dalam sejarah Islam adalah sebagai  alat  tukar/uang.  Oleh  karena itu,  jika  emas  akan  diperjualbelikan maka  harus  dilakukan  secara  tunai
20 Ibid., h. 34-35.
21 Amin, Fatwa  dalam  Sistem  Hukum Islam , h. 254.
untuk  menghindarkan  terjadinya  riba nasa ’ (riba  karena  pertukaran  barang ribawi  sejenis  yang  dilakukan  tidak secara tunai). Dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli  Emas  Secara  Tidak  Tunai, dibolehkan  emas  dijadikan  objek  jual beli  tidak  tunai,  baik  secara  angsuran ( taqsi>t } ) maupun tangguh ( ta ’ ji>l) selama emas  tidak  menjadi  alat  tukar  yang resmi (uang). Keputusan ini antara lain didasarkan  atas  alasan  bahwa  saat  ini masyarakat dunia tidak lagi menjadikan emas  sebagai  alat  tukar  (uang),  tetapi memperlakukannya  sebagai  barang ( sil ’ ah),  oleh  karena  itu  larangan menjual belikan emas secara tidak tunai berdasarkan  hadis  Nabi  tidak  berlaku lagi karena ‘ illah hukum larangan telah berubah.
Semua  hal  yang  disebutkan  di atas dilakukan karena ada kaidah bahwa hukum  asal  dalam  ekonomi  syariah adalah  boleh,  kecuali  terdapat  dalil yang mengharamkannya
َيْشَْلأا  ِفِ ُلْصَْلأا
رلُدَي  رتََّح ُةَحَبَِْلْا ِءا ىَلَع ُليِلردلا
22 ِيِرْحرتلا
Sehingga  membuka  lebar  pintu  untuk melakukan  terobosan  dan  inovasi- inovasi dalam perumusan hukum Islam terkait ekonomi syariah.
Kesimpulan Dari  segi  isinya,  fatwa-fatwa DSN-MUI  telah  memberikan  peluang
22 al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir , h. 60.
besar  bagi  berkembangnya  ekonomi Syariah  di  Indonesia.  Dengan  empat metode  yang  telah  diuraikan  di  atas, yaitu: al-taysi>r  al-manhaji,  tafri>q  al- h}alal ‘ an al-h}aram, i ’ a>dah al-naz}ar, dan tah}qi>q  al-mana>t}  disertai  dengan pertimbangan  sejumlah  prinsip  dalam bermuamalah  dalam  Islam  seperti  asal hukum  semua  muamalat  itu  adalah boleh kecuali ada nas yang mengharamkannya  maka  DSN-MUI memberikan  jawaban  atas  pertanyaan- pertanyaan yang
diajukan oleh Lembaga  Keuangan  Syariah  dalam bentuk fatwa. Hasil  dari  diterbitkannya  fatwa- fatwa  DSN-MUI  ini,  telah  membuat jalan  lebar  bagi  para  pelaku  ekonomi syariah Indonesia untuk mengembangkan usaha mereka berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan  dan  keadilan  ekonomi masyarakat Indonesia, sambil memberikan  ketenangan  batin  karena rambu-rambu  syariah  yang  telah dipasangnya dengan jelas.
DAFTAR PUSTAKA al-Jauziyyah, Muhammad Ibnu Qayyim. I ’ lam  al-Muwaqqi ’ in
‘ an  Rabb  al- ‘ Alamin.  Beirut:
Dar al-Jail, t.t.
al-Nadawi,  'Ali  Ahmad. Mausu'ah  al- Qawa'id  wa  al-Dawabit  al- Fiqhiyyah  fi  al-Fiqh  al-Islami, Jilid I. Riyad: Markaz al-Buhus Dar al-Ta'sil, 1999. al-Nazwi,  'Ali  Ahmad. al-Qawa'id  al- Fiqhiyyah.  Damsyiq:  Dar  al Qalam, 2000. al-Suyuti, 'Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin. al-Asybah  wa  al- Naza'ir:  Dar  al-Kutub  al- Amaliah 1990/1411. Amin, Ma'ruf. Era Baru Ekonomi Islam Indoneia: Dari FIkih ke Praktek Ekonomi  Islam.  Jakarta:  Elsas, 2011.
Amin,  Ma'ruf. Fatwa  dalam  Sistem Hukum  Islam.  Jakarta:  Elsas, 2008. Amin,  Ma'ruf.  "Solusi  Hukum  Islam
( Makharij  Fiqhiyyah)  Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi  Fatwa  DSN-MUI dalam  Peraturan  Perundang- undangan RI)." In Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 24 Mei 2017. an-Nabhan, M. Faruq. Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan
Sosialis. Yogyakarta: UII Press,
2000.
Hallaq,  Wael  B. Ancaman  Paradigma Negara-Negara  (Islam,  Politik, dan  Problem  Moral  Modern). Translated by Akh. Minhaji2013. Handayani,  Disfa  Lidian.  "Hukum Ekonomi  Syari'ah:  Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Inovasi Instrumen  Keuangan  Syariah." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum  Islam  Vol.  9.  No.  2 (Desember 2015). Rozalinda. Fikih  Ekonomi  Syariah Prinsip  dan  Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Jakarta: Rajawali Press, 2016. Taimiyah, Ibn. "Al-Fatawa al-Kubra li Ibn Taimiyah." Dar al-Kutub al- Alamiyah, 1987/1408.