p-ISSN: 2088-8449 e-ISSN: 2527-4805

## Model Inovasi Kolaboratif Redistribusi Aset dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Jayamukti, Kabupaten Subang
Asset Redistribution Collaborative Innovation Model for Coastal Community Empowerment in Jayamukti Village, Subang District
Iskandar Syah¹, Muhammad Busthomi², Endang Masduki³, Asropi 4
¹Kementerian ATR/BPN Jl. Raden Patah I No.1, Selong, Kebayoran Baru Kota, Jakarta Selatan 2 Badan Riset dan Inovasi Nasional Jl. M.H. Thamrin No.8, RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat 3 Kementerian Kelautan dan Perikanan Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat 4 Politeknik STIA LAN Jakarta Jl. Administrasi II Jl. Pejompongan Raya No.9, RW.9, Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat

## ARTICLE INFO ABSTRAK
Diterima tanggal : 23 Desember 2022 Perbaikan naskah: 13 Juni 2023
Disetujui terbit   : 14 Juni 2023
Korespodensi penulis: Email: syhiskandar@gmail.com DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jsekp. v18i1.12093 Redistribusi aset tidak hanya menyerahkan tanah kepada masyarakat tetapi juga upaya memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola tanah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam melaksanakan program tersebut diperlukan adanya inovasi kolaborasi yang dapat melibatkan dan mendorong peran aktif berbagai pihak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana model inovasi kolaborasi, aktor penting dan peran aktor dalam redistribusi aset di Desa Jayamukti Kabupaten Subang. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Subang, pegawai Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pembangunan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang, serta pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang. Adapun data sekunder berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan gugus tugas dan program reforma agraria di Kabupaten Subang. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan model analisa Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model inovasi kolaborasi yang digunakan yaitu pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang merupakan bentuk inovasi pemerintah Kabupaten Subang dalam melaksanakan redistribusi aset dan pemberdayaan masyarakat. Aktor penting yang terlibat berasal dari berbagai instansi pemerintah daerah Kabupaten Subang dan organisasi masyarakat. Aktor tersebut memiliki peran dalam merencanakan, mengkoordinasikan, menetapkan, melaksanakan, pengawasan dan pelaporan program redistribusi aset. Diperlukan kolaborasi lebih lanjut antar pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu perubahan rencana tata ruang tanah timbul dan juga yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu pengenaan tarif PNBP atas tanah timbul.
Kata Kunci: redistribusi, masyarakat, pesisir, pemberdayaan, kolaborasi

## ABSTRACT
Asset redistribution is not only handing over land to the community but also an effort to empower the community  to  be  able  to  manage  the  land  to  improve  their  welfare.  In  implementing  the  program, collaborative innovation is needed that can involve and encourage the active role of various parties. The purpose of this study is to find out how the innovation model of collaboration, important actors and the role of actors in asset redistribution in Jayamukti Village, Subang Regency. The study used descriptive qualitative methods by collecting primary data and secondary data. Primary data were obtained through interviews  with  Section  Heads  of  the  Subang  Regency  Land  Office,  employees  of  the  Subang  Regency Fisheries Office, employees of the Subang Regency Development Planning and Research and Development Agency (BP4D), and employees of the Subang Regency Community and Village Empowerment Office. The secondary data is in the form of documents related to the task force and agrarian reform program in Subang Regency. The data obtained were analyzed using the Miles and Huberman analysis model, namely data reduction, presentation and conclusions. The results showed that the collaborative innovation model used was the establishment of the Agrarian Reform Task Force (GTRA) which is a form of innovation of the Subang Regency government in implementing asset redistribution and community empowerment. Important actors involved come from various local government agencies of Subang Regency and community organizations. The actor has a role in planning, coordinating, establishing, implementing, supervising and reporting asset redistribution programs. Further collaboration between governments is needed in order to solve problems that are the authority of the provincial government, namely changes in land spatial plans arising and also the authority of the central government, namely the imposition of PNBP tariffs on deltabar. Keywords: redistribution, coastal, community, empowerment, collaborative
Model Inovasi Kolaboratif Redistribusi Aset dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Jayamukti, Kabupaten Subangn  | Syah et al Vol. 18, No. 1, Juni 2023, pp. 105-116

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang bermukim di daerah pesisir baik itu masyakat hukum adat, masyarakat lokal maupun masyarakat perikanan yang secara tradisional diakui haknya dalam melaksanakan kegiatan perikanan. Masyarakat yang berada di wilayah pesisir khususnya nelayan masih banyak yang berada dalam kemiskinan (Sabarisman, 2017). Kemiskinan masyarakat pesisir terjadi akibat rendahnya kualitas SDM, ketergantungan kepada tengkulak, dan kesulitan dalam pengajuan dana yaitu harus memenuhi persyaratan administratif dan pengajuan proposal (Suprajitno, 2021). Sebenarnya masyarakat memiliki keinginan yang positif untuk merubah kondisi miskin yang mereka alami, namun terkendala  atas  kesadaran  kemampuan  finansial (Wijaya & Fauzie, 2020).
Kemiskinan memiliki pengertian yang multidimensional namun secara umum kemiskinan diartikan sebagai kondisi serba kurang (Masyhuri, 2003). Kemiskinan merupakan kondisi pada 5 dimensi yaitu kurangnya pendapatan, tidak berdaya, rentan terhadap kondisi darurat, ketergantungan, dan keterasingan baik secara sosial maupun geografis  (Chambers,  1995).  Dengan  demikian maka kemiskinan tidak hanya masalah kurangnya pendapatan melainkan juga masalah lainnya seperti masalah pendidikan, kesehatan, sosial, keamanan dan keadilan.
Chambers  (1995)  juga  mengelompokkan kemiskinan menjadi empat kategori yaitu kemiskinan absolut, relatif, kultural dan struktural. Kemiskinan absolut yaitu suatu kondisi dimana pendapatan berada dibawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan relatif akibat tidak meratanya pembangunan sehingga terjadi ketimpangan. Kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh prilaku manusia seperti malas berusaha dan pola hidup yang boros. Sedangkan kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya. Berdasarkan hal tersebut maka kemiskinan yang terjadi pada nelayan merupakan kemiskinan yang sangat kompleks sebab semua kategori kemiskinan ada pada nelayan.
Menurut Masyhuri (2003) faktor penyebab
terjadinya kemiskinan nelayan dari segi pendapatan disebabkan oleh terbatasnya nelayan dalam memiliki alat tangkap berteknologi, terbatasnya akses modal usaha dari perbankan dan terbatasnya akses pemasaran hasil tangkapan terutama di pulau-pulau kecil. Penanggulangan kemiskinan hanya bisa dilakukan jika cara yang dilakukan langsung mengenai sumber penyebab kemiskinan nelayan. Selain itu nelayan harus dilibatkan sebab nelayan mengetahui dengan persis permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka pemberdayaan. Noor (2011) mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan memperhatikan nilai-nilai masyarakat untuk membangun sesuatu paradigma baru. Pemberdayaan harus dapat menciptakan kondisi masyarakat yang berkembang ( enabling), mandiri dan berdaya ( empowering) , dan terlindunginya kepentingan masyarakat ( protecting ).
Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah telah banyak mengupayakan program pemberdayaan masyarakat yang salah satunya dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir baik nelayan, pembudidaya, maupun petambak garam. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam diamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban dalam memberikan fasilitas modal dan biaya usaha bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.  Usaha pemberdayaan erat kaitannya dengan tersediaan lahan yang dimiliki oleh masyarakat (Jamal, 2016).  Lahan selain sebagai tempat usaha juga dapat dijadikan jaminan pinjaman modal usaha dari perbankan. Hal ini disebabkan masyarakat sering terkendala dalam mengajukan pinjaman dari perbankan dikarenakan sulit memenuhi persyaratan collateral seperti jaminan tanah yang dikeluarkan pihak perbankan (Suriamanda, 2020).
Disisi lain, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria mengamanatkan kepada pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui program reforma agraria (Anida et al., 2018). Reforma agraria dilaksanakan dalam dua bentuk kegiatan yaitu dalam bentuk penataan aset melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset serta dalam bentuk penataan akses yaitu peningkatan nilai ekonomi masyarakat (Utomo, 2021). Nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam merupakan bagian dari masyarakat yang menjadi subjek program reforma agraria orang per seorangan dari sektor pertanian. Dalam pelaksanaannya, reforma
p-ISSN: 2088-8449 e-ISSN: 2527-4805
agraria tidak terlepas dari permasalahan, seperti tidak adanya integrasi data dan banyaknya peran instansi pemerintah yang terlibat dalam menangani lahan (Jamal, 2016). Selain itu adanya perbedaan konsep kepemilikan dan pemanfaatan tanah antara pemerintah dengan masyarakat (Hastiyanto, 2019).
Permasalahan lainnya dalam pemberdayaan masyarakat pesisir diantaranya yaitu tidak adanya kebijakan secara nasional yang mendukung upaya pembangunan kelautan dan perikanan, tidak adanya sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh berbagai instansi dan lembaga serta kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan (Kurniasari & Reswati, 2011). Hal ini berdasarkan penelitiannya terhadap program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dalam rangka keberhasilan pemberdayaan masyarakat maka Sudaryana (2015) merekomendasikan agar dilakukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan pemerintah, pelatihan dan pendidikan serta mengalokasikan anggaran penanganan kemiskinan yang optimal. Hal ini berdasarkan hasil penelitiannya yang dilaksanakan di Pantai Santolo Kabupaten Garut. Melalui hasil penelitiannya diketahui bahwa penyebab kemiskinan masyarakat di Pantai Santolo akibat pendapatan mereka yang sangat tergantung terhadap musim tangkapan dan terbatasnya kemampuan mereka dalam melakukan usaha selain menangkap ikan.
Meskipun banyak kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat namun pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui program konservasi hutan mangrove dinilai berhasil. Program yang melibatkan berbagai pihak diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, pihak swasta dan masyarakat mampu mewujudkan kawasan hijau sebagai pencegah abrasi dan sebagai tempat hidup ikan sehingga dapat meningkatkan perekonomian kelompok pembudidaya ikan (Fadli & Nurlukman, 2018).
Perlunya redistribusi dan legalisasi tanah dalam pemberdayaan masyarakat digambarkan melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh Ihsannudin et al. (2016) terhadap petani garam di Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Berdasarkan penelitiannya diketahui bahwa sekitar 80% petani garam yang ada di tiga kabupaten tersebut merupakan petani penggarap.
Mereka mendapatkan bagian sepertiga dari hasil garapannya atau bisa mendapatkan setengahnya jika turut dalam memberikan biaya produksi. Kondisi ini menyebabkan petani penggarap garam sulit dalam meningkatkan pendapatannya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk pemberdayaan petani penggarap garam yaitu melalui redistribusi dan legalisasi tanah objek reforma agraria sehingga mereka bisa memproduksi garam di lahan miliknya sendiri. Dalam pelaksanaannya, legalisasi aset tidak terlepas dari permasalahan seperti peran instansi yang  minim,  proses  pembuatan  sertifikat  yang lambat, dan masih terdapatnya biaya tambahan yang membebani masyarakat (Misbak, 2018). Dengan demikian diperlukan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberdayakan masyarakat pesisir baik itu nelayan, pembudidaya ikan maupun petambak garam. Menurut Simon Zadek (2008), kolaborasi merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan, baik oleh pemerintah maupun sektor nonpemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi perlu dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, permodalan, hingga pengembangan usaha serta penguatan payung hukum yang mengakomodasi reforma agraria (Waryanta, 2016). Kolaborasi tidak hanya dilakukan pada tahap penataan aset, tetapi juga yang lebih penting pada tahap penataan akses yaitu pemberdayaan masyarakat yang menjamin keberhasilan reforma agraria, seperti sinergisme dengan berbagai pihak, pemberdayaan kelompok masyarakat, pemberian fasilitas, peningkatan kompetensi, pemasaran hasil, fasilitasi dengan lembaga perbankan, dan pendampingan (Saheriyanto & Suhaimi, 2021).
Pentingnya kolaborasi dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohman dan Astuti (2019) terhadap penataan akses di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penataan akses di desa tersebut mengalami kegagalan yang diantaranya akibat tidak maksimalnya peran dan koordinasi antar pihak yang terlibat, akses informasi sulit didapat serta pertisipasi masyarakat yang rendah. Hal berbeda ditujukkan oleh Triandaru et al. (2021) yang melakukan penelitian redistribusi tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa program tersebut berhasil dilaksanakan karena adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, adanya kolaborasi dengan berbagai pihak, informasi mudah diakses serta kegiatan direncanakan dengan matang. Demikian juga dengan keberhasilan redistribusi tanah bekas kawasan hutan di Provinsi
Model Inovasi Kolaboratif Redistribusi Aset dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Jayamukti, Kabupaten Subangn  | Syah et al Vol. 18, No. 1, Juni 2023, pp. 105-116
Kalimantan Selatan yang salah satunya disebabkan adanya kemauan pemerintah untuk berkolaborasi melalui pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform (Kurniawati et al., 2019).
Ansell dan Gash (2008) memberikan pengertian kolaborasi sebagai serangkaian proses mengelola keterlibatan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah untuk membuat atau mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Berdasarkan  definisi  tersebut,  Ansell  dan  Gash menekankan enam kriteria dalam kolaborasi, yaitu adanya forum yang diinisiasi baik oleh lembaga pemerintah maupun nonpemerintah; adanya aktor dalam forum dari sektor nonpemerintah; adanya aktor yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan publik; adanya forum yang secara resmi diorganisasikan secara kolektif; adanya forum yang ditujukan untuk membuat keputusan berdasarkan kesepakatan; dan adanya kolaborasi yang berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik.
Selanjutnya, Ansell dan Gash (2008) memberikan model dalam mengidentifikasi kolaborasi pemerintah ( collaborative governance ) yang melibatkan banyak aktor dan peran sebagai berikut:
1.  Kondisi awal ( starting condition ) yaitu kondisi diperlukannya kerja sama atas adanya ketidakseimbangan antara kewenangan, sumber daya, dan pengetahuan melalui berbagi peran dan insentif.
2. Penguatan kelembagaan ( institutional design ) yaitu adanya partisipasi yangterbuka, forum ekslusif, aturan dasar yang jelas, dan proses yang transparan.
3.  Kepemimpinan yang fasilitatif ( facilitative leadership ) yaitu kepemimpinan yang mengarahkan semua pihak untuk melakukan perundingan dan mendukung proses kolaborasi.
4.  Proses kolaborasi ( collaborative  process ) yaitu kolaborasi yang dilaksanakan dengan membangun kepercayaan, komitmen pada proses, berbagi pemahaman, dan memperhatikan capaian sementara.
Model Collaborative  Governance  Ansell and  Gash ini sudah digunakan dalam melakukan penelitian kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah.  Handoko et al. (2018) melakukan penelitian terhadap pencemaran kawasan aliran Sungai Siak akibat kegiatan industri dimana hampir
sebagian besar masyarakat disana merupakan nelayan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan pencemaran sungai disebabkan oleh sistem lembaga yang ada belum mampu mengelola interaksi berbagai pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut Handoko et al. (2018) menyarankan agar dibuat inovasi yaitu dibuat sistem lembaga kolaboratif dengan pendekatan collaborative governace model Ansell dan Gash yang mengedepankan sistem jejaring yang kuat, partisipasi dan komunikatif.
Selain itu Sudirman et al. (2022) juga melakukan penelitian terhadap kolaboratif pemerintah dalam program pembangunan pariwisata Bajo Mola di Wakatobi dengan pendekatan model collaborative gavernance Ansell dan Gash.  Hasil kajiannya menunjukan bahwa inovasi kolaborasi pemerintah dengan melibatkan berbagai aktor telah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Bajo Mola.
Tentunya selain upaya kolaborasi juga perlu dilakukan terobosan ( innovation) dalam berkolaborasi agar semua pihak yang terlibat dapat bersinergi dalam mencapai tujuan. Kemampuan pemerintah dalam melakukan innovation sangat dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing lembaganya dalam menciptakan kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan kinerja (Asropi, 2008). Banyak faktor yang mempengaruhi innovation pemerintah yang salah satunya  dipengaruhi oleh adanya peraturan yang kaku sehingga menghambat produktivitas dalam sebuah inovasi (Van Dijck & Steen, 2022).
Mengingat bahwa kolaborasi merupakan salah satu faktor keberhasilan program reforma agraria maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya inovasi kolaborasi antar lembaga pemerintah dan lembaga lainnya dalam pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilaksanakan di Desa Jayamukti Kabupaten Subang. Tujuan tersebut dirinci kedalam rumusan yaitu (1) bagaimana model inovasi kolaborasi redistribusi aset yang dilaksanakan, (2) siapa saja aktor penting dalam redistribusi aset, dan (3) bagaimana peran aktor tersebut.

## METODE PENELITIAN Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Desa Jayamukti, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Lokasi tersebut dipilih sebab Desa Jayamukti merupakan desa pesisir yang dijadikan desa percontohan Reforma Agraria di Kabupaten Subang.
p-ISSN: 2088-8449 e-ISSN: 2527-4805
Penelitian dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2022.

## Jenis dan Metode Pengambilan Data
Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer berupa program reforma agraria di Desa Jayamukti, Kabupaten Subang; kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Jayamukti; dan rencana tata ruang wilayah Desa Jayamukti yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kantor Pertanahan Kabupaten Subang serta pegawai dari Dinas Perikanan Kabupaten Subang, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pembangunan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang. Adapun data sekunder berupa data proyek percontohan ( pilot project ) Desa Wisata Tematik Desa Jayamukti, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang; Surat Keputusan Bupati Kabupaten Subang tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Subang; dan data ekspos kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Subang.
Metode Analisis
Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa Model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian ( display ) dan penarikan kesimpulan (Yusuf, 2014). Proses ini dilakukan sejak awal penelitian mulai dari pemilihan lokasi penelitian, wawancara dan pengumpulan data
sekunder. Reduksi data yaitu menyimpulkan dan memilah data berdasarkan konsep, kategori dan tema tertentu kemudian diolah menjadi sebuah kesimpulan (Rijali, 2019). Penyajian data berupa penyusunan data dalam bentuk narasi atau tabel berdasarkan kesimpulan dari proses reduksi data. Berdasarkan sajian data tersebut maka dilakukan penarikan kesimpulan yaitu pemberian makna terhadap data yang telah disajikan. Adapun penyusunan model kolaborasi melalui pendekatan collaborative governance sebagaimana dikembangkan oleh Ansell and Gash (2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Redistribusi Tanah Timbul (Penataan Aset)
Desa Jayamukti temasuk ke dalam Kecamatan Blanakan dan berada di pesisir pantai utara Kabupaten Subang, Jawa Barat. Wilayah Desa Jayamukti merupakan dataran rendah yang berada di kawasan pesisir. Salah satu potensi yang dimiliki desa ini adalah hasil perikanan, seperti bandeng, nila, dan udang yang merupakan hasil dari tambak. Tambak yang ada di Desa Jayamukti ada yang berstatus hak milik masyarakat dan ada juga tambak yang dibangun di lahan milik Perhutani. Selain itu, terdapat tambak masyarakat yang berada di lahan tanah timbul yang setiap tahunnya terus mengalami perluasan. Potensi tanah timbul Desa Jayamukti seluas 149,2 hektare dengan perkiraan bidang tambak sebanyak 122 unit dan penggarap sebanyak 61 orang.
Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian ( Figure 1 The Map of Research Location )
Model Inovasi Kolaboratif Redistribusi Aset dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Jayamukti, Kabupaten Subangn  | Syah et al Vol. 18, No. 1, Juni 2023, pp. 105-116
Masyarakat mengharapkan agar tanah timbul tersebut dapat diserahkan kepemilikannya kepada mereka sehingga dapat dioptimalkan dalam meningkatkan perekonomian. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria tanah timbul termasuk kedalam objek redistribusi aset. Redistribusi aset merupakan pembagian tanah negara kepada para penggarap sesuai ketentuan dalam rangka memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Novprastya et al., 2014).
Desa Jayamukti merupakan pilot  project kampung reforma agraria. Penetapan Desa Jayamukti sebagai pilot project berdasarkan pertimbangan:
1.  Banyak tanah timbul yang sudah menjadi tambak
2.  Terdapat Koperasi Unit Desa (KUD) tambak yang aktif yaitu KUD Mina Karya Bhukti Sejati
3.  Terdapat Tempat Pelelangan Hasil Tambak (TPHT)
4. Merupakan kawasan tambak budidaya terbesar di Kabupaten Subang
5.  Adanya rencana masyarakat untuk membuat Kampung Nila, Kampung Bandeng dan Kampung Udang
Program pilot project tersebut yaitu menjadikan Desa Jayamukti sebagai desa wisata tematik dengan pengembangan tanah timbul sebagai kawasan wisata pesisir, kawasan perikanan dan kawasan hutan mangrove. Selain itu akan dilakukan penataan kawasan perdagangan dan jasa serta penataan pemukiman. Dengan adanya pemanfaatan dan penataan kawasan pesisir dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir (Nazar, Fitria et.al, 2021).
Penetapan Desa Jayamukti sebagai pilot project kampung reforma agraria melalui proses pendataan usulan, pembahasan, dan rekomendasi dari Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Subang. Gugus Tugas Reforma Agraria dibentuk sebagai wujud amanat dari Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Subang Nomor PM 04.04.01/KEP.41-PEM/2022 Tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Subang.
Gugus Tugas Reforma Agraria memiliki tugas untuk mengkoordinasikan ketersediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan mengusulkannya untuk ditetapkan, pengurusan kepemilikan aset, legalisasi
aset, pemberdayaan masyarakat (penataan akses), mengintegrasikan penataan aset dan penataan akses, penguatan kapasitas reforma agraria di Kabupaten Subang, pelaporan hasil kegiatan, penyelesaian sengketa  dan  konflik  agraria,  pengawasan  legalisasi aset dan redistribusi aset.
Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Subang diketuai oleh Bupati Subang, Wakil Ketua I yaitu Wakil Bupati, Wakil Ketua II yaitu Sekretaris Daerah dan Ketua Pelaksana Harian yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang. Anggota Tim yaitu para pejabat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Subang, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Badan dan Aset Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, para pejabat Kantor Pertanahan, Rektor Universitas Subang, Ketua Lembaga Adat Karawatwan Galuh Pakuan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat MAPAS, Ketua  Dewan  Pimpinan  Cabang  Badan  Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia, dan Ketua Forum Pemberdayaan Masyarakat  Sekitar Hutan (FORDAMASH). Selain itu Kejaksaan, Kepolisian dan TNI juga dilibatkan dalam penyelesaian sengketa dan konflik agraria.
Pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Subang sangat antusias dan berkomitmen dalam mensukseskan program reforma agraria. Hal ini bisa dilihat salah satunya dari adanya dukungan alokasi anggaran pada APBD Kabupaten Subang untuk kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria walaupun masih ditemui kendala terkait sinkronisasi kegiatan dan anggaran.
Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Subang merupakan kolaborasi banyak pihak untuk keberhasilan program reforma agraria. Mekanisme pengambilan keputusan dalam kolaborasi ini dilakukan melalui rapat integrasi dan rapat koordinasi dimana setiap anggota diberikan hak baik untuk mengemukakan pendapat maupun memberikan masukan (partisipatif ). Gugus Tugas Reforma Agraria juga merupakan sebuah inovasi yaitu adanya payung hukum dalam sinergitas antar instansi pemerintah dan peran serta masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan reforma agraria.  Payung hukum sinergitas ini diperlukan dalam menjaga komitmen
proses kolaborasi yang melibatkan banyak lembaga dan masyarakat (Qi, 2019).
Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria pada pada tahun 2021 yaitu pendataan tanah timbul di Desa Jayamukti, Desa Muara, Desa Langensari dan Desa Patimban, pendataan luasan tergarap untuk eks Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara VIII, dan Penetapan Pilot Project Kampung Agraria di Desa Jayamukti. Saat ini proses redistribusi tanah timbul di Desa Jayamukti belum dapat dilaksanakan mengingat kegiatan masih difokuskan untuk pendataan tanah timbul yang sudah digarap masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Subang proses redistribusi tanah timbul akan melibatkan Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Subang dan instansi pemerintahan Kabupaten Subang.
Kendala yang dihadapi tim gugus tugas yaitu pengenaan tarif PNBP pelayanan pertimbangan teknis tanah timbul padahal sudah dibiayai dalam APBN. Dengan demikian diperlukan adanya surat edaran yang mengatur pengenaan tarif PNBP dimaksud.
Selain itu peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah belum mengatur penggunaan tanah timbul untuk kegiatan budidaya perikanan. Hal ini disebabkan tanah timbul baru muncul setelah peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah ditetapkan. Saat ini pemerintah Kabupaten Subang tengah melalukan proses revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

## Pemberdayaan Masyarakat (Penataan Akses)
Pemberdayaan masyarakat menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu semua upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Pemberdayaan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat perikanan dalam melakukan usahanya. Salah satu upaya tersebut yaitu penataan akses sebagaimana yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Penataan akses merupakan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan tanah sehingga masyarakat memiliki akses permodalan dalam meningkatkan kesejahteraan.
Tabel 1.  Peran Instansi Pemerintah di Kabupaten Subang Dalam Pemberdayaan  Masyarakat di Desa Jayamukti. ( Table 1. The Role of Subang Regency Government Agencies in Community Empowerment in Jayamukti Village)
No Instansi ( Government  Agency ) Tugas ( Role ) 1 Kantor Pertanahan Kabupaten Subang (Subang
Regency Land Registry Office) Redistribusi tanah timbul dan legalisasi ( Deltaber redistribution and legalization) 2 Dinas Perikanan ( Fishery Office )
Pemberdayaan pembudidaya ikan, Penyediaan prasarana budidaya ikan, Pemberian bantuan benih udang ( Empowerment of fish cultivators, Provision of fish cultivations infrastructure and shrimp fry )
3 Dinas PUPR ( Public Works dan Housing Office ) Penyelenggaraan jalan kabupaten/provinsi ( Procurement of regency/provincial roads)
4 Dinas Koperasi UMKM, Perdangan dan
Perindustrian ( Cooperative and Small and Madium Enterprise, Industry and Trade Office )
Penguatan kelembagaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, ( Strengthening cooperative institutions and empowering micro-enterprises) 5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Manpower and Transmigration Office) Diklat keterampilan (Skills training) 6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(Community and Village Empowerment Office)
Pembangunan saluran irigasi dan perbaikan jalan desa ( Construction of irrigation canals and village road repair)
7
Dinas Penanaman Modal dan PTSP ( Investment and Integrated One-Stop Service Office) Optimalisasi pelayanan perizinan usaha ( Optimization of business licensing services )
Sumber: Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Subang, 2022 ( Source: Subang Regency Agrarian Reform Task Force, 2022)
Model Inovasi Kolaboratif Redistribusi Aset dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Jayamukti, Kabupaten Subangn  | Syah et al Vol. 18, No. 1, Juni 2023, pp. 105-116
Dengan demikian maka pengembangan Desa Jayamukti sebagai desa wisata tematik merupakan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan melibatkan berbagai instansi di Kabupaten Subang yaitu Badan Pertanahan Nasional, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Selain itu biasanya pemberdayaan masyarakat pesisir di daerah Kecamatan Blanakan dilakukan melalui koperasi  (Abidin As, 2019). Koperasi memiliki peran dalam mempersatukan, membina, dan meningkatkan taraf hidup anggota (Karnain & Rahman, 2020). Adapun koperasi yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu KUD Mina Karya Bhukti Sejati. Pelibatan koperasi dilakukan mengingat tingkat kesadaran masyarakat pesisir di wilayah Kecamatan Blanakan terhadap program pemberdayaan masyarakat masih kurang (Pathony Tony et  al., 2020). Dengan banyaknya pihak yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir maka model pemberdayaan masyarakat ini merupakan model yang ideal (Fajri et al., 2021).
Pemanfaatan tanah timbul sebagai kawasan budidaya perikanan akan berdampak terhadap peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Subang. Hal ini disambut baik oleh pihak Dinas Perikanan Kabupaten Subang. Namun dalam rangka keberlanjutan usaha budidaya perikanan tersebut perlu memperhatikan faktor ekologi yaitu perlunya perbaikan kualitas air dan faktor bioteknis dimana umumnya masyarakat melakukan budidaya secara tradisional dan belum melaksanakan standar budidaya yang baik (Muhtadi et al., 2017).
Adapun peran dari tiap-tiap instansi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Jayamukti, ditampilkan pada Tabel 1.
Model Inovasi Kolaborasi
Bommert (2010) memberikan gambaran bahwa inovasi kolaborasi ( collaboration innovation ) merupakan pemanfaatan sumber daya dari berbagai organisasi dan individu untuk membuat dan menerapkan ide baru, baik di dalam maupun di luar organisasi. Pemerintah diupayakan agar mengadopsi bentuk inovasi tersebut karena cara inovasi birokrasi yang cenderung tertutup tidak dapat menjawab dengan baik tantangan kebijakan publik yang terus- menerus muncul. Inovasi kolaborasi membuka siklus inovasi ke berbagai aktor dengan adanya sumber daya
dan budaya kerja lintas batas serta dapat memberikan dukungan dari masyarakat luas. Pelibatan berbagai aktor dalam pemecahan masalah kebijakan publik tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah yang sejalan dengan pendapat Ansell dan Gash (2008) tentang pengertian kolaborasi pemerintah dengan menekankan enam kriteria, yaitu forum yang diinisiasi baik oleh lembaga pemerintah maupun nonpemerintah; aktor dari sektor nonpemerintah; aktor yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan publik; forum yang secara resmi diorganisasikan secara kolektif; forum yang ditujukan untuk membuat keputusan berdasarkan kesepakatan; dan kolaborasi yang berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik.
Berdasarkan kriteria kolaborasi yang disusun oleh Ansell dan Gash (2008), kriteria kolaborasi GTRA Kabupaten Subang dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Jayamukti dijelaskan sebagai berikut:
1.  GTRA Kabupaten Subang diinisiasi oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
2. Gugus tugas melibatkan aktor nonpemerintah, yaitu organisasi masyarakat, seperti Ketua Lembaga Adat Karawatwan Galuh Pakuan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat MAPAS, Ketua Forum Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan (FORDAMASH), dan KUD Mina Karya Bhukti Sejati.
3.  Aktor yang ada di dalam gugus tugas terlibat langsung dalam pengambilan keputusan program Reforma Agraria.
4. GTRA Kabupaten Subang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Subang Nomor PM 04.04.01/KEP.41-PEM/2022 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Subang.
5. Pengambilan keputusan gugus tugas dilakukan melalui rapat integrasi dan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh anggota.
6.  Tujuan dibentuknya GTRA Kabupaten Subang adalah untuk menyelesaikan program Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.
Keterlibatan masyarakat pada model inovasi kolaborasi ini yaitu adanya penetapan perwakilan dari lembaga masyarakat, seperti Lembaga Adat
Karawatwan Galuh Pakuan, Lembaga Swadaya Masyarakat MAPAS, dan Forum Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan (FORDAMASH) sebagai anggota tim gugus tugas yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan program Reforma Agraria. Selain itu, dalam pemberdayaan masyarakat dilibatkan juga KUD Mina Karya Bhukti Sejati. Adapun masyarakat yang ada di Desa Jayamukti merupakan calon penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang akan menjadi sasaran dalam program pemberdayaan.
Melalui pendekatan kriteria tersebut maka model inovasi kolaborasi pada redistribusi aset di Desa Jayamukti diuraikan sebagai berikut:

## Starting Condition
a. Masyarakat menginginkan kepemilikan yang sah atas tanah timbul di Desa Jayamukti yang sudah digarap menjadi tambak. Hal itu bisa menjadi sumber konflik namun apabila diatur dengan baik, hal itu bisa mendorong peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.
b. Selain itu, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki tugas dan tujuan yang sama yaitu menyejahterakan masyarakat walaupun dengan program yang berbeda-beda.

## Institutional Design
GTRA Kabupaten Subang dibentuk dengan melibatkan peran serta masyarakat dan berbagai instansi dalam pengambilan keputusan untuk penataan aset dan pemberdayaan masyarakat di Desa Jayamukti

## Facilitative Leadership
GTRA Kabupaten Subang diketuai oleh Bupati Subang dengan Wakil Ketua I, yaitu Wakil Bupati; Wakil Ketua II, yaitu Sekretaris Daerah; dan Ketua Pelaksana Harian, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Subang. Sementara itu, anggotanya merupakan pejabat perangkat daerah di Kabupaten Subang. Berdasarkan struktur tersebut, gugus tugas dapat mengakomodasi setiap kepentingan dari instansi yang terlibat.

## Collaborative Process
a.  Bupati Subang sangat berkomitmen dalam mendukung GTRA Kabupaten Subang.
b.  Pengambilan keputusan dilakukan melalui kesepakatan rapat dengan seluruh anggota dan setiap anggota memiliki hak untuk menyatakan pendapat.
c.  Dalam rangka membangun rasa saling percaya, GTRA Kabupaten Subang melibatkan berbagai instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Subang, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.
d.  Gugus tugas memiliki tugas yang jelas serta kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap program Reforma Agraria sehingga dapat melakukan evaluasi di setiap tahapan Reforma Agraria dan menentukan langkah-langkah perbaikan dalam mencapai tujuan.
Kelebihan dari model inovasi kolaborasi yang dilaksanakan melalui GTRA adalah setiap dinas dan lembaga yang ada di Kabupaten Subang dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, tetapi bergerak ke arah tujuan yang sama, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui program Reforma Agraria. Hal itu bisa dilihat dari peran instansi pemerintah di Kabupaten Subang dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Jayamukti.
Meskipun demikian, model kolaborasi tersebut tidak terlepas dari kekurangan, yaitu instansi pemerintah yang terlibat dalam gugus tugas merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang sehingga ketika terdapat permasalahan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat, gugus tugas tidak serta- merta dapat langsung mengatasinya. Permasalahan itu bisa dilihat dari adanya kendala dalam pengenaan tarif PNBP atas tanah timbul yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, yaitu Kementerian ATR/BPN dan perlunya revisi rencana tata ruang penggunaan tanah timbul yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

## Simpulan
Model inovasi kolaborasi redistribusi aset di Desa Jayamukti dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir diterapkan melalui pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Subang. Aktor penting yang terlibat dalam gugus tugas tersebut adalah instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Subang, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Subang; Dinas Perikanan Kabupaten Subang; Dinas
Model Inovasi Kolaboratif Redistribusi Aset dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Jayamukti, Kabupaten Subangn  | Syah et al Vol. 18, No. 1, Juni 2023, pp. 105-116
PUPR Kabupaten Subang; Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Subang; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang; Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Subang; serta organisasi masyarakat. Aktor tersebut memiliki peran dalam mengoordinasikan penataan aset; memberikan usul dan rekomendasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); melakukan tata usaha kepemilikan TORA, legalisasi aset, dan penataan akses (pemberdayaan masyarakat); mengintegrasikan penataan aset dan akses; melaporkan hasil redistribusi aset; menyelesaikan sengketa dan konflik; serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan redistribusi aset.
Gugus tugas merupakan bentuk inovasi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan reforma agraria melalui penguatan aturan kolaborasi dalam pelaksanaan reforma agraria. Meskipun demikian, Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Subang memiliki kendala dalam mengatasi masalah yang menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga dalam rangka mengatasi masalah tersebut, diperlukan inovasi kolaborasi lintas pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

## Rekomendasi Kebijakan
Meskipun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Subang sudah melibatkan banyak instansi pemerintah dan organisasi masyarakat serta adanya komitmen dari Bupati namun masih terdapat kendala dalam menyinkronkan kegiatan anggaran antar instansi yang mendukung program reforma agraria dan pengenaan tarif pelayanan pertimbangan teknis tanah timbul. Dalam rangka mengatasi kendala tersebut maka perlu dilakukan tagging kegiatan anggaran yang mendukung reforma agraria baik didalam dokumen perencanaan maupun dokumen anggaran yang ada di setiap satuan kerja dan diterbikan surat edaran yang mengatur pengenaan tarif pelayanan pertimbangan teknis tanah timbul di Desa Jayamukti. Selan itu diperlukan kolaborasi lintas pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan tarif PNBP atas tanah timbul dan revisi rencana tata ruang penggunaan tanah timbul.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dengan selesainya tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik langsung maupun
tidak langsung terhadap penyelesaian tulisan. Ucapan terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang yang banyak memberikan data yang kami butuhkan dalam penelitian ini. Kemudian, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perikanan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang, serta pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan kepada kami selama penelitian berlangsung. Semoga hal itu menjadi amal kebaikan. Selain itu, kami berharap bahwa tulisan ini bisa memberikan manfaat bagi warga masyarakat pesisir di Desa Jayamukti.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Dengan ini kami menyatakan bahwa tiap-tiap penulis yang berkontribusi dalam pembuatan karya tulis adalah Iskandar Syah sebagai kontributor utama serta Muhammad Busthomi, Endang Masduki, dan Asropi sebagai kontributor anggota. Penulis menyatakan bahwa penulis telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin As, Z. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang. Jurnal  Caraka  Prabu , 1 (2), 84–122. https://doi. org/10.36859/jcp.v1i2.95
Anida, A., Daryanto, A., & Hendrawan, D. S. (2018). Strategi Penyediaan Access Reform pada Program Reforma Agraria di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen , 4 (2), 159–170. https://doi.org/10.17358/jabm.4.2.159
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal  of  Public  Admin- istration  Research  and  Theory , 18 (4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Asropi. (2008). Budaya Inovasi dan Reformasi Birokrasi. Jurnal  Ilmu  Administrasi.  Vol  5,  No  3  (2008) , 10 , 265–275. doi: https://doi.org/10.31113/jia. v5i3.451
Bommert, B. (2010). The international public management review  IPMR :  the  e-journal  of  the  IPMN. International  Public  Management  Review , 11 (1), 15–33. http://ipmr.net/index.php/ipmr/article/ view/73/73
Chambers,  R.  (1995).  Poverty  and  livelihoods:  whose reality counts? Environment and Urbanization , 7 (1),
173–204. https://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/ drivers_urb_change/urb_society/pdf_liveli_ vulnera/IIED_Chambers_poverty.pdf
Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). Kolaborasi Pemerintah dalam Pengembangan Terpadu Wilayah
Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai ( Gerbang Mapan ). Prosiding Seminar Nasional Unimus , 1 , 517–529. https://prosiding.unimus.ac.id
Handoko,  T.,  Syofian,  .,  &  Tinov,  M.  .  T.  (2018).
Collaborative  Governance  Dalam  Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Aktivitas Industri Pada Daerah Aliran Sungai (Das) Siak Di Kota Pekanbaru. Jurnal  Administrative  Reform , 6 (3), 102. https://doi.org/10.52239/jar.v6i3.1904
Hastiyanto, F. (2019). Perencanaan Pembangunan Dan
Gerakan Sosial Dalam Reforma Agraria Di Indonesia. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan ,
5 (2), 18–28. https://doi.org/10.35326/kybernan. v5i2.369
Ihsannudin, I., Pinujib, S., Subejo, S., & Sumada Bangko, B. (2016). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Petani Garam Melalui Pendayagunaan Aset Tanah Pegaraman. Economics Development Analysis Journal , 5 (4), 395–409. https://doi.org/10.15294/ edaj.v5i4.22177
Jamal, E. (2016). Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria di Indonesia. Forum  Penelitian  Agro  Ekonomi , 18 (1–2), 16. https://doi.org/10.21082/fae.v18n1-2.2000.16-24
Karnain, N., & Rahman, M. (2020). Peran Koperasi Unit Desa (Kud) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Melalui Program Keterampilan Mengolah Makanan. Aksara:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan Nonformal , 6 (1), 72. https://doi.org/10.37905/ aksara.6.1.72-79.2020
Kurniasari, N., & Reswati, E. (2011). Memaknai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Buletin  Ilmiah  Marina  Sosial  Ekonomi  Kelautan Dan Perikanan , 6 (1), 7. https://doi.org/10.15578/ marina.v6i1.5805
Kurniawati,  F.,  Kistiyah,  S.,  &  Luthfi,  A.  N.  (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan. Tunas  Agraria , 2 (3), 1–23. https://doi. org/10.31292/jta.v2i3.47
Masyhuri, I. (2003). Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan. Jurnal  Masyarakat  Dan  Budaya ,
5 (1), 63–82. https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/ view/259/237
Muhtadi, A., Soewardi, K., & Taryono. (2017). Pengelolaan ekosistem mangrove berbasis minawana (studi kasus : kawasan mangrove RPH TEGAL-Tangkil KPH Purwakarta , Blanakan , Subang, Jawa Barat). Jurnal Perikanan Dan Kelautan, Volume 7 Nomor 1. Juni 2017 , 7 (1), 25–39.
Nazar, F., Rahman., Medi., N., & Muhammad, R. (2021).
Analisa Akar Masalah Kemiskinan Mayarakat Pesisir Dengan Pendekatan Sistem Sosial Ekologi. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , Vol. 8 No. 1 Februari 2021 , 8 (2), 86–93. https://doi.org/10.34308/ eqien.v8i1.189
Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmiah CIVIS , 1 (2), 88. https://doi.org/10.2307/257670. Poerwanto.
Novprastya, H., Kahar, S., & Sudarsono, B. (2014). Kajian Tentang Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Kabupaten Rembang. Jurnal  Geodesi  Undip , 3 (Sistem Informasi Geografis), 240–252. https:// ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/ view/6791
Nuruzzaman, M. (2018). Implementasi Kebijakan Program Prioritas  Legalisasi  Aset  Sertifikat  Tanah  Bagi Nelayan di Kota Cirebon. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 3, No 1 Januari 2018 , 3 (8), 27–38.
Pathony Tony, Kusman, Y., & Iwan, K. (2020). Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus di Kecamatan Blanakan). The  World  of  Business Administration  Journal , 2 (1), 39–59. https://doi. org/10.37950/wbaj.v2i2.941
Qi, H. (2019). Strengthening the rule of law in collaborative governance. Journal  of  Chinese  Governance , 4 (1), 52–70. https://doi.org/10.1080/23812346.2019.1 565852
Rohman, M. L., & Astuti, P. (2019). Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Journal of Politic and Government Studies , 8 (4), 381–390. https://ejournal3.undip.ac.id/ index.php/jpgs/article/view/25067
Sabarisman,  M.  (2017).  Identifikasi  dan  Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pesisir. Sosio  Informa , 3 (3), 216–235. https://doi.org/10.33007/inf.v3i3.707
Saheriyanto, & Suhaimi, A. (2021). Pendampingan dan Akses Modal Sebagai Strategi Access Reform Dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Kuala. Jurnal  Pertanahan.  Vol  11  No  1 (2021 , II (1), 76–88. https://garuda.kemdikbud. go.id/documents/detail/2487908
Sudaryana, B. (2015). Model Penanganan Kemiskinan Masyarakat Pantai Santolo Kabupaten Garut. Jurnal  Administrasi  Bisnis , 1 (1), 62–68. https:// doi.org/https://doi.org/10.38204/atrabis.v1i1.113
Sudirman, F. A., Tombora, I. T. A., & La Tarifu. (2022). Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) Pembangunan Pariwisata Bajo Mola Wakatobi. Indonesian Journal of International Relations , 6 (1), 114–132. https://doi.org/10.32787/ijir.v6i1.335
Suprajitno, H. (2021). Identifikasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Tradisional di Kawasan Pesisir Pantai Popoh Kabupaten Tulungagung. AS-SIYASAH: Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik , 6 (2), 1. https://doi.org/10.31602/as.v6i2.4372
Suriamanda, G. (2020). Urgensi Peningkatan Akses Layanan Keuangan Bagi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi.
Model Inovasi Kolaboratif Redistribusi Aset dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Jayamukti, Kabupaten Subangn  | Syah et al Vol. 18, No. 1, Juni 2023, pp. 105-116
Inovasi , 17 (1), 31–38. https://doi.org/10.33626/ inovasi.v17i1.158
Triandaru, L., Amberi, M., Oktavianoor, T., & Hidayat,
M. F. (2021). Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma Agraria Dengan Pola Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , 7 (2), 201–216. https:// journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/ article/view/5655/3790
Utomo, S. (2021). Percepatan reforma agraria untuk mencapai keadilan. Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum Commune , 4 (2), 202–213.
Van  Dijck,  C.,  &  Steen,  T.  (2022).  Collaborating  for Innovation: A Systematic Review of the Red Tape Effects  at  Play. International  Journal  of  Public Administration , 00 (00), 1–12. https://doi.org/10. 1080/01900692.2022.2062382
Waryanta, M. (2016). Reforma Agraria: Momentum
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan. BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan  Pertanahan , 2 (2), 179. https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.69
Wijaya, A. B., & Fauzie, A. (2020). Pemaknaan Hidup Nelayan (Analisis Makro dan Mikro pada Kemiskinan Nelayan). Indonesian  Psychological Research , 2 (2), 96–108. https://doi.org/10.29080/ ipr.v2i2.259
Zadek, S. (2008). Global collaborative governance: There is no alternative. Corporate Governance , 8 (4), 374–388. https://doi.org/10.1108/14720700810899121