## Volume 7 No. 1, Juli  2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Status Residivis Di Pengadilan Negeri Muara Bungo

## Alfiyyah Nur Hasanah, Muhammad Ikhwan,  Gisha Dilova
Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia Email: alfiyyanh@gmail.com, ikhwan.nima02@gmail.com, gishadilova12@gmail.com

## Abstract
Recidive  in  the  law  dictionary  is  defined  as  a  repetition  of  a  crime,  an  event  that  someone  has  been punished for doing something; crime, commit another crime. Recidivism occurs when a person commits a crime and has been sentenced to a crime by a judge's decision that has permanent legal force (in kracht van gewijsde), then commits another crime. This can be influenced by several factors such as social and economic factors. The problem is how the judges at the Muara Bungo District Court consider a child who commits a crime with recidivist status? as well as how the regulation regarding punishment of children?. Writing this thesis aims to find out how the considerations of judges at the Muara Bungo District Court when adjudicating cases related to recidivism in children besides seeing how the arrangements regarding sentencing of children. The research method used is normative, namely studying the applicable laws and regulations  regarding  cases  of  children  with  recidivist  status  at  the  Muara  Bungo  District  Court.  The results  of  the  study  show that sanctions  for  children  who  commit  criminal  acts  of  theft  with  recidivist status are subject to sanctions for 1 (one) year and 3 (three) months. The arrangements made for children in litigation refer to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

## Keywords: Judge Considerations; Children; Crime; Theft; Recidivist

## Abstrak
Recidive  pada  buku  hukum  dimaknai  sebagai  pengulangan  kejahatan,  yaitu  suatu  peritiwa  bagi  orang yang  pernah  di  pidana  karena  pernah  melaksanakan  suatu  tindakan  pidana  kejatahan,  kemudian melakukan lagi tindak pidana. Residivis terjadi pada hal yaitu orang yang melakukan kejahatan dan sudah diberikan  tindakan  pidana  dengan  hakim  yang  mempunyai  kekuasaan  tetap  (in  kracht  van  gewijsde), kemudian  melakukan  tindak  pidana  lagi.  Hal  tersebut  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  seperti faktor sosial dan ekonomi. Adapun permaslahannya adalah bagaimana pertimbangan hakim yang ada di Pengadilan Negeri Muara Bungo terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang berstatus residivis ? serta  bagaimana  pengaturan  mengenai  pemidanaan  terhadap  anak?.  Penulisan  skripsi  ini  bertujuan untuk  mengetahui  bagaimana  pertimbangan  hakim  yang  ada  di  Pengadilan  Negeri  Muara  Bungo  saat mengadili  kasus  yang  berkaitan  tentang  residivis  pada  anak  selain  itu  melihat  bagaimana  pengaturan mengenai  pemidanan  terhadap  anak.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  normatif  yaitu mempelajari peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kasus anak dengan status residivis  di  Pengadilan  Negeri  Muara  Bungo.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sanksi  bagi  anak pelaku tindak pidana pencurian yang berstatus residivis dijatuhkan sanksi selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.  Adapun  pengaturan  yang  dilakuan  pada  anak  yang  bererkara  mengacu  pada  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Anak; Tindak Pidana; Pencurian; Residivis

## A. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  golongan  dari  anak-anak  muda  yang  akan  datang  anak  ialah sebuah sumber bagi manusia yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah penerus  kehidupan  bangsa  dan  bagian  dari  sebuah  pewaris  cita-cita  sebuah  negara, yang  mempunyai  tugas  secara  khusus,  yang  harus  di  bimbing  serta  harus  dilindungi akan kesehatan fisik, mental serta kemampuan sosialnya. 1
Menurut  Pasal  1  Angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  (seterusnya  disingkat  UU  Perlindungan  Anak),  menjelaskan  anak adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.  Dalam  UU  Perlindungan  Anak  Pasal  9  Ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  anak berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat 2 .
Anak sebagai pelaku tindakan pidana begitu membutuhkan suatu perhatian serta pembinaan  secara  khusus,  serta  suatu  perlindungan  bagi  anak.  Meskipun  anak melakukan kasusu pidana namun hukuman bagi seorang yang masih dibawah umur itu berbeda. 3 Anak dilakukan perlindungan dengan dilaksanakan sesuai dengan hal yang dibutuhkannya supaya tidak terjadi akan hal yang berlebihan atau suatu perlindungan bagi  anak  dilaksanaakn  dengan  cara  yang  rasional  dan  mempunyai  tanggung  jawab dan kegunaan bagi anak yang dilaksanakan dengan efektif dan mudah 4 .
Sistem  peradilan  pidana  pada  anak  tidak  hanya  dilakukan  dengan  hal  yang ditangganin saja kepada anak akan tetapi akan dihadapkan dengan sebuah hukum yang akan  dilakukan  oleh  penyidik,  melakukan  sebuah  penuntutan  dan  melaksanakan pemeriksaan  di  pengadilan  sampai  dengan  suatu  pembinaan  di  pemerintahan  dan
1 Guntarto Widodo, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana  Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak,” jurnal surya kencana vol 6 (2016).
2 Alfitra, Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia,(Jawa Timur, W.Group, 2019) hlm.9 .
3 Ria  Juliana  dan  Ridwan  Arifin,  “Anak  dan  Kejahatan  (Faktor  Penyebab  dan  Perlindungan Hukum),” Jurnal Selat vol.6 (2019).
4 Muhammad  Fachri  Said,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia,” Jurnal Cendikia Hukum vol. 4 (2018).
sampai  dengan  kepulangannya  ke  masyarakat,  serta  juga  harus  mempunyai  suatu masalah  apa  yang  menjadi  masalahnya,  kenapa  anak  tersebut  melaksanakan  kegiatan pidana dan cara penangulanganya. 5
Dalam melakukan masalah pada anak, maka hakim diharuskan mempunyai suatu pertimbangan  pada  pelaporan  hasil  yang  dilakukan  pada  penelitian  ke  masyarakat yang  dibimbing  oleh  pembimbing  kepada  masyarakat  yang  mengenai  hal-hal  yang bersangkutan  dengan ke  pribadian  serta keluarga  dari  pihak  anak  tersebut. 6 Residivis pada anak terjadi apabila seorang anak telah melaksanakan suatu perbuatan pidana dan telah mendapatkan pembinaan, namun setelah anak kembali ke dalam masyarakat anak tersebut kembali melakukan tindak pidana yang sama (pengulangan tindak pidana) 7 .
Teristimewa  hal  yang  mengenai  sanksi  untuk  anak  maka  akan  dipilihlah  suatu yang didasari dengan pembeda dari umu anak, jika anak tersebut masih berusia kurang 12  tahun  maka  hanya  akan  di  kenai  sebuah  tindakan  kemudian  anak  yang  sudah  12 tahun  sampai  usia  18  tahun  maka  bisa  dikenai  suatu  hukuman  pidana,  hal  ini  sesuai dengan  Pasal  69  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistim Peradilan  Pidana  Anak  (selanjutnya  di  singkat  Undang-Undang  SPPA)  bahwa  “Anak hanya  dapat  dijatuhi  pidana  atau  dikenai  tindakan  berdasarkan  ketentuan  dalam UndangUndang ini. (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”
Pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Muara  Bungo  Nomor  13/Pid.Sus- Anak/2021/PN  Mrb  merupakan  salah  satu  contoh  kasus  residivis  anak  yang  ada  di Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan klasifikasi tindakan pidana pencurian dengan pemberatan.  Pada  putusan  Nomor  13/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Mrb  Putusan  Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrb juga disebutkan bahwasanya perbutan yang dilakukan oleh anak pelaku tersebut merupakan pengulangan tindak pidana dimana sebelumnya anak pelaku di tahun yang sama juga melakukan tindak pidana yang sama.
5 Ayu Gusti Bintang Darmawati, Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak , 2021, hlm 2.
6 Alfitra, Hukum Acara Peradilan Anak (ponorogo jawa timur: wade group, 2019) hlm, 6.
7 roni wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia , ed. Mandar Maju (Bandung, 2012.). hlm  312.
Hakim  menimbang,  bahwa  anak  pelaku  akan  mempertanggung  jawabkan perbuatannya  dalam  perkara  ini  dikarnakan  pada  saat  anak  melakukan  perbuatan  ini berdasarkan  data yang  telah tertera  umur  anak  adalah  15  (lima  belas)  tahun  7  (tujuh) bulan.  Hakim  dalam  memutuskan  perkara  juga  memberikan  banyak  pertimbangan diantaranya  anak  sudah  melakukan  tindak  pidana  yang  sama  lebih  dari  dua  kali  dan termasuk dalam penglangan tindak pidana (residivis), selain itu anak juga melakukan tindakan melarikan diri saat masih dalam masa penahanan.
Dengan  adanya  pengulangan  suatu  perbuatan  pidan  ayang  dilaksanakan  oleh anak terebut maka sesuai dengan Undang-Undang SPPA bahwa hakim harus bersikap seadil-adilnya dalam hal memutus dan mengadili perkara melihat anak sebagai pelaku tindak  pidana  yang  dimana  memiliki  hak-hak  tertentu  yang  berbeda  dengan  orang dewasa.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan  data  dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 8 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masalah-masalah yang ada.  Sumber  data  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  normatif  adalah  bahan atau  data  hukum  yang  bersifat  fakta  dalam  kenyataan  atau  kenyataan  yang  ada  di lingkungan  sosial,  dikarnakan  dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  bahan  kajian  adalah hukum  yang  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  normatif.  Metode  pengumpulan  data yang digunakan dalam penelitian yaitu studi pustaka dan studi lapangan teknik analisis data  menggunakan  wawancara,  pengamatan,  dokumen  pribadi,  dokumen  resmi, gambar, foto dan sebagainya 9 .

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertimbanagan Yang Dilakukan Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Muara Bungo Terhadap Anak-Anak Yang melakukan Tindakan Residivis
Pada  bagian  ini  penulis  akan  menyediakan  suatu  data  yang  sudah  didapat selama melaksanakan penelitian ini. Adapun data yang didapatkan yang dilakukan
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, Dab RD, 2019.
9 Moleong Lexy, Metodeologi Penelitian Kualitatif, 2015, hlm. 247.
dengan  studi  kepustakaan  serta  analisis  dari  sebuah  kasus  yang  telah  dijadikan suatu  berkas  perkara. Berkas  perkara yang  dipelajari  ini  adalah  suatu  berkas  yang sudah di buat keputusan nya pada pengadilan tingkat pertama, yakni di Pengadilan Negeri Muara Bungo.
Pada  perkara  Nomor  9/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Mrb  hakim  menyatakan bahwasanya :
1. Menyatakan  bahwa  anak  tersebut  telah  terbukti  dengan  sah  dan  meyakinkan telah  bersalah  melakukan  sebuah  tindakan  pidana  pencurian  dengan  sifat memberatkan
2. Menjatuhkan  sebuah  pidana  pada  anak  dengan  pidana  yaitu  penjara  selama  1 tahun satu bulan.
3. Membuat penetapan masa penangkapan dan penahanan yang etlah dijalani anak dikurangkan seluruh pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan anak akan ditahan
5. Menetapan barang bukti berupa :
a. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor kawasaki KLX 150 F warna orange dengan  nomor  polisi  BH  2394  KX  dengan  nomor  kendaraan MH4LX150FLJPA3255 nomor mesin LX150CEWL7844 Nila Sari.
b. 1  (satu)  lembar  STNK  sepeda  motor  kawasaki  KLX  150  F  warna  orange dengan  nomor  polisi  BH  2394  KX  dengan  nomor  kendaraan MH4LX150FLJPA3255  nomor  mesin  LX150CEWL7844  Nila  Sari.
Dikembalikan kepada saksi Nila Sari alias Nila binti Jarwanto
c. 1  (satu)  buah  obeng  yang  panjangnya  sekitar  15  cm  yang  gagangnya berwana kuning. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebankan kepada anak untuk membayar biara perkara sejumlah Rp.3000 (tiga ribu rupiah).
Sedangkan pada putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrb hakim menyatakan bahwa :
1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan menykinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang etlah dijalani anak dikurangkan seluruh pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan anak ditahan.
5. Menetapan barang bukti berupa :
a. 1 (satu) unit HP realme 7i warna hijau aurora dengan nomor imei 1 : 865070040538453 dan imei 2 : 865070040538446.
b. 1 (satu) buah kotak hp realme warna kuning. Dikembalikan kepada Nur Azizah binti H. Makmur (Alm)
6. Membebankan kepada anak untuk membayar biara perkara sejumlah Rp.3000 (tiga ribu rupiah).
Hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya  sudah  diatur  diatur  dalam  Pasal  183 KUHAP yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya”.  Arti  dari  pasal  183  KUHAP  yakni  sebuah  petunjukk  yang  di  yakini bahwa  dalam  sebuah  sistem  suatu  pembuktian  ialah  sistem  dari  suatu  bukti  menurut UU dengan cara hal negatif (negatief wettelijk stelsel) dengan disebutkan bahwa terdapat dua  alat  bukti  yang  sudah  benar  akan  keadaanya  dan  meyakinkan  hakim  bahwa tersangka terbut telah bersalah.
Dalam  melakukan  pengambilan  pada  sebuah  putusan  yang  digunakan  untuk mencari  akan  sebuat  kebenaran  itu  di  artikan  dengan  keputusan  dari  hakim  dalam membuat  putusan  pada  perkara  yang  telah  didasari  pada  perbuatan  yang  dilakukan serta  hasil  dari  pemeriksaan  pada  suatu  persidangan  dipengadilan  maka  keputusan yang diambil berlandaskan suatu hal yang diyakinin dan telah sah
Hakim  dalam  melaksanakan  suatu  keputusan  terhadap  pidanaan  harus  selalu memperhatikan  serta  mengawalai  suatu  kepetingan  orang-orang  yang  bersalah walaupun  masih  dibilan  anak-anak.  Hal  ini  didasari  oleh  suatu  teori  absolut  pada perpidanaan  maka  penjatuhan  suatu  pidana  yakni  suatu  yang  telah  benar  dan  harus
mempunyai suatu balasan kepada orang yang sudah melakukan suatu kesalahan. Suatu pidana  di  Indonesia  bagi  orang  yang  bersalah  yang  masih  dibawah  umur  tidak ditunjukan  untuk  suatu  balasan  saja  akan  tetapi  juga  memiliki  suatu  tujuan  yang mengajarakan supaya anak tersebut jera dengan apa yang dilakukanya dan diharapkan bisa menjadi manusia yang baik kedepannya dan patuh kepada suatu hukum yang ada.
Anak  dapat  dibina  di  lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  untuk  di  didik  sesui dengan tingkatan Pendidikan, umur dan bakatnya sebagai upaya terakhir dalam waktu yang  paling  singkat  sesuai  pasal  3  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan Pertimbangan sebagai berikut :
1. Tindak pindana diancam hukuman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;
2. Perbuatan merupakan pengulangan tindak pidana.
3. Berdasarkan  penelitian  kemasyarakatan  (litmas)  dan  penilaian  pembimbing kemasyarakatan  anak  dikhawatirkan/cenderung  akan  mengulangi  tindak  pindana karena lingkungan sosial, ekonomi, dan pergaulan anak.
4. Orang tua dan keluarga dan kelurga dinilai tidak mampu membina, membimbing, dan mengawasi anak.
5. Perbuatan  anak  sangat  meresakhan  warga  sehingga  kondisi  tempat  tinggal  anak tidak kondusif bagi anak.
Menimbang,  bahwa  atas  rekomendasi  tersebut  hakim  akan  mempertimbangkan hukuman  yang  pantas  untuk  anak.  Mengenai  sanksi  oleh  anak  maka  dibuatlah ketentuan  yang  berlandaskan  suatu  pembeda  yaitu  umur  orang  tersebut.  Anak  yang umurnya masih kurang dari 12 tahun maka hanya akan di kenai suatu tindakan, namun bagi  anak  yang  sudah  berumur  14  tahun  sampai  18  tahun  maka  anak  tersebut  akan dikenai tindakan dan pidana. Hal ini selarah dengan Pasal  69 ayat (2) Undang-Undang SPPA.
Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan merupakan  bunyi  dari  pasal  69  ayat  (2)  Undang-Undang  SPPA.  Dimana  mengatur tentang pidana dan tindakan yang harus dilakukan pada anak sesuai dengan tingkatan usia  anak  dimana  anak  yang  berusia  14  (empat  belas)  tahun  sudah  bisa  dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan dan hukum yang mengaturnya.
Hakim  juga  memberika  pertimbangan  bahwasanya  terpenuhinya  segala  unsur yang  ada  dalam  pasal  363  tersebut  dan  adanya  pengakuan.  Anak  dalam  putusan  ini termasuk  sebagai  pelaku  dimana  anak  itu  sendiri  sudah  pernah  melakukan  kejahatan serupa  yang  telah  di  daftarkan  dengan  nomor  putusan  Nomor  9/Pid.Sus- Anak/2021/PN Mrb yang telah tercatat di Pengadilan Negeri Muara Bungo.
Di ke dua putusan tersebut anak di kenakan pasal yang sama yaitu pasal 363 ayat (1)  ke-3  dan  ke-5  jo  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistim  Peradilan  Pidana  Anak. Dimana  anak  telah  di  dakwa  oleh  penuntut  umum  dengan  dakwaan  tunggal sebagaimana  telah  diatur  dalam  pasal  363  ayat  (1)  ke-3  dan  ke-5  KUHP.  Menurut putusan  Nomor  9/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Mrb  yang  telah  penulis  baca  anak  pelaku sebelumnya  telah  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  yang  sama,  melihat  dari pertimbangan haim yang menyatakan bahwa anak terakhir keluar penjara pada tanggal 7 (tujuh) agustus 2021.
Dalam hal ini anak juga mengakui bahwasanya setelah keluar dari penjara anak juga  sempat  melakukan  tindak  pidana  yang  sama  dan  telah  mengambil  sebanyak  3 (tiga)  unit  sepeda  motor  dan  anak  juga  sudah  menjalani  hukuman/pemidanaan sebanyak  2  (dua)  kali  dimana  yang  pertama  7  (tujuh)  bulan  dan  yang  kedua  9 (sembilan) bulan.
Hakim  memutuskan  perkara  anak  harus  memperhatikan  hak-hak  anak  yang terdapat  dalam  pasal  3  Undang-Undang  SPPA  diatas  dimana  anak  juga  berhak mendapatkan hak-haknya selama menjalankan hukuman yang telah diberikan.  Dalam pasal 3 Undang-Undang SPPA huruf i menyebutkan bahwasannya identitas anak tidak dipublikasikan,  indentitas  anak  sangat  dijaga  dan  tidak  dipublikasikan  terutama kepada  orang  yang  tidak  termasuk  kedalam  perkara.  Di  Pengadilan  Negeri  Muara Bungo  sendiri  juga  menerapkan  dan  menjalankan  peraturan  tersebut  dimana  nama anak dikaburkan menjadi anak pelaku guna melindungi identitas anak dan melindungi hak-hak yang ada dalam diri anak.
Pada pasal 19 juga disebutkah bahwasanya indentitas anak,  anak  korban an saksi lainnya  harus  dilakukan  sebuah  rahasia  akan  indentitasnya  pada  suatu  berita  pada semua  media  yang  ada.  Di  dalam  putusan  baik  putusan  Nomor  :  13/Pid.Sus-
Anak/2021/PN  Mrb  dan    Putusan  Nomor  9/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Mrb  anak dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  dimana  pada  pasal  3  huruf  g  menyebutkan bahwasanya  anak  tidak  ditangkap,  ditahan  atau  dipenjara  kecuali  sebagai  upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
Namun pada kenyataannya anak tetap ditangkap dan diberikan hukuman penjara dengan  memeprtimbangkan  beberapa  aspek  dimana  anak  sudah  berulang  kali melakukan  tindak  pidana,  bukan  pertama  kalinya  anak  melakukan  tindak  pidana, serta anak sudah melakukan tindakan melarikan diri saat masih menjalankan hukum. Dalam  persidangan  hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasn pembenar dan atau alasan pemaaf, maka  anak  harus  tetap  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  sesuai  hukum  dan peraturan yang berlaku.

## 2. Pengaturan Mengenai Pemidanaan Terhadap Anak
Perlindungan  untuk  anak  sudah  diatur  pada  Undang-undang  dasar  1945  pada pasal 34 menyebutkan bahwa negara indonesia memberikan suatu lindungan hukum kepada  fakir  miskin  serta  anak  yang  tidak  mempunyai  tempat  tinggal  di  Indonesia. Pada  hal  pidana  yang  dibuat  anak  yang  berusia  delapan  belas  tahun  maka  anak tersebut  akan  diberikan  sidang  menuju  pengadilan  sesudah  anak  melewati  umur  18 tahun akan tetapi anak belum usia dua puluh satu maka anak masih akan dijatuhkan kepada sidang anak. Hal ini disesuaikan dengan pasa 20 Undang-undang SPPA.
Pidana yang diberikan kepada anak paling lama ½ dari maksimum pidana penjara yang dijatuhkan terhadap orang dewasa. Hal tersebut sudah diatur pada pasal 79 ayat (2)  Undang-undang  SPPA.  Sedangkan  menurut  pasal  45  KUHP  mendefinisikan  anak yng  belum dewasa apabila belum berumur  16 (enam belas) tahu. Menurut ketentuan pasal  16  Undang-undang  SPPA    menyatakan  bahwa        Ketentuan  beracara  dalam Hukum  Acara  Pidana  berlaku  juga  dalam  acara  peradilan  pidana  anak,  kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
Hakim  pada  saat  menentukan  suatu  keputusan  selain  hal  lain  yang  terdapat diatas maka terdapat pada Pasal 183 KUHAP yakni “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
Pada pasal 183 KUHAP memperlihatkan bahwa yang  di yakini pada sistem ini ialah  suatu  bukti  yang  menjelaskan  dalam  undang-undang  secara  negatif  (negatief wettelijk stelsel) maka hal tersebut menyebutkan bahwa ada dua alat yang membuktikan yang benar dan dapat diyakini oleh hakim bahwa tersangka salah. Pada suatu tindakan pidana yang melakukan ialah anak, jika umur mereka genap delapan belas tahun maka akan  dijatuhkan  suatu  sidang  kepengadilah  sesudah  anak  tersebut  melewati  akan batasan umur nya yakni delapan belas tahun, akan tetapi jika belum di usia dua puluh satu tahun maka anak tetap di sidang sesuai dengan peraturan yang ada.
Suatu  penanganan  ke  anak  yang  bersangkutan  kepada  hukum  maka  bisa diletakan  di  lembaga  penepatan  anak  sementara  (LPAS),  kemudian  bagi  anak  yang memperoleh  hukuman  maka  ditempatkan  di  lembaga  pembinaan  khusus  anak (LPKA).  Keputusan  hakim  untuk  level  awal,  baik  anak  yang  bersangkutan  pada hukum  atau  tuntutan  umum  maka  akan  dapat  melaksanakan  kelanjutan  hukum selanjutnya  yakni  seperti  banding,  kasasi  dan  suatu  tinjauan  kembali.  Kepada  anak yang  bermasalah  dengan  hukum  tersebut.  Hakim  sebelum  menjatuhkan  putusan terhadap khasus anak akan memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk orang tua atau yang mendampingi untuk memberikan suatu hal yang lebih memperoleh manfaat bagi anak.

## D. PENUTUP
Hakim  pada  saat  menjatuhkan  suatu  keputusan  pidana  harus  selalu memperhatikan  serta  mendahulukan  suatu  kepentingan  bagi  tersangka  yang  masih digolongkan  anak-anak.  Berdasarkan  suatu  teori  tentang  pidana  yang  absolut  maka penjatuhakan suatu hukuman merupakan suatu hal yang harus bersifat telak bagi para pidana yang melaksanakan suatu tindakan kejahatan. Pidana di tanah air ini bagi anak- anak  tidak  ditujukan  pada  suatu  balasan  akan  tetapi  tindakan  pidana  kepada  anak ditunjukan  untuk  pendidikan  kepada  anak  juga  agar  anak  tersebut  akan  merasa  jera dan tidak akan melakukan atau menggulangi kesalahanya lagi dan supaya bisa menjadi manusia  yang  baik  untuk  selanjutnya.  Mengenai  sanksi  oleh  anak  maka  dibuatlah
ketentuan  yang  berlandaskan  suatu  pembeda  yaitu  umur  orang  tersebut.  Anak  yang umurnya masih kurang dari 12 tahun maka hanya akan di kenai suatu tindakan, namun bagi  anak  yang  sudah  berumur  14  tahun  sampai  18  tahun  maka  anak  tersebut  akan dikenai tindakan dan pidana. Hal ini selarah dengan Pasal  69 ayat (2) Undang-Undang SPPA.
Untuk  suatu  pelindung  ke  anak  ini  sudah  ada  peraturan  nya  pada  Undang- undang  dasar  1945  Pasal  34  yang  menyatakan  bahwa  negara  indonesia  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar  yang  ada  di Indonesia  ini.  Suatu  hukuman  penjara  yang  diberikan  pada  anak  waktunya  sekitar  ½ pada  waktu  maksimal  dihukumnya  yang  dijatuhkan  terhadap  orang  yang  tua.  Hal tersebut  telah  diatur  dalam  pasal  79  ayat  (2)  Undang-undang  SPPA,  sedangkan ketentuan minimum khussu pidana penjara tidak berlaku pada anak, hal tersebut diatur dalam pasal 79 Undang-undang SPPA.
Hakim saat memberikan putusakn selain hal yang ada diatas maka juga terdapat pada pasal 183 KUHAP yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
Pada  suatu  hal  tindakan  pidana  yang  melakukan  ialah  anak  maka  sebelum mereka berusia delapan belas tahun maka akan diberikan suatu putusan ke pengadilan sesudah anak itu melewati usia delapan belas tahun, akan tetapi jika anak belum usia dua puluh satu tahun maka anak akan tetap diberikan sebuah sidang anak yang selaras dengan pasal 20 Undang-undang SPPA.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI
Buku:
Moleong lexy j, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung, Remaja Rosdakarya, 2015). Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD, (Bandung, Alfabeta 2019). Nasution Bahder Johan, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Mandar Maju, 2020.
Ismail  Zulkifli,  dkk,  Hukum  Perlindungan  Anak  dan  Perempuan,  (Bojonegoro  :  Madzan Media).
Barda  Nawawi  Arief.  (2010).  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.
Ayu Gusti Bintang Darmawati. (2021). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. Alfitra. (2019). Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia.

## Peraturan Perundang-Undang:
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Lembga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Nomir 3851.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  Perlindungan Anak. Lembga Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75,  Tambahan  Lembaga  Negara  Nomir 3851.
Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Lembga  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75,  Tambahan  Lembaga  Negara  Nomir 3851.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Lembga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Nomir 3851.

## Karya Ilmiah ( Jurnal/Makalah Seminar):
Guntarto  Widodo.  (2016).  Sistem  Pemidanaan  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Persepektif  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistim  Peradilan Pidana Anak
Ria  Juliana  dan  Ridwan  Arifin.  (2019).  Anak  Dan  Kejahatan  (Faktor  Penyebab  Dan Perlindungan Hukum).
Muhammad  Fachri  Said.  (2018).Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia.