## HUKUM DAN PENGENDALIAN PRILAKU SOSIAL

## Bakhtiar
UIN Imam Bonjol Padang Email: tiar_dwi@yahoo.com
Abstrak : Manusia dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan pengakuan terhadap keberadaannya memerlukan upaya interaksi dengan sesama dan lingkungannya yang tercakup dalam sistem aturan, adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Di samping itu alam lingkungan yang mengitarinya sangat memberikan kontribusi dan berpengaruh besar terhadap pembentukan prilaku, karakter dan pisik seseorang. Pada wilayah demikian hukum sangat diperlukan bagi pengaturan hubungan interaksi tersebut guna menjamin kelangsungan kehidupan, sarana mengatur, jaminan kepastian, memberikan predikbilitas, sarana bagi pemerintah untuk mengontrol, sarana bagi pendistribusian sumber daya dan menjamin adanya keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat serta mempertahankan eksistensinya untuk mencapai kemaslahatan sebagaimana yang dikehendaki tujuan syara’. Hal ini dioperasionalkan oleh kekuasaan negara yang diwujudkan dalam bentuk pemidanaan, konpensasi dan terapi atau konsiliasi dengan menggunakan standar “ remedial ”.
Kata Kunci : Hukum, Interaksi Sosial dan Perubahan Sosial

## A. LATAR BELAKANG
Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sosialnya cenderung hidup secara bersama sehingga membentuk masyarakat (Donal Albert Ruomoy dan Frans Maramis: 2014: 42), yaitu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi dalam suatu komunitas tertentu sesuai dengan sistem aturan, adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat: 2009: 118). Hal itu didukung oleh suatu fakta bahwa manusia tidak bisa hidup secara mandiri tanpa dukungan dan bantuan pihak lain termasuk lingkungan alam sekitarnya.
Alam
lingkungan yang mengitarinya itu baik secara sosial,
psikologis maupun biologis memberikan kontribusi dan pengaruh besar terhadap pembentukan prilaku, karakter dan pisik seseorang. Faktor ini memberikan arti bahwa manusia tidak bisa hidup secara
atomistis, yaitu tidak berhubungan dengan pihak-pihak lain baik sesama manusia maupun lingkungan alam sekitarnya dan soliter, yaitu hidup secara menyendiri dan tidak bermasyarakat. Hal ini sekaligus membedakannya dengan makhluk lain. Oleh karena itu dalam kehidupan sosialnya, manusia akan selalu memiliki kesatuan wilayah, kesatuan adat istiadat, rasa identitas komunitas dan rasa loyalitas terhadap komunitasnya sendiri. Semua ini menjadi corak dan karakter yang akhirnya menimbulkan rasa patriotisme, nasionalisme dan fanatisme pada komunitasnya.Dalam Islam kehidupan yang demikian bersifat sunnatullah
sebagaimana banyak diinformasikan melalui Alquran dan hadis. Dalam pemenuhan kebutuhan itu, manusia memerlukan pemenuhannya secara fisik dalam bentuk makan, minum, melindungi diri dari ancaman lain. Pada
Received: 25 th September 2017; Revised: 26 th October 2017; Accepted: 28 th November 2017
174 Jurnal Al-Qalb , JIlid 9, Edisi 2, September 2017
konteks ini Islam menuntut pemeliraharaan dan supaya dipertahankan agar kondisinya tetap terawat dan terpelihara dengan baik. Pada bentuk yang lebih operasionalnya, pemenuhan kebutuhan ini harus diperhatikan prinsip-prinsip dasar yang sudah ditetapkan oleh Syari’ agar tidak menyalahi atau keluar dari kefitrahannya itu. Prinsip-prinsip dimaksud bisa jadi dilihat dari sumber, asal atau cara mendapatkannya atau dilihat dari sisi wujud makanan dan minuman itu sendiri. Pada konteks cara mendapatkannya tidak dibenarkan mengambil hak orang lain yang bukan menjadi haknya, tidak boleh mencampuradukan antara yang halal dengan yang haram, tidak boleh mengandung penzaliman pada orang lain dan sebagainya. Sedangkan pada konteks wujud benda yang akan dikonsumsi diharuskan sesuatu yang mengandung manfaat dan bergizi bagi tubuh, tidak menimbulkan dan mendatangkan mudarat atau kemafsadatan bagi tubuh. Dengan begitu fisik dapat terpelihara dan terpertahankan dengan secara prima.
Selain kebutuhan fisik, manusia secara fitrah dalam kehidupan sosialnya juga memerlukan dan membutuhkan pengakuan akan keberadaannya (eksistensial) (Peter Mahmud Marzuki: 2014: 42). Kebutuhan terhadap hal ini sangat penting bagi semua orang sehingga harmonisasi kehidupan dapat terpelihara dan terpetahankan dengan baik. Ini juga memberikan jaminan bagi siapapun dengan status sosialnya masing-maisng tanpa diskrminasi terhadap siapapun. Dengan pengakuan inilah harmonisasi kehidupan akan dapat terplihara sehingga tidak ada yang merasa tidak diakui dan dihormati keberadaannya. Cara pemenuhannya akan berbeda dengan pemenuhan fisik. Kalau pemenuhan fisik sebagaimana dijelaskan di atas dengan cara makan, minum dan jaminan keamanan. Akan halnya, pemenuhan fisik, pemenuhan eksistensi membutuhkan sarana- sarana fisik baik dalam konteks yang lebih dasar ( ad-daruriyat ) maupun pada tingkat hajjiyat dan tahsiniyat . Pemenuhan eksistensi tersebut agama ( ad-din ), jiwa ( an-nafs ),
keturunan ( an-nasl ), harta ( al-mal ) dan akal ( al-‘aql ) (Ahmad al-Raisuni: 1992: 140).
Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar tersebut manusia senantiasa terlibat dalam interaksi sosial, yaitu proses hubungan timbal balik antara manusia sebagai individu, antara kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun hubungan antara individu dengan kelompok (Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah: 1980: 50) termasuk juga dengan lingkungan alam sekitarnya. Selain itu interaksi sosial juga sangat ditentukan oleh tingkah laku masing-masing individu
(Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah: 1980: 50). Proses interaksi akan berjalan sesuai dengan pola-pola yang hidup dan berkembang di suatu masyarakat apabila pola-pola interaksi sosial tersebut sudah melembaga dan menjiwai warga masyarakat, maka akan ada kecenderungan menguat, kemudian menjadi hal-hal yang bersifat ideal atau sesuatu yang harus dihindari. Sebab, ada kemungkinan pola yang tumbuh dan berkembang mencakup pola interaksi sosial yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai positif yang berlaku dan ada pula hal-hal yang bersifat negatif yang harus dihindari. Kemudian untuk menjaga agar interaksi demikian berjalan dengan baik diperlukan adanya aturan dalam bentuk ketentuan- ketentuan yang membatasi tingkah laku manusia (Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah: 1980: 50. Aturan itu bisa jadi muncul akibat dari interaksi itu sendiri dan bisa pula bersumber dari wahyu Allah, yaitu Alquran dan hadis. Baik aturan yang berasal dari wahyu Allah maupun muncul akibat dari interaksi sosial disebut hukum yang salah satu fungsinya adalah sebagai kontrol sosial. Hukum sebagai kontrol sosial menjadi sangat penting karena dalam kehidupan ada yang mesti tidak berubah dan keberadaannya harus dipertahankan. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai pengendali sosial dan pengendali perubahan.

## B. HUKUM DAN INTERAKSI SOSIAL
Hukum adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakan oleh penguasa (Mohammad Daud Ali: 1999: 38). Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa hukum secara sosiologis merupakan peraturan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat atau dibuat secara khusus dan penguasa memiliki peran dalam penegakannya. Di lihat dari sisi bentuknya hukum itu bisa jadi dalam bentuk tertulis, seperti dibuat oleh penguasa berupa perundang-undangan maupun tidak tertulis seperti hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat. Meskipun yang disebutkan terakhir tidak tertulis, pemberlakuannya tetap saja memerlukan peran dan intervensi dari penguasa baik penguasa dalam pengertian struktural seperti negara maupun kultural seperti tokoh/pemimpin adat. Selanjutnya, sifat dari hukum itu adalah mengikat. Artinya, hukum itu berlaku bagi semua masyarakat yang terlingkupi dalam wilayahnya. Bagi yang melakukan pelanggaran dapat dipaksakan pemberlakuan kepada yang bersangkutan.
Dalam pengertian yang lebih khusus pada konteks Islam, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat bersumber dari hukum syara’, ditegakan oleh penguasa dan bersifat mengikat
bagi seluruh masyarakat. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan
Amir Syarifuddin, yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam (Amir Syarifuddin: 1996: I: 5). Lebih jauh Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa kata seperangkat peraturan dimaksudkan bahwa peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat (Amir Syarifuddin: 1996: I: 5). Kemudian
kata yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul menjelaskan bahwa perangkat peraturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan Sunnah Rasul, atau yang populer dengan sebutan syari’ah (Amir Syarifuddin: 1996: I: 5). Begitu pula dengan tingkah laku manusia dimaksudkan bahwa hukum Islam itu hanya mengatur tindak lahir dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu dan Sunnah Rasul itu (Amir Syarifuddin: 1996: I: 5).
Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa hukum pada dasarnya berfungsi untuk menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungannya, baik biotik, abiotik mapun sosial. Jika hukum tidak ada dalam suatu masyarakat dapat dipastikan terjadinya kekacauan. Oleh karena itu di mana ada masyarakat di situ ada hukum dan jika tidak ada masyarakat maka hukum juga tidak diperlukan (Donal Albert Ruomoy dan Frans Maramis: 2014: 47). Dengan demikian tidak ada masyarakat di dunia ini yang tidak mengenal dan tidak membutuhkan hukum (Donal Albert Ruomoy dan Frans Maramis: 2014: 42) bahkan masyarakat yang tergolong primitif pun peraturannya didasarkan pada peraturan religius koersif yang secara bertahap menjadi tersekulerisasikan (Hans Kelsen: 2014: 285).
Interaksi sosial dan lingkungan alam itu akan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku sangat bergantung kepada suatu kondisi yang aman dan kondusif, bahkan keberadaan hal ini sangat menentukan. Misalnya, eksistensi fisik akan terganggu atau terancam apabila terjadi kelaparan, sakit, penganiayaan dan pembunuhan oleh pihak lain. Oleh karena itu dibutuhkan makan, obat-obatan dan badan yang sehat sehingga dapat bertahan menghadapi segala macam gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Keberlangsungan
hidup akan dapat terpelihara, jika semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Akan tetapi pemenuhannya
176 Jurnal Al-Qalb , JIlid 9, Edisi 2, September 2017
tidak akan dapat dilakukan secara otomatis tanpa ada pengembangan sarana yang bersifat imaterial yang berfungsi sebagai perekat dalam hidup bermasyarakat. Potensi pengembangan itu sudah dimiliki manusia sejak lahir dalam bentuk cinta kasih, kebersamaan atau agregasi yang bersifat asosiatif-kooperatif dan keinginan untuk tetap dapat melangsungkan kehidupan bermasyarakat (Hendra Akhdhiat, Rosleny Marliani: 2011: 167).
Dengan demikian hukum bagi interaksi sosial sangat penting keberadaannya
guna melanjutkan hidup bermasyarakat, bekerjasama dan membentuk aturan-aturan dalam rangka mempertahankan bentuk kehidupan (Peter Mahmud Marzuki: 2014: 57). Kemudian prinsip ini menjadi nalar bagi seseorang sehingga tidak melanggar aturan sebagaimana dijelaskan Peter Mahmud Marzuki yang dinamakan dengan minimum content of natural law dengan prinsip (Peter Mahmud Marzuki: 2014: 57-59): Pertama , human vulnerability , yaitu manusia sebagai makhluk rentan. Maksudnya, sesuatu yang ditentukan pada moral maupun hukum sebagian besar tidak terdiri dari tindakan- tindakan yang harus dilakukan melainkan terdiri atas larangan-larangan. Larangan- larangan itu sangat penting dalam tatanan kehidupan sosial. Apabila larangan-larangan itu diabaikan, maka akan menjadi rentan untuk dilanggar sehingga tidak memiliki makna dan kekuatan. Kedua , approximate equality , yaitu adanya keadaan yang hampir sama antara manusia dengan manusia lainnya. Maksudnya, manusia berbeda satu sama lain dari segi fisik, kecekatannya maupun kapasitas intelektualnya, tetapi memiliki kesamaan-kesamaan. Kenyataan menunjukan bahwa tidak ada seorangpun yang secara fisik jauh lebih kuat daripada yang lain sehingga dapat menguasai dan menundukan orang lain dalam waktu yang lama. Hal itulah yang menunjukan bahwa dari segi kekuatan fisik manusia dapat dikatakan hampir sama. Pada konteks demikian itu saling menahan diri sangat
diperlukan. Hanya saja, sebagian anggota masyarakat ada yang memanfaatkan larangan-larangan tersebut dengan melakukan penyimpangan. Pada ranah ini diperlukan adanya kontrol secara hukum. Ketiga , limited altruisme terbatas, yaitu suatu sikap yang mendorong untuk berbuat baik terhadap orang lain. Manusia memiliki potensi untuk berbuat terhadap orang lain dan sebaliknya juga memiliki sifat keegoan untuk melakukan
tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain. Dengan kata lain, manusia bukan sepertinya malaikat yang tidak memiliki potensi nafsu untuk mencelakakan sesamanya dan bukan pula sebagaimana setan yang pekerjaannya membinasakan. Keempat, limited resources , yaitu terbatasnya sumber daya. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan memelihara serta mempertahankan eksistensinya,
manusia membutuhkan pangan, sandang dan papan, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Kebutuhan dan keterbatasan ini telah mendorong munculnya suatu kepemilikan.
Jika hal itu tidak diatur, maka tentunya akan terjadi benturan kepentingan terhadap kepemilikan. Kelima, limited understanding and strength of will , yaitu terbatasnya pemahaman dan daya kemauan. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa aturan-aturan yang mendorong untuk saling menghormati pribadi orang, harta kekayaan, dan janji-janji yang diperlukan dalam kehidupan sosial merupakan suatu hal yang jelas-jelas
mendatangkan keuntungan bersama meskipun kesanggupan orang untuk mentaati peraturan disebabkan berbagai motivasi seperti mendapatkan keuntungan, berbuat baik kepada orang lain dan sebagainya.

## C. HUKUM SEBAGAI PENGENDALI PERILAKU SOSIAL
Hukum sebagai pranata sosial menjadi instrumen yang sangat penting bagi sarana mengatur (Satjipto Rahardjo: 1996: 19), jaminan kepastian dan memberikan predikbilitas di dalam kehidupan masyarakat
Bakhtiar, Hukum dan Penhgendalian Perilaku Sosial …. 177 dan sarana bagi pemerintah untuk menetapkan sanksi serta sarana dalam mendistribusikan sumber daya (Satjipto
Rahardjo: 1996: 19). Sedangkan dalam pembangunan hukum dapat sebagai alat penertib ( ordering ) dan alat penjaga keseimbangan, katalisator (Satjipto Rahardjo:
1996: 19). Secara psikologis hukum berperan memberikan jaminan rasa aman dan ketenangan bagi setiap orang. Sebab disitu terdapat perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keluarga, harta dan harga diri. Dalam hal itu semua hukum berfungsi sebagai pengendali prilaku sosial, yaitu kesadaran bersama sebagai manusia yang dibatasi oleh kekuatan yang sepadan bagi intensitas dengan lingkungan untuk bertingkah laku dalam cara tertentu tanpa memandang secara berlebih-lebihan kepentingan sendiri (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: 2002: 592). Pengendali prilaku sosial dalam ilmu sosial disebut kontrol sosial, yang dimaknai dengan suatu proses mempengaruhi orang yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah dan nilai yang berlaku sesuai
dengan harapan masyarakat (Zainuddin Ali: 2010: 22; Satjipto Rahardjo: 2009: 111; Soerjono Soekanto: 1980: 195- 196). Sedangkan pengendalian sosial adalah mengamankan kohesi sosial serta perubahan sosial yang teratur dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan individual, sosial dan publik (Roger Cotterall: 2012: 102). Pengertian ini menunjukan bahwa pengendalian prilaku sosial merupakan perwujudan, perlindungan dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat (Satjipto Raharjo: 2004: 60) karena kehadiran hukum tidak kosong atau steril dari moral (A.A. G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto: 1990: III: 119). Selain itu kontrol sosial atau pengendalian sosial juga menunjuk kepada jaminan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam keamanan tata hidupnya yang teratur, yang sifatnya interpersonal (Hassan Sadily: 1983: 86).
Sehubungan dengan hal itu, kehidupan masyarakat yang selalu cenderung berubah baik lambat ataupun cepat memerlukan adanya sistem pengendalian agar tidak berjalan secara “liar”. Sebab, jika terjadi liar kemungkinan terjadinya kegoncangan sosial sangat kuat sehingga akan berpengaruh terhadap semua sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dengan itu pengendalian dimaksudkan untuk menjamin adanya keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat. Oleh karenanya diperlukan usaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain yang kadang-kadang tidak tampak dengan nyata. Meskipun setiap masyarakat mempunyai sistem pengendalian tersendiri yang biasanya berbeda-beda (Soerjono
Soekanto:
2011: 305). Hanya saja pengendalian sosial akan dapat dilakukan sesuai dengan fungsinya apabila didasarkan pada wewenang yang terdapat pada masyarakat. Jika wewenang itu tidak ada, dipastikan pengendalian juga tidak akan ada. Dalam hal itulah penting adanya kewenangan atau keputusan yang diberikan dari pihak pemegang otoritas kepada pihak tertentu. Kemudian pemberian kewenangan tersebut tidak akan mungkin hanya dalam bentuk ancaman atau kekerasan semata. Sebab, kebanyakan masyarakat tersusun atas dasar sistem pengendalian di mana kekerasan merupakan
upaya yang paling terakhir (Soerjono Soekanto: 2011: 306). Kewenangan dimaksud
harus tersosialisasi kepada anggota masyarakat dengan harapan agar mereka berperilaku dan bersikap sesuai dengan pola bersama. Apabila sosialisasi ini tidak berhasil, proses- proses pengendalian sosial dapat digiatkan (Bruce J. Cohen: 1992: 199) sehingga tercipta jaminan kehidupan yang damai dan tertib sebagai sesuatu yang mutlak harus diciptakan oleh hukum (Peter Mahmud Marzuki: 2014): 128). Melalui proses sosialisasi, seseorang dapat mempelajari perilaku yang dapat diterima dalam berbagai situasi dan belajar untuk membedakan antara pola-pola perilaku yang pantas dan tidak pantas. Pengendalian sosial merupakan
178 Jurnal Al-Qalb , JIlid 9, Edisi 2, September 2017
kelanjutan dari proses
sosialisasi berhubungan dengan cara-cara dan metode- metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak-kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu. Jika pengendalian sosial dijalankan secara efektif dan berlaku secara timbal balik, (Bruce J. Cohen: 1992: 198) maka perilaku individu akan konsisten dengan tipe perilaku yang diharapkan.
Proses sosialisasi yang berhasil akan tampak pada adanya upaya dari individu- individu untuk mendalami norma-norma suatu kebudayaan. Dalam hal itu Bruce J. Cohen, mengungkapkan bahwa:
“Apabila pendalaman itu sedang terjadi, maka seseorang tidak akan berhenti memikirkan tentang sesuatu yang salah dan dan benar, tepat atau tidak. Seseorang yang mematuhi norma-norma dapat dikatakan sebagai hal yang bersifat refleks, diperhatikan atau tidak oleh orang-orang lain, ia akan terus menunjukan perilaku “tepat” sebagai hasil dari pendalaman norma-norma. Seseorang terdorong untuk mematuhi norma-norma yang telah mapan lebih dikarenakan adanya kontrol dari dalam, seperti kesadaran, daripada oleh rasa takut diketahui oleh orang lain bahwa ia berperilaku yang kurang pantas. Melalui proses pendalaman norma, sebagian besar “ social control ” yang dibutuhkan dijalankan secara intern oleh diri masing-masing” (Bruce J. Cohen: 1992:
201).
Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum
adalah salah satu bentuk pengendalian prilaku sosial yang sudah lama ada. Hukum secara sosiologis tumbuh dan dipicu oleh prilaku dan tradisi masyarakat meskipun pada awalnya tanpa ada suatu keputusan resmi maupun pola penegakan tertentu yang dilaksanakan oleh pihak yang memiliki otoritas seperti pemerintah. Pada masyarakat yang masih sederhana dan tradisional pengendalian sosial masih bersifat
mutual sekaligus demokratis dan totaliter. Disebut demokratis karena masing-masing anggota masyarakat memiliki peran, sikap dan tafsirannya terhadap adat istiadat tersebut. Kemudian adat istiadat disebut sebagai totaliter karena mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat, namun dalam hal pengendaliannya tidak sepenuhnya mencakup semua aspek kehidupan individual (Soerjono Soekanto: 2011: 306). Akan halnya masyarakat yang cenderung berubah, kekuatan dan pengaruh adat istiadat terus mengalami kepudaran seiring dengan menguat dan diberlakukannya hukum yang diciptakan oleh negara. Selain itu juga persoalan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks di mana hubungan- hubungan interpersonal lebih kuat daripada hubungan-hubungan pribadi dan terjadinya disintegrasi adat istiadat (Soerjono Soekanto: 2011: 306).
Hukum sebagaimana dijelaskan sebelumnya merupakan aturan yang dibentuk, ditafsirkan, diterapkan dan ditegakan serta diakui dan diyakini oleh suatu masyarakat menjadi sangat penting dalam pengendalian perubahan sosial sebagai manifestasi khas dari kehidupan kolektif (Emile Durkheim: 1991: 26). Oleh karena setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan dilakukan. Begitu pula dalam mengembangkan sistem penghargaan dan hukuman (sanksi) masing-masing kelompok masyarakat sudah memiliki pola sendiri-sendiri dan para anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku. Sanksi positif dihubungkan dengan penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada seseorang yang dapat menyesuaikan diri. Kemudian penghargaan dan hukuman berkisar dari yang formal (serimonial) hingga yang informasi (Bruce J. Cohen: 1992: 205). Apabila reformasi sosial menuntut adanya penyertaan kontrol sosial, maka individu-individu dalam keadaan
Bakhtiar, Hukum dan Penhgendalian Perilaku Sosial …. 179 tertentu melakukan perubahan dalam perilaku mereka agar sejalan dengan formasi sosial yang bersangkutan (Bruce J. Cohen: 1992: 205).
Pada dasarnya hukum berfungsi menerapkan mekanisme pengendali prilaku sosial dalam rangka mempertahankan eksistensi kelompok itu. Dalam hal ini anggota kelompok akan berhasil mengatasi tuntutan-tuntutan yang menuju kearah penyimpangan, guna menjamin agar kelompok tetap utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur, cerai berai, atau punah. Dengan demikian hukum terkesan berfungsi ganda. Pada satu sisi hukum menjadi demikian melembaga sehingga hukum mudah dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok, dan kelompok itu menganggap tindakan itu sebagai suatu kewajiban. Di lain pihak terdapat tindakan dan reaksi kelompok itu terhadap tingkah laku yang menyimpang. Di sinilah fungsi pengendali prilaku sosial sebagai pengendali tingkah laku yang
menyimpang itu. Hukum dalam pengertian ini terdiri dari pola-pola tingkah laku yang dimanfaatkan
oleh kelompok untuk mengembalikan tindakan-tindakan yang jelas menganggu usaha-usaha untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok dan yang menyimpang dari cara-cara yang sudah melembaga yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok. Hukum dalam fungsinya demikian
itu merupakan instrumen pengendalian sosial (Zainuddin Ali: 2010: 23-24).
Dalam hal transisi dari adat istiadat ke hukum merupakan bagian rasionalisasi dalam masyarakat modern, suatu perubahan yang dapat ditemukan di semua bidang kehidupan. Aktifitas-aktifitas yang semula dilakukan tidak sadar, sekarang diformulasikan dengan sengaja. Begitu pula ruang lingkup adat istiadat semakin sempit dan digantikan oleh aturan-aturan yang pasti. Faktor-faktor inilah yang antara lain menyebabkan masyarakat modern lebih fungsional sifatnya. Meskipun demikian, vitalitasnya sangat kurang karena
dalam masyarakat modern hukum hanya dimengerti oleh minoritas masyarakat tertentu saja (Soerjono Soekanto: 2011: 308).
Hukum dalam konteks kontrol sosial pada dasarnya adalah pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar (Lawrence M. Friedman: 2015: 20). Hal itu dijalankan dengan berbagai cara, seperti melalui pembentukan badan-badan yang dibutuhkan. Hukum pada konteks ini disebut sebagai suatu sarana untuk melakukan kontrol sosial yang bersifat formal. Oleh karena pengendali prilaku sosial tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau otonom melainkan mesti ada keterkaitan atau kombinasi dengan proses-proses lain yang berlangsung dalam masyarakat. Keterkaitan di sini dimaksudkan bahwa baik hukum itu mengendalikan maupun dikendalikan oleh berbagai proses dalam masyarakat. Hal ini dijalankan dan digerakan oleh berbagai aktivitas dengan melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya.
Pengendali prilaku sosial oleh hukum diwujudkan dalam tiga bentuk, yaitu; Pertama , pemidanaan. Standar patokannya adalah suatu larangan, yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif) bagi pelanggarnya. Dalam hal ini kepentingan-kepentingan dari seluruh warga kelompok (yang mungkin dikuasakan kepada pihak tertentu). Kedua , konpensasi. Standar patokannya adalah kewajiban, di mana inisiatif untuk memproses ada pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan akan meminta ganti rugi, oleh karena pihak lawan melakukan wanprestasi. Di sini ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang, sehingga seperti halnya dengan pemidanaan sifatnya akusator. Ketiga , terapi atau konsiliasi.
Standar patokannya bersifat “ remedial ”. Artinya, mengembalikan situasi (interaksi sosial) pada keadaan yang semula (sebelum terjadinya perkara atau sengketa). Dalam hal ini bukanlah yang menjadi persoalan siapa yang kalah, tetapi yang penting adalah menghilangkan keadaan yang
180 Jurnal Al-Qalb , JIlid 9, Edisi 2, September 2017
tidak menyenangkan bagi para pihak.
Dengan demikian, para terapi, korban mengambil
inisiatif sendiri untuk memperbaiki dirinya dengan bantuan pihak- pihak tertentu. Pada konsiliasi masing- masing pihak yang bersengketa mencari upaya untuk menyelesaikannya, baik secara kompromistis ataupun dengan mengundang pihak ketiga (Soerjono Soekanto: 1980: 196). Aspek hukum pada pengendali prilaku sosial ini bersifat statis, yaitu sekedar memecahkan masalah yang dihadapkan kepadanya secara konkrit berupa mengatur hubungan- hubungan sosial yang ada (Satjipto Raharjo: 2004: 112). Dikatakan bersifat statis karena hukum sebagai kontrol sosial bersifat mempertahankan pola hubungan-hubungan serta kaidah-kaidah yang ada. Hukum sebagai sarana pengendali prilaku sosial sarat dengan dinamika dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Oleh karena itu perubahan-perubahan yang terjadi terutama yang berhubungan dengan masalah kelembagaan diperlukan adanya penyesuain- penyesuaian di pihak lembaga-lembaga tersebut (Satjipto Raharjo: 2004: 112). Lagi pula hukum lebih pada mempertahankan dan menyerasikan kepentingan-kepentingan dan menyelesaikan konflik (Soerjono Soekanto: 2011: 308).

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang sudah
dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dalam masyarakat berfungsi untuk menjamin kelangsungan kehidupan dalam interaksinya dengan lingkungannya. Hukum sangat penting karena manusia termasuk makhluk rentan ( human vulnerability ), memiliki persamaan antara satu sama lain ( approximate equality ), memiliki sikap yang mendorong untuk berbuat baik terhadap orang lain ( limited altruisme ), memiliki keterbatasan ( limited
resources ) dan terbatasnya pemahaman dan daya kemauan ( limited understanding and strength of will ). Kemudian hukum sebagai pranata sosial menjadi instrumen bagi sarana mengatur,
jaminan kepastian dan memberikan predikbilitas di dalam kehidupan masyarakat dan sarana bagi pemerintah untuk menetapkan sanksi serta sarana dalam mendistribusikan sumber daya. Hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pengendali prilaku sosial guna menjamin adanya keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat serta mempertahankan eksistensinya sebagai manusia.
Hukum berfungsi sebagai pengendali tingkah laku yang menyimpang dan mengembalikan tindakan-tindakan yang menganggu usaha-usaha untuk mencapai tujuan syara’. Jadi, hukum dalam konteks pengendali prilaku sosial ini pada dasarnya adalah pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar sesuai dengan tujuan hukum syara’.
Dalam bentuk yang operasional fungsi ini dijalankan dengan melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Pengendali prilaku sosial oleh hukum diwujudkan dalam tiga bentuk pemidanaan, konpensasi dan terapi atau konsiliasi dengan menggunakan standar patokan “ remedial ”. Aspek ini bersifat statis karena hukum bersifat mempertahankan pola hubungan- hubungan serta kaidah-kaidah yang ada.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Akhdhiat,
Hendra, Marliani, Rosleny,
Psikologi Hukum , Bandung: Pustaka Setia, 2011
Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1999
Ali, Zainuddin, Sosiologi Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2010
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial , Yogyakarta: Genta, 2009
Cohen, Bruce J., Sosiologi Suatu Pengantar , terj dari “Theory and Problems of
Bakhtiar, Hukum dan Penhgendalian Perilaku Sosial …. 181
Introduction to Sociology” oleh Sahat Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 1992 Cotterall, Roger, Sosiologi Hukum , diterjemahkan dari “The Sociology of
Law” oleh Narulita Yusran, Bandung: Nusamedia, 2012
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 2002
Durkheim, Emile, Sosisologi dan Filsafat , diterjemahkan dari “Sociology and philosophy” oleh Soedjono Dirdjosisworo, Jakarta: Erlangga, 1991 Friedman, Lawrence M., Sistem Hukum
Perspektif Ilmu Sosial , diterjemahkan dari “The Legal System: A Social Science Perspective” oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2015
Kelsen, Hans, Dasar-Dasar Hukum Normatif Prinsip-Prinsip Teoritis untuk Meweujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik , diterjemahkan dari “What is Jutice? Justic, Politic and Law in the Mirror of Science” oleh Nurulita Yusron, Bandung: Nusmedia, 2014 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi , (Jakarta: Rineka Cipta, 2009
Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana, 2014
Rahardjo, Satjipto, Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Jakarta: Rajawali Press, 1996 _____, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah , (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004 al-Raisuni, Ahmad, Nazhariyah al- Maqashid ‘Inda al-Imam al-Syathibi , Beirut: al-Muasasah al-Jami’ah al- Dirasat wa al-Nasy wa al-Tauzi’, 1992
Reksodiputro, Mardjono, Sistem Peradilan Pidana Indonesia ( Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas- Batas Toleransi ), Jakart: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994 Ruomoy, Donal Albert, dan Maramis, Frans, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 2014
Sadily, Hassan, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia , Jakarta: Bina Aksara, 1983
Soekanto,Soerjono, Abdullah, Mustafa, (ed),
Sosiologi Hukum dalam Masyarakat ,
Jakarta: Rajawali Pers, 1980
Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh , Jakarta: Logos, 1996, Jilid I
Peters, A.A. G., dan Siswosoebroto,
Koesriani, Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990, Buku III