Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)

## Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
Journal Hompage: http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index

## PENGELOLAAN KAS YANG TEPAT UNTUK MENJAGA LIKUIDITAS
PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) JAYA KOTA BIMA
Hartoyo 1 , Arsad 2
1 Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Bima
2 Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Bima hartoyobima132@gmail.com
Info Artikel Abstrak Keywords : Pengelolaan Kas, Likuiditas. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengelolaan  kas  yang tepat  untuk  menjaga  likuiditas  pada  Koperasi  Pegawai  Republik Indonesia  (KPRI)  JAYA  Kota  Bima.  Penelitian  menggunakan pendekatan  kuantitatif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Informan  kunci  (key  informan) adalah Ketua KPRI Jaya Kota Bima. Informan lain adalah pengurus dan pengawas  KPRI  Jaya  Kota  Bima.  Informan  keseluruhan    berjumlah  6 (enam)  orang.  Hasil  analisis  data  menunjukkan  kemampuan  koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi pada  KPRI  Jaya  Kota  Bima,  selama  empat  tahun  dari  tahun  2016 sampai  dengan  tahun  2019  terus  terjadi  peningkatan  yaitu  pada  tahun 2016  tingkat  perputaran  kas  koperasi  sebesar  13,25  kali,  tahun  2017 sebesar 29,87 kali, pada tahun 2018 sebesar  123,67 kali dan tahun 2019 sebesar  265,39  kali.  Sedangkan  tingkat  rasio  likuditas  yang  dicapai KPRI  Jaya  Kota  Bima  juga  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2016- 2019  yaitu  pada  tahun  2016  sebesar  14,19%,  tahun  2017  sebesar 15,29%,  tahun  2018  sebesar  18,61%  dan  tahun  2019  sebesar  22,59%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kas pada KPRI Jaya Kota Bima mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang diikuti pula dengan peningkatan  rasio  likuiditas.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pengelolaan  kas  untuk  menjaga  likuiditas  pada  KPRI  Jaya  Kota  Bima sudah tepat.

## PENDAHULUAN
Perekonomian Indonesia dewasa ini sangat ditentukan oleh peran serta tiga pelaku ekonomi  yaitu  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  sendiri.  Namun,  sejauh  ini  kegiatan perekonomian  di  Indonesia  belum  mampu  mensejahterakan  seluruh  rakyat  Indonesia. Hal  tersebut  ditujukan  oleh  kenyataan  bahwa  kegiatan  ekonomi  masih  dikuasai  oleh kelompok-kelompok  swasta  tertentu  yang  cenderung  merugikan  rakyat  banyak.  Untuk itu perlu dilakukan pemberdayaan ekonomi yang berbasis kerakyatan.
Salah  satu  bentuk  pemberdayaan  ekonomi  berbasis  kerakyatan  adalah  melalui pendirian  koperasi-koperasi.  Koperasi  merupakan  suatu  wadah  untuk  menyusun perekonomian  rakyat  yang  berasaskan  kekeluargaan  dan  kegotong-royongan.  Dalam Undang-undang  Nomor.  25  tahun  1992  disebutkan  bahwa  “Koperasi  diartikan  sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan” (Widjaja, 1995:1). Jadi pada dasarnya, pendirian koperasi berorientasi pada kemampuan untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi  masyarakat  yang  berada  di  lingkungan  kerja  koperasi.  Koperasi  dapat  menjamin kelangsungan hidup usahanya melalui pertumbuhan dan perkembangan koperasi dengan melaksanakan  prinsip-prinsip  koperasi,  koperasi  akan  mewujudkan  dirinya  sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.
Untuk  dapat  menjalankan  peranan  dengan  baik  dan  dapat  mencapai  tujuan  yang diinginkan maka koperasi harus mengelola usaha yang dijalankannya dengan baik. Salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan koperasi adalah bagaimana koperasi tersebut dapat  mengelola  kas  dengan  tepat.  Setiap  badan  usaha  dalam  menjalankan  usahanya selalu  membutuhkan  kas.  Kas  diperlukan  baik  untuk  membiayai  kegiatan  operasional koperasi  sehari-hari  maupun  untuk  mengadakan  investasi  baru  dalam  aktiva  tetap. Menurut  Ikatan  Akutansi  Indonesia  (1996:31.10)  bahwa  “Kas  adalah  mata  uang  kertas dan logam baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah”.
Oleh  karena  itu  koperasi  harus  memperhatikan  laporan  keuangan  koperasi khususnya  laporan  neraca  dan  laporan  rugi/laba  setiap  tahunnya.  Laporan  neraca  dan laporan rugi/laba dapat memberikan gambaran tentang hasil akhir dari kegiatan-kegiatan yang  terjadi  dalam  periode  yang  bersangkutan  melalui  hasil  analisis  laporan  keuangan khususnya analisis ratio likuiditas, sehingga dapat diinterpretasikan dan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan.
Analisis  ratio  likuiditas  merupakan  salah  satu  kriteria  dalam  penilaian perkembangan  koperasi.  Menurut  Riyanto  (1997:25)  “Likuiditas  adalah  berhubungan dengan  masalah  kemampuan suatu perusahaan untuk  memenuhi  kewajiban  finansialnya yang segera harus dipenuhi”, dengan demikian dapat dikatakan bahwa likuiditas sangat penting  diketahui  sebab  hal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  berapa  besar  kemampuan koperasi  untuk  memenuhi  kewajiban  finansialnya  yang  segera  harus  dibayar.  Sebab suatu  koperasi  yang  mempunyai  kekuatan  membayar  belum  tentu  dapat  memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi.
Demikian  pula  halnya  dengan  Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia  (KPRI) JAYA Kota Bima yang walaupun sudah termasuk kategori koperasi yang mandiri namun harus  tetap  memperhatikan  tingkat  likuiditasnya  yaitu  tingkat  kemampuan  finansial koperasi yang segera harus dipenuhi, yang dapat diketahui dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan  laporan  keuangan  koperasi  dengan  menggunakan alat analisis ratio likuiditas, sehingga predikat sebagai koperasi yang mandiri dapat dipertahankan.
Data  keuangan  Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia  (KPRI)  JAYA  Kota  Bima selama  tahun  2016-2019  ditinjau  dari  jumlah  kas  memiliki  perkembangan  yang fluktuatif setiap tahunnya. Adanya peningkatan maupun penurunan jumlah kas koperasi belum  dapat  dijadikan  patokan  bahwa  Koperasi  Pegawai  Negeri  JAYA  Kota  Bima memiliki kekuatan membayar kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi.
Sehingga  timbul  permasalahan  yang  harus  dipecahkan  yaitu  apakah  Koperasi Pegawai  Republik  Indonesia  (KPRI)  JAYA  Kota  Bima  dapat  dikatakan  telah  memiliki kemampuan  untuk  membayar  kewajiban  finansialnya  yang  harus  segera  dipenuhi,  hal tersebut perlu dianalisis dengan lebih cermat untuk mengetahui perkembangan  Koperasi
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
Pegawai  Republik  Indonesia  (KPRI)  JAYA  Kota  Bima  dari  tahun  ke  tahun.  Sebab perkembangan koperasi dapat diketahui dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan  laporan  keuangannya  dengan  menggunakan  alat  analisis  yaitu analisis  ratio  financial  berupa  rasio  likuiditas,  dari  jumlah  rasio  likuiditas  pada  tiap periodenya  dapat  diketahui  perkembangan  koperasi,  apakah  semakin  meningkat  atau semakin  menurun  dan  apabila  di  suatu  periode  perkembangan  koperasi  dinyatakan menurun  maka  untuk  periode  mendatang  dapat  dibuat  suatu  perencanaan  untuk memperbaiki kondisi koperasi tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  kuantitatif,  mengambil  data  secara  empiris  dan  bertipe deskriptif,  metode  deskriptif  yang  dimaksud  adalah  metode  yang  menguraikan, menafsirkan  dan  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul  melalui  hasil  penelitian (Arikunto, 2002:86). Dalam  hal  ini bertujuan untuk  mengumpulkan  data atau informasi dengan  pengamatan  secara  langsung  dan  tidak  langsung  pada  obyek  yang  diteliti khususnya  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  kas  yang  tepat  untuk  menjaga  likuiditas pada  Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia  (KPRI)  Jaya  Kota  Bima.  Jenis  data penelitian terdiri  dari  data  primer  dan  data sekunder.  Sumber data penelitian  ini adalah: ketua KPRI Jaya Kota Bima sebagai informan kunci.  Informan lain adalah pengurus dan pengawas  KPRI  Jaya  Kota  Bima.  Informan  keseluruhan    berjumlah  6  (enam)  orang. Instrumen  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  dan  studi dokumentasi. Teknik  analisis  melalui  dua  tahap  yaitu  dengan  menghitung  nilai tingkat perputaran piutang dan nilai rasio likuiditas sebagai berikut:
1. Nilai tingkat perputaran kas
(Riyanto, 1997:95)
2. Nilai rasio likuiditas
(Depkop, 1996:27)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  mempermudah  perhitungan  perputaran  kas  dan  rasio  likuiditas berikut disajikan data dari Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
Tabel 4.1
Neraca Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Jaya Kota Bima
Per 31 Desember 2016-2017 AKTIVA TAHUN 2016 TAHUN 2017 1. Aktiva Lancar - Kas Rp. 43.455.429,00 Rp. 21.312.466,62 - Bank Rp. 103.590.000,00 Rp. 45.000.000,00 - Piutang S/P Rp. 700.659.840,00 Rp. 649.787.435,00 - Piutang dagang Rp. 282.604.079,00 Rp. 251.973.174,00 - Cad. Peny. PTT Rp. (14.527.098,00) Rp. (12.337.587,02) - Persed. barang Rp. 83.630.275,00 Rp. 69.166.120,00 Jumlah Aktiva Lancar Rp. 1.199.412.525,00 Rp. 1.024.901.608,60 2. Investasi Jk. Panjang - Simpok pd PKPRI Rp. 100.000,00 Rp. 100.000,00 - Simwa pd PKPRI Rp. 14.218.233,00 Rp. 11.942.232,74 - Smp.oby pd PKPRI Rp. 180.000,00 Rp. 180.000,00 - Simp. pd IKPRI Rp. 91.320,00 Rp. 91.320,00 Jml Investasi Jk. Panjang Rp. 14.589.833,00 Rp. 12.313.552,74 3. Aktiva Tetap - Tanah Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.500.000,00 - Bangunan Rp. 28.971.849,00 Rp. 28.971.849,00 - Peral. Usaha Rp. 6.897.605,00 Rp. 6.897.605,00 - Perleng. Kantor Rp. 7.775.692,00 Rp. 7.115.692,00 - Akum. Penyust. Rp. (21.310.895,00) Rp. (19.462.042,00) Jumlah Aktiva Tetap Rp. 24.834.251,00 Rp. 26.023.104,00 Total Aktiva Rp. 1.238.836.328,00 Rp. 1.063.238.265,34 Sumber: Neraca KPRI Jaya Kota Bima, 2017. Lanjutan Tabel … PASIVA TAHUN 2016 TAHUN 2017 1 Kewajiban Lancar - Smp. Wj. Khusus Rp. 18.339.450,00 Rp. 16.242.805,00 - S.W Pinjaman Rp. 45.336.274,00 Rp. 35.733.912,00 - Dana pensiun Rp. 11.510.500,00 Rp. 10.085.500,00 - Dana pemb. SHU Rp. 9.338.810,00 Rp. 4.951.339,21 Jumlah Kwajiban Lancar Rp. 84.525.034,00 Rp. 67.013.556,21 2. Kewajiban Jk. Pjang - Hutang bank Rp. 111.065.556,21 3. Kekayaan Bersih - Simp. Pokok Rp. 5.080.000,00 Rp. 5.080.000,00 - Simp. Wajib Rp. 661.592.627,00 Rp. 565.617.607,00 - Modal donasi Rp. 390.000,00 Rp. 390.000,00 - Cad. koperasi Rp. 272.975.788,00 Rp. 222.442.376,38 - Cad. khusus Rp. 1.600.000,00 Rp. 1.600.000,00 - Cad. rsko kematian Rp. 37.916.565,00 Rp. 32.650.018,00 - SHU Rp. 174.756.314,00 Rp. 168.444.706,96 Jumlah Rp. 1.154.311.294,00 Rp. 996.224.708,34 Total Pasiva Rp. 1.238.836.328,00 Rp. 1.063.238.265,34
Sumber: Neraca KPRI Jaya Kota Bima, 2017.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
Tabel 4.2
Neraca Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima Per 31
Desember 2018-2019 AKTIVA TAHUN 2018 TAHUN 2019 1. Aktiva Lancar - Kas Rp. 12.316.264,00 Rp. 6.800.658,00 - Bank Rp. 135.395.012,00 Rp. 163.825.012,00 - Piutang S/P Rp. 2.630.009.844,00 Rp. 2.869.210.709,00 - Piutang BKE Rp. 957.405.935,00 Rp. 2.686.985.200,00 - Piutang dagang Rp. 516.503.900,00 Rp. 605.491.450,00 - Cad. Peny. PTT Rp. (25.198.720,00) Rp. (27.441.406,00) - Persed. barang Rp. 37.357.180,00 Rp. 38.983.318,00 - Modal kerja toko Rp. 142.799.905,00 Rp. 161.337.106,00 - Saham pd BKE Rp. 150.000.000,00 Rp. 300.000.000,00 Jumlah Aktiva Lancar Rp. 4.556.539.320,00 Rp. 6.805.192.047,00 2. Investasi Jk. Panjang - Simpok pd PKPRI Rp. 22.513.695,00 Rp. 26.221.695,00 - Saham BKM Rp. 1.600.000,00 Rp. 1.600.000,00 Jml Investasi Jk. Panjang Rp. 24.113.695,00 Rp. 27.821.695,00 3. Aktiva Tetap - Bangunan/toko Rp. 86.503.480,00 Rp. 86.503.480,00 - Peral. Usaha Rp. - Rp. - - Perleng. Kantor Rp. 46.879.278,00 Rp. 49.006.778,00 - Akum. Penyust. Rp. (24.236.120,00) Rp. (27.360.155,00) Jumlah Aktiva Tetap Rp. 109.146.638,00 Rp. 108.150.103,00 Total Aktiva Rp. 4.689.999.654,00 Rp. 6.941.163.845,00 Sumber data: Neraca Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima Lanjutan Tabel … PASIVA TAHUN 2018 TAHUN 2019 1 Kewajiban Lancar - Dana Bantuan Klrg Rp. 26.471.765,00 Rp. 33.953.765,00 - Simpanan sukarela Rp. 19.040.886,00 Rp. 21.270.186,00 - Dana pghapusan piutang Rp. 23.064.166,00 Rp. 24.122.511,00 - Dana pemb. SHU Rp. 33.411.391,00 Rp. 60.546.057,00 - Modal kerja Rp. 142.799.906,00 Rp. 161.337.106,00 Jumlah Kwajiban Lancar Rp. 244.788.114,00 Rp. 301.229.625,00 2. Kewajiban Jk. Pjang - Hutang BKE Rp. 1.146.493.870,00 Rp. 2.849.814.750,00 - Simpanan khusus Rp. 92.966.300,00 Rp. 99.509.100,00 Jumlah Kwajiban Jk. Pjng Rp. 1.239.480.170,00 Rp. 2.949.323.850,00 3. Kekayaan Bersih - Simp. Pokok Rp. 13.700.000,00 Rp. 13.825.000,00 - Simp. Wajib Rp. 1.688.262.700,00 Rp. 1.889.225.800,00 - Modal donasi Rp. 360.676,00 Rp. 369.676,00 - Cadangan Rp. 755.667.334,00 Rp. 979.986.832,00 - Hasil usaha yang dibagi Rp. 448.638.996,00 Rp. 484.321.837,00 - SHU Tahun berjalan Rp. 299.092.664,00 Rp. 322.801.225,00 Jumlah Kekayaan Bersih Rp. 3.205.731.370,00 Rp. 3.690.610.370,00 Total Pasiva Rp. 4.689.999.654,00 Rp. 6.941.163.845,00
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
Berikut ditampilkan data Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Koperasi Pegawai Republik  Indonesia  (KPRI)  JAYA  Kota  Bima    dari  tahun  2016  sampai  dengan 2019.
Tabel 4.3
Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA
Kota Bima Per 31 Desember 2016-2017 TAHUN 2016 TAHUN 2017 1. Penjualan/Pendpatan - Penjualan barang Rp. 384.192.080,00 Rp. 455.834.200,00 - Pendpatan jasa S/P Rp. 191.557.967,00 Rp. 180.834.845,00 - Pendpatan lain-lain Rp. - Rp. - Jumlah Rp. 575.750.047,00 Rp. 636.669.045,00 2. Harga Pokok Pjualan - HP Pjualan Brg Rp. 329.160.845,00 Rp. 384.137.135,00 - HP Pjualan jasa Rp. - Rp. - HPP Rp. 329.160.845,00 Rp. 384.137.135,00 SHU Bruto Rp. 246.589.200,00 Rp. 252.531.910,00 3. Beban-beban - By. usaha S/P Rp. 63.565.401,00 Rp. 73.772.988,03 - By. usaha toko Rp. 8.267.487,00 Rp. 10.314.215,01 Jumlah Rp. 71.832.888,00 Rp. 84.087.203,04 SHU Bersih Rp. 174.756.314,00 Rp. 168.444.706,96 Sumber data: Perhitungan Hasil Usaha (PHU) KPRI JAYA Kota Bima
Tabel 4.4   Perhitungan  Hasil  Usaha  Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima Per 31 Desember 2018-2019
TAHUN 2018 TAHUN 2019 1. Penjualan/Pendapatan - Penjualan barang Rp. 410.546.700,00 Rp. 400.358.698,00 - Pendpatan jasa S/P Rp. 1.112.544.035,0 0 Rp. 1.404.480.669,00 Jumlah Rp. 1.523.100.735,0 0 Rp. 1.804.839.367,00 2. Harga Pokok Penjualan - HP Penjualan barang Rp. 346.811.261,00 Rp. 361.375.380,00 - HP Penjualan jasa Rp. - Rp. HPP Rp. 324.176.461,00 Rp. 322.392.062,00 3. Keuntungan Kotor Rp. 1.198.924.274,0 0 Rp. 1.482.447.305,00 Beban Usaha - Beban operasional Rp. 18.856.400,00 Rp. 61.800.000,00 - Beban organisasi Rp. 125.034.014,00 Rp. 118.903.469,00 - Beban adm dan umum Rp. 20.915.752,00 Rp. 44.053.531,00 Jumlah beban usaha Rp. 451.192.416,00 Rp. 224.757.000,00 Beban Jasa Anggota Rp. 448.638.996,00 Rp. 484.321.837,00 4. SHU sebelum pos-pos luar usaha Rp. 286.386.448,00 Rp. 803.368.468,00
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
- Pendapatan lain-lain - Beban lain-lain/BKE Rp. 286.386.448,00 450.487.243,00 Jumlah pos luar usaha SHU Bersih Rp. 299.092.664,00 Rp. 322.881.225,00
Sumber data: Perhitungan Hasil Usaha (PHU) KPRI JAYA Kota Bima
Namun  untuk  mempermudah  perhitungan  perlu  kiranya  dibuatkan  tabel tersendiri  yang  memuat  data-data  atau  nilai-nilai  yang  akan  dilibatkan  dalam perhitungan yang meliputi data penjualan, data jumlah kas, data aktiva lancar dan data hutang lancar sebagai berikut:
Tabel 4.5
Data penjualan dan jumlah kas yang dimiliki Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima tahun 2016-2019 Tahun Penjualan Jumlah kas 2016 Rp    575.750.047,00 Rp 43.455.429,00 2017 Rp    636.669.045,00 Rp 21.312.466,00 2018 Rp 1.523.100.735,00 Rp 12.316.264,00 2019 Rp 1.804.839.367,00 Rp   6.800.658,00
Sumber data: Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima
Data  penjualan  diperoleh  dari  perhitungan  hasil  usaha  (PHU)  yaitu  jumlah penjualan  barang  dan  pendapatan  jasa  sedangkan  data  jumlah  kas  diperoleh  dari neraca pada bagian aktiva lancar.
Tabel 4.6 Data aktiva lancar dan hutang lancar yang dimiliki Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima tahun 2016-2019 Tahun Aktiva Lancar Hutang Lancar 2016 Rp 1.199.412.525,00 Rp   84.525.034,00 2017 Rp 1.024.901.608,60 Rp   67.013.556,21 2018 Rp 4.556.539.320,00 Rp 244.788.114,00 2019 Rp 6.805.192.047,00 Rp 301.229.625,00
Sumber data: Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima
Data tentang aktiva  lancar diperoleh dari  neraca  pada  bagian  aktiva  lancar, sedangkan  data  mengenai  hutang  lancar  diperoleh  dari  neraca  pada  bagian kewajiban lancar.
Dengan  melihat  tabel  tersebut,  maka  dapatlah  penulis  menghitung  melalui analisis  statistik  berapa  besarnya  perputaran  kas  dan  rasio  likuiditas.  Untuk membantu  dalam  memecahkan  masalah  ini,  penulis  akan  melakukan  analisis- analisis  melalui  analisis  statistik  dengan  menggunakan  prosedur  analisis  sebagai berikut:
1.  Perhitungan tingkat perputaran kas ( cash turnover ) Dalam  melakukan  perhitungan tingkat perputaran kas ( cash turnover )  yang perlu diperhatikan adalah perbandingan antara penjualan dengan jumlah kas yang dinyatakan  dalam  kali.  Tingkat  perputaran  kas  ( cash  turnover )  ini  dipergunakan
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
untuk  mengukur  kemampuan  koperasi  dalam  mengelola  kas  yang  tepat.  Adapun perhitungannya sebagai berikut:
Salles (Penjualan)
Tingkat perputaran kas ( cash turover )  = Jumlah kas
a. Perhitungan perputaran kas ( cash turover ) untuk tahun 2016
Rp.575.750.047,00
Perputaran kas ( cash turover ) = = 13,25 kali Rp.43.455.429,00
Jadi kemampuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima  untuk  memutar  atau  mengelola  kas  pada  tahun  2016  adalah  sebesar  13,25 kali  ini  berarti  bahwa setiap rupiah kas  yang dikeluarkan untuk biaya operasinya adalah sebesar 13,25 kali perputaran.
b. Perhitungan perputaran kas ( cash turover ) untuk tahun 2017
Rp.636.669.045,00
Perputaran kas ( cash turover ) = = 29,87 kali
Rp.  21.312.466,62
Jadi kemampuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima  untuk  memutar  atau  mengelola  kas  pada  tahun  2017  adalah  sebesar  29,87 kali  ini  berarti  bahwa setiap rupiah kas  yang dikeluarkan untuk biaya operasinya adalah sebesar 29,87 kali perputaran.
c.  Perhitungan perputaran kas ( cash turover ) untuk tahun 2018 Rp.1.523.100.735,00
Perputaran kas ( cash turover ) = = 123,67 kali
Rp.  12.316.264,00
Jadi kemampuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima untuk memutar atau mengelola kas pada tahun 2018 adalah sebesar 123,67 kali  ini  berarti  bahwa setiap rupiah kas  yang dikeluarkan untuk biaya operasinya adalah sebesar 123,67 kali perputaran.
d.    Perhitungan perputaran kas ( cash turover ) untuk tahun 2019 Rp.1.814.839.367,00 Perputaran kas ( cash turover ) = = 265,39 kali
Rp.  6.800.658,00
Jadi kemampuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima untuk memutar atau mengelola kas pada tahun 2019 adalah sebesar 265,39 kali  ini  berarti  bahwa setiap rupiah kas  yang dikeluarkan untuk biaya operasinya adalah sebesar 265,39 kali perputaran.
2.  Perhitungan rasio likuiditas
Rasio  likuiditas  yaitu  rasio  yang  menunjukan  tingkat  kemampuan  koperasi untuk  dapat  memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya  dengan  segera. Perhitungannya  melalui  perbandingan  antara  aktiva  lancar  dengan  hutang  lancar sebagai berikut:
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)

## Aktiva lancar
Rasio Likuiditas =
x  100%
Hutang lancar a.  Perhitungan rasio likuiditas untuk tahun 2016 Rp.1.199.412.525,00 Rasio likuiditas   =
x 100% = 14,19%
Rp.     84.525.034,00
Jadi  rasio  likuiditas  yang  diperoleh  oleh  Koperasi  Pegawai  Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima tahun 2016 adalah sebesar 14,19% ini berarti kemampuan  Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia  (KPRI)  JAYA  Kota  Bima untuk  dapat  memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya  dengan  segera  dari  setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sebesar 14,19%. b.  Perhitungan rasio likuiditas untuk tahun 2017
Rp.1.024.901.608,00 Rasio likuiditas   =
x 100% = 15,29%
Rp.     67.013.556,00
Jadi  rasio  likuiditas  yang  diperoleh  tahun  2017  adalah  sebesar  15,29%  ini berarti  kemampuan  Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia  (KPRI)  JAYA  Kota Bima  untuk  dapat  memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya  dengan  segera  dari setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sebesar 15,29%. c.  Perhitungan rasio likuiditas untuk tahun 2018
Rp.4.556.539.320,00 Rasio likuiditas   =
x 100% = 18,61%
Rp.    244.788.114,00
Jadi  rasio  likuiditas  yang  diperoleh  oleh  Koperasi  Pegawai  Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima tahun 2018 adalah sebesar 18,61% ini berarti kemampuan  Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia  (KPRI)  JAYA  Kota  Bima untuk  dapat  memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya  dengan  segera  dari  setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sebesar 18,61%.
d.  Perhitungan rasio likuiditas untuk tahun 2019
Rp.6.805.192.047,00
Rasio likuiditas   =
x 100% = 22,59%
Rp.  301.2259.625,00
Jadi  rasio  likuiditas  yang  diperoleh  oleh  Koperasi  Pegawai  Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima tahun 2019 adalah sebesar 22,59% ini berarti kemampuan  Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia  (KPRI)  JAYA  Kota  Bima untuk  dapat  memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya  dengan  segera  dari  setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sebesar 22,59%.
Dan  hasil  analisis  data  di  atas  tentang  tingkat  perputaran  kas  yang menunjukkan  kemampuan  koperasi  dalam  mengelola  kas  yang  tepat  dan  rasio likuiditas  yang  menunjukkan  kemampuan  koperasi  dalam  memenuhi  kewajiban jangka  pendek  yang  harus  segera  dipenuhi  pada  Koperasi  Pegawai  Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima, selama empat tahun dari tahun 2016 sampai
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
dengan  tahun  2019  terus  terjadi  peningkatan  yaitu  pada  tahun  2016  tingkat perputaran  kas  koperasi  sebesar  13,25  kali,  tahun  2017  sebesar  29,87  kali,  pada tahun 2018 sebesar  123,67 kali dan tahun 2019 sebesar 265,39 kali.
Sedangkan tingkat rasio  likuditas  yang dicapai  Koperasi Pegawai  Republik Indonesia  (KPRI)  JAYA  Kota  Bima  juga  mengalami  peningkatan  dari  tahun 2016-2019  yaitu  pada  tahun  2016  sebesar  14,19%,  tahun  2017  sebesar  15,29%, tahun  2018  sebesar  18,61%  dan  tahun  2019  sebesar  22,59%.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)  JAYA  Kota  Bima  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya,  yang  diikuti pula dengan peningkatan rasio likuiditas.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pengelolaan  kas  untuk  menjaga likuiditas  pada  Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia  (KPRI)  JAYA  Kota  Bima sudah  tepat,  terlihat  betapa  pentingnya  kelancaran  koperasi  dalam  memenuhi setiap kewajibannya  yang  memberikan reputasi  yang  baik  bagi  koperasi tersebut sehingga  koperasi  mendapat  kepercayaan  dari  berbagai  pihak  baik  anggota maupun  pihak  ketiga  yang  memberikan  bantuan  modal  untuk  selanjutnya digunakan untuk menambah modal dalam kegiatan usaha kredit (simpan pinjam).

## KESIMPULAN
Setelah penulis mengadakan analisis data terhadap data-data yang diperoleh yang  menunjukkan  tingkat  perputaran  kas  dan  rasio  likuiditas  pada  Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JAYA Kota Bima pada Bab IV di atas dapat disimpulkan  bahwa  pengelolaan  kas  untuk  menjaga  likuiditas  pada  Koperasi Pegawai  Republik  Indonesia  (KPRI)  JAYA  Kota  Bima  sudah  tepat,  hal  tersebut dapat  dilihat  dari:  Tingkat  perputaran  kas  yang  menunjukkan  kemampuan koperasi  dalam  mengelola  kas  secara  tepat  dengan  membandingkan  jumlah penjualan  dengan  jumlah  kas  untuk  tahun  2016  tingkat  perputaran  kas  koperasi sebesar  13,25  kali,  tahun  2017  sebesar  29,87  kali,  pada  tahun  2018  tingkat perputaran kas koperasi sebesar 123,67 kali sedangkan tahun 2019 sebesar 265,39 kali.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  kas  mengalami  peningkatan setiap  tahunnya.  Rasio  likuiditas  yang  menunjukkan  tingkat  kemampuan  untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan membandingkan harta lancar dan utang  lancar  untuk  tahun  2016  rasio  likuiditas  koperasi  sebesar  14,19%,  pada tahun  2017  rasio  likuiditas  koperasi  sebesar  15,29%, tahun  2018  rasio  likuiditas koperasi sebesar 18,61% dan tahun 2019 rasio likuiditas koperasi sebesar 22,59%, artinya  didalam  memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya  koperasi  mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S  .2002, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta  : Rineka Cipta.
Baswir. 1997. Koperasi Indonesia . Yogyakarta:BPFE.
Depkop.  1996. Pedoman  dan  Petunjuk  Teknis  (Sistem  Penilaian  Koperasi Karyawan  Mandiri) .  Jakarta:  Departemen  Koperasi  dan  Pembinaan Pengusaha  Kecil  Republik  Indonesia.  Direktorat  Jenderal  Pembinaan Koperasi Perkotaan.
Edilius, dkk. 1992. Pengantar Ekonomi Perusahaan . Jakarta : Rineka Cipta. Hasan.  1996. Kumpulan  Bahan  Pelatihan  Kelembagaan  Gerakan  Koperasi . Kabupaten Bima: Proyek Kelembagaan Koperasi.
Ikatan Akuntansi Indonesia. 1996. Standar Akuntansi Keuangan . Jakarta.
Kertasapoetra, dkk. 1991. Koperasi Indonesia . Jakarta : Rineka Cipta. Munawir. 1997. Analisa Laporan Keuangan . Yogyakarta:Liberty Reksohadiprojo.1997. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen . Haji Masagung : Jakarta
Riyanto.  1997. Dasar-Dasar  Pembelajaran  Perusahuan . Yogyakarta:Penerbit Gajah Mada.
Sudarsono. 2000. Manajemen Koperasi Indonesia . Jakarta:Rineka Cipta. Sutrisno, 2001. Manajemen Keuangan, Teori, Konsep dan Aplikasi . Yogyakarta: Ekonosia
Widjaya.1995. Akuntansi Untuk Koperasi . Jakarta:PT. Rineka Cipt