ISSN Cetak (p-ISSN) : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755
Jurnal Hukum Islam. Vol: 13, No: 01, Juli - 2024 https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh

## PEMBERIAN HAK ASUH BERSAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DI INDONESIA: PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
Submited: May 2024 Revised: June 2024 Published: July 2024
Moh. Iqbal Rifki Maulana 1 , Melani Intan Safitri 2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 1,2 iqbalansori98@gmail.com 1 , melanij2p@gmail.com 2
Abstract: In general, looking at the various existing regulations and practices in court decisions,  child custody law in  Indonesia still provides sole custody in  resolving child custody disputes. However, in recent years, several judges have begun to establish joint custody  in  child  custody  disputes.  The  main  data  in  this  study  is  in  the  form  of  five Religious Court rulings on joint child custody. The purpose of this study is to reveal the judge's legal considerations in determining joint custody and in what cases child custody should  be  applied  from  the  perspective  of  maslahah  mursalah.  This  research  uses qualitative methods with a normative juridical approach. The result of this study is that the judge's consideration in determining joint custody is not based on the KHI, but based on the best interests of the child which is the judge's interpretation of Article 14 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Before determining child custody, the judge must first look at the track record of both parents, if both are good in nature  and  have  the  ability  to  take  care  of  children,  then  the  judge  can  consider determining child custody together. If one parent behaves badly and does not have the ability to care for the child, then it is better to establish sole custody solely in the best interest of the child based on the maslahah mursalah.
Keywords : Joint Custody, Child Custody Dispute, Maslahah Mursalah
Abstrak: Secara umum, melihat berbagai peraturan yang ada dan praktik dalam putusan pengadilan,  hukum  hak  asuh  anak  di  Indonesia  masih  memberikan  hak  asuh  tunggal dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak. Namun, beberapa tahun belakangan ini, beberapa hakim mulai menetapkan hak asuh bersama dalam perkara sengketa hak asuh anak. Data utama dalam penelitian ini berupa lima putusan Pengadilan Agama tentang hak asuh bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh bersama dan dalam kasus seperti apa hak asuh anak sebaiknya diterapkan perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh bersama tidak berdasar pada KHI, namun berdasar pada kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan interpretasi hakim terhadap Pasal 14 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sebelum menetapkan hak asuh anak, hakim harus melihat dahulu rekam jejak kedua orang tua, jika keduanya baik sifatnya dan mempunyai kemampuan mengasuh anak, maka hakim dapat
mempertimbangkan  untuk  menetapkan  hak  asuh  anak  secara  bersama.  Jika  salah  satu orang  tua  berperilaku  buruk  dan  tidak  mempunyai  kemampuan  untuk  mengasuh  anak, maka lebih baik menetapkan hak asuh tunggal saja semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak berdasar pada maslahah mursalah.
Kata Kunci : Hak Asuh Bersama, Sengketa Hak Asuh Anak, Maslahah Mursalah

## A. Pendahuluan
Anugerah paling berharga yang diterima sepasang suami istri dari Tuhan adalah seorang  anak.  Harta  paling  berharga  bagi  setiap  orang  tua  adalah  anak-anaknya,  yang merupakan  kewajiban  mereka  untuk  menjaganya.  Dalam  hal  pengasuhan  dan perkembangan anak, kedua orang tua tidak menginginkan apa pun selain berada di sisi satu  sama  lain.  Oleh  karena  itu,  apabila  terjadi  perceraian,  biasanya  masing-masing berusaha memperebutkan hak asuh anak.
Apabila terjadi perselisihan atau sengketa tentang siapa yang lebih berhak untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. 1 Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  bahwa  ibu  berhak  mengasuh  anaknya  sampai mencapai  usia mumayyiz, yaitu  dua  belas  tahun.  Begitu  seorang  anak  mencapai mumayyiz, dia bebas memilih antara kedua orang tuanya sebagai pemegang hak asuh.
Paradigma parenting dalam konteks hukum Islam di Indonesia memandang bahwa perempuan adalah yang terbaik untuk menjalankan hak asuh anak. 2 Untuk menentukan siapa yang mendapat hak asuh anak, ketentuan KHI ini mempertimbangkan jenis kelamin seseorang, bukan moralitas,  kesehatan, kemampuan, dan kapasitasnya dalam  mendidik dan mengasuh anak—faktor-faktor yang pada akhirnya menentukan apa yang terbaik bagi anak. 3
Namun  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor  110  K/AG/2007 disebutkan  bahwa  hak  asuh  seorang  ibu  tidak  serta  merta  melekat  pada  anak-anaknya yang  berusia  di  bawah  dua  belas  tahun.  Akibat  putusan  tersebut,  Mahkamah  Agung memutuskan  bahwa  kepentingan  terbaik  anak  harus  diperhatikan  dalam  memutuskan siapa  yang  mendapat  hak  asuh.  Dalam  hal  ini,  pemohon—ayah  dari  anak  tersebut— diputuskan  mempunyai  hak  asuh  atas  anak  tersebut  karena  kompetensi  dan kemampuannya yang unggul dalam menjamin kepentingan dan kesejahteraan anak.
Apabila  melihat  peraturan  perundang-undangan  maupun  praktik  dalam  putusan pengadilan, hukum hak asuh anak di Indonesia pada umumnya masih memberikan hak
1 Pemerintah Negara Republik Indonesia, “Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (t.t.).
2 Farida Prihatini, Ali Sumihar Prihatini, Farida, Abdul Karim Munthe, Delila Stefanya Pusparani, “ The Problem of The Execution of Child Custody ( Ḥ a ḍā nah) Decision by The Religious Courts in Indonesia, ” Jurnal Syariah 2, no. February (2019): 301 – 20.
3 Ahmad Zaenal Fanani, “ Sengketa Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender, ” Muslim Heritage 2 (2017): 153 – 76.
asuh  tunggal  dalam  menyelesaikan  perselisihan  mengenai  hak  asuh  anak. 4 Menurut Edward Kruk, pengasuhan anak model sole custody atau hak asuh tunggal berimplikasi pada adanya asumsi bahwa orang yang mempunyai hak asuh yang sah atas seorang anak mempunyai  hak  yang  mutlak  atas  kelangsungan  hidup  anak  itu.  Akibatnya,  orang  tua yang  memiliki  hak  asuh  mungkin  mulai  percaya  bahwa  dia  dapat  mendikte  seberapa sering dan seberapa dekat anak tersebut melihat orang tua satunya yang tanpa hak asuh. Upaya  untuk  memastikan  bahwa  anak-anak  memiliki  kebebasan  untuk  berekspresi, berinteraksi  dan  menerima  cinta  dari  kedua  orang  tuanya  secara  penuh  bertentangan dengan  hal  ini.  Kekuasaan  pemegang  hak  asuh  seolah-olah  menjerat  anak,  anak diharapkan  untuk  mematuhi  peraturan  tidak  tertulis  yang  ditetapkan  oleh  individu tersebut. 5
Di Kanada, ada konsepsi pengasuhan bersama yang diatur dalam undang-undang perceraian  Kanada  (1997  Federal  Child  Support  Guidelines  under  the  Divorce  Act). Istilah "pengasuhan bersama" mengacu pada sistem di mana kedua orang tua dan anak- anak mereka sepakat untuk menghabiskan waktu bersama. Agar seorang anak memiliki tanggung  jawab  bersama  sebagai  orang  tua,  kedua  orang  tua  harus  mencurahkan setidaknya  40%  waktu  mengasuh  anak  untuk  anak  tersebut.  Beberapa  negara  seperti Australia dan Amerika juga telah membuat perubahan di dalam sistem hukum negaranya yang mengatur pengasuhan tunggal menjadi pengasuhan bersama. 6
Sengketa  hak  asuh  anak  di  Indonesia  bisa  jadi  rumit,  namun  pengasuhan  anak bersama  dapat  membantu  menyederhanakan  prosesnya.  Karena  menafkahi,  mengasuh, melindungi, dan mendidik anak merupakan tanggung jawab bersama  antara orang tua, maka  konsep  pengasuhan  bersama  sangatlah  menarik.  Membesarkan  dan  memenuhi kebutuhan  anak  merupakan  tanggung  jawab  bersama.  Karena  berdampak  pada perkembangannya  di  kemudian  hari,  anak  membutuhkan  kasih  sayang  yang  besar  dari kedua orang tuanya.
Beberapa  tahun  belakangan  ini,  beberapa  hakim  mulai  menetapkan  hak  asuh bersama  dalam  perkara  sengketa  hak  asuh  anak.  Ini  merupakan  terobosan  baru  dalam perkara hak asuh anak di Indonesia mengingat belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit tentang hak asuh anak bersama.
Telah ada beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang hak asuh bersama. Menurut  Natsir  Asnawi,  “pengasuhan  bersama”  merupakan  suatu  pendekatan pengasuhan  anak  yang  memberikan  penekanan  yang  sama  terhadap  tanggung  jawab masing-masing  orang  tua  sekaligus  mengedepankan  kepentingan  terbaik  anak. 7
4 M. Natsir Asnawi, “ Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak, ” AL-IQTISHADIYAH Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah 5 (2019).
5 Edward Kruk, “ Child Custody, Access and Parental Responsibility: The Search for A Just and Equitable Standard, ” The University of British Columbia , no. 1 (2008).
6 Asnawi, “ Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak. ”
7 Asnawi.
Berdasarkan temuan Rika, hakim menafsirkan Pasal 41 UU Perkawinan bersifat ambigu terkait  pengaturan  pola  asuh  tunggal  atau  bersama.  Oleh  karena  itu,  hakim  telah memberikan  hak  asuh  kepada  ibu  atau  ayah,  atau  keduanya,  dalam  kasus  pengasuhan tunggal atau pengasuhan bersama. 8
Sedangkan,  tulisan  ini  akan  fokus  mengkaji  penerapan  hak  asuh  anak  bersama dalam putusan pengadilan dan menganalisis hak asuh anak bersama perspektif Maslahah Mursalah. Keterbaruan kajian dalam penelitian ini berupaya menggali apakah hak asuh bersama selalu menjadi  solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak di Indonesia.
Penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  penerapan  hak  asuh  anak bersama dalam putusan pengadilan dan dalam kasus seperti apa hak asuh anak sebaiknya diterapkan perspektif Maslahah Mursalah.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia seperti Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung  Republik  Indonesia,  dan  Undang-undang  Perlindungan  Anak.  Sedangkan pendekatan  normatif  menggunakan  kerangka  hukum  fikih  melalui  maslahah  mursalah. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, yaitu sebuah metode yang ditempuh dengan mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan catatan, arsip, buku dan sebagainya. 9 Dalam penelitian ini, dokumen yang yang dimaksud adalah berkas putusan pengadilan tentang hak asuh bersama. Analisis data menggunakan analisis  deskriptif  kualitatif,  yakni  menyajikan  bahan-bahan  dengan  diuraikan  secara naratif  guna  memperoleh  gambaran  sebuah  data  yang  sejalan  dengan  fokus  penelitian untuk kemudian diteliti. 10

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Konsep  Hak  Asuh  Bersama  sebagai  Solusi  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Asuh Anak
Norma  dan  gagasan  seputar  pengasuhan  anak  setelah  perceraian  sedang berkembang dari penekanan tunggal pada pola asuh terpisah (split parenting) dan menuju gagasan pola asuh bersama (shared parenting). Pola asuh bersama telah menjadi topik hangat dalam undang-undang hak asuh anak karena sejumlah alasan. Disampaikan oleh Mason:
8 Emanuel Boputra dan Yuni Kusniati Rika Saraswati, “ Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama, ” Veritas et Justitia 7 (2021):
188 – 210, https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4066.
9 A. Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi) (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
10 P. D. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Alfabeta, 2016).
“ the  ‘best  interests  of  the  child’  standard  has  historically  reflected  a  struggle between  mothers’  and  fathers’  rights,  with  children’s  needs  considered  to  be commensurate  with  either  position.  Children  are  viewed  at  different  times  as fathers’  property,  as  requiring  the  ‘tender  care’  of  mothers,  and  as  rightfully ‘belonging’ to one or the other parent ”.
Mengikuti  alur pemikiran ini, mudah untuk  melihat  bagaimana orang tua harus memprioritaskan  kebutuhan  anak-anaknya.  Pengasuhan  pada  dasarnya  dan  mendasar didasarkan  pada  apa  yang  terbaik  bagi  anak.  Oleh  karena  itu,  gagasan-gagasan  yang membuat masyarakat beranggapan bahwa anak adalah “milik bapak”, “milik ibu”, atau “obyek hak” salah satu orangtua harus dihilangkan. 11
Anak-anak  di  Amerika  Serikat  tidak  dapat  lagi  dibesarkan  atau  menghabiskan banyak  waktu  bersama  orang  tua  karena  meningkatnya  angka  perceraian,  hal  ini memunculkan konsep hak asuh bersama pada tahun 1940-an dan 1950-an. Istilah tersebut memang  kurang  familiar  di  Indonesia  dan  sistem  ini  masih  terdengar  asing,  karena memang Indonesia menganut sistem hak asuh tunggal atau sole custody system . Namun sejumlah  hakim  baru-baru  ini  memutus  putusan  hak  asuh  bersama  sebagai  cara  untuk menyelesaikan perselisihan hak asuh anak. Jika di beberapa negara lain sistem hak asuh bersama sudah diatur secara jelas dalam undang-undang, namun tidak demikian halnya di Indonesia. Sistem ini jelas diadopsi dari negara lain, namun tahun pasti sistem ini hadir di Indonesia belum diketahui secara pasti. 12
Ketika orang tua menggunakan pengaturan hak asuh bersama, yang juga dikenal sebagai  sistem  hak  asuh  bersama  ( sharing  custody  system ),  mereka  pada  dasarnya membagi tanggung jawab mengasuh anak di antara dua orang: satu orang memiliki hak asuh  fisik  ( physical  custody )  dan  yang  lainnya  memiliki  hak  asuh  yang  sah.  Dalam pengaturan  hak  asuh  fisik,  orang  tua  menyepakati  jadwal  kapan  masing-masing  orang akan  tinggal  bersama  anak  tersebut;  jadwal  ini  cukup  fleksibel  untuk  mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan terbaik anak. Pola umum pembagian waktu yang dihabiskan di rumah adalah 60%-40%, 70%-30%, dan 50%-50%. Ketika orang tua mencari hak asuh anak secara sah, penting bagi mereka untuk bekerja sama dalam membangun visi bersama untuk masa depan anak tersebut, termasuk bagaimana anak tersebut akan dididik dan jenis perawatan  medis  apa  yang  akan  mereka  berikan.  Hak  asuh  yang  sah,  disebut  juga pembagian tanggung jawab, semata-mata berkaitan dengan masa depan anak. Hanya jika kedua  orang  tuanya  setuju,  waktu  tinggal  anak  tersebut  dapat  dibagi;  Hal  ini  terutama berlaku  bila  kedua  orang  tuanya  tidak  tinggal  serumah  namun  masih  rutin  bertemu langsung.
11 M. Natsir Asnawi, “ PENERAPAN MODEL PENGASUHAN BERSAMA (SHARED PARENTING) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK, ” AL IQTISHADIYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH 5, no. 1 (21 Agustus 2019): 61, https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143.
12 Meliani & Indra Budi Jaya, “ Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum, ” Fastabiq: Jurnal Studi Islam 3, no. 1 (2022): 56 – 68.
Melihat  keuntungan  utama  dari  penerapan  hak  asuh  bersama,  menjadikan pengasuhan  bersama  semakin  sering  diterapkan.  Salah  satu  manfaat  dari  pola  asuh bersama  adalah  membuat  kedua  orang  tua  tetap  terlibat  aktif  dalam  pengasuhan  anak mereka. Selain itu, anak-anak yang orang tuanya berbagi hak asuh lebih mungkin untuk mendapatkan  dukungan  keuangan  yang  konsisten  dibandingkan  anak-anak  yang  orang tuanya tidak berbagi hak asuh, karena orang tua yang memiliki hak asuh secara hukum diwajibkan  untuk  meminta  penggantian  biaya  perawatan  dari  orang  tua  yang  tidak memiliki  hak  asuh.  Namun  demikian,  kesulitan  muncul  dalam  kasus-kasus  tersebut, terutama ketika orang tua yang terlibat, yang mungkin menyimpan rasa permusuhan satu sama lain karena perselisihan sebelum perceraian, terpaksa menjaga komunikasi,  kerja sama, dan koordinasi. 13
Menjadi  jelas  bahwa  prinsip-prinsip  pengasuhan  bersama  dalam  hukum perkawinan Indonesia (termasuk kasus-kasus yang melibatkan hak asuh anak) dan teks syariah didasarkan pada  upaya yang patut untuk melindungi kepentingan terbaik  anak. Merawat orang lain adalah aspek pengasuhan anak yang lebih dalam dari yang terlihat. Namun di luar itu, penga anak direncanakan sedemikian rupa sehingga menjamin anak mempunyai  masa  depan  terbaik  dengan  memberikan  manfaat  dan  kebaikan  sebanyak- banyaknya. 14
Dalam  penelitian  yang  ditulis  oleh  M.A  Adib  dan  N.  Mujahidah,  mereka menghubungkan  konsep  pengasuhan  anak  dengan  konsep  mubadalah.  Dari  sudut pandang  ini,  mereka  mengadopsi  pemikiran  Faqihuddin  Abdul  Kodir  yang mendefinisikan  mubadalah  sebagai  ideologi  yang  mengedepankan  dan  melindungi konsep-konsep seperti kesetaraan, mutualitas, dan sejenisnya. Dalam hal mengasuh anak, prinsip mubadalah dapat dilihat sebagai cara orang tua bekerja sama, bukan sekedar saling memberikan tanggung jawab. Dalam pengasuhan anak dengan konsep mubadalah ini juga sangat memungkinkan adanya jaminan keadilan dan kesetaraan untuk mendorong adanya kolaborasi pastisipatif antara kedua orang tua dalam pengasuhan anak. 15 Menurut hemat penulis,  konsep  ini  juga  dapat  diterapkan  walaupun  suami  istri  telah  bercerai.  Mereka dapat  bekerjasama  dalam  mengasuh  anak  mereka  meskipun  sudah  tidak  dalam  ikatan pernikahan dengan konsep shared parenting .
2. Penerapan hak asuh anak bersama dalam putusan Pengadilan
a. Putusan Nomor 5162/Pdt.G/2020/PA.Badg
Pasca perceraian, orang  tua membawa perkara hak asuh anak ke Pengadilan
Agama  Bandung,  dan  akhirnya  diputuskan.  Dalam  perkara  hak  asuh  anak,  mantan suami sebagai tergugat dan mantan istri sebagai penggugat. Dalam gugatan tersebut,
13 Rika Saraswati, “ Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama. ”
14 Asnawi, “ PENERAPAN MODEL PENGASUHAN BERSAMA (SHARED PARENTING) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK. ”
15 M. Afiqul Adib dan Natacia Mujahidah, “ Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak, ” Fokus:Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan 6, no. 2 (2021): 171 – 92.
penggugat meminta hak asuh anak yang masih dalam keadaan menyusui itu jatuh ke tangan penggugat.
Majelis  hakim  memutuskan  bahwa  ibu  berhak  atas  hak  asuh  anak  karena “pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu”  (pasal  105  huruf  (a)).  Hakim  juga  berpendapat  bahwa  terdakwa  seharusnya mendapat  hak  asuh.  Berdasarkan  bukti-bukti  yang  diajukan  di  persidangan,  anak tersebut  dalam  keadaan  sehat  selama  dalam  perawatan  tergugat,  dan  tergugat  tidak pernah  mengganggu  kemampuan  penggugat  untuk  menjenguk  dan  mengasuh  anak tersebut. Setelah itu, majelis hakim mengambil keputusan.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan mengabulkan  gugatan  penggugat,  memerintahkan  penggugat  dan  tergugat  untuk bersama-sama  mengasuh  dan  memelihara  anak  secara  arif  dan  bijaksana  dengan waktu sebulan secara bergilir.
b. Putusan Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Blk
Putusan mengenai hak asuh anak dalam perkara ini ini muncul dalam gugatan rekonvensi  terhadap  perkara  cerai  talak.  Dalam  perannya  sebagai  penggugat rekonvensi,  sang  istri  mengajukan  banyak  tuntutan  hukum,  termasuk  satu  tuntutan hak asuh anak. Mereka memiliki 3 orang anak. Penggugat mengajukan dengan dalil 2 orang anak tinggal di rumah orang tua tergugat rekonvensi, tidak serumah dengan tergugat, sehingga penggugat khawatir anak tidak dirawat dengan baik karena tentu akan berbeda jika ibu kandungnya yang merawat.
Majelis  hakim  menimbang  bahwa  anak  pertama  sudah  mumayyiz  dan  pada faktanya di dalam persidangan menyatakan cenderung untuk tetap tinggal dan berada dalam pengasuhan ayah, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b) “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya  sebagai  pemegang  hak  pemeliharaannya”,  maka  hakim  menetapkan  anak pertama  berada  dalam  pengasuhan  ayahnya.  Hak  asuh  bersama  digunakan  untuk menentukan pengasuhan anak penggugat dan tergugat meskipun anak kedua belum mumayyiz. Pengadilan meyakini hal ini demi kepentingan terbaik anak dalam hal 1) terpeliharanya  pendidikan  anak,  2)  memastikan  anak  mendapat  kasih  sayang  dari kedua  orang  tuanya,  3)  menjamin  terpenuhinya  hak  dan  kebutuhan  dasar  anak,  4) merawat  anak.  emosi,  dan  5)  meminimalisir  dampak  negatif  perceraian  terhadap tumbuh kembang anak.
c. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.JK
Putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  Nomor  2728/Pdt.G/2011/PA.JS menetapkan  pemohon  selaku  ibu  kandungnya  sebagai  pemegang  hak  asuh  anak. Kemudian  sang  ayah  mengajukan  gugatan  dengan  Nomor  3658/Pdt.G/2014/PA.JS. tertanggal 24 Desember 2014. Dalam dalil gugatannya, Pemohon menyatakan bahwa Termohon  telah  melanggar  Pasal  11,  28  dan  49  UU  No.  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  oleh  karenanya  Pemohon  meminta  majelis  hakim,  merujuk kepada Pasal 156 KHI dan Pasal 26 jo 30 UU Perlindungan anak, untuk mencabut
hak  asuh  Termohon  dan  menetapkan  Pemohon  sebagai  pemegang  hak  hadhanah anaknya. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan “Pencabutan kekuasaan pengasuhan  anak  berdasarkan  Pasal  49  UU  No.1  tahun  1974  terjadi  ketika  wali berkelakuan  sangat  buruk,  juga  Pasal  30  UU  No.  23  Tahun  2002  ketika  wali melalaikan  kewajibannya,  sehingga  membuat  anak  terlantar  dan  tidak  terurus, sedangkan hal tersebut tidak terjadi pada kondisi anak Pemohon dan Termohon yang berada  dibawah  asuhan  Termohon.”  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  dan dihubungkan dengan alat bukti penggugat, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutus menolak gugatan penggugat.
Terhadap putusan Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan tersebut, Pemohon kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta Selatan yang akhirnya dengan Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.JK putusan PA tersebut dibatalkan oleh  PTA  Jakarta  dengan  bunyi  amar  menyatakan  bahwa  anak  berada  di  bawah pemeliharaan  bersama  ( Joint  Custody ),  sampai  anak  tersebut mumayyiz dengan pergiliran  waktu:  Hari  Senin  sampai  dengan  hari  Jum’at  anak  berada  di  bawah pemeliharaan/asuhan dan tanggung jawab tergugat; hari Sabtu dan Ahad anak berada di bawah pemeliharaan/asuhan dan tanggung jawab sebagai ayah kandungnya.
Putusan tersebut tidak memuaskan pembanding sehingga pemohon menempuh upaya  hukum  tambahan,  yakni  kasasi.  Pemohon  yang  selanjutnya  disebut  sebagai pemohon  kasasi  menilai  tergugat  telah  menerapkan  pola  asuh  yang  salah  terhadap anak.  Hal  ini  mencakup  hal-hal  seperti  membiarkannya  tidur  larut  malam  dan mengajaknya keluar pada larut malam, yang berdampak negatif pada kesehatan dan pendidikannya hingga ia dikeluarkan dari sekolah.
Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa memori kasasi Pemohon  dapat  dibenarkan.  Perilaku  Tergugat  yang  sering  meninggalkan  anak, menonton film porno, memakai obat terlarang dan keengganannya untuk rehabilitasi menjadi faktor pertimbangan dalam pemeliharaan anak. Sedangkan, Pemohon selalu melakukan pengawasan terhadap anaknya. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002, Putusan MA Nomor 110 K/Ag/2007, Pasal 49 UU No.1 Tahun 1974, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Pemohon, membatalkan putusan PTA Jakarta dengan menetapkan mencabut hak pemeliharaan/hadhanah tergugat atas seseorang  bernama  (inisial  AFD)  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta Selatan  Nomor  2728/Pdt.G/2011/PA.Js.  tanggal  13  Februari  2013  dan  menetapkan seorang anak bernama (inisial AFD) di bawah pemeliharaan/hadhanah penggugat.
d. Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt
Perkara cerai gugat dan hak asuh anak yang diputus oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan ini diajukan oleh penggugat selaku istri sekaligus ibu kandung anak dan suaminya sebagai  tergugat.  Dalam gugatan tersebut  Penggugat  minta hak asuh anak  yang  berumur  4  tahun  itu  ditetapkan  padanya.  Dalam  gugatan  tergugat menyatakan  bahwa  anak  tersebut  ikut  tinggal  bersama  tergugat  karena  tergugat
sanggup  membiayai  dan  menafkahi  anak  tersebut,  bahkan  sampai  saat  inipun  anak tersebut di sekolahkan di PAUD.
Majelis  hakim  dalam  pertimbangannya  menyatakan  bahwa  Sebelum mengambil keputusan mengenai hak asuh anak, harus dipertimbangkan secara matang kepentingan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan mental anak, bukan sekedar pendapat atau argumentasi hukum sebagaimana dituangkan dalam Pasal 105 huruf (a) KHI perkembangan psikomotor pada anak. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan  berpartisipasi  secara  wajar,  serta  hak  untuk  dilindungi  dari  kekerasan  dan diskriminasi,  harus  dipertimbangkan  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan  ketika memutuskan  siapa  yang  mendapat  hak  asuh  atas  anak.  Hak  ini  dikuatkan  dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Bahwa tetap saja, seorang anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tidak peduli berapa lama waktu yang dihabiskan Tergugat untuk mengasuh anak tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Pertama, penting untuk disadari bahwa anak-anak yang orang tuanya tidak bisa tinggal bersama dan rukun harus tetap dapat merasakan kasih sayang dan dukungan yang dimiliki anak-anak yang orang tuanya mampu tetap bersama dan terhindar dari dampak negatif perceraian orang tua. Untuk menjamin  masa  depan  anak  yang  lebih  baik,  orang  tua  (Penggugat  dan  Tergugat) harus mempunyai pemahaman bersama bahwa mengasuh anak kini lebih dari sekedar “siapa  yang  mengasuh  siapa”.  Hal  ini  juga  tentang  memastikan  bahwa  perceraian tidak  berdampak  pada  itikad  baik  orang  tua  dalam  mengasuh  anak  dengan kemampuan  terbaik  mereka,  dan  bahwa  anak  terus  menerima  kasih  sayang  yang pantas ketika kedua orang tua bersatu dan damai. Cara terbaik bagi orang tua untuk membesarkan  anak-anak  mereka  adalah  dengan  mengesampingkan  perbedaan- perbedaan mereka dan bekerja sama, bukan saling bertentangan. Bagaimanapun juga, anak-anak harus menjadi sumber kegembiraan dan kepuasan bagi kedua belah pihak orang tua.
Putusan  telah  diambil  bahwa  tindakan  terbaik,  dengan  mempertimbangkan keadaan  seputar  tempat  tinggal  anak  saat  ini  dan  pengaturan  pendidikan  dengan Tergugat  serta  hak  bawaan  anak  untuk  menerima  kasih  sayang  dan  dukungan  dari Penggugat dalam perannya sebagai ibu kandung, adalah tindakan yang terbaik. adalah untuk  membangun  perawatan  bersama  di  bawah  model  hak  asuh  fisik.  Disepakati bahwa penggugat  akan bertanggung jawab  atas pengasuhan  anak pada akhir pekan ketika  sekolah  tidak  ada,  dan  bahwa  tergugat  akan  bertanggung  jawab  atas pengasuhan anak dari hari Senin sampai Jumat, yang merupakan hari-hari sekolah.
e. Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2017/PA.Smg
Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor
1901/Pdt.G/2017/PA.Smg,  Sengketa  hak  asuh  anak  diputuskan  oleh  majelis  hakim yang tidak memberikan hak asuh kepada salah satu pihak melainkan mengandalkan
situasi yang ada untuk menentukan yang terbaik bagi anak. Tidak ada orang tua yang akan diberikan hak asuh tunggal oleh hakim. Seperti halnya sebelum mereka berpisah, anak  tersebut  tetap  mempertahankan  statusnya  yang  sekarang  karena  ia  dibesarkan oleh  orang  tuanya.  Artinya,  hakim  menetapkan  hak  asuh  bersama,  namun  hakim menyerahkan  pembagian  waktu  pengasuhan  kepada  para  pihak  berdasarkan kesepakatan bersama.
Hakim  Pengadilan  Agama  Semarang  memutuskan  lebih  mengutamakan  hak asuh bersama dibandingkan hak asuh tunggal dalam memutus sengketa hak asuh anak, dengan mengutip Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  orang  tua  wajib  mengasuh  dan  mendidik anaknya. anak-anak dengan kemampuan terbaik mereka tanpa memandang putusnya perkawinan.
Berikut  adalah  tabel  kesimpulan  dari  lima  putusan  hakim  tentang  hak  asuh bersama.
Nomor Putusan Hak Asuh Anak Persentase 5162/Pdt.G/2020/PA.Badg Satu bulan pergantian 50% : 50% 646/Pdt.G/2020/PA.Blk Senin-Jum’at: Ayah Sabtu-minggu: Ibu 70 % : 30 % 10/Pdt.G/2016/PTA.JK kemudian diubah oleh putusan nomor 574K/Ag/2016 Senin-Jum’at: Ibu Sabtu-Minggu: Ayah Diubah menjadi hak asuh anak umur 5 tahun diberikan kepada ayah. 70% : 30% 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hak asuh anak berumur 4 tahun Senin-Jum’at: Ayah Sabtu-Minggu: Ibu 70% : 30 % 1901/Pdt.G/2017/PA.Smg Tidak memberikan hak asuh kepada salah satu pihak dan juga tidak membagi waktu bersama. -
Dari 5 (lima) putusan hakim tentang hak asuh bersama, semuanya menetapkan secara jelas waktu pembagian tinggal bersama anak yang persentasenya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  hakim  berdasarkan  fakta  yang  ada  di  persidangan, kecuali satu perkara dimana hakim tidak membagi dengan jelas waktu tinggal para pihak  dengan  anak  mereka,  hakim  menyerahkan  pembagian  waktu  pengasuhan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan bersama.
3. Penetapan Hak Asuh Bersama pada Putusan Pengadilan Agama di Indonesia Ditinjau dari Maslahah Mursalah
Maslahah mursalah mengacu pada segala kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan pencipta syariat (Allah) dalam menerapkan syariat Islam, dan tidak ada dalil tertentu yang
menunjukkan  diakui  atau  tidaknya. 16 Sesuatu  yang  baik  dalam  dirinya  sendiri,  jika dipertimbangkan  secara  rasional  karena  dapat  mendatangkan  kebaikan  atau  mencegah keburukan  bagi  manusia,  itulah  yang  dimaksud  dengan  maslahah  mursalah.  Meskipun tidak ada peraturan syariah yang secara tegas melarangnya atau pedoman syariah yang menjelaskannya, namun segala sesuatu yang baik menurut nalar idealnya harus sejalan dengan tujuan syariah ( maqashid syariah ) dalam pembuatan hukum. 17
Apabila melihat putusan hak asuh anak dari perspektif maslahah mursalah, maka keputusan  tersebut  harus  memiliki  kondisi  yang  menguntungkan  sehingga  mencegah dampak  negatif  yang  biasa  terlihat  dalam  perebutan  hak  asuh  anak  pasca-perceraian, namun kemaslahatan yang dibuat harus tidak bertentangan dengan aturan syariat.
Dalam  putusan  nomor  646/Pdt.G/2020/PA.Blk  dan  0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt, Hakim  memutus  sengketa  hak  asuh  anak  dengan  porsi  ayah  lebih  banyak  berdasarkan beberapa pertimbangan. Salah satu alasannya yaitu anak tersebut sudah terbiasa tinggal dengan ayahnya dan selama tinggal dengan ayahnya, anak dalam keadaan sehat dan sudah bersekolah di lingkungan ayah, namun disisi lain, anak juga mempunyai hak untuk tetap mendapat kasih sayang dari ibunya. Hukum Islam menyatakan bahwa ibu lebih berhak atas hak asuh anak. Akan tetapi, berdasarkan fakta hukum di persidangan, selama tinggal dengan ayahnya, anak telah hidup dan diasuh dengan baik yang dalam artian kepentingan dan  kemaslahatan  anak  juga  terpenuhi.  Menurut  penulis,  putusan  tersebut  telah  sesuai dengan konsep maslahah mursalah.
Pada  putusan  Pengadilan  Agama  Bandung  Nomor  5162/Pdt.G/2020/PA.Badg, Hakim  juga  menetapkan  hak  asuh  anak  yang  masih  dalam  masa  menyusui  itu  dengan model physical custody atau hak asuh bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan anaknya dengan satu bulan pergantian. Sedangkan dalam kitab Bajuri juz II disebutkan:
“ Istri seorang laki-laki mempunyai hak hukum yang lebih besar untuk mengasuh anak-anak  yang  mungkin  dimilikinya  dari  perkawinan  sebelumnya  jika  terjadi perceraian ”.
Berdasarkan hal tersebut, ibu adalah orang yang paling berhak atas hak asuh anak, namun melihat fakta yang terjadi di persidangan bahwa sang ibu selama 8 bulan lamanya tidak memberikan ASI, tidak peduli dan sudah menelantarkan anak meskipun sang anak masih dalam masa menyusui, yang mana sang anak masih sangat membutuhkan sang ibu. Oleh  karena  itu,  yang  terbaik  adalah  menghindari  mafsadat  bagaimanapun  caranya; meninggalkan  anak  dalam  pengasuhan  ibu  hamil  lebih  banyak  menimbulkan  risiko dibandingkan manfaat. Segala kerugian (bahaya, kerugian) harus dihilangkan, menurut teori maslahah murrasa yang menerapkan kaidah fiqh. Adapun anak dalam kondisi sehat wal-afiat selama dibawah asuhan tergugat dan tergugat tidak pernah menghalang-halangi penggugat untuk melihat dan mengasuh anak. Akan tetapi tidak dapat juga memberikan
16 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr al- ’ Arabi, 2008).
17 Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi Mashudi, “ Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, ” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 4, no. 01 (2018): 63, https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140.
hak  asuh  anak  kepada  ayahnya  secara  penuh  mengingat  sang  anak  masih  dalam  masa menyusui. Maka berdasar pada maslahah mursalah, hakim sudah benar menetapkan hak asuh bersama pada kasus ini karena telah sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:
“ Apabila terjadi dua macam mafsadat (bahaya) yang bertentangan, maka harus ditinggalkan mafsadat yang bahayanya lebih besar dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya ”.
Putusan  nomor  10/Pdt.G/2016/PTA.JK  memberikan  hak  asuh  bersama  dengan pembagian hari senin-jum’at kepada ibu sedangkan sabtu-minggu kepada bapak. Setelah memeriksa bukti-bukti, hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan bahwa ibu  tersebut  tidak  melanggar  tanggung  jawabnya  sebagai  pengasuh  dan  tidak menggunakan  narkoba.  Putusan  574  K/Ag/2016  kemudian  membatalkan  putusan tersebut.  Hakim  yang  mengadili  perkara  kasasi  itu  mempertimbangkan  bukti  bahwa tergugat sering bepergian ke luar negeri, bermasalah dengan konsumsi film porno, positif narkoba,  dan  tidak  bersedia  mengikuti  rehabilitasi.  Oleh  karena  itu,  majelis  hakim mengabulkan  permohonan  pemohon  kasasi,  menetapkan  mencabut  hak  asuh  tergugat selaku ibu kandung dan menetapkan hak asuh di bawah pemeliharaan penggugat selaku ayahnya.
Putusan nomor 3658/Pdt.G/2014/PA.JS
juncto putusan nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.JK terlalu fokus menganggap bahwa ibu lebih berhak atas hak asuh anak berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yang menyatakan bahwa anak di bawah umur berada di bawah pemeliharaan ibunya, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat. Padahal sikap dan sifat ibu tidak sejalan dengan syarat-syarat orang yang dapat menjadi pemegang hak asuh anak sebagaimana yang tercantum dalam kitab Fiqh al-Sunnah 18 , yaitu:
“Seorang ibu harus mampu  menjalankan tugasnya sebagai  pengasuh anak agar dapat  mengasuh  anaknya.  Seorang  ibu  tidak  dapat  dibenarkan  meminta  haknya  untuk mengasuh anaknya apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Seorang ibu harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diberikan izin membesarkan anak, antara lain harus berakal sehat, sudah dewasa, mampu mendidik diri, berakhlak mulia dan amanah, beragama islam dan belum pernah menikah lagi, serta telah berstatus sebagai ibu”.
Maka putusan nomor nomor 574 K/Ag/2016 yang memberikan hak asuh kepada sang  ayah  sudah  tepat  dan  putusan  nomor  10/Pdt.G/2016/PTA.JK  tidak  sesuai  dengan konsep  maslahah  mursalah  karena  memberi  hak  asuh  anak  kepada  ayah  dan  ibunya (pengasuhan bersama), sedangkan sang ibu tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh dikarenakan sang ibu berakhlak buruk dan tidak mempunyai kemampuan mengasuh anak.  Terlebih  lagi  hakim  menetapkan  hak  asuh  anak  pada  hari  senin  sampai  jum’at (dimana itu hari aktif sekolah) kepada ibu yang telah membuat sang anak di keluarkan dari sekolah.
18 Sabiq, Fiqhu al- Sunnah .
Majelis  hakim  memutus  putusan  nomor  1901/Pdt.G/2017/PA.Smg.  tidak memberikan  hak  asuh  kepada  salah  satu  pihak,  melainkan  mendasarkan  keputusannya pada apa yang terjadi saat ini dan apa yang terbaik bagi anak tersebut. Menurut penulis, dalam hal ini terdapat konsep maslahah mursalah yang terlihat dari usaha Majelis Hakim dengan  memberikan  putusan  yang  menyiratkan  menetapkan  hak  asuh  bersama  dengan menyerahkan pembagian waktu pengasuhan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini juga adalah upaya pencegahan konflik berkelanjutan pada orang tua yang dikhawatirkan akan berdampak kepada anak.

## D. Kesimpulan
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  kelima  putusan  tersebut, kelimanya melakukan contra legem karena pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh bersama tidak berdasar pada KHI, namun berdasar pada kepentingan terbaik bagi anak  yang  merupakan  interpretasi  hakim  terhadap  Pasal  14  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Tidak  ada  alasan  untuk  menentang  manfaat  hak  asuh  bersama  sebagai  sarana penyelesaian sengketa hak asuh anak, dan tidak ada peraturan syariah yang melarang hal tersebut.  Kebutuhan  dan  kepentingan  terbaik  anak  harus  selalu  didahulukan  ketika memberikan pengasuhan bagi mereka. Maka dari itu, konsep pengasuhan bersama sejalan dengan  maslahah  mursalah  yang  mengedepankan  kemaslahatan.  Pemberian  hak  asuh bersama  sejalan  dengan  tujuan  hadhanah,  yaitu  mengutamakan  kebutuhan  anak  agar dapat berkembang sebagai individu dengan dukungan penuh dari ayah dan ibunya, meski kedua orang tua harus berbagi waktu tinggal.
Namun,  sebelum  menetapkan  hak  asuh  anak,  hakim  hendaknya  melihat  dahulu rekam jejak kedua orang tua, jika keduanya baik sifatnya dan mempunyai kemampuan mengasuh anak, maka hakim dapat mempertimbangkan untuk menetapkan hak asuh anak bersama.  Meskipun  hak  asuh  bersama  dianggap  lebih  baik  karena  anak  dapat bersosialisasi dengan kedua ayah dan ibunya secara penuh, dan memperoleh kasih sayang terbaik  dari  mereka  meski  mereka  sudah  bercerai,  akan  tetapi  hakim  hendaknya  tidak tergesa-gesa menetapkan hak asuh anak bersama. Jika salah satu orang tua berperilaku buruk  dan  tidak  mempunyai  kemampuan  untuk  mengasuh  anak  maka  lebih  baik menetapkan  hak  asuh  tunggal  saja  semata-mata  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak berdasar pada maslahah mursalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adib, M. Afiqul, dan Natacia Mujahidah. “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan  Formulasinya  dalam  Pola  Pengasuhan  Anak.” Fokus:Jurnal  Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan 6, no. 2 (2021): 171–92.
Adinugraha,  Hendri  Hermawan,  dan  Mashudi  Mashudi.  “Al-Maslahah  Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 4, no. 01 (2018):
63. https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140.
Arofik,  Slamet.  “Pengasuhan  Anak  (Hadhanah)  Perspektif  Sayyid  Sabiq  dan  Wahbah Zuhaily.” Jurnal Usratuna , 2018.
Asnawi, M. Natsir. “Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) dalam Penyelesaian Sengketa  Hak Asuh Anak.” AL-IQTISHADIYAH  Jurnal  Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah 5 (2019).
———.  “PENERAPAN  MODEL  PENGASUHAN  BERSAMA  (SHARED PARENTING) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK.”
AL IQTISHADIYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH 5, no. 1 (21 Agustus 2019): 61. https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143. Az-Zuhayli, Wahbah. Al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu . Dar al-Fikr, 1997.
Fanani, Ahmad Zaenal. “Sengketa Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender.” Muslim Heritage 2 (2017): 153–76.
Hifni Mohammad, dan Asnawi. “Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2021): 43. Husaini, Imam Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al. Kifayah al-Akhyar . Beirut: Dar al-Fikr, 49M.
Jaya, Meliani & Indra Budi. “Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum.” Fastabiq:  Jurnal  Studi  Islam 3,  no.  1  (2022): 56–68.
Junaidy, Abdul Basith. “Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam.” Al-Hukama’ 7, no. 1
(2017): 76–99. https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.76-99.
Kamarusdiana,  Kamarusdiana,  Najla  Nurul  Aini,  dan  Muhammad  Ishar  Helmi. “Hadhanah  Bagi  Anak  Yang  Belum  Mumayyiz  (Perbandingan  Putusan Pengadilan  Agama  Marabahan  Nomor:  0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb  dan  Putusan Pengadilan  Agama  Jakarta  Timur  Nomor:  1476/Pdt.G/2017/PA.JT).” Mizan: Journal of Islamic Law 5, no. 2 (2021): 247. https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1000.
Kruk, Edward. “Child Custody, Access and Parental Responsibility: The Search for A Just and Equitable Standard.” The University of British Columbia , no. 1 (2008). Mursalin,  Supardi.  “Hak  Hadhanah  Setelah  Perceraian  (Pertimbangan  Hak  Asuh  bagi Ayah atau Ibu).” Mizani 25, no. 2 (2015): 62.
Prihatini, Farida, Abdul Karim Munthe, Delila Stefanya Pusparani, Ali Sumihar. “The Problem  of  The  Execution  of  Child  Custody  (Ḥaḍānah)  Decision  by  The Religious Courts in Indonesia.” Jurnal Syariah 2, no. February (2019): 301–20.
Rika  Saraswati,  Emanuel  Boputra  dan  Yuni  Kusniati.  “Pemenuhan  Hak  Anak  di
Indonesia  Melalui  Perencanaan  Pengasuhan,  Pengasuhan  Tunggal  dan Pengasuhan Bersama.” Veritas et Justitia 7 (2021): 188–210.
https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4066.
Sabiq, Sayyid. Fiqhu al- Sunnah . Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
Sugiyono, P. D. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta, 2016. Suharsimi,  A. Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik  (Edisi  Revisi) .  Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Zahrah, Muhammad Abu. Ushul al-Fiqh . Beirut: Dar al-Fikr al-’Arabi, 2008.
Zulkarnain,  Muhammad  Farid.  “Metode  Istimbath  Hukum  Imam  Madzhab  Tentang Hadhanah.” al-Gharra 1, no. 1 (2023): 1–23.