## JURNAL TARBIYAH
Terbit dua kali dalam setahun, edisi Januari - Juni dan Juli - Desember. Berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu-ilmu ketarbiyahan, kependidikan dan keislaman baik berupa telaah, konseptual, hasil penelitian, telaah buku dan biografi tokoh

## Penanggung jawab
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

## Ketua Penyunting
Mesiono

## Penyunting Pelaksana
Junaidi Arsyad Sakholid Nasution Eka Susanti Sholihatul Hamidah Daulay

## Penyunting Ahli
Firman (Universitas Negeri Padang, Padang) Naf’an Tarihoran (Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten) Jamal (Universitas Negeri Bengkulu, Bengkulu)
Hasan Asari (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan) Fachruddin Azmi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan) Ibnu Hajar (Universitas Negeri Medan, Medan) Khairil Ansyari (Universitas Negeri Medan, Medan) Saiful Anwar (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung)

## Desain Grafis
Suendri

## Sekretariat
Maryati Salmiah Reflina Nurlaili Ahmad Syukri Sitorus

## PENDIDIKAN ISLAM  PERSPEKTIF HUMANISME-PANCASILA

## Musthofa
Dosen UIN Walisongo Semarang Email: thofaa@yahoo.com
Abstrak:  Artikel  ini  mengkaji  pemikiran  pendidikan  Islam  perspektif  humanisme- Pancasila.  Sila  keduanya  tentang  kemanusiaan  merupakan  inti  ajaran  humanisme  ini. Bangsa  Indonesia  menjadikan  Pancasila  sebagai  dasar  dan  pandangan  hidup  dalam segala  aspek  kehidupannya.  Sandaran  vertikal  kepada  Tuhan  (Allah)  akan  mampu membangkitkan  semangat  dan  berhasil  meraih  cita-cita  guna  melindungi  nilai-nilai hidup, harkat dan martabat manusia.  Pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional dituntut mampu mengembangkan potensi diri peserta didik menjadi manusia Pancasila sejati. Pendidikan berdasar humanisme-Pancasila memiliki karakteristik: (1) menghormati keyakinan religius, (2) menghormati martabat manusia dan hak asasinya, (3)  memiliki  wawasan  kebangsaan,  (4)  menghargai  kebebasan  secara  demokratis,  (5) menjunjung dan menegakkan keadilan sosial. Humanisasi pendidikan Islam di Indonesia tidak  boleh  melepaskan  nilai-nilai  tersebut.  Nilai-nilai  Pancasila  merupakan  satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai dasar pendidikan untuk membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila.

## Kata Kunci:  humanisme-Pancasila, kemanusiaan, pendidikan, sistem nilai
Abstract: This article examines the thinking of Islamic education in the perspective of Pancasila-humanism.  The  second  precept  of  humanity  is  central  to  this  doctrine  of humanism. The Indonesian nation makes Pancasila the basis and outlook of life in all aspects of its life. Vertical back to God (Allah) will be able to raise the spirit and achieve goals to protect the values of life, dignity and human dignity. Islamic education as a national education subsystem is required to develop the potential of students to become true  Pancasila  people.  Education  based  on  Pancasila-humanism  has  the  following characteristics: (1) respect for human dignity and human rights, (3) having national insight, (4) respecting democratic freedom, (5) upholding social justice. Humanization of  Islamic  education  in  Indonesia  should  not  release  those  values.  The  values  of Pancasila is a unified whole that can not be separated as the basis of education to form a Pancasila Indonesian personality personality.

## Keywords: humanism-Pancasila, humanity, education, value system

## Pendahuluan
Carut-marut kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang ditandai oleh berbagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  kekerasan,  kriminalitas,  penyalahgunaan narkotika  serta  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  tidak  lepas  dari  kegagalan  pendidikan.
Pelanggaran  nilai  kemanusiaan  ini  merupakan  bukti  nyata  moral  yang  rendah  yang menandakan  gagalnya  pendidikan,  khususnya  pendidikan  keagamaan  (Islam)  karena mayoritas  penduduknya  adalah  muslim.  Praktek  pendidikan  tidak  cukup  berhasil membentuk  manusia  (peserta  didik)  tercerahi.  Pendidikan  telah  gagal  mencapai tujuannya  sesuai  dengan  dibentuknya  negara  untuk  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat manusia serta mewujudkan keadilan.
Atas  dasar  itulah  muncul  banyak  kritik  bahwa  pendidikan  di  Indonesia  sering dikatakan belum memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan bangsa. Lebih dari itu, pendidikan  ini  belum  mampu  memberikan  tanggapan  atau  jawaban  ketika  dituntut perannya untuk mengatasi berbagai permasalahan moral dan mentalitas bangsa. Padahal harkat  dan  martabat  individu  akan  naik  apabila  seluruh  kelompok  atau  bangsa  naik. Pendidikan belum berhasil mengangkat harkat dan martabat manusia. Pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional juga tidak lepas dari kritik tersebut.
Ide  pemanusiawian  manusia  muncul  di  Barat  pada  abad  ke-13  sebagai  aliran Humanisme.  Aliran  ini  merupakan  world  view  sebagai  filsafat  kemanusiaan  yang mengakui  nilai  dan  harkat  manusia  dan  menjadikannya  sebagai  dasar  atau  ukuran penilaian  segala  sesuatu  (Abbagnano,  1972:  69-70).    Pendidikan  menjadi  proses pemanusiawian  manusia.  Humanisme  menjadi  inti  dasar  pendidikan.  Humanisme merupakan inti dasar Islam untuk memberikan kasih sayang (rahmat) kepada seluruh alam memiliki harkat dan bermartabat paling tinggi (Q.S. al-Anbiya’/21: 107; al-Isra/17: 70). Moussa mengatakan, “Islam is the last of all the divine messages … The nature of this  messages  must  be  of  a  kind  that  makes  it  fit  for  all  humanity  in  every  age, generation and time (Moussa, 1379 H: 60) . Kesetiaan membela, menjamin jati diri dan kebahagiaan manusia merupakan hakikat humanisme Islam.
Pendidikan di Indonesia juga tidak boleh terlepas dari cita-cita kemanusiaan dan keadilan  demi  terlaksananya  perlindungan  bagi  segenap  bangsa,  serta  terwujudnya kecerdasan bangsa yang bertuhan. Pendidikan Islam di Indonesia haruslah ditempatkan pada posisi untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan sehingga wawasan ke-Islaman harus  senantiasa  dikaitkan  dengan  wawasan  ke-Indonesiaan  yang  bersumber  dari Pancasila sebagai dasar negara.

## Islam, Humanisme dan Pancasila
Islam adalah agama rahmat. Islam memandang manusia sebagai makhluk mulia. Agama ini menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjadikannya sebagai orientasi  semua  aktivitas  kehidupan  yang  diberi  kebebasan  untuk  mengaktualisasikan
potensinya.  Hal  ini  menjadi  hakikat  humanisme,  yaitu  kesetiaan  untuk  membela manusia, menjamin jati diri dan kebahagiaannya (Moussa, 1379 H: 55, Abbagnano, 1972: 69-72). Pembelaan Islam terhadap eksistensi dan kebahagiaan manusia itu didasarkan pada  pemikiran  humanisme  yang  didasarkan  pada  pengakuan  Tuhan  sebagai  pusat orientasi  hidup  (Q.S.  al-A’raf/7:172).  Humanisme  Islam  menaikkan  manusia  menuju Tuhan  sehingga  berbeda  dengan  humanisme  Barat  yang  menuhankan  manusia  atau benda (Iqbal, 1971: 154, Muthahhari, 1984: 121). Orientasi ini harus dimasukkan dalam jiwa hidup manusia yang meliputi: tradisi, adat-istiadat dan tata krama masyarakat untuk diaplikasikan dalam ideologi materialisme, sosialisme dan ekonomisme (Syari’ati: 1996: 127-30). Inilah yang membedakan konsep Islam dengan Barat.
Menurut  Iqbal,  humanisme  Islam  itu  menaikkan  manusia  dari  tanah  menuju Tuhan  sedangkan  Humanisme  Barat  meluncur-turunkan  manusia  dari  Tuhan  menuju tanah,  bahkan  menuhankan  manusia  atau  benda  (Iqbal,  1971:  154;  Muthahhari,  1984: 121).  Jadi,  humanisme  Barat  telah  mengantarkan  gelombang  sekularisme,  bahkan ateisme. Dalam Islam, humanisme dimaknai sebagai perwujudan sifat-sifat Allah sebagai potensi  individu  untuk  mengukur  dan  mencapai  ranah  ketuhanan  dan  penyelesaian problem  sosial  yang  tetap  menyadari  pentingnya  nilai  materi.  Agama  suci  ini menempatkan  humanisme  dalam  kerangka  iman,  ilmu  dan  amal.  Konsepnya menekankan tanggung jawab manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.  Kesadaran menuju dan kehadiran Tuhan dalam diri manusia sebagai ciri humanisme Islam. Ajaran Islam menjadi sumber ajaran humanisme.
Humanisme Islam adalah humanisme-religius yang didasarkan pada ajaran Islam. Nurcholish  Madjid  mencatat  13  dasar  humanisme  Islam  yang  semuanya  bertolak  dari ikatan manusia terhadap suatu perjanjian primordial dengan Tuhan yang menurut Iqbal disebut sebagai puncak realitas (the Ultimate Reality) (Madjid, 2000: 87-90). Pengakuan Allah  sebagai  pusat  orientasi  hidup  manusia  dilakukan  sejak  awal  kehidupannya. Manusia mengakui Allah sebagai Tuhannya (Q.S. al-A‘raf/7: 172). Karena perjanjian itu setiap  manusia  terlahir  dalam  fitrah,  kesucian  asal  (Q.S.  al-Rum/30:  30).  Orientasi ketuhanan itulah yang menurut Syariati harus dimasukkan dalam jiwa hidup manusia, baik dalam tradisi, adat-istiadat dan tata krama masyarakat untuk diaplikasikan dalam ideologi materialisme, sosialisme dan ekonomisme (Syari’ati: 1996: 127-30). Inilah yang membedakan konsep humanisme Islam dengan Barat.
Realitas  manusia  tersebut  menjadi  dasar  pemikiran  humanisme  Islam  yang bersifat  religius-transendental  (Rahman,  2011:  55).  Transendensi  Tuhan  dalam  Islam tidak menjauhkan rahmat dan inayah-Nya kepada manusia. Tuhan dalam konsepsi Islam
itu tidak terisolir tapi justru bisa dihubungi. Allah selalu berbuat memenuhi kebutuhan manusia (Q.S. al-Rahman/55: 29, Boisard, 1980: 96, 148). Fitrah manusia menjadi esensi humanisme Islam. Nurcholish Madjid mengatakan:
... the Qur’an defines the true religion as none other than the primordial, pristine quality of humanity, express in the innate and the naturally unspoiled inclination of man to the sacred and the true, which is the essence of the universal humanism, the fitrah and the hanifiyah”. (Madjid, 1998: 4).
Nilai-nilai  kemanusiaan  dalam  humanisme  Islam  memiliki  kesamaan  dengan humanisme Barat karena sumbernya memang sama. Moussa mengatakan:
We  may  …declare  that  humanity  is  indebted  for  the  principles  of  “liberty, fraternity and equality” to Islam and not to French Revolution as alleged by those who are ignorant of Islam and its history or those who are prejudiced against the religion perfected by the Lord of the worlds for all mankind”.      (Moussa, 1379 H: 55).
Humanisme  Barat  itu  berhutang  budi  terhadap  prinsip  kebebasan  (liberty), persudaraan (fraternity), dan persamaan (equality) dalam Islam (Kraemer, 1986: 10). Menurut Iqbal, ketiga prinsip tersebut merupakan inti ajaran Islam. Dalam bukunya, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, dinyatakan bahwa intisari Tauhid adalah persamaan,  solidaritas  dan  kebebasan  (Iqbal,  1971:  154).  Konsep  tauhid  berimplikasi kepada  upaya  mewujudkan  persamaan.  Adanya  persamaan  itu  akan  menumbuhkan solidaritas  atau persaudaraan. Selanjutnya solidaritas menuntut pemberian kebebasan kepada manusia dalam hidupnya. Kebebasan, persaudaraan dan persamaan inilah yang menjadi nilai humanisme Islam.
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila mengharuskan semua jenis pendidikan di negeri ini didasarkan pada dasar negara ini. Nilai-nilai kemanusiaan yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia itu dirumuskan ke dalam Pancasila. Atas dasar itulah, Pancasila sering disebut humanistik karena dasar negara ini memuat nilai-nilai kemanusiaan.  Selain  itu,  Pancasila  disebut  juga  universalistik  karena  nilai-nilai  yang terkandung di dalamnya bersifat mendasar yang berlaku bagi setiap orang.
Meski bukan negara agama (Islam) tetapi Indonesia menempatkan agama sebagai dasar yang kuat dalam berbangsa dan bernegara. Masyarakat muslim Indonesia harus menerima  Pancasila  menjalankan  ajaran  Pancasila  selama  tidak  bertentangan  dengan syariat Islam (Effendy,  2010: 141). Pancasila menjadi isi kurikulum pendidikan seluruh jenjang dalam sistem pendidikan di Indonesia (Ramstedt, 2002: 458-459). Sila pertama
dari dasar negara ini adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Ajaran Islam memiliki kesamaan dengan nilai Humanisme-Pancasila.
Ajaran  Humanisme-Pancasila  yang  komprehensif  dengan  sandaran  vertikal kepada Allah akan mampu membangkitkan semangat dan berhasil meraih cita-cita guna melindungi  nilai-nilai  hidup,  harkat  dan  martabat  manusia  sebagai  kemenangannya. Ajaran Islam menumbuhkan kebebasan jati diri manusia yang mandiri dan luhur dalam wujudnya  yang  bersifat  ilahiah  dan  ideal  yang  sesuai  dengan  kondisi  riil  dunia  yang terformulasi  dalam  humanisme  Islam  karena  mengedepankan  akhlak  dan  kebaikan untuk semua (rahmatan lil ‘alamin). Pemikiran humanisme inilah yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan sistem pendidikan Islam. Sistem nilai dalam Islam berperan juga  dalam  meluruskan  kegagalan  sistem  pendidikan  yang  terjebak  pada  proses dehumanisasi.  Dalam  kaitan  inilah  pendidikan  berperan  penting  dalam  proses humanisasi.

## Pancasila sebagai Dasar Pendidikan Islam Indonesia
Pancasila  adalah  dasar  negara.  Semua  aktivitas  yang  diselenggarakan  dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bersumber dari Pancasila dan tidak boleh  bertentangan  dengan  dasar  negara  ini.  Sistem  pendidikan  di  negeri  ini  harus tunduk dan patuh pada dasar ini. Tujuan penyelenggaraan negara yang dinyatakan dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  sejalan  dengan  konsep  tujuan  pendidikan dalam Undang–Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional  No. 20 Tahun 2003. UU yang  ini  memberikan  dasar  hukum  untuk  membangun  pendidikan  nasional  dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk itu, dalam UU Sisdiknas tersebut dinyatakan:
Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003  Pasal 3).
Dalam  rumusan  tersebut  terdapat  pergeseran  tujuan  yang  lebih  mengedepankan pengembangan karakter daripada pengembangan kecerdasan (seperti rumusan Undang- Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  No.  2  tahun  1989).  Pembentukan  karakter merupakan  sebuah  konsep  humanisme  bagi  pengembangan  manusia  yang  baik  dalam
mengaktualisasikan  potensi  yang  dimiliki.  Hal  ini  mencerminkan  pentingnya pembentukan proses pembelajaran yang humanis sebagai bentuk penghargaan bagi anak atau peserta didik.
Rumusan  tujuan  pendidikan  nasional  ini  memiliki  titik  sinkron  dengan  konsep pendidikan  humanistik.  Nilai  humanistik  dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003 tampak pada upaya pengembangan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang kreatif,  mandiri  dan  bertanggung  jawab.  Meski  sistem  pendidikan  di  Indonesia  tidak terlepas  dari  duplikasi  pendidikan  di  negara-negara  Barat  yang  secara  teoritis  banyak diwarnai oleh Filsafat Humanisme, namun sistem pendidikan di Indonesia didasarkan humanisme-Pancasila. Sistem pendidikan Islam memiliki paradigma tersendiri berupa humanisme Islam.
Untuk  itu,  Mastuhu  memberikan  ciri  manusia  modern,  di  antaranya  adalah menyadari  dan  menghargai  harkat  dan  pendapat  orang  lain  (Mastuhu,  1999:  47). Manusia  Indonsesia  modern  harus  memiliki  kesadaran  dan  kemampuan  untuk menghargai orang lain. Pendidikan humanistik (yang manusiawi) mendasarkan diri pada penghormatan  terhadap  martabat  manusia  dan  hak  asasinya  yang  mengalir  darinya. Manusia harus diperlakukan sebagai makhluk yang bermartabat yang memiliki akal budi, kehendak dan kebebasan. Karena itu, peserta didik tidak boleh diperalat sebagai obyek. Pendidikan  bertujuan  agar  peserta  didik  dapat  berkembang  sebagai  subyek  dalam berbagai dimensi kemanusiaannya.
Hak  asasi  manusia  dipandang  sebagai  usaha  untuk  merealisasikan  martabat manusia.  Pendidikan  sendiri  merupakan  hak  asasi  setiap  orang  karena  melalui pendidikan  itu  mereka  dapat  meningkatkan  dan  mewujudkan  martabatnya  sebagai manusia (Sastrapratedja, 2004). Atas dasar itulah, Mastuhu memandang bahwa hakikat pendidikan  adalah  satu,  yaitu  mengembangkan  “human  dignity”  yakni  harkat  dan martabat manusia atau humanizing human (memanusiakan manusia) sehingga benar- benar  mampu  menjadi  khalifah  di  muka  bumi  dengan  tugas  dan  tanggung  jawabnya memakmurkan  kehidupan  serta  memelihara  lingkungan  (Mastuhu,  2003:    136,  152). Hakikat pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila ini sesuai dengan makna dasar  humanisme  yang  berarti  pendidikan  bagi  manusia.  Pendidikan  harus mengantarkan manusia menjadi manusia yang sebenarnya.
Selain  itu,  pendidikan  dipandang  sebagai  kerja  akademik  dan  demi  kebutuhan peserta didik dalam menyongsong masa depannya. Mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan fitrah dan zamannya merupakan hak asasi manusia.  Hak asasi seharusnya bukan sebagai penonjolan akan hak-hak pribadi, akan tetapi justru diarahkan kepada semakin
besarnya  penghargaan  terhadap  hak  orang  lain  (Djohar,  2000:  302).  Karenanya, pendidikan berfungsi untuk merubah keterkungkungan mental (jail mentality) menjadi lingkungan belajar yang memungkinkan individu berkembang.
Yelon dan Weinstein mengatakan, “It is important for every teacher to recognize the  unique  characteristics,  the  total  humanity,  of  each  child.  The  student  is  seen  as thinking, feeling human being. It is easier to understand that learning depend on both the  intellect  and  the  emotion  (Yelon,  1977:  136).  Setiap  pendidik  harus  mengakui keunikan  yang  menyangkut  nilai  kemanusiaan  setiap  peserta  didik.  Siswa  harus dipandang  sebagai  makhluk  yang  memiliki  rasa  dan  dapat  berpikir.  Karena sesungguhnya belajar itu bergantung pada faktor penalaran dan perasaan.

## Visi Humanis Sistem Pendidikan Islam Indonesia
Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan. Arah sistem pendidikan Islam menjadi penentu Sebagai sub-sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam di Indonesia tidak  terlepas  dari  visi  pendidikan  nasional.  Visi  pendidikan  Islam  merupakan penjabaran dari visi pendidikan nasional. Secara khusus, visi pendidikan Islam ditujukan untuk  perwujudan  nilai-nilai  ajaran  Islam.  Akan  tetapi  secara  umum,  visi  pendidikan Islam dimaksudkan untuk menunjang terwujudnya visi pendidikan nasional. Karena itu, visi  pendidikan  Islam  tidak  boleh  bertentangan  dengan  visi  pendidikan  nasional. Penyimpangan jiwa kemanusiaan yang hakiki pada akhirnya akan menghasilkan manusia mekanistik yang mengabaikan penghargaan kemanusiaan yang jauh dari nilai imajinatif, kreatif  dan  kultural.  Mastuhu  menilai  sistem  pendidikan  nasional  belum  dalam  posisi “menjadikan diri” sebagai ilmuwan yang peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan, bangsa dan negara (Mastuhu, 2003: 34).
Kenyataan  tersebut  direspons  melalui  upaya  menjadikan  nilai-nilai  kemanusiaan sebagai  dasar  dalam  penyelenggaraan  pendidikan.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan harus diselenggarakan  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  (Pasal  4  ayat  1).  Setiap peserta didik harus diberikan haknya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya (Pasal 12 ayat 1). Selain itu, konsep dan tujuan pendidikan menekankan perwujudan akhlak mulia pada diri peserta didik (Pasal 1 dan 3). Untuk itu, kurikulum pendidikan harus memuat materi yang mampu mengantarkan peserta didik menjadi berakhlak mulia (Pasal 36 ayat 3).
Dalam  penjelasan  umum  undang-undang  tersebut  dinyatakan  bahwa  pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses
pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan nasional  mempunyai  visi  terwujudnya  sistem  pendidikan  sebagai  pranata  sosial  yang kuat  dan  berwibawa  untuk  memberdayakan  semua  warga  negara  Indonesia  yang berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Hakikat pendidikan dalam perspektif humanistik-Pancasila adalah membebaskan manusia dari kebodohan dan kemiskinan. Tilaar memandang pendidikan pembebasan sebagai  pendidikan  yang  mengembangkan  rasa  tanggung  jawab  sebagai  warga  negara untuk  mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai dan berkeadilan (Tilaar, 2004: 315).  Manusia  Indonesia  harus  dibebaskan  dari  kecenderungan  negatif  yang menghalangi proses humanisasinya. Proses ini harus didasarkan pada etika dan moral yang bersumber dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.  Etika dan moral yang berasal dari sumber lain sering memunculkan sikap yang bertentangan dengan  nilai kemanusiaan. Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  tidak  didasari  kepercayaan  kepada Tuhan  sangat  boleh  jadi  memunculkan  tragedi  yang  menyengsarakan  manusia. Penyalahgunaan  teknologi  nuklir  menjadi  contoh  pelanggaran  nilai  kemanusiaan dimaksud.
Berdasarkan  visi  dan  misi  tersebut,  pendidikan  nasional  bertujuan mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  beriman  dan  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  dan  bertanggung  jawab.  Visi  dan  misi pendidikan  tidak  terlepas  dari  ikatan  spiritual.  Konsep  ini  menjadi  ciri  dari  Bangsa Indonesia yang religius. Visi humanis pendidikan di Indonesia berada dalam kendali nilai spiritualitas.  Humanisasi  pendidikan  tidak  boleh  melepaskan  diri  dari  ajaran  agama. Dasar  humanisasi  pendidikan  ini  adalah  humanisme-Pancasila,  bukan  humanisme sekuler,  apalagi  humanisme  ateis.  Pemikiran  humanisme  yang  bertentangan  dengan nilai-nilai agama tidak boleh dijadikan dasar bagi pelaksanaan humanisasi pendidikan di negeri ini.
Dalam  kaitan  inilah  Sudarwan  Danim  dalam  Agenda  Pembaruan  Sistem Pendidikan,  menawarkan  agenda  utama  pendidikan  Indonesia  adalah  proses memanusiawikan  manusia  menjadi  manusia  yang  sesungguhnya.  Pendidikan merupakan  proses  pemanusiawian  menuju  lahirnya  manusia  yang  bernilai  secara kemanusiaan (Danim,  2003: 4). Atas dasar itulah, “tidak semua pembaruan pendidikan dapat  dihitung  atas  dasar  efesiensi  dan  untung  rugi  karena  pendidikan  memiliki  misi penting yang sulit dinilai secara ekonomi, yaitu misi kemanusiaan.” (Suyanto, 2000: 18).
Sebagai  konsekuensinya,  sebagaimana  lontaran  Fuad  Hassan,  bahwa  pendidikan tidak  boleh  dirancang  sekedar  sebagai  usaha  untuk    menghasilkan  tenaga  yang  ibarat suku cadang dapat diganti dan dipertukarkan. Pendidikan harus merupakan ikhtiar yang jauh melampaui terpenuhinya kebutuhan sesaat. Pendidikan harus tetap mengunggulkan derajat  dan  martabat  manusia.  Kesadaran  ini  harus  disegarkan  karena  makin meningkatnya dominasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari (Hassan, 2004:  65).
Untuk itu, tekanan pendidikan humanistik adalah pemberian motivasi kepada siswa dengan menyediakan kesempatan untuk menemukan pribadi dengan membiarkan siswa menemukan arti dalam aktivitasnya dan menganggap siswa sebagai manusia yang ingin belajar  (Yelon,  1977:  312).  Di  sinilah  perlunya  pendekatan  humanistik  dalam pembelajaran. Pendekatan ini memperlakukan anak diberi pengalaman belajar, diakui, diterima,  diperhatikan  dan  dimanusiawikan  sehingga  anak  akan  memiliki  persepsi optimis untuk bisa sukses. Konsep ini menyebabkan anak mampu menghadapi tantangan dengan  percaya  diri,  mandiri  dan  tidak  putus  asa.  Konsep  ini  juga  merupakan  inti kepribadian yang berpengaruh dalam berperilaku (Danny S, 2001: 8).
Pendidikan  menjadi  sarana  bagi  manusia  untuk  menanamkan  nilai-nilai kemanusiaan  dalam  diri  manusia.  Sebagai  upaya  pemberdayaan,  pendidikan  harus mendesain  sistem,  model,  metodologi,  kurikulum  dan  fasilitas  untuk  mengaktualkan nilai-nilai  kemanusiaan.  Upaya  tersebut  ditujukan  untuk  mendapatkan  perlindungan hak-haknya  sehingga  potensinya  bisa  teraktualisasi  secara  maksimal  dengan  cara merubah paradigma mengajar (teaching) menjadi belajar (learning) dan pembelajaran yang bukan subject matter oriented (Sidi, 2003: 25-27).
Paradigma  learning  dijabarkan  menjadi  visi  sebagai  pilar  pendidikan  yang meliputi: (1) learning to know (belajar mengatahui). (2) learning to do (belajar berbuat). (3)  learning  to  be  (belajar  menjadi  diri  sendiri).  (4)  learning  to  live  together  (belajar hidup  bersama).  (5)  learning  how  to  learn  (belajar  bagaimana  belajar).  (6)  learning throughout  life  (belajar  sepanjang  hayat  (Mastuhu,  2003:  132-135).  Indra  Djati  Sidi menyimpulkan visi pendidikan tersebut dalam konsep learning how to learn. Pendidikan tidak  hanya  berorientasi  akademik  yang  berusaha  memenuhi  aspek  kognitif  tapi  juga berorientsi  supaya  peserta  didik  bisa  belajar  dari  lingkungan,  pengalaman,  kehebatan orang lain, dan hamparan alam sehingga mereka bisa mengembangkan sikap kreatif dan daya pikir imajinatif (Sidi, 2003: 26).
Paradigma learning menuntut pembelajaran tidak ditujukan pada penguasaan ilmu (subject matter oriented) tapi ditujukan pada diri peserta didik (student oriented). Proses pembelajaran  itu  dimaksudkan  untuk  pengembangan  potensi  peserta  didik.
Pembelajaran  harus  dikemas  bukan  dengan  cara  pemaksaan  tapi  dengan  cara menyenangkan  sehingga  muncul  kesadaran  emosional.  Cara  belajar  inilah  yang  dapat membuat otak terbuka sehingga daya pikir intuitif dan holistik akan terangsang untuk bekerja.  Pengembangan  potensi  ini  akan  mengantarkan  peserta  didik  menjadi  kreatif, mandiri,  dan  berani  berpendapat  sehingga  bisa  berpikir  inovatif  dan  memecahkan masalah. Paradigma belajar (learning) ini dirasa lebih manusiawi karena memberikan hak-hak subyek didik.
Humanisasi  pendidikan  Islam  di  Indonesia  sejalan  dengan  tuntutan  masyarakat terhadap  kualitas  pendidikan  yang  berkaitan  dengan  pandangan  hidup  dan kehidupannya. Suyanto dan Hisyam mengatakan, “Proses pendidikan dipandang sangat berkaitan  dengan kepentingan manusia untuk masa kini  dan masa yang  akan  datang” (Suyanto, 2000: 61). Pendidikan Islam dengan cirinya sebagai pendidikan agama secara ideal  berfungsi  membina  dan  menyiapkan  anak  didik  yang  berilmu,  berteknologi, berketerampilan yang sekaligus beriman dan beramal saleh.
Pendidikan  Islam  berusaha  mewujudkan  ajaran  Islam  dalam  pembentukan manusia  Indonesia  seutuhnya.  Pemikiran  ini  menurut  Husni  Rahim  bisa  ditempuh melalui  program  Madrasah  Terpadu  sebagai  bentuk  pendidikan  manusia  seutuhnya, antara  kedalaman  spiritual,  keagungan  akhlak,  kemampuan  ilmu/intelektual  dan keterampilan (Rahim, 2001: 20). Dalam kaitan ini Tilaar menjelaskan, bahwa:
Manusia Indonesia yang kita cita-citakan adalah manusia saleh dan produktif. Abad 21 menuntut kedua kualitas manusia semacam ini. ... tren kehidupan abad 21, agama dan intelek akan saling bertemu. Manusia Indonesia yang kita cita-citakan adalah manusia  yang  bertakwa  dan  beriman  dan  sekaligus  produktif  dengan  menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan taraf hidupnya. Dengan misi ini pendidikan Islam menjadi pendidikan alternatif (Tilaar, 2004: 150).
Kesalehan  dan  produktivitas  harus  menjadi  ciri  yang  melekat  pada  diri  manusia Indonesia pada masa mendatang sebagai hasil pendidikan. Keimanan menjadi pijakan bagi  peserta  didik  dalam  berkreasi  dalam  menatap  masa  depan  supaya  ciptaannya memiliki jiwa dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Kreativitasnya tidak disalahgunakan  untuk  membuat  orang  lain  sengsara  dan  menderita  atau  bahkan mencelakakannya. Inilah profil manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Islam.
Keimanan  yang  dimiliki  diharapkan  mampu  mengendalikan  nafsu  jahatnya  yang dikemas  dalam  kreativitas  yang  mampu  menguasai  iptek  sebagai  hasil  pendidikan. Penguasaan iptek semata-mata digunakan untuk peningkatan taraf hidup manusia guna
memakmurkan  dan  sekaligus  memelihara  kelestarian  alam  semesta.  Hal  ini  sejalan dengan  status  manusia  sebagai  khalifah  di  muka  bumi.  Status  manusia  ini  menuntut perannya  untuk  membangun  kehidupan  spiritual  dan  kecerdasan  intelektual  agar mendapatkan pencerahan guna membangun kebersamaan, jiwa sosial dan persaudaraan serta membangun kedamaian dan keamanan.
Pemberdayaan  dan  pengembangan  manusia  menjadi  berkualitas  bisa  dipandang sebagai  ciri  visi  humanis  sistem  pendidikan  nasional.  Untuk  itu,  pendidikan  nasional memiliki  misi  diantaranya  membantu  dan  memfasilitasi  pengembangan  potensi  anak bangsa  secara  utuh  sejak  usia  dini  sampai  akhir  hayat  dalam  rangka  mewujudkan masyarakat belajar. Pendidikan juga berupaya meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk  mengoptimalkan  pembentukan  kepribadian  yang  bermoral  sesuai  hak  asasi manusia.
Penekanan hak  asasi  manusia  merupakan visi humanis  pendidikan di Indonesia. Visi  ini  memuat  makna  bahwa  penyelenggaraan  pendidikan  tidak  boleh  mengabaikan keberadaan peserta didik berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Adanya hak peserta didik menambah tanggung jawab penyelenggara pendidikan untuk lebih memperhatikan nilai kemanusiaan dan mengaktualisasikannya dalam proses pembelajaran. Orientasi akhlak mulia dalam kurikulum diharapkan bisa menjadi kendali dan pengarah bagi peserta didik dalam berkreasi supaya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pemikiran ini menjadi landasan bagi pelaksanaan model pendidikan humanistik sehingga mampu memberi harapan, imajinasi, kreasi dan idealisme bagi peserta didik. Pemikiran inilah yang dijadikan pijakan dan diaktualisasikan dalam sistem pendidikan Pancasila.

## Karakteristik Pendidikan Islam Perspektif Humanisme Pancasila
Pendidikan humanistik sebagai sistem pendidikan yang tidak sekedar berorientasi pada  tujuan  kecerdasan  dan  ketrampilan  untuk  bekerja  akan  tetapi  menekankan pengembangan  diri  manusia  yang  memiliki  nilai-nilai  mulia  baik  bagi  diri  sendiri maupun  bagi  orang  lain.  Pendidikan  yang  hanya  berorientasi  pengetahuan  dan ketrampilan  yang  mendorong  pada  eksploitasi  dan  penindasan  orang  lain  bukanlah pendidikan humanistik karena membuat orang lain sengsara dan menderita.
Rumusan  tujuan  pendidikan  nasional  ini  memiliki  titik  sinkron  dengan  konsep pendidikan humanistik. Nilai humanistik dalam UU No. 20 Tahun 2003 tampak pada upaya  pengembangan  potensi  peserta  didik  supaya  menjadi  manusia  yang  kreatif, mandiri  dan  bertanggung  jawab.  Meski  sistem  pendidikan  di  Indonesia  tidak  terlepas dari duplikasi pendidikan di negara-negara Barat yang secara teoritis banyak diwarnai
oleh Filsafat Humanisme, namun sistem pendidikan di Indonesia didasarkan humanisme religius.  Sistem  pendidikan  Islam  memiliki  paradigma  tersendiri  berupa  humanisme Islam.
Sistem pendidikan di  Indonesia diharapkan  mampu menghasilkan manusia yang memiliki  kemampuan  dan  kreativitas  berdasarkan  nilai-nilai  moral  yang  mulia  untuk kebaikan hidup sesuai nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka pengabdian dirinya kepada Tuhan. Karena itulah, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 dinyatakan:
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Apabila konsep dan tujuan pendidikan tersebut ditinjau dari paradigma pendidikan humanistik  akan  tampak  upaya  mewujudkan  nilai-nilai  kemanusiaan  dalam  sistem pendidikan nasional. Filosofi sistem pendidikan di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu: nilai  ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan. Nilai-nilai  inilah  yang  harus  dijadikan  dasar  dalam  merumuskan  kebijakan  sistem pendidikan  nasional.  Dari  nilai-nilai  tersebut  dapat  dikemukakan  karakteristik pendidikan yang berasaskan nilai-nilai kemanusiaan Pancasila, yaitu:
1. Menghormati Keyakinan Religius
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Mahaesa berimplikasi kepada keharusan bangsa Indonesia untuk bersikap teosentris yang  dalam  ajaran  Islam  dimaknai  sebagai  konsep  Tauhid.  Teosentrisme  dalam pendidikan  humanistik  yang  mengembangkan  potensi  anak  itu  bermuara  pada pembentukan manusia seutuhnya. Orientasi ini dalam pandangan Barnadib berarti mencegah berkembangnya manusia yang monodimensional (Barnadib, 1988: 104). Upaya ini menuntut kesadaran akan pengembangan potensi yang tidak boleh lepas dari tujuan untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan dalam diri peserta didik. Orientasi  keagamaan  ini  harus  menyatu  dengan  upaya  membentuk  manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang tidak kehilangan ciri kebangsaannya. Hal ini disebabkan oleh sistem pendidikan nasional yang berakar pada nilai-nilai agama dan  kebudayaan  nasional.  Fullan  mengatakan,  “Changes  in  beliefs  are  even  more difficult, they challenge the core values held by individuals regarding the purposes
of  education”  (Michael,  2001:  44).  Kepercayaan  keagamaan  berperan  kuat  dalam menentukan  orientasi  sistem  pendidikan  suatu  bangsa.  Husain  dan  Ashraf  dalam bukunya  Krisis  Pendidikan  Islam  memandang  bahwa  pendidikan  Islam  sangat menekanan  kesadaran  keagamaan  untuk  menumbuhkan  keimanan  dan  kesalehan dalam  diri  peserta  didik.  Hal  ini  dijadikan  tujuan  fundamental  yang  sekaligus menjadi ciri khusus pendidikan Islam. Desakan untuk mengkaji ajaran Islam dapat dijadikan pegangan untuk memperkuat kesadaran tersebut (Ashraf, 1986: 55, 121). Pendidikan sebagai upaya bimbingan terhadap manusia ke arah pembentukan diri  menuju  masa  depan  yang  gemilang  merupakan  proses  penyempurnaan  diri (becoming  atau  istikmal)  bagi  setiap  individu.  Hal  ini  mengindikasikan  perlunya disiplin  diri  yang  hanya  bisa  dicapai  melalui  pendidikan  sebagai  proses pembudayaan. Pendidikan yang semata-mata berpola transfer ilmu pada hakekatnya adalah praktek indoktrinasi, bukan sebagai proses pembudayaan (Mulkhan,  2002: 274).  Terhadap  tindakan  ini  Fazlur  Rahman  dalam  Islam  &  Modernity: Tranformation of an Intellectual Tradition, mengatakan: “As for indoctrination in the sense of brainwashing, I have already pointed out that this technique of creating future generations of the faithful in fact ultimately backfire (Rahman, 1982: 159).
Indoktrinasi dalam pendidikan dapat memunculkan generasi yang tertekan yang pada akhirnya bisa menjadi pemberontak. Pendidikan dengan cara ini justru dinilai tidak  berhasil  dalam  mengemban  tugasnya.  Pengembangan  pendidikan  Islam  di Indonesia  perlu  didasarkan  pada  tipologi  rekonstruksi  sosial  menuju antropomorfisme yang bertolak dari teosentrisme. Upaya pemanusiawi-an manusia dalam  sistem  pendidikan  Islam  di  Indonesia  harus  didasarkan  pada  nilai-nilai Pancasila yang sesuai ajaran Islam.
Bertolak dari pemikiran ini, pendidikan humanistik tidak boleh mengembangkan humanisme  ateis  (anti  Tuhan)  atau  humanisme  yang  melupa-kan  tradisi  budaya bangsa  dan  humanisme  yang  melupakan  rakyat  (masyarakat  bawah).  Praktek pendidikan yang paternalistik dan otoriter tidak sesuai dengan prinsip pemeliharaan kemerdekaan dan kemandirian kreativitas anak.
2. Menghormati Martabat Manusia dan Hak Asasinya Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengharuskan proses pembelajaran menekankan pengembangan potensi peserta didik secara adil dan didasarkan pada nilai-nilai moral.  Pembelajaran ditujukan untuk menjamin hak asasi  peserta didik sebagai  manusia  yang  berkembang  yang  aktif  belajar  sendiri  untuk  mewujudkan kemampuannya  sesuai  potensi  yang  dimiliki.  Subyek  didik  baik  secara  individual
maupun kolektif perlu dipahami secara benar agar proses pendidikan dapat berhasil (Suyata, 1999: 96). Konsep pendidikan harus didasar-kan pada asumsi dasar tentang manusia, terutama pada potensi atau fitrahnya. Pendidikan humanistik menekankan proses  pembelajaran  bukan  sekedar  hasil.  Pendidikan  yang  menekankan  hasil cenderung  menciptakan  proses  belajar  yang  mekanistik,  mematikan  mental  dan kreativitas anak.
Proses pendidikan harus didasarkan pada prinsip penghargaan hak, minat dan kemauan  setiap  peserta  didik.  Akan  tetapi  di  sisi  lain,  peserta  didik  juga dikembangkan  untuk  menghormat  guru.  Dalam  pendidikan  Islam  klasik, menghormati  guru  menjadi  keharusan  (syarat)  bagi  santri.  Sisi  negatif  dari keharusan menghormati guru adalah munculnya sikap taqlid (mengikuti pendapat tanpa kritik) dan sikap pengultusan terhadap guru. Padahal Islam melarang umatnya untuk  bersikap taqlid buta (Q.S. al-Isra/17: 36). Justru Islam mengajarkan kepada umatnya  untuk  berpikir  rasional  dan  melarang  mengikuti  pendapat  yang  tidak diketahui dasarnya. Banyak ayat yang bergaya retorik yang menyuruh umatnya untuk berpikir.
Adapun penghormatan pada guru sebagai syarat peserta didik dalam belajar, seperti konsep al-Zarnuji (Al-Zarnuji, t.t.: 16), tidak dimaksudkan untuk membunuh kreativitas peserta didik. Sikap hormat tidak boleh mengakibatkan pengultusan yang hanya boleh dilakukan terhadap Tuhan yang harus disembah manusia. Persyaratan hormat  kepada  guru  hanyalah  untuk  mendidik  karakter  peserta  didik  supaya memiliki  jiwa  hormat.  Penghormatan  kepada  guru  yang  diperankan  sebagai pengganti  orang  tua  dalam  mendidiknya  diharapkan  bisa  memunculkan  sikap hormat  kepada  orang  lain  yang  lebih  tua.  Sikap  ini  juga  menuntut  sikap  sayang kepada yang lebih muda.
Islam mengajarkan bahwa pendidikan sesungguhnya berperan penting untuk membawa bangkitnya  kesadaran kritis masyarakat tentang perlunya menghormati hak  asasi  manusia.  Pendidikan  dalam  konteks  ini  haruslah  diberi  makna  sebagai proses pembebasan kemanusiaan. Pendidikan harus merupakan proses humanisasi, bukannya proses dehumanisasi (Fakih, 2003: 142).
Pendidikan tidak hanya menjadikan manusia berbeda dari binatang tetapi juga harus merupakan proses memuliakan status peserta didik sebagai manusia seutuhnya. Inti pendidikan  adalah  mengangkat  harkat  dan  martabat  manusia  guna  memenuhi kebutuhan  hidup  sehingga  mencapai  kebahagiaan  dalam  kehidupan  keluarga  dan masyarakat. Nilai-nilai tersebut hidup dan berkembang serta dikembangkan dalam
lingkungan yang berbudaya. Orientasi ini menjadi tuntutan kehidupan masa depan dalam kehidupan global (Tilaar, 2004: 55).  Harapan pendidikan adalah terwujudnya manusia  Indonesia  terdidik  yang  berkembang  potensinya  sebagai  makhluk  mulia yang memiliki kekuatan spritual keagamaan. Hasil pendidikan harus berupa manusia religius yang kreatif dan berakhlak mulia.
3. Berwawasan kebangsaan
Sebagai  jiwa  sila  Persatuan  Indonesia,  wawasan  kebangsaan  menghendaki manusia sebagai pelaku aktif dalam pendidikan untuk mengantarkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen untuk membangun bangsa. Dalam proses  pemberdayaan  anak  manusia  diperlukan  adanya  kebebasan  supaya potensinya bisa berkembang maksimal. Sumber belajar yang perlu diperkaya tidak hanya  lingkungan  tetapi  juga  manajemen  dan  para  pelaksana  proses  pendidikan sesuai  tuntutan  kemerdekaan  dan  hak  asasi  peserta  didik.  Proses  ini  berorientasi pada  pemberdayaan  yang  harus  merupakan  bagian  dari  kebudayaan  masyarakat sehingga  lingkungan  mengkondisikan  terbentuknya  sikap  produktif  dari  peserta didik. Pemberdayaan ini menuntut adanya kebebasan
Paradigma  pembebasan  dalam  pendidikan  dimaksudkan  sebagai  proses membebaskan peserta didik, masyarakat dan negara dari segala bentuk tekanan dan ancaman.  Pendidikan  harus  memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  bagi perkembangan pribadi yang bebas dan mengenal kata hati dan kemanusiaan serta bebas dari tekanan fisik dan psikis. Kebaikan esensial sifat manusia, tanggung jawab dan janjinya untuk mentaati nilai-nilai ajaran Islam itu dalam pandangan Husain dan Ashraf  dapat  membentuk  pola  pendidikan  bagi  peserta  didik.  Hasilnya  adalah generasi  yang  membentuk  masyarakat  yang  memiliki  kedudukan  dan  strata  yang berlainan namun bisa hidup selaras yang terikat dengan satu iman yang sama (Ashraf, 1986: 54). Kerukunan hidup masyarakat menjadi tujuan wawasan kebangsaan dalam sila Persatuan Indonesia.
Karena itu, proses pendidikan harus didasarkan pada jati diri manusia. Dalam kehidupannya tak seorang pun pernah secara sempurna menjadi “manusia terdidik”. Tujuan  yang  dirumuskan  lembaga  pendidikan  seharusnya  bukan  harga  mati. Manusia  selalu  dalam  suatu  perjalanan  tanpa  henti.  Menurut  pandangan  ini, keterikatan guru dengan kurikulum bersifat relatif. Hal ini tidak berarti guru tidak penting  dalam  kelas.  Guru  sebagai  sumber  materi/ide  dan  memberikan  fasilitas untuk menentukan tujuan belajar. Guru harus menerima pikiran dan perasaan siswa tanpa  kritik  personal.  Pendidik  juga  harus  menyatakan  dirinya  terbuka  dan  jujur
menerima  perasaan  dirinya.  Model  ini  tidak  mudah  karena  menuntut  sikap kemandirian dan kreativitas tinggi.
Pendidikan  Islam  disamping  sebagai  aktivitas  pembelajaran  juga  menjadi media dan aktivitas membangun kesadaran, kedewasaan dan kedirian peserta didik. Kesadaran, kedewasaan dan kedirian itulah yang menjadi tujuan pendidikan. Dalam Islam, pendidikan sebagai proses interaksi sosial yang melibatkan pengaruh pendidik dan peserta didik dalam rangka perubahan perilaku yang diinginkan sesungguhnya merupakan inti dari misi risalah Islamiyah. Interaksi sosial dalam sistem pendidikan ini  berperan  penting  dalam  menentukan  nilai  kebangsaan.  Artinya,  peserta  didik yang memiliki rasa kesetiakawanan sosial akan membentuk masyarakat yang sadar akan  arti  penting  kebersamaan  dalam  sistem  sosial  kemasyarakatan.  Kalau kesadaran ini muncul dalam setiap diri peserta didik akan membentuk bangsa yang menjunjung jiwa persatuan dan kesatuan bangsa sehingga terhindar dari kerusuhan yang bertentangan dengan jiwa humanisme.
4. Menghargai Kebebasan Secara Demokratis
Jiwa  kerakyatan  dalam  sila  keempat  didasarkan  pada  kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Nilai-nilai ini muncul karena adanya kesadaran dan  kehendak  bebas  manusia.  Menurut  Ali  Syari’ati,  manusia  adalah  makhluk mandiri yang mulia, berpikir, sadar akan dirinya sendiri, berkehendak bebas, cita- cita dan merindukan ideal dan bermoral (Syari’ati,  1996: 47-49).
Atas  dasar  itulah.  tujuan  utama  pendidikan,  menurut  Bayraktar  Bayrakli, adalah menjadikan peserta didik bisa menemukan dirinya sendiri (dimensi batin), memahami kapasitasnya dan mendisiplinkan dirinya. Tujuan ini membuat peserta didik  sadar  untuk  merealisasikan  dirinya  sebagai  manusia  (Bayrakli,  2004:  128). Orang  menentukan  tingkah  lakunya  sendiri.  Kunci  pengembangan-nya  adalah kesadaran diri, pemahaman diri seperti adanya dan seperti harapannya.
Pendidikan  Islam  sebagai  bimbingan  dan  pengembangan  sesuai  makna tarbiyah  yakni  pengembangan  potensi  (Mahjub, 1987:  18).  berimplikasi  pada pemberian peran guru sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk jalan ke arah penggalian  potensi  peserta  didik.  Guru  menjadi  mitra  belajar  siswa  dalam mengaktualisasikan potensi dirinya. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam adalah mempersiapkan  individu  dalam  menumbuhkan  segenap  potensi  yang  ada,  baik jasmani maupun rohani untuk kesempurnaan hidupnya sehingga menjadi manusia yang berguna.
Nilai  humanistik  juga  ditunjukkan  oleh  unsur  demokrasi  dalam  pendidikan. Demokrasi  pendidikan  memberikan  peluang  terbaik  yang  dapat  memberikan kesempatan yang sama dan adil, menghormati harkat dan martabat sesama manusia dan peluang kerjasama yang dapat memenangkan semua pihak (Mastuhu, 2003: 85). Masyarakat  demokratis  adalah  kehidupan  bersama  di  mana  setiap  warganya  baik laki-laki  maupun  perempuan  memiliki  martabat  sebagai  makhluk  manusia  yang bebas. Martabat sebagai manusia bebas ini menyebabkan manusia berhak memeiliki keyakinan dan pendirian yang tidak bisa dirubah secara paksa oleh siapa pun juga (Zamroni, 2001: 28).
Demokrasi  sebagai  pilar  dalam  pendidikan  humanistik  mengandung  makna bahwa  semua  anak  (warga  negara)  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan. Hal ini juga menuntut proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan keterbukaan, kesejajaran, tidak otoriter dan tidak membeda-bedakan. Atas  dasar inilah, peserta didik  harus  diberi  kebebasan.  Kebebasan  adalah  hak  asasi  manusia.  Dengan kebebasan,  manusia  memperoleh  jalan  untuk  mengembangkan  potensinya.  Agar potensi itu dapat berkembang secara serasi dan maksimal, maka peserta didik perlu ditinjau dalam kedudukannya sebagai individu (pribadi) dan dalam keterkaitannya dengan  masyarakat.  Pencapaian  potensi  maksimal  sebagai  pribadi  yang  aktif  dan memiliki  kepekaan  sosial  yang  tinggi  di  tingkat  lokal,  nasional  dan  global,  juga menjadi arah pendidikan multikultural (Budianta, 2003: 98).
Kebebasan tidak bisa diartikan tanpa batas sebab ketiadaan batasan kebebasan akan mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini setara dengan pengertian tentang hak dan kewajiban (Barnadib, 1988: 24). Kebebasan tanpa kendali justeru berakibat pada  hilangnya  nilai  kemanusiaan  manusia  sendiri.  Meski  manusia  bisa  tumbuh dengan  sendirinya  namun  pengalaman  keberagamaan  dan  pendidikan  belum berkembang sepenuhnya. Generasi muda yang tumbuh di masyarakat liberal-sekuler berkembang menjadi hewan. Rahman mengatakan:
For, if humans could grow by themselves, highly sophisticated religious and educational systems would not have developed in the first place. And what we  are  seeing  develop  in  societies  whose  liberals  think  they  are  the  first secular liberals in human history is that, instead of growing into  humans, many of the new generation are in fact growing into animals (Rahman, 1982: 159).
Kritik  ini  didasarkan  pada  hilangnya  sifat  kemanusiaan  manusia  yang  hanya bisa ditegakkan dengan memegang teguh dan melaksanakan ajaran agama. Bahaya ini  dialami  oleh  dunia  Barat  yang  memisahkan  ilmu  pengetahuan  dari  agama (paradigma  formism)  (Tilaar,    1998:  211).  Kesadaran  yang  diciptakan  oleh pengetahuan  itu  tidak  memiliki  ruh  dan  mati  sehingga  tidak  bisa  membangkitkan emosi.  Adapun  kesadaran  karena  keyakinan  dan  agama  akan  menyalakan  seluruh eksistensi  manusia  (Muthahhari,  1984:  154).  Karena  itu,  pendidikan  Islam  sangat menekanan kesadaran tersebut supaya tumbuh keimanan dan kesalehan dalam diri seseorang  yang  dijadikan  tujuan  fundamental  yang  sekaligus  menjadi  ciri  khusus pendidikan  Islam.  Keimanan  dan  kesalehan  itu  menjadi  dasar  bersikap  bijaksana yang  merupakan  jiwa  sila  keempat  dari  Pancasila.  Dalam  proses  humanisasi, pendidikan  harus  memperlakukan  peserta  didik  secara  bijaksana  sehingga  tidak bertentangan dengan martabat manusia sebagai makhluk mulia.
5. Menjunjung dan Menegakkan Keadilan Sosial
Sebagai  implikasi  dari  sikap  bijaksana  dan  penegakan  keadilan  sosial  yang merupakan  pengamalan  sila  kelima  Pancasila  dalam  proses  pendidikan  mutlak diperlukan.  Keadilan  sosial  merupakan  cermin  kesalehan  sosial  yang  muncul  dari kesadaran bangsa yang religius. Ajaran suci dalam Islam dapat dijadikan pegangan untuk memperkuat kesadaran keimanan dan kesalehan tersebut (Ashraf, 1986: 55, 121). Kesadaran itu muncul bukan karena adanya tekanan yang memang berlawanan dengan konsep humanisme tapi karena adanya kebebasan dalam diri peserta didik untuk menilai segi positif dan negatif dari pebuatan yang dilakukan.
Misi  Islam  adalah  menegakkan  masyarakat  yang  adil,  sehat,  harmonis,  dan sejahtera secara material dan spiritual (Azra, 1999: 55). Kebebasan menempat-kan manusia sebagai makhluk berakal untuk dapat memilih yang baik dan benar. Inilah yang  menjadi  keistimewaan  manusia  dalam  pemikiran  pendidikan  humanistik- Islami.  Nilai-nilai  ke-Islaman  harus  menjiwai  sistem  pendidikan.  Keimanan  dan amal  salih  yang  menciptakan  kehidupan  manusia  dan  masyarakat  berkeadilan, damai  dan  sejahtera  mengantarkan  pendidikan  Islam  menjadi  pendidikan  yang humanis karena berdasar pada.
Proses pembelajaran dalam pendidikan Islam harus dikembangkan dari konsep spiritual-religius  supaya  bisa  menghsilkan  manusia  yang  bersikap  rasional,  kritis, kreatif,  mandiri,  bebas,  terbuka  dan  profesional  dengan  tetap  memiliki  komitmen terhadap  nilai-nilai  amanah  individu,  solider  terhadap  sesama  manusia,  tidak semena-mena  terhadap  makhluk  lain  dan  alam  sekitar  serta  mampu  dan  mau
mempertanggungjawabkannya  di  hadapan  Tuhan.  Realitas  bangsa  Indonesia  yang plural,  baik  dari  segi  agama,  ras,  etnis,  tradisi,  budaya,  dan  lainnya  menghendaki adanya manusia yang unggul dalam aspek intelektual, profesionalitas, moral maupun spiritual.  Semua  itu  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  hak  dan  kewajiban  asasi manusia yang mendapatkan rida Tuhan.
Berdasarkan  filosofi  tersebut,  paradigma  pendidikan  humanistik  Islami  di Indonesia  berusaha  mewujudkan  nilai-nilai  kemanusiaan  berdasarkan  Pancasila. Dari sila Ketuhanan Yang Mahaesa dapat diketahui bahwa agama merupakan sumber etika  dan  moral  bangsa  Indonesia.  Pendidikan  humanistik  berupaya  mewujudkan manusia Indonesia yang mau menjalankan nilai-nilai agama yang dianutnya. Nilai- nilai  agama  dijadikan  dasar  dalam  setiap  kegiatan  hidup  manusia.  Sila  kedua, kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  mengandung  nilai  demokrasi  dan  hak  asasi manusia. Pendidikan humanistik mengantarkan manusia supaya memiliki arti bagi kehidupan  bersama  manusia  Indonesia  lainnya  untuk  mewujudkan  cita-cita  yang diinginkan. Bangsa Indonesia harus menjadi manusia dan masyarakat yang humanis yang mengakui hak asasi manusia.
Sila  ketiga,  persatuan  Indonesia  merupakan  alat  kehidupan  bersama  bangsa Indonesia.  Pendidikan  humanistik  harus  mampu  mengembangkan  masyarakat bhinneka. Manusia humanis akan mengembangkan budaya untuk mengangkat citra bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan menjadi dasar demokrasi dan pandangan populis. Pendidikan  memperjuangkan  nilai-nilai  kerakyatan  sehingga  bisa  hidup  bersama antarmasyarakat. Kehidupan bersama adalah kepentingan rakyat, bukan kepetingan penguasa atau golongan. Dalam pendidikan, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan dasar bagi penguasaan dan pemanfaatan ilmu untuk kesejahteraan  bersama  antar  warga.  Kesejahteraan  sosial  menjadi  idealisme masyarakat humanis.
Manusia Pancasila  adalah profil manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai yang satu menunjang dan mendukung nilai yang lain. Tilaar memandang bahwa keutuhan  nilai-nilai  Pancasila  menjiwai  seluruh  proses  humanisasi  manusia Indonesia.  Dalam  proses  humanisasi  itu  ada  nilai-nilai  yang  mendapat  prioritas, yaitu nilai Ketuhanan Yang Mahaesa. Nilai-nilai perikemanusiaan tentu juga perlu mendapat  perhatian  agar  citra  buruk  sebagai  bangsa  tidak  berbudaya  dapat
dihilangkan. Budaya kekerasan dan tidak berperikemanusiaan bukanlah nilai luhur bangsa Indonesia (Tilaar,  2004: 313-314).
Karena itu, humanisasi pendidikan Islam di Indonesia tidak boleh melepaskan nilai-nilai Pancasila. Dasar negara yang dirumuskan oleh para pendiri negara yang mayoritas  Muslim  memandang  sila-sila  tersebut  sebagai  penjabaran  nilai-nilai humanisme Islam. Pendidikan Islam berupaya membentuk manusia Indonesia yang mampu  bekerja  untuk  mencapai  kebahagiaan  hidup  umat  manusia  seluruhnya sebagai orientasi pendidikan humanistik-Islami.
Orientasi humanistik dalam sistem pendidikan nasional juga bisa ditinjau dari sudut  konsep  dan  tujuan  pendidikan.  Penyelenggaraan  pendidikan  tidak  secara langsung ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan negara. Orientasi pendidikan  adalah  pengembangan  potensi  peserta  didik  menjadi  manusia  sesuai kemampuannya  sendiri.  Pendidikan  ini  berusaha  menjadikan  manusia  sesuai  sisi kemanusiaannya  sendiri.  Akan  tetapi  hal  ini    tidak  berarti  pemenuhan  kebutuhan masyarakat dan negara tidak penting dan tidak menjadi harapan dari pelaksanaan pendidikan di Indonesia.
Pemenuhan  kebutuhan  di  luar  diri  peserta  didik  dalam  sistem  pendidikan nasional  menjadi  orientasi  sampingan  yang  bersifat  lanjutan  dari  pemenuhan kebutuhan  dirinya  sendiri.  Setelah  peserta  didik  berkembang  dan  memiliki kreativitas yang tinggi akan berpengaruh dan memberikan manfaat bagi dunia di luar dirinya.  Orientasi  ini  tidaklah  bersifat  egoistis  namun  hanya  bersifat  individual. Justru inilah orientasi pendidikan humanistik; dan inilah yang manusiawi. Dengan demikian,  sistem  pendidikan  nasional  di  Indonesia  mengarah  kepada  perwujudan model pendidikan humanistik.
Sebagai  sebuah  konsep  tentu  dalam  pelaksanaannya  perlu  kebijakan  yang kondusif untuk merealisasikan konsep yang sudah bersifat humanis supaya menjadi kenyataan.  Kebijakan  ini  tentu  menjadi  tanggung  jawab  bersama  bagi  semua komponen  bangsa;  dari  pemerintah  sebagai  pemegang  kebijakan  utama  masalah pendidikan  sampai  pihak  sekolah  yang  menyelenggarakan  pendidikan  serta  orang tua  dan  masyarakat  yang  akan  mendapatkan  manfaat  pendidikan.  Semuanya bertanggung jawab atas terwujudnya pendidikan yang bersifat humanis.

## Penutup
Misi  utama  ajaran  Islam  untuk  memberikan  kasih  sayang  merupakan  inti humanisme. Indonesia meskipun bukan negara yang didirikan dan dibangun atas dasar
agama  namun  menempatkan  agama  sebagai  sumber  ajaran  yang  harus  menjadi  dasar dan  pandangan  hidup  seluruh  bangsa  ini.  Sila  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab menjadi inti ajaran humanisme-Pancasila yang menjadikan nilai kemanusiaan. Pancasila menjadi sumber nilai humanisme bagi bangsa Indonesia dan karenanya menjadi muatan kurikulum pendidikan seluruh jenjang dalam sistem pendidikan di Indonesia.
Paradigma pendidikan humanistik Islami di Indonesia berusaha mewujudkan nilai- nilai kemanusiaan berdasarkan Pancasila dalam diri manusia. Manusia Pancasila adalah profil  manusia  Indonesia.  Nilai-nilai  dalam  kelima  sila  Pancasila  merupakan  satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai yang satu menunjang dan mendukung nilai yang lain. Visi humanis sistem pendidikan nasional juga bisa ditinjau dari  sudut  konsep  dan  tujuan  pendidikan.  Penyelenggaraan  pendidikan  tidak  secara langsung  ditujukan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  dan  negara.  Orientasi pendidikan  adalah  pengembangan  potensi  peserta  didik  menjadi  manusia  sesuai kemampuannya  sendiri.  Pendidikan  ini  berusaha  menjadikan  manusia  sesuai  sisi kemanusiaannya  sendiri.  Akan  tetapi  hal  ini    tidak  berarti  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  dan  negara  tidak  penting  dan  tidak  menjadi  harapan  dari  pelaksanaan pendidikan di Indonesia.
Sebagai sebuah konsep tentu dalam pelaksanaannya perlu kebijakan yang kondusif untuk merealisasikan konsep yang sudah bersifat humanis supaya menjadi kenyataan. Kebijakan ini tentu menjadi tanggung jawab bersama bagi semua komponen bangsa; dari pemerintah  sebagai  pemegang  kebijakan  utama  masalah  pendidikan  sampai  pihak sekolah yang menyelenggarakan pendidikan serta orang tua dan masyarakat yang akan mendapatkan  manfaat  pendidikan.  Semuanya  bertanggung  jawab  atas  terwujudnya pendidikan yang bersifat humanis.
Humanisasi  pendidikan  Islam  di  Indonesia  tidak  boleh  melepaskan  nilai-nilai Pancasila. Manusia Pancasila adalah profil manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai  yang  satu  menunjang  dan  mendukung  nilai  yang  lain.  Pendidikan  berdasar humanisme-Pancasila  memiliki  karakteristik:  (1)  menghormati  keyakinan  religius,  (2) menghormati martabat manusia dan hak asasinya, (3) memiliki wawasan kebangsaan, (4) menghargai kebebasan secara demokratis, (5) menjunjung dan menegakkan keadilan sosial.

## Daftar Pustaka
Abbagnano, Nicola. (1972). “Humanism”, dalam Paul Edward, (eds), The Encyclopedia of Philosophy, jil. III, New York: Macmillan.
Al-Zarnuji. (t.t.). Ta’lim al-Muta’allim: Tariqah al-Ta’allum. Semarang: Toha Putra. Azra,  Azyumardi.  (1999).  Pendidikan  Islam:  Tradisi  dan  Moderasi  menuju  Milenium Baru. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Barnadib,  Imam.  (1988).  Ke  Arah  Perspektif  Baru  Pendidikan.  Jakarta:  Proyek Pengembangan  Lembaga  Pendidikan  Tenaga  Kependidikan,  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Bayrakli, Bayraktar. (2004). Prinsip dan Metode Pendidikan Islam: Sebuah Paradigma Baru  Pendidikan  yang  Memanusiakan  Manusia,  terj.  &  ed.  Suharsono.  Jakarta: Inisiasi Press.
Boisard, Marcel A. (1980). Humanisme dalam Islam, terj. M. Rasjidi. Jakarta:   Bulan Bintang.
Djohar. (2000). “Pendidikan yang Membebaskan untuk Konstruksi Masyarakat Madani”, dalam Widodo Usman (ed.), Membongkar Mitos Masyarakat Madani. Yogykarta: Pustaka Pelajar.
Effendy, Bahtiar. (2010). “Islam and The State in The Indonesian Experience”,  Islam and Civilisational Renewal, vol. 2 No. 1, Oct.
Fakih,  Mansour,  Antonius  M.  Indrianto  dan  Eko  Prasetyo.  (2003).  Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk  Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Insist Press.
Fullan, Michael. (2001). The New Meaning of Educational Change. New York: Teachers College Press.
Hassan, Fuad. (2004). “Pendidikan adalah Pembudayaan”, dalam Tony D. Widiastono (ed.), Pendidikan Manusia Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Husain,  Syed  Sajjad  dan  Syed  Ali  Ashraf.  (1986).  Krisis  Pendidikan  Islam,  ed.  &  terj. Rahmani Astuti. Bandung:  Risalah.
Iqbal, Muhammad. (1971). The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Lahore: Asyraf Publication.
Kraemer, Joel L. (1986). Humanism in the Renaissance of Islam: The Cultural Revival during the Buyid Age. Leiden: E.J. Brill.
Madjid, Nurcholish. (2000). “Kedaulatan Rakyat: Prinsip Kemanusiaan dan Musyawaah dalam  Masyarakat  Madani”,  dalam  Widodo  Usman  (ed.),  Membongkar  Mitos Masyarakat Madani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
------,  (1998).  “The  Islamic  Concept  of  Man  and  Its  Implications  for  the  Muslims’ Appreciation  of  the  Civil  and  Political  Right”,  Seminar  on  Enriching  the Universalities of Human Rights: Islamic Perspectives on the Universal Declaration of Human Right. Geneva, 9-10 November).
Mahjub, ‘Abbas. (1987). Usul al-Fikr al-Tarbawiy fi al-Islam. Beirut: Dar al-Fikr. Mastuhu. (1999). Memperdayakan Sisem Pendidikan Islam. Jakarta: Logos.
------. (2003). Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21. Yogyakarta: Safiria Insani Press-Magiter Studi Islam UII.
Budianta,  Melina.  (2003).  “Multikulturalisme  dan  Pendidikan  Multikultural:  Sebuah Gambaran Umum”, dalam  Burhanuddin (ed.), Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia. Ciputat: Indonesian Insitute for Civil Sociey-INCIS.
Moussa,  Muhammad  Yousef.  (1379  H).  Islam  and  Humanity’s  Need  of  It.  Cairo:  The Supreme Council for Islamic Affairs.
Mulkhan,  Abdul  Munir.  (2002).  Nalar  Spiritual  Pendidikan:  Solusi  Problem  Filosofis Pendidikan Islam, ed. Romiyatun. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Muthahhari, Murtadha. (1984). Perspektif al-Qur'an tentang Manusia dan Agama, terj. dan ed. Haidar Bagir. Bandung: Mizan.
Nasr, Seyyed Hossein. (2002). The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity. San Fransisco: Harper.
Rahim, Husni. (2001).Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Logos.
Rahman,  Fazlur.  (1982).  Islam  and  Modernity:  Transformation  of  an  Intellectual Tradition. Chicago-London: The University of Chicago Press.
Rahman,  Musthafa.  (2011).  Humanisasi  Pendidikan  Islam:  Plus-Minus  Sistem Pendidikan Pesantren. Semarang: Walisongo Press.
Ramstedt,  Martin.  (2002).  “Pancasila”,  Karen  Christensen  and  David  Levinson  (ed), Encyclopedia of Modern Asia. New York: Charles Scribner's Sons.
Sastrapratedja,  M.  (2004).  “Apa  dan  Siapakah  Manusia?”,  dalam  Tony  D.  Widiastono (ed.), Pendidikan Manusia Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Sharif,  M.M.  (1966).  A  History  of  Muslim  Philosophy:  With  Short  Accounts  of  Other Disciplines and the Modern Renaissnce in Muslims Lands. Germany: Otto Harraso witz-Wiesbaden.
Sidi,  Indra  Djati.  (2003).  Menuju  Masyarakat  Belajar:  Menggagas  Paradigma  Baru Pendidikan. Jakarta: Paramadina & Logos.
Sudarwan Danim. (2003). Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suyanto dan Djihad Hisyam. (2000). Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia

## Memasuki Milenium III. Yogyakarta: Adicita.
Suyata.  (1999).  “Upaya  Pembenahan  Pendidikan  Islam  Lewat  Peneataan  Kembali Pemikiran dan Penerapannya”, dalam Yunahar Ilyas dan Muhammad Azhar (ed.), Pendidikan  dalam  Perspektif  al-Qur'an.  Yogykarta:  Lembaga  Pengkajian  dan Pengamalan Islam (LPPI) UMY.
Syari’ati,  Ali.  (1996).  Humanisme:  antara  Islam  dan  Mazhab  Barat,  terj.  Afif Muhammad, cet. 2. Bandung: Pustaka Hidayah.
T. Danny. (2001). “Pendekatan Humanistik, Perspektif dalam Peningkatan SDM” dalam Kedaulatan Rakyat. Kamis, 26 Juli.
Tilaar,  H.A.R.  (2004).  Multikulturalisme:  Tantangan-tantangan  Global  Masa  Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Grasindo.
------. (2004). Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
------.  (1998).  Beberapa  Agenda  Reformasi  Pendidikan  dalam  Perspektif  Abad  21. Magelang: Tera Indonesia.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Yelon, Stephen L. dan Grace W. Weinstein. (1977). A Teacher’s World: Psychology in the Classroom. London: McGraw-Hill International Book Company.
Zamroni.  (2001).  Pendidikan  untuk  Demokrasi:  Tantangan  Menuju  Civil  Society.
Yogyakarta: Bigraf.