Model Penyelesaian Sengketa yang Menyeimbangkan Kepentingan Investor dan Negara Penerima

## Zulfikar Dimas Winarno
zulfikar.winarno@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
The number of international investment agreements has substantially increased since the 1960s. As of today, almost all countries around the globe are parties to one or more international investment agreements. In general, international investment agreements provide two types of protection, substantive protection and procedural protection. One of the procedural protections accorded within IIA is the Investor State Dispute Settlement (ISDS) mechanism. This mechanism was widely accepted by the international community as it is said to be profitable compared to its predecessor in the Diplomatic Protection regime. However, in its recent development, shortcomings have been found in the mechanism’s ability to ensure the balance of interests of parties leading to states withdrawal from various IIAs. The shortcomings of the ISDS mechanism include lack of consistency in decisions, erroneous verdicts, problems in the selection of arbitrators, high costs to be incurred, and the tendency of countries to experience regulatory chill. This paper aims to examine the shortcomings of the ISDS mechanism and to provide recommendations for other dispute resolution mechanisms that better ensure the balance of interests of parties according to International Investment Law. Keywords: International Investment Agreements; International Investment Dispute Resolution; International Investment Law.

## Abstrak
Jumlah perjanjian investasi internasional (IIAs) telah bertambah dengan pesat sejak tahun 1960. Hingga  saat  ini,  hampir  seluruh  negara  di  dunia  telah  menjadi  anggota  dari  satu  atau  lebih perjanjian  investasi  internasional.  Perjanjian  investasi  internasional  pada  umumnya  memberikan dua macam perlindungan kepada investor, yaitu perlindungan substantif dan prosedural. Salah satu perlindungan prosedural yang diberikan oleh perjanjian investasi internasional adalah mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan negara penerima atau Investor State Dispute Settlement (ISDS). Mekanisme ini diterima dengan sangat baik oleh masyarakat internasional karena dinilai lebih menguntungkan dibandingkan mekanisme pada rezim Diplomatic Protection. Namun, pada perkembangannya,  telah  ditemukan  beberapa  kelemahan  pada  kemampuan  mekanisme  tersebut dalam memastikan keseimbangan para pihak yang mengakibatkan sejumlah negara mengundurkan diri  dari  keanggotaan  perjanjian  investasi  internasional.  Kelemahan  ini  antara  lain,  kurangnya konsistensi putusan, sifat putusan yang erroneous, permasalahan pada pemilihan arbiter, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, serta kecenderungan negara untuk mengalami regulatory chill. Jurnal ini  mengkaji  kelemahan  -  kelemahan  mekanisme  ISDS  tersebut  dan  memberikan  rekomendasi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih memastikan keseimbangan kepentingan para pihak menurut Hukum Investasi Internasional.
Kata Kunci: Perjanjian  Investasi  Internasional;  Penyelesaian  Sengketa  Investasi  Internasional; Hukum Investasi Internasional.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 6, November 2019
Histori artikel: Submit 1 Oktober 2019; Diterima 23 Oktober 2019; Diterbitkan online 1 November 2019.

## 2250 Zulfikar Dimas : Model Penyelesaian Sengketa

## Pendahuluan
Selama dua dasawarsa belakangan ini, jumlah perjanjian penanaman modal internasional telah berkembang hingga tiga kali lipat. 1 Sampai hari ini, hampir 170 negara telah menjadi anggota dari satu atau lebih perjanjian penanaman modal atau Bilateral Investment Treaties (selanjutnya disebut sebagai “BITs”). 2 BIT menjamin perlindungan  substantif  dan  prosedural  yang  secara  spesifik  diberikan  kepada investor  asing  karena  perjanjian  tersebut  merupakan  perjanjian  yang  mengatur perilaku sebuah negara penerima terhadap penanaman modal dan investornya.
Pada  dasarnya,  perlindungan  substantif  mengacu  kepada  jaminan  negara penerima untuk tidak menjadikan investor asing dan penanaman modalnya sebagai subyek dari risiko-risiko yang tidak pantas. 3 Perlindungan ini biasanya mencakup jaminan  dari  negara  penerima  untuk  menyediakan  investor  asing,  antara  lain, kompensasi  yang  setara  untuk  pengambilalihan  ( expropriation ),  kebebasan  dari tindakan-tindakan yang tidak masuk akal maupun diskriminatif, jaminan National Treatment , Fair and Equitable Treatment , menerima full protection and security , dan investor asing harus menerima perlakuan yang tidak kalah menguntungkan dari yang diberikan oleh hukum internasional. 4
Di sisi lain, perlindungan prosedural yang terdapat dalam klausul Investor-State Dispute Settlement (selanjutnya disebut sebagai ISDS), pada dasarnya memberikan investor asing sebuah mekanisme untuk menegakkan hak substantif secara langsung dalam lingkup arbitrase internasional pada forum yang telah ditetapkan dalam BIT.
1 Susan  D  Franck,  ‘The  Legitimacy  Crisis  in  Investment Arbitration:  Privatizing  Public International Law Through Inconsistent Decision’, (2005) 73 Fordham Law Review (selanjutnya disingkat Franck I). [1522-1523]; Susan D Franck, ‘The Nature and Enforcement of Investor Rights under Investment Treaties: Do Investment Treaties Have a Bright Future’, (2005) 12 U.C. Davis J. Int’l L. & Pol’y . (selanjutnya disingkat Franck II), [47]; United Nation Conference on Trade and Development (selanjutnya disingkat UNCTAD), ‘Investor-State Disputes and Policy Implications’, (2005) TD/B/COM.2/62. [4-7].
2 Antonio R. Parra, ‘Settlement of Investment Disputes: The Experience of ICSID in Tran- sition Countries and Elsewhere ’, (2001) 1 Law in Transition: Contract Enforcement (EBRD Publi- cation). [39].
3 Susan D. Franck, ‘Foreign Direct Investment, Investment Treaty Arbitration, and the Rule of  Law’,  (2006)  19  Pac.  McGeorge  Global  Bus.  &  Dev.  L.J.  337.  (selanjutnya  disingkat Franck III) [342].
4 ibid .
Inovasi revolusioner dalam BIT tersebut dimaksudkan untuk memulihkan pilihan terbatas  yang  dimiliki  oleh  investor  terhadap  pelanggaran  hukum  internasional yang berdampak buruk bagi penanaman modal mereka sebelum pengenalan rezim BIT. 5 Maka  dari  itu,  klasula  ISDS  sebagai  perlindungan  prosedural  dalam  BIT berlaku sebagai kesepakatan negara bagi investor untuk menggunakan hak mereka dalam mengarbitrasekan pelanggaran perlindungan substantif BIT secara langsung di antara mereka dalam sebuah forum yang sudah disepakati.
Klausul  ISDS  ada  untuk  menyeimbangkan  kepentingan  investor  dalam melindungi  penanaman  modal  mereka  dan  negara  dalam  menggencarkan perkembangan ekonomi domestiknya. Namun, efektivitas ISDS dalam melindungi kepentingan-kepentingan tersebut dapat dipertanyakan karena terdapat pandangan dari Negara Penerima yang menganggap bahwa putusan ISDS dianggap sebagai “ an erratic pattern of decisions, with reasoning often impressionistic and displaying a certain disregard for State regulatory prerogratives ”. 6 Dengan beberapa putusan yang dianggap melanggar kekuasaan kedaulatan Negara untuk membuat undang- undang tentang masalah kebijakan publik, 7 atau memutus pemberian ganti rugi yang tidak realistis dan tidal adil bagi Investor sebagai Claimant tanpa memperhatikan kepentingan publik, 8 keamanan nasional, serta keadaan khusus lainnya. Di sisi lain, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh Investor dalam mekanisme ISDS yang telah ada, seperti access to justice bagi berbagai macam tipe Investor Asing, 9 access to justice bagi korban pelanggaran negara lainnya, 10 biaya dan pengembangan
5 ibid .
6 Zachary Douglas, The International Law of Investment Claims (Cambridge University Press 2009).[xxi].
7 Christopher Ryan, ‘Meeting Expectations: Assessing the Long-Term Legitimacy and Sta- bility of International Investment Law’ (2008) 29(3) U. Pa. J. Int’L L. 725.[738].
8 Liang-Ying Tan & Amal Bouchenaki, ‘Limiting Investor Access to Investment Arbitration: A Solution without a Problem?’, (2005) 4 Nijhoff International Investment Law Series. [250]; Tech- nicas Medioambientales, S.A v. United Mexican States , ICSID Case No. ARB(AF)/00/2, Award, 2008, para. 154.
9 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), ‘Government Per- spectives on Investor-State Dispute Settlement: A Progress Report’, (2012) Freedom of Investment Roundtable. [7].
10 ibid .[8].

## 2252 Zulfikar Dimas : Model Penyelesaian Sengketa
pembiayaan pihak ketiga dari arbitrase penanaman modal, 11 permasalahan kesetaraan posisi antara investor asing dan domestik, 12 serta pelaksanaan putusan ISDS. 13

## Kelemahan Sistem ISDS
Dengan  bertambahnya  jumlah  sengketa  ISDS,  muncul  perdebatan  antara pro  dan  kontra  mengenai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  ISDS,  khususnya pada  negara-negara  yang  telah  menghadapi  klaim  investor  yang  kontroversial. 14
Mekanisme ISDS didesain untuk depoliticize sengketa investasi dan membentuk sebuah  forum  yang  menyediakan  majelis  dengan  kualifikasi  independen,  netral dan berkualifikasi. Mekanisme ini dinilai sebagai pembentuk putusan yang final dan dapat ditegakkan melalui proses yang cepat, murah dan fleksibel di mana para pihak memiliki kontrol yang besar. Namun, fungsi sebenarnya ISDS pada perjanjian investasi  telah  berujung  pada  beberapa  kekhawatiran  mengenai  kecacatan  pada sistem tersebut. Kecacatan atau kekurangan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Konsistensi Putusan
Konsistensi putusan merupakan hal yang sangat penting berdasarkan beberapa alasan,  yaitu:  pertama,  salah  satu  tujuan  utama  keberadaan  aturan  internasional mengenai perdagangan dan investasi adalah untuk memenuhi kebutuhan pengusaha dan investor akan keamaan dan prediktabilitas; kedua, tingkatan konsistensi yang wajar  memberikan  kontribusi  pada  keabsahan  dan  keadilan  yang  dirasakan  dari sistem  penyelesaian  sengketa  tersebut;  ketiga,  konsistensi  dapat  meningkatkan efektivitas  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  yang  bersengketa  pada  sengketa yang sedang maupun akan ada. 15 Putusan-putusan ISDS telah dikritisi sebagai “ an erratic pattern of decisions, with reasoning often impressionistic and displaying a certain disregard for State regulatory prerogatives ”. 16 Terdapat beberapa alasan
11 ibid .
12 ibid , [9]. 13 ibid , [11].
14 UNCTAD, ‘World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment and Trade for Development’, (2013) [UNCTAD 1].[11].
15 OECD, Op. Cit. [17].
16 Zachary Douglas, Op. Cit. [xxi].
mengapa hal ini terjadi: majelis arbitrase ISDS dibentuk melalui basis ad-hoc dan diminta untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dengan dasar yang berbeda-beda, serta doktrin preseden tidak berlaku dalam hukum investasi internasional. 17 Hal ini tentunya menjadi masalah besar bagi negara-negara penyusun perjanjian investasi internasional karena mereka tidak dapat memprediksi bagaimana suatu ketentuan dalam  perjanjian  akan  diinterpretasi  pada  proses  negosiasi  dan  penyusunan perjanjian tersebut.
Isu  mengenai  konsistensi  jatuh  pada  beberapa  macam  kategori:  perbedaan interpretasi pada perjanjian yang sama; interpretasi inkonsisten atas ketentuan yang sama atau mirip antara beberapa perjanjian investasi internasional; serta isu putusan arbitrase yang inkonsisten dengan “ broader societal objectives and commitments ”, seperti Sustainable Development Goals , komitment perjanjian internasional, atau area lain dalam hukum nasional maupun internasional. 18
Salah  satu  contoh  inkonsistensi  terjadi  antara  kasus TECO v. Guatemala 19 dan Iberdrola v. Guatemala . 20 Pada kedua kasus ini, dua pemegang saham asing di satu perusahaan listrik Guatemala, Empresa Electrica de Guatemala (EEGSA), mengajukan  gugatan  ISDS  terhadap  Guatemala  mengenai  tindakan  pemerintah yang  sama.  Kedua  pemegang  saham  tersebut  menggugat  tindakan  Guatemala yang tidak memberikan persetujuan atas permintaan EEGSA mengenai penaikan tarifnya.  Pada  putusannya,  kedua  majelis  arbitrase  yang  menangani  gugatan tersebut memiliki pandangan yang berbeda atas pengertian perjanjian internasional terkait dan akibatnya, sehingga menjatuhkan putusan yang saling bertentangan. Di satu sisi, majelis arbitrase pada kasus Iberdola menolak gugatan Iberdola karena investor tersebut hanya menggugat karena ia tidak setuju dengan hasil proses hukum
17 Arseni Matveev, ‘Investor-State Dispute Settlement: The Evolving Balance Between In- vestor Protection And State Sovereignty’, (2015) 40 The University of Western Australia Law Re- view. [354].
18 Lise Johnson dan Lisa Sachs, Inconsistency’s Many Forms in Investor-State Dispute Set- tlement and Implications for Reform (Columbia Center on Sustainable Investment 2018). [2].
19 Teco Guatemala Holdings v. Guatemala (Teco), ICSID Case No. ARB/10/2, Award, 19 Desember 2013.

## 2254 Zulfikar Dimas : Model Penyelesaian Sengketa
domestik yang sebenarnya telah ia lewati, dan hanya ingin majelis arbitrase untuk ikut campur dalam sengketa rumit tersebut demi mendapatkan hasil yang berbeda. Sebaliknya, majelis arbitrase pada kasus TECO lebih terbuka terhadap gugatan yang diajukan TECO. Menurut majelis, Guatemala telah gagal dalam menyatakan alasan mengapa  ia  memilih  untuk  mengadopsi  keetentuan  tarif  tersebut  yang  sejatinya tidak  hanya  menyangkut  hukum  domestik,  namun  juga  hukum  internasional. 21
Tidak hanya keberadaan putusan yang berbeda, kondisi yang membingungkan ini menjadi lebih parah karena terhadap kedua putusan tersebut, diajukan pembatalan. 22

## 2. Putusan yang “erroneous”
Masalah ini sangatlah terkait dengan inkonsistensi pada sistem ISDS. Poin penting masalah ini mencakup “kebenaran” atas putusan serta apakah mekanisme yang ada saat ini telah berfungsi secara efektif untuk mencapai hasil yang konsisten, koheren, dan tepat. Namun, dikarenakan sifat putusan arbitrase yang final, upaya- upaya atas putusan tersebut sangatlah terbatas. “Kebenaran” putusan arbitrase di sini belum memiliki pengertian yang jelas. Namun, ada pendapat bahwa putusan yang “tidak benar” adalah putusan-putusan di mana ketentuan-ketentuan suatu perjanjian investasi internasional diinterpretasikan secara salah oleh majelis arbitrase tanpa memerhatikan maksud anggota perjanjian tersebut pada tahap penyusunan maupun penginterpretasian  yang  bertolak  belakang  dengan  ketentuan  interpretasi  yang berlaku. 23 Putusan  yang  “tidak  benar”  juga  mencakup  putusan  yang  didasarkan pada hukum atau fakta yang keliru secara “ manifest ”. 24
Mekanisme yang ada saat ini hanya dibentuk untuk menilai adanya kecacatan substansial  pada  proses  hukum  sebelum  putusan  tersebut  dilaksanakan.  Upaya hukum  terhadap  putusan  arbitrase  hanya  terbatas  pada  hal  tersebut  dan  dinilai belum menyediakan mekanisme yang cukup untuk menjawab pertanyaan mengenai
21 Teco, Op. Cit. , para. 565, 583, 588.
22 Lihat ICSID Convention, Pasal 52; ICSID, ‘Updated Background Paper on Annulment for the Administrative Council of ICSID’, (2016) [10-1].
23 UNCITRAL Working Group Session, A/CN.9/964, 6 November 2018.
24 ibid .
putusan yang tidak benar serta “ errors ” yang dilakukan oleh majelis arbitrase. 25

## 3. Pemilihan Arbiter
Metode pemilihan arbiter pada ISDS sangatlah penting bagi keabsahan ISDS. Seperti yang ditekankan oleh Redfern dan Hunter, “ nothing is more important than choosing the right arbitral tribunal. It is an important choice, not only for the parties to the particular dispute, but also for the reputation and standing of the arbitral process itself. It is, above all, the quality of the arbitral tribunal that makes or breaks the process ”. 26 Majelis arbitrase ISDS pada umumnya terbentuk atas tiga anggota yang dua diantaranya dipilih oleh masing-masing pihak yang bersengketa dan  para  pihak  nantinya  dapat  menentukan  sendiri  siapakah  yang  akan  dipilih sebagai  arbiter  ketiga. 27 Pada  pemilihan  ini,  ditemukan  beberapa  permasalahan yang sering terjadi, yaitu:

## A. Imparsialitas dan Independensi
Pada  awalnya,  imparsialitas  dan  independensi decision makers sangatlah ditekankan  untuk  memastikan due process ,  keadilan,  serta  keabsahan  ISDS. Kurangnya imparsialitas dan independensi arbiter pada ISDS dinilai sebagai salah satu permasalahan yang paling akut saat ini karena ISDS pada umumnya melibatkan isu-isu publik suatu negara. Imparsialitas dan independensi adalah dua hal yang berbeda,  namun  sangat  berkaitan  satu  dengan  lainnya.  Terdapat  beberapa  hal yang berpotensi mengakibatkan kurangnya imparsialitas dan independensi, yaitu penunjukkan berulang kali, conflict of interest , serta arbitrator yang juga sedang bertindak sebagai penasihat hukum atau ahli dalam proses hukum arbitrase yang lain ( double hat dilemma ).
Beberapa sarjana sempat menjelaskan bagaimana double hat dilemma dapat mengancam imparsialitas dan independensi dalam ISDS. 28 Sebagai contoh, salah
25 ibid .
26 Meg N Kinnear, et. al., Investment Disputes under NAFTA: An Annotated Guide to NAFTA Chapter 11 (Kluwer Law International 2006). [1123].
27 Lihat, NAFTA, Pasal 1123
28 Lihat, Van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public Law (Oxford: Oxford Univer- sity Press 2007); C. Mouawad, ‘Issue Conflicts in Investment Treaty Arbitration’, (2008) 1 Transna- tional Dispute Management.

## 2256 Zulfikar Dimas : Model Penyelesaian Sengketa
satu hakim di Mahkamah Internasional, Judge Thomas Buergenthal, mengatakan dalam pidatonya tahun 2006:
“These revolving-door problems—counsel selecting an arbitrator who, the next time around when the arbitrator is counsel, selects the previous counsel as arbitrator—should be avoided. Manus manum lavat, in other words—you scratch my back and I‘ll scratch yours, does not advance the rule of law”. 29
Hakim Buergenthal mengidentifikasi dua permasalahan utama  pada praktik arbiter yang juga bertindak sebagai penasihat hukum pada proses hukum yang lain. Pertama-tama terdapat kemungkinan bahwa arbiter akan secara sadar maupun tidak menyusun putusan yang memajukan kepentingan kliennya di sengketa yang lain di mana ia bertindak sebagai penasihat hukum. Kedua, di dalam komunitas arbitrase internasional  yang  cukup  kecil,  praktik  seperti  ini  memunculkan  potensi cross- appointments , contohnya X, sebagai penasihat hukum pada suatu kasus setuju untuk menunjuk Y sebagai arbiter, dan sebagai gantinya, Y, sebagai penasihat hukum pada kasus lain akan menunjuk X sebagai arbiter pada kasusnya. Seperti yang ditekankan oleh Hakim Buergenthal, praktik seperti itu sangatlah tidak etis.
Skenario-skenario di atas bukan hanya hipotesa. Beberapa tahun belakangan ini, terdapat beberapa situasi di mana conflict of interest muncul:
i. Seorang arbiter mengeluarkan sebuah putusan pada suatu kasus dan selanjutnya menggunakan  putusan  tersebut  sebagai  dasar  pada  saat  menjadi  penasihat hukum di kasus lainnya. 30
ii. Negara responden menggunakan putusan kasus lain sebagai dasar hukum di depan arbiter yang sedang menjadi penasihat hukum dalam proses pembatalan putusan tersebut. 31 iii. Arbiter  dari  suatu  arbitrase  NAFTA  bertindak  sebagai  penasihat  hukum dalam  kasus  lain  yang  menyangkut  anggota  NAFTA  lainnya  yang  memiliki kepentingan mengenai hasil proses hukum tersebut. 32 iv. Seorang  arbiter  atau  firma  hukumnya  sedang  bertindak  sebagai  penasihat
29 T. Buergenthal, ‘The proliferation of disputes, dispute settlement procedures and respect for  the  rule  of  law’  (Transnational  Dispute  Management,  2006)  <https://www.transnational-dis- pute-management.com/article.asp?key=820> accessed 9 Mei 2019.
30 Vivendi v. Argentina II , ICSID Case No. ARB/97/3, Award, 20 Agustus 2007.
31 Republic of Ghana v. Telekom Malaysia Berhad , District Court of The Hague, 18 Oktober 2004, Challenge No. 13/2004; Petition No. HA/RK 2004.667; dan Challenge 17/2004, Petition No. HA/RK/2004/778, 5 November 2004.
32 Vito G. Gallo v. Canada , UNCITRAL, Decision of the ICSID Deputy Secretary-General on the challenge to Mr. J. Christopher Thomas, 14 Oktober 2009.
hukum pada kasus yang terpisah yang juga menyangkut negara responden yang sama. 33

## B. Kurangnya Keragaman Arbiter
Kurangnya  jumlah  arbiter  yang  tersedia  untuk  mendengarkan  sengketa investasi  berkontribusi  terhadap  keabsahan  rezim  ISDS.Sekretariat  UNCITRAL mengungkapkan bahwa terdapat kurangnya keragaman arbiter khususnya pada jenis kelamin dan asal usul geografisnya. 34 Kurangnya keragaman ini disebabkan oleh kecenderungan para pihak dari suatu sengketa untuk memilih arbiter yang memiliki pengalaman dan dengan keahlian, yang jumlahnya sangat terbatas. Tidak hanya itu, institusi arbitrase yang ada juga berkontribusi atas masalah ini. Beberapa institusi dinilai telah secara aktif meningkatkan “ pool of decision makers ” pada sengketa ISDS yang mereka kelola, terutama dari kelompok yang kurang terwakili. 35
Lebih  lanjut,  pada  UNCITRAL  Working  Group  Session  November  2018, Colombia memaparkan statistik mengenai 327 arbitrator yang ditunjuk pada majelis ICSID dari tahun 1972 sampai dengan 2011. 36 Dari jumlah tersebut, 37 individu ditunjuk  untuk  menangani  50%  kasus  yang  ada.  Dalam  kata  lain,  hanya  10% individu dari total arbitrator yang tersedia yang menangani hampir 50% sengketa di bawah ICSID dalam kurun waktu 40 tahun. Dari arbiter-arbiter ini, sepertiganya (33%) datang dari hanya 5 universitas: Cambridge, Harvard, Oxford, Stanford dan Yale.  47%  dari  arbiter-arbiter  tersebut  adalah  warga  negara-negara  Eropa  Barat dan 22% dari mereka adalah warga negara-negara Amerika Utara. Hampir seluruh arbiter adalah laki-laki, hanya terdapat 7% dari jumlah tersebut yang merupakan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kurangnya keberagaman arbiter pada rezim ISDS.
4. Biaya (Costs)
33 S&T Oil Equipment and Machinery Ltd v. Romania , Investment Arbitration Reporter, 11 Mei 2009; ICS Inspection and Control Services Limited v. Argentine Republic (UNCITRAL), Deci- sion on Challenge to Mr. Stanimir A. Alexandrov, 17 Desember 2009; CEMEX Caracas Investments B.V. and CEMEX Caracas II Investments B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela , ICSID Case No. ARB/08/15, Decision on Proposal for Disqualification of an Arbitrator, 6 November 2009.
34 Working Group Session, Op. Cit. , para. 92.
35 ibid , para 93.
36 ibid .

## 2258 Zulfikar Dimas : Model Penyelesaian Sengketa
Jumlah  biaya  yang  digunakan  pada  suatu  proses  ISDS  sangatlah  besar. Rata-rata gugatan yang diajukan oleh investor menggunakan BIT dan perjanjian investasi  internasional  lain  adalah  sekitar  492  juta  dollar  AS 37 dan  gugatan dengan nilai miliaran dolar semakin bertambah. Putusan-putusan seperti Yukos 38 yang  mengharuskan  Russia  membayar  kompensasi  sebesar  50  miliar  dollar AS dan Occidental 39 yang  mengharuskan  Ekuador  membayar  1,77  miliar  dollar  US menunjukkan tingginya jumlah uang yang diberikan oleh arbitrase bagi investor yang berhasil memenangkan suatu sengketa.
Berdasarkan penelitian, baru-baru ini, jumlah kompensasi yang digugat oleh investor pada 130 proses ISDS terhitung senilai 492 juta dollar AS. 40 Berdasarkan data yang disediakan oleh UNCTAD, terdapat gugatan senilai 43 miliar dollar AS per akhir tahun 2012. 41 Daftar yang dipublikasikan di The American Lawyer pada bulan Juli 2013 menunjukkan sebanyak 52 gugatan senilai lebih dari 1 miliar dollar AS, dengan gugatan terbesar bernilai 114 miliar dollar US terhadap Rusia, diikuti oleh gugatan senilai 50 miliar dollar US terhadap Peru, dan 31,7 miliar dollar AS terhadap Venezuela. 42
Per akhir tahun 2012, investor sebagai Claimant memenangkan 32% kasus arbitrase, di mana 41% lainnya dimengkan oleh negara responden dan 26% sisanya selesai secara damai. 43 Per September 2013, 83 putusan yang dimenangkan oleh investor  memiliki  rata-rata  kompensasi  yang  diberikan  sebesar  81,4  juta  dollar
37 Diana Rosert, The Stakes Are High: A review of the financial costs of investment treaty arbitration , (IISD 2014). [1].
38 Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. Russian Federation , UNCITRAL, PCA Case No. AA 227; Veteran Petroleum Limited (Cyprus) v. Russian Federation , UNCITRAL, PCA Case No. AA 228; Hulley Enterprises Ltd. (Cyprus) v. Russian Federation , UNCITRAL, PCA Case No. AA 226. Final Awards, 18 Juli 2014.
39 Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Pro- duction Company v. Republic of Ecuador and Empresa Estatal Petróleos del Ecua- dor , ICSID Case No. ARB/06/11, Award.
40 Diana, Op. Cit. [2] 41 UNCTAD, ‘Database of Treaty-Based Investor–State Dispute Settlement Cases’, (Invest- ment Policy Hub, 2019) <http://iiadbcases.unctad.org/> accessed 12 Mei 2019.
42 Diana, Op. Cit. [2].
43 UNCTAD 1, Op. Cit. [5].
AS. 44 Putusan  tahun  2014  yang  dimenangkan  oleh  Yukos  atas  Rusia  memiliki jumlah kompensasi yang diberikan oleh arbitrase sebesar 50 dollar AS, 45 tujuh kali lipat dari jumlah-jumlah kompensasi yang diberikan pada arbitrase lain. Pada saat yang sama, majelis arbitrase pada kasus tersebut hanya memberikan kompensasi yang nilainya kurang dari setengah jumlah yang digugat oleh investor, yaitu 114 miliar dollar US. Hal-hal di atas menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh investor dan jumlah kompensasi yang diberikan dalam suatu proses hukum arbitrase sangatlah besar dan dapat menjatuhkan beban yang sangat berat bagi negara-negara penerima investasi.
Tidak hanya jumlah gugatan kompensasi, biaya yang sangat besar juga dapat disebabkan  oleh  biaya  arbitrase.  Biaya-biaya  arbitrase  termasuk  biaya  arbiter, administrasi,  penasihat  hukum  dan  ahli.  Berdasarkan  survey  OECD,  biaya  total rata-rata yang harus dikeluarkan oleh kedua belah pihak pada sengketa arbitrase mencapai 8 juta dollar AS. 46 Salah satu contoh biaya arbitrase yang sangat jauh di atas rata-rata adalah kasus Yukos . Tiga investor penggugat mengeluarkan biaya untuk penasihat hukum sekitar 80 juta dollar AS, 47 penasihat hukum negara responden sebesar 31.5 juta dollar AS, 48 dan biaya administrasi majelis arbitrase hingga 11 juta  dollar AS. 49 Biaya  ini  terlampau  lebih  tinggi  dibandingkan  proses  arbitrase mahal  lainnya,  yaitu Abaclat .  Dari  tahun  2008  sampai  dengan  Agustus  2010, fase yurisdiksi arbitrase, claimant menghabiskan 28 juta dollar AS dan Argentina menghabiskan 12 juta dollar AS; kedua belah pihak menghabiskan kurang lebih 40 juta dolar AS untuk membayar firma hukum, ahli hukum, biaya ICSID, serta biaya-biaya  lain  yang  terkait. 50 Biaya  yang  dikeluarkan  untuk  proses  arbitrase
44 Diana, Op. Cit.[3].
45 Hulley Enterprises diberikan putusan kompensasi sebesar US$ 39,97 miliar, Veteran Petro- leum US$ 8,2 miliar dan Yukos Universal US$ 1,85 miliar, dengan total US$ 50 miliar.
46 Diana, Op. Cit. [8].
47 Hulley Enterprises Ltd. (Cyprus) v. Russian Federation , UNCITRAL, PCA Case No. AA 226, Final Award, 18 Juli 2014, para. 1887.
48 ibid , para 1856.
49 ibid , para 1869.
50 Abaclat and Others v. Argentine Republic , ICSID Case No. ARB/07/5, Decision on Juris- diction and Admissibility, 4 Agustus 2011, para. 683 dan 685.

## 2260 Zulfikar Dimas : Model Penyelesaian Sengketa
juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal lain, yaitu provisional/interim measure yang diambil oleh investor, bifurcation of proceedings pada yurisdiksi dan merit , proses penolakan arbiter, pemilihan berulang arbiter, kebutuhan translasi, dan delay pada penyusunan putusan. 51 Hal-hal ini mengakibatkan bertambah lamanya durasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang berujung pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar jasa arbiter, penasihat hukum, serta biaya-biaya lain yang terkait.

## 5. Regulatory Chill
Berdasarkan prinsip kedaulatan negara, negara memiliki kewenangan untuk mengatur yang menunjukkan kebebasan negara dalam menyusun tindakan legislatif pada beberapa bidang di wilayah yurisdiksinya, 52 sesuai dengan ketentuan Pasal 2(1) dan 2(7) Piagam PBB. Regulatory chill didefinisikan sebagai pantangan negara dalam menyusun standar pengaturan negaranya. Dari perspektif hukum lingkungan internasional, regulatory chill dapat berarti bahwa tindakan negara dalam memenuhi kewajiban  hukum  lingkungan  internasionalnya 53 akan  menjadi  konflik  terhadap perlindungan investor asing berdasarkan perjanjian investasi internasional. 54
Dari  keseluruhan  jumlah  perjanjian  investasi  internasional  yang  telah ada, sebagian besar memberikan investor pengaruh yang sangat besar, termasuk kemampuan  investor  untuk  menggugat  langsung  negara  melalui  sistem  ISDS. Salah  satu  contoh  keadaan regulatory chill dialami  oleh  Indonesia  pada  awal tahun  2000.  Undang-Undang  Kehutanan  Indonesia  yang  pada  saat  itu  melarang penambangan  terbuka  di  dalam  daerah  hutan  lindung  tetap  memiliki  beberapa pengecualian  bagi  beberapa  investor  asing  agar  tetap  dapat  melaksanakan penambangan setelah mendapatkan ancaman dari investor yang akan mengajukan gugatan  melalui  arbitrase.  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  pada  saat itu  menanggapi  ancaman  tersebut  dengan  mengatakan  “ there were investment
51 A/CN.9/WG.III/WP.149, para. 17; A/CN.9/WG.III/WP.153, para. 76–92.
52 Hasrat Arjjumend, ‘Regulatory Chill, Corporate Takeover And Environmental Governance’, (2017) 6 International Journal of Current Advanced Research. [7923-7934, 7927]. 53 Contoh: Kyoto Protocol dan Paris Agreement.
54 Arjjumend, Op. Cit. [7927].
activities  before  the  Forestry Act  was  effective.  If  shut  down,  investors  demand compensation and Indonesia cannot pay ”. 55 Selain  itu,  Mahkamah  Konstitusi Indonesia menyatakan simpatinya terhadap kebutuhan Indonesia akan “ investment climate ” pada saat memeriksa Undang-Undang tersebut. 56
Akibat  dari regulatory chill sangatlah  serius.  Keadaan  ini  dapat  dikatakan terjadi ketikan potensi ancaman pertanggunggugatan membuat negara mengabaikan pelaksanaan hukum lingkungan atau social yang mungkin dapat memengaruhi nilai investasi asing secara negatif. 57 Dapat dikatakan bahwa ada hubungan hukum yang asimestris antara negara dan investor asingnya. 58 Pada sistem ISDS, hanya investor lah yang dapat mengajukan gugatan kepada negara dan bukan sebaliknya. Hal ini dikarenakan  perjanjian  investasi  internasional  hanya  memberikan  perlindungan prosedural dan substantif kepada investor untuk meminta pertanggugatan negara. Hal-hal  ini  mengakibatkan  negara  memprioritaskan  investasi  asing  di  atas perlindungan lingkungan dan dengan demikian meremehkan lingkungan dengan cara merubah undang-undang yang telah ada maupun dengan tidak melaksanakan undang-undang tersebut ( race-to-the-bottom ). 59 Jika keputusan negara bertentangan dengan kepentingan perusahaan, investor cenderung untuk memindahkan kegiatan usahanya  ke  negara-negara  yang  kurang  berkembang  dengan  pengaturan  yang lebih  leluasa  dan  sistem  hukum  yang  lemah. 60 Pada  umumnya,  negara-negara berkembang tersebut lalu akan mengambil tindakan “ race-to-the-bottom ” 61 dalam standar lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan.

## Alternatif Model Penyelesaian Sengketa yang Menyeimbangkan Kepentingan Investor dan Negara Penerima
Untuk  mengatasi  masalah-masalah  yang  muncul  dari  sistem  perlindungan
55 ibid .[7928].
56 ibid . 57 ibid .[7927]. 58 ibid . [7928]. 59 ibid . 60 ibid . 61 ibid .

## 2262 Zulfikar Dimas : Model Penyelesaian Sengketa
prosedural  yang  diberikan  oleh  BIT  kepada  investor  dan  negara,  negara-negara penyusun  BIT  dan  perjanjian  investasi  internasional  lainnya  menggunakan  5 pendekatan, yaitu: (1) tidak adanya ISDS, (2) majelis ISDS tetap ( standing ), (3)
ISDS yang dibatasi, (4) prosedur ISDS yang diperbaiki, (5) campuran.
1. Joint Committee
Pendekatan ini menghapus adanya mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan negara penerima. Salah satu negara yang menggunakan pendekatan ini adalah Brazil, terbukti dari beberapa BIT yang ditandandatanganinya pada tahun 2018, yaitu Brazil-Ethiopia BIT, 62 Brazil-Guyana BIT, 63 dan Brazil-Suriname BIT. 64
Pada BIT-BIT tersebut, tersedia dua langkah yang dapat diambil negara apabila terdapat  sengketa  yang  muncul  dari  pelanggaran  ketentuan  BIT,  yaitu Dispute Prevention Procedure dan Settlement of Disputes between the Parties .
Apabila salah satu negara anggota BIT tersebut menilai bahwa tindakan yang diambil oleh negara anggota lainnya merupakan pelanggaran ketentuan BIT, langkah pertama yang harus diambil oleh negara anggota tersebut adalah dengan memulai prosedur dispute prevention melalui  sebuah Joint Committee . 65 Joint Committee ini dibentuk oleh kedua belah pihak dengan beranggotakan perwakilan pemerintah masing-masing negara angggota yang terpilih. 66 Negara anggota yang mengajukan prosedur  ini  harus  terlebih  dahulu  mengirimkan  permohonan  pengajuan  kepada negara anggota lainnya yang berisikan tindakan negara tersebut serta dasar hukum dan  fakta  yang  menjadi  gugatannya. 67 Jika  pelanggaran  tersebut  berhubungan langsung  dengan  investornya,  negara  pemohon  juga  harus  merincikan  investor
62 Agreement between the Federative Republic of Brazil and the Federal Democratic Repub- lic of Ethiopia on Investment Cooperation and Facilitation [Brazil-Ethiopia BIT], 2018.
63 Cooperation and Investment Facilitation Agreement between the Federative Republic of Brazil and the Co-Operative Republic of Guyana [Brazil-Guyana BIT], 2018.
64 Cooperation and Facilitation Investment Agremeent between the Federative Republic of Brazil and the Republic of Suriname [Brazil-Suriname BIT], 2018.
65 Brazil-Ethiopia BIT, Op. Cit., Pasal 23; Brazil-Guyana BIT, Op. Cit., Pasal 24; Brazil-Su- riname BIT, Op. Cit., Pasal 24.
66 Brazil-Ethiopia BIT, Op. Cit., Pasal 27; Brazil-Guyana BIT, Op. Cit., Pasal 18; Brazil-Su- riname BIT, Op. Cit., Pasal 18.
67 Brazil-Ethiopia BIT, Op. Cit., Pasal 23(2)(a); Brazil-Guyana BIT, Op. Cit., Pasal 24(2)(a); Brazil-Suriname BIT, Op. Cit., Pasal 24(2)(a).
terkait. 68 Selanjutnya,  dalam  60  hari  setelah  pertemuan  pertama, Joint Commite harus mengeluarkan laporan mengenai gugatan tersebut. 69
Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui langkah pertama, salah  satu  negara  anggota  dapat  mengajukan  sengketa  tersebut  kepada  arbitrase ad hoc sesuai dengan ketentuan BIT tersebut atau kepada institusi arbitrase lain dengan  kesepakatan  bersama. 70 Perbedaan  yang  sangat  jelas  pada  ketentuan  ini dengan  ketentuan  BIT  konvensional  adalah  bahwa  para  pihak  yang  bersengketa bukanlah investor dan negara penerima, namun kedua negara anggota BIT tersebut.
Perjanjian lain yang sepenuhnya meninggalkan rezim ISDS adalah ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement 2017. Mekanisme penyelesaian sengketa pada perjanjian ini sangat mirip dengan mekanisme penyelesaian sengketa pada WTO.  Terdapat  beberapa  langkah  yang  dapat  diambil  negara  anggota  dalam menyelesaikan sengketanya, yaitu: Consultations ; Good Offices , Conciliation , dan Mediation ; dan pembentukan Majelis Arbitrase.
Pada  tahap  pertama,  yaitu Consultation ,  salah  satu  pihak  sengketa  dapat mengajukan  permohonan  konsultasi  kepada  pihak  lainnya  mengenai  sengketa apapun yang muncul dari perjanjian ini. 71 Permohonan tersebut harus mencakup tindakan  negara  termohon  serta  dasar  fakta  dan  hukum  pelanggaran  yang dimohonkan. 72 Negara  termohon  harus  memberikan  jawaban  atas  permohonan tersebut dalam waktu 7 hari dan harus memulai konsultasi dalam kurun waktu 10 hari pada kasus-kasus mendesak, 73 atau 30 hari pada kasus-kasus lainnya. 74 Apabila permohonan tidak diindahkan oleh negara termohon dalam kurun waktu tersebut, negara pemohon dapat langsung mengajukan pembentukan majelis arbitrase untuk
68 Brazil-Ethiopia BIT, Op. Cit., Pasal 23(3); Brazil-Guyana BIT, Op. Cit., Pasal 24(3); Bra- zil-Suriname BIT, Op. Cit., Pasal 24(3).
69 Brazil-Ethiopia BIT, Op. Cit., Pasal 23(2)(b); Brazil-Guyana BIT, Op. Cit., Pasal 24(2)(b); Brazil-Suriname BIT, Op. Cit., Pasal 24(2)(b).
70 Brazil-Ethiopia BIT, Op. Cit., Pasal 24); Brazil-Guyana BIT, Op. Cit., Pasal 25); Bra- zil-Suriname BIT, Op. Cit., Pasal 25.
71 ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement, 2017, Pasal 6(1).
72 ibid, Pasal 6(2)
73 ibid, Pasal 6(4)(a)

## 2264 Zulfikar Dimas : Model Penyelesaian Sengketa
menyelesaikan sengketa tersebut. 75
Pada langkah selanjutnya, yaitu Good Offices , Conciliation , dan Mediation , para pihak yang bersengketa dapat kapan saja sepakat melaksanakan langkah ini. 76
Tidak hanya itu, dengan kesepakatan, para pihak juga dapat melaksanakan langkah ini walaupun sengketa antaranya sedang diperiksa oleh majelis arbitrase. 77
Langkah  terakhir  yang  dapat  diambil  oleh  pihak  yang  bersengketa  adalah pembentukan majelis arbitrase. Proses ini hanya dapat dilaksanakan apabila negara termohon  tidak  melaksanakan  konsultasi  sama  sekali, 78 maupun  jika  konsultasi yang dilaksanakan tidak membuahkan hasil setelah 20 hari pada kasus mendesak, 79
60 hari untuk kasus-kasus lain, 80 atau periode lain sesuai kesepakatan para pihak. 81
Pembentukan  majelis  arbitrase  ini  harus  sesuai  dengan  pasal  8  FTA.  Terdapat kesamaan pada mekanisme yang tersedia pada FTA ini dengan BIT yang disusun oleh Brazil, yaitu pihak yang bersengketa bukanlah investor dan negara penerima, melainkan negara-negara anggota perjanjiannya masing-masing.

## 2. Standing ISDS Tribunal
Pendekatan  ini  tidak  menghapus  keberadaan  mekanisme  ISDS,  namun memberikan pengaturan yang berbeda pada pembentukan majelis arbitrase. Salah satu perjanjian yang menggunakan pendekatan ini adalah Free Trade Agreement between  the  European  Union  and  the  Republic  of  Singapore. 82 Mekanisme penyelesaian  sengketa  pada  perjanjian  ini  tetap  memberikan  kesempatan  bagi investor asing untuk menggugat negara penerima melalui arbitrase ad-hoc. Namun, majelis arbitrase yang akan memeriksa sengketa tersebut tidak dibentuk pada saat munculnya  sengketa.  Pembentukan  majelis  arbitrase  dilaksanakan  pada  tanggal berlakunya FTA ini, yang terdiri atas 2 anggota yang dipilih oleh EU, 2 anggota yang
75 ibid, Pasal 6(5).
76 ibid, Pasal 7(1).
77 ibid, Pasal 7(2)
78 ibid, Pasal 8(1)(a)
79 ibid, Pasal 8(1)(b)(i)
80 ibid, Pasal 8(1)(b)(ii)
81 ibid, Pasal 8(1)(b)(iii).
82 Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Singapore, 2009.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019
dipilih oleh Singapura, dan 2 anggota lain yang dipilih oleh kedua belah pihak yang bukan merupakan warga negara kedua belah pihak. 83 Komposisi majelis arbitrase ini memiliki masa jabatan selama 8 tahun sejak pemilihan dan dapat diperpanjang setelah masa tersebut berakhir. 84
Tidak hanya itu, mekanisme ini juga menyediakan upaya banding oleh majelis banding bagi putusan yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase tersebut. 85 Majelis ini juga dibentuk pada saat berlakunya perjanjian dengan komposisi 2 anggota terpilih EU, 2 anggota terpilih Singapura, dan 2 anggota terpilih kedua belah pihak yang bukan merupakan warga negaranya. 86 Masa jabatan majelis ini sama dengan majelis arbitrase, yaitu 8 tahun dan dapat diperpanjang apabila telah berakhir. 87
Mekanisme  ini  dapat  mengatasi  masalah  mengenai  konsistensi  putusan- putusan  arbitrase  yang  diperiksa  oleh  beberapa  arbiter  berbeda  pada  komposisi arbitrase-abitrase  sebelumnya.  Selain  itu,  upaya  hukum  yang  dapat  diajukan oleh  pihak  yang  bersengketa  menjadi  tidak  terbatas  hanya  pada annulment atau pembatalan, namun juga dapat diajukan banding sehingga kebenaran dan konsistensi putusan terjamin.

## 3. ISDS yang dibatasi
Pembatasan pada mekanisme ISDS ini diwujudkan dalam bentuk persyaratan yang  harus  dipenuhi  sebelum  investor  dapat  mengajukan  gugatan  kepada  negara melalui arbitrase. Terdapat beberapa macam persyaratan arbitrase, seperti pelaksanaan konsultasi dan negosiasi, ataupun pengajuan gugatan melalui pengadilan umum atau administratif domestik. Batasan-batasan ini dapat dilihat dari beberapa BIT, seperti Belarus-India BIT, 88 Argentina-Jepang BIT, 89 dan Australia-Peru FTA. 90 83 ibid, Pasal 3.9(2). 84 ibid, Pasal 3.9(5). 85 ibid, Pasal 3.10
86 ibid, Pasal 3.10(2).
87 ibid, Pasal 3.10(5)
88 Treaty between the Republic of Belarus and the Republic of India of Investments [Belar- us-India BIT], 2002.
89 Agreement between the Argentine Republic and Japan for the Promotion and Protection of Investment [Argentina-Japan BIT], 2018.
90 Peru-Australia Free Trade Agreement [PAFTA], 2018.

## 2266 Zulfikar Dimas : Model Penyelesaian Sengketa
Modifikasi  pertama  yang  dapat  dilihat  pada  Argentina-Jepang  BIT  dan Australia-Peru FTA adalah diharuskannya penyelesaian sengketa melalui konsultasi dan negosiasi. Kedua perjanjian ini menggunakan bahasa yang sama pada klausul penyelesaian  sengketa  yaitu  jika  terdapat  sengketa  investasi  antara  investor  dan negara penerima, kedua pihak “ should initially seek to resolve the dispute through consultation and negotiation, which may include the use of non-binding, third party procedures ”. 91 Dengan ketentuan seperti ini, apabila para pihak tidak melakukan konsultasi dan negosiasi, Claimant tidak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan melalui arbitrase. Ketentuan ini harus dibedakan dengan ketentuan yang terdapat pada BIT lain, seperti Argentina-Italy BIT. Pada BIT tersebut, para pihak hanya diharuskan untuk melaksanakan negosiasi dan konsultasi “ to the extent possible ”, 92 di mana persyaratan tersebut bukanlah langkah yang wajib diambil karena klasul tersebut hanya menunjukkan good will dari kedua belah pihak untuk melaksanakan penyelesaian sengketa secara damai. 93
Selanjutnya,  pada  Belarus-India  BIT,  terdapat  sebuah  Pasal  khusus  yang menerangkan mengenai syarat-syarat awal yang harus dipenuhi sebelum sengketa dapat diajukan melalui arbitrase, yaitu Pasal 15 yang berbunyi:
“…a disputing investor must first submit its claim before the relevant domestic courts or administrative bodies of the Defending Party for the purpose of pursuing domestic remedies in respect of the same measure or similar factual matters for which a breach of this Treaty is claimed. Such claim before the relevant domestic courts or administrative bodies of the Defending Party must be submitted within two (2)year(s) from the date on which the investor first acquired, or should have first acquired, knowledge of the measure in question and knowledge that the investment, or the investor with respect to its investment, had incurred loss or damage as a result .
For greater certainty, in demonstrating compliance with the obligation to exhaust local remedies, the investor shall not assert that the obligation to exhaust local remedies does not apply or has been met on the basis that the claim under this Treaty is by a different party or in respect of a different cause of action”. [cetak tebal oleh penulis]
91 Argentina-Japan BIT, Op. Cit., Pasal 24(1); PAFTA, Op. Cit., Pasal 8.19(1).
92 Agreement between Italy and Argentine Republic for the Promotion and Protection of Investments, 1990, Pasal 10(1).
93 Abaclat, Op. Cit. , para 564.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019
BIT  ini  mengharuskan  investor  untuk  mengajukan  gugatan  melalui  pengadilan umum atau administratif domestik terlebih dahulu dalam kurun waktu 2 tahun semenjak investor mengetahui bahwa tindakan pemerintah yang digugat telah berlaku dan telah mengakibatkan  kerugian  bagi  investasinya.  Tidak  hanya  itu,  investor  juga  harus melaksanakan  konsultasi,  negosiasi,  maupun  penyelesaian  sengketa  melalui  pihak ketiga secara damai apabila gugatan melalui pengadilan domestik tidak berbuah pada penyelesaian sengketa setelah 5 tahun berjalan. 94 Apabila sengketa tersebut masih belum dapat  diselesaikan  setelah  6  bulan  menjalani  metode  penyelesaian  sengketa  secara damai, investor dapat mengajukan penyelesaiannya melalui arbitrase. 95 Dengan adanya ketentuan seperti ini, investor membutuhkan waktu setidaknya 5 tahun 6 bulan agar dapat mengajukan penyelesaian sengketanya dengan negara penerima melalui arbitrase.

## 4. Prosedur ISDS yang diperbaiki
Pendekatan  ini  sejatinya  tetap  menggunakan  mekanisme  ISDS  yang  telah ada, akan tetapi terdapat beberapa perubahan. Perubahan-perubahan ini ditujukan untuk menambahkan kontrol negara terhadap proses hukum arbitrase, memastikan kesesuaian  dan  imparsialitas  arbiter,  menambahkan  efisiensi  arbitrase,  dan membatasi ruang lingkup yurisdiksi majelis ISDS. Beberapa perjanjian investasi internasional  yang  menggunakan  pendekatan  ini  adalah  Belarus-India  BIT,
Argentina-Japan BIT dan Australia-Peru FTA.
Modifikasi  pertama  yang  dapat  ditemukan  pada  perjanjian  tersebut  adalah pada  ruang  lingkup  yurisdiksi  majelis  arbitrase.  Pasal  8.20 Australia-Peru  FTA mengatur apabila sengketa investasi tidak dapat diselesaikan secara damai dalam kurun waktu 6 bulan,
“(a) the claimant, on its own behalf, may submit to arbitration under this Section a claim:
(i) that the respondent has breached an obligation under Section A; and (ii) that the claimant has incurred loss or damage by reason of, or arising out of, that breach;” 96
94 Belarus-India BIT, Op. Cit., Pasal 15.2.
95 ibid, Pasal 15.4.
96 PAFTA, Op. Cit., Pasal 8.20(1).

## 2268 Zulfikar Dimas : Model Penyelesaian Sengketa
Dan Pasal 25 Argentinya-Japan BIT mengatur jika sengketa investasi tidak dapat diselesaikan secara damai,
“(a) the claimant, on its own behalf, may submit to arbitration under this Section a claim:
(i) that the respondent has breached: (A) an obligation under Chapter I; or (B) an investment agreement; and (ii) that the claimant has incurred loss or damage by reason of, or arising out of, that breach;” 97
Kedua  rumusan  ini  memberikan  batasan  terhadap  yurisdiksi  majelis arbitrase. Pada Australia-Peru FTA, yurisdiksi majelis arbitrase hanya terbatas pada  pelanggaran  pasal-pasal  yang  terdapat  pada  Section  A  FTA  tersebut. Sedangkan,  pada Argentina-Jepang  BIT,  yurisdiksi  majelis  arbitrase  terbatas pada  pelanggaran  kewajiban  dalam  Chapter  I  BIT  tersebut  dan  perjanjian investasi dengan Claimant sebagai anggotanya. Walaupun terdapat perbedaan pada  pelanggaran  yang  dapat  menjadi  yurisdiksi  majelis  arbitrase,  kesamaan dari kedua perjanjian tersebut dapat dilihat bahwa gugatan yang diajukan harus menunjukkan bahwa claimant telah mengalami kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran kewajiban tersebut.
Selanjutnya,  terdapat  mekanisme  untuk  memastikan  kompetensi  dan imparsialitas arbiter pada Belarus-India BIT. Ketentuan ini tercermin pada Pasal 18 BIT yang berbunyi:
“18.1 Unless otherwise agreed by the disputing parties within 30 days from the date of receipt of the notice of arbitration, the Tribunal shall consist of three arbitrators with relevant expertise or experience in public international law, international trade and international investment law, or the resolution of disputes arising under international trade or international investment agreements . 18.2 The arbitrators shall be independent of, and not be affiliated with or take instructions from a disputing party or the government of a Party with regard to trade and investment matters. Arbitrators shall not take instructions from any organisation, government or disputing party with regard to matters related to the dispute”. (cetak tebal oleh penulis) 98
97 Argentina-Japan BIT, Op. Cit., Pasal 25.
98 Argentina-Japan BIT, Op. Cit., Pasal 18.1-2.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019
Ketentuan ini mengharuskan arbiter yang terpilih untuk memiliki kompetensi pada bidang Hukum Internasional, Hukum Perdagangan dan Investasi Internasional, serta pengalaman menyelesaikan sengketa yang menyangkut Hukum Perdagangan dan Investasi Internasional. Arbiter juga tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan pihak yang memilihnya serta dilarang menerima perintah atau arahan dari pihak-pihak yang bersengketa maupun organisasi yang bersangkutan.
Kedua macam modifikasi ini memberikan kepastian atas jenis-jenis sengketa yang  dapat  diajukan  penyelesaiannya  melalui  arbitrase  sehingga  investor  tidak dapat dengan mudah mengajukan gugatan kepada negara penerima kapanpun suatu tindakan negara dirasa merugikan investasi mereka. Tidak hanya itu, putusan yang dihasilkan  oleh  majelis  arbitrase  yang  dibentuk  melalui  prosedur  BIT  tersebut dapat dihindarkan dari dugaan “ erroneous ” karena independensi dan imparsialitas anggota majelis tersebut dapat dipastikan.

## 5. Joint Committee dan Arbitrase
Selain dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berdiri sendiri-sendiri, terdapat BIT yang menggunakan dua atau lebih contoh mekanisme penyelesaian  sengketa  seperti  Model  BIT  Indonesia  tahun  2015.  Model  BIT  ini menyediakan  beberapa  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  terbagi  atas sengketa antar negara anggota dan sengketa antara investor dan negara penerima.
Perbedaan  antara  kedua  sengketa  ini  ialah  sengketa  antara  investor  dan  negara penerima dapat muncul in relation to the Covered Investment , 99 sedangkan sengketa antar negara anggota hanya mengenai “interpretasi [dan/atau implementasi]” dari ketentuan perjanjian tersebut. 100
Apabila terjadi sengketa antar negara anggota perjanjian ini, sengketa tersebut harus  langsung  diajukan  kepada Joint Committee untuk  diselesaikan  selama maksimum  6  bulan  sejak  pengajuan. 101 Hanya  jika Joint Committee tidak  dapat menyelesaikan sengketa tersebut, negara anggota dapat mengajukan penyelesaian
99 Indonesia’s Model BIT, 2015, Pasal 25 (1).
100 ibid , Pasal 24(1).
101 ibid .

## 2270 Zulfikar Dimas : Model Penyelesaian Sengketa
sengketa melalui arbitrase ad-hoc dengan pengaturan jumlah gugatan maksimal. 102
Terdapat pengaturan lebih lanjut apabila Joint Committee telah mengeluarkan suatu putusan, putusan tersebut juga memiliki kekuatan mengikat bagi konsideran yang akan diambil oleh majelis arbitrase.
Selanjutnya, apabila terjadi sengketa antara investor dan negara penerima, kedua belah pihak harus terlebih dahulu mengambil jalur penyelesaian sengketa secara damai melalui konsultasi dan negosiasi selama 6 bulan. 103 Apabila konsultasi dan  negosiasi  tidak  menyelesaikan  sengketa  tersebut,  kedua  belah  pihak  harus mengajukan  penyelesaiannya  melalui Joint Committee dengan  kurun  waktu  6 bulan. 104 Jika Joint Committee tidak dapat menyelesaikan sengketa setelah waktu habis, para pihak yang bersengketa diberikan dua opsi yang dapat dijalani demi menyelesaikan sengketanya, yaitu melalui pengadilan nasional negara penerima, atau melalui arbitrase ad-hoc. 105 Selanjutnya, Pasal 25(5) Model BIT ini berbunyi: 106
“For a greater certainty, a claim which is being examined and/or has been decided by the Domestic Court of the Host State shall  not  be  brought  to the  arbitration  proceeding . In any case, the consequences of a Domestic Court decision including loss of profit and opportunity, cannot be brought as a Cause of Action for Investor-State dispute settlement”. [cetak tebal oleh penulis]
Ketentuan  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat fork-in-the-road clause yang hanya memperbolehkan para pihak yang bersengketa untuk memilih salah satu dari dua opsi yang diberikan. Apabila para pihak telah memilih untuk menyelesaikan sengketa  melalui  pengadilan  nasional  negara  penerima,  sengketa  tersebut  tidak dapat diajukan kembali kepada arbitrase.
Penunjukkan  majelis  arbitrase  menggunakan  mekanisme  umum,  yaitu pemilihan dua arbiter oleh masing-masing pihak yang bersengketa, dan pemilihan arbiter terakhir oleh kedua arbiter yang telah ditunjuk. 107 Terdapat pengaturan lebih
102 ibid , Pasal 24(2).
103 ibid , Pasal 25(1).
104 ibid , Pasal 25(2).
105 ibid , Pasal 25(3).
106 ibid , Pasal 25(5).
107 ibid , Pasal 26(1).
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019
lanjut  mengenai  mekanisme  ini,  yaitu  arbitrase  harus  dilaksanakan  di  wilayah negara penerima, 108 biaya arbitrase tidak boleh lebih dari beberapa persen jumlah kompensasi yang diputus oleh majelis, 109 dan proses arbitrase diperbolehkan untuk menggunakan UNCITRAL Rules on Arbitration. 110 Ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi sengketa antar negara dan sengketa antara investor dan negara penerima. 111

## Kesimpulan
Pada  praktiknya,  ditemukan  beberapa  kelemahan  utama  dari  sistem  ISDS, yaitu  tidak  adanya  konsistensi  pada  banya  putusan  arbitrase,  sifat  putusan  yang dinilai  sebagai  “ erroneous ”,  permasalahan  pada  pemilihan  arbiter,  seperti imparsialitas  dan  independensi  arbiter,  serta  keberagaman  arbiter  yang  tersedia.
Tidak hanya itu, biaya yang harus dikeluarkan oleh kedua belah pihak pada suatu proses arbitrase sangatlah besar.
Maka  dari  itu,  dalam  menghindari  kerugian-kerugian  sistem  ISDS, Pemerintah Indonesia dalam merumuskan perjanjian investasi internasional dapat menggunakan  campuran  atas  beberapa  model  penyelesaian  sengketa  investasi yang telah disebutkan di atas, seperti yang telah dicakup oleh model BIT Indonesia Tahun  2015.  Namun,  alangkah  lebih  baik  apabila  majelis  arbitrase  pada  model tersebut memiliki anggota yang tetap sejak dilaksanakannya perjanjian investasi internasional  terkait,  sehingga  masalah-masalah  seperti  penunjukkan  arbiter  dan konsistensi putusan dapat dihindari.

## Daftar Bacaan

## Buku
Douglas,  Zachary, The International Law of Investment Claims ,  (Cambridge University Press 2009).
108 ibid , Pasal 26(2).
109 ibid , Pasal 26(4).
110 ibid , Pasal 26(5).
111 ibid , Pasal 26(7).

## 2272 Zulfikar Dimas : Model Penyelesaian Sengketa
Harten,  Van, Investment Treaty Arbitration and Public Law ,  (Oxford:  Oxford University Press 2007).
Johnson,  Lise  dan  Sachs,  Lisa, Inconsistency’s Many Forms in Investor-State Dispute Settlement and Implications for Reform ,  (Columbia  Center  on Sustainable Investment 2018).
Kinnear, Meg N., et. al., Investment Disputes under NAFTA: An Annotated Guide to NAFTA Chapter 11 , (Kluwer Law International 2006).
Rosert, Diana, The Stakes Are High: A review of the financial costs of investment treaty arbitration , (IISD 2014).

## Jurnal
Antonio R. Parra, ‘Settlement of Investment Disputes: The Experience of ICSID in Transition Countries and Elsewhere’, (2001) Law in Transition: Contract Enforcement (EBRD Publication).
Arseni Matveev, ‘Investor-State Dispute Settlement: The Evolving Balance Between Investor  Protection  And  State  Sovereignty’,  (2015)  40  The  University  of Western Australia Law Review.
C. Mouawad, ‘Issue Conflicts in Investment Treaty Arbitration’, (2008) Transnational Dispute Management.
Christopher Ryan, ‘Meeting Expectations: Assessing the Long-Term Legitimacy and Stability of International Investment Law, (2008) 29(3) U. Pa. J. Int’L L. 725.
Hasrat  Arjjumend,  Regulatory  Chill,  Corporate  Takeover  And  Environmental Governance,  (2017)  6  Issue  12  International Journal  of  Current Advanced Research.
Liang-Ying  Tan  & Amal  Bouchenaki,  ‘Limiting  Investor Access  to  Investment Arbitration: A Solution without a Problem?’, (2005) 4 Nijhoff International Investment Law Series.
OECD, ‘Government Perspectives on Investor-State Dispute Settlement: A Progress Report’, (2012) Freedom of Investment Roundtable.
Susan D. Franck, ‘Foreign Direct Investment, Investment Treaty Arbitration, and the Rule of Law’, (2006) 19 Pac. McGeorge Global Bus. & Dev. L.J. 337.
Susan  D.  Franck,  ‘The  Legitimacy  Crisis  in  Investment Arbitration:  Privatizing
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019
Public International Law Through Inconsistent Decision’, (2005) 73 Fordham Law Review.
Susan D. Franck, ‘The Nature and Enforcement of Investor Rights under Investment Treaties: Do Investment Treaties Have a Bright Future’, (2005) 12 U.C. Davis J. Int’l L. & Pol’y.

## Laman
T. Buergenthal, ‘The proliferation of disputes, dispute settlement procedures and respect  for  the  rule  of  law’,  (Transnational  Dispute  Management,  2006) <https://www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=820> accessed 9 Mei 2019.
UNCTAD, ‘Database of Treaty-Based Investor–State Dispute Settlement Cases’, (Investment Policy Hub, 2019) <http://iiadbcases.unctad.org/>, accessed 12 Mei 2019

## Perjanjian Internasional:
Agreement between Italy and Argentine Republic for the Promotion and Protection of Investments, 1990.
Agreement  between  the  Argentine  Republic  and  Japan  for  the  Promotion  and Protection of Investment, 2018.
Agreement between the Federative Republic of Brazil and the Federal Democratic Republic of Ethiopia on Investment Cooperation and Facilitation, 2018.
ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement, 2017.
Cooperation  and  Facilitation  Investment  Agremeent  between  the  Federative Republic of Brazil and the Republic of Suriname, 2018.
Cooperation  and  Investment  Facilitation  Agreement  between  the  Federative Republic of Brazil and the Co-Operative Republic of Guyana, 2018.
Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Singapore, 2009.
Indonesia’s Model BIT, 2015.
Peru-Australia Free Trade Agreement, 2018.
Treaty between the Republic of Belarus and the Republic of India of Investments, 2002.

## 2274 Zulfikar Dimas : Model Penyelesaian Sengketa

## Publikasi United Nations
A/CN.9/WG.III/WP.153.
A/CN.9/WG.III/WP.149.
UNCITRAL Working Group Session, A/CN.9/964, 6 November 2018.
UNCTAD, Global Value Chains: Investment and Trade for Development , World Investment Report 2013’.
UNCTAD, Investor-State Disputes and Policy Implications , TD/B/COM.2/62, 14 Januari 2005.

## Putusan Arbitrase
Abaclat and Others v. Argentine Republic , ICSID Case No. ARB/07/5, Decision on Jurisdiction and Admissibility, 4 Agustus 2011.
CEMEX Caracas Investments B.V. and CEMEX Caracas II Investments B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela , ICSID Case No. ARB/08/15, Decision on Proposal for Disqualification of an Arbitrator, 6 November 2009.
Hulley Enterprises Ltd. (Cyprus) v. Russian Federation , UNCITRAL, PCA Case No. AA 226. Final Awards, 18 Juli 2014.
Iberdrola Energía v. Guatemala , ICSID Case No. ARB/09/5, Award, 17 Agustus 2012.
Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company v. Republic of Ecuador and Empresa Estatal Petróleos del Ecuador , ICSID Case No. ARB/06/11, Award .
S&T Oil Equipment and Machinery Ltd v. Romania ,  Investment  Arbitration Reporter, 11 Mei 2009.
Technicas Medioambientales, S.A v. United Mexican States ,  ICSID  Case  No. ARB(AF)/00/2, Award, 2008.
Teco Guatemala Holdings v. Guatemala (Teco), ICSID Case No. ARB/10/2, Award,
19 Desember 2013.
Veteran Petroleum Limited (Cyprus) v. Russian Federation ,  UNCITRAL,  PCA Case No. AA 228.
HOW  TO  CITE :  Zulfikar  Dimas  Winarno,  ‘Model  Penyelesaian  Sengketa  yang  Menyeimbangkan  Kepentingan  Investor  dan  Negara Penerima’ (2019) Vol. 2 No. 6 Jurist-Diction.
Vito G. Gallo v. Canada , UNCITRAL, Decision of the ICSID Deputy Secretary- General on the challenge to Mr. J. Christopher Thomas, 14 Oktober 2009.
Vivendi v. Argentina II , ICSID Case No. ARB/97/3, Award, 20 Agustus 2007.
Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. Russian Federation , UNCITRAL, PCA Case No. AA 227.

## Putusan Pengadilan
Republic of Ghana v. Telekom Malaysia Berhad , District Court of The Hague, 18 Oktober 2004, Challenge No. 13/2004; Petition No. HA/RK 2004.667; dan Challenge 17/2004, Petition No. HA/RK/2004/778, 5 November 2004.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--