## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK (TINJAUAN TERHADAP MEREK DAGANG TUPPERWARE VERSUS TULIPWARE)
Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Email: yuli080706@gmail.com

## Abstrak
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  No.15  tahun  2001  tentang  Merek,  yang dimaksud  Merek  adalah  tanda  yang  berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf  angka- angka,  susunan  warna,  atau  kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Dalam dunia  perdagangan  sering  terjadi  pelanggaran  merek.  Pelanggaran  merek  pada hakikatnya  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  mempunyai  itikad  tidak  baik  untuk memperoleh keuntungan, yang dapat merugikan pemilik merek yang sah. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum    terhadap sengketa  merek.  Metode  yang  digunakan  dalam    penelitian  ini  adalah  metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian hukum  ini menggunakan data dari bahan-bahan  pustaka  (data  sekunder).  Hasil  penelitian  menggambarkan  bahwa perlindungan  hukum  bagi  seseorang  atau  pemilik  atas  merek  jika  terjadi  suatu sengketa merek.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pelanggaran Merek, Merek Terdaftar

## Abstract
According  to  Article  1  Act  No.15  of  2001  on  Marks,  the  meaning  of  Marks  is  a sign  in  the  form  of  pictures,  names,  words,  letters  of  numbers,  color arrangements,  or  combinations  of  those  elements  which  have  differentiating power  and  are  used  in  the  world  of  trade  in  goods  or  services.  In  the  world  of trades often occur brand violations. Branding violations are essentially committed by parties that have no good ethics to gain a profit, which can harm a legitimate brand  owner.  The  purpose  of  this  study  is  to  know  the  legal  protection  against brand  disputes.  The  method  used  in  this  research  is  the  normative  juridical approach  method  because  this  legal  research  uses  data  from  library  materials (secondary  data).  The  results  of  this  study  illustrate  that  legal  protection  for  a person or owner of a brand in the event of a brand dispute.
Keywords : Legal Protection, Brand Infringement, Registered Brands

## A.  PENDAHULUAN

## 1.  Latar Belakang
Persaingan  bisnis  semakin  meningkat  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri dalam  era  perdagangan  global  saat  ini,  peranan  hukum  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual  (HaKI)  menjadi  sangat  penting,  terutama  dalam  menjaga  persaingan usaha  yang  sehat  dan  untuk  mencegah  kemungkinan  adanya  persaingan  curang baik  berupa  peniruan,  pembajakan,  maupun  pemanfaatan  pemakaian  Hak  Atas
Kekayaan  Intelektual  yang  tanpa  hak  dari  pemilik  yang  sebenarnya.  Hak  Atas Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang  biasa  digunakan  untuk Intellectual  Property  Right ( IPR) ,  yakni  hak  yang timbul  bagi  hasil  olah  pikir  otak  yang  menghasilkan  suatu  produk  atau  proses yang berguna untuk manusia. 1
Pada  intinya  HKI  adalah  hak  untuk  menikmati  secara  ekonomis  hasil  dari suatu  kreativitas  intelektual.  Objek  yang  diatur  dalam  HKI  adalah  karya-karya yang  timbul  atau  lahir  karena  kemampuan  intelektual  manusia.    Dewasa  ini perkembangan  hukum  mengenai  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HaKI)  sering juga  disebut  Hak  Milik  Intelektual  ( Intellectual  Property )  semakin  mendapat perhatian  masyarakat,  semakin  hari  orang  semakin  menghargai  karya  cipta penemuan  orang  lain  maka  HaKI  atau  HMI  sebuah  penghormatan  dan penghargaan atas hasil kerja orang lain.
Pada  zaman  sekarang  ini,  penghargaan  terhadap  merek  tersebut  tidak  lagi menjadi  suatu  keharusan  dengan  sering  munculnya  pemalsuan  dan  juga pembajakan  dan  bentuk  lainnya.  Terhadap  hal  tersebut  perlu  dikedepankan perlindungan  terhadap  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  yang  dimana  hal  ini menjadi suatu keharusan.
Hak  Milik  Intelektual  dalam  ilmu  hukum  dibagi  menjadi  2  (dua)  kelompok, yaitu Hak Cipta ( Copy Right ), Hak Kekayaan Industri ( Industrial Property Rights ) yang  mana  Hak  Kekayaan  Industri  tersebut  terdiri  dari  Paten  ( Patent ),  Merek ( Trademarks ),  Desain  Industri  ( Industry  Design ),  Penanggulangan  Praktik Persaingan Curang ( Repression of Unfair Competition ), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ( Layout Design of Integrated Circuit ), Rahasia Dagang ( Trade Secret ). 2
Hak  Atas  Merek  merupakan  lingkup  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  karena hak atas merek sebagai hak untuk memakai tanda atau merek guna membedakan suatu produk dagang seseorang dengan produk dagang orang lain, walaupun tidak memiliki unsur pokok seperti yang diartikan dengan pengertian milik intelektual, yaitu tidak ada unsur usaha intelektual  dalam bentuk  penciptaan atau penemuan.
1 Harsono  Adisumarto, Hak  Milik  Intelektual  Khususnya  Paten  Dan  Merek,  Hak  Milik Perindustrian (Industri Property), Jakarta: Akademika Pressindo, 1990, hlm. 59.
2 C.S.T. Kansil, Hak  Milik Intelektual ( Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta ) , Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1997, hlm. 98.
Namun  demikian  terdapat  persamaan  antara  hak  cipta,  hak  paten  dan  hak  merek dilihat dari sifat atau bentuk haknya yaitu hak atas benda yang tidak berwujud. 3
Pengertian  merek  sebagai  bagian  dari  Hak  Milik  Intelektual  tidak  terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya design logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri  dan  hak  merek  itu  terbatas  hanya  pada  penggunaan  atau  pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.
Merek  telah  digunakan  sejak  ratusan  tahun  untuk  memberikan  tanda  dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal usul barang ( indication of origin ). Dengan berkembangnya waktu, kebutuhan perlindungan hukum merek sering  diperlukan  antara  lain  disebabkan  alat  transportasi  yang  semakin  baik. Lintas  perniagaan  baik  perdagangan  maupun  perindustrian,  mengakibatkan hukum  atas  Hak  Milik  Intelektual  tersebut  tidak  dapat  kita  hindari  untuk  masuk kedalam sistem hukum kita dan kita sangat membutuhkannya karena hak-hak itu sangat  penting  dalam  menunjang  pencapaian  sasaran  pembangunan  dibidang ekonomi dan bisnis dalam pembangunan nasional. 4
Merek  merupakan  alat  pembeda  produk  yang  satu  dengan  produk  lainnya juga sebagai petunjuk kualitas atas suatu produk disamping sebagai pengenal atau identitas  yang  akan  memudahkan  konsumen  untuk  menentukan  pilihannya. Apabila  suatu  produk  tidak  memiliki  merek,  tentu  tidak  akan  dikenal  atau dibutuhkan oleh konsumen, oleh karena itu suatu produk apakah produk itu baik atau tidak, tentu akan memiliki merek.
Bahkan sangatlah memungkinkan bahwa merek yang telah dikenal luas oleh konsumen  karena  mutu  dan  harganya  akan  selalu  diikuti,  ditiru,  dibajak  bahkan mungkin  dipalsukan  oleh  produsen  lain  dalam  melakukan  persaingan  bisnis  atau dagang.  Perilaku  persaingan  curang  tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia  tapi  lazim pula terjadi di negara-negara lain tidak terkecuali di negara-negara industri maju, persoalan pelanggaran merek tetap terjadi.
3 Yahya  Harahap, Tinjauan  Merek  Secara  Umum  dan  Hukum  Merek  Di  Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 6.
4 Saidin, Aspek  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights), Edisi  Revisi , Jakarta: Grafindo Persada, 1997, hlm. 40.
Bagi masyarakat negara-negara maju, penghargaan terhadap karya seseorang sangat tinggi, bahkan pemerintah sudah sejak lama mengeluarkan undang-undang tentang  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  untuk  melindungi  karya  masyarakat  dari pembajakan atau pemalsuan orang lain. Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual  pada  dasarnya  merupakan  pengakuan  terhadap  hak  atas  kekayaan tersebut dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasikan sendiri kekayaan tersebut dengan aman.
Dalam  kurun  waktu  tertentu  orang  lain  hanya  dapat  menikmati  atau menggunakan  atau  mengeksploitasikan  hak  tersebut  atas  ijin  pemilik  hak  karena perlindungan  dan  pengakuan  tersebut  hanya  diberikan  khusus  pada  orang  yang memiliki  kekayaan  tersebut  maka  hak  itu  bersifat  hanya  pada  orang  tersebut. Tujuan mulia dari perlindungan terhadap kekayaan intelektual tersebut di satu sisi merupakan  suatu  yang  harus  didukung,  namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa penerapan  perlindungan  tersebut  disisi  lainnya  masih  menyisakan  banyak permasalahan.
Khusus untuk Negara Indonesia, masalah menjadi lebih rumit karena kondisi ekonomi  dan  kultur  masyarakat  yang  masih  jauh  dari  kondisi  standart berkembangnya  sistem  perlindungan  kekayaan  intelektual  dengan  baik.  Karena pada  umumnya  kondisi  penerapan  dengan  baik  tersebut  hanya  terdapat  pada negara-negara maju, bahkan disinyalir bahwa tujuan mulia perlindungan terhadap kekayaan  intelektual  telah  dipergunakan  oleh  negara-negara  maju  untuk  tetap dapat  mendominasi  negara-negara  berkembang  dan  negara-negara  dunia  ketiga secara ekonomi. Karena teknologi mempunyai nilai atau manfaat ekonomi, maka wajarlah  apabila  terhadap  hak  atas  penemuan  tersebut  diberikan  perlindungan hukum yang jelas. 5
Dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2001  tentang Merek  yang    selanjtutnya  disebut  Undang-Undang  Merek    merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997. Maka sudah jelaslah bahwa Indonesia telah memiliki suatu perlindungan hukum  yang sah dan jelas terhadap Hak Milik Intelektual  terutama dalam  bidang  Merek.  Undang-undang  merek  menganut  sistem  konstitutif,  yang artinya hak atas merek timbul karena adanya pendaftaran.
5 Ahmad  M.  Ramli, Cyber  Law  dan  HAKI  (Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia) ,  Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 127.
Seseorang  atau  badan  hukum  yang  ingin  memperoleh  hak  atas  merek diwajibkan untuk mengajukan permintaan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak  Kekayaan  Intelektual  (Dirjen  HaKI)  terlebih  dahulu.  Hak  atas  merek  diatur dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Merek  yang  berbunyi,  “Hak  Atas  Merek  adalah hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  pemilik  merek  yang  terdaftar dalam  daftar  umum  merek  dalam  jangka  waktu  tertentu  dengan  menggunakan sendiri  merek  tersebut  atau  memberikan  ijin  kepada  pihak  lain  untuk menggunakannya”. 6
Untuk  mewujudkan  perlindungan  hukum  terhadap  berbagai  persaingan  yang dilakukan  pihak  ketiga  sehingga  menimbulkan  kerugian  kepada  pemilik  hak kekayaan  intelektual  khususnya  hak  atas  merek,  berbagai  negara  telah mengeluaran  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  dipergunakan  untuk menggugat  atau  menuntut  ganti  rugi  ke  pengadilan.  Di  Indonesia  tuntutan  ganti rugi  terhadap  pelaku  pembajakan  dan  pemalsuan  serta  para  pelaku  persaingan curang  pada  hak  atas  merek  diatur  dalam  Bab  XI  Bagian  Pertama  Pasal  76 Undang-Undang Merek.
Berdasarkan  pasal  ini,  hal  yang  digunakan  sebagai  alasan  untuk  menuntut ganti  rugi  adalah  merek  dalam  perdagangan  barang  atau  jasa  yang  mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek orang lain yang telah terdaftar.
Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  untuk  barang  atau  jasa  yang sejenis  berupa  gugatan  ganti  rugi  dan/atau  penghentian  semua  perbuatan  yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

## 2.   Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  merek  dalam sengketa merek dagang Tupperware dan Tulipware?
6 Indonesia,  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan : Hak Kekayaan Intelektual , 2005, hlm. 3.

## B.  PEMBAHASAN

## 1.   Perlindungan Hukum terhadap Merek
Sebelum membahas permasalahan dalam penelitian ini, maka akan diuraikan defenisi  merek,  fungsi  merek,  pengaturan  perihal  merek,  perlindungan  hukum mengenai merek.
Berdasarkan  Undang-Undang  Merek  Pasal  1  ayat  1,  merek  didefinisikan sebagai sebuah tanda dari gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna,  atau  kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki  pembeda  dan digunakan  dalam  kegiatan  perdagangan  barang  atau  jasa.  Dewasa  ini  dengan perkembangan industri  dan perdagangan maka peranan tanda pengenal  berkaitan dengan hal industri dan barang dagangan semakin penting.
Merek merupakan tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik  orang  lain.  Merek  merupakan  suatu  tanda  yang  memberi  kepribadian  atau pengindividualisasian  kepada  barang-barang  dalam  arti  memberi  tanda  yang khusus yang mempunyai daya pembeda ( distinctiveness ). Yang dimaksud dengan daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan yang lain.
Tanda yang sudah memiliki daya pembeda tak dapat diterima sebagai merek apabila  tidak  dapat  digunakan  pada  kegiatan  perdagangan  barang  atau  jasa. Berdasarkan kedua definisi di atas, maka merek adalah suatu tanda atau cap pada suatu  barang  sebagai  daya  pembeda  yang  merupakan  suatu  unsur  yang  paling utama untuk barang tersebut.
Merek  mempunyai  fungsi  untuk  memberi  tanda  pengenal  barang,  guna membedakan  barang  seseorang  atau  perusahaan  dengan  barang  orang  atau perusahaan lain. Disamping itu ada tujuan-tujuan lain dilihat dari pihak produsen, pedagang  dan  konsumen.  Dari  pihak  produsen,  merek  digunakan  untuk  jaminan nilai hasil produksi, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya atau hal-hal  yang  pada  umumnya  berkenaan  dengan  teknologinya.  Bagi  pedagang, merek  digunakan  untuk  mempromosikan  barang-barang  dagangannya  guna mencari  meluaskan  pasaran.  Dari  pihak  konsumen,  merek  diperlukan  untuk mengadakan pilihan terhadap barang yang akan dibeli. 7
7 Ahmadi  Miru, Hukum  Merek : Cara  Mudah  Mempelajari  Undang-undang  Merek, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 5.
Merek  juga  dapat  berfungsi  merangsang  pertumbuhan  industri,  dan perdagangan  yang  sehat  dan  menguntungkan  semua  pihak.  Diakui  oleh CAFI ( Commercial  Advisory  Foundation  In  Indonesia )  bahwa  masalah  Paten  dan Trademark di  Indonesia  memegang  peranan  yang  penting  didalam  ekonomi Indonesia,  terutama  berkenaan  dengan  berkembangnya  usaha-usaha  industri dalam rangka penanaman modal.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek  mengatur  tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 2 dan 3 merek tahun  2001  yaitu  merek  dagang  dan  merek  jasa.Pasal  1  (2)  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Merek Dagang  adalah  merek  yang  digunakan  pada  barang  yang  diperdagangkan  oleh seorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
Pengaturan kedua jenis merek tersebut biasanya diatur bersama-sama dengan satu undang-undang. Karena tidak dibedakan antara kedua jenis merek itu dalam hal  perlindungannya,  maka  suatu  merek  jasa  dapat  ditolak  pendaftarannya berdasarkan  persamaan  pada  pokoknya  dengan  suatu  merek  dagang  dan sebaliknya merek dagang terhadap merek jasa.
Pada  prinsipnya,  pendaftaran  atas  merek  merupakan  salah  satu  bentuk perlindungan  dari  Undang-Undang  Merek,  karena  sistem  yang  digunakan  di Indonesia adalah first to  file principle, siapa  yang mendaftar pertama maka  yang bersangkutan  berhak  atas  merek  tersebut  dan  akan  mendapatkan  hak  esklusifnya selama 10 (sepuluh) tahun dengan konsekuensi tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan  merek  tersebut  untuk  kepentingan  komersial  dari  hak  ekslusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek. 8
Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Pasal 3 UU Merek, bahwa hak atas merek  adalah  hak  ekslusif  pemilik  merek  terdaftar  yang  diperoleh  dari  negara. Dengan  kata  lain,  diperolehnya  hak  atas  merek  adalah  sebagai  satu  konsekuensi telah  didaftarkan  merek  tersebut  pada  Kantor  Direktorat  Jendral  HaKI. Pendaftaran adalah syarat mutlak bagi seseorang jika merek tersebut diakui secara sah bahwa ia adalah pemilik dari merek tersebut. Tanpa pendaftaran, maka tidak
8 B.A.  Tim  Lindsey  et  al., Hak  Kekayaan  Intelektual:  Suatu  Pengantar, Bandung:  Asian Law Group Pty Ltd & PT. Alumni, 2002, hlm. 201.
ada  hak  atas  merek  tersebut  dan  juga  perlindungan  yang  diberikan  atas  merek tersebut.
Perlindungan  yang  dapat  diberikan  bagi  pemegang  merek  tidak  hanya berdasarkan pada pendaftaran saja melainkan perlindungan dalam wujud gugatan ganti  rugi  (dan  gugatan  pembatalan  pendaftaran  merek)  maupun  dalam  bentuk pidana melalui aparat penegak hukumya. Penyelesaian hukum melalui instrumen hukum perdata dapat dilakukan melalui pengadilan ( litigasi ) dengan gugatan ganti kerugian  tadi  dan  menghentikan  semua  perbuatan  membuat,  memakai,  menjual dan/atau  mengedarkan  barang-barang  yang  diberi  hak  merek,  ataupun  diluar pengadilan  ( non  litigasi )  yang  memungkinkan  para  pihak  dapat  menyelesaikan sengketa tersebut  melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dengan jalan negoisasi, mediasi dan konsoliasi.
Pasal  72  ayat  (1)  Undang-Undang  Merek  menjelaskan  bahwa  merek memberikan  hak  kepada  pemilik  merek  terdaftar  untuk  mengajukan  gugatan terhadap  orang  atau  badan  hukum  yang  secara  tanpa  hak  menggunakan  merek yang mempunyai  persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan mereknya. Gugatan  tadi  di  dalam  Pasal  72  ayat  (2)  Undang-Undang  Merek  2001  diajukan melalui Pengadilan Niaga.
Agar tuntutan ganti rugi  memenuhi syarat sebagai dalil gugatan, maka harus memenuhi 3 (tiga) unsur  yaitu:
a. Merek  yang  digunakan  tergugat  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau pada keseluruhan dengan merek orang lain.
b. Merek orang lain itu sudah terdaftar
c. Penggunaan tanpa hak.
Gugatan ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti  rugi  materiil  berupa  kerugian  yang  nyata  dan  dapat  dinilai  dengan  uang sedangkan ganti rugi immaterial berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian  merek  dengan  tanpa  hak  sehingga  pihak  berhak  menderita  kerugian secara  moril.  Oleh  karena  itu,  sepanjang  mengenai  tuntutan  ganti  rugi  yang didasarkan kepada kedua peristiwa di atas berlaku juga ketentuan yang termuat di dalam  KUH  Perdata  yang  disebut  terakhir  ini  berfungsi  sebagai Lex  Generalis sedangkan Undang-Undang Merek 2001 itu sendiri sebagai Lex Specialis .
Tuntutan  pidana  atas  sengketa  merek  berdasarkan  ketentuan  Pasal  90 Undang-Undang  Merek    menyatakan  bahwa,  “Barang  siapa  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menggunakan  merek  yang  sama  pada  keseluruhannya  dengan  merek terdaftar  milik  orang  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar).
Dimaksud dengan kata tanpa hak dalam Pasal 90 tersebut adalah merek yang digunakan tidak terdaftar  dan sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik  orang  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis  sedangkan  yang  dimaksudkan dengan  barang  atau  jasa  sejenis  dalam  Pasal  90  dijelaskan  bahwa  kelompok barang  dan/atau  jasa  yang  mempunyai  persamaan  dalam  sifat,  cara  pembuatan, dan tujuan penggunaannya.
Seorang  pemilik  merek  atau  penerima  lisensi  ( licensee )  atas  sebuah  merek dapat  menuntut  seseorang  yang  tanpa  izin,  telah  menggunakan  merek  yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang berhak dalam bidang  perdagangan  dan  jasa  yang  sama.  Banyaknya  pelanggaran  yang  terjadi pada  kasus  merek  maka  ada  beberapa  cara  untuk  menyelesaikan  permasalahan yang  ada  selain  tuntutan  secara  perdata  dan  pidana  yang  dikarenakan  kegagalan dalam  proses  mencapai  suatu  kesepakatan.  Agar  terciptanya  proses  penyelesaian suatu sengketa yang efektif, prasyarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak harus bersama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan  hak  untuk  di  dengar.Ada  3  (tiga)  faktor  utama  yang  mempengaruhi  proses penyelesaian sengketa, yaitu :
a. Kepentingan ( interest );
b.   Hak -hak ( rights ); dan
c.   Status kekuasaan ( power ).

## 2.   Gambaran Mengenai Sengketa Merek Tupperware melawan Tulipware
Tupperware  berasal  dari  nama  sang  penemu,  Earl  Silas  Tupper,  ahli  kimia dari  Amerika  Serikat.  Saat  ia   berusia  31  tahun  mendirikan  perusahaan  Tupper Plastic  Company dan  pabrik  pertamanya  di  Farnumsville,  Massachussets,  USA inilah produk plastik dengan merk  Tupper Plastic mulai dijual tahun 1946 melalui toko  dan  katalog. Dart  Industries  Inc. Amerika  Serikat    adalah  perusahaan  yang memproduksi  berbagai  jenis  alat-alat  rumah  tangga  yang  terbuat  dari  bahan
plastik berupa ember, panci, toples dan botol, sisir-sisir dan bunga-bunga karang, sikat-sikat,  perkakas-perkakas  kecil  dan  wadah-wadah  kecil  yang  dapat  dibawa untuk  rumah  tangga  dan  dapur  dari  plastik  untuk  menyiapkan,  menyajikan  dan menyimpan  bahan  makanan,  gelas-gelas  minum,  tempayan,  tempat  menyimpan bumbu, wadah-wadah untuk lemari es dan tutup daripadanya, wadah-wadah untuk roti  dan  biji-bijian  dan  tutup  daripadanya,  piring-piring  dan  tempat  untuk menyajikan  makanan,  cangkir-cangkir,  priring-piring  buah-buahan  dan  tempat- tempat tanaman untuk tanaman rumah dan main-mainan untuk anak-anak dengan berbagai jenis desain yang terbuat dari plastik yang bermutu tinggi.
Pada  1954,  dan  penjualan  Tupperware  telah  mencapai  25  juta  dolar  AS  dan ada  20.000  penjual  Tupperware  di  AS.  Sukses  dalam  menjual  membuatnya dipercaya  untuk  memegang  pimpinan  tertinggi  di  bidang  marketing  di  kantor pusat Tupper. Wise menjadi terkenal dan wajahnya terpampang di halaman depan Business  Week,  wanita  pertama  yang  melakukannya.  Dia  mengendarai  sebuah Cadillac  merah  jambu  yang  dihadiahkan  oleh  Tupper  dan  memiliki  sebuah mansion di Florida yang lengkap dengan burung-burung flamingo.
Tupperware mulai dikenal masyarakat Indonesia sekitar tahun 1978. Namun, nyatanya  belum  dapat  berkembang  luas,  karena  belum  memiliki  kantor perwakilan dan distributor resmi Tupperware di Indonesia.
Berkembangnya produk Tupperware membuat setiap perwakilan Tupperware di  seluruh  dunia  mengembangkan  produk-produknya.  Dimulai  2008  mulailah produk Tupperware  Malaysia  masuk  ke  negara  Indonesia.  Disusul  dengan penjualan  berbagai  produk  Tupperware  dari  manca  negara.  Amerika,  Brazil, Korea,  Cina,  Jepang,  Portugal,  Israel,  Turkey,  Venezuela,  Filiphine,  Singapore, India, dan dari berbagai negara lainnya.
Tahun    2000    lahirlah  produk  plastik  yang  bernama Twin  Tulipware .  Nama Twin Tulipware dipilih karena memiliki 2 makna, yaitu: Twin, karena dua orang pendirinya,  Tulip,  merupakan  nama  bunga  yang  cantik  dan  memiliki  konsep universal.  Dimanapun  dan  dalam  bahasa  apapun  bunga  ini  disebut  dengan  nama Tulip.  Bandung  merupakan  kota  awal  produksi  dan  pemasaran  produk  Twin Tulipware. Pada mulanya Twin Tulipware dipasarkan secara ekslusif melalui para distributor.  Dalam  perkembangannya  sistem  distributorship  ini  berubah  menjadi Stockist dan Cabang.
Pada  tanggal  6  November  2002  lahirlah  PT.  Dian  Megah  Indo  Perkasa menindaklanjuti  perkembangan  Twin  Tulipware  yang  progresif.  Dalam  bidang produksi,  era  ini  ditandai  dengan  investasi  berupa  pendirian  pabrik  dengan kelengkapan  yang  mampu  melahirkan  produk-produk  berkualitas  tinggi.  Inovasi dalam  desain  produk  dan  warna  dirancang  secara  profesional  oleh  Rumah Produksi Twin Tulipware. Dalam satu dasawarsa, bebasis filosofi Care and Grow dengan semangat tumbuh kembang bersama, Twin Tulipware kini telah memiliki pabrik  dan  lebih  dari  50  cabang  serta  stockist  yang  tesebar  di  pulau  Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.
Adapun  yang  menjadi  pokok  sengketa  antara  Tupperware  melawan Tulipware  adalah  Tulipware  mengajukan  permohonan  pendaftaran  merek    pada tahun 2002 , sedangkan Tupperware sudah terdaftar di Indonesia pada tahun 1990 dengan  nomor  Pendaftaran  263213,  300665,  300644,  300666,  300658,  339994, 339399  untuk  jenis-jenis  barang  seperti  tersebut  di  atas.  Padahal  produk Tupperware  telah  dipasarkan  di  Indonesia  oleh  PT.  Imawi  Benjaya  selaku distributor nasional.
PT. Imawi Benjaya menemukan produk-produk dengan menggunakan desain- desain  yang  sama  dengan  desain-eisain  produk  Tupperware  yang  menggunakan merek Tulipware yang diproduksi oleh CV. Classic Anugrah Sejati. Dalam hal ini terjadi kasus pelanggaran yang dilakukan oleh CV. Classic Anugerah Sejati yang mempoduksi  produk  Tulipware  berupa  penempatan  merek  pada  bagian  bawah produk dan bentuk tulisan yang sama lebih dominan sehingga kalau dilihat sekilas merek  Tulipware  mirip  dengan  Tuperware  yang  sudah  dikenal  oleh  masyarakat. Jadi  dalam  kasus  ini,  bentuk  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  CV.  Classic Anugerah  Sejati  adalah  adanya  persamaan  pada  pokoknya  antara  merek Tupperware  dengan  merek  Tulipware.  Hal  ini  sangat  merugikan  bagi  pihak Tupperware.  CV  Classic  Anugerah  Sejati  telah  melanggar  ketentuan  Pasal  6  (1) huruf a UU Merek menyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal  apabila  merek  tersebut  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau keseluruhan    dengan  merek  milik  pihak  lain  yang  sudah  terdaftar  lebih  dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
Oleh  karena  itu  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  atas  sengketa  merek antara  Tupperware  dan  Tulipware  adalah  pihak  Tupperware  selaku  pihak  yang dirugikan oleh pihak Tulipware mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan
landasan gugatannya adalah Pasal 76 UU Merek. Berdasarkan pasal ini, hal yang digunakan  sebagai  alasan  untuk  menuntut  ganti  rugi  adalah  merek  dalam perdagangan  barang  atau  jasa  yang  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau secara keseluruhan dengan merek orang lain  yang telah terdaftar.  Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang  secara  tanpa  hak  menggunakan  merek  yang  mempunyai  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhannya  untuk  barang  atau  jasa  yang  sejenis  berupa  : gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan  yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

## C.  SIMPULAN
Dalam kasus  Tupperware selaku pihak  yang dirugikan oleh Tulipware  dapat mengajukan  gugatan  kepada  Pengadilan  Niaga  terhadap  pihak  lain  yang  secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya  untuk  barang  atau  jasa  yang  sejenis  berupa  gugatan  ganti rugidan/atau  penghentian  semua  perbuatan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan merek tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Adi, Rianto. 2004. Metode Penelitian Sosial dan Hukum , Jakarta: Granit
Adisumarto,  Harsono.  1990. Hak  Milik  Intelektual  Khususnya  Paten  dan  Merek,
Hak Milik Perindustrian (Industri Property), Jakarta: Akademika Pressindo
Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual.  2005. Buku  Panduan:  Hak Kekayaan Intelektual
Gautama,  Sudargo.  1994. Hak  Milik  Intelektual  Indonesia  &  Perjanjian Internasional TRIPS, GATT, Putaran Uruguay, Bandung: Citra Aditya Bakti
Harahap,  M.Yahya.  1996. Tinjauan  Merek  Secara  Umum  dan  Hukum  Merek  Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992, Jakarta: Citra Aditya Bakti
Kansil,  C.S.T.  1997. Hak  Milik  Intelektual ( Hak  Milik  Perindustrian  dan  Hak Cipta ). Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika
Lindsey, Tim et al. 2002. Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Bandung: Asian Law Group Pty dan Alumni
Miru,  Ahmadi.  2005. Hukum  Merek : Cara  Mudah  Mempelajari  Undang-undang Merek, Jakarta: Raja Grafindo Persada
Ramli, Ahmad M. 2004. Cyber Law dan HAKI (Dalam Sistem Hukum Indonesia) ,
Bandung: PT. Refika Aditama
Saidin,  OK.    1997. Aspek  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property Rights), Edisi Revisi , Jakarta: Raja Grafindo Persada
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2001 tentang Merek