Iltizam Journal of Shariah Economic Research Vol. 7, No.2 (December 2023), pp. 156-168 E-ISSN:2598-2540 P-ISSN:2598-2222

## Analisis Maqoshid Syariah terhadap Penerapan Akad Muzaraoah dan Ijarah Pada Petani Cabe Nagarri Taeh Baruah
Muhammad Deni Putra 1 , Dailani Ismail 2 , Alimin 3 , Rizal Fahlefi 4 , Siti Fadilla 5
1 UIN Mahmud Yunus Batusangkar, mdeniputra@uinmybatusangkar.ac.id
2 PSA Sulik Air Solok, dailaniismail@gmail.com
3 UIN Mahmud Yunus Batusangkar, alimin@uinmybatusangkar.ac.id
4 UIN Mahmud Yunus Batusangkar, rizalfahlefi@uinmybatusangkar.ac.id
5 UIN Mahmud Yunus Batusangkar, sitifadilla@@uinmybatusangkar.ac.id
ail

## ABSTRACT
Regarding  the  development  of  agricultural  land  management,  the  muzāra'ah  contract  scheme  is considered the most suitable and fair contract, and in accordance with sharia principles. However, in its implementation, many problems arise between sharecroppers and land owners. From the initial survey that the author conducted with Basril, one of the chili farmers in Taeh Baruah Village, it was found that sharing the results of the land, especially in chili farming, tends to cause disharmony in social interactions due to because sharecroppers are not professional, transparency is weak. Based on this phenomenon, the author  conducted  an  in- depth  study  regarding  benchmarks  for  the  benefits  of  muzāra'ah  and  ijārah contracts in agricultural land management using the Maqasid Syariah approach. From the measurement results, it was found that currently in Nagari Taeh Baruah, the use of an ijārah contract in terms of agricultural land cooperation is the most benefici al contract compared to the muzāra'ah contract. This is due to the community's habit of carrying out cooperation in the agricultural sector only verbally, and the level of  honesty  of  some  farmers  is  still  low,  which  tends  to  result in social  disharmony  among  chili farmers in Nagari Taeh Baruah.
Keyword: ISR Index, GRI  Index, Investment and Finance, Environment, Corporate Governance

## PENDAHULUAN
Setiap manusia dalam menjalankan aktivitas muamalah sejatinya diberikan kebebasan untuk bekerja, terutama dibidang perolehan harta. Ada banyak usaha yang dapat ditempuh dalam mendapatkan harta, salah satunya adalah berbisnis (Yusanto, 2002: 17). Al- Qur’an dan Hadits sebagai sumber ajaran Islam, telah menawarkan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip umum yang  penerapannya  dalam  bisnis  disesuaikan  pada  perkembangan  zaman  dengan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu (Alimin, 2004: 43), sebagaimana firman Allah SWT tentang perintah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja dan berbisnis.
“Dialah  yang  menjadikan  bumi  itu  mudah  bagi  kamu,  maka  berjalanlah  di  segala  penjurunya  dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan ” (QS. Al-Mulk 67:15)
Salah  satu  usaha  yang  marak  dilakukan  saat  ini  adalah  bisnis  sektor  pertanian (Nurhayati,  2022:  41).  Muhajir  dan  Habibi  menyebutkan,  sektor  pertanian  menjadi  sektor paling diminati karena sifat kegiatannya yang tidak membutuhkan keterampilan tinggi (2021: 306).  Selain  itu,  sektor  pertanian  juga  ikut  mempengaruhi  realitas  ekonomi  dan  sosial kemasyarakatan  (Aminullah,  2020:  35),  sehingga  menjadi  sektor  yang  paling  diunggulkan (Khaerani, 2021: 3). Tentunya keunggulan ini tidak terlepas dari peranan Islam yang ikut andil dalam memberikan pengaturan terkait tata kelola lahan pertanian, yakni agar terciptanya rasa keadilan  bagi  pihak  yang  melakukan  akad  (‘āqidaīn).  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  berbagai instrumen akad yang digunakan, di antaranya skema akad musāqah, muzāra’ah, ijārah dan mukhābarah. Terkait pengembangan tata kelola lahan pertanian, maka skema akad muzāra’ah menurut Ibn Taimiyah (dalam Qardhawi, nd: 328) dinilai sebagai akad yang paling cocok dan berkeadilan,  serta  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Hal  in i  mengingat  muzāra’ah  merupakan bentuk  kerjasama  dimana  pemilik  lahan  menyerahkan  tanahnya  beserta  benih  kepada penggarap  dengan  ketentuan  penerimaan  hasil  sesuai  kesepakatan  seperti,  1/2,  1/3,  dan seterusnya (Zulhanif dan Raus, 2021: 26). Keuntungan dan kerugian akan membersamai kedua belah pihak, dengan arti untung sama untung, dan rugi sama rugi. Inilah alasan menurut Yusuf Qardhawi  (dalam  Sirait,  2018:  775)  yang  menyatakan  bahwa  keadilan  tidak  akan  dapat ditegakkan kecuali dengan menggunakan akad muzāra’ah.
Kendati muzāra’ah dianggap sebagai bentuk akad yang paling cocok dan berkeadilan, akan tetapi pada pelaksanaannya, banyak permasalahan yang timbul antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Survey awal yang penulis lakukan dengan Basril, salah seorang petani cabe di Desa Taeh Baruah, didapati bahwa bagi hasil tanah khususnya pada pertanian cabe cenderung  menimbulkan  ketidakharmonisan  dalam  pergaulan  sosial.  Penyebabnya  adalah hilangnya kepercayaan pemodal kepada penggarap manakala hasil panen tidak sesuai dengan harapan.  Biasanya  bermula  ketika  tanaman  cabe  diserang  hama  pada  masa  pertengahan tumbuh, si pemodal enggan untuk memodali kembali sehingga hasil panen tidak maksimal. Ketika  hasil  tidak  maksimal,  si  pemodal  justru  merasa  kurang  percaya  dengan  penggarap. Begitu  juga  sebaliknya,  ketika  panen  berhasil,  pemetikan  cabe  biasanya  mengikutsertakan tenaga tambahan. Seringkali pemodal menganggap upah petik cabe merupakan bagian dari pekerjaan penggarap, sehingga penggarap merasa dirugikan (Basril, wawancara, 1 September 2022).   Begitu juga dengan Adi Hidayat yang lebih memilih melakukan transaksi sewa kepada pemilik tanah dengan alasan bahwa dengan menyewa tanah, maka akan terjadi kejelasan akad, tidak membuka peluang perpecahan, dan pemilik tanah akan mendapat keuntungan pasti dari harga  sewa.  Selain  harga  pupuk  yang  relatif  naik,  pemeliharaan  cabe-pun  tidak  semudah menanam  padi,  sehingga  rentan  terjadi  ketidakharmonisan  antara  pemilik  lahan  dengan penggarap cabe jika menggunakan akad bagi hasil persenan (Hidayat, wawancara, 31 Agustus 2022).
Berdasarkan survey awal di atas, terlihat bahwa para petani cabe di Nagari Taeh Baruah lebih cenderung menyukai akad ijārah daripada akad muzāra’ah, padahal para ahli ekonomi dalam studinya terhadap pengelolaan lahan pertanian lebih merekomendasikan penggunaan
akad muzāra’ah. Alasannya bahwa akad ijārah dinilai lebih aman dan memiliki peluang lebih kecil untuk terjadinya ketidakharmonisan antara pelaku akad. Tampak berbagai kendala yang dialami  oleh  petani  penggarap  disebabkan  oleh  ketidakjelasan  bentuk  akad,  apakah menggunakan akad revenue sharing ataukah profit sharing? Jika kedua pihak melaksanakan akad  bagi  hasil  secara  jelas,  tentunya  akan  dapat  dicapai  keadilan,  dan  ini  berarti  ada ketidakjelasan dalam akad. Tentunya hal ini jika diteliti lebih jauh, akan terbukti dimana letak ketidakpuasan (tarādhin) yang menyebabkan sengketa ataupun pertengkaran. Apakah pada penerapan akad dan butir-butir perjanjian? ataukah cara pandang dan sikap para pelaku akad?
Sejauh ini, studi tata kelola tanah pertanian cenderung tidak merekomendasikan skema akad ijārah, di antaranya: Penelitian Zulhanif dan Rauf (2021), mempersoalkan bahwa skema muzāra’ah  di  nagari  Balimbing  tidak  ada  limit  yang  disepakati,  sehingga  bagi  hasil  t etap dilanjutkan kendati salah satu pihak meninggal dunia. Sirait (2018) menyimpulkan bahwa sewa tanah  pertanian  di  kabupaten  Simalungun  dilarang  karena  salah  satu  pihak  mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya Syaripudin (2020) dalam hasil penelitiannya bahwa perjanjian  muzāra’ah  dilaksanakan  secara  lisan,  sehingga  terkadang  menimbulkan kesenjangan  antara  penggarap  dengan  pemilik  lahan  dalam  hal  pembagian  keuntungan. Kendati  demikian,  penulis  menyimpulkan  bahwa  praktik  akad  tersebut  tidak  bertentangan dengan AlQur’an dan Al -Hadits, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.
Setidaknya  ada  dua  kecenderungan  dalam  studi  ketidaksesuaian  tata  kelola  tanah pertanian menggunakan skema akad muzāra’ah: Pertama, kesahihan akad lebih terfokus pada bentuk  format  yaitu  rukun  dan  syarat,  dimana  dimensi  tujuan  akad  belum  dikaji  secara mendalam, padahal jika mengacu pada dampak yang ditimbulkan, maka perlu pendalaman maqā ṣ id  al- syarī’ah  sehingga  kadar  kemaslahatan  dan  kemafsadatan  dapat  diukur  dengan baik. Kedua, pemahaman tentang parameter keadilan cenderung diukur dari segi untung rugi saja, sehingga skema ijārah pada lahan pertanian menjadi tersudutkan mengingat biaya sewa sudah  diterima  secara  pasti  oleh  pemilik  lahan,  sedangkan  penggarap  belum  mendapatkan keuntungan.  Kendati  demikian,  sangat  memungkinkan  terjadinya  perubahan  hukum  yang merujuk kepada kema ṣ la ḥ atan, yakni dengan cara mengkaji kembali apakah wujud ma ṣ la ḥ ah- nya masih relevan atau tidak (Bisri, 2019: 195).
Selain  bertujuan  untuk  melengkapi  kekurangan  studi  yang  ada,  penelitian  ini  akan mengkaji secara mendalam tolak ukur kemaslahatan pada akad muzāra’ah dan ijārah dalam pengelolaan  tanah  pertanian.  Oleh  sebab  itu,  peneliti  sangat  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul:  Perbandinga n  Penggunaan  Akad  Muzāra’ah  dan  Ijārah  Melalui Pendekatan  Maqā ṣ id  al- Syarīah:  Studi  Kasus  pada  Petani  Cabe  di  Nagari  Taeh  Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota.

## Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  mekanisme pelaksanaan  akad  muzāra’ah  dan  ijārah  pada  pertanian  cabe  di  Desa  Taeh  Baruah seta melakukan  analisis  perbandingan  keunggulan  dan  kelemahan  terhadap  pelaksanaan  akad muzāra’ah dan ijārah pada pertanian cabe di Desa Taeh Baruah kemudian diakhiri dengan evaluasi  pada pelaksanaan  akad  muzāra’ah  dan  ijārah petani  cabe  di  Desa  Taeh  Baruah menurut perspektif maqā ṣ id al- syarī’ah

## LITERATURE REVIEW

## Pemahaman Umum tentang Akad
1. Pengertian dan Pembentukan Akad dalam Sebuah Transaksi Akad “ ْ قَع ْ ْ د ” secara bahasa berarti perjanjian “ ا ْ َْهعل ْ ْ د ” , atau kesepakatan “ تِلاا ْ َْأِف ْ ْ ق ” ( Ḍ aīf, 2004: 214). Secara istilah, ulama mendefinisikannya secara umum dan khusus. Pengertian umum,  yaitu  setiap  hal  yang  menjadi  tekad  seseorang  (pihak)  terhadap  suatu  perbuatan disertai  komitmen untuk mengerjakannya, baik atas kehendak sendiri  seperti  (ikrar) wakaf, ibrā’  (pembebasan  kewajiban  pihak  terhutang  ),  sumpah,  ataupun  oleh  kedua  belah  pihak seperti jual beli, sewa, dan gadai. Adapun pengertian akad secara khusus adalah hubungan pertalian  antara  penawa ran  (ījāb)  dan  penerimaan  (qabūl)  yang  didasarkan  pada  prinsip syari’ah dan menimbulkan efek hukum terhadap objek akad (Mubarak, dkk, 1985, h. 92).
Berdasarkan pengertian di atas, disimpulkan bahwa akad adalah keinginan dua pihak terhadap  suatu  objek,  dimana  pihak  pertama  mengutarakan  keingininannya  kepada  pihak kedua  terhadap  objek  tersebut,  lalu  pihak  kedua  menerima  dan  saling  bertekad  untuk melaksanakannya sesuai dengan aturan syari’at, sehingga menimbulkan efek hukum terhadap objek akad. Aturan syari’a t yang dimaksudkan adalah pembentukan akad haruslah memenuhi anasir rukun dan syarat. Rukun merupakan keberadaan sesuatu hal yang sangat bergantung padanya dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat adalah keberadaan sesuatu yang sangat bergantung padanya tetapi bukanlah bagian integral dari sesuatu tersebut (Al- Zuhailī, 1999, h. 138).
Menurut Ḥ anafiyah, rukun akad hanya ada satu, yaitu ṣ īgah yang terdiri atas ījāb dan qabūl. Sedangkan menurut jumhur, ada empat rukun akad yaitu: subjek akad (‘āqidain), objek akad (ma‘qūd ‘alaīh), ṣ īgah akad yang terdiri atas ījāb dan qabūl, serta efek hukum akad (a ṡ ār al- ‘aqd). Masing -masing rukun akad haruslah memenuhi beberapa syarat dan kriteria-kriteria berikut: (Mubarak, dkk,
1985, h. 92-96)
a. Su bjek Akad (‘Āqidain)
b. Objek Akad (Ma‘Qūd ‘Alaīh)
c. Ṣ īgah Akad yang Terdiri dari Ījāb dan Qabūl
d. Efek Hukum Akad (A ṡ ār al - ‘Aqd)
Berdasarkan keempat rukun akad di atas, Ḥ anafiyah menjadikan poin ījāb dan qabūl sebagai  rukun  terpenting  dalam  pembentukan  sebuah  akad,  dimana  buah  dari  keduanya adalah kerelaan keduabelah pihak (ri ḍ ā al - muta’āqidaīn). Begitu juga ijtihād yang dilakukan para ulama dimana ri ḍ ā merupakan dasar dan fondasi dari seluruh akad (Al - Zuhailī, 1985, h. 81).
2. Konsep ‘an Tarā ḍ in dan Tujuan Akad dalam Sebuah Transaksi
Agar lebih jelasnya dimana letak kerelaan (ri ḍ ā) pihak -pihak yang berakad, Abu Zahrah menjelaskan  bahwa  asas  akad  adalah  kehendak  (alirādah).  Artinya  ada  keinginan  untuk melakukan  sesuatu  disertai  niat,  dan  keinginan  tersebut  bersifat  sangat  umum.  Al- irādah terdiri dari dua unsur:
(Zahrah, 1996, h. 93)
a. Al- ikhtiyār fī al - ‘Uqūd b. Al- Ri ḍ ā fī al - ‘Uqūd
Berdasarkan  konsep  di  atas,  disimpulkan  bahwa  perbedaan  al- ikhtiyār  dan  al -  Ri ḍ ā terletak pada pelaksanaan akad. Jika pelaksanaan dilakukan sesuai kesepakatan orang (pihak) yang  berakad  (muta’āqidaīn),  maka  itu  disebut  ri ḍ ā.  Namun,  jika  tidak  dilaksanakan atau dilaksanakan  dalam  keadaan  terpaksa,  maka  itu  disebut  al- ikhtiyār.  Pemaksaan  akad maksudnya adalah memaksa orang lain untuk melakukan apa yang tidak diinginkannya, dan dia tidak akan melakukannya seandainya dibiarkan untuk memilih. Misalnya, ancaman akan dibunuh,  dipukul,  atau  menghilangkan  hartanya,  sehingga  dapat  menghilangkan  ri ḍ ā  dan merusak ikhtiyār. Contoh lain menurut Wahbah al - Zuhailī yang dapat mengganggu kehendak dan menghilangkan ridha adalah menipu (tadlīs), dan ketidakseimbangan nilai bar ang/ harga yang disertai dengan tipuan (gaban yasīr ma’a al - tagrīr) (Al - Zuhailī, 1985, h. 221).
Selanjutnya, dalam Fiqh al- Islām wa Adillatuh disebutkan sebuah teori terkait keabsahan suatu akad jika dilihat dari format dan tujuannya. Teori ini disebut “ teori al- sabab”, yaitu keabsahan suatu  akad  berdasarkan  keinginan  lahir  dan  bathin.  Dalam  hal  ini  ada  dua  pendapat:  (Al- Zuhailī, 1985, h. 185 -188).
a. Pendapat yang Melihat Akad Secara Objektif
b. Pendapat yang Melihat Akad kepada Niat dan Dorongan Pribadi

## Konsep Keadilan dalam Transaksi Muamalah
Kata adil “ َْدعلا ْ ْ ل ” berasal dari kata “ ْ َْلَدَع ” berarti sama (sawiyyah), moderat (tawassu ṭ ), dan seimbang (ta’ādul) (Munawwir, 1997, h. 906). M. Quraish Shihab menjelaskan, terdapat 28 pengulangan kata “al - ‘adl” dalam al - Qur’an yang dirangkum dalam empat makna, Pertama: Adil dalam arti sama, yaitu tidak saling membedakan antara individu dalam meraih haknya. Kedua:  Seimbang,  yakni  keadilan  itu  bersifat  proporsional  yang  tidak  mengharuskan persamaan kadar dan syarat. Boleh jadi satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan  besarnya  ditentukan  oleh  fungsi  yang  diharapkan  darinya.  Ketiga:  Adil  dalam  arti memperhatikan  hak-hak  individu  dan  memberikannya  kepada  setiap  pemiliknya.  Makna inilah  yang didefinisikan  dengan  “menempatkan  sesuatu  pada  tempatnya”  Keempat:  Adil yang dinisbatkan kepada Allah SWT. Artinya, keadilan-Nya itu menjadikan setiap makhluk tidak terhalang untuk memperoleh rahmat Allah SWT sejauh makhluk itu dapat meraihnya (Shihab, 1996,)
Aktualisasi keadilan dalam Islam berlaku di segala segi termasuk dibidang transaksi muamalah.  Disebutkan  dalam  QS.  al- Baqarah  (2):  279  “lā  ta ẓ limūna  wa  lā  tu ẓ lamūn”, “janganlah saling menzalimi dan dizalimi”. Artinya, segala bentuk tr ansaksi yang mengarah kepada kezaliman seperti eksploitasi, mengejar keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain, riba, maysīr, dan garar tidak akan terjadi apabila aspek keadilan dijadikan sebagai piranti utama dalam kegiatan ekonomi. Ada dua bentuk keadilan dalam kegiatan muamalah, yaitu: distributive justice dan productive justice. Keadilan produksi hanya berlaku pada perusahaan, bentuknya berupa pembagian kepemilikan kekayaan perusahaan dan penerimanya karyawan dan perusahaan yang bersangkutan, sedangkan  keadilan distribusi, semua yang terlibat dalam proses  produksi  berhak  atas  hasil  kerjanya  (Harisah,  dkk,  2020,  h.  180),  dan  manifestasi pendistribusiannya berupa sifat kedermawanan (philanthropy), perbuatan baik (‘amal ṣ āli ḥ ), dan mementingkan orang lain (Taqiyuddin, 2019, h. 165).  Selain itu, keadilan dalam transaksi tidak  dapat  dipisahkan  dengan  etika  bisnis  Islam.  Dalam  peraturan  tingkah  laku  individu terdapat keadilan atau keseimbangan.Seperti dalam surat al-Baqarah (2):
“ Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu  menjadi  saksi  atas  (perbuatan)  manusia  dan  agar  Rasul  (Muhammad)  menjadi  saksi  atas (perbuatan) kamu” (QS. Al-Baqarah:143).
Ayat  di  atas  menunjukkan  bahwa  umat  Islam  adalah  umat  yang  adil  dan  terpilih, karena  akan  menjadi  saksi  atas  perbuatan  yang  menyimpang  dari  kebenaran  baik  di  dunia maupun  di  akhirat.  Dengan  demikian,  etika  dalam  bisnis  Islam  tidak  hanya  dilihat  dari komoditi yang ditawarkan, tetapi juga melibatkan pengguna, pengeluar dan transaksi (Dian & Putra, 2020, h. 6). Ada istilah “fair price” (harga pas) dan “fair wage” (upah yang lay ak) dalam etika transaksi dimana jika pertimbangan moral lebih ditekankan dalam teori keadilan, maka keadilan akan bersifat equitable, artinya keadilan yang wajar secara moral dan righteousness, yaitu  kebenaran  yang  didasarkan  pada  kebaikan,  bukan  kebenaran  sebagai  suatu  ilmu (Srisusilawati  &  Eprianti,  2017,  h.  14).  Ada  lima  prinsip  yang  mendasari  etika  Islam  dalam praktiknya dalam bisnis yaitu:
a. Unity (Kesatuan)
b. Equilibrium (Keseimbangn)
c. Responsibility (Tanggungjawab) d. Benevolence (Kebenaran)
Muzāra’ah dalam Pengelolaan Tanah Pertanian
Muzāra’ ah merupakan bentuk isim mashdar dari kata ( ْ َْعَراَز ) yang berarti menyerahkan sebidang tanah kepada seseorang untuk ditanami dengan upah sebagian dari hasilnya (Yunus, 1990: 154). Dalam Mu’jam al - Wasith, muzāra’ah diartikan sebagai metode penggunaan lahan pertanian dalam bentuk kerjasama antara pemilik dengan penggarap kemudian hasil  panen dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau kebiasaan adat yang berlaku ( Ḍ aīf, 2004: 392). Nisbah yang  dimaksudkan  bukanlah  nominal  pasti  (ta’yiin)  yang  ditentukan  sebelum  panen, melainkan bersifat persentase hasil yang boleh jadi tinggi atau rendah (g hairu ta’yiin). Adapun jika pembagian hasil didasarkan kepada kadar yang di- ta’yin sebelum panen, maka hal tersebut tergolong kepada muzāra’ah yang fasid/ rusak (Sābiq,
2004 : 940).

## Ijārah dalam Pengelolaan Tanah Pertanian
Secara  etimologi,  ijārah  adalah  bentuk  ma ṣ dar  dari  kata  ( أ ْ ْ َْرَج )  berarti  upah  sewa (Munawwir,  1997:  9).  Secara  terminologi,  fuqaha  mendefinisikannya  sebagai  ( ْ قَع ْ د ْ ةَض َوَاعم ْ ْ ىَلَع ْ ِْك يِل َْ مت ْ ٍَْْةَعف نَم ْ ِْعب ْ ْ ٍض َو )  yaitu “ akad  mu ’ awadhah  atas  kepemilikan  manfaat  disertai ‘iwadh  atau  pengganti”  (Wizārah  al - Auqāf  wa  al - Syu’ūn  al - Islāmīyah:  1989:  252).  Arti  lain adalah
( ْ يَب ْ ِْةَعف نَملا ع ) atau “ jual beli manfaat suatu barang atau jasa (Al- Ramlī, 2003: 261). Ijāra h dan bai ’ memiliki kesamaan yaitu tergolong akad musammah atau akad yang telah diatur oleh Allah SWT (Qudāmah, 1969: 322). Kendati  ijārah dan jual  beli  memiliki beberapa kesamaan, akan tetapi dalam status perpindahan kepemilikan, keduanya memiliki perbedaan yang prinsipal.

## Perbedaan Hukum Ijārah dan Muzara’ah
Perbedaan pendapat di kalangan para ahli fiqh berangkat dari sebuah Hadits Nabi SAW yang memerintahkan para sahabat untuk mengelola tanah pertanian sebagaimana di bawah ini:
“ Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang memiliki sebidang tanah, maka hendaklah menanaminya atau berikan (penggarapannya) kepada saudaranya. Apabila dia (pemilik lahan) enggan, maka hendaklah menggarap sendiri tanahnya ” H.R. Bukhārī nomor 2340 dan Muslim nomor 1536  (al- Bukhārī, Ṣ a ḥ ī ḥ al- Bukhārī, 2015, h. 370).
Kalimat ْ ميِل َْخأ اَه َْ حن ا ْ ْ ه memberikan  alternatif  tanah  yang  tidak  dikelola  pemilik  lahan, yaitu dengan menyuruh orang lain untuk menggarap. Di sinilah muncul perbedaan, dimana Thawus  dan  al- Bashri  berkata:  “Tidak  bole h  menyewa  tanah  dalam  keadaan  apapun,  baik menyewakannya dengan makanan, emas, perak, atau sebagian dari tanamannya (AlNawawi, 1994, h. 289). Ibn Taimiyah memandang akad muzāra’ah lebih mengarah kepada keadilan dan prinsip syariah (Qardhawi, n,d: 328). Begitu juga Yusuf Qardhawi yang mengharamkan sewa- menyewa tanah dengan uang (Sirait, 2018: 779).
Di  lain  sisi,  ulama  mazhab  (mayoritas)  seperti  Hanafiyah  membolehkan  ijārah  atas tanah kosong (kira’ al - ardh) (Al- Zuhailī, 1985: 743). Malikiyah membolehkan ji ka biaya sewa tidak diambil dari hasil panen (Rusyd, 1994: 421). Begitu juga Syafi’iyah (Al - Syafi’i, 1961 : 14) dan Hanabilah yang membolehkan jika manfaat tanah dapat dijelaskan (AlMaqdisi, n,d: 38).
Maqā ṣ id al- Syarīah
Dalam kitab al-Muwafaqat sebagaimana dikutip oleh Nofialdi dalam tulisannya bahwa urgensi  dan  signifikansi  maqasid asy-Syariah  dalam  berijtihad  disebabkan  karena  substansi dan urat nadi kajiannya adalah kemaslahatan, baik dalam skala yang umum (al-maqasid al- ‘ammah), kemaslahatan yang bersifat khusus (al-maqasid al-khassah) maupun kemaslahatan yang bersifat spesifik untuk kasus tertentu (al-maqasid al- juz’iyyah). Hal  ini sejalan dengan sasaran  yang  ingin  dicapai  dalam  penetapan  hukum  yaitu  merealisasikan  kemaslahatan manusia. Sebagai konsekuensinya, seorang mujtahid dalam melakukan kajian (ijtihad) hukum harus memperhatikan dan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Maqasid asy-Syariah (Nofialdi, 2018, h. 72).
Selanjutnya  menurut  Nofialdi  Intelektual  hukum  Islam  telah  sepakat  bahwa  tujuan pelembagaan  hukum  adalah  untuk  memelihara  kemaslahatan  manusia  sekaligus  untuk menghindari mafsadat, di dunia dan akhirat. Terealisasinya tujuan ini amat bergantung kepada tingkat  pemahaman  terhadap  pesan-pesan  moral  yang  dikandung  dalam  al-Qur'an  dan Sunnah.  Berdasarkan  penelitian  para  ahli  teori  hukum  Islam  terdapat  lima  hal  pokok  yang harus diwujudkan, yaitu terpeliharanya kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.  Artinya  mukallaf  (subyek  hukum)  akan  memperoleh  kemaslahatan  kalau  mampu memelihara kelima hal itu, sebaliknya akan merasakan mafsadat jika tidak mampu memelihara kelima unsur tersebut (Nofialdi, 2009, h. 139).
Pengertian ma ṣ la ḥ ah sebagai maqā ṣ id al- Sharī‘ah dikembangkan oleh alJuwayni (w.478 H.), yang kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh al- Ghazālī dan mencapai puncaknya dalam pemikiran al-Sha ṭ ibī (w.790 H.). Ma ṣ la ḥ ah dalam pengertian maqā ṣ id al- Sharī‘ah menekankan kepada tujuan-tujuan esensial  yang ingin dicapai  oleh hukum Islam. Tujuan-tujuan esensial syariah tersebut diklasifikasikan menjadi  tiga, yaitu memelihara kepentingan manusia yang
bersifat  primer  ( ḍ arūrīat),  sekunder  ( ḥ ajīyat)  dan  suplementer  (ta ḥ sīnī yat).  Kepentingan manusia yang bersifat primer tercakup dalam alkullīyah alkhamsah, yaitu m emelihara agama (hif ẓ al- dīn),  memelihara  jiwa  (hif ẓ al-nafs),  memelihara  akal  (hif ẓ al- ‘aql),  memelihara keturunan/kehormatan (hif ẓ al-nasl)  dan  memelihara harta (hif ẓ al- māl).  Rumusan  tersebut dipandang berasal dari nilai-nilai ajaran hukum Islam (Zulkarnain, 2021, h. 14). Hubungan antara ma ṣ la ḥ ah dan keadilan memang tidak mudah dipahami apabila hal tersebut tidak  dihubungankan  melalui  aspek  teologis  yang  membangun  paradigma  hukum  Islam. Kalangan Mu’tazilah mengajukan kebaikan umum sebagai inti ajaran hu kum Islam, yang di dalamnya mengandung nilai keadilan dan ma ṣ la ḥ ah sekaligus. Akan tetapi, meskipun diakui sebagai sesuatu yang dikandung hukum Islam, keadilan sebagai sebuah pembahasan hukum akan sulit dijumpai kitab-kitab ushul fiqh.
Diperlukan sebuah parameter untuk mengukur kadar ma ṣ la ḥ ah dan mafsadah suatu perbuatan  hukum.    Berikut  ini  teori  Abī  Ishāq  al - Syā ṭ ibī  dalam  al - Muwāfaqāt  fī  U ṣ ul  al- Syarīah sebagai berikut: “ Segala sesuatu yang dianggap ma ṣ la ḥ ah belum tentu dibolehkan, dan setiap mafsada h belum tentu dilarang secara mutlak”, namun perlu diprioritaskan unsur akhirat dibanding dunia”. Ma ṣ la ḥ ah dan mafsadah jika dihadapkan kepada khi ṭ āb Syāri’ (dalil), maka mestilah diukur dengan keadaan saat itu (al- a ḥ wāl), pelaku (al - asykhā ṣ ), dan waktu (al- auqāt), sehingga manfaat dapat dibolehkan dan mu ḍ ārah menjadi dilarang”.
Al- Syā ṭ ibī mencontohkan beberapa kasus, di antaranya mengomsumsi pil kapsul yang jelas-jelas dapat merusak ginjal, akan tetapi hal tersebut dibolehkan. Di lain sisi, ada seseorang mengenakan pakaian demi menutup tubuhnya dari masuk angin menutup aurat, tetapi karena pakaiannya  berasal  dari  barang  curian,  maka  hukumnya  dilarang.  Oleh  karena  itu,  perlu mengukur kadar  ma ṣ la ḥ ah dan mafsadah suatu perbuatan manusia demi mencapai maqā ṣ id al- syarīah dengan memperhatikan keadaan, waktu, dan pelaku akad (Al - Syā ṭ ibī, n,d, h. 31 -32)

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (field  research)  dengan  pendekatan kualitatif.  Penelitian  lapangan  dimaksud  adalah  mencoba  menggali  dan  menganalisis bagaimana  penggunaan  akad  muzāra’ah  dan  ijārah  sebagai  sebuah  produk  akad  yang dijalankan oleh petani Cabe di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Lima Puluh Kota. Sifat  penelitian  pada  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitik,  yaitu  dilakukan  dengan menyajikan  fakta,  lalu  menganalisisnya  secara  sistematis,  sehingga  lebih  mudah  untuk dipahami, dan disimpulkan.

## Data
Sumber data primer pada penelitian ini adalah oleh petani Cabe di Nagari Taeh Baruah Kecamatan  Payakumbuh  Lima  Puluh  Kota  yang  terdiri  dari  pelaku  yang  melakukan pengelolaan pertanian menggunakan akad kerjasama muzāra’ah dan ijārah berjumlah 10 orang dengan perincian pada masing-masing akad terdiri dari 5 petani penggarap/ penyewa dan 5 petani pemilik lahan.  Adapun data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis  selama  akad  berlangsung,  serta  beberapa  dokumen  lainnya  yang  seperti  catatan pembelian pupuk, racun, dan lainnya.

## Metode Analisis Data
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (field  research)  dengan  pendekatan kualitatif.  Penelitian  lapangan  dimaksud  adalah  mencoba  menggali  dan  menganalisis bagaimana  penggunaan  akad  muzāra’ah  dan  ijārah  sebagai  sebuah  produk  akad  yang dijalankan oleh petani Cabe di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Lima Puluh Kota. Sifat  penelitian  pada  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitik,  yaitu  dilakukan  dengan menyajikan  fakta,  lalu  menganalisisnya  secara  sistematis,  sehingga  lebih  mudah  untuk dipahami, dan disimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Pelaksanaan akad Muzāra’ah dan Ijārah p ada Pertanian Cabe di Desa Taeh Baruah Perspektif Maqā ṣ id al- Syarī’ah
Kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan pertanian cabe di Nagari Taeh  Baruah  menggunakan  2  skema  akad,  yaitu  akad  muzāra’ah  dan  ijārah.  Pada  akad muzāra’ah,  pemilik lahan  menyerahkan  tanahnya  untuk  digarap  oleh  petani  dengan pembiayaan tanaman ditanggung oleh pemilik lahan. Akad ini menggunakan skema bagi hasil persenan, dimana ketentuan penerimaan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan, yakni 1/7, 1/9,  atau  1/10.  Se dangkan  pada  sewa  tanah  (ijārah/kira’  al -ardh),  pemilik  lahan  sebagai pemberi sewa telah terlebih dahulu memperoleh keuntungan berupa upah sewa, sedangkan petani  penggarap  diharuskan  untuk  mengelola  tanah  tersebut  secara  maksimal  agar mendapatkan keuntungan ketika masa panen telah tiba.
Berdasarkan penggunaan 2 akad di atas, mayoritas fuqaha merekomendasikan bahwa akad muzāra’ah adalah akad yang paling berkeadilan, karena jika untung, maka sama -sama untung, namun kalau rugi, maka akan sama-sama rugi.
Penulis memandang, bahwa rekomendasi para fuqaha ini belum bisa diterapkan oleh para petani cabe di Nagari Taeh Baruah karena penggunaan akad muzāra’ah tersebut masih didapati  beberapa  celah  sengketa  di  dalamnya,  yang  mengakibatkan  disharmonisasi  kedua pihak  yang  berakad,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Momon  sebagai  berikut:  (Hermon, Wawancara, 8 Mei 2023)
“ Ha di situ tabedo, inyo mangecek katiko itu rogo jua tigo limo ka awak, tapi inyo manjua tigo lapan. Ambiak  lado  duo  kali  sapokan  dan  maso  panen  lado  ado  ompek  Bulan.  Toke  bona  nan  mangecean lansuang: ‘Lado Donal den ambiak tigo lapan, bara nyo ambiak ka Uda?’ Di situlah kejujuran ndak ado samo sakali. A kadian den tegur ntu gugup a sakatiko itu baru aman suda tu liak”.
“Di situlah persoalannya, Dia (pemodal) pada waktu itu mengatakan bahwa harga jual adalah 35 ribu, tetapi kenyataannya dia menjual 38 ribu. Masa panen 4 Bulan lamanya dengan memetik 2 kali sepekan. Toke (penampung) cabe itu betul yang mengatakan kepada saya: “Cabe Donal saya beli 38 ribu, berapa dia ambil ke Uda?” Di situlah kejujuran tidak ada sama sekali. Namun, akhirnya  setelah  saya  tegur,  Dia  (pemodal)  merasa  gugup  dan  barulah  suasana  kembali membaik”.
Selain itu, praktik akad muzāra’ah di Nagari Taeh Baruah juga membuka peluang bagi pemilik lahan untuk tidak konsisten. Perjanjian yang disepakati antara pemilik lahan dengan penggarap terkait pengadaan benih, pupuk, dan pestisida menjadi tanggungan si pemilik lahan. Namun,  terkadang  pemilik  lahan  enggan  untuk  membiayai  tanaman  dimasa  pertengahan tumbuh (Efendi, Wawancara, 08 Mei 2023).
Celah-celah  seperti  inilah  yang  pada  akhirnya  membuat  para  petani  khususnya penggarap  lebih  menginginkan  akad  ijārah/kira’  al -ardh.  Hal  ini  sebagaimana  yang diungkapkan oleh Efendi bahwa sekiranya para petani penggarap muzāra’ah memiliki modal untuk  menanam  cabe,  maka  sudah  pasti  mereka  akan  mencari  lahan  baru  dengan menggunakan akad sewa/ ijārah.
Menurut  penulis,    kedua  akad  ini  dapat  diperbandingkan  satu  sama  lain  mengingat Setidaknya  ada  dua Hadits  yang  menjadikan  fuqaha  berbeda  pendapat tentang  sewa  tanah atau kira’ al -ardh sebagai berikut: (al- Naīsābūrī , Ṣ a ḥ ī ḥ Muslim, 2015, h. 492 – 494).
1. Hadits Jabir bin ‘Abdillah َ ح ْيِنَثَّد ْ ْ ماَشِه ْ ْ نيبا ْ ،ٍديعَس ْ َّْنَأ ْ َْبَأ ْ ٍْييَب ز ْ ْييِ كَلما ْ ، هَثَّدَح ْ َْلاَق ْ: ْ تيعَِسَ ْ َْرِباَج ْ ِْنيبا ْ ِْديبَع ْ ِْالل ْ ْ ليو قَ ي ْْ: اَّن ك ْ ِْف ْ ِْناَمَز ْ ِْليو سَر ْ ِْالل ْ ىلص ْ الل ْ هيلع ْ ملسو ْ ْ ذ خيَنَ ْ َْضيرَلأا ْ ِْث لُّ ثلِبِ ْ ْيوَأْ ،ِعيبُّرلا ْ ، ِتَنََيَِذاَلمِبِ ْ َْماَقَ ف ْ ِْليو سَر ْ ِْالل ْ ىلص ْ الل ْ هيلع ْ ملسو ْ ْيِفْ َْكِلَذ ْ َْلاَقَ ف ْ: ْينَمْ ْ ْيتَناَك ْ ْ هَلْ ْ ضيرَأ ْ ،اَهيعَريزَ ييلَ ف ْ ْينِإَف ْْيَلْ اَهيعَريزَ ي ْ اَهيحَنيمَييلَ ف ْ ، هاَخَأ ْ ْينِإَف ْْيَلْ اَهيحَنيَيَ ْ ْ هاَخَأ ْ اَهيكِسيم ييلَ ف ْ. ْيِفَو ْ ِْةَياَوِ رلا ْ: َْلَو ْ اَهيرِجاَؤ  ي ْ ْ هَّيَِإ ْ( هاور ْ ملسم )
“ Hisyam bin Sa’d menceritakan kepadaku bahwa Abu al -Zubair al-Makki menceritakan kepadanya, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdillah berkata: Dulu pada zaman Rasulullah SAW kami mengambil (bagian) sepertiga atau seperempat dari (penyewaan) tanah, dengan yang ada di saluran-saluran air. Menanggapi  itu,  Rasulullah  SAW  berdiri  dan  bersabda:  "Siapa  yang  mempunyai  tanah  hendaknya menanaminya.  Jika  dia  tidak memanaminya,  hendaknya  dia memberikannya kepada saudaranya. Jika tidak, maka hendaknya dia menahannya ” . Dan pada riwayat lain: Janganlah dia menyewakannya”. H.R. Muslim nomor 1536:96

## 2. Hadits Rafi’ bin Khadij
ْيِنََبَيخَأ ْ ْ ِلاَس ْ ْ نيبا ْ ِْديبَع ْ ،ِالل ْ َّْنَأ ْ َْديبَع ْ ِْالل ْ َْنيبا ْْ ع َْرَمْ ْ َْناَك ْ ْييِريك ي ْ ،ِهييِضيرَأ ْ َّْتَّح ْ ْ هَغَلَ ب ْ َّْنَأ ْ َْعِفاَر ْ َْنيبا ْ ٍْجييِدَخ ْ ْييِراَصينَلأا ْْ َْناَك ْ ،ىَهي نَ ي ْ ْينَع ْ ِْءاَرِك ْ ، ِضيرَلأا ْ ْ هَيِقَلَ ف ْ ْ ديبَع ْ ِْالل ْ َْلاَقَ ف ْ: َْنيباَيَ ْ ٍْجييِدَخ ْ! اَذاَم ْ ، ثِ دَ تُ ْ ْينَع ْ ِْليو سَر ْ ِْالل ْ ىلص ْ الل ْ هيلع ْ ملسو ْ ْيِفْْ ِْءاَرِك ْ ؟ ِضيرَلأا ْ َْلاَق ْ ْ عِفاَر ْ ْ نيبا ْ ٍْجييِدَخ ْ ِْديبَعِل ْ ِْالل ْ: ْ تيعَِسَ ْ ْييِ مَع ْ( َْنَاَكَو ْ ْيدَق ْ اَدِهَش ْ اًريدَب ْ) ِْنَثَِ دَ يُ ْ َْليهَأ ْ ،ِراَّدلا ْ َّْنَأ ْ َْليو سَر ْ ِْالل ْ ىلص ْ الل ْ هيلع ْ ملسو ْ ،ىََنَ ْ ْينَع ْْ ِْءاَرِك ْ ، ِضيرَلأا ْ َْلاَق ْ ْ ديبَع ْ ِْالل ْ: ْيدَقَل ْْ ْ تين ك ْ ، مَليعَأ ْ ْيِفْ ْيهَع ِْدْ ِْليو سَر ْ ِْالل ْ ىلص ْ الل ْ هيلع ْ ،ملسو ْ َّْنَأ ْ َْضيرَلأا ْ ،ىَريك ت ْْ َّ ثْ َْيِشَخ ْ ْ ديبَع ْ ِْالل ْ ْينَأ ْ َْنيو كَي ْ َْليو سَر ْ ِْالل ْ ىلص ْ الل ْ هيلع ْ ملسو ْ َْثَديحَأ ْ ْيِفْ َْكِلَذ ْ اًئي يَش ْْيَلْ ْين كَي ْ ، هَمِلَع ْ َْكََتََف ْْ َْءاَرِك ْ ِْضيرَلأا ْْ ( هاور ْ ملسم )
“ Salim  bin  Abdillah  telah  menceritakan  kepadaku,  bahwa  Abdullah  bin  Umar  pernah  menyewakan tanah-tanahnya hingga ia diberitahu bahwa Rafi' bin Khadij al-Anshari melarang penyewaan tanah. Abdullah segera menemui Rafi' bin Khadij dan bertanya: Hai lbnu Khadij, apa yang kamu sampaikan dari  Rasulullah  SAW  terkait  penyewaan  tanah?  Rafi'  bin  Khadij  berkata  kepada  Abdullah:  Aku mendengar pamanku (keduanya terlibat dalam perang Badr) menyampaikan kepada penduduk bahwa Rasulultah SAW melarang penyewaan tanah. Abdullah berkata: Aku benar-benar mengetahui pada masa Rasulullah  SAW  bahwa  tanah  disewakan.  Kemudian  Abdullah  khawatir  jika  Rasulullah  SAW  telah membuat suatu ketentuan yang tidak diketahuinya, maka diapun meninggalkan penyewaan tanah”. H.R. Muslim nomor 1547:112
Kata “ تا نا يِذا ملا ” pada  Hadits  Jabir  menurut  Imam  al-Nawawi  berarti  tanaman  yang tumbuh di sekitar saluran air, atau tempat penyiraman tanaman, sehingga larangan menyewa tanah dapat dilihat dari 2 makna: Pertama, para sahabat ketika itu banyak yang menyerahkan tanah kepada yang mau menanaminya dengan benih darinya dengan ketentuan pemilik tanah
mendapatkan bagian sepertiga, seperempat, dan semacamnya dari tanaman yang tumbuh di sekitar area saluran-saluran air dan parit-parit, sementara sisanya menjadi milik penggarap. Kemudian  mereka  (para  sahabat)  dilarang  melakukan  itu  karena  mengandung  gharar (ketidakpastian).  Sebab,  bagian  untuk  sipenggarap  bisa  saja  tidak  dapat  dipanen  karena kekurangan  air,  sementara  yang  lain  tidak,  atau  sebaliknya.  Kedua,  memaknai  larangan tersebut  hukumnya  makruh  tanzih  (sebaiknya  dihindari)  dan  sebagai  anjuran  untuk meminjamkan lahan pertanian tanpa imbalan (Al-Nawawi, 1994, h. 289-290).
Begitu juga Ibn Taimiyyah (dalam Ibn Baz, 2001, h. 331) ketika ditanya tentang hukum menyewakan  tanah  berkata:  Dibolehkan  menyewakannya  dengan  sesuatu  (dirham)  yang diketahui atau sebagainya. Beliau mengutip Hadits Rafi’ bin Khadij sebagai berikut:
ْيِنَثَّدَح ْ َْةَلَظينَح ْ َْنيبا ْ ٍْسييَ ق ْ يِراَصينَلأا ْ َْلاَق ْ: ْ تيلَأَس ْ َْعِفاَر ْ َْنيبا ْ ،ٍجييِدَخ ْ ْينَع ْْ ِْءاَرِك ْ ِْضيرَلأا ْ ِْبَهَّذلِبِ ْ ؟ ِقِرَولاَو ْ َْلاَقَ ف ْ: َْلْ َْسيَبَ ْ ،ِهِب ْ اََّنَِّإ ْ َْناَك ْ ْ ساَّنلا ْ ،َنيو رِجاَؤ  ي ْ ىَلَع ْ ِْديهَع ْ ِْ ِبَّنلا ْ ىلص ْ الل ْ هيلع ْ ملسو ْ ىَلَع ْ ، ِتَنََيَِذاَلما ْ ِْلاَبي قَأَو ْ ، ِلِواَدَلجا ْ َْءاَييشَأَو ْ َْنِم ْ ،ِعيرَّزلا ْ ْ كِليهَ يَ ف ْ اَذَه ْ ْ مَليسَيَو ْ ،اَذَه ْ ْ مَليسَيَو ْ اَذَه ْ ْ كِليهَ يَو ْ ،اَذَه ْ ْيمَلَ ف ْ ْين كَي ْ ِْساَّنلِل ْْ ْ ءاَرِك ْ َّْلِإ ْ ،اَذَه ْ َْكِلَذِلَف ْ َْرِح ز ْ ، هينَع ْ اَّمَأَف ْ ْ ءييَش ْ ْ ميو ليعَم ْ ، نيو ميضَم ْ َْلَف ْ َْسيَبَ ْ ِْهِب ْ ( هاور ْ ملسم )
“ Hanzhalah bin Qais al-Anshari memberitahukan kepadaku, dia berkata: Aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij mengenai penyewaan tanah dengan emas dan perak? Dia menjawab: Tidak masalah. Sebenarnya pada masa Rasulullah SAW orang-orang menyewakan dengan ketentuan (bagian) yang ada di saluran- saluran  air,  parit-parit  pengairan,  dan  beraneka  tanaman.  Namun,  kemudian  yang  ini  musnah sementara yang itu dapat dipanen. Dan begitu yang ini dapat dipanen maka yang itu musnah. Orang- orang ketika itu tidak memiliki penyewaan selain ini. Maka dari itu, cara ini dilarang. Adapun sesuatu yang dik etahui dan dijamin, maka tidak masalah dengannya”. H.R. Muslim nomor 1547:116 Berdasarkan keterangan beberapa Hadits di atas, penulis berpendapat bahwa Fuqaha yang melarang sewa tanah (kira’ al -ardh) memahami makna Hadits secara mutlak, sedangkan yang membolehkannya memahami Hadits dari sisi makna secara eksplisit, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al-Nawawi di atas.
Masing-masing  perbedaan  di  atas  berlandaskan  pada  prinsip-prinsip  kemaslahatan jangka  depan.  Yusuf  Qardhawi  beralasan  bahwa  sistem  sewa  tanah  mengandung  unsur ketidakadilan dan gharar. Hal ini disebabkan oleh pemilik tanah yang lebih diuntungkan dari pada  pihak  penyewa  karena  ia  sudah  pasti  mendapatkan  uang  dari  biaya  sewa  tanah, sedangkan penyewa harus berusaha terlebih dahulu untuk mendapat manfaat dari tanah yang terkadang  tidak  bisa  didapatkannya  (Sirait,  2018:  779).  Adapun  mazhab  Syafi’iyah merekomendasikan  tata  kelola  tanah  pertanian  dengan  skim  ijārah  dan  melarang  praktik muzāra’ah  dengan  alasan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Fiqh  al -Ma nhajiy:  “Allah  Ta’ala menurunkan  syariatnya  dengan  tujuan  mempermudah,  bukan  mempersulit.  Hikmahnya adalah untuk mencapai hak-hak antar manusia, dan menjauhkan diri dari kemudharatan, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa” (Al - Khīn, dkk, 20 12: 197).
Berdasarkan  argumentasi  masing-masing  pendapat,  terdapat  titik  temu  antara keduanya yakni pendapat yang melarang akad ijārah berlandaskan asas keadilan, sedangkan pendapat yang melarang akad muzāra’ah berlandaskan pada kemudahan bermuamalah dan menutup celah sengketa. Dua alasan tersebut menjadi bahan pertimbangan demi meraih tujuan syariat  (maqā ṣ id  al- syarīah)  yang  berlandaskan  kepada  faktor  mashlalah  dan  mafsadah
sebagaimana dalam kaidah fiqhnya Ibn Qayyim al- Jauzī (2000) dalam I’lām al - Muwaq qi’īn dan al- Jauzī (n, d, h. 329):
" إ اَذِِ ْ ِْتَضَراَعَ ت ْ ْ ةَحَليصَلما ْ ْ ةَدَسيفَلماَو ْ َْمِ د ق ْ اَم ه حَجيرَأ "
“ Jika maslahat dan mafsadat saling bertentangan maka didahulukan mana yang paling kuat”.

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini petani cabe Nagari Taeh Baruah lebih maslahah ketika mereka menggunakan akad ijarah dibandingkan  dengan  akad  muzaraah  hal  ini  disebabkan  oleh  kebiasaan  masyarakat melakukan  kerjasama  dalam  bidang  pertanian  hanya  berbentuk  lisan  saja,  dan  tingkat kejujuran  beberapa  petani  masih  rendah  sehingga  cenderung  mengakibatkan ketidakharmonisan social diantara petani cabe di Nagari Taeh Baruah. Namun jikalau suatu saat nanti terjadi peningkatan kualitas pada sumber daya manusia khususnya para petani cabe di Nagari Taeh Baruah, maka akad muzaraah adalah pilihan yang maslahah menuju keadilan dalam bertransaksi..

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Jauzī,  ibn  Qayyūm,  n,  d,  al - Qawā’id  al -  Fiqhiyyah  al-  Mustakhrajah  mi n  Kitāb  I’lām  al - Muwaqqi’in, Saudi Arabiya: Dār ibn al - Qayyim & Dār ibn ‘Affān
____________________, 2000, I’lām  al - Muwaqqi’īn ‘an Rab al - ‘Ālamīn , Saudi Arabiya: Dār al - Jauziyah
Al-  Maqdisi,  Maufiq  al- Din  Abi  Muhammad  ‘Abdillah  bin  Ahmad  bin  Muhammad  bin Qudamah, n.d, al-Mughni Wayalihi al-Syar ḥ al-Kabir , Dar al-Kitab wa al- Tauzi’
Al- Nawawī, 1994, Ṣ a ḥ īh Muslim bi Syar ḥ al- Nawawī , Jilid ke- 10, Cet. Ke- 2, Mawrisah Qurtubah Al- Ramlī, Syams al - Dīn Mu ḥ ammad ibn Abī al - ‘Abbās A ḥ mad bin Ḥ amzah ibn Syihāb al - Dīn, 2003, Nihāyah al - Mu ḥ taj ilā Syar ḥ al- Minhāj , Jilid ke- 5, Cet. Ke- 3, Beirut: Dār al - Kutub al- ‘Ilmiyyah
Al- Syafi’i, Muhammad bin Idris, 1961, al -Umm, Kairo: Maktabah al- Kulliyāt alAzhariyyah
Al- Zuhailī, Mu ḥ ammad Mu ṣṭ afā, 2011, al- Mu’tamad fī al - Fiqh al- Syāfi’ī , Jilid ke- 3, Cet. Ke- 3, Damaskus: Dār al - Qalam
Al- Zuhailī, Wahbah, 1985, al- Fiqh al- Islāmī wa Adillatuh, Cet. ke- 2, Damaskus: Dār al - Fikr _________________, 1999,  al- Wajīz fi U ṣ ul al- Fiqh,   Damaskus:  Dār al - Fikr
Ḍ aīf,  Syauqī,  2004, al- Mu’jam  al - Wasī ṭ Majma’  al -  Lughah  al- ‘Arabiyah ,  Cet.  ke-  4,  Kairo: Maktabah al- Syurūq al - Dauliyah
Mubarak, Jaih, et al 2021, Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia
Muhammad dan Alimin. 2004. Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
Munawwir, Ahmad Warson, 1997, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap, Surabaya: Pustaka Progressif.
Qardhawi, Yusuf, n.d, Halal dan Haram , Jakarta: Rabbani Press
Sābiq, al - Sayyid, 2004, Fiqh al- Sunnah , Cet. ke- 1, Kairo: Dar al- Ḥ adī ṡ
Yunus, Mahmud, 1990, Kamus Arab-Indonesia , Jakarta: PT. Hidakarya Agung Yusanto
Zahrah,  Muhammad  Abū,  1996, Al-  Milkiyyah  wa  al-  Nazariyyah  al- ‘Aqd  fī    al - Syarī  ah  al - Islāmiyyah, Kairo: Dār al - Fikr al- ‘Arabīy
Aminullah,  Muhammad  Soleh,  2020,  Pengalihan  Hak  Sewa  Tanah  dalam  Perspektif  Fiqih Mu’amalah, Kuhperdata Dan KHES (Studi Kasus di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang), Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah , Volume 5, Nomor 2, Desember 2020
Basri,  2018,  Urgensi  Pemikiran  Ibn  al-Qayyim  al-Jauziyyah  tentang  Perubahan  Hukum Terhadap  Perkembangan  Sosial  Hukum  Islam  di  Lingkungan  Peradilan  Agama Wilayah  Sulawesi  Selatan, Diktum:  Jurnal  Syari’ah  dan  Hukum ,  Volume  16,  Nomor  2 Desember 2018: 187-207
Bisri, 2019, Hukum Islam dan Perubahan Sosial : Telaah atas Ijtihad Fardi dan Jama’i , TAJDID: Vol. 26, No. 2, 2019
Harisah,  dkk,  2020,  Konsep  Islam  tentang  Keadilan  dalam  Muamalah, SYAR’IE:  Jurnal Pemikiran  Ekonomi  Islam ,  volume  3  nomor  2  tahun  2020  https://stai-binamadani.e- journal.id/Syarie/article/view/202
Maisarah  &  Asri,  2022,  Analisis  Kebijakan  Umar  bin  Khattab  dan  Relevansinya  dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Sektor Pertanian, Al-Mizan: Jurnal  Hukum Islam dan Ekonomi Syariah , Volume 9, Nomor 1, Tahun  2022, h. 37
Nofialdi, 2020, Doktrin dan Hukum Ekonomi Islam, el -Hekam: Jurnal Studi  Keislaman, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2020
________,  2018,  Ijtihād  ibn  Qayyim  al -Jawziyyah  dan  al-Maqa S ̣̄ id  al-Juz ’ iyyah:  Refleksi Penyelesaian Kasus Hukum Islam, al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume XII No. 1, Juni (2018)
Nurhayati, 2022, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Muza ra’ah di Kab. Pinrang, Bilancia: Volume 16, Nomor 1 2022
Sirait,  2018,  Sewa  Tanah  Pertanian  di  Nagori  Perlanaan  Kecamatan  Bandar  Kabupaten Simalungun (Studi Analitis dari Perspektif Hukum Yusuf Qardhawi), ALHADI: Vol. IV, No. 1 Juli-Desember 2018
Srisusilawati,  Popon  dan  Eprianti,  Nanik,  Penerapan  Prinsip  Keadilan  dalam  Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Law and Justice , volume 2 nomor 1 April 2017
Taqiyuddin, Hafidz, 2019, Konsep Islam tentang Keadilan, Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam , volume 10 nomor 2 Juli- Desember 2019
Zulhanif, Nini & Raus, Afrian, 2021, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Muzara’ah di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing Menurut Fikih Muamalah, JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syari’a h , volume 2, Nomor 2, Mei Agustus 2021
Zulkarnain,  2021,  Konsep  Keadilan  dalam  Teologi  Islam, al-  Hikmah:  Jurnal  Theosofi  dan Peradaban Islam , volume 3 nomor 1 Juni 2021