## Studi Kasus tentang Idah dalam
Tafsir Berbahasa Bugis Karya MUI Sulsel
Case  Study  of  the  ‘Idda  in  the  Quranic  exegesis  in

## Buginese language by MUI of South Sulawesi
Muhammad Yusuf UIN Alauddin, Dpk pada STAI Al-Furqon Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Daya Makassar m.yus56@yahoo.com
Naskah diterima: 12-12-2013; direvisi: 12-05-2014; disetujui: 23-05-14
Artikel  ini  mengulas  pandangan  ulama  Bugis  mengenai  idah  dalam Tafsere Akorang  Mabbasa  Ogi karya  MUI  Sulsel. Persoalan  idah  seringkali  mendapat sorotan  dari  pemerhati  jender.  Rumusan  idah  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) kini menghadapi gugatan atas nama kesamaan jender sehingga idah yang hanya berlaku untuk perempuan kini digugat agar diberlakukan juga untuk laki- laki. Idah harus dilihat pada amanat teks, konteks historis, dan konteks budaya. Teks telah mengatur idah dengan jelas; idah pada masa Rasulullah hanya berlaku bagi  wanita.  Idah  dan i¥d±d bertujuan  memelihara  nasab  di  samping  sebagai momentum instrospeksi diri dan mediasi agar tidak terjadi perceraian. Nilai-nilai kearifan  budaya  Bugis  layak  menjadi  pertimbangan  mengenai  penetapan  masa idah.
Kata kunci : idah, i¥d±d, wanita, jender, budaya Bugis, kepatutan, introspeksi diri.
This  article  temps  to  investigate  Bugis  Muslims  Scholars’  view  about  idah  in ‘Tafesere Akorang Mabbasa Ogi’ by MUI of South Sulawesi. Idah sometimes be criticized  by  gender  movement  supporters.  Form  of  idah  in  Compilation  of Islamic  Law (KHI)  nowdays  forward  challange  because  of  gender  equality . Therefore, idah which formulated for women, nowdays criticed that it is not only for  women,  but  also  for  men.  Idah  should  be  seen  comprehensively;  including texstual side, historical context, and cultural context. Texts formulated it clearly and  in  era  of  Prophet  Muhammad it  was  for  women  only.  Idah and i¥d ā d  aim both to sterilize generation line and to be momentum for self introspection and mediation for preventing divorce. The wisdom values of Bugis culture can be an alternative consideration on role of idah.
Keywords: idah and i¥d±d, women, gender, Bugis culture, fairness, self in- trospection.

## Pendahuluan
Sekelompok pemikir kontemporer mencoba  menawarkan suatu gagasan baru dengan melihat perspektif jender, yaitu gagasan untuk memberlakukan  idah  bagi  laki-laki  atau  suami  yang  ditinggal  oleh istri,  baik  karena  meninggal  maupun  talak.  Bagi  duda  atau  suami yang  pernikahannya  putus  karena  kematian  istrinya  berlaku  130 hari, sedangkan apabila putus karena perceraian maka masa tunggu- nya  ditetapkan  mengikuti  masa  tunggu  mantan  istrinya.  Menurut mereka, konsep penetapan idah hanya pada pihak istri dinilai sangat bias  jender.  Penulis  buku Pembaharuan  Hukum  Islam:  Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam mencoba menggugat keputus- an-keputusan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Inpres  No.  1  Tahun
1991  tentang  hukum  perkawinan.  Dalam  KHI  banyak  keputusan hukum  yang  perlu  diperbarui  karena  sudah  tidak  sejalan  dengan prinsip  keadilan  dan  kesetaraan  jender.  Pada  Bab  XIII  “Masa transisi idah, pasal 86 ayat 7, misalnya, penulis mengusulkan masa idah seorang duda sebagai berikut.
a. Apabila  perkawinan  putus  karena  kematian,  masa  transisi ditetapkan 130 hari;
b. Apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  masa  transisi ditetapkan  mengikuti  masa  transisi  mantan  istrinya.  Pasal  87: Selama dalam menjalani masa transisi, kedua belah pihak harus saling  menghormati,  menghargai,  membantu,  menjaga  diri, tidak menerima pinangan dan tidak kawin dengan orang lain. 1
Gagasan  tersebut  dinilai  resisten  dan  sulit  diterima  karena  di samping tidak ditemukan dasarnya dalam Al-Qur’an dan hadis, juga dari  sisi  psikologis  ada  perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan. Laki-laki  yang  normal  secara  seksual  dapat  terangsang  kapan  saja sepanjang hidupnya, sementara perempuan berbeda, sebab ada batas masa produktifnya,  yaitu pada saat  menopause. Atas pertimbangan perbedaan psikologis, tabiat, kodrat, dan sosial-budaya, tentu gugat- an keadilan jender yang menilai konsep idah yang telah dirumuskan perlu dinilai secara arif dan komprehensif.
1 Lihat:  Muhammad  Zein  dan  Mukhtar  Alshodiq, Membangun  Keluarga Humanis, Jakarta: Grahacipta, 2005 , hlm. 262 − 264.

## Tafsir Berbahasa Bugis Karya MUI Sulsel 2
Tafsir  berbahasa  Bugis  karya  MUI  Sulsel  merupakan  ikhtiar untuk mempersatukan umat Islam di Sulsel yang menghadapi hege- moni  ketika  itu,  yang  dimulai  dari  kalangan  elitnya.  Pembentukan tim  untuk  menulis  tafsir  ini  bertujuan  menghimpun  potensi  ulama Bugis untuk berkarya bersama dalam melayani umat. Itulah menga- pa  tim  penulis  tafsir  ini  berasal  dari  latar  belakang  yang  variatif. Para ulama yang terlibat dalam proses penulisan adalah: K.H. 3 Abd. Muin  Yusuf  (ketua),  K.H.  Makmur  Ali  (Muhammadiyah),  K.H. Hamzah Manguluang (As‘adiyah), K.H. Muhammad Djunaid Sulai- man  (Bone  sekaligus  senior),  H.  Andi  Syamsul  Bahri  (DDI-AD sekaligus junior), dan lain-lain. Penulisan tafsir ini juga menjadi media komunikasi antara ula-
ma  dan  umara  (elit  kultural  dan  elit  struktural).  Hal  itu  terlihat misalnya  dari  segi  pendanaan.  Penulisan  tafsir  ini  didanai  oleh BAZIS Provinsi Sulsel atas kebijakan Gubernur Prof. Ahmad Ami- ruddin. Penulisan tafsir ini juga merupakan ikhtiar untuk memeliha- ra dan melestarikan khazanah kebudayaan lokal, yaitu melestarikan aksara Lontarak Bugis. Itulah sebabnya tafsir ini ditulis dalam aksa- ra  Lontarak  Bugis. 4 Aksara  Lontarak  Bugis  adalah  salah  satu  ke- kayaan  budaya  masyarakat  Bugis  khususnya  dan  Indonesia  pada umumnya.  Di  tengah  ancaman  globalisasi  aksara  Lontarak  rawan mengalami  kepunahan  sehingga  ulama  dan  umara  bertanggungja- wab  melesatarikannya;  bukan  karena  aksara  Lontaraknya  semata, tetapi  juga  karena  di  dalamnya  mengandung  sejumlah  nilai-nilai kearifan yang patut dipelihara dan dijadikan pedoman hidup.
Tafsir ini memuat penafsiran 30 juz Al-Qur’an dan diberi judul dalam  bahasa  Arab Tafs ī r  al-Qur’ ā n  al-Kar ī m dan  dalam  bahasa
2 Di Sulsel teridentifikasi beberapa karya tafsir dan terjemah berbahasa Bu- gis. Lihat: Muhammad Yusuf, “Perkembangan Tafsir Al-Qur’an di Sulawesi Se- latan (Studi Kritis terhadap Tafesere Akorang Mabbasa Ogi Karya MUI Sulsel)”,
Disertasi, Makassar: PPs UIN Alauddin, 2011, lampiran.
3 K.H.  merupakan  akronim  dari  Kyai  Haji.  Dalam  masyarakat  Sulsel  Kyai Haji disebut AG. H., akronim dari Anre Gurutta’ Haji . Anre Gurutta’ berarti ma- haguru atau guru besar secara kultural, bukan gelar akademik. Gelar ini diberikan kepada ulama senior di Sulawesi Selatan yang diakui keluhuran ilmu dan akhlak- nya. Adapun gelar bagi ulama yang dinilai masih satu tingkat di bawahnya adalah
Gurutta (disingkat G.), alias ulama junior.
4 Tim MUI Sulsel, Tafesere Akorang Mabbasa Ogi , Jilid I (Ujung Pandang:
MUI Sulsel, 1988), hlm. v.
Bugis  tpEEser  akor  mbs  aogi— Tafesere  Akorang  Mabbasa  Ogi . Mulanya  tafsir  ini  terdiri  dari  10  jilid,  namun  kemudian  dicetak ulang  dan  diperbanyak  oleh  MUI  Sulsel  menjadi  11  jilid.  Pada awalnya  setiap  jilid  memuat  3  juz,  namun  karena  jilid  10  dinilai terlalu tebal maka juz ini dibagi menjadi dua.
Kitab-kitab  tafsir  yang  menjadi  rujukan  primer  dalam  penyu- sunan  tafsir  ini  di  antaranya: Tafs ī r  al-Mar ā g ī karya  Ahmad  Mus- ¯af ā al-Mar ā g ī , Tafs ī r al-Q ā sim ī karya Jam ā ludd ī n al-Q ā sim ī , Tafs ī r al-Qur’ ā n  al-‘A§ ī m karya  Ism ā ‘ ī l  bin  ‘Umar  bin  Ka£ ī r  al-Qurasy ī ad-Dimasyq ī ,  dan Tafs ī r  al-Qur’ ā n  al-Kar ī m karya  al-Bai« ā w ī . Adapun rujukan-rujukan sekundernya yaitu Tafs ī r a¯-°abar ī , Tafs ī r al-Qur¯ub ī , at-Tafs ī r  al-W ā « ī ¥,  ¢afwat  at-Taf ā s ī r,  ad-Durr  al- Man£ ū r, dan Tafs ī r al-Muntahn ā b.
Pengertian Idah Idah merupakan  kata  serapan  dari  bahasa  Arab ‘iddah yang diderivasi  dari  kata ‘adad yang  berarti  bilangan  atau  hitungan. 5 Disebut  ‘ iddah karena  di  dalamnya  terdapat  unsur  bilangan,  yaitu hari-hari  haid  dan  masa-masa  suci  bagi  seorang  perempuan  yang ditalak. Secara terminologis idah didefinisikan sebagai masa penan- tian bagi seorang wanita,  yaitu  satuan waktu (fase)  yang di dalam- nya  ia  tidak  boleh  dipinang  secara  terang-terangan  maupun  mene- rima pinangan dari lelaki lain setelah suaminya wafat atau setelah ia diceraikan  olehnya. 6 Idah  merupakan  ketentuan  hukum  Islam  me- ngenai masa tunggu seorang yang berstatus sebagai istri untuk dipi- nang  dan/atau  menerima  pinangan  secara  terang-terangan  setelah perceraian dengan suaminya, baik karena talak  maupun karena ke- matian  suami.  Kondisi  yang  melingkupi  perceraian  itu  harus  men-
5 Di  antara  ide-ide  yang  dilontarkan  adalah Counter  Legal  Draft (CLD) Kompolasi  Hukum  Islam  (KHI),  yang  mendapat  kritikan  dari  beberapa  ulama Indonesia.  Oleh mereka, KHI 1991, khususnya mengenai peraturan perkawinan, dinilai  tidak  lagi  relevan  untuk  konteks  kekinian.  Lihat:  Siti  Musdah  Mulia,
“Pengantar” dalam Membangun Keluarga Humanis, Muhammad Zein dan Mukh- tar Alshodiq, Jakarta: Grahacipta, 2005, hlm. xxiii.
6 Ibnu ‘ Ā bid ī n, ¦asyiyah Radd al-Mukht ā r ‘al ā ad-Dur al-Mukht ā r, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 502; Mu¥ammad ¦usain a ż - Ż ahab ī , Asy-Syar ī ‘ah al-Isl ā miyyah:  Dir ā sah  Muq ā ranah  bain  Ahl  as-Sunnah  wa  Ma ż hab  al-Ja‘fa- riyyah, Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1968, hlm. 347.
jadi  dasar  pertimbangan  untuk  menentukan  masa  tunggu  masing- masing. Hal ini dapat dilihat ketentuannya dalam Al-Qur’an.
Ketentuan Idah dalam Al-Qur’an
Melanggengkan perkawinan dengan cara mengharamkan perce- raian  tidak  selalu  memberi  maslahat,  bahkan  kadang  justru  berten- tangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan memunculkan resistensi terhadap  Islam.  Islam  mengabsahkan  perceraian  dengan  segala keengganannya.  Dalam  sebuah  hadis  dikatakan,  “Perbuatan  halal yang  paling  dibenci  oleh  Allah  adalah  perceraian.” 7 Islam menetapkan  seperangkat  aturan  dalam  rangka  menghindari  segala bentuk  ketidakadilan  dan  kekerasan. 8 Islam  datang  dengan seperangkat  aturan  yang  bertujuan  mengangkat  posisi  perempuan menjadi  lebih  baik,  yaitu  membolehkan  perceraian  tetapi  dengan aturan-aturan  yang  ditetapkan  berupa  idah.  Dengan  idah ini  kedua pihak diberi kesempatan untuk berdamai atau putus sama sekali.
Batas  masa  tunggu  tersebut  berbeda-beda  sesuai  dengan  cara seorang  perempuan  ditinggal oleh suaminya.  Al-Qur’an  membeda- kan antara idah perempuan yang ditinggal mati suaminya ( al-muta- waffā ‘anhā zaujuhā) dengan  idah cerai perempuan  yang bukan di- akibatkan oleh kematian suaminya ( gair al-mutawaffā ‘anhā zauju- hā ).  Kondisi  rahimnya  ketika  diceraikan  ada  kalanya  sedang  ter- buahi dan ada kalanya dalam keadaan kosong. Ada pula perempuan
7 Diriwayatkan oleh Ab ū D ā w ū d, Sunan Ab ī D ā w ū d, Riyadh: Bayt al-Afkar ad-Dauliyah, t.th. dalam Kit ā b a¯-°al ā q, B ā b f ī Kar ā hiyah a¯-°al ā q, no. 2178. 8 Perlakuan terburuk  yang dialami  perempuan  dalam  perceraian  ditemukan dalam masyarakat jahiliah. Dalam tradisi mereka perceraian dapat dilakukan de- ngan cara, alasan, dan tujuan yang beragam atau tanpa sebab apa pun. Seorang suami dapat menceraikan istrinya hanya dengan alasan istri tidak cantik lagi atau tidak lagi tampak menarik  atau menggairahkan secara seksual. Perempuan juga sering diceraikan lalu dirujuk kembali secara berulang-ulang sampai batas yang tidak ditentukan. Laki-laki dapat menceraikan istrinya sesering yang ia inginkan. Laki-laki  juga  sering  menceraikan  istrinya  dengan  catatan  istri  tersebut  tidak boleh menikah tanpa izinnya. Laki-laki bisa menikahkan mantan istrinya dengan laki-laki mana pun yang diinginkan meski mantan istrinya tidak suka. Mengenai jaminan sosial, mereka yang diceraikan tidak mendapatkan apa-apa. Pemberian suami selama perkawinan berlangsung dapat atau bahkan lazimnya diambil kem- bali. Lihat: Fatimah Umar Nasif, Menggugat Sejarah Perempuan; Mewujudkan Idealisme Jender sesuai Tuntunan Islam , Terj. Burhan Wirasubrata dan Kundan D. Nuryakien, Jakarta: CV. Cendikia Sentra, 2001, hlm. 71.
yang  diceraikan  pada  saat  memasuki  masa  menopause,  ada  pula yang sudah digauli dan ada juga yang belum digauli.
Persoalan idah diuraikan di dalam Al-Qur’an dengan gamblang, demikian  pula  dituangkan  lebih  rinci  dalam Kompilasi  Hukum Islam (KHI)  tahun  1991.  Namun  demikian,  akibat  perkembangan pemikiran  umat  Islam  pada  dasawarsa  ini,  sebagian  intelektual Islam  mencoba mereview aturan-aturan  idah  itu. 9 Menurut  mereka, demi keadilan jender, idah mestinya tidak hanya diberlakukan bagi pihak istri, melainkan juga bagi pihak suami.
Di  Indonesia  pembaruan  hukum  Islam  telah  disuarakan  oleh beberapa  tokoh  intelektual  muslim,  sebut  saja  di  antaranya  Harun Nasution, Nurcholis Majid, Munawir Syazali, serta beberapa tokoh- tokoh intelektual muda yang tidak jarang mendapat kritik pedas dari beberapa kelompok Islam lainnya, misalnya Jaringan Islam Liberal (JIL)  yang  dipimpin  oleh  Ulil  Absar-Abdalla.  Di  antara  ide-ide yang  dilontarkan  adalah  Counter  Legal  Draft  (CLD)  Kompolasi Hukum Islam, yang pernah mendapatkan kritik dari beberapa ulama
Indonesia.  Dikatakan  bahwa  Kompolasi  Hukum  Islam  1991,  khu- susnya  yang terkait dengan peraturan perkawinan, tidak  lagi repre- sentatif untuk konteks kekinian karena KHI sangat dipengaruhi oleh nuansa fikih klasik yang bercorak Arab. 10 Pendapat mereka ini jus- tru  melahirkan  persoalan  baru  yang  menggelisahkan  umat  Islam sebab  secara  tekstual  tidak  dukung  oleh  dalil,  baik  dari  Al-Qur’an maupun hadis. Lebih lagi, jika tujuan idah adalah menjaga kesucian rahim maka tentu hal itu tidak bisa diberlakukan bagi laki-laki. Masa idah diklasifikasikan oleh Al-Qur’an sebagai berikut. 1. Perempuan yang bercerai karena ditinggal mati suaminya harus menjalani masa idah selama 4 bulan 10 hari seperti disebutkan dalam Surah al-Baqarah/2: 234. 2. Perempuan yang bercerai bukan karena ditinggal mati suaminya menjalani masa idah selama 3 kali masa suci berdasarkan Surah al-Baqarah/2: 228.
3. Perempuan yang sedang hamil idahnya berlaku hingga ia mela- hirkan sesuai Surah a ¯ - ° alāq/65: 4.
9 Wahbah az-Zu¥ail ī , al-Fiqh al-Isl ā miy    wa  Adillatuh, Damaskus:  Dar  al- Fikr, t.th., jilid VII, hlm. 624; Zakariy ā al-An¡ ā r ī , Fat¥ al-Wahh ā b Syar¥ Manhaj a¯-°ull ā b, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 103.
10 Lihat: Siti Musdah Mulia, “Pengantar” dalam Membangun Keluarga Hu- manis, Muhammad Zein dan Mukhtar Alshodiq, hlm. xxiii.
4. Perempuan yang sudah menopause menjalani masa idah selama 3  bulan  sesuai  Surah  a ¯ - ° alāq/65:  4.  Demikian  juga  bagi  pe- rempuan yang belum pernah haid.
5. Tidak ada idah bagi perempuan yang cerai ketika belum digauli oleh  suaminya,  seperti  disebutkan  dalam  Surah  al-A ¥ zāb/33: 49.
Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228 dinyatakan,
“ Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga  kali  qurµ'.  Tidak  boleh  bagi  mereka  menyembunyikan  apa  yang diciptakan Allah  dalam  rahim  mereka,  jika mereka beriman kepada Allah dan  hari  akhir.  Dan  para  suami  mereka  lebih  berhak  kembali  kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi  para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”
Yang dimaksud “wanita-wanita yang diceraikan” pada ayat ini adalah  mereka  yang  sudah  pernah  haid,  belum  menopouse , telah bercampur  dengan  suaminya,  dan  tidak  dalam  keadaan  hamil. 11
Dipahami  demikian  karena  pada  ayat  lain  dijelaskan  bahwa  masa idah bagi wanita yang sedang hamil adalah sampai melahirkan (a¯- °al ā q/65:  4), masa  idah  bagi  wanita  menopause  dan  yang  belum haid  adalah  tiga  bulan  (a¯-°al ā q/65:  4),  dan  tidak  ada  masa  idah bagi  wanita  yang  cerai  sebelum  bercampur  dengan  suaminya  (al- A¥z ā b/33:  49). Atas  dasar  itu,  perempuan  yang  ditalak  diwajibkan menunggu  untuk  tidak  menerima  pinangan  secara  terang-terangan dan tidak pula kawin selama interval tersebut. 12
Frasa  “ menahan  diri  mereka  (menunggu)” mengisyaratkan bahwa wanita-wanita  itu tidak  sekedar  menunggu, tetapi penantian itu dilakukan atas kesadaran dan bukan karena paksaan atau tekanan dari luar, karena mereka sendiri yang tahu persis masa suci dan haid mereka. Dalam keadaan demikian, dibutuhkan kejujuran dari wanita tersebut.  Masa  tunggu  diperlukan  di  antaranya  untuk  memastikan kosongnya rahim dari janin. Dalam kasus wanita yang dicerai, pada ayat  ini,  di  samping  tujuan  tersebut,  idah  juga  bertujuan  untuk memberi  suami  kesempatan  guna  mempertimbangkan  keputusan- nya—bercerai atau rujuk—sekaligus memberi waktu bagi keduanya
11 MUI Sulsel , Tafesere Akorang… , hlm. 330.
12 MUI Sulsel, Tafesere Akorang… , hlm. 330.
untuk  merenung  dan  mengintrospeksi  diri. 13 Itulah  salah  satu  bukti bahwa  hukum Islam dibangun di atas prinsip  maslahat; akibat per- ceraian tidak sebatas persoalan status (janda, duda), tetapi juga ber- dampak  pada  kesejahteraan  (ekonomi,  sosial)  dan  psikologi  anak- anak mereka.
Talak  merupakan  suatu  tindakan  merugikan  yang  sangat  dian-
jurkan  untuk  tidak  dilakukan  kecuali  ketika  semua  upaya  penyele- saian menemui jalan buntu. Dalam beberapa ayat disebutkan usaha- usaha yang perlu dilakukan sebelum talak. Diterangkan bahwa talak harus  dijatuhkan  pada  masa  suci  yang  belum  terjadi  hubungan biologis  di  dalamnya.  Hal  ini  akan  mengendorkan  kemauan  untuk menjatuhkan talak karena suami harus menunggu hingga datangnya masa suci bagi istri, barulah ia dapat dijatuhkan talak. 14
Al-Qur’an  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  masa  idah  wanita yang  berada  dalam  masa-masa  haid  adalah  tiga qur ū ‘. Kata qur ū ‘ memiliki  dua  makna,  yaitu ¯uhr (suci)  dan  haid. Ulama  berbeda pendapat dalam menentukan satu dari kedua makna ini karena kata ini  merupakan  kata musytarak (multiinterpretasi).  Ulama  seperti
D ā w ū d, Abu ¤aur, dan ulama-ulama bermazhab Maliki dan Syafi’i memilih  memaknai  tiga qur ū ‘ sebagai  tiga  kali  suci,  yaitu  masa antara  dua  haid.  Dengan  demikian,  masa  idah  bagi  wanita  yang dicerai usai seiring dengan datangnya  haid  yang  ketiga. Sementara itu,  ulama-ulama  bermazhab  Hanafi  dan  Hanbali  memahami  tiga qur ū ‘ sebagai  tiga  kali  haid.  Berdasarkan  pendapat  ini,  masa  idah wanita  yang dicerai  suaminya usai bertepatan dengan usainya  haid yang ketiga. 15
Tafsir karya MUI Sulsel hanya mengungkapkan adanya perbe- daan  pandangan  para  ulama  dalam  memaknai  kata  tersebut  tanpa memberikan komentar lebih lanjut. Mari kita perhatikan penafsiran atas Surah al-Baqarah/2: 228.
Aksara Bugis Lontarak:
13 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2000, vol. I, hlm. 455.
14 Sayyid Qu¯b, F ī ¨il ā l al-Qur' ā n, Kairo: Dar asy-Syuruq, 1992, juz I-IV, hlm. 246.
15 Ibnu Ka£ ī r , Tafs ī r al-Qur' ā n al-'A§ ī m, Beirut: Dar al-Makabah al-Asriyah, 2000  M/1420  H.,  jilid  I,  hlm.  236-237; M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Misbah, hlm. 456.
“mjEpu  mkuRwiea  mredkea  nerko  ritElEai  rilkwin—riwEtEai  dr— npurmuai msibw lkain wjiai mtjE eatk “tElu pci” pdtoh ptron aeR gurut aim cpiai aEREeG aim mliki ayerg “tElu dr aulE-pulE” pdtoh pphn aeR gurut abu hnip sibw ahEmdE”
Transliterasi:
“Majeppu  makkunrai  maradekae  narekko  ritellei  rilakkkainna  (newettei dara)  napuramui  massibawa  lakkainna  wajii  mattajeng  ettana  “tellu  pac- cing”  padatoha  pattarona  anregurutta  Imam  Syafi’i,  enrennge  Imam Maliki,  iyarega  “tellu  dara  uleng-puleng”  padatoha  pappahanna  anregu- rutta Abu Hanifah sibawa Ahmad ” 16 (Bugis)
Artinya: “Sesungguhnya perempuan yang merdeka apabila ditalak dan sudah digauli maka  wajib  menunggu  selama tiga  kali  suci,  sebagaimana pendapat  Imam Syafi’i  dan  Imam  Malik,  atau  tiga  kali  haid  sebagaimana  pendapat  Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.”
Penafsiran  di  atas  mirip  dengan  buku-buku  tafsir  rujukannya. Bedanya,  tim  MUI  Sulsel  mengartikan  kata al-mu¯allaq ā t dengan “perempuan  yang  merdeka”. Mereka  mengutip Tafs ī r  Ibni  Ka£ ī r yang  menjelaskan  bahwa  sudah  menjadi  kesepakatan  empat  ulama mazhab  bila  wanita  hamba  sahaya  bila  ditalak  maka  idahnya  dua kali qur ū ’—separuh  dari  idah wanita  merdeka.  Hal  ini  didasarkan pada hadis riwayat Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, “Talak bagi seorang  hamba  adalah  dua  kali  talak  dan  idahnya  dua  kali  haid.” 17
Tim  MUI  Sulsel  dalam  tafsirnya  juga  tidak  menguraikan  secara detail  persoalan  hamba  sahaya  yang  ditalak;  mereka  hanya  menaf- sirkan kata al-mu¯allaq ā t secara global . Di  sini terlihat bahwa  me- tode yang digunakan bersifat ijm ā l ī . 18
Ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan makna suatu kata musytarak— kata quru‘ adalah  salah  satunya.  Imam  Syafi’i menerima semua  makna  yang  mungkin dikandung oleh kata musy- tarak ,  baik  dalam  kalimat  afirmatif  maupun  negatif,  selama  tidak tidak  ada  dalil  yang  menguatkan  salah  satu  makna  dan  makna- makna  itu  tidak  saling  kontradiksi.  Sementara  itu,  sebagian  kecil ulama  Hanafiyah  hanya  menerapkan  makna  kata musytarak pada
16 MUI Sulsel, Tafesere Akorang… , hlm. 330.
17 Ibnu Ka£ ī r , Tafs ī r al-Qur' ā n al-'A§ ī m, jilid I, hlm. 236. 18 Metode ini justru bisa menimbulkan permasalahan lain bagi pembacanya karena masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
kalimat  negasi,  bukan  dalam  kalimat  afirmasi.  Ketika  tim  MUI Sulsel  tidak  cenderung  pada  salah  satu  pendapat  di  atas,  maka  hal itu  mengisyaratkan  bahwa  mereka  menerima  pemberlakuan  semua makna  tersebut,  yaitu  “suci”  dan  “haid”, 19 apalagi  dimungkinkan kedua pendapat ini sama-sama benar. Seseorang bisa memilih salah satunya, tergantung pada keyakinannya. Hal  ini  juga  menunjukkan bahwa  mazhab  tafsirnya  tidak  berafiliasi  kepada  mazhab.  Mereka berusaha  mengakomodasi  semua pendapat  selama  itu tidak berten- tangan  dengan  arus  utama  pemikiran  Islam,  yakni  empat  mazhab fikih  yang  dianut  oleh  Ahlussunnah.  Hal  ini  terjadi  karena  latar belakang  pemikiran  fikih  pada  tafsir  ini  bersumber  pada  perban- dingan  mazhab  sehingga  memberi  kebebasan  kepada  masyarakat Bugis untuk memilih sesuai dengan afiliasi mazhab mereka. Ini bisa dimaklumi karena MUI Sulsel sebagai pemimpin umat Islam harus mampu berdiri di atas dan mengayomi semua kelompok, golongan, dan mazhab.
Allah  berpesan  bahwa, “tidak  boleh  bagi  mereka  menyembu- nyikan  apa  yang  diciptakan  Allah    dalam    rahim    mereka,” baik berupa  kehamilan  (janin)  maupun  haid. 20 Ungkapan  Al-Qur’an  ini “menyentuh”  hati  mereka  dengan  mengingatkan  mereka  kepada
Allah  yang  menciptakan  apa  yang  ada  dalam  rahim  mereka,  dan dibangkitkan  pula  rasa  keimanan  mereka  kepada  Allah  dan  hari akhir dengan kalimat “jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.” Keimanan  mensyaratkan agar  mereka tidak  menyembunyi- kan apa yang telah Allah ciptakan dalam rahim mereka. Penggalan ayat ini juga menunjukkan bahwa terkait persoalan haid atau keha- milan, wanita itu sendiri yang paling tahu, dan mereka diancam jika tidak  menginformasikan  hal  yang  sebenarnya. 21 Meski  demikian, tidak secara otomatis ucapan mereka harus diterima. Bila diragukan maka  pendapat  dokter  dapat  menjadi  rujukan. 22 Menurut  tim  MUI Sulsel, pihak perempuan  yang ditalak dituntut untuk bersikap  jujur ( malempu’ ) dalam mengakui keadaan yang dialaminya ketika sudah ditalak, 23 apakah dia hamil atau tidak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan  kondisi  demikian,  sang  suami  masih  berhak  merujuk  istri-
19 MUI Sulsel, Tafesere Akorang… , hlm. 330.
20 MUI Sulsel, Tafesere Akorang… , hlm. 330.
21 Ibnu Ka£ ī r , Tafs ī r al-Qur' ā n al-'A§ ī m , jilid I, hlm. 237. 22 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol. I, hlm. 455 .
23 MUI Sulsel, Tafesere Akorang… , hlm. 330.
nya bila  ia  masih  menginginkan  memperbaiki  hubungannya. Itulah mengapa  idah dinilai  sebagai  sarana  untuk  saling  mengintrospeksi diri. 24 Dengan  demikian,  pengadilan  seyogianya  tidak  menerima argumen-argumen  untuk  mengambil  keputusan  perceraian—bagi laki-laki  yang  mengajukan  cerai  atau  wanita  yang  mengajukan gugat cerai—sebelum adanya mediasi maksimal. Mediasi bertujuan meminimalkan  kemungkinan  jatuhnya  talak  mengingat  dampak psikologis dan sosial yang akan ditimbulkannya.
Mengatakan  bahwa  masa  idah  ditetapkan  untuk  mengetahui bersihnya rahim ( bar ā ’at ar-ra¥im) masih disangsikan karena keha- milan  seorang  wanita  bisa  diketahui  tanpa  membutuhkan  waktu selama  itu.  Perkembangan  iptek  dapat  menjawab  hal  tersebut.  Ka- rena itu, sebagian ulama berpandangan bahwa ‘ illat penetapan wak- tu  tiga qur ū ‘ tidak  diketahui  secara  pasti  dan  ketentuan  tersebut tidak  termasuk  persoalan ta‘aqqul ī . 25 Sementara,  tim  MUI  Sulsel memahami ayat ini secara kontekstual, yaitu dengan melihat bahwa penentuan  masa  idah bersifat ta‘aqqul ī . Penentuan  itu  bukan sekadar untuk mengetahui bar ā ’at ar- ra¥im, melainkan juga seba- gai sarana introspeksi agar kedua pihak ada upaya berdamai dalam masa  idah  itu  dan  rujuk  kembali. 26 Pemikiran  semacam  ini  mem- pertimbangkan tidak hanya dampak psikologis, tetapi  juga dampak sosial  yang timbul  jika  sekiranya terjadi permasalahan  akibat tidak jelasnya nasab anak yang dilahirkan. Pemikiran semacam ini sesuai dengan salah satu tujuan syariat, yaitu memelihara nasab . Jika tujuan idah sekadar untuk mengetahui kondisi rahim maka teknologi  kedokteran  saat  ini  sudah  mampu  mendeteksi  terjadinya pembuahan dalam rahim  meski  hal  itu baru terjadi dalam  hitungan menit. Jika demikian maka akan melahirkan kesimpulan bahwa ayat ini  tidak  perlu  diberlakukan.  Akan  tetapi  perlu  diingat  bahwa  se- canggih  apa  pun  teknologi,  ia  masih  dikendalikan  oleh  manusia.
Artinya, masih ada kemungkinan manipulasi yang dapat mengotori keturunan  yang  diantisipasi  oleh  syariat.  Seorang  wanita,  karena tujuan  tertentu,  misalnya  untuk  menikah  secepatnya,  bisa  saja  ber- sepakat  dengan  dokter  untuk  menyatakan  hasil  deteksi  kehamilan
24 MUI Sulsel, Tafesere Akorang… , hlm. 330.
25 MUI Sulsel, Tafesere Akorang… , hlm. 331.
26 Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ (ed.), Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus bekerja sama Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 1994, hlm. 194.
negatif  meski  nyatanya  positif.  Dengan  demikian,  penetapan  tiga qur ū ‘ oleh Al-Qur’an sangat tepat. Di samping itu, serapat apa pun seorang  perempuan  menjaga  rahasia  kehamilannya  kepada  suami- nya  yang  baru,  sekiranya  ia  menikah  sebelum  masa  idah berakhir,
pasti akan ketahuan juga. Kelahiran seorang bayi ketika usia perka- winan  baru  mencapai  enam  bulan  membuktikan  bahwa  bayi  itu bukan benih suami yang kedua.
Tim  MUI  Sulsel  memberi  perhatian  besar  terhadap  hak-hak perempuan (istri). Hal itu dapat dilihat dari komentar atas Surah al-
Baqarah/2: 228 bahwa idah merupakan salah satu sarana introspeksi diri  bagi  pasangan  tersebut  untuk  memperbaiki  hubungan  mereka. Suami  tidak  boleh  bermain-main  dengan  cerai/talak  karena  mem- permainkan  istri bertentangan dengan ajaran agama. 27 Itulah sebab- nya,  pada  ayat  ini  disebutkan  bahwa  perempuan  mempunyai  hak atas  suaminya,  demikian  pula  sebaliknya.  Hak  istri  itu  tidak  boleh diinjak-injak  oleh  suami  karena  perbuatan  tersebut  membuatnya mendurhakai  Allah. 28 Kelebihan  atau  kemuliaan  yang  telah  Allah berikan kepada seorang lelaki berupa pemberian nafkah dan menja- di  pemimpin  atas  keluarganya  bergantung  pada  sejauh  mana  ia memperlakukan istrinya dengan baik (mu‘ ā syarah bi al-ma‘r ū f ). 29
Adapun  ketentuan  idah  bagi  wanita  yang  ditinggal  mati  oleh suaminya tercantum dalam Surah al-Baqarah/2: 234,
“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah  mereka  (istri-istri)  menunggu  empat  bulan  sepuluh  hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Sebagian mufasir menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk tidak saja menetapkan idah bagi seorang istri ditinggal wafat oleh suami- nya, tetapi juga masa berkabung. Selama masa itu istri tidak diper- kenankan keluar rumah dalam keadaan berdandan atau hal-hal  lain yang dapat menarik perhatian laki-laki.
Menurut  tim  MUI  Sulsel,  persoalan  ini  sudah  jelas  dan  tidak perlu lagi diperdebatkan. Mereka hanya menfokuskan pada dua hal,
27 MUI Sulsel, Tafesere Akorang… , hlm. 331. 28 MUI Sulsel, Tafesere Akorang… , hlm. 331.
29 MUI Sulsel, Tafesere Akorang… , hlm. 331.
yaitu  penjelasan  tentang  istri  yang  ditinggal  wafat  oleh  suaminya dalam  kondisi  hamil  dan  masa berkabungnya. Mengenai  istri  yang ditinggal wafat oleh suaminya dalam kondisi hamil, tim MUI Sulsel mengemukakan  dua  pendapat. Pertama ,  mengutip  pendapat  Ibnu Abbas,  masa  idahnya  wanita  tersebut  adalah  masa  terpanjang  dari dua  masa  berikut:  1)  apabila  ia  melahirkan  sebelum  empat  bulan sepuluh  hari  maka  masa  idahnya adalah  empat bulan  sepuluh  hari;
2) jika masa empat bulan sepuluh hari sudah terlampaui dan ia be-
lum juga melahirkan maka idahnya berakhir ketika ia melahirkan.
Kedua ,  mengutip  salah  satu  hadis  terkait  Subai’ah  al-Aslami- yah  yang  hamil  ketika  suaminya  meninggal.  Dikisahkan  bahwa berselang beberapa  hari kemudian  ia  melahirkan. Usai  membersih-
kan  diri  dari  darah  nifas  ia  mulai  berdandan.  Mengetahui  hal  ini, Abu as-San ā bil menegurnya, “Mengapa engkau berdandan? Apakah engkau  sudah  punya  keinginan  untuk  menikah  lagi?  Demi  Allah,
engkau  tidak  boleh  menikah  sebelum  empat  bulan  sepuluh  hari.” 30
Mendengar teguran itu, Subai’ah lantas mengumpulkan pakaiannya dan  menemui  Rasulullah  untuk  menanyakan  solusi  atas  persoalan yang dialaminya. Rasulullah lalu menegaskan bahwa halal baginya menikah setelah melahirkan. 31
Di sini tim MUI Sulsel tidak menetapkan pendapat mana yang dipilih, padahal  jelas sekali disebutkan dalam Surah  a¯-°al ā q/65: 4 bahwa,
“Sedangkan  perempuan-perempuan  yang  hamil,  waktu  idah  mereka  itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”
Pada ayat di atas  jelas dinyatakan bahwa  idah bagi wanita  ha- mil  adalah  hingga  ia  melahirkan.  Dengan  demikian,  pendapat  ke- dualah  yang  tepat.  Bagi  seorang  istri  yang  hamil  ketika  ditinggal wafat  oleh  suaminya  tidak  ada  ketentuan  idah  terpanjang  karena fungsi idah adalah memastikan kandungannya kosong. Terlebih lagi nasab  anak  yang  dikandungnya  juga  sudah  jelas,  sehingga  tidak menjadi soal bila wanita itu menikah lagi usai melahirkan. Keempat
30 MUI Sulsel, Tafesere Akorang… , hlm. 350. Bandingkan dengan: Ibnu Ka-
£ ī r , Tafs ī r al-Qur' ā n al-'A§ ī m, jilid I, hlm. 250.
31 MUI  Sulsel, Tafesere  Akorang… , hlm.  350.  Hadis  ini  diriwayatkan  oleh Muslim, ¢a¥ ī ¥ Muslim, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 1, 1991, dalam Ki- t ā b a¯-°al ā q, B ā b Inqi« ā ‘ ‘Iddah al-Mutawaff ā ‘Anh ā Zaujuh ā , no. 1484.
imam  mazhab  juga  menegaskan bahwa bila seorang  istri  hamil ke- tika suaminya wafat maka idahnya adalah sampai melahirkan, tidak peduli apakah ia melahirkan tidak lama setelah itu. 32
Pendapat  berlainan  dikemukakan  oleh  mufasir  kontemporer
Mesir, Syekh Mutawalli asy-Sya’r ā wi. Menurutnya, idah bagi wani- ta  hamil  yang  ditinggal  wafat  oleh  suaminya  adalah  masa  terlama dari dua masa idah. Jika masa terlama itu adalah empat bulan sepu- luh hari maka itulah masa idahnya. Jika masa kehamilan lebih lama daripada itu maka idahnya adalah hingga ia melahirkan. 33
Seperti  disinggung  sebelumnya,  mayoritas  ulama  memahami dari  Surah  al-Baqarah/2:  234  adanya  dua  hal  yang  harus  dijalani seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, yaitu idah dan i¥d ā d. I¥d ā d berarti mencegah ( imtin ā ‘ ), membatasi diri untuk tidak bersolek  atau  semisalnya  sebagai  tanda  berkabung  atas  kematian suaminya atau keluarganya. 34 Bila yang wafat bukan suaminya ma- ka i¥d ā d baginya  hanya  diwajibkan  selama  tiga  hari.  Dalam  fikih disebutkan  bahwa  tujuan i¥d ā d adalah  menyempurnakan  penghor- matan seorang wanita atas suami dan memelihara haknya. 35
Dalam  hal  ini  tim  MUI  Sulsel  mengikuti  pemahaman  ulama fikih  klasik.  Menurut  mereka,  seorang  istri  yang  suaminya  wafat tidak  hanya  dilarang  untuk  menikah  selama  masa  idah,  tetapi  juga dilarang  bersolek  dan  keluar  rumah  tanpa  alasan  yang  diperboleh- kan oleh agama—misalnya adanya darurat—selama masa idah itu. 36 Pertimbangan  darurat  itu  juga  tidak  boleh  bertentangan  dengan maslahat.
Integrasi Nilai-nilai Budaya Bugis Orang Bugis dikenal dengan prinsip siri’ (malu), lempu’ (keju- juran), dan paccing (kesucian). Pandangan ulama Bugis dalam ma- salah  idah  didasarkan  pada  hadis  Nabi  mengingatkan  seorang  istri
32 ‘Abdurra¥man bin Mu¥ammad ‘Au« al-Jaz ī r ī , Kit ā b al-Fiqh ‘al ā al-Ma- żā hib al-Arba‘ah, t.tp.: Dar Ihya’ at-Turas al-‘Arabi, 1996, juz IV, hlm. 446.
33 Mu¥ammad Mutawalli asy-Sya’r ā w ī , al-Mukht ā r min Tafs ī r al-Qur’ ā n al- ‘A§ ī m, Kairo: Maktabah at-Turas al-Islami, t.th., jilid II, hlm. 1008.
34 Ibnu Qud ā mah, al-Mugn ī fi Fiqh Im ā m as-Sunnah A¥mad bin ¦anbal asy- Syaib ā n ī , Riyadh: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980, juz III, hlm. 289. 35 ‘Abdul-Barr an-Nam ī r ī , al-K ā f ī f ī Fiqh Ahl al-Mad ī nah al-M ā lik ī , Beirut: Dar al-Kutub, 1992, hlm. 294.
36 MUI Sulsel, Tafesere Akorang… , hlm. 351.
yang ditinggal wafat oleh suaminya agar tidak keluar rumah  mem- pertontonkan dirinya di tengah orang banyak karena dikhawatirkan dapat mengundang perhatian kaum pria. 37 Idah dan i¥d ā d menuntut kejujuran  ( lempu’ )  seorang  wanita  tentang  apa  yang  ada  dalam  ra- himnya (haid dan janin), serta menjaga kesucian diri dan keturunan- nya.  Prinsip  kesucian  diri  dan  keturunan  itu  sejalan  dengan  nilai paccing dalam budaya Bugis. Pandangan di atas juga sejalan dengan budaya siri’ 38 dan pesse (solidaritas). Prinsip  ini bagi  masyarakat Bugis  adalah sebagai  nor- ma  yang  sangat  dihormati karena  merupakan  bukti  bahwa  seorang istri dapat menjaga kesucian diri dan kehormatannya. Dalam kaitan ini,  syair  Bugis  menyebutkan:    “duw  kual  spo;  auGn  pnsea,  eblon knukuea” - Duwai kuala sappo; unganna panasae, belona kanukue-
Artinya:  “Dua  (hal)  yang  kujadikan  pagar  (pelindung  diri  dan  ke- hormatan), bunga nangka dan hiasan kuku.” 39
Kata panasa pada unganna  panasae bersinonim  dengan  kata lempu . 40 Bila  diberi  tekanan glottal  stop (‘)  pada  suku  kata  ter- akhir—menjadi lempu’— maka kata  itu berubah maknanya  menjadi kejujuran.  Demikian  pula  kata belona  kanukue, digunakan  untuk hiasan  kuku  ( belo  kanuku )  yang  disebut pacci. Kata pacci bila
37 MUI Sulsel, Tafesere Akorang… , hlm. 351 .
38 MUI  Sulsel, Tafesere  Akorang… ,  hlm.  351.  Hadis  tentang i¥d ā d dapat ditemukan misalnya dalam riwayat al-Bukh ā r ī , ¢a¥ ī ¥ al-Bukh ā r ī , Damaskus: Dar Ibni Kasir, cet. 1, 2002, dalam Kit ā b al-Jan ā ’iz, B ā b I¥d ā d al-Mar’ah ‘al ā Gair Zaujih ā , no. 1281. 39 Dalam tradisi Bugis ada dua norma yang sangat dihormati selain norma- norma  agama,  yaitu siri’ dan passe’.  Siri’ adalah  harga  diri,  yaitu  suatu  unsur yang sangat prinsipil dalam diri bagi orang Bugis. Bagi mereka, siri’ adalah jiwa, harga  diri,  dan  martabat  mereka.  Lihat:  Hamid  Abdullah, Manusia  Bugis- Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Bugis-Makassar, Jakarta: Inti Dayu, 1985, hlm. 37. Adapaun pesse’ ada- lah rasa solidaritas sesama orang Bugis, yaitu suatu nilai dimana ikut merasakan penderitaan orang lain dengan perasaan haru (empati) yang mendalam terhadap sesama. Lihat: Christian Pelras, Manusia Bugis, terj. Abdul Rahman Abud dkk., The  Bugis (Jakarta:  Nalar  bekerja  sama  dengan  Forum  Jakarta-Paris,  EFEO, 2005), hlm. 254. Bandingkan dengan: Mursalim, “Tafsir Bahasa Bugis/Tafsir al- Qur’an al-Karim Karya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan; Kaji- an  terhadap  Pemikiran-Pemikirannya, ” Disertasi, Jakarta:  UIN  Syarif  Hidaya- tullah, 2008, hlm. 231-232.
40 Mattulada,  “Latoa;  Suatu  Lukisan  terhadap  Antropologi-Politik  Orang Bugis,” Disertasi, Jakarta:  Universitas  Indonesia,  1975,  hlm.  13.  Lihat  pula: Mursalim, “Tafsir Bahasa Bugis …”, hlm. 232.
mendapat tambahan bunyi “ng” pada akhirnya—menjadi paccing— maka kata itu berubah arti menjadi tidak ternoda, bersih, atau suci. Dengan  demikian,  dapat  diartikan  “hanya  dua  yang  bisa  dijadikan pagar,  yaitu  kesucian  dan  kejujuran.” Konteks  ini,  sebagaimana ungkapan di atas, memberi pemahaman bahwa wanita-wanita yang ditinggal  mati  oleh  suaminya,  demi  terjaganya  kesucian,  tidak  di- perkenankan  keluar  rumah  selama  masa  idah  tanpa  alasan  yang membolehkannya.
Ada dua pendapat dalam penetapan idah. Ada yang memahami dengan sangat ketat sehingga melarang seorang istri untuk melaku- kan  hal-hal  kecil  sekalipun,  seperti  memakai  sabun  mandi,  wangi- wangian,  berbicara—termasuk  menerima  telepon  dari  lelaki  yang bukan  mahramnya,  bahkan  memakai  jam  tangan  karena  dinilai sebagai  perhiasan.  Dalam  tafsir  berbahasa  Bugis yang  ditulis  oleh tim MUI Sulsel  hal-hal  seperti  ini tidak diungkapkan. Dalam buku hanya  dikatakan,  mengutip  pendapat  Ibnu  Ka£ ī r,  bahwa  wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib menahan diri untuk tidak berdandan dan tetap berada di rumah selama masa idah. 41 Larangan- larangan  yang sangat detail seperti di atas bertentangan dengan se- mangat Islam, yaitu memberi kemudahan dan kelonggaran.
Kelompok  kedua  mamahami  aturan  idah  dengan  lebih  toleran sehingga dalam waktu beberapa hari saja istri yang ditinggal wafat suaminya sudah boleh keluar rumah, menghadiri acara dengan ber- dandan seolah mengundang pria lain untuk segera menikahinya dan telah  melupakan  kedukaannya  atas  meninggalnya  sang  suami.  Da- lam  budaya  Bugis,  hal  itu  dinilai  berpotensi  mencederai  perasaan keluarga  suami.  Dalam  budaya  Bugis  dikenal  prinsip asitinajang (kepatutan).  Artinya,  menikah  tidak  lama  setelah  meninggalnya sang suami dinilai tidak pantas dalam budaya Bugis karena bisa me- nyinggung perasaan keluarga suami yang wafat. Berbeda halnya ji- ka pernikahan dilakukan usai masa idah maka hal itu tidak dilarang.
Seperti disebutkan sebelumnya, penafsiran tim MUI Sulsel atas ayat  idah  di  atas  sejalan  dengan  pendapat  para  mufasir  yang  tidak hanya  menetapkan  idah,  tetapi  juga i¥d ā d. Dengan  penafsiran  se- perti  itu  maka  buku  ini  seakan  ingin  berkata  kepada  masyarakat bahwa  para  istri  yang  ditinggal  wafat  oleh  suaminya  diwajibkan
41 Mukhlis  (ed), Dinamika  Bugis-Makassar, t.tp.:  Pusat  Latihan  Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan YIIS, 1986, hlm.51.
ber- i¥d ā d karena secara moral dan kultural hal tersebut dapat men- jaga diri mereka dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Oleh karena  itu,  wajar  bila  agama  menetapkan  agar  perempuan  yang suaminya  meninggal  dan  masih  dalam  keadaan  masa  berkabung tetap berada di rumah. Ini  tidak bisa dipahami bahwa agama  ingin memasung  aktivitas  perempuan  dan  membatasi  geraknya,  melain- kan  justru  memberi  petunjuk  kepada  pihak  perempuan  untuk  tetap menjaga  harkat  dan  martabatnya, 42 apalagi  jika  dikaitkan  dengan konteks  masyarakat  Bugis  yang  memegang  teguh ade’ (adat,  atur- an). Ade’ yang  dimaksud  bukan  hanya  yang  berhubungan  dengan diri dan orang lain, tetapi juga hubungan dengan Allah. Ade’ mem- punyai nilai-nilai luhur yang menjadikan manusia mulia.
Menurut pemahaman masyarakat Bugis, ade’ adalah esensi ma- nusia. Ade’ itulah  yang  menyebabkan  seseorang  disebut  manusia.
Seorang yang tidak  mengetahui,  menghayati, dan  memerankan diri dengan ade’ tidak dapat disebut manusia. Dari ade’ itulah manusia berpangkal.  Tanpa ade’ yang  menjadi  pangkal  kemanusiaan,  apa yang disebut lempu’ (kejujuran), takwa kepada Allah dan memper- tinggi siri’ (harga  diri,  malu)  sebagai  nilai  dan  martabat  kemanu- siaan,  tidak  mungkin  terwujud. Siri’ harus  ditegakkan  oleh  semua pihak. Ia tidak mungkin dipandang kewajiban satu pihak saja. Lon- tarak Bugis menyatakan:
Aksara Lontarak Bugis: “naiy  riasEeG  albniiGE  aiyp  nsoku  sipitGrEeG  nsiaolo  ealo  nsipkaiGE rigau ptujuea nsiaksirisE risinin gau mk riposiriea”
Transliterasi:
“Naiyya  riasengnge  allaibinengeng  iyyapa  nasokku’  sipatangerengnge nasiolong  elo  nasipakainge  rigau  patujue  nasiakkasiriseng  risininna  gau maka riposirie” 43
Artinya:
“Kehidupan  suami-istri  (keluarga),  hanya  bisa  sempurna  apabila  kedua belah  pihak  saling  memberi  pertimbangan,  lalu  sejalan  kehendak,  dan saling mengingatkan dalam kebenaran, dan saling melindungi dari semua hal-hal  yang dapat merusak harga diri (memalukan)”.
42 MUI Sulsel, Tafesere Akorang… , hlm. 351.
43 Ade’ (adat)  bagi  orang  Bugis  adalah nilai  dan harga  diri  mereka.  Orang yang  memegang  nilai ade’ ( makkiade ’)  adalah  dia  yang  mempunyai  nilai  dan harga diri.
Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 187, “Mereka  adalah  pakaian  bagimu,  dan  kamu  adalah  pakaian bagi  mereka.” Pada  ayat  ini  suami-istri  dianalogikan  sebagai  pa- kaian yang di antara fungsinya adalah menutup anggota tubuh yang lazim ditutup—disebut aurat—agar tidak tampak karena ketampak- annya  adalah  hal  yang  memalukan.  Ada  kesamaan  fungsi  antara pakaian  dengan  fungsi  suami-istri.  Suami-istri  diharapkan  dapat saling  melindungi  dan  menjaga  aib pasangannya. Jadi, siri’ (harga diri) suami harus dijaga oleh istri, begitupun sebaliknya. Satu sama lain  harus  saling  memelihara  dan  menghormati  untuk  mencegah timbulnya  perbuatan  atau  tindakan  yang  memalukan  ( mappaka- siri’ ) , perasaan  malu  ( masiri’ ),  dipermalukan  ( ripaksiri’ ), 44 bukan hanya  bagi  pasangan  suami-istri  itu  sendiri,  tetapi  juga  bagi  pihak keluarga keduanya.
Jika  agama  memberi  tuntunan  kepada  seorang  istri  yang  sua- minya wafat untuk tidak  langsung beraktivitas di  luar rumah  maka hal  itu  sesungguhnya  sejalan  dengan  tradisi  masyarakat  Bugis  di atas. Jika demikian, idah merupakan ajaran agama yang sangat ma- nusiawi.  Di  samping  sebagai  ketentuan  agama,  idah  juga  sebagai bentuk  penghormatan  kepada  keluarga  suami  atau  didasari  oleh moral  agama.  Dapat  dibayangkan  bagaimana  perasaan  keluarga suami  bila  istri  yang  ditinggalkannya  dalam  beberapa  hari  saja menikah dengan pria  lain. Jadi, penetapan  hukum Islam senantiasa mempertimbangkan aspek eksternal (budaya). Dalam nilai-nilai bu- daya  Bugis  ini  disebut asitinajang (asas  kepatutan). 45 Jadi,  orang Bugis  yang  masih  tetap  menjunjung  tinggi  nilai  ini  tidak  terlalu mempersoalkan  apakah  tiga quru’ itu  dipahami  tiga  haid  atau  tiga suci.
Dalam  Al-Qur’an  Allah  mengingatkan  agar  suami-istri  saling mengingat  kebaikan  dan  jasa  pasangannya.  Allah  berfirman  dalam Surah  al-Baqarah/2:  237  yang  artinya, “…Dan  janganlah  kamu lupa kebaikan di antara kamu.” 46 Demikian sebaliknya, meski aga- ma  tidak  menetapkan  idah  bagi  laki-laki  jika  istrinya  meninggal,
44 Benjamin  Frederik  Matthes, “Boegineesche Chrestomathie” , dalam Bica- ranna Latoa , Amsterdam: Het Nederlan Bijbelgnootschap, 1874, hlm. 43.
45 A.  Rahman  Rahim, Nilai-nilai  Utama  Kebudayaan  Bugis, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011, hlm. xix-xx.
46 A. Rahman Rahim, Nilai-nilai Utama…., hlm. xix - xx.
namun  secara  moral-budaya  bukan  berarti  ia  bisa  buru-buru menikah  beberapa  hari  kemudian.  Dengan  pertimbangan  moral agama dan ade’ sipakatau , (etika saling menghormati) suami diha- rapkan  untuk  sebisa  mungkin  menangguhkan  keinginannya  untuk cepat  menikah  selama  hal  itu  tidak  menimbulkan  mudarat  yang lebih besar. Dalam konteks nilai budaya Bugis, ajaran tentang idah dan i¥d ā d juga sesuai dengan asas asitinajang (asas kepatutan).
Gagasan  pemberlakuan  idah  bagi  mantan  suami  memang  me- ngagetkan,  bukan  saja  karena  ide  itu  dinilai  kontroversial,  tetapi juga karena tidak adanya dalil primer yang mendukungnya. Pertim- bangan  psikologis  antara  perempuan  dan  laki-laki  meniscayakan adanya  pemberlakuan  hukum  Islam  yang  berbeda  atas  keduanya. Jangankan  cerai—baik  karena  talak  maupun  karena  meninggalnya istri—poligaini  saja  masih  ditoleransi  oleh  Islam  sepanjang  tidak melanggar  dalil-dalil  yang  lebih  eksplisit,  apalagi  jika  memang telah  bercerai.  Yang  lebih  dekat  untuk  dijadikan  pertimbangan  da- lam hal ini adalah nilai-nilai keaifan budaya ( al-‘urf ). Nilai  budaya asitinajang (kepatutan)  merupakan  suatu  nilai yang  dapat  dijadikan  pertimbangan  dalam  menahan  sejenak  laki- laki untuk menikah demi menghargai keluarga pihak istri yang ma- sih  dalam  kondisi  berkabung.  Tentu  saja,  segera  menikah  setelah kematian istri bisa menambah duka cita bagi keluarga mantan istri. Karena  itu,  meski  teks  agama  tidak  melarang  suami  untuk  segera menikah,  namun  demi  kemaslahatan  hubungan  dan  kesan  positif maka  lebih  etis  jika  ia  menunda  pernikahan  berikutnya  hingga waktu yang patut ( sitinaja ). Bahkan, lebih etis lagi ( sipakatau ) jika ia  meminta  restu  keluarga  mantan  istri  apabila  ingin  menikah.  Hal ini diharapkan lebih membawa maslahat hubungan dengan keluarga mantan istri.

## Penutup
Diberlakukannnya  masa  idah  bagi  seorang  perempuan  bertu- juan menegakkan hak-hak istri sehingga ia tidak merasa tercampak- kan.  Di  samping  itu,  disyariatkannya  idah  dan i¥d ā d juga  sejalan dengan  pertimbangan  etis-moral. I¥d ā d dalam  konteks  ini  tidak berarti  mewajibkan  istri  untuk  menjalani  larangan-larangan  yang tidak  manusiawi,  seperti  yang  pernah  berlaku  pada  masa  jahiliah dimana seorang perempuan yang sedang menjalani masa idah dila- rang  untuk  sekadar  menyisir  rambut,  memotong  kuku,  dan  hal-hal
remeh semisalnya. I¥d ā d diberlakukan dengan tetap menjaga nilai- nilai agama dan moral (kearifan lokal).
Kemajuan  iptek  dengan  segala  permasalahan  yang  menyertai- nya  memang  seringkali  mempengaruhi  pengambilan  kesimpulan hukum Islam, tetapi roh maslahat yang sejatinya menjadi tujuannya tidak dapat dinafikan. Masalahat harus mencakup pencapaian keba- ikan dan proteksi terhadap  mudarat  harus tercapai  secara  simultan. Kemajuan  iptek  tidak  dapat  dijadikan  alasan  satu-satunya  untuk menggugat  aturan  tentang  idah , karena  idah selain  bertujuan  me- mastikan  kosongnya  rahim  demi  menjaga  keturunan,  ia  juga  me- rupakan  momentum  untuk  introspeksi  diri  dan  menciptakan  per- damaian  (rujuk),  karena  perceraian  adalah  perbuatan  halal  yang paling dibenci oleh Allah. Karena itu, interpretasi ayat-ayat tentang idah  harus  mampu  menangkap  roh  maslahat  dan  mempertimbang- kan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat selama hal itu sejalan dengan  prinsip  maslahat.  Maslahat  yang  berbasis  pada  kearifan lokal ini dikenal dalam Islam dengan istilah ‘ al-‘urf ’. Maslahat da- pat  dijadikan  sebagai  pertimbangan  hukum  selama  tidak  berten- tangan dengan dalil yang tegas dari Al-Qur’an dan sunah.
Masyarakat  Bugis  mempunyai  budaya  yang  sarat  dengan  nilai kearifan, khususnya budaya siri’ (prinsip malu), lempu’ (kejujuran) , paccing (kesucian) , asitinajang (asas kepatutan) , dan pesse (solida- ritas).  Nilai-nilai  ini  menghiasi  hidup  dan  perilakunya  mereka,  ke- cuali  bagi  mereka  yang  telah  melupakan  nilai-nilai  budayanya sendiri. Masyarakat  Bugis  mempunyai  dua  landasan  untuk  hidup terhormat,  yaitu  agama  dan  budaya.  Mereka  dapat  menjaga  ketu- runan dan kehormatannya dengan prinsip budayanya dan konsisten- sinya terhadap pengamalan ajaran Islam. Islam dapat bersinergi dan terintegrasi dengan beberapa nilai budaya masyarakat Bugis. Hal ini sejalan  dengan  kaidah  hukum  Islam,  yaitu  tradisi  yang  baik  dapat dijadikan asas hukum ( al-‘ ā dah al-mu¥akkamah ).[]

## Daftar Pustaka
Abdullah, Hamid, Manusia  Bugis-Makassar:  Suatu  Tinjauan  Historis  terhadap Pola  Tingkah  Laku  dan  Pandangan  Hidup  Bugis-Makassar. Jakarta:  Inti Dayu, 1985.
Ahmad,  Kadir,  “Tranformasi  Kelekturan  di  Pesantren al-Urwat al-Wutsqa” , da- lam Abd. Azis Bone, Transformasi Kelekturan di Pesantren Sulsel, Ujung- pandang: Balai Penelitian Lektur Keagamaan, 1993.
Al-An¡ ā r ī ,  Zakariy ā , Fat¥  al-Wahh ā b  Syar¥  Manhaj  a¯-°ull ā b, Beirut:  Dar  al- Fikr, t. th.
Al-Bukh ā r ī , ¢a¥ ī ¥ al-Bukh ā r ī , Damaskus: Dar Ibni Kasir, cet. 1, 2002 Ibnu ‘Abid ī n, ¦ ā syiyah Radd al-Mukht ā r ‘ala ad-Dur al-Mukht ā r, Beirut: Dar al- Fikr, t.th.
Ibnu  Ka£ ī r ,  Tafs ī r  al-Qur' ā n  al-'A§ ī m, Beirut:  al-Maktabah  al-‘Asriyah,  cet.  II,
2000.
Ibnu  Qud ā mah, al-Mugn ī f ī Fiqh  Im ā m  as-Sunnah  A¥mad  ibn  ¦anbal  asy- Syaib ā n ī , Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadisah, 1980. al-Jaz ī r ī , ‘Au« bin Mu¥ammad, Kit ā b al-Fiqh ‘al ā al-Ma© ā hib al-Arba‘ah, t.tp.: Dar Ihya’ at-Turas al-‘Arabi, cet. I, 1996.
Matthes,  Benjamin    Frederik,  “Boegineesche  Chrestomathie”, dalam Bicaranna Latoa , Amsterdam: Het Nederlan Bijbelgnootschap, 1874.
Mattulada, Latoa:  Satu  Lukisan  Analitis  terhadap  Antropologi  Politik  Orang Bugis, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985.
MUI  Sulsel ,  Tafesere  Akorang  Mabbasa  Ogi, Ujung  Pandang:  MUI  Provinsi Sulawesi Selatan, 1988.
Mukhlis  (ed), Dinamika  Bugis-Makassar, t.tp.:  Pusat  Latihan  Penelitian  Ilmu- Ilmu Sosial dan YIIS, cet. I, 1986.
Mursalim, “Tafsir Bahasa Bugis/Tafsir al-Qur’an al-Karim Karya Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  Sulawesi  Selatan;  Kajian  terhadap  Pemikiran-Pemikiran- nya ” Disertasi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
Muslim, ¢a¥ ī ¥ Muslim, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 1, 1991.
An-Nam ī r ī , ‘Abd al-Barr, al-K ā f ī f ī Fiqh Ahl al-Mad ī nah al-M ā lik ī , Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
Nasif, Fatimah  Umar, Menggugat  Sejarah  Perempuan;  Mewujudkan  Idealisme Jender  sesuai  Tuntunan  Islam ,  Terj.  Burhan  Wirasubrat  dan  Kundan  D. Nuryakien, Jakarta: CV. Cendikia Sentra, 2001.
Pelras, Christian, Manusia Bugis, Terj. Abdul Rahman Abud dkk., Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris (EFEO), 2005.
Qu¯b, Sayyid, F ī ¨il ā l al-Qur' ā n, Kairo: Dar asy-Syuruq, 1992.
Rahim, A. Rahman, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
Asy-Sya’r ā w ī , Mu¥ammad Mutawall ī , al-Mukht ā r min Tafs ī r al-Qur’ ā n al-‘A§ ī m, Kairo: Maktabah at-Turas al-Islami, t.th.
Yanggo, Chuzaimah T., dan Hafiz Anshary AZ (ed.), Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus bekerja sama dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 1994.
Yusuf,  Muhammad,  “Perkembangan  Tafsir  Alquran  di  Sulawesi  Selatan:  Studi Kritis terhadap Tafesere Akorang Mabbasa Ogi Karya MUI Sulsel”, Diser- tasi , Makassar: PPs UIN Alauddin, 2010.
a©-ªahab ī , Mu¥ammad ¦usain, asy-Syar ī ‘ah al-Isl ā miyah: Dir ā sah Muq ā ranah bayn  Ahl  as-Sunnah  wa  Ma©hab  al-Ja‘fariyah, Mesir:  Dar  al-Kutub  al- Hadisah, 1968.
Zein,  Muhammad,  dan  Mukhtar  al-Shodiq, Membangun  Keluarga  Humanis, Jakarta: Grahacipta, 2005 .
Az-Zu¥ail ī ,  Wahbah, al-Fiqh  al-Isl ā m ī wa  Adillatuh, Damaskus:  Dar  al-Fikr,  t. th.