## PENDAHULUAN
Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat  mendasar.  Manusia  hidup  serta  melakukan
aktivitas  di  atas  tanah  sehingga  setiap  saat  manusia selalu  berhubungan  dengan  tanah  dapat  dikatakan hampir  semua  kegiatan  hidup  manusia  baik  secara

## PENYELESAIAN KASUS TANAH DENGAN DENGAN SURAT TANAH LEBIH DARI SATU ( SERTIFIKAT GANDA) DI KOTA PALANGKA RAYA

## LAND CASE SETTLEMENT WITHLAND LETTER MORE THAN ONE(DOUBLE CERTIFICATE) IN PALANGKA RAYA CITY
Eny Susilowati, S.H., L.LM
Universitas PGRI Palangka
Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia *email: email correspondence

## Abstrak
Tanah  merupakan  suatu  kebutuhan  dari  setiap  warga  negara  saat  ini.  Kebutuhan akan  tanah  terlihat  dari  antusias  setiap  orang  akan  memperoleh  dan mempertahankan  tanah  yang  mereka  inginkan  dan  mereka  miliki.  Tanah  yang merupakan  karunia  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  memiliki  nilai  yang  sangat  tinggi secara  ekonomi,  sosiologi,  maupun  secara  derajat  seseorang  ditengah  masyarakat. Seiring perkembangan  akan kebutuhan  tanah  disaat ini,  bersamaan  dengan  itu  juga berkembang  pula  regulasi-regulasi  atau  aturan  yang  mengatur  bagaimana  cara memperoleh  serta  mempertahankan  tanah  tersebut.  Pemerintah  yang  berwenang mengeluarkan  segala  jenis  aturan  tersebut  merasa  harus  untuk  mengeluarkan peraturan-peraturan  tentang  pertanahan,  maka  dibentuklah  Undang-undang  Pokok Agraria  yaitu  Undang-undang  No.  5  Tahun  1960.  Namun  peraturan-peraturan tersebut  belum  sepenuhnya  melindungi  para  pemegang  hak  atas  tanah.  Karena besarnya  nilai  tanah  tersebut,  sering  menimbulkan  sengketa  pertanahan.  Metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menitik beratkan terhadap data primer. Faktor yang  menyebabkan  surat  tanah  menjadi  ganda  adalah  kurang  telitinya  panitia ajudikasi  dalam  mengumpulkan  data  fisik  tanah  yang  dimohonkan  pendaftarannya, sering mengakibatkan terjadinya overlapping (tumpang tindih) surat tanah. Selain hal tersebut  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  prosedur  pembuatan  surat tanah,  sehingga  dimanfaatkan  oleh  oknum  perangkat  desa  atau  pejabat  badan pertanahan  dengan  memalsukan  data – data  yang  di  perlukan  dalam  rangka pendaftaran tanah.Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah memfasilitasi dalam Mediasi/Musyawarah. Badan Pertanahan Nasional  berperan  sebagai  tempat  mediasi  atau  tempat  menyelesaikan  sengketa secara kekeluargaan tanpa melewati pengadilan.

## Kata Kunci:
Penyelesaian1
Kasus Tanah2 Surat Tanah Lebih Dari Satu3
Keywords : Settlement 1 Land Case 2
More Than One Land
Certificate 3
Accepted
Maret 2021

## Published
April 2021

## Abstract
Land is a necessity for every citizen these days. The need for land is reflected in the enthusiasm of everyone to acquire and maintain the land they want and have. Land, which  is  a  gift  from  God  Almighty,  has  a  very  high  value  economically, sociologically, and in terms of a person in society. Along with the development of the  current  need  for  land,  at  the  same  time  also  develop  regulations  or  rules governing  how  to  acquire  and  maintain  the  land.  The  government,  which  is authorized  to  issue  all  kinds  of  regulations,  feels  compelled  to  issue  regulations regarding  land,  so  the  Basic  Agrarian  Law,  namely  Law  No.  5  of 1960.  However, these  regulations  have  not  fully  protected  land  rights  holders.  Due  to  the  large value of the land, it often creates land disputes. The approach method used in this study  uses  empirical  legal  research  methods,  namely  research  that  focuses  on primary data. The factor that causes double land certificates is the lack of accuracy of  the  adjudication  committee  in  collecting  the  physical  data  of  the  land  being applied  for  registration,  which  often  results  in  overlapping  land  certificates.  Apart from this, there is a lack of public knowledge about the procedures for making land certificates,  so  that  village  officials  or  land  agency  officials  have  falsified  the  data needed for land registration. The settlement of disputes that can be carried out at the  National  Land  Agency  (BPN)  is  facilitating  Mediation  /  Deliberation.  The National Land Agency acts as a place for mediation or a place to resolve disputes amicably without passing through the court.
©  2021  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas Muhammadiyah  Palangkaraya.  This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Eny  Susilowati.  Penyelesaian  Kasus  Tanah  Dengan  Dengan  Surat  Tanah  Lebih  Dari  Satu  (  Sertifikat  Ganda)  Di Kota Palangka Raya
langsung  maupun  tidak  langsung  selalu  memerlukan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka  setiap  orang  akan  selalu  berusaha  memiliki  dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan  suatu  sengketa  tanah  di  dalam masyarakat.
Tanah  mempunyai  peranan  yang  besar  dalam dinamika  pembangunan,  sehingga  dalam  Undang- Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan untuk  sebesar-besar  kemakmuran  r akyat”.  Ketentuan mengenai  tanah  juga  dapat  kita  lihat  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  atau yang  biasa  kita  sebut  dengan  UUPA.  Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak  (orang/badan)  yang  berisi  keberatan-keberatan dan  tuntutan  hak  atas  tanah,  baik  terhadap  status tanah,  prioritas,  maupun  kepemilikannya  dengan harapan  dapat  memperoleh  penyelesaian  secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tanah  juga  mempunyai  arti  penting  bagi kehidupan  bangsa  indonesia,  hal  ini  karena  Negara Indonesia  merupakan  negara  agraris,  sehingga  setiap kegiatan  yang  dilakukan  oleh  sebagian  besar  rakyat indonesia  senantiasa  membutuhkkan  dan  melibatkan soal  tanah.  Bahkan  sebagian  besar  masyarakat,  tanah dianggap  sebagai  sesuatu  yang  sakral,  karena  disana terdapat  simbol  status  sosial  yang  dimilikinya.  Maka dari  penjelasan  diatas  tanah  dibutuhkan  oleh  banyak orang sedangkan tanah jumlahnya tidak bertambah atau tetap,  sehingga  tanah  yang  tersedia  tidak  mampu  lagi memenuhi  kebutuhan  yang  terus  meningkat  terutama kebutuhan  akan  tanah  untuk  membangun  perumahan sebagai  tempat  tinggal,  untuk  bercocok  tanam  atau pertanian,  serta  untuk  membangun  fasilitas  umum dalam rangka memenuhi tuntutan tehadap kemajuan di berbagai bidang kehidupan.
Untuk mencapai cita-cita Negara tersebut diatas, maka  dibidang  agraria  perlu  adanya  suatu  rencana (planning)  mengenai  peruntukan,penggunaan  dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan  hidup  rakyat  dan  Negara.  Secara konstitusional,  Undang-Undang  Dasar  1945  dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa  “bumi, air, ruang angkasa  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan untuk  sebesar-besar  kema kmuran  rakyat”.  Dari ketentuan  dasar  ini,  dapat  diketahui  bahwa kemakmuran  rakyatlah  yang  menjadi  tujuan  utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan  hidup  masyarakat,  maka  diperlukan peraturan  yang  lengkap  dalam  hal  penggunaan, pemanfaatan,  pemilikan  dan  perbuatan  hukum  yang berkaitan  dengan  hal  tersebut.  Semua  ini  bertujuan untuk  menghindari  persengketaan  tanah  baik  yang menyangkut  pemilikan  maupun  perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, maka dari itu dibuat Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960,  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  yang  biasa disebut  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA) mengisyaratkan  bahwa  tanah  itu  pada  tingkatan tertinggi  dikuasai  oleh  Negara  sebagai  organisasi seluruh rakyat. Dalam rangka menjamin kepastian hak dan  kepastian  hukum  atas  tanah,  Undang-Undang Pokok  Agraria  (UUPA)  telah  menggariskan  adanya keharusan  untuk  melaksanakan  pendaftaran  tanah diseluruh indonesia.
Kenyataannya  masih  banyak  orang  yang menempati  maupun  membangun  rumah  diatas  tanah yang  bukan  miliknya  atau  diatas  tanah  sengketa  tanpa memiliki surat kepemilikan hak atas tanah bahkan yang membuat  sertifikat  diatas  tanah  yang  bersertifikat. Dalam  hal  terjadi  sengketa  kepemilikan  atas  tanah, maka pihak yang merasa memiliki tanah akan berusaha keras  memperjuangkan  hak-haknya.  Oleh  sebab  itu
pemerintah  juga  harus  menjalankan  kepentingan terselenggaranya  kesejahteraan  umum  bagi  seluruh warga  masyarakat.  Dalam  hal  seperti  itu,  maka sengketa-sengketa tidakdapat dihindari tanpa ditangani secara sungguh-sungguh, apabila hal tersebut dibiarkan, maka  akanmembahayakan  kehidupan  masyarakat, terganggunya tujuan negara serta program pemerintah itu sendiri.
Melihat  persoalan  tersebut  di  atas,  penguasaan tanah  merupakan  masalah  yang  perlu  mendapatkan penyelesaian  termasuk  pembangunan  dan  penghunian rumah  diatas  tanah  bukan  miliknya  yang  sering melahirkan  sengketa  pertanahan.  Dasar  yuridis  yang tersedia  seakan-akan  belum  mampu  untuk  meredam konflik  tersebut  sehingga  dibutuhkan  pemikiran- pemikiran  untuk  mencari  solusi  dalam  pengaturan masalah  hukumnya,  maupun  dalam  hal  penyelesaian sengketa.  Provinsi  Kalimantan  Tengah  kasus  mengenai sengketa tanah terdata di Polda Kalimantan Tengah ada 7  kasus  yang  terjadi  baik  bidangperkebunan  maupun kehutanan. Rinciannya masih banyak kasus perkebunan, yaitu  satu  kasus  perambahan  hutan,  dan  enam  lainnya sengketa  tanah  perkebunan.8  kasus  khusus  di  Kota Palangkaraya  kasus  sengketa  tanah  yang  terjadi  pada tahun  2013  ada  29  kasus  yang  rinciannya  18  kasus terjadi  antara  masyarakat  dengan  masyarakat  itu sendiri,  kemudian  4  kasus  terjadi  antara  masyarakat dengan  pihak  pemerintah  dan  7  kasus  sisanya  antara masyarakat dengan swasta.
Dari penjelasan diatas, merupakan sengketa tanah yang  diselesaikan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional Kota  Palangkaraya.  Sengketa  tanah  yang  sering  terjadi lebih banyak melibatkan masyarakat dengan masyarakat terutama  pada  tahun  2011  dengan  jumlah  kasus  45 kasus.  Sedangkan  pada  tahun  2010  adalah  jumlah sengketa  paling  sedikit  dengan  jumlah  4  kasus  saja. Faktor  terjadinya  sengketa  tanah  antara  masyarakat yaitu  sertifikat  tanah  yang  ganda,  ini  artinya  kedua pihak  sama-sama  mempunyai  sertifikat  dengan pengesahan  yang  jelas  pula.  Salah  satu  contoh  kasus
sengketa  tanah  yang  terjadi  adalah  kasus  sengketa tanah  yang  melibatkan  seorang  warga  Kota Palangkaraya  yaitu  Yohanes  Arnold  Pisy  dengan  pihak lain.  Dalam  hal  ini  Yohanes  sebagai  pemilik  tanah secara  sah  menggugat  salah  satu  pihak  dengan  alasan mengklaim  kepemilikan  tanahnya.  Faktor  yang menjadikan  sengketa  tanah  tersebut  ialah  tumpang tindihnya  7  kepemilikan.  Akan  tetapi  karena  Yohanes punya surat-surat resmi akhirnya mendapat pengakuan dari  camat  dan  lurah.Sehingga  Yohanes  pun  bisa membayar  tunggakan  PBB  di  Bank  Kalteng  untuk mengamankan  lahan  miliknya  di  lokasi  tersebut  agar tidak  diklaim  oleh  pihak  lain,  karena  bukti  atau  resi pembayaran  PBB  bisa  dijadikan  sebagai  alat  untuk memperkuat  kepemilikan  lahannya  tersebut  selain bukti surat kepemilikan lahan yang telah disahkan oleh lurah  dan  camat  terutama  Surat  keterangan  tanah (SKT).

## METODOLOGI
Jenis  Penelitian  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif,  dengan  alasan  agar dapat  menggali  informasi  yang  mendalam  mengenai objek  yang  diteliti  dalam  hal  ini  esksistensi  damang kepala  adat  dalam  menyelesaikan  sengketa  tanah  adat di  Kota  Palangkaraya.  Metode  deskriptif  sebagai prosedur  pemecahan  21  masalah  yang  di  teliti berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada,  sehingga  tujuan  dari metode  deskriptif  adalah  menggambarkan  suatu penyelesaian sengketa tanah adat.
Maka  dari  itu  metode  yang  dilakukan  adalah metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif,  yang bisa  dipahami  sebagai  serangkaian  prosedur  yang digunakan  dalam  upaya  pemecahan  masalah  yang diselidiki  dengan  menggambarkan  atau  melukiskan obyek  penelitian.  Sumber  Data  Dalam  penelitian  ini penulis  memperoleh  sumber  data  yang  digunakan adalah:
a.  Data  Primer  Data  primer  merupakan  data  yang didapatkan  dari  narasumber  yang  dianggap  tahu terhadap  persoalan  yang  terjadi.  Data  primer
Eny  Susilowati.  Penyelesaian  Kasus  Tanah  Dengan  Dengan  Surat  Tanah  Lebih  Dari  Satu  (  Sertifikat  Ganda)  Di Kota Palangka Raya
digunakan  sebagai  informasi  penunjang  penelitian supaya  bisa  memperkuat  data  informasi  penulis  dalam menyusun basis penelitian. Tujuan dalam data sekunder ini  yaitu  para  informan  atau  para  sumber  yang berkaitan  langsung  dengan  permasalahan  penulisan yaitu Damang Kepala Adat.
b.  Data  Sekunder  Data  sekunder  di  butuhkan  untuk melengkapi  data  primer  untuk  mengkaitkan  langsung dengan  persoalan  sengketa  tanah.  Data  sekunder didasarkan  terhadap  buku-buku,  artikel,  arsip, peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan  sengketa tanah di Kota Palangkaraya.
Lokasi  penelitian  di  maksudkan  agar  peneliti mampu  mengungkapkan  fakta  supaya  mendapatkan data  dan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  peneliti. Adapun  lokasi  penelitian  yang  dipilih  adalah  di Kecamatan  Sebangau,  Kota  Palangkaraya.  Teknik Pengumpulan  Data  Pada  prinsipnya  pengumpulan  data empirik  diawali  dengan  memahami  setting.  Dalam  hal ini peneliti masuk sebagai bagian dari subyek penelitian. Sehubungan  hal  tersebut,  maka  digunakan  teknik pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan dokumentasi:
a.  Wawancara  Metode  wawancara  yaitu  metode pengumpulan  data  dengan  melalui  perbincangan langsung. Perbincangan langsung dilakukan oleh peneliti dan  yang  menjadi  narasumber  dalam  wawancara  yaitu Damang  Kepala  Adat.  Jadi  hal  ini  dilakukan  untuk mendapatkan  informasi  yang  diingikan  peneliti.  Teknik ini  dilakukan  secara  terstruktur  dan  berpartisipasi langsung dengan tujuan peneliti mendapatkan data-data yang  diinginkan  sesuai  dengan  kebutuhan  peneliti. Dalam  wawancara  juga  akan  membahas  Eksistensi Damang  Kepala  Adat  Dalam  Penyelesaian  Konflik Agraria serta proses penyelesaiannya.
b.  Metode  Observasi  Metode  observasi  yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung  terhadap  obyek  yang  di  teliti.  Dalam  hal  ini penulis  mengamati  faktor-faktor  yang  menyebabkan sengketa  tanh  berdasarkan  data  dari  23  Badan
Pertanahan Nasional serta Damang Kepala Adat. Selain itu juga pengamatan langsung peneliti pada saat proses konflik di Peradilan Adat.
c.  Metode  Dokumentasi  Metode  dokumentasi  yaitu pengumpulan  data  dengan  cara  melalui  tulisan-tulisan mengenai  hukum  adat,  peradilan,  buku-buku  tentang pedoman  peradilan  adat  serta  peraturan-peraturan mengenai hak-hak di atas tanah adat, tentang fungsi dan peran damang.
Data  Teknik  analisis  data  merupakan  bagian yang  sangat  penting  dalam  metode  ilmiah  karena dengan  analisis  data  dapat  diberi  arti  tentang  makna yang  berguna  dalam  memecahkan  permasalahan penelitian.  Untuk  analisis  data  peneliti  menggunakan teknik  analisis  data  kualitatif,  analisis  kualitatif  terdiri dari:
a.  Pengumpulan  Data  Dalam  hal  ini  peneliti  mencari dan  mengumpulkan  semua  data  yang  ada  di  lapangan sesuai  dengan  judul  penelitian,  untuk  kemudian dijadikan sebagai tambahan dalam penulisan.
b. Reduksi Data Merupakan proses penyajian,kompilasi daata setelah direduksi ke dalam bentuk-bentuk simbol yang  bisa  mengganbarkan  keseluruhan  datadata utamanya  hasil  penelitian.  Kegiatan  ini  merupakan penyederhanaan data yang kompleks ke dalam, narasi- narasi  pendek  sesuai  kriteria  dan  klasifikasi  data berdasarkan rumusan masalah sehingga dengan mudah bisa dipahami maknanya.
c. Display Data Merupakan tahap seleksi data atas data atau  catatan-catatan  lapangan  seperti  proses penyelesaian sengketa tanah,proses pengadilan adat,serta  kendala  dalam  penyelesaian  sehingga  data yang  didapat  sesuai  dengan  pokok  yang  dituju  dalam penelitian.
d.  Verifikasi  Data  Setelah  data  disajikan,  maka  diambil beberapa alternatif yang sesuai dengan judul penelitian untuk  dijadikan  bahan  penyampaian  informasi  dan pengambilan keputusan guna kemudian diambil sebuah kesimpulan.
Pemeriksaan  Keabsahan  Data  Untuk  menguji keabsahan  data  yang  dikumpulkan,  peneliti  akan menggunakan  teknik  triangulasi,  yaitu  teknik pemeriksaan  data  yang  memanfaatkan  sumber  data yang lain diluar data itu untuk keperluan perbandingan atau  pengecekkan  derajat  hasil  penenlitian.  Teknik triangulasi  yang  banyak  digunakan  adalah  pemeriksaan melalui  sumber  lain. Dalam  metode  pemeriksaan  data ini  prbandingan  antara  data  dan  hasil  pengamatan dengan  wawancara  dengan  data  dokumentasi, membandingkan  data  hasil  penelitian  dengan  hasik penelitian-penelitian  yang  sebelumnya  yang  dianggap relevan,  dengan  membandingkan  data  hasil  penelitian dengan teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  kasus  perdata  ini,identitas  penggugat adalah  bernama  Susane  Pikat  Mahar,  yang  bertempat tinggal  di  Jalan  Rajawali  VII,  no.01ab  Kelurahan  Bukit Tunggal,  Kecamatan  Jekan  Raya  Kota  Palangka  Raya. Penggugat  adalah  pemegang  Surat  Keterangan  Tanah (SKT).  Dalam  kasus  ini,  identitas  tergugat  adalah bernama  Adi  Asmita  yang  bertempat  tinggal  di  jalan DI.Panjaitan  No.10  Kota  Palangka  Raya.  Tergugat adalah pemegang Sertipikat.
Awal mula sejarah tanah yang bersengketa adalah tanah  garapan  yang  dimiliki  oleh  Ibu  Susane  Pikat Mahar  (penggugat).  Dari  hasil  wawancara,  pernyataan dari Ibu Susane Pikat Mahar tentang sejarah tanah yang bersengketa adalah :
“ awal mula petak jituh tuh asal ah petak garapan, nyelu  1980  aku  jadi  menggarap  ah.  Aku  parasih  dengan bakabun  melai  petak  jituh  mangat  uluh  katawa  bahwa petak jituh tege tempu. Nyelu 1980 te kea aku manampa SKT  petak  jituh.  Ukuran  petak  tuh  panjang  40  meter, lebar 30 meter, dan luas 1.200 Meter. Batas-batas petak jituh sila Utara : jalan, sila Timur : Supriady, sila Selatan : Marduniaty Datang, dan sila Barat : Jalan.
Kendala  petak  jituh  bihin  nah  pas  nyelu  2002  aku handak  manampa  sertipikat  akan  Badan  Pertanahan, ternyata  batal  awi  ewen  pertanahan  permohonan  kuh manampa  sertipikat  nah  awi  senga  tege  Adi  Asmita (tergugat) mengaku bahwa iye pemilik asli petak jituh. Dan kea  ternyata  Adi  Asmita  (tergugat)  jadi  manampa sertipikat  ayu  nyelu  1994,  ternyata  sertipikat  ayu  Adi Asmita  (tergugat)  jadi  gadai  ah  melai  Bank  Tabungan
Nasional  (BTN)  cabang  Palangka  Raya.  Awi  iye  dia  tau mambayar tagihan melai bank, jadi ewen bank manampa iklan  melai  koran  bahwa  petak  ayung  kuh  nah  lelang melai koran.
Setelah  aku  katawa  bahwa  Adi  Asmita  (terguugat) manampa sertipikat diatas petak ayung kuh, aku langsung melapor  akan  kepolisian  sektor  pahandut.  Aku  malapor Adi  Asmita  (tergugat)  dengan  tuduhan  pemalsuan sertipikat,  awi  Adi  Asmita  (tergugat)  mensertipikat  petak ayung  kuh  tanpa  hak  sehingga  diterbitkan  sertipikat  hak milik ( SHM ) Nomor 4092 dengan luas petak 860 meter dan sertipikat petak jite jadi gadai akan bank.
Limbah  aku  melapor  akan  polisi,  Adi  Asmita (tergugat)  dipanggil  awi  ewen  kepolisian  tapi  iye  dia  puji dumah.  Ternyata  tanggal  23  April  2002,  Adi  Asmita (tergugat) mengajukan surat perjanjian damai akang kuh, iye  menyerahkan  petak  jituh  akang  kuh  dengan  catatan aku  mencabut  laporan  kuh  melai  kantor  polisi.  Jadi  aku mencabut laporan kuh melai kantor polisi dan ikei sepakat berdamai.
Limbah ikei damai,senga  tege uluh mengaku bahwa petak  jituh  jadi  jual  Adi  Asmita  akan  Salihun.  Pas  aku handak  parasih  petak  jituh  senga  tege  Salihun  mengaku bahwa  petak  jituh  ayu  ah.  Awi  aku  dia  terima  Salihun mengaku petak jituh ayu ah, aku dengan Salihun mengadu akan  Pertanahan  dan  aku  manenga  surat  perjanjian damai je jadi nenga Adi Asmita akang kuh tentang  petak jituh.
Jadi ewen pertanahan nah  langsung muhun ih akan lapangan  meukur  petak  jituh,aku  dengan  Salihun  dengan Adi Asmita nah umba kea akan lapangan mangat ikei uras katawa  kebenaran  ah  petak  jituh.  Limbah  ewen pertanahan  meukur  petak  jituh  ternyata  ukuran  petak  je tege melai keterangan sertipikat ayun Adi Asmita nah dia sesuai  dengan  ukuran  petak  je  tege  melai  lapangan, sedangkan  melai  surat  petak  ayung  kuh  ukuran  dengan batas-batas  petak  te  sesuai  dengan  je  tege  melai lapangan. Setelah ewen pertanahan muhun lapangan dan meukur petak jituh, ewen pertanahan mengatakan bahwa surat  petak  je  asli  adalah  surat  petak  ayung  kuh sedangkan  surat  petak  ayun  Adi  Asmita  nah  palsu  awi ukuran  dan  letak  ah  dia  sesuai  dengan  je  tege  melai lapangan.  Limbah  jite  nah  Adi  Asmita  dengan  Salihun mengatakan  bahwa  petak  jituh  puna  petak  ayung  kuh. Limbah kejadian jite Adi Asmita mengajukan damai hindai akang  kuh  dan  iye  balaku  maaf  dan  kea  iye  mengakui bahwa sertipikat petak ayu ah memang palsu.
Terjemahan : “awal mula sejarah tanah ini adalah tanah garapan pada  tahun  1980,saya  mulai  menggarap  tanah  ini  pada tahun 1980. Saya merawat dan membersihkan tanah ini agar  orang-orang  mengetahui  bahwa  tanah  ini  ada pemiliknya,di tahun 1980 saya juga membuat SKT atas tanah ini. Tanah ini berukuran panjang : 40 meter,lebar :  30  meter,dan  luas  :  1.200  meter.  Batas-batas  pada tanah ini yaitu di sebelah utara : jalan,di sebelah timur : Ssupriady,di sebelah selatan : Marduniaty Datang,dan di sebelah barat : jalan.
Eny  Susilowati.  Penyelesaian  Kasus  Tanah  Dengan  Dengan  Surat  Tanah  Lebih  Dari  Satu  (  Sertifikat  Ganda)  Di Kota Palangka Raya
Kendala  yang  terjadi  pada  tanah  ini  yaitu  pada tahun  2002,saat  saya  ingin  membuat  Sertipikat  Hak Milik (SHM) ke Badan Pertanahan tiba-tiba Adi Asmita mengakui  bawha  tanah  yang  saya  miliki  adalah  tanah yang  ia  miliki,  karena  Adi  Asmita  mengaku  tanah tersebut  adalah  miliknya  Badan  pertanah  pun membatalkan pembuatan sertipikat saya. Ternyata Adi Asmita sudah membuat sertipikat tanah tersebut pada tahun 1994,dan sertipikat tanah tersebut sudah digadai oleh  Adi  Asmita  ke  Bank  Tabungan  Nasional  (BTN) cabang  Palangka  Raya.  Karena  Adi  Asmita  tidak  bisa membayar  tagihan  di  Bank  tersebut,jadi  pihak  Bank melelang tanah tersebut di koran.
Setelah saya mengetahui bahwa Adi Asmita sudah membuat  sertipikat  diatas  tanah  milik  saya,saya langsung  melaporkan  Adi  Asmita  ke  kepolisian  sektor pahandut  Palangka  Raya.  Saya  melaporkan  Adi  Asmita dengan tuduhan pemalsuan,penyerobotan dan penggelapan  tanah,karena  yang  bersangkutan  sudah mensertipikat  tanah  milik  saya  tanpa  hak  sehingga diterbitkan  Sertipikat  Hak  Milik  (SHM)  Nomor 4092,luas 860 M2. Yang mana sertipikat tersebut sudah di  gadai  ke  Bank  Tabungan  Nasional  (BTN) Palangkaraya.  Sesudah  saya  melaporkan  Adi  Asmita kepolisi,  pihak  kepolisian  pun  memanggil  Adi  Asmita untuk  dimintai  keterangan  tentang  laporan  saya,tetapi Adi  Asmita  tidak  pernah  menghadiri  panggilan kepolisian  tersebut.  Ternyata  pada  tanggal  23  April 2002,Adi  Asmita  mengajukan  surat  perjanjian  damai kepada  saya  dan  didalam  surat  perjanjian  damai tersebut  Adi  Asmita  bersedia  menyerahkan  tanah tersebut  kepada  saya  dengan  kesepakatan  saya bersedia  untuk  mencabut  laporan  saya  di  kepolisian. Saya dan Adi Asmita pun bersepakat untuk damai pada tanggal 23 April 2002.
Kemudian  pada  tahun  2010  saat  saya  ingin membersihkan tanah tersebut, tiba-tiba ada seseorang (Salihun)  yang  mengaku  bahwa  sudah  membeli  tanah tersebut  dari  Adi  Asmita.  Karena  saya  tidak  terima dengan  pengakuan  Salihun,  saya  bersama  Salihun  pun membuat  pengaduan  ke  Badan  Pertanahan  Kota Palangka Raya dan di Pertanahan saya juga menjelaskan bahwa  tanah  milik  saya  sudah  dijual  oleh  Adi  Asmita kepada Salihun, kemudian saya juga memberikan bukti surat  pejanjian  damai  tahun  2002  tentang  tanah tersebut yang dusah diberikan Adi Asmita kepada saya.
Setelah  menerima  pengaduan,pihak  pertanahan pun  melakukan  penelitian  dengan  melakukan pengukuran ulang di tanah tersebut untuk memastikan letak dan ukuran yang diakui oleh Salihun yang beli dari Adi  Asmita  dan  pada  saat  pengukuran  pun  dihadiri langsung  oleh  Salihun  dan  Adi  Asmita.  Pada  saat pengukuran  yang  di  lakukan  oleh  piha  pertanahan, keterangan  letak  dan  ukuran  tanah  yang  terdapat  di sertipikan  milik  Adi  Asmita  yang  sudah  di  jual  kepada Salihun  terdapat  kejanggalan,  karena  ukuran  dan  letak tanah pada sertipikat tersebut sama sekali tidak sesuai dengan  yang  ada  dilapangan.  Sedangkan  dilihat  dari Surat  tanah  (SKT)  yang  saya  miliki,ukuran  dan  letak tanah pun sesuai dengan keterangan yang ada,dan saya
dapat  menjelaskan  dengan  jelas  asal  usul  dan  batas- batas yang terdapat pada tanah tersebut.
Karena  pihak  pertanahan  sudah  melihat  langsung lokasi dan surat-surat tanah tersebut,pihak pertanahan pun  langsung  mengatakan  bahwa  surat  tanah  (SKT) yang  saya  miliki  adalah  surat  tanah  yang  jelas  dan benar,sedangkan  surat  tanah  yang  dimiliki  oleh  Adi Asmita  tidak  memiliki  kejelasan  dan  keterangan  letak dan  ukuran  yang  ada  pada  surat  tanah  tersebut  tidak sesuai  dengan  tanah  yang  sudah  di  ukur  oleh  pihak pertanahan.  Saat  musyawarah  Adi  Asmita  juga mengakui  bahwa  sertipikat  tanah  miliknya  tidak  fiktip dan  memang  tidak  memiliki  ukuran  yang  jelas.  Adi Asmita  kembali  membuat  perdamaian  dan  meminta maaf atas kesalahannya.
Setelah  adanya  sengketa  tersebut,saya  langsung membuat  Sertipikat  Hak  Milik  (SHM)  atas  tanah tersebut,yang  mana  langsung  diproses  oleh  Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya.”
Dari  permasalahan  diatas  maka  diajukanlah gugatan yaitu:
1. Penggugat  yaitu  Ibu  Susane  Pikat  Mahar  adalah pemilik  dari  Surat    Keterangan  Tanah  (SKT)  yang dibuat pada tahun 1980, penggugat mengaku tanah yang  ada  di  jalan  Rajawali  VII  Kota  Palangka  Raya adalah miliknya. Tanah tersebut berukuran :
Panjang : 40 meter Lebar : 30 meter Luas : 1.200 meter Dengan batas-batas tanah : Sebelah utara : jalan Sebelah timur : Supriady Sebelah selatan :Marduniaty Datang Sebelah barat : jalan
2. Pada  tahun  2002  penggugat  ingin  mensertipikat tanah tersebut ke Badan Pertanahan kota Palangka Raya,namun  pihak  pertanahan  membatalkan permohonan penggugat dikarenakan ada seseorang yang bernama Adi Asmita (tergugat) yang mengaku pemilik  asli  tanah  tersebut  dan  tergugat  memiliki bukti surat tanah berupa sertipikat.
3. Adi Asmita (tergugat) membuat sertipikat hak milik atas tanah tersebut pada tahun 1994,dengan nomor sertipikat  4092.  Selain  itu  Adi  Asmita  (tergugat) telah  menggadai  sertipikat  tanah  tersebut  kepada Bank Tabungan Nasional (BTN).
4. Setelah  merasa  dirugikan,  Susane  Pikat  Mahar (penggugat)  melaporkan  Adi  Asmita  (tergugat)  ke kepolisian  sektor  pahandut  pada  tanggal  26  Maret 2002  dengan  perihal  laporan  pengaduan  tentang pemalsuan,penyerobotan dan penggelapan tanah.
5. Setelah Susane Pikat Mahar (penggugat) melaporkan Adi Asmita (tergugat) ke polisi,tergugat mendapat panggilan untuk memberikan  keterangan  tentang  laporan  yang diajukan  oleh  penggugat,tetapi  Adi  Asmita (tergugat)  tidak  pernah  menghadiri  panggilan  dari pihak kepolisian.
6. Ternyata  pada  tanggal  23  April  2002,  Adi  Asmita (tergugat)  mengajukan  surat  permohonan  damai kepada  Susane  Pikat  Mahar  (penggugat).  Didalam surat  perjanjian  damai  tersebut  Adi  Asmita (tergugat)  bersedia  menyerahkan  tanah  tersebut tanpa  syarat  dan  didalam  surat  perjanjian  yang diberikan oleh Adi Asmita dituliskan bahwa Susane Pikat Mahar bersedia mencabut laporan di Polresta Palangka  Raya  No.Pol.  K/160/III/2000/  pamapta, tanggal  26  Maret  2002  serta  menganggap  perkara telah diselesaikan secara damai.
7. Setelah Susane Pikat Mahar (penggugat) melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan Adi Asmita (tergugat),di  tahun  2010  ada  seseorang  yang bernama  Salihun  mengaku  pemilik  tanah  tersebut dan  Salihun  mengatakan  mendapat  tanah  tersebut dibeli dari Adi Asmita.
8. Penggugat  (Susane  Pikat  Mahar)  kembali  membuat pengaduan  ke  Badan  Pertanahan  Kota  Palangka Raya  untuk  membuktian  surat  dan  pemilik  tanah yang asli.
9. Setelah  menerima  pengaduan  dari  Susane  Pikat Mahar  (penggugat),pihak  pertanahan  langsung melakukan pengukuran di tanah tersebut. Pada saat dilakukan  pengukuran,  dihadiri  langsung  oleh Susane  Pikat  Mahar  (penggugat),  Adi  Asmita (tergugat),  dan  Salihun  (orang  yang  membeli  tanah tersebut dengan Adi Asmita).
10. Pihak  pertanahan  mengukur  langsung  tanah tersebut,  saat  dilakukan  pengukuran  terdapat kejanggalan yang ada di Sertipikat milik Adi Asmita (tergugat).  Kejanggalan  tersebut  yakni  ukuran  dan batas-batas  tanah  yang  ada  di  sertipikat  milik  Adi Asmita tidak sesuai dengan yang ada di lapangan.
11. Sedangkan  ukuran  dan  batas-batas  tanah  yang  ada didalam  Surat  Keterangan  Tanah  (SKT)  yang dimiliki  oleh  Susane  Pikat  Mahar  (penggugat) ukuran  dan  batas-batas  tanah  sesuai  dengan  yang ada dilapangan.
12. Karena  ada  bukti-bukti  dari  pengukuran  yang dilakukan  pihak  pertanahan,Adi  Asmita  (tergugat) dan Salihun mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik dari Susane Pikat Mahar (penggugat)  dan Adi Asmita  (tergugat)  memohon  maaf  dan  meminta perdamaian kembali kepada Susane Pikat Mahar.
13. Pihak  pertanahan  mengatakan  bahwa  Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki oleh Susane Pikat Mahar adalah surat sah dari kepemilikan tanah tersebut,  sedangkan  Sertipikat  yang  dimiliki  oleh Adi Asmita dinyatakan sertipikat Palsu.
Setelah Badan Pertanahan melakukan penelitian di lapangan  dan  membandingan  keterangan  yang  ada disurat  tanah  milik  Penggugat  dan  tergugat,  Badan Pertanahan  mengatakan  bahwa  surat  tanah  yang dimiliki oleh tergugat adalah surat tanah palsu,sedangkan  surat  tanah  yang  dimiliki  oleh penggugat  adalah  surat  tanah  yang  asli.  Adi  Asmita selaku  tergugat  mengakui  bahwa  surat  tanah  yang dimiliki  Susane  Pikat  Mahar  selaku  Penggugat  adalah surat tanah yang sah dan tergugat meminta perdamaian kepada  penggugat  dan  bersedia  bertanggung  jawab terhadap  kerugian  yang  di  alami  oleh  Salihun. Perdamaian dilakukan secara kekeluargaan.
Dalam kasus diatas, yang dapat dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah memfasilitasi dalam Mediasi/Musyawarah.  Badan  Pertanahan  Nasional berperan  sebagai  tempat  mediasi  atau  tempat
Eny  Susilowati.  Penyelesaian  Kasus  Tanah  Dengan  Dengan  Surat  Tanah  Lebih  Dari  Satu  (  Sertifikat  Ganda)  Di Kota Palangka Raya
menyelesaikan  sengketa  secara  kekeluargaan  tanpa melewati pengadilan.
Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  juga  berperan sebagai  pemeriksa  lapangan  terhadap  tanah  yang bersengeta.  Kegiatan  pemeriksaan  lapangan  dapat dilakukan  oleh  pejabat  yang  berwenang  yang  disertai dengan  surat  tugas.  Kegiatan  pemeriksaan  lapanganan meliputi :
1. Penelitian  atas  kesesuaian  data  dengan  kondisi lapangan.
2. Pencarian  keterangan  dari  saksi-saksi  atau  pihak- pihak yang terkait.
3. Penelitian  batas  bidang  tanah,gambar  ukur,  peta bidang tanah, gambar situasi/surat ukur.
4. Kegiatan  lainnya  yang  diperlukan  dalam pemeriksaan lapangan.
Setelah  melakukan  pemeriksaan  lapangan,  Badan Pertanahan  Nasional  dapat  menyelesaikan  sengketa dengan menerbitkan :
1. Keputusan pembatalan hak atas tanah
2. Keputusan pembatalan sertipikat
3. Keputusan  perubahan  data  pada  sertipikat,  surat ukur, buku tanah dan daftar umum lainnya.
4. Surat  pemberitahuan  bahwa  tidak  terdapat kesalahan administrasi.
Keputusan pembatalan hak atas tanah merupakan pembatalan  terhadap  hak  atas  tanah,  tanda  bukti  hak dan  daftar  umum  lainnya  yang  berkaitan  dengan  hak tersebut.
Dalam  kasus  diatas,  dalam  hal  diatas  satu  bidang tanah  terdapat  tumpang  tindih  sertipikat  hak  atas tanah,  Kepala  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN)  sesuai  kewenangannya  menerbitkan  keputusan pembatalan  sertipikat  yang  tumpang  tindih,  sehingga diatas  satu  bidang  tanah  tersebut  hanya  ada  satu  (1) sertipikat hak atas tanah yang sah.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian  sengketa  yang  dapat  dilakukan  di  Badan
Pertanahan  Nasional  Kota  Palangka  Raya  adalah memfasilitasi  dalam  mediasi/musyawarah.  Badan Pertanahan  Nasional  juga  berperan  sebagai  tempat mediasi  atau  tempat  menyelesaikan  sengketa  secara kekeluargaan tanpa melewati pengadilan  dan berperan sebagai  pemeriksa  lapangan  terhadap  tanah  yang bersengketa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  Kasih  diucapkan  kepada  Ibu  Susane  Pikat Mahar,  Adi  Asmita,  Salihun,  dan  Badan  Pertanahan Kota  Palangka    Raya  karena  telah  membantu memberikan informasi dalam penyusunan penelitian ini.

## REFERENSI
Ali  Chomzah, Hukum  Pertanahan  Seri  Hukum Pertanahan  I  Pemberian  Hak  Atas  Tanah  Negara Dan  Seri  Hukum  Pertanahan  II  Sertipikat  dan Permasalahannya (Jakarta, 2002) AP. Parlindungan , Pendaftaran Tanah Tanah dan Konfersi hak milik atas tanah menurut UUPA (Bandung,Alumni,1988),
Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah Pembentukan  UUPA,  Isi  dan  Pelaksanaannya (Jakarta; Djambatan, 2005) Bachtiar  Effendie, Pendaftaran  Tanah  DiIndonesia  Dan Peraturan  Pelaksanaannya ( Bandung;  Alumni,
1993) Eddy  Ruchiat, Politik  Pertanahan  Sebelum  dan  Sesudah Berlakunya UUPA No.5 Tahun 1960 (Bandung,1995) Efendi  Perangin, Praktek  Pengurus  Sertipikat  Hak  Atas
Tanah , (Jakarta,1966) Florius  SP  Sangsun, Tata  Cara  Mengurus  Sertipikat Tanah, (Jakarta, 2007) Rusmadi  Murad, Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Atas Tanah
R.  Subekti, Hukum  Pembuktian ,  Pradnya  Paramita, Jakarta 2001 Urip  Santoso  ,  S.H.,M.H, Hukum  Agraria  dan  Hak-Hak
Atas Tanah , (Surabaya, 2005). Supranowo, Sertipikat dan Permasalahannya , (Yogyakarta,1992)
Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah (Jakarta,1997)