JURNAL IKA : IKATAN ALUMNI PGSD UNARS                                           P-ISSN : 2338-3860 Vol. 8 No. 1, Juni 2020.                                                                                   E-ISSN : 2656-4459 https://unars.ac.id/ojs/index.php/pgsdunars/index
KESENJANGAN  ANTARA KEBUTUHAN  DAN KETERSEDIAAN  GURU SMA/ SMK DI KABUPATEN  LANDAK PROVINSI KALIMANTAN  BARAT
Andina  Nurul  Wahidah 1 ,  Edi  Istiyono 2
1 IAIN Pontianak, 2 Universitas Negeri Yogyakarta e-mail: andinanurulwahidah@ iainptk.ac.id 1 ,  edi_istiyono@uny.ac.id 2
Re ce ived: June  19, 2020       R e vised: June  21, 2020        Acce pte d: June  23, 2020

## ABSTRAK
Kabupaten  Landak  merupakan  salah  satu  daerah  tergolong  Terdepan,  Terluar  dan  Tertingga l (3T) di Provinsi  Kalimantan  Barat yang  mengalami  permasalahan  kekurangan  guru  hingga  saat ini.  Pemenuhan  kebutuhan  guru  di  daerah  3T  merupakan  upaya  strategis  yang  harus direncanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  setempat.  Langkah  strategis  tersebut  dimula i dengan  mengetahui  seberapa  besar  kondisi  kebutuhan  guru  yang  dibutuhkan  di  setiap kecamatan  dengan  melakukan  analisis  perhitungan  kebutuhan  guru.  Penelitian  dilakukan  di  4 (empat)  sekolah  pada kecamatan  yang  berbeda di wilayah  Kabupaten  Landak, yaitu  (1) SMAN 1 Menjalin,  (2) SMAN 2 Mandor,  (3) SMKN 1 Ngabang  dan  (4) SMKN 1 Mempawah  Hulu. Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  kesenjangan  antara  kebutuhan dan  ketersediaan  guru  SMA/SMK  di  Kabupaten  Landak  Provinsi  Kalimantan  Barat berdasarkan  analisis  perhitungan  jumlah  kebutuhan  guru.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  studi  dokumen  yang  diperoleh  dari  masing- masing  sekolah  pada tahun  2018. Analisis  perhitungan  kebutuhan  guru  mengacu  pada  rumus  perhitungan  kebutuhan  guru berdasarkan  prinsip-prinsip  yang  diatur  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia.    Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terjadi  kesenjangan  antara ketersediaan  dan  kebutuhan  guru  SMA/SMK  di  Kabupaten  Landak  sebesar  32%.  Analis is perhitungan  kekurangan  guru  ini  diharapkan  dapat  menjadi  dasar  bagi  pemerintah  setempat untuk  melakukan  pemetaan  sebaran  guru  yang  proporsional  dan  mengatasi  permasalaha n kekurangan  guru  di Kabupaten  Landak.
Kata Kunci:  Kesenjangan,  Kebutuhan,  Guru,  Daerah  3T

## ABSTRACT
Landak  Regency  is  one  of  the  Frontier,  Outermost  and  Disadvantaged  (3T)  areas  in  the Province of West Kalimantan, which has experienced a shortage of teachers to date. Meeting the needs of teachers in the 3T region  is a  strategic effort that must be planned by t he local Regional  Government  (Pemda).  The  strategic  step  starts  with  knowing  how  much  the conditions of the teacher's needs are needed in each district by conducting an analysis  of the calculation of teacher needs. The study was conducted in 4 (four) schools in different districts in  the  Landak Regency,  namely  (1)  SMAN 1  Menjalin,  (2)  SMAN  2  Overseer,  (3)  SMKN 1 Ngabang and (4) SMKN 1 Mempawah Hulu.  The purpose  of this research  is  to evaluate the gap between the needs and availability of high school / vocational high school teachers in the Landak District  of West  Kalimantan Province based on an analysis  of the calculation  of the number of teacher needs. The data collection technique used is the study of documents obtained from each school in 2018. Analysis of the calculation of teacher needs refers to the formula for
calculating  teacher  needs  based  on  principles  governed  by  the  Ministry  of  Education  and Culture of the  Republic  of Indonesia.  The results  showed that there was a  gap  between the availability and needs of high school / vocational school teachers in Landak Regency by 32%. The analysis  of the calculation  of teacher shortages is  expected to be the basis  for the local government to  map  proportional  teacher  distribution  and  address  the  problem  of  teacher shortages in Landak District.
Keywords: Gaps, Needs, Teachers, 3T Regions

## PENDAHULUAN
Masalah  kekurangan  guru  merupakan  salah  satu  masalah  yang  telah  melanda  dunia pendidikan  Indonesia  secara berkepanjangan,  khususnya  pada jenjang  Sekolah  Menengah  Atas (SMA)  dan Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK). Data  statistik  yang  dirilis  oleh  Kementeria n Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  (2016:  25-26)  menyebutkan  bahwa kekurangan  guru  yang  terjadi  pada jenjang  pendidikan  SMA sejumlah  160.661 orang  guru  dan pada jenjang  SMK sejumlah  108.249 orang  guru.  Kondisi  kekurangan  guru  ini  masih  menjadi permasalahan  yang  belum  terselesaikan  hingga  saat ini.
Apabila  dilihat  dari  segi  geografis,  umumnya  dihadapi  oleh  daerah  tergolong  Terdepan, Terluar  dan Tertinggal  (3T)  yang  ada di  Indonesia.  Berdasarkan  data yang  dikemukakan  oleh Ditjen  PMPTK menyebutkan  bahwa,  sebanyak  21% sekolah  di  perkotaan  kekurangan  guru, 37% sekolah  di  pedesaan  kekurangan  guru,  dan  66%  sekolah  di  daerah  3T  kekurangan  guru (Tim  Basics,  2014:  1).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kondisi  kekurangan  guru  yang  paling banyak  terjadi  di  Indonesia  adalah  di daerah  tergolong  3T.
Permasalahan  tersebut  dirasakan  secara  nyata  di  berbagai  daerah  di  Indonesia,  tanpa terkecuali  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Data  statistik  pendidikan  tahun  2015/2016 menyebutkan  bahwa,  kekurangan  guru  SMA  di  Kalimantan  Barat  sejumlah  4.593 orang  dan guru  SMK sejumlah  1.303 orang  guru  (Kemendikbud,  2016: 44-48). Adanya  kekurangan  guru SMA/SMK sejumlah  5.896 orang  guru  di Kalimantan  Barat  ini  perlu  menjadi  perhatian  serius Pemerintah  Daerah  (Pemda)  setempat  khususnya  dalam  upaya  pemenuhan  kebutuhan  guru  di daerah  3T.
Penyelenggara  pendidikan  di  daerah  3T menghadapi  kompleksitas  tersendiri  mulai  dari persoalan  tentang  menyediakan  tenaga  pendidik  dan  berlangsungnya  pendidikan  yang berkualitas  terjamin  hingga  pada  tercapainya  perluasan  akses  dan  pemerataan  memperole h layanan  pendidikan  (Wijayanti  &  Sutapa,  2015;  Suciati,  2016:  77).  Kompleksitas  yang dihadapi  oleh  daerah  3T  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  kondisi  pemerataan  akses pendidikan  di  seluruh  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Barat  khususnya  dalam  pemenuha n kebutuhan  guru  di sekolah  masih  belum  terealisasi  secara optimal  hingga  saat ini.
Pemerataan  dan  perluasan  akses  memperoleh  layanan  pendidikan  sangat  diperlukan khususnya  bagi  daerah  yang  tergolong  3T  di  Kalimantan  Barat.  Dalam    Peraturan  Presiden Nomor  131  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Daerah  Tertinggal  tahun  2015-2019  disebutkan bahwa,  daerah  di  Kalimantan  Barat  yang  tergolong  3T,  yaitu:  (1)  Kabupaten  Sambas,  (2) Kabupaten  Bengkayang,  (3)  Kabupaten  Landak,  (4)  Kabupaten  Ketapang,  (5)  Kabupaten Sintang,  (6) Kabupaten  Kapuas Hulu,  (7) Kabupaten  Melawi  dan (8) Kabupaten  Kayong  Utara.
Otonomi  daerah  yang  menjadi  dasar  desentralisasi  pendidikan  di  Indonesia  telah memberikan  kewenangan  seluas-luasnya  bagi  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  untuk  melakukan pengelolaan  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kemampuan daerah.  Pemda  dapat  melakukan  inovasi  program  guna  pemenuhan  kebutuhan  guru  di daerahnya,  khususnya  di  daerah  tergolong  3T  (Tim  Basics,  2014:  1).  Pemda  memainka n peranan  penting  untuk  mengatasi  berbagai  masalah  pendidikan  di  daerahnya  masing-ma s ing dengan  menciptakan  inovasi  dan  menjalankan  program  secara  efektif.  Salah  satu  daerah tertinggal  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  yang  secara  konsisten  dan  terpadu  hingga  saat  ini melaksanakan  berbagai  inovasi  program  di  bidang  pendidikan  untuk  mengatasi  masalah  di daerahnya  adalah  Pemda Kabupaten  Landak.
Kabupaten  Landak  merupakan  salah  satu daerah  tertinggal  di Provinsi  Kalimantan  Barat dan merupakan  daerah  yang  mengalami  kekurangan  guru.  Pada tahun  2016 disebutkan  bahwa Kabupaten  Landak  masih  mengalami  kekurangan  guru  sebanyak  43,79%  di  semua  jenjang pendidikan  atau  sebanyak  2.904 guru  yang  dibutuhkan  sekolah  (Post Kota Pontianak,  2016).
Berdasarkan  uraian  permasalahan  di  atas,  perlu  dilakukan  analisis  dengan  menghit ung kesenjangan  antara  kebutuhan  dan  keterssediaan  guru  SMA/  SMK  di  Kabupaten  Landak Provinsi  Kalimantan  Barat.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  sumbangs ih pemikiran  untuk  mewujudkan  langkah- langkah  strategis  dalam  pemenuhan  kebutuhan  guru sehingga  pada akhirnya  dapat menjadi  salah  satu kajian  yang  solutif  untuk  permasalahan  serupa yang  dihadapi  daerah  lainnya  di Provinsi  Kalimantan  Barat  khususnya  daerah  yang  tergolong daerah  tertinggal.

## Perencanaan  Kebutuhan  Guru
Perencanaan  kebutuhan  guru  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  dalam mewujudkan  penataan  dan  pemerataan  guru.  Penataan  dan  pemerataan  guru  PNS  telah memiliki  kebijakan  jelas  yang  diatur  pemerintah  dalam  Peraturan  Bersama  Menteri  Negara Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi,  Menteri  Pendidikan  Nasional, Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Keuangan,  dan  Menteri  Agama  Nomor  05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011,  48  Tahun  2011,  158/PMK.01/2011,  11  Tahun  2011  tentang
Penataan  dan  Pemerataan  Guru  Pegawai  Negeri  Sipil  atau  biasa  disebut  dengan  Peraturan Bersama  5 Menteri.
Perencanaan  kebutuhan  guru  pada  TK/  TKLB,  SD/  SDLB,  SMP/  SMPLB,  SMA/ SMALB,  dan  SMK dilakukan  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  provinsi/  kabupaten/  kota, sedangkan  Pemerintah  Provinsi  berperan  dalam  melakukan  verifikasi  data  guru  dan  analis is kebutuhan  guru  TK/TKLB,  SD/SDLB,  SMP/SMPLB,  SMA/SMALB,  dan  SMK  di  setiap kabupaten/kota  sesuai  kewenangannya  (Peraturan  Bersama  5 Menteri  Pasal 10; Kemendikbud, 2011:8).  Untuk  itu,  dalam  hal  perencanaan  kebutuhan  guru  di  sekolah  merupakan  sinergis itas peran  antara  Pemerintah  Daerah  dan  Pemerintah  Provinsi  masing-masing  yang  memilik i kewenangan.
Dalam  dunia  pendidikan,  perencanaan  kebutuhan  guru  untuk  tingkat  SMA  dan  SMK dilakukan  berdasarkan  laporan  dari  satuan  pendidikan  tentang  jumlah  guru  sesuai  dengan  jenis guru,  peserta  didik,  rombongan  belajar,  jumlah  jam  setiap  matapelajaran  yang  mengacu  pada struktur  kurikulum,  dan  disesuaikan  dengan  jenis  program  yang  dibuka  (Kemendikbud, 2011:10).
Maka dari itu,  sumber  data utama  dalam  melakukan  perencanaan  kebutuhan  guru  berasal dari  sekolah  bersangkutan  sehingga  setiap  sekolah  seharusnya  memiliki  data  perencanaan kebutuhan  guru.  Namun,  dalam  realitanya,  SMA/SMK  Kabupaten  Landak  belum  memilik i data terkait  perencanaan  kebutuhan  guru.

## Analisis Perhitungan  Kebutuhan  Guru
Analisis  perhitungan  kebutuhan  guru  guru  harus  seiring  dengan  proyeksi  jumlah  siswa yang  disertai  dengan  asumsi  – asumsi  tentang  beban  studi  murid,  beban  mengajar  guru,  besar kelas,  dan estimasi  jumlah  guru  yang  akan pensiun,  pindah  atau  keluar  atau  yang  melanjutka n pendidikan  (Gaffar,  1987:  84).  Lebih  lanjut,  Hartini  (2011:102)  menjelaskan  bahwa  dalam menghitung  kebutuhan  guru  pada  suatu  lembaga  atau  sistem  memerlukan  data  dasar  yang mencakup  hal-hal  sebagai  berikut:
(1) enrolment sekolah,  (2)  jumlah  jam  perminggu  yang  diterima  murid  seluruh  mata pelajaran  atau  mata  pelajaran  tertentu,  (3) beban mengajar  penuh  guru  perminggu,  (4) besar kelas  yang  dianggap  efektif  untuk  menerima  suatu  mata  pelajaran,  (5)  jumlah  guru  yang ada,  (6)  jumlah  guru  yang  akan  pensiun  atau  berhenti  atau  karena  sesuatu  hal  yang  akan meninggalkan  jabatan  guru,  dan  (7)  jenis  sekolah  dan  jenjang  sekolah  yang  memerluka n guru.
Prinsip  perhitungan  kebutuhan  guru  pada tingkat  Sekolah  Menengah  Atas (SMA), yaitu:
(1) Setiap  rombel  dalam  mengikuti  mata  pelajaran  tertentu  diampu  oleh  1 (satu)  orang  guru, (2) Jumlah  guru  dihitung  berdasarkan  jumlah  tatap muka  per minggu  yang  terjadi  di sekolah (JTM)  dibagi  wajib  mengajar  guru,  (3)  Jumlah  tatap  muka  dihitung  dengan  cara menjumlahkanjumlah  rombelper  tingkat  kali  jumlah  jam  mata  pelajaran  per  minggu  per tingkat  yang  ada dalam  struktur  kurikulum,  (4) Wajib  mengajar  yang  digunakan  adalah  24
jam  tatap  muka  per minggu,  (5)  Guru  mata  pelajaran  hanya  mengampu  1 (satu)  jenis  mata pelajaran  yang  sesuai  dengan  latar  belakang  pendidikan  dan  atau  sertifikat  pendidik  yang dimilikinya,  (6)  Apabila  di  sekolah  terdapat  Iebih  dari  satu  pendidikan  agama  yang diajarkan,  jumlah  dan jenis  guru  agama  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan peraturan  yang berlaku  (Kemendikbud,  2011: 19).
Prinsip  perhitungan  kebutuhan  guru  SMA  dan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK) menggunakan  acuan  yang  sama  yang  dikeluarkan  oleh  Kemendikbud,  prinsip-prinsip  yang digunakan  (Kemendikbud,  2011: 22) sebagai  berikut:
(1) Setiap  rombel  dalam  mengik uti  mata  pelajaran  tertentu  diampu  oleh  1 (satu)  orang  guru kecuali  rombel  pada  mata  pelajaran  Dasar  Kejuruan  dan  Kompetensi  Kejuruan  dibagi menjadi  2 (dua)  kelompok  yang  masing- masing  diampu  oleh  satu  orang  guru,  (2) Jumlah guru  dihitung  berdasarkan  jumlah  tatap  muka  per  minggu  yang  terjadi  di  sekolah  (JTM) dibagi  wajib  mengajar  guru,  (3)  Jumlah  tatap  muka  dihitung  dengan  cara  menjumla hka n jumlah  rombel  per tingkat  kali  jumlah  jam  mata  pelajaran  per minggu  per tingkat  yang  ada dalam  struktur  kurikulum,  (4) Wajib  mengajar  yang  digunakan  adalah  24 jam  tatap  muka per minggu,  (5) Guru  mata  pelajaran  hanya  mengampu  1 (satu)  jenis  mata  pelajaran  yang sesuai  dengan  latar  belakang  pendidikan  dan  atau  sertifikat  pendidik  yang  dimilikinya,  (6) Apabila  di  sekolah  terdapat  Iebih  dari  satu  pendidikan  agama  yang  diajarkan,  jumlah  dan jenis  guru  agama  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan peraturan  yang  berlaku.
Selanjutnya,  rumus  yang  digunakan  dalam  menghitung  kebutuhan  guru  disesuaikan dengan  prinsip-prinsip  tersebut.  Dengan  catatan  bahwa,  Jam  Wajib  Mengajar  (JWM) disesuaikan  dengan  kurikulum  yang  berlaku  dan  aspek-aspek lainnya  seperti  mata  pelajaran, jumlah  siswa,  dan  jumlah  rombel  disesuaikan  dengan  ketentuan  yang  berlaku  di  sekolah tersebut.  Secara  matematis,  perhitungan  kebutuhan  guru  SMA  dapat  dirumuskan  sebagai berikut  (Kemendikbud,  2011:  19):
𝐾𝐺 = 𝐽𝑇𝑀 24 = (𝑀𝑃1 𝑥 ∑ 𝐾1) +  (𝑀𝑃2 𝑥  ∑ 𝐾2) + (𝑀𝑃3 𝑥  ∑ 𝐾3) 𝐽𝑊𝑀
Keterangan:
KG       :  Kebutuhan  Guru JTM     :  Jam  Tatap Muka
MP       :  Alokasi  jam  mata  pelajaran  per minggu  pada mata  pelajaran  tertentu  di suatu  tingkat ∑K       :  Jumlah  kelas  pada suatu  tingkat  yang  mengikuti  pelajaran  tertentu
JWM    :  Jam  Wajib  Mengajar  per  minggu  (disesuaikan  kurikulum  yang  digunakan  oleh sekolah  bersangkutan)
1,2,3     :  Tingkat  1, 2 dan 3
Rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung  perhitungan  kebutuhan  guru  SMA relatif  lebih sederhana  dibandingkan  perhitungan  guru  SMK. Untuk  menghitung  jumlah  kebutuhan  guru SMK, perhitungan  guru  secara umum  dibedakan  menjadi  2 (dua),  yaitu  (1) KGn/a  kebutuhan guru  per mata  pelajaran  kelompok  normatif/  adaptif,  dan (2) KGp/ Kebutuhan  guru  produktif.
Secara  matematis,  perhitungan  kebutuhan  guru  SMK  menggunakan  rumus  sebagai  berikut (Kemendikbud,  2011: 22-23):
𝐾𝐺𝑛/𝑎 = 𝐽𝑇𝑀 24 = (𝑀𝑃1 𝑥  ∑ 𝐾1) + (𝑀𝑃2 𝑥  ∑ 𝐾2) + (𝑀𝑃3 𝑥 ∑ 𝐾3) 𝐽𝑊𝑀
𝐾𝐺𝑝 = 𝐽𝑇𝑀 24 = (𝑀𝑃1𝑥∑𝐾1𝑥𝐾𝑃1) + (𝑀𝑃2𝑥∑ 𝐾2𝑥𝐾𝑃2)+ (𝑀𝑃3𝑥∑𝐾3𝑥𝐾𝑃3)
𝐽𝑊𝑀
Keterangan:
KGn/a   : Kebutuhan  guru  mata  pelajaran  normatif/  adaptif
KGp     : Kebutuhan  guru  mata  pelajaran  produktif
JTM     : Jam  Tatap Muka
MP       : Alokasi  jam  mata  pelajaran  per minggu  pada mata  pelajaran  tertentu  di suatu  tingkat ∑K       : Jumlah  kelas/rombel  pada  suatu  tingkat  yang  mengikuti  pelajaran  produktif  pada spesialisasi  tertentu
JWM    : Jam  Wajib  Mengajar  per  minggu  (disesuaikan  kurikulum  yang  digunakan  oleh sekolah  bersangkutan)
1,2,3     : Tingkat  1, 2 dan 3
Penggunaan software statistik  seperti microsoft excel dapat  memudahkan  perhitunga n analisis  kebutuhan  guru.  Dalam  evaluasi  ini,  dipaparkan  hasil  analisis  perhitungan  kebutuhan guru  untuk  menjawab  rumusan  masalah  evaluasi  yang  diajukan  yang  dapat dijadikan  sebagai contoh  dalam  melakukan  analisis  perhitungan  kebutuhan  guru..

## Urgensi Pemenuhan  Kebutuhan  Guru
Salah  satu  tugas  pokok  rencana  strategis  Depdiknas  adalah  pemerataan  dan  perluasan akses pendidikan  yang  dalam  hal  ini  diarahkan  melalui  kebijakan  rekrutmen  tenaga  pendidik dengan  mempertimbangkan  kecukupan  jumlah  dan  kualifikasi  guru  di  berbagai  jenjang pendidikan,  pemerataan  penyebaran  secara  geografis,  keahlian  dan  kesetaraan  gender (Rusdiana,  2015:81).  Pemerataan  pendidikan  memiliki  tantangan  yang  cukup  berat  namun harus  diupayakan  oleh  pemerintah  agar  masyarakat  mendapat  kesempatan  belajar  yang  sama (Suryadi,  2014:  69). Evaluasi  ini  menekankan  urgensi  pemerataan  pendidikan  secara spesifik yaitu  upaya  Pemda  dalam  pemenuhan  kebutuhan  guru  di daerah  tertinggal.
Pemenuhan  kebutuhan  guru  merupakan  salah  satu upaya  dalam  mewujudkan  pemerataan dan perluasan  pendidikan  yang  berkeadilan  dan perluasan  kesempatan  belajar  bagi  setiap  anak (Hakim,  2016:  62). Dari  sejumlah  studi  ditunjukkan  bahwa  perluasan  pendidikan  yang  tidak berkeadlian  memberikan  dampak  buruk  terhadap  persebaran  mutu  yang  tidak  seimbang sehingga  dibutuhkan  pemerataan  aktif  yang  mampu  memberi  kesamaan  dan  kesempatan terhadap murid  agar memperoleh  hasil  belajar  setinggi-tingginya  (Mujahidun,  2016:44). Aspek
pemerataan  pendidikan  pada pendidikan  menengah  masih  menghadapi  masalah  cukup  serius bahkan  dibangdingkan  pada jenjang  pendidikan  lainnya.
Untuk  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep  pemerataan  pendidikan  menengah  telah digaungkan  sejak  lama  dan  menjadi  salah  satu  kebijakan  yang  terus  diupayakan  pemerinta h. Pemerataan  pendidikan  di  daerah  tertinggal  saat  ini  menuntut  perwujudan  pemenuha n kebutuhan  guru  di  sekolah  yang  masih  belum  dapat  terealisasikan  optimal  karena  berbagai keterbatasan.  Mengingat  urgensi  pemenuhan  kebutuhan  guru  sebagai  salah  satu  upaya pemerataan  pendidikan, maka  pemerintah pusat  dan  daerah  harus  sinergi dalam mengimplementasikan  kebijakan  agar  daerah  tertinggal  tidak  lagi  dimarginalkan  dalam  hal penyediaan  guru.

## PEMBAHASAN
Distribusi  guru  yang  belum  merata  apabila  dilihat  dari  segi  kuantitas,  rasio  guru  dan siswa  rata-rata  1  banding  16  di  setiap  tingkat  pendidikan  (Ferdiansyah,  2019:  12). Permasalahan  kekurangan  guru  yang  lebih  kompleks  di  Indonesia  terjadi  di  daerah  tertingga l, di  Indonesia  daerah  tertinggal  umumnya  dicirikan  dengan  letak  geografisnya  relatif  terpencil, atau  wilayah-wilayah  yang  miskin  sumber  daya  alam,  atau  rawan  bencana  alam  dan  relatif kurang  berkembang  dibandingkan  dengan  daerah  lain  dalam  skala  nasional  (Bappenas,  2004). Kekurangan  guru  di daerah  tertinggal  umumnya  disebabkan  karena  ketidakcukupan  guru  yang bersedia  dan  berkomitmen  untuk  mengajar  atau  ditempatkan  di  daerah  tertinggal.  Penyebab kekurangan  guru  terletak  pada  pendistribusian  guru  (Subair  &  Talabi,  2015:32).  Menurut Makinde  (2010),  sekolah  di  daerah  pedesaan  tidak  menerima  kuota  guru  terlatih  sementara banyak  guru  di  daerah  pedesaan  sering  melakukan  transfer  ke kota.  Selain  itu,  Lunenburg  & Ornstein  (2012) juga  menguatkan  bahwa banyak  guru  tidak  mau  mengajar  di  daerah pedesaan terutama  di  sekolah  dengan  siswa  yang  berasal  dari  kondisi  ekonomi  rendah  seperti  halnya  di daerah  tertinggal.
Rencana  Strategis  (Renstra)  Kemendikbud  Republik  Indonesia  tahun  2015-2019 menyebutkan  bahwa  pemenuhan  kekurangan  guru  di  daerah  tertinggal  akan  sulit  terlaksana karena  terbatasnya  ketersediaan  guru.  Untuk  itu,  penyediaan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) untuk  mengatasi  kekurangan  guru  merupakan  bentuk  perencanaan  jangka  panjang  yang  dapat menjadi  solusi.
Data pokok sekolah  terkait  kondisi  SMA/SMK di Kabupaten Landak  diperoleh  dari hasil dokumentasi  yang  akan  menjadi  acuan  dalam  melakukan  perhitungan  kebutuhan  guru  pada bagian  analisis.  Kondisi  SMA/SMK  di  Kabupaten  Landak  tahun  2017/2018  diolah  ke dalam Tabel  1.
Tabel  1. Kondisi  SMA/SMK di Kabupaten  Landak
Berdasarkan  Tabel  1,  dapat  diketahui  jumlah  rombel  (rombongan  belajar),  kurikulum yang  digunakan  serta jumlah  guru  berdasarkan  status kepegawaiannya  di 4 (empat)  SMA/SMK yang  menjadi  sampel  evaluasi  program  ini.  Jumlah  rombel  di  setiap  sekolah  berbeda-beda, Tabel  1  menunjukkan  bahwa  rombel  pada  tingkat  SMK  lebih  banyak  dibandingkan  pada tingkat  SMA.
Selain  itu,  dilihat  dari  segi  struktur  kurikulum  yang  digunakan,  masih  ada sekolah  yang menerapkan  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)  yaitu  SMA  Negeri  1  Menjalin pada jenjang  kelas  XII dan SMK Negeri  1 Mempawah  Hulu  pada jenjang  kelas  X, XI dan XII, sedangkan  SMA Negeri  2 Mandor dan SMK Negeri  1 Ngabang  telah  sepenuhnya  menerapkan kurikulum  2013. Analisis  lebih  lanjut  untuk  menghitung  kebutuhan  guru  akan mengacu  pada struktur  kurikulum  yang  digunakan.  Kondisi  ketersediaan  guru  SMA/  SMK  di  Kabupaten Landak  berdasarkan  status  kepegawaiannya  diolah  dalam  Gambar  1.
No Nama Sekolah
Kelas Jumlah Rombel Jumlah  Guru
PNS Honorer   dan GTT
1 SMAN 1 Menjalin
X 8
20 14 XI 7
XII
6 2 SMAN 2 Mandor
X 3 11
12 XI 3
XII
3 3 SMKN 1 Ngabang
X 12 31
43 XI 11 XII 11 4 SMKN 1 Mempawah  Hulu
X 5 8
37 XI 10 XII 7 Jumlah  (orang) 70 106 Persentase  (%) 40 60
Gambar  1. Ketersediaan  Guru  SMA/SMK di Kabupaten  Landak (Berdasarkan  Status  Kepegawaiannya)
Berdasarkan  Gambar  1, diketahui  bahwa  sebagian  besar  ketersediaan  guru  SMA/SMK di Kabupaten  Landak  didominasi  oleh  guru  berstatus  non  PNS yaitu  guru  honorer  sekolah  dan Guru  Tidak  Tetap (GTT)  sebesar 60%. Persentase  ini  cukup besar apabila  dibandingkan  jumlah guru  berstatus  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  hanya  sebesar  40%.  Hal  ini  menunjukka n bahwa  penempatan  honorer  dan  GTT  sangat  membantu  memenuhi  ketersediaan  guru  di Kabupaten  Landak  yang  tidak  bisa  dipenuhi  oleh  guru  berstatus  PNS saja.  Pada bagian  hasil analisis,  akan dilakukan  perhitungan  jumlah  kebutuhan  guru  SMA/SMK di Kabupaten Landak. Hal  ini  dilakukan  untuk  melihat  kesenjangan  yang  ada antara jumlah  ketersediaan  guru  dengan jumlah  kebutuhan  guru  SMA/SMK di  Kabupaten  Landak.
Peneliti  telah  melakukan  analisis  perhitungan  kebutuhan  guru  SMA/SMK di  Kabupaten Landak berdasarkan data pokok yang  diperoleh  dari sekolah  yang  terpilih  sebagai  sampel.  Hasil perhitungan  tersebut  kemudian  dibandingkan  dengan  jumlah  ketersediaan  guru  yanga  ada, sehingga  ditemukan  kesenjangan.  Hasil  analisis  kondisi  kesenjangan  antara  kebutuhan  dan ketersediaan  guru  SMA/SMK di  Kabupaten  Landak  disajikan  dalam  Tabel  2.
Tabel  2. Kesenjangan  antara  Ketersediaan  dan  Kebutuhan  Guru  SMA/SMK di Kabupaten  Landak
No Nama Sekolah Kebutuhan  Guru (orang) Ketersediaan  Guru (orang) 1 SMAN 1 Menjalin 64 34 2 SMAN 2 Mandor 32 23 3 SMKN 1 Ngabang 88 74 4 SMKN 1 Mempawah  Hulu
75
45
40% 60% PNS Honorer dan GTT
Jumlah  (orang) 259 176 Kesenjangan  Jumlah  Guru 83 orang
Tabel  2  menunjukkan  adanya  kesenjangan  antara  ketersediaan  dan  kebutuhan  guru SMA/SMK di  Kabupaten  Landak  tahun  2017/2018. Kesenjangan  yang  terjadi  berupa  kondisi kekurangan  guru  dimana  guru  yang  tersedia  jumlahnya  lebih  sedikit  dibandingkan  jumlah kebutuhan  guru  (Kemendikbud,  2011: 5). Berdasarkan  Tabel  2, dapat diketahui  bahwa  jumlah kebutuhan  guru  SMA/SMK  di  Kabupaten  Landak  adalah  259 orang,  sedangkan  jumlah  guru yang  tersedia  hanya  sebesar  176  orang.  Hal  ini  menunjukkan  kondisi  kekurangan  guru SMA/SMK  di  Kabupaten  Landak  tahun  2017/2018  sejumlah  83  orang.  Kesenjangan  yang terjadi  di  4 (empat)  SMA/SMK yang  terpilih  sebagai  sampel  evaluasi  ini  memiliki  persentase kesenjangan  berbeda-beda.  Kondisi  kekurangan  guru  yang  terjadi  di  SMA/SMK  Kabupaten Landak  tahun  berdasarkan  analisis  perhitungan  jumlah  kebutuhan  guru  disajikan  dalam Gambar  2.
Gambar  2. Kondisi  Kekurangan  Guru  SMA/SMK  di  Kabupaten  Landak
Gambar  2  menegaskan  bahwa  masih  terjadi  kondisi  kekurangan  guru  SMA/SMK  di Kabupaten  Landak.  Kondisi  kekurangan  guru  dengan  persentase  sebesar  32%  merupakan besaran  persentase  yang  cukup  memprihatinkan  dan  perlu  segera  diatasi.  Sebagaimana diketahui  bahwa  telah  banyak  inovasi  yang  dilakukan  pemerintah  setempat  khususnya  di bidang  pendidikan,  namun  dapat  disimpulkan  bahwa  masih  terjadi  kesenjangan  antara ketersediaan  dan  kebutuhan  guru  di  lapangan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pemerinta h Republik  Indonesia  khususnya  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Landak  perlu
68% 32% Ketersediaan Guru Kekurangan Guru
menemukan  langkah- langkah  strategis  untuk  mengatasi  kekurangan  guru  agar  dapat mewujudkan  pemenuhan  kebutuhan  guru  di daerah.
Sejak dikeluarkannya  Peraturan  Bersama  5 Menteri  berupa  Peraturan  Bersama  Menteri Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi,  Menteri  Pendidikan Nasional,  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Keuangan,  dan  Menteri  Agama  Nomor 05/X/PB/2011,  SPB/03/M.PAN-RB/10/2011,  48  Tahun  2011,  158/PMK.01/2011,  11  pada tahun  2011  semakin  ditegaskan  bahwa  penataan  dan  pemerataan  guru  merupakan  prioritas yang  harus  segera  direalisasikan  oleh  setiap  daerah.  Peraturan  Bersama  5  Menteri  tersebut dibuat  utuk  menjamin  pemerataan  guru  antar  satuan  pendidikan,  antar  jenjang,  dan  antar  jenis pendidikan,  antar  kabupaten,  antar  kota,  dan  antar  provinsi  serta  dalam  upaya  mewujudka n peningkatan  dan  pemerataan  mutu  pendidikan  formal  secara  nasional  dan  pencapaian  tujuan pendidikan  nasional  (Kemendikbud,  2011: 4).
Persoalan  pemerataan  guru  khususnya  di  daerah  tertinggal  merupakan  persoalan kompleks  yang  membutuhkan  sinergisitas  peran  dari  seluruh  elemen,  mulai  dari  aparatur pemerintahan  hingga  masyarakat.
Pemenuhan  kebutuhan  guru  di  daerah  yang  tergolong  daerah    tertinggal  memerluka n langkah-langkah  strategis  yang  harus  dilakukan  Pemerintah  Daerah  setempat.  Distribusi  guru yang  merata  perlu  diusahakan  karena  merupakan  salah  satu  dari  berbagai  variabel  penentu kualitas  pendidikan  (Wahyuni,  2019: 16).
Permasalahan  terkait  lemahnya  sistem  informasi  data kependidikan  merupakan  salah satu penyebab  utama  distribusi  guru  yang  masih  belum  merata  di  Indonesia  (Kemendikbud,  2016: 87).  Untuk  itu,  langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  adalah menyediakan  data kondisi  guru  di  daerahnya.
Permasalahan  kekurangan  guru  bukanlah  permasalahan  eksklusif  yang  terjadi  pada sistem  pendidikan  di  Indonesia  saja.  Permasalahan  ini  telah  menjadi  fenomena  dunia  yang terjadi  sejak  lama,  laporan  UNESCO  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  1980,  dunia  dengan jumlah  penduduk  sebesar 5,5 miliar  hanya  memiliki  40 juta  guru  dalam  profesi  mengajar  yang memberikan  rata-rata  satu  guru  per  112 penduduk  (Subair  &  Talabi,  2015:  32).  Kekurangan guru  terjadi  di  negara  maju  maupun  berkembang,  namun  kondisi  yang  cukup  memprihatinka n terjadi  di  sebagian  besar  negara  berkembang  (Fyfe,  2017:1).  Indonesia  sebagai  salah  satu negara  berkembang  di  dunia  telah  merasakan  permasalahan  kekurangan  guru  sejak  lama  dan masih  belum  sepenuhnya  teratasi  hingga  saat ini.
Ketidakcukupan  guru  yang  bersedia  dan  berkomitmen  untuk  ditempatkan  mengajar  di daerah tertinggal  menjadi  tolak  ukur  utama  untuk  mencari  solusi  agar terwujudnya  pemenuha n kebutuhan  guru.  Besaran  atau  tingkat  gaji  yang  diberikan  kepada  guru  di  daerah  tertingga l
menjadi  hal  penting  untuk  diperhatikan  mengingat  bahwa  perubahan  dalam  tingkat  gaji  dapat memengaruhi  distribusi  kualifikasi  guru  (Adamson  & Hammond,  2012: 30). Selain  itu,  dalam sebuah  studi  yang  dilakukan  oleh  Loeb  &  Reininger  (2004)  menyebutkan  adanya kecendrungan  preferensi  yaitu  para  guru  lebih  memilih  untuk  mengajar  di  komunitas  yang serupa  dengan  tempat  di  mana  mereka  tumbuh.  Hal  ini  dalam  demografi  guru  nasional merupakan  tantangan  untuk  merekrut  guru  dari  daerah  sekolah  perkotaan  ke daerah pedesaan. Untuk  itu,  upaya  perekrutan  guru  dari  perkotaan  untuk  mengajar  di  daerah tertinggal  bukanlah solusi  konkrit  yang  dapat dilakukan.
Berdasarkan  analisis  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  kecendrunga n preferensi  menyebabkan  solusi  perekrutan  guru  yang  lebih  efektif  untuk  memenuhi  kebutuhan guru  di Kabupaten  Landak adalah  dengan  melakukan  perekrutan  tenaga  guru  dari warga daerah setempat.  Untuk  itu,  pemenuhan  kebutuhan  guru  di  daerah  tertinggal  merupakan  upaya strategis  yang  harus  direncanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  setempat,  yang  dalam  hal ini  adalah  Pemerintah  Kabupaten  Landak.
Langkah  strategis  tersebut  dimulai  dengan  mengetahui  seberapa besar kondisi  kebutuhan guru  yang  dibutuhkan  di setiap  kecamatan  dengan  melakukan  analisis  perhitungan  kebutuhan guru.  Setelah  data  hasil  analisis  kebutuhan  guru  diperoleh,  Pemda  Kabupaten  Landak  perlu melakukan  pemetaan  untuk  mengetahui  kecamatan  yang  mengalami  kondisi  kekurangan  guru terbesar  hingga  terkecil  sehingga  dapat  mengetahui  sekolah  yang  memiliki  prioritas  untuk dipenuhi.
Maka, perhitungan  analisis  kebutuhan  guru  menjadi  hal  dasar yang  harus  dimiliki  oleh Pemda  Kabupaten  Landak.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi  salah  satu  gambaran untuk  melakukan  analisis  perhitungan  kebutuhan  guru  SMA/  SMK di  Kabupaten  Landak.  Di era otonomi  daerah  saat ini,  pemerintah  harus  bekerja ekstra untuk  pembangunan  daerahnya.

## KESIMPULAN
Distribusi  guru  proporsional  merupakan  kebutuhan  prioritas  dunia  pendidikan  Indonesia khususnya  pada  sekolah  yang  terletak  di  daerah  3T.  Langkah  awal  yang  harus  dilakukan pemerintah  setempat  adalah  menganalisis  kebutuhan  guru  di  daerahnya  dengan  menghit ung kesenjangan  antara  ketersediaan  dan  kebutuhan  guru.  Kondisi  ketersediaan  guru  SMA/ SMK di  Kabupaten  Landak  sejumlah  176  orang  dengan  persentase  sebesar  68%,  sedangkan  hasil analisis  perhitungan  kebutuhan  guru  menunjukkan  jumlah  yang  harus  dipenuhi  adalah  259 orang.  Untuk  itu,  Kabupaten  Landak  mengalami  kondisi  kekurangan  guru  SMA/SMK sejumlah  83  orang  guru  dengan  persentase  sebesar  32%.  Maka,  masih  terjadi  kesenjangan antara  ketersediaan  dan kebutuhan  guru  SMA/SMK di  Kabupaten  Landak.

## DAFTAR  PUSTAKA
Adamson,  F., & Hammond,  N. D. (2012). Funding disparities and the inequitable distribution of teachers: evaluating sources and solutions. United  States:  Education  Policy  Analys is Archives,  20(37) Retrieved  [date],  from  http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1053.
Bappenas.  (2004). Pengembangan ekonomi daerah berbasis  kawasan andalan:  membangun model  pengelolaan  dan  pengembangan  keterkaitan program. Info  Kajian  Bappenas Vol.1  No.2  Oktober  2004,  Deputi  Bidang  Otonomi  Daerah  Dan  Pengembanga n Regional  Direktorat  Pengembangan  Kawasan  Khusus  Dan  Tertinggal.
Ferdiansyah.  (2019).  Perlu grand  design penuhi  kebutuhan  guru. Parlementaria  Edisi  170 Tahun 2019.
Fyfe,A,.  (2017). The  use  of  contract  teachers  in  developing  countries:  trends  and  impact. Geneva:  International  Labour  Office.
Gaffar,  M. F. (1987). Perencanaan pendidikan teori dan metodologi. Jakarta:  Depdikbud.
Hakim,  L.  (2016).  Pemerataan  akses  pendidikan  bagi  rakyat  sesuai  dengan  amanat  undang- undang  nomor  20  tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional. Jurnal  EduTech Volume 2 Nomor 1.
Hartini,  S. (2011). Evaluasi pembelajaran. Surakarta:  Qinant.
Kemendikbud  Republik  Indonesia.  (2016). Analisis  sumber daya  manusia pendidikan  dasar dan  menengah  tahun 2015/2016. Jakarta:  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia,  Pusat  Data dan Statistik  Pendidikan  dan  Kebudayaan.
Loeb, S., & Reininger,  M. (2004). Public policy and teacher labor markets: what we know and why it matters. The  Education  Policy  Center  at Michigan  State University. Lunenburg,  F.  C.  &  Ornstein,  A.  C.  (2012). Educational  administration:  concepts  and practices. USA:  Thompson  Higher  Education.
Makinde,  M.  A.  (2010). Effective management of secondary  schools:  a  teacher-inspector’s perspective. Ibadan:  Mosmak  Enterprise.
Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi,  Menteri Pendidikan  Nasional,  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Keuangan,  dan Menteri  Agama. (2011). Peraturan Bersama 5 Menteri tentang Penataan dan Pemetaan Guru PNS.
Mujahidun.  (2016). Pemerataan  pendidikan  anak bangsa:  pendidikan  gratis  versus  kapitalis me pendidikan. Jurnal Tarbiyatuna Volume 7 Nomor 1.
Post Kota Pontianak. (2016). Landak  masih  kekurangan  guru.
Presiden  Republik  Indonesia  (2015). Peraturan  Presiden  Nomor  131  Tahun  2015  tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019.
Rusdiana.  (2015). Kebijakan pendidikan dari filosofi ke implementasi. Bandung:  Pustaka Setia.
Subair,T,.  &  Talabi,  R.  (2015).  Teacher  shortage  in  nigerian  schools:  causes,  effects  and administrators  coping  strategies. Asia Pacific Journal of Education, Arts and Sciences, Vol. 2 No. 4, October 2015(Part II) .
Suciati,  A.  (2016).  Pengembangan  model  pendidikan  menengah  “sekolah  kebangsaan  “di daerah  terpencil,  tertinggal,  terluar  dan  perbatasan  sebagai  implementasi  pembelajaran pkn. Jurnal Moral Kemasyarakatan Volume 1, No.1, 76-86.
Suryadi.  (2014). Pendidikan  Indonesia  menuju  2025,  outlook:  permasalahan,  tantangan & alternatif kebijakan . Bandung:  Remaja  Rosdakarya.
Suryosubroto.  (1997). Proses belajar mengajar di sekolah. Jakarta:  Rineka  Cipta.
Tim  Basics.  (2014). Panduan  penerapan  praktik cerdas  program  guru  tidak  tetap  daerah terpencil dan kepulauan . Jakarta:  Basics.
Wahyuni,  D.  (2019).  Permasalahan  dan  upaya  perbaikan  system  zonasi  dalam  penerimaa n peserta didik  baru 2019. Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis,
Volume XI Nomor 13, Pusat penelitian Badan Keahlian DPR  RI.
Wijayanti,  W  &  Sutapa,  M.  (2015).  Penataan  dan  pemerataan  guru:  analisis  kebutuhan, ketersediaan  dan  kecukupan  guru  di  kabupaten  purbalingga  jawa  tengah. Teknodika Volume 13 Nomor 1 Maret 2015, 85-100
.