## Penyerapan Tenaga Kerja Industri Provinsi Jawa Timur: Apakah Upah Minimum Masih Menjadi Faktor Penentu?

## Jurnal EcceS
Atu Bagus Wiguna 1 1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.165, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur (65300) E-mail: atu@ub.ac.id

## Abstrak: Penyerapan Tenaga Kerja Industri Provinsi Jawa Timur: Apakah Upah Minimum Masih Menjadi Faktor Penentu?
Model  standar  pasar  tenaga  kerja  kompetitif  memprediksi  upah  minimum  sebagai  faktor penentu  penyerapan  tenaga  kerja.  Dengan  tren  peningkatan  upah  minimum  dan  kinerja industri, penyerapan tenaga kerja masih mengalami fluktuasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  fakor  –  faktor  yang  mempengaruhi  penyerapan  tenaga  kerja  industri  di provinsi  Jawa  Timur,  Indonesia.  Menggunakan  data  level  Kabupaten  /  Kota,  persamaan penyerapan  tenaga  kerja  diestimasi  dengan  regresi  data  panel.  Ditemukan  bahwa penyerapan tenaga kerja industri dipengaruhi oleh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) industri;  sedangkan  upah  minimum  tidak  menjadi  indikator  utama  yang  mempengaruhi penyerapan  tenaga  kerja  seiring  dengan  implementasi  kebijakan  pengupahan  di Indonesia yang  mempertimbangkan  PDB  (Produk  Domestik  Bruto)  dan  inflasi.  Implikasi  dari  temuan ini,  pada  wilayah  dengan  PDRB  tinggi  perlu  fokus  pada  perbaikan  kualitas  tenaga  kerja untuk  meminimalisir shifting  antara  tenaga  kerja  dan  modal;  sedangkan  wilayah  dengan PDRB  rendah  perlu  mempercepat  pembangunan  kawasan  industri  baru  agar  dapat menampung tren relokasi dan perpindahan tenaga kerja.
Kata Kunci : Penyerapan Tenaga Kerja, Upah Minimum, PDRB Industri

## Abstract: Industrial Employment in East Java Province: Does Minimum Wage Still Considered as The First Determinant?
Standard  Competitive  labor  Market  Model  predicts  the  minimum  wage  as  the  first determinant  in  labor  market  condition.  Yet,  the  increasing  trend  of  minimum  wage  and industrial  performance  still  followed  by  fluctuated  employment.  This  research  aims  to analyze  factors  that  could  affect  Industrial  Employment  di  East  Java  province,  Indonesia. Utilizing  sub-province  panel  data,  the  equation  executed  using  regression  method.  This research  found  that  industrial  employment  affected  by  GRDP  (Gross  Domestic  Regional Bruto) for industrial sector; meanwhile, the minimum wage is not being the first determinant

## Atu Bagus Wiguna. Penyerapan Tenaga Kerja Industri …
for industrial employment as the Indonesian Government Regulation decides minimum wage based on GDP (Gross Domestic Bruto) and inflation. This research implies that a region with high level of GDRP needs to focus on quality improvement of the labor; meanwhile, a region with low level of GRDP needs to focus on accelerating the development of industrial estate (Kawasan industri)  for preparing labor and industrial relocation.
Keywords: Industrial Employment, Minimum Wage, Industry’s GRDP .

## PENDAHULUAN / INTRODUCTION
Provinsi  Jawa  Timur  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Pulau  Jawa  yang  menjadi salah  satu  wilayah  dengan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  terbesar  di  Indonesia.  Kondisi tersebut  tergambarkan  pada  gambar  1  di  mana  perekonomian  Provinsi  Jawa  Timur  yang berkembang didukung pula oleh oleh kinerja industri yang tinggi.

## Gambar 1. Gambaran Kinerja Perekonomian Prov. Jawa timur Berdasarkan PDRB
Sumber: BPS, diolah (2019)
Kinerja  tersebut,  belum  sejalan  dengan  penyerapan  tenaga  kerja.  Secara keseluruhan  terdapat  fluktuasi  penyerapan  tenaga  kerja  yang  cukup  tinggi  selama  tahun 2012  sampai  dengan  2017.  Tenaga  kerja  yang  terserap  berkurang  hingga  tahun  2016, namun  kembali  meningkat  di  akhir  tahun  amatan  (lihat  gambar  2).  Gejolak  tersebut  tidak berjalan searah dengan giatnya sektor industri yang berkembang secara pesat.
A C EH SU M A TE RA BA RA T JA MBI BE N GK U LU K EP . BA N GK A BE LI TU N G
D K I J A K A RTA
JA W A TEN G A H
JA W A TIMU R BA LI N U SA TEN GG A RA TI M U R K A LI MA N TA N TEN GA H K A LI MA N TA N TI MU R SU LA W ES I U TA RA SU LA W ES I SEL A TA N GO RO N TA LO MA LU K U PA PU A BA RA T PDRB Indonesia Berdasarkan Provinsi, 2017 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 Jawa Barat Jawa Tengah DKI Jakarta Jawa Timur Laju PDRB Industri  Beberapa Provinsi di Indonesia, 2017

## Gambar 2. Penyerapan tenaga Kerja Industri di Prov. Jawa Timur, 2012-2017

## *interpolasi data oleh penulis
Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Jawa Timur, badan pusat Statistik, data dioleh (2019)
Secara  lebih  terperinci,  gambar  3  menunjukan  beberapa  indikator  kinerja  Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pasar tenaga kerja dan kinerja industri. Dari segi supply of labor, tampak terdapat perbaikan kualitas tenaga kerja dengan meningkatnya tenaga kerja terdidik. Dari segi demand of labor, jumlah unit dan nilai tambah industri kian meningkat.
Gambar 3. Beberapa Indikator Perekonomian Jawa Timur Terkait Tenaga Kerja da Industri,
2009-2017
2824894 2774504 2776552
2668676 2644505 3016837
2012 2013 2014 2015 2016* 2017
730.000 740.000 750.000 760.000 770.000 780.000 790.000 800.000 810.000 820.000 2009 2011 2013 2015 2017 A. Jumlah Unit Usaha Industri 185.000 190.000 195.000 200.000 205.000 210.000 215.000 220.000 2009 2011 2013 2015 2017 B. Nilai Produksi Industri (Milyar)

## Sumber: Jawa Timur Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, data diolah (2019)
Adapun dari segi upah minimum (gambar 3D), hubungan antara upah minimum dan jumlah pekerja industri di Provinsi Jawa Timur relatif ambigu. Tampak bahwa perkembangan upah  minimum  diikuti  oleh  betambahnya  jumlah  tenaga  kerja  (gambar  2),  di  mana hubungan  tersebut  berlawanan  dengan standard  competitive  model    pasar  tenaga  kerja yang  meyakini  adanya  hubungan  yang  bertolak  belakang  antara  upah  minimum  dan penyerapan tenaga kerja (Ehrenberg dan Smith, 2012; Borjas, 2016).
Disisi  lain,  sektor  industri  sebagai leading  sector  pada  perekonomian  Jawa  Timur diharapkan  mampu  mendukung  terciptanya  kesejahteraan  dengan  membuka  peluang kesempatan  kerja  atau  penyerapan  tenaga  kerja.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  model produksi standar yang menyatakan bahwa besarnya jumlah output produksi didorong oleh tambahan  faktor  input  berupa  tenaga  kerja  dan  modal  (Nicholson  dan  Synder,  2010). Namun  demikian,  faktanya  perkembangan  sektor  industri  dengan  semakin  banyaknya jumlah unit usaha, nilai produksi, serta tingkat upah minimum yang terus meningkat tidak mampu  menjadikan  sektor  tersebut  mampu  mengoptimalkan  penyerapan  tenaga  kerja secara  optimal  karena  daya  serap  yang  masih  berfluktuasi.  Oleh  karena  itu,  penelitian disusun  untuk  menganalisis  faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  penyerapan  tenaga  kerja pada sektor industri di Provinsi Jawa Timur.
13500000 14000000 14500000 2015 2016 2017 C. Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 2009 2011 2013 2015 2017

## D. Rata - Rata Upah Minimum
Kabupaten/Kota

## TINJAUAN TEORITIK / LITERATURE REVIEW

## Penyerapan Tenaga Kerja dan Upah Minimum
Konsep  teoretis  mengenai  penyerapan  tenaga  kerja,  dengan  asumsi  terdapat pergerakan  upah  minimum,  sejauh  ini  dijelaskan  oleh  model  standar  pasar  tenaga  kerja kompetitif  Stigler  yang  menyatakan  penyerapan  tenaga  kerja  dipengaruhi  oleh  upah minimum  ditentukan  oleh  upah  minimum  sebagai  variabel  utama  (Borjas,  2016).  Melalui konsep  tersebut  diketahui  bahwa  upah  minimum  memberikan  sinyal  bagi  pasar,  di  mana meningkatnya  upah  minimum  membuat  berkurangnya  penyerapan  tenaga  kerja  sebagai akibat respon permintaan tenaga kerja yang berupaya mengurangi ongkos produksi.

## Gambar 4. Efek Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Sumber: Borjas, 2016
Gambar  4  menjelaskan  model  standar  pasar  tenaga  kerja  dimana W  adalah  upah dan L adalah jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan (dalam kontek penelitian ini merupakan penyerapan  tenaga  kerja  industri).  Titik  keseimbangan  pasar  adalah  W e ,L e ,  di  mana  jika terjadi peningkatan upah minimum dari W e ke W a maka dampaknya 1) terjadi peningkatan angka  pengangguran  sebesar  L 1 -L e bagi  tenaga  kerja  yang  ada  di  pasar  tersebut;  dan  2) terjadi exess  supply  tenaga  kerja  baru  sebagai  akibat  minat  partisipasi  kerja  di  pasar tersebut meningkat.
Kemudian  penyerapan  tenaga  kerja  dengan  mempertimbangkan  adanya  perluasan output  dapat  dijelaskan  oleh  fungsi  produksi  perusahaan  (Nicholson  dan  Synder,  2010;
W L W a W e L e L 1
L 2

## Atu Bagus Wiguna. Penyerapan Tenaga Kerja Industri …
Borjas,  2016).  Beberapa  persamaan  yang  dapat  menggambarkan  kondisi  pernyerapan tenaga kerja adalah sebagai berikut:
1) Q = f (L, K 0 )

## 2) VAP = p x AP
Di mana, Q adalah total produksi perusahaan; L adalah jumlah input tenaga kerja; K 0 adalah jumlah input modal yang dianggap konstan; VMP adalah value of Marginal product; MP  adalah marginal  product;  p  adalah  tingkat  harga.  Melalui  2  persamaan  diatas,  dapat dijeaskan  bahwa  1)  Perluasan  output  produksi  akan  mendorong  perusahaan  untuk meningkatkan  permintaan  tenaga  kerja;  2)  dengan  adanya  prinsip the  law  of  diminishing returns,  perusahaan  akan  mempekerjakan  tenaga  kerja  hingga  pada  kondisi  value  of marginal  product  sama  dengan  tingkat  upah  (sebagai  representasi  ongkos  dari mempekerjakan tenaga kerja).
Selanjutnya,  penyerapan  tenaga  kerja  dengan  mempertimbangkan supply  of  labor menjelaskan  adanya  efek  subsitusi  dan  efek  pendapatan  dari  peningkatan  upah  minimum (Ehrenberg dan Smith, 2012; Borjas, 2016). Efek substitusi mendominasi ketika tenaga kerja memilih  meningkatkan  jam  kerja  seiring  dengan  meningkatnya  upah;  disisi  lain,  efek pendapatan mendominasi ketika tenaga kerja memilih mengurangi jam kerja seiring dengan meningkatnya upah.
Penyerapan tenaga kerja serta kaitannya dengan upah minimum dan kinerja industri menunjukan  hasil  yang  tidak  konsisten  (Card  dan  Krueger,  1994;  Bazen,  2005).  Dimana ditemukan  bahwa  upah  minimum  sebagai  variable  utama  penentu,  dalam  hal  penyerapan tenaga kerja dan variabel dari sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja sebagai variabel kontrol.
Berbeda  dengan  Pratomo  (2010)    menggunakan  data  individual microdata  tahun 1989  sampai  dengan  2003    mengemukakan  bahwa  meningkatnya  upah  minimum  dapat mengurangi probability tenaga kerja untuk terserap dalam pasar tenaga kerja formal dan menigkatkan probability untuk dapat terserap di pasar tenaga kerja informal.
Selanjutnya  dengan  menggunakan  data  panel  26  provinsi  yang  ada  di  Indonesia dengan  tahun  yang  sama,  Pratomo  (2011)  menemukan  bahwa  upah  minimum  tidak memberikan  dampak  yang  signifikan  pada  penyerapan  tenaga  kerja  di  Indonesia.  Hal  ini dikarenakan adanya 1) masih adanya compliance issue terhadap ketetapan upah minimum dan  2)  penyerapan  total  tenaga  kerja  tidak  mampu  digmbarkan  melalui  upah  minimum sebagai akibat masih tingginya proporsi tenaga kerja sektor informal di Indonesia.
Adapun  penyerapan  tenaga  kerja  di  Chili  diteliti  oleh  Grau  (2018)  dengan  fokus hanya  pada  tenaga  kerja  di  sektor  formal.  Dengan  menggunakan  data  individual  tenaga kerja  di  usaha  formal  tahun  2008  sampai  dengan  2012,  ditemukan  bahwa  penyerapan tenaga  kerja  dan  upah  minimum  memiliki  hubungan  yang  lemah.  Berbeda  dengan  model pasar tenaga kerja kompetitif, diyakini bahwa meningkatnya upah minimum dalam besaran yang  moderat,  tidak  akan  memberikan  efek  pengurangan  tenaga  kerja  maupun pengangguran.
Berbeda  dengan  Raymundo  (2016)  berkenaan  dengan  penyerapan  tenaga  kerja formal  dan  informal,  mengelompokan  wilayah  dengan  upah  tinggi  dan  rendah  di  Meksiko. Lebih  lanjut,  ditemukan  bahwa  tenaga  kerja  di  wilayah  dengan  upah  rendah  cenderung menambah  jam  kerja.  Selain  itu probability  tenaga  kerja  untuk  bekerja  di  sektor  informal ataupun menganggur ikut berkurang dengan meningkatnya upah minimum.
Pada  konteks  negara  berkembang  dengan compliance  issue  pada  kebijakan  upah mnimum  sepeti  Honduras,  Gindling  dan  Terrell  (2009)  menemukan  bahwa  efek  upah minimum  hanya  terjadi  pada  sektor  formal.  Hubungan  antara  upah  minimum  dan peningkatan  upah  rata  –  rata  tenaga  kerja  ditemukan  positif  namun  pada  saat  yang bersamaan mengurangi tingkat penyerapan tenaga kerja perusahaan khususnya pada level menengah dan besar.
Penelitian  terkait  hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  penyerapan  tenaga kerja  juga  telah  banyak  dilakukan  dengan  hasil  yang  cukup  beragam.  Pada  konteks perekonomian  Vietnam,  Manh  (2014)  menemukan  adanya  keterkaitan  kuat  antara pertumbuhan  ekonomi  dan  penyerapan  tenaga  kerja  dengan  tingkat  elastisitas  1,71. Kemudian  Oloni  (2013)  menemukan  bahwa  pada  konteks  perekonomian  Nigeria, pertumbuhan  ekonomi  belum  mampu  meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja  karena industri  padat  karya,  tidak  mendapat  insentif  dari  proses  pembangunan  yang  sudah dilakukan.
(Herman,  2011)  dengan  demikian,  dari  beberapa  dialektika  pandangan  tersebut mengkonfirmasi bahwa respon pasar tenaga kerja nampaknya sangat beragam di beberapa negara,  dimana  terdapat  pengaruh  yang  lemah  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan penyerapan tenaga kerja di Uni Eropa.

## METODE PENELITIAN / METHODS
Penelitian ini menggunakan metode regresi dengan memanfaatkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012 sampai dengan 2018. Dikarenakan tidak adanya  publikasi  terkait  keadaan  tenaga  kerja,  khusus  pada  tahun  2016  dilakukan interpolasi  untuk  memperkirakan  data  pada  tahun  amatan  tersebut.  Adapun  persamaan yang  digunakan  untuk  menjelaskan  efek  upah  minimum,  karakteristik demand-supply side labor,  dan  karakteristik  wilayah  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  industri  mengadopsi penelitian Pratomo (2011) dengan persamaan dasar sebegai berikut:
lnEmp it = α 0 + α 1 lnMW it + ψ it X+ γ i + ν t + ε it ………(1)
di  mana  Emp  sebagai  variable  endogen  adalah  jumlah  angkatan  dengan  status bekerja pada wilayah i dan tahun t yang menggambarkan penyerapan tenaga kerja. Adapun variabel  eksogen  pada  persamaan  ini  menggambarkan  interaksi  antara  permintaan  dan penawaran tenaga kerja. MW adalah upah minimum Kabupaten/Kota i dan tahun y; Vektor X merupakan variable kontrol untuk menggambarkan karakteristik penawaran tenaga kerja; γ dan ν merupakan variable kontrol yang menggambarkan karakteristik wilayah dan waktu.
Penelitian  ini  mengadopsi  persamaan  tersebut  dengan  mempertimbangkan karakteristik  tenaga  kerja  industri  di  Jawa  Timur.  Selanjutnya,  merujuk  pada  Pratomo (2015), persamaan dapat mempertimbangkan beberapa variable makro untuk menjelaskan kondisi permintaan tenaga kerja. Sehingga persamaan tersebut dimodifikasi sebagai berikut.
LnTKind = α 0 + β 1 lnUM it +β 2 lnAK_Muda it + β 3 lnPDRBInd it + β 4 DID it + ε it …………(2)
Di  mana,  TKind  merupakan  jumlah  tenaga  kerja  yang  bekerja  di  sektor  industri  di Jawa Timur; UM adalah tingkat upah minimum regional tiap kabupaten/kota di Jawa Timur, AK_Muda  adalah  jumlah  angkatan  kerja  muda  Kabupaten/Kota  di  jawa  Timur,  PDRBInd adalah  produk  domestik  regional  bruto  di  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur,  dan  DID  adalah variable dummy untuk dominasi nilai tambah industri pada Kabupaten/Kota di jawa Timur. Untuk variabel dummy dihitung berdasarkan nilai rata – rata  PDRB Industri di Jawa Timur, sehingga “0” adalah wilayah dengan rata  – rata nilai PDRB industri yang berada di bawah rata – rata; dan 1 adalah wilayah dengan rata – rata nilai PDRB industri yang berada di atas rata – rata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN / DISCUSSION
Uji  spesifikasi  model  dilakukan  untuk  menetapkan  model  regresi  data  panel  yang sesuai  dengan  persamaan  yang  digunakan.  Hasil  uji  spesifikasi  model  dapat  dilihat  pada tabel 1, di mana didapatkan bahwa model terbaik adalah menggunakan FEM.
Tabel 1. Uji Spesifikasi Model Penyerapan Tenaga kerja Industri Prov. Jawa Timur
Pengujian Hasil Kesimpulan Uji Chow P value < 5% FEM (Fixed Effect Model) Uji Hausmann P value < 5% FEM (Fixed Effect Model) VIF VIF LnUM  >  10 VIF LnPDRBind > 10 VIF Ln_AKmuda <10 VIF DID < 10 Diduga terddapat hubungan antara variabel PDRBind dan UM Wooldridge test for autocorrelation in panel data P Value < 5% Terdapat masalah autokorelasi Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity P Value < 5% Terdapat masalah heteroskedastisitas
Sumber: Hasil perhitungan mengunakan data BPS 2012 - 2018
Selanjutnya,  dilakukan  pengujian  asumsi  klasik  sebagaimana  tampak  pada  tabel  1. Diketahui bahwa terdapat masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas. Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, digunakan estimasi PCSE ( Panel Corrected Standard error) dengan hasil yang dapat dilihat pada tabel 2.
Adapun  permasalahan  multinolinieritas  tidak  mendapat  perlakuan  khusus  untuk membuktikan bahwa dalam dalam persamaan penyerapan tenaga kerja terdapat hubungan diantara variabel bebas yakni upah minimum dan PDRB industri sebagaimana dampak dari kebijakan  pengupahan.  Selain  itu,  variabel  tersebut  diperlukan  dalam  persamaan  untuk dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di tengah tingginya kinerja industri.
Tabel 2 mengemukakan hasil pengujian persamaan penyerapan tenaga kerja. Pada model FEM diketahui bahwa hanya upah minimum yang mampu mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industri di Jawa Timur. Namun berlawanan dengan model pasar tenaga kerja kompetitif,  peningkatan  upah  minimum  mampu  meningkatkan  pekerja  yang  bekerja  di sektor Industri di Jawa Timur.

## Atu Bagus Wiguna. Penyerapan Tenaga Kerja Industri …
Berkenaan  dengan  temuan  upah  minimun,  arah  variabel  tersebut  dapat  dijelaskan melalui  konsep  pilihan  tenaga  kerja  yang  mengemukakan  bahwa  meningkatnya  upah minimum  dapat  mendorong  motivasi  tenaga  kerja  untuk  miningkatkan  partisipasi  tenaga kerja  (Ehrenberg&Smith,  2012).  Lebih  lanjut,  hal  tersebut  dijelaskan  melalui  adanya dominasi subtitution  effect  yakni  meningkatkan  upah  minimum  pada  tingkatan  kuantitas maupun kualitas tertentu mampu mendorong partisipasi pekerja dalam pasar tenaga kerja.
Tabel 2. Output Hasil estimasi Model Penyerapan Tenaga kerja Industri Prov. Jawa Timur
(1) (2) (3) Variabel FEM PCSE PCSE dengan Interaksi Ln_AK_Muda -1.61e-07 -2.03e-08 -5.30e-08 (2.31e-07) (2.69e-07) (2.61e-07) DID 0.155 -0.169 0.268 (0.186) (0.218) (0.194) LnUM 0.597*** 0.807*** 0.880*** (0.0763) (0.295) (0.285) Ln_PDRBind -0.0325 0.262*** 0.473*** (0.0554) (0.0746) (0.0851) Interaksi_UM_PDRDind -1.92e-09*** (2.76e-10) Constant 2.842** -4.369 -8.337* (1.140) (4.279) (4.278) Observations 266 266 266 Number of cross 38 38 38
Note:
Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Sumber: Hasil perhitungan mengunakan data BPS 2012 – 2018
Meskipun  demikian,  gagasan  tersebut  masih  cenderung  lemah  menyusul  adanya ketimpangan antara wilayah terkait upah minimum dan IPM seperti terlihat pada gambar 5. Terlihat  bahwa  masih  adanya  pengelompokan  wilayah  yang  memiliki  IPM  tinggi  namun dengan  tingkat  upah  minimum  yang  rendah  sehingga  opportunity  cost  untuk  menambah partisipasi kerja masih relatif tinggi.
Berkenaan  dengan  temuan  upah  minimun,  arah  variabel  tersebut  dapat  dijelaskan melalui  konsep  pilihan  tenaga  kerja  yang  mengemukakan  bahwa  meningkatnya  upah minimum  dapat  mendorong  motivasi  tenaga  kerja  untuk  miningkatkan  partisipasi  tenaga kerja  (Ehrenberg  dan  Smith,  2012).  Lebih  lanjut,  hal  tersebut  dijelaskan  melalui  adanya dominasi subtitution  effect  yakni  meningkatkan  upah  minimum  pada  tingkatan  kuantitas maupun kualitas tertentu mampu mendorong partisipasi pekerja dalam pasar tenaga kerja.
Selanjutnya, variabel PDR Bind mampu menunjukan bahwa kuatnya industri mampu mendorong  penyerapan  tenaga  kerja  (lihat  tabel  2).  Sebagaimana  hasil  estimasi, meningkatnya  output  industri  mampu  menciptakan  lapangan  kerja  sehingga  penyerapan tenaga kerja akan semakin meningkat. Hal tersebut sesuai dengan temuan Manh dkk (2014) yang mengestimasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di mana  ditemukan  bahwa  kinerja  ekonomi  yang  tinggi  mampu  menciptakan  lapangan  kerja sehingga kesempatan angkatan kerja untuk terserap semakin tinggi.
Gambar 5. Sebaran Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Upah Minimum dan IPM
(Indeks Pembangunan Manusia), tahun 2017
Sumber: BPS Prov. Jawa Timur, data diolah (2019).
Lebih lanjut, melalui temuan antara upah minimum, PDRB Industri dan penyerapan tenaga  kerja,  penelitian  ini  berupaya  membuktikan  terdapat dual-effect  di  mana peningkatan output industri di satu sisi mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja; namun di sisi lain, peningkatan output industri juga mampu mengurangi penyerapan tenaga kerja di sektor  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  terjadi  multikolinieritas  pada  model  yang  terjadi  pada variabel PDRBind dan UM.
Sebagaimana  tampak  pada  gambar  6,  terdapat  kecenderungan  wilayah  dengan PDRB rendah memiliki upah minimum rendah; begitu pula sebaliknya. Untuk membuktikan adanya saling pengaruh antara upah minimum dan PDRB Industri di Jawa Timur, penelitian
50 55 60 65 70 75 80 85 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 IPM Upah Minimum
ini  melakukan  simulasi  variabel  interaksi  antara  upah  minimum  dan  PDRB  Industri. Ditemukan  bahwa,  terdapat  hubungan  yang  negatif  dan  signifikan  diantara  kedua  variabel tersebut  dengan  penyerapan  tenaga  kerja  (lihat  tabel  3).  Sesuai  dengan  model  standar pasar tenaga kerja, meningkatnya PDRB industri akan diikuti oleh upah minimum yang pada giliran selanjutnya dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja.
Gambar 6. Sebaran Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Upah Minimum dan PDRB Industri, tahun 2017
Sumber: BPS prov. Jawa Timur, data diolah (2019)
Temuan  ini  juga  sesuai  dengan  Bauducco  dan  Janiak  (2018)  yang  menemukan bahwa sesungguhnya pada peningkatan upah minimun terdapat 2 efek yang terjadi secara bersamaan.  Pertama  adalah  efek  capital  demand  di  mana  perusahaan  cenderung menambah  faktor  modal  sebagai  efek  meningkatnya  upah  minimum.  Di  sisi  lain,  terdapat pula efek rent appropriation di mana perusahaan cenderung menambah partisipasi tenaga kerja yang menerima upah minimum untuk mengantisipasi penggunaan faktor modal yang bertambah.
1300000 1500000 1700000 1900000 2100000 2300000 2500000 2700000 2900000 3100000 3300000 300000 10300000 20300000 30300000 40300000 50300000 60300000 70300000 80300000 90300000 100300000 Up ah M in imu m PDRB Industri
Selanjutnya, masih pada konteks permintaan tenaga kerja, meskipun PDRB industri menjadi  elemen  penting  dalam  penyerapan  tenaga  kerja  industri  namum  tampak  bahwa terdapat  fenomena  pergeseran  industri  yang  membuat  dominasi  industri  di  suatu  wilayah tidak  mampu  menyerap  tenaga  kerja  secara  optimal.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  estimasi variabel DID (Dominasi Industri) yang menunjukan pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri.
Gambar 7. Tren Peningkatan Unit Usaha Industri Beberapa Wilayah di Provinsi Jawa Timur
Sumber: BPS prov. Jawa Timur, data diolah (2019)
Gambar 7 menunjukan adanya pemusatan peningkatan jumah unit usaha industri di beberapa  wilayah  di  Jawa  Timur.  Dalam  hal  ini,  industri  cenderung  merelokasi  usaha menuju  wilayah  dengan  tingkat  upah  minimum  yang  relatif  lebih  rendah  untuk  menekan biaya produksi. Terdapat peningkatan jumlah unit usaha di ketiga wilayah yakni Kabupaten Ngawi,  Kabupaten  Jombang,  dan  Kabupaten  Lamongan.  Ketiga  wilayah  memiliki  tingkat upah  minimum  yang  lebih  rendah  dibandingkan  wilayah  industri  yang  dominan  di  Jawa Timur  seperti  Kota  Surabaya,  Kabupaten  Sidoarjo,  Kabupaten  Mojokerto,  Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Gresik.
Terakhir, sebagai variabel kontrol untuk menggambarkan kondisi penawaran tenaga kerja, jumlah angkatan kerja muda yang meningkat diekspektasikan mampu meningkatkan penyerapan  tenaga  kerja  Jawa  Timur.  Hal  tersebut  dikarenakan  kualitas  pembangunan
Ngawi Jombang Lamongan 2015 16757 14870 15595 2016 16837 14795 15931 2017 16930
14911 15931 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 17500 2015 2016 2017
Atu Bagus Wiguna. Penyerapan Tenaga Kerja Industri …
manusia yang terus membaik serta oleh kelompok usia muda pada struktur angkatan kerja. Namun jumlah angkatan kerja tidak mampu menjelaskan kondsi penawaran dan penawaran tenaga kerja di Jawa Timur .

## KESIMPULAN / CONCLUSION
Penelitian ini berupaya menganalisi faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga  kerja  di  Jawa  Timur,  khususnya  di  era  peningkatan  kinerja  industri  tahun  2012 sampai  dengan  2018.  Dengan  menggunakan  persamaan  berdasakan  Pratomo  (2011), penyerapan    tenaga  kerja  industri  dapat  dijelaskan  oleh  upah  minimum  dan  peningkatan output industri.
Beberapa  hal  yang  dapat  disimpulkan  melalui  hasil  temuan  penelitian  ini  adalah pertama,  Peningkatan  PDRB  industri  di  Jawa  Timur  mampu  menciptakan  lapangan pekerjaan  sehingga  meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja  industri;  namun  wilayah Kabupaten / Kota di Jawa Timur dengan PDRB Industri yang tinggi cenderung diikuti dengan tingkat  upah  minimum  yang  tinggi  pula  sehingga  dapat  mengurangi  penyerapan  tenaga kerja di wilayah tersebut.
Kedua, dominasi industri di beberapa wilayah kabupaten / Kota di Jawa Timur tidak menjamin  meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja  industri.  Hal  tersebut  dijelaskan  oleh fenomena  meningkatnya shifting  lokasi  industri  yang  semula  berada  di  wilayah  industri dominan  (Kota  Surabaya,  Kabupaten  Sidoarjo,  Kabupaten  Mojokerto,  Kabupaten  Pasuruan dan Kabupaten Gresik) kemudian pindah ke beberapa lokasi yang memiliki tingkat PDRB dan Upah Minimum yang rendah seperti Kabupaten Ngawi, Jombang dan Lamongan.
Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa saat ini kebijakan pengupahan membuat  upah  minimum  menjadi  instrument  yang  lemah  dalam  rangka  menggambarkan perekonomian  daerah  khususnya  mengenai  penyerapan  tenaga  kerja.  Hal  tersebut  seiring dengan  kebijakan  pengupahan  di  Indonesia  melalui  Peraturan  Pemerintah  No  78  Tahun 2015  tentang  pengupahan  yang  menetapkan  upah  minimum  dengan  mempertimbangkan Produk  Domestik  Bruto  dan  inflasi.  Dengan  kata  lain,  kinerja  perekonomian  daerah  dapat menjadi  instrument  pengukuran  utama  mengenai  kondisi  tenaga  kerja  di  suatu  wilayah. Oleh  sebab  itu,  penelitian  yang  akan  datang  dapat  fokus  pada  perbedaan  efek  upah minimum  sebelum  dan  sesudah  adanya  peraturan  pemerintah  yang  dimaksud  dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik wilayah di Indonesia.
Untuk mendorong penyerapan tenaga kerja industri, beberapa  usulah arah prioritas kebijakan  yang  perlu  dilakukan  adalah  dengan  1)  Untuk  wilayah  dengan  PDRB  tinggi, diperlukan peningkatan kualitas tenaga kerja industri untuk meminimalisir terjadinya shifting penggunaan tenaga kerja oleh modal; 2) Untuk wilayah dengan PDRB rendah,  percepatan pembangunan kawasan industri perlu dipercepat agar dapat menampung tren relokasi dan arus perpindahan tenaga kerja industri.

## DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES
auduccoa   of a dan  lexandre Janiak   0     he macroeconomic consequences of raising the minimum wage: Capital accumulation, employment and the wage distribution. European Economic Review 101, 57–76.
Bazen, Stephen. 2005. Do Minimum Wages Have a Negative Impact on Employment in the United States? conomie publique 17, No 2.
Borjas, George J. 2016. Labor Economics. New York: McGraw-Hill Education.
Card, D. dan A. Krueger. 1994. Minimum Wages and Employment: a Case Study of the Fast- Food Industry in New Jersey and Pennsylvania, American Economic Review, Vol. 84, 772-793.
Ehrenberg,  Ronald  G  dan  Robert  S  Smith.  2012. Modern  Labor  Economics:  Theory  and Public Policy. New York: Pearson Education.
Gindling,  T.H.  and  K.  Terrell.  2009.  Minimum  wages,  wages  and  employment  in  various sectors in Honduras” Labour Economics, vol. 16, No. 3.
Grau,  icol s, Jorge Miranda, dan Esteban Puentes. 2018. The Effects of the Minimum Wage on  Employment  and  Wages. Serie De Documentos De Trabajo No. 466, pp. 1  – 64.
Herman,  E.  2011.  The  Impact  of  Economic  Growth  Process  on  Employment  in  European Union Countries” Romanian Economic Journal, 14(42): 47-67.
nh  Ph m H ng   guy n   n  g c  H   h   hi u Dao   0    Relationship between Economic Growth and Employment in Vietnam. JED No.222.
Marimpi, Maria dan Pierre Koning. 2018. Youth minimum wages and youth employment. IZA Journal of Labor Policy 7: 5.
Nicholson,  Walter  dan  Christopher  Snyder.  2010. Intermediate  Microeconomics  and  Its Application. Amerika Serikat: South-Western Cengage Learning.
Oloni, Elizabeth Funlayo. 2013. The Impact of Economic Growth on Employment in Nigeria. International Business and Management, Vol. 6, No. 1.
Pratomo,  Devanto  S.  2010.  The  Effects  Of  Changes  in  Minimum  Wage  On  Employment  in The Covered And Uncovered Sectors In Indonesia. Journal of Indonesian Economy and Business Vol 25, Number 3, 278 – 292.
Pratomo,  Devanto  S.  2011.  The  Effects  of  Changes  in  Minimum  Wage  on  Employment  in Indonesia:  Regional  Panel  Data  Analysis. International  Research  Journal  of Finance and Economics 1450-2887 Issue 62.
Pratomo,  Devanto  S.  2015.  The  analysis  of  underemployment  in  Indonesia:  determinants and its implication. Procedia - Social and Behavioral Sciences 211, 528 – 532.
Raymundo     Campos   zquez  Gerardo Esquivel  dan  lma     antill n Hern ndez. 2016.
The impact of the minimum wage on income and employment in  Mexico. CEPAL Review, No 122.