## SANGKARUT POLITIK HUKUM DI ACEH
Analisis Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Pelaksanaan Pilkada 2017
Chairul Fahmi, M.A
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: fahmiatjeh@gmail.com

## Abstrak
Pilkada  2017  di  Propinsi  Aceh  akan dilaksanakan  secara  serentak  untuk  memilih Gubernur/Wakil  Gubernur,  dan  Bupati/Wakil  Bupati  serta  Walikota. Wakil  Walikota  di  20 daerah dari 23 kab/kota yang ada. Sebagai daerah khusus, dasar hukum pelaksanaan Pilkada di Aceh merujuk kepada UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), beserta dengan  turunannya  dalam  Qanun  No.5  Tahun  2012.  Namun  beberapa  norma  hukum  dalam aturan  daerah  tersebut  bertentangan  dengan  UU  No.10  Tahun  2016  perubahan  UU  No.1 Tahun  2015  tentang  Pilkada  secara  nasional,  serta  beberapa  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  (PKPU)  Republik  Indonesia.  Akibatnya,  pelaksanaan  Pilkada  Aceh  mengalami “konflik”  hukum  dimana  UUPA  sebagai  aturan  khusus  (lex  specialist)  beserta  dengan turunannya disatu sisi, dan UU Pilkada Nasional disisi yang lain. Perubahan terhadap Qanun No.5  Tahun  2012  telah  diparipurnakan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA), sebaliknya  hasil  paripurna  ini  ditolak  oleh  Gubernur  Aceh,  yang  menyebabkan  sinkronisasi dan  harmonisasi  aturan  hukum  Pilkada  di  Aceh  mengalama “deadlock”.  Artikel  ini  ingin melihat  bagaimana  kedudukan  hukum  pelaksanaan  Pilkada  2017  di  Aceh,  serta  melihat bagaimana  dinamika  politik  hukum  dalam  pembentukan  hukum  terkait  dengan  Pilkada  di Aceh. Adapun  penulisan  artikel  ini  dengan  pendekatan  kajian kepustakaan,  dimana  data utama  merujuk  kepada  perundangan-undangan  yang  terkait  dengan  topik  artikel  ini.  Hasil telaah  menunjukkan  bahwa  ketentuan  tentang  pelaksanaan  Pilkada  2017  di  Aceh  tetap merujuk kepada UUPA, dan UU Pilkada nasional selama tidak diatur secara khusus di dalam UUPA.  Begitupun  dengan  Qanun  No.5  Tahun  2012  tetap  menjadi  landasan  hukum,  selama norma  dalam  Qanun  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  UU  No.10  Tahun  2016  perubahan UU  No.1  Tahun  2015  tentang  Pemilihan  Gubernur/wakil  Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati; serta Walikota/Wakil Walikota seluruh Indonesia.

## Pendahuluan
Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  merupakan  salah  satu  agenda  penguatan  demokrasi  di Indonesia.  Penguatan  demokrasi  ini  merupakan  cita-cita  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tercantum dalam konstitusi, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan  bahwa  “kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  undang - undang  (UU)”.  Salah  satu  proses  perwujudkan  kedaulatan  itu  adalah  melalui  mekanisme pemilu, termasuk Pilkada (Subekti, 2015).
Pilkada, baik pemilihan gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota, dan bupati/wakil walikota  merupakan  pesta  demokrasi  yang  dilaksanakan  setiap  lima  tahunan.  Tahun  2017 merupakan  tahun  kedua  Pilkada  dilaksanakan  secara  serentak  di  seluruh  Indonesia, sebelumnya  telah  dilaksanakan  pada  tahun  2015.  Propinsi  Aceh  merupakan  salah  satu propinsi  yang  melaksanakan  Pilkada  menyeluruh  terbesar  di  Indonesia.  Setidaknya,  20  dari
23 kabupaten/kota melaksanakan Pilkada, ditambah dengan Pilkada gubernur/wakil gubernur (Kompas, 2016).
Pelaksanaan  Pilkada  di  Aceh  sendiri  dilaksanakan  secara  langsung  pertama  kali  pada  tahun 2006,  yaitu paska ditanda – tangani perjanjian damai antara Pemerintah Republik  Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Melalui undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberikan kesempatan bagi pasangan calon (Paslon) melalui  mekanisme  non-partai  yaitu  melalui  jalur  perseorangan.  Hal  ini  sebagaimana tercantum  pada  pasal  67  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “Pasangan  calon  Gubernur/Wakil Gubernur,  bupati/wakil  bupati,  dan  walikota/wakil  walikota  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  65  ayat  (1)  diajukan  oleh  (a)  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik;  (b)  partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal; (c) gabungan partai politik dan partai politik lokal; dan/atau; (d) perseorangan”.
Landasan hukum ini sekaligus menjadi instrumen politik, khususnya bagi mantan kombatan GAM  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  kepala  daerah.  Setidaknya,  Gubernur  Aceh  yang terpilih pada Pilkada 2006, Irwandi Yusuf, merupakan salah satu petinggi GAM/perwakilan GAM  di  Aceh  Monitoring  Mission  (AMM)  bentukan  Uni  Eropa  pada  proses decommissioning senjata  GAM,  serta  penarikan  pasukan  TNI/Polri  dalam  operasi  militer  di Aceh.  Disamping  itu,  terdapat  13  Bupati/Walikota  dari  23  kabupaten/kota  di  Aceh merupakan mantan elit GAM juga terpilih pada Pilkada tahun 2006 (Hasan, 2008).
Namun pada Pilkada 2012, pencalonan Irwandi kembali, serta kandidat lainnya melalui jalur perseorangan  mendapat  “sandungan”  secara  hukum.  Pasal  256  UUPA  menyebutkan  bahwa “Ketentuan  yang mengatur calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1)  huruf  d,  berlaku  dan  hanya  dilaksanakan  untuk  pemilihan  pertama  kali  sejak  Undang- Undang ini diundangkan”.
Frasa “untuk pemilihan pertama kali” dipahami oleh el it politik, khususnya dari Partai Aceh (PA) yang merupakan partai pemenang pemilu legislatif tahun 2009, hanya untuk sekali saja bagi  pencalonan  melalui  jalur  perseorangan.  Setelah  terbentuk  Partai  Lokal  (Parlok),  maka pencalonan harus melalui partai politik, dan atau gabungan partai politik, baik Partai politik nasional  (Parnas)  maupun  Parlok  (Razi,  2010).  Beberapa  pihak  kemudian  mengajukan judicial review (JR) terhadap pasal tersebut, dan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK No.35/PUU-VIII/2010 mencabut pasal 256 mengenai calon perseorangan  yang dibatasi hanya untuk sekali Pilkada.
Pada Pilkada 2017, pertentangan dari PA terhadap syarat pencalonan kembali terjadi. Hal ini terkait dengan putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 tentang pencabutan pasal 67 ayat 2 huruf g,  yaitu  tentang  larangan  bagi  mantan  narapidana  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  kepala daerah yang  diancam  dengan  hukuman  penjara  minimal  lima  tahun  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  kecuali  tindak  pidana makar  atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi.
MK  dalam  amar  keputusannya  menyatakan  bahwa  pasal  67  ayat  2  huruf  g  UUPA bertentangan  dengan  pasal  31  ayat  1  yang  menyatakan  bahwa  ketentuan  norma  pada  pasal tersebut dinyatakan diskriminatif dan melanggar hak asasi warga negara sebagaimana diakui dalam UUD1945,  dan terbukti bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (3), pasal 27 ayat (1), pasal 28C ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Konstitusi, 2016).
Sebaliknya,  ketua  umum  PA  sekaligus  calon  gubernur  Aceh  2017,  Muzakir  Manaf menyatakan  bahwa  keputusan  MK  yang  membatalkan  pasal  67  ayat  2  huruf  g  merupakan suatu keputusan yang tidak menghargai UUPA sebagai suatu dasar hukum bagi Aceh sebagai daerah  khusus.  Ia  bahkan  mengatakan  sebagai  suatu  pengingkaran  komitmen  republik terhadap  Aceh,  “Pengingkaran  negara  terhadap  Aceh  kembali  menyeruak  setelah  Pasal  256 tentang calon independen (yang untuk Aceh hanya boleh berlaku satu kali-red) dirontokkan, kini  giliran  Pasal  67 UUPA dirontokkan.  Artinya, UUPA dibonsai  lagi  oleh  MK.  Ini  sudah sangat keterlaluan,” (Serambi, 2016).
Penolakan  terhadap  keputusan  MK  juga  dinyatakan  oleh  Ketua  Badan  Legislasi  (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang mayoritas anggotanya berasal dari PA. Ketua Banleg  DPRA,  Iskandar  Usman  menyatakan  bahwa  seharusnya  MK  mempertimbangkan pasal  tersebut  sebelum  mencabut  pasal-pasal  dalam  UUPA.  Ia  mengatakan "Seharusnya hakim  MK  tahu  hukum  (ius  curia),  tahu  interpretasi  mengenai  keistimewaan  hukum  yang dimiliki Aceh,  jangan  berpedoman  pada  satu  kitab  undang-undang.  Ini  akan  memperburuk hubungan  Aceh  dengan  Jakarta".  Lebih  jauh  ia  menyatakan bahwa  keputusan  MK bertentangan dengan pasal 269 ayat (3) UUPA yang menyatakan bahwa “ Dalam hal adanya rencana  perubahan  Undang-Undang  ini  dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  berkonsultasi  dan mendapatkan pertimbangan DPRA”. (Portalsatu, 2016).
Akibatnya,  Baleg  DPRA  tetap  memasukkan  larangan  bagi  mantan  narapidana  yang  pernah dihukum  dengan  ancaman  pidana  minimal  5  tahun  penjara,  kecuali  dalam  kasus  tahanan politik  dalam  Rancangan  Qanun  (Raqan)  pilkada  2017  perubahan  terhadap  Qanun  No.5 Tahun 2012 tentang Pilkada. Sayangnya, keinginan Banleg ini ditentang oleh Gubernur Aceh, yang  menyebabkan  Raqan  Pilkada  Aceh  2017  tidak  mendapat  kesepakatan  kedua  pihak. Meskipun  DPRA  tetap  melakukan  paripurna  pengesahan  Raqan  menjadi  qanun  pada  7 September 2016 lalu, namun Gubernur menolak hasil paripurna tersebut (Serambi, 2016).
Padahal keberadaan Qanun sebagai landasan hukum pelaksanaan Pilkada di Aceh merupakan perintah dari UUPA. Bab X, pasal 66 ayat (6) menyebutkan bahwa: “ Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh  KIP  dengan  berpedoman  pada  qanun”.  Artinya,  dasar  hukum  setiap  keputusan penyelenggara  pemilu  harus  merujuk  kepada  Qanun  yang  merupakan  aturan  turunan  dari UUPA, sekaligus UU yang bersifat khusus bagi Aceh.
Namun dengan tidak adanya kesepakatan diantara para pihak (legislatif dan eksekutif), maka Raqan tersebut dinyatakan tidak dapat diberlakukan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Qanun No.3 Tahun 2007 pasal 7 ayat (4)  yang menyatakan bahwa penetapan suatu Raqan menjadi Qanun harus mendapat kesepakatan/persetujuan bersama Gubernur/bupati/walikota.
Muncul pertanyaan, apa  yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pilkada  di Aceh, dapatkah Komisi  Independen  Pemilihan  (KIP)  merujuk  ke  Qanun  No.5  Tahun  2012  tentang  Pilkada, namun  disisi  lain  terdapat  beberapa  norma  hukum  yang  bertentangan  dengan  UU  No.10 Tahun  2016  tentang  Pilkada  secara  nasional?  Apa  dasar  hukum  terhadap  beberapa  tahapan penyelengaraan Pilkada yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara? Dan bagaimana potensi munculnya  sengketa  terhadap  hasil  Pilkada  2017  jika  Qanun  Pilkada  terbaru  belum  ada kesepakatan diantara para pihak di Aceh?

## Landasan Hukum Pilkada di Aceh
Secara  umum,  landasan  hukum  Pilkada  tahun  2017  di  Aceh  didasarkan  kepada  UU  No.11 Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  dan  Qanun  No.5  Tahun  2012  tentang  Pemilihan Gubernur/Wakil  Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati,  dan  Walikota/Wakil  Walikota.  Disamping itu juga merujuk ke UU No.10 Tahun 2016 perubahan terhadap UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan  Gubernur/Wakil  Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati,  dan  Walikota/Wakil  Walikota (Ismail, 2016).
Meskipun  Aceh  sebagai  propinsi  otonomi  khusus  yang  mempunyai  UUPA (lex  specialist), namun  selama  tidak  diatur  secara  khusus  di  dalam  UU  tersebut,  khususnya  terkait  dengan aturan-aturan tentang kepemiluan, maka ketentuan tersebut merujuk kepada UU Pemilu yang bersifat  “generalis”  dan  berlaku  secara  nasion al.  Hal  ini  sebagaimana  tercantum  pda  pasal 199 UU No.1 Tahun 2015 yang diubah menjadi UU No.10 Tahun 2016 menyatakan bahwa “ketentuan  dalam  undang -undang  ini  berlaku  juga  bagi  penyelenggaraan  pemilihan  di propinsi  Aceh,  daerah  khusus  Ibukota  Jakarta,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Papua,  dan Papua Barat”.
Disamping itu, ketentuan pelaksanaan Pilkada di Aceh merujuk kepada perundang-undangan
1 ,  dimana  terdapat  beberapa  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  sebagaimana disebutkan  pada  Bab III,  pasal  7  UU  No.12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  perundang- undangan  menetapkan  jenis  dan  hirarkhir  perundang-undangan  terdiri  dari:  (a)  UUD  1945;  (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang;  (d)  Peraturan  Pemerintah;  (e)  Peraturan  Presiden;  (f)  Peraturan  Daerah Propinsi; (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Terkait dengan aturan kepemiluan di Aceh, ada beberapa peraturan yang terkait antara lain:
1) UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
2) UU  No.1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  peraturan  pemerintah  pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  walikota sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.10 Tahun 2016;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
4) PKPU  Nomor  10  Tahun  2016  perubahan  PKPU  6  Tahun  2016  tentang  Pemilihan Gubernur/Wakil  Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati,  dan  Walikota/Wakil  Walikota  di wilayah Aceh, DKI Jakarta, Papua dan Papua Barat;
5) Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilu  (Per-Bawaslu)  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2016  tentang  Pembentukan  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Aceh,  Panitia  Pengawas Pemilihan  Kabupaten/Kota,  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Kecamatan,  Pengawas Pemilihan  Lapangan,  dan  Pengawas  Tempat  Pemungutan  Suara  dalam  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil Walikota;
6) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja dan Pola hubungan Badan Pengawas  Pemilihan  Umu,  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi  Aceh, Panitia Pengawas  pemilihan  Aceh,  dan  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Kabupaten/Kota,  Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan  Suara  dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil walikota di Aceh;
7) Qanun  Aceh  Nomor  5  Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil walikota;
8) Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Penyelenggara  Pemilihan Umum  dan Pemilihan di Aceh; dan
9) Sejumlah  keputusan  KIP  Aceh  yang  mengatur  tentang  teknis  pelaksanaan  tahapan Pilkada di Aceh.
Ketentuan-ketentuan perundang-undangan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh. Hal  ini  juga  termaktub  pada  pasal  76  UUPA  yang  menyatakan  bahwa  pengaturan
1 Peraturan  perundang-undangan  adalah peraturan  tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang  mengikat secara  umum  dan  di  bentuk  atau  ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Lihat  Pasal  1  angka  2  UU  No.12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
penyelenggaraan  Pilkada  di  Aceh  diatur  dengan  Qanun  Aceh  yang  berpedoman  para  peraturan perundang-undangan. Artinya, klausul hukum yang terdapat di dalam Qanun tersebut tidak boleh bertentangan  dengan  aturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Hal  ini  sebagaimana  asas hukum  “Lex  superior  derogat  legi  inferior”  (hukum  yang  lebih  tinggi  dapat  mengeyampingkan norma hukum yang lebih rendah).
Mawardi  (2016)  menyatakan  bahwa  Qanun  No.5 Tahun  2012  menjadi  rujukan  dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh dan tetap berlaku selama belum adanya penetapan Qanun Pilkada terbaru.  Namun  jika  terdapat  norma  hukum  yang  bertentangan  dengan  UU  No.10  Tahun  2016, penyelenggara (KIP dan Panwaslih) dapat mengeyampingkan aturan dalam Qanun tersebut, dan merujuk  kepada  aturan  yang  lebih  tinggi,  yaitu  UU  No.1  Tahun  2015  yang  diubah  dengan  UU No.10 Tahun 2016.
Namun jika ketentuan tertentu, terdapat perbedaan norma hukum antara UU No.11 Tahun 2006 tentang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA)  dan  turunannya  berupa  Qanun  No.  5  Tahun  2012  dengan UU  No.10  Tahun  2016  perubahan  UU  No.1  Tahun  2015  tentang  Pilkada  Nasional,  maka penyelenggara Pilkada di Aceh tetap merujuk kepada ketentuan yang terdapat dalam UUPA jika terdapat norma yang jelas mengaturnya. Sebaliknya, jika ketentuan tertentu tidak terdapat dalam UUPA,  namun  terdapat  dalam  Qanun.  Maka  penyelenggara  akan  merujuk  ke  Qanun,  selama aturan  dalam  Qanun  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  UU  Pilkada  nasional  tersebut.  Ada beberapa hal yang terdapat perbedaan norma hukum seperti dikutip dari Mawardi Ismail (2016), antara lain:
(1) Ketentuan tentang syarat pencalonan Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota yang tidak pernah menjadi narapidana dengan ancaman minimal 5  tahun  penjara,  kecuali  dalam  kasus  makar/tahanan  politik,  sebagaimana  tercantum dalam  pasal  67  ayat  (2)  huruf  g,  dimana  pasal  tersebut  telah  dicabut  oleh  MK  melalui keputusan MK  No. 51/PUU-XIV/2016.  Sementara  dalam  UU  No.10  Tahun  2016  tidak melarang  mantan  narapidana  untuk  mencalonkan  diri,  namun  harus  menyampaikan kepada publik.
(2) Ketentuan dukungan bagi calon perseorangan, dimana di dalam Pasal 68 ayat (1) UUPA dinyatakan  bahwa  calon  perseorangan  harus  memperoleh  dukungan  paling  sedikit  3% dari  jumlah  penduduk  yang  tersebar  disekurang-kurangnya  50%  dari  jumlah  kab/kota untuk  pemilihan  Gubernur/wakil  Gubernur,  dan  50%  dari  jumlah  kecamatan  untuk pemilihan  Bupati/Wakil  Bupati,  dan  Walikota/Wakil  Walikota.  Sebaliknya  di  dalam Pasal  41  UU  No.10  Tahun  2016  jumlah  dukungan  bagi  calon  perseorangan  dikaitkan dengan  jumlah  penduduk  yang  terdaftar  sebagai  pemilih  tetap  suatu  wilayah.  Poin  (a) menyebutkan  propinsi  yang  jumlah  penduduknya  2.000.000,  maka  syarat  dukungannya
paling  sedikit  10%,  jika  antara  2.000.000  sampai  6.000.000,  maka  syarat  dukungannya 8.5%, dst. 2
(3) Ketentuan  syarat  bagi  calon Gubernur/Wakil  Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati,  dan Walikota/Wakil Walikota; Pada pasal 67 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa calon Gubernur/wakil  Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati,  serta  Walikota/Wakil  Walikota  harus berumur, sekurang-kurangnya 30 tahun. Sementara UU No.10 Tahun 2016, pasal 7 huruf e,  menyebutkan  bahwa  untuk  calon  Gubernur/Wakil  Gubernur  berusia  sekurang- kurangnya  30  tahun,  sedangkan  untuk  calon  Bupati/Wakil  Bupati,  serta  Walikota/wakil Walikota harus berusia paling rendah 25 tahun.
(4) Ketentauan tentang verifikasi faktual dukungan KTP bagi calon perseorangan dilakukan dengan  cara  sensus,  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Pilkada  nasional,  sementara  dalam Qanun No.5 Tahun 2012 tidak menyebutkan secara spesifik tentang mekanisme verifikasi apakah secara sensus dan atau sampling.
(5) Ketentuan tentang pelaksanaan kampanye, dimana di dalam UUPA tidak ada pengaturan tentang kampanye, maka ketentuan tersebut merujuk kepada UU No.10 Tahun 2016.
(6) Ketentuan  tentang  dana  kampanye,  dimana  hal  tersebut  tidak  diatur secara  khusus  di dalam UUPA, namun terdapat dalam Qanun No.5 Tahun 2012. Misalnya di dalam Qanun sumbangan bersumber dari partai politik dan pihak lain yang tidak mengikat. Sementara dalam UU No.10 Tahun 2016, sumbangan dana kampanye bersumber dari partai politik, sumbangan pasangan calon, dan pihak lain. Pun begitu, jumlah dana sumbangan dimana ketentuan dalam Qanun paling banyak Rp50 juta dari perseorangan, dan Rp.500 juta dari badan hukum. Sementara dalam UU Pilkada nasional batasan maksimal dari perorangan adalah Rp.75 juta, dan Rp.750 juta dari badan hukum.
(7) Ketentuan tentang masa kampanye, dimana di dalam Qanun No.5 Tahun 2012, pasal 35 ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  masa  kampanye  dilakukan  selama  14  (empat  belas)  hari, sementara di dalam UU Pilkada sebagaimana PKPU No.7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pilkada dilaksanakan sejak 28 Oktober 2016 – 11 Februari 2017.
(8) Ketentuan tentang penetapan pasangan calon terpilih, dimana dalam Qanun No. 5 Tahun 2012, pasal  78  ayat  (4)  menyatakan  bahwa  “apabi la  ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% dari jumlah suara sah, dilakukan  pemilihan  putaran  kedua  yang  diikuti  oleh  pemenang  pertama  dan  kedua”. Pasal  ini  bertentangan  dengan  Pasal  107  ayat  (1)  dan  pasal  109  UU  No.10  Tahun  2016 yang  menyatakan  bawah  pemenang  Pilkada  adalah  pasangan  calon  yang  memperoleh suara terbanyak.
Beberapa  ketentuan  norma  hukum  di  atas  merupakan  konsekuensi  dari  perubahan  perundang- undangan  Pilkada  secara  nasional  yang  membutuhkan  harmonisasi  peraturan  daerah  (qanun). Namun dengan adanya “kepentingan” politik di daerah, khususnya penolakan oleh PA terhadap
2 Lihat  Pasal  41  UU  No.10  Tahun  2016  perubahan  UU  No.1  Tahun  2015  tentang  Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota
keputusan  MK  tentang  pencabutan  pasal  67  ayat  (2)  huruf  g,  menyebabkan  beberapa  aturan dalam  Raqan  Pilkada  2017  tidak  dapat  diharmonisasi  dengan  aturan  tentang  Pilkada  lainnya, termasuk keputusan MK yang diabaikan oleh Baleg DPRA, padahal keputusan MK bersifat final dan  mengikat.  Disisi  lain,  beberapa  aturan  dalam  Raqan  tersebut  bertentangan  dengan  aturan yang lebih tinggi, khususnya UU No.10 Tahun 2016.
Keberadaan  Qanun  Pilkada  perubahan  terhadap  Qanun  No.5  Tahun  2012  merupakan  suatu keharusan  agar  adanya  sinkronisasi  norma-norma  hukum  pelaksanaan  Pilkada  2017.  Namun sinkronisasi  ini  harus  dilandasi  kepada  pemahaman  tentang  sistem  dan  tata  hukum  serta perundang-undangan  yang  dianut  di  Indonesia,  termasuk  penerapan  asas-asas  hukum  agar kepentingan  politik  suatu  kelompok  dalam  pembentukan  hukum  tidak  mencederai  kepentingan bersama.

## Penutup
Pilkada  merupakan  suatu  mekanisme  penguatan  demokrasi  yang  diperintahkan  oleh  UU  di Indonesia  dalam  rangka  memilih  kepada  daerah  (gubernur/wakil  gubenur,  bupati/wakil  bupati, serta walikota/wakil walikota) dalam periode lima tahunan.  Pemilihan kepala daerah sekaligus menjadi pesta demokrasi bagi rakyat untuk menentukan calon pemimpinnya  yang lebih baik ke depan.
Sebagai  negara  hukum  (recht-staat),  pelaksanan  Pilkada  ini  harus  didasari  kepada  peraturan perundang-undangan  sebagai  dasar  hukum.  Aceh  mempunyai  UU  No.11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai dasar hukum yang bersifat “lex specialis”, termasuk aturan tentang  tatacara  pelaksanaan  Pilkada.  Namun  aturan  lebih  lanjut  diatur  dalam  Qanun  sebagai aturan  turunannya.  Sayangnya,  Qanun  No.5  Tahun  2012  tentang  Pilkada  di  Aceh,  terdapat beberapa  norma  hukum  yang  dinyatakan  “expire”,  akibat  adanya  pertentangan  dengan  norma hukum yang lebih tinggi, dan terbaru, yaitu UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada nasional.
Untuk  menormalisasi  dan  mensinkronisasi  aturan-aturan  tersebut,  diperlukan  suatu  Qanun terbaru tentang Pilkada  Aceh. Namun pengesahan Raqan Pilkada dalam rapat paripurna DPRA pada 7 September 2016, ditolak oleh Gubernur Aceh karena dianggap pengesahan tersebut tidak didasari pada kesepakatan bersama, sebagaimana perintah Qanun No.3 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan Qanun. Lantas, bagaimana dengan dasar hukum pelaksanaan Pilkada di Aceh? Pendapat  (doktrin)  ahli  hukum,  Mawardi  Ismail,  mengatakan  tidak  ada  kekosongan  hukum dalam  pelaksanaan  tahapan  Pilkada  Aceh.  Bahwa  Qanun  No.5 Tahun  2012  tetap  menjadi landasan hukum, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan UU No.10 Tahun 2016. Jika terjadi  pertentangan,  maka  penyelenggara  merujuk  kepada  UU  Pilkada  nasional,  dan  PKPU nasional.

## Bibliography
Acehkita. (2011, November 4). Partai Aceh tetap Boikot Pilkada. Retrieved November 6, 2016, from Acehkita.com: http://www.acehkita.com/partai-aceh-tetap-boikot-pilkada/
Hasan,  E.  (2008).  Demokratisasi  Aceh:  Analisis  Hasil  Pilkada  2006. Forum  Ilmiah  Journal ,
239.
Ismail,  M.  (2016). Analisis  Kerangka  Hukum  Pemilihan  Kepada  Daerah  2017  di  Aceh. Banda Aceh: The Aceh Institute.
Kompas.  (2016,  August  2). News/Regional.  Retrieved  November  6,  2016,  from  Kompas.com: http://regional.kompas.com/read/2016/08/02/14591221/aceh.jadi.daerah.terbanyak.yang.a kan.gelar.pilkada.serentak.2017
Konstitusi, M. (2016). Patent No. No.51/PUU-XIV/2016. Indonesia.
Portalsatu. (2016, August 31). Pencabutan Pasal 67 UUPA bisa Picu ketegangan Aceh-Jakarta.
Retrieved November 6, 2016, from Portalsatu.com:
http://portalsatu.com/read/news/pencabutan-pasal-67-uupa-bisa-picu-ketegangan-aceh- jakarta-17081
Serambi. (2016, August 29). Mualem Protes karena MK Bonsai UUPA. Retrieved November 6, 2016,  from  Serambi  Indonesia:  http://aceh.tribunnews.com/2016/08/29/mualem-protes- mk-karena-bonsai-uupa
Serambi.  (2016,  October  11). Zaini  Tolak  Qanun  Pilkada.  Retrieved  November  6,  2016,  from Serambi Indonesia: http://aceh.tribunnews.com/2016/10/11/zaini-tolak-qanun-pilkada
Subekti,  V.  S.  (2015). Dinamika  Konsolidasi Demokrasi:  dari  ide  pembaruan  sistem  politik hingga ke praktek pemerintahan demokrasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.