Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## ANALISIS INFORMED CONSENT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG
Wahyudi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Dhita Annisa Politeknik Piksi Ganesha Bandung wahyudiyurispruden@gmail.com, Dhitaannisa10@gmail.com

## Abstract
The  research  aims  to  determine  the  analiysis  of  informed  consent  to  the  health  staff  legal protection  at  bandung  regional  public  hospital.  Informed  consent  is  an  agreement  of  medical action  through  a  process  of  communication  between  the  doctor  and  the  patient  about  the agreement of medical action that the medical staff would do to the patient. The research method used  is  a  juridical  normative  qualitative  research  method  with  a  descriptive  approach.  Data collection  techniques  used  are  by  way  of  literature  studies  related  to  the  subject,  interviews  and field  observations.  The  results  of  the  research  showed  that  in  general  the  informed  consent  at bandung  regional  public  hospital  had  been  optimally  implemented  and    in  accordance  with  the SOP (Standard Operating Procedure) in the hospital and there was also a General Consent, it’s a general  agreement  of  the  patient.  Informed  consent  that  has  been  optimally  implemented  and  in accordance with the regulations in this hospital could protect the health staff and medical staff in carrying  out  medical  actions  on  patients.  For  the  suggestion  given  by  researchers  about  health staff and medical staff have to give the socialization about the procedures of informed consent and medical staff have to understand about statute of law that exist, especially to the health staff and the hospital regulations.
Keywords: Informed Consent, Health Staff.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis informed consent terhadap perlindungan hukum tenaga  kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota  Bandung. Informed  consent merupakan persetujuan  tindakan  medis  melalui  proses  komunikasi  antara  dokter  dan  pasien  tentang kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien. Metode penelitian yang digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  secara  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  secara deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  cara  studi  pustaka, wawancara  dan  praktek  kerja  lapangan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  secara  umum informed  consent di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota  Bandung  sudah  dilaksanakan  secara optimal dan sudah sesuai dengan SOP (Standar Oprasional Prosedur) yang ada di rumah sakit dan terdapat  juga General  Consent, yaitu  persetujuan  umum  pasien  baru.  Dengan  adanya informed consent yang sudah di lakukan secara optimal dan sesuai dengan peraturan yang ada di rumah sakit ini  dapat  melindungi  tenaga  kesehatan  dan  tenaga  medis  dalam  melakukan  tindakan  medis terhadap  pasien.  Untuk  saran  yang  diberikan  peneliti  agar  tenaga  kesehatan  dan  tenaga  medis harus  memberikan  sosialisasi  mengenai  adanya  prosedur informed  consent dan  pihak  tenaga kesehatan dan tenaga medis harus memahami betul mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang kesehatan dan peraturan yang ada di rumah sakit.
Kata kunci : Informed Consent , Tenaga kesehatan.

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  agar  manusia  dapat  bertahan  dan melakukan aktivitas. Pentingnya kesehatan ini mendorong pemerintah untuk mendirikan
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
layanan kesehatan, agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan kesehatan. Rumah Sakit Umum  Daerah  Kota  Bandung  merupakan  salah  satu  rumah  sakit  milik  negara  yang berkembang di kota Bandung.
Tujuan   utama   dari   rumah   sakit   pada  dasarnya menyelenggarakan  pelayanan kesehatan  secara  paripurna. Rumah  sakit  publik  maupun  rumah  sakit  privat   harus berbadan  hukum  agar dapat melakukan perbuatan hukum secara sah. Perbuatan hukum rumah  sakit  tersebut  dalam  hubungan  dengan  pihak  internal  maupun  eksternal.  Bentuk badan  hukum  rumah  sakit      tersebut  dapat  berupa  perseorangan,  perkumpulan, commanditer  venonschaap,  yayasan  dan    perseroan    terbatas.  Rumah    sakit  pemerintah atau  rumah  sakit  publik  yang  dimiliki  pemerintah  daerah  dalam  bentuk badan usaha milik daerah sedangkan rumah sakit privat seperti halnya badan hukum pada  umumnya. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung yang disebut RSUD memiliki penerapan hak- hak  pasien  dan  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  kepada  pasien  guna  memberikan pelayanan  terbaik  mereka  kepada  pasien.  Didalam  pelayanan  pelaksanaan  kesehatan pasien memiliki  hak yang sangat paling utama yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,  oleh  karena  itu  hak  pasien    adalah  salah  satu  hak  atas  rahasia  kedokteran. Setiap  dokter  atau  dokter  gigi  wajib  menyimpan  rahasia  kedokteran  akan  tetapi,  akan dikesampingkan apabila nantinya masyarakat menuntut.
Menurut Perundang-Undangan  Nomor 29 tahun 2004 Tentang  Praktik Kedokteran pada  pasal  53  yaitu  mengatur  Tentang  Hak  dan  Kewajiban  Pasien  Dalam  Hubunganya Dengan  Kontrak  Teraputik,  di  mana  pasien    mempunyai  hak  dan  kewajiban  tertentu. Memberi informasi yang lengkap dan  jujur tentang masalah kesehatannya kepada dokter yang sedang merawatnya.
1. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter.
2. Mematuhi  ketentuan  yang  berlaku  di  tempat  pelayanan  kesehatan  baik  rumah  sakit atau pun puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lainnya.
3. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. berkewajiban memenuhi hal- hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya.
Persetujuan yang diberikan oleh pasien ataupun keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan  mengenai  tindakan  yang  akan  dilakukan  terhadap  pasien  disebut  dengan Informed Consent . Sehingga hubungan antara informed consent dan tindakan medis yang akan  dilakukan  oleh  dokter  dapat  dikatakan  bahwa informed  consent merupakan
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
komponen  utama  yang  mendukung  adanya  tindakan  medis  tersebut.  Karena  persetujuan yang  diberikan  secara  sukarela  yang  diberikan  oleh  pasien  dengan  menandatangani informed  consent adalah  merupakan  salah  satu  syarat  subjektif  untuk  terjadinya  atau sahnya  suatu  perjanjian  jika  pasien  memenuhi  minimal  tiga  unsur  yaitu  keterbukaan informasi  yang  cukup  diberikan  oeleh  dokter,  kompetensi  pasien  dalam  memberikan persetujuan  dan  sukarel  (tanpa  paksaan/tekanan)  dalam  memberikan  persetujuan.  Untuk itulah  pengisian informed  consent harus  lengkap  dan  benar.  Dalam  hal  ini  fungsi  dari informed consent perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian untuk melakukan tindakan medis atntar dokter dengan pasien. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tersebut disebutkan bahwa pada prinsipnya yang berhak memberikan  persetujuan  atau  penolakan  tindakan  medis  adalah  pasien  yang bersangkutan.  Namun  apabila  pasien  yang  bersangkutan  berada  dibawah  kemampuan, persetujuan atau penolakan tindakan medis dapat diberikan oleh keluarga terdekan antara lain  suami/istri/ibu  kandung,  anak-anak  kandung  atau  saudara  sekandung.  Di  Rumah Sakit  Umum  Daerah  Kota  Bandung Informed  Consent sangat  dibutuhkan  oleh  Tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk digunakan sebagai tanda persetujuan tindakan operasi, dan  anastesi  yang  berpotensi  terjadinya  sengketa  medik  atau  merupakan  perlindungan hukum bagi petugas medis yang melakukan tindakan.
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta  meiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  melalui  pendidikan  di  bidang  kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sebagai sarana pelayanan kesehatan, melaluai dokter dan tenaga kesehatan lainnya, setiap Rumah Sakit  memiliki  tujuan  salah  satunya  adalah  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Kota  Bandung.  Pada  kenyataannya  menunjukan  bahwa  pelaksanaa informed  consent terhadap  perlindungan  hukum  tenaga  kesehatan  hampir  tidak  ada  masalah  dan  sudah dilaksanakan secara optimal, tetapi dalam penyampaian hasil keadaan pasien oleh pihak tenaga  kesehatan  masih  kurang  jelas  sehingga  terjadi misscomunication antara  pihak keluarga pasien dengan tenaga kesehatan yang ada di RSUD Kota Bandung. Oleh karna itu tenaga kesehatan harus selalu memberikan informasi informasi terkait dengan keadaan pasien kepada pihak keluarga secarara berulang-ulang.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## METODELOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  pada  penulisan  ini  adalah   metode penelitian secara Yuridis Normatif,  yaitu dikaji  dengan  pendekatan  perundang-undangan (the statute  approach) artinya  suatu masalah  akan  dilihat  dari  aspek  hukumnya  dengan  menelaah  peraturan perundang-undangan,selain itujuga metode dengan cara studi kepustakaan (libraryresearch) yaitu dengan  cara  melakukan  analisis  terhadap  bahan-bahan  pustaka berkaitan  dengan  permasalahan  diatas.  Dalam  suatu  penelitian  yuridis  normatif  yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan  kekuatan  mengikatkan  suatu  undang-undang  serta  bahasa  yang  digunakan ialah bahasa hukum.

## PEMBAHASAN
A. Konsep Informed Consent
Informed Consent teridiri dari dua kata yaitu informed yang berarti informasi atau keterangan  dan consent yang  berarti  persetujuan  atau  memberi  izin.  Jadi  pengertian Informed  Consent dapat  diartikan  sebagai  persetujuan  yang  diberikan  oleh  seorang pasien  kepada  dokter  atas  suatu  tindakan  medik  yang  akan  dilakukan,  setelah mendapatkan  informasi  yang  jelas  akan  tindakan  tersebut.  Persetujuan  tindakan kedokteran adalah pernyataan sepihak pasien atau yang sah mewakilinya yang isinya berupa  persetujuan  atas  rencana  tindakan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi  yang diajukan oleh dokter atau dokter gigi, setelah menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan.
Suatu persetujuan dianggap sah apabila:
a. Pasien telah diberi penjelasan/ informasi
b. Pasien  atau  yang  sah  mewakilinya  dalam  keadaan  cakap  (kompeten)  untuk memberikan keputusan/persetujuan
c. Persetujuan harus diberikan secara sukarela.
(Menurut  Veronika  Komalawati,  2002)  pengertian Informed  Consent adalah suatu  kesepakatan  atau  persetujuan  pasien  atas  upaya  medis  yang  dilakukan  dokter terhadap  dirinya  setelah  pasien  mendapatkan  informasi  dari  doktermengenai  upaya
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
medis  yang  dapat  dilakukan  untuk  menolong  dirinya  disertai  informasi  mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.
Sehubungan  dengan  penjelasan  tersebut  diatas  maka informed  consent bukan  hanya sekedar mendapatkan formulir persetujuan tindakan yang ditanda tangani oleh pasien atau keluarganya tetapi persetujuan tindakan medik adalah sebuah proses komunikasi intensif  untuk  mencapai  sebuah  kesamaan  persepsi  tetang  dapat  tidaknya  dilakukan suatu  tindakan,  pengobatan,  perawatan  medis.  Jadi informed  Consent adalah  sebuah proses bukan hanya sekedar mendapatkan tandatangan lembar persetujuan tindakan.
1. Bentuk – bentuk Informed Consent
Informed  Consent harus  dilakukan  setiap  kali  akan  melakukan  tindakan medis, sekecil apapun tindakan tersebut. Menurut departemen kesehatan (2002),
Informed Consent dibagi menjadi 2 (dua) bentuk :
a. Tersirat atau dianggap telah diberikan ( Implied Consent )
1) Dalam Keadaan Normal
Implied consent adalah persetujuan yang diberikan pasien secara tersirat, tanpa pernyataan tegas. Isyarat pernyataan ini ditangkap dokter dari sikap dan tindakan pasien.
2) Dalam Keadaan Darurat ( Emergency )
Implied  consent dalam  bentuk  lain  adalah  bila  pasien  dalam  keadaan gawat  darurat  ( emergency )  sedangkan  dokter  memerlukan  tindakan segera,  sementara  pasien  dalam  keadaan  tidak  bisa  memberikan persetujuan  dan  keluarganya  pun  tidak  di  tempat,  dokter  dapat melakukan tindakan medis terbaik menurut dokter. Sesuai dengan Pasal 4 ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  29 Tahun  2008  Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, bahwa “Dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan  jiwa  pasien  dan/atau  mencegah  kecacatan  tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran”.
b. Dinyatakan ( Expressed Consent )
Expressed  consent adalah  persetujuan  yang  dinyatakan  secara  lisan  atau tulisan,  bila  yang  akan  dilakukan  lebih  dari  prosedur  pemeriksaan  dan tindakan  yang  biasa.  Dalam  keadaan  demikian,  sebaiknya  kepada  pasien
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
disampaikan terlebih dahulu tindakan apa yang akan dilakukan supaya tidak sampai terjadi salah pengertian.

## 2. Tujuan Informed Consent
Tujuan dari Informed Consent menurut J. Guwandi adalah :
a. Memberikan  perlindungan  kepada  pasien  terhadap  tindakan  dokter  yang sebenarnya tidak diiperlukan
b. Memberikan  perlindungan  hukum  kepada  dokter  terhadap  akibat  yang  tidak terduga dan bersifat negative
3. Fungsi Informed Consent
a. Penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia
b. Promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri
c. Untuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien
d. Menghindari penipuan dan misleaing oleh dokter
e. Mendorong diambil keputusan yang lebih rasional
f. Mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan
g. Sebagai  suatu  proses  edukasi  masyarakaat  dalam  bidang  kedokteran  dan kesehatan
4. Manfaat Informed Consent
a. Membantu kelancaran tindakan medis.
b. Mengurangi efek samping dan komplikasi yang mungkin terjadi.
c. Mempercepat proses pemulihan dan penyembuhan penyakit.
d. Meningkatkan mutu pelayanan.
e. Melindungi bidan dari kemungkinan tuntutan hukum.
5. Informed Consent sebagai Suatu Perjanjian
Suatu  perjanjian  atau  perkataan  atau  persetujuan  medis  akan  timbul  setelah pasien  diberi  penjelasan  mengenai  penyakit  yang  dideritanya  dan akibat  –  akibat yang  dapat  diprediksi  menurut  ilmu  kedokteran  dalam  hal  perawatannya  dan kemudian pasien menerima kondisinya untuk dirawat, untuk perawatan ini pasien memberikan  izin  atau  persetujuan,  inilah  yang  dinamakan informed  consent. Pasien berhak untuk menolak dan berhak untuk memberi izin untuk dirawat. Pada
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
dasarnya informed consent merupakan alat untuk memungkinkan penentuan nasib sendiri berfungsi dalam praktek dokter.

## B. Konsep Perlindungan Hukum
Menurut  Setiono,  perlindungan  hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk melindungi  masyarakat  dari  perbuatan  sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang  tidak sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
1. Tujuan Hukum Kesehatan
Tujuan  hukum  Kesehatan  pada  intinya  adalah  menciptakan  tatanan masyarakat  yang  tertib,  menciptakan  ketertiban  dan  keseimbangan.  Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi (Mertokusumo, 1986).
2. Ciri – Ciri Hukum Kesehatan
a. Merupakan  seperangkat  ketentuan  yang  berhubungan  langsung  dengan pelayanan kesehatan
b. Di  dalam  hukum  kesehatan  ditetapkan  kaidah  –  kaidah  hukum  perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi Negara

## C. Konsep Tenaga Kesehatan
Tenaga  kesehatan  adalah  orang  yang  bermoral  tinggi,  karena  segala  sesuatu dalam  pelayanan  kesehatan  atau  hal  yang  bersifat  privasi  dipercayakan  oleh masyarakat  atau  pasien  kepada  tenaga  kesehatan.  Tenaga  kesehatan  berdasarkan Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga Kesehatan  merupakan  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang  kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk  jenis  tertentu  yang  memerlukan  kewenangan  dalam  melakukan  upaya kesehatan.
1. Macam-Macam Peran Tenaga Kesehatan
a. Sebagai komunikator
b. Sebagai motivator
c. Sebagai fasilitator
d. Sebagai konselor
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
2. Jenis Tenaga Kesehatan
a. Tenaga medis
b. Tenaga Keperawatan
c. Tenaga kefarmasian
d. Tenaga kesehatan masyarakat
e. Tenaga gizi
f. Tenaga keterapian fisik
g. Tenaga keteknisian medis

## D. Konsep Kondisi Gawat Darurat
Gawat  darurat  adalah  suatu  keadaan  yang  mana  penderita  memerlukan pemeriksaan medis segera, apabila tidak dilakukan akan berakibat fatal bagi penderita (DepKes RI, 2009).
1. Kondisi yang harus segera ditangani di IGD
a. Serangan Jantug dan Henti Jantung
b. Cedera fisik akibat kecelakaan
c. Kesulitan bernafas
d. Stroke
e. Keracunan
Berdasarkan  fakta  yang  terjadi  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota  Bandung  yaitu adanya General Consent . Di setiap rumah sakit pasti  memiliki informed consent namun beda  halnya  di  RSUD  ini  tetapi  mempunyai  kelebihan  yaitu  memiliki general  consent , general consent adalah lembar formulir persetujuan umum dan bagian penting dari rekam medis. General  consent merupakan    formulir  persetujuan  yang  wajib  diisi  oleh  pasien atau  keluarga  terdekat  setelah  mendapat  penjelasan  secara  lengkap  mengenai  pelayanan kesehatan  yang  akan  dilakukan  terhadap  pasien  terkait  dengan  proses  pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dirumah sakit.
Kegunaan  dari  general  consent  adalah  sebagai  bukti  tertulis  keterangan  persetujuan atau kesepakatan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan peraturan secara jelas dalam hal perawatan pasien dan pelayanan kesehatan.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
1. Ada  beberapa  prosedur general  consent di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota Bandung yang harus dilakukan oleh pasien dan pihak keluarga, yaitu:
a. Persetujuan untuk perawatan, pengobatan, dan pelepasan informasi
b. Barang-barang milik pasien (bila ada kehilangan barang pasien pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab)
c. Keinginan privasi
d. Administrasi
e. Informasi rawat inap
f. Hak dan kewajiban pasien
2. Adapun  masalah  yang  terjadi  dalam  penyapaian general  consent oleh  pihak  tenaga kesehatan kepada keluarga pasien kurang jelas dan kurang penyampaiannya. Hal ini mengakibatkan  keluarga  pasien  merasa  tidak  diberikan  informasi  oleh  pihak  tenaga kesehatan  mengenai general  consent dan  perkembangan  pasien,  padalah  tenaga kesehatan  sudah  memberikan  informasinya  kepada  kerabat  pasien,  tetapi  kerabat pasien  tidak  menyampaikannya  kepada  keluarga  pasien,  sehingga  hal  ini menimbulakan misscommunication atau sengketa  informasi  antara  pihak  keluarga pasien dan pihak tenaga kesehatan yang nantinya akan diselesaikan di unit pengaduan dengan bagian humas.
3. Upaya  penyelesaian  dalam  penyampaian general  consent yaitu,  dalam  masalah  ini pihak  rumah  sakit  harus  lebih  menjaga general  consent dan  lebih  jelas  dalam memberikan  informasi  mengenai  keadaan  pasien,  dan  pihak  rumah  sakit  akan memberikan  informasi  berulang-ulang  kepada  pasien  dan  keluarga  pasien  dari  awal pasien  masuk  ke  rumah  sakit  hingga  perjanjian  antara  keluarga  pasien  dan  pihak rumah  sakit,  di  IGD  ataupun  ruang  perawatan,  sampai    terakhir  pasien  pulang    dan sampai pasien tersebut harus menyelesaikan kewajibannya yang ada di dalam bentuk general consent tersebut. General consent akan lebih di jaga untuk menjadi pegangan atau  perjanjian  umum  antara  pasien  dan  pihak  rumah  sakit.  Jika  tidak  ada general consent akan    menjadi  perdebatan  antara  pihak  pasien  dengan  pihak  rumah  sakit yang  menimbulkan  perdebatan miss  comunication atau  yang  sering  diistilahkan malpraktek.
Prosedur Informed Consent di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
Berdasarkan  hasil  praktek  kerja  lapangan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota Bandung informed  consent sudah  sesuai  dengan  SPO  (  Standar  Prosedur  Operasional) yang ada di RSUD Kota Bandung, untuk pengisian informed consent dokter penanggung jawab  serta  tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan  akan  terlebih  dahulu  menjelaskan prosedur-prosedur  yang  ada  pada informed  consent .  Ada  beberapa  prosedur informed consent di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung diantaranya:
Setiap  akan  dilakukan  tindakan infasive oprasi  atau  tindakan  infasift  lainnya,  harus dilakukan  DPJP  (Dokter  Penanggung  Jawab  Pasien)  sebagai  penanggung  jawab  pasien yang  akan  melakukan  tindakan  yang  memberikan  prosedr informed  consent terlebih dahulu mengenai :
a. Diagnosa
b. Kondisi pasien
c. Tata cara tujuan tindakan yang akan dilaksanakan
d. Manfaat dan risiko tindakan
e. Nama orang mengerjakan tindakan
f. Kemungkinan alternative dari tindakan
g. Kemungkinan hasil yang tidak terduga
h. Kemungkinan hasil bila tidak dilakukan tindakan
Kedudukan Informed consent dalam melindungi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung
Kedudukan informed  consent dalam  melindungi  tenaga  kesehatan  sangat  penting sekali,  karena  dengan  adanya informed  consent akan  melindungi  tenaga  kesehatan  dari komplain  pihak  pasien.  Karna  setiap  tindakan  akan  ada  resiko,  kejadian  yang  tidak diharapkan karna kita tidak tahu bahwa setiap pelaksanaan, yang penting telah diberikan informasi  manfaatya  sampai  resiko  tindakannya  seperti  apa,  selama  pasien  dan  pihak keluarga  sudah  mengerti informed  consent yang  akan  melindungi  tenaga  kesehatan  dan bukti bahwa telah diberikan informasi.
Permasalahan  Yang  Terjadi  Dalam  Keadaan  Gawat  Darurat  Di  Rumah  Sakit Umum Daerah Kota Bandung
Dalam  permasalahan  kali  ini  penulis  melihat  kasus  kecelakaan,  pada  saat  pasien mengalami  kecelakaan  hingga  patah  tulang  dan  mengalami  benturan  keras  dibagian
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
kepala sehingga membuat pasien tidak sadarkan diri. Dalam kondisi gawat darurat seperti ini  pasien  sangat  membutuhkan  pertolongan,  dan  pasienpun  tidak  didampingi  oleh keluarga atau kerabat dekatnya. Pihak rumah sakit langsung memberikan tindakan tanpa persetujuan pasien dan keluarga pasien, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dimintai  persetujuan  dan  jika  tidak  diberi  tindakan  yang  serius  akan  mengancam  jiwa pasien  dan  pasien  tidak  akan  tertolong,  sehingga  medis  melakukan  kebijakannya  untuk melakukan tindakan-tindakan karena keadaan pasien yang cukup serius dan mewajibkan diberikan  tindakan  oleh  medis  dan  itu  sudah  menjadi  tanggung  jawab  seorang  dokter untuk menolong orang dalam keadaan apapun.
Setiap  tindakan  sudah  ada  tahap-tahapnya  dan  pasien  dimasukan  dulu  ke  ruangan triage untuk  diperiksa  dan  setelah  itu  dibawa  ke  ruang  resutasi  bedah  untuk  ditindak lanjuti.  Ruang triage merupakan  ruangan  khusus  untuk  proses  memilah  dan  memilih pasien  berdasarkan  beban  penyakit  serta  memprioritaskan  penanganan  setelah  tiba  di rumah sakit untuk mengidentifikasi ke dalam salah satu kategori berikut:
1. Dengan tanda kegawat daruratan ( Emergrncy Signs )
2. Dengan tanda prioritas ( Priority Signs )
3. Tanpa tanda kedawat daruratan maupun prioritas
Setelah  proses  pengobatan  dan  tindakan  selesai  dan  pasien  sudah  dalam  keadaan sadar baru pihak medis dapat menjelaskan tentang keadaan pasien dan pihak rumah sakit juga  membuat  berita  acara  dan  membuat  keterangan  pasien  gawat  darurat  korban kecelakaan  setelah  itu  pihak  rumah  sakit  juga  membuat informed  consent untuk persetujuan  tindakan  terhadap  pasien  dan  jika  pasien  menyetujui  adanya  tindakan  yang dilakukan oleh medis pasien juga harus menandatangani informed consent tersebut dalam keadaan  sadar  dan  pihak  keluarga  serta  saksi  harus  menandatangani informed  consent tersebut.
Upaya Penyelesaian Permasalahan Dalam Keadaan Gawat Darurat Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung
Pada  saat  terjadi  tindakan  dalam  keadaan  darurat  rumah  sakit  dapat  melakukan pembelaan, dasar rumah sakit untuk melakukan pembelaan adalah dengan rekam medis, tindakan  yang  dilakukan  dan  diagnosanya  seperti  apa,  dan  petugas  komite  keperawatan atau  komite  medik  akan  membahas  serta  menjelaskan  terkait  tindakan  yang  dilakukan sudah  benar  sesuai  aturan  atau  tidak,  karna  jika  ditinjau  dari  hukum  kedokteran  yang
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
dikaitkan  dengan  doktrin informed  consent ,  maka  yang  dengan  kegawatdaruratan  bisa dilakukan  tanpa  danya  persetujuan  dari  pasien  atau  pihak  keluarga  pasien,  karena kegawatdaruratan suatu keadaan dimana :
1. Tidak ada kesempatan lagi untuk memintakan informed consent , baik dari pasien atau anggota keluarga terdekat ( next of kin )
2. Tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda
3. Suatu tindakan harus segera diambil
4. Untuk menyelamatkan jiwa pasien atau anggota tubuh
Hukum  bisa  masuk  dalam  kasus  seperti  ini  tetapi  pihak  medis  sudah  disumpah melakukan  segala  sesuaitu  sudah  disumpah  dengan  profesinya  dan  sesuai  dengan regulasinya yang ada di rumah sakit sesuai Undang-Undang yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1354
Inti dalam menyelesaikan masalah berada pada data rekam medis pasien, karena data rekam  medis  sangat  penting  sekali  untuk  pasien  dan  tenaga  kesehatan  sehingga  dengan adanya  data  rekam  medis  dapat  membantu  sebagai  pembelaan  dan  perlindungan  tenaga kesehatan dan profesi.

## KESIMPULAN dan SARAN
Berdasarkan  hasil    studi  pustaka  dan  praktek    kerja  lapangan    yang    dilakukan  di Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota  Bandung,  saat  ini  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota Bandung  sudah  melalukan  prosedur informed  consent secara  optimal  dan  sudah  sesuai dengan  SPO  (Standar  prosedur  oprasional)    yang  ada.  Prosedur informed  consent ini dilakukan  untuk  pelaksanaan  suatu  tindakan  seperti  operasi  atau  prosedur  diagnostik invasif, berdasarkan pemberitahuan lengkap tentang risiko, manfaat, alternatif, dan akibat penolakan. Informed consent merupkan kewajiban hukum bagi penyelenggara pelayanan kesehatan  untuk  memberikan  informasi  dalam  istilah  yang  dimengerti  oleh  pasien sehingga pasien dapat membuat pilihan. Persetujuan ini harus diperoleh pada saat pasien sadar dan tidak terpengaruh obat seperti napza (Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif).
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
Setelah  menjelaskan  mengenai  prosedur informed  consent dan  pasien  setuju,  maka informed  consent wajib  ditanda-tangani  oleh  pasien  dan  pihak  keluarga  pasien.  Selain adanya informed  consent di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota  Bandung  ini  ada  juga General  Consent.  General  consent ini  merupakan  lembar  persetujuan  umum  dan termasuk bagian penting dari rekam medis pasien. General consent ini salah satu formulir awal pasien masuk ke rumah sakit untuk persetujuan umum pasien masuk rawat inap atau saat pasien mendaftar untuk pertama kali sebagai pasien rawat jalan.
Kedudukan informed consent ini sangat penting dan berpengaruh besar sekali untuk melindungi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang berada di rumah sakit dari berbagai macam  tuduhan  seperti  malpraktek  atau  pelanggaran  lainnya.  Kedudukan informed consent di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota  Bandung  secara  hukum  dapat  melindungi tenaga kesehatan dan tenaga medis berdasarkan SPO (Standar prosedur operasional) dan peraturan internal rumah sakit serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang  Rumah  Sakit,  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
290/MENKES/PER/III/2008  Tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran,  KUH  Perdata pasal  1354,  dan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga  Kesehatan. Perlindungan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung sampai saat ini sudah terlindungi karena adanya bentuk perlindungan hukum tenaga kesehatan berupa adanya informed  consent ,  maka  tenaga  kesehatan  dan  tenaga  medis  dapat  terlindungi secara hukum.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan dan peneliti menuliskan saran sebagai berikut:
1. Masyarakat  harus  mulai  diberikan  sosialisasi  mengenai  prosedur informed consent .  Sosialisasi  tentang  informasi  tindakan  medis  ( Informed  consent )  agar dilakukan  secara  terencana  dan  terus  menerus.  Hal  ini  dilakukan  agar  tidak  ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Bagi  tenaga  kesehatan  dan  tenaga  medis  agar  dalam  memberikan  penjelasan indormed  consent secara  langsung  tanpa  diwakili  yang  sesuai  dengan  SPO (Standar  prosedur  operasional)  yang  ada  di  rumah  sakit.  Tenaga  kesehatan  dan tenaga  medis  harus  memahami  mengenai  hukum  kesehatan  dengan  baik  agar dapat  mengetahui  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  sehingga  tidak  ada
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
yang  merasa  dirugikan.  Hubungan  dokter  dan  pasien  juga  harus  dibuat seharmonis  mungkin,  agar  bila  terjadi  sengketa  dapat  diselesaikan  secara musyawarah.

## DAFTAR PUSTAKA
Guwandi,  J.  (2007). Hukum  Medik  (Medical  Law) ,  Fakultas  Kedokteran  Universitas Indonesia, Jakarta.
Hatta, Moh. (2013). Hukum Kesehatan Dan Sengketa Medik . Cetakan Pertama. Liberty, Yogyakarta.
Indriyanti,  Dewi  Alexana.  (2008). Etika  dan  Hukum  Kesehatan .  Cetakan  Pertama. Pustaka, Yogyakarta.
Notoadmojo, Soekidjo. (2010). Metodelogi Penelitian Kesehatan . Rineka Cipta, Jakarta. Sugiono, (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta, Bandung. Veronica,  Komalawati.  (2002). Peranan  Informed  Consent  dalam  Transaksi  Terapeutik (Persetujuan Dalam hubungan Dokter dan Pasien) . Cetakan Kedua. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
WAHYUDI, Wahyudi. Kedudukan Badan Hukum Rumah Sakit Privat
Dihubungkan Dengan Fungsi Sosio Ekonomi. Istinbath : Jurnal Hukum , [S.l.], v. 15, n. 2, p. 231-246, dec. 2018. ISSN 1829-8117. Available at:
< https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/1209 >. Date accessed: 23 july 2020. doi: https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1209 .
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata