Kerjasama Global Menangani The “Great Lockdown”;

## Pendekatan Diplomasi Multijalur

## Sukawarsini Djelantik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politk, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia sukedj@unpar.ac.id

## Abstrak
Tahun  2020  dunia  menghadapi  bencana  pandemi  global  COVID-19  dan  krisis  kesehatan  terbesar  sejak Perang Dunia ke 2. Untuk mengatasi penyebaran wabah, hampir seluruh dunia menerapkan kebijakan “lockdown” atau  penutupan  negara  atau  kota  dari  migrasi  termasuk  pembatasan  masuknya  barang  dan  jasa.  Krisis  kesehatan mengakibatkan  terhentinya  aktivitas  sosial,  budaya,  keagamaan,  pendidikan,  bisnis,  dll,  yang  mempengaruhi perekonomian nasional secara signifikan. Untuk mencapai tujuan bersama mengatasi COVID-19, sangat diperlukan kerjasama internasional. Dunia dapat mengatasi krisis ini melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang berfokus mengatasi  masalah  kesehatan  masyarakat  dan  penyebaran  COVID-19.  Untuk  mengatasi  isu  keuangan  global, kerjasama dapat dilakukan melalui Organisasi keuangan dunia termasuk G-20, yang merupakan kelompok negara- negara yang memiliki perekonomian kuat dan berpengaruh signifikan dalam skala global. Sayangnya kerjasama yang diharapkan belum sepenuhnya berhasil, diakibatkan perbedaan kepentingan, kurangnya koordinasi dan komunikasi diantara  negara-negara  anggota.  Tidak  ada  satu  negarapun  yang  mengantisipasi  munculnya  wabah  COVID-19 sehingga diperlukan kerjasama internasional yang diawali dengan implementasi diplomasi yang efektif. Tidak saja aktor pemerintah yang terlibat tetapi juga aktor aktor non-pemerintah termasuk media massa. Artikel ini menganalisis diplomasi multijalur untuk menghadapi “the great lockdown”, dengan menerapkan konsep diplomasi multijalur dalam mendukung  kebijakan  pemerintah.  Kehadiran  aktor-aktor  non-pemerintah  yang memiliki  sifat  yang lebih  fleksibel dibandingkan  dengan  aktor  pemerintah  diharapkan  dapat  mengatasi  masalah  koordinasi  dan  komunikasi  yang seringkali menghambat efektivitas kerjasama. Diplomasi multijalur mengandaikan pemerintah yang berperan sebagai inisiator  dan  perancang  kebijakan,  melibatkan,  menggerakkan,  dan  memberdayakan  aktor-aktor  non-pemerintah. Dengan  berjalannya  mekanisme  diplomasi  multijalur,  maka  semua  elemen  dan  pemangku  kepentingan  dapat menjalankan  peran  yang  optimal.  Perlunya  diplomasi  multijalur  dalam  menerapkan  kerjasama  internasional  agar tujuan  bersama  mengatasi  Covid19  tercapai.  Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  situasi  saat  ini  adalah  minimnya keterlibatan  aktor-aktor  non-negara  dalam  kerjasama  internasional  menyebabkan  kurang  berhasilnya  upaya-upaya penanggulangan COVID-19 secara optimal dalam tataran global. Ketika kerjasama global sudah berhasil mengatasi pandemic ini, perlu dipikirkan untuk merancang mekanisme baru untuk mengantisipasi berulangnya bencana serupa di masa mendatang. Mekanisme baru dapat berupa penguatan organisasi internasional yang sudah ada, membanguna tatanan baru, termasuk pelibatan aktor-aktor non-negara sebagai bagian dari mekanisme global tersebut.
Kata  kunci :  pandemi  global,  diplomasi  multijalur,  krisis  kesehatan,  krisis  ekonomi,  kerjasama  internasional, organisasi internasional.

## Latar Belakang Masalah
Coronavirus  disease (COVID-19)  dikenali berjangkit untuk pertama kalinya di Kota Wuhan Tiongkok,  pada  akhir  tahun  2019.  Virus  jenis baru  ini  sebelumnya  tidak  ditemukan  di  dalam tubuh  manusia,  dan  bersifat  zoonotic,  yang artinya  penularan  terjadi  dari  hewan  kepada manusia. Virus corona menyebabkan penderitanya  mengalami  kesulitan  bernafas, demam tinggi, dan batuk. Dalam kasus-kasus
yang lebih parah, infeksi menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut yang parah, kegagalan  ginjal,  dan  kematian.  Rekomendasi standar untuk mencegah penularan adalah sering mencuci tangan dengan sabun, memakai masker wajah,  dan  menutup  mulut  ketika  batuk  dan
bersin. 1 Pasca Perang Dunia ke 2 virus COVID- 19  telah  menjadi  bencana  kemanusiaan  yang paling  berpengaruh  secara  sosial  dan  ekonomi. Sampai  saat  ini  telah  terjadi  kasus  penularan COVID-19  yang  meluas  di  seluruh  dunia  dan meliputi hampir seluruh negara.
Pada  tanggal  30  Januari  2020,  World  Health Organization (WHO) mengumumkan COVID-19 sebagai  situasi  darurat  yang  memerlukan penanganan  internasional  atau Public  Health Emergency  of  International  Concern (PHEIC). Pada  tanggal  11  Februari  2020,  WHO  telah memperkenalkan  nama  virus  ini  sebagai “coronavirus  disease  19  atau  COVID-19,  dan diikuti pada tanggal 11 Maret 2020 pengumuman sebagai  pandemi.  Pada  tanggal  31  Maret  para Ketua  Delegasi  dari  Organisasi  Perdagangan Dunia  (WTO),  Organisasi  Pangan  Sedunia (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan  pernyataan  bersama  menyerukan kepada  pemerintah  negara  untuk  meminimalisir meluasnya  wabah COVID-19  dengan  penjagaan perbatasan  dan  mengawasi  perdagangan  dan impor  makanan.  Pada  kondisi  seperti  ini merupakan momen untuk menunjukkan solidaritas,  bertindak  secara  bertanggung  jawab dan bekerja sama mencapai tujuan bersama untuk menjamin  ketersediaan  makanan,  keamanan makanan dan nutrisi dan meningkatkan kesejahteraan  umum bagi masyarakat  di  seluruh dunia.
Organisasi  internasional  seringkali  disalahkan ketika terjadi masalah global, atau dikritisi karena melanggar kedaulatan negara atas nama kepentingan  global,  atau  kegagalan  dalam menerapkan agenda untuk mencapai tujuan yang telah  ditetapkan.  Sikap  menyalahkan  lazim terjadi ketika menilai hubungan antara organisasi internasional  dan  negara-negara  anggota.  Tidak ada  negara  yang  bisa  menghadapi  tantangan  ini
1 https://www.rtmagazine.com/disorders- diseases/infectious-diseases/other-infections/27- more-countries-documented-first-coronavirus-cases/
sendirian, jadi kerja sama internasional merupakan  kewajiban  seluruh  pemerintahan untuk  mengatasi  isu  global  seperti  saat  ini. Kerjasama  terutama  dengan  negara-negara  di kawasan  termasuk  dalam  berkoordinasi,  berbagi informasi  dan  bertukar  pengalaman  mengenai dijalankannya praktik-praktik terbaik yang sudah berhasil di negara lain.
“Lockdown”  merupakan  cara  terbaik  untuk menghambat, membatasi dan mengatasi penyebaran  COVID-19  baik  di  dalam  negeri maupun antar negara. Upaya itulah yang saat ini banyak  dilakukan  oleh  negara-negara  di  seluruh dunia, sehingga dunia mengalami terjadinya “The Great  Lockdown”.  Tetapi  menanggulangi COVID-19 memerlukan upaya yang lebih serius daripada  “lockdown”,  menjaga  jarak  sosial ataupun  larangan  bepergian.  Bahkan  Tiongkok, Korea  Selatan  dan  Jepang  berhasil  dalam menanggulangi  penyebaran  virus,  yang  tidak banyak  berarti  tanpa  kerjasama  internasional. Kerjasama  internasional  sangat  diperlukan mengingat  tidak  semua  negara  memberlakukan kebijakan  dan  memiliki  sistem  sosial,  ekonomi, politik  yang  sama,  sehingga  terjadi  variasi keberhasilan  “lockdown”  antara  satu  negara dengan lainnya. Beberapa negara masih mengingkari  keberadaan  virus,  beberapa  negara merespons  dengan  lambat  atau  tidak serius,  dan beberapa  negara  tidak  memiliki  sumber  daya yang memadai untuk mengatasi masalah. Puncak pandemi global juga sampai saat ini belum pasti, termasuk kapan akan berakhir. Untuk mengatasi krisis  ini,  masyarakat  internasional  selain memerlukan kerjasama internasional dan kepemimpinan yang efektif. Contoh kepemimpinan  yang  efektif  misalnya  ketika Amerika  Serikat  (AS)  menjalankan  kebijakan perang  global  melawan  terorisme  (GWT)  yang terbukti  efektif.  Saat  ini,  dalam  penanganan
COVID-19, tidak tampak adanya kepemimpinan yang  efektif  baik  dari  pemimpin  negara  besar seperti  AS  atau  Ketua  Lembaga  Internasional seperti WHO.

## Diplomasi Kebencanaan Terkait Penanganan COVID-19
Secara  umum,  diplomasi  dapat  berperan  dalam: 1). Menjalin hubungan antar individu (people to people  contact).  2)  Memperkuat  proses  yang membangun  harmoni.  3)  Menyediakan  forum untuk  merancang  dan  menerapkan  kebijakan internasional. 4). Kerjasama bisnis dan perdagangan  internasional.  Dan  5)  Manajemen kesehatan  dan  kebencanaan.  Peran  Diplomasi dalam  penanganan  COVID-19,  merupakan penerapan  dari  fungsi  kelima, yaitu  pengelolaan kesehatan  dan  kebencanaan.  Dalam  konteks  ini, dikenal  istilah  “Diplomasi  Kebencanaan”,  yang melibatkan  aktor-aktor  yang  beragam,  baik pemerintah  maupun  non-pemerintah  dalam penanggulangan masalah.
Istilah    “diplomasi  kebencanaan”  (“disaster diplomacy“)  terkait  dengan  aktivitas  bencana, termasuk  pencegahan,  mitigasi,  respons  dan penyembuhan, yang melibatkan kerjasama antara pihak-pihak yang sebelumnya bermusuhan, baik dalam  skala  nasional  maupun  internasional. 2
Diplomasi kebencanan mulai dikenal ketika kota Hualien di Taiwan tahun 2018 mengalami gempa bumi  dan  mengundang  keterlibatan dan  bantuan masyarakat  internasional.  Begitu  pula  ketika Maladewa  dinyatakan  sebagai  wilayah  darurat. Pada tahun 2018 yang juga melibatkan kerjasama internasional.  Dalam  masalah  COVID-19  ini dunia menghadapi berbagai masalah kemanusiaan  termasuk  bencana  kemanusiaan, resesi  global,  hancurnya  sistem  kesehatan, kehancuran  tatanan  sosial,  serta  nasionalisme.
2 “Disaster Diplomacy”, http:www.disasterdiplomacy.org, diakses tanggal 25 April 2020.
Tidak ada satu negarapun yang dapat menangani permasalahan ini sendirian.
Diplomasi Multi-jalur dan Penanganan COVID-19
Secara  umum,  diplomasi  merupakan  hubungan resmi  antara  dua  atau  lebih  negara  untuk  tujuan tujuan  yang  beragam  seperti  ekonomi,  sosial budaya,  politik  dan  keamanan.  Diplomasi konvensional atau jalur pertama, hanya dilakukan oleh  wakil-wakil  resmi  pemerintah,  sementara diplomasi multijalur merupakan pelibatan berbagai  aktor,  pemerintah  maupun  bukan pemerintah, di dalam berbagai bentuk, atau jalur, yang  melibatkan  partisipasi  dan  pemangku kepentingan di dalam berbagai format. Diplomasi  jalur  pertama  yang  hanya  melibatkan pemerintah,  berinteraksi  dan  berkomunikasi hanya dengan lembaga-lembaga resmi pemerintah.  Proses  globalisasi  yang  pesat  telah menyebabkan  perubahan  yang  sangat  mendasar dalam  tujuan  dan  praktek  diplomasi,  sehingga diperlukan  keterlibatan  berbagi  aktor,  sehingga muncul  konsep  diplomasi  multijalur.  Diplomasi multijalur  dapat  melibatkan  Kepala  Negara, Penyusun  Kebijakan  dan  Pemerintah,  dengan melibatkan aktor-aktor lain seperti pelaku bisnis, kelompok profesional, akademisi, aktivis kemanusiaan,  termasuk  media  massa  sebagai aktor terpenting yang mengkomunikasikan hasil- hasil  kesepakatan  maupun  aktivitas-aktivitas yang  dilakukan. 3 Diplomasi  Multijalur  adalah cara  memandang  secara  konseptual  proses diplomasi  internasional  dengan  tujuan  tujuan yang  berbeda  dengan  sistem  yang  pragmatis. Keterlibatan  jaringan  aktivitas  yang  saling terkait,  jika  dimanfaatkan  secara  efektif, memberikan  sumbangan  yang  berharga  bagi penanganan  masalah,  melalui  sumber-sumber daya  yang  beragam  baik  yang  dimiliki  oleh
3 Sukawarsini Djelantik, Diplomasi dalam Teori dan Praktek, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.
individu,  institusi,  dan  kelompok  kelompok masyarakat  yang  bekerjasama  untuk  mencapai tujuan di negara negara yang berbeda.
Sistem multijalur pada awalnya disebabkan oleh proses  diplomasi  yang  semata  mata  melibatkan aktor aktor pemerintah yang kurang efektif dalam menangani masalah-masalah global yang kompleks.  Lebih  jauh  diplomasi  multijalur merupakan  perluasan  dari  dari  diplomasi  jalur pertama  dan  jalur  kedua.  Selain  kedua  jalur  ini pendekatan  yang  lebih  interpersonal  diperlukan dengan memfokuskan pada jaringan dari aktivitas aktivitas yang saling terkait. Diplomasi multijalur dapat berperan untuk beragam tujuan. Misalnya, membantu  menjalin  kerjasama  dan  partisipasi kelompok  akar  rumput  dan  masyarakat  sipil dimana  kelompok  ini  biasanya  tidak  terlibat. Diplomasi ini juga bertujuan untuk menjaga jalur komunikasi  ketika  aktor  aktor  yg  mewakili pemerintah, termasuk diplomat tidak berkomunikasi  secara  efektif.  Aktivitas  ini  juga dapat  dipakai    sebagai  forum  untuk  membahas aksi  dan  kebijakan  pemerintah  yang  membawa hasil.
Sebagai  hasilnya,  perhatian  terhadap  kesehatan dan  masalah  di  berbagai  negara  telah  menjadi semakin  penting  di  dalam  agenda  diplomasi global yang berubah cepat. Tuntutan yang tinggi terhadap  diplomasi  untuk  menangani  kesehatan global memerlukan  kerjasama  yang  rumit  selain keterlibatan para ahli kedokteran, kemasyarakatan, pengetahuan mengenai hukum, selain  kemampuan  berdiplomasi  yang  belum dikembangkan  secara  sistematis  baik  oleh Kementerian  Luar  Negeri  maupun  kelompok profesional  global  dalam  bidang  kesehatan. Dilain  pihak,  harapan  yang  tinggi  mengenai diplomasi  kesehatan  dalam  krisis  kesehatan seperti COVID-19, memerlukan inisiatif kesehatan  pada  tataran  global  tentu  sudah meningkat  dan  tujuan  tujuan  diplomatik  di  luar fungsi  diplomasi  konvensional.  Situasi  ini
menuntut  upaya  untuk  memperkuat  jaringan antara  hubungan  internasional  dalam  bidang kesehatan  dan  kebijakan  luar  negeri  menuntut baik komunitas diplomatic dan kesehatan global untuk  meninjau  kembali  fungsi  fungsi  utama diplomasi.  Maka  yang  menjadi  salah  satu tantangan kerjasama internasional adalah bagaimana  melakukan  kerjasama  internasional yang  sesuai,  tepat,  efektif,  efisien,  sehingga masalah  bersama  dapat  diatasi.  Dalam  hal  ini, perlu  melibatkan  para  ilmuwan  dalam  bidang kesehatan,  peneliti,  dari  seluruh  dunia,  yang dapat  bekerjasama  secara  bebas,  efektif,  tanpa adanya  kepentingan  politik.  Para  ilmuwan  ini diharapkan  dapat  memproduksi  vaksin,  yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan.

## Perlu Penanganan Segera
Kerjasama  internasional  tidak  akan  berhasil efektif  tanpa  ada  kepemimpinan.  Siapa  yang diharapkan dapat memimpin penanganan
COVID-19 ini? Diplomasi multijalur mensyaratkan peran pemerintah sebagai inisiator dari  berbagai  program  dan  rencana  aksi. Pemimpin ini yang diharapkan dapat menggerakkan  aktor-aktor  lainnya,  termasuk organisasi  profesi,    Lembaga  non-pemerintah, Serikat Pekerja, pengusaha, dan akademisi. Tidak kalah pentingnya adalah mengelola informasi dan jalur  jalur  komunikasi  yang  dapat  dipergunakan untuk  menyampaikan  dan  mengelola  informasi terkait COVID-19.
Saat  ini  merupakan  waktu  yang  tepat  untuk memikirkan  kembali  dan  menata  ulang  fungsi diplomasi  dibawah konsep  diplomasi multijalur. Perlu dipikirkan terbentuknya kerjasama internasional  jangka  panjang  yang  melibatkan kerjasama  berbagai  pemangku  kepentingan dalam  bidang  kesehatan,    baik  organisasi profesional  maupun  organisasi  antar  pemerintah dalam  menangani  pandemi  global  seperti
Covid19.  Beberapa  tujuan  dibawah  ini  dapat dipertimbangkan  sebagai  tujuan  kerjasama internasional:
1. Mengidentifikasi  dan  menilai  risiko risiko  global  yang  kemungkinan  terjadi serta penyebab utamanya.
2. Mengevaluasi  praktek  praktek  yang berlaku dan menganalisis kapasitas pada tipe  pandemi  seperti  COVID-19  pada tataran global.
3. Memperkirakan perbedaan sumber sumber  daya  yang  dimiliki  untuk mencegah,  membangun  ketahanan,  dan manajemen  dari  tipe  bencana  seperti COVID-19.
4. Membangun  saluran  komunikasi  antara kelompok  ilmuwan  yang  memiliki keahlian khusus, ahli medis dan profesional lainnya yang relevan termasuk  ahli  kemasyarakatan  dan kebijakan  Dengan  semakin  meluasnya pandemic  covid19,  kebutuhan  untuk kerjasama internasional untuk menangani  baik  masalah  kesehatan  dan krisis ekonomi telah menjadi hal yg perlu dibahas. Sementara WHO banyak melakukan kegagalan, organisasi- organisasi  internasional  belum  cukup berperan.
Peran  dan  Kerjasama  Internasional  Mellaui Kelompok G-20 dan WHO
Kelompok  G20,  merupakan  organisasi  yang diharapkan  berperan  besar  dalam  membantu penanganan  COVID-19,  terutama  dalam  aspek kerjasama  ekonomi  global.  Pada  pertemuan khusus  untuk  membahas  COVID-19,  yang dilakukan  secara  virtual,  telah  disepakati  untuk menyumbangkan  USD  5  triliun  sebagai  bantuan stimulasi  ekonomi.  Akan  tetapi,  kelompok  G20,
yang  merupakan  forum  utama  untuk  kerjasama ekonomi antara kekuatan ekonomi global, secara umum tidak  melakukan perannya  atau  “missing in action” dalam kasus COVID-19.
Dengan  anggota  G-20  yang  merupakan  negara negara dengan perekonomian terbesar dan terkuat dunia, negara negara G-20 seharusnya dapat lebih banyak  berperan  dalam  merespons  krisis kesehatan  dan  ekonomi.    Bebeda  dengan  ketika dunia menghadapi krisis keuangan global (GFC) pada tahun 2008-2009, ketika itu kelompok G-20 telah merubah sifat pertemuan antar para Menteri Keuangan menjadi forum utama untuk manajemen  krisis.  Dengan  melakukan  respons relative  cepat  melalui  penerapan  kebijakan  yg efektif  menghadapi  krisis.  Kekuatan  istimewa adalah sifatnya yang informal yang memungkinkan  keterlibatan  jaringan  teknokrat, pejabat-pejabat  pemerintah  dan  birokrat  untuk mengatasi  rantai  birokrasi  organisasi  organisasi internasional  yang  kaku  untuk  menghadapi global  depresi.  Sejak  saat  itu,  kelompok  G-20 berubah  dari  komite  krisis  menjadi  komite pengarah, yang memfasilitasi kerjasama internasional  dalam  isu-isu  yang  luas,  dari kesehatan  sampai  pengembangan  partisipasi perempuan  dalam  kegiatan  ekonomi.  Maka  dari itu, krisis saat ini mengarah pada tuntutan untuk memainkan  peran  sekali  lagi.  Ketika  akhirnya bertemu  pada  tanggal  26  Maret  para  pemimpin negara  G20  berjanji  untuk  melakukan  apapun untuk  mengatasi  pandemic  ini,  meskipun pernyataan  bersama  yang  dikeluarkan  kurang menunjukkan komitmen nyata. Selain itu, respon yang  disampaikan  sifatnya  terbatas  dan  tidak jelas.  Secara  umum  sama  dengan  yang dikemukakan  oleh  Kelompok  Kerja  Kesehatan pada tanggal 7 Maret 2020, yang menyimpulkan pernyataan  sepanjang  satu  halaman  tanpa komitmen  atau  rencana  aksi  nyata.  Ada  usulan agar  G-20  menyelenggarakan  pertemuan tingkat tinggi  para  kepala  negara  G20  untuk  pertemuan formal.
Pada  pertemuan  tanggal  26  Maret  2020,  para pemimpin G-20 berjanji untuk melakukan segala cara untuk mengatasi pandemi, tetapi pernyataan bersama  yang  dikeluarkan  kurang  diikuti komitmen  konkrit.  Salah  satu  pernyataan  berisi janji  untuk  mengucurkan  dana  sebesar  USD  5 triliun  untuk  pemulihan  ekonomi  global.  Akan tetapi tidak ada pernyataan mengenai pelarangan ekspor  untuk  peralatan medis, mendanai  vaksin, atau  menangani  krisis  ekonomi  untuk  negara negara berkembang.
Sementara  pada  pertemuan  Dana  Moneter Internasional  (IMF)  yang  dihadiri  para  Menteri Keuangan  membawa  hasil  yang  lebih  konkrit seperti  penundaan  pembayaran  kembali  utang untuk  negara  negara  berpendapatan  rendah. Sejauh  itu tidak  ada  aksi  aksi baru  terkait  krisis kesehatan  dan  tidak  ada  respons  tuntutan  IMF untuk  mendukung  sumber  dayanya.  Sumber kegagalan untuk menangani masalah COVID-19 berawal  dari  sifat  organisasi  G20  dan  termasuk konteks  internasional  yang  lebih  luas  dimana organisasi ini beroperasi.
Kendala  pertama,  fokus  organisasi  pada  isu finansial global. Kelompok G-20 beranggotakan Menteri  Keuangan,  Gubernur  Bank  Sentral  dan para  pejabat  yang  bergerak  di  bidang  keuangan. Tidak  semua masalah  didiskusikan  dalam  G-20. Sifat  organisasi  ini  menjadi  kunci  keberhasilan ketika  merespons  krisis  keuangan  global, sementara  tidak  menghasilkan  aksi  nyata  dalam krisis  pandemic  Covid-9.  Tidak  ada  diskusi terkait  misalnya  penundaan  utang.  Fokus terhadap  keuangan,  berarti  tidak  mengindahkan masalah  seperti  kesehatan,  yang  seakan  berada diluar  kewenangan  para  perancang    kebijakan keuangan.
Perluasan  keanggotaan  G-20  menyebabkan  para anggota  tambahan  merasa  tidak  nyaman  karena adanya  fokus  pada  isu  keuangan  seperti  yang tampak  selama  krisis  pandemic COVID-19.  Hal
ini  tidak  berarti  bahwa  G20  kurang  partisipatif dari para pemangku kepentingan yang lebih luas. Sesungguhnya,  dekade  terakhir  telah  terlihat institusionalisasi  dari  kelompok  yang  terlibat, dengan mengintegrasikan aktor-aktor dari masyarakat  sipil  ke  dalam  G-20,  termasuk organisasi non-pemerintah/NGO, Serikat Pekerja,  perempuan,  akademisi,  dan  asosiasi bisnis.  Harapannya  keterlibatan  mereka  dapat membawa  perspektif  yang  lebih  luas  ke  dalam agenda yang dibahas.
Kelompok  kelompok  ini  telah  melakukan lobby terhadap  negara-negara  yang  berpengaruh  untuk meninjau permasalahan krisis kesehatan COVID- 19  secara  holistik,  termasuk  secara  sungguh sungguh membahas dimensi kesehatan dan lebih jauh  lagi  seperti  masalah  pengelolaan  utang. Upaya mereka sejauh ini tidak membawa hasil.
Proses keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam upaya turut partisipasi dalam menangani masalah COVID-19 menghadapi tantangan berat, terutama  ketika  para  pejabat  di  dalam  G-20 memperlakukan  masukan  dan  usulan  sebagai kesempatan untuk membarter prioritas kebijakan. Usulan-usulan tersebut seringkali tidak dipandang sebagai upaya membantu penanganan untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Sebagai kompensasinya, masyarakat sipil mempublikasikan  pernyataan  bersama  di  luar forum,  meskipun  dengan  pengaruh  yang  tidak signifikan. Masalah terbesar adalah fakta bahwa situasi krisis ini menuntut aksi dan inisiatif yang hanya  dapat  dilakukan  oleh  pemimpin  negara. Kehadiran  para  kepala  negara  saja  tidaklah cukup,  apalagi  di  beberapa  negara  terdapat pemimpin-pemimpin  “populis”,  yang  menolak terbentuknya pemerintahan global dan kerjasama internasional.  Selain  itu,  krisis  yang  terus berlanjut  di  beberapa  negara  disebabkan  oleh perbedaan-perbedaan karakteristik negara, pendapatan  ekonomi,  mobilitas  sosial,  dan meningkatnya angka pengangguran dan
masyarakat  yang  hidup  di  bawah  garis kemiskinan.  Hal-hal  tersebut  masih  belum menjadi  topik  pembahasan  dan  penyelesaian. Negara-negara  anggota  G20  tidak  memiliki kebebasan  keluar  dari  tanggung  jawab  ini,  yang sudah  diusahakan  sejak  tahun  2010  untuk menghasilkan solusi yang berarti.
Hasilnya,  rasa  percaya  diri  dalam  efektifitas kerjasama  internasional  telah  menurun  drastis, dimana  negara-negara  anggota  G-20  secara  luas terbagi  atas  perbedaan  Utara-Selatan.  Dalam konteks  inilah,  tidak  mengherankan  bahwa respons  dari  para  pemimpin  G-20  adalah  lebih menonjolkan perbedaan, selain terlibat menjalankan kebijakan membantu negara-negara miskin.  Singkatnya,  kegagalan  negara-negara anggota  G-20  dalam  menunjukkan  kekuatan kerjasama  global  berasal  dari  sifat  alamiahnya sebagai  organisasi.  Ada  sedikit  harapan  agar terjadi  perubahan  mendasar  dari  masalah  yang dihadapi,  baik  melalui  respons  yang  efektif, dalam  menghadapi  krisis  kesehatan  atau munculnya agenda baru untuk menghadapi krisis ekonomi.  Bahkan  sebelum  diberlakukannya “Great Lockdown”.
Terhadap  kinerja  WHO,  sudah  muncul  tuntutan untuk  melakukan  penilaian  global  secara independen  dalam  mengatasi  pandemi  COVID- 19.  Termasuk  mengkritisi  keterbukaan  laporan pemerintah  Tiongkok.  Presiden  AS  Donald Trump sudah mengumumkan penghentian pendanaan  untuk  WHO,  yang  menyebabkan semakin rumitnya permasalahan. Direktur Jenderal  WHO  Tedros  Adhanom  Ghebreyesus menyatakan penyesalannya
mengetahui
keputusan AS. Bahaya lebih besar adalah apakah negara  negara  lainnya  juga  akan  menunda bantuan untuk anggaran, yang akan mengakibatkan  pencegahan  terhadap  pandemi COVID-19  menjadi  semakin  sulit.  Saat  ini COVID-19  telah  menyebar  ke  negara  negara berkembang yang tidak  memiliki sistem
kesehatan  yang  memadai.  Ketiadaan  dana  juga berarti  menunda  berbagai  rencana  aksi  untuk menangani masalah kesehatan lainnya yang juga perlu ditangani organisasi.
Walaupun demikian, WHO tidak boleh menghentikan  atau  memperlambat  upaya-upaya penanganan  COVID-19  yang  merupakan  tugas penting yang menyangkut nyawa dan kehidupan. Saat ini bukan pertama kalinya WHO mengalami kritikan,  termasuk  ketika  kritikus  melihat kesalahan dalam merespon terjadi epidemi virus ebola di Afrika Barat pada tahun 2014. Sehingga, pandemi  global  tidak  mungkin  teratasi  tanpa adanya mekanisme kerjasama yang dirancang di dalam  organisasi  WHO.  Dalam  mendukung upaya  menjamin  keamanan  kesehatan,  tugas- tugas  operasional  WHO  hanya  dimungkinkan oleh  tindakan  tindakan  oleh  pemerintah,  yang tetap berperan sebagai aktor utama, dalam setiap respons.
Struktur  operasional  WHO  dijalankan  oleh  194 negara  anggotanya,  dengan  landasan  konstitusi WHO,  yaitu  sidang  Umum  Kesehatan  Dunia. Sidang  Umum  ini  terdiri  atas  negara  negara anggota memiliki kekuasaan untuk memberlakukan kebijakan, menyetujui anggaran, dan  menilai  aktivitas  dari  Dewan  Eksekutif  dan Sekretariat. Negara-negara anggota menjalankan peran  penting  di  dalam  fungsi  organisasi, meskipun  bukan  berarti  birokrasi  WHO  tanpa cacat. Organisasi ini tidak terlepas dari pengaruh kebijakan dalam negeri, yang seringkali direfleksikan  melalui  prioritas  nasional  dalam proses penentuan agenda.
Standar kerjasama yang lebih baik penting untuk dilakukan  saat  ini  oleh  organisasi-organisasi internasional,  khususnya  ketika  situasi  gawat tidak  dapat  dihindarkan.  WHO  bukannya  tidak ada  kesalahan,  tetapi  kekuatan  bersama  negara negara anggota, termasuk AS, untuk menentukan operasional organisasi ini dan termasuk
pengalokasian  anggaran  dialokasikan.  Perlu upaya-upaya  lain  untuk  membantu  Organisasi internasional  untuk  menemukan  skema  dan format  kerjasama  yang  lebih  baik.  Mengkritisi WHO untuk salah pengelolaan dan respons tidak membantu tanpa  diikuti oleh peningkatan kinerja dari masing-masing negara anggota.

## Kesimpulan
Kondisi  saat  ini  ketika  minim  dan  tidak efektifnya kerjasama internasional dapat digambarkan sebagai negara-negara yang “berjuang di medan perangnya masing-masing”. Selain itu, masing-masing negara tanpa berkoordinasi,  hanya  berdasarkan  realitas  yang dihadapi masing-masing negara. Padahal penanganan  Covid19 ini  memerlukan  kerjasama yang  luas,  koordinasi,  dan  ditambah  dengan kepemimpinan  yang  efektif.  Sesungguhnya  kita sudah memiliki seperangkat institusi serta global serta  inisiatif  global,  akan  tetapi  belum  cukup berperan  ketika  beberapa  negara  besar  tidak menghadapi masalah yang sama.
Melihat  performa  dari  Organisasi  Internasional yang  berkompeten  dalam  menangani  isu kesehatan  (WHO)  dan  keuangan  Global  (G20), kedua  organisasi  masih  belum  melakukan kerjasama yang efektif untuk menangani masalah pandemic  global  ini.  Masalah  yang  dihadapi adalah  tidak  efektifnya  kolaborasi  antara organisasi  internasional  dengan  pemangku kepentingan  lainnya  terkait  kedua  bidang tersebut.  Organisasi-organisasi  non-pemerintah
masih belum banyak dilibatkan dalam penyusunan  kebijakan  aksi-aksi  nyata.  Yang tidak  kalah  penting  adalah  tidak  terlibatnya organisasi-organisasi internasional serta pemerintah  negara  dalam  mengelola    media global. Media massa dapat berperan besar dalam mempublikasikan  informasi  terkini  mengenai kondisi  pandemi  yang  sesungguhnya  terjadi, sehingga masyarakat awam dapat lebih terinformasi  mengenai  situasi  yang  sebenarnya dan dihadapi masing-masing negara. Media juga dapat  dimanfaatkan  untuk  mempublikasikan praktek-praktek  terbaik  penanganan  pandemic oleh  negara-negara  yang  sudah  terlebih  dahulu berhasil dalam mengatasi wabah COVID-19.

## Daftar Referensi
Djelantik,  Sukawarsini,  Diplomasi  Dalam  Teori dan Praktek, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018.
World Health Organization, Infectious Diseases, https://www.who.int.
“Disaster Diplomacy”, http:www.disasterdiplomacy.org
RT magazine, 36 More Countries Documented First Coronavirus Cases, https://www.rtmagazine.com/disorders- diseases/infectious-diseases/other-infections/36- more-countries-documented-first-coronavirus- cases/