## KAJIAN AKTIVITAS ANGGOTA KELOMPOK
DALAM PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN (Studi Kasus pada Kelompok Lumbung Pangan Jambesari di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis)
Oleh FITRI YUROH
Fakultas Pertanian Universitas Galuh Ciamis Email: fitriyuroh3@gmail.com

## Abstrak
Upaya  memaksimalkan  agar  pencapaian  Program  Kelembagaan  Lumbung  Pangan  tersebut  berhasil, diperlukan  adanya  peningkatan  kapasitas  sumberdaya  manusia,  salah  satu  upaya  tersebut  melalui kegiatan  pembinaan  bagi  Kelompok  Lumbung  Pangan.  Dengan  demikian  pelaksanaan  program tersebut diharapkan Kelompok  Lumbung Pangan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan  dikelola  petani.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  aktivitas  anggota  kelompok  dalam pengembangan  lumbung  pangan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  studi kasus  pada  Kelompok  Lumbung    Pangan  Jambesari  di  Desa  Sidaharja  Kecamatan  Pamarican Kabupaten  Ciamis,  jumlah  anggota  25  orang  sebagai  responden.  Berdasarkan  hasil  penelitian diperoleh kesimpulan bahwa aktivitas Kelompok Lumbung Pangan berada pada kategori tinggi.
Kata kunci: lumbung pangan, ketahanan pangan

## PENDAHULUAN
Pemenuhan  kebutuhan  pangan  bagi  setiap individu selalu mendapatkan prioritas perhatian masyarakat dunia, baik di negara maju maupun Negara  berkembang.  Perhatian  atas  pangan lebih mengemuka semenjak diadakannya World Food  Summit yang  pertama  oleh  FAO  ( Food and  Agriculture  Organization )  pada  tahun 1974,  dengan  pernyataan  penting  adalah "seluruh  negara  dan  masyarakat  dunia  secara keseluruhan mengupayakan untuk menghilangkan  kelaparan  dan  kekurangan  gizi dalam waktu satu dekade". Sangat disayangkan pernyataan  pada  pertemuan  FAO  tersebut belum  dapat  diwujudkan  dengan  baik.  Oleh karena  itu  pada World  Food  Summit yang diselenggarakan oleh FAO tahun 1996 memberi tekanan  lebih  besar  mengenai  pentingnya ketahanan  pangan  dengan  dikeluarkannya kesepakatan "untuk mencapai ketahanan pangan bagi setiap orang dan untuk melanjutkan upaya menghilangkan kelaparan di seluruh negara (Suryana, 2003).
Program  Pengembangan  lumbung  pangan masyarakat merupakan salah satu program yang bertujuan  mengurangi  kemiskinan.  Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik  (BPS) Provinsi Jawa  Barat  (2010)  jumlah  penduduk  di  Jawa Barat sekitar  43,1 juta jiwa, dari jumlah tersebut sebanyak  4.716  juta  jiwa  atau  10,93  persen berada pada  katagori  miskin, sedangkan  tahun 2009  sekitar 42,0 juta jiwa, dari jumlah tersebut
sebanyak  4.852  juta  jiwa  atau    11,57    persen penduduk  miskin.  Selama  periode    2009-2010 telah  terjadi  menurunan  kemiskinan  sebabnyak 0,36 persen.
Permasalahan  mendasar  yang  dihadapi petani  adalah  kurangnya  akses  kepada  sumber permodalan, pasar, dan teknologi, serta organisasi  tani  (kelembagaan  tani)  yang  masih lemah.  Untuk  itu,  program  Pengembangan lumbung  pangan  masyarakat  sebagai  upaya penanggulangan  kemiskinan  merupakan  bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang provinsi Jawa Barat dan  berada  dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat.
Arifin (2005) menjelaskan bahwa Kelembagaan  pangan  merupakan  salah  satu komponen  penting  dalam  menunjang  kerangka dasar perumusan kebijakan pangan dan pembangunan pertanian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. kelembagaan menuju ketahanan pangan mengalami dinamika. Kelembagaan  yang  dimaksud  disini  adalah suatu aturan yang dikenal, dikuti dan ditegakkan secara baik oleh anggota masyarakat,  yang  memberi  naungan  dan hambatan  (constraints)  bagi  individu  atau anggota  masyarakat.  Kelembagaan  memberi nafas  dan  ruang  gerak  bagi  tumbuh  dan berkembangnya suatu organisasi, yang sebenarnya  memiliki  ruh  kehidupan  karena sutau kelembagaan.

## Volume 1 • Nomor 1 • Juli 2015
Lumbung  pangan  adalah  salah  satu  bentuk kelembagaan  cadangan  pangan  yang  dibentuk oleh masyarakat desa/kota atau pemerintah yang bertujuan  untuk  pengembangan  penyediaan cadangan  pangan  bagi  masyarakat  di  semua tingkat wilayah yang dikelola secara berkelompok.  Kelompok  Lumbung  Pangan adalah lembaga yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang bergerak dalam pengembangan cadangan pangan meliputi bidang penyimpanan, pendistribusian,  pengolahan,  pengemasan,  dan tataniaga  bahan  pangan  (Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat,  Badan  Ketahanan  Pangan  Daerah, 2013).
Upaya  memaksimalkan  agar  pencapaian Program Kelembagaan Lumbung Pangan
tersebut berhasil, diperlukan adanya peningkatan  kapasitas  sumberdaya  manusia, salah  satu  upaya  tersebut  melalui  kegiatan pembinaan  bagi  Kelompok    Lumbung  Pangan. Dengan demikian pelaksanaan program tersebut diharapkan Kelompok    Lumbung  Pangan  dapat menjadi  kelembagaan  ekonomi  yang  dimiliki dan dikelola petani.
Pola dasar Kelembagaan Kelompok Lumbung  Pangan  yaitu  mengembangkan  usaha ekonomi produktif petani, pembinaan diperankan sebagai  pendampingan  dalam  melaksanakan program  tersebut  sesuai  dengan  potensi  usaha ekonomi  produktif  di  perdesaan.  Dengan demikian agar segala aktivitas sebagai pendampingan berjalan secara produktif, efektif, dan  efisien,  maka  perlu  didukung  oleh pengurus  dan  seluruh  anggota  kelompok. Selain itu, partisipasi anggota dalam pengelolaan program  merupakan  indikator  keberhasilan pelaksanaannya (Syahyuti, 2007).
Masalah  ini  akan  menjadi  titik  awal  dan mendorong  untuk  dilaksanakannya  penelitian terkait  pengembangan  lumbung  pangan,  dalam hal  ini  apakah  masyarakat  siap  bergabung dalam  kegiatan  Kelompok  Lumbung  Pangan dalam  upaya  mencapai  Keberhasilan  kegiatan pengembangan  lumbung  pangan  di  Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  aktivitas  anggota  kelompok  dalam pengembangan lumbung pangan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Lumbung  pangan  sering  diartikan  sebagai bangunan  fisik  tempat  menyimpan  bahan pangan  maupun  sebagai  sentra  penghasil
pangan  pada  suatu  wilayah.  Namun  demikian yang  dimaksud  dengan  lumbung  pangan  dalam hal  ini  adalah  sebagaimana  yang  dijelaskan dalam  Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri dan Otonomi Daerah No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan  Lumbung  Pangan  Masyarakat Desa/  Kelurahan  yang  bergerak  di  bidang penyimpanan,  pengolahan,  dan  pemasaran bahan  pangan  yang  dibentuk  dan  dikelola  oleh masyarakat.
Kelembagaan lumbung pangan merupakan salah  satu  unsur  pendukung  ketahanan  pangan yang perlu direvitalisasi agar mampu memberikan  kontribusi  yang  lebih  signifikan terhadap  upaya  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  melalui  pemenuhan  cadangan pangan  dan  kebutuhan  sosial  masyarakat  yang dimulai  dari  skala  rumah  tangga  sebagaimana yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  No. 7 Tahun 1996 tentang pangan (Binangkitgapoktan, 2013). Selanjutnya Binangkitgapoktan (2013) menyatakan bahwa kelompok Lumbung Pangan merupakan  wujud  suatu  kelembagaan  sosial ekonomi  di  pedesaan.  Peran  kelembagaan lumbung pangan selain berperan sebagai fungsi sosial  dalam  penyediaan  cadangan  pangan masyarakat  diharapkan  juga  berperan  sebagai fungsi ekonomi bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitar desa sasaran.
Lebih  lanjut  Binangkitgapoktan  (2013) menyatakan bahwa ktivitas Kelompok Lumbung Pangan dimaksudkan untuk :
a. Menumbuhkembangkan rasa bangga terhadap budaya lumbung desa (leuit).
b. Menumbuhkembangkan rasa peduli terhadap sesama yang tidak dapat mengakses pangan.
c. Mengimplementasikan rasa kesalehan sosial. Terhadap masyarakat miskin di lingkungannya.
d. Menjaga  dan  meningkatkan  ketersediaan dan  tersalurnya  cadangan  pangan  daerah untuk penanganan pangan (kelebihan pangan, kekurangan pangan, ketidak- mampuan mengakses pangan).
e. Meningkatkan  pemanfaatan  pangan  lokal dalam  rangka  penciptaan  permintaan  untuk produk pangan lokal.
Salah satu faktor internal yang berpengaruh terhadap efektivitas (keberhasilan) Kelompok  Lumbung  adalah  kepemimpinan ketua  kelompok.    Pada  dasarnya  pemimpin
Kajian Aktivitas Anggota Kelompok dalam Pengembangan Lumbung Pangan (Studi Kasus pada Kelompok Lumbung Pangan Jambesari di Desa Sidaharja
Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis)

## FITRI YUROH
mempunyai  peranan  yang  aktif  dan  senantiasa campur  tangan  dalam  segala  masalah  yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan anggota kelompok. Yukl (2001) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju  dengan  apa  yang  perlu  dilakukan  dan bagaimana  aktivitas  dilakukan  secara  efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.
Efektivitas  kepemimpinan  berdasarkan konsekuensi  dari  tindakan  pimpinan  bagi pengikut  dan  komponen  lain  dalam  organisasi. Berbagai jenis  hasil  yang  digunakan  mencakup aktivitas
dan pertumbuhan kelompok/organisasi. Kesiapannya dalam menghadapi tantangan dan krisis, kepuasan para pengikut,  komitmen  anggota  terhadap  tujuan kelompok,  kesejahteraan  dalam  perkembangan psikologis,  bertambahnya  status  pemimpin dalam  kelompok  dan  kemajuan  pemimpin  ke posisi wewenang yang lebih tinggi.
Yukl (2001) menyebutkan bahwa efektivitas  kepemimpinan  diukur  berdasarkan kontribusi  pemimpin  pada  kualitas  proses kelompok  yang  dirasakan  oleh  anggota  atau pengamat  dari  luar.  Kemampuan  pemimpin dalam peningkatan kohesivitas/keeratan anggota,  kerjasama  anggota,  motivasi  anggota, penyelesaian  masalah,  pengambilan  keputusan dan mendamaikan konflik antar anggota.
Menurut  Yukl  (2001),  kepemimpinan dapat  dilihat  dari  dua  aspek,  yaitu  (1)  aspek status  dan  (2)  aspek  peranan.    Kepemimpinan dari  aspek  status  mempunyai  arti  penting sebagai  teladan  bagi  warga-warga  kelompok, diantaranya  tempat  bertanya,  meminta  nasihat dan  saran-saran.    Kepemimpinan  dapat  dilihat dari  kemampuannya  beramah  tamah,  menaruh perhatian  angota-angotanya,  membuat  pilihan serta  memperinci  tugas-tugas  dan  melakukan pembagian kerja.
Kementerian Pertanian (2010) menyebutkan  kepemimpinan  ketua  kelompok, paling  tidak  akan  dilihat  dari  3  (tiga)  aspek, yaitu  (1)  kekuatan  ketua  kelompok  dalam kelompok;  (2)  integritas  ketua  kelompok sebagai pemimpin kelompok; dan (3) pelaksanaan  peran  ketua  kelompok  dalam seluruh  kegiatan  kelompok  khususnya  dalam mengembangkan usaha produktif kelompok.
Tiap-tiap  pemimpin  sekurang-kurangnya memiliki tiga ciri antara lain :
1) Persepsi  sosial,  adalah  kecakapan  untuk cepat  melihat  dan  memahami  perasaan, sikap, dan kebutuhan anggota kelompok.
2) Kemampuan berpikir abstrak.
3) Kestabilan  emosi  (emotional  stability). Pemimpin  yang  baik  lebih  banyak  memiliki emosi  yang  stabil  daripada  mereka  yang bukan pemimpin. Kementerian Pertanian R.I (2010) mendefinisikan
kemandirian sebagai kesadaran/kemampuan  untuk  mengembalikan keadaan  ke  normal  setelah  terjadinya  suatu tekanan,  gejolak  dan  bencana.    Dalam  keadaan normal,  dimana  tidak  terjadi  tekanan,  bencana atau gejolak, maka kemandirian dapat diartikan sebagai kesadaran/kemampuan untuk meningkatkan keadaan masa depannya menjadi lebih  baik  tanpa  bergantung  pada  orang  lain. Berkaitan  dengan  kata  mandiri,  terkandung makna  suatu  kondisi  dinamis  untuk  berbuat sesuatu  tanpa  tergantung  atau  menyandarkan diri  pada  kebaikan  dan  bantuan  pihak  lain, tetapi  tidak  menjadikan  bantuan  itu  sebagai tumpuan hidupnya.
Menurut  Soedijanto (2004), sikap mandiri meliputi  kemandirian  material,  kemandirian intelektual dan kemandirian pembinaan. Kemandirian  material,  artinya  mereka  akan memiliki  kapasitas  untuk memanfaatkan  secara optimal potensi  sumberdaya  alam  yang  mereka miliki  sendiri  tanpa  harus  menunggu  bantuan orang lain atau tergantung dari luar; Kemandirian  intelektual,  artinya  mereka  akan memiliki  kapasitas  untuk  mengkritisi  dan mengemukan  pendapat  tanpa  dibayangi  rasa takut  atau  tekanan  dari  pihak  lain;  sedangkan kemandirian  pembinaan,  artinya  mereka  akan memiliki  kapasitas  untuk  mengembangkan dirinya  sendiri  melalui  proses  pembelajaran tanpa  harus  tergantung  atau  menunggu  sampai adanya pembina atau agen pembaharu dari luar sebagai guru mereka.
Badan  Ketahanan  Pangan  Provinsi  Jawa Barat (2008) menyebutkan indikator kemandirian dalam Program Aksi Desa Mandiri Pangan  (proksi  mapan)  dilihat  dari  aspek pemberdayaan  masyarakat  dan  pengembangan sistem ketahanan pangan.
Indikator
kemandirian dalam pemberdayaan  masyarakat  dilihat  dari  (1)

## Volume 1 • Nomor 1 • Juli 2015
efektifitas  peran  Tim  Pangan  Desa  dalam pendampingan  masyarakat  dan  pembangunan ketahanan  pangan  desa;  (2)  Perkembangan usaha-usaha  produktif  yang  dikelola  kelompok Lumbung  Pangan  dan  masyarakat  desa;  (3) Keberadaan  jaringan  usaha  dan  pemasaran produk
lokal dengan mitra
usaha/koperasi/investor,  dan  lainnya;    dan  (4) Peran  masyarakat  dalam  penyediaan  dan distribusi pangan.
Indikator
kemandirian dalam pengembangan sistem ketahanan pangan diukur dengan  (1)  Penyediaan  dan  distribusi  pangan;
(2) Kemampuan rumah tangga dalam mengakses  pangan;  (3)  Perkembangan  usaha produktif;  (4)  Pola  konsumsi  pangan  3B  dan aman;  (5)  Penyelesaian  masalah  pangan wilayah;  dan  (6)  Pelayanan  masyarakat  dalam: akses permodalan, kesehatan, dan sarana usaha. (Kementrian Pertanian,2010).
Menurut  Undang-Undang    No.  41  Tahun 2009,  kemandirian  pangan  adalah  kemampuan produksi  pangan  dalam  negeri  yang  didukung kelembagaan  ketahanan  pangan  yang  mampu menjamin  pemenuhan  kebutuhan  pangan  yang
cukup  di  tingkat  rumah  tangga,  baik  dalam jumlah,  mutu,  keamanan,  maupun  harga  yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah  metode studi  kasus  pada   Kelompok Lumbung  Pangan Jambesari di Desa Sidaharja Kecamatan  Pamarican  Kabupaten  Ciamis, jumlah anggota 25 orang sebagai responden.
Pengukuran nilai variabel merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai indikatornya. Tingkat variabel  Aktivitas Kelompok  Lumbung  Pangan diklasifikasikan seperti Tabel 1.

## Tabel 1. Klasifikasi dan Skor tiap Variabel
No. Klasifikasi Klasifikasi 1 Rendah 18,0 – 29,9 2 Sedang 30,0 – 41,9 3 Tinggi 42,0 – 54,0

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian tentang aktivitas anggota kelompok dalam pengembangan lumbung pangan pada Kelompok  Lumbung Pangan Jambesari  terdiri dari  aktivitas penyimpanan, pengolahan, pengemasan, pendistribusian,  dan  tataniaga  bahan  pangan.  Selangkapnya  mengenai  aktivitas  anggota  kelompok dalam  pengembangan  lumbung  pangan  pada  Kelompok    Lumbung  Pangan  Jambesari  dapat  dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Variabel Aktivitas Kelompok Lumbung Pangan
No Aktivitas Skor Ideal Skor Diperoleh Kategori NT (%) 1 2 3 4 5 Penyimpanan Pengolahan Pengemasan Pendistribusian Tataniaga bahan   pangan 12 12 12 9 9 11,6 9,9 11,2 8,5 7,9 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 96,7 82,5 93,3 94,4 87,8 Jumlah skor 54 49,1 Tinggi 90,9
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  aktivitas anggota Kelompok Lumbung Pangan Jambesari berada  pada  kategori  tinggi  dengan  skor  rata- rata  yang  diperoleh  sebesar  49,1  dari  nilai harapan  sebesar  54,0  dengan  Nilai  Tertimbang
90,9  persen.  Persentase  indikator  dari  variabel Aktivitas  Kelompok  Lumbung  Pangan berada pada  kategori  tinggi  yang  berasal  dari  kelima indikatornya.
Kajian Aktivitas Anggota Kelompok dalam Pengembangan Lumbung Pangan (Studi Kasus pada Kelompok Lumbung Pangan Jambesari di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis)

## FITRI YUROH
Hasil penelitian menjelaskan, bahwa petani anggota Kelompok Lumbung Pangan Jambesari
dalam melakukan usahanya berorientasi  kepada  pengembangan  kegiatan usaha  (ditunjukkan  oleh  indikator  mulai  dari penyimpanan,  pengolahan,  pengemasan  yang memiliki  kategori  tinggi)  dan  berupaya  untuk meningkatkan  pendapatan  bagi  kebutuhan keluarga  petani  (ditunjukkan  oleh  indikator pendistribusian  dan  tataniaga  bahan    pangan yang memiliki kategori tinggi).
Berdasarkan  Tabel  2  diketahui  bahwa aktivitas anggota dalam pengolah memiliki nilai tertimbang sebesar 82,5 persen, nilai tertimbang dalam aktivitas pengolahan ini merupakan nilai tertimbang  paling  kecil  dibandingkan  indikator yang  lainnya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa aktivitas  anggota  dalam  pengolahan  bahan pangan  kurang  maksimal.  Anggota  kelompok kurang  menjaga  kebersihan  gabah,  kurang menjaga  hama  dan  penyakit  dan  kurang mengolah  gabah  menjadi  beras  serta  kurang mengolah beras (berkualitas).
Berdasarkan  wawancara  dengan  para petani  anggota  Kelompok    Lumbung  Pangan Jambesari, tujuan yang hendak dicapai kelompok dimaksud, yaitu :
1) Meningkatkan  tanggungjawab  petani  dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya Lumbung Pangan.
2) Menyelaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya  lahan  sawah  dengan  kegiatan pembangunan  wilayah  (Sektor  pertanian tanaman pangan) sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa.
3) Meningkatkan  mutu  sumberdaya  lahan sawah sesuai dengan karakteristik wilayah.
4) Meningkatkan pendapatan petani serta pihak yang  berkepentingan  (Lumbung  Pangan) secara simultan.
Pencapaian  tujuan  tersebut  tentunya  akan menghendaki adanya tuntutan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (kelompok  tani,  gapoktan,  lumbung  pangan, dan  petugas  lapang).  Adapun  hak  dan kewajiban  dari  petugas  lapang  antara  lain: memfasilitasi  kelompok  tani  dalam  proses penyusunan  rencana,  monitoring,  dan  evaluasi; memberikan kontribusi faktor produksi; mempersiapkan  sistem,  struktur,  dan  budaya yang kondusif; serta bekerjasama dengan pihak
yang  berkepentingan  (pasar  dan  pengusaha agribisnis gabah/beras) dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya  kegiatan,  sedangkan  hak  dan kewajiban  Kelompok    Lumbung  Pangan meliputi:  menyusun  rencana,  melaksanakan monitoring,  dan  evaluasi  secara  bersama-sama anggota;  mendapatkan  manfaat  dari  hasil kegiatan  usaha  yang  disesuaikan  dengan  nilai proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya; serta memperoleh dukungan masyarakat desa dalam perlindungan sumberdaya  lahan  untuk  keberlanjutan  fungsi dan manfaatnya.
Petani  anggota  Kelompok    Lumbung Pangan  Jambesari    menjelaskan  lebih  lanjut, bahwa  kegiatan  usaha  mendasarkan  pada prinsip  kerja  partisipatif,  bukan top  down approach ,  dibuat  bersama  dengan  Dinas Pertanian  Kabupaten  Ciamis,  serta  disesuaikan dengan  kebutuhan  masing-masing  anggota kelompoknya.
Umumnya faktor-faktor aktivitas Kelompok    Lumbung  Pangan  Jambesari    telah secara  baik  dilaksanakan  (berkategori  tinggi). Petani  mampu  mencari  dan  memilih  informasi disebabkan  oleh  umur  petani  responden  dalam usia  produktif,  mempunyai  keberanian  dalam mengambil  risiko  dalam  mengadopsi  inovasi teknologi,  hubungan  petani  dengan  petugas lapang  baik  dan  kerap  mengikuti  pelatihan meski  petani  tidak  sepenuhnya  terbuka  dalam mengungkapkan  masalahnya  kepada  petugas lapang,  sikap  terhadap  perubahan,  motivasi berkarya bersifat inovatif, aspiratif.
Kelompok  Lumbung  Pangan  di  pedesaan yang  diupayakan  dalam  rangka  pemberdayaan kelompok,  selama  ini  telah  memotivasi  petani anggota dalam memberi sesuatu sumbangan/kontribusi berupa keberadaan faktor-faktor  sosial  ekonomi  yang  dimilikinya untuk  usaha  mencapai  tujuan  kelompok  yang sangat berarti, memanfaatkan kreativitas secara total  dalam  menyumbangkan  pendapat  dalam rapat-rapat  anggota.    Petani  memiliki  rasa tanggung-jawab dalam kegiatan usaha, keterlibatan  mental  dan  emosionalnya  yang sudah terpacu, terjadi pelibatan ego serta bukan hanya  terlibat  tugas  yang  bersifat  keterlibatan secara  jasmaniah,  tetapi  sebagai  anggota memiliki  rasa sense  of  belonging dengan
Volume 1 • Nomor 1 • Juli 2015
keberadaan  Kelompok Tani (Davis dan Newstrom, 1996).
Kegiatan  kelompok  bergantung  pada keadaan  sosial  ekonomi  petani  dan  berdampak pada  adopsi  inovasi  dalam  melaksanakan  kerja kelompok  yang  didasarkan  pada  alasan  dengan partisipasi  lebih  banyak  hasil  kerja  yang  dapat dicapai, pelayanan diberikan dengan biaya yang lebih  efisien,  di  samping  lebih  menyadarkan petani akan pentingnya membangun masyarakat berdasarkan kekuatan sendiri (mandiri) (White, 1981)  .
Koentjaraningrat (1988) menyatakan, bahwa  aktivitas  yang  dimaksud  adalah  adopsi inovasi  yang  melibatkan  masyarakat  dengan melihat  aspek-aspek  sosial  ekonominya  dalam pembangunan sebenarnya menyangkut dua tipe yang  pada  prinsipnya  berbeda,  ialah    a)  adopsi inovasi  diarahkan  untuk  aktivitas  bersama dalam program pembangunan yang khusus, dan b)  adopsi  inovasi  sebagai  kegiatan  individu  di luar  aktivitas  bersama  dalam  pembangunan. Tipe pertama, seperti halnya kegiatan dimaksud,  masyarakat  pedesaan  diajak  dan dipersuasi  oleh  wakil  dari  dinas  terkait  atau pamong desa, untuk beraktivitas dan menyumbangkan  tenaga  atau  hartanya  kepada program  pembangunan  khusus  tadi  yang biasanya  bersifat  fisik.  Tipe  kedua  tidak  ada program  bersama  yang  khusus  tetapi  ada program  pembangunan,  biasanya  yang  tidak bersifat  fisik  dan  memerlukan  peran  serta masyarakat  berdasarkan  kemauan  mereka sendiri.
Aktivitas  kelompok  lumbung  pangan dilaksanakan  berdasarkan  metoda  partisipatori, yakni  merupakan  cara  untuk  mengembangkan sumberdaya manusia (petani), agar mandiri dan mampu memecahkan permasalahan teknologinya  sendiri.  Menjadikan  petugas lapang sebagai mitra kerja dalam mengembangkan kegiatannya yang dimulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan kegiatan. Kelompok lumbung pangan merupakan  wadah  bagi  petani  untuk  aktif menguasai dan mempraktikkan proses penciptaan  ilmu  pengetahuan  atau  secara khusus untuk meningkatkan aspek kemampuan, pengalaman,  dan  kemandirian  petani  dalam merencanakan  dan  melaksanakan  teknologi yang bersifat spesifik lokalita.
Petani  anggota  mengemukakan,  bahwa kemampuan mengelola lumbung pangan berawal  dari  upaya  pembinaan  dan  pelayanan (fasilitas)  yang  diberikan  oleh  Petugas  Lapang Dinas  Pertanian  Kabupaten  Ciamis  kepada Kelompok  lumbung  pangan.  Kegiatan  ini tercermin dalam kegiatan memberikan informasi,  sarana  produksi  (cadangan  pangan), informasi pasar, dan pengembangan usaha.
Petugas  Lapang  bertindak  pula  sebagai motivator, yakni menggugah perhatian anggota, membangkitkan  keinginan,    keyakinan,  dan menggerakkan anggota kelompok untuk melakukan aktivitas lumbung pangan.
Dinas  Pertanian  pun  bertindak  sebagai dinamisator tercermin dari upayanya berinteraksi dengan anggota kelompok, membangun  terjadinya  interaksi  antar  anggota dan  melibatkan  semua  anggota  dalam  setiap proses pengembangan lumbung pangan.
Bahasan  di  atas  sejalan  dengan  pendapat Arintadisastra  (2001),  bahwa  beberapa  faktor yang mempengaruhi aktivitas petani, yakni : (1) Adanya interest ,  hadiah,  keuntungan  dari kegiatan,  dan  motivasi  dari  luar  (motivator), (2)  menyadari  bahwa  kegiatan  yang  dilakukan bermanfaat,  (3)  sesuai  dengan  kemauan  dan kemampuannya,  (4)  mudah  dicoba  dengan hambatan  yang  tidak  berarti,  dan  (5)  dapat diterapkan secara berkelanjutan dan lingkungan hidup terjaga.
Sebaliknya,  penghambat  aktivitas  petani meliputi  :  (1)  kurang  adanya  komunikasi  yang dapat  menyebarluaskan  informasi  tentang pembangunan  dari  pemerintah  sebagai  tugas kepada masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan  dan  pengetahuan  masyarakat  yang menyebabkan  kurang  kemampuan  masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam  menerima  dan menyebarluaskan informasi mengenai pembangunan,  demikian  pula  dalam  hal perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan pemanfaatan hasil pembangunan, (2) Kemiskinan dan rendahnya penghasilan masyarakat  yang  memakan  waktu  dan  tenaga untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan,  (3) Sikap sosial yang terbentuk dan  membudaya  seperti paternalistic dan feodalisme menyebabkan  warga  masyarakat selalu  pasrah  dan  senantiasa  siap  sedia  dengan apa-apa  yang  dikemukakan  oleh  pemerintahan desa sehingga partisipasi yang bersifat langsung
Kajian Aktivitas Anggota Kelompok dalam Pengembangan Lumbung Pangan (Studi Kasus pada Kelompok Lumbung Pangan Jambesari di Desa Sidaharja
Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis)

## FITRI YUROH
dan  terancam  menjadi  berkurang,  dan  (4) Belum  jelasnya    tujuan  dan  manfaat  dari kegiatan pembangunan bagi masyarakat, sehingga  masyarakat  tidak  tahu  dan  kurang memahami  tujuan  dan  manfaat  pembangunan tersebut (Arintadisastra,2001).
Pelembagaan aktivitas dalam
pengembangan  kelompok  lumbung  pangan sebagai upaya
untuk meningkatkan produktivitas  lahan  sawah  dan  kelestarian lingkungan  di  masa  datang  (Purnawan,  2005). Sumintaredja (2001) menyatakan, bahwa partisipasi  petani  dalam  aktivitas  tersebut, adalah  hasil  dari  proses  belajar  dan  bekerja yang  sistematik,  berkelanjutan,  dan  terprogram dalam  sistem  interaksi  antara  petani  dengan aparatur  pemerintah  (petugas  lapang)  sebagai fasilitator  atau  pemandunya  dan  bertindak selaku mitra.
Prinsip pendekatan pada dasarnya disesuaikan  dan  dikembangkan  untuk  kegiatan perencanaan,  pengorganisasian,  dan  penerapan kegiatan  baru,  yang  menempatkan  petani sebagai  pusat  pengembangan  masa  depan.  Hal ini ditunjukkan dengan indikator-indikator yang berada  dalam  klasifikasi  tinggi  (berhasil  dalam pengembangan lumbung pangan). Secara umum kelompok  lumbung  pangan    telah  melakukan aktivitas sebuah organisasi sosial kemasyarakatan,  khususnya  mengayomi  dan mengakomodasi  seluruh  kepentingan  anggota masyarakat dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan  usaha  lumbung  pangan.  Kekuatan kelompok  tercermin  dari  praktik  di  lapangan yang  menjadikan  kelompok  sebagai  tempat bertanya,  tempat  meminta  nasehat,  dan  tempat meminta  saran-saran.    Integritas  kelompok tercermin  dari  perilaku  kelompok  menjaga konsistensi  kebijakan  yang  telah  diambil dengan  aplikasinya  dan  rasa  memiliki  terhadap kelompok dibanding dengan kepentingan individualnya.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  dapat  diajukan  simpulan  bahwa Aktivitas  Kelompok Lumbung Pangan Jambesari    berada  pada  kategori  tinggi  dengan skor  rata-rata  yang  diperoleh  sebesar  49,1  dari nilai  harapan  sebesar  54,0  dengan  Nilai Tertimbang  90,9  persen.  Persentase  indikator dari  variabel  Aktivitas  Kelompok  Lumbung
Pangan berada  pada  kategori  tinggi  yang berasal  dari  kelima  indikatornya  (ditunjukkan oleh indikator penyimpanan, pengolahan, pengemasan  yang  memiliki  kategori  tinggi) serta berupaya untuk meningkatkan pendapatan bagi  kebutuhan  keluarga  petani  (ditunjukkan oleh  indikator  pendistribusian  dan  tataniaga bahan  pangan yang memiliki kategori tinggi).

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  B.,  2005.  Ekonomi  Kelembagaan Pangan. LP3ES. Jakarta
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan,  Kehutanan,  dan  Ketahanan Pangan  Kabupaten  Ciamis.  2013. Juknis Pengembangan  Lumbung  Pangan  Desa Tahun 2014. Ciamis.
BPS  Provinsi  Jawa  Barat.  2010. Statistik Indonesia . Badan Pusat Statistik. Jakarta. Davis,  J.  dan  Newstrom  K.  2005. Pendidikan Pertanian untuk Petani. Jurnal Eksistensia
Volume  3  Tahun  II  Februari  2005.  Pusat Penyuluhan Departemen Pertanian, Jakarta.
Djoni.  2008. Metodologi  Penelitian  Sosial Ekonomi.  Kasus  Kelembagaan  Kelompok Tani  Pelaku  Usahatani  Terpadu  di  Jawa Barat  (Kajian  Perspektif  Sosiologis) . Program  Pascasarjana  Program  Studi Ekonomi  Pertanian  Universitas  Siliwangi Tasikmalaya.
Hamijoyo,  S.,  1978. Kepemimpinan  Adopsi lnovasi  untuk  Pembangunan  Masyarakat . Fak. Pertanian Unila. Lampung. Kedi Suradisastra. 2008. Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani.
Pusat  Analisa  Sosial  Ekonomi  dan Kebijakan Pertanian. Bogor. Jurnal Forum Penelitian  Agro  Ekonomi,  Volume  26  No 2 Desember 2008.
Kementerian  Pertanian  R.I.  2010. Pedoman Penumbuhan, Pengembangan Kelompoktani,  dan    Kelembagaan  Petani . Jakarta.
Koentjaraningrat.  1988. Masyarakat  Desa  di Indonesia Masa Ini . BPFE UI. Jakarta. Mosher, AT. 1985. Getting Agriculture Moving . Disandur  oleh  Krisnandhi,  S  dan  Bahrin Samat.  Menggerakkan  dan  Membangun Pertanian. CV. Jasaguna, Jakarta.
Mubyarto. 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian ,  Penerbit  Lembaga  Penelitian,
Volume 1 • Nomor 1 • Juli 2015
Pendidikan  dan  Penerangan  Ekonomi  dan Sosial (LP3ES), Jakarta. Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat,  Badan Ketahanan  Pangan  Daerah.  2013. Juklak Lumbung  Pangan  Masyarakat  (LPM) Provinsi  Jawa  Barat  APBD  Tahun  2013. Bandung. Soekartawi.  1988. Prinsip  Dasar  Dasar Ekonomi Pertanian. PT. Grafindo Persada, Jakarta. Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan  R  &  D. CV.  Alfabeta. Bandung. Soehardjo. A. dan Dahlan Patong. 1984. Sendi- sendi  Ilmu  Usahatani. LEPNAS.  Ujung Pandang. Suryana,  A.,  2003.  Kapita  Selekta  :  Evolusi Pemikiran  Kebijakan  KetahananPangan, Edisi  2003/2004,  BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta Syahyuti.  2007. Kebijakan  Pengembangan
Gabungan  Kelompok  Tani  (GAPOKTAN) Sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan . Pusat Penelitian
Sosial
Ekonomi. Bogor.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang
Desa. Setneg RI. Jakarta
White,  A.  1981. Sekolah  Lapangan  untuk
Pemberdayaan Petani Kecil . Field
Indonesia, Jakarta. Yukl,  Gary.  2001. Kepemimpinan  dalam Organisasi (terj), Prenrtice Hall, Inc. New jersey.