KEDUDUKAN DAN PERAN ADVOKAT DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

## Achmad Rifai
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura)
Abstract:
The  position  of  advocates  (lawyers)  as  a  law  advisors  in  any process  of  investigation  must  be  central,  in  terms  of  that  they must  place  themselves  as  the  representatives  of  the  suspect  to get the an appropriate rights. It is mistaken that an advocate acts from the side of attorney as general prosecutor.  In the course of law  enforcement,  it  has  been  fairly  set  up  either  the  roles  of attorney  representing  the  victim  or  the  demanded  person,  the suspect.  During  the  process  of  investigation,  the  investigator (attorney  or  police  officer)  is  standing  for  the  victim, nevertheless  the  suspects  are  represented  by  an  advocate  as their law advisor. In the level of prosecution, the victim must be put up with an attorney as the general prosecutor; the advocate, as the law advisor, represents the suspect.
Keywords: advokad, penasihat hukum, bantuan hukum, penuntut umum, dan terdakwa,

## Pendahuluan
Istilah bantuan hukum merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia.  Masyarakat  baru  mengenal  dan  mendengarnya  pada sekitar  tahun  1970-an. 1 Aliran  lembaga  bantuan  hukum  yang berkembang  di  negara  Indonesia  pada  hakikatnya  tidak  luput  dari arus  perkembangan  bantuan  hukum  yang  terdapat  pada  negara- negara yang sudah maju. Di dunia Barat pada umumnya, pengertian bantuan  hukum  mempunyai  ciri  dalam  istilah  yang  berbeda.  Ada  3 (tiga)  jenis  bantuan  hukum  yakni: Pertama,  legal  aid ,  yang  berarti
1 Frans  Hendra  Winarta, Advokat  Indonesia  Citra,  Idealisme  dan  Kepribadian,  (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm.10
Achmad Rifai
pemberian  jasa  di  bidang  hukum  kepada  seseorang  yang  terlibat dalam  suatu  kasus  atau  perkara  pemberian  jasa  bantuan  hukum dengan  cuma-cuma.  Bantuan  jasa  hukum  dalam legal  aid lebih dikhususkan  bagi  yang  tidak  mampu  dalam  lapisan  masyarakat miskin.  Dengan  demikian  motivasi  utama  dalam  konsep legal  aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. 2
Kedua, legal assistance , yang mengandung pengertian lebih luas dari legal  aid .  Karena  pada legal  assistance ,  di  samping  mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian  yang  kita  kenal  dengan  profesi  advokat,  yang  memberi bantuan  baik  kepada  mereka  yang  mampu  membayar  prestasi, maupun pemberian bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma- cuma. 3 Ketiga , legal  service, yang  dalam  bahasa  Indonesia diterjemahkan  sebagai  "pelayanan  hukum".  Pada  umumnya  orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna legal service dibandingkan dengan konsep dan tujuan legal aid atau legal  assistance .  Karena  pada  konsep  dan  ide legal  service terkandung  makna  dan  tujuan  memberi  bantuan  kepada  anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
Dengan  pelayanan  hukum  yang  diberikan  kepada  anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu  sendiri  oleh  aparat  penegak  hukum  dengan  jalan  menghormati setiap  hak  yang  dibenarkan  hukum  bagi  setiap  anggota  masyarakat tanpa  membedakan  yang  kaya  dan  miskin.  Di  samping  untuk menegakkan  hukum  dan  penghormatan  kepada  hak  yang  diberikan hukum  kepada  setiap  orang, legal  service di  dalam  operasionalnya, lebih  cenderung  untuk  menyelesaikan  setiap  persengketaan  dengan jalan menempuh cara perdamaian.
2 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permsalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hlm.333
3 Ibid.
Dalam tulisan ini akan diperlihatkan masalah bantuan hukum sesuai  dengan  apa  yang  dijumpai  dalam  kaidah  hukum  positif  di Indonesia.  Apakah  hukum  positif  kita  telah  mengenal  bantuan hukum,  khususnya  bantuan  hukum  bagi  mereka  yang  sedang berhadapan dengan pemeriksaan perkara mulai dari taraf penyidikan sampai ke tingkat proses pemeriksaan peradilan.
Bantuan  hukum  berhubungan  dengan  pemeriksaan  perkara. Dalam  hukum  positif  dikenal  dua  fase  perkembangan  di  bidang bantuan  hukum  dalam  perkara-perkara  pidana,  yaitu: Pertama , bantuan  hukum  yang  dirumuskan  dalam  pasal  250  HIR.  Ini  tidak berarti  ada  pembatasan  hak  terdakwa  untuk  mendapatkan  bantuan hukum, namun HIR hanya memperkenankan bantuan hukum kepada terdakwa  dalam  proses  pemeriksaan  persidangan  pengadilan. Sedangkan  kepada  tersangka  pada  proses  tingkat  pemeriksaan penyidikan,  HIR  belum  memberi  hak  untuk  mendapatkan  bantuan hukum.  Demikian  juga  "kewajiban"  bagi  pejabat  peradilan  untuk penunjuk penasihat  hukum, hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Selain tindak pidana yang diancam dengan  hukuman  mati,  tidak  kewajiban  bagi  pengadilan  untuk menunjuk  penasihat  hukum  untuk  memberikan  bantuan  hukum kepada terdakwa.
Kedua , Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14  Tahun  1970  tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan  Kehakiman, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 dan dicabut dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Di  dalam  Undang-undang Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  diatur  suatu  ketentuan  tentang bantuan  hukum  yang  jauh  lebih  luas  dengan  apa  yang  dijumpai dalam  HIR.  Pada  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970  terdapat satu bab yang khusus memuat tentang bantuan hukum, yaitu diatur dalam  pasal  35  sampai  dengan  pasal  38.  Pada  penjelasan  pasal  35 dapat  dibaca  landasan  pemikiran  pembuat  undang-undang  tentang makna  bantuan  hukum,  yang  pada  pokoknya  menentukan  bahwa seseorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum.  Hal  tersebut  dianggap  perlu  karena  ia  wajib  diberi perlindungan hukum sewajarnya. Perlu diingat ketentuan pasal 8, di mana  seorang  tertuduh  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sampai keputusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan  telah
Achmad Rifai
memperoleh  kekuatan  yang  tetap.  Demikian  bunyi  penjelasan  pasal 35  Undang-undang  Nomor  14  tahun  1970,  yang  memberi  gagasan bahwa  setiap  orang  yang  tersangkut  perkara  berhak  memperoleh bantuan.
Dari  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  hak  bagi  setiap  orang  yang  tersangkut  urusan perkara  untuk  memperoleh  bantuan  hukum.  Ketentuan  ini memperlihatkan bahwa asas bantuan hukum telah diakui sebagai hal yang penting seperti yang dijelaskan pada penjelasan Pasal 35. Akan tetapi Undang-undang Nomor  14 Tahun 1970, belum sampai kepada taraf  yang  meletakkan  asas  "wajib"  memperoleh  bantuan  hukum.  Ia masih bertaraf "hak" mendapatkan bantuan hukum.
Namun,  sekali  pun  asas  memperoleh  bantuan  hukum  bagi orang yang tersangkut perkara baru merupakan hak, tetapi juga hak memperoleh  bantuan  hukum  dalam  perkara  pidana.  Kalau diperhatikan  lebih  lanjut  ketentuan  bantuan  hukum  yang  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  14  tahun  1970,  ia  meliputi  bantuan hukum  sejak  saat  dilakukan  penangkapan  atau  penahanan.  Tetapi sifat hak memperoleh bantuan hukum pada taraf penangkapan atau penahanan,  baru  bersifat  "hak  menghubungi  dan  meminta  bantuan penasihat hukum".
Pasal 38 menentukan bahwa ketentuan-ketentuan dalam pasal 35,  36,  dan  37  tersebut  di  atas  diatur  lebih  lanjut  dengan  undang- undang. Dengan demikian, ketentuan bantuan hukum yang terdapat pada bab VII Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, baru merupakan landasan  dan  asas  umum,  belum  memuat  aturan  tata  cara pelaksanaannya. Ketentuan umum ini terkatung-katung selama lebih kurang  sepuluh  tahun.  Sehingga  dalam  masa  periode  yang  tak menentu  ini,  seringkali  terjadi  saling  pertentangan  pendapat  antara para pemberi bantuan hukum (pengacara, advokat)  pada satu pihak dengan para aparat penegak hukum (Polri dan penuntut umum) pada pihak  lain.  Para  penasihat  hukum  mendesak  kepada  para  instansi penegak hukum untuk memberi hak seperti yang ditegaskan pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, yakni dapat mengikuti jalannya  pemeriksaan  tersangka  sejak  penyidikan.  Pada  pihak  lain instansi  penyidik  bertahan  tidak  memperkenankan  dengan  alasan peraturan pelaksanaan dan tata cara pemberian bantuan hukum yang dimaksud pasal 35 dan 36 belum diatur.
Akan  tetapi  dengan  adanya  aturan  umum  yang  terdapat  pada Undang-undang  Nomor  14  tahun  1970,  telah  membawa  rangsangan bagi anggota masyarakat, terutama dari kalangan profesi hukum clan perguruan  tinggi  untuk  menuntut  dan  mengembangkan  lembaga- lembaga bantuan hukum. Gerakan lembaga-lembaga bantuan hukum yang berkembang tadi merupakan aliran yang lebih menitik-beratkan konsep dan program bantuan hukum ke arah  pelayanan hukum bagi rakyat  miskin  yang  tidak  berpunya  dengan  jalan  memberi  bantuan secara  cuma-cuma,  menyadarkan  hak-hak  asasi  manusia  yang  buta hukum,  yang  bertemakan  penegakan  hukum  dan  sekaligus penegakan hukum.
Ketentuan  pasal-pasal  bantuan  hukum  yang  diatur  dalam KUHAP  merupakan  pelaksana  daripada  aturan  umum  yang digariskan  dalam  Undang-undang  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman yang terdapat pada Bab VII, pasal 35 sampai dengan pasal 38. Sebagai peraturan pelaksana, pasal-pasal KUHAP merupakan penjabaran dari ketentuan  pokok  tersebut.  Oleh  karena  itu,  landasan  dan  orientasi pasal-pasal  KUHAP  tentang  bantuan  bertitik  tolak  dari  ketentuan pokok yang digariskan pada Undang-undang Nomor 14 tahun 1970.
Seperti  halnya  pada  Undang-undang  Nomor  14  tahun  1970, KUHAP  tidak  begitu  jelas  memberi  definisi  bantuan  hukum.  Tidak dijumpai  penjelasan  yang  membedakan  pengertian  bantuan  hukum seperti  apa  yang  dikembangkan  pada  negara-negara  yang  sudah maju.  Siapa  yang  dimaksud  dengan  penasihat  hukum  yang  berhak memberi  bantuan  hukum  tersebut?  Apakah  hanya  mereka  yang tergolong pada kelompok Peradi atau pokrol? Kemudian, apakah arti penasihat hukum yang dimaksud dalam ketentuan ini  sama dengan pengertian legal assistance atau legal service , atau legal aid .
Dengan  demikian,  KUHAP  sendiri  belum  memadai  dan belum  dekat  sekali  dengan  rakyat  yang  memerlukan  pelayanan bantuan  hukum.  Bantuan  hukum  yang  diatur  dalam  KUHAP,  lebih dekat  kepada  mereka  yang  kaya  dan  mampu  memberi  imbalan  jasa kepada  yang  berprofesi  sebagai  advokat  atau  pengacara.  Supaya bantuan  hukum  akrab  dengan  rakyat  kecil  yang  tidak  mampu membayar  imbalan  jasa,  harus  terdapat  suatu  ketentuan  yang menegaskan  adanya  "kewajiban  hukum"  yang  bersifat  imperatif memberi  bantuan  hukum  kepada  setiap  anggota  masyarakat  tanpa kecuali.  Sedangkan  yang  diatur  pada  pasal  56  KUHAP  hanya
Achmad Rifai
menegaskan  hak  tersangka  atau  terdakwa  untuk  mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dan pada setiap tingkat pemeriksaan.  Dengan demikian, bentuk bantuan hukum  yang  diatur  dalam  KUHAP  masih  bersifat  diskriminatif antara orang yang kaya dan yang miskin.
Masalah  lain  dari  pengertian  bantuan  hukum  dalam rumusan  KUHAP  ialah  penasihat  hukum  yang  memberi  bantuan hukum ialah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Ketika Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  belum  lahir  tidak  berarti  jaminan  akan hak  asasi  manusia  tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum  di negara  kita.  Kendati  pula  sebagian  besar  ketentuan-ketentuan  hak asasi  manusia  ada  dalam  Konstitusi  RIS  (1949) dan  UUD  Sementara (1950) tidak terdapat dalam UUD 1945. Ketentuan tentang  hak asasi manusia  itu  dapat  ditemukan  dalam  berbagai  perundang-undangan dan  hukum  positif  yang  berlaku  di  negara  kita,  tidak  kalah pentingnya adalah peranan hakim yang melalui putusan-putusannya dalam kasus-kasus kongkrit.
Contoh  hukum  positif  Indonesia  yang  akan  dipergunakan adalah  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP). Dalam  penjelasan  KUHAP  dapat  dibaca  celaan  terhadap  HIR ( Herziene  Inlandsch  Reglement ) 4 yang  berlaku  di  Indonesia  sampai tahun 1981, sebelum berlakunya KUHAP yaitu tanggal 31 Desember 1981. 5 KUHAP  yang  notabene  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- undang  Dasar  1945  adalah  mementingkan  pengkhayatan, pengamalan,  dan  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  maupun  hak  serta kewajiban  warga  negara.  Hak  warga  negara  inilah  yang  utama dibandingkan dengan hak politik dan hak sosial, sebab hanya apabila warga  negara  ini  benar-benar  dimiliki  oleh  para  warga  negara  dan dipertahankan  oleh  pengadilan,  barulah  hak  politik  dan  hak  sosial mempunyai arti.
Pengertian  HAM  itu  sendiri  inheren  dipunyai  oleh  setiap manusia  makhluk  Tuhan  dan  merupakan  anugerah  Tuhan  kepada semua  hamba-Nya  tanpa  pandang  bulu.  Hak  asasi  manusia  adalah
5 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , (Sinar Grafika: Jakarta, 2001) hlm.3
5 Kansil  CST., Pengantara  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  (Jakarta:  Balai Pustaka,1989) hlm. 440
demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak  mungkin  mempunyai  martabat  sebagai  manusia.  Karena  itu pula  harus  kita  nyatakan  bahwa  HAM  itu  tidak  dapat  dicabut  dan tidak  boleh  dilanggar,  sebagaimana  hal  ini  telah  dijamin  oleh  sila kedua dari Pancasila yaitu sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dengan disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila. Karakteristik inilah  yang  membedakan  hak  asasi  manusia  dari  hak-hak  lainnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kita.
Pandangan  bahwa  penyebutan  hak  selalu  dibarengi  dengan adanya  kewajiban  timbul  dari  pemahaman  yang  benar,  bahwa  hak dan  kewajiban  itu  adalah  simetris.  Adalah  kesimpulan  yang  keliru bahwa  hak  dan  kewajiban  itu  berada  pada  subyek  yang  sama. Penyebutan  hak  selalu  harus  dibarengi  dengan  pengertian  adanya kewajiban. Sebagai contoh bahwa jika seseorang mempunyai sesuatu hak,  maka  orang  lain  dalam  hal  yang  sama  mempunyai  kewajiban yang  berhubungan  dengan  hal  yang  sama  tersebut,  demikian  pula sebaliknya. Dengan demikian hak asasi manusia termasuk hak warga negara  selalu  melekat  pada  manusia  dan  hanya  dapat  dimiliki  oleh warga negara. Sedangkan kewajiban yang merupakan bagian simetri dari hak warga negara terdapat pada negara, karena hanya negaralah yang mempunyai kekuasaan memelihara dan melindungi hak warga negara  tersebut.  Karena  itu  apabila  ingin  dipergunakan  istilah  hak dan kewajiban asasi manusia, maka pengertiannya adalah adanya hak pada  individu  dan  adanya  kewajiban  pada  pemerintah.  Hak  asasi manusia  pada  individu  menimbulkan  kewajiban  pada  pemerintah untuk  melindungi  individu  tersebut  terhadap  setiap  kemungkinan pelanggaran,  termasuk  pelanggaran  dari  negara  atau  aparat pemerintahan sendiri.
Diundangkannya  hukum  acara  pidana  nasional  pada  akhir tahun  1981  sangat  melegakan  hati  dan  memberi  harapan  baru  bagi terwujudnya cita-cita dalam bidang keadilan hukum. KUHAP sebagai landasan  hukum  peradilan  pidana,  membawa  konsekuensi  bahwa alat  negara  penegak  hukum  dalam  menjalankan  tugasnya  dituntut untuk  meninggalkan  cara  lama  secara  keseluruhan,  baik  dalam berpikir  maupun  bersikap  tindak,  harus  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang  yang  berlaku  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia, terutama terhadap mereka yang tersangkut dalam peradilan pidana.

## Achmad Rifai
Kendati  demikian,  aparat  penegak  hukum  adalah  manusia biasa,  yang  tidak  terlepas  dari  perbuatan  khilaf  dan  salah. Penangkapan  atau  penahanan  yang  sebetulnya  dilakukan  dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi  tegaknya keadilan dan ketertiban  dalam  masyarakat,  ternyata  acapkali  dilakukan  terhadap orang  yang  tidak  bersalah  atau  kadang-kadang  dilakukan  terhadap orang yang tidak bersalah atau kerapkali dilakukan melampaui batas waktu  yang  telah  ditentukan,  sehingga  tersangka  atau  terdakwa menderita  lahir  bathin  akibat  sikap  tindak  para  aparat  penegak hukum  tersebut.  Sudah  tentu  ini  merupakan  pelanggaran  terhadap hak asasi manusia.
Untuk  menjamin  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, maka  KUHAP  membentuk  suatu  lembaga  baru  yang  dinamakan praperadilan.  Adapun  tujuan  dari  lembaga  baru  ini  adalah  sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat  penegak  hukum  menjalankan  tugas  dalam  peradilan  pidana. Lembaga  praperadilan  merupakan  wewenang  baru  yang  diberikan oleh  KUHAP  pada  pengadilan  negeri,  adalah  merupakan kewenangan  pengadilan  negeri  untuk  melakukan  pengawasan horizontal  terhadap  segala  tindakan  yang  berkaitan  dengan  proses penyidikan  dan  proses  penuntutan  perkara  pidana  yang  dilakukan oleh  pejabat-pejabat  dalam  tahap  pemeriksaan  penyidikan  dan  atau penuntutan.
Dalam  praktik  peradilan,  kerapkali  ditemui  beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hukum acara pemeriksaan yang harus  diterapkan  oleh  hakim  untuk  menerima,  memeriksa,  dan memberikan  putusan  atas  permintaan  praperadilan  yang  diajukan kepadanya  mengingat  KUHAP  sendiri  tidak  secara  tegas menyebutkan  hukum  acara  mana  yang  harus  dipergunakan  oleh hakim  dalam  pemeriksaan  di  persidangan.  Dalam  hal  pemanggilan para  pihak,  misalnya  Mahkamah  Agung  menegaskan  dipergunakan ketentuan KUHAP, sedangkan dalam praktik pemanggilan dilakukan oleh  jurusita.  Demikian  pula  mengenai  hukum  acara  di  dalam persidangan,  oleh  karena  para  pihak  yang  tersangkut  praperadilan bukannya  penuntut  umum  dan  terdakwa  atau  penggugat  dan tergugat,  sebagaimana  dalam  acara  pemeriksaan  pidana  maupun
perdata,  maka  terdapat  kecenderungan  pemeriksaan  praperadilan bersifat quasi penggugat dan quasi tergugat.
Munculnya  lembaga  praperadilan  dapat  dibaca  sebagai perlindungan  hak  asasi  manusia  yang  merupakan  pedoman  dalam memahami dan menafsirkan arti hak asasi manusia. Mengenai desain prosedur  dari  KUHAP,  dapat  ditafsirkan  bahwa  maksud  pembuat undang-undang  adalah  memberi  peran  utama  kepada  pengadilan atau  sidang  pengadilan.  Hal  ini  didasarkan  antara  lain  pada ketentuan KUHAP pasal 191 dan pasal 197 yang menentukan bahwa baik  dalam  putusan  bersalah  maupun  putusan  bebas  hal  ini  harus didasarkan  pada  fakta  dan  keadaan  serta  alat  pembuktian  yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang.
Dapat  dibayangkan  bagaimana  suatu  masyarakat  yang dihadapkan  pada  krisis  peningkatan  kriminilitas  atau  pelanggaran hukum pidana tertentu ataupun dikejutkan dengan terjadinya suatu tindak  pidana,  dapat  menghadapi  tersangka  dengan  kemarahan moral  yang  besar.  Dalam  keadaan  seperti  proses  penyidikan, penuntut  dan  pemidanaan  dianggap  sebagai  tidak  mempunyai permasalahan  hukum.  Dalam  keadaan  ini  begitu  mudah  seorang tersangka,  seorang  warga  negara,  tanpa  melalui  prosedur  hukum yang  adil  berubah  status  hukumnya  menjadi  penjahat  dan  musuh masyarakat.
KUHAP  tidak  menghendaki  suatu  proses  peradilan  di  mana seorang  tersangka  sudah  dijatuhi  putusan  bersalah  sebelum prosesnya  dimulai,  dalam  hal  ini  disebut  sebagai eigenrichting . 6 Apa yang ingin diganti oleh bangsa Indonesia dari HIR melalui KUHAP, proses  pembentukan  KUHAP  menunjukkan  bahwa  yang  ingin diperjuangkan  adalah  pemahaman  untuk  melihat  proses  peradilan pidana  itu  sebagai  berlandaskan  proses  hukum  yang  adil,  di  mana hak-hak  tersangka/terdakwa/terpidana  dilindungi  dan  dianggap sebagai bagian hak-hak warga negara dan karena itu bagian dari hak asasi  manusia.  KUHAP  telah  merepsi  prinsip accusatior, 7 bahwa dalam  acara  pidana,  penuntut  umum  dan  terdakwa  berhadapan sebagai  pihak  yang  sama  haknya,  untuk  melakukan  pertarungan
6 Sudikno Mertokusuno, Hukum Acara Perdata Indonesia , (Yogyakarta : Liberty, 1988,) hlm.2
7 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001), hlm.338
Achmad Rifai
hukum di depan hakim yang tidak memihak. Pertimbangan pertama dari KUHAP bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945  yang menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  serta  yang  menjamin  segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.
Lembaga  praperadilan  yang  tertuang  dalam  KUHAP  telah benar-benar  mendudukkan  posisi  tersangka/terdakwa  sederajad terhadap  penuntut  umum.  Tidak  ada  lagi  alasan  bagi  penyidik ataupun penuntut umum untuk memperlakukan tersangka/terdakwa secara semena-mena. Para penegak hukum tersebut harus melakukan penegakan  hukum,  baik  di  tingkat  penyidikan, penuntutan  ataupun tingkat pemeriksaan di pengadilan harus benar-benar sesuai dengan ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  KUHAP.  Demikian,  bagi pihak  korban  yang  merasa  sakit  hati  atas  perlakuan tersangka/terdakwa,  diberikan  hak  yang  sama  pula  untuk mewujudkan  perasaannya  bilamana  terhadap  perkara  yang  telah  ia laporkan  ternyata  hilang  demikian  saja  tanpa  bekas.  Upaya  hukum tersebut  diberikan  kepada  korban,  baik  di  tingkat  penyidikan ataupun penuntutan.
Sebagaimana  diuraikan  di  atas  bahwa  salah  satu  hak tersangka adalah hak untuk mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum  selama  dalam  waktu  dan  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan. Kewajiban  untuk  memberikan  hak  seseorang  guna  mendapatkan bantuan  hukum  itu  mempunyai  arti  yang  sangat  penting  karena tingkat  pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat  di  bidang  hukum masih  belum  memadai.  Seorang  tersangka  yang  ditangkap  dan ditahan  kebanyakan  tidak  mengetahui  bahwa  ia  mempunyai  suatu hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum,  bilamana  hak  ini  tidak diberikan  maka  selama  proses  penyidikan  ia  akan  membela  dirinya sendiri  dengan  segala  keterbatasannya.  Kewajiban  yang  demikian sudah  ditetapkan  dalam  KUHAP  yang  menentukan  bahwa  seorang pemeriksa  sebelum  melakukan  pemeriksaan  wajib  untuk memberitahukan  hak  tersebut  kepada  tersangka.  Hal  ini  dalam praktik  acapkali  bersifat  sebaliknya,  di  mana  terhadap  seorang tersangka  yang  mengetahui  akan  haknya  untuk  mendapatkan bantuan  hukum  diperlakukan  sedemikian  rupa  sehingga  ia  tidak menggunakan haknya tersebut.
Hubungan  yang  langsung  antara  seorang  pemberi  bantuan hukum  dengan  seorang  tersangka  adalah  mutlak  perlu  untuk kelancaran  pemberian  bantuan  hukum  itu  sendiri.  Demikian  juga dengan mendampingi secara fisik dalam setiap tahapan pemeriksaan diperlukan untuk membantu tersangka menghadapi pemeriksaannya demi  menjamin  obyektifitas  pemeriksaan,  bukan  sebaliknya sebagaimana  disinyalir  oleh  sementara  pemeriksa  bahwa  kehadiran seorang penasihat hukum atau advokad secara fisik terutama dalam tahap pemeriksaan dalam penyidikan bukannya memperlancar akan tetapi  justru  menghambat  jalannya  pemeriksaan.  Hal  ini  tentunya tidak akan terjadi  jika masing-masing pihak mengetahui  status serta perannya  dengan  baik,  serta  adanya  kesamaan  dalam  tindakan  dan perlakuan  pada  saat  pemberian  bantuan  hukum  kepada  tersangka pelaku tindak pidana sehingga faktor subyektifitas dalam perlakuan pemeriksaan terhadap tersangka dapat dihindari.

## Kedudukan  Advokat  selaku  Penasihat  hukum  dalam  Proses Penyidikan
Sejarah hukum di Indonesia merupakan peninggalan kolonial Belanda. Pada waktu itu, peraturan dan perundang-undangan begitu banyak.  Oleh  karena  itu,  pada  akhirnya  dibuatlah  peraturan  umum mengenai  perundang-undangan.  Untuk  Indonesia  ( Algemene Bepalingen  Van  Wetgeving  Voor  Indonesia )  Staatsblad  1847  Nomor  23 yang diumumkan pada tanggal 30 April 1847. 8 Inilah Dasar-dasar dan pokok-pokok  hukum  di  Indonesia  yang  menganut  “sistem  hukum Eropa  Kontinental”  yang  pada  akhir-akhir  ini  masyarakat  hukum kurang memperhatikannya, bahkan cenderung melupakannya.
Indonesia  memperoleh  kemerdekaan  tahun  1945  dengan Undang-undang  Dasar  yang  bersifat  singkat  dan  supel,  yaitu  hanya memuat  37  Pasal;  sedangkan  pasal-pasal  lainnya  hanya  memuat Peralihan  dan  Tambahan.  Aturan  Peralihan  Undang-undang  Dasar 1945, Pasal II menyebutkan "segala badan negara dan peraturan yang ada  masih  langsung  berlaku,  selama  belum  diadakan  yang  baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
Kita  mengetahui  bahwa  keadilan  yang  hakiki  sulit  dicapai. Kendati  demikian  dalam  kehidupan  sehari-hari  kita  harus  selalu
8 Kansil C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum , hlm.49
Achmad Rifai
mencoba secara maksimal untuk mencapainya. Sebagai suatu negara hukum  yang  berdasarkan  konstitusi  kita  tentunya  mendambakan bahwa  segala  aspek  kehidupan  di  dalam  masyarakat  dapat  diatur dengan  undang-undang  dan  persoalan-persoalan  yang  timbul  dapat diselesaikan  secara  hukum  baik  melalui  pengadilan,  arbitrase maupun  melalui  negosiasi  dan  mediasi  atau  yang  sekarang  lebih dikenal  dengan  istilah alternative  dispute  resolution, sehingga  semua persoalan  diharapkan  dapat  diselesaikan  secara  adil  berdasarkan landasan hukum yang menyertainya.
Untuk  mencapai  keadilan  tersebut  hanya  dimungkinkan  jika para  penegak  hukum  telah  siap  mental  dan  dapat  bersikap profesional  untuk  melaksanakannya.  Sebagaimana  diketahui  bahwa para  penegak  hukum  di  Indonesia  belum  semuanya  dapat  bersikap profesional  sehingga mengakibatkan tersendat-sendatnya penegakan hukum di negara kita. Berbagai  peristiwa  telah menandai  tersendat- sendatnya penegakan hukum seperti kasus Gandhi Memorial School, kaburnya Edy Tansil dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, hakim dilempari  sepatu  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  advokat dipukuli  massa  di  Pengadilan  Negeri  Bekasi,  pemeriksaan  ulang perkara Marsinah di Pengadilan Negeri Surabaya, dan contoh-contoh peristiwa  lain.  Di  sisi  lain  tidak  semua  persoalan  harus  diselesaikan melalui badan peradilan, persoalan-persoalan dapat diselesaikan baik melalui  pengadilan  maupun  diselesaikan  di  luar  pengadilan.  Untuk itu,  peran  para  penegak  hukum  sangatlah  vital  di  dalam,  konteks suatu negara hukum.
Seringkali anggota masyarakat yang mengalami masalah atau problem  tidak  sadar  bahwa  untuk  memecahkan  masalah  tersebut diperlukan  jasa  seorang  advokat  dan  biasanya  kalau  dia menyadarinya  persoalan  itu  sudah  menjadi  rumit,  jarang  sekali anggota masyarakat berkonsultasi kepada seorang advokat, terkecuali diketahuinya  secara  pasti  alasan  mengapa  dia  harus  datang  kepada seorang advokat dan minta jasa seorang advokat. Oleh karena itu, di dalam  memenuhi  kebutuhan  akan  jasa  advokat  dari  masyarakat diperlukan beberapa kualifikasi yang memadai agar seorang advokat dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  tersebut.  Kebutuhan  akan jasa  hukum  dari  seorang  advokat  dapat  berupa  nasehat  hukum, konsultasi  hukum,  pendapat  hukum,  legal  audit,  pembelaan  baik  di luar  maupun  di  dalam  pengadilan  serta.  pendampingan  di  dalam
perkara-perkara  pidana  atau  tidak  menutup  kemungkinan  dalam arbitrase perdagangan dan perburuhan.
Alternatif penyelesaian sengketa dalam rangka memasuki era perdagangan  bebas,  kebutuhan  akan  jasa  advokat  khusus  advokat yang  bergerak  di  bidang  hukum  bisnis, investment  law,  cross-border acquisition dan merger sedemikian  meningkat.  Sehingga  dunia  bisnis membutuhkan dan menuntut kualitas advokat yang lebih profesional dan  berwawasan internaonal. Kita  mengenal advokat yang bergerak di  bidang  hukum  bisnis  sebagai  apa.  yang  menamakan  dirinya konsultan hukum. Perkembangan akan kebutuhan konsultan hukum bisnis  adalah  suatu  kenyataan  sebagai  akibat  dari  perkembangan zaman.  Persoalannya  sekarang  adalah  apakah  konsultan  hukum  ini termasuk  dalam  profesi  advokat  ataukah  akan  dipisahkan  sebagai profesi  tersendiri.  Ada  yang  berpendapat  bahwa  konsultan  hukum. bukanlah suatu profesi yang notabene sebenarnya pekerjaan tersebut sudah  termasuk  dalam  profesi  advokat  sebagaimana  dapat  dilihat dari definisi " advocate " menurut Black's Law Dictionary. 9
Selain  itu,  kenyataan  di  negara  kita  sudah  lama  berpraktik pengacara  praktek  yang  menamakan  dirinya  pada  jaman  kolonial sebagai procureur dan  pertanyaannya  sekarang  apakah  pekerjaan procureur akan  diatur  sendiri  dan  diawasi  oleh  organisasi  tersendiri. Adapun  advokat  itu  sendiri  harus  kualifikatif  dan  mempunyai karakter substantif, yaitu ia harus merupakan seorang diplomat dan inovatif    dan  dapat  dipercaya.  Tentunya,  kualitas  tersebut  akan merupakan  suatu  yang  sangat  ampuh  bagi  seorang  advokat  dan dapat  dikatakan  bahwa  seorang  advokat  dibentuk  oleh  kondisi  dan karakteristik  yang  demikian  itu.  Masyarakat  tentunya  sangat membutuhkan advokat dengan kualitas dan hal ini dapat dijaga dan diawasi oleh suatu asosiasi advokat yang berwibawa dan berani.
Suatu  standar  profesi  hukum  yang  memenuhi  karakteristik dan  kualffikasi  seperti  di  atas,  hal  yang  tidak  kalah  penting  adalah terjaminnya  independensi  profesi  advokat.  Karena.  tanpa  adanya independensi  profesi,  seorang  advokat  akan  sulit  membela  kliennya dengan baik. Pengawasan terhadap advokat itu paling ideal kalau ada organisasi asosiasi advokat yang kuat dan berwibawa di mana semua pengawasan anggota dan putusan serta sanksi terhadap anggota yang
9 Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, (Jakarta : Gramedia, Jakarta, 2001) hlm.11
Achmad Rifai
melanggar  kode  etik  advokat  dapat  mengikat  anggotanya  dan didengar oleh birokrasi.
Dalam  pada  itu,  kedudukan  hakim  di  dalam  sistem  hukum belum  dijamin,  demikian  pula  belum  adanya  kebebasan  profesi advokat sebagai komplimen terhadap independensi badan peradilan telah menyebabkan penegakan hukum ( law enforcement ) di negara kita belum  berjalan  semestinya  sehingga  pencapaian rule  of  law menjadi tersendat-sendat.  Sementara  cita-cita  demokrasi  dan  penegakan  hak asasi manusia baru bisa dicapai kalau terdapat rule of law . Apa yang terjadi  sekarang  adalah  penyelesaian  masalah  acapkali  dilakukan secara  politis  ataupun  melalui  jalur  kekuasaan  ketimbang diselesaikan melalui pengadilan secara. hukum.
Selain  karakteristik  dan  kualitas  advokat,  yang  diperlukan oleh masyarakat juga integritas seorang advokat dalam menjalankan tugasnya.  Termasuk  di  dalamnya  pengawasan  terhadap  dirinya
( disciplinary supervision ) khususnya tentang perilaku dan hubungannya  dengan  kliennya  karena  tanpa  adanya  pengawasan asosiasi  advokat  maka  di  dalam  tugasnya  dapat  terjadi  perbuatan atau sikap, yang menyimpang dari pada hakekat dari profesi advokat yang notabene sangat diperlukan masyarakat. Pengawasan terhadap profesi advokat ini dan segala tingkah laku dan sikapnya tidak cukup dilakukan  oleh  birokrasi  tetapi  sebaiknya  diselenggarakan  oleh organisasi profesi yang menaungi dan mengawasi perilaku dan sikap advokat. Untuk itu, diperlukan suatu perangkat peraturan atau etika profesi  untuk  mengatur  perilaku  dan  sikap,  yang  korektif  dari seorang  advokat  sebagaimana  halnya  juga  etika  profesi  mengatur hubungan  antara  advokat  dengan  kliennya,  hubungan  dengan rekannya, hubungan dengan pengadilan, martabat advokat, imunitas advokat,  bagaimana  seorang  advokat  harus  berpraktik,  honor advokat,  bagaimana  menyelesaikan  pelanggaran  kode  etik  dan kualifikasi serta syarat untuk menjadi advokat.
Ketentuan hukum yang berkaitan dengan kedudukan advokat dalam proses penyidikan hanyalah dijelaskan dalam pasal 50 hingga pasal 74 KUHAP. Di mana dalam ketentuan tersebut memberikan hak kepada tersangka guna diperlakukan sama dalam proses penegakan hukum.  Hal  ini  bersesuaian  dengan    adanya  asas equality  before  the law , bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Pasal  50  KUHAP  berkenaan  dengan  hak
tersangka  atas  hak  tersangka  guna  memperoleh  pemeriksaan  untuk diadili sesegera mungkin. Hal  ini bersesuaian dengan pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Hak tersangka sebagaimana tersebut dalam pasal 50 hingga pasal 74 KUHAP dimaksud akan terselenggara dengan baik, bilamana dibantu oleh advokat selaku penasihat hukum. Untuk itu kedudukan seorang advokat  adalah  salah  satu  pilar  dari  sisi  hak-hak  tersangka  dalam rangka  proses law  enforcement .  Seorang  advokat  harus  benar-benar melakukan pembelaan sesuai dengan hak-hak tersangka sebagaimana diatur  dalam  undang-undang.  Sebab  di  sisi  lain  tersangka  akan diserang  semaksimal  mungkin  oleh  jaksa  penuntut  umum  guna dijerat  sebagai  pelaku  tindak  pidana  berdasarkan  hasil  pemeriksaan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik.
Adapun hakim sebagai catur wangsa terakhir akan mengadili berdasar  pembuktian  yang  diajukan  oleh  Penuntut  umum  dan pembelaan  advokat  selaku  Penasihat  hukum.  Sehingga  proses peradilan  tersebut  sesungguhnya  adalah  benar-benar  berimbang, mengingat  hak  tersangka  dalam  proses  penyidikan  hingga persidangan  selalu  memperoleh  bantuan  hukum  dan  advokat.  Sejak awal  dari  proses  penyidikan,  tersangka  didampingi  oleh  penasihat hukum.  Pada  saat  tahap  penuntutan,  terdakwa  juga  mendapat bantuan  hukum  dari  penasihat  hukum.  Tahap  terakhir  dalam pemeriksaan  persidanganpun  terdakwa  juga  mendapatkan  bantuan hukum,  sehingga  posisi  hakim  adalah  mempertimbangkan pembuktian penuntut umum dan pembelaan penasihat hukumnya.
Dengan  demikian  kedudukan  advokat  selaku  penasihat hukum  dalam  proses law  enforcement tidak  dibenarkan ambigu (mendua),  ia  hanya  bertugas  untuk  melakukan  pembelaan  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pembelaan penasihat  hukum  terhadap  terdakwa  terlepas  kepada  terbukti tidaknya  kesalahan  terdakwa,  Sehingga  yang  dimaksud  dengan law enforcement dalam  konteks  pembelaan  tersangka/terdakwa,  pada posisi advokat selaku penasihat hukum tidak dibenarkan membantu penyidik ataupun penuntut umum. Artinya ketika hak-hak tersangka telah  diberikan  secara  penuh  tidak  terkecuali  bantuan  hukum  dari advokat,  maka  hakim  tidak  akan  setengah  hati  untuk  menjatuhkan hukuman sesuai dengan berat ringannya kesalahan tersangka/terdakwa.
Achmad Rifai
Hak  atas  Bantuan  Hukum  pada  Tersangka  dan  Akibat  Hukum terhadap BAP
Menyimak dari pemahaman pasal 56 ayat (1) KUHAP yang di dalamnya menegaskan hak dari tersangka atau terdakwa didampingi penasihat  hukum  apabila  tindak  pidana  yang  disangkakan  atau didakwakan  diancam  dengan  pidana  mati  atau  ancaman  pidana  15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, di mana  Pejabat  yang  bersangkutan  dalam  proses  peradilan  wajib menunjuk Penasihat hukum bagi mereka. Di mana ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP dipandang dari pendekatan strict law atau formalitas legal  thinking mengandung  beberapa  aspek  permasalahan  hukum,
antara lain :
1. Mengandung aspek nilai Hak Asasi Manusia (HAM), di mana bagi  setiap  tersangka  atau  terdakwa  berhak  didampingi Penasihat  hukum  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalam proses  peradilan.  Hak  ini  tentu  sejalan  dan/atau  tidak  boleh bertentangan  dengan  " deklarasi  universal "  yang  menegaskan hadirnya  Penasihat  hukum  untuk  mendampingi  tersangka atau  terdakwa  merupakan  sesuatu  yang  inherent  pada  diri manusia, dan konsekuensi logisnya bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini adalah bertentangan dengan nilai HAM.
2. Pemenuhan  hak  ini  oleh  penegak  hukum  dalam  proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari  pejabat  yang  bersangkutan  apabila  tindak  pidana  yang disangkakan atau didakwakan : a.  Diancam  dengan  pidana  mati  atau  15  (  limabelas  )  tahun lebih, atau
b.  Bagi  yang  tidak  mampu  yang  diancam  dengan  pidana  5 (lima)  tahun  atau  lebih  yang  tidak  mempunyai  penasihat hukum sendiri. Jika  kedua  syarat  di  atas  terpenuhi,  maka  pejabat  yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan  wajib  menunjuk  penasihat  hukum  bagi  mereka. Berdasarkan  ketentuan  pasal  56  ayat  (1)  KUHAP  ini  tentu kehadiran  dan  keberadaan  penasihat  hukum  mendampingi tersangka  bersifat imperatif ,  sehingga  mengabaikannya
mengakibatkan hasil pemeriksaan atau hasil penyidikan tidak sah atau batal demi hukum.
3.   Pasal  56  ayat  (1)  KUHAP  sebagai  ketentuan  yang  bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan Miranda Rule atau Miranda  Principle . 10 Apabila  pemeriksaan/penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwa di persidangan tidak didampingi penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda Rule , hasil penyidikan tidak sah ( illegal ) atau batal demi hukum ( null and void ). Standar Miranda Rule inilah yang ditegakkan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991,  tanggal  16  September  1993  yang  menyatakan "apabila syarat-syarat permintaan dan atau hak tersangka/terdakwa  tidak  terpenuhi  seperti  halnya  penyidik tidak  menunjuk  penasihat  hukum  bagi  tersangka  sejak  awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima ".
Berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dengan Miranda Rule seperti dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Dalam  tindak  pidana  yang  disangkakan  atau  didakwakan kepada  tersangka/terdakwa  harus  diancam  dengan  pidana mati  atau  15  (lima  belas)  tahun  atau  lebih  atau  yang  tidak mampu  diancam  dengan  pidana  5  (lima)  tahun  atau  lebih yang tidak punya Penasihat hukum sendiri, maka pada semua tingkat  pemeriksaan  dalam  proses  peradilan  harus didampingi penasihat hukum;
2.  Apabila  tersangka/terdakwa  tidak  mampu  menyediakan penasihat  hukum  sendiri,  pejabat  yang  bersangkutan  pada setiap  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses  peradilan  dibebani kewajiban  untuk  menunjuk  penasihat  hukum  bagi tersangka/terdakwa  tersebut.  Pemeriksaan  penyidikan  yang tersangkanya  tidak  didampingi  penasihat  hukum,  sesuai dengan kerangka pasal 115 KUHAP, maka hasil pemeriksaan penyidikan tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum, karena bertentangan dengan hukum acara ( undue process );
10 M. Yahya Harahap, Op.Cit., h.328

## Achmad Rifai
Demikian gambaran sekilas penerapan yang harus ditegakkan dari  sudut formalistic  legal  thinking tentang Miranda  Rule yang  telah diadopsi  ke dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP. Perlu diketahui  tujuan pokok yang ingin dicapai atas penegakan Miranda Rule dalam proses peradilan  seperti  dimaksud  dalam  pasal  56  ayat  (1)  KUHAP  adalah agar  terjamin  pemeriksaan  yang  fair  dan  manusiawi  terhadap  diri tersangka/terdakwa,  sebab  dengan  hadirnya  penasihat  hukum mendampingi  tersangka  sejak  dari  proses  penyidikan  di  tingkat kepolisian dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga pemeriksaan  terhindar  dari  penyiksaan,  pemaksaan  dan  kekejaman. Namun  jika  dipandang  dari  sudut  pendekatan  berdasarkan kepentingan  umum  ( public  interest )  tentu  akan  berbeda  dan  bahkan selamanya  cenderung  berbeda  atau  cenderung  pula  berbenturan. Untuk  mengatasi  hal  itu  peran  dan  kemampuan  Hakim  saat memutuskan perkara sangat penting dan menentukan dalam melihat perlunya, keseimbangan dalam penegakan hukum yang menyangkut antara  kepentingan  hak  asasi  manusia  yang  bersifat  individual dengan  kepentingan  umum  ( public  interest )  yang  berorientasi  pada perlunya ada, rasa aman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.
Sejalan dengan salah satu tujuan utama dari hukum pidana itu sendiri,  dan  kita  semua  tahu  bahwa  hukum  pidana  merupakan hukum  publik  yang  bersifat  imperatif  yang  mengatur  perilaku individu  dan  masyarakat  tentang  perbuatan  mana  yang  boleh dilakukan  dan  perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan  dengan disertai pemberian sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Di  mana  pelaksanaan  hukum  tersebut  dapat  dipaksakan  kepada semua  subyek  hukum  dengan  maksud  agar  tercipta  suasana  yang kondusif dalam tata hubungan antar individu dalam masyarakat agar tercipta  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  yang teratur, tertib dan aman.
Pelanggaran Miranda  Rule dalam  praktik  peradilan  dapat terjadi  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses  peradilan mulai dari tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian selaku penyidik, proses  penuntutan  di  kejaksaan  selaku  penuntut  umum  dan  oleh pihak  pengadilan  selaku  pemeriksa  dan  pemutus  perkara  yang bersangkutan.  Pasal  56  ayat  (1)  KUHAP  telah  mewajibkan  kepada pejabat  yang  bersangkutan  untuk  menunjuk  penasihat  hukum  bagi
tersangka/terdakwa  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses peradilan.
Adapun pengertian "pejabat yang bersangkutan" dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah pejabat dalam lingkup pengertian dari The Criminal  Justice  System yang  dimulai  dari  proses  penangkapan, penahanan,  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  perkara  di sidang pengadilan terhadap diri tersangka dan/atau terdakwa, jadi di sini  yang  dimaksud  pejabat  yang  bersangkutan  adalah:  (a)  Pejabat selaku  penyidik  di  kepolisian;  (b)  pejabat  selaku  jaksa/penuntut umum  di  kejaksaan  negeri  dalam  hal  ini  adalah  Kepala  Kejaksaan Negeri;  dan  (c)  pejabat  pengadilan  di  mana  perkara  terdakwa diperiksa dan diputuskan, dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan.
Dengan  satu  pengertian  penyidik  wajib  menunjuk  penasihat hukum  ketika  tersangka  ada  dalam  proses  penyidikan  dan  demi hukum  dan  batas  kewenangan  yang  dimiliki  surat  penunjukan penasihat  hukum  tersebut  dengan  sendirinya  berakhir  jika penyidikan tidak diperlukan lagi terhadap diri persangka, kemudian setelah  perkaranya  dilimpahkan  ke  kejaksaan  (P.21)  jaksa/penuntut umum dalam hal ini Kepala  Kejaksaan Negeri wajib pula menunjuk penasihat  hukum  bagi  tersangka/terdakwa,  hal  ini  dimaksudkan siapa  tahu  oleh  pihak  jaksa/penuntut  umum  masih  diperlukan pemeriksaan  tambahan  terhadap  diri  tersangka  yang  perlu didampingi  Penasihat  hukum,  dan  selanjutnya  demi  hukum  dan batas kewenangan yang dimiliki Surat Penunjukan Penasihat hukum tersebut  dengan  sendirinya  berakhir  pula  jika  berkas  perkara  telah dilimpahkan  ke  pengadilan.  Kemudian  pejabat  pengadilan bersangkutan  dalam  hal  ini  Ketua  Pengadilan  wajib  pula  menunjuk penasihat  hukum  bagi  terdakwa,  begitu  seterusnya  jika  terdakwa masih melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan negeri berupa  banding  dan  kasasi.  Kewajiban  pejabat  yang  bersangkutan untuk  menunjuk  penasihat  hukum  pada  suatu  tingkat  pemeriksaan dalam  proses  peradilan  tersebut  tidak  berlaku/gugur  dalam:  (1)
Sebelum  pemeriksaan  dimulai,  tersangka/terdakwa  telah mempunyai  penasihat  hukum  sendiri  yang  telah  ia  tunjuk  sendiri atau  atas  tunjukan  dari  keluarga  tersangka  tersebut;  (2)  tersangka atau terdakwa tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.

## Achmad Rifai
Sedangkan  jika  sudah  terjadi  penunjukan  penasihat  hukum oleh  pejabat  yang  bersangkutan,  surat  penunjukan  tersebut  dapat berakhir bila: (1) Pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa tersebut telah selesai,  sehingga dengan sendirinya Surat Penunjukan tersebut telah berakhir; (2) Setelah adanya penunjukan penasihat hukum oleh pejabat  yang  berwenang,  misalnya  kepada.  penasihat  hukum  A, namun tersangka/terdakwa dan/atau keluarganya menunjuk sendiri penasihat  hukum  B  untuk  mendampingi  tersangka/terdakwa tersebut;  (3)  ketika  penasihat  hukum  melakukan  pendampingan terhadap tersangka yang didasarkan Ssrat penunjukan dari penyidik di  sana  telah  terjadi  hubungan  hukum  secara  langsung  antara tersangka  dengan  penasihat  hukum  yaitu  dalam  bentuk  telah ditandatanganinya  surat  kuasa  khusus  dari  tersangka  kepada penasihat  hukum  bersangkutan  sehingga  pada  saat  surat  kuasa khusus  dari  tersangka  diterima  oleh  penasihat  hukum,  maka  surat penunjukan yang dimiliki penasihat hukum dari penyidik seketika itu berakhir  selanjutnya  pejabat  di  kejaksaan  dan  pejabat  di  pengadilan tidak wajib lagi menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa;
Ketika  penasihat  hukum  akan  melakukan  pendampingan terhadap  diri  tersangka  yang  didasarkan  surat  penunjukan  dari penyidik,  ternyata  tersangka  menolak  untuk  didampingi  penasihat hukum,  maka  penyidik  membuat  berita  acara  dan/atau  membuat surat  pernyataan  dari  tersangka  yang  bersangkutan  yang  isinya tersangka  menolak  adanya  penasihat  hukum  dalam  perkara  yang dihadapinya dan surat pernyataan penolakan dari tersangka tersebut diketahui  dan  turut  ditandatangani  oleh  penasihat  hukum  yang bersangkutan.  Konsekuensinya  keberadaan  berita  acara  atau  surat pernyataan  tersebut  yang  dilampirkan  dalam  berkas  perkara  yang bersangkutan  menghapuskan  kewajiban  pejabat  yang  bersangkutan untuk  menunjuk  penasihat  hukum  bagi  terdakwa,  maka  pejabat kejaksaan  dan  pejabat  pengadilan  tidak  perlu  lagi  menunjuk Penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa bersangkutan kecuali jika yang bersangkutan memintanya.

## Penutup
Dari uraian pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa: Pertama , kedudukan advokat selaku penasihat hukum dalam proses  penyidikan  adalah  memposisikan  dirinya  sebagai  wakil  dari
tersangka  dalam  rangka  memperoleh  hak-haknya.  Baik  hak  atas praduga  tidak  bersalah  ( presumption  of  innocent ),  hak  atas  perlakuan yang  sama  di  depan  hukum  ( equality  before  the  law ),  hak  atas memperoleh  peradilan yang  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan,  hak atas  persidangan  di  muka  umum,  hak  atas  memperoleh  bantuan hukum,  hak  atas  pemberitahuan  tentang  alasan  dilakukan penyidikan,  hak  untuk  memberikan  keterangan  secara  bebas  tanpa tekanan  atau  paksaan,  dan  sebagainya.  Advokat  selaku  penasihat hukum  tersangka  tidak  dibenarkan  berpihak  kepada  jaksa  selaku penuntut umum. Hal ini dikarenakan proses penegakan hukum ( law enforcement )  telah  dilakukan  secara  berimbang  antara  penuntut  atau korban  dengan  yang  dituntut  yaitu  tersangka.  Sejak  proses penyidikan  korban  diwakili  oleh  penyidik  yaitu  polisi  atau  jaksa, sedang  tersangka  didampingi  oleh  advokat  selaku  penasihat hukumnya. Kemudian pada tingkat penuntutan, korban diwakili oleh jaksa  selaku  penuntut  umum,  sedangkan  terdakwa  diwakili  oleh advokat selaku penasihat hukum. Adapun pada tingkat pemeriksaan di  depan  persidangan  pengadilan,  tersangka  didampingi  oleh advokat  selaku  penasihat  hukum  dan  korban  diwakili  oleh  jaksa selaku  penuntut  umum.  Dengan  demikian  fakta  hukum  yang dikemukakan  di  depan  hakim  selaku  pejabat  yang  mempunyai kewenangan  untuk  mempertimbangkan  dan  memutuskan  adalah berasal  dari  Jaksa  selaku  pihak  yang  menuntut  dan  dari  advokat selaku  pihak  yang  membela  terdakwa.  Artinya  terdapat keseimbangan kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan dan kepentingan  terdakwa  sebagai  pihak  yang  menimbulkan  kerugian. Konsekuensi yuridis yang lahir terhadap kedudukan advokat selaku penasihat hukum adalah ia harus memperjuangkan seluruh hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Kedua ,  sebagai  konsekuensi  yuridis  atas  kedudukan  advokat dalam proses penyidikan tersebut, maka akibat hukum terhadap BAP yang  telah  dibuat  tanpa  kehadiran  penasihat  hukum  menurut  pasal 56  ayat  1  KUHAP  tersebut  adalah  batal  demi  hukum.  Hal  ini dikarenakan,  bilamana  bantuan  hukum  tidak  diberikan  terhadap tersangka yang berhak memperoleh bantuan hukum, akan diperoleh kedudukan  yang  timpang  atau  berat  sebelah  antara  posisi  korban yang  diwakili  oleh  penyidik  di  tingkat  penyidikan  dan  tersangka yang  tidak  didampingi  oleh  penasihat  hukum.  Sehingga  tersangka
Achmad Rifai
tidak  akan  memperoleh  hak-hak  secara  optimal,  hal  ini  akan berpengaruh  terhadap  proses  penyidikannya.  Demikian  juga  dalam tingkat  penuntutan,  korban  diwakili  oleh  jaksa  selaku  penuntut umum, sedangkan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Hal  ini  melahirkan  proses  penuntutan  yang  tidak  berimbang, sehingga terdakwa berada dalam posisi yang lemah. Hasil dari proses hukum,  baik  di  tingkat  penyidikan  ataupun  penuntutan  yang notabene  berat  sebelah  akan  melahirkan  pertimbangan  hakim  yang berat  sebelah  pula.  Karenanya  adalah  logis  jika  konsekuensi  hukum terhadap  penyidikan  tersangka  yang  tidak  diberikan  hak  untuk memperoleh bantuan hukum dinyatakan batal demi hukum.

## Daftar Pustaka
Apeldoorn,  Van. Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Cet.XXIX.  Jakarta:  Pradnya Paramita, 2001.
Hamzah,  Andi. Hukum  Acara  Pidana  Indonesia ,  Cet.I.  Jakarta:  Sinar Grafika, 2001
Harahap,  M.  Yahya. Pembahasan  Permsalahan  dan  Penerapan  KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Cet.I. Jakarta: Sinar Grafika, 2000
Kansil  CST. Pengantara  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia , Cet.VIII. Jakarta:  Balai Pustaka, 1989
Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Cet.I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
Mertokusuno,  Sudikno. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Cet.I. Yogyakarta:  Liberty, 1988
Rambe, Ropaun. Teknik Praktek Advokat, Cet.I. Jakarta: Gramedia, 2001
Winarta,  Frans  Hendra. Advokat  Indonesia  Citra,  Idealisme  dan Keprihatinan, Cet.I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995