## HUMANIKA Vol. 24 No. 1 (2017)  ISSN 1412-9418
Dialog Ilmu Dan Ideologi : Pencarian Titik Temu Ilmu Dan Ideologi Iriyanto Widisuseno

## DIALOG ILMU DAN IDEOLOGI : PENCARIAN TITIK TEMU ILMU DAN IDEOLOGI
Iriyanto Widisuseno widisusenoiriyanto@yahoo.co.id Dosen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya UNDIP

## ABSTRACT
The  scientific  development  nowadays  are  very  quickly.  On  the  other  hand,  every  nation  on  the world  have been protected his  ideology. These both  have an exsistence characteristics, and on their  historical  development  are  always  contradiction.  The  scientific  sociological  approach  as one alternative solution to compromise these contradiction, these both can do the social demand supporting.Science must develop social aspects, and ideology must be open to the possibility of criticism.  Pancasila  as  ideology  provides  a  framework  of  the  value  of  scientific  ethics  in  the development of science.
Keywords: science, ideology, scientific sociological approach, Pancasila as ideology.

## 1. Pendahuluan
Praktik  pengembangan  ilmu  tidak dapat  lepas  dari  perhatian  tentang  tatanilai kehidupan  yang  dianut  oleh  masyarakat. Ilmuwan  seringkali  gagal  atau  ditinggalkan oleh masyarakat, karena mengabaikan tatanilai  kehidupan  masyarakat  yang  telah lama menjadi landasan, pijakan, sikap hidup, dan tujuan hidupnya. Tatanilai kehidupan ini sedemikian  kuatnya  mengakar  dalam  proses kehidupan masyarakat, manifestasinya dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  menjadi ideologi.
Secara  ontologis,  Ilmu  dan  ideologi merupakan  dua  entitas  yang  berbeda  atau bahkan selalu dipertentangkan karena berbeda  dalam  cara  kerjanya  (methodology), meskipun masing-masing mengklaim dirinya berkomitmen pada prinsip mencari kebenaran. Sebagai entitas yang dipertentangkan,  ilmu  mengklaim  dirinya otonom,  netral,  dan  bebas  dari  nilai, sedangkan ideologi mengklaim dirinya sebagai pelayan masyarakat, sehingga tunduk pada pranata sosial.  Ilmu pengetahuan selalu menjaga  objektifitas,  dan  otonominya  demi marwah kebenaran ilmiahnya. Ideologi selalu
menjaga  soliditas  dan  validitas  sistem nilainya dengan kepentingan masyarakat.
Sebagai entitas yang perlu dikompromikan,  keduanya  berorientasi  pada kebenaran, meskipunmasing-masinf sifat kebenarannya  berbeda.  Ilmu  pengetahuan berorientasi  pada  kebenaran  ilmiah,  dan ideologi  berorientasi  pada  kebenaran  yang ditentukan  oleh  pandangan  hidup  atau dunia.Ketegangan memang tak dapat disangkal  antara  ilmu  dan  ideologi.  Ideologi adalah dalam arti luas, yaitu setiap perangkat ide  yang  bersifat  mengarahkan,  maka  istilah ideologi  tidak  perlu  berarti  negatif.  Ada macam-macam  ideologi  atau  ide  yang menonjol:  agamawi,  metafisis,  susila,  sosial dan politis.
Ketegangan pertama-tama terjadi antara  ilmu  dan  agama.  Dalam  masyarakat yang  disebut  primitif,  dicirikan  oleh  pola kebudayaan  yang  sering  amat  majemuk, mitos,  dan  upacara  sekaligus  berfungsi sebagai  agama.  Mitos  menyediakan  cerita, bimbingan  hidup,  hubungan  dengan  "sang adikodrati".  Ilmu  modern  meresap  kemana- mana.  Kerap  kali  menunjang  kesejahteraan, sering  pula  menghancurkan  adat  dan  pola
Dialog Ilmu Dan Ideologi : Pencarian Titik Temu Ilmu Dan Ideologi Iriyanto Widisuseno
pikiran yang penuh makna.
Di  negara  yang  berkembang  dengan pesat  muncul  sikap  mendua.  Dari  satu  pihak mengagumi  kekuasaan  dan  kemampuan ilmiah  dan  teknologis,  dari  lain  pihak penyerapan  teknologi  dan  informasi  modern tanpa dicerna (biasanya pada generasi muda), dan  ini  berdampingan  dengan  perlawanan yang  dinyatakan  oleh  pembaruan  adat  lama (biasanya pada generasi tua).
Ketegangan  antara  ilmu  dan  ideologi memaksa  orang  menempatkan  ilmu  sebagai bagian  rencana  kerja  sama  pembangunan dalam  konteks  yang  lebih  luas.  Bukan  tugas yang  ringan,  karena  hal  itu  hampir  belum tercapai  di  dunia  barat  sekalipun  sudah begitu  lama  dibentuk  oleh  ilmu-ilmu  (Van Peursen, 1989).
Persoalan yang timbul ialah bagaimana mempertemukan  ilmu  dan  ideologi  sebagai kesatuan  entitas  yang  melayani  kepentingan masyarakat  dalam  konteks  pembangunan. Disatu  pihak,  Ilmu  tak  hanya  sibuk membangun  kaidah  keilmuannya  sendiri untuk  menjaga  objektivitasnya,  tetapi  juga mengembangkan  aspek  sosialnya  dengan mempertimbangkan  system  nilai  ideologis yang  berlaku  di  masyarakat.  Di  pihak  lain, ideology harus dinamis dan terbuka terhadap kemungkinan kritik ilmiah dalam mempertahankan  keyakinan  kebenarannya. Bagaimana pengembangan ilmu dalam konteks ideology Pancasila,

## 2. Metode
Objek kajian dalam artikel ini adalah ilmu dan  ideology,  keduanya  sebagai  entitas  yang masing-masing  memiliki  ciri  dan  cara  kerjanya sendiri. sehingga kebanyakan orang menganggapnya  dua  hal  yang  terpisah,  dan  tak mungkin dipertemukan. Dalam praktik seringkali keduanya  bersitegang,  namun  demi  kepentingan pembangunan  masing-masing  harus  mampu melakukan dialog atau bahkan kompromis.
Kajian ini menggunakan pendekatan deskripsi
kualitatif,  untuk  dapat  mengeksplorasi,  dan mengungkap  aspek-aspek  substansial  mengenai azas-azas  keberadaan,  cara  kerja,  dan  tujuan masing-masing  entitas.  Metode  analisisnya. Pembahasannya  menggunakan  metode  analitika, heuristika,  dan  sintetik.  Masing-masing  untuk mengurai dan mengklasifikasi unsur-unsur substantive  dan  mensintesakan  ke  dalam  kesatun entitas yang bermakna, serta mencarikan jalan ke arah ilmu yang melayani masyarakat.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Pandangan Puritan Elitis Kecenderungan   puritan - elitis beranggapan bahwa tujuan akhir
pengembangan ilmu adalah untuk kepentingan kebenaran ilmu itu sendiri. Ilmu memang  bertujuan  untuk  mencari  dan menemukan  penjelasan,  yaitu  penjelasan yang  benar  tentang  segala  sesuatu.  Bagi kaum  puritan-  elitis,  penjelasan  ilmiah terutama hanya untuk  memuaskan rasa ingin tahu manusia. Ilmu bagi mereka dikembangkan hanya demi ilmu.
Kepuasan  ilmuwan  di  sini  terletak dalam  menemukan  teori-teroi  besar  yang mampu  menjelaskan  segala  persoalan,  teka- teki dan gejala alam ini, terlepas dari apakah ilmu  itu  berguna  atau  tidak  bagi  kehidupan praktis  manusia.  Kecenderungan  puritan elitis, pembicaraan mengenai link and match tidak  kena.  Mereka  tidak  mempersoalkan aplikasinya  bagi  kehidupan  konkret  (Keraf, dan Mikhael Dua, 2001).
Pandangan  puritan-elitis  selalu  ingin menempatkan  ilmu  sebagai  entitas  yang otonom  dan  objektif.  Otonom,  artinya  ilmu sebagai problem (problem teori) tidak berada dalam  pengertian  dibuat (sense  made), melainkan  problem-problem  itu  ditemukan (discovered) melalui  kita,  dan  berdasarkan pengamatan  ini  sebelum  problem-problem ditemukan,  problem  tersebut  sudah  ada (exist) (Popper,  1974).  Ilmu  berkembang berdasarkan  prinsip-  prinsipnya  sendiri, terlepas  dari  kaidah-  kaidah  di  luar  ilmu. Keberadaan problem teori sifatnya hidden, atau  tersembunyi  dan  sewaktu-waktu muncul  dari  teori  itu.  Objektif,  artinya  ilmu memiliki  batas  wilayah  permasalahan  yang

## HUMANIKA Vol. 24 No. 1 (2017)  ISSN 1412-9418
Dialog Ilmu Dan Ideologi : Pencarian Titik Temu Ilmu Dan Ideologi Iriyanto Widisuseno
jelas,  melihat  masalah  sebagaimana  adanya, menghindari faktor-faktor subjektivitas (emosi, keyakinan, perasaan).

## 3.2. Pandangan Sosiologis
Pandangan sosiologis cenderung
menempatkan ilmu dalam konteks kepentingan  sosial  atau  masyarakat.  Bagi kelompok  ini,  ilmu  menjadi  menarik  jutru karena  ia  berguna  membantu  manusia.  Ilmu tidak  ada  artinya  sama  sekali  tanpa kegunaannya  bagi  manusia  atau  masyarakat. Penjelasan dan kebenaran objektif ya!, tetapi kebenaran  dan  penjelasan  itu  punya  arti justru  karena  berguna  bagi  kehidupan masyarakat.
Sosiologisme  menganggap  ilmu  diatur oleh kekuatan-kekuatan sosial. Dalam lingkup kekuatan sosial orang harus memilih dan  pilihan  itu  menguasai  struktur  intern ilmu.  Ilmu  sedemikian  dirumuskan,  mau  tak mau  telah  berperan  dalam  masyarakat.  Ilmu bukan  sekedar  untuk  diketahui  melainkan untuk merubah masyarakat Marxisme. Melayani  masyarakat  dapat  menghasilkan pendirian ideologis, maksudnya ialah mengabdikan  ilmu  kepada  pilihan  yang ditentukan  oleh  pandangan  dunia  (wawasan) dan atau sosial politik
Sifat bebas nilai ternyata akan berbenturan dengan aliran-aliran konservatif, dan  sebagai  ilmu  tidak  akan  mendorong  ke arah  perubahan  masyarakat  yang  amat diperlukan.  Apa  yang  pada  sosiologisme hanya bersifat deskriptif mengenai relativisme  kebudayaan,  dan  juga  terhadap cara  bernalar  ilmiah  "fakta  sosial"  yang mengendalikan  pandangan  religius,  sosial, dan  ilmiah,  sekarang  menjadi  preskriptif. Konsekuensinya  orang  harus  ikut  campur tangan  secara  aktif  dalam  masyarakat,  juga lewat  ilmu.  Nilai  dan ugeran susila,  sosial, politis,  meresap  ke  teras  ilmu  (Van  Peursen, 1989).
Mengendalikan  ilmu  secara  ideologis terjadi  pada  marxisme  ortodoks  (marxisme- leninisme).  Marx  amat  berjasa  dengan menunjuk  konteks  lebih  luas  lagi  bagi kebenaran  ilmiah.  Bagi  Marx,  yang  penting bukan  kebenaran  teoritis  belaka,  melainkan
suatu kebenaran yang justru untuk kehidupan praktis.  Dalam  kaidahnya,  “True  objectivity is a genuine conformity ” . Objektivitas hanya mungkin dalam kebersamaan suatu kelompok,  tetapi  arti  sesungguhnya  lebih bersifat  ideologis,  berdasarkan  azas-azas ideologi  dialektik  materialistis.  Suatu  ilmu yang  beranggapan  dapat  bersifat  netral sesungguhnya  “a  historis”,  dan  menindas massa.
Pendirian ideologis keilmuan ini menimbulkan  banyak  konflik  dengan  ilmu, untuk  sebagian  dapat  diatasi  lewat  tafsiran lebih  luwes.  Contoh,  melalui  penolakan terhadap  teori  relativitas  umum.  Karena dalam teori ini tersirat anggapan bahwa alam semesta berhingga, anggapan ini bertentangan  dengan  azas  dasar  kiamat bahwa  materi  tak  berhingga  (Van  Peursen, 1989).
Dalam pandangan marxis, yang penting bukan  pertanyaan  ilmiah:  teori  mana  yang betul, melainkan menjelaskan bahwa menaklukkan  secara  ideologis  kedudukan ilmu  yang  khas  dan  sistematis  dengan memaksakan  kepada  ilmu  azas-azas  yang diambil dari ideologi.
Pendirian  lain  yang  luwes  dianut  oleh kebanyakan  neo-marxis,  walaupun  mereka mendukung  pengaruh  ideologis  pada  ilmu. Masalah  pertama  yang  menonjol  ialah anggapan dialektis mengenai kenyataan yang mengarahkan  struktur  ilmu.  Anggapan  ini terdapat  pada  mazhab  Frankfurt,  antara  lain Th.W.  Adorno,  Habermas  dan  secara  tidak langsung  juga  pada  H.  Marcuse.  Dalam diskusi  antara  K.  Popper  dengan  Adorno dinyatakan  oleh  Popper,  bila  "dialektik" dilihat  sebagai  azas  pertentangan,  maka  ini harus  dianggap  sebagai  keterbatasan  ilmu yang selalu dapat diperbaiki lewat pertentangan.  Adorno  (1969)  menyatakan sebaliknya,  bahwa  pertentangan  menjadi dialektik  terletak  dalam  barang  itu  sendiri, karena  masyarakat  sendiri  sebagai  bidang penelaahan ilmiah memperlihatkan pertentangan, kontradiksi dan konflik.
Masalah  kedua  yang  berkaitan  dengan masalah  pertama,  ialah  penilaian  mengenai susunan  masyarakat  yang  amat  berperan
Dialog Ilmu Dan Ideologi : Pencarian Titik Temu Ilmu Dan Ideologi Iriyanto Widisuseno
(kebijakan  politik),  harus  juga  berpengaruh pada  ilmu.  Terhadap  sifat  bebas  nilai  ilmu, kata  Popper  bukan  ilmuwan.  Neomarxisme menekankan sifat taut nilai bagi semua ilmu.
Habermas  dan  Marcuse  yang  disitasi oleh  Van  Peursen  (1989)  menjabarkan pendapat  ini  dengan  cara  mereka  sendiri. Habermas  berbicara  tentang  "kepentingan yang menggiring pengetahuan" (erkenntnisleitende lnteressen).
Sains digiring  oleh  kepentingan  teknologi,  ilmu- ilmu  sejarah  oleh  kepentingan  praktis,  dan ilmu-ilmu sosial oleh kepentingan emansipatoris.
3.3. Ilmu dalam Konteks Ideologi Pancasila
Pandangan  sosiologis  tersebut  dalam perkembangannya mendorong timbulnya cara-cara pendekatan interdisipliner.
Sedemikian  pesatnya,  nampak  paradigma tentang kaidah kenetralan ilmu dan teknologi serta  seni  dewasa  ini  telah  dilakukan  kaji ulang  berdasarkan  perspektif  interdisiplliner, terutama  dari  segi  agama  dan  ilmu  sosial kemanusiaan.
Dalam dekade abad ini, teknologi dan seni telah sadar bahwa sesunguhnya fanatisme  tentang  kaidah  kenetralan  ilmiah hanya  akan  menjebak  dirinya  kepada masalah-masalah  yang  tidak  dapat  diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidahnya  sendiri.  Ilmu  dan  teknologi memerlukan  kerangka  acuan  di  luar  dirinya, khususnya mencakup pertimbangan ideologis (etis,  religius,  dan  nilai-nilai  budaya),  yang bersifat  mutlak  bagi  kehidupan  manusia berbudaya (Soedjatmoko, 1984).
Pancasila  sebagai  ideologi  memberi acuan bagi pengembangan ilmu di Indonesia, setidaknya  dapat  memberi  kerangka  dasar etika  ilmu  dan  teknologi.  Pancasila  harus diolah  dan  dikembangkan  secara  ilmiah menjadi  etika  ilmiah.  Lima  prinsip  dasar dalam  Pancasila,  sudah  mencakup  segala persoalan  etik  dalam  Ilmu  Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS), yaitu : (1). Monoteisme; (2). Humanitarianisme atau humanisme; (3). Nasionalisme dan solidaritas warga negara; (4). Demokrasi dan
perwakilan;  dan (5). Keadilan sosial,  dengan interpretasi Indonesia
dewasa ini
(kontemporer). Kelima prinsip tersebut kait mengkait
dan merupakan kesatuan, sehingga menghasilkan  pengertian  yang  luas  dan komprehensif,  seperti:  manusia  yang  utuh, keseimbangan,  keserasian  dan  keselarasan antara  individu,  masyarakat  dan  lingkungan serta Bhineka Tunggal  Ika.Menurut T. Jacob (1993).
Sila  Ketuhanan  YME  melengkapi ilmu  menciptakan  perimbangan  antara  yang irasional  dan  rasional,  antara  rasa  dan  akal. Sila  ini  menempatkan  manusia  dalam  alam semesta  sebagai  bagiannya,  bukan  pusatnya dan tujuannya, serta menuntut tanggungjawab  sosial  dan  intergenerasional dari ilmuwan.
Sila  Kemanusiaan  yang  Adil  dan Beradab  memberi  arah  dan  mengendalikan ilmu.  Ilmu  dikembalikan  pada  fungsinya yang semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya  untuk  kelompok,  lapisan  atau  sektor tertentu. Sila Persatuan Indonesia
mengkomplementasikan  universalisme  dan internasionalisme  dalam  sila-sila  yang  lain, sehingga  supra  sistem  tidak  mengabaikan sistem  dan  subsistem.  Solidaritas  dalam subsitem  sangat  penting  untuk  kelangsungan keseluruhan.  Individualitas  harus  dijamin, tetapi tidak mengganggu integrasi.
Sila  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,  mengimbangi otodinamika  ilmu  dan  teknologi  serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan  leluasa.  Eksperimentasi  penerapan dan  penyebaran  ilmu  dan  teknologi  haruslah demokratis.
Sila  Keadilan  Sosial  bagi  seluruh Rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan  Aristoteles  (distributif,  kontributif dan komutatif) bagi pengembangan, pengajaran  serta  penerapan  ilmu.  Keadilan sosial  juga  menjaga  keseimbangan  antara individu  dan  masyarkat,  karena  kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu.

## HUMANIKA Vol. 24 No. 1 (2017)  ISSN 1412-9418
Dialog Ilmu Dan Ideologi : Pencarian Titik Temu Ilmu Dan Ideologi

## Iriyanto Widisuseno

## 4. Simpulan
Ilmu  harus  dipandang  sebagai  suatu entitas yang memiliki sistem keilmuan dalam konteks,  maka  salah  jika  ilmu  diposisikan secara otonom yang bebas dari kaidah-kaidah di  luar  dirinya.  Atau  juga  salah  jika  ilmu dilarutkan dalam ideologi, sehingga kehilangan  auto  kritiknya.  Hubungan  ilmu dan  ideology  bersifat  dialektik.  Fungsi  ilmu berubah  sesuai  lingkungan  budaya  dan konstelasi  sosial  sebagai  subsistem  ideologi. Dalam arti ini ilmu harus sanggup mengakui pengaruh  timbal  balik  dari  penilaian.  Ilmu jangan  sampai  larut,  karena  ilmu  merupakan perimbangan yangberharga untuk menghadapi  ideologi.  Apabila  ilmu  larut dalam ideologi, maka kehilangan kritik diri.
Ketegangan ilmu dan ideologi hendaknya  dipertahankan,  karena  dapat menjernihkan  kedua  belah  pihak.  Suatu
ideologi,  agama  sekalipun  dapat  dibebaskan dari  pernyataan-pernyataan  yang  terlalu dogmatis.  Agama  justru  lebih  lapang  dan kurang terkait pada waktu, dibanding dengan ilmu.  Sebaliknya,  suatu  ideologi  dapat menyelamatkan  ilmu  menjadi  semacam pandangan  dunia  atau  agama.  Kecondongan ini  yang  ingin  menerangkan  dan  menguasai segala-galanya  berdasarkan  ilmu,  disebut saintisme. Kecondongan ini sama dogmatisnya  seperti  ideologi  yang  ingin menguasai  ilmu.  Berkat  ketegangan  antara ilmu  dan  ideologi,  sikap  kritis  dapat merangsang  kedua-duanya.Untuk  mengatasi ketegangan maka Pancasila dalam kapasitasnya  sebagai  ideologi  setidaknya mampu  memberikan  kerangka  dasar  etika ilmu  bagi  pengembangn  ilmu  dan  teknologi di Indonesia

## HUMANIKA Vol. 24 No. 1 (2017)  ISSN 1412-9418
Dialog Ilmu Dan Ideologi : Pencarian Titik Temu Ilmu Dan Ideologi Iriyanto Widisuseno

## Daftar Pustaka
Adorno,  Th.,  W.  1969. Der  Positivismuss treit  in  der  Deutshen  Soziologie , Neuwied, Berlin.
Jacob,  T.  1993 .  Manusia,  Ilmu  dan Teknologi .  PT.  Tiara  Wacana,
Yogyakarta
Popper,  Karl,  R.  1974. Conjectures  and Refutations;  The  Growth  of  Scientific Knowledge ,  Routledge  and  Kegan
Paul, London. Keraf,  S.  A.,  dan  Mikhael  Dua.  2001. Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan Filosofis , Kanisius, Yogyakarta. Soejatmoko. 1984. Masalah
IlmuPengetahuan,  Sekitar  Teknologi dan Dimensi Moral, Gramedia, Jakarta.
Van  Peursen,  C.A.  1989. Susunan  Ilmu Pengetahuan P.T. Gramedia, Jakarta