## ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 51/Pdt.G/2016/PA.SGM TENTANG PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
Muh Rahul Syuaib 1 , Hartini Tahir 2
12 Universitas Islam Nergeri Alauddin Makassar
Email: Muhrahulsyuaib@gmail.com

## Abstrak
Pokok permasalahan penelitian ini adalah Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.P/2016/PA. Sgm  Tentang  Pengangkatan  Anak  Di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  I  B.  Pokok masalah  dibagi  dua  sub  masalah  yakni:  1).  Bagaimana  Proses  Pengangkatan  anak  di Pengadilan  Agama  Sungguminasa?.  2).  Bagaimana  Pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam memutuskan Perkara Pengangkatan anak Apabila salah satu syarat tentang pengangkatan anak tidak sesuai dengan Undang-Undang  yang berlaku di  Indonesia?. Hasil  yang di  peroleh dari penelitian  ini  antara  lain:  1).  Proses  pengangkatan  anak  secara  umum  khususnya  di Pengadilan Agama Sungguminasa menggunakan hukum positif yaitu Undang-undang No 23 Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  yang  di  dukung  oleh  Peraturan  Pemerintah  No  54 tahun  2007  tentang  pelaksanaan  pengangkatan  anak.  Pengangkatan  anak  berdasarkan peraturan perundang-undangan ada yang lansung maupun melalui lembaga pengasuhan anak. 2).  Pertimbangan  para  Hakim  untuk  menetapkan  suatu  permohonan  pengangkatan  anak adalah  jika  telah  memenuhi  seluruh  persyaratan  yang  diinginkan  baik  dari  orang  tua  angkat maupun  anak  angkat  itu  sendiri  dan  paling  penting  mendapatkan  restu  dari  orang  tua kandungnya  serta  memenuhi  prosedur  yang  berlaku  tentang  pengangkatan  anak.  Dari  hasil penelitian  penulis,  penulis  mengharapkan  kepada  seluruh  masyarakat  khususnya  Indonesia apabila  ingin  mengangkat  anak  ikutilah  prosedur  yang  berlaku  menurut  hukum  positif  dan hukum islam agar mendapatkan ketetapan hukum yang sah.
Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Pengadilan Agama Sungguminasa.

## Abstract
The main problem of this research is the Judicial Analysis of the Decision Number 51 / Pdt.P/ 2016/PA.Sgm  About  Adoption  of  Children  at  the  Sungguminasa  Religious  Court  Class  I  B. The subject matter is divided into two sub-problems, namely: 1). What is the adoption process at the Sungguminasa Religious Court? 2). What is the consideration of the panel of judges in deciding  an  adoption  case  if  one  of  the  conditions  regarding  adoption  is  not  in  accordance with the applicable law in  Indonesia?. The results obtained from this study include: 1). The adoption  process  in  general,  especially  at  the  Sungguminasa  Religious  Court,  uses  positive law,  namely  Law  Number  23  of  2002  concerning  Child  Protection  which  is  supported  by Government  Regulation  Number  54  of  2007  concerning  the  Implementation  of  Adoption  of Children.  Adoption  of  children  based  on  laws  and  regulations  either  directly  or  through childcare  institutions.  2).  The  judge's  consideration  in  determining  the  application  for
Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
Muh. Rahul Syuaib, Hartini Tahir
adoption is if it has met all the desired requirements both from the adoptive parents and the adopted  child  itself  and  the  most  important  thing  is  to  get  the  blessing  of  the  biological parents  and  fulfill  the  applicable  procedures  related  to  adoption.  From  the  results  of  the research the authors hope that all people, especially Indonesia, if they want to adopt children, follow  the  applicable  procedures  according  to  positive  law  and  Islamic  law  in  order  to  get legal provisions.
Keywords : Adoption, Sungguminasa Religious Court .

## A. Pendahuluan
Manusia adalah makhluk yang kuat dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Manusia memiliki  naluri  untuk  memiliki  pasangan  hidup  dan  mempertahankan  eksistensinya dengan cara memiliki keturunan. Itulah mengapa Allah SWT menganjurkan pernikahan. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa salah satu tujuan perkawinan yang diriwayatkan oleh Ibnu Habban adalah agar laki-laki menikahi perempuan yang dicintainya dan subur karena perempuan yang subur akan melahirkan keturunan. 1
Anak  adalah  amanah  dan  anugerah  dari  Allah  SWT.  Bahkan  anak-anak  dianggap sebagai aset atau properti yang paling berharga dibandingkan dengan orang lain. Di sisi lain, anak adalah masa depan, oleh karena itu anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dan tindak kekerasan dan diskriminasi,  serta  hak  dan  kebebasan  sipil.  Anak-anak  adalah  belahan  jiwa  dan  anak- anak. Karena sudah banyak rumah tangga yang terpisah karena belum dikaruniai anak. 2
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas harus dimulai dan dipersiapkan dari awal, walaupun anak masih dalam kandungan, mereka juga membutuhkan perlindungan untuk  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik,  baik  lahir  batin,  baik  lahir  batin,  dan bermasyarakat, agar dapat menjadi ahli waris masa depan. kualitas. Namun, tidak semua orang  atau  keluarga  ditakdirkan  untuk  memiliki  anak.  Sebagai  upaya  yang  dapat dilakukan dalam hal memiliki anak, salah satunya adalah adopsi anak / adopsi anak.
1 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  antara  Fiqih  Munakahat  dan  Undang- Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007, Cet 2), h. 44.
2 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003, Cet ke-4), h. 25.
Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
Pengangkatan  anak  /  Pengangkatan  anak  diartikan  sebagai  tindakan  hukum  berupa membina  anak  orang  lain  dalam  keluarganya  sendiri  sehingga  antara  orang  yang mengambil  anak  dengan  anak  yang  mengambilnya,  terjalin  hubungan  yang  sama. keluarga sah muncul sebagai anak kandungnya sendiri. 3
Setiap  sistem  hukum  yang  diterapkan  di  Indonesia  memiliki  sikapnya  sendiri  terhadap adopsi  (walaupun  kita  tidak  mengabaikan  persamaannya),  baik  dari  segi  keberadaan, bentuk  dan  isi  dari  lembaga  adopsi,  sehingga  terdapat  aturan  dalam  sistem  hukum. Bahasa  Indonesia  tentang  adopsi  yang  tidak  sama  untuk  semua  golongan  dalam masyarakat.  Selain  itu,  beberapa  peraturan  adopsi  yang  ada  tidak  dapat  lagi  memenuhi kebutuhan praktis karena perkembangan pola pikir dan gaya hidup masyarakat. 4
Dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut  dijelaskan  bahwa  adopsi  hanya  dapat dilakukan  untuk  kepentingan  terbaik  anak  dan  dilakukan  berdasarkan  adat  istiadat setempat  serta  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Kategori  calon orang  tua  angkat  haruslah  suami  istri  orang  Indonesia.  Pengangkatan  anak  oleh  calon orang tua angkat juga dibatasi oleh usia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang pelaksanaan adopsi dalam Pasal 13 huruf b) yang berbunyi " Berusia  paling  sedikit  30  (tiga  puluh)  tahun  dan  paling  tinggi  55  (lima  puluh  lima) tahun ".  Dalam  Keputusan  Nomor  51  /  Pdt.G  /  2016  /  PA.Sgm,  usia  calon  orang  tua angkat  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Namun  dalam  putusannya,  hakim menerima permintaan calon orang tua angkat untuk mengadopsi anak tersebut.
Dalam  teori  hukum  Islam,  adopsi  tidak  merubah  hukum,  nabab,  mahram  antara  anak angkat  dan  orang  tua  angkat.  Perubahan  yang  terjadi  menurut  hukum  Islam  adalah pengalihan tanggung jawab untuk menjaga pengawasan dari orang tua asal kepada orang tua angkat, hanya mengubah status anak angkat menjadi anak kandung. 5
3 Karimatul  Ummah, Adopsi  Sebagai  Upaya  Melindungi  Hak-Hak  Anak  Dalam  Perspektif  Hukum Islam, Jurnal Hukum No. 29 Vol. 12 Mei 2005, hal. 77.
4 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 7-8.
5 Haedah Faradz, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, Jurnal Dinamika Hukum Vo. 9 No. 2 Mei 2009, hal. 154
Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
Muh. Rahul Syuaib, Hartini Tahir
Menurut  hukum  Islam,  pengangkatan  anak  hanya  dapat  dibenarkan  jika  memenuhi persyaratan berikut:
1. Tidak memutus hubungan darah antara anak  angkat  dengan orang tua kandung dan keluarga.
2. Anak  angkat  tidak  berstatus  sebagai  ahli  waris  dari  orang  tua  angkat,  tetapi  tetap merupakan  ahli  waris  dari  orang  tua  kandung,  sehingga  orang  tua  angkat  tidak memiliki hak untuk mendominasi sebagai ahli waris dari anak angkat.
3. Anak angkat tidak boleh langsung menggunakan nama orang tua angkatnya, kecuali identitas / alamatnya.
4. Orang tua angkat tidak berhak menjadi wali dalam perkawinan anak angkatnya. 6
Alasan  adopsi  sebenarnya  adalah  peniru  alami  dengan  menciptakan  keturunan  buatan, yang tujuannya adalah untuk  mengatasi kekurangan keturunan. Ada banyak alasan lain untuk  adopsi,  seperti:  (1)  karena  iba  kepada  anak,  karena  orang  tua  anak  tidak  dapat menghidupi  anak.  (2)  karena  iba,  karena  anak  tidak  memiliki  orang  tua.  (3)  sebagai pemicu bagi mereka yang tidak memiliki anak untuk memiliki anak. 7
Proses adopsi tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang mengatur tentang adopsi anak  secara  langsung  (kedepannya,  calon  orang  tua  angkat  melaksanakan  adopsi  calon anak  angkat  yang  berada  langsung  di  bawah  asuhan  orang  tua  kandung).  Dan  adopsi anak  melalui  day  care  center  (adopsi  anak  dilakukan  oleh  calon  orang  tua  angkat  dari calon anak angkat yang berada di penitipan anak dan ditunjuk langsung oleh Menteri).
Secara historis, pengaturan adopsi dalam kedudukan hukum di Indonesia mengacak-acak realitas  masyarakat  majemuk  (bhinneka)  dan  keberadaan  beberapa  sistem  hukum menjadi  kendala  dan  tantangan  dalam  perkembangan  sistem  hukum  di  Indonesia
6 Muderis Zaini, Adopsi Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 54.
7 Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal 9-10.
Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
sehingga  sulit  diperoleh.  dari  sistem  hukum  tunggal  dan  terintegrasi,  termasuk pembuatan aturan tentang adopsi anak ini. 8
Sejak  zaman  dahulu,  adopsi  anak  laki-laki  dan  perempuan  telah  dilakukan  oleh masyarakat  dengan  cara  yang  berbeda  dan  sesuai  dengan  sistem  hukum  yang  lazim (hukum  adat)  dan  pengertian  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  bidang  yang sesuai.  Perbedaan  dalam  common  law  mensyaratkan  bahwa  remunerasi  pengganti  bagi orang tua kandung dari  anak  yang diadopsi  harus, sebagai  aturan umum, dalam bentuk benda  yang  sakral  atau  dianggap  magis.  Menurut  hukum  Islam,  adopsi  sangat  ketat sepanjang  tidak  memutuskan  hubungan  garis  keturunan  dan  warisan  dengan  orang  tua kandung. Namun, surat wasiat wajib tidak lebih dari 1/3 dari warisan orang tua angkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. 9
Di  Indonesia,  adopsi  sudah  menjadi  bagian  dari  budaya  masyarakat  dan  sistem  hukum keluarga (Ahwal Asyakhsiyyah), karena berpengaruh terhadap kepentingan orang-orang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga adopsi yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat  akan  memantau  perkembangan  situasi  dan  kondisi  yang  sejalan  dengan tingkat kecerdasan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.
Hal  penting  yang  perlu  ditekankan  adalah  bahwa  adopsi  harus  mengikuti  prosedur hukum  yang  dihasilkan  dari  putusan  pengadilan.  Jika  hukum  berperan  sebagai  aparat penegak  hukum  dan  rekayasa  sosial,  maka  adopsi  melalui  putusan  pengadilan merupakan  langkah  untuk  mengatur  praktik  pelaksanaan  hak  anak  di  masa  depan, memberikan  kepastian  hukum  bagi  anak.  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat.  Praktik adopsi  pengadilan  telah  berkembang  baik  di  Pengadilan  Negeri  maupun  Pengadilan Agama untuk Muslim. 10
8 Muhammad Rais, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Kompratif), Jurnal Hukum Diktum No. 2 Vol. 14 Desember 2016, hal. 184.
9 Imam Jauhari, 2003. Hak-Hak Anak Dalam Islam, Pustaka Bangsa, Jakarta, hlm. 163
10 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 12
Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
Muh. Rahul Syuaib, Hartini Tahir
Adopsi  seorang  anak  melalui  pengadilan  akan  menghasilkan  ketetapan  atau  keputusan. Dengan adanya ketetapan atau putusan tersebut, anak angkat dan orang tua angkat harus melalui  bukti  asli  (dokumen  hukum)  perbuatan  hukumnya,  sehingga  dapat  menjadi pengaman  hukum  di  kemudian  hari.  Dokumen  hukum  sangat  penting  dalam  hukum keluarga  karena  konsekuensi  hukum  dari  pengangkatan  akan  membawa  konsekuensi yang sangat luas bagi  generasi penerus mengenai tanggung jawab hukum, warisan, dan lain-lain.
Dengan latar belakang permasalahan diatas, penulis menjelaskan putusan No.51/Pdt.G/2016/PA.SGM. dimana pasangan suami istri yang sudah menikah dan ingin mengangkat  anak  yang  sudah  dirawatnya  sejak  kecil.  Kemudian  suami  dan  istri mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  untuk  menjadikan  anak  tersebut  menjadi anaknya dengan izin orang tua kandung dari anak tersebut.

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif,  yaitu penelitian  yang menjelaskan  bagaimana  hakim  mempertimbangkan  putusan  perkara  adopsi  di Pengadilan  Agama  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  dan dokumentasi. Lokasi penyidik yang digunakan penulis adalah Pengadilan Agama Kelas IB  Sungguminase  Kabupaten  Gowa.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan hukum (hukum) dan pendekatan empiris. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Sumber data dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  yang  membuat  putusan  Pengadilan Agama, serta sumber data sekunder yang berupa bahan dari buku, majalah, dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan adopsi.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Proses Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa
Dalam  proses  pengangkatan  anak  secara  umum  khususnya  di  Pengadilan  Agama Sungguminasa  menggunakan  hukum  positif  yaitu  Undang-undang  No  23  Tahun  2002
Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
tentang perlindungan anak yang di dukung oleh Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.
Undang-undang  perlindungan  anak  menjelaskan  aturan  umum  adopsi.  Namun  untuk memenuhi  ketentuan  mengenai  adopsi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  perlu  ditetapkan  Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Adopsi yang dalam peraturan ini dijelaskan secara rinci. bagaimana menerapkan adopsi.
Pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan terbaik anak dalam rangka terwujudnya kesejahteraan  dan  perlindungan  anak  yang  dilaksanakan  berdasarkan  adat  istiadat setempat  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Hal  tersebut  merupakan  tujuan yang positif karena selain membantu anak untuk masa depannya, juga membantu beban orang  tua  kandung  anak,  asalkan  berdasarkan  kesepakatan  yang  tulus  antara  orang  tua angkat dan orang tua kandung itu sendiri.
Menurut  jenis  adopsi,  ada  dua  jenis  adopsi  di  Indonesia  yang  dilampirkan  dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2007,  yaitu  adopsi  anak antar warga negara Indonesia dan adopsi anak antara warga negara Indonesia dan warga negara  Indonesia.  asing.  Pengangkatan  anak  di  kalangan  warga  negara  Indonesia meliputi: pengangkatan anak menurut adat istiadat setempat dan juga menurut peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan  anak  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  baik  secara  langsung maupun  melalui  lembaga  penitipan  anak.  Pemaknaan  langsung  yang  dilakukan  oleh calon  orang  tua  angkat  terhadap  calon  anak  angkat  yang  berada  langsung  dibawah asuhan  orang  tua  kandung.  Sedangkan  jika  melalui  lembaga  pengasuhan  anak, pengangkatan  anak  oleh  calon  orang  tua  angkat  calon  anak  angkat  berada  di  lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.
Syarat-syarat  pengangkatan  anak  sesuai  dengan  PP  RI  No  54  Tahun  2007  Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak meliputi calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Adapun  syarat  anak  yang  akan  diangkat  yaitu,  umur  anak  harus  maksimal  18  tahun dengan ketentuan:
Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
Muh. Rahul Syuaib, Hartini Tahir
a. Usia dibawah 6 tahun merupakan prioritas utama.
b. Usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak.
c. Usia  12  tahun  sampai  dengan  18  tahun  sepanjang  anak  tersebut  memerlukan perlindungan.
Perlu dikemukakan, terdapat beberapa syarat bagi calon orang tua angkat tersebut  yang harus  dipenuhi.  Adapun  syarat-syarat  tersebut  mencakup  syarat  fisik,  syarat  agama, syarat moral dan syarat ekonomi. Syarat-syarat yang di maksud adalah :
a. Sehat jasmani dan rohani
b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 tahun
c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
f. Tidak merupakan pasangan sejenis
g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
j. Membuat  pernyataan  tertulis  bahwa  pengangkatan  anak  adalah  demi  kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
l. Telah  mengasuh  calon  anak  angkat  paling  singkat  6  bulan,  sejak  izin  pengasuhan diberikan
m. Memperoleh izin Menteri dan atau kepala instansi sosial.
Setelah  syarat-syarat  terpenuhi  antara  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat  selanjutnya adalah mengikuti prosedur pengangkatan anak yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu :
a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten atau kota dengan melampirkan:
1) Surat penyerahan anak dari orang tua atau walinya kepada instansi sosial
2) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial provinsi, kabupaten atau kota kepada Organisasi Sosial
3) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat
Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
4) Surat  keterangan  persetujuan pengangkatan anak  dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat
5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat
6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat
7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah
8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater
9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
b. Permohonan  izin  pengangkatan  anak  diajukan  pemohon  kepada  kepala  dinas  sosial atau instansi sosial provinsi, kabupaten atau kota dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup
2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri)
3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
c. Dalam  hal  calon  anak  angkat  sudah  dalam  asuhan  keluarga  calon  orang  tua  angkat dan  tidak  dalam  asuhan  organisasi  kemasyarakatan,  calon  orang  tua  angkat  harus mampu  menunjukkan  keutuhan  dokumen  terkait  penyampaian  persalinan.  anak  dan orang  tua  atau  wali  sah  dari  keluarga  calon.  Orang  tua  angkat  yang  disahkan  oleh lembaga  sosial  di  tingkat  kabupaten  atau  kota,  termasuk  surat  keterangan  polisi tentang latar belakang dan data anak yang bersangkutan (alamat anak).
d. Proses penelitian kelayakan
e. Sidang tim pertimbangan izin pengangkatan anak daerah
f. Keputusan  Kepala  Dinas  Sosial  atau  Dinas  Sosial  di  provinsi,  kabupaten  atau  kota bahwa  calon  orang  tua  angkat  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat.
Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan negeri tempat anak yang akan diadopsi berada.  Untuk  proses  interogasi  oleh  pengadilan,  Anda  harus  mempersiapkan setidaknya  dua  orang  saksi  untuk  memperkuat  petisi  Anda  dan  meyakinkan pengadilan bahwa Anda mampu secara sosial dan ekonomi, moral dan materi untuk memastikan  kesejahteraan  anak  yang  akan  diadopsi.  Untuk  informasi  lebih  lanjut tentang  proses  dan  biayanya,  Anda  bisa  bertanya  kepada  panitera  atau  pengadilan agama terdekat.
g. Penetapan pengadilan.
Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
Muh. Rahul Syuaib, Hartini Tahir

## h. Penyerahan surat penetapan pengadilan. 11
Berdasarkan  wawancara  penulis dengan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Drs. M.  Thayyib  Hp.  Ia  mengatakan,  proses  adopsi  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa sama seperti biasanya dalam UU No 23/2002 tentang Adopsi dan Peraturan Pemerintah No. 54/2007 tentang Pelaksanaan Adopsi dan Tata Cara Pengangkatan Anak diatur. oleh pemerintah.  Mulai  dari  menentukan  persyaratan  anak  yang  akan  diadopsi  dan persyaratan orang tua  angkat, hingga memasuki tahap pengajuan di  Pengadilan Agama hingga pengajuan surat perintah pengadilan.

## 2. Pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  memutuskan  Perkara  Pengangkatan anak
Dalam  duduk  perkara,  anak  laki-laki  yang  bernama  A,  lahir  di  Kota  Makassar  pada tanggal    30  Maret  2013  dan  sejak  anak  tersebut  lahir  segala  biaya  persalinan,  biaya rumah sakit ditanggung semuanya oleh para Pemohon dan sejak saat itu, atas persetujuan orang tua kandungnya, anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon sampai saat ini.  Anak  tersebut  sejak  diasuh  dan  dirawat  oleh  para  Pemohon,  anak  tersebut  tumbuh sehat  dan  terawat  dengan  keadaan  baik  sampai  saat  ini  dan  memperoleh  kasih  sayang dari  para  Pemohon  layaknya  anak  kandung  sendiri.  Orang  tua  kandung  dari  anak  yang hendak  dimohonkan  pengangkatan  anak  oleh  para  Pemohon,  telah  memberikan persetujuannya  dan  menyatakan  tidak  keberatan  dengan  permohonan  para  Pemohon, bahkan sejak anak tersebut lahir telah dipelihara dan diasuh oleh para Pemohon serta alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Bukti-bukti seperti Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Para Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri dan anak yang bernama A bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yang menunjukkan bahwa Para  Pemohon  berdomisili  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Sungguminasa.  Dan
11 M. Thayyib Hp, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara Pribadi, 16 Maret 2020.
Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
pada  pengangkatan  anak  dalam  syariat  Islam  dibolehkan  bahkan  dianjurkan  sepanjang motivasi  pengangkatan  anak  tersebut  untuk  kepentingan  dan  kesejahteraan  anak,  serta tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam  dan  peraturan  perundang-undangan  tentang Perlindungan  Anak.  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat  dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dan  apabila  salah  satu syarat  tidak  terpenuhi  dan  dalam  keadaan  darurat  maka  hal  itu  juga  jadi  pertimbangan Majelis Hakim untuk menerima atau menolak permohonan pemohon untuk mengangkat seorang anak. Jadi pada putusan Nomor 51/Pdt.P/2016/PA SGM yang salah satu syarat orang tua angkat tidak terpenuhi namun permohonan pemohon untuk mengangkat anak di  terima  sebab  pertimbangan  Majelis  Hakim  adalah  keadaan  darurat  atau  keadaan terpaksa  bisa  di  katakan Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generalis (hukum  yang  bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) jika dalam keadaan tertentu. 12
Berdasarkan wawancara  penulis  dengan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Drs. M. Thayyib Hp. Mengatakan bahwa pertimbangan para Hakim untuk menetapkan suatu permohonan  pengangkatan  anak  adalah  jika  telah  memenuhi  seluruh  persyaratan  yang diinginkan baik dari orang tua angkat maupun anak angkat itu sendiri dan paling penting mendapatkan  restu  dari  orang  tua  kandungnya  serta  memenuhi  prosedur  yang  berlaku tentang pengangkatan anak. Dan dalam perkara putusan Nomor 51/Pdt.P/2016/PA SGM yang salah satu syarat orang tua angkat tidak terpenuhi namun permohonannya diterima maka bapak Drs. M. Thayyib Hp selaku Hakim mengatakan bahwa itu dapat terjadi jika Hakim mempertimbangkan keadaan pemohon dan alasan dia mengangkat seorang anak, bisa di katakan dengan asas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generalis (hukum yang bersifat  khusus  mengesampingkan  hukum  yang  bersifat  umum).  Apakah  pemohon mengangkat  anak  dengan  alasan  tertentu  contohnya  dia  sudah  tidak  ada  yang  urus  dan anaknya keluar negeri sehingga dia mengangkat anak untuk menemaninya.
12 Drs. M. Thayyib Hp , Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara Pribadi, 16 Maret 2020.
Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
Muh. Rahul Syuaib, Hartini Tahir

## D. Penutup
Dalam  proses  adopsi  secara  umum  khususnya  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, mohon digunakan hukum positif yaitu UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang  didukung  oleh  Peraturan  Pemerintah  No.  54  tahun  2007  tentang  pelaksanaan adopsi.  Pengangkatan  anak  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  baik  secara langsung maupun melalui lembaga penitipan anak. Pemaknaan langsung yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat  yang berada langsung dibawah asuhan  orang  tua  kandung.  Sedangkan  jika  melalui  lembaga  pengasuhan  anak, pengangkatan  anak  oleh  calon  orang  tua  angkat  calon  anak  angkat  berada  di  lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.
Pertimbangan  para  Hakim  untuk  menetapkan  suatu  permohonan  pengangkatan  anak adalah  jika  telah  memenuhi  seluruh  persyaratan  yang  diinginkan  baik  dari  orang  tua angkat maupun anak angkat itu sendiri dan paling penting mendapatkan restu dari orang tua kandungnya serta memenuhi prosedur yang berlaku tentang pengangkatan anak. Jika pada  permasalahan  di  dalam  putusan  Nomor  51/Pdt.G/2016/PA.Sgm  diterima  oleh Hakim,  bahwa  itu  dapat  terjadi  jika  Hakim  mempertimbangkan  keadaan  pemohon  dan alasan dia mengangkat seorang anak, bisa di katakan dengan asas hukum Lex Specialis Derogat  Legi  Generalis (hukum  yang  bersifat  khusus  mengesampingkan  hukum  yang bersifat  umum).  Apakah  pemohon  mengangkat  anak  dengan  alasan  tertentu  contohnya dia sudah tidak ada yang urus dan anaknya keluar negeri sehingga dia mengangkat anak untuk menemaninya.

## Daftar Pustaka

## Buku
Djatikumoro,  Lulik, Hukum  Pengangkatan  Anak  di  Indonesia, (Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti, 2011).
Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia ,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
Pandika, Rusli, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
Rahman ,Abdul Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003, Cet ke-4)
Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
Sugono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2015
SY,  Musthofa,  ‘’ Pengangkatan  Anak  Kewenangan  Pengadilan  Agama ’’, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,  2008)
Syarifuddin,  Amir, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  antara  Fiqih  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007, Cet 2).
Wignjodipuro, Soerojo. 1973. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Bandung: Alumni. Zaini, Muderis, Adopsi Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
Zuhaili,  Wahbah,  ‘’ Mausuah  Al-fiqh  Al-Islami  wa  Al-Qadlaaya  Al-  Ma’aashirah,
(Damaskus: Dar-Alfikr, 2010)

## Jurnal
Faradz, Haedah, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, Jurnal Dinamika Hukum Vo. 9 No. 2 Mei 2009, hal. 154
Rais,  Muhammad, Kedudukan  Anak  Angkat  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  Hukum  Adat Dan  Hukum  Perdata  (Analisis  Kompratif), Jurnal  Hukum  Diktum  No.  2  Vol.  14 Desember 2016.
Ummah,    Karimatul, Adopsi  Sebagai  Upaya  Melindungi  Hak-Hak  Anak  Dalam  Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum No. 29 Vol. 12 Mei 2005, hal. 77.

## Wawancara
M.  Thayyib  Hp,  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa,  wawancara  Pribadi,  16  Maret 2020.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Anak.