INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1567-1578 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penyebab Kegagalan Penerbitan Obligasi Daerah
(Studi Kasus: Provinsi Dki Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Jawa Barat)
Putri Wulan Anjelina Waruwu 1 ✉ , Venesia Delila A Napitupulu 2 , Pricilla Ribka Clemen Bara 3 , Lola Alvita Hasugian 4 , Putri Kemala Dewi Lubis 5
Universitas Negeri Medan Email: putriwaruwu15@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pada  implementasi  otonomi  daerah,  Pemerintah  Daerah  memiliki  hak  dan  tanggung  jawab  untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri, meskipun terbatas dalam sumber pendanaan. Pemerintah daerah  perlu  melakukan  inovasi  untuk  mencari  sumber  pembiayaan  pembangunan  yang  dapat mendukung  keberhasilan  otonomi  daerah  yaitu  obligasi  daerah.  Pada  Penelitian  ini  memfokuskan analisis  pada  beberapa  kasus  kegagalan  penerbitan  obligasi  daerah.  Daerah  yang  menjadi  fokus penelitian mencakup DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang melibatkan pembelajaran, pemahaman, penelitian, telaah, dan  identifikasi  terhadap  literatur-literatur  seperti  jurnal-jurnal  atau  karya-karya  ilmiah  yang  relevan dengan permasalahan penelitian untuk menilai apa yang telah ada dan apa yang masih kurang dalam pemahaman masalah tersebut. Hasil pada penelitian ini adalah terdapatnya tantangan dan hambatan beberapa daerah yang diteliti dalam menerbitkan obligasi yaitu tantangan regulasi, dinamika politik didaerah, persepsi tentang Risiko Penerbitan Obligasi Daerah, biaya dan komitmen tinggi, kurangnya urgensi pembiayaan pembangunan, tantangan literasi dan inklusi keuangan.
Kata Kunci: Obligasi Daerah, Otonomi Daerah

## Abstract
In implementing regional autonomy, the Regional Government has the right and responsibility to carry out its own government affairs, even though funding sources are limited. Regional governments need to innovate to find sources of development financing that can support the success of regional autonomy, namely  regional  bonds.  In  this  research,  the  focus  of  analysis  is  on  several  cases  of  failure  to  issue regional bonds. The areas that are the focus of the research include DKI Jakarta, Central Java, West Sumatra  and  West  Java.  The  research  method  used  is  literature  study,  which  involves  learning, understanding, researching, studying and comprehending literature such as journals or scientific works that  are  relevant  to  the  research  problem  to  assess  what  already  exists  and  what  is  still  lacking  in research. understanding the problem. The results of this research are that there are challenges and obstacles in several regions studied in issuing bonds, namely regulatory challenges, political dynamics in the regions, perceptions about the risks of issuing regional bonds, high costs and commitment, low urgency for development financing, challenges with financial literacy and inclusion.

## Keywords: Regional Bonds, Regional Autonomy

## PENDAHULUAN
Dalam penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus  urusan  pemerintahannya  sendiri,  namun  kendala  utamanya  terletak  pada keterbatasan  sumber  daya  keuangan.  Banyak  kabupaten  dan  kota  bergantung  pada bantuan  keuangan  dari  Pemerintah  Pusat,  seperti  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber pendapatan lain, seperti Pendapatan Asli Daerah, juga terbatas. Kesulitan keuangan ini menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk  melaksanakan  proyek  pembangunan,  mendorong  mereka  untuk  mencari  inovasi dalam mendapatkan dana pembangunan.
Pemerintah  daerah  memiliki  opsi  untuk  menggunakan  pinjaman  sebagai  alternatif sumber  pembiayaan  dari  penerimaan  daerah,  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintah  Daerah  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2005  tentang Pinjaman  Daerah.  Penggunaan  pinjaman  ini  dapat  mendukung  penyediaan  layanan masyarakat yang lebih baik dan percepatan pembangunan daerah. Melalui UU 33 Tahun 2004,  pemerintah  daerah  diberikan  kesempatan  untuk  mengumpulkan  dana  melalui penerbitan obligasi daerah. Pasal 57 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa obligasi daerah dianggap sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah. Oleh karena itu, pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  untuk  menerbitkan  obligasi  daerah  melalui penawaran umum di pasar modal domestik.
Obligasi adalah bentuk surat utang yang dapat diperdagangkan dan berisi komitmen untuk  membayar  kupon  atau  bunga  kepada  pemegang  obligasi  pada  interval  waktu tertentu, selain dari pelunasan pokok utang pada tanggal jatuh tempo. Berdasarkan regulasi yang berlaku, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan obligasi daerah sebagai sarana pendanaan untuk proyek investasi sektor publik yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Entitas seperti satuan kerja perangkat daerah, Badan Layanan Umum Daerah, atau Badan Usaha Milik Daerah dapat mengelola obligasi tersebut guna mendukung pembiayaan proyek baru atau pengembangan proyek yang sudah ada.
Obligasi  daerah  dianggap  sebagai  opsi  lain  untuk  mendukung  pertumbuhan  dan kemajuan daerah. Namun, hingga saat ini, belum ada daerah di Indonesia yang berhasil menerbitkannya (Sofi & Pusat, 2020). Rencana penerbitan obligasi daerah gagal diterapkan di beberapa daerah, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Jawa Barat.
Secara  ekonomi,  banyak  pemerintah  daerah  di  Indonesia  memiliki  potensi  untuk menerbitkan obligasi daerah, seperti yang diteliti oleh Aini et al. (2020), Yulianti (2018), dan Yusesa & Arza (2020) dalam penelitian mereka. Meskipun demikian, hingga saat ini, belum ada  penerbitan  obligasi  daerah  di  Indonesia  karena  daerah  harus  memenuhi  sejumlah persyaratan yang tidak hanya terkait dengan aspek keuangan. Proses penerbitan obligasi pemerintah daerah juga dihadapkan pada sejumlah kendala yang membuatnya sulit untuk dilaksanakan.  Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerbitan obligasi daerah dan mencari solusi untuk  mengatasi  permasalahan  ini,  khususnya  di  wilayah  DKI  Jakarta,  Jawa  Tengah, Sumatera Barat, dan Jawa Barat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memfokuskan  analisis  pada  beberapa  kasus  kegagalan  penerbitan obligasi  daerah.  Kasus-kasus  ini  dipilih  berdasarkan  kriteria  tertentu,  termasuk  wilayah geografis dan periode waktu. Daerah yang menjadi fokus penelitian mencakup DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi  kepustakaan,  yang  melibatkan  pembelajaran,  pemahaman,  penelitian,  telaah,  dan identifikasi  terhadap  literatur-literatur  seperti  jurnal-jurnal  atau  karya-karya  ilmiah  yang relevan dengan permasalahan penelitian untuk menilai apa yang telah ada dan apa yang masih kurang dalam pemahaman masalah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Obligasi Daerah adalah bentuk instrumen keuangan berupa surat utang yang émettre oleh pemerintah daerah dan ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum di pasar  modal.  Dalam  situasi  ini,  obligasi  tersebut  tidak  didukung  oleh  jaminan  dari Pemerintah Pusat, sehingga segala risiko yang muncul akibat penerbitan obligasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Penerbitan surat utang ini merupakan bukti bahwa pemerintah  daerah  melakukan  peminjaman  kepada  pemegang  obligasi,  yang  akan dikembalikan  sesuai  dengan  jangka  waktu  dan  persyaratan  yang  telah  disepakati. Pemerintah  daerah  yang  mengeluarkan  obligasi  daerah  memiliki  tanggung  jawab  untuk membayar bunga secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dan pada saat jatuh tempo, mereka harus mengembalikan pokok pinjaman.
Kemajuan  pembangunan  suatu  daerah  sangat  tergantung  pada  kemampuannya untuk menyediakan infrastruktur bagi penduduknya. Pembangunan infrastruktur dianggap sebagai  keharusan  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  tersebut. Infrastruktur yang berkualitas dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian, menciptakan efek multiplier yang berkontribusi pada kemajuan sektor-sektor lain (Putra, 2016).  Meskipun  sebagian  besar  pemerintah  daerah  memiliki  keterbatasan  sumber  daya keuangan untuk proyek infrastruktur, mereka perlu mempertimbangkan dengan bijak opsi pembiayaan, termasuk obligasi daerah, untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan daerah.  Banyak  tantangan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan tugasnya dapat meningkatkan risiko terkait pengelolaan obligasi daerah.
Hingga  saat  ini,  penerbitan  obligasi  daerah  selalu  menghadapi  hambatan  dan tantangan.  Berikut  adalah  rangkuman  beberapa  tantangan  utama  yang  menghambat penerbitan obligasi daerah di Indonesia:

## a. Tantangan Regulasi
Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penerbitan obligasi daerah  harus  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Pemerintah  Pusat  melalui Peraturan Daerah khusus mengenai obligasi daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2018, Pasal 42 ayat (1) dan (2), menegaskan bahwa persetujuan DPRD tidak hanya diperlukan  untuk  penerbitan  obligasi  daerah,  tetapi  juga  untuk  pembentukan  dana cadangan  yang  digunakan  untuk  pembayaran  pokok  obligasi  daerah.  Tujuan  dari pembentukan dana cadangan ini juga diatur dalam Peraturan Daerah.
b. Dinamika Politik di Daerah
Jika DPRD mendukung rencana penerbitan obligasi daerah dengan kuat, hambatan regulasi  dapat  dihindari.  Beberapa  daerah  telah  mempertimbangkan  untuk  menerbitkan obligasi  daerah,  tetapi  mereka  gagal  melakukannya  karena  persepsi  risiko  dari  publikasi obligasi  karena  Pemerintah  daerah  dan  DPRD  bertanggung  jawab  langsung  atas  upaya penerbitan, dan risiko seperti gagal bayar akan sangat membahayakan.

## c. Persepsi tentang Risiko Penerbitan Obligasi Daerah
Penerbitan  obligasi  daerah  tidak  terlepas  dari  risiko,  terutama  ketidakmampuan Pemerintah Daerah membayar bunga dan pokok pinjaman sesuai kontrak pada saat jatuh tempo. Risiko ini sering kali dianggap berlebihan, menghambat penerbitan obligasi daerah.

## d. Biaya dan Komitmen Tinggi
Menerbitkan obligasi daerah akan menimbulkan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah  daerah  yang  menerbitkannya.  Biaya-biaya  tersebut  mencakup  manajemen, penjaminan, konsultasi hukum, penasehat keuangan, lembaga pemeringkat, dan berbagai biaya  profesi  pendukung  lainnya.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Daerah  perlu menganggarkan dana untuk mengelola obligasi, selain biaya untuk publikasi dan layanan profesi.

## e. Kurangnya Urgensi Pembiayaan Pembangunan
Di samping itu, kendala dalam menerbitkan obligasi daerah muncul karena kurangnya dorongan  atau  keinginan  yang  mendesak  untuk  mempercepat  realisasi  proyek  investasi publik di wilayah tersebut. Pihak pejabat pemerintah daerah, termasuk baik dari eksekutif maupun  legislatif,  masih  belum  sepenuhnya  menyadari  betapa  pentingnya  mencari alternatif sumber pembiayaan guna segera mendukung pembangunan sosial ekonomi di daerah mereka.

## f. Tantangan Literasi dan Inklusi Keuangan
Selain  itu,  tantangan  lainnya  adalah  meningkatkan  pengetahuan  dan  partisipasi masyarakat lokal tentang keuangan daerah. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi ini penting  untuk  mendukung  penyerapan  obligasi  daerah  di  pasar  dan  meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pembiayaan pembangunan daerah.
Beberapa tantangan dan hambatan di atas telah menjadi penyebab kegagalan upaya penerbitan  obligasi  daerah  di  beberapa  daerah,  termasuk  DKI  Jakarta,  Jawa  Tengah, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda, yang perlu
dipahami untuk meningkatkan peluang keberhasilan penerbitan obligasi daerah di masa mendatang.

## 1. DKI Jakarta
Untuk 10 tahun ke  depan, pemerintah Provinsi DKI  Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah untuk mempercepat pembangunan wilayah tersebut. Dalam konferensi pers yang  diadakan  di  kompleks  Istana  Kepresidenan,  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Rasyid Baswedan membuat pernyataan tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa investor akan tetap tertarik pada obligasi yang akan diterbitkan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Untuk kebutuhan investasi investasi pembangunan Jakarta sebesar Rp 571 triliun dalam sepuluh tahun  ke  depan,  Presiden  Joko  Widodo  (  Jokowi)  telah  memberikan  persetujuan.  Dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan masalah di ibu kota seperti kemacetan dan kekurangan  udara.  Dananya  juga  digunakan  untuk  pembangunan  infrastruktur.  Sistem transportasi massal seperti kereta api, LRT, MRT, dan jaringan bus akan dibangun. Selain itu, pemerintah DKI Jakarta akan membangun infrastruktur utilitas di ibu kota. Kas keuangan pusat  dan daerah, investasi murni  swasta, dan kerja sama pemerintah  dan  badan usaha (KPBU) diperkirakan akan menyediakan dana besar ini.
Sejauh  ini  rencana  penerbitan  obligasi  daerah    baru  mencapai  tahap  mendekati penerbitan, dan setiap daerah yang  menerbitkan obligasi daerah menghadapi kendala atau kendala.  Sebab,  Pemprov  DKI  Jakarta  tidak  menerbitkan  obligasi  daerah  untuk pembangunan  terminal  Pulo  Gebang  yang    akhirnya  dibiayai  oleh  SiLPA  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah menjadi direktur daerah yang baru.
Kegagalan dalam mewujudkan kebijakan obligasi daerah disebabkan oleh seringnya perbedaan  pandangan  antara  Gubernur  dan  DPRD  DKI  Jakarta.  Hal  ini  menyebabkan timbulnya pro dan kontra di masyarakat, sementara tujuan utama dari obligasi adalah untuk mempercepat  pembangunan  Kota  Jakarta.  Selain  itu,  terdapat  juga  sikap  arogansi  dari pihak-pihak  yang  menentang  obligasi,  dengan  menganggap  bahwa  Jakarta  tidak memerlukan  obligasi  APBD  DKI  Jakarta  sudah  mencukupi  bahkan  melebihi  kebutuhan pembiayaan daerah. Semua alasan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif tentang obligasi daerah belum sepenuhnya tersosialisasi di masyarakat.
Padahal, meskipun APBD Jakarta surplus, untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai kota besar yang setara dengan kota-kota besar di dunia, diperlukan dana yang signifikan. APBD DKI Jakarta saja tidak akan mencukupi untuk mempercepat pembangunan dan kemajuan Kota Jakarta. Saat ini, arogansi yang menyatakan bahwa DKI Jakarta tak butuh utang atau
obligasi sudah tak berlaku lagi. Faktanya, Pemprov DKI Jakarta harus berutang dari BUMN demi mendukung pembangunan dan proyek di DKI Jakarta..

## 2. Jawa Tengah
Jawa Tengah memiliki potensi dan peluang untuk menerbitkan obligasi daerah, namun menghadapi  beberapa  kendala.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2011 mengenai  Pinjaman  Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2003  tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, jumlah utang daerah yang harus dibayar  tidak  boleh  melebihi  Penerimaan  Umum  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah tahun  sebelumnya.  Meskipun  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  berencana  menerbitkan obligasi daerah, tantangan utamanya adalah belum mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif.
Aspek sumber daya manusia menjadi fokus utama dalam penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif sumber penerimaan di Provinsi Jawa Tengah. Prioritas pada sumber daya manusia  menunjukkan  bahwa  kemampuan  pegawai  di  instansi  pemerintahan  yang memahami  obligasi  daerah  sangat  penting  dalam  merencanakan  penerbitan  tersebut sebagai sumber pendanaan alternatif di provinsi tersebut.
Meskipun Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi persyaratan solvabilitas dan likuiditas untuk  penerbitan  obligasi  daerah,  keberanian  untuk  melaksanakannya  masih  tertahan. Pemprov Jateng merasa belum siap dalam hal sumber daya manusia apabila obligasi daerah benar-benar diterapkan, meskipun banyak proyek besar yang dapat diuntungkan dengan pembiayaan obligasi daerah, memberikan manfaat bagi daerah tersebut.
Namun, Jawa Tengah memiliki kemampuan untuk menerbitkan obligasi daerah dan telah memenuhi persyaratan, tetapi ada masalah dengan kesiapan sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus diperkuat dengan memberikan pelatihan pelaporan keuangan yang  sesuai  dengan  akuntansi  pelaporan  keuangan  yang  diatur  oleh  pemerintah  pusat. Rencana  Pemprov  Jateng  untuk  penerbitan  obligasi  daerah  tidak  berjalan  lancar  karena belum  mendapat  persetujuan  dari  DPRD  Jawa  Tengah,  sehingga  pemerintah  daerah meminta  bantuan  dari  OJK  untuk  memberikan  pemahaman  lebih  rinci  kepada  DPRD tentang manfaat penerbitan obligasi daerah. Namun penjelasan ini sulit karena DPRD lebih memahami politik daripada ekonomi.
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramiyanto, menyatakan bahwa kemungkinan penerbitan obligasi daerah masih terus dievaluasi, dan beberapa aspek sedang dipersiapkan untuk memfasilitasi terlaksananya skema pembiayaan tersebut.
3. Sumatera Barat
Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  telah  menjalankan  pemerintahannya  dengan menggunakan APBD yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa provinsi tersebut belum  pernah  mengalami  keadaan  mendesak  yang  mengharuskan  mereka  untuk berhutang atau menerbitkan obligasi daerah.
Pemerintah  daerah  harus  mempertimbangkan  faktor-faktor  non-keuangan  saat merencanakan penerbitan obligasi . Faktor non-finansial termasuk kesiapan sumber daya manusia,  unit  lembaga-lembaga  pendukung,  kesiapan  regulasi  daerah,  perencanaan pembiayaan pembangunan, dan koordinasi dengan lembaga terkait.
Persiapan sumber daya manusia menjadi krusial dalam penerbitan obligasi daerah, karena keberhasilan persiapan dan pengelolaan obligasi daerah memerlukan tenaga ahli dengan  latar  belakang  pendidikan  ekonomi  dan  pemahaman  pasar  modal.  Namun demikian, pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum siap untuk menangani masalah ini. Bahkan mereka yang memiliki pendidikan ekonomi atau akuntansi tidak memiliki sumber daya manusia yang menguasai pasar modal atau obligasi daerah.
Adanya undang-undang yang mengatur penerbitan obligasi daerah adalah langkah awal  dalam  pelaksanaannya.  Peraturan  yang  harus  dibuat  oleh  pemerintah  provinsi termasuk Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai dasar untuk penerbitan obligasi daerah, yang diikuti oleh  Peraturan Gubernur  dan Surat Keputusan  Kepala Organisasi Perangkat Daerah  yang  relevan.  Hingga  saat  ini,  persiapan  regulasi  ini  belum  dilakukan  oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  belum  mendapat  instruksi  dari  pimpinan (Gubernur)  untuk  memulai  persiapan  regulasi,  seperti  PERDA,  PERGUB,  atau  Surat Keputusan  pelaksanaannya.  Selain  harus  dibahas  dalam  sidang  bersama  DPRD,  regulasi yang  akan  diterbitkan  juga  memerlukan  koordinasi  dengan  Kementerian  Dalam  Negeri, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Selain persiapan regulasi, kerangka kerja pembiayaan  dengan obligasi  daerah juga perlu  disiapkan.  Namun,  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  belum  menyusun  acuan kerangka kerja ini karena belum adanya regulasi yang membentuk lembaga atau unit kerja khusus untuk persiapan penerbitan obligasi daerah.
Otonomi  daerah  tidak  memberikan  kebebasan  mutlak  bagi  pemerintah  daerah, termasuk Provinsi Sumatera Barat, untuk menerbitkan obligasi daerah tanpa persetujuan dan pertimbangan dari berbagai pihak terkait, seperti DPRD Provinsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Seperti yang dijelaskan di atas, jelas bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum melakukan tindakan yang diperlukan untuk mempersiapkan penerbitan obligasi daerah. Hal ini  disebabkan  oleh  kurangnya  kebijakan  pimpinan  terkait  penerbitan  obligasi  daerah, meskipun provinsi tersebut memiliki sumber daya keuangan yang memadai.  Kompleksitas persiapan  menjadi  hambatan,  sehingga  koordinasi  yang  diperlukan  masih  belum  dapat dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## 4. Jawa Barat
Pemprov Jawa Barat masih belum  bisa menerbitkan obligasi  daerah karena proses yang  harus  dilalui  pemerintah  daerah  untuk  menerbitkan  obligasi  daerah  masih  rumit. Pemprov Jawa Barat telah merencanakan penerbitan obligasi beberapa tahun sebelumnya. Namun,  proses  yang  terlalu  panjang  menghalangi  rencana  tersebut.    Harus  adanya prosedur  IPO  yang  mudah  sehingga  pemerintah  dan  perusahaan  dapat  lebih  mudah memproses surat berharga.  Selain itu, pada akhir tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengubah beberapa aturan tentang rencana penerbitan surat utang  daerah. Salah satu aturan  yang  diubah  adalah  bahwa  audit  keuangan  hanya  boleh  dilakukan  oleh  Badan Pengawas Keuangan (BPK).    Sampai saat ini obligasi daerah di jawa barat tidak ada yang berhasil terbit. Tidak ada obligasi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah karena berbagai alasan. Salah satunya adalah pasar modal yang tidak stabil di Indonesia, jaminan manajemen  finansial  di  tingkat  Pemda,  dan  rendahnya  kredibilitas  kredit  Pemda.    Pada awalnya, diharapkan bahwa bantuan teknis ini akan memfasilitasi penerbitan obligasi daerah di  Indonesia,  dengan  Provinsi  Jawa  Barat  menjadi  pemerintah  daerah  pertama  yang melakukannya. Selain itu, diharapkan dengan bantuan teknis ini, Pemprov Jawa Barat akan lebih mampu memilih proyek dan akan ada catatan kebijakan yang mendukung penerbitan obligasi  daerah  di  pasar  modal  .  Hingga  periode  asistensi  teknis  yang  berakhir  pada  31 Oktober 2017, program tersebut masih kurang sukses. Komitmen  dari pemerintah  pusat untuk  mendukung  Pemda  dalam  menerbitkan  obligasi  daerah  menyebabkan  program tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan . Selain itu, koordinasi antar lembaga di tingkat pemerintah pusat buruk dan waktu pelaksanaannya terlalu singkat.
Pembangunan  Bandara  Kertajati  adalah  salah  satu  alasan  mengapa  Pemprov  Jawa Barat tidak dapat menerbitkan obligasi daerah.  Pada awalnya, Pemprov Jawa Barat akan menerbitkan  obligasi  daerah  untuk  mendukung  proyek  Bandara  Kertajati.  Namun,  saat peletakan batu pertama, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dia ingin mendapatkan dana  dari  pemerintah  pusat  untuk  proyek  tersebut.    Pada  akhirnya,  tindakan  ini menghambat rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menerbitkan obligasi nasional.
Setelah  kegagalan  penerbitan  obligasi  daerah  untuk  pembangunan  Bandara  Kertajati, pemerintah Provinsi Jawa Barat masih ingin melanjutkan rencana yang sempat tertunda ini. Proyek pembangunan Geopark Ciletuh akan dibiayai melalui obligasi kota. Pada tahun 2018, Gubernur Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa belum diketahui berapa jumlah obligasi kotamadya yang akan diterbitkan.
Infrastruktur pendukung seperti jalan dan infrastruktur pariwisata lainnya seperti hotel akan dibangun melalui investasi di Geopark Ciletuh. Luas lahan 148 ribu hektar, Geopark Ciletuh terletak di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Untuk membiayai pembangunan Bandara Kertajati, Majalengka, Pemrov Jabar sebelumnya berencana menerbitkan obligasi kota .  Namun, lamanya proses publikasi menyebabkan pemerintah menghentikan publikasi tersebut dan memilih untuk menerbitkan instrumen investasi lain.
Saat ini, pemerintah pusat berupaya memastikan pemerintah daerah bisa menerbitkan obligasi daerah secepatnya. Pemerintah pusat telah mengambil sejumlah langkah  untuk mencapai hal tersebut, termasuk mengubah atau memodifikasi peraturan yang ada  yang dapat menghambat penerbitan obligasi daerah. Aturan tersebut antara lain  aturan pasar modal  yang  mematuhi  Peraturan  Dewan  Keuangan    Nomor  63  Tahun  2017  (POJK)  dan dimana  saat  ini  provinsi  dapat  menggunakan  hasil  audit  sebelumnya  atas  Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Dewan Pengawas. menggunakan hasil audit KAP yang terdaftar di OJK. Selain itu, terdapat  POJK Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Pensiun dalam Investasi Pinjaman Daerah dan pengurangan  biaya pendaftaran yang hanya  sebesar 0,0125 persen dari nilai penerbitan.
Biaya  studi  kelayakan  pemeringkatan  daerah  adalah  masalah  lain  yang  sering memberatkan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini biasanya menghabiskan banyak biaya, dan mereka dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD.
Permasalahan lain yang biasanya membebani pemerintah daerah adalah terkait biaya studi efektivitas biaya daerah. Kegiatan tersebut biasanya memakan biaya yang tidak sedikit dan  harus  dianggarkan  terlebih  dahulu    dalam  APBD.  Untuk  mengatasi  masalah  ini, pemerintah pusat, dengan bantuan lembaga donor, dapat membantu daerah melakukan penelitian efektivitas biaya dan mendukung penerbitan obligasi daerah melalui pelatihan swasta. Kelompok pengelolaan obligasi atau utang daerah satuan administrasi (DMU) akan berfungsi sebagai kelompok pengelolaan obligasi. Berdasarkan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun  2020,  penerbitan  obligasi  daerah  hanya  memerlukan  persetujuan  Menteri  Dalam Negeri  dan  persetujuan  Menteri  Keuangan.  Selain  itu,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2022  tentang  Hubungan  Ekonomi  Antara  Pemerintahan  Negara  dan  Daerah  juga
memerlukan persetujuan  DPRD saat  membahas APBD. Dengan  demikian, ke  depan ada harapan bahwa pemerintah daerah dapat segera menerbitkan obligasi daerah.

## SIMPULAN
Obligasi  daerah  adalah  salah  satu  opsi  pembiayaan  untuk  pembangunan infrastruktur yang harus dimanfaatkan oleh  pemerintah daerah. Obligasi daerah masih dianggap  sebagai  opsi  finansial  yang  menguntungkan,  meskipun  masih  terdapat kekurangan.  Obligasi daerah juga sangat umum dilakukan di seluruh dunia.
Sejauh  ini,  pemerintah  daerah  belum  ada  yang  berhasil  menerbitkan  obligasi daerah,  yang  tentu  saja  disebabkan  oleh  berbagai  faktor.  Salah  satu  factor  yang menghalangi diterbitkannya obligasi daerah di Indonesia adalah faktor terhadap kesiapan pemerintah  daerah,  termasuk  masalah  kesiapan  sumber  daya  manusia,  pemenuhan regulasi dan unit pengelola obligasi daerah . Kemudian  faktor regulasi seperti peraturan yang  tidak  konsisten,  persyaratan  yang  rumit  untuk  penerbitan  obligasi  daerah,  dan persyaratan yang memberatkan penerbitan obligasi daerah; pertentangan politik seperti DPRD  dan  masa  jabatan  direktur  daerah  dan  DPRD  yang  terbatas;  ketidakjelasan  ; persepsi negatif terhadap utang; keengganan pemerintah daerah untuk menerima utang; dan kurangnya pengetahuan tentang obligasi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini, N., Triyansyah, T., & Hana, K. F. H. (2020). Obligasi Daerah Yang Tak Kunjung Terbit Sebagai Salah Satu Faktor Perkembangan Daerah. Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2(1).
Khurria,  A.  (2023).  Mengapa  Pemerintah  Daerah  Belum  Berhasil  Menerbitkan  Obligasi Daerah. Jurnal Syntax Admiration, 4(5), 594-611.
Okta,  D.,  &  Kaluge,  D.  (2011).  Analisis  peluang  penerbitan  obligasi  daerah  sebagai alternatif pembiayaan daerah. Journal of Indonesian Applied Economics, 5(2).
Pembangunan Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Wahana Riset Akuntansi. Vol 8, No 1. ISSN : 2338-4786              UNICEF. 2023. Studi Lanskap Obligasi Daerah di Indonesia .https://www.unicef.org
Putra, I Made Dharma Sugama. 2016. Peran BPK dalam Pemeriksaan atas Pengelolaan Obligasi Derah. http://manado.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/03/2.-Obligasi- Daerah-Pwk-Sulut-Tulisan-Hukum-edit-1.pdf .
Sofi, Pusat, 2020. Analisis Kelayakan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk  Pembangunan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  dan  Kontribusinya  Terhadap
Pendapatan Daerah. Jurnal Manajemen Keuangan Publik Sugiyono. (1999). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Afabeta.
Triyansyah, T., Aini, N., & Hana, K. F. (2020). Obligasi Daerah yang" Tak Kunjung" Terbit sebagai Salah Satu Faktor Perkembangan Daerah. Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2(1), 59-78.
Yulianti,  A.  D.  (2018).  Strategi  penerbitan  obligasi  daerah  sebagai  alternatif  sumber penerimaan  daerah  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Economics  Development  Analysis Journal, 7(3), 268-275.
Yusesa,Arza. 2020.Analisis Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif  Pembiayaan.