## Penundaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Rizki Wahyuni 1 , Mirza Nasution 2 , Eka Nam Sihombing 3 1,2,3 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara rizkiwahyuni1639@gmail.com 1 ,
mirzanasution72@gmail.com 2 ,ekahombing@umsu.ac.id 3

## ABSTRACT
The enactment of Law No. 6 Year 2024 on Villages in Indonesia has made the Village Head Election System in Indonesia better and more organized. Village Head Election is a form of democratic party at the village level that is conducted simultaneously in all districts/cities. The policy for the implementation of simultaneous Village Head Elections as intended is determined by the regency/city government by regency/city regulation. The method used is a qualitative method,  research  that  produces  descriptive  data  analysis,  namely  analysis  that  describes  the state  or  status  of  the  phenomenon  with  words  or  sentences,  then  separated  according  to  its category to obtain conclusions from all the problems studied by collecting data, qualifying then connecting theories related to the problem and drawing conclusions to determine the results Data obtained from field research and literature studies are collected and then analyzed. The postponement of the 2023 Simultaneous Village Head Election in Labuhanbatu Selatan Regency occurred due to several factors including the Budget Factor from the Regional Budget and the Politicization Factor of a Regent so that legal uncertainty was the impact of the postponement of this village head election.
Keyword: Delay, Village Head Election, Labuhanbatu Selata Regency

## ABSTRAK
Lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2024 tentang Desa di Indonesia menjadikan Sistem Pemilihan Kepala Desa di Indonesia menjadi lebih baik dan teratur. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu bentuk pesta demokrasi di tingkat desa yang dilakukan secara serentak di seluruh  wilayah  kabupaten/kota.  Kebijakan  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  serentak sebagaimana  dimaksud  ditetapkan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota  dengan  peraturan daerah  kabupaten/kota.  Metode  yang  digunakan  adalah  Metode  kualitatif,  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan dari semua permasalahan yang diteliti dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik  kesimpulan  untuk  menentukan  hasil  Data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian lapangan  dan  studi  pustaka  dikumpulkan  yang  kemudian  dianalisis.  Penundaan  Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terjadi karena beberapa Faktor di antaranya adalah Faktor Anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Faktor  Politisasi  seorang  Bupati  sehingga  ketidakpastian  hukum  adalah  dampak  dari penundaan pemilihan kepala desa ini.
Kata Kunci: Penundaan, Pemilihan Kepala Desa, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  suatu  kesatuan  masyarakat  Hukum  yang  mempunyai susunan asli berdasarkan kepada hak asal – usul yang memiliki sifat  istimewa dalam landasan  pemikiran  dalam  mengenai  Pemerintahan  Desa.  Di  mana  meliputi Keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi,  asli,  demokratisasi  dan  pemberdayaan masyarakat.  Kemudian,  Desa  merupakan  kumpulan  pemukiman  manusia  dengan jumlah penduduk ratusan orang atau lebih. Secara administratif desa adalah wilayah yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa.
Sejak era Otonomi daerah, pemerintah desa mempunyai hak otonom dalam penyelenggaraan  urusan  pemerintahan.  Di  mana,  program  kerja  dan  struktur organisasi pemerintahan desa antara yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Semua  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kemampuan  setiap  desa.  Tetapi  setiap  desa mempunyai kewenangan yang sama dalam urusan pemerintahan.
Kepala  desa  dalam  organisasi  pemerintahan  desa  mempunyai  kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam kedudukan ini, dalam kedudukan sebagai Kepala  desa,  kepala  desa  mempunyai  tugas  pokok  antara  lain:  Memimpin, mengoordinasikan,  dan  mengendalikan  pemerintah  desa  dalam  melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan  masyarakat,  serta  menjalankan  tugas  pembantuan  dari  pemerintah, pemerintah  provinsi,  dan  atau  pemerintah  Kabupaten.  Kepala  desa  dipilih  secara langsung  oleh  warga  desa  setempat.  Sementara  itu,  pihak  yang  berwenang mengangkat dan memberhentikan kepala desa adalah Bupati. Masa jabatan Kepala desa  adalah  enam  tahun  terhitung  setelah  tanggal  pelantikan  dan  dapat  dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa dapat berhenti karena alasan meninggal dunia, berpamitan sendiri dan diberhentikan.
Pengaturan tentang Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa,  dalam  Undang-undang  Desa  dikatakan  bahwa  pemerintahan  desa adalah  penyelenggara  sistem  pemerintahan  daerah  setempat  dalam  sistem pemerintahan Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Maka pemerintah desa tidak lain adalah Kepala Desa beserta jajaran di bawahnya seperti perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sebagaimana ditegaskan dalam  Pasal 26 Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  bahwa  Kepala  Desa  bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Kepala  Desa  sebagai pemimpin  pemerintahan  desa  menjalankan  hak,  tugas,  wewenang,  dan  kewajiban untuk mencapai kesejahteraan. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat yang merupakan penduduk desa, di mana pemilihan Kepala Desa adalah  pelaksanaan kedaulatan  rakyat  di  desa  dalam  rangka  memilih  Kepala  Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kemudian, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan  melalui  beberapa tahapan antara lain:
a) Persiapan
b) Pencalonan
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1527 - 1536  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7019
c) Pemungutan suara, dan
d) Penetapan
Dengan  demikian,  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  merupakan  hak konstitusional  warga  negara  untuk  memilih  dan  dipilih.  Berdasarkan  hal  di  atas sebagai tindak lanjut penyelenggaraan hak konstitusional warga negara maka secara teknis dibuatkan kebijakan untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Namun pada kenyataannya yang terjadi adalah adanya Penundaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

## METODE PENELITIAN
Dalam hal ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  analisis  yaitu  analisis  yang menggambarkan  keadaan  atau  status  fenomena  dengan  kata-kata  atau  kalimat, kemudian  dipisahkan  menurut  kategorinya  untuk  memperoleh  kesimpulan  dari semua permasalahan yang diteliti dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian  menghubungkan  teori  yang  berhubungan  dengan  masalah  dan  menarik kesimpulan  untuk  menentukan  hasil  Data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian lapangan dan studi pustaka dikumpulkan yang kemudian dianalisis. Dengan demikian hasil  analisis  (penarikan  kesimpulan)  tersebut  dapat  diketahui  serta  diperoleh kesimpulan induktif yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa menjalankan hak, tugas, wewenang,  dan  kewajiban  untuk  melaksanakan  rumah  tangganya  sendiri  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  menumbuhkan  jiwa gotong royong masyarakat desa  sebagai  fondasi utama  pelaksanaan Pemerintahan Desa.  Kepala  Desa  dipilih  secara  demokratis  dan  langsung  oleh  masyarakat  Desa setempat, dengan pencalonan yang tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan  yang  diakui  keberadaannya  berlaku  ketentuan  hukum  adat  setempat  yang ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  dengan  berpedoman  pada  Peraturan Pemerintah. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung dan serentak, supaya terlaksana berdasarkan prinsip Demokrasi Rakyat.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Desa, terdapat beberapa hal  yang  menyebabkan  lepasnya  jabatan  Kepala  Desa,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 40 Undang-Undang Desa, di antaranya adalah:
a. Meninggal dunia;
b. Permintaan sendiri; atau
c. Diberhentikan.
Selain itu, pemberhentian Kepala Desa disebabkan karena:
a. Berakhir masa jabatannya;
b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
Selanjutnya,  bahwa  dalam  hal  sisa  masa  jabatan  Kepala  Desa  yang diberhentikan  tidak  lebih  maupun  lebih  dari  1  (satu)  tahun,  Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa melaksanakan  tugas,  wewenang,  kewajiban,  dan  hak  Kepala  Desa  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.  Dalam  hal  terjadi  kebijakan  penundaan  pelaksanaan  pemilihan  Kepala  Desa, Kepala  Desa  yang  habis  masa  jabatannya  tetap  diberhentikan  dan  selanjutnya bupati/wali  kota  mengangkat  Penjabat  Kepala  Desa.  Kebijakan  penundaan pelaksanaan  pemilihan  Kepala  Desa  ditetapkan  oleh  Menteri.  Bupati/wali  kota mengangkat Penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota.  Pegawai  negeri  sipil  yang  diangkat  sebagai  penjabat  Kepala  Desa paling  sedikit  harus  memahami  bidang  kepemimpinan  dan  teknis  pemerintahan. Penjabat  Kepala  Desa  melaksanakan  tugas,  wewenang,  dan  kewajiban  serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa merupakan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Berdasarkan hal tersebut, sebagai tindak lanjut penyelenggaraan hak konstitusional warga negara, maka secara teknis dibuatkan kebijakan guna mewujudkan pelaksanaan pemilihan Kepala  Desa.  Dalam  implementasinya,  tatanan  tersebut  masih  belum  sepenuhnya dilaksanakan,  seperti  yang  terjadi  di  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  tepatnya  di lima  Kecamatan  yaitu  Kecamatan  Kampung  Rakyat,  Kecamatan  Kota  Pinang, Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Silang Kitang, Kecamatan Torgamba.
Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 disebutkan, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

## Tugas dan Wewenang Kepala Desa
Kemudian pada ayat 2 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1, kepala desa berwenang :
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
d. Menetapkan peraturan Desa
e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa
f. Membina kehidupan masyarakat Desa
g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
h. Membina  dan  meningkatkan  perekonomian  Desa  serta  mengintegrasikan agar  mencapai  perekonomian  skala  produktif  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
j. Mengusulkan  dan  menerima  pelimpahan  sebagian  kekayaan  negara  guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
m. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
o. Melaksanakan  wewenang  lain  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan Perundang-Undangan.

## Dasar  Hukum    Mengenai  Penundaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Penundaan Pemilihan Kepala Desa dilihat berdasarkan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.
Namun  kenyataannya  Pemilihan  Kepala  Desa  di  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan belum pernah dilaksanakan selama masa pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Bupati dan wakilnya. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa  menyatakan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/kota.
Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa “Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara Serentak satu  kali  atau  dapat  bergelombang”.  Selanjutnya  pada  pasal  3  menyatakan  bahwa “Pemilihan Kepala Desa satu k ali sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota.
Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang  Perubahan  atas  Permendagri  Nomor  112  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan.
Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2023 Pada Pasal 2 yang berbunyi “Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang”. Namun kenyataannya Pemilihan Kepala Desa  selama    masa  pemerintahan  Bupati  saat  ini  belum  pernah  dilaksanakan, kemudian jika dilihat di dalam Pasal 4 ayat 2 (dua) yang berbunyi “Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling banyak 3  (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Kemudian Ayat 2 (dua) yang
berbunyi  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  interval  waktu  Pemilihan  Kepala  Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dalam peraturan Bupati.
Kemudian,  jika  dilihat  dari  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor: 100.3.5.5/244/SJ dalam Hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Telah disebutkan:
a) Bupati/Wali Kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2023 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) Bupati/  Wali  Kota  dapat  melaksanakan  kembali  Pemilihan  Kepala  Desa setelah selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan pada Landasan Hukum yang diatas dengan jelas berbunyi bahwa Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  dapat  dilaksanakan  dengan  cara  bergelombang. Namun jika dilihat kenyataannya Pemilihan Kepala Desa itu sendiri berdasarkan dari Intruksi  Bupati  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  kepada  masyarakat  Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

## Faktor  Penyebab  Penundaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  di  Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Pemilihan  Kepala  Desa  adalah  jalan  untuk  mewujudkan  kedaulatan  rakyat yang merupakan kesempatan bagi masyarakat Desa untuk memilih Kepala Desa dan memutuskan  apakah  yang  mereka  inginkan  untuk  dijalankan  oleh  Pemerintahan Desa tersebut. Pemilihan Kepala  Desa  diharapkan sebagai proses demokratisasi di Desa yang akan menjadi prasyarat bagi tumbuh kembangnya demokrasi di tingkat daerah maupun nasional.
Kepala  Desa  memiliki  hak  wewenang  dan  tanggung  jawab  dalam Pemerintahan  Desa,  berupa  menyelenggarakan  rumah  tangganya  sendiri  yang merupakan  penyelenggara  dan  penanggung  jawab  utama  dalam  bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Di samping itu Kepala Desa juga mengemban  tugas  membangun  mental  masyarakat  Desa  baik  dalam  bentuk menumbuhkan  maupun  mengembangkan  semangat  membangun  yang  dijiwai  oleh asas  usaha  bersama  dan    kekeluargaan.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  diketahui bahwa kepala desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa.
Pemilihan  Kepala  Desa  bertujuan  untuk  memilih  calon  Kepala  Desa  yang bersaing  dalam  pemilihan  Kepala  Desa  untuk  dapat  memimpin  Desa.  Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat Desa yang terdaftar dengan memilih  langsung  calon  Kepala  Desa  yang  dianggap  oleh  masyarakat  mampu membawa  aspirasi  masyarakat  dan  pembangunan  Desanya.  Demokrasi  dalam konteks pemilihan Kepala Desa dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta  sikap  politik  partisipasif  dari  masyarakat  dalam  bingkai  demokratisasi  pada
tingkat Desa. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mengakui  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  sebagai  subsistem  dari  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  di  mana  Desa  berhak  dan  memiliki  kewenangan untuk mengurus rumah tangga Desa.
Salah satu faktor keberhasilan atas pelaksanaan pemilihan kepala desa alah adanya  anggaran  atau  pendanaan  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  desa tersebut,  karena  pelaksanaannya  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit. Pembiayaan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pemilihan kepala desa didukung oleh pemerintah (kabupaten dan desa). Berdasarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Faktor  keuangan  merupakan  faktor  yang  paling  dominan  dalam  mengukur tingkat  kemampuan  daerah  dalam  melaksanakan  otonominya.  Keadaan  keuangan suatu  Daerah  yang  menentukan  bentuk  dan  ragam  yang  akan  dilakukan  oleh pemerintah  daerah.  Salah  satu  kriteria  penting  untuk  mengetahui  secara  nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya  sendiri adalah  kemampuan dalam bidang keuangan.
Kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun  yang  tidak  langsung.  Selanjutnya  untuk  mengukur  kemampuan  keuangan Pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Kemudian Faktor lainnya adalah Penundaan Pemilihan Kepala Desa ini tentu mengandung isu strategis, di mana penundaan kepala desa  tersebut  menurut  masyarakat  adalah  salah  satu  kejahatan  politik  Bupati Labuhanbatu Selatan yang mana untuk mempersiapkan langkah awal menuju Pilkada selanjutnya untuk melanjutkan periode kedua yang akan di laksanakan Tahun 2024 tepatnya di bulan November.

## Dampak  Penundaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  di  Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Dampak yang terjadi disebabkan Penundaan Pemilihan Kepala Desa sampai selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada hingga Tahun 2025 oleh Bupati Labuhanbatu Selatan  adalah  Ketidakpastian  Hukum  di  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan yang  baik.  Hal  ini  disebabkan  kebijakan  yang  di  ambil  tersebut  menyalahi  sistem Demokrasi yang ada pada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang mana Bupati  tidak  menjalankan  Hak  yang  ada  pada  Masyarakat  Khususnya  hak  untuk Dipilih  dan  Memilih.  Selain  itu,  ketika  Pemilihan  Kepala  Desa  di  Kabupaten Labuhanbatu Selatan berhasil ditunda dan  akan dilaksanakan tahun 2025, dan pada tahun  tersebut  Pemerintah  Kabupaten  Labuhabatu  Selatan  berhasil  melaksanakan Pilkades serentak maka hal ini berdampak terhadap lemahnya legitimasi Kepala Desa terpilih.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan  pada  penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Dasar  Hukum  mengenai  Penundaan  Pemilihan  Kepala  Desa  dilihat berdasarkan  pada  Pasal  18B  ayat  (2)  Undang-undang  Dasar  1945  yaitu Negara  mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Lebih lanjut jika dilihat pada Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah  Daerah  Kabupaten/kota  menetapkan  kebijakan  pelaksanaan Pemilihan  Kepala  Desa  secara  serentak  dengan  Peraturan  Daerah Kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa “Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara Serentak satu kali atau dapat bergelombang”. Se lanjutnya pada  pasal  3  menyatakan  bahwa  Pemilihan  Kepala  Desa  satu  kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota. Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat  (1)  Permendagri  Nomor  65  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas Permendagri  Nomor  112  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Kepala  Desa menyatakan  bahwa  Pemilihan  Kepala  Desa  secara  bergelombang  dapat dilaksanakan. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2023 Pada Pasal 2 yang berbunyi “Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang”. Namun kenyataannya Pemilihan Kepala Desa selama  masa pemerintahan Bupati saat ini belum pernah dilaksanakan, kemudian jika dilihat di dalam Pasal 4 ayat 2 (dua)  yang  berbunyi  “Pemilihan  Kepala  Desa  secara  bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling banyak 3  (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Kemudian Ayat 2 (dua) yang berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu Pemilihan Kepala Desa srcara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dalam peraturan Bupati. Kemudian jika dilihat dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/244/SJ dalam Hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Telah disebutkan:
a. Bupati/Wali  Kota  yang  akan  menyelenggarakan  Pemilihan  Kepala Desa dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2023 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Bupati/  Wali  Kota  dapat  melaksanakan  kembali  Pemilihan  Kepala Desa setelah selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024,  dengan  tetap  berpedoman  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  pada  Landasan  Hukum  yang  di  atas  dengan  jelas  berbunyi bahwa  Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  dapat  dilaksanakan  dengan  cara bergelombang.  Namun  jika  dilihat  kenyataannya  terjadinya  Penundaan  Pemilihan Kepala Desa itu sendiri berdasarkan dari interuksi Bupati yang mengangkat PJ Kepala Desa  dengan  adanya  unsur  kedekatan  dan  kepentingan  Politik  di  Kabupaten Labuhanbatu Selatan  yang mana berdampak kepada hak demokrasi pada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Faktor pertamanya adalah Faktor Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  adalah  salah  satu  faktor  pada  Penundaan  Pemilihan  Kepala  Desa serentak Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal  293  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, di mana semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang  dan  segala  sesuatu  berdasarkan  dengan  anggaran  dan  pendanaan.
Faktor  keuangan  merupakan  faktor  yang  paling  dominan  dalam  mengukur tingkat  kemampuan  daerah  dalam  melaksanakan  otonominya.  Keadaan keuangan  suatu  Daerah  yang  menentukan  bentuk  dan  ragam  yang  akan dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Salah  satu  kriteria  penting  untuk mengetahui  secara  nyata,  kemampuan  daerah  untuk  mengatur  rumah tangganya  sendiri  adalah  kemampuan  dalam  bidang  keuangan.  Faktor keduanya adalah Faktor Adanya Unsur Politik Berdasarkan dalam hal Bupati melantik  PJ  Kepala  Desa  di  mana  Kepala  Desa  tersebut  terlahir  dari  Tim Kemenangan saat Pilkada 2020. Penyebab di tundanya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah karena terkait dengan persiapan Untuk  Pemilu  dan  Pilkada  Serentak  Tahun  2024.  Penundaan  Pemilihan Kepala  Desa  ini  tentu  mengandung  isu  strategis,  bentuk  dari  salah  satu kejahatan  politik  Bupati  Labuhanbatu  Selatan  yang  mana  untuk mempersiapkan langkah awal menuju Pilkada selanjutnya untuk melanjutkan periode  kedua  yang  akan  di  laksanakan  Tahun  2024  tepatnya  di  bulan November.
3. Dampak yang terjadi disebabkan Penundaan Pemilihan Kepala Desa sampai selesainya  tahapan  Pemilu  dan  Pilkada  hingga  Tahun  2025  oleh  Bupati Labuhanbatu  Selatan  adalah  Ketidakpastian  Hukum  di  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  yang  baik.  Hal  ini  disebabkan  kebijakan yang  di  ambil  tersebut  menyalahi  sistem  Demokrasi  yang  ada  pada masyarakat  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan,  yang  mana  Bupati  tidak menjalankan Hak yang ada pada Masyarakat Khususnya hak untuk Dipilih dan Memilih. Selain itu, ketika Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berhasil ditunda dan  akan dilaksanakan tahun 2025, dan pada tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Labuhabatu Selatan berhasil melaksanakan Pilkades  serentak  maka  hal  ini  berdampak  terhadap  lemahnya  legitimasi Kepala Desa terpilih. Hal ini karena kebijakan penundaan Pemilihan Kepala Desa ini bertentangan dengan hak Demokrasi yang dimiliki masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amruddin, S. P. (2022). Paradigma kuantitatif, teori dan studi pustaka. Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, 1.
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi , Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2010. Effendi dan Johnny Ibrahim, Joenadi. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris , Jakarta: Prenada Media, 2018.
Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika, 21(1), 33 – 54.
Huda, Ni’matul. Ilmu Negara. Jakarta : Raja Grafindo, 2014. J.Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung:Remaja Rosdakarya, 2009. Kumolo dan Tim, Tjahjo. Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah , (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2017.
Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara . Bandung: Alumni. 1997.
Mansyur  Achmad,  KM. Manajemen  dan  Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa  Persfektif Regulatif dan Aplikatif. Jakarta: PT  Balai Pustaka, 2018.
Muhaimin Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University Press, 2020. Nurcholis,  Hanif. Pertumbuhan  Dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa. Jakarta: Erlangga, 2011.
Pipin Syarifin dan Dedah jubaedah. Ilmu Perundang-undangan , Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
Situmeang,  I.  R.  V.  O.  (2021).  Hakikat  Filsafat  Ilmu  dan  Pendidikan  dalam  Kajian Filsafat  Ilmu  Pengetahuan.  IKRA-ITH  HUMANIORA:  Jurnal  Sosial  Dan Humaniora, 5(1), 1 – 17.
Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif action research, research and development (R&D). Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah.