PRANATA PRANATA
H U K U M H U K U

## M JURNAL ILMU HUKUM
Analisis Keadilan Restoratif (restorative Justice) Dalam Konteks  Ultimum  Remedium  Sebagai  Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak
Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia
Analisis  Pj.  Kepala  Daerah  Yang  Memutasi    Pegawai Negeri Sipil Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pns Dalam Jabatan Struktural Dan Peraturan   Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pns Di Lampung
Analisis  Yuridis  Normatif  Perbandingan  Prosedur Pemberhentian  Presiden  Dalam  Masa  Jabatannya Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Korea Selatan
Keterbatasan Pengadilan Untuk Melakukan  Pengujian Konstitusional (constitutional  Review) :  Pengalaman Jepang
Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi
Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana Tahun 2015
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan  Perempuan  Yang  Dijadikan  Pekerja  Seks Komersial
BAMBANG HARTONO RIFANDY RITONGA YULI ERNITASARI ISHARYANTO BENNY KARYA LIMANTARA 86-98 99-108 109-122 123-134 135-144 145-157

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 10 Nomor 2 Juli 2015
ISSN 1907-560X
181-193
LINTJE ANNA MARPAUNG 158-180 DWI NURAHMAN INTAN NURINA SEFTINIARA
Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.
perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka.
DAFTRA PUSTAKA A. BUKU Anthon  F.  Susanto, Teori-Teori  Hukum , Refika Aditama, Bandung, 2010 Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana Indonesia ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2014 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Citra Aditya  Bakti,  Bandung,  2002Hari Sasangka  dan  Lily  Rosita, Komentar KUHAP , Mandar Maju,
Bandung, 2003
Oemar  Seno  Adji, Hukum  Acara  Pidana
Dalam Prospeksi , Erlangga, Jakarta, 1984 Lobby  Loqman, Pra  Peradilan  Di Indonesia ,  Ghalia
Indonesia,
Jakarta, 2006 Darji  Damordiharjo  dan  Shidarta, Pokok- Pokok  Filsafat  Hukum  :  Apa  dan Bagaimana  Filsafat  Hukum  di Indonesia, Ed.  V.  PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995 William  N.  Dunn, Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik  (Edisi  Kedua) , Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta, 2003SR. Sianturi, Asas-asas  Pidana  di  Indonesia
dan Penerapannya , Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta, 1996

## ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN PEREMPUAN YANG DIJADIKAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL
Intan Nurina Seftiniara
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
Trafficking in persons is a complex issue and involves many factors ( economic , social , and cultural ) . In order to combat the crime of human trafficking , Indonesia passed Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons . The problem in this research are : a) . How is the criminal responsibility of the perpetrators of fraud women who were commercial sex workers ? b ) What is the basis for consideration of the judge in the case ruled against fraudulent women who were commercial sex workers ? Based on  the  results  of  research  and  discussion,  the  conclusion  is  obtained  Against Perpetrators  Criminal  Fraud  Accountability  Women  Who  Used  as  commercial  sex workers in the name of defendant Sunarti Als . Narti Bint Matnur and Fitria Als . Pipit Binti  Sonny  Rahman  accountable  ,  because  the  defendant  is  able  to  account  for  his actions , his actions deliberately and absence of an excuse . Basic consideration in the judge decide the case by looking at his actions , his mistakes , his ability is responsible , and the evidence in the trial are also conscience . Suggestions authors in this paper are : a) It should be nurtured awareness and understanding of the community 's good about the law in order to prevent further frauds which can be detrimental to the community , b ) Should a judge must always maintain morality and personal integrity of the judge or conscience , in order to distinguish between good deeds and bad , in order to maintain the image of a judge .
Keywords : Crime of Trafficking , Criminal Liability , Fraud

## I.
PENDAHULUAN Perdagangan  orang  merupakan masalah  yang  kompleks  dan  menyangkut banyak  faktor  (ekonomi,  sosial,  dan budaya). Terlebih perdagangan perempuan  untuk  tujuan  prostitusi,  sarat akan  eksploitasi  baik  fisik  maupun  non fisik.  Eksploitasi  dimulai  dari  perekrutan sampai ke pekerjaannya. Meski demikian keuntungan  materiil  maupun  immateriil tentu saja diperoleh bagi berbagai pihak. Indonesia  merupakan  salah  satu negara  sebagai  pemasok  pekerja  seks komersial.  Ada  beberapa  daerah  di Indonesia  yang  dianggap  menjadi  tempat asal  perempuan  untuk  tujuan  prostitusi. Salah  satunya  adalah  Indramayu  yang sejak  dulu  dikenal  sebagai  daerah  asal
perempuan  untuk  tujuan  prostitusi  dalam jumlah  yang  terbanyak.  Tetapi,  di beberapa  wilayah  pesisir  utara  Jawa Tengah  dan  Jawa  Timur  juga  di  kenal sebagai  lumbung  penghasil  pekerja  seks. (Organisasi
Perburuhan Internasional,2004:21 – 23) Junito  Drias  mengatakan  dalam Radio Nedherland Wereldomroep, Perempuan yang diperdagangkan, kenyataannya  tidak  hanya  menjadikan “pasokan”  ke  beberapa  kota  di  dalam negeri (Jakarta, Batam, Bali,Surabaya, dan Bandung)  tetapi  juga  ke  negeri  seberang seperti  Malaysia,  Singapura,  Brunei Darussalam,  Hongkong  dan  Taiwan.
Sedangkan Aris Merdeka Sirait
berpendapat  bahwa  keberadaan  pekerja seks  asal  indonesia  di  beberapa  negara tetangga  sebenarnya  tidak  terlepas  dari sisi  permintaan  yang  menurut  sejumlah pengamat,  volumenya  akan  semakin bertambah mengingat mudahnya memperoleh dan memberangkatkan pekerja  seks  asal  Indonesia  (Ruswiati Suryasaputra,2007:3-4)
Meski  mobilitas  dan  aktivitasnya illegal,  pada  pola  perdagangan  manusia terbaca  jelas  berbagai  pelanggaran  Hak Asasi  Manusia,  yang  utamanya  dialami oleh  korban  yang  sebagian  besar  adalah perempuan dan anak. Kerentanan menjadi salah  satu  faktor  utama,  perempuan  yang rentan  dan  potensi  menjadi  korban umumnya  selain  budaya  permisif  adalah mereka yang tidak mempunyai kehidupan yang  layak  secara  ekonomi.  Unsur penipuan  kerap  kali  dilakukan  pelaku terhadap  korban  di  daerah  pengirim, sedangkan    di  tempart  penampungan  dan tempat tujuan mereka selain dimanfaatkan juga  mengalami  kekerasan  fisik  dan  non fisik.  Tindakan  kekerasan  tersebut  tidak hanya  dilakukan  oleh  para  pelanggannya, melainkan juga oleh sesama pekerja, calo ( trafficker ),  majikan  bahkan  aparat keamanan.
Setiap  manusia  pasti  memiliki keinginan  untuk  hidup  layak,  begitu  juga halnya  dengan  perempuan.  Mereka  yang seharusnya  mendapatkan  kehidupan  yang layak tidak jarang malah dijadikan pekerja seks  komersial  karena  harus  mencari nafkah  untuk  keluarganya.  Mereka  yang memiliki  niat  dan  keinginan  yang  suci untuk membantu kehidupan perekonomian  dalam  keluarganya  tidak jarang  malah  menjadi  korban  penipuan. Tidak  sedikit  dari  mereka  yang  ingin mencari  pekerjaan  yang  halal  malah diperkenalkan  dengan  orang – orang  yang tidak  bertanggungjawab.  Hal  tersebutlah yang  membuat  mereka  banyak  yang dijadikan  korban  penipuan.  Penipuan dalam  arti  luas  disebut  juga bedrog .
Bedrog  ini  terdiri  dari  berbagai  macam bentuk  tindak  pidana  penipuan.  Penipuan diatur dalam KUHP mulai dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395.(Tri Andrisman,2009:73). Penipuan  menurut  Pasal  378 KUHP  adalah “ barangsiapa  dengan maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian kebohongan,  menggerakkan  orang  lain untuk  menyerahkan  barang  sesuatu kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang maupun  menghapuskan  piutang,  diancam karena  penipuan  dengan  pidana  penjara paling lama empat tahun. ” Penipuan  terhadap  perempuan  ini lebih  sering  dilakukan  oleh  orang  yang sudah  dikenal  dekat  olehnya  dengan mengiming – imingi mereka untuk dijadikan  sebagai  pekerja  rumah  tangga. Setelah  mereka  mengikuti  keinginan orang  tersebut,  mereka  kemudian diperdaya  dan  dijual  kepada  orang  lain agar perempuan tersebut dijadikan sebagai pekerja  seks  komersial.  Korban  tersebut lebih  sering  ditemukan  pada  masyarakat desa  yang  belum  paham  dengan  situasi atau  kondisi  kota.  Hal  tersebut  selain dapat dikategorikan sebagai penipuan bisa juga  dikategorikan  sebagai  perdagangan orang,  karena  si  pelaku  memperjual – belikan  para  perempuan  tersebut  untuk dijadikan pekerja seks komersial. Menurut  Pasal  1  Undang – Undang
Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, “ Perdagangan  Orang  adalah Tindakan  perekrutan,  pengangkutan, penampungan,  pengiriman,  pemindahan, atau  penerimaan  seseorang  dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
berpendapat  bahwa  keberadaan  pekerja seks  asal  indonesia  di  beberapa  negara tetangga  sebenarnya  tidak  terlepas  dari sisi  permintaan  yang  menurut  sejumlah pengamat,  volumenya  akan  semakin bertambah mengingat mudahnya memperoleh dan memberangkatkan pekerja  seks  asal  Indonesia  (Ruswiati Suryasaputra,2007:3-4) Meski  mobilitas  dan  aktivitasnya illegal,  pada  pola  perdagangan  manusia terbaca  jelas  berbagai  pelanggaran  Hak Asasi  Manusia,  yang  utamanya  dialami oleh  korban  yang  sebagian  besar  adalah perempuan dan anak. Kerentanan menjadi salah  satu  faktor  utama,  perempuan  yang rentan  dan  potensi  menjadi  korban umumnya  selain  budaya  permisif  adalah mereka yang tidak mempunyai kehidupan yang  layak  secara  ekonomi.  Unsur penipuan  kerap  kali  dilakukan  pelaku terhadap  korban  di  daerah  pengirim, sedangkan    di  tempart  penampungan  dan tempat tujuan mereka selain dimanfaatkan juga  mengalami  kekerasan  fisik  dan  non fisik.  Tindakan  kekerasan  tersebut  tidak hanya  dilakukan  oleh  para  pelanggannya, melainkan juga oleh sesama pekerja, calo ( trafficker ),  majikan  bahkan  aparat keamanan.
Setiap  manusia  pasti  memiliki keinginan  untuk  hidup  layak,  begitu  juga halnya  dengan  perempuan.  Mereka  yang seharusnya  mendapatkan  kehidupan  yang layak tidak jarang malah dijadikan pekerja seks  komersial  karena  harus  mencari nafkah  untuk  keluarganya.  Mereka  yang memiliki  niat  dan  keinginan  yang  suci untuk membantu kehidupan perekonomian  dalam  keluarganya  tidak jarang  malah  menjadi  korban  penipuan.
Tidak  sedikit  dari  mereka  yang  ingin mencari  pekerjaan  yang  halal  malah diperkenalkan  dengan  orang – orang  yang tidak  bertanggungjawab.  Hal  tersebutlah yang  membuat  mereka  banyak  yang dijadikan  korban  penipuan.  Penipuan dalam  arti  luas  disebut  juga bedrog .
Bedrog  ini  terdiri  dari  berbagai  macam bentuk  tindak  pidana  penipuan.  Penipuan diatur dalam KUHP mulai dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395.(Tri Andrisman,2009:73). Penipuan  menurut  Pasal  378 KUHP  adalah “ barangsiapa  dengan maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian kebohongan,  menggerakkan  orang  lain untuk  menyerahkan  barang  sesuatu kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang maupun  menghapuskan  piutang,  diancam karena  penipuan  dengan  pidana  penjara paling lama empat tahun. ” Penipuan  terhadap  perempuan  ini lebih  sering  dilakukan  oleh  orang  yang sudah  dikenal  dekat  olehnya  dengan mengiming – imingi mereka untuk
dijadikan  sebagai  pekerja  rumah  tangga. Setelah  mereka  mengikuti  keinginan orang  tersebut,  mereka  kemudian diperdaya  dan  dijual  kepada  orang  lain agar perempuan tersebut dijadikan sebagai pekerja  seks  komersial.  Korban  tersebut lebih  sering  ditemukan  pada  masyarakat desa  yang  belum  paham  dengan  situasi atau  kondisi  kota.  Hal  tersebut  selain dapat dikategorikan sebagai penipuan bisa juga  dikategorikan  sebagai  perdagangan orang,  karena  si  pelaku  memperjual – belikan  para  perempuan  tersebut  untuk dijadikan pekerja seks komersial.
Menurut  Pasal  1  Undang – Undang Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, “ Perdagangan  Orang  adalah
Tindakan  perekrutan,  pengangkutan, penampungan,  pengiriman,  pemindahan,
atau  penerimaan  seseorang  dengan ancaman
kekerasan,
penggunaan
kekerasan, penculikan, penyekapan,
pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
orang yang memegang kendali atas orang lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  di dalam  negara  maupun  antarnegara,  untuk tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan orang tereksploitasi. ” Korban perdagangan orang tersebut  bisa  menderita  psikis,  mental, fisik,  seksual,  dan  ekonomi.  Khusus korban  seksual,  hal  tersebut  bisa menghancurkan  masa  depan  korban, karena  mereka  di  eksploitasi  untuk mendapatkan  keuntungan  secara  materiil dan  immateriil.  Eksploitasi  tersebut  juga dapat  dikatakan  sebagai  eksploitasi seksual karena para korban  yang berjenis kelamin  perempuan  tersebut  bisa  saja organ  tubuh  seksualnya  atau  organ  tubuh lain  dari  korban  dimanfaatkan  hanya untuk mendapatkan keuntungan, termasuk di  dalamnya  adalah  kegiatan  pelacuran atau pencabulan.
Pada  saat  penulis  melakukan pra- research khususnya di Pengadilan Negeri Tanjung  Karang,  didapati  data  sebagai berikut : 1. Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 1116/PID/B/2009/PN.TK  :  Kejadian perkara  tindak  pidana  perdagangan orang  sebagaimana  di  maksud  dalam
Pasal  11  ke  Pasal  12  UU  RI  No.  21 Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang yang  dilakukan  oleh  tersangka  An. SUNARTI  Als  NARTI  Binti
MATNUR terhadap  korban  An. RANI  NOVITA  Als  NOVI  Binti SARNO yang  terjadi  pada  hari  Rabu tanggal 06 mei 2009 sekira jam 19.30
WIB  di  JL.  W.R  Supratman  Gg
Kamboja  Rt  004  Kel.  Talang  Kec. Teluk  Betung  Selatan  Bandar Lampung,  dengan  cara  tersangka menjemput  korban  di  rumah  Sdr FITRIA  AlS  PIPIT di  JL.  W.R Supratman  Gg  Kamboja  kel.  Talang kec.  Teluk  Betung  Selatan  Bandar
Lampung  dan  tersangka  memberikan pinjaman  berupa  uang  sebesar  Rp.
700.000,00  (tujuh  ratus  ribu  rupiah) kemudian tersangka membawa korban ke rumah tersangka yang beralamatkan  di  Jl.  Karya  Bersama No.  07  Rt/Rw  :  02/16  Kel.  Rejo  Sari kec.  Tenayan  Raya  Pekan  Baru Propinsi  Riau,  dan  untuk  ongkos perjalanan  korban  dari  Bandar Lampung ke Pekan Baru tersebut yang menanggung  adalah  tersangka  yang mana  di  jadikan  hutang  sebesar  Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan harus  di  bayar  korban  apabila  sudah bekerja  menjadi  anak  buah  tersangka di  Pekan  Baru,  dan  setelah  sampai  di rumah tersangka yang beralamatkan di JL.  Karya  Bersama  No.  07  Rt/Rw  : 02/16  kel.  Rejo  Sari  Kec  Tenayan Raya  Pekan  Baru  Propinsi  Riau, tersangka  menampung  korban  di rumah  tersangka  dan  tersangka mempekerjakan korban sebagai Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  yang bertugas  melayani  tamu  yang  ingin berhubungan  badan  layaknya  suami istri  dengan  korban  dan  korban  harus menyetor  uang  sebesar  separuh  dari penghasilan korban setiap kali korban mendapatkan  uang  hasil  melayani tamu  yang  berhubungan  badan layaknya  suami  istri  dengan  korban, atas  peristiwa  tersebut  suami  korban yang  bernama EDI  YUSUF  Bin ABDUL  MAJID melaporkannya  ke Poltabes  Bandar  Lampung  guna penyidikannya lebih lanjut.
2. Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 1117/PID/B/2009/PN.TK  :  Kejadian perkara  tindak  pidana  perdagangan orang  sebagaimana  di  maksud  dalam pasal  2  Jo.  Pasal  11  atau  Pasal  2  jo. Pasal 10 atau Pasal 12 UU RI. No. 21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang yang  dilakukan  oleh  tersangka  An. FITRIA  Als  PIPIT  Binti  UJANG RAHMAN terhadap  korban  An. RANI  NOVITA  Als  NOVI  Binti
SARNO, dengan  cara  tersangka merekrut  dan  menggerakkan  korban hingga  korban  mau  untuk  bekerja menjadi pekerja seks komersial (PSK) dan  tersangka  menelepon  seorang mami  yang  bernama SUNARTI  Als NARTI dan  meminta SUNARTI  Als
NARTI untuk  menjemput  dan membawa  korban  kerumah  Sdr SUNARTI Als NARTI , dan tersangka  juga  mengatakan  kepada Sdri SUNARTI  Als  NARTI bahwa korban  mau  bekerja  menjadi  anak buah  Sdri SUNARTI  Als  NARTI namun  korban  mau  meminjam  uang kepada  Sdri SUNARTI  Als  NARTI sebesar  Rp.  2.000.000,00  (dua  juta rupiah)  dan  Sdri SUNARTI  Als NARTI mengatakan nanti apabila Sdri SUNARTI Als NARTI sudah sampai di  Lampung  saja,  dan  kemudian  pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2009 sekira jam  18.30  WIB  Sdri SUNARTI  Als NARTI datang ke Bandar Lampung di rumah  Tersangka  yang  beralamatkan di  JL.  W.R  Supratman  Gg  Kamboja Rt. 004 Kel Talang Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, dan setelah korban bertemu dengan Sdri SUNARTI  Als  NARTI ,  korban meminjam uang kepada Sdri SUNARTI  Als  NARTI sebesar  Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun tersangka  hanya  dapat  memberikan pinjaman  berupa  uang  sebesar  Rp. 700.000,00  (tujuh  ratus  ribu  rupiah) kemudian  korban  pulang  untuk berpamitan  kepada  suaminya  yang bernama EDI  YUSUF dan  juga memberikan  uang  sebesar  Rp. 700.000,00  (tujuh  ratus  ribu  rupiah) kepada  suaminya  untuk  tinggalan  di rumah  dan  membayar  hutang, kemudianSdri SUNARTI Als NARTI membawa korban ke rumah SUNARTI  Als  NARTI yang beralamatkan  di  JL.  Karya  Bersama No.  07  Rt/Rw  :  02/16  Kel  Rejo  Sari
Kec  Tenayan  Raya  Pekan  Baru Propinsi  Riau,  dan  untuk  merekrut korban,  tersangka  An. FITRIA  Als PIPIT  Binti  UJANG  RAHMAN mendapatkan  uang  sebesar  Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)  dari  Sdri SUNARTI  Als
NARTI , atas peristiwa tersebut suami korban  yang  bernama EDI  YUSUF Bin  ABDUL  MAJID melaporkannya ke  Poltabes  Bandar  Lampung  guna penyidikannya lebih lanjut.
Kasus  diatas  adalah  tentang penipuan  terhadap  perempuan  yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Kedua  kasus  diatas  memiliki  perbedaan yaitu  pertanggungjawabannya  pelaku, pada kasus pertama pelaku dijerat dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar  Rp.120.000.000,00  yang  akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan  apabila  denda  tidak  bisa  dibayar, sedangkan  pada  kasus  kedua  pelaku dijerat pidana penjara selama 5 tahun dan denda  Rp.  120.000.000,00  atau  pidana kurungan selama 3 bulan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka  penulis  tertarik  untuk  mengadakan penel itian  dengan  judul  “Analisis Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap Pelaku  Penipuan  Perempuan  Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial”. maka yang  menjadi  permasalahan  dalam penulisan  penelitian  ini, pertama,
bagaimanakah pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku  penipuan perempuan  yang  dijadikan  Pekerja  Seks Komersial  (Putusan  Pengadilan  Negeri Nomor  1116/PID/B/2009/PN.TK  dan Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 1117/PID/B/2009/PN.TK) ? kedua , apakah  yang menjadi dasar pertimbangan hakim  dalam  menjatuhkan  putusan terhadap  perkara  penipuan  perempuan yang  dijadikan  Pekerja  Seks  Komersial (Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 1116/PID/B/2009/PN.TK  dan  Putusan
SARNO, dengan  cara  tersangka merekrut  dan  menggerakkan  korban hingga  korban  mau  untuk  bekerja menjadi pekerja seks komersial (PSK) dan  tersangka  menelepon  seorang mami  yang  bernama SUNARTI  Als NARTI dan  meminta SUNARTI  Als
NARTI untuk  menjemput  dan membawa  korban  kerumah  Sdr SUNARTI Als NARTI , dan tersangka  juga  mengatakan  kepada
Sdri SUNARTI  Als  NARTI bahwa korban  mau  bekerja  menjadi  anak buah  Sdri SUNARTI  Als  NARTI namun  korban  mau  meminjam  uang kepada  Sdri SUNARTI  Als  NARTI sebesar  Rp.  2.000.000,00  (dua  juta rupiah)  dan  Sdri SUNARTI  Als NARTI mengatakan nanti apabila Sdri SUNARTI Als NARTI sudah sampai di  Lampung  saja,  dan  kemudian  pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2009 sekira jam  18.30  WIB  Sdri SUNARTI  Als NARTI datang ke Bandar Lampung di rumah  Tersangka  yang  beralamatkan di  JL.  W.R  Supratman  Gg  Kamboja Rt. 004 Kel Talang Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, dan setelah korban bertemu dengan Sdri SUNARTI  Als  NARTI ,  korban meminjam uang kepada Sdri SUNARTI  Als  NARTI sebesar  Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun tersangka  hanya  dapat  memberikan pinjaman  berupa  uang  sebesar  Rp. 700.000,00  (tujuh  ratus  ribu  rupiah) kemudian  korban  pulang  untuk berpamitan  kepada  suaminya  yang bernama EDI  YUSUF dan  juga memberikan  uang  sebesar  Rp. 700.000,00  (tujuh  ratus  ribu  rupiah) kepada  suaminya  untuk  tinggalan  di rumah  dan  membayar  hutang, kemudianSdri SUNARTI Als NARTI membawa korban ke rumah SUNARTI  Als  NARTI yang beralamatkan  di  JL.  Karya  Bersama No.  07  Rt/Rw  :  02/16  Kel  Rejo  Sari
Kec  Tenayan  Raya  Pekan  Baru Propinsi  Riau,  dan  untuk  merekrut korban,  tersangka  An. FITRIA  Als PIPIT  Binti  UJANG  RAHMAN mendapatkan  uang  sebesar  Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)  dari  Sdri SUNARTI  Als NARTI , atas peristiwa tersebut suami korban  yang  bernama EDI  YUSUF Bin  ABDUL  MAJID melaporkannya ke  Poltabes  Bandar  Lampung  guna penyidikannya lebih lanjut.
Kasus  diatas  adalah  tentang penipuan  terhadap  perempuan  yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Kedua  kasus  diatas  memiliki  perbedaan yaitu  pertanggungjawabannya  pelaku, pada kasus pertama pelaku dijerat dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar  Rp.120.000.000,00  yang  akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan  apabila  denda  tidak  bisa  dibayar, sedangkan  pada  kasus  kedua  pelaku dijerat pidana penjara selama 5 tahun dan denda  Rp.  120.000.000,00  atau  pidana kurungan selama 3 bulan.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka  penulis  tertarik  untuk  mengadakan penel itian  dengan  judul  “Analisis Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap Pelaku  Penipuan  Perempuan  Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial”. maka yang  menjadi  permasalahan  dalam penulisan  penelitian  ini, pertama,
bagaimanakah pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku  penipuan perempuan  yang  dijadikan  Pekerja  Seks Komersial  (Putusan  Pengadilan  Negeri Nomor  1116/PID/B/2009/PN.TK  dan
Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 1117/PID/B/2009/PN.TK) ? kedua , apakah  yang menjadi dasar pertimbangan hakim  dalam  menjatuhkan  putusan terhadap  perkara  penipuan  perempuan yang  dijadikan  Pekerja  Seks  Komersial (Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 1116/PID/B/2009/PN.TK  dan  Putusan
Pengadilan Negeri Nomor 1117/PID/B/2009/PN.TK) ? II. PEMBAHASAN Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap Pelaku  Penipuan  Perempuan  yang dijadikan Pekerja Seks Komersial Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang  oleh  suatu  aturan  hukum  dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu  diingat  bahwa  larangan  diajukan kepada  perbuatan,  yaitu  suatu  keadaan atau  kejadian  yang  ditimbulkan  oleh kelakuan  orang,  sedangkan  ancaman pidananya  ditujukan  kepada  orang  yang menimbulkannya kejadian itu. Dalam arti lainnya,  Perbuatan  Pidana  adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum  larangan  mana  disertai  ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
Menurut  Mezger,  Hukum  Pidana adalah  aturan  hukum,  yang  mengkaitkan kepada  suatu  perbuatan  yang  memenuhi syarat – syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.  (Sudarto,  1990:  hlm  31).
Perbuatan  yang  dikatakan  tindak  pidana itu,  berkaitan  erat  dengan  syarat  hukum pidana.  Syarat  Hukum  pidana  meliputi dua hal pokok, yaitu Aturan Hukum yang mengatur tentang :
1. Perbuatan  yang  memenuhi  syarat – syarat  tertentu;  Hukum  pidana  adalah suatu  aturan  yang  apabila  dilanggar akan  mendapatkan  sanksi,  untuk mendapatkan sanksi tersebut harus ada perbuatan yang memenuhi persyaratannya  jadi,  tidak  semua perbuatan  dapat  dikatakan  tindak pidana,  hanya  perbuatan – perbuatan tertentu  saja.  Perbuatan – perbuatan  itu harus memenuhi syarat – syarat : a) Perbuatan  tertentu  itu  harus merupakan perbuatan yang dilarang. b) Perbuatan  tertentu  itu  harus dilakukan oleh orang.
2. Pidana;  merupakan  suatu  hal  yang mutlak  diperlukan  dalam  hukum
pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana  pencegahan  umum  maupun khusus  bagi  anggota  masyarakat  agar tidak  melanggar  hukum  pidana. Pidana  adalah  “penderitaan  atau nestapa  yang  sengaja  dibebankan kepada  orang  yang  melakukan perbuatan  yang  memenuhi  syarat – syarat  tertentu  itu”.  Berdasarkan pengertian  tersebut,  maka  pengertian hukum  pidana  dapat  dirumuskan sebagai keseluruhan ketentuan peraturan yang mengatur tentang : a) Perbuatan yang dilarang.
b) Orang  yang  melanggar  larangan tersebut.
c) Pidana. Penjabaran  lebih  lanjut  dari pengertian  hukum  pidana  di  atas  dapat dije laskan  bahwa  “perbuatan  yang dilarang”  itu  berkaitan  dengan  tindak pidana  yaitu  “orang  yang  melanggar larangan” itu berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana, yaitu “syarat–syarat  pengenaan  pidana”. (Tri Andrisman,2009: hlm.8) Simons sependapat dengan Mezger,  tetapi  Ia  lebih  menspesifikkan unsur – unsur  yang  terkandung  dalam peristiwa  pidana.  Unsur – unsur  peristiwa pidana adalah :
1) Perbuatan manusia ( handeling )
2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum ( wederrechtelijk )
3) Perbuatan  itu  diancam  dengan  pidana ( strafbaar  gesteld )  oleh  undang – undang
4) Harus  dilakukan  oleh  seseorang  yang mampu bertanggungjawab ( toerekeningsvatbaar )
5) Perbuatan  itu  harus  terjadi  karena kesalahan ( schuld ) si pembuat.
6) (Sudarto, 1990: hlm 35)
Penjabaran di atas dapat dianalisis bahwa  peristiwa  pidana  harus  memenuhi unsur-unsur  antara  lain  adanya  perbuatan manusia  yang  melawan  hukum,  ada kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang
mampu  bertanggung  jawab,  dan  diancam pidana. Terhadap  perbuatan  penipuan perempuan  yang  dijadikan  pekerja  seks komersial  dalam  hal  perkara  pada penelitian  ini  telah  terjadi  suatu  tindak pidana
perdagangan orang yang dilatarbelakangi dengan penipuan, adapun sebagai  kasus  posisi  yang  terjadi  dapat dilihat pada:
1. Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 1116/PID/B/2009/PN.TK  :  Terdakwa Sunarti  Als  Narti  Binti  Matnur melakukan tindak pidana perdagangan orang  dengan  korbannya  Rani  Novita Als  Novi  Binti  Sarno  dengan  cara memperkerjakan  korban  sebagai pekerja  seks  komersial.  Terdakwa ditahan  oleh  penyidik  sejak  16  Mei 2009  s/d  tanggal  04  Juni  2009. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2009 s/d tanggal 02 Agustus 2009 dan oleh  Majelis  Hakim  sejak  tanggal  28 Juli  2009  s/d  26  Agustus  2009, perpanjangan  oleh  Ketua  pengadilan negeri  Tanjung  Karang  sejak  27 Agustus  2009  s/d  tanggal  25  Oktober 2009.  Setelah  mendengar  keterangan dari  saksi – saksi  dan  keterangan terdakwa  dalam  persidangan  dan setelah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum  yang pada pokoknya memohon  agar  majelis  hakim  yang memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini menyatakan :
1) Bahwa  terdakwa  Sunarti  Alias Narti  Binti  Matnur,  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan, melakukan penerimaan seseorang dengan penipuan, penjeratan  utang,  untuk  tujuan mengeksploitasi  orang  tersebut  di wilayah Republik Indonesia.
2) Melanggar  Pasal  2  Ayat  (1)
Undang – Undang Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang. 3) Menghukum terdakwa oleh karena itu  dengan  hukuman  penjara selama  8  (delapan)  tahun, dikurangi  selama  terdakwa  berada dalam  tahanan,  dengan  perintah tidak  tetap  ditahan.  Pidana  Denda Rp.  120.000.000,00  subsidair  6 bulan kurang. 4) Menyatakan  barang  bukti  dalam perkara  ini,  yaitu  uang  tunai sebesar Rp. 700.000,00 dikembalikan kepada saksi korban Rani  Novita  Alias  Novi  Binti Sarno.  Sedangkan  uang  tunai sebesar  Rp.500.000,00  dirampas untuk NEGARA.
5) Menghukum  terdakwa  untuk membayar  biaya  perkara  sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
Mengingat  dan  memperhatikan Pasal – Pasal  dari  Undang – Undang  No.  8 tahun 1981 serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan, Maka hakim mengadili : a) Menyatakan  terdakwa  :  Sunarti  Als Narti  Binti  Matnur,  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Penerimaan Seseorang Dengan Penipuan,  Penjeratan  Utang,  Untuk Tujuan Mengeskploitasi Orang Tersebut  Di  Wilayah  Republik Indonesia ”
b) Menjatuhkan  pidana  oleh  karena  itu dengan  pidana  penjara  selama  6 (enam)  tahun,  dan  pidana  denda sebesar  Rp.  120.000.000,00  (seratus dua  puluh  juta  rupiah),  dengan ketentuan  jika  denda  tidak  di  bayar harus  di  ganti  dengan  kurungan selama 2 (dua) bulan.
c) Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai  kekuatan  hukum  tetap dikurangi  seluruhnya  dari  pidana penjara yang dijatuhkan.
mampu  bertanggung  jawab,  dan  diancam pidana. Terhadap  perbuatan  penipuan perempuan  yang  dijadikan  pekerja  seks komersial  dalam  hal  perkara  pada penelitian  ini  telah  terjadi  suatu  tindak pidana perdagangan orang yang dilatarbelakangi dengan penipuan, adapun sebagai  kasus  posisi  yang  terjadi  dapat dilihat pada:
1. Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 1116/PID/B/2009/PN.TK  :  Terdakwa Sunarti  Als  Narti  Binti  Matnur melakukan tindak pidana perdagangan orang  dengan  korbannya  Rani  Novita Als  Novi  Binti  Sarno  dengan  cara memperkerjakan  korban  sebagai pekerja  seks  komersial.  Terdakwa ditahan  oleh  penyidik  sejak  16  Mei 2009  s/d  tanggal  04  Juni  2009. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2009 s/d tanggal 02 Agustus 2009 dan oleh  Majelis  Hakim  sejak  tanggal  28 Juli  2009  s/d  26  Agustus  2009, perpanjangan  oleh  Ketua  pengadilan negeri  Tanjung  Karang  sejak  27 Agustus  2009  s/d  tanggal  25  Oktober 2009.  Setelah  mendengar  keterangan dari  saksi – saksi  dan  keterangan terdakwa  dalam  persidangan  dan setelah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum  yang pada pokoknya memohon  agar  majelis  hakim  yang memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini menyatakan :
1) Bahwa  terdakwa  Sunarti  Alias Narti  Binti  Matnur,  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan, melakukan penerimaan seseorang dengan penipuan, penjeratan  utang,  untuk  tujuan mengeksploitasi  orang  tersebut  di wilayah Republik Indonesia.
2) Melanggar  Pasal  2  Ayat  (1) Undang – Undang Republik
Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007
tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang. 3) Menghukum terdakwa oleh karena itu  dengan  hukuman  penjara selama  8  (delapan)  tahun, dikurangi  selama  terdakwa  berada dalam  tahanan,  dengan  perintah tidak  tetap  ditahan.  Pidana  Denda Rp.  120.000.000,00  subsidair  6 bulan kurang.
4) Menyatakan  barang  bukti  dalam perkara  ini,  yaitu  uang  tunai sebesar Rp. 700.000,00 dikembalikan kepada saksi korban Rani  Novita  Alias  Novi  Binti
Sarno.  Sedangkan  uang  tunai sebesar  Rp.500.000,00  dirampas untuk NEGARA.
5) Menghukum  terdakwa  untuk membayar  biaya  perkara  sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
Mengingat  dan  memperhatikan Pasal – Pasal  dari  Undang – Undang  No.  8 tahun 1981 serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan, Maka hakim mengadili : a) Menyatakan  terdakwa  :  Sunarti  Als Narti  Binti  Matnur,  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Penerimaan Seseorang Dengan Penipuan,  Penjeratan  Utang,  Untuk Tujuan Mengeskploitasi Orang Tersebut  Di  Wilayah  Republik Indonesia ”
b) Menjatuhkan  pidana  oleh  karena  itu dengan  pidana  penjara  selama  6 (enam)  tahun,  dan  pidana  denda sebesar  Rp.  120.000.000,00  (seratus dua  puluh  juta  rupiah),  dengan ketentuan  jika  denda  tidak  di  bayar harus  di  ganti  dengan  kurungan selama 2 (dua) bulan.
c) Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai  kekuatan  hukum  tetap dikurangi  seluruhnya  dari  pidana penjara yang dijatuhkan.
d) Memerintahkan  terdakwa  tetap  di tahan.
e) Membebankan  biaya  perkara  kepada terdakwa  sebesar  Rp.  2000,00  (dua ribu rupiah).
f) Menetapkan barang bukti berupa Uang Tunai  sebesar  Rp.  700.000,00  (tujuh ratus  ribu  rupiah)  dikembalikan kepada saksi korban Rani Novita Alias Novi Binti Sarno. Uang Tunai sebesar Rp.  500.000,00  (lima  ratus  ribu rupiah) dirampas untuk NEGARA. 2. Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 1117/PID/B/2009/PN.TK:  Terdakwa Fitria  Als  Pipit  Binti  Ujang  Rahman melakukan merekrut dan menggerakkan  Rani  Novita  Als  Novi Binti  Sarno  untuk  menjadi  pekerja seks  komersial.  Terdakwa  ditahan dalam  Rumah  Tahanan  Negara  sejak tanggal  16  Mei  2009.  Telah mendengar  tuntutan  Jaksa  Penuntut
Umum  yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : 1) Menyatakan  terdakwa  Fitria  binti Ujang  Rahman  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana “ Membantu Melakukan Penerimaan  Seseorang  Dengan Penipuan. Penjeratan Utang Untuk Tujuan  Mengeksploitasi  Orang
Tersebut  Di  Wilayah  Republik
Indonesia ”  sebagaimana  di  atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat  (1)  jo.  Pasal  10  UU  RI Nomor 21 tahun 2007.
2) Menjatuhkan  pidana  terhadap terdakwa  Fitria  binti  Ujang Rahman  oleh  karena  itu  dengan pidana  penjara  selama  7  (tujuh) tahun  dikurangi  selama  terdakwa berada  dalam  tahanan  sementara dengan  perintah  terdakwa  tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.  120.000.000,00  (seratus  dua puluh  juta  rupiah)  dengan ketentuan  bahwa  jika  denda  tidak
dibayar  harus  diganti  dengan kurungan  selama  6  (enam)  bulan kurungan.
3)
Menetapkan barang bukti berupa : 1  (satu)  unit  Hp  merk  Nokia  tipe
1650  warna  putih  berikut  simcard dengan  nomor  0813  6501  1677 dirampas  untuk  dimusnahkan sedangkan  1  (satu)  unit  Hp Huawei tipe C2e warna biru silver berikut  simcard  dengan  nomor 0828  8065  379  dikembalikan kepada  saksi  korban  Rani  Novita alias Novi binti Sarno.
4) Membebankan  biaya  perkara kepada  terdakwa  sebesar  Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
5) Mengingat  Pasal  2  Ayat  (1)  jo Pasal  10  UU  RI  Nomor  21  tahun 2007, hakim mengadili :
a. Menyatakan Terdakwa Fitria binti Ujang  Rahman  tidak  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan
KESATU
b. Membebaskan  Terdakwa  dari dakwaan Kesatu tersebut di atas
c. Menyatakan Terdakwa Fitria binti Ujang  Rahman  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membantu Melakukan Penerimaan  Seseorang  Dengan Penipuan. Penjeratan Utang Untuk  Tujuan  Mengeksploitasi Orang  Tersebut  Di  Wilayah Republik Indonesia ”.
d. Menjatuhkan  pidana  oleh  karena itu  terhadap  dengan  pidana penjara  selama  5  (lima)  tahun dan/atau  pidana  denda  sebesar Rp.120.000.000,00  (seratus  dua puluh  juta  rupiah)  dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar  harus  diganti  dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.
e. Menetapkan  bahwa  lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  dikurangi  seluruhnya  dari pidana penjara yang dijatuhkan.
f. Menetapkan barang bukti berupa:
1) 1  (satu)  unit  Hp.  merk  Nokia tipe  1650  warna  putih  berikut simcard  dengan  nomor  0813
6501  1677  dirampas  untuk dimusnahkan.
2) 1  (satu)  unit  Hp.  merk  huawei tipe  C2e  warna  biru  silver berikut  simcard  dengan  nomor
0828  8065  379  dikembalikan kepada  saksi  korban  Rani Novita Als. Novi binti Sarno. g) Membebankan  biaya  perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) Berdasarkan  pada  dua  contoh
kasus  posisi  tersebut  diatas  dapat  dilihat tentang  pertanggungjawaban  pidana  dari masing masing terdakwa, yaitu pada kasus posisi  pertama  yaitu  Sunarti  Als  Narti Binti  Matnur  adalah  Pidana  Penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar  Rp.  120.000.000,00  (seratus  dua puluh uta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika  denda  tidak  dibayar  harus  diganti dengan  kurungan  selama  dua  bulan. Kemudian  pada  kasus  posisi  kedua, pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Fitria Als Pipit Binti Ujang Rahman  adalah  Pidana  Penjara  selama  5
(lima)  tahun  dan  Pidana  denda  sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Ronald Salnofri Bya dan Adriana Suharti  putusan  ini  telah  sesuai  dengan perbuatannya. Sebagaimana perbuatan itu dalam undang-undang perdagangan orang diancam  hukuman  minimal  3  tahun  dan maksimal  15  tahun  dan  pidana  denda paling  sedikit  Rp  120.000.000,00  dan paling  banyak  Rp  600.000.000,00.  Lebih lanjut  dikemukakan  oleh  Ronald  Salnofri
Bya  putusan  didasarkan  juga  dari keterangan  saksi-saksi  dan  alat  bukti  di pengadilan.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka menurut  penulis  putusan  hakim  sebagai pertanggungjawaban  perbuatan  Sunarti Als  Narti  Binti  Matnur  telah  tepat walaupun lebih rendah dari apa yang telah dituntut  oleh  pihak  kejaksaan.  Tampak dalam  hal  ini  kebebasan  hakim  dalam mengadili  tanpa  pengaruh  dari  apapun. Karena  terdakwa  telah  memenuhi  unsur- unsur pada Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang. Adapun  unsur-unsurnya  adalah  sebagai berikut: 1. Unsur setiap orang; Berkaitan dengan unsur  “setiap  orang”,  dimaksudkan adalah  siapa  saja  yang  melakukan tindak  pidana  ini.  Pada  kasus  ini, unsur  setiap  orang  dipenuhi  dengan “orang”  yang  dimaksud  adalah terdakwa atas nama Sunarti Als. Narti Binti Matnur dan Fitria Als. Pipit Binti Ujang Rahman.
2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,    pemindahan,  atau penerimaan  seseorang;  Melakukan dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan  secara  sengaja  baik  secara langsung  ataupun  secara  tidak langsung.  Dalam  hal  ini,  perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan  seseorang  merupakan akibat  langsung  dari  adanya  daya upaya  yang  dilakukan  oleh  si  pelaku. Unsur  ini  juga  terbukti  pada  kasus yang  terjadi  pada  Sunarti  Als.  Narti Binti Matnur dan Fitria Als. Pipit Binti Ujang Rahman, karena terdakwa telah terbukti merekrut korban Rani Novita Als. Novi Binti Sarno untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial dan dibawa ke kota Pekan Baru.
e. Menetapkan  bahwa  lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  dikurangi  seluruhnya  dari pidana penjara yang dijatuhkan.
f. Menetapkan barang bukti berupa: 1) 1  (satu)  unit  Hp.  merk  Nokia tipe  1650  warna  putih  berikut simcard  dengan  nomor  0813 6501  1677  dirampas  untuk dimusnahkan.
2) 1  (satu)  unit  Hp.  merk  huawei tipe  C2e  warna  biru  silver berikut  simcard  dengan  nomor 0828  8065  379  dikembalikan kepada  saksi  korban  Rani Novita Als. Novi binti Sarno. g) Membebankan  biaya  perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) Berdasarkan  pada  dua  contoh kasus  posisi  tersebut  diatas  dapat  dilihat tentang  pertanggungjawaban  pidana  dari masing masing terdakwa, yaitu pada kasus posisi  pertama  yaitu  Sunarti  Als  Narti Binti  Matnur  adalah  Pidana  Penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar  Rp.  120.000.000,00  (seratus  dua puluh uta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika  denda  tidak  dibayar  harus  diganti dengan  kurungan  selama  dua  bulan. Kemudian  pada  kasus  posisi  kedua, pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Fitria Als Pipit Binti Ujang Rahman  adalah  Pidana  Penjara  selama  5 (lima)  tahun  dan  Pidana  denda  sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Ronald Salnofri Bya dan Adriana Suharti  putusan  ini  telah  sesuai  dengan perbuatannya. Sebagaimana perbuatan itu dalam undang-undang perdagangan orang diancam  hukuman  minimal  3  tahun  dan maksimal  15  tahun  dan  pidana  denda paling  sedikit  Rp  120.000.000,00  dan paling  banyak  Rp  600.000.000,00.  Lebih lanjut  dikemukakan  oleh  Ronald  Salnofri
Bya  putusan  didasarkan  juga  dari keterangan  saksi-saksi  dan  alat  bukti  di pengadilan.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka menurut  penulis  putusan  hakim  sebagai pertanggungjawaban  perbuatan  Sunarti Als  Narti  Binti  Matnur  telah  tepat walaupun lebih rendah dari apa yang telah dituntut  oleh  pihak  kejaksaan.  Tampak dalam  hal  ini  kebebasan  hakim  dalam mengadili  tanpa  pengaruh  dari  apapun. Karena  terdakwa  telah  memenuhi  unsur- unsur pada Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang. Adapun  unsur-unsurnya  adalah  sebagai berikut: 1. Unsur setiap orang; Berkaitan dengan unsur  “setiap  orang”,  dimaksudkan adalah  siapa  saja  yang  melakukan tindak  pidana  ini.  Pada  kasus  ini, unsur  setiap  orang  dipenuhi  dengan “orang”  yang  dimaksud  adalah terdakwa atas nama Sunarti Als. Narti Binti Matnur dan Fitria Als. Pipit Binti Ujang Rahman.
2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman,    pemindahan,  atau penerimaan  seseorang;  Melakukan dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan  secara  sengaja  baik  secara langsung  ataupun  secara  tidak langsung.  Dalam  hal  ini,  perekrutan, pengangkutan,
penampungan,
pengiriman, pemindahan atau
penerimaan  seseorang  merupakan akibat  langsung  dari  adanya  daya upaya  yang  dilakukan  oleh  si  pelaku. Unsur  ini  juga  terbukti  pada  kasus yang  terjadi  pada  Sunarti  Als.  Narti Binti Matnur dan Fitria Als. Pipit Binti Ujang Rahman, karena terdakwa telah terbukti merekrut korban Rani Novita Als. Novi Binti Sarno untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial dan dibawa ke kota Pekan Baru.
3. Unsur  dengan  ancaman  kekerasan, menggunakan  kekerasan,  penculikan, penyekapan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan,  kekuasaan  atau posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau memberi  bayaran  atau  manfaat walaupun  memperoleh  persetujuan dari  orang  yang  memegang  kendali atas  orang  lain.  Unsur  ini  pada dasarnya  terjadi  dengan  sengaja, pelaku melakukannya untuk mendapatkan  hal  yang  dituju.  Pada kasus ini, pelaku terbukti dalam unsur ini  khususnya  unsur  “penipuan”  dan “penjeratan  utang”.  Terdakwa Fitria
Als.  Pipit  Binti  Ujang  Rahman berhasil melakukan penipuan terhadap korban  Rani  Novita  Als.  Novi  binti Sarno  yang  menjanjikan  korban  akan dibawa ke Pekan Baru untuk dijadikan pembantu  rumah  tangga  dengan  upah yang  besar,  tetapi  tujuan  dasarnya adalah  menjadikan  korban  sebagai Pekerja  Seks  Komersial  dan  pada terdakwa  Sunarti  Als.  Narti  binti Matnur  juga  melakukan  menipu terdakwa dengan memberikan pinjaman utang sebesar Rp. 700.000,00  (tujuh  ratus  ribu  rupiah) dan  ongkos  korban  yang  juga dijadikan utang sebesar Rp. 200.000,00  (dua  ratus  ribu  rupiah) yang  akan  dibayar  korban  apabila telah mendaparkan upah. 4. Unsur  untuk  tujuan  mengeksploitasi orang  tersebut  di  wilayah  Republik Indonesia.Unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang” artinya adalah pelaku  telah  mempersiapkan  korban tersebut  agar  bisa  mendapatkan keuntungan  secara  materiil  dan immateriil  dengan  cara  memeras segala kemampuan yang ada pada diri korban.  Pada  kasus  ini,  terdakwa Sunarti  Als.  Narti  binti  Matnur terbukti  mengeksploitasi  korban. Eksploitasi  tersebut  dapat  dikatakan eksploitasi seksual karena organ tubuh
seksual  korban  dimanfaatkan  untuk mendapatkan keuntungan yang merupakan  kegiatan  pelacuran  atau pencabulan. Kedua terdakwa dapat dipertanggungjawabkan  karena  syarat- syarat pertanggungjawabannya pun terpenuhi,  yaitu  telah  melakukan  suatu kesalahan  yaitu  mempekerjakan  Rani Novita  Als  Novi  Binti  Sarno  sebagai pekerja  seks  komersial.  Sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Simons  yaitu “kemampuan  bertanggungjawab  dapat diartikan  sebagai  suatu  keadaan  psychis sedemikian,  yang  membenarkan  adanya penerapan  sesuatu  upaya    pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”.(Tri Andrisman, 2009: hlm 97)
Dikatakan  selanjutnya  bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila : a. Ia  mampu  untuk  mengetahui  atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. b. Ia  dapat  menentukan  kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.
Pendapat  para  hakim  terhadap pertanggungjawaban  yang  diberikan kepada  para  para  pelaku  perdagangan orang  sebagaimana  tersebut  di  atas menurut  penulis  bila  ditinjau  dari  tujuan pemidanaan  maka  teori  yang  dianut  oleh hakim adalah teori relatif atau teori tujuan. Yaitu  pemidanaan  yang  diberikan  bukan semata-mata  hanya  menghukum  tetapi bertujuan. Menurut  Nigel  Walker  teori  ini lebih  tepat  disebut  teori  atau  aliran reduktif  ( the  reductive  point  if  view ) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.  Oleh  karena  itu,  para penganutnya  dapat  disebut  golongan “ reducers ”.  Teori  menjelaskan  bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan  atau  pengimbalan  kepada orang  yang  telah  melakukan  suatu  tindak pidana,  tetapi  mempunyai  tujuan – tujuan
tertentu  yang  bermanfaat.  Jadi,  dasar pembenaran  adanya  pidana  menurut  teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan  bukan quia  peccatum  est (karena  orang  membuat  kejahatan) melainkan ne  peccetur (supaya  orang jangan melakukan kejahatan). (Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,1984: hlm.16) Menurut penulis, berkaitan dengan putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim terhadap  dakwaan  dan  tuntutan  jaksa, maka putusan ini di putuskan tidak hanya untuk  menghukum  kedua  terdakwa  tetapi juga agar ke dua terdakwa itu sadar akan perbuatan  yang  selama  ini  telah  mereka lakukan  dan  kedepannya  agar  tidak melakukan  hal  seperti  itu  lagi.  Selain daripada  itu,  terdakwa  kedua  atas  nama Fitria  Als.  Pipit  Binti  Ujang  Rahman, hakim  dapat  juga  mempertimbangkan putusan terhadap terdakwa mengacu pada Pasal  56  KUHP  karena  terdakwa  turut serta  atau  membantu  ( medeplichtige ) dalam kasus penipuan ini. Pasal 56 KUHP menyatakan  bahwa  “Dinyatakan  sebagai pembantu kejahatan :
1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2) mereka  yang  sengaja  memberi kesempatan,  sarana  atau  keterangan untuk melakukan kejahatan”
Unsur – Unsur  yang  terkandung dalam Pasal 56 KUHP yaitu : Dilihat dari perbuatannya, pembantuan ini bersifat accesoir ,  artinya  untuk  adanya pembantuan  harus  ada  orang  yang melakukan  kejahatan  (harus  ada  yang dibantu).
Tetapi,
dilihat dari pertanggungan  jawabnya  tidak accesoir , artinya  dipidananya  pembantu  tidak tergantung  pada  dapat  tidaknya  si  pelaku dituntut atau dipidana.
1. Pembantu  pada  saat  kejahatan dilakukan;  Kasus  kedua  dengan terdakwa Fitria Als. Pipit Binti Ujang Rahman terbukti melakukan membantu  menipu  Rani  Novita  Als.
Novi Binti Sarno saat kejadian karena, terdakwa  ikut  menipu  sampai  saat korban dibawa oleh Sunarti Als. Narti Binti Matnur ke Pekan Baru.
2. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan;  Kasus  kedua  dengan terdakwa Fitria Als. Pipit Binti Ujang
Rahman  juga  terbukti  melakukan membantu  menipu  Rani  Novita  Als. Novi  Binti  Sarno  sebelum  korban dibawa ke Pekan Baru untuk dijadikan pekerja  seks  komersial.  Terbukti dengan  pernyataan  korban  yang menyatakan  bahwa  korban  tinggal terlebih  dahulu  di  rumah  terdakwa sebelum  korban  dijemput  dan  dibawa ke Pekan Baru. Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Perkara  Penipuan  Perempuan  yang dijadikan Pekerja Seks Komersial Setiap  hakim  dalam  memutuskan sebuah perkara, pasti memiliki pertimbangan – pertimbangan tersendiri. Pertimbangan  hakim  itulah  yang  akan menjadi  dasar  apakah  putusan  yang didapatkan  terdakwa  dirasa  cukup  adil atau  tidak  bagi  korban  dan  terdakwa. Dalam  memutus  perkara  hakim  selalu melihat  akan  bukti – bukti  yang  ada, keterangan  saksi  dan  disertai  dengan  hati nurani hakim. Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dakwaan  atau  tuntutan  jaksa merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana. Jika  terdapat  kesamaan  pandangan  antara jaksa  dan  hakim,  maka  hakim  akan menjatuhkan pidana sama dengan tuntutan jaksa.  Sebaliknya,  jika  tidak  terdapat kesamaan  pandangan  antara  jaksa  dan hakim,  maka  hakim  dapat  menjatuhkan pidana  di  bawah  atau  lebih  ringan  dari tuntutan  jaksa  atau  melebihi  tuntutan jaksa.  Karena  hakim  dalam  menjatuhkan putusan  pidana  akan  mengacu  pada  hal –
tertentu  yang  bermanfaat.  Jadi,  dasar pembenaran  adanya  pidana  menurut  teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan  bukan quia  peccatum  est (karena  orang  membuat  kejahatan) melainkan ne  peccetur (supaya  orang jangan melakukan kejahatan).
(Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,1984: hlm.16) Menurut penulis, berkaitan dengan putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim terhadap  dakwaan  dan  tuntutan  jaksa, maka putusan ini di putuskan tidak hanya untuk  menghukum  kedua  terdakwa  tetapi juga agar ke dua terdakwa itu sadar akan perbuatan  yang  selama  ini  telah  mereka lakukan  dan  kedepannya  agar  tidak melakukan  hal  seperti  itu  lagi.  Selain daripada  itu,  terdakwa  kedua  atas  nama Fitria  Als.  Pipit  Binti  Ujang  Rahman, hakim  dapat  juga  mempertimbangkan putusan terhadap terdakwa mengacu pada Pasal  56  KUHP  karena  terdakwa  turut serta  atau  membantu  ( medeplichtige ) dalam kasus penipuan ini. Pasal 56 KUHP menyatakan  bahwa  “Dinyatakan  sebagai pembantu kejahatan :
1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2) mereka  yang  sengaja  memberi kesempatan,  sarana  atau  keterangan untuk melakukan kejahatan” Unsur – Unsur  yang  terkandung dalam Pasal 56 KUHP yaitu : Dilihat dari perbuatannya, pembantuan ini bersifat accesoir ,  artinya  untuk  adanya pembantuan  harus  ada  orang  yang melakukan  kejahatan  (harus  ada  yang dibantu).
Tetapi, dilihat dari pertanggungan  jawabnya  tidak accesoir , artinya  dipidananya  pembantu  tidak tergantung  pada  dapat  tidaknya  si  pelaku dituntut atau dipidana.
1. Pembantu  pada  saat  kejahatan dilakukan;  Kasus  kedua  dengan terdakwa Fitria Als. Pipit Binti Ujang Rahman terbukti
melakukan membantu  menipu  Rani  Novita  Als. Novi Binti Sarno saat kejadian karena, terdakwa  ikut  menipu  sampai  saat korban dibawa oleh Sunarti Als. Narti Binti Matnur ke Pekan Baru. 2. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan;  Kasus  kedua  dengan terdakwa Fitria Als. Pipit Binti Ujang
Rahman  juga  terbukti  melakukan membantu  menipu  Rani  Novita  Als. Novi  Binti  Sarno  sebelum  korban dibawa ke Pekan Baru untuk dijadikan pekerja  seks  komersial.  Terbukti dengan  pernyataan  korban  yang menyatakan  bahwa  korban  tinggal terlebih  dahulu  di  rumah  terdakwa sebelum  korban  dijemput  dan  dibawa ke Pekan Baru.
Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam Menjatuhkan Putusan
terhadap
Perkara  Penipuan  Perempuan  yang dijadikan Pekerja Seks Komersial Setiap  hakim  dalam  memutuskan sebuah perkara, pasti memiliki
pertimbangan – pertimbangan tersendiri. Pertimbangan  hakim  itulah  yang  akan menjadi  dasar  apakah  putusan  yang didapatkan  terdakwa  dirasa  cukup  adil atau  tidak  bagi  korban  dan  terdakwa. Dalam  memutus  perkara  hakim  selalu melihat  akan  bukti – bukti  yang  ada, keterangan  saksi  dan  disertai  dengan  hati nurani hakim. Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dakwaan  atau  tuntutan  jaksa merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana. Jika  terdapat  kesamaan  pandangan  antara jaksa  dan  hakim,  maka  hakim  akan menjatuhkan pidana sama dengan tuntutan jaksa.  Sebaliknya,  jika  tidak  terdapat kesamaan  pandangan  antara  jaksa  dan hakim,  maka  hakim  dapat  menjatuhkan pidana  di  bawah  atau  lebih  ringan  dari tuntutan  jaksa  atau  melebihi  tuntutan jaksa.  Karena  hakim  dalam  menjatuhkan putusan  pidana  akan  mengacu  pada  hal –
hal  yang  terbukti  dan  berdasarkan  alat bukti di pengadilan.
Pasal  183  KUHAP  menjelaskan bahwa  “hakim  tidak  boleh  menjatuhkan pidana  pada  seseorang  kecuali  apabila sekurang – kurangnya  dua  alat  bukti  yang sah,  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa suatu  tindak  pidana  yang  benar-benar terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang ber salah  melakukan.”  Temuan  yang diperoleh  dari  hasil  penelitian  bahwa kriteria minimal 2 (dua) alat bukti seperti yang  diatur  dalam  Pasal  184    KUHAP dapat  dibuktikan  oleh  jaksa  penuntut umum  dengan  memberikan  alat  bukti berupa :
1. keterangan saksi 2. keterangan ahli 3. surat 4. petunjuk 5. keterangan terdakwa Dua  putusan  yang  berbeda  walau kasusnya  sama  menurut  Ronald  Salnofri Bya, hakim dalam memutus perkara harus melihat  kasus  tersebut  dengan  jeli,  hal tersebut  di  maksudkan  agar  hakim  dapat memberi  hukuman  yang  seadil – adilnya. Menurut  beliau  juga,  dalam  memutus perkara seorang hakim harus melihat latar belakang korban dan juga terdakwa. Latar belakang  yang  dilihat  untuk  pertama  kali adalah apakah terdakwa tersebut merupakan  seorang recidivis atau  bukan,
selain  itu  juga  seorang  hakim  harus melihat  kehidupan  perekonomian  yaitu apa  pekerjaan  korban  dan  terdakwa, kehidupan  sosial  yaitu  bagaimana  korban atau  terdakwa  hidup  di  tengah – tengah masyarakat  dan  kehidupan  keluarganya, yaitu  dilihat  dari  bagaimana  kehidupan mereka.  Arumningsih  pun  sependapat,  Ia mengatakan  bahwa  Hakim  dalam menjatuhkan  putusan  memiliki  sifat  dan sikap  yang  berbeda – beda  karena  hakim memiliki  beberapa  hal  untuk  dipercaya dan menolak yang lainnya.
Dalam  kasus  di  atas,  kedua terdakwa  melakukan  kejahatan  dengan
korban  yang  sama  diputuskan  bersalah dua – duanya tetapi dengan hukuman  yang berbeda.  Putusan  yang  berbeda  itu dikarenakan  atas  dasar  pertimbangan hakim  yang  keduanya  memiliki  latar belakang  berbeda,  dimana  Sunarti  Als Narti Binti Matnur merupakan recidive di wilayah  Pekanbaru  dan  Fitria  Als.  Pipit Binti  Ujang  Rahman  tidak  atau  belum pernah  melakukan  kejahatan  seperti  ini sebelumnya.
Berbicara  tentang  hakim  dan putusan  hakim  di  Indonesia  tidak  bisa dilepaspisahkan dari pembicaraan tentang keadilan  dan  kepastian  hukum.  Hal  ini disebabkan kedua kata tersebut merupakan  unsur  yang  esensial  dalam hukum, termasuk putusan hakim. Menurut Gustrav  Radbruch  ada  tiga  nilai  dasar yang  harus  terdapat  dalam  hukum,  yakni keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian hukum. (Achmad Ali, 1988: hlm 9) Senada  dengan  hal  diatas,
Antonius  Sujata  juga  menyatakan  bahwa hukum  serta  penegakan  hukum  di  mana pun dan saat kapan pun memiliki cita – cita luhur, yaitu keadilan, kepastian, ketertiban,  serta  manfaat.  Keadilan  pada hakikatnya  memberi  perlindungan  atas hak  dan  saat  yang  sama  mengarahkan kewajiban  sehingga  terjadi  keseimbangan antara  hak  dan  kewajiban  di  dalam masyarakat.  Dengan  keadilan  prosedural baru  memberi  jaminan  kepastian  dan ketertiban,  tetapi  belum  tentu  memberi keadilan  secara  substansial.  (Antonius Sujata, 2006: hlm 18) Hakim  sebagai  penegak  keadilan adalah menegakkan keadilan ( gerech’tigdheid ) bukan kepastian hukum ( rechtsze’kerheid )  yang  pada  intinya pekerjaan  hakim  berintikan  keadilan. Keadilan  adalah  bukan  keadilan  menurut perkataan  undang – undang  semata ( let’terknechten  der  wet ),  menurut  versi penguasa  atau  berdasarkan  selera  kamu powerfull, melainkan
keadilan
berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. (Antonius Sudirman, 2007: hlm.51) Menyadari  bahwa  keadilan  yang diperjuangkan oleh hakim adalah keadilan berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, maka  dalam  setiap  putusannya,  hakim tidak boleh hanya bersandar pada undang – undang  semata  ( let’ternechten  der  wet ), tetapi  juga  harus  sesuai  dengan  hati nuraninya  yang  tulus  dan  harus  mampu menciptakan  hukum  sendiri  melalui putusan – putusannya  yang  biasa  disebut judge made law (hukum yang dibuat oleh hakim).
Selain  kedua  tugas  di  atas,  hakim juga dibebani kewajiban untuk membentuk  hukum  ( rechtsvorming )  atau menciptakan  hukum  ( rechtsvinding ).  Hal ini beralasan sebab kekuasaan kehakiman memiliki  kekuasaan  yang  sangat  besar dalam menentukan putusan apa yang akan diambilnya dalam mengadili suatu perkara yang  dihadapkan  kepadanya.  Dalam  hal ini  Logemann  menegaskan  bahwa kekuasaan kehakiman ialah :
“ Een  recherlijks  machts  die  zijn  func’tie goed  verstaat,  moet  er  voortdurend  op bedacht  zijn,  onder  niet  af’latende  her toetsing  en  zelf,  als  zeflstandige ordenende  factor  van  het  gemeenschaps leven  conequent’  zijn  in  zijn  uitspraken ” (“kekuasaan  kehakiman yang  mengerti akan  tugasnya,  harus  selalu  memikirkan bahwa  ia  adalah  faktor  pengatur kehidupan dalam masyarakat yang berdiri sendiri;  maka  ia  harus  cermat  meneliti kembali  dan  dengan  mawas  diri (instropeksi)
secara konsekuen
menjatuhkan putusannya”) (Nanda Agung Dewantara,1987: hlm.54)
Berdasarkan  pada  hal  bagaimana diatas, menurut penulis faktor yang paling dominan memengaruhi hukum hakim atau putusan seorang hakim adalah bukti-bukti yang  ada  dan  aspek  moralitas  atau integritas  pribadi  hakim  atau  hati  nurani hakim, karena putusan hakim berdasarkan pada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,
sehingga  akan  didapat  putusan  hakim yang adil.

## III. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  pada  bab  terdahulu  maka dapat  ditarik  kesimpulan  oleh  penulis, yaitu : Pertanggungjawaban  pidana  terhadap pelaku  penipuan  perempuan  yang dijadikan  Pekerja  Seks  Komersial  pada Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 1116/PID/B/2009/PN.TK atas nama terdakwa  Sunarti  Als.  Narti  Binti  Matnur dan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 1117/PID/B/2009/PN.TK atas nama terdakwa  Fitria  Als.  Pipit  Binti  Ujang Rahman  dapat  dipertanggungjawabkan, karena kedua terdakwa : a. Mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya b. Perbuatannya tersebut dengan sengaja c. Tidak adanya alasan pemaaf
Alasan-alasan  tersebut  membuktikan kedua terdakwa melakukan tindak pidana dengan  kesalahan.  Kedua  terdakwa  juga dikatakan mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, apabila: a. Ia  mampu  untuk  mengetahui  atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. b. Ia  dapat  menentukan  kehendakwa sesuai dengan kesadaran tersebut.
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  terhadap  perkara penipuan  perempuan  yang  dijadikan Pekerja Seks Komersial pada kasus dengan Nomor  1116/PID/B/2009/PN.TK  atas nama  terdakwa  Sunarti  Als.  Narti  Binti Matnur dan Nomor 1117/PID/B/2009/PN.TK atas nama terdakwa  Fitria  Als.  Pipit  Binti  Ujang Rahman  hakim  dalam  menjatuhkan putusan akan selalu melihat perbuatannya, kesalahannya,
kemampuannya bertanggung  jawab,  dan  bukti – bukti  yang ada  dalam  persidangan  juga  hati  nurani dengan tetap memperhatikan :
berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. (Antonius Sudirman, 2007: hlm.51) Menyadari  bahwa  keadilan  yang diperjuangkan oleh hakim adalah keadilan berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, maka  dalam  setiap  putusannya,  hakim tidak boleh hanya bersandar pada undang – undang  semata  ( let’ternechten  der  wet ), tetapi  juga  harus  sesuai  dengan  hati nuraninya  yang  tulus  dan  harus  mampu menciptakan  hukum  sendiri  melalui putusan – putusannya  yang  biasa  disebut judge made law (hukum yang dibuat oleh hakim).
Selain  kedua  tugas  di  atas,  hakim juga dibebani kewajiban untuk membentuk  hukum  ( rechtsvorming )  atau menciptakan  hukum  ( rechtsvinding ).  Hal ini beralasan sebab kekuasaan kehakiman memiliki  kekuasaan  yang  sangat  besar dalam menentukan putusan apa yang akan diambilnya dalam mengadili suatu perkara yang  dihadapkan  kepadanya.  Dalam  hal ini  Logemann  menegaskan  bahwa kekuasaan kehakiman ialah : “ Een  recherlijks  machts  die  zijn  func’tie goed  verstaat,  moet  er  voortdurend  op bedacht  zijn,  onder  niet  af’latende  her toetsing  en  zelf,  als  zeflstandige ordenende  factor  van  het  gemeenschaps leven  conequent’  zijn  in  zijn  uitspraken ” (“kekuasaan  kehakiman yang  mengerti akan  tugasnya,  harus  selalu  memikirkan bahwa  ia  adalah  faktor  pengatur kehidupan dalam masyarakat yang berdiri sendiri;  maka  ia  harus  cermat  meneliti kembali  dan  dengan  mawas  diri (instropeksi) secara konsekuen
menjatuhkan putusannya”) (Nanda Agung Dewantara,1987: hlm.54) Berdasarkan  pada  hal  bagaimana diatas, menurut penulis faktor yang paling dominan memengaruhi hukum hakim atau putusan seorang hakim adalah bukti-bukti yang  ada  dan  aspek  moralitas  atau integritas  pribadi  hakim  atau  hati  nurani hakim, karena putusan hakim berdasarkan pada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,
sehingga  akan  didapat  putusan  hakim yang adil.

## III. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan
pembahasan  pada  bab  terdahulu  maka dapat  ditarik  kesimpulan  oleh  penulis, yaitu : Pertanggungjawaban  pidana  terhadap pelaku  penipuan  perempuan  yang dijadikan  Pekerja  Seks  Komersial  pada Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 1116/PID/B/2009/PN.TK atas nama terdakwa  Sunarti  Als.  Narti  Binti  Matnur dan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 1117/PID/B/2009/PN.TK atas nama
terdakwa  Fitria  Als.  Pipit  Binti  Ujang Rahman  dapat  dipertanggungjawabkan, karena kedua terdakwa :
a. Mampu mempertanggungjawabkan
perbuatannya b. Perbuatannya tersebut dengan sengaja c. Tidak adanya alasan pemaaf
Alasan-alasan  tersebut  membuktikan kedua terdakwa melakukan tindak pidana dengan  kesalahan.  Kedua  terdakwa  juga dikatakan mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, apabila:
a. Ia  mampu  untuk  mengetahui  atau menyadari bahwa perbuatannya
bertentangan dengan hukum. b. Ia  dapat  menentukan  kehendakwa sesuai dengan kesadaran tersebut.
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  terhadap  perkara penipuan  perempuan  yang  dijadikan Pekerja Seks Komersial pada kasus dengan
Nomor  1116/PID/B/2009/PN.TK  atas nama  terdakwa  Sunarti  Als.  Narti  Binti
Matnur dan Nomor 1117/PID/B/2009/PN.TK atas nama terdakwa  Fitria  Als.  Pipit  Binti  Ujang Rahman  hakim  dalam  menjatuhkan putusan akan selalu melihat perbuatannya, kesalahannya, kemampuannya bertanggung  jawab,  dan  bukti – bukti  yang ada  dalam  persidangan  juga  hati  nurani dengan tetap memperhatikan :
a. Sikap  dan  tindakan  terdakwa  sesudah melakukan tindak pidana.
b. Riwayat  hidup  dan  keadaan  sosial ekonomi terdakwa
c. Pengaruh  tindak  pidana  terhadap korban atau keluarga korban
d. Pemaafan  dari  korban  dan/atau keluarga korban. Dengan  alasan-alasan  diatas  maka hakim  dapat  menjatuhkan  putusan  pada terdakwa  Sunarti  Als.  Narti  Binti  Matnur selama 6 tahun pidana penjara dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua  puluh  juta)  dengan  ketentuan  jika denda tidak di bayar harus di ganti dengan kurungan  selama  2  (dua)  bulan  dan  pada terdakwa  Fitria  Als.  Pipit  Binti  Ujang
Rahman,  pidana  penjara  selama  5  (lima) tahun  dan/atau  pidana  denda  sebesar  Rp.
120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta rupiah)  dengan  ketentuan  bahwa  jika denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan  selama  3  (tiga)  bulan,  selain daripada  itu,  terdakwa  kedua  atas  nama Fitria  Als.  Pipit  Binti  Ujang  Rahman, hakim  dapat  juga  mempertimbangkan putusan terhadap terdakwa mengacu pada Pasal  56  KUHP  karena  terdakwa  turut serta  atau  membantu  ( medeplichtige ) dalam kasus penipuan ini.
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU Ali, Achmad. 1988. Perubahan Masyarakat,  Perubahan  Hukum, dan  Penemuan  Hukum  oleh Hakim . Lembaga Penerbitan Universitas  Hasanuddin.  Ujung Pandang. Andrisman,  Tri.  2009. Delik  Khusus Dalam KUHP .
Universitas Lampung. Press Bandar Lampung. ______2009. Delik Khusus Dalam KUHP . Universitas Lampung. Press Bandar Lampung.
Dewantara, Nanda Agung.
1987. Masalah
Kebebasan
Hakim dalam
Menangani Suatu Perkara Pidana.
Aksara Persada Indonesia. Nawawi,  Barda  dan  Muladi.  1984. Teori Teori  dan  Kebijakan  Pidana . Alumni. Bandung
Nawawi,Barda.  2002. Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana  di Indonesia .  Citra  Aditya  Bakti. Bandung. Singaribun,  Masri  dan  Sofyan  Effendy.
1985, Metode  Penelitian  Survey .
LP3ES. Jakarta. Sudarto.  1990. Kapita  Selekta  Hukum Pidana Indonesia .Alumni Bandung.Bandung. Sudirman,  Antonius.  2007. Hati  Nurani Hakim  dan  Putusannya .  Citra Aditya Bakti. Bandung Sujata,  Antonius.  2006. Landasan Peninjauan  Kembali  Kasus  Tibo. Suara Pembaruan. Edisi 26 September 2006. Suryasaputra,Ruswiati.  2007. Trafficking Perempuan untuk Tujuan Prostitusi  dalam  Perspektif  HAM . Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia.Jakarta.

## B. PERATURAN  PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang – Undang  No.  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Jurnal PRANATA HUHUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id
ISSN 1907-560X