## STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATENG TULUNGAGUNG

## Tourism Development Strategy In Tulungagung Regency
Ida Gemawati Monda 1 & Imam Fachruddin 2
1,2 Magister Ilmu Administrasi Universitas Kadiri

## Abstrak
Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupateng Tulungagung  dalam  pengembangan  pariwisata.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk melakukan interpretasi pengalaman para informan yang terkait dengan kegiatan pengembangan pariwisata. Setidaknya,  strategi  yang  telah  digunakan  adalah  melakukan  sinergi  seluruh  lembaga  terkait  beserta optimalisasi  peran  desa  wisata.  Faktor  penghambat  yang  muncul  adalah  lokasi  geografis  tempat  wisata yang  sulit  dan  merupakan  daerah  rawan  bencana,  sedangkan  faktor  pendukung  yang  signifikan  adalah adanya media sosial yang mampu mendatangkan wisatawan tanpa memerlukan sumber daya yang besar..
Kata Kunci: strategi; pengembangan pariwisata; desa wisata; lokasi wisata

## Abstract
This study aims to analyze the strategies that have been implemented by the local government of Tulungagung District in  developing  tourism.  This  study  uses  a  qualitative  approach  to  interpret  the  experiences  of  informants  related  to tourism  development  activities.  At  least,  the  strategy  that  has  been  used  is  to  synergize  all  related  institutions  and optimize  the  role  of  tourism  villages.  The  inhibiting  factor  that  emerges  is  the  geographical  location  of  tourist attractions that are difficult and are disaster-prone areas, while a significant supporting factor is the presence of social media that can bring tourists without requiring substantial resources
Keywords :  strategy; tourism development;  tourist village; tourist location
A. PENDAHULUAN
Komitmen serta keseriusan pemerintah  pusat  dan  daerah  semakin menguat  guna  mendayagunakan  sektor pariwisata  sebagai  sumber  pendapatan sekaligus penguatan karakter lokal. Perkembangan sektor pariwisata ini diharapkan  bermuara  pada  kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ).  Dengan  dikembangkannya sektor pariwisata daerah, masyarakat sekitar dapat memperoleh sumber penghasilan tetap yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber pemenuhan  kebutuhan  hidup  mereka. Mereka  dapat  bekerja  sebagai  pedagang (makanan, souvenir, dan lain-lain), penyedia jasa parkir, penyedia jasa pendamping wisata ( guide ), atau bekerja di bidang lain.
Dari  perspektif  pembangunan, tidak  dipungkiri  jika  pariwisata  dipandang sebagai  sektor  penting  sebagai  sumber ekonomi negara serta masyarakat. Pariwisata
juga  memiliki  kemampuan  mendorong pengembangan  sosial  budaya  sekaligus strategis untuk mempromosikan citra bangsa diluar  negeri.  Hal  ini  lebih  dikarenakan bahwa dengan dibuka dan
dikembangkannya sektor wisata, daerah bisa memperkenalkan  budaya  mereka  sekaligus melestarikan  budaya  asli  daerah  yang  pada era modern ini semakin terkikis oleh budaya asing, serta mempromosikan produk unggulan  daerah  dengan  mengaktifkan UMKM dan membangkitkan industri rumah tangga,  sehingga  diharapkan  kelak  dapat mengembangkan
sumber penghasilan masyarakat,  mengurangi  pengangguran  dan membuka lapangan kerja.
Di  era  otonomi  (desentralisasi) pemerintah  kabupaten/kota  diharapkan semakin  mandiri,  karena  mempunyai keleluasaan  untuk  meningkatkan  kreativitas dalam  mengembangkan  potensi  yang  ada, serta  dapat  mengurangi  ketergantungan terhadap  pemerintah  pusat  bukan  hanya
dalam pembiayaan tetapi juga terkait dengan pengelolaan  penerimaan  dan  pengeluaran daerah.
Salah satu upaya untuk
meningkatkan  penerimaan  daerah  yaitu dengan  mengoptimalkan  potensi  dalam sektor  pariwisata.  Salah  satu  bentuk keseriusan  pemerintah  adalah  dengan melakukan  penyusunan  regulasi  melalui master  plan sesuai  amanat  UU  No  10  Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yaitu sebagaimana  tertera  pada  pasal  8,  bahwa penting  bagi  Provinsi,  Kabupaten/Kota menerbitkan  Rencana  Induk  Pengembangan Kepariwisataan
Daerah
(RIPPARDA). Adapun  tujuan  dan  fungsi  dari  penyusunan dan  penerbitan  dokumen  RIPPARDA  ini untuk memberikan arah pengembangan atas visi
misi serta rencana program pembangunan  kepariwisataan  pada  masing- masing wilayah yang tentunya disinkronkan dengan  dokumen  perencanaan  lainnya misalkan RPJMD, RTRW maupun RDTR.
Payung  hukum  pengembangan sektor pariwisata nasional telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang  Kepariwisataan.  Undang  –  Undang ini  memberikan  batasan  definisi  pariwisata dan  kepariwisataan  sebagai  berikut  : “pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata  dan  didukung  berbagai  fasilitas  serta layanan  yang  disediakan  oleh  masyarakat, pengusaha,  pemerintah,  dan  pemerintah daerah.  Sementara  itu  yang  dimaksud dengan kepariwisataan didefinisikan sebagai keseluruhan  kegiatan  yang  terkait  dengan pariwisata  dan  bersifat  multidimensi  serta multidisiplin  yang  muncul  sebagai  wujud kebutuhan  setiap  orang  dan  negara  serta interaksi  antara  wisatawan  dan  masyarakat setempat,  sesama  wisatawan,  pemerintah, pemerintah  daerah  dan  pengusaha.  Definisi tersebut  memberikan  gambaran  bahwa pembangunan  sektor  pariwisata  perlu dilakukan  secara  terintegrasi  dengan  sektor lainnya  dan  dengan  para  pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah  daerah,  pengusaha  maupun masyarakat.  Secara  khusus  Undang  – Undang  ini  juga  telah  mengatur  dimensi pembangunan  kepariwisataan  nasional  yang terbagi  ke  dalam  empat  bagian  utama  yaitu
(a)  industri  pariwisata,  (b)  destinasi pariwisata,
(c) pemasaran, dan (d) kelembagaan kepariwisataan.
Kabupaten  Tulungagung  sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki  kekayaan  akan  tempat  wisata maupun aktivitas wisatanya
yang sebelumnya  terkenal  dengan  sebutan  Kota Marmer,  dalam  mendorong  pembangunan ekonominya  mencoba  untuk  lebih  berusaha mengembangkan  potensi  kewilayahan  yang dimiliki.  Kabupaten  Tulungagung  memiliki suguhan  pemandangan  alam  yang  indah, dengan  memiliki  bentang  garis  pantai sepanjang  lebih  kurang  51  km,  terbentang sebanyak  lebih  dari  40  pantai  yang  eksotik, diantaranya  Pantai  Popoh,  Pantai  Sidem, Pantai Brumbun, Pantai Sine, Pantai Molang, Pantai  Klatak,  Pantai  Gerangan,  Pantai Mbayem,  pantai  Sioro,  Pantai  Brumbun, Pantai Sanggar, Pantai Ngalur, Pantai Pathok Gebang,  Pantai  Banyu  Muluk,  Pantai Nglarap  dan  lain-lain.  Selain  daya  tarik wisata  (DTW)  pantai,  Tulungagung  juga memiliki  DTW  alam  lain,  diantaranya  Air Terjun  Lawean  di  Kecamatan  Sendang, Coban  Kromo  di  Kecamatan  Campurdarat dan beberapa gua alami diwilayah perbukitan  karst  Campurdarat.  Selain  itu,  di Kabupaten  Tulungagung  banyak  pula dijumpai  wisata  minat  khusus    dan  wisata sejarah  maupun  pra  sejarah.  Sebab  di Kabupaten  Tulungagung  pernah  ditemukan fosil manusia erectus (manusia purba) homo wajakensis. Peninggalan benda cagar budaya berupa  candi,  petilasan,  makam  kuno,  juga banyak di jumpai di Kabupaten ini.
Di  Kabupaten Tulungagung masih banyak  DTW  potensial  yang  belum dikembangkan  dan  dikelola  dengan  optimal oleh  pemerintah.  Kedepan,  pengembangan sektor  pariwisata  ini  diharapkan  mampu mengembangkan  perekonomian.  Selain  itu juga beberapa potensi wisata lain, khususnya wisata  budaya,  wisata  alam,  bahkan  wisata kuliner  yang  dapat  dijadikan  sebagai destinasi  alternatif  selama  berwisata  di Provinsi  Jawa  Timur.  Potensi-potensi  wisata tersebut  diharapkan  mampu  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  perekonomian wilayahnya.  Lebih  lanjut  dipahami  pula  bila pariwisata  dipandang  sebagai  industri  yang
berdampak terhadap banyak
sektor ( multiplier  effects ),  mampu  menciptakan peningkatkan  kesejahteraan  rakyat  serta menciptakan  kesempatan  kerja  yang  relatif besar  sekaligus  mengurangi  kemiskinan. Menyadari  akan  keberadaan  sumber  daya pariwisata serta komponen lainnya, pemerintah  Kabupaten  Tulungagung  di tahun  2015  menetapkan  untuk  melakukan penyusunan  Rencana  Induk  Pengembangan Pariwisata  Daerah  (RIPPARDA)  agar  lebih mampu  mengembangkan  dan  melakukan tata  kelola  (manajemen)  kepariwisataan daerah. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA)  ini  merupakan  strategi  dasar dalam  menentukan  bagaimana  pemerintah daerah  Tulungagung  akan  memulai  upaya pengembangan
pariwisatanya guna mencapai  tujuan  pengembangan  wisata sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.
Dalam  penyusunan  penelitian  ini, yang  menjadi  focus  penelitian  yaitu: berkaitan  dengan  strategi  yang  dilakukan oleh  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Kabupaten  Tulungagung  yang  merupakan dinas  yang  mempunyai  tugas  pokok  dan fungsi terkait dengan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Tulungagung, untuk mengembangkan destinasi/ obyek daya tarik wisata  Kabupaten  Tulungagung,  beberapa obyek  daya  tarik  wisata  yang  saat  ini berkembang dan yang belum berkembang di Kabupaten  Tulungagung,  model  dan  teknik promosi  wisata  yang  bisa  diterapkan  guna memperkenalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten
Tulungagung, dan model pembinaan  ekonomi  kreatif  dalam  rangka untuk
mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tulungagung.
Berdasarkan  latar  belakang  dalam Tesis  ini,  maka  dapat  diambil  rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung ?
2. Apa  sajakah  faktor  penghambat  dan pendukung strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung ?

## B. KERANGKA TEORI

## Kebijakan Publik
Istilah  kebijakan  publik  lebih  sering dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan- tindakan  atau  kegiatan  pemerintah,  hal  tersebut sebagaimana  dikemukakan  oleh  Carl  J.  Friedrick dalam  Solichin  (2004:3)  yang  menyatakan  bahwa kebijakan ialah : “Suatu tindakan yang mengarah pada  tujuan  yang  diusulkan  oleh  seseorang, kelompok  atau  pemerintah  dalam  lingkungan tertentu  sehubungan  dengan  adanya  hambatan- hambatan  tertentu  seraya  mencari  peluang- peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.” Pengertian  kebijakan  yang  disebutkan  di  atas sebagai  suatu  tindakan  yang  diusulkan  oleh pemerintah,  lain  halnya  pendapat  George  C. Edwads  III  dan  Ira  Sharkansky  dalam  Islamy  ( 2001:18-19)  yang  menyatakan  bahwa  “Kebijakan Negara  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah”, sehingga suatu kebijakan  tidak  hanya  suatu  tindakan  yang diusulkan  tetapi  juga  yang  tidak  dilaksanakan, demikian  pula  pendapat  Thomas  Dye  dalam Subarsono  (2005:2)  yang  mengatakan  kebijakan publik  adalah  apapun  pilihan  pemerintah  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan,  definisi tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik  tersebut  dibuat  oleh  badan  pemerintah, bukan  organisasi  swasta;  (2)  kebijakan  publik menyangkut  pilihan  yang  harus  dilakukan  atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
Dengan  pengertian-pengertian  kebijakan publik  di  atas  disimpulkan  bahwa  kebijakan adalah  serangkaian  tindakan  pemerintah  yang bersifat  mengatur  dalam  rangka  merespon permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat  dan mempunyai  tujuan  tertentu,  berorientasi  kepada kepentingan  publik  (masyarakat)  dan  bertujuan untuk  mengatasi  masalah,  memenuhi  keinginan dan  tuntutan  seluruh  anggota  masyarakat. Kebijakan  juga  memuat  semua  tindakan pemerintah  baik  yang  dilakukan  maupun  tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaanya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana  atau  pengguna  kebijakan  agar dipatuhi,  hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Easton (Islamy,  2001:19)  bahwa  kebijakan  mengandung nilai  paksaan  yang  secara  sah  dapat  dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi  kebijakan  merupakan suatu analisis dengan lebih melakukan retropeksi dari pada prospeksi dengan tujuan ganda, yaitu : pertama memberi informasi bagaimana program- program  tersebut  dapat  terlaksana,  kedua menunjukkan  faktor-faktor  yang  dapat  diubah agar diperoleh capaian hasil yang lebih baik yang
dapat memberikan perubahan implementasi atau program  baru.  Sebagaimana  Budi  Winarno (1998:72)  menyatakan  proses  implementasi memiliki  variabel  atau  faktor  yang  membentuk kaitan  (  linkage  )  antara  kebijakan  dan  capaian  ( performance  ).  Variabel  tersebut  merupakan variabel  bebas  dan  variabel  terikat  yang  saling berhubungan  satu  sama  lainnya.  Sebagaimana dikatakan  di  atas  bahwa  capaian  kebijakan dipengaruhi  adanya  beberapa  variabel,  variabel- variabel  tersebut  ditunjukkan  pada  beberapa model  Implementasi  kebijakan,  menurut  Van Meter  dan  Van  Horn  (Samudra  Wibawa,1994:19) Implementasi  kebijakan  dipengaruhi  adanya komunikasi,  sumber-sumber  (sumber  daya), kecenderungan/sikap  dan  struktur  birokrasi, standard  dan  sasaran  kebijakan  serta  kondisi sosial  ekonomi  dan  politik.  Spesifik  Van  Meter dan  Van  Horn  lebih  menekankan  kepada  kinerja kebijakan.
Selanjutnya  Van  Meter  dan  Van  Horn (Solichin  2004:81)  dalam  model  implementasi kebijakannya juga menganggap faktor komunikasi  akan  berpengaruh  yaitu  komunikasi antar  organisasi  terkait  serta  kegiatan-kegiatan pelaksanaannya  mencakup  antar  hubungan dalam  lingkungan  sistem  politik  dengan kelompok-kelompok sasaran.
Van Meter mengharapkan semua pelaksana harus memahami  apa  yang  diidealkan  oleh  kebijakan yang  implementasinya  menjadi  tanggung  jawab mereka,  organisasi  atasan  mestinya  mampu mengkondisikan organisasi bawahan atau pelaksana,  karena  dalam  implementasi  sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama bagi keberhasilan suatu program.
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn, implementasi  yang  berhasil  merupakan  fungsi dari  kemampuan  organisasi  pelaksana  Untuk melakukan  apa  yang  diharapkan  untuk dikerjakan.  Van  Meter  dan  Van  Horn  juga megemukakan  bahwa  kapasitas  sebagai  faktor yang  berpengaruh  bagi  implementasi  kebijakan (Budi Winarno, 2002 : 122).

## E-Government
E-Government adalah pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi  guna pelaksanaan  pemerintahan  yang  efisien  dan murah,  meningkatkan  pelayanan    masyarakat dengan cara menyediakan sarana publik sehingga masyarakat  mudah  mendapatkan  informasi (Caldow,  disitasi  Indrajit,  2006).  Pendapat  lain mengatakan bahwa e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti : Wide Area Network, Internet dan mobile computing)  yang  memungkinkan  pemerintah
untuk  mentransformasikan  hubungan  dengan masyarakat,  dunia  bisnis  dan  pihak  yang berkepentingan. Dalam prakteknya, e- Government  adalah  penggunaan  internet  untuk melakukan  urusan  pemerintah  dan  penyediaan pelayanan  publik  yang  lebih  baik  yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (http://www.worldbank.org,  disitasi  Indrajit, 2006).
Beberapa  definisi  lain  mengenai  e- Government  menurut  beberapa  sumber  sebagai berikut :
1) Deloitte  Research  (2000)  :  menggunakan teknologi  untuk  pelayanan  masyarakat,  bisnis dan pegawai yang lebih baik.
2) West (2001, p.863) : pengiriman informasi kepemerintahan  dan  layanan  online  melalui internet atau perlengkapan digital lainnya.
3)
Cook  et.al  (2002)  :  e-Government memiliki  empat  dimensi  dalam  hubungannya dengan  fungsi  dan  kegiatan  kepemerintahan:  e- services
(mengirim informasi secara elektronik/online),  management  (menggunakan TIK  untuk  meningkatkan  manajemen  dan komunikasi  di  internal  atau  di  luar  struktur kepemerintahan),  e-democracy  (menggunakan TIK  untuk  mendapatkan  partisipasi  masyarakat dalam  kegiatan  demikrasi),  dan  e-commerce (transaksi online dari kebutuhan dan layanan). 4) Bhatnagar (2002): membagi dan melayani masyarakat dan bisnis dengan tujuan mengurangi korupsi,  mengurangi  waktu  dan  biaya,  dan meningkatkan transparansi.
5) World  Bank  (2002):  mengguanakan  TIK untuk  mengubah  dan  meningkatkan  hubungan antar  pemerintah,  masyarakatbisnis  dan  unit kepemerintahan lainnya.
6) Mark  Forman  (2005):  penerapan  TIK untuk  meningkatkan  kinerja  dari  fungsi  dan layanan pemerintah tradisional.
7) World Bank Group (2006): penggunaan TI oleh  badan-badan  pemerintah,  seperti:  wide area network,  internet  dan  mobile  computing  yang mempunyai  kemampuan  untuk  mengubah hubungan  dengan  warga  negara,  pelaku  bisnis dan badan pemerintah lainnya.
8) Legislative Analyst’s office (2006): sebuah proses  transaksi  bisnis  antara  masyarakat  dan pemerintah  melalui  penggunaan  sistem  yang terotomasi dan jaringan internet, biasanya disebut world wide web.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pengembangan  e-Government  merupakan  upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan  yang  berbasis  elektronik  dalam rangka  meningkatkan  kualitas  layanan  publik secara efektif dan efisien. Menurut Dr. Nag Yeon
Lee  terdapat  8  (delapan)  model  e-Government, yaitu:
1) Pemerintah ke masyarakat (G2C):
penyampaian  layanan  publik  dan  informasi  satu arah oleh pemerintah ke masyarakat.
2) Masyarakat ke pemerintah (C2G):
memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
3)
Pemerintah  ke  bisnis  (G2B):  transaksi- transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai
informasi
yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi  dengan  pemerintah.  Sebagai  contoh yaitu sistem e-procurement.
4) Bisnis  ke  pemerintah  (B2G):  mengarah kepada  pemasaran  produk  dan  jasa  ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih  efisien,  terjadi  peningkatan  proses  bisnis dan  manajemen  data  ektronik.  Sistem  e- procurement  adalah  contoh  aplikasi  yang memfasilitasi baik interaksi G2B maupun B2G. 5) Pemrintah  ke  pegawai  (G2E):  terdiri  dari inisiatif-inisiatif  yang  memfasilitasi  manajemen pelayanan  dan  komunikasi  internal  dengan pegawai pemrintahan.
6) Pemerintah ke pemerintah (G2G): memungkinkan  komunikasi  dan  pertukaran informasi  online  antar  departemen  atau  lembaga pemerintahan  melalui  basis  data  terintegrasi sehingga  berdampak  pada  efisiensi  dan efektivitas.
7) Pemerintah  ke    ke  organisasi  nirlaba (G2N):  pemerintah  menydiakan  informasi  bagi organisasi  nirlaba,  partai  politik,  atau  orrganisasi sosial.
8) Organisasi  nirlaba  ke  pemerinta  (N2G): memungkinakan  pertukaran  informasi  dan komunikasi  antara  pemerintah  dan  organisasi nirlaba, partai politik dan organisasi sosial.
Menurut  Lee  (2009)  tujuan  dari  e- Government  adalah  penyampaian  layanan pemerintah  kepada  masyarakat  dengan  lebih efektif.  Umumnya  semakin  banyak  layanan online  yang  tersedia  dan  semakin  luas penggunaan  layanan  tersebut,  maka  akan semakin besar dampaknya terhadap e-
Government.  Kemudian  menurut  Raharjo  (2001) manfaat dari penerapan e-Government adalah : 1) Palayanan  servis  yang  labih  baik  kepda masyarakat.  Informasi  dapat  disediakan  24  jam sehari,  7  hari  seminggu,  tanpa  harus  menunggu dibukanya  kantor.  Informasi  dapat  dicari  dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintah.
2) Peningkatan hubungan antara pemrintah, pelaku  bisnis  dan  masyarakat  umum.  Adanya keterbukaan  (transparansi)  maka  diharapkan hubungan  antara  berbagai  pihak  menjadi  lebih
baik.  Keterbukaan  ini  menghilangkan  saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
3)
Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi  yang  mencukupi,  masyarakat  akan belajar untuk menentukan pilihannya.
4) Pelaksanaan  pemerintahan    yang  lebih efisien.  Sebagai  contoh  koordinasi  pemerintah dapar dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing.  Bagi  Indonesia  yang  sangat  luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu.
Menurut  Inpres  No.  3  Tahun  2003, pengembangan  e-Government  merupakan  upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan  yang  berbasis  (menggunakan) elektronik  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas layanan  publik  secara  efekti  dan  efisien.  Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  di lingkungan  pemerintah  dengan  mengoptimalkan pemanfaatan  teknologi  informasi.  Pemanfaatan teknologi  informasi  tersebut  mencakup  2  (dua) aktivitas  yang  berkaitan,  yaitu  (1)  pengolahan data,  pengelolaan  informasi,  sistem  manajemen dan  proses  kerja  secara  elektronis;  (2) pemanfaatan  kemajuan  teknologi  informasi  agar pelayanan  publik  dapat  diakses  secara  mudah dan  murah  oleh  masyarakat  di  seluruh  wilayah negara.

## C. METODE PENELITIAN Perspektif Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian deskriptif  analisis,  dimana  peneliti  akan menggambarkan masalah strategi pengembangan pariwisata  Kabupaten  Tulungagung  secara  rinci dengan  menggunakan  data-data  yang  diperoleh selama proses penelitian.
Penelitian  dilakukan  dengan  melakukan studi  di  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Kabupaten  Tulungagung.  Dengan  demikian, penelitian  ini  masuk  dalam  kategori  penelitian lapangan  (field  research),  yaitu  suatu  penelitian yang  dilaksanakan  secara  intensif,  terperinci  dan mendalam  terhadap  obyek  tertentu  yang kemudian didukung oleh bahan - bahan dari hasil kepustakaan .

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  yang  peneliti  pilih adalah  Kabupaten  Tulungagung,  secara  spesifik pada  Dinas  Kebudayaan  Dan  Pariwisata Kabupaten  Tulungagung.  Lokasi  ini  kami  pilih karena Kabupaten Tulungagung memiliki banyak daerah  wisata  yang  sangat  bagus  dan  menarik untuk  dikembangkan.  Potensi  wisata  lain  yang tidak kalah menarik adalah wisata budaya, wisata kuliner, kerajinan dan lain-lain. Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Tulungagung
merupakan  lembaga  milik  pemerintah  yang memang  secara  khusus  menangani  masalah pariwisata  di  daerah  Kabupaten  Tulungagung, sehingga terkait strategi pengembangan pariwisata,  Dinas  tersebutlah  yang  paling  tepat untuk  peneliti  peneliti  jadikan  tempat  studi. Selain itu juga karena di Kabupaten Tulungagung sudah terdapat aturan khusus terkait pengembangan daerah wisata.

## D. PEMBAHASAN
Analisis  Strategi  Pengembangan  Pariwisata  di Kabupaten Tulungagung
Sebagaimana
sudah diuraikan sebelumnya  bahwa  pemerintah  Kabupaten Tulungagung,  khususnya  instansi  terkait,  yaitu Dinas  Kebudayaan  Dan  Pariwisata  Kabupaten Tulungagung, telah membuat rencana pembangunan  dan  pengembangan  pariwisata yang  terdapat  di  Kabupaten  Tulungagung,  baik wisata  alam,  buatan,  sejarah  dan  budaya  ,  dan juga  wisata  kuliner.  Kabupaten  Tulungagung telah membuat strategi khusus dalam pembangunan  dan  pengembangan  pariwisata dengan menerbitkan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA)  yang  telah  dituangkan  dalam
Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2017.  Dengan adanya perda ini pemerintah daerah mendapatkan landasan hukum dalam pembangunan  dan  pengembangan  obyek  daya tarik  pariwisata  yang  ada  di  Kabupaten Tulungagung.
Dalam pembangunan dan pengembangan destinasi  pariwisata  di  Kabupaten  Tulungagung yang  sangat  komplek  dan  beraneka  ragam  ini, tentunya  membutuhkan  strategi  yang  cermat. Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan oleh  penulis  terhadap  beberapa  pejabat  di lingkungan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Kabupaten  Tulungagung  yang  terkait  dengan pembangunan  dan  pengembangan  pariwisata didapatkan  berbagai  informasi  yang  selanjutnya digunakan  sebagai  dasar  dalam  menganalisis strategi  pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten Tulungagung.  Strategi  pengembangan  pariwisata di Kabupaten Tulungagung tersebut antara lain :
1. Mensinergikan  semua  Perangkat  Daerah dan  steakholder  terkait  untuk  secara  bersama    - sama  membangun  dan  mengembangkan  obyek daya tarik wisata sesuai dengan prioritas
2. Pembangunan  sarana  dan  prasarana akses  jalan  menuju  kawasan  obyek  daya  tarik pariwisata yang akan dikembangkan
3. Membangun  dan  meningkatkan  sarana dan prasarana umum pada destinasi wisata yang sudah  di  kerjasamakan  antara  Pemerintah Daerah, Perhutani dan Pemerintah Desa.
4. Menggandeng investor dalam
pengembangan  pariwisata,  dengan  MOU  yang jelas.  Hal  ini dilakukan  dalam  rangka  mensiasati adanya keterbatasan anggaran.
5. Mengoptimalkan  peran  dan  fungsi  desa dan pokdarwis dalam pengembangan obyek daya tarik pariwisata yang ada di daerahnya masing – masing.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  dana  desa  untuk  membangun obyek  wisata  yang  ada  di  daerahnya  yang selanjutnya dapat dikelola oleh Bumdes.
6. Menggunakan berbagai media baik media online,  media  elektronik,  media  cetak,  dan  juga media lainnya untuk kegiatan promosi pariwisata.
7. Mengoptimalkan  peran  ekonomi  kreatif dalam mendukung
pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tulungagung.
Untuk  mengetahui  apakah  strategi  yang diterapkan  oleh  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Kabupaten  Tulungagung  benar-benar sesuai  untuk  pembangunan  dan  pengembangan pariwisata  di  wilayah  Kabupaten  Tulungagung, maka  perlu  diadakan  suatu  analisa  khusus dengan  mempertimbangkan  banyak  faktor  yang memang  bisa  dijadikan  acuan,  seperti  analisa mengenai isu-isu strategis terkait kepariwisataan, peran  pariwisata  dalam  pembangunan,  isu-isu kepariwisataan  baik  secara  regional,  nasional, maupun  daerah,  analisa  mengenai  destinasi wisata yang menjadi favorit pengunjung, analisis kerawanan  bencana  yang  tentu  akan  sangat berpengaruh  terhadap  destinasi  wisata  dan jumlah  wisatawan,  analisis  terkait  priorotas destinasi  wisata  yang  harus  dibangun  dan dikembangkan  terlebih  dahulu,  analisis  terkait ketersediaan  fasilitas  pendukung  di  wilayah destinasi  wisata,  dan  lain-lain  yang  baik  secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh  terhadap  pembangunan    dan pengembangan pariwisata.

## Analisis Destinasi Wisata Dan Prioritasnya
Destinasi
wisata di Kabupaten Tulungagung  yang  menjadi  prioritas  para wisatawan ditunjukkan dengan potensi daya tarik yang  dimiliki  oleh  destinasi  wisata  yang dimaksud  dan  seberapa  banyak  wisatawan  yang mengunjunginya.  Untuk  destinasi  wisata  yang memiliki  potensi  daya  tarik  yang bagus,  baik  itu
wisata  alam,  buatan,  budaya  dan  kuliner,  akan dibangun,  dikembangkan  dan  dikelola  dengan baik oleh instansi terkait.
Dari  data  sebaran  kepariwisataan  Kabupaten Tulungagung  terlihat  bahwa  daya  tarik  wisata alam  cukup  bervariasi  dan  banyak  dikunjungi wisatawan. Fakta ini menunjukkan bahwa wisata alam yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung memiliki  kualitas  yang  bagus  sehingga  diminati wisatawan, dan promosinya cukup efektif melalui media sosial. Selain promosi dilakukan oleh dinas terkait,  ternyata  kebiasaan  pengunjung  yang kemudian  memposting  foto  mereka  saat melakukan  kunjungan  di  destinasi  wisata  yang ada  di  Kabupaten  Tulungagung,  juga  sangat berperan  dalam  promosi  destinasi  wisata. Sebagian  besar  postingan  memilih  wisata  alam, seperti  pantai,  sebagai  destinasi  wisata  favorit yang  memiliki  keindahan  pemandangan  yang cukup menarik.
Analisis Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Pariwisata Dalam menentukan strategi
pembangunan  dan  pengembangan  pariwisata, Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten Tulungagung  telah  menyusun  rencana  strategis yang dimuat dalam Rencana Induk Pengembangan  Pariwisata  Daerah  (RIPPARDA), dimana  RIPPARDA itu sendiri merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk memulai upaya pengembangan pariwisata guna  mencapai  tujuan  pengembangan  wisata sebagaimana  diamanatkan  dalam  UU  No.  10 Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan.  Strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten
Tulungagung  sangatlah  beragam,  diantaranya adalah :
1. Membuat
tema produk untuk Tulungagung  sesuai  dengan  kluster,  terbagi dalam tiga kluster, yaitu : 1) daerah pantai selatan jawa yang didukung bentang pantai yang luas, 2) area  tengan  yang  memiliki  potensi  sejarah  dan budaya  masyarakat,  dan  3)  daerah  pegunungan argo  wilis  yang  memiliki  potensi  alam pegunungan serta budaya.
2. Diseminasi citra pariwisata dalam informasi  dan  promosi  pariwisata,  dilaksanakan dengan penciptaan citra dan semboyan pariwisata.  Dengan  harapan  destinasi  pariwisata semakin  dikenal  dan  mudah  diingat  oleh masyarakat.
3. Mengatur  strategi  pemasaran  dengan mengidentifikasi sumber-sumber wisatawan yang
potensial,  merancang  materi  dan  media  promosi yang informatif, efektif dan efisien.
4.
Mengembangkan kelembagaan dan sumber  daya  manusia,  dimana  dalam  hal pengelolaan  daya  tarik  wisata  dilakukan  oleh pemerintah,  lembaga  swasta,  masyarakat,  dan organisasi  menejemen  destinasi  yang  melibatkan unsur  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat. Langkah riil yang diterapkan dengan meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat, peningkatan  pendidikan,  ekonomi,  perencanaan destinasi wisata dan pengembangan konservasi.
Pembangunan dan pengembangan pariwisata,  secara  riil  juga  sangat  bergantung pada  ketersediaan  modal  untuk  mengelola,  serta ketersedian  sarana  dan  prasarana  pendukung pengembangan  usaha  pariwisata,  selain  tata kelola yang baik dan terencana.
Dalam  hal  pelaksanaan  RIPPARDA, pemerintah  Kabupaten  Tulungagung,  dalam  hal ini  dinas  terkait,  sudah  berupaya  secara maksimal,  terbukti  dengan  semakin  dikenalnya daerah  tujuan  wisata  yang  ada  di  Kabupaten Tulungagung,  adanya  peningkatan  hasil  industri pariwisata dari tahun ke tahun, serta pendapatan daerah  Kabupaten  Tulungagung  yang  juga mengalami  penambahan.  Meskipun  tetap  saja terdapat kendala-kendala tertentu, terkait pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tulungagung.
Faktor Penghambat Dan Pendukung Pelaksanaan  Strategi  Pengembangan  Pariwisata di Kabupaten Tulungagung Dalam pelaksanaan strategi
pengembangan  pariwisata di  wilayah  Kabupaten Tulungagung  tidak  terlepas  dari  adanya  faktor penghambat  dan  faktor  pendukungnya.  Faktor- faktor  ini  perlu  diurai  agar  ke  depan  dapat dijadikan referensi sebagai dasar penerapan ulang strategi yang sudah ada atau mengubah item-item tertentu  yang  ada  dalam  strategi  lama,  atau mungkin  menggantinya  dengan  strategi  baru yang  lebih  baik,  efektif  dan  efisien.  Secara  rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

## Faktor Penghambat
1) Dana yang terbatas
2) Lokasi geografis objek wisata.
3)  Status  kepemilikan  lahan  dengan  pihak  lain (Perum Perhutani).
4)Banyak  daerah  destinasi  wisata  yang  rawan bencana,  sehingga  perlu  kewaspadaan  dan
kesiapan  tersendiri  dari  dinas  terkait  atau pengelola untuk menyikapinya.

## Faktor Pendukung
1) Objek wisata yang sudah terkenal dan dikenal oleh masyarakat luas.
2) Peran pemerintah dan masyarakat sekitar.
3) Mudahnya koordinasi antar pihak terkait.
4)  Undang-undang  No.  10  Tahun  2009  tentang kepariwisataan.
5)Diterbitkannya  Rencana  Induk  Pengembangan Pariwisata  Daerah  (RIPPARDA)  Kabupaten Tulungagung  Nomor  2  pada  Tahun  2017  guna melaksanakan  amanat  UU  N0.  10  Tahun  2009 Tentang Kepariwisataan.
6) Perkembangan Teknologi.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian dan  pembahasan  masalah,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Dalam hal pengembangan pariwisata  di  Kabupaten  Tulungagung,baik wisata  alam,  buatan,  budaya,  maupun  kuliner, dan  wisata  lainnya,  Pemerintah  Kabupaten Tulungagung,  dalam  hal  ini  Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Tulungagung, menerbitkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  2 Tahun 2017
tentang Rencana
Induk
Pengembangan  Pariwisata  Daerah  (RIPPARDA) yang  memuat  strategi  pengembangan  pariwisata guna  melaksanakan  tujuan  pembangunan  wisata sebagaimana  diamantkan  dalam  UU  No.  10 Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan.  Berbagai rencana  pengembangan  dituangkan  dalam RIPPARDA  dan  sudah  dilaksanakan  oleh  dinas terkait dengan melibatkan swasta dan masyarakat secara  maksimal,  dengan  bukti  semakin dikenalnya daerah wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung  oleh  masyarakat  luas,  semakin banyaknya  pengunjung  yang  mendatangi  obyek wisata  di  Kabupaten  Tulungagung  serta bertambahnya  Pendapatan  Asli  Daerah  dari sektor  wisata.  Meskipun  belum  semua  obyek wisata  yang  sebenarnya  memiliki  daya  tarik wisata telah dibangun, dikelola dan dikembangkan  dengan  baik,  karena  keterbatasan dana  yang  tersedia.  Sedangkan  terkait  dengan
strategi  Pengembangan  Pariwisata  di  Kabupaten Tulungagung antara lain :
a. Menyusun dokumen perencanaan pengembangan wilayah obyek daya tarik  wisata  yang  menjadi  prioritas  untuk dikembangkan;
b. Melaksanakan  kerjasama  dengan pihak  terkait  (perhutani  dan  desa)  dalam mengembangkan  obyek  daya  tarik  wisata  yang menjadi prioritas untuk dikembangkan;
c. Membangun  obyek  daya  tarik wisata yang menjadi prioritas untuk dikembangkan melalui pendanaan APBD, APBD,
Provinsi, maupun swasta; d. Melibatkan masyarakat dan
Kelompok  Sadar  Wisata  dalam  pengembangan obyek daya tarik wisata;
e.
Mengadakan  event  –  event hiburan pada obyek daya tarik wisata;
f.
Melakukan promosi wisata
melalui berbagai media, baik media online, media cetak, media elektronik, serta mengikuti kegiatan pameran wisata di luar daerah; g. Melibatkan  masyarakat  dalam mempromosikan pariwisata; h. Meningkatkan kemampuan
Sumber  Daya  Manusia    (SDM)  pengelola  obyek daya  tarik  pariwisata  dengan  mengadakan pelatihan – pelatihan;
i. Menarik  minat  investor  untuk menginvestasikan modalnya pada bidang kepariwisataan  di  Kabupaten  Tulungagung.
Dimana Pemerintah Daerah memberikan kemudahan  perijinan,  pemenuhan  sarana  – prasarana  yang  dibutuhkan  (akses  jalan,  listrik, dan lain – lain);
2. Dalam  hal  pelaksanaan  strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten
Tulungagung, terdapat berbagai faktor
penghambat dan pendukung yang keberadaannya  sangat  penting  karena  memberi pengaruh  yang  signifikan  dalam  pengembangan pariwisata.
Adapun faktor penghambatnya adalah : a. Ketersediaan dana yang terbatas
b. Lokasi geografis obyek wisata
c. Status  kepemilikan  lahan  yang terkait dengan pihak lain (Perhutani)
d. Banyak  destinasi  wisata  yang rawan bencana
Adapun faktor pendukungnya adalah :
a. Sebagian besar destinasi wisata di
Kabupaten  Tulungagung  sudah  dikenal  dengan baik oleh masyarakat luas
b. Adanya  peran  pemerintah  dan masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata.
c.
Mudahnya koordinasi antar pihak  terkait,  dalam  hal  ini  Dinas  Kebudayaan Dan  Pariwisata  Kabupaten  Tulungagung  dengan pengelola,  dan  pengelola  tersebut  bisa  dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
d. Adanya  UU  No.  10  Tahun  2009
Tentang Kepariwisataan.
e. Diterbitkannya  Peraturan  Daerah Nomor  2  Tahun  2017  tentang  RIPPARDA Kabupaten  Tulungagung  untuk  mewujudkan cita-cita yang diamanatkan oleh UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
f.
Kemajuan
teknologi yang menunjang  promosi  wisata  secara  cepat,  mudah, efektif dan efisien.

## E. REFERENSI

## Buku
Farid  Ali,  2008,  Studi  Tentang  Kebijakan  Publik, Universitas Padjadjaran, Bandung Glueck dan Jauch, 1989, Manajemen Strategis Dan Kebijakan Perusahaan, Erlangga, Jakarta
George R. Terry, 2003, Prinsip-prinsip Manajemen, Jakarta, Bina aksara
Hadari  Nawawi,  1993,  Yogyakarta,  Gajah  Mada University Press Hariadi,  2005,  Strategi  Manajemen,  Bayumedia Publishing, Jakarta Horold  Koontz  dan  Cyril  O’donnel,  1986, Principle  of  management,  California,  alih bahasa oleh Malayu SP Howlet  dan  Ramesh,  2005,  Prinsip-prinsip Kebijakan Publik, Jakarta, Bumi aksara James A.F. stoner, 1995, Manajemen, Edisi 6. New Jercy James  J.  Spillane,  1987,  Ekonomi  Pariwisata, Kanisius Lawrence A. Appley, 2010, Leadership on the job, Jakarta, erlangga Lexy  J.  Moleong,  1994,  Metodologi  Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya Medlik  dalam  ariyanto,  2005,  Pelangi  Pariwisata Bali ( bunga rampai tulisan wisata), Bali Miles  dan  Hubberman,  1992,  Analisa  Data Kualitatif,  Universitas  Indonesia  Pers, Jakarta Nyoman S. Pendit, 1994, Ilmu pariwisata, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama Oey  Liang  Lee,  2010,  Manajemen  Sumber  Daya Manusia,  Edisi  6,  Buku  1,  Jakarta, Sakemba Oka A. Yoeti, 1997, Dasar-dasar Pariwisata, Andi.
Yogyakarta .....................,  1985,  Pengantar  Ilmu  Pariwisata, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Jakarta Pitana, 2005, Sosiologi Pariwisata, Cetakan 1, Bali
Plog, 1972, Sport Tourism, Buku online Salusu,  2000,  Keputusan  Stratejik  Untuk Organisasi  Publik,  Grafindo  Persada, Surabaya Suharsimi  Arikunto,  1998,  Prosedur  Penelitian: Suatu  Pendekatan  Praktek,  (Jakarta: Rineka Cipta,)
Sumadi  Suryabrata,  1987,  Metode  Penelitian  , Jakarta : Rajawali Suwitri,  2008,  Konsep  Dasar  Kebijakan  Publik, Semarang, UNDIP Tatang  Amirin,  1990,  Menyusun  Rencana Penelitian, Jakarta, Rajawali Wahab,  2008,  Analisis  Kebijaksanaan,  dari formulasi  ke  implementasi,  Jakarta,
Kencana Prenada Media Group William  N.  Dunn,  2003,  Pengantar  Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gadjahmada University Press Tulungagung Dalam Angka 2016, BPS Kabupaten Tulungagung Peraturan Perundangan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Perpres Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengesahan ASEAN Tourism Agreement (Persetujuan Pariwisata ASEAN) Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan  Pembangunan  Kebudayaan dan Pariwisata. Peraturan Menbudpar Nomor KM-
67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum  Pengembangan  Pariwisata  Di
Pulau-pulau Kecil.
Keputusan  Menteri  Kebudayaan  dan  Pariwisata Nomor:  KEP  -  012/MKP/IV/2001,  2-4- 2001,  tentang  Pedoman  Umum  Usaha Pariwisata,  mengatur  perizinan  usaha pariwisata bagi Daerah Kabupaten/Kota Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang RIPPARDA Kabupaten Tulungagung
Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)
Kabupaten  Tulungagung  Tahun  2012  -
2032
Internet http://hukum.unsrat.ac.id/wisata/wisata.htm