## CIVICUS | FKIP UMMat
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan ISSN 2339-2932 | Vol. 4 No. 2 September 2016, hal. 11-21

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA DI PERUSAHAAN TEMBAKAU PERAHU LAYAR AMPENAN TAHUN 2015
Dr. Hj. Maemunah, S.Pd.,MH & Nur Hamzah (Dosen Perserikatan Muhammadiyah)

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima:  03-09-2016 Disetujui:  30-09-2016 Abstrak :  Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  anak,dapat  dikemukakan  bahwa keberhasilan usaha perlindungan pekerja anak sedikit banyak bergantung dan dipengaruhi kesediaan dan kemampuan seseorang untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan kepentingan  orang  lain.  Hal  ini  berkaitan  dengan  sikap  dan  tindakan  seseorang  yang berhubungan  erat  dengan  kerelaan  seseorang  untuk  mengutamakan  kepentingan  orang lain, dalam hal ini pekerja anak di atas kepentingan pribadi. Berdasarkan keyakinan, bahwa apabila  pada  akhirnya  pelayanan  kepentingan  pekerja  anak  terpenuhi,  maka  kepentingan nasional  juga  akan  terpenuhi,  yang  pada  akhirnya  juga  berdampak  pada  pemenuhan kepentingan  pribadi.kayakinan  tersebut,apabila  tidak  dipahami  oleh  seluruh  anggota masyarakat,  maka  dikhawatirkan  banyak  anggota  masyarakat  tidak  akan  merasa berkewajiban untuk ikut serta dalam mengembangkan kemampuan anak untuk melindungi dirinya  sendiri  secara  wajar  dan  legal,  serta  memperhatikan  kepentingan  orang  lain,orang tua dan bangsanya.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum empiris.  Penentuan  subyek  dalam  penelitian  ini  menggunakan purposive  samplin,tehnik pengumpulan data ialah metode observasi, dokumentasi, wawancara, jenis dan sumber data ialah  jenis  data  primer,  sekunder  sedangkan  sumber  data  lapangan,  teknik  analisis  data melalui langkah-langkah: deskriptif, evaluasi dan preskripti.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwa  belum  ada  perlindungan  hukum  terhadap pekerja anak yang bekerja di Perusahaan Tembakau Perahu Layar Ampenan.Pengusaha tidak memenuhi  kewajiban  persyaratan  yang  telah  diamanatkan  Undang-undang  Nomor  13
Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan.  Serta  pekerja  anak  yang  bekerja  di  perusahaan tembakau  dapat  dikategorikan  dalam  pekerjaan  yang  terburuk  bagi  pekerja  anak. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di Perusahaan Tembakau Perahu Layar  Ampenan. Tidak  ada karena persyaratan yang ada dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang harus dipenuhi untuk mempekerjakan anak tidak memenuhi semuanya seperti pihak sperusahaan melakukan perjanjian kerja dengan pekerja anak secara lisan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum,
Anak  dibawah  umur,
Hukum Ketenagakerjaan

## ——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Di  Indonesia  setelah  proklamasi  kemerdekaan Rsepublik  Indonesia  Tanggal  17  Agustus  1945,  kaum wanita  telah  ditegaskan  bahwa  kedudukan  dan  haknya sama dengan kaum pria, baik sebagai penduduk maupun sebagai  warga  Negara  Republik  Indonesia.  Persamaan hak tersebut dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945,  yakni  di  dalam:  Pasal  27  ayat  (1)  “Segala  warga biasa  Negara  bersama  kedudukkannya  didalam  hukum dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan pemerintah  itu  dengan  tidak  terkecualinya”.  (2)  “Tiap- tiap  warga  Negara  besar  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Di Indonesia, usia minimum untuk diperbolehkan bekerja  adalah  lima  belas  tahun,  namun  demikian, banyak  anak  perempuan  atau  laki-laki  yang  mulai bekerja  ketika  usia  mereka  masih  beberapa  tahun  di bawahnya.  Hal  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  N0.4 Tahun  1979  tentang  kesejatraan  anak.Konsideran  itu mengacu  pada  pasal  34  Undang-Undang  Dasar  1945
yang  mengatakan  fakir  miskin  dan  anak  terlantar dipelihara  oleh  negara.  Dengan  demikian  apabilah ketentuan  pasal  34  UUD  1945  diberlakukan  secara konsekuen, maka kehidupan anak terutama fakir miskin dan anak terlantar akan terjamin.
Kasus  tenaga  kerja  di  Indonesia,  memang  sangat banyak  yang  terjadi  di  dunia.Salah  satunya  Negara Indonesia,  khususnya  Papua.Indonesia  adalah  sebuah negara  yang  sedang  berkembang,  dan  memiliki  cukup banyak  penduduk.  Maka,  sering  banyak  terjadi  kasus dalam mempermasalahkan tentang tenaga kerja. Faktor- faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  berbagai  kasus tenaga kerja di Indonesia. Beberapa contoh yang terjadi adalah  : Kurangnya  Lowongan  Kerja,  dan Kurangnya Penempatan Skill yang tepat dalam setiap  Pekerjaan.  Pertama, Kurangnya  lowongan kerja,  dimana  kebanyakan  kasus  tenaga  kerja  yang terjadi  diakibatkan  oleh  sedikitnya  perusahaan  yang didirikan  oleh  pemerintah.  Kebanyakan  perusahaan yang didirikan oleh pemerintah umumnya lebih memilih tenaga  kerja  yang  berpendidikan  atau  terdidik.
Sedangkan  di  Indonesia  masih  sangat  banyak masyarakat yang  sudah  termasuk  dalam  angkatan kerja belum  mendapatkan  pendidikan  yang  layak  . Kedua, Kurangnya  penempatan  skill  yang  tepat  dalam  setiap Pekerjaan,  dimana  kebanyakan  perusahaan  yang didirikan  oleh  pemerintah  membutuhkan  tenaga  ahli dalam berbagi bidang.
Di  Indonesia,  khususnya  di  Jawa  Tengah, masalah  perusahaan  rokok  dan  tenaga  kerja  yang mengakibatkan  bangkrutnya  pabrik-pabrik  kecil  dan banyaknya  pengagguran  di  Indonesia.  Pengusaha  rokok di daerah kita kini berguguran, mereka yang dicap ilegal didatangi  polisi,  dirampas  alat  produksinya,  dan  rokok disita.  Namun  begitu  pabrik  rokok  ilegal  itu  hilang, muncul  pabrik  rokok  kecil  baru  dengan  izin  resmi  dari pemerintah.  Dan  ternyata  itu  milik  perusahaan  rokok besar  dengan  merek  yang  mendunia.  Fakta  bahwa penerimaan negara dari cukai rokok pada 2009 bernilai Rp55  triliun,  industri  rokok  menyerap  sedikitnya  enam juta  tenaga  kerja,  mereka  juga  memperjuangkan  hak hidup pabrik rokok kecil, dan sebagainya.
Kasus tenaga kerja  di  Indonesia  khususnya  di PT Freeport  Inonesia,  Bukan Sekedar  Masalah  Renegosiasi Tapi  Menegakkan  Kedaulatan  RI.Sudah  44  tahun aktivitas  pertambangan  emas  PT  Freeport-McMoran Indonesia  (Freeport)  bercokol  di  tanah  Papua.Namun selama itu pula kedaulatan negara ini terus diinjak-injak oleh  perusahan  asing  tersebut.Dibandingkan  PT Freeport  yang  memiliki  tenaga  kerja  dan  modal  tentu posisi tawar pemerintah saat itu masih kecil.
Komisi  IX  DPR  RI   akan  membentuk  Tim  untuk penyelesaian  kasus  ketenagakerjaan  PT  Freeport Indonesia  yang  terdiri  dari  perwakilan  Komisi  IX  DPR RI,  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  RI serta  pihak-pihak  terkait  lainnya.  Tim  ini  akan menyelesaikan kasus yang terjadi antara pekerja dengan management  PT  Freeport  Indonesia.  Ketua  Komisi  IX DPR  RI  dalam  Konferensi  Pers  di  Gedung  DPR  RI,  Ia menyatakan   turut  prihatin  dan  berbela  sungkawa  atas kejadian  penembakan  terhadap  karyawan  PT  Freeport Indonesia  yang  mengakibatkan  tewasnya   Piter  Ayami Seba  pada  aksi  massa  10  Oktober  2011.  Komisi  IX  DPR RI  mendesak  PT  Freeport  Indonesia  untuk  memenuhi hak-hak  normatif  para  pekerja  serta  tidak  mengganti pekerja  dengan  pekerja  lain  selama  melakukan  mogok kerja sesuai dengan amanat UU No.13 Tahun 2003.
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat mencabut  izin  sedikitnya  tiga  Perusahaan  Jasa  Tenaga Kerja  Indonesia  (PJTKI).Pencabutan  ini  sesuai  dengan rekomendasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  karena  perusahaan  tersebut  dianggap kerap  melanggar  aturan  ketenagakerjaan.  Perusahaan- perusahaan  yang  dicabut  izinnya  adalah  PT  L  Karim Makmur  Sentosa  dan  PT  Ivan  Margatama,  yang  resmi dicabut  April  lalu  dan  PT  Karya  Antar  Bangsa  Sejati, yang rekomendasi pencabutannya turun pada bulan Juli ini.  Semuanya  membuka  kantor  cabang  di  NTB.  "Dua perusahaan resmi pencabutannya. Satu lagi, menyusul," tegas Lalu Burhanuddin, Kepala Sub Dinas Penempatan TKI, Dinas Tenaga Kerja NTB, di kantornya, di Mataram, Senin(26/7) siang.Pencabutan izin PJTKI itu, melengkapi  tindakan  Dinas  Tenaga  Kerja  NTB,  yang pada  2003,  juga  menindak  15  PJTKI  yang  dianggap kerap  melanggar  aturan  ketenagakerjaan.  Pelanggaran yang  dimaksud  antara  lain,  memanipulasi  umur  calon TKI/TKW,  mengirimkan  calon  di  bawah  umur, memalsukan  dokumen  seperti  surat-surat  syarat
kesehatan hingga  visa  kerja.  "Yang  lebih  mencolok,  ada manipulasi laporan jumlah pengiriman tenaga kerja.Misalnya  dilaporkan  calon  yang  berangkat  50 orang, tapi ternyata ada 75 orang yang dikirim. Ini sudah keterlaluan,"tegas  Burhanudin.Terkait  dengan  kasus pengiriman  calon  TKW  di  bawah  umur  seperti  yang terjadi  di  Kabupaten  Sumbawa  dua  pekan  lalu, Burhanudin,  mengaku  dirinya  telah  mendapatkan  data tersebut. Tapi untuk menindaknya perlu ada bukti-bukti yang  akurat,  seperti  bukti-bukti  dokumen  dan  kasus- kasus PJTKI yang ditangan polisi. Kepala Dinas Tenaga Kerja  NTB  Sirojul  Munir  mengatakan,  sekarang  ini jumlah  PJTKI  di  NTB  97 perusahaan,  lima  diantaranya berkantor  pusat  di  NTB.  Instansinya  telah  melakukan pengetatan izin membuka cabang di NTB dengan alasan jumlahnya  PJTKI  sudah  terlalu  banyak."Terutama perusahaan  yang  punya  kerja  pengiriman  ke  Timur Tengah.  Karena  banyak  kasus  dan  kita  kesulitan mengawasi  mereka,"  tegasnya  saat  ditemui  di  kantor DPRD  NTB,  Senin,siang.  Kasus-kasus  yang  berkaitan dengan perlindungan.TKW/TKI kini menjadi pembahasan para aktivis LSM buruh migran.Agendanya diantaranya  mendorong  Pemerintah  Provinsi  NTB menyetujui  Peraturan  Daerah  untuk  perlindungan TKI/TKW.Kendati usulan itu mendapat lampu hijau dari Komisi E DPRD NTB, tapi Gubernur NTB Lalu Serinata, menolaknya.Alasan  gubernur  menolak  Perda  tersebut adalah, karena UU tentang Perlindungan Buruh Migran belum disetujui pemerintah pusat.Gubernur mengkuatirkan  terjadi  tumpang  tindih  jika  NTB menyetujui Perda tentang Perlindungan Buruh Migran.
Lima  orang  pekerja  di  perusahaan  Tembakau Perahu  Layar  Ampenan  di  berhentikan  karena bergabung  dengan  serikat  pekerja.  Perusahaan Tembakau memiliki peraturan terhadap pekerja. Pekerja atau buruh menuntut hak mereka yaitu mengenai upah, upah  yang  diberikan  sebelumnya  Rp  25.000  %/  hari, padahal upah minimum kabupaten sebesar Rp. 40.000/ hari  dan  biaya  Jamsostek  yang  100%  di  bebankan kepada  pekerja.  Sekarang  pekerja  atau  buruh  telah menikmati  upah  yang  sesuai  dengan  upah  minimum kabupaten  dan  memiliki  Jamsostek  yang  dibayarkan oleh perusahaan.
Kesuksesan  para  pekerja  dalam  menuntut  hak kerja  mereka,  para  perusahaan  banyak  mengalami pelanggaran  hak-hak  pekerja  dalam  perusahaan  , diantaranya  adalah  pembagian  upah,  yang  menganut sistem  bagi  hasil.  Apabila  pekerja  tidak  masuk  akan  di kenakan  denda  sebanyak  Rp.  200.000/  hari  kecuali tidak masuk kerja karena sakit. Tunjangan hari raya pun tidak  pernah  diberikan  kepada  pekerja.  Dan  masalah lain  adalah  mengenai  tidak  diberikannya  fasilitas Jamsostek, sehingga apabila terjadi kecelakaaan pekerja harus menanggung sendiri biayanya.
Akan tetapi, pejuangan pekerja lebih berat karena perusahaan sudah semakin pintar dalam berkelit  .Mereka  tidak  mempunyai  perjanjian  kerja bersama  (PKB)  sesuai  printah  dan  peraturan  di kemukakan secara lisan sehingga pekerja tidak memiliki bukti tertulis yang bisa dijadikan senjata untuk melawan perusahaan  seperti  halnya  yang  dilakukan  oleh  pekerja di perusahaan yang lainnya.
Pada  dasarnya  anak-anak  yang  masih  yang dibawah  umur  hanya  memiliki  tugas  untuk  belajar  dan menyelesaikan  studinya  namun  demikian  karena keadaan ekonomi yang mendesak keluarga mereka pada akhirnya  memaksa  anak  dibawah  umur  dari  kalangan
tidak  mampu  untuk  ikut  belajar  dan  mendapatkan imbalan  agar  memenuhi  kebutuhan  hidup  keluarga mereka. Dalam perkembangannya, pekerjaan anak ini di mulai  dipastikan  mendapat perlindungan oleh  Undang- undang  N0.23  Tahun  2002 tentang  perlindungan  anak. Dengan  prinsip-prinsip  dasar  Hak  anak  yang  diatur dalam  Undang-undang  N0.  23  Tahun  2002,  dimana hak-hak  itu  meliputi,  (a)  Non  diskriminasi,  (b) Kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak,  (c)  Hak  untuk hidup, kelansungan untuk hidup dan perkembangannya, (d)  penghargaan  terhadap  pendapat  anak.  Hal  ini ditunjukan  agar  anak  dapat  memperoleh  kesempatan untuk menyelesaikan studinya.Selain itu juga perlindungan  juga  diberikan  terhadap  buruh  wanita. Perlindungan  pada buruh  wanita  ini  disebabkan karena wanita cendrung memiliki keadaan fisik lemah daripada kaum pria.Oleh karena itulah wanita tidak pantas untuk diberikan  pekerjaan  yang  lebih  berat  daripada  kaum pria.Namun  dengan  adanya  perlindungan  ini  bukan berarti hambatan-hambatan yang ada dapat terselesaikan  dengan  mudah.Karena  pada  prakteknya masi  banyak  perusahaan  yang  masi  saja  melakukan penyimpangan  terhadap  pekerja  anak  maupun  pekerja wanita.
Pada  dasarnya  merupakan  kewajiban  pemerintah pengusaha dan tenaga kerja wajib untuk mensyukurinya, karena  dengan  adanya  pengawasan  ini  pemerintah selalu  memperhatikan  maju  mundurnya  perusahaan, melindungi  perusahaan  ini  agar  tidak  mengalami  pailit akibat  ulah  yang  negatif  yang  berlansung  di  dalam perusahaan  itu.Dengan  pengawasan  ini  pemerintah selalu mengharapkan agar perusahaan dapat berkembang  dengan  baik.  Dengan  demikian  maksud baik  pemerintah  itu  selayaknya  diimbangi  oleh  tenaga kerja  dan  perusahaan  agar  kegiatan  sejalan  dengan menaati  segala  ketentuan  hukum  dan  perundang- undangan yang telah dikeluarkan dan diberlakukan.

## B. METODE PENELITIAN

## 1. JENIS PENELITIAN
Dalam jenis  penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian  yaitu  penelitian  Normatif  dan  penelitian empiris.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan jenis penelitian hukum empiris.
Menurut  (Salim,  2014:  20),  penelitian  hukum empiris  merupakan  salah  satu  jenis  penelitian  hukum yang  menganalisis  dan  mengkaji  bekerjanya  hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat  dapat  dikaji  dari  tingkat  efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan  hukum,  pengaruh  aturan  hukum  terhadap masalah  sosial  tertentu  atau  sebaliknya,  pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.
Sementara  pendekatan  dalam  penelitian  hokum menurut Salim (2014:23) antara lain:
1.   Pendekatan  sosiologi  hukum  ialah  pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi  yang  terjadi  ketika  sistem  norma  itu bekerja dalam masyarakat.
2.  Pendekatan  antropologi  hukum  merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian  sengketa,  baik  dalam  masyarakat modern maupun masyarakat tradisional.
3.  Pendekatan  psikologi  hukum  adalah  pendekatan didalam  penelitian  hukum  empiris  di  mana hukum  di  lihat  pada  kejiwaan  manusia. Kejiwaan  manusia  tentu  menyangkut  tentang kepatuhan  dan  kesadaran  masyarakat  tentang hukum.
Berdasarkan beberapa uraian di atas maka dalam penelitian  ini    peneliti  menggunakan  pendekatan sosiologi hukum  dimana pendekatan  yang  menganalisis tentang  bagaimana  reaksi  dan  interaksi  yang  terjadi ketika  aturan  hukum  itu  berkerja  pada  masyarakat setempat. Adapun alasan peneliti menggunakan metode pendekatan  sosiologi  hukum  adalah  karena  dalam mengungkapkan  kejadian  atauperistiwa  sosial  di lapangan tentu sumber informasi atau data yang berikan oleh  informan  kepada  peneliti  melalui  wawancara  atau data resmi yang berupa dokumen yang ada relefansinya dengan data atau hasil penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti. Dalam proses penelitian ini untuk mendapatkan data  dan  informasi  yang  diperoleh  langsung  dalam masyarakat setempatdan tugas peneliti adalah mengkaji tentang  apa  yang  ada  dibalik  yang  tampak  tentang Penerapan peraturan perundang-undangan dan mengkaji  tentang  bagaimana  Perlindungan  Hukum Terhadap Pekerja Perempuan dan Anak di Bawah Umur Berdasarkan  Hukum  Ketenagakerjaan  di  Perusahaan Tembakau Perahu Layar Ampenan.

## A. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN
Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Perusahaan Tembakau  Perhu  Layar  Ampenan,  lokasi  penelitian adalah  dikelilingi  oleh  kabupaten  lombok  barat  antara lain.
1. Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Komplek Taman Sejahtera
2. Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Gedung  Al- Ihsan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Yayasan Panti Asuhan  Baitul  Amin.  Jalan  Dukuh  Salah, Kelurahan Pajeruk.
4. Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Komplek Taman  Sejahtera  Lingkungan  Pajeruk  Sejahtera Ampenan.
2. JENIS DAN SUMBER BAHAN HUKUM
1. Jenis data
Menurut  (Marzuki,  2005:44)  bahan  hukum empiris antara lain sebagai berikut:
a. Data primer Data  primer  adalah  bahan  resmi  yang diperoleh  langsung  dari  kepustakaan,  buku peraturan  perundang-undangan  serta  kamus hukum dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan  hal  yang  menjadi  obyek  dalam penelitian.
b. Data sekunder Data  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang bersumber  dari  pendapat  para  ahli  atau  para sarjana  dari  berbagai  literatu/pedomanr  yang berhubungan  dengan  permasalahan  yang  akan diteliti
c. Data lapangan (tersier) Data  lapangan  adalah  data  yang  diperoleh langsung dari narasumber atau informan dalam masyarakat terkait dengan pokok permasalahan yang ingin dicapai dalam penelitian.
Dari  penjelasan  bahan  hukum  diatas  bahwa  data yang  digunkan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer
14 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 2, September 2016, hal 11-21 yang  diperoleh  peneliti  secara  langsung  dari  berbagai literatur  atau  perpustakaan  serta  peraturan  perundang- undangan  atau  kamus  hukum  ilmiah,  yang  berkaitan denganPenerapan  peraturan  perundang-undangan  dan mengkaji  tentang  bagaimana  Perlindungan  Hukum Terhadap  Pekerja  Perempuan  dan  Anak  di  Bwah  Umur Berdasarkan  Hukum  Ketenagakerjaan  di  Perusahaan Tembakau Perahu Layar Ampenan.

## a. Tehnik Penentuan Subyek
Adapun  yang  menjadi  subjek  penelitian  atau informan  dalam  penelitian  ini  adalah  orang-orang  yang dapat  memberikan  informasi  tentang  Perlindungan Hukum  Terhadap  Pekerja  Anak  Di  Bawah  Umur Berdasarkan  Hukum  Ketenagakerjaan  Di  Indonesia  di Perusahaan Tembakau Perahu Layar Ampenan”.tersebut adalahpara pekerja anak, lembaga perlindungan anak di kota  Mataram  yang  berkaitan  dengan  perlindungan hukum  terhadap  anak  dan  masyarakat  pendukung lainnya.
Tehnik  penentuan  subyek  dalam  pendekatan hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, penelitian menggunakan sampling yang  digunakan  adalah purposive  sampling dan snowball  sampling . Purposive sampling adalah  tehnik  pengambilan  sampel  sumber data dengan pertimbangan tertentu. Snowball sampling adalah  tehnik  pengambilan  sampel  sumber  data  yang pada  awalnya  jumlahnya  sedikit  lama-lama  menjadi besar (Sugiyono, 2012:219).
Berdasarkan  kedua  tehnik  penentuan  subyek  di atas, peneliti menggunakan tehnik purposive  sampling , untuk mengumpulkan data dalam penelitian.

## 3. METODE PENGUMPULAN DATA
Metode  pengumpulan  data  merupakan  langkah yang  amat  penting  dalam  metode  ilmiah,  karena  pada umumnya  data  yang  dikumpulkan  digunakan  itu mengkaji  hipotesis  yang  telah  dirumuskan  menurut Natsir M,( 2008:211).
Adapun  menurut  Sugiyono,  (2011:63)  Metode pengumpulan  data  merupakan    suatu  prosedur  yang sistematik  dan  standar  untuk  memperoleh  data  yang diperlukan  dan  selalu  ada  hubungan  antara  metode pengumpulan  data dengan masalah penelitian. Kegiatan pengumpulan data merupakan usaha secara operasional dalam  pelaksanaan  penelitian  yang  dapat  memberikan pengaruh  positif  bagi  pelaksanaan  analisis  dan interprestasi data.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka dalam penelitian  ini  metode  pengumpulan  data  yang digunakan adalah sebagai berikut:
a) Metode Observasi (Pengamatan)
Observasi  adalah  yang  dilakukan  secara  sengaja, sistematis,  mengenai  fenomena  sosial  dengan  gejala- gejala  piskis  untuk  kemudian  dilakukan  pencatatan. Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipatif,  dimana  peneliti  terlihat  langsung  dan mengambil  bagian  dalam  situasi  dari  orang-orang  yang diobservasi  atau  melakukan  pengamatan  penuh terhadap  obyek  yang  akan  diobservasi.  Sedangkan menurut  (Suhaemin,  2008:212)  Pengumpulan  data dengan  observasi  langsung  atau  dengan  pengamatan langsung  adalah  merupakan  cara  pengambilan  data dengan  menggunakan  mata  tanpa  ada  pertolongan  alat standar lain untuk keperluan peneliti.
Berdasarkan jenisnya, observasi dapat di bedakan menjadi 2 (dua), bagian  antara lain sebagai berikut:
a. Observasi partisipan
Observasi  partisipan  yaitu  observasi  atau pengamatan  yang  dilakukan  dimana observer berada  langsung  bersama  objek  yang  diteliti dalam lapangan.
b. Observasi non partisipan Observasi  non  partisipan  yaitu  observasi  atau pengamatan  yang  dilakukan  tidak  pada  saat berlangsungnya  di  suatu  peristiwa  yang  akan diteliti.  Misalnya  dilakukan  melalui  film,  slide, atau  foto  dan  lain-lain.  (Nurul  Zuriyah, 2008:173).
Adapun  pengamatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Observasi  non  Partisipan, Observasi  non  partisipan  yaitu,  dalam  proses pengamatan tersebut peneliti tidak ikut serta atau turun langsung  di  lapangan  atau  di  lokasi  penelitian.  Dalam penelitian ini mengambil unsur-unsur terpenting dalam situasi  tersebut  sesuai  atau  mendukung  kebutuhan peneliti    seperti  foto,slide,  dan  lain-lain.Sedangkan pengamatan  secara  langsung  di  lapangan  tentang Penerapan peraturan perundang-undangan dan mengkaji  tentang  bagaimana  perlindunga  hukum terhadap  pekerja  perempuan  dan  anak  di  bawah  umur berdasarkan  hukum  ketenagakerjaan  di  Perusahaan Tembakau Perahu Layar Ampenan.

## b) Metode Wawancara
Metode  Wawancara  adalah  pengumpulan  data dengan cara mengajukan pertanyaan baik yang spontan, terstruktur  dan  tidak  terstruktur  yang  didasarkan  pada kegiatan-kegiatan penelitan. Oleh karena itu, bentuk dan variasi  pertanyaan  dalam  penelitian  harus  dikaitkan dengan pengalaman/perilaku, pendapat/nilai, perasaan, pengetahuan,  indra,  sosial/demografi    (Musawar,  2012: 23).
Menurut Soebani Ahmad (200b: 182)
Mengemukakan wawancara dapat di bedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
a. Wawancara terstruktur Wawancara  terstruktur  adalah  pertanyaan  dan alternatif  jawaban  kepdainterviewe  telah  di tetapkan terlebih dahulu.
b.Wawancara tidak struktur Wawancara  tidak  struktur  adalah  wawancara yang  bersifat  informal,  petanyaan  pandangan hidup, sikap, keyakinan, subjek, atau keterangan  tentang  lainnya  dapat  diajukan kepada  obyek.Wawancaran  ini  bersifat  luwes dan biasanya direncanakan agar sesuai dengan subjek  dan  suasana  pada  saat  wawancara dilaksanakan.
Berdasarkan pendapat diatas penelitian menggunakan  metode  wawancara  tidak  sutruktur, tehnik  wawancara  tidak  sutruktur  yaitu,  penelitian  ini langsung  dalam  lapangan  untuk  dapat  mengambil  apa- apa  yang  diketahui  maupun  yang  dialami  oleh  subyek dengan  wawancara  peneliti  dapat  menanyakan  kepada subyek  dan  narasumber  hal-hal  yang  bersifat  lintas waktu  yang  berkaitan  dengan  masa  lampau,  masa sekarang  dan  masa  yang  akan  datang.  Dan  yang  akan diwawancara  adalah  karyawan  dan  pekerja  atau  buruh yang  bekerja  di  perusahaan  Tembakau  Perahu  Layar, sebagai  nara  sumber  yang  memiliki  keahlian  khusus yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti. Wawancara  digunakan  untuk  mewawancarai  orang- orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan  berkenaan  dengan  judul  yang  diangkat
untuk  diteliti  dan  dapat  dipercaya  kebenarannya. Wawancara  dimaksudkan  untuk  mendapat  informasi tentang Penerapan peraturan perundang-undangan  dan mengkaji  tentang  bagaimana  perlindungan  hukum terhadap  pekerja  perempuan  dan  anak  di  bawah  umur berdasarkan  hukum  ketenagakerjaan  di  Perusahaan Tembakau Perahu Layar Ampenan.

## c) Metode Dokumentasi
Metode  dokumentasi  adalah  menelaan  data-data yang  tertulis  atau  berupa  arsip-arsip  yang  ada  dilokasi penelitian  yang  relevan  dengan  masalah  yang diteliti.Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data  dengan  mempelajari  catatan-catatan mengenai  data  pribadi  responden,  arsip-arsip,  surat- surat atau hal lainnya (fathoni, 2006:112).Maka adapun dokumen-dokumen  yang  dijadikan  bahan  dalam penelitian  ini  adalah  jumlah  anak  yang  tersangkut masalah hukum ketenagakerjaan.

## 4. TEKNIK ANALISIS DATA
Setelah data terkumpul selanjutnya diolah melalui tahap  yang  secara  struktur,  dengan  mendeskripsikan atau melakukan preskriptif dan mensistematis data dan selanjutnya  dianalisis  sebagaimana  lazimnya  dan dipergunakan  dalam  penelitian  hukum  ialah  melalui kajian yuridis atau peraturan perundang-undangan  dan peraturan  lain,  dan  kajian  empiris  untuk  mengamati bagaimana  reaksi  dan  interaksi  masyarakat  ketika peraturan itu diterapkan dan mengkaji tentang apa yang ada  dibalik  yang  nampak  dari  penerapan  peraturan perundang-undangan  yang  ada  kaitannya  dengan masalah yang akan diteliti.
Adapun  menurut  (Mukti  Fajar,  2010:  25)  tehnik analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah interprestasi hukum yakni:
1. Interprestasi prinsipial Interprestasi
prinsipial,
adalah metode
penafsiran  untuk  memahami  hukum  dengan cara menerima kesesuaian atas hukum yang ada.
2. Interprestasi sistematis
Penafsiran  sistematis  adalah  dengan  cara penafsiran suatu undang-undang sebagai bagian dari  keseluruhan  sistem  perundangan  dengan cara  menghubungkan  antara  pasal  yang  satu dengan  pasal  yang  lain  dalam  satu  perundang- undangan  lainnya,  atau  membaca  penjelasan agar  dapat  memahami  maksudnya,  serta mengkaji  apa  yang  ada  dibalik  suatu  yang nampak  dari  penerapan  peraturan  perundang- undangan.
3. Interprestasi gramatikal Interprestasi gramatikal adalah metode penafsiran  dengan  cara    Menangkap  arti  atau makna  dari  peraturan  perundang-undangan berdasarkan redaksi kalimat atau kata-katanya. Berdasarkan  uraian  di  atas  maka    dapat disimpulkan bahwa metode  analisis  bahan  hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dan  metode  empiris.  Analisis  metode  normatif  dalam optik  preskreptif  dengan  penalaran  deduktif-induktif untuk  menghasilkan  proposisi  atau  konsep  sebagai jawaban dari permasalahan atau  hasil/temuan penelitian.  Sedangkan  analisis  dengan  metode  empiris yaitu  untuk  memperoleh  data  mengenai  tanggapan, perilaku  sosial  masyarakat  yang  timbul  akibat  interaksi dengan  norma.  Data  tersebut  dijadikan  sebagai  data
pendukung  dalam  menjawsab  permasalahan  yang dihadapi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. HASIL PENELITIAN
a) Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap  Pekerja  Anak  Yang  Bekerja  Di Perusahaan Tembakau Perahu Layar Ampenan  DI  Tinjau  Dari  UU  No  13  Tahun 2003.

## 1) Hasil Observasi
Hasil  observasi  tanggal  20  Agustus,  bahwa kegiatan  pekerja  anak  hampir  menyebar  merata  pada perusahaan  tembakau,  hal  tesebut  disebabkan  masing- masing    keluarga  dan  anak  terdesak  oleh  kebutuhan dalam hidupnya. Juga membantu ekonomi keluarga.Merujuk  pada  sampel  penelitian,  sebagian besar  atau  36%  usia  pekerja  anak  antara  10-12  tahun, usia pekerja anak umur 13 tahun berjumlah 8 orang atau 16%, Usia 17 tahun berjumlah 8 anak atau 16%. Usia 13 sampai 15 tahun berjumlah 8 atau 16%, Usia 16 sampai 18  tahun  berjumlah  7  anak  atau  12%.  Data  tersebut apabila ditabulasikan dapat diperoleh gambaran sebagai berikut.
Data  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Kelompok Umur  Di  Perusahaan
Nomor Usia Jumlah Pekerja Prosentase 1 12 2 2% 2 13 5 14% 3 15 5 14% 4 17 7 15%

## Tembakau Perahu Layar Ampenan
Sumber:  Data  Perusahaan  Tembakau  Perahu  Layar Ampenan 2015
Berdasarkan  data  penelitian  dan  hasil  prosetase tersebut,  dapat  diperoleh  informasi  bahwa  terdapat pekerja  anak  yang  usianya  dibawah  15  tahun  sebanyak 72%,  dan  yang  di  atas  15  tahun  hanya  28%,  anak-anak tersebut  sebenarnya  tidak  layak  untuk  bekerja,  sebab anak-anak  tersebut  seharusnya  masih  berada  pada pendidikan sekolah. Kondisi faktual ini sebenarnya tidak sesuai  dengan  prinsip-prinsip  perlindungan  hukum terhadap  anak,  baik  yang  diatur  di  dalam  Undang- undang  Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun  2003,UU No.39  Tahun  l999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,UU No.23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  UU No.4  Tahun  1979  Tentang  Kesejahteraan  Anak,  serta prinsip-prinsip  perlindungan  anak  menurut  dilatik migran  (ILO),  maupun  Konvensi  Hak  Anak.  Berkaitan dengan  latar  belakang  pendidikan  pekerja  anak, diperoleh  informasi  bahwa  anak  yang  berstatus  siswa sekolah  dasar  berjumlah  16  anak  atau  32%,  Tamat  SD sebanyak  10  orang  dan  tidak  melanjutkan ke  SMP  atau 20%,  siswa  SMP  berjumlah  14  anak  atau  28%  ,  sudah tamat  SMP  dan  tidak  melanjutkan  SMA  sebanyak  3 orang atau 6% dan pekerja anak siswa SMA berjumlah 3 anak atau 6%.
Berkaitan  dengan  status  pendidikan  maka  dapat dilihat  pula  dari  status  pekerja  anak  yang  tidak melanjutkan  sekolah.  Tidak  melanjutkan  sampai  tamat sekolah  dasar  berjumlah  2  anak  atau  4%,  tidak melanjutkan sampai sekolah lanjutan pertama berjumlah  2  anak  atau  4%.  Berdasarkan  hasil  data penelitian tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  66%  pekerja anak  masih  berstatus  sekolah,  dari  ditingkat  SD,  SMP, sampai dengan SMA, sedangkan 34% para pekerja anak tersebut dapat dikategorikan sudah lulus SD dan DO SD, serta lulus SMP dan DO SMP.
Berdasarkan  data  penelitian  terhadap  anak  yang bekerja  sebagaimana  dipaparkan  diatas,maka  dapat disimpulkan  bahwa  anak-anak  yang  bekerja  di Perusahaan
Tembakau
Perahu Layar Ampenan.Penelitian  bahwa  sebanyak  50%  anak    masih dalam  status  sekolah  dari  tingkat  SD,  SMP,  dan  SMA, sedangkan sebanyak 28% hanya tamat SD dan SMP dan sudah  tidak  melanjutkan  sekolah  (drop  out).Hasil penelitian  tersebut  dapat  diinter  pretasikan  bahwa, bekerja sebagai berikutnya pekerja anak yang bekerja di pabrik rokok, sebanyak 46 %.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  saya  lakukan pada  Perusahaan  Tembakau  Perahu  Layar  Ampenan, pada  dasarnya  pengusaha  tidak  merekrut  pekerja  anak sebagai  pekerja  tetapi  karena  faktor  ekonomi  dan budaya  di  sekitar  yang  mempengaruhi  kondisi  anak untuk melakukan pekerjaan di perusahaan tersebut.

## a. Hasil Wawancara
Kepala  Perusahaan  Tembakau  Perahu  Layar Ampenan Bapak  Sukamto mengatakan bahwa;
“  pekerja  anak  saat  ini  yang  bekerja  di  perusahaan merupakan keinginan mereka sendiri dan dorongan dari  orang  tua  karena  faktor  ekonomi  untuk membantu  ekonomi  keluarganya  dan  faktor kebudayaan  yang  berkeinginan  memegang  dan mendapatkan  uang  sendiri  untuk  melansungkan kehidupannya”.( Wawancara, 20 Agustus 2015 ) Kemudian  dari  hasil  wawancara  diatas  bahwa pihak  perusahaan  melakukan  perjanjian  kerja  dengan pekerja  anak  secara  lisan.  Pihak  perusahaan  tidak memenuhi  persyaratan  untuk  mempekerjakan  anak yang  sesuai  dengan  pasal  69  ayat  2        huruf  b.  Dari penjelasan diatas terlihat bahwa perlindungan anak dari eksploitasi  ekonomi  merupakan  bagian  dari  hak terhadap  kelangsungan  hidup (survival  rights). Lebih lanjut konvensi juga menentukan langkah-langkah yang harus  diambil,  yaitu  antara  lain;  menentukan  umur minimum atau umur-umur minimum untuk ijin bekerja, menetapkan  peraturan-peraturan  yang  tepat  mengenai jam-jam  kerja  dan  syarat-syarat  perburuhan,  dan menentukan hukuman atau sanksi-sanksi lain yang tepat untuk menjarnin pelaksanaannya yang efektif.
Kemudian  wawancara  dengan bapak  Supriadi selaku manajer mengatakan bahwa;
“Bahwa  untuk  lebih  terlindunginya  perkembangan anak secara teratur maka diperlukannya pembatasan  waktu  terhadap  pekerja  anak  yang bekerja  di  Perusahaan  Tembakau  Perahu  Layar Ampenan  karena  anak  memerlukan  aktifitas  lain seperti  bermain,  waktu  sekolah,  belajar  serta istrahat.Untuk  mengetahui  waktu  kerja  yang diberlakukan  oleh  Perusahaan  Tembakau  Perahu Layar  Ampenen.pihak  perusahaan  mempekrjakan pekerja  anak  bekerja  selama  3  jam  sehari,  dengan
pengaturan 1,5 jam kerja, ½ jam istirahat, dan 1 jam kerja”. ( Wawancara, 20  Agustus 2015 )
1. Pelaksanaan  perlindungan  hukum  yang  dilakukan di  perusahaan  Tembakau  Perahu  Layar  Ampenan adalah:  Pengawasan  terhadap  pekerja  anak hendaknya menjadi prioritas utama, agar perlindungan  terhadap  hak-hak  anak  dapat diwujudkan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab perusahaan.  Perlindungan  anak  menjadi  tanggung jawab  berbagai  institusi  dan  lintas  sektor.  Oleh karena itu pelaksanaannya harus dapat dikoordinasikan  secara  baik,  baik  tingkat  pusat maupun  daerah  sehingga  terjadi  keterpaduan  dan sinergis dalam penanganannya. Bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerja anak telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan pekerja anak
2. Pengaturan  waktu  kerja  anak  pada  perusahaan Tembakau Perahu Layar Ampenan adalah:
Setiap  pekerja  anak  berhak  atas  istirahat antara  jam  kerja  dalam  sehari-hari,  sekurang- kurangnya  ½  jam  setelah  bekerja  4  jam  terus menerus  dan  waktu  istirahat  tersebut    tidak termasuk  jam  kerja.  Selain  itu,  pengusaha  wajib memberikan waktu secukupnya bagi pekerja untuk melaksanakan  makan  siang  yang  diberikan  oleh perusahaan  satu  jam,  namun  sebagian  besar perusahaan memeberikan waktu istirahat satu jam. Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa perusahaan  Tembakau  Perahu  Layar  Ampenan  tidak memperhatikan perkembangan, kesehatan, mental pada pekerja  anak.  Hal  ini  terbukti  lamanya  pekerja  anak bekerja di perusahaan tembakau perahu layar ampenan dalam  sehari  yaitu  mulai  jam  08.00  s/d  16.30. Seharusnya  para  pekerja  anak  diberikan  waktu  yang sesuai  dengan  amanat  Undang-    undang  No  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  serta  hak-  hak  anak  itu sendiri mengingat tubuh dan mental dari anak itu sangat lemah dan dapat menghambat tumbuh kembangnya dari pekerja  anak.  Pekerja  anak  diberi  waktu  bekerja  sama seperti orang dewasa pada umumnya maka dalam hal ini Perusahaan  Tembakau  Perahu  Layar  Ampenen melanggar pasal 69 ayat 2 huruf c dan d Kemudian wawancara dengan salah satu pekerja anak (Arifudin) mengatakan bahwa;
Saya  masih  sekolah  kelas  II  SMP  dan  saya melakukan  pekerjaan  di  perusahaan  Tembakau  ini hanya  pada hari  libur  yaitu hari  libur  saja,  dan kita mulai bekerja dari jam 08 s/d 16.00. saya meminta izin  dengan  orang  tua  saya  untuk  bekerja  mengisi waktu hari libur . (Wawancara, 21 Agustus 2015) Dari  hasil  wawancara  diatas  bahwa  pihak perusahaan  tidak  mempekerjakan  pekerja  anak  pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. Karena pekerja  anak  yang  terdapat  diperusahaan  sudah  tidak sekolah. Pihak perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan anak yang sesuai dengan pasal 69 ayat 2 huruf d.
3. Pekerja anak yang aktif sekolah adalah:
Perusahaan  mempekerjakan  pekerja  anak dari  pagi  jam  07.00  s/d  16.00  sama  seperti  pekerja pada  umumnya  karena  semua  pekerja  anak  yang bekerja di perusahaan bekerja hari minggu jadi tidak mengganggu  waktu  sekolah,  jadi  dengan  kondisi perusahaan  sudah  menjalankan  sistem  waktu pekerjaan  yang  sudah  sesuai.pengusaha  tidak sembarang  mempekerjakan  pekerja  anak  pada
perusahaannya,  pekerja  anak  melakukan  pekerjaan hanya pada hari libur saja.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak  Lalu Husni selaku koordinasi mengatakan bahwa;
“Bahwa untuk  mengetahui  jaminan  kecelakaan  dan kesehatan kerja  oleh  Perusahaan  Tembakau Perahu Layar  Ampenan  tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja  dan  Undang-  undang  Nomor  1  Tahun  1970 tentang Keselamatan Kerja Jaminan sosial yang ada pada Perusahaan Tembakau Perahu Layar Ampenan yaitu  Jaminan  kecelakaan  dan  kematian.  Jaminan tersebut  itu  diberikan  ketika  ada  pekerja  yang mengalami kecelakaan. Semua pekerja yang bekerja di  perusahaan  tidak  memakai  perlengkapan kerja.Selain  itu,  di  Indonesia  masih  sangat  kurang sekali  lembaga-lembaga  yang  bisa  melakukan rehabilitasi  terhadap  anak  dapat  tumbuh  dan berkembang  dengan  wajar  baik  secara  rohani, jasmani  maupun  sosial  khususnya  anak  yang mempunyai  masalah,  antara  lain  anak  yang  tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak  yang  tidak  mampu,  anak  yang  mengalami masalah  kelakuan,  dan  anak  cacat.  Usaha  ini dimaksudkan memberikan pemeliharaan, perlindungan,  asuhan,  perawatan  dan  pemulihan kepada
anak
yang mempunyai
masalah”.( Wawancara, 21 Agustus 2015)
2.Apa  Saja  Hambatan  Perlindungan  Hukum Terhadap Pekerja  Anak  yang  Bekerja  di Perusahaan Tembakau Perahu Layar Ampenan.

## a. Hasil Observasi
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  saya  lakukan pada  tanggal  20  Agustus  2015  di  perusahaan tembakau perahu  layar  Ampenan,  permasalahan  pekerja  anak, secara  factual  memang  tidak  muda  di  tanggulangi, karena  selalu  di  hadapkan  pada  perbedaan  pandangan berkaitan  dengan  masalah  pekerja  anak , perbedaan pandangan  demikian  di  dasari  oleh  perbedaan  latar belakng  pendidikan,  kepentingan,  nilai-nilai  sosial kepribadian,  dan  persepsi  masing-masing  anggota masyarakat:  terutama  terhadap  keberadaan  pekerja anak  tersebut.  Berkaitan  dengan  peran  masyarakat dalam  rangka  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja anak, dapat dikemukakan argumentasi bahwa keberhsilan  usaha  perlindungan  pekerja  anak  sedikit banyak  bergantung  dan  dipengaruhi  kesetiaan  dan kemampuan  seorang  anak  untuk  memperjuangkan dirinya  sendiri    dan  kepentingan  orang  lain.  Hal  ini berkaitan  sikap  dan  tindakan  seseorang  yang berhubungan  erat  dengan  kerelaan  seseorang  untuk mengutamakan  kepentingan  orang  lain,  dalam  hal  ini pekerja anak diatas kepentingan pribadi.
Berdasarkan  keyakinan,  bahwa  apabila  pada akhirnya pelayanan kepentingan pekerja anak terpenuhi, maka  kepentingan  nasional  juga  akan  terpenuhi,  yang pada akhirnya berdampak pada pemenuhan kepentingan  pribadi.  Keyakinan  tersebut  apabila  tidak dipahami  oleh  seluruh  anggota  masyarakat,  maka dikwartikan  banyak  anggota  masyarakat  tidak  akan merasa kewajiban untuk ikut serta dalam mengembangkan  kemampuan  anak  untuk  melindungi dirinya  sendiri  secara  wajar  dan  legal,  serta memeperhatikan  kepentingan  orang  lain,  orang  dan bangsanya.
Perlindungan pekerja anak merupakan fenomena  hasil  interaksi  antara  anggota  masyarakat  di satu  pihak,  serta  dengan  unsur-unsur  lain  yang  terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan.unsur- unsure tersebut  saling  berhubungan  atau  melakukan  interaksi dan  interkoneksi  dan  bekerja  sama  secara  simbiosis mutalisme, saling memepengaruhi dan dipengaruhi.kegiatan  perlindungan  pekerja  anak  akan terlambat  dan  akibatnya  ketertiban,  keamanan  dan pembangunan  nasional  akan  tergannggu  tanpa  adanya kerja  sama  dan  koordinasi  yang baik  antara  pihak yang terkait,  perlu  diketahui  bahwa  hambatan  yang disebabkan  karena  tidak  adanya  kerja  sama  yang memuaskan antara instansi, badan organisasi pemerintah  maupun  swastapada  masa  lampau  yang berkelanjutan  maka  permaslahan  tersebut  terus berlangsung  sampai  dengan  saat  ini  dan  keburukan  ini mungkin  akan  berlangsung  terus,  apabila  tidak  di tangani secepat mungkin.
Dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap  pekerja  anak  yang  bekerja  di  perusahaan tembakau  tidak  terlepas  dari  hambatan  yang  terjadi dalam proses perlindungan baik dari dalam perusahaan atau  internal  dan  hambatan  dari  luar  perusahaan  atau eksternal.  Hambatan-hambatan  yang  terjadi  di Perusahaan Tembakau Perahu Layar Ampenan.
1. Hambatan dari Internal
a. Kontrak  perjanjian  kerja  antara  perusahaan dengan  pihak  Pemda  yang  mensyratkan  jumlah pekerja yang harus dipenuhi sehingga perusahaan  merekrut  pekerja  sesuai  jumlah kebutuhan yang terdapat pada kontrak perjanjian sehingga  tidak  melihat  pekerja  yang  masih tergolong anak.
b. Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  ada  pada perusahaan yang minim pendidikannya sehingga tidak  tahu  akan  perlindungan  hukum  terhadap pekerja anak.
c. Pekerjaan  di  perusahaan  dirasa  cukup  berat karena  bergerak  dibidang  konstruksi  sehingga secara  tidak  langsung  pekerja  anak  yang  bekerja melakukan pekerjaan berat.
2. Hambatan dari Eksternal
a. Tidak ada pengawasan dari pihak Disnaker yang menyebabkan perusahaan tidak tahu dan kurang maksimalnya  perlindungan  hukum  terhadap pekerja anak.
b. Belum ada tenaga pengawasan dalam dinasnaker.
c. Faktor budaya di lingkungan pekerja anak yang mengakibatkan  banyaknya  pekerja  anak  yang bekerja di perusahaan tembakau.
d. Keinginan  anak  yang  bekerja  merupakan hambatan  bagi  perusahaan  karena  perusahaan tidak  bisa  menolak  ketika  anak  meminta pekerjaan  untuk  membantu  ekonomi  orang tuanya  serta  keinginan  orang  tua  dari  pekerja anak  yang  menginginkan  anaknya  bekerja diperusahaan Tembakau Perahu Layar Ampenan.
b. Hasil Wawancara.
Kepala  Perusahaan  Tembakau  Perahu  Layar Ampenan Bapak Sukamto mengatakan bahwa;
“Bahwa  bentuk  perlindungan  yang  dilakukan  oleh perusahaan terhadap pekerja anak, dalam memberikan  pelaksanaan  perlindungan  hukum
18 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 2, September 2016, hal 11-21 terhadap  pekerja  anak  di  Perusahaan  Tembakau Perahu  Layar  Ampenan,  karena  dengan  keseadaran hukum  pengusaha  maupun  kesadaran  hukum  dari masyarakat  pekerja  terkait  dengan  pekerja  anak adalah  kesadaran  hukum  dari  orang  tua  atau  dari wali  pekerja  anak.  Sebagaimana  diketahui  bahwa dalam  memeperkerjakakan  anak  harus  di  lengkapi dengan syarat-syarat bagaimana telah di atur dalam Undang-Undang,  namun  dalam  praktek  banyak sekali  hubungan  kerja  yang  tidak  di  dasari  dengan persyaratan  yang  telah  ditentukan  tersebut, terutama terkait dengan perjanjian kerja, jam kerja, izin orang tua atau wali.( Wawancara, 23 Agustus 2015)
Pelanggaran  ini  semata-mata  disebabkan  oleh adanya  anggapan  yang  kurang  pentingterhadap persyaratan  kerja  sebagaiman  dimaksud  dalam ketentuan  pasal  69  ayat  (2)  Undang-Undang Ketenagakerjaan,  baik  dari  pengusaha,  maupun  anak yang  bekerja.  Kondisi  ini  mengakibatkan  bangsa Indonesia berada  dalam  “keadaan tak  terpengharapan”, karena  pelanggaran  hukum  senantiasadilakukan  terus menerus atau menjadi kebiasaan dan di anggap sebagai hal  biasa  dan  pantas,  keadaan  ini  dapat  dikatakan budaya  atau  kultur  yang  berada  di  dalam  kondisi  yang menyedihkan.
Kemudian  dalam  wawancara  dengan Bapak Supriadi, selaku manajer mengatakan bahwa;
“Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  anak diantaranya  menyangkut  belum  adanya  peraturan perundangan  yang  mengatur  tentang  pekerja  anak sektor informal, khususnya terkait dengan perlindungan  hukumnya,  juga  disebabkan  oleh faktor  aparatur  pemerintah  sebagai  pengawas ketenagakerjaan,  terutama  jumlahnya  yang  lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang harus diawasi,  tidak  adanya  pelaporan  berkala  dari perusahaan  terhadap  kondisi  ketenakerjaan  di perusahaan, kurang terbukanya perusahaan terhadap kondisi ketenagakerjaan teru tama apabila dilakukan  sidak,  serta  kultur  budaya  yang memandang  bahwa  anak  yang  bekerja  dipandang sebagai halyang biasa sebagai bentuk sosialisasi dan wujud  darma  bakti  pada  orang  tua.  Masyarakat kurang peduli, terutama dalam menyikapi penggunaan  pekerja  anak  oleh  perusahaan. ( Wawancara, 23 Agustus 2015)
3. Hambatan  perusahaan  dalam  menerapkan perlindungan hokum pada pekerja anak pada perusahaan Tembakau Perahu Layar Ampenan adalah:
1. Bila  terjadi  perselisihan  kepentingan  diantara perusahaan pemberi jasa dengan pekerja belum ada ketentuan-ketentuan  hukum  yang  mendorong terlaksananya  perundingan  kolektif  yang  harmonis antara  pekerja  dan  pengusaha  yang  dilandasi prinsip-prinsip perilaku beritikad baik
2. Birokrasi  Perusahaan    untuk  penyediaan  Jasa Tenaga  kerja  yang  masih  berbelit-belit  hal  ini menyebabkan  pengurusan  menjadi  sangat  lamban dan berlarut-larut yang  menimbulkan rasa enggan bagi  Perusahaan  dalam  pengurusan  terhadap pekerja.
3. Adanya  perbedaan  kepentingan  yang  bertolak belakang  dari  para  pihak  dikarenakan  ada  3  (tiga) pihak  yang  berhubungan  langsung  dalam  setiap
penandatanganan  perjanjian  kerjasama  yaitu; perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima  pekerjaan  dan  pekerja  dari  perusahaan- perusahaan tersebut, yang menyebabkan terjadinya perselisihan  karena  adanya  pelanggaran  terhadap isi  perjanjian  (cedera  janji  atau  wanprestasi)  dari para pihak.
4. Kondisi ekonomi politik yang tidak stabil, faktor ini memang  tidak  berpengaruh  seketika  tapi  dalam waktu  yang  tidak  terlalu  lama  akan  berdampak. Yang  mengakibatkan  timbulnya  kesulitan  untuk memenuhi  isi  perjanjian,  karena  harga  kontrak kerja yang telah dibuat tidak lagi sebanding dengan kondisi ekonomi.
5. Pendapatan  Perusahaan  Tembakau  Perahu  Layar yang  terbatas,  baik  dari  usaha  penyediaan  jasa tenaga  kerja  maupun  usaha  lainnya,  membuat biaya-biaya  untuk  tenaga  kerja  pemeriksaan Peralatan  kilang  dibatasi.  Kurangnya  peralatan untuk  pemeriksaan  Rutin Peralatan,  yang  sebagian besar harus disediakan oleh Perusahaan Tembakau perahu  Layar  Ampenan  dengan  harga  yang  relatif mahal,  menyebabkan  pekerjaan  belum  dapat dilaksanakan dengan profesional.
6.    Perusahaan pengguna jasa pekerja dengan karyawan tidak  memiliki  hubungan  kerja  secara      langsung, sehingga  semua  permasalahan  mengenai  pekerja tetap  menjadi  tanggung  jawab  perusahaan Tembakau,  dan  perusahaan  pengguna  jasa  dapat melakukan  keberatan  atas  perbuatan  karyawan yang  dirasa  tidak  sesuai  aturan  perusahaannya, sehingga  seluruh  tanggung  jawab  berada  pada perusahaan penyedia tenaga kerja.
4. Dampak  pekerja  anak  negatif  dalam  pekerja anak adalah:
1. Dampak  pekerjaan  terhadap  perkembangan  fisik anak  Secara  fisik  pekerja  anak  lebih  rentan dibanding orang dewasa karena fisik mereka masih dalam masa pertumbuhan. Bekerja sebagai pekerja anak dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan  fisik  mereka  karena  pekerjaan  yang mereka  lakukan  dapat  menimbulkan  kecelakaan maupun  penyakit.  Dampak  kecelakaan  terhadap pekerja  anak  dapat  berupa  luka-luka  atau  cacat akibat  tergores,  terpotong,  terpukul,  terbentur  dan lain-lain.
2. Dampak  pekerjaan  terhadap  perkembangan  emosi anak
Pekerja anak sering bekerja dalam lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, berbahaya,  merendahkan  martabat,  derajat  dan terisolasi. Mereka sering menerima perlakuan yang sewenang-wenang,  kasar  dan  diabaikan  oleh majikan  mereka  dan  pekerja  dewasa  lainnya. Dampak  yang  ditimbulkan  berupa  pekerja  anak menjadi  pemarah,  pendendam,  kasar  terhadap teman  sebaya  atau  yang  lebih  muda,  kurang mempunyai  rasa  kasih  sayang  terhadap  orang  lain dan adanya perasaan empati terhadap orang lain.
3. Dampak  pekerjaan  terhadap  perkembangan  sosial anak
Pekerja  anak  yang  tidak  mendapat  kesempatan untuk  melakukan  kegiatan  seperti  bermain,  pergi kesekolah  dan  bersosialisasi  dengan  teman sebanyanya, tidak mendapat pendidikan dasar yang diperlukan  untuk  mengatasi  masalah-masalah
kehidupan,  tidak  mendapat  kesempatan  untuk berinteraksi  dengan  orang  lain  dan  ikut berpartisipasi  aktif  di  tengah  masyarakat  serta menikmati  hidup  secara  wajar  biasanya  akan tumbuh menjadi anak yang pasif dan egois sehingga sering  berdampak  anak  mengalami  masalah didalam  interaksi/  menjalin  kerjasama  dengan orang  lain  dan  mereka  kurang  percaya  diri  atau merasa direndahkan.

## 5. Dampak  pekerja  anak  positif    dalam  pekerja anak adalah:
Dampak  negatif  terhadap  perkembangan  anak tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pekerja  anak merupakan  suatu  masalah  yang  perlu  mendapat perhatian  berbagai  pihak.  Masalah  pekerja  anak bukanlah  masalah  yang  memiliki  faktor  penyebab tunggal,  sehingga  penanganannya  pun  perlu melibatkan  beberapa  pihak  yang  berhubungan dengan  anak.  Pandangan  yang  mempermasalahkan pekerja  anak  juga  dapat  dilihat  dari  perspektif  hak anak.  Perspektif  hak  anak  memandang  bahwa  hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapatkan  pengakuan  dan  perlindungan  secara Internasional.  Setiap  anak  tanpa  terkecuali  memiliki 4  hak  dasar  yang  meliputi  :  hak  atas  kelangsungan hidup,  hak  untuk  tumbuh  kembang,  hak  untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.  Hak  untuk  tumbuh  kembang merupakan hak anak untuk memperoleh  pendidikan, informasi,  waktu  luang,  kegiatan  seni  dan  budaya, kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama serta hak  anak  cacat  atas  pelayanan,  perlakuan  dan perlindungan khusus.
6. Upaya-upaya  perlindungan  yang  dilakukan oleh  perusahaan  terhadap  pekerja  anak adalah:
Upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak,  seperti  aparat  penegak  hukum,  dan  aparat pemerintah  pada  umumnya  seolah  membiarkan pelanggaran  pelanggaran  terhadap  norma-norma hukum  ketenagakerjaan  dalam  rangka  memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Pekerja  anak  tidak  sedikit  yang  dituntut  untuk bekerja  lebih  cepat  dan  harus  benar,  apabila melakukan  kesalahan,  selain  dipotong    upah  kerja juga  akan  dimarahi  oleh  mandor  Anak-anak  yang bekerja  umumnya  mereka  terpaksa  terlibat  dalam situasi yang kurang menyenangkan, tanpa perlindungan yang baik serta tidak pula memperoleh kompensasi yang memadai.

## 2. PEMBAHASAN
Berdasarkan deskripsi data di atas maka dapat dilakukan  pembahasan  bahwa    Perlindungan  hukum terhadap  pekerja  anak  tidak  dapat  dilepaskan  dengan hak  asasi  anak  sebab  secara  konstitusional  Indonesia telah  mengakui  hak  untuk  bekerja  dalam  Pasal  UUD l945 yang dimasukkan pada klasifikasi hak yang bersifat asasi.  Pengaturan  terhadap  hak  asasi  ini  dituangkan dalam  UU  No.39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengatur mengenai pengertian  Hak  Asasi  Manusia,  yaitu:Seperangkat  hak yang  melekat  pada  hakekat  dan  keberadaan  manusia
sebagai  mahluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara,  hukum  pemerintah  dan  setiap  orang,  demi penghormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat manusia.  Berdasarkan  kualitas  jaminan  hak-haknya, UUD  1945  hasil  amandemen  mengatur  jauhlebih lengkap dibandingkan sebelum amandemen, dari 5 pasal menjadi  setidaknya  17  pasal  (dengan  38  substansi  hak- hak  yang  beragam)  yang  terkait  dengan  hak  asasi manusia.
Di  dalam  perusahaan  terdapat  seorang pekerja  anak  yang  bekerja  dengan  orang  tuanya.  Dan perusahaan mempekerjakan pekerja anak di Perusahaan Tembakau Perahu Layar Ampenan. 11 anak yang bekerja di  perusahaan  itu  bukan  merupakan  perekrutan  dari perusahaan  melainkan  orang  tuanya  yang  bekerja  di perusahaan  dan  membawa  anaknya  untuk  membantu dan itu tidak menguntungkan sama sekali ke perusahaan. Tetapi  karena  perusahaan  merasa  kasihan  dengan keadaan keluarganya maka perusahaan memperbolehkan  untuk  bekerja  dan  pekerja  anak tersebut  di  perlakukan  sama  dengan  pekerja  yang  lain. Jadi secara tidak langsung pekerja anak perjanjian kerja antara orang tua dan pengusaha sudah terwakilkan oleh orang  tuanya.  Sedangkan  pekerja  anak  yang  lain  dan yang masih sekolah perjanjian kerjanya langsung kepada anak itu sendiri tetapi secara lisan bukan tulisan dengan menjelaskan  apa  yang  menjadi  pekerjaan  dari  pekerja anak.  Dan  pada  akhirnya  perusahaan  karena  merasa kasihan pekerja anak tersebut bekerja di perusahaan.
Undangundang  No.13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan  mengenai  waktu  bekerja  bagi  pekerja anak.  Penulis  menemukan  pelanggaran  itu  disebabkan karena  faktor  ketidaktahuan  kontraktor  terhadap perlindungan  hukum  dan  hak-hak  dari  pekerja  anak. Pekerja  anak  yang  ada  di  perusahaan  itu  dibawa  oleh orang  tuanya  untuk  melakukan  pekerjaan.  Sedangkan pekerja  anak  yang  lain  itu  meminta  sendiri  ke perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan agar mereka mempunyai  uang  sendiri.  Tetapi  perusahaan  tidak sembarangan  untuk  mempekerjakan  anak  karena perusahaan  juga  melihat  fisik  anak  yang  bisa dipekerjakan.  Dan  faktor  ekonomi  juga  mempengaruhi anak  menjalankan  pekerjaan  sebagai  pekerja  anak  di perusahaan  Tembakau  Perahu  Layar  Ampenan  guna membantu  ekonomi  keluarganya  serta  keinginan  anak itu  sendiri  untuk  belajar  mencari  uang.  Dengan pertimbangan  seperti  perusahaan  tembakau  perahu layar  ampenan  itu  mempekerjakan  mereka.Selain memperhatikan  ketiga  pendekatan  tersebut  diatas, upaya  memberikan  perlindungan  dan  pencegahan terhadap  pekerja  anak  dapat  dilakukan  dengan  cara; pertama,  mengubah  persepsi  masyarakat  terhadap pekerja  anak,  bahwa  anak  yang  bekerja  dan  terganggu tumbuh  kembangnya  dan  tersita  hak-haknya  akan pendidikan  tidak  dapat  dibenarkan.  Kedua,  melakukan advokasi  secara  bertahap  untuk  mengeliminasi  pekerja anak, dengan perhatian pertama diberikan kepada jenis pekerjaan  yang  sangat  membahayakan,  dalam  hal  ini perlu ada kampanye besar-besaran untuk menghapuskan  pekerja  anak.  Ketiga,  mengundangkan dan melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang selaras  dengan  konvensi  internasional,  khususnya Konvensi  Hak  Anak  dan  Konvensi  ILO  lain  yang menyangkut anak, keempat, mengupayakan perlindungan  hukum  dan  menyediakan  pelayanan  yang
20 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 2, September 2016, hal 11-21 memadai bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal, seperti  di  tempat  pembuangan  akhir  (TPA)  sampah. Kelima,  memastikan  agar  anak-anak  yang  bekerja memperoleh  pendidikan  dasar  9  tahun,  pendidikan keterampilan melalui bentu-bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Perusahaan  mempekerjakan  pekerja  anak pada  hari  libur  saja  dan  tidak  mengganggu  waktu sekolah.  Perusahaan  mempekerjakan  pekerja  anak  dari pagi  jam  08.00  s/d  10.00  sama  seperti  pekerja  pada umumya  karena  semua  pekerja  anak  yang  bekerja  di perusahaan  sudah  tidak  melanjutkan  sekolah  sebagian anak.  Sedangkan  pekerja  anak  yang  masih  sekolah bekerja  hari  minggu  jadi  tidak  mengganggu  waktu sekolah.  Jadi  dengan  kondisi  diatas  perusahaan  sudah menajalankan sistem waktu pekerjaan yang sudah sesuai.
Berdasarkan pasal 69 ayat 2 huruf e Undang- undang  No.13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan khususnya  yang  mengatur  tentang  keselamatan  dan kesehatan  kerja,  perusahaan  kontraktor  Perusahaan Tembakau  Perahu  Layar  Ampenan  dapat  dikatakan kurang  melindungi  dan  melanggar  jaminan  kesehatan dan  keselamatan  pekerja  anak.  Karena  dalam  hal  ini Perusahaan  Tembakau  Perahu  Layar  Ampenan  tidak memenuhi  peraturan  tentang  pekerja  anak  yang  telah diamanatkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: Jaminan Kesehatan bagi pekerja  anak.  dan  Pasal  6  huruf  d  Undang-undang Nomor  3  Tahun  1992  tentang  Jaminan  Sosial  yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan. Serta Pasal 12 huruf b Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1970  tentang Keselamatan Kerja yaitu memakai alat-alat perlindungan  diri  yang  diwajibkan  Serta  tidak terpenuhinya  perlindungan  seperti  yang  diamanatkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  yaitu  Setiap  anak  berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan  jaminan  sosial sesuai  dengan  kebutuhan  fisik,  mental,  spiritual,  dan sosial.
Upaya  perlindungan  hukum  pemerintah terhadap  pekerja  anak  dilakukan  dalam  bentuk pembatasan  jenis-jenis  atau  bentuk-bentuk  pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan anak, dan mengenai hal ini  dapat  dilihat  di  dalam.  Keputusan  Presden  No.59 Tahun  2002  tentang  Bentuk-bentuk  Pekerjaan  Yang Dilarang untuk Anak, dan juga Surat Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep- 235/MEN/2003  tentang  Jenis-jenis  Pekerjaan  yang Membahayakan  Kesehatan,Keselamatan  atau  Moral Anak,  yang  pada  prinsipnya  melarang  anak  untuk bekerja  pada  jenis-jenis  pekerjaan  tertentu  tersebut. Larangan pekerja anak ini, secara yuridis terkait dengan kewajiban  pemerintah  untuk  melakukan  pencegahan dan  penanggulangan.  Hal  ini  telah  diatur  di  dalam  UU Ketenagakerjaan,  sebagaimana  tertuang  di  dalam ketentuan Pasal 75, yaitu:
1. Pemerintah berkewajiban melakukanupaya penanggulangan  anak  yang  bekerja  di  luar hubungan kerja;
2. Upaya  penanggulangan  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.  Ketentuan  Pasal  75  tersebut diantaranya  ditindak  lanjuti  dengan  peraturan khusus  yang  berkaitan  dengan  pengembangan bakat  dan  minat  anak,  yang  diatur  di  dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kep.115/MEN/VII/2004  tentang
Perlindungan  Bagi  Anak  Yang  Melakukan Pekerjaan  Untuk  Mengembangkan  Bakat  dan Minat, yang ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2004. Faktor Kerjasama dan Koordinasi Perlindungan pekerja anak merupakan fenomena hasil interaksi antara anggota masyarakat  di  satu  pihak  dengan  pengusaha di pihak  lain,  serta  dengan  unsur-unsur  lain  yang  terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan. Unsur-unsur tersebut saling  berhubungan  atau  melakukan  interrelasi  dan interkoneksi  dan  bekerja  sama  secara  simbiosis mutualisme, saling mempengaruhi dan dipengaruhi.Kegiatan  perlindungan  pekerja  anak  akan terhambat  dan  akibatnya  ketertiban,  keamanan  dan pembangunan  nasional  akan  terganggu  tanpa  adanya kerjasama  dan  koordinasi  yang  baik  antara  pihak  yang terkait.  Perlu  diketahui,  bahwa  hambatan  yang disebabkan  karena  tidak  adanya  kerjasama  yang memuaskan antara instansi, badan, organisasi pemerintah  maupun  swasta  pada  masa  lampau  yang berkelanjutan,  maka  permasalahan  tersebut  terus berlangsung  sampai  dengan  saat  ini  dan  keburukan  ini mungkin  akan  berlangsung  terus,  apabila  tidak ditangani secepat mungkin.
Ada  cara-cara  lain  dalam  hal  perlindungan terhadap pekerja anak, antara lain sebagai berikut:
1. Lemahnya penegakan hukum terhadap eksploitasi  pekerja  anak  merupakan  indikasi adanya  sikap  ambivalen  pemerintah  terhadap permasalahan  ini,  di  samping  juga  rendahnya tingkat  pengetahuan  dan  perhatian  aparat penegak  hukum.  Peningkatan  jaringan  kerja sama LSM dalam melakukan advokasi perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  anak sangat dibutuhkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
2. Salah  satu  cara  lain  dalam  mengatasi permasalahan  “pekerja  anak”,  khususnya  anak jalanan  yaitu  dengan  jalan  adopsi.  Pengertian adopsi  yaitu  pengangkatan  anak  berusia  balita yang  dimana  kondisi  dalam  kelangsungan hidupannya  termasuk  kondisi  keluarga  yang tidak  mampu  atau  bisa  juga  sebab  lain.  Dalam perspektif HAM adopsi merupakan jalan terbaik guna  menanggulangi  dan  mengurangi  beban penderitaan masyarakat miskin maupun masyarakat  anak  jalanan  itu  sendiri  karena anak-anak  merupakan  aset  bangsa  sebagai generasi  penerus  dan  merupakan  potensi sumber  daya  manusia  bagi  pembangunan nasional jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Dibutuhkan  pembinaan  dan  memberikan kesempatan  kepada  anak  bangsa  yang  terlantar di  jalanan  yang  dalam  pendidikan  kurang mendapatkan  semestinya  di  usia  belajar. Kondisi  ini  merupakan  tugas  kewenangan  kita bersama sebagai kepanjangan tangan dari tugas negara untuk mengayomi khususnya pemerintah  dan  kita  sebagai  masyarakat Indonesia yang peduli atas kehadiran anak-anak tersebut untuk mengenyam pendidikan. Masalah perlindungan hukum bagi pekerja anak bukan  sesuatu  yang  dapat  diatasi  seperti  membalikkan telapak  tangan.  Prosesnya  akan  memakan  waktu  yang lama serta membutuhkan kerja sama yang serius antara pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah,  dan sejauh  mana  Negara  telah  memberikan  perlindungan terhadap pekerja anak, masih perlu dipantau lebih lanjut.

## D. SIMPULAN DAN SARAN

## 1) KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan:
a) Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  anak  yang bekerja  di  Perusahaan  Tembakau  Perahu  Layar Ampenan.  Tidak    ada  karena  persyaratan  yang  ada dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  yang  harus  dipenuhi  untuk mempekerjakan  anak  tidak  memenuhi  semuanya seperti pihak sperusahaan melakukan perjanjian kerja dengan  pekerja  anak  secara  lisan.  Pihak  perusahaan tidak  memenuhi  persyaratan  perjanjian  kerja  untuk mempekerjakan  anak  yang  sesuai  dengan  pasal  69 ayat  2  dan  melanggar  keputusan  menteri  no  235 tahun  2003  tentang  jenis-jenis  pekerjaan  yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak atau moral anak.
b) Hambatan  bagi  perusahaan  karena  perusahaan  tidak bisa  menolak  ketika  anak  meminta  pekerjaan  untuk membantu  ekonomi  orang  tuanya  serta  keinginan orang  tua  dari  pekerja  anak  yang  menginginkan anaknya  bekerja  diperusahaan.  Serta  tidak  ada pengawasan  dari  pihak  Disnaker  yang  menyebabkan perusahaan  tidak  tahu  dan  kurang  maksimalnya perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  anak.  Dan faktor  budaya  di  lingkungan  pekerja  anak  yang mengakibatkan banyaknya pekerja anak yang bekerja di  perusahaan  Pekerjaan  di  perusahaan  dirasa  cukup berat  karena  bergerak  di  perusahaan  sehingga  secara tidak langsung pekerja anak yang bekerja melakukan pekerjaan  berat.  Pihak  perusahaan  memberikan perlakuan  khusus  ketika  bekerja  sesuai  dengan kemampuan  pekerja  anak.  Memberikan  jaminan  dan kecelakaan kerja terhadap pekerja anak yang bekerja di  Perusahaan  Tembakau  Perahu  Layar  Ampenan. Memberikan  sosialisasi  kepada  pekerja  anak  yang bekerja di perusahaan tembakau.

## 2) SARAN
Dari  hasil  pembahasan  memunculkan  rekomendasi yaitu:
a) Mengadakan  sosialisasi  dari  Disnaker  terhadap  terhadap masnyarakat akanpentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja anak.
b) Adanya  kesatuan  tentang  perlindungan  pekerja  anak dengan  caramenyatukan  peran  pemerintah,  masnyarakat, Orang tua, pengusaha untuk mencegah banyaknya pekerja anak.
c) Meningkatkan  pengawasan  dari  Disnaker  terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja anak.
d) Memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak dari pekerja anak.
e) Memberikan  sanksi  kepada  orang  tua  yang  tidak  patuh terhadap  hukum  tentang  perlindungan  anak  yang  bekerja di perusahaan Tembakau Perahu Layar Ampenan.