## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANCAMAN PIDANA BAGI PELAKU PENODAAN LAMBANG NEGARA RI
(Analisis Pasal 66 dan 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009)
Oleh : Lia Safrina SHI

## Abstrak
Setiap  negara  mempunyai  lambang  yang  menggambarkan  kedaulatan,  kepribadian  dan kemegahan  negara  itu.  Dalam  masyarakat  modern,  telah  banyak  terjadi  kasus-kasus penodaan  terhadap  lambang  negara,seperti  halnya  yang  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara,  serta Lagu  Kebangsaan.  Ancaman  pidana  bagi  pelaku  penodaan  terhadap  lambang  negara yang  telah  diatur  dalam  pasal  66  dan  pasal  68.  Sedangkan  dalam  hukum  Islam  tidak mengatur  secara  khusus  bagi  pelaku  penodaan  terhadap  lambang  negara,  akan  tetapi hukum  Islam  melihat  dari  segi  unsur-unsur  perbuatan.  Adapun  rumusan  masalah  dalam skripsi ini yaitu: bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap ancaman pidana penodaan lambang  negara  dalam  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2009.  Dalam  penulisan  ini menggunakan metode hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  atau  penelitian  hukum  kepustakaan  (di samping  penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris  yang  terutama meneliti  data primer).Sedangkan  teknik  pengumpulan  data  diperoleh  dengan  cara  studi  kepustakaan. Berdasarkan  hasil  penelitian  setelah  diamati  dan  dipahami  bahwa  dalam  hukum  Islam bagi  pelaku  penodaan  lambang  negara  sama  halnya  dengan  pemberontakan  yang sama- sama  menentang  negara  yang  akan  dikenakan  hukuman  ta’zir,  hukum  Islam  tidak  akan ketinggalan  zaman  akibat  perkembangan  modern  yang  semakin  maju.  Hukum  Islam memandang  dari  segala  tindakan  yang  dapat  merugikan  atau  membahayakan  dan  juga dilihat dari perbuatan yang dilakukan baik secara disengaja maupun tidak disengaja demi kemaslahatan publik.

## Kata kunci : Hukum Islam,Penodaan Lambang Negara RI

## A. Pendahuluan
Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana  pemersatu, identitas  dan  wujud  eksistensi  bangsa  yang  menjadi  simbol  kedaulatan dan  kehormatan  negara  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengatur tentang
1 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Tahun  2009  Nomor  24  Tentang  Bendera,  Bahasa,  Dan Lambang  Negara,  Serta  Lagu  Kebangsaan,  Lembaran  Negara  tahun  2009  No.  24,  Tambahan
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Tujuan dari pembentukan undang-undang  tersebut  adalah  memperkuat  kesatuan  dan  persatuan  bangsa  dan  negara kesatuan Republik  Indonesia, menjaga kehormatan  yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan  negara  kesatuan  Republik  Indonesia. 2 Setiap  warga  negara  harus  menjunjung  tinggi identitas  negara  sebagai  rasa  cinta  terhadap  negara.  Sehingga  setiap  pelecehan  terhadap identitas negara diancam dengan Pasal 66 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. 3
Dalam  Syari’at  Islam menghormati  bendera  termasuk  suatu  yang  tidak  dibahas secara  eksplisit,  mengingat  upacara  bendera  itu  tidak  umum  dilakukan.  Sebagian  ulama mengambil  dalil  dari  kedua  sumber  yang  kira-kira  agak  relevan  dengan  masalah  ini. Karena  itu  terjadi  perbedaan  pendapat  dalam  soal  hukum  menghormati  bendera, sebagaimana ada pendapat yang membolehkan dan ada pendapat yang mengharamkan.
Rasulullah SAW pada masa hidupnya pernah menugasi Qais Bin Sa’ad Bin Ubadah sebagai pemimpin suatu pasukan, dengan disertai bendera putih dan panji hitam. Pasukan tersebut  ditempatkan di salah  satu  sudut  kanal  bersama  400  pasukan  muslimin.  Beliau menyuruh pasukan  tersebut agar  memasuki  wilayah  Yaman  yang  dihuni  oleh  kaum Shuda’.  Maka  salah  seorang  dari orang  Shuda’ menghadap  Rasulullah  SAW setelah mengetahui keberadaan pasukan muslimin. ”wahai Rasulullah, saya datang mewakili kaum
Lembaran Negara No. 109. http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/UU_2009_2 4.pdf pada tanggal 7 Maret 2016.
2 Ibid.
3 Pasal 66 “setiap orang yang merusak, merobek atau menginjak, menginjak -injak, membakar atau melakukan  perbuatan  lain  dengan  maksud  menodai,  menghina  atau  merendahkan  kehormatan  Bendera Negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  24  huruf  a,dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Pasal 68 “setiap orang yang  mencoret,  menulis,  menggambari,  atau  membuat  rusak  Lambang  Negara  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  57  huruf  a,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
saya, memohon agar engkau menarik pasukan, dan saya bersama kaum saya tunduk kepada engkau,”  ujarnya. Rasullulah  akhirnya menarik  mundur  Qais  Bin  Sa’addari  front  k anal.
Oleh karena itu pada masa Rasulullah bendera telah ada akan tetapi hanya sebagai lambang dalam peperangan untuk melakukan perdamaian. 4
Di  dalam  Islam  menghormati  bendera  merupakan  sesuatu  yang  wajar,  Islam melihat  sesuatu  dari  segi  manfaat  dan  pengaruhnya. Seperti penghormatan kepada  kedua orang tua, guru, dan juga masyarakat di sekitar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

## َﺲْﻴَﻟ
ﺎًﻘَﺣ ﺎَﻨِﻤِﻟ ﺎَﻌِﻟ  ْف ِﺮْﻌَـﻳ َو ﺎَﻧ َﺮْـﻴِﺒَﻛ ﺮﱢﻗ َﻮُـﻳ َو ﺎَﻧ َﺮْـﻴِﻐَﺳ ْﻢَﺣ ْﺮَـﻳ َْﱂ ْﻦَﻣ ﺎﱠﻨِﻣ
Artinya: “Bukanlah golongan kami, yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati yang  besar  (orang  tua),  dan  tidak  menghargai  hak  orang  yang  berilmu.” (HR Tirmidzi) 5
Terdapat  perbedaan  dalam  hukum  positif  dan hukum  Islam,  dalam  hukum  positif bagi setiap warga negara yang melecehkan lambang negara maka diancam pidana 5 (lima) tahun penjara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dan juga dalam KUHP pasal 154a diancam pidana 4 (empat) tahun penjara. Sedangkan dalam Islam bahwa bendera hanya sebagai lambang pada saat peperangan pada masa Rasulullah SAW. Maka  bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  hukum  posititf  mengenai  penodaan lambang negara tersebut.

## a. Konsep Lambang Negara
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 menjelaskan tentang lambang atau simbol- simbol negara Republik Indonesia (RI) sebagai berikut:
4 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Zadul Ma’ad Jilid 3 , (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 597 .
5 Ahmad Syarifuddin, Mendidik Anak Membaca, Menulis, Dan Mencintai Al- Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 99.
1. Bendera  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  bendera negara  adalah  sang  merah  putih.  Panji  adalah  bendera  yang  dibuat  untuk menunjukkan kedudukan dan kebesaran suatu jabatan atau organisasi. Jadi bendera yang  dimaksud  disini  adalah  bendera  merah  putih  yang  melambangkan  suatu kemerdekaan dan kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahasa  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  bahasa
Indonesia  adalah  bahasa  resmi  nasional  yang  digunakan  diseluruh  wilayah  negara kesatuan Republik Indonesia. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun  oleh  warga  negara  Indonesia  didaerah-daerah  di  wilayah  negara kesatuan  Republik  Indonesia.  Adapun  bahasa  yang  dimaksud  adalah  bahasa  khas Indonesia  yang  merupakan  suatu  bahasa  sehari-hari  yang  digunakan  oleh  warga negara Indonesia. 6
3. Lambang  negara kesatuan  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  lambang negara  adalah  Garuda  Pancasila  dengan  semboyan  Bhineka  Tunggal  Ika. Garuda pancasila disini merupakan suatu lambang negara Indonesia, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia.
4. Lagu  kebangsaan  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut lagu  kebangsaan  adalah  Indonesia  Raya.  Indonesia  raya  merupakan  lagu  khas negara Indonesia yang dinyanyikan pada saat hari-hari penting. 7
Lambang negara merupakan simbol-simbol negara bangsa yang berkehendak untuk mewujudkan sebuah cita-cita luhur menuju sebuah tahapan-tahapan kehidupan yang lebih
6 Ibid., hlm. 1.
7 Ibid.
baik dan semakin baik di masa yang akan datang. 8 Lambang negara juga dianggap sebagai perwujudan alam raya dalam diri masyarakat, sehingga akan diperlakukan secara arif dengan tidak meletakkan lambang-lambang negara dalam kondisi dan ruang yang tidak sesuai  dengan  standar  normatif  yang  disepakati  oleh  bangsa.  Pada  masyarakat  Indonesia, lambang  negara  adalah  perwujudan  yang  berkaitan  erat  dengan  ideologi  bangsa,  oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia akan menyadari bahwa lambang-lambang negara Indonesia merupakan simbol-simbol yang telah dipertahankan dengan keringat, darah dan juga nyawa oleh para pejuang. 9
b. Bentuk dan Ancaman Pidana Bagi Pelaku Penodaan terhadap Lambang Negara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang Negara, serta  Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. Undang-undang ini secara umum  memiliki  9  Bab  dan  74  pasal  yang  pada  pokoknya  mengatur  tentang  praktik penetapan  dan  tata  cara  penggunaan  Bendera,  Bahasa  dan  Lambang  Negara,  serta  Lagu Kebangsaan  berikut ketentuan-ketentuan  pidananya.  Setidaknya  ada  tiga  hal  tujuan  dari dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2009  ini  adalah  untuk  memperkuat persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  menjaga kehormatan  yang  menunjukkan  kedaulatan  bangsa  dan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  dan  menciptakan  ketertiban,  kepastian,  dan  standarisasi  penggunaan  bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.
Undang-undang  ini  diharapkan  mampu  mengatasi  berbagai  masalah  yang  terkait dengan praktik dan mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata
8 Fokky  Fuad, Lambang  Negara  Antara  Nilai  Budaya  Dan  Hukum  Negara  Sebuah  Tinjauan Antropologi  Hukum,  hlm  2.  Diakses  melalui  situs:http://uai.ac.id/wp-content/uploads/2013/03/Lambang- Negara.pdf pada tanggal 24 Juni 2016.
9 Ibid., hlm. 3.
cara  penggunaan  Bendera,  Bahasa  dan  Lambang  Negara,  serta  Lagu  Kebangsaan. Termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  undang-undang  ini. Adapun bentuk-bentuk penodaan terhadap lambang negara yaitu sebagai berikut:
1. Menodai  yaitu  memiliki  makna  yang  sama  dengan  menghina  perbuatan  menodai dapat  dilakukan  dengan  beberapa  macam  cara  misalnya:  mengencingi,  merobek- robek, melumuri dengan kotoran.
2. Pelecehan yaitu menghinakan, memandang rendah, mengabaikan suatu hal.
3. Merendahkan kehormatan lambang negara seperti mencoret, menulis, menggambari, atau membuat rusak lambang negara.
Sebagaimana telah diatur tindak pidana terhadap penodaan lambang negara sebagai berikut:
Pasal 66
“Setiap  orang  dilarang  merusak,  merobek,  menginjak -injak,  membakar,  atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

## Pasal 67
“Setiap  orang  dilarang  memakai  Bendera  Negara  untuk  reklame  atau  iklan komersial,  mengibarkan  Bendera  Negara  yang  rusak,  robek,  luntur,  kusut,  atau kusam,  mencetak,  menyulam,  dan  menulis  huruf,  angka,  gambar  atau  tanda  lain dan  memasang  lencana  atau  benda  apapun  pada  Bendera  Negara,  dan  memakai Bendera  Negara  untuk  langit-langit,  atap,  pembungkus barang,  dan  tutup  barang yang  dapat  menurunkan  kehormatan  Bendera  Negara  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  1(satu)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” 10

## Pasal 68
“Setiap  orang  dilarang  mencoret,  menulisi,  mengg ambari,  atau  membuat  rusak Lambang  Negara  dengan  maksud  menodai,  menghina,  atau  merendahkan
10 Republik Indonesia, Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 24 Tentang..,. hlm. 26 .
kehormatan  Lambang  Negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  57  huruf  a, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling banyak Rp500.000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).”

## Pasal 69
“Setiap  orang  dilarang  menggunakan  Lambang  Negara  yang  rusak  dan  tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran, membuat lambang untuk perseorangan,  partai  politik,  perkumpulan,  organisasi  dan/atau  perusahaan  yang sama  atau  menyerupai  Lambang  Negara,  dan  menggunakan  Lambang  Negara untuk  keperluan  selain  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
Pasal 70
“Setiap  orang  dilarang  mengubah  Lagu  Kebangsaan  dengan  nada,  irama,  kata - kata,  dan  gubahan  lain  dengan  maksud  untuk  menghina  atau  merendahkan kehormatan  Lagu  Kebangsaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  64  huruf  a, dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 11
Pasal 71
“Setiap orang dilarang memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan  hasil  ubahan  Lagu  Kebangsaan  dengan  maksud  untuk  tujuan komersial, atau menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf b, dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” 12
Dengan  adanya  ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2009, maka rakyat  Indonesia dapat  mewujudkan suatu kebanggaan atas perjuangan-perjuangan para  pahlawan  dalam  mempertahankan  kemerdekaan  Republik  Indonesia,  baik  dari  segi ekonomi,  sosial, budaya,  dan  daya  kreativitas  dari  masyarakat  dan  lebih  menghargai terhadap simbol-simbol negara Indonesia. Dengan adanya aturan dan ancaman pidana bagi setiap  orang  yang  tidak  menghargai  simbol-simbol  negara  Indonesia  maka  dia  tidak menghargai  perjuangan  para  pahlawan  yang  telah  bersusah  payah  dalam  memerdekakan
11 Ibid., hlm. 27.
negara  Republik  Indonesia.  Maka  negara  Republik  Indonesia  akan  lebih  bijak  dalam menghadapi apapun dan akan memberi sanksi hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan.

## B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kasus-Kasus Penodaan Lambang Negara RI
Hukum  Islam  tidak  mengatur  secara  khusus  tentang  hukum  penodaan  terhadap lambang  negara  akan  tetapi  sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  penduduk  warga  negara Indonesia  bermayoritas  muslim.  Dewasa  ini  telah  banyak  terjadi  kasus-kasus  penodaan terhadap  lambang  negara  Indonesia,  di antaranya  terdapat  beberapa  kasus  seperti;  kasus Teten  Masduki  yang  menghina  dan  menodai  burung  Garuda,  kasus  Zaskia  Gotik  yang lecehkan lambang negara RI, kasus Broderick Chin yang menghina Bendera Merah Putih, kasus Sahat S Gurning yang menghina lambang negara RI, kasus Kensianus yang merobek Bendera Merah Putih, dan Kasus Nurul Fahmi yang membuat tulisan Tauhid pada Bendera Merah Putih.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perbuatan merupakan suatu yang diperbuat (dilakukan),  tindakan,  kelakuan,  maupun  tingkah  laku. 13 Dengan  demikian,  walaupun dalam hukum Islam tidak mengatur tentang tindak pidana bagi pelaku penodaan terhadap lambang  negara,  maka  Islam  melihat  dari  sisi  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang yang  dapat  merusak  nama  baik  suatu  bangsa  dan  negara  Indonesia.  Sebagaimana  yang telah  diketahui  bahwa  Indonesia  adalah  negara  kepulauan  yang  berpenduduk  mayoritas muslim, terletak di Asia Tenggara, antara benua Asia dan Australia, dan merupakan negara berpenduduk muslim terbesar didunia. Ideologi negara adalah Pancasila (lima dasar), dan sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. 14
13 Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cet 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011), hlm. 213.
14 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 710.
Dengan adanya perjuangan yang telah mempertahankan lambang atau simbol negara Indonesia  maka terwujudlah  Proklamasi  kemerdekaan.  Proklamasi  kemerdekaan  adalah sebuah  pernyataan  tetapi  untuk  mewujudkan  makna  dan  tujuannya,  maka  dibutuhkan perjuangan terus menerus. 15 Sebagaimana dalam firman Allah SWT. Q.S. Al-Baqarah: 77
                                                         
Artinya:  “Tidakkah  mereka  mengetahui  bahwa  Allah  mengetahui  segala  yang  mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan?”
Penjelasan dari ayat tersebut adalah apa yang mereka rahasiakan dengan apa yang mereka nyatakan,  sama-sama  dalam  pengetahuan  Allah  SWT.  Keduanya  jelas  dan  sama tingkat  kejelasannya  disisi  Allah  SWT.  Rahasia  adalah  apa  yang  tidak  Anda  bisikkan kepada  orang  lain.  Ia  adalah  yang  Anda  ketahui  tetapi  Anda  tidak  ingin  diketahui  orang lain atau Anda tidak keberatan bila diketahui orang lain. Jadi ayat ini menyatakan bahwa Allah SWT mengetahui yang dirahasiakan dan mengetahui juga apa yang dinyatakan. 16
Berbicara  masalah  negara,  berarti  berbicara  tentang  hal-hal  yang  menyangkut sistem  komunitas  manusi a,  dalam  istilah  hukum  Islam  disebut  “ al-a ḥ wal  al- ijtimā’iyyah ”. 17 Berdasarkan  Al- Qur’an  Al -Karim  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh seseorang yang bertanggung jawab diberi hukuman dengan hukuman yang tertentu sesuai dengan keadilan menurut petunjuk Allah SWT. 18 Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam ajaran  Islam  sumber  dari  pokok  hukum  adalah  Al- Qur’an  dan  kemudian  Al -Hadist,
15 Rifyal Ka’bah, Politik Dan Hukum Dalam Al- Qur’an, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2005), hlm. 31.
16 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- Qur’an Vol. 1 , (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 239.
17 Hasan  Saleh, Kajian  Fiqh  Nabawi  Dan  Fiqh  Kontemporer,  (Jakarta: Raja  Grafindo  Persada, 2008), hlm. 467.
18 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992),hlm. 221.
sedangkan  dalam  masalah  detail  diserahkan  kepada  akal  sehat  manusia  untuk  menggali hukum demi kemaslahatan umum. 19
Dalam hukum Islam bahwa penodaan lambang negara merupakan suatu perbuatan yang menyangkut dengan eksistensi suatu negara, maka dalam hukum  Islam memandang perbuatan  tersebut  sebagai  perbuatan  pemberontakan.  Pemberontakan  secara  etimologis berarti mencari, mengusahakan, atau memilih. Sedangkan menurut terminologis, al-baqhyu adalah usaha melawan suatu pemerintahan yang sah secara nyata, baik dengan mengangkat senjata  atau  tidak  mengindahkan  ketentuan  yang  digariskan  pemerintah. 20 Sebagaiman terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-Hujarat: 9
                                                                                                                                                                                                                                                              
   
Artinya:  “dan  kalau  ada  dua  golongan  dari  mereka  yang  beriman  itu  berperang hendaklah  kamu  damaikan  antara  keduanya!  tapi  kalau  yang  satu  melanggar Perjanjian  terhadap  yang  lain,  hendaklah  yang  melanggar  Perjanjian  itu  kamu perangi sampai  surut  kembali  pada  perintah  Allah.  kalau  Dia  telah  surut, damaikanlah  antara  keduanya  menurut  keadilan,  dan  hendaklah  kamu  Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang- orang yang Berlaku adil.”
Dari penjelasan ayat tersebut yaitu perselisihan antara kaum mukminin yang antara lain  dikarenakan  isu  yang  tidak  jelas  kebenarannya.  Disebabkan  karena  jika  terjadi perkelahian atau peperangan antara dua kelompok, maka masing kedua kelompok
Adapun  unsur-unsur  pemberontakan  yaitu: pertama,  pembangkangan  terhadap kepala  negara  (imam); kedua,  pembangkangan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan
19 Ibid., hlm. 215.
20 H. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat), (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), Hlm 107-109.
kekuatan;  dan ketiga,  adanya  niat  melawan  hukum. 21 Dalam  hukum  Islam  pemberontakan akan  dikenakan  hukuman  hudud.  Hudud  adalah  jarimah  yang  diancam  dengan  hukuman had yang me rupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah SWT.  Adapun  hukuman  mati  apabila  tidak  ada  pengampunan  bagi  pemberontakan  yang melakukan secara langsung, seperti merusak jembatan, membom gudang amunisi, gedung- gedung  pemerintahan, membunuh para  penjabat  atau  menawannya,  dan  juga Pemerintah (ulil  amri )  boleh  mengampuni  mereka  atau  Menghukum  mereka  dengan  hukuman  ta’zir atas  tindakan  pemberontak  mereka,bukan  karena  jarimah  atau  perbuatan  yang  mereka lakukan  pada  saat  terjadinya  pemberontakan.  Dengan  demikian,  penjatuhan  hukuman terhadap pemberontakan  setelah  mereka  dilumpuhkan  dan  ditangkap  adalah  hukuman ta’zir. 22
Dengan  demikian  penodaan  terhadap  lambang  negara  tidak  berdeda  jauh  dengan perbuatan  pemberontakan,  sebagaimana  keduanya sama-sama  ingkar  terhadap  negaranya. Adapun  unsur-unsur  penodaan  tersebut  adalah  menodai,  menghina,  dan  pelecehan.  Arti kata  “menodai”  memiliki  makna  yang  sama  dengan  menghina.  Perbuatan  menodai  dapat dilakukan  dengan  beberapa  macam  cara,  misalnya:  mengencingi,  merobek-robek, melumuri dengan kotoran. 23 Adapun Pelecehan berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan  suatu  hal.  Jadi,  pelecehan  terhadap  simbol  negara  adalah  berarti  menghina, memandang  rendah,  atau  mengabaikan  simbol  negara,  yakni  bendera  ataupun  lambang negara. 24
21 H. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.111.
22 Ibid., hlm. 117.
23 Sugandi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 165.
24 Pelecehan  berarti  menghinakan,  memandang  rendah,  mengabaikan  suatu  hal.  Jadi  pelecehan terhadap  simbol  negara  adalah  berarti  menghina,  memandang  rendah,  atau  mengabaikan  simbol  negara, yakni  bendera  ataupun  lambang  negara.  Diakses  melaluisitus: http://www.gresnews.com/berita/tips/01268- hukum-pelecehan-terhadap-simbol-negara, tanggal 9 Desember 2016.
Dalam  menghadapi  aturan  hukum  semacam  ini  dimana  telah  ada  aturan  yang mengatur  tentang  lambang  atau  simbol  negara.  Sebagaiman  aturan-aturan  tersebut  dalam kehidupan  masyarakat  Islam  modern  atau  kontemporer  sepenuhnya  merujuk  pada  hukum positif, akan tetapi, Islam tetap memegangi dasar-dasar hukum Islamnya yang berupa Al- Qur’an,  Sunnah,  fatwa -fatwa  sahabat,  dan  yurisprudensi  Islam  pada  ulama  terdahulu. Dengan memandang bahwa kembali kepada dasar-dasar  Islam berupa keniscayaan, tetapi dalam  waktu  yang  sama  tidak  menentang  kemukinan  untuk  memasukan  ide-ide, kebudayaan,  dan  peradaban  asing,  selama  tidak  bertentangan  dengan  dasar syari’ah Islam. 25
Hukum Islam mengambil tindakan bahwa perbuatan  yang dilakukan dalam kasus- kasus  tersebut  adalah  perbuatan  yang  disengaja  dan  ada  pula  perbuatan  yang  tidak disengaja. Disengaja dalam arti umum adalah si pelaku berniat melakukan suatu perbuatan yang dilarang tersebut. 26 Adapun  yang dimaksud dengan tidak disengaja (tersalah) adalah jika  si pelaku  melakukan  perbuatan  tanpa  bermaksud melakukan kemaksiatan,  namun  ia tersalah.  Ketersalahan  tersebut  kadangkala  pada  perbuatan  dan  terkadang  pada  maksud. 27 Maksud  ini  dinamakan  dengan  istilah  “maksud  melawan  hukum” qa ṣd  ‘iṣyān .  Maksud melawan  hukum  adalah  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  atau  meninggalkan  hal-hal yang diperintahkan oleh syarak setelah diketahui bahwa syarak mewajibkan atau melarang hal-hal  tersebut.  Sedangkan  perbuatan  melawan  hukum  adalah  unsur  pokok  yang  harus
25 Duski Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Islam Membongkar Konsep Al- Istiqra’ ...,hlm. 235-236.
26 Abdul  Qadir  Audah, Ensiklopedi  Hukum  Pidana  Islam  Jilid  II,  (Bogor:  PT.  Kharisma  Ilmu, TT),hlm. 77.
27 Ibid., hlm. 79.
terdapat pada setiap tindak pidana, baik pada tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat, pada tindak pidana yang disengaja maupun tidak disengaja (tersalah). 28
Dalam hal ini, maksud melawan hukum terdiri atas beberapa bentuk yaitu:
1. Maksud yang umum dan maksud yang khusus
Maksud  umum  dikatakan  ada  ketika  pelaku  dengan  sengaja  melakukan perbuatan  yang  dilarang,  sedangkan  ia  mengetahui  bahwa  perbuatannya  itu dilarang. Adapun maksud khusus seperti sengaja mencapai suatu hasil tertentu atau kerugian tertentu bagi orang lain. 29 Dari penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa dalam  kasus-kasus  tersebut  ia  megetahui  adanya  aturan  undang-undang    tentang bendera,  bahasa,  dan  lambang  negara,  serta  lagu  kebangsaan.  Ia  juga  melakukan kejahatan terhadap lambang atau simbol negara demi kepuasan sendiri akan tetapi dari  perbuatan  yang  dilakukan  merupakan  tindak  pidana  yang  telah  diatur  dalam undang-undang.  Dia  pun  telah  siap  mempertanggungjawabkan  atas  tindakan kejahatan yang telah ia lakukan.

## 2. Maksud tertentu dan maksud tidak tertentu
Suatu maksu d dikatakan “maksud tertentu” apabila sipelaku dengan sengaja melakukan  suatu  perbuatan  tertentu  terhadap  satu  orang  atau  beberapa  orang tertentu. 30 Dari  penjelasan  tersebut,  maka  dapat  dikaitkan  dengan  kasus  penodaan lambang  negara  yang  telah  terjadi  dimana  seseorang  warga  negara  Indonesia melakukan penodaan dengan tidak bermaksud menimbulkan efek besar akan tetapi, sebaliknya dia tidak menyadari bahwa efek dari perbuatannya itu adalah dia telah
28 Ibid., hlm. 81.
29 Ibid., hlm. 84.
30 Ibid., hlm. 85.
menghina  bangsa  dan  negaranya  dan  juga  telah  menghina  perjuangan-perjuangan para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa dan negara.
3. Maksud langsung(qa ṣd mubā syir) dan maksud tidak langsung (qa ṣd gair mubā syir)
Suatu  maksud  yang  dikatakan  maksud  langsung,  baik  maksud  tertentu maupun  maksud  tidak  tertentu,  manakala  pelaku  melakukan  suatu  perbuatan, sedangkan ia mengetahui dan menghendaki akibat-akibatnya, baik ia menghendaki orang  (korban)  tertentu  maupun  orang  tidak  tertentu. 31 Dari  penjelasan  tersebut dapat  dikaitkan  dengan  kasus  penodaan  lambang  negara  yang  telah  dijelaskan bahwa  suatu  perbuatan  terhadap  lambang  atau  simbol  negara  yang  mana  ia mengetahui akibat hukuman pidana  yang  akan dijatuhkan terhadapnya akan tetapi ia juga melakukan perbuatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai mana yang terdapat dalam kaidah fiqh:

## ْﺪﱠﻤَﻌَـﺘَـﻳ َْﱂ ْن ِإ َو ٌﻦِﻣ ﺎَﺿ ُﺮِﺷ ﺎَﺒُﳌ ا
Artinya: “ Y ang berbuat langsung bertanggung jawab meskipun tidak disengaja” 32
Maksud  dari  kaidah  tersebut  bahwasanya  setiap  orang  yang  melakukan  suatu perbuatan  yang  melanggar  hukum  akan  dikenai  sanksi  yang  sesuai  dengan perbuatannya.Dengan  kata  lain  selain  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya kepada  Allah  SWT  maupun  kepada  manusia.  Seperti  halnya  menerima  sanksi  dari pemerintah yang berupa hukuman penjara maupun denda. Dalam hukum Islam hal tersebut dikenal  sebagai  ta’zir,  ta’zir  yang  merupakan  hukuman  atas  jarimah -jarimah  yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Jarimah ta’zir terdiri atas perbuatan -perbuatan maksiat  yang  tidak  dikenakan  hukuman  had  dan  tidak  pula  kifarat.  Perbuatan  maksiat
31 Ibid., hlm. 88.
32 A.  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fiqh  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam  Menyelesaikan  Masalah- Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 144.
adalah  meninggalkan  perbuatan  yang  diwajibkan  dan  melakukan  perbuatan  yang diharamkan (dilarang). 33 Adapun bentuk- bentuk hukuman ta’zir yaitu:
1. Hukuman ta’zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman  lain  yang  ditentukan  oleh  ulil  amri  demi  kemaslahatan umum. 34
Kesimpulan akhir pada analisis pembahasan terhadap ancaman pidana bagi pelaku penodaan terhadap lambang negara yang ditinjau dari hukum Islam, penulis menyimpulkan bahwa terdapat ketidak  kesesuaian atas ancaman pidana  yang terkandung dalam pasal 66 dan  pasal  68  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Sebagaimana bahwa pelaku penodaan lambang negara juga merupakan perbuatan pembangkangan terhadap negara. Yang merujuk kepada salah satu kaidah fiqh yang berbunyi:
ِﺔﱠﺻ ﺎَﳋ ا ِﺔَﺤَﻠْﺼَﳌا ﻰَﻠَﻋ ٌﺔَﻣ ﱠﺪَﻘُﻣ ُﺔﱠﻣ ﺎَﻌﻟ ا ُﺔَﺤَﻠْﺼَﳌ ا
Artinya: “K emaslahatan publik didahulukan dari pada kemaslaha tan individu” 35
Kaidah  ini  menunjukkan  bahwasanya  melakukan  perbuatan  yang  dapat  merusak lambang  negara  yang  dianggap  sebagai  kepentingan  publik  akan  mendapatkan  hukuman yang  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  kaidah  ini  juga  menjelaskan  bahwa  kewajiban
33 H. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.
34 Ibid., hlm. 258.
35 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh Kaidah-Kaidah Hukum Islam...,hlm. 11.
bagi warga negaranya adalah melindungi ideologi negara. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang  sah  dan  ditaati  oleh  rakyat;  kelompok  sosial  yang  menduduki  wilayah  atau  daerah tertentu  yang  di  organisasi  di bawah  lembaga  politik  dan  pemerintah  yang  efektif, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Dalam memperjuangkan suatu kemerdekaan  Indonesia  diperlukan  perjuangan  yang  sangat  keras  dan  nyawa pun  dapat dikorbankan  dalam  merebut  dan  mencapai  kemerdekaan  dan  kesejahteraan  negara Indonesia. Maka oleh karena itu, setiap orang  yang terkait dengan tindak pidana terhadap penodaan lambang negara Indonesia harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku demi kemaslahatan  publik.  Sehingga  negara  Indonesia  menjadi  negara  yang  aman,  damai  dan sejahtera.

## C. Penutup
Berdasarkan penelitian dan pembahasan bahwa penodaan terhadap lambang negara sama halnya dengan pemberontakan di mana keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama  menentang  terhadap  negara  atau  pemerintahan.  Hukuman  terhadap pemberontakan  dalam  hukum  Islam  adalah  hukuman hudud, Adapun  hukuman  mati apabila  tidak  ada  pengampunan  bagi  pemberontakan  yang  melakukan  secara  langsung, seperti  merusak  jembatan,  membom  gudang  amunisi,  gedung-gedung  pemerintahan, membunuh  para  penjabat  atau  menawannya, dan  hukuman ta’zir yang  dijatuhkan  para pemberontak ketika mereka dilumpuhkan dan ditangkap.
Oleh  karena  itu  ketentuan  hukum  Islam  terhadap  ancaman  pidana  penodaan lambang  negara  dalam  pasal  66  dan  68  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2009  tidak kesesuaian dikarenakan hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan kadar perbuatannya, sebagaimana unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  penodaan  lambang  negara  yaitu menodai, melecehkan, dan menghina. Maka dari itu hukum Islam mengambil kesimpulan
bahwa  ancaman  pidana  penodaan  terhadap  lambang  negara  adalah  hukuman ta’zir yang dilihat dari segi perbuatannya yang dapat melanggar hukum. Sebagaimana lambang negara merupakan  ideologi  bangsa  dan  negara  yang  harus  dijaga  dan  dilindungi  untuk terwujudnya kemerdekaan sepanjang masa.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
A.  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fiqh  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, TT.
Agus  Sachari, Budaya  Visual  Indonesia:  Membaca  Makna  Perkembangan  Gaya  Visual Karya Desain di Indonesia abad ke-20, Jakarta: Erlangga, 2007.
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Ahmad  Syafii  Maarif, Islam dan Pancasila  Sebagai Dasar  Negara,  Jakarta:  Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
Asep  Gunawan, Artikulasi  Islam  Kultural dari Tahapan  Moral ke Periode  Sejarah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi  Nasional,  Jakarta:  Cipta  Ali Pustaka, 1998.
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa,  Cet  4, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011.
, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Duski  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Islam  Membongkar  Konsep  Al- Istiqra’  Al - Ma’nawi Asy -Syatibi, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
Hasanuddin Yusuf Adan, Elemen-Elemen Politik Islam, Yogyakarta: AK Group, 2006.
Hasbi Ash-Shiddiqi, Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Zadul Ma’ad Jilid 3 , Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
J.  Suyuthi  Pulungan, Fiqh  Siyasah  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran,  Jakarta:  Pt  Raja Grafindo Persada,2002.
Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, Cet. Ke-I.
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur’an Volume 1 , Jakarta: Lentera Hati, 2006.
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Prenada Media, 2003.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitin Hukum, Jakarta: Kencana, 2009.
Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
Sugandi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.