## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
IMPELEMENTASI KEBIJAKAN KATALOG LOKAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA USAHA MIKRO, KECIL, DAN KOPERASI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

## Cantika Amalia Ramadannisa 1
Universitas Airlangga 1
Jalan Darmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286, Jawa Timur
Alamat email Koresponden : cantikamaliar@gmail.com

## ABSTRACT
This  article  discusses  the  implementation  of  the  Jembrana  Regency Government  Policy  in  following  up  on  the  president's  policy  through  a Presidential  Instruction  on  Accelerating  the  Increase  in  the  Use  of  Domestic Products  and  Products  of  Micro  Enterprises,  Small  Businesses,  and Cooperatives  in  order  to  Succeed  the  National  Movement  to  Be  Proud  of Indonesian-Made  in  the  Implementation  of  Government  Procurement  of Goods/Services. Local governments are at the core in terms of implementing the acceleration of the Presidential Instruction because local governments are home  to  Micro  Enterprises,  Small  Businesses,  and  Cooperatives.  Research data are obtained through observation, literature studies, and interviews with parties  directly  involved  in  policy  implementation.  Data  analysis  using qualitative  methods. The  results  showed  that  the  policies  taken  by  the Jembrana Regency Government were proven to be able to increase the interest of micro, small, and cooperative enterprises to participate in the procurement of government goods/services through local catalogs to accelerate Indonesia's economic recovery through the micro, small, and cooperative business sectors in accordance  with the Presidential Instruction. Despite the increase, this is still far from target in the Presidential Instruction due to the intensity of the policy  response  taken,  leaving  some  problems  that  must  be  resolved immediately.
Keyword: Economic Operator; Policies; Procurement; Presidential Instruction

## PENDAHULUAN
Pada tanggal 30 maret 2022 Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo  menerbitkan  Instruksi  Presiden  Nomor  02  Tahun  2022  tentang

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Percepatan  Peningkatan  Penggunaan  Produk  Dalam  Negeri  dan  Produk Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Koperasi  Dalam  Rangka  Menyukseskan Gerakan  Nasional  Bangga  Buatan  Indonesia  Pada  Pelaksaaan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  (Selanjutnya  disebut  Inpres  PBJ)  yang  dalam isinya menginstruksikan kepada para pihak dan stakeholder terkait untuk mempercepat penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha  kecil  dan  koperasi  (BPKP,  2022).  Sekretaris  Kementerian  Koperasi dan  UKM  Arif  Rahman  Hakim  menjelaskan,  Inpres  tersebut  merupakan akselerasi  implementasi  PP  No  7  tahun  2021  tentang  kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM (Ratih, 2022). Dalam Inpres PBJ tersebut terdapat beberapa poin yang diharapkan dapat segera diimplementasikan  dengan  cepat  seperti  halnya;  (a)  Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang  menggunakan  produk  dalam  negeri  di  Kementerian/Lembaga  dan Pemerintah Daerah. (b) Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima  persen)  apabila  terdapat  produk  dalam  negeri  dengan  penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 4O% (empat puluh persen).  (c)  Mendorong  percepatan  penayangan  produk  dalam  negeri  dan produk  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Koperasi  pada  Katalog Sektoral/Katalog Lokal.
Dalam  hal  menindaklanjuti  Instruksi  Presiden  PBJ  tersebut  pihak- pihak  yang  ada  dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  dengan cepat  segera  merespon  untuk  dapat  mempercepat  implementasinya. Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (selanjutnya disebut LKPP) adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Muzaki, 2019)  menerbitkan  Surat  Edaran  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  dan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Kepala  LKPP  Pemerintah  Nomor  027/1022/SJ  dan  Nomor  1  Tahun  2022 tentang  Gerakan  Nasional  Bangga  Buatan  Indonesia  Pada  Pengadaan Barang/Jasa  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah.  Pemerintah  daerah menjadi  ujung  tombak  dalam  hal  implementasi  percepatan  Inpres  PBJ tersebut karena pada pemerintah daerah lah yang menaungi Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
Oleh karena itu peran pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota  atau  Pemerintah  Kabupaten  sangat  penting  untuk  dapat mengorganisasikan  dan  mengkoordinasikan  dengan  para  pelaku  Usaha Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Koperasi  untuk  berperan  serta  dalam  proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Tentunya hal ini juga harus direspon oleh  Pemerintah  Daerah  dengan  melakukan  Langkah-langkah  konkret guna  mendukung  implementasi  Percepatan  Peningkatan  Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksaaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu wilayah di  Provinsi  Bali  yang  menjadi  fokus  penelitian  ini  adalah  Pemerintah Kabupaten  Jembrana  yang  dalam  hal  ini  merupakan  pihak  yang diinstruksikan  oleh  Inpres  PBJ  tersebut  untuk  dapat  merespon  dan mengimplementasikan Inpres tersebut dengan cepat. Pemerintah Kabupaten  Jembrana  dipilih  oleh  peneliti  karena  keterlibatan  kepada pelaku  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Usaha  Menengah  masih  sangat minim  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Jumlah  pelaku Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Usaha Menengah  yang  terdaftar  dalam  e- katalog LKPP per 1 juli berjumlah 40 (empat puluh) pelaku usaha dengan rincian sebagai berikut;
Tabel 1. Jumlah Penyedia terdaftar di e-katalog lokal lkpp di Kabupaten
Jembrana per 1 Juli 2022 No Nama Etalase Pelaku Usaha Terdaftar

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
1 Pakaian  Dinas  dan  Kain  tradisional  Kabupaten Jembrana 3 2 Aspal Kabupaten Jembrana 2 3 Servis Kendaraan Kabupaten Jembrana 1 4 Bahan Material Kabupaten Jembrana 1 5 Bahan Pokok Kabupaten Jembrana 2 6 Alat tulis kantor Kabupaten Jembrana 14 7 Beton Ready Mix Kabupaten Jembrana 2 8 Jasa Kebersihan Kabupaten Jembrana 5 9 Jasa Keamanan Kabupaten Jembrana 4 10  Produk Makanan dan Minuman Kabupaten Jembrana 6
Sumber: Katalog lokal LPSE Kabupaten Jembrana 2022 (diolah sendiri)
Dari  data  yang  dihimpun  dari  system  Layanan  Pengadaan  Secara Elektronik  (selanjutnya  disebut  LPSE)  Kabupaten  Jembrana  dapat dijelaskan bahwa pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang  berkontribusi  dalam  Percepatan  Peningkatan  Penggunaan  Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi masih sangat minim. Dari jumlah etalase yang dimiliki oleh e-katalog lokal LKPP Kab. Jembrana, tiga besar pelaku usaha terdaftar diisi oleh alat tulis kantor masih mendominasi jumlah pelaku usaha yang terdaftar dengan jumlah 14 (empat belas) pelaku usah, diikuti dengan Produk Makanan dan Minuman dengan  6  (enam)  pelaku  usaha,  Jasa  Kebersihan  5  (lima)  pelaku  usaha. Jumlah  tersebut  dapat  terbilang  sangat  minim  keterlibatan  para  pelaku Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Usaha  Menengah  yang  ditargetkan  oleh LKPP yakni diatas 10% per pemerintah daerah.
Melihat support  system yang  dibangun  oleh  LKPP  melalui  e-katalog yang dapat memfasilitasi para pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah  untuk  turut  serta  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa pemerintah  serta  ditambah  dengan  adanya  Inpres  PBJ  tersebut  menjadi pertanyaan  Bagaimana  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  mengambil sebuah kebijakan dan/atau melakukan inisiasi melalui katalog lokal untuk

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
mendukung  implementasi  Percepatan  Peningkatan  Penggunaan  Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan  Indonesia Pada Pelaksaaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diharapkan publikasi ini memiliki manfaat teoritis dan praktis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yaitu  berawal  dari data  dan  bermuara  pada  simpulan  (Bungin,  2011).  Proses  pengumpulan data  yang  dilakukan  oleh  peneliti  didapatkan  dengan  beberapa  teknik yakni; (a) melakukan observasi dan/atau pengumpulan data dari LPSE dan Unit  Kerja  Pengadaan  Barang/Jasa  (selanjutnya  disebut  UKPBJ) Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  yang  berkaitan  dengan  kebijakan pemberian  kesempatan  kepada  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Usaha Menengah  sesuai  dengan  Perpres  PBJ  untuk  mendukung  percepatan Implementasi  Inpres  PBJ.  (b)  Melakukan  studi  kepustakaan  dengan mempelajari peraturan/regulasi yang berkaitan dengan para pihak, prinsip, serta  kebijakan  yang  terdapat  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah yang  menunjang  percepatan  implementasi  Inpres  PBJ.  (c)  Mendapatkan informasi  dengan  wawancara  dengan  informan  yang  terlibat  langsung dengan  proses  percepatan  impelementasi  Inpres  PBJ  yakni  Pejabat Pengadaan, yang ada pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Setelah semua data terkumpul maka akan dilakukan analisa terhadap data  yang  sudah  ada  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif.  Data-data yang  dianalisa  dengan  metode  ini  berupa  teks  atau  narasi  (Sekaran  & Bougie, 2016). Tahap akhir adalah mendeskripsikan data hasil penelitian menjadi  satu  sistem  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  untuk menganalisis masalah pada langkah selanjutnya. Semua data yang didapat

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
kemudian diinterpretasikan dan dimaknai dengan menggunakan pemahaman intelektual berdasar pada pengalaman empiris yang ada.

## PEMBAHASAN

## Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Berdasarkan  Perpres  PBJ,  pengadaan  barang/jasa  pemerintah didefinisikan sebagai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan (Pasal 1 Angka 1 Perpres PBJ). Sebagaimana telah diketahui bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikelola dan dilaksanakan oleh  setiap  instansi  pemerintah  mulai  dari  tingkat  pusat  sampai  tingkat provinsi  dan  kabupaten/kota  di  seluruh  Indonesia  dibiayai  oleh APBN/APBD,  baik  yang  dilaksanakan  secara  swakelola  maupun  yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa (Jawade, 2018).
Sesuai  dengan  Perpes  PBJ  kebutuhan  barang/jasa  pemerintah diadakan  dalam  4  (empat)  jenis  pengadaan,  yakni  Barang,  Pekerjaan Konstruksi,  Jasa  Konsultansi,  dan  Jasa  Lainnya.  Masing  –masing  jenis pengadaan  dapat  didefinisikan  sebagai  berikut;  (a)  Barang  yaitu,  setiap benda  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  bergerak  maupun  tidak bergerak,  yang  dapat  diperdagangkan,  dipakai,  dipergunakan  atau dimanfaatkan  oleh  Pengguna  Barang  seperti  halnya  barang  jadi,  barang setengah jadi, bahan baku, dll. (b) Pekerjaan Konstruksi yaitu, keseluruhan atau  sebagian  kegiatan  yang  meliputi  pembangunan,  pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.  Contoh  dari  pekerjaan  konstruksi  adalah  pekerjaan  renovasi gedung, pemeliharaan gedung, penggalian dan/atau penataan lahan(landscaping), dll. (c) Jasa Konsultansi yaitu, Jasa Konsultansi adalah jasa  layanan  profesional  yang  membutuhkan  keahliantertentu  diberbagai

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
bidang  keilmuan  yang  mengutamakan  adanya  olah  pikir  (brainware). Contoh  dari  pengadaan  jasa  konsultansi  adalah  jasa  perencanaan (planning),  perancangan  (design)  dan  pengawasan  (supervision).  (d)  Jasa Lainnya  yaitu,  jasa  non-konsultansi  atau  jasa  yang  membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata  kelola  yang  telah  dikenal  luas  di  dunia  usaha  untuk  menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh dari pengadaan jasa lainnya yaitu, pengadaan jasa kebersihan  (cleaning  service),  jasa  boga  (catering),  jasa  asuransi,  jasa penyewaan kendaraan, jasa pemasangan, dll.
Setelah mengetahui jenis – jenis pengadaan yang ada pada pengadaan barang/jasa  pemerintah,  maka  berikutnya  adalah  mengetahui  siapa  saja pihak  –  pihak/  pelaku  yang  terkait  dengan  pengadaan  barang/jasa pemerintah.  Sesuai  pada  Bab  III  tentang  Pelaku  Pengadaan  Barang/Jasa Pasal  8  Perpres  PBJ  yang  menyebutkan  bahwa  pelaku  pengadaan  terdiri dari beberapa pihak dan dapat didefinisikan secara singkat sebagai berikut; (a)  Pengguna  Anggaran  (PA)  adalah  pejabat  pemegang  kewenangan penggunaan  anggaran  Kementerian  Negara/Lembaga/Perangkat  Daerah. (b)  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  pada  APBN  adalah  pejabat  yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.sedangkan KPA pada APBD adalah pejabat yang diberi kuasa  untuk  melaksanakan  sebagian  kewenangan  pengguna  anggaran dalam  melaksanakan  sebagian  tugas  dan  fungsi  Perangkat  Daerah.  (c) Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)adalah  pejabat  yang  diberi  kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran  belanja  daerah.  (d)  Pejabat  Pengadaan  adalah  pejabat administrasi/pejabat  fungsional/personel  yang  bertugasmelaksanakan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Pengadaan  Langsung,  Penunjukan  Langsung,  dan/atau E-Purchasing .  (e) Kelompok  Kerja  (Pokja)  Pemilihan  adalah  sumber  daya  manusia  yang ditetapkan  oleh  kepala  UKPBJ  untuk  mengelola  pemilihan  Penyedia.  (f) Agen  Pengadaan  adalah  UKPBJ  atau  Pelaku  Usaha  yang  melaksanakan sebagian  atau  seluruh  pekerjaan  Pengadaan  Barang/Jasa  yang  diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi  pekerjaan.  (g)  Penyelenggara  Swakelola  adalah  tim  yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. (h) Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
Kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan factor yang tidak dapat dipisahkan dalam proses implementasinya. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam Perpres PBJ juga memfokuskan kebijakan dalam  memberikan  kesempatan  kepada  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan Usaha  Menengah  serta  mendorong  penggunaan  teknologi  informasi  dan komunikasi,  serta  transaksi  elektronik.  Berdasarkan  Undang  –  Undang Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (selanjutnya disebut UU UKM), Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang  perorangan  dan/atau  badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi kriteria Usaha Mikro. Selanjutnya Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri  dan  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai  atau  menjadi  bagian  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang memenuhi  kriteria  usaha  kecil.  Lalu  Usaha  Menengah  yang  dimaksud adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  buken  merupakan  anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  usaha  kecil  atau

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah pada UU UKM dapat dilihat dari table berikut;
Tabel 2. Kriteria usaha mikro, kecil, menengah
Jenis Usaha Kriteria Kekayaan bersih (Rp) Penghasilan (Rp) Usaha Mikro Maksimal 50 jt Maksimal 300 jt Usaha Kecil >50 juta – 500 juta >300 juta – 2,5 Miliar Usaha Menengah >500 juta – 10 Miliar
>2,5 Miliar – 50 Miliar Sumber: Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Apabila dilihat dari tabel tersebut diatas dan kita sambungkan dengan Perpres  PBJ,  maka  usaha  kecil  yang  dimaksud  dalam  Perpres  PBJ sebagaimana  diatur  maksimal  nilai  paket  Rp.  2,5  miliar  jika  dilihat  pada kriteria penghasilan diatas maka yang  masuk dalam kategori usaha kecil adalah  Usaha  Mikro  dan  Usaha  Kecil.  Pemerintah  terus  berupaya  untuk memberikan  kesempatan  kepada  UMKM  untuk  bisa  berpartisipasi  dalam belanja  APBN/APBD  dengan  cara;  memperluas  peran  serta  usaha  kecil dengan mencantumkan barang/jasa peroduksi usaha kecil dalam katalog elektronik  (e-katalog),  melakukan  konsolidasi  untuk  paket  pengadaan barang/jasa sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai  dengan  nilai  maksimum  hasil  konsolidasi  sebesar  Rp.  2,5  miliar, dan Usaha non kecil melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha  dengan  usaha  mikro  kecil  dalam  bentuk  kemitraan,  subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha mikro kecil yang memiliki kemampuan  di  bidang  yang  bersangkutan.  Sementara  itu  kebijakan penggunaan  teknologi  informasi  komunikasi  dan  transaksi  elektronik secara garis besar dilaksanakan dengan tujuan pengembangan perdagangan  dan  perekonomian  nasional  dalam  rangka  meningkatkan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
kesejahteraan  masyarakat,  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi pelayanan  public,  serta  memberikan  rasa  aman,  keadilan,  dan  kepastian hukum  bagi  pengguna  dan  penyelenggara  teknologi  informasi  (Achmad, 2017).

## Kebijakan  Katalog  Lokal  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  Untuk Merespon Implementasi Inpres PBJ
Terbitnya  Inpres  PBJ  membuat  sektor  pengadaan  barang/jasa pemerintah  kini  berfokus  pada  peningkatan  penggunaan  produk  dalam negeri  dan  produk  usaha  mikro,  usaha  kecil,  dan  koperasi.  Dalam  hal meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha  kecil,  dan  koperasi  maka  diperlukan  kebijakan  yang  searah  dari pada  pihak  untuk  bisa  mencapai  target  yang  disiapkan  oleh  Inpres  PBJ tersebut.  Dalam  Inpres  PBJ  tersebut  menginstruksikan  kepada  Kepala LKPP  untuk  ;  (a)  Meningkatkan  jumlah  produk  menuju  1.000.000  (satu juta) produk dalam Katalog Elektronik terutama produk dalam negeri, (b) Memberikan  akses  data  dan  informasi  terkait  Sistem  Informasi  Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), e-Tendeing, E-Purchasing , non e-Tendering dan non E-Purchasing ,  serta  e-Kontrak  untuk  dapat  di  ekstrak  lebih  awal sebagai  mekanisme  Early  Warning  System  /  pemantauan,  (c)  Melakukan penyempurnaan  peraturan  perundang-undangan  dan  sistem  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan  produk  dalam  negeri  dan  produk  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil, dan  Koperasi  untuk  menyukseskan  Gerakan  Nasional  Bangga  Buatan Indonesia  pada  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  (d) Memperbanyak  pencantuman  produk  dalam  negeri,  Usaha  Mikro,  Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Elektronik Nasional dan Toko Daring, (e) Mempercepat pembentukan Katalog Sektoral dan Katalog Lokal pada lebih dari 400 (empat ratus) Kementerian I Lembaga dan Pemerintah Daerah, (f)

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Memasukkan  menu  input  'Produk  Dalam  Negeri'  pada  E-Kontrak,  untuk mengidentilikasi  besaran  nilai  produk  dalam  negeri  pada  belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan (g) Memberikan akses basis  data  kepada  Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah  Daerah  terkait yang  membutuhkan  untuk  evaluasi  dan  monitoring,  analisis  demand, analisis keuangan, analisis ekonomi, pemeriksaan, serta audit.
Adanya instruksi spesifik terhadap Kepala LKPP tersebut direspon oleh LKPP  selaku  lembaga  pemerintah  yang  bertugas  mengembangkan  dan merumuskan  kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  dengan menerbitkan  Surat  Edaran  Kepala  LKPP  Nomor  06  Tahun  2022  Tentang Percepatan Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil,  dan  Koperasi  Melalui  Katalog  Elektronik  Lokal  Pemerintah  Daerah (Selanjutnya  disebut  SE  LKPP)  pada  tanggal  17  Juni  2022.  Surat  edaran tersebut  ditujukan  kepada  para  Gubernur  dan  para  Bupati/Walikota  di seluruh  Indonesia.  SE  LKPP  tersebut  juga  dilatarbelakangi  dari  hasil pemantauan  LKPP  yang  hingga  bulan  Mei  Tahun  2022  persentase Pemerintah  Daerah  yang  telah  menayangkan  produk  dan  melakukan transaksi pada Katalog Elektronik Lokal adalah kurang dari 10% (sepuluh persen) dari target tahun 2022 yang ditargetkan lebih dari 400 (empat ratus) Pemerintah  Daerah.  Surat  Edaran  ini  dimaksudkan  untuk  memberi panduan  agar  Pemerintah  Daerah  melakukan  percepatan  Katalog Elektronik  Lokal  dalam  rangka  peningkatan  penggunaan  Produk  Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Pada SE LKPP tersebut menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memperhatikan  hal-hal  berikut;  (a)  Mendorong  pelaksanaan  inisiasi pembuatan  etalase  pencantuman  barang/jasa  dan  pelaku usaha  lokal  ke dalam  Katalog  Elektronik  Lokal,  (b)  Dapat  berkolaborasi  dengan asosiasi/perkumpulan pelaku usaha dalam rangka percepatan penayangan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
barang/jasa dan pelaku usaha dalam Katalog Elektronik Lokal, (c) Dalam hal 1 (satu) etalase terdapat hanya 1 (satu) barang/jasa atau 1 (satu) pelaku usaha, Kepala Daerah agar segera menambahkan barang/jasa atau pelaku usaha  pada  etalase  tersebut  untuk  meningkatkan  kompetisi  di  antara pelaku  usaha,  minimal  terdapat  3  (tiga)  pelaku  usaha  dalam  1  (satu) etalase,  (d)  Menyusun  kebijakan  yang  mewajibkan  Pejabat  Pembuat Komitmen/Pejabat  Pengadaan  pada  Perangkat  Daerah  untuk  belanja Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui Katalog Elektronik Lokal, (e) Menegaskan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan dinas yang memiliki kewenangan dalam menangani pelaku Produk Dalam Negeri  dan  produk  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Koperasi  untuk menyiapkan  pelaku  usaha  berpartisipasi  dalam  Katalog  Elektronik  Lokal, (f) Dalam rangka percepatan penambahan Produk Dalam Negeri dan produk Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Koperasi,  segera  dilaksanakan:  (1) Penambahan  layanan  pendaftaran  pada  Mal  Pelayanan  Publik;  dan  (2) Pembuatan user akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk calon penyedia Katalog Elektronik Lokal.
Bersama  dengan  terbitnya  SE  LKPP  tersebut  semua  Gubernur, Bupati/Walikota  diseluruh  Indonesia  harus  merespon  kebijakan  yang dikeluarkan  LKPP  tersebut  tidak  terkecuali  Pemerintah  Kabupaten Jembrana  yang  dipimpin  oleh  Bupati  I  Nengah  Tamba.  Kebijakan  terdiri dari pernyataan mengenai sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk  mencapai  sasaran  sehingga  dapat  dicapai  yang  dilaksanakan bersama  dan  memberikan  kerangka  kerja  bagi  pelaksanaan  program (Syafarruddin,  2008).  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  merespon  Inpres PBJ  dan  SE  LKPP  dengan  menerbitkan  Surat  Edaran  Bupati  Jembrana Nomor  027/150/BPBJ/2022  tentang  Percepatan  Belanja  Produk  Dalam

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Melalui Katalog Elektronik  Lokal  Kabupaten  Jembrana  (selanjutnya  disebut  SE  Bupati Jembrana)  pada  tanggal  1  Juli  2022.  Selanjutnya  dengan  terbitnya  SE Bupati Jembrana tersebut UKPBJ Kabupaten Jembrana segera menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor 151/BPBJ/2022 pada tanggal  7  Juli  2022  yang  ditujukan  kepada  para  Kepala  Organiasasi Perangkat  Daerah  (OPD),  Camat  se-Kabupaten  Jembrana,  dan  Direktur RSUD  Negara  dan  menginstruksikan  kepada  seluruh  Pejabat  Pengadaan untuk  dapat  menyampaikan  informasi  serta  melakukan  sosialisasi  lebih lanjut  spesifik  terkait  dengan  metode E-Purchasing yang  akan  menjadi fokus dalam proses belanja Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha  Kecil,  dan  Koperasi  melalui  Katalog  Elektronik  Lokal.  SE  Bupati Jembrana  tersebut  berisi  dalam  rangka  mendorong  percepatan  belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  melalui  Katalog  Elektronik Lokal,  agar  Kepala  Organisasi  Perangkat  Daerah  memperhatikan  hal-hal sebagai  berikut;  (a)  Pengguna  Anggaran  (PA)  selaku  penanggungjawab kegiatan  dalam  penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA)  yang didalamnya  terdapat  pengadaan  barang/jasa  telah  mempertimbangkan antara  lain  ketersediaan  Barang/Jasa  yang  dibutuhkan  dalam  bentuk produk/jasa  dalam  negeri.  (b)  Pengguna  Anggaran  (PA)  memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk merencanakan  penggunaan  produk  Dalam  Negeri  sejak  penyusunan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) Barang/Jasa. (c) Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan KPA/PPK untuk mencantumkan/menandai (Tagging)  Produk  Dalam  Negeri  pada  masing-masing  paket  Pengadaan Barang/Jasa  dalam  aplikasi  SIRUP  (Sistem  Informasi  Rencana  Umum Pengadaan).  (d)  Pengguna  Anggaran  memerintahkan  KPA/PPK/Pojka

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan harus mengutamakan Produk Dalam Negeri dalam  proses  Tender,  Tender  Cepat,  Penunjukan  Langsung,  Pengadaan Langsung dan E-Purchasing . (e) Mengutamakan E-Purchasing sebagaimana dimaksud  anka  a,  apabila  spesifikasi  teknis,  kinerja,  fungsi,  dan  volume kebutuhan  barang/jasa,  dapat  dipenuhi  oleh  Produk  Dalam  Negeri  yang sudah  tercantum  pada  Katalog  Elektronik.  (f)  Pejabat  Pembuat Komitmen/Pejabat  Pengadaan  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  untuk belanja  Produk  Dalam  Negeri  dan  produk  usaha  mikro,  usaha  kecil,  dan koperasi melalui Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Jembrana yang sudah tersedia. (g) Pelaksanaan E-Purchasing mengacu pada ketentuan Peraturan LKPP  Nomor  9  Tahun  2021  tentang  Toko  Daring  dan  Katalog  Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Deputi Bidang Monitoring – Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring.
Dari poin-poin yang perlu untuk diperhatikan tersebut cara Sosialisasi menjadi  sangat  penting  untuk  memperoleh  dukungan  partisipatif  dari masyarakat  (Sujana,  2021).  Diharapkan  penyampaian  informasi  serta sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  para  pejabat  pengadaan  dapat meningkatkan  jumlah  penyedia  yang  terdaftar  dan  tayang  pada  katalog lokal Kabupaten Jembrana melalui system LPSE.Semua pejabat pengadaan yang ada di Pemerintah Kabupaten Jembrana yang berjumlah 18 orang dan tersebar di semua OPD dengan segera melakukan sosialisasi Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui Katalog Elektronik  Lokal  ke  setiap  OPD  yang  ada  dalam  tanggung  jawabnya. Tentunya output/hasil dari pada sosialisasi tersebut dapat meningkatkan transaksi  melalui  E-katalog  untuk  percepatan  impelentasi  Inpres  PBJ tersebut. Namun dari hasil sosialisasi dan implementasi transaksi dengan metode E-Purchasing yang diterapkan disemua OPD Kabupaten Jembrana

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
tidak  semuanya  sesuai  dengan  hasil  yang  diharapkan.  Masih  banyak kendala/permasalahan  teknis  yang  dihadapi  oleh  pejabat  pengadaan dilapangan  mulai  dari  keterbatasan  kemamupan  Sumber  Daya  Manuasia (SDM)  di  setiap  OPD  yang  masih  belum  memahami  mekanisme  transaksi dengan  metode E-Purchasing .  Hal  ini  juga  diungkapkan  oleh  Informan Yusron  Andrianto  Fauzi,  S.H.  yang  merupakan  Pejabat  Pengadaan  pada Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana sebagai berikut;
“Sosialisasi  dan  penyampaian  informasi  berkala  selama  1  bulan terakhir sudah dilakukan kepada dua dinas yang saya naungi, dan dari  keduanya  ditemukan  beberapa  masalah  yag  mendasar  seperti ketidaktahuan  sumber  daya  manusia  pada  dinasnya  tentang bagaimana  dan  apa  transaksi E-Purchasing itu.  Hal  inilah  yang membuat bimbang karena disatu sisi ada instruksi dari atasan untuk penggunaan E-Purchasing disegerakan  namun  disisi  yang  lain  dari pihak OPD nya masih belum tahu dan belum terbiasa dengan itu.”
Dari pernyataan salah satu pejabat pengadaan yang ada di Kabupaten Jembrana  tersebut  diketahui  bahwa  masalah  SDM  dan  koordinasi  masih menjadi  masalah  utama  yang  harus  diatasi  untuk  dapat  mendukung implementasi  Inpres  PBJ.  Selain  sosialisasi  dengan  para  pemimpin  OPD, UKPBJ  juga  melakukan  sosialisasi  kepada  pelaku  Usaha  Mikro,  Usaha Kecil,  dan  Koperasi  yang  ada  di  Kabupaten  Jembrana  untuk  dapat meningkatkan  partisipasi  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah melalui  metode E-Purchasing pada  Katalog  Lokal  Kabupaten  Jembrana. Berdasarkan  sosialisasi  yang  telah  dilakukan  oleh  UKPBJ  ditemukan beberapa permasalahan yang membuat masih banyak pelaku Usaha Mikro, Usaha  Kecil,  dan  Koperasi  belum  mendaftar  di  E-katalog  lokal.  Beberapa permasalahan  yang  dihimpun  dari  sisi  pelaku  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil, dan Koperasi di Kabupaten Jembrana antara lain; banyaknya persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar katalog lokal, kurangnya informasi yang

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
didapatkan  mengenai  katalog  lokal,  dan  masih  kurangnya  minat  para pelaku usaha untuk terlibat dalam katalog lokal Kabupaten Jembrana.
Hasil  pengumpulan  data  yang  dilakukan  peneliti  pada  situs  LPSE Kabupaten Jembrana, didapatkan jumlah data pelaku usaha Usaha Mikro, Usaha  Kecil,  dan  Koperasi  yang  terdaftar  di  Katalog  Lokal  Kabupaten Jembrana. Data yang didapatkan dari periode waktu 1 bulan yakni 1 Juli 2022  (sejak  diterbitkannya  SE  Bupati  Jembrana)  hingga  1  Agustus  2022 sebagai berikut;
Tabel 3. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi yang terdaftar di E-
Katalog Lokal Kabupaten Jembrana No Nama Etalase 1 Juli 2022 1 Agustus 2022 Jumlah Pelaku Usaha Terdafar Jumlah Pelaku Usaha Terdafar 1 Pakaian Dinas dan Kain tradisional Kabupaten Jembrana 3 6 2 Aspal Kabupaten Jembrana 2 2 3 Servis Kendaraan Kabupaten Jembrana 1 2 4 Bahan Material Kabupaten Jembrana 1 6 5 Bahan Pokok Kabupaten Jembrana 2 3 6 Alat tulis kantor Kabupaten Jembrana 14 20 7 Beton Ready Mix Kabupaten Jembrana 2 2 8 Jasa Kebersihan Kabupaten Jembrana 5 7 9 Jasa Keamanan Kabupaten Jembrana 4 5 10  Produk  Makanan  dan  Minuman Kabupaten Jembrana 6 21
Sumber: Katalog Lokal LPSE Kabupaten Jembrana 2022 (diolah sendiri)
Dari data tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat  peningkatan  minat  pelaku  usaha  untuk  mengikuti  pengadaan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
barang/jasa  pemerintah  lewat  E-Katalog.  Hanya  pada  pelaku  usaha  di bidang  aspal  dan  beton  ready  mix  yang  terlihat  belum  terdapat peningkatan.  Data  yang  tersaji  diatas  tidak  terlepas  dari  hasil  sosialisasi para  pejabat  pengadaan  kepada  para  pelaku  usaha  yang  dalam  kurun waktu  singkat  dapat  meningkatkan  minat  Pelaku  Usaha  mikro,  kecil  dan koperasi di Kabupaten Jembrana untuk mendaftar di katalog lokal.
Kebijakan  yang  diambil/diinisiasi  oleh  Pemerintah  Kabupaten Jembrana telah sesuai dengan apa yang diharapkan pada Inpres PBJ dan SE  LKPP  untuk  mendorong  percepatan  penayangan  produk  dalam  negeri dan  produk  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Koperasi  pada  Katalog Sektoral/Katalog  Lokal.  Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  harus  dapat meningkatkan  ekonomi  baik  para  pelaku  usaha  maupun  masyarakat melalui  pemerataan  ekonomi  dan  pembangunan  berkelanjutan  (Mustofa, 2020).  Sehingga  kemudian  dapat  disimpulkan  arah  kebijakan  yang dikeluarkan  presiden  melalui  Inpres  PBJ  dapat  terlaksana  dengan  baik dengan dukungan kebijakan kepala daerah.

## SIMPULAN
Penerbitan  suatu  produk  regulasi  berupa  Surat  Edaran  Bupati Jembrana Nomor 027/150/BPBJ/2022 tentang Percepatan Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Melalui Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Jembrana merupakan suatu kebijakan yang cukup efektif dan cepat untuk mendukung proses pengadaan menjadi lebih terbuka dan transparan (Dewi, 2020). Terbuka dalam hal ini berarti pengadaan  barang/jasa  dapat  diikuti  oleh  semua  pelaku  usaha  (Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi) yang memenuhi persyaratan/kriteria dan prosedur yang jelas. Sedangkan transparan berarti semua ketentuan dan informasi  terkait  dengan  pengadaan  barang/jasa  bersifat  jelas  dan  dapat diketahui  secara  luas  oleh  pelaku  usaha  yang  berminat.  Dengan  proses

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
yang terbuka dan transparan secara langsung dapat meningkatkan minat para pelaku usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Katalog Lokal. Oleh karena itu hasil yang didapatkan dapat mencapai tujuan politis kebijakan pemerintah dalam mempercepat bangkitnya perekonomian Indonesia melalui UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA
BPKP (2022). Presiden Keluarkan Inpres P3DN pada PBJ Pemerintah . BPKP. https://www.bpkp.go.id/berita/read/35196/0/Presiden-Keluarkan- Inpres-P3DN-pada-PBJ-Pemerintah
Bungin (2011). Penelitian Kualitatif . Kencana Predana Media.
Dewi  Yuni  Lestari,  Ishak  Kusnandar  &  Didin  Muhafidin  (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Pangandaran . Jurnal Ilmu Administrasi Negara. 7(1).
https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3426 Iftitah Nurul Laily (2022). Pengertian Bisnis Beserta Jenis dan Tujuannya . Kontan.
https://katadata.co.id/safrezi/berita/620dbfd107784/pengertian- bisnis-beserta-jenis-dan-tujuannya
Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan  Produk  Dalam  Negeri  dan  Produk  Usaha  Mikro,  Usaha Kecil,  dan  Koperasi  Dalam  Rangka  Menyukseskan  Gerakan  Nasional Bangga  Buatan  Indonesia  Pada  Pelaksaaan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah
Jawade  H.A  &  Dian  Karisma  (2018). Sentralisasi  birokrasi  pengadaan barang/jasa pemerintah . Sinar Grafika.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Kamal Mustofa (2020). Analisis Politik Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah . Jurnal Pro Justice. 1(2).
https://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/view/55
Keputusan Deputi Bidang Monitoring – Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi  LKPP  Nomor  38  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara Penyelenggaraan Toko Daring
Lestyowati  Jamila  (2018). Analisis  Permasalahan    E-Purchasing  Dalam Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja (Studi Kasus Satker Kementrian Keuangan). Jurnal BPPK. 1(1). https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/224 Muzaki (2019). Apa itu LKPP . PengadaanBarang. https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/08/lkpp-adalah.html Nurmandi Achmad (2017). E-Procurement Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik . Deepublish.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Presiden Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan  LKPP  Nomor  9  Tahun  2021  tentang  Toko  Daring  dan  Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sujana (2021). Implementasi Kebijakan Pembatasan Bangunan Akomodasi Wisata dalam Menopang Pariwisata Berkelanjutan . Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP). 3(2).
http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/13483/10677 Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Pemerintah Nomor  027/1022/SJ  dan  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Gerakan Nasional  Bangga  Buatan  Indonesia  Pada  Pengadaan  Barang/Jasa  di Lingkungan Pemerintah Daerah

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Surat  Edaran  Kepala  LKPP  Nomor  06  Tahun  2022  Tentang  Percepatan Belanja  Produk  Dalam  Negeri  dan  Produk  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil, dan Koperasi Melalui Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Daerah Surat  Edaran  Bupati  Jembrana  Nomor  027/150/BPBJ/2022  tentang Percepatan  Belanja  Produk  Dalam  Negeri  dan  Produk  Usaha  Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Melalui Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Jembrana
Syafaruddin. (2008). Efektifitas Kebijakan Pendidikan . Rineka Cipta.
Undang  –  Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
Waseso Ratih (2022). Akselerasi Implementasi Inpres No.2 Tahun 2022, Ini
Langkah KemenkopUKM . Kontan.
https://nasional.kontan.co.id/news/akselerasi-implementasi-inpres- no2-tahun-2022-ini-langkah-kemenkopukm