## KONSEP KEHARAMAN RIBA: STUDI ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR AS-SADR DALAM IQTI Ṣ ÂDUNÂ

## Laila Sabrina
Fakultas Syari`ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo Email: lailasabrinamaulana@gmail.com

## ABSTRAK

## A. PENDAHULUAN
Dewasa ini, masyarakat mulai menunjukkan  antusiasme  mereka  pada hal-hal  yang  berbau  religi  dengan melahirkan  produk-produk  berlabel  halal ataupun syariah termasuk  dalam  produk dunia perbankan. Dengan demikian Islam meletakkan nilai-nilai dasar dalam aspek- aspek ketuhanan dan kemanusiaan melalui syariat, guna menemukan berbagai solusi dari beragam
permasalahan yang berkembang di masyarakat,  karena  itu  pula  Islam mengakomodasi berbagai kebutuhan manusia  berdasarkan  ketentuan syara ’ , serta  tidak  memberikan  kesulitan  bagi ummatnya dengan menciptakan kemaslahatan (Nurma  Khusna  Khanifa, 2020: 157-166).
Tidak  heran  jika  ada desakan  dari berbagai  pihak yang  menginginkan adanya  sistem  keuangan yang sehat  dan
Tulisan ini berpijak pada maraknya upaya masyarakat melawan praktik riba yang mana secara ortodoks pelaku riba memang layak diperangi karena dia memerangi Allah dan Rasul-Nya. Secara tekstual, pengharaman riba sudah jelas (jâliy), hanya saja kontestasi pendapat masih berkutat pada pengharaman bunga bank (interest). Indonesia  salah  satu  Negara  dengan  mayoritas  Muslim  yang  berambisi mensyariahkan dunia  perekonomiannya  tidak  dapat  menghususkan  pendapat ulama sunni  semata.  Sosok  ulama  syi`ah  yang  layak  dijadikan  pijakan  dalam perekonomian Islam sekaligus dikaji pemikirannya dalam artikel ini adalah Bāqir Sadr.  Menariknya, B ȧ qir  Sadr  yang  lahir  dari kalangan  Syi`ah  yang  masyhur dalam  dunia  keilmuan  dan  teknologi  (rasionalist)  justru  mengeluarkan  fatwa pengharaman bunga bank dimana bank  merupakan sarana ekonomi yang masyhur di  era  modern  saat  ini .  Pendapatnya  ini  mengimbagi  pendapat  kaum  tekstualis dan  menselisihi  pendapat  kontekstualis. Dengan  demikian,  penelitian  terhadap Bāqir  Sadr  menjadi  patut  diusung  demi  memperoleh  sisi novelty dari  buah pikirnya  yang  memungkinakan  kaum  kontekstualis  modern  menerima  celah tekstualitas  dalam  pengharaman  bunga  bank. Dengan mengkaji  pandanganya dalam  kitabnya, Iqtishaduna,  Peneliti  menemukan  beberapa  poin  menarik  yang berbeda  dengan  beberap  ulama  lain yang  juga  memiliki  sudut  pandang  teologis dengan pendekatan  tentang  tekstulis  atas  pengharaman  bunga  bank  yaitu: (1)  Bunga  bank  termasuk  kategori  Riba; (2)  Kadar  Keimanan  dan  perilaku konsumsi riba; (3) Konsep kepemilikan; (4) Konsep Kekayaan; (5) Konsep kerja; dan (6) Resiko bukan alasan untuk menghalalkan Riba .
Kata kunci : Baqir Shadr, r iba, b unga b ank
terpercaya yang  sejalan  dengan  prinsip- prinsip syari’ah Islam, kelompok praktisi perbankan  muslim  dan  ekonom  muslim bersama-sama  membentuk  perbankan syariah beserta jaringannya atas persetujuan  MUI. Peristilahan Islamic atau syariah sendiri tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem
perbankan syari’ah itu sen diri.
Sebenarnya,  teori  tentang  perbankan syariah  sebenarnya  telah  dimulai  sejak tahun 1950-an (Abdullah Saeed, 2003:2), tapi  di  Indonesia  perkembangan  dunia perbankan  syariah  baru  dimulai  sejak 1991 (Sutan  Remy  Syahdeini, 2014:97) dengan  berdirinya  Bank  Muamalat. Dengan kata lain, Bank Muamalat adalah pioneer  dunia  perbankan  syariah  di Indonesia yang menerapkan sistem syariah  di  tengah  menjamurnya  bank- bank  konvensional  hingga  akhirnya keberadaan Islamic  Banking atau  yang akrab  dikenal  dengan  sebutan  bank syari’ah sudah  tidak  asing  lagi  bagi masyarakat Indonesia.
Bank  syari’ah  atau Interest  Free Banking mengusung  konsep  berekonomi sesuai  al  Quran  dan  sebagaimana  yang dicontohkan Rasulullah.
Sedangkan konsep  perbankan  konvensional  yang telah lahir lebih dulu dinilai mengandung unsur riba yang diharamkan dalam Islam. Sehingga muncullah kegelisahan ekonom muslim  berpijak  dari  adanya pelarangan
riba ( Muhammad Syafi’i Antonio,
2001:223) dalam al Quran untuk mewujudkan  ekonomi  yang  Islami. Para ekonom  Muslim  lantas  mengkaji  dan menyajikan sistem perbankan yang bebas riba dengan menerapkan prinsip mu ḍ ârabah dan musyârakah (Abdullah Saeed, 2003:2).
Menilik  kembali  komunitas  anti  riba dan menjamurnya  sistem  keuangan  yang menolak konsep riba menunjukkan kemapanan  berpikir  yang  ortodoks. Ternyata  keharaman riba  dalam  segala bentuknya  modern  ini  tidak  hanya ditegaskan oleh  ulama  sunni  saja  namun juga  ulama  syi’ah.  Sekte  yang  biasanya dinilai cukup progresif dalam pemikiranpun  memiliki  pandangan yang sama  terkait  haramnya  riba  secara mutlak.  Mereka  (ulama  syi`ah)  melihat bahwa  riba  adalah  racun  dari  sistem perekonomian yang menimbulkan kerugian bagi umat.
Di antara ulama syi`ah ternama yang concern menyumbangkan perhatian besar semasa  hayatnya terhadap  permasalahan ekonomi adalah Muhammad Baqir Shadr. Namanya  masyhur  di  kalagan  syi`ah bahkan  sunni  sekalipun atas  kecerdasa filosofinya  dan  penguasaannya  terhadap isu-isu kontemporer. Gagasan- gagasannya  terkait  doktrin  ekonomi
Islam tertuang dalam
karya fenomenalnya  yaitu Iqti ṣâ dunâ. Dari
karyanya  tersebut  akhirnya muncullah istilah madzhab Iqti ṣâdunâ yang menurutnya  memiliki  nilai  filosofi  yag
tinggi. Madzhab  ini  menegaskan  bahwa istilah ekonomi Islam
berpotensi mengalami kecacatan. Pasalnya, ekonomi adalah  sebuah  teori  sedangkan  Islam adalah  sebuah  doktrin.  Keduanya  tidak pernah  sejalan  karena  keduanya  berpijak dari  filsafat  dengan point  of  reference yang  berbeda.  Maka  tujuannya  adalah mengganti istilah juga substansi dari teori ekonomi  konvensional  kepada  teori-teori baru  yang  diusung  dari  al Quran  dan sunnah (Rizki  Amalia, kompasiana.com, 2018).
Jika  demikian,  pandangan Baqir Shadr terkait pengharaman riba menjadi sangat  layak  diteliti.  Hal  ini mengingat masifnya  pergerakan  anti    riba  dalam berbagai  variannya modern  ini yang mengatasnamakan  al  Quran  dan  sunnah sebagai titik  pijak  namun  terkadang mereka  terjebak  pada fanatisme  dan tekstualitas akibat
kedangkalan pengetahuan dan ketidak luwasan wawasan.  Maka  apakah  gagasan Baqir Shadr akan pengharaman riba merupakan hasil dari cara pandanganya yang tekstual juga?  Sedangkan Baqir  Shadr bukanlah sekedar ulama syi`ah, Baqir Shadr adalah marja ’ yang  memiliki  keluasan  ilmu  di bidang  filsafat  dan hukum yang  disertai penguasaan di berbagai  disiplin  ilmu
keislaman lainnya (Yadi Janwari, 2016:277).

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Biografi Muhammad Baqir Shadr Namanya lengkapnya adalah
Ayatullah Sayyed Muhammad B ȧ qir ash- Shadr  bin  Haidar  ash-Shadr  bin  Isma ’ il ash-Sadr  bin  Sadr  ad-Din  al-Amili (Muhammad Baqir Ash Shadr, 1993:11). Dia adalah  tokoh  pemikir  kontemporer, seorang  yang faqih dan juga ahli filsafat. Ia  lahir di  Kadhimiyeh,  Irak pada 25  Dzulqaidah  1353 H  tepatnya  1  Maret 1935  M (Abdul  Halim  Mahally,  2003:
330-344; Muhammad Baqir  al-Shadr,
2001: 150). Nama nya  “ Shadr ” merujuk pada  nama  buyutnya, Shadr al  D ị n  al Amil ị (1847 M) yang berpaham  syiah imamiyah (Daud  al Mahi,  2016:139). Keluarga  besar  Sadr masih  memiliki garis  keturunan  dengan  Imam  M ụ s ȧ al- Kazhim (As-Sayid  Ammar  Abu  Raghif, 1989: 7) dan  merupakan  keluarga  yang masyhur melahirkan tokoh-tokoh Muslim berpengaruh  di  Irak,  Iran  dan Lebanon (Muhammad Baqir Ash Shadr, 1993: 13). Sehingga  tidak  mengheranka  jika Baqir Shadr akhirnya  juga  mengikuti  jejak intelektual pendahulunya.
Selain keluarganya yang mewariskan kecerdasan  intelektual  dan  berpaham syiah  yang  terkenal  menjunjung  tinggi
aspek  keilmuan, Baqir  Shadr juga terdidik  untuk  hidup  mandiri  dan memiliki  kepekaan  sosial  yang  tinggi. Dia  telah  menjadi  yatim  diusianya  yang masih  kanak-kanak,  yaitu  empat  tahun. Ayahnya,
Haidar B ȧ qr tidak meninggalkan  apapun  bagi  istri  dan ketiga  anaknya. B ȧ qir Shadr diasuh dengan  penuh  kasih  sayang  oleh ibunya, kakaknya Ismail  al  Sadr  yang  juga merupakan  seorang  ulama  mujtahid  Irak (Muhammad Baqir Ash Shadr, 1993: 11) dan  pamannya  (dari  garis  ibunya) Syekh Muhammad  Ridha  al  Yasin  seorang  ahli fiqh  dari  kalangan  Syiah yang  cukup terkenal  pada  masanya  dan  sekaligus guru Baqir  Shadr (John  L  Esposito,
2002:219). Mereka hidup dalam kesederhanaan namun  penuh  dengan keimanan. Kondisi demikian yang menjadikan Baqir  Shadr memiliki  sifat yang  rendah  hati,  tidak  mementingkan dunia dan mengutamakan aspek spiritualitas.
Meskipun Baqir  Shadr tidak  sempat mengenyam  banyak  ilmu  dari  ayahnya, namun  ia  tumbuh  di  lingkungan  yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, di mana ketekunan, kehalusan  budi  dan  ketinggian  ilmu menjadi  suatu kebanggaan.  Di  usianya yang masih muda, tanda-tanda
kejeniusannya  telah  nampak  dan  banyak menorehkan kekaguman (as-Sayid
Ammar Abu Raghif, 1989: 8). Meskipun komunitas syi`ah memang dikenal memberikan priotitas pada dunia keilmuan,  namun Baqir  Shadr memiliki kecakapan  intelektual  di  atas  rata-rata anak  sebayanya.  Di  usianya  yang  ke- sepuluh  tahun,  ia  sudah  memiliki pemahaman  yang  bagus  terkait  sejarah dan kultur Islam. Tidak hanya itu, ia juga suka mengkaji isu-isu teologis kontemporer dan mampu memahami isu- isu  teologis  yag  sulit.  Pada  usia  yang kesebelas,  dia  mengambil  studi  logika. Kritikan  demi  kritikan  dia lontarkan terhadap  para  filosof melalui  pena.  Dari sinilah  kecerdasan  filosofisnya  nampak yang  akhirnya  mempertegas  jatidirinya sebagai  seorag  filosof.  Menginjak  usia belia,  ia  telah  memahami 'U ṣ ûl ‘ Ilm al- Fiqh yang  ia  pelajari  dari  kakaknya (Kamal al Sayyid, 2006: 485-489) hingga akhirnya  dia  mampu  mengajarkan  Ushul `Ilm  al-Fiqh  (asas-asas  ilmu  tentang prinsip-prinsip  hukum  Islam  yang terdiri atas  Al- Qur’an,  Hadis,  Ijma’  dan  Qiyas) kepada orang lain.
Pada  usianya  yang  ke-enambelas  ia melanjutkan  studinya  ke Najaf (John  L Esposito,  2002: 151). Dengan  inisiatif sendiri,  ia  memasuki Hauza  ‘Ilmiyyah (Nazeh  al-Hasan,  1992: 15) untuk mengikuti jejak para pendahulunya untuk mempelajari  berbagai  cabang  ilmu-ilmu islam. Sekitar  empat  tahun, di  Hauza,
Baqir  Shadr telah    menyelesaikan karyanya  yaitu ensiklopedia  tentang ushul  fiqh  dengan  judul  Ghayah  Al  Fikr fi  Al  Ushul (M.  Aslam  Haneef,  1995: 110).
Sekalipun  memiliki  latar  belakang tradisional, Baqir  Shadr tidak  hanya menguasai  karya-karya  pemikir  Islam klasik  maupun  modern  saja,  bahkan  dia tidak pernah terpisah dari isu-isu kontemporer. Minat  intelektualnya  yang tajam  mendorongnya  untuk  secara  kritis mempelajari filsafat kontemporer,
ekonomi,  sosiologi,  sejarah,  dan hokum
(Kamal  as-Sayyid, 2006: 489-490).
Dengan  demikian  sangat  dipahami  jika
Baqir Shadr memiliki kefasihan berbicara  tentang pemikiran-pemikiran Barat.  Hal  ini  dibuktikan  lewat  karyanya yaitu Falsafatunâ kemudian Iqti ṣ âdunâ.
Dalam Falsafatunâ
Baqir Shadr
menjabarkan  gagasan-gagasannya  yang mengkritisi  pemikiran  Barat  seperti  Karl Marx,  Descartes,  John Locke  dan lain- lain.  Dalam Iqti ṣ âdunâ Baqir  Shadr memberikan  kritik  komparatif  terhadap kapitalisme maupun sosialisme, dan pada saat yang sama menggambarkan pandangan-dunia (worldview) Islam
bersama  dengan  garis-garis  besar  sistem ekonomi  Islam (Muhammad  Baqir  Ash Shadr, 2008: 43).
Melihat kemampuan berpikirnya yang luar biasa, maka tidak
mengherankan  jika  pada  usianya  yang belia, 20 tahun, Baqir Shadr telah dikenal sebagai mujtahid mu ṭ laq (Fahmi  Ahmad Jawwas, 2014: 90-107) yang mana setiap gagasan-gagasan  ijtihadnya  dijadikan sebagai  dasar  pijakan  untuk  menjawab masalah  umat.  Berkat  kecakapannya sebagai  seorang  Mujtahid  yang  faqih kedudukannya diangkat ke tingkat otoritas tertinggi marja ’ (otoritas pembeda) (Muhammad Baqir Ash Shadr, 1970: 10-12) setelah  sebelumnya  ia terlibat dalam dunia politik.
Sebelum  menjadi  seorag marja ’ , Baqir  Shadr berkiprah  secara  totalitas di  dunia  politik. Baqir  Shadr adalah seorang  politisi yang  berpengaruh  di zamannya.  Ia  menjadikan  politik  sebagai alat  untuk memperjuangkan  kebebasan atas  kedhaliman  rezim  Ba'ath di  Irak yang  melanggar  hak-hak  asasi  manusia dan Islam.  Di  bawah  kendalinya, kekuatan kaum Syiah Irak mulai diperhitungkan  sebagai  sebuah  kekuatan politik  Islam  yang  potensial (Riza Sihbudi, 2007:90). Dia  melawan  rezim atas dasar keadilan dan memperjuangkan kebebasan  dari  kezaliman  di  bawah Partai  Dakwah  Islam  (Hizb  ad- Da’wah al-Islâmiyah) yakni  sebuah  partai  yang menyatukan  para  pimpinan  agama  dan kaum  muda,  yang  terutama  sekali dimaksudkan  untuk melawan  gelombang sosialisme Ba’ath yang mengambil
kekuasaan  politik  pada  1958 (Mohd Lateef Khan, 2011: 12).
Akibat perlawanan
dan pergerakannya  yang  revolusionis, Baqir Shadr ditahan  dipindahkan  dari Najaf  ke Baghdad oleh Rezim Ba ’ ath. Selanjutnya ia  dibebaskan  dan  ditahan  lagi  di  Najaf pada tahun 1979. Saudara perempuannya, Bint Al-Huda,  yang juga seorang sarjana dan  teologi  Islam,  mengorganisasikan suatu  protes  menentang  penahanan  atas seorang marja’ (Chibli  Mallat,  1994: 252).  Sejumlah  protes atas pemenjaraan atas Baqir  Shadr juga  diorganisasikan  di dalam  dan  di  luar  Irak. Hingga  akhirnya Baqir  Shadr dibebaskan  dari  penjara namun  tetap  menjalani  tahanan  rumah selama  sembilan  bulan.  Dalam  masa tahanan tersebut Baqir Shadr tidak hanya tinggal  diam,  ia  mengeluarkan  fatwa haram  bagi  muslim  bergabung  dengan partai  Ba’ats.  Fatwanya  ini  memicu kembali  ketegangan antara  rezim Ba’ath dan dirinya hingga akhirnya pada 5 April 1980 dia ditahan lagi dan dipindahkan ke Baghdad (Agus Waluyo Nur, 2011: 4-5). Dia  dan saudaranya  yang  perempuan, Bint Al-Huda, dipenjarakan dan dieksekusi  tiga  hari  kemudian tepatnya pada  8  April  1980 dan dimakamkan di Najaf (Chibli Mallat, 1998: 251).
Baqir Shadr adalah seorang intelektual  produktif.  Hal ini dibuktikan dengan  banyaknya  buku  yang  ditulis
selama hayatnya. Buku Falsafatuna dan Iqti ṣ âdunâ merupakan  karya  besar  yang mengharumkan  namanya  di  kalangan cendekiawan  muslim. Iqti ṣ âdunâ adalah salah  satu  maqnum  opus  dari  karyanya dalam  aspek  kehidupan ekonomi yang melahirkan  madzhab  tersendiri. Menurut mazhab  ini,  ilmu  ekonomi dan  Islam tidak pernah bisa sejalan karena keduanya berpijak dari titik yang berbeda. Kitab Iqti ṣ âdunâ dijadikan  rujukan dan juga  acuan  oleh beberapa  ekonom Muslim  Indonesia  seperti Muhammad Syafii  Atonio dalam  menelurkan  karya- karyanya terkait dengan perbankan syariah. Selanjutnya, Iqti ṣ âduna akan menjadi objek kajian ini.
Dalam Iqti ṣ âdunâ Baqir Shadr memiliki pandangan yang mendasar yang berpijak pada sumber hukum Islam  yaitu al  Quran  dan  sunnah.  Berbeda  dengan prinsip ekonomi kapitalisme yang menyebutkan  bahwa  masalah ekonomi muncul  karena  sumber  daya  yang terbatas (Muhammad  Baqir  Ash  Shadr, 2008: 423), Baqir  Shadr berpendapat bahwa permasalahan  ekonomi  muncul akibat dua faktor: pertama, perilaku manusia  yang  melakukan  kezaliman  dan kedua  karena  mengingkari  nikmat  Allah SWT; kedua, distribusi yang tidak merata dan  adil (QS.  Ibrahim ayat 32-34) sebagai  akibat  sistem ekonomi  yang membolehkan  eksploitasi  pihak  yang
kuat terhadap pihak yang lemah. Sehingga,  yang  kuat  memiliki  akses terhadap  sumber  daya  sehingga  menjadi sangat kaya. Sementara yang lemah tidak memiliki  akses  terhadap  sumber  daya sehingga menjadi sangat miskin (keserakahan manusia yang tidak terbatas yang bercikal bakal dari paham kapitalisme) (Muhammad  Baqir  Ash
Shadr, 2008: 35-38). 2. Konsep Baqir  Shadr Dalam Mengharamkan Riba
Pemikiran  seorang  tokoh  dapat dilihat  dari  karya-karyanya  begitu  pula pemikiran ekonomi Baqir  Shadr juga tercermin dalam kitab-kitab karangannya. Meskipun Baqir  Shadr tidak  memiliki karya yang secara khusus
memperbincang masalah bunga bank atau riba,  namun  konsep  pengharaman  riba Baqir  Shadr terefleksi  dalam  bukunya,
Iqtishahduna. Konsep  pengharaman  riba Baqir  Shadr merupakan  hasil  dari ijtihadnya  yang  tidak  bisa terlepas  dari teks-teks  sumber hukum  Islam  yaitu  al Quran  dan hadits. Menurutnya,  aturan- aturan hukum serta konsepsi-konsepsinya dapat  dilihat langsung  dalam  teks-teks Islam (Muhammad  Baqir  Ash  Shadr, 2008:111). Maka  yang  perlu  dilakukan adalah  mengumpulkan  teks-teks  terkait (baik  berupa  ayat  maupun  hadits) kemudian  ditelaah  hingga dapat  ditarik
sejumlah hukum  dan  konsepsi Islam. Usaha  mengumpulkan  teks  bukanlah satu-satunya usaha dalam  memperoleh sebuah konsep. Baqir
Shadr memutlakkan  adanya  aspek-aspek  lain yang dikaji.
Melihat  konsep  ijtihad  memahami teks  demi  menghasilkan sebuah  doktrin yang  ditawarkan Baqir  Shadr,  maka Baqir Shadr tidak memutlakkan satu teks saja  melainkan mengaitkan  sebuah  teks dan meminta penjelasan dari teks lain (al Quran maupun sunnah) sehingga diperoleh  pemahaman  yang  akurat  dan kuat  karena  saling  menguatkan. Dengan mengkaji  doktrin-doktrin  ekonomi  Islam dalam  kitab Iqti ṣ âdunâ nya,  maka gagasan-gagasan Baqir Shadr terkait riba yang didasarkan pada ayat-ayat pengharaman  riba  memiliki  beberapa aspek:
a. Bunga bank termasuk Riba
Dalam Iqti ṣ âdunâ, Baqir  Shadr mengharamkan
bunga
bank sebagaimana  dia  mengharamkan  riba. Keharaman bunga bank yang dinisbahkan  denghan  riba  bertolak pada  dalil-dalil al  Quran sebagaimana yang  telah  disebutkan  pada  bab sebelumnya. Mengolah  hukum  dari nash-nash adalah tugas seorang mujtahid. Menurutnya seorang mujtahid  harus  berpegang  teguh  pada semangat  Al Quran  serta  jauh  dan
bebas dari pengaruh realitas
kehidupan  sosialnya.  Jika  demikian maka  dia  mampu  memahami  bahwa ayat pengharaman riba tidak mengindikasikan  keharaman  bagi  riba yang  berlipat  ganda  saja.  Allah berfirman  dalam  QS  Al  Baqarah  ayat 279.
Ayat  tersebut menurutnya  harus dipahami  bahwa  Allah  tidak  hanya melarang  satu  jenis  riba  saja  yaitu riba  masa  jahiliyah  atau  riba  yang berlipat  ganda.  Namun  perang  dalam ayat tesebut dinyatakan untuk melawan seluruh jenis riba. Ini adalah pandagan  khusus  doktrin  ekonomi Islam  dimana  Islam  melarang bunga seberapapun
kecilnya dan
mengharuskan  kreditor  untuk  hanya mengabil  pokonya  saja  (modal  yang dipinjamkan), sehingga ia tidak berbuat aniaya dan tidak pula dianiaya (Muhammad  Baqir  Ash  Shadr,  2008: 115). Dari  penafsirannya  tersebut,
Baqir Sadar memang lebih
menekankan  pada  makna ẓ âhir yang dapat  ditangkap.  Meskipun demikian, Baqir Shadr tidak mengabaikan
aspek-aspek  lain yang terkandung.  Ia menggunakan dua  pijakan  dalam melihat keharaman riba, yaitu
keislaman dan
kemanusiaan (Muhammad  Baqir  Ash Shadr,  2008: 45).
b. Kadar keimanan dan perilaku riba Kegelisahan Baqir  Shadr bermula dari kegelisahan teologis. Menurutnya sikap menafikan alam akhirat merupakan pijakan salah yang menyebabkan  runtuhnya  bangunan ekonomi  umat.  Nilai  yang  berkaitan dengan materi (harta kekayaan) memainkan  peranan  penting  dalam mewujudkan  perkembangan ekonomi sehingga  harus  dijalankan  secara selaras dengan nilai Islam (Muhammad Baqir Ash Shadr,
2008:45). Tatapan  ideologi bangsa
Eropa  yang  lebih  ke  bumi  ketimbang ke  lagit  (tuhan)  dan  pemutusan  nilai- nilai ketuhanan dalam  ekonomi Eropa melahirkan rasa mandiri dan individualis  yang meluap-luap. Dalam filsafat hal ini disebut eksistensialisme. Paham  ini  mengakibatkan  aggapan bahwa  kebebasan  diri  adalah  sarana memperoleh  segala  yang  diinginkan dan  manusia  lain  yang  berada  di hadapan  adalah  hambatan.  Hal  ini berlawanan dengan Islam yang mengajarkan pemeluknya untuk merengkuh yang gaib (ukhrawi) terlebih dulu sebelum merengkuh hal- hal yang bersifat material (duniawi).
Dengan kacamata teologi, nampak sekali kekuatan spiritual yang mempengaruhi Baqir  Shadr dalam menetapkan  sesuatu  fatwa  dalam
kapasitasnya  sebagai m arja’ . Baqir Shadr berpendapat  bahwa  kualitas seseorag  sangat  dipengaruhi  oleh kadar  keimanan  seseorag  pada  hal gaib.  Hal  gaib  yang  dimaksudkan di sini adalah  kehidupan  akhirat (adanya hari pembalasan
dan
pertanggungjawaban  atas  apa  yang dilakukan  di  dunia) (Muhammad Baqir  Ash  Shadr,  2008: 46).  Kadar tinggi  keimanan  pada  yang  gaib mampu  mengekang  kecenderungan manusia  pada  hal-hal  yang  bersifat material hingga  akhirnya muncullah pengekangan hawa nafsu.
Dalam Iqti ṣ âdunâ, Baqir  Shadr mengatakan bahwa jika dunia disajikan  dalam  kerangka  akhirat  dan bekerjasama bersama saudara sebangsa  dijadikan  kewajiban  yang bernilai  ibadah  niscaya  umat  Islam dapat mendongkrak taraf perekonomianya. Konsep pengekangan batiniah dan pengawasan gaib  dapat  melindungi  umat  dari keterjerumusan  ke  dalam  gagasa kebebasan dalam
ekonomi
sebagaimana  yang  dipahami  bangsa
Eropa.
c. Konsep kepemilikan Dalam mendiskusikan
permasalahan  riba, Baqir  Shadr juga tidak mengabaikan permasalahan terkait  kepemilikan dan disinilah
unsur habluminannas nampak mendapatkan porsi
dalam pemikirannya. Islam memberikan perlindungann terhadap  kepemilikan. Harta  adalah  bagian dari  rizqi  yang diberikan Allah.  Dalam  harta  ada  hak kepemilikan.  Islam  melindungi  harta. Secara umum, dalam fiqih kepemilikan harta dibagi menjadi dua,
yaitu: al-milk al-tamm (milik sempurna) dan al-milk an-nâqi ṣ (milik yang tidak sempurna). Dalam Iqti ṣ âdunâ, Baqir Shadr
mengklasifikasikan keduanya  dalam kategori  derajat  penguasaan  individu atas  propertinya.  Pada  sisi  hukum, Baqir Shadr mengatakan bahwa kepemilikan  pribadi  memberi hak kepada  si  pemilik  property  untuk mencegah individu atau pihak lain dari mengambil  manfaat  atas  propertinya tersebut. Hak  pribadi  berbeda  dengan kepemilikan pribadi, karena dalam hak individu,  individu  sendiri  ataupun pihak  lain  dapat  mengambil  manfaat dari properti yang  dimiliki  dengan cara  yang  sudah  ditetapkan  dalam syariah (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008: 149).
d. Konsep kekayaan
Harta  bukan  untuk  ditumpuk terlebih  dengan  cara  bathil.  Dalam doktrin  ekonomi  Islam,  harta  yang dimiliki  oleh Muslim  bukanlah  tujuan
dari  kehidupan.  Islam  juga  melarang mengumpulkan  harta  dengan  tujuan untuk  memuaskan  hasrat  duniawi semata. Harta merupakan sarana untuk
mewujudkan
ketaatan dan kemaslahatan  bersama (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008: 303). Rasulullah bersabda: “Kekayaan
adalah sarana utama menuju ketaqwaan kepada Allah ”.
Diriwayatkan  dari  Imam  al  Baqiir: “ (kekayaan)  dunia  merupakan  sarana terbaik bagi pencari akhirat ”
(Muhammad  Baqir  Ash  Shadr,  2008:
424).
Perolehan  harta  juga  dijadikan sorotan oleh Baqir Shadr. Menurutnya Islam adalah agama yang memberikan penghargaan pada sebuah upaya kerja. Seseorang  layak  mendapatkan  apa yang  diusahakannya  melalui  bekerja. Memakan riba  tidak  dapat  disebut sebagai suatu pekerjaan. Sehingga riba atau  kelebihan  yang  diperoleh  dari meminjamkan  uang  berbunga  tidak bisa disebut sebagai pendapatan.
Sebagaimana  dipahami  secara umum  bahwa  uang  memiliki  fungsi sebagai  alat  tukar (Afzalur  Rahman, 1995: 73). Baqir Shadr tidak membenarkan  pengambilan  upah  dari menyewakan  uang  karena  uang  tidak dapat  disewakan. Berkaitan  dengan konsep  produksi  yang  diusung  oleh
Baqir Shadr, uang tidak dapat memproduksi  uang  kecuali  melalui sebuah pekerjaan, jual beli misalkan.
e. Konsep kerja
Dalih  keharusan  muslim  untuk bekerja juga dijadikan landasan pelarangan  riba  dalam Iqti ṣ âdunâ. Dalam ajaran Islam, perolehan pendapatan  hanya didasarkan  pada pekerjaan  (menerima  upah  sebagai kompensasi  atas  kerja).  Orang  yang tidak  melakukan  pekerjaan  tidak berhak menerima penghasilan
(pendapatan atau upah). Dalam penyewaan alat produksi juga diperbolehkan menerima  upah.  Hal tersebut  termasuk  dalam  ranah  kerja karena alat-alat produksi yang disewakan  juga  mengandung  unsur kerja  yang  terdepresiasi  dalam  proses produksi (Muhammad  Baqir  Ash Shadr, 2008: 363).
Menurut Baqir  Shadr kerja  yang tersimpan (stored  labour)  dalam  alat- alat produksi berhak menerima kompensasi atas depresisi yang dialaminya  dalam  proses  produksi (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008:372). Sedangkan  bunga  atau pendapatan terjamin yang muncul dari kepemilika  modal  atas  uang,  secara teoritis tidak ada justifikasinya. Bunga menjadi  tidak  sah  karena  ia merupakan pendapat yang tidak
didasarkan pada kerja yang
terkonsumsi.
Pemanfatan uang kreditur  oleh  debitor  tidak  mengalami depresiasi tidak pula unsure kerja yang terdapat di dalamnya terkonsumsi.
f. Resiko bukan alasan halalnya riba
Selain  kelima  konsep  di  atas, Bāqir juga menambahkan mustahilnya resiko menjadi pijakan atas penghalalan bunga bank (riba). Menurutnya resiko
bukanlah komoditas  yang  spekulan tawarkan kepada  orang  lain  sehinga  ia  berhak meminta harganya. Resiko juga bukan kerja  yang  dicurahkan  oleh  spekulan pada suatu material sehingga ia berhak menuntut upah atau kompensasi
(Muhammad Baqir Ash Shadr,
2008:379). Dalam dunia ekonomi, spekulanlah yang
seharusnya mengalahkan  rasa  takutnya  yaitu resiko.  Menurut Baqir  Shadr resiko berkaitan  dengan  mental  atau  rasa takut  yang  singgah  pada  seorang spekulan. Maka spekulan tidak berhak menuntut  kompensasi  material  atas rasa takut sebab rasa takut merupakan perasaan  personal  bukan  kerja  fisik maupun komoditas hasil produksi. Hal ini  berbeda  dengan  kaum  kapitalis yang memahami bahwa elemen resiko dalam pinjaman adalah justifikasi bagi bunga  yang  dibebankan  oleh  kreditor
kepada  debitor.  Dalam  menjustifikasi bunga,  kaum  kapitalis  tidak  hanya menekankan  pada  unsur  resiko  saja tapi  juga  unsur  lain  yang  mendukung doktrinya.  Misalkan, resiko  yang ditanggung  kreditor yaitu  tidak  dapat memanfaatkan  uangnya  selama  uang tersebut dipinjam oleh debitur sehingga pihak kreditor berhak mendapat  kompensasi  atas  itu. Maka pada prinsipnya, Baqir Sadr
menjelaskan bahwa Islam tidak mengakui pendapatan  (upah  atau kompensasi) yang didasarkan pada hal lain  selain  kerja  baik  kerja  secara langsung maupun kerja yang tersimpan.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  latar  belakang seseorang  memang  mempengaruhi  cara pikr seseorang. Dengan latar belakangnya sebagai seorang faqih bermadzhab syi’ah yang spiritualis, maka  setinggi  apa  pun kekuatan akal dibanggaka oleh komunitas syiah,  tetap  saja  spiritualitas  dalam membaca teks yang mendominsi sehingga muncullah poin – poin yag bernuansa  theologies  spiritualis  yang menjadi  penguat Bāqir Asdr  untuk mengharamka riba, yaitu (1) Bunga bank termasuk  kategori  Riba; (2)  Kadar Keimanan  dan  perilaku  konsumsi  riba;
(3)  Konsep  kepemilikan; (4)  Konsep Kekayaan; (5)  Konsep  kerja; (6)  Resiko bukan alasan untuk menghalalkan Riba
Di tengah  geliat  pendapat  yang mencoba  mencari  celah  bagi legalitas bunga bank, Pemikiran Baqir Shadr layak dijadikan  pijakan  bagi  pegiat  ekonomi syariah. Meski  kontribusinya  dalam mempertegas  keharaman  sudah  sangat baik namun  hemat  penulis, alasan-alasan
dan kecenderungan yang bersifat spiritual (theologies) semata  tidka  cukup efektif untuk  menegur pelaku praktik  riba  yang marak dewasa ini. Manusia modern lebih cenderung  pada  rasio  sehingga  menuntut bukti-bukti rasio yang dapat menumbangkan gagasan-gagasan mereka.[] ***

## DAFTAR PUSTAKA
As-Sayyid,  Kamal. 2006. Taj ārub  al ‘ Ulamâ` fî ‘ U ṣ ûr  al-Ghaibah. Ed.
II. Qum: Mu`assasah Anshariy ȧ n.
Al-Hasan, Nazeh. 1992. As-Sayyid
Muhammad  Bâqir Ṣ adr  Dirâsah  fî al-Manhaj. Beirut:  Dar  al-Ta`aruf al-Ma ṭ bû ’ at.
Al-Mahali, Al-Imam Jalaluddin Muhammad  dan  As-Suyuthi. Al- Imam Jalaluddin Abdurrahman. 2010. Tafsîr Jalalain, Surabaya: Pustaka Elba. Amalia, Rizki. 2018. Mazhab Iqti ṣ âdunâ dalam  Ekonomi  Islam.  diakses  dari https://www.kompasiana.com/mazh ab-Iqti ṣ âdunâ-dalam-ekonomi- islam.
Antonio, Muhammad Syafi’i . 2001. Bank Syariah  :  Dari  Teori  ke  Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
Ash  Shadr.  1970. Muhammad Bāqir ,
Falsafatuna  Hidayah  Islamiyyah. Beirut : Dar al Fikr.
----------. 1993. Falsafatuna : Pandangan
Muhammad Bāqir Ash Shadr Terhadap Pelbagai  Aliran  Filsafat Dunia. ed.  Ilyas  Hasan. Bandung: Mizan. ----------.  2001. Sistem  Politik  Islam. Terj. Suwardi. Jakarta:  Lentera Basritama.
----------.  2008. Buku Induk  Ekonomi Islam Iqti ṣ âdunâ. Jakarta: Zahra.

## Esposito,  John  L. 2002. Ensiklopedi
Oxford  Dunia  Islam  Modern. Jilid 3. Bandung : Mizan.
Haneef,  M.  Aslam. 1995. Contemporary
Islamic  Thought  :  A  Selected Comparative Analysis. Kuala Lumpur. Janwari, Yadi. 2016. Pemikiran Ekonomi Islam:  Dari  Masa  Rasulullah Hingga Masa Kontemporer. Bandung: Remaja Rosdakarya. Jawwas,  F.  A. 2016. Metode  Dakwah Imam Shafi’i Dalam Istinbat Hukum  Islam. Al-Mishbah:  Jurnal Ilmu  Dakwah  dan  Komunikasi,
10(1), 90-107.
Khan,  Mohd  Lateef. 2011.  Disertasi: Economic  Thought  of  Muhammad B ȧ qir al-Sadr: A Study of
Iqtisaduna (Our Economics). Kashmir Srinagar: Shah-I- Hamadan Institute of Islamic Studies  University  of  Kashmir Srinagar.
Khanifa,  N.  K.,  Ariono,  I.,  &  Handoyo, H. (2020). Perlindungan Konsumen:  Pencantuman  Label Halal Tanpa Sertifikat Mui
Perspektif Ma ṣ la ḣ ah Mursalah.
Manarul  Qur'an:  Jurnal  Ilmiah Studi Islam, 20(2), 147-166. Mahally, Abdul Halim. 2003. Membongkar Ambisi Global Amerika  Serikat. Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan.
Mallat,  Chibli. 1994. The  Pioneers  of
Islamic  Revival:  Muhammad B ȧqir
as-Sadr, Ali Rahnema (ed.), London  and  New  Jersey  :  Zed Book Ltd.
--------. 1998. Para Perintis Zaman Baru
Islam. Bandung : Mizan.
Nur,  A.  W.  2011.  Membangun  Sistem Ekonomi  Berkeadilan:  Telaah  atas Pemikiran  Muhammad  Baqir  Al- Sadr. Muqtasid:  Jurnal  Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(1), 1-21.
Raghif, Al-Sayid Ammar Abu. 1989. Al-
Sayid Muhammad Bâqir Al-Shadr :
Theoritician  in  Iqtishād . dalam B ȧ qir al-Hasani dan Abbas Mirakhor (ed), Essays on Iqtish ȧ d :
The Islamic Approach to Economic Problem. Silver  Spring  :  Nur
Corporation.
Rahman, Afzalur, 1995. Doktrin Ekonomi Islam. Jilid  2. terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta:  Penerbit  Dana  Bhakti Wakaf. Saeed,  Abdullah. 2003. Bank  Islam  dan Bunga:  Studi  Kritis  larangan  Riba dan Interpretasi Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sihbudi, Riza. 2007. Menyandera Timur Tengah. Taufik-MS (ed), Jakarta: Mizan. Syahdeini, Sutan Remy. 2014. Perbankan Syariah: Produk-
produk  dan  Aspek  Hukumnya. Jakarta: Kencana.
As-Sayyid,  Kamal. 2006. Taj ārub  al ‘ Ulamâ` fî ‘ U ṣ ûr  al-Ghaibah. Ed. II. Qum: Mu`assasah Anshariy ȧ n.
Al-Hasan, Nazeh. 1992. As-Sayyid
Muhammad  Bâqir Ṣ adr  Dirâsah  fî al-Manhaj. Beirut:  Dar  al-Ta`aruf al-Ma ṭ bû ’ at.
Al-Mahali, Al-Imam Jalaluddin Muhammad  dan  As-Suyuthi. Al- Imam Jalaluddin Abdurrahman. 2010. Tafsîr Jalalain, Surabaya: Pustaka Elba. Amalia, Rizki. 2018. Mazhab Iqti ṣ âdunâ dalam  Ekonomi  Islam.  diakses  dari https://www.kompasiana.com/mazh ab-Iqti ṣ âdunâ-dalam-ekonomi- islam.
Antonio, Muhammad Syafi’i . 2001. Bank Syariah  :  Dari  Teori  ke  Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
Ash  Shadr.  1970. Muhammad Bāqir ,
Falsafatuna  Hidayah  Islamiyyah.
Beirut : Dar al Fikr.
----------. 1993. Falsafatuna : Pandangan
Muhammad Bāqir Ash Shadr
Terhadap Pelbagai  Aliran  Filsafat
Dunia. ed.  Ilyas  Hasan. Bandung:
Mizan.
----------.  2001. Sistem  Politik  Islam. Terj. Suwardi. Jakarta:  Lentera Basritama.
----------.  2008. Buku Induk  Ekonomi Islam Iqti ṣ âdunâ. Jakarta: Zahra.

## Esposito,  John  L. 2002. Ensiklopedi
Oxford  Dunia  Islam  Modern. Jilid 3. Bandung : Mizan.
Haneef,  M.  Aslam. 1995. Contemporary Islamic  Thought  :  A  Selected Comparative Analysis. Kuala Lumpur. Janwari, Yadi. 2016. Pemikiran Ekonomi
Islam:  Dari  Masa  Rasulullah
Hingga Masa Kontemporer. Bandung: Remaja Rosdakarya. Jawwas,  F.  A. 2016. Metode  Dakwah Imam Shafi’i Dalam Istinbat
Hukum  Islam. Al-Mishbah:  Jurnal
Ilmu  Dakwah  dan  Komunikasi, 10(1), 90-107.
Khan,  Mohd  Lateef. 2011.  Disertasi: Economic  Thought  of  Muhammad B ȧ qir al-Sadr: A Study of Iqtisaduna (Our Economics). Kashmir Srinagar: Shah-I- Hamadan Institute of Islamic
Studies  University  of  Kashmir
Srinagar.
Khanifa,  N.  K.,  Ariono,  I.,  &  Handoyo,
H. (2020). PERLINDUNGAN
KONSUMEN:  PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKAT  MUI  PERSPEKTIF MA Ṣ LA Ḥ AH MURSALAH. Manarul  Qur'an:  Jurnal  Ilmiah Studi Islam, 20(2), 147-166. Mahally, Abdul Halim. 2003. Membongkar Ambisi Global Amerika  Serikat. Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan.
Mallat,  Chibli. 1994. The  Pioneers  of Islamic  Revival:  Muhammad B ȧqir as-Sadr, Ali Rahnema (ed.), London  and  New  Jersey  :  Zed Book Ltd.
_______.  1998. Para  Perintis  Zaman
Baru Islam. Bandung : Mizan.
Nur,  A.  W.  2011.  Membangun  Sistem Ekonomi  Berkeadilan:  Telaah  atas Pemikiran  Muhammad  Baqir  Al- Sadr. Muqtasid:  Jurnal  Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(1), 1-21.
Raghif, Al-Sayid Ammar Abu. 1989. Al- Sayid Muhammad Bâqir Al-Shadr : Theoritician  in  Iqtishād . dalam B ȧ qir al-Hasani dan Abbas Mirakhor (ed), Essays on Iqtish ȧ d : The Islamic Approach to Economic
Problem. Silver  Spring  :  Nur Corporation. Rahman, Afzalur, 1995. Doktrin Ekonomi Islam. Jilid  2. terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta:  Penerbit  Dana  Bhakti Wakaf. Saeed,  Abdullah. 2003. Bank  Islam  dan Bunga:  Studi  Kritis  larangan  Riba dan Interpretasi Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sihbudi, Riza. 2007. Menyandera Timur Tengah. Taufik-MS (ed), Jakarta: Mizan. Syahdeini, Sutan Remy. 2014. Perbankan Syariah: Produk- produk  dan  Aspek  Hukumnya. Jakarta: Kencana.