DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 19 Juni 2024, Revised: 10 Juli 2024, Publish: 16 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Menjanjikan Lulus Seleksi Menjadi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia)
Rafiqatul Husna Fadhilah 1 , Faisal Riza 2
1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, rafiqatulhusna141102@gmail.com 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, faizalriza@umsu.ac.id
Corresponding Author: rafiqatulhusna141102@gmail.com 1
Abstract: The  Indonesian  National  Army  (TNI)  plays  an  important  role  in  upholding  the sovereignty and unity of the Unitary State of  the Republic of  Indonesia.  Consisting of three important branches, namely the Army, Navy, and Air Force, this military institution stands as the  pillar  of  the  nation's  defense.  Prospective  individuals  aspiring  to  join  the  armed  forces must  undergo  a  rigorous  and  transparent  selection  process.  This  meticulous  selection procedure is designed to identify and recruit the most qualified and capable individuals who meet  the  strict  criteria  set.  In  this  research,  normative  legal  research,  also  referred  to  as positive,  doctrinal  or  purely  legal  research,  serves  as  the  fundamental  methodology.  Its primary focus lies in the examination of written law and customary law prevalent in society. Secondary data sources, which include primary, secondary, and tertiary legal materials, play an important role in this investigative approach. Individuals involved in fraudulent activities related  to  the  selection  of  potential  military  personnel  may  face  a  wide  range  of  sanctions, covering criminal, civil and administrative areas. It is imperative to emphasize that any relief from these sanctions can only occur after a valid and conclusive determination in a judicial proceeding.  The  responsibility  for  imposing  sanctions  lies  with  a  panel  of  judges,  who operate  in  both  civilian  and  military  courts.  Regarding  criminal  liability  and  potential sanctions  for  those  involved  in  criminal  activities  such  as  fraudulent  selection  of  military recruits, the impact differs based on the status of the perpetrator. If the perpetrators belong to  civilian  society,  they  may  be  charged  under  articles  relating  to  fraud (Article  378  of  the Criminal Code), abuse (Article 372 of the Criminal Code), and forgery of documents (Article 263  of  the  Criminal  Code).  In  contrast,  active  military  personnel  involved  in  such  offenses may  not  only  face  prosecution  under  the  aforementioned  articles  of  the  Criminal  Code  but may  also  be  subject  to  the  provisions  of  military  law  outlined  in  the  Law  of  Criminal Procedure (Buku Hukum Pidana Militer) and tried in the military justice system.
Keyword: Law, Fraud, TNI-AD Test.
Abstrak: Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  memainkan  peran  penting  dalam  menegakkan kedaulatan  dan  kesatuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Terdiri  dari  tiga  cabang penting, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, lembaga
militer  ini  berdiri  sebagai  pilar  pertahanan  bangsa.  Calon  individu  yang  bercita-cita  untuk bergabung  dengan  angkatan  bersenjata  harus  menjalani  proses  seleksi  yang  ketat  dan transparan. Prosedur seleksi yang cermat ini dirancang untuk mengidentifikasi dan merekrut individu  yang paling berkualitas dan mampu  yang memenuhi kriteria ketat  yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, penelusuran hukum normatif, juga disebut sebagai penelusuran positif, doktrinal,  atau  murni  hukum,  berfungsi  sebagai  metodologi  fundamental.  Fokus  utamanya terletak  pada  pemeriksaan  hukum  tertulis  dan  kebiasaan  hukum  yang  lazim  dalam masyarakat.  Sumber  data  sekunder,  yang  mencakup  materi  hukum  primer,  sekunder,  dan tersier,  memainkan  peran  penting  dalam  pendekatan  investigasi  ini.  Individu  yang  terlibat dalam  kegiatan  penipuan  terkait  dengan  pemilihan  personel  militer  potensial  dapat menghadapi  berbagai  sanksi,  yang  mencakup  bidang  pidana,  sipil,  dan  administrasi.  Sangat penting  untuk  menekankan  bahwa  setiap  pembebasan  dari  sanksi  ini  hanya  dapat  terjadi setelah  penentuan  yang  sah  dan  konklusif  dalam  proses  peradilan.  Tanggung  jawab  untuk menjatuhkan  sanksi  terletak  pada  panel  hakim,  yang  beroperasi  di  pengadilan  sipil  dan militer. Mengenai  pertanggungjawaban pidana dan potensi sanksi bagi  mereka  yang terlibat dalam  kegiatan  kriminal  seperti  pemilihan  penipuan  rekrutan  militer,  dampaknya  berbeda berdasarkan  status  pelaku.  Jika  pelaku  termasuk  dalam  masyarakat  sipil,  mereka  dapat didakwa  berdasarkan  pasal  yang  berkaitan  dengan  penipuan  (Pasal  378  KUHP), penyalahgunaan  (Pasal  372  KUHP),  dan  pemalsuan  dokumen  (Pasal  263  KUHP). Sebaliknya,  personel  militer  aktif  yang  terlibat  dalam  pelanggaran  tersebut  mungkin  tidak hanya  menghadapi  tuntutan  berdasarkan  pasal-pasal  KUHP  yang  disebutkan  di  atas  tetapi juga dapat tunduk pada ketentuan hukum militer yang diuraikan dalam Hukum Acara Pidana (Buku Hukum Pidana Militer) dan diadili dalam sistem peradilan militer.
Kata Kunci: Hukum, Penipuan, Test TNI.

## PENDAHULUAN
Hukum  pidana  sebagai  alat  atau  sarana  bagi  penyelesaian  terhadap problematika  ini  diharapkan  mampu  memberikan  solusi  yang  tepat.  Karena  itu, pembangunan  hukum  dan  hukum  pidana  pada  khususnya,  perlu  lebih  ditingkatkan dan  diupayakan  secara  terarah  dan  terpadu,  antara  lain  kodifikasi  dan  unifikasi bidang-  bidang  hukum  tertentu  serta  penyusunan  perundang-undangan  baru  yang sangat  dibutuhkan  guna  menjawab  semua  tantangan  dari  semakin  meningkatnya kejahatan  dan  perkembangan  tindak  pidana.  Berbagai  macam  tindak  pidana  yang terjadi  dalam  masyarakat  salah  satunya  adalah  kejahatan  penipuan,  bahkan  dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin ngerinya tingkat intelektualitas dari kejahatan  penipuan  yang  semakin  kompleks.  Perbuatan  penipuan  itu  selalu  ada bahkan  cenderung  meningkat  dan  berkembang  di  dalam  masyarakat  seiring kemajuan  ekonomi,  padahal  perbuatan  penipuan  tersebut  dipandang  dari  sudut manapun  sangat  tercela,  karena  dapat  menimbulkan  rasa  saling  tidak  percaya  dan akibatnya merusak tata kehidupan Masyarakat. (Aritama, 2022)
Penipuan  adalah  salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  dikelompokkan  ke  dalam kejahatan  terhadap  harta  benda  orang.  Ketentuan  mengenai  kejahatan  ini  secara umum  diatur  dalam  Pasal  378  sampai  dengan  Pasal  395  buku  II  Bab  XXV  KUHP. Pasal  378  mengatur  tindak  pidana  penipuan  dalam  arti  sempit  (oplicthting)  dan pasal-pasal  lainnya  mengatur  tindak  pidana  penipuan  dalam  arti  luas  (bedrog)  yang mempunyai  nama-nama  sendiri  secara  khusus.  Dalam  hal  ini  penipuan  dengan modus  usaha  pengadaan  gula  termasuk  tindak  pidana  penipuan  biasa  atau  penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Tindak
pidana  penipuan  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  mempunyai  obyek  harta benda.  Di  dalam  Pasal  378  s/d  395  KUHP.  Dalam  Pasal  378  yang  berbunyi: “barangsiapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain secara  melawan  hukum,  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberikan  hutang  maupun menghapus  piutang,  diancam  karena  penipuan  dengan  pidana  penjara  paling  lama empat  tahun.Adanya  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  terdapat  dalam  rumusan  Pasal 378  KUHP  di  atas,  mengharuskan  pihak  penegak  hukum  untuk  memperhatikan secara baik-baik dalam menangani perkara-perkara penipuan termasuk dalam hal ini penipuan  dengan  dalih  meyakinkan  korban  lulus  tes  TNI  AD,  sehingga  dapat menjamin  kepastian  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  semua  orang  yang  menjadi korban  penipuan  secara  mudah  dapat  meminta  perlindungan  berdasarkan  Pasal  387 KUHP.  Seiring  dengan  perkembangan,  tindak  pidana  penipuan  mengalami perkembangan  yang  cukup  menguras  pikiran.  Tindak  pidana  penipuan  yang  telah diatur dalam Kitab Udang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan berbagai modus yang bermacam-macam telah membuat para penegak hukum semakin harus memutar otak  untuk  dapat  membuktikannya.  Untuk  menanggulangi  permasalahan  yang semakin kompleks terhadap kejahatan penipuan tersebut diperlukan pengetahuan dan pemahaman  yang  sejalan  dengan  ketentuan  yang  tertuang  dalam  KUHP.  Hal  ini dikarenakan  masalah  tindak  pidana  penipuan  yang  beragam  tersebut  dipahami melalui sudut pandang yang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup, unsur- unsur serta sanksi yang perlu diketahui dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Mahardiana et al., 2023)
Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  merupakan  institusi  vital  dalam  menjaga kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI terdiri dari tiga matra,  yaitu  TNI  Angkatan  Darat,  TNI  Angkatan  Laut,  dan  TNI  Angkatan  Udara. Untuk  dapat  bergabung  menjadi  anggota  TNI,  calon  prajurit  harus  melalui serangkaian  proses  seleksi  yang  ketat  dan  transparan.  Proses  seleksi  ini  bertujuan untuk memperoleh calon-calon prajurit terbaik yang memenuhi standar kemampuan fisik, mental, intelektual, dan moral yang tinggi. Namun sayangnya, terdapat oknum- oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan proses seleksi menjadi anggota TNI  ini  untuk  melakukan  tindak  pidana  penipuan.  Modus  yang  digunakan  adalah dengan menjanjikan kepada calon prajurit bahwa mereka akan lulus seleksi asalkan memberikan  sejumlah  uang  atau  imbalan  tertentu.  Padahal  pada  kenyataannya, kelulusan  seleksi  murni  berdasarkan  kemampuan  dan  kompetensi  dari  para  calon prajurit  itu  sendiri.  Tindak  pidana  penipuan  dengan  modus  menjanjikan  kelulusan seleksi  menjadi  anggota  TNI  ini  tentu  sangat  merugikan  banyak  pihak.  Bagi  para korban,  mereka  bukan  hanya  dirugikan  secara  materiil  karena  telah  mengeluarkan sejumlah  uang,  tapi  juga  dirugikan  secara  immateriil  karena  harapan  dan  mimpi mereka  untuk  menjadi  bagian  dari  TNI  pupus  akibat  ditipu.  Dari  sisi  institusi  TNI sendiri,  kasus-kasus  penipuan  seperti  ini  dapat  mencoreng  nama  baik  dan kepercayaan  masyarakat  terhadap  proses  rekrutmen  TNI  yang  seharusnya  berjalan jujur dan bersih. Sebagai institusi negara yang bertugas menegakkan hukum, aparat penegak  hukum  wajib  menindak  tegas  para  pelaku  penipuan  berkedok  seleksi  TNI ini.  Mereka  harus  dijerat  dengan  pasal-pasal  penipuan  sesuai  dengan  ketentuan dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Selain  itu,  jika  pelaku penipuan  tersebut  adalah  anggota  aktif  TNI,  maka  dapat  pula  dikenakan  sanksi tambahan sesuai hukum yang berlaku di internal TNI seperti pemecatan secara tidak hormat.  Sayangnya  hingga  saat  ini,  kasus  penipuan  dengan  modus  menjanjikan kelulusan  seleksi  masuk  TNI  masih  kerap  terjadi  di  berbagai  daerah  di  Indonesia.
Berdasarkan  data  dari  Pusat  Polisi  Militer  Angkatan  Darat  (Puspomad),  sepanjang tahun 2023 setidaknya terdapat 78 kasus penipuan dengan modus menjanjikan lulus seleksi  masuk  TNI.  Angka  ini  meningkat  20%  dibandingkan  tahun  2022  yang sebanyak  65  kasus.  Tingginya  angka  kasus  penipuan  seleksi  TNI  ini  tentu  sangat memprihatinkan.  Diperlukan  tindakan  pencegahan  dan  penindakan  yang  lebih optimal  dari  aparat  penegak  hukum.  Selain  itu,  TNI  juga  perlu  secara  masif mengedukasi  masyarakat  bahwa  proses  seleksi  penerimaan  anggota  TNI  dilakukan secara  berjenjang,  transparan,  akuntabel  dan  tidak  dipungut  biaya  apapun.  Dengan edukasi  dan  sosialisasi  yang  gencar,  diharapkan  masyarakat  menjadi  lebih  waspada dan  tidak  mudah  tergiur  oleh  janji-janji  dari  oknum  tidak  bertanggung  jawab. (Kusnadi et al., 2021)
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  jurnal  ini  bermaksud  untuk  menganalisis lebih  jauh  aspek-aspek  hukum  seputar  tindak  pidana  penipuan  dengan  modus menjanjikan  lulus  seleksi  menjadi  anggota  TNI.  Rumusan  masalah  yang  coba dijawab  antara  lain:  (1)  Apa  saja  yang  menjadi  Latar  Belakang  Terjadinya  Tindak Pidana  Penipuan  Yang  Menjanjikan  Kelulusan  Seleksi  Masuk  TNI  (2)  Upaya  apa yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  dan  mengurangi  tindak  pidana  penipuan seleksi calon anggota TNI di masa mendatang?
Dengan  mengupas  tuntas  pokok-pokok  permasalahan  di  atas,  diharapkan jurnal  ini  dapat  memberikan  kontribusi  pemikiran  dalam  rangka  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  penipuan  dalam  seleksi  calon  anggota  TNI.  Pada akhirnya,  proses  seleksi  penerimaan  TNI  yang  bersih,  jujur,  dan  transparan  dapat terwujud  sehingga  mampu  melahirkan  prajurit-prajurit  terbaik  yang  siap  mengabdi bagi bangsa dan negara.

## METODE
Studi  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metodologi penelitian  normatif,  sering  dikenal  sebagai  metodologi  penelitian  hukum  positif, metodologi  penelitian  hukum  doktrinal,  atau  metodologi  penelitian  hukum  murni. Jenis penelitian hukum normatif ini menyelidiki hukum tertulis (hukum dalam buku) atau  tradisi  masyarakat  yang  ada.  Sebagian  besar  informasi  yang  digunakan  dalam penelitian  normatif  ini  terdiri  dari  data  sekunder,  yang  mencakup  materi  hukum primer,  sekunder,  dan  tersier.  Metode  penelitian  ini  sendiri  menggunakan  teknik penelitian  normatif,  juga  disebut  sebagai  teknik  penelitian  hukum,  teknik  penelitian hukum  positif,  teknik  penelitian  hukum  doktrinal,  atau  teknik  penelitian  hukum murni.  Penelitian  normatif  biasanya  berpusat  pada  hukum  atau  undang-undang tertulis  (hukum  dalam  buku)  atau  mungkin  juga  didasarkan  pada  norma  dan peraturan  sosial.  Beberapa  orang  mungkin  berpendapat  bahwa  penelitian  normatif condong  ke  pendekatan  yang  berpusat  pada  pustakawan,  sangat  bergantung  pada data  sekunder  seperti  dokumen  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Informasi utama dalam penelitian ini berasal dari hukum atau peraturan yang dikodifikasi yang memiliki signifikansi dalam masyarakat.
Pakar  hukum  dari  Indonesia,  termasuk  tokoh-tokoh  terkemuka  seperti Soerjono  Soekanto,  Jhonny  Ibrahim,  dan  Bambang  Sugono,  telah  mencatat perbedaan  pendapat  mengenai  klasifikasi  penelitian  hukum  normatif.  Para  ahli tertentu berpendapat bahwa penelitian inventaris hukum positif tidak boleh berada di bawah  payung  penelitian  hukum  normatif,  karena  terutama  mengumpulkan  materi hukum tanpa memenuhi kriteria penelitian ilmiah. Dengan latar belakang ini, penulis berusaha  untuk  meneliti  wacana  hukum  normatif  di  berbagai  studi  untuk  mengatasi masalah  yang  muncul  dalam  ranah  penelitian  hukum  normatif  (Prof.  Muhammad Siddiq Armia, M.H., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Latar  Belakang  Terjadinya  Tindak  Pidana  Penipuan  Yang  Menjanjikan  Kelulusan Seleksi Masuk TNI
ketatnya persaingan dan tingginya animo masyarakat untuk menjadi bagian dari TNI kadang  dimanfaatkan  oleh  oknum  tidak  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  tindak  pidana penipuan. Modusnya adalah dengan menjanjikan kepada korban bahwa mereka dijamin akan lolos seleksi masuk TNI asalkan mau menyerahkan sejumlah uang. Korban yang tergiur oleh janji  tersebut  dan  mengikuti  kemauan  pelaku  pada  akhirnya  menjadi  korban,  baik  secara material maupun psikologis. (Kaldera et al., 2020)
Tindak  pidana  penipuan  dengan  modus  menjanjikan  kelulusan  seleksi  masuk  TNI sebenarnya bukan fenomena baru. Kasus-kasus seperti ini sudah sering terjadi dan berulang. Sekalipun  aparat  penegak  hukum  telah  menindak  para  pelaku  dan  masyarakat  sudah  sering diedukasi untuk tidak percaya pada janji-janji terkait kelulusan seleksi TNI, nyatanya hingga kini  masih  saja  ada  korban  yang  berjatuhan  akibat  tipu  daya  pelaku.  Beberapa  Faktor  yang mendorong  pelaku  nekat  melakukan  aksi  penipuannya  yang  menyebabkan  sebagian masyarakat masih terjebak menjadi korban antara lain :

## A. Tingginya Peminat Yang Ingin Menjadi Anggota TNI
Faktor pertama  yang menjadi latar belakang maraknya penipuan seleksi masuk TNI adalah tingginya minat masyarakat untuk menjadi anggota TNI. Profesi  sebagai prajurit sangat diminati oleh generasi muda karena beberapa alasan:
1. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit
a. Semakin  sedikitnya  pilihan  profesi  yang  tersedia  membuat  banyak  anak  muda memilih untuk menjadi anggota TNI sebagai pilihan karir.
b. Berdasarkan data BPS, pada Februari 2023 terdapat 8,92 juta orang pengangguran di  Indonesia.  Di  saat  bersamaan,  formasi  dan  rekrutmen  CPNS/ASN  sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, profesi TNI menjadi pilihan menarik.
2. Persepsi bahwa prajurit TNI memiliki masa depan yang terjamin
a. Banyak anggapan di masyarakat bahwa menjadi TNI akan menjamin kesejahteraan hidup karena adanya gaji, tunjangan, jaminan kesehatan, perumahan dinas, dll.
b. Profesi  TNI  dipandang  memiliki  status  sosial  yang  cukup  tinggi,  lebih  tinggi dibandingkan banyak profesi lain, terutama untuk golongan ekonomi menengah ke bawah.
3. Dorongan untuk berbakti kepada negara
a. Sebagian  kalangan  memang  memiliki  idealisme  dan  nasionalisme  yang  tinggi sehingga  bercita-cita  menjadi  prajurit  TNI  untuk  membela  dan  mengabdi  kepada negara.
b. Keinginan  untuk  berkontribusi  bagi  pertahanan  negara  dan  penegakan  kedaulatan RI  menjadi  motivasi  kuat  bagi  banyak  pemuda  untuk  mendaftarkan  diri  menjadi calon prajurit.
4. Tingginya prestise dan kehormatan sebagai prajurit TNI
a. Masyarakat  pada  umumnya  sangat  menghormati  profesi  TNI.  Prajurit  TNI dipandang sebagai sosok yang gagah berani, disiplin, bertanggung jawab, dan rela berkorban.
b. Kebanggaan menyandang profesi TNI menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi banyak  pemuda,  terlebih  mereka  yang  berasal  dari  keluarga  TNI  atau  memang bercita-cita menjadi prajurit sejak kecil.
Tingginya  peminat  untuk  menjadi  anggota  TNI  sayangnya  tidak  diiringi  dengan lonjakan  formasi  atau  kuota  dalam  setiap  periode  rekrutmen.  Setiap  tahunnya  hanya sekian ribu orang yang diterima menjadi anggota TNI baru, padahal yang mendaftar jauh lebih banyak. Akibatnya terjadi ketimpangan yang tinggi antara supply dan demand.
Berdasarkan data seleksi penerimaan TNI tahun 2022, terdapat total 39.210 formasi yang  dibuka.  Rinciannya  26.700  formasi  Tamtama  TNI  AD,  5.900  formasi  Tamtama TNI AL, 2.610 formasi Tamtama TNI AU, 2.000 Bintara TNI AU, 600 Bintara TNI AD, 300 Bintara TNI AL, 1.000 Taruna Akmil, dan 100 Taruna AAL. Sementara itu, jumlah pendaftar mencapai ratusan ribu orang. (Maskun & Setiyono, 2022)
Dengan persaingan  yang sedemikian ketat dan proses seleksi yang cukup berat (tes administrasi, tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, tes mental ideologi, tes akademik, dll),  banyak  peserta  yang  merasa  tidak  percaya  diri  bahwa  mereka  bisa  lolos  seleksi dengan  murni.  Keraguan  ini  kemudian  dimanfaatkan  oleh  para  penipu  dengan  modus seolah-olah mereka memiliki "orang dalam" di TNI yang bisa memuluskan jalan  masuk menjadi prajurit.
Secara  psikologis,  dalam  situasi  yang  penuh  ketidakpastian  dan  tekanan  mental seperti  ini,  sebagian  peserta  menjadi  tergoda  ketika  ada  pihak  yang  menjanjikan kepastian lulus seleksi. Terlebih jika yang menjanjikan mengaku sebagai oknum pejabat TNI atau pejabat pemerintahan. Padahal jika berpikir secara jernih, jelas bahwa tidak ada jaminan pasti lolos seleksi masuk TNI. (Bakker & de Roy van Zuijdewijn, 2023)

## B. Kompleksitas Proses Seleksi Penerimaan Anggota TNI
Faktor  kedua  yang  menjadi  latar  belakang  maraknya  penipuan  seleksi  masuk  TNI adalah  rumit  dan  panjangnya  tahapan  seleksi  yang  harus  dilalui  calon  prajurit.  Proses seleksi TNI AD misalnya, melibatkan serangkaian tes yang terdiri dari:
1. Seleksi Administrasi
2. Pemeriksaan Kesehatan dan Postur
3. Seleksi Jasmani
4. Pemeriksaan Psikologi
5. Seleksi Kesamaptaan
6. Pemeriksaan Mental Ideologi
7. Seleksi Pantukhir
Dari  rangkaian  seleksi  yang  panjang  dan  rumit  tersebut,  memang  peluang  peserta untuk  gugur  atau  tidak  lulus  cukup  tinggi.  Masing-masing  tahapan  memiliki  passing grade,  skor  mininum  atau  kualifikasi  tertentu  yang  harus  dipenuhi  peserta.  Jika  di  satu tahap saja gagal, peserta dinyatakan tidak lulus walaupun di tahap lain ia mendapat skor tinggi.Kompleksitas  dan  ketatnya  proses  seleksi  ini  sebenarnya  wajar  mengingat  TNI membutuhkan  calon  prajurit  terbaik  yang  secara  fisik  dan  mental  siap  untuk  bertugas. Walaupun bugar dan cerdas saja tidak cukup, integritas moral dan kejuangan juga mutlak harus dimiliki calon prajurit TNI. (Chandra et al., 2018)
Namun di sisi lain, kerumitan proses seleksi inilah yang kadang membuka celah bagi para penipu untuk beraksi. Mereka memanfaatkan keraguan dan ketakutan peserta akan kegagalan  di  setiap  tahapan.  Terlebih  lagi  peserta  yang  mungkin  kurang  percaya  diri dengan kondisi fisik atau kemampuan akademiknya. Mereka menjadi target empuk bagi pelaku  penipuan  seleksi.  Pelaku  akan  meyakinkan  korban  bahwa  mereka  punya  akses dan bisa mengatur agar korban dipastikan lolos di setiap tahap seleksi. Tentu saja dengan syarat  korban  mau  menyerahkan  sejumlah  uang  sebagai  "pelicin".  Korban  yang  tergiur dengan  janji  "pasti  lolos"  ini  akhirnya  mau  tidak  mau  harus  gigit  jari  karena  ternyata tetap tidak lulus seleksi. Sementara pelaku sudah raib bersama uang korban. (Engkus et al., 2022)
C. Kurangnya Sosialisasi dan Transparansi Proses Rekrutmen
Faktor  ketiga  yang  menjadi  latar  belakang  penipuan  seleksi  masuk  TNI  adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme resmi dan transparan dalam penerimaan  anggota  TNI  baru.  Memang  TNI  sudah  melakukan  sosialiasi  di  berbagai media,  baik  online  maupun  offline,  bahwa  seleksi  dilakukan  secara  bersih,  transparan dan tidak dipungut biaya apapun. Namun intensitas sosialisasi ini belum merata dan tidak
menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat,  terutama  di  daerah  pelosok  atau  tingkat ekonomi  bawah  yang  minim  akses  informasi.  Akibatnya  masih  ada  sekelompok masyarakat  yang  mungkin  belum  paham  sepenuhnya  dengan  mekanisme  resmi pendaftaran dan seleksi anggota TNI. (Sulaiman & Review, 2022)
Aspek  kedua  adalah  belum  maksimalnya  transparansi  dalam  proses  rekrutmen anggota TNI oleh institusi TNI sendiri. Walaupun secara umum TNI menyatakan bahwa seleksi  dilakukan  secara  terbuka,  transparan  dan  akuntabel,  nyatanya  masih  banyak proses  di  setiap  tahapan  seleksi  yang  belum  bisa  diakses  atau  dimonitor  langsung  oleh publik.
Misalnya  tidak  ada  publikasi  yang  memuat  secara  detail  hasil  penilaian  di  masing- masing tahapan seleksi, dari tes adminitrasi, kesehatan, jasmani, psikologi, kesamaptaan, mental ideologi, hingga pantukhir. Masyarakat tidak bisa tahu persis mengapa seseorang dinyatakan lulus atau tidak lulus di setiap tahapan tersebut. (Wijayanto et al., 2021)
Ketiadaan  sistem  yang  transparan  dan  bisa  diakses  publik  inilah  yang  seringkali dimanfaatkan oknum penipu dengan mengklaim bahwa mereka punya kemampuan untuk mengakses  dan  memanipulasi  proses  di  dalam.  Seolah-olah  tahapan  seleksi  bisa  diatur sedemikian  rupa  oleh  orang  dalam  agar  peserta  tertentu  bisa  dipastikan  lulus,  tentunya dengan membayar sejumlah uang.
Padahal jika seluruh rangkaian proses seleksi dibuat transparan dan dapat dimonitor langsung  oleh  publik,  maka  masyarakat  akan  tahu  bahwa  tidak  mungkin  kelulusan peserta diatur dari dalam. Sebab semuanya murni berdasarkan hasil tes dan penilaian di setiap tahapan. Dengan demikian, modus penipuan dengan dalih bisa mengatur kelulusan akan dengan sendirinya terbantahkan.
Untuk  itu  ke  depan,  selain  meningkatkan  sosialisasi,  TNI  juga  perlu  membangun suatu  platform  atau  sistem  rekrutmen  yang  transparan  dan  bisa  diakses  publik. Masyarakat  bisa  melihat  proses  seleksi  secara  riil  dan  mengetahui  hasil  penilaian masing-masing  peserta  (tentu  dengan  tetap  menjaga  kerahasiaan  data  pribadi).  Dengan demikian,  kecurigaan  dan  spekulasi  tentang  adanya  'permainan'  dalam  proses  seleksi akan hilang dengan sendirinya. (Vallier & Weber, 2021)

## Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana penipuan seleksi calon anggota TNI di masa mendatang
Maraknya  kasus  penipuan  berkedok  seleksi  TNI  ini  tentu  sangat  memprihatinkan. Kerugian  yang  dialami  korban,  baik  secara  materiil  maupun  imateriil,  sungguh  tidak  dapat diremehkan  begitu  saja.  Terlebih  lagi,  tindak  pidana  ini  dapat  menurunkan  martabat  dan kredibilitas  TNI  di  mata  masyarakat,  padahal  TNI  selama  ini  dikenal  sebagai  institusi  yang menjunjung  tinggi  kehormatan  dan  anti  korupsi.  Dengan  demikian,  upaya-upaya  untuk mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  penipuan  seleksi  calon  anggota  TNI  di  masa mendatang  merupakan  hal  yang  sangat  krusial  dan  mendesak  untuk  dilakukan.  terdapat beberapa  Langkah-langkah  komprehensif  yang  dapat  ditempuh  oleh  berbagai  stakeholders, mulai  dari  internal  TNI,  aparat  penegak  hukum,  hingga  peran  serta  masyarakat  luas. Diharapkan melalui sinergi dan koordinasi dari semua pihak, tindak pidana ini dapat dicegah dan diberantas sampai ke akar-akarnya. (Sutrisno, 2021)
Reformasi  Sistem  Rekrutmen  TNI  Yang  Transparan,  Akuntabel,  dan  Berbasis Teknologi
Langkah  pertama  dan  utama  untuk  mencegah  tindak  pidana  penipuan  seleksi  masuk TNI  adalah  dengan  mereformasi  secara  menyeluruh  sistem  rekrutmen  yang  ada  saat  ini. Sistem dan prosedur seleksi  yang transparan, akuntabel, dan minim campur tangan manusia akan  menutup  celah  terjadinya  praktik  koruptif  dan  manipulatif  dalam  proses  penyaringan calon anggota TNI. Beberapa poin penting terkait reformasi sistem rekrutmen TNI ini antara lain:
a) Membangun sistem pendaftaran online terintegrasi TNI
perlu  membangun  platform  pendaftaran  online  yang  terintegrasi  sehingga  proses administrasi  awal  bisa  dilakukan  secara  digital  dan  jarak  jauh.  Sistem  ini  akan meminimalisir  interaksi  langsung  antara  calon  peserta  dengan  panitia  seleksi  sehingga memperkecil  peluang  pungutan  liar  atau  sogok  menyogok  di  tahap  awal.  Platform  juga akan memudahkan calon peserta untuk mengakses informasi seputar syarat dan tahapan seleksi, serta pengumuman hasil seleksi.
b) Integrasi sistem rekrutmen dengan database kependudukan nasional Data  yang  diinputkan  peserta  pada  platform  rekrutmen  online  harus  diintegrasikan dengan database kependudukan nasional, seperti e-KTP, ijazah, surat keterangan catatan kepolisian  (SKCK),  dan  sebagainya.  Integrasi  ini  dapat  mengurangi  potensi  pemalsuan dokumen  atau  surat  keterangan,  karena  akan  terdeteksi  jika  data  yang  diinput  peserta tidak sesuai dengan database kependudukan resmi.
c) Pelaksanaan tes berbasis komputer untuk meminimalisir human error Tes-tes tertulis yang digunakan untuk menyeleksi calon anggota TNI, seperti tes potensi akademik,  pengetahuan  umum,  kepribadian,  psikotest,  dsb.  sebaiknya  dilakukan menggunakan  sistem  Computer  Assisted  Test  (CAT).  Dengan  sistem  CAT  yang  sudah banyak diterapkan untuk tes CPNS/ASN, peluang kecurangan atau manipulasi nilai akan terminimalisir  karena  proses  penilaian  dilakukan  secara  otomatis  melalui  komputer. Human error atau intervensi dari panitia dalam proses penilaian dengan demikian dapat dihilangkan.
Pelaksanaan tes kesehatan dan kesamaptaan secara obyektif dan terukur Tes  kesehatan,  fisik  dan  kesamaptaan  juga  harus  dilakukan  dengan  peralatan  yang terstandar  dan  kriteria  penilaian  yang  obyektif.  Misalnya  untuk  mengukur  tinggi  dan berat badan, digunakan alat yang sudah terkalibrasi, bukan perkiraan manual dari panitia. Demikian  juga  untuk  tes  fisik  seperti  lari,  push  up,  pull  up,  dsb.  harus  ada  perangkat yang  secara  otomatis  mencatat  dan  menilai  kemampuan  peserta,  bukan  penilaian subyektif panitia.
d) Pengawasan seleksi secara berlapis dari berbagai institusi Untuk  mengawal  proses  rekrutmen  yang  bersih  dan  transparan,  perlu  ada  pengawasan dan  monitoring  secara  berlapis  dari  berbagai  institusi,  seperti  Itjen  TNI,  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi I DPR RI, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan sebagainya.
Pelibatan KASN dalam rekrutmen TNI sebagaimana diamanatkan dalam  UU No. 34 Tahun  2004  harus  dioptimalkan  sehingga  sistem  seleksi  TNI  setara  dengan  sistem  seleksi CPNS/ASN  yang  bebas  dari  KKN.  Dengan  menerapkan  sistem  seleksi  yang  berbasis teknologi  informasi  secara  terintegrasi  dan  realtime,  bukan  hanya  peluang  terjadinya kecurangan  dan  manipulasi  yang  dapat  ditekan,  tapi  juga  efisiensi  anggaran  dapat  dihemat. Anggaran  untuk  perjalanan  dinas  panitia,  akomodasi,  konsumsi,  pencetakan  dokumen,  dsb. yang  rawan  penyimpangan  bisa  dipangkas.  Proses  seleksi  menjadi  semakin  cepat,  ringkas, dan akuntabel. (Pramono, 2020)
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Prajurit TNI
Upaya pencegahan tindak pidana penipuan seleksi calon anggota TNI selanjutnya adalah dengan  memperkuat  sumber  daya  manusia  (SDM)  di  internal  TNI,  khususnya  mereka yang  terlibat  langsung  dalam  proses  rekrutmen.  TNI  harus  memastikan  bahwa  setiap personel  yang ditugaskan menjadi panitia seleksi memiliki integritas moral  yang tinggi, profesionalitas, dan komitmen untuk menjalankan tugas secara jujur dan taat aturan. Langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas SDM ini antara lain:
a) Penyeleksian secara ketat personel yang akan menjadi panitia rekrutmen Untuk  menjadi  panitia  dalam  rekrutmen  TNI,  seorang  prajurit  harus  memenuhi kriteria dan persyaratan yang sangat ketat, tidak hanya dari sisi kompetensi, tapi juga rekam  jejak  integritasnya.  TNI  perlu  melakukan  profile  assessment  yang  mendalam
kepada  calon  panitia,  termasuk  rekam  jejak  keterlibatan  dengan  pelanggaran  hukum atau kode etik di masa lalu.
Hanya  prajurit  dengan  rekam  jejak  bersih,  dedikasi  tinggi,  dan  integritas  terujilah yang dapat dipilih menjadi panitia seleksi.
b) Pemberian pelatihan anti korupsi dan kode etik secara berkala
Kepada  personel  TNI  yang  lolos  seleksi  menjadi  panitia  rekrutmen,  perlu  diberikan pendidikan  dan  pelatihan  anti  korupsi  serta  pemahaman  terhadap  kode  etik  secara berkala.
Panitia  harus  disadarkan  pentingnya  menjalankan  tugas  secara  jujur  dan  profesional karena proses rekrutmen akan sangat menentukan kualitas institusi TNI ke depannya.
Panitia juga harus memahami sanksi berat yang akan diterima jika terbukti melakukan pelanggaran,  baik  sanksi  administratif  seperti  pemecatan,  hingga  sanksi  pidana  jika terbukti korupsi.
c) Peningkatan kesejahteraan dan remunerasi bagi panitia seleksi Untuk mengurangi godaan panitia melakukan pungutan liar atau menerima suap, TNI perlu menjamin bahwa para panitia memiliki tingkat kesejahteraan yang baik. Selama  menjalankan  tugas  sebagai  panitia  rekrutmen,  prajurit  TNI  harus  diberikan remunerasi dan fasilitas yang memadai sehingga mereka bisa fokus bekerja dan tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu pihak yang ingin memanfaatkan proses seleksi.
d) Penerapan sistem karir yang obyektif dan berbasis prestasi TNI harus menerapkan sistem manajemen karir secara lebih obyektif dan berorientasi pada prestasi.
Keterlibatan  sebagai  panitia  rekrutmen  dengan  performa  yang  baik,  jujur,  dan  taat aturan harus menjadi faktor yang diperhitungkan dalam jenjang karir seorang prajurit. Sebaliknya,  prajurit  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  saat  menjadi  panitia rekrutmen harus mendapatkan konsekuensi berupa penghambatan karir, demosi, atau bahkan pemecatan.
e) Pelibatan institusi eksternal sebagai bagian dari panitia seleksi Sebagai  upaya  check  and  balances,  proses  rekrutmen  TNI  juga  perlu  melibatkan institusi  eksternal  untuk  duduk  dalam  kepanitiaan,  misalnya  dari  KASN,  Kemenpan RB, perguruan tinggi, atau lembaga lainnya.
Keterlibatan  pihak  eksternal  ini  bisa  menambah  objektivitas  proses  seleksi  dan menghindarkan konflik kepentingan jika hanya melibatkan pihak internal TNI.
Dengan  SDM  panitia  rekrutmen  yang  berkualitas  dan  berintegritas,  proses  seleksi akan dapat dilaksanakan secara bersih dan profesional. Tidak akan ada lagi celah atau "permainan"  yang  memungkinkan  terjadinya  tindak  pidana  penipuan  seleksi,  baik oleh panitia maupun pihak luar yang berusaha memanfaatkan proses rekrutmen(Rusmana & Muslim, 2024)
2. Penegakan Hukum yang Tegas dan Tanpa Pandang Bulu Upaya berikutnya untuk menekan tindak pidana penipuan dalam seleksi calon anggota TNI adalah dengan menerapkan penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu kepada para pelaku. Setiap kasus penipuan yang terjadi harus diselidiki secara tuntas oleh aparat penegak hukum, baik oleh Polisi maupun Polisi Militer (POM), dan semua pelaku  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  sesuai  ketentuan  hukum  yang berlaku.
Langkah-langkah penegakan hukum yang harus dilakukan meliputi:
(1) Penyelidikan  dan  penyidikan  secara  cepat  dan  profesional.  Begitu  ada  laporan  atau deteksi  kasus  penipuan  rekrutmen  TNI,  Polisi  atau  POM  harus  segera  melakukan langkah penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan. Jika bukti yang terkumpul cukup,  penyidikan  harus  dilanjutkan  dengan  cepat  dan  profesional,  termasuk  upaya pengejaran  tersangka,  penggeledahan,  penyitaan  barang  bukti,  pemeriksaan  saksi  dan
ahli,  dsb.  Proses  penyidikan  harus  dilakukan  secara  transparan  dan  akuntabel  untuk menghindari mafia hukum yang bisa melemahkan proses penegakan hukum.
(2) Penuntutan  dengan  dakwaan  dan  tuntutan  yang  sesuai.  Setelah  berkas  penyidikan dinyatakan  lengkap,  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  atau  Oditur  Militer  (Otmil)  harus segera  menyusun  surat  dakwaan  yang  cermat  dan  akurat  sesuai  fakta  hukum,  serta melimpahkan perkara ke pengadilan. JPU/Otmil kemudian harus menuntut para terdakwa dengan  ancaman  hukuman  yang  sesuai  dengan  kadar  kesalahan  dan  dampak  kejahatan yang ditimbulkan, tanpa  pandang bulu apakah pelakunya  prajurit  atau masyarakat  sipil. Tidak boleh ada tebang pilih atau peringanan tuntutan hanya karena terdakwanya prajurit TNI karena justru TNI-lah yang seharusnya menjadi teladan dalam penegakan hukum.
(3) Peradilan  yang  adil,  independen  dan  menjatuhkan  sanksi  maksimal.  Majelis  hakim  di pengadilan  baik  pengadilan  umum  maupun  peradilan  militer  harus  memeriksa  dan mengadili  kasus  penipuan  rekrutmen  TNI  secara  adil  dan  independen,  tanpa  intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Apabila para terdakwa terbukti bersalah, hakim tidak boleh  ragu  untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana  maksimal  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Sanksi  tambahan  juga  perlu  dijatuhkan,  misalnya pemecatan  tidak  hormat  dari  dinas  militer  dan  pencabutan  hak  memilih/dipilih  untuk terdakwa yang merupakan anggota TNI aktif.
(4) Pengawasan  terhadap  eksekusi/pelaksanaan  putusan.  Apabila  putusan  hakim  telah berkekuatan  hukum  tetap,  Jaksa  atau  Otmil  harus  mengawal  dan  memastikan pelaksanaan  putusan  secara  konsisten,  misalnya  pelaksanaan  pidana  penjara  bagi terdakwa di lembaga pemasyarakatan atau pemecatan dari dinas TNI. Eksekusi putusan ini  harus  diawasi  secara  ketat  untuk  menghindari  adanya  permainan  antara  terpidana dengan  petugas  lapas,  atau  anggota  TNI  yang  telah  dipecat  tapi  kemudian  diam-diam diaktifkan kembali. (Muhammad & Harefa, 2023)

## KESIMPULAN
Unsur-unsur  tindak  pidana  penipuan  seleksi  calon  anggota  TNI  jika  ditinjau  dari perspektif hukum positif di Indonesia meliputi: a. Unsur subyektif berupa kesengajaan pelaku untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum  dalam  proses seleksi. b. Unsur obyektif berupa adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik penipuan, seperti  memakai  tipu  muslihat,  martabat/kedudukan  palsu,  rangkaian  kebohongan  untuk membujuk  korban  menyerahkan  sesuatu,  membayar,  atau  menghapus  piutang.  c.  Perbuatan tersebut  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain.  d.  Pelaku  bisa  individu  dari  masyarakat umum  maupun  anggota  TNI  aktif  yang  memanfaatkan  proses  rekrutmen  untuk  meraup keuntungan pribadi.
Pertanggungjawaban  pidana  dan  sanksi  yang  dapat  dikenakan  bagi  pelaku  tindak pidana penipuan seleksi calon anggota TNI adalah: a. Jika pelakunya masyarakat sipil, dapat dijerat dengan pasal-pasal penipuan (378 KUHP), penggelapan (372 KUHP), pemalsuan surat (263  KUHP),  dengan  ancaman  pidana  penjara  maksimal  4-6  tahun  dan  denda  ratusan  ribu hingga jutaan rupiah. b. Jika pelakunya anggota militer aktif, selain dijerat pasal-pasal KUHP di  atas,  juga  dapat  dikenakan  ketentuan  pidana  dalam  KUHPM  (Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  Militer)  dan  diadili  di  peradilan  militer.  c.  Pelaku  anggota  TNI  juga  dapat diberhentikan  dengan  tidak  hormat  (PDTH)  melalui  sidang  Komisi  Kode  Etik  (KKE).  d. Hukuman  tambahan  juga  dapat  dijatuhkan,  seperti  pencabutan  hak  memilih/dipilih, pencabutan jabatan, pembayaran ganti rugi kepada korban, dsb.
Upaya-upaya  yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana penipuan  seleksi  calon  anggota  TNI  ke  depan  meliputi:  a.  Reformasi  menyeluruh  sistem rekrutmen TNI yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi untuk menutup celah  kecurangan  dan  permainan  kotor.  b.  Peningkatan  kualitas  SDM  panitia  seleksi  TNI yang  berintegritas,  jujur,  profesional,  dan  memiliki  komitmen  anti  korupsi  yang  tinggi.  c.
Pengawasan  berlapis  dan  audit  terhadap  proses  rekrutmen,  baik  oleh  institusi  pengawas internal  TNI  maupun  lembaga  eksternal  seperti  BPK,  Komisi  I  DPR  RI,  KASN,  dsb.  d. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu, termasuk penjatuhan sanksi maksimal baik  pidana,  administratif,  maupun  etika  kepada  para  pelaku  e.  Edukasi  dan  sosialisasi kepada  masyarakat  tentang  bahaya  penipuan  dalam  rekrutmen  TNI  dan  pentingnya melaporkan jika menemukan indikasi terjadi kecurangan.

## REFERENSI
Aritama,  R.  (2022).  Penipuan  Dalam  Hukum  Pidana  Dan  Hukum  Perdata. SENTRI:  Jurnal Riset Ilmiah , 1 (3), 728–736. https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283
Bakker,  E.,  &  de  Roy  van  Zuijdewijn,  J.  (2023).  Terrorism  studies. Terrorism  and Counterterrorism Studies , 1 (1), 71–108. https://doi.org/10.1017/9789400604353.004
Chandra, R., Hukum, F., & Pamulang, U. (2018). L a w r e v i e w . 1 (2).
Engkus,  Shabira,  A.,  Marsha,  C.  L.,  &  Meghantara,  D.  S.  (2022).  Korupsi  Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Aparat Penegak Hukum. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial , 20 (1), 112–124. https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i1.39
Kaldera,  N.  X.,  Aulia,  M.,  &  Faza,  H.  A.  (2020).  Peran  Bpk  Sebagai  Lembaga  Pengawas Eksternal  Pengelolaan  Keuangan  Negara. Jurnal  Fundamental  Justice , 1 (2),  13–26. https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.898
Kusnadi, A., Widyantara, I. M. O., & Linawati, L. (2021). Deteksi Kebohongan Berdasarkan Fitur Fonetik Akustik. Majalah Ilmiah Teknologi Elektro , 20 (1), 113.
https://doi.org/10.24843/mite.2021.v20i01.p13
Mahardiana, I. G. Y., Wahyu, I. M., & Satriana, C. (2023). I Gede Yoga Mahardiana I Made Wahyu Chandra Satriana . 20 (1), 51–63.
http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika
Maskun,  M.,  &  Setiyono,  S.  (2022).  Prosedur  Penyelidikan  terhadap  Tindak  Pidana  yang Dilakukan  oleh  Anggota  TNI  AD  (Studi  di  Subdenpom  V/4-3  Pamekasan). MLJ Merdeka Law Journal , 3 (2), 183–192. https://doi.org/10.26905/mlj.v3i2.9432
Muhammad,  F.  E.,  &  Harefa,  B.  (2023).  Pengaturan  Tindak  Pidana  Bagi  Pelaku  Penipuan Phisning Berbasis Web. Jurnal Usm Law Review , 6 (1), 226. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6649
Pramono, B. (2020). Diskresi Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Sistem Hukum Militer Indonesia. Jurnal
Hukum Magnum Opus , 3 (1), 69–80. https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3014
Prof.  Muhammad  Siddiq  Armia,  M.H.,  P.  .  (2022). Penentuan  Metode  dan  Pendekatan Penelitian Hukum .
Rusmana,  R.  B.,  &  Muslim,  M.  A.  (2024).  Kebijakan  Diklat  Militer  Untuk  Mewujudkan Profesionalisme
Tni. Jurnal Kebijakan Publik , 15 (1), 48. https://doi.org/10.31258/jkp.v15i1.8426
Sulaiman, D., & Review, L. (2022). Datuk Sulaiman Law Review DalRev . 3 (1), 43–50.
Sutrisno,  S. (2021). Pre-Trial in  the Criminal Justice System in  Military  Criminal Judges  in Indonesia. International  Journal  of  Business  and  Social  Science  Research ,  1–9. https://doi.org/10.47742/ijbssr.v2n11p1
Vallier,  K.,  &  Weber,  M.  (2021).  Social  Trust.  In Social  Trust (Issue  2019). https://doi.org/10.4324/9781003029786
Wijayanto,  W.,  Sardini,  N.  H.,  &  N.  Elsitra,  G.  (2021).  Menciptakan  Ruang  Siber  yang Kondusif  bagi  Pegiat  Anti-Korupsi. Integritas :  Jurnal  Antikorupsi , 7 (1),  179–196. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.732
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 5 Ayat (1) Tentang Peradilan Militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 9 tentang Peradilan Militer.