## MEDIA PENDIDIKAN POLITIK: ANALISIS PERSPEKTIF PEMUDA DAN ALTERNATIFNYA DALAM KONTEKS COVID-19
Oki Anggara 1 , Agus Rendra 2
Tadris Bahasa Inggris, Institut Agama Islam Negeri Pontianak 1 ,
SMP Negeri 14 Bandung 2
Email: oki.anggara@iainptk.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  media  pendidikan  politik  seperti  apa  yang menarik dan dibutuhkan bagi pemuda agar substansi dan fungsi pendidikan politik berjalan seoptimal mungkin.  Pandemi Covid-19 yang  terjadi  beberapa  tahun  terakhir  berdampak  signifikan  pada penyelenggaraan  pendidikan  politik  sebagai  konsekuensi  logis  dari  pembatasan  aktivitas  di  luar rumah.  Media  yang  digunakan  sebelum  pandemi  menjadi  tidak  optimal  dalam  membangun pemahaman politik. Hal ini membuat masyarakat (termasuk pemuda) memerlukan alternatif lain yang sesuai  dengan  kondisi  pandemi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  campuran  dengan  strategi eksplanatoris  sekuensial.    Partisipan  dalam  penelitian  ini  adalah  pemuda,  praktisi,  dan  ahli.  Analisis data kuantitatif dilakukan secara statistik deskriptif  dan kualitatif menggunakan analisis model Miles dan  Huberman.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  pendidikan  politik  dipandang  sebagai  suatu hal yang berkaitan dengan urusan-urusan negara oleh para pemuda saat ini. Dalam konteks pandemi Covid-19 ,  media  pendidikan  politik  yang  dipandang  menarik  dan  dibutuhkan  bagi  pemuda  adalah media pendidikan politik yang tidak langsung, seperti media sosial yang memuat konten audio visual yang menarik, interaktif, terkini, dan ringan sehingga bisa menjangkau banyak pemuda secara luas dan lebih  diminati.  Selain itu, drama korea  dipandang  bisa  dijadikan  sebagai  alternatif media pendidikan politik.
Kata Kunci : Pendidikan Politik, Media Pendidikan Politik, Pemuda, Drama Korea, Covid-19

## Abstract
This article aims at finding and figuring out what political education media is interesting and needed for  youth so  that  the  substance  and  function  of  political  education  can  run  as  optimally  as  possible. The  COVID-19  pandemic  that  has  occurred  in  recent  years  has  had  a  significant  impact  on  the implementation of political education as a logical consequence of limiting activities outside home. The media used before the pandemic was not optimal in building political understanding. This makes the community  (including  youth)  need  other  alternatives that  are  suitable  for  pandemic  conditions.  This study uses mixed methods with a sequential explanatory strategy. The participants in this study were youth,  practitioners  and  experts.  Quantitative  data  analysis  was  carried  out  using  descriptive  and qualitative statistics using the Miles and Huberman model analysis. The research findings showed that political education was seen as something related to state affairs by today's youth. In the context of the COVID-19  pandemic,  political  education  media  that  is  seen  as  interesting  and  needed  for  youth  is indirect political education media, such as social media which contains interesting, interactive, up-to- date,  and  light  audio-visual  content  so  that  it  can  reach  many  youth  widely  and  more  desirable.  In addition, Korean drama is seen as an alternative media for political education . Key Words : Political Education, Political Education Media, Youth, Korean Drama, COVID-19

## PENDAHULUAN
Sejak  munculnya  kasus Covid-19 pertama kali  di  Indonesia,  pemerintah  berupaya untuk mencegah penularan virus agar tidak meluas  secepat  mungkin.  Salah  satunya dengan  imbauan  Presiden  Jokowi  untuk belajar,  bekerja  dan  beribadah  di  rumah.
Imbauan  ini  disampaikan  pertama  kali pada konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat  pada  hari  Minggu  tanggal  15  Maret 2020 [1]. Sementara itu, ditutupnya tempat rekreasi  seperti  pusat  perbelanjaan,  taman wisata,  bioskop  dan  restoran  membuat masyarakat  mencari  alternatif  lain  yang
bisa  jadikan  hiburan  meski  sedang  berada di  rumah.  Drama  Korea  menjadi  alternatif pilihan bagi sebagian masyarakat
Indonesia  pada  saat  pandemi  terjadi.  Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  (LIPI)  menunjukkan  842  dari 924 responden atau setara 91,1% menonton  drama  Korea  selama  pandemi. Jumlah  ini  meningkat  3,3%  dari  sebelum pandemi.  Bahkan  8%  responden  mengaku sebagai  penonton  baru.  Ditinjau  dari  jenis kelamin, 92,6% penonton adalah perempuan.  Dari  seluruh  responden  yang mengaku  menonton  drama  Korea,  41,3% di antaranya mengaku melakukannya lebih dari  enam  kali  dalam  seminggu.  Durasi menonton  pun  turut  meningkat  dari  rata- rata  2,7  jam  per  hari  sebelum  pandemi, menjadi 4,6 jam [2].
Fenomena  maraknya  industri  film  dan media  dari  negeri  ginseng  ini  dikenal dengan  istilah hallyu atau korean  wave (gelombang  budaya  Korea). Korean  wave terdiri  dari  beberapa  konten  kebudayaan yang  menjadi  salah  satu  komoditas  ekspor utama  bagi  Korea  Selatan,  di  antaranya yakni  film,  drama  televisi  ( K-drama ), musik ( K-pop ) dan K-fashion . Di Indonesia, Korean  wave dapat  diterima dengan lebih baik karena lebih kompatibel dengan  nilai-nilai  lokal  dibandingkan dengan westernisasi [3]. Hal ini kemungkinan  besar  dipengaruhi  oleh faktor  geografis  di  mana  Indonesia  dan Korea Selatan sama-sama terletak di benua
Asia  dan  cenderung  memiliki  kebudayaan yang  sama  dengan  menganut  budaya ketimuran.
Melihat sejarah
perkembangannya  secara  singkat, hallyu menjadi  populer  karena  para  jurnalis  di Beijing  banyak  memberitakan  tentang  K- Pop  dengan  cepat.  Berawal  pada  tahun 1997  ketika  stasiun  televisi China’s national China Central Television (CCTV) menayangkan  Drama  Korea  yang  berjudul What  Is  Love  About .  Sehingga  drama  ini diputar ulang tahun 1998 karena
banyaknya  permintaan  [4].  Korea  Selatan menguasai  2,7%  pasar  media  dan  hiburan global  sepanjang  tahun  2018,  menempati posisi  kedelapan.  Hal  ini  terjadi  berkat adanya  dukungan  pemerintah  terhadap industri  media  dan  hiburan  dengan berbagai kebijakan dan membangun Badan Konten  Kreatif  Korea  (KOCCA).  Badan ini  bertugas  mempromosikan  industri media  dan  hiburan  yang  terintegrasi dengan  Institut  Penyiaran  Korea,  Badan Konten  dan  Budaya,  serta  Badan  Gim Korea [5]. Kondisi inilah yang menjadikan ekosistem  media  dan  hiburan  di  Korea Selatan kuat dan mampu menjangkau pasar global.
Kelanjutan  dari  globalisasi  ekonomi  dan budaya  ini  mengarah  pada  kecenderungan pemuda  sebagai  pencipta  dan  konsumen budaya  populer,  terutama  pada  pemuda urban  yang  relatif  kaya  di  kawasan metropolitan  [6].    Pemuda  sebagai  pilar bangsa  diharapkan  masyarakat  untuk menjalankan  status  dan  perannya  dengan optimal,  berjiwa  nasionalis,  dan  memiliki ketahanan  diri  dalam  pengaruh  globalisasi [7].  Mengingat  realitas  yang  saat  ini terjadi,  jumlah  pemuda  di  tahun  2021 mencapai 23,90% total penduduk Indonesia  atau  setara  dengan  64,92  juta jiwa  [8].  Fenomena  ini  tentunya  bisa dipandang  sebagai  peluang  kerja  sama ataupun tantangan bagi ketahanan nasional Indonesia,  sehingga  diperlukan  adanya kajian  akademis  secara  lebih  mendalam terhadap  beberapa  genre  film  atau TV series yang dipandang kritis bisa mengganggu  stabilitas  kehidupan  politik bagi  warga  negara  atau  justru  sebaliknya, memberikan  pencerahan  atau  ide  baru. Media  berada  dalam  posisi  yang  strategis pada masa modernisasi dan globalisasi saat ini.  Perkembangan  teknologi,  informasi dan  komunikasi  yang  begitu  cepat, membuat  banyak  orang  menggunakan  dan menghabiskan waktu dengan media. Media bisa  dipahami  sebagai  alat  (sarana)
komunikasi  seperti  koran,  majalah,  radio, televisi,  film,  poster,  dan  spanduk  [9]. Dalam  konteks  pendidikan  politik,  media pendidikan  politik  bisa  menjadi  alat  yang promotif  dan  strategis  yang  biasanya digunakan  oleh  pelaku  politik  untuk menarik  kepercayaan  atau  menimbulkan keberpihakan  [10].  Pengaruh  media  dalam indoktrinasi  politik  jelas  mengkhawatirkan publik,  karena  bisa  mengontrol  pandangan politik  masyarakat.  Indoktrinasi  memaksa individu  untuk  mendukung  suatu  orientasi politik, mengikuti nilai-nilai, dan menghambat  demokrasi.  Media  digital seperti  gambar,  video  dan  rekaman  suara sering  digunakan  sebagai  alat  untuk mengajak  pemilih  [11].  Media  pendidikan politik  semestinya  bisa  digunakan  dengan bijak  untuk  mempengaruhi  partisipasi politik  masyarakat.  Selain  itu,  media pendidikan politik yang ideal adalah media yang  bisa  menerapkan civic  literacy yakni pengetahuan dan kemampuan warga dalam mengatasi  masalah-masalah  sosial,  politik dan kenegaraan [12]. Menanggapi fenomena  tersebut,  penting  bagi  civitas akademika  atau  peneliti  untuk  mengetahui dan  memahami  media  pendidikan  politik seperti  apa    yang  menarik  dan  dibutuhkan bagi  pemuda  agar  substansi  dan  fungsi pendidikan  politik  berjalan  seoptimal mungkin khususnya dalam konteks darurat seperti pada saat terjadi Pandemi Covid-19. Sesulit  apapun,  pendidikan  harus  tetap berjalan,  termasuk  dalam  pendidikan politik.
Pandemi menghadirkan berbagai keterbatasan dalam penyelenggaraan pendidikan politik. Namun sejatinya
pemerintah  dan  lembaga  yang  memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan  politik,  perlu  beradaptasi  dan mengikuti perspektif pemuda serta mengkaji  alternatif  yang  bisa  dilakukan dengan  efektif.  Hal  tersebut  memberi ketertarikan kepada peneliti untuk melakukan  mengkaji  lebih  lanjut  dalam
rangka  mendorong  penguatan  pendidikan politik pada kondisi Covid-19 .

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode campuran  atau  kombinasi  ( mix  method ) yang  menggabungkan  antara  kuantitatif dengan kualitatif melalui strategi eksplanatoris sekuensial. Kombinasi
tersebut dimulai dari tahapan pengumpulan data,  analisis  data,  dan  penyajian  data. Penelitian dilakukan di Jabodetabek
(Jakarta,  Bogor,  Tangerang,  Depok  dan
Bekasi) yang merupakan kawasan megapolitan  di  Indonesia.  Jabodetabek dipertimbangkan  sebagai  lokasi  penelitian karena kompleksitas dan beragamnya latar belakang
sosial dan budaya masyarakatnya,  sehingga  data  yang  akan didapatkan  menjadi  lebih  komprehensif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket atau kuesioner. Jenis angket yang  akan  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  angket  tertutup  berupa  pilihan ganda. Kemudian wawancara, studi dokumentasi,  dan  studi  literatur.    Ada  71 orang  responden  pemuda  dengan  rentang usia  16-30  tahun  yang  terlibat  dalam penelitian ini, termasuk lima orang pemuda sebagai  informan  yang  bersedia  untuk diwawancara secara mendalam. Dua orang guru  di  tingkat  Sekolah  Menengah  Atas dan  dua  orang  peneliti  yang  memiliki bidang  keahlian  media,  budaya  pop  Korea dan komunikasi politik.
Analisis  data  kuantitatif  dilakukan  secara statistik deskriptif yaitu untuk menjelaskan fenomena  pemanfaatan  media  pendidikan politik  pada  masa  pandemi.  Sedangkan analisis  data    kualitatif  yang  digunakan adalah analisis model Miles dan Huberman yang  terdiri  dari  beberapa  langkah,  di antaranya  yaitu  reduksi  data,  penarikan kesimpulan,  triangulasi  data  dan member check untuk  menjawab  media  pendidikan politik  dalam  perspektif  pemuda  dan alternatifnya dalam konteks Covid-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel  1  menunjukkan  profil  demografi responden. Responden perempuan (84,5%) lebih  banyak  daripada  responden  laki-laki (15,5%). Kemudian, sebagian besar
responden  berdomisili  di  DKI  Jakarta (29,6%)  dan  paling  sedikit  berdomisili  di Depok (11,3%). Usia responden
didominasi  oleh  dewasa  awal  yaitu  dari rentang 20 - 24 tahun sebanyak (39,5%).

## Tabel 1. Demografi Responden
Jenis Kelamin Laki-Laki 15,5% Perempuan 84,5% Domisili DKI Jakarta 29,6% Bogor 22,5% Depok 11,3% Tangerang 18,3% Bekasi 18,3% Usia 16 – 19 22% 20 – 24 39,5% 25 – 30 38,5%
Dari  71  responden  yang  telah  mengisi angket,  ada  23  responden  yang  bersedia untuk  diwawancarai,  kemudian  peneliti memilih lima pemuda yang dapat mewakili berbagai  latar  belakang  responden  pada angket    seperti  usia,  jenis  kelamin, pekerjaan, dan domisili.
Tabel 2. Profil Informan Pemuda Inisial Usia dan Gender Profesi Domisili A (CS) 18 P Pelajar Jakarta B (AH) 23 P Mahasiswa Bogor C (SB) 26 P Karyawan Swasta Depok D (MI) 23 P Mahasiswa Tangerang
E (RA) 29 L Karyawan Swasta Bekasi Tabel 3. Profil Informan Praktisi  Ahli Inisial Gender Profesi Domisili F (GD) P Guru PPKn Bogor G (DR) L Guru PPKn Jakarta H (RR) P Peneliti Jakarta I (P) P Dosen Jakarta
Dalam  menganalisis  bagaimana  perspektif pemuda terhadap pendidikan politik dalam konteks  pandemi Covid-19 ,  peneliti  telah menyebarkan  kuesioner  yang  berisi  enam pernyataan berikut:

## Tabel 4. Perspektif Pemuda terhadap Pendidikan Politik
Pernyataan Ya Tidak Saya dapat menjelaskan makna pendidikan politik. 62% 38% Saya memahami tujuan dari pendidikan politik. 80,3% 19,7% Saya pernah mengikuti praktik pendidikan politik. 23,9% 76,1% Pendidikan politik sangat penting bagi warga negara. 98,6% 1,4% Saya memahami Pendidikan politik dengan baik. 38% 62% Saya dapat menyebutkan bentuk-bentuk media Pendidikan politik. 43,7% 56,3% Hasil  menunjukkan  bahwa  62%  atau  44 dari responden memahami dan menganggap bahwa dirinya mampu menjelaskan  makna  pendidikan  politik. Berdasarkan  hasil  wawancara,  informan  A (CS) menjelaskan bahwa pendidikan politik  ialah  pendidikan  yang  berkaitan dengan  urusan-urusan  negara.  Informan  E (RA),  informan  C  (SB)  dan  informan  B (AH)  menjelaskan  bahwa  pendidikan politik adalah wawasan yang penting untuk setiap  anak  karena  tidak  akan  lepas  dari kehidupan politik. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman masyarakat terkait  kondisi  perpolitikan  sebuah  negara, baik  mengenai  negara,  bentuk  negara, kekuasaan,  dan  berkaitan  dengan  hak  dan kewajiban warga negara. Praktisi Pendidik, informan  F  (D)  dan  informan  G  (DR) menjelaskan  bahwa  pendidikan  politik  ini sejalan  dengan  yang  dijelaskan  oleh  para pemuda yaitu pendidikan yang mengajarkan karakter dan nilai-nilai politik kepada peserta didik untuk berpikir kreatif, kritis dan rasional terhadap kondisi negara. Pendidikan  politik  memiliki  makna  yang penting  dalam  perkembangan  masyarakat
untuk  menjadikannya  lebih  beradab  yang dilandasi oleh prinsip demokrasi [13].
Pendidikan  politik  adalah  gabungan  dua konsep  berbeda  yang  saling  berkaitan, yaitu  pendidikan  dan  politik.  Pendidikan mengarah  pada  definisi  umum  berkaitan dengan segala upaya untuk mengembangkan  kemampuan  sikap  dan berbagai  bentuk  tingkah  laku  dalam masyarakat. Sedangkan
politik diinterpretasikan  sebagai  segala  sesuatu yang  berkaitan  dengan  negara,  kekuasaan, kebijakan  publik,  pengambilan  keputusan serta  alokasi  dan  distribusi.  Namun pendidikan  politik  didefinisikan  lebih  luas dari  itu  dan  mengarah  pada  interpretasi tentang  pendidikan  orang  dewasa  yang diarahkan dalam upaya membina kompetensi  untuk  mengaktualisasi  diri secara bebas dan otonom dalam kehidupan sosial sebagai warga negara.
Berkaitan dengan tujuan pendidikan politik,  80,3%  responden  memahami pentingnya  pendidikan  politik.  Informan yang  berasal  dari  kalangan  pemuda  dan praktisi  setidaknya  menjelaskan  beberapa manfaat  mempelajari  pendidikan  politik, yaitu:
1. Mengetahui kondisi politik dan berbagai realitasnya.
2. Memahami  pengaruh  dan  dampak politik dalam segi-segi penting kehidupan masyarakat.
3. Melek/sadar terhadap pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan publik.
4. Tidak  diperalat  oleh  orang-orang  yang berpolitik.
5. Memahami relasi/interaksi antara pemerintah dan warga negara.
6. Mampu dan bijak dalam memilih orang yang  tepat  untuk  menduduki  kursi pemerintahan.
Berdasarkan pandangan ahli, yaitu informan  H  (RR)  menjelaskan  tujuan belajar  politik  itu  adalah  untuk learn .
Dengan  belajar  pendidikan  politik,  kita menjadi  lebih  peduli  terhadap  situasi negara.  Anak  muda  menjadi goalkeeper yang memberikan kritikan bagi pemerintah.  Apabila  anak  mudanya  sudah tidak  peduli  untuk  turun  ke  jalan,  maka kita  patut  mempertanyakan  demokrasi. Merujuk  pada  Pasal  31  Undang-Undang No.  2  Tahun  2008,  tujuan  pendidikan politik di antaranya yaitu [14]:
1. Meningkatkan  kesadaran  hak  dan kewajiban masyarakat dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Meningkatkan  partisipasi  politik  dan inisiatif  masyarakat  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan  dan  membangun  karakter bangsa  dalam  rangka  memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
Berikutnya data  menunjukkan bahwa 75% responden pernah mengikuti praktik pendidikan  politik.  Adanya  kesadaran tentang  tujuan  berbanding  lurus  dengan hasil dari pertanyaan pentingnya pendidikan politik dimana 98,6% responden  meyakini  bahwa  pendidikan politik  sangat  penting  untuk  dipelajari warga  negara.  Alasannya  seperti  yang dikemukakan  oleh  informan  C  (SB), informan  A  (CS),  dan  informan  E  (RA) bahwa  pentingnya  pendidikan  politik adalah  agar  kita  mampu  mendorong pengambilan  keputusan  yang  baik  dalam pemerintahan,  meningkatkan  kepekaan terhadap  isu  politik,  serta  memahami proses  penyusunan  kebijakan  publik. Penguatan  urgensi  ini  juga  disampaikan oleh informan G (DR) dan informan F (D) yang berpendapat bahwa pendidikan politik penting dipahami agar pemuda bisa mengambil  peran  dalam  proses  penentuan kebijakan  publik  dengan  bermodalkan pemikiran kritis, kreatif, dan rasional.  Dua temuan masalah yang mendorong
penguatan  pada  penelitian  ini  adalah bahwa  hanya  38%  responden  yang memahami pendidikan politik dengan baik. Sisanya  (62%)  tidak  merasa  memahami pendidikan  politik  dengan  baik.  Di samping  itu  (56,3%)  dari  responden  tidak mampu menyebutkan bentuk-bentuk media pendidikan  politik.  Hal  ini  berbanding terbalik  dengan  hasil  wawancara,  empat dari  lima  responden  yang  dijadikan informan  mampu  menjelaskan  bentuk- bentuk  media  pendidikan  politik.  Adapun bentuk  media  yang  para  informan  pemuda jelaskan  meliputi  media  daring  seperti media  sosial,  video,  blog, website ,  dan televisi.  Sedangkan  bentuk  lainnya  berupa media  luring  seperti sticker ,  baliho,  forum nonformal,  forum  resmi  dari  pemerintah, media  jurnalistik,  dan  diskusi  dalam lingkup keluarga.

## Tabel 5. Perspektif Pemuda terhadap Media Pendidikan Politik pada Masa Pandemi
Pernyataan Ya Tidak Media pendidikan politik yang saat ini didapatkan, sesuai dengan kebutuhan saya sebagai pemuda. 71,8% 28,2% Media pendidikan politik yang tidak langsung, dibutuhkan pada kondisi pandemi. 91,5% 8,5% Saya memiliki minat yang tinggi dalam menonton drama korea. 94,4% 5,6% Saya mampu memaknai pendidikan politik melalui drama korea. 90,1% 9,9% Drama korea bisa dijadikan sebagai alternatif media pendidikan politik di masa pademi. 93% 7%
Hasil  menunjukkan  bahwa  71,8%  atau  51 responden  menganggap  bahwa  media pendidikan politik yang saat ini didapatkan sudah  sesuai  dengan  kebutuhan  pemuda. Dari  lima  informan  yang  diwawancarai lebih  lanjut,  dua  informan  (A  (CS)  dan  D (MI)) menyatakan bahwa media
pendidikan  politik  saat  ini  sudah  bisa digunakan  atau  sesuai  kebutuhan.  Dua informan  lain  (B  (AH)  dan  C  (SB)) menyatakan sebaliknya, yaitu belum secara keseluruhan karena masih ada kebingungan  dari  informasi  yang  ada. Sedangkan  satu  orang  informan  (E  (RA)) berikutnya bersifat netral karena beranggapan  bahwa  konten  tentang  politik masih sedikit.
Dalam  kondisi  pandemi,  91,5%  atau  65 responden  menyatakan  bahwa    media pendidikan politik yang dibutuhkan adalah media  pendidikan  politik  yang  tidak langsung,  seperti    media  sosial  yang memuat konten audio visual yang menarik, interaktif, terkini, dan ringan sehingga bisa menjangkau  banyak  pemuda  secara  luas dan  lebih  diminati.  Selain  media  sosial sebagai  media  utama  yang  digemari  oleh pemuda, peneliti mencoba untuk menanyakan  salah  satu  alternatif  media lainnya  yaitu  menonton  film.  Hasil  survei yang  dilakukan Alvara  Research  Center menunjukkan  bahwa  penggunaan  internet melonjak  di  masa  pandemi Covid-19 . Sebanyak  82,7%  responden  menghabiskan waktu  untuk  bermedia  sosial,  75,1% berselancar di internet, dan 57,8% menonton  film  [15].  Film  bisa  digunakan dalam  beberapa  fungsi  dalam  suatu program  belajar  dan  optimal  jika  sesuai dengan  gaya  mengajar,  tujuan  pembelajar dan  topik  pembelajaran.  Fungsi  film  di antaranya  yaitu:  sebagai  analisis  kasus; latihan  pengalaman;  perumpamaan  atau perbandingan;  sindiran  atau  kritik  sosial; simbolisme; arti atau pemaknaan; pengalaman; dan waktu [16].
Pemuda memiliki minat yang tinggi dalam menonton drama korea, hasil menunjukkan ada  67  responden  atau  94,4%  yang berminat  terhadap  drama  korea.  Informan (A  (CS)  berpandangan  bahwa  minat  yang tinggi  ini  terjadi  karena  drama  korea mampu  menjelaskan  konsep  dan  istilah
yang belum diketahui sebelumnya. Kemudian  informan  C  (SB)  menyatakan semenjak  pandemi,  minat  terhadap  drakor cukup  tinggi.  Selain  itu  informan  E  (AH) justru sudah diperkenalkan sejak dari kecil oleh  keluarganya.  Para  pemuda  juga mampu untuk memaknai pendidikan politik  melalui  drama  korea  dengan persentase  sebanyak  90,1%  dan  93% beranggapan  bahwa  drama  korea  bisa dijadikan sebagai alternatif media pendidikan  politik  di  masa  pandemi. Pembelajaran  tentang  politik  melalui drama korea tentunya dipandang tidak bisa didapatkan  begitu  saja  oleh  para  pemuda, mereka  menganalisis  bahwa  perlu  ada pemilihan genre dramanya terlebih dahulu. Informan  E  (RA)  dengan  tegas  jelas mengutarakan  bahwa  kita  bisa  belajar tentang  politik  misalnya  melalui  drama korea Vagabond yang  sesuai  dengan kondisi  politik  sekarang  yaitu  adanya istilah atau sebutan “naga sembilan” untuk salah  satu  tokoh  yang  ternyata  tidak  bisa disentuh oleh hukum. Selanjutnya informan  C  (SB)  juga  menyebutkan beberapa  contoh  drama  korea  yang dianggap  bisa  dijadikan  sebagai  alternatif media  pendidikan  politik,  di  antaranya yaitu Reply  1998 (pendidikan  politik  di keluarga, relasi pemerintah dan pemuda/warga  negara), 2521 (ada  di bagian  krisis  moneter,  perubahan  kondisi sosial),  Vagabond  (relasi  kekuasaan  dam money  talk ),  dan Law  School .  Hal  ini senada  dengan  informan  B  (AH)  yang berpendapat  bahwa  drama-drama  korea tidak  melulu  tentang  percintaan,  tapi  juga mengemas hal-hal seperti politik, kriminalitas dan lain-lain.
Peneliti  Bidang  Komunikasi  dan  Budaya Pop  (H  (RR))  menyatakan  bahwa  drama korea  bisa  dijadikan  sebagai  alternatif media  pendidikan  politik  namun  harus memperhatikan  konteksnya  karena  film lebih  banyak  muatan  fiksi  daripada realitasnya.  Jangan  dianggap  sebagai
kebenaran  sejarah,  karena  bisa  berbeda- beda.  Drama  korea  tidak  hanya  bisa dijadikan  sebagai  pendidikan  politik, melainkan  isu mental  health,  bullying, competitiveness pendidikan  di  Korea.
Dalam  konteks  politik,  drama  korea    ada yang  cenderung  membahas  relasi  politik antara  korea  utara  dan  selatan.  Sedangkan Dosen  bidang  Komunikasi  Politik  (I  (P)) berpandangan  bahwa  dijadikannya  drama korea  sebagai  alternatif  media  pendidikan politik  tetap  memerlukan  pengarahan  dari guru  supaya  ada  relevansi  dengan  bahan ajar.  Guru  memandu  siswa  untuk  menarik relevansi  film  dengan  materi  ajar  dan membantu siswa menginterpretasinya.
Pernyataan  dari  kedua  ahli  pun  didukung oleh para praktisi (F (D) dan G (DR)) yang berpendapat  bahwa  media  pendidikan politik  salah  satunya  bisa  digunakan melalui  film.  Dalam  drama  korea  bisa dibuat  khusus  tentang  pendidikan  politik misalnya  adegan  korupsi,  kebijakan,  hak warga negara, hak pejabat pemerintah.

## SIMPULAN
Pendidikan politik dipandang sebagai suatu hal  yang  berkaitan  dengan  urusan-urusan negara  oleh  para  pemuda  saat  ini,  yang  di dalamnya  berisikan  konsep  kenegaraan, kewajiban  dan  hak  warga  negara,  karakter dan  nilai-nilai  yang  bertujuan  untuk berpikir kreatif, kritis dan rasional terhadap kondisi  negara.  Dalam  konteks  pandemi COVID-19,  media  pendidikan  politik yang  dipandang  menarik  dan  dibutuhkan bagi  pemuda  adalah  media  pendidikan politik yang tidak langsung, seperti  media sosial  yang  memuat  konten  audio  visual yang  menarik,  interaktif,  terkini,  dan ringan  sehingga  bisa  menjangkau  banyak pemuda secara luas dan lebih diminati.
Terdapat  beberapa  alternatif  yang  dapat digunakan  sebagai  media  pendidikan politik,  yang  salah  satunya  adalah  drama korea  dengan  genre  tertentu.  Pemuda berpandangan  bahwa  drama  korea  mampu
menjelaskan konsep dan istilah yang belum diketahui  sebelumnya  serta  beberapa adegan  atau  cuplikan  yang  dijadikan alternatif  media  pendidikan  politik  cukup relevan  dengan  kondisi  perpolitikan  suatu negara.  Namun  dalam  pelaksanaannya tetap memerlukan pengarahan dari pendidik  supaya  ada  relevansi  dengan bahan  ajar  sekaligus  memastikan  bahwa sifat fiksi dari film tidak dijadikan sebagai kebenaran  mutlak.  Pendidik  memandu peserta  pendidikan  politik  untuk  menarik relevansi  film  dengan  materi  ajar  dan membantu siswa menginterpretasinya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] I.  Ihsanduddin,  “Jokowi:  Kerja  dari Rumah,  Belajar  dari  Rumah,  Ibadah di  Rumah  Perlu  Digencarkan,”  2020 [Online]
Tersedia:
https://nasional.kompas.com/read/20
20/03/16/15454571/jokowi-kerja- dari-rumah-belajar-dari-rumah- ibadah-di-rumah-perlu- digencarkan?page=all ,  [Diakses  28 Desember 2022]
[2] R. Rastati, W. Wahyudi, A. M. Ratri, dan S. M. Nadila, “Survey Result: K- Drama Consumption Amidst COVID-19  Pandemic  in  Indonesia,” Jurnal Masyarakat dan Budaya , vol.
11,  no.  16,  Jan.  2021.  [Online] Tersedia: http://lipi.go.id/publikasi/survey- result-k-drama-consumption-amidst- covid-19-pandemic-in- indonesia/39673
[3] D.  Larasati,  “Globalization  on Culture  and  Identity:  Pengaruh  dan Eksistensi  Hallyu  (Korean-Wave) Versus  Westernisasi  di  Indonesia,”
Jurnal  Hubungan  Internasional ,  vol. 11,  no.  1,  p.  109,  Nov.  2018,  doi: 10.20473/jhi.v11i1.8749.
[4] W.  A.  Muhammad,  “The  Hallyu
(The  K-Pop/Korean  Pop  Waves)
Phenomenon  and  Its  Impacts  in Indonesia,” Jurnal  Masyarakat  dan
Budaya , vol. 13, no. 1, pp. 201–212,
2013. [5]   Y. Pusparisa, “Berkah Ekonomi Korea dari  Demam  Drakor  Saat  Pandemi,” 2020 [Online] Tersedia: https://katadata.co.id/muhammadridh oi/analisisdata/5fc1e1a0e4d3d/berka h-ekonomi-korea-dari-demam- drakor-saat-pandemi ,  [Diakses  28 Desember 2022].
[6] S. Naafs and B. White, “Intermediate
Generations: Reflections on
Indonesian Youth Studies,” The Asia
Pacific Journal of Anthropology , vol. 13,  no.  1,  pp.  3–20,  Feb.  2012,  doi: 10.1080/14442213.2012.645796.
[7] O.  Anggara,  “Partisipasi  Sosial Pemuda  dan  Implikasinya  terhadap Nasionalisme,” Jurnal Pemberdayaan  Masyarakat ,  vol.  10, no.  1,  p.  61,  Jun.  2022,  doi:
10.37064/jpm.v10i1.11169.
[8] N.  R.  Sari, et  al. ,  “Statistik  Pemuda Indonesia  Tahun  2021,”  2021.
[Online]. Tersedia: https://www.bps.go.id/publication/20 21/12/21/52333d2ce0a748fff646981 1/statistik-pemuda-indonesia- 2021.html [Diakses  29  Desember
2022] [9] I.  R.  Karo-Karo  dan  R.  Rohani, “Manfaat Media dalam Pembelajaran,” AXIOM :  Jurnal Pendidikan  dan  Matematika ,  vol.  7, no. 1, Jun. 2018, doi: 10.30821/axiom.v7i1.1778. [10]  K.  Bashori,  “Pendidikan  Politik  di Era  Disrupsi,” Sukma: Jurnal Pendidikan ,  vol.  2,  no.  2,  pp.  287– 310, Dec. 2018, doi: 10.32533/02207.2018.
[11]  B.  Arianto,  “Kampanye  Kreatif dalam Kontestasi Presidensial 2014,” Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik , vol. 19, no. 1, p. 16, Apr. 2016, doi: 10.22146/jsp.10854.
[12]  R.  Raharjo,  A.  Armawi,  dan  D. Soerjo,  “Penguatan  Civic  Literacy
dalam  Pembentukan  Warga  Negara yang  Baik  (Good  Citizen)  dan Implikasinya  terhadap  Ketahanan Pribadi  Warga  Negara  Muda  (Studi tentang  Peran  Pemuda  HMP  PPKn Demokratia  pada  Dusun  Binaan Mutiara  Ilmu  di  Jebres,  Surakarta, Jawa  Tengah),” Jurnal  Ketahanan Nasional ,  vol.  23,  no.  2,  p.  51,  Aug. 2017, doi: 10.22146/jkn.26457.
[13]  D.  Sutrisman, Pendidikan  Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa . Bogor: Guepedia, 2019.
[14] Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik . Indonesia:
https://www.dpr.go.id/dokjdih/docu ment/uu/UU_2008_2.pdf , 2008.
[15]  D.  H.  Jayani,  “Survei  Alvara:  Sosial Media  Jadi  Hiburan  Favorit  selama Beraktivitas  di  Rumah,”  2020 [Online].
Tersedia:
https://databoks.katadata.co.id/datap ublish/2020/10/02/survei-alvara- sosial-media-jadi-hiburan-favorit- selama-beraktivitas-di-rumah , [Diakses 29 Desember 2022]
[16]  J. E. Champoux, “Film as a Teaching Resource,” Journal  of  Management
Inquiry ,  vol.  8,  no.  2,  pp.  206–217, Jun. 1999, doi: 10.1177/105649269982016.