## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2021-02-09 Accepted: 2021-03-05
Published: 2021-03-20
MENGGAGAS PEMBENTUKAN BADAN PUSAT LEGISLASI NASIONAL

## (ANTARA REFORMASI REGULASI ATAUKAH RESTRUKTURISASI BIROKRASI)
Cholida Hanum Fakultas Syariah, IAIN Salatiga cholidahanum@iainsalatiga.ac.id
Abstrak: Indonesia  mengalami  permasalahan  yang  kompleks  terkait  regulasi,  yakni hiper  regulasi.  Selain  hiper-regulasi,  materi  hukum  ini  tumpang  tindih  dan  konflik  di tingkat nasional dan lokal. Selain itu, ego sektoral yang kuat dari lembaga pembentuk regulasi  menyebabkan  masalah  ini  harus  segera  dicari  solusinya.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  menggunakan  metode  pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka atau studi dokumen. Pasca amandemen Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan,  salah  satu  poin  penting  yang  diatur  dalam  amandemen  undang-undang tersebut  adalah  amanat  untuk  membentuk  badan  legislatif  nasional  dimana pembentukan  badan  khusus  ini  harus  segera  dilaksanakan  agar.  untuk  mengatasi berbagai masalah regulasi yang selama ini dialami oleh Indonesia. Sehingga kedepan dengan  dibentuknya  badan  legislatif  nasional  dapat  menjadi  solusi  untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Kata kunci: Reformasi, Regulasi, Restrukturisasi, Birokrasi.
Abstract:  Indonesia  experiences  complex  problems  related  to  regulations,  namely hyper-regulation. In addition to hyper-regulation, these statutory materials overlap and conflict at both the national and local levels. Apart from that, the strong sectoral ego of the regulatory-forming institutions causes this problem to be immediately sought for a solution. This research is a normative legal research that uses the method of collecting legal materials through literature study or document study. After the amendment of the act number 12 of 2011  concerning  the  Formation  of  Legislation, one of  the  important points  regulated  in  the  amendment  of  the  act  is  the  mandate  to  form  a  national legislative  body  where  the  formation  of  this  special  institution  must  be  implemented immediately  in  order  to  overcome  various  regulatory  problems  that  have  been  this  is experienced by Indonesia. So that in the future, with the establishment of the national legislative body, it can be a solution to solve the existing problems. .
Keyword: Reform, Regulation, Restructuring, Bureaucracy.

## PENDAHULUAN
Sebagai sebuah negara hukum,
Indonesia  menempatkan  kedudukan peraturan perundang-undangan menjadi hal penting dalam mendukung
pencapaian pembangunan.  Sehingga  tidak  heran jika  persoalan regulasi  menjadi  salah satu  materi penting  dalam  kampanye Jokowi  pada  Pilpres  lalu.  Dalam debat kampanyenya,
Jokowi menjanjikan membentuk Pusat Legislasi Nasional untuk
merampingkan persoalan over-
regulasi.    Menteri  Sekretaris  Negara Pratikno  mengungkapkan  rencana pemerintah membentuk pusat legislasi nasional yang akan dinamakan Badan Regulasi Nasional.
Sebenarnya dalam tubuh pemerintah  telah  ada  satu  bidang yang  bertugas  untuk  melakukan pengharmonisasian perundang- undangan  yakni  Direktorat  Jenderal Peraturan perundang-undangan yang ada  di  bawah  Kementerian  Hukum dan  Ham.  Namun  hingga  saat  ini upaya pengharmonisasian regulasi di Indonesia  belum  berjalan  secara maksimal  dimana  salah  satu  tujuan pengaharmonisasian perundang-
undangan yaitu memperbaiki kualitas peraturan  belum  terwujud  sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul  belum  dapat  diselesaikan dengan  tuntas.    Belum  optimalnya pengharmonisasian peraturan perundang-undangan  di  Indonesia antara lain disebabkan oleh banyaknya pembentuk peraturan perundang-undangan  di  Indonesia. Para
pembentuk peraturan perundang-undangan ini tersebar dari tingkat pusat hingga ke level daerah.
Pembengkakan  regulasi  yang dialami oleh Indonesia menjadi masalah  yang  sangat  serius  bagi bangsa.  Dimana  regulasi  tersebut materinya  saling  bertabrakan  dan tumpang  tindih  satu  sama  lain  baik secara  horisontal  maupun  vertikal. Pembengkakan regulasi tersebut memicu rendahnya produktivitas pemerintahan  serta  pembangunan nasional dimana jumlah regulasi yang ada tidak sebanding dengan kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan-
permasalahan  negara [ 1 ] .  Selain  itu pembengkakan regulasi juga membuat Indonesia menempati
urutan lebih rendah dibanding
beberapa  negara  di  wilayah  Asia Tenggara dalam indeks yang diluncurkan  oleh  bank  dunia.  Bank dunia melalui regulatory quality index, menempati  urutan  ke  93  dari  193 negara [ 2 ] .  Menurut  Teten  Masduki [ 3 ] ,  setidaknya  ada  empat  persoalan mendasar  yang  menimpa  regulasi  di Indonesia  yakni  pertama,  kualitas regulasi rendah. Kedua, jumlah regulasi terlalu banyak, Ketiga kurangnya pemahaman pembuat regulasi  serta  keempat,  tidak  adanya otoritas tunggal.
Solusi untuk mengatasi berbagai permaslahan tersebut adalah dengan melakukan simplifikasi lembaga legislasi dipemerintahan, dengan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi yang ada di setiap kementerian ke dalam sebuah lembaga  baru.  Dengan  membentuk suatu  badan  khusus  yang  memiliki kewenangan
tunggal
untuk melakukan  quality  control  maka
upaya pengharmonisasian perundang-undangan  akan  menjadi lebih efektif
serta efisien.
Pembentukan  badan  pusat  legislasi nasional ini tidak mengurangi
kewenangan  DPR  bersama  Badan Legislasi  DPR  RI.  Fungsi-fungsi legislasi pemerintah yang ada selama ini akan digabungkan ke dalam Pusat Legislasi  Nasional  yang  berada  di bawah  kewenangan  Presiden  secara langsung.  hal  ini  akan  menciptakan fungsi  legislasi  satu  pintu  agar  tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan.  Semua  regulasi  baik  di tingkat daerah seperti Perda maupun regulasi  di  tingkat  Pusat  harus melalui  konsultasi  terlebih  dahulu  ke Pusat  Legislasi  nasional,  sehingga apabila terdapat benturan  antar regulasi  akan  segera  diketahui,  dan dikemudian  hari  kualitas  regulasi  di Indonesia akan menuju ke arah yang lebih baik.
Untuk menuju pembentukan Pusat Legislasi Nasional, Pemerintah kemudian  merevisi  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan. Hasilnya
DPR
mengabulkan  revisi  UU  P3  tersebut dan kemudian mengesahkannya pada  bulan  Oktober  2019  menjadi UU  Nomor  15  Tahun  2019  tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan.
Salah  satu  isi  perubahan  UU  P3 tersebut  yakni  adaanya  lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
pembentukan  peraturan  perundang- undangan.
Namun, pendapat berbeda diungkapkan oleh Ketua Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  bahwa selama ini BPHN sebagai hulu dalam penyusunan dan perancangan peraturan  perundang-undangan  dan Ditjen PP sebagai hilir dalam pembuatan  RUU  maupun  regulasi lainnya  telah  melakukan  tahapan- tahapan penyelarasan dalam pembentukan  regulasi.  Pembentukan pusat  legislasi  nasional  justru  tidak efektif  karena  tugasnya  lebih  berat sebab  melebur  kewenangan  BPHN dengan  Ditjen  PP  menjadi  satu lembaga. Hal senada juga
disampaikan  oleh  Jimly  Asshiddiqie [ 4 ] , bahwa semangat birokrasi
sekarang adalah
mengurangi
lembaga bukan
memekarkan.
Penambahan  lembaga  baru  seperti pusat legislasi nasional akan menambah  beban  anggaran  negara yang  sudah  membengkak.  selain  itu
juga  dari  sisi  sumber  daya  akan semakin obesitas, tidak selaras dengan tren kebijakan good governance saat ini.

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan permasalahan tersebut, Penulis kemudian
merumuskan  Penelitian  ini  yang berusaha  untuk  menjawab  seberapa urgen  pembentukan  pusat  legislasi nasional tersebut. Pertama-tama penulis  akan  mendudukkan  konsep pengharmonisasian peraturan perundang-undangan  dalam  sistem hukum Indonesia. Kemudian
dilanjutkan dengan menimbang terkait  pembentukan  pusat  legislasi nasional  dari  perspektif  reformasi regulasi  dan  restrukturisasi  birokrasi, manakah  yang  lebih  dikedepankan dengan melihat kondisi serta kebutuhan Indonesia saat ini

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  permasalahan  dan latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis  normatif [ 4 ] . Sebagai  suatu  penelitian  yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum,
baik  hukum  dalam  arti  literatur  dan peraturan- peraturan perundang- undangan.  Referensi  juga  diperoleh dari dokumen lain yang terkait seperti hasil  penelitian  sebelumnya,  seminar dan/atau  lokakarya,  buku-buku  dan jurnal  ilmiah  yang  terkait,  serta  data dari  berbagai  media,  baik  cetak maupun  elektronik.  Tradisi  penelitian dengan menggunakan laporan media massa,  khususnya  surat  kabar  dan internet,  semakin  berkembang  pesat selama beberapa dasawarsa terakhir, terutama  di  bidang  kajian  tindakan kolektif dan gerakan sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengharmonisasian Peraturan
Perundang-Undangan Dalam acara Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi  Tahun  2019,  Presiden
Joko  Widodo  mengakui  Indonesia mengalami hyper regulasi yang membuat  Indonesia  terjerat  dalam aturan  yang  dibuat  sendiri,  terjebak dalam  kompleksitas  yang  akhirnya mencegah pemerintah bertindak cepat  merespons  perubahan  dunia. Presiden  Jokowi  mencatat  hingga saat  ini  terdapat  8.451  peraturan  di pusat dan 15.985 peraturan di daerah
yang berbentuk PP, Perpres,
Permen,Peraturan  Direktur  Jenderal, sampai Peraturan Daerah [ 5 ] . Berdasarkan data Pusat Studi Hukum dan  Kebijakan  (PSHK),  terdapat 7.621 Permen, 765 Perpres, 452 PP, dan 107 Undang- Undang [ 6 ] .
Selain  hiper  regulasi,  persoalan yang  mendera  Indonesia  adalah disharmoni peraturan perundang- undangan.  Permasalahan  tersebut telah  membuat  gerak  pemerintah menjadi tersendat, sebut saja disharmoni  antara  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2009  tentang  Badan Hukum  Pendidikan  dengan  Undang- Undang  Nomor  17  tahun  2003 tentang Keuangan Negara. Disharmoni tersebut mengenai pengertian keuangan negara membuat  penyusunan  Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan
Hukum
Pendidikan Pemerintah berjalan  alot.  Bahkan  pembahasan dalam rapat panitia antar
kementerian
menyebabkan
perdebatan  yang  tak  kunjung  usai. Masing-masing  wakil  kementerian berpegang  teguh  pada  undang- undang  yang  menjadi  dasar  hukum pelaksanaan fungsi dan tugas
pokoknya.  Berbagai    upaya  telah diakukan guna menyamakan persepsi  antar  kementerian  namun tetap saja masing-masing
kementerian  memiliki  pendapatnya masing-masing. Ada kementerian berpendapat  bahwa  kekayaan  BHPP termasuk dalam pengertian kekayaan negara  menurut  Pasal  2  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2003. Sehingga  pengelolaan  keuangannya tunduk  pada  peraturan  perundang- undangan dibidang keuangan.
Sebaliknya terdapat kementerian yang  berpendapat  kekayaan  BHPP tidak  termasuk  pengertian  tersebut, karena  BHPP  bukan  perusahaan negara/perusahaan  daerah  sehingga pengelolaan  keuangannya  dilakukan tersendiri.      Bila  dipetakan  maka beberapa penyakit regulasi Indonesia adalah  Hal  serupa  juga terjadi  dalam penyusunan  peraturan  perundang- undangan lainnya. Disharmoni
peraturan
perundang-undangan
tersebut telah mengakibatkan [ 7 ] :
a. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya; b. Timbulnya ketidakpastian
hukum;
c.  Peraturan perundang-
undangan  tidak  terlaksana secara efektif dan efisien;
d. Disfungsi hukum, artinya hukum  tidak  dapat  berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan  teratur.
Secara harfiah kata harmonisasi berasal  dari  kata  harmoni  yang berarti pernyataan aksi, rasa, gagasan,  dan  minat  :  keserasian, keselarasan.    Istilah  harmonisasi hukum sendiri lahir dalam kajian ilmu hukum  pertama  kali  di  Jerman  pada tahun  1992 [ 8 ] .  kajian  harmonisasi hukum  ini  dikembangkan  dengan tujuan  menunjukkan  bahwa  dalam dunia  hukum,  kebijakan  pemerintah serta  hubungan  di  antara  keduanya terdapat keanekaragaman yang menyebabkan disharmoni.
Sedangkan kajian harmonisasi hukum  menurut  L.M.  Gandhi [ 9 ] mencakup  penyesuaian  peraturan perundang-undangan, keputusan
pemerintah,  putusan  hakim  sistem hhukum dan asas-asas hukum dengan  tujuan  peningkatan  kesatuan hukum,  kepastian  hukum,  keadilan, kemenfaatan  serta  kejelasan  hukum tanpa mengorbankan dan mengaburkan pluralisme hukum. menurut  BPHN,  yang  dimaksud dengan  harmonisasi  hukum  adalah kegiatan  ilmiah  untuk  menuju  proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu  pada  nilai-nilai  filosofis, yuridis,  sosiologis serta ekonomis.
Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dimaknai sebagai  proses  penyesuaian  asas dan  sistem  hukum  supaya  terwujud kepastian  hukum,  keadilan  hukum, kedaygunaan  serta  kesederhanaan hukum.  harmonisasi  hukum  sebagai sebuah  proses  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan mengatasi  hal-hal  yang  berbenturan atau  bertentangan,  overlapping  serta kejanggalan-kejanggalan antar norma  hukum  yang  satu  dengan norma hukum lainnya sehingga tercipta peraturan perundang- undangan yang harmonis serta berkualitas  baik  dari  segi  formal prosedural maupun materi
substansinya.  Terdapat  setidaknya  6 (enam)  faktor  yang  menyebabkan disharmoni terjadi antara lain [ 10 ] : a. Pembentukan  dilakukan  oleh lembaga  yang  berbeda  dan sering  dalam  kurun  waktu yang berbeda;
b. Pejabat yang berwenang untuk  membentuk  peraturan perundang-undangan berganti-ganti  baik  karena dibatasi  oleh  masa  jabatan, alih tugas atau penggantian; c.  Pendekatan  sektoral  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat  dibanding  pendekatan sistem;
d. Lemahnya  koordinasi  dalam
proses pembentukan peraturan perundang-
undangan  yang  melibatkan berbagai  instansi  dan  disiplin hukum;
e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi  dalam  proses pembentukan peraturan perundang-undangan  masih terbatas;
f.  Belum  mantapnya  cara  dan metode  yang pasti,  baku  dan
standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-
undangan.
Lon  L.  Fuller [ 11 ] tersebut menerangkan  bahwa  sistem  hukum mengandung integritas moral tertentu yang  diatur  dalam  prinsip-prinsip hukum antara lain :
a. Hukum  harus  berlaku  untuk semua  tanpa  pengecualian dan sifatnya permanen. b. Hukum  harus  diumumkan dan  dipahami  oleh  semua pihak.  Keberadaan  hukum bukanlah suatu rahasia.
c.  Hukum  tidak  boleh  berlaku surut (asas non retroaktif).
d. Hukum  harus  jelas,  tidak ambigu dan multitafsir.
e. Hukum tidak boleh ada pertentangan antara satu
sama lainnya. f.  Hukum tidak boleh
berlebihan dan melebihi kemampuan  serta  kapasitas pihak tertentu.. g. Hukum  harus  statis,  tidak
mudah  berubah-ubah  dan
berlaku untuk jangka panjang. h. Hukum harus bisa diterapkan dan dilaksanakan
masyarakat.
Peraturan  perundang-undangan yang baik merupakan pondasi Negara  Hukum  yang  akan  menjamin hak-hak  warga  negara,  membatasi kekuasaan penguasa, menjamin kepastian  dan  keadilan  hukum  untuk mewujudkan  kesejahteraan  sosial bagi seluruh rakyat. Dalam hal terjadi disharmoni peraturan perundang- undangan ada 3 (tiga) cara mengatasinya,  yaitu  sebagai  berikut [ 12 ] :
a. Mengubah/  mencabut  pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal  peraturan  perundang- undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya. b. Mengajukan  permohonan  uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
1) Untuk  pengujian  undang- undang  terhadap  Undang-
Undang Dasar kepada Mahkamah  Konsitusi; 2) Untuk  pengujian  peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang terhadap  undang-undang kepada Mahkamah Agung. c.  Menerapkan asas hukum/doktrin hukum sebagai berikut: 1) Lex  superior  derogat  legi inferiori. Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang- undangan tingkat lebih rendah,  kecuali  apabila substansi peraturan perundang-undangan  lebih tinggi mengatur hal-hal yang  oleh  undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan
perundang-undangan tingkat lebih rendah. 2) Lex  specialis  derogat  legi generalis. Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang
khusus akan
menggesampingkan aturan hukum yang umum.
3) Asas  lex  posterior  derogat legi  priori.  Aturan  hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan  aturan  hukum yang lama. Asas lex posterior derogat legi priori mewajibkan  menggunakan hukum yang baru.

## 2. Restrukturisasi Birokrasi
Restrukturisasi  birokrasi  dapat dimaknai  sebagai  penataan  ulang atau redesain terhadap tatanan birokrasi  yang  telah  ada.  Saat  terjadi pergerakan  pada  lingkungan  baik internal  maupun  eksternal  maka birokrasi pun harus melakukan adaptasi terhadap pergerakana atupun perubahan yang terjadi supaya  dapat  terus  berjalan  dengan baik.  Adaptasi  terhadap  perubahan- perubahan yang terjadi menyebabkan  birokrasi  harus  tampil sesuai  dengan  realitas  yang  telah ada. Penataan ulang sebuah organisasi sejatinya merupakan aktifitas demi untuk mneyusun satuan organisasi birokrasi yang akan
diserahi  bidang  kerja,  fungsi  maupun tugas tertentu.
Dalam  kajian  hukum,  lembaga negara sering disebut sebagai branches of government, arms of the state ,  maupun organs  of  the  state . Eksistensi alat-alat kelengkapan negara tersebut mencerminkan pemisahan  kekuasaan  negara  yang diatur di dalam konstitusi. Apabila kita merujuk ke dalam konstitusi Indonesia  yakni  UUD  NRI  Tahun 1945,  maka  eksistensi  lembaga- lembaga  negara  tidak  disebutkan secara eksplisit di dalamnya.
Meskipun  lembaga-lembaga  negara tersebut  tidak  disebutkan  secara eksplisit  akan  tetapi  berdasarkan prinsip negara hukum yang
ditegaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)
UUD NRI Tahun 1945 maka lembaga-lembaga tersebut tetap
memiliki kedudukan yang substansial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Terlebih secara
konstitusional  eksistensi  lembaga- lembaga negara tersebut dapat ditelusuri  berdasarkan  amanah  pasal 24  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945 yang  menegaskan  bahwa  badan- badan  lain  yang  fungsinya    berkaitan
dengan  kekuasaan  kehakiman  diatur dalam  undang-undang.    Sedangkan dalam  pasal  24  C  ayat  (1)  UUD  NRI Tahun  1945  menetapkan  bahwa
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus
sengketa  antar  lembaga  negara namun lagi-lagi konstitusi tidak memberikan  penjelasan  lebih  lanjut mengenai  konsep  lembaga  negara. maka  pertimbangan  konsep  lembaga negara tersebut penting untuk dibentuk  serta  diatur  ulang  dalam undang-undang oleh para pembentuk undang-undang.
Sebagaimana yang disampaikan oleh C.F Strong dan A.V Dicey [ 13 ] bahwa  lembaga-lembaga penegak konstitusi serta hukum yang dibuat  berlandaskan  undang-undang yang mempunyai constitutional importance sebagai lembaga- lembaga konstitutional di luar konstitusi tetap mempunyai constitutional  importance  yang  sama urgennya  dengan  kewenangan  dan kedudukan yang mana secara spesifik  diatur  oleh  konstitusi.  Dan bahwa constitutional importance tersebut berpijak pada konstitusi baik tertulis  maupun  tidak  tertulis  sebab
bukan hanya menyangkut teks undang-undang dasar saja melainkan juga  menjadi  sumber  dalam  sistem hukum  ketatanegaraan  (the  sources of constitutional law).
Persoalan  mengenai  lembaga- lembaga  negara  penunjang  (state auxiliary organs), bukan hanya muncul  di  masa  sekarang  namun jauh  sejak  proklamasi  kemerdekaan negara  Indonesia  telah  menjadi  isu penting  yang  diperdebatkan.  Hal tersebut bahkan masih terus berlangsung  hingga  pada  proses amandemen  UUD  Tahun  1945  dan hingga  kini  juga  banyak  kalangan yang  mengugat  proses  serta  hasil perubahan terhadap UUD tahun 1945 tersebut.
Sehingga
tidaklah mengherankan  jika  muncul  kritik terhadap wacana-wacana
pembentukan  lembaga  negara  baru.
Kehadiran lembaga negara penunjang telah mendominasi proses pembangunan hukum
(legal development).
Konsepsi konstitusionalisme, separation of power serta checks and balances  memiliki  keterikatan  yang sangat  erat,  dapat  dikatakan  bahwa ada benang merah yang
menghubungkan ketiganya dan hubungan tersebut saling menguatkan  satu  dengan  lainnya. Konsepsi konstitusionalisme
membatasi  kekuasaan  negara,  yang mana pembatasan tersebut mengenai  dua  pokok  materi  yakni substansi (isi) kekuasaan serta waktu penyelenggaraan kekuasaan.
Pembatasan  substansi  kekuasaan dimaknai  bahwa  di  dalam  konstitusi ditetapkan  tugas  serta  wewenang lembaga-lembaga  negara.  Kemudian konspsi  separation  of  power  ialah sebuah  konsep  yang  menghendaki adanya  pemisahan  dalam  sebuah kekuasaan negara. kemudian kesetaraan dalam hubungan tersebut diatur dengan konsepsi sistem checks  and  balances.  Implementasi pemisahan  kekuasaan  serta  checks and  balances  ini  sangat  menentukan restrukturisasi dan redistribusi kekuasaan dalam sebuah negara.
Bila  merujuk  pada  apa  yang disampaikan  oleh  Gaus [ 14 ] bahwa proses  restrukturisasi  lembaga  dapat dilakukan  dengan  pengintegrasian beberapa  komisi  yang  mempunyai kewenangan  yang  sama  kemudian digabungkan  menjadi  satu  komisi
ataupun beberapa komisi yang cukup dipimpin  oleh  koordinator  komisi. Pilihan tersebut diusulkannya dengan tetap emmperhatikan prioritas- prioritas tertentu dari tujuan pembentukan  sebuah  komisi  ( the movement  for  establishing  regulatory comissions  overlapped  in  time  the short ballot and reorganization movement ).
Sedangkan  menurut  Asimov, bahwa  lembaga  negara  sebagai organ  administratif,  cabang  dari pemerintah yang dibentuk oleh negara untuk menyelenggarakan tugas-tugas  yang  tidak  merepresen tasikan  negara.  kebanyakan  organ- organ administratif tersebut ditempatkan dalam cabang kekuasaan eksekutif, namun beberapa organ yang penting bersifat independen.  Masih  menurut  Asimov bahwa  mekanisme  pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga negara penunjang diatur dalam undang-undang, sedangkan pemberhentian anggota lembaga negara penunjang hanya dapat dilaksanakan  berdasarkan  undang- undang,  namun  anggotanya  dapat diberhentikan oleh presiden.
Sedangkan F. Fox mengemukakan pendapat yang sedikit  berbeda  bahwa  lembaga negara  penunjang  adalah  bersifat independen  yang  dinyatakan  secara tegas  dalam  undang-undang.  Sifat independen lembaga tersebut berdasarkan  pada  tiga  poin  yakni kepemimpinan  yang  bersifat  kolektif, kepemimpinan  tidak  dikuasai  oleh mayoritas  partai  politik  serta  masa jabatan  pimpinan  komisi  tidak  habis secara bersamaan namun
bergantian.
Jimly, menegaskan bahwa sekarang ini semangat birokrasi ialah mengurangi  jumlah  lembaga  bukan memekarkan  lembaga.  Penambahan lemabaga  seperti  badan  legislasi nasional  akan  menambah  beban anggaran dan sumber daya sehingga semakin menyebabkan obesistas birokrasi.  Ide  pembentukan  badan legislasi  sudah  ada  jauh  10  tahun kebelakang  dimana  wacana  tersbeut tidak  dapat  berdiri  sendiri  bahwa persoalan  tersebut  harus  dilihat  dari sudut  pandang  restrukturisasi  fungsi kelembagaan  negara  yang  ada. Bukan  hanya  sekedar  menambah lembaga karena sejatinya tidak
sejalan dengan trend kebijakan pemerintah  saat  ini.  Poin  utama dalam restrukturisasi birokrasi adalah structure  follow  man  bukan  man follow  structure.  Mana  yang  harus dikurangi  fungsi  yang  kemudian menjadi  leading  bagi  struktur  bukan sebaliknya.    Jangan  tergeasa-gesa untuk  membentuk  lembaga  baru, harus  difokuskan  dengan  apa  yang dikerjakan lebih dahulu baru kemudian restrukturisasi.
Selama ini pembentukan
peraturan  perundang-undangan  tidak terpadu. Peraturan perundang-
undangan tergantuk proyek ( structure follow money ). Seharusnya pembentukan  perundang-undangan di  semua  kementerian  dipimpin  oleh Kemenkumham. Kementerian selama ini  kurang  aktif  padahal  idealnya semua urusan hukum dan perundang-undangan itu ada di Kemenkumham.
Dulu urusan perundang-undangan ada di Sekretariat  Negara  pengundangan
namun sekarang dipindah di
Kemenkumham agar supaya memperkuat Kemenkumham. Namun ternyata implementasinya belum maksimal.  Sehingga  yang  harus
dilakukan  adalah restrukturisasi  yang ada di Kemenkumhan bukan menambah  lembaga  baru  sebab bukan efisiensi malah justru inefisiensi.

## 3. Reformasi Regulasi
Guna  mengatasi  permasalahan yang  sedang  dihadapai  saat  ini, Presiden Jokowi pada Rapat terbatas lalu  di  Kantor  Presiden  menegaskan agar  reformasi  hukum  tidak  hanya menyentuh  sektor  hilir  yang  terkait pelayanan publik, tetapi juga menyentuh  sektor  hulu  yang  terkait dengan pembenahan regulasi, prosedur,  dan  penataan  regulasi yang harus menjadi prioritas reformasi  hukum  saat  ini  .  Regulasi harus  sinkron  satu  sama  lain  dan sejalan  dengan  Pancasila,  UUD  NRI Tahun 1945, serta kepentingan nasional. Regulasi yang tidak sinkron, tumpang tindih, dan membuat segala sesuatunya menjadi berbelit, itu harus dievaluasi.
Regulasi  harus  sederhana,  tetapi memiliki  kekuatan  yang  mengikat. Pembentukan  regulasi  baru  tidak boleh  lagi  dilihat  sebagai  proyek tahunan,  tetapi  benarbenar  harus
diperhatikan aturan itu memiliki
landasan yang kuat secara konstitusional dan pembenahan regulasi  ini  dapat  memanfaatkan teknologi yang ada dalam mendukung pembangunan nasional.
Beberapa  alasan  pentingnya dilakukan penataan regulasi di Indonesia adalah: 1) Terlalu banyaknya regulasi ( Hyper-
regulation );  2)  Saling  bertentangan ( Conflicting );  3)  Tumpang tindih ( Overlapping );  4)  Multi  tafsir  ( Multi- Interpretation );  5)  Tidak  taat  asas ( Inconsistency );  6)  Tidak  efektif;  7) Menciptakan  beban  yang  tidak  perlu
( Unnecesarry Burden ); 8)
Menciptakan  Ekonomi  Biaya  Tinggi ( High-Cost Economy ).  Tujuan utama dari Reformasi Regulasi adalah untuk mewujudkan Sistem Regulasi Nasional yang berkualitas,
sederhana, dan tertib. Dengan begitu,  maka  regulasi  akan  dapat lebih  mampu  untuk  bekerja  secara efektif  dan  efisien  dalam  mendukung upaya  mewujudkan  tujuan  bernegara sebagaimana  yang  ditetapkan  di dalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar 1945.
Rencana pembentukan lembaga  yang  fokus  kepada  fungsi peraturan  perundang-undangan  di tingkat  Pemerintah  terus  bergulir. Presiden Joko Widodo terus mengusung  gagasan  ini  dari  mulai kampanye pada Pemilu 2019, sampai kepada  rencana  kelembagaan  yang akan dipimpinnya pada periode 2019- 2024.  Tentu  gagasannya  bukan hanya  perihal  ada  atau  tidak  ada lembaga  baru,  tetapi  bagaimana desain kelembagaan yang dipilih, dan bagaimana  peran  lembaga  tersebut dapat menjawab
berbagai permasalahan yang ada dalam ruang lingkup peraturan perundang- undangan di tingkat Pemerintah.
Berdasarkan  kepada  pemikiran tersebut,  Pusat  Studi  Hukum  dan Kebijakan Indonesia (PSHK) memandang positif gagasan Presiden Joko
Widodo untuk membentuk  lembaga  baru.  Dalam pandangan  PSHK,  lembaga  baru  ini seharusnya  menjadi  bentuk  dari penggabungan berbagai fungsi terkait  dengan  peraturan  perundang- undangan yang selama ini tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga.
Keberadaan lembaga ini harus
mampu  memperkuat  pelaksanaan kekuasaan  eksekutif  yang  dipegang oleh Presiden. Selain itu, keberadaan lembaga  ini  juga  harus  disertai keinginan  menyelesaikan  berbagai hambatan peraturan perundang- undangan di Indonesia.
Ketua  Badan  Legislasi  DPR Supratman  Andi  Agtas  menyatakan Badan Regulasi Nasional semestinya sudah terbentuk pada saat penyusunan Program
Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, hingga menjelang  batas  akhir  penetapan Prolegnas 2020- 2024 dan Prolegnas 2020 badan itu belum juga terbentuk. Supratman Andi Agtas menilai pembentukan Badan Regulasi
Nasional dipastikan mengubah
struktur  kelembagaan  yang  ada sehingga  membutuhkan  waktu  yang cukup panjang. Namun, target pembentukan Badan Regulasi Nasional  perlu  dipastikan  agar  nanti dapat  berkoordinasi  dengan  DPR dalam  rencana  penyusunan  dan pembahasan  Rancangan  Undang- Undang/RUU.  Pembentukan  Badan Regulasi Nasional tersebut merupakan  salah  satu  janji  Presiden Jokowi  dalam  kampanye  Pemilihan
Umum  2019,  namun  hingga  saat  ini belum terwujud.
Nomenklatur lembaga  yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan  peraturan  perundang- undangan dalam Perubahan UU PPP merupakan nomenklatur suatu lembaga  baru,  yang  nantinya  oleh pemerintah  akan  dinamakan  Badan Regulasi Nasional.
Dari kajian politik hukum, pembentukan  badan  pusat  legislasi nasional  adalah  sebuah  kenisvayaan dan dianggap tidak lebih sulit dibanding dengan membiarkan persoalan  tumpang  tindih  regulasi yang  pada  akhirnya  menghambat kinerja  pemerintahan  yang  kemudian berdampak pada segala sektor kehidupan  bernegara.  Selanjutnya gagasan  ini  kemudian  diakomodir dalam  perubahan  UU  PPP,  yaitu adanya lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan  peraturan  perundang undangan. Lembaga tersebut
dalam Perubahan  UU  PPP  antara  lain mempunyai fungsi dan tugas mengoordinasikan penyusunan
Prolegnas  di  lingkungan  Pemerintah [Pasal 21 ayat (4)]; mengoordinasikan perencanaan penyusunan PP (Pasal 26);
mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan  konsepsi  RUU  yang berasal  dari  Presiden  [Pasal  47  ayat (3)];  mengoordinasikan persiapan
pembahasan  RUU  bersama  DPR [Pasal 49 ayat (3)]; mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPP [Pasal 54
ayat (2)];
mengoordinasikan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan  konsepsi  Rancangan
Perpres [Pasal 55 ayat (2)]; mengundangkan
peraturan -
undangan  dalam  Lembaran  Negara
Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia (perundang Pasal 85); menerjemahkan peraturan perundang-undangan dalam hal perlu diterjemahkan  ke  dalam  bahasa asing (Pasal 91).
Hal-hal yang perlu untuk menjadi pertimbangan dalam pembentukan  lembaga  baru  adalah pada  aspek  tujuan  sistem  serta
tujuan  kemasyarakatan.  Dalam  hal pembentukan  badan  pusat  legislasi nasional yang menjasi tujuan sistemnya adalah:
a. Memangkas  birokrasi  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; b. Menyelenggarakan kontrol ataupun pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada  melalui  harmonisasi  dan sinkronisasi dalam penyusunannya di pusat maupun di daerah.
Sedangkan tujuan kemasyarakatan pembentukan badan ini  ialah  diharapkan  dapat  menjadi solusi  dalam  persoalan  tumpang tindih  serta  ketidaksinkronan  antara perundang-undangan di tingkat pusat dengan daerah serta menghapus ego sektoral  tiap-tiap  lembaga  dalam membentuk  peraturan.    Dengan adanya  perubahan  yang  tertuang dalam  UU  PPP  yang  terbaru  maka pembentukan pusat legilsasi nasional menjadi  sebuah  kebutuhan  yang harus diselenggarakan segera. Mengingat pusat ini merupakan
amanah  dari  undang-undang  yang mana  harus  dijalankan  dan  dipatuhi oleh  seluruh  komponen  bernegara sebagai  manifestasi  negara  hukum. Ketika  nanti  pusat  legislasi  nasional ini  sudah  terbentuk  harapannya mamppu  menjadi  solusi  dari  segala permasalahan  regulasi  yang  ada  di Indonesia  sehingga  penting  untuk kemudian  tercipta  integrasi  antara peraturan  di  tingkat  pusat  dengan peraturan  di  tingkat  daerah.  Hal  ini juga merupakan salah satu
perwujudan  dari  menyelenggarakan tujuan  bernegara  yang  didasarkan pada aspek fungsional sebuah lembaga negara.

## KESIMPULAN
Pembentukan badan pusat legislasi  nasional  sebagi  wadah perancangan  peraturan  perundang- undangan  sekaligus  sebagai  wadah untuk menuntaskan berbagai problem regulasi di Indonesia membutuhkan  perencanaan yang baik  dan  matang  supaya  tujuan  awal dibentuknya lembaga ini dapat tercapai. Badan pusat legislasi nasional merupakan amanah undang-undang  Nomor  12  Tahun
2011  Jo.  Undang-undang  Nomor  15 Tahun  2019  tentang  Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan, pembentukan  badan  pusat  legislasi nasional  ini  kedepan  diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan pada sekstor legislasi yang selama ini melanda Indonesia, melalui  badan  ini  nantinya  terwujud integrasi  dan  harmonisasi  peraturan perundang-undangan  baik  di  tingkat pusat maupun tingkat lokal.

## REFERENSI
[1] Bakti, La  Ode  Muhammad Elwan. (2018). Analisis Restrukturisasi  Birokrasi  dalam Pengembangan Good Governance  pada  Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara,  Jurnal  Publicuho  Vol.  1 No. 3 Oktober 2018.
[2] Bappenas.  (2011).  Pedoman Penerapan  Reformasi  Regulasi, Jakarta.
[3] Faiz  Muhlizi.  (2017).  Arfan Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, Pusat Analisis  dan  Evaluasi  Hukum Nasional,  Jurnal  Rechtsvinding, Vol. 6  Nomor  3  Desember 2017 [4] Fuady.  (2009).  Munir  Teori Negara Hukum Moderen (Rechstaat), Bandung.
[5] F. Funk, William and Richard H. Seamon. (2009). Administratuve Law: Examples and Explanation, Aspen  Publisher.
[6] Henry Minzberg. (1992). Structure  in  Fives:  Designing Effective  Organization,  (New Jersey:  Prentice Hall Inc).
[7] Manan,  Bagir,  (2002).  Hukum Positif
Indonesia, Yogyakarta,FH UII Press.
[8] Setiadi,
Wicipto. (2018). Implikasi  Peraturan  Perundang- undangan Dalam Rangka Mendukung   Kemudahan Berusaha,  Volume  7  Nomor  3 Desember 2018
[9] Suhartono. (2011). Pengahrmonisasian  Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan   Anggaran Belanja  Negara (Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) [10] Supancana, Ida Bagus Rahmadi. (2017). Sebuah Gagasan Tentang Grand Design  Reformasi Regulasi Indonesia, Jakarta:  Penerbit Universitas Katolik  Indonesia
Atma Jaya.
[11] Suhayati, Monika.
(2020). Urgnesi  pembentukan  badan Regulasi nasional, Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI, Info Singkat Vol XII No.
3/I/Puslit/Februari/2020
[12] Strong,  C.F.  (1997).  Modern Political  Constitution,  Oxford University Press
[13] M.  Gaus,  John.  (1942).  The Casse for Integration of
Administrative  Agencies,  dalam journal  of  the  American  of Political  and  Social  Science, 1942, Volume 221.
[14] Trijono,  Rachmat  Dkk.  (2019).
Urgensi Pembentukan Lembaga/ Kementerian Legislasi Nasional,
Jakarta: Balitbangkumham Press.