## CONSCIOUSNESS RAISING DAN PARTISIPASI POLITIK SUKU BADUY DI ERA DIGITAL (TINJAUAN AWAL)
Consciousness Raising and Political Partisipation Baduy People in Digital Era
M. Ghozali Moenawar 1 , Wahyu Budi Priatna 2 , Hudi Santoso 3
1 Universitas Al Azhar Indonesia
2 Institut Pertanian Bogor (IPB)
3 Sekolah Vokasi IPB
E-mail: ghozali@uai.ac.id

## ABSTRACT
Development  communication  can  play  a  role  in  the  development  of  isolated  rural communities  from  the  metropolis  world.  The  Baduy  people  that  lives  at  the  foot  of  the Kendeng  Mountains  in  Kanekes  Village,  Leuwidamar  District,  Lebak-Rangkasbitung Regency, Banten, still maintains its customs  and culture in the digital era. On the other hand, through the concept of critical awareness from Paulo Freire, the Baduy  people is very  likely  to  change  towards  a  more  dynamic  condition.  This  study  uses  a  qualitative method  with  an  analytical  descriptive  approach,  through  interview  techniques  and library research. The results of the study indicate that consciousness raising as a process of  development  communication  and  community  empowerment  can  be  used  as  a  tool  to measure political participation in the Baduy people. Their significant involvement in the 2014  General  Elections  and  2017  Regional  Elections  (Pilkada)  is  proof  of  the  Baduy people's  compliance  with  government  regulations.  Even  though  in  certain  situations customary  structures  have  the  power  to  prohibit  their  people  from  participating  in elections or regional elections.
Keywords: consciousness raising, development communication, political participation

## ABSTRAK
Komunikasi  pembangunan  dapat  berperan  dalam  pengembangan  masyarakat  pedesaan yang  terisolir  dari  dunia  metropolis.  Kelompok  Suku  Baduy  yang  tinggal  di  kaki pegunungan  Kendeng  di  Desa  Kanekes,  Kecamatan  Leuwidamar,  Kabupaten  Lebak- Rangkasbitung,  Banten,  hingga  kini  masih  mempertahankan  adat  dan  budayanya  di  era digital.  Di  lain  pihak,  melalui  konsep  kesadaran  kritis  dari  Paulo  Freire,  Suku  Baduy sangat  memungkinkan  untuk  berubah  menuju  kondisi  yang  lebih  dinamis.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  analitis,  melalui  teknik wawancara dan library  research . Hasil penelitian mengindikasikan bahwa consciousness raising sebagai  proses  komunikasi  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur partisipasi politik pada Suku Baduy. Keterlibatan mereka  yang  cukup  signifikan  pada  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  2014  dan  Pemilihan Kepala  Daerah  (Pilkada)  2017  menjadi  bukti  ketaatan  Suku  Baduy  terhadap  aturan pemerintah.  Meskipun  dalam  situasi  tertentu  struktur  adat  memiliki  kekuasaan  untuk melarang masyarakatnya mengikuti Pemilu atau Pilkada.
Kata kunci : consciousness raising , komunikasi pembangunan, partisipasi politik

## PENDAHULUAN
Konsep  komunikasi  pembangunan  telah  banyak  dibahas  oleh  para  ahli. Secara  umum  mereka  setuju  bahwa  komunikasi  memiliki  peran  penting  dalam pembangunan.  Everett  M.  Rogers  (1989)  menyatakan  komunikasi  merupakan dasar dari unsur perubahan sosial di masyarakat. Secara sederhana pembangunan adalah  perubahan  yang  berguna  menuju  suatu  sistem  sosial  dan  ekonomi  yang diputuskan  sebagai  kehendak  dari  suatu  bangsa.  Oleh  karena  itu  peranan
Februari 2019, Volume 17, No. 1
komunikasi dalam pembangunan harus dikaitkan dengan arah perubahan tersebut. Artinya  kegiatan  komunikasi  harus  mampu  mengantisipasi  gerak  pembangunan. Di  dunia  akademik,  studi  tentang  komunikasi  pembangunan,  setidaknya  sudah dikembangkan  oleh  InstitutPertanian  Bogor  (IPB)  yang  banyak    melakukan penelitian  pada  aspek  pembangunan  masyarakat  di  pedesaan  maupun  perkotaan, serta memiliki  sikap saling mendukung dengan studi sosiologi (Sajogyo, 1997).
Peranan  komunikasi  dalam  pembangunan  terlihat  jelas  pada  aktivitas perkembangannnya.  Media  massa  dan  pendidikan  di  era  digital  berperan  dalam pengerahan  berbagai  sumber  daya,  yaitu  mempercepat  dan  menggerakkan  jarak yang  lambat  dari  transformasi  sosial  yang  dibutuhkan  untuk  mengembangkan ekonomi,  dan  terutama  untuk  mempercepat  dan  memperhalus  tugas  dari pengerahan sumber daya manusia di balik usaha negara (Schramm, 1991). Media massaberperanjuga  sebagai  alat  yang  diharapkan  untuk  mempersiapkan  individu demi perubahan dengan membentuk suasana modern(Rogers, 1991).Media digital merupakan agen penting modernisasi. Orang-orang dalam masyarakat tradisional dapat meningkatkan  empati  mereka  dengan  pengeksposan  terhadap media  massa yang memperlihatkan tempat-tempat baru, perilaku-perilaku baru, budaya-budaya baru,  dan  lain-lain.  Singkatnya,  media  di  era  digital  memiliki  potensi  untuk mengisolasi  komunitas  tradisional  dan  mengganti  struktur  hidup,  nilai,  dan perilaku  komunitas  tersebut  dengan  struktur-struktur  yang  ditemukan  di masyarakat Barat modern (Harun dan Adrianto, 2011).
Pembangunan  yang  dilakukan  di  Indonesia  dewasa  ini  nampaknya  masih tidak jauhdari konsep pembangunan yang bertumpu pada fisik, yaitu faktor materi dan  produksi  menjadi  perhatian  utama.  Menurut  Budiman  (2000),  pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok, yaitu masalah materi yang mau dihasilkan serta dibagi, dan masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif yang menjadi manusia  embangun.  Sebab  itu  faktor-faktor  non-material  seperti  faktor  internal individu  dan  lingkungan  sosial  kurang  mendapat  perhatian,  termasuk  pada lingkungan  sosial  suku  Baduy  di  Wilayah  Banten.  Untuk  itu  diperlukan pemberdayaan masyarakat Baduy melalui pendekatan yang memungkinkan untuk dapat berubah menuju kondisi yang lebih baik.
Salah  satu  pendekatan  yang  dapat  dilakukan  dalam  pemberdayaan kemanusiaan bagi Suku Baduy adalah pendekatan penyadaran diri ( consciousness raising ). Hal itu dapat dimungkinkan dengan mempertimbangkan fenomena social dan tuntutan adanya perubahan. Sebagaimana yang pernah dilakukan Paulo Freire (1921-1997) terhadap kelompok masyarakat yang mengisolasi diri di Brasil.
Di  Baduy,  proses  pendekatan  ini  dimulai  dari  hati  dan  pikiran  mereka sebagai  kelompok  masyarakat  yang  bersedia  dibantu  atau  diberdayakan.  Ketika mereka  menyadari  bahwa  mereka  tertinggal  dan  menderita,  pada  saat  itu  juga mereka siap membuka diri dari keterkungkungan dan siap menerima sesuatu yang baru yang datangnya dari luar.
Paper ini bertujuan untuk mendeskripsikan diskursus consciousness raising dalam  konteks  pengembangan  masyarakat  suku  Baduy  terutama  bagaimana mereka  berpartisipasi  politik  di  era  digital.  Dalam  pembahasannya,  penulis berangkat  dari  pentingnya  pemberdayaan  masyarakat  dalam  konteks  komunikasi pembangunan, lalu definisi mengenai consciousness raising serta perkembangannya  dalam  perspektif  penyadaran  partisipasi  politik  di  wilayah Banten  dengan  mempertimbangkan  konsep  kesadaran  kritis  Paulo  Freire,
kemudian  dilanjutkan  pembahasan  tentang  aspek  dan  pendekatan consciousness raising sebagai  strategi  komunikasi  pembangunan  dan  aplikasinya  dalam pengembangan masyarakat Suku Baduy sebagai studi kasus.

## TINJAUAN PUSTAKA
Consciousness  raising atau  konsientisasi  merupakan  istilah  khas  yang dicetuskan oleh Paulo Freire. Menurut Freire (1999), konsientisasi adalah sebuah proses dialektis dimana kaum miskin dan tertindas makin lama makin sadar akan situasi ketertindasannya dan kemudian berkehendak untuk mengubah kondisinya. Proses dialektis yang dimaksud adalah aksi-refleksi-aksi  yang kemudian menjadi kesatuan  praksis.  Konsep  ini  dilatarbelakangi  oleh  asumsi  bahwa  realitas  sosial yang ada, secara historis bukan sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan dibentuk oleh  manusia.  Freire  memang  sangat  kritis  terhadap  pendidikan  tradisional  di Brasil yang bercirikan menggurui dan hafalan. Cara semacam itu dinilainya akan mengalami  kegagalan  dalam  mendewasakan  manusia,  yang  diharapkan  mampu ikut serta menentukan nasib sendiri. Asumsi ini hamper sama dengan pandangan Berger  dan  Luckmann  (1966)  yang  memandang  bahwa  eksistensialitas  manusia dalam  masyarakat  itu  terjadi  melalui  proses  dialektis  yakni  eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.
Meski studi Freire lebih banyak menyingkap pada aspek kekuasaan sebagai penindas,  dimana  proses  pembebasan  berlaku  terhadap  semua  manusia  yang tertindas  maupun  penindas,  namun  hakikatnya  kajian  konsientisasi  Freire  juga berlaku  bagi  masyarakat  terpinggirkan,  seperti  halnya  diindikasikan  bagi masyarakat  Baduy.  Dalam  hal  ini,  Freire  mengidentifikasi  tiga  tingkatan kesadaran,  yaitu  semi-intransitif,  kesadaran  naif,  dan  kritis  transitif  (Manggeng, 2005) sebagaimana dijelaskan berikut ini.
Pertama, Kesadaran  Semi-intransitif  atau  kesadaran  magis. Tingkat kesadaran  ini  ditandai  dengan  penerimaan  terhadap  penjelasan  magis  atau eksternal  atas  keadaan  individu  atau  komunitas,  dengan  menghubungkan  situasi dengan  kekuatan  superior atau  agen  luar di  mana  mereka  tidak  memiliki  kontrol sehingga  mereka  harus  patuh.  Kesadaran  ini  fatalistik.  Hidup  berarti  hidup  di bawah otoritas orang lain atau hidup dalam ketergantungan.
Kedua, kesadaran naif. Tingkat kesadaran ini menganggap masalah sebagai kebetulan,  yang  disebut  Freire  sebagai transitivitas  naif .  Pada  tingkat  ini, seseorang  sudah  memiliki  kemampuan  untuk  mempertanyakan  dan  mengenali kenyataan,  tetapi  masih  dicirikan  oleh  sikap  primitive  dan  naif,  seperti: mengidentifikasi  dirinya  dengan  elit,  kembali  ke  masa  lalu,  bersedia  menerima penjelasan  yang  telah  dibuat,  sikap  emosional  yang  kuat,  banyak  polemic  dan perdebatan tetapi bukan dialog, dan masalah individualisasi.
Ketiga,  kesadaran  kritis  transitif. Pada  tingkat  ini,  seseorang  berhenti melihat  masalah  sebagai  kebetulan  tetapi  lebih  sebagai  masalah  struktural. Kesadaran  kritis  transitif  ini  dicirikan  oleh  kedalaman  menafsirkan  masalah, keyakinan  dalam  diskusi,  mampu  menerima  dan  menolak.  Pembicaraan  bersifat dialog  dua  arah  dan  didasarkan  pada  kemampuan  untuk  melihat  hubungan kausalitas (Collins, 2001; Manggeng, 2005).

## METODE PENELITIAN
Kebutuhan  yang  mendasar  akan  potret  dan  lokus  penelitian  ini,  sebagai langkah  awal  dipilih  penelitian  kualitatif  deskriptif  berbasis  kepustakaan  dan wawancara  responden  di  lapangan.  Jenis  penelitian  ini  dimungkinkan  karena disain  kajiannya  berupa  dokumentasi  seperti  buku,  jurnal,  surat  kabar  termasuk menggunakan  teori-teori  dari  berbagai  literatur.  Djam’an  Satori  (2014) mengungkapkan  bahwa  penelitian  kualitatif  dilakukan  karena  peneliti  ingin mengeksplor  fenomena-fenomena  yang  tidak  dapat  dikuantifikasikan  yang bersifat  deskriptif  seperti  proses  suatu  langkah  kerja,  formula  suatu  resep, pengertian-pengertian  tentang  suatu  konsep  yang  beragam,  karakteristik  suatu barang  dan  jasa,  gambar-gambar,  gaya-gaya,  tata  cara  suatu  budaya,  model  fisik suatu artifak dan lain sebagainya.
Selain itu, Sugiono (2015) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme,  digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  alamiah,  dimana  peneliti  adalah  sebagai instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dengan  triangulasi,  analisis  data bersifat  induktif  atau  kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna daripada generalisasi. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah,  teknik  wawancara  dan  obervasi  mendalam  kepada  warga-warga  Baduy. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian  ini  adalah  wawancara  dan  observasi  mendalam  yang  dilakukan langsung dengan masyarakat Baduy. Kemudian, data sekunder yang didapat, yaitu dari penelitian-penelitian terdahulu  yang  membahas tentang interaksi masyarakat Baduy dengan orang luar Baduy.
Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dari berbagai sumber yang relevan dan membahas secara dekriptif  berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  wawancara,  terutama  berkaitan dengan  upaya  proses  pembangunan  dan  pemberdayaan  perubahan  suku  Baduy melalui partisipasi politik pada Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Consciousness Raising
Pengertian  Konsientisasi  dari  Bahasa  Inggris,  berasal  dari  kata conscience ; kata  hati,    suara  hati,  hati  nurani  (Echols  dan  Shadily,  1975).  Sedangkan consciousness  raising dalam  Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  peningkatan kesadaran.  Kesadaran  dalam  konteks consciousness  raising yang  dibahas  adalah berkaitan  dengan  kondisi  seseorang  yang  berkaitan  dengan  hidupnya  dalam mencapai  kehidupan  yang  lebih  baik.  Meisner  (2014:155)  mendefinisikan consciousness  raising sebagai  suatu  strategi  perubahan  sosial  yang  merupakan bentuk komunikasi ataupun aktivitas lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran  seseorang  atau  masyarakat  tentang  kondisi  spesifik  mereka  atau  cara untuk mengatasinya.
Terminologi consciousness  raising digunakan  lebih  banyak  untuk mendeskripsikan strategi gerakan perempuan dalam feminisme gelombang kedua. Para  aktivis  perempuan  menggunakan  strategi  komunikasi  yang  berbasis  pada membangkitkan  kesadaran  perempuan  akan  ketertindasan  mereka  untuk mengedepankan  isu-isu  yang  berkaitan  dengan  gender.  Selain  itu, consciousness
raising dapat  juga  merujuk  pada  istilah  Bahasa  Inggris  dari conscientização (Bahasa  Portugis)  atau konsientisasi (Bahasa  Indonesia)  yang  berarti  penyadaran yang  berkaitan  dengan  teori  Paulo  Freire  yang  banyak  digunakan  dalam pendekatan komunikasi pembangunan di masa kini.
Proses  konsientisasi,  yaitu  pembangkitan  kesadaran  kritis  atau critical consciousness raising (conscientização dalam Bahasa Portugis, bahasa asli Freire) yang  digagas  Paulo  Freire,  merupakan  proses  pembangkitan  kesadaran  yang berakar  dari  ilmu  pedagogi  atau  pendidikan  dan  pengajaran,  khususnya pendidikan  orang  dewasa.  Aspek  yang  mendasari  konsientisasi  Freire  ini  mirip dengan  prinsip consciousness  raising para  feminis  yang  telah  dijabarkan sebelumnya,  yaitu  berasal  dari  ketertindasan  dan  mengedepankan  aksi  kolektif dan dialog dalam mencapai perubahan sosial. Akan tetapi, konsientisasi Freire ini berbeda  dengan consciousness  raising pada  gerakan  perempuan  karena  pada consciousness  raising gerakan  perempuan  dapat  melibatkan  transmisi pengetahuan  yang  telah  dipilah  sebelumnya (preselected  knowledge), yaitu peningkatan  kesadaran  terjadi  pada  pengungkapan  pengetahuan  tersebut (Goldbard, 2006).
Kesadaran  merupakan  konsep  yang  menghubungkan  proses  individu  dan kolektif sehingga proses individu seperti identifikasi, kognisi, emosi dan motivasi menghasilkan  aksi.  Definisi  melibatkan  empat  unsur-unsur  independen:  (1) perasaan  bahwa  nasib  seseorang  terkait  dengan  anggota  lain  dari  kelompok  atau kategori  (gay,  petani,  perempuan,  kulit  hitam),  (2)  puas  dengan  kekuatan  dan pengaruh kelompok, (3) keyakinan bahwa perbedaan kekuasaan adalah hasil dari struktur  daripada  faktor-faktor  individu,  dan  (4)  orientasi  kolektif  menebus ketidakadilan(Stekelenburg, Klandermans 2007).
Konsep  penyadaran  tidak  menyebabkan  orang  untuk  fanatisme  merusak. Sebaliknya,  dengan  menciptakan  penyadaran  memungkinkan  orang  untuk memasuki  proses  sejarah  sebagai  subjek  yang  bertanggung  jawab.  Penyadaran membantu  mereka  dalam  mencari  penegasan  diri  dan  dengan  demikian menghindari fanatisme. Kebangkitan kesadaran kritis sebagai cara untuk ekspresi ketidakpuasan sosial yang merupakan komponen nyata dari situasi yang menindas (Freire 2000).
Dalam  konsientisasi  Freire,  peningkatan  kesadaran  berarti  mendobrak mitologi yang ada untuk meraih tingkat kesadaran baru khususnya kesadaran akan ketertindasan, menjadi obyekdari kuasa seseorang daripada subyekyang memiliki keinginan  sendiri.  Proses  konsientisasi  meliputi  mengidentifikasi  kontradiksi dalam pengalaman melalui dialog, sehingga menjadi bagian dari proses mengubah dunia. Freire menemukan bahwa mereka yang dirugikan dalam masyarakat –kaum tertindas–  tidak  menyadari  posisi  ketertindasan  mereka  dan  bahkan  takut  akan kebebasan dan proses penyadaran diri sendiri (Freire, 2000).
Berangkat  dari  kenyataan  tersebut,  Freire,  mengembangkan  suatu  proses pembelajaran  yang  dimulai  dari  penempatan  fisik,  emosional  dan  intelektual seseorang untuk kemudian membawa mereka menuju kesadaran kritis akan situasi ketertindasan  mereka,  termasuk  di  dalamnya  mengerti  tentang  struktur  dominasi atau  kekuasaan,  dan  apa  yang  dapat  mereka  lakukan  untuk  memperbaikinya (Collins,  2001).  Bagi  Freire,  proses  konsientisasi  atau  pembangkitan  kesadaran kritis  ini  adalah  proses  melawan  “dehumanisasi”  atau  proses  perjuangan “humanisasi”, baik bagi kaum tertindas maupun kaum penindas.
Dengan kata lain, menurut Freire, konsientisasi tidak hanya ditujukan untuk mereka  yang  terpinggirkan  tetapi  juga  bagi  para  penindas  mereka  atau  pemilik kekuasaan,  sehingga  proses  pembebasan  berlaku  terhadap  semua  manusia–baik yang tertindas maupun penindas. Freire mengidentifikasi tiga tingkatan kesadaran, yaitu  semi-intransitif,  naif,  dan  kritis  transitif.  Di  dasar  tingkatan  kesadaran  ini, yang  paling  bawah  yaitu  kesadaran  intransitif,  dimana  seseorang  benar-benar tidak  sadar  akan  posisi  mereka  dan  hanya  terikat  pada  kebutuhan  jasmani,  tidak sadar  akan  sejarah  dan  tenggelam  dalam  masa  kini  yang  menindas(Manggeng, 2005:42). Tiga tingkatan kesadaran lainnya dijabarkan sebagai berikut:
Dalam  pembahasan  ini  akan  dikemukakan  studi  kasus  berkaitan  dengan consciousness raising suku Baduy, dimana keberadaan Suku Baduy saat ini antara 5000-8000  orang  (Swarna,  2013).  Baduy  merupakan  salah  satu  suku  yang menerapkan isolasi dari dunia luar.
Jika  sekarang  kita  mengenal  kelompok  masyarakat  ini  dengan  sebutan “Baduy”, maka sejatinya sebutan itu bukanlah berasal dari mereka sendiri. Istilah “Baduy” semula berakar dari kata badoe’i, badoei, dan badoewi, yang  diberikan oleh orang-orang Belanda ketika membuat laporan etnografi di wilayah Lebak ini (Permana,  2010:  27).  Sedangkan,  orang  Baduy  sendiri  lebih  senang  jika  disapa atau menyebut dirinya dengan Urang Kanekes atau Urang Rawayan.
Suku  Baduy  tergolong  ke  dalam  masyarakat  terasing  yang  mendiami  53 kampung di Desa Kanekes, kawasan Pegunungan Kendeng, dengan kondisi alam yang berbukit-bukit berada di ketinggian 500-1.200 meter di atas permukaan laut. Kawasan  ini  juga  dilewati  aliran  Sungai  Ciujung.  Secara  administratif,  Desa Kanekes termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi  Banten.  Dengan  tanah  hak  ulayat  seluas  5.136,58  hektar,  masyarakat Baduy  mendapat  kewenangan  untuk  mengelola  sendiri  kawasan  adat  tersebut. Daerah  yang  dijadikan  hunian  berada  di  celah  bukit,  lereng  tebing,  dan  lembah yang  ditumbuhi  pepohonan  besar.  Di  sekeliling  alam  lingkungan  merupakan padang  ilalang  dan  semak  belukar  yang  hidup  dengan  suburnya.  Perkampungan dibangun  secara  berkelompok  dengan  jarak  dari  satu  kampung  ke  kampung lainnya  belasan  kilometer,  dihubungkan  dengan  jalan  setapak  (Hendriawan, 2017).
Dari  segi  budaya,  orang  Baduy  atau  Urang  Rawayan  adalah  sekelompok komunitas  Sunda  yang  kebudayaannya  dianggap culture  minority (kebudayaan minoritas).  Namun  Orang  Baduy  sangat  cerdas  dalam  memelihara  identitas  diri etnisnya.  Identitas  diri  pada  umumnya  ditampakkan  lewat  cara  berpakaian. Pakaian  orang  Baduy,  sangat  khas  berciri  etnik.  Mereka  tidak  malu  berpakaian yang tidak biasa digunakan masyarakat umumnya.
Dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehari-hari,  dari  segi  materi  orang Baduy  belum  pernah  mengharapkan  bantuan  dari  luar.  Mereka  mampu  secara mandiri  dengan  cara  bercocok  tanam  dan  berladang,  menjual  hasil  kerajinan tangan  khas  Baduy,  seperti  Koja  dan  Jarog  (tas  yang  terbuat  dari  kulit  kayu Teureup);  tenunan  berupa  selendang,  baju,  celana,  ikat  kepala,  sarung  serta golok/parang, juga berburu. Lauk istimewa bagi orang Baduy adalah ikan asin.
Masyarakat Baduy bagaikan sebuah  “negara” yang tatanan hidupnya diatur oleh  hukum  adat  yang  sangat  kuat.  Seperti  halnya  dituturkan  oleh  Kamlan  (55 tahun) warga Baduy Dalam ketika ditanya mengenai keikutsertaan dalam Pemilu: “Kami mah ngilu kumaha Puun bae” (Kami mengikuti perintah kepala suku).
Februari 2019, Volume 17, No. 1
Orang  Baduy  bertutur  dengan  bahasa  Sunda.  Permana  (2010),  menyebut bahasa Baduy termasuk dialek Sunda-Banten, khususnya subdialek Baduy. Selain itu  bahasa  Baduy  memiliki  kosa  kata  tersendiri  dan  beberapa  jenis  struktur kalimat.  Bahasa  yang  dipakai  mereka  tidak  mengenal  tingkatan  bahasa  atau pemakaian  bahasa  berdasarkan  status  sosial.  Rasa  hormat  pada  orang  lain  tidak diperlihatkan  lewat  kata-kata  khusus,  tetapi  lewat  tingkah  laku  mereka.  Adat mengharuskan  mereka  berbahasa  Sunda  untuk  mempertahankan  kemurnian budaya  masyarakat.  Namun,  tak  sulit  menemukan  orang  Baduy  yang  bisa berbahasa  Indonesia,  terutama  bagi  Baduy  Luar.  Mereka  yang  fasih  berbahasa Indonesia, biasanya Baduy Luar yang sering bepergian ke kota.
Di  antara  kelompok  yang  menjalankan  konsep consciousness  raising bagi suku  Baduy  adalah  KH  Zainuddin  Amir,Pimpinan  Pondok  Pesantren  Modern Sultan  Hasanuddin,  Leuwidamar,  dan  KH  Izzuddin,  dari  FKPM  (Forum Komunikasi  Pondok  Modern)  Lebak.  Keduanya  termasuk  orang  yang  aktif melakukan pemberdayaan dalam konteks komunikasi pembangunan karakter bagi orang-orang  Baduy.  Bahkan  Zainuddin  Amir,  diakuinya  sudah  melakukan consciousness raising ini sejak tahun 1980. Zainuddin menyebut lima cara dalam mensosialisasikan  peningkatan  penyadaran  terhadap  masyarakat  Suku  Baduy, yaitu  dengan  (1)  keagamaan,  (2)pendidikan,  (3)  keamanan,  (4)  pemukiman  dan (5) kesejahteraan.
Dalam  kegiatan  keagamaan,  misalnya,  warga  Baduy  yang  beragama  Islam sedikit  demi  sedikit  melaksanakan  syariat  Islam  seperti  pelaksanaan  khitan  bagi anak  laki-laki  yang  biasa  dilaksanakan  orang  muslim  pada  umumnya.  Mereka menyebut  tukang  khitan  dengan  sebutan bengkong .  Rupanya  kata bengkong ini, berasal  dari  bahasa  “kirata”  atau  dikira-kira  tapi  nyata  yaitu,  “anakna  jebeng bapakna  ngawangkong,”  artinya,  anaknya  menangis  setelah  disunat  sedang ayahnya ngobrol dengan  tukang  sunat  tersebut.  Menurut  Izzudin,  keterlibatan pondok  pesantren  dan  FKPM  tersebut,  menjadi distingsi bahwa  sebagian  Suku Baduy  dewasa  ini  tengah  berubah  mengikuti  perkembangan  zaman  dengan  tidak meninggalkan tradisi yang mereka anut. Izzuddin menyebutkan, di antara kegiatan FKPM adalah mengawal program pemerintah seperti penyelenggaraan pendidikan dan sosialisasi Pemilu.

## Partisipasi Politik
Partisipasi  politik  sebagai  kegiatan  warga  negara  yang  bertindak  sebagai pribadi-pribadi, sesuai yang dimaksud keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat  individual  atau  kolektif,  terorganisir  atau  spontan,  mantap  atau  secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Huntington dan Nelson,  1997).  Oleh  sebab  itu,  di  negara-negara  demokrasi  pada  umumnya menganggap  jika  partisipasi  masyarakatnya  lebih  banyak,  maka  akan  lebih  baik. Dalam implementasinya, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Budiardjo, 2008).
Bagi  masyarakat  Baduy,  setiap  kegiatan  Pemilihan  Umum  selalu menyesuaikan kondisi serta kebutuhan dan pertimbangan adat. Masyarakat Baduy telah  mengikuti  pemilihan  umum  setelah  reformasi  sebanyak  lima  kali  yakni, Pemilu  2004,  Pilkada  Provinsi  2008,Pemilu  2009,  Pemilu  2014,  dan  Pilkada
Provinsi  2017.  Sebelum  reformasi  masyarakat  Baduy  tidak  menggunakan  hak suaranya, mereka lebih memperhatikan dan memilih diam dengan istilah Lunang (milu  kanu  meunang) artinya  ikut  pada  yang  menang(Kurnia,  2010:279). Partisipasi dalam Pemilihan Umum menurut Nimmo adalah tipe partisipasi rakyat yang dipublikasikan dengan memberikan suara.
Namun  terdapat  berbagai  kemungkinan  tindakan  pemilihan  itu  dari  yang paling mudah hingga yang paling sulit dalam penggunaan waktu, uang dan energi (Nimmo, 2010: 132). Pertama, identifikasi dengan partai politik yakni ikatan erat kepada  partai  politik  utama  yang  satu  atau  yang  lain.  Kedua,  pendaftaran  untuk memilih,  meliputi  syarat-syarat  seseorang  memiliki  hak  dalam  pemilihan  umum, seperti  usia,  domisili,  dll.  Ketiga,  pemberian  suara  dalam  pemilihan  umum meliputi  tingkat  partisipasi  khalayak  dalam  mengikuti  pemilu.  Keempat, pengambilan  bagian  dalam  kampanye,  apakah  khalayak  dalam  satu  komunitas tersebut  secara  aktif  mengambil  bagian  dalam  proses  kampanye  (Nimmo,  2010: 134).
Pada Pilkada Banten 2017 lalu , Pasangan Rano-Embay nomor urut 2 unggul di  sejumlah  tempat  pemungutan  suara  (TPS)  di  kawasan  pedalaman  masyarakat Baduy. Pilkada Banten di kawasan Baduy dari empat TPS tercatat 954 suara dan pasangan  Rano-Embay  unggul  dengan  meraih  634  suara.  Sedangkan,  perolehan suara  pasangan  Wahidin-Andika  sebanyak  320  suara.  Meski  demikian,  secara keseluruhan  di  Provinsi  Banten,  suara  terbanyak  diraih  oleh  pasangan  Wahidin- Andika yang kini sudah ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur.
Selama  ini,  Pilkada  Banten  di  kawasan  masyarakat  Baduy  berlangsung aman  dan  lancar.  Dalam  partisipasi  politik,  minat  masyarakat  Baduy  cukup antusias  dengan  mendatangi  TPS  untuk  menggunakan  hak  pilihnya.  Partisipasi yang  meningkat  ini  adalah  bukti  dari  suksesnya  sosialisasi  politik  di  kalangan suku  Baduy  baik  yang  dilakukan  oleh  tokoh  masyarakat  ataupun  pemerintah. Suku  Baduy  yang  dahulu  sangat  tertutup  terhadap  hal-hal  baru  dari  dunia  luar, kini  telah  membuka  diri  dan  menggunakan  hak  pilihnya  dalam  pemilu. Pemerintah  juga  mengakomodasi  kepentingan  suku  Baduy,  karena  walau bagaimanapun,  suku  Baduy  adalah  bagian  dari  Indonesia  dan  merupakan  warga negara Indonesia juga.
Terkait dengan konteks Pemilu, masyarakat Baduy, terbagi menjadi 2 (dua) struktur yang mempengaruhi perilaku mereka. Struktur pertama adalah aturan adat atau  amanat  leluhur Pikukuh  Karuhun yang  dipegang  teguh  warga  Baduy  Luar. Sedangkan  struktur  kedua  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  Pemilu  beserta  peraturan  turunannya,  yang  mengacu  pada  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD.  Struktur  adat  dilegitimasi  oleh  lembaga  adat yang dipimpin oleh Pu’un, beserta Jaro sebagai jajarannya, dan Pangiwa sebagai ujung  tombak  ke  masyarakat.  Sementara  struktur  peraturan  Pemilu  dilegitimasi oleh KPU, KPUD, dan PPS beserta aparat pemerintahan Desa.
Kemudian  kekuasaan  legitimasi  merupakan  kemampuan  untuk  mendesak pengaruhnya  karena  posisi  atau  jabatan  sosialnya,  yaitu Pu’un dan  tokoh-tokoh adat,  serta  pemerintah  (Desa,  Kecamatan,  Kabupaten,  Provinsi).  Bentuk kepercayaan  dan  kesederhanaan  ini  merefleksikan  nilai  kejujuran  yang  ada  di warga Baduy Luar. Warga Baduy Luar memandang penting nilai kejujuran karena dapat menggambarkan nilai kesederhanaan dan kepercayaan antar sesama warga.
Februari 2019, Volume 17, No. 1
Pemilu  menurut  tokoh  adat  Baduy  tidak  terlalu  berpengaruh,  karena  tatanan sistem  yang  berlaku  antara  masyarakat  Baduy  dan  di  luar  Baduy  berbeda. Sehingga  dampak  yang  ditimbulkan  dari  proses  demokrasi  tersebut  tidak  terlalu berpengaruh  kepada  komunitas  adat  baduy  secara  keseluruhan.  Partisipasi sebagian  masyarakat  Baduy  dalam  pemilu  tersebut  untuk  membuktikan  bahwa masyarakat Baduy juga peduli dan menghargai pemerintah (Kurnia, 2010).

## Suku Baduy Era Digital
Komunitas  Baduy  tidak  tahu  bentuk  tulisan,  mereka  hanya  tahu  yang diucapkan  bahasa.  Oleh  karena  itu,  komunikasi  mereka  diwariskan  dari  generasi ke  generasi  dalam  bentuk  naratif.  Komunitas  Baduy  melihat  catatan  waktu  dan semua peristiwa dalam kehidupannya, sebagai proses yang setara dengan keadaan alam semesta (Pawiro, 2013). Asal-usul dan penamaan Baduy sendiri dapat dibagi menjadi dua istilah: yaitu istilah yang diberikan oleh orang di luar komunitas dan istilah  yang  mereka  sebut  sendiri.  Istilah  mana  yang  lebih  dikenal  akan bergantung  pada  frekuensi  istilah  yang  sedang  digunakan.  Ditegaskan  Edi  S Ekadjati  (2009),  nama  Baduy  saat  ini  telah  digunakan  sebagai  sebutan  untuk sekelompok  orang  yang  tinggal  di  Desa  Kanekes,  tampaknya  diberikan  setelah Islam memasuki daerah Banten utara pada abad ke-16.
Suku  Baduy  adalah  sekelompok  penduduk  asli  yang  mendiami  daerah sekitar  gunung  Kendeng  Ciujung,  secara  administratif  wilayah  Desa  Kanekes, Kecamatan  Leuwidamar,  Kabupaten  Lebak,  Provinsi  Banten.  Luas  tanah  dari Baduy  seluas  5.101,85  hektar  (Asep  Kurnia:  2010).  Sebagian  besar  lahan  dibuat dataran  tinggi  pegunungan  dengan  lembah  dari  lembah  sungai  dan  bagian  atas dari sungai yang mengalir ke utara. Bagian tengah dan selatan desa adalah hutan lindung  atau  orang  Baduy  sering  menyebutnya  leuweung  karamat  (dilindungi hutan). Suku Baduy memiliki tiga tangtus (kursi pemerintahan), yang berbasis di Cikeusik  Cikertawana,  dan  Cibeo.  Selain  ketiga  lembur  (desa),  ada  58 permukiman  desa  lainnya  dari  komunitas  Baduy  Luar.  Berdasarkan  mereka pemukiman,  orang  Baduy  dibagi  menjadi  tiga  kelompok  yang  hidup  berbeda daerah. Grup-grup ini adalah:
Pertama, Baduy  Dalam  (Kanekes  Dalam).  Komunitas  Baduy  Dalam  hidup di  tiga  wilayah  utama,  yaitu  Cikeusik,  Cikertawana  dan  Cibeo.  Masyarakat  ini sedang berlatih pikukuh karuhun (tradisional bea cukai), misalnya, mereka hanya diizinkan memakai pakaian dengan dua warna-warna itu hitam dan putih, dan di samping  itu  mereka  juga  memakai  totopong  putih  (bando).  Baduy  tidak menggunakan  benda  modern,  seperti  elektronik  dan  bahan  kimia.  Mereka membuat  pakaian  mereka  sendiri  dari  bahan-bahan  alami  ditemukan  di  sekitar komunitas. Jika pakaian itu dijahit, tentu mereka menjahitnya diri mereka sendiri dengan tangan (Kurnia, 2010).
Kedua, Baduy  Luar  (Kanekes  Luar).  Kelompok  kedua  adalah  Baduy  Luar yang  dicirikan  oleh  pakaian  hitam  atau  biru  gelap.  Mereka  juga  memakai  ikat kepala  dengan  warna  biru  dan  pra-dominan  biru  batik.  Komunitas  ini  tinggal  di desa-desa  sekitar  wilayah  utama  Desa  Kanekes.  Komunitas  Baduy  Luar  adalah Baduy  yang  terisolasi  karena  beberapa  alasan  seperti  melanggar  adat  istiadat  di daerah Inner Kanekes,  menikah  seseorang  di  luar Inner Kanekes,  atau mengundurkan  diri  dari  Baduy  Dalam  dengan  berbagai  alasan.  Awalnya,  Baduy Luar adalah Baduy, siapa ditugaskan untuk menjaga keaslian Baduy dalam fungsi mereka sebagai filter untuk setiap budaya asing (wawancara dengan Kepek (53),
warga  Baduy  Luar).  Karena  itu  Komunitas  Baduy  Luar  ada  sekarang menggunakan  peralatan  modern  seperti  ponsel,  barang  elektronik,  bahan  kimia, dan  perangkat  teknologi  lainnya.  Namun  di  beberapa  acara,  masyarakat  Baduy luar masih menerima dan mengakui tradisi Baduy pribumi.
Ketiga, yaitu  Dangka  Baduy,  adalah  mereka  yang  benar-benar  telah meninggalkan  Baduy,  baik  secara  geografis  maupun  budaya.  Mereka  adalah keturunan  dari  Baduy  Dalam  atau  Luar,  tetapi  umumnya  tidak  tinggal  di  daerah Kanekes misalnya tinggal di daerah Kompol di kecamatan Lewidamar. Meskipun mereka  tidak  melakukannya  harus  mengamati  tradisi  Baduy,  mereka  masih mengaku sebagai orang  Baduy dan dalam beberapa hal mereka masih mengikuti adat  orang  Baduy.  Ini  adalah  terbukti  ketika  ritual  diadakan  di  daerah  Baduy Dalam, beberapa dari mereka masih bergabung.
Meskipun  kawasan  Baduy  relatif  terpencil,  tetapi  mereka  tidak  harus ketinggalan informasi. Masyarakat Baduy memiliki hak yang sama dengan warga negara  lain.  Masyarakat  Baduy  berhak  memperoleh  sarana  telekomunikasi  yang memadai,  untuk  itu  beberapa  vendor  telekomunikasi  berusaha  menghadirkan sarana internet ke Lebak maupun wilayah terpencil lainnya.
Masyarakat  Baduy  bukanlah  masyarakat  dengan  adat  istiadat  kaku.  Dalam beberapa konsep adat, terkait dengan struktur budaya mereka sendiri, suku Baduy sangat  ketat,  tetapi  dalam  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  budaya  orang  lain, mereka  terbuka,  hormat,  dan  bersimpati  dan  terkadang  mereka  mengadopsi budaya  orang  lain  yang  tentu  saja,  tidak  bertentangan  dengan  budaya  mereka sendiri.  Kita  dapat  mengajukan  mengetahui,  bagaimana Consciousness  Raising menurut Baduy saat menerima pengaruh dan pemanfaatan akses nformasi digital.
Pada  2010,  misalnya,  diresmikan  Pusat  Pelatihan  Internet  di  SD  Negeri  II Bojong  Menteng,  kawasan  Baduy,  di  Desa  Ciboleger,  Leuwidamar,  Kabupaten Lebak  dilanjutkan  dengan  peresmian  pelatihan  internet  bagi  masyarakat  Baduy, guru-guru,  siswa  dan  masyarakat  di  Kabupaten  Lebak.  Pelatihan  internet  yang sepenuhnya  difasilitasi  oleh  BUMN  PT  Telkom  tersebut  dimaksudkan  untuk memberikan  pengetahuan  dan  keterampilan  memanfaatkan  internet.  Kepek  (53), seorang  warga  Baduy  Luar  mengatakan,  dalam  bahasa  Indonesia: Asalkan  ada kuota internet kami tidak merasa kesulitan berhubungan dengan dunia luar. Bagi warga  Baduy,  internet  juga  bermanfaat  untuk  pendidikan,  membuka  wawasan, maupun menunjang berbagai aktivitas kehidupan lainnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Komunikasi pembangunan dapat berperan dalam pengembangan masyarakat  pedesaan  yang  terisolir  dari  dunia  metropolis.  Konsep  peningkatan kesadaran  kritis  Suku  Baduy  sangat  memungkinkan  untuk  berubah  menuju kondisi  yang  lebih  baik.  Hasil  penelitian  mengindikasikan  bahwa consciousness raising sebagai  proses  komunikasi  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  mengukur  partisipasi politik  pada  Suku  Baduy. Jika  merujuk  pada  studi  Freire,  tingkat  kesadaran Suku  Baduy  dapat  digolongkan  pada kesadaran  magis  atau  semi-intransitif. Tingkat kesadaran ini ditandai dengan penerimaan Suku Baduy terhadap kekuatan magis, dimana mereka tidak memiliki kontrol sehingga harus patuh pada situasi- situasi tertentu.
Februari 2019, Volume 17, No. 1
Di lain pihak keterlibatan mereka yang cukup signifikan pada setiap Pemilu menjadi bukti ketaatan Suku Baduy terhadap aturan pemerintah. Meskipun dalam situasi  tertentu  struktur  adat  memiliki  kekuasaan  untuk  melarang  masyarakatnya mengikuti  Pemilu  atau  Pilkada.  Maka  di  sinilah  pentingnya  sinergi  antara pemerintah  dan  stakeholder  dalam  pemberdayaan consciousness  raising di  Suku Baduy, seperti yang dilakukan oleh KH Zainuddin Amir dan KH Izzuddin melalui berbagai kegiatan sosialisai dan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Abdurrahman  Misno  Bambang  Pawiro.  2013.    Baduy  Pluralism:  From  Myth  to  Reality. Al-Albab Borneo Journal Of Religious Studies (BJRS), Vol 2 (1): 111-124.
Manggeng,  Marthen.  2005.  Pendidikan  Yang  Membebaskan  Menurut  Paulo  Freire  dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia. INTIM - Jurnal Teologi Kontekstual , vol 8 (Semester Genap): 41-44.

## Buku
Budiardjo, Miriam. 1982. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: PT.Gramedia.
Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT GramediaPustakaUtama.
Budiman,  A.  2000. Teori  Pembangunan  Dunia  Ketiga. Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Ekadjati,  Edi  S.  2010. Kebudayaan  Sunda  (Suatu  Tinjauan  Sejarah). Jakarta:  Pustaka Jaya
Freire, Paulo. 1970. Pedagogy of the oppressed. New York: The Seabury Press.
Freire, Paulo. 1984. Pendidikan sebagai praktek pembebasan. Jakarta: PT Gramedia.
Freire,  Paulo.  1999. The  Politic  of  Education:  Culture,  Power,  and  Liberation. (Terjemahan). Yogyakarta: Penerbit ReaD (Research, Education and Dialog).
Freire, Paulo. 2000. Pendidikan Kaum Tertindas. Jakarta: LP3ES.
Harun  R,  Ardianto  E.  2011. Komunikasi  Pembangunan  dan  Perubahan  Sosial .  Jakarta (ID): Rajawali Press.
Hendriawan,  Aep  Dian.  2017. Pesona  Wisata  di  Tanah  Lebak .  Lebak:  Bagian  Humas Setda Kabupaten Lebak
Kurnia, Asep dan Ahmad Syihabudin. 2010. Saatnya Badui Bicara. Jakarta: Bumi Aksara dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Naisbitt, John. 1984. Megatrends: Ten New  Directions Transforming Our Lives, Warner Books.
Nimmo,  Dan.  2011. Komunikasi  Politik:  Komunikator,  Pesan  dan  Media. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya
P.  Huntington,  Samuel  dan  Joan  M.  Nelson.  1997. No  Easy  Choice:Political Participation In Developing Countries Cambridge. Mass: Harvard University Press Permana. Eka. Cecep. 2010. Kearifan Lokal masyarakat Baduy dalam Mitigasi Bencana . Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
Rogers,  E.  M  (Ed).  (1989) Komunikasidan  Pembangunan:  Perspektif  Kritis. Jakarta: LP3S.
Sajogyo,  ed.  (1997). Menciptakan  Visi:  Mendukung  Pengembangan Kelompok  Swadaya Mandiri dalam Gerakan Nasional PPK. PuspaSwara: Jakarta.
Satori,  Djam’an  dan  Aan  Komariah.  2014. Metodologi  Penelitian  Kualitatif Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.
Schramm,  Wilbur.    1964.  “ Mass  Media  and  National  Development:  The  Role  of Information  in  Developing  Countries”. Sanford  University  Press.  Stanford, California and UNESCO, Place de Fontenoy. Paris.