Jurnal Inovasi, Evaluasi, dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP) Volume 2, Nomor 2, Desember , 2022, (Hal. 61-67)

## Konsep Dasar dan Teori Partisipasi Pendidikan
Nana Suryana 1 , Mumuh 2 , Cecep Hilman 3 1,2 Mahasiswa Pascasarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi, Indonesia
3 Dosen Pascasarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi, Indonesia E-mail: naazzamy20@gmail.com , mumuhsuhanda@gmail.com , cecephilman77@gmail.com
Article History: Received: 2022-10-22  ||  Revised: 2022-11-26  ||  Published: 2022-12-29 Sejarah Artikel : Diterima: 2022-10-22  ||  Direvisi: 2022-11-26  ||  Dipublikasi: 2022-12-29

## Abstract
Among the problems in education at this time is the lack of participation between educational institutions, the community, or policyholders in carrying out education, the inequality of the role of participation results in the learning process not being optimal. Then it becomes a necessity for all of us to revitalize the understanding and  application  of  participation  theory  so  that  the  purpose  of  education  can  be  carried  out  perfectly.  In previous studies, it has been found that the role of community  participation is very vital in carrying out its function  as  a  supporter  of  education.  Communities  that  provide  support  for  education,  by  participating  in organizing,  running,  and  evaluating  together  the  results  of  education,  will  be  easier  to  create  an  education system that is following the urgent needs of education in the community. The community will benefit from this participation by giving birth to a new, more intellectual society, and can overcome life problems that occur in society. The lack of public awareness in playing an active role in educational activities will result in education that can only be controlled and formed by educational institutions, regardless of community needs so that the resulting graduates are not able to provide life solutions, even just as a burden on society that is worth zero. Keywords: Participation; Community; Education.

## Abstrak
Diantara  Permasalahan  dalam  pendidikan  pada  saat  ini  adalah  kurangnya  partisipasi  antara  lembaga pendidikan, masyarakat, atau para pemegang kebijakan dalam menjalankan Pendidikan, ketimpangan peran partisipasi  mengakibatkan  proses  pembelajaran  tidak  maksimal.  Maka  menjadi  sebuah  keharusan  bagi  kita semua  untuk  merevitalisasi  pemahaman  dan  penerapan  teori  partisipasi,  sehingga  tujuan  Pendidikan  dapat terlaksana  dengan  sempurna.  Dalam  penelitian  sebelumnya  telah  ditemukan  bahwa  peran  partisipasi masyarakat  sangat  vital  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  pendukung  Pendidikan.  Masyarakat  yang memberikan  dukungan  terhadap  Pendidikan,  dengan  ikut  serta  dalam  mengadakan,  menjalankan,  serta mengevaluasi  Bersama  hasil  Pendidikan,  akan  lebih  mudah  menciptakan  system  Pendidikan  yang  sesuai dengan kebutuhan Pendidikan yang urgent di masyarakat.  Masyarakat akan mendapatkan keuntungan dalam partisipasi  ini  dengan  melahirkan  masyarakat  baru  yang  lebih  intelektual,  dan  bisa  mengatasi  problem kehidupan yang terjadi di masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperan aktif dalam kegiatan Pendidikan  akan  mengakibatkan  Pendidikan  yang  hanya  dapat  dikontrol  dan  dibentuk  oleh  Lembaga Pendidikan  saja,  tanpa  melihat  kebutuhan  masyarakat,  sehingga  lulusan  yang  dihasilkan  tidak  mampu memberikan solusi kehidupan, bahkan hanya sebagai beban masyarakat yang bernilai nol.
Kata kunci: Partisipasi; Masyarakat; Pendidikan.

## I. PENDAHULUAN
Membicarakan tentang partisipasi di seputar kehidupan manusia, tentunya sudah menjadi hal yang terbiasa dilakukan sejak jaman terdahlulu. Namun seirirng waktu nilai-nilai kebersamaan itu pun mengalami  perubahan,  terutama  saat  ini  manusia  terFokuskan  pada  teknologi  yang  mengurangi intensitas pertemuan dalam bermasyarakat, diantaranya dalam hal partisipasi masyarakat terkait dengan  pendidikan. Semakin  maju  tekonologi,  manusia  terpengaruh  untuk  lebih  praktis  dalam komunikasi melalui jejaring social internet, termasuk dalam dunia pendidikan proses pembelajaran
lebih banyak menggunakan teknologi internet, sehingga pembelajaran dapat banyak dilaksanakan dari  jarak  jauh,  tanpa  harus  tatap  muka.  Begitu  juga  pihak  sekolah  dan  orang  tua  lebih  banyak berkomunikasi  melalui  jejaring  sosial  internet  dibandingkan  bertatap  muka  langsung.    Semakin luas  jangkauan  internet,  dunia  semakin  dekat,  namun  kedekatan  sesame  manusia  semakin  jauh. Ketika orang membicarakan partisipasi (dalam sesuatu program atau kegiatan) maka akan sering sekali  terumuskan  sebagai  harus  mencakup  partisipasi  dalam  perencanaan  (pengambilan keputusan), pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan pemantauan serta evaluasi.

## II. METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  studi  literatur  sebagai  pendekatan  penelitiannya.  Dengan  mempelajari berbagai  artikel  seputar  partisipasi  yang  dilakukan  sekolah,  masyarakat,  pemerintah  dalam Pendidikan.  Data  diperoleh  dari  kajian  pustaka  dan  observasi  dari  pengalaman  penulis  sehingga terlahirlah kesimpulan kesimpulan yang akan dijabarkan dalam pembahasan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Partisipasi pendidikan
Partisipasi  dilihat  dari  segi  bahasa,  berasal  dari  bahas a  Inggris  “participation”  yang  berarti mengambil  bagian/keikutsertaan.  Menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia  pusat  bahasa, partisipasi  adalah  perihal  turut  berperan  serta  dalam  suatu  kegiatan,  keikutsertaan,  peran serta  di  dalamnya.  Partisipasi  merupakan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembuatan keputusan  mengenai  penggunaan  sumber  daya  publik  dan  pemecahan  masalah  publik. Partisipasi lebih  sering  diberi makna  keterlibatan orang secara  suka  rela  tanpa  tekanan  dan juga didefinisikan sebagai satu kontribusi dari wujud kesediaan masyarakat secara suka rela dalam  setiap  program  kegiatan,  diantara  bentuknya  adalah  memberikan  ide  atau  gagasan dalam  perencanaan  pembangunan  masyarakat.  Partisipasi  adalah  pelibatan  seseorang  atau beberapa  orang  dalam  suatu  kegiatan.  Keterlibatan  dapat  berupa  keterlibatan  mental  dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala  kegiatan  yang  dilaksanakan  serta  mendukung  percepatan  tujuan  dan  tanggungjawab atas  segala  keterlibatan.  Partisipasi  merupakan  upaya  uluran  atau  tawaran  dari  seseorang kepada  orang  lain  bisa  berupan  gagasan  pemikiran,  ucapan  perintah  atau  larangan,  dan tindakan dalam rangka memberikan kemanfaatan terhadap orang lain. Atau juga dapat berupa pemberian  barang  dan  jasa,  sehingga  mempermudah  proses  kinerja  sesuai  dengan  harapan. Pendidikan  merupakan  proses  peralihan  atau  transpormasi  peradaban  dari  waktu  ke  waktu yang  berisi  tentang  ilmu  dan  pengetahuan  yang  dialami  oleh  manusia,  untuk  mencapai peningakatan/pengembangan potensi manusia.
Konsep  (istilah)  partisipasi  kerap  diberi  makna  sebagai  peran  serta  aktif  seseorang  dalam keseluruhan  tahapan  (proses)  pembangunan  atau  program  apapun,  mencakup  tahap pembuatan  keputusan  (perencanaan),  pelaksanaan,  pemanfaatan  hasil,pemeliharaan,  dan pemantauan  serta  evaluasi  program.  Pemberian  makna  seperti  itu  sering  jaki  menjebak peneliti mengenai partisipasi masyarakat., sehingga, karena tidak selalu mungkin masyarakat berpartisipasi  secara  menyeluruh  (disebut  sebagai  partisipasi  propesianal),  maka  dari  itu tingkat  masyarkat  menjadi  rendah  karena  harus  terukur  dal  asspek  yang  sudah  disebutkan diatas.  Dalam  pandangan  Islam  Al-  Quran  menegaskan  sebuah  proses  partisipasi  tergambar dalam ayat diantaranya  memerintahkan seorang untuk menjaga diri dan keluarga lainnya dari terjerumusnya  pada  lembah  penistaan  agama  yang  berujung  penetapan  hidupnya  dalam kerusakan dan kekal dalam kehidupan neraka. Hal tersebut bersifat partisipasi kebijakan dari seorang  kepala  keluarga  terhadap  anggota  keluarganya,  atau  partisipasi  dari  seorang pemimpin terhadap staf karyawannya. Seperti digambarkan pula dalam kehidupan bernegara, seorang pemangku kebijakan dapat memberikan partisipasi berupa keluarnya suatu kebijakan tentang  pendidikan  bagi  warga  masyarakatnya.  Pendidikan  yang  berkaiatan  dengan keagamaan  bagi  masyarakat  diselenggarakan  oleh  pemerintah  atau  dapat  dilakukan  oleh kelompok  masyarakat  berdasar  pada  kelompok  keagamaannya  yang  disesuaikan  dengan undang-undang. Hal ini pun sesuai dengan QS. At Taubah ayat 122:
ْاوُهَّقَفَتَيِ ل ٞةَفِئٓاَط  ۡمُهۡنِ م  ٖةَق ۡرِف ِ لُك نِم  َرَفَن  َلَ ۡوَلَف
ٗۚ ةَّفٓاَك ْاوُرِفنَيِل َنوُنِم ۡؤُمۡلٱ َناَك اَمَو۞
ۡمِهۡيَلِإ ْا ٓوُعَج َر اَذِإ  ۡمُهَم ۡوَق ْاو ُرِذنُيِل َو ِنيِ دلٱ يِف
َنو ُرَذ ۡحَي  ۡمُهَّلَعَل
١٢٢
“Tidak sepatutnya bagi muk minin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi  dari  tiap-tiap  golongan  di  antara  mereka  beberapa  orang  untuk  memperdalam pengetahuan  mereka  tentang  agama  dan untuk  memberi  peringatan  kepada  kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.
Partisipasi  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat    tentunya  memiliki  kadar  yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan yang akan dicapainya secara individu atau pun secara kelompok yang secara aktif terlibat dalam memngambil alih  (memberikan kontribusi) untuk kepentingan (pendidikan) secara umum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, memonitoring, sampai  pada  pengevaluasiaan.  Partisipasi  dapat  berupa  penguatan  dalam  bidang  finansial, material,  akademik,  kurtural  budaya  dan  yang  lainnya.  Berbicara  tentang  pendidikan,  hal pertama  yang  tersirat  dalam  benak  kita  adalah  “sekolah”.  Sekolah  dalam  hal  ini  merupakan suatu  organisasi  publik  yang  memberikan  jasa  layanan  pendidikan  bagi  masyarakat  dalam rangka peningkatan kualitas individu  masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya,  menjadi suatu hal yang wajar apabila masyarakat menuntut tersedianya “sekolah yang baik” yang tercermin dari efektifitas kinerja sekolah yang bersangkutan. Di sinilah manajemen mutu pendidikan di sekolah menutut peran kepemimpinan kepala sekolah, profesionalisme guru, serta partisipasi masyarakat secara optimal. Mutu atau lebih sering disebut dengan istilah kualitas merupakan gambaran karakteristik menyeluruh dari barangatau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan pihak pengguna. Berkaitan dengan pendidikan di sekolah, mutu pendidikan  senantiasa  merujuk  pada  spesifikasi  pelayanan  pendidikan  yang  sesuai  dengan tujuan  atau  manfaat  dari  pendidikan  itu  sendiri.  Itulah  sebabnya,  dapat  dikatakan  bahwa keberhasilan  suatu  program  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh suatu  organisasi sekolah akan sangat sulit dicapai tanpa adanya keselarasan pandangan antara kepala sekolah, guru dan masyarakat  tentang  makna  pendidikan  yang  sebenarya,  serta  bagaimana  seharusnya  proses pendidikan  di  sekolah  itu  dilaksanakan.  Oleh  karenanya,  sudah  seharusnyalah  pimpinan sekolah  yang dalam  hal  ini  adalah  kepala  sekolah,  guru dan  masyarakat  bekerjasama secara terpadu  dalam  mewujudkan  setiap  cita-cita  pendidikan  untuk  membentuk  generasi  penerus yang berkualitas baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan moralnya.
Strategi  pelibatan  masyarakat  dalam  kegiatan  pendidikan  secara  garis  besar  dibagi  menjadi dua, yaitu:
1. Keterlibatan secara individual, seperti membuka kesempatan dan konsultasi seluas- luasnya bagi orang tua peserta didik untuk datang ke sekolah/maadrasah.
2. Keterlibatan secara organisatoris, yaitu keterlibatan melalui komite sekolah/madrasah, organisasi alumni, dunia usaha/kerja, dan melalui hubungan dengan instansi lain.

## B. Manfaat Partisipasi
Manfaat  partisipasi  yaitu  menuju  masyarakat  yang  bertanggung  jawab.  Masyarakat  yang berpartisipasi  dalam  kegiatan  publik,  akan  menjadikan  masyarakat  yang  bersangkutan membuka  cakrawala  dan  mempertimbangkan  kepentingan  publik  sehinggaorang  tersebut tidak  semata-mata  memikirkan  kepentingannya  sendiri,  tetapi  akan  lebih  memiliki  sifat bertanggung jawab mem-pertimbangkan kepentingan bersama. Meningkatkan proses belajar. Pengalaman  berpartisipasi  secara  psikologis  akan  memberikan  seseorang  kepercayaan  yang lebih  baik  untuk  berpartisipasi  lebih  jauh.  Menghilangkan  perasaan  terasing.  Melalui  turut aktifnya  dalam  suatu  kegiatan,  seseorang  tidak  akan  merasa  terasing,  karena  dengan berpartisipasi akan meningkatkan perasaan dalam seseorang bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat.  Menimbulkan  dukungan  dan  penerimaan  dari  rencana  Pemerintah.  Ketika seseorang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka akan cenderung memiliki kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi, program partisipasi masyarakat menambah legitimasi dan kredibilitas dari proses  perencanaan  kebijakan  publik,  serta  menambahkan  kepercayaan  publik  atas  proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan. Menciptakan kesadaran politik. Partisipasi
masyarakat  pada  tingkat  lokal,  menumbuhkan  pendidikan  nyata  dari  terjadinya  partisipasi, sehingga seseorang bisa belajar demokrasi. Jadi, dengan terus berpraktik, pemerintahan dalam skala kecil akan membuat masyarakat belajar tentang cara mempraktikkannya dalam lingkup yang  sudah  besar  lagi.  Keputusan  dari  hasil  partisipasi  mencerminkan  keinginan  dan kebutuhan masyarakat. Dengan melalui partisipasi masyarakat distribusi yang lebih adil atas keuntungan pembangunan akan didapat, maka rentang kepentingan yang lebih luas tercakup dalam proses pengambilan keputusan.
C. Bentuk Partisipasi Partisipasi  memiliki  tiga  bentuk,  yaitu:  1)  Pikiran.  Partisipasi  dalambentuk  ini  biasanya terdapat  dalam  mengidentifikasi masalah,  pencarian  solusi  alternatif  serta  perencanaan  aksi pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat untuk berpendapat terkait perkara yang sedang dirasakannya. 2) Tenaga. Partisipasi dalam bentuk tenaga dapat terwujud dalam  tahap  pelaksanaan.  3)  Uang.  Partisipasi  dalam  bentuk  uang  biasanya  dilaksanakan ketika dalam satu program mengalami kekurangan.

## D. Partisipasi pendidikan sebagai Hak
Pendidikan  sebagai  hak  asasi  manusia  yang  sangat  mendasar,  karenanya  manuisa  pertama (Nabi  Adam  ‘ala ihissalam)  tercipta  sudah  mendapatkan  pendidikan  dari  Allah,  sebagaimana firmannya  didalam  al  quran  surat  al  baqoroh  ayat  31” Dan  Dia  mengajarkan  kepada  Adam nama-nama  (benda-benda)  seluruhnya,  kemudian  mengemukakannya  kepada  para  Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang  benar!" .  Pendidikan  merupakan  hak  yang  sangat  asasi  bagi  masyarakat,  hak  ini  tidak hanya  sekedar  janji  melainkan  menjadi  hak  secara  konstitusional,  sebagiamana  tercantum dalam ketentuan undanag- undang dasar 1945  pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa : “ Tiap-tiap warga  negara  berhak  mendapatkan  pengajaran ”.  Maka  pendidikan  bagi  masyarakat  warga negara  menjadi  kewajiban  atas  pemerintah  untuk  mengusahakan,  menyelenggarakan pengajrannya  bagi  warganya  yang  diatur  dalam  pasal  31  ayat  2.  Bahkan  pada  ayat  34  nya pemerintah menjamin warga fakir - miskin dan anak-anak yang terlantar untuk mendapatkan hak  pendidikan.  Ada  tiga  faktor  yang  berpengaruh  kuat  dalam  membantu  anak  usia  dini tumbuh kembang dengan baik, yaitu sekolah, lingkungan (masyarakat), dan keluarga. Keluarga merupakan pembentuk pribadi anak yang pertama karena waktu yang dihabiskan anak paling banyak di rumah, Pertumbuhan dan perkembangan anak berbeda-beda sesuai dengan bawaan masing-masing.
Pendidikan  bagai  sebuah  pakaian  yang  tetap  akan  melekat  pada  tubuh  pemiliknya.  Maka keserasian pendidikan dengan pemakainya harus ada kesesuaian, baik dari segi ukuran atau jenjang-tingkat dan kebutuhan nilai-nilai yang sesuai dengan masyarakat dan negaranya. Maka pendidikan  tidak  bisa  pandang  sebagai  sebuah  barang  yang  dapat  diimpor  atau  diekspor. Dalam artian bahwa tujuan pendidikan masyarakat harus disesuaikan dengan kutur kearipan local.  Selanjutnya  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pendidikan yaitu  Undang-undang  No  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  pada  pasal  17 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa : Wajib belajar dasar 9 tahun ( SD – SMP – SMA ), yang mengacu pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 ali nea ke empat menyatakan : “ Kemudian  dari  pada  itu  untuk  membentuk  suatau  Pemerintahan  Negara  Indonesia  yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa , dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social ”. Begitu juga  dalam  peratuan  Internasional  terdapat  penajaminan  hak  bagi  setiap  manusia  agar mendapatkan Pendidikan-nya, serta dapat diperkuat dalam deklarasi univerlas hak-hak asasi manusia  pasal  ke  26  pada  ayat  1:  Bahwa  setiap  orang/warga  nergara  berhak  memproleh pendidikan secara cuma-cuma dan diwajibkan minimal tingkat dasar.
E. Partisipasi pendidikan bersama masyarakat Partisipasi pendidikan dalam masyarakat dapat dilihat dari kiprahnya pendidikan itu senditri yang  dapat  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat,  terutama  kiprah  seorang  pendidik  dalam
proses  program  kemasyarakatan,  namun  peran  pendidik  di  masyarakat  pun  tergantung pandangan masyarakat itu terhadap keberadaan pendidik dilingkungannya, dan dengan segala keterbatasan kompetensi yang dimiliki pendidik tentu tidak dapat memenuhi segala harapan masyarakat.  Peran  pendidik  dalam  kehidupan  masyarakat setidaknya  dapat  memberikan contoh dan menjadi panutan bagi masyarakatnya, karena pendidik menjadi pemegang norma- norma kemasyarakatan yang harus tetep dijaga dan dilaksanakannya. Namun tanggungjawab utamanya  bagi  seorang  pendidik  adalah  pengembangan  pendidikan  bagi  masyarakatnya, berawal  dari  pengembangan  kurikulum  yang  mengacu  pada  pemenuhan  harapan masyarakatnya untuk dapat menghadapi tangan di masa depannya.
F. Upaya peningkatan partisifasi masyarakat dalam pendidikan Sebuah lembaga pendidikan yang mengadakan kontak dengan masyarakat akan memudahkan organisasi pendidikan tersebut menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lingkungannya.
Lembaga pendidikan lebih mudah menempatkan dirinya dalam masyarakat dalam arti dapat diterima sebagai bagian dari milik masyarakat. Dengan demikian, Hubungan masyarakat atau yan g dikenal dengan term “humas” memiliki peran strategis dalam upaya pengembangan mutu lembaga pendidikan. Masyarakat yang dimaksud disini bisa orang tua murid atau masyarakat umum  ataupun  pihak  yang  berada  di  sekitar  lingkungan  sekolah.  Partisipasi  dalam  dunia pendidikan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  menjalankan  tupoksi  kepemimpinan dalam suatu menajemen sehingga semua elemen berperan aktif dalam kewajibannya masing- masing dalam rangka mencapai tujuan kesuksesan bersama diantara partrisipasi yang dapat dilaksanakan yaitu:
1. Menjalin koneksi komunikasi yang baik dan efektif
2. Melibatkan diri dalam segala program bersama untuk mensukseskannya
3. Memberdayakan Komite Madrasah
Dalam  pandangan  lain  disampain  bahwa  upaya  membangun  partisifasi  masyarakat  dalam pendidikan masyarakat dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
1. Melakukan  musyawarah  bersama  (Pihak  Madradah  dengan  Orang  Tua  dan  Masyarakat sekitar Madrasah) terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya.
2. Melakukan  komunikasi  dengan  efektif  (Antara  Madrasah  dengan  Orang  Tua  juga Masyarakat sekitar Madrasah).
3. Melakukan  kerjasama  dalam  pelaksanaan  program  Madrasah  (Pihak  Madrasah  dengan Orang Tua dan Masyarakat sekita Madarasah).
Peningkatan mutu menjadi semakin penting bagi institusi yang digunakan untuk memperoleh kontrol  yang  lebih  baik  melalui  usahanya  sendiri.  Institusi/lembaga  pendidikan  harus mendemonstrasi-kan  bahwa  mereka  mampu  memberikan  pendidikan  yang  bermutu  kepada peserta  didik.  Penentuan  label/predikat  bermutu  dari  suatu  institusi  salah  satunya  dapat ditentukan  oleh  konsumen  (pengguna  lulusan).  Hubungan  masyarakat  atau  yang  dikenal dengan  term  “humas”  memiliki  peran  strategis  dalam  upaya  peningkatan  mutu  lembaga pendidikan.  Masyarakat  yang  dimaksud  disini  bisa  orang  tua  murid  atau  masyarakat  umum ataupun pihak yang berada di sekitar lingkungan madrasah. Kedudukan Humas dinilai penting, sebab dengan kehadiranya, kesuksesan dan keberhasilan sebuah institusi akan dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Disamping itu, banyak disebutkan bahwa keberhasilan pekerjaan dan  tindakan  yang  dilakukan  lembaga  pendidikan,  segalanya  tergantung  pada  kepercayaan masyarakat  terhadap  pekerjaan  dan  tindakan  itu.  Maka  sering  dikatakan  bahwa  “in  a democraty, the succes of anything depends upon public confidence and public understanding”. Semakin  tinggi  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  pendidikan,  maka  akan memberikan pula pengaruh keberhasilan pengembangan lembaga tersebut. Keikutsertaan dan kesadaran  masyarakat  untuk  memikul  tanggung  jawab  pendidikan  bukan  sekedar  harapan tetapi  merupakan  suatu  tuntutan  yang  mendesak  yang  harus  diwujudkan  dalam  kegiatan- kegiatan  nyata  di  lapangan.  Partisipasi  masyarakat  dalam  pendidikan,  baik  dalam  lingkup masyarakat kecil maupun dalam skala yang lebih luas sebenarnya telah ada sejak dulu, yang tercermin dalam berbagai bentuk dan ekpresi di masyarakat.

## G. Partisipasi dalam Komite Madrasah
Menurut UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3, komite sekolah/madrasah adalah sebagai lembaga mandiri  yang  dibentuk  dan  berperan  dalam meningkatkan  mutu pelayanan  dengan memberi-kan  pertimbangan,  arah  dan  dukungan  tenaga,  sarana  dan  prasarana  serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan Kontribusi komite sekolah/madrasah antara lain menyangkut:
1. Penyusunan perencanaan strategik sekolah/madrasah, yaitu strategi pembangunan sekolah/madrasah untuk perspektif 3-4 tahun ke depan.
2. Penyusunan perencanaan tahunan sekolah/madrasah.
3. Mengadakan pertemuan terjadwal untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi dan ide  ide yang disampaikan oleh anggota komite sekolah/madrasah.
4. Memikirkan  upaya-upaya  yang  mungkin  dilakukan  untuk  memajukan  sekolah/madrasah terutama yang menyangkut fasilitas
5. Mendorong  sekolah/madrasah  melakukan  internal  monitoring  (school  self  assessment) dan melaporkannya untuk dibahas dalam forum komite sekolah/madrasah.
6. Membahas  hasil-hasil  tes.  standar  yang  dilakukan  oleh  lembaga  eksternal  dalam  upaya menjaga quality assurance.
7. Membahas  laporan  tahunan  sekolah/madrasah  sehingga  memperoleh  gambaran  yang tepat atas penerimaan komite sekolah/madrasah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
Partisipasi dalam Pendidikan dimulai dari melibatkan Masyarakat yang merupakan salah satu lingkungan yang mendukung pendidikan seorang individu. Karena di dalam lingkungan masya- rakat  inilah  seorang  anak  belajar  bersosialisasi,  dan  memperoleh  keterampilan.  Dalam lingkungan masyarakat dapat diperoleh pengetahuan dan keterampilan sekaligus, dikarenakan di dalam masyarakat terdapat sumber-sumber belajar yang banyak baik yang bersifat tersusun maupun tidak. Kaitan masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:
1. Masyarakat  sebagai  penyelenggara  pendidikan  baik  dilembagakan  maupun  tidak dilembagakan.
2. Lembaga-lembaga  masyarakat  atau  kelompok  sosial  masyarakat  baik  langsung  mau  pun tidak langsung mempunyai peranan dan fungsi edukatif.
3. Dalam  masyarakat  tersedia  berbagai  sumber  belajar,  baik  yang  dirancang  maupun  tidak dirancang dan dimanfaatkan.
Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat bergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat  dan  sumber-  sumber  belajar  yang  tersedia  di  dalamnya.  Lembaga-lembaga masyarakat  yang  mempunyai  peran  edukatif  yang  sangat  besar  adalah  kelompok  sebaya, organisasi (kepemudaan, keagamaan, sosial, kebudayaan, ekonomi, politik) politik) dan media massa. Sebagai bagian dari masyarakat, maka mari kita hendaknya untuk lebih meningkatkan partisipasi  dan  kepedulian  kita  ter-hadap  pendidikan  yang  ada  di  lingkungan  tempat  tinggal kita. Sehingga pendidikan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

## B. Saran
Upaya yang dapat dilakukan untuk menguatkan peran masyarakat dalam pendidikan, maupun peran steakholder dalam memaksimalkan pendidikan, adalah dengan dibangunnya hubungan antara keduanya, dapat dilakukan dengan agenda musyawarah bersama, seminar pendidikan, evaluasi pendidikan, juga tidak membatasi ruang parrtisipasi hanya dalam membangun dana saja,  akan  tetapi  masyarakat  dan  semua  elemen  pendidikan  diikut  sertakan  dalam pengambilan keputusan maupun penyusunan rencana pendidikan. Selain itu hal ini tidak akan terwujud  tanpa  adanya  kesadaran  dari  semuanya  untuk  senantiasa  menjadikan  pendidikan sebagai sebuah unsur yang sangat penting dalam membangun masyarakat menuju lebih baik.

## DAFTAR RUJUKAN
A bdullah,  Mulyana.  “Manajemen  Mutu  Pendidikan  Di  Sekolah  Peran  Kepemimpinan  Kepala Sekolah,  Profesionalisme  Guru,  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Peningkatan  Mutu
Pendidikan  Di  Sekolah.” Jurnal  Penelitian  Pendidikan 17,  no.  3  (2018):  190 – 98. https://doi.org/10.17509/jpp.v17i3.9612.
Amirin,  Tatang  M.  “Membedah  Konsep  Dan  Teori  Partisipasi  Sera  Implikasi  Operasionalnya Dalam Penelitian Pendidikan.” Dinamika Pendidikan , 2005.
BAPPENAS  RI.  “PERATURAN  PEMERINTAH  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  39  TAHUN  1992 TENTANG  PER ANSERTA  MASYARAKAT  DALAM  PENDIDIKAN  NASIONAL.” Demographic Research , 2020, 4 – 7.
Emmanuel Sujatmoko. “Hak Warga Negara Dalam Memperoleh  Pendidikan.” Jurnal Konstitusi 7, no.  1  (2010):  182 – 211.  https://media.neliti.com/media/publications/110344-ID-hak- warga-negara-dalam-memperoleh-pendid.pdf.
Faiz  aminuddin,  Ahmad  Thoyib  Syir’ah.  “Peningkatan  Partisipasi  Pendidikan  Melalui  Program Keluarga  Harapan  (Studi  Kasus  Peserta  Program  Keluarga  Harapan  Di  Kecamatan  Tayu Kabupaten  Pati).” Islamic  Review:  Jurnal  Riset  Da n  … ,  no.  85  (2016):  217 – 41. https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/113.
Maujud, Fathul. “Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah (Studi  Kasus  Di  Madrasah  Ibtidaiyah  Islahul  Muta’Allim  Pagutan  Kota Mataram).” Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan 5, no. November (2017): 92 – 121.
Normina.  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pendidikan.” Ittihad  Jurnal  Kopertais  Wilayah  XI Kalimantan Volume 14, no. 26 (2016): 71 – 85. https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.874.
Rohmani, Nani. “Analisis Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Seluruh Indonesia.” Jurnal  Obsesi :  Jurnal  Pendidikan  Anak  Usia  Dini 5,  no.  1  (2020):  625. https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.262.