## HAK KONSTITUSIONAL  PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI DAN PENERAPANNYA  DI REPUBLIK  INDONESIA
R. Bagus Irawan,  S.Sos., M.H.
Fakultas  Hukum,  Universitas  Singaperbangsa  Karawang Jl.  H.S Ronggowaluyo,  Teluk  Jambe  Timur  Karawang rbagusirawan@yahoo.co.id
Naskah diterima:  25 Juli;  direvisi:  19 Agustus;  disetujui:  30 Agustus

## ABSTRAK
Dalam  konsep  negara  hukum  tersebut,  diidealkan  bahwa  yang  harus  dijadikan panglima  dalam  dinamika  kehidupan  bernegara  adalah  hukum.  Pemerintah Republik  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (yang  selanjutnya  disebut  UUD  NRI  Tahun  1945) dikatakan  menganut  sistem  presidensial.  Pasal  14  ayat  (1)  Amademen  UUD  NRI Tahun  1945  yang  menyebutkan  bahwa  “Presiden  memberikan  grasi  dan rehabilitasi  dengan  memperhatikan  pertimbangan  MA”.  Pemberian  grasi  oleh kepala  negara  telah  sejak  lama  dikenal  orang  dalam  sejarah.  Pemberian  grasi  itu sebagai  “suatu  pernyataan  dari  kekuasaan  yang  tertinggi  yang  menyatakan  bahwa akibat-akibat  menurut  hukum  pidana  dari  suatu  delik  itu  menjadi  ditiadakan,  baik seluruhnya  maupun  sebagian”.  Pandangan  hukum  dewasa  ini,  lembaga  tersebut tidak  boleh  lagi  dipergunakan  sebagai  kemurahan  kepala  negara,  melainkan  ia harus  digunakan  sebagai  alat  untuk  meniadakan  ketidakadilan  yaitu  apabila hukum  yang  berlaku  di  dalam  pemberlakuannya  dapat  menjurus  pada  suatu ketidakadilan.  Adapun  perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana grasi  dihubungkan  dengan  kekuasaan  presiden  dalam    perspektif    hukum  tata negara  di  Indonesia  dan  bagaimana  implementasi  grasi  dihubungkan  dengan kepentingan  negara.  Penelitian  ini    yang  bersifat  deskriptif  analitis  dengan pendekatan  yuridis    normatif.  Dalam    hal  ini  juga  dikatakan  bahwa  pemberian grasi  tidak  terkait  dengan  penilaian  hukum  dari  pengadilan,  karena  grasi  bukan merupakan  campur  tangan  presiden  dalam  bidang  yudikatif,  melainkan  hak konstitusional  untuk  memberikan  ampunan.
Kata kunci:  Hak Konstitusional, Presiden, Pemberian Grasi.
364
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
THE  CONSTITUTIONAL  RIGHTS OF PRESIDENT IN GRANT CLEMENCY  AND IMPLEMENTATION  IN THE  REPUBLIC OF INDONESIA R. Bagus Irawan,  S.Sos., M.H. Faculty  of Law,  University  of  Singaperbangsa  Karawang H.S Ronggowaluyo  Street,  Teluk  Jambe  Timur  Karawang rbagusirawan@yahoo.co.id

## ABSTRACT
In  the  concept  of  the  law  state,  idealized  that  should  be  the  commander  in  the dynamic  life  of  the  state  is  law.  The  Government  of  the  Republic  of  Indonesia based  on  the  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  Year  1945  is  said  to embrace the presidential system. Article 14 paragraph ( 1 ) The Constitution of the Republic Indonesia NRI 1945 which states that “The President gives of clemency and  rehabilitation  by  taking  into consideration MA ( Supreme Court ) ”. Granting clemency by the head of state has long been known in history. Granting clemency as  “a  statement  from  the  highest  authority  stating  that the consequences under criminal law of an offense it being dispensed, either entirely or partially ” . View of current  law,  the  agency  can  no  longer  be  used  as  the  generosity  of the head of state,  but  it  should  be  used  as  a  tool  to  eliminate  the  injustice  that  is  if  the applicable  law  in  the  enforcement could lead to an injustice.  The formulation of the  problem  in  this  research  is  how  the  president's  of  clemency  power  is connected  with  the  perspective  of  constitutional  law  in  Indonesia  and  how  the implementation  of  clemency  is  connected  with  the  interests  of  the  state.  This research  is  analytical descriptive with normative juridical approach. In this case also  said  that  granting  clemency  is  not  related  to  the  legal  assessment  of  the court,  because  of clemency is not the president's interference in judicial matters, but rather a constitutional right to grant a clemency.
Keywords:  Constitutional Rights, the President, Granting Clemency .
365
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽

## A. Latar  Belakang
Salah  satu  upaya  untuk  menjaga  kestabilan  berjalannya  roda  pemerintahan sebuah  negara  adalah  dengan  dilaksanakannya  penegakan  hukum  yang  disertai dengan  rasa  keadilan  yang  menyentuh  seluruh  lapisan  masyarakat.  Dengan penegakan  keadilan  itu  maka  hukum  diharapkan  akan  menjadi  sebuah  aturan  yang benar-benar  berfungsi  untuk  menjaga  ketertiban  dalam  masyarakat.    Hukum  tidak lagi  dapat  disebut  hukum,  apabila  hukum  tidak  pernah  dilaksanakan.  Oleh  karena itu,  hukum  dapat  disebut  konsisten  dengan  pengertian  hukum  sebagai  sesuatu yang  harus  dilaksanakan.  Penegakan  hukum  sebagai  sarana  untuk  mencapai tujuan  hukum  semestinya  diarahkan  energinya  untuk  mewujudkan  nilai-nilai moral.  Hukum  yang  miskin  implementasi  terhadap  nilai-nilai  moral  akan  berjarak terisolasi  dari  masyarakatnya.  Keberhasilan  penegakan  hukum  akan  menentukan serta  menjadi  barometer  legitimasi  hukum  di  tengah-tengah  realitas  sosialnya, yang  kesemua  itu  akan  terwujud  dengan  adanya  suatu  pemerintahan  yang  baik, bersih  dan berwibawa. 1
Penegakan  hukum  harus  disertai  dengan  niat  mulia  pemerintah  yang ditunjang  oleh  kecakapan  (kapasitas  hukum)  dalam  pelaksanaannya.  Dengan memperhatikan  perkembangan  zaman  yang  disertai  dengan  kemajuan  teknologi akan  menjadi  pertimbangan  bagi  setiap  lembaga  negara  untuk  siap  menjaga kemungkinan  perubahan  hukum  ke  arah  yang  lebih  sempurna.  Hukum  diharapkan dapat  melindungi  masyarakat  dari  segala  bahaya  yang  datang  mengancam,  dan seadil  mungkin  hukum  dapat  bertindak  dengan  diterapkannya  sanksi  yang  sesuai dengan  para pelaku  tindak  kejahatan.
Sementara  itu,  para  penegak  hukum  juga  harus  mempertimbangkan  cara pemulihan  diri  para  korban  kejahatan  demi  pemulihan  diri  dari  rasa  trauma  yang dialami.  Sedangkan  terhadap  pelaku  kejahatan  hukum  akan  bertindak  tegas  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Dengan  begitu  maka  segala  peraturan  yang  telah dibuat  akan  terasa  nyata  keadilannya  di  dalam  lingkungan  masayarakat.  Negara Republik  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum.  Undang-Undang dasar  1945  menetapkan  bahwa  Republik  Indonesia  itu  suatu  negara  hukum ( rechtsstaat ). 2 Dalam  konsep  negara  hukum  tersebut,  diidealkan  bahwa  yang harus  dijadikan  panglima  dalam  dinamika  kehidupan  bernegara  adalah  hukum, bukan  politik  atau  ekonomi.
Pemerintah  Republik  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (yang  selanjutnya  disebut  UUD  NRI  Tahun 1945)  dikatakan  menganut  sistem  presidensial,  akan  tetapi  sifatnya  tidak  murni, karena  bercampur  dengan  elemen-elemen  sistem  parlementer.  Namun  dengan empat  perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945,  khususnya  dengan  diadopsinya  sistem pemilihan  presiden  secara  langsung  dan  dilakukan  perubahan  struktural  maupun fungsional  terhadap  kelembagaan  MPR,  maka  sistem  pemerintahannya  menjadi makin  tegas  menjadi  sistem  pemerintahan  presidensial  murni.  Di  negara  dengan tingkat  keanekaragaman  suku  dan  budaya  serta  penduduknya  yang  luas  seperti Indonesia,  sistem  presidensiil  ini  efektif  untuk  menjamin  sistem  pemerintahan yang  kuat  dan  efektif.  Namun  seringkali,  karena  kuatnya  otoritas  yang dimilikinya,  timbul  persoalan  berkenaan  dinamika  demokrasi.  Oleh  karena  itu,
1 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum  Suatu Tinjauan Sosiologis , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1.
2 Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Hasil Perubahan (1999-2002).
366
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
dalam  perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Kelemahan  sistem  presidensiil  seperti kecenderungan  terlalu  kuatnya  otoritas  dan  konsentrasi  kekuasaan  di  tangan presiden,  diusahakan  untuk  dibatasi.  Misalnya,  Pasal  14  ayat  (1)  Amademen UUD  NRI  Tahun  1945  yang  menyebutkan  bahwa  “Presiden  memberikan  grasi dan rehabilitasi  dengan  memperhatikan  pertimbangan  MA”. 3
Pemberian  grasi  oleh  kepala  negara  telah  sejak  lama  dikenal  orang  dalam sejarah,  yaitu  sejak  jamannya  pemerintahan  para  kaisar  Romawi,  kemudian diikuti  oleh  para  raja,  terutama  di  Benua  Eropa.  Hal  ini  dilakukan  semata-mata sebagai vorstelijke  gunstbeton atau  sebagai  kemurahan  hati  para  raja  yang diberikan  berdasarkan  rasa  belas  kasihan  yang  dalam  pengertian  dewasa  ini sebagai  kemurahan  hati  seorang  kepala  negara.  Karena  itu  pelaksanaan  dari  hak untuk  memberikan  grasi  oleh  kepala  negara  itu  sama  sekali  bukan  suatu  peradilan yang  hanya  perlu  memperhatikan  keadilan  yang  terdapat  dalam  masyarakat,  tanpa terikat  pada  suatu  acara  tertentu  yang  dalam  pelaksanaannya  perlu  memperhatikan undang-undang  yang  mengatur  masalah  permohonan  grasi. 4 Van  Hammel  telah merumuskan  apa  yang  disebut  sebagai gratieverlening atau  pemberian  grasi  itu sebagai  “suatu  pernyataan  dari  kekuasaan  yang  tertinggi  yang  menyatakan  bahwa akibat-akibat  menurut  hukum  pidana  dari  suatu  delik  itu  menjadi  ditiadakan,  baik seluruhnya  maupun  sebagian.  Adapun  dalam  pendapat  Hamel,  bilamana  grasi  itu dapat  menurut  pandangan  hukum  dewasa  ini,  lembaga  tersebut  tidak  boleh  lagi dipergunakan  sebagai  kemurahan  raja,  melainkan  ia  harus  digunakan  sebagai  alat untuk  meniadakan  ketidakadilan  yaitu  apabila  hukum  yang  berlaku  di  dalam pemberlakuannya  dapat  menjurus  pada  suatu  ketidakadilan.  Kepentingan  negara itu  juga  dapat dipakai  sebagai  alasan  pemberian  grasi”. 5
Van  Hamel    berpendapat  sungguhpun    lembaga  grasi  sebagai  suatu  lembaga hukum,  ia  mempunyai  suatu  nilai  yang  cukup  tinggi,  di  mana  lembaga  grasi  itu bukan  lagi  merupakan  suatu  tanda  kemurahan  hati  dari  raja  sebagai  pribadi, melainkan  ia  sudah  merupakan  suatu regeringdaad atau  suatu  tindakan pemerintah  untuk  menjaga  beberapa  tujuan  tertentu  demi  kepentingan  negara yang  seolah-olah  lebih  tinggi  dari  kepentingan-kepentingan  yuridis  yang  berguna untuk  menjaga  agar  pemberlakuan  undang-undang  itu  jangan  sekali-kali  sampai menjurus  pada  suatu  ketidakadilan  ataupun  jangan  sampai  suatu  kepentingan negara  yang  besar  itu    harus  dikorbankan    bagi  peradilan,  sebagai  imbangan  dari sifatnya  yang  umun  dari  undang-undang  dengan  memperhatikan  keadaan-keadaan yang  berubah  setelah  putusan  hakim  itu  diucapkan,  agar  bekerjanya  pidana  itu jangan  sampai  melampaui  batas-batas  kepatutan  (misalnya  hingga  dapat menimbulkan  penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan).  Demikian  pula  agar kepentingan  negara  itu  dapat  dicapai  secara  lebih  bebas.  Atas  dasar  ini  pula kiranya  grasi  dapat  dibenarkan  untuk  memberikan  pada  peristiwa-peristiwa nasional  yang  sifatnya  mengembirakan  dan  pada  saat  yang  bersamaan  juga diberikan  untuk  kepentingan  orang  banyak. 6
Dalam memberikan grasi  Presiden perlu  memperhatikan  ketentuan- ketentuan  yang  telah  diatur  di  dalam  undang-undang  yang  mengatur  dalam
3 Jilmly Asshiddiqie , Konstitusi dan Konstitusionalisme , (Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan M ahkamah Konstitusi  RI, 2006), hlm. 161-164.
4 Ibid ., hlm. 164-165.
5 Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia , (Bandung: Armico, 1984), hlm. 248-349.
6 Ibid ., hlm. 245-254.
367
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
permohonan  grasi.  Bahwa  antara  grasi  dan  peradilan  terdapat  suatu  hubungan yang  sangat  erat,  tidak  akan  dapat  dilakukan  tanpa  melalui  suatu  peradilan.  Tetapi hal  yang  perlu  dijaga  agar  cara  dan  ruang  lingkup  mengenai  pemberian  grasi  itu jangan  sampai  merugikan  wibawa  serta  kekuasaan  peradilan  dan  dari  badan pembentuk  undang-undang. 7
Kewenangan  Presiden  memberikan  grasi,  disebut  kewenangan  Presiden yang  bersifat  yudisial  atau  disebut  juga  sebagai  Kekuasaan  Presiden  dengan konsultasi. Kekuasaan  dengan  konsultasi  adalah  kekuasaan  yang  dalam pelaksanaannya  memerlukan  usulan  atau  nasehat  dari  institusi-institusi  yang berkitan  dengan  materi  kekuasaan  tersebut.  Selain  Grasi  dan  Rehabilitasi, Amnesti  dan  Abolisi  juga  termasuk  dalam  Kekuasaan  Presiden  dengan  konsultasi. Seperti  tercantum  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  Hasil  Perubahan  UUD  NRI  Tahun 1945 “Presiden  memberikan  amnesti  dan abolisi  atas pertimbangan  DPR”. 8
Masalah  grasi  mulai  banyak  diperbincangkan  akhir-akhir  ini.  Dipertengahan tahun  2003  sampai  dengan  saat  ini,  misalnya  pada  masa  pemerintahan  Presiden Megawati  yang  menolak  permohonan  grasi  enam  terpidana  mati,  mereka  adalah lima  orang  terlibat  pembunuhan  dan  satu  orang  dalam  kasus  narkoba.  Pada  masa Orde  Baru,  pemberian  grasi  bukan  suatu  hal  yang  baru.  Grasi  merupakan perubahan  status  terpidana  mati  menjadi  seumur  hidup  pernah  diberikan  kepada Soebandrio  dan  Omar  Dhani.  Demikian  pula  terhadap  terpidana  lain  (1980), setelah  itu,  tidak  kurang  dari  101  permohonan  grasi  diberikan  oleh  Presiden Soeharto.  Tentu  saja  hal  ini  bukanlah  jumlah  yang  sedikit,  mengingat  kekuasaan Orde Baru  telah  bertengger  selama  32 tahun. 9
Beberapa  risiko  yang  dikuatirkan  sebagai  akibat  dari  vonis  yang dijatuhkan  hakim,  khususnya  untuk  pidana  maksimal  seperti  pidana  mati  yaitu adanya  kemungkinan  terjadi  eksekusi  terhadap innocent  people .  Selain  itu,  adanya kekhilafan  dalam  proses  hukum,  meliputi  proses  penuntutan,  penangkapan  yang salah,  atau  keterangan  dari  saksi  yang  tidak  dapat  dipercaya,  bisa  saja  itu  terjadi. Dikatakan  grasi  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  bisa  mengkoreksi  dan mengatasi  risiko  tersebut.  Itulah  sebabnya  mengapa  grasi  berada  di  luar  lingkup peradilan  pidana. 10 Hal  ini  memberikan  indikasi  bahwa,  meskipun  grasi merupakan  kewenangan  Presiden  yang  berada  dalam  lingkup  Hak  Konstitusional Presiden  dalam  Sistem  Presidensiil.

## B. Perumusan  masalah
Permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:
1. Bagaimana  Grasi  Dihubungkan  dengan  Kekuasaan  Presiden  Dalam Perspektif   Hukum  Tata Negara  di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Grasi Dihubungkan dengan Kepentingan Negara?
C. Tujuan  Penelitian
Sejalan  dengan  pokok  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian adalah:
7 Ibid ., hlm. 249.
8 M ulyana  W.  Kusumah,  “Pengampunan  Politik  M IM ” , Edisi  6  Agustus  1995.  http://Apaka bar@clark.net., diunduh pada tanggal  1 M aret 2014.
9 Ibid .,
10 M uladi, Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia, Relevansi dan Signifikansinya , Makalah ,  The Habibie  Center, Jakarta, 7 M ei 2003, hlm. 12.
368
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
1. Untuk mengetahui dan memahami Grasi Dihubungkan dengan Kekuasaan  Presiden  Dalam  Perspektif  Hukum  Tata Negara  di Indonesia.
2. Untuk  meneliti  Implementasi  Grasi  Dihubungkan  dengan  Kepentingan Negara.
D. Metode Penelitian
Penelitian  ini    yang  bersifat  deskriptif  analitis  dengan  pendekatan  yuridis normatif.  Yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  berdasarkan  pada  data kepustakaan  atau  data  sekunder.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  kualitatif  yang  berdasarkan  data  sekunder.  Data  sekunder  diperoleh dari  studi  kepustakaan  dan  dokumen,  terutama  bahan  hukum  yang  berkaitan dengan  grasi.  Data  didapatkan  dengan  menggunakan  bahan  hukum  yang  berkaitan dengan  masalah  grasi.  Data  yang  diperoleh   dari bahan  hukum  yaitu:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  yang terdiri  dari:
a. Undang-Undang   Dasar NRI Tahun  1945;
b. Undang-undang   Nomor 22 Tahun  2002 tentang  Grasi;
c. Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehaki- man.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer,  dokrin,  yurisprudensi  dan  asas-asas hukum;
3. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan    petunjuk maupun    penjelasan    terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder,  terdiri  dari:
a. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia;
b. Kamus  Hukum;
c. Buku  literatur;
d. Hasil-  hasil  penelitian;
e. Hasil  karya dari  kalangan  hukum;
f. Majalah,  koran,  media  cetak dan elektronik.
Pada  tahap  selanjutnya,  setelah  memperoleh  data  dan  mengolah  data tersebut,  maka  dilanjutkan  dengan  menganalisis  data  yang  diperoleh  baik  dari bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder  dan  membahas  secara kualitatif  dari  sudut  pandang  ilmu  hukum.  Data  primer  dan  data  sekunder  yang diperoleh  dari  penelitian  disusun  dengan  teratur  secara  sistematis,  kemudian dianalisa  untuk  mendapatkan  kesimpulan. 11

## E. Tinjauan  Teoretis dan  Yuridis
1. Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian regeringsdaad penyelenggaraan pemerintah eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.  Sistem  pemerintahan  yang  dikenal  di  dunia  secara  garis  besar  dibedakan dalam  tiga  macam:
a. Sistem  Pemerintahan  Presidensial  ( Presidential  System ) ;
b. Sistem  Pemerintahan  Parlementer  ( Parliamentary System ); dan
c. Sistem  Pemerintahan  Campuran  ( Mixed System atau Hybrid System ).
11 Soerjono  Soekanto  dan Sri  M amudji ,  Penelitian  Hukum  Normatif : Suatu  Tinjauan  Singkat , (Jakarta: Rajawali,  1985), hlm. 14-15.
369
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
Sistem  presidensial  merupakan  sistem  pemerintahan  yang  terpusat  pada  jabatan presiden  sebagai  kepala  pemerintahan  sekaligus  kepala  negara.  Dalam  sistem parlementer,  jabatan  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan  dibedakan  dan dipisahkan  satu  sama  lain.  Kedua  jabatan  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan pada  hakekatnya,  sama-sama  merupakan  cabang  eksekutif.  Oleh  C.F.  Strong kedua  cabang  eksekutif  ini  dibedakan    antara  pengertian nominal  executive dan real  executive. Kepala  negara  oleh  C.F.  Strong  sebagai nominal  executive dan kepala  pemerintahan  disebut real  executive. 12 Sementara  itu  dalam  sistem campuran,  unsur-unsur  kedua  sistem  itu  tercampur  di  mana  ciri-ciri  kedua  sistem tersebut  di  atas  sama-sama  dianut,  seperti  di  Perancis,  Jerman,  India  dan Singapura.  Dalam  sistem  campuran  ini:
a. Presiden  dipilih  atau  diangkat  oleh  rakyat  secara  langsung    atau  tidak langsung  oleh  lembaga  perwakilan  rakyat  atau  setidak-tidaknya melibatkan  peran  wakil  rakyat;
b. Presiden  berstatus  sebagai  kepala  negara  ( head  of  state )  sedangkan yang  bertanggung  jawab  atas  jalannya  pemerintahan  adalah  perdana menteri  sebagai  kepala  pemerintahan  ( head  of government ). 13
Oleh  karena  itu,  kedua  sistem  pemerintahan  presidensial  dan  sistem pemerintahan  parlementer  tersebut  pada pokoknya  dibedakan  atas dasar kriteria:
a. Ada  tidaknya  pembedaan  antara real  executive dan nominal  executive dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  negara;
b. Ada  tidaknya  hubungan  pertanggungjawaban  antara  cabang  eksekutif dengan  cabang  legislatif.
Apabila  dalam  suatu  pemerintahan  negara,  diadakan  pembedaan  yang  tegas antara  jabatan  kepala  negara  ( head  of  state )  dan  kepala  pemerintahan  ( head  of government ), maka pemerintahan yang bersangkutan mengandung ciri parlementer  ( parliamentary  government )  atau  bahkan  merupakan  negara  dengan sistem  pemerintahan  parlementer.  Dalam  praktek,  kedudukan  kepala  negara biasanya  dipegang  oleh    Raja,  Ratu,  Presiden  ataupun  sebutan  lain  sesuai  dengan bahasa  resmi  yang  dipakai  di  negara  yang  bersangkutan.  Sedangkan  jabatan kepala  pemerintahan  biasanya  disebut    Perdana  Menteri  ( Prime  Minister ).  Di negara-negara  yang  berbentuk  kerajaan  (monarki)  dengan  stelsel  parlementer, dianut  adanya  dua  asas,  yaitu  bahwa    raja  tidak  dapat  diganggu  gugat  ( The  King Can  Do  No  Wrong ) dan  apabila  sebagian  besar  wakil  rakyat  diparlemen  tidak menyetujui  kebijakan  pemerintah,  secara  sendiri-sendiri  atau  seluruhnya,  menteri harus  meletakan  jabatan.  Asas  inilah  yang  disebut  sebagai  sistem  pemerintahan parlementer. 14
Dalam  sistem  pemerintahan  parlementer,  selalu  terdapat  sejumlah  prinsip pokok yaitu:
a. Hubungan  antara  lembaga  parlemen  dan  pemerintah  tidak  murni terpisahkan;
b. Fungsi  eksekutif  dibagi  ke  dalam  dua  bagian,  yaitu  seperti  yang diistilahkan  oleh  C.F.  Strong  antara  “ the  real  executive ”  pada  kepala pemerintahan  dan “ the nominal executive ” kepala  negara;
12 Jimly Asshiddiqie , Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia  Pasca Reformasi ,  (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 312.
13 Ibid. , hlm. 336.
14 E. Utrecht, Pengentar Hukum Administrasi Negara Indonesia , (Jakarta: Ichtiar, 1962), hlm. 314.
370
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
c. Kepala pemerintahan  diangkat  oleh  kepala  negara;
d. Kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri sebagai  satu kesatuan  institusi  yang  bersifat  kolektif;
e. Menteri  adalah  atau  biasanya  merupakan  anggota  parlemen;
f. Pemerintah  bertanggung  jawab  kepada  parlemen,  tidak  kepada  rakyat pemilih.  Karena  pemerintah  tidak  dipilih  rakyat  secara  langsung, sehingga  pertanggungjawaban  kepada  rakyat  pemilih  juga  tidak langsung,  yaitu  melalui  parlemen;
g. Kepala  pemerintahan  dapat  memberikan  pendapat  kepada  kepala negara  untuk  membubarkan  parlemen;
h. Dianutnya supermasi parlemen sehingga kedudukan parlemen dianggap  lebih  tinggi  dari  pada bagian-bagian  dari  pemerintahan.
i. Sistem  kekuasaan  negara  terpusat  pada parlemen. 15
Dalam  sistem  pemerintahan  presidensial  juga  terdapat  beberapa  prinsip pokok yang  bersifat  universal,  yaitu:
a. Terdapat  pemisahan  kekuasaan  yang  jelas  antara  cabang  kekuasaan eksekutif  dan legislatif;
b. Presiden  merupakan  eksekutif  tunggal.  Kekuasaan  eksekutif  presiden tidak  terbagi  dan  yang  ada hanya  presiden  dan wakil  presiden  saja;
c. Kepala  pemerintahan  sekaligus  kepala  negara  atau  sebaliknya  kepala negara  adalah  kepala  pemerintahan;
d. Presiden  mengangkat  para  menteri  sebagai  pembantu  atau  sebagai bawahan  yang  bertanggung  jawab kepada Presiden;
e. Anggota  parlemen  tidak  boleh  menduduki  jabatan  eksekutif  dan demikian  pula  sebaliknya;
f. Presiden  tidak  bisa  memaksa  dan membubarkan  parlemen;
g. Jika  dalam  sistem  parlementer  berlaku  prinsip  supermasi  parlemen, maka  sistem  presidensial  berlaku  prinsip  supermasi  konstitusi  ;
h. Eksekutif  bertanggung  jawab  langsung   kepada rakyat  yang  berdaulat;
i. Kekuasaan  tersebar  secara  tidak  terpusat  seperti  dalam  sistem parlementer  yang  terpusat  pada parlemen. 16
2. Kekuasaan Presiden dalam  Sistem Presidensial
Presiden  Republik  Indonesia  menurut  Pasal  4  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun 1945  memegang  kekuasaan  pemerintah  negara  menurut  undang-undang.  Inilah yang  disebut  sebagai  prinsip  “ constitutional  goverment ”  Rumusan  ketentuan Pasal  4 ayat (1) ini,  yaitu:
“ Presiden  Republik    Indonesia  memegang  kekuasaan  pemerintahan negara menurut undang-undang dasar ”.
Apabila  dibandingkan  dengan  sistem  presidensial  yang  telah  dianut  oleh UUD  NRI  Tahun  1945  sejak  sebelum  diadakan  perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945 sistem  yang  diterapkan    di  Indonesia  yang  dianut  adalah  sistem  presidensial,  tetapi presiden  sebagai  kepala  pemerintahan  ditentukan  tunduk  dan  bertanggung  jawab kepada  MPR  sebagai  lembaga  permusyawaratan  rakyat,  maka  sistem  presidensial yang  sekarang  dapat  dikatakan  sebagai  sistem  presidensial  yang  lebih  murni
15 Jimly  Asshiddiqie, Pokok-Pokok  Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi , o.p. cit ., hlm. 316.
16 Ibid .,
371
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
sifatnya  setelah  diadopsinya  pemilihan  presiden  secara  langsung  dan  adanya perubahan  struktural  dan  fungsional  kelembagaan  Majelis  permusyawaratan rakyat.  Kedudukan  MPR  tidak  lagi  sebagai  lembaga  tertinggi  negara,  melainkan lembaga  negara  yang  sederajat  dengan  presiden.
Dalam  perubahan  kesatu  sampai  perubahan  keempat  UUD  NRI  1945, tergambar  adanya  semangat  untuk  mengadakan  purifikasi  atau  pemurnian  sistem pemerintahan  presidensial  Indonesia  dari  sistem  sebelumnya  yang  dianggap  tidak murni  presidensial.  Sistem  ini  lebih  realistis  untuk  dipraktekan  di  Indonesia  yang sangat  majemuk.  Kemajemukan  bangasa  Indonesia  membutuhkan  seorang presiden  yang  kuat  karena  dipilih  langsung  oleh  rakyat  dengan  pemerintahan  yang akamodatif  dapat menampung  kemajemukan  itu  dalam  susunan  kabinetnya.
Dalam  sistem  pemerintahan  presidensial  jabatan  kepala  negara  dan  kepala pemerintahan  disatukan  atau  tidak  dibedakan,  maka  kedudukan  sebagai  kepala negara  dan  kepala  pemerintahan  tersebut  terintegrasi  atau  menyatu  dalam  jabatan yang bisanya disebut presiden. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan  negara  sebagai  kepala  negara  sekaligus  kepala  pemerintahan  secara tidak  terpisahkan  dan  bahkan  tidak  dibedakan  satu  sama  lain.  Presiden  negara yang  menganut  sistem  presidensial  tidak  mempunyai  jabatan  kepala  eksekutif diluar  presiden.  Oleh  sebab  itu,  ide  untuk  memfungsikan  jabatan  wakil  presiden sebagai  semacam  perdana  menteri  secara  prinsipil  juga  tidak  mungkin  diterima. Dengan  tugas  dan  wewenangnya  masing-masing,  presiden  adalah  presiden  dan wakil  presiden  adalah  wakil  presiden.
Oleh  karena  itu  dalam  jabatan  presiden  itu  mencakup  dua  kualitas kepemimpinan  sekaligus,  yaitu  sebagai  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan, maka pemegang jabatan presiden ( abtsdrager ) menjadi sangat kuat kedudukannya.  Karena  itu  pula,  dalam  sistem  republik  yang  demokratis, kedudukan  presiden  selalu  dibatasi  oleh  konstitusi  dan  pengisian  jabatan  presiden itu  bisa  dilakukan  melalui  prosudur  pemilihan. 17
Dalam  sistem  pemerintahan  presidensial  yang  bersifat  murni  biasanya:
a. Presiden  memegang  kekuasaan  pemerintah  bersifat  eksekutif  tunggal;
b. Dalam  kedudukan  pemegang  kekuasaan  pemerintahan  negara  itu terkandung  pula  status  kepala  negara  ( head  of  state ),  sehingga kedudukan  kepala  negara  ( head  of  stste )  dan  kepala  pemerintahan eksekutif  ( head  of  goverment )  menyatu  secara  tidak  terpisahkan  dalam jabatan  presiden;
c. Presiden  tidak  diangkat  atau  dipilih  oleh  lembaga  perwakilan  rakyat;
d. Presiden  tidak  bertanggung  jawab  kepada  Lembaga  perwakilan  rakyat, sehingga  tidak  dapat dijatuhkan  oleh  parlemen  karena  alasan  politis;
e. Presiden  memangku  jabatannya  selama  kurun  waktu  yang  tetap    ( fixed term ) , misalnya  di  Amerika  Serikat  ditentukan  untuk  waktu  empat tahun,  di  Indonesia  lima  tahun  dan  sesudahnya  hanya  dapat  dipilih lagi  untuk  satu  periode  lima  tahun  dan  sesudahnya  hanya  dapat  dipilih lagi  untuk  satu  periode  berikutnya;
f. Presiden  hanya  dapat  diberhentikan  dari  jabatan  melalui  prosedur yang  dikenal  dengan  “ impeachment ”  karena  alasan  pelanggaran hukum  sebagaimana  ditentukan  dalam  undang-undang  dasar. 18
17 Bagir  M anan, Lembaga Kepresidenan , (Jakarta: FH-UII Press, 2003), hlm. 7.
18 Ibid. , hlm.  335.
372
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
Presiden  Republik  Indonesia  menurut  Pasal  4  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun 1945, memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang dasar. Ketentuan  ini  tidak  berubah  sejak  awal  kemerdekaan  sampai  sekarang  sesudah perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Ini  merupakan  prinsip  pokok  yang  dikenal sebagai  ciri constitutional  goverment sebagai  unsur  penting  negara  hukum modern,  Presiden  menurut  UUD  NRI  Tahun  1945,  terutama  setelah  perubahan UUD  NRI  Tahun  1945,  memiliki  beberapa  hak  atau  kewenangan  konstitusional untuk  dijalankan,  yaitu:
a. Memegang  jabatan  selama  lima  tahun  dan  sesudahnya  dapat  dipilih kembali  dalam  jabatan  yang  sama  hanya  untuk  satu  kali  masa jabatan; 19
b. Mengajukan  rancangan  undang-undang  kepada DPR; 20
c. Mengesahkan  rancangan  undang-undang  yang  telah  disetujui  bersama DPR dan Presiden  menjadi  undang-undang; 21
d. Menetapkan  peraturan  pemerintah  untuk  menjalankan  undang-undang sebagaimana  mestinya; 22
e. Memegang  kekuasaan  yang  tertinggi  atas  Angkatan  Darat,  Angkatan Laut  dan Angkatan  Udara; 23
f. Dengan  persetujuan  DPR,  menyatakan  perang,  membuat  perdamaian dan perjanjian  dengan  negara  lain; 24
g. Membuat  perjanjian  internasional  yang  menimbulkan  akibat  luas  dan mendasar    bagi  kehidupan  rakyat    yang  terkait  dengan  beban  keuangan negara  dan/atau  mengharuskan  perubahan  atau  pembentukan    undang- undang  dengan  persetujuan  DPR; 25
h. Menyatakan  keadaan  bahaya  yang  syarat-syarat  dan  akibatnya ditetapkan  dalam  undang-undang; 26
i. Mengangkat  duta  dengan  memperhatikan  pertimbangan  DPR; 27 j. Mengangkat  konsul; 28
k. Menerima  penempatan  duta  negara  lain  dengan  memperhatikan pertimbangan  DPR; 29
l. Memberikan  grasi  dan  rehabilitasi  dengan  memperhatikan  pertim- bangan  Mahkamah  Agung; 30
m. Memberi  amnesti  dan  abolisi  dengan  memperhatikan  pertimbangan DPR; 31
n. Memberi  gelar,  tanda  jasa  dan  lain-lain  serta  tanda  kehormatan  yang diatur  dengan  undang-undang; 32
19 Pasal 7 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
20 Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
21 Pasal 20 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
22 Pasal 5 ayat (2)  UUD NRI Tahun 1945.
23 Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945.
24 Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
25 Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
26 Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945.
27 Pasal 13 ayat (1)  UUD NRI Tahun 1945.
28 Ibid .,
29 Pasal 13 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
30 Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
31 Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
32 Pasal 15 UUD NRI Tahun 1945.
373
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R.
Bagus  Irawan ∽
o. Membentuk  suatu  dewan  pertimbangan  yang  bertugas  memberikan nasehat  dan  pertimbangan  kepada  presiden  yang  selanjutnya  diatur oleh  undang-undang; 33
p. Mengangkat  dan memberhentikan  menteri  negara; 34
q. Mengajukan  rancangan  undang-undang  tentang  anggaran  pendapatan dan  belanja  (APBN)  untuk  dibahas  bersama  DPR  dengan  memperhati- kan Dewan  Perwakilan  Daerah; 35
r. Meresmikan  anggota  BPK  yang  telah  dipilih  oleh  DPR  dengan memperhatikan  Dewan  Perwakilan  Daerah; 36
s. Menetapkan  hakim  Agung  yang  diusulkan  oleh  Komisi  Yudisial  dan mendapatkan  persetujuan  DPR; 37
t. Mengangkat  dan  memberhentikan  anggota  Komisi  Yudisial  dengan persetujuan  DPR; 38
u. Menetapkan  hakim  konstitusi  pada  Mahkamah  Konstitusi  yang diajukan  masing-masing  oleh  Mahkamah  Agung  tiga  orang,  oleh  DPR tiga  orang  dan  oleh  Presiden  tiga  orang; 39
Diantara  kewenangan-kewenangan  atau  “ presidential  power ”  seperti disebut  diatas,  ada  kewenangan  yang  sesungguhnya  berasal  dari  ranah  kekuasaan non  eksekutif,  yaitu  kewenangan-kewenangan  yang  bersifat  legislatif  dan  atau yang  bersifat  yudikatif,  seperti  kewenangan  menetapkan  peraturan  pelaksana undang-undang  ( subordinate  legislation )  dan  kewenangan  untuk  memberikan grasi,  abolisi,  amnesti  dan  rehabilitasi,  pada  dasarnya  bukanlah  kewenangan murni  bersifat  eksekutif,  melainkan  bersifat  legislatif  dan  yudikatif,  kewenangan- kewenangan  itu  semula  memang  berada  ditangan  kepala  pemerintahan  negara. Namun dalam perkembangan sejarah, setelah diadakannya pembatasan- pembatasan  kekuasaan  melalui  gerakan  konstitusionalisme  di  zaman  modern, antara lain dengan dikembangkan prinsip pemisahan kekuasaan negara ( separation  of  power )  ke  dalam  ranah  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif  seperti tersebut  di  atas  tidak  100%  dipindahkan  menjadi  kewenangan  cabang  legeslatif dan  yudikatif,  melainkan  tetap  dipertahankan  dalam  lingkungan  eksekutif  dengan tetap  melibatkan  peran  cabang  legislatif  dan  yudikatif  dalam  pelaksanaanya  di lapangan.  Oleh  karena  itu,  kewenangan  dalam  memberikan  grasi  dan  rehabilitasi ditentukan  berada  di  tangan  presiden  dengan  memperhatikan  pertimbangan  teknis hukum  dari  Mahkamah  Agung, 40 sedangkan  pemberian  abolisi  dan  amnesti ditentukan  berada  di  tangan  presiden  dengan  memperhatikan  pertimbangan  politis dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat. 41

## 3. Tentang  Grasi
Van  Hammel  merumuskan  apa  yang  disebut  grasi  sebagai gratieverlening atau  pemberian  grasi  itu  sebagai  “ suatu  pernyataan    dari  kekuasaan  tertinggi yang  menyatakan  bahwa  akibat-akibat  menurut  hukum  pidana  dari  suatu  delik
33 Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945.
34 Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
35 Pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
36 Pasal 23 F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
37 Pasal 24 A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
38 Pasal 24 B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
39 Pasal 24 C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
40 Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
41 Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
374
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
menjadi  ditiadakan,  baik  seluruhnya    maupun  sebagian. 42 Kemudian  ditegaskan bahwa:
“Menurut  pandangan  hukum  dewasa  ini  lembaga  tersebut  tidak  boleh  lagi dipergunakan  sebagai  kemurahan  hati  raja,  melainkan  ia  harus  digunakan sebagai  alat  untuk  meniadakan  ketidakadilan,  apabila  hukum  yang  berlaku di  dalam  pemberlakuannya  dapat  mejurus  pada  ketidakadilan.  Kepenting- an negara  itu  juga  dapat dipakai  sebagai  alasan  pemberian  grasi. 43
Lembaga  grasi  sebagai  lembaga  hukum  mempunyai  nilai  yang  cukup  tinggi, di  mana  lembaga  itu  bukan  lagi  merupakan  suatu  tanda  kemurahan  hati  raja sebagai  pribadi,  melainkan  ia  sudah  merupakan  suatu regeringdaad atau  suatu tindakan  pemerintah  untuk  menjaga  beberapa  tujuan  tertentu  demi  kepentingan negara  yang  seolah-olah  lebih  tinggi  dari  kepentingan  yuridis  yang  berguna    untuk menjaga  agar  pemberlakuan  undang-undang  itu  jangan  sekali-kali  sampai menjurus  pada  suatu  ketidakadilan  atau  jangan  sampai  suatu  kepentingan  negara yang  besar  dikorbankan  bagi  peradilan,  sebagai  imbangan  dari  sifatnya  yang umum  dari  undang-undang  dengan  memperhatikan  keadaan-keadaan  yang berubah  setelah  putusan  hakim  itu  diucapkan,  agar  bekerjanya  pidana  jangan sampai  melampauai  batas-batas  kepatutan  (misalnya  hingga  dapat  menimbulkan penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan).  Demikian  pula  agar  kepentingan  negara itu  dapat  dicapai  secara  lebih  bebas.  Atas  dasar  itu  pulalah  kiranya  grasi  dapat dibenarkan  untuk  memberikan  pada  peristiwa-peristiwa  nasional  yang  sifatnya menggembirakan,  pada  saat  yang  bersamaan  juga  diberikan  untuk  kepentingan orang  banyak. 44

## 4. Kekuasan Kehakiman
Kekuasan  kehakiman  adalah  ciri  pokok  Negara  Hukum  ( rechtsstaat )  dan prinsip The  rule  of  law. Kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  dirumuskan  sebagai kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakan  hukum  dam  kaadilan  berdasarkan  Pancasila  demi  terselenggaranya negara  Hukum  Republik  Indonesia    Kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  tersebut mengandung  pengertian  bahwa  kekuasaan  kehakiman  bebas  dari  segala  campur tangan  pihak  kekuasaan  ekstra  yudisial.  Kecuali  dalam  hal-hal  sebagaimana disebut  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945.  Kebebasan  dalam  wewenang  yudisial  tidak bersifat  mutlak  karena  tugas  hakim  adalah  menegakan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila,  sehingga  keputusannya  mencerminkan  rasa  keadilan rakyat  Indonesia. 45
Penyelenggaraan  kekuasan  kehakiman  di  Indonesia  dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawah  dalam  Lingkungan Peradilan  Umum,  Lingkungan  Peradilan  Agama,  Lingkungan  Peradilan  Militer, Lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi. Dengan  demikian,  puncak  sistem  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  terdiri  atas sebuah  Mahkamah  Agung  dan  sebuah  Mahkamah  Konstitusi.  Semua  peradilan  di
42 Lamintang, loc. cit. , hlm. 248-349.
43 loc. cit. , hlm. 252.
44 loc. cit. , hlm. 254.
45 Jimly Assidiqqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia , o.p cit ., hlm. 517.
375
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
seluruh  wilayah  negara  Republik  Indonesia  adalah  peradilan  negara  dan ditetapkan  dengan  undang-undang,  ketentuan  ini  tidak  menutup  kemungkinan penyelesaian  perkara  dilakukan  diluar  peradilan  negara  melalui  perdamaian  dan arbitrase,  peradilan  negara  menerapkan  dan  menegakan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila. 46
Kekuasaan  kehakiman  itu  sendiri  merupakan  pilar  ketiga  dalam  sistem kekuasaan  negara  modern  yang  merupakan  cabang  yang  diorganisasikan  secara tersendiri  sebagai  salah  satu  esensi  kegiatan  bernegara.  Dikatakan  oleh  John Alder, “ The  principle  of  separasion  of  power  is  particulary  important  for  the judicary ”.  Bahkan  oleh  Mukti  Arto  dikatakan,  keberadaan  lembaga  peradilan  ini sangat  penting  karena  tiga  alasan,  yaitu:  a).  Pengadilan  merupakan  pengawal konstitusi;  b).  Pengadilan  bebas  merupakan  unsur  negara  demokrasi,  dan  (c). Pengadilan  merupakan  akar negara  hukum. 47
Di  negara-negara  yang  menganut  tradisi civil law maupun common law , baik  yang  menganut  sistem  pemerintahan  parlementer  maupun  presidensial, lembaga  kekuasaan  kehakiman  selalu  bersifat  tersendiri.  Misalnya,  di  Inggris yang  menganut  percampuran  antara  fungsi  legislatif  dan  eksekutif,  untuk  menjadi menteri  seseorang  justru  disyaratkan  harus  berasal  dari  anggota  parlemen Parlemen  dapat  membubarkan  kabinet  melalui  mekanisme  “ mosi  tidak  percaya ”. Sebaliknya pemerintah juga  dapat  membubarkan  parlemen dengan  cara mempercepat  pemilihan  umum.  Namun  meskipun  demikian,  cabang  kekuasaan kehakiman  atau Judicary tetap  bersifat  independen  dari  pengaruh  cabang-cabang kekuasaan  lainya  dan  kekuasaan  kehakiman  ini  juga  terkait  dengan  indepensensi peradilan.  Prinsip  pemisahah  kekuasaan  ( separation of power )  itu  menghendaki bahwa  hakim  dapat  bekerja  secara  independen  dari  pengaruh  kekuasaan  eksekutif dan legislatif. 48
Dalam  kegiatan  bernegara,  kedudukan  hakim  pada  pokoknya  bersifat  sangat khusus.  Dalam  hubungan  kepentingan  yang  bersifat  triadik  ( triadic relation ) antara  negara  ( state ),  pasar  ( market )  dan  masyarakat  Madani  ( civil  society) kedudukan  hakim  harus  berada  di  tengah  secara  seimbang.  Oleh  karena  itu  ciri yang dianggap penting dalam setiap negara hukum yang demokratis (democratische  rechtsstaat )  ataupun  negara  demokrasi  yang  berdasarkan  atas hukum (constitutional  democracy) adalah  kekuasaan  kehakiman    yang  independen dan  tidak  berpihak  ( independen  and impartial ).  Apapun  sistem  hukum  yang dipakai  dan  sistem  pemerintahan  yang  dianut,  pelaksanaan  “ the  principles  of indefendence  of  impartiality  of  the  judicary ” harus  dijamin  di  setiap  negara demokrasi  konstitusi  ( constitutional democrcy ). 49

## F. Hasil Pembahasan
Pada  mulanya  pemberian  grasi  atau  pengampunan  di  zaman  pemerintahan para  kaisar  Romawi  adalah  berupa  anugrah  raja  ( vorstelijke  gunst )  yang memberikan pengampunan terhadap orang  yang  telah  dipidana,  sebagai kemurahan  hati  raja  yang  didasarkan  karena  rasa  belas  kasihan.  Tetapi  setelah tumbuhnya  negara-negara  modern,  di  mana  kekuasaan  kehakiman  telah  terpisah dengan  kekuasaan  pemerintahan  atas  pengaruh  paham,  maka  pemberian  grasi
46 Ibid. , hlm. 517-518.
47 Ibid ., hlm. 520-521.
48 Ibid. , hlm. 522-523.
49 Ibid. , hlm. 524-525.
376
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
berubah  sifatnya  menjadi  upaya  koreksi  terhadap  putusan  pengadilan  khususnya mengenai  pelaksanaannya.
Alinea  keempat  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945  mengisyaratkan,  bahwa salah  satu  tujuan  didirikannya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) adalah    “(...)  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  (...)”.  Kewajiban  negara  untuk  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  harus  dialamatkan  kepada  semua orang  dan  tidak  boleh  diskriminasi,  salah  satunya  dengan  cara  memberikan  grasi untuk  mengurangi  hukuman  ataupun  menghapuskan  tuntutan  yang  terkait  dengan kewenangan  pengadilan  atau  upaya  meringankan  sanksi  yang  dijatuhkan  melalui putusan  pengadilan  pidana.  Bahwa  terpidana  yang  mengajukan  permohonan  grasi bukan  sebagai  terpidana,  melainkan  sebagai  warga  negara.    Pasal  28D  ayat  (1) UUD  NRI  Tahun  1945  dalam  sub  mengenai  Hak  Asasi  Manusia,  diatur  mengenai “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum”.  Inilah  yang menjadi  dasar  setiap  warga  negara  apapun  status  yang  disandangnya  untuk mendapatkan  suatu  kepastian  hukum  yang  berkeadilan.
Dalam  tataran  yuridis  normatif,  diketahui  bahwa  berbicara  tentang  hukum bukan  hanya  berbicara  sederetan  pasal-pasal.  Berbicara  hukum    juga  harus  secara utuh  menyeluruh  mencakup  aspek  kehidupan  (komperhensif).  Pasal  UUD  NRI Tahun  1945  menegaskan  bahwa “ Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta mempertahankan  hidup    dan  kehidupanya ”  dan    kalimat  “ Hak  hidup  adalah  hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan bagaimanapun ”. 50 Bagi pemohon  yang  dijatuhi  pidana  mati,  grasi  merupakan  persoalan  hidup  dan  mati. Melalui  pemberian  grasi,  mungkin  saja  seseorang  yang  dijatuhi  pidana  mati  dapat menjadi  seumur  hidup  atau  pidana  pejara  dalam  waktu  tertentu.  Hal  ini  akan terasa  lebih  arif,  karena  terpidana  akan  mempunyai  kesempatan  untuk memperbaiki  dirinya.  Berbeda  dengan  pidana  mati  yang  tidak  memberikan kesempatan  bagi  terpidana  untuk  memperbaiki  kesalahannya.
Kewenangan  presiden    dalam  memberikan  grasi    sesungguhnya  berasal  dari ranah  kekuasaan  non  eksekutif,  yaitu  kewenangan  yang  bersifat  legislatif  dan  atau yang  bersifat  yudikatif,  seperti  kewenangan  menetapkan  peraturan  pelaksana undang-undang  ( subordinate  legislation )  dan  kewenangan  untuk  memberikan grasi,  abolisi,  amnesti  dan  rehabilitasi.  Pada  dasarnya  bukanlah  kewenangan murni  bersifat  eksekutif  melainkan  bersifat  legislatif  dan  yudikatif,  kewenangan- kewenangan  itu  semula  memang  berada  di  tangan  kepala  pemerintahan  negara. Namun dalam perkembangan sejarah, setelah diadakannya pembatasan- pembatasan  kekuasaan  melalui  gerakan  konstitusionalisme  di  zaman  modern, antara lain dengan dikembangkan prinsip pemisahan kekuasaan negara ( separation  of  power )  ke  dalam  ranah  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif  seperti tersebut  di  atas  tidak  100%  dipindahkan  menjadi  kewenangan  cabang  legislatif dan  yudikatif,  melainkan  tetap  dipertahankan  dalam  lingkungan  eksekutif  dengan tetap  melibatkan  peran  cabang  legislatif  dan  yudikatif  dalam  pelaksanaanya  di lapangan.  Oleh  karena  itu,  kewenangan  dalam  memberikan  grasi  ditentukan berada  di  tangan  Presiden  dengan  memperhatikan  pertimbangan  teknis  hukum dari  Mahkamah  Agung. 51 Kewenangan  Presiden  memberikan  Grasi  disebut  juga
50 Pasal 28 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
51 Pasal 14 ayat  (1) UUD 1945
377
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
kewenangan  dengan    konsultasi,  yaitu  kewenangan  yang  dalam    pelaksanaannya memerlukan  usulan  atau  nasehat  dari  institusi  lain.  Beberapa  kewenangan presiden  yang  biasa  dirumuskan  dalam  undang-undang  dasar  berbagai  negara, mencakup  lingkup  kewenangan  sebagai  berikut:
1. Kewenangan  yang  bersifat  eksekutif  atau  menyelenggarakan  berdasarkan Undang-Undang  Dasar    ( to  govern based on constitution ) . Bahkan, dalam sistem  yang  lebih  ketat,  semua  kegiatan  pemerintahan  yang  dilakukan oleh  Presiden  haruslah  didasarkan  atas  perintah  konstitusi  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Dengan  demikian  kecenderungan yang  biasa  terjadi  dengan  apa  yang  disebut discretionary  power dibatasi sesempit  mungkin;
2. Kewenangan  yang  bersifat  legislatif  atau  untuk  mengatur  kepentingan umum  atau  publik  ( to  regulate  public  affairs  based  on  the  law  and  the constitution ) . Dalam  sistem  pemisahan  kekuasaan  ( separation  of  power ) kewenangan  untuk  mengatur  ini  dianggap  ada  di  tangan  lembaga perwakilan,  bukan  ditangan  lembaga  eksekutif.  Jika  lembaga  eksekutif merasa  perlu  mengatur  maka  kewenangan  mengatur  di  tangan  eksekutif itu  bersifat  derivatif  dari  kewenangan  legislatif.  Artinya  Presiden  tidak boleh  menetapkan  sesuatu,  misalnya  Keputusan  Presiden  tidak  boleh  lagi bersifat  mengatur  secara mandiri  seperti  dipahami  selama  ini;
3. Kewenangan  yang  bersifat  yudisial  dalam  rangka  pemulihan  yang  terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan  pengampunan,  ataupun    penghapusan  tuntutan  yang  terkait erat  dengan  kewenangan  pengadilan.  Dalam  sistem  parlementer  yang mempunyai  kepala  negara,  ini  mudah  dipahami  karena  adanya  peran simbolik  yang  berada  di  tangan  kepala  negara,  tetapi  dalam  sistem presidensil,  kewenangan  untuk  memberikan  grasi,  abolisi,  amnesti  dan rehabilitasi  itu  ditentukan  berada di  tangan  Presiden;
4. Kewenangan  yang  bersifat  diplomatik,  yaitu  menjalankan  hubungan dengan  negara  lain  atau  subyek  hukum  internasional  lainnya  dalam konteks  hubungan  luar  negeri,  baik  dalam  keadaan  perang  maupun damai.  Presiden  adalah  puncak  pimpinan  negara  dan  karena  itu  dialah yang  menjadi  simbol  kedaulatan  politik  suatu  negara  dalam  berhadapan dengan  negara  lain,  dia  jugalah  yang  memiliki  kewenangan  politik  untuk menyatakan  perang  dan damai;
5. Kewenangan yang bersifat adminstratif untuk mengangkat dan memberhentikan    orang  dalam  jabatan-jabatan  kenegaraan  dan  jabatan- jabatan  administrasi  negara.  Karena  Presiden  juga  merupakan  kepala eksekutif  maka  dia  berhak  untuk  mengangkat  dan  memberhentikan  orang dalam  jabatan  atau  jabatan  adminstrasi  negara. 52
Kelima  kewenangan  diatas  sangat  luas  cakupannya,  sehingga  perlu  diatur dan  ditentukan  batas-batasnya  dalam  undang-undang  dasar  atau  undang-undang. Oleh  karena  itu,  biasanya  ditentukan:
1. Penyelenggaraan  pemerintahan  oleh  Presiden  haruslah  didasarkan  atas Undang-Undang  Dasar;
52 Jimly Ashiddiqe , Konstitusi dan Konstitusionalisme , (Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan M ah-kamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 176.
378
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
2. Dalam  sistem  pemisahan  kekuasaan dan check  and  balances , kewenangan  regulatif  bersifat  derivatif  dari  kewenangan  legislatif  yang dimiliki  oleh  parlemen;
3. Dalam    sistem  pemerintahan  parlementer,  jabatan  kepala  pemerintahan biasanya  dibedakan  dan  bahkan  dipisahkan  dari  kepala  pemerintahan. Kepala  negara  biasanya  dianggap  berwenang  pula  memberikan  grasi, abolisi  dan  amnesti  untuk  kepentingan  memulihkan  keadilan.  Namun, dalam  sistem  presidensial  kewenangan  tersebut  ada  pada  Presiden  yang merupakan kepala negara  sekaligus  kepala  pemerintahan.  Untuk membatasi kewenangan tersebut Presiden harus mendapatkan pertimbangan  dari  Mahkamah  Agung  atau  Dewan  Perwakilan  Rakyat sebelum  memberikan  grasi,  amnesti  dan abolisi;
4. Dalam  konteks  hubungan  diplomatik,  puncak  jabatan  adalah  presiden. Untuk  membatasi  agar  jangan  sampai  presiden  mengadakan  perjanjian yang  merugikan  kepentingan  rakyat,  maka  setiap  perjanjian  internasional harus  mendapatkan  persetujuan  lembaga  perwakilan  rakyat  (parlemen). Begitu  juga  mengenai  hal  pernyataan  perang  dengan  negara  lain;
5. Kewenangan  yang  bersifat  administratif,  meliputi  pengangkatan  dan pemberhentian  pejabat publik,  juga  tetap harus  diatur  dan dibatasi. 53
Dengan  adanya  peran  serta  Mahkamah  Agung  dalam  hal  pertimbangan memberikan  grasi,  ini  memberikan  indikasi  pembatasan  terhadap  otoritas Presiden.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  sistem  presidensial  yang  dianut mempunyai kelemahan yaitu  kecenderungan  terlalu  kuatnya otoritas  dan konsentrasi  kekuasaan  di  tangan  Presiden  dengan  pembatasan  ini,  maka kewenangan  Presiden  dalam  memberikan  grasi  tidak  bersifat  mutlak.  Dalam permohonan  grasi,  Presiden  berhak  mengabulkan  atau  menolak  permohonan  grasi yang  diajukan,  setelah  mendapat  pertimbangan  dari  Mahkamah  Agung.  Hal  ini sejalan  dengan  Pasal  14  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945,  “ Presiden  memberi grasi dan  rehabilitasi  dengan  memperhatikan  pertimbangan  Mahkamah  Agung ”. Pernyataan  ini  juga  sejalan  dengan  isi  Pasal  22  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  48
Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  “ Mahkamah  Agung  dapat  memberi keterangan  dan  pertimbangan,  dan  nasehat  masalah  hukum,  kepada  lembaga negara  dan  lembaga  pemerintahan ”. Mahkamah  Agung  mempunyai  wewenang untuk:
a. Mengadili  tingkat  kasasi  terhadap  putusan  yang  diberikan  pada  tingkat terakhir  oleh   pengadilan  yang  berada di  bawah  Mahkamah  Agung  ;
b. Menguji  undang-undang  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang- undang  ( judicial review ); dan
c. Kewenangan  lainnya  yang  diberikan  undang-undang. 54
Pasal  24  UUD  NRI  Tahun  1945 Juncto. Undang-undang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Pasal  1  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa:
“ Kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  pengadilan  guna  menegakan  hukum dan  keadilan berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia demi  terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik  Indonesia ”.  Ketentuan  tersebut mengandung  makna  bahwa  kekuasaan  kehakiman  itu  bebas  dari  segala  campur
53 Ibid, hlm 177
54 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara , o.p cit ., hlm. 570.
379
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
tangan  kekuasaan  ekstra  yudisial.  Sehingga  kekuasaan  di  luar  kekuasaan kehakiman  tidak  diperkenankan  untuk  turut  campur  tangan  dalam  urusan pengadilan.  Cabang  kekuasaan  lainya  hanya  dapat  saling  mengkontrol  dengan sistem check  and  balances .  Namun  apabila  ditelusuri  lebih  lanjut,  pada  Pasal  3 ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, dinyatakan  “ Segala  campur  tangan  dalam  urusan  pengadilan  oleh  pihak  luar kekuasaan  kehakiman  dilarang,  kecuali  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ”.
Menurut  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Grasi,  grasi  pada dasarnya  merupakan  bentuk  pengampunan  berupa  perubahan,  peringanan, pengurangan,  atau  penghapusan  berupa  perubahan,  peringanan,  pengurangan  atau penghapusan  pelasanaan  pidana  kepada  terpidana  yang  diberikan  oleh  presiden. Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  14  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945,  Presiden memberikan  grasi  dengan  memperhatikan  pertimbangan  Mahkamah  Agung. Pemberian  grasi  bukan  merupakan  bentuk  campur  tangan  presiden    dalam  urusan yudikatif,  melainkah  hak  presiden  untuk  memberikan  pengampunan.  Meski pemberian  grasi  dapat  mengubah,  meringankan,  mengurangi  atau  menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan  kesalahan  dan  juga  bukan  merupakan  rehabilitasi  terhadap terpidana. 55
1. Hakekat dan  Tujuan  Pemberian  Grasi Berdasarkan  Pancasila
Dari  sejarah  ilmu  pengetahuan  hukum  pidana  dapat  diketahui  banyak  para penulis  tidak  menyetujui  pemberian  grasi  dengan  alasan  dapat  membuat penjatuhan    pidana  oleh  hakim  menjadi  tidak  pasti  atau  memperlemah  daya  kerja ancaman-ancaman  pidana  sehingga  akan  menurunkan  kewibawaan    hukum  pidana yang  berkarakter  tegas  dan  pasti.  Ketidaksetujuan  ini  dikemukakan  oleh  para pemikir  dan  para  ahli  hukum  seperti  Becaria,  Bentham,  Anslem  Feuerbacht  dan Filangieri  dengan  alasan  untuk  mempertahankan  apa  yang  mereka  sebut  sebagai de  sociale  rechtsveiligheid atau  untuk  mempertahankan  keamanan  hukum  bagi masyarakat.  Para  pemikir  yang  dapat  menerima  grasi  sebagai  lembaga  yang normal  yang  dapat  mempengaruhi  putusan-putusan  pengadilan  adalah  mereka terutama  penganut  mazhab  hukum  alam  atau natuurrechtsshool yang  didasarkan pada  prinsip  keadilan  dan  cinta  kasih.  Hukum  alam  berada  diatas  hukum  positif yang  berakar  dari  kekuautan  metafisis,  suatu  kekuatan  yang  real  dan  dapat  dikenal oleh  akal  budi  manusia.  Bahwa  hukum  alam  melebihi  hukum  positif  dan karenanya  menghilangkan  kekuatannya.  Radbruch  mengatakan  bahwa  hukum alam  memecahkan  hukum  positif  ( Naturrecht bricht positives Recht ). 56
Cicero  munghubungkan  secara  langsung  antara  hukum  alam,  akal  budi manusia,  negara  dan  undang-undang.  Hukum  alam  mengajarkan  bahwa  dasar- dasar  hukum  dan  keadilan  adalah  abadi,  yaitu  berakar  pada  alam.  Budi  nurani manusia  adalah  hukum  yang  sebenarnya.  Hukum  positif  harus  didasarkan  pada
55 Ibid. ,  hlm.  348.  Di dalam ilmu hukum pidana, peniadaan dari pidana yang telah dijatuhkan hakim bagi seorang terpidana yang telah mempunyai kekuatan hukum t etap disebut grasi. Dalam pengertian umum, grasi  sebenarnya  merupakan  suatu  pernyataan  dari  Kepala  Negara  yang  meniadakan  sebagian  atau  seluruh akibat hukum dari sesuatu tindak pidana menurut hukum pidana. Penggunaan dari perkataan pengampunan di atas  itu  dapat  menimbulkan  kesalahpahaman,  seolah-olah  dengan  adanya  pengampunan  dari  kepala  negara, seluruh  kesalahan  dari  orang  yang  telah melakukan tindak pidana menjadi diampuni, ataupun seluruh akibat hukum dari tindak pidananya ditiadakan.
56 Theo Huijber, Filsafat  Hukum Dalam Lintasan Sejarah , (Yogyakarta:  Kanisius, 1984), hlm. 245.
380
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
akar-akar  hukum  alam,  karena  jika  tidak  maka  hukum  positif  akan  kehilangan kekuatannya.  Hukum  positif  yang  dipaksa  bertentangan  dengan  akal  budi manusia,  akan  mendapatkan  perlawanan  dari  budi  nurani  manusia.  Hukum  alam telah  mengajarkan  apa yang  adil  bagi  nurani  manusia. 57
Grasi  bukanlah  isu  kepastian  hukum,  tetapi  merupakan  cermin  tingkat kearifan  Presiden  dan  juga  masyarakat  dengan  mendapat  pertimbangan  dari Mahkamah  Agung  dan  berbagai  faktor  sosial  serta  respon  dari  masyarakat.  Bahwa pemberian  grasi  adalah  juga  tempat  di  mana  kita  memberikan  tempat  bagi  hati nurnai    kemanusiaan  kita.  Pelaksanaan  dari  hak  untuk  memberikan  grasi  oleh kepala  negara  bukanlah  merupakan  suatu  peradilan,  hanya  memperhatikan ketepatan  dalam  suatu  putusan  sesuai  dengan  rasa  keadilan  yang  terdapat  dalam masyarakat,  tanpa  terikat  pada  suatu  acara  tertentu,  kecuali  pada  pertanggung- jawaban  secara  politis  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Dalam  melaksanakan haknya  untuk  memberikan  grasi  Kepala  Negara    perlu  memperhatikan    ketentuan- ketentuan  yang  diatur  di  dalam  undang-undang  yang  mengatur  masalah permohonan  grasi.  Akan  tetapi  perlu  dijaga  agar  cara  dan  ruang  lingkup  mengenai pemberian  grasi  jangan  sampai  merugikan    wibawa  serta  kekuasaan  peradilan. Pompe  menyebutkan  sejumlah  keadaan-keadaan  yang  dapat  dipakai  sebagai alasan  untuk  memberikan  grasi,  yaitu:
a. Adanya  kekurangan  di  dalam  perundang-undangan  yang  di  dalam perundang-undangan  telah  menyebabkan  hakim  terpaksa  menjatuhkan suatu  pidana  tertentu  yang  apabila  kepada  hakim  itu  telah  diberikan suatu  kebebasan  yang  lebih  besar,  menyebabkan  seseorang  harus dibebaskan  atau  tidak  akan  diadili  oleh  pengadilan  atau  harus  dijatuhi suatu  pidana  yang  lebih  ringan;
b. Adanya  keadaan-keadaan  yang  tidak  dapat  diperhitungkan  oleh  hakim pada  waktu  menjatuhkan  pidana  yang  sebenarnya  perlu  diperhitung- kan  untuk  meringankan  atau  meniadakan  pidana  yang  telah  dijatuh- kan;
c. Pemberian  grasi  diberiakan  setelah  terpidana  selesai  menjalankan masa  percobaan  yang  menyebabkan  terpidana  memang  dapat dipandang  pantas  mendapatkan  pengampunan;
d. Pemberian  grasi  berkaitan  dengan  hari  besar  yang  bersejarah  terutama diberikan  kepada  orang-orang  terpidana  yang  telah  melakukan  tindak pidana  yang  bersifat  politis. 58
Van  Hammel  berpendapat  bahwa  pemberian  grasi  oleh  Kepala  Negara mempunyai  suatu  nilai  yang  lebih  tinggi,  di  mana  grasi  bukan  lagi  merupakan suatu    tanda  kemurahan  hati  raja  sebagai  pribadi,  melainkan  ia  sudah  merupakan suatu  tindakan  pemerintah  untuk  menjaga  beberapa  tujuan  tertentu  demi kepentingan  negara,  kepentingan  negara  itu  seolah-olah  mempunyai  nilai  yang lebih  tinggi  dari  kepentingan  yuridis. 59 Memakai  Pancasila  sebagai  perspektif Indonesia  dalam  mendiskusikan  pemidanaan,  bertolak  dari  asumsi  bahwa  secara analitis  sila-sila  Pancasila  sebenarnya  memberi  peluang  yang  amat  besar  untuk merumuskan  tentang  apa  yang  baik  dan  benar    bagi  manusia  dan  masyarakat
57 Sri  Rahayu  dan  Niken  Savitri  (Ed), Butir-Butir  Pemikiran  Dalam  Hukum ,  (Bandung:  Refika Aditama, 2008), hlm. 138.
58 Lamintang, o.p cit., hlm. 250-251.
59 Ibid. , hlm. 253.
381
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
Indonesia  bukan  saja  secara  kontekstual  tetapi  juga  secara  universal  dapat dipertanggungjawabkan  kesahihahannya  secara  konseptual  maupun  operasional. 60 Pancasila  dengan  sila-silanya  merumuskan  asas  atau  hakikat  abstrak  kehidupan manusia  Indonesia  yang  berpangakal  pada  tiga  hubungan  kodrat  kemanusiaan selengkap-lengkapnya.  Yaitu,  hubungan  manusia  dengan  Tuhan,  hubungan manusia  dengan  manusia  termasuk  dirinya  sendiri,  dan  hubungan  manusia  dengan benda  (meliputi  benda  anorganis,  vegetatif  ,  animal). 61 Jika  sila  pertama  memberi kerangka  ontologis  dan  sila  kedua  memberi  kerangka  normatif,  maka  berdasarkan kedua  sila  itulah  dapat  dikembangkan  ketiga  sila  lainnya  sebagai  kerangka operasional  dalam  kehidupan  berbangsa  (sila  ketiga)  bernegara  (sila  keempat)  dan bermasyarakat  (sila  kelima). 62 Sila  pertama  disebut  sebagai  kerangka  ontologis (hakikat  keberadaan),  dalam  sila  tersebut  terkandung  penegasan  tentang  hakikat manusia  Indonesia  di  hadapan  Tuhan  yang  Maha  Esa.  Sila  Pertama  berisi pengakuan  bahwa  manusia  Indonesia  hanyalah  Makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Di  samping  itu,  berisi  keharusan/tuntutan  untuk  bersesuaian  dengan  hakikat Tuhan   ialah  prinsip  untuk  menghormati  dan  memuliakan  Tuhan.
Sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  merupakan  jiwa  Pancasila  sebagai  prinsip yang  berisi  keharusan/tuntutan  untuk  bersesuaian  dengan  hakikat  Tuhan. 63 Hakikat  Tuhan  adalah:  (1). Causa  Prima ,  sebab  yang  pertama  dari  segala  sesuatu;
(2).  Pengatur  tata  tertib  alam;  (3).  Asal  mula  segala  sesuatu;  (4).  Yang  selama lamanya  ada,  tidak  pernah  tidak  ada;  (5).  Maha  Kuasa,  Maha  Sempurna,  Pengasih dan  Penyayang;  (6).  Wajib  dihormati  dan  ditaati. 64 Jelaslah  bahwa  sila  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  memberikan  sebuah  kerangka  nilai  tentang  siapakah  manusia (Indonesia),  yakni  manusia  yang  mengimani  Kekuasaan  Tuhan  yang  Maha  Esa. Melalui  sila  pertama  manusia  Indonesia  memiliki  pegangan  untuk  merumuskan nlai  tentang  apa  yang  benar  dan  apa  yang  salah  menurut  pemahaman  akal  budi manusia  terhadap  Tuhan-Nya.  Sila  kedua  disebut  kerangka  normatif,  karena  berisi imperatif/keharusan  asasi  normatif  untuk  hidup  dan  bertindak  adil  dan  beradab. Adab  menunjukan  sikap  rohaniah  sebagai  makhluk  tuhan  yang  mulia,  sedang  adil menunjukan  perikelakuan  yang  mencerminkan  manusia  beradab.  Setiap  manusia sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan  yang  dianugrahi  budi  dan  karsa    merdeka  harus dihargai  dan  dihormati  sesuai  martabatnya.  Semua  manusia  adalah  sama derajatnya  sebagai  manusia. 65
Melalui  kerangka  normatif  itu,  manusia  Indonesia  dapat  merumuskan  apa yang  baik  dan  jahat  yang  bersifat  normatif  terhadap  tujuan  yang  hendak  dicapai. Artinya,  berdasarkan  nilai-nilai  tentang  yang  benar  dan  yang  salah  yang bersumber  pada  keyakinan  agama.  Sila  kedua  memberi  kerangka  untuk merumuskan  norma-norma  tentang  yang  baik  dan  yang  jahat,  berdasarkan “siapakah  manusia”.  Bahwa  yang  baik  adalah  yang  manusiawi  dan  yang  jahat adalah  yang  tidak  manusiawi.  Bahwa  manusia  Indoneia  harus  berlaku  adil  dan
60 Eka  Darmaputra, Pancasila  Identitas  dan  Modernitas : Tinjauan  Etis  dan  Budaya ,  (Jakarta:  PT. BPK Gunung M ulia, 1997), hlm. 159.
61 Sunaryo  Wreksosuhardjo, Ilmu  Pancasila  Yuridis  Kenegaraan  dan  Ilmu  Filsafat  Pancasila , (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 34.
62 Eka Darmaputra, o.p. cit., hlm. 160.
63 Wreksosuhardjo, o.p. cit., hlm. 35.
64 Ibid., 65 Ibid. , hlm. 37.
382
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
beradab  terhadap  sesama  dan  lingkungannya. 66 Sila  ketiga,  menggariskan  batas- batas  bagi  kepentingan  individu.  Setiap  manusia  Indonesia  harus  mampu mengendalikan  diri  sehingga  tidak  hanya  mengejar  kepentingan  pribadi  saja apabila kepentingan negara dan bangsa menuntutnya. 67 Sila keempat,
menunjukan  garis-garis  yang  tidak  dapat  dilampaui  dalam  kehidupan  bernegara.
Bahwa  sikap  yang  berhikmat  dan  bijaksana  adalah  mentaati  setiap  keputusan yang  diambil  oleh  rakyat.  Setiap  manusia  Indonesia  harus  mengendalikan  diri, patuh  hukum,  disiplin  serta  menghormati  setiap  keputusan  rakyat  yang  telah diambil  secara  konstitusional  dan  demokratis.  Sila  kelima  memberi  arah  pada penumbuhan  kesadaran  setiap  individu  sebagai  makhluk  sosial  yang  menjunjung keadilan  bersama  dengan  orang  lain  sebagai  sesama  warga  masyarakat. 68
Dalam  kehidupan  negara  Indonesia,  khususnya  berkaitan  dengan  dengan pandangan  dasar  dalam  Pancasila,  prinsip  keadilan  disebutkan  dalam  rangka “kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab”    dan  “keadilan  sosial”  fakta  ini  menunjukan demikian  tingginya  cita-cita  keadilan  dalam  konsep  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dan  hal  ini  dengan  jelas  disebutkan  bahwa  “Keadilan  sosial  bagi seluruh  Rakyat  Indonesia”  merupakan  tujuan  Negara  Indonesia. 69 Dengan demikian  kerangka  dasar  pemikiran  tentang  pemidanaan  dari  perspektif  Pancasila harus  mencerminkan  seluruh  sila  dari  Pancasila  yang  berorientasi  pada  prinsip- prinsip  sebagai  berikut:
a. Pengakuan  tentang  manusia  Indonesia  sebagai  makhluk  Tuhan  yang Maha  Esa.  Wujud  pemidanaan  tidak  boleh  bertentangan  dengan keyakinan  agama  maupun  yang  dianut  oleh  masyarakat  Indonesia Pemidanaan  terhadap  seseorang  harus  diarahkan  pada  penyadaran iman  dari  terpidana-melalui  mana  ia  bertobat  dan  menjadi  manusia yang  beriman  dan  taat.  Pemidanaan  harus  berfungsi  membina  mental orang  yang  dipidana  dan  mentransformasikan  orang  tersebut  menjadi manusia  yang  religius; 70
b. Pengakuan  tentang  harkat  dan  martabat  manusia  sebagai  ciptaan Tuhan.  Pemidanaan  tidak  boleh  mencederai  hak-hak  asasinya  yang paling  dasar  serta  tidak  boleh  merendahkan  martabatnya  dengan alasan  apapun.  Implikasinya  adalah  bahwa  meskipun  terpidana  berada dalam  lembaga  kemasyarakatan,  unsur-unsur  dan  sifat  kemanusiaan- nya tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan  dari  pikiran,  sifat  kebiasaan  dan tingkah- laku  jahatnya;
c. Menumbuhkan  solidaritas  kebangsaan  dengan  orang  lain  sebagai sesama  warga  bangsa.  Pelaku  harus  diarahkan  pada  upaya  untuk meningkatkan  teloransi  dengan  orang  lain,  menumbuhkan  kepekaan terhadap kepentingan bangsa dan mengarahkan untuk tidak mengulangi melakukan kejahatan. Bahwa pemidanaan untuk menanamkan  rasa kecintaan  terhadap  bangsa; 71
66 Eka Darmaputera, o.p cit., hlm. 159.
67 Ibid. , hlm. 139.
68 Ibid ., 69 Nurcholis M adjid, Islam Dokrin dan Peradaban  Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 512.
70 J.E.  Sahetapy,  S uatu  Studi  Kasus  Mengenai  Ancaman  Pidana  Mati  Terhadap  Pembunuhan Berencana , (Jakarta: Rajawali  Pers, 1982), hlm. 284.
71 Ibid .,
383
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
d. Menumbuhkan  kedewasaan  sebagai  warga  negara  yang  berhikmat, mampu  mengendalikan  diri,  berdisiplin  dan  menghormati  serta mentaati  hukum  sebagai  wujud  keputusan  rakyat;
e. Menumbuhkan  kesadaran  akan  kewajiban  setiap  individu  sebagai makhluk  sosial  yang  menjunjung  keadilan  bersama  sebagai  warga masyarakat. 72
2.  Kewenangan  Presiden  dalam  Memberikan  Grasi  Menurut  Undang- undang  Nomor  22 Tahun  2002 tentang  Grasi
Dalam  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Grasi,  pada  Pasal  1 butir  1  dikatakan  bahwa  grasi  adalah  pengampunan  berupa  perubahan, peringanan,  pengurangan  atau  penghapusan  pelaksanaan  pidana  kepada  terpidana yang  diberikan  oleh  presiden.  Sedangkan  dalam  butir  2  pasal  yang  sama  dikatakan bahwa  terpidana  adalah  orang  yang  dipidana  berdasarkan  keputusan  pengadilan yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Sedangkan  ruang  lingkup pemberian  grasi  adalah  terhadap  terpidana  mati,  penjara  seumur  hidup  dan hukuman  penjara  paling  rendah  2  tahun.  Pemberian  grasi  merupakan  hak konstitusional  dari  seorang  presiden.  Namun  dalam  pelaksanaannya  presiden dalam  memberilkan  grasi   harus  memperhatikan  pertimbangan  Mahkamah  Agung. Undang-undang  tersebut  menegaskan  bahwa  pemberian  grasi  tidak  terkait dengan  penilaian  hukum  dari  pengadilan,  karena  grasi  bukan  merupakan  campur tangan  presiden  dalam  bidang  yudikatif,  melainkan  hak  konstitusional  untuk memberikan  ampunan.  Dari  pernyataan  tersebut  disimpulkan  bahwa  pemberian grasi  diberikan  bukan  untuk  menghapuskan  kesalahan  yang  pernah  dilakukan  oleh seorang  terpidana,  melainkan  hanya  sebatas  pemberian  ampunan  atas  hukuman yang  dijatuhkan  saja  berupa  perubahan  hukuman,  peringanan  atau  pengurangan hukuman  tanpa  terikat  oleh  suatu  acara  tertentu  dan  bukan  merupakan  suatu peradilan,  hanya  memperhatikan  ketepatan  dalam  suatu  putusan  sesuai  dengan rasa  keadilan  yang  terdapat  dalam  masyarakat,  kecuali  pada  pertanggungjawaban secara yuridis  kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat.
Dalam  pelaksanaannya,  permohonan  grasi  diajukan  secara  tertulis  oleh terpidana,  kuasa  hukum  atau  keluarga  kepada  presiden  dan  kepada  pengadilan tingkat  pertama  yang  memutuskan  perkara.  Dalam  hal  terpidana  dijatuhi  hukuman mati  permohonan  grasi  dapat  diajukan  oleh  keluarga  tanpa  persetujuan  terpidana yang kemudian diteruskan  kepada  Mahkamah  Agung.  Selain  itu  surat permohonan  grasi  dapat  juga  disampai  tingkat  pertama  paling  lambat  selama  tujuh (7)  hari  oleh  terpidana  kepada  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  (LP)  tempat terpidana  menjalani  pidana  untuk  kemudian  diteruskan  kepada  Presiden  dan salinannya  dikirim  kepada  pengadilan  tingkat  pertama  paling  lambat  tujuh  (7)  hari sejak  diterimannya  permohonan  grasi.  Dalam  jangka  dua  puluh  (20)  hari  terhitung sejak  diterimannya  surat  permohonan  grasi  tersebut,  pengadilan  negeri  tingkat pertama  mengirim  salinan  permohonan  dan  berkas  terpidana  kepada  Mahkamah Agung  (MA).  Kemudian  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  tiga  (3)  bulan terhitung  sejak  tanggal  diterimannya  surat  itu.  Mahkamah  Agung  mengirim  surat pertimbangan  secara tertulis  kepada Presiden. 73
72 Sholehudin, Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana ,    (Jakarta:  PT. RajaGrafindo, 2003), hlm. 109- 110.
73 Pasal 3-12 Undang-undang  Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
384
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
Dalam  menjalankan  keputusannya,  keputusan  presiden  dapat  berupa pemberian  atau  pun  penolakan  grasi.  Jangka  waktu  pemberian  atau  pun  penolakan grasi  tersebut  paling  lambat  3  (tiga)  bulan  terhitung  sejak  tanggal  diterimannya surat  dari  Mahkamah  Agung  (MA).  Tetapi  setelah  direvisinya    Undang-undang Nomor  22  Tahun  2002  yang  disahkan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  bersama Pemerintah  dalam  Sidang  Paripurna  tanggal  26  Juli  2010  pertimbangan  MA kepada  Presiden  dipersingkat  diberi  waktu  tiga  puluh  (30)  hari  untuk  memberi pertimbangan,  lebih  dari  itu  secara  otomatis  Presiden  harus  memberikan  grasi tanpa  menunggu  pertimbangan  Mahkamah  Agung. 74 Dalam  revisi  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Grasi  selain  batas  waktu  petimbangan Mahkamah  Agung  dipercepat  pengajuan  grasi  pun  diperluas,  pemerintah menyarankan  orang  untuk  mengajukan  grasi.  Pemberian  grasi  yang  menjadi urusan  Sekretaris  Negara.  Dalam  revisi  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2002 tentang  Grasi  diambil  alih  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  agar pemerintah  punya  peran  yang  aktif  meminta  pihak  yang  berhak  mengajukan  grasi yang  selama  ini  pemerintah  bersifat  pasif.  Proses  pengajuan  grasi  hanya  bisa diajukan    satu  kali  dan  diajukan  paling  lambat  setahun  setelah  yang  bersangkutan memperoleh  putusan  hukum  tetap.  Sebelum  berlakunya  Undang-undang  Nomor 22  Tahun  2002  tentang  Grasi,  dua  konstitusi  yang  pernah  berlaku  yakni  Konstitusi RIS  Tahun  1949  dan  UUDS  Tahun  1950,  juga  memberikan  dasar  kepada  Presiden untuk  memberikan  grasi.  Dalam  dua  Konstitusi  ini,  rumusan  mengenai  grasi diatur  dalam  Pasal  160  ayat  (1)  dan  (2)  Konstitusi  RIS  1949,  merumuskan  sebagai berikut: 75
a. Presiden  mempunyai  hak  memberi    ampunan  dari  hukuman-hukuman yang  dijatuhkan  oleh  putusan  kehakiman    Hak  ini  dilakukannya sesudah  meminta  nasehat  dari  Mahkamah  Agung,  sekedar  dengan undang-undang  federal  tidak  ditunjuk  pengadilan  yang  lain  untuk memberi  nsehat;
b. Jika  hukuman  mati  dijatuhkan,  maka  keputusan  kehakiman  tidak dapat    dijalankan,  melainkan  sesudah  presiden  menurut  aturan-aturan yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  federal  diberi  kesempatan untuk  memberikan  ampunan.
Sedangkan  dalam  UUDS  1950  yang  diundangkan  tanggal  15  Agustus  1950, pada  Pasal  107  ayat  (1)  dan  (2),  dicantumkan  pula  tentang  hak  presiden  tersebut yang  rumusannya  senada  dengan  Pasal  160  ayat  (1)  dan  (2)  Konstitusi  RIS  Tahun 1949, yaitu  sebagai  berikut:
a. Presiden  memberi  hak  memberi  grasi  dari  hukuman-hukuman  yang dijatuhkan  oleh  keputusan  pengadilan.  Hak  ini  dilakukannya  sesudah meminta  nasehat  dari  Mahkamah  Agung,  sekedar  dengan  undang- undang  tidak  ditunjuk  pengadilan  yang  lain  untuk  memberi  nasehat;
b. Jika  hukuman  mati  dijatuhkan,maka  keputuan  pengadilan  itu  tidak dapat  dijalankan,  melainkan  sesudah  presiden,  menurut  aturan-aturan yang  ditetapkan  Undang-Undang,  diberikan  kesempatan  memberikan grasi. 76
74 Lihat ketentuan Undang-undang  Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
75 Lihat Konstitusi RIS Tahun 1949.
76 Lihat UUDS Tahun 1950.
385
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
Ketika  berlakunya  Konstitusi  RIS  1949,  diundangkan  Undang-Undang Darurat  Nomor  3  Tahun  1950  tentang  Grasi  pada  6  Juli  1950.  Pada  zaman  Hindia Belanda,  mengenai  hukum  acara  grasi  diatur  dalam Gratieregeling (Stbl.  1933 Nomor  2).  Setelah  Proklamasi,  dikeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  67 Tahun  1948  tentang  Permohonan  Grasi.  Keduanya  kemudian  dicabut  oleh Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1950  tentang  Grasi  (L.N.  1950  No.  40)  yang juga  dicabut  oleh  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Grasi  (L.N. 2002  No.  108).  Keterangan  mengenai  grasi  dalam  KUHP,  hanya  terdapat  dalam satu  Pasal  saja, yaitu  Pasal  33a, adalah  sebagai  berikut:
“  (...)  jika  orang  yang  ditahan  sementara  dijatuhi  pidana  penjara  atau  pidana kurungan  dan  kemudian  dia  sendiri  atau  orang  lain  dengan  persetujuannya mengajukan  permohonan  ampun,  maka  waktu  mulai  permohonan  diajukan hingga  ada  putusan  presiden,  tidak  dihitung  sebagai  waktu  menjalankan pidana,  kecuali  jika  presiden,  dengan  mengingat  keadaan  perkaranya, menentukan  bahwa  waktu  itu  seluruhnya  atau  sebagian  dihitung  sebagai waktu  menjalani  pidana”.
Pasal  33  a  tersebut  tidak  mengatur  mengenai  grasi  secara  lengkap,  namun hanya  mengatur  waktu  menjalani  hukuman  bagi  yang  mengajukan  permohonan grasi,  dalam  hal  yang  berkepentingan  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  atau hukuman  pidana  kurungan.  Permohonan  grasi  kepada  presiden  dapat  diajukan terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap artinya,  setelah  suatu  perkara  selesai  diputus  oleh  hakim,  barulah  dapat  diajukan permohonan  grasi.  Putusan  pemidanaan  yang  dapat  dimohonkan  grasi  adalah putusan  pidana  mati,  pidana  penjara  seumur  hidup  dan  pidana  penjara  paling rendah  dua  (2)  tahun.  Namun,  terpidana  biasanya  mengajukan  permohonan  grasi adalah  terpidana  mati  atau pidana  penjara  seumur  hidup.
3. Grasi  Dihubungkan  dengan  Kekuasaan  Presiden  dalam  Perspektif Hukum  Tata Negara di  Indonesia
Selain  kewenangan-kewenangan  yang  melekat  dalam  kekuasaan  eksekutif, pemerintah  negara  memiliki  kewenangan-kewenangan  konstitusional  yang  terkait dengan  fungsi  legeslatif  atau  regulatif  atau  bahkan  fungsi  yudikatif  (yudisial). Dalam  UUD  NRI  Tahun  1945,  hal-hal  yang  bersifat  yudikatif  diatur  secara tersendiri  yaitu  terkait  dengan  grasi,  amnesti  abolisi  dan  rehabilitasi.  Pasal  14  ayat (1) dan ayat (2) UUD  NRI Tahun  1945, menyatakan:
“Presiden  memberikan  grasi  dan  rehabilitasi  dengan  memperhatikan pertimbangan  Mahkamah  Agung”  (...) “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat”.
Artinya,  pemberian  grasi  dan  rehabilitasi  dikaitkan  dengan  pertimbangan teknis  hukum  oleh  Mahkamah  Agung,  sedangkan  pemberian  amnesti  dan  abolisi dikaitkan  dengan  pertimbangan  politis  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Menurut Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Grasi,  grasi  pada  dasarnya merupakan  bentuk  pengampunan  berupa  perubahan,  peringanan  atau  penghapusan pelaksanaan  pidana  kepada  terpidana  yang  diberikan  oleh  Presiden.  Sesuai  dengan ketentuan  Pasal  14  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945,  Presiden  memberikan  grasi dengan  memperhatikan  pertimbangan  Mahkamah  Agung.  Pemberian  grasi  bukan
386
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
meruapakan  persoalan  teknis  yuridis  peradilan  dan  karenanya  tidak  terkait  dengan penilaian  terhadap  putusan  hakim.  Pemberian  grasi  bukan  merupakan  bentuk campur  tangan  Presiden  dalam  urusan  yudikatif,  melainkan  hak  Presiden  untuk memberikan  pengampunan.  Meskipun  pemberian  grasi  tersebut  dapat  mengubah, meringankan,  mengurangi  atau  menghapuskan  kewajiban  menjalani  pidana  yang dijatuhkan  pengadilan,  tidak  berarti  menghilangkan  kesalahan  dan  juga  bukan merupakan  rehabilitasi  terhadap  terpidana. 77 Permohonan  grasi  diajukan  terhadap putusan  pengadilan  yang  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van gewijsde ),  yaitu  berupa  pidana  mati,  pidana  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  rendah   dua tahun.
4.  Grasi  Merupakan  Hak  Limitatif  Sebagai  Terpidana  di  Republik Indonesia
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemberian grasi merupakan pencabutan  atau  upaya  meringankan  sanksi  yang  dijatuhkan  melalui  putusan pengadilan  pidana.  Dahulu  kala  grasi  diberikan  sebagai vorstelijke  gunstbeton atau  sebagai  kemurahan  hati  para  raja  yang  diberikan  berdasarkan  rasa  belas kasihan  yang  dalam  pengertian  dewasa  ini  sebagai  kemurahan  hati  seorang  kepala negara.  Karena  itu    pelaksanaan  dari  hak  untuk  memberikan  grasi  oleh  kepala negara  itu  sama  sekali  bukan  suatu  peradilan yang  hanya  perlu  memperhatikan keadilan  yang  terdapat  dalam  masyarakat,  tanpa  terikat  pada  suatu  acara  tertentu, yang  dalam  pelaksanaannya  perlu  memperhatikan  undang-undang  yang  mengatur masalah  permohonan  grasi.
Dalam  uraian  sebelumnya  juga  telah  dijelaskan  mengenai  perubahan  sistem pemerintahan  yang  dianut  oleh  Negara  Republik  Indonesia,  yaitu  menjadi presidensial  murni.  Meskipun  tidak  ada  pembedaaan  antara  kepala  negara  dengan kepala  pemerintahan,  tugas  wewenang  presiden  sebagai  puncak  kepemimpinan negara  tetap  saja  ada  tugas  dan  wewenangnya  yang  merupakan  lingkup    eksekutif dan  kewenangan  yang  berada  diluar  lingkup    eksekutif. 78 Kewenangan  Presiden  di luar lingkup eksekutif tersebut, misalnya kewenangan dibidang yudisial.
Kewenangan ini terkait dengan keputusan pengadilan,  yaitu  mengurangi hukuman,  memberikan  pengampunan,  ataupun  menghapuskan  tuntutan  yang terkait  dengan  kewenangan  pengadilan.  Mengenai  pemberian  ampunan  atau  grasi, bahwa  terpidana  yang  mengajukan  permohonan  grasi  ini  bukan  sebagai  terpidana, melainkan  sebagai  warga  negara.  Sebagai  warga  negara,  seseorang  berhak  minta ampun  kepada  Presiden  sebagai  pimpinan  negara  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  NRI Tahun  1945  mengenai  Hak  Asasi  manusia,  diatur  mengenai  “Setiap  orang  berhak atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum”.  Inilah  yang  menjadi  dasar  setiap  warga
77 Lihat Penjelasan  Umum Undang-undang  Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
78 Pamungkas  Satya  Putra  menjelaskan  bahwa  akan  lebih  tepat  apabila  grasi  merupakan  hak warga negara yang bersifat limitatif yang diberikan berdasarkan konstitusi kepada warga negara oleh Presiden dalam sistem  presidensial  sebagai  bentuk  sistem  ketatanegaraan  yang  saling  mengawasi  dan  menyeimbangan (penerapan checks and balances principle ) guna tidak ada kesewenang-wenangan dalam sistem pemerintahan yang  berjalan  di  Indonesia.  Sifat  limitatif  tersebut  didasarkan  kepada  UUD  NRI Tahun 1945 dan Undang- undang  Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Grasi  dengan  terlebih  dahulu  memenuhi  persyaratan  yang  telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait kemudian Presiden selaku Kepala Negara melakukan penetapan hukum kepada seseorang berdasarkan pertimbangan M ahkamah Agung. M aka yang menjadi kunci dasar  adalah  Pertimbangan  Hukum  yang  dikeluarkan  oleh  M ahkamah  Agung  dan Pertimbangan Nurani dari Presiden  untuk  menetapkan  status  grasi  seorang terpidana diberikan atau tidak. Hal ini merupakan sebagian tugas dan kewenangan  Presiden selaku Head of State dalam melakukan executive  review .
387
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
negara  apapun  statusnya  untuk  mendapatkan  suatu  kepastian  hukum  yang berkeadilan.
Pemberian  grasi  bukan  merupakan  isu  kepastian  hukum,  tetapi  cerminan tingkat  kearifan  hukum  Presiden  dan  juga  masyarakat.  Dengan  adanya pertimbangan  dari  Mahkamah  Agung  dan  faktor  sosial  serta  respon  dari  kelompok tertentu.  Pemberian  grasi  adalah  juga  tempat  di  mana  kita  memberikan  tempat bagi  hati  nurani  kemanusiaan  kita.  Bagi  pemohon  yang  dijatuhi  pidana  mati,  grasi merupakan  persoalan  hidup  dan  mati.  Melalui  pemberian  grasi,  mungkin  saja seseorang  yang  dijatuhi  pidana  mati  dapat  menjadi  seumur  hidup  atau  pidana dalam  waktu  tertentu.  Hal  ini  akan  terasa  lebih  arif,  karena  terpidana  akan mempunyai  kesempatan  untuk  memperbaiki  dirinya.  Berbeda  dengan  pidana  mati yang  tidak  memberikan  kesempatan  bagi  terpidana  untuk  memperbaiki  kesalahan. Biasanya  seseorang  pemohon  yang  mengajukan  permohonan  grasi  mempunyai alasan-alasan  sebagai  berikut:
a. Sesorang  yang  telah  mengakui  kesalahannya  dan  memohon  ampun atas  kesalahannya,  namun  pidana  yang  dijatuhkan  dirasakan  terlalu berat,  sehingga  ia  mengajukan  grasi  dengan  harapan  memperoleh keringanan  pidana;
b. Seseorang  yang  merasa  dirinya  benar-benar  tidak  bersalah,  berniat ingin  mencari  keadilan  bagi  dirinya.  Dengan  mengajukan  grasi  ia berharap Presiden dapat mengoreksi kesalahan dari putusan pengadilan  sebelumnya,  sehingga  keadilan  dapat  ditegakan.  Menurut Adami  Chazawi,  dengan  mengajukan  permohonan  grasi  berarti  dari sudut  hukum  pemohon  telah  dinyatakan  bersalah,  dengan  mengajukan permohonan  ampunan  (grasi)  berarti  dia  telah  mengakui  kesalahan- nya. 79
5. Implementasi  Pemberian  Grasi  Dihubungankan  dengan  Kepenting- an Negara
Kepentingan  umum  dikatakan  selalu  identik  dengan  kepentingan  negara. Menghubungkan  pemberian  grasi  dengan  kepentingan  negara  adalah  sebuah upaya  negara  dalam  penegakan  tertib  hukum  dan  perlindungan  masyarakat  hukum serta  penghormatan  terhadap  nilai-nilai  hak  asasi  manusia.  Sebagai  bentuk perlindungan  hukum  dan  penegakan  hak  asasi  manusia  Pemerintah  Republik Indonesia  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat    Republik  Indonesia  Pada  Tanggal 26  April  2010  mengesahkan  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  22  Tahun 2002  tentang  Grasi  melalui  rapat  paripurna  di  gedung  DPR  RI  melalui  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  2002  Tentang  Grasi.  Perubahan    ini    didasarkan  pada  permasalahan  yang muncul  dalam  permohonan  dan  permasalahan  grasi.  Menurut  Parialis  Akbar terdapat  sejumlah  sasaran  yang  ingin  dicapai  atas  perubahan    RUU  ini. Pertama , menjamin  kepastian  hukum  dalam  menyelesaikan  permohonan  grasi  sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  15  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2002  tentang Grasi. Kedua ,  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kesungguhan pemerintah  dalam  permohonan  grasi. Ketiga ,  sebagai  salah  satu  upaya  pemerintah dalam  penghormatan  terhadap  nilai-nilai  hak-hak  asasi  manusia  dan Keempat , memperkuat  penegakkan  supermasi  hukum.
79 Ibid. , hlm. 192.
388
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
Ada  beberapa  hal  baru  yang  diatur  dalam  dalam  perubahan  UU  N0  22 Tahun  2002  ini, Pertama ,  pengajuan  permohonan  grasi  dipertegas  yakni  hanya dapat  diajukan  1  (satu)  kali  .  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  kepastian hukum    dalam  mengajukan  permohonan  grasi    dan  menghindari  diskriminatif, serta  dimaksudkan  pula  untuk  mengurangi  beban  dalam  penyelesaian  permohonan grasi  dan  sekaligus  untuk  menghindari  penyalahgunaan  permohonan  grasi. Kedua ,  pemberian  hak  pengajuan  grasi  kepada  Menteri  Hukum  dan  HAM  dan ketua  pengadilan  yang  memutus  perkara  pada  tingkat  pertama,  merupakan langkah  antisipasi    dari  kemungkinan  terpidana  mati    dan  kuasa  hukumnya    atau keluarga  terpidana  mati  tidak  mengajukan  grasi.  Hal  ini  upaya  negara  dalam pemenuhan  hak  terpidana  yang  secara  kodrati  diakui  sekalipun  telah  dijatuhi hukuman  mati.  Ketiga  Permohonan  grasi  dapat  diajukan  sejak  putusan memperoleh  keputusan  hukum  tetap  dan  tidak  dibatasi  tenggang  waktu,  kecuali terpidana  yang  dijatuhi  pidana  mati.  Batas  waktu  pengajuan  permohonan  grasi adalah  satu  tahun  terhitung    sejak  putusan  pengadilan  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap.
Ada  beberapa  poin  penting  dalam  perubahan  undang-undang  tentang  grasi tersebut.  Poin  penting  itu  meliputi,  grasi  hanya  diajukan  satu  kali  dan  paling lambat  satu  tahun  setelah  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  serta pertimbangan  Mahkamah  Agung  (MA)  dipercepat  dari  tiga  bulan  menjadi  30  hari. Dalam  hal  ini  posisi  pemerintah  tidak  hanya  pasif  tetapi  bisa  aktif  meminta  pihak yang  berhak  mengajukan  grasi.  Pemerintah  menginginkan  agar  mereka  yang mengajukan  permohonan  grasi  adalah  anak-anak  di  bawah  umur,  mereka  yang telah  lanjut  usia  dan  mereka  yang  menderita  sakit  permanen.  Perubahan  atas Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Grasi  tersebut  akan  mengedepan- kan  pertimbangan    kemanusiaan.  Wakil  Ketua  Komisi  III  Tjatur  Sapto  Edi menambahkan  bahwa  perubahan  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2002  itu  tidak hanya  aturan  pengampunan  saja.  Namun  juga  untuk  menciptakan  keadilan  bagi orang-orang  yang  terkena  dampak  dari  pengadilan  yang  tidak  adil.  Sedangkan untuk  nara  pidana  tahanan  politik  serta  nara  pidana  yang  divonis  yang  terlibat teorisme  dan  narkoba  juga  berhak  mengajukan  grasi  tetapi  pemerintah  tidak  akan bersikap  proaktif.  Katagori  terpidana  tersebut  berhak  mengajukan  grasi  dan Mahkamah  Agung  (MA)  tetap  akan  memberikan  pertimbangan  akan  tetapi keputusan  tetap  ada  pada  presiden.  Pada  saat  itu,  pemerintahan  Presiden  Susilo Bambang  Yudoyuwono    mengeluarkan    Keputusan  Presiden    Nomor  7/G    Tahun 2010  yang  memuat  pengampunan  Syaukani  dengan  memotong  masa  hukumannya selama  tiga  tahun.
Dalam  putusan  kasasi  Syaukani  divonis  enam  tahun.  Dia  sendiri  telah menjalani  masa  tahanan  selama  tiga  tahun.  Pertimbangan  grasi  antara  lain  karena kondisi  kesehatan  Syaukani  termasuk  pelunasan  denda  dan  uang  pengganti sebesar  Rp.  49,6  miliar  dalam  kasus  korupsi  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara yang  dipimpin  terpidana  pada  saat  itu.  Adapun  yang  menjadi  dasar  pertimbangan pemberian  grasi  menurut  Patrialis  Akbar  karena  didasarkan  pada  pertimbangan Hak  Asasi  manusia  dan  mengedepankan  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab sesuai  dengan  Pancasila.
389
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Pemberian  grasi  merupakan  hak  konstitusional  dari  seorang  Presiden. Namun  dalam  pelaksanaannya  Presiden  dalam  memberikan  grasi  harus memperhatikan  pertimbangan  Mahkamah  Agung.  Dalam  hal  ini  juga dikatakan  bahwa  pemberian  grasi  tidak  terkait  dengan  penilaian  hukum dari  pengadilan,  karena  grasi  bukan  merupakan  campur  tangan  Presiden dalam  bidang  yudikatif,  melainkan  hak  konstitusional  untuk  memberikan ampunan.  Dari  pernyataan  tersebut  disimpulkan  bahwa  pemberian  grasi diberikan  bukan  untuk  menghapuskan  kesalahan  yang  pernah  dilakukan oleh  seorang  terpidana,  melainkan  hanya  sebatas  pemberian  ampunan atas  hukuman  yang  dijatuhkan  saja  berupa  perubahan  hukuman, peringanan  atau  pengurangan  hukuman  tanpa  terikat  oleh  suatu  acara tertentu  dan  bukan  merupakan  suatu  peradilan,  hanya  memperhatikan ketepatan  dalam  suatu  putusan  sesuai  dengan  rasa  keadilan  yang  terdapat dalam  masyarakat,  kecuali  pada  pertanggungjawaban  secara  politis kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Adapun  tentang  eksistensi  grasi menurut  hukum  Indonesia  adalah Pertama ,  Grasi  sebagai  hak  warga negara.  Pemohon  yang  mengajukan  grasi  tidak  sebagai  terpidana melainkan  sebagai  warga  negara  yang  berhak  meminta  pengampunan atas  kesalahannya  kepada  presiden  sebagai  kepala  negara. Kedua, Grasi sebagai  hapusnya  hak  negara  untuk  menjalankan  dan  menjatuhkan pidana  ( ius  punendi ).  Meskipun  tidak  tercantum  dalam  KUHP,  grasi dapat  menggugurkan  hak  negara  untuk  menjalankan  pidana.  Dengan dikabulkannya  grasi,  maka  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  seseorang dapat  hapus,  berkurang  atau  berubah  jenisnya,  apabila  permohonan  grasi ditolak  maka  sanksi  pun  dijatuhan  terutama  untuk  terpidana  mati  segera untuk  dieksekusi. Ketiga, hubungan  grasi  dengan  tujuan  pemidanaan Berkaitan  dengan  jawaban  atas  permohonan  grasi  oleh  Presiden, dikabulkan  atau  ditolaknya  grasi  harus  didasarkan  pada  tujuan pemidanaan. Keempat, Grasi  bukan  campur  tangan  eksekutif.  Pemberian grasi  bukan  campur  tangan  Presiden  dalam  bidang  yudikatif,  melainkan hak  konstitusional  untuk  memberikan  pengampunan.  Grasi  tidak  terkait dengan  penilaian  terhadap  putusan  hakim  dan  tidak  menghilangkan kesalahan  terpidana.
b. Menghubungkan  implementasi  pemberian  grasi  dengan  kepentingan negara  adalah  sebuah  upaya  negara  dalam  penegakan  tertib  hukum  dan perlindungan    masyarakat  hukum  serta  penghormatan  terhadap  nilai-nilai hak  asasi  manusia.  Dikatakan  bahwa  kepentingan  negara  itu  selalu identik  dengan  kepentingan  umum  dan  ini  adalah  tugas  hukum  pidana agar sanksi-sanksi pelanggaran terhadap  hukum  ditujukan  untuk memperbaiki  kembali  keseimbangan  kehidupan.  sehingga  segala  sesuatu akan  senantiasa  lestari.  Grasi  bukan  upaya  hukum,  meskipun  grasi  dapat merubah  status  hukuman  seseorang.  Grasi  merupakan    hak  konstitusional yang  hanya  ada  di  tangan  Presiden  sebagai  sarana  untuk    mengkoreksi kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraaan hukum. Untuk menciptakan  keadilan  bagi  orang-orang  yang  terkena  dampak  dari pengadilan  yang  tidak  adil.  Oleh  karena  itu,  lembaga  ini  tidak  secara
390
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R.
Bagus  Irawan ∽
kebetulan  di  luar  sistem  peradilan  pidana.  Di  sini  sebenarnya  Presiden dapat  melakukan  koreksi-koreksi  dengan  menunjukan  kearifan  hukum- nya.  Kearifan  hukum  diperlukan  untuk  mengisi  kekosongan  dalam penyelenggaraan  sistem  hukum  dan peradilan  khususnya.
2. Saran
a. Konsep  grasi  ini  harus  ditetapkan  dalam  peraturan  Undang-undangan  di Indonesia  sebagai  salah  satu  pedoman  pembentukan  dan  penegakan hukum.  Dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana seyogyanya mengikutsertakan keluarga korban dalam proses menjatuhkan  pidana  kepada  pelaku  sebagai  bagian  dari  pengaturan pidana  mati  bersyarat.  Para  pihak  yang  berperan  dibalik  permohonan grasi  seperti  pengadilan  pada  tingkat  pertama,  Mahkamah  Agung, bahkan  sampai  Presiden,  agar  dapat  memproses  permohonan  grasi  secara sungguh-sungguh  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan.
Sehingga  grasi  tidak  hanya  dijadikan  alasan  untuk  menunda  pelaksanaan eksekusi dan juga digunakan oleh kepentingan-penguasa untuk mempertahankan status quo .  yang  dalam  pelaksanaannya harus mencerminkan  keadilan  untuk  semua  pihak  tidak  hanya  untuk  pihak- pihak  tertentu   sehingga   tidak  mencederai  keadilan  hukum.
b. Grasi  sebenarnya  dapat  dijadikan  sebagai  lembaga  yang  bertujuan  untuk mengkoreksi “kesalahan-kesalahan”  hukum  dalam  penyelenggaraan hukum.  Meskipun  sudah  ada  lembaga  peninjauan  kembali  ( herziening ) yang  dapat  digunakan  oleh  terpidana,  namun  grasi  yang  berada  di  luar ranah  hukum  dan  berada  di  luar  sistem  peradilan  pidana  dapat  dijadikan sebagai  sarana  untuk  mengkoreksi  dan menujukan  kearifan  hukum.
H. Daftar  Pustaka
1. Buku
Hamzah,  Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta:  Sinar  Grafika.  2008. ________________. Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta:  Rineka  Cipta. 1991. Ali,  Achmad. Keterpurukan  Hukum  di Indonesia Penyebab dan Solusinya . Bogor: Ghalia  Indonesia.  2005.
Apeldoorn,  Van. Pengantar  Ilmu  Hukum ( Terjemahan ).  Jakarta:  Pradnya Paramaita.  2001.
Arif,  Barda  Nawawi. Masalah  Penegakan  Hukum  &  Kebijakan  Penangulangan Kejahatan. Bandung:  PT. Citra  Aditiya  Bakti.  2001.
________________. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana .  Bandung:    PT. Citra  Aditya  Bakti.  2003.
Asshiddiqie , Jimly. Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca Reformasi . Jakarta:  PT. Bhuana  Ilmu  Populer.  2008.
________________. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme .  Jakarta:  Sekjen  dan Kepanitraan  Mahkamah  Konstitusi   RI. Jakarta. 2006.
________________. Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Jilid  I. Jakarta:  Konpres. 2006.
________________. Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah  Perubahan  ke Empat  Tahun  UUD  1945. Makalah disampaikan  pada  Seminar Pembangunan  Hukum  Nasional  VIII  Tema Penegakan  Hukum  dalam  Era Pembangunan  Berkelanjutan. Diselenggarakan  oleh  Badan  Pembinaaan
391
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI. Denpasar  14-18 Juli  2003.
Atmasasmita,  Romli. Sistem  Peradilan  Pidana,  Perspektif  Eksistensialisme  dan Absolisionisme. Bandung:  Binacipta.  1996.
________________. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana    dan  Kriminologi. Bandung: Mandar  Maju.  1995.
Bakir,  Herman. Filsafat  Hukum,  Desain  dan  Arsitektur  Kesejarahan .  Bandung: Refika  Aditama.  2007.
Basah,  Sjahran. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Sikap  Tindak  Administrasi Negara . Bandung:  Alumni.  1992. Busroh,  Abu  Daud.,  dan  Abu  Bakar  Busro. Asas-Asas  Hukum  Tata  Negara. Jakarta:  Ghalia  Indonesia.  1991.
Chazawi,  Adami. Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  II .  Jakarta:  RajaGrafindo Persada. 2002.
Darmaputra, Eka. Pancasila Identitas dan Modernitas; Tinjauan Etis dan Budaya . Jakarta:  PT. BPK Gunung  Mulia.  1997.
Hadjon , Philipus  M. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia .  Surabaya:  Bina Ilmu.  1987.
H.R. , Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta:  UII Press. 2002. Huda , Ni’matul. Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta:  Rajawali  Pers. 2005. Huijber,  Theo. Filsafat  Hukum  Dalam  Lintasan  Sejarah .  Yogyakarta:  Kanisius. 1984.
Kanter,  E.Y.,  dan  S.R.  Sianturi. Asas-Asas    Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya. Jakarta:  Storia  Grafia.  2002. Kelsen,  Hans. Teori  Umum  Tentang  Negara dan Hukum ( Terjemahan ). Bandung: Nusamedia  dan Nuansa.  2006.
Kusnadi,  Moh.,  dan  Harmaily  Ibrahim. Pengantar  Hukum  Tata  Negara Indonesia, Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara. Jakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia.  1983.
Kusumaatmadja,  Muchtar.,  dan  B.  Arief  Sidarta. Suatu  Pengenalan  Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung:  Alumni.  2000. Lamintang. Hukum Panitensier Indonesia. Bandung:  Armico.  1984. Madjid,  Nurcholis. Islam  Dokrin  dan  Peradaban  Sebuah  Telaah  Kritis  tentang Masalah  Keimanan,  Kemanusiaan  dan  Kemoderenan .  Jakarta:  Paramadina. 1992.
Manan,  Bagir. Lembaga Kepresidenan . FH-UII Press. 2003. Mansoer,  Moh.  Tolchah. Sumber  Hukum  dan  Urutan  Tertib  Hukum  Menurut Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia  1945 . Jakarta:  Binacipta.  1979. Marbun,  S.F. Eksistensi  Asas-Asas  Umum  Penyelenggaraan  Pemerintahan  yang Layak  dalam  Menjelmakan  Pemerintahan  yang  Baik  dan  Bersih . Disertasi Bandung:  Program  Pasca Sarjana  UNPAD. 2001.
Marbun,  S.F.,  dan  Moh  Mahfud  MD. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta:  Liberty.  2004.
Martokusumo , Soedikno. Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar .  Yogyakarta: Liberty.  2001.
MD,  Moh.  Mahfud. Politik  Hukum  di  Indonesia. Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada. 2009.
392
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
M. , Sri Soemantri. Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 . Bandung:  PT. Citra  Aditya  Bhakti.  1989.
________________. Undang-Undang  Dasar  1945:  Kedudukan  dan  Aspek-aspek Perubahannya . Bandung:  Unpad Press. 2002. Pangaribuan,  Luhut  M.P. Hukum Acara Pidana . Jakarta:  Jembatan.  2008. Rahardjo,    Satjipto. Penegakan  Hukum    Suatu  Tinjauan  Sosiologis .  Yogyakarta: Genta  Publishing.  2009.
Rahayu,  Sri.,  dan  Niken  Savitri  (Ed ).  Butir-Butir  Pemikiran  dalam  Hukum . Bandung:  Refika  Aditama.  2008.
Remmelink,  Jan. Hukum  Pidana,  Komentar  Atas  Pasal-Pasal  Terpenting  dari Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Pandanannya  Dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia. Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka  Utama.  2003.
Sahetapy,  J.E. Suatu  Studi  Kasus  Mengenai  Ancaman  Pidana  Mati  Terhadap Pembunuhan Berencana. Jakarta:  Rajawali  Pers. 1982. Saleh,  Roeslan. Stelsel Pidana Indonesia . Jakarta:  Aksara Baru.  1987.
________________. Masalah  Pidana  Mati .  Jakarta:  Aksara  Baru.  1978.  Samosir, Djisman. Fungsi  Pidana  Penjara  dalam  Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia . Bandung:  Binacipta.  1992.
Saragih,  Bintan  Regen. Politik Hukum . Bandung:  CV Utomo.  2006.
________________. Konnvensi Ketatanegaraan. Bandung:  Armico.  1987. Sidarta,  Bernard  Arif. Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum : Sebuah  Penelitian Tentang  Pondasi  Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  sebagai Landasan  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Nasional. Bandung:  Mandar  Maju. 1999.
Sholehudin. Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana .    Jakarta:  PT.  RajaGrafindo. 2003.
Soekanto,  Soerjono.,  dan Sri  Mamudji .  Penelitian  Hukum  Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta:  Rajawali.  1985. Syaukani,  Imam.,  dan  A.  Ahsin  Thohari. Dasar-Dasar  Politik  Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo  Persada. 2004.
Usman,  Suparman. Hukum  Islam,  Asas-Asas  dan  Pengantar  Studi  Hukum  Islam dalam Tata Hukum Indonesia . Jakarta:  Gaya Media  Pratama.  2002. Utrecht,  E. Pengentar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia .  Jakarta:  Ichtiar. 1962.
Waluyo,  Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana , Ghalia  Indonesia,  Jakarta, ________________. Ilmu Hukum . Bandung:  PT. Citra  Aditiya  Bakti.  2000.
Wreksosuhardjo , Sunaryo. Ilmu  Pancasila  Yuridis  Kenegaraan  dan  Ilmu  Filsafat Pancasila. Yogyakarta:  Andi.  2001.
2. Peraturan  Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 . UUD  Tahun  1945. Naskah Asli;
________________. Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi . ________________. Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
________________. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi . ________________. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
393
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum  ∽ Hak Konstitusional Presiden  Dalam  Memberikan  Grasi  dan  Pelaksanan  di  Republik  Indonesia ∽ R. Bagus  Irawan ∽
________________. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .
________________. Undang-undang  Darurat  Nomor  3  Tahun  1950  tentang Grasi .
________________. Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Draft  II Tahun 2005 .
3. Sumber  lainnya
Al’Araf.  “Membuka  selubung  Amnesti”.  http:// Acehkita .com.  Diakses  Pada Tanggal  13 Mei  2012.
Direktorat  Hukum  dan  Perundang-undangan,  Departemen  Hukum  dan  Perundang- undangan.  “Konsep  Rancangan  KUHP  Nasional.  Edisi  1999-2000”. http://dpr.go.id . Diakses  Pada Tanggal  15 Mei  2012. Kusumah,  Mulyana  W.  “Pengampunan  Politik”. http://Apakabar@clark.  net . Diakses  Pada Tanggal  15 Mei  2012.
Sunaryo,  Thomas. Hukuman  Mati,  Pelanggaran  HAM  dan  Reformasi . Kompas. 25 Februari  2003.
Wahyono,  Padmo. Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan . Forum Keadilan Nomor 29 April 1991 .