## KEDUDUKAN KREDITUR ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIBAGI KARENA ADANYA PERCERAIAN
Oleh :
Fandi Septi Riyanto Email : fandisepti@yahoo.com

## Abstract
Fiduciary is the transfer of ownership rights of an object on the basis of trust provided that the object whose ownership rights are transferred remains in the possession of the owner of the object. Whereas what is meant by Fiduciary Guarantee is the guarantee right for movable objects both tangible and intangible and immovable objects, especially  buildings that cannot be burdened with mortgages, which remain in the control of the Fiduciary Giver, as certain debt  repayment  collateral  that  gives  priority  position  to  Fiduciary  Recipients  against  other creditors.  Items  loaded  with  a  Fiduciary  Guarantee  must  be  registered.  Registration  for  a Fiduciary  Guarantee  is  carried  out  at  the  Fiduciary  Registration  Office.  However,  if  the registration of Fiduciary Guarantee to be registered with the Office of Fiduciary Registration is  a  matter  of  property  that  has  not  been  shared  with  the  former  creditor's  wife  against  the vehicle due to divorce, it can be said that the agreement can be canceled, so there is no legal certainty for the recipient of Fiduciary Guarantee. If the Fiduciary Registration Office issues and submits a Fiduciary Guarantee Certificate to the Fiduciary Recipient on the date that is the same as the date of receipt of the application for registration. This Fiduciary Guarantee Certificate  is  a  copy  of  the  Fiduciary  Register  Book.  By  obtaining  a  Fiduciary  Guarantee certificate,  the  creditor  or  fiduciary  guarantee  recipient  immediately  has  the  right  of  direct execution  (parate  execution).  The  legal  strength  of  the  certificate  is  the  same  as  the  court's decision which has permanent legal force
Keywords : Fiduciary Guarantee, Creditors, Execution.

## PENDAHULUAN

## 1.1.  Latar Belakang Masalah
Manusia  merupakan  makluk  yang ingin  mencukupi  segala  kebutuhannya. Baik  dalam  kebutuhan  yang  bersifat primer,  sekunder  atau  tersier.  Dalam  men- cukupi  kebutuhan  tersebut  manusia  dapat menjaminkan  sebuah  harta  yang  dimiliki- nya.  Proses  jaminan  untuk  mendapatkan fasilitas  kredit  dapat  dinamakan  dengan Hukum  Jaminan.  Hukum  Jaminan  me- rupakan  keseluruhan  dari  kaidah-kaidah hukum  yang  mengatur  hubungan  hukum antara  pemberi  dan  penerima  jaminan dalam  kaitannya  dengan  pembebanan jaminan untuk mendapatkan suatu fasilitas kredit.
Fasilitas  kredit  dalam  hal  ini  adalah Fidusia  yang  merupakan  pengalihan  hak kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan tersebut  tetap  dalam  penguasaan  pemilik benda. Untuk mendapatkan jaminan fidusia, benda yang bergerak yang menjadi objek  jaminan  harus  didaftarkan  ke  kantor jaminan fidusia untuk mendapatkan
sertifikat jaminan fidusia.
Sertifikat jaminan fidusia  akan timbul  apabila  dilakukannya  pendaftaran Jaminan  Fidusia.  Jika  salah  satu  objek yang  akan  didaftarkan  kepada  Kantor Pendaftaran Fidusia terdapat permasalahan
harta  gono-gini  yang  belum  dibaginya kepada  mantan  istri  kreditur  yang  di- sebabkan putus karena perceraian terhadap kendaraan  tersebut,  maka  dapat  dikatakan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sehingga  tidak  ada  kepastian  hukum  bagi penerima Jaminan Fidusia.
Berdasarkan  pada  uraian  di  atas, tulisan  ini  hendak  membahas  mengenai kedudukan kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang belum terbagi karena perceraian.

## 1.2.Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  dipaparkan  di  atas,  maka  per- masalahan  yang  akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Apa  akibat  hukum  pengalihan  piutang perjanjian  jaminan  fidusia  yang  dibuat tanpa  persetujuan  istri  yang  telah bercerai ?
2. Bagaimana  kedudukan  kreditur  ter- hadap  jaminan  fidusia  yang  telah didaftarkan  ke  lembaga  jaminan  dan penyelesaian  sengketa  jika  debitur wanprestasi ?

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif,  yaitu  meneliti hukum  dari  perspektif  internal  dengan objek  penelitiannya  adalah  norma  hukum.
Dengan  kata  lain  penelitian  hukum  yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma yang  dimaksud  adalah  mengenai  asas- asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan  perun- dangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian serta doktrin (ajaran). 1
Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan atau statute approach digunakan jika permasalahan penelitiannya mempermasalahkan  konflik  norma  yang terjadi  secara  vertikal  maupun  horizontal. Misalnya  norma  yang  berada  pada  sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, ataukah berada pada  yang  lebih  tinggi  atau  lebih  rendah, dan berada pada yang lama atau yang baru.
Pendekatan konseptual atau conceptual approach beranjak dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum, sehingga  dapat  menemukan  ide-ide  yang melahirkan  pengertian-pengertian  hukum,
1 Imade  Pasek  Diantha,  2016,  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi Teori  Hukum  (Jakarta:Prenada  MediaGrup). hlm12
konsep-konsep  hukum,  dan  asas-asas hukum  yang  relevan  dengan  isu  yang dihadapi. 2

## HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.  Akibat  Hukum  Pengalihan  Piutang Perjanjian  Jaminan  Fidusia    Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Istri Yang Telah Bercerai
Istilah jaminan  merupakan  ter- jemahan  dari  Bahasa  Belanda,  yaitu zekerheid atau cautie.  Zekerheid atau cautie mencakup  secara  umum  cara-cara kreditur  menjamin  dipenuhinya  tagihan, disamping  pertanggung  jawaban  umum debitur  terhadap  barangnya.  Sedangkan menurut  Hartono  Hadisoeprapto  hukum jaminan  merupakan  “Sesuatu  yang  diberi- kan  kepada  kreditur  untuk  menimbulkan keyakinan  bahwa  debitur  akan  memenuhi kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan  uang yang timbul dari suatu perikatan”. 3
Jaminan merupakan mempunyai ke- dudukan  dan  manfaat  yang  menunjang dalam pembangunan perekonomian masyarakat.  Oleh  karena  itu  lembaga jaminan  dapat  memberikan  manfaat  bagi debitur  dan  kreditur,  antara  lain  : terwujudnya  keamanan  terhadap  transaksi
2 Ibid, hlm. 159
3 H.  Salim  HS,2004,  “Perkembangan  Hukum Jaminan  di  Indonesia”,  Jakarta,    PT.  Raja Grafindo Persada, hlm. 22
dagang  yang  ditutup  dan  memberikan kepastian hukum bagi kreditur. 4
Jaminan  kebendaan  mempunyai  ciri- ciri  “kebendaan”  dalam  arti  memberikan hak  mendahului  di  atas  benda-benda tertentu  dan  mempunyai  sifat  melekat  dan mengikuti  benda  yang  bersangkutan.  Pada dasarnya  perjanjian    kebendaan  dapat dibedakan  menjadi  2  macam,  yaitu  per- janjian pokok dan perjanjian assecoir. Per- janjian  pokok  merupakan  perjanjian  untuk mendapatkan  fasilitas  kredit  dari  lembaga perbankan  atau  lembaga  keuangan  non bank.
Jaminan kredit menurut KUH Perdata  dibagi  dua,  yaitu  :  (a)  Jaminan Umum,  dan  (b)  Jaminan  Khusus.  Jaminan Umum  diatur  dalam  Pasal  1313  KUH Perdata  yang  menyatakan  “Segala  ke- bendaan  si  berhutang,  baik  yang  bergerak maupun  tidak  bergerak,  baik  yang  sudah ada  maupun  yang  baru  akan  ada  di kemudian  hari    menjadi  tanggungan  untuk segala perikatan perseorangan”. Sedangkan suatu  Jaminan  Khusus  diberikan  oleh undang-undang untuk melindungi kepentingan  kreditor.  Jaminan  Khusus dinilai  lebih  memberikan  perlindungan bagi  kreditor  karena  objek  jaminannya jelas  dan  barang  yang  dijaminkan  diikat dalam suatu Perjanjian Jaminan.
4 Ibid, hlm. 28
Sebelum berlakunya Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia  merupakan  benda  bergerak  yang terdiri  dari  benda  persediaan  (inventory), benda  dagang,  piutang  dan  kendaraan bermotor.  Akan  tetapi  dengan  berlakunya Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Fidusia,  maka  objek  jaminan fidusia  diberikan    pengertian  luas,  antara lain :
1. Benda  bergerak,  baik  yang  berwujud maupun tidak berwujud.
2. Benda  tidak  bergerak,  khususnya bagunan  yang  tidak  dibebani  dengan hak tanggungan.
Subjek  dari  Jaminan    Fidusia  me- rupakan    pemberi  dan  penerima  fidusia. Pemberi  Fidusia  merupakan  orang  pe- rorangan atau koporasi pemilik benda yang menjadi  objek  jaminan  fidusia,  Penerima Fidusia  merupakan  orang  perorangan  atau korporasi  yang  mempunyai  piutang  yang pembayarannya  dijamin  dengan  pem- bayaran  jaminan  fidusia.  Sifat  jaminan fidusia  adalah  perjanjian  ikutan  ( accesoir ) dari  suatu  perjanjian  pokok  yang  me- nimbulkan  kewajiban  bagi  para  pihak untuk  memenuhi  suatu  prestasi.  Jaminan fidusia  biasanya  dituangkan  dalam  akta notaris.  Substansi  akta  perjanjian  fidusia ini  telah  dibakukan  oleh  pemerintah, dengan  maksud  dan  tujuan    guna  untuk
melindungi  pemberi  fidusia  terutama dalam masyarakat dengan  ekonomi lemah.
Menurut  Subekti,  S.H,  Perjanjian merupakan  suatu  peristiwa  dimana  orang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk  me- laksanakan  sesuatu  hal.  Dalam  peristiwa ini  timbullah  suatu  hubungan  hukum antara  dua  orang  yang  bisa  dinamakan Perikatan.  Perjanjian  tersebut  menerbitkan suatu  perikatan  antara  dua  orang  yang membuatnya,  dan  perikatan  itu  berupa suatu  rangkaian  perkataan  yang  me- ngandung  unsur  janji-janji  atau  kesang- gupan yang diucapkan atau ditulis. 5
Menurut  Pasal  1313  KUH  Perdata, Perjanjian  dapat  dirumuskan,  yaitu  :  suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang  atau  lebih  lainnya.  Sebagaimana suatu  perjanjian  dapat  dijelaskan  sebagai berikut :
1. Prestasi
Pengertian  suatu  Prestasi  dalam  hukum kontrak  dimaksudkan  sebagai  suatu  pe- laksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri  untuk  itu.  Suatu  pelaksaan  mana dengan kontrak yang bersangkutan. 6
5 H.R. Daeng Naja, 2005, “Hukum Kredit dan Bank Garansi”,  Cetakan  ke  -1,  Penerbit  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 175.
6 Subekti, 2008. Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, hlm.120
Menurut  Pasal  1234  KUH  Perdata  bentuk dari suatu prestasi berupa : (1). Memberikan sesuatu (2). Berbuat sesuatu
(3). Tidak berbuat sesuatu
2. Wanprestasi
Suatu  perjanjian  dapat  terlaksana  dengan baik,  apabila  salah  satu  pihak  telah memenuhi suatu perjanjian masing-masing seperti  yang  diperjanjikan  tanpa  adanya salah  satu  pihak  yang  dirugikan.  Namun ada  kalanya  perjanjian  tersebut  tidak terlaksana  dengan  baik  karena  terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Arti wanprestasi berasal dari bahasa Belanda,  yang  artinya  prestasi  buruk. Adapun  yang  dimaksud  dengan  wan- prestasi  adalah  suatu  keadaan  dikarenakan kelalaian  atau  kesalahannya,  sehingga debitur  tidak  dapat  memenuhi  prestasi seperti  yang  telah  ditentukan  dalam perjanjian  dan  bukan  dalam  keadaan  yang memaksa. 7

## 3. Ganti Rugi
Menurut Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246  KUH  Perdata  suatu  ganti  terdiri  dari biaya,  rugi  dan  bunga.  Apabila  undang- undang  menyebutkan  rugi  maka  yang dimaksud adalah suatu kerugian nyata dan dapat  diduga  atau  diperkirakan  pada  saat perikatan  itu  diadakan,  yang  timbul
7 Nindyo  Pramono,  2003,  Hukum  Komersil,  Pusat Penerbitan UT, Jakarta, hlm. 21
sebagai  akibat  dari  “ingkar  janji”. 8 Pada dasarnya  suatu  ganti  rugi  tersebut  lazim dipergunakan  ialah  uang,  namun  selain uang  masih  ada  bentuk-bentuk  lain  yang dipergunakan  sebagai  bentuk  ganti  rugi yaitu:  pemulihan  keadaan  semua  (in natura) dan larangan untuk mengulangi.
Sedangkan  syarat  sah  perjanjian menurut  Pasal  1320  KUH  Perdata,  yaitu  : (1).  Sepakat  mereka  yang  mengikat dirinya,  (2).  Kecakapan  untuk  membuat suatu  perjanjian  ,  (3).  Suatu  hal  tertentu, (4).  Suatu  sebab  yang  halal.  Jika  syarat objektif  tidak  terpenuhi,  maka  perjanjian secara  otomatis  dapat  dinyatakan  “batal demi  hukum”,  artinya  perjanjian  itu dianggap  tidak  pernah  ada  sehingga  tidak ada  dasar  untuk  saling  menuntut  di pengadilan.  Namun  sebaliknya,  jika  syarat subyektif  tidak  terpenuhi,  maka  perjanjian itu  tidak  otomatis  batal  demi  hukum, namun  “dapat  dibatalkan”    jika  salah  satu pihak meminta pembatalan kepada pengadilan. 9
Perjanjian Jaminan sesuai PBI
9/2007  dapat  berupa  pengikatan  agunan berdasarkan:  (a)  Hak  Tanggungan,  (b) Gadai,  (c)  Fidusia,  (d)  Hipotek,  (e)  Hak Jaminan atas Resi Gudang. 10 Proses
8 Mariam  Darus  Badrulzaman,  2001,  Asas-Asas Hukum  Perjanjian,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, hlm.  21
9 Iswi Hariyani, R.Serfianto, 2010 (a), Bebas Jeratan Utang  Piutang,cetakan  pertama.Yogyakarta: Pustaka Yustisia.hlm.60.
10 Ibid, hlm. 110
terjadinya Jaminan fidusia menurut Undang-Undang  Nomor  42  tahun  1999, Jaminan Fidusia terjadi melalui 2 tahapan:
1) Tahapan Pembebanan Jaminan Fidusia
Jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian ikutan  dari  suatu  perjanjian  pokok  yang menimbulkan  kewajiban  bagi  para  pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat  dengan  akta  notaris  dalam  bahasa Indonesia  dan  merupakan  akta  jaminan fidusia.  Terhadap  pembuatan  akta  jaminan fidusia  dikenakan  biaya.  Akta  jaminan fidusia kurangnya memuat :
a. Identitas  pihak  Pemberi  dan Penerima fidusia
b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
c. Uraian  mengenai  Benda  yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
d. Nilai penjaminan.
e. Nilai  Benda  yang  menjadi  obyek Jaminan Fidusia.
2) Tahapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Walaupun  benda  yang  dijaminkan  fidusia berada  di  luar  wilayah  republic  Indonesia. Pendaftaran  jaminan  fidusia  dilakukan pada Kantor pendaftaran fidusia.
Permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia dilakukan  oleh  penerima  fidusia,  kuasa atau wakilnya, dengan melampirkan
pernyataan  pendaftaran  jaminan  fidusia. Pernyataan pendaftaran memuat :
a. Identitas  pihak  Pemberi  dan Penerima Fidusia
b. Tanggal,nomor akta jaminan Fidusia,  nama,  tempat  kedudukan notaris yang membuat akta
Jaminan Fidusia
c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
d. Uraian  mengenai  Benda  yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
e. Nilai penjaminan
f. Nilai  benda  yang  menjadi  objek jaminan fidusia.
Jaminan  fidusia  merupakan  salah satu pranata lembaga jaminan yang berada di Indonesia. Jaminan fidusia diperuntukan bagi  benda  bergerak  seperti  sepeda  motor maupun mobil. Untuk mendapatkan jaminan  fidusia,  benda  bergerak  itu  harus didaftarkan untuk diberikan surat atau akta jaminan  fidusia.  Permohonan  pendaftaran jaminan  fidusia  diajukan  oleh  penerima fidusia,  kuasa  atau  wakilnya  kepada Menteri.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa  benda  yang  dibebani  dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
Pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130
/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan  Fidusia  bagi  perusahaan  pem- biayaan  menyatakan  “Perusahaan  pem- biayaan  wajib  mendaftarkan  jaminan fidusia  pada  kantor  pendaftaran  fidusia paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kalender terhitung  sejak  tanggal  perjanjian  pem- biayaan yang disepakati dengan konsumen. 11 Pada hakikatnya harta benda  perkawinan    antara  suami  istri meliputi  harta  yang  dibawa  kedalam perkawinan oleh suami istri atau yang bisa disebut  sebagai  harta  bawaan,  dan  harta yang diperoleh selama perkawinan disebut juga  sebagai  harta  bersama.  Dalam Undang-Undang  Perkawinan  No  1  Tahun 1974,  menganut  suatu  asas  perpisahan harta  yang  sebagaimana  diatur  di  dalam Pasal  35  Undang-Undang  Perkawinan yang menggolongkan harta dalam perkawinan terbagi atas harta bersama dan harta  bawaan.  Harta  bersama  diatur  dalam Pasal  35  ayat  (1)    Undang-Undang Perkawinan, yaitu :
a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
b. Harta  yang  diperoleh  sebagai  hadiah atau  pemberian  atau  warisan  apabila ditentukan demikian;
c. Hutang-hutang  yang  timbul  selama perkawinan  berlangsung  kecuali  yang
11 Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  130  / PMK.010/2012  tentang  Pendaftaran  Jaminan Fidusia
merupakan  harta  pribadi  masing- masing suami istri.
Mengenai  harta  bersama,  antara suami  atau  istri  dapat  bertindak  atas persetujuan  kedua  belah  pihak  termasuk dalam hal utang terhadap lembaga pembiayaan. Apabila suatu debitur mengajukan  permohonan  utang  disertai dengan  jaminan  kendaraan  bermotor  dan tanpa  adanya  persetujuan  dengan  istri maka tidak dapat dilakukan. Termasuk sisa hutang  yang  dibebankan  oleh  suami terhadap  mantan  istri  yang  telah  bercerai yang  sangat  merugikan  mantan  istri  ter- sebut,  tanpa  sepengatuhan  istri  suami mengajukan  kredit  pembiayaan  dengan atas  nama  istri  selaku  penjamin.  Hal  ini tentu  suami  telah  melakukan  perbuatan melanggar  hukum.  Maka  eksekusi  yang dilakukan  oleh  kreditur  apabila  debitur sudah tidak mampu membayar utang  yang telah jatuh tempo (wanprestasi) tidak dapat dilakukan.
Hak  dan  kewajiban  yang  setara diantara  suami  dan  istri  menimbulkan adanya tanggungjawab yang sama terhadap segala  perbuatan  hukum  yang  dilakukan oleh  kedua  belah  pihak  antara  suami  dan istri.  Perbuatan  hukum  tersebut  dapat dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  dengan adanya  persetujuan  pihak  lainnya  maupun secara  bersama-sama  antara  suami  dan istri.  Tidak  saling  menjatuhkan  dengan tujuan  mendapatkan  keuntungan  semata
sehingga  salah  satu  pihak  antara  suami atau  istri  yang  menjadi  korban  atas perbuatan hukum tersebut.
Menurut  Pasal  36  ayat  (1)  Undang- Undang  Perkawinan,  harta  bersama  pada umumnya  akan  dibagi  dua  secara  pro- posional  kepada  masing-masing  pihak apabila  terjadi  perceraian.  Sedangkan apabila  perkawinan  putus  disebabkan  oleh kematian maka salah satu pihak maka harta bersama  tetap  pada  keadaan  semula dikuasai  oleh  pihak  yang  masih  hidup. 12
Menurut  Pendapat  Arista,  dalam  praktek- nya  perjanjian  kredit  yang  tidak  disetujui oleh  salah  satu  pasangan  baik  itu  suami ataupun  istri  tidak  dimungkinkan,  karena keduanya  haruslah  melakukan  sebuah persetujuan,  baik  dalam  bentuk  tan- datangan pernyataan dan harus hadir dalam pengajuan  akad  kredit.  Kredit  yang diajukan tidak disetujui oleh bank. Namun apabila suatu kredit yang hanya melibatkan personal seperti kredit tanpa agunan, cukup dihadiri oleh pihak bank yang bersangkutan  tanpa  perlu  kehadiran  atau persetujuan  pasangannya.  Namun  apabila nantinya  terjadi  suatu  sengketa,  tidak  bisa membayar  suatu  kredit  maka  pihak  bank akan  menagih  debitur  secara  personal saja. 13
12 Drajen Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung : 1948, hlm. 45
13 Wawancara  dengan  Arista  Puspamega,  Staf Regional  Bussiness  Manager  Bank  Mandiri pada tanggal 4 Juli 2018.
Suami  dan  istri  sebagai  debitur dalam  perjanjian  kredit  dengan  obyek jaminan  fidusia  dan  jaminan  tersebut merupakan  jaminan  harta  bersama.  Suami dan  istri  tersebut  ternyata  melakukan wanprestasi  karena  tidak  dapat  memenuhi kewajiban  kepada  kreditur.  Haruslah bertanggungjawab  atas  segala  perbuatan hukum  yang  telah  dijalaninya.  Apabila terjadi  ingkar  janji,  maka  suami  dan  istri sebagai debitur yang telah menandatangani akad  perjanjian  kredit  harus  merelakan harta  bersamanya  yang  dijadikan  sebagai jaminan  dalam  perjanjian  kredit  untuk dieksekusi,  dan  untuk  selanjutnya  dapat dilakukan lelang guna melunasi hutang.

## 3.2. Kedudukan  Kreditur  Terhadap
Jaminan
Fidusia Yang Telah
Didaftarkan  Ke  Lembaga  Jaminan Fidusia  Dan  Penyelesaian  Sengketa Jika Debitur Wanprestasi
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999    tentang  Jaminan Fidusia  yang  terdapat  dalam  Pasal  5  ayat (1)  bahwa  Pembebanan  Benda  dengan Jaminan  Fidusia  harus  dibuat  dengan  akta notaris yang bersifat notariil yang merupa- kan  Akta  Jaminan  Fidusia.  Setelah pembuatan  akta  notariil  atau  dengan tahapan  pembebanan  dilaksakanakan  ber- dasarkan ketenntuan Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999,  akta  jaminan fidusia  tersebut  yang  telah  dibuat  wajib
didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999,  yang  menyatakan  bahwa  “benda yang  dibebani  jaminan  fidusia  wajib didaftarkan”.
Pendaftaran  ini  dilakukan  guna memberikan  perlindungan  dan  kepastian hukum  bagi  penerima  ataupun  pemberi jaminan  fidusia.  Apabila  pembebanan jaminan  fidusia  yang  tidak  dibuatkan dengan  akta  notariil  melalui  notaris  dan tidak  didaftarkan  maka  jaminan  tersebut tidak mempunyai sesuatu kekuatan hukum sehingga para pihak baik penerima ataupun pemberi jaminan fidusia mersakan dirugikan.  Seperti  adanya  jaminan  fidusia yang  tanpa  adanya  suatu  sepengetahuan kreditur  atau  adanya  pengalihan  barang fidusia oleh debitur.  Selain itu pendaftaran fidusia  memiliki  asas  publisitas,  yakni terpublikasi  jaminan  hutang  yang  akan semakin  baik  sehingga  kreditur  atau masyarakat  dapat  mengetahui  terhadap informasi-informasi sekitar jaminan hutang tersebut.
Asas publisitas ini merupakan sangat penting bagi masyarakat terhadap jaminan- jaminan hutang yang fisik objek jaminannya diserahkan oleh kreditur, salah satu  contohnya  seperti  jaminan  fidusia ini. 14 Sebagai  suatu  perjanjian  accessoir, perjanjian  jaminan  fidusia  memiliki  ciri-
14 Munir  Fuady,  Pengantar  Hukum  Bisnis,    Citra Aditya, Bandung, 2005, hlm. 23.
ciri  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  42  Tahun  1999  sebagaimana dijelaskan berikut :
1. Memberikan kedudukan yang mendahului  kepada  kreditur  penerima fidusia terhadap kreditur lainnya sesuai dengan  (Pasal  27  UUF).  Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan ( privellege) terhadap  kreditur  lainnya.
Hak  yang  didahulukan  dihitung  sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi  obyek  jaminan  fidusia  pada Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  hak  yang didahulukan  yang  dimaksud  adalah penerima  fidusia  dalam  mengambil suatu  pelunasan  piutang  atau  hasil eksekusi  benda  yang  telah  menjadi objek jaminan fidusia;
2. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun terhadap obyek itu berada pada droit de suite (Pasal 20 UUF ). Jaminan fidusia tetap  mengikuti  benda  yang  menjadi obyek  jaminan  fidusia  dalam  tangan siapapun juga benda itu berada.
3. Dalam  memenuhi  asas  spesialitas  dan publisitas  sehingga  dapat  mengikat suatu  pihak  ketiga  dan  memberikan jaminan  kepastian  hukum  kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait  dengan  jaminan  fidusia  ini sesuai  dengan  Pasal  6  dan  Pasal  11 UUF.  Untuk  memenuhi  suatu  asas spesialitas  dalam  ketentuan  Pasal  6
UUF,  maka  akta  jaminan  fidusia sekurang-kurangnya memuat :
a. Identitias pihak pemberi dan penerima jaminan fidusia
b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
c. Uraian  mengenai  benda  yang menjadi obyek jaminan fidusia
d. Nilai penjamin dan;
e. Nilai  benda  suatu  obyek    yang menjadi jaminan fidusia
f. Mudah dan pasti dalam pelaksanaan  eksekusi  (Pasal  29 UUF).
Sebuah  akta  otentik  yang  sempurna menurut pendapat Irawan Soerodjo, dilihat dari  bentuk  luarnya  sebagai  suatu  akta yang memenuhi syarat formal, maka ada 3 (tiga)  unsur  esensial  yang  membangun suatu  akta,  yaitu  akta  tersebut  dibuat dengan  adanya  arahan  dari  undang- undang, dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum  yang  berwenang  dalam  pembuatan serta pengerluaran akta tersebut. 15
Suatu  unsur  dalam  pembuatan  suatu akta  otentik  yaitu,  seperti  informasi  dalam akta adalah untuk pembuktian yang benar, nyata, sesuai dengan perundang-undangan, dibuat  oleh  pejabat  umum  atau  pejabat berwenang dalam bidang hukum.
15 Soerodjo,  Irawan.  Kepastian  Hukum  Atas Jaminan Fidusia, Sinar Grafika, Surabaya, 2009. Hlm. 39
Eksekusi  jaminan  fidusia  didasarkan pada  sertifikat  jaminan  fidusia,  sertifikat jaminan fidusia ditertibkan dan diserahkan oleh  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  kepada Penerima  jaminan  fidusia  memuat  tanggal yang  sama  dengan  tanggal  penerimaan pendaftaran  jaminan  fidusia,  sertifikat jaminan  fidusia  merupakan  salinan  dari Buku Daftar  Fidusia , dan memuat catatan tentang  hal-hal  yang  dinyatakan  dalam pendaftaran  jaminan  fidusia. 16 Dalam  hal suatu debitur  atau pemberi jaminan fidusia telah melakukan cidera janji (wanprestasi), pemberi  fidusia  wajib  menyerahkan  objek jaminan  fidusia  dalam  rangka  melaksana- kan  eksekusi  terkait  dengan  perjanjian fidusia yang telah disepakati diawal. Suatu eksekusi  dapat  dilaksanakan  dengan  cara pelaksanaan  suatu  titel  eksekutorial  oleh penerima fidusia yakni lembaga perbankan atau  lembaga  pembiayaan  lainnya  lang- sung  dapat  dilakukan  oleh  lembaga  parate eksekusi  terhadap  penjualan  benda  obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.
Pelaksanaan  parate eksekusi  tersebut dilakukan  dengan  cara  menjual  obyek jaminan  fidusia  melalui  pelelangan  umum serta  mengambil  pelunasan  dari  hasil penjualan  obyek  jaminan  fidusia  yang telah di eksekusi. Penjualan obyek jaminan fidusia  juga  dapat  dilakukan  penjualan dibawah tangan, dengan persetujuan
16 Ibid, hlm. 139
adanya  suatu  kesepakatan  antara  pemberi dan penerima jaminan fidusia tersebut.
Apabila  perjanjian  fidusia  yang dibuat  tanpa  menggunakan  bentuk  Akta Notariil  dan  tidak  didaftarkan  ke  Kantor Pendaftaran  fidusia  mempunyai  suatu akibat  hukum  yakni  Perjanjian  dengan jaminan  fidusia  tersebut  hanyalah  berupa Akta dibawah tangan yang tidak mempunyai  suatu  nilai  eksekutorial  untuk mengeksekusi  obyek  jaminan  tersebut secara  langsung.    Proses  suatu  eksekusi dapat  dilakukan,  akan  tetapi  dengan  cara melakukan gugatan keperdataan ke Pengadilan  Negeri  yang  berwenang  dan proses  persidangan  yang  cukup  lama sampai  dengan  putusan  yang  berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ). Dan hal  itu  juga  dapat  menjadi  pertimbangan bagi  konsumen  yang  memang  benar-benar melaksanakan  tanggung  jawabnya  yakni melunasi  sisa  utangnya  kepada  lembaga pembiayaan  namun  ada  juga  konsumen yang tidak bisa melunasinya. 17
Cara penerapan suatu eksekusi diatur dalam  Pasal  32  Undang-Undang  No,  42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimana pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Penerima Fidusia terhadap Pem- beri  Fidusia  haruslah  berpedoman  pada peraturan  undang-undang,  dan  apabila
17 Widjaya,  Gunawan  dan  Ahmad  Yani.  Jaminan Fidusia,  Raja  Grafindo  Persada,  Bandung  : 2011. hlm. 47
dilanggar  maka  eksekusi  yang  dilakukan merupakan  batal  demi  hukum. 18 Penye- lesaian  kredit  macet,  menurut  Herowati Poesoko  dapat  ditempuh  melalui  3  (tiga) cara  antara  lain  :  (a).  parate  executie.  (b) title  executorial,  (c).  penjualan  di  bawah tangan. 19
Pengertian  „eksekusi”  dapat  dibagi menjadi  dua,    yaitu  “eksekusi  dalam  arti sempit”  dan  “eksekusi  dalam  arti  luas”. Eksekusi  dalam  arti  sempit  adalah  pelak- sanaan  putusan  Pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangakan eksekusi dalam arti luas adalah pelaksanaan  pemenuhan  hak  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  berkekuatan hukum tetap atau berdasarkan akta bertitel eksekutorial  dengan  atau  tanpa  fiat pengadilan atau secara parate executie atau penjualan dibawah tangan. 20
Terkait dengan status kebendaan dan kepemilikan  objek  jaminan  fidusia  telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia yang tidak memperbolehkan suatu kreditur untuk  mengambil  hak  kepemilikan  objek jaminan fidusia, meskipun debitur tersebut wanprestasi.  Keputusan  tersebut  tidak  lain merupakan  mengambil  jalan  tengah  untuk eksekusi sesuai suatu prosedur yang diatur
18 Soerodjo, Irawan, Op.Cit, hlm. 29
19 Herowati Poesoko, 2007, “Parate Executie Obyek Hak  Tanggungan”  (Inkonsistensi,  Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), Penerbit LaksBang Pressindo, hlm.4
20 Ibid, hlm. 130.
dalam  Pasal  29  Undang-Undang  No.  42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Apabila  kreditur  tetap  pada  pen- diriannya  dan  melanggar  suatu  peraturan yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang- Undang  maka  perjanjian  tersebut  batal demi  hukum.  Namun  apabila  terjadi kelebihan  nilai  benda  yang  dijual  untuk melunasi  hutang  debitur,  maka  penjualan objek  jaminan  kelebihan  tersebut  harus tetap  diserahkan  kepada  debitur,  yang mana  tercantum  pada  Pasal  34  Undang- Undang No. 42 Tahun 1999.
Advokat  Grace  P.  Nugroho  men- jelasakan  dalam  artikel  yang  berjudul Eksekusi  Terhadap  Benda  Objek  Per- janjian  Fidusia  Dengan  Akta  di  Bawah Tangan,  saat  ini  banyak  lembaga  pem- biayaan  ( finance )  dan  bank  (bank  umum maupun  perkreditan)  menyeleng-garakan pembiayaam  bagi  konsumen  ( consumer finance ),  sewa  guna  usaha  ( leasing ),  dan anjak piutang ( factoring ). 21
Suatu  akibat  hukum    bagi  para pemegang  jaminan  fidusia  apabila  suatu jaminan  fidusia  belum  di  daftarkan  maka kreditur  tidak  akan  mendapatkan  suatu sertifikat,  sehingga  tidak  akan  dianggap sah atau dapat dikatakan sebagai suatu akta di  bawah  tangan,  suatu  diamana  yang menyetujui hanya para pihak saja dan tidak
21 Nugroho,  Grace  P.,  Konsepsi  Hukum  Dalam Perjanjian  Jaminan  Fidusia.  Ghalia  Indonesia, Bandung: 2003, hlm. 43
dibuat  dihadapan  pihak  yang  berwenang yakni notaris.
Dalam praktik perbankan, jika debitur  melakukan  wanprestasi  dan  porto- folio  kreditnya  menjadi  bermasalah,  maka pihak  bank  pertama  kali  akan  melakukan upaya Penyelamatan Kredit melalui Penjadwalan Kembali ( Rescheduling ), Per- syaratan  Kembali  ( Reconditioning ),  dan Penataan  Kembali  ( Restructuring ).  Jika upaya  Penyelamatan  Kredit  Bermasalah tersebut  tidak  berhasil,  maka  pihak  bank dapat melakukan program Hapus Buku dan Hapus  Tagih  tersebut  tetap  tidak  berhasil, maka  pihak  Bank  dapat  melakukan eksekusi  atau  penyelesaian  kredit  macet melalui  cara-cara  non  litigasi  (di  luar pengadilan) maupun litigasi (proses pengadilan). 22

## KESIMPULAN
1. Jaminan  kredit  menurut  KUH  Perdata dibagi dua, yaitu : (a) Jaminan Umum, dan  (b)  Jaminan  Khusus.  Jaminan Umum  diatur  dalam  Pasal  1313  KUH Perdata  yang  menyatakan  “Segala kebendaan  si  berhutang,  baik  yang bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik yang  sudah  ada  maupun  yang  baru akan  ada  di  kemudian  hari    menjadi tanggungan  untuk  segala  perikatan
22 Iswi  Hariyani,  R.Serfianto,  2010,  Op.Cit,  hlm.
perseorangan”. Sedangkan suatu
Jaminan Khusus diberikan oleh undang-undang untuk melindungi kepentingan  kreditor.  Jaminan  Khusus dinilai  lebih  memberikan  perlindungan bagi  kreditor  karena  objek  jaminannya jelas  dan  barang  yang  dijaminkan diikat  dalam  suatu  Perjanjian  Jaminan. Suami  dan  istri  sebagai  debitur  dalam perjanjian kredit dengan obyek jaminan fidusia dan jaminan tersebut merupakan  jaminan  harta  bersama. Suami  dan  istri  tersebut  ternyata melakukan  wanprestasi  karena  tidak dapat  memenuhi  kewajiban  kepada kreditur.  Haruslah  bertanggungjawab atas  segala  perbuatan  hukum  yang telah dijalaninya.
2. Apabila suatu bentuk perjanjian fidusia yang dibuat tanpa menggunakan bentuk Akta Notariil dan  tidak didaftarkan  ke  Kantor  Pendaftaran fidusia mempunyai suatu akibat hukum yakni Perjanjian dengan jaminan fidusia  tersebut  hanyalah  berupa  Aka dibawah tangan yang tidak mempunyai suatu nilai eksekutorial untuk mengeksekusi  obyek  jaminan  tersebut secara langsung.  Proses suatu eksekusi dapat  dilakukan,  akan  tetapi  dengan cara  melakukan  gugatan  keperdataan via Pengadilan Negeri yang berwenang dan menghadapi suatu proses persidangan  yang  cukup  lama  sampai
dengan  putusan  yang  berkekuatan hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde ).
Hal itu juga dapat menjadi pertimbangan  bagi  konsumen  yang memang  benar-benar  melaksanakan tanggung jawabnya yakni melunasi sisa utangnya  kepada  lembaga  pembiayaan namun  ada  juga  konsumen  yang  tidak bisa melunasinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Drajen  Saragih, Pengantar  Hukum  Adat Indonesia, Tarsito, Bandung : 1948.
Herowati Poesoko, 2007, “ Parate Executie Obyek Hak Tanggungan”
(Inkonsistensi,  Konflik  Norma  dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), Penerbit LaksBang Pressindo
H.  Salim  HS,  “ Perkembangan  Hukum Jaminan di Indonesia ”,2004, Jakarta,
PT. Raja Grafindo Persada.
H.R.  Daeng  Naja,  2005,  “ Hukum  Kredit dan  Bank  Garansi”,  Cetakan  ke  -1,
Penerbit  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Iswi  Hariyani,  R.Serfianto,  2010, Bebas Jeratan  Utang  Piutang,  cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka
Yustisia.
I  Made  Pasek  Diantha,  2016, Metodologi
Penelitian  Hukum  Normatif  dalam Justifikasi  Teori  Hukum (Jakarta:
Prenada Media Grup) .
Munir  Fuady, Pengantar  Hukum  Bisnis, Citra Aditya, Bandung, 2005.
Mariam  Darus  Badrulzaman,  2001, Asas-
Asas  Hukum  Perjanjian, PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung,
Nindyo  Pramono,  2003, Hukum  Komersil,
Pusat Penerbitan UT, Jakarta.
Subekti, 2008 . Pokok-Pokok Hukum
Perdata. PT. Intermasa, Jakarta.
Soerodjo,  Irawan.2009, Kepastian  Hukum Atas Jaminan Fidusia , Sinar Grafika,
Surabaya.
Widjaya,  Gunawan  dan  Ahmad  Yani.
2011 , Jaminan Fidusia , Raja
Grafindo Persada, Bandung.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.
Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  130  /
PMK.010/2012  tentang  Pendaftaran
Jaminan Fidusia

## Hasil Wawancara
Wawancara  dengan  Arista  Puspamega,
Staff  Regional  Bussiness  Manager Bank    Mandiri  pada  tanggal  4  Juli 2018.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Fandi  Septi  Riyanto berprofesi  sebagai
Advokat/
Konsultan
Hukum.
Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di  Fakultas  Hukum,  Universitas  Negeri Jember  pada  tahun  2016.  Pada  saat  ini tengah menyelesaikan pendidikan Magister pada  Program  Magister  Hukum  Fakultas Hukum  Universitas  Narotama  Surabaya.