## AL-AHKAM AL-KHAMS SEBAGAI KLASIFIKASI DAN
KERANGKA NALAR NORMATIF HUKUM ISLAM:

## TEORI DAN PERBANDINGAN

## Amsori
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta e-mail : amsori.sh@gmail.com Naskah diterima : 11/03/2017, revisi : 05/04/2017, disetujui 12/5/2017

## Abstrak
Ahkam  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  merupakan  jamak  dari kata hukm dan khamsah artinya lima. Oleh karena itu, gabungan kedua kata  dimaksud  al-ahkam  al-khamsah    atau  biasa  juga  disebut  hukum taklifi.  Hukum  taklifi  adalah  ketentuan  hukum  yang  menuntut  para mukallaf  (aqil-baligh)  atau  orang  yang  dipandang  oleh  hukum    cakap melakukan  perbuatan  hukum  baik  dalam  bentuk  hak,  kewajiban, maupun  dalam  bentuk  larangan.  Apabila  orang  ingin  mempelajari Islam dari sudut disiplin ilmu hukum, ia tidak mungkin menggunakan “western approach” yang sudah terbiasa semata-mata mengkaji kondisi dan pengaruh tipe tertentu dari sikap prilaku sosial yang penuh dengan prasangka.
Kata Kunci: Al-ahkam al khamsah, Hukum Islam, syariah, Perbandingan

## A. Pendahuluan
Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “Hukum dan Islam”. Kedua  kata  ini  berasal  dari  bahasa  Arab,  namun  apabila  dirangkai menjadi  “hukum  Islam”,  kata  tersebut  tidak  dikenal  dalam  terminologi Arab  baik  didalam  Alquran  dan  Hadis.  Kata-kata  hukum  Islam merupakan terjemahan dari “Islamic Law”. 1 Penyebutan hukum Islam itu sendiri bertujuan untuk memisahkan antara hukum yang bersumber dari ajaran  agama  Islam,  hukum  yang  berasal  dari  adat  istiadat  dan  hukum
1 Muhammad Syukri Albani Nasution. Filsafat Hukum Islam. Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 19.
Barat  yang  dibawa  oleh  kolonial  Belanda. 2 Jadi,  hukum  Islam  adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. 3
Apabila didefinisikan, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan  wahyu  Allah  dan  Sunnah  Rasulullah  tentang  tingkah  laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang  beragama  Islam. 4 Hukum  Islam  berawal  dari  dua  sumber  utama, yakni  wahyu  (wahy)  dan  penalaran  manusiawi  (‘aql).  Identitas  ganda hukum Islam ini tercermin dalam dua ekspresi, yakni syariah dan fiqih. Yang  pertama  memiliki  afinitas  yang  lebih  kuat  dengan  wahyu, sementara yang kedua terutama merupakan produk penalaran manusia. 5
Mukallaf atau mahkum’alaih, yaitu orang-orang yang beban taklif atau  subjek  hukum.  Dalam  hukum  islam,  orang  yang  terkena  beban hukum  adalah  orang  telah  balig  dan  berakal.  Dari  segi  usia,  mukallaf telah  memiliki  kemampuan  lahir  dan  batin  untuk  mengerjakan  taklif- taklif-Nya,  dari  segi  akal,  mukallaf  telah  memiliki  kemampuan membedakan  yang  baik  dan  buruk,  benar  dan  salah,  serta  memahami jenis hukum suatu objek perbuatan. 6
Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak  diketahui  persis  maknanya.  Yang  dimaksud  adalah  istilah-istilah (1) hukum, (2) hukm dan ahkam, (3) syariah atau syariat, (4) fiqih atau fiqh  dan  beberapa  kata  lain  yang  berkaitan  dengan  istilah-istilah tersebut.
1. Hukum.
2 Yayan Sopyan. Tarikh Tasyri’: Sejarah Pembentukan Hukum Islam. Depok : Gramata Publishing, 2010, hlm. 7.
3 Mohammad Daud Ali. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 42.
4 Yayan Sopyan. Tarikh Tasyri’: Sejarah Pembentukan Hukum Islam. Depok : Gramata Publishing, 2010, hlm. 7.
5 Mohammad  Hashim  Kamali.  Membumikan  Syariah  (diterjemahkan  dari  Shari’ah Law: An Introduction, oleh Miki Salman). Jakarta : Mizan, 2008, hlm. 53.
6 Muhammad Syukri Albani Nasution. Filsafat Hukum Islam. Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 82.
Jika  kita  berbicara  tentang  hukum,  secara  sederhana  segera  terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur  tingkah  laku  manusia  dalam  suatu  masyarakat,  baik peraturan  atau  norma  itu  berupa  kenyataan  yang  tumbuh  dan berkembang  dalam  masyarakat  maupun  peraturan  atau  norma  yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. 7

## 2. Hukm dan Ahkam
Perkataan  hukum  yang  kita  pergunakan  sekarang  dalam  bahasa Indonesia  berasal  dari  kata  hukm  (tanpa  u  antara  huruf  k  dan  m) dalam  bahasa  Arab  atau  “rule  of  law”  dalam  bahasa  Inggris.  Artinya, norma (norm) atau kaidah (rule) 8 , yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman  yang  dipergunakan  untuk  menilai  tingkah  laku  atau perbuatan manusia dan benda. 9
Sedangkan  dalam  hukum  Islam  ada  lima  hukm  atau  kaidah yang  dipergunakan  sebagai  patokan  mengukur  perbuatan  manusia baik  dibidang  ibadah  maupun  di  lapangan  muamalah.  Kelima  jenis kaidah  tersebut,  disebut  al-ahkam  al-khamsah  atau  penggolongan yang  lima 10 atau  lima  kualifikasi 11 ,  yaitu  1)  dibolehkan  (mubah,  jaiz, ibahah), 2) dianjurkan ( sunnah, mandub, mustahab), 3) tidak disukai (makruh),  4)  wajib  (wajib,  fardh),  hukum  Islam  dibedakan  menjadi kewajiban  perorangan  (fardh’ain),  seperti  shalat  dan  puasa,  dan kewajiban  kolektif  (fardh  kifayah),  pemenuhan  kewajiban  ini  oleh sejumlah  individu  membebaskan  individu  yang  lain  untuk melaksanakannya,  seperti  shalat  jenazah  dan  jihad,  dan  5)  dilarang (haram) lawan dari halal atau segala sesuatu yang tidak dilarang.
7 Mohammad Daud Ali. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 43.
8 Imran  Hasan  Khan  Nyazee.  Theories  of  Islamic  Law:  The  Methodology  of  Ijtihad. Islamabad: Islamic Research Institute, 2009, hlm. 63.
9 Mohammad Daud Ali. Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 44.
10 Mohammad  Daud  Ali.  Hukum  Islam  :  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 44.
11 Joseph  Schacht.  Pengantar  Hukum  Islam  (diterjemahkan  dari  An  Introduction  to Islamic Law, oleh Joko Supomo). Bandung : Nuansa, 2010, hlm 180.

## 3. Syariah atau Syariat
Kata  syariah  sendiri  sebetulnya  telah  disebutkan  sebelum  Islam muncul,  yaitu  dalam  kitab  Taurat,  Talmud,  dan  Injil,  meskipun  pada Taurat,  syariah  disebutkan  dengan  bahasa  Ibrani.  Kata  tersebut disebut dalam bahasa Arab dengan Taurah, yang berarti membimbing, memberi  petunjuk,  mengetahui,  mengatur,  dan  terkadang  sering diartikan sebagai undang-undang. Sementara dalam Injil, kata Namus digunakan  oleh  al-Masih  untuk  menyebutkan  syariat  secara  umum, yang  berarti  orang-orang  yang  dekat,  ruh  agama,  dan  syariat  Musa. Sedangkan  secara  etimologis,  syariah  berarti  jalan  ke  sumber  air minum, namun bangsa Arab sering mengartikannya sebagai jalan yang lurus, karena mata air adalah sumber kehidupan. 12
Selain dari perkataan hukum, hukm dan al-ahkam al khamsah, perlu  dipahami  juga  istilah  syariat.  Yang  dimaksud  dengan  syariat atau ditulis juga syariah, secara harfiah berarti titian menuju sumber air atu titian menuju kebahagiaan dan keselamatan 13 jalan ke sumber (mata)  air,  yakni  jalan  lurus  yang  harus  diikuti  oleh  setiap  muslim. Syariat  merupakan  cara  hidup  yang  berasal  dari  wahyu  Allah,  yang bersifat  abadi,  mutlak  dan  universal. 14 Syariat  memuat  ketetapan- ketetapan  Allah  dan  ketentuan  Rasul-Nya,  baik  berupa  larangan maupun  berupa  suruhan,  meliputi  aspek  hidup  dan  kehidupan manusia. 15

## 4. Fiqih
Bila  syariah  sebagai  sebuah  konsep  ideal  dan  abstrak  yang dikehendaki  oleh  Allah,  maka  fiqih  dipahami  sebagai  upaya  manusia untuk  memahami  kehendak  tersebut.  Secara  etimologi,  fiqih  berarti paham  atau  paham  yang  mendalam.  Secara  terminologi,  fiqih berarti
12 Yayan  Sopyan.  Tarikh  Tasyri’  :  Sejarah  Pembentukan  Hukum  Islam.  Depok  : Gramata Publishing, 2010, hlm. 2.
13 Mohammad  Hashim  Kamali.  Membumikan  Syariah  (diterjemahkan  dari  Shari’ah Law: An Introduction, oleh Miki Salman). Jakarta : Mizan, 2008, hlm. 4.
14 M. Tahir Azhary. Bunga Rampai Hukum Islam : Sebuah Tulisan. Jakarta : Ind Hill- Co, 2003, hlm. 105.
15 Mohammad  Daud  Ali.  Hukum  Islam  :  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 46.
ilmu  tentang  hukum-hukum  syara  (kumpulan  hukum-hukum)  yang bersifat  amaliyah  yang  digali  dan  ditemukan  dari  dalil-dalil  yang terperinci. 16
Di  dalam  bahasa  Arab,  perkataan  fiqh  yang  ditulis  fiqih  atau kadang-kadang fekih atau fikih setelah diindonesiakan, artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan perkataan ilmu tersebut di atas, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan bahwa ilmu fiqih adalah  ilmu  yang  bertugas  menentukan  dan  menguraikan  norma- norma  hukum  dasar  yang  terdapat  dalam  Alquran  dan  ketentuan- ketentuan  umum  yang  terdapat  dalam  Sunnah  Nabi  yang  direkam dalam kitab-kitab hadis. 17
Hukum-hukum  amaliah  yang  bertalian  dengan  segi pelaksanaan  ibadah,  pengaturan  muamalah,  penjelasan  tentang  hak- hak  dan  hukum-hukum  yang  berlaku  diantara  manusia,  ada  yang diambil  dari  Alquran  dinamakan  Fiqhul  Qur’an,  sedangkan  ayat- ayatnya disebut Ayatul Ahkam (ayat-ayat hukum). Dan hukum-hukum yang  didasarkan  pada  Hadist  dinamakan  Fiqhus  Sunah,  sedangkan hadis-hadis  yang  berkenaan  dengan  masalah  ini  disebut  Ahadisul Ahkam (hadis-hadis hukum). 18
Dari  uraian  tersebut  di  atas  jelas  bahwa  ada  dua  istilah  yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yakni 1) Syariat Islam dan  2)  Fiqih  Islam.  Di  dalam  kepustakaan  hukum  Islam  berbahasa Inggris,  Syariat  Islam  disebut  dengan  Islamic  Law,  dan  Fiqih  Islam disebut  dengan  Islamic  Jurisprudence.  Sedangkan  di  dalam  bahasa Indonesia,  untuk  Syariat  Islam  sering  dipergunakan  kata-kata  hukum syariat  atau  hukum  syara’,  dan  untuk  fiqih  Islam  dipergunakan  istilah
16 Yayan  Sopyan.  Tarikh  Tasyri’  :  Sejarah  Pembentukan  Hukum  Islam.  Depok  : Gramata Publishing, 2010, hlm. 5.
17 Mohammad  Daud  Ali.  Hukum  Islam  :  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 48.
18 Mahmud  Syaltut.  Islam,  Akidah  dan  Syariah  (diterjemahkan  dari  Al-Islaam ‘Aqiidatun wa Syarii’atun, oleh Abdurrahman Zain). Jakarta : Pustaka Amani, 1998, hlm.274.
hukum fiqih atau kadang-kadang hukum (fiqih) Islam. 19 Dari pengertian tersebut,  dalam  kenyataannya  penyebutan  ruang  lingkup  dan  obyek hukum  Islam  sendiri  masih terkesan  belum  jelas  didalam masyarakat, yang  sangat  mungkin  disebabkan  karena  kekeliruan  dalam mengartikan syariat dan fiqih. 20

## B. Pengertian Al-Ahkam Al-Khamsah
Ahkam berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata hukm  dan  khamsah  artinya  lima.  Oleh  karena  itu,  gabungan  kedua  kata dimaksud al-ahkam al-khamsah (baca: ahkamul khamsah) atau biasa juga disebut  hukum  taklifi. 21 Hukum  taklifi  adalah  ketentuan  hukum  yang menuntut  para  mukallaf  (aqil-baligh)  atau  orang  yang  dipandang  oleh hukum    cakap  melakukan  perbuatan  hukum  baik  dalam  bentuk  hak, kewajiban,  maupun  dalam  bentuk  larangan.  Hukum  taklifi  dimaksud mencakup  lima  macam  kaidah  atau  lima  kategori  penilaian  mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam hukum Islam, yaitu jaiz, sunnah, makruh, wajib dan haram. Kadar kualitasnya mungkin naik dan mungkin pula menurun. Dikatakan naik, apabila suatu perbuatan dikaitkan dengan sunnah  dan  wajib,  Dikatakan  menurun,  apabila  suatu  perbuatan dikaitkan  dengan  makruh  dan  haram.  Semuanya  tergantung  pada bagaimana ‘illat (rasio) atau penyebabnya. 22
19 Mohammad  Daud  Ali.  Hukum  Islam  :  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 49.
20 Yayan  Sopyan.  Tarikh  Tasyri’  :  Sejarah  Pembentukan  Hukum  Islam.  Depok  : Gramata Publishing, 2010, hlm. 7.
21 Zainuddin Ali. Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 54.
22 M. Tahir Azhary. Bunga Rampai Hukum Islam : Sebuah Tulisan. Jakarta : Ind Hill- Co, 2003, hlm. 106.
Hukum  syar’i  (legal)  atau  hukum  syara’  (law) 23 adalah  kata majemuk  yang  tersusun  dari  kata  “hukum  dan  syara”.  Kata  hukum berasal  dari  bahasa  arab  hukm,  yang  secara  etimologi  berarti memutuskan,  menetapkan  dan  menyelesaikan.  Sedangkan  syara’  secara etimologi  berarti  jalan,  jalan  yang  biasa  dilalui  air.  Maksudnya  adalah jalan  yang  dilalui  manusia  dalam menuju kepada  Allah. 24 Hukum  syara’ atau  hukum  syar’i  ini  disebut  juga  hukum  syariat. 25 Hukum  syara’ sebagaimana yang dimaksud adalah hukum yang erat hubungannya atau bertalian  dengan  perbuatan  orang  mukallaf,  yang  terdiri  dari  tuntutan (thalib),  pembolehan  (takhaiyir)  dan  penentuan  sesuatu  terhadap  yang lain (wadha’). 26 Sedangkan hukum syara’ menurut istilah para ahli ilmu ushul  fiqih  ialah  khitab  syari’  yang  bersangkutan  dengan  perbuatan orang-orang  mukallaf,  baik  dalam  bentuk  tuntutan  (perintah,  pilihan, atau ketetapan). 27
Bertitik  tolak  dari  definisi  hukum  syari’  diatas,  maka  hukum syara’ itu terbagi dua:
1. Titah Allah yang berbentuk tuntutan dan pilihan, yang disebut hukum taklifi. Penamaan hukum ini dengan taklifi karena titah disini langsung mengenai  perbuatan  orang  yang  sudah  mukallaf. 28 Hukum  taklifi adalah  hukum  yang  menghendaki  dikerjakan  oleh  mukallaf,  atau larangan  mengerjakan,  atau  memberikan  pilihan  antara  melakukan dan  meninggalkan. 29 Hukum  taklifi  adalah  hukum  yang  mengandung
23 Imran  Hasan  Khan  Nyazee.  Theories  of  Islamic  Law:  The  Methodology  of  Ijtihad. Islamabad : Islamic Research Institute, 2009, hlm. 63.
24 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 281. 25 Mohammad  Daud  Ali.  Hukum  Islam  :  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 45.
26 Nazar Bakry. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 153. 27 Abdul Wahhab Kallaf.  Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk). Semarang : Dina Utama, 2014, hlm. 172.
28 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 283.
29 Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk). Semarang : Dina Utama, 2014, hlm 174.
perintah,  larangan,  atau  memberi  pilihan  terhadap  seorang  mukalaf, seperti menjelaskan bahwa sholat wajib dilaksanakan umat Islam . 30
2. Titah  Allah  yang  berbentuk  ketentuan  yang  ditetapkan  Allah,  yang disebut  hukum  wadh’i.  Yakni  ketentuan  yang  ditetapkan  Allah,  tidak langsung  mengatur  perbuatan  mukallaf,  tetapi  berkaitan  dengan perbuatan mukallaf itu, seperti tergelincirnya matahari menjadi sebab masuknya  waktu  zuhur. 31 Hukum  wadh’i  adalah  hukum  yang menghendaki adanya sebab terhadap sesuatu yang lain, atau menjadi syarat  bagi  yang  lain,  atau  menjadi  penghalang  bagi  sesuatu  yang lain. 32 Hukum  wadh’i  berupa  penjelasan  hubungan  suatu  peristiwa dengan hukum taklifi. 33
Hukum taklifi  dalam berbagai macamnya selalu berada dalam batas  kemampuan  seorang  mukalaf.  Sedangkan  hukum  wadh’i sebagiannya  ada  yang  diluar  kemampuan  manusia  dan  bukan merupakan  aktivitas  manusia.  Misalnya  keadaan  tergelincirnya matahari  bukan  dalam  kemampuan  manusia  dan  bukan  pula merupakan  aktivitasnya.  Hubungannya  dengan  perbuatan  manusia hanyalah  karena  Allah  menjadikannya  (tergelincir  matahari)  sebagai tanda masuknya waktu zuhur. 34
Berkaitan dengan al-ahkam al-khamsah, yang disebut juga hukum taklifi adalah lima macam kaidah atau lima kategori penilaian mengenai benda  dan  tingkah  laku  manusia  dalam  Islam. 35 Istilah  al-ahkam  al- khamsah  atau  "lima  nilai”  mengacu  pada  sistem  mengklasifikasi  semua tindakan dan hubungan manusia sesuai dengan nilai etika mereka dalam rangka  untuk  memastikan  tingkat  kebaikan  atau  keburukan  mereka
30 Satria Effendi. Ushul Fiqh. Jakarta : Kencana, 2015, hlm 41.
31 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 283.
32 Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk). Semarang : Dina Utama, 2014, hlm 176.
33 Satria Effendi. Ushul Fiqh. Jakarta : Kencana, 2015, hlm 41.
34 Satria Effendi. Ushul Fiqh. Jakarta : Kencana, 2015, hlm 42.
35 Mohammad  Daud  Ali.  Hukum  Islam  :  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 145.
dalam  norma-norma  Islam. 36 Menurut  ulama  Hanafiah,  hukum  taklifi (jenis  perbuatan  hukum)  dibagi  tujuh,  yaitu  fardhu,  wajib,  tahrim, karahah  tahrim,  karahah  tanzih,  nadb,  dan  ibahah. 37 Selanjutnya menurut  al-Ghazali,  sebagai  hukum  syara’  tertentu  bagi  perbuatan mukallaf, seperti: wajib, haram, mubah (kebolehan), sunnat, makruh, sah, fasid, batal, dan qadla. 38 Sedangkan dalam konsep Barat, yang mengambil alih  konsep  hukum  Romawi,  hanya  dikenal  tiga  macam  kaidah  hukum, yaitu;  permittere  (membolehkan),  prohibere  (melarang),  dan  imperare (memerintahkan). 39
Hukum taklifi adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan, dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkannya. 40 Hukum taklifi berbentuk tuntutan atau pilihan. Dari segi  apa  yang  dituntut,  taklifi  terbagi  dua,  yaitu  tuntutan  untuk memperbuat  dan  tuntutan  untuk  meninggalkan.  Sedangkan  dari  segi bentuk  tuntutan  juga  terbagi  dua,  yaitu  tuntutan  secara  pasti  dan tuntutan tidak secara pasti. Adapun pilihan terletak antara memperbuat dan meninggalkan.
Di dalam sistem tata norma Islam, ajaran al-ahkam al-khamsah ini meliputi  seluruh  kehidupan  manusia  didalam  segala  lingkungannya, yakni  kesusilaan  pribadi,  masyarakat  dan  hukum  duniawi.  Lingkungan hukum  duniawi  adalah  masyarakat  yang  dibentuk  dengan  penguasa sebagai  pengelolanya.  Ketiga-tiganya  merupakan  satu  rangkaian kesatuan,  dan  bertautan  satu  dengan  yang  lain.  Pertautan  antara
36 Kemal Faruki. Al-Ahkam Al-Khamsah : The Five Values. Islamic Studies, vol. 5, No. 1 (March 1966), pp. 43. www.jstor.org/stable/20832827- Diakses pada 21 Maret 2016.
37 Muhammad Syukri Albani Nasution. Filsafat Hukum Islam. Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 74.
38 H.A. Djazuli. Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Jakarta : Kencana, 2013, hlm. 14.
39 M. Tahir Azhary. Bunga Rampai Hukum Islam : Sebuah Tulisan. Jakarta : Ind Hill- Co, 2003, hlm. 107.
40 Muhammad  Abu  Zahrah.  Ushul  Fiqh  (diterjemahkan  dari  Ushul  al-Fiqh,  oleh Saefullah Ma’shum, dkk). Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 27.
kesusilaan dan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam ajaran lima kategori penilaian menurut ajaran Islam. 41
Dengan  demikian  hukum  taklifi  ada  lima  macam,  yang  termasuk dalam  fikih  sebagai  ketentuan  hukum,  seperti  wajib  (ijab=perintah), mandub (nadb=anjuran), haram (tahrim=larangan), makruh (karahah=dibenci) dan mubah (ibahah=boleh) 42 , sebagai berikut:
a. Ijab  (mewajibkan), 43 adalah  khitab  yang  berisi  tuntutan  yang  mesti dikerjakan  atau  dilakukan.  Hasil  dari  ijab  atau  konsekuensinya dinamakan  wujub  (kewajiban)  dan  tuntutan  pelaksanaanya  atau kerjaan  yang  dikenai  hukum  wujub  disebut  wajib. 44 Ijab  sebagai firman  yang  menuntut  suatu  perbuatan  dengan  tuntutan  yang pasti. 45 Tuntutan  untuk  memperbuat  secara  pasti,  dengan  arti  harus diperbuat sehingga orang yang memperbuat patut mendapat ganjaran dan  tidak  dapat  sama  sekali  ditinggalkan,  sehingga  orang  yang meninggalkan  patut  mendapat  ancaman  Allah.  Hukum  taklifi  dalam bentuk  ini  disebut  ijab.  Pengaruh  terhadap  perbuatan  itu  disebut wujub,  sedangkan  perbuatan  yang  dituntut  disebut  wajib. 46 Contoh  : melakukan shalat.
b. Nadab, adalah khitab yang berisi tuntutan yang tidak mesti dituruti. 47
Atau  dengan  kata  lain,  jika  tuntutannya  tidak  bersifat  pengharusan dan  penetapan. 48 Bekas  atau  konsekuensinya  nadab  disebut  juga dengan  nadab,  sedangkan  pekerjaan  yang  dikenai  hukum  nadab disebut  mandub. 49 Nadb  sebagai  firman  yang  menuntut  suatu
41 Mohammad  Daud  Ali.  Hukum  Islam  :  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 149.
42 Abuddin Nata. Studi Islam Komprehensif. Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 241.
43 Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk). Semarang : Dina Utama, 2014, hlm 181.
44 Nazar Bakry. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 154.
45 Muhammad Syukri Albani Nasution. Filsafat Hukum Islam. Jakarta : Rajawali Pers,
2014, hlm. 74.
46 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 284.
47 Nazar Bakry. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 155.
48 Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk). Semarang : Dina Utama, 2014, hlm 181.
49 Nazar Bakry. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 155.
perbuatan  dengan  tuntutan  yang  tidak  pasti. 50 Tuntutan  untuk memperbuat  secara  tidak  pasti,  dengan  arti  perbuatan  itu  dituntut untuk dilaksanakan. Terhadap yang melaksanakan, berhak mendapat ganjaran  akan  kepatuhannya,  tetapi  bila  tuntutan  itu  ditinggalkan tidak  apa-apa.  Oleh  karenanya  yang  meninggalkan  tidak  patut mendapat ancaman dosa. Tuntutan seperti ini disebut Nadb. Pengaruh tuntutan terhadap perbuatan disebut nadb juga, sedangkan perbuatan yang  dituntut  disebut  mandub. 51 Contoh  :  memberi  sumbangan kepada panti asuhan.
c. Tahrim,  adalah  khitab  yang  berisi  larangan  dan  mesti  ditinggalkan. 52
Apabila  hukum  taklifi  menuntut  untuk  meninggalkan  perbuatan,  jika tuntutannya  bersifat  mengharuskan  dan  menetapkan. 53 Hasil  atau bekas dari tahrim disebut hurmah, dan pekerjaan yang dikenai hukum hurmah  itu  dinamakan  muharramun  atau  haram. 54 Tuntutan  untuk meninggalkan  secara  pasti,  dengan  arti  yang  dituntut  harus meninggalkannya.  Bila  seseorang  meninggalkannya  berarti  ia  telah patuh kepada yang melarang. Karenanya ia patut mendapat ganjaran dalam bentuk pahala. Orang yang tidak meninggalkan larangan berarti ia  menyalahi  tuntutan  Allah.  Karenanya  patut  mendapat  ancaman dosa.  Tuntutan  dalam  bentuk  ini  disebut  tahrim.  Pengaruh  tuntutan terhadap  perbuatan  tersebut  disebut  hurmah,  sedangkan  perbuatan yang dilarang secara pasti itu disebut muharram atau haram. 55 Contoh : memakan harta anak yatim secara tidak patut.
d. Karahah,  adalah  khitab  yang  berisi  larangan  yang  tidak  mesti dijauhi. 56 Jika  tuntutannya  tidak  bersifat  mengharuskan  dan
50 Muhammad Syukri Albani Nasution. Filsafat Hukum Islam. Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 74.
51 Amir Syarifuddin.Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 284. 52 Nazar Bakry. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 155. 53 Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk). Semarang : Dina Utama, 2014, hlm 181.
54 Nazar Bakry. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 155.
55 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 284. 56 Nazar Bakry. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 155.
menetapkan. 57 Bekas atau konsekuensi karahah disebut juga karahah, sedangkan pekerjaan yang dikenainya dinamakan makruh. 58 Tuntutan untuk meninggalkan secara tidak pasti, dengan arti masih mungkin ia tidak  meningalkan  larangan  itu.  Orang  yang  meninggalkan  larangan berarti  ia  telah  mematuhi  yang  melarang.  Karenanya  ia  patut mendapat ganjaran pahala. Tetapi karena tidak pastinya larangan ini, maka  yang  tidak  meninggalkan  larangan  ini  tidak  mungkin  disebut menyalahi  yang  melarang.  Karenanya  ia  tidak  berhak  mendapat ancaman dosa. Larangan dalam bentuk ini disebut karahah. Pengaruh larangan  tidak  pasti  terhadap  perbuatan  disebut  karahah  juga, sedangkan  perbuatan  yang  dilarang  secara  tidak  pasti  disebut makruh. 59 Contoh : merokok.
e. Ibahah,  adalah  khitab  yang  berisi  kebolehan  memilih  antara  berbuat atau tidak berbuat. 60 Atau hukum taklifi menuntut pemberian pilihan kepada  mukallaf  antara  mengerjakan  atau  meninggalkan. 61 Hasil ibahah dinamakan ibahah, dan pekerjaan yang dikenai ibahah disebut mubah. 62 Titah  Allah  yang  memberikan  kemungkinan  untuk  memilih antara  mengerjakan  atau  meninggalkan.  Dalam  hal  ini  sebenarnya tidak ada tuntutan, baik mengerjakana maupun meninggalkan. Ia tidak diperintahkan.  Bila  seseorang  mengerjakan  ia  tidak  diberi  ganjaran dan  tidak pula  diancam  atas  perbuatannya  itu.  Ia  juga  tidak dilarang berbuat. Karenanya bila ia melakukan perbuatan itu atau tidak ia tidak diberi ganjaran dan tidak pula dapat ancaman. Hukum dalam bentuk ini  disebut  ibahah.  Pengaruh  titah  ini  terhadap  perbuatan  disebut ibahah, sedangkan perbuatan yang diberi pilihan untuk berbuat atau
57 Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk). Semarang : Dina Utama, 2014, hlm 181.
58 Nazar Bakry. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 155. 59 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 284. 60 Nazar Bakry. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 155.
61 Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk). Semarang : Dina Utama, 2014, hlm 181.
62 Nazar Bakry. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 155.
tidak  itu  disebut  mubah. 63 Contoh  :  melakukan  perburuan  sesudah melakukan tahalul dalam ibadah haji.
Lima  macam  hukum  taklifi  diatas  adalah  hukum  taklifi  menurut jumhur ulama. Itulah yang disebut “hukum yang lima” atau al-ahkam al- khamsah. 64 Hukum  taklifi  atau  al-ahkam  al-khamsah  menurut  uraian tersebut  di  atas,  akan  pemakalah  jelaskan  lebih  lanjut  dalam  uraian dibawah ini:

## 1. Wajib dan Pembagiannya
a. Pengertian Wajib
Secara  sederhana  “wajib”  didefinisikan  oleh  ahli  usul  adalah sesuatu  perbuatan  yang  dituntut  Allah  untuk  dilakukan  secara tuntutan  pasti,  yang  diberi  ganjaran  dengan  pahala  orang  yang melakukannya  karena  perbuatannya  itu  telah  sesuai  dengan kehendak  yang  menuntut  dan  diancam  dosa  orang  yang meninggalkannya  karena  bertentangan  dengan  kehendak  yang menuntut. 65 Wajib  adalah  suatu  perintah  yang  harus  dikerjakan, dimana orang yang meninggalkannya adalah tercela. 66
b. Pembagian Wajib
1) Ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya 67
a) Wajib  Muthlaq  atau  bebas 68 ,  yaitu  kewajiban  yang  tidak ditentukan  waktu  pelaksanaanya,  dengan  arti  tidak  salah bila  waktu  pelaksanaannya  ditangguhkan  sampai  waktu yang  ia  sanggup  melaksanakannya.  Contoh  :  mengqadha puasa  Ramadhan  yang  tertinggal  karena  uzur.  Ia  wajib
63 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 284. 64 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 285.
65 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 288. 66 Muhammad  Abu  Zahrah.  Ushul  Fiqh  (diterjemahkan  dari  Ushul  al-Fiqh,  oleh Saefullah Ma’shum, dkk). Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 30.
67 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 290.
68 Muhammad Abu Zahrah. Ushul Fiqh (Ushul al-Fiqh), diterjemahkan oleh Saefullah Ma’shum, dkk. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 33.
melakukannya  dan  dapat  dilakukan  kapan  saja  ia mempunyai kesanggupan.
b) Wajib Muaqqad, kewajiban yang pelaksanaanya ditentukan dalam waktu tertentu dan tidak sah dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan itu. Contoh: sholat subuh dan zuhur. 2) Ditinjau dari segi pelaksana a) Wajib  ‘Aini,  yaitu  kewajiban  secara  pribadi.  Sesuatu  yang dituntut oleh syar’i (pembuat hukum) untuk melaksanakannya dari setiap pribadi dari pribadi mukallaf. Kewajiban  itu  harus  dilaksanakan  sendiri  dan  tidak mungkin  dilakukan  oleh orang  lain  atau  karena  perbuatan orang lain. Contoh: shalat dan puasa. 69
b) Wajib  Kifa’i/Kifayah,  yaitu  kewajiban  bersifat  kelompok. Sesuatu yang dituntut oelh pembuat hukum melakukannya dari  sejumlah  mukallaf  dan  tidak  dari  setiap  pribadi mukallaf. Hal ini berarti bila sebagian atau beberapa orang mukallaf  telah  tampil  melaksanakan  kewajiban  itu  dan telah  terlaksana  apa  yang  dituntut,  maka  lepaslah  orang lain  dari  tuntutan  itu.  Tetapi  bila  tidak  seorangpun melakukannya hingga apa yang dituntut itu terlantar, maka berdosa semuanya. Contoh: shalat jenazah. 70
3) Ditinjau dari segi tuntutannya 71
a) Wajib  Mu’ayyan,  ialah  suatu  kewajiban  (obligation) 72 yang hanya  mempunyai  satu  tuntutan.  Contoh:  membayar hutang, memenuhi akad, membayar zakat. b) Wajib  Mukhayyar,  ialah  suatu  kewajiban  yang  tidak  hanya mempunyai  satu  macam  tuntutan,  tetapi  mempunyai  dua atau  tiga  alternatif  yang  dapat  dipilih.  Contoh  :  Penguasa
69 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 296.
70 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 296.
71 Muhammad  Abu  Zahrah.  Ushul  Fiqh  (diterjemahkan  dari  Ushul  al-Fiqh,  oleh Saefullah Ma’shum, dkk). Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 36.
72 Hussain  Hamid  Hassan.  An  Introduction  to  the  Study  of  Islamic  Law.  Islamabad: Leaf Publications, 1997, hlm. 1.
diperbolehkan  memilih  antara  membebaskan  tawanan perang atau menerima tebusan mereka. 73

## 2. Mandub dan Pembagiannya
a. Pengertian Mandub
Mandub (nadb=recomendation) 74 dalam arti bahasa adalah seruan untuk sesuatu yang penting. 75 Adapun dalam artian istilah adalah sesuatu yang dituntut untuk memperbuatnya secara hukum syar’i tanpa  ada  celaan  terhadap  orang  yang  meninggalkan  secara mutlak.  Tidak  adanya  celaan  terhadap  orang  yang  meninggalkan tuntutan  itu  adalah  karena  tuntutan  itu  tidaklah  secara  pasti. Artinya, tuntutan itu tidak diiringi oleh suatu sanksi terhadap yang meninggalkannya.  Mandub  juga  dinamakan  nafilah,  sunnah, tathawwu’, mustahab dan ihsan, yang semua sebutan ini mengacu pada  pengertian  mandub  yaitu  perbuatan  yang  dianjurkan  oleh syar’i  untuk  dikerjakan,  atau  suatu  perintah  yang  apabila dilaksanakan  maka  akan  diberi  pahala,  sedang  jika  ditinggalkan akan tidak disiksa. 76

## b. Pembagian Mandub
1) Dari segi selalu dan tidak selalunya Nabi melakukan perbuatan sunnah. a) Sunnah  Muakkadah  (sunnah  yang  sangat  dianjurkan), 77
yaitu perbuatan yang selalu dilakukan oleh Nabi disamping ada  keterangan  yang  menunjukkan  bahwa  perbuatan  itu bukanlah sesuatu yang fardu. 78 Contoh : shalat witir
73 Muhammad Abu Zahrah. Ushul Fiqh (diterjemahkan dari Ushul al-Fiqh, oleh Saefullah Ma’shum, dkk). Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 36.
74 Hussain  Hamid  Hassan.  An  Introduction  to  the  Study  of  Islamic  Law.  Islamabad: Leaf Publications, 1997, hlm. 1.
75 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 305.
76 Muhammad  Abu  Zahrah.  Ushul  Fiqh  (diterjemahkan  dari  Ushul  al-Fiqh,  oleh Saefullah Ma’shum, dkk). Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 46.
77 Satria Effendi. Ushul Fiqh. Jakarta : Kencana, 2015, hlm 53.
b) Sunnah  Ghair  Muakkad  (sunnah  biasa),
79 yaitu  perbuatan yang  pernah  dilakukan  oleh  Nabi,  tetapi  Nabi  tidak melazimkan  dirinya  untuk  berbuat  demikian.  Contoh  : shalat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan sebelum ashar.
2) Dari segi kemungkinan meninggalkan perbuatan. 80
a) Sunnah  Hadyu,  perbuatan  yang  dituntut  untuk melakukannya  karena  begitu  besar  faidah  yang  didapat darinya dan orang yang meninggalkannya dinyatakan sesat dan  tercela,  bahkan  bila  satu  kelompok  kaum  sengaja meninggalkannya secara terus menerus, maka kelompok ini harus diperangi. Contoh : shalat hari raya. b) Sunnah  Zaidah,  yaitu  sunah  yang  bila  dilakukan  oleh mukallaf  dinyatakan  baik  tetapi  bila  ditinggalkan,  yang meninggalkannya tidak diberi sanksi apa-apa. Contoh: cara- cara  yang  biasa  dilakukan  oleh  Nabi  dalam  kehidupan sehari-harinya. c) Sunnah Nafal, yaitu suatu perbuatan yang dituntut sebagai tambahan bagi perbuatan wajib. Contoh: shalat tahajud

## 3. Haram dan Pembagiannya
a. Pengertian Haram
Haram (hurmah=prohibition) 81 secara bahasa berarti sesuatu yang lebih  banyak  kerusakannya.  Dalam  istilah  hukum,  haram  ialah sesuatu  yang  dituntut  syari’  (pembuat  hukum)  untuk  tidak memperbuatnya  secara  tuntutan  yang  pasti.  Beberapa  ahli  ushul mengartikan  haram  itu  dengan  sesuatu  yang  diberi  pahala  orang yang meninggalkannya dan dikenai dosa dan ancaman orang yang memperbuatnya. 82 Haram ialah larangan Allah yang pasti terhadap
79 Satria Effendi. Ushul Fiqh. Jakarta : Kencana, 2015, hlm 53.
80 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 306
81 Hussain  Hamid  Hassan.  An  Introduction  to  the  Study  of  Islamic  Law.  Islamabad:  Leaf Publications, 1997, hlm. 1.
82 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 309.
suatu perbuatan, baik ditetapkan dengan dalil yang qath’i maupun dalil zhanni. 83

## b. Pembagian Haram
1) Dari segi pengaruhnya terhadap hukum wadh’i
a) Haram  zati,  bila  berkaitan  dengan  rukun  akad mengakibatkan  batalnya  akad  tersebut. 84 Muharram ashalah  lidzatihi  (haram  secara  asli  menurut  zatnya). 85
Contoh:  larangan  memakan  babi  atau  bangkai  dan meminum khamar, membunuh dan mencuri.
b) Haram  Ghairu  Zati,  bila  berkaitan  dengan  akad  tidak menyebabkan batalnya akad tersebut. 86 Muharram li’Aridhi (haram karena sesuatu yang baru). 87 Contoh: larangan jual beli  dalam  waktu  khutbah  jumat,  menjual  sesuatu  dengan mengandung penipuan.

## 2) Dari segi pengecualian terhadap hukum larangan
a) Sesuatu  yang  terlarang  secara  zati  adalah  haram  dan berdosa melakukannya. Yang dikecualikan dari hukum dosa itu  hanyalah  terhadap  orang-orang  yang  melanggar larangan  karena  darurat,  dalam  arti  akan  merusak  salah satu unsur daruri yang lima bila tidak dilakukan. Lima hal yang  harus  dijaga  (ad-dharuriyat  al-khams),  yakni  badan, keturunan, harta benda, akal dan agama. 88 Contoh: haram meminum  khamar  termasuk  haram  zati  yang  berdosa
83 Muhammad  Abu  Zahrah.  Ushul  Fiqh  (Ushul  al-Fiqh),  diterjemahkan  oleh  Saefullah Ma’shum, dkk. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 50.
84 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 311.
85 Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk). Semarang : Dina Utama, 2014, hlm 196.
86 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 311.
87 Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk). Semarang : Dina Utama, 2014, hlm 197.
88 Muhammad  Abu  Zahrah.  Ushul  Fiqh  (diterjemahkan  dari  Ushul  al-Fiqh,  oleh  Saefullah Ma’shum, dkk). Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 51.
orang  yang  melakukannya  karena  akan  merusak  akal. Tetapi  bila  ia  melakukannya  karena  memelihara  jiwanya, maka boleh ia minum khamar tersebut.
b) Sesuatu  yang  dilarang  karena  bukan  zatnya  atau  hanya pada  hal-hal  sampingan,  diperkenankan  penyimpangan atas larangan karena hajat atau keperluan dan  tidak harus sampai  darurat.  Contoh:  larangan  melihat  aurat  yang dilakukan dokter terhadap pasiennya.

## 4. Karahah dan Pembagiannya
a. Pengertian Karahah
Karahah  (disapproval) 89 secara  bahasa  adalah  sesuatu  yang  tidak disenangi  atau  sesuatu  yang  dijauhi. 90 Dalam  istilah  ulama  ushul, karahah adalah sesuatu yang dituntut oleh pembuat hukum untuk ditinggalkan  dalam  bentuk  tuntutan  yang  tidak  pasti.  Pengaruh tuntutan  ini  terhadap  perbuatan  yang  dilarang  disebut  karahah dan perbuatan yang dilarang secara tidak pasti itu disebut dengan makruh. Pada dasarnya makruh itu adalah sesuatu yang dilarang, tetapi larangan itu disertai oleh sesuatu yang menunjukkan bahwa yang  dimaksud  dengan  larangan  itu  bukanlah  “haram”  tetapi sebagai “sesuatu yang dibenci”. 91
Menurut  para  jumhur  fuqaha’,  makruh  adalah  suatu larangan  syara’  terhadap  suatu  perbuatan,  tetapi  larangan tersebut  tidak  bersifat  pasti,  lantaran  tidak  ada  dalil  yang menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut. 92
89 Hussain Hamid Hassan.  An Introduction to the Study of Islamic  Law.  Islamabad  : Leaf Publications, 1997, hlm. 1.
90 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 315.
91 Satria Effendi. Ushul Fiqh. Jakarta : Kencana, 2015, hlm 58.
92 Muhammad  Abu  Zahrah.  Ushul  Fiqh  (diterjemahkan  dari  Ushul  al-Fiqh,  oleh Saefullah Ma’shum, dkk). Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 54.
b. Pembagian Karahah 93
1) Makruh Tahrim, yaitu tuntutan meninggalkan suatu perbuatan secara pasti tetapi dalil yang menunjukkannya bersifat zhanni.
Makruh  tahrim  ini  kebalikan  dari  wajib  sekaligus  juga kebalikan arti fardhu dikalangan jumhur ulama. 2) Makruh  Tanzih,  yaitu  pengertian  makruh  menurut  istilah jumhur  ulama.  Makruh  tanzih  ini  kebalikan  dari  hukum mandub.  Orang  yang  melanggar  larangan  makruh  tahrim diancam  dengan  dosa,  sedangkan  orang  yang  melanggar larangan makruh tanzih tidak mendapat ancaman dosa.

## 5. Mubah dan Pembagiannya
a. Pengertian Mubah
Mubah berasal dari fi’il madhi ”Ibah”, dengan arti menjelaskan dan memberitahukan. 94 Kadang-kadang muncul dengan arti melepaskan  dan  mengizinkan  (permission). 95 Mubah  adalah hukum  asal  dari  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan muamalah. Terlarangnya suatu perbuatan muamalah hanyalah jika ada dalil yang melarangnya dengan jelas dan tegas. 96 Dalam istilah hukum,  mubah  berarti  sesuatu  yang  diberi  kemungkinan  oleh pembuat  hukum  untuk  memilih  antara  memperbuat  dan meninggalkan. Ia boleh melakukan atau tidak.
Mubah ialah suatu hukum dimana Allah SWT memberikan kebebasan  kepada  orang  mukallaf  untuk  memilih  antara mengerjakan  suatu  perbuatan  atau  meninggalkannya, 97 sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan. 98
93 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 316. 94 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 316. 95 Hussain Hamid Hassan.  An Introduction to the Study of Islamic  Law.  Islamabad : Leaf Publications, 1997, hlm. 2.
96 Muhammad Syukri Albani Nasution. Filsafat Hukum Islam. Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 79.
97 Muhammad  Abu  Zahrah.  Ushul  Fiqh  (diterjemahkan  dari  Ushul  al-Fiqh,  oleh Saefullah Ma’shum, dkk). Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 56.
98 Satria Effendi. Ushul Fiqh. Jakarta : Kencana, 2015, hlm 60.
b. Pembagian Mubah 99
1) Mubah  yang  mengikuti  suruhan  untuk  berbuat.  Mubah  dalam bentuk ini disebut mubah dalam bentuk bagian, tetapi dituntut berbuat secara keseluruhan. Contoh : makan-minum 2) Mubah  yang  mengikuti  tuntutan  untuk  meninggalkan.  Mubah bentuk  ini  disebut  mubah  secara  juz’i  tetapi  dilarang  secara keseluruhan. Contoh: bermain 3) Mubah  yang  tidak  mengikuti  sesuatu.  Mubah  bentuk  ini dituntut juga untuk meninggalkan karena berarti ia mengikuti sesuatu  yang  menghabiskan  waktu  tanpa  manfaat  agama maupun dunia.
4) Mubah  yang  tunduk  kepada  mubah  itu  sendiri.  Keadaannya adalah sebagaimana  yang  tersebut  diatas,  juga  dituntut  untuk meninggalkannya.
Dari  uraian  tersebut  di  atas,  jelaslah  bahwa  wajib  adalah peningkatan  sunnat,  sedangkan  haram  adalah  kelanjutan  peningkatan makruh.  Atau  dengan  kata  lain  wajib  berasal  dari  sunnat  dan  haram bersumber dari makruh. Dan karena sunnat dan makruh bersumber dari jaiz,  maka  wajib  dan  haram  berpokok  pangkal  pada  jaiz  pula. 100
Sedangkan  haram  dan  mubah  adalah  dua  hal  yang  berlawanan,  karena kata al-ibahah itu adalah lawan dari kata al-hazhar (larangan). 101
Di dalam kenyataan, perbedaan antara apa yang bisa ditegakkan di pengadilan dan apa yang tidak juga dapat dilihat dari komposisi sakral lima  nilai  yang  sudah  dikenal,  yakni  yang  harus  dilakukan  (wajib, obligatory),  yang  dianjurkan  (mandub,  recommended),  yang  dihindari (makruh,  disapproved),  yang  boleh  (mubah,  permissible)  dan  yang
99 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 319.
100 Mohammad  Daud  Ali.  Hukum  Islam  :  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 148.
101 Wahbah Az-Zuhaili. Konsep Darurat Dalam Hukum Islam, Studi Banding Dengan Hukum Positif (diterjemahkan dari Nazhariyah Al-Dlarurah Al-Syari’iyah, Muqoranah Ma’a al- Qanun al-Wadli’i, oleh Said Agil Husain al-Munawar dan M. Hadri Hasan). Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 7.
dilarang  (haram,  prohibited). 102 Hanya  yang  wajib  dan  haram  yang merupakan  kategori  hukum,  sementara  bagian  yang  jauh  lebih  besar yang  mencakup  tiga  kategori  lainnya  bukan  merupakan  sesuatu  yang dapat  diputuskan  di  pengadilan.  Akan  tetapi,  pemerintah  yang  sah memiliki  kewenangan  untuk  menjadikan  yang  makruh  menjadi  haram, dan yang dianjurkan menjadi wajib jika kepentingan publik (mashlahah) mengharuskannya. 103

## C. Penutup
Al-ahkam  Al-khamsah  atau  yang  biasa  juga  disebut  hukum  taklifi. Hukum taklifi adalah ketentuan hukum yang menuntut para mukallaf atau  orang  yang  dipandang  oleh hukum  cakap  melakukan  perbuatan hukum  baik  dalam  bentuk  hak,  kewajiban,  maupun  dalam  bentuk larangan.  Hukum  taklifi  di  maksud,  mencakup  lima  macam  kaidah atau  lima  kategori  penilaian  mengenai  benda  dan  tingkah  laku manusia  dalam  hukum  Islam  yaitu wajib  (ijab),  sunnah  (nadab), tahrim (haram), karahah (makruh), ibahah (mubah).
Al-ahkam  al-khamsah  adalah  lima  penilaian  yang  disebut norma  atau  kaidah  dalam  ajaran  Islam  yang  meliputi  seluruh lingkungan  hidup  dan  kehidupan.  Maksud  utama  dari  pembagian antara hal yang dianjurkan (mandub) dan hal yang dihindari (makruh) di  satu  sisi,  dengan  wajib  dan  haram  di  sisi  lain,  adalah  untuk mengidentifikasi  apa  yang  dapat  ditegakkan  secara  hukum  dan  apa yang merupakan saran moral yang pada dasarnya adalah pilihan.
Apabila orang ingin mempelajari Islam dari sudut disiplin ilmu hukum,  ia  tidak  mungkin  menggunakan  “western  approach”  yang sudah  terbiasa  semata-mata  mengkaji  kondisi  dan  pengaruh  tipe tertentu dari sikap prilaku sosial yang penuh dengan prasangka.
102 Imran Hasan Khan Nyazee.  Theories of Islamic  Law: The Methodology of Ijtihad. Islamabad : Islamic Research Institute, 2009, hlm. 57.
103 Mohammad  Hashim  Kamali.  Membumikan  Syariah  (Shari’ah  Law:  An Introduction), diterjemahkan oleh Miki Salman. Jakarta : Mizan, 2008, hlm. 62.

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Qur’an Al- Karim.
Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pres, 2013.
Ali,  Zainuddin.  Hukum  Islam  :  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
Azhary, M. Tahir.  Bunga Rampai Hukum Islam : Sebuah Tulisan. Jakarta: Ind Hill-Co, 2003.
Az-Zuhaili,  Wahbah.  Konsep  Darurat  Dalam  Hukum  Islam,  Studi  Banding Dengan Hukum Positif (diterjemahkan dari Nazhariyah Al-Dlarurah Al- Syari’iyah, Muqoranah Ma’a al-Qanun al-Wadli’i, oleh Said Agil Husain al-Munawar dan M. Hadri Hasan). Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997.
Bakry, Nazar. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003.
Djazuli,  H.A..  Ilmu  Fiqh  :  Penggalian,  Perkembangan,  dan  Penerapan  Hukum
Islam. Jakarta: Kencana, 2013.
Effendi, Satria. Ushul Fiqh. Jakarta : Kencana, 2015.
Faruki, Kemal. Al-Ahkam Al-Khamsah : The Five Values. Islamic Studies, vol. 5, No.  1  (March 1966),  pp.  43.  www.jstor.org/stable/20832827-  Diakses pada 21 Agustus 2017.
Hassan,  Hussain  Hamid.  An  Introduction  to  the  Study  of  Islamic  Law. Islamabad: Leaf Publications, 1997.
Kallaf, Abdul Wahhab.  Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk). Semarang : Dina Utama, 2014.
Kamali,  Mohammad  Hashim.  Membumikan  Syariah  (diterjemahkan  dari Shari’ah  Law:  An  Introduction,  oleh  Miki  Salman).  Jakarta  :  Mizan, 2008.
Nasution, Muhammad Syukri Albani. Filsafat Hukum Islam. Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
Nata, Abuddin. Studi Islam Komprehensif. Jakarta : Kencana, 2011.
Nyazee,  Imran  Hasan  Khan.  Theories  of  Islamic  Law:  The  Methodology  of Ijtihad. Islamabad: Islamic Research Institute, 2009.
Schacht, Joseph. Pengantar Hukum Islam (diterjemahkan dari An Introduction to Islamic Law, oleh Joko Supomo). Bandung : Nuansa, 2010.
Sopyan,  Yayan.  Tarikh  Tasyri’  :  Sejarah  Pembentukan  Hukum  Islam.  Depok  :
Gramata Publishing, 2010.
Syaltut,  Mahmud.  Islam,  Akidah  dan  Syariah  (diterjemahkan  dari  Al-Islaam
‘Aqiidatun  wa  Syarii’atun,  oleh  Abdurrahman  Zain).  Jakarta  :  Pustaka Amani, 1998.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
Zahrah,  Muhammad  Abu.  Ushul  Fiqh  (diterjemahkan  dari  Ushul  al-Fiqh,  oleh
Saefullah Ma’shum, dkk). Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008.