## Penanggulangan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas di kawasan Tugurejo Ngasem Kediri, Jawa Timur
Preventing fatality of traffic accident victims in Tugurejo, in the Ngasem District of Kediri Regency, East Java
Fatikh Dedy Setiawan 
Polda Jawa Timur Surabaya, 60231, Jawa Timur, Indonesia E-mail of corresponding author: fatikh.dedy.setiawan@gmail.com

## Abstrak
Kebutuhan  transportasi  lalu  lintas  saat  ini  semakin  meningkat.  Ini  sebanding  dengan  pertumbuhan  jumlah penduduk  yang  ada.  Dengan  semakin  meningkatnya  jumlah  penduduk  tersebut,  maka  meningkat  pula  potensi kecelakaan  yang  dapat  terjadi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menanggulangi  fatalitas  korban  kecelakaan  lalu lintas di kawasan Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan  adalah  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  studi  kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa upaya kepolisian daerah Kediri dalam mengatasi kematian korban kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan tiga pendekatan  berbeda  yaitu  pre-emptif,  preventif  dan  represif.  Dalam  pendekatan  pre-emtif,  pendidikan  publik ditekankan  mengenai  pelatihan  darurat  pertolongan  pertama  (PPGD),  kegiatan  kepolisian Goes  To  School , difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan kampanye keselamatan lalu lintas melalui spanduk, baliho, dan media  lainnya.  Dalam  pendekatan  preventif,  dilakukan  melalui  turjawali,  serta  melakukan  kerjasama  lintas sektoral  dengan  keterlibatan  badan  lain  di  luar  kepolisian  nasional  melalui  program  SI  PEKA.  Selanjutnya, pendekatan  represif  adalah  untuk  melakukan  operasi  rutin  dan  operasi  bersama  dalam  rangka  meminimalkan jumlah kematian korban kecelakaan lalu lintas.
Kata kunci: lalu lintas; kecelakaan; fatalitas; kepolisian; pencegahan

## Abstract
As population grows, the need for transportation increases correspondingly. The growing number of people on the road will inevitably increase the probability of accidents to occur. This study aims to address the fatalities in traffic accidents in Tugurejo, in the Ngasem District of Kediri Regency. In this qualitative case study, the results show  that  the  Kediri  Police  Department’s  efforts  to  reduce  the  number  of  fatalities  in  traffic  accidents  are carried  out  in  three  different  approaches:  preemptive,  preventive,  and  repressive.  The  preemptive  approach includes educating the public through First Aid Training, Police Goes to School, community empowering, and traffic  safety  campaign  using  banners,  billboards,  and  other  media.  The  preventive  approach  includes implementing  TURJAWALI  (arranging,  guarding,  escorting,  and  patrolling)  and  conducting  cross-sectoral cooperation  with  external  agencies  through  SI  PEKA  program.  Lastly,  the  repressive  approach  includes conducting  routine  operations  and  joint  operations  in  order  to  minimize  the  number  of  fatalities  in  traffic accidents.
Keywords: traffic; accident; fatality; police; prevention

## Pendahuluan
Kebutuhan  transportasi  lalu  lintas  saat  ini  semakin  meningkat  (McGee  1994;  Dick  2000).  Ini sebanding  dengan  pertumbuhan  jumlah  penduduk  yang  ada.  Tingginya  angka  pertumbuhan  jumlah penduduk  faktanya  berbanding  lurus  dengan  penjualan  kendaraan  bermotor  di  Indonesia  (Prayitno 2007;  Ridho  &  Raharjo  2018).  Hal  ini  berdampak  dengan  timbulnya  permasalahan  pada  sarana  dan prasarana  lalu  lintas  (Firmansyah  2009;  Wicaksono  et  al.  2014;  Gunoto et  al.  2016).  Kepadatan volume lalu lintas menyebabkan akses jalan sulit untuk dilalui, dan berbagai aktivitas pengguna jalan menjadi  tidak  nyaman,  sehingga  secara  tidak  langsung  menimbulkan  risiko  permasalahan  lalu  lintas, seperti  kemacetan  dan  kecelakaan  yang  berdampak  pada  turunnya  kinerja  pelayanan  dibidang  lalu lintas dan angkutan jalan (Azizirrahman et al. 2015; Parwita 2019; Putra 2019).
Menurut Global Status Report on Road Safety (2013), sebanyak 1,24 juta korban meninggal tiap tahun di  seluruh  dunia  dan  20–50  juta  orang  mengalami  luka  akibat  kecelakaan  lalu  lintas.  WHO  (2015) menyebutkan  bahwa  kecelakaan  lalu  lintas  menjadi  penyebab  utama  kematian  anak  di  dunia  dengan rata-rata  angka  kematian  1000  anak  dan  remaja  setiap  harinya  pada  rentang  usia  10–24  tahun. Kecelakaan  lalu  lintas  di  Indonesia  dalam  tiga  tahun  terakhir  ini  menjadi  pembunuh  terbesar  ketiga setelah  penyakit  jantung  koroner  dan  tuberculosis  berdasarkan  penilaian  oleh  WHO  (Hidayati  2016; Santosa & Mahyuddin 2017; Soehodho 2017).
Dalam  konferensi  pers Indonesia  Road  Safety  Award (IRSA)  2016  di  Jakarta,  Kepala  Bagian Keamanan  dan  Keselamatan  Korlantas  Polri  Kombes  Indra  Gautama,  menjelaskan  bahwa  jumlah korban  meninggal  akibat  kecelakaan  lalu  lintas  saat  ini  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  korban meninggal akibat narkoba. Angka fatalitas korban meninggal  dunia 26 ribu sekian, itu artinya sekitar 60-70  orang  meninggal  setiap  hari  akibat  kecelakaan  lalu  lintas  (Suthanaya  2016;  Jusuf  et  al.  2017), sedangkan  narkoba  hanya  40-50  sehari  (Leechaianan  &  Longmire  2013).  Hal  ini  berarti  kecelakaan lalu lintas di Indonesia sudah harus menjadi prioritas.
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 poin 24 menjelaskan definisi  kecelakaan lalu  lintas sebagai suatu peristiwa di jalan  yang tidak  diduga  dan tidak  disengaja  melibatkan  kendaraan  dengan  atau  tanpa  pengguna  jalan  lain  yang  mengakibatkan korban  manusia  dan/atau  kerugian  harta  benda.  Kecelakaan  lalu  lintas  umumnya  terjadi  karena berbagai  faktor  penyebab  seperti  faktor  manusia  yang  diakibatkan  karena  pelanggaran  atau  tindakan tidak hati-hati para pengguna (pengemudi dan pejalan kaki), faktor jalan, faktor lingkungan dan faktor kendaraan  (Arifuddin  et  al.  2017;  Putra  2019;  Sugiyanto  2017).  Salah  satunya  kurangnya  investasi pada  suatu  sistem  jaringan  transportasi  dalam  kurun  waktu  yang  cukup  lama  dapat  mengakibatkan sistem prasarana transportasi tersebut menjadi sangat rentan terhadap kemacetan dan kecelakaan yang terjadi apabila volume arus lalu lintas meningkat lebih dari rata-rata.
Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah sebesar 1.386,05 km 2 atau 138.605 Ha yang terbagi menjadi 26 kecamatan, serta 343 desa dan 1 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Kediri berdasarkan angka sementara  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  per  31  Desember  2015  tercatat  sebesar 1.478.103  jiwa,  terdiri  dari  laki-laki  731.222  jiwa  atau  49,47%  dan  perempuan  746.881  jiwa  atau 50,53%.  Dengan  semakin  meningkatnya  jumlah  penduduk  tersebut,  maka  meningkat  juga  potensi kecelakaan yang dapat terjadi (Norman & WHO 1962; Halinen & Jaussi 1994).
Untuk di wilayah hukum Polres Kediri terdapat 2 kawasan utama blackspot atau jalur maut terjadinya kecelakaan,  antara  lain:  Jalur black  spot Jalan  Raya  Tugurejo  Desa  Tugu  Rejo  Kecamatan  Ngasem Kabupaten  Kediri;  serta  jalur black  spot jalan  raya  Dr  Sudiro  Husodo  Desa/Kecamatan  Gurah Kabupaten  Kediri.  Secara  khusus  selama  kurun  waktu  tahun  2018,  area  jalur blackspot Jalan  Raya Tugurejo Desa Tugu Rejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri sudah  memakan  korban  meninggal dunia sebanyak 6 orang. Berdasarkan latar belakang di atas maka studi ini berupaya mengkaji bentuk penanggulangan  terjadinya  fatalitas  korban  kecelaakan  lalu  lintas  di  kawasan  Tugurejo  Ngasem Kediri, Jawa Timur.
Definisi  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  menurut  pasal  1  butir  1  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009 adalah  satu  kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas  lalu  lintas,  angkutan  jalan,  jaringan  lalu  lintas  dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
Sedangkan pada Pasal 1 butir 2, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu  lintas  jalan.  Ruang  lalu  lintas  jalan  adalah  prasarana  yang  diperuntukkan  bagi  gerak  pindah kendaraan, orang, dan / atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung (Sasambe 2016). Pasal 1 butir 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan  menjelaskan bahwa  yang  dimaksud  kecelakaan  lalu  lintas  adalah  suatu  peristiwa  di  jalan  yang  tidak  diduga  dan tidak  disengaja  melibatkan  kendaraan  dengan  atau  tanpa  pengguna  jalan  lain  yang  mengakibatkan korban  manusia  dan/atau  kerugian  harta  benda.  Menurut  Djajoesman  (1976)  kecelakaan  lalu  lintas
diartikan  sebagai:  Suatu  kejadian  yang  tidak  disengaja  atau  tidak  disangka-sangka  dengan  akibat kematian,  luka  atau  kerugian  benda.  Kecelakaan  selalu  mengandung  unsur  tidak  sengaja  atau  yang tidak  disangka  sangka  menimbulkan  rasa  heran  atau  tercengang  kepada  orang  yang  mengalami  itu (Djaja et al. 2016).
Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  pasal  1  poin  24 menjelaskan definisi kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja  melibatkan  kendaraan  dengan  atau  tanpa  pengguna  jalan  lain  yang  mengakibatkan  korban manusia  dan/atau  kerugian  harta  benda.  Pasal  229  mengatur  tentang  penggolongan  kecelakaan  lalu lintas, yaitu: a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan  dan/atau  barang;  b)  Kecelakaan  Lalu  Lintas  sedang  merupakan  kecelakaan  yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang; c) Kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
Secara yuridis, pengertian korban termaksud  dalam  Undang-  Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  yang  dinyatakan  bahwa  korban  adalah  seseorang  yang  mengalami penderitaan  fisik,  mental,  dan  /  atau  kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh  suatu  tindak  pidana. Melihat  rumusan  tersebut,  yang  disebut  korban  adalah:  a)  Setiap  orang;  b)  Mengalami  penderitaan fisik, mental, dan / atau; c) Kerugian waktu; d) Akibat tindak pidana.
Menurut  kamus Crime  Dictionary yang  dikutip  Waluyo  (2011), victim adalah  orang  telah mendapatkan  penderitaan  fisik  atau  penderitaan  mental,  kerugian  harta  benda  atau  mengakibatkan mati  atas  perbuatan  atau usaha pelanggaran ringan  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  dan  lainnya. Selaras dengan pendapat di atas adalah Gosita (1993) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan  diri sendiri atau orang lain  yang  bertentangan dengan kepentingan  dan  hak asasi yang menderita.
Korban juga didefinisikan oleh van Boven (2002) yang merujuk pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut: “Orang yang secara individual  maupun  kelompok  telah  menderita  kerugian,  termasuk  cedera  fisik  maupun  mental, penderitaan  emosional,  kerugian  ekonomi  atau  perampasan  yang  nyata  terhadap  hak-hak  dasarnya, baik karena tindakan ( by act ) maupun karena kelalaian ( by omission )”.
Secara  luas  pengertian  korban  diartikan  bukan  hanya  sekedar  korban  yang  menderita  langsung,  akan tetapi  korban  yang  tidak  langsung  pun  juga  mengalami  penderitaan  yang  dapat  diklasifikasikan sebagai  korban  (Moriarty  2002;  McKenzie  2006;  Anjarani  2019).  Yang  dimaksud  korban  tidak langsung  disini  seperti  isteri  kehilangan  suami,  anak  yang  kehilangan  bapak,  orang  tua  yang kehilangan anaknya dan lain sebagainya.
Secara  lebih  spesifik  menurut  UU  No  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkatan  Jalan menyebutkan mengenai korban kecelakaan adalah: a) Korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai  akibat  kecelakaan  lalu  lintas  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  hari  setelah  kecelakaan;  b) Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjdinya kecelakaan; c) Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian di atas.

## Metode Penelitian
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  sosiologi  hukum.  Penelitian  yang  menggunakan  pendekatan hukum dalam melihat fakta empiris. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan  menggunakan  metode  studi  kasus  ( case  study )  (Sanapiah  1990).  Pendekatan  masalah  yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan meneliti perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti yaitu tindak pidana perdagangan orang (Yin 2011).
Sumber  data  atau  informasi  meliputi  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  secara  mentah  kemudian  di  analisis  lebih  lanjut,  berasal  dari  masyarakat  secara  langsung atau  aparat  penegak  hukum  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini  (Soekanto  &  Mamudji  1985). Sedangkan  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dengan  mempelajari literatur,  tulisan  ilmiah,  peraturan  perundang-undangan,  serta  dokumen  yang  diperoleh  instansi  yang terkait dengan obyek penelitian dan permasalahan yang diangkat.
Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif.  Dalam  penelitian  kualitatif  dapat dikonstruksi  sebagai  satu  strategi  penelitian  yang  biasanya  menekankan  kata-kata  daripada kuantifikasi  dalam pengumpulan  dan analisis  data, menekankan pendekatan induktif untuk  hubungan antara teori dan penelitian, yang tekanannya pada penempatan penciptaan teori (generation of theory).

## Hasil dan Pembahasan
Adapun  langkah  konkret  dalam  mewujudkan  pembinaan  fungsi  satuan  lalu  lintas  dalam  rangka menciptakan  keamanan,  keselamatan,  dan  ketertiban  serta  kelancaran  dalam  berlalu  lintas  diwilayah hukum  Polres  Kediri  maka  dikedepankan  3  (tiga)  pendekatan  fungsi  Kepolisian  yakni  pre-emtif, preventif,  dan  represif  (Wicaksana  2018).  Tujuan  yang  hendak  dicapai  tentu  saja  terciptanya Kamseltibcar  lantas  di  wilayah  hukum  Polres  Kediri  dan  lebih  khusus  sebagai  upaya  mengatasi permasalahan terjadinya fatalitas di Jalan Raya Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

## Pendekatan pre-emtif
Pendekatan  ini  sangat  penting  untuk  dikedepankan  mengingat  pencegahan  secara  dini  melalui optimalisasi  kegiatan-kegiatan  bidang  edukatif  masih  dirasa  sangat  perlu  dan  penting  untuk  terus dilaksanakan.
Pendekatan  ini  dapat  dilaksanakan  melalui  cara-cara  sebagai  berikut:  (1)  Pendidikan  masyarakat (dikmas)  dalam  berlalu  lintas  penting  dilaksanakan  karena  dapat  memberikan  pencerahan  kepada masyarakat  sejak  usia  dini.  Langkah  konkretnya  adalah  sebagai  berikut:  a)  Pelatihan  Pertolongan Pertama  Gawat  Darurat  (PPGD)  kepada  masyarakat  yang  berdomisili  disekitar  wilayah black  spot (Parwita 2019). Isi dari materi pelatihan PPGD yang diberikan antara lain adalah penanganan  korban trauma. Korban trauma adalah korban yang mengalami gangguan fisik, yaitu berupa benturan dengan benda keras. Penyebab terjadinya benturan bisa bermacam-macam, seperti jatuh, kejatuhan benda, atau kecelakaan lalu lintas. b) Melaksanakan kegiatan Police Goes to School.
Materi pembekalan  kegiatan Police Goes to School antara lain adalah: (1) Sosialisasi  ketertiban serta keselamatan berlalu lintas pelajar (Parwita 2019); (2) Sosialisasi tentang bahaya narkoba, miras, obat- obatan  terlarang  dan  menjaga  keamanan  (Wartono  2019);  (3)  Pembagian  helm  dan  kaos  pelopor keselamatan  lalu  lintas.  Hasil  yang  ingin  dicapai  dalam  kegiatan  ini  antara  adalah:  a)  Memberikan pemahaman  tentang  dasar  pengetahuan  lalu  lintas  kepada  pelajar;  b)  Mencegah  laka  lantas  yang melibatkan pelajar; c) Menumbuhkan pengertian dan kesadaran tentang keselamatan berlalu lintas; d) Menumbuhkan  pengertian  dan    kesadaran  pemakai  jalan  untuk  disiplin  dan  tertib  dalam  rangka keselamatan  berlalu  lintas;  e)  Membekali  pengetahuan  kepada  para  pelajar  guna  terwujudnya geneerasi  muda  pelopor  keselamatan  berlalu  lintas;  e)  Terwujudnya  Kamseltibcar  Lantas  yang kondusif di wilayah hukum Polres Kediri.
Upaya  mencegah  tingkat  fatalitas  kecelakaan  lalu  lintas  tidak  dapat  dilaksanakan  sendiri  oleh  Polisi namun  dibutuhkan  peranan  masyarakat  pula  dengan  cara  pemberdayaan  masyarakat  itu  sendiri (Muhammad  1998;  Mahardika  2012).  Pembinaan  kelompok  masyarakat,  dalam  wujud:  a)  Membuka komunikasi aktif  dengan berbagai  komunitas sosial  masyarakat seperti  komunitas pengendara sepeda motor ( bikers ), wujudnya bisa berupa pengawalan komunitas; b) Kegiatan bersama dengan kelompok penyedia jasa lalu lintas, seperti perlombaan antar tukang becak  dan sopir angkot  dengan  melibatkan
komunitas  lainnya  seperti  dealer  mobil/motor.  Terakhir,  gencarnya  kampanye  keselamatan  berlalu lintas melalui spanduk, baliho dan media lainnya.

## Pendekatan preventif
Merupakan bentuk pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui kehadiran atau keberadaan anggota lalu lintas itu sendiri. Pendekatan ini dapat dilaksanakan melalui beberapa cara diantaranya: (1) Turjawali, pelaksanaan  fungsi  (pengaturan,  penjagaan,  pengawalan,  dan  patroli)  dilaksanakan  dengan optimalisasi  peran  anggota  satuan  lalu  lintas,  seperti:  a)  Pengaturan  Harian  Pagi  hari,  dengan menempatkan  anggota  gatur  dititik-titik  rawan  kemacetan  dan  kecelakaan  dengan  konsep  “Polisi Senyum”; b) Penjagaan, yakni dengan cara Penempatan anggota pada pos-pos lalu lintas yang ada dan sistem komunikasi terpadu anggota dengan menggunakan pendekatan komunikasi langsung, utamanya dalam  percepatan  penanganan  kecelakaan  lalu  lintas;  c)  Pengawalan,  dengan  cara  pelaksanaan pengawalan  pada  kegiatan-kegitan  tertentu  masyarakat  bahkan  tanpa  diminta,  seperti  iring-iringann jenazah, ambulance dan  sebagainya,  pengawalan  rutin  pada  kegiatan-kegiatan  prioritas;  d)  Patroli yakni  dengan:  Patroli  rutin  dan  terjadwal,  Patroli  insidentil  pada  titik-titik  kerawanan  terutama  pada malam hari.
Untuk mewujudkan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Kediri  dan  tuntutan  pelayanan  masyarakat  terhadap  Polri  dengan  melakukan  Kerjasama  Lintas Sektoral  Pelibatan  instansi  lain  diluar  Polri.  Hal  ini  membuat  instansi  kepolisian  berusaha  berbenah diri dalam bidang pelayanan kepada masyarakat. Berbagai jalan di tempuh untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat salah satunya adalah membuat suatu program bertujuan untuk menekan fatalitas korban laka dengan melibatkan instansi terkait yang diberi nama “SI PEKA” (SIstem terpadu PEnanggulangan  fatalitas  korban  laKA).  Program  ini  kemudian  dituangkan  dalam  MOU.  Dengan pelaksanaan  kegiatan  penandatanganan  MOU  peresmian  program  SI  PEKA  ini  diharapkan  kepada instansi  terkait    Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kediri,  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kediri,  Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kab Kediri, Rumah Sakit Umum Daerah Kediri (RSUD), Rumah Sakit Toeloengredjo Pare, Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, PT  Perwakilan  Jasaraharja  (persero)  Cabang  Kediri,  BPJS  Kesehatan  cabang  utama  Kediri  dan beberapa  rumah  sakit  dan  puskesmas  yang  ada  diwilayah  hukum  Kabupaten  Kediri  untuk  ikut bertanggung  jawab  dalam  hal penekanan  fatalitas korban Laka sehingga para korban  kecelakaan lalu lintas dapat segera ditangani secara cepat dan tepat dan profesional.

## Pendekatan represif
Operasi  rutin  lalu  lintas  dilaksanakan  utamanya  guna  memeriksa  kelengkapan  kedaraan  dan kelengkapan perorangan dari para pengguna jalan raya. Pendekatan ini akan efektif dijalankan dengan melibatkan semua unsur pelaksana tugas dibidang  lalu lintas. Penegakan  hukum tidak  harus berakhir pada tindakan tegas seperti tilang dan sebaginya namun bisa juga dikedepankan peringatan-peringatan dan himbauan sebagai penggugah kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas (Maliki 2017).
Operasi  gabungan  dapat  dilaksanakan  dengan  melibatkan  unsur  Dinas  LLAJ  serta  unsur  militer, harapannya tidak hanya masyarakat menjadi lebih taat pada aturan jalan namun juga mencegah adanya kemungkinan anggota-anggota TNI/Polri yang melanggar aturan (Abdussalam 1997).

## Simpulan
Berdasarkan  analisis  permasalahan  dalam  penelitian  ini  maka  sebagai  simpulan  dijelaskan  bahwa mengenai upaya Polres Kediri dalam penanggulangan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan  3  macam  pendekatan  yakni  pre-emtif,  preventif,  dan  represif.  Dalam  pendekatan  preemtif, pendidikan  masyarakat  sangat  ditekankan  disini  yakni  terutama  mengenai  pelatihan  Pertolongan Pertama  Gawat  Darurat  (PPGD)  kepada  masyarakat  yang  berdomisili  disekitar  wilayah  Blackspot. Selain  pelatihan  PPGD  juga  dilaksanakan  kegiatan Police  Goes  To  School .  Selain  fokus  pada pendidikan  masyarakat,  juga  difokuskan  pada  pemberdayaan  masyarakat  dan  kampanye  keselamatan
berlalu  lintas  melalui  spanduk,  baliho  dan  media  lainnya.  Pada  pendekatan  preventif,  dilaksanakan melalui turjawali, serta melakukan kerjasama lintas sektoral dengan pelibatan instansi lain diluar Polri melalui  program  SI  PEKA.  Selanjutnya  pendekatan  represif  yakni  dilakukannya  operasi  rutin  serta operasi gabungan demi untuk meminimalisir jumlah fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

## Daftar Pustaka
Abdussalam R (1997) Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri. Jakarta : Dinas Hukum Polri. Anjarani  KE  (2019)  Penyelesaian  kecelakaan  lalu  lintas  pelaku  anak.  Jurnal  Sosiologi  Dialektika  14 (2):68-75.
Arifuddin  A,  Napirah  MR &  HS  NA  (2017)  Risk  factors  in  road  traffic  accident  in  the  city  of  Palu, Indonesia. Public Health of Indonesia 3 (1):23-29.
Azizirrahman M, Normelani E, & Arisanty D (2015) Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas pada  daerah  rawan  kecelakaan  di  Kecamatan  Banjarmasin  Tengah  Kota  Banjarmasin.  Jurnal Pendidikan Geografi 2 (3):37.
Boven TV (2002) Mereka yang Menjadi Korban. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dick H (2000) Representations of development in 19th and 20th century Indonesia: A transport history perspective. Bulletin of Indonesian Economic Studies 36 (1):185-207.
Djaja  S,  Widyastuti  R,  Tobing  K,  Lasut  D  &  Irianto  J  (2016)  Gambaran  kecelakaan  lalu  lintas  di Indonesia Tahun 2010-2014. Jurnal Ekologi Kesehatan 15 (1).
Djajoesman (1976) Polisi dan Lalu Lintas. Bandung: Bina Aksara.
Firmansyah J (2009) Kajian Geografi terhadap Kemacetan Lalu Lintas di Kota Surakarta Tahun 2008.
Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Gosita A (1993) Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
Gunoto P, Irsyam M & Wijaya TK (2016) Pengembangan sistem traffic lights berdasarkan kepadatan kendaraan menggunakan PLC. Jurnal Dimensi 4 (3).
Halinen MO & Jaussi A (1994) Fatal road accidents caused by sudden  death  of the  driver in Finland and Vaud, Switzerland. European Heart Journal 15 (7):888-894.
Hidayati  A  &  Hendrati  LY  (2016)  Analisis  risiko  kecelakaan  lalu  lintas  berdasar  pengetahuan, penggunaan jalur, dan kecepatan berkendara. Jurnal Berkala Epidemiologi 4 (2).
Jusuf  A,  Nurprasetio  IP  &  Prihutama  A  (2017)  Macro  data  analysis  of  traffic  accidents  in Indonesia. Journal of Engineering and Technological Sciences 49 (1):132-143.
Mahardika  KA  (2012)  Penegakan  Hukum  Lalu  Lintas  guna  Mewujudkan  Efek  Bagi  Pelanggar  di Wilayah Polres Buleleng. Jakarta: STIK-PTIK.
Maliki  A (2017) Efektivitas penegakan  hukum  dengan tilang untuk  mengurangi pelanggar lalu  lintas di Polres Kudus. Indonesian Journal of Police Studies 1 (1):295-352.
McGee  T  (1994)  The  future  of  urbanisation  in  developing  countries.  The  case  of  Indonesia. Third World Planning Review 16 (1).
McKenzie  IK  (2006)  Forcing  the  police  to  open  fire:  A  cross-cultural/international  examination  of police-involved, victim-provoked shootings. Journal of Police Crisis Negotiations 6 (1):5-25.
Moriarty LJ (2002) Policing and Victims (Vol. 20). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Muhammad F (1998) Praktik Penegakan Hukum. Jakarta: Balai Pustaka.
Norman  LG  &  World  Health  Organization  (1962)  Road  Traffic  Accidents:  Epidemiology,  Control, and Prevention.
Leechaianan Y & Longmire DR (2013) The use of the death penalty for drug trafficking in the United States,  Singapore,  Malaysia,  Indonesia  and  Thailand:  A  comparative  legal  analysis. Laws 2 (2):115-149.
Parwita IM (2019) Optimalisasi satuan lalu lintas Polres Gresik dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran muatan. Jurnal Sosiologi Dialektika 14 (1):44-51.
Prayitno  B  (2007)  Analisa  pengaruh  faktor  pendapatan  perkapita  harga  kendaraan  bermotor  dan jumlah  penduduk  mempengaruhi  permintaan  kendaraan  bermotor  Kota  Surabaya. Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi 5 (3):197-216.
Putra KAY (2019) Penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas di Kota Probolinggo. Jurnal Sosiologi Dialektika 14 (1):59-67.
Ridho II & Raharjo MR (2018) Aplikasi prediksi penjualan kendaraan bermotor. Technologia: Jurnal Ilmiah 9 (2):89-94.
Santosa SP, Mahyuddin AI & Sunoto FG (2017) Anatomy of injury severity and fatality in Indonesian traffic accidents. Journal of Engineering and Technological Sciences 49 (3):412-422.
Sanapiah F (1990) Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar dan Aplikasi). Malang: YA3 Malang. Sasambe  RO  (2016)  Kajian  terhadap  penyelesaian  pelanggaran  peraturan  lalu  lintas  oleh kepolisian. Lex Crimen 5 (1).
Soehodho  S  (2017)  Public  transportation  development  and  traffic  accident  prevention  in Indonesia. IATSS Research 40 (2):76-80.
Soekanto S & Mamudji S (1985) Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
Sugiyanto  G  (2017)  The  cost  of  traffic  accident  and  equivalent  accident  number  in  developing countries  (case  study  in  Indonesia). ARPN  Journal  of  Engineering  and  Applied  Sciences  12 (2):389-397.
Suthanaya  PA  (2016)  Analysis  of  fatal  accidents  involving  motorcycles  in  low  income  region  (case study of Karangasem Region, Bali-Indonesia). In International Journal of Engineering Research in Africa 19:112-122. Trans Tech Publications Ltd.
Waluyo  B  (2011)  Viktimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan.  Jakarta:  Sinar Grafika.
Wartono  NE  (2019)  Pengawasan  penggunaan  senjata api  legal  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Daerah Metro Jaya. Jurnal Sosiologi Dialektika 14 (1):1-8.
Wicaksana  AR  (2018)  Kewenangan  tembak  di  tempat  oleh  aparat  terhadap  pelaku  kejahatan.  Jurnal Sosiologi Dialektika 13 (2):114-121.
Wicaksono D, Fathurochman RA, Riyanto B & Wicaksono  YI (2014)  Analisis  kecelakaan lalu lintas (Studi kasus-Jalan Raya Ungaran-Bawen). Jurnal Karya Teknik Sipil 3 (2):345-355.
World Health Organization (2015) Global Status Report on Road Safety 2015. Yin RK (2011) Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: Rajagrafindo Persada.