## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3149

## ANALISIS YURIDIS PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN RUANG
(Studi Pada Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Kabupaten Labuhanbatu)
Yuli Rosdiana
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara Jl. Putri Hijau, Medan – Sumatera Utara Email: yulirosdiana@gmail.com

## Abstrak
Kontrol  penggunaan  ruang  merupakan  bagian  integral  dari  proses  perencanaan  tata ruang. Penggunaan ruang di berbagai daerah di Indonesia, dalam implementasinya sering atau tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan  antara  lain  tekanan  pada  pengembangan  pasar  menuju  ruang,  mekanisme  kontrol yang  tidak  jelas  dan  lemahnya  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  yang  terjadi. Kecenderungan  penyimpangan  penggunaan  ruang  dapat  terjadi  karena  produk  rencana  tata ruang  tidak  memperhatikan  aspek  implementasi  atau  sebaliknya  bahwa  penggunaan  ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (penelitian normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Spesifikasi  penelitian  dalam penulisan  ini  adalah  penelitian  analitik  deskriptif.  Deskriptif  adalah  untuk  menunjukkan perbandingan  atau  hubungan  satu  set  data  dengan  set  data  lain,  dan  tujuannya  adalah  untuk memberikan  gambaran,  memeriksa,  menjelaskan  dan  menganalisis.  Dampak  Peraturan Daerah  tentang  izin  pemanfaatan  ruang  dari  keuangan  daerah  akan  mencakup  dua  hal,  yaitu meningkatkan sumber pendapatan daerah dan membebani daerah keuangan.

## Kata Kunci: Izin, Pemanfaatan, Ruang

## Abstract
Control of spatial use is as an integral part of the spatial planning process. The use of space  in  various  regions  in  Indonesia,  in  its  implementation  is  often  or  not  in  line  with  the stipulated  spatial  plan.  Several  factors  that  influence  the  discrepancy  include  pressure  on market  development  towards  space,  unclear  control  mechanisms  and  weak law  enforcement against  violations  that  occur.  The  tendency  of  spatial  use  deviations  can  occur  because  the spatial plan product does not pay attention to the implementation aspects or vice versa that spatial  use  is  less  concerned  with  the  spatial  plan  that  has  been  set.  This  writing  uses normative  juridical  legal  research  methods  (normative  research),  namely  legal  research conducted  by  examining  library  material  or  secondary  data.  The  research  specifications  in this  writing  are  descriptive  analytical  research.  Descriptive  is  to  show  the  comparison  or relationship  of  a  set  of  data  with  another  set  of  data,  and  the  purpose  is  to  provide  an overview,  examine,  explain  and  analyze.  The  Impact  of  Regional  Regulations  on  Permit  for Spatial  Utilization  of  regional  finance  will  cover  two  things,  namely  increasing  regional income sources and burdening finance area.
Keywords: License, Usage, Spatial

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3149

## PENDAHULUAN
Penataan  Ruang  sebagai  suatu  sistem  proses  perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan  harus  dilakukan  sesuai  dengan  kaidah  penataan  ruang  sehingga  diharapkan  dapat mewujudkan  pemanfaatan  ruang  yang  berhasil  guna  dan  berdaya  guna  serta  mampu mendukung  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  berkelanjutan  dan  tidak  menyebabkan terjadinya  penurunan  kualitas  ruang.  Dalam  proses  penataan  ruang,  pergeseran  fungsi  lahan sangat  tidak  mungkin  untuk  dapat  dihindarkan.  Pergeseran  fungsi  lahan  yang  terjadi  di berbagai  daerah  di  Indonesia  terutama  di  wilayah hinterland .  Kawasan  perkotaan menggambarkan dinamika keruangan atas aturan mengenai ketataruangan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang, disebutkan  bahwa perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana Rinci Tata Ruang terdiri dari Rencana Detail Tata Ruang  dan  Peraturan  Zonasi.  Penyusunan  Peraturan  Zonasi  yang  disusun  berdasarkan pendekatan  nilai  strategis  kawasan  atau  kegiatan  kawasan  dengan  muatan  substansi  yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukkan. Penyusunan rencana rinci tersebut  dimaksudkan  sebagai  operasionalisasi  rencana  umum  tata  ruang  dan  sebagai  dasar penetapan peraturan zonasi.
Adapun  peraturan  zonasi  merupakan  ketentuan  yang  mengatur  tentang  persyaratan pemanfaatan  ruang  dan  ketentuan  pengendaliannya  dan  disusun  untuk  setiap  blok/zona peruntukkan  yang  penetapan  zonanya  dalam  rencana  rinci  tata  ruang.  Selanjutnya  rencana detail  tata  ruang  dan  peraturan  zonasi  menjadi  salah  satu  dasar  dalam  pengendalian pemanfaatan  ruang  sehingga  pemanfaatan  ruang  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.
Peraturan  zonasi  tersebut  bersama  dengan  Rencana  Detail  Tata  Ruang  menjadi  bagian ketentuan perizinan pemanfaatan ruang yang harus dipatuhi oleh pemanfaat ruang. Indonesia sendiri,  secara  legal  peraturan  zonasi  merupakan  instrumen  yang  baru  dipakai  yaitu  sejak diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang.  Sesuai Undang-Undang  ini,  peraturan  zonasi  disusun  berdasarkan  rencana  rinci  tata  ruang  untuk setiap  zona  pemanfaatan  ruang.  Selanjutnya  peraturan  zonasi  ditetapkan  dengan  peraturan pemerintah  untuk  arahan  peraturan  zonasi  sistem  nasional; peraturan  daerah  provinsi  untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.
Pengendalian  pemanfaatan  ruang  sebagai  wujud  upaya  guna  menertibkan  penataan ruang  yang  dilakukan  dengan  penetapan peraturan  zonasi,  perizinan,  pemberian  insentif  dan disinsentif,  serta  pengenaan  sanksi  terhadap  pelanggarannya.  Salah  satu  dari  pengendalian pemanfaatan  ruang  adalah  mengenai  perizinan.  Instrumen  perizinan  diatur  oleh  pemerintah dan  pemerintah  daerah  menurut  kewenangan  masing-masing  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Dalam  Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa:
1. Izin  pemanfaatan  ruang  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  dibatalkan oleh  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  menurut  kewenangan  masing-masing  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
2. Izin  pemanfaatan  ruang  yang  dikeluarkan  dan/atau  diperoleh  dengan  tidak  melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
3. Izin  pemanfaatan  ruang  yang  diperoleh  melalui  prosedur  yang  benar  tetapi  kemudian terbukti  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah,  dibatalkan  oleh  Pemerintah  dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3149
4. Terhadap  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  pembatalan  izin  sebagaimana  dimaksud  pada poin di atas. Dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin;
5. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah  dapat  dibatalkan  oleh  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dengan  memberikan ganti kerugian yang layak;
6. Setiap  pejabat  pemerintah  yang  berwenang  menerbitkan  izin  pemanfaatan  ruang  dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
7. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  prosedur  perolehan  izin  dan  tata  cara  penggantian  yang layak sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan pemerintah.
Berdasarkan  ketentuan  perizinan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  pada  intinya  bahwa kegiatan  yang  berpeluang  menimbulkan  gangguan  pada  dasarnya  dilarang  kecuali  dengan izin. Setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah atau pemerintah daerah  setempat  yang  akan  memeriksa  kesesuaiannya  dengan  rencana  dan  standar administrasi.  Pada  Pasal  163  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2010  tentang Penyelenggara  Penataan  Ruang,  menyebutkan  bahwa  izin  pemanfaatan  ruang  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat 1 dapat berupa:
1. Izin prinsip
2. Izin lokasi
3. Izin penggunaan pemanfaatan tanah
4. Izin mendirikan bangunan, dan
5. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  pasal  tersebut,  perizinan  yang  berkaitan  dengan  pemanfaatan  ruang  yang berlandaskan  pada  rencana  tata  ruang  pada  dasarnya  mempunyai  beberapa  jenis  perizinan, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:
1. Izin Kegiatan (sektoral), merupakan persetujuan pengembangan aktivitas/sarana/prasarana yang  menyatakan  bahwa  aktivitas  budidaya  yang  akan  mendominasi  kawasan  memang sesuai  atau  masih  dibutuhkan  atau  merupakan  bidang  yang  terbuka  di  wilayah  tempat kawasan  itu  terletak.  Izin  ini  diterbitkan oleh  pembina/pengelola  sektor terkait. Jenis  izin kegiatan  (sektoral)  ini  adalah  Izin  Prinsip,  yaitu  persetujuan  pendahuluan  yang  dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi.
2. Izin Pertanahan,  merupakan  persetujuan  lokasi  bagi  pengembangan  aktivitas/sarana/ prasarana  yang  menyatakan  kawasan  yang  dimohon  sesuai  untuk  dimanfaatkan  bagi aktivitas  dominan  yang  telah  memperoleh  izin  prinsip.  Izin  lokasi  akan  dipakai  sebagai dasar  dalam   dalam  melaksanakan  perolehan  tanah  melalui  pengadaan tertentu   dan  dasar bagi pengurusan hak atas tanah.
3. Izin Perencanaan dan Bangunan terdiri atas:
a. Izin  peruntukan  penggunaan  tanah,  yaitu  izin  perencanaan  dan  atau  rekomendasi perencanaan  bagi  penggunaan  tanah  yang  didasarkan  pada  RTRW,  RDTR,  dan  atau RTRK
b. Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB),  yaitu  setiap  aktivitas  budidaya  rinci  yang  bersifat binaan  (bangunan)  perlu  memperoleh  IMB  jika  akan  dibangun.  Perhatian  utama diarahkan  pada  kelayakan  struktur  bangunan  melalui  penelaahan  rancangan  rekayasa bangunan.  Rencana  tapak  disetiap  blok  peruntuan  (terutama  bangunan  berskala  besar) atau rancangan arsitektur disetiap persil.
Selanjutnya,  secara  fisik,  Kabupaten  Labuhanbatu  memiliki  Rencana  Tata  Ruang

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Analisis Yuridis Penyelenggaraan...(Yuli Rosdiana) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 81-95
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3149
Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu didasarkan atas asas:
1. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan;
2. Keseimbangan  dan  keserasian  yaitu  menciptakan  keseimbangan  dan  keserasian  fungsi danintensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah;
3. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang.
Berdasarkan  asas  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  tersebut  di  atas,  Pemerintah  Daerah Kabupaten Labuhanbatu berkeinginan menerapkan good governance sebagai salah satu tolok ukur peran pemerintah dalam konteks pengendalian pembangunan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan  ruang  adalah  untuk  menciptakan  sistem  kelembagaan  dan  ketatalaksanaan pemerintahan  yang  bersih,  efisien,  efektis,  transparan,  profesional  dan  akuntabel, meningkatnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  kebijakan  publik  serta  terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan implementasi peraturan perundangan.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu  berharap  bahwa  dengan  dilaksanakannya Izin  Pemanfaatan  Ruang  diharapkan  dapat  mewujudkan  pemanfaatan  ruang  yang  berhasil guna  dan  berdaya  guna  serta  mampu  mendukung  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang berkelanjutan  yang  mampu  mensejahterakan  masyarakat  Kabupaten  Labuhanbatu.  Oleh karenanya diperlukan penelitian guna mengetahui tingkat kesiapan pemerintah dalam rangka proses  implementasi  perizinan,  sehingga  peraturan  tersebut  dapat  menjadi  instrumen pengendalian  pemanfaatan  ruang  yang  mampu  diterima  dan  memberikan  dampak  pada kesejahteraan masyarakat.
Berkaitan dengan penyelenggaraan izin pemanfaatan ruang, yang menjadi fokus peneliti dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  penyelenggaraan  izin  pemanfaatan  ruang.?  Sehingga nanti  di  temukan  beberapa  aspek  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  izin  pemanfaatan ruang.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  ( normatif research ),  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data skunder (Seokanto dan Sri Muji, 2003, h. 15).  Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif analistis. Deskriptif adalah menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat  data  dengan  seperangkat  data  yang  lain,  dan  maksudnya  adalah  untuk memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan dan menganalisis (Soekanto, 1996, h. 63).
Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini  adalah  data  skunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  berupa;  aturan  hukum  yang terkait dengan  penyelenggaraan izin pemanfaatan ruang.  bahan hukum sekunder  terdiri dari buku-buku,  jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. bahan hukum tersier; berupa kamus besar bahasa indonesia (KBBI) dan lain  sebagainya  dalam  menemukan  defenisi  dari  istilah-istilah  dalam  membahas  tentang analisis yuridis penyelenggaraan izin pemanfaatan ruang.
Prosedur  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penilitian  ini  berupa dokumentasi  yaitu  pedoman  yang  digunakan  berupa  catatan  atau  kutipan,  penelusuran literatur  hukum,  buku-buku  dan  lainnya  yang  bertalian  dengan  identifikasi  masalah  dalam penilitian  ini  dengan  cara offline maupun online .  Analisa  bahan  hukum  dilakukan  dengan menggunakan  metode  analisa  konten (centent  analysis  method) yang  dilakukan  dengan menguraikan  materi  peristiwa  hukum  atau  produk  hukum  secara  rinci  guna  memudahkan interpretasi dalam pembahasan (Marzuki, 2011, h. 171).

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3149

## PEMBAHASAN Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang

## Aspek Teoritis Penataan Ruang

## Konsep Negara Hukum
Istilah  negara  hukum  seringkali  dipertukarkan  dengan  istilah rule  of  law ataupun rechtsstaat .  Pemakaian  kedua  istilah  tersebut  secara  bergantian  untuk  menggantikan  istilah negara  hukum  terkesan  mengaburkan  dua  konsep  yang  berasal  dari  latar  belakang  berbeda. Rule  of  law berangkat  dari  tradisi common  law atau  Anglo  Saxon  sedangkan rechtsstaat merupakan  konsep  dari  tradisi civil  law atau  Eropa  Kontinental.  Berdasarkan  latar  belakang dan  dari  sistem  hukum  yang  melatarbelakanginya  tentu  saja  akan  memunculkan  perbedaan. Namun dalam perkembangannya perbedaan tersebut tidak dipermasalahkan lagi karena kedua konsep tersebut mengarah pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Philipus M.Hadjon, 2007, h. 67).
Konsep rule of law yang dipopulerkan oleh A.V.Dicey terdiri dari tiga aspek. Pertama, supremasi  absolut  atau  superioritas  dari regular  law untuk  menentang  pengaruh  dan meniadakan  kesewenang-wenangan,  hak  prerogatif,  serta  kekuasaan  diskresi  yang  luas  dari pemerintah.  Kedua,  persamaan  di  hadapan  hukum  atau  penundukan  secara  sama  dari  semua golongan kepada hukum umum dari negara yang dilaksanakan oleh peradilan umum. Artinya, tidak ada orang yang berada di atas hukum sehingga baik pejabat maupun warga negara biasa wajib  mentaati  hukum  yang  sama.  Implikasinya  adalah  tidak  adanya  peradilan  administrasi. Ketiga, konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land . Hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan (A.V.Dicey, 2007, h.  264).
Konsep rule  of  law yang  dipopulerkan  oleh  A.V.Dicey  kemudian  berkembang  lebih jauh. International  Commission  of  Jurists di  tahun  1959  (deklarasinya  dikenal  sebagai Deklarasi  Delhi)  merumuskan  ciri-ciri  yang  seharusnya  ada  dalam rule  of  law .  Ciri-ciri tersebut yaitu
a) keberadaan pemerintahan yang representatif;
b) penghargaan terhadap hak asasi manusia yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi  Manusia  Tahun  1948  dan  Konvensi  Eropa  tentang  Hak  Asasi  Manusia  di  Tahun 1950;
c) tiadanya hukum pidana yang berlaku surut;
d) adanya hak untuk mengajukan gugatan terhadap negara; dan
e) adanya hak atas pengadilan yang adil termasuk di antaranya adalah pemberlakuan praduga tak  bersalah,  bantuan  hukum,  dan  hak  atas  upaya  hukum  banding;peradilan  yang mandiri;adanya  pengawasan  atas  peraturan  perundang-undangan  yang  berfungsi  sebagai pelaksana undang-undang (Alex Carroll, 2007 : 46).
A.W. Bradley dan K.D. Ewing mengemukakan tiga aspek rule of law yang menjadikan rule of law lebih layak dipilih ketimbang negara berdasarkan kekuasaan belaka. Pertama, rule of  law mewujudkan  tatanan  ketertiban  dalam  kehidupan  bermasyarakat  ( law  and  order )  dan bukannya  kondisi  anarki  yang  memunculkan  tiadanya  rasa  aman  bagi  individu.  Stabilitas, menurut Bradley dan Ewing, adalah prakondisi bagi eksistensi sistem hukum. Kedua, rule of law berdasarkan  pada  prinsip  fundamental  yang  penting,  yaitu  bahwa  pemerintahan dijalankan  dengan  mengacu  pada  hukum  dan  setiap  kasus  yang  terjadi  diselesaikan  melalui putusan  pengadilan.  Ketiga, rule  of  law mengacu  pada  pengumpulan  pendapat,  baik  tentang bagaimana  wewenang  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  pemerintah  dan  bagaimana  seharusnya

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3149
wewenang tersebut dijalankan (A.W.Bradley dan K.D.Ewing, 2007, h. 99).
Prinsip-prinsip dasar dari rechtsstaat yang bersifat liberal dan demokratis, menurut Van Der  Pot  sebagaimana  dikutip  Hadjon,  meliputi  tiga  aspek.  Pertama,  adanya  undang-undang dasar  atau  konstitusi  yang  memuat  ketentuan  tertulis  tentang  hubungan  antara  penguasa  dan rakyat.  Kedua,  adanya  pembagian  kekuasaan  negara,  yang  meliputi:  kekuasaan  pembuatan undang-undang  yang  ada  pada  parlemen,  kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  dan  tidak  hanya menangani  sengketa  antara  individu  rakyat  tetapi  juga  antara  penguasa  dan  rakyat  dan pemerintah  yang  mendasarkan  tindakannya  atas  undang-undang  ( wetmatig  bestuur ).  Ketiga, diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat ( vrijheidsrechten van de burger ). Ciri-ciri tersebut  menunjukkan  prinsip  sentral rechtsstaat adalah  pada  pengakuan  dan  perlindungan hak-hak asasi manusia serta kebebasan dan persamaan (Philipus M.Hadjon, 1997, h. 71).

## Konsep Wewenang
Wewenang  merupakan  konsep  inti  dalam  hukum  tata  negara  dan  hukum  administrasi. Wewenang dalam hukum tata negara dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum ( rechtsmacht ). Jadi  dalam  konsep  hukum  publik  wewenang  berkaitan  dengan  kekuasaan.  Menurut  Van Maarseveen, sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon, wewenang terdiri atas tiga komponen, yaitu :
a) pengaruh, menunjukkan bahwa wewenang ditujukan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
b) dasar hukum, yaitu wewenang harus memiliki dasar hukum; dan
c) konformitas, menunjukkan bahwa adanya standar wewenang (Philipus M.Hadjon, 1997, h. 1).
Setiap  wewenang  dibatasi  oleh  isi/materi  wewenang,  wilayah  wewenang,  dan  waktu. Jika wewenang  yang dilaksanakan melampaui batas-batas tersebut maka  yang timbul adalah kondisi-kondisi berikut:
a) Onbevoegdheid  ratione  materiae atau  ketidakwenangan  karena  materi  yaitu  pemerintah oleh peraturan perundang-undangan tidak diberikan wewenang untuk melakukan tindakan yang  dilakukannya.  Misalnya,  seorang  walikota  tidak  berwenang  untuk  mencabut Peraturan  Daerah  karena  Peraturan  Daerah  hanya  dapat  dicabut  oleh  Peraturan  Daerah yang dibuat bersama-sama oleh walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b) Onbevoegdheid  ratione  loci atau  ketidakwenangan  karena  pemerintah  tidak  berwenang untuk  melakukan  tindakan  pemerintahan  di  wilayah  tersebut.  Misalnya,  Pemerintah  Kota Surabaya tidak berhak untuk membuat Peraturan Daerah yang mengatur rencana tata ruang wilayah yang cakupan wilayahnya termasuk wilayah Kabupaten Gresik; dan
c) Onbevoegdheid  ratione  temporis atau  ketidakwenangan  pemerintah  karena terlampauinya batas  waktu.  Misalnya,  tindakan  pemerintah  dilakukan  dengan  mengacu  pada  peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku lagi (Philipus M.Hadjon, 19 9 4).
Wewenang memang memiliki batas, tetapi bisa terjadi suatu kondisi tidak diatur dalam peraturan  perundang-undangan  padahal  tindakan  pemerintah  diperlukan  dalam  kondisi tersebut. Hal ini bisa saja terjadi karena tidak mungkin semua kondisi diatur dalam peraturan perundang-undangan.  Di  sinilah  pentingnya  konsep  diskresi  atau freies  ermessen (Philipus M.Hadjon dkk, 2011, h. 14).
Black’s Law Dictionary menjelaskan diskresi sebagai:
“ wise  conduct  and  management;  cautious  discernment;  prudence ”  atau  “ individual judgement;  the  power  of  free  decision  making ”  Sedangkan administrative  discretion diartikan sebagai: “ a public official’s or agency’s power to exercise judgement in the

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3149
discharge of its duties ” (Black’s Law Dictionary, 2009, h. 534).
Pengertian  diskresi  menurut Black’s  Law  Dictionary ini  menunjukkan  bahwa  di  balik kebebasan  untuk  membuat  keputusan  terdapat  juga  aspek  kehati-hatian  yang  perlu diperhatikan.  Kebebasan  bertindak  yang  ada  dalam  konsep  diskresi  tidak  dapat  dilakukan dengan  benar-benar  bebas.  Kebebasan  bertindak  dalam  diskresi  tidak  pula  menunjukkan bahwa  administrasi  negara  bebas  dari  Undang-Undang.  Diskresi  perlu  dilakukan  karena Undang-Undang tidak merinci apa yang terjadi secara konkret dan hal itulah yang harus dicari sendiri  oleh  pemerintah.  Oleh  karena  itu  tetap  ada  keterikatan  pada  peraturan  perundang- undangan saat tindakan pemerintah dilakukan atas dasar diskresi (Philipus M.Hadjon, 1985, h. 45).  Perlunya  batasan-batasan  dalam  diskresi  juga  dikemukakan  oleh  Ronald  Dworkin yang menganalogikan diskresi sebagai lubang roti donat yang dikelilingi oleh pembatasnya berupa roti itu sendiri. Secara paradoksal, diskresi tidak akan eksis jika tidak terdapat batasan-batasan yang mengelilinginya (Ronald Dworkin, 1978, h. 31).
Konsep  diskresi  yang  penting  bagi  kajian  ini  adalah  bahwa  ketika  diskresi  digunakan dalam  pemerintahan  maka  berlaku  perlindungan  hukum  kepada  badan/pejabat  yang bersangkutan.  Perlindungan  hukum  bagi  badan/pejabat  yang  melakukan  diskresi  adalah jaminan imunitas dari tindakan judicial review oleh hakim. Hal ini terkenal dengan adagium “kebijakan tidak dapat diadili”. Dalam hukum tata negara atau hukum administrasi Amerika Serikat,  isu  pengujian  terhadap  kebijakan  termasuk  dalam  kategori political  question atau nonjusticiable  issue yaitu  pengadilan  akan  menahan  diri  untuk  tidak  melakukan  intervensi ( self-restraint )  atas  kekuasaan  pemerintah  yang  sifatnya  sangat  teknikal.  Menurut  Cass  R. Sunstein,  sebagaimana  dikutip  Darumurti,  dasar  pertimbangan  pengadilan  untuk  tidak melakukan  intervensi  terhadap  tindakan  diskresi  pemerintah  adalah  argumen  pragmatisme, yaitu judges  lack  expertise  and  they  are  not  politically  accountable (Krishna  D.  Darumurti, 2012, h. 36-37).

## Konsep Teoritis Perizinan
Pengertian izin, menurut Kamus Besar Bahasa, Izin adalah pernyataan mengabulkan (tiada melarang dsb); persetujuan membolehkan. Izin secara khusus adalah suatu persetujuan penguasa untuk  dalam  keadaan  tertentu  menyimpang  dari  ketentuan-ketentuan  larangan  peraturan perundang-undangan, sedangkan secara garis besar perizinan adalah prosedur atau tata cara yang mengatur  hubungan  masyarakat  dengan  negara  dalam  hal  adanya  masyarakat  yang  memohon izin.
Prinsip  izin  terkait  dalam  hukum  publik  oleh  karena  berkaitan  dengan  perundang- undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa  persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu  yang  diaplikasikan  dalam  peraturan berdasarkan  persyaratan  dan  prosedur  sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Sedangkan menurut E. Utrecht berpendapat bahwa bila mana pembuat  peraturan  tidak  umumnya  melarang  suatu  perbuatan,  tetapi  masih  juga memperkenankannya  asal  saja  diadakan  dengan  cara  yang  ditentukan  untuk  masing-masing hal  konkrit,  maka  perbuatan  administrasi  negara  yang  memperkenankan  perbuatan  tersebut bersifat suatu izin ( vergunning ) (E. Utrecht, 1957, h. 186). Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan  pemerintah  untuk  dalam  keadaan  tertentu  menyimpang  dari  ketentuan  larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit) berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan ten  Berge,  dalam  izin  dapat  dipahami  bahwa  suatu  pihak  tidak  dapat  melakukan  sesuatu kecuali  diizinkan,  artinya  kemungkinan  untuk  seseorang  atau  suatu  pihak  tertutup  kecuali diizinkan  oleh  pemerintah. (N.M.  Spelt  dan  J.B.J.M.  ten  Berge,  1993,  h.  2-3).  Dengan demikian, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3149
Izin  menurut  Bagir  Manan,  yaitu  merupakan  persetujuan  dari  penguasa  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  untuk  menguraikan  tindakan  atau  perbuatan  tertentu  yang secara umum dilarang. Izin khusus yaitu persetujuan terlihat adanya kombinasi antarahukum publik dengan hukum privat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang.
Izin adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada  keinginan  pembuat  undang-undang  untuk  mencapai  suatu  tatanan  tertentu  atau  untuk menghalangi  kedaan-keadaan  yang  buruk.  Tujuannya  ialah  mengatur  tindakan-tindakan  oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat  melakukan  pengawasan  sekedarnya.  Yang  pokok  pada  izin  (dalam  arti  sempit)  ialah bahwa  suatu  tindakan  dilarang,  terkecuali  diperkenankan,  dengan  tujuan  agar  dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti dapat diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukan hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan  yang  sangat  khusus,  tetapi  agar  tindakan-tindakan  yang  diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).
Izin  sebagai  instrumen  yuridis  yang  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  mempengaruhi para  warga  agar  mau  mengikuti  cara  yang  dianjurkannya  guna  mencapai  tujuan  konkret. Sebagai  suatu  instrumen,  izin  berfungsi  selaku  ujung  tombak  instrument  hukum  sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan.
Perizinan  berfungsi  sebagai  fungsi  penertib  dan  sebagai  pengatur.  Sebagai  fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang  lainnya,  sehingga  ketertiban  dalam  setiap  segi  kehidupan  masyarakat  dapat  terwujud. Izin  berfungsi  sebagai  pengaturan  merupakan  ujung  tombak  dari  instrumen  hukum  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Norma  penutup  dalam  rangkaian  norma  hukum. Wujud  dari ketetapan  ini  salah  satunya  adalah  Izin.  Berdasarkan  jenis-jenis  ketetapan,  izin  termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya  tidak  dimiliki  oleh  seseorang  yang  namanya  tercantum  dalam  ketetapan.  Izin merupakan  ketetapan,  dibuat  dengan  ketentuan  dan  persyaratan  yang  berlaku,  yaitu:  (1) persyaratan,  (2)  hak  dan  kewajiban,  (3)  tata  cara  (prosedur),  (4)  jangka  waktu  berlaku,  (5) waktu  pelayanan,  (6)  biaya,  (7)  mekanisme  komplain  dan  penyelesain  sengketa,  dan  (8) sanksi (Adrian Sutedi, 2010, h. 180).
Tujuan  perizinan  adalah  untuk  pengendalian  dan  pengawasan  pemerintah  terhadap aktivitas  dalam  hal-hal  tertentu  yang  ketentuannya  berisi  pedoman-pedoman  yang  harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.

## Konsep Izin Pemanfaatan Ruang
Menurut  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  Pemanfaatan  Ruang  adalah upaya  untuk  mewujudkan  struktur  ruang  dan  pola  ruang    sesuai  dengan  rencana  tata  ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
Instrumen  izin  pemanfaatan  ruang  sebagaimana  disebutkan  di  atas  diatur  oleh pemerintah  dan  pemerintah  daerah  menurut  kewenangan  masing-masing  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  Pasal  37  Undang-Undang  Penataan  Ruang Nomor 26 Tahun 2007  menyebutkan bahwa:
a) Izin  pemanfaatan  ruang  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  dibatalkan oleh  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  menurut  kewenangan  masing-masing  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Izin  pemanfaatan  ruang  yang  dikeluarkan  dan/atau  diperoleh  dengan  tidak  melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3149
c) Izin  pemanfaatan  ruang  yang  diperoleh  melalui  prosedur  yang  benar  tetapi  kemudian terbukti  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah,  dibatalkan  oleh  Pemerintah  dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
d) Terhadap  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  pembatalan  izin  sebagaimana  dimaksud  pada poin di atas;
e) Dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin;
f) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah  dapat  dibatalkan  oleh  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dengan  memberikan ganti kerugian yang layak;
g) Setiap  pejabat  pemerintah  yang  berwenang  menerbitkan  izin  pemanfaatan  ruang  dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan Ketentuan lebih lanjut mengenai  prosedur  perolehan  izin  dan  tata  cara  penggantian  yang  layak  sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan pemerintah

## Kondisi  Eksisting  Penyelenggaraan  Perizinan  Pemanfaatan  Ruang  di  Kabupaten Labuhanbatu
Adapun  penyelenggaraan  perizinan  terkait  dengan  pemanfaatan  ruang  di  Kabupaten Labuhanbatu, mulai dari proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan,  pelestarian,  dan  pembongkaran,  saat  ini  mendasarkan  diri  pada  Peraturan Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu  yang  berkaitan  dengan  Retribusi  Perizinan  Tertentu  yaitu Nomor  11  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan.  Untuk  lebih  jelasnya dapat  dilihat  pada  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu  yaitu  Peraturan  Daerah Kabupaten  Labuhanbatu  Nomor  11  Tahun  2011  Seri  B  Nomor  11  tentang  Retribusi  Izin Mendirikan  Bangunan.  Sedangkan  persyaratan-persyaratan  teknis  untuk  membangun  masih kurang detail.
Di  dalam  pemberian  izin,  pejabat  yang  berwenang  di  samping  mendasarkan  pada terpenuhinya  persyaratan  permohonan  IMB,  juga  memperhatikan  ketepatan  lokasi pembangunan gedung dari segi tata ruang. Dengan demikian, apabila syarat permohonan IMB terpenuhi  dan  lokasi  pembangunannya  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  yang  telah ditetapkan, maka IMB diberikan. Mengenai persyaratan teknis bangunan gedungnya dari segi tidak menjadi pertimbangan tersendiri karena sampai saat ini belum ada peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang kualifikasi persyaratan teknis sebuah bangunan gedung.
Kendatipun  demikian,  terkait  dengan  penyelenggaraan  perizinan  IMB,  yang  terjadi  di lapangan nampaknya masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini antara lain tercermin dari fakta-fakta berikut:
a) Pembangunan gedung tidak memiliki IMB terutama di daerah perdesaan;
b) Pembangunan bangunan gedung yang telah memiliki IMB, tetapi secara teknis baik lokasi maupun  kualitas  bangunannya  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku; dan
c) Sebagian besar bangunan gedung kurang diperhatikan pemenuhan persyaratan teknisnya. Munculnya  berbagai  persoalan  di  atas  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  disebabkan  oleh beberapa  hal,  seperti  keterbatasan  keberadaan  peraturan,  sosialisasi  peraturan  yang  kurang, pengawasan  dan  penegakkan  hukum  yang  kurang  efektif,  serta  kepatuhan  masyarakat  yang masih rendah.
Selanjutnya,  berdasarkan  instrumen  pengendalian  yang  ada,  Haeruman  menyatakan bahwa  penggunaan  ruang  oleh  masyarakat  di  perkotaan  sering  tidak  efisien  dan  cenderung menimbulkan  konflik  karena  setiap  pelaku  atau  aktor-aktor  pembangunan  berusaha mengoptimasikan kepentingannya masing-masing atau kelompoknya (H. Haeruman, 1999, h.

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Analisis Yuridis Penyelenggaraan...(Yuli Rosdiana) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 81-95
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3149
9). Rencana tata ruang kota diharapkan dapat mencegah gejala tersebut, sehingga ruang yang digunakan oleh masyarakat dapat lebih efisien dan sesuai dengan kepentingan bersama secara menyeluruh.
Pendapat  ini  memberikan  alasan  penguat  bahwa  pengendalian  ruang  perlu  dilakukan dengan  berpedoman  pada  rencana  tata  ruang  untuk  menghindari  konflik  penggunaan  ruang tersebut.  Namun  pada  kenyataannya  masih  sangat  jarang  rencana  tata  ruang  yang  ada menjawab  permasalahan  pemanfaatan  ruang.  Bahkan  pelanggaran  terhadap  rencana  tata ruangpun  tetap  masih  terjadi.  Ini  membuktikan  bahwa  kinerja  rencana  tata  ruang  sendiri belum maksimal.
Hal  tersebut  disebabkan  oleh  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelanggaran  rencana tata  ruang  terjadi.  Disisi  lain,  pertumbuhan  penduduk  dan  keterbatasan  lahan  di  Kabupaten Labuhanbatu  menyebabkan  kepadatan  penduduk  di  kabupaten  Labuhanbatu  semakin  tinggi sehingga  efisiensi  pemanfaatan  ruang  menjadi  tuntutan  yang  tidak  dapat  dihindari.  Karena ruang bersifat terbatas, maka pemanfaatannya harus diatur memenuhi kebutuhan semua pihak secara adil, efisien dan berkelanjutan.
Dengan  kondisi  seperti  itu,  pengendalian  pemanfaatan  ruang  menjadi  sangat  penting dilakukan oleh pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam upaya mengoptimalkan  fungsi  lahan  sesuai  dengan  daya  dukung  lingkungannya.  Lemahnya mekanisme  pengendalian  pembangunan  merupakan  salah  satu  kendala  dalam  menerapkan rencana  tataruang  di  Kabupaten  Labuhanbatu.  Rencana  tata  ruang  belum  menjadi  pedoman dalam  penyusunan  kebijakan  keruangan,  apalagi  dalam  perencanaan  kegiatan  pembangunan yang  dilaksanakan  setiap  tahun  jarang  sekali  memperhatikan  rencana  tata  ruang  untuk menentukan  lokasi  pembanguan  yang  tepat.  Yang  terjadi  perencanaan  pembangunan  terlepas dari rencana tata ruang yang ada.
Banyak  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  pelanggaran  pemanfaatan  ruang. Pelanggaran tersebut biasanya dimulai dari perubahan penggunaan atau peralihan penggunaan ruang.  Budiharjo  menyatakan  bahwa  lemahnya  kekuatan  yang  mendukung  penataan  ruang dan  pengelolaan  wilayah  sangat  berpengaruh  pada  implementasi  produk  pengendalian  tata ruang, karena adanya tekanan dari penguasa atau pejabat kalangan atas (Eko Budiharjo, 1997, h. 28).
Indonesia  produk  pengendalian  tata  ruang  kota  dinilai  agak  lamban,  hal  ini menunjukkan  bahwa  produk  pengendalian  tersebut  belum  memiliki  kedudukan  yang  berarti dalam  proses  pembangunan.  Lemahnya  mekanisme  pengendalian  pembangunan  merupakan salah  satu  kendala  dalam  implementasi  rencana  tata  ruang  kota  yang  perlu  dicermati.  Suatu produk rencana tata ruang kota yang baik tidak selalu menghasilkan penataan ruang yang baik pula, tanpa didukung mekanisme pengendalian dan pengawasan pembangunan ( development control )  yang  jelas.  Selain  itu  perlu  didukung  adanya  ketentuan  sanksi  yang  tegas  terhadap pelanggaran (disintensif) dan bonus (intensif) bagi yang taat terhadap peraturan. Pelanggaran terhadap  rencana  tata  ruang  yang  terjadi  jarang  sekali  dikenakan  teguran,  paksaan (enforcement),  apalagi  sanksi.  Bagi  yang  mentaati  peraturan  dan  rencana  tata  ruang  juga diberikan  penghargaan.  Akibatnya  pelaku  pembangunan  cenderung  untuk  melakukan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat  umum  yang  lebih  luas.  Dengan  tidak  diberlakukannya  sistem  insentif  dan disinsentif, kecenderungannya terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang semakin merebak.
Ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, seperti tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian dan lemahnya penegakan hukum. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk  rencana  tata  ruang  kurang  memperhatikan  aspek-aspek  pelaksanaan  (pemanfaatan ruang) atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang
Implikasi  Penerapan  Peraturan  Daerah  Izin  Pemanfaatan  Ruang  di  Kabupaten

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3149

## Labuhanbatu
Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh Penulis terhadap kondisi eksisting penyelenggaraan  perizinan  pemanfaatan  ruang  di  Kabupaten  Labuhanbatu,  beberapa  hal pokok  di  atas  akan  berdampak  pada  perubahan  hubungan  pemerintah  daerah  dengan masyarakatnya  secara  cukup  mendasar,  sehubungan  dengan  berlakunya  norma  baru.  Format pengaturan  Peraturan  Daerah  tentang  Izin  Pemanfaatan  Ruang  secara  jelas  menunjukkan semakin  intensifnya  keterlibatan  Pemerintah  Daerah  dalam  penyelenggaraan  pemanfaatan ruang  yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  yang  sebelumnya  terkesan  longgar.  Longgarnya hubungan  Pemerintah  Daerah  dengan  masyarakat  nampaknya  disebabkan  oleh  beberapa  hal, seperti keterbatasan keberadaan peraturan, sosialisasi peraturan yang kurang, pengawasan dan penegakan hukum yang kurang efektif, serta kepatuhan masyarakat yang masih rendah, yang kesemuanya  itu  telah  menciptakan  kondisi  eksisting  penyelenggaraan  pemanfaatan  ruang  di Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana terlihat saat ini.
Intensifnya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang yang  dilakukan  oleh  masyarakat  melalui  pemberian  Izin  Pemanfaatan  Ruang  terlihat  dari besarnya  kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  hampir  semua  tahapan  penyelenggaraan Pemanfaatan  Ruang  sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas  yang  diselenggarakan  oleh masyarakat.  Dengan  kata  lain,  masyarakat  juga  tidak  dapat  mengesampingkan  peran Pemerintah  Daerah  ketika  masyarakat  menyelenggaraan  aktivitas  yang  berkaitan  dengan pemanfaatan ruang.
Hubungan yang semakin intensif ini menuntut perubahan peran dan kualitas pelayanan aparat  Pemerintah  Daerah  dan  perubahan  perilaku  di  kalangan  masyarakat  perubahan. Pemerintah  Daerah  dituntut  untuk  lebih  responsif  mendorong  dan  memfasilitas  masyarakat agar  mengikuti  ketentuan  Peraturan  Daerah  Izin  Pemanfaatan  Ruang  demi  terwujudnya pemanfaatan  ruang  yang  fungsional  dan  selaras  dengan  lingkungannya  dan  secara  teknis terjamin  keselamatan,  kesehatan,  kenyamanan,  dan  kemudahannya.  Di  samping  itu, Pemerintah  Daerah  juga  dituntut  untuk  tegas  dan  konsisten  menegakkan  Peraturan  Daerah yang  telah  dibuat  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dalam  penyelenggaraan  pemanfaatan ruang. Di lain pihak, warga masyarakat dituntut untuk lebih perduli dan taat pada ketentuan- ketentuan  yang  termuat  dalam  Peraturan  Daerah  tentang  Izin  Pemanfaatan  Ruang  secara konsisten.
Di  samping  dampak  pada  pemasukan  keuangan  daerah,  Peraturan  Daerah  Izin Pemanfaatan  Ruang  juga  akan  berdampak  pada  penambahan  beban  keuangan  daerah. Penambahan beban keuangan daerah ini disebabkan karena dalam Peraturan Daerah ini diatur berbagai  aktivitas  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  Izin  Pemanfaatan  Ruang,  yang kesemuanya berkonsekuensi pembiayaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Secara filosofis, Izin Pemanfaatan Ruang dapat ditemukan pada  pandangan hidup ( way of  life )  yang  telah  dirumuskan  dalam  butir-butir  Pancasila.  Landasan  filosofis  tersebut dituangkan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Nilai-nilai  Pancasila  ini kemudian memerlukan penjabaran dalam peraturan perundang-undangan untuk mengimplementasikan  nilai-nilai  keadilan,  ketertiban  dan  kesejahteraan  yang  dicita-citakan. Pancasila  sebagai  norma  filosofis  harus  dapat  tercerminkan  bukan  hanya  dalam  undang- undang  tetapi  juga  pada  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang.  Dalam konteks  negara  kesatuan  yang  mendesentralisasikan  wewenang  ke  daerah,  pengaturan perizinan  baik  itu  izin  prinsip,  izin  lokasi,  izin  penggunaan  pemanfaatan  tanah  dan  izin mendirikan  bangunan  dengan  memperhatikan  landasan  filosofis  dari  kelima  sila  Pancasila tersebut perlu diarahkan hingga tingkatan peraturan daerah. Oleh karena itu, penting pula bagi

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3149
Kabupaten  Labuhanbatu  untuk  membentuk  peraturan  daerah  yang  secara  khusus  mengatur tentang  Izin  Pemanfaatan  Ruang  dengan  memperhatikan  landasan  filosofis  yang  bersumber dari Pancasila.
Secara  Sosiologis  pengaturan  perizinan  lokasi,  perizinan  prinsip,  izin  penggunaan pemanfaatan  tanah  dan  izin  mendirikan  bangunan  memiliki  landasan  sosiologis.  Landasan sosiologis perlunya pengaturan Izin Pemanfaatan Ruang yaitu perlunya perizinan  yang dapat:
a. Mewujudkan pengawasan, pengendalian, dan penertiban pemanfaatan ruang;
b. Mewujudkan  tertib  penyelenggaraan  pemanfaatan  ruang  terhadap  tanah  dan  bangunan yang  menjamin  keandalan  bangunan  dari  segi  keselamatan,  kesehatan,  kenyamanan,  dan kemudahan; dan
c. Mewujudkan  bangunan  yang  fungsional  sesuai  dengan  tata  bangunan  dan  serasi  dengan lingkungannya.
Landasan  sosiologis  tersebut  memperlihatkan  adanya  kontribusi  atau  dampak  dari perizinan  pemanfaatan  ruang  terhadap  lingkungan,  baik  lingkungan  masyarakat  maupun lingkungan  hidup  lainnya.  Agar  perizinan  pemanfaatan  ruang  dapat  menjamin  ketertiban pendirian bangunan sehingga terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan.
Secara    yuridis,  perlunya  pengaturan  tentang  Izin  Pemanfaatan  Ruang  ini dilatarbelakangi  bahwa  selama  ini  Kabupaten  Labuhanbatu  belum  memiliki  pengaturan tersebut,  sehingga  diperlukan  perangkat  hukum  berupa  Peraturan  Daerah  yang  mengatur secara rinci mengenai perizinan di bidang pemanfaatan ruang ini.

## Saran
Perlunya pengaturan tentang Izin Pemanfaatan Ruang ini dilatarbelakangi bahwa selama ini  Kabupaten  Labuhanbatu  belum  memiliki  pengaturan  tersebut,  sehingga  diperlukan perangkat hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur secara rinci mengenai perizinan di bidang  pemanfaatan  ruang  ini,  Di  samping  dampak  pada  pemasukan  keuangan  daerah, Peraturan  Daerah  Izin  Pemanfaatan  Ruang  juga  akan  berdampak  pada  penambahan  beban keuangan daerah. Penambahan beban keuangan daerah ini disebabkan karena dalam Peraturan Daerah ini diatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang, yang kesemuanya berkonsekuensi pembiayaan.

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3149

## DAFTAR PUSTAKA
Anggono,  Bayu  Dwi.  (2014). Perkembangan  Pembentukan  Undang-Undang  di  Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press.
Atmosudirdjo, Prajudi. (1983). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia Basah,  Sjachran.  (1995). Pencabutan  Izin  Salah  Satu  Sanksi  Hukum  Administras i,  Makalah Pada  Penataran  Hukum  Administrasi  dan  Lingkungan  di  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga-Surabaya
Bradley,  A.W.,  &  Ewing,  K.D.  (2007). Constitutional  and  Administrative  Law ,  Harlow: Pearson Education Limited.
Bruggink,  J.J.H.  (1999). Rechts-Reflecties:  Grondbegrippen  uit  de  rechtstheorie , Refleksi tentang Hukum , diterjemahkan Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti. Budiharjo,  Eko.  (1997). Arsitektur  Pembangunan  dan  Konservasi .  Penerbit  Djambatan: Jakarta.
Carroll,  Alex.  (2007). Constitutional  and  Administrative  Law ,  Harlow:  Pearson  Education Limited
Dicey, A.V. (2007). Introduction to the Study of the Law of the Constitution , Pengantar Studi Hukum Konstitusi , diterjemahkan oleh Nurhadi, Bandung: Nusamedia
Dworkin, Ronald. (1978). Taking Rights Seriously . Cambridge: Harvard University Press Garner,  A. Bryan., &Black, Campbell Black. (2009). Black Law’s Dictionary . St.Paul:  West Publishing.
Hadjon,  Philipus  M.  (1985). Pengertian  Dasar  tentang  Tindak  Pemerintahan. Surabaya: Djumali.
Hadjon, Philipus M.  (1994, Juni), Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan  yang  Bersih .  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar,  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga Surabaya
Hadjon,  Philipus  M.  (1997).  Tentang  Wewenang. Jurnal  Yuridika  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga Nomor 5 dan 6 Tahun XII, September-Desember, 97 Hadjon,  Philipus  M.  (2007). Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  di  Indonesia:  Sebuah  Studi tentang  Prinsip-prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  dalam  Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi . Surabaya: Peradaban. Hadjon,  Philipus  M.  dkk.  (2011). Hukum  Administrasi  dan  Tindak  Pidana  Korupsi , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Haeruman,  H.  (1999).  Penataan  Ruang  dalam  Era  Otonomi  Daerah  yang  Diperluas. Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, Buletin Tata Ruang Volume 1 No.3, 1999 , 9 Hamid,  A.  Attamimi.  S.  (1990). Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden  yang  Berfungsi  Pengaturan  dalam  Kurun  Waktu  Pelita  I-Pelita  IV , Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia
Krishna,  D. Darumurti. (2012). Kekuasaan Diskresi Pemerintah , Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti.
Manan,  Bagir.  (1995). Ketentuan-Ketentuan  Mengenai  Pengaturan  Penyelenggaraan  Hak Kemerdekaan  Berkumpul  Ditinjau  dari  Perspektif  UUD  1945. Makalah  dibuat  di Jakarta.

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3149
Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group Mertokusumo, Sudikno. (2003). Mengenal Hukum . Yogyakarta: Liberty.
Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035.
Peraturan  Kepala  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Tata Cara  Pelaksanaan,  Pembinaan,  dan  Pelaporan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  di Bidang Penanaman Modal
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  24  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Pedoman  Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor  21,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160)
Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Terpadu  Satu  Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
Rangkuti,  Freddy.  (2002). Measuring  Customer  Satisfaction . Jakarta:  Penerbit  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Seokanto, Sorejono., & Muji, Sri. (1996). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Seokanto,  Sorejono.,  &  Muji,  Sri.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers.
Siahaan,  Pahala  Marihot.  (2008). Hukum  Bangunan  Gedung  di  Indonesia. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
Spelt,  N.M.,  &  Berge,  J.B.J.M.  ten.  (1993). Pengantar  Hukum  Perizinan, disunting  oleh Philipus M. Hadjon. Yundika. Surabaya.
Sunarto. (2005). Pajak dan Retribusi Daerah . Amus dan Citra Pustaka: Yogyakarta Sutedi,  Adrian.  (2010). Hukum  Perizinan  Dalam  Sertor  Pelayanan  Publik, Jakarta:  Sinar Grafika.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor  5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor  5679).
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  112,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3149
Indonesia Nomor 4725).
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).
Utrecht, E. (1957). Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar.
Vlies,  I.C.van  der.  (2005). Handboek  Wetgeving , Buku  Pegangan  Perancang  Peraturan Perundang-undangan ,  diterjemahkan  oleh  Linus  Doludjawa.  Jakarta:  Direktorat Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia RI
Z,  Tamanaha,  Brian.  (Eds).    (2004). Rule  of  Law  in  The  United  States ,  dalam Asian Discourses of Rule of Law ,. Randall Peerenboom. London: RoutledgeCurzon.