## ANALISIS PENGATURAN MERGER, AKUISISI, DAN KONSOLIDASI PERSEROAN TERBATAS DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

## Luthfia E-mail: luthfiarahmann@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Hernawan Hadi

## E-mail: hernawanhadi@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Article Information

## Abstract
Keyword: Merger; Acquisition; Consolodation; Competition Law.
Kata Kunci: merger; akuisisi; konsolidasi; hukum persaingan usaha This article describes and examines the problems regarding how the  merger,  acquisition,  and  consolidation  of  incorporated    can lead  to  monopolistic  practices  and  unfair  business  competition. This  research  is  normative  legal  research  which  is    prescriptive. In  nature  the  data  used  in  this  research  is  secondary  data including  primary  legal  materials,  secondary  and  tertiary.  Data collection techniques used is library study and through regulation in the act no.5 of 1999 on the prohibition of monopoly practices and unfair business competition and Govermant Regulation no.57 Year 2010 concerning merger, acquisition, and consolidation can lead  to  monopolistic  practices  and  unfair  business  competition. Technical analysis is deductive method.The results shows that the merger, acquisition, and consolidation are a natural thing in the world of business, but such action would be not fair when doing business  use  the  market  power  in  order  to  increase  the  price  of goods or services above the level of competition or create barrier to entry for the beginner bussines.

## Abstrak
Artikel ini mendeskripsikan permasalahan bagaimana tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi sebagai bentuk restrukturisasi dalam mengembangakan perusahaan   dapat menyebabkan atau mengakibatkan praktek monopoli sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi  kepustakaan,  instrumen penelitian  berupa  Undang-Undang  No.5  tahun 1999 tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan juga peraturan pendukungnya, dengan teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi merupakan hal yang wajar dalam dunia usaha, namun tindakan tersebut akan menjadi tidak
wajar ketika pelaku usaha menggunakan posisi dominannya dengan tujuan untuk meningkatkan harga barang atau jasa diatas tingkat persaingan yang ada atau menciptakan hambatan masuk pasar ( barrier  to  entry ) bagi para pesaing baru. Hal ini tentunya akan sangat membahayakan kondisi dalam pasar dan dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

## A.  Pendahuluan
Salah satu yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan strategi dan  menciptakan  inovasi-inovasi  guna  mempertahankan eksistensinya yaitu melakukan restrukturisasi tertentu   dalam hubungan perluasan usaha. Yang mana dapat dilakukan dengan perluasan usaha secara eksternal yang mana berbeda dengan perluasan internal memperluas perusahaan itu sendiri, sedangkan perluasan eksternal adalah perluasan perusahaan dengan menggabungkan, mengambilalih, atau meleburkan kegiatan  operasional  dari perusahaan  lain,  atau  perluasan  usaha  tersebut antara lain adalah  Merger, Akuisisi dan Konsolidasi. Sebab, dengan metode merger, akuisisi dan konsolidasi, perusahaan tidak perlu membesarkan suatu perusahaan dari kecil sehingga menjadi besar, tetapi cukup membeli perusahaan yang sudah besar atau sedang berjalan ( Munir Fuady, 2002:1). Tujuan dari ekspansi usaha ini antara lain, yaitu untuk mendapatkan kesempatan beroperasi dalam skala hemat, meningkatkan pangsa  pasar,  pengendalian  finansial  yang  lebih  baik,  dan  yang  pasti  dengan meningkatnya salah satu hal-hal tersebut diatas, nilai perusahaan baru akan lebih kuat.
Tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi jika dilihat tujuan tersebut maka merupakan tindakan yang positif karena suatu bentuk restrukturisasi yang dalam mengembangakan perusahaannya dengan efesien. Namun, tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi, di sadari atau tidak akan mempengaruhi persaingan antar para pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan dan membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat. Merger, akuisisi, dan konsolidasi dapat mengakibatkan meningkatnya atau berkurangnya persaingan usaha yang berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat (Very Iskandar, 2011:61-62). Merger, akuisisi, dan konsolidasi walaupun bisa memberikan dampak yang positif untuk perusahaan namun bisa memberikan dampak buruk yaitu adanya penguasaan pasar sehingga mengahambat  pelaku  usaha  lain  untuk  memasuki pasar  barang  dan  jasa tertentu. Sehingga tugas KPPU sebagai lembaga pelaksana Undang-Undang Persaingan Usaha untuk melakukan pengendalian terhadap merger, akuisisi dan konsolidasi yang mengakibatkan penguasaan pasar bersangkutan dan dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat.
Ketentuan Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli)  mengatur merger, akuisisi  dan  konsolidasi  dalam pasal  28  yang  mana memberikan
larangan terhadap tindakan tersbut jika menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang mana juga terdapat peraturan pelaksananya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No.57 tahun 2010). Dan kententuan lebih lanjut juga  diatur  dalam  pasal  29  UU  Anti  Monopoli  yang  mengatur mengenai kewajiban pemberitahuan atas tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi kepada KPPU selama 30 hari sejak tindakan tersebut berlaku secara yuridis.
Maka berdasarkan latar belakang diatas artikel ini akan mengkaji bagaimana tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi dapat menyebabkan praktek monopoli sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan akibat hukum jika tindakan tersebut menunjukkan bahwa akan mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

## B.  Metode Penelitian.
Jenis penelitian digunakan penulis untuk penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang mana penelitian ini berfungsi untuk  menemukan  kebenaran,  yang  mana  adakah  aturan  hukum  sesuai dengan norma hukum dan prinsip hukum yang ada (Peter Mahmud Marzuki,
2013:47). Penelitian ini bersifat preskriptif karena berusaha menjawab isu hukum mengenai bagaimana tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi dapat menyebabkan praktek monopoli sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan penerapan UU Anti Monopoli. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian hukum ini, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. penulis dalam penelitian  menggunakan  pendekatan  undang-undang( statute  approach) komparasi undang undang atau perbandingan undang undang (comparative approach) dan pendekatan kasus (case  approach). Teknik analisis dilakukan oleh penulis yaitu metode deduksi.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan.
Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan yang melakukan penggabungan. Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir kedudukannya sebagai badan hukum (perseroan) karena dibubarkan dan dilikuidasi, dan yang masih adalah perusahaan yang menerima penggabungan (Muchyar Yara,1995:12). Akuisisi berasal dari kata acquisition adalah  pengambilalihan  suatu  kepentingan  pengendailian  perusahaan  oleh suatu perusahaan lain   atau banyak dikenal dengan istilah take  over dalam bahasa inggris (Jack P Friedman, 1987:10). Akuisisi atau pengambilalihan adalah pembelian seluruh atau sebagian saham perseroan oleh perseroan lainnya, namun saham perseroan yang diambilalih sahamnya tetap ada sebagai badan
hukum atau perusahaan (Ridwan Khairandy, 2015:559). Konsolidasi adalah peleburan dari dua atau lebih perseroan ke dalam suatu perseroan yang baru dibentuk dan status badan hukum perseroan-perseroan yang meleburkan diri tersebuy berakhir (Ridwan Khairandy, 2015:551-552). Dan tindakan merger, akuisisi,   dan   konsolidasi   sendiri   mempunyai   manfaat   untuk perusahaan yaitu   pengembangan   infrastruktur   yang   tepat   karena   skala ekonomi yang efektif .
Dilihat dari manfaat tersebut maka tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi merupakan tindakan yang positif karena suatu bentuk restrukturisasi yang dalam mengembangakan perusahaannya dengan efesien. Namun, tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi, di sadari atau tidak akan mempengaruhi persaingan   antar   para   pelaku   usaha   di   dalam   pasar bersangkutan dan membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat. Merger,  akuisisi, dan  konsolidasi  dapat mengakibatkan  meningkatnya atau berkurangnya persaingan usaha yang berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat  (Very Iskandar,  2011:61-62).  Maka  tindakan  anti  persaingan akibat tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi tersebut inilah sehingga KPPU sebagai lembaga otoritas Persaingan Usaha melakukan pencegahan dengan memberikan kebijakan atau aturan-aturan mengenai tata cara, batasan, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang melakukan tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi. Pentingnya adanya kebijakan ini karena merupakan bagian dari kebjiakan persaingan, yang juga merupakan bagian     kebijakan  publik  yang  cukup  luas, yang  mempengaruhi  bisnis (kegiatan  usaha),  pasar,  dan  ekonomi.  orang lain  dengan adanya tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi. Salah satu kebijakan yang dilakukan KPPU adalah membuat aturan berupa peraturan yang terdapat dalam Undang- Undang, yang nanti nya agar mengikat secara hukum. Pengaturan mengenai pengendalian dan pencegahan terhadap anti persaingan yang diakibatkan oleh tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi terdapat pada perumusan pasal 28 dan 29 Undang-Undang UU Anti Monopoli.
Dalam Pasal 28 UU Anti Monopoli mengenai larangan tindakan merger, akuisisi, dan   konsolidasi yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat kembali di tegaskan dalam pasal 2 PP Nomor 57 Tahun 2010, di mana pelarangan atas merger, akuisisi, dan konsolidasi perusahaan   menjadi   dilarang   apabila   pelaku   usaha   yang melakukan tindakan tersebut diduga melakukan  Perjanjian yang dilarang ; Kegiatan yang dilarang, Penyalahgunaan Posisi Dominan.
Ketentuan pasal 29 UU anti monopoli mengatur kewajiban pemberitahuan atau laporan kepada KPPU yang mana pemberitahuan tersebut menjadi penilaian KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam menilai apakah tindakan merger,  akuisisi,  dan  konsolidasi  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha mengakibatkan  praktik  monopoli  atau  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat. Penilaian yang dilakukan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang
dijelaskan dalam lampiran pedoman PP No.57 tahun 2010 Nomor 89 tahun 2010 memuat analisis terkait:
1.   Konsentrasi Pasar.
Konsentrasi Pasar menjadi indikator awal apakah tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi dapat mengakibat terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Tindakan merger, akuisis, dan konsolidasi yang menciptakan konsentrasi pasar rendah tidak berpotensi mengakibatkan adanya  praktik  monopoli  atau  persaingan  usaha  yang tidak sehat. Namun jika tindakan tersebut berpotensi menciptakan konsentrasi   pasar   yang tinggi   maka   akan   mengakibatkan   praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Terciptanya konsentrasi pasar yang tinggi akibat dari tindakan merger, akuisi, dan konsolidasi dapat menyebabkan harga produk semakin tinggi. (Tresna Priyana Soemardi, 2008:189).
2.   Hambatan Masuk Pasar (Barrier to Entry).
Dalam   pasca   tindakan   merger,   akuisisi,   dan   konsolidasi   eksitensi hambatan  masuk  pasar  ( barrier  to  entry) yang  tinggi  memungkinkan untuk  menyalahgunakan posisinya  untuk  menghambat persaingan atau mengeksploitasi konsumen karena pemain baru yang menjadi pesaing kesulitan untuk memasuki pasar dan memberikan tekanan persaingan terhadap pelaku usaha pesaingan yang telah ada di dalam pasar.
3.   Potensi Perilaku Anti Persaingan.
Potensi perilaku anti persaingan akibat tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi yaitu melahirkan satu pelaku usaha yang relatif dominan terhadap pelaku usaha lainnya di pasar, memudahkan pelaku usaha tersebut untuk menyalahgunakan Posisi Dominannya demi meraih keuntungan yang sebesarbesarnya bagi perusahaan dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Dan Tindakan tersebut dapat dilakukan baik kepada pelaku usaha lainnya yang lebih kecil maupun langsung kepada konsumen secara keseluruhan. (Rolib Sitorus, 2017:26).
4.   Efesiensi.
Dalam tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, maka perlu dilakukan perbandingan antara efisiensi yang dihasilkan dengan dampak anti persaingan yang ditimbulkannya dengan  argumen  efisiensi  yang  diajukan  oleh  pelaku  usaha  tersebut  yang mana mencakup tentang penghematan biaya, peningkatan  penggunaan kapasitas yang telah ada,  peningkatan  skala ekonomi, peningkatan jaringan atau kualitas produk, dan hal lain .
5.   Kepailitan.
Dalam hal kerugian konsumen lebih besar apabila pelaku usaha dalam tindakan merger, akusisi, dan konsolidasi tersebut keluar dari pasar/industri dibanding jika pelaku usaha tersebut tetap berada dan beroperasi di  pasar/ industry.  Argumen kepailitan harus diajukan  oleh Pelaku Usaha yang akan
melakukan tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi dengan menunjukkan tanpa adanya tindakan merger,akuisisi, dan konsolidasi pelaku usaha tersebut mengalami kepailitan, dan hanya dengan kepailitan atas tindakan merger, akuisisi, dan merger tersebut dapat dihindari. (Rolib Sitorus, 2017:- 28).
Sehingga dalam persaingan usaha tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi ini merupakan tindakan rule of reason yang mana artinya tindakan tersebut harus di analisisi lebih dahulu apakah tindakan tersebut telah melanggar hukum yaitu menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Dan tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi yang dapat menimbulkan praktik monopoli adalah adanya perilaku dari pelaku usaha dominan yang melakukan tindakan merger,akuisisi, dan konsolidasi yang secara langsung atau tidak langsung menghambat para pelaku usaha pesaing potensial dengan menciptakan hambatan masuk pasar ( entry to barrier ) hingga dampak konsumen sulit dalam memperoleh barang yang bervariasi dan juga pelaku usaha memungkinkan dapat  menetapkan  harga  yang  lebih  tinggi  atau  mengurangi kualitas produk yang dapat merugikan konsumen.
Terkait akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan  persaingan    usaha  yang  tidak  sehat,  Sesuai  dengan  Pasal  29  UU  Anti Monopoli yang memuat tentang ketentuan adanya kewajiban pemberitahuan atas tindakan merger, akuisisi,  dan  konsolidasi  bagi pelaku  usaha  yan gmemenuhi syarat selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tindakan tersebut berlaku efektif yuridis. Yang mana ini KPPU akan melakukan penilaian dan menganilisa menyeluruh atas ada tidaknya tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi yang dilakukan perusahaan yang menimbulkan praktik didasarkan pada konsentrasi pasar;    hambatan    masuk    pasar;potensi    perilaku    anti    persaingan;efisiensi, dan kepailitan. Berdasarkan penilaian selanjutnya   KPPU akan mengeluarkan hasil penilaian berupa pendapat Komisi atas tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi.
Apabila hasil dari pendapat KPPU  yang menunjukkan bahwa tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, maka akibat hukum yang akan dikenakan bagi perusahaan tersebut sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) Huruf e UU Anti Monopoli yaitu berupa penetapan pembatalan atas tindakan pengambilalihan saham. Namun, hasil dari pendapat KPPU ini tidak dapat  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  untuk  membatalkan  tindakan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil pendapat ini dijadikan sebagai bukti awal dalam penyelidikan pelanggaran Pasal 28 Ayat (2) UU Anti Monopoli. yang mana tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi yang mengakibatkan    praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya akan mengikuti proses penanganan perkara di KPPU. Jika hasil dari penanganan perkara memang terdapat adanya pelanggaran Pasal 28 Ayat (2) UU Anti Monopoli atau terbukti bahwa tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi
yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau  persaingan  usaha  tidak  sehat, maka majelis komisi  dari  KPPU yang diberi tugas untuk menangani perkara tersebut mengeluarkan keputusan berupa penetapan pembatalan terhadap tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi.
Namun pelaksanaan proses pembatalan tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi bukanlah merupakan kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Adapun penetapan pembatalan yang dikeluarkan oleh majelis komisi akan diteruskan ke instansi terkait untuk dilakukan proses pembatalan, yaitu Kementrian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM). Terkait dengan keabsahan dari perusahaan yang melakukan tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi yang terbukti adanya tindakan tersebut mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, KPPU tidak memiliki kewenangan  untuk  menentukan  keabsahannya,  karena  yang  berwenang adalah KEMENKUMHAM.   Jadi,   meskipun   majelis   komisi   telah   mengeluarkan penetapan pembatalan atas tindakan pengambilalihan saham, hal tersebut tidak mempengaruhi  keabsahan dari  suatu  perusahaan.  Sehingga  bentuk pembatalan atas tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi yang mengakibatkan praktik monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat,  yaitu berupa mengembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum dilakukannya tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi. Namun bentuk pembatalan dengan mengembalikan  kepada  keadaan  semula  sebelum  adanya  rindakan  merger, akuisisi, dan konsolidasi merupakan suatu yang sulit dilakukan, karena bentuk pembatalan ini akan memberikan kerugian besar bagi perusahaan.
Maka ini menjadi kelemahan dari ketentuan kewajiban pemberitahuan atas tindakan merger akuisisi, dan konsolidasi,   yang mana perusahaan yang telah melakukan tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi dan telah berlaku efektif yuridis, namun setelah melakukan pemberitahuan kepada KPPU dan hasil akhir dari penilaian KPPU adalah tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat maka tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi tersebut harus dibatalkan dengan menggunakan biaya dari perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan berada pada posisi yang dirugikan karena perusahaan telah mengeluarkan banyak biaya untuk tindakan merger, akuisisi,  dan  konsolidasi  namun  harus pula  mengeluarkan  biaya untuk  proses pembatalan atas tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi yang telah dilakukannya, di sisi lain KPPU juga sulit untuk mengawasi tindakan- tindakan perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham karena  KPPU dibatasi oleh aturan yang termuat dalam Pasal 29 UU Anti Monopoli, dimana KPPU hanya dapat bertindak jika perusahaan telah melakukan pemberitahuan atas tindaakan merger, akuisisi, dan konsolidasi.

## D.  Simpulan
Tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi ini merupakan tindakan rule of reason yang mana artinya tindakan tersebut harus di analisisi lebih dahulu
apakah tindakan tersebut telah melanggar hukum yaitu menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Dan tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi yang dapat menimbulkan praktik monopoli adalah adanya perilaku dari pelaku usaha dominan yang melakukan tindakan merger,akuisisi, dan konsolidasi yang secara langsung atau tidak langsung menghambat para pelaku usaha pesaing potensial dengan menciptakan hambatan masuk pasar (entry to barrier) hingga dampak konsumen sulit dalam   memperoleh barang yang bervariasi dan juga pelaku usaha memungkinkan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi atau mengurangi kualitas produk yang dapat merugikan konsumen. Pasal 29 ayat (1) UU Anti Monopoli yang memberikan ketentuan kewajiban pemberitahuan terhadap pelaku usaha yang melakukan tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah yang ditentukan. Maka hal ini akan menjadi pengawasan dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) akan melakukan penilaian terhadap tindakan merger,  akuisisi,  dan  konsolidasi  dengan mempertimbangkan konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku, efisiensi  dan  kepailitan.  Apabila  hasil  menunjukkan  bahwa  tindakan  merger, akuisisi, dan konsolidasi yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, maka akibat hukum yang akan dikenakan bagi perusahaan tersebut sesuai dengan Pasal 47 Ayat (2) Huruf e UU Anti  Monopoli  yaitu  berupa  penetapan  pembatalan atas  tindakan  merger, akuisisi, dan konsolidasi. yaitu berupa mengembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum dilakukannya tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi. Namun bentuk pembatalan dengan mengembalikan kepada keadaan semula sebelum adanya rindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi merupakan suatu yang sulit dilakukan, karena bentuk pembatalan ini akan memberikan kerugian besar bagi perusahaan.

## E.  Saran
Perlu adanya pembenahan pengaturan merger, akuisisi, dan konsolidasi yang mengakibatkan praktk monopoli dan Persaingan usaha yang sehat, karena akibat hukum yang ditimbulkan akan merugikan yang sangat besar untuk perusahaan. Sehingga  otoritas  persaingan  usaha  yaitu  KPPU  (Komisi  Persaingan  Usaha) untuk  mengkaji lebih dalam  lagi  ketentuan  merger,  akuisisi, dan  konsolidasi sesuai standarisasi hukum persaingan usaha agar meminimkan adanya kerugian yang besar dari pihak perusahaan.

## F.  Daftar Pustaka
Buku:
Friedman, Jack P, 1987, Dictionary of Bussines Terms New York, USA Barron’s Educational Serries,Inc.
Muchyar Yara, 1995, Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang- Undang Nomor  1  Tahun  1995  tentang  Perseroan  Terbatas , Jakarta:Nadhilah Ceria Indonesia.
Munir Fuady, 2002, Hukum tentang Merger . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Very  Iskandar,  2011,  “Akuisisi  Saham  oleh  Perusahaan  Terafiliasi  dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”. Jurnal Persaingan Usaha edisi 5 . KPPU.
Ridwan Khairandy, 2014, Hukum Perseroan Terbatas , Yogyakarta:FH UII Press.
Makalah/Jurnal/Artikel:
Abuyazid  Bustomi, 2013, “ Analisis Akibat Hukum Perjanjian  yang Dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”, Jurnal Solusi 1, Universitas Palembang.
Badriyah Rifa’i, 2016 “Mencermati Isi dan Visi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Anti Monopoli”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTIUM, Universitas Islam Indonesia.
Diah Arum Maharani dan Helena Wirastri Wuldandari, 2015, “Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan pada Industri Telekomunikasi di Indonesia”,    Jurnal    Penelitian    Pos    dan    Informatika    Vol.5 No.1,Kementerian Kominfo.
Tresna Priyana Soemardi, 2008, “ Pengendalian Praktek Merger dan Akuisis dalam kegiatan usaha di Indonesia: Menuju Kegiatan Usaha yang bersih dari perilaku anti persaingan dan Praktek Monopoli”, Artikel ilmiah kumpulan untaian Pemikiran Sewindu Hukum Persaingan Usaha , KPPU.
Rolib Sitorus, 2017, “Penegakan Hukum dalam Penggabungan Usaha yang Profesional sesuai perundang-undangan”, Artikel Ilmiah Prosiding Pentingnya Integritas   Dan   Profesionalitas   dalam   Penegakan Hukum , Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.