Peran Korps Wanita TNI sebagai Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB dalam Humanitarian Assistance di Leba- non 2

## Zulvyanie Pilgrimmy Firohmatillah Arfin Sudirman
Universitas Padjajaran
Abstract This paper discusses about war and peace is one part of world history and an important phenomenon in International Relations. Since the end of the Cold War conflict not only occurs between coun - tries but also intra-state so that non-state actors have an important role including the peace forces shaded by the United Nations Security Council. Indonesia is one of the contributing countries that sent peacekeepers to join the Garuda Contingent to Lebanon. The United Nations has carried out various peace operations which have also involved the participation of women’s forces which are also based on the Security Council Resolution 1325 of 2000. This research is aimed to understand the role of TNI Women as members of the Garuda Contingent who have been sent to Lebanon using the concept of peacekeeping operations and humanitarian assistance. This research attempts to describe the role of TNI Women in humanitarian assistance, which has been an important part of peace oper- ations since resolution 1701 of 2006 issued by the United Nations Security Council.
Keywords: peacekeeping operations, humanitarian assistance, Garuda Kontingent, Lebanon, TNI women
Abstrak Tulisan ini membahas mengenai perang dan perdamaian merupakan salah satu bagian dari sejarah dunia dan fenomena penting di Hubungan Internasional. Sejak berakhirnya Perang Dingin konflik tidak hanya terjadi antar-negara melainkan juga intra-negara sehingga aktor-non negara memiliki peran penting termasuk juga pasukan perdamaian yang dinaungi oleh Dewan Keamanan Perseri- katan Bangsa-Bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara yang kontributor yang mengirimkan pasukan perdamaian tergabung atas Kontingen Garuda ke Lebanon. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melakukan berbagai operasi perdamaian yang juga telah melibatkan partisipasi pasukan per- empuan yang juga didasari oleh Resolusi Dewan Keamnan 1325 tahun 2000. Artikel ini ditujukan untuk memahami peran dari Wanita TNI yang tergabung atas Kontingen Garuda yang telah dik- irimkan ke Lebanon dengan konsep operasi perdamaian dan bantuan kemanusiaan. Artikel ini beru- saha untuk mendeskripsikan tentang peran dari Wanita TNI di bantuan kemanusiaan yang mana hal tersebut telah menjadi bagian penting dalam operasi perdamaian sejak resolusi 1701 tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kata-kata kunci: operasi perdamaian, bantuan kemanusiaan, Kontingen Garuda, Lebanon, Wan- ita TNI
2 Versi pertama artikel ini merupakan skripsi penulis sebagai syarat menyelesaikan program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.

## Pendahuluan
Konflik dan perdamaian merupakan sebuah interaksi yang terjadi dalam fenomena Hubungan Internasional. Sejak berakhirnya Perang Din- gin, terdapat upaya dari berbagai negara untuk meningkatkan kerjasama internasional dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan perang yang terjadi antar negara, namun konflik yang terjadi lebih kompleks karena an - caman yang tidak datang dari konfrontasi antar-negara tapi melainkan in- tra-negara dan konflik yang terjadi dalam perbatasan negara (Yilmaz, 2007). Oleh sebab itu, kontribusi aktor-aktor nonnegara memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian termasuk pasukan perdamaian yang dinaun- gi oleh Dewan Keamanan PBB melalui Peacekeeping Operations (PKO). PBB telah  melakukan  berbagai  operasi  perdamaian  di  negara-negara  konflik yang juga telah melibatkan partisipasi pasukan perempuan yang juga di- dasari oleh resolusi Dewan Keamanan 1325 tahun 2000 (Karim & Beards- ley, 2017).
Indonesia merupakan salah satu kontributor dalam operasi perda- maian melalui pasukan perdamaiannya, tercatat bahwa Indonesia telah turut berkontribusi operasi perdamaian melalui Kontingen Garuda yang dilakukan pertama kali di Mesir pada tahun 1957 yang tergabung atas misi United Nations Emergency Force (UNEF). Hingga saat ini Indonesia masih terus berkomitmen melakukan pemeliharaan perdamaian dengan cara meningkatkan partisipasi aktif dalam operasi perdamaian khususnya di negara-negara konflik (CNN Indonesia, 2018). Kegiatan misi perdamaian ini telah didasari oleh pembukaan UUD 1945 yaitu ikut serta dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. Lebanon merupakan salah satu negara tu- juan operasi perdamaian dari Kontingen Garuda Indonesia. Menurut PBB Kontingen Garuda merupakan kontingen terbesar dalam misi perdamaian PBB. Hal ini dikarenakan Kontingen Garuda telah dipercaya dapat mem- bantu menjaga perdamaian di Lebanon bahkan mereka menjadi pasukan andalan bagi pemerintah maupun masyarakat yang ada di Lebanon (Jakar- ta Greater, 2018).
Lebanon merupakan negara yang terletak di bagian Timur Tengah dan negara ini memiliki sejarah penting karena konflik besar yang terja - di antara pasukan Hizbullah dari Lebanon dan juga Israel  Defence  Force (IDF) dari Israel. Hizbullah adalah organisasi Syiah yang didirikan selama perang saudara Lebanon sebagai penggabungan beberapa kelompok yang berjuang melawan pendudukan Israel pada 1982 di Lebanon sedangkan IDF merupakan angkatan pertahanan dari Israel  (McCormack, 2006). Konf- lik ini berawal dari Konflik antara Hizbullah dengan Israel pada tanggal 12 Juli 2006 dan berlangsung selama 34 hari. Perang ini diawali dengan tentara Hizbullah yang menyerang Israel dengan cara menangkap dua tentara Isra-
el sehingga Israel melihat tindakan tentara Hizbullah merupakan langkah awal sebagai tindakan perang. Israel membalasnya dengan meluncurkan serangan udara pertama ke Lebanon Selatan. Israel juga menyerang ibu kota Lebanon, Beirut. Serangan ini memakan banyak korban sipil baik di Israel maupun di Lebanon. Pada akhirnya perang antara Hizbullah dan Is- rael berakhir gencatan senjata dengan intervensi PBB (The Guardian, 2016). Pada  2006  kembali  terjadi  konflik  bersenjata  yang  mengakibatkan  sedik - itnya 1.109 korban jiwa yang sebagian besar adalah warga sipil. Menurut Human Rights Watch, banyaknya jumlah korban dari warga sipil Lebanon selama  konflik  disebabkan  kegagalan  Israel  untuk  mematuhi  kewajiban mendasar dari hukum perang, kewajiban untuk membedakan setiap saat antara target militer yang bisa diserang secara sah, dan warga sipil yang tidak menjadi sasaran penyerangan (Human Rights Watch, 2007).
Indonesia telah mengirimkan pasukan perdamaian melalui Kontin- gen Garuda ke Lebanon sejak berakhirnya perang antara Lebanon dengan Israel pada tahun 2006. Berdasarkan Resolusi DK PBB 1701 tahun 2006, peran dari pasukan perdamaian di Lebanon diperluas tidak hanya menga- wasi perbatasan antara Lebanon dengan Israel yang disebut dengan Blue Line , tetapi juga melakukan bantuan kemanusiaan, mendukung angkatan bersenjata di Lebanon yaitu Lebanese Armed Force , pengembalian pengungsi secara aman, mengamankan perbatasan untuk mencegah masuknya senja- ta ilegal termasuk dari laut. Indonesia berkomitmen untuk mengirimkan pasukan perdamaiannya karena kedua negara ini memiliki hubungan yang baik sejak awal kemerdekaan Indonesia (Detik News, 2018).
Perdamaian telah menjadi sebuah fokus utama bagi banyak nega- ra konflik maupun negara lainnya yang ikut serta berkontribusi memban - tu perdamaian di daerah konflik. Negara-negara yang ikut berkontribusi dalam  misi  perdamaian  di  negara  konflik  dapat  melakukan  pengiriman bantuan melalui pasukan perdamaian yang tidak hanya berjenis kelamin laki-laki tetapi juga perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Res- olusi DK PBB 1325 tahun 2000 yang menekankan pentingnya perempuan dalam keamanan untuk pencegahan ataupun resolusi konflik, bina damai ( peacebuilding ), penjagaan perdamaian ( peacekeeping ), rehabilitasi dan re- konstruksi. Berdasarkan resolusi tersebut, kesetaraan gender telah diterap- kan pada segala aspek kehidupan termasuk keamanan. Indonesia berusaha untuk menerapkannya dalam bidang keamanan yaitu memasukkan peran perempuan sebagai pasukan perdamaian di luar negeri.
Indonesia sebagai salah satu kontributor pasukan perdamaian juga memiliki pasukan perdamaian perempuan yaitu Wanita Tentara Nasional Indonesia atau yang disebut dengan Wanita TNI, pasukan tersebut berang- gotakan Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD), Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL), dan Wanita Angkatan Udara (WARA). Khusus pasukan
KOWAD ditetapkan pada tanggal 22 Desember 1961 yang juga bertepatan dengan hari ibu, KOWAL dibentuk pada tanggal 26 Juni 1962 dan WARA dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1962. Tujuan pembentukan dari ketiga pasukan ini adalah untuk meneruskan cita-cita perjuangan dari perempuan dan realisasi emansipasi perempuan terutama dalam bidang pertahanan serta perdamaian. Wanita TNI telah berpatisipasi dalam misi perdamaian di bawah naungan PBB. Sejak 2008 Wanita TNI yang tergabung atas Kon- tingen Garuda telah dikirimkan ke misi perdamaian di Kongo dan selanjut- nya mereka juga dikerahkan pada operasi di Lebanon (Kumparan, 2018). Pada awalnya tentara wanita Indonesia masih belum dikenal oleh banyak masyarakat karena kebutuhan tenaga dari perempuan yang belum begitu penting di militer. Tidak hanya itu stigma perempuan di Indonesia masih dianggap sebagai pendukung laki-laki misalnya mengurus dapur dan anak. Oleh karena itu, mereka dianggap tidak memiliki hak untuk be- rada di ruang publik terutama dalam bidang negara dan pertahanan. Pan- dangan ini telah menjadi budaya patriarki yang melekat pada masyarakat Indonesia sehingga perempuan masih dianggap marjinal. Meski perjuan- gannya begitu berat namun perempuan Indonesia telah menghasilkan ke- majuan terutama dalam pengarusutamaan gender di bidang militer dengan adanya prajurit Wanita TNI  (Korps Wanita Angkatan Laut, 2017). Terlepas dari pekerjaannya sebagai istri dan ibu, Korps Wanita TNI merupakan sa- lah satu bukti bahwa perempuan memiliki peran penting baik di lingkun- gan rumah maupun di publik (Dewi, 2016).
Meskipun demikian, Korps Wanita TNI ini masih dibatasi perann- ya dengan adanya persyaratan bahwa tentara perempuan harus memiliki tugas yang bersifat non-tempur. Hal ini dikarenakan pertempuran bukan- lah sebuah kodrat dari perempuan. Gagasan tersebut telah terealisasi yaitu dengan adanya Surat Keputusan Panglima Angkatan Darat 1056/12/1960 yang berisikan tentang pembentukan Korps Wanita Angkatan Darat dan selanjutnya juga diikuti oleh Korps Wanita Angkatan Laut dan Wanita An- gkatan Udara yang merupakan bagian dari Wanita TNI (Handayani, 2008: 11-12). Tugas anggota Wanita TNI ini berada di bidang non-tempur yaitu melaksanakan urusan administrasi, mendukung perwira tinggi dalam per- temuan dan protokol, mengajar bahasa asing dan menjaga kesejahteraan dan kondisi sosial institusi militer. Tujuan Korps Wanita TNI yaitu mem- berikan hak, kewajiban dan kehormatan kepada perempuan di Indonesia serta mengabdikan diri ke bidang militer (Korps Wanita Angkatan Laut, 2017). Tulisan mengenai peran perempuan dalam misi perdamaian telah banyak dilakukan. Timur (2016) menulis mengenai peran perempuan da- lam pasukan perdamaian di beberapa negara yaitu Indonesia, India dan Filipina. Menurutnya, peran perempuan masih kurang terwakili di se-
ktor keamanan terutama dalam pasukan perdamaian karena masih ban- yak hambatan yang mempengaruhi kehadiran mereka. Hutabarat (2017) berpendapat bahwa Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan female peacekeepers dalam misi pemeliharaan perdamaian dengan tujuan untuk memperkuat pendekatan secara holistik. Indonesia telah berupaya mener- apkan Resolusi DK PBB 1325 yang lebih memperhatikan perspektif gender dalam keamanan termasuk dalam misi perdamaian. Sementara itu, Hadi dan Soesilowati (2014) menyebutkan dalam tulisannya bahwa partisipasi perempuan dalam pemeliharaan perdamaian di UNIFIL memiliki peran dalam perlindungan terhadap korban perang yaitu perempuan dan anak- anak. Indonesia telah dipercaya dapat memberikan kontribusi terhadap upaya perdamaian sehingga Indonesia terus meningkatkan peran perem- puan dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Tulisan-tulisan terdahulu cenderung kurang mendalam dalam membahas peran tentara perempuan dalam misi perdamaian. Dengan demikian, tulisan ini akan memperkaya dengan analisis yang lebih tajam tentang topik tersebut sehingga dihara- pkan dapat memberikan sumbangsih bagi kajian studi perdamaian dan konflik.

## Gender dalam Operasi Perdamaian dan Bantuan Kemanusiaan
Konsep pertama adalah gender dalam keamanan. Studi Hubungan Internasional tradisional telah didominasi oleh pemikiran realis menge- nai perang, keamanan negara, sistem internasional anarki dan pertahanan (Jackson & Sorensen, 2013). Menurut J. Ann Tickner feminisme hadir pada tahun 1960-an dalam Hubungan Internasional yang bertujuan mencapai ke- setaraan politik, sosial dan ekonomi bagi perempuan. Pemikiran ini meng- kritisi realisme tentang pandangannya yang hanya berdasarkan pada kaum maskulin sehingga men-subordinasi kaum perempuan. Ia juga menjelaskan bahwa para feminis mendefinisikan gender sebagai seperangkat karakteris - tik yang dikonstruksi secara sosial dan budaya, misalnya perempuan atau feminin yang memiliki karakteristik lemah dan privat sedangkan laki-laki atau maskulin yang memiliki karakteristik publik dan memiliki kekuatan (Baylis, et al., 2014).
Hubungan Internasional feminis berupaya untuk memasukkan teori feminis dalam studi keamanan untuk memperluas pandangannya menge- nai perang yang memiliki dampak terhadap perempuan dan warga sipil. Hal ini dikarenakan Hubungan Internasional tradisional hanya berfokus kepada pertahanan negara yang dibangun secara maskulin. Para feminis menjelaskan bahwa perempuan juga memiliki kehadiran aktif dalam dunia militer yang berarti memiliki kesetaraan dalam isu keamanan. Kehadiran mereka memicu perdebatan dikarenakan faktor biologisnya yang akan ber- dampak negatif seperti pelecehan seksual, tuntutan fisik dan memiliki per - an dalam mengurusi keluarga (Tickner, 2004).
Konsep kedua adalah Peacekeeping Operations (PKO). Dalam men- capai perdamaian terdapat beberapa pendekatan yang telah dikemuka- kan oleh Johan Galtung yaitu peacekeeping, peacemaking dan peacebuilding. Peacekeeping adalah mekanisme perdamaian dimana adanya keseimbangan kekuasaan atau balance of power dan mengendalikan pihak yang bertikai untuk tidak melakukan tindakan kekerasan. Sedangkan peacemaking yaitu upaya menciptakan perdamaian melalui dialog dan negosiasi antara pihak yang terlibat. Konsep peacebuilding adalah mekanisme perdamaian yang bertujuan untuk mengetahui dan menyelesaikan penyebab perang dan menawarkan alternatif untuk perang dalam situasi di mana perang mung- kin terjadi. Peacebuilding ini merupakan sebuah usaha yang bertujuan un- tuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dengan mengatasi akar penyebab dari konflik (Galtung, 1976).
Menurut PBB, peacekeeping juga dapat didefinisikan sebagai instru - men untuk perdamaian dan keamanan oleh tiga prinsip inti yang saling menguatkan yaitu terdapat persetujuan antara kedua belah pihak yang bertikai, bersifat netral dan tidak menggunakan kekuatan (United Nations, 2008). Dalam praktinya, PKO berkembang melalui beberapa generasi den- gan karakteristik pemikirannya sendiri. Generasi pertama atau tradision- al  difokuskan  pada  pencegahan  konflik  antarnegara  melalui  pemisahan kekuatan setelah perang. Pasukan perdamaian dalam generasi tradision- al ini bertujuan untuk memantau gencata senjata dan penarikan pasukan, melaporkan pelanggaran dan mereka diizinkan untuk menggunakan ke- kerasan hanya dalam pertahanan diri. Salah satu contohnya adalah pasukan perdamaian di Lebanon atau yang disebut sebagai UNIFIL yang memiliki tugas untuk memantau gencatan senjata antara Israel dan Lebanon pada tahun 1978 (Mingst & Karns, 2012).
Selanjutnya generasi kedua atau disebut dengan multidimensional telah diberlakukan sejak Perang Dingin berakhir. Pemeliharaan perdamaian telah berkembang lebih kompleks dan melibatkan banyak pihak yaitu mi- liter, polisi, dan sipil untuk bekerjasama membantu meletakkan fondasi bagi perdamaian berkelanjutan dan mengemban tugas multidimensi. Baik personel militer, sipil dan LSM internasional telah terlibat dalam berbagai kegiatan bina damai seperti pendidikan hak asasi manusia, mengorgani- sir dan mengawasi pemilihan demokratis, dan mengembalikan pengungsi (Karns & Mingst, 2004). Menurut Solà-martín & Woodhouse (2019) pasu- kan perdamaian memiliki tugas yang lebih luas dibandingkan dengan gen- erasi sebelumnya. Mereka menjelaskan bahwa terdapat beberapa dimen- si yang dilakukan oleh pasukan perdamaian yakni dimensi militer yang meliputi mengawasi dan mengamati gencatan senjata, menjaga zona pe- misahan, menarik pihak belligerent, memeriksa posisi pasukan, mencegah infiltrasi pasukan, mencegah terjadinya konflik sipil, mengawasi perjanjian
keamanan, mengamati penempatan pasukan, membersihkan ladang ran- jau, dan melatih serta reformasi unit militer.
Selain dimensi militer, dimensi politik juga menjadi wilayah tanggu- ng jawab pasukan perdamaian, diantaranya yaitu ketaatan pada hukum dan ketertiban, membentuk pemerintahan yang layak, melindungi ke- merdekaan, negosiasi dengan entitas non-pemerintah, mengatur pemilihan umum, membentuk otoritas sementara, menyediakan keamanan dan mem- bantu merekonstruksi kehidupan ekonomi bagi masyarakat local, melaku- kan mediasi dan arbitrasi dalam perselisihan lokal, serta mengembangkan kepercayaan antara para pihak dan melatih pasukan keamanan. Dimensi terakhir adalah dimensi kemanusiaan yakni melindungi konvoi kemanu- siaan, melindungi pekerja kemanusiaan, memasok bantuan kemanusiaan, membangun, mendukung, dan melindungi area yang aman, membantu memulangkan para pengungsi, mengawasi arus pengungsi dan menyedia- kan bantuan logistik untuk proyek-proyek bantuan, termasuk transportasi, bantuan medis dan dukungan teknis. Banyak tugas-tugas dari dimensi ini dikaitkan dengan konsep pasca-konflik peacebuilding yang dapat didefin - isikan sebagai intervensi eksternal yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko akan perang yang dapat terjadi kembali (Barnett, et al., 2007).
Generasi ketiga atau yang disebut dengan peace enforcement menjelas- kan mengenai penggunaan kekuatan untuk melindungi pengungsi dan warga sipil dari serangan atau genosida, memaksakan gencatan senjata dan mungkin memaksa pihak untuk mencari solusi damai. Hal ini prenah terja- di di Rwanda, Somalia dan Bosnia. Generasi ini berpendapat bahwa perlu ada tindakan kepada pemerintah yang dianggap gagal dalam melindungi warga sipil dari serangan atau genosida (Karns & Mingst, 2004).
Berdasarkan Resolusi DK PBB Nomor 1325 Tahun 2000, peran per- empuan dalam pasukan perdamaian dibutuhkan terutama pasca-konflik. Oleh karena itu, DK PBB mendorong anggota PBB untuk meningkatkan peran perempuan dalam pasukan perdamaian. Peran khusus yang dilaku- kan oleh pasukan perdamaian perempuan dianggap berpotensi memberi- kan pelengkap bagi peran kemanusiaan, khususnya untuk berkomunikasi dengan perempuan dan anak-anak. Hal ini membuat pasukan penjaga per- damaian lebih mudah diakses termasuk masyarakat perempuan dan anak- anak lokal, memfasilitasi interaksi dengan perempuan dalam budaya yang melarang interaksi lintas gender, menjadi panutan dan simbol pember- dayaan bagi perempuan atau anak perempuan di zona perang, membantu mengatasi kebutuhan perempuan seperti mantan kombatan yang berpen- galaman kekerasan seksual  atau  trauma  lain  di zona konflik,  membantu mengurangi konflik, dan memberikan perasaan yang lebih besar tentang keamanan dan kenormalan bagi populasi sipil, terutama perempuan dan anak-anak (Bigio & Vogelstein, 2016).
Kehadiran pasukan perempuan di berbagai misi perdamaian telah berpengaruh terhadap suksesnya penjagaan perdamaian. Hal ini telah di- jelaskan oleh Afaf Omer sebagai penasehat gender di UNIFIL dimana ke- hadiran perempuan telah melindungi masyarakat khususnya perempuan dan anak-anak dan ini merupakan sebuah keuntungan yaitu membangun hubungan yang lebih baik dengan kelompok perempuan diantaranya ter- masuk mewawancarai korban kekerasan seksual dan berbasis gender, bek- erja di penjara perempuan, membantu mantan gerilyawan perempuan se- lama proses demobilisasi dan reintegrasi ke dalam kehidupan sipil, dan membimbing perempuan taruna di akademi kepolisian. Pasukan penjaga perdamaian perempuan bertindak sebagai panutan dalam lingkungan lokal dengan menginspirasi perempuan dan anak perempuan di masyar- akat yang sering didominasi laki-laki serta menunjukkan kepada peremp- uan dan anak perempuan bahwa mereka dapat melakukan apa saja baik di bidang politik, keamanan, hukum dan ketertiban, kedokteran, jurnalisme dan seterusnya tanpa ada hambatan. Dengan menjalankan fungsi-fungsi sosial ini, pasukan penjaga perdamaian perempuan telah mewujudkan konsep pemberdayaan perempuan (United Nations Peacekeeping, 2018). Konsep ketiga yang digunakan dalam artikel ini adalah bantuan kemanusiaan. Dalam menyebarkan operasi pemeliharaan perdamaian, su- dah menjadi keharusan bagi pasukan perdamaian untuk memberikan rasa aman melalui bantuan kemanusiaan (United Nations, 2003). Sifat konflik pasca  Perang  Dingin  telah  berubah  dari  konflik  antarnegara  menjadi  in - tra-negara. Meningkatnya konflik intra-negara membuat PBB harus bekerja keras untuk menciptakan perdamaian dan memberikan bantuan kepada masyakarat yang terkena dampak dari konflik tersebut. Bantuan kemanu - siaan adalah bantuan yang menyelamatkan jiwa yang diberikan kepada para korban perang dengan maksud untuk melindungi kehidupan mereka terlepas dari kebangsaan, ras, jenis kelamin, kelas atau keyakinan agama atau politik. Bantuan yang dimaksud di sini termasuk upaya untuk menye- diakan makanan, air, perawatan kesehatan yang memadai termasuk duku- ngan psikologis, tempat tinggal dan persediaan penting lainnya. Bantuan kemanusiaan juga bisa mencakup serangkaian program seperti operasi untuk membersihkan tambang dan perbaikan darurat untuk infrastruk- tur transportasi dan komunikasi. Menurut PBB, bantuan kemanusiaan di- dasarkan pada tiga prinsip utama yaitu kemanusiaan, ketidakberpihakan, dan netralitas (United Nations, 2003).
Konsep bantuan kemanusiaan memiliki tujuan untuk melindungi kehidupan, mengurangi penderitaan dan menjaga martabat manusia dari orang-orang yang terkena dampak selama dan setelah krisis kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan dipandu oleh prinsip-prinsip kemanusiaan, imparsi- alitas, netralitas, dan independensi. Tujuan dari bantuan kemanusiaan juga
memerlukan penyediaan layanan lain untuk membantu memulihkan kon- disi kehidupan normal. Dalam mewujudkannya, terdapat kegiatan yang disebut Civil-Military Cooperations (CIMIC) yang sangat penting dalam hal bantuan kemanusiaan. Operasi perdamaian membutuhkan peran aktor-ak- tor kemanusiaan yang memberikan bantuan dan perlindungan untuk mas- yarakat lokal dan pengungsi. Penting bagi semua anggota misi perdamaian memahami bagaimana para pelaku kemanusiaan menggunakan pemaha- man tentang isu gender. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa bantuan mereka menjangkau orang-orang yang paling membutuhkan da- lam waktu yang tepat dan cara yang efektif dan untuk mempromosikan partisipasi perempuan dalam semua aspek bantuan kemanusiaan. Konflik telah mempengaruhi perempuan dan anak perempuan seperti ancaman kekerasan seksual sehingga sulit untuk mendapatkan bantuan dari laki-la- ki. Terlepas dari hal tersebut, konflik juga dapat memberikan peluang bagi perempuan dan anak perempuan untuk mengembangkan keterampilan dan peran baru dalam komunitas mereka, seperti menjadi juru bicara atau mengembangkan keterampilan kepemimpinan.
Perempuan memiliki peran penting dalam bantuan kemanusiaan yaitu memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang situasi yang ada. Perempuan memiliki sudut pandang yang berbeda dari laki-laki se- hingga mereka memiliki kebutuhan serta respon yang berbeda. Pasukan perdamaian perempuan dipercaya dapat memfasilitasi perdamaian secara lebih efektif. Kehadiran perempuan penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan yaitu membangun perdamaian dan memulihkan masyarakat lokal misalnya melalui mempromosikan kemandirian ekonomi, pelati- han kepemimpinan serta mendukung keterampilan perempuan; mengin- tegrasikan perspektif gender serta dapat menyoroti ketidakseimbangan kekuatan yaitu tentang hubungan kekuasaan mengenai siapa yang me- megang kekuasaan, siapa berbicara dan untuk siapa.

## Partisipasi  Wanita  TNI  sebagai  Pasukan  Perdamaian  Pasca-Konflik  di
Lebanon Konflik  di  Lebanon  merupakan  salah  satu  contoh  PKO  generasi pertama atau tradisional dimana tugas pasukan perdamaian lebih kepada pengawasan penarikan tentara Israel dari Lebanon dan membantu kembal- inya otoritas pemerintahan Lebanon. Tugas tersebut telah dinyatakan pada Resolusi DK PBB Nomor 425 dan 426 Tahun 1978. Indonesia pertama kali mengirimkan pasukan perdamaian Kontingen Garuda ke UNIFIL setelah konflik Lebanon tahun 2006. Dalam melakukan perdamaian di Lebanon, DK PBB telah mengeluarkan resolusi 1701 Tahun 2006 mengenai perluasan peran pasukan perdamaian yaitu fokus operasi pasukan perdamaian UNI- FIL tetap pada blue line, menjaga gencatan senjata melalui patroli, penga-
Indonesian Perspective, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2019): 133-149
matan dari posisi dekat dan berkomunikasi dengan para pihak termasuk keterlibatan mereka langsung ke masyarakat. Dengan dikeluarkannya res- olusi ini, keterlibatan pasukan perdamaian dalam menangani dan menjaga perdamaian dalam konflik ini telah memasuki tahap peacekeeping operations generasi kedua yang mana peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penghentian konflik bersenjata melainkan juga bantuan perdamaian dan pasukan perdamaian memiliki tugas yang multidimensional tidak hanya berfokus kepada satu tugas saja. Peran dari pasukan perdamaian tidak han- ya memberikan keamanan secara internasional saja melainkan juga berper- an dalam akses kemanusiaan danterdapat aktivitas yang melibatkan sipil dan kegiatan militer yang tentunya telah berpengaruh terhadap keadaan konflik Lebanon yang menelan banyak korban sipil.
Wanita TNI telah dikirimkan sebagai pasukan perdamaian Perseri- katan Bangsa-Bangsa didasari oleh beberapa resolusi yang dicetuskan oleh Dewan Keamanan yaitu Resolusi No 1325 Tahun 2000 bahwa perempuan sangat dibutuhkan dalam pasukan perdamaian sehingga mereka mendor- ong negara-negara yang ikut berkontribusi dalam pengiriman pasukan perdamaian untuk meningkatkan pasukan perempuan mengikuti pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya Resolusi No 2242 Ta- hun 2005 yang menjelaskan bahwa permintaan atas Sekretaris Jenderal un- tuk bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk melipatgandakan jumlah perempuan baik dalam kontingen militer dan polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di operasi penjaga perdamaian.
Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan Peserikatan Bangsa-Bangsa nomor 1701 tahun 2006 telah dijelaskan bahwa pasukan perdamaian telah melakukan perluasan peran seperti yaitu penghentian permusuhan, men- gawasi kawasan Blue Line, memberikan bantuan dalam akses kemanusiaan pada masyarakat, pengembalian pengungsi dan mengamankan perbatasan untuk mencegah masuknya senjata secara ilegal. Dengan adanya resolusi dalam misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon, Wanita TNI memiliki peran lebih di bantuan akses kemanusiaan tapi tidak menutup kemung- kinan untuk ikut dalam mengamankan perbatasan atau mengawasi Kawa- san Blue Line melalui patroli. Namun untuk menjaga perbatasan dan patroli Wanita TNI masih diberikan limitasi, seperti halnya mereka tidak diper- bolehkan seharian penuh melakukan patroli namun yang menjadi bagian peran terpenting Wanita TNI di Lebanon lebih dikerahkan kepada bantuan kemanusiaan yang lebih melibatkan masyarakat lokal melalui Civil-Military Cooperation atau kerjasama sipil dan militer. Berdasarkan data yang diambil dari wawancara penulis dengan Letkol Ratih Pusparini dan Kapten Mega sebagai Wanita TNI yang pernah bertugas di Lebanon, peran perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan didalamnya. Perempuan memiliki tugas yang lebih cenderung kepada
masyarakat perempuan hal ini dikarenakan mereka dianggap lebih peka terhadap kejahatan seksual dan ketidakadilan dalam perang. Di Lebanon, masih terdapat budaya yang mengharuskan perempuan yang berbicara dengan sesama perempuan dibandingkan laki-laki, sehingga Wanita TNI memiliki  peran  yang  signifikan  dan  dipercaya.  Sedangkan  laki-laki  pe - nugasannya lebih luas dibandingkan perempuan seperti patroli, menjaga perbatasan, melindungi daerah yang rawan akan ranjau darat dan lain se- bagainya. Namun hal ini bukan berati menjadi sebuah halangan bagi Wan- ita TNI dalam menjalankan penugasannya, mereka telah dipercaya dalam bidang kemanusiaan, berinteraksi dengan warga sesama perempuan dan anak-anak yang terkena dampak perang dan berupaya dalam menghilang- kan rasa trauma bagi masyarakat Lebanon.
Peran pasukan perempuan semakin diakui keberadaannya sejak res- olusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa No 1325 tahun 2000 mengenai pentingnya perempuan dalam pencegahan ataupun resolusi konflik, peacebuilding, peacekeeping , rehabilitasi dan rekonstruksi. Indone- sia merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk mengirimkan pasukan perdamaian di Lebanon setelah konflik yang terjadi di Lebanon ta - hun 2006. Pasukan perdamaian yang dikrimkan oleh Indonesia ke Lebanon disebut dengan Kontingen Garuda UNIFIL yang beranggotakan TNI yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Kontin- gen Garuda juga mengirimkan pasukan perempuan yang disebut dengan Wanita TNI, pertama kali Wanita TNI telah dikirimkan ke daerah konflik Kongo pada tahun 2008 selanjutnya mereka juga dikirimkan ke Lebanon. Peran yang dilakukan oleh Kontingen Garuda di Lebanon didasari oleh satuan gagasan (satgas), satgas yang dimiliki oleh Kontingen Garuda adalah Indobatt, Civil-Military Cooperations, Force Head Quarter Support Unit, Maritime Task, Military Police Unit, Force Protection Company, Military Com - munity Outreach Unit dan medis. Peran Wanita TNI untuk di Lebanon lebih dibutuhkan di bagian medis, administrasi dan logistik, hal ini dikarena- kan Wanita TNI masih menjadi pendukung dari Kontingen Garuda. Pada kenyataannya Wanita TNI bisa melakukan patroli bersama tentara laki-laki lainnya namun tetap mereka hanya bisa melakukan patroli di siang hari. Hal yang menarik untuk dibahas, Wanita TNI memiliki perbedaan dengan tentara perempuan di negara lainnya. Menurut penjelasan Wendi Budi Racharjo sebagai Fungsional Direktorat Keamanan Internasional dan perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri telah menyebutkan salah satu contoh pasukan perdamaian perempuan di Spanyol yang perannya sudah lebih setara dengan pasukan perdamaian laki-laki, mereka sudah mam- pu untuk mengendarai mobil ketika patroli berbeda dengan Indonesia yang lebih dipercayai untuk merangkul masyarakat yang ada di Lebanon. Memang masih menjadi sebuah permasalahan bagi beberapa negara men-
Indonesian Perspective, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2019): 133-149
genai pengiriman pasukan perempuan termasuk Indonesia dimana terdap- at pandangan bahwa perempuan seharusnya berada di dalam rumah men- gurus anak-anaknya dan harus mendapatkan izin dari suami apabila sudah menikah. Oleh karena itu Wanita TNI dalam pasukan perdamaian lebih di arahkan kepada bidang kemanusiaan seperti halnya medis dan juga keter- libatan dalam merangkul masyarakat lokal di Lebanon.
Peran Wanita TNI dalam mempromosikan perdamaian melalui humani- tarian assistance di Lebanon
Peran Wanita TNI dalam pasukan perdamaian dalam bantuan ke- manusiaan yaitu memiliki tujuan dalam melindungi kehidupan dan men- jaga kesehatan masyarakat lokal yang ada di Lebanon terutama dalam hal untuk menyediakan kesehatan yang memadai termasuk bentuk dukungan psikologis dan persediaan penting lainnya. Wanita TNI lebih dikerahkan kepada bantuan kemanusiaan dalam misi perdamaian yaitu Indonesia masih mengkategorikan Wanita TNI belummasuk dalam kombatan, korban konflik yang terjadi di Lebanon yaitu perempuan dan anak-anak memiliki rasa trauma yang lebih daripada korban laki-laki sehingga dibutuhkannya peran perempuan yaitu Wanita TNI untuk memulihkan dan mencoba un- tuk membangkitkan mereka kembali melalui program Civil-Military Co- operations. Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri juga mendorong Indonesia untuk meningkatkan female soldiers dalam semua penugasan misi pemeli- haraan perdamaian.
Berdasarkan dari peacekeeping multidimensional yang dilakukan di Lebanon, Wanita TNI memiliki tugas dimensi kemanusiaan dimana kebu- tuhan mereka di misi perdamaian lebih kepada berhubungan langsung den- gan masyarakat lokal, hal ini tentu bisa dikatakan tentara dalam pasukan perdamaian memiliki peran yang tidak hanya berperan dalam keamanan negara saja melainkan juga keamanan masyarakat. Wanita TNI disini juga memiliki peran sebagai panutan dengan memberikan motivasi kepada per- empuan yang ada negara konflik tersebut. Peran Wanita TNI di Lebanon dianggap serba bisa hal ini dikarenakan mereka dapat ditempatkan dima- na saja, namun yang menjadi bagian yang terpenting adalah ketika mereka sebagai personel kemanusiaan melalui bantuan kemanusiaan yang sangat berpengaruh untuk masyarakat lokal yang ada di Lebanon.
Bantuan kemanusiaan dalam misi pemeliharaan perdamaian memang dapat dilakukan baik tentara laki-laki maupun perempuan, na- mun pada kenyataannya peran perempuan lebih dibutuhkan dalam ban- tuan kemanusiaan, hal ini dikarenakan Wanita TNI yang masih belum menjadi anggota kombatan sehingga lebih dikerahkan ke masyarakat, un- tuk sekala dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah mendorong menambahkan pasukan tentara perempuan termasuk Indone- sia yang sudah mengirimkan tentara perempuan di berbagai pemeliharaan
perdamaian di berbagai negara dan berbagai posisi, selanjutnya juga ban- yak dari korban konflik di Lebanon terutama perempuan dan anak perem - puan masih memiliki bekas luka termasuk trauma sehingga Wanita TNI memiliki peran penting disini. Dalam misi perdamaian Kontingen Garuda di Lebanon jumlah Wanita TNI hingga saat ini sekitar 45 orang dan terbesar dibandingkan jumlah Wanita TNI di misi perdamaian lainnya.

## Peran Wanita TNI dalam promosi perdamaian dengan menjalin hubun- gan sipil-militer di Lebanon
Bantuan kemanusiaan menjadi salah satu bagian penting dalam operasi perdamaian, Wanita TNI memiliki peran yang sangat dibutuhkan dalam bantuan kemanusiaan di Lebanon melalui kerjasama sipil-militer, kerjasama sipil militer merupakan sebuah interaksi antara militer den- gan non-militer seperti masyarakat lokal, LSM, tokoh penting dan lain se- bagainnya. Namun kerjasama sipil-militer yang dilakukan oleh Wanita TNI ini juga bertujuan untuk memenangkan hati dan pikiran dari masyarakat lokal. Menurut Wendi Budi Racharjo sebagai Fungsional Direktorat Kea- manan Internasional dan Perlucutan Senjata, Wanita TNI di Lebanon- memiliki peran yang lebih dalam Civil-Military Cooperations atau hubun- gan kerjasama sipil dan militer. Hubungan sipil-militer dipercaya dapat membangun relasi antara pasukan perdamaian dengan masyarkat lokal sehingga menghasilkan kepercayaan untuk menjaga stabilitas keamanan di Lebanon. Kontingen Garuda merupakan salah satu kontingen yang ber- hasil dalam melaksanakan hubungan sipil-militer yang tentunya Wanita TNI berperan penting didalamnya. Dalam misi perdamaian di Lebanon, Wanita TNI berusaha untuk menyatu dengan masyarakat yang ada di Leb- anon Selatan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan khususnya memastikan bantuan akses kemanusiaan sehingga keamanan telah merata ke masyarakat. Melalui kegiatan CIMIC dan Medis ini diantaranya yaitu melakukan sosialisasi mengenai UNIFIL termasuk hubungan antara In- donesia dan Lebanon, keamanan diri, mempromosikan budaya Indonesia telah menghasilkan adanya hubungan kedekatan antara Lebanon dan In- donesia yang telah dipercaya sangat dekat, peran Wanita TNI disini sangat penting dalam memenangkan hati masyarakat lokal Hubungan sipil militer dalam operasi perdamaian dipercaya dap- at menjaga stabilitas perdamaian melalui mekanisme yang diawali dengan komunikasi antara Kontingen Garuda yang melibatkan Wanita TNI den- gan masyarakat lokal di Lebanon. Komunikasi ini tentu sangat penting bagi berjalannya pasukan Kontingen dari berbagai negara yang masuk kedalam suatu negara konflik, diharapkan dengan adanya komunikasi antara kon - tingen dengan masyarakat ini akan menghasilkan bentuk kepercayaan un-
tuk melindungi dan menjaga stabilitas keamanan di Lebanon dan Wanita TNI disini berperan penting dalam menjalani hubungan ke masyarakat baik laki-laki, perempuan dan anak-anak. Dan ketika kepercayaan dan ko- munikasi sudah berjalan dengan lancar, maka keterlibatan pasukan per- damaian dapat membangun kembali apa yang telah dirusak dari perang misalnya merekonstruksi rumah, sekolah, dan lain sebagainnya sehingga masyarakat lokal dapat merasakan kehidupan yang lebih baik.  Hubun- gan Sipil Militer ini merupakan salah satu bentuk recovery atau pemulihan, dimana konflik yang terjadi telah menghancurkan segala sesuatu yang ada di Lebanon termasuk pembangunan hingga rasa trauma yang hadir dalam benak masyarakat lokal di Lebanon. Konflik sendiri tentu telah mengakibat - kan banyak kerusakan seperti halnya rumah dan sekolah yang terkena bom sehingga berdampak buruk bagi kehidupan anak-anak selanjutnya karena tidak dapat melanjutkan pendidikannya kembali. Untuk itu pasukan per- damaian juga memiliki tugas untuk membangun kembali bangunan-ban- gunan yang telah runtuh dan juga dibangun pos untuk memberikan tempat yang aman bagi masyarakat, pos ini juga digunakan untuk menggantikan sementara sekolah mereka yang juga ikut rusak akibat konflik telah terjadi. Hal tersebut tentu telah mendekatkan pasukan perdamaian dengan mas- yarakat lokal disana Pasukan perdamaian Indonesia yang tergabung dalam Kontingen Garuda sangat diterima oleh masyarakat Lebanon dibandingkan dengan negara lainnya, hal ini dikarenakan Kontingen Garuda yang telah berhasil merebut hati dari masyarakat Lebanon terutama Wanita TNI yang lebih diarahkan untuk merangkul masyarakat lokal di Lebanon agar kembali lagi kepercayaan diri masyarakat dari pasca-konflik yang telah menimbulkan kepedihan kepada mereka. Peran Wanita TNI disini lebih kepada pemuli- han bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak-anak yang merupa- kan mayoritas korban dari konflik antara Lebanon dan Israel, oleh karena itu respon dari masyarakat Lebanon untuk pasukan perempuan Indonesia sangat diterima dan berdampak positif bagi mereka. Dalam melaksana- kan penugasan CIMIC disini juga termasuk dalam pemberian pelayanan dan bantuan kesehatan, dimana masyarakat di Lebanon dapat melakukan pengecekan kesehatan disana termasuk juga keluhan-keluhan psikologis yang dirasakan oleh mereka. Wanita TNI lebih berperan dalam masalah kesehatan dan menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan misalnya peng- etahuan mengenai kesehatan masyarakat, memberikan penyuluhan menge- nai pendidikan hubungan antara Indonesia dan Lebanon, menjadi panutan bagi masyarakat perempuan di Lebanon dan memberikan pelatihan-pela- tihan khusus untuk mengembangkan potensi yang ada disana. Kegiatan ini biasanya dilakukan di sekolah-sekolah maupun rumah warga, bahkan di Lebanon Kontingen Garuda terkenal dengan klinik yang dibangun oleh
mereka sehingga berdampak penting bagi kesehatan masyarakat lokal di Lebanon.
Melalui kegiatan CIMIC ini telah memperlancar komunikasi antara Kontingen Garuda di Lebanon dengan penduduk lokal sehingga mereka dapat memahami apa yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Wanita TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda berusaha untuk mendekatkan diri dengan masyarakat lokal melalui memenangkan hati dan pikiran mereka sehingga tentu memudahkan bagi pasukan perdamaian untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai keluhan mereka. Per- an Wanita TNI ini melihat bahwa masyarakat lokal khususnya peremp- uan dan anak-anak memiliki bantuan yang khusus dari sosok perempuan, karena melalui adanya peran perempuan melalui kegiatan CIMIC disini telah memudahkan para korban untuk berbicara mengenai hal-hal yang dirasakannya  tanpa  adanya  kecanggungan  satu  sama  lain.  Pasca-konflik tersebut tentu merupakan hal terberat bagi masyarakat lokal disana un- tuk menjalani kehidupan selanjutnya dan oleh karena itu Wanita TNI hadir untuk memulihkan kondisi bagi masyarakat untuk merasakan kehidupan- nya yang kembali normal seperti biasanya. Sesuai dengan apa yang kon- sep CIMIC yaitu terdapat hubungan antara militer dan masyarakat sipil, namun secara operasional kegiatan CIMIC ini bersifat lebih menenangkan atau menyembuhkan rasa trauma yang ada akibat ledakan dan juga rasa kehilangan yang dialami oleh masyarakat lokal di Lebanon Selatan.
Kesimpulan
Perang yang terjadi di Lebanon pada tahun 2006 telah mengakibat- kan banyak korban sehingga menimbulkan trauma bagi masyarakat sipil termasuk perempuan dan anak-anak. Operasi perdamaian semakin diper- luas perannya termasuk bidang kemanusiaan dan dibutuhkan peran per- empuan untuk menyempurnakan tugasnya kepada masyarakat di nega- ra konflik dan melaksanakan perdamaian yang berkelanjutan. Pemulisan ini telah menunjukkan bahwa kehadiran Wanita TNI sebagai pasukan perdamaian di Lebanon merupakan sebuah bukti kontribusi perempuan dalam keamanan, tidak hanya menjadi korban dalam perang melainkan juga menjadi aktor perdamaian yang melindungi sesama perempuan dan anak-anak. Keterlibatan perempuan telah menjadi sebuah usaha bagi nega- ra-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memasukkan peran mereka dan Indonesia hingga saat ini terus meningkatkan peran dan jum- lah perempuan dalam peacekeeping operations yang tidak hanya di bidang bantuan kemanusiaan civil-military cooperations tetapi juga bidang-bidang lainnya. Perspektif gender dalam keamanan telah menunjukkan bahwa ke- hadiran Wanita TNI sebagai pasukan perdamaian adalah salah satu contoh
keamanan melalui pandangan feminin, keamanan tidak hanya ditujukkan untuk negara saja melainkan juga masyarakat yang ada didalamnya yang terkena dampak dari perang. Keamanan tidak lagi berfokus kepada negara saja melainkan juga individu yang termanjinalkan yaitu perempuan dan anak-anak yang terkena trauma dan pelecehan seksual. Perempuan hadir pasca konflik untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dengan tu - juan untuk berupaya menyembuhkan trauma mereka dan membangkitkan kembali kepercayaan diri mereka.
Daftar Pustaka Barnett, M, et al. (2007). Peacebuilding: What Is in a Name?. Global Governance, 13, pp. 35-38.
Baylis, J, et al. (2014). Gender in World Politics. In: 6th, ed. The Globalization of World Politics, s.l.:Oxford University Press.
Bigio,  J.  &  Vogelstein,  R.  (2016).  How  Women’s  Participation  in  Conflict Prevention and Resolution Advances U.S. Interests. Studies in Conflict and Terrorism, pp. 1-39.
CNN Indonesia (2018) Jokowi Melepas Kontingen Garuda ke Kongo dan  Lebanon  [Online],  CNN.  Tersedia  dalam:<https://www. cnnindonesia.com/internasional/20180831113457-106-326470/ jokowi-melepas-kontingen-garuda-ke-kongo-dan-lebanon> Detik News (2018) Dubes Achmad Chozin: Indonesia Tak akan Lupa pada  Lebanon  [Online].  Tersedia  dalam:<https://news.detik.com/ berita/d-4351537/dubes-achmad-chozin-indonesia-tak-akan-lupa- pada-lebanon>
Galtung, J. (1976). Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking and Peacebuilding. In: Galtung, J. Peace, War and Defence: Essay in Peace Research. Copenhagen:Ejlers, pp.282-304.
Hadi, R. P. & Soesilowati, S. (2014). The role of women in security Indonesian women peacekeepers in the UNIFIL : Challenges and opportunities perempuan Indonesia dalam UNIFIL : Tantangan dan peluang.
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 31(4), pp, 380-388. Hutabarat, L. F. (2017). Peningkatan Female Peacekeepers Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Pertahanan dan Bela Negara, 7 (2), pp. 67-81.
Dewi, B.T.S.A.I. (2016) Prajurit Wanita TNI: Kartini Masa Kini Dengan Multi Peran [Online]. Tersedia dalam:<https://tniad.mil.id/2016/04/ prajurit-wanita-tni-kartini-masa-kini-dengan-multi-peran/> Jackson, R. & Sorensen, G. (2013). Introduction to International Relations: Theories and Approaches . Oxford: Oxford University Press. Jakarta  Greater  (2018)  Kontingen  Garuda  Indonesia  Terbesar  di  Unifil Lebanon [Online], Jakarta Greater. Tersedia dalam:
<https://jakartagreater.com/kontingen-garuda-indonesia-terbesar- di-unifil-lebanon/> Karim, S. & Beardsley, K. (2017). Equal Opportunity Peacekeeping. Oxford: Oxford University Press. Karns, M. P, et al. (2004). International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance . Boulder: Lynne Rienner. Korps Wanita Angkatan Laut, 2017. 54 Tahun Korps Wanita Angkatan Laut, s.l.: s.n.
Kumparan (2018) Perempuan Indonesia Mendamaikan Dunia [Online],  Kumparan.  Tersedia  dalam:  <https://kumparan.com/ wendibudi-raharjo/perempuan-indonesia-mendamaikan- dunia-27431110790550293> McCormack, L. T. & Kleffner, J. K. (2006) Yearbook of International Humanitarian
Law 2006. DenHaag: T.M.C. Asser Press. Mingst, K. A. & Karns, M. P. eds. (2012) The United Nations in the 21st Century . Boulder: Westview Press. Solà-martín, A. & Woodhouse, T. (2019) The United Nations, Armed Conflict and Peacekeeping. Catalonia: Universitat Oberta De Catalunya The Guardian (2016) Diplomatic timeline: Lebanon and Israel, July 2006 [Online], The Guardian. Tersedia dalam: <https://www.theguardian. com/world/2006/aug/02/israelandthepalestinians.syria> Tickner, J. A. (2004). Feminist responses to international security studies. Peace review: A Journal of Social Justice , 16 (1), pp. 43-48.
Timur, F. B. (2016). The Tales of Three Asian Countries: How Indonesia, India and The Philipphines Recruited Women for UN Peacekeeping Missions. Jurnal Politik Internasional, 18 (1), pp. 51-57.
United Nations (2003). Handbook on United Nations: Multidimensional Peacekeeping Operations. New York: United Nations. United Nations (2008). United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines. New York:United Nations.
Yilmaz,  M.  E.  (2007).  Intra-State  Conflict  in  The  Post-Cold  War  Era. International Journal on World Peace, 5(1), pp. 11-33.