## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 - 1104

## PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MELAWI
Redin
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  RUMAH TANGGA (KDRT) DI  KECAMATAN SINTANG Kartika Agus Salim AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK  TANPA PENETAPAN PENGADILAN

## Rini Safarianingsih
HUKUM ADAT TERHADAP PENCEMARAN DAN PENGERUSAKAN LINGKUNGAN DI DESA SUNGAI ULUK PADA MASYARAKAT SUB SUKU KANTUK KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT Genpepa Sedia
AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME

## Patrisia Mutia Jersi Hartiana

## Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang PERAHU Volume 9 Nomor 2 Halaman 1 - 55 Sintang September 2021 ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104

## PERAHU
ISSN 2338 – 333X e-ISSN 2775-1104
Volume 9, Nomor 2, September 2021, Halaman 1- 55

## DAFTAR ISI

## PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MELAWI
Redin ............................................................................................................................................. 1-10

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN SINTANG
Kartika Agus Salim ...................................................................................................................... 11-20

## AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
Rini Safarianingsih ...................................................................................................................... 21-32

## HUKUM  ADAT  TERHADAP  PENCEMARAN  DAN  PENGERUSAKAN  LINGKUNGAN  DI DESA  SUNGAI  ULUK  PADA  MASYARAKAT  SUB  SUKU  KANTUK  KOTA  PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT
Genpepa Sedia ............................................................................................................................. 33-44

## AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME
Patrisia Mutia Jersi Hartiana ...................................................................................................... 45-55

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal PERAHU, Volume 9 Nomor 2, September 2021 kali ini menyajikan topik-topik mengenai :  Hpengawasan  Pekerjaan  Konstruksi  Oleh  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Terhadap  Penyedia  Jasa Konstruksi Di Kabupaten Melawi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (Kdrt)  Di  Kecamatan  Sintang,  Akibat  Hukum  Pengangkatan  Anak  Tanpa Penetapan Pengadilan, Hukum Adat Terhadap Pencemaran Dan Pengerusakan Lingkungan Di Desa Sungai Uluk Pada Masyarakat Sub Suku Kantuk Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat , Ambigu Pendidikan Deradikalisasi Bagi Terpidana Terorisme
Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan  hukum  sebagai  upaya  meningkatkan  pengetahuan  mahasiswa  dan  dapat  menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selamat Membaca.

## PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MELAWI
Redin
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray No. 92 Sintang
E mail: redinunka@gmail.com

## Abstract
This  study  was  conducted  with  the  aim
of knowing and analyzing how the supervision of construction work by Commitment  Making Officials  towards  bridge construction service providers and  what  factors were  an  obstacle  for  CMO  to  supervise construction service providers in the construction  work  of  the  Imat  river  bridge construction  in  Melawi  Regency.  By  using normative  juridical  research  methods, it  can  be concluded  that  first,  CMO  has  carried  out supervision,  but  it  is  not  optimal  because the construction  of  the  Imat  river  bridge  was completed  beyond  the  specified  time  or  not  on time as  stated  in  the  contract  and  SPMK.  For delays, construction service providers are subject to  a  late fine  of  1/1000  (one  per  thousand)  of 777,337,000, and  payment  delays  are  made until  the  work  is  completed.  Second,  for  the convenience of CMO in carrying out supervision  at  the  planning  stage,  a  Letter  of Agreement/Contract,  SPMK  (order  to  start
work)  and  work  planning  related  to  ordinary embankment  and  stone  installation on the Imat river bridge have been made which are used as guidelines for supervision of work. However,  there  are  internal and  external  factors  that  hinder  the  implementation of  supervision  as  planned.  Internal  factors  are  the limited number of supervisors and quite a number of construction projects/works  that  must  be  supervised by supervisors in 2019.  Meanwhile,  external factors are the condition of damaged roads as accessibility to the  monitoring  location,  and  project/construction work locations that are far from the PUPR office.
Keywords: Supervision, Construction Service Users, Construction Service Providers.

## PENDAHULUAAN
Pemerintah bertanggungjawab dalam melakukan  pengawasan  pekerjaan  jasa  konstruksi dengan  tujuan  untuk  memastikan  kualitas  hasil pekerjaan  dan  ketepatan  waktu  penyelesaian sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi  (selanjutnya disebut  UU  Jasa  Konstruksi),  serta  ditentukan  pula dalam kontrak kerja konstruksi. UU Jasa Konstruksi
menyatakan  “Kontrak  kerja  konstruksi  adalah keseluruhan  dokumen  kontrak  yang  mengatur hubungan  hukum  antara  pengguna  jasa  dan penyedia  jasa  dalam  penyelenggaraan jasa konstruksi”. 1 Muatannya paling sedikit mencakup rumusan pekerjaan, memuat uraian  yang  jelas  dan  rinci  tentang  lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan,  lumsum,  dan  batasan  waktu pelaksanaan.  Adanya  hubungan  kerja  antara Pengguna Jasa  dan  Penyedia  Jasa  Konstruksi dalam melakukan pekerjaan konstruksi pembangunan  infranstruktur  (jalan,  jembatan, rel  kereta,  gedung,  pelabuhan,  bandar  udara, bendung,  bendungan,  dan  sebagainya)  serta perawatan infrastruktur tersebut 2 membutuhkan pengawasan. Pemerintah sebagai pengguna jasa konstruksi  oleh  undang-undang  diberikan kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan setiap  pekerjaan  konstruksi  yang  anggaran pembangunan bersumber dari keuangan negara. Pengawasan  penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi di  daerah  yang  anggarannya  bersumber  dari APBD, dilakukan langsung oleh Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Panataan  Ruang  melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pengawasan oleh PPK dilakukan  untuk mewujudkan  tertib  Penyelenggaraan  Jasa Konstruksi  yang  dilakukan  oleh  penyedia jasa konstruksi  berdasarkan  undang-undang  jasa konstruksi 3 dan kontrak kerja.
Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Melawi merupakan  pengguna  jasa  kontruksi 4 dalam melakukan  pembangunan  infrastuktur  di wilayahnya. Semua pembangunan infrastuktur di Kabupaten Melawi dilakukan oleh penyedia jasa  konstruksi 5 yang  telah  memenuhi persyaratan.  Pada  tahun  2019  berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang  Kabupaten  Melawi  Nomor 2  Tahun  2019  tentang  Penunjukan  Pejabat Pelaksana  Teknis  Kegiatan  di  Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten  Melawi  Tahun  Anggaran  2019 terdapat  5  (lima)  program  pembangunan konstruksi  jembatan  di  Kabupaten  Melawi. Salah  satu  dari lima jembatan yang dibangun  mengalami  keterlambatan  dalam penyelesaiannya,  dengan  kata  lain  waktu penyelesaian tidak sesuai dengan batas waktu dalam kontrak.
Sesuai      dengan        Surat        Perintah Mulai Kerja No. 630/754//BM/SPMK/ DPUPR/2019 tanggal 30 Agustus 2019, PPK diberikan  kewenangan  untuk  melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan  merupakan  proses  pengamatan pada  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  untuk memastikan agar semua pekerjaan dilakukan sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditentukan sebelumnya. 6
Singkatnya  pengawasan merupakan    salah satu fungsi  manajemen  untuk  menjamin agar pelaksanaan  kerja  berjalan  sesuai  dengan standar  yang  telah  ditetapkan  dalam  rencana sebelumnya.  Pengawasan  tidak mungkin  dapat dilaksanakan tanpa adanya kegiatan perencanaan  dan  rencana  tidak  akan  tercapai secara  optimal  jika  tidak  disertai  dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Namun demikian,  walaupun  standar  telah  ditetapkan dalam  perencanaan  pembangunan  jembatan nyatanya  dalam  pelaksanaannya  tidak  semua dapat  berjalan  sesuai  rencana  yang  telah ditentukan. Ini terjadi pada kostruksi pembangunan jembatan  Sungai Imat di
Kecamatan Menukung. Penyedia jasa
konstruksi  yang  menyanggupi  pengerjaannya  tidak dapat  menyelesaikan pekerjaannya  dalam  waktu  120 hari  kalender  yang  ditentukan  dalam  kontrak. Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi  atau  tidak  dilaksanakannya  pekerjaan sesuai  kontrak kerja  konstruksi  oleh  penyedia  jasa konstruksi,  berakibat tertundanya pemanfaatan proyek  tersebut  oleh  masyarakat  dan  menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa konstuksi yakni Pemda Melawi.  Oleh  karena  itu,  penelitian ini  menjadi penting dilakukan. Fokus penelitian pada bagaimana pengawasan  pekerjaan  konstruksi  oleh  Pejabat Pembuat Komitmen terhadap penyedia jasa konstruksi  pembangunan  jembatan  dan  faktor- faktor  apa  saja  yang  menjadi  penghambat  PPK melakukan pengawasan penyedia jasa  konstruksi.
Lembaran Negara No 11 Tahun 2017, Tambahan Lem- baran Negara No. 6018.
2 J.  Wells,  1986,  The  Construction  Industry  in  Developing  Countries:  Alternative  Strategies  for  De-  velopment, London: Croom Helm Ltd. Hlm. 203 3 Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara No 11 Tahun 2017, Tambahan Lem- baran Negara No. 6018.

## METODE PENELITIAAN
Penelitian ini mulai tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 29 Agustus 2021. Metode pendekatan yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan  sifat penelitian  yang  dilakukan adalah deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara detail tentang pengawasan  penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi  oleh  PPK  terhadap      penyedia  jasa  konstruksi pembangunan  jembatan  dan  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat PPK  melakukan  pengawasan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi  kepustakaan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  terkait  permasalahan yang diteliti.

## PEMBAHASAN
Penyelenggaraan  Pekerjaan  Konstruksi  oleh  Pejabat  Pembuat Komitmen terhadap Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Jembatan
Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Melawi  sebagai  penyelenggara urusan  pemerintahan  di  bidang pekerjaan  umum  dan  penataan  ruang  yang menjadi  kewenangan Pemerintah  Daerah, melalui  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK) berwenang melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan  Jembatan  Bidang  Bina  Marga  di  Kabupaten  Melawi.  Salah  satu  objek pengawasan  adalah  pembangunan  jembatan Sungai  Imat  di  Kecamatan  Menukung  yang  sumber pembiayaannya  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  Kabupaten  sebesar Rp.777.337.000. 7 Kegiatan        pengawasan  ini  sebagai  upaya  untuk  menjamin  agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam rencana sebelumnya. Kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah,  Pasal  1  angka  10 menyatakan  bahwa  PPK  adalah  pejabat  yang  diberi  kewenangan  oleh  Pengguna  Anggaran (PA)/Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  untuk mengambil  keputusan  dan/atau  melakukan  tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.  Pasal  11 mengatur  tugas  PPK  dalam Pengadaan    Barang/Jasa,    pada    huruf    k PPK    diberikan    tugas untuk      melaporkan  pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/  KPA;  dan  pada  huruf  m diberikan  tugas  menilai  kinerja  Penyedia  Jasa  (Kontraktor).  Berdasarkan  kewenangan  yang dimilikinya  maka,  setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan kontraktor  dalam  upaya  pelaksanaan  dan menyelesaikan  pembangunan  Jembatan  Sungai  Imat  mesti  dilaporkan  kepada  PA,  serta  dilakukan penilaian kinerja atas progres pembangunan jembatan sesuai  dengan standar yang telah ditetapkan dalam rencana sebelumnya. pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA; dan pada huruf m diberikan tugas menilai kinerja Penyedia Jasa (Kontraktor).
Berdasarkan  kewenangan  yang  dimilikinya  maka,  setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan kontraktor dalam upaya pelaksanaan dan menyelesaikan pembangunan Jembatan Sungai Imat mesti dilaporkan kepada PA, serta dilakukan penilaian kinerja atas progres pembangunan jembatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam rencana sebelumnya. Hal ini dapat dimaknai bahwa   PPK berwenang mengambil keputusan mengeluarkan anggaran  daerah  untuk  pembangunan jembatan  bidang  bina  marga dan  diberi  tugas  pula  untuk  melaporkan pelaksanaan, penyelesaian dan menilai kinerja penyedia jasa konstruksi kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan   Umum    dan Penataan Ruang Kabupaten
Melawi. PPK dapat memberikan  keputusan    mengeluarkan anggaran yang sudah tentu  sesuai  dengan  mekanisme,  yakni adanya  persetujuan  PA/KPA,  penunjukan  dan persetujuan penyedia  jasa,  surat  perjanjian (kontrak),  adanya  surat  perintah  mulai  kerja untuk  dimulainya pekerjaan konstruksi dan pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan.  Atas   kewenangan yang dimilikinya tersebut, PPK  juga bertanggung jawab  atau diberikan tugas   untuk melakukan pengawasan pelaksanaan, penyelesaian dan menilai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna  jasa  apakah  sudah  dilaksanakan  setiap  tahapannya  sesuai  dengan  rencana  kerja  yang
Kumorotomo  berpendapat  pengawasan merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam pelaksanaan  suatu kebijakan, termasuk dalam  pembangunan  jembatan  Sungai  Imat. Secara sederhana, pengawasan berarti  proses pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan untuk  menjamin  agar  semua  pekerjaan  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  yang telah ditentukan sebelumnya 8 .
Berdasarkan studi data sekunder terhadap  Surat  Perintah Mulai Kerja (SPMK)          No.          630/754//BM/SPMK/ DPUPR/2019,  disebutkan  bahwa  macam pekerjaan  pembangunan  jembatan  Sungai Imat  adalah berbentuk  timbunan  biasa, pemasangan  batu.  Pekerjaan  dimulai  sejak tanggal  30  Agustus  2019  dan  diselesaikan tanggal  27  Desember  2019  atau  waktu penyelesaiannya  120  hari  kalender.  Syarat- syarat  pekerjaan  sesuai  dengan  persyaratan dan  ketentuan  yang  sudah  dituangkan  dalam kontrak.  Apabila  dalam  penyelesaiannya terjadi     keterlambatan     atau     melampaui
4 Kumorotomo, Wahyudi. 2003. Etika Admin- istrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. dan Pasaribu, Hiras. 2009. “Pengaruh Komitmen, Persepsi, dan Penerapan Pilar Dasar Toatal Quality Manajement Tehadap Manajerial (Survey pada BUMN Manufaktur di Indonesia).”Jurnal Akuntasi dan Keuangan, 11 (2)
jumlah  hari  kalender,  maka  dikenakan denda keterlambatan.
Apa  yang  dituangkan  dalam  SPMK ini  menjadi objek  pengawasan  oleh  PPK, sebab  dalam  setiap  pekerjaan  konstruksi, seorang pengawas adalah seorang perwakilan dari  pengguna  jasa  konstruksi  yang  akan menjadikan  pekerjaan  dan  hasil  pekerjaan sesuai  dengan  rencana  dari  pengguna  jasa konstruksi  yang  telah  disanggupi  oleh  pihak kontraktor sebagai penyedia jasa konstruksi.
Djojowirono menyebutkan pengawasan merupakan  suatu  proses  yang      dibentuk oleh  tiga  macam  langkah  yang  bersifat universal,  yaitu: 9 mengukur  hasil  pekerjaan; membandingkan  hasil  pekerjaan  dengan standar  dan  memastikan  jika  ada  kesalahan; dan  mengoreksi  penyimpangan  yang  tidak diketahui  melalui  tindakan      perbaikan. Lebih  lanjut  Monica  menyebutkan  tugas dan  tanggung  jawab  pengawas  lapangan adalah  harus  menjaga  agar  pelaksana  proyek melaksanakan  pekerjaannya  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  teknis  dan  administrasi yang telah disetujui bersama.
Berdasarkan  pendapat  tersebut  dapat kita  ketahui  bahwa  pengawasan  yang dilakukan  olek  PPK  dalam  pembangunan jembatan Sungai Imat adalah bentuk pengawasan  langsung  dengan  melakukan pemeriksaan,         membandingkan         hasil pekerjaan  dengan  standar  rencana  pekerjaan,
5 Djojowirono,  Soegeng,  2005,  Manajemen Konstruksi  (Edisi  ke-4),  Yogyakarta,  Biro  Penerbit Teknik Sipil UGM
pengukuran  hasil  pekerjaan  dan  pengujian atau  mongoreksi  penyimpangan  di  lapangan dengan  mencocokkan  dengan  administrasi yang telah disetujui bersama antara pengguna jasa dengan penyedia jasa konstruksi.
Terhadap   hasil    pengawasan    yang dilakukan  oleh  PPK  dalam  pembangunan jembatan  Sungai  Imat  diketahui  bahwa pengerjaan timbunan  biasa  dan  pemasangan batu sudah sesuai dengan standar rencana yang ditentukan, hanya saja     terjadi keterlambatan  melampaui  120  hari  kalender yang ditetapkan. Sehingga terhadap keterlambatan tersebut, berdasarkan hasil laporan     PPK      kepada PA/KPA kepada penyedia jasa di kenakan denda keterlambatan  sebagaimana  telah  ditetapkan dalam   SPMK   No.     630/754//BM/SPMK/
DPUPR/2019, bahwa  terhadap  setiap  hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaiaan pekerjaan penyedia jasa akan dikenakan denda  keterlambatan  sebesar  1/1000  (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum  PPN sesuai  dengan  syarat-syarat  umum  kontrak.
Optimalisasi  pengawasan bertujuan agar  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  Dinas PUPR  Kabupaten  Melawi,  dengan  harapan pembangunan  dilakukan  oleh  kontraktor tepat  waktu,  tepat  mutu,  tepat  biaya  dan berkeselamatan. Tepat waktu artinya memulai dan  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  waktu
hari  kalender  yang  tertuang  dalam  kontrak. Tepat mutu berarti sesuai dengan standar mutu yang  ditetapkan,  tepat  biaya  dimaksudkan pekerjaan  diselesaikan  sesuai  pembiayaan, dan berkeselamatan artinya selama melakukan pekerjaan  memperhatikan  standar  kesehatan dan keselamatan kerja.
Berdasarkan kewenangan yang dimiliki  PPK,  tentunya  setiap  kegiatan yang      dilaksanakan      kontraktor      dalam upaya  mengerjakan timbunan  biasa  dan pemasangan  batu pembangunan  Jembatan Sungai Imat mesti dilaporkan kepada PA yakni Kepala  Dinas  PUPR  Kabupaten  Melawi, untuk dilakukan penilaian kinerja atas progres pembangunan  sesuai  dengan  standar  yang telah  ditetapkan  dalam  rencana  sebelumnya dalam kontrak.
Namun dalam pengawasan pembangunan  Jembatan  Sungai  Imat  di Kecamatan  Menukung,  PPK  Dinas  PUPR Kabupaten Melawi menemukan sampai batas akhir hari kalender pekerjaan timbunan biasa dan pemasangan batu belum bisa diselesaikan oleh  penyedia  jasa.  Sebagaimana  diketahui dalam  Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Barat Nomor  21  Tahun  2021  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan  Jasa  Konstruksi Melalui Penyedia Di Lingkungan Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Barat,  dalam  Pasal  5 ayat (7) huruf d tegas dinyatakan bahwa pihak penyedia/kontraktor  bertanggungjawab  atas ketepatan waktu penyerahan setiap pekerjaan
yang telah dilakukan kepada pengguna jasa.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis,  PPK  sudah  melakukan  pengawasan, namun  belum  optimal  karna  pembangunan jembatan Sungai Imat diselesaikan melampaui waktu  yang telah ditentukan atau tidak  tepat  waktu  sebagaimana  yang  termuat dalam  kontrak  dan  SPMK  oleh  penyedia jasa  konstruksi.  Walaupun  atas  setiap  hari keterlambatan pihak penyedia jasa konstruksi dikenakan  denda  keterlambatan 1/1000  (satu per  seribu)  dari 777.337.000,  sebagai  bentuk tanggungjawab  hukumnya  dan  ditundanya pembayaran sampai pekerjaan diselesaikan.
B. Faktor  Yang  Menjadi  Penghambat Pejabat  Pembuat  Komitmen  dalam Melaksanakan  Pengawasan  terhadap Penyedia Jasa Konstruksi
Penyelenggaraan pengawasan oleh PPK terhadap penyedia jasa konstruksi dalam pembangunan  jembatan  Sungai  Imat  dengan pekerjan  timbunan  biasa  dan  pemasangan batu  di  Kabupaten  Melawi  dilaksanakan berdasarkan  ketentuan  yang  termuat  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah,  Peraturan  Daerah Kabupaten  Melawi      Nomor      10      Tahun 2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat Daerah.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  tersebut ditindak  lanjuti  dengan  Peraturan  Bupati
Melawi  Nomor  43  Tahun  2016  tentang Kedudukan  Susunan  Organisasi,  Tugas Pokok,  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Panataan  Ruang. Keputusan  Pejabat Pembuat Komitmen Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  Kabupaten  Melawi  Nomor  02  Tahun 2019  tentang  Penunjukan  Staf  Teknis,  Staf Pengawas  dan  Staf  Administrasi  Kegiatan Pembangunan  dan  Peningkatan  Jembatan Bidang  Bina  Marga  Dinas  Pekerjaan  Umum dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Melawi Tahun  Anggaran  2019. Surat  Perjanjian (Kontrak)  Nomor  630/753/BM/KONTRAK/ DPUPR/2019 tanggal 30 Agustus 2019 antara Pejabat  Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten Melawi  dengan  Aiden  N  Elder  (Kontraktor) dan  SPMK  Nomor  630/754//BM/SPMK/ DPUPR/2019.
Menurut Robbins 10 efektivitas diartikan sebagai tingkat pencapaian organisasi  dalam  jangka  pendek  dan  jangka panjang.  Efektivitas  dapat  diartikan  dengan mengerjakan  hal-hal  yang  benar,  dimana sesuai  dengan  yang  seharusnya,  diselesaikan sesuai  dengan      rencana      dan      aturannya. Jika  dikaitkan  dengan  pengawasan  yang dilakukan  oleh  Dinas  PUPR  melalui  PPK sebagai  sebuah  organisasi  perangkat  daerah terhadap  penyedia  jasa  yang  mengerjakan pembangunan  jembatan  Sungai  Imat,  maka
6 Robbins, Stephen, P. 2006. Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Prehalindo
pengawasan  dapat  dikatakan  efektif  jika pembangunan  yang  dilakukan  oleh  penyedia jasa  dilaksanakan  sesuai  dengan  seharusnya, sesuai rencana dan sesuai aturannya.
Pendapat  Robbins  diperkuat  oleh  Hans Kelsen 11 tentang  validitas  hukum  bahwa norma-norma  hukum  itu  mengikat,  bahwa orang  harus  berbuat  sesuai  dengan  yang diharuskan  oleh  norma-norma  hukum.  Oleh norma  hukum  PPK  diberikan  tugas  untuk melaporkan  dan  menilai  pekerjaan  yang dilakukan  oleh  penyedia  jasa  berdasarkan Perpres  No.  16  Tahun  2018,  artinya  bahwa agar  efektif  dan  validitas  hukumnya  tercapai maka  PPK  harus  mematuhi  dan  menerapkan tugas-tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Selain PPK, penyedia jasa konstruksi sebagai sebuah  organisasi  terikat  dengan  apa  yang dikatakan oleh Robbins dan Hans Kelsen.
Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan  pekerjaan      yang      dilakukan oleh  kontraktor,  PPK  sudah  berpedoman pada  regulasi  yang  ada,  surat  perjanjian dan  persyaratan  teknis  lainnya.  Namun demikian,  dalam  melakukan  pengawasan diketahui  terdapat  faktor      penghambat dalam  penyelenggaraan  pengawasan  Jasa Konstruksi oleh PPK terhadap Pembangunan Jembatan Sungai Imat di Kecamatan Menukung
Kabupaten Melawi oleh penyedia  jasa  konstruksi  yang  disebabkan oleh  pertama,  k urangnya  jumlah  pegawai/
7 Hans  Kelsen,  2011,  Teori  Hukum Murni,  terjemahan  Raisul  Muttaqien,  Bandung:  Nusa Media.
pengawas bidang Bina Marga di Dinas PUPR Kabupaten Melawi; kedua, banyaknya proyek yang mesti dilakukan pengawasan pada tahun anggaran  2019,  sehingga  perlu  dilakukan secara  berbergantian;  ketiga,  kondisi  jalan yang  rusak  menuju  lokasi  pengawasan;  dan keempat,  jauhnya  lokasi  proyek.  keempat faktor  tersebut  menyebabkan  pengawasan terhadap Pembangunan  Jembatan  Sungai Imat  di  Kecamatan  Menukung tidak  dapat dilakukan  dengan  maksimal  dan  berdampak pada  penyelesaian  pekerjaan  melampaui waktu yang sudah ditetapkan.
Terkait  kurangnya  jumlah  pengawas (PPK)  bidang  Bina  Marga  di  Dinas  PUPR Kabupaten  Melawi dapat  dilihat  pada Keputusan  Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten  Melawi  Nomor  02  Tahun  2019 tentang Penunjukan Staf Teknis, Staf Pengawas dan Staf Administrasi Kegiatan Pembangunan dan  Peningkatan  Jembatan  Bidang  Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Kabupaten  Melawi  Tahun  Anggaran 2019  lampiran  I  diketahui  bahwa  Pengawas Lapangan  hanya  berjumlah  5  (lima)  orang  staf dengan jumlah pekerjaan yang cukup banyak. PPTK  membantu  PPK  dalam  melakukan pengawasan. Terhadap masing-masing PPTK  diberikan  tugas  dan  tanggung  jawab
(1) mengendalikan  pelaksanaan   kegiatan,
(2) melaporkan  perkembangan  pelaksanaan kegiatan,  dan  (3)  menyiapkan  dokumen
11
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan kepada PPK.
Memperhatikan
tugas dan tanggungjawab  yang  menjadi  beban  kerja yang  mesti  dilakukan  oleh  masing-masing PPTK,  namun  dengan  jumlah  personil  yang terbatas  tentunya  berdampak  pada  kualitas dan  efektivitas  pengawasan  di  lapangan pada  setiap  proyek  tahun  2019.  Selain  itu, akses jalan  yang rusak ke titik lokasi  proyek dan  jauhnya  lokasi  menjadi  faktor  lainnya yang  cukup  berdampak  dalam  optimalisasi pengawasan yang dilakukan.
Pembangunan  jembatan  Sungai  Imat dengan  bentuk  pekerjaan  timbunan  bisa dan  pemasangan  batu  yang  dilakukan  oleh penyedia jasa berada di Kecamatan Menukung dengan  jarak  tempuh  111,4  Km  dari  Dinas PUPR.  Selain  jarak  tempuh  cukup  jauh  dari ibu kota kabupaten, kondisi jalan juga masih banyak  rusak.  Sehingga  dengan  jumlah pengawas  yang  terbatas  dan  ada  beberapa proyek  ditempat  lain  yang  perlu  dilakukan pengawasan tentunya berdampak pada kurang optimalnya pengawasan pengerjaan.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisia  penulis,  untuk  kemudahan  PPK dalam  melakukan  pengawasan  pada  tahap perencanaan  sudah  dibuat  Surat  Perjanjian/ Kontrak,  SPMK  dan  Perencanaan  pekerjaan terkait  timbunan  biasa  dan  pemasangan  batu di  Jembatan  Sungai  Imat  yang  dijadikan pedoman  pengawasan  pekerjaan.  Namun
terdapat  faktor  internal  dan  eksternal  yang menghambat terlaksananya pengawasan sesuai  dengan  yang  direncanakan.  Faktor internalnya adalah terbatasnya jumlah pengawas dan cukup banyak proyek/pekerjaan konstruksi yang mesti diawasi oleh pengawas di tahun 2019. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kondisi  jalan  yang  rusak  sebagai aksesbilitas  menuju  lokasi  pengawasan,  dan lokasi proyek/pekerjaan konstruksi yang jauh dari Kantor Dinas PUPR.

## KESIMPULAN
Pejabat  Pembuat  Komitmen  sudah melakukan pengawasan, namun belum optimal karna  waktu  penyelesaian  pembangunan jembatan  Sungai  Imat  tidak  seusai  dengan kontrak  dan  SPMK.  Pengawasan  pekerjaan timbunan  biasa  dan  pemasangan  batu pembangunan  jembatan  Sungai  Imat  oleh PPK  belum  efektif  karena  terhambat  faktor internal dan faktor eksternal.

## SARAN
Pengawasan  oleh  PPK  hendaknya  dilakukan secara  tepat,  cermat,  terjadwal  dan  sesuai  norma hukum  yang  berlaku,  sehingga  atas setiap pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  penyedia  jasa konstruksi  terhadap  kontrak  konstruksi  wajib dikenakan  denda  keterlambatan  1/1000  (satu  per seribu) . Penambahan jumlah pesonil PPK dengan  menyesuaikan  jumlah  proyek  pertahun anggaran, sehingga memudahkan dalam melakukan  pengawasan  setiap  pekerjaan  yang dilakukan oleh penyedia jasa konstrusi dimanapun lokasinya.
Djojowirono,  Soegeng,  2005, Manajemen Konstruksi  (Edisi  ke-4) ,  Yogyakarta  :
Biro Penerbit Teknik Sipil UGM
Hans  Kelsen,  2011, Teori  Hukum  Murni,
terjemahan Raisul Muttaqien , Bandung:
Nusa Media.
J.  Wells,  1986, The  Construction  Industry
in  Developing  Countries:  Alternative Strategies  for  Development ,  London:
Croom Helm Ltd.
Kumorotomo, Wahyudi. 2003. Etika Administrasi Negara . Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
Pasaribu, Hiras. 2009. “Pengaruh Komitmen,
Persepsi,  dan  Penerapan  Pilar  Dasar Total  Quality  Manajement  Tehadap Manajerial (Survey pada BUMN Manufaktur di Indonesia).” Jurnal
Akuntasi dan Keuangan, 11 (2)
Robbins, Stephen, P. 2006. Perilaku
Organisasi . Jakarta: PT. Prehalindo
Situmorang,  Victor      dan      Juhir,      Jusuf,
1993, Aspek  Hukum  Pengawasan
Melekat  Dalam  Lingkungan  Aparatur
Pemerintah , Jakarta : PT.Rineka Cipta.
Surat Perjanjian Nomor 630/753/BM/
KONTRAK/DPUPR/2019  tanggal  30
Agustus  2019  antara  Pejabat  Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang  Kabupaten  Melawi dengan Aiden N Elder (Kontraktor) Undang-Undang  No.  2  Tahun  2017  Tentang Jasa  Konstruksi,  Lembaran  Negara  No 11  Tahun  2017,  Tambahan  Lembaran Negara No. 6018.
Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peratuan Gubernur Kalimantan Barat Nomor
21  Tahun  2021  tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui  Penyedia  Di  Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
13
8 Pasal 1 angka 5 UU No. 2 Tahun 2017.
Peng- guna  Jasa  adalah  pemilik  atau  pemberi pekerjaan  yang  menggunakan  layanan  Jasa Konstruksi  dalam  hal  ini  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  sebagai  Organisasi Perangkat  Daerah Teknis  yang  membidangi Jasa Konstruksi.
9 Pasal 1 angka 6 UU No. 2 Tahun 2017. Penye- dia  Jasa  atau  dapat  disebut  juga  sebagai Kontraktor
10 Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, 1993, As- pek  Hukum  Pengawasan  Melekat  Dalam  Lingkungan Aparatur  Pemerintah,  PT.RINEKA  CIPTA,  Jakarta.
Hal.17