## J-MAS
Publisher by Program Magister Manajemen Universitas Batanghari ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X (Print) DOI 10.33087/jmas.v5i1.143
Analisis Dampak Implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Tata Kelola Pemerintahan, Kualitas Layanan Publik, Dan Kesejahteraan

## Masyarakat Desa (Studi Pada Desa di Kecamatan Batang Cenaku,
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau)
Suwaji 1* , Suharmiyati 2
1,2 Program Studi Manajemen STIE Indragiri Rengat Jl. R. Soeprapto No 14. RengatTelp (0769) 21019 KodePos: 29312
* Correspondence email: suwaji@stieindragiri.ac.id, 2 suharmiyati@stieindragiri.ac.id
Abstract. The government policy of disbursing Village Funds and Village Fund Allocation is a breakthrough that is able to provide new enthusiasm for the implementation of rural development, where village funds obtain a clear source, direction of implementation, supervision and reporting system, it is expected to be able to spur improvement in village governance and grow impact on improving the welfare of the village or village community. The research was carried out in the village in the scope of Batang Cenaku District, Indragiri Hulu Regency, Riau Province. The research objective is to get an idea of the extent of the impact of the implementation of village funds on village governance, the quality of public services, and the welfare of village communities. This study uses primary and  secondary  data  with  a  quantitative  descriptive  approach,  from  questionnaires  that  have  been  successfully  distributed  and collected then conducted a descriptive analysis, to test hypotheses using SPSS program tools. The results of the analysis that have been done show that the implementation of village funds has a positive impact on governance, implementation of village funds and allocation  of  village  funds  have  a  positive  impact  on  the  quality  of  public  services,  and  implementation  of  village  funds  and allocation of village funds have a positive impact on the welfare of the community in the village, however if viewed more closely, the  impact  of  implementing  village  funds  and  allocation  of  village  funds  on  village  governance  is  higher  than  the  impact  of implementing village funds on the quality of public services, and the impact of implementing village funds and allocation of village funds in improving the welfare of village communities.

## Keywords: Village Funds, Village Fund Allocation, Governance, Service Quality, Village Community Welfare

## Pendahuluan
Desa  merupakan  satuan  pemerintahan  terkecil  yang  memiliki  peranan  fundamental  bagi  penyelenggaraan negara, maka pemerintahan Desa diharapkan memiliki kemampuan di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa  serta  layanan  kepada masyarakat  yang terarah dan  terfokus sesuai dengan  kebutuhan desa dan memang berimbas  secara  langsung  dengan  tujuan  akhir  yaitu  perwujudan  desa  yang  mandiri,  hal  ini  juga  berarti  bahwa kemandirian desa  akan sangat erat  hubungannya dengan kemampuan penataan desa dalam wujud pemerintahan desa yang efektif dan efisien, sebagaiman tujuan penataan desa yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) Undang Undang Nomor 6  Tahun  2014 tentang  Desa  sebagai  berikut: a)  Mewujudkan  efektivitas  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa; b) Mempercepat peningkatan kesejahteraan Desa; c) Mempercepat peningkatan kualitas layanan publik; d) Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e) Meningkatkan daya saing Desa. Untuk mencapai perwujudan desa yang mandiri  tersebut,  pemerintah  telah  memfasilitasi  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor 60 Tahun  2014  tentang  Dana Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa berupa yang dukungan dana dari pemerintah daerah yang disebut  Alokasi Dana Desa (ADD), tujuan utama dari pengucuran dana  tersebut  adalah  sebagai  stimulan  atau  dana  perangsang  dengan  pembiayaan  program  pemerintah  desa  yang ditunjang  oleh  partisipasi  dan  swadaya  masyarakat  dalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan  dan  pemberdayaan masyarakat. Kedua arus dana yang masuk ke desa tersebut diantara tujuan akhirnya adalah tata kelola desa yang lebih baik dengan kualitas pelayanan yang prima dan masyarakatnya yang sejahtera.
Kecamatan Batang Cenaku mrupakan salah satu kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu yang wilayahnya meliputi 20 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 33.667 jiwa. Adapaun rata-rata Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang sudah diterima di setiap desa pada 20 desa di Kecamatan Batang Cenaku Selama Tahu 2016 sampai dengan 2019 sebagai berikut.
Suwaji dan Suharmiyati, Analisis Dampak Implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tata Kelola Pemerintahan, Kualitas  Layanan  Publik,  Dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  (Studi  Pada  Desa  di  Kecamatan  Batang  Cenaku,  Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau)

## Gambar 1
Rata-rata Jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di setiap Desa di Kecamatan Batang Cenaku
Sumber: data olahan
Rata-rata  jumlah  Dana  Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa  di  setiap  Desa  di  Kecamatan  Batang  Cenaku  semakin meningkat setiap tahunnya, dimana Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa pada Tahun 2019 merupakan penerimann dengan jumlah yang paling tinggi. sedangkan proporsi implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang sudah disalurkan di setiap desa di Kecamatan Batang Cenaku Selama Tahun 2016 sampai dengan 2019 sebagai berikut.

## Gambar 2
Proporsi Implementasin Dana  Desa dan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Batang Cenaku

## Sumber: data olahan
Gambar 2 diatas memperlihatkan bahwa dana desa dan alokasi dana desa yang di implementasikan oleh desa yang  ada  di  Kecamatan  Batang  Cenaku  selama  4  tahun  berjalan  secara  garis  besar  peruntukannya  masih  didominasi untuk  kegiatan  penyelengaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  fisik  dengan  proporsi  yang  begitu  besar,  meskipun proporsi untuk pemerintahan dan pembangunan fisik cenderung menurun, namun bila dibanding dengan implementasi untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dan kegiatan lainnya relatif  selalu jauh lebih besar. Unsur utama  dari  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  adalah akuntabilitas,  transparansi  keterbukaan,  dan  aturan hukum (Sedarmayanti, 2004) . Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (Melayani) keperluan orang atau masyarakat  yang  mempunyai  kepentingan  pada  organisasi  itu  sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata  cara  yang  telah ditetapkan, tugas pelayanan lebih menekan kepada mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, sedangkan  tugas mengatur   lebih  menekankan   kepada   kekuatan atau  power   yang  melekat  pada  posisi  jabatan birokrasi (Thoha 1995). Menurut Zeitmal dalam Hardiansyah (2013), kualitas layanan dapat dinilai dari lima dimensi yaitu Tangible,  Reliability,  Responsiviness,  Assurance ,  dan Emphaty. Dalam  pandangan  sistem,  kesejahteraan  dapat diposisikan sebagai output/hasil dari sebuah proses pengelolaan input (sumberdaya) yang tersedia, dimana kesejahteraan sebagai output pada suatu titik dapat menjadi sumberdaya atau input untuk diproses menghasilkan tingkat kesejahteraan keluarga pada tahap berikutnya (Sunarti, 2006). Badan Pusat Statistik (2007), menjelaskan kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.
Rp- Rp500,000,000.00 Rp1,000,000,000.00 Rp1,500,000,000.00
2016 2017 2018 2019 Rata-rata Alokasi Dana Desa per Desa Rata-rata Dana Desa per Desa ADD & DD Rata-rata per Desa
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 2016 2017 2018 2019
Pemerintahan Pemb. Fisik Pemb. Masy Dll
Suwaji dan Suharmiyati, Analisis Dampak Implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tata Kelola Pemerintahan, Kualitas  Layanan  Publik,  Dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  (Studi  Pada  Desa  di  Kecamatan  Batang  Cenaku,  Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau)
kesejahteraan rakyat dapat diamati dari berbagai aspek yang spesifik yaitu: 1) Kependudukan; 2) Kesehatan dan Gizi; 3) Pendidikan; 4) Ketenagakerjaan; 5) Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga; 6) Perumahan dan Lingkungan; 7) Sosial budaya.
Semenjak digulirkanya  dana  desa  dan  alokasi  dana  desa,  wacana good governance semakin  menguat  yang bertujuan  untuk mengawasi dan menjamin  agar dana desa yang nilainya cukup besar dapat dikelola dengan baik dan mampu mendatangkan nilai tambah ( added value ) dalam pembangunan desa secara khususnya dan Negara Indonesia secara umumnya  (Hafeiz,  2018) . . Berdasarkan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  Ombudsman  dalam  Ombudsman  Brief (2017) hasilnya menyatakan bahwa meskipun dana desa sudah digulirkan sejak tahun 2015, namun kondisi pelayanan publik  di  desa  masih  banyak  bermasalah.  Mal  administrasi  dalam  pelayanan  publik  masih  menjadi  masalah  besar. Penelitian Yanhar Jamaluddin dkk (2018) implementasin dan penggunaan Dana Desa tidak memberi  dampak signifikan bagi  pertumbuhan    pembangunan  daerah  dan  nyatanya  program  pembangunan  Desa  tidak  sinkron  dengan  kebijakan pembangunan Daerah (RPJM Daerah). P enelitian yang dialkukan oleh Rizky Winda N. (2017) kebijakan pemerintah desa  dalam  implementasin  Dana  Desa  pasca  UndangUndang  Nomor.  6  tahun  2014  tentang  desa  untuk  menciptakan Good  Government di  Desa  hasil  Implementasinnya  mampu  meningkatkan  tata  pemerintahan  yang  lebih  baik.  Hasil penelitian F.V Tangkumahat dkk (2017) menjelaskan bahwa Pembangunan dan Kemandirian  di Kecamatan Pineleng meningkat  setelah  adanya  program  Dana  Desa,  hal  ini  disebabkan  dengan  adanya  peningkatan  infrastruktur  berupa pembangunan  jalan-jalan  pertanian  maka  akses  untuk  pengangkutan  dari  lokasi  perkebunan  lebih  mudah  sehingga mempercepat  proses  penjualan  hasil-hasil  pertanian . Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mutia  dan  Liliana  (2017) menjelaskan aspek implementasin dana desa secara umum telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri No. 113/2014 dan mematuhi prinsip dasar implementasin dana, namun  pelaporan dan  masih menjadi masalah bagi beberapa desa,  dimana  belum  semua  desa  yang  diteliti  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  menguasai  aspek  pelaporan  dan pertanggungjawaban dan berkenaan dengan komposisi belanja desa, semua desa  tidak memenuhi aturan yang berlaku hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan.
Hasil yang diharapkan dari implementasi dana desa dan alokasi dana desa diantaranya adalah terciptanya tata kelola  pemerintahan  desa  yang  baik  ( good  governance ),  peningkatan  kualitas  layanan  publik  dan  kesejahteraan masyarakat  desa,  dengan  kondisi  seperti  saat  ini  efektifitas  dampak  dari  implementasi  Dana  Desa  dan  Alokasi  Dana Desa bagi peningkatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat perlu diperhatikan dan dilakukan penilaian tingkat keberhasilannya.

## Metode
Penelitian ini dilakukan di desa pada lingkup Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Populasi penelitian ini adalah masyarakat desa, responden penelitian berjumlah 98 orang yang berasal dari 6 (enam desa) sampel yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan informasi penelitian. Untuk memperoleh gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau responden penelitian digunakan analisis deskriptif, Menurut Ghozali (2011) analisis  deskriptif  pada  penelitian  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  atau  mengggambarkan  fenomena  ataupun karakteristik dari data. Karakteristik yang diamati diantara lain adalah frekuensi dan persentase data penelitian.
Deskriptif setiap variabel diuraikan berdasarkan jawaban dari butir-butir pernyataan, jawaban dari setiap butir pernyataan diberikan skor 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan Skor maksimal = Klasifikasi tertinggi x Butir Pertanyaan x Jumlah Responden Skor minimal = Klasifikasi terendah x Butir Pertanyaan x Jumlah Responden Range = Skor Tertinggi – Skor Terendah Sedangkan untuk penentuan Range Skor/interval kelas (Suyanto. S 2005) ditentukan sebagai berikut :
Range Skor = Skor tertinggi – Skor terendah

## Jumlah Klasifikasi
Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kriteria skor, dalam penyajiannya hasil analisis ini didasarkan pada distribusi frekuensi yang memberikan gambaran mengenai distribusi subyek menurut kategori-kategori nilai untuk setiap alternatif jawaban yang tersedia dalam kuesioner meliputi: Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup Baik (CB), Tidak Baik (TB), dan Sangat Tidak Baik (STB).
Untuk menguji hipotesis menggunakan analisis kuantitatif, menurut Sugiyono (2014) metode kuantitatif adalah metode  yang  berlandasan  pada  filsafat  positifisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  dan  sampel  tertentu, pengumpulan  data  menggunakan  instrumen  penelitian,  analisis  data  bersifat  kuantitatif/statistik  dengan  tujuan  untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Analisis regresi linear sederhana merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas ( independent ) terhadap variabel terikat ( dependent ). Persamaan Regresi : Y 1 = a + bX + e; Y 2 = a + bX + e; Y 3 = a + bX + e
Suwaji dan Suharmiyati, Analisis Dampak Implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tata Kelola Pemerintahan, Kualitas  Layanan  Publik,  Dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  (Studi  Pada  Desa  di  Kecamatan  Batang  Cenaku,  Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau)

## Hasil
Implementasin  dana  desa  dan  alokasi  dana  desa  di  diukur  dengan  menggunakan  8  indikator  meliputi:  1) Pendanaan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa;  2)  Perencanaan  &  Pelaksanaan  pembangunan  Desa;  3)  Pembinaan Aparatur  Desa;  4)  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa;  5)  Penghasilan  tetap  dan  tunjangan  kepala  Desa  dan  perangkat Desa; 6) Operasional Pemerintah Desa; 7) Tunjangan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 8) Insentif rukun tetangga dan rukun warga. Dari semua butir pertanyaan hasilnya menunjukkan rata-rata skor sebesar 2,65, berdasarkan hasil tersebut  bisa di ketahui bahwa Dana Desa  dan alokasi dana desa  selama ini sudah  mampu di implementasikan dengan  cukup  baik.  Tata  Kelola  pemerintahan  desa  di  Kecamatan  Batang  Cenaku  diukur  berdasarkan  indikator:  1) akuntabilitas; 2) transparansi; dan 3) kejelasan aturan/hukum. Dari semua butir pertanyaan hasilnya menunjukkan rata- rata skor untuk tata kelola pemerintahan desa sebesar 3,64, berdasarkan hasil tersebut  bisa di ketahui bahwa tata kelola pemrintahan  desa  termasuk  berada  pada  kategori  baik.  Kualitas  layanan  publik  desa  di  Kecamatan  Batang  Cenaku diukur berdasarkan jenis layanan publik dasar yang selayaknya tersedia di desa seperti; 1) Ketersediaan Administrasi Kependudukan; 2) Ketersediaan Data dan Informasi Pertanahan; 3) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan; 4) Ketersediaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; 5) Ketersediaan Layanan Aduan  bagi masyarakat  pengguna layanan. Dari  semua  butir  pertanyaan  hasilnya  menunjukkan  rata-rata  skor  sebesar  3,84,  berdasarkan  hasil  tersebut    bisa  di ketahui bahwa Kualitas Layanan Publik di desa sampel masuk pada  kategori baik. Kesejahteraan Masyarakat di ukur dengan  menggunakan  indikator:  1)  Kependudukan;  2)  Kesehatan  dan  Gizi;  3)  Pendidikan;  4)  Ketenagakerjaan;  5) Konsumsi  dan  Pengeluaran  Rumah  Tangga;  6)  Perumahan  dan  Lingkungan;  dan  7)  Sosial  budaya.  Dari  semua  butir pertanyaan  hasilnya  menunjukkan  rata-rata  skor  sebesar  3,93,  berdasarkan  hasil  tersebut    bisa  di  ketahui  bahwa Kesejahteraan Masyarakat di desa sampel masuk pada  kategori baik .

## Pengujian Hipotesis Analisis Redgresi
Hasil pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh Implementasin dana desa dan alokasi dana desa terhadap tata  kelola  pemerintahan  desa  dan  kualitas  layanan  publik  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dilakukan  dengan menggunakan  analisis regresi tiga tahap, hasilnya adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Hasil Regresi Variabel Implementasin Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (X) terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa
(Y 1 ) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig B Std. Error Beta (Constant) Tata K. P.Des 1.847 .627 .365 .097 .407 5.459 5.317 ,000 ,000 Sumber : Data Olahan
Persamaan regresinya adalah Y 1 = 1,847+ 0,627X. Konstanta 1,847, artinya apabila nilai variabel bebas atau X (Implementasin Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) = 0, maka nilai variabel terikat atau Y 1 (Tata Kelola Pemerintahan Desa)  sebesar  1,847,  jika  Implementasin  Dana  Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa  meningkat  1  satuan,  maka  Tata  Kelola Pemerintahan Desa akan meningkat sebesar 0,627. Koefisien X bernilai positif berarti ada hubungan yang positif antara Implementasin Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa

## Tabel 2
Hasil Regresi Implementasin Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (X) terhadap Kualitas Layanan Publik di Desa (Y 2 ).
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) Kualitas La. Publik 1.053 .595 .348 .092 .161 5.556 4.791 .000 .000 Sumber : Data Olahan
Persamaam regresinya adalah Y 2 = 1,053 + 0,595X. Konstanta adalah 1,053, artinya apabila nilai variabel bebas atau X (Implementasin Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) = 0, maka nilai variabel terikat atau Y 2 (Kualitas Layanan Publik) sebesar 1.053 , jika Implementasin Dana Desa dan Alokasi Dana Desa mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kualitas Layanan Publik akan meningkat sebesar 0,595. Koefisien X bernilai positif berarti ada hubungan yang positif antara Implementasin Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan Kualitas Layanan Publik.
Suwaji dan Suharmiyati, Analisis Dampak Implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tata Kelola Pemerintahan, Kualitas  Layanan  Publik,  Dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  (Studi  Pada  Desa  di  Kecamatan  Batang  Cenaku,  Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau)

## Tabel 3
Hasil Regresi Implementasin Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (X) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Y 3 ).
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) Kesejahteraan Mas. 1.023 .422 .365 .085 .245 4.421 3.654 .000 .000
Sumber : Data Olahan
Persamaan regresinya adalah Y 3 = 2,633 + 0,322X.  Konstanta adalah 2,633, artinya apabila nilai variabel bebas atau  X  (Implementasin  Dana  Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa)  =  0,  maka  nilai  variabel  terikat  atau  Y 3 (Kesejahteraan Masyarakat  Desa)  sebesar  2.633.  Nilai  koefisien  X  bernilai  positif  berarti  terjadi  hubungan  yang  positif  antara Implementasin Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan Kesejahteraan Masyarakat Desa, jika Implementasin Dana Desa dan Alokasi Dana Desa mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kesejahteraan Masyarakat Desa akan meningkat sebesar  0,422.  Koefisien  X  bernilai  positif  berarti  ada  hubungan  yang  positif  antara  Implementasin  Dana  Desa  dan Alokasi Dana Kesejahteraan Masyarakat Desa.
Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi untuk variabel Implementasin Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (X) Terhadap Tata
kelola Pemerintahan Desa (Y 1 ) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .507 a .265 .217 ,45337
Sumber : Data Olahan
Hasil pengujian menunjukkan nilai R Square a adalah 0,265. Jadi, sumbangan pengaruh variabel Implementasin Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Variabel Tata Kelola Pemerintahan Desa sebesar 26,5%.
Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi untuk variabel Implementasin Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (X) Terhadap Kualitas
Layanan Publik (Y 2 ) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .427 a .176 .168 .45427

## Sumber : Data Olahan
Hasil  pengujian  menunjukkan    nilai  R Square adalah  0,176.  Jadi,  sumbangan  pengaruh  dari  variabel Implementasin Dana  Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Variabel Kualitas Layanan Publik  yaitu 17,6%.
Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Keterminasi untuk variabel Implementasin Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (X) Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat (Y 3 ) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .407 a .126 .145 ,45237
Sumber : Data Olahan
Hasil  pengujian  menunjukkan  nilai  R Square adalah  0,126.  Jadi,  sumbangan  pengaruh  dari  variabel Implementasin Dana  Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Variabel Kesejahteraan Masyarakat Desa yaitu 12,6%.

## Dampak Implementasin Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Tata kelola  Pemerintahan Desa
Berdasarkan  kriteria  pengujian  data,  Implementasin  Dana  Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa  berdampak  positif terhadap  Tata  kelola  Pemerintahan.  Keberadaan  aturan  yang  jelas  dan  mengikat  secara  hukum  mengenai  tata-cara pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa memaksa penyelenggara pemerintahan desa sekaligus sebagai pengelola keuangan  Desa  disetiap  desa  harus  berhati-hati  dan  serius  dalam  memanfaatkan  anggran  yang  ada,  hal  inilah  yang rupanya  menjadi  pedorong    peningkatan  Tata  Kelola  Desa  dengan  memanfaatkan  anggaran  yang  tersedia.  Hasil  ini sejalan  dengan  penelitian  Rizky  Winda  Nurrahma.  (2018)  dimana  kebijakan  pemerintah  desa  dalam  implementasin Dana  Desa  pasca  UndangUndang  Nomor. 6  tahun  2014  tentang  desa  untuk  menciptakan Good Government di  Desa telah  dilakukan  dengan  beberapa  tahapan  yakni  tahap  Perencanaan,  Pelaksanaan,  dan  Pengawasan,  hasil
Suwaji dan Suharmiyati, Analisis Dampak Implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tata Kelola Pemerintahan, Kualitas  Layanan  Publik,  Dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  (Studi  Pada  Desa  di  Kecamatan  Batang  Cenaku,  Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau)
Implementasinnya mampu meningkatkan tata pemerintahan yang lebih baik. Hasil ini penelitian ini berbeda dari Hasil penelitian  Umi  Pratiwi  dan  Ulfah  (2018)  yang  menjelaskan,  akuntabilitas  Dana  Desa  tidak  berpengaruh  terhadap signifikan  terhadap  tatakelola  dan  kinerja  aparatur  pemerintah  desa.  Pemerintah  Daerah  senantiasa  harus  melakukan sosialisasi  peraturan  pemerintah  yang  bekaitan  dengan  akuntabilitas  Dana  Desa  sehingga  semakin  meningkat pemahamannya. Penelitian Meutia, dkk (2017) hasil penelitianya menjelaskan aspek implementasin dana desa secara umum telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri No. 113/2014 dan mematuhi prinsip dasar implementasin dana,  namun    belum  semua  desa  yang  diteliti  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  menguasai  aspek  pelaporan  dan pertanggungjawaban dan berkenaan dengan komposisi belanja desa, semua desa belum memenuhi aturan yang berlaku hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan.

## Dampak Implementasin Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kualitas Layanan Publik.
Berdasarkan  kriteria pengujian data dapat diketahui bahwa  Implementasin Dana Desa  dan  Alokasi Dana Desa berdampak positif  terhadap Kualitas Layanan Publik di Desa. Dari hasil analisis deskriptif dan didukung pengamatan secara  langsung,  Pemerintah  Desa  di  Kecamatan  Batang  cenaku  rata-rata  telah  mampu  meningkatkan  ketersediaan sarana  layanan  meliputi  ketersediaan  sarana  layanan  administrasi  kependudukan,  data  dan  informasi  pertanahan, ketersediaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  dan  ketersediaan  sarana  kesehatan  masyarakat.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  Apriyansyah,  dkk  (2018)  tentang  efektifitas  pelayana  public  di  desa  yang  hasilnya menjelaskan bahwa pelayanan publik di desa sudah dapat berjalan dengan efektif cepat dan tepat, namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan  catatan dan evaluasi  dari Ombudsman Brief (2017) yang menyatakan bahwa meskipun dana desa  sudah  digulirkan  sejak  tahun  2015,  namun  kondisi  pelayanan  publik  di  desa  masih  banyak  bermasalah.mal administrasi  dalam  pelayanan  publik  masih  menjadi  masalah  besar,  hal  ini  disebebkan  karena  minimnya  koordinasi antar kementrian dan lembaga dalam penyediaan pelayanan public di desa serta absennya aturan turunan terkait standar pelayanan  dasar  ataupun  pedoman  pelaksanaan  yang  seharusnya  sudah  tersedia  di  desa  sejak  dana  desa  digulirkan. Penelitian Erdipa, dkk (2019) hasilnya menjelaskan bahwa kualitas pelayanan adi desa masih ada beberapa indikator yang  belum  berjalan  sesuai  dengan  harapan  masyarakat,  antara  lain  ketidaknyamanan  tempat pelayanan, termasuk sarana   dan   perasarana   yang   belum   lengkap,  pegawai  belum  efektif  menggunakan  SOP  ( Standart Operasional Prosedure ) dalam proses pelayanan, dan masih ada pegawai yang tidak ramah dalam proses pelayanan.

## Dampak Implementasin Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa
Berdasarkan kriteria pengujian data dapat diketahui bahwa Implementasin Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berdampak positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Batang Cenaku yang paling dirasakan adalah perbaikan dibidang, sarana jalan desa, jembatan dan lingkungan disekitar yang  pada  ahirnya  menambah  gairah  dan  mobilitas  masyarakat  dalam  bekerja  sehingga  pada  ahirnya  mampu meningkatkan  perekonomian  masyarakat.  Hasil peneitian  ini  mendukung  penelitian Tangkumahat ,  dkk  (2017)  yang menjelaskan  bahwa  Pembangunan  dan  Kemandirian    di  Kecamatan  Pineleng  setelah  adanya  program  Dana  Desa maningkat, hal ini disebabkan dengan adanya peningkatan infrastruktur berupa pembangunan jalan-jalan pertanian maka akses  untuk  dan  dari  lokasi  perkebunan  lebih  mudah  sehingga  mempercepat  proses  penjualan  hasil-hasil  pertanian. Penelitian Mustanir dan Darmiah (2016) yang menunjukkan Implementasin Dana Desa telah berjalan dengan baik dan hasil dari Implementasin Dana Desa telah mampu meningkatkan partisipasi  dalam pembangunan desa dan telah mampu meningkatkan pembangunan di Desa, namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Jamaluddin, dkk (2018) mengenai Analisis Dampak Implementasin dan Penggunaan Dana Desa  terhadap Pembangunan Daerah, dimana hasilnya  menjelaskan  bahwa Implementasin  dan  penggunaan  Dana  Desa  tidak  memberi    dampak  signifikan  bagi pertumbuhan    pembangunan  daerah  dan  nyatanya  program  pembangunan  Desa  tidak  sinkron  dengan  kebijakan pembangunan Daerah .

## Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa Dana Desa di Desa dan  Alokasi  Dana  Desa  yang  sudah  diterima  oleh  desa-desa  di  lingkup  Kecamatan  Batang  Cenaku  dalam implementasinya sudah berjalan cukup baik dan berdampak positif bagi peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Kuaitas Layanan  di  Desa,  dan  peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa,    namun  perlu  upaya  lebih  khusunya  untuk meningkatkan  tata  kelola  pemerintahan  desa  dan  kesejahteraan  masyarakat,  misalnya  melalui  perbaikan  dan  inovasi layanan  dengan  mengadopsi  kemajuan  teknologi  yang  ada  dan  berkembang  pada  saat  ini,  dari  segi  kesekjahteraan masyarakat desa, setelah era pembangunan fisik, upaya yang paling mungkin adalah memalui memanfaatkan dana desa secara  lebih  terarah  pada  kegiatan-kegiatan  yang  berpotensi  mampu  meningkatkakan  perekonomian  secara  jangka panjang  melalui  upaya  peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  Desa,  seperti  mengoptimalkan  peran  BUMDes,
Suwaji dan Suharmiyati, Analisis Dampak Implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tata Kelola Pemerintahan, Kualitas  Layanan  Publik,  Dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  (Studi  Pada  Desa  di  Kecamatan  Batang  Cenaku,  Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau)
pembinaan  generasi  muda  pada  kegiatan-kegiatan  ekonomi  produktif,  dan  menumbuhkembangkan  Koperasi  sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang mampu mengelola potensi ekonomi yang sudah ada.

## Daftar Pustaka
Ahmad Mustanir dan Darmiah. 2016, Implementasin Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi  Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Politik Profetik Volume 04, No.
2.
Apriyansyah, Isnaini M., Eko Priyo P., 2018, Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul”. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik , Vol 4 No 1, jurnal.unhas.ac.id/index-php/jakpp.
Badan Pusat Statistik, 2017, Indikator Kesejahteraan Masyarakat .
Erdipa Panjaitan,  Rosmala Dewi, Nina Angelia.  2019, The Role of the Village Government in Improving the Quality of Administrative Services to the Communit”. Jurnal Perspektif , 8(1): 32-38
http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif . Euis Sunarti. 2006. Indikator Keluarga Sejahtera, Sejarah Pengembangan, Evaluasi dan  Keberlanjutannya . Institut Pertanian Bogor, ISBN 978-602-8665-05-6.
Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V. J. Panelewen, Arie D. P. Mirah. 2017, Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan  Pembangunan  Dan  Ekonomi  Di  Kecamatan  Pineleng  Kabupaten  Minahasa. Jurnal  Agri-Sosio Ekonomi Unsrat,ISSN 1907– 4298 ,Volume 13 Nomor 2A, 335 – 342. Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS . Semarang: Undip Hafiez  Sofyani,  Rudy  Suryanto,Sigit  Arie  Wibowo,  Harjanti  Widiastuti,  2018,  Praktik  Pengelolaan  Dan  Tata  Kelola Pemerintahan Desa Dlingo Di Kabupaten Bantul: Pembelajaran Dari Desa Percontohan. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia. Vol 1 No 1 Hal 1-16 Hardiansyah. 2011 .   Kualitas   Pelayanan   Publik . Yogyakarta: Gava Media Inten Meutia, Liliana.  2017, Implementasin Dana Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multi Program Universitas Sriwijaya. http:// dx.doi.org/10.18202.
Ombudsman Brief . 2017. Investigasi Ombudsman Republik Indonesia mengenai Implementasi Dana Desa di 12 Desa pada 6 Provinsi di Indonesia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Rizky Winda Nurrahma. 2018, Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Implementasin Dana Desa Pasca Undang-Undang Nomor.6  Tahun  2014 Tentang  Desa  Untuk Menciptakan  Good  Government  (Studi  Pada Kasus  Desa  Bogem Kecamatan Jepra Kabupaten Belora . https://eprints.uins.ac.id/32807 . Sedarmayanti. 2004. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) . Bagian Kedua. CV. Mandar Maju. Bandung. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung :    Alfabeta. Suyanto, S. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan . Prenada Media Group. Jakarta Thoha, 1995, kepemimpinan dalam manajemen , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Umi Pratiwi, 2018, Permata Ulfah Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa . Jurnal Riset Akuntansi & Dana . ISSN:2541 061X (Online). ISSN:233. 150.http:// ejournal. upi.e du/ index.php/JRAK.
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli & Rd. Ahmad Buchari, 2018, Analisis Dampak Implementasin dan  Penggunaan  Dana  Desa    terhadap  Pembangunan  Daerah. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  dan  Sosial  Politik UMA, 6 (1): 14-24. ISSN 2550-1305.