INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1877-1884 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi
Evaline Suhunan 1 🖂 , Purba Made Aubrey 2 , Rasji 3
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: evalinepurba003@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Seperti yang diketahui bahwa masa jabatan Kepala Desa pada umumnya hanya 6 Tahun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lalu pada Rabu 25 Januari 2023 dalam aksi penuntutan perpanjangan masa jabatan yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan. Sebelumnya dikarenakan pada hari selasa tanggal 17 januari 2023 kepala desa yang tergabung dalam Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) ramai-ramai datang ke Jakarta tepat nya di depan Gedung DPR untuk melakukan unjuk rasa meminta masa jabatan mereka diperpanjang. Aturan mengenai masa jabatan kepala desa diatur dalam Pasal 39 UU Desa, yang berbunyi (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut- turut.
Kata  Kunci:  Kepala Desa, Jabatan, Perpanjangan, Periode

## rAbstract
As is known that the term of office of the Village Head is generally only 6 years based on Legislation Number 6 of 2014 concerning Villages. Then on Wednesday, January 25, 2023, in a prosecution action to  extend  the  previous  term  of  office  from  six  years  to  nine  years  and  asked  the  House  of Representatives  of  the  Republic  of  Indonesia  to  revise  the  term  of  office.  Previously,  because  on Tuesday,  January  17,  2023,  village  heads  who  are  members  of  Papdesi  (Association  of  Village Government Apparatus throughout Indonesia) came to Jakarta right in front of the DPR Building to protest for their term of office to be extended. The rules regarding the term of office of the village head are regulated in Article 39 of the Village Law, which reads (1) The Village Head holds office for 6 (six) years from the date of inauguration; (2) The Village Head as referred to in paragraph (1) may serve a maximum of 3 (three) consecutive or non-consecutive terms.
Keyword: Village Head, Position, Extension, Period.

## PENDAHULUAN
Suatu Negara bisa berdiri tentu karena memiliki tujuan-tujuan penting. Tujuan itu biasanya  tidak  terlepas  dari  sejarah  pembentukan  Negara  tersebut.  Indonesia  sendiri memiliki  tujuan,  dimana  tujuan  berdirinya  negara  Republik  Indonesia  terdapat  dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Didalamnya disebutkan bahwa ada empat tujuan berdirinya negara Republik Indonesia, yaitu :
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi, dan keadilan sosial
Tujuan-tujuan diatas harus dilakukan oleh seluruh warga negara Republik Indonesia, baik  Pemerintah  maupun  rakyat  hal  itu  supaya  tercapai  tujuannya.Pemerintah  dalam suatu negara memiliki kekuasaan memerintah karena pemerintah merupakan badan yang tertinggi yang memerintahkan sesuatu negara. “ binnenlandslaestuurs ” yang merupakan terjemahan dari pemerintahan dalam negeri dengan tugas pokok menyerasikan dinas- dinas dan instansi-instansi pemerintahan yang bersifat teknis.
Undang  -  Undang  Dasar  1945  pasal  18  menjelaskan  bahwa  Negara  Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, Kota itu mempunyai pemerintah daerah yang mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  tentang  Pemerintahan  Daerah mengatur tentang penyelenggaraan otonom daerah. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan artikel yang penulis baca upaya memangkas kekuasaan kepala desa sudah  dilakukan  setelah  pemerintahan  Orde  Baru  melalui  peraturan  perundang- undangan pasca reformasi antara lain UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun2004, dan UU  No.  6  Tahun  2014.  Upaya  yang  dilakukan  adalah  dengan  memberikan  penegasan terhadap  batasan  masa  jabatan  kepala  desa.  Hal  ini  bukan  berarti  bahwa  peraturan perundang- undangan sebelumnya tidak mengatur masa jabatan kepala desa. Ketentuan mengenai berapa lama seseorang dapat menjabat kepala desa sesungguhnya telah diatur dalam legislasi. Namun dalam praktiknya ketetapan ini sering dilanggar.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  jurnal  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dikarenakan penelitian  ini  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data  diakukan  dengan  menggunakan
internet  dari sumber  yang  terpercaya  seperti jurnal,  e-book dan informasi  -  informasi berita  lainnya.  Diketahui  bahwa  Para  Kepala  Desa  di  seluruh  Indonesia  menuntut perpanjangan masa jabatan yang semula 6 Tahun menjadi 9 Tahun dengan maksimal 3 Periode.  Para  Kepala  Desa  datang  menyerbu  gedung  DPR  untuk  meminta  revisi Perundang-undangan  tentang  Desa.  Jikalau  UU  desa  akan  direvisi  hal-hal  yang seharusnya  dilakukan  adalah  pembenahan  tata  kelola  pembangunan  desa  mulai  dari perencanaan, penganggaran, dan terkait implementasi pembangunan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi
Konstitusi  negara  Indonesia  adalah  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia selain UUD 1945 ada dua konstitusi lain yang  pernah  diberlakukan, yakni  Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dan UUD Sementara Tahun 1950. Selain itu beberapa para ahli juga memberikan definisi dari konstitusi, seperti:
1. K.  C.  Wheare  menyatakan  bahwa  konstitusi  adalah  keseluruhan  sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur memerintah dalam pemerintahan negara.
2. Herman  Heller  menyatakan  konstitusi  lebih  luas  daripada  UUD.  Konstitusi  tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Menurut Herman Heller ada 3 pengertian Konstitusi, yaitu :
a. Konstitusi dilihat dari arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat
b. Konstitusi dilihat dalam arti Juridis sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat
c. Konstitusi yang tertulis dalam satu naskah UUD sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.
3. Bognador V. Finer dan B. Rudder menyatakan konstitusi merupakan aturan nomra- norma  yang  mengatur  pembagian  kekuasaan,  fungsi  dan  tugas  dari  berbagai lembaga dan petugas pemerintahan serta mengatur mengenai hubungan antara lembaga dan petugas tersebut dengan masyarakat.
Konstitusi  merupakan  hukum  dasar  tertinggi  dalam  suatu  negara.  Konstitusi memiliki tujuan yaitu untuk membatasi kekuasaan, Dalam  konstitusi  dikenal  adanya konstitualisme yang merupakan paham di mana kekuasaan haus dibatasi agar negara dapat  dijalankan  dengan  tujuan  pembentukannya  jika  tidak  dilakukan  pembatasan kekuasaan maka konstitusi akan kehilangan rohnya dan hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak terbatas. Pemahaman konstitusi tidak hanya berkaitan dengan pembatasan kekuasaan saja artinya konstitusi tidak selalu mengatur tentang profil  organisasi  kekuasaan  negara,  tetapi  konstitusi  hendaknya  mengatur  juga
perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Politik  hukum  dapat  menentukan  berapa  lama  masa  jabatan  para  kepala pemerintahan, termasuk kepala desa selaku kepala pemerintahan desa, artinya untuk apa dan kemana arah tujuan politik sangat tergantung kepada pemangku kekuasaan. Namun  secara  hukum  masa  jabatan  kepala  pemerintahan  sudah  ditetapkan  dalam Peraturan  Perundang-undangan.  Jika  masa  jabatan  kepala  desa  hingga  9  tahun dengan periodisasi sebanyak 3 kali yang apabila dijumlahkan sebanyak 27 tahun, maka hal ini bertolak belakang dengan cita-cita hukum dan konstitusi. Bila ditinjau dengan baik,  norma  tersebut  mengesampingkan  adanya  pembatasan  kekuasaan.  Padahal, norma-norma yang diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan seharusnya memuat  pembatasan  kekuasaan.  Ditambah  konstitusi  menegaskan  bahwa  negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan.
Wacana untuk Masa jabatan tersebut terlalu panjang dan tidak sesuai dengan prinsip  Konstitualisme  yang  menghendaki  adanya  pembatasan  kekuasaan  dan menghindari  abuse  of  power.  Jabatan  kepala  desa  merupakan  jabatan  yang  akan berhadapan  langsung  dengan  masyarakat.  oleh  sebab  itu  tentu  saja  orang  yang semestinya  memangku  jabatan  tersebut  haruslah  seseorang  memiliki  kecakapan, kebijaksanaan, dan integritas.
Jika  panjanganya masa jabatan kepala desa tentu saja jabatan tersebut akan disalah gunakan oleh pihak mereka, seperti pada proses pengangkatan perangkat desa pasti  akan  sering  kali  diangkat  perangkata  desa  yang  memiliki  hubungan  politis, kekeluargaan, maupun hubungan kekerabatan dengan kepala desa tersebut. Aturan mengenai terlampau panjangnya masa jabatan  dan periodisasi jabatan kepala desa berpotensi menimbulkan institusional disaster, karena aturan ini berlawanan dengan prinsip konstitusionalisme, prinsip proporsionalitas, Dan juga tidak memikirkan arah, penguatan, dan grand design pembangunan dan kemajuan desa, yang dapat berujung pada pelanggaran hak konstitusional warga negara, terutama berkenaan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 B ayat 2, Pasal 28 D ayat 1dan 3, Pasal 28I ayat 2 UUD 1945.

## B. Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Demokrasi
Pemahaman  demokrasi  tidaklah  tunggal.  Demokrasi  juga  dipahami  sebagai suatu  proses untuk mencapai tujuan tertentu. Rousseau melihat demokrasi  sebagai suatu  tahapan  yang  dilalui  sebuah  negara  untuk  mendapatkan  kesejahteraan. Menurutnya, demokrasi dalam suatu negara tidak dilihat dalam konteks akhir, tetapi tahapan-tahapan  yang  dilalui  negara  tersebut  apa  sudah  mencerminkan  prinsip- prinsip demokrasi. Sedangkan menurut Hans Kelsen demokrasi adalah sebuah proses
yang  berkelanjutan  menuju  kesempurnaan,  karena  adanya  ide  kebebasan  atau penentuan kehendak sendiri yang berada dalam benak manusia.
Demokrasi  yang  dikaitkan  dengan  pemerintahan  oleh  rakyat  merupakan gagasan yang mengandalkan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Namun dalam konteks rakyat yang mengajukan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa  disini  tidak  dapat  dengan  mudah  diwujudkan  oleh  pemerintah  dikarenakan sistem demokrasi menggariskan persamaan hak bagi semua warga termasuk dalam kontestasi  pemimpin  lokal.  Siapapun  berpeluang  untuk  mengabadikan  diri  sebagai pemimpin desa, selama memenuhi persyaratan yang ada.
Seluruh masyarakat berhak dan wajib turut berpartisipasi menyumbang tenaga, pikiran  serta waktunya dalam upaya  menjadikan desa lebih maju dan berkembang. Perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa  pada  umumnya  diberlakukan  satu  kali berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, yang mana kepala desa setelah masa kerjanya habis dapat menambah satu periode lagi. Apabila pada saat  lengser  kepala  desa  kembali  mengikuti  kontestasi  dan  terpilih  maka  ia  akan dituntut bersedia meletakkan jabatan ketika masanya berakhir. Ketentuan inilah yang tidak dijumpai dalam perundang-undangan tentang desa yang terbaru.
Dalam  Undang-undang  No.  6  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  seseorang boleh  menjabat  kursi  kepala  desa  selama  tiga  periode  baik  secara  berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun serta boleh terpilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dalam segi esensinya jabatan kepala daerah berbeda dengan jabatan kepala desa,  sehingga masa jabatan kedua macam pemimpin tersebut juga dibedakan. Masa jabatan yang ditetapkan dalam UU No.  6  Tahun  2014  kekuasaan  kepala  desa  bukannya  dilemahkan  namun  justru diperkuat.
Aturan  legal menjadikan seseorang berpeluang menjabat menjadi  pemimpin desa selama tiga periode, hal ini tidak dijumpai pada UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 yang menetapkan masa kerja kepala desa maksimal dua periode. Dalam hal memberikan peluang kepada desa untuk mempertahankan kedudukannya melalui masa jabatannya UU No. 6 Tahun 2014 memiliki peran yang besar. Sedangkan UU No. 22 Tahun 1999 lebih mendukung dalam hal memangkas peluang kepala desa untuk mempertahankan kedudukannya. Namun UU No. 32 Tahun 2004 lebih seimbang dalam  keduanya  memberikan  atau  memangkas  peluang  kepala  desa  untuk mempertahankan jabatannya.
C. Adakah Hubungan Tentang Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dengan Kepentingan Politik 2024
Menjelang  Pemilihan  Umum  2024  yang  diwacanakan  akan  diselenggarakan
secara tertutup sudah normal jika ada sesuatu isu yang terjadi. Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa rentan dipolitisasi untuk menjadi sarat kepentingan politik jelang Pemilu dan Pilkada 2024. Revisi Undang-Undang Desa lebih urgen dilakukan untuk  pembenahan  tata  kelola  pembangunan  desa  mulai  dari  perencanaan, penganggaran,  dan  terkait  implementasi  pembangunan  seperti  mengoptimalkan peran  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Mereka  meminta  masa  jabatannya  ditambah karena jangka waktu enam tahun dirasa tidak cukup untuk membenahi desa.
Polarisasi  warga  yang  sulit  diredam  dan  cenderung  memanjang  akibat pemilihan kepala desa juga membuat pekerjaan kepala desa terpilih menjadi sulit untuk terealisasi dalam 6 tahun. Mereka meminta agar UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direvisi.  Pada Pasal 39 UU Desa disebutkan bahwa kepala  desa memegang  jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut- turut. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman  N  Suparman  mengatakan,  wacana  perpanjangan  masa  jabatan  tersebut diucapkan  hanya  untuk  memanfaatkan  momentum  Pilkada  dan  Pemilu  2024  oleh kepala desa maupun politisi di tingkat nasional.
Dikarenakan jumlah desa yang mencapai 83.843 (Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021) cukup menjanjikan kemenangan terutama bagi politisi DPR dan lokal.  Ia  juga  mengatakan  bahwa  jika  dilakukan  revisi  UU  Desa,  seharusnya  untuk pembenahan tata kelola pembangunan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, dan  terkait  implementasi  pembangunan.  Dalam  hal  ini,  seharusnya  peran  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk pengawasan dan kontrol terhadap kinerja kepala desa dioptimalkan.
Oleh karenanya Fungsi BPD yang strategis sangat diperlukan, terutama dengan banyaknya masalah kepala desa terkait kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat, sejak 2012 sampai 2021 terdapat 686 kepala desa terjerat korupsi dana desa di  601  kasus.  Walaupun  begitu  pasti  nantinya  ada  partai  yang  mendukung perpanjangan  masa  jabatan  itu  lalu  mendapatkan  simpati  dari  masyarakat.  Suara masyarakat juga sering dilupakan, menjelang pemilu banyak partai yang mencari suara di desa karena suara masyarakat desa lebih banyak daripada suara masyarakat di kota.

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan sebagai berikut :
1. Wacana  perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa  sangat  terlalu  panjangan  dan bertentangan dengan dengan cita-cita hukum dan konstitusi yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari abuse of power. Norma tersebut terlihat ingin mengesampingkan adanya pembatasan kekuasaan. Padahal, norma-norma yang diatur dalam  setiap  peraturan  perundang-undangan  seharusnya  memuat  pembatasan
kekuasaan.
2. Wacana  perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa  juga  bertentangan  dengan  prinsip negara demokrasi karena dalam negara demokrasi setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu. Sehingga dengan  masa  jabatan  kepala  desa  yang  terlalu  lama  tentu  nantinya  akan  menutup kesempatan buat masyarakat lainyang ingin menduduki jabatan yang sama.
3. Munculnya wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa hanya untuk memanfaatkan momentum  Pilkada  dan  Pemilu  2024  oleh  kepala  desa  maupun  politisi  di  tingkat nasional.  Dikarenakan  jumlah  desa  yang  mencapai  83.843  (Berdasarkan  data  Badan Pusat Statistik tahun 2021) cukup menjanjikan kemenangan terutama bagi politisi DPR dan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,Jimly. “Konstitusi dan Konstitusionalisme”. (Jakarta: Sinar Grafika. 2010).
Azhary,Aidul Fitriciada. “Tafsir Konstitusi: Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia”.
(Yogyakarta: Genta Publishing. 2017).
Dahl,Robert A. “Polyarchy; Participation and Opposition”. Yale University Press. (Washington D.C: The Woodrow Wilson Center Press. 1972).
Romli, L. “Potret Otonomi Daerah”. (Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2007).
Afifi. “Demokrasi dan Konstitusi”. Jurnal Modul Negara Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul,
Multazam  Luthfy,Riza.  “Masa  Jabatan  Kepala  Desa  dalam  Perspektif  Konstitusi”.  Jurnal
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 (No. 4), Oktober 2019.
Warsudin,Dudi  dan Hamid,Hayatun.  “Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan dengan Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi”. Jurnal Ilmu Pengetahun Sosial, Vol.10 No. 1 Tahun 2023.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
Mulyana,Kurniawan Eka. Iman Firdaus,ed. “Bukan Hanya Ingin Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, Apdesi Juga Mau  Jabatan 3 Periode”. https://www.kompas.tv/article/bukan - hanya-ingin-masa-jabatan-kepala-desa-9-tahun-apdesi-juga-mau-jabatan-3- periode, diakses pada 28 Maret 2023.
Uswah, “Soal Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun, Begini Tanggapan Pakar Hukum UM
Surbaya”.  https://www.um -surabaya.ac.id/soal-kepala-desa-minta-masa-jabatan-9- tahun-begini-tanggapan-pakar-hukum-um-surabaya, diakses pada 28 Maret 2023.