Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022

## PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP MS ATAS PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PEMERKOSAAN DITINJAU

## DARI KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA
Oleh:
Yuliana Megasari
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
ymegasari783@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penulisan  ini  sebagai  suatu  syarat  untuk  kelulusan  dan  mendapatkan  gelar  Sarjana Hukum  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Surabaya.  Tujuan  praktis  yaitu  apakah  tepat penjatuhan  pidana  mati  terhadap  MS  atas  pembunuhan  berencana  dan  pemerkosaan  ditinjau dari KUHP. Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan pidana mati terhadap MS tidak tepat, karena; Perbuatan yang dilakukan oleh MS tidak memenuhi sebagian unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Dan Pasal 285 KUHP, yaitu: kekerasaan atau ancaman kekerasan, memaksa, dan seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.; Perbuatan  yang dilakukan oleh MS tidak  memenuhi  sebagian unsur- unsur  kesalahan  dalam  pertanggungjawaban  pidana,  yaitu:  perbuatan  melawan  hukum (perbuatan  pidana),  memiliki  salah  satu  bentuk  kesalahan  yaitu  sengaja  (dolus)  dan  lalai (culpa),  serta  tidak  boleh  ada  alasan  pemaaf,  maka  MS  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban  pidana;  Adanya  kesaksian  tertulis  yang  ditulis  oleh  AS  yang menerangkan bahwa MS dan keluarganya tidak terlibat dalam pembunuhan terhadap AP dan keluarganya. Hal ini dikuatkan ketika AS memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara banding  atas  Putusan  PN  Makale  No.62/Pid.B/2006/PN  Makales  atas  nama  terdakwa  BS bahwa AS lah pelaku tunggal pembunuhan AP dan sekeluarga tanpa perencanaan sebelumnya dan  dibantu  oleh  siapapun.  Dan  keterangan  tersebut,  telah  dijadikan  oleh  Majelis  Hakim Pengadilan  Tinggi  Makassar,  sebagai  suatu  fakta  materiil  dalam  pertimbangan  hukumnya yang dijadikan salah satu dasar untuk membebaskan Terdakwa BS.
Kata Kunci: Penjatuhan Pidana Mati, Pelaku Pembunuhan Berencana dan Perkosaan

## ABSTRACT
overarching goal of this paper as a requirement for graduation and get a  law degree at the Faculty  of  Law,  University  of  Surabaya.  Practical  purposes,  namely  whether  the  proper imposition  of  the  death  penalty  against  MS  on  murder  and  rape  in  terms  of  the  Criminal Code.  The  results  showed  that  the  death  penalty  verdict  against  MS  is  not  appropriate, because; Actions undertaken by the MS does not meet most of the elements in Article 340 of the Criminal Code, namely: deliberately and  with a plan  in advance. And Article 285 of the Criminal Code, namely: violence or threats of violence, force, and a woman have sex with her outside  of  marriage  .;  Actions  undertaken  by  the  MS  does  not  meet  most  of  the  elements  of error  in  criminal  liability,  namely:  a  tort  (a  crime),  has  one  of  the  forms  of  error  that  is intentionally (dolus) and neglect (culpa), and there can be no excuse, then MS can not be held
Vol 19 No 3 Januari 2022
responsible  for criminal acts; The existence of a  written testimony  which  was written by the US  stating  that  MS  and  their  families  are  not  involved  in  the  murder  of  AP  and  his  family. This is confirmed when the US testified in the appeal proceedings on PN Makale Decision 62 /  Pid.B  /  2006  /  PN  Makales  on  behalf  of  the  defendant  BS  that  the  US  was  the  sole perpetrator of murder AP and family without prior planning and assisted by anyone. And the statement,  was  made  by  the  High  Court  Judge  Makassar,  as  a  material  fact  in  its  legal considerations taken as one of the bases for the release of the defendant BS.
Keywords: Criminal Imposition of Death, Actors of  Murder Planning and Rape

## A. PENDAHULUAN
YY  seorang  guru SDN 007 Intu Lingau  Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat yang  mengajar  di  kelas  V.  Pada  tahun    2008  dalam  ruang  kelas  V    DR  salah  satu  murid sedang  duduk  di  bangku  untuk  menerima    pelajaran    dari  YY,  lalu  YY  mendatangi  dan memegang  dagu  DR  dengan  menggunakan  tangan  kiri,  YY  mencium  bibir  DR  sebanyak  2 (dua)  kali.  Lalu  menuju  ke  arah  belakang  DR  meremas  payudara  DR.  Bulan  Agustus  tahun 2008 pada saat DR disuruh untuk menyanyikan lagu  "17 Agustus 1945" ke depan kelas, YY mendatangi DR dan memeluk DR selanjutnya  mencium  pipi  kanan sebanyak 2 (dua)  kali kemudian  meremas  payudara  sebanyak 1 (satu) kali.
Peristiwa tersebut tidak hanya dialami oleh DR tetapi dialami oleh NA,  pada  bulan Pebruari  2009  di    dalam    kelas  pada  saat  YY  mengajar  menggambar,  sebelum  memulai pelajaran YY menyuruh semua siswa untuk bernyanyi, saat itu NA menoleh ke belakang lalu YY mendatangi NA kemudian  mencubit  payudara sebanyak 1 (satu) kali,  pada  bulan yang sama  pada    saat    YY    mengajar    pelajaran    ketika  YY  sedang  menulis  di  papan    tulis,    NA ribut    dan    mengganggu    teman-temannya  kemudian  YY  menyuruh  NA  untuk  diam  dan karena YY merasa jengkel  lalu mendatangi NA dan mencubit bagian payudara NA sebanyak 1 (satu) kali, akibat  perbuatan  YY terhadap NA yang merasa sakit pada  payudaranya.
Pengadilan  Negeri  Kutai  Barat  yang  memeriksa  pada  tingkat  pertama  dalam putusannya  Nomor:  90/Pid  .B  /2009/  PN.KUBAR.,  menyatakan  bersalah  melakukan kekerasan  dan  penganiayaan  terhadap  anak  dan  dikenakan  pidana  penjara  selama  2  (dua) bulan  10 (sepuluh) hari dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
Jaksa  Penuntut  Umum  mengajukan  banding  atas  putusan  Pengadilan  Negeri  tersebut pada  Pengadilan  Tinggi  Kalimantan  Timur  di  Samarinda  dalam  putusannya  Nomor: 63/Pid/2010/PT.KT.SMDA.,  amarnya  menyatakan  menerima  permintaan  banding  dari  Jaksa
Vol 19 No 3 Januari 2022
Penuntut  Umum,  memperbaiki  putusan  Pengadilan  Negeri  Kutai  Barat  No.  90/Pid.B/2009 /PN.Kubar  sekedar  mengenai  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  YY,  menjatuhkan  pidana penjara kepada YY selama 1 (satu) tahun, dan denda  sebesar  Rp.10.000 .000,-
Jaksa  Penuntut  Umum  mengajukan  kasasi  atas  putusan  Pengadilan  Tinggi  tersebut pada  Mahkamah  Agung,  dalam  putusannya  Nomor:  31  K/PID.SUS/2011  amarnya menyatakan: Menolak permohonan  kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  Negeri  Sendawar    tersebut.  Putusan  Mahkamah  Agung  tersebut  disertai  dengan pertimbangan hukum bahwa anak perempuan berusia 8 tahun pada umumnya belum tumbuh payudaranya.

## B. METODE PENELITIAN
Untuk  menjawab  permasalahan  yang  telah  dirumuskan  dalam  penulisan  ini,maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif,yaitu merupakan penelitian  yang  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagai  acuan utamanya,  dalam  hal  ini  Adalah  bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainya yang berkaitan dengan bahan hukum primer sebelumnya.  Pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah “Statute Approach ” dan “ Conceptual Approach” . Statute Approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  yang  berlaku  terkait  dengan permasalahan  yang  akan  dibahas. Conceptual  Approach adalah  pendekatan  yang  dilakukan oleh  peneliti  dengan  cara  membahas  pendapat  para  sarjana  sebagai  landasan  pendukung. Penulisan  skripsi  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  diperoleh  dari inventarisasi,  dan  selanjutnya  bahan  hukum  tersebut  akan  diklasifikasikan  menurut  obyek penelitian  yang  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  materi  yang  dibahas,  serta  pada  akhirnya bahan-bahan  hukum  tersebut  disistematisasikan.  Pada  langkah  analisis,  guna  memperoleh suatu jawaban maka akan digunakan penalaran deduktif, serta dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penafsiran sistematis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
KUHP  mengatur  kejahatan  terhadap  nyawa  yang  terdapat  pada  Buku  II  Bab  XIX KUHP  tentang  Kejahatan  Terhadap  Nyawa.  Pada  kasus  ini,  terduga  yaitu  MS  melakukan perbuatan  pembunuhan  berencana,  yang  mana  perbuatan  tersebut  diatur  dalam  Pasal  340 KUHP yang menentukan sebagai berikut:
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
Barangsiapa  sengaja dengan rencana  lebih dahulu merampas nyawa orang  lain, diancam, karena  pembunuhan  dengan  rencana  (moord),  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
Berdasarkan  rumusan  pada  Pasal  340  KUHP  diatas,  terdapat  beberapa  unsur  yang terkandung  didalamnya,  unsur  yang  pertama  adalah  “barangsiapa”.  Barangsiapa  dalam rumusan  KUHP  merupakan  subyek  tindak  pidana  yaitu  manusia  alamiah  ( natuurlijke persoonen ). Pada kasus ini, orang yang diduga melakukan perbuatan pembunuhan berencana adalah seseorang berinisial MS. Oleh karena itu, unsur barangsiapa telah terpenuhi yaitu MS sebagai subyek hukum.
Unsur  yang  kedua  adalah  “dengan  sengaja”.  Unsur  sengaja  merupakan  salah  satu bentuk kesalahan yang menunjukkan bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan mengetahui dan  menghendakinya.  Menurut  Roeslan  Saleh,  kesengajaan  ada  3  jenis,  yaitu  kesengajaan sebagai  maksud,  kesengajaan  sebagai  keharusan  atau  kepastian,  dan  kesengajaan  sebagai kemungkinan atau dolus eventualis .
Dalam  kesengajaan  sebagai  maksud  perbuatan  itu  sengaja  dilakukan  karena  n  maksud untuk mencapai  suatu tujuan. Kesengajaan  sebagai  keharusan, perbuatan  yang dilakukan itu  bukanlah  yang  dimaksud,  tetapi  untuk  mencapai  yang  dimaksud  itu,  orang  tersebut harus melakukan perbuatan  itu pula. Dalam  kesengajaan sebagai  kemungkinan perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, tetapi hanya suatu kemungkinan saja. 1
Dikaitkan  dengan  kasus  ini,  unsur  dengan  sengaja  tidak  terpenuhi  karena  dalam putusan  Pengadilan  Tinggi  Makassar  terhadap  terdakwa  BS,  para  saksi-saksi  dalam  sidang pemeriksaan  pengadilan  tinggi  memberikan  keterangan  yang  berbeda  dan  bahkan  saling bertolak  belakang  dengan  keterangan  di  pemeriksaan  di  Pengadilan  Negeri.  Bahkan,  para saksi  (RS,  MPS,  MS,  YM,  J,  dan  PT)  mengklaim  bahwa  mereka  dalam  pemeriksaan diintimidasi  baik  secara  fisik  maupun  mental  oleh  penyidik,  dan  mereka  bahkan  mencabut kesaksiannya.  Dengan  demikian,  kesaksian-kesaksian  di  Pengadilan  Tinggi  tersebut menunjukkan  bahwa  karena  intimidasi  dan  tekanan  yang  dialami  oleh  MS,  membuat  MS mengakui  rangkaian  perbuatan  pembunuhan  terhadap  korban  AP,  ML  dan  anaknya  IS  yang telah diskenariokan oleh pihak penyidik.
Unsur  yang  ketiga  adalah  “dengan  rencana  terlebih  dahulu”.  Adami  Chazawi memberikan  penjelasan  mengenai  unsur  dengan  rencana  terlebih  dahulu,  pada  dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:
a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
1 Roeslan Saleh, Loc.cit
b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang; 2
Dikaitkan dengan kasus ini, unsur dengan rencana terlebih dahulu juga tidak terpenuhi, karena  pada  tanggal  30  November  2006,  AS  memberikan  kesaksian  tertulis  menerangkan bahwa RS dan kedua anaknya tidak terlibat dalam pembunuhan terhadap AP dan keluarganya. Pembunuhan  dilakukan  karena  dilatarbelakangi  oleh  kekecewaan  AS  karena  setiap  menagih hutang ke AP, selalu dijawab tidak ada uang, jadi sama sekali bukan berlatar belakang tanah Tongkonan,  hal  itu  hanya  rekayasa  polisi  semata.  Dalam  pernyataan  tersebut,  penarikan  RS dan  MS  serta  MPS  dalam  perkara  ini  adalah  semata-mata  sentimen  keluarga.  Hal  ini dikuatkan  ketika  AS  memberikan  keterangan  dalam  pemeriksaan  perkara  banding  atas Putusan  PN  Makale  No.61/Pid.B/2006/PN  Makale  atas  nama  terdakwa  BS  bahwa  AS  lah Pelaku  Tunggal  pembunuhan  terhadap  AP,  ML,  dan  IS  tanpa  perencanaan  sebelumnya  dan dibantu  oleh  siapapun.  Bahwa  keterangan  tersebut,  telah  dijadikan  oleh  Majelis  Hakim Pengadilan  Tinggi  Makassar,  sebagai  suatu  fakta  materiil  dalam  pertimbangan  hukumnya yang  dijadikan  salah  satu  dasar  untuk  membebaskan  Terdakwa  BS.  Dalam  pertimbangan Majelis  Hakim  tersebut,  menyatakan:  “Menimbang,  Bahwa  saksi  AS  dengan  tegas menyatakan bahwa sebenarnya “Saksilah Pelaku Tunggal” dalam menghabisi nyawa dari diri kedua  korban  dan  anaknya  IS  yang  dilatar  belakangi  karena  setiap  ia  menagih  hutang AP(korban),  selalu  dijawab  tidak  ada  uang,  jadi  sama  skali  bukan  berlatar  belakang  Tanah Tongkonan, hal itu hanya rekayasa polisi semata”.
Unsur  yang  keempat  adalah  merampas  nyawa  orang  lain.  Adami  Chazawi menjelaskan,  dalam  perbuatan  menghilangkan  nyawa  (orang  lain)  terdapat  3  syarat  yang harus dipenuhi, yaitu:
1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya  hubungan  sebab  dan  akibat  (clausal  verband)  antara  perbuatan  dan  akibat kematian (orang lain). 3
Dikaitkan dengan kasus ini, unsur merampas nyawa orang lain terpenuhi. Karena dalam kasus ini,  ada  korban  yang  meninggal  dunia  yaitu  AP,  ML,  dan  anaknya  IS.  Berdasarkan  uraian unsur-unsur diatas, maka perbuatan MS tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP.
2 Adami Chazawi, Loc.cit.
3 Ibid ., hlm.57
Vol 19 No 3 Januari 2022
Karena  unsur  kedua  yaitu  dengan  sengaja  tidak  terpenuhi  dan  unsur  ketiga  yaitu  dengan rencana terlebih dahulu juga tidak  terpenuhi.
Dalam  kasus  ini,  selain  didakwakan  pasal  340  KUHP  tentang  pembunuhan berencana, MS juga didakwakan dengan pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Tindak pidana perkosaan  atau verkrachting diatur  dalam  buku  II  bab  XIV  tentang  kejahatan  terhadap kesusilaan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menentukan:
Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang  wanita bersetubuh  dengan  dia  diluar  pernikahan,  diancam  karena  melakukan  perkosaan,  dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Berdasarkan  Pasal  285  KUHP,  terdapat  beberapa  unsur  masing  –  masing  unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut:
Unsur  yang  pertama  adalah  barangsiapa.  Kata  barangsiapa  ini  menunjukkan  orang, yang  apabila  orang  tersebut  memenuhi  semua  unsur  dari  tindak  pidana  yang  diatur  dalam Pasal  285  KUHP,  maka  ia  dapat  disebut  sebagai  pelaku  dari  tindak  pidana  perkosaan tersebut. 4
Pada  kasus  ini,  orang  yang  diduga  melakukan  perbuatan  perkosaan  adalah  seseorang berinisial  MS.  Oleh  karena  itu,  unsur  barangsiapa  telah  terpenuhi  yaitu  MS  sebagai  subyek hukum.
Unsur yang kedua yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Mengenai unsur kekerasan  tidak  ditemukan  penjelasannya  dalam  KUHP,  namun  Moch.  Anwar  menyatakan sebagai berikut:
Kekerasan  adalah  suatu  sarana  untuk  memaksa,  suatu  sarana  yang  mengakibatkan perlawanan  dari  orang  yang  dipaksa  menjadi  lemah.  Apabila  kekerasan  menjadikan seorang  wanita  menjadi  lemas  atau  tidak  berdaya,  karena  kehabisan  tenaga,  atau kekerasan  mematahkan  kemajuannya  karena  terjadi  persentuhan  antara  kedua  jenis kemaluan,  perlawanan  dari  wanita  terhenti,  maka  perbuatan  memaksa  dengan  kekerasan tetap  terjadi;  wanita  itu  menyerahkan  diri  karena  dipaksa  dengan  kekerasan,  penyerahan diri mana ingin tolak. 5
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  berarti  kekerasan  merupakan  suatu  bentuk  sarana  untuk memaksa  dengan  menggunakan  tenaga  dari  pelaku  untuk  menghentikan  perlawanan  dari wanita, sedangkan mengenai ancaman kekerasan dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang dengan mengutip pendapat Simons yaitu,
maka  mengancam  akan  memakai  kekerasan  itu  harus  diartikan  sebagai  suatu  ancaman, yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan
4 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Op.cit. hlm. 98
5 Moch.Anwar, Hukum  Pidana  Bagian  Khusus  (KUHP  Buku  II) ,  jilid  2,  cetakan  kedua,  Alumni, Bandung, 1986, Op.cit , hlm. 227
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam. 6
Berdasarkan  pada  pendapat  Simons  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  ancaman  kekerasan tersebut  ditujukan  pada  diri  korban  terhadap  kebebasan,  kesehatan  maupun  keselamatan nyawa korban.
Dikaitkan dengan  kasus  ini, memang benar terjadi  kekerasan atau ancaman  kekerasan  tetapi yang  melakukan  adalah  AS  karena  berdasarkan  pengakuannya  sebagai  pelaku  tunggal. Sehingga  sangat jelas MS tidak  melakukan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan. Oleh  karena itu, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terpenuhi.
Unsur ketiga yaitu memaksa. Unsur memaksa yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu  akibat  dari  adanya  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  yang  mengakibatkan  korban melakukan hubungan seksual dengan pelaku diluar kemauannya. Dikaitkan dengan kasus ini, tidak terjadi suatu akibat dari adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan korban  melakukan  hubungan  seksual  dengan  pelaku  diluar  kemauannya  berdasarkan  hasil visum. Oleh karena itu, unsur memaksa tidak terpenuhi.
Unsur keempat yaitu seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan. Unsur bersetubuh  yang  dimaksudkan  adalah  terjadinya  penetrasi  yaitu  masuknya  kelamin  pria kedalam  alat  kelamin  wanita,  namun  penetrasi  tersebut  tidak  perlu  sampai  terjadi ejaculatio seminis .  Dikaitkan  dengan  kasus  ini,  berdasarkan  hasil  Visum  Et  Repertum  Nomor 26/NR/2005 tanggal 9 Januari 2006 yang dibuat oleh Dr.Berti Nelwan DFM dari bagian ilmu Kedokteran  Forensik  dan  Medikolegal  Makassar  berdasarkan  sumpah  jabatan  (terlampir dalam  berkas  perkara)  telah  melakukan  bedah  mayat  terhadap  satu  mayat  perempuan  yang bernama:  Martina  Labiran,  jenis  kelamin:  Perempuan,  umur:  33  tahun,  alamat:  Buntu Pa’paissanan Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, pada pemeriksaan  sitologi  vagina  dan  mulut  rahim  (pap  smear)  tampak  sel-sel  nekrosis,  tidak tampak gambaran sperma pada sediaan ini. Padahal menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikatakan bahwa air mani/sperma para Terdakwa dikeluarkan dalam alat kelamin korban ML, tetapi  dalam  hasil  visum  et  repertum  tidak  tergambar  adanya  sperma.  Sehingga  sangat  jelas bahwa  tidak  terjadi  perkosaan.  Unsur  persetubuhan  tidak  terpenuhi  karena  tidak  terjadi penetrasi  alat  kelamin  antara  pelaku  dan  korban  ML.  Lebih  tepatnya  terjadi  penganiayaan terhadap  korban  sehingga  adanya  luka-luka  pada  kemaluan.  Oleh  karena  itu,  unsur  seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan tidak terpenuhi.
6 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Op.cit. , hlm. 99-100
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
Untuk dapat dipidananya  seseorang, maka mutlak  ia harus melakukan tindak pidana (kesalahan). Asas kesalahan ini atur didalam Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menentukan:  “Tiada  seorang  pun  yang  dapat  dijatuhi  pidana,  kecuali  apabila  pengadilan, karena  alat  pembuktian  yang  sah  menurut  Undang-Undang,  mendapat  keyakinan,  bahwa seorang  yang  dianggap  dapat  bertanggungjawab,  telah  bersalah  atas  perbuatan  yang  dituduh atas dirinya”.
Pertanggungjawaban  pidana  tidak  cukup  hanya  ada  suatu  perbuatan  pidana,  tetapi juga  harus  ada  kesalahan  atau  sikap  batin  yang  dapat  dicela.  Seseorang  yang  melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila mempunyai kesalahan. Asas  kesalahan  merupakan  asas  fundamental  yang  melandasi  pertanggungjawaban  pidana, yaitu tidak dipidana jika tidak ada  kesalahan ( geen straf zonder schuld; actus non facit trum misi mens sist rea ). 7
Adapun  unsur-unsur  dari  suatu  kesalahan  yang  dapat  dikenakan  kepada  seseorang meliputi:
Unsur  pertama  adalah  “adanya  perbuatan  melawan  hukum  (perbuatan  pidana)”,  Perbuatan pidana  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  aturan  hukum,  dimana  larangan  tersebut  disertai dengan  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  sanksi  pidana  tertentu  bagi  seseorang  yang melanggar  larangan  yang dimaksud. Oleh  karena  itu, dalam  kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan berencana dan perkosaan yang dilakukan oleh MS tidak terbukti, karena unsur- unsur  dalam  pasal  340  KUHP  yaitu  unsur  kedua  dengan  sengaja  dan  unsur  ketiga  dengan rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi. Dan unsur-unsur pasal 285 KUHP yaitu unsur kedua kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur ketiga memaksa, dan unsur keempat seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan juga tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan  oleh  MS  bukan  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  atau  perbuatan  pidana. Pengertian  perbuatan  pidana  menurut  Moeljatno  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu aturan  hukum  larangan  mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi siapapun  melanggar  larangan  tersebut. 8 Disisi  lain,  dapat  juga  dikatakan  sebagai  perbuatan yang  oleh  suatu  aturan  hukum  dilarang  dan  diancam  pidana,  bahwa  pada  larangan  tersebut ditujukan  kepada  perbuatan  (yaitu  suatu  keadaan  atau  kejadian  yang  ditimbulkan  oleh kelakuan  seseorang),  sedangkan  ancaman  pidananya  ditujukan  kepada  orang  yang
7 Moeljatno, Op.cit. hlm.165
8 Ibid. , h. 54
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
menimbulkan  perbuatan  tersebut.  Oleh  karena  perbuatan  MS  bukan  merupakan  perbuatan melawan hukum maka sanksi pidana tidak dapat dibebankan kepada MS.
Unsur  yang  kedua  adalah  “mampu  bertanggungjawab”,  Pertanggungjawaban  pidana mensyaratkan  pelaku  mampu  bertanggung  jawab.  Hubungan  pelaku  dengan  tindakan ditentukan  oleh  kemampuan  bertanggungjawab  dari  pelaku.  Pada  hakikatnya  pelaku  harus menginsyafi hakikat tindakan yang dilakukan. Hal ini berkaitan erat dengan kesengajaan atau kealpaan.  Menurut  Moeljatno,  kemampuan  bertanggungjawab  sebagai  keadaan  batin  orang yang  normal  dan  sehat,  kemampuan  bertanggungjawab  harus  ada  unsur  kemampuan  untuk membeda-bedakan  antara  perbuatan  yang  baik  yaitu  sesuai  dengan  hukum  dan  yang  buruk yaitu  perbuatan  yang  melawan  hukum  dan  kemampuan  untuk  menentukan  kehendaknya menurut  keinsyafan  atau  kesadaran  tentang  baik  dan  buruknya  perbuatan  tadi. 9 Moeljatno menjelaskan, kemampuan bertanggungjawab seseorang dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor  akal  dan  faktor  perasaan  atau  kehendak,  “yang  pertama,  faktor  akal,  yaitu  dapat memperbeda-bedakan  antara  perbuatan  yang  diperbolehkan  dan  yang  tidak.  Yang  kedua, faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak”. 10
Unsur mampu bertanggung jawab dalam tindak pidana meliputi:
a. Menginsyafi makna dari perbuatannya;
b. Menginsyafi perbuatan tersebut tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
c. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut. 11
Seseorang  atau  pelaku  baru  dapat  dipidana  jika,  terbukti  melakukan  segala  sesuatu  yang dirumuskan dalam delik, tindakan itu bersifat melawan hukum serta seseorang (pelaku) dapat dicela  dan  mampu  bertanggung  jawab.  Mampu  bertanggung  jawab  dalam  kasus  ini  dapat dikenakan  terhadap  MS,  karena  MS  telah  memenuhi  unsur  mampu  bertanggung  jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 yaitu tentang kemampuan bertanggung jawab karena jiwanya  MS  tidak  mengalami  cacat  dalam  pertumbuhannya  atau  terganggu  karena  penyakit, dan Pasal 45 yaitu tentang belum cukup umur, tetapi umurnya MS telah cukup dan memenuhi unsur  bertanggung  jawab  karena  MS  telah  berumur  diatas  16  tahun,  oleh  karena  itu  unsur mampu bertanggung jawab terpenuhi.
Unsur yang ketiga adalah “memiliki salah satu bentuk kesalahan, yaitu sengaja ( dolus ) dan  kelalaian  ( culpa) ”.Untuk  dapat  dipidananya  suatu  kejahatan,  maka  mutlak  diisyaratkan
9 Moeljatno, op.cit. , hlm.178-179
10 Ibid. ,
11 Ibid.,
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
adanya  ”sengaja  atau dolus ”  atau  ”kelalaian  atau culpa ”  yang  merupakan  keharusan  untuk dapat  menyimpulkan  adanya  kesalahan.  Kesalahan  ini  menjadi  unsur  penting  dalam menerapkan pertanggungjawaban pidananya. Dalam  kasus  ini, MS tidak memiliki  salah satu bentuk kesalahan yaitu ”sengaja atau dolus ” atau ”kelalaian atau culpa ”. Karena dalam kasus ini, pelaku sebenarnya yakni AS sudah memberikan pernyataan sebagai pelaku tunggal tanpa dibantu oleh siapapun.
Unsur  yang  keempat  adalah  “tidak  boleh  ada  alasan  pemaaf”.  Dalam  alasan  pemaaf ditujukan  untuk  penghapusan  sanksi  pidana  bagi  seseorang  yang  tidak  mampu  bertanggung jawab atau adanya daya paksa dari luar dirinya meskipun ia telah melakukan perbuatan pidana atau  tindak  pidana.  Menurut  Moeljatno,  alasan  pemaaf  yaitu  alasan  yang  menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. 12 Dalam kasus ini alasan pemaaf dapat diterapkan kepada MS. Karena MS tidak dapat mampu bertanggung  jawab  atau  adanya  daya  paksa  dari  luar  dirinya.  Oleh  karena  itu,  sebagaimana yang telah dianalisis diatas. MS tidak   melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana yang melanggar pasal 340 KUHP dan pasal 285 KUHP. Dan MS tidak dapat dimintai pertanggungjawaban  pidana  sehingga  putusan  Peninjauan  Kembali  (PK)  dari  Mahkamah Agung (MA) seharusnya berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
Berbagai  upaya  hukum  telah  dilakukan  MS.  Upaya  hukum  yang  pertama  dilakukan adalah Banding yang dilakukan pada tahun 2006 (Putusan No.252/Pid/2006/PT.MKS). Tetapi upaya  hukum  Banding  yang  dilakukan  MS  gagal.  Upaya  hukum  yang  kedua  yang  telah dilakukan MS adalah Kasasi yang dilakukan pada tahun 2007 (Putusan No.256 K/Pid/2007). Namun, upaya hukum Kasasi yang dilakukan MS juga gagal dan ditolak. Upaya hukum ketiga yang  dilakukan  MS  adalah  Peninjauan  Kembali  yang  diajukan  pada  tahun  2008  (Putusan No.79 PK/Pid/2008). Namun lagi-lagi upaya hukum Peninjauan Kembali ditolak oleh hakim. Dan upaya hukum terakhir yang telah diajukan MS yakni Grasi ke Presiden pada tahun 2013, tetapi  lagi-lagi  upaya  hukum  Grasi  yang  diajukan  MS  ditolak  karena  sudah  melewati  batas waktu pengajuan Grasi.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan kajian dan pembahasan yang telah dikemukakan terhadap permasalahan sebagaimana  diuraikan  pada  bab-bab  terdahulu  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  putusan pidana mati terhadap MS tidak tepat, karena:
12 Moeljatno, I, op.cit. , h. 137
a. Perbuatan yang dilakukan oleh MS tidak memenuhi sebagian unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Dan Pasal 285 KUHP, yaitu:  kekerasaan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa,  dan  seorang  wanita  bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.
b. Perbuatan yang dilakukan oleh MS tidak memenuhi sebagian unsur-unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban  pidana,  yaitu:  perbuatan  melawan  hukum  (perbuatan  pidana), memiliki  salah  satu  bentuk  kesalahan  yaitu  sengaja  (dolus)  dan  lalai  (culpa),  serta  tidak boleh ada alasan pemaaf, maka MS tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
c. Adanya  kesaksian  tertulis  yang  ditulis  oleh  AS  yang  menerangkan  bahwa  MS  dan keluarganya  tidak  terlibat  dalam  pembunuhan  terhadap  AP  dan  keluarganya.  Hal  ini dikuatkan  ketika  AS  memberikan  keterangan  dalam  pemeriksaan  perkara  banding  atas Putusan PN Makale No.62/Pid.B/2006/PN Makales atas nama terdakwa BS bahwa AS lah pelaku  tunggal  pembunuhan  AP  dan  sekeluarga  tanpa  perencanaan  sebelumnya  dan dibantu  oleh  siapapun.  Dan  keterangan  tersebut,  telah  dijadikan  oleh  Majelis  Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sebagai  suatu fakta materiil dalam pertimbangan hukumnya yang dijadikan salah satu dasar untuk membebaskan Terdakwa BS.

## Saran Tindak Lanjut
1) Hendaknya  Kejaksaan  Agung  menunda  pelaksanaan  eksekusi  mati  terhadap  MS  dan mendalami  kembali  kasus  ini  karena banyak terdapat kejanggalan dan terdapat bukti- bukti  yang menyatakan MS tidak bersalah  serta terdapat  indikasi bahwa  telah terjadi rekayasa kasus terhadap kasus MS.
2) Hendaknya  dilakukan  investigasi  terhadap  berbagai  pihak  yang  terkait  dalam  kasus MS,  mulai  dari  penyidik  yang  diduga  melakukan  penyiksaan  fisik  maupun  mental terhadap  MS  dan  memaksa  MS  mengakui  perbuatan  yang  tidak  dilakukannya  serta hakim  dan  jaksa  yang  terlibat  dalam  kasus  ini,  melihat  adanya  kejanggalan  dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga peradilan yang dijalan.
Vol 19 No 3 Januari 2022

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Chazawi, Adami, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa , RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2002
Djoko  Prakoso  dan  Nurwachid, Pidana  Mati  Di  Indonesia  Dewasa  ini ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1984
Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008
_____, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
_____, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana , PT Bina Aksara, Jakarta, 1987
Marpaung, Leden, Asas Teori Praktik Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2005
Moch.Anwar, Hukum  Pidana  Bagian  Khusus  (KUHP  Buku  II) ,  jilid  2,  cetakan  kedua, Alumni, Bandung, 1986
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008
P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan , edisi kedua, Sinar Grafik, Jakarta, 2009 Saleh,  Roeslan, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana ,  Aksara  Baru, Jakarta, 1983
Sianturi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya ,  Alumni  Ahaem- Petehaem, 1986
Hand Out
Tim  Dosen, Hand  Out  Hukum  Acara  Pidana ,  Laboratorium  Hukum  Pidana,  Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 2011
Artikel
http://regional.kompas.com/read/2013/06/15/2159061/Inilah.Kronologis.Kasus.Ruben.Versi.Pol da.Sulselbar
http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1728