## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)

## Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
Journal Hompage: http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index

## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA: STUDI DI DESA SONDO KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA
Sukardi 1 1. Dosen Pendidikan Ekonomi STKIP Bima sukardi_eko@stkipbima.com Info Artikel Abstrak Keywords : Transparansi, Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  prinsip transparansi  dalam  tata  kelola  keuangan  dana  desa  (ADD)  di  Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif.  Sumber  data  ditentukan  sebanyak  16  orang  dari subyek  penelitian.  Teknik  pengumpul  data  menggunakan  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Data  diolah  dengan  menggunakan  teknik analisis  data  kualitatif,  yakni:  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan/verifikasi.  Hasil  penelitian  menemukan:  (1) berdasarkan  keempat  indikator  kaitan  dengan  fokus  transparansi penggunaan  ADD,  hasil  penelitian  menemukan  bahwa  tersedianya informasi  yang  memadai  pada  setiap  proses  penyusunan  dan pelaksanaan  kebijakan  penggunaan  ADD,  adanya  akses  pada  informasi cukup  mudah  dijangkau,  bebas  diperoleh  dan  tepat  waktu  dalam penggunaan  ADD,  adanya  peraturan  yang  menjamin  hak  untuk mendapatkan  informasi  tentang  penggunaan  ADD,  tersedianya  pusat informasi  layanan  pendidikan  seperti  media,  papan  pengumuman,  dan lain-lain  dalam  penggunaan  ADD,  dan  hasil  pelaksanaannya  sudah berjalan  sesuai  dengan  aturan  penggunaan  ADD.  (2) berdasarkan keempat indikator kaitan dengan fokus akuntabilitas penggunaan  ADD, hasil penelitian menemukan, bahwa prosedur atau tata cara Penggunaan ADD  sudah  jelas,  persyaratan  penggunaan  ADD  sudah  terbuka,  satuan kerja  atau  pejabat  penanggung  jawab  penggunaan  ADD  jelas,  waktu penyelesaian dan rincian biaya atau tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan  proses  penggunaan  ADD  telah  diinformasikan,  dan  hasil pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan ADD.

## PENDAHULUAN
Pemberian  ADD  (ADD)  kepada  pemerintah  desa  merupakan  wujud  dari pemenuhan  hak  desa  untuk  menyelanggarakan  otonomi  desa  agar  tumbuh  dan berkembang  mengikuti  pertumbuhan  dari  desa  itu  sendiri  berdasarkan keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi  dan  pemberdayaan masyarakat.  Pengelolaan  ADD  harus  memenuhi  beberapa  prinsip  pengelolaan seperti  berikut:  setiap  kegiatan  yang  pendanaannya  diambil  dari  ADD  harus melalui  perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  secara  terbuka  dengan  prinsip: dari,  oleh  dan  untuk  masyarakat;  seluruh  kegiatan  dan  penggunaan  ADD  harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum; ADD harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali; jenis kegiatan yang akan didanai  melalui  ADD  diharapkan  mampu  untuk  meningkatkan  sarana  pelayanan
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
masyarakat,  berupa  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  penguataan  kelembagaan  desa dan  kegiatan  lainnya  yang  dibutuhkan  masyarakat  desa  dengan  pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah; dan ADD harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaraan yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Prinsip  pengelolaan  dalam  mengelola  atau  manajemen  keuangan  desa, termasuk  ADD,  yang  harus  dipatuhi  dan  ditaati,  yaitu  prinsip  transparansi, partisipatif,  dan  akuntabilitas.  Di  samping  itu,  ada  juga  prinsip  responsif,  dan prinsip tertib dan disiplin anggaran. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan (SAP KK, 2005: 76). Akuntabilitas dapat  diartikan  sebagai  kewajiban-kewajiban  dari  individu- individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik  dan  yang  bersangkutan  dengannya  untuk  dapat  menjawab  hal-hal  yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk  kegiatan  kontrol  terutama  dalam  hal  pencapaian  hasil  pada  pelayanan publik  dan  menyampaikannya  secara  transparan  kepada  masyarakat.  Miriam Budiardjo dalam Alfitra  Salamm  dan  Firman  Noor  (2002:  4),  adalah  “persoalan seputar  pertanggungjawaban  yang  diberikan  mandat  untuk  memerintah (pemerintah) kepada mereka yang memberi mandat itu (rakyat).”
Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara  periodik (SAP  KK,  2005:  76). Akuntabilitas  menurut  Jabra  dan  Dwivedi dalam Lili  Romli  (Syamuddin  Haris,
2002:  196),  yaitu  “merupakan  persyaratan  mendasar  untuk  mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi diarahkan  pada  pencapaian  tujuan-tujuan  nasional  yang  diterima  secara  luas dengan  tingkat  efisiensi,  efektivitas,  kejujuran,  dan  hasil  yang  sebesar mungkin….”
Responsivitas pengelolaan keuangan berarti daya tanggap pemerintah desa dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  terhadap  kebutuhan  masyarakat  yang perlu didukung dengan pendanaan. Tentu saja tidak semua kebutuhan masyarakat akan  didanai  karena  begitu  banyaknya  kebutuhan  masyarakat.  Penggunaan anggaran  dan  keuangan,  dari  sumber  manapun,  apakah  itu  dari  pemerintah  atau dari pihak swasta, ADD misal, ataupun dari masyarakat perlu didasarkan prinsip- prinsip  umum  pengelolaan  keuangan  sebagai  berikut: pertama ,  hemat,  tidak mewah,  efisien  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  teknis  yang  disyaratkan; kedua , terarah  dan  terkendali  sesuai  dengan  rencana,  program/kegiatan; ketiga ,  terbuka dan  transparan,  dalam  pengertian  dari  dan  untuk  apa  keuangan  lembaga  tersebut perlu dicatat dan dipertanggung jawabkan serta disertai bukti penggunaannya; dan keempat ,  sedapat  mungkin  menggunakan  kemampuan/hasil  produksi  dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan (Sumpeno Wahjudin, 2011: 192).

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
Di samping itu, prinsip value for  money menyemangati UU 17 tahun 2003 pasal  31  Ayat  1;  “keuangan  Negara  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan perundang-undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggung jawab  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan. Value  for  money merupakan  sebuah  konsep  generik  yang  pada  intinya  mengedepankan  tiga  hal, yaitu:  ekonomis,  efisien,  dan  efektif.  Ekonomis,  merupakan  konsep  yang digunakan  untuk  memperoleh  input  pada  tingkat  kualitas  dan  kuantitas  tertentu pada  harga  terendah.  Efisien,  terkait  dengan  kuantitas  dari  suatu  kegiatan.  Dan efektif,  merupakan  perbandingan  antara  outcome  dengan  output  (Sumpeno Wahjudin, 2011: 201).
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa akan menjadi panduan bagi pemerintah desa dalam  penata  kelolaan  keuangan  desa.  Dalam  peraturan  tersebut,  keuangan  desa diartikan sebagai semua hak dan kewajiban  yang dapat dinilai dengan uang serta segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
Beberapa  hal  yang  menyebabkan  desa  membutuhkan  sumber  pendapatan yaitu: 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil  dan  sumber  pendapatannya  sangat  bergantung  pada  bantuan  yang  sangat kecil  pula.  2)  Kesenjahteraan  masyarakat  desa  yang  rendah  sehingga  sulit  bagi desa  mempunyai  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  yang  tinggi.  3)  Masalah  itu diikuti  dengan  rendahnya  dana  operasional  desa  untuk  menjalankan  pelayanan publik.  4)  Banyak  program  pembangunan  masuk  ke  desa  akan  tetapi  hanya dikelola  oleh  dinas.  Program  semacam  itu  mendulang  kritikan  karena  program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi desa, dan program itu bersifat top down sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Dalam penganggaran ADD terjadi ketidaksesuaian dengan Peraturan Bupati Bima  Nomor 12 Tahun  2016 tentang Pedoman  Penggunaan Alokasi Dana Desa . Dimana dana ADD untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya  dimasukkan  dalam  Rencana  Pembangunan  Desa  (RPD)  untuk Operasional  Pemerintah  Desa  akan  tetapi  justru  dimasukkan  pada  Rencana Pembangunan  Desa  untuk  pemberdayaan  masyarakat.  Hal  tersebut  mengurangi porsi 70% untuk pemberdayaan masyarakat.
Faktor  penghambat  dalam  pengelolaan  ADD  dalam  pemberdayaan masyarakat yaitu sumber daya manusia (SDM). Rendahnya SDM perangkat desa maupun  penduduk  desa  menjadi  penghambat  utama  pengelolaan  ADD  karena pada  proses  perencanaan,  pelaksanaan  hingga  pertanggungjawaban,  oleh  karena itu  dibutuhkan  SDM  yang  mumpuni  dalam  proses  pengelolaan  ADD.  Selain  itu rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pengelolaan ADD juga merupakan salah satu faktor penghambat.
Permasalahan  dalam  pelaksanaan  ADD  dijumpai  juga  pada  kemampuan pengelola  ADD  baik  dari  unsur  pemerintah  desa  maupun  lembaga  kemasyarakat di  desa  dalam  hal  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengendalian  sehingga berdampak  pada  kegiatan  yang  belum  baik.  Diantaranya  adalah  tidak dilaksanakannya  atau  tidak  diikutsertakannya  komponen  masyarakat  dalam musyawarah penggunaan Alokasi Dana Desa. Rencana penggunaan bantuan ADD

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua RW, dan ketua RT.
Permasalahan  lainnya  adalah  masih  rendahnya  partisipasi  swadaya  gotong royong  masyarakat  desa  dalam  proses  kegiatan  pembangunan  yang  dibiayai  dari ADD. Hasil swadaya ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk merasa memiliki  terhadap  kegiatan-kegiatan  pembangunan  yang  ada  masih  kurang. Rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan-kegiatan  desa  yang  dibiayai dari  ADD  juga  menunjukkan  kurangnya  komunikasi  dari  organisasi  pengelola ADD dengan masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya  ADD  yang  diterima  desanya,  tidak  dapat  menyalurkan  aspirasinya  dan tidak  tahu  untuk  apa  penggunaan  dana  ADD,  sehingga  masyarakat  menjadi  sulit untuk  diajak  berpartisipasi  dalam  kegiatan  ADD.  Kaitan  dengan  pentingnya pelaksanaan  prinsip  transaparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  ADD, maka  dalam  penelitian  ini  Peneliti  akan  mengkaji  sekaligus  menelaah  yang berkaitan dengan masalah Bagaimanakah pelaksanaan prinsip transparansi dalam tata kelola keuangan ADD di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima?.
Transparansi  ( transparency )  secara  harafiah  adalah  jelas  ( obvious ),  dapat dilihat  secara  menyeluruh  ( able  to  be  seen  through ).  Dengan  demikian transparansi  adalah  keterbukaan  dalam  melaksanakan  suatu  proses  kegiatan (Mulyasa,  2010:  67).   Transparansi  adalah  keterbukaan  atas  semua  tindakan  dan kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  (Hamid  Muhammad,  2007:  54). Transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi  tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  dan  pelaksanaannya,  serta  hasil- hasil  yang  dicapai.  Dalam  Pasal  4  ayat  7  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ,  dikatakan  transparan  adalah  prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan masyarakat  untuk  mengetahui  dan  mendapatkan  akses  informasi  seluas-luasnya tentang  keuangan  daerah.  Dengan  adanya  transparansi  menjamin  akses  atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni  informasi  tentang  kebijakan,  proses pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil-hasil  yang dicapai. Transparansi  yakni adanya  kebijakan  terbuka  bagi  pengawasan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan informasi  adalah  informasi  mengenai  setiap  aspek  kebijakan  pemerintah  yang dapat  dijangkau  oleh  publik.  Keterbukaan  informasi  diharapkan  akan menghasilkan  persaingan  politik  yang  sehat,  toleran  dan  kebijakan  dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Bappenas 2003).
Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:  1)  mekanisme  yang  menjamin  sistem  keterbukaan  dan  standarisasi  dari semua  proses  pelayanan  publik;  2)  mekanisme  yang  memfasilitasi  pertanyaan- pertanyaan  publik  tentang  berbagai  kebijakan  dan  pelayanan  publik,  maupun proses-proses didalam sektor publik; 3) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun  penyebaran  informasi  maupun  penyimpangan  tindakan  aparat  publik didalam kegiatan melayani (Bappenas, 2003).
Samping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
di  dalam  memperoleh  informasi  yang  akurat  dan  memadai.  Makna  transparan pengelolaan  keuangan  desa, yaitu  bahwa  pengelolaan  uang tidak  secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum  atau  peraturan  yang  berlaku.  Dengan  adanya  transparansi,  semua  uang desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Mengapa azas transparansi  penting,  agar  semua  uang  desa  memenuhi  hak  masyarakat  dan menghindari  konflik  dalam  masyarakat  desa.  Dengan  adanya  keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik.
Akuntabilitas  ( accountability )  adalah  kewajiban  untuk  memberikan pertanggungjawaban  atau  menjawab  dan  menerangkan  kinerja  dan  tindakan seseorang  badan  hukum  pimpinan  suatu  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki hak  atau  berkewenangan  untuk  meminta  keterangan  atau  pertanggungjawaban. UNDP  (Sedarmayanti,  2008:  65)  mengartikan  akuntabilitas  sebagai  prasyarat bahwa  setiap  aktivitas  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik  perlu mempertanggungjawabkanya  kepada  publik.  akuntabilitas  sebagai  suatu perwujudan  kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas  secara  harfiah  dalam  bahasa  inggris  biasa  disebut  dengan accoutability yang  diartikan  sebagai  “yang  dapat  dipertanggungjawabkan”.  Atau dalam  kata  sifat  disebut  sebagai accountable .  Lalu  apa  bedanya  dengan responsibility yang juga diartikan sebagai “tanggung jawab” (Mulyasa, 2010: 87). Miriam Budiardjo dalam Alfitra Salamm dan Firman Noor (2002: 4), adalah “persoalan seputar pertanggungjawaban yang diberikan mandat untuk memerintah (pemerintah)  kepada  mereka  yang  memberi  mandat  itu  (rakyat).”  Akuntabilitas menurut  Jabra  dan  Dwivedi dalam Lili  Romli  (Syamuddin  Haris,  2002:  196), yaitu  “merupakan  persyaratan  mendasar  untuk  mencegah  penyalahgunaan kewenangan  yang  didelegasikan  dan  menjamin  kewenangan  tadi  diarahkan  pada pencapaian  tujuan-tujuan  nasional  yang  diterima  secara  luas  dengan  tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan hasil yang sebesar mungkin….”
Oleh karena itu, ADD tidak boleh digunakan asal-asalan atau untuk kegiatan yang  tidak  menguntungkan  pengembangan  Desa.  Dana  Desa  harus  sesuai  atau selaras dengan RPJMDes dan RKPDes. Dalam Permendes Nomor 5 Tahun 2015 disebutkan  bahwa  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  untuk  pembangunan  Desa harus  memenuhi  empat  prioritas  utama.  Keempat  prioritas  utama  penggunaan Dana  Desa  yaitu;  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan prasarana Desa,  pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Jenis  penelitian  adalah penelitian  deskriptif.  Jenis  data  penelitian  terdiri  dari  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  merupakan  data  yang  didapat  oleh  peneliti  dengan  cara langsung  dari  sumbernya  melalui  observasi,  diskusi  terfokus,  wawancara  serta penyebaran  kuesioner.  Data  sekunder  merupakan  data  yang  didapat  peneliti  dari

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
semua  sumber  yang  sudah  ada  dalam  artian  peneliti  sebagai  tangan  kedua.  Data sekunder  bisa  didapat  dari  berbagai  sumber  yaitu  Biro  Pusat  Statistik  (BPS), jurnal, buku, laporan dan lain sebagainya. Informan penelitian yaitu seluruh unsur pemerintah desa, meliputi kepala desa, staf pemerintahan desa, kepala dusun, dan ketua-ketua  RT.  Teknik  analisis  data  mengacu  pada  panadangan  Matthew  B. Miles  dan  A.  Michael  Huberman  (1992:  15-17)  meliputi  reduksi  data,  display data, dan kesimpulan/verifikasi data.

## HASIL PENELITIAN

## 1. Penerapan Prinsip Transparasi Penggunaan ADD
Kaitan dengan fokus transparasi pengelolaan keuangan ADD, maka terdapat
4 (empat) indikatornya, yaitu: pertama , tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan ADD; kedua , adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat  waktu  dalam  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa; ketiga ,  adanya peraturan  yang menjamin hak untuk  mendapatkan informasi tentang  pengelolaan keuangan ADD; dan keempat , tersedianya pusat informasi layanan pembangunan masyarakat  bagi  masyarakat  seperti  media,  papan  pengumuman,  dan  lain-lain dalam  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Untuk  mengetahui  bagaimana transparansi pengelolaan keuangan ADD di Desa Sondo Kecamatan Monta, maka akan  terlihat  sebagaimana  sajian  kutipan  hasil  wawancara  secara  berturut-turut berikut ini.
1) Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa Indikator pertama dari fokus transparasi pengelolaan keuangan ADD,  yaitu tersedianya  informasi  yang  memadai  pada  setiap  proses  penyusunan  dan pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  keuangan  ADD.  Transparansi  adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil. Prinsip transparansi menciptakan  kepercayaan  timbal-balik  antara  pengelola  keuangan  ADD  dan masyarakat  melalui  penyediaan  informasi  dan  menjamin  kemudahan  di  dalam memperoleh  informasi  yang  akurat  dan  memadai.  Informasi  adalah  suatu kebutuhan  penting  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pengelolaan pengelola  keuangan  ADD.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  pengelola  keuangan ADD perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat.
Transparansi  bermakna memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka dan  jujur  kepada  masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan . Untuk  mengetahui  bagaimana  tersedianya  informasi  yang  memadai  pada  setiap proses  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  keuangan  ADD  di Desa  Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima  akan  terlihat  sebagaimana kutipan  hasil  wawancara  berikut.  Untuk  mengetahui  mengenai  tersedianya informasi  yang  memadai  pada  setiap  proses  penyusunan  dan  pelaksanaan kebijakan  pengelolaan  keuangan  ADD  di  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
Kabupaten  Bima,  akan  disajikan  sebagai  berikut.  Hasil  wawancara  dengan  salah seorang warga yang bernama Bapak H. Kasim di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:
“Sepengetahuan  saya,  pihak  pengelola  telah  menyediakan  informasi tentang pengelolaan keuangan ADD dengan sebaik-baiknya. Ya, termasuk dalam  hal  proses  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Menurut  saya,  sudah  sangat  terbuka informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Atau dengan kata lain, masyarakat mudah mendapatkan informasi tentang pengggunaan  dana  Alokasi  Dana  Desa”  (Hasil  Wawancara,  Pebruari 2019).
Hasil wawancara lain dengan salah seorang warga yang bernama Bapak H. Mursalin di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:
“Apapun alasannya pengelolaan keuangan ADD harus terang benderang. ADD  yang  dikucurkan  pemerintah  desa  harus  diumumkan  secara transparan  pada  masyarakat,  khususnya  warga  desa  setempat.  Hal tersebut  untuk  menghindari  terjadinya  penyelewengan  dana,  kecurigaan publik,  dan  supaya  pembangunan  di  desa  dapat  berlangsung  secara kondusif. Ini pendapat saya ya” (Hasil Wawancara, Pebruari 2019).
Hasil  wawancara  lain  dengan  Bapak  H.  Mahmud  salah  tokoh  masyarakat    Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:
”Kami  dari pihak pengelola selalu terbuka dan  bersikap transparansi jika ada  hal-hal  yang  perlu  diketahui  bersama  oleh  masyarakat.  Baik  yang berkenaan  dengan  penyelenggaraan  pembangunan,  maupun  untuk menggalang  dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pembangunan  ataupun  hal-hal  lain  yang  berkaitan  langsung  dengan pembangunan masyarakat. Termasuk dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Hal ini kami dilakukan agar masyarakat ikut berpartisipasi dan mendukung  peningkatan  mutu  dan  pemerataan  pembangunan  masyarakat. Kalau kami tutup-tutupi, justru masyarakat tidak mau membantu kalau kami meminta  bantuan  dalam  membangun  desa"  (Hasil  Wawancara,  Pebruari 2019).
Berdasarkan  kutipan  hasil  wawancara  tersebut  menggambarkan  bahwa tersedianya  informasi  yang  memadai  pada  setiap  proses  penyusunan  dan pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  keuangan  ADD  di  Desa  Sondo  Kecamatan Monta  Kabupaten  Bima,  hasilnya  dinilai  sudah  cukup  baik  dan  telah  sesuai dengan  amanah  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  2018  tentang  Perubahan Kedua  PP  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  tersedianya  informasi  yang memadai  pada  setiap  proses  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan keuangan  ADD  di  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima,  hasilnya dinilai  sudah  cukup  baik  dan  telah  sesuai  dengan  amanah  Peraturan  Pemerintah No.  8  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua  PP  60  Tahun  2014  tentang  Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
2)  Adanya  akses  pada  informasi  cukup  mudah  dijangkau,  bebas  diperoleh dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa Indikator  kedua  dari  fokus  transparasi  pengelolaan  keuangan  ADD,  yaitu adanya  akses  pada  informasi  cukup  mudah  dijangkau,  bebas  diperoleh  dan  tepat waktu  dalam  pengelolaan  keuangan  ADD.  Pengelola  keuangan  ADD  perlu mendayagunakan  berbagai  jalur  komunikasi  seperti  melalui  brosur,  leaflet, pengumuman  melalui  koran,  maupun  radio.  Pengelola  keuangan  ADD  perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini  akan  memperjelas  bentuk  informasi  yang  dapat  diakses  masyarakat  ataupun bentuk  informasi  yang  bersifat  rahasia,  bagaimana  cara  mendapatkan  informasi, lama  waktu  mendapatkan  informasi  serta  prosedur  pengaduan  apabila  informasi tidak  sampai  kepada  masyarakat.  Transparansi  dan  akuntabilitas  merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya di bidang kebijakan publik yang  lain,  keberadaan  transparansi  dan  akuntabilitas  merupakan  syarat  mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien, dan adil. Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari  perumusan  kebijakan,  pengambilan  keputusan,  sampai  pada  pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi.
Untuk  mengetahui  bagaimana  adanya  akses  pada  informasi  cukup  mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan ADD di Desa  Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima,  akan  terlihat  sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut. Untuk mengetahui mengenai adanya akses pada informasi  cukup  mudah  dijangkau,  bebas  diperoleh  dan  tepat  waktu  dalam pengelolaan keuangan  ADD  di  Desa Sondo Kecamatan  Monta Kabupaten Bima, akan tersaji dengan jelas sebagaimana hasil wawancara berikut. Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak Ilyas di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:
”Saya  merasa,  pengelola  keuangan  ADD  telah  menyediakan  informasi tentang pengelolaan keuangan ADD dan mudah dijangkau. Karena sudah ada  papan  pengumuman.  Kami  selaku  warga  bebas  mendapatkan informasi  tentang  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Yang  saya tahu,  masyarakat  umum  juga  bisa  mendapatkan  informasi  tentang pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  baik  untuk  pemerintah  desa, pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  maupun  untuk  masyarakat umum” (Hasil Wawancara, Pebruari 2019).
Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak Ruslin di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:
”Saya  setuju  dengan  jawaban  salah  seorang  warga  tadi.  Dan  memang begitu  kenyataannya.  Lepas  dari  itu,    dana  desa  pada  intinya dipergunakan  untuk  kesejahteraan  warga,  mendorong  pembangunan infrastruktur,  perekonomian  warga  dan  jenis  pemberdayaan  lainnya. Transparansi mutlak dilakukan pemerintah desa agar kepercayaan publik dan  warga  akan  penggunaan  dana  desa  menguat.  Ini  penting  menurut saya” (Hasil Wawancara, Pebruari 2019).

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
Hasil  wawancara  lain  dengan  Bapak  Mansyur  sebagai  Sekretaris  Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:
”Kami  dari  pihak  pengelola  keuangan  ADD  telah  menyiapkan  dengan sebaik-baiknya  tentang  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Jadi informasi-informasi  yang  berkenaan  dengan  pengelolaan  keuangan  ADD kami  sudah  menyiapkannya  dengan  sebaik-baiknya.  Pemerintah  desa maupun  masyarakat  yang  mau  infomasi  tentang  pengelolaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa,  ya  silahkan.  Bahkan  kami  telah  membuatnya  dalam bentuk laporan resmi” (Hasil Wawancara, Pebruari 2019).
Berdasarkan  kutipan  hasil  wawancara  tersebut  menggambarkan  bahwa adanya  akses  pada  informasi  cukup  mudah  dijangkau,  bebas  diperoleh  dan  tepat waktu  dalam  pengelolaan  keuangan  ADD  di  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta Kabupaten  Bima,  hasilnya  dinilai  sudah  cukup  baik  dan  telah  sesuai  dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  akses  pada informasi  cukup  mudah  dijangkau,  bebas  diperoleh  dan  tepat  waktu  dalam pengelolaan keuangan  ADD  di  Desa  Sondo Kecamatan  Monta Kabupaten Bima, hasilnya  dinilai  sudah  cukup  baik  dan  telah  sesuai  dengan  amanah  Peraturan Pemerintah  No.  8  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua  PP  60  Tahun  2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
3)  Adanya  peraturan  yang  menjamin  hak  untuk  mendapatkan  informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa
Indikator  ketiga  dari  fokus  transparasi  pengelolaan  keuangan  ADD,  yaitu adanya  peraturan  yang  menjamin  hak  untuk  mendapatkan  informasi  tentang pengelolaan  keuangan  ADD.  Transparan  di  bidang  manajemen  berarti  adanya keterbukaan  dalam  mengelola  suatu  kegiatan.  Di  lembaga  pembangunan masyarakat,  bidang  manajemen  keuangan  yang  transparan  berarti  adanya keterbukaan  dalam  manajemen  keuangan  lembaga  pembangunan  masyarakat, yaitu  keterbukaan  sumber  keuangan  dan  jumlahnya,  rincian  penggunaan,  dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.
Transparansi  keuangan  sangat  diperlukan  dalam  rangka  meningkatkan dukungan  masyarakat  dan  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  seluruh  program pembangunan  masyarakat.  Di  samping  itu  transparansi  dapat  menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola keuangan ADD  melalui  penyediaan  informasi  dan  menjamin  kemudahan  di  dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
Beberapa  informasi  keuangan  yang  bebas  diketahui  oleh  semua  warga misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja pengelola keuangan ADD bisa ditempel di papan pengumuman di ruang umum atau di depan ruang kantor desa sehingga  bagi  siapa  saja  yang  membutuhkan  informasi  itu  dapat  dengan  mudah mendapatkannya. Masyarakat bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima pengelola keuangan ADD dari pemerintah dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan  informasi  ini  menambah  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pengelola keuangan Desa.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
Untuk  mengetahui  bagaimana  adanya  peraturan  yang  menjamin  hak  untuk mendapatkan  informasi  tentang  pengelolaan  keuangan  ADD  di  Desa  Sondo Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima  akan  terlihat  sebagaimana  kutipan  hasil wawancara berikut.  Hasil  yang diperoleh di  atas, didukung pula oleh wawancara dengan Bapak Martono selaku warga sebagaimana berikut ini:
“Benar. Saya dan masyarakat lainnya sangat merasakan. Bahwa memang ada  peraturan-peraturan  pengelola  keuangan  ADD  yang  berkaitan dengan  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Kami  mendapatkan informasi  tentang  aturan-aturan  itu  dengan  jelas.  Kami  dijelaskan  oleh pihak  pengelola  keuangan  ADD  tentang  pengelolaan  keuangan  Alokasi Dana Desa. Nah, hal ini sangat kami rasakan pada pengelola di desa ini” (Hasil Wawancara, Pebruari 2019).
Hasil  yang  diperoleh  di  atas,  didukung  pula  oleh  wawancara  dengan  Ibu Rostina selaku warga Desa Sondo sebagaimana berikut ini:
“Saya  setuju.  Memang  harus  ada  peraturan-peraturan  pengelola keuangan Alokasi  Dana  Desa. Jika tidak. Akan kacau jadinya. Dan yang saya  lihat,  pengelola  di  desa  kami  ini,  cukup  baik.  Lepas  dari  soal peraturan  tersebut,  yang  saya  sangat  setuju,  program  pembangunan  di desa  kami  ini  menggunakan  gaya  padat  karya.  Jadi  untuk  membangun infrastruktur dan pembangunan desa harus dilakukan melalui padat karya dan  tidak  diperbolehkan  melibatkan  orang  ketiga  atau  diproyekkan. Artinya  tenaga  pekerjanya  melibatkan  warga  wilayah  desa  tersebut, bahkan bila perlu bahan bakunya juga dibeli dari warga setempat” (Hasil Wawancara, Pebruari 2019).
Hasil  wawancara  lain  dengan  Bapak  Jufrin  sebagai  Ketua  BPD  Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:
“Kami  bersama  pemerintah  desa  telah  membuat  peraturan-peraturan tentang  pengelolaan  keuangan  ADD  berkenaan  dengan  pengelolaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Peraturan  yang  kami  maksud,  tidak  jauh dari  aturan  pengelolaan  keuangan  ADD  yang  telah  dikeluarkan  oleh pemerintah. Sebagaimana kita maklumi, dana ADD kan berlaku nasional.
Nah, penggunaannya tidak boleh melanggar pedoman pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa” (Hasil Wawancara, Pebruari 2019).
Berdasarkan  kutipan  hasil  wawancara  tersebut  menggambarkan  bahwa adanya  peraturan  yang  menjamin  hak  untuk  mendapatkan  informasi  tentang pengelolaan keuangan  ADD  di  Desa  Sondo Kecamatan  Monta Kabupaten Bima, hasilnya  dinilai  sudah  cukup  baik  dan  telah  sesuai  dengan  amanah  Peraturan Pemerintah  No.  8  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua  PP  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  peraturan  yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan ADD di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik  dan  telah  sesuai  dengan  amanah  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
4)  Tersedianya  pusat  informasi  layanan  pembangunan  masyarakat  bagi masyarakat  seperti  media,  papan  pengumuman,  dan  lain-lain  dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa
Indikator keempat dari fokus transparasi pengelolaan keuangan ADD, yaitu tersedianya  pusat  informasi  layanan  pembangunan  masyarakat  bagi  masyarakat seperti  media,  papan  pengumuman,  dan  lain-lain  dalam  pengelolaan  keuangan ADD.  Dalam  kontek  pembangunan  masyarakat,  istilah  transparansi  sangatlah jelas yaitu kepolosan apa adanya, tidak bohong, jujur dan terbuka terhadap publik tentang  apa  yang  dikerjakan  oleh  pengelola  keuangan  ADD,  dimana  data  yang dilaporkan pengelola keuangan ADD mencerminkan realitas yang sebenarnya dan setiap perubahan harus diungkapkan secara sebenarnya dan dengan segera kepada semua pihak yang terkait (stakeholders).
Transparansi  ditujukan  untuk  membangun  kepercayaan  dan  keyakinan kepada  pengelola  keuangan  ADD  bahwa  pengelola  keuangan  ADD  adalah organisasi  pelayanan  pembangunan  masyarakat  yang  bersih  dan  berwibawa, bersih dalam arti tidak KKN dan berwibawa dalam arti profesional. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pengelola keuangan ADD dan masyarakat melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam  memperoleh  informasi  yang  akurat.  Untuk  mengetahui  mengenai tersedianya  pusat  informasi  layanan  pembangunan  masyarakat  bagi  masyarakat seperti  media,  papan  pengumuman,  dan  lain-lain  dalam  pengelolaan  keuangan ADD  di  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima,  maka  akan  tampak dengan jelas tanggapan informan sebagaimana sajian wawancara berikut ini. Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak Syamsudin di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:
“Berdasarkan  pengamatan  saya,  ada  papan  informasi.  Banyak  informasi- informasi yang dipasang di papan itu. Nah, termasuk pengelolaan keuangan Alokasi  Dana  Desa.  Selain  papan  informasi,  saya  pernah  melihat  di ruangan ketua pengelola keuangan Alokasi Dana Desa, ada juga informasi tentang  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Tapi,  untuk  bagian administrasi,  tidak  ada  papannya,  tapi  dalam  bentuk  laporan”  (Hasil Wawancara, Pebruari 2019).
Hasil  wawancara  dengan  salah  seorang  warga  yang  bernama  Bapak  Sukrin di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:
“Saya juga tahu ada papan informasi. Gunanya menurut saya, agar warga ketahui bahwa sedang dilakukan program pemberdayaan masyarakat desa. Saya  setuju  dengan  info  yang  ada  di  papan  infor  tersebut.  Katanya, mengutamakan padat karya dalam pelaksanaan proyeknya. Untuk apa? Ya, agar  roda  perekonomian  masyarakat  di  wilayah  desa  tersebut  bisa berkembang.  Karena  tujuan  dari  adanya  dana  desa  ini  untuk mensejahterakan rakyat  dan memajukan seluruh desa” (Hasil  Wawancara, Pebruari 2019).
Hasil  wawancara  lain  dengan  Bapak  Mahfud  salah  seorang  pengelola sekaligus  sebagai  Kepala  Urusan  Keuangan  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
“Kami  selaku  pihak  pengelola  keuangan  ADD  telah  menyiapkan  media atau  alat  untuk  informasi.  Kami  siapkan  papan  informasi.  Banyak  hal yang  kami  informasikan  melalui  papan  informasi  tersebut.  Termasuk pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Memang ada ketentuan seperti itu.  Harus  terbuka  kepada  semua  pihak.  Laporan  penggunaannya  juga kami  sudah  buatkan.  Sehingga  bagi  siapapun  yang  membutuhkan informasi  tentang  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  tidak menemui  kesulitan.  Intinya,  kami  harus  terbuka”  (Hasil  Wawancara, Pebruari 2019).
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  tersedianya  pusat  informasi layanan  pembangunan  masyarakat  bagi  masyarakat  seperti  media,  papan pengumuman,  dan  lain-lain  dalam  pengelolaan  keuangan  ADD  di  Desa  Sondo Kecamatan Monta Kabupaten  Bima, hasilnya dinilai  sudah cukup baik  dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua  PP  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Berdasarkan  keempat  indikator  kaitan  dengan fokus  transparasi  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  baik  tersedianya informasi  yang  memadai  pada  setiap  proses  penyusunan  dan  pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, adanya akses pada informasi cukup  mudah  dijangkau,  bebas  diperoleh  dan  tepat  waktu  dalam  pengelolaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  adanya  peraturan  yang  menjamin  hak  untuk mendapatkan  informasi  tentang  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa, tersedianya  pusat  informasi  layanan  pembangunan  masyarakat  bagi  masyarakat seperti  media,  papan  pengumuman,  maupun  lain-lain  dalam  pengelolaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  maka  hasilnya  pelaksanaannya  sudah  berjalan sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.
Berdasarkan  observasi  peneliti  selama  berada  di  lokasi  penelitian, penggunaan  keuangan  ADD  dipertanggungjawabkan  dengan  baik.  Karena,  ada laporan  pertanggungjawaban  penggunaan  keuangan  ADD  pada  saat  rapat  ADD pengelola  keuangan  ADD  berlangsung.  Sekali  lagi,  observasi  atau  pengamatan peneliti,  rincian  penggunaan  uang  ADD  di  foto  kopi  dan  dibagi-bagikan  kepada anggota ADD dan orang tua siswa, pada saat rapat berlangsung.
Data dokumentasi  juga  mendukung hasil wawancara dan observasi  di  atas, pengelolaan  keuangan  ADD  (ADD)  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten Bima tahun 2017, sebagaimana sajian tabel berikut.
Adapun  besarnya  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBD)  Desa Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima  Tahun  2019  sebesar  Rp. 1.775.930.000.- dengan rincian secara umum sebagai berikut.

## Tabel 4.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima Tahun 2019 No Jenis Pengeluaran Jumlah (Rp) Ket. 1 Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 517.778.000.- 15 item pengeluaran 2 Bidang pembangunan desa  906.815.000.- 8 item pengeluaran
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
3 Bidang pembinaan masyarakat desa 116.383.000.- 13 item pengeluaran 4 Bidang pemberdayaan masyarakat desa 84.168.000.- 9 item pengeluaran Sumber Data : Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima, 2019.

## 2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Penggunaan ADD
Kaitan  dengan  fokus  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  ADD,  maka terdapat  4  (empat)  indikatornya,  yaitu: pertama ,  prosedur/tata  cara  pengelolaan keuangan ADD harus jelas; kedua , persyaratan pengelolaan keuangan ADD harus terbuka; ketiga ,  satuan  kerja/pejabat  penanggung  jawab  pengelolaan  keuangan ADD  harus  jelas;  dan keempat ,  waktu  penyelesaian  dan  rincian  biaya/tarif  dan hal-hal lain yang yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan ADD wajib diinformasikan. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD  di  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima,  maka  akan  terlihat sebagaimana sajian kutipan hasil wawancara secara berturut-turut berikut ini.
1) Prosedur/tata cara pengelolaan keuangan ADD harus jelas
Indikator  pertama  dari  fokus  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  ADD, yaitu:  prosedur/tata  cara  pengelolaan  keuangan  ADD  harus  jelas.  Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak  yang memiliki  hak atau kewajiban untuk meminta  keterangan  atau  pertanggungjawaban.  Akuntabilitas  dikaitkan  dengan partisipasi,  ini  berarti  akuntabilitas  hanya  dapat  terjadi  jika  ada  partisipasi  dari stakeholders  pengelola  keuangan  ADD.  Semakin  kecil  partisipasi  stakeholders dalam  penyelenggaraan  manajemen  pengelola  keuangan  ADD,  maka  akan semakin rendah pula akuntabilitas pengelola keuangan ADD.
Untuk  mengetahui  bagaimana  prosedur/tata  cara  pengelolaan  keuangan ADD harus jelas di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima, akan terlihat sebagaimana  sajian  hasil  wawancara  berikut.  Hasil  wawancara  dengan  salah seorang  pengurus  BPD  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima  yang bernama Bapak Fahrudin sebagai berikut:
“Kami  selaku  anggota  BPD  menjadi  mitra  yang  baik  bagi  pengelola keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Lalu,  kaitan  dengan  pengelolaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa,  sudah  ada  prosedur  atau  tata  cara  penggunaannya. Dan  itu  sangat  jelas  menurut  saya.  Jika  tidak  mengikuti  prosedur  yang benar, pemerintah dan masyarakat bisa menuntutnya. Nah, di desa kami ini cukup  baik  pertanggungjawabannya.  Buktinya,  tidak  ada  persoalan  besar. Ya,  biasa  kalau  hanya  saling  curiga.  Tapi,  tidak  lebih  dari  itu.  Ya,  untuk sementara ya. Saya tidak tahu  ke depannya”  (Hasil  Wawancara,  Pebruari 2019).
Hasil  wawancara  dengan  salah  seorang  warga  yang  bernama  Bapak  M. Amin  di  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima  sebagai  berikut: masyarakat
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
“Ya, kami hanya dengar-dengar saja ada desa. Maklum hanya warga desa biasa.  Tapi  menurut  saya,  karena  uang  ini  adalah  uang  Negara,  ya  pasti akan  dikelola  dengan  baik.  Ya,  dipertanggungjawabkan  dengan  baik.  Ini hanya pendapat pribadi saya ya. Tapi saya dengar juga dari Ketua RT saya, cukup ketat pencairan dananya” (Hasil Wawancara, Pebruari 2019).
Hasil wawancara lain dengan Bapak Nanang, SH sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima sebagai berikut:
“Berdasarkan  ketentuannya.  Pengelolaan  keuangan  ADD  dimungkinkan untuk  membiayai  beberapa  kegiatan  lain.  Secara  detail  jenis  kegiatan yang  boleh  dibiayai  oleh  ADD  diatur  dengan  jelas  dalam  petunjuk teknisnya.  Tapi,  perlu  ditegaskan  bahwa  prioritas  utama  ADD  adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan ini bias ditafsirkan bermacam-macam. Boleh dalam bentuk bantuan modal, juga boleh dalam bentuk  pembangunan  fisik  atau  sarana  dan  prasarana  desa”  (Hasil Wawancara, Pebruari 2019).
Berdasarkan  kutipan  hasil  wawancara  tersebut  menggambarkan  bahwa prosedur/tata  cara  pengelolaan  keuangan  ADD  harus  jelas  di  Desa  Sondo Kecamatan Monta Kabupaten  Bima, hasilnya dinilai  sudah cukup baik  dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua  PP  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa prosedur/tata  cara  pengelolaan  keuangan  ADD  harus  jelas  di  Desa  Sondo Kecamatan Monta Kabupaten  Bima, hasilnya dinilai  sudah cukup baik  dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua  PP  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2) Persyaratan pengelolaan keuangan ADD harus terbuka
Indikator  kedua  dari  fokus  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  ADD, yaitu: persyaratan pengelolaan keuangan ADD harus terbuka. Akuntabilitas yang tinggi  hanya dapat  dicapai  dengan pengelolaan sumber  daya pengelola keuangan ADD secara efektif dan efisien. Akuntabilitas tidak datang dengan sendiri setelah lembaga-lembaga  pembangunan  masyarakat  melaksanakan  usaha-usahanya.  Ada tiga hal yang memiliki kaitan, yaitu kompetensi, akreditasi dan akuntabilitas. Tiga aspek  yang  dapat  memberi  jaminan  mutu  suatu  pembangunan  masyarakat,  yaitu kompetensi,  akreditasi,  dan  akuntabilitas.  Akuntabilitas  di  dalam  manajemen keuangan  berarti  penggunaan  uang  pengelola  keuangan  ADD  dapat dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah  ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak pengelola keuangan ADD membelanjakan uang secara bertanggung jawab.
Pertanggungjawaban  dapat  dilakukan  kepada  orang  tua,  masyarakat  dan pemerintah.Untuk  mengetahui  bagaimana  persyaratan  pengelolaan  keuangan ADD  harus  terbuka  di  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima  akan terlihat  sebagaimana  sajian  wawancara  berikut.Hasil  wawancara  dengan  salah seorang  Kepala  Dusun  Saba  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima yang bernama Bapak Samsudin sebagai berikut:
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
“Sebagai  mitra  kami  selalu  mengedepankan  kebersamaan  dan kesepahaman. Karenanya, di  antara kami saling terbuka. Artinya, segala bentuk pengelolaan keuangan atau dana yang ada di pengelola keuangan ADD harus terbuka. Semua orang boleh mengetahui tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Keterbukaan ini terus kami pelihara selama ini.  Dengan  keterbukaan  kecurigaan  masyarakat,  bias  diredam.  Banyak masalah di desa, karena kurangnya keterbukaan dalam penggunaan dana desa, termasuk Alokasi Dana Desa” (Hasil Wawancara, Pebruari 2019).
Hasil  wawancara  dengan  salah  seorang  warga  yang  bernama  Bapak  H. Mustamin di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:
“Ini  pendapat  saya  ya.  ADD  (merupakan  salah  satu  pendapatan  desa yang  berasal  dari  bantuan  langsung  pemerintah  sebagai  wujud pemerataan. Nah, karena dari pemerintah, ya harus dipertanggunjawabkan dengan baik. Pasti akan diperiksa oleh orang yang ahli  dalam  soal  keuangan.  Saya  dengar-dengar  sih,  cukup  baik pertanggungjawabannya. Ini pengakuan salah seorang teman yang dapat jatah pinjaman dana desa tersebut. Ini berdasarkan komentar teman saya itu” (Hasil Wawancara, Pebruari 2019).
Hasil  wawancara  lain  dengan  Bapak  Nukran  sebagai  Kepala  Seksi Kesejahteraan Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:
“Ada  petunjuk  teknis  keuangan  dalam  pengelolaan  keuangan  Alokasi Dana Desa. Kami selalu mengacu atau berpedoman pada aturan tersebut. Untuk  apa?  Agar  pengelolaan  dana  ADD  dilaksanakan  dengan  tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, tepat waktu serta terhindar  dari  penyimpangan.  Nah,  beberapa  hal  terakhir  ini  menjadi pertimbangan kami dalam pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa” (Hasil Wawancara, Pebruari 2019).
Berdasarkan  kutipan  hasil  wawancara  tersebut  menggambarkan  bahwa persyaratan pengelolaan keuangan ADD harus terbuka di Desa Sondo Kecamatan Monta  Kabupaten  Bima,  hasilnya  dinilai  sudah  cukup  baik  dan  telah  sesuai dengan  amanah  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  2018  tentang  Perubahan Kedua  PP  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa persyaratan pengelolaan keuangan ADD harus terbuka di Desa Sondo Kecamatan Monta  Kabupaten  Bima,  hasilnya  dinilai  sudah  cukup  baik  dan  telah  sesuai dengan  amanah  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  2018  tentang  Perubahan Kedua  PP  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3)  Satuan  kerja/pejabat  penanggung  jawab  pengelolaan  keuangan  ADD harus jelas
Indikator  ketiga  dari  fokus  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  ADD, yaitu:  satuan  kerja/pejabat  penanggung  jawab  pengelolaan  keuangan  ADD  harus jelas.  Akuntabilitas  menyangkut  dua  dimensi,  yakni  akuntabilitas  vertikal  dan akuntabilitas  horisontal.  Akuntabilitas  vertikal  merupakan  pertanggungjawaban atas  pengelolaan  dana  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi,  misalnya pertanggungjawaban  kepada  dinas  pemerintah  daerah.  Sedangkan  akuntabilitas
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
horisontal  merupakan  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  luas  dan menyangkut  hubungan  antara  sesama  warga  pengelola  keuangan  Alokasi  Dana Desa,  antara  kepala  pengelola  keuangan  ADD  dengan  Alokasi  Dana  Desa,  dan antara kepala pengelola keuangan ADD dengan guru.
Pengelola pengelola keuangan ADD harus mampu mempertanggungjawabkan  seluruh  komponen  pengelolaan  pengelola  keuangan ADD  kepada  masyarakat.  Akuntabilitas  tidak  saja  menyangkut  proses pembelajaran, tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan, dan kualitas output. Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan  keuangan  pengelola  keuangan  ADD.  Baik  sumber-sumber penerimaan,  besar  kecilnya  penerimaan,  maupun  peruntukkannya  dapat dipertanggungjawabkan  oleh  pengelola.  Pengelola  keuangan  yang  bertanggung jawab  akan  mendapat  kepercayaan  dari  warga  pengelola  keuangan  ADD  dan masyarakat.  Sebaliknya  pengelola  yang  melakukan  praktek  korupsi  tidak  akan dipercaya.  Akuntabilitas  tidak  saja  menyangkut  sistem  tetapi  juga  menyangkut moral individu. Jadi moral individu yang baik dan didukung oleh sistem yang baik akan menjamin pengelolaan keuangan yang bersih, dan jauh dari praktek korupsi. Untuk  mengetahui  bagaimana  satuan  kerja/pejabat  penanggung  jawab pengelolaan  keuangan  ADD  harus  jelas  di  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta Kabupaten  Bima  akan  terlihat  sebagaimana  sajian  wawancara  berikut.  Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak Syarifudin, S. Pdi di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:
“Berdasarkan  pengamatan  saya  berbulan-bulan  bahkan  hamper  setahun terakhir  ini. Pengelolaan keuangan  ADD ada penanggungjawabnya. Ada satuan  kerja  atau  pejabat  penanggung  jawab  pengelolaan  keuangan Alokasi  Dana Desa.  Saya pikir, penggunaan apa saja,  apalagi soal  uang yang  harus  dipertanggungjawabkan,  pasti  ada  penanggungjawabnya.  Di desa  kami  ini,  pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  sepengetahuan saya telah dibentuk penanggung jawab pengelolaan keuangan. Dana ADD yang  saya  maksudkan.  Ketentuannya  memang  demikian”  (Hasil Wawancara, Pebruari 2019).
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Husain,S.Pd  sebagai  Kepala  Bidang Umum dan Aset Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:
“Desa  Sondo  merupakan  salah  satu  desa  di  Kabupaten  Bima  yang mendapatkan  dana  bantuan  berupa  Alokasi  dana  desa.  Maka  dari  itu berkewajiban  untuk  mengelola  ADD  sesuai  peraturan  yang  berlaku. Sebab pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD ini merupakan sarana  yang  tepat  sebagai  perwujudan  pemerintahan  yang  baik. Menerapkan  prinsip  akuntabilitas  pada  pengelolaan  ADD  tepat  sebab dapat  digunakan  sebagai  acuan  kinerja  penerintah  desa  dalam menjalankan  tugasnya  khususnya  dalam  pengelolaan  keuangan.  Ini komentar saya ya” (Hasil Wawancara, Pebruari 2019).
Hasil wawancara lain dengan Ny.Nurayini salah seorang tokoh masyarakat sekaligus  Ketua  PKK  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima  sebagai berikut:
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
“Sebagaimana aturan yang berlaku, bahwa keuangan Alokasi Dana Desa, langsung  dikirim  ke  nomor  rekening  rutin  pengelola  keuangan  Alokasi Dana Desa. Pengeluaran dana berdasarkan permintaan penanggungjawab  kegiatan  diajukan  kepada  kepala  pengelola  keuangan ADD  dengan  melampirkan  proposal  kegiatan.  Pengambilan  dana berikutnya  oleh  penanggungjawab  kegiatan  dapat  direalisasikan  setelah memberikan  pertanggungjawaban  dana  yang  diberikan  sebelumnya kepada bendahara. Dan penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam buku  kas.  Ini  demi  mempertanggungjawabkan  penggunaan  dana masyarakat” (Hasil Wawancara, Pebruari 2019).
Berdasarkan  kutipan  hasil  wawancara  tersebut  menggambarkan  bahwa satuan kerja/pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan ADD harus jelas di Desa  Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima,  hasilnya  dinilai  sudah  cukup baik  dan  telah  sesuai  dengan  amanah  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  satuan  kerja/pejabat penanggung  jawab  pengelolaan  keuangan  ADD  harus  jelas  di  Desa  Sondo Kecamatan Monta Kabupaten  Bima, hasilnya dinilai  sudah cukup baik  dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua  PP  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4)  Waktu  penyelesaian  dan  rincian  biaya/tarif  dan  hal-hal  lain  yang  yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan ADD wajib diinformasikan
Indikator  keempat  dari  fokus  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  ADD, yaitu:  waktu  penyelesaian  dan  rincian  biaya/tarif  dan  hal-hal  lain  yang  yang berkaitan  dengan  proses  pengelolaan  keuangan  ADD  wajib  diinformasikan. Akuntabilitas  berarti  kewajiban  pembuat  keputusan  untuk:   tanggap  atas kebutuhan  /hak  pengguna  jasa  layanan  pembangunan  masyarakat,  dan kemampuaan  pengguna  jasa  untuk  meminta  pertanggung  jawaban  kepada pembuat kebijakan atau menejer atas janji atau keputusan mereka. Setiap anggota didorong  untuk  terbuka,  kreatif,  inovatif  sehingga  memungkinkan  mencapai  visi dalam sistem pengelola keuangan  ADD. Akuntabilitas pengelola keuangan  ADD berkaitan dengan adanya pengguna dana yang dikeluarkan dan hasil atau dampak yang  diperoleh  dari  kegiatan  yang  dilaksanakan  dengan  dana  tersebut. Akuntabilitas  menunjukan  adanya  tanggung  gugat  yaitu:  adanya  kesesuaiaan antara  pelaksana  dengan  standar  prosedur  pelaksanaan,  adanya  sanksi  yang disepakati atas kesalahan atau kelalaian atas pelaksanaan, dan adanya  mekanisme pertanggung  jawaban,  laporan  secara  berkala,  laporan  pertanggung  jawaban, sistem pengawasan, sistem reward dan punishemt.
Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber daya  serta  pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik . Untuk mengetahui bagaimana waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal lain yang yang berkaitan  dengan  proses  pengelolaan  keuangan  ADD  wajib  diinformasikan  di
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima akan terlihat sebagaimana sajian wawancarat berikut.  Hasil  wawancara  dengan  salah  seorang  warga  yang bernama  Bapak  Mukhtar  di  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima sebagai berikut:
“Tentang  rincian  besarnya  perolehan  dana  Alokasi  Dana  Desa,  biaya atau  tarif  dan  hal-hal  lain  yang  yang  berkaitan  dengan  proses pengelolaan  keuangan  ADD  kami  mendapatkan  informasi  yang  benar. Artinya,  pihak  pengelola  menginformasikan  kepada  masyarakat  tentang besarnya  perolehan  dana  bantuan,  kemudian  diinformasikan  pula potongan-potongannya” (Hasil Wawancara, Pebruari 2019).
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Mahfud    sebagai  pengelola  sekaligus Kepala  Bidang  Perencanaan  dan  Pelaporan  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:
“ Saya setuju, soal waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal lain  yang  yang  berkaitan  dengan  proses  pengelolaan  keuangan  ADD wajib  diinformasikan.  Salah  satu  bentuk  akuntabilitas  menurut  saya.  Ya dilihat  dari  pelaporannya.  Pelaporan  merupakan  salah  satu  bentuk pertanggungjawaban  yang  dilakukan  pemerintah  desa  khususnya  dalam pengelolaan  ADD  ini.  Di  Desa  Sondo  sistem  pelaporannya  dilakukan melalui  dua  bentuk  yakni  secara  subtantif  dan  normatif.  Subtantifnya pemerintah  desa  melakukan  pelaporan  setiap  3-4  bulan  sekali  yakni melalui  musyawarah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dengan  mitra kerjanya” (Hasil Wawancara, Pebruari 2019).
Hasil  wawancara  lain  dengan  Bapak  Zaidun  salah  seorang  tokoh masyarakat sekaligus Kepala Dusun Nanga Fanda Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:
“Dalam  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  sudah  terincikan alokasi  pemanfaatannya.  Pemanfaatan  dana  ADD  pada  pengelola keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Oleh  karena  itu,  ADD  tidak  boleh digunakan  asal-asalan  atau  untuk  kegiatan  yang  tidak  menguntungkan pengembangan  desa.  Dana  Desa  harus  sesuai  atau  selaras  dengan RPJMDes dan RKPDes. Prioritas penggunaan  ADD untuk pembangunan desa  harus  memenuhi  empat  prioritas  utama.  Keempat  prioritas  utama penggunaan  ADD  yaitu;  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan sarana  dan  prasarana  desa,   pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  dan pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara  berkelanjutan. Nah, ini ketentuannya” (Hasil Wawancara, Pebruari 2019).
Berdasarkan  kutipan  hasil  wawancara  tersebut  menggambarkan  bahwa waktu  penyelesaian  dan  rincian  biaya/tarif  dan  hal-hal  lain  yang  yang  berkaitan dengan  proses  pengelolaan  keuangan  ADD  wajib  diinformasikan  di  Desa  Sondo Kecamatan Monta Kabupaten  Bima, hasilnya dinilai  sudah cukup baik  dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua  PP  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif  dan  hal-hal  lain  yang  yang  berkaitan  dengan  proses  pengelolaan
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
keuangan  ADD  wajib  diinformasikan  di  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta Kabupaten  Bima,  hasilnya  dinilai  sudah  cukup  baik  dan  telah  sesuai  dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara.
Berdasarkan  keempat  indikator  kaitan  dengan  fokus  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  baik  prosedur/tata  cara  pengelolaan keuangan  ADD  harus  jelas,  persyaratan  pengelolaan  keuangan  ADD  harus terbuka,  satuan  kerja/pejabat  penanggung  jawab  pengelolaan  keuangan  ADD harus  jelas,  maupun  waktu  penyelesaian  dan  rincian  biaya/tarif  dan  hal-hal  lain yang  yang  berkaitan  dengan  proses  pengelolaan  keuangan  ADD  wajib diinformasikan,  maka  hasilnya  pelaksanaannya  sudah  berjalan  sesuai  dengan aturan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.
Berdasarkan  observasi  peneliti  selama  berada  di  lokasi  penelitian, penggunaan  keuangan  ADD  dipertanggungjawabkan  dengan  baik.  Karena,  ada laporan  pertanggungjawaban  penggunaan  keuangan  ADD  pada  saat  rapat  ADD pengelola  keuangan  ADD  berlangsung.  Sekali  lagi,  observasi  atau  pengamatan peneliti,  rincian  penggunaan  uang  ADD  di  foto  kopi  dan  dibagi-bagikan  kepada anggota  penerima  ADD  dan  masyarakat,  pada  saat  rapat  berlangsung.  Data dokumentasi juga mendukung hasil wawancara dan observasi di atas, pengelolaan keuangan  ADD  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima  tahun  2018, sebagaimana sajian tabel berikut.
Adapun  besarnya  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBD)  Desa Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima  Tahun  2019  sebesar  Rp. 1.775.930.000.- dengan rincian secara umum sebagai berikut.

## Tabel 8
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima Tahun 2019 No Jenis Pengeluaran Jumlah (Rp) Ket. 1 Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 517.778.000.- 15 item pengeluaran 2 Bidang pembangunan desa 906.815.000.- 8 item pengeluaran 3 Bidang pembinaan masyarakat desa 116.383.000.- 13 item pengeluaran 4 Bidang pemberdayaan masyarakat desa 84.168.000.- 9 item pengeluaran Sumber Data : Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima, 2018

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Transparansi dalam penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa Berdasarkan  data  penelitian  yang  diperoleh,  baik  melalui  wawancara, pengamatan  dan  dokumentasi,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan keuangan  ADD  di  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima,  dapat disimpulkan  telah  dilaksanakan  dengan  prinsip  pengelolaan  keuangan  yakni transparansi atau keterbukaan.Transparansi berarti keterbukaan (opennsess ) dalam memberikan  informasi  yang  terkait  dengan  aktivitas  pengelolaan  seumberdaya
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
publik  kepada  pihak-pihak  yang  membutuhkan  informasi.  Pengelola  keuangan ADD  berkewajiban  memberikan  informasi  keuangan  dan  informasi  lainya  yang akan  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan  oleh  pihak–pihak  yang berkepentingan.
Transparansi  pada  akhirnya  akan  menciptakan horizontal  accountability antara  pengelola  keuangan  ADD  dengan  masyarakat  sehingga  tercipta pemerintahan  daerah  yang  bersih,  efektif,  efisien,  akuntabel  dan  responsif terhadap  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat.  Transparansi  adalah  prinsip  yang menjamain  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi tentang  penyelenggaraan  pembangunan  masyarakat,  yakni  informasi  tentang kebijakan  proses  pembuatan  dan  pelaksanaanya  serta  hasil–hasil  yang  dicapai. Transparansi  adalah  adanya  kebijakan  terbuka  bagi  pengawasan.  Makna  dari transparansi  dalam  penyelenggaraan  keuangan  ADD  dapat  dilihat  dalam  dua  hal yaitu;  (1)  salah  satu  wujud  pertanggung  jawaban  pengelola  keuangan  ADD kepada  masyarakat,  dan  (2)  upaya  peningkatan  manajemen  pengelolaan  dan penyelenggaraan  ADD  yang  baik  dan  mengurangi  kesempatan  praktek  kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Transparansi  pengelola  keuangan  ADD  perlu  ditingkatkan  agar  publik memahami  situasi  pengelola  keuangan  ADD  sehingga  mempermudah  publik untuk  berpartisipasi  dalam  penyelenggaraan  pengelola  keuangan  Alokasi  Dana Desa.  Adapun  upaya-upaya  yang  perlu  dilakukan  dalam  meningkatkan transparansi  pengelola  keuangan  ADD  kepada  publik  antara  lain:  1) Pendayagunaan berbagai  jalur komunikasi  baik  langsung maupun tidak langsung melalui  temu  wicara  maupun  media  cetak  maupun  elektronik.  2)  Menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat  diakses  publik  dan  informasi  yang  bersifat  rahasia.  3)  Membuat  prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai ke publik. 4) Membuat peraturan yang menjamin  hak  publik  untuk  mendapatkan  informasi  pengelola  keuangan  Alokasi Dana Desa, fasilitas data base dan sarana informasi dan komunikasi. Keberhasilan transparansi pengelola keuangan ADD ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut: 1) meningkatnya keyakinan dan kepercayaan masyarakat/publik kepada pengelola keuangan ADD bahwa pengelola keuangan ADD adalah bersih dan berwibawa. 2) Meningkatnya  partisipasi  masyarakat/publik  dalam  penyelenggaraan  pengelola keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  3)  Bertambahnya  wawasan  dan  pengetahuan masyarakat/publik  terhadap  penyelenggaraan  pengelola  keuangan  Alokasi  Dana Desa. 4) Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akuntabilitas dalam penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa Berdasarkan  data  penelitian  yang  diperoleh,  baik  melalui  wawancara, pengamatan  dan  dokumentasi,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan keuangan  ADD  di  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima,  dapat disimpulkan  telah  dilaksanakan  dengan  prinsip  pengelolaan  keuangan  yakni transparansi  atau  keterbukaan.  Apa  yang  ditemukan  dalam  penelitin  ini  sesuai dengan  penjelasan  tentang  asas-asas  penyelenggaraan  negara  adalah  mengacu pada  Pasal  3  angka  7  Undang  –  Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Negera  yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi  Kolusi  dan  Nepotisme
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
(KKN),  akuntabilitas  diartikan  sebagai  asas  yang  menentukan  bahwa  setiap kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  kegiatan  penyelenggaraan  negara  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  atau  rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan perundang–undangan  yang berlaku. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban setiap proses dan hasil akhir penyelenggaraan negara. Akuntabilitas  sebagai  prasyarat  bahwa  setiap  aktivitas  yang  berkaitan dengan  kepentingan  publik  perlu  mempertanggungjawabkanya  kepada  publik. Tanggunggugat  atau  tanggungjawab  tidak  hanya  diberikan  kepada  atasan  saja melainkan  juga  kepada  para  pemegang  saham  ( stake  holder) ,  yakni  masyarakat luas. Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi organisasi  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  melalui  media pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  secara  periodik.  Akuntabilitas  publik adalah  sesuatu  yang  menunjukkan  seberapabesar  tingkat  kesesuaian  ukuran  atau standar  penyelenggaraan  penyusunan  kebijakan  publik  dengan  peraturan  hukum dan  perundang-undangan  yang  berlaku  untuk  organisasi  publik  yang bersangkutan.  Pada  dasarnya,  setiap  pengambilan  kebijakan  publik  akan berdampak  pada  sekelompok  orang  atau  seluruh  masyarakat,  baik  dampak  yang menguntungkan  atau  merugikan,  maupun  langsung  atau  tidak  langsung.  Oleh karena  itu,  penyusun  kebijakan  publik  harus  dapat  mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambilnya kepada.
Ada delapan hal yang harus dikerjakan oleh pengelola keuangan ADD untuk peningkatan  akuntabilitas:  1)  Pengelola  keuangan  ADD  harus  menyusun  aturan main  tentang  sistem  akuntabilitas  termasuk  mekanisme  pertanggungjawaban.  2) Pengelola  keuangan  ADD  perlu  menyusun  pedoman  tingkah  laku  dan  sistem pemantauan  kinerja  penyelenggara  pengelola  keuangan  ADD  dan  sistem pengawasan  dengan  sanksi  yang  jelas  dan  tegas.  3)  Pengelola  keuangan  ADD menyusun  rencana pengembangan pengelola keuangan  ADD  dan menyampaikan kepada publik/stakeholders di awal setiap tahun anggaran. 4) Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja pengelola keuangan ADD dan disampaikan kepada  stakeholders.  5)  Melakukan  pengukuran  pencapaian  kinerja  pelayanan pembangunan masyarakat dan menyampaikan hasilnya kepada publik/stakeholders di akhir tahun. 6) Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan  pengaduan  publik.  7)  Menyediakan  informasi  kegiatan  pengelola  keuangan ADD kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pembangunan masyarakat. 8) Memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru. Kedelapan  upaya  di  atas,  semuanya  bertumpu  pada  kemampuan  dan kemauan  pengelola  keuangan  ADD  untuk  mewujudkannya.  Pengelola  keuangan ADD  harus  mengetahui  sumber  dayanya,  sehingga  dapat  digerakkan  untuk mewujudkan  dan  meningkatkan  akuntabilitas.  Pengelola  keuangan  ADD  dapat melibatkan  stakeholders  untuk  menyusun  dan  memperbaharui  sistem  yang dianggap tidak dapat menjamin terwujudnya akuntabilitas di pengelola keuangan Alokasi  Dana  Desa.  Segenap  komponen  yang  ada  dalam  masyarakat  dan pemerintah dapat dilibatkan untuk melaksanakannya. Dengan begitu stakeholders sejak  awal  tahu  dan  merasa  memiliki  akan  sistem  yang  ada.  Untuk  mengukur
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
berhasil  tidaknya  akuntabilitas  dalam  manajemen  berbasis  pengelola  keuangan Alokasi  Dana  Desa,  dapat  dilihat  pada  beberapa  indikator,  sebagai  berikut:  1) Meningkatnya  kepercayaan  dan  kepuasan  publik  terhadap  pengelola  keuangan Alokasi  Dana  Desa.  2)  Tumbuhnya  kesadaran  publik  tentang  hak  untuk  menilai terhadap  penyelenggaraan  pembangunan  masyarakat  atas  pengelolaan  dan penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa. 3) Meningkatnya kesesuaian kegiatan- kegiatan  pengelola  keuangan  ADD  dengan  nilai  dan  norma  yang  berkembang  di masyarakat.  4)  Berkurangnya  kasus-kasus  Korupsi  Kolusi  Nepotisme  (KKN)  di pengelola keuangan Alokasi Dana Desa.
Keempat  indikator  di  atas  dapat  dipakai  oleh  pengelola  keuangan  ADD untuk mengukur apakah akuntabilitas manajemen pengelola keuangan ADD telah mencapai  hasil  sebagaimana  yang  dikehendaki.  Tidak  saja  publik  merasa  puas, tetapi pengelola keuangan ADD akan mengalami peningkatan dalam banyak hal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan,  maka  kesimpulan  yang dapat diungkapkan dalam penelitian ini yakni:
1. Berdasarkan keempat  indikator kaitan dengan fokus transparansi  penggunaan ADD  di  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima  ,  baik  tersedianya informasi  yang  memadai  pada  setiap  proses  penyusunan  dan  pelaksanaan kebijakan  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa,  adanya  akses  pada  informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat  waktu  dalam  penggunaan Alokasi Dana Desa, adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan Alokasi Dana Desa, tersedianya pusat informasi layanan  pendidikan  seperti  media,  papan  pengumuman,  dan  lain-lain  dalam penggunaan  Alokasi  Dana  Desa,  maka  hasilnya  pelaksanaannya  sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan Alokasi Dana Desa.
2. Berdasarkan keempat indikator kaitan dengan fokus akuntabilitas penggunaan ADD di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima, baik prosedur  atau tata  cara  penggunaan  ADD  harus  jelas,  persyaratan  penggunaan  ADD  harus terbuka, satuan kerja atau pejabat penanggung jawab penggunaan ADD harus jelas, maupun waktu penyelesaian dan rincian biaya atau tarif dan hal-hal lain yang  yang  berkaitan  dengan  proses  penggunaan  ADD  wajib  diinformasikan, maka  hasilnya  pelaksanaannya  sudah  berjalan  sesuai  dengan  aturan penggunaan Alokasi Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi,  2000, Manajemen  Penelitian, Cetakan  Kelima,  Rineka Cipta, Jakarta.
Awang,  Azam.  2010. Implementasi  Pemberdayaan  Pemerintah  Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Azwar, Saifuddin. 2011. Metode Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bungin,  Burhan, 2003, Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi  Metodologis Ke Arah  Ragam  Varian  Kontemporer ,  Cetakan  Kedua,  RajaGrafindo  Persada, Jakarta.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
Danim,  Sudarwan,  2002, Menjadi  Peneliti  Kualitatif ,  Cetakan  I,  Pustaka  Setia, Bandung.
Djemari,  Mardapi,  2004, Penelitian, Tes dan Pengukuran , Program  Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
Eko, Sutoro. 2007. ADD Cermin Komitmen Kabupaten/Kota pada Otonomi Desa. Yogyakarta: FPPD.
Fadhilah, Putra, 2003, Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi  dalam  Proses  Kebijakan  Publik ,  Pustaka  Pelajar  Offset, Yogyakarta.
Faisal, Sanapiah, 1995, Pengantar Penelitian , Rajawali Pers, Jakarta. Hadi,  Sutrisno,  1984, Statistik  II ,  Yayasan  Penerbit  Fakultas  Psikologi  UGM, Yogyakarta.
Haris, Syamsuddin, Dkk., 2002, Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah , Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Jakarta. Jalal,  Fasli  dan  Dedi  Supriadi  (Editor),  2001, Reformasi  Manajemen  dalam Konteks Otonmi Daerah , Diterbitkan Atas Kerjsama Depdiknas, Bappenas- Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
Mahsun, Mohamad, 2006, Pengukuran Kinerja Sektor Publik , BPFE, Yogyakarta. Miles,  Matthew  B  dan  A.  Michael  Huberman,  1992, Analisis  Data  Kualitatif, Cetakan Pertama, UI-Press, Jakarta.
Minarti,  Sri.  2011. Managemen  Bank:  Mengelola  Lembaga  Keuangan  Secara Mandiri . Jogjakarta: Ar-Ruzz Mohammad,  Ismail,  dkk,  2004, Konsep  dan  Pengukuran  Akuntabilitas , Universitas Trisakti, Jakarta
Moleong,  Lexy  J.,  1999, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Cetakan  Kesepuluh, Remaja Rosdakarya, Bandung.
Muhajir, Noeng, 1992, Metode Penelitian Kualitatif , Raka Sarasin, Yogyakarta. Mulyasa, 2010, Manajemen Berbasis Bank . Bandung, Remaja Rosda Karya. Muninjaya, A.A.  Gde,  1999, Manajemen  Kesehatan ,  Penerbit  Buku  Kedokteran Jakarta.
Mustopadidjaja.  AR.  2003. Manajemen  Proses  Kebijakan  Publik,  Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja . Perum Percetakan Negara RI. Jakarta. Nazir,  Moh.,  1999, Metode  Penelitian ,  Cetakan  Keempat,  Ghalia  Indonesia, Jakarta.
Papayungan,  M.M.,  Dkk.,  2002, Metode  Penelitian  Ilmu  Sosial  (Teori  dan Praktek) , Pusat Studi Unhas, Ujung Pandang. Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Ritzer,  George,  2012, Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda , Rajawali Pers, Jakarta.
Sahdan,  Gregorius.  2005. ADD  Untuk  Kesejatraan  Rakyat  Desa. Yogyakarta: FPPD.
Salamm,  Alfitra,  Dkk.,  2002, Akuntabilitas  dalam  Otonomi  Daerah ,  LIPI  (P2P- LIPI), Jakarta.
Santoso,  Amir,  1992, Analisa  Kebijakan  Publik :  Suatu  Pengantar, Gramedia, Jakarta.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
Sudjana,  Nana  dan  Ibrahim,  2001, Penelitian  dan  Penilaian  Pendidikan ,  Sinar Baru Algensindo, Bandung.
Suryana, Deden, 2011, Manajemen Keuangan Bank , Refika Aditama, Bandung. Siagian, S.P., 1996, Manajemen Abad 21, Bumi Aksara, Jakarta.
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1995, Metode Penelitian Survai , LP3ES, Jakarta.
Sugiyono, 1997, Metode Penelitian Administrasi , Alfabeta, Bandung. Surakhman, Winarno, 2000. Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metoda Teknik , Edisi Kedelapan. Bandung: Tarsito
Sutarto, 1989, Administrasi dan Kepemimpinan , CV, Rajawali, Jakarta. Thoha,  Miftah,  1984, Dimensi-Dimensi  Prima  Ilmu  Administrasi  Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Umaedi, 1999. Manajemen Berbasis Bank . Jakarta : Depdiknas
Usman, Ahmad, 2008, Mari Belajar Meneliti , Genta Press, Yogyakarta. Vredenbregt,  J.,  1983, Metode  dan  Teknik  Penelitian  Masyarakat ,  Cetakan  V, Gramedia, Jakarta.
Wasistiono,  Sadu.  2002. Kapita  Selekta  Manajemen  Pemerintahan  Daerah Cetakan Kedua.C.V. Fokusmedia. Bandung.
-----------------------,  2002. Napak  Tilas  Penyelenggaraan  ADD  (ADD)  Dalam Rangka Otonomi Asli Desa . Departemen Dalam Negeri. Jakarta. Widjaja, H.AW. 2010. Otonomi Desa  Merupakan Otonomi yang Asli,  Bulat dan Utuh. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Winarno,  Budi,  2002, Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik, Media  Pressindo, Yogyakarta.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa . Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Nasabah.
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP 60 / 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  140  /  640  /  SJ  tgl.  22  Maret  2005 perihal Pedoman ADD dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah.