## JARINGAN KOMUNIKASI DALAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK
(Studi Komunikasi Humas Pemerintah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Solok)
Oleh:
JHONI TRISNO
Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu

## ABSTRACT
This study was conducted to describe the communication network in the management and provision of public information in Government Public Relations and Regional Work Unit (SKPD) in Solok City. The description of the communication network was obtained using descriptive qualitative research methods with data collection techniques of interview, observation and documentation. The communication network observed revolves around the functions of the communication network, connectivity, communication network typology, and separator of Solok City Public Relations Division and other Regional Work Units (SKPD). The results of the study illustrate that; 1) The function of the Government Public Relations communication network with other SKPD in the City of Solok as a technical person in charge of being able to manage the organization's internal communication. The Public Relations Department has provided information technology in the form of an application system in the form of integrated internet in each organizational unit, 2) Connectivity of the Public Relations Section of Solok City Regi onal Secretariat and other SKPD have strong and close connections because they use informal communication that prioritizes interpersonal closeness, the Public Relations and other SKPD departments in Solok City Government are running decentralized, 4) In the communication network of the Solok City Regi onal Secretariat and other SKPD , each member of each agency can communicate with each other, either directly or using media, such as telephones.

## Keywords:  communications network, public information, human government SKPD Solok City

## PENDAHULUAN
Hubungan  Masyarakat  (Humas) pada  lembaga  pemerintah,  layaknya Humas  atau Public Relations pada organisasi  lain,  baik  komersial  ataupun non  komersial  memiliki  peran  yang sangat  strategis.  Humas  bertindak sebagai  komunikator  dari  publik internal kepada publik eksternal ataupun sebaliknya.  Humas  menjadi  ujung
tombak  dalam  sebuah  organisasi  atau lembaga  dalam melakukan aktivitasnya di  era  keterbukaan  informasi  sekarang ini.
Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi  Publik,  masyarakat  dijamin haknya  untuk  memperoleh  informasi dari lembaga pemerintah, sekaligus UU ini  juga  menuntut  setiap  lembaga  yang
termasuk  dalam  kategori  Badan  Publik untuk dapat menyediakan dan menyebarluaskan informasi publik secara  transparan  kepada  masyarakat.
Adapun  informasi  publik  yang  harus disediakan  dan  diumumkan  tersebut meliputi:  1)  Informasi  yang  wajib disediakan  dan  diumumkan  secara berkala,  antara  lain:  a)  Informasi  yang berkaitan  dengan  badan  publik;  b) Informasi  mengenai  kegiatan  dan kinerja  badan  publik  terkait;  c) Informasi  mengenai  laporan  keuangan dan d) Informasi lain yang diatur dalam perundang undangan; 2) Informasi yang wajib  diumumkan  secara  serta  merta, yaitu  suatu  informasi  yang  dapat mengancam  hajat  hidup  orang  banyak dan ketertiban umum; 3) Informasi yang wajib  tersedia  setiap  saat,  meliputi:  a) Daftar  seluruh  informasi  publik  yang berada  dibawah  penguasaannya,  tidak termasuk  informasi  yang  dikecualikan;
b)  Hasil  keputusan  badan  publik  dan pertimbangannya;  c)  Seluruh  kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d) Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan
pengeluaran  tahunan  badan  publik;  e) Perjanjian  badan  publik  dengan  pihak ketiga; f) Informasi dan kebijakan yang disampaikan  pejabat  publik  dalam pertemuan  yang  terbuka  untuk  umum; g) Prosedur kerja pegawai badan publik yang  berkaitan  dengan  pelayanan masyarakat;  dan/atau  h)  Laporan mengenai  pelayanan  akses  informasi publik sebagaimana diatur UU KIP.
Pemberlakuan  UU  KIP  membuka implikasi yang sangat luas bagi lembaga kehumasan. Fungsi organisasi kehumasan  yang  selama  ini  dipahami mempunyai kecenderungan untuk kegiatan  yang  ditujukan  hanya  kepada orang-orang di luar organisasi (Effendy, 2011:132) atau untuk mengkomunikasikan  kebijakan  dan program  kepada  masyarakat  sekaligus memfasilitasi aspirasi masyarakat,
tampaknya  perlu  lebih  diperkaya. Humas  pemerintah,  sebagai  aparat terdepan di bidang pelayanan informasi, perlu  meningkatkan  proses  kinerja  dan transmisi  informasi  dalam  lingkup internal  kelembagaan.  Hal  ini  secara khusus  terkait  dengan  bagaimana informasi yang tersedia pada setiap unit kerja  organisasi  selanjutnya  dapat dijadikan dasar bagi proses pengambilan  keputusan  (Hartono  dan Manihuruk, 2012:23). Untuk dapat menghasilkan informasi  yang  akan  dipublikasikan pada  masyarakat,  Humas  pemerintah perlu  melakukan  komunikasi  dengan seluruh  unit  organisasi  yang  ada  pada lembaga yang diwakilinya, hal ini telah diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun  2011  tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah  Daerah,  yang  secara  tegas menyatakan  bahwa  Humas  adalah  juru bicara pemerintah, Humas berkewajiban menjalin hubungan kerja dan koordinasi antar  lembaga  dengan  membangun hubungan  koordinatif  dan  konsultatif antar unit atau satuan kerja, dan praktisi kehumasan  dengan  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.
Hubungan koordinatif dan konsultatif  antara  Humas  pemerintah dengan  unit  kerja  lainnya  dalam organisasi sangat dibutuhkan,
mengingat  dalam  hal  penyebaran informasi  terutama  segi  materi,  Humas tidak dapatbekerja sendiri karena terkait banyak  aspek  dengan  domain  instansi teknis  lainnya.  Karena  itu  keterpaduan dan  koordinasi  antar  satuan  kerja mutlak  ditingkatkan  (Hartono  dan Manihuruk, 2012:29). Kegagalan dalam melakukan  komunikasi  dalam  bentuk koordinasi  dan  konsultasi  di  internal badan  publik  akan  dapat  menghambat
tersedianya informasi publik, sebagaimana  hasil  penelitian  Indarto (2012) yang menunjukan bahwa lemahnya  komunikasi  pemerintah  di internal  badan  publik  menjadi  kendala dalam implementasi UU KIP. Sebagai jembatan informasi, idealnya  Humas  pemerintah  mampu menjalin  komunikasi  dengan  seluruh unit  kerja  dalam  organisasi  agar  bisa menghimpun,  mengolah,  menyediakan dan  mempublikasikan  semua  informasi yang berhubungan dengan kegiatan dan program pemeritah. Karenanya menjalankan komunikasi internal menjadi  fungsi  utama  lainnya  bagi Humas pemerintah, walaupun komunikasi  ini  lazim  dalam  organisasi namun  mengandung  arti  penting  dalam pemerintahan  karena  dua  alasan. Pertama, penyebaran informasi, pengumuman kebijakan ataupun tindakan lain organisasi dapat dilakukan segera.  Kedua,  untuk  memberikan reaksi  cepat  terhadap  rumor  yang berkembang  di  luar  organisasi  yang dapat  merusak  citra  pemerintah  (Cutlip et al ., 2009:477-478). Pada hakikatnya komunikasi dalam organisasi  bertujuan  untuk  membagi informasi  diantara  seluruh  aparatur organisasi  dan  juga  sebagai  tindakan koordinasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi (Liliweri, 2014:372-373).  Lebih  lanjut  dikatakan komunikasi dalam organisasi menghubungkan individu-individu maupun  kelompok-kelompok  (satuan) kerja  dalam  sebuah  sistem  tertentu (Liliweri,  2014:380)  dan  diantara individu  atau  kelompok  tersebut  terjadi pertukaran  pesan.  Pertukaran  pesan  itu melalui  suatu  jalan  tertentu  yang dinamakan dengan jaringan komunikasi (Muhammad, 2009:102).
Berfungsinya  jaringan  komunikasi organisasi  dan  keterlibatan  setiap anggota didalamnya dapat
mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuannya.Einsenberg, Monge dan  Miller  (1983)  dalam  Pace  dan Faules  (2013:212)  menelaah  hubungan antara  keterlibatan  dalam  jaringan komunikasi  dan  komitmen  organisasi.
Mereka menyimpulkan bahwa keterlibatan  anggota  organisasi  dalam jaringan  komunikasi  berpengaruh  kuat terhadap  komitmen  organisasi.  Para pekerja  dapat  memperoleh  apa  yang mereka  cari  dari  organisasi  melalui interaksi  sosial  dalam  pekerjaan- pekerjaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa  penggiatan  aktivitas  organisasi dapat  terjadi  bilamana  masing-masing anggota organisasi menjalankan komunikasi secara terkoordinasi. Jalannya suatu organisasi selalu didukung  dengan  adanya  keterlibatan anggota  terkait  fungsi  dan  tugasnya dalam  struktur  organisasi  melalui jaringan  komunikasi.  Berfungsinya jaringan  komunikasi  dalam  organisasi, dapat  mengatur  aktivitas  komunikasi para  anggota  organisasi  yang  akan membentuk  alur  informasi  berdasarkan struktur dalam organisasi.
Berdasarkan  persoalan  di  atas  dan pentingnyajaringan  komunikasi  guna mendukung  pertukaran  pesan  atau informasi  antar  satuan  kerja  dalam organisasi, mendasari penulis melakukan penelitian tentang bagaimana  jaringan  komunikasi  dalam rangka  pengelolaan  dan  penyediaan informasi  publik  dengan  mengangkat judul  Jaringan  Komunikasi  Dalam Pengelolaan  dan  Penyediaan  Informasi Publik  (Studi  Komunikasi  Humas Pemerintah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Solok).

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  pertimbangan  jenis data yang dikumpulkan berupa informasi  tentang  bagaimana  jaringan komunikasi  Bagian  Humas  Sekretariat
Daerah  Kota  Solok  dan  SKPD  lainnya dalam  pengelolaan  dan  penyediaan informasi  publik.  Jenis  penelitian kualitatif,  peneliti  anggap  paling  cocok untuk  penelitian  ini.  Melalui  penelitian kualitatif dapat mengungkap pemahaman dan tindakan yang dijalankan guna menjaga hubungan baik dan  menjalin  komunikasi  diantara satuan kerja dalam organisasi. Sebagaimana Moleong (2013:6) mengatakan  bahwa  penelitian  kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan dan lain-lain secara holistik.
Sesuai  dengan  analisis  data  dan tujuan  penelitian,  penelitian  ini  bersifat deskriptif,  yakni  jenis  penelitian  yang bertujuan  membuat  deskripsi  secara sistematis,  faktual  dan  aktual  tentang fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu.
Jenis penelitian ini untuk menggambarkan  realitas  yang  sedang terjadi  tanpa  menjelaskan  hubungan antar  variabel  (Kriyantono,  2009:67- 68). Menurut Ardial (2014:262), metode deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai satu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan
masalah atau unit yang diteliti. Ciri-ciri pokok  metode  deskriptif  antara  lain,  a) Memusatkan  perhatian  pada  masalah- masalah  yang  ada  pada  saat  penelitian dilakukan  atau  masalah-masalah  yang bersifat  aktual;  b)  Menggambarkan fakta-fakta  tentang  masalah  yang diselidiki  sebagaimana  adanya,  diiringi dengan  interprestasi  rasional.  Secara singkat  metode  deskriptif  merupakan langkah-langkah
melakukan
representasi  objektif  tentang  gejala- gejala  yang  terdapat  di  dalam  masalah yang diselidiki.
Data  yang  diperlukan  dalam penelitian  ini  adalah  penjelasan  dari Bagian Humas  Sekretariat Daerah Kota
Solok  mengenai  jalannya  jaringan komunikasi dengan SKPD yang difokuskan untuk menganalisis bagaimana  dimensi  jaringan  (fungsi, keterhubungan,  sentralitas/desentralitas dan  Derajat  Pemisahan)  Humas  Pemko Solok dengan SKPD lainnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Keseluruhan  data  yang  peneliti peroleh dari hasil wawancara, pengamatan  dan  dokumentasi  telah menunjukkan  cukup  banyak  informasi yang  diperoleh  dan  penting  untuk diketahui sesuai dengan tujuan penelitian ini. Gambaran mengenai hasil analisis  berdasarkan  rumusan  masalah penelitian dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana jaringan komunikasi Bagian Humas  Sekretariat Daerah Kota Solok  dengan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  lainnya  dalam  rangka pengelolaan  dan  peyediaan  informasi publik  di  lingkup  internal  organisasi pemerintah daerah kota solok. Organisasi pada dasarnya merupakan  komposisi  sejumlah  orang yang  menduduki  posisi  atau  peranan tertentu.  Di  antara  orang-orang  ini saling terjadi pertukaran pesan.
Pertukaran  pesan  itu  melalui  jalan tertentu  yang  dinamakan  jaringan komunikasi  (Muhammad,  2009:102). Jaringan  komunikasi  ( communication networks )  dalam  suatu  organisasi merupakan  proses  bagaimana  suatu pesan  termasuk  arus  informasi  dan instruksi yang disampaikan secara rinci, ditentukan  oleh  jenjang  hierarki  resmi organisasi  untuk  melaksanakan  fungsi- fungsi pekerjaan (Ruliana, 2014:80).
Peranan  individu  dalam  sistem komunikasi  ditentukan  oleh  hubungan struktur  antara  satu  individu  dengan
individu  lainnya  dalam  organisasi.
Gagasan  dasar  yang  sangat  penting mengenai  jaringan  komunikasi  adalah keterhubungan atau keterkaitan. Jaringan  dalam  kelompok  ( group network )  terbentuk  karena  individu cenderung  berkomunikasi  lebih  sering dengan  anggota  organisasi  tertentu lainnya.  Untuk  dapat  menganalisis jaringan  komunikasi  dalam  suatu organisasi dapat dengan melihat beberapa  dimensi  yang  terkait  dengan keterhubungan  berbagai  individu  dalam jaringan, di antaranya: Pertama,  fungsi jaringan,  hal  ini  merujuk  pada bagaimana  jalannya  fungsi  jaringan dalam  organisasi;  Kedua,  tingkat keterhubungan,  menggambarkan  rasio antara  hubungan  yang  sebenarnya dengan kemungkinan hubungan; Ketiga,
Sentralitas/ Desentralitas,
dikenal sebagai  keterhubungan  antara  individu dan  kelompok;  Keempat,  Derajat Pemisah,  merupakan  jumlah  hubungan yang  terdapat  diantara  individu  yang berkomunikasi  (Morissan, 2014:415).

## Fungsi Jaringan Komunikasi  Humas
Pemerintah dengan SKPD Lainnya di Kota Solok 1.   Keteraturan Jaringan Keteraturan  jaringan  komunikasi dalam  rangka  penyediaan  informasi  di Pemerintahan  Daerah  Kota  Solok, dilihat  dari  komunikasi  dua arah  secara timbal  balik  antara  bagian  Humas  dan unit  organisasi  lainnya  berupa  kontrol yang  dilakukan  oleh  bagian  Humas Sekretariat  Daerah  Kota  Solok  dalam menjaring  berbagai  informasi  dari  unit organisasi  lainnya.  Bagian  Humas Sekretariat Daerah Kota Solok mempunyai  tanggung  jawab  secara teknis untuk dapat mengelola komunikasi internal organisasi. Bagian  Humas  Setdako  Solok memiliki  fungsi  untuk  membangun komunikasi  internal  organisasi  dengan
unit-unit  organisasi  atau  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang secara teknis menjalankan program dan kegiatan  pemerintah  dalam  beragam bidang  yang  hasilnya  perlu  untuk diketahui  oleh  publik.  Berfungsinya jaringan  komunikasi  antara  bagian Humas  Setdako  Solok  dengan  seluruh SKPD  yang  ada  di  jajaran  pemerintah daerah  Kota  Solok  diharapkan  akan dapat menjaring seluruh informasi yang menyangkut  perkembangan  dan  kinerja pemerintah  yang  kemudian  akan dipublikasikan pada masyarakat.
Bagian  Humas  Sekretariat  Daerah Kota Solok belum menjalankan fungsinya  dalam  mengontol  arus informasidalam  organisasi.  Aktifitas komunikasi bagian Humas dan unit-unit organisasi  lainnya  masih  sebatas  pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara  langsung  oleh  pimpinan  daerah. SementaraInformasi kegiatan yang
berasal  dari  unit  organisasi  lainnya, bagian  Humas  melakukan  kontrol  pada saat  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh unit  organisasi  mengalami  suatu  kasus yang  menyita  perhatian  masyarakat sehingga  perlu  untuk  diklarifikasi. Inisiatif  bagian  Humas  tersebut  berupa identifikasi  isu  atau  informasi  dari media  terkait  berita  tentang  kegiatan suatu  SKPD,  kemudian  bagian  Humas bertindak  sebagai  fasilitator  yang menghubungkan  SKPD  dengan  pihak media  untuk  klarifikasi  kegiatan  yang dilaksanakan hingga dapat dipublikasikan. Selain itu bagian Humas juga melakukan identifikasi langsung ke
SKPD  terkait  suatu  isu,  kemudian meminta  keterangan  kepada  SKPD terkait  dan  merilis  berita  di  media massa.
Program dan kegiatan yang dijalankan oleh unit organisasi memang bukan dikerjakan langsung oleh pimpinan daerah akan tetapi merupakan tanggung jawab pimpinan daerah mulai
dari  perencanaan,  pelaksanaan  sampai hasil dari kegiatan tersebut. Masyarakat berhak  untuk  mengetahui  semua  proses pelaksanaan kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Terbatasnya  kontrol  bagian  Humas untuk  menghimpun,  menyediakan  dan mempublikasikan informasi hanya pada kegiatan  pimpinan  daerah,  karena  hal ini  telah  diatur  melalui  surat  edaran Walikota Solok Nomor 019/688/Humas-2014  perihal  Tertib protokoler,  publikasi  dan  Dokumentasi Kegiatan  Kepala  Daerah.  Sementara untuk informasi diluar kegiatan pimpinan  daerah  belum  ada  aturan khusus  yang  mengatur,  sehingga informasi yang terekspos ke masyarakat hanya  sebatas  kegiatan  pimpinan daerah.
2. Temuan-Temuan/Inovatif Jaringan Faktor lain yang menentukan berjalannya  fungsi  jaringan  komunikasi adalah  adanya  temuan-temuan  atau inovatif  jaringan.  Berupa  adaptasi anggota  organisasi  terhadap  pengaruh internal  dan  eksternal  (Yasin,  2012). Dalam hal penyediaan informasi publik, UU KIP dan aturan lain yang mengatur penyebarluasan informasi publik merupakan  hal  yang  perlu  diadaptasi oleh  seluruh  anggota  organisasi  di Pemerintah  Kota  Solok  agar  dapat mengimplementasikan amanat UU tersebut. Anggota  organisasi  di  lingkup organisasi pemerintah daerah kota solok belum  mengadaptasi  dengan  tepat  apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor  14  Tahun  2008  tentang
Keterbukaan  Informasi  Publik  dan aturan lain yang mendukung pelaksanaan  UU  tersebut.  Bagian Humas Setdako Solok belum memahami  perannya  sebagai  penyedia informasi  publik.  Terlambatnya  proses
penyediaan  informasi  publik  di  Kota
Solok  menurut  praktisi  Humas  salah satunya disebabkan karena baru dibentuknya  PPID  dan  belum  berjalan maksimal. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  61  Tahun 2010  tentang  Pelaksanaan  Undang-
Undang  Nomor  14  tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  dalam pasal  21  ayat  2  telah  mengatur  bahwa, dalam  hal  PPID  belum  ditunjuk,  tugas dan  tanggung  jawab  PPID  dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan.  Salah  satu  bukti  bagian
Humas  belum  mengadaptasi  dengan tepat  apa  yang  diamanatkan  PP  No.61 Tahun 2010.
Belum  adanya  sosialisasi  Undang-
Undang  No  14  Tahun  2008  dan  aturan lain  yang  mendukung  pelaksanaan  UU KIP di lingkup pemerintah daerah Kota Solok mengakibatkan anggota organisasi  belum  memahami  peran masing-masing dalam proses pengelolaan  dan  penyediaan  informasi publik. Unit organisasi belum mengetahui  kewajiban  mereka  untuk dapat  memberikan  data  atau  informasi kegiatan  yang  dilaksanakan  kepada Walikota melalui bagian Humas Setdako Solok seperti amanat Permendagri  Nomor  13  Tahun  2011 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Untuk meningkatkan kualitas komunikasi  dan  informasi  di  internal organisasi, bagian Humas telah menyediakan tekhnologi informasi berupa  sistem  aplikasi  dalam  bentuk internet  terintegrasi  di  setiap  unit organisasi.  Namun  pemanfaatan  masih terbatas  pada  data  atau  informasi keuangan,  belum  dimanfaatkan  untuk saling  berbagi  informasi  pelaksanaan kegiatan  dan  program  instansi  masing
masing.  Sarana  yang  telah  tersedia belum  dimanfaatkan  secara  optimal untuk berbagi informasi antar SKPD.

## 3. Keutuhan Integratif atau Pemeliharaan Jaringan
Bagian  Humas  Sekretariat  Daerah Kota  Solok  menyadari  bahwa  bagian Humas  memiliki  tugas  pokok  dan fungsi  untuk  sosialisasi,  publikasi  dan dokumentasi  kegiatan  pemerintahan. Fungsi  yang  tidak  dimiliki  oleh  SKPD lainnya. Dan untuk dapat menyebarluaskan  informasi  mengenai seluruh  kegiatan  pemerintah  perlu adanya  komunikasi  timbal  balik  antara bagian  Humas  dan  unit  organisasi lainnya.
Perlunya  koordinasi  dalam  bentuk komunikasi  timbal  balik  juga  menjadi kebutuhan  unit  organisasi  lainnya  guna mendukung  jalannya  kegiatan  di instansi  masing-masing.  Koordinasi antara  Humas  dan  SKPD  lainnya diperlukan  dalam  penyediaan  informasi agar  informasi  yang  dipublikasikan berasal  dari  satu  sumber.  Namun demikian, koordinasi bagian Humas dan unit  organisasi  lainnya  dalam  proses penyediaan  informasi  publik  belum terlaksana  secara  maksimal  karena belum di dukung oleh suatu mekanisme yang  dapat  mengatur  lalu  lintas informasi dalam organisasi. Liliweri (2014:48) menyebut hubungan kerja sama seperti ini sebagai perilaku compliance ( following rules ), yakni  perilaku  kerja  sama  mengikuti peraturan yang telah ditetapkan
organisasi.  Karena  belum  adanya mekanisme  atau  aturan  yang  mengatur koordinasi  dalam  proses  penyediaan informasi,  maka  hal  ini  belum dilaksanakan  oleh  bagian  Humas  dan SKPD lainnya.

## 4.  Jaringan Informatif-Instruktif
Jaringan  komunikasi  antar  bagian Humas dan SKPD lainnya dalam rangka penyediaan  informasi  publik  belum berjalan  secara  informatif-instruktif. Bagian  Humas  belum  menjalankan perannya sebagai sumber informasi bagi unit organisasi lainnya. Sehingga SKPD tidak  mengetahui  kewajiban  mereka untuk  dapat  menyediakan,  melaporkan dan memberikan informasi program dan kegiatan  secara  rutin  kepada  walikota melalui  bagian  Humas,  seperti  yang diatur  dalam  Permendagri  Nomor  13
Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Kehumasan  Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Terkait penyampaian informasi kegiatan  melalui  bagian  Humas  ini,
Belum adanya komunikasi yang bersifat informasi  dan  instruksi  dari  bagian Humas  untuk  menghimpun  setiap informasi  kegiatan  unit  organisasi  ke bagian  Humas  menagkibatkan  belum maksimalnya  ketersediaan  informasi publik di pemerintahan Kota Solok.
Keterhubungan Bagian Humas Sekretariat  Daerah  Kota  Solok  dan SKPD Lainnya Jaringan  komunikasi  bagian  Humas
Sekretariat  Daerah  Kota  Solok  dan SKPD  lainnya  memiliki  keterhubungan yang kuat dan dekat. Dalam berkomunikasi  bagian  Humas  dan SKPD  lainnya  sering  menggunakan komunikasi informal yang mengutamakan kedekatan secara antarpersonal.  Hubungan  antarpesonal yang  baik  dapat  memudahkan  dan melancarkan  komunikasi  antara  bagian Humas  dan  unit  organisasi  lainnya. Komunikasi  sering  dilakukan  secara lisan  melalui  media  telepon  dan  Kabag Humas  sangat  terbuka  dan  mempunyai hubungan  yang  baik  dengan  setiap kepala  SKPD.  Hal  ini  memberikan
kemudahan  bagi  setiap  unit  organisasi untuk  berkomunikasi  dengan  bagian Humas.  Sesuai  dengan  pendapat  Pace dan Faules (2013:203) yang mengatakan bahwa hubungan antarpersonal  memiliki  pengaruh  yang besar. Hubungan antarpesona yang baik akan mendapatkan respon-respon positif. Tipologi Jaringan Komunikasi Bagian  Humas  Sekretariat  Daerah Kota Solok dan SKPD lainnya Jaringan komunikasi bagian Humas dan  SKPD  lainnya  di  Pemerintahan Kota Solok berjalan secara desentralisasi.  Bagian  Humas  telah diberi kewenangan penuh oleh pimpinan  untuk  melaksanakan  fungsi komunikasi  baik  internal  maupun eksternal,  yang  telah  melekat  dalam tugas pokok dan fungsi bagian Humas. Menurut asisten I Bidang Pemerintahan  Sekretariat  Daerah  Kota
Solok,  Syaiful,  bagian  Humas  diberi kewenangan  untuk  dapat  menentukan informasi  yang  akan  dipublikasikan, karena  bagian  Humas  telah  memahami apa saja yang harus disebarluaskan pada masyarakat,  dan  bila  memerlukan masukan bagian Humas dapat berkoordinasi pada pimpinan. Untuk  melakukan  koordinasi  dan berhubungan  satu  sama  lain  antara bagian  Humas  dan  unit  organisasi  lain, juga  tidak  terbatas  dari  level  pimpinan saja,  semua  anggota  diberi  kesempatan untuk  saling  berkomunikasi,  seperti yang  disampaikan  oleh  Sekretaris Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda)  Kota  Solok,  Edy  Martin bahwa koordinasi dengan bagian Humas bukan hanya terbatas pada level seselon III  saja,  namun  seluruh  anggota  dapat melakukan  koordinasi  dengan  bagian Humas,  yang  harus  diperhatikan  adalah tetap menjaga hubungan baik. Hubungan  baik  merupakan  kunci
keberhasilan komunikasi dalam organisasi.  Berfungsinya  seluruh  unit- unit  organisasi  terletak  pada  tangan manusia.  Karena  itu  seluruh  anggota organisasi  perlu  terlibat  dalam  unit kerjanya  masing-masing  guna  menjaga kelancaran  organisasi  dalam  mencapai tujuan.

## Hubungan  Pemisah  Bagian  Humas
Sekretariat  Daerah  Kota  Solok  dan SKPD lainnya
Morissan  (2013:416)  menyatakan bahwa  kualitas  jaringan  komunikasi dapat  dipengaruhi  oleh  adanya  derajat pemisah,  yakni  jumlah  hubungan  yang dibutuhkan untuk dapat menemui orang yang  menjadi  tujuan  komunikasi. Dalam  jaringan  komunikasi  bagian Humas  Sekretariat  Daerah  Kota  Solok dan  SKPD  lainnya,  tidak  terdapat hubungan lain yang harus dilalui. Setiap anggota  dari  masing-masing  instansi dapat saling berkomunikasi, baik secara langsung  ataupun  menggunakan  media, seperti telepon. Keadaan ini menjadikan komunikasi  antara  bagian  Humas  dan SKPD  lainnya  menjadi  lebih  cepat  dan menghindari  distorsi  pesan.  Seperti yang  disampaikan  oleh  Muhammad (2009:220),  makin  banyak  mata  rantai yang  dilalui  oleh  pesan  makin memungkinkan pesan itu disalahartikan.

## PENUTUP
Keseluruhan  data  yang  peneliti peroleh dari hasil wawancara, pengamatan  dan  dokumentasi  telah menunjukkan  cukup  banyak  informasi yang  diperoleh  dan  penting  untuk diketahui sesuai dengan tujuan penelitian  ini.  Keteraturan  jaringan komunikasi  dalam  rangka  penyediaan informasi di Pemerintahan Daerah Kota Solok, dilihat dari komunikasi dua arah secara  timbal  balik  antara  bagian Humas  dan  unit  organisasi  lainnya
berupa  kontrol  yang  dilakukan  oleh bagian  Humas  Sekretariat  Daerah  Kota Solok  dalam  menjaring  berbagai informasi  dari  unit  organisasi  lainnya. Bagian Humas  Sekretariat Daerah Kota Solok  mempunyai  tanggung  jawab secara  teknis  untuk  dapat  mengelola komunikasi internal organisasi.
Kontrol yang dilakukan oleh bagian Humas  Setdako  Solok  dalam  rangka mengelola  informasi  publik  di  internal organisasi  belum  terlaksana  dengan maksimal,  komunikasi  bagian  Humas dan  SKPD  lainnya  berlangsung  sebatas keperluan  yang  melibatkan  pimpinan daerah.  komunikasi  yang  terjalin dengan Humas adalah kegiatan-kegiatan yang  meminta  kehadiran  walikota  dan pimpinan  daerah  lainnya  dalam  rangka acara  yang  bersifat  seremonial  seperti, pencanangan  atau  peresmian  yang membutuhkan  bantuan  keprotokoleran dari bagian Humas.
Hasil  penelitian  menggambarkan bahwa  anggota  organisasi  pemerintah daerah Kota Solok belum mengadaptasi secara  tepat  Undang-Undang  No.14 Tahun  2008  dan  aturan  lain  yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.  Baik  bagian  Humas  ataupun anggota  lainnya  belum  memahami  apa yang  diamanatkan  oleh  UU  KIP  dan aturan lain yang mendukung pelaksanaan  UU  tersebut.  Hal  ini tercermin dari pendapat praktisi Humas mengenai  alasan  belum  tersedianya informasi  publik  di  lingkup  Pemerintah
Daerah Kota Solok.
Terkait penyediaan informasi publik  di  lingkungan  Pemerintah Daerah  Kota  Solok,  bagian  Humas Setdako  Solok  sebagai  komunikator pemerintah  memahami  perannya  untuk dapat berbagi informasi kepada masyarakat  dan  salah  satu  jalan  yang dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat akan informasi kegiatan dan program  pemerintah  adalah  melakukan
koordinasi  dengan  seluruh  unit-unit organisasi.
Jaringan  komunikasi  antara  bagian Humas dan unit organisasi lainnyaberjalan secara informatif- instruktif saat bagian Humas membutuhkan  informasi  dari  unit organisasi lainnya terkait suatu kegiatan yang  akan  dipublikasikan.  Seperti  yang disampaikan  oleh  para  praktisi  Humas, jika  bagian  Humas  memerlukan  suatu informasi  dari  SKPD  lainnya  terkait kegiatan  yang  dilaksanakan,  bagian Humas  langsung  menghubungi  SKPD bersangkutan  dan  selalu  menjelaskan kegunaan  informasi  yang  dibutuhkan serta memberikan arahan dan penjelasan tentang informasi-informasi yang diperlukan.
Komunikasi  yang  berjalan  antara bagian  Humas  Setdako  Solok  dan  unit organisasi  lain,  sejauh  ini  lebih  banyak menggunakan  komunikasi  informal. Komunikasi  tidak  lagi  memandang jabatan  dalam  struktur  organisasi. Komunikasi  informal  dianggap  akan dapat  memperlancar  proses  pertukaran pesan,  karena  pesan  dapat  langsung disampaikan  tanpa  mengikuti  aturan birokrasi  yang  mengikat,  sehingga pengirim  bisa  langsung  mendapatkan feedback dari  penerima.  Walaupun demikian,  komunikasi  formal  secara tertulis  tidak  dapat  diabaikan,  karena menjadi dasar dari sebuah pertanggungjawaban  kegiatan.  Bagian Humas  membuka  pintu  yang  selebar- lebarnya  kepada  unit  organisasi  yang ingin  berkoordinasi  dengan  membuka jalur  untuk  berkomunikasi  secara informal.
Jaringan  komunikasi  antara  bagian Humas  dan  unit  organisasi  lainnya, bersifat  desentralitas.  Bagian  Humas telah  diberi  kewenangan  untuk  dapat menjalin  komunikasi  dengan  seluruh unit  organisasi  yang  ada  di  jajaran Pemko  Solok  sesuai  dengan  tupoksi
yang telah diamanatkan. Dalam jaringan komunikasi  antara  bagian  Humas Sekretariat  Daerah  Kota  Solok  dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya,  komunikasi  dapat  dilakukan secara  langsung  tanpa  harus  melalui hubungan  dengan  individu  ataupun kelompok  lainnya.  Setiap  anggota  dari unit  organisasi  lainnya  dapat  langsung berkomunikasi  dengan  bagian  Humas dengan  memanfaatkan  semua  media yang adabegitu juga sebaliknya praktisi Humas  juga  dapat  langsung  melakukan komunikasi dengan semua unit
organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal.  2014. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya
Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu .  Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta, Rajawali Pers Adji,  Y.  I.  2013. Pola Komunikasi
Komunitas Muter Film Dalam
Media Sosial Twitter Untuk Meningkatkan Eksistensi .  Jakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi. Universitas Mercu Buana. Skripsi Ardial.  2014. Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi. Cetakan Pertama. Jakarta, Bumi Aksara Ardianto, E. 2011. Metodologi Penelitian Untuk Public Relations: Kuantitatif dan Kualitatif . Cetakan Kedua. Bandung,  Simbiosa  Rekatama Media. Cutlip,  S.,M.  A.M.  Center  dan  G.M.
Broom.  2009. Effective Public Relations . Edisi Kesembilan Jakarta, Kencana
Effendy,  O.U.  2011. Ilmu Komunikasi: Teori Dan Praktek .    Bandung, PT.Remaja Rosdakarya.
Eriyanto.  2008. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media .  PT.  LKiS  Yogyakarta, Pelangi Aksara Hartono, Y dan A. S. Manihuruk. 2012.
Kompetensi Kehumasan Pemerintah Dalam Mengantisipasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik . Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika dan Media Massa-PEKOMMAS 15(1):23-29 Indarto, M.J. 2012. Manajemen Komunikasi Pemerintah Dalam Kebijakan Transparansi Informasi (Studi Evaluasi Komunikasi
Keterbukaan Informasi Publik Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika) .  Jakarta,  Program studi Ilmu Komunikasi. Universitas Indonesia. Tesis Kriyantono,  R.  2009. Teknik Praktis Riset Komunikasi .  Edisi  Pertama. Cetakan Keempat. Jakarta, Kencana Liliweri.  A.  2014. Sosiologi dan
Komunikasi Organisasi. Cetakan Pertama. Jakarta, Bumi Aksara Moleong, L.J.  2013. Metodologi Penelitian Kualitatif .  Edisi  Revisi. Bandung, Remaja Rosdakarya Morissan.  2013. Teori Komunikasi Individu Hingga Massa. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta, Kencana Morissan  dan  A.  C.  Wardhany.  2009.
Teori Komunikasi. Cetakan Pertama. Jakarta, Ghalia Indonesia Muhammad,  A.  2009. Komunikasi Organisasi . Edisi Pertama. Cetakan kesebelas. Jakarta, Bumi Aksara Pace, R. Wayne, dan Faules, D.F. 2013.
Komunikasi Organisasi: Strategi
Meningkatkan Kinerja Perusahaan.
Cetakan kedelapan. Bandung Remaja Rosdakarya Rahmadi,  F.  1994. Public Relations dalam Teori dan Praktek. Jakarta,
Gramedia Pustaka Utama
Ruliana. P. 2014. Komunikasi Organisasi: Teori Dan Studi Kasus .
Edisi  Pertama.  Cetakan  Pertama.
Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada. Ruslan,  R.  2012. Manajemen Public Relations & Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi .  Cetakan kesebelas.  Jakarta,  Rajagrafindo Persada. Sari. B.W.N. 2012. Humas Pemerintah. Edisi  Pertama.  Cetakan  Pertama. Yogyakarta, Graha Ilmu Sugiyono.  2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung Yasin, S. 2012. Pengertian Komunikasi Organisasi . http://www.sarjanaku.com .29 Januari 2015 (21:00). Welkinson,  D.  2012. Peran Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Implementasi Undang-Undang
No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik . Jakarta, Departemen Ilmu Komunikasi  Fakultas  Ilmu  Sosial dan  Ilmu  Politik  Universitas Indonesia. Skripsi

## Peraturan Perundangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 14 Taun 2008 Keterbukaan Informasi Publik. 30  April  2008. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2008  Nomor  61. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  61  Tahun  2010 Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik .  23
Agustus  2010.  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2010 Nomor 99. Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Di Lingkungan Kementerian dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah.
7  Maret  2011.  Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2011 Nomor 131. Jakarta. Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  No  28  Tahun  2011 Pedoman Umun Komunikasi Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah. 10 Mei 2011. Jakarta. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur  Negara Dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  2011
Pedoman Umum Tata Kelola
KehumasanDi Lingkungan Instansi Pemerintah. 10 Mei 2011. Jakarta. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur  Negara Dan  Reformasi  Birokrasi  Republik
Indonesia  Nomor  31  Tahun  2011
Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Instansi Pemerintah . 10 Mei 2011. Jakarta.

## Sumber Lain
Interface.or.id.  2014. Kajian Akses Warga Atas Informasi Anggaran . http://interface.or.id .
7 Oktober 2014 (20:35)