Jurnal Indonesia Sosial Teknologi:p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN :2745-5254 Vol. 3, No., 2 Februari 2022
URGENSI CONSTITUSIONAL

## QUESTION DAN
CONSTITUSIONAL COMPLAINT ,  ARTI  PENTING  PEMBERIAN  KEWENANGAN  TERSEBUT OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
Paulina M. Latuheru 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Irwan 3 , Bambang Setiawan 4 dan Driasko Budi Sidartha 5
Politeknik Transportasi SDP Palembang, Indonesia 1,3,4 dan 5 dan Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia 2 Email: paulina_m@dephub.go.id 1 , fadjrinwira@gmail.com 2 , irwanpasang07@gmail.com 3 , bambangsetiawan@poltektranssdp- palembang.ac.id 4 dan budi.driasko@gmail.com 5

## Abstrak
Sekitar  dua  dekade  lalu,  Indonesia  memulai  reformasi  konstitusi.  Era  reformasi  menawarkan harapan besar bagi penyelenggaraan negara yang lebih demokratis. Perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa reformasi ditandai dengan revisi UUD 1945. Revisi UUD tentunya untuk menyesuaikan dengan dinamika kehidupan ketatanegaraan, untuk meningkatkan kebutuhan  praktik  kenegaraan  dan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  motivasi  negara  dan kehidupannya.  Dengan  demikian,  prinsip  keadilan  dan  ketertiban  serta  terwujudnya  nilai-nilai ideal  seperti  kemerdekaan,  kemerdekaan  dan  kesejahteraan  dapat  terwujud.  Penelitian  ini bertujuan untuk urgensi kewenangan MK dalam hal constitutional question dan constitutional complaint .  Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  masalah dilakukan  dengan  mempelajari  norma-norma  hukum  yang  terkandung  dalam  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus penelitian ini adalah pada bahan yang digunakan dalam penelitian.  Konsep constitutional question sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara  Baik  secara  konsepsional  maupun  yuridis  konstitusional,  mekanisme constitutional question dapat dilembagakan atau dikonstruksikan sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi  dalam  menguji  UU  terhadap  UUD  sebagaimana  dimaksud  oleh  Pasal  24C  ayat  (1) 1945. Urgensi pelembagaan constitutional question di Indonesia constitutional question di MK RI  menjadi  penting  dan  urgen  karena  memang  terdapat  kebutuhan  yang  nyata  untuk  itu,  baik ditinjau dari segi teoretis maupun empiris (praktis).
Kata kunci : Constitutional Questioni ; Constitutional Complaint ; Kewenangan

## Abstract
About two decades ago, Indonesia initiated constitutional reform. The reform era offers great hope for a more democratic state administration. Changes in the life order of the nation and state during the reformation period were marked by the revision of the 1945 Constitution. The revision of the Constitution was of course to adapt to the dynamics of constitutional life, to increase the need for state practice, and to meet the needs and motivations of the state and its life. 2 Thus, the principles  of  justice  and  order  and  the  realization  of  ideal  values  such  as  independence, independence and prosperity can be realized. This study aims to determine the urgency of the Constitutional  Court's  authority  in  terms  of  constitutional  questions  and  constitutional complaints. This research adopts a normative juridical approach, namely problem research is carried out by studying the legal norms contained in the applicable laws and regulations. The focus of this research is on the materials used in the research. The concept of the constitutional question as a form of protection of the constitutional rights of citizens. Both conceptually and
Urgensi Constitusional Question dan Constitusional Complaint , Arti Penting Pemberian Kewenangan Tersebut Oleh Mahkamah Konstitusi
constitutionally juridically, the mechanism for the constitutional question can be institutionalized or constructed as part of the authority of the Constitutional Court in reviewing laws against the Constitution as referred to in Article 24C paragraph (1) 1945. The urgency of institutionalizing the constitutional question In Indonesia, the constitutional question in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia is important and urgent because there is a real need for it, both from a theoretical and empirical (practical) perspective..
Keywords: Constitutional Questioni; Constitutional Complaints; Authority

## Pendahuluan
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  sah  yang  melaksanakan  kedaulatan  rakyat berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Zikri  & Zuhri, 2018), yang artinya Negara Republik Indonesia menempatkan hukum di atas dan merupakan asas yang mengatur penyelenggaraan kehidupan negara (Febriansyah, 2017). Perpanjangan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  hanya  sebatas  memperluas kewenangan  yang  telah  dimiliki  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  berdasarkan  Pasal 24C(1) UUD 1945, tidak menambah kewenangan lain yang telah dimiliki. Diberikan oleh Bagian 24C(1). Dalam hal ini, perluasan kewenangan MK untuk memasukkan pengujian norma-norma  tertentu  atau  persoalan  konstitusional  adalah  kewenangan  MK  untuk menguji undang-undang yang melanggar UUD.
Negara  demokrasi  harus  menjamin  bahwa  pelaksanaannya  didasarkan  pada undang-undang  yang  berlaku  di  negaranya  (Zulkarnaen,  2016),  sehingga  perlu  untuk melindungi konstitusi atau hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi (Asdhie &  Ista,  2019),  baik  jaminan  tersebut  tersurat  maupun  tersirat.  Karena  termuat  dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar, maka menjadi bagian dari Undang- Undang  Dasar  atau  Undang-Undang  Dasar,  dan  karenanya  semua  cabang  kekuasaan negara wajib menghormatinya (Munte & Sagala, 2021). Oleh karena itu, harus ada jalan hukum  sebagai  mekanisme  untuk  mencapai  perlindungan  tersebut  agar  warga  negara dapat mempertahankan hak konstitusionalnya ketika dilanggar (Asrun, 2016).
Kemudian  salah  satu  fungsi  Mahkamah  Konstitusi  adalah  melindungi  hak  asasi manusia dan melindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945). Perlindungan  hak-hak  sipil  dapat  dicapai  melalui  banding  konstitusional  (Saifullah, 2014).  Pengaduan  konstitusional  adalah  aduan  konstitusional,  yang  merupakan  bentuk upaya  hukum  yang  dapat  digunakan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  hak konstitusional  warga  negara  (Soehalim,  2020).  Pengaduan  konstitusional  merupakan wadah bagi warga negara yang merasa hak konstitusionalnya (Setiawan, 2017) atau hak konstitusionalnya  telah  dilanggar  atau  diabaikan  oleh  badan  publik  (Darwis,  2016). Misalnya, seorang warga yang mengalami kejadian salah tangkap oleh polisi. Namun, sebagai  korban  penangkapan  yang  tidak  sah,  ia  tidak  menerima  perlakuan  yang  layak diterimanya.  Hal  ini  dapat  menjadi  subjek  pengaduan  konstitusional  ke  Mahkamah Konstitusi jika pengadilan memberikan kesempatan untuk upaya hukum tersebut (Yanti, 2018).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  urgensi  kewenangan  MK  dalam  hal constitutional question dan constitutional complaint . Penelitian ini untuk menganalisis dan membahas pentingnya  kewenangan  yang  dilimpahkan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  dalam kaitannya dengan masalah konstitusional dan banding konstitusional. Penerapan masalah konstitusional dan mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia merupakan syarat mutlak bagi pembangunan hukum yang progresif dan berkelanjutan. Ketua Mahkamah
Paulina M. Latuheru 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Irwan 3 , Bambang Setiawan 4 dan Driasko Budi Sidartha 5
Konstitusi  Anwar  Usman  menjelaskan  bahwa  masalah  konstitusional  dan  pengaduan konstitusional  adalah  salah  satu  kekuatan  yang  dimiliki  oleh  pengadilan  konstitusi  di seluruh dunia, dan peninjauannya diajukan oleh hakim atau pihak lain dalam kasus-kasus tertentu.  Mencontoh  kebutuhan  untuk  melindungi  hak-hak  warga  negara,  peraturan bersama (selanjutnya disebut PB) yang dikeluarkan oleh lembaga negara tidak dapat diuji oleh  Mahkamah  Agung  (selanjutnya  disebut  Mahkamah  Agung  atau  Mahkamah Konstitusi).  dibentuk  oleh  lembaga  negara  tidak  termasuk  dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang  Dasar  tahun  itu  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  diuji oleh Mahkamah Agung.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  masalah dilakukan dengan mempelajari norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Fokus  penelitian  ini  adalah  pada  bahan  yang digunakan  dalam  penelitian.  Bahan  yang  dipelajari  dalam  penelitian  hukum  normatif adalah  bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder.  Dibandingkan  dengan  bidang  non  hukum, penelitian  ini  sebagai  penelitian  normatif  lebih  menitikberatkan  pada  penelitian kepustakaan berdasarkan data sekunder, termasuk hasil penelitian berupa dokumen resmi, buku, dan laporan.
Mengenai  teknik  dan  metode  yang  digunakan  penulis  dalam  artikel  ini  untuk mengumpulkan  bahan  penelitian  hukum,  ini  adalah  penelitian  kepustakaan,  yaitu semacam  inventarisasi  hukum  dan  peraturan  yang  relevan.  Mahkamah  Konstitusi  dan Gugatan Konstitusi meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi,  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009 Nomor 48. Pendapat para ahli termasuk I Dewa Gede Palguna, Mahfud MD, Maruarar Siahaan dari literatur yang digunakan oleh penulis dalam menulis penelitian ini dirangkum. Langsung ke lapangan hanya untuk menarik file dari berbagai perpustakaan. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara penyuntingan, yaitu data diolah dengan cara menyusun kembali, meneliti dan menelaah bahan-bahan hukum  yang  diperoleh  agar  tersusun  secara  sistematis.  Analisis  bahan  hukum  yang digunakan adalah kualitatif karena bahan hukum yang diperoleh diuraikan dalam kalimat dan kata-kata.

## Hasil dan Pembahasan
Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konstruksi  lembaga  ketatanegaraan  Indonesia  secara  normatif  menekankan  bahwa pemahaman  konstitusional  merupakan  dasar  penyelenggaraan  negara  .  Pasal  1(2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  (Sukmariningsih,  2014)  dan  dilaksanakan  sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Sementara itu, dalam Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum. Rumusan  dua  alinea  yang  disepakati  dalam  Perubahan  Ketiga  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  merupakan  tonggak  penegasan  demokrasi konstitusional Indonesia.
Urgensi Constitusional Question dan Constitusional Complaint , Arti Penting Pemberian
Kewenangan Tersebut Oleh Mahkamah Konstitusi
Revisi UUD tersebut semakin memperkuat konsep negara hukum Indonesia, yang didasarkan  pada  perbandingan  hasil  amandemen  dengan  standar  negara  hukum berdasarkan  doktrin  Hans  Kelsen,  yang  menganjurkan  empat  syarat  rechstaat,  yaitu pernyataan  (1)  yang  kehidupannya  sesuai  dengan  Konstitusi  dan  undang-undang,  dan yang  perumusannya  dilakukan  oleh  Parlemen,  (2)  mekanisme  akuntabilitas  untuk mengatur  setiap  kebijakan  nasional  dan  tindakan  elit  nasional  (Makarim,  2014),  (3) menjamin independensi peradilan (Wibowo, 2015), (4) perlindungan hak asasi manusia.
Hak  konstitusional  yang  tercantum  dalam  konstitusi  akan  menjadi  bagian  dari konstitusi dan oleh karena itu semua cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya (Faiz & Collins, 2018). Oleh karena itu, pengakuan dan penghormatan hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi juga berarti pembatasan kekuasaan negara. Selanjutnya, hak  konstitusional  tersebut  harus  dilindungi  sebagai  bagian  dari  konstitusi.  Sehingga diperlukan suatu mekanisme untuk mencapai perlindungan hak konstitusional tersebut. Mekanisme atau sarana hukum perlindungan hak.
Salah satu ukuran objektif yang dapat digunakan untuk menilai apakah pengakuan dan jaminan hak konstitusional dalam praktik adalah apakah terdapat mekanisme hukum untuk  melindungi  hak  konstitusional  tersebut,  baik  berupa  upaya  hukum  atau  upaya hukum  yang  dapat  digunakan  oleh  warga  negara  untuk  membela.  hak  konstitusional tersebut. Upaya hukum dalam pembelaan hak konstitusional mengacu pada upaya hukum atas pelanggaran hak konstitusional jika merupakan pelanggaran sementara, dan konteks pelanggaran hak konstitusional selalu terkait dengan pelanggaran negara. Terjadi karena tindakan negara.
Secara khusus, aduan konstitusional adalah suatu bentuk permohonan warga negara kepada Mahkamah Konstitusi karena ditangani ( policy or no policy ) oleh negara (dalam hal ini pemerintah); DPR, serta Mahkamah Agung, melanggar Konstitusi, yang merusak hak-hak  sipil.  Pengaduan  konstitusional  hanya  dapat  diajukan  setelah  semua  upaya hukum telah (habis) melalui lembaga negara lainnya. Di banyak negara, kekuasaan ini adalah salah satunya dari Mahkamah Konstitusi. Namun di Indonesia, UUD 1945 tidak secara  tegas  memberikan  hak  naik  banding  atau  warga  negara  untuk  mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi.
Pengaduan konstitusional atau Constitutional Complaint merupakan upaya terakhir masyarakat untuk mencari keadilan setelah semua upaya hukum yang ada telah dilalui. Hal ini sejalan dengan Dieter C. Umbach yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus melindungi hak asasi manusia atau bertindak sebagai wasit atau arbiter, sehingga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bermain sesuai aturan permainan politik. Misalnya,  "pengekangan  yudisial  pribadi"  mungkin  tidak  cukup  di  mana  pengadilan dipaksa untuk memastikan hak parlementer atau minoritas atas cabang eksekutif. Hakim harus  menemukan  kompromi  yang  tepat  antara  pengendalian  yudisial  dan  aktivisme yudisial, dan tidak boleh mengabaikan tujuan Mahkamah Konstitusi untuk melindungi kebebasan, demokrasi, dan Konstitusi.
Berdasarkan  rangka  perlindungan  hak  konstitusional  warga  negara,  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  memandang  bahwa  pelaksanaan  gugatan  konstitusional sangat diperlukan. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara adalah syarat mutlak yang tidak dapat dikesampingkan oleh siapa pun, bahkan pihak  berwenang.  Hal  ini  merupakan  wujud  dari  supremasi  konstitusi  atau  konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara. Salah satu cara untuk memberikan perlindungan
Paulina M. Latuheru 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Irwan 3 , Bambang Setiawan 4 dan Driasko Budi Sidartha 5
terhadap hak konstitusional warga negara adalah dengan memberikan hak konstitusional kasasi kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Urgensi penerapan mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, dan terlebih lagi, sebagai solusi  untuk  memperbaiki  wajah  penegakan  hukum  di  Indonesia,  selama  ini  belum mencerminkan  maksud  dan  tujuan  dari  undang-undang  itu  sendiri.  .  Pengaduan konstitusional  merupakan  jaminan  paling  konkrit  terhadap  hak  konstitusional  warga negara, karena banyak lembaga publik yang melanggar hak konstitusional warga negara. Dengan MK yang menjadikan aduan konstitusional sebagai kewenangan MK, maka uji materiil  secara  alami  akan  berkurang,  dan  banyak  kasus  uji  materil  yang  saat  ini menyamar  sebagai  penyelesaian  sengketa  dengan  aduan  konstitusional.  Penerapan spesifikasi  dipertanyakan,  bahkan  spesifikasi  dipertanyakan  karena  tidak  diberikan wadah  pengaduan.  Gugatan  konstitusional  diajukan  atas  dasar  pelanggaran  hak konstitusional  warga  negara  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  karena  perbuatan  atau  kelalaian  pejabat  atau  badan publik.
Berdasarkan pemahaman para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa norma hukum  yang  ditegakkan  oleh  MK  melanggar  upaya  perlindungan  hak  konstitusional warga negara. Pengaduan konstitusional berkaitan dengan kebijakan atau tindakan hukum badan  publik  yang  melanggar  hak  konstitusional  warga  negara.  Hal  ini  sesuai  dengan konsep  “kekuasaan  mengarah  pada  korupsi,  dan  kekuasaan  absolut  mengarah  pada korupsi  absolut”  yang  pernah  diungkapkan  oleh Lord  Acton .  Pemahaman  sederhana adalah bahwa kekuasaan cenderung menyimpang. Dalam hal ini, kekuasaan absolut harus menyimpang dari lembaga publik sebagai kewenangan yang berbeda dengan instansi lain.
Berbeda  dengan  masalah  konstitusional,  masalah  konstitusional  adalah  masalah konstitusional. Sementara itu, aduan konstitusional dapat diartikan secara leksikal sebagai aduan  konstitusional.  Mekanisme  pertanyaan  konstitusional  terkait  dengan  mekanisme pengujian  konstitusionalitas  suatu  undang-undang,  dimana  hakim  menilai  keraguan terhadap  konstitusionalitas  undang-undang  yang  berlaku  saat  mengadili  suatu  perkara, sehingga hakim dapat mengajukan pertanyaan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Pada  saat  yang  sama,  mekanisme  pengaduan  konstitusional  adalah  hak  individu  atau kelompok  untuk  menuntut  kelalaian  atau  perilaku  badan  atau  pejabat  publik  yang mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional individu.
Perbedaan antara aduan konstitusional dan pertanyaan konstitusional adalah, pada tahap  pengujian  suatu  perkara  yang  merupakan  pertanyaan  konstitusional,  Mahkamah Konstitusi  tidak  benar-benar  memutuskan  suatu  perkara  yang  telah  diselesaikan  oleh pengadilan biasa, sedangkan dalam aduan konstitusional, permohonan biasanya ditujukan kepada putusan akhir dari pengadilan biasa.
Oleh karena itu, dalam gugatan konstitusional, putusan akhir dari pengadilan biasa dapat  diuji.  Selanjutnya  dalam  gugatan  konstitusional,  pihak  yang  dapat  mengajukan permohonan  adalah  setiap  warga  negara  yang  hak  konstitusionalnya  dirasakan  oleh tindakan atau pembiaran suatu badan atau pejabat publik. Sementara itu, dalam masalah konstitusional,  hakim  pengadilan  biasalah  yang  dapat  mengajukan,  yang  meragukan apakah undang-undang yang menjadi dasar perkara itu konstitusional.
Ringkasnya,  kewenangan-kewenangan  di  atas  semuanya  termasuk  dalam  upaya hukum,  yaitu  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum  untuk  melindungi  hak- haknya  melalui  mekanisme  peradilan.  Indonesia  ingin  hidup  dalam  negara  demokrasi sekaligus mewujudkan supremasi hukum.
Urgensi Constitusional Question dan Constitusional Complaint , Arti Penting Pemberian
Kewenangan Tersebut Oleh Mahkamah Konstitusi
Indonesia  telah  mengadopsi  tinjauan  konstitusional  sebagai  mekanisme  untuk melindungi  hak  konstitusional.  Harus  diakui  bahwa  keberadaan  mekanisme konstitusional review membantu  memperkuat  dan  merestrukturisasi  sistem ketatanegaraan  dan  hukum  negara.  Dalam  praktiknya,  sebagian  besar  kajian konstitusional MK telah menunjukkan kesadaran berkonstitusi warga negara.
Masalah utama mekanisme uji konstitusional Indonesia adalah pembatasan status hukum  pemohon.  Jika  undang-undang  tersebut  merongrong  hak  konstitusional  warga negara,  salah  satu  alasan  yang  menjadi  dasar  undang-undang  tersebut  dapat  diuji  di Mahkamah Konstitusi. Pasal 51(1) UU MK pada dasarnya menyatakan bahwa orang yang dapat mengajukan pengujian UUD 1945 adalah mereka yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Sebagaimana dikemukakan di  atas,  pembatasan  status  hukum  yang  dapat  diajukan  gugatan  tentu  membuka kemungkinan banyak undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negara sebagai  individu,  baik  hak  sipil  maupun  politik  yang  berkaitan  dengan  kebebasan  dan demokratisasi. Oleh karena itu, ketika ada perkara konstitusional yang tidak diatur oleh Mahkamah Konstitusi, menjadi sangat penting dan mendasar bagi mereka yang mencari keadilan.

## Kesimpulan
Konsep  masalah  ketatanegaraan  merupakan  bentuk  perlindungan  terhadap  hak konstitusional warga negara. Baik secara konseptual maupun konstitusional, mekanisme persoalan  konstitusional  dapat  dilembagakan  atau  dikonstruksi  sebagai  bagian  dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang inkonstitusional. Sebagaimana  dinyatakan  dalam  pasal  24C(1)  Tahun  1945.  Urgensi  Pelembagaan  Isu Konstitusional Di Indonesia, persoalan ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjadi penting dan mendesak karena memang perlu, baik dari segi teoritis maupun empiris (praktis). Pada saat yang sama, urgensi penerapan mekanisme pengaduan konstitusional  di  Indonesia  adalah  perlindungan  terhadap  hak  konstitusional  warga negara, dan terlebih lagi, sebagai solusi untuk memperbaiki wajah penegakan hukum di Indonesia,  maksud  dan  tujuan  undang-undang  tersebut  belum  lama  ini  terjadi.  telah tercermin. diri. Pengaduan konstitusional merupakan jaminan paling konkrit terhadap hak konstitusional  warga  negara,  karena  banyak  lembaga  publik  yang  melanggar  hak konstitusional warga negara.
Paulina M. Latuheru 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Irwan 3 , Bambang Setiawan 4 dan Driasko Budi Sidartha 5

## Bibliografi
Asdhie,  Benito,  &  Ista,  Eza.  (2019).  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2), 160–174.
Asrun, Andi Muhammad. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum:
Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Cita Hukum , 4 (1).
Darwis,  Muh  Salman.  (2016).  Implementasi  Kewenangan  DKPP  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU. D-XI/2013. Jurnal Konstitusi , 12 (1), 75– 93.
Faiz,  Pan  Mohamad,  &  Collins,  Josua  Satria.  (2018).  Penambahan  Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Expanding the Authority of Constitutional Question  in  the  Constitutional  Court  as  an  Effort  for  Protecting  Citizens’ Constitutional Rights). Jurnal Konstitusi , 15 (4), 688–709.
Febriansyah,  Ferry  Irawan.  (2017).  Keadilan  Berdasarkan  Pancasila  Sebagai  Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (25), 1–27.
Makarim, Edmon. (2014). Kerangka kebijakan dan reformasi hukum untuk kelancaran perdagangan  secara  elektronik  (e-commerce)  di  Indonesia. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 44 (3), 314–337.
Munte,  Herdi,  &  Sagala,  Christo  Sumurung  Tua.  (2021).  Perlindungan  Hak Konstitusional Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum , 8 (2), 183–192.
Saifullah, Saifullah. (2014). Kajian Kritis Teori Hukum Progresif terhadap Status Anak di  Luar  Nikah  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010. Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam , 8 (2).
Setiawan,  Heru.  (2017).  Mempertimbangkan  Constitutional  Complaint  Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lex Jurnalica , 14 (1), 146952.
Soehalim,  Jose  Andre.  (2020).  Pengembangan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi Dalam Penerapan Pengaduan Konstitusional di Indonesia. Lex Administratum , 8 (1). Sukmariningsih,  Retno  Mawarini.  (2014).  Penataan  Lembaga  Negara  Mandiri  dalam Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada , 26 (2), 194–204.
Wibowo, Ari. (2015). Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
Istinbath: Jurnal Hukum , 12 (1), 1–19.
Yanti,  Herma.  (2018).  Gagasan  constitutional  Complaint  Sebagai  kewenangan  Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional. Wajah Hukum , 2 (2),
185–198.
Zikri, Maulana Akmal, & Zuhri, M. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall Oleh Partai Politik Berdasarkan Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Lembaga Perwakilan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan , 2 (2), 358–368. Zulkarnaen,  Ahmad  Hunaeni.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial. Padjadjaran Journal of Law , 3 (2), 407–427.