KEKUASAAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN MENTERI PADA SISTEM PRESIDENSIIL DI INDONESIA

## Wahyu Gunawan
wahyugunawan.id@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Indonesia adopts a presidential system that gives the president a lot of power in order to realize a stable government. One of them the president has prerogative in the appointment and dismissal of ministers as regulated in Article 17 paragraph (2)  of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Meanwhile, the principle of checks and balances is required, so that in the appointment of the presidential minister is not taken in by the interests of the group. This study was conducted to find out how the concept of presidential power in the appointment of ministers to the presidential system in Indonesia. So that can be explored the solution to the problems encountered. Keywords: Presidensial System; Prerogative; Check and Balances; President Power; Ministers Appointment.

## Abstrak
Indonesia menerapkan sistem presidensial yang memberi presiden banyak kekuasaan untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil. Salah satunya presiden memiliki hak prerogatif dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, prinsip checks and balancesdiperlukan, sehingga dalam pengangkatan menteri kepresidenan tidak tersandra oleh kepentingan kelompok. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep kekuasaan presiden dalam pengangkatan menteri dalam sistem presidensial di Indonesia. Sehingga bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Kata Kunci: Sistem Presidensial; Hak Prerogatif; Check and Balances; Kekuasaan Presiden; Penunjukan Menteri.

## Pendahuluan
Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensiil, menjadikan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan sistem presidensiil pula presiden diupayakan berada dalam kondisi politik pemerintahan yang stabil untuk menjalankan pemerintahannya dari ancaman pemberhentian maupun hambatan kinerja lainnya. Hal tersebut tidak terlepas dari prinsip winner takes all 1 yang mulai terasa pada proses konstestasi perebutan kepemimpinan
1 Steven  Hill,  Fixing  Elections:  The  Failure  of  America’s  Winner  Take  All  Politics (Routledge 2004.[x].

## Wahyu Gunawan: Kekuasaan dan Mekanisme 343

## Jurist-Diction
Volume 1 No. 1, September 2018
Article history: Submitted 2 August 2018; Accepted 15 August 2018; Available online 3 September 2018
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
di Indonesia, terutama pada pemilihan umum serentak di tahun 2019. Mulai dari ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk ke parlemen (parliementary threshold) yang tinggi, ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk pengajuan presiden atau wakil presiden (presidensial threshold) yang tinggi pula. 2 Hal ini mengakibatkan pencalonan dan keterpilihan presiden pun kuat ditentukan berdasarkan hasil pemilihan anggota parlemen. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945) sebanyak empat kali sejak tahun 1999-2002, terdapat banyak pengurangan kekuasaan konstitusional Presiden RI. 3 Di antaranya adalah pengurangan dalam pembuatan undang-undang, 4 kekuasan dalam hubungan luar negeri, 5 kekuasaan yudisial (memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi), 6 serta kekuasaan memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. 7 Namun tidak pada kekuasaan pengangkatan dan pemberhentian menteri yang masih menjadi hak prerogatif Presiden RI. 8
Perbedaan konsep hak prerogatif menurut para ahli hukum tata negara sering kali menimbulkan perdebatan. Hak prerogatif secara sederhana dapat diartikan sebagai kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang penguasa (presiden) tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya. Pandangan tersebut seolah-olah menempatkan presiden memiliki kekuasaan yang absolute dan tidak dapat dibatasi. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip checks and balances dalam suatu mekanisme yang menjadi tolok ukur kemapanan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi. Thomas Jefferson menjelaskan bahwa, hak prerogatif adalah kekuasaan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (power
2 Indah Mutiara Kami, “Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial di UU Pemilu”, https://news.detik. com/berita/d-3568067/sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu, 21 Juli 2017, dikunjungi pada tanggal 1 April 2018.
3 Abdul Ghofar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju (Kencana 2009).[447].
4 Ibid .[100-104].
5 Ibid . [107-112].
6 Ibid .[104-107].
7 Ibid .[113-114].
8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Ps.[17].
granted him directly by constitution). 9 Bila diambil dari pengertian hak prerogatif tersebut, maka hak prerogatif presiden Indonesia adalah hak yang tercantum dalam beberapa pasal dalam UUD NRI 1945. Prinsip checks and balances ialah prinsip ketatanegaraan yang menempatkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial pada kedudukan yang sederajat serta saling mengontrol satu sama lain.
Kekuasaan negara diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan berimbang, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara. 10
Mekanisme checks and balances merupakan hal yang lazim dalam suatu sistem demokrasi. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun sebuah institusi. 11 Karena dengan mekanisme seperti ini antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol dan mengawasi, bahkan bisa saling mengisi. 12
Prinsip yang demikian mulanya diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, yaitu dalam sistem ketatanegaraannya memadukan antara prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balances. Kekuasaan negara dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial, yang masing-masing dipegang oleh lembaga yang berbeda tanpa adanya kerjasama satu sama lain. Sementara dengan checks and balances, antara satu lembaga dan lembaga lainnya terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling kontrol. Prinsip checks and balances tidak dapat dipisahkan dari masalah pembagian kekuasaan. Sebagaimana ditulis oleh Robert Weissberg, “A principle related to separation of powers is the doctrine of checks and balances. Whereas separation of powers devides governmental power among different officials, checks and balances gives each official some power over the others. 13
9 Ananda B. Kusuma, “UUD 1945 Mengenal Hak Prerogatif (tanggapan terhadap tulisan Prof Bagir Manan)”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol380/uud-1945-mengenal-hak- prerogatif, 16 Agustus 2000, dikunjungi pada tanggal 31 Maret 2018.
10 Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi (Pustaka Pelajar 2006).[89].
11 Ibid.
12 Ibid . 13 Robert Weissberg dalam Sunarto, Prinsip Cheks and Balances dalam Sistem Ketatanega- raan Indonesia, Masalah - Masalah Hukum Jilid 45 No. 2. [160].

## 346
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
Sebagaimana dikatakan oleh Janedjri Gaffar bahwa sistem checks and balances atau sistem saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara ini mempersempit ruang gerak lembaga-lembaga dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kekuasaan atau wewenang untuk masuk dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan atau “abuse of power” dan penyalahgunaan wewenang atau “detournement de pouvoir”. Lord Acton mengatakan powertends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. 14 Prinsip checks and balances pada merupakan perkembangan dari teori pemisahan kekuasaan. Prinsip ini lahir agar dalam pemisahan terdapat sinergi antar cabang kekuasaan serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan di dalam suatu cabang kekuasaan. 15
Penulis tertarik untuk meneliti salah satu kekuasaan absolute yang dimiliki presiden berupa hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri yang diatur dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 yang akan diulas dalam penelitian ini. Pengangkatan, pemberhentian serta kontrol terhadap kinerja menteri yang tanpa melalui prinsip checks and balances mengakibatkan kekuasaan yang rentan tersandra oleh kepentingan sebagaian kelompok. Jika kita cermati pada Pasal 6A ayat (2) di sana disebutkan bahwa, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Dengan sistem pemilu multipartai saat ini akan sulit bagi partai politik untuk memenuhi syarat dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya tanpa melakukan penggabungan (koalisi). Di samping itu tentu saja dukungan yang diberikan oleh partai pendukung tidak diberikan secara cuma-cuma. Pada akhirnya posisi menteri pun menjadi objek transaksi politik antar petinggi partai politik sebagai imbalannya.
Untuk itu maka perlu dikaji secara mendalam bagaimana konsep kekuasaan presiden dalam pengangkatan menteri pada sistem presidensiil. Apakah mengharuskan untuk diisi oleh seorang profesional atau tidak. Serta bila ditinjau
14 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 (Konstitusi Press 2012).[109].
15 Ibid .[110].
dari sejarah tata negara Indonesia dan dibandingkan dengan negara-negara dengan sistem presidensiil lainnya, bagaimana mekanisme pengangkatan dan pertanggungjawabannya. Kajian dilakukan agar memperoleh pengetahuan yang mendalam serta dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan.
Kekuasaan Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Di Indonesia Sistem presidensiil hanyalah salah satu sistem pemerintahan selain sistem parlementer dan sistem semi-presidensiil serta beberapa variasi lainnya yang disebabkan oleh kebutuhan atas situasi dan kondisi yang berbeda yang melahirkan bentuk-bentuk kombinasi (quasi). Sistem presidensiil (presidential system) berkait erat dengan fungsi eksekutif. Sistem pemerintahan presidensiil adalah suatu sistem pemerintahan yang menempatkan eksekutif dalam kedudukannya tidak bertanggung jawab terhadap parlemen (badan perwakilan rakyat), dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung parlemen (badan perwakilan rakyat). 16 Adapun ciri-ciri umum dari sistem pemerintahan presidensiil menurut Mahfud MD antara lain:
1) Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang masa jabatannya telah ditentukan dengan pasti oleh konstitusi;
2) Presiden merupakan kepala pemerintahan (eksekutif) yang memimpin kabinet. Semua anggota kabinet diangkat, diberhentikan serta bertanggung jawab kepada presiden;
3) Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilih oleh sejumah pemilih (dipilih langsung oleh rakyat). Sehingga ia bukan merupakan bagian dari anggota legislatif seperti pada sistem pemerintahan parlementer;
4) Presiden tidak bertanggung jawab pada badan legislatif, dan tidak dapat pula dijatuhkan oleh badan legislatif, kecuali melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment;
5) Sebagai imbangannya, presiden juga tidak dapat atau tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan badan legislatif;
6) Kedudukan badan legisltaif dan eksekutif sejajar dan sama-sama kuat. 17
Menurut Jimly Asshiddiqie keuntungan sistem pemerintahan presidensiil adalah menjamin stabilitas pemerintahan. Namun sistem ini juga memiliki kelemahan yang cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang
16 Sri Soemantri dalam Cora Elly Noviati, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.[241].
17 Mahfud MD dalam Abdul Ghoffar, Op.Cit .[49].

## 348
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
sangat berpengaruh karena kekuasaannya besar. Untuk itu diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi resiko atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem presidensiil tersebut. 18
Menurut Bagir Manan sistem pemerintahan presidensiil hanya mengenal adanya satu macam eksekutif. Fungsi kepala pemerintahan (chief executive) dan kepala negara (head of state) ada pada satu tangan dan tunggal (single executive). 19 Pemegang kekuasaan eksekutif tunggal dalam sistem presidensiil tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat (legislatif), tetapi langsung kepada rakyat pemilih karena dipilih langsung atau dipilih melalui badan pemilih (electoral college). Sistem pemerintahan presidensiil dapat dikatakan sebagai subsistem pemerintahan republik, karena hanya dijalankan dalam negara yang berbentuk republik (sesuai dengan sebutannya sebagai sistem presidensiil atau sistem pemerintahan kepresidenan).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (selanjutnya disingkat UU 39/2008) Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Menteri adalah pembantu presiden (kepala pemerintahan) biasanya memimpin suatu kementerian yang di dalamnya terdapat departemen-departemen. Menteri merupakan jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik dalam suatu pemerintah.
Dalam bagian penjelasan UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “menteri- menteri negara bukan pegawai tinggi biasa.” Walaupun ketentuan UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa menteri negara tergantung pada Presiden baik pengangkatan maupun pemberhentiannya, akan tetapi menteri-menteri tersebut bukan pegawai tinggi biasa. Hal ini dikarenakan menteri-menterilah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan (pouvoir executive) dalam prakteknya. 20 Sebagai pemimpin departemen, menterilah yang paling mengetahui hal-hal mengenai lingkungan
18 Jimly Asshiddiqie dalam Soehino, Ilmu Negara (Liberty 1998).[224].
19 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan (FH UII Press 2006).[14].
20 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, Bagian Penjelasan.
kerjaannya. Kinerja menteri memiliki pengaruh besar terhadap presiden dalam menjalankan politik negara mengenai departemen yang dipimpinnya. Sehingga jelas bahwa menteri-menteri itu berkedudukan sebagai pemerintah atau pemegang kekuasaan sebagai pembantu presiden di tingkat pusat. 21
Untuk menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi dalam pemerintahan negara maka para menteri bekerja sama, satu sama lain seerat-eratnya di bawah kepemimpinan seorang presiden. Hal ini sesuai dengan pendapat Jhon J.Wuest dan Shepard Leonard Witman yang mengatakan bahwa salah satu ciri sistem presidensial adalah tidak ada pertanggungjawaban bersama antara kepala eksekutif dengan anggota kabinetnya (para menteri). 22 Di mana para menteri bertanggungjawab secara penuh kepada kepala eksekutif.
Berdasarkan gambaran tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan adanya kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan maka Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan orang-orang (baca: menteri) yang dianggapnya layak atau tidak layak untuk membantunya di dalam kabinet yang disusunnya berdasarkan pertimbangan oleh Presiden itu sendiri. Dengan ini juga, menjelaskan bahwa Presiden tersebut memiliki kekuasaan yang tidak boleh di campuri oleh pihak lain dan mutlak berasal dari haknya selaku presiden.
Setelah perubahan pertama dan ketiga, Pasal 17 UUD 1945 mengalami sedikit perubahan. Di antaranya adalah terdapat perubahan nomenklatur Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 yang sebelumnya berbunyi “Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah.” diubah menjadi “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.” Perubahan ini dilakukan dengan tujuan mengubah pandangan terhadap kementerian negara yang sebelumnya terkesan bahwa komposisi urusannya tetap diubah menjadi kondisional menyesuaikan kebutuhan suatu pemerintahan.
21 Ibid .
22 Jhon J.Wuest dalam Krisna Harahap, Konstitusi Republik Indonesia dari proklamasi hing- ga reformasi (Grafitri Budi Utami 2004).[164].

## 350
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
Selain itu terdapat pula tambahan ayat (4) pada Pasal 17 UUD NRI 1945. Jika sebelumnya kementerian dibentuk, diubah, dan dibubarkan secara bebas oleh presiden, maka setelah perubahan ketiga hal tersebut tidak bisa dilakukan serta-merta karena semua itu diatur dengan undang-undang. Itu artinya untuk melakukan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara, presiden memerlukan persetujuan DPR. Namun dalam urusan pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri, presiden bebas melakukan kapan saja dan menentukan siapa saja tanpa harus meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga negara lainnya.
Dengan adanya ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang maka dibentuklah UU 39/2008 Tentang Kementerian Negara sebagai pelaksana amanat konstitusi. Dalam Pasal 1 angka 1 UU 39/2008 dijelaskan bahwa Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Sementara Menteri Negara adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU 39/2008. Pada Pasal 3 disebutkan pula bahwa Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya dalam pasal 7 UU 39/2008 dijelaskan pula bahwa Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sistem pemerintahan presidensiil berdasarkan UUD NRI 1945 menempatkan Presiden sebagai kepala pemerintahan, menjadikan Presiden mengemban kewajiban yang begitu besar mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat. Meskipun kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara merupakan tanggung jawab semua lembaga negara dan juga seluruh bangsa
Indonesia, namun secara riil kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang- undang yang mengemban kewajiban tersebut untuk diwujudkan.
Presiden sebagai puncak kekuasaan eksekutif dibekali alat kelengkapan negara yang paling lengkap mulai dari wakil presiden, kabinet, serta pejabat-pejabat pelaksana mulai dari pusat sampai daerah. Presiden dan alat kelengkapannya eksekutif yang dimilikinya tersebut, bertanggung jawab secara penuh melaksanakan undang-undang, administrasi negara dan juga hubungan luar negeri. Konsekuensi kekuasaan presiden yang mempunyai legitimasi kuat terhadap menteri-menteri dapat menghadirkan posisi kuat bagi presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil. Melalui dukungan menteri yang benar-benar memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya, presiden dapat menjalankan dan mengendalikan pemerintahan sesuai dengan visi-misi yang diemban. Presiden membutuhkan kapabilitas, integritas, dan loyalitas menteri-menteri yang siap membantunya menjalankan pemerintahan.
Secara riil dikatakan sebelumnya bahwa yang menjalankan kekuasaan eksekutif sehari-hari adalah menteri-menteri. Apabila presiden tidak dapat mengendalikan dan mengawasi para menterinya, maka presiden akan kehilangan kendali terhadap jalannya pemerintahan. Apabila pengangkatan menteri-menteri tidak didasarkan pada kapabilitas, integritas, dan loyalitas, akan menghadirkan ketidakefektifan jalannya pemerintahan. Apabila pemberhentian menteri oleh presiden tidak berdasarkan hasil evaluasi kinerja, tetapi karena alasan lain semisal alasan politis, juga akan mengganggu jalannya pemerintahan.
Mekanisme Pengangkatan Dan Pertanggungjawaban Menteri Dalam Sistem
Presidensiil Di Indonesia Amandemen terhadap UUD NRI 1945 yang memiliki semangat untuk membatasi kekuasaan presiden yang terlalu dominan memang tidak mencakup pengurangan terhadap hak prerogatif presiden dalam penunjukan. Presiden tetap memiliki kekuasaan mutlak dalam pengangkatan menteri. Namun hal tersebut bukan berarti tidak ada pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan negara oleh menteri. Selain bertanggung jawab kepada presiden terdapat pula mekanisme check and balances diwujudkan dalam suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga- lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan diantaranya ialah Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jendral dalam ruang lingkup kewenangan masing-masing. 23 Dengan begitu bila terdapat penyelewengan terhadap penyelenggaran urusan negara oleh Kementerian Negara maka lembaga-lembaga pengawas tersebut dapat mendeteksi lebih awal sebelum nantinya akan dilimpahkan kepada penyidik di Kejaksaan, Kepolisian ataupun KPK.
Sementara itu hak prerogatif memberikan kewenangan mutlak bagi presiden dalam mengangkat menteri. Pengaplikasian hak prerogatif presiden dalam pengangkatan menteri di Indonesia memang berbebeda dengan Amerika Serikat dan Filipina yang sama-sama menggunakan sistem presidensiil. Sebagaimana pula terdapat perbedaan konsep hak prerogatif menurut para ahli. Apakah yang hak prerogatif itu mutlak ataukah tidak, dalam artian juga perlu melalui pertimbangan dan persetujuan lembaga lain.
Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memberikan penafsiran terhadap konsep hak prerogatif dalam suatu putusannya. MK secara intrinsik menyatakan bahwa hak prerogatif tidaklah mutlak. Presiden mempunyai hak prerogatif dalam hal-hal tertentu tetapi Presiden juga mempunyai kewajiban hukum untuk mentaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan sumpah Presiden/Wakil Presiden yang menyatakan, “...memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya ...” [vide Pasal 9 ayat (1) UUD 1945] sehingga tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tuntutan legalitas yang menimbulkan ketidakpastian hukum. 24 Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, Presiden harus melakukannya secara efektif dan efisien. Jabatan menteri dan kementerian tidak boleh diobral sebagai hadiah politik terhadap seseorang atau satu golongan, sekaligus tidak dapat sembarangan dibubarkan tanpa analisis yang mendalam bagi kepentingan negara dan bangsa seperti yang pernah
23 Reni Lestari, “JK: Ada 6 Lembaga Pengawas di Indonesia, Tapi Masih Banyak yang Ter- jerat Korupsi”, https://news.okezone.com/read/2017/11/30/337/1823083/jk-ada-6-lembaga-penga- was-di-indonesia-tapi-masih-banyak-yang-terjerat-korup, 30 November 2017, dikunjungi pada 28 Juli 2018.
24 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011.[77].
terjadi di masa lalu. 25 Karena hal itu pula lah yang melatarbelakangi terbentuknya Undang-Undang Kementerian Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 ayat (4) UUD 1945. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kekuasaan mengangkat menteri presiden haruslah dilakukan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan efektif dan efisien.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:
1.  Indonesia yang menganut sistem presidensiil menempatkan kekuasaan pengangkatan menteri di tangan presiden. Pengangkatan menteri merupakan strategi politik untuk membangun koalisi dan mewujudkan stabilitas pemerintahan yang parlemennya terbentuk dari sistem pemilu multipartai.
2.  Dalam sistem presidensiil di Indonesia menteri diangkat dengan suatu mekanisme untuk memperoleh menteri berintegritas dan memiliki kapasitas pada bidang yang diamanahkan walaupun tidak diatur dengan peraturan tertulis. Menteri sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada presiden yang merupakan kepala eksekutif.

## Daftar Bacaan

## Buku
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Konstitusi Pers 2005).
Asshiddiqie, Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI (2006).
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Gramedia Pustaka Utama 2003).
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
Gaffar, Afan, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi (Pustaka Pelajar 2006).
Gaffar, Janedjri M., Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 (Konstitusi Press 2012).
Ghofar, Abdul, Perbandingan Kekuasaan Presiden Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju (Kencana 2009).
Farber, Daniel A., and Suzanna Sherry, A History of the American Constitution, Thomson Learning (1990).
Habibie, Bacharuddin Jusuf. Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang (Indonesia).
Menuju Demokrasi (THC Mandiri 2006).
Hill, Steven, Fixing Elections: The Failure of America’s Winner Take All Politics. (Routledge 2004).
Kusnardi, Moh., Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Sinar Bakti 1983).
Lijphart, Arend, Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial, Penyadur Ibrahim R. dkk., (Rajawali Pers 1995).
Manan, Bagir, Lembaga Kepresidenan (FH UII Press 2006).
Mahfud MD, Moh, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Rineka Cipta 2001).
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Kencana 2013).
Simanjuntak, Dahnil Anzar, Nalar Politik Rente (Booknesia 2018).
Soehino, Ilmu Negara (Liberty 1998).
Solomon, Robert C, Etika, Suatu Pengantar (terjemahan R. Andre Karo-karo), (Erlangga 1987).
Suny, Ismail, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif (Aksara Baru 1986).
Thoha,  Miftah, Birokrasi Pemerintahan dan Kekuasaan di Indonesia (Thafa Media 2012).
Tutik, Titi Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI TAHUN 1945 (Kencana 2010).
Zainal Asikin, Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Kencana 2006).

## Jurnal
Asshiddiqie, Jimly, Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden, Jurnal UNISIA NO.51/XXVII/I (2004).
Dwi Harijanti, Susi, Kelemahan Fundamental UUD 1945: Pra dan Pasca Amandemen, Jurnal UNISIA NO.49/XXVI/III (2003).
Huda, N., Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Tata Negara Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 8 (2001).
Noviati, Cora Elly, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2 (Juni 2013).
Pitoy, Hezky Fernando, Mekanisme Check and Balances Antara Presiden dan DPR Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia, Lex et Societatis, Vol. II/No. 5 (Juni 2014).
Purwanto, Yedi, Masa Depan Partai Politik Islam Dalam Pertarungan Pemilu 2009, Jurnal Sosioteknologi, Edisi 16 (April 2009).
Sunarto, Prinsip Cheks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Masalah - Masalah Hukum Jilid 45 No. 2.

## Dokumen Pemerintah
“Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan”, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1999-2002, Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
Laman
http://anri.go.id http:// bbc.co.uk https://constituteproject.org http://eaglenews.ph https://hukumonline.com
https:// liputan6.com https://media.neliti.com https://news.detik.com https://nasional.tempo.com https://setkab.go.id
HOW TO CITE : Wahyu Gunawan, ‘Kekuasaan dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensiil di Indonesia’ (2018) Vol. 1 No. 1 Jurist-Diction.