Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 30-50 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019

## KOMUNIKASI POLITIK DALAM FUNGSI BUDGETING DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Andi Kardian Riva’i 1 , Hefri Yodiansyah 2 1,2 Program Studi Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Persada Bunda Jl. Diponegoro No.42, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota,
Kota Pekanbaru, Riau 28116
andiriva39i@gmail.com 1 ;  hefri.yordiansyah@gmail.com 2

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendapatkan  pemahaman  serta  mengetahui  faktor-faktor  yang mempengaruhi komunikasi politik dan fungsi budgeting DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  penetapan  anggaran,  DPRD  Kabupaten  Indragiri  Hulu melalui  Badan  Anggaran  bersama-sama  dengan  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TPAD) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran  – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang  didasarkan  pada  buku  pedoman  anggaran.  Komunikasi  politik  dalam  fungsi  anggaran memiliki bentuk, strategi, media dan aktivitas yang khas, konstruksi politik yang mengarah kepada kepentingan yang dibangun atas dasar realitas pengetahuan, kesadaran umum, wacana publik yang dihasilkan  dari  kontruksi  politik  pengelolan  anggaran,  hubungan  antara  belanja  pemerintah  dan penerimaan daerah sehingga fungsi budgeting bekerja berdasarkan kebijakan fiskal, fungsi alokasi dan azas pemerataan pembangunan.
Kata Kunci: Komunikasi Politik, Fungsi Anggaran, DPRD Kabupaten Indragiri Hulu

## POLITICAL COMMUNICATION IN BUDGETING FUNCTIONS DPRD DISTRICT INDRAGIRI HULU

## ABSTRACT
The purpose of this study is to gain an understanding and know the factors that influence political communication and budgeting functions of the Indragiri Hulu District Parliament. The results of this study indicate that in the determination of the budget, Indragiri Hulu Regency DPRD through the Budget Agency together with the Regional Government Budget Team (TPAD) agreed on the General  Budget  Policy  -  Priority  Budget  Ceiling  (KUA-PPAS)  based  on  the  budget  guidebook. Political communication in the budget function has a distinctive form, strategy, media and activity, political construction that leads to interests built on the reality of knowledge, public awareness, public discourse resulting from the political construction of budget management, the relationship between government spending and regional revenues so the budgeting function works based on fiscal policy, the allocation function and the principle of equitable development.
Keywords: Political Communication, Budget Function, Indragiri Hulu Regency DPRD
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 30-50 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;

## PENDAHULUAN
Komunikasi  dalam  konsep  politik adalah  pembentukan  kesepakatan  tentang sumberdaya kekuasaan. Sumberdaya kekuasaan berkaitan dengan sistem politik. Sebagaimana komunikasi lainnya, komunikasi  politik  juga  didukung  oleh beberapa  unsur  utama  dalam  komunikasi yaitu,  komunikator  politik,  komunikan,  isi komunikasi (pesan-pesan), saluran komunikasi, pengaruh komunikasi.
Masing-masing  dari  unsur  komunikasi politik ini memiliki fungsi untuk mencapai tujuan  dari  komunikasi  politik  itu  sendiri. Sikap  integritas (personality  integrity) merupakan  komitmen  yang  harus  dimiliki oleh  setiap  anggota  DPRD  yang  terpilih mewakili  rakyat  melalui  partai  sebagai bentuk  representatif  dari  citra  positif dirinya  dan  juga  partai  politiknya  melalui tindakan-tindakan  yang  pro  rakyat  sesuai dengan  kode  etik  dan  aturan-aturan  yang ada  adalam  Anggaran  Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik.
Tugas  dan  Fungsi  DPRD  dalam penelitian  ini  adalah  DPRD  Kabupaten Indragiri  Hulu  sebagai  lembaga  legislatif memiliki  fungsi  yang  sangat  penting  di masyarakat.  Sebagai  lembaga  Negara DPRD  Indragiri  Hulu  bertindak  sebagai lembaga  legislatif  yang  memiliki  fungsi antara  lain:  a).  Fungsi  legislasi,  dalam artian  sebagai  penyusun  dan  pembuat
Peraturan  Daerah;  b).  Fungsi  anggaran, sebagai  lembaga  yang  berhak  dalam menetapkan  anggaran  belanja  daerah;  c). Fungsi pengawasan, sebagai lembaga yang melakukan  pengawasan  terhadap  jalannya pemerintahan di daerah
Dari  perspektif  politik,  peran  DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam penganggaran  daerah  saat  ini  berhadapan dengan isu-isu krusial, diantaranya berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan,  peningkatan  aksesibilitas  dan kualitas  pelayanan  dasar  di  bidang pendidikan dan kesehatan, serta pemberantasan  korupsi  dan  reformasi birokrasi. Dalam situasi demikian, anggota DPRD  selalu  dituntut  untuk  mampu mencari  upaya  perbaikan  pemerintahan daerah  dari  sisi  pengelolaan  keuangan daerah.  Anggota  DPRD  sebagai  wakil rakyat diharapkan mampu merepresentasikan
aspirasi dan kepentingan  warga  ke  dalam  proses penganggaran daerah.
Anggaran  daerah  merupakan  salah satu  komponen  dasar  kebijakan  publik daerah.  Kebijakan  anggaran  daerah  di Indragiri Hulu adalah merupakan keputusan  politik  yang  ditetapkan  Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu, untuk  dilaksanakan  oleh  birokrasi  daerah
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 30-50 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
sebagai keputusan politik kebijakan anggaran sering melalui proses politik yang panjang  dan  kompleks.  Kajian  ini  adalah memperkuat  DPRD  Kabupaten  Indragiri Hulu mengembangkan kapasitas anggotanya  untuk  menjadi  lebih  efektif, partisipatif dan transparan dalam menjalankan fungsi penyusunan peraturan, penganggaran, dan pengawasan pemerintah.  DPRD  Kabupaten  Indragiri Hulu  harus  mampu  memperkuat  kapasitas dalam  membina  hubungan  yang  baik dengan  konstituen,  sekaligus  mampu menyusun  kebijakan  dan  pengawasan pemerintah daerah.
Rancangan  Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah  (RAPBD)  Kabupaten Indragiri  Hulu  anggaran  2017  telah disahkan  sebesar  1,  4  triliun  lebih  melalui Sidang Paripurna DPRD, yang dihadiri oleh Pemerintah  Kabupaten  bersama  dengan unsur-unsur pimpinan di Kabupaten Indragiri  Hulu.  Dalam  pembahasan  yang dilakukan  ditingkat  Komisi  DPRD  dan sinkronisasi  di  tingkat  Badan  Anggaran untuk  disetujui  dan  dilanjutkan  kedalam Rapat  Paripurna  Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah  (APBD)  untuk  disahkan Peraturan  Daerah  APBD.  Asumsi  APBD Tahun  Anggaran  2017  pada  KUA  dan PPAS adalah sebesar Rp. 1.429.277.928.100.
Dari  penjelasan  diatas,  disimpulkan bahwa belum  terjalinnya komunikasi yang baik  dalam  memahami  sistem  anggaran kinerja,  belum  cukup  menggali  aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan  partisipatif.  Berdasarkan latar  belakang  masalah  tersebut  di  atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  a). Komunikasi Politik dalam Fungsi Budgeting  DPRD  Kabupaten  Indragiri Hulu;  b).  Faktor  yang  mempengaruhi Komunikasi Politik dalam Fungsi Budgeting  DPRD  Kabupaten  Indragiri Hulu
Menurut  (Suharti,  2014:  69)  Unsur dalam komunikasi politik mencakup semua unsur dalam komunikasi yaitu, komunikator  (narasumber),  pesan,  saluran (media),  sasaran  dan  pengaruh  atau  efek yang dihasilkan. Dalam komunikasi politik, unsur-  unsur  komunikasi  tersebut  memuat unsur politik. Komunikator dalam komunikasi  politik  adalah  komunikator politik.  Pesannya  adalah  pesan  politik, salurannya adalah saluran politik, khalayak sasarannya  adalah  khalayak  politik  dan tujuan  serta  hasilnya  adalah  demi  tujuan politik dan mempengaruhi sistem politik Studi  tentang  komunikasi  politik (McNair,  2011:  4-11)  mengarah  kepada tiga elemen dalam melihat hubungan antara
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 30-50 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
proses  dengan  tindakan  politik,  yaitu: Organisasi  Politik,  Media,  Warganegara. McNair  mengatakan  komunikasi  politik (McNair,    2011:  4)  sebagai  berikut: I  will define here simply as purposeful communication about politics. This incorporates: a). All forms of communication  undertaken  by  politicians and other political actors for the purpose of achieving specific objectives; b).
Communication  addressed  to  these  actors by  non-politicians  such  as  voters  and newspaper columnists; c). Communication about  these  actors  and  their  activities,  as contained in news. Dari penjelasan McNair diatas  juga  dikutip  oleh Supriadi  kedalam bahasa  Indonesia,  sebagai purposeful communication politics yang mencakup: a). seluruh bentuk komunikasi yang dilakukan politisi  dan  aktor  politik  yang  lain  (selain politisi)  dengan  tujuan  mencapai  suatu tujuan  tertentu;  b).  komunikasi  yang mengarah  pada  aktor-aktor  di  luar  politisi seperti  konstituen  atau  kolumnis  surat kabar;  serta  c).  komunikasi  tentang  aktor dan aktivitasnya seperti yang terdapat pada laporan  berita,  editorial,  dan  diskusi  lain mengenai politik di media (Supriadi 2017: 26-27).
Komunikator  politik  tidak  hanya partai  politik,  melainkan  juga  lembaga pemerintahan  legislatif  dan  eksekutif.
Dengan demikian, sumber atau aktor politik adalah mereka-mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung  makna  atau  bobot  politik, misalnya  presiden,  menteri,  DPR,  MPR, KPU,  Gubernur,  Bupati/Walikota,  DPRD, Politisi, Fungsionaris Partai Politik, Fungsionaris Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), dan kelompok- kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan(Cangara 2009: 37).
Menurut  Pasal  147  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah  “DPRD kabupaten/kota  terdiri  atas  anggota  partai politik  peserta  pemilihan  umum  yang dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya  Pasal  148  ayat  2  “Anggota DPRD  kabupaten/kota  adalah  pejabat Daerah  Kabupaten/Kota”  (UU  No.  23 Tahun  2014).  DPRD  sebagai  badan legislatif  daerah  berkedudukan  sejajar  dan menjadi  mitra  pemerintah  daerah  dalam mewujudkan  pemerintahan  daerah  yang efektif, efisien, transparan dalam memberikan  pelayanan  sebaik-baiknya demi  tercapainya  kesejahteraan  di  daerah, sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  207 ayat  1  “hubungan  kerja  antara  DPRD  dan kepala  daerah  didasarkan  atas  kemitraan yang  sejajar;  ayat  2  hubungan  kemitraan
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 30-50 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1 diwujudkan  dalam  bentuk”  persetujuan bersama dalam pembentukan Perda; penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD; persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah; rapat konsultasi  DPRD  dengan  kepala  daerah secara  berkala;  dan  bentuk  lainnya  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan (UU No. 23 Tahun 2014)
Lembaga  negara  DPR/DPRD  yang bertindak sebagai lembaga legislatif mempunyai  fungsi,  antara  lain:  1).  Fungsi legislasi, dalam arti penyusun dan pembuat undang-undang;    2).  Fungsi  anggaran, sebagai  lembaga  yang  berhak  untuk menetapkan  anggaran  belanja;  3).  Fungsi pengawasan, sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah  yang  menjalankan  undang- undang.
Menurut  (Karwita,  2011:  13)  Fungsi penganggaran  merupakan  penyusunan  dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja  daerah  bersama-sama  pemerintah daerah.  Dalam  menjalankan  fungsi  ini, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif, dan  bukan  reaktif  dan  sebagai  legitimator usulan  APBD  ajuan  pemerintah  daerah; Fungsi penganggaran ini perlu memperoleh perhatian penuh, mengingat makna
pentingnya  sebagai  berikut:  a).  APBD sebagai  fungsi  kebijakan  fiskal  (fungsi alokasi,  fungsi  distribusi,  &  fungsi stabilisasi);  b).  APBD  sebagai  fungsi investasi daerah; c). APBD sebagai fungsi manajemen  pemerintahan  daerah  (fungsi perencanaan,  fungsi  otorisasi,  fungsi pengawasan).
Dalam  Modul  Analisis  APBD  untuk Anggota DPRD, Local Governance Support  Program  LGDP (USAID,  2009: iv),  tiga  kebutuhan  dasar  bagi  efektifitas pelaksanaan  fungsi  DPRD  dalam  proses kebijakan  anggaran  daerah,  yaitu:  1). Anggota  DPRD  memiliki  sikap  dan perilaku yang produktif mendorong APBD yang  mensejahterakan  masyarakat  daerah; 2).  Anggota  DPRD  memiliki  pengetahuan dan  wawasan  yang  diperlukan  untuk mengembangkan  pilihan-pilihan  kebijakan anggaran  yang  menjawab  permasalahan publik,  seperti  kesehatan,  pendidikan  dan pengembangan ekonomi lokal; 3). Anggota DPRD  memiliki  keterampilan  teknik analisis  untuk  memberikan  masukan- masukan kritis terhadap kebijakan anggaran  daerah  dan  memantau  secara umum penyusunan anggaran daerah.
Penelitian yang dilakukan Rozidateno  Putri  Hanida  (2016),  dengan judul  “Dinamika  Penyusunan  Anggaran Daerah:  Kasus  Proses  Penetapan  Program
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 30-50 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
dan  Alokasi  Anggaran  Belanja  Daerah  Di Kabupaten Sleman” Penelitian ini mengkaji tentang  dinamika  pengaturan  uang  dalam proses  pengambilan  keputusan  program dan  biaya  anggaran  lokal  di  wilayah Sleman.  Aktor  aktor  yang  terlibat  dalam perumusan  kebijakan  anggaran  dalam perspektif politik anggaran masih senantiasa  memperjuangkan  kepentingan sendiri.  selanjutnya  legislatif  tidak  bisa berbuat  banyak  terutama  disebabkan  pada dasarnya  legislatif  DPRD  tidak  punya cukup pengetahuan di bidang penganggaran.  Ditemukan  bahwa  masih banyak  anggota  legislatif  yang  tidak mengerti  apa  yang  menjadi  prioritas pembangunan Kabupaten Sleman, selain itu landasan  prioritas  oleh  legislatif  masih tersekat sekat pada pemahaman pemenuhan kebutuhan  para  konstituen  di  dalam penyusunan  APBD  terjadi  proses  sharing dan  bargaining  kepentingan  antar  aktor (Hanida, 2016).
Penelitian  yang  dilakukan  Yadi Supriadi (2017) dengan judul “Komunikasi Politik  DPRD  dalam  Meningkatkan  Peran Legislatif di Kota Bandung” Penelitian ini mengkaji  tiga  pokok  persoalan  dalam indentifikasi  masalah,  antara  lain;  1). perencanaan  komunikasi  politik,  2).  pesan komunikasi politik, dan 3). media komunikasi  politik  DPRD  Kota  Bandung
dalam  meningkatkan  peran  legislatif  di Kota  Bandung.  Perencanaan  komunikasi politik  DPRD  Kota  Bandung  dilakukan berdasarkan  pesan-  pesan  yang  disaring dari berbagai sumber seperti kegiatan reses, informasi media massa, dan rutinitas rapat dewan. Sementara itu media yang digunakan  dalam  melakukan  komunikasi politik sangat beragam, mulai dari komunikasi  langsung  dengan  masyarakat yang  dikunjungi,  sampai  pemanfaatan media  sosial  seperti  website,  twitter, Instagram, dan faceboook (Supriadi, 2017).
Penelitian  yang  dilakukan  Agus Riyanto  (2012)  dengan  judul  “Politik Anggaran  Provinsi  Jawa  Tengah:  Analisis Realisasi  APBD  Provinsi  Jawa  Tengah Tahun Anggaran 2008-2010” Penelitian ini Mengemukakan  bahwa  Pendapatan  dan belanja  APBD  adalah  rencana  keuangan tahunan  yang  berkaitan  dengan  DPRD, yang  menguraikan  rencana  aktif  dan program untuk mencapai Rencana Pembangunan  Daerah  (RPJMD).  Atau APBD harus dioptimalkan untuk mencapai publik  yang  merupakan  bagian  dari pemerintah lokal. Penelitian ini menganalisis  realisasi  anggaran  daerah Provinsi  Jawa  Tengah  tahun  2008  hingga 2010 (Riyanto, 2012).

## METODE PENELITIAN
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 30-50 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
Kabupaten Indragiri Hulu, Pematang Reba, Kecamatan  Rengat  Barat,  Kabupaten Indragiri  Hulu,  Provinsi  Riau.  Peneliti, dalam  melakukan  penelitian  kualitatif mempelajari  secara  intens  situasi  yang terjadi  pada  objek  penelitiannya.  Objek penelitian  dalam  penelitian  kualitatif  ini tidak  dibatasi  dengan  banyaknya  atau jumlah  responden  (Satori,  2010:  50). Pemilihan  sampel  tidak  bergantung  pada kuantitas  tetapi  lebih  pada  kualitas  orang yang  akan  diteliti  yang  disebut  informan. Cara  memilih  sampel  sebagai  informan, yaitu: 1). Mencari informan untuk diwawancarai atau diobservasi; 2).
Menentukan  informan  untuk  dimintai keterangan  sesuai  dengan  masalah  yang diteliti. Informan  penelitian  berjumlah  6 orang  yang  ditentukan  melalui insidental sampling.  Insidental  sampling adalah penentuan  sampel  berdasarkan  kebetulan, yaitu  siapa  saja  yang  secara  kebetulan bertemu  dengan  peneliti  dapat  digunakan sebagai  sampel  bila  orang  yang  kebetulan ditemui itu cocok sebagai narasumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Komunikasi Politik Seluruh  bentuk  komunikasi  yang dilakukan  politisi  dan  aktor  politik  yang lain (selain politisi) dengan tujuan mencapai suatu tujuan tertentu
Selain Anggota DPRD melalui Badan Anggaran DPRD Kabupaten Indragiri Hulu ada  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah (TPAD),  Sekretaris  Daerah  (Setda)  dalam pembentukan anggaran untuk menyepakati Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang didasari oleh buku pedoman anggaran.  Secara  ekplisit  dapat  dikatakan bahwa  proses  politik  dalam  penetapan anggaran  melibatkan  pemerintah  daerah, dua  sekretariat,  badan  dan  dinas  atau organisasi  pemerintah  daerah  (OPD)  di Kabupaten Indragiri Hulu
Bentuk  komunikasi  yang  dilakukan anggota  DPRD  Kabupaten  Indragiri  Hulu dalam  melaksanakan  fungsi  budgeting (anggaran)  dalam  bentuk  mekanisme penetapan anggaran berbasis kinerja (ABK). Dalam penetapan anggaran berbasis kinerja (ABK) tersebut tidak lepas dari negosiasi dan retorika dalam menanggapi persepsi dan interpretasi yang beragam dari anggota dewan baik mekanisme  formal  maupun  non-formal (diluar  jam  kerja).  Selanjutnya,  bentuk komunikasi  yang  lain  seperti  komunikasi interpersonal  dalam  upaya  membangun keterbukaan, empati, dukungan, kesepakatan dalam membangun komitmen anggota  DPRD  Kabupaten  Indragiri  Hulu dalam menetapkan suatu keputusan rencana
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 30-50 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
dan anggaran daerah.
Strategi  komunikasi  DPRD  dalam melaksanakan  fungsi  anggaran  harus berpegang  pada  mekanisme  penetapan anggaran, besaran anggaran anggaran serta komunikasi  yang  baik  antara  anggota dewan    dengan  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  dalam  melakukan  rapat dengar  pendapat.  Strategi  komunikasi anggaran  itu  sebagai  instrumen  atau  alat yang digunakan pemerintah dalam merencanakan,  memobilisasi  sumberdaya, menggerakkan  partisipasi  dan  koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.  Strategi    lobi    anggota dewan  memainkan  peranan  penting  dalam merumuskan  dan  penyusunan  anggaran. Lobi  merupakan  bagian  dari  cara  untuk memperjuangkan aspirasi konstituen
daerah  pemilihan  khususnya  masyarakat indragiri Hulu yang perlu diperjuangkan.
Selanjutnya pelaksanaan
reses
sebagai langkah konkrit dalam memeberikan penjelasan tentang pendidikan  politik.  Sosialisasi  tugas  dan fungsi  dewan  dalam  bentuk  reses  dan penjaringan  aspirasi  menggoalkan  aspirasi adalah  bentuk  konkrit  pendidikan  politik, bahwa DPRD itu bekerja untuk masyarakan dan  menggoalkan  aspirasi  mereka.  Setiap warga  negara  berhak  menerima  informasi dan  DPRD  Kabupaten  Indragiri  Hulu
sebagai  lembaga  pemerintah  memiliki kewajiban memberikan informasi pengelolaan  anggaran.  Itu  adalah  bentuk konkrit dari pendidikan politik
Dari jawaban anggota dewan Kabupaten  Indragiri  Hulu  menandakan bahwa mereka memahami tugas dan fungsi mereka  sebagai  anggota  dewan.  dengan jawaban  yang  berbeda  juga  menandakan bahwa  anggota  dewan  mengartikulasikan pendidikan  politik  dengan  aktivitas  yang berbeda ketika berhadapan dengan masyarakat. Pendidikan politik itu dimaknai  sebagai  upaya  peningkatan pengetahuan politik masyarakat agar dapat berpartisipasi. Masyarakat dididik, diberdayakan dan dimobilisasi dalam upaya meng“goal”kan aspirasi masyarakat.
Komunikasi  yang  mengarah  pada aktor-aktor di luar politisi seperti konstituen atau kolumnis surat kabar;
Media  memiliki  kekuatan  untuk menyampaikan  pesan  kepada  masyarakat. Hubungan mutualisme simbiosa, hubungan saling  membutuhkan.  Awak  media  butuh berita sementara anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu butuh publikasi ini menunjukkan  bahwa  hubungan  saling membutuhkan. Media sebagai partner kerja bagi  anggota  DPRD  Kabupaten  Indragiri Hulu  yang  dinilai  dapat  bersama-sama
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 30-50 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
menjalankan  fungsi  masing-masing  bagi kontribusi  untuk  masyarakat.  Hubungan yang  baik  media  menjadi  alat  dan  saluran komunikasi  politik  yang  efektif  bagi anggota  dewan.  Hubungan  antara  awak media  dengan  DPRD  Kabupaten  Indragiri Hulu  dalam  membantu  menginformasikan kepada masyarakat dan juga sebagai penilai setiap proses dan hasil pembangunan.Semua anggota dewan sepakat  bahwa  terjadi  hubungan  saling membutuhkan,  media  memiliki  kekuatan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat.
Hubungan  dengan  media  memiliki kecenderungan,  kecendrungan  media  itu memblow-up pemberitaan politisi, orientasi komersial, tidak lagi berjalan dengan nilai- nilai  jurnalisme  yang  berimbang  tetapi mengarah  pada  keberpihakan,  bisa  juga pada politk pencitraan.
Selain  media  ada  NGO,  NGO  tidak bisa mempengaruhi keputusan dan kebijakan  anggaran,  namun  NGO  bisa meminta informasi tetapi tak bisa mengintervensi. NGO bisa menyampaikan pendapat  ke  anggota  DPRD  Kabupaten Indragiri  Hulu  untuk  dibawa  sebagai aspirasi. Media massa hanya memberikankan  masukan,  dan  masukan ditampung  untuk  dibawa  kedalam  rapat sidang.
Independensi keputusan dan kebijakan anggaran tidak bisa diintervensi, mekanisme  keputusan  dan  kebijakan anggaran sudah ditetapkan melalui peraturan dan perundang-undangan. dalam wawancara  yang  lain  terlihat  juga  ada hubungan  yang  dibangun  dengan  NGO, media  dengan  pendekatan  pendekatan negosiasi  yang  mengacu  kepada  usaha- usaha yang melibatkan kepentingan bersama  dengan  melakukan  proses  tawar menawar  untuk  mempertahankan  posisi dan  kepentingan  masing-masing  dalam membatu  tugas  dan  fungsi  dewan,  dengan begitu terlihat juga  manuver media massa, NGO,  partai  politik  terhadap  kepentingan organisasinya.  Khusus  partai  politik, anggota  partai  politik  yang  terpilih menjabat  sebagai  anggota  DPRD  dalam priode  jabatan  tertentu  harus  membuat komitmen terhadap organisasi partai politik yang telah mengusung dan memenangkannya.
Media  massa  (pers)  sering  disebut sebagai  pilar  keempat  demokrasi  setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun  berada  di  luar  sistem  politik formal,  keberadaan  pers  memiliki  posisi strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial.
Karenanya,  kebebasan  pers  menjadi
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 30-50 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
salah  satu  tolok  ukur  kualitas  demokrasi. Karenanya,  media  berhak  berpartisipasi, baik  aktif  maupun  mengontrol  kebijakan yang  dikeluarkan  pemerintah.  Demokrasi sebagai  bentuk  pemerintahan  yang  semua warganya  memiliki  hak  setara  dalam pengambilan keputusan yang bisa mengubah  hidup  mereka.  Demokrasi mencakup  kondisi  sosial,  ekonomi  dan budaya  yang  memungkinkan  adanya praktik politik secara bebas dan setara.
Sebagai  salah  satu  pilar  demokrasi, media  harus  memiliki  tanggung  jawab besar, sebab media harus mampu mempertahankan eksistensinya tidak hanya dalam menjunjung tinggi kebebasan berekspresi,  tetapi  juga  menghormati  hak asasi manusia, serta etika dan moral.  media sebagai  pilar  demokrasi  tidak  hanya mengejar  keuntungan,  melainkan  harus mampu  membawa  perubahan  bangsa menjadi  lebih  baik,  bersikap  independen dan objektif dalam pemberitaan.
Komunikasi tentang aktor dan aktivitasnya  seperti  yang  terdapat  pada laporan  berita,  editorial,  dan  diskusi  lain mengenai politik di media;
Anggota Dewan yang di wawancarai  menilai  penggunaan  media oleh  DPRD  Kabupaten  Indragiri  Hulu dalam melaksanakan fungsi-fungsi anggota
dewan, terutama fungsi budgeting menyatakan bahwa penggunaan media oleh DPRD  Kabupaten  Indragiri  Hulu  hal  itu penting  agar  apa  yang  dilakukan  dapat diketahui  publik  dan  pelayanan  kepada publik  semakin  optimal.  Dengan  saluran saluran  itu,  masyarakat  dapat  mudah berkomunikasi  langsung  menyampaikan masukan,  saran  dan  harapan  terhadap program-program perencanaan pembangunan, termasuk didalamnya anggaran.
Berkaitan  dengan  aktivitas  politik anggota  DPRD  Kabupaten  Indragiri  Hulu mendapatkan pemberitaan yang mendukung  atau  menguntungkan  anggota dewan  dijawab  dengan  jawaban  yang bervariasi,  Sumini  Wakil  Ketua  I  DPRD Kabupaten  Indragiri  Hulu    dan  Jefriadi Sekretaris  Komisi  II  DPRD  Kabupaten Indragiri Hulu menjawab relatif tergantung pada  interpetasi  dan  persepsi  tergantung pada menuver politik dewan dan keberpihakan,  sementara  Subhadil,  Edi Supirman  Anggota  Komisi  II  DPRD Kabupaten Indragiri Hulu melihat aktivitas politik  mendapatkan  pemberitaan  dari media  itu  selalu  menguntungkan  dewan karena  anggota  dewan  lebih  dikenal masyarakat.  Selanjutnya  Wiwiek  Hartati Anggota Komisi IV menitik-beratkan pada efisiensi  dan  efektivitas  menggunakan
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 30-50 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
media  dalam  mengkomunikasikan  fungsi dewan  kepada  publik  sebagai  bahan aspirasi  sekaligus  pencitraan  diri  anggota dewan sebagai wujud eksistensi diri dewan .
Menurut jawaban dari keenam informan  dengan  bahasa  yang  berbeda namun  menurut  peneliti  mereka  memiliki pemahaman yang serupa bahwa konstruksi simbol  berkaitan  dengan  eksistensi  dan aktivitas  politik  adalah  “kepentingan”. Realitas  media  yang  dibangun  dalam konstruksi  sosial  didapat  melalui  proses internalisasi belajar terhadap diri, pengamatan  dan  ide,  bahwa  realitas dibangun  atas  dasar  pengetahuan  dalam keseharian  yang  tumbuh  dan  hidup dimasyarakat  seperti  kesadaran  umum, wacana publik sebagai hasil dari konstruksi.  Media  memiliki  efek  yang nyata  pada  pemikiran  dan  perilaku seseorang.  Media  terkait  eksistensi  dan aktivitas  politik  anggota  dewan  itu memiliki kecenderungan memblow-up aktivitas  pemberitaan  politisi,  orientasi komersial, adanya keberpihakan bagi yang punya  modal  dan  menjadi  apalagi  kasus- kasus politisi.
Semua  anggota  dewan  menjawab bahwa mereka membangun hubungan baik, dan  terus  membangun  hubungan  baik, karena  kita  saling  membutuhkan.  Media membutuhkan  informasi  peliputan  berita
sebagai  hak  dan  tanggungjawab  sebagai insan pers. Anggota dewan juga membutuhkan  mereka  sebagai  platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga  bisa  menjadi  wacana  dalam membentuk opini publik, dan mengembalikan  hasil  opini  itu  kepada masyarakat.  Selanjutnya  juga  sebagai modal utama politisi itu dikenal masyarakat,  popularitas  akan  membantu mengurangi biaya peningkatan popularitas.
Fungsi  Budgeting (penganggaran)
APBD  sebagai  fungsi  kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi  stabilisasi).  Kebjiakan  anggaran sebagai  dasar  pembentukan  anggaran. Kapasitas  anggota  DPRD  Kabupaten Indragiri  Hulu  dalam  menetapkan  dan memutuskan anggaran hanya mengakomodasi kebijakan ekonomi makro kedalam anggaran yang di susun kemudian menjamin  terpenuhinya  anggaran  belanja. Artinya bahwa pemerintah daerah memperhatikan  kondisi  ekonomi  makro dalam penyusunan RAPBD dan selanjutnya haruslah berpedoman pada aturan pengelolaan keuangan daerah.
Pertimbangan tersebut secara detail disusun melalui beberapa aktivitas adalah, a). Saran dan  pendapat  berupa  pokok-pokok  pikiran DPRD  kepada  Kepala  Daerah  (eksekutif) dalam  mempersiapkan  RAPBD  selambat-
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 30-50 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
lambatnya  5  (lima)  bulan  sebelum  APBD ditetapkan; b). Jika terjadi perubahan pada KUA-PPAS,  Badan  Anggaran  memberi saran  dan  pendapat  ke  TPAD  dalam mempersiapkan  penetapan  perubahan  dan perhitungan  APBD  sebelum  ditetapkan  di dalam rapat paripurna.
Fungsi  alokasi  dalam  penyediaan barang  publik  dengan  mengedepankan prinsip  sesuai  dengan  kebutuhan,  prioritas dan  kemampuan  anggaran  daerah.  Salah satu fungsi alokasi adalah dana dari belanja daerah untuk anggaran infrastruktur. Pemerintah  Daerah  melalui  Dinas  PUPR dengan DPRD Komisi III Bidang Pembangunan  dan  Lingkungan  Hidup mengajukan anggaran
Tentunya aspirasi pembangunan jembatan yang sudah  diusulkan  dan  diperjuang  bisa disahkan kedalam APBD.
Konstribusi DPRD dalam pemerataan pembangunan  agar  tepat  sasaran  adalah mengupayakan  alokasi  anggaran  dengan mengarahkan anggaran untuk meningkatkan  daya  saing  dan  mendukung pertumbuhan  ekonomi  dan  pemerataan pembangunan  di  kecamatan  dan  di  desa- desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Seperti  contoh  yang  disampaikan  oleh Bapak Subhadil Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyusunan  anggaran  2019.  “Kita  sepakat
saja dengan pemerintah daerah, seperti apa yang  disampaikan  oleh  Wakil  Bupati Indragiri Hulu bulan November  tahun lalu (2018)  pada  rapat  paripurna  dalam penyampaian nota keuangan RAPBD tahun 2019.  Bahwa  OPD  untuk  dapat  mengatur pembelanjaan menurut skala prioritas yang ketat dan penghematan disegala bidang dan memangkas  anggaran  yang  tidak  penting. Belanja ditujukan buat memenuhi kebutuhan bukan keinginan dan pengeluaran  ditujukan  sebesar-besarnya untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Artinya ini  sinyal  positif  upaya  efisensi  agar  tepat sasaran
Semua anggota dewan yang diwawancarai sepakat bahwa, ketika terjadi defisit anggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten  Indragiri  Hulu  menerapkan kebijakan  anggaran  defisit  dengan  tujuan untuk  menguatkan  pertumbuhan  ekonomi tetap  terjaga  dengan  cara  rapat  dengan pemerintah daerah (Bupati), dan selanjutnya  kita  jadwalkan  untuk  hearing dengan  seluruh  SKPD  di  Indragiri  Hulu guna  merasionalisasikan  anggaran  melalui penggunaan  Sisa  Lebih  Penghitungan Anggaran)  SiLPA  tahun  sebelumnya, penggunaan anggaran cadangan dan pinjaman  ataupun  dengan  melakukan kerjasama seperti kerjasama dengan perusahan  di  Indragiri  Hulu  sebagai  cara
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 30-50 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
untuk mengatasi perlambatan dan negatifnya pertumbuhan ekonomi
Anggota  dewan  Kabupaten  Indragiri Hulu sangat memahami tentang pengelolaan  anggaran,  hubungan  antara belanja  pemerintah  dengan  penerimaan pajak  serta  penyesuaian  anggaran  ini dibuktikan dengan jawaban yang diberikan. APBD  itu  adalah  aturan  yang  sudah disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD  malam  melihat  pendapatan  dan pengeluaran  daerah.  Pemungutan  semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi  target  yang  ditetapkan  dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi dilakukan  sesuai  jumlah  dan  sasaran  yang ditetapkan  dalam  APBD.  Karena  APBD merupakan  dasar  pengelolaan  keuangan daerah,  maka  APBD  menjadi  dasar  pula bagi  kegiatan  pengendalian,  pemeriksaan dan  pengawasan  keuangan  daerah.  Tahun anggaran  APBD  sama  dengan  tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir  tanggal  31  Desember  tahun  yang bersangkutan.
APBD sebagai fungsi investasi daerah;
Investasi  yang  baik  merupakan indikator  untuk  melihat  pertumbuhan ekonomi,  secara  umum  menurut  sebagian besar informan yang diwawancarai,
investasi  di  daerah  Kabupaten  Indragiri Hulu  tidak  mencolok  namun  kondisi ekonomi yang baik. Bila melihat data dari Dinas  Penanaman  Modal  Daerah  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kabupaten  Indragiri  Hulu,  ada  beberapa peluang  investasi  pada  sektor  industri, peternakan, perikanan, sektor pertambangan  dan  energi.  Mengutip  apa yang  sudah  disampaikan  Sumini  Wakil Ketua  I  DPRD  Kabupaten  Indragiri  Hulu dalam  wawancaranya  mengatakan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  dan  investasi  di Kabupaten Indragiri Hulu berada pada rata- rata  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Riau pada tahun 2017, untuk Riau masih berada di  bawah  pertumbuhan  ekonomi  Sumatera dan dibawah rata-rata pertumbuhan ekononomi dan investasi nasional. Pertumbuhan ekonomi Riau saat ini berada pada  angka  2,41  persen.  Sementara  untuk Nasional  berada  pada  angka  5,03  persen. Laju  pertumbuhan  ekonomi  Riau  hanya 2,71.  Pertumbuhan  ekonomi  investasi menunjukkan adanya kenaikan pada produksi  barang  dan  jasa  disuatu  daerah dan  untuk  Riau,  sektor  industri  pengolaan merupakan pertumbuhaan terbesar di Riau pada  tahun  2017  lalu.  Tahun  2016  lalu merupakan pertumbuhan ekonomi terburuk di Indragiri Hulu. Ini disebabkan menurunnya  harga  komonitas  utama  Riau
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 30-50 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
seperti  kelapa  sawit,  Migas  dan  terjadi bencana asap. Namun tahun 2017 dan 2018 terjadi peningkatan dari sebelumnya terutama  pada  sektor  pariwisata  dan  Non Migas. Untuk Indragiri Hulu, dikatakannya berada diatas rata-rata provinsi Riau yakni 3,68  persen.  Selain  itu  juga  untuk kemiskinan  di  Indragiri  Hulu,  juga  berada dibawah  rata-rata  provinsi  Riau  7,41 persen,  Sumatera  10,04  persen  dan Nasional 10,12 persen. Sementara Indagiri Hulu  hanya  7,15  persen.  Begitu  juga dengan pengangguran Indragiri Hulu hanya 4,82  persen  penduduk  yang  menganggur, sementara  rata-rata  Riau  mencapai  6,4 persen.  Artinya  tersedia  banyak  lapangan kerja di kabupaten Indragiri Hulu”.
Potensi  yang  ada  di  Kabupaten Indragiri  Hulu  dalam  upaya  peningkatan pendapatan  daerah  seperti  pajak  daerah yang terdiri dari pajak bumi dan bangunan; pajak  cukai;  pajak  penghasilan;  retribusi daerah yang terdiri dari restribusi perizinan; restribusi jasa umum; restribusi jasa usaha serta  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  terdiri  dari  3  (tiga)  potensi  utama yaitu,  industri  perkebunan:  industri  hilir dan  industri  turunan  dari  CPO;  kedua, pertambangan:  minyak  bumi  dan  bahan tambang lainnya; selanj utnya pariwisata.
Respon invsetor terhadap pembentukan  daya  tarik  daerah  berkaitan
dengan  iklim  investasi,  kondisi  ekonomi lokal,  regional  maupun  global  serta  nilai barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  seluruh unit  ekonomi  seperti  industri  perkebunan, pertambangan,  potensi  umum  daerah; pangan, sayur-sayuran, peternakan, perikanan,  pariwisata,  budaya.  Kondisi inilah  yang  mampu  menggerakkan  roda ekonomi . Strategi  pemasaran  yang  tepat, perkembangan  investasi  di  daerah  akan membaik  dan  investor  akan  tertarik  untuk menanamkan modalnya di daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
Seluruh informasi yang diterima dari informan  menjawab,  sektor  penerimaan terbesar dan paling menonjol di Kabupaten Indragiri Hulu dalam meningkatkan APBD Kabupaten  Indragiri  Hulu  didapat  melalui pajak  daerah  dan  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  terdiri  dari  sektor industri: pembangunan industri hulu minyak dan gas; pembangunan industri hilir CPO.
Surplus  anggaran  merupakan  selisih antara pendapat daerah dan belanja daerah pada tahun yang sama. Surplus terjadi bila jumlah  pendapatan  lebih  besar  dari  pada jumlah belanja. Namun begitu tidak berarti bahwa  daerah  mengalami  kelebihan  kas, bisa  jadi  alokasi  belanja  tersebut  dapat dimungkinkan  tidak  efisien  atau  karena pengelolaan  anggaran  yang  tidak  cermat.
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 30-50 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
Surplus  anggaran  dapat  digunakan  untuk pokok utang, dana cadangan, dan investasi daerah  sesuai  kesepakatan  bersama  antara pemerintah  daerah  dan  DPRD  Kabupaten Indragiri Hulu.
APBD  sebagai  fungsi  manajemen pemerintahan  daerah  (fungsi  perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan);
Semua  Anggota  DPRD  Kabupaten Indragiri Hulu Masa Bakti 2014-2019 yang terpilih  menjadi  informan  sepakat  bahwa anggaran  merupakan  instrumen  penting dalam fungsi manajemen yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten Indragiri Hulu. Dari keenam informan yang menarik perhatian peneliti adalah tanggapan  dari  Sumini  Wakil  Ketua  I, Subhadil  Anggota  Komisi  II  dan  Edi Supirman  Anggota  Komisi  II  DPRD Kabupaten  Indragiri  Hulu.  Sumini  miliki sudut  pandang  yang  lebih  luas  mengenai APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan  daerah  bukan  hanya  dalam hal  budgeting  tetapi  lebih  dari  itu, interpretasi  Sumini  mengenai  paradigma melayani, pemerintah yang selama ini harus dilayani oleh masyarakat padahal seharusnya  pemerintah  menjadi  pelayan masyarakat.  Ini  kunci  persoalannya,  bila paradigma  ini  belum  berubah  maka  sulit diharapkan bentuk manajement dan
instrument  apa  pun  sulit  mengubah  wajah pemerintahan secara mendasar.
Subhadil  berbicara  lebih  kepada  hal yang  subtantif,  secara  rinci  dijelaskan dalam  bentuk  fungsi  anggaran,  dalam proses penyusunan dan penetapan anggran, DPRD Kabupaten Indragiri Hulu bertindak aktif,  proaktif  dan  selektif  karena  DPRD adalah lembaga yang mengesahkan RAPBD. Selanjutnya adalah fungsi otorisasi  adalah  mandat  yang  diberikan negara untuk menetapkan anggaran sebagai wujud  dari  kekuasan  anggaran.  Dan  poin selanjutnya  subhadil  juga  menjelaskan fungsi pengawasan sebagai pedoman untuk menilai  apakah  kegiatan  penyelenggaraan sesuai  dengan  kebijakan  anggaran  mulai dari  pengawasan  terhadap  perencanaan, pengawasan  terhadap  penyusunan  KUA- PPAS,  pengawasan  terhadap  pelaksanaan anggaran,  hingga  pengawasan  terhadap evaluasi  berupa  Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPj)  dari  kepala daerah selaku pengguna anggaran.
Selanjutnya  tidak  kalah  pentingnya apa  yang  disampaikan  oleh  Edi  Sapirman baerkaitan  fungsi  anggaran  oleh  DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dengan memperhatikan  siklus  anggaran  anggaran APBD yang  mulai  1 Januari dan berakhir pada  tanggal  31  Desember  tahun  yang bersangkutan  yang  terdiri  a).  penyusunan
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 30-50 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
dan  penetapan  1  tahun  sebelum  tahun anggaran;  b).  pelaksanaan  1  tahun  saat tahun  anggaran  berjalan;  c).  laporan peranggungjawaban  APBD,  secara  detail dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 1. Jadwal Penyusunan dan Penetapan RAPBD  Kabupaten Indragiri Hulu
No Uraian Waktu 1. Penyusunan RKPD Akhir Bulan Mei 2. Penyusunan  KUA-PPAS Kepada Kepala Daerah Minggu 1 Bulan Juni 3. Penyampaian  KUA-PPAS oleh  Kepala  Daerah  ke DPRD Pertengahan Bulan Juni 4. KUA dan PPAS disepakati antara  Kepala  Daerah  dan DPRD dan RKA-PPKD Akhir Bulan Juli 5. Dokumen yang dibuat oleh Sekretaris  Daerah  untuk disampaikan  ke  Kepala Daerah  perihal  pedoman RKA-SKPD Awal Bulan Agustus (1 Minggu) 6. Penyusunan RKA- SKPD Minggu 1 Bulan Agustus s/d Minggu 1 bulan Oktober  (2  ½ Bulan) 7. Penyampaian  RAPBD  ke DPRD Minggu pertama  Bulan Oktober 8. Pengambilan keputusan bersama (DPRD dan Kepala Daerah Paling  lama  1 Bulan  sebelum Tahun Anggaran  yang bersangkutan (Bulan November) 9. Hasil evaluasi RAPBD 15  hari  kerja (Bulan Desaember) 10. Penetapan  Perda  tentan APBD sesuai dengan hasil evaluasi Akhir Desember  (31 Desember) Sumber: Data olahan, 2019.
Selanjutnya,  di  gambarkan  juga kedalam siklus pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:
Sumber: DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, 2019 Gambar 1. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam  penerapannya  di  DPRD  ada bagian  atau  unit  yang  menangani  dan terlibat  didalam  penyusunan  anggaran, yaitu Badan Anggaran (Banggar).
Aktivitas  Banggar  antara  lain,  pertama, saran dan masukan kepada Kepala Daerah (Bupati Indragiri Hulu) tentang penetapan, perubahan  dan  perhitungan  APBD  yang diajukan  pemerintah  daerah  sebelum ditetapkan dalam sidang paripurna. Selanjutnya, Komisi-komisi DPRD,
Komisi  di  lingkungan  DPRD  Kabupaten Indragiri  Hulu  adalah  kelengkapan  DPRD yang  dibentuk  untuk  memperlancar  tugas- tugas  DPRD  dalam  bidang  pemerintahan,
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 30-50 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
perekonomian dan pembangunan, keuangan  dan  investasi  daerah  serta kesejahteraan rakyat.
Fungsi otorisasi sebagai dasar ataupun  pedoman  pelaksanaan  pendapatan dan pengeluaran. Otorisasi memiliki makna “pemeberian  kekuasaan”  jika  dikaitkan dengan  budgeting  (anggaran).  Anggota dewan Indragiri Hulu diberikan kekuasaan untuk melaksanakan anggaran pendapatan, anggaran  belanja  dan  pembiayaan  yang telah  dianggarkan  dalam  APBD.  Anggota dewan  dalam  hal  ini  adalah  yang mengesahkan anggaran yang telah dianggarkan oleh kepala daerah dan jajaran (SKPD)
Sumini Wakil Ketua I, Raja Irwantoni Ketua Komis III, Jefriadi Sekteraris Komisi II,  dan  Edi  Supirman  Anggota  Komisi  II memberikan  pertanyaan  setuju,  fungsi pengawasan  anggota  DPRD  dimaksudkan untuk  mengawasi  pendistribusian  APBD. informasi realisasi anggaran dapat dikontrol  melalui  laporan  triwulan  yang diberikan  berupa,  yaitu  1).  Laporan perbandingan  APBD  dengan  realisasinya; 2). Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap  OPD  terkait  memuat  progress capaian kinerja serta beberapa kendala yang dihadapi  di  lapangan.  kedua  laporan tersebut  merupakan  alat  bagi  kami  untuk melihat realisasi anggaran apakah
pemerintah  telah  melaksanakan  sesuai ketentuan atau tidak.
Wiwiek  Hartati  Anggota  Komisi  IV memberikan  tanggapan  setuju  namun memberikan  catatan,  realisasi  anggaran bukan  hanya  dilihat  dari  daya  serap anggaran  saja,  tetapi  dilihat  dari  hasil penggunaan  anggaran  tersebut.  Mulai  dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan. Kita  harus  merubah  minset kita  bukan  berpikir  soal  daya  serap  tetapi terealisasikan  sesuai  dengan  perencanaan yang baik.
Sementara Subhadil Anggota Komisi II  memberikan  tanggapan  kurang  setuju, pelaksanaan  anggaran  hanya  didasarkan pada  realisasi  anggaran  dibandingkan dengan  serapan  anggaran.  Pengawasan seperti  ini  sebenarnya  telah  melegitimasi kehendak  elit  kekuasaan  yang  ada  dalam struktur  pemerintahan  baik  yang  ada  di eksekutif  maupun  yang  ada  didalam legislatif  itu  sendiri.  Pengawasan  itu dimulai  dari  perencanaan,  hingga  proses pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban.  pengawasan  pada tahap pemanfaatan anggaran yang sebagian besar pada pengawasan teknis, artinya skill dan  pengetahuan  dewan  dalam  teknis sangat  diperlukan,  sering  kali  pegetahuan dewan  terhadap  1  (satu)  bidang  kegiatan masih  jauh  dibawah  pengetahuan  SKPD
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 30-50 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
yang  menangani  kegiatan  APBD  bidang tersebut,  sehingga  pengawawasan  DPRD Kabupaten  Indragiri  Hulu  tidak  dapat menemukan bukti yang akurat untuk dapat menindaklanjuti hasil temuannya dilapangan.
Fungsi  pengawasan  dalam  anggaran merupakan bentuk jaminan atas pengelolaan daerah berjalan sesuai dengan tujuan  dan  rencana.  Pengawasan  dimulai dari  perencanaan  hingga  pada  proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
Wujud  dari  fungsi  pengawasan  anggaran adalah  melihat,  mendengar,  mencermati pelaksanaan APBD oleh OPD, baik secara langsung  maupun  berdasarkan  informasi yang  diberikan  oleh  masyarakat,  tanpa masuk  ke  ranah  pengawasan  yang  bersifat teknis. Apabila ada dugaan penyimpangan, maka  anggota  dewan  dapat  melakukan yaitu:  1).  Memberitahukan  kepada  kepala daerah  (pejabat  yang  berwenang)  untuk ditindaklanjuti  oleh  satuan  pengawas internal;  2).  Membentuk  Pansus  untuk mencari  informasi  yang  lebih  akurat;  3). Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik.
Selanjutnya  dalam  penelitian  ini  ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi politik dalam fungsi budgeting DPRD Kabupaten Indragiri Hulu antaranya lain sebagai berikut:
a. Faktor  budaya,  budaya  mengacu  pada kebiasaan, bahasa, kesenian, nilai-nilai yang  dipelajari,  kepercayaan,  dan perilaku yang umum bagi sekelompok individu.  Komunikasi  dan  budaya memiliki  hubungan  yang  sangat  erat dan  bersifat  timbal  balik.  Masing- masing  anggota  DPRD  Kabupaten Indragiri Hulu memiliki budaya sendiri dalam mengimplementasikan komunikasinya sehingga peran budaya ini  perlu  dipahami  oleh  partisipan komunikasi guna menciptakan hubungan  yang  penuh  makna  antar partisipan  komunikasi  yang  memiliki latar belakang budaya yang berbeda.
b. Faktor kekuasaan, kekuasaan merupakan  salah  satu  dimensi  dari keseluruhan hubungan anggota dewan. Dalam  hal  ini  kekuasaan  adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang  lain  dan  mengendalikan  apa yang terjadi pada orang lain. Hubungan antara  pemimpin  dan  anggota  dalam organisasi DPRD Indragiri Hulu harus dibina dengan sebaik mungkin.
Kekuasaan yang otoriter akan menjadi hambatan  bagi   komunikasi  politik dalam fungsi anggaran.
c. Faktor persepsi, persepsi adalah proses m  emberi  makna  pada  pesan  yang diterima  atau  ditanggapi  sehingga
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 30-50 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
angota  organisasi  memperoleh  makna yang  baru.  Masing-masing  anggota organisasi  akan  membentuk  sebuah persepsi  terhadap  anggota  organisasi lainnya.  Persepsi  ini  sangat  penting untuk  mencapai  kesamaan  makna. Adapun  pengaruh  persepsi  dalam komunikasi  politik  dalam  fungsi anggaran  dapat  bersifat  positif  dan negatif. Pengaruh persepsi yang positif misalnya  memahami  dan  menghargai adanya perbedaan persepsi. Sementara itu,  pengaruh  persepsi  yang  negatif misalnya  terjadi  kesalahan  persepsi yang dapat menimbulkan konflik.
d. Faktor  konsep  diri.  konsep  diri merupakan  semacam  pelabelan  yang secara konstan digunakan untuk menggambarkan  diri  sendiri  kepada orang  lain.  Sikap,  kepercayaan,  dan nilai-nilai yang dipegang oleh partisipan  komunikasi  akan  tampak saat berkomunikasi dan hal-hal tersebut merupakan cerminan diri.
e. Faktor atraksi, melalui atraksi interpersonal dapat kemunculan pesan dapat  diprediksi,  siapa  yang  menjadi penerima pesan, dan bagaimana pesan akan  diterima.  Atraksi  interpersonal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kesamaan karakteristik personal, tekanan  emosional,  harga  diri  yang
rendah,  isolasi  sosial,  daya  tarik  fisik, ganjaran, familiarity ,  kedekatan,  dan kemampuan.
f. Faktor emosi, emosi merupakan reaksi biologis,  kognitif,  perilaku  dan  afeksi subyektif  terhadap  sebuah  peristiwa atau kejadian. Emosi merupakan reaksi terhadap  apa  yang  dialami.  Pada umumnya,  emosi  berasal  dari  stimuli eksternal atau akibat terjadinya perubahan
fisiologi yang mempengaruhi perilaku dan komunikasi seseorang. Emosi berperan dalam  membantu  manusia  mengelola kehidupan  sosial  yang  kompleks termasuk  di  dalamnya  hubungan interpersonal. Ekspresi emosional pada umumnya  dipengaruhi  oleh  norma- norma sosial budaya dan aturan-aturan.
g. Faktor  harga  diri,  arga  diri  berkaitan erat  dengan  atraksi  interpersonal  dan konsep  diri.  Hubungannya  dengan komunikasi interpersonal dan komitmen  organisasi  adalah  dampak yang  ditimbulkan  dari  perbedaan pendapat yang pada umumnya berhubungan  dengan  pencitraan  harga diri.
h. Faktor  kertebukaan,  keterbukaan  juga berkaitan  erat  dengan  konsep  diri. Konsep diri seseorang akan berkembang  dan  meningkat  jika  ia
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 30-50 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
menerima  reaksi  orang  lain  terhadap keterbukaan dirinya. Keterbukaan dalam berorganisasi sangat diperlukan untuk menyampaikan beragam informasi tentang dirinya dan pendapatnya tentang orang lain. Hal ini akan  menciptakan  kualitas  hubungan yang  baik.  Hubungan  tidak  akan mencapai  kedekatan  atau  keintiman tanpa adanya self-disclosure .
i. Faktor  kesadaran  diri,  kesadaran  diri adalah  pemahaman  terhadap  diri sendiri.  Setiap  anggota  organisasi memiliki  kepribadian  yang  kompleks. Dalam  kaitannya  dengan  komunikasi interpersonal adalah bagaimana menempatkan  diri  pada  situasi  dan kondisi  yang  akan  mempengaruhi sikap,  kepercayaan,  nilai-nilai,  dan konsep diri yang dimiliki.
j. Faktor gender, Secara psikologis, laki- laki  dan  perempuan  berbeda  dalam berkomunikasi dan cara mempengaruhi  orang  lain.  Perbedaan gaya berkomunikasi berdasarkan gender  ini  menjadi  pertimbangan dalam  menjalin  komunikasi  politik yang efektif guna menghasilkan fungsi DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal, khususnya fungsi budgeting.
k. Faktor kepribadian, kepribadian adalah serangkaian predisposisi internal yang
bertahan lama dan karakteristik perilaku yang menggambarkan bagaimana seseorang bereaksi terhadap  lingkungan  sekitar.  Melalui komunikasi interpersonal anggota organisasi dapat meningkatkan kesadaran  terkait  konsep  dirinya  dan bagaimana  ia  berhubungan  dengan orang lain.
l. Faktor kedekatan, faktor kedekatan ini adalah  bagaimana  anggota  organisasi membangun,  menjalin  dan  membina hubungan keakraban antarsesama anggota organisasi melalui komunikasi interpersonal.  Hal  ini  bertujuan  untuk mendapatkan  simpati  sehingga  dapat mempengaruhi  lobi-lobi  politik  yang dilakukan.
m. Faktor  media  massa,  dalam  upaya peningkatan kualitas komunikasi politik dalam fungsi DPRD Kabupaten Indragiri  Hulu  khususnya  fungsi budgeting,  media  massa  digunakan sebagai  sarana  yang  mudah,  murah, dan bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat  yang  tersebar  di  seluruh Kabupaten Indragiri Hulu

## SIMPULAN
1. Ada  dua  subtansi  yang  penting  dalam penelitian  ini,  pertama  komunikasi politik  DPRD  Kabupaten  Indragiri
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 30-50 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Hulu  dalam  fungsi  budgeting  didalam pelaksanaanya memiliki bentuk, strategi,  media,  aktivitas  yang  khas, konstruksi  politik  anggota  dewan mengarah  pada  kepentingan  yang dibangun  atas  realitas  pengetahuan, kesadaran umum, wacana publik dalam pengelolaan anggaran. Kedua, anggaran  adalah  instrumen  dalam melihat  kebijakan,  fungsi  alokasi  dan azas  pemerataan  pembangunan  yang diwujudkan  dalam  APBD  Kabupeten Indragiri Hulu.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi komunikasi  politik  dalam  fungsi budgeting  anggota  DPRD  Kabupaten Indragiri Hulu meliputi faktor budaya, kekuasaan,  persepsi,  konsep  diri, atraksi, emosi, harga diri, keterbukaan, kesadaran  diri,  gender,  kepribadian, kedekatan dan faktor media massa.

## DAFTAR PUSTAKA
Cangara, Hafied. 2009. Komunikasi Politik: Konsep, Teori Dan Strategi . Jakarta: Rajawali Pers.

## Hanida, Rozidateno Putri. “Dinamika
Penyusunan Anggaran Daerah Kasus Proses Penetapan Program Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman.”
Karwita, H.A. 2011. “Implementasi Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan ‘ Good Governance .’” :
1–23.
McNair.B. 2011. An Introduction to Political Communication . Fifth Edit. LONDON AND NEWYORK: Routledge.
Riyanto, Agus. 2012. “POLITIK ANGGARAN PROVINSI JAWA TENGAH : ANALISIS REALISASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008-2010 Agus Riyanto.” 12(2). https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/ index.php/SPEKTRUM/article/view/ 470/592.
Satori, Djam’an, dkk. Metodologi Penelian Kualitatif, CV. Alfabeta, Bandung , 2010.
Suharti, Bangun. 2014. “SOSIALISASI POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DEWAN DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK DAN MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT (Studi Pada DPRD Kota Bandar Lampung Dari Partai Demokrat Masa Bakti 2009-2014).” 16(2): 67–76.
Supriadi, Yadi. 2017. “Komunikasi Politik DPRD Dalam Meningkatkan Peran Legislatif Di Kota Bandung.” Media Tor 10(1): 25–36.
USAID. 2009. Analisis APBD Untuk Anggota DPRD .
UU23/2014. 2014. “Pemeritahan Daerah.”