## TINJAUAN TERHADAP PERMASALAHAN DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA DI INDONESIA

## Haris Retno Sumiyati
( Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman )
Key words : Batu bara ( coal ), Pertambangan Batu bara ( coal mining ), Departemen Energi dan Sumber Daya  Mineral  (Dept.  ESDM/ Departement  of  Energy  and  Mineral  Resources ),  Pencadangan  mineral ( mineral reserve )

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara  yang  dikenal sangat kaya dengan kekayaan tambang. Salah satu yang menjadi kekayaan Indonesia adalah Batu bara (coal). Penambangan  Batu  bara  telah  dilakukan  di Indonesia  sejak  jaman  Belanda.  Berdasarkan  data yang  dilansir  di  Annual  Survey  of  Mining Companies  2002/2003  –  Fransier  Institute, Indonesia sebenarnya memiliki potensi investasi di sector  pertambangan  di  urutan  16  dari  47  negara yang memiliki potensi Batu bara. Sementara untuk kandungan  Batu  bara,  berdasarkan  analisa  Asian Development Bank, 70 persen cadangan Batu bara ada di Sumatera dan sisanya di Kalimantan.
Secara detil diungkapkan dalam data cadangan dan sumber daya mineral Batu bara yang dikeluarkan oleh Departemen Energi dan
Sumberdaya Mineral (ESDM). Kalimantan memiliki  total  sumberdaya  mineral  Batu  bara sebanyak  21.088  juta  ton.  Cadangan  terbesar terdapat  di  Kalimantan  Timur  sebesar  13.128  juta ton. Sedangkan Sumatra sumberdaya mineral  Batu baranya  sebanyak  17.764  juta  ton.  Sulawesi
sebanyak  104  juta  ton  dan  daerah-daerah  lain sebanyak  111  juta  ton.  Dengan  data  tersebut, maka  Kalimantan  merupakan  pulau  yang terbesar  memiliki  cadangan  Batu  bara  di Indonesia.

## Tabel  1  :  Data  Cadangan  dan  Sumber  daya mineral Batu bara di Indonesia
Cadangan dan Sumber daya mineral batu bara (juta ton) Lokasi Terukur Terindikasi Total Cadangan Kalimantan  Kalimantan Timur  Kalimantan Selatan  Kalimantan
Barat  Kalimantan Tengah 6.536 3.272 2.428 74 762 14.552 9.856 4.101 192 403 21.088 13.128 6.529 266 1.165 2.505 1.727 386 4 388 Sumatra  Sumatra Utara
 Sumatra Tengah
 Sumatra Selatan  Bengkulu 4.900 64 350 4.432 54 12.564 1.764 803 9.910 87 17.764 1.828 1.153 14.342 141 2.857 -- 157 2.683 17 Sulawesi 20 84 104 -- Lain-lain 28 83 111 -- Total 11.484 27.284 38.768 5.362
Sumber : Data ESDM
Batu bara kembali dilirik seiring semakin menipisnya  cadangan  minyak  dan  gas  bumi Indonesia.  Apalagi  dengan  terjadinya  krisis

## ABSTRACT
Indonesia merupakan negara kepulauan dikenal memiliki kekayaan tambang batu bara yang sangat besar. Diperkirakan cadangan Batu bara di Indonesia sebanyak 38 milyar ton. Saat ini Batu bara kembali dilirik sebagai energi alternative, seiring semakin menipisnya cadangan minyak dan gas bumi Indonesia.
Beberapa permasalahan dalam pengusahaan pertambangan Batu bara di Indonesia diantaranya :  (1)  Penguasaan  Negara  atas  bahan  galian  tambang  Batu  bara  sangat  besar;  (2)  Kebijakan Pertambangan  Batu  bara  Lebih  Berpihak  Pada  modal  asing;  (3)  Konflik  Pemilikan  lahan  dengan Penduduk  Lokal  dan  meniadakan  posisi  masyarakat  adat;  (4)  Tumpang  tindih  lahan  dengan  sektor lain;  (5)  Pelanggaran  HAM  dalam  Pengusahaan  Pertambangan  Batu  bara;  (6)  Ketiadaan  konsep “Pencadangan  Energi”;  (7)  Tidak  berpihak  terhadap  lingkungan;  (8)  Reklamasi  lahan  paska penambangan tidak dilakukan; (9) Rakyat akan mudah dikriminalkan.
Kesalahan  utama  kebijakan  dan  orientasi  pertambangan  Batu  bara  di  Indonesia  bermula  dari ketentuan  UU  No.  11  tahun  1967  tentang  Ketentuan  Pokok  Pertambangan,  yang  berorientasi  pada kekuatan modal besar dan eksploitatif.  Sebagai upaya memutus mata rantai kebijakan pertambangan yang tambal sulam, perlu dilakukan suatu terobosan berani, yaitu melakukan moratorium.
Batu  bara  meskipun  menjadi  energi  alternative  saat  ini,  tetapi  sifatnya  tetap  merupakan kekayaan  alam  yang  tidak  dapat  diperbarui.  Oleh  karena  itu  jika  dilakukan  penambangan  secara terus  menerus  nasibnya  akan  sama  dengan  minyak  bumi,  pada  saatnya  akan  habis,  karena  itu diperlukan pengelolaan yang baik dengan startegi pemanfaatan yang bijaksana.
minyak  yang  melanda  negeri  ini,  Batu  bara kemudian  ditempatkan  sebagai  energi  alternative. Salah  satu  pertimbangannya  adalah  besarnya cadangan yang tersedia di bumi Indonesia ini.
Pemakaian  Batu  bara  di  dalam  negeri diantaranya  untuk  memenuhi  kebutuhan  pabrik semen  sekitar  4,7  juta  ton  pertahun.  Sementara pemakai  Batu  bara  terbesar  di  dalam  negri  adalah pembangkit  listrik  tenaga  uap  (PLTGU)  yang mencapai 20 juta ton pertahun (Kompas, 16 Maret 2004).
Indonesia  merupakan  Negara  pengekspor Batu bara terbesar di dunia. Berdasarkan data yang diolah  dari  sumber  Departemen  ESDM  tahun 2005,  dari  periode  2000  hingga  2004  ekspor  batu bara Indonesia mencapai 411,710 juta ton. Bahkan Departemen ESDM memprediksi pada tahun 2005 ekspor  Batu  bara  akan  meningkat  hingga  150  juta ton  dibandingkan  tahun  sebelumnya  nilai  ekspor nya adalah 130 juta ton.
Tabel  2  :  Data  Produksi  dan  ekspor  Batu  bara
Indonesia Tahun Produksi (Juta Ton) Ekspor (Juta Ton) 2000 76,820 57,152 2001 90,351 66,505 2002 87,875 74,178 2003 112 83,875 2004 135 130 Jumlah 502,046 411,710
Sumber : Diolah dari Departemen ESDM 2005
Besarnya  cadangan  Batu  bara  Indonesia  dan perhatian  yang  cukup  besar  terhadap  Batu  bara sebagai  alternative  energi  sekarang  dan  masa depan,  akan  menjadi  sumber  konflik  social  jika tidak  dikelola  secara  bijak.  Karena  itu  tulisa  ini ingin mengupas berbagai permaslahan yang selama ini  melingkupi  operasional  tambang  Batu  bara  di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  rumusan masalah  yang  akan  diangkat  dan  dibahas  adalah permasalahan  dalam  pengusahaan  pertambangan Batu bara di Indonesia berkaitan dengan kebijakan pertambangan  Batu  bara  berdasarkan  Undang- undang Pokok Pertambangan No. 11 Tahun 1967.

## PEMBAHASAN
A. Batu  bara  Energi  Alternatif  yang  Bisa
Habis
Batu  bara  diyakini  banyak  pihak  sebagai bahan tambang untuk energi alternative menggantikan peranan minyak bumi yang semakin menipis, berdasarkan perkiraan akan habis cadangannya pada tahun 2019. Penambangan Batu bara  sudah  dikenal  sejak  lama,  pada  abad  ke  13 Marcopolo  menemukan  bahwa  orang  Cina  sudah memasak  menggunakan  Batu bara. Bahkan diabad ke  18  Batu  bara  sudah  digunakan  untuk  bahan
bakar  mesin  uap.  Di  Indonesia  penambangan Batu  bara  secara  sistemik  telah  dikenal  sejak jaman penjajahan.(Gali-gali, 2000).
Batu  bara  merupakan  suatu  campuran padatan  yang  heterogen  dan  terdapat  di  alam dalam  tingkat/ grade yang  berbeda  dari lignit, subbitumine  dan  antarasit (Sukandarrumidi, 1995, dalam Salim, 2005: 191).
Batu  bara  meskipun  menjadi  energi alternative  saat  ini,  tetapi  sifatnya  tetap merupakan  kekayaan  alam  yang  tidak  dapat diperbarui.  Oleh  karena  itu  jika  dilakukan penambangan  secara  terus  menerus  nasibnya akan  sama  dengan  minyak  bumi,  pada  saatnya akan  habis,  karena  itu  diperlukan  pengelolaan yang  baik  dengan  strategi  pemanfaatan  yang bijaksana.
Sejak  tahun  1967  hingga  tahun  2000, pemerintah  telah  mengeluarkan  908  ijin pertambangan  yang  terdiri  dari  kontrak  karya (KK),  kontrak  karya  Batu  bara  (KKB)  dan kuasa  pertambangan  (KP).  Luas  lahan  yang diperuntukkan  untuk  aktifitas  pertambangan tersebut  mencapai  84.152.875,92  Ha  atau hampir  50%  dari  luas  total  daratan  Indonesia. Jumlah  tersebut  belum  termasuk  perijinan untuk kategori bahan galian C yang perijinannya  dikeluarkan  oleh  pemerintah daerah  (Data  base  Jatam,  Gali-gali,  2000). Begitu  banyak  aktivitas  penambangan  Batu bara  di  Indonesia,  mau  tidak  mau  akan memunculkan berbagai persoalan.
B. Permasalahan dalam
Pengusahaan Pertambangan Batu bara di Indonesia Indonesia  memiliki  cadangan  Batu  bara yang relative besar. Kondisi tersebut mengundang
banyak investor untuk menanamkan investasinya disektor
penambangan Batu bara. Kehadiran perusahaan disektor  penambangan  Batu  bara  diyakini banyak  pihak  akan  memberikan  kontrib  usi bagi  pendapatan  Negara  dan  daerah.  Tetapi yang  harus  diingat  pula  bahwa  disetiap aktivitas  penambangan  Batu  bara  ada  berbagai persoalan,  diantara  persoalan-persoalan  dalam pengusahaan  pertambangan  Batu  bara  adalah sebagai berikut:
1. Penguasaan  Negara  atas  bahan  galian tambang Batu bara sangat besar
Konsep  awal  pengaturan  soal  tambang adalah  merujuk  pada pasal  33  ayat  3  UUD 1945  yang  menyebutkan  “Bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  negara,  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Kata- kata “dikuasai oleh negara” dalam pasal 33 ayat 3  UUD  1945  tersebut  merupakan  dasar  bagi konsep penguasaan negara atas bahan tambang.
Merujuk  ketentuan  UU  Pokok  Agraria  No.  5 tahun  1960,  Hak  Menguasai  Negara  (HMN) dinyatakan  dalam  pasal  2  ayat  2, yang menyebutkan  “Hak  menguasai  dari  negara” memberi wewenang untuk :
- Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukkan, penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- Menentukan  dan  mengatur  hubung-hubungan hukum  antara  orang-orang  dan  perbuatan- perbuatan  hukum  yang  mengenai  bumi,  air  dan ruang angkasa.
Sedangkan pada pasal 2 ayat 3 UUPA Nomor 5 tahun 1960, menyatakan bahwa  wewenang  yang bersumber pada Hak Menguasai  dari Negara pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar- besar  kemakmuran  rakyat  dalam  arti  kebangsaan, kesejahteraan  dan  kemerdekaan  dalam  masyarakat dan  negara  hukum  Indonesia  yang  merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
Ketentuan  tentang  HMN  atas  bahan  tambang memang tidak disebut secara eksplisit dalam pasal 33  ayat  3  UUD  1945.  Tetapi  pengertian  agak samar  ada  dalam  UUPA  No.  5  tahun  1960. Menurut  UUPA  pengertian  bumi  termasuk  di dalamnya adalah bahan tambang. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 4, dinyatakan “dalam pengertian bumi, selain  permukaan  bumi  termasuk  pula  tubuh  bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.”
Ketentuan  pasal  diatas  memberikan  suatu interpretasi  otentik  tentang  apa  yang  dianggap dengan  istilah  bumi.  Pengertian  bumi  dalam UUPA meliputi permukaan bumi, berikut apa yang ada  di  bawahnya  serta  yang  terdapat  didalam  air. Berdasarkan  tafsiran  pasal  tersebut  dapat  pula dimasukkan tentang bahan tambang sebagai bagian dari bumi.
Konsepsi  Hak  Menguasai  Negara  (HMN) merupakan masalah serius dalam praktik pertambangan  di  Indonesia.  Konsepsi  ini  kerap melahirkan  berbagai  kebijakan  salah  kaprah  yang berdampak bagi penduduk lokal. Dari konsepsi ini pula  tercipta  tindakan-tindakan  negara  yang  tidak bijak.

## 2. Kebijakan Pertambangan  Batu bara Lebih Berpihak Pada modal asing
Pertambangan  di  Indonesia  diatur  dalam Undang-undang  Pokok  Pertambangan  Nomor  11 Tahun  1967.  Khusus  pertambangan  minyak  dan gas  bumi,  diatur  tersendiri  dalam  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Sejak orde baru, kebijakan pertambangan Indonesia memperlihatkan semangat kuat untuk mengeksploitasi pertambangan. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1967  tentang penanaman  Modal  Asing  dan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  1967  memperlihatkan  arah
kebijakan  pemerintah  orde  baru  yang  lebih mendukung  eksploitasi  skala  besar  dan  modal asing.  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  1967 jugalah  yang  menjadi  rujukan  pengaturan tentang pertambangan batu bara.
Konsep  penguasaan  negara  atas  bahan tambang  juga  diadopsi  oleh  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan Pokok  Pertambangan.  Dalam  pasal  1  ayat  1 disebutkan “Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan  nasional  bangsa  Indonesia  dan  oleh karenanya  dikuasai  dan  dipergunakan  oleh negara  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.”
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  bahan galian menurut UU No. 11 tahun 1967  pasal 2 (a) adalah “unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih  dan  segala  macam  batuan  termasuk batu-batu  mulia    yang  merupakan  endapan- endapan alam.”
Bahan  galian  tambang  digolongkan  dalam tiga golongan menurut pasal 3 ayat 1 yaitu : (a) Golongan  bahan  galian strategis; (b) Golongan galian  vital;  (c)  Golongan  bahan  galian  yang tidak  termasuk  dalam  golongan  a  atau  b. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor  11  tahun  1967,  pembagian  dalam  tiga golongan    bahan  galian  didasarkan  pada pentingnya  bahan  galian  yang  bersangkutan bagi  negara.  Bahan  galian  strategis  dalam  arti kata  “strategis”  untuk  pertahanan/keamanan Negara atau strategis untuk menjamin perekonomian negara. Bahan galian vital dalam arti dapat menjamin hajat hidup orang banyak.
Sedang  yang  tidak  dianggap  langsung mempengaruhi  hajat  hidup  orang  banyak,  baik karena sifatnya maupun karena kecilnya jumlah letakan  (deposit)  bahan  galian  itu  digolongkan kedalam golongan ketiga.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 27  Tahun  1980  pasal  1,  Batu  bara  termasuk bahan  galian  golongan  A,  yaitu  bahan  galian strategis.  Bahan  galian  lain  yang  termasuk dalam golongan A adalah: minyak  bumi,  bitumen  cair,  lilin  bumi,  gas alam; bitumen padat, aspal; antrasit, Batu bara, Batu bara muda; uranium, radium, thorium dan bahan  galian  radioaktif  lainnya;  nikel,  kobalt; dan timah.
Pasal  4  ayat  1  dan  2  menentukan  bahwa menteri  menjadi  pelaksana  dari  penguasaan negara  dan  pengaturan  usaha  pertambangan untuk  bahan  galian  strategis  dan  vital,  serta pemerintah  daerah  sebagai  pelaksana  dari penguasaan  negara  dan  pengaturan  usaha
pertambangan  untuk  bahan  galian  yang  tidak termasuk dalam kategori  vital dan strategis.
Keberpihakan  pemerintah  kepada  investor asing  nampak  pada  pasal  5  Peraturan  Pemerintah Nomor  25  Tahun  2000,  yang  menyatakan  : “Perjanjian dan komitmen internasional yang telah berlaku  dan  akan  dibuat  oleh  pemerintah  juga berlaku  bagi  daerah  otonom.”  Ketentuan  tersebut memperlihatkan betap pemerintah sangat melindungi pengusaha asing yang telah menanamkan  modalnya  di  Indonesia.  Substansi pasal  tersebut  akan  membahayakan  bagi  daerah sebab  apabila  pemerintah  pusat  mengadakan perjanjian internasional berkaitan dengan pertambangan Batu bara, maka daerah akan tunduk dengan apa yang dilakukan pemerintah tersebut.
Salah satu contohnya adalah pertambangan PT Banpu  Kitadin  sebuah  perusahaan  asing  yang dimiliki  pengusaha  asal  Thailand,  yang  berlokasi di  Desa  Kertabuana  Kec  Tenggarong  Seberang kabupaten  Kutai  Kartanegara  Provinsi  Kalimantan Timur. Sejak 24 tahun  yang lalu Desa Kertabuana merupakan  daerah  transmigrasi  yang  berhasil. Bahkan  menjadi  lumbung  padi  bagi  Kalimantan Timur.  Tetapi  karena  Pemerintah  memberikan Kuasa  Pertambangan  (KP)  Eksploitasi  KW. 96P00174/Kaltim  kepada  PT  Banpu  Kitadin  yang meliputi Desa Kertabuana sebagai areal penambangannya,  maka  lumbung  padi  harus dirubah  menjadi  areal  penambangan  Batu  bara. Pemda  Kutai  kartanegara  mengaku  tidak  bisa menolak  keputusan  tersebut  karena  ini  kemauan pemerintah pusat.

## 3.  Konflik Pemilikan lahan dengan Penduduk
Lokal  dan  meniadakan  posisi  masyarakat adat
Besarnya kekuasaan pemerintah untuk mengeluarkan ijin Kuasa pertambangan  Batu bara, mengakibatkan  secara  sepihak  pemerintah  dapat mengklaim  suatu  wilayah  sebagai  tanah  negara bebas  dan  memberikan  Kuasa  pertambangan kepada  perusahaan  tambang  Batu  bara  berakibat terampasnya wilayah hidup rakyat. Hal inilah yang memicu  terjadinya  konflik  kepemilikan  lahan dengan penduduk lokal.
Berdasarkan  pasal  16,  25,  26,  27,  dan  32  UU No.  11  tahun  1967,  hak  masyarakat  adat  tidak diakui  keberadannya  jika  perusahaan  tambang masuk.  Salah  satu  contohnya  adalah  PT  Kaltim Prima  Coal  (PT  KPC)  dengan  dasar  mengantongi KP  Batu  bara  diwilayah  Sekerat  Sekurau Kecamatan  Bengalon  Kabupaten  Kutai  Timur Provinsi  Kalimantan  Timur,  maka  mengklaim kebun  masyarakat  sebagai  areal  tambangnya  dan mengusir  masyarakat  Kutai  yang  telah  berdiam  di lokasi tersebut jauh sebelum PT KPC datang. Ganti rugi  yang  diberikan  kepada  para  pemilik  lahan hanya  sebesar  Rp.  11,-  permeter.  (Jatam  Kaltim, 2002).
4. Tumpang  tindih  lahan  dengan  sektor
lain I I n n d d u u s s t t r r i i p p e e r r t t a a m m b b a a n n g g a a n n b b a a t t u u b b a a r r a a m m e e r r u u p p a a k k a a n n i i n n d d u u s s t t r r i i y y a a n n g g l l a a p p a a r r l l a a h h a a n n / / t t a a n n a a h h . . U U n n t t u u k k m m e e n n g g e e r r u u k k b b a a t t u u b b a a r r a a d d i i p p e e r r l l u u k k a a n n k k e e t t e e r r s s e e d d i i a a a a n n a a r r e e a a l l t t a a m m b b a a n n g g y y a a n n g g s s a a n n g g a a t t l l u u a a s s . . H H a a l l i i n n i i m m e e m m i i c c u u t t u u m m p p a a n n g g t t i i n n d d i i h h p p e e r r u u n n t t u u k k a a n n l l a a h h a a n n d d e e n n g g a a n n s s e e k k t t o o r r l l a a i i n n . . S S a a l l a a h h s s a a t t u u c c o o n n t t o o h h n n y y a a
a a d d a a l l a a h h PT  Indominco  Mandiri  yang  beroperasi di  Kalimantan  Timur.  Luas  Konssesi  PT Indominco  Mandiri  seluas  :  99.922  Hektar. Tumpang  Tindih  yang  terjadi  diantaranya Hutan  lindung  :  13.469,59  Hektar,  HL. Bontang,  Kawasan  Konservasi  :  4.499,87 Hektar,  Tn.  Kutai.  Ironisnya  justru  pemerintah melegitimasinya  melalui  Perppu  No.  1  tahun 2004  yang  membolehkan  penambangan  di kawasan hutan lindung.
Bentuk
tumpang tindih dan inkonsistensi  peruntukan  lahan  adalah  di  areal pertambangan  Batu  bara  PT  Kitadin  yang beroperasi  di  wilayah  Kutai  Kartanegara Kalimantan  Timur.  Lahan  yang  sejak  24  tahun lalu  merupakan  daerah  transmigarasi,  secara sepihak  ditetapkan  pemerintah  sebagai  areal penambangan PT Kitadin  – Banpu. Pengalihan fungsi  lahan  yang  semula  sebagai  lahan persawahan  menjadi  areal  pertambangan  dan diikuti  mubazirnya  proyek  bendungan  senilai 29  milyar.  Kasus  ini    menunjukkan  adanya Tumpang tindih penggunaan lahan yang dipicu adanya inkonsistensi dalam perencanaan penggunaan lahan di Kutai Kartanegara.
5. Pelanggaran  HAM  dalam  Pengusahaan
Pertambangan Batu bara Pengusahaan  pertambangan  Batu  bara memunculkan banyak konflik dengan masyarakat  sekitar  areal  penambangan.  Dalam penyelesaian  sengketa  ini  seringkali  diwarnai dengan pelanggaran HAM. Seperti yang terjadi di  kasus  PT  KPC  dengan  masyarakat  desa sekerat  yang  mengalami  intimidasi  selama proses  ganti  rugi  lahan  kebunnya.  Kasus  PT Kideco  Jaya  Agung  perusahaan  tambang  asal Thailand  yang  beroperasi  di  Pasir  Kalimantan Timur  sarat  dengan  perampasan  tanah  adat, hutan dan kebun tanpa ganti rugi, penangkapan dan  intimidasi  terhadap  masyarakat  lokal  yang melibatkan aparat keamanan
untuk mengamankan
kepentingan
perusahaan tambang. 6. Ketiadaan konsep “Pencadangan Energi”
Kekayaan  Batu  bara  Indonesia  yang mencapai  38  milyar  ton,  sayangnya  tidak
dikelola  dengan  benar.  Perspektif  yang  dimiliki oleh pemerintah adalah : menggali dan memanfaatkan  sebesar-besarnya  bahan  tambang. Indonesia  tidak  memiliki  konsep  “Mineral reserve”,  tak  memiliki  strategi  untuk  “mengelola” agar kekayaan bahan tambangnya masih bisa digali terus  oleh  generasi  yang  akan  datang,  atau  akan lebih  panjang  umur  pemanfaatannya.  Akibatnya, dimanapun bahan galian itu terpendam akan segera digali.  Meskipun  harus  dibayar  dengan  terjadinya kemiskinan  masyarakat  sekitar  areal  tambang, kerusakan  lingkungan,  konflik  dengan  masyarakat lokal  dll.  Tentu  saja  nasibnya  tak  akan  berbeda dengan  minyak  bumi,  Batu  bara  suatu  saat  juga akan habis.

## 7. Tidak berpihak terhadap lingkungan
Beroperasinya  perusahaan  pertambangan Batu bara ternyata menimbulkan berbagai masalah lingkungan bagi kawasan disekitar areal penambangan.  Diwilayah  Kalimantan  Selatan sebagai contoh, dimana beroperasi dua perusahaan pertambangan  Batu  bara  skala  besar  yaitu  PT Arutmin  dan  PT  Adaro.  Keberadaan  dua perusahaan  tersebut  menyebabkan  puluhan  hektar sawah  rakyat  dikabupaten  Tapin  mengalami kerusakan. Begitu pula yang terjadi di Desa Muara Satui  Kabupaten  Kotabaru,  sumur-sumur  warga desa  tercemar  oleh  aktivitas  penambangan  Batu bara  sehingga  sudah  tidak  layak  lagi  dikonsumsi. Tiap tahunnya sekitar 2 km tanah masyarakat desa Satui  mengalami  longsor.  Masalah  tersebut  terjadi sebagai  akibat  aktivitas  penambangan  Batu  bara. (Gali-gali, 2000).
Kondisi  yang  harus  dihadapi  masyarakat Kalimantan  Timur  adalah  kualitas  air  sungai Mahakam  yang  menurun  sekitar  dua  hingga  tiga persen,  dihitung  dari  parameter  kualitas  air,  yang antara  lain  disebabkan  penambangan  Batu  bara. Penurunan  kualitas  air  ini  berdampak  pada  biaya kesehatan  yang  harus  ditanggung  masyarakat sekitar  Rp.  207,1  milliar  setiap  tahun.  Pada  lima tahun  ke  depan,  biaya  kesehatan  yang  harus ditanggung akibat penurunan kualitas air meningkat  menjadi  383  milliar  pertahun.  Biaya tersebut  belum  termasuk  biaya  pemulihan  kualitas lingkungan  yang  terlanjur  rusak,  menurut  Kaspoel Basran  Kepala  Bapedalda  Kalimantan  Timur. (Kompas, 9 April 2003)
8. Reklamasi lahan paska penambangan tidak dilakukan Bagi  perusahaan  tambang  yang  telah  selesai melakukan penambangan Batu bara harus melakukan  kewajiban  reklamasi  lahan.  Hal  ini sesuai  ketentuan  Pasal  30  UU  Pertambangan Nomor  11  tahun  1967  yang  secara  tegas menyatakan :
“Apabila  selesai  melakukan  penambangan dan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang
kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan  mengembalikan  tanah  sedemikian rupa  sehingga  tidak  menimbulkan  bahaya penyakit atau bahaya lainnya.”
Ketentuan diatas ternyata dalam pelaksanaannya  tidak  berjalan  efektif.  Baik perusahaan  pertambangan  Batu  bara  maupun pemerintah  tidak  mematuhi  ketentuan  tersebut. Lahan  bekas  tambang  umumnya  dibiarkan menganga  menjadi  danau-danau  beracun. Kalaupun  dilakukan  reklamasi  hanya  setengah hati,  tidak  ada  upaya  serius  untuk  memulihkan kondisi lingkungan. Hal ini terjadi karena tidak adanya  sanksi  tegas  bagi  perusahaan  tambang yang melakukan pelanggaran. Pihak pemerintah  seolah  menutup  mata  atas  perilaku perusahaan yang tidak mengindahkan kewajiban reklamasi.

## 9. Rakyat akan mudah dikriminalkan
Persoalan  yang  lain  adalah  adanya konsep  kriminalisasi  terhadap  rakyat  melalui UU  Pertambangan  untuk  meminggirkan  hak- hak  rakyat  atas  bahan  tambang,  hal  ini tercantum  dalam  pasal  32  ayat  2  UU  No.  11 tahun  1967  :  “Dihukum  dengan  hukuman selama-lamanya  tiga  bulan  dan/atau  dengan denda  setinggi-tingginya  sepuluh  ribu  rupiah, barang siapa yang berhak atas tanah merintangi atau  mengganggu  usaha  pertambangan  yang sah..” Dengan ketentuan tersebut maka hak-hak masyarakat ketika berhadapan dengan perusahaan  tambang  batu  bara  akan  sangat mudah dikalahkan.
Pengusahaan  pertambangan  Batu  bara di  Indonesia  jika  dikaji  sarat  dengan  berbagai permasalahan.  Oleh  karena  itu  perlu  kemauan politik    pemerintah  untuk  secara  serius menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi.  Penyelesaian  atas  sengketa  berkaitan dengan  penambangan  Batu  bara  hendaknya dapat memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa.  Jika  hal  ini  tidak  dilakukan  maka akan  terjadi  krisis  sosial  yang  bersumber  pada konflik pertambangan Batu bara.

## PENUTUP A. Kesimpulan
Batu  bara  yang  diharapkan  menjadi energi alternative paska minyak menipis, harus dikelola  secara  bijak,  karena  Batu  bara  seperti halnya  minyak  bumi  merupakan  energi  tak terbarukan. Pada akhirnya Batu bara akan habis seperti juga minyak bumi.
Kegiatan  pengusahaan  pertambangan Batu  bara  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari berbagai persoalan yang melingkupinya. Sedikit  dari  persoalan  yang  dapat  diungkapkan
adalah  :  (1)  Besarnya  penguasaan  Negara  atas bahan  galian  tambang  Batu  bara,  yang  kerap  kali menjadi dasar keluarnya kebijakan-kebijakan yang salah  kaprah;  (2)  Kebijakan  pertambangan  Batu bara  lebih  berpihak  pada  modal  asing,  yang akhirnya  memaksa  daerah  untuk  tunduk  pada komitmen  pemerintah  pusat  pada  perjanjian internasioanal  yang  dibuat;  (3)  Terjadinya  konflik kepemilikan  lahan  penduduk  local  dan  upaya meniadakan posisi masyarakat adapt; (4)
Terjadinya  tumpang  tindih  lahan  pertambangan Batu  bara  dengan  sector  lain;  (5)  Terjadinya pelanggaran HAM dalam pengusahaan pertambangan  Batu  bara;  (6)  Ketiadaan  konsep pencadangan  energi,  akan  mengancam  nasib  Batu bara  seperti  minyak  bumi  saat  ini;  (7)  Kebijakan pengusahaan  pertambangan  batu  bara  tidak berpihak pada kelestarian lingkungan; (8) Reklamasi  paska  penambangan  tidak  dilakukan; serta  (9)  Kebijakan  pengusahaan  pertambangan Batu  bara  akan  membuka  peluang  rakyat  mudah dikriminalkan.
Kesalahan  utama  kebijakan  dan  orientasi pertambangan Batu bara di Indonesia bermula dari ketentuan  UU  No.  11  tahun  1967  tentang Ketentuan  Pokok  Pertambangan.  Sejak  saat  itu Indonesia  memilih  politik  hukum  pertambangan yang  berorientasi  pada  kekuatan  modal  besar  dan eksploitatif.    Sehingga  regulasi  pemerintah  pada akhirnya lebih berpihak pada kepentingan modal.

## B. Saran
Persoalan-persoalan  yang  muncul  dalam pengusahaan  tambang  Batu  bara,  memerlukan langkah kongkret dari pemerintah untuk mengatasinya.  Jika  langkah-langkah  berani  tidak diambil maka akan memunculkan berbagai konflik social  dimasa  dating.  Oleh  karena  itu  pemerintah harus melakukan moratorium (penghentian sementara).  Dengan  melakukan  moratorium  maka pemerintah  diharapkan  akan  lebih  mampu  menata kebijakan dan orientasi pertambangan Indonesia di masa depan yang berpihak tidak hanya kepentingan  investasi  tetapi  juga  melindungi kepentingan  penduduk  lokal,  bangsa  kelestarian lingkungan  hidup  dan  kepentingan  generasi mendatang.
Sebagai  langkah konkrit melakukan moratorium  pertambangan,  maka  yang  harus dilakukan pemerintah adalah :
1. Penghentian pemberian perijinan baru.
Pertambangan  Batu  bara  yang  telah  dikeluarkan ijinnya  ternyata  menyimpan  persoalan  tumpang tindih  lahan  dengan  sector  lain,  serta  luasannya yang  sudah  tidak  rasional.  Oleh  karena  itu pemerintah harus menghentikan sementara pemberian  ijin  baru  sampai  dikeluarkannya kebijakan  penambangan  Batu  bara  yang  bijak  dan tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.
2. Evaluasi perijinan yang telah diberikan .  Upaya  evaluasi  terhadap  perijinan yang  telah  diberikan  sebaiknya  dilakukan secara  sistematis  untuk  seluruh  jenis  perijinan yang  ada.  Bila  langkah  ini  dilakukan  tidak mustahil  pemerintah  akan  menemukan  banyak pemegang ijin yang tidak melakukan penambangan, sehingga ijin patut dibekukan.
3. Meninggikan standar kualitas
pengelolaan  lingkungan  hidup. Pemerintah seringkali  dinilai  tidak  serius  menegakkan hukum  lingkungan  dengan  menindak  pelaku- pelaku  kerusakan  lingkungan.  Tidak  adanya sanksi  tegas  bagi  perusahaan  pertambangan Batu  bara  yang  tidak  serius  melakukan reklamasi  lahan  merupakan  fenomena  yang banyak terjadi.
4. Pembentukan lembaga Penyelesaian sengketa pertambangan . Sengketa
pertambangan  dengan  masyarakat  sekitar  areal tambang,  semakin  meningkat  dari  waktu kewaktu. Untuk menyelesaikan sengketa rakyat dengan  perusahaan  pertambangan  diperlukan suatu  pelembagaan  konflik  agar  tercapai  solusi yang  memuaskan  berbagai  pihak.  Lembaga penyelesaian sengketa pertambangan ini seharusnya  diprakarsai  oleh  Negara  dan perusahaan  tambang  melalui  resolusi  konflik. Resolusi  konflik  hanya  bisa  tercapai  jika melibatkan  semua  stake  holder  yang  berada pada  posisi  yang  sederajat.  Resolusi  konflik pertambangan  sebaiknya  dijadikan  kebijakan pemerintah,  dengan  melibatkan  fasilitatoir professional  agar  terhindar  dari  dominasi pihak-pihak  yang  bersengketa.  Kesepakatan- kesepakatan  yang  dibangun  dalam  mekanisme penyelesaian  (resolusi)  konflik  sebaiknya dijadikan  bagian  dari  re-negosiasi  kontrak, sehingga  secara  hukum  mengikat  pihak perusahaan.
5. Kebijakan  strategi  pemanfaatan sumber  daya  mineral .  Selama  ini  tidak  ada kebijakan  pemanfaatan  sumber  daya  mineral termasuk  Batu  bara  secara  bijak.  Yang  dikenal justru  prinsip  “Keruk  habis  jual  murah”. Sehingga akan mengancam ketersediaan sumber  daya  mineral  dan  Batu  bara  dimasa datang. Adanya kebijakan pengelolaan sumberdaya  mineral  dan  Batu  bara  secarea bijak,  maka  kita  akan  dapat  mengelola  sumber daya  mineral  dan  Batu  bara  yang  tidak  dapat diperbarui  tersebut  akan  lebih  panjang  umur pemanfaatannya.
DAFTAR PUSTAKA A. Literatur ---------------,  2003, Indonesia  Mineral  &  Coal  Statistics, Directorate  of  Mineral  and  Coal  Enterprises, Direktorat  General  of  Geology  and  Mineral Resources,  Ministry  of  Energy  and  Mineral Resources, Jakarta.
---------------,  2002, Menggugat  Kebijakan  Pertambangan Indonesia, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Jakarta.
HS,  Salim,  2005, Hukum  Pertambangan  Indonesia ,  Rajawali Pers, Jakarta.
Saleng,  Abrar,  2004, Hukum  Pertambangan ,  UII  Press, Yogyakarta.
Bachriadi,  Dianto,  1998, Merana  Di  Tengah  Kelimpahan.
ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat),  Jakarta.
----------------,  2002, Pemetaan  Dampak  Jalur  Hijau  PT  KPC terhadap  Masyarakat  Desa  Sekerat-Sekurau, Jaringan
Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, Samarinda. B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  11  tahun  1967  tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang  Nomor  1  tahun  1967  tentang Penanaman Modal Asing.
Undang-undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang Ketentuan Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980.

## C.
Lain-lain
Buletin Gali-gali, 7 Desember 2000. Buletin Ngerebo, Juni 2005 Kompas, 2 September 2003 Kompas, 9 April 2003