MELAWAN DOMINASI PENGUASA: WACANA DEMOKRASI DELIBERATIF UNTUK INDONESIA
Asmaul Husna
Universitas Teuku Umar Email: asmaulhusna@utu.ac.id

## ABSTRACT
Almost  twenty  one  years  Indonesia  escape  from  the  clutches  from  the  regime  of Orde  Baru,  in  fact  this  nation  does  not  necessarily  become  a  democratic  nation. The  concept  of  citizenship  embodied  in  the  fourth  principle  of  Pancasila  which should interpreted as a citizen of the owner of supreme sovereignty in a country, it misinterpreted  into  objects  which  is  influenced  by  the  wisdom  of  the  authorities, and the implementation of democracy is run solely limited to compliance with the rules and not within the framework to empower citizens. In the middle uncertainty of  finding  the  ideal  form  of  democracy,  appear  discourse  on  deliberative democracy which emphasizes the active participation of citizens through the media and  the  vocal  organizations  to  play  a  very  significant  influence  in  the  process  of establishing  the  legal  and  political  policies.  If  we  explored  it  more  deeply,  this idea looks similar to the idea of  Democracy of Pancasila which was popularized by  the  founding  fathers  of  Indonesia.  Offering  a  more  humanistic  approach, egalitarian,  and  accommodating  this  idea  seems  quite  interesting  if  it  actually implemented in Indonesia.
Keyword: Citizens, Deliberative, Democracy, Participation.

## PENDAHULUAN
Demokrasi adalah sebuah konsep yang  diperkenalkan oleh Aristoteles dan berasal dari bahasa yunani yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang  artinya  kekuasaan,  namun  rakyat  dalam  hal  ini  bukanlah  rakyat  secara keseluruhan, melainkan mereka yang berdasarkan kesepakatan formal mengontrol sumber  kekuasaan  dan  bisa  mengklaim  kepemilikan  ats  hak-hak  individu  dalam proses  pengambilan  keputusan  yang  menyangkut  dengan  urusan  publik  atau pemerintahan  (Soemarsono,  2009).  Maka  dengan  kata  lain  demokrasi  dapat diartikan  sebagai  sebuah  bentuk  pemerintahan  yang  kekuasaan  pemerintahannya itu  berasal  dari  rakyat,  untuk  rakyat,  dan  oleh  rakyat  atau  yang  berarti  juga  tiap warga  negara  berfungsi  sebagai  subjek  sekaligus  objek  dari  sebuah  sistem  itu
sendiri.  Demokrasi  Indonesia  dapat  dipahami  sebegai  suatu  mekanisme  dan  cita- cita  hidup  berkelompok  dalam  organisasi  negara  yang  menurut  Undang-Undang dasar 1945 disebut sebagai kerakyatan.
Harus diakui dalam membangun sebuah negara yang demokratis tidaklah semudah membalikkan  telapak  tangan,  pasang  surut  tentu  saja  dialami  dalam  perjalannya. Hal  ini  terbukti,  setelah  hampir  dua  puluh  satu  tahun  Indonesia  lepas  dari cengkraman  Orde  Baru  nyatanya  bangsa  ini  tidak  serta  merta  menjadi  bangsa demokrasi.  Demokrasi  yang  terjadi  saat  ini  masih  sebatas  pemaknaan  simbol ketimbang  makna  subtantifnya.  Maka  wajar  jika  kemudian  muncul  istilah demokrasi  prosedural,  dimana  konsep  demokrasi  banyak  disalah  gunakan  dan hanya  dijalankan  sebatas  pemenuhan  aturan  main  semata  dan  bukan  dalam kerangka memberdayakan warga negara (Fatkhurohman, 2010).
Sebagai contoh tuntutan keterlibatan warga negara dalam ajang rutin lima tahunan untuk memilih wakil rakyat yang nyata-nyata tidak lagi responsif terhadap aspirasi mereka justru mengakibatkan warga negara menjadi semakin apatis dan cenderung skeptis  terhadap  kehidupan  politik  yang mewujud  dalam  bentuk  Golput  serta  dan bentuk-bentuk  keputus  asaan  lain.  Padahal  yang  diharapkan  warga  negara sesungguhnya  ialah  praktik  demokrasi  yang  merasuk  hingga  ranah  substansial, layaknya aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya dan bukan hanya pada ranah politik saja  (Priyono,  2014).  Indonesia  sebagai  negara  yang  bersistem  pemerintahan demokrasi  dan  berazaskan  pancasila,  maka  sudah  sepantasnyalah  pemerintah berkewajiban  memfokuskan  perhatiannya  kepada  kepentingan  warga  negaranya dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  ekonomi  yang  merata  dan  adil, mengingat merekalah pemilik kekuasaan tertinggi sesungguhnya.
Di  tengah  kegamangan  pencarian  bentuk  demokrasi  ideal  bagi  Indonesia  dan minimnya  ruang  publik  yang  mampu  menampung  aspirasi  warga  negara,  muncul gagasan menarik mengenai demokrasi deliberatif. Dimana pada konsep demokrasi deliberatif  menekankan  peran  serta  warga  negara  melalui  media  dan  organisasi yang  vokal  untuk  memainkan  pengaruh  yang  sangat  signifikan  dalam  proses pembentukan  hukum  dan  kebijakan  politik  yang  ada.  Secara  tidak  langsung
gagasan  ini  tampak  serupa  dengan  gagasan  demokrasi  pancasila  yang  sempat dipopulerkan  oleh  para founding  fathers Indonesia  di  masa  lampau.  Hal  inilah yang  kemudian  menjadikan  gagasan  demokrasi  deliberatif  ini  menarik  untuk dieksplorasi  lebih  dalam  yang  kemudian  akan  dibandingkan  dengan  gagasan demokrasi pancasila yang sejatinya telah dimiliki oleh Indonesia. Selanjutnya juga akan  dibahas  mengenai  pemafaatan  media  dalam  menunjang  partisipasi  politik aktif di Indonesia saat ini.

## DEMOKRASI DELIBERATIF MILIK HABERMAS
Demokrasi  deliberatif  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  J.M  Bassette  yang kemudian  dipopulerkan  dan  dikembangkan  oleh  Jurgen  Habermas  dalam  rangka merevitalisasikan  kembali  pemikiran  ataupun  esensi  mengenai  konsep  hukum, negara  dan  demokrasi  yang  mana  pada  masa  itu  sangat  didominasi  oleh  paham radikal milik John Locke dan Rousseau. Dimana John Locke dengan paham liberal memandang  hukum  dan  negara  secara  utilitaristik  sebagai  lembaga  yang  wajib menjamin  kebebasan  dan  kebutuhan  warga  negaranya.  Sedangkan  Rousseau memandang  hukum  sebagai  ekspresi  kehendak  umum,  kehendak  suci  rakyat. Republikanisme menegaskan bahwa negara tidak dapat berdiri jika hanya dianggap sebagai  sarana  pelayanan  kebebasan  individual,  melainkan  negara  juga  berhak menuntut  komitmen  dan  pengorbanan  dari  warga  negara.  Sehingga  mengabdikan diri pada negara diibaratkan sebagai sebuah tugas suci (Habermas, 1998).
Kata  deliberatif  sendiri  berasal  dari  kata  dalam  bahasa  Latin deliberatio yang memiliki  arti  konsultasi,  menimbang-nimbang,  atau  proses  musyawarah (Hardiman,  2009).  Gagasan  deliberatif  ini  sebenarnya  merupakan  sebuah  jalan guna  merealisasikan  demokrasi  yang  sesungguhnya.  Menurut  pandangan Habermas  sebuah  negara  hukum  tidak  dapat  diperoleh  maupun  dipertahankan tanpa  adanya  proses  demokrasi  yang  radikal,  karena  dalam  demokrasi  deliberatif sendiri terdapat tiga prinsip utama yaitu deliberasi, reasonableness , dan kesetaraan kedudukan.
Proses demokrasi baru bisa dikatakan deliberatif apabila pembentukan kebijakan- kebijakan  publik  diuji  dan  diperdebatkan  terlebih  dahulu  melalui  diskursus  atau konsultasi  di  ruang  publik,  sehingga  semua  pihak  yang  terkait  memiliki  peluang dan  kebebasan  yang  sama  dalam  menyampaikan  argumentasi,  pertimbangan,  dan gagasannya  secara  terbuka  (Habermas,  1989).  Dengan  demikian  upaya  ini diharapkan  dapat  meminimaisir  munculnya  kepentingan  mayoritas  yang mendominasi seluruh kebijakan yang cenderung menguntungkannya. Atau dengan kata  lain  demokrasi  deliberatif  adalah  menekankan  legitimasi  dari  proses  politik pada  kegiatan  dialog  dan  partisipasi  politik  warga  negara  dalam  upaya pengambilan keputusan publik dan bukan pada hasil yang dicapai.
Dalam  gagasan  demokrasi  deliberatif,  negara  tidak  lagi  perlu  menentukan kebijakan  publik  dan  politik  lainnya,  tetapi  warga  negaralah  yang  memainkan pegaruhnya  melalui  media  dan  organisasi  yang  vokal  secara  signifikan  agar kebijakan  dipersiapkan  dan  diarahkan  secara  diskursif  (Suhelmi,  2001).  Namun bukan  berarti  warga  negara  dapat  megintervensi  langsung  ruang  publik  ke  dalam sistem politik yang ada, melainkan peran politik yang aktif dari warga negara guna membangun  opini  mereka  sendiri  secara  publik  dalam  mengontrol  dan mengendalikan  arah  pemerintahan  secara  tidak  langsung  melalui  diskursus- diskursus.
Dalam  demokrasi  liberatif  kekuasaan  komunikatiflah  yang  memegang  peranan penting. Dimana kekuasaan ini terbentuk melalui forum diskusi  publik dan diakui secara  faktual  atas  klaim-klaim  keseluruhan  yang  terbuka  terhadap  kritik  dan dicapai  secara  diskursif  (Hardiman,  2009).  Dengan  begitu  demokrasi  deliberatif akan  menghasilkan  komunikasi  dua  arah  antara  penguasa  dengan  warga  negara yang  kemudian  akan  melunturkan  dominasi  di  dalamnya.  Pada  tahap  ini  konsep demokrasi  dan  kedaulatan  rakyat  akan  menjadi  jauh  lebih  bermakna,  di  mana rakyat  mempunyai  hak  untuk  selalu  mengintervensi  negara  dalam  proses pembuatan kebijakan publik.
Berdemokrasipun  bukan  lagi  sekedar  proses  pengabilan  keputusan  di  parlemen, melainkan  juga  dalam  proses  penyusunan  anggaran,  kritik  terhadap  pemerintah,
dan  menyalurkan  aspirasi.  Oleh  karena  itulah  warga  negara  dituntut  aktif  dalam menyelesaikan  persoalan  pembangunan  secara  aktif.  Karena  itulah  logika pengambilan  kebijakan  publikpun  juga  harus  mulai  bergeser  menjadi  logika partisipatoris.

## INDONESIA DAN DEMOKRASI
Jauh  sebelum  era  reformasi  di  mulai,  Indonesia  sesungguhnya  telah  menganut sistem  demokrasi  pancasila  sebagai  betuk  pemerintahannya,  meskipun  dalam perjalanannya  cenderung  tampak  layaknya  pemerintahan  otoriter.  Demokrasi pancasila  sendiri  ialah  demokrasi  yang  berdasarkan  pada  kedaulatan  rakyat  yang dijiwai  serta  dintegrasikan  dengan  sila-sila  yang  telah  dituangkan  para founding fathers dalam  pancasila  seperti  yang  termaktumkan  dalam  pembukaan  Undang Undang  Dasar  1945.  Hal  ini  memiliki  arti  bahwa  dalam  menggunakan  hak-hak demokrasi para warga negara haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan  sesuai dengan  martabat  dan  harkat  kemanusiaan,  selain  itu  juga  haruslah  menjamin  dan memperkokoh  persatuan  bangsa  dan  harus  dimanfaatkan  untuk  mewujudkan keadilan sosial (Madjid, 2003).
Asas-asas  dari  demokrasi  pancasila  sendiri  terbagi  menjadi  tiga  bagian.  Pertama, asas  kerakyatan  yang  memiliki  makna  bahwa  rakyat  adalah  pemangku  dan penegak  kedaulatan  (kekuasaan)  tertinggi  di  dalam  negara,  sehingga  aspirasi rakyat  hendaknya  menjadi  pusat  pertimbangan  dalam  menetapkan  kebijakan negara.  Kedua,  asas  hikmat  kebijaksanaan  yang  memiliki  makna  bahwa  seorang pemimpin  hendaknya  bersikap  dan  bertindak  bijaksana,  adil,  dan  mengayomi. Ketiga,  asas  permusyawaratan  yang  memiliki  makna  bahwa  wakil  rakyat  yang dipilih  dari  dan  oleh  rakyat  melalui  Pemilihan  Umum  wajib  melaksanakan musyawarah untuk menetapkan sebuah kebijaksanaan (Syam, 2003).
Dengan  demikian  secara  tidak  langsung  sistem  demokrasi  pancasila  yang  dianut Indonesia sejak era orde baru sejatinya selaras dengan gagasan demokrasi liberatif
milik Habermas. Dimana kedua gagasan ini percaya bahwa demokrasi harus benar- benar  mengutamakan  musyawarah  dan  keberadaan  warga  negara  dalam  proses pembentukan  kebijakan  politis  yang  berkenan  dengan  kepentingan  publik  secara diskursif-argumentatif guna mencapai kata mufakat.
Namun, tentu saja kenyataan yang terjadi di lapangan tidaklah seindah dalam teori- teori  yang  dituiskan  oleh  filusuf  dalam  buku-bukunya.  Demokrasi  di  Indonesia masih terbatas pada persoalan pemilihan umum, partai politik, parlemen, dan hal- hal yang seputaran itu saja tanpa pernah menyentuh diskursus mengenai demokrasi di ruang informal. Praktis kebijakan yang dihasilkan oleh aktor-aktor legislatif dan eksekutif yang berorintasi pad state-centrist (Priyono, 2014) .
Bahkan  konsep  kerakyatan  yang  dituliskan  dalam  sila  keempat  pancasila  yang seharusnya  diartikan  sebagai  warga  negara  pemilik  kedaulatan  tertinggi  dalam sebuah  negara,  justru  disalah  artikan  menjadi  objek  yang  dipengaruhi  oleh kebijaksanaan  penguasa,  sedangkan  demokrasi  dijalankan  dalam  bentuk permusyawaratan  yang  diwakili  oleh  segelintir  individu  dan  seringkali  tanpa mendengarkan aspirasi rakyat.
Warga  negara  tidak  benar-benar  paham  mengenai  hak  dan  kewajiban  mereka dalam  konsep  demokrasi.  Padahal  posisi  mereka  sungguh  krusial  sebagai  bagian dalam  negara  berdemokrasi  yang  memiliki  cita-cita  mensejahterakan  warganya. Sistem  pemerintahan  dan  kebijakan  publik  seharusnya  tidak  melulu  diatur  oleh mereka  yang  duduk  di  kursi  parlemen  dengan  mengatas  namakan  diri  sebagai wakil rakyat, akan tetapi seharusnya juga melibatkan peran warga negara di dalam perumusannya.  Namun  kenyataannya  peran  itu  hanya  sampai  pada  partisipasi perayaan lima tahunan semata.
Dengan  kegagalan  yang  dihadapi,  bukan  berarti  negara  harus  dibubarkan  begitu saja melainkan negara hukum dan konstitusi harus tetap ada sebagaimana adanya. Akan tetapi kanal-kanal komunikasi dalam negara hukum harus dibuka, sumbatan- sumbatan dihilangkan, parlemen diharapkan semakin mendengar, media berbicara semakin  lantang  dalam  mengontrol  penyimpangan  hingga  menghasilkan  wacana
yang fair (Hardiman,  2009).  Dengan  demikian,  prinsip-prinsip  negara  hukum harus  tetap  ada  sehingga state dan society memiliki  perbedaan  yang  nyata  siapa yang  dipimpin  dan  siapa  yang memimpin.  Karena  sesungguhnya  demokrasi  yang diperankan  bukan  demokrasi  langsung,  melainkan  hanya  kontrol  diskursif  atas kinerja aktor legislatif dan eksekutif dari sebuah negara.
Negara  harus  benar-benar  bisa  menjamin  serta  mengakomodasikan  aktifitas demokrasi  yang  sehat  bagi  warga  negaranya.  Adanya  partisipasi  akan mentransformasikan  posisi  individu  menjadi  warga  negara  yang  demokratis, dimana  mereka  dapat  mengklarifikasikan  dan  memperjelas  kebutuhan  dan kepentingannya  secara  lebih  terbuka  serta  meningkatkan  kesadaran  dan ketrampilan  politik  mereka  (Habermas,  1989).  Selain  itu  partisipasi  juga  akan mendorong  warga  negara  untuk  lebih  percaya  terhadap state serta  menumbuhkan rasa  tanggung  jawab  untuk  turut  serta  mewujudkan  kemajuan  bersama.  Karena sejatinya  partisipasi  tidak  cukup  hanya  dilakukan  segelintir  orang  yang  duduk dalam  lembaga  perwakilan  karena  institusi  dan  orang-orang  yang  duduk  dalam lembaga  perwakilan  seringkali  mengggunakan  politik  atas  nama  kepentingan rakyat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri.
Harus  disadari  benar  bahwa  perwakilan  saat  ini  tidak  lagi  bisa  diharapkan  guna menampung  usulan  minoritas  maupun  mengesahkan  pengakuan  terhadap pluralitas,  melainkan  harus  bertransformasi  menjadi  media  publik  dalam  upaya penegasan  partisipasi  dalam  perusyawaratan  yang  kemudian  memberikan state wewenang  sebagai  penyangga  legalitas.  Karena  sejatinya  permusyawaratan merupakan afirmasi penegasan otoritas individu untuk berbagi pemaknaan dengan memanfaatkan  kolektivitas  sebagai  ruang  yang  dinamis  yang  kiraya  dapat menghilangkan gap dan melunturkan dominasi yang ada sebelumnya. Atau dengan kata lain sudah saatnya Indonesia mulai melakukan refleksi dan desain ulang atas pemaknaan konsep permusyawaratan.

## MEDIA BARU, HARAPAN BARU
Di  tengah  kegamagan  warga  negara  mencari  ruang  publik  yang  benar-benar mampu  menghasilkan  wacana  yang fair dalam  negara  demokrasi,  kemajuan teknologi  dan  informasi  komunikasi  seolah  membuka  harapan  baru  mengenai  hal tersebut.  Internet  dengan  daya  jangkau  dan  kecepatan  yang  dimilikinya  telah menjelma  sebagai  sumber  utama  informasi  bagi  kebanyakan  orang  di  berbagai belahan  dunia.  Internet  menciptakan  terbentuknya  masyarakat  yang  melek  akan informasi,  sebuah well-informed  citizenry (Lee,  2011).  Dimana  dalam  hal  ini internet juga telah bereran dalam mendidik warga negara tentang apa itu demokrasi dan  membantu  mereka  tetap up  to  date dengan  apa  yang  terjadi  dalam pemerintahan.
Tidak  hanya  itu,  internet  juga  menawarkan  perubahan  corak  komunikasi  politik dan  menguatkan  akses  partisipasi  politik  warga  negara  yang  lebih  luas  dan  lebih aktif  seperti  memungkinkan  terjadinya  debat-debat  publik,  mengkritisi  dan menganalisis  berbagai  keputusan  publik,  serta  perubahan  paradigma  pemikiran warga  negara  dalam  upaya  mengatasi  polemik  publik  secara  efisien,  efektif  dan harmonis.  Dengan  kata  lain,  internet  berperan  vital  dalam  mempercepat perwujudan  demokrasi  yang  sesungguhnya.  Penyebaran  informasi  gratis  melalui internet  telah  mendorong  kebebasan  berpendapat,  berekspresi,  berserikat, peningkatan pengetahuan serta keterlibatan warga negara dalam ranah politik serta terbangunnya peradaban  baru umat  manusia. Internet  adalah perpanjangan tangan demokrasi  yang  nenawarkan  konsep  ruang  publik  gaya  baru  yang  lebih  luas  dan mudah  diakses  masyarakat  dengan  media  baru  sebagai  variabel  penting  di dalamnya (Jafarkarimi, 2014).
Media  sosial  dengan  berbasis  internet  memiliki  perbedaan  yang  cukup  signifikan dari  segi  karakteristik  dengan  media  konvensional,  baik  dalam  hal  isi,  fungsi, institusi,  maupun  aksesbilitasnya.  Dalam  konteks  isi,  media  baru  diketahui memiliki karakteristik cepat, informatif, tidak terbatas, transparan, konvergen, dan global. Dalam konteks fungsi, media baru lebih dapat menembus semua kalangan dengan akses yang lebih universal. Dalam konteks institusi, media baru cenderung terdesentralisasi, virtual, dan fleksibel. Dan dalam konteks aksesibilitasnya, media
baru cenderung lebih interaktif, bebas, dan setara (Nurudin, 2012). Ketika konsep mengenai  demokrasi  digambarkan  dengan  nilai-nilai  kesetaraan,  toleransi  atas perbedaan,  kebebasan,  partisipasi,  serta  perlindungan  atas  hak  asasi,  maka  hal itu semua dapat terakomodir dengan sempurna dalam media baru.
Media  baru  juga  disebut-sebut  memiliki  watak  partisipatoris  karena  dirancang untuk memungkinkan setiap individu menjadi memiliki peluang  keterlibatan yang sama  sebagai  pencipta  sekaligus  penikmat  yang  lebih  independen  dengan memberikan  ruang  bebas  yang  ditopang  prinsip  kesetaraan.  Dimana  media  sosial mengembangkan  tiga  jenis  partisipasi.  Pertama,  partisipasi  kebijakan  untuk mendukung atau menentang kebijakan seperti konsultasi online, survei dan polling online ,  voting  elektronik,  hingga  referenda.  Kedua,  partisipasi  politik,  yaitu  guna mempengaruhi  proses  pembuatan  kebijakan  dan  keputusan  politik.  Terakhir, partisipasi  sosial  yaitu  peningkatan  modal  sosial  seperti  solidaritas  atau  petisi publik, misalnya melalui apa yang disebut Web 2.0. Dengan kemampuan tersebut maka  tidak  salah  jika  kemudian  muncul  istilah  bahwa  media  baru  diibaratkan layaknya jantung dari sistem demokrasi (Towner, 2013). Dengan demikian media baru  juga  telah  bertransformasi  menjadi  fasilitator  guna  terjalinnya  hubungan komunikatif yang lebih dekat antara warga negara dengan state .
Partisipasi  politik  online  di  Indonesia  dalam  beberapa tahun  belakangan  memang meningkat  pesat,  bahkan jika  ditelisik lebih  dalam  tepatnya  dua  puluh  satu  tahun silam  nyatanya  media  baru  bahkan  memiliki  peran  yang  cukup  penting  dalam upaya  penggulingan  Rezim  Orde  Baru.  Dima  setidaknya  dua  tahu  terakhir  masa pemeritahan  Presiden  Soeharto,  internet  digunakan  secara  luas  oleh  kelompok oposisi  dari  golongan  kelas  menengah  dan  golongan  pro-demokrasi  untuk menyiasati  sensor  media  oleh  tirani  (Sen,  2000).  Para  aktivis  pro-demokrasi menggunakan  internet  guna  merencanakan  pergerakan  yang  berujung  pada takluknya rezim otoriter masa itu.
Namun  tampaknya  pergerakan  kolektif  dan  partisipatif  warga  negara  sebesar  itu mandeg di tahun 1998. Di masa era ini, meskipun Indonesia menduduki peringkat cukup tinggi dalam hal akses media sosial, nyatanya hal ini tidak dibarengi dengan
peningkatan  kualitas  demokrasi,  baik  dari  segi  jenis  informasi  maupun  dampak serta  pengaruh  politik  yang  muncul.  Tampaknya  bangsa  Indonesia  terlalu  terbuai dengan  kemudahan  yang  ditawarkan  oleh  media  baru.  Kemudahan  untuk  sekadar memposting  informasi  ataupun  membagikan  pesan-pesan  politik  melalui  media baru,  membuat  orang-orang  lebih  peduli  dengan  realitas  layar  dari  pada  fisik (Supelli,  2010). Setiap  orang  degan  mudah  melempar  argumen  dan  berkomentar mengenai bermacam-macam persoalan, tetapi tidak ada seorangpun yang bersedia terlibat langsung dalam gerakan politik yang nyata atau bahkan sedikit saja merasa memiliki tanggung jawab di dalamnya.
Fenomena  ini  disebut  dengan political  passivity ,  yaitu  ketika  warga  negara memiliki harapan-harapan yang tinggi terhadap pemerintah namun enggan terlibat dalam aksi politik, sebagian warga negara bahkan mengambil bagian dalam politik seperti  yang  dilakukan  dalam  olahraga  atau  musik,  yaitu  dengan  menjadi  fans ketimbang  peserta  (May,  2008).  Publik  terjebak  kedalam  pemberdayaan  semu, dimana setiap orang mengira opini yang ia lontarkan dan sebar seluaskan memiliki dampak bagi kebaikan bersama, padahal hal itu hanya mengambang di sudut maya. Mereka merasa sudah sangat produktif dengan apa yang mereka lakukan, padahal yang  dikerjakan  hanya  mengumpulkan  informasi,  mengomentarinya  dan meneruskannya  ke  orang-orang  lain.  Alih  alih  ingin  menghancurkan  dominasi mereka  justru  tengah  melakukan  percakapan  semu  tanpa  dialog,  ataupun  adu argumentasi  yang  menggunakan  rasio  yang  pada  gagasan  demokrasi  sangat ditekankan.  Maka  jika  demikian  fungsi  media  baru  yang  diharapkan  semula sebagai  konstelasi  ruang  publik  komunikatif  masih  jauh  dari  panggang  daripada api.

## PENUTUP
Serangan  media  baru  di  Indonesia  nampakya  tidak  dibarengi  dengan  kesadaran warga  negara  untuk  mengaktualisasikan  diri  mereka  melalui  partisipasi  politik yang lebih konkrit. Warga negara masih berkutat dalam hal mengekspresikan opini
tanpa mau mengambil bagian di dalamnya karena merasa minim pengalaman dan pemahaman  megenai  politik.  Padahal  sejatinya  warga  negara  harus  sadar  dengan benar  bahwa  sejatinya  negara  demokrasi  tidak  akan  berdiri  dengan  kokoh  bila tanpa keterlibatan warga negara di dalamnya. Tidak ada yang remeh temeh dalam forum-forum berbasis agumentasi deliberatif.
Muncul  dengan  gagasan  demokrasi  deliberatif,  Jurgen  Habermas  mengingatkan kembali bangsa Indonesia mengenai demokrasi pancasila dimana keduanya sama- sama  memandang  bahwa  partisipasi  dan  musyawarah  adalah  prinsip  utamanya. Negara  harus  benar-benar  hadir  dan  bisa  menjamin  serta  mengakomodasikan aktifitas  demokrasi  partisipatif  yang  sehat  bagi  warga  negaranya,  pengambilan kebijakan  publikpun  juga  harus  mulai  bergeser  menjadi  logika  partisipatoris. Namun  tentu  saja  bukan  berarti  warga  negara  mendapatkan  legalitas  dalam melakukan  intervensi  pada  sistem  pemerintahan  secara  bebas  tak  terkendali, melainkan  hanya  kontrol  diskursif  atas  kinerja  aktor  legislatif  dan  eksekutif  dari sebuah  negara.  Menawarkan  pendekatan  yang  lebih  humanistik,  egaliter,  dan akomodatif  tampaknya  gagasan  ini  cukup  menarik  jika  kemudian  benar-benar diterapkan di Indonesia.  Semoga bangsa ini masih mau dan mampu berbenah.

## REFERENSI
Buku
Hardiman,  B.F.  (2009). Demokrasi  Deliberatif: Menimbang  Negara  Hukum  dan Ruang  Publik  Dalam  Teori  Diskursus  Jurgen  Hubermas .  Yogyakarta: Kanisius
Habermas,  J.  (1998). The  Inclusion  of  Other:  Studies  in  Politic  Theory.

## Cambridge: MIT Press
Habermas,  J.  (1989). Between  Facts  and  Norms:  Contribution  to  a  Discourse Theory of Law and Democracy . Cambridge: MIT Press
Madjid, N. (2003). Indonesia Kita . Jakarta: Paramadina
May,  T.  (2008). The  Political  Thought  of  Jacques  Rancière:  Creating  Equality .
Edinburgh University Press.
Nurudin.  (2012). Media  Sosial  Baru  Dan  Munculnya  Revolusi  Baru  Proses Komunikasi . Buku Litera: Yogyakarta
Priyono, A.E., & Usman H. (2014). Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
Sen,  K.  &  David  H.  (2007). Media,  Culture  and  Politics  ind  Indonesia .  Jakarta: Equinox Publishing Indonesia
Soemarsono,  H.  (2009). Paradoks  Demokrasi:  Politik,  Polemik  dan  Problematik: Demokratisasi dan Relokasi Kekuatan di Indonesia . Jakarta: Indhill Co
Suhelmi,  A.  (2001). Pemikiran  Politik  Barat:  Kajian  Sejarah  Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan. Jakarta: Gramedia
Supelli,  K.  (2010).  Ruang  Publik  Dunia  Maya.  Dalam  F.  Budi  Hardiman  (ed). Ruang  Publik:  Melacak  Partisipasi  Demokratis  dari  Polis  sampai Cyberspace .  Yogyakarta: Kanisius
Syam,  M.N.  (2000). Pancasila  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  Wawasan Sosio-Kultural,  Filosofis  dan  Konstitusional .  Malang:  Laboratorium Pancasila IKIP Malang
Jurnal
Fatkhurohman,  &  Ahmad  T.W.  (2010).  Pemilihan  Umum  Sebagai  Wahana Peningkatan Kualitas Demokrasi di Indonesia. Jurnal Konstitusi Puskasi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang.
Jafarkarimi, H. et al. (2014). The Impact of ICT on Reinforcing Citizens’ Role in Government  Decision  Making. International  Journal  of  Emerging Technology and Advanced Engineering. Vol.4 January
Lee, C.P. et al.  (2011). Testing the Development and Diffusion of E-Government and E-Democracy: A Global Perspective. Public Administration Review. Vol 71, May/June.
Towner,  T.L.  (2013).  All  Political  Participation  Is  Socially  Networked?  New Media and the 2012 Election . Social Science Computer Review. Vol. 31