Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id Website: http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin

## TANGGUNG JAWAB PIHAK PT. PEGADAIAN (PERSERO)TERHADAP HILANGNYA BARANG GADAI DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLIMBING KOTA MALANG

## (RESPONSIBILITY OF PT. PEGADAIAN (PERSERO) AGAINST LOSS OF
POSTAGES IN PT. PEGADAIAN SHARI’AH PAWNSHOP BLIMBING BRANCH MALANG CITY)
Yolanda Resti Paulina 1) ; Amri Rahayu Suprayitno Putri 2) ; Shofa Efita Karuniahaj 3 ; Hafidh Arighi 4) ; Muhammad Zaki 5)
1 Universitas Airlangga dan Indonesia; 2 Universitas Airlangga dan Indonesia; 3 Universitas Airlangga dan Indonesia ; 4 Universitas Airlangga dan Indonesia;
5 Universitas Airlangga dan Indonesia yolanda.resti.paulina-2020@fh.unair.ac.id 1 ; amri.rahayu.suprayitno- 2020@fh.unair.ac.id 2 ; shofa.efita.karuniahaj-2020@fh.unair.ac.id 3 ; hafidh.arighi- 2020@fh.unair.ac.id 4 ; mhammdzaki@gmail.com 5 Article
Abstract
Keywords: Responsibility, Settlement Method, Pawn Tanggung Jawab, Cara Penyelesaian, Gadai PT.  Pegadaian shari’ah (Persero)  is  one
of the places to provide loan funds on the basis  of  the  law  of  pawning,  with  the condition  that  there  is  the  delivery  of movable  objects  which  are  used  as collateral  for  the  pledge  from  the customer  to  PT.  Pegadaian shari’ah
(Persero). This pawn is regulated in book
Article History:
Received: May, 13, 2022 Reviewed: July, 7, 2022 Accepted: July, 9, 2022 Published: July, 16, 2022
DOI:
10.30762/qawanin.v6i1.3
II Title 20 article 1150 of the Civil Code. The  pawned  object  must  be  with  the pawnbroker  as  long  as  the  pawnbroker has  not  been  able  to  repay  the  loan,  and the pawnshop has a great responsibility to take  care  of  the  pawned  goods.  If  the pledged  goods  are  damaged  or  lost,  then the pawnbroker must provide compensation  to  the  injured  party  by claiming to insurance. The purpose of this study is to find out how  the responsibility of the Pawnshop to the lost collateral and find  out  how  to  solve  the  problem  of  the debtor's demands on the lost collateral at
PT.  Sharia  Pawnshop  (Persero)  Blimbing Branch,  Malang  City.  The  results  of  the study are that if there are cases of damage or  loss  of  collateral  during  the  pawn process,  then  the  PT. Pegadaian  Syariah (Persero)  is  responsible  for  the  damaged or lost collateral. In providing compensation,  PT.  Pegadaian  Syariah (Persero) must be based on the provisions that have been regulated in the Pawnshop Work Order book which regulates how to provide  compensation  if  the  collateral  is lost, such as conducting prior consultations with the debtor until there is an arrangement for an insurance claim so that  no  one  is  harmed  from  both  sides parties. PT.  Pegadaian  syariah ( Persero) merupakan  salah  satu  tempat  pemberian pinjaman uang berdasarkan dasar hukum gadai,  dengan  ketentuan  terdapatnya penyerahan  barang- barang  beranjak yang  dijadikan  selaku  barang  agunan gadai dari pelanggan pada PT. Pegadaian  syariah(  persero).  Gadai  ini diatur  dalam  buku  II  Titel  20  bab  1150 KUHPerdata. Barang gadai wajib diantara pada pemegang gadai sepanjang donatur gadai belum sanggup melunaskan pinjamannya,  serta  pihak  pegadaian memiliki tanggung jawab yang besar buat
melindungi barang- benda gadai itu. Bila beberapa  barang  agun  itu  cacat  atau lenyap,  hingga  pihak  pemegang  agun wajib membagikan ubah kehilangan pada pihak  yang  dibebani  dengan  metode meklaimkan  ke  asuransi.  Tujuan  riset  ini buat  mengenali  gimana  Tanggung  jawab pihak  Pegadaian  kepada  benda agunan yang  lenyap  serta  mengenali  metode penanganan  permasalahan  atas  desakan debitur kepada benda agunan yang lenyap di  PT.  Pegadaian  syariah(  persero) Cabang  Blimbing  Kota  Malang.  Hasil riset  merupakan  bila  ada  permasalahan kehancuran  ataupun  kehabisan benda agunan  sepanjang  cara  gadai  berjalan, hingga  pihak  PT.  Pegadaian  syariah( Persero)  bertanggung  jawab  atas  barang agunan  gadai  yang  cacat  ataupun  lenyap itu.  Dalam  membagikan  ganti  rugi,  PT. Pegadaian syariah( Persero) wajib bersumber  pada  pada  determinasi  yang sudah  diatur  dalam  buku  Aturan  Profesi Pegadaian  yang  menata  gimana  metode membagikan ubah rugi bila benda agunan itu lenyap semacam melaksanakan konferensi  terlebih  dulu  pada  debitur hingga  terdapat  pengurusan  ke  klaim asuransi  alhasil  tidak  terdapat  yang dibebani dari kedua koyak pihak. ©2022;  This  is  an  Open  Access  Research distributed  under  the  terms  of  the  Creative Commons Attribution License (https://Creativecommons.org/licences/by/4.0), which  permits  unrestricted  use,  distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited .
Salah  satu  badan  finansial  non  bank  serta  BUMN  di  Indonesia  yang  beranjak dalam  aspek  distribusi  pelayanan uang  pinjaman  pada  masyarata  dengan  hukum  gadai merupakan  PT.  Pengadaian(  Persero)  berlandas  syariah. Mengenai  trendnya  di Indonesia  banyak  orang  yang  penasaran  dengan  system  syariah  di  perusahaan  ini. Macam-macam program di tawarkan oleh calon pelanggan dengan syarat dan ketentuan yang ringan. Warga yang menginginkan anggaran buat penuhi keinginan hidup tiap hari atau  modal  upaya  bisa  lewat  Pegadaian.  Pegadaian  lalu  berusaha  menolong  penguasa dalam  tingkatkan  pemasukan  negeri  sekalian  tingkatkan  keselamatan  warga  dengan sediakan  pelayanan  finansial  yang  kilat,  gampang  serta  nyaman  lewat  penyaluran pinjaman buat warga biasa dan para wiraswasta.
PT.  Pegadaian  ialah  badan  yang  melaksanakan  upaya  di  aspek  gadai  serta fidusia, bagus dengan  cara konvensional ataupun syariah, serta pelayanan  yang lain di aspek finansial cocok dengan determinasi peraturan perundang- undangan paling utama buat  warga  berpendapatan  menengah  ke  dasar,  upaya  mikro,  upaya  kecil,  serta  upaya menengah. 1 Sosialisasi  tentang  pengembangan  perusahaan  ini  terus  dilakukan  karena banyak  orang  awam  tentang  bedanya  system  yang  dilakukan.  Mekipun  di  dalam naungan Dirut yang sama tapi, untuk pegadaian basis syar’i masih sedikit outlet yang di buka karena pikiran masyarakat lebih condong ke umum.
Ada pembeda tentang aturan di basis syar’i ini yaitu car a ambil modal upayanya. Modal pegadaian ialah didapat dari kekayaan Negeri yang dipisahkan dari perhitungan pemasukan  berbelanja  Negeri,  dan  tidak  memberi  atas  saham- saham  modal.  Pangkal anggaran lain merupakan partisipasi pinjaman dari Bank Indonesia serta bank yang lain. Uang  Pangkal  juga  masuk  di  prinsip  ambil  upaya  tapi  tidak  banyak,  karena  diitung hanya 1 tahun sekali per pelanggan. Nama lain dari baiaya admin itu ialah biaya titip. Sebelum melakukan kesepakatan transaksi keduanya ada berbagai syarat yang harus di penuhi agar tidak ada miskomunikasi.
Terdapatnya  suatu  akad  agun  bila  diamati  dari  karakternya  ialah  akad  yang konsensual,  ialah  terdapatnya  ciri  tangan  dalam  akad  angsuran  antara  debitur  serta kreditur  tidak  menimbulkan  debitur  bisa  menarik  angsuran  melainkan  wajib  penuhi
1 Y. Sri Susilo, dkk. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Salemba Empat. 2000.
syarat- syarat  pencabutan  terlebih  dulu. 2 Sistem  gadai  untuk  wiraswasta  amat  besar buat  menghidupkan  usahanya,  sebaliknya  pada  umumnya  orang  dagang  kecil pedagang, orang dagang menengah, orang dagang  grosir tidak mempunyai tanah buat dijaminkan dengan hipotik 3 .
Dengan  adanya  perjanjian  tersebut  dinyatakan  bahwa  PT.  Pegadaian  syariah (Persero)  mempunyai  kewajiban  penuh  atas  barang  yang  digadai  oleh  nasabah  untuk menjaga  dan  merawat  barang  jaminannya  jaminannya  sampai  benda  itu  diambil  dan ditebus lagi oleh pelanggan.

## KAJIAN TEORI

## Asas-Asas Perjanjian
Suatu  perjanjian dimuat di pasal  1313  KUHPerdata  yang  menjelaskan  bahwa perjanjian  merupakan  perbuatan  antara  satu  orang  atau  lebih  yang  mengikat  dengan satu orang atau lebih di dasari dengan surat perjanjian/bukti perjanjian.
Asas  hokum  yang  dilaksanakan  dalam  suatu  perjanjian  tersebut  adalah  asas kebebasan berkontrak, konsesualisme, kepastian hokum, itikad baik, kepribadian.

## Syarat-syarat Perjanjian
Pasal  1320  ayat  1  KUHPerdata  menyebutkan  berbagai  syarat  suatu  perjanjian yaitu 34 :
1. sependapat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan guna membuat sesuatu perikatan
3. Sesuatu Perihal Tertentu
4. Sesuatu karena yang halal sesuai dengan syariah agama islam

## Wanprestasi dan Akibatnya
Wanprestasi  merupakan  kondisi  yang  tidak  terpenuhinya  peranan  berprestasi oleh debitur yang sudah diperjanjikan sebab kesalahannya sendiri dan debitur tidak dalam kondisi memaksasedangkan prestasinyasudah dapat ditagih 5 .
2 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Pokok Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok HukumJaminan dan Perorangan, Yogyakarta, Liberty. 1980
3 Asyhadie, Z. Hukum Jaminan di Indonesia:Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah. Depok. PT Raja Grafindo Persada. 2018
4 Subekti, R & Tjitrosudibio, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta Timur. PT Balai Pustaka (Persero). 2014
Dalam Pasal 1267KUHPerdata, pihak kreditur bisa menuntut pihak debitur yang teledor dengan memilah beberapakemungkinan tuntutansebagai berikut 6 :
1. perjanjian akad.
2. perjanjian akad diiringi ganti rugi.
3. Ubah rugi saja.
4. Pemutusan akad.
5. Pembatalan akad diiringi ubah rugi.

## Berakhirnya Perjanjian
Pada biasanya akad hendak musnah bila tujuan dari akad sudah digapai. Akad bisa lenyap apabila 7 :
a. Tujuan dari akad sudah digapai serta tiap- tiap pihak telah memenuhi kewajibannya ataupun prestasinya.
b. Akad lenyap sebab tetapan hakim.
c.  Salah  satu  pihak  memberhentikan  akad  dengan  mencermati  kebiasaan- kebiasaan setempat terutama dalam waktu durasi pengakhiran.
d. Para pihak akur memberhentikan akad yang lagi berjalan, misalnya salah satu pihak wafat bumi hingga akad hendak lenyap.
e. Sudah lewatnya durasi akad yang telah didetetapkan bersama.
f. Akad selesai bagi batasan waktu yang ditentukan undang- undang

## Hukum Jaminan
Agunan  merupakan  suatu  yang  diserahkan  oleh  kreditur  buat  memunculkan keyakinan kalau debitur  hendak penuhi peranan  yang bisa ditaksir dengan uang  yang muncul dari sesuatu perjanjian.
Asas  hukum  jaminan  meliputi: asas  publisitas,  asas spesialitas  dan  asa  tidak dapatdibagi-bagi.
5 Kusumastuti, D., Supriyanta., & Sutiyo,. Implementation Of Fiducia Security Execution In Indonesia: In Prespective  Of  Principle  Justice. - Palarch’s  Journal  Of  Archaeology  Of  Egypt/Egyptology, (Online),  Vol  18  No.  3,  236-247,  (https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5093), 2021, diakses pada tanggal 11 Desember 2021.
6 Ibid
7 Ibid
Jenis agunan ada  2  meliputi:  jaminan  kebendaan  dan  perorangan. 8 Agunan kebendaan  ialah  agunan  yang  berbentuk  total  atas  sesuatu  barang  dengan  identitas memiliki  ikatan  langsung  drngan  debitur,  bisa  dipertahankan  kepada  siapapun  serta senantiasa  mengikuti  bendanya  serta  bisa  diperalihkan  misalnya  hipotik,  gadai,  hak kewajiban, dan lain- lain. Sebaliknya agunan perorangan merupakan orang ketiga yang menanggung  pengembalian  duit  pinjaman,  bila  pihak  peminjam  tidak  sanggung mengembalikan pinjamannya.

## Gadai
Gadai  ialah  agunan  dengan  mengusai  bendanya  untuk  kreditur  hendak  lebih nyaman  sebab  mengenang  pada  barang  bergerak  gampang  buat  dipindahtangankan dalam maksud dijual lelang, bila debitur wanprestasi, meski gampang buat mengubah nilainya 9 .
Gadai di beri aturan kepemerintahan atas dasar hokum yang nyata. Diuraikan di aturan hokum Undang-Undang RI. Dasar hukum gadai diatur dalam hukum Peraturan Penguasa  No  103  Tahun  2000  mengenai  Industri  Biasa(  Perum)  Pegadaian.  Tubuh hukum  Industri  Biasa(  Perum)  pegadaian  sudah  ditukar  enjadi  Industri  Perseroan( Persero). 10
Metode  terbentuknya  gadai  pada  barang  beranjak  berbadan  merupakan terdapatnya  akad  agun  serta  penyerahan  barang  agunan.  Terbentuknya  gadai  pada piutang  atas  membawa(  aantoonder)  merupakan  terdapatnya  akad  gadai  serta terdapatnya  penyerahan  pesan  fakta  angsuran.  Terbentuknya  gadai  pada  piutang  atas merujuk(  aanorder)  merupakan  terdapatnya  akad  agun  serta  Terdapatnya  endosemen yang diiringi dengan penyerahan suratnya.
Hak  gadai  hendak  selesai  sebab  hapusnya  perjanjian  esensial,  Sebab  barang gadai pergi dari kewenangan pemegang gadai, sebab musnahnya barang gadai, Sebab penyalahgunaan barang gadai, sebab kreditur membebaskan barang gadai dengan cara
8 Ibid
9 Usman, Rachmadi. Hukum Kebendaan. Jakarta : Sinar Grafika. 2013.
10 Buku  Panduan  PT.  Pegadaian. Pedoman  Pengendalian  Gratifikasi. Jakarta  Pusat.  PT.  Pegadaian (Persero). 2014

## ikhlas serta sebab penerapan eksekusi
11 .

## METODOLOGI
Metode pengambilan data ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. metode  yuridis  empiris  ialah  sesuatu  tata  cara  pendekatan  yang  mempraktikkan  pada filosofi  hukum  serta  ketentuan  hukum  yang  berhubungan  dengan  kasus  yang  diteliti berikutnya  dihubungkan  dengan  tanggung  jawab  PT.  Pegadaian(  Persero)  mengenai gimana  bila  berlangsung  kerusakan  serta  kehabisan  benda  gadai  di  PT.  Pegadaian syariah(  Persero)  Cabang  Blimbing  Kota  Malang. Teknik  dalam  penelitian  ini menggunakan  observasi,  wawancara  beserta  jumlah  data  nasabah  yang  telah kehilangan atau mengalami kerusakan pada barang jaminannya.
Teknik analisis  data  dalam  penelitian  menggunakan deskriptif  kualitatif  yang bertujuan  guna  menguak  kenyataan,  kondisi,  kejadian,  variable  serta  kondisi  yang terjalin  dikala  riset  berjalan  dengan  apa  adanya.  Riset  ini  dicoba  mencakup pengumpulan  informasi,  menganalisa  informasi,  menginterprestasi  informasi  serta  di akhiri  dengan  suatu  kesimpulan  pada pengalisasian  data  tersbut.  Data  nasabah  yang mengalami  kehilangan  ataupun  kerusakan dalam  3  tahun  terakhir  yang  berjumlah  35 nasabah dikarenakan  permasalahan  yang  terlalu  lama  menyimpan  barang  jaminannya di  pegadaian.  Lokasi  dalam  penelitian  ini  adalah  kantor  PT.  Pengadaian syariah (Persero) Cabang Blimbimg Kota Malang.

## PEMBAHASAN
Tanggung  Jawab  PT.  Pegadaian  Syariah  (Persero)  terhadap  Kerusakan  dan Kehilangan Barang Jaminan
Tanggung  jawab  pihak  pegadaian  pada  kerusakan  benda  gadai  merupakan dengan  memulihkan  benda jaminan  tersebut  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh pihak  pegadaian  sesuai  dengan  perjanjian  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak. Sedangkan  untuk  tanggung  jawab  kehilangan  barang  jaminan  dari  pihak  pegadaian sudah membuat perjanjian awal dengan nasabah untuk memberikan ganti rugi terhadap
11 Portal  PERUM  Pegadaian.  (Online),  (http://  www.  Pegadaian.co.id/p.kreasi.php?uid)., 2021 diakses pada tanggal 01 Agustus 2021 .
barang  tersebut  dengan  cara  klaim  asuransi  sesuai  dengan  taksiran  barang  yang dijadikan jaminan 12 .
Dalam penanggung jawaban terhadap barang yang hilang maupun rusak akan di atasi  oleh  kepala  departemen  gadai  di  area  malang.  Dari  hasil  wawancara  dengan pak Anang  Kusetyono  sebagai  kepala  departemen  gadai  menjelaskan  bahwa  kalau  ada nasabah  yang  kehilangan/rusaknya  brang  jaminannya  beliau  akan  bertanggung  jawab penuh  untuk  mengurus  semua  kendala  yang  dialami  nasabah  tersebut.  Dengan  cara menelusuri  terlebih  dahulu  asal  usul  kejadian  lalu  menanyakan  kepada  pihak  kepala gudang  untuk  mengecek  barang  jaminan  tersebut  apabila  pengecekan  tersebut  sudah dilakukan hendak namun tidak memperoleh hasil  yang di impikan, pihak kepala  gadai akan  mengurusnya  sesuai  perjanjian  yang  dibuat  untuk  kedua  belah  pihak  misalnya dengan cara mengklaimkan ke asuransi.
Riset  analisis  olah  TKP  atas  sebab  akibat  terjadi  barang  gadai  hilang  akan ditelusuri  pasti rinci.  Apakah  barang  itu  hilang  keselip, kebakaran  kantor,  ataupun pegwai  yang bisa jadi sengaja mengambil untuk keperluan sendiri semua hal yang ada di perusahaan di awasi cctv dan adanya audit setiap bulan untuk minimalisir kecurangan yang  ada  di  lapangan.  Semua  kasus  akan  diusut  sampai  akhirnya  ada  putusan  untuk mencari ganti rugi pada pelanggan yang nitipkan benda gadai di perusahaan.

## Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi
Untuk pelanggan  yang hendak mengajukan klaim kepada pihak Pegadain atas kehabisan  ataupun  kerusakan  benda  agunan,  terdapat  sebagian  ketentuan  yang  harus dipadati  oleh  pelanggan  ialah  bawa  KTP  asli  ataupun  kartu  bukti  diri,  bawa  Surat Bukti  Kredit(  SBK)  atas  sebutan  sendiri,  memuat  blangko  klaim  ganti  rugi, menyertakan fakta pelunasan Duit Pinjaman( UP) serta menyewa modal bila benda itu sudah dilunasi serta barang agunan yang dimintakan ganti rugi sebab kehabisan, cuma diserahkan  kepada  barang  agunan  yang  sedang  berkedudukan  angsuran  aktif  serta belum lelang. 13

## Upaya Hukum Masyarakat atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan
12 Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
13 Peraturan Direksi PT. Pegadaian (Persero)
Dalam  melakukan  proteksi  kepada  pelanggan  terdapat  bermacam  berbagai metode  yang  diserahkan  dapat berbentuk  proteksi  ekonomi,  sosial  serta  politik. Proteksi pelanggan yang dalam ulasan ini ialah proteksi hukum. Proteksi hukum ialah sesuatu  wujud  proteksi  penting  bersumber  pada  pandangan  kalau  hukum  selaku  alat yang  bisa  mengakomodasi  kebutuhan  serta  hak  pelanggan  dengan  cara  menyeluruh. Berikutnya, hukum mempunyai daya memforsir yang diakui dengan cara sah didalam negeri,  alhasil  bisa  dilaksanakan  dengan  cara  permanen.  Berlainan  dengan  proteksi lewat  lembaga  yang  lain  semacam  proteksi  ekonomi  ataupun  politik  misalnya,  yang bersifat temporer ataupun sementara. 12
Proteksi  pelanggan  dalam  Pasal  1  nomor  1  UU  Perlindungan Klien  ialah semua  upaya  yang  menjamin  adanya  kejelasan  hukum  untuk  memberikan perlindungan  pada  klien.  Percakapan  yang  memberi  tahu“ semua  upaya  yang menjamin  adanya  kejelasan  hukum”,  diharapkan  berlaku  seperti  baluarti  untuk meniadakan  kelakuan  sekehendak  nurani  yang  merugikan  pelakon  usaha  hanya  buat untuk keinginan perlindungan konsumen.
Proteksi  pelanggan  memperjelas  proteksi(  hukum)  yang  diserahkan  pada pelanggan dalam usahanya buat mendapatkan benda serta atau ataupun pelayanan dari mungkin  tampaknya  kehilangan  sebab  penggunaannya,  hingga  hukum  proteksi pelanggan bisa dibilang selaku hukum yang menata mengenai pemberian proteksi pada pelanggan dalam bagan pelampiasan kebutuhannya selaku pelanggan. 14
Dalam  hasil  wawancara  kepada  nasabah  bernama  ibu  Saadah  yang  kehilangan barang jaminannya berupa cincin dan kalung emas dengan total sebsar 10 gram di PT. Pegadaian Syariah Blimbing,  mengatakan  bahwa  pihak  pertanggung  jawaban  dari pihak instasi sudah dirasa cukup. Dikarenakan adanya surat perjanjian dari awal yang mengatakan  bahwa  “apabila  terdapat  barang  jaminan  yang  hilang  maupun  rusak  di kantor  PT.  Pegadaian Syariah,  pihak dari  instansi  mengganti  rugi  sebesar  taksiran barang  yang  dijaminkan  dengan  mengklaimkan  ke  asuransi”.  Dengan  adanya pernyataan serta perjanjian dari kedua belah pihak akan menguntungkan sesama.
Hasil wawancara kepada pimpinan kantor PT. Pegadaian Syariah Blimbing yang bernama  Ibu  Mella  Asrsyad  juga  mengatakan  bahwa,  adanya  ganti  rugi  taksiran
14 Undang-undang (UU) tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. (Online). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999 . di akses pada tangga 23
Januari 2022
sebesar 125% untuk barang  yang rusak sedangkan untuk barang jaminan yang hilang akan diganti sesuai dengan taksiran barang jaminannya jadi tidak ada yang diberatkan dalam  kedua  belah  pihak  dikarenakan  sama-sama  menguntungkan  dan  tanpa  adanya riba sesuai dengan syariat islam.
Dalam  Undang-Undang  perlindungan  konsumen  instansi  juga  menerapkan sistem  kepercayaan  untuk  para  konsumen  yang  menggadaikan  brangnya  untuk dijaminkan.  Biasanya  kebanyakan  para  konsumen  tersebut  melakukan  sistem  gadai untuk  menjalankan  usahanya  yang  sedang  di  rintis.  Dari  hasil  wawancara  nasabah yang  bernama  mbak  Putri  Kurniasari  memberikan  pernyataan  bahwa  dia  melakukan sistem  gadai  di  PT.  Pegadaian syariah Blimbing  untuk  pengembangan  usahanya dibidang fashion dan usaha makanan. 15
Menurut Ibu Siti Wahyuni, lembaga pegadaian syariah selaku penyandang biaya untuk usaha kecil serta menengah, efek  yang bisa jadi dialami oleh Perum Pegadaian bagus  konven  ataupun  syariah  disebabkan  desakan  tanggung  jawab  bila  terjalin kerusakan  ataupun  apalagi  lenyapnya  benda  agunan  kepunyaan  debitur  sepanjang dalam  penguasaannya.  Bila  dalam  praktek  buat  menghindari  tampaknya  efek  itu, Perum Pegadaian sepatutnya bertugas serupa dengan bermacam industri asuransi agar apabila  salah  satu  perusahaan  asuransi  mengalami  kemacetan  dalam  proses  klaim barang  tidak  memberatkan  konsumen serta  melaksanakan  upaya- upaya  perawatan pada  beberapa  barang  yang  dijadikan  agunan.  Bila  terjalin  kehilangan  ataupun kehancuran  benda  gadai,  hingga  telah  pasti  hukum  semacam  KUH  Perdata  serta ketentuan  khusu  syang  terdapat  di  pegadaian  tentu  otomatis  pegadaian  guna bertanggung memerkarakan atas kelalaiannya itu.
Dengan adanya proses dukungan dari instansi ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat  beserta  permasalahan  yang  dihadapi  dapat  teratasi  dengan  mudah. Dikarenakan  PT.  Pegadaian syariah menerapkan  sistem  “mengatasi  masalah  tanpa masalah”.
15 Surat Edaran Direksi PT Pegadaian (Persero)

## KESIMPULAN
Dalam  melakukan  sistem  gadai,  pihak  debitur serta  para  pelanggan mempunyai hak serta peranan yang wajib dilaksanakan sesuai perjanjian di awal. Pada  dikala  surat  bukti  kredit(  SBK) telah  ditandatangani  serta  pelanggan  telah menyambut duit pinjaman, hingga benda agunan seluruhnya jadi tanggung jawab pihak pegadaian syarioah. Dari pihak pegadaian memiliki peranan atas penjagaan serta  perawatan  kepada  benda  agunan,  supaya  bebas  ataupun menghindari  dari keadaan mengakibatkan pertingkaian.
Metode  penanganan ketidakpuasan  pelanggan  atas satu  nasabah  berupa kalung emas dan cincin sebab desakan debitur ataupun pelanggan pegadaian bisa dicoba  dengan  metode kekeluargaan terlebih  dahulu  apabila  tidak  mencapai mufakat pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat  menuntut  secara  hukum  peradilan. Akan tetapi, dari pihak pelanggan lebih menggemari penanganan bersumber pada perundingan  ataupun  kekeluargaan, dikarenakan  itu  merupakan  sistem  yang menguntungkan  untuk  kedua  belah  pihak. Bila  memakai  penanganan  ganti kerugian lewat alur hukum ataupun pihak ketiga lewat peradilan membuat imbas yang  kurang  baik  untuk  pegadaian dan  juga  dapat  kehilangan  beberapa  nasabah untuk  kasus  yang  seperti  ini.  Dengan  kejadian  seperti  ini  akan  membawa  image buruku untuk  pegadaian  sendiri.  Sebab  untuk  mereka  wujud  kekeliruan  apapun yang  mengaitkan  peradilan  merupakan  ialah  keburukan  yang  amat  memalukan julukan bagus mereka dalam kehidupan bermasyarakat.
Saran  dari  peneliti  untuk  penelitian  ini  diharapkan  untuk  melakukan evaluasi setiap bulannya dari setiap elemen pegawai yang bertanggung jawab atas kewajibannya  memelohara  dan  menjaga  barang  jaminan  dari  nasabah. Dikarenakan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan dengan jargon yang diterapkan oleh pegadaian diharapkan tidak mengecewakan pihak nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA
Asyhadie,  Z. Hukum  Jaminan  di  Indonesia:Kajian  Berdasarkan  Hukum  Nasional  dan Prinsip Ekonomi Syariah. Depok. PT Raja Grafindo Persada. 2018.
Buku  Panduan  PT.  Pegadaian. Pedoman  Pengendalian  Gratifikasi. Jakarta Pusat.  PT. Pegadaian (Persero). 2014.
Kusumastuti, D., Supriyanta., & Sutiyo,. Implementation Of Fiducia Security Execution In  Indonesia:  In  Prespective  Of  Principle  Justice. - Palarch’s  J ournal  Of Archaeology  Of  Egypt/Egyptology,  (Online),  Vol  18  No.  3,  236-247, 2021 (https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5093),  diakses  pada  tanggal 11 Desember 2021.
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Pokok Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok
HukumJaminan dan Perorangan, Yogyakarta, Liberty. 1980.
Subekti, R & Tjitrosudibio, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta Timur. PT Balai Pustaka (Persero). 2014.
Suteki dan Galang Taufani.Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, danPraktik). Depok: RajawaliPress. 2018.
Surat Edaran Direksi PT Pegadaian (Persero) nomor 87/UG.2.00212/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Ganti Rugi BarangJaminan
Usman, Rachmadi. Hukum Kebendaan. Jakarta : Sinar Grafika. 2013.
Peraturan  Pemerintah  nomor 103 tahun  2000  tentang Perusahaan  Umum  (Perum)
Pegadaian.
Peraturan Direksi PT. Pegadaian (Persero) nomor 98/DIRI/2017 tentang perubahan atas Keputusan  Direksi  nomor  492/UG2.20011/2011  tentang  Pedoman  Ganti  Rugi Barang Jaminan.
Portal PERUM Pegadaian. (Online), 2021, (http:// www. Pegadaian.co.id/p.kreasi.php?uid)., diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.
Undang-undang (UU) tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. (Online). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999 . di akses pada tangga 23 Januari 2022.
Y. Sri Susilo, dkk. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Salemba Empat. 2000.