TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN ATASAN (INSUBORDINASI) DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III – 16 MAKASSAR
Fijannatin Aliah 1 , Jamal Jamil 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: fijannatinaliah24@gmail.com

## Abstrak
Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Perbuatan  Melawan  Atasan  (Insubordinasi)  di  Pengadilan  Militer.  Selanjutnya  Sub  masalah ini  dibagi  menjadi  tiga  bagian,  yaitu:  1)  Bagaimana  Proses  Tindak  Insubordinasi  di Lingkungan  Pengadilan  Militer  III  –  16  Makassar,  2)  Bagaimana  Penerapan  Hukum Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Sanksi  Terhadap  Terdakwa,  3)  Bagaimana Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Perbuatan  Melawan  Atasan  di  Lingkungan  Pengadilan Militer  III  –  16  Makassar.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  Kualitatif  Deskriptif yaitu  berupa  penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan  pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  Yuridis-Normatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tinjauan yuridis  dan  hukum  Islam  terhadap  perbuatan  melawan  atasan  di  lingkungan  Pengadilan Militer mencakup beberapa proses tindak pidana bagi anggota militer itu ada beberapa tingkat yang membedakan ialah kekuasaan pengadilan yang mengadili. Pertimbangan seorang hakim di  pengadilan  militer  haruslah  berkaitan  erat  dengan  putusan  yang  akan  diberikan  bertujuan untuk  memberikan  rasa  keadilan  bagi  terdakwa  dan  juga  korbannya.  Menurut  hukum  Islam seorang  prajurit  yang  tidak  patuh  dan  melawan  atasan  dapat  di  sebut  pembangkang,  karena kepatuhan  kepada  atasan  merupakan  suatu  keharusan.  Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah setiap  komandan  di  masing  –  masing  kesatuan  dapat  memberi  strategi  pembinaan  kembali anggotanya, hakim militer dalam mempertimbangkan disarankan untuk lebih mengedepankan rasa  keadilan,  dan  dalam  hukum  Islam  disiplin  nya  seorang  anggota  dapat  menumbuhkan kesadaran untuk selalu mematuhi peraturan dan sandi korsa nya.
Kata Kunci: Perbuatan Melawan Atasan, Pengadilan Militer, Hukum Islam

## Abstract
The  main  problem  of  this  research  is  the  Juridical  Review  and  Islamic  Law  Against  Acts Against  Superiors  (Insubordination)  in  Military  Courts.  Furthermore,  this  sub-problem  is divided  into  three  parts,  namely:  1)  How  is  the  Process  of  Acts  of  Insubordination  in  the Military  Court  III-16  Makassar,  2)  How  is  the  Application  of  Judge  Consideration  Law  in Imposing  Sanctions  Against  the  Defendant,  3)  What  is  the  View  of  Islamic  Law  on  Actions Against  Superiors  in  Military  Court  Environment  III  –  16  Makassar.  This  type  of  research uses descriptive qualitative research in the form of field research with the research approach used  is  juridical-normative.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  juridical  and  Islamic legal  review  of  acts  against  superiors  in  the  Military  Court  environment  includes  several criminal proceedings for members of the military. The consideration of a judge in a military
Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Melawan Atasan (Insubordinasi) di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar
Fijannatin Aliah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
court must be closely related to the decision that will be given in order to provide a sense of justice for the defendant and also the victim. According to Islamic law, a soldier who disobeys and fights against his superiors can be called a dissident, because obedience to his superiors is a must. The implication of this research is that each commander in each unit can provide a strategy for rebuilding its members, military judges in considering are advised to prioritize a sense of justice, and in Islamic law discipline a member can raise awareness to always obey the rules and code of the korsa.

## Keywords: acts against superiors, military courts, Islamic Law

## A. Pendahuluan
Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  merupakan  alat  pertahanan  Negara  yang  memiliki tugas  untuk  melaksanakan  kebijakan  pertahanan  Negara  dalam  hal  menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa serta  ikut  secara  aktif  dalam  tugas  pemeliharaan  perdamaian  baik  lingkup  nasional maupun  internasional.  Istilah  militer  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu Miles memiliki arti  orang  –  orang  yang  dipersiapkan  dan  ditugaskan  untuk  perang. 1 TNI  tidak  dapat terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa dan dibesarkan  serta  berkembang  bersama  rakyat  Indonesia  untuk  mempertahankan  dan mengisi  kemerdekaan  Negara  Republik  Indonesia.  Setiap  prajurit  Angkatan  perang Republik Indonesia memiliki kode etik dalam pergaulan dan menjaga kehormatan untuk keutuhan  NKRI  yang  berpedoman  pada  Sapta  Marga  dan  Sumpah  Prajurit 2 .  Dengan adanya Sapta Marga dan Sumpah Prajurit maka dapat dikatakan bahwa menjadi prajurit harus memiliki komitmen moral yang  bagus tentunya berlandaskan nilai dan etika yang luhur  sesuai  dengan  nilai  falsafah  sosiologis  dan  yuridis  bangsa.  Untuk  mewujudkan komitmen  moral  tersebut,  seorang  prajurit  harus  memegang  prinsip  nilai,  etika keprajuritan  dan  mengamalkannya  dengan  sungguh-sungguh  sepanjang  kehidupannya sebagai militer. Dengan demikian tidak ada Prajurit yang boleh bersikap semaunya dan melakukan  apa  yang  diinginkannya  untuk  mematahkan  nilai  –  nilai  tradisi  yang  sangat
1 S.R Sianturi, Pengenalan dan pembangunan Hukum Militer Indonesia, Jakarta: Badan pembinnaan hukum TNI, 1985, h. 9
2 Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2004, h.33
Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Melawan Atasan (Insubordinasi) di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar
Fijannatin Aliah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
dibanggakan  oleh  setiap  prajurit. 3 Karena  dalam    rentan  waktu  terakhir  ini  banyak ditemukan  kasus  –  kasus  pidana  yang  menjerat  prajurit  itu  sendiri,  sehingga  kodrat prajurit yang seyogyanya sebagai pelindung dan pengayom dirasakan hilang dan kurang pantas dilakukan.
Kehidupan  sehari-hari  anggota  TNI  juga  sebagai  manusia  terkadang  melakukan kesalahan  yang  melanggar  sapta marga atau  sumpah  prajurit.  Adapun tugas  berat yang diemban  oleh  anggota  TNI,  sehingga  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sebagian  dari anggota TNI melakukan tindak pidana maupun melanggar disiplin.  Misalnya dalam hal melakukan  tindak  pidana,  seorang  prajurit  bisa  saja  melawan  atasannya  jika  berada dalam  keadaan  emosi  karena  sebab-sebab  tertentu,  pada  hal  seorang  anggota  TNI haruslah  mentaati  seorang  atasannya  dan  mengikuti  perintah  atasannya  dalam melaksanakan tugas dinas maupun diluar tugas dinas tetapi masih berhubungan dengan kedinasan.  Tindakan  melawan  yang  seperti  inilah  yang  kemudian  didalam  kehidupan militer  disebut  dengan  tindak  pidana  insubordinasi.  Insubordinasi  dalam  hal  ini merupakan  insubordinasi  yang  bersifat  yang  bersifat  kriminal  atau  kejahatan,  yaitu perlawanan  bawahan  terhadap  atasan  baik  pada  saat  melakukan  dinas  maupun  yang berhubungan dengan pekerjaan dinas tersebut.
Tindak  pidana  Insubordinasi  (melawan  atasan)  terdapat  di  dalam  KUHPM  dan  juga Hukum Khusus, mengenai pengenaan pidananya dikenakan hukum pidana militer karena merupakan kekhususan disamping hukum pidana umum. 4 Sebagaimana dari makna asas Lex  Specialist  Derogat  Legi  Generale  bahwa  hukum  yang  bersifat  khusus menyampingkan  hukum  yang  bersifat  umum.  Jika  ada  prajurit  TNI  yang  melakukan tindak  Insubordinasi,  apabila  yang  bersangkutan  telah  menerima  hukum  dan  dirasakan dapat  diterima  kembali  di  kesatuan  atau  dengan  kata  lain  tidak  dipecat  maka  mereka harus dibina secara khusus oleh komandan di kesatuan tempat prajurit TNI itu berdinas. Hukum  tindak  pidana  khusus  berada  di  luar  hukum  pidana  umum  yang  mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan – persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang – undang. Tindak pidana
3 Agon, Pilihan Menjadi Prajurit TNI, http://dragonwhrima.blogspot.co.id/2008/09/dragon.html , (Di akses pada Tanggal 28 Maret 2021).
4 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, h. 22
Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Melawan Atasan (Insubordinasi) di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar
Fijannatin Aliah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
khusus  mengandung  acuan  kepada  norma  hukum  semata  atau  legal  norm,  hal-hal yang diatur perundang – undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus diatur  dalam  undang  –  undang  di  luar  hukum  pidana  umum.  Penyimpangan  ketentuan hukum  pidana  yang  terdapat  dalam  undang  –  undang  pidana  merupakan  indikator apakah undang – undang pidana merupakan tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga dikatakan  bahwa  hukum  tindak  pidana  khusus  adalah  undang  –  undang  pidana  atau hukum pidana yang diatur dalam undang – undang pidana itu sendiri.

## B. Metode Penelitian
Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (field  research ).  Penelitian  lapangan  merupakan  penelitian  yang  dilakukan dengan  mengumpulkan  data  dan  Informasi  yang  diperoleh  langsung  dari  responden, dengan  cara  turun  langsung  kelapangan  untuk  melihat  dengan  jelas  objek  yang  diteli. Penelitian  kualitatif  yang  dilakukan  dengan  memaparkan  permasalahan  pada  objek penelitian yang digali secara mendalam dan datanya diperleh dari Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan kaidah-kaidah Hukum Islam dan Undang-Undang sebagai analisis terkait dengan masalah yang diteliti.

## C. Hasil dan Pembahasan
a. Proses Tindak Pidana Insubordinasi di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar.
Dalam  hal  penegakan  hukum  perkara  Insubordinasi  maka  proses  yang  dilalui  sama dengan  penegakan  hukum  perkara  pidana  lainnya  yang  terdakwanya  adalah  anggota militer. Artinya tetap di proses berdasarkan hukum yang berlaku di lingkungan militer dan  disidangkan  di  pengadilan  militer  selaku  pengadilan  tingkat  pertama  di lingkungan militer.  Dasar  hukum  dari  Peradilan  Militer  ini  terdapat  dalam  Undang  – undang Darurat No. 16 Tahun 1950 yang dimuat dalam Lembaran Negara RIS No. 24 Tahun  1950.  Adapun  wewenang  dari  Peradilan  Militer  ini  menurut  Pasal  3  dari
Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Melawan Atasan (Insubordinasi) di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar
Fijannatin Aliah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
Undang  –  undang  Darurat  tersebut  menentukan  bahwa  Pengadilan  Militer  bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran. 5
Proses  penyelesaian  perkara  pidana  militer  terhadap  anggota  militer  yang  terbukti melakukan  Insubordinasi  adalah  wewenang  dari  peradilan  militer  serta  tahapannya berupa penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi militer atas perintah dari Atasan yang berhak  menghukum  kemudian  berkas  penyelidikan  diberikan  kepada  Oditur  militer untuk  dipelajari,  maka  Oditur  militer  membuat  surat  dakwaan  untuk  dilimpahkan  ke pengadilan militer. Setelah peradilan merasa cukup dengan berkas dari Oditur militer, maka  peradilan  militer  akan  mengadili  anggota  militer  yang  didakwakan  melakukan Insubordinasi. Penyelesaian perkara yang terjadi dalam lingkungan TNI hampir sama dengan penyelesaian perkara pidana umum, tetapi yang membedakannya adalah para aparatur yang berwenang dan tahapan – tahapannya. 6
Keberadaan aparatur penegak hukum militer sangatlah diharapkan dalam membentuk kesadaran,  disiplin  serta  tata  tertib  bagi  anggota  militer  yang  merupakan  hal  utama dalam  kehidupan  para  anggota  TNI  dan  untuk  mempertahankan  syarat  utama  bagi seorang prajurit. Oleh karena itu sapta marga dan sumpah prajurit ditekankan betul  – betul,  bahwa  prajurit  hanya  patuh  dan  taat  pada  atasan  tanpa  adanya  keluhan  atau bantahan, mengerjakan tugas dengan keikhlasan hati, riang gembira dan rasa tanggung jawab  terhadap  kewajiban  yang  dibebankan  kepadanya. 7 Penanganan  tindak  pidana delik  umum  atau  delik  khusus  haruslah  disertai  dengan  bukti  untuk  menguatkan bahwa  tindak  pidana  militer  tersebut  telah  memenuhi  unsur  melawan  hukum. Mengenai  pembuktiannya  terdapat  dalam  pasal  172  Undang  –  undang  No.  31 Tahun 1997 yaitu ayat 1: alat bukti yang sah adalah ;
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Keterangan  terdakwa
5 Moh. Kusnardi, S.H., Susunan pembagian kekuasaan menurut sistem Undang – undang dasar 1945 , Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, h.85
6 Moch. Faisal Salam, S.H., M.H., Hukum acara pidana militer di Indonesia , Bandung: CV Mandar maju, 2002, h.54
7 Moch. Faisal Salam, S.H., M.H., Peradilan Militer Indonesia , Bandung: CV Mandar Maju, 1994, h.21
Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Melawan Atasan (Insubordinasi) di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar
Fijannatin Aliah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
4. Surat, dan
5. Petunjuk. 8
Ayat 2 : Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
b. Penerapan  Hukum  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Sanksi Terhadap Terdakwa.
Terhadap prajurit TNI yang akan dijatuhi tindak pidana perlu adanya pertimbangan Hakim tentang layaknya seorang Prajurit TNI untuk di Pidana, selain itu harus juga diuraikan  dalam  sifat,  hakekat  serta  akibat  perbuatan  tersebut  untuk  menetukan perlu atau tidaknya pidana tambahan pemecatan terhadap terdakwa.
Hakim dalam menjatuhkan pidana juga harus memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan untuk  menyelenggarakan  pertahanan  dan  keamanan  negara  maka  kepentingan Militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Tugas dan tanggung jawab kepemimpinan sebagai hamba, khalifah atau sebagai pemimpin di  bumi  adalah  amanah  ilahi  yang  membutuhkan Al  –  mas’uliyyah (tanggung jawab)  atas  anugerah  Tuhan  yang  diberikan  kepada  manusia,  baik  berupa  jabatan maupun  nikmat  yang  sedemikian  banyak.  Manusia  berkewajiban  untuk menyampaikan  “laporan  pertanggungjawaban”  di  hadapan  Allah  atas  limpahan karunia Ilahi yang diberikan kepadanya. 9
Hakim  adalah  pejabat  fungsional  yang  bertugas  memeriksa  dan  memutus  perkara yang  diajukan  ke  persidangan. 10 dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara  secara umum  pertimbangan  seorang  Hakim  dalam  lingkungan  peradilan  militer  adalah untuk  menjaga  keseimbangan  antara  kepentingan  hukum,  maupun  kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan,  menjaga  kepentingan militer  dalam arti  sebagai  prajurit  TNI  harus  dapat
8 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
9 Masniati, "Kepemimpinan Dalam Islam." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 2.1 (2015): 41-75.
10 Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M., Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana , Jakarta: Kencana, 2014, h.56
Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Melawan Atasan (Insubordinasi) di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar
Fijannatin Aliah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
melaksanakan  tugas  yang  diberikan  kepadanya  walaupun  dihadapkan  pada  situasi yang  bagaimanapun  sulitnya,  prajurit  TNI  harus  tetap  mematuhi  dan  menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. 11 Hakim dalam mempertimbangkan  layak  atau  tidaknya  Prajurit  TNI  untuk  tetap  dipertahankan dalam kalangan Militer selain berpedoman kepada aspek sosiologis dan psikologis bagi  Terdakwa  juga  berpedoman  kepada  peraturan  perundang  –  undangan  yang berlaku dan ketentuan – ketentuan interen di lingkungan TNI. 12
Kekhasan hukum pidana sendiri dilihat dari sanksi yang diberlakukannya. Dengan adanya  hal  ini  diharapkan  prajurit  TNI  sungkan  melakukan  tindak  pidana Insubordinasi  kapan  dan  dimanapun. 13 Dilihat  dari  segi  disiplin  dan  ketaatan  yang harus  dipelihara  dalam  kehidupan  militer,  maka  Insubordinasi  dengan  tindakan nyata merupakan kejahatan yang sangat berat dan dipandang tidak layak lagi untuk tetap  di  kalangan  militer  sekalipun  perbuatan  itu  didorong  oleh  perasaan  yang goncang dan nafsu yang tiba – tiba. 14 Dalam hal ini tidak ditentukan batas minimum atau  maksimum  dari  (pidana  utama)  pidana  penjara  tersebut  dapat  digabungkan dengan pidana tambahan pemecatan tersebut. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan di  samping  pidana  pokok  ialah  “pandangan”  hakim  militer  mengenai  kejahatan yang  dilakukan  oleh  terdakwa  berdasarkan  “nilai”  sebagai  tidak  layak  lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Militer.
Pidana penjara yang dijatuhkan untuk dapat menambahkan pidana pemecatan yaitu Secara  ilmu  perbandingan  kiranya  batas  minimum  itu  adalah  melebihi  3  bulan penjara. Patokan ini didasarkan pada ketentuan kebolehan hakim untuk menetapkan menjalani pidana penjara sebagai pidana kurungan yang berarti, bahwa penjatuhan
11 M. Aziz Noor, Pembinaan dan Pengembangan Hukum Militer dalam Sistem Hukum Nasional , Jakarta: BPHN, 2012, h.85
12 Letnan Kolonel Chk Adeng, S.Ag., S.H., Hakim Pengadilan Militer , Wawancara , Makassar, 26 Januari 2021.
13 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011, h.2
14 S.R. Sianturi S.H., Hukum Pidana Militer Di Indonesia , Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI, 2010, hlm.94
Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Melawan Atasan (Insubordinasi) di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar
Fijannatin Aliah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
pidana  penjara  3  bulan  atau  kurang  kepada  pelaku  menunjukkan  sifat  yang  relatif ringan dari tindakan pelaku. 15
c. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi) Di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar .
Hukum  dan  moral  adalah  bagian  terpenting  dalam  Islam. 16 Moral  ketaatan merupakan  bagian  utama  dalam  tatanan  prinsip  jiwa  militerisme,  para  pengamat militer menetapkan bahwa yang membedakan antara seorang tentara yang baik dan buruk adalah ketaatannya. Keduanya tidak bisa terpisahkan karena keduanya punya hubungan  yang  erat,  saling  mempengaruhi  dan  selalu  sejalan  satu  sama  lainnya serta  satu  dalam  tujuannya  yaitu  untuk  menciptakan  kehidupan  manusia  yang teratur, terarah, baik, aman, damai dan sejahtera di dunia dan akhirat.
Tindak  pidana  dalam  fiqh  jinayah  dikenal  dengan  istilah  Jarimah.  Kata  Jarimah merupakan  sinonim  dari  kata  Jinayah.  Secara  istilah  dapat  diartikan  sebagai perbuatan  yang  dilarang  oleh  shara‟  yang  pelakunya  dikenai  hukuman  melalui pengadilan. 17
Definisi  tindak  pidana  dalam  Islam  adalah  setiap  perbuatan  yang  diharamkan  atau dilarang  oleh  Allah  SWT  dan  Rasulnya  yang  dapat  membahayakan  Agama,  Jiwa, Akal,  dan  Kehormatan.  Allah  STW  mengajarkan  manusia  untuk  sabar  dan menyelesaikan  sesuatu  dengan  jalan  musyawarah  bukan  kekerasan,  keimanan  dan ketakwaan menjadi pilar atau pondasi bagi seseorang agar tercegah dari kejahatan. Hak  dan  kewajiban  itu  mengandung  arti  yang  sangat  penting  dalam  rangka pembinaan  hidup  individu.  Islam  mengharuskan  adanya  suatu  opini  umum  yang bermoral, mendorong kearah kebaikan dan mencegah segala bentuk kejahatan dan kemungkaran. 18
15 S.R. Sianturi S.H., Hukum Pidana Militer Di Indonesia , Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI, 2010, h.96
16 Nur Taufik Sanusi. "SYARI'AH: ANTARA HUKUM DAN MORAL." Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 20.1 (2020): 86-97 h.87
17 Sahid, Pengantar Hukum Pidana Islam , Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2010, h. 10
18 Muhammad Abu Zahrah, Membangun Masyarakat Islami , Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, h.19
Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Melawan Atasan (Insubordinasi) di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar
Fijannatin Aliah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
Seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi dapat dipastikan keimanan dan ketaqwaannya tidak maksimal, keimanan dan ketaqwaan merupakan pengaruh  esensial  yang  menjadi  pedoman  perilaku  seorang  prajurit  sehari-hari. Orang yang memegang teguh keimanan sudah pasti taat kepada ajaran Allah SWT dan mereka pun sudah pasti akan cenderung mematuhi setiap aturan, di pergaulan TNI mereka pasti akan memegang teguh korsa yang ada.
Islam  telah  menetapkan  kepatuhan  pada  pemimpin  sebagai  bagian  penting  dari iman.  Sebagaimana  sabda  Rasulullah  SAW  dan  dari  Abu  Hurairah,  sesungguhnya Nabi  SAW  bersabda:  “Barang  siapa  taat  kepadaku,  maka  berarti  dia  durhaka kepada  Allah.”  (HR.  Bukhari  No.  7137  dan  Muslim  No.  1835).  Kepatuhan  pada perintah  atasan  merupakan  suatu  keharusan  untuk  keberhasilan  dalam  kehidupan militer  dan  seleruh  aspek  yang  terkait,  karena  tanpa  kepatuhan  seorang  prajurit dapat  disebut  seorang  pembangkang.  Rasulullah  SAW  menyadari  sepenuhnya  arti kepatuhan  sebab  menekankan  bahwa  prajurit  tersebut  harus  mengikuti  perintah atasannya  tanpa  ragu. 19 Dalam  hukum  pidana  Islam  yang  obyek  kajian  utamanya adalah korban dari kejahatan itu atau yang disebut dengan al-mujni ‘alahi (korban) tindak  pidana,  pada  sisi  inilah  hukum  pidana  islam  (jinayah)  akan  lebih  diterima dalam  pemberlakuannya  di  kehidupan  masyarakat  yang  dengan  kata  lain acceptable. 20
Pada  dasarnya  seorang  hakim  merupakan  khalifah  Allah  dimuka  bumi  di  dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di antara manusia yang bersengketa. Posisinya yang  sangat  terhormat  ini  menuntutnya  untuk  tidak  perlu  takut  kepada  siapapun dalam memberikan keadilan, termasuk jika diminta memberikan putusan melawan penguasa. Jika seorang hakim jujur dalam tugasnya, dan yakin bahwa rezkinya itu ditentukan oleh Allah swt., dan diberikan kepada siapapun yang dikehendaki-Nya, maka  tidak  ada  seorang  pun  yang  dapat  mempengaruhi  kejujuran  dan  keadilan
19 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama , Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1977, h.20
20 Hamzah Hasan, "PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA AL- QADZF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM." Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 20.1: 16-27. h.20
Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Melawan Atasan (Insubordinasi) di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar
Fijannatin Aliah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
hakim  dalam  memberikan  putusannya.  Jika  seorang  hakim  bersikap  diskriminatif terhadap  pihak  yang  berperkara,  dan  lebih  condong  pada  salah  satunya,  maka berarti  mereka  sudah  melakukan  keberpihakan,  dan  telah  menyalahi  aturan-aturan ajaran agama Islam, yakni Alquran dan hadis. 21
Allah  SWT  menentukan  sanksi  bagi  pelaku  kekerasan,  melawan  atasan (penganiayaan)  didasarkan  pada  satu  tujuan.  Dilihat  dari  sudut  kerasulan  Nabi Muhammad SAW maka dapat diketahui bahwa syariat islam diturunkan oleh Allah SWT  adalah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  manusia  secara  keseluruhan. Menurut  Al-Syathiby,  tujuan  pokok  disyariatkan  hukum  islam  adalah  untuk kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. 22
Salah  satu  fungsi  hukum  Islam  (syariat  Islam)  adalah  sebagai  nilai-nilai  normatif, yang  dapat  memberikan  legitimasi  terhadap  perubahan-perubahan  yang dikehendaki  dalam  penyelarasan  antara  ajaran  Islam  dan  dinamika  sosial.  Dengan demikian,  hukum  Islam  berfungsi  ganda.  Sebagai  hukum,  ia  berusaha  mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam, dan sebagai norma ia memberikan  legitimasi  ataupun  larangan-larangan  tertentu  dalam  konteks spiritual. 23
Dalam ajaran agama Islam, kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang dengan firman Allah SWT dalam Q.S An – Nahl ayat 90 yang berbunyi:
َا  ِرددَ ْنُ ْلا َا ِرىاددَمْلََْلا ِاددَح هدد َ ْنَي َا هددَب ْرُىْلا ُِْ  ِ ىاددَئْيِا َا ِناددَاْسِ ِْا َا ِ ْلددَعْلاِب ُرُمْأَي َ هاللّٰ َّنِا ۞ َْددُ َّمَعَل َْددُ ُكِعَي ِ ددْغَبْلا َن ْاُرَّكَذَت
Terjemahnya:
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  berlaku  adil  dan  berbuat  kebajikan, memberi  bantuan  kepada  kerabat,  dan  dia  melarang  (melakukan)  perbuatan  keji, kemungkaran,  dan  permusuhan.  Dia  memberi  pengajaran  kepadamu  agar  kamu dapat mengambil pelajaran.”
21 Lomba Sultan, "PENEGAKAN KEADILAN HAKIM DALAM PRESPEKTIF ALQURAN." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 1.2 (2014).
22 Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, h.49.
23 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 1-2
Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Melawan Atasan (Insubordinasi) di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar
Fijannatin Aliah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
Berdasarkan ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah melarang setiap  manusia  untuk  melakukan  penganiayaan  kepada  orang  lain.  Perbuatan  itu dilarang oleh Allah karena termasuk perbuatan keji.  Dapat kita lihat bahwa dalam hukum pidana Islam sangat memperhatikan nilai – nilai sosial serta mengedepankan asas  kemaslahatan  umat  manusia  atau  untuk  melindungi  manusia  itu  sendiri. Adapun  prinsip  dasar  untuk  mencapai  pemidanaan  oleh  ulama  Fiqh  harus memenuhi beberapa kriteria, yakni:
1. Hukuman  itu  bersifat  universal,  yaitu  dapat  menghentikan  orang  dari melakukan  suatu  tindakan  kejahatan,  bisa  menyadarkan  dan  mendidik  bagi pelaku jarimah.
2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
3. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi  dan  masyarakat  adalah  hukuman  yang  disyaratkan  karena  harus  di jalankan.
4. Hukuman dalam Islam bukanlah hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana. 24
Ditulis  secara  jelas  yang  merupakan  hasil  kajian  atau  analisis  dari  pokok  bahasan pertama 25 .  Dapat berupa ulasan dari kondisi terkini isu yang ditulis yang kemudian dikomparasikan dengan kondisi ideal menurut penulis berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan/  Al  Qur’an/  Hadis/  Teori  tertentu  berupa  data  yang  dapat dipertanggungjawabkan dengan menuliskan sumber rujukan 26 .
24 H.M. Nurul Irfan, Fiqh Jinayah , Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 5
Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Melawan Atasan (Insubordinasi) di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar
Fijannatin Aliah, Siti Nurul Fatimah Tarimana

## D. Penutup
Penegakan  hukum  anggota  militer  yang  berbuat  tindak  pidana  Insubordinasi  sama halnya  dengan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  lain  yang  dilakukan  oleh anggota militer, yang membedakan ialah kekuasaan pengadilan yang mengadili pada tingkat  pertama  apabila  terdakwa  berpangkat  kapten  kebawah  diadili  melalui pengadilan militer sementara untuk terdakwa yang pangkatnya mayor ke atas di adili melalui pengadilan militer tinggi.
Seorang  prajurit  TNI  yang  melakukan  tindak  pidana  Insubordinasi  dapat  dipastikan keimanan  dan  ketaqwaannya  tidak  maksimal,  keimanan  dan  ketaqwaan  merupakan pengaruh  esensial  yang  menjadi  pedoman  perilaku  seorang  prajurit  sehari-hari. Kepatuhan pada perintah atasan merupakan suatu keharusan untuk keberhasilan dalam kehidupan  militer  dan  seleruh  aspek  yang  terkait,  karena  tanpa  kepatuhan  seorang prajurit dapat disebut seorang pembangkang. Rasulullah SAW menyadari sepenuhnya arti  kepatuhan  sebab  menekankan  bahwa  prajurit  tersebut  harus  mengikuti  perintah atasannya tanpa ragu.
Setiap komandan di masing – masing kesatuan TNI disarankan untuk mempunyai kiat sendiri  atau  yang  dimaksud  strategi  pembinaan  dalam  menghadapi  para  anggotanya yang dikategorikan pernah melakukan suatu pelanggaran tugas, serta disarankan lebih melihat lagi pribadi masing – masing anggotanya agar mengetahui permasalahan yang dihadapinya sehingga bisa menekan angka tindak pidana Insubordinasi.  Dalam islam peranan  yang  sangat  mendukung  dalam  kedisiplinan  ialah  kepemimpinan  dan kesatuan  komando.  Disiplin  yang  dikembangkan  dengan  menumbuhkan  rasa pengertian  yang  mendalam  akan  menumbuhkan  kesadaran  untuk  selalu  mematuhi peraturan dan nilai yang dianutnya.
Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Melawan Atasan (Insubordinasi) di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar
Fijannatin Aliah, Siti Nurul Fatimah Tarimana

## Daftar Pustaka

## Buku
Abu  Zahrah,  Muhammad. Membangun  Masyarakat  Islami ,  Jakarta:  PT.  Pustaka  Firdaus, 1994
Daud  Ali,  Muhammad. Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama ,  Jakarta:  PT.  Rajagrafindo Persada, 1977
Faisal Salam, Moch. Peradilan Militer di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2004
Faisal Salam, Moch. Hukum acara pidana militer di Indonesia , Bandung: CV Mandar maju, 2002
Kombes.  Pol.  Dr.  Ismu  Gunadi,  S.H.,  CN.,  M.M., Cepat  dan  Mudah  Memahami  Hukum Pidana , Jakarta: Kencana, 2014
Koto, Alaiddin. Filsafat Hukum Islam , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
Kusnardi  S.H.,  Moh. Susunan  pembagian  kekuasaan  menurut  sistem  Undang  –  undang dasar  1945 , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2015
Noor,  M.  Aziz. Pembinaan  dan  Pengembangan  Hukum  Militer  dalam  Sistem  Hukum Nasional , Jakarta: BPHN. 2012
Nurul Irfan, H.M . Fiqh Jinayah , Jakarta: Sinar Grafika, 2014
Sahid, Pengantar Hukum Pidana Islam , Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2010
Sianturi S.R. Hukum Pidana Militer Di Indonesia , Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI, 2010
Sianturi,  S.R. Pengenalan  dan  pembangunan  Hukum  Militer  Indonesia, Jakarta:  Badan pembinnaan   hukum TNI, 1985
Tebba, Sudirman. Sosiologi Hukum Islam (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2003)

## Jurnal
Masniati, Masniati. "Kepemimpinan Dalam Islam." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 2.1 (2015): 41-75.
Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Melawan Atasan (Insubordinasi) di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar
Fijannatin Aliah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
Sanusi,  Nur  Taufik.  "SYARI'AH:  ANTARA  HUKUM  DAN  MORAL." Al-Risalah  Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 20.1 (2020): 86-97.

## Sultan, Lomba. "PENEGAKAN KEADILAN HAKIM DALAM PRESPEKTIF ALQURAN." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 1.2 (2014).
Hasan,  Hamzah.  "PEMBALIKAN  BEBAN  PEMBUKTIAN  TERHADAP  TINDAK PIDANA  AL-QADZF  PERSPEKTIF  HUKUM  PIDANA  ISLAM." Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 20.1: 16-27.

## Websites
Agon, “ Pilihan Menjadi Prajurit TNI”, http://dragonwhrima.blogspot.co.id/2008/09/dragon.html , (Di akses pada Tanggal 28 Maret 2021)

## Narasumber
Letnan Kolonel Chk Adeng, S.Ag., S.H., Hakim Pengadilan Militer, Wawancara, Makassar, 26 Januari 2021

## Peraturan Perundang – Undangan
Republik Indonesia. Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.