PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M JURNAL ILMU HUKUM

## AMINAH
ZAINUDIN HASAN ANGGA ALFIYAN FATHUR RACHMAN YULIA HESTI DORIS RAHMAT INDAH SATRIA 115-125 126-132 133-142 143-157 158-167 168-180 181-186 187-200

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 13 Nomor 2 Juli 2018 ISSN 1907-560X
Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan)
Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku Penyalahgunaan  Narkotika  Yang  Dilakukan
Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Way  Huwi
Provinsi Lampung
Analisis  Hukum  Perjanjian  Penyembuhan  Kepada Pasien  Dari  Penyelenggara  Praktik  Pengobatan Tradisional
Tinjauan  Yuridis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  25/PUU-XIV/2016  Dalam  Hal  Perubahan Ketentuan  Pasal  2  Dan  3  Undang-undang  Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  Dalam  Lembaga  Perbankan  Di Indonesia P e m b i n a a n   N a r a p i d a n a   D e n g a n   S i s t e m Pemasyarakatan Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan
Di Lampung Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung
RISSA AFNI
MARTINOUVA
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ISSN 1907-560X

## ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENYEMBUHAN KEPADA PASIEN DARI PENYELENGGARA PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL

## RISSA AFNI MARTINOUVA
Email: rissa.afni.m@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Malahayati Jl. Pramuka No. 27

## Bandar Lampung

## ABSTRACT
The  organization  of  traditional  medicine  practices  is  an  alternative  healing  path  besides medical  methods.  The  practice  of  traditional  medicine  must  be  supported  by  a  health  law device intended to provide legal certainty and protection for community members as patients and  traditional  treatment  providers.  This  study  is  intended  to  find  out  the  regulations  that protect the organization of traditional medical practices and the forms of healing agreements provided by providers of traditional medical practices for patients. The research method used is  normative  by  reviewing  regulations,  literature  studies  and  observations  of  traditional medicine.  The  implementation  of  traditional  medical  practices  is  supported  by  several regulations  including  the Minister of  Health  Decree No. 1076 /  MENKES /  SK  /  VII /  2003 concerning Traditional Medicine Administrators and Law No. 36 of 2009 concerning Health. The  health  law  instrument  is  intended  to  provide  legal  certainty  and  protection  for community  members  as  patients  and  traditional  treatment  providers.  The  traditional treatment agreement is clear that if carried out in accordance with the procedures specified by law is a legal agreement and binds the parties to traditional healers and patients. The type of  agreement  used  by  traditional  healers  and  patients  is  a  healing  agreement  (therapeutic agreement).  A  therapeutic  agreement  is  a  term  of  agreement  that  deals  with  a  doctor  that also applies to traditional healing staff as health care providers. Healing agreements within the  scope  of  traditional  medicine  are  not  currently  supported  by  clarifying  the  legal requirements of the agreement specifically.
Key Word : Legal Analysis, Agreements, Traditional Medicine

## I. PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  hak  asasi manusia, manakala seseorang sakit maka ia akan melakukan segala cara untuk memulihkan  kesehatannya.  Salah  satu  cara yang  paling  umum  di  tempuh  oleh penderita  adalah  menjalani  pengobatan secara medis ke Dokter, Pelayanan Kesehatan seperti Pusat Kesehatan
Masyarakat  (Puskesmas), rumah saakit dan pelayanan kesehatan lainnya.
Perkembangan yang terjadi didalam masyarakat  sekarang  untuk  memperoleh pengobatan  yang  bertujuan  mewujudkan kesehatan  yang  baik,  masyarakat  sekarang ini  tertarik  dengan  cara  metode  pelayanan kesehatan  tradisional  yang  dilakukan  oleh pengobatan  tradisional  selain  dengan  cara medis.  Pengobatan  tradisional  berupa
praktik yang  diselenggarakan  dengan keterampilan  seperti  yang  tercantum  pada pasal  1  angka  16  Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengartikan  bahwa  pengobatan  tradisional adalah  pengobatan  dan/  atau  perawatan dengan  cara  dan  obat  yang  mengacu  pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai  dengan    norma  yang  berlaku  di masyarakat.
Pengobatan  tradisional  berdasarkan Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan  Pengobatan  Tradisional adalah  pengobatan  dan/atau  perawatan dengan  cara,  obat  dan  pengobatnya  yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
Pengobatan  tradisional  ini  terbagi menjadi  dua  yaitu  cara  penyembuhan tradisional  atau traditional  healing yang terdiri dari pada pijatan, kompres, akupuntur  dan  sebagainya  serta  obat tradisional  atau traditional  drugs yaitu menggunakan  bahan-bahan  yang  telah tersedia  dari  alam  sebagai  obat  untuk menyembuhkan penyakit. Terbaginya pengobatan tradisional ini juga dicantumkan  pada  Pasal  59  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan  yaitu  berdasarkan  cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional  terbagi  menjadi:  a.  pelayanan kesehatan  tradisional  yang  menggunakan keterampilan;  dan  b.  pelayanan  kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.
Pasien  sebagai  penerima  pelayanan kesehatan. Undang-Undang Kesehatan tidak  begitu  jelas  diterangkan  apa  yang
dimaksud  dengan  pasien.  Dicantumkan dalam  Pasal  56  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang    Kesehatan mengenai  Perlindungan  Pasien    Setiap orang  berhak  menerima  atau  menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang  akan  diberikan  kepadanya  setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
Hubungan hukum antara pasien dan pengobat  tradisional  adalah  hubungan hukum antara konsumen dan penyedia jasa, sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  (Undang-Undang  Perlindungan Konsumen).  Dalam  pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen disebutkan,  konsumen  adalah  setiap  orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan.  Sedangkan,  Pelaku  usaha adalah  setiap  orang  perseorangan  atau badan  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam berbagai bidang ekonomi (pasal 1 angka 3).
Dari  uraian  di  atas,  ruang  lingkup penelitian ini adalah bahwa pelaku pengobatan  tradisional,  yang  menyediakan jasa pengobatan tradisional, dapat dikatakan sebagai pelaku usaha. Sedangkan pasiennya, yang mendapatkan jasa pengobatan  tradisional  tersebut,  dapat dikategorikan  sebagai  konsumen.  Dengan demikian,  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen dapat diterapkan dalam hubungan  antara  pasien  dan  pelaku pengobatan  tradisional. Pembahasan  pada
penelitian  ini  lebih  tepatnya  pelayanan kesehatan  tradisional  yang  menggunakan keterampilan  yaitu  cara  penyembuhan tradisional  atau traditional  healing yang terdiri daripada pijatan, kompres, akupuntur dan  sebagainya.  Ruang  lingkup  sampel pengobatan pada penelitian ini bertempat di kota Bandar Lampung, dan jenis pengobatan  tradisional  melalui  jarum akupuntur,  gurah  tradisional,  bekam  ala Rosulullah dan pengobatan melalui pijatan.
Kesehatan  merupakan  hal  yang penting bagi  setiap manusia karena dengan tubuh  yang  sehat  kita  dapat  melakukan segala  kegiatan.  Di  dalam  suatu  Negara yang  berlandaskan  hukum,  maka  sesuatu hakekatnya, hukum sangat besar peranannya  mengatur  setiap  hubungan hukum  yang  timbul  baik  antara  inidvidu dengan  individu  maupun  individu  ngen masyarakat didalam berbagai bidang kehidupan termasuk kesehatan.
Kelemahan pasien sebagai
konsumen  kesehatan  yaitu  pasien  sering berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena hukum yang mengatur  tentang  hak-hak  konsumen  di Indonesia belum berjalan dengan maksimal,  tidak  jarang  pasien  yang dirugikan  tanpa  kesalahan  pada  pihaknya dalam  berhubungan dengan  penyedia pelayanan kesehatan, hampir dapat dikatakan  “tidak  mampu”  menuntut  ganti rugi dan atau menegakkan hak-haknya (A.Z Nasution,  1995:83).  Usaha  pengobatan tradisional dengan masyarakat yang menerima keberdaannya sama-sama membutuhkan  aturan  hukum  yang  akan menyeimbangkan,  memberikan  landasan dan  keamanan  baik  kepada  pasien  sebagai konsumen  maupun  usaha  pengobatan tradisional.  Kepentingan  yang  sama-sama dijalani  untuk  menghidari  kejadian  buruk terjadi.
Aturan  hukum  tersebut  menjadi salah  alasan  perlindungan  hukum  yang diberikan  untuk  pasien  sebagai  konsumen agar  dapat  menghindari  adanya  praktik yang tidak memiliki izin. Praktik pengobatan  tradisional  praktik    telah memiliki dasar untuk menjalankan usahanya  sehingga  dapat  dipertanggung jawabkan  perbuatannya,  hal  ini  akan menjaga  ketertiban  dan  memberikan  rasa aman  bagi  pasien  yang  akan  berobat.  Bagi praktik  pengobatan  tradisional  izin  dan peran peraturan yang melindungi penyelenggaraan  pengobatan  tradisonal  ini akan  membuktikan  kepatuhan  terhadap aturan  dan  mendukung  usahanya  lebih terpercaya bagi masyarakat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian  ini  adalah  apa  saja  peraturan yang  melindungi  penyelenggaraan  praktik pengobatan  tradisonal  dan  bagaimana perjanjian  penyembuhan  yang  diberikan penyelenggara praktik pengobatan tradisional terhadap pasien.

## II. PEMBAHASAN
Peraturan yang Melindungi Penyelenggaraan  Praktik  Pengobatan

## Tradisonal
Negara  Indonesia  berdasarkan  atas hukum  ( Rechsstaat )  tidak  berdasarkan  atas kekuasan  belaka  ( Machtsstaat )  asas  ini mengandung  makna  yang  amat  dalam dalam    kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara  karena  ini  berarti  bahwa  negara (termasuk di dalamnya pemerintah, lembaga-lembaga  negara,  dan  lembaga pemerintah  serta  aparatur  negara)  dalam melaksanakan  tugasnya  senantiasa  harus mendasarkan diri pada hukum dan keadilan. (Ilhami Bisri, 2014: 13) Peraturan pengobatan  tradisional  tersebut  dibentuk sebagai  upaya  mendukung  peningkatan
derajat  kesehatan  masyarakat  selain  medis. Pasal  1  Ayat (1)  Kepmenkes  No.
1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan  Pengobatan  Tradisional menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan  pengobatan  tradisional  adalah pengobatan  dan/atau  perawatan  dengan cara,  obat  dan  pengobatnya  yang  mengacu kepada  pengalaman,  keterampilan  turun temurun,  dan/atau  pendidikan/pelatihan, dan  diterapkan  sesuai  dengan  norma  yang berlaku dalam masyarakat.
Tujuan pengaturan penyelenggaraan pengobatan  tradisional  dirumuskan  pada Pasal  2  Ayat  (1),  (2)  dan  (3)  Kepmenkes No.  1076//MENKES/SK/VII/2003  tentang Penyelenggaraan  Pengobatan  Tradisional, bahwa  tujuannya  (1)  membina  upaya pengobatan  tradisional;  (2)  memberikan perlindungan kepada masyarakat; (3)
menginventarisasi jumlah pengobat tradisional,  jenis  dan  cara  pengobatannya. Pengaturan  pada  Kepmenkes  tersebut secara  tegas  mengatur  dan  melindungi penyelenggara  pengobatan  tradisional  dan masyarakat  selaku  pasien.  Pemerintah perupaya  mewujudkan  derajat  kesehatan yang  optimal  bagi  setiap  orang.  Peraturan yang ada saat ini tidak megatur secara jelas tanggung  jawab,  hak  dan  kewajiban  dari pelaku pengobat tradisional itu sendiri.
Pasal  1  Ayat  (3)  Kepmenkes  No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan  Pengobatan  Tradisional mengartikan  pengobat  adalah  orang  yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif),  sedangkan  mengenai  definisi pasien  tidak  disebutkan  dalam  Permenkes tersebut.  Menurut  rumusan  Pasal  1  angka (16)  UU  No.  36  Tahun  2009  yang dimaksud  dengan  pengobatan  tradisional adalah  pengobatan  dan/atau  perawatan dengan  cara  dan  obat  yang  mengacu  pada pengalaman dan keterampilan turun
temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai  dengan    norma  yang  berlaku  di masyarakat.  Selanjutnya World  Health Organization ( WHO ) pada tahun 2000 telah menetapkan  bahwa  pengobatan  tradisional adalah jumlah total pengetahuan, keterampilan,  dan  praktik-praktik  yang berdasarkan  pada  teori-teori,  keyakinan, dan pengalaman masyarakat yang mempunyai adat budaya yang berbeda, baik dijelaskan  atau  tidak,  digunakan  dalam pemeliharaan kesehatan serta dalam pencegahan,  diagnosa,  perbaikan  atau pengobatan  penyakit  secara  fisik  dan  juga mental.  (Viky  Pemuda  Indra  Sakti,  2009: 11). Praktik pengobatan tradisional tersebut menimbulkan    beberapa  permasalahan mengenai  legal  atau  tidak  nya  praktik pengobatan tersebut.
Jenis pembagian metode pengobatan  tradisional  juga  diatur  dalam Pasal  59  Ayat  (1)  UU  No.  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  yaitu  berdasarkan  cara pengobatan pelayanan kesehatan tradisional yang  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  1. pelayanan  kesehatan  tradisional yang menggunakan  keterampilan;  2.  pelayanan kesehatan  tradisional  yang  menggunakan ramuan.  Pengobatan  tradisional  dipilih masyarakat  pada  umumnya  dikarenakan metode penyembuhannya tidak menggunakan bahan kimia seperti pengobatan medis dan sebagian besar tidak melalui proses operasi. Pengobatan tradisional  yang  dimaksud  pada  penelitian ini  yang  membuka  praktik.  Pemerintah menerbitkan  berbagai  peraturan  untuk berupaya  melindungi  warga  negara  dan sekaligus memberikan rasa aman.
Pasien  memiliki  pengertian  orang sakit  (yang  dirawat  dokter);  penderita (sakit); yang memperoleh pelayanan tinggal atau  dirawat  pada  suatu  unit  pelayanan
kesehatan  tertentu.  (Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  2012:  162).  Penyelenggaraan praktik pengobatan tradisional terdapat dua pihak di dalamnya yaitu pengobat tradisional  dan  orang  yang  meminta pertolongan/bantuan pengobatan yang dalam  istilah  kedokteran  disebut  sebagai pasien. Istilah pasien secara jelas disebutkan  dalam  Pasal  1  Angka  10 Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004 tentang  Praktik  Kedokteran  bahwa  pasien adalah  setiap  orang  yang  melakukan konsultasi  masalah  kesehatannya  untuk memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang diperlukan  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  kepada  dokter  atau  dokter gigi. Lebih lanjut Pasal 1 Angka 4 Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  bahwa  yang  dimaksud  Pasien  adalah setiap  orang  yang  melakukan  konsultasi masalah  kesehatannya  untuk  memperoleh pelayanan  kesehatan  yang  diperlukan,  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  di Rumah  Sakit.  Apabila  terjadi  kesepakatan maka  antara  pengobat  dan  pasien  telah terjadi suatu perjanjian.
Pengobatan Tradisional menyatakan bahwa pengobat tradisional diklasifikasikan dalam jenis keterampilan, ramuan, pendekatan  agama  dan  supranatural.  Pasal 3 Ayat (2) Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003
juga
merumuskan
Klasifikasi dan jenis sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1) meliputi: a. Pengobat tradisional ketrampilan terdiri dari pengobat tradisional  pijat  urut,  patah  tulang,  sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunkturis,  chiropractor  dan  pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis. b.Pengobat  tradisional  ramuan  terdiri  dari pengobat  tradisional  ramuan  Indonesia (Jamu), gurah, tabib, shinshe, homoeopathy, aromatherapist dan pengobat
tradisional lainnya yang metodenya sejenis. c.  Pengobat  tradisional  pendekatan  agama terdiri  dari  pengobat  tradisional  dengan pendekatan  agama  Islam,  Kristen,  Katolik, Hindu, atau Budha. d. Pengobat tradisional supranatural terdiri dari pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal,  reiky  master,  qigong,  dukun kebatinan  dan  pengobat  tradisional  lainnya yang  metodenya  sejenis  dan  klasifikasinya terlampir.
Pasien  juga  dilindungi  dengan dibuatkan  catatan  statusnya  saat  berobat Pasal  18  Ayat  (1)  Kepmenkes  No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan  Pengobatan  Tradisional merumuskan  pengobat  tradisional  dapat memberikan obat tradisional yang diproduksi  oleh  industri  obat  tradisional (pabrikan)  yang  sudah  terdaftar  serta memiliki  nomor  pendaftaran  dan  obat tradisional racikan. Peraturan ini melindungi  pasien  dalam  hal  obat/ramuan yang  mendampingi  penyembuhan  harus telah terdaftar dan nomor pendaftaran.
Penyelenggaraan
praktik
pengobatan  tradisional  didukung  dengan beberapa  peraturan  diantaranya  Keputusan Menteri Kesehatan No. 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang
Penyelenggara  Pengobatan  Tradisional  dan Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan.  Peraturan  tersebut dibentuk  oleh  Pemerintah  membuktikan bahwa  pengobatan  tradisional  mendukung peningkatan  derajat  kesehatan  masyarakat. Semua  tindakan  pengobatan  tradisional yang  akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat  persetujuan  pasien  dan  atau keluarganya.  Persetujuan  dapat  diberikan secara  tertulis  maupun  lisan.  Peraturan tersebut  merupakan  upaya  Pemerintah untuk melindungi pasien.
Perjanjian  Penyembuhan  kepada  Pasien dari  Penyelenggara  Praktik  Pengobatan Tradisional
Teori yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  teori  perjanjian  dan perlindungan  hukum  konsumen.  Perjanjian akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban antara  pihak-pihak  yang  harus  dipenuhi berdasarkan yang diperjanjikan.
Pemenuhan kewajiban bertentangan dengan wanprestasi  yang  tidak  boleh  dilakukan pihak-pihak  yang  melakukan  perjanjian. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban  yang  telah  disepakati  dalam perikatan.  (Abdulkadir  Muhammad,  2010: 241).    Salah  satu  perjanjiannya  adalah perjanjian  yang  dibuat  antara  profesional dan  klien,  meliputi  klausula-klausula  yang telah  disepakati  untuk  dilakukan  atau dikerjakan  oleh  profesional.  Perjanjian tersebut  seperti informed  concent yang mengatur  perjanjian  antara  dokter  dan pasien.  (Wahyu  Sasongko,  2007:  107) Perjanjian  antara  profesional  dan  klien dapat dibedakan menjadi Perjanjian mendeskripsikan  adanya  interaksi  dan transaksi para pihak.
Keabsahan perjanjian dalam
penyelenggaraan  pengobatan  tradisional harus  digunakan  kriteria  yang  terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab
UndanG-Undang  Perdata    (KUHPerdata). Persyaratannya yaitu harus adanya:
1. Kesepakatan atau persesuaian kehendak.
Kesepakatan perjanjian pengobatan tradisonal terwujud dalam bentuk persetujuan tindakan;
2. Kecakapan para pihak merupakan syarat yang  kedua  dari  perjanjian  pengobatan tradisonal.  Pasal  1320  KUHPerdata, menyebutkan  bahwa  orang-orang  yang tidak  cakap  untuk  membuat  suatu perjanjian  adalah:  a.  orang  yang  belum dewasa;  b  merka  yang  ditaruh  di  bawah
pengampuan;  dan  orang  perempuan dalam  hal  ditetapkan  dalam  undang- undang telah melaranng membuat perjanjian;
3. Suatu  hal  tertentu  yang  merupakan  hal pokok  atau  obyek  perjanjian  berupa prestasi  dan  atau  benda  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1333  dan  1334 KUHPerdata  suatu  perjanjian  haruslah mempunyai  obyek  tertentu.  Suatu  hal tertentu  sangat  penting  kaitannya  dalam hal  pengobatan.  Upaya  pengobatan tradisional harus memiliki standar pelayanan. Pihak penyelenggara pengobatan tradisonal harus dapat menentukan  dan  menjelaskan  serta memberikan  informasi  mengenai  upaya pengobatan  yang  dilakukan  jika  hal tersebut  tidak  dilaksanakan  maka  syarat perjanjian  ketiga  tersebut  tidak  dapat terpenuhi; dan
4. Syarat  keempat  perjanjian  pengobatan tradisional  adalah  suatu  sebab  yang halal. Penyelenggaraan
praktik pengobatan tradisional jika sudah disepakati  maka  harus  mematuhi  Pasal 1337  KUHPerdata  suatu  sebab  adalah terlarang.  Tujuan  pengobatan  jelas  tidak boleh  bertentangan  dengan  undang- undang,  kesusilaan  maupun  ketertiban umum.
Perjanjian pengobatan tradisional di atas,  jelas  bahwa  jika  dilakukan  sesuai dengan  prosedur  yang  ditentukan  oleh undang-undang merupakan perjanjian  yang sah  dan  mengikat  para  pihak  pengobat tradisonal  dan  pasiennya.  Perundingan yang  dilakukan  harus  mematuhi  aturan yang dirumuskan pada Pasal 15 Kepmenkes No. 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan  Pengobatan  Tradisional.
Pengobatan  tradisional  harus  memberikan
informasi  yang  jelas  dan  tepat  kepada pasien  tentang  tindakan  pengobatan  yang dilakukannya.  Informasi  yang  diberikan secara  lisan  yang  mencakup  keuntungan dan  kerugian  dari  tindakan  pengobatan yang dilakukan. Semua tindakan pengobatan tradisio nal yang akan dilakukan  terhadap  pasien  harus  mendapat persetujuan  pasien  dan  ata  keluarganya. Persetujuan  dapat  diberikan  secara  tertulis maupun  lisan.  Setiap  tindakan  pengobatan tradisional  yang  mengandung  resiko  tinggi bagi  pasien  harus  dengan  persetujuan tertulis  yang  ditandatangani  oleh  yang berhak memberikan persetujuan.
Penawaran  yang telah dirundingkan oleh  pihak  pengobat  tradisional  dan  pasien melahirkan  perjanjian.  Perjanjian  ini  yang dinamakan sebagai perjanjian penyembuhan (perjanjan terapeutik). Pejianjian terapeutik adalah istilah perjanjian penyembuhan yang berhubungan dengan  dokter  namun  hal  tersebut  juga berlaku  bagi  tenaga  pengobat  tradisional sebagai  tenaga  penyelenggara  kesehatan. Perjanjian  pengobatan  tradisional  dapat dikonstrusikan  sebagai  transaksi  terapeutik antara  penyelenggara  pelayanan  kesehatan dan pasien.
Transaksi  terapeutik,  karakteristik perikatannya adalah perikatan usaha ( inspannings verbintenis ), artinya perikatan yang tidak didasarkan pada hasil akhir akan tetapi  didasarkan  pada  upaya  sungguh- sungguh. (Veronica Komalawati, 2002:84). Perjanjian tersebut seperti informed concent yang mengatur perjanjian antara dokter dan pasien.  Perjanjian  tersebut  dibuat  untuk melakukan
suatu pekerjaan (inspanningverbintenis), kriteria keberhasilan  dalah  pada  proses  yang  telah ditempuh  atau  dilakukan,  bukan  hasilnya. (Wahyu Sasongko,
2007:108).
Karakteristik perjanjian pengobatan
tradisional tidak menjanjikan akan mendapatkan  hasil  secara  utuh  seperti halnya  perjanjian  jual  beli.  Perikatan  yang dilakukan  umumnya  menjanjikan  bahwa proses dan pelaksanaan penyembuhan akan diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kesembuhan yang diinginkan pasien. Upaya melakukan proses  pengobatan  dengan  baik  kepada pasien dianggap telah memenuhi perjanjian didukung  oleh  tindakan  sesuai  dengan aturan hukum yang berlaku.
Konsultasi  dan  pengobatan  yang dilakukan pihak pasien kepada penyelenggara pengobatan tradisional membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian penyembuhan.  Perjanjian  penyembuhan yang  dilakukan  adalah  perjanjian  dengan cara tradisional. Pesetujuan pada perjanjian penyembuhan tersebut, mengakibatkan lahirlah  sebuah  perikatan  antara  pelaku pengobatan tradisional dan pasien. Pengobatan tradisional merupakan penyedia  jasa  kesehatan  bagi  masyarakat. Oleh  karena  itu  kedua  belah  pihak  harus melakukan  ketentuan-ketentuan  yang  telah disepakati bersama. Pasien harus mendapatkan  perlindungan  haknya  dengan cara mengadakan perjanjian terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengobatan tradisional.
Selanjutnya.  timbul  pertanyaan  apa yang  meniadi  obyek  perjanjian  pengobatan tradisional?  Pihak-pihak  mana  saja  yang terlibat  dalam  perjanjian  tersebut?  Obyek perjanjian  pengobatan  tradisional  adalah pelayanan  pengobat  yaitu  berupa  upaya bantuan  yang  diberikan  kepada  seorang karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan  pengetahuan  serta  kurangnya kemauan  menuju  kepada  kemampuan melaksanakan  kegiatan  hidup  sehari-ha secara  mandiri.  Kelemahan  fisik  dan pemulihan kesehatan salah satunya
dilakukan
dengan pengendalian pengobatan.  Apabila  ditelaah,  perjanjian pengobatan  tradisional  mempunyai  ciri-ciri sebagai berikut:
1. adanya perjanjian antara dua pihak yaitu pengobat dengan pasien;
2. pihak  pasien  karena  keadaannya  secara tidak langsung meminta jasa;
3. pengobat yang diminta jasa
pertolongannya tersebut adalah
sescorang;
4. sebagai  imbalannya  pasien,  bersedia membayar atau memberikan honorarium berdasarkan  tarif  yang  telah  ditentukan oleh pihak yang melakukan jasa tersebut;
5. cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan perjanjian pengobatan sepenuhnya  diserahkan  kepada  pihak pengobat.
Arti  jasa  di  antaranya  adalah memberikan pelayanan yang dapat didasarkan  pada  prestasi  dar  penyedia  jasa pelayanan  yang  menjamin  mutu  pelayanan yang  tinggikarena  ahli  dan  memiliki reputasi  yang  baik,  antara  lain  misalnya dokter,  akuntan  dan  advokat.  (Wahyu Sasongko,
2007:70).
Pengobatan tradisional menyelenggarakan jasa pengobatan seperti halnya dokter. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat disimpulkan  bahwa  perjanjian  pengobatan termasuk  dalam  jenis  perjanjian  untuk melakukan  jasa-jasa  tertentu  sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdata.
Menurut  Subekti  yang  dimaksud dengan  perjanjian  untuk  melaksanakan jasa-jasa  tertentu  adalah:  "Suatu  perianjian di  mana  suatu  pihak  menghendaki  dari pihak  lawannya  dilakukan  suatu  pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang  akan  dilakukan  untuk  mencapai tujuan tersebut sama sekali serserah kepada
pihak  lawannya  itu.  Biasanya  pihak  lawan itu  adalah  seorang  ahli  dalam  melakukan pekerjaan  tersebut  dan  biasanya  ia  juga sudah  memasang  tarif  utuk  jasanya  itu. Upahnya  biasanya  dinamai  honorarium. Perjanjian  ini  lazim  dimasukan  antara  lain hubungan  seorang  pasien  dengan  seorang dokter yang diminta jasanya untuk menyembuhkan  suatu  penyakit.  ubungan antara seorang pengacara (advocat) dengan klienya  yang  minta  urus  suatu  perkara.
Hubungan  antara  seorang  notaris  dengan seorang  yang  datang  kepadanya  untuk dibuatkan suatu akta dan lain sebagainya".(Subekti, 1985:57-58)
Perjanjian untuk melaksanakan jasa-jasa  tertentu  adalah  perjanjian  yang bersifat  Konsensual,  oleh  karena  itu  maka perjanjian  pengobatan  tradisional  juga merupakan  suatu  perjanjian  konsensual akibatnya perjanjian ini merupakan perjanjian  yang  bebas  bentuk.  Para  pihak bebas  untuk  menuangkan  kesepak  mereka dalam  bentuk  apapun.  Jadi  perjanjian pengobatan  tradisional  boleh  dituangkan dalam  bentuk  tertulis  atau  secara  lisan. Dengan kata lain, dalam perjanjian pengobatan  tradisional  terkandung  asas konsensualisme. Artinya perjanjian pengobatan  tradisional  tidak  diadakan secara formal, tetapi cukup dengan kesepakatan  kedua  belah  pihak.    (Rissa Afni Martinouva, 2014:59)
Jenis  perjanjian  yang  digunakan oleh pihak pengobat tradisional dan  pasien adalah  perjanjian  penyembuhan  (perjanjian terapetik).  Perjanjian  terapetik  adalah istilah perjanjian yang berhubungan dengan dokter  yang  juga  berlaku  bagi  tenaga pengobat tradisional sebagai tenaga penyelenggara kesehatan. Perjanjian penyembuhan  dalam  lingkup  pengobatan tradisional saat ini belum didukung dengan
memperjelas  syarat  sahnya  perjanjianya secara khusus.

## III. PENUTUP
Penyelenggaraan praktik pengobatan  tradisional  didukung  dengan beberapa  peraturan  diantaranya  Keputusan Menteri Kesehatan No. 1076/MENKES/SK/VII/2003
tentang Penyelenggara  Pengobatan  Tradisional  dan Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan.  Peraturan  mengenai pengobatan  tradisional  sebagai  perangkat hukum  kesehatan  yang  dimaksudkan  agar memberikan kepastian hukum dan pelindungan  bagi  warga  masyarakat  selaku pasien serta penyelenggara pengobat tradisional. Pemerintah membuktikan bahwa  pengobatan  tradisional  mendukung peningkatan  derajat  kesehatan  masyarakat. Perjanjian  pengobatan  tradisional  di  atas, jelas  bahwa  jika  dilakukan  sesuai  dengan prosedur  yang  ditentukan  oleh  undang- undang merupakan perjanjian yang sah dan mengikat  para  pihak  pengobat  tradisonal dan  pasiennya  mengikuti  ketentuan  syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata. Jenis perjanjian yang digunakan  oleh  pihak  pengobat  tradisional dan  pasien adalah perjanjian penyembuhan (perjanjian  terapetik).  Perjanjian  terapetik adalah  istilah  perjanjian  yang  berhubungan dengan  dokter  yang  juga  berlaku  bagi tenaga  pengobat  tradisional  sebagai  tenaga penyelenggara kesehatan. Perjanjian penyembuhan  dalam  lingkup  pengobatan tradisional saat ini belum didukung dengan memperjelas  syarat  sahnya  perjanjianya secara khusus.
Penelitian  perjanjian  penyembuhan kepada  pasien  dari  penyelenggara  praktik pengobatan  tradisional  ini  diharapkan masyarakat  lebih  cerdas  dalam  memilih sarana  penyembuhan  pada  sakit  yang
dialaminya. Penyelenggara pengobatan tradisonal diharapkan lebih mempersiapkan sarana pendukung praktik pengobatan yang di selenggarakan dan mengutamakan keselamatan pasien sebagai tanggungjawabnya.  Kepada  pemerintah dapat  lebih  mengawasi  hak  dan  kewajiban pasien  dan  pengobat  tradisional  dan tindakan preventif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Bisri, Ilhami, 2014, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi  Hukum  di  Indonesia .
PT  RajaGrafindo  Persada,Cetakan ke-9, Jakarta. Komalawati,Veronica, 2002, Peranan Informed Consent  Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan  Dokter  dan  Pasien); Suatu Tinjauan Yuridis, Citra Adtya
Bhakti, Bandung.
Koeswadji, Hermien Hadiati, 2002, Hukum Untuk Perumahsakitan , Citra Aditya Bhakti,Bandung. Nasution,  AZ.,  1999. Pengantar  Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Penerbit Daya Widya). Martinouva, Rissa Afni, 2014, Perlindungan Hukum Pasien Terhadap Penyeenggara Pengobatan  Tradisional ,  Fakultas Hukum Universitas Lampung (FHUNILA), Bandar Lampung.
Muhammad,  Abdulkadir,  2010, Hukum Perdata  Indonesia, Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Muhammad,  Abdulkadir,  2004, Metode Penelitian  Hukum, Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Sakti, Viky Pemuda Indra, 2009, Perlindungan  Hukum  Pengobatan
Tradisional-Metodelogi , Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Jakarta. Sasongko, Wahyu 2007, Ketentuan- Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan  Konsumen ,  Bandar Lampung: Penerbit Universitas
Lampung.
Subekti,  1985, Aneka  Perjanjian ,  Alumni,
Bandung
Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009
Tentang Kesehatan Undang-Undang  No.  44  Tahun  2009 tentang Rumah Sakit Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004 tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlidungan Konsumen; dan Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

## Sumber Lain
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
2012, Kamus Besar Bahasa
Indonesia ,  PT.  Media  Pustaka
Indonesia Phoenix, Jakart.
1.  Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2.  Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB,  yaitu  ;  BAB  I.  PENDAHULUAN  (Latar  Belakang  dan  Rumusan Masalah)  BAB  II.  PEMBAHASAN  (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3.  Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4.  Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat  nama  pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at,  2005:  11), Tiga  atau  lebih  penulis  menggunakan  ketentuan  et.al (dkk).  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5.  Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi bersifat  alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  terbit,  dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6.  Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7.  Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif  melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email:jurnal.mh@ubl.acid