Analisis Komparatif Perspektif KHI dan Fiqih Imam Syafi’i tentang Hukum Ihdad bagi Perempuan

## Abstract
The article discusses the comparison  of Ihdad provision between  KHI  and  Imam  Syafi’i.  KHI  states  that  Ihdad must  be  done  during  ‘iddah  for  wives  left  by  their husband due to death as a symbol of grief and avoiding slender. These wives, according to Imam Syafi’i, must do Ihdad in case they are adults, children, kafir dzimmis, or slaves.  The  distinctive  is  also  found  in  the  law consequence  that  should  be  accepted  during  Ihdad.  In KHI  there  is  no  law  that  sets  things  forbidden  during Ihdah in details as Imam Syafi’i’s fiqh provision.
Keywords : KHI, Fiqh, Ihdad Law.

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  perbandingan  ketentuan Ihdad  antara  KHI  dan  fiqih  Imam  Syafi’i.  Menurut  KHI Ihdad  wajib  dilaksanakan  selama  masa  ‘iddah  oleh perempuan yang ditinggal mati suaminya sebagai tanda turut  berduka  cita  dan  sekaligus  menjaga  timbulnya fitnah. Menurut Imam Syafi’i perempuan yang ditinggal mati  suaminya  wajib  melaksanakan  Ihdad  baik perempuan  tersebut  sudah  dewasa,  masih  anak-anak, kafir dzimmi, atau seorang budak. Perbedaan ketentuan hukum Ihdad antara KHI dan Imam Syafi’i juga terletak pada  konsekuensi  hukum  yang  harus  dilakukan perempuan  selama  melaksanakan  Ihdad,  dalam  KHI tidak  diatur  secara  rinci  hal-hal  yang  dilarang  selama pelaksanaan Ihdad sebagaimana ketentuan dalam fiqih Imam Syafi’i.
Kata kunci : KHI, Fiqih, Hukum Ihdad
Hairul Ulum , Analisis Komparatif Perspektif KHI.....

## Hairul Ulum
STIS Miftahul Ulum Lumajang ulumgrobogan @gmail.com

## Pendahuluan
Sumber  hukum  Islam  menyatakan  perkawinan  adalah  akad yang kuat (Mitsaqon Gholidzan) namun tidak menutup kemungkinan sebuah  perkawinan  bisa  putus  karena  sebab-sebab  tertentu.  Dalam ilmu fiqih sebuah pernikahan dinyatakan putus disebabkan delapan hal yaitu : talak, khulu’, syiqaq, fasakh nikah, ta’lik talak, sumpah ila’, zhihar,  sumpah  li’an,  kematian  suami  atau  istri.  Sedangkan  dalam KHI  Bab  XVI  pasal  113  dinyatakan  bahwa  perkawinan  dapat  putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. 1
Bagi seorang perempuan jika pernikahannya dinyatakan putus baik  sebab  perceraian  atau  kematian  suaminya,  maka  ada konsekuesi  hukum  yang  harus  dijalani.    ‘Iddah  dan  Ihdad  adalah konsekuensi  hukum  yang  harus  di  jalani  oleh  setiap  perempuan setelah  terjadinya  sebuah  perceraian,  baik  cerai  talak,  maupun perceraian  akibat  kematian.  ‘Iddah  adalah  masa  tunggu  seorang perempuan  untuk  mengetahui  kondisi  rahimnya  baik  dengan perhitungan  masa  suci,  bulan,  atau  melahirkan. 2 Sedangkan  Ihdad adalah  masa  berkabung  atau  menjahui  segala  sesuatu  yang  bisa menggoda  laki-laki  selama  masa  ‘Iddah. 3 Dasar  hukum  ‘Iddah termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :
ٍء ْو ُرُق َةَثَلَث َّنِهِسُفْنَأِب َنْصَّب َرَتَي  ُتاَقَّلَطُمْلا َو ج ... . ) : ةرقبلأ ٢٢٨ (
Artinya   :Wanita-wanita  yang  ditalak  handaklah  menahan diri(menunggu) tiga kali quru ( QS. Al-Baqarah : 228). 4
Dan  adapun  ayat  yang  menjelaskan  ketentuan  ‘Iddah  bagi perempuan akibat kematian yaitu surat Al-Baqqrah ayat 234 :
ْيِذَّلا َو
ٍرُهْشَأ  َةَعَب ْرَأ  َّنِهِسُفْنَأِب  َنْصَّب َرَتَي  اًجا َو ْزَأ  َن ْو ُرَذَي َو  ْمُكْنِم  َن ْوَّف َوَتَي  َن
ا ًرْشَع َو ) : ةرقبلأ ٢٣٤ (
Artinya  :Orang-orang  yang  meninggal  dunia  di  antaramu  dengan meninggalkan  isteri-isteri  (hendaklah  para  isteri  itu) menangguhkan  dirinya  (ber’iddah  /  ihdad)  empat  bulan sepuluh hari (QS. Al-Baqarah : 234). 5
1 Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, Tt,  35
2 Muhammad bin Qosim Al-Ghozy, Fathu al-Qorib, (Surabaya, Dar al-Ilmi. Tt,)  50 3 Amir  Syarifuddin,  Hukum  Perkawina  Islam  di  Indonesia  Antar  Fiqh  Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan, (Jakarta ; Kencana, 2007),  320.
4 Departemen Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an dan Terjemahannya, 55 5 Departemen Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an dan Terjemahannya, 57
Masa  berkabung  bagi  seorang  isteri  yang  di  tinggal  mati suaminya,  adalah  4  bulan  10  hari  disertai  dengan  larangan- larangannya,  antara  lain:  bercelak  mata,  berhias  diri,  memakai wewangian,  keluar  rumah,  kecuali  dalam  keadaan  terpaksa. 6 menurut  Ibnu  Kasir  berkata:  ”Berkabung  itu  suatu  ungkapan,  yang intinya  ialah:  tidak  berhias  dengan  wangi-wangian  dan  tidak memakai  pakaian  dan  perhiasan  yang  bisa  menarik  laki-laki”.  Dan berkabung ini wajib bagi perempuan atas kematian seorang suami. 7 Adapun  dasar  hukum  Ihdad    adalah  Hadis  Nabi  yang  diriwayatkan oleh Ummu Athiyyah :
َر  َّنَأ  اَهْنَع  ُالله  َى ِض َر  َةَّيِطَع  ِ مُأ  ْنَع ,َلاَق  َمَّلَس َو  ِهْيَلَع  ُالله  ىَّلَص  ِالله  َل ْوُس َأَرْماُّد ِحُتَلا
اًب ْوَث  ُسَبْلَت َلا َو ,ا ًرْشَع َو  ٍرُهْشَأ َةَعَب ْرَأ ٍج ْو َز ىَلَعَّلاِإ ,ٍثَلاَث  َق ْوَف ٌة َرُهَط اَذِإ َّلاِإ ,اًبْيِط  َّسَمَتَلا َو ,ْل ِحَتْكَت َلا َو ,ٍبْصَع  َب ْوَث َّلاِإ ,اًغ ْوُبْصَم
ًةَذْبُن  ْت .هيلع قفتم, ٍراَفْظَأ  ْوَأ ٍطْسُق  ْنِم Artinya    :Diriwayatkan  dari  Ummu  Athiyyah.  ra,sesungguhnya
Rasulullah  SAW  bersabda  :”Wanita  tidak  boleh  ber-ihdad (berkabung) untuk orang yang meninggal melebihi tiga hari, kecuali  untuk  suaminya  selama  empat  bulan  sepuluh  hari, dengan tidak memakai pakaian yang dicelup dengan warna kecuali  kain  yang  dipintal,  tidak  bercelak  mata,  tidak memakai  wewangian  kecuali  ketika  suci  (dari  haid- red.)dengan  menggunakan  sedikit  gaharu  dan  adlfar  (jenis tanaman berbau harum). (HR. Bukhori-Muslim). 8
Sebenarnya,  pemberlakuaan  ‘Iddah  dan  Ihdad  bagi perempuan dalam permulaan islam dilakukan dalam setahun penuh  dan  para  ahli  waris  haram  hukumnya  mengeluarkan seorang  perempuan  yang  sedang  melaksanakan  ‘Iddah  dan Ihdad  tersebut  dari  rumah  suaminya  dalam  kurun  waktu setahun, adapun nafkahnya selama setahun  diambilkan dari harta  peninggalan  suami,  namun  nafkah  disini  bisa  gugur apabila  dia  meninggalkan  rumah  suaminya. 9 Hal  ini  seperti termaktub dalam surat Al-Baqarah : 240 yang berbunyi :
6 Muhammad  Nawawi  Bin  Umar  Al-Jawi,  Tausyeh  Ala  Ibn  Qaasim,  (Surabaya  ; Maktabah Al-Hidaya Tt, ) 227
7 Ammal Hamidy dan Imron A. Manan, Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni, (Surabaya Jl. Rungkut Industri,2003), 306.
8 Ibnu Hajar al Asqolani, Bulugh al-Maram,(Semarang : Hasyim Putra. Tt,) 234
9 Muhammad Husein bin Mas’ud, Tafsir al-Baghowi (Darul Kutub Ilmiyah)  291
Hairul Ulum , Analisis Komparatif Perspektif KHI.....
ِل ْوَحْلا ىَلِإ اًعاَتَّم مِه ِجا َو ْزَلأ ًةَّي ِص َو اًجا َو ْزَأ  َنو ُرَذَي َو  ْمُكنِم  َن ْوَّف َوَتُي  َنيِذَّلا َو نِم  َّنِهِسُفنَأ  يِف  َنْلَعَف  اَميِف  ْمُكْيَلَع  َحاَنُج  َلاَف  َنْج َرَخ  ْنِإَف  ٍجا َرْخِإ  َرْيَغ :ةرقبلا( ُميِكَح ُزي ِزَع ُالله َو  ٍفو ُرْعَّم 240 )
Artinya  :  Dan  orang-orang  yang  akan  meninggal  dunia  di antara  kamu  dan  meninggalkan  istri,  hendaklah berwasiat  untuk  istri-istrinya,  (yaitu)  diberi  nafkah hingga  setahun  lamanya  dan  tidak  disuruh  pindah (dari  rumahnya).  Akan  tetapi  jika  mereka  pindah (sendiri),  maka  tidak  ada  dosa  bagimu  (wali  atau waris  dari  yang  meninggal)  membiarkan  mereka berbuat  yang  ma’ruf  terhadap  diri  mereka.  Dan Allah  Mahaperkasa  lagi  Mahabijaksana.  (QS.  Al- Baqarah : 240) 10
Namun  di  kemudian  hari  ketentuan  hukum  ‘Iddah  dan  Ihdad selama setahun dalam ayat ini diganti dengan empat bulan sepuluh hari  sebagaimana  dalam  surat  Al-Baqarah  :  234  dan  ketentuan nafkah selama setahun diganti dengan hak waris sebanyak 1/4 atau 1/8 sebagaimana dalam surat An-Nisa’ :11-12.
Menurut Imam Syafi’i Ihdad wajib hukumnya bagi perempuan yang  ditinggal  mati  suaminya,  sedangkan  bagi  perempuan  yang ditalak ba’in pendapat awal (Qaul Qadim) Imam Syafi’i berpendapat wajib melaksanakan Ihdad dan pendapat terbaru (Qalu Jadid) Imam Syafi’i berpendapat tidak wajib melaksanakan Ihdad. 11
Penjelasan  tentang  ‘Iddah  dan  Ihdad  juga  termaktub  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  yaitu  pada  BAB    XIX  Pasal  170  yang berbunyi  :  1)  Istri  yang  ditinggal  mati  oleh  suaminya,  wajib melaksanakan  masa  berkabung  selama  masa  ‘Iddah  sebagai  tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. 2) Suami yang  ditinggal  mati  istrinya,  melakukan  masa  berkabung  menurut kepatutan. 12

## Pembahasan Pengertian Ihdad
Menurut  Abu  Yahya  Zakaria  al-Anshary,  Ihdad  berasal  dari kata  Ahadda,  dan  kadang-kadang  bisa  juga  disebut  al-Hidad  yang diambil  dari  kata  Hadda.  Secara  etimologis  (lughawi)  ihdad  berarti
10 Departemen Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an dan Terjemahannya, 59 11 Muhammad bin Abdurrahman, Rohmah al-Ummah (Surabaya, Al-Hidaya Tt)  244 12 Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, Tt,  52
al-Man’u  (cegahan  atau  larangan). 13 Adapun  secara  terminologi Ihdad  adalah  menahan  diri  dari  berhias  atau  bersolek  seperti memakai  pakaian  berwarna  mencolok  semisal  merah  atau  kuning, tidak  boleh  memakai  wewangian  baik  untuk  tubuh  atau  pakaian, tidak  boleh  bercelak  mata  kecuali  karena  ada  kebutuhan  seperti sakit mata itupun harus dipakai hanya di waktu malam namun dalam keadaan darurat boleh memakainya di waktu siang, dan tidak boleh meninggalkan  rumah  yan  ditinggalinya  kecuali  karena  ada  hajat. 14 Amir  Syarifuddin  memiliki  pendapat  yang  lebih  sederhana  tentang definisi  Ihdad  yaitu:  masa  berkabung  atau  menjahui  segala  sesuatu yang bisa menggoda laki-laki selama masa ‘Iddah. 15
Para  ulama  banyak  meberikan  penjelasan  tentang  Ihdad, antara  lain  Sayyid Abu  Bakar  al-Dimyati  menyatakan  definisi  Ihdad adalah:”Menahan  diri  dari  bersolek/berhias  pada  badan.  Dengan ungkapan  yang  berbeda,  Wahbah  al-Zuhaili  memberikan  definisi tentang  makna  Ihdad:  ”Ihdad  ialah  meninggalkan  harum  haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak”. 16
Dari  kedua  pendapat  diatas  jika  dilihat  dengan  teliti mendekati  pengertian  yang  diungkapkan  oleh  Ali  al-Salusi,  bahwa Ihdad  secara  etimologi  adalah  mencegah,  dan  diantara  pencegahan tersebut  adalah  pencegahan  seorang  perempuan  dari  bersolek, termasuk  dalam  kategori  makna  Ihdad  secara  bahasa  adalah menjelaskan  kesedihan.  Adapun  Ihdad  menurut  terminologi  adalah pencegahan atau menjaganya seorang perempuan dari bersolek, dan termasuk  dalam  makna  Ihdad  adalah  mencegahnya  seorang perempuan  untuk  tidak  tinggal  di  rumah  yang  bukan  tempat tinggalnya sendiri. 17

## Dasar Hukum Ihdad
Tidak  ada  ayat  Al-Qur’an  yang  menyebutkan  secara  jelas tentang  kewajiban  Ihdad  bagi  seorang  perempuan,  oleh  karena  itu landasan  utama  para  ulama  dalam  penetapan  hukum  Ihdad  adalah
13 Abu Yahya Zakaria al-Anshary, Fath al-Wahhab,  (Surabaya : Nurul Huda,Tt), Juz II  107.
14 Muhammad bin Qosim Al-Ghozy, Fathu al-Qorib, (Surabaya, Dar al-Ilmi. Tt,)  50
15 Amir  Syarifuddin,  Hukum  Perkawina  Islam  di  Indonesia  Antar  Fiqh  Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan, (Jakarta ; Kencana, 2007),  320.
16 Tihami  dan  Sohari  Sahrani,  Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h 343.
17 Ali  al-Salusi,  alqadzaya  al-Fiqhiyyah  al-Mu’asharah,  al-Maktabah  al-Syamilah,
(Maktabah Dar al-Qur’an Qatar, 2002) Juz II,  72.
Hairul Ulum , Analisis Komparatif Perspektif KHI.....
hadits Nabi Muhammad SAW seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyyah :
ُس َر  َّنَأ اَهْنَع ُالله  َى ِض َر َةَّيِطَع  ِ مُأ  ْنَع ٌةَأ َرْماُّد ِحُتَلا ,َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله  َل ْو
َب ْوَث َّلاِإ ,اًغ ْوُبْصَم اًب ْوَث  ُسَبْلَت َلا َو ,ا ًرْشَع َو  ٍرُهْشَأ َةَعَب ْرَأ ٍج ْو َز ىَلَعَّلاِإ ,ٍثَلاَث  َق ْوَف
ْكَت َلا َو ,ٍبْصَع قفتم, ٍراَفْظَأ  ْوَأ  ٍطْسُق  ْنِم ًةَذْبُن  ْت َرُهَط اَذِإ َّلاِإ ,اًبْيِط  َّسَمَتَلا َو ,ْل ِحَت .هيلع
Artinya    :  Diriwayatkan  dari  Ummu  Athiyyah.  ra,sesungguhnya Rasulullah  SAW  bersabda  :”Wanita  tidak  boleh  ber-ihdad (berkabung)  untuk  orang  yang  meninggal  melebihi  tiga hari, kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dengan tidak memakai pakaian yang dicelup dengan warna  kecuali  kain  yang  dipintal,  tidak  bercelak  mata, tidak memakai wewangian kecuali ketika suci (dari haid- red.)dengan menggunakan sedikit gaharu dan adlfar (jenis tanaman berbau harum). (HR. Bukhori-Muslim). 18
Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah :
ْتَلاَق ًةَأ َرْما  َّنَأ اَهْنَع ُالله  َّى ِض َر َةَمَلَس  ِ مُأ  ْنَع :
اَهْنَع  َتاَم ىِتَنْبا  َّنِإ ِالله  َل ْوُس َر اَي اَهُلَحْكَتَفَأ ,اَهُنْيَع  ْتَكَتْشا ِدَق َو ,اَهُج ْو َز .هيلع قفتم , َلا :َلاَق ؟ Artinya  :Diriwayatkan  dari  Ummu  Salamah  ra,  sesungguhnya ada  seorang  wanita  bertanya:  “Ya  Rasulullah, sesungguhnya  anak  perempuanku  suaminya  telah mati  dan  matanya  sedang  sakit,  Apakah  boleh  dia mencelaki matanya? “Tidak” (jawab Rasulullah). (HR. Bukhori-Muslim). 19
Imam  Syafi’i  di  dalam  kitabnya  al-Umm  mengatakan:  “Allah SWT memang tidak menyebutkan Ihdad di dalam Al-Qur’an, namun ketika Rasullah SAW memerintahkan wanita yang ditingal mati oleh suaminya  untuk  berihdad,  maka  hukum  tersebut  sama  dengan kewajiban  yang  ditetapkan  oleh  Allah  SWT  di  dalam  kitabnya, dengan kata lain, kekuatan hukum yang  ditetapkan berdasar hadits Rasullah  SAW  sama  dengan  kekuatan  hukum  yang  ditetapkan berdasar Al-Qur’an. 20
Para Imam Madzhab sepakat atas wajibnya perempuan yang ditinggal  mati  suaminya  untuk  melakukan  Ihdad  (berkabung),  baik perempuan itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, kecuali Hanafi. Madzhab ini mengatakan bahwa, perempuan masih kecil tidak harus
18 Ibnu Hajar al Asqolani, Bulugh al-Maram,(Semarang : Hasyim Putra. Tt,) 234 19 Ibnu Hajar al Asqolani, Bulugh al-Maram,(Semarang : Hasyim Putra. Tt,) 235 20 Chuzaimah  T.  Yanggo,  dan  Hafiz  Anshary,  Problematika  Hukum  Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009),  12.
menjalani  Ihdad.  Adapun  untuk  perempuan  non  muslim  apabila bersuamikan lelaki muslim maka wajib hukumnya melakukan Iddah dan Ihdad. Namun apabila suaminya juga seorang non muslim maka ia hanya wajib melaksanakan Iddah menurut pendapat Syafi’i, Maliki, dan  Hanbali,  tapi  menurut  Hanafi  ia  sama  sekali  tidak  wajib melaksanakan Iddah dan Ihdad. 21
Seperti yang disebutkan para Imam Madzhab sepakat bahwa pelaksanaan  hukum  Ihdad  bagi  perempuan  yang  ditinggal  mati suaminya hukumnya wajib, namun ada perbedaan pendapat diantara mereka tentang wajib atau tidaknya perempuan melaksanakan Ihdad karena  perceraian.  Menurut  Imam  Hanafi,  Imam  Hanbali  (dalam suatu  riwayat)  dan  Imam  Syafi’i  dalam  Qaul  Qadim  berpendapat perempuan  yang  ditalak  ba’in  wajib  melaksanakan  Ihdad,  adapun menurut  Imam Malik,  Imam Hanbali  (dalam riwayat  yang  lain)  dan Imam Syafi’i dalam Qaul Jadid berpendapat perempuan yang ditalak ba’in tidak wajib melaksanakan Ihdad.

## Ketentuan Hukum Ihdad dalam KHI
Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  suatu  perkumpulan hukum yang mana agar supaya menjadi pedoman bagi warga negara Indonesia, bilamana kita melihat yang di bahas dalam KHI ternyata telah  banyak  mengalami  perluasan  dari  masa-masa  yang  lalu, misalnya kitab-kitab fiqih Syafi’i saja, akan tetapi dari madzhab lain bahkan  pemikiran  aliran  pembaharu  seperti  buku-buku  ibnu Taimiyah juga ikut dalam pemikiran Kompilasi Hukum Islam. 22
Bila  di  lihat  dari  berbagai  hal  dalam  perumusan  KHI  memang identik  dengan  fiqih  klasik  yang  mana  jalur  penafsirannya menggunakan  metode  yang  sudah  umum  di  gunakan,  kaitannya dengan  hukum  Ihdad  ialah,  secara  umum  bila  di  lihat  pada perumusan  KHI  yang  melewati  beberapa  jalur,  maka  ada  beberapa jalur yang itu bisa di jadikan gambaran terhadap penentuan hukum Ihdad versi KHI diantaranya :
Pertama,  Jalur  Kitab,  dengan  mengumpulkan  kitab-kitab  fiqih, minimal  13  kitab  yang  sudah  di  wajibkan  oleh  Mahkamah  Agung yang selama ini menjadi pedoman para hakim di Pengadilan Agama yang  mana  kitab  ini  dikumpulkan  untuk  menjawab  dari  berbagai masalah yang timbul serta mencari dalil-dalil yang relefan. Menurut M.Yahya  Harahab  menambahkan  bahwa  pengumpulan  data  melalui jalur kitab sama sekali tidak hanya tertumpu  pada kitab-kitab yang
21 Muhammad bin Abdurrahman, Rohmah al-Ummah (Surabaya, Al-Hidaya Tt)  244
22 Abdurrahman,  Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia,  (Jakarta  ;  CV  Akademika Pressindo, 2001), 41
Hairul Ulum , Analisis Komparatif Perspektif KHI.....
di gagas oleh tujuh IAIN yang telah di beri mandat untuk mentelaah beberapa kitab fiqih, akan tetapi juga di ambil dari fatwa-fatwa yang berkembang di Indonesia, seperti hasil fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI),  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah,  Nahdatul  Ulama  (NU)  dan sebagainya. Jadi sudah bisa di lihat penerapan hukum Ihdad pastilah sesuai  dengan  Al-Qur’an  dan  Al-Hadist  serta  metode  ijtihad  hukum yang  sudah  berlaku,  seperti  ijma’,  qiyas  dan  yang  lainya  tanpa  ada bentuk penafsiran moderen. 23
Kedua, Jalur Ulama, dengan melakukan wawancara para ulama Indonesia,  10  lokasi  yang  sudah  di  tetapkan  sebagai  sasaran wawancara  ialah  :  Banda  Aceh,  Medan,  Palembang,  Padang,  Jawa Tengah,  Jawa  Barat,  Jawa  Timur,  Ujung  Pandang,  Mataram  dan Banjarmasin.  Adapun  tokoh-tokoh  ulama  yang  di  wawancarai diperkirakan  berpengetahuan  cukup  dan  berwibawa.  Juga diperhitungkan  kepada  kelengkapan  geografis  dari  jangkauan wibawanya.  Mengenai  pentingnya  pelaksanaan  jalur  ini  dengan kaitan  kedudukan  Kompilasi  Hukum  Islam  secara  keseluruhan  KH. Hasan  Basri  (Ketua  MUI  periode  1984-1990)  berpendapat  bahwa Kompilasi adalah menghimpun dan mengumpulkan Fiqih yang hidup di  tengah masyarakat  yang  selama  ini  telah  banyak diamalkan  oleh umat Islam sendiri dengan meninggalkan pendapat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, hasil kompilasi tersebut  akan  cukup  aspiratif,  tidak  ada  unsur  paksaan,  sebab prosesnya  dilakukan  dengan  hasil  wawancara  dan  meminta pendapat para ulama yang mempunyai kredibelitas di bidang hukum Islam,  hal  ini  sudah  jelas  dilakukan  untuk  mendorong  terbinannya saling menghargai pendapat yang saling berbeda.
Ketiga,  Lokakarya,  memperlihatkan  puncak  perkembangan pemikiran fiqih di indonesia, pada kesempatan itu hadir para tokoh ulama  fiqih  dari  organisasi-organisasi  Islam,  ulama  fiqih  dari perguruan  tinggi,  dari  masyarakat  umum  dan  di  perkirakan  dari semua  lapisan  ulama  fiqih  ikut  dalam  pembahasan,  sehingga  patut dinilai  sebagai  ijma’  ulama  Indonesia,  lokakarya  ini  membahas materi  Kompilasi  Hukum  Islam  secara  mendasar  tentang  masalah- masalah di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan yang merupakan  masalah-masalah  fiqih  yang  selama  ini  banyak  banyak terjadi  di  tengah-tengah masyarakat.  Sebagai  contoh  hak  anak  laki- laki  dan  anak  perempuan  dalam  kewarisan  merupakan  yang  sudah standar dan bedasarkan dalil qath’i tetap sebagaimana yang berlaku
23 Abdurrahman,  Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia,  (Jakarta  ;  CV  Akademika Pressindo, 2001), 37
dalam  kitab-kitab  yang  ada,  begitupun  materi  yang  lainnya  karena dirasa  tidak berbenturan  dengan  dalil  yang  sharih  dan  qoth’i  dapat diterima oleh ahli fiqih Indonesia. 24
Dalam  gambaran  yang  ada  KHI  di  rumuskan  bedasarkan literatur yang ada seperti dalil qath’i serta literatur kitab fiqh klasik sehingga  produk  hukum  yang  di  hasilkan  pun  murni  berdasarkan dalil tersebut, hal ini juga tertuang dalam hukum yang terdapat pada KHI  mengenai  tentang  hukum  Ihdad  yang  pada  umumnya dikhususkan untuk seorang perempuan/istri.
Dalil-dalil yang digunakan pun sudah jelas baik dari Al-Qur’an maupun  Al-Hadist  yang  keseluruhannya  menyifati  dari  seorang perempuan.  Dalam  Hukum  KHI  Ihdad  selain  bermaksud  untuk beribadah  kepada  Allah  selain  itu  juga  mempunya  beberapa  tujuan antara lain yaitu :
1. Wanita  ber-Ihdad  untuk  memberi  alokasi  waktu  yang  cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbul fitnah.
2. Untuk  menampakkan  kesedihan  dan  kedukaan  atas  kematian suaminnya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya.
3. Untuk  menghormati  suaminya  yang  telah  meninggal sebagaimana ketika semasa hidupnya.
Dengan  berdasarkan  kemaslahatan  dalam  KHI  juga  terdapat hukum  Ihdad  untuk  laki-laki  yaitu  secara  kepatutan,  hal  ini  adalah pengqiyasan  terhadap  wanita  yang  mana  laki-laki  bisa  melakukan berkabung sama halnya seperti wanita, akan tetapi oleh karena tidak adanya  kepastian  hukum  mengenai  Ihdad  untuk  laki-laki  maka dihukumi  dengan  kepatutan,  hal  ini  juga  berlaku  untuk  Iddah  laki- laki  yang  mana  tidak  ada  dalil  Al-Qur’an,  Hadist  atau  Ijma’  Ulama yang  menerangkan  tentang  wajibnya  Iddah  untuk  laki-laki  hal pandangan ini di kemukakan oleh Huzaemah. 25
Dari pandangan inilah maka lahirlah hukum Ihdad dalam KHI BAB XIX pasal 170 yang termaktub dalam Inpres RI No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :
1) Istri  yang  ditinggal  mati  oleh  suami,  wajib  melaksanakan  masa berkabung selama masa ‘Iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
24 Abdurrahman,  Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia,  (Jakarta  ;  CV  Akademika Pressindo, 2001), 37
25 Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia ; kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia, 260
Hairul Ulum , Analisis Komparatif Perspektif KHI.....
2) Suami  yang  ditinggal  mati  oleh  istrinya,  melaksanakan  masa berkabung menurut kepatutan.
Mengenai  hal  kewajiban  seorang  perempuan  melaksanakan Ihdad  dalam  pasal  170  ini  sudah  cukup  jelas  kiranya,  hanya  saja dalam  ketentuan  kewajiban  melaksanakan  Ihdad  versi  KHI  disini tidak disebutkan secara gamblang mengenai larangan-larangan bagi perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad.

## Ketentuan Hukum Ihdad dalam Fiqih Imam Syafi’i
Sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  pembahasan  di  atas Imam  Syafi’i  berpendapat  perempuan  merdeka  yang  telah  dewasa maupun  masih  anak-anak,  perempuan  kafir  dzimmi,  atau  budak perempuan  yang  muslim  dalam  soal  melaksanakan  Ihdad  semua sama.  Jadi  barangsiapa  memiliki  kewajiban  melaksanakan  ‘Iddah wafat  maka  wajib  pula  melaksanakan  Ihdad.  Oleh  karena  itu  jika seorang wanita meninggalkan  Ihdad selama masa ‘Iddahnya atau di sebagian  masa  ‘Iddahnya  saja  maka  hukumnya  berdosa.  Dan  bagi perempuan  yang  terlanjur  tidak  melaksanakan  Ihdad  selama  masa ‘Iddah-nya maka tidak bias menggantinya di waktu yang lain. 26
Bahkan  seandainya  seorang  perempuan  yang  ditinggal  mati suaminya  tersebut  kebetulan  masih  kanak-kanak  atau  dalam keadaan  gila,  maka  walinya  berkewajiban  untuk  menjaganya  agar supaya  tetap  melaksanakan  Ihdad  dan  melarangnya  untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama melaksanakan Ihdad. 27
Dalil  yang  mendasari  ketentuan  hukum  ini  adalah  Hadits
Ummu Athiyyah :
َّلَص  ِالله  َل ْوُس َر  َّنَأ  اَهْنَع  ُالله  َى ِض َر  َةَّيِطَع  ِ مُأ  ْنَع َمَّلَس َو  ِهْيَلَع  ُالله  ى ُسَبْلَت َلا َو ,ا ًرْشَع َو  ٍرُهْشَأ َةَعَب ْرَأ ٍج ْو َز ىَلَعَّلاِإ ,ٍثَلاَث  َق ْوَف ٌةَأ َرْماُّد ِحُتَلا,َلاَق ْت َرُهَط اَذِإ َّلاِإ ,اًبْيِط  َّسَمَتَلا َو ,ْل ِحَتْكَت َلا َو ,ٍبْصَع  َب ْوَث َّلاِإ ,اًغ ْوُبْصَم اًب ْوَث ُق  ْن ِم ًةَذْبُن .هيلع قفتم, ٍراَفْظَأ  ْوَأ ٍطْس
Artinya  :Diriwayatkan dari Ummu Athiyyah. ra,sesungguhnya Rasulullah  SAW  bersabda  :”Wanita  tidak  boleh  ber- ihdad  (berkabung)  untuk  orang  yang  meninggal melebihi  tiga  hari,  kecuali  untuk  suaminya  selama empat  bulan  sepuluh  hari,  dengan  tidak  memakai pakaian  yang  dicelup  dengan  warna  kecuali  kain yang  dipintal,  tidak  bercelak  mata,  tidak  memakai
26 Muhammad bin Idris As-Syafi’i, Kitab al-Umm, (Beirut, Dar-al-Fikr,2005), Juz 6, 588 27 Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi, Nihayat az-Zain (Indonesia, Dar Ihya’ al- Kutub al-Arabiyyah, Tt) 330
wewangian  kecuali  ketika  suci  (dari  haid- red.)dengan menggunakan sedikit gaharu dan adlfar (jenis  tanaman  berbau  harum).  (HR.  Bukhori- Muslim). 28
Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa ketentuan hukum  Ihdad bukan hanya berlaku bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya saja, dalam Qaul Qadim perempuan yang ditalak tapi dalam arti talak ba’in  dan  talak  khulu’  menurut  Imam  Syafi’i  juga  wajib melaksanakan  Ihdad  namun  dalam  Qaul  Jadid  Imam  Syafi’i berpendapat  tidak  wajib  hukumnya  perempuan  yang  ditalak  ba’in atau talak khulu’ melaksanakan Ihdad.
Alasan diwajibkannya Ihdad bagi perempuan yang ditalak ba’in atau khulu’ dalam Qaul Qadim adalah karena ‘Iddah talak ba’in lebih berat daripada ‘Iddah wafat, juga karena wanita yang melaksanakan ‘Iddah  talak  tidak  boleh  keluar  rumah  di  siang  hari  maka  menurut Imam Syafi’i lebih baik melaksanakan Ihdad. Sedangkan alasan tidak diwajibkannya Ihdad bagi perempuan yang di talak ba’in atau khulu’ dalam  Qaul  Jadid  adalah  karena  statusnya  disamakan  dengan perempuan yang ditalak raj’i, juga karena ‘Iddah yang dia laksanakan adalah  ‘Iddah  talak,  maka  menurut  Imam  Syafi’i  tidak  wajib melaksanakan ‘Ihdad. 29
Dan  mengacu  pada  beberapa  Hadits  diatas  dalam  pandangan Imam Syafi’i pemberlakuan hukum  Ihdad hanya dikhususkan untuk perempuan  saja,  sedikit  berbeda  dengan  ketentuan  hukum  Ihdad versi  KHI  yang  menyebutkan  bahwa  laki-laki  juga  melaksanakan Ihdad namun hanya sebatas untuk kepatutan.
Pembahasan tentang Ihdad memang tidak selebar pembahasan tentang  ‘Iddah  akan  tetapi  Ihdad  juga  memiliki  beberapa  hikmah, diantaranya:
1. Memberikan  alokasi  waktu  untuk  berkabung  atas  kematian suami sekaligus untukmenjaga timbulnya fitnah.
2. Untuk  memelihara  keharmonisan  hubungan  antara  keluarga suami  yang  meninggal  dengan  pihak  istri  yang  ditinggalkan beserta keluarganya.
3. Untuk  menampakkan  kedukaan  dan  kesedihan  atas  kematian suami.
28 Ibnu Hajar al Asqolani, Bulugh al-Maram,(Semarang : Hasyim Putra. Tt,) 234
29 Abu Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhaddzab,
(Beirut, Dar-al-Fikr,2005),Juz 19, 272.
Hairul Ulum , Analisis Komparatif Perspektif KHI.....
Adapun  larangan-larangan  yang  harus  dihindari  bagi perempuan  yang  sedang  melaksanakan  Ihdad  adalah  sebagai berikut:
1. Bercelak mata, kecuali jika dibutuhkan semisal untuk obat namun dengan catatan harus dihapus di waktu siang hari
2. Menggunakan pewarna kuku 3. Menggunakan pemerah pipi
4. Menggunakan wewangian
5. Menggunakan  pakaian  yang  dicelup  pewarna  dengan  maksud berhias seperti merah, kuning.
6. Keluar  dari  rumah  kecuali  karena  ada  hajat  seperti  membeli makanan atau yang lain. Bahasa  sederhananya  pada  prinsipnya  larangan-larangan  bagi perempuan yang melaksanakan Ihdad adalah segala bentuk perkara yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki kepadanya apapun itu bentuknya.
Komparasi  Ketentuan  Hukum  Ihdad  Prespektif  Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Imam Syafi’i.
Kaitannya  dengan  persamaan  ketentuan  hukum  Ihdad  antara kedua hukum diatas meliputi dua hal, yaitu:
a. Dari segi pengertian
Dari  sisi  pengertian  Ihdad  menurut  kedua  hukum  diatas memiliki persamaan dalam hal pengertiannya meskipun ada sedikit perbedaan  dalam  redaksionalnya.  Menurut  versi  KHI  Ihdad  adalah menjahui sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa ‘Iddah, sedangkan Ihdad dalam prespektif fiqih Imam Syafi’i  adalah  meninggalkan  atau  mencegah  dari  berhias  baik  dari pakaian atau yang lain, sekiranya hal tersebut bisa membangkitkan syahwat lelaki.
Dari  pengertian  diatas  secara  keseluruhan  mempunyai kesamaan dalam mengartikan  Ihdad yaitu menahan diri dari segala bentuk  apapun  yang  bisa  menarik perhatian  lelaki  bagi  perempuan yang sedang melaksanakan ‘Iddah.
b. Dari segi dalil
Kesamaan  ketentuan  hukum  Ihdad  antara  prespektif  KHI  dan fiqih  Imam  Syafi’i  juga  terdapat  pada  dalil  yang  menjdi  dasar penentuan  hukum  Ihdad  tersebut.  Diantaranya  adalah  hadits  Nabi yang diriwayatkan Ummu Athiyyah:
ُالله  ىَّلَص ِالله  َل ْوُس َر  َّنَأ اَهْنَع ُالله  َى ِض َر َةَّيِطَع  ِ مُأ  ْنَع ,َلاَق  َمَّلَس َو  ِهْيَلَع اًب ْوَث  ُسَبْلَت َلا َو ,ا ًرْشَع َو  ٍرُهْشَأ َةَعَب ْرَأ ٍج ْو َز ىَلَعَّلاِإ ,ٍثَلاَث  َق ْوَف ٌةَأ َرْماُّد ِحُتَلا ًةَذْبُن  ْت َرُهَط اَذِإ َّلاِإ ,اًبْيِط  َّسَمَتَلا َو ,ْل ِحَتْكَت َلا َو ,ٍبْصَع  َب ْوَث َّلاِإ ,اًغ ْوُبْصَم ٍطْسُق  ْن ِم
.هيلع قفتم, ٍراَفْظَأ  ْوَأ Artinya    :  Diriwayatkan  dari  Ummu  Athiyyah.  ra,sesungguhnya
Rasulullah  SAW  bersabda  :”Wanita  tidak  boleh  ber-ihdad (berkabung)  untuk  orang  yang  meninggal  melebihi  tiga hari,  kecuali  untuk  suaminya  selama  empat  bulan  sepuluh hari,  dengan tidak  memakai  pakaian  yang dicelup  dengan warna  kecuali  kain  yang  dipintal,  tidak  bercelak  mata, tidak  memakai  wewangian  kecuali  ketika  suci  (dari  haid- red.)dengan menggunakan sedikit gaharu dan adlfar (jenis tanaman berbau harum). (HR. Bukhori-Muslim). 30
Hadits riwayat Zainab :
ىَّلَص ىِبَّنلا ُةَج ْو َز َةَبْيِبَح ىِ مُأ ىَلَع  ْتَلَخَد : ْتَلاَق َةَمَلَس ىِبَأ ِتْنِب  َبَنْي َز  ْنَع ِل ْوُس َر ىَلِإ ٌةَأ َرْما ِتَئاَج :ُل ْوُقَت َةَمَلَس َّمُأ  ُتْعِمَس  ُبَنْي َز  ْتَلاَق ,َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله اَقَف َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله اَهُج ْو َز اَهْنَع َىِ ف ُوُت ىِتَنْبا  َّنِإ ِالله ُل ْوُس َر اَي : ْتَل َلا  :َمَّلَس َو  ِهْيَلَع  ُالله  ىَّلَص  ِالله  ُل ْوُس َر  َلاَقَف  ؟اَهُلَحْكَتَفَأ  ,اَهُنْيَع  ْتَّكَتْشا  ِدَقَف
َعَب ْرَأ َىِه اَمَّنِإ َلاَق َّمُث ) َلا ُل ْوُقَي  َكِلَذ اًث َلاَث  ْوَأ  ِنْيَت َّرَم( هاور(  َرْشَع َو  ٍرُهْشَأ ُة )ملسم Artinya : “dari Zainab binti Abi Salamah r.a. berkata : dia datang ke
rumah  Ummu  Habibah,  Istri  Nabi  saw.  kata  Zainab,  aku mendengar  Ummu  Salamah  menceritakan  bahwa  seorang wanita datang menemui Rosulullah saw, anak perempuanku di  tinggal  mati  oleh  suaminya,  sedangkan  ia  mengeluh karena  sakit  kedua  matanya,  bolehkah  ia  memakai  celak untuk  kedua  matanya  ?  Rosulullah  saw  menjawab,  tidak boleh  (beliau  mengatakan  itu  dua  atau  tiga  kali.  Setiap perkataanya  tersebut  dikatakannya  tidak  boleh)  Kemudian beliau  bersabda,  sesungguhnya  iddahnya  wanita  itu  empat bulan sepuluh hari”(HR.Muslim). 31
Perbedaan  Ketentuan  Hukum  Ihdad  Prespektif  Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Imam Syafi’i.
Adapun  perbedaan  ketentuan  hukum  Ihdad  antara  prespektif Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Fiqih  Imam  Syafi’i  meliputi  dua  hal, yaitu :
a. Dari segi dalil
30 Ibnu Hajar al Asqolani, Bulugh al-Maram,(Semarang : Hasyim Putra. Tt,) 234
31 Nawawi, Shahih Muslim, Juz V, (Kairo ; Daar Al – Hadist, 2005), 113
Hairul Ulum , Analisis Komparatif Perspektif KHI.....
Dalil  yang  mendasari  ketentuan  hukum  Ihdad  baik  versi Kompilasi  Hukum  Islam  maupun  fiqih Imam Syafi’i  sebenarnya  ada kesamaan  diantaranya  yaitu  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Ummu Athiyyah  dan  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Zainab  sebagaimana telah disebutkan diatas.
Hanya  saja  disini  terdapat  sedikit  perbedaan  yaitu  penentuan hukum  Ihdad  versi  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  didasarkan  pada dalil Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 234:
َةَعَب ْرَأ  َّنِهِسُفْنَأِب  َنْصَّب َرَتَي  اًجا َو ْزَأ  َن ْو ُرَذَي َو  ْمُكْنِم  َن ْوَّف َوَتَي  َنْيِذَّلا َو
ٍرُهْشَأ ا ًرْشَع َو ىلص ) : ةرقبلأ ٢٣٤ (
Artinya  :  Orang-orang  yang  meninggal  dunia  di  antaramu dengan  meninggalkan  isteri-isteri  (hendaklah  para isteri  itu) menangguhkan  dirinya  (ber’iddah  / ihdad) empat bulan sepuluh hari (QS. Al-Baqarah : 234). 32 Sedangkan  dalam  penentuan  hukum  Ihdad  dalam  pandangan Imam Syafi’i hanya berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.
b. Dari segi sasaran pemberlakuan Ihdad
Perbedaan  ketentuan  hukum  Ihdad  antara  prespektif  KHI  dan fiqih  Imam  Syafi’i  juga  terdapat  dalam  tentang  bagi  siapakah  Ihdad diberlakuan.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  hukum Ihdad  diberlakukan  bukan  hanya  untuk  perempuan  yang  ditinggal mati  suaminya  selama  masa  ‘Iddah-nya  saja,  melainkan  juga diberlakukan  kepada  laki-laki  ketika  ditinggal  mati  istrinya  namun berhubung  tidak  adanya  kepastian  hukum  mengenai  Ihdad  untuk laki-laki maka dihukumi dengan kepatutan.
Adapun  Ihdad  menurut  Imam  Syafi’i  hanya  diberlakukan khusus untuk perempuan, dalam artian bagi laki-laki yang ditinggal mati  istrinya  tidak  perlu  melaksanakan  Ihdad.  Berbeda  dengan ketentuan  KHI  yang  menyebutkan  Ihdad  hanya  diberlakukan  bagi istri  yang  ditinggal  mati  suaminya,  Imam  Syafi’i  berpendapat  istri yang  ditalak  ba’in  atau  khulu’  juga  wajib  melaksanakan  Ihdad meskipun  dalam  pendapat  terbarunya  (Qaul  Jadid)  beliau memfatwakan hal tersebut hukumnya tidak wajib.
c. Dari segi konsekuensi hukum
Letak  perbedaan  ketentuan  hukum  Ihdad  antara  Kompilasi Hukum Islam dan fiqih Imam Syafi’i juga terdapat pada konsekuensi hukum  yang harus dilaksanakan, yaitu mengenai larangan-larangan
32 Departemen Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an dan Terjemahannya, 57
yang  harus  dihindari  perempuan  yang  melaksanakan  Ihdad  seperti bersolek,  memakai  parfum  dan  sebagainya.  Dalam  teks  Kompilasi Hukum Islam tidak ada pencantuman larangan-larangan yang harus dihindari perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad sebagaimana dalam fiqih Imam Syafi’i.

## Kesimpulan
Dari  paparan  diatas  maka  bisa  disimpulkan  bahwa  ketentuan hukum Ihdad bagi perempuan adalah sebagai berikiut:
1. Imam  Syafi’i  dalam  Qaul  Qadim  berpendapat  perempuan  yang ditalak ba’in atau khulu’ juga wajib melaksanakan  Ihdad, namun dalam  Qaul  Jadid  Imam  Syafi’i  berpendapat  Ihdad  bagi perempuan yang ditalak ba’in atau khulu’ hukumnya tidak wajib. 2. Komparasi  ketentuan  hukum  Ihdad  prespektif  KHI  dan  fiqih Imam Syafi’i memiliki persamaan dalam hal pengertian dan dalil hadits  Nabi,  meskipun  ada  sedikit  perbedaan  yang  mana  dalam KHI Ihdad juga didasarkan pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 234. 3. Adapun  perbedaannya  terletak  pada  untuk  siapakah  Ihdad diberlakukan,  dalam  KHI  Ihdad  diberlakukan  untuk  istri  yang ditinggal  mati  suaminya  dan  untuk  suami  secara  kepatutan, sedangkan  menurut  Imam  Syafi’i  Ihdad  hanya  wajib  dilakukan bagi  istri  yang  ditinggal  mati  suaminya,  meskipun  dalam  Qaul Qadim  Imam  Syafi’i  sempat  mewajibkan  juga  untuk  perempuan yang ditalak ba’in atau khulu’.
Hairul Ulum , Analisis Komparatif Perspektif KHI.....

## Daftar Pustaka
Abdurrahman,  Muhammad  bin.  Rohmah  al-Ummah.  Surabaya,  Al- Hidayah. Tt.
Abdurrahman.  Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia.  Jakarta  ;  CV Akademika Pressindo, 2001.
al-Salusi,  Ali.  alqadzaya  al-Fiqhiyyah  al-Mu’asharah,  al-Maktabah  al- Syamilah. Juz II Maktabah Dar al-Qur’an Qatar, 2002.
Chuzaimah T. Yanggo, dan Anshary, Hafiz. Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009),  12.
Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahannya.
Hamidy, Ammal dan Imron A. Manan, Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni. Surabaya Jl. Rungkut Industri, 2003.
Ibnu Hajar al Asqolani. Bulugh al-Maram. Semarang : Hasyim Putra. Tt.
Mas’ud,  Muhammad  Husein  bin.  Tafsir  al-Baghowi.  Darul  Kutub Ilmiyah. 1988.
Muhammad  bin  Idris  As-Syafi’i,  Kitab  al-Umm,  (Beirut,  Dar-al- Fikr,2005.
Muhammad  bin  Qosim  Al-Ghozy,  Fathu  al-Qorib.  Surabaya,  Dar  al- Ilmi. Tt.
Syarifuddin,  Amir.  Hukum  Perkawina  Islam  di  Indonesia  Antar  Fiqh Munakahat  dan  Undang-  Undang  Perkawinan.  Jakarta  ; Kencana, 2007.
Tihami  dan  Sohari,  Sahrani.  Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
Umar  Al-Jawi,  Ibn  Muhammad  Nawawi.  Tausyeh  Ala  Ibn  Qaasim,. Surabaya ; Maktabah Al-Hidaya Tt.
Wahid, Marzuki. Fiqh Indonesia ; kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum Indonesia.
Zakaria  al-Anshary,  Abu  Yahya.  Fath  al-Wahhab.  Juz  II.  Surabaya  : Nurul Huda,Tt.