## KORELASI PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 10/PID.TPK/2021/PT
DKI TERHADAP SANKSI ETIK PROFESI JAKSA (STUDI KASUS: PINANGKI SIRNA MALASARI)

## Cindy Candra
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 01051200094@student.uph.edu
Earens Timmothy Simbolon
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 01051200096@student.uph.edu
Sandra Yoesefine Moekri
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 01051200091@student.uph.edu
Velensya Novia
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 01051200103@student.uph.edu
Rizky Karo-Karo
Universitas Pelita Harapan, rizky.karokaro@uph.edu

## ABSTRAK
Dalam  melakukan  tugasnya,  seorang  jaksa  memiliki  kode  etik  sebagai  upaya  preventif  dan  represif terhadap perilaku jaksa yang menyimpang. Namun dalam prakteknya, penerapan kode perilaku jaksa ini belum dapat terlaksana dengan baik. Contohnya dalam kasus yang dilakukan oleh mantan jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. yang telah diputus dalam Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI.  Penelitian  ini  akan  membahas  mengenai  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  memberikan putusan  terhadap  Kode  Etik  Jaksa,  korelasi  terhadap  moralitas,  dan  korelasi  pemidanaan/ pertanggungjawaban  pada  putusan  tersebut  dengan  sanksi  etik  profesi  jaksa.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan terdapat dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan juga sumber bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana dan sanksi kode etik yang diterima oleh Pinangki tidaklah berkorelasi dan keduanya tidak saling menghapus hukuman.
Kata Kunci : Pinangki, Sanksi Etik Jaksa, Korelasi Pemidanaan

## PENDAHULUAN
Berdasarkan isi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun  1945  (“UUD  1945”),  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Segala  warga  negara bersamaan kedudukannya di  dalam hukum  dan pemerintahan wajib menjunjung  hukum  dan pemerintahan  itu.  Maka  dari  itu,  Indonesia  memegang  prinsip equality  before  the  law yang menjamin setiap orang diperlakukan sama dihadapan hukum. Untuk menjamin keadilan hukum dan  ditegakkannya  hukum  tersebut,  maka  terbentuklah  satu  lembaga  penegak  hukum  yaitu Kejaksaan.  Dalam  Pasal  1  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No.  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Kejaksaan Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  Kejaksaan  adalah  lembaga  pemerintahan  yang fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan Republik Indonesia harus mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, serta keadilan berdasarkan hukum positif yang berlaku dan disertai dengan nilai-nilai Pancasila, nilai agama, dan juga tata
krama  dalam  masyarakat.  Dalam  Pasal  2  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2021  tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam  menjalankan  fungsinya  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  dilaksanakan secara  merdeka.  Artinya,  kekuasaan  kehakiman  ini  bebas  dari  segala  campur  tangan  pihak kekuasaan  ekstra  yudisial,  kecuali  dalam  hal-hal  sebagaimana  disebut  dalam  UUD  1945. Sebagai lembaga yang menegakkan hukum atas nama negara, maka kejaksaan berkewajiban penuh untuk menaati kode etik profesi.
Kode  etik  profesi  merupakan  sebuah  pedoman  sikap  dan  tingkah  laku  dalam melaksanakan tugas profesinya sehari-hari, baik di dalam maupun di luar jam kerja. Kode etik dapat digambarkan sebagai alat untuk menyeimbangkan dan menyaring tindakan yang sesuai moral. Selain itu, kode etik profesi juga digunakan untuk menjamin kualitas dan mutu profesi di  dalam  masyarakat. 1 Dalam  menjalankan  kewenangan  yang  dimilikinya,  jaksa  juga  harus selalu  mematuhi  dan  menaati  kode  etik  profesinya  dalam  melakukan  setiap  tindakannya sebagaimana  aparat  penegak  hukum  lainnya.  Kode  etik  profesi  jaksa  juga  diatur  dalam Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  PER-014/A/JA/11/2012  tentang  Kode Perilaku Jaksa yang dikenal juga dengan sebutan Tri Krama Adhya yaitu landasan jiwa dari setiap adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya yang meliputi tiga krama yaitu satya, adhy, dan wicaksana. Satya berarti setia terhadap profesinya dengan perilaku baik dan jujur, adhy berarti seorang jaksa harus bertanggung jawab bagi diri sendiri serta bangsa dan negara, dan wicaksana berarti seorang jaksa harus bijaksana dalam menjalankan profesinya.
Dalam kode perilaku jaksa ini, dijelaskan  hak dan kewajiban serta hal-hal yang dilarang bagi  jaksa.  Kode  perilaku  jaksa  ditujukan  sebagai  upaya  preventif  dan  represif  terhadap perilaku jaksa yang menyimpang. Namun dalam prakteknya, penerapan kode perilaku jaksa ini belum  dapat  terlaksana  dengan  sangat  baik  sesuai  dengan  isi  dari  peraturan  tersebut sebagaimana yang dapat masyarakat lihat, masih banyak pelanggaran yang diperbuat oleh jaksa yang menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan pribadi. Perbuatan yang menyimpang dari kode perilaku jaksa inilah yang dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat akan nilai dari penegakan hukum yang seharusnya menjamin keadilan dan kebenaran hukum. Salah satu kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang jaksa yaitu Dr. Pinangki Sirna  Malasari,  S.H.,  M.H.  yang  terjerat  kasus  tindak  pidana  suap.  Berdasarkan  kasus  yang ada,  maka  dalam  tulisan  ini  akan  dibahas  mengenai  “Korelasi  Pemidanaan  dalam  Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI Terhadap Sanksi Etik Profesi Jaksa (Studi Kasus: Pinangki Sirna Malasari)”.
Berdasarkan latar belakang penulisan ini dibuat, maka dirumuskan 3 (tiga) permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI terhadap Kode Etik Jaksa?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI Terhadap Moralitas?
3. Bagaimana  korelasi  pemidanaan/  pertanggungjawaban  pada  Putusan  No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI dengan sanksi etik profesi jaksa?
1 Burhanudin, Achmad Asfi. “Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik”. Jurnal El-Faqih 4, No.2 (2018): 59.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara menggunakan data-data untuk tujuan dan  kegunaan  penulis  dengan  melakukan  penelitian  dan  analisa  data.  Dalam  tulisan  ini digunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Menurut  Saryono,  penelitian  kualitatif  merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas  atau  keistimewaan  dari  pengaruh  sosial  yang  tidak  dapat  dijelaskan,  diukur  atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. 2
Penulisan ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan  kasus.  Terdapat  sumber  bahan  hukum  pada  penulisan  ini,  yaitu  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Adapun  bahan  hukum  primer  yang  diperoleh  dari  studi kepustakaan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Putusan Pengadilan No.  10/PID.TPK/2021/PT  DKI,  Peraturan  Jaksa  Agung  RI  Nomor  PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, Keputusan Kejaksaan Agung No. KEP-IV-041/B/WJA/07/2020 tentang  Penjatuhan  Hukuman  Disiplin,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme,  dan  Peraturan  Pemerintah  RI Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Sedangkan  bahan  hukum sekunder  merupakan  bahan  yang  dapat  memberikan  rasionalisasi  atas  bahan  hukum  primer, seperti buku, jurnal, atau literatur lain yang berhubungan dengan penulisan ini.

## PEMBAHASAN
Pinangki  Sirna  Malasari (“Pinangki”) adalah  kepala  sub-bagian  pemantauan  dan evaluasi  II  pada  Biro  Perencanaan  Jaksa  Agung  Muda  Pembinaan  Kejaksaan  Agung (“Kejagung”) .  Diawali  dengan  foto  yang  beredar  di  media  sosial  antara  Pinangki  bersama Djoko  S.  Tjandra  dan  Anita  Kolopaking  yang  merupakan  pengacara  dari  Djoko  Tjandra. Pertemuan dari ketiganya dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (“MAKI”) ke Komisi  Kejaksaan  dengan  bukti  foto-foto  yang  beredar.  Koordinator  MAKI  yaitu  Boyamin Saiman menduga foto tersebut dilakukan pada tahun 2019 di Kuala Lumpur untuk melancarkan rencana permohonan Peninjauan Kembali (“PK”) yang diajukan Djoko S. Tjandra.
Dari laporan tersebut, pihak Kejagung melakukan pemeriksaan internal kepada Pinangki yang diduga berkaitan dengan Djoko S. Tjandra yang merupakan terpidana kasus pengalihan hak  tagih  ( cessie )  Bank  Bali.  Hasil  dari  pemeriksaan  internal  yang  dilakukan  Kepala  Pusat Penerangan  Hukum  Kejagung,  Hari  Setiyono,  membuktikan  bahwa  Pinangki  melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, yaitu dengan melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin tertulis dari pimpinan sebanyak 9 (sembilan) kali pada tahun 2019.
Penyidikan  lebih  lanjut  dilaksanakan  oleh  Direktorat  Penyidikan  Jampidsus  (Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus) Kejagung, dan kemudian dengan bukti permulaan yang cukup  menetapkan  Pinangki  sebagai  tersangka  tindak  pidana  suap,  pencucian  uang,  dan pemufakatan  jahat  dalam  perkara  terpidana  korupsi  hak  tagih  Bank  Bali  bersama  Djoko  S Tjandra.  Kemudian  Pinangki  ditangkap  oleh  tim  penyidik  Direktorat  Penyidikan  Jampidsus Kejagung pada 11 Agustus 2020 malam. Pada bulan Februari 2021, Majelis Hakim Pengadilan
2 Saryono,  2010. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Tipikor menyatakan Pinangki bersalah dan menjatuhkan vonis hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), walaupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum  hanya  4  (empat)  tahun  penjara  dan  denda  Rp500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
Setelah  hasil  putusan  dikeluarkan,  Pinangki  mengambil  upaya  banding  ke  Pengadilan Tinggi  DKI  Jakarta  dan  Majelis  mengabulkan  permohonan  banding  dengan  memotong hukuman Pinangki menjadi 4 tahun penjara dari 10 tahun penjara. Permohonan itu dikabulkan dengan  beberapa  pertimbangan.  Pertimbangan  yang  pertama  yaitu  Pinangki  telah  mengaku bersalah  dan  menyesali  perbuatannya  serta  bersedia  dipecat  dari  profesi  sebagai  jaksa. Pertimbangan  yang  kedua  yaitu  Pinangki  adalah  seorang  ibu  dari  anak  yang  masih  balita sehingga  layak  diberi  kesempatan  untuk  mengasuh  dan  memberi  kasih  sayang  kepada  anak dalam masa pertumbuhan. Pertimbangan lainnya adalah Pinangki sebagai wanita yang perlu mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.
Berdasarkan  putusan  tersebut,  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  mengajukan  kasasi  karena menganggap  bahwa  putusan  tersebut  sudah  sesuai  dengan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum. Sedangkan  menurut  MAKI  Boyamin  Saiman  dan  masyarakat,  ada  upaya  Kejaksaan  Agung dari  awal  ingin  melindungi  dan  memberikan  hukuman  rendah  kepada  Pinangki. Terdapat beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Pinangki. Perbuatan pidana pertama yang dilakukan adalah Pinangki  dinyatakan terbukti menerima uang suap  500.000 dolar Amerika Serikat atau sebesar Rp7,4 miliar dari Djoko Tjandra. Perbuatan pidana kedua yaitu Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total 375.229 dollar AS atau setara Rp5,25  miliar.  Perbuatan  pidana  ketiga  yaitu  Pinangki  juga  dinyatakan  terbukti  melakukan pemufakatan jahat bersama Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya, dan mantan kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Mereka terbukti menjanjikan uang 10 juta dolar AS kepada pejabat Kejagung dan MA demi mendapatkan fatwa.

## 1. PERTIMBANGAN HAKIM  DALAM  PUTUSAN  NOMOR  10/PID.TPK/2021/PT DKI TERHADAP KODE ETIK JAKSA
Kejaksaan  merupakan  sebuah  lembaga  negara  yang  menjalankan  suatu  fungsi  dalam melakukan  penuntutan,  kejaksaan  memiliki  peranan  penting  dalam  melakukan  dan menyelenggarakan  ketertiban  hukum,  tugas  dan  kewajiban  ini  diberikan  oleh  pemerintah, sehingga  dapat  menguatkan  fungsi  dan  peran  kejaksaan.  Dalam  menjalankan  tugasnya kejaksaan memiliki dasar eksistensi, wewenang peran dan juga tindakan, yaitu Pancasila, UUD 1945,  Undang-Undang  Kejaksaan  yang  sebagaimana  menjadi  satu  landasan  struktural,  dan peraturan perundang-undangan lainnya. 3 Jaksa merupakan suatu profesi yang memiliki kode etik  untuk  menjalankan  tugasnya,  yang  diatur  dalam  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Fungsi dari kode etik ini  merupakan  satu  arahan  dan  petunjuk  bagi  setiap  anggota  yang  berprofesi  agar  dapat menjamin perilaku dan moral profesi tersebut dalam masyarakat. 4 Dalam hal ini sejatinya Kode Perilaku Jaksa merupakan petunjuk atau arahan untuk mengarahkan perilaku jaksa yang dapat mewujudkan  suatu  integritas,  tanggung  jawab  dan  memberikan  jaminan  kepada  masyarakat
3 Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum, (Makassar: CV Social Politic Genius, 2017), hlm. 27
4 Niru Anita Sinaga, “Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 10, No.2, (2020): 3
untuk menjadikan kejaksaan sebagai suatu lembaga memiliki birokrasi yang efisien, efektif, transparan, bersih dan akuntabel yang didasari oleh Tri Krama Adhyaksa.
Berdasarkan  surat  Keputusan  Kejaksaan  Agung  Nomor  KEP-IV-041/B/WJA/07/2020 tentang  Penjatuhan  Hukuman  Disiplin (“PHD”) Tingkat  Berat  berupa  Pembebasan  Dari Jabatan  Struktural  untuk  Jaksa  Pinangki.  Pemberian  disiplin  ini  mengacu  kepada  Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER–014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa Pasal 7 ayat (1) huruf a, dikatakan bahwa Jaksa dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri  maupun  orang  lain  dengan  menggunakan  nama  atau  cara  apapun.  Pelanggaran  yang mengakibatkan  pendisiplinan  Jaksa  Pinangki  ini  disebabkan  tindakan  Pinangki  yang melakukan pertemuan dengan Djoko pada saat status Djoko masih buron, kemudian Pinangki melanggar  kembali  disiplin  karena  melakukan  perjalanan  dinas  keluar  negeri  tanpa  izin. Pinangki juga melanggar kode etik Pasal 1 huruf b, yang mana Jaksa dilarang meminta dan/atau menerima  hadiah  dan/atau  keuntungan  dalam  bentuk  apapun  dari  siapapun  yang  memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung.
Berangkat  dari  Keputusan  Kejaksaan  Agung  tersebut  yang  menjadi  salah  satu  dasar hakim  memberikan  putusan  dan  pertimbangan  Kejaksaan  Agung  mengenai  hal  yang  telah dilanggar  oleh  Pinangki,  dalam  putusan  tingkat  banding  nomor  10/PID.TPK/2021/PT  DKI, sejatinya didasari oleh tindakan Pinangki yang telah melanggar:
1. Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang mengatur bahwa dalam hal pidana, Jaksa memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap. Dalam  hal  ini  Pinangki  dianggap  telah  melanggar  pasal  tersebut  karena  sejatinya Pinangki sebagai jaksa  tidak melaksanakan keputusan hakim namun Pinangki telah menerima suap.
2. Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  RI,  yang mengatur Sumpah atau Janji Jaksa, yang dalam hal ini Pinangki telah mengingkari janjinya  sebagai  Jaksa  untuk  tidak  mau  dipengaruhi  atau  campur  tangan  dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
3. Pasal  23  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara,  bahwa  “Pegawai  ASN  wajib  menaati  ketentuan  peraturan  perundang- undangan”, yang dalam hal ini Pinangki telah melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena telah menerima suap yang diberikan oleh Djoko Tjandra,
4. Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Perja Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa untuk tidak meminta dan/ atau mendapatkan, menerima hadiah dalam bentuk apapun dari siapapun dalam melaksanakan tugas profesinya. Dalam hal ini Pinangki telah melanggar pasal ini dikarenakan pada saat menjalankan profesinya dengan jabatan yang dipegangnya sebagai jaksa, ia menerima suap.
5. Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah  dalam  bentuk  apapun  berhubungan  dengan  profesi  yang  dilakukannya. Dengan suap yang diterima Pinangki menunjukkan bahwa Pinangki telah melanggar pasal tersebut.
Merujuk pada beberapa pasal yang berkaitan erat dengan kode etik profesi yang ditekuni Pinangki, hakim memberikan putusan pada tingkat banding ini dengan memperhatikan dasar- dasar hukum yang telah dilanggar oleh Pinangki.

## 2. PERTIMBANGAN HAKIM  DALAM  MEMBERIKAN  PUTUSAN  NOMOR 10/PID.TPK/2021/PT DKI TERHADAP MORALITAS
Pengertian terhadap moralitas memiliki kesamaan pengertian dengan moral akan tetapi memiliki sifat yang lebih abstrak. Namun, jika lebih dijelaskan moralitas memiliki pengertian bahwa sebuah bentuk moral atau sebaik-baiknya perbuatan yang dilakukan 5 . Moralitas berawal dari  sebuah  kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  individu  secara  terus  menerus.  Kebiasaan  ini kemudian ditiru oleh orang lainnya di dalam masyarakat dan kemudian pada akhirnya menjadi sebuah  kebiasaan  yang  terjadi  di  dalam  suatu  kelompok  masyarakat.  Kebiasaan  yang  telah disetujui bersama di dalam suatu kelompok kemudian harus dilakukan secara baik oleh tiap- tiap anggota di dalamnya.
Proses  ini  pada  awalnya  hanya  dimulai  ketika  sebuah  kebiasaan  hanya  diakui  secara keseharian yang menjadi sebuah pengakuan secara universal. Disamping sifat universal yang terdapat  di  dalamnya, sebuah moralitas juga berkaitan dengan rasionalitas. Sifat  rasionalitas memiliki  acuan  yakni  penilaiannya  berdasarkan  pertimbangan  akal  sehat,  nalar  dan  rasio, bukan  kepada  sesuatu  yang  bersifat  abstrak 6 .  Moralitas  yang  terlegitimasi  di  dalam  sebuah perbuatan manusia dapat termuat dalam bentuk yang bersifat subjektif atau objektif.
Dalam  bidang  hukum,  sebuah  penegakan  keadilan  berkaitan  erat  dengan  besarnya landasan pada etika profesi dan moralitas dalam menjalankan profesi tersebut 7 . Pada bidang profesi  hakim,  suatu  putusan  yang  dikeluarkan  olehnya  merupakan  sebuah  bentuk  puncak legitimasi  nyata  dari  keterkaitan  keadilan,  kebenaran  hakiki,  nilai  hak  asasi  manusia  dan penguasaan hukum yang dimilikinya. Pada putusan ini juga kemudian juga tercermin hakim sebagai  profesi  yang  berkaitan  dengan  sebuah  etika,  mentalitas,  dan  moralitas  dalam menjatuhkan hukum tersebut 8 . Aspek ini kemudian saling berkaitan dan ketiga aspek ini saling mendukung kemudian akan menciptakan sebuah putusan yang dapat menciptakan keadilan di dalamnya. Permasalahan ini kemudian menjadi  cukup serius ketika menentukan putusannya tersebut terdapat ketimpangan dalam diri hakim tersebut.
Keadilan  merupakan  sebuah  ukuran  yang  harus  dipakai  dan  menjadi  dasar  dalam menentukan  suatu  putusan  terhadap  objek  manusia  di  dalam  suatu  proses  hukum.  Dengan demikian,  dasar  ini  juga  berkaitan  erat  dengan  nilai  kemanusiaan  dimana  moralitas  adalah objek dengan menganggap manusia sebagai ukuran dalam memberikan perlakukan terhadap orang  lainnya 9 .  Sebuah  putusan  pada  dasarnya  dinyatakan  untuk  sebuah  keadilan  kepada seseorang. Namun, dalam pandangan masyarakat profesi hakim dalam memutus suatu perkara ini tidak selalu menampilkan keberpihakannya untuk seluruh pihak akan tetapi hanya berusaha menyenangkan  seorang  pihak.  Salah  satu  putusan  yang  memantik  pro  kontra  di  dalam masyarakat  adalah  putusan  kepada  koruptor  yakni  Dr.  Pinangki  Sirna  Malasari,  S.H.,  M.H dalam Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI.
Dalam putusan ini, hakim melakukan pertimbangan terhadap masa lamanya pemenjaraan yang dijatuhkan oleh Majelis  Hakim Tingkat Pertama atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terlalu  berat.  Dalam  pandangan  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  atau  Pengadilan  Tinggi
5 Karl Bertenz, Etika, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993), hlm. 7
6 Agus Tridiatno, Masalah-Masalah Moral, (Jakarta: Universitas Atmajaya, 2000), hlm 17
7 Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 264.
8 Lilik Muliyadi,  Seraut  Wajah Putusan  Hakim  Dalam  hukum  Acara  Pidana  Indonesia,  (Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bahkit, 2010), hlm 129
9 Srjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 265
Tindak  Pidana  Korupsi  Jakarta  Pusat  terdapat  alasan  yang  dapat  meringankan  lamanya hukuman yang dapat dijalani oleh terpidana Pinangki. Faktor ini adalah sebagai berikut:
1. Terdakwa  telah  mengaku  bersalah  dan  menyesali  perbuatannya  serta  ikhlas  jika  dipecat dari profesinya sebagai jaksa;
2. Terdakwa merupakan seorang ibu dari anak yang masih berumur balita;
3. Terdakwa sebagai wanita harus mendapatkan perhatian dan perlindungan secara adil;
4. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak terlepas dari perbuatan pihak lainnya;
5. Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan asas dominitus litis telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
Pro  kontra  terhadap  kasus  ini  tidak  dapat  terlepas  dengan  putusan  yang  lebih  tinggi dijatuhkan oleh majelis hakim kepada Pinangki dibandingkan dengan Djoko Tjandra. Padahal, jika merujuk pada kasus yang terjadi Pinangki hanya menerima suap dari Djoko Tjandra senilai Rp 5.250.000.000,00. Secara mendasar, besar atau kecilnya sebuah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan kekuasaan absolut dari majelis hakim. Dengan demikian, keadilan ini sesuai dengan moralitas yang terbangun di dalam diri hakim itu sendiri.
Dalam pandangan moralitas pertimbangan pada putusan terhadap terdakwa Pinangki ini secara  mendasar  tidak  menyalahi  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini dikarenakan pada tingkat Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Penuntut Umum  hanya  mengajukan  tuntutan  penjara  selama  4  tahun.  Namun,  majelis  hakim  melalui kekuasaanya menyatakan penjara untuk terdakwa diputus menjadi 10 tahun. Putusan ini dalam perbuatan  moralitas  dimungkinkan  untuk  memenuhi  perbuatan  berdasarkan  sifat  obyektif terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan sebuah kerugian terhadap uang negara yang dimana uang tersebut juga dihasilkan dari masyarakat itu sendiri. Dengan hal ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama merujuk pada moralitas yang bersifat obyektif yang ditujukan dalam membangun budaya hukum di dalam masyarakat.
Jika  merujuk  pada  putusan  Pengadilan  Tinggi  Tindak  Pidana  Korupsi  Jakarta  Pusat, keadaan  pemangkasan  terhadap  masa  pemidanaan  terhadap  Pinangki  juga  bukanlah  sesuatu yang  salah.  Pada  praktiknya,  penasehat  hukum  dari  terdakwa  seringkali  memainkan  sebuah strategi  kelemensi  yang  merupakan  bentuk  pengakuan  bersalah  yang  kemudian  untuk menurunkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim kemudian dilakukan dengan memainkan psikologis dari majelis hakim 10 . Dalam putusan tersebut, majelis hakim pada tingkat banding mempertimbangkan  alasan  mengenai  terdakwa  yang  merasa  bersalah  dan  masih  memiliki tanggungan  seorang  bayi  kecil.  Dalam  pandangan  hukum  hal  ini  tidak  dapat  dipersalahkan dengan dasar praktik klemensi tersebut. Dengan demikian, meskipun terjadi pemotongan yang besar  dalam  masa  penahanan  terdakwa  moralitas  majelis  hakim  tingkat  banding  tetap berkesesuaian  untuk  mewujudkan  keadilan.  Hal  ini  juga  dikarenakan  putusan  4  tahun  juga dinyatakan dalam tuntutan penuntut umum pada tingkat pertama.

## 3. BAGAIMANA  KORELASI  PEMIDANAAN/PERTANGGUNGJAWABAN  PADA PUTUSAN NOMOR 10/PID.TPK/2021/PT DKI DENGAN SANKSI ETIK PROFESI
Pemberian atau penjatuhan sanksi merupakan sebuah upaya dalam menciptakan sebuah keadilan terhadap perilaku yang telah dilakukan oleh seseorang termasuk di dalam profesinya.
10 Joshua Michael Djami dan I Putu Sudarma Sumadi, 2016, Eksistensi Kelemensi Sebagai Implementasi Hak Terdakwa Untuk Melakukan Pembelaan Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Indonesia, Makalah Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 4-5.
Dalam  Putusan  Nomor  10/PID.TPK/2021/PT  DKI  terdakwa  adalah  Dr.  Pinangki  Sirna Malasari,  S.H.,  M.H  yang  merupakan  seorang  Jaksa.  Meskipun  seseorang  memiliki  sebuah jabatan  tertentu  melalui  profesi  yang  dijalaninya  hal  ini  tidak  menjadi  sebuah  penghalang dalam  memberikan  sanksi  terhadapnya.  Hal  ini  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  27  ayat  (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”. Persoalan terhadap kesamaan di depan hadapan hukum ini kemudian juga selaras dengan asas yang dikenal dalam hukum yakni “ equality before the law ”. Pemberian sanksi ini kemudian berkaitan terhadap pemidanaan yang merupakan sebuah proses penjatuhan sanksi kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana 11 . Tujuan dari pemidanaan ini secara mendasar dilakukan untuk menciptakan keadaan yang bersesuaian atau sebagai berikut:
1. Sebagai alat menakuti;
2. Sebagai alat memperbaiki;
3. Sebagai alat untuk melindungi. 12
Sesuai  dengan  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  PER- 014/A/JA/11/2012  Tentang  Kode  Perilaku  Jaksa,  terdapat  pengaturan  secara  tegas  terhadap sesuatu yang dibolehkan ataupun dilarang dalam menjalankan profesinya tersebut. Pelanggaran terhadap  Kode  Perilaku  Jaksa  ini  kemudian  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  untuk pelanggaran  ringan  dan  pemberhentian  sesuai  ketentuan  Pasal  13  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa bahwa seorang jaksa dapat diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan:
1. Dipidana dengan putusan pengadilan yang sah;
2. Melalaikan kewajiban terhadap tugasnya;
3. Melanggar  ketentuan  sebagai  pengusaha  atau  advokat  atau  profesi  lainnya    yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
4. Melanggar sumpah atau janji jabatannya sebagai seorang jaksa;
5. Melakukan perbuatan tercela.
Pada Undang-Undang Kejaksaan RI No. 11 tahun 2021, isi dari Pasal 13 ayat (1) UU Nomor  16  Tahun  2004  diubah  sehingga  Jaksa  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dari jabatannya dengan alasan:
a. dihukum  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
b. secara  terus-menerus  melalaikan  kewajiban  dalam  menjalankan  tugas  atau pekerjaannya;
c. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau;
e. melakukan pelarangan berat sebagaimana diatur dalam kode etik Jaksa.
Berdasarkan pada perubahan isi Pasal 13 ayat (1) UU Kejaksaan RI tahun 2004 ke UU Kejaksaan  RI  tahun  2021,  perbedaannya  terletak  pada  tenggat  waktu  pidana  penjara  yang diterima oleh terdakwa. Pada UU Kejaksaan RI tahun 2004, seorang jaksa (terdakwa) dapat dipecat dengan tidak hormat jika melakukan tindak pidana penjara 3 (tiga) bulan, sedangkan UU Kejaksaan RI tahun 2021 dapat diberhentikan secara tidak hormat jika melakukan yang
11 Muladi dan Barda Nawawi A, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2020), hlm 1-2.
12 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 106-107.
diputus  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  2  (dua)  tahun.  Menilik  lebih  dalam  mengenai kasus Pinangki yang terjadi pada tahun 2021 dan dijatuhi hukuman pidana lebih dari 2 (dua) tahun, maka Pinangki dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
Dalam putusan tingkat pertama yang diberikan bagi Pinangki, terdapat beberapa pasal pidana  yang  telah  dilanggar  oleh  Pinangki  disamping  kode  etik  jaksa  yang  juga  telah dilanggarnya. Berdasarkan pada tindakan yang dilakukannya, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Pinangki merujuk pada:
1. Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena  Pinangki  sebagai  pegawai  negeri  sebagai  penyelenggara  negara  telah menerima pemberian yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
2. Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 88 KUHP. Dalam hal ini Pinangki telah melanggar ketentuan dalam pasal ini yaitu dengan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
3. Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pinangki dianggap telah melanggar ketentuan dalam pasal ini karena Pinangki telah berhasil menggunakan uang hasil korupsi tersebut dan memberikan suap dari uang hasil korupsi yang dilakukannya. 13
Berlandaskan pada ketiga dasar hukum tersebut dalam putusan tingkat pertama Pinangki dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 600 juta, dan apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama enam bulan. Setelah Pinangki menerima putusan dari tingkat pertama, perkara Pinangki kembali dibuka pada tingkat banding. Dalam putusan tingkat  banding  Pinangki  mendapatkan  keringanan  hukuman  karena  beberapa  alasan.  Dasar hukum yang diputuskan oleh hakim kepada Pinangki dalam tingkat banding adalah:
1. Pasal  5  angka  4  dan  6  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena Pinangki sebagai penyelenggara negara pada saat itu telah melakukan tindak pidana  korupsi  yang  sejatinya  telah  dilarang  sebagaimana  yang  tercantum  dalam pasal ini.
2. Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  merujuk  pada  pasal  ini  lah  hakim mempertimbangkan pemberian sanksi pidana bagi Pinangki.
Berangkat dari keseluruhan hal tersebut, Pinangki diputus bersalah dengan sanksi pidana penjara  selama  4  (empat)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp600.000.000  (enam  ratus  juta  rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Keputusan ini merupakan dasar dari pemberhentian yang dilakukan terhadap profesinya sebagai jaksa. Putusan yang telah dinyatakan pada 8 Februari 2021 ini kemudian berimplikasi pada pencopotan terhadap profesi jaksa pada Agustus 2021. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Merujuk  pada  ketentuan  yang  berlaku  yakni  pada  UU  Kejaksaan,  secara  mendasar pemidanaan yang melekat kepada diri seorang jaksa bukanlah penghapus dari pencopotan dari jabatan  yang  diembannya.  Hal  ini  juga  berlaku  sebaliknya  bahwa  pencopotan  profesi  jaksa terhadap  Pinangki  bukanlah  sebuah  alasan  untuk  meniadakan  pemidanaan  terhadap  tindak korupsi  yang  telah  dilakukannya.  Keduanya  merupakan  sanksi  yang  dapat  berjalan  dengan
13 Mantan  jaksa  Pinangki  divonis  10  tahun  penjara,  terbukti  terima  suap  Rp7  miliar  dan  lakukan  permufakatan  jahat  untuk bebaskan  Djoko  Tjandra”,  BBC  News,  2020,      https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54231689  diakses  pada  30  Juni 2022.
beriringan.  Dengan  kata  lain,  akibat  tindakan  korupsi  yang  dilakukannya  disamping  telah merugikan negara dirinya juga telah melanggar kode etik yang telah diatur secara tegas dan ditujukan kepada profesi jaksa. Dengan hadirnya sebuah putusan yang telah dinyatakan pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  bahwa  tindakan  Pinangki  merupakan  sebuah  perbuatan bersalah secara sah dan meyakinkan maka berimplikasi pada pencopotan profesi jaksa.

## PENUTUP
Merujuk pada pembahasan tulisan ini, maka dapat  disimpulkan bahwa  kode etik yang dilanggar oleh Pinangki adalah memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan  pribadi  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  bagi  diri  sendiri  maupun  orang lain  dengan  menggunakan  nama  atau  cara  apapun,  dan  meminta  dan/atau  menerima  hadiah dan/atau  keuntungan  dalam  bentuk  apapun  dari  siapapun  yang  memiliki  kepentingan  baik langsung maupun tidak langsung sehingga hakim dalam memberikan putusan memperhatikan dasar  hukum  yang  telah  dilanggar  oleh  Pinangki  sebagai  jaksa  yang  mempunyai  kode  etik. Terkait korelasi dengan moralitas, sejatinya hukuman yang diberikan kepada Pinangki didasari dengan  nilai  kemanusiaan  dimana  majelis  hakim  pada  tingkat  banding  mempertimbangkan alasan  mengenai  terdakwa  yang  merasa  bersalah  dan  masih  memiliki  tanggungan  seorang balita. Selain itu, sanksi kode etik yang telah diberikan kepada Pinangki Sirna Malasari tidaklah menghapus  sanksi  pidana  yang  diterimanya.  Hal  ini  dikarenakan  sanksi  kode  etik  berupa pencopotan profesi sebagai jaksa merupakan hal yang dapat berjalan beriringan dengan sanksi pidana dan juga bukan sebuah alasan untuk meniadakan pemidanaan terhadap tindak korupsi yang telah dilakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA
SUMBER BUKU:
Bertenz, Karl. 1993. Etika , Jakarta: Gramedia Pustaka. Leden Marpaung, 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Grafika. Leden Marpaung, 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Grafika. Muladi & Barda Nawawi A. 2020. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni. Muliyadi, Lilik. 2010. Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam hukum Acara Pidana Indonesia , Bandung: PT Citra Aditya Bahkit.
Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. 2017. Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum , Makassar: CV Social Politic Genius.
Rahardjo, Srjipto. 1996. Ilmu Hukum , Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Saryono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Sunarso, Siswanto. 2015. Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi , Jakarta: Rajawali Pers.
Tridiatno, Agus. 2000. Masalah-Masalah Moral , Jakarta: Universitas Atmajaya.

## SUMBER LAIN:
Burhanudin, Achmad Asfi. 2018. Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan yang Baik . Jurnal El-Faqih, Vol. 4, No.2, hlm. 59.
Djami, Joshua Michael & I Putu Sudarma Sumadi. 2016. Eksistensi Kelemensi Sebagai Implementasi Hak  Terdakwa  Untuk  Melakukan  Pembelaan  Dalam  Persidangan  Perkara  Pidana  Di Indonesia , Makalah Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 4-5.
Mantan  Jaksa  Pinangki  divonis  10  tahun  penjara,  terbukti  terima  suap  Rp7  miliar  dan  lakukan permufakatan jahat untuk bebaskan Djoko Tjandra , BBC News. 2020. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54231689 diakses pada 30 Juni 2022. Sinaga, Niru Anita. 2020. Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik , Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10, No.2, hlm. 3.

## SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Keputusan Kejaksaan Agung No. KEP-IV-041/B/WJA/07/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa Putusan Pengadilan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI