Papua Journal of Diplomacy and International Relations Volume 1, Issue 1, May 2021 (1-14) DOI : 10.31957/pjdir.v1i1.1669 ISSN 2797-0957 (Online)

## Upaya  Pemerintah  Indonesia  Dalam  Menangani  Kasus
Perdagangan Orang: Studi Kasus Pengantin Pesanan
( Mail-Order Brides ) Indonesia–China

## Ariella A. Yoteni
INSTITUSI / AFILIASI

## ABSTRACT
Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia, Jakarta Pusat, Indonesia.
This  article  examines  the  extent  to  which  the Indonesian  government  has  made  efforts  in handling  the  Mail-Order  Brides  (MOB)  Indonesia– China  as  part  of  trafficking  in  persons.  Indonesia has  been  a  country  of  origin,  transit,  and destination  for  victims  over  the  years,  thereby making  this  topic  crucial.  This  study  adopted  a qualitative  descriptive  analysis,  whilst  data collection  techniques  were  library  research  and online  research.  This  article  found  that  the Indonesian  government  had  been  effective  in solving the MOB cases. The efforts, undertaken by the  Ministry  of  Foreign  Affairs,  the  Directorate General  of  Immigration,  and  the  Chinese  Embassy in Jakarta, had contributed significantly to the case study–where nearly 80% of the total cases reported between 2015 and 2019 were successfully resolved. In so doing, the Indonesian government also faced challenges;  one  of  which  was  the  lack  of cooperation  from  the  Chinese  government– differences in views  in  the  MOB  cases.  The results of  this  study  include  recommendations  for  public awareness  campaigns  for  MOB,  integration  of transnational  crime  subjects  in  the  education curriculum, and so forth.

## KEYWORDS
China; Indonesia; Mail-Order Brides; Trafficking

## KORESPONDENSI
Ariella A. Yoteni, Jl. Pejambon No.6. Jakarta Pusat, 10110 Indonesia.
Email: ariella.yoteni@kemlu.go.id
This is an open access  article under the  terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) . © 2021 Papua Journal of Diplomacy and International Relations (PJDIR) published by the International Relations Study Program, Faculty  of  Social  and  Political  Sciences,  Cenderawasih  University,  in  collaboration  with  the  Indonesian Association  for International Relations (AIHII).
Ariella A. Yoteni. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang: Studi Kasus Pengantin Pesanan (Mail-Order Brides) Indonesia–China

## PENDAHULUAN
Perdagangan orang adalah bentuk perbudakan modern ( modern slavery ) yang terjadi  di  berbagai  belahan  dunia, termasuk  di  Indonesia.  Fenomena  ini tidak hanya dikategorikan sebagai pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) tetapi  juga  masuk  pada  ranah  kejahatan tindak  pidana  yang  harus  dituntaskan. Selain  itu,  perdagangan  orang  juga merupakan  tindak  kejahatan  yang  telah melanggar  hukum  internasional  karena bersifat transnasional atau lintas negara.
Definisi  dari  perdagangan  orang cukup  bervariasi,  namun  definisi  yang dapat diterima secara internasional adalah menurut  Protokol  PBB  untuk  Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Khususnya Wanita dan Anak-Anak (Protocol  to  Prevent,  Suppress  and  Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children ). Pada Artikel 3 (a) menyebutkan:
Trafficking  in  Persons  shall  mean  the recruitment,  transportation,  transfer, harbouring  or  receipt  of  persons,  by means of the threat or use of force or other forms  of  coercion,  of  abduction,  of  fraud, of deception, of the abuse of power or of a position  of  vulnerability  or  of  the  giving or  receiving  of  payments  or  benefits  to achieve  the  consent  of  a  person  having control  over  another  person,  for  the purpose of exploitation. Exploitation shall include at a minimum the exploitation of prostitution  of  others  or  other  forms  of sexual  exploitation,  forced  labour  or services,  slavery  or  practices  similar  to slavery,  servitude  or  the  removal  of human organs (OHCHR, 2000).
Definisi ini sangat jelas menekankan bahwa praktik perdagangan orang merupakan  sebuah  proses  yang  tersusun secara  sistematis  dan  menggunakan metode-metode terselubung dimana tujuan  akhirnya  adalah  mengeksploitasi seorang  manusia,  atau  dalam  konteks  ini adalah  anak-anak  dan  wanita. Protocol  to Prevent,  Suppress  and  Punish  Trafficking  in Persons  Especially  Women  and  Children merupakan  salah  satu  dari  tiga  Protokol Palermo  yang  diadopsi  oleh  PBB  pada Konvensi  tahun  2000  untuk  melawan kejahatan transnasional terorganisir ( transnational organized crime ). 1 Protokol
Palermo sendiri merupakan  instrument  global  pertama yang  berisi  tentang  rangkaian  perangkat hukum  dan  mewajibkan  semua  negara untuk meratifikasi dalam rangka mencegah,  menekan,  dan  menghukum tindak  pidana  perdagangan  orang.  Oleh karena  itu,  pemerintah  Indonesia  telah mengesahkannya melalui
Undang- Undang No 14 Tahun 2009. Salah satu jenis kejahatan transnasional yang cukup dominan terjadi di  Indonesia  saat  ini  adalah  perdagangan orang  berkedok  pernikahan  (pengantin pesanan)  atau  dalam  bahasa  Inggris disebut Mail-Order  Brides ,  dimana  banyak perempuan  Indonesia  yang  dijanjikan untuk  menikahi  pria  China  dengan
1 Dua Protokol Palermo lainnya dalam melawan kejahatan transnasional terorganisir adalah The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air , dan The Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition . Lihat https://www.unodc.org/unodc/en/organized- crime/intro/UNTOC.html
Ariella A. Yoteni. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang: Studi Kasus Pengantin Pesanan (Mail-Order Brides) Indonesia–China
kehidupan  yang  lebih  baik  namun ternyata bermuara pada tujuan eksploitasi termasuk  tindakan  kekerasan  dalam rumah  tangga.  Dalam  konteks  ini,  tujuan dilakukan pernikahan kemungkinan besar adalah  untuk  menutupi  modus  kejahatan transnasional  yang  direncanakan.  Praktik ini  juga  di  duga  melibatkan  sindikat China dan Indonesia yang secara sistematis  dan  terstruktur  telah  mengatur proses pendaftaran, perekrutan, penampungan,  hingga  keberangkatan  ke luar negeri (Tuasikal, 2019).
Artikel  ini  bertujuan  untuk  melihat sejauh  mana  upaya  yang  telah  dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani  kasus  pengantin  pesanan ( mail-order brides ) Indonesia–China sebagai bagian  dari  tindak  pidana  perdagangan orang.  Topik  ini  menjadi  penting  untuk dikaji  karena  selama  ini  Indonesia  telah menjadi  daerah  sumber,  tempat  transit dan  penerima trafficking .  Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  ada  banyak  jalur perdagangan  orang,  namun  artikel  ini hanya  berfokus  pada  jalur  Indonesia– China.
Penulisan ini terbagi dalam
beberapa bagian. Pertama, penulis memaparkan  tinjauan  literatur  yang berkaitan  dengan Transnational  Organized Crime dan Mail  Order  Bride. Kedua, penulis  menjabarkan  metode  penelitian yang  digunakan  dalam  studi  ini.  Ketiga, penulis mendiskusikan pembahasan yang terdiri dari beberapa sub-bagian. Terakhir,
penulis  merangkum  kesimpulan  dan memberikan saran.

## TINJAUAN LITERATUR

## Transnational Organized Crime
Wagley  (2006)  menjelaskan  bahwa  tidak ada definisi tunggal yang diterima tentang kejahatan transnasional terorganisir ( Transnational  Organized  Crime ).  Pada tahun  1994,  para  peneliti  mendefinisikan “kejahatan transnasional” untuk menggambarkan pelanggaran awal, pencegahan,  atau  efek  langsung/  tidak langsung  yang  melibatkan  lebih  dari  satu negara.  Para  ahli  percaya  bahwa  jaringan kejahatan terorganisir transnasional sangat bervariasi dalam struktur, kekuatan,  ukuran,  jangkauan  geografis, dan  ruang  lingkup  serta  keragaman operasi mereka.
Sementara  PBB  ( The  United  Nations ) berusaha  mencari  definisi  yang  sesuai dengan United  Nations Convention  against Transnational  Organized  Crime dimana kejahatan transnasional dijabarkan sebagai  “kelompok  terorganisir  yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang ada untuk jangka waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan satu  atau  lebih  kejahatan  atau pelanggaran  serius...untuk  memperoleh, secara  langsung  atau  tidak  langsung, keuntungan  finansial  atau  materi  lainnya ( three or more persons, existing for a period of time  and  acting  in  concert  with  the  aim  of committing  one  or  more  serious  crimes  or offenses ......... in  order to  obtain, directly  or
Ariella A. Yoteni. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang: Studi Kasus Pengantin Pesanan (Mail-Order Brides) Indonesia–China
indirectly, a financial or other material benefit ) (Edwards & Gill, 2003, hal. 22).
Andreas  dan  Nadelman,  dikutip
dalam Madsen (2009, hal. 11), mendefinisikan  kejahatan  transnasional sebagai  “ activities  involving  the  crossing  of national  borders  and  violation  of  at  least  one country’s  criminal  laws” (kegiatan  yang melibatkan  aktivitas  lintas  batas  negara dan pelanggaran pada setidaknya undang-undang  pidana  sebuah  negara). Disisi lain, Raja Gukguk & Jaya (2019, hal. 342) mengatakan bahwa ‘Kejahatan transnasional atau Transnational Organized Crime (TOC)  adalah  fenomena  jenis kejahatan  yang  melintasi  perbatasan internasional, melanggar hukum beberapa negara  atau  memiliki  dampak  terhadap negara lain.’
Berdasarkan penjabaran diatas, sangat  jelas  bahwa  praktik  perdagangan orang dari Indonesia ke China ( Mail Order Bride ) merupakan sebuah kejahatan transnasional  teroganisir  karena  telah melintas  batas  negara  dan  melanggar hukum kedua negara.
Mail-Order Brides
Meng (1994) menjelaskan bahwa fenomena Mail-Order  Brides (MOB)  atau pengantin  pesanan  bukanlah  hal  yang baru. Fenomena ini sudah terjadi beberapa abad yang lalu. Dalam sejarahnya, MOB terjadi awal tahun 1600- an di Amerika Serikat setelah pembentukan  koloni  Inggris  dan  Prancis. Pada  saat  itu  melakukan  imigrasi  ke negara Amerika Serikat merupakan suatu
kebanggaan  dan  sangat  diagungkan  oleh kedua  negara  tersebut  karena  dianggap perlu untuk kejayaan kolonial.
Hal ini mengarah pada pembentukan International Marriage
Brokers (IMBs)  atau  biro  jodoh  pertama pada  tahun  1700-an  dan  1800-an.  IMBs membantu  wanita  Eropa  melakukan migrasi  ke  AS,  Australia,  dan  Selandia Baru untuk melakukan pernikahan internasional  atau  yang  saat  ini  dikenal dengan Mail-Order  Brides (Directorate- General for Internal Policies, 2016).
Namun,  dinamika  perkembangan pengantin  pesanan  (MOB)  telah  berubah secara  signifikan.  Hari  ini,  organisasi pengantin  pesanan  berkembang  pesat, bersifat  transnasional,  dan  melibatkan perekrutan perempuan dari negara berkembang  dan  agen  perkawinan  di negara maju yang mencetak katalog untuk menjaring calon suami.
Mail  Order  Bride juga  sering  disebut dengan Marriage  Migration. Ini  adalah istilah  yang  digunakan  oleh International Organization Migration (IOM) untuk kasus- kasus  pengantin  pesanan  yang  terjadi sebelumnya dibeberapa negara lain selain Indonesia (Trang, 2014). Istilah Mail-Order Brides sendiri  diungkapkan  pertama  kali di  Indonesia  oleh  Kementerian  Luar Negeri  untuk  menjelaskan  kasus  yang sama dengan marriage migration (Kemenlu,
2019a).
Berkontribusi secara signifikan terhadap  perkembangan  hubungan  lintas batas, industri IMBs adalah cerminan dari dunia  global  yang  modern.  Katalog
Ariella A. Yoteni. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang: Studi Kasus Pengantin Pesanan (Mail-Order Brides) Indonesia–China
pengantin pesanan yang tadinya dilakukan lewat pos telah lama digantikan oleh  internet.  Terlepas  dari  sejarah pernikahan  internasional,  ketakutan  akan eksploitasi  dan  bentuk  pelecehan  lainnya belakangan  ini  mulai  bermunculan  ke permukaan. MOB dimanfaatkan oleh para sindikat untuk melakukan tindak kejahatan perdagangan orang.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  menggunakan  analisa  deskriptif kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  studi literatur  dan  penelusuran  data  online/ internet searching . Studi literatur dilakukan dengan  mengumpulkan  dan  meninjau bahan  materi  dengan  studi  kasus Mail- Order  Brides (MOB)  dari  Direktorat Perlindungan WNI dan BHI (Dit PWNI & BHI)  Kementerian  Luar  Negeri  RI  yang secara  spesifik  menangani  isu  MOB. Sedangkan  penelusuran  data  online difokuskan  pada  artikel/  website  yang berkaitan  dengan  topik  yang  dikaji. Dalam studi ini, indikator yang digunakan  untuk  mengukur  efektifitas pemerintah  Indonesia  dalam  menekan angka  kasus  MOB  adalah  penyelesaian jumlah  kasus  yang  dilaporkan  pada periode 2015-2019, prosedur terkait penerbitan visa, ijin menikah dengan WN China  dan  pemberian  paspor  bagi WNI,serta  mengajak  pemerintah  China
untuk bekerjasama dalam menagani kasus MOB.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perdagangan Orang di Indonesia
Perkembangan  zaman  yang  didukung dengan  kemajuan  teknologi  transportasi dan  komunikasi  yang  semakin  canggih membuat  mobilitas  seseorang  dari  satu tempat  ke  tempat  lain  menjadi  sangat mudah dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
Pemerintah Republik Indonesia telah  mendata  2.988.552  WNI  di  luar negeri,  dimana  angka  tersebut  belum termasuk  WNI  yang  belum  melapor  dan sudah  habis  izin  tinggalnya/ overstay (Kaledioskop  Direktorat  Perlindungan WNI, 2019).
Selain  menyandang  status  sebagai negara  dengan  penduduk  terbanyak nomor  empat  didunia,  Indonesia  juga termasuk  negara  yang  rentan  terhadap berbagai  bentuk  kejahatan  perdagangan orang;  baik  sebagai  negara  pengirim, maupun  transit  dan  negara  tujuan. Menurut  laporan  ketua  harian  Satgas Gugus Tugas Menteri PPA terdapat 74.616 –  1  juta  orang  Indonesia  diperdagangkan setiap tahunnya (Menteri PP & PA, 2016). Ada  banyak  modus  yang  digunakan dalam  perdagangan  orang,  salah  satunya adalah  pengantin  pesanan,  seperti  yang diilustrasikan pada gambar dibawah ini:
Ariella A. Yoteni. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang: Studi Kasus Pengantin Pesanan (Mail-Order Brides) Indonesia–China
Gambar 1. Pengantin pesanan sebagai salah satu modus dalam perdagangan orang Sumber: Menteri PP & PA (2016)
Kasus Mail-Order Brides (MOB)
Indonesia – China
Pengantin  pesanan  atau Mail-Order  Brides (MOB) sendiri merupakan fenomena yang baru  bermunculan  pada  tahun  2015  di Indonesia (Menteri PP & PA, 2016). Kasus MOB di Indonesia pertama kali diungkapkan  di  provinsi  Kalimantan Barat, khususnya daerah Singkawang dan Sambas. Berdasarkan data yang diperoleh, daerah Singkawang dan Sambas
merupakan  wilayah  yang  sering  menjadi incaran  para  agen  biro  jodoh    dan  “mak comblang” untuk mencari serta mendapatkan  calon  korban  MOB.  Seiring berjalannya  waktu,  wilayah  operasional agen  MOB  mulai  menyebar  ke  Provinsi
Kalimantan  Utara,  Jakarta,  Jawa  tengah, Jawa  Barat,  Jawa  Timur  dan  Sulawesi Tenggara (Lessy, 2006).
Di  dalam  praktek  penipuan  dengan modus  MOB  di  Singkawang  dan  Sambas, korban  dijanjikan  akan  menikah  dengan warga  Tionghoa  yang  mempunyai  status sosial dan ekonomi yang tinggi. Mempelai pria  dari  WN  Tionghoa  diwajibkan membayar  sekitar  Rp  400  juta  rupiah kepada  agen  biro  jodoh  di  China.
Sementara  wanita  WNI  dibayar  dengan mahar  sejumlah  uang  sekitar  Rp  20  juta oleh  agen  biro  jodoh.  Korban  juga dijanjikan  dapat  rutin  mengirimkan  uang kepada  keluarganya  tiap  bulan  dan  jika
Ariella A. Yoteni. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang: Studi Kasus Pengantin Pesanan (Mail-Order Brides) Indonesia–China
merasa tidak nyaman bisa pulang dengan mudah ke Indonesia.
Kasus MOB
di Indonesia dilatarbelakangi  oleh  beberapa  aspek, dimana  aspek  tersebut  dapat  dibedakan menjadi  faktor  internal  dan  faktor eksternal.  Faktor  internal  adalah  kasus mempelai wanita pesanan yang disebabkan  oleh  aspek  dari  dalam  negeri seperti  aspek  sosial,  aspek  ekonomi,  dan aspek perizinan.
Aspek  sosial  merupakan  hal  yang perlu mendapat perhatian lebih, terutama kebudayaan yang berkembang di Indonesia.  Budaya  positif  berupa  mudah dipercaya  telah  dipegang  erat  oleh masyarakat  Indonesia  sejak  dahulu  kala. Namun  pada  kasus  MOB,  budaya  positif tersebut  telah  menjadi  celah  dan  peluang bagi para pelaku trafficker untuk mendekatkan  diri  dan  mendapatkan kepercayaan  calon  korban.  Hal  ini menjadi  penting  karena  dari  beberapa kasus  yang  ditemukan,  pelaku  MOB adalah  orang  yang  paling  dekat  dengan korban  MOB  itu  sendiri,  baik  keluarga maupun kerabat dekat.
Aspek  ekonomi  termasuk  dalam salah  satu  faktor  internal  dalam  kasus MOB.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh dari  Direktorat  Perlindungan  Warga Negara  Indonesia,  terdapat  pemberian sejumlah  uang  kepada  keluarga  korban dan dengan syarat korban dapat mengirimkan  setiap  bulan  dari  negara asal  calon  suaminya.    Hal  ini  merupakan bentuk  bahwa  keluarga  korban  MOB tergolong keluarga yang kurang mampu.
Aspek Pemberi Lisensi terkait ketentuan mengenai tata laksana
perkawinan dengan warga negara Tionghoa  juga  terbilang  cukup  mudah. Hal ini dapat disebabkan karena kelalaian saat  melakukan  tahapan  pembuatan  satu surat sebagai syarat untuk melanjutkan ke kedutaan  negara  asing  demi  kepentingan pernikahan  dan  beberapa  izin  lainnya. Selain  itu, harus  diakui bahwa  masih ada kenakalan  atau  permainan  yang  terjadi dari  pihak  penguasa  atau  pembuat  surat tunggal  untuk  menikah  (Paparan  Dit PWNI BHI dalam GT TPPO, 2019).
Upaya Kemenlu RI Dalam Merespon dan Menangani  Kasus Mail-Order  Brides (MOB)
Sebagai  bentuk  pelaksanaan  perannya dalam  Gugus  Tugas  Pencegahan  dan Penanganan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang  (GT  TPPO)  dan juga  sebagai  tugas utama fungsional diplomat dalam melakukan
perlindungan WNI, Kementerian  Luar  Negeri  RI  melalui Kantor  Perwakilan  Republik  Indonesia  di Tiongkok  memberikan  perlindungan  dan bantuan  hukum  kepada  para  korban sesuai  dengan  hukum  setempat  yang berlaku.  Pengiriman  Tim  Penanganan Perkara  yang  terdiri  dari  pejabat  /  staf Direktorat  PWNI,  Polda  Jabar  dan Kejaksaan  Jabar  ke  Shanghai  (Oktober 2018)  dan  Beijing  (Maret  2019)  untuk bertemu dengan instansi terkait di China. Pertemuan  oleh  tim  dimulai  dari  pusat, provinsi dan tingkat kota untuk mendorong  peran  Pemerintah  China dalam menangani kasus MOB.
Tim  juga  melakukan  pertemuan dengan para korban WNI untuk mengusut kasus MOB tersebut.
Ariella A. Yoteni. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang: Studi Kasus Pengantin Pesanan (Mail-Order Brides) Indonesia–China
Penyidikan  kasus  tersebut  ditindaklanjuti di  Indonesia  hingga  akhirnya  pada tanggal  2  Mei  2019,  Pengadilan  Tinggi Jawa  Barat  menghukum  para  pelaku perantara  pengantin  pesanan  (warga China  Gou  Chang  San  dkk)  dengan hukuman 8-9 tahun penjara atas instruksi Menteri  Luar  Negeri  Ibu  Retno  L.P Marsudi.  Sejak  tanggal 2  September  2019, Kementerian  Luar  Negeri  dan  KBRI Beijing  telah  berhasil  memulangkan  18 WNI perempuan yang ditetapkan sebagai korban MOB dari China (Kemenlu, 2019a).
Kementerian  Luar  Negeri  telah memprakarsai hubungan bilateral dengan Pemerintah  China  terkait  masalah  MOB antara  kedua  negara.  Pada  tanggal  27 Agustus  2019,    Menlu  Retno  LP  Marsudi telah memanggil Duta Besar  China untuk Indonesia dan Duta Besar RI untuk China, guna melihat pemahaman bersama bahwa kasus  MOB  adalah  kasus Trafficking  in Persons dan bukan masalah rumah tangga biasa  (Laporan  Dit.  Perlindungan  WNI, 2020).
Pada  tanggal  30  Agustus  2019  di sela-sela persiapan menghadiri pertemuan tingkat menteri ASEAN ke-52, di
Bangkok,  Thailand,    Menteri  Luar  Negeri
RI Retno LP Marsudi melakukan pertemuan  bilateral  dengan  Wang  Yi, Menteri  Luar  Negeri  Republik  Rakyat China  (Kemenlu,  2019b).  Menteri  Luar Negeri  Retno  menekankan  pentingnya masalah tersebut dapat segera diatasi dan pencegahan  dapat  dilakukan  agar  tidak terjadi  korban  baru.  Menlu  Retno  juga menyampaikan bahwa beliau telah memanggil  Duta  Besar  China  untuk Jakarta dan Dubes RI untuk Beijing dalam
pertemuan  dengan  Direktur  Jenderal Urusan  Konsuler  Kementerian  Luar Negeri  China  untuk  membahas  masalah MOB.
Dalam  upaya  untuk  mengatasi MOB,  Menlu Retno mengusulkan tiga hal yaitu:  Pertama,  agar  18  korban  yang sudah  berada  di  KBRI  Beijing  bisa  segera difasilitasi untuk pemulangannya. Kedua, proses  legalisasi  pernikahan  di  Kedutaan Besar  China  dan  juga  di  China  agar dilakukan dengan pemeriksaan yang lebih teliti.  Ketiga, kerjasama  pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kemenlu, 2019b). Menlu Retno mengatakan  beberapa  tersangka  telah ditangkap di Indonesia, dan membutuhkan kerja sama dari
pemerintah
China untuk dapat menegakkan  hukum  dengan  menangkap agen yang beroperasi di  China. Indonesia juga  telah  melakukan  pemetaan  terkait destinasi  pengantin  pesanan,  dimana terdapat  3  wilayah  provinsi  tujuan  di China  yang  menjadi  lokasi  MOB  yakni Heinan, Hebei dan Xiangdong.
Selain  itu,  Kemenlu  RI  juga  bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi
Kalimantan  Barat  dan  BP3TKI  Pontianak untuk  menggelar  kampanye  penyadaran masyarakat di Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan kesadaran  masyarakat  sekitar  tentang masalah  MOB.  Kegiatan  yang  dilakukan antara  lain:  Pertemuan  dengan  pejabat daerah;  Gubernur  Kalimantan  Barat  dan Walikota Singkawang, Talkshow interaktif  di  media  lokal,  Pontianak  TV, Radio  Sonora  FM  Kubu  Raya  dan  Radio Duta  Swara  Singkawang  Diskusi  dengan
Ariella A. Yoteni. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang: Studi Kasus Pengantin Pesanan (Mail-Order Brides) Indonesia–China
Redaksi Pontianak Post, dan Sosialisasi di beberapa  Satuan  Pendidikan  (SMA)  di Kota  Singkawang.  Menteri  Luar  Negeri Retno  LP  Marsudi  mengatakan  "Sebagai perempuan  saya  sangat  sedih  melihat kasus  ini,  karena  melibatkan  perempuan Indonesia  yang  menjadi  korban,  dan beberapa  di  antaranya  masih  sangat muda. Salah satu dari 7 yang ditemui oleh Menlu  baru  berusia  14  tahun”  (Laporan Dit PWNI & BHI Kemenlu RI, 2020).
Upaya preventif lainnya yang dilakukan  untuk  mencegah  MOB  adalah kerjasama  Direktorat  PWNI  dengan Direktorat  Konsuler  dalam  melakukan verifikasi  ketat  terhadap  permohonan legalisasi  akta  nikah  tunggal  yang digunakan untuk pernikahan di
Tiongkok. Kemenlu RI meminta Kedutaan Besar
China di Jakarta untuk
memperketat  proses  pengesahan  surat nikah sebelum menikah. Perwakilan RI di China juga melakukan wawancara
dengan pasangan yang hendak
menyerahkan pengesahan akta pernikahan.  Meskipun  belum  memenuhi standar  minimum,  upaya  yang  dilakukan pemerintah  Indonesia  dalam  menangani perdagangan  orang  (MOB)  dinilai  cukup efektif  sehingga  Indonesia  dimasukan dalam Tier (kelompok)  2  berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Departemen  Luar  Negeri  AS (U.S Department of State, 2020).
Upaya  Kedutaan  Besar  China  di  Jakarta dan  Ditjen  Imigrasi  Indonesia  Dalam Menangani  Kasus Mail-Order  Brides (MOB)
Dalam  upaya  menangani  kasus  TPPO dengan  modus  MOB  khususnya  untuk
WN  China  dan  WNI,  Kedubes  China  di Jakarta  telah  memperketat  prosedur penerbitan  visa  maupun  legalisasi  surat keterangan menikah ataupun ijin menikah dengan  WN  China.  Proses  wawancara terkait latar belakang bagi WN China dan WNI  yang  akan  menikah  ataupun  telah menikah  akan  diperdalam  sehingga proses  legalisasi  perkawinan  campuran akan  diperketat,  terutama  bagi  WNI perempuan asal Kalimantan Barat
dan/atau  Jawa  Barat  dan  WN  China  laki- laki. Kedubes China di Jakarta berkoordinasi dengan Direktorat Konsuler dan  Direktorat  Perlindungan  WNI  dan BHI mengenai data WNI yang mengajukan proses legalisasi Surat
Keterangan Menikah dan/atau ijin menikah  dengan  WN  China.  Kedubes China  mewajibkan  WNI  dan  WN  China yang  telah  menikah  untuk  menyerahkan dokumentasi selama berlangsungnya pernikahan  dalam  hal  proses  legalisasi perkawinan campuran (Kemenlu, 2019c).
Selain  itu, Ditjen  Imigrasi  sebagai pelaksana  amanat  UU  Nomor  6  tahun 2011  telah  berupaya  untuk  mengawasi semaksimal mungkin pemantaun terhadap  lalu  lintas  orang  ke  dalam  dan keluar  wilayah  Indonesia.  Sebagaimana diatur  dalam  UU  nomor  6  tahun  2011 tentang Keimigrasian bahwa “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya  kedaulatan  negara”. Tidak  saja memantau  saat  WNA  masuk  kedalam negeri  tetapi  juga  selama  WNA  tersebut berada didalam negeri.
Ariella A. Yoteni. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang: Studi Kasus Pengantin Pesanan (Mail-Order Brides) Indonesia–China
Dalam  upayanya  untuk  mencegah
Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO),  Ditjen  Imigrasi  telah  melakukan prosedur  penundaan  pemberian  paspor bagi  WNI  yang  diduga  sebagai  pekerja migran illegal  –  non  procedural ,  TPPO  dan modus  MOB.  Ditjen  Imigrasi  juga membentuk tim pengawasan keimigrasian WNI  untuk  memantau  lalu  lintas  WNI. Ditjen hukum juga melakukan penegakkan hukum secara sinergis dengan stakeholder pengawasan
keimigrasian  WNI  (Bahan  Paparan  Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, 2019).
Keberhasilan Indonesia Dalam Menyelesaikan  Kasus Mail-Order  Brides
(MOB)
Pada tahun 2015, Direktorat Perlindungan Warga  Negara  Indonesia  dan  Badan Hukum  Indonesia  (PWNI-BHI)  Kemenlu RI  mendapatkan  laporan  2  kasus  dengan modus  MOB  (Paparan  Dit  PWNI  BHI dalam  GT  TPPO,  2019).  Tahun  2016 mengalami  kenaikan  jumlah  kasus  yang sangat signifikan yaitu terdapat   33 kasus yang  dilaporkan.  Upaya  penanganan MOB  oleh  pemerintah  ternyata  dapat menekan    jumlah  kasus,  dimana  pada tahun 2017 turun menjadi 12 kasus.
Pada  tahun  2018,  angka  MOB ternyata  kembali  mengalami  peningkatan menjadi  26  kasus,  dan  tahun  2019 meningkat  menjadi  42  kasus  berdasarkan statistik  laporan  kasus  MOB  data  PWNI dan  BHI.  Meskipun  demikian,  upaya maksimal  dalam  konteks  penyelesaian kasus  MOB  tetap  efektif  dilakukan.  Hal ini dapat di lihat dari total 115 kasus yang
dilaporkan  pada  periode  2015  –  2019  ke Direktorat PWNI dan BHI, 90 kasus dapat selesai  ditangani  dan  korban  MOB berhasil dipulangkan kembali ke Indonesia  (Bahan  Paparan  Dit  PWNI  BHI dalam GT TPPO, 2019). Atau dengan kata lain,  hampir  80  %  kasus  MOB  yang dilaporkan  pada  periode  tersebut  dapat diselesaikan  dengan  baik.  Rangkuman deskripsi  ini  dapat  dilihat  pada  tabel berikut.
Tabel  1.  Jumlah  Kasus  MOB  yang  di tangani  dan  yang  telah  selesai  ditangani antara tahun 2015 dan 2019
Tahun Kasus Ditangani Kasus Selesai 2015 2 1 2016 33 31 2017 12 9 2018 26 13 2019 42 36 TOTAL 115 90 Sumber: Laporan Dit. PWNI & BHI Kemenlu
Hal ini menunjukkan bahwa upaya- upaya  yang  dilakukan  Kemenlu  RI, Kedutaan  Besar  China  di  Jakarta  dan Ditjen Imigrasi Indonesia telah memberikan  kontribusi  yang  siginifikan dalam  Menangani  Kasus Mail-Order Brides . Selain  itu,  penulis  menemukan bahwa terdapat dillema dalam menentukan beberapa kasus MOB sebagai kasus  perdagangan  orang.  Disatu  sisi, karena  pernikahan  dilakukan  secara  sah sehingga  pemerintah  Republik  Rakyat China  beranggapan  bahwa  beberapa kasus MOB tersebut bukan tindak pidana
Ariella A. Yoteni. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang: Studi Kasus Pengantin Pesanan (Mail-Order Brides) Indonesia–China
perdagangan  orang  melainkan  hanya urusan  rumah  tangga.  Disisi  lain,  MOB merupakan  biro  jodoh  yang  kemudian dimanfaatkan oleh sindikat untuk mendapatkan  keuntungan  dengan  cara menipu  orang  lain,  sehingga  hal  ini  telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang dalam konteks Indonesia.  Hal  inilah  yang  kemudian membuat  Pemerintah  Indonesia  menjadi sulit untuk melakukan pendekatan langsung kepada korban.
Untuk mengklasifikasi bahwa seseorang merupakan korban MOB dapat dilakukan  dengan  membedah  kasus  satu persatu  sehingga  dapat  diketahui  apakah kasus  tersebut  termasuk  dalam  kategori perdagangan orang atau tidak.  Bareskrim POLRI  (2019)  mendeskripsikan  seseorang yang  dinyatakan  terlibat  dalam  modus perkawinan dan bukan modus perkawinan  sebagai  berikut.  Modus Perkawinan:  a)  Dijanjikan  perkawinan tetapi  sesampainya  di  negara  tujuan korban malah dipekerjakan. b) Penyimpangan  seksual  terhadap  korban. c)  Transfer  pernikahan/perkawinan.  d) Korban  merupakan  anak.  Sementara Bukan Modus Perkawinan: a) Perkawinan disadari dan dikehendaki dengan harapan mendapatkan calon suami yang layak/mapan.  b)  Perkawinan  disadari untuk  merubah  taraf  hidup  yang  lebih baik (kehidupan ekonomi). c) Perkawinan dilakukan secara legal dinegara tujuan.

## KESIMPULAN
Artikel ini telah melihat peran pemerintah Indonesia dalam menangani kasus pengantin  pesanan  atau Mail-Order  Brides
(MOB)  sebagai  bagian  dari  fenomena perdagangan orang. Dalam penanganannya, terdapat beberapa
instansi yang berperan penting,
diantaranya  adalah  Kementerian  Luar Negeri  RI,  Ditjen  Imigrasi,  dan  Kedutaan Besar China di Jakarta. Penulis menemukan  bahwa meskipun  angka kasus yang ditangani mengalami fluktuasi antara  tahun  2015  dan  2019,  pemerintah Indonesia sudah efektif dalam menyelesaikan  keseluruhan  kasus  MOB pada  periode  tersebut  dimana  hampir  80
% kasus berhasil diselesaikan (tabel 1). Selain  terjadi  penurunan  dalam penyelesaian  kasus  MOB,  efektifitas lainnya  dapat  dilihat  pada  pengetatan prosedur  terkait  penerbitan  visa  dan  ijin menikah dengan WN China dan penundaan  pemberian  paspor  bagi  WNI yang  diduga  sebagai  pekerja  migran illegal–non  procedural ,  serta  keberhasilan pemerintah  Indonesia  dalam  melobi otoritas  China  untuk  bekerjasama  dalam menangani  kasus  MOB  –  termasuk pemulangan  WNI  korban  MOB  dari China.
Fenomena  kasus  MOB  Indonesia- China  tidak  terlepas  dari  faktor  internal maupun  eksternal.  Faktor  internal  di Indonesia  sebagai  faktor  pendorong  bagi para  korban  seperti  permasalahan  sosial, ekonomi,  dan  perizinan.  Selain  itu  faktor eksternal  juga  turut  mempengaruhi. Dalam  konteks  ini,  pemerintah  Indonesia menghadapi  kendala  karena  kurangnya kerjasama  yang  efektif  dari  pemerintah China  akibat  perbedaan  pandangan terhadap  kasus  MOB.  Dalam  persepektif pemerintah Indonesia, kasus MOB
Ariella A. Yoteni. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang: Studi Kasus Pengantin Pesanan (Mail-Order Brides) Indonesia–China
merupakan  tindak  pidana  perdagangan orang  karena  dilakukan  dengan  cara menipu korban dengan tujuan eksploitasi. Sementara  bagi  pemerintah  China,  ketika korban  dari  Indonesia  telah  melakukan pernikahan  secara  sah  dengan  pria  China dan kemudian mendapat tindakan eksploitasi  atau  sejenisnya,  maka  itu bukan termasuk tindak pidana perdagangan orang. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian diluruskan  melalui  beberapa  pertemuan dengan China yang diinisiasi oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.
Menurut
hemat penulis, penyelesaian kasus MOB Indonesia-China masih  perlu  ditingkatkan  lagi  dimasa depan, dan karena itu, penulis merekomendasikan  lima  hal.  Pertama, public  awareness  campaigns sebagai  solusi preventif  untuk  kasus  MOB . Tujuan utama  kampanye  ini  adalah  untuk menginformasikan  masyarakat  tentang jenis-jenis  perdagangan  orang  terutama dengan  modus  MOB.  Kedua,  integrasi mata pelajaran transnational crime didalam
kurikulum
pendidikan. Dengan dimasukkannya transnational crime kedalam  kurikulum  pendidikan  wajib belajar 9 tahun diharapkan dapat memberikan  alarm  dini  kepada  generasi muda tentang bahayanya kejahatan transnasional, termasuk MOB.
Ketiga, memperketat prosedur
pernikahan campuran. Diperketatnya proses  legalisasi  surat  pada  Dit  Konsuler, Dit  Kumham  dan  Kedubes  China  masih sebatas  kebijakan.  Dibutuhkan  regulasi khusus  yang  mengatur  tentang  perijinan pernikahan  campuran.  Regulasi  tersebut
juga disarankan dapat melibatkan instansi Kepolisian Daerah dalam pelaksanaannya. Keempat,  optimalisasi  Gugus  Tugas Pencegahan  dan  Penanganan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  (GT  TPPO). Menurut laporan Trafficking in Persons dari AS,  GT  TPPO  Indonesia  belum  optimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya seperti yang diamanatkan oleh UU No 21 Tahun  2007.  Oleh  karena  itu,  upaya pencegahan  TPPO  dan  pelaporan  kasus TPPO  yang  telah  diselesaikan  perlu ditingkatkan. Kelima, optimalisasi Aplikasi Perlindungan WNI (Portal Peduli WNI)  yang  dikelola  oleh  Kemenlu. Banyaknya aplikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah  dapat  membingungkan  WNI yang berada diluar negeri, sehingga perlu adanya pengembangan satu aplikasi yang terintegrasi  dan  penulis  menyarankan aplikasi  Portal  Peduli  WNI  yang  dikelola oleh Dit PWNI dan BHI Kemenlu sebagai aplikasi  tunggal  yang  diintegrasikan dengan  isntansi  terkait  lainnya  untuk pelayanan  pengaduan  bagi  WNI  yang tinggal diluar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahan Paparan
Ditjen Imigrasi,
Kementerian  Hukum  dan  HAM.
(2019). Bahan  Paparan  Dit  PWNI  BHI  dalam  GT TPPO (Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang). (2019).
Bareskrim  POLRI.  (2019). Bahan  PPT Bareskrim  POLRI  'Identifikasi  Modus Perkawinan dalam TPPO.'
Directorate-General  for  Internal  Policies.
(2016). International  Marriage  Brokers
Ariella A. Yoteni. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang: Studi Kasus Pengantin Pesanan (Mail-Order Brides) Indonesia–China
and  Mail  Order  Brides.  Analysing  the need for regulation . European
Parliament.
https://www.europarl.europa.eu/Reg Data/etudes/STUD/2016/571377/IPOL _STU(2016)571377_EN.pdf
Edwards, A., & Gill, P. (2003). Transnational Organised Crime: Perspectives on Global Security . Routledge. Gukguk,  R.  G.  R.,  &  Jaya,  N.  S.  P.  (2019).
Tindak  Pidana  Narkotika  Sebagai
Transnasional Organized Crime.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (3), 337–351. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337- 351 Kaledioskop Direktorat Perlindungan WNI  (Warga  Negara  Indonesia). (2019). Kemenlu. (14 September 2019a).
Kementerian  Luar  Negeri  Kembali
Pulangkan  WNI  yang  Menjadi  Korban
Pengantin  Pesanan  ke  Indonesia  dari
Republik  Rakyat  Tiongkok  (RRT) . https://kemlu.go.id/portal/id/read/59 2/view/kementerian-luar-negeri- kembali-pulangkan-wni-yang- menjadi-korban-pengantin-pesanan- ke-indonesia-dari-republik-rakyat- tiongkok-rrt
Kemenlu. (31 Juli 2019b). Menlu RI Dorong
Penyelesaian  Permasalahan  Pengantin Pesanan dengan RRT . https://kemlu.go.id/portal/id/read/49 8/berita/menlu-ri-dorong-
penyelesaian-permasalahan- pengantin-pesanan-dengan-rrt
Kemenlu.  (25  Juli  2019c). Menlu  Retno: Langkah Pencegahan yang Efektif
Diperlukan  Dalam  Penanganan  Mail- Order Bride .
https://kemlu.go.id/portal/id/read/48
8/view/menlu-retno-langkah-
pencegahan-yang-efektif-diperlukan- dalam-penanganan-mail-order-bride Laporan  Dit  PWNI  &  BHI  Kemenlu  RI
(Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia (2020).
Laporan  Dit.  Perlindungan  WNI  (Warga Negara Indonesia). (2020).
Lessy,  Z.  (2006).  Pengantin  Pesanan  Pos (Mail Order Bride): Modus Operandi Human  Trafficking  di  Indonesia. Musãwa  Jurnal  Studi  Gender  Dan
Islam , 4 (3), 337–358. https://doi.org/10.14421/musawa.200 6.43.337-358
Madsen, F. (2009). Transnational Organized Crime . Routledge.
Meng,  E.  (1994).  Mail-Order  Brides:
Gilded  Prostitution  and  the  legal Response. University  of  Michigan
Journal of Law Reform , 28 (1), 197–248.
Menteri  PP  &  PA.  (2016). Pencegahan  dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan  Orang  (GT-  TPPO) . Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Republik Indonesia. https://www.kemenpppa.go.id/lib/up loads/list/9586d-januari-rakor-tpppo- 2016.pdf
OHCHR  (Office  of  the  United  Nations
High  Commissioner  for  Human Rights).  (2000). Protocol  to  Prevent, Suppress,  and  Punish  Trafficking  in Persons . https://www.ohchr.org/EN/Professio nalInterest/Pages/ProtocolTrafficking
Ariella A. Yoteni. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang: Studi Kasus Pengantin Pesanan (Mail-Order Brides) Indonesia–China
InPersons.aspx
Trang,  N.  (30  Juli  2014). “Marriage Migration” Significant Factor in Trafficking  in  Vietnam:  IOM .  UN
Mgration. https://www.iom.int/news/marriage- migration-significant-factor- trafficking-viet-nam-iom
Tuasikal, R. (24 Juni 2019). 29 WNI Diduga
Korban  “Pengantin  Pesanan”  di  China . VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/wn
i-diduga-korban-pengantin-pesanan- di-china/4971075.html
U.S Department of State. (2020). Trafficking in Persons Report: Indonesia . https://www.state.gov/reports/2020-
trafficking-in-persons- report/indonesia/
Undang–Undang  Nomor  6  tahun  2011 tentang Keimigrasian.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2009 Tentang
Pengesahan  Protocol  to  Prevent,
Suppress  and  Punish  Trafficking  in
Persons,  especially  Women  and Children.
Wagley, J. R. (2006). Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S.  Responses .  CRS  Report  for
Congress.

## TENTANG PENULIS
Ariella  A.  Yoteni  adalah  staf  fungsional  Diplomat  Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia  (Kemenlu  RI).  Ariella  menyelesaikan  studi  S-1  dari  Program  Studi  Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih tahun 2012. Penugasan pertama di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madagaskar merangkap Mauritius, Seyschelles dan Comoros sebagai Konsul  Muda  bagian  Protokol  dan  Konsuler  serta  Perlindungan  WNI.  Ariella  aktif  dalam berbagai bimtek dan seminar tentang Trafficking in Person and People Smuggling .

## CARA SITASI ARTIKEL INI:
Yoteni.  A.A.  (2021). Upaya  Pemerintah  Indonesia  Dalam  Menangani  Kasus  Perdagangan Orang:  Studi  Kasus  Pengantin  Pesanan  (Mail-Order  Brides)  Indonesia–China. Papua Journal of Diplomacy and International Relations, 1 (1), 1-14. DOI : 10.31957/pjdir.v1i1.1669