Ilmiah Indonesia, 7 (5).
E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022

## ANALISIS FAKTOR – FAKTOR KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  DENGAN  VARIABEL  MODERATING  KEPUASAN  KUALITAS PELAYANAN

## Retno Wulandari, Gideon Setyo Budiwitjaksono
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia Email: 20062020007.mak@student.upnjatim.ac.id, retno.wulandari997@gmail.com

## Abstrak
Kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  kondisi  dimana  Wajib  Pajak  melaksanakan  segala kewajiban dan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan material. Penelitian ini bertujuan  untuk  menguji  dan  menganalisa  insentif  pajak  kendaraan  bermotor  dan bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor  dengan  kepuasan  kualitas  pelayanan  sebagai  variabel  moderating. Penelitian ini diperoleh dari responden seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor  Bersama  SAMSAT  Surabaya  Timur  sebesar  34.580  responden.  Sampel yang digunakan rumus slovin sehingga didapatkan sebanyak 100 responden wajib pajak  kendaraan  bermotor.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yaitu  dengan cara  menyebarkan  kuisioner.  Selain  data primer,  penelitian  ini juga  menggunakan data  sekunder.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kuantitatif.  Teknik analisis  data  yang  digunakan  Partial  Least  Square  (PLS).  Hasil  penelitian  ini menjelaskan bahwa insentif pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Bea  balik  nama  kendaraan  bermotor berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Kepuasan kualitas pelayanan berpengaruh dalam hubungan insentif pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepuasan kualitas pelayanan tidak  berpengaruh  dalam  hubungan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Kata Kunci :   insentif pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kepuasan kualitas pelayanan

## Abstract
Taxpayer  compliance  is  a  condition in  which  the  Taxpayer  carries  out  all  his  tax obligations  and  rights in  a  formal  and  material form.  This  study  aims  to examine and analyze motor vehicle tax incentives and motor vehicle transfer fees on motor vehicle  taxpayer  compliance  with  service  quality  satisfaction  as  a  moderating variable.  This  study  was  obtained  from  respondents  of  all  motorized  vehicle taxpayers  at  the  East  Surabaya  SAMSAT  Joint  Office  of  34,580  respondents.  The sample  used  the  slovin  formula  to  obtain  as  many  as  100  respondents  who  are
motor  vehicle  taxpayers.  This  study  uses  primary  data  by  distributing questionnaires.  In  addition  to  primary  data,  this  study  also  uses  secondary  data. This type of research uses quantitative research. The data analysis technique used is Partial Least Square (PLS). The results of this study explain that motor vehicle tax incentives have no effect on motor vehicle tax compliance. The transfer fee for motorized  vehicles  affects  the  compliance  of  motorized  vehicle  taxpayers.  Service quality  satisfaction  has  an  effect  on  the  relationship  between  motor  vehicle  tax incentives  and  motor  vehicle  tax  compliance.  Service  quality  satisfaction  has  no effect on the relationship between transfer fees for motorized vehicles and taxpayer compliance with motorized vehicles.
Keywords:  motor  vehicle tax  incentives, transfer  fee  for  motor  vehicles,  motor  vehicle tax payer compliance, service quality satisfaction.

## Pendahuluan
Pajak  adalah  iuran  wajib  rakyat  kepada  pemerintah  yang  dapat  dipaksakan karena  berdasarkan  undang-undang  yang  kontribusiya  untuk  memenuhi  kebutuhan Negara.  Dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan,  wajib  pajak  diwajibkan  memenuhi pembayaran  pajak.  Diharapkan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  dapat  memenuhi kewajibannya  sehingga  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor didasarkan pada wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  dalam  melakukan pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  sehingga  dapat  menjadi  ukuran  tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Surabaya Timur. Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  bergantun  pada  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  itu sendiri dalam melakukan semua kewajiban pajak berdasarkan undang-undang.
Peraturan  Menteri  Keuangan  dalam  menyelesaikan  permasalah  perekonomian dengan  mengesahkan  insentif  pajak  No.  110/PMK.08/2020  menggantikan  PMK No.23/PMK.03/2020 yang telah diterbitkan pada awal bulan April tahun 2020, intensif pajak ini guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan  pemerintahannya  serta  memberikan  kesempatan  dan  keleluasaan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya sendiri yang terdapat pada Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004
Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB)  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  pada  UPT  PPD  Samsat Surabaya Timur.
Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2021 Tahun Target Realisasi % PKB BBNKB PKB BBNKB PKB BBNKB 2017 388.899.000.000  287.224.000.000  449.551.584.727  315.664.805.700  115,60  109,90 2018 398.305.000.000  293.615.000.000  475.707.722.818  318.887.168.067  119,43  108,61 2019 465.000.000.000  272.000.000.000  490.871.242.308  307.047.703.000  105,56  112,89 2020 392.000.000.000  165.000.000.000  450.672.338.525  188.891.948.200  114,97  114,48 2021 439.500.000.000  218.000.000.000  474.570.102.500  266.257.564.900  107,98  112,14 Sumber : UPT PPD Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Timur
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PKB dan BBNKB selama  5  tahun  tahun  mengalami  fluktuasi.  Adapun  realisasi  penerimaan  pajak kendaraan  bermotor  dan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  tertinggi  persentasenya mencapai  119,43%  untuk  PKB  dan  114,48%  untuk  BBNKB  dari  target  yang  telah ditentukan oleh UPTD SAMSAT Surabaya Timur.
Banyaknya  kendaraan  bermotor  di  Provinsi  Jawa  Timur,  mengakibatkan pemerintah daerah mendapatkan lebih banyak penerimaan disektor ini, bisa dilihat dari jumlah PKB dan BBNKB untuk tahun 2017-2021 sudah terealisasi meskipun di situasi pandemi  covid-19,  karena  di  UPTD  SAMSAT  Surabaya  Timur  dituntut  untuk  terus memberikan  pelayanan  public  yang  berkualitas  dengan  pola  pelayanan  mengacu  pada pola  pelayanan  prima  (excellent  service),  yaitu  cepat,  tepat,  mudah  dan  transparan. Dimensi  reformasi  kelembagaan  sektor  public  yang  dimasudkan  untuk  meningkatkan pelayanan  publik  yang  ekonomis,  efisien  dan  efektif  melalui  pelayanan  daerah mendorong  Dinas  Pendapatan  Jawa  Timur  untuk  memberdayakan  pelayanan pembayaran  PKB  dan  BBNKB  melalui  beberapa  perubahan  yang  sejalan  dengan tuntutan masyarakat era demokratisasi.
Tercapainya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  bisa  dilihat dengan  kepatuhan  pajak  kendaraan  bermotor  untuk  membayar  pajak  di  UPT  Samsat Surabaya  Timur.  Berikut  tingkat  ketidakpatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di UPT Samsat Surabaya Timur.

## Tabel 2
Data Ketidakpatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 - 2021 Tahun TIDAK PENUL PENUL JUMLAH OBYEK POTENSI OBYEK POTENSI OBYEK POTENSI 2020 103.310 66.264.349.200  395.552 359.544.080.750  498.862 425.808.429.950 2021 83.481 50.941.279.850  403.846 372.881.477.300  487.327 423.822.757.150
Sumber : UPT PPD Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Timur
Berdasarkan  tabel  2  dilihat  bahwa  diketahui  persentase  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  pada  tahun  2020  –  2021  belum  bisa
mencapai  target  100%.  Pada  tahun  2020  masih  terdapat  tunggakan  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor  di  UPT  PPD  Samsat  Surabaya  Timur  yang  belum  membayar pajaknya  sebesar  Rp  66.264.349.200  dengan  obyek  kendaraan  bermotor  sebesar 103.310. Pada tahun 2021 terjadi penurunan tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor di  UPT  PPD  Samsat  Surabaya  Timur  yang  belum  membayar  pajaknya  sebesar  Rp 50.941.279.850 dengan obyek kendaraan bermotor sebesar 83.481.
Perlu adanya suatu terobosan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk taat  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  dan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor sehingga pendapatan dari sektor ini dapat mencapai nilai yang ditargetkan. Berdasarkan keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  peraturan  Nomor  188/515/KPTS/013/2021  dasar pemberian insentif pajak kendaraan bermotor selama 3 bulan pada tanggal 9 September 2021  –  9  Desember  2021  yaitu  mengeluarkan  kebijakan  penghapusan  denda  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi wajib  pajak  yang  memiliki  tunggakan.  Hal  ini  sering  disebut  dengan  Program Pemutihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pembebasan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor,  serta  memberikan  diskon  pokok  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  untuk roda dua sebesar 20% dan roda 4 sebesar 10%.
Dampak  pelaksanaan  pemutihan  denda  pajak  kendaraan  bermotor  adalah menarik  minat  masyarakat  yang  tidak  patuh  membayar  pajak  untuk  membayar  pajak kendaraan  bermotor  sebagai  upaya  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Output  yang  diharapkan  dari  diberlakukannya program  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  dan  pembebasan  bea  balik  nama kendaraan  bermotor  yaitu  memberikan  keringanan  kepada  wajib  pajak  untuk membayarkan  tunggakan  pajak  kendaraan  mereka  tanpa  adanya  biaya  denda keterlambatan,  mendorong  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya dan menertibkan para pengguna kendaraan bermotor yang nantinya akan berakibat pada meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pajak.
Berdasarkan  fenomena  diatas  bahwa  kesadaran  di  Indonesia  akan  kepatuhan wajib  pajak  di  tiap-tiap  daerah  berbeda,  seperti  salah  satu  contohnya  di  Samsat Surabaya  Timur  dari  tahun  ke  tahun tingkat  kepatuhan  masih  sangat  kurang,  sehingga berdampak pada menimbunnya denda pajak kendaraan bermotor dan masih banyaknya Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang belum dibalik namakan, sehingga menyebabkan  peralihan  pendapatan  penerimaan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor pada kota Surabaya khususnya.

## Theory Planned Behaviour (TPB)
TPB  didasari  oleh  perluasan  dari  TRA  berperilaku  dengan  melakukan  evaluasi menggunakan akal sehat, sehingga yang telah disajikan oleh Fishbein serta Ajzen yang mengasumsikan TBP menjadi manusia cenderung untuk memutuskan mencari informasi tentang  perilaku  dengan  secara  implisit  atau  eksplisit  mempertimbangkan  sebab  dan akibat dari perilaku tersebut.
TPB  jika  dikaitkan  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  adanya  hubungan  dalam menerangkan  perilaku  seorang  wajib  pajak  ketika  melakukan  tanggung  jawab  yang
dimilikinya  dalam  membayar  pajak.  Hal  ini  bermula  dari  keyakinan  individu  terkait keputusan yang ada dalam melakukan tindakan.
Pajak
Pajak menurut UU No 28 thn 2007 merupakan kontribusi dari wajib pajak baik individu  ataupun  instansi  pada  pemerintah  yang  terutang  bersifat  tuntutan  atau keharusan  sesuai  undang-undang  dan  dimanfaatkan  sebagai  kepentingan  Negara  demi kemakmuran  rakyat.  Menurut  definisi  tersebut  bisa  diambil  simpulan  bahwa  pajak merupakan  sumbangan  yang  diberikan  pada  kas  pemerintah  sesuai  undang-undang dengan  sifat  tuntutan  atau  paksaan  yang  mana  sumbangan  tersebut  dipergunakan sebagai pembayaran pengeluaran umum

## Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009  Kendaraan  bermotor  adalah semua  kendaraan  beroda  beserta  gandengannya  yang  digunakan  di  semua  jenis  jalan darat,  dan  digerakkan  oleh  peralatan  teknik  berupa  motor  atau  peralatan  lainnya  yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor  yang  bersangkutan,  termasuk  alat-alat  besar  yang  dalam  operasinya menggunakan  roda  dan  motor  dan  tidak  melekat  secara  permanen  serta  kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

## Insentif Pajak Kendaraan Bermotor
Insentif Pajak Kendaraan Bermotor adalah pembebasan atau penghapusan denda atas  keterlambatan  membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor.  Insentif  pajak  digunakan untuk  menarik  individu  atau  badan  tertentu  agar  mendukung  program  atau  kegiatan pemerintah  dengan  cara  mengurangi  atau  membebaskan  pajak  tertentu  (Anti  Azizah, 2021).  Berdasarkan  Peraturan  Kementerian  Keuangan  (PMK)  tentang  Insentif  Pajak Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  Nomor 86/PMK.03/2020  dan  Keputusan  Gubernur  Jatim  Nomor  188/334/KPTS/013/2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Bagi Masyarakat Jatim. Kebijakan Pemutihan Pajak  atau  yang  sering  masyarakat  disebut  dengan  pembebasan  sanksi  administratif merupakan pembebasan terhadap sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami  keterlambatan  pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor.  Berdasarkan keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  peraturan  Nomor  188/515/KPTS/013/2021  dasar pemberian  insentif  pajak  kendaraan  bermotor  untuk  roda  dua  sebesar  20%  sedangkan untuk roda 4 sebesar 10%.

## Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  menurut  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  adalah  Pajak  atas penyerahan  hak  milik  kendaraan  bermotor  sebagai  akibat  perjanjian  dua  pihak  atau perbuatan  sepihak  atau  keadaan  yang  terjadi  karena  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  Kepmenkeu  No.544/  KMK.04/  2000  menyampaikan  kepatuhan wajib  pajak  merupakan  tindakan  tanggung  jawab  yang  dimiliki  oleh  Wajib  Pajak
dengan  kewajiban  perpajakan  yang  menyesuaikan  undang-undang  pajak  yang  berlaku. Berdasarkan  arti  tersebut  bisa  diambil  ringkasan  kepatuhan  wajib  pajak  ialah  sebuah kondisi  ketika  wajib  pajak  bersedia  menjalankan  seluruh  kewajibannya  dalam perpajakan dengan rela hati. Dalam hal ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk melakukan  penentuan  terhadap  kewajiban  dan  hak  pajak  yang  dimilikinya  sejalan dengan ketentuan UU perpajakan yang telah dirancang.

## Kepuasan Kualitas Pelayanan
Menurut  Dewi  Kusuma  Wardani  (2018)  Kepuasan  wajib  pajak  adalah  ukuran seberapa  bagus  tingkat  layanan  yang  diberikan  mampu  sesuai  dengan  ekspetasi pelanggan,  terpenuhinya  tuntutan  dan  kebutuhan  konsumen  atas  pelayanan  sesuai harapannya,  dengan  indikator  hasil  kerja  petugas  sesuai  harapan,  fasilitas  dan persyaratan  sesuai  dengan  spesifikasi.  Kepuasan  kualitas  pelayanan  mempunyai hubungan  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  karena  apabila  wajib pajak  merasa  puas  dengan  pelayanan  yang  diberikan  maka  wajib  pajak  patuh  untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
Kerangka Penelitian

## Hipotesis
H 1 :  Insentif  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak kendaraan bermotor.
H 2 :  Bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  (BBNKB)  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
H 3 :  Kepuasan  kualitas  pelayanan  memoderasi  pengaruh  insentif  pajak  kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
H 4 :  Kepuasan  kualitas  pelayanan  memoderasi  pengaruh  bea  balik  nama  kendaraan bermotor (BBNKB) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Kepuasan Kualitas Pelayanan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

## Metode Penelitian
Studi ini memakai jenis studi kuantiatif deskriptif, yakni menjelaskan data yang meliputi  angka  yang  bersumber  menggunakan  tanggapan  responden  pada  kuisioner yang  dibagikan  peneliti.  Variabel  pada  studi  ini  terdiri  dari  unsur  variabel  independen yaitu Insentif Pajak Kendaraan Bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, variabel dependen  yaitu  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  dan  variabel  moderating kepuasan kualitas pelayanan.
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPT Kantor Bersama Samsat Surabaya Timur yaitu sebanyak 34.580 orang wajib pajak kendaraan bermotor, Penarikan sampel dengan rumus slovin sebagai berikut:
Penjelasan: n : ukuran sampel/jumlah responden
N : jumlah populasi
e : presentase kesalahan
Berdasarkan perhitungan diperoleh sampel sebanyak 100 responden.
Definisi Operasional Variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Variabel Bebas/Independent Variable (X) dalam penelitian ini yaitu  Insentif  pajak kendaraan bermotor (X 1 ) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (X 2 )
2. Variabel Terikat/Dependent Variable (Y) dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)
3. Variabel Moderating (Z) dalam penelitian ini adalah Kepuasan Kualitas Pelayanan
Tabel 3 Operasional Variabel Konsep Variabel Indikator Dependent Variable (Y) Kepatuhan Wajib Pajak (Patuh) Kepatuhan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 1. Membayar Pajak Kendaraan tepat waktu 2. Tarif Pajak 3. Pengetahuan tentang prosedur pembayaran 4. Kesadaran dan Pemahaman wajib pajak Independent  Variable (X) Insentif Pajak Kendaraan Bermotor 1. Diterapkannya  program  Insentif  Pajak dimasa pandemic covid-19 2. Tujuan  penerapan  dan  manfaat  insentif pajak 3. Sosialisasi program insentif pajak kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1. Tujuan  pembebasan  bea  balik  nama kendaraan bermotor (BBNKB) 2. Pemanfaatan  bea  balik  nama  kendaraan bermotor (BBNKB) 3. Sosialisasi  pembayaran  bea  balik  nama kendaraan bermotor (BBNKB) 4. Diterapkan  program  pembebasan  bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Kepuasan Kualitas Pelayanan (Z) Kepuasan Kualitas Pelayanan 1. Kepuasan pada pelayanan 2. Kepuasan pada tempat 3. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan
Teknik  analisis  penelitian  ini  menggunakan  SmartPLS  3.2.8.  Teknik  analisis dilakukan  dengan  dua  pendekatan  yaitu  pengujian  model  pengukuran  dan  pengujian model  struktural.  Pengujian  hipotesis  penelitian  ini  menggunakan  uji  t,  dimana  untuk mengetahui insentif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Hasil dan Pembahasan
Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)
1. Uji Convergent Validity
Ukuran yang digunakan untuk mengukur konstruk dalam penelitian, yaitu dengan batas loading factor sebesar 0,50 yang disajikan dalam tabel.
Tabel 3 Hasil pengujian Convergent Validity Variabel Indikator Outer Loading Keterangan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (X 1 ), X1.1 0.732 Valid X1.2 0.864 Valid X1.3 0.796 Valid X1.4 0.803 Valid X1.5 0.828 Valid X1.6 0.824 Valid X1.7 0.793 Valid Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X 2 ) X2.1 0.793 Valid X2.2 0.834 Valid X2.3 0.867 Valid X2.4 0.855 Valid X2.5 0.765 Valid X2.6 0.810 Valid X2.7 0.791 Valid Kepuasan Kualitas Pelayanan (Z) Z.1 0.672 Valid Z.2 0.692 Valid Z.3 0.712 Valid Z.4 0.765 Valid Z.5 0.815 Valid Z.6 0.777 Valid Z.7 0.795 Valid Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) Y.1 0.672 Valid Y.2 0.692 Valid Y.3 0.712 Valid Y.4 0.765 Valid Y.5 0.815 Valid Y.6 0.777 Valid Y.7 0.795 Valid Sumber: Diolah SmartPLS 3.0
Tabel terindikasi semua indikator pada masing-masing variabel Insentif pajak kendaraan  bermotor  (X1),  Bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  (X2),  Kepuasan
kualitas  pelayanan  (Z),  Kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  (Y)  diteliti dalam  penelitian  memiliki  nilai  loading  factor  yang  diatas    0.5  sehingga  dapat dinyatakan valid secara konvergen
2. Uji Composite Reability dan Cronbach’s Alpha
Untuk  mengukur  bagaimana  suatu  konstruk  yang  reabilitas  dilakukan  dengan Composite  Reability.  Composite  Reability  dalam  pengujian  reabilitas  konstruk memberikan  nilai  lebih  tinggi  dari  pada  Cronbach’s  Alpha.  Berikut  ini  tabel Composite Reability.
Tabel 3 Hasil Pengujian Composite Reability Variabel Cronbach’s Alpha Composite Reability Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (X1) 0.894 0.919 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  (X2) 0.917 0.934 Kepuasan Kualitas Pelayanan (Z) 0.890 0.914 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) 0.868 0.899 Moderating Effect (X1*Z) 1.000 1.000 Moderating Effect (X2*Z) 1.000 1.000 Sumber : Diolah SmartPLS 3.0
Berdasarkan  hasil  pengujian  composite  reliability  pada  tabel  4.10  diatas menunjukkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi kriteria composite reliability karena seluruhnya memiliki composite reliability > 0,60 hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan  konstruk  dalam  penelitian  ini  secara  komposit  seluruh  variabel memiliki  konsistensi  internal  yang  memadai  dalam  mengukur  variabel laten/konstruk yang diukur sehingga dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.

## Gambar 1 Model Pengukuran

## 3. Uji Diskriminant Validity
Tujuan  discriminant  validity  untuk  melakukan  pengujian  pada  validitas  blok indikator dengan melakukan perbandingan pada nilai cross loading. Berikut adalah hasil pengujian cross loading pada studi ini.

## Tabel 4 Cross Loadings
Sumber : Diolah SmartPLS 3.0
Tabel  tersebut  membuktikan  nilai  korelasi  indikator  terhadap  konstruknya yang  lebih  besar  dibandingkan  nilai  korelasi  antara  indikator  dengan  konstruk lainnya, maka memenuhi persyaratan valid secara konvergen.
Selain  mengamati  nilai  cross  loading,  discriminant  validity  juga  dapat diketahui  melalui  metode  lainnya  yaitu  dengan  melihat  nilai  average  variant extracted (AVE) untuk masing-masing indikator dipersyaratkan nilainya harus > 0,5 untuk model yang baik. Hasil uji AVE nampak pada Tabel 4.12 sebagai berikut
Item Variabel (X1) (X2) (Z) (Y) X1.1 0.732 0.465 0.432 0.424 X1.2 0.864 0.382 0.465 0.499 X1.3 0.796 0.410 0.520 0.466 X1.4 0.803 0.327 0.390 0.362 X1.5 0.828 0.338 0.509 0.381 X1.6 0.824 0.402 0.525 0.518 X2.1 0.498 0.793 0.437 0.603 X2.2 0.487 0.834 0.387 0.477 X2.3 0.415 0.867 0.314 0.511 X2.4 0.376 0.855 0.296 0.417 X2.5 0.346 0.765 0.306 0.289 X2.6 0.276 0.810 0.220 0.422 X2.7 0.297 0.791 0.335 0.470 Z1.1 0.464 0.320 0.730 0.395 Z1.2 0.493 0.259 0.828 0.443 Z1.3 0.398 0.287 0.761 0.498 Z1.4 0.482 0.383 0.818 0.574 Z1.5 0.432 0.301 0.786 0.509 Z1.6 0.480 0.302 0.767 0.506 Z1.7 0.461 0.365 0.740 0.482 Y1.1 0.357 0.573 0.426 0.672 Y1.2 0.443 0.490 0.375 0.692 Y1.3 0.380 0.400 0.343 0.712 Y1.4 0.428 0.428 0.491 0.765 Y1.5 0.419 0.414 0.474 0.815 Y1.6 0.470 0.409 0.578 0.777 Y1.7 0.397 0.304 0.593 0.795
Tabel 5

## Nilai AVE
Average Variance Extracted (AVE) Insentif Pajak Kendaraan Bermotor  (X1) 0.654 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) 0.668 Kepuasan Kualitas Pelayanan (Z) 0.603 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan (Y) 0.560 Moderating Effect (X1*Z) 1.000 Moderating Effect (X2*Z) 1.000 Sumber : Diolah SmartPLS 3.0
Hasil  nilai  AVE  untuk  blok  indikator  yang  mengukur  konstruk  dapat dinyatakan  memiliki  nilai discriminant  validity yang  baik  karena  nilai  AVE  >  0,5. Hal ini berarti bahwa semua variabel konstruk dinyatakan reliabel.
4. Pengujian Model Struktural (Inner Model)
Besaran  R-Square  adalah  uji  goodness  fit  model  yang  berguna  dalam menjabarkan  pengaruh  variabel  bebas  akan  variabel  terikat. R-Square digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Nilai R-Square merupakan uji goodness fit model .

## Tabel 6
Nilai R 2 Variabel Endogen R Square
Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (X 1 )
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X 2 ) Kepuasan Kualitas Pelayanan (Z) Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) 0.574 Sumber: Diolah SmartPLS 3.0
Untuk variabel bebas Insentif Pajak Kendaraan bermotor  (X 1 ) dan Bea Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  (X 2 )  yang    dimoderasi  masing  masing  oleh  Kepuasan Kualitas  Pelayanan  (Z)  dalam  mempengaruhi  variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  (Y)  memiliki  nilai  R 2 sebesar  0,574  yang  mengindikasikan bahwa model “moderet”.
5. Uji Hipotesis
Nilai estimasi  dalam menghubungkan  jalur  model  struktural  harus  signifikan. Nilai signifikansi ini didapat dengan metode bootstrapping . Apabila signifikansi T- statistik dengan metode bootstrapping menunjukkan lebih dari 1.96 dengan tingkat signifikansi (α) 5%.

## Tabel 7 Path Coefficients
Original Sample Sample Mean St. Dev T Statistics Insentif Pajak Kendaraan Bermotor
(X 1 ) − Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor (Y) 0.111 0.118 0.099 1.118 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  (X 2 ) − Kepatuhan Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor (Y) 0.379 0.380 0.076 5.010 Insentif Pajak Kendaraan Bermotor *Kepuasan Kualitas Pelayanan (X1*Z) − Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) 0.210 0.218 0.077 2.727 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor *Kepuasan Kualitas Pelayanan  (X2*Z) − Kepatuhan Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor (Y) -0.133 -0.142 0.087 1.528

## Sumber: Diolah SmartPLS 3.0

## 1. Uji hipotesis I
Hasil  pengujian  tersebut  menunjukkan  bahwa  hubungan  variable  Insentif  Pajak Kendaraan  Bermotor  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor menunjukkan  nilai  jalur  positif  sebesar  0.111  berarti  semakin  tinggi  Insentif  Pajak Kendaraan Bermotor, maka Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotornya tinggi. Memiliki  nilai    t-statistik  sebesar  1.118.  Nilai  tersebut  kurang  dari  t  tabel  sebesar 1.96.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  Program  Insentif  Pajak  Kendaraan  Bermotor tidak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  jadi hipotesis 1 ditolak.
2. Uji hipotesis II
Hasil  pengujian  tersebut  menunjukkan  bahwa  hubungan  variabel  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor menunjukkan  nilai  jalur  positif  sebesar  0.379  berarti  penerapan  Program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor.  Memiliki  nilai  t-statistik  sebesar  5.010.  Nilai tersebut  lebih  dari  t  tabel  1.96.  Hasil  menunjukkan  bahwa  penerapan  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor, jadi hipotesis 2 diterima.
3. Uji Hipotesis III
Hasil  pengujian  tersebut  menunjukkan  bahwa  Kepuasan  Kuaitas  Layanan  dapat memoderasi  pengaruh  Insentif  Pajak  Kendaraan  Bermotor  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dengan nilai signifikansi dari nilai t-statistik sebesar  2.727.  Nilai  tersebut  lebih  besar  dari  t  tabel  1.96.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa  Kepuasan  Kualitas  Layanan  dapat  memperkuat  hubungan  antara  Insentif
Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, jadi hipotesis 3 diterima
4. Uji Hipotesis IV
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  Kepuasan  Kualitas  Layanan  tidak  dapat memoderasi  pengaruh  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dengan nilai t-statistik sebesar 1.528. Nilai tersebut kurang dari t tabel 1.96. Hasil ini menunjukkan bahwa Kepuasan Kualitas Layanan  tidak  dapat  memperkuat  hubungan  antara  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  dengan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  jadi  hipotesis  4 ditolak.

## Gambar 2 Bootstrapping
Pembahasan
Insentif  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Berpengaruh  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  insentif  pajak  kendaraan  bermotor berpengaruh  positif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.  Adanya  pengaruh  positif  tidak  signifikan  insentif  pajak  kendaraan  bermotor terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  berarti  semakin  tinggi  insentif pajak  kendaraan bermotor yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur maka belum tentu dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Hasil  tersebut menunjukkan  bahwa  adanya  insentif  pajak  kendaraan  bermotor  tidak  efektif  dalam menarik  ketertarikan  wajib  pajak  untuk  memanfaatkan  diskon  pajak  karena  meskipun
tidak  ada  program  insentif  pajak  dari  Gubernur  Jawa  Timur  wajib  pajak  tetap melakukan  pembayaran  pajak  tepat  waktu,  karena  menurut  wajib  pajak  sudah  menjadi kewajiban  akan  membayar  pajak  setiap  tahunnya.  Dengan  demikian,  apabila  UPT Kantor  Bersama  Samsat  Surabaya  Timur  ingin  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor  maka  perlu  penerapan  kebijakan  lain  untuk  meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Hasil dalam penelitian ini senada dengan hasil penelitian Aprilianti (2021) yang meneliti pada wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bogor menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib  Pajak  tidak  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh  adanya insentif  pajak kendaraan  bermotor  yang  diberikan  selama  masa  pandemi  Covid-  19.  Dimana pemberian insentif selama kondisi pandemi berjalan sudah cukup baik namun kepatuhan wajib  pajak  belum  mampu  sepenuhnya  ditingkatkan  karena  insentif  pajak  kendaraan bermotor  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  yang  berpenghasilan  menengah  kebawah. Namun,  masyarakat  yang  mengalami  kesulitan  finansial  selama  masa  pandemi  Covid- 19  tetap  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  karena  lebih  memilih memprioritaskan  pengeluaran  lainnya.  Hal  yang  sama  juga  dibuktikan  Fadjriyati  dan Halimatusadiah  (2022)  bahwa  insentif  pajak  kendaraan  bermotor  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Hal  ini  karena  kurangnya pengetahuan  wajib  pajak  bahwa  pemerintah  memberikan  insentif  pajak  kendaraan bermotor. Sasana et al (2021) juga menyatakan bahwa program pemutihan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di  kantor  SAMSAT  Serpong.  Namun  hasil  dalam  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan Sartika  et  al  (2021)  yang  meneliti  pada  wajib  pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Sulawesi Selatan menemukan bahwa Insentif Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Dimana pengaruh insentif pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan sangat penting karena dengan  adanya  pemberian  insentif  ini  dapat  meringankan  dan  membebaskan  sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang di tahun 2020. Serta Rahayu dan Amirah  (2018);  Mindan  (2022)  dimana  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  (insentif pajak) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Bea Balik Nama  Kendaraan Bermotor  Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Arah pengaruh kedua variable adalah positif yang berarti semakin tinggi tingkat pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  yang  diberikan  maka  tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Dengan demikian, apabila UPT Kantor Bersama Samsat Surabaya Timur ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor maka sangat penting untuk memperhatikan sejauh mana pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) telah dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan bahwa  masyarakat  merasa  sulit  dalam  pengurusan  pajak  terutama  yang  membeli kendaraan  seri  luar  kota  yang  mengakibatkan  banyak  biaya  dalam  membayarnya. Dengan  adanya  pembebasan  biaya  balik nama  kendaraan  bermotor  ini,  sehingga  dapat
meringankan  masyarakat  melakukan  balik  nama  kendaraan  bermotornya,  sehingga kepatuhan dan kesadaran wajib pajak juga meningkat.
Hasil  dalam  penelitian  ini  sejalan  dengan  Deni  Saputra  et  al  (2022)  yang meneliti  pada  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  yang  terdaftar  di  kantor  bersama SAMSAT Kota Padang menemukan bahwa Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  sehingga  dengan  adanya pembebasan  biaya  balik  nama  ini,  dapat  meringankan  masyarakat  melakukan  balik nama  kendaraan.  Serta  Rahayu  dan  Amirah  (2018),  Yunita,  Kurniawan,  dan  Diatmika (2017),  Sasana  et  al  (2021)  membuktikan  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan bermotor  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor. Berbeda  halnya  dengan  Husaini  (2020)  dalam  Saputra  et  al  (2022)  menyatakan pembebasan  bea  balik  nama  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak,  karena  adanya  faktor  penghambat  didalam  prosedur  bea  balik  nama  seperti banyak  antrian  karena  proses  pendaftaran  diminta  untuk  mengisi  formulir  sehingga antrian panjang dan niat masyarakat untuk mengurusnya menjadi berkurang.

## Kepuasan  kualitas  pelayanan  memoderasi  insentif  pajak  kendaraan  bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor
Dalam  kepuasan  kualitas  pelayanan  memodarasi  pengaruh  insentif  pajak kendaraan  bermotor  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  memberikan hasil  yang  signifikan  dari  pada  tidak  di  moderasi  oleh  kepuasan  kualitas  pelayanan. Sehingga  dapat  dikatakan  kepuasan  kualitas  pelayanan  memperkuat  insentif  pajak kendaraan  bermotor  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor,  berarti kualitas pelayanan sudah memberikan yang terbaik dan maksimal sehingga wajib pajak merasa  nyaman  saat  melakukan  kewajibannya,  kesigapan  dan  kecepatan  waktu  juga ditingkatkan agar proses pembayaran cepat dan tepat. Apabila wajib pajak merasa puas dengan  pelayanan  yang  diberikan  maka  wajib  pajak  patuh  untuk  membayar  pajak kendaraan bermotor, maka hal tersebut menjadi hal yang dapat berperan penting dalam meningkatkan  realisasi  Pendapatan  Daerah.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  Kantor bersama SAMSAT Surabaya Timur dengan kepuasan kualitas pelayanan yang baik serta sarana dan prasarana memadai, respon masyarakat sangat antusias, tingkat layanan yang diberikan  mampu  sesuai  dengan  ekspektasi  pelanggan,  terpenuhinya  tuntutan  dan kebutuhan  konsumen  atas  pelayanan  sesuai  harapannya,  dengan  indikator  hasil  kerja petugas  sesuai  harapan,  fasilitas  dan  persyaratan  sesuai  dengan  spesifikasi,  sehingga dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kantor  bersama SAMSAT Surabaya Timur.
Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan Ishkak Awaludin (2017) yang meneliti pada  kantor  bersama  SAMSAT  Kendari  menemukan  bahwa  Kepuasan  kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tekhnologi/peralatan  yang  digunakan  sangat  mendukung pelayanan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya dilihat lagi pada indikator kehandalan (reliability),  wajib  pajak  menganggap  bahwa  petugas  sudah  handal  yaitu  dilihat  dari
pelayanan  yang  diberikan  sesuai  dengan  yang  dijanjikan,  perpanjangan  STNK  selesai tepat waktu, layanan yang sama untuk setiap orang, dan petugas tidak pernah membuat kesalahan  dalam  pencatatan,  pendaftaran,  penghitungan  dan  validasi  pajak  kendaraan bermotor.  Penelitian  yang  dilakukan  Dwi  Anggraeni  (2016),  Leny  (2019)  Kedua penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa  kepuasan  kualitas  pelayanan  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Kepuasan  kualitas  pelayanan  memoderasi  pengaruh  bea  balik  nama  kendaraan bermotor (BBNKB) terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor
Dalam  hasil  penelitian  kepuasan  kualitas  pelayanan  tidak  dapat  memperkuat pengaruh  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor,  Kepuasan  kualitas  layanan  adalah  ukuran  seberapa  bagus  tingkat layanan  yang  diberikan  mampu  sesuai  dengan  ekspetasi  pelanggan,  terpenuhinya tuntutan dan kebutuhan konsumen atas pelayanan sesuai harapannya, dengan indikator hasil  kerja  petugas  sesuai  harapan,  fasilitas  dan  persyaratan  sesuai  dengan  spesifikasi. Apabila  wajib  pajak  merasa  puas  dengan  pelayanan  yang  diberikan  maka  wajib  pajak patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi hal  yang  dapat  berperan  penting  dalam  meningkatkan  pengaruh  bea  balik  nama kendaraan  bermotor  (BBNKB)  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor. Meskipun  kepuasan  kualitas  pelayanan  yang  baik  diberikan  oleh  petugas,  belum membuat  wajib  pajak  untuk  patuh  dalam  menyelesaikan  kewajiban  perpajakannya karena niat individu dan kesadaran seseorang itu masih kurang untuk membayar pajak. Dapat  diketahui  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  tidak  cukup  dengan pelayanan yang baik diberikan, melainkan masih perlu adanya faktor-faktor pendorong lain untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak Dengan demikian, hipotesis yang berbunyi  “Kepuasan  kualitas  pelayanan  memoderasi  pengaruh  bea  balik  nama kendaraan  bermotor  (BBNKB)  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor” dapat dinyatakan tidak diterima.
Hasil  dalam  penelitian  ini  tidak  mendukung  hasil  temuan  penelitian  Ishkak Awaludin  (2017)  yang  meneliti  pada  kantor  bersama  SAMSAT  Kendari  menemukan bahwa  Kepuasan  kualitas  pelayanan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  kendaraan  bermotor.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tekhnologi/peralatan  yang digunakan sangat mendukung pelayanan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya dilihat lagi  pada  indikator  kehandalan  (reliability),  wajib  pajak  menganggap  bahwa  petugas sudah handal yaitu dilihat dari pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan, perpanjangan  STNK  selesai  tepat  waktu,  layanan  yang  sama  untuk  setiap  orang,  dan petugas tidak pernah membuat kesalahan dalam pencatatan, pendaftaran, penghitungan dan  validasi  pajak  kendaraan  bermotor.  Namun  mendukung  hasil  temuan  penelitian yang dilakukan oleh  Kilapong (2017) bahwa bea balik nama kendaraan bermotor tidak dapat  memoderasi  kepuasan  kualitas  pelayanan  dengan  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor

## Implikasi Penelitian
Implikasi  dalam  penelitian  yang  dilakukan  ini  menunjukkan  bahwa  kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor belum sepenuhnya patuh dengan adanya insentif pajak kendaraan  bermotor, akan tetapi  ketika  dikaitkan  dengan Theory  Of  Planned  Behavior (TBP)  jika  adanya  keyakinan  yang  positif  maka  kewajiban  membayar  pajak  semakin meningkat  dengan  adanya  kepuasan  kualitas  pelayanan  akan  lebih  patuh  lagi  karena wajib  pajak  akan  merasa  nyaman  dan  puas,  sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT Surabaya Timur.

## Keterbatasan Penelitian
1) Penelitian  ini  merupakan  penelitian  survey  dengan  menggunakan  kuesioner  dalam pengambilan jawaban responden, sehingga ada kemungkinan jawaban dari responden tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dikarenakan kondisi tertentu masing- masing responden.
2) Penelitian  ini  hanya  menggunakan  beberapa  variabel  independen  sehingga  hasil penelitian ini belum maksimal terhadap variabel dependen.
3) Untuk  penelitian  selanjutnya  bisa  menggunakan  sampel  yang  lebih  banyak  lagi, dibandingkan penelitian ini, agar hasil yang didapatkan bisa lebih akurat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  maka  dapat  diambil  beberapa kesimpulan, yaitu :
1. Insentif  pajak  kendaraan  bermotor  tidak  berperan  penting  dalam  kepatuhan  wajib pajak  kendaraan  bermotor.  Hal tersebut menunjukkan  bahwa adanya  insentif  pajak kendaraan  bermotor  tidak  efektif  dalam  menarik  ketertarikan  wajib  pajak  untuk memanfaatkan diskon pajak karena meskipun tidak ada program insentif pajak dari Gubernur Jawa Timur wajib pajak tetap melakukan pembayaran pajak tepat waktu, karena menurut wajib pajak sudah menjadi kewajiban akan membayar pajak setiap tahunnya. Dengan demikian, apabila UPT Kantor Bersama Samsat Surabaya Timur ingin  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  maka  perlu penerapan  kebijakan  lain  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.
2. Pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  berpengaruh  dalam  kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Dalam  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor (BBNKB) niat individu tergantung pada sikap dan keyakinannya bahwa tidak semua orang  melakukan  balik  nama  kendaraan  bermotor,  sehingga  niat  dari  individu tersebut sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya.
3. Kepuasan  kualitas  pelayanan  berperan  penting  dalam  hubungan  insentif  pajak kendaraan  bermotor  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  apabila  wajib  pajak  merasa  puas  dengan  pelayanan yang diberikan maka wajib pajak patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor, maka  hal  tersebut  menjadi  hal  yang  dapat  berperan  penting  dalam  meningkatkan
pengaruh yang terjadi antara insentif pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Kepuasan  kualitas  pelayanan  tidak  berperan  dalam  hubungan  bea  balik  nama kendaraan  bermotor  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Apabila wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan maka wajib pajak patuh untuk  membayar  pajak  kendaraan  bermotor,  Akan  tetapi,  meskipun  kepuasan kualitas  pelayanan  baik  yang  diberikan  oleh  petugas,  tetapi  niat  individu  dan kesadaran  seseorang  itu  masih  kurang  untuk  membayar  pajak.  Dapat  diketahui untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  tidak  cukup  dengan  pelayanan  yang baik  diberikan,  melainkan  masih  perlu  adanya  faktor-faktor  pendorong  lain  untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5. Kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  lebih  dipengaruhi  oleh  insentif  pajak kendaraan  bermotor  yang  di moderasi  dengan  adanya  kepuasan  kualitas  pelayanan karena wajib pajak kendaraan bermotor lebih tertarik pada kualitas pelayanan, selain itu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga dipengaruhi oleh bea balik nama kendaraan bermotor, namun ketika bea balik nama kendaraan bermotor di moderasi kepuasan  kualitas  pelayanan  ternyata  tidak  memperkuat  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor,  karena  wajib  pajak  lebih  mementingkan  membayar  pajak dibandingkan memikirkan kepuasan kualitas pelayanan.

## BIBLIOGRAFI
Dewi,  T.  A.  (2021).  Pengaruh  Program  Pemutihan  Denda  pajak  Kendaraan  Bermotor, Pembebasan  Bea  Balik  Nama  dan  Sosialisasi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor  Pada  UPT.  SAMSAT  Medan  Selatan.  Jurnal  Ilmiah Universitas Sumatera Utara,8–13.
Fadjriyati,  M.,  &  Halimatusadiah,  E.  (2022).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  dan Insentif  Pajak  Kendaraan  Bermotor  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor. Bandung Conference Series: Accountancy, 2(1), 43–50.
Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  dan  Operasi  Kepolisian Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. Akuntansi, 1(1), 20– 29.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
Nurfitriana,  &  Saputra,  A.  (2020).  Analisis  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Kendaraan Bermotor  Dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  Pada  Badan  Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Economy Deposit Journal, 2(1).
Rahayu,  C.,  &  Amirah.  (2018).  Pengaruh  Program  Pemutihan  Pajak  Kendaraan Bermotor,  Pembebasan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor,  dan  Sosialisasi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor.  Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi, 10(2), 142–155.
Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Riyanto,  S.  H.  P.  A.,  &  Andiani,  L.  (2021).  Pengaruh  Insentif  Pajak  Pkb  Dan  Bbnkb Terhadap  Pad  Jawa  Timur  Di  Masa  Pandemi  Covid-19.  Jurnal  Manajemen Dirgantara, 14(2), 183–187.
Sartika,  E.  D.,  Afifah,  N.,  &  Sari,  S.  N.  (2021).  Pengaruh  Insentif  Pajak  Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Di  Sulawesi  Selatan.  Jurnal  Analisa  Akuntansi  Dan  Perpajakan,  5(2), 144–159.
Siradj,  D.  Z.  (2021).  Kebijakan  Insentif  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Selama  Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Jurist-Diction, 4(3), 931.
Sugiyono.  2013.  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R&D.  Bandung:
Alfabeta.
Syanti,  D.,  Widyasari,  &  Nataherwin.  (2020).  Pengaruh  Insentif  Pajak,  Tarif  Pajak, Sanksi  Pajak  Dan  Pelayanan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Selama Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen, 9(2), 17.
Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Salemba Empat.
Waluyo. 2012. Faktur Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Salemba Empat.
Widya  Sasana, L.  P.,  Indrawan,  I.  G.  A.,  &  Hermawan,  R.  (2021).  Pengaruh  Program Pemutihan  Pajak  dan  Pembebasan  Bea  Balik  Nama  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Inventory: Jurnal Akuntansi, 5(2), 127.
Yulitiawati, & Meliya, P. O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea  Balik  Nama,  Dan  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  Di  Uptb  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Oku.
Jurnal Ekonomika, 14(2), 195–206.
Yunita,  S.  R.,  Kurniawan,  P.  S.,  &  Diatmika,  I.  P.  G.  (2017).  Pengaruh  Kesadaran Wajib  Pajak,  Pengetahuan  Pajak,  Bea  Balik  Nama,  Sanksi  Perpajakan  Dan Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  Di  Kantor  Samsat  Wilayah  Kabupaten  Banyuwangi.  JIMAT  (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1), 8(2), 1–12.

## Copyright holder:
Retno Wulandari, Gideon Setyo Budiwitjaksono (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: