p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur’an

## J. Suyuthi Pulungan
Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia Email: jsuyuthipulungan_uin@radenfatah.ac.id

## Abstrak
Tulisan ini mendeskripsikan relasi Islam dan negara dalam bingkai pemikiran politik Islam dilihat  dari  al-Qur’an.  Relasi  Islam  dan  negara  dapat  dilihat  dari  tiga  paradigma, yaitu;  paradigma  integralistik,  sekuleristik,  dan  simbiotik.  Kontroversi  dan  aktualisasi pemahaman  ini  disebabkan  tidak  adanya  penjelasan  secara  tegas  baik  al-Qur’an  maupun Hadits. Sehingga dalam perjalanan sejarah umat Islam pasca Nabi Muhammad Saw sampai di  abad  modern  ini,  umat  Islam  menampilkan  berbagai  sistem  dan  bentuk  pemerintahan, mulai dari bentuk kekhalifahan yang demokratis sampai ke bentuk yang monarkhi absolut dan  oligarki.  Ketika  Nabi  Muhammad  menata  kehidupan  sosial,  politik  dan  agama masyarakat  Madinah  sebagainegara  Islam  pertama  itu  didasarkan  pada  suatu  hukum tertulis The  Constitution  of  Medina (Piagam  Madinah).  Konstitusi  Madinah  sesuai dengan  dasar-dasar  umum  yang  terkandung  dalam  ayat-ayat  al-Qur’an.Dalam  konteks negara modern, Indonesia dengan Pancasila-nya merupakan rumusan negara modern, seperti termaktub dalam Mukaddimah UUD 1945 merupakan platform negara-bangsa ( nation state ) Indonesia  yang  pluralistik  dan  dalam  batas-batas  tertentu  memiliki  “kesamaan”  dengan Piagam  Madinah.  Konsep  dan  kegiatan  politik  sistem  pemerintahan  dalam  Islam  pada prinsipnya  bertumpu  pada  keadilan.  Keadilan  yang  merupakan  mahkota  hukum  menjadi sebuah  keniscayaan  untuk  senantiasa  ditegakkan  oleh  pemerintah.  Pemerintahan  harus dibangun berdasarkan asas-asas normatif untuk mengatur negara yang berlandasan pada asas amanat,  asas  keadilan  (keselarasan),  asas  ketaatan  (disiplin)  dan  Sunnah.  Asas  Sunnah menghendaki  agar  hukum-hukum  perundang-undangan  dan  kebijakan  politik  ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak Sehingga dalam menentukan kebijakan juga berfungsi sebagai check and balance pemerintah.
Kata Kunci: Islam, Negara, Pemikiran Politik Islam, dan al-Qur’an .
Islam  telah  berkontribusi  terhadap  pembangunan  sistem  politik  maupun pemerintahansuatu  negara.  Bahtiar  Effendy  (Effendy,  1999,  hal.  40),  mengatakan nilai-nilai demokrasi dalam Islam ada kesamaan unsur-unsur dasar dengandemokrasi.  Robert  N.  Bellah  berkesimpulan  bahwa  penyelenggaraan
Relasi Islam dan Negara:
Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur’an
pemerintahan  yang  dikembangkan  oleh  NabiMuhammad  Sawdi  Madinah  bersifat egaliter dan partisipatif, dan sebagai bentuknegara modern. Unsur-unsur dasar yang dimaksud  doktrin  Islam  tentang  keadilan  ( al-'adl ),  egalitarian  ( al-musāwah ), musyawarah ( al-shūra ) yang terealisasi dalam praktikpolitik kenegaraan awal Islam (Bernard  Lewis  &  Sirry,  2002,  hal.  184);  (Pulungan,  1994);  (Othman,  1984,  hal. 48).
Dalam  konteks  negara-bangsa  ( nation-state )  Indonesia,  hubungan  antara Islam  dan  negara,  sejarawan  Kuntowijoyo  mencatat  bahwa  ajaran  Islam  telah menyumbangbanyak  hal  pada  Indonesia.  Islam  membentuk civic  culture (budaya bernegara), national  solidarity, ideologi  jihad,  dan  kontrol  sosial  (Kuntowijoyo, 1997, hal. 193). Secara konseptual, relasi Islam dan negara, setidaknya terdapat tiga paradigma  yang  cukup  populer,  meski  dengan  berbagai  istilah  yang  beragam (Sjadzali,  1990,  hal.  1-3);  (Abdillah,  1999,  hal.  57). Pertama ,  paradigma integralistik,  yaitu;  paham  dan  konsep  hubungan  agama  dan  negara  yang menganggap  keduanya  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan (Abdillah, 1999, hal. 57); (Sjadzali, 1990, hal. 1). Kedua , paradigma sekuleristik, yakni;  memisahkan  antara  negara  dan  agama  secara  diametral.  Dalam  negara sekuler, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma agama (al-Raziq, Dar al-Hilal, hal. 64-65);  (Arief, 2003, hal. 281); (Abituren, 2007, hal. 28-35). Ketiga ,  paradigma  simbiotik,  yaitu;  konsep  ini  menolak  pendapat  bahwa Islam  adalah  suatu  agama  yang  memiliki  sistem  ketatanegaraan,  tetapi  terdapat seperangkat  tata  nilai  etika  bagi  kehidupan  bernegara  (Sjadzali,  1990,  hal.  1-2); (Syamsuddin, 1993, hal. 6).
Kontroversi ketiga paradigma relasi Islam dan negara disebabkan oleh tidak adanya penjelasan secara tegas baik al-Quran maupun hadist sebagai sumber utama hukum  Islam,  baik  berkaitan  dengan  konsep  kekuasaan,  kedaulatan,  konstitusi, struktur  maupun  sistem  pemerintahan.  Tidak  mengherankan  kalau  dalam  pentas perjalanan sejarah umat Islam pasca Nabi Muhammad Saw sampai di abad modern ini, umat Islam menampilkan berbagai sistem dan bentuk pemerintahan, mulai dari bentuk  kekhalifahan  yang  demokratis  sampai  ke  bentuk  yang  monarkhi  absolute (2014, hal. x).
Indonesia  berada  pada  paradigma  yang  ketiga.  Sebab  faktanya,  Indonesia tidak  menjadikan  Islam  sebagai  agama  negara  serta  ideologi  politik  dan  sistem pemerintahan. Dalam konteks inilah, tulisan ini menjadi penting untuk menelusuri konsep relasi Islam dan negara dalam bingkai pemikiran politik Islam perspektif al- Qur`an. Sebab bagi umat Islam, al-Qur’an diyakini sebagai muʻjizat terbesar dalam
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
sejarah  para  pembawa  pesan  Tuhan  memberikan  petunjuk  ( huda )  (Shihab,  2005, hal. v-vi) untuk memberikan rekomendasi tugas kekhalîfahan manusia dimuka bumi (Haryono,  2002,  hal.  46-59).  Bukan  hanya  yang  berkaitan  dengan  kehidupan ukhrawi, akan tetapi berkaitan dengan kehidupan duniawi (Esposito, 1990, hal. 38); (Khaeruman,  2004,  hal.  11);  (Gibb,  1975,  hal.  27);  (Azra,  1999,  hal.  165-166); (Anwar, 2009, hal. 47-65).
Tulisan  ini  ingin  menelusuri  bagaimana  konsep  relasi  Islam  dan  negara dalam bingkai pemikiran politik Islam perspektif al-Qur`an.Namun karena luasnya kajian  mengenai  politik  Islam  ( fiqh  siyasah ),  maka  penelitian  ini  dibatasi  pada kajian siyasah  dusturiyah ,  terutama  pembahasan  mengenai  prinsip  dasar  yang berkaitan  dengan  sistem  dan  pemerintahan  dan  kontekstualisasi  sistem  politik pemerintahan dalam al-Qur’an serta aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat (Djajuli, 2003, hal. 7).

## Praktik Sistem Politik Pemerintahan Islam dan Relevansinya Dengan SistemPemerintahan di Indonesia
1. Sistem Politik Pemerintahan di Masa Rasulullah hingga Modern
Untuk  mempersatukan  kaum  muslim  yang  berasal  dari  berbagai  suku bangsa  (kabilah),  Rasulullah  melakukan  terobosan,  yaitu  mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Persaudaraan itu bukan diikat  oleh hubungan  kabilah,  melainkan  ikatan  agama.  Inilah  awal  terbentuknya  umat Islam  ( the  community  of  Islam )  untuk  pertama  kali.  Umat    Islam  Madinah  itu, kata Hitti, merupakan suatu miniatur dunia Islam (Hitti, 1973, hal. 35).
Langkah  yang  ditempuh  oleh  Nabi  Muhammad  dalam  menata  kehidupan sosial,  politik  dan  agama  masyarakat  Madinah  melalui  konsolidasi  dan  ikatan persaudaraan  antara  kaum  Muhajirin  dan  Ansor  serta  perjanjian  damai  dengan kaum Yahudi, sehingga terbentuk masyarakat Islam atau negara Islam pertama yang  langsung  dikepalai  oleh  Rasulullah  sendiri.  Dasar  pembinaan  kehidupan masyarakat  dan  penyelenggaraan  negara  Islam  pertama  itu  didasarkan  pada suatu hukum tertulis yang oleh Nabi disebut Shahifat . Para ahli memberi nama yang  berbeda-beda  terhadap  naskah  perjanjian  yang  dibuat  oleh  Nabi  itu.  W. Montgomery Watt, menyebutnya “ The Constitution of Medina (Watt, 1964, hal. 93).”  RA.  Nicholson  menamakannya  “ Charter ,  (Nicholson,  1969,  hal.  173)”
Madjid Khadduri menyebutnya “ Treaty ,  (Madjid  Khadduri,  1955,  hal.  4)”  dan oleh Philip K.Hitti disebut “ Agreement .” (Hitti, 1973, hal. 35) Walaupun disebut dengan nama yang berbeda, tetapi tidak keluar dari isi Shahifat itu yang meliputi
Relasi Islam dan Negara:
Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur’an
kesepakatan dan perjanjian diantara pihak-pihak, Muhajirin, Ansor dan Yahudi yang mengatur mereka dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai konstitusi, maka ia menjadi dokumen resmi, karena dibuat dalam bentuk tertulis.
Butir-butir yang tercantum dalam Konstitusi Madinah sesuai dengan dasar- dasar umum yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an. Sebab tak ada satu ayat pun  yang  memerintahkan  rasul  mendirikan  negara.Dikatakan  negara  karena  ia telah  memenuhi  syarat-syarat,  yaitu  adanya  wilayah  tertentu,  rakyat,  undang- undang  dan  pemerintahan  yang  berdaulat.  Terbentuknya  masyarakat  Islam  di Madinah,  yang  mengakui  Nabi  Muhammad  pemimpin  mereka,  berarti  telah terpadu  pada  diri  beliau  dua  fungsi,  yaitu  sebagai  Rasul  dan  sekaligus  Kepala Negara.
C.A.  Nallino  mengtakan;  “selama  hidupnya  Muhammad  telah  sukses membangun Islam sebagai agama ( a religion ) dan sebagai negara ( a state ) dalam waktu  yang  bersamaan,  secara  harmonis”  (W,  1924,  hal.  198).  Menurut  Dr. Schacht, “Islam sebagai agama telah menampilkan teori-teori politik dan hukum, ia adalah suatu sistem yang sempurna yang berkaitan dengan agama dan negara. (Rais)”  “Realitas  Islam  itu,”  kata  R.  Strothmann,  “adalah  agama  dan  negara, dimana Nabi sebagai pemimpin agama dan politik (Rais).” “Di Madinah,” kata D.B.  Macdonald,  “telah  terbentuk  negara  Islam  pertama  dan  telah  meletakkan dasar-dasar politik bagi perundang-undangan Islam. (Rais M. D.-D., 1957, hal. 30)”  Dalam  negara  Madinah  itu,  kata  Sir  T.  Arnold,  “Nabi  dalam  waktu  yang sama adalah sebagai Pemimpin Agama dan Kepala Negara (W, 1924, hal. 30).”
Perjuangan Nabi Muhammad Saw, menurut A.Von Kremer  (W, 1924, hal. 29-30),  telah  mencapai  hasil  gemilang  dalam  membangun  agama  baru  dengan mengajak  bangsanya  untuk  percaya  kepada  Allahdan  dalam  waktu  yang bersamaan membangun suatu sistem pemerintahan (politik) yang bercorak baru menggantikan  sistem  pemerintahan  aristokrasi  kabilah  menjadi  sistem pemerintahan theokrasi .
Pasca Rasulullah  Saw wafat pemerintahan  Islam dilanjutkan oleh Khulafa al-Rasyidin (11H/632 M-36H/661 M) dengan empat orang khalifah  (Pulungan, 2002,  hal.  43).  Pertama,  Abu  Bakar  al-Shiddiq.  Pengangkatan  Abu  Bakar  al- Shiddiq  menduduki  jabatan  khalifah  merupakan  kesepakatan  bersama  antara kaum  Ansor  dan  kaum  Muhajirin  melalui  proses  musyawarah    yang  sangat demokratis  di  balai Tsaqifah  Bani  Sa’idah di  Madinah  setelah  Nabi  wafat (Pulungan,  2002,  hal.  102-106).  Pemilihan  Abu  Bakar  tidak  didasarkan  pada sistem  keturunan,  atau  karena  keseniorannya  dan/atau  pengaruhnya.  Tetapi
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
karena beliau memiliki knowledge (kapasitas ilmu agama yang dalam dan luas), integrity (berakhlak mulia) dan skill (keahlian).
Begitu  Abu  Bakar  dilantik  sudah  muncul  beberapa  problem  yang memerlukan  penyelesaian  segera  sebagai  akibat  dari  wafatnya  Nabi  Saw. Pertama , masalah pasukan tentara yang berjumlah 700 orang dibawah pimpinan Usamah  bin  Ziyad  yang  dipersiapkan  oleh  Nabi  untuk  dikirim  ke  Syria menghadapi  tentara  Romawi  yang  tertunda  karena  wafatnya  Nabi. Kedua , ancaman  yang  timbul  dari  interen  umat  Islam  yang  menentang  kepemimpinan Abu Bakar, yaitu mereka yang murtad dari agama Islam dan kembali ke agama semula,  mereka  yang  ingkar  bayar  zakat,  beberapa  orang  mengaku  nabi  dan pengikutnya, dan beberapa kabilah yang memberontak (Al-Najjar, 1987, hal. 38- 39); (Ali, 1980, hal. 82).
Untuk  penyelesaian  problem  itu,  Abu  Bakar  bermusyawarah  dengan  para sahabat  dan  tokoh-tokoh  Madinah.  Dari  hasil  musyawarah  itu  disepakati  Abu Bakar tidak menunda ekspedisi dan tidak mengganti pimpinan, umat Islam dapat menerima  keputusan  itu.  Pasukan  itu  diberi  waktu  selama  40  hari  untuk melaksanakan  tugasnya  dan  kembali  ke  Madinah.  Pasukan  tersebut  dapat melaksanakan tugas dengan baik dan memperoleh kemenangan.
Penataan  pranata  sosial  di  bidang  pertahanan  dengan  membentuk  militer untuk  menumpas  para  pembangkang.  Di  bidang  pranata  sosial  ekonomi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat dengan mengelola zakat, infaq, shadaqah yang berasal dari kaum muslimin, ghanimah (harta rampasan perang), dan jizyah , tax  protectio n  dari  warga  non  muslim  sebagai  sumber  Baitul  Mal. Penghasilan yang diperoleh didistribusikan untuk para tentara, gaji para pegawai negara dan kepada rakyat yang berhak menerimanya sesuuai petunjuk al-Qur’an (Al-Najjar,  1987,  hal.  97-98).  Di  bidang  penataan  tugas-tugas  administrasi pemerintahan  ia delegasikan kepada sahabat. Untuk pemerintahan di Madinah ia mengangkat Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan dan Zaid bin Sufyan sebagai katib  (sekretaris),  dan  Abu  Ubaidah  sebagai  bendaharawan,  mengurus  Baitul Mal. Di bidang kemiliteran ia mengangkat panglima perang. Untuk yudikatif ia mengangkat Umar bin Khattab sebagai hakim agung (Al-Najjar, 1987, hal. 98- 99).
Untuk  urusan  pemerintahan  di  daerah,  Abu  Bakar  membagi  wilayah kekuasaan  hukum  negara  Madinah  menjadi  beberapa  provinsi  yang  dipimpin oleh seorang amir atau wali (semacam jabatan gubernur)  (Pulungan, 2002, hal. 106).  Kebijakan  lain  Abu  Bakar  adalah  mekanisme  suksesi  kepemimpinan  di
Relasi Islam dan Negara:
Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur’an
tubuh  pemerintahan  negara  Madinahdengan  cara  musyawarah  dengan  para sahabat. Penunjukan Umar bin Khattab untuk menjadi penggantinya menduduki jabatan  khalifah  negara  Madinah  karena  ia  mendadak  sakit  pada  tahun  ketiga jabatannya (Pulungan, 2002, hal. 113-118).
Selanjutnya, di masa Umar  bin Khattab  yang mendapat legalitas dari para tokoh sahabat terkemuka dan memperoleh persetujuan aklamasi dari um at Islam di Masjid Nabawi. Kebijakan Umar yang penting adalah melanjutkan kebijakan luar negeri pada masa  Abu Bakar, yaitu memperluas  wilayah  kekuasaan  Islam dengan  menghadapi  kekuatan  Romawi  dan  Persia.  Kebijakan  Umar  lainnya penataan  urusan  dalam  negeri,  berupa  struktur  kekuasaan  dan  administrasi pemerintahan: 1) membagi wilayah kekuasaan negara Madiah menjadi delapan provinsi,  yaitu  Makkah,  Madinah,  Syria,  Jazirah,  Bashrah,  Kufah,  Mesir  dan Palestina  dan  merubah  administrasi  pemerintahan  dari  sentralisasi  menjadi desentraliasasi  yang  bersifat  demokratis  (Islam,  1981/1982,  hal.  74  dan  76), yaitu  pelimpahan  wewenang  dan  oonomi  seluas-luasnya  kepada  pemerintah daerah. 2) Membentuk Majelis Permusyawaratan, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi  dalam  rangka  mengimplementasikan  ajaran  syura  yang  bertugas membuat keputusan atas masalah-masalah umum dan kenegaraan. Anggotanya terdiri sari para pemuka Ansar dan Muhajirin. 3) Pemegang kekuasaan eksekutif adalah  Umar  bin  Khattab  sebagai  khalifah  yang  mempunyai  dua  funsi,  yaitu sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik (kepala negara).4) Membentuk berbagai  dewan  yang  berfungsi  untuk  memperlancar  administarasi  dan operasional  tugas-tugas  kenegaraan,  yaitu diwan  al-kharaj (jawatan  pajak), diwan  al-ahdast (jawatan  kepolisian), nazarat  al-nafi’at (jawatan  pekerjaan umum), diwan  al-jund (jawatan  militer), diwanumar ,  dan bait  al-mal. 4) Membangun irigasi, yaitu saluran Abu Musa , saluran ma’qal dan saluran Sa’ad di  Basrah.  Saluran  terbesar  adalahsaluran  Amir  al-Mu’minin  yang menghubungkan  Sungai  Nil  dan  Laut  Merah.  5).  Membangun  gedung -gedung sipil  adalah dar  al-amarat ,  rumah  tempat  tinggal  dan  kantor  pejabat  propinsi, diwan (kantor)  penyimpanan  arsip  negara,  gedung  baitul  mal  dan  lain-lain.  6) Menjabarkan tugas-ugas gubernur, yaitu disamping kepala pemerintahan daerah juga  sebagai  pemimpin  agama  (imam  dalam  shalat  jama’ah  dan  khatib), memelihara  keamanan  dan  ketertiban  di  daerah  dan  mengawasi  pelkasanaan pungutan  pajak.  Setiap  gubernur  didampingi  pejabat-pejabat,  yaitu katib (sekretaris), shahib  al-kharaj (pejabat  pajak), shahib  al-ahdast (pejabat kepolisian), shahib  al-bait  al-mal (pejabat  baitul  mal)  dan qadhi (hakim).
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Adanya  hakim  di  daerah,  berarti  Umar  telah  memisahkan  antar a  eksekutif  dan yudikatif,  dimana  hakim  diberi  wewenang  sepenuhnya  melaksanakan pengadilan  yang  bebas  dari  pengaruh  gubernur  dan  khalifah  (Pulungan,  2014, hal. 131-133).
Di  masa  Usman  bin  Affan,pada  prinsipnya  praktik  pemerintahan  tidak berbeda dari pendahulunya, karena dalam pidatonya juga ia tegaskan bahwa ia akan meneruskan kebiasaan yang dibuat pendahulunya. Kebijakan Umar tentang perluasan  wilayah  Islam  diteruskan  oleh  Usman.  Pada  masa  pemerintahannya tentara Islam berhasil menguasai negeri-negeri Armenia, Kaukus, Bulukhistan, Afghan, Azarbaijan, Kurdistan, Herat, Tus, dan Naisabur.
Adapun  kebijakan  Usman  dalam  negeri  adalah  sebagai  berikut:  1)  Dalam bidang penataan administrasi pemerintahan, pemegang kekuasaan tertinggi tetap di  tangan  khalifah,  sebagai  pemegang  kekuasaan  eksekutif,  yang  dibantu seorang  sekretaris  negara.  Khalifah  juga  dibantu  oleh  pejabat  pajak,  pejabat kepolisian,  pejabat  baitul  mal  dan  lain-lainnya.  Untuk  kekuasaan  legislatif dipegang oleh Majelis Syura yang memberi saran dan usul kepada  khalifah. 2) Mewujudkan kemaslahatan publik dengan melakukan pembangunan di wilayah- wilayah  taklukan,  pembangunan  daerah-daerah  pemukiman  baru,  jembatan- jembatan,  jalan-jalan,  wisma-wisma  tamu,  kota-kota  baru  yang  tumbuh  pesat, semua  jalan  menuju  kota  Madinah  dilengkapi  kafilah  dan  fasilitas  bagi  para pendatang,  Masjid  Nabi  di  Madinah  di  perluas,  tempat  persediaan  air  di  kota Madinah  dan  kota-kota  padang  pasir,  dan  ladang-ladang  peternakan.  3) Membudayakan musyawarah di lingkungan pemerintahan. 4) Menyusun mushaf al-Qur’an standar seperti yang dikenal sekarang. Penyusunan al-Quran ketika itu dimaksudkan  untuk  mengakhiri  perbedaan  cara  membaca  kitab  Suci  itu  yang beragam  di  lingkungan  masyarakat  karena  perbedaan  dialek  yang  ada  dalam masyarakat yang berbudaya (Pulungan, 2002, hal. 143-147).
Di masa Ali bin Thalib bin Abd al-Muthalib terdapat tiga kebijakan penting yang  diambilnya,  yakni  memberhentikan  semua  gubernur  yang  diangkat  oleh Usman,  termasuk  Muawiyah,  tanah-tanah  yang  dibagikan  di  zaman  Usman kepada keluarganya ditarik kembali, melakukan pengawasan yang ketat kepada pejabat  peerintah.  Semua  kebijakan  tersebut  menimbulkan  pro  kontra  dalam masyarakat,  sehingga  banyak  pengikut  Ali  yang  membelot  mendukung Muawiyah,  dan  Ali  tidak  dapat  menangkap  para  pembunuh  Usman.Akhirnya situasi  politikmenjadi  dua  kubu  pemberontakan,  yaitu  pemberontakan  yang
Relasi Islam dan Negara:
Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur’an
dipimpin  oleh  Aisyah  yang  dibantu  oleh  Thalhah  dan  Zubeir  yang  menyusun kekuatan di Basarah.
Pasca  masa  kekhalifahan  sistem  pemerintahan  mengalami  masa  transisi, sehingga  muncullah  Dinas  Umayyah  Timur  (661-750  M)  dan  Umayyah  Barat (705-1031  M).  Di  masa  tampuk  kepemimpinan  Dinasti  Umayyah  dipegang
Mu’awiyah bin Abi Sufyan dengan pusat pemerintahannya di
Damaskus, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi monarchiheridetis (kerajaan turun temurun). Ia memang tetap menggunakan istilah khalifah,  namun  ia  memberikan  interpretasi  baru  dari  kata-kata  itu  untuk mengagungkan jabatan tersebut. Ia menyebutnya “khalifah Allah” dalam pengertian “penguasa yang diangkat Allah” (Yatim, 2008, hal. 42).
Di  masa  Mu’awiyah  banyak  terjadi  kebijakan  politik  yang  dilakukan  pada masa pemerintahannya, seperti pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan terjadi antara  kekuasaan  agama  ( spiritual  power )  dengan  kekuasaan  politik  ( political power ).  Pemisahan  kekuasaan  yang  dilakukan  Mu’awiyah  karena  ia  sebagai penguasa  negara  ini  dan  tidak  menguasai  bidang  keagamaan,  sehingga  masalah keagamaan tersebut diserahkan kepada ulama.
Kemudian Mu’awiyah juga melakukan pembagian wilayah yang dikepalai oleh Gubernur  yang  bertanggung  jawab  langsung  terhadap  khalifah.  Pada  masa pemerintahan Dinasti Umayyah yang dipimping oleh Mu’awiyah dibentuk beberapa dewan (depertemen), yaitu; 1). Dewan al-Rasail (Sekretaris Jenderal); 2). Dewan al- Kharraj ;  3). Dewa  al-Barid ;  4). Dewan  al-Khatan ;  5). Dewan  al-Imaroh  Alal Buldan ; dan 6). Dewan Shurthah (Kepolisian).
Sewaktu  Dinasti  Umayyah  (661-750  M)  di  Damaskus  tumbang  dan  terjadi pembunuhan  massal  dan  pengejaran  terhadap  sisa-sisa  keluarga  Umayyah,  maka cuma  seorang  Emir  (pangeran)  yang  masih  muda  belia  sempat  lolos  dan menyembunyikan dirinya, bernama Abdurrahman ibn Muawiyyah ibn Hisyam ibn Abdul Malik ibn Mirwan ibn al-Hakkam ibn Harb ibn Umayyah yang juga disebut Abdurrahman ad-Dakhil diberi gelar “Sang Elang Quraisy” (Fatah, 1987, hal. 25- 26),  bersama  ajudannya  bernama  Baddar.  Pada  tanggal  15  Mei  756  M, Abdurrahman Al-Dakhil akhirnya memproklamasikan berdirinya Imarah Umayyah II di Andalusia atau dikenal dengan Dinasti Umayyah Barat.
Sistem suksesi kepemimpinan di Spanyol dengan jalan para amir yang sedang berkuasa  sudah  menunjuk  dan  menentukan  untuk  penggantiannya  yang  disebut putra  mahkota  atau waliyul’ahdy .  Jika  kelak  amir  yang  sedang  berkuasa  ini meninggal  dunia,  secara  langsung  ia  akan  menggantikannya.  Tradisi  seperti  ini
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
bukan ciptaan tradisi Arab, tapi mungkin berasal dari tradisi Romawi yang disebut monarki  absolut .  Dengan  sistem  pemerintahan  monarki  seperti  ini  mengundang ketidakpuasan  secara  politis,  sehingga  ketika  praktik  ini  dilakukan  seringkali muncul  pertentangan  antara  pihak  amir  dan  para  kabilah  di  luar pemerintahan. Setiap menjelang periode suksesi ini, masing-masing anak amir yang sedang  berkuasa  merasa  berhak  untuk  menggantikan  kedudukan  ayahnya,  dan mereka  selalu  terlibat  kemelut  kekuasaan.  Demikianlah  seterusnya  sampai  pada akhir  kejayaan  Dinasti  Umayyah  Barat  di  Andalus,  sebagai  akibat  tidak  adanya kitab undang-undang dasar di pemerintahan.
Jatuhnya pemerintahan Bani Umayyah muncul Dinasti Abbasiyah (750-1228 M).  Dilihat  dari  aspek  politik,  daulah  ini  bukan  perpanjangan  dari  kepentingan politik Daulah Umayyah yang berkuasa sebelumnya. Munculnya Dinasti Abbasiyah mendapat  dukungan  dari  rakyat  karena  mengangkat  isu-isu  kebobrokan  Daulah Umayyah  serta  menyatakan  keturunan  Bani  Hashim  lebih  berhak  memperoleh kekuasaan.  Dalam  mengangkat  isu  yang  kedua  mereka  bekerjasama  dengan kalangan  Alawiyyin  maupun  Syi’ah  (Ahmed,  1992,  hal.  44).  Montgomery  Watt (1990,  hal.  100)  memberikan  pandangan  bahwa  mayoritas  pendukung  gerakan Abbasiyah  berasal  dari  kalangan  non-Arab  yang  menginginkan  persamaan  hak sebagai sesama Islam, sehingga tidak lagi dianggap sebagai warga kelas dua.
Pada  periode  pertama  pemerintahan  Bani  Abbasiyah  mencapai  masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan menjadi pusat  kekuasaan  politik  dan  agama.  Pusat  pemerintahan  Dinasti  Abbasiyah  juga berada  ditengah-tengah  bangsa  Persia.  Di  ibu  kota  yang  baru  ini  al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya.  Ia mengangkat sejumlah personal  untuk  menduduki  jabatan  di  lembaga  eksekutif  dan  yudikatif.  Di bidang pemerintahan,  ia  menciptakan  tradisi  baru  dengan  mengangkat  wazir  sebagai koordinator departemen.
Sistem  politik  dan  pemerintahan  dalam  sejarah  Islam  juga  muncul  tiga kerajaam  besar  pasca  kemunduran  umat  Islam  pada  tahun  1250-1500  M,  yakni; kerajaan  Utsmani  di  Turki  (1288-1924  M),  Kerajaan  Safawiyah  di  Persia  (1501- 1736  M),  Kerajaan  Mughal  di  India  (1526-1857  M).Di  masa  kerajaan  Turki Utsmani, untuk mengatur urusan pemerintahan negara, di masa sultan  Suleiman  I disusun sebuah kitab undang-undang ( qanun ). Kitab tersebut diberi nama Multaqa al-Abhur ,  yang  menjadi  pegangan  hukum  bagi  kerajaan  Turki  Utsmani  sampai datangnya reformasi pada abad ke-19 M. Karena jasa sultan Suleiman I yang amat
Relasi Islam dan Negara:
berharga ini, di ujung namanya ditambah dengan gelar sultan Suleiman al-Qanuniy (Yatim, 2008, hal. 135).
Ketergantungan sistem birokrasi kerajaan Turki Utsmani kepada kemampuan seorang sultan (monarki) dalam mengendalikan pemerintahan menjadikan institusi politik  ini  menjadi  rentan  terhadap  kejatuhan  kerajaan.  Praktik money  politic di kalangan  elite  merupakan  kelemahan  sistem  birokrasi  yang  mewarnai  perjalanan kerajaan Turki Utsmani  (Mughni, 1997, hal. 92-119). Demikian pula halnya pada masa  pemerintahan  kerajaan  Safawiyah  yang  juga  bercorak  monarki.  Di  bidang politik dan pemerintahan, di mana terwujudnya integritas wilayah negara yang luas yang  dikawal  oleh  suatu  angkatan  bersenjata  yang  tangguh  dan  diatur  oleh  suatu pemerintahan yang kuat, serta mampu memainkan peranan dalam percaturan politik internasional.
Kerajaan Mughal juga menganut sistem monarki. Pemerintahan dinasti Mughal membentuk  sebuah  sistem  pemerintahan  lokal  yang  digunakan  untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Wilayah terkecil disebut deh dan  beberapa deh tergabung  dalam pargana (kaum  petani  kawedanan).  Setiap pargana petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal, yang dinamakan “muqaddam” atau  “patel”,  yang  mana  kedudukan  yang  dimilikinya  dapat  diwariskan, bertanggungjawab  kepada  atasannya  untuk  menyetorkan  penghasilan  dan menghindarkan  tindak  kejahatan.  Dilindungi  hak  pemilikan  atas  tanah  dan  hak mewariskannya, tetapi mereka juga terikat terhadapnya (Yunus & Haif, 2011, hal. 210).
Sistem politik dan pemerintahan Islam di era modern, seperti di Turki Modern muncullah  Mustafa  Kemal  Ataturk  dengan  prinsip  ideologi  Kemalisme.  Mustafa Kemal  menjalankan  pemerintahannya  dengan  pola  otoriter,  meskipun  ia menggunakan prinsip demokrasi. Sistem politik dan pemerintahan di Turki modern berinkarnasi  menjadi  bentuk  yang  berbeda  sama  sekali  di  masa  Mustafa  Kemal, yaitu bentuk negara republik sekuler.
Selanjutnya,  di  Mesir  memasuki  era  modern  ketika  Napoleon  mendarat  dan menguasai Mesir pada tahun 1798 M. Dalam sistem pemerintahan diterapkan sistem pemerintahan terpusat dan perangkat birokrasi modern. Tetapi, di masa Ali Pasha tidak pernah berusaha memodernisasikan masyarakat secara keseluruhan. Ia hanya memodernisasi  hal-hal  yang  menguntungkan  segelintir  elit  birokrasi-militer  yang hanya akan memperkuat posisinya sebagai pemimpin otoriter (Hitti, 2005 , hal. 925- 926); (Zainuddin, 1986, hal. 96); (Abdullah,  2002, hal. 309). Sekitar  tahun 1914- 1922,  Mesir  mengambil  bentuk  pemerintahan  monarki  konstitusional.  Sistem
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
ketatanegaraan  Mesir  menganut  sistem  semi  presidensial  multi  partai.  Secara teoritis,  kekuasaan  eksekutif  dibagi  antara  presiden  dan  perdana  menteri  namun dalam praktiknya kekuasaan terpusat pada presiden, yang selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal.
Sementara itu, Arab Saudi merupakan negara dengan bentuk monarki absolut yang  masih  bertahan  sampai  saat  ini  di  kawasan  Timur  Tengah.  Bentuk  monarki absolut menjadikan Arab Saudi sebagai negara yang tidak demokratis atau otoriter. Arab  Saudi  diresmikan  sebagai  Kerajaan  Arab  Saudi  oleh  Abdul  Aziz  bin  Abdul Rahman  Al  Saud  pada  tahun  1932.  Peranan  Raja  Saudi  sangat  dominan  yang diperlihatkan oleh posisinya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Ketua Komisi  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Ketua  Majelis  Al-Syura,  dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Karakteristik pemerintahan Arab Saudi yang sangat oligarkhis terlihat dari komposisi kabinet dalam pemerintahan yang identik dengan keluarga kerajaan (Raphaeli, 2003, hal. 7).

## 2. Relevansi dengan Sistem Pemerintahan Indonesia saat ini.
Bila dilihat jejak sejarah Islam sejak zaman Nabi Muhammad Saw hingga saat ini  masih  dirasakan  langka  bahkan  belum  pernah  menawarkan  konsep  dan implementasi kenegaraan modern. Karena selama itu umat Islam tidak menemukan konsep  model nation  state .  Sebaliknya,  yang  ditemukan  adalah  model-model kepemimpinan teokrasi dan kekhilafahan yang berbentuk monarkhis dalam format khilāfah,  amīr,  ṣulṭān,  dan  al-mamlakah.  Sampai  saat  ini  belum  juga  ditemukan bahkan mungkin tidak akan ditemukan pola bernegara yang paling ideal untuk orang Islam, karena memang Islam terlalu besar untuk dihadapkan dengan negara.
Dalam  konteks  negara  modern,  Indonesia  dengan  Pancasila-nya  merupakan rumusan negara modern, seperti termaktub dalam Mukaddimah UUD 1945. Tetapi, upaya  pendekatan  agama  sampai  pada  tingkat  formal  “Negara  Islam  Indonesia” telah  “gagal”  karena  dipandang  bertentangan  dengan  cita-cita  negara  modern (Effendy,  1999,  hal.  12);  (Anwar  M.  S.,  1995,  hal.  327-328).  Dalam  konteks Indonesia sendiri, hubungan Islam dan negara adalah hubungan fungsional.
Pancasila yang terdapat dalam Mukaddimah  UUD 1945 merupakan platform negara-bangsa  ( nation  state )  Indonesia  yang  pluralistik  dan  dalam  batas-batas tertentu memiliki “kesamaan” dengan  Piagam Madinah (Hidayat, 2014). Misalnya, kata ummah mengandung  sejumlah  arti,  umpamanya  bangsa  ( nation ),  agama ( religion )  atau  kelompok  keagamaan  ( religious  community ),  waktu  ( time )  atau jangka waktu ( term ), juga pemimpin sinonim dengan imam.
Relasi Islam dan Negara:
Sementara  itu,  di  dalam  al-Qur’an  sendiri  terdapat  istilah-istilah  lain  yang menunjuk  pada  konsep-konsep  yang  hampir  serupa. Nation atau  bangsa disepadankan ummah ; clan disebut ‘âsyirah dan sya’b ;  rakyat  dirujukkan  dengan kata ahl, unas, al-’abd, nâs, qawm, dan syu’ûb ) (Rahardjo, 2002, hal. 483). Seorang sosiolog, Ali Syari’ati mengartikan kata ummah dengan “jalan yang lurus”, yakni sekelompok manusia yang bermaksud menuju “jalan” yang tidak lepas dari arti kata akarnya, amma . Kata ini ia artikan menuju dan berniat yang mengandung tiga arti, yaitu  gerakan,  tujuan,  dan  ketetapan  kesadaran.  Oleh  karena  itu, amma pada dasarnya bermakna kemajuan ( taqaddum ), maka ia tersusun dari empat arti, yaitu ikhtiar, gerakan, kemajuan, dan tujuan (Syari’ati, 1990, hal. 36).
Konsep negara dalam Pancasila dan UUD 1945 tidak menyebut agama tertentu sebagai dasar agama tertentu. Kandungan pemaknaan KetuhananYang Maha Esa itu tidak hanya bagi umat Islam saja, tetapi juga berlaku bagi umat beragama lainnya. Kendati begitu pemaknaan KetuhananYang Maha Esa berarti bahwa prinsip-prinsip ketuhanan  (agama)  mendasari  negara  dan  negara  menyediakan  sarana  untuk mencapai  tujuan  agama  karena  secara  konstitusional  beragama,  beriman,  dan beribadah  dijamin  oleh  negara.  Demokrasi  dalam  UUD  1945  adalah  demokrasi Pancasila.  Dalam  perwujudan  demokrasi,  rakyat  dan  penguasa  terikat  oleh  nilai- nilai  Pancasila.  Jika  konsep  negara  tidak  memisahkan  urusan  agama  dari  negara, maka demokrasi yang dibangun pun tidak lepas dari nilai agama.

## Kontekstualisasi Pemikiran Politik dalam al-Qur’an
Dalam al-Qur’an, tidak satupun ayat yang menetapkan tentang sistem dan bentuk  pemerintahan  serta  bagaimana  mewujudkannya  (Tobroni  &  Arifin,  1994, hal. 37); (Pulungan, 2002, hal. 5); (Nasution, 1996, hal. 12); (Haikal, 1990, hal. 32- 33). Nabi Saw juga tidak memfatwakan sistem dan bentuk pemerintahan yang baku bagi  umat.  Ini  berarti  sistem  dan  bentuk  tidak  begitu  penting.  Sebab  sistem  lebih bersifat  temporer  dan  bisa  berubah  sesuai  dengan  perubahan  zaman  dan perkembangan tuntutan kebutuhan manusia yang cenderung kompleks.
Demikian  pula,  term  masyarakat  madani  tidak  ditemukan  dalam  al- Qur’an.  Hanya  ada  dua  kata  kunci  yang  bisa  mendekati  konsep  masyarakat madani,  yakni  term ummah dan  term madinah .  Kedua  term  ini,  menjadi  nilai dasar  dan  nilai-nilai  instrumental  bagi  terbentuknya  masyarakat  madani. Kata ummah , misalnya  bisa  dirangkaikan  dengan  sifat  dan  kualitas  tertentu, seperti ummah  wasathan,  khairu  ummah dan ummah  muqtashidah yang
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
merupakan  pranata  sosial  utama  yang  dibangun  oleh  Nabi  Saw  segera  setelah hijrah ke Madinah.
Asas fundamental dalam politik Islam adalah k eadilan dalam menentukan kebijakan.  Keadilan  akan  menjadi  sesuatu  yang  baku  dan  setiap  langkah  serta kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan juklak dan juknis hukum.  Demikian  juga  masyarakat  yang  dilindungi  oleh  hukum  harus  berbuat sesuai  dengan  aturan  yang  jelas,  sehingga  bisa  mempedomi  dan  melaksanakan hukum itu tanpa keragu-raguan.
Secara  sosio-politik,  keadilan  juga  akan  mendukung  terciptanya  stabilitas nasional dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Karena jika hak-hak individu terjaga dan bebas dari tindakan pungli (pungutan liar), rakyat akan merasa aman dan tentram,  meningkatkan  etos  kerja  mereka  dan  mempercepat  laju  pembangunan. Apabila  rakyat  terus  meningkatkan  produksi  dan  pendapatan  hal  ini  akan meningkatkan juga pendapatan perkapita negara sehingga pembangunan sarana dan prasarana dapat terus ditingkatkan.
Dengan  demikian  keadilan  menduduki  peran  sentral  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  sebagai  barometer  untuk  menimbang  semua  persoalan moral, masalah tingkah laku yang baik maupun buruk. Di sinilah, misi utama politik Islam  adalah  pengendalian  dan  pengaturan  rakyat  dan  pemerintah  dalam mewujudkan  cita-cita  dan  mencapai  tujuan  yang  berbasis  ideologi  syari’ah. Tanggung  jawab  untuk  mewujudkan  keadilan  dan  kemakmuran  tidak  hanya bertumpu  pada  pemegang  kekuasaan  pemerintah  saja,  tetapi  juga  seluruh  warga negara.  Pemerintah  selaku  pemangku  kekuasaan  politik  memiliki  wewenang  dan otoritas secara de jure dan de facto untuk mengatur dan menjalankan fungsi amar ma’ruf nahi munkar.
Konsepsi  pemerintahan  harus  dibangun  berdasarkan  asas-asas  normatif untuk  mengatur  negara.  Ibnu  Katsir  berpendapat  bahwa  asas  pemerintahan  harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang dituangkan dalam QS. al-Ma‘idah ayat 58-59. Hal ini, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Abd. Muin Salim bahwa untuk menyelenggarakan  mekanisme  sistem  politik  pada  umumnya,  khususnya pemerintahan  negara,  al-Qur’an  mengemukakan  empat  prinsip  kekuasaan  politik yang dapat dipandang sebagai asas-asas pemerintahan dalam sistem politik, yaitu; asas amanat, asas keadilan (keselarasan), asas ketaatan (disiplin), asas sunnah. Asas sunnah  menghendaki  agar  hukum-hukum  perundang-undangan  dan  kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak (Salim, 1994, hal. 306-307).
Relasi Islam dan Negara:
Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur’an
Penerapan  keempat  asas  itu  secara  konsisten  diharapkan  dapat  menjamin dan  mewujudkan  kehidupan  sosial  politik  pemerintahan  yang  dinamis,  stabil  dan harmonis yang berwawasan kemaslahatan umat. Seseorang yang dipilih oleh rakyat menjadi  penguasa,  menjadi  Presiden,  Menteri,  Gubernur,  Bupati  atau  apapun istilahnya,  untuk  memimpin  suatu  wilayah  tertentu,  harus  meyakini  bahwa  pada dasarnya  kedudukan  tersebut  adalah  anugerah  Allah  Swt  yang  berfungsi  sebagai amanah. Ia berkewajiban tidak saja mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur secara material, tetapi juga membangun suatu masyarakat yang memiliki hubungan  spiritual  dengan  Tuhan-Nya  secara  vertikal  ( habl  min  Allah )  maupun hubungan  sosial  yang  harmonis  dengan  sesama  umat  manusia  secara  horizontal ( habl min al-nas ) yang berkeadilan dan demokratis.

## Kesimpulan
Berdasarkan  keseluruhan  uraian  di  muka  dapat  disimpulkan  bahwa  relasi Islam  dan  negara  dapat  dilihat  dari  tiga  kategori,  yaitu;  aliran konservatif tradisionalis , aliran integratif modernis , dan aliran nasionalis sekuler. Kontroversi dan  aktualisasi  pemahaman  ini  disebabkan  tidak  adanya  penjelasan  secara  tegas baik al-Quran maupun hadits. Tidak mengherankan kalau dalam perjalanan sejarah umat Islam pasca Nabi Muhammad SAW sampai di abad modern ini, umat Islam menampilkan  berbagai  sistem  dan  bentuk  pemerintahan,  mulai  dari  bentuk kekhalifahan  yang  demokratis  sampai  ke  bentuk  yang  monarkhi  absolut  dan oligarki.
Dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad menata kehidupan sosial, politik  dan  agama  masyarakat  Madinah  sebagainegara  Islam  pertama  itu didasarkan  pada  suatu  hukum  tertulis The  Constitution  of  Medina (Piagam Madinah).  Konstitusi  Madinah  sesuai  dengan  dasar-dasar  umum  yang terkandung  dalam  ayat-ayat  al-Qur’an.Dalam konteks negara modern, Indonesia dengan Pancasila-nya merupakan rumusan negara modern, seperti termaktub dalam Mukaddimah  UUD  1945  merupakan platform negara-bangsa  ( nation  state ) Indonesia  yang  pluralistik  dan  dalam  batas-batas  tertentu  memiliki  “kesamaan” dengan  Piagam Madinah.
Meskipun  al-Qur’an  tidak  menetapkan  tentang  sistem  dan  bentuk pemerintahan serta bagaimana mewujudkannya. Tapi, al-Qur’an menyebut adanya ide  atau  prinsip  dasar  pembentukan  negara  dan  adanya  kepala  negara  yang memimpinnya. Umat Islam diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengn tuntutan kehidupan mereka yang sangat dipengaruhi perkembangan zaman. Demikian juga
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
dalam kaitannya dengan term masyarakat madani juga tidak ditemukan dalam al- Qur’an.  Namun,  ada  dua  kata  kunci  yang  bisa  mendekati  konsep  masyarakat madani,  yakni  term ummah dan  term madinah .  Kedua  term  ini,  menjadi  nilai dasar  dan  nilai-nilai  instrumental  bagi  terbentuknya  masyarakat  madani. Kata ummah , misalnya  bisa  dirangkaikan  dengan  sifat  dan  kualitas  tertentu, seperti ummah  wasathan,  khairu  ummah dan ummah  muqtashidah yang merupakan  pranata  sosial  utama  yang  dibangun  oleh  Nabi  Saw  segera  setelah hijrah ke Madinah.
Konsep  dan  kegiatan  politik  sistem  pemerintahan  dalam  Islam  pada prinsipnya  bertumpu  pada  keadilan.  Keadilan  yang  merupakan  mahkota  hukum menjadi  sebuah  keniscayaan  untuk  senantiasa  ditegakkan  oleh  pemerintah. Pemerintahan  harus  dibangun  berdasarkan  asas-asas  normatif  untuk  mengatur negara  yang  berlandasan  pada  asas  amanat,  asas  keadilan  (keselarasan),  asas ketaatan  (disiplin)  dan  sunnah.  Asas  sunnah  menghendaki  agar  hukum-hukum perundang-undangan  dan  kebijakan  politik  ditetapkan  melalui  musyawarah  di antara mereka yang berhak Sehingga dalam menentukan kebijakan juga berfungsi sebagai check and balance pemerintah.
Relasi Islam dan Negara:
Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur’an

## Daftar Pustaka
Abdillah,  M.  (1999). Demokrasi  di  Persimpangan  Makna:  Respon  Intelektual MuslimIndonesia  Terhadap  Demokrasi  (1966-1993). Yogyakarta:  Tiara Wacana.
Abdullah, T. (2002). Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Jilid II. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
Abdullah, T. (2002). Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Jilid II. Jakarta: PT Ichtiar
Baru Van Hoeve.
Abituren, T. K. (2007). Simbiosis Negara dan Agama: Reaktualisasi Syari’at dalam Tatanan Kenegaraan. Kediri: Lirboyo. Ahmed, A. S. (1992). Citra Muslim: Tinjauan Sejarah dan Sosiologi, terj. Nunding
Ram & Ramli Yakub. Jakarta: Erlangga. Ali, K. (1980). A Study of Islamic History. Delhi, India: Idarah Adabiyah. Al-Najjar, A. A.-W. (1987). Al-Khulafa’ Al-Rasyidun. Cet.I. Beirut: Dar Al-Qutb. al-Raziq, A. A. (Dar al-Hilal). Al-Islam wa Usul al-Hukmi, cet. I. Dar al-Hilal. Anwar, F. (2009). Politik Islam Politik Kasih Sayang. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
Anwar, M. S. (1995). Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia. Jakarta: Paramadina. Arief,  A.  S.  (2003,  Juli-Desember).  Relasi  Agama  dan  Negara  dalam  Perspektif Islam. Hermeheia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 2 (2), 281. Azra,  A.  (1999). Konteks  Berteologi  di  Indonesia  Pengalaman  Islam. Jakarta:
Paramadina.
Bernard Lewis, e., & Sirry, M. A. (2002). Islam Liberalisme Demokrasi . Jakarta: Paramadina.
Djajuli, A. (2003). Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah. Bandung: Prenada Media Grup. Effendy,  B.  (1999). Demokrasi  dan  Agama:  Eksistensi  Agama  dalam  Politik Indonesia”,  dalam  M.  Deden  Ridwan  dan  Asep  Gunawan,  Demokrasi Kekuasaan. Jakarta: LSAF-TAF. Esposito, J. L. (1990). Islam dan Politik, Cet. I. Jakarta: PT. Bulan Bintang. Fatah, A. (1987). Ensiklopedi Islam. Jakarta: Departemen Agama RI. Gibb, H. (1975). Modern Trends in Islam. Beirut: Libraire du Liben. Haikal, M. H. (1990). Sejarah Hidup Muhammad, terjemahan Ali Audah. Jakarta:
Litera Antarnusa.
Haryono, M. Y. (2002). Bahasa Politik al-Qur’an; Mencurigai Makna Tersembunyi di Balik Teks, Cet. I. Bekasi: PT Gugus Press.
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 24, Nomor 1, 2018
Hidayat, K. (2014, Januari 15). Ada Kesamaan Perspektif  Pancasila dan Piagam
Madinah . Dipetik JUni 10, 2017, dari Berita Satu:
http://www.beritasatu.com/kesra/160798-ada-kesamaan-perspektif- pancasila-dan-piagam-madinah%20html
Hitti,  P.  K.  (1973). Capital  Cities  of  Arab  Islam. Minneapolis:  University  of Minnesota Press.
Hitti, P. K. (2005 ). History of The Arabs; From The Earliest Times To The Present, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
Islam,  T.  P.  (1981/1982). Sejarah  dan  Kebudayaan  Islam. Jakarta:  Departemen Agama.
Khaeruman, B. (2004). Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur’an, Cet. I. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Kuntowijoyo. (1997). Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan. Madjid Khadduri. (1955). War and Peace in the Law of Islam. Baltimore: The John Hopkins Press. Mughni, S. A. (1997). Sejarah Kebudayaan Islam di Turki. Jakarta: Logos. Nasution, H. (1996). Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I dan II. Jakarta
: UI Press.
Nicholson,  R.  (1969). A  Literary  History  of  the  Arabs. London:  Cambridge University Press.
Othman, M. F. (1984). Min Ushul al-Fikr al-Siyasi. Beirut: al-Risalah.
Pulungan,  J.  S.  (1994). Prinsip-Prinsip  Pemerintahan  Dalam  Piagam  Madinah Ditinjau  dari  Pandangan  al-Qur’an,  Edisi  1,  Cet.  1. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Pulungan, J. S. (2002). Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Cet Kelima.
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Pulungan, J. S. (2002). Universalisme Islam. Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung. Pulungan, J. S. (2014). Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. Yogyakarta: Ombak.
Rahardjo, M. D. (2002). Ensiklopedi Al-Qur’an (Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep- Konsep Kunci). Jakarta: Paramadina. Rais, D. (t.thn.). Teori Politik Islam . Dipetik Juni 8, 2017, dari Teori Politik Islam:
http://media.isnet.org/kmi/islam/gapai/TeoriPolitik.html Rais, M. D.-D. (1957). Al-Nadzariyat al-Siyasat al-Islamiyat. Mesir: Maktabat al- Mishriyat.
Relasi Islam dan Negara:
Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur’an
Raphaeli,  N.  (2003). Saudi  Arabia:  A  Brief  Guide  to  Its  Politics  and  Problems. KSA: Middle East Review of International Affairs.
Salim,  A.  M.  (1994). Konsepsi  Kekuasaan  Politik  dalam  Al-Quran. Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada. Shihab, M. Q. (2005). Tafsir al-Misbah, Vol. I, Cet.III. Tangerang: Lentera Hati. Sjadzali, M. (1990). Islam dan Tata Negara. Jakarta: UI Press. Syamsuddin,  D.  (1993). Usaha  Pencarian  Konsep  Negara  dalam  Sejarah Pemikiran  Politik  Islam”  dalam  Ulumul  Quran,  Vol  IV.  No.  2. Jakarta: LP2ES. Syari’ati, A. (1990). Ummah wa al-Umamah, terj. M. Faishol Hasanuddin. Jakarta: Penerbit Yapi.
Tobroni, L., & Arifin, S. (1994). Islam Pluralisme Budaya dan Politik. Yogyakarta: SIPRESS.
W, A. T. (1924). The Caliphate. London: Oxford University Press.
Watt,  W.  M.  (1964). Muhammad  Prophet  and  Statesmen. New  York  :  Ozford University Press.
Watt,  W.  M.  (1990). Kejayaan  Islam:  Kajian  Kritis  dari  Tokoh  Orientalis.
Yogyakarta: Tiara Wacana. Yatim, B. (2008). Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
Yunus,  R.,  &  Haif,  A.  (2011). Sejarah  Islam  Pertengahan. Makassar:  Alauddin Press.
Zainuddin,  A.  R.  (1986). Identitas  Islam  Pada  Perubahan Sosial  Politik. Jakarta: Bulan Bintang.