e-ISSN : 2621-4105

## STRATEGI PENANGKALAN & PENANGGULANGAN RADIKALISME MELALUI CULTURAL REINFORCEMENT MASYARAKAT JAWA TENGAH

## Arif Hidayat, Laga Sugiarto
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang arifardat@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  akan  mendiskusikan  alternatif  penangkalan  dan  penanggulangan radikalisme  di  era  disrupsi  dan  keterbukaan  informasi.  Radikalisme  pada hakikatnya  adalah  persoalan  konflik  budaya  dalam  masyarakat  yang  plural, sehingga  perlu  identifikasi,  revitalisasi  dan  reaktualisasi  budaya  hukum  dan kearifan  lokal  guna  menangkal  dan  menanggulanginya.  Penelitian  ini merupakan penelitian hukum kualitatif, dengan pendekatan socio-legal. Subjek dalam penelitian ini adalah stakeholders masyarakat adat sedulur sikep (Kudus & Pati), masyarakat budaya Surakarta maupun komunitas pondok pesantren API Magelang.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  kearifan  lokal  sebagai  sistem kepercayaan,  nilai-nilai,  dan  kebudayaan  yang  merupakan  sub  dari  budaya hukum adalah kekayaan sekaligus kekuatan (natural resources) untuk dijadikan bingkai  kebangsaan  sebagai  instrumen  dalam  menciptakan  kedamaian, kebersamaan,  persatuan,  dan  keutuhan  bangsa.  Budaya  hukum  dan  kearifan lokal  di  Jawa  Tengah,  memiliki  tiga  epicentrum,  yaitu:  komunitas  pesantren, komunitas  masyarakat  adat,  dan  komunitas  masyarakat  budaya.  Komunitas pesantren merupakan komunitas keagamaan sebagai institusi sosial yang terdiri dari kyai, santri, wali santri dan alumni dalam pola pendidikan, dengan materi dan metode humanistik tertentu untuk mengajarkan nilai-nilai kearifan sehingga menghasilkan  perilaku  yang  santun,  sabar,  toleran  dengan  mengedepankan nalar,  kasih  sayang  dan  keteladanan.  Komunitas  masyarakat  adat  (indigenous peoples) adalah kelompok masyarakat atau suku bangsa yang memiliki asal-usul leluhur  (secara  turun  temurun)  di  wilayah  geografis  tertentu,  serta  memiliki nilai,  keyakinan,  ekonomi,  politik,  dan  budaya  sendiri  yang  khas.  Adapun komunitas masyarakat budaya (cultural society) adalah komunitas sosial yang memiliki  akar  identitas  kuat  dan  menciptakan  rasa  memiliki  yang  kuat (community  ownership  and  identity),  dicirikan  adanya  daya  pemikiran  kritis (critical  thinking);  dan  daya  pemikiran  mandiri  (independent  thinking). Penelitian  ini  merekomendasikan  perlunya  pendekatan  integratif  dan komprehensif  melalui  cultural  reinforcement,  baik  soft  approach  dalam mengkampanyekan  pemikiran  Islam  “rahmatan  lil’alamin”,  maupun  hard approach yang terukur (akurat, presisi dan valid).
e-ISSN : 2621-4105
Kata Kunci : Budaya hukum; Kearifan Lokal; Radikalisme
STRATEGY OF RADICALISM DETERMINATION & MANAGEMENT THROUGH CULTURAL REINFORCEMENT CENTRAL JAVA COMMUNITIES

## Arif Hidayat, Laga Sugiarto
Faculty of Law, Semarang State University, Semarang arifardat@gmail.com

## Abstract
This article describes the alternative efforts to counter and overcome radicalism in the era of disruption, and information disclosure. In essence, radicalism is a matter of cultural conflict in a pluralistic society, so to counteract and overcome it requires identification, revitalization and re-actualization of the legal culture and local wisdom. This research is a qualitative legal research, with a socio-legal approach. The subjects in this study were stakeholders:  the  indigenous  peoples  of  Sedulur  Sikep  (Kudus  &  Pati),  the  Surakarta cultural  community  and  the  API  Magelang  Islamic  boarding  school  community.  This research found that local wisdom as a system of beliefs, values, and culture which is a sub of legal culture is wealth as well as strength (natural resources) as a national frame as an instrument in creating peace, togetherness, unity, and integrity of the nation. The legal culture and local wisdom in Central Java, has three “epicentrum”, namely: “pesantren” community, indigenous community, and cultural community. Pesantren community, is a religious community as a social institution consisting of kyai, santri, santri guardians and alumni in educational patterns, with certain humanistic materials and methods to teach the  values  of  wisdom  so  as  to  produce  polite,  patient,  tolerant  behavior  by  promoting reason, love, and exemplary. Indigenous peoples are groups of people or ethnic groups that have ancestral origins (hereditary) in certain geographical areas, as well as having their  own  values,  beliefs,  economics,  politics,  and  culture.  The  cultural  community (cultural society) is a social community that has strong identity roots and creates a strong sense of ownership (community ownership and identity), characterized by having critical and  independent  thinking.  This  study  recommends  the  need  for  an  integrative  and comprehensive approach through cultural reinforcement, both a soft deradicalization in campaigning  for  Islamic thought  of  "rahmatan  lil'alamin", as  well  as a  measured  hard deradicalization (accurate, precise and valid).

## Keywords: Legal Cultur; Local Wisdom; Radicalism
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Konflik hukum dan masalah ketidakpatuhan terhadap hukum, memerlukan penyelesaian  kultural,  dan  tidak  hanya  mengutamakan  pemaksaan  dengan menerapkan ketegasan sanksi. Persoalan mendasarnya adalah mengenai keyakinan dan kesadaran masyarakat yang merujuk ke perangkat budaya yang berbeda, dari postulat yang diambil sebagai premis kebijakan negara. Budaya hukum merupakan suatu konkritisasi nilai-nilai yang dianut (sebagian besar) masyarakat, sebagai satu kesatuan sistem hukum, selain substansi dan struktur hukum 1 .
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang  (UU Antiterorisme) menjadi babak baru dalam penanggulangan terorisme yang  lebih komprehensif,  meliputi  pencegahan,  penegakan  hukum  atau  penindakan (pemberantasan, penanggulangan), dan perlindungan termasuk pemulihan korban dan  kompensasinya,  kelembagaan  dan  pengawasan.  UU  Antiterorisme  memberi otoritas  yang  lebih  besar  kepada  LPSK,  kepolisian,  kejaksaan,  kehakiman, maupun BNPT, dan lembaga terkait lainnya. Selain itu juga adanya tim pengawas yang akan dibentuk DPR RI untuk memonitor dan mengevaluasi kerja  lembaga- lembaga  tersebut.  Kunci  efektifitasnya  adalah  sinergitas  semua  pihak,  baik pemerintah  (kementerian  dan  lembaga)  yang  memiliki  kewenangan  di  tingkat nasional  maupun  daerah,  berkolaborasi  dengan  segenap  masyarakat  dan  tokoh- tokoh  masyarakat.  Namun  demikian,  sejumlah  pihak  mengkhawatirkan  adanya pelanggaran  HAM  dalam  upaya  penanggulangan  terorisme,  sebagaimana  jajak pedapat kompas berikut.
1 Lihat Lawrence Meir Friedman. The Legal System: A Social Sciences Perspective , (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
e-ISSN : 2621-4105
Jajak Pendapat Kompas , 05/06/2017
Radikalisme  merupakan  gangguan,  ancaman,  tantangan  dan  hambatan nasional, dengan berbagai motif, diantaranya 2 : (i) kesukuan, nasionalisme/separatisme ( etnicity,  nationalism  /separatism );  (ii)  kemiskinan, kesenjangan dan globalisasi ( poverty, economic disadvantage, and globalisation ); (iii)  tidak  adanya  demokrasi;  (iv)  pelanggaran  harkat  kemanusiaan ( dehumanisation );  dan  eksklusifime  agama.  Data  Kementerian  Sosial, menyebutkan  bahwa  berdasarkan  hasil  asesmen  terhadap  152  WNI  yang dideportasi  dari  berbagai  negara  (Turki,  Hongkong,  Taiwan,  Jepang,  Brunai Darussalam),  dalam  periode  23  Januari-23  April  2017,  di  Panti  Sosial  Marsudi Putra  Handayani  (PSMP)  Kemensos,  diperoleh  beberapa  informasi  penting, diantaranya: (i) 90%  deportan memiliki  keinginan untuk hijrah ke negeri Syam karena memiliki keyakinan dengan hadits Nabi yang mengatakan bahwa di akhir zaman  negeri  yang  aman  dan  diberkahi  adalah  negeri  Syam;  (ii)  menginginkan hidup lebih baik; (iii) relasi sosial kurang baik, rata-rata menunjukkan sikap diam, dingin,  menarik  diri,  cuek,  kurang  komunikatif;  dan  (iv)  kecewa  tak
2 Baca Bambang, Pranowo, Orang Jawa Jadi Teroris , (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2011).
e-ISSN : 2621-4105
dapat hijrah ke Suriah, namun mereka menerima karena sudah menjadi qodarullah (kehendak Alloh). 3
Radikalisme  merupakan  faham  atau  aliran  radikal  dalam  politik  yang menginginkan  perubahan  atau  pembaharuan  sosial  dan  politik  dengan  cara kekerasan atau drastis. 4 Radikalisme merupakan pandangan mengenai keinginan melakukan perubahan radikal sesuai dengan interpretasi agama dan ideologi yang dianut melalui kekerasan fisik ataupun kekerasan simbolik, bahkan sampai pada bunuh diri menuju kebermaknaan hidup yang diyakininya. 5 Hulu dari radikalisme adalah  fundamentalisme  yaitu  radikalisasi  paham  keagamaan  komunitas  yang mengkonstruksi  makna  salafisme  radikal  yang  eksklusif  dan  cenderung  ekstrim (merasa paling benar, dan menyesatkan orang lain). 6 Adapun hilir dari radikalisme adalah aksi terorisme (faham mengenai pilihan penggunaan cara-cara kekerasan yang menimbulkan ketakutan dan ancaman ( intangible threats ) sebagai cara yang sah untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang biasanya mengatasnamakan suatu agama  atau  ideologi). 7 Terorisme  merupakan  kejahatan  transnasional ( transnational crime ) dan terorganisir ( organized of crime ) terhadap kemanusiaan,
perdamaian  dan  keamanan  nasional  serta  merugikan  kesejahteraan  masyarakat, sehingga  dikategorikan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime ), sehingga membutuhkan pola penanganan luar biasa ( extra ordinary measure ). 8
3 Dini Fajar Yanti, 2017, “Sistem Penanganan Radikalisme Bidang Sosial: Suatu Pendekatan
Penanganan Radikalisme oleh Kementerian Sosial”,
Melalui http://puspensos.kemsos.go.id/home/br/554. [12/06/2019].
4 Djaka Soetapa,. “Asal-usul Gerakan Fundamentalisme”, Jurnal Ulumul Qur’an , Vol. IV, No. 3, 1993.
5 Baca  Abu  Rokhmad,  “Radikalisme  Islam  dan  Upaya  Deradikalisasi  Paham  Radikal”, Jurnal Walisongo , Vol. 20, No. 1, Mei 2012. Lihat juga Azyumardi Azra., "Toleransi Agama dalam Masyarakat  Majemuk:  Perspektif  Muslim  Indonesia,  "  dalam  Elza  Peldi  Taher, Merayakan Kebebasan Beragama , (Jakarta: Kompas-ICRP, 2009).
6 Lihat Syamsul Arifin,. “Radikalisasi Paham Keagamaan Komunitas Pesantren”, Jurnal Al- Mawarid , Vol. 12, No. 1 Januari - Juni (2009): 41-53.
7 Baca Syamsul Bakri, 2004. “Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer,” Jurnal Dinamika, Vol.  3  No.  1,  Januari  2004.  Lihat  juga  Petrus  Reinhard  Golose, Deradikalisasi Terorisme:  Humanis,  Soul  Approach,  dan  Menyenuh  Akar  Rumput (Jakarta:  Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), hlm. 38.
8 Baca  Muh.  Khamdan,  “Rethinking  Deradikalisasi:  Konstruksi  Bina  Damai  Penanganan Terorisme”, Jurnal ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, hlm. 181-204; Baca juga Farid Septian, “Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang”, Jurnal Kriminologi Indonesia , Vol. 7, No. 1, Mei 2010.
e-ISSN : 2621-4105
Menjamurnya  kelompok-kelompok  Islam  radikal,  baik skala  lokal [Front Pemuda  Islam  Surakarta  (FPIS)  di  Surakarta  dan  Front  Thariqah Jihad  (FTJ)  di Kebumen], skala  nasional [seperti  Front  Pembela  Islam  (FPI),  Hizbut  Tahrir Indonesia (HTI), Lasykar Mujahidin, Ikhwanul Muslimin Indonesia], dan bahkan sampai skala  internasional seperti  gerakan  Salafi,  Jamaah  Ansharud  Daulah (JAD),  dan  Hizbut  Tahrir  turut  mereduksi  sebagian  wajah  keberagamaan masyarakat  Indonesia  (Jawa  Tengah),  yang  santun,  toleransi,  dan  penuh  tepo seliro.  Hal  ini  sedikit  demi  sedikit  mempengaruhi  watak  kebaragamaan masyarakat yang jauh dari ajaran dari leluhur. 9
Pada  hakikatnya,  radikalisme  dan  terorisme  adalah  persoalan  konflik budaya  dalam  suatu  masyarakat  nasional  yang  bersifat  plural  secara  kultural 10 , sehingga pencegahan, baik sebagai strategi pencegahan awal ( preventive ) dan aksi dadakan ( pre-emptive ) melalui budaya hukum dan kearifan local ( local wisdom ) merupakan  solusi  terbaik  dalam  menangkal  radikalisme  yang  senantiasa berkembang  di  Indonesia,  terutama  di  daerah  Jawa  Tengah  yang  telah  menjadi “zona merah” bagi perkembangan terorisme. Berbagai cara masih sangat mungkin dijadikan  sebagai  jalan  untuk  mengkompromikan  paham  keagamaan  untuk  bisa berjalan berdampingan satu dengan lainnya. Kearifan lokal  yang merupakan sub dari budaya hukum adalah kekayaan sekaligus kekuatan untuk menjadi instrumen dalam mencairkan suasana dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih baik dan harmoni satu dengan lainnya. 11
Pencegahan  radikalisme,  baik  berupa  kesiapsiagaan  nasional,  kontra radikalisasi  dan  deradikalisasi  sangat  diperlukan  mengingat  radikalisme  telah masuk ke setiap lini kehidupan dan ke semua kalangan masyarakat, baik orang tua, remaja,  kaum  perempuan  bahkan  anak-anak.  Misalnya,  Laila  Khalid  (telah  dua kali  membajak  pesawat),  Dian  Yulia  Novi  (diduga  akan melakukan  bom  bunuh
9 Lihat  Syamsul  Ma`arif,  dkk..  “Peningkatan  Daya  Tangkal  Masyarakat  Jawa  Tengah Terhadap Radikalisme Melalui Kearifan Lokal”, Penelitian FKPT-BNPT 2018.
10 Baca  Azyumardi  Azra,  “Memahami  Gejala  Fundamentalisme”, Jurnal  Ulumul Qur’an , No. 3 Vol. IV, 1993.
11 Sartini,  2004.  “Menggali  Kearifan  Lokal  Nusantara:  Sebuah  Kajian  Filsafat”, Jurnal Filsafat , Vol. 3, No. 7, (2004): 97-111.
e-ISSN : 2621-4105
diri  di  istana  kepresidenan),  Ika  Puspitasari  alias  Salsabila  mantan  TKI  dari hongkong, Jumiatun Muslim alias Umi Delima istri dari pelaku terorisme Santoso, bahkan  Tini  Susanti alias  Umi  Fadel  (anggota  MMI)  yang  tertangkap  pada  saat tengah mengandung 8 bulan. 12
Platzdasch 13 menyebutkan bahwa kondisi perubahan berpotensi melahirkan instabilitas  sosial  politik  dan  menimbulkan  sejumlah  konflik.    Hal  ini  terbukti dalam  perubahan  era  revolusi  industri  saat  ini  yang  melahirkan  ekspresi masyarakat (termasuk ekspresi keberagamaan yang trust claim ) melalui medsos , (facebook,  whatsapp,  twitter,  dan  jejaring  sosial  lainnya).  Fenomena  tersebut, bahkan  mengakibatkan  konflik  dan  gesekan  di  tengah  pluralitas  pemahaman keagamaan  sehingga  menyulut hoax dan  ujaran  kebencian  di  antara  kelompok masyarakat.  Kondisi  ini  menyemaikan  bibit-bibit  radikalisme,  merembes  lebih meluas  melalui  dunia  maya,  bahkan  menjadi  ancaman  serius  bagi  masa  depan generasi  muda  dan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia.  Peneliti  LIPI  Anas  Saidi menyatakan  bahwa  radikalisme  ideologi  telah  merambah  ke  dunia  kampus  dan berpotensi memecah belah bangsa, ditunjukkan dengan data 25%  siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak lagi relevan. 14 Hal  yang  sama juga dinyatakan oleh  Alamsyah  M.  Dja’far,  peneliti  Wahid  Institute  yang  menyebutkan  adanya penguatan sikap intoleransi di sekolah. 15
Muhammad Adnan, peneliti Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Undip  Semarang  merilis  hasil  penelitian (2017)  mengenai  darurat  intoleransi  di Wilayah Jawa Tengah, bahwa 8,7% guru agama menganggap konsep khilafah atau Negara Islam tepat diterapkan di Indonesia; dan 4,3% guru agama menganggap
12 Lihat  Editorial, Jalan  Damai  Majalah  Pusat  Media  Damai  BNPT ,  (BNPT,  Edisi 4./No.2/Mei/2017),  Baca  juga  Editorial, Merubah  Benci  Menjadi  Cinta ,  Majalah  Pusat  Media Damai BNPT, Edisi 8./No.2/September 2017, hlm 11.
13 Bernhard  Platzdasch,  “Islamism  in  Indonesia:  Politics  in  the  Emerging  Democracy”. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies , Volume 42 Issue 2, Merle C. Ricklefs, 2009, hlm. xxxvii, 411.
14 Prima  Gumilang,  2016,  “Radikalisme  Ideologi  Menguasai  Kampus”,  Melalui http://cnnindonesia.com/nasional/20160218193025-12-111927/radikalisme-ideologi-menguasai- kampus. [12/06/2019].
15 http//: www.wahidinstitute.org/wi-id/indeks-opini/280-intoleransi-kaum-pelajar.html. [12/05/2019].
e-ISSN : 2621-4105
Pancasila  bukan  lagi  ideologi  yang  tepat  diterapkan  di  Indonesia.  Sebelumnya, sebuah  yayasan  pendidikan  di  Kabupaten  Semarang  pernah  memecat  13  guru karena  mengajarkan  paham  radikal. 16 Pada  tanggal  30  Januari  2018,  diseminasi hasil  penelitian  literatur  keislamanan  Generasi  Milenial  (2018),  yang diselenggarakan  Pascasarjana  UIN  Yogyakarta  bersama  PPIM  UIN  Syarif Hidayatullah  Jakarta,  ISNU,  dan  PusPIDep  Yogyakarta,  mencatat  bahwa  Solo merupakan kota yang banyak melahirkan penerbit buku islamisme dan jihadisme, paralel dengan perkembangan radikalisme di kota tersebut. 17
Melihat  kenyataan  tersebut, lebih-lebih  pada  wilayah  Jawa  Tengah  yang menurut  Kasubdit  Kewaspadaan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme sudah masuk pada zona merah penyebaran radikalisme dan terorisme. 18 Ditambah lagi dengan laporan tahunan hasil penelitian dari Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) bahwa, pada tahun 2016, terdapat peningkatan tindak intoleransi di Jawa Tengah.  Padahal  intoleransi,  sebagaiamana  hipotesis  SETARA  Institute, merupakan titik awal dari terorisme. 19 Maka, semua komponen masyarakat harus bertanggung jawab dan perlu mencari solusi efektif yang bisa ditawarkan untuk memutus  mata  rantai  radikalisme  di  Indonesia.  Guna  mengantisipasi  masuknya radikalisme dalam dunia pendidikan, pemerintah melalui Kementrian Pendidikan Nasional  sebenarnya  telah  melakukan  antisipasi  dengan  menekankan  kurikulum yang  berbentuk  nilai-nilai  nasionalisme  dan  kebangsaan  pada  peserta  didik. Perubahan ini tidak hanya dilakukan di perguruan tinggi, namun juga di jenjang sekolah dasar hingga menengah. 20
Hasil survey yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)  tahun  2018  menyatakan  bahwa  kearifan  lokal  dapat  menangkal
16 http//: www.dutaislam.com/2017 [12/06/2019].
17 Agus  Utantoro,  2018,  “Solo  Kota  Paling  Banyak  Lahirkan  Penerbit  Buku  Konten Radikal”,  Melalui  http//:www.mediaindonesia.com/news/read/143060/Solo-kpta-paling-banyak- lahirkan-penerbit--buku-content-radikal/2018. [12/06/2019].
18 Dede Rosyadi, 2016, Jateng disebut salah satu daerah rawan radikalisme dan terorisme, Melalui  https://www.google.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/jateng-disebut-salah-satu- daerah-rawan-radikalisme-dan terorisme.html. [12/06/2019].
19 Ahmad Said Hasani, “Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Jurnal Al-’Adalah , Vol. 12, No. 1, 2015, hlm. 593-610.
20 HR. Tilaar, Manifesto Pendidikan Nasional, (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 17.
e-ISSN : 2621-4105
radikalisme.  Kepercayaan  masyarakat  bahwa  kearifan  lokal  sangat  menentukan untuk  mereduksi  paham-paham  radikalisme  dan  seluruh  paham  negatif  berada pada  skor  kategori  tinggi,  yaitu  63,60. 21 Survei  tersebut  menggunakan  metode kualitatif  dan  kuantitatif.  Secara  kualitatif  melibatkan  diskusi  dan  wawancara bersama pemda, tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi. Sedangkan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada 450 responden di 32 provinsi dengan total 14.400 responden seluruh Indonesia. Minimnya dokumentasi dan  pemahaman  utuh  masyarakat  mengenai  budaya  hukum  dan  kearifan  lokal menyulitkan inventarisasi kearifan lokal sekaligus transfer of knowledge .
Penelitian ini menjadi penting didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 akan dapat efektif apabila  kebijakan  turunannya  menempatkan  budaya  hukum  dan  kearifan  lokal, melalui  pelibatan  stakeholders  masyarakat,  baik  masyarakat  adat,  masyarakat budaya,  maupun  komunitas  pesantren  dalam  penyusunan  strategi,  mulai  dari perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan. Kedua ,  belum adanya  ketentuan  hukum  khusus  terkait  pondok  pesantren  maupun  komunitas mayarakat  lokal  (masyarakat  adat  &  masyarakat  budaya)  dalam  partisipasinya mencegah  dan  menanggulangi  radikalisme. Ketiga, adanya  potensi  pondok pesantren  mengajarkan  faham  radikalisme  berbasis  agama  dan  melunturnya budaya  toleransi. Keempat, adanya  potensi  pelanggaran  HAM  dalam  upaya penanggulangan terorisme. Kelima, kurangnya frekuensi dan intensitas sosialisasi yang  dilakukan  oleh  pemerintah  mengakibatkan  program  pencegahan  dan penanggulangan radikalisme melalui budaya hukum dan kearifan lokal yang telah direncanakan tidak  dipahami  dan  didukung  oleh  masyarakat  setempat. Keenam, minimnya  dokumentasi  dan  pemahaman  utuh  masyarakat  mengenai  budaya hukum  dan  kearifan  lokal  menyulitkan  inventarisasi  kearifan  lokal sekaligus transfer of knowledge . Berdasarkan realitas tersebut, maka penelitian ini akan  mengidentifikasi  eksistensi  budaya  hukum  &  kearifan  lokal  yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Jawa Tengah, dan merumuskan peran
e-ISSN : 2621-4105
dan  fungsi  budaya  hukum  &  kearifan  lokal  masyarakat  Jawa  Tengah  sebagai strategi penangkalan dan penanggulangan radikalisme.

## B. METODE PENELITIAN
Studi  ini  merupakan  penelitian  hukum  kualitatif 22 ,  menggunakan pendekatan socio-legal 23 . Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah stakeholders masyarakat adat ( indigenous peoples ) Sedulur Sikep (Kudus & Pati) , masyarakat budaya  ( cultural  society )  Surakarta  maupun  komunitas  pondok  pesantren  API
Magelang, serta beberapa tokoh intelektual di Jawa Tengah yang expert di bidang anti radikalisme dan terorisme. Data data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, focus group discussion , dan teknik dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik cross check triangulasi 24 , dan dianalisis menggunakan teknik kualitatif induktif 25 .
C. PEMBAHASAN
1. Eksistensi  Budaya  Hukum  dan  Kearifan  Lokal  dalam  Kehidupan Masyarakat di Jawa Tengah
Eksistensi  budaya  hukum  &  kearifan  lokal  yang  berkembang  dalam kehidupan masyarakat di Jawa Tengah dibagi ke dalam tiga epicentrum, yaitu komunitas  pesantren;  komunitas  masyarakat  adat,  dan  komunitas  masyarakat budaya.  Komunitas  pesantren,  adalah  komunitas  keagamaan  sebagai  institusi sosial  yang  terdiri  dari  kyai,  santri,  wali  santri  dan  alumni  dalam  pola pendidikan, dengan materi dan metode humanistik tertentu untuk mengajarkan nilai-nilai kearifan sehingga menghasilkan perilaku yang santun, sabar, toleran dengan  mengedepankan  nalar,  kasih  sayang  dan  keteladanan.  Komunitas masyarakat adat  ( indigenous  peoples )  adalah  kelompok  masyarakat  atau  suku
22 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan, (Jakarta:  Rineka  Cipta, 1993), hlm. 23.
23 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum ,  (Bandung:  Offset  Alumni,  1985),  hlm.  80-81.  Metode pendekatan socio-legal dipergunakan  untuk  menganalisis  hukum  (ilmu  hukum)  dan  perilaku- perilaku dalam masyarakat (ilmu sosial) dalam penangkalan dan penanggulangan radikalisme.
24 Burhan  Bungin, Metode  Penelitian  Kualitatif: Aktualisasi  Metodologis  ke  Arah  Varian Kontemporer , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 18.
25 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Persada, Jakarta, 1990, hlm. 116. Lihat juga Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 250.
e-ISSN : 2621-4105
bangsa  yang  memiliki  asal-usul  leluhur  (secara  turun  temurun)  di  wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, keyakinan, ekonomi, politik, dan budaya sendiri  yang  khas.  Adapun  komunitas  masyarakat  budaya  ( cultural  society ) adalah komunitas sosial yang memiliki akar identitas kuat dan menciptakan rasa memiliki  yang  kuat  ( community  ownership  and  identity ).  Ciri  khusus  dari masyarakt budaya adalah: (i) daya pemikiran kritis ( critical thinking ); dan (ii) daya pemikiran mandiri ( independent thinking ).
Eksistensi pondok pesantren (API) di tengah masyarakat merupakan sub kultur,  dengan  tiga  elemen  dasar,  yaitu:  pola  kepemimpinan  pesantren  yang mandiri  (tidak  terkooptasi  oleh  negara);  (ii)  kitab-kitab  rujukan  umum  yang selalu  digunakan  dari  berbagai  abad  (klasik);  dan  sistem  nilai  ( value  system ) yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas. Tanggung jawab pesantren sebagai agen perubahan ( agent of change ) dan sekaligus sebagai agen pewarisan budaya  ( agent  of  conservative ),  untuk  menyemai  nilai-nilai  kedamaian, persahabatan  dan  kemanusiaan.  Pendidikan  pesantren  merupakan  pendidikan akhlak atau pendidikan karakter untuk menanamkan ( habituation ), mengetahui ( knowing ),  mencintai  ( loving ),  dan  melakukan  ( doing )  kebaikan.  Pendidikan pesantren  terbukti  mampu  menopang  budaya  kosmopolitan  dengan mengajarkan: (i) inklusivisme , keterbukaan diri terhadap unsur positif dari luar dan berusaha mengembangkannya secara kreatif; (ii) humanisme, apresiasi yang tinggi terhadap potensi dan nilai dasar kemanusiaan;  (iii) toleransi, kebesaran jiwa  dalam  menyikapi  perbedaan  pendapat;  dan  (iv)  kebebasan  (demokrasi) dalam berpendapat dan berpikir
Eksistensi  masyarakat  adat  ( Sedulur  Sikep ),  merupakan  pranata  sosial khas  yang  dilandasi  nilai  dan  moralitas  perdamaian  yakni  ketaatan  terhadap aturan  (hukum)  dan  prinsip  hidup  yang  dipegang  (moral),  diyakini  dan diimplementasikan bersama untuk mengembangkan hal-hal baik dalam jalinan keterhubungan atau komunikasi dan interaksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Etika  moral  tersebut  dilandasi  tiga  nilai  utama  dalam  kehidupan,
e-ISSN : 2621-4105
yakni keadilan, kejujuran dan kebenaran. Keberadaan nilai-nilai Sedulur Sikep melekatkan konstruksi identitas keyakinannya pada pertanian, di mana kohesi sosial didasarkan pada apa yang mereka sebut sebagai konsep “totocoro sikep”. Karakter identitas Sedulur Sikep , secara sosial-budaya tertuang dalam konstruksi diskursif  (menjunjung  tinggi jejagongan, ngakoni, blak-blakan, toleransi  & egaliter), yang lahir lahir dari keteguhan anggota komunitas untuk menjalankan ajaran-ajaran  sikep  secara  konsisten.  Politik  kenegaraan  ( kepangrehprajaan ) dan  tata  laku  hidup  keseharian Sedulur  Sikep diabstraksikan  dalam Kepek Pandoming  Laku  Gesang (pedoman  kehidupan),  di  mana  bentuk  kenegaraan yang  ideal  adalah  sebuah  negara  beserta  rakyatnya  yang  memperhatikan keutamaan  ilmu  pengetahuan,  berdasarkan  dua  kriteria  taitu:  (i)  kemajuan negara  didasarkan  pada  kecendekiawanan;  (ii)  serta  kerukunan  yang disandarkan  pada  kesetiaan  warga  negara  kepada  negaranya.  Keberagamaan atau ageman (religiusitas) warga Sedulur Sikep diwujudkan dalam tiga dimensi yakni  keyakinan,  peribadatan,  dan  perilaku.  Manifestasinya  terlihat  dalam prinsip sosial kemasyarakatan (etis-sosiologis) yang menganggap semua orang adalah  saudara, sinten  mawon  kulo  aku  sedulur,  dan berperilaku  harmonis dengan  alam  sekitarnya  ( hamemayu  hayuning  bawana ).  Budaya  hukum  dan kearifan  lokal  masyarakat  adat Sedulur  Sikep bewujud  prinsip-prinsip  moral berupa sikap hormat terhadap alam ( respect for nature ), sikap tanggung jawab terhadap  alam  ( moral  responsibility  for  nature ),  solidaritas  kosmis  ( cosmic solidarity ),  prinsip  kasih  sayang  dan  kepedulian  terhadap  alam  ( caring  for nature ), prinsip tidak merugikan alam ( no harm ), prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam; prinsip keadilan; prinsip demokrasi; dan prinsip integritas moral.
Eksistensi  masyarakat  budaya  ( Kasepuhan  Surakarta ),  merupakan pranata sosial khas yang memiliki akar identitas dan “rasa memiliki” yang kuat terhadap  warisan  budaya.  Masyarakat  budaya  memiliki  kesadaran  terhadap identitasnya sendiri dan cenderung dinamis mencari inisiatif-inisiatif baru yang
e-ISSN : 2621-4105
relevan dengan lapisan kultur masyarakatnya. Karakteristik identitas masyarakat budaya yang spesifik merupakan simbol yang menghubungkan kehidupan antar generasi  ( sense  of  identity ),  sehingga  diakui  dan  diwariskan  secara  turun temurun  antar  generasi  ( constantly  recreated ).  Interaksi  dan  akulturasi  Islam (Walisongo, Kerajaaan Demak & Mataram Islam), budaya Jawa (Majapahita), budaya  Eropa  (kolonial  Belanda),  dan  budaya  Tionghoa  dalam  masyarakat budaya ( Kasepuhan Surakarta ) mempersyaratkan kesesuaian dengan hak asasi manusia  secara  universal,  baik  berupa  kebiasaan  maupun  ekspresi.  Warisan budaya  tersebut  berupa:  (i)  warisan  benda  atau  pusaka  ragawi  ( tangible heritage )  berupa  Jalan  Slamet  Riyadi,  Benteng  Vestenburg,  Kampung  Batik Kauman, Masjid  Ageng  Karaton, Pasar  Klewer, Museum  Keraton Kasunanan Surakarta,  Tugu  Pemandengan,  Gapura  Gladak,  Alun  Alun  Lor,  Kompleks Pagelaran  Sasana  Sumewa,  dan  sebagainya  sebagai  hasil  hasil  cita  rasa,  dan karsa suatu bangsa yang menghasilkan identitas spesifik; dan pusaka non ragawi ( intangible heritage ), berupa tradisi oral bahasa, proses kreasi kemampuan dan pengetahuan,  seni  pertunjukan,  festival,  religi  dan  kepercayaan,  kosmologi, sistem  pembelajaran  dan  kepercayaan,  maupun  praktik-praktik  kepercayaan, termasuk di dalamnya musik dan lagu, seni pertunjukan, kuliner tradisional.
2. Peran  dan  Fungsi  Budaya  Hukum  &  Kearifan  Lokal  Masyarakat  Jawa Tengah Sebagai Strategi Penangkalan dan Penanggulangan Radikalisme Pendekatan multikultural merupakan alternatif solusi dalam penangkalan dan  penanggulangan  radikalisme  dengan  revitalisasi  dan  reaktualisasi  budaya hukum  dan  kearifan  lokal  sebagai  perekat  kerukunan  masyarakat  dengan segenap  perbedaannya  (bhinneka  tunggal  ika).  Output  dari cultural reinforcement ini adalah tumbuhnya jiwa nasionalisme (NKRI), dan pengakuan terhadap  Pancasila  dan  UUD  1945 26 .  Karakteristik  dasar  budaya  hukum  dan kearifan  lokal  adalah  sebagai:  (i)  penanda  identitas  sebuah  komunitas;  (ii) elemen perekat lintas warga; (iii) kesadaran dari dalam sehingga tidak bersifat
26 Baca H.M. Laica Marzuki, “Kesadaran Berkonstitusi dalam Kaitan Konstitusionalisme”, Jurnal Konstitusi , Vol. 6, No. 3 (2009), hlm.  3-11.
e-ISSN : 2621-4105
“memaksa”; (iv) pemberi warna kebersamaan sebuah komunitas; (v) pengubah pola  pikir  dan  hubungan  interaktif  di  atas  pijakan common  ground; dan  (vi) pendorong  proses  apresiasi  dan  partisipasi,  sekaligus  pengurang  anasir  yang merusak integrasi sosial.
Peran  budaya  hukum  dan  kearifan  komunitas  masyarakat  pesantren, masyarakat adat, dan masyarakat adat sangat diperlukan untuk menangkal dan menanggulangi  radikalisme,  mengingat  adanya:  (i)  jaringan  hubungan  sosial (networks of social relations) ; (ii) rasa saling percaya (reciprocal trust) ; dan (iii) kemauan  untuk  saling  membalas  kebaikan (norm  of  reciprocity). Hal  ini berpotensi  untuk  mengembangkan  budaya  kewarganegaraan (network  of  civic engagement) berbasis  keadilan (equity), partisipasi  sederajat,  kolaborasi  dan solidaritas. Budaya hukum dan kearifan lokal di Jawa Tengah memiliki beberapa fungsi,  yaitu:  edukatif;  informatif,  profetik,  rekreatif,  dan  fungsi  ilmiah  atau akademis.
Komunitas  masyarakat  pesantren  melatih  kultur  asosiasional  untuk menampilkan Islam yang damai dan promotif terhadap pluralitas dan demokrasi, serta  anti  kekerasan  ( Rahmatan  lil  ‘Alamin ) 27 ,  melalui  pengembangan  lima karakter  pesantren,  yaitu: tawassuth (tidak  memihak atau  moderasi); tawazun (menjaga  keseimbangan  dan  harmoni); tasammuh ,  (toleransi), tasyawwur (musyawarah); dan al-`adalah (adil dalam beraksi ataupun bereaksi). Paradigma fungsionalisasi budaya hukum dan kearifan lokal komunitas pesantren (edukasi &  enkulturasi)  adalah:  (i)  upaya  untuk  membawa  masyarakat  kepada  nilai ideologis dan faham agama yang benar dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara  di  tengah  tantangan  propaganda  ideologis;  dan  (ii)  upaya  menjaga agar  masyarakat  dapat  memiliki  otonomi  dan  independensi  dengan menghidupkan  kesalehan  dan  kecerdasan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
27 Lihat  Syamsul  Arifin,  2009. “Radikalisasi….,  Opcit. ;  Lihat  juga  Nella  Sumika  Puti, “Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom)”, Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 11, No. 2, Mei (2011), hlm. 17-29.
e-ISSN : 2621-4105
Komunitas masyarakat adat menjaga dan melestarikan kearifan lokalnya sebagai kekayaan budaya yang memuat kebijaksanaan, pandangan dan kearifan kehidupan  sebagai  referensi  rujukan  penyelesaian  konflik,  melalui pengembangan tiga karakter masyarakat adat, meliputi prinsip: (i) cinta dan setia kepada amanat leluhur, dan kearifan sesepuh (keteladanan); (ii) cinta dan hormat akan  hukum  &  pemerintahan  yang  dianggap  sebagai  “orang  tua”  &  sesepuh rohani;  dan  (iii)  hormat  dan  setia  pada  dunia  intelektual.  Paradigma fungsionalisasi  budaya hukum dan kearifan lokal masyarakat adat  (edukasi & enkulturasi)  adalah:  (i)  upaya  untuk  memfungsikan  masyarakat  adat  dalam menanamkan kesadaran nilai ideologis dan budaya “nenek moyang” yang benar dalam  konteks  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di  tengah  tantangan propaganda  ideologis;  dan  (ii)  upaya  menjaga  agar  masyarakat  adat  dapat memiliki  ketahanan  ( resilience )  dengan  menghidupkan  kesalehan  dan kecerdasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Komunitas  masyarakat  budaya  memiliki  kontribusi  besar  terhadap penciptaan  modal  sosial  ( social  capital ),  dengan  memperkuatkan  jaringan- jaringan  sosial  yang  sangat  menentukan  ketahanan  ( resilience ),  baik  secara individu  maupun  kolektif  terhadap  pengaruh  faham  radikal 28 .  Masyarakat budaya  memiliki  kepekaan  dan  kemampuan  menjaga  kelangsungan  budaya yang tumbuh berkembang sekian lama, dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu menguatkan kohesi sosial di antara warga sebagai  proses  penguatan  budaya  ( cultural  reinforcement ),  melalui pengembangan  empat  karakter  masyarakat  budaya,  berupa:  (i)  kebangggaan terhadap identitas  ( sense  of  identity );  (ii) solidaritas  ( sense  of  solidarity );  (iii) memperkuat  rasa  saling  memiliki  ( sense  of  belonging );  dan  (iv)  kebanggan sebuah bangsa ( sense of pride ). Paradigma fungsionalisasi budaya hukum dan kearifan  lokal  masyarakat  budaya  ( kasepuhan )  [(pelestarian  ( conserving ), pembudayaan ( culturing ), dan sosialisasi ( socializing )], adalah: (i) upaya untuk
28 Baca Laila  Kholid Alfirdaus , “Globalisation, Policy Transfer, And Global Governance:  An Assessment in Developing Countries” , Jurnal Politika , Vol. I, No. 1, April (2010), hlm. 11-23.
e-ISSN : 2621-4105
membawa masyarakat kepada nilai etika Jawa sebagai kebijaksanaan hidup yang menuntut  agar  individu  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan  masyarakat ( ingkang bisa bawana bawani ; prinsip keselarasan); dan (ii) upaya menjaga agar masyarakat  dapat  memenuhi  kewajiban-kewajiban  yang  ditentukan  oleh lingkungannya ( anastiti mring wajibira tan gingsir ) agar dapat menghidupkan kesalehan dan kecerdasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## D. PENUTUP
Eksistensi  budaya  hukum  &  kearifan  lokal  yang  berkembang  dalam kehidupan masyarakat di Jawa Tengah (terbagi ke dalam tiga epicentrum, yaitu komunitas  pesantren;  komunitas  masyarakat  adat,  dan  komunitas  masyarakat budaya),  merupakan  jatidiri  dan  akar  identitas  masyarakat  Jawa  Tengah  yang memberikan kontribusi positif, baik sebagai modal sosial ( social capital ), maupun modal  kultural  ( cultural  capital ),  bagi  keberlangsungan  bangsa  dan  negara. Budaya hukum dan kearifan lokal dapat dijadikan sendi pembangunan karakter bangsa,  untuk:  (i)  reorientasi  penghayatan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  filosofi dan  ideologi  bangsa;  (ii)  mengisi  keterbatasan  perangkat  kebijakan  dalam mewujudkan  nilai-nilai  esensi  Pancasila;  (iii)  memantapkan  nilai  etis  dan  etos dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara;  (iv)  menumbuhkan  kesadaran terhadap  nilai-nilai  budaya  bangsa;  dan  (v)  meneguhkan  integrasi  bangsa  dan negara.
Cultural reinforcement merupakan strategi penangkalan dan penanggulangan  radikalisme  yang  efektif,  dengan  mengembangkan  budaya kewarganegaraan (network  of  civic  engagement) berbasis  keadilan (equity), partisipasi sederajat, kolaborasi dan solidaritas. Budaya hukum dan kearifan lokal dengan  beberapa  fungsinya  (edukatif;  informatif,  profetik,  rekreatif,  dan  fungsi ilmiah  atau  akademis),  berkontribusi  membentuk  struktur  peradaban  yang harmonis,  penuh  persaudaraan  dan  penghormatan  terhadap  keanekaragaman dengan  mengarahkan  orientasi  kolektif  masyarakat  yang  berakar  dari  identitas tradisinya.  Budaya  hukum  dan  kearifan  lokal  di  Jawa  Tengah.  Peran  budaya
e-ISSN : 2621-4105
hukum dan kearifan lokal (komunitas masyarakat pesantren, masyarakat adat, dan masyarakat  adat)  sangat  diperlukan  untuk  menangkal  dan  menanggulangi radikalisme, mengingat adanya: (i) jaringan hubungan sosial (networks of social relations) ; (ii)  rasa  saling  percaya (reciprocal  trust) ;  dan  (iii)  kemauan  untuk saling  membalas  kebaikan (norm  of  reciprocity). Hal  ini  berpotensi  untuk mengembangkan  budaya  kewarganegaraan (network  of  civic  engagement) berbasis keadilan (equity), partisipasi sederajat, kolaborasi dan solidaritas.
Bagi stakeholders budaya  hukum  dan  kearifan  lokal  (pemangku  pondok pesantren),  khususnya  para  kyai  hendaknya  mengembangkan  pemikiran  Islam moderat ( rahmatan lil’alamin ) melalui pendekatan keagamaan yang humanistik. Pemangku  masyarakat  adat,  hendaknya  memanfaatkan  potensi  lokal  berupa kepemimpinan  adat,  hukum  dan  sanksi  adat,  dan  kearifan  lokal  lainnya  untuk dijadikan  narasi  kontra  radikalisme  dalam  menjaga  hubungan  masyarakat harmonis,  baik  homogen  maupun  heterogen.  Adapun  pemangku  masyarakat budaya,  hendaknya  melakukan  transformasi  dekonstruktif  terhadap  kearifan lokal,  dengan  inventarisasi,  redefinisi,  reformulasi,  dan transfer  of  knowledge antar  generasi;  Bagi  pemerintahan  pusat  maupun  daerah  (eksekutif,  legislatif, yudikatif)  hendaknya  mendorong  percepatan  pemenuhan  kesejahteraan  dan proses  moderasi  kehidupan  keberagamaan  dalam  bingkai  NKRI  dalam  segala sendi kehidupan, baik pendidikan, perekonomian, politik, sosial kemasyarakatan, maupun  pertahanan  dan  keamanan,  melalui  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;    Bagi  kementerian  dan  lembaga  terkait  (Kementerian  Agama) hendaknya mengoptimalkan pembinaan anti radikalisme dan terorisme maupun doktrin-doktrin kekerasan, serta penguatan orientasi keindonesiaan melalui jalur pendidikan  (termasuk  pondok  pesantren),  keluarga,  kampanye,  dan  penyuluh agama.  Kementerian  Dalam  Negeri,  hendaknya  meningkatkan  pengawasan terhadap  ideologi  yang  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  mengoptimalkan sinergi  jajarannya  dengan  segenap  stakeholder  untuk  melekukan  deteksi  dini terhadap  radikalisme.  Kementerian  Sosial,  hendaknya  mengoptimalkan  upaya
e-ISSN : 2621-4105
perlindungan sosial bagi korban terorisme, dan radikalisme yang memicu konflik sosial melalui penguatan akses kearifan lokal. Adapun  BNPT,  BIN,  Kepolisian RI,  hendaknya  mengoptimalkan  tindakan  lebih  tegas  ( hard  approach )  secara terukur  akurasi,  presisi  dan  validasinya  untuk  menindak  kelompok-kelompok ekstrimis, teroris, fundamentalis dan radikalis, termasuk golongan anti NKRI dan Pancasila, mulai dari hulu ke hilir.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Azyumardi  Azra.,  "Toleransi  Agama  dalam  Masyarakat  Majemuk:  Perspektif Muslim  Indonesia",  dalam  Elza  Peldi  Taher, Merayakan  Kebebasan Beragama , Jakarta: Kompas-ICRP, 2009. Bambang, Pranowo, Orang Jawa Jadi Teroris , Jakarta: Pustaka Alfabet, 2011. Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. HR. Tilaar, Manifesto Pendidikan Nasional, Jakarta: Kompas, 2005. Lawrence  Meir  Friedman. The  Legal  System:  A  Social  Sciences  Perspective , New York: Russell Sage Foundation, 1975.
Petrus Reinhard  Golose, Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyenuh Akar Rumput Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Persada, Jakarta, 1990.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: Offset Alumni, 1985 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 2001. Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan, Jakarta:  Rineka Cipta, 1993.

## JURNAL
Abu Rokhmad, “Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal”,
Jurnal Walisongo , Vol. 20, No. 1, Mei 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.21580/ws.20.1.185
Ahmad Said Hasani,   “Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Jurnal Al-’Adalah , Vol. 12, No. 1, 2015: 593-610. DOI: https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.238 Azyumardi  Azra,  “Memahami  Gejala  Fundamentalisme”, Jurnal  Ulumul Qur’an , No. 3 Vol. IV, 1993.
e-ISSN : 2621-4105
Bernhard  Platzdasch,  “Islamism  in  Indonesia:  Politics  in  the  Emerging Democracy”. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies , Volume 42 Issue 2, Merle C. Ricklefs, 2009.
Djaka Soetapa, “Asal-usul Gerakan Fundamentalisme”, Jurnal Ulumul Qur’an , Vol. IV, No. 3, 1993.
Farid Septian, “Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang”, Jurnal Kriminologi Indonesia , Vol. 7, No. 1, Mei 2010.
H.M. Laica Marzuki, “Kesadaran Berkonstitusi dalam Kaitan Konstitusionalisme”, Jurnal Konstitusi , Vol. 6, No. 3 2009.
Laila  Kholid  Alfirdaus , “Globalisation,  Policy  Transfer,  And  Global Governance: An Assessment in Developing Countries” , Jurnal Politika , Vol. I, No. 1, April 2010: 11-23.
Muh.  Khamdan,  “Rethinking  Deradikalisasi:  Konstruksi  Bina  Damai Penanganan Terorisme”, Jurnal ADDIN , Vol. 9, No. 1, Februari 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.21043/addin.v9i1.612
Nella  Sumika  Puti, “Pelaksanaan  Kebebasan  Beragama  di  Indonesia  External Freedom”, Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 11, No. 2, Mei 2011: 17-29. Sartini,  2004.  “Menggali  Kearifan  Lokal  Nusantara:  Sebuah  Kajian Filsafat”, Jurnal Filsafat , Vol. 3, No. 7, 2004: 97-111.
Syamsul  Arifin,.  “Radikalisasi  Paham  Keagamaan  Komunitas  Pesantren”, Jurnal Al-Mawarid , Vol. 12, No. 1 Januari - Juni 2009: 41-53. Syamsul Bakri, 2004. “Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer,” Jurnal Dinamika, Vol. 3 No. 1, Januari 2004.

## ARTIKEL
Editorial,  Jalan  Damai  Majalah  Pusat  Media  Damai  BNPT,  BNPT,  Edisi 4./No.2/Mei/2017,
Editorial, Merubah Benci Menjadi Cinta, Majalah Pusat Media Damai BNPT, Edisi 8./No.2/September 2017.
Syamsul Ma`arif, dkk.. “Peningkatan Daya Tangkal Masyarakat Jawa Tengah Terhadap Radikalisme Melalui Kearifan Lokal”, Penelitian FKPT-BNPT 2018.
Internet Agus  Utantoro,  2018,  “Solo  Kota  Paling  Banyak  Lahirkan  Penerbit  Buku Konten Radikal”, Melalui
http//:www.mediaindonesia.com/news/read/143060/Solo-kpta-paling- banyak-lahirkan-penerbit--buku-content-radikal/2018. [12/06/2019].
Dede Rosyadi, 2016, “Jateng disebut salah satu daerah rawan radikalisme dan terorisme”, Melalui https://www.google.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/jateng- disebut-salah-satu-daerah-rawan-radikalisme-dan terorisme.html.
[12/06/2019].
e-ISSN : 2621-4105
Dini Fajar Yanti, 2017, “Sistem Penanganan Radikalisme Bidang Sosial: Suatu Pendekatan Penanganan Radikalisme oleh Kementerian Sosial”, Melalui http://puspensos.kemsos.go.id/home/br/554. [12/06/2019].
http//: www.dutaislam.com/2017 [12/06/2019]. http//: www.wahidinstitute.org/wi-id/indeks-opini/280-intoleransi-kaum- pelajar.html. [12/05/2019].
https://www.bnpt.go.id/ [12/06/2019].
Prima  Gumilang,  2016,  “Radikalisme  Ideologi  Menguasai  Kampus”,  Melalui http://cnnindonesia.com/nasional/20160218193025-12- 111927/radikalisme-ideologi-menguasai-kampus . [12/06/2019].