Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta, Volume 5, No. 1, Juli 2023

## ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 SE-SUMATRA
Imtiyaz Al Wafa 1 , Nelly Masnila 2 , Yuli Antina Aryani 3
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya 123 email: imtiyazalwafa@gmail.com , nellymasnila@polsri.ac.id , yuli_aa@polsri.ac.id .
Received: 20 Juli 2023 | Revised: 25 Juli 2023 | Accepted: 30 Juli 2022 | Published Online: 30 Juli  2023

## ABSTRACT
The Covid-19 a pandemic emerged in late 2019 and has spread across the world, including Indonesia. The first case occurred in March 2020, resulting in a downturn in the economy and a decline in tax revenues in affected areas. The purpose of this study is to analyze the  regional tax revenue comparison of various regions/cities in Sumatra, taking regions/cities as research samples. This study used a statistical test tool, the paired-samples t-test of SPSS application version 26. Such studies are comparative quantitative studies, using only samples from different treatments of the same study, i.e. before and during Covid -19 disease, compared to the epidemic. Using the target sample, the total population for the period 2018-2021 is 154 population, consisting of 11 local taxes, so the sample used is only 35 districts/cities in Sumatra. The results of this study indicate that there are differences in Regional Tax revenue before and during the Covid-19 Pandemic with details of 9 (nine) taxes affected and 2 (two) others not affected by the Covid-19 pandemic.
Keywords:  Regional  Taxes,  Covid-19 Pandemic,  Regional  Tax  Revenues,  Regional  Taxes  of  Sumatra  Island, Comparison of Regional Taxes

## ABSTRAK
Pandemi  Covid-19 timbul  di  penghujung  tahun  2019  dan  menyebar  ke  seluruh  dunia,  termasuk  Indonesia,  dengan kasus pertama terjadi pada Maret 2020 sehingga menimbulkan resesi yang berdampak pada penerimaan pajak daerah. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  uji  diferensial  penerimaan  pajak  daerah  di  kabupaten/kota  se-Sumatra sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu uji-t sampel berpasangan dengan aplikasi SPSS versi 26. Studi semacam itu lebih bersifat kuantitatif dan hanya membandingkan sampel dari studi yang sama dengan perlakuan yang berbeda, yaitu sebelum dan selama pandemi Covid-19 . Jumlah populasi periode 2018-2021 adalah 154 kabupaten/kota, termasuk 11 pajak daerah, dengan menggunakan purposeful sampling, sehingga sampel yang  digunakan  hanya  35  kabupaten/kota  di  seluruh  Sumatra.  Hasil  kajian  menampakkan  terdapat  perbandingan pendapatan Pajak Daerah pra dan selama Pandemi Covid-19 dengan rincian 9 (sembilan) pajak terdampak dan  2 (dua) lainnya tidak terdampak pandemi Covid-19
Kata-kata Kunci: Pajak Daerah, Pandemi Covid-19 , Penerimaan Pajak Daerah, Pajak Daerah Pulau Sumatra, Perbandingan Pajak Daerah
Korespondensi: Imtiyaz Al Wafa . Politeknik Negeri Sriwijaya . Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30128 . Email: imtiyazalwafa@gmail.com
Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta, Volume 5, No. 1, Juli 2023

## PENDAHULUAN (Times New Roman 12, bold)
Akhir  tahun  2019,  dunia  digemparkan  dengan  munculnya  fenomena  penyakit  menular  yang  awalnya diidentifikasikan sebagai penyakit pneumonia (Febriyanta, 2020). Kasus ini pun menyebar keseluruh dunia dan sampai ke Indonesia pada awal Maret 2020 (Nuraini , 2020). Untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan PSBB dengan menetapkan PP No. 21 Tahun 2020. Hal ini mengakibatkan kemerosotan dari segi ekonomi baik di dalam negeri maupun di luar. Perekonomian mengalami depresiasi sebesar 2,1 persen pada tahun 2020, inilah yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dengan persentase sebesar 7,1 persen (Ridhwan et al. 2021). Berdasarkan  APBN  2020,  pendapatan  negara  sangat  bergantung  pada  pendapatan  pajak  dengan  persentase  sebesar 83,54%. Dengan munculnya pandemi Covid-19 tentu berimabas pada pendapatan negara sampai ke daerah. Kementerian  Keuangan  menyampaikan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  tahun  2020  turun  14,85  persen  secara nasional. Berikut grafik komposisi Pendapatan Asli Daerah
Sumber: Badan Pusat Statistik
Grafik 1.1

## Komposisi Pendapatan Asli Daerah 2020
Menurut Badan Pusat Statistik, 47% pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah. Pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak lampu jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam, pajak Pajak bumi dan bangunan, dan bea perampasan hak atas tanah dan bangunan.
Penelitian  ini  adalah  lanjutan  dan  modifikasi  atas  penelitian  (Nabila  and  Jannah  2022)  dengan  objek  penelitian Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang menghasilkan kesimpulan bahwa ada perbandingan pendapatan pajak daerah pra dan selama pandemi Covid-19 . Kemudian pada penelitian (Arifiyanti & Didik Ardiyanto, 2022) menghasilkan bahwa pandemi Corana berpengaruh terhadap perolehan Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak lampu jalan, pajak batu mineral bukan logam. Meskipun pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami kenaikan selama pandemi Corana, namun bisa  dirangkumkan bahwa ada perbandingan penerimaan pajak daerah pra  dan selama pandemic Covid-19 Penelitian ini menitikberatkan pembahasan mengenai perbedaan pendapatan pajak daerah pra dan  selama pandemi Covid-19 . Akibat yang dihasilkan dari pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih, masih diperlukan bagi pemerintah daerah menata kembali perekonomian yang merosot, terutama pajak yang berkaitan  dengan pariwisata, seperti pajak penginapan,  pajak rumah makan dan pajak hiburan.
Urgensi  penelitian  ini  diinginkan  dapat  membagikan  informasi  bagi  generasi  mendatang  bahwa  dunia  pernah merasakan  resesi  ekonomi karena  terdapat  pandemi Covid-19 ,  sehingga  pemerintah  daerah  dapat  lebih  siap  dalam mengambil  tindakan  yang  tepat.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  peneliti  menemukan  rumusan  masalah,  yaitu bagaimana perbandingan penerimaan Pajak Daerah pra  dan selama kurun  pandemi Covid-19 di Kabupaten/Kota Se- Sumatra?
47% 6% 4% 43% Pendapatan Asli Daerah 2020 Pajak Daerah Restribusi Daerah
Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta, Volume 5, No. 1, Juli 2023

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bhakti)
Organisasi  negara  (organische  Staatsleer)  menyatakan  bahwa  negara  sebagai  organisasi  berkewajiban  dalam mencapai kemaslahatan umum, sehingga membangkitkan hak absolut untuk menarik pajak. Di Indonesia sendiri teori bhakti tercantum dalam Pasal 23 A UUD RI 1945” Segala pajak dan pungutan lain yang bersifat mewajibkan untuk kegunaan negeri berlandaskan peraturan perundang-undangan”.

## Pengertian Pajak
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang oribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapat  timbal  balik  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi atau iuran yang wajib diberikan oleh wajib pajak baik orang pribadi atau badan kepada negara yang terutang berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  negara  tersebut  tanpa  mendapatkan  imbalan  secara langsung yang digunakan untuk kepentingan rakyat.

## Pajak Daerah
Menurut  Undang-Undang  Pajak  Daerah  dan  Pajak  Daerah  No.  28  Tahun 2009,  iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh orang pribadi atau badan kepada daerah sesuai dengan undang-undang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah tempat tinggal masyarakat dan tidak menerima imbalan secara langsung. paling makmur. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib kepada negara oleh wajib pajak (baik orang pribadi maupun badan) yang  bersifat  wajib,  berpedoman  pada  undang-undang,  tidak  mendapat  imbalan,  dan  digunakan  hanya  untuk kepentingan daerah dalam memajukan kesejahteraan. dari orang. Dengan undang-undang no. Menurut Undang-Undang Perpajakan Daerah No. 1 tanggal 28 Februari 2009, pajak daerah kabupaten dan kota meliputi 11 jenis pajak.

## Pandemi Covid-19
Penyakit Coronavirus 19 (Corona) adalah penyakit yang diakibatkan oleb novel coronavirus yang dapat menular kepada  Binatang  dan  manusia  (Zamrodah,  2016).  Menurut  situs  web.  Menurut  situs  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan,  Itjen,  pandemi Covid-19 merupakan  wabah  yang  terjadi  secara  bersamaan  di  wilayah  yang  luas  dan wilayah geografis yang luas. Oleh sebab itu bisa dirangkumkan bahwa pandemi Covid-19 adalah wabah penyakit yang diakibatkan oleh virus Covid-19 yang terjadi hampir bersamaan di seluruh dunia.

## Uji Beda
Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang sangat luas  untuk perdagangan dunia juga Indonesia, salah satunya adalah penurunan PAD. Dengan munculnya pandemi Covid-19 , pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan, pertama-tama menerapkan work from home, baik di tempat kerja maupun di sekolah. Selain itu, Pemerintah Indonesia memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 12 pada  tanggal 31 Maret 2020. Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 untuk Percepatan Penanganan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Corona. Adanya ketentuan ini menjadi faktor menurunnya  penerimaan  pajak  daerah.  Dalam  penelitian  ini,  11  (sebelas)  pajak  daerah  akan  ditelaah  secara  rinci berdasarkan UU No. 11. 28, 2009.
Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nabila & Jannah (2022), Arifiyanti & Ardiyanto (2022) mendapatkan kesimpulan bahwa ada perbandingan penerimaan Pajak Daerah pra dan selama masa pandemi Covid-19 . Berdasarkan
Sebelum Pandemi Covid-19
Selama Pandemi  Covid-19
Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2018-2019
Tahun 2020-2021
Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta, Volume 5, No. 1, Juli 2023
teori, kerangka berpikir dan akibat dari penelitiansebelumnya,  terdahulu, maka dugaan sementara yang diusulkan yaitu :
H 1 : Terdapat perbedaan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Se-Sumatra sebelum dan selama pandemi Covid-19

## METODE
Kajian ini memamfaatkan jenis metode kajian  kuantitatif uji hipotesis berupa uji perbedaan atau komparatif yang dimanfaatkan untuk membandingkan suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi objeknya  adalah  Kabupaten/Kota  di  Pulau  Sumatra.  Populasi  yang  digunakan,  yaitu  seluruh  Kabupaten/Kota  yang berada di Pulau Sumatra, 120 (serratus dua puluh) Kabupaten dan 34 (tiga puluh empat) Kota, sehingga populasi pada penelitian  ini  sebanyak  154  (seratus  lima  puluh  empat).    Kajian  ini  memakai  Teknik purposive  sampling dalam menetapkan sampelnya diperlukan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria sampel tersebut diantanya:
Pertama ,  Pemerintah  Daerah  yang  mempublikasikan  Laporan  Keuangan  berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran secara rutin di situ resmi BPK RI. Kedua, Pemerintah Daerah yang memiliki seluruh jenis penerimaan  Pajak daerah berlandaskan  UU  No.1.  Hanya  37  (tiga  puluh  tujuh)  kabupaten/kota  di  Sumatra  yang  memenuhi  syarat  tersebut, sehingga sampel penelitian ini adalah 37 (tiga puluh tujuh) kabupaten/kota untuk jangka waktu 4 (empat tahun), yaitu 2 (dua) kabupaten/kota.) Periode observasi (pra dan selama pandemi Corana). Jumlah contoh kajian adalah 37 (tiga puluh tujuh) kabupaten/kota dikali 2 periode pengamatan,d an didapatkan 74 (tujuh pukuh empat) observasi yang akan diuji perbedaannya.
Data yang diperlukan untuk penelitian ini bersifat sekunder dan terdiri dari laporan realisasi anggaran yang memuat rincian  penerimaan  pajak  daerah  untuk  semua  contoh  penelitian.  Alat    pengumpulan  data  dalam  kajian  ini  meliputi kajian literatur, penelitian kepustakaan, juga penelitian internet.

## Uji Paired Sample T Test
Uji Paired Sample T-Test adalah pengujian yang dilaksanakan pada dua sampel berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama tetapi  mengalami dua perlakuan yang berbeda.
Dasar pengambilan keputusan berdasarkan tingkat signifikansinya, yaitu:
1. Jika signifikansi (p.value) > 5% atau 0,05 maka H 0 diterima H 1 ditolak.
2. Jika signifikansi (p.value) < 5% atau 0,05 maka H 0 ditolak H 1 diterima

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Paired Sample T Test Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Se-Sumatra
Di bawah ini adalah hasil uji Paired Sample T Test yang telah dilakukan menggunakan SPSS versi 26.
Tabel 1 Paired Sample T Test Pajak Daerah
Sig. (2-tailed) Pair 1 Sebelum-Selama 0,007
Tabel  1  menununjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  atas  penerimaan  Pajak  Daerah  di Kabupaten/Kota Se-Sumatra sebelum dan selama pandemi Covid-19 .
Perbedaan  Penerimaan  Pajak  Daerah  Sebelum  dan  Selama  Pandemi  Covid-19  di  Kabupaten/Kota  Pulau Sumatra
Berlandaskan  hasil  verifikasi  hipotesis  dengan  memanfaatkan  uji  t  sampel  berpasangan  SPPS  versi  26,  terdapat perbedaan yangsangat berpengaruh sebesar 0,025 (p-value < 0,05) pada penerimaan pajak daerah sebelum dan selama pandemi Covid-19 , maka H0 ditolak atau keduanya ditolak Tidak sama (nilai pendapatan pajak daerah kabupaten/kota
Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta, Volume 5, No. 1, Juli 2023
Sumatra  pra  dan  masa  pandemi Covid-19 berbeda,  sehingga  terdapat  perbedaan  penerimaan  pajak  daerah kabupaten/kota Sumatra.
Dalam hal menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah didorong untuk memberikan insentif pajak daerah untuk mendukung mitigasi dampak wabah Covid-19 . Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang  Pengendalian  Penyebaran Covid-19 dan  Percepatan  Penanganannya,  pemerintah  daerah  harus  mengatur manfaat  pajak  daerah  yang  ditawarkan  kepada  wajib  pajak  yang  terkena  dampak Covid-19. Dengan  adanya  insentif terhadap  pajak  daerah  ini  mendukung  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  sehingga  benar  adanya  perbedaan  yang terjadi terhadap realisasi pendapatan Pajak Daerah pra dan selama pandemi Covid-19 . Walaupun demikian setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda, tetapi jika dilihat secara umum inti dari peraturannya sama.
Selanjutnya  adalah  urutan  tingkat  signifikansi  pajak  daerah  di  Kabupaten/Kota  Pulau  Sumatra  pra  dan  selama pandemi Covid-19 .
Tabel 2
Hasil Uji Perbandingan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Pulau Sumatra Periode 2018-2021
No.  Jenis Pajak Daerah Tingkat Sig. 1. Pajak Hotel 0,000 2. Pajak Hiburan 0,000 3. Pajak Reklame 0,000 4. Pajak Penerangan Jalan 0,000 5. PBB 0,000 6. Pajak Parkir 0,002 7. Pajak Air Bawah Tanah 0,006 8. Pajak Restoran 0,009 9. BPHTB 0,023 10.  Pajak Sarang Burung Walet 0,291 11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,990

## Sumber: Data yang diolah, 2023
Berdasarkan  tabel  4.25  dapat  dilihat  bahwa  jenis  pajak  daerah  di  Kabupaten/Kota  Pulau  Sumatra  dengan sampel 35  Kabupaten/Kota yang memiliki perbedaan yang  signifikan terhadapat penerimaan pajaknya pada  periode sebelum dan selama pandemi Covid-19 adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Restoran, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB).  Jika  diamati  pajak  hotel,  pajak  hiburan,  pajak  restoran,  dan  pajak  parkir  yang berhubungan dengan tempat-tempat umum saat terjadinya pandemi Covid-19 , Pemerintah Indonesia telah menerapkan langkah-langkah lockdown dan  selanjutnya  membuat  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dengan menetapkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar akibatnya terjadinya pembatasan sosial ( social distancing ), pembatasan jarak fisik ( phisical distancing) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease  2019  ( Covid-19 ).  Akibatnya,  ekonomi  mengalami  kemerosotan  karena  aktivitas  ekonomi  menurun  secara signifikan, masyarakat kehilangan pekerjaannya dan menjadikannya tidak mempunyai penghasilan, karena hal tersebut masyarakat menjadi terbebani untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak karena penghasilan mereka yang sangat minim. Begitu juga perusahaan-perusahaan mengikuti operasi yang lebih rendah atau bahkan penutupan pabrik, toko, saluran distribusi, transportasi, hotel, restoran, dan lainnya menutup sementara usahanya hingga batas waktuyang tidak dapat ditentukan tentu saja membawa dampak dan target realisasi penerimaan pajak daerah.
Dari beberapa pajak daerah yang memiliki perbedaan signifikan setelah dilakukan uji melalui SPSS mengalami kenaikan yaitu Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Bawah Tanah. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Nabila & Jannah, 2022) menghasilkan kesimpulan terdapat perbedaan pada pajak
Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta, Volume 5, No. 1, Juli 2023
hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, sebelum dan selama pandemi Covid-19 kemudian pada penelitian (Arifiyanti & Didik Ardiyanto, 2022) menghasilkan bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap perolehan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir
Pajak hotel yang mengalami perbedaaan dan cenderung menurun selama Covid-19 . Kabupaten Muaro Jambi Provinsi  Jambi  mengalami  penurunan  sebesar  89,86  %  dengan  rincian  sebelum  pandemi Covid-19 sebesar  Rp. 73.000.00,00 menjadi Rp.7.400.000,00 (data terlampir). Hal ini disebabkan antara lain mengiringi penerapan phyisical distancing atau  menjaga  jarak  dalam  pergaulan  sosial  yang  dipertegas  dengan  kebijakan  pembatasan  sosial  dalam berskala  besar  (PSBB)  dalam  prakteknya  banyak  dilakukan  penyekatan-penyekatan  mobilitas  masyarakat  dari  satu daerah ke daerah lain dan pengetatan aturan moda transportasi menyebabkan tidak bisa dilaksanakannya perjalanan ke luar daerah secara bebas.  Begitu juga pembatasan okupasi hotel dan  pengetatan aturan dalam operasionalisasi hotel mengakibatkan kegiatan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, pesta pernikahan serta events tidak dapat diselenggarakan secara langsung, namun banyak dilaksakannya secara daring melalui zoom meeting maupun media sosial lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan dengan sangat terpaksa banyak hotel-hotel yang mengurangi operasionalnya atau cenderung mengarah pada penutupan sementara operasionalnya, sehingga hotel mengalami penurunan   pendapatan yang sangat berpengaruh  terhadap  pembayaran  pajak  yang  dilakukan  pihak  hotel.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Begitu  juga,  pajak  hiburan  termasuk  siaran  film,  pertunjukan  kesenian  seperti  konser  musik,  konteks kecantikan, pertunjukan busana, pagelaran, diskotik, karaoke, klub malam, pacuan kuda, sirkus, akrobat, sulap, bilyar, dan panti pijat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut, antara lain karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang memberlakukan Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) yang ditindaklanjuti pemerintah daerah yang melakukan pembatasan terhadap aktivitas yang dilakukan masyarakat di luar rumah, sehingga banyak  masyarakat  yang  tidak  melakukan  perjalanan keluar  dan masyarakat lebih memilih untuk tetap berdiam diri di  rumah  dan  melakukan  pekerjaan  dari  rumah  atau work  from  home. Dengan  demikian  masyarakat  memilih  untuk mencari hiburan dengan mendengar musik, menonton televisi ataupun home teater di rumah sendiri. Sehingga sangat berpengaruh pada pembayaran pajak yang  dilakukan pihak  pengelola tempat hiburan kepada pemerintah pada masa pandemi Covid-19 . Penelitian terdahulu yang dilakukan (Arifiyanti & Didik Ardiyanto, 2022) juga mendukung faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan terhadap pendapat pada pajak hiburan. Untuk pajak hiburan Kabupaten Bangka  Barat  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  mengalami  penurunan  yang  sangat  signifikan  dengan  rincian sebelum pandemi Covid-19 sebesar Rp.                   10.470.151.646,50 turun tajam menjadi Rp. 5.763.390.115,50 dengan presentase penurunan sebesar 44,95% %. (data terlampir)
Secara keseluruhan di Kabupaten/Kota Se-Sumatra dengan sampel 35, pajak reklame mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Jika dilihat secara rinci perkabupaten/kota, pajak reklame terjadi peningkatan khususnya di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sebelum Pandemi Covid-19 sebesar Rp. 917.791.346,50 setelah Pandemi meningat menjadi Rp. 2.187.499.307,00. (data terlampir). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan (Ismiyanti, dkk., 2022) di antara faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan pajak reklame adalah karena pertama, penertiban media reklame terhadap media reklame yang belum membayar. Kedua, kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Ketiga, adanya pembayaran tunggakan pajak.  Begitu juga berdasarkan dari Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (R-LPPD) Kabupaten Dumai tahun 2021 penungkatan penerimaan pajak reklame karena meningkatnya tingkat pemasangan  reklame/iklan  pelaku  usaha.  Hal  senada  sebagaimana  penelitian  yang  dilakukan  (Arifiyanti  &  Didik Ardiyanto,  2022)  yang  menyimpulkan  bahwa  perolehan  pajak  reklame  selama  masa  Pandemi Covid-19 mengalami peningkatan.
Untuk pajak penerangan jalan mengalami kenaikan secara signifikan selama pandemi Covid- 19. Di antara faktor yang memperngaruhi peningkatan penerimaan pajak penerang jalan salah satunya pada Kota Dumai yaitu dikarenakan meningkatnya daya pemakaian listrik oleh masyarakat dan perusahaan yang beralih ke tenaga listrik PLN (Pemerintah Kota Dumai, 2021). Hal ini juga diasumsikan dialami oleh kabupaten dan kota lain di Sumatra secara umum.
Untuk  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  sesuai  dengan  dari  Ringkasan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah (R-LPPD) Kota Dumai tahun 2021 di antara faktor yang mempengaruhi terlampauinya target penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah pemutakhiran data PBB yang dilakukan pada Kegiatan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar dan adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2. Hal senada sebagaimana penelitian dilakukan (Arifiyanti & Didik Ardiyanto, 2022) menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan sebelum dan selama pandemi Covid-19. Begitu juga dengan pemerintah kota Padang mengalami kenaikan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan selama Covid 19 karena kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat dan kegigihan para petugas dalam mengedukasi masyarakat membayar pajak. Dengan demikian pandemi Covid-19 tidak
Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta, Volume 5, No. 1, Juli 2023
berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat membayar pajak (Rais, 2021). Hal senada dialami Kota Palembang yang mengalami peningkatan penerimaan PBB selama Covid-19 bahkan melampaui target. Hal ini disebabkan sebagaimana Kota Padang karena kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan himbauan dari petugas pajak kepada wajib pakaj untuk percepatan pembayaran pajak (Ismiyanti dkk., 2022)
Untuk  pajak  parkir,  berdasarkan  hasil  penelitian  (Dahiu  dkk.,  2022)  karena  pada  masa  pandemi Covid  19 terdapat  kebijakan  pemerintan  yang  memberlakukan  PSBB  atau    pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB)  yang menyebabkan masyarakat memilih beraktivitas di rumah dan belanja kebutuhan pokok secara on line dan sudah jarang ke tempat-tempat perbelanjaan, ke mall dan lain-lain tempat usaha yang memiliki tempat parkir, oleh karena itu omset dari tempat-tempat usaha yang memiliki pajak parkir menurun. Begitu juga hasil penelitian (Fauziah & Nawawi, 2022) yang  menyatakan  bahwa  terdapat  penurunan  pendapatan  daerah  dari  sektor  pajak  parkir  karena  pemerintah memberlakukan  PPKM  (Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat)  yang  berdampak  dari  penerimaan  pajak parkir mengalami penurunan karena banyak objek pajak tutup selama pandemi Covid-19. Begitu juga penelitian yang dilakukan  (Ismiyanti  dkk.,  2022)  bahwa  terdapat  5  (lima)  faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  pemungutan  pajak parkir yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak, lahan parkir yang dikuasai pihak ketiga, kesalahan pembayaran, sistem pemungutan pajak dan keberatan tarif pajak.
Penerimaan  pajak  air  bawah  tanah  mengalami  kenaikan  yang  signifikan.  Berdasarkan  informasi  dari Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (R-LPPD) Kota Dumai tahun 2021, di antara faktor yang mempengaruhi terlampauinya target penerimaan pajak air bawah tanah disebabkan meningkatnya data wajib pajak air tanah. Begitu juga penelitian yang dilakukan (Arifiyanti & Didik Ardiyanto, 2022) menyatakan bahwa pajak air bawah tanah mengalami peningkatan sebelum dan selama pandemi Covid-19. Hal ini juga diperkuat oleh (Fitriani dkk., 2023) dalam penelitiannya bahwa Kontribusi pajak air tanah berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak daerah. Dari waktu ke  waktu  pemanfaatan  air  tanah  terus  meningkat.  Selain  untuk  keperluan  rumah  tangga  masyarakat,  air  tanah  juga dimanfaatkan  oleh  perusahaan  untuk  keperluan  industri.  Tumbuh  pesatnya  industri-industri  dan  perusahaan  diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih untuk operasional usaha.
Untuk  pajak  restoran  juga  mengalami  penurunan  karena  kebijakan  pemerintah  yang  membatasi  aktivitas masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak melakukan perjalanan keluar dan menyebabkan masyarakat tidak membeli  makanan  di  restoran. yang menyebabkan pendapatan restoran mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada pembayaran pajak yang dilakukan pihak restoran. Penurunan terbesar terjadi pada Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Jambi sebelum Covid-19 dengan rincian sebesar Rp. 2.293.013.165,00 sedangkan selama Covid-19 sebesar Rp. 1.269.434.612,50. (data terlampir)
Di  samping  itu  beberapa  restoran  di  daaerah  juga  melakukan  penutupan  sementara  hingga  permanen  atas usahanya tersebut karena adanya pandemi Covid-19. Tentu saja dampak dari adanya penutupan beberapa restoran yang ada di daerah menyebabkan Pendapat Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan dari sektor penerimaan pajak restoran. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  (Aji  &  Pratiwi,  2022)  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  terhadap penerimaan pajak restoran sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Begitu juga penelitian yang dilakukan (Nurmitha & Aisyah, 2023) dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bawa pandemi Covid-19 telah memberikan pukulan telak bagi pendapatan pajak restoran.
Untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  terjadi kenaikan tajam sebesar 1091,52 % pada Kabupaten Batubara Provinsi Sumatra Utara dengan rincian pada masa sebelum pandemi Covid-19 sebesar Rp. 2.989.998.882,50    menjadi  35.626.442.674,00.  (data  terlampir)  Berdasarkan  data  dari  R-LPPD  Kota  Dumai  tahun 2021di  antara  faktor  yang  mempengaruhi  tercapainya  target  penerimaaan  pajak  pada  sektor  ini  adalah  karena peningkatan transaksi transaksi jual beli tanah di Tahun 2021 dan sertifikasi akta tanah dari wajib pajak. Begitu juga didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  (Arifiyanti  &  Didik  Ardiyanto,  2022)  menyatakan  bahwa  pajak  BPHTB mengalami  peningkatan  sebelum  dan  selama  pandemi Covid-19. Hal  yang  mendukung  sebagaimana  dialami  kota Padang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyatakan bahwa penerimaan BPHTB Kota Padang mengalami peningkatan sepanjang sejarah Bapenda (Rais, 2021). Begitu juga kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Pekanbaru yang memberikan memberikan keringanan yang diatur dalam Perwako yang diatur sejak tahun 2020 hingga 2021 yang berisi  antara  lain  mengenai  pengangsuran,  penundaan  pembayaran,  dan  penghapusan  sanksi  administrasi  kepada warganya sehingga membawa dampak positif sehingga terjadi peningkatan sebanyak 30 %.(Adri, 2021)
Selanjutnya, untuk pajak daerah yang tidak memiliki perbedaan signifikan terhadap penerimaan pajaknya pada periode sebelum dan selama pandemi Covid-19 adalah pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Berbanding terbalik dengan pajak-pajak sebelumnya, pajak-pajak ini sedikit kaitannya dengan tempat-tempat umum. Ada tidaknya pandemi Covid-19 sangat sedikit harapannya untuk mengalami perubahan yang signifikan.
Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta, Volume 5, No. 1, Juli 2023
Untuk pajak sarang burung walet Kabupaten Banyuasin Sumatra Selatan mencapai kenaikan sebanyak 365 % sebelum pandemi Covid-19 dengan perincian Rp. 38.805.000,00 menjadi Rp. 180.716.100,00 selama Covid-19. (data terlampir).  Berdasarkan  penelitian  dilakukan  (Arifiyanti  &  Didik  Ardiyanto,  2022)  menyatakan  bahwa  pajak  sarang burung walet mengalami peningkatan sebelum dan selama pandemi Covid-19. Begitu juga didasarkan penelitian yang dilakukan (Ismiyanti dkk.,  2022) menyatakan bahwa pajak sarang burung walet mengalami peningkatansebesar 228.23 % pada tahun 2021, dan usaha sarang burung walet tetap sukses selama pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian (Azis dkk., 2020) jenis pajak pajak sarang burung walet memberi kontribusi yang  kecil terhadap  total  pajak  daerah. Begitu  juga  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  (Arifiyanti  &  Didik  Ardiyanto,  2022)  menyatakan  bahwa  pajak sarang burung walet mengalami peningkatan sebelum dan selama pandemi Covid-19
Untuk  pajak  minieral  bukan  logam  dan  batuan  Kabupaten  Batu  Bara  Provinsi  Sumatra  Utara  mengalami peningkatan  penerimaan  pajak  sebesar  1563,49  %  dengan  rincian  sebelum Covid-19 sebesar  Rp.  289.086.959,00 menjadi  Rp.  4.808.947.031,65  selama  pandemi Covid-19. (data  terlampir).  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan (Ismiyanti dkk., 2022) peningkatan pajak mineral bukan logam disebabkan oleh  banyaknya pendayagunaan material tanah dan pasir pada aktivitas pembangunan di wilayah Kota Palembang, serta sosialisasi ke depot-depot pasir diberikan himbauan  untuk  tertib  membayar  pajak,  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  banyaknya  penggunaan  material  dan sosialisasi yang dilakukan menjadi penyebab pajak mineral bukan logam dan batuan tidak terlalu terdampak pandemi Covid-19.
Terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak penerimaan dari sektor pajak antara lain  dengan  memberlakukan  sistem self  assessment  system sehingga  wajib  pajak  mampu  melaksanakan  kewajiban perpajakannya  secara  baik  tanpa  ada  kelengahan,  kesengajaan,  maupun  ketidaktahuan  atas  kewajibanya  tersebut. Pemerintah juga menurut  (Payu & Marlinah 2021) dalam jurnalnya menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan pembaharuan  (reformasi  pajak  atau tax  reform ) menyangkut  kebijakan  perpajakan,  administrasi  perpajakan,  dan undang-undang perpajakan yang saling berjaitan satu sama lain dengan tujuan untuk mencapai target penerimaan pajak negara secara optimal.  Hal ini dilakukan untuk menegakkan tiga kemandirian negara dalam mendanai pembangunan nasional dengan mengerahkan seluruh potensi dan kompetensi dari dalam negeri, terutama dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas.

## KESIMPULAN
Studi menemukan bahwa, jenis pajak daerah dari yang memiliki nilai signifikan tertinggi akan dampaknya pandemi Covid-19 adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Restoran, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan urutan jenis pajak daerah yang tidak terlalu signifikan terdampak pandemi Covid-19 adalah Pajak Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Dari sampel dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa Kota Palembang merupakan daerah dengan penerimaan pajak daerah  tertinggi  sebelum  dan  selama  wabah Covid-19 ,  sedangkan  Kabupaten  Batu  Bara  merupakan  daerah  dengan peningkatan  penerimaan  pajak  daerah  tertinggi  pada  masa  pandemi Covid-19 .  Kabupaten  Bangka  menjadi  daerah penurunan penerimaan pajak derah terbesar selama merebaknya Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifiyanti,  Anisa,  and  M  Didik  Ardiyanto.  2022.  “Analisis  Penerimaan  Pajak  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Sebelum  Dan  Setelah  Adanya  Pandemi  Covid-19  Di  Kabupaten  Dan  Kota  Se-Jawa  Tengah.” Diponegoro Journal of Accounting 11(1): 1–13. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting.
Dahiu,  Yeklicen  et  al.  2022.  “Evaluasi  Penerimaan  Pajak  Parkir  Pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Manado Sebelum Dan Selama Masa Pandemi.” 6(1): 4–7.
Febriyanta,  I  Made  Murdwarsa.  2020.  “Sekilas  Pandang  Mengenai  Virus  Baru,  Covid-19.” djkn.kemenkeu . https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13040/Sekilas-Pandang-Mengenai-Virus-Baru-Covid-19.html (March 3, 2023).
Fitriani, Fitriani, Yusni Yusni, and Sulistyaningsih Sulistyaningsih. 2023. “Analisis Potensi Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.” : 53–62.
Ismiyanti, Ismiyanti, Evada Dewata, and Yevi Dwitayanti. 2022. “Respons Pajak Daerah: Impresi Covid-19?” Fair
Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta, Volume 5, No. 1, Juli 2023
Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan 5(4): 1730–37.
Nabila,  Nisa,  and  Lu’lu’ul  Jannah.  2022.  “Analisis  Kontribusi  Dan  Perbandingan  Pendapatan  Pajak  Daerah  Dan Retribusi Daerah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19.” Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi 1(2): 121–35. Nuraini,  Ratna.  2020.  “Kasus  Covid-19  Pertama,  Masyarakat  Jangan  Panik.” Indonesia.go.id . https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan- panik (April 4, 2023).
Nurmitha, and Aisyah. 2023. “Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD.” 4(1): 1–10.
Payu, Anita Achmad, and Andi Marlinah. 2021. “Efektifitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Surat Teguran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.” Jurnal Riset Perpajakan, jurnal.fe.umi.ac.id 2(1): 10–27.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2020. Peraturan  Pemerintah  (PP)  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) . Indonesia.
Rais,  Wan.  2021.  “Selama  Tahun  2020,  PBB  Terkumpul  Rp  62,524  Milyar.” Padang.go.id . https://www.padang.go.id/selama-tahun-2020-pbb-terkumpul-rp-62524-milyar (July 12, 2023).
Ridhwan, Masagus M, Jahen F Rezki, Asep Suryahadi, and Arief Ramayandi. 2021. “A the Impact of Covid-19 Lockdowns  on  Household  Income,  Consumption,  and  Expectation:  Evidence  From  High.”  :  1–29. https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Pages/The-Impact-of-COVID-19-Lockdowns-on-Household- Income,-Consumption,-and-Expectation-Evidence-from-High-Frequency-Data.aspx.
Widiyanto3,  Khoiril  Soleh  Nur,  Andri  Waskita  Aji,  and  Anita  Primastiwi.  2023.  “Dampak  Pandemi  Covid-19 Terhadap Pajak Daerah:” El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 4(4): 1147–54.