## PERDAGANGAN LIMBAH B3 DALAM KONTEKS PERDAGANGAN BEBAS DIHUBUNGKAN DENGAN ASPEK PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPENTINGAN INDONESIA
Oleh:
Siti Sumartini, SH., MH

## Kodrat Alam, SH., MH

## Fakultas Hukum Universitas Wiralodra
The  Transboundary  Movement  Of  Hazardous  Wastes  are  pollutant  that  can  be  sold between state in international regime. The trade and environment debate conceals the conflictive  relationship  between  two  legitimate  interests  of  the  international community; the international protection of the environment1 and the liberalization of international  trade. In  other  words,  States  must  work  together  in  order  to  further develop the law of sustainable development, especially that related environmental law enforcement. Indonesia as developing country must be protect of internasional trade

## A. Pendahuluan
Perdagangan  internasional  telah  mengalami  kemajuan  yang  sangat  pesat. Negara  sebagai  salah  satu  aktor  utama  dalam  perdagangan  internasional  telah berusaha  menyepakati  sebuah  mekanisme  atau  aturan  agar  kegiatan   perdagangan ini dapat lancar dan efektif berjalan. Kegiatan perdagangan ini dilakukan oleh setiap negara secara global, maka lahirlah sebuah gagasan untuk membentuk sebuah aturan dalam mengatur bidang perdagangan internasional yang berlaku secara global. Salah satu  aturan  yang  diterapkan  adalah  sistem   free  trade   atau  perdagangan  bebas. Pandangan  dari  Richard  Rosecrance  yang  dikutip  oleh  Hata  dalam  bukunya “Perdagangan  Internasional  Dalam  Sistem  GATT  dan  WTO”  mengemukakan bahwa  betapa  besar  kekuatan  yang  dapat  diwujudkan  suatu  bangsa  melalui kemampuan  dagangnya.  Kegiatan  perdagangan  mampu  menggantikan  ekspansi wilayah  dan  perang  militer  sebagai  kunci  pokok  menuju  kesejahteraan  dan pencapaian  kekuasaan  internasional.  Disimpulkannya  juga  bahwa  manfaat perdagangan  dan  kerjasama  internasional  dewasa  ini  jauh  melampaui  persaingan militer dan perluasan wilayah. 1
1 Hatta, Perdagangan  Internasional  Dalam  Sistem  GATT  dan  WTO,  Aspek-Aspek  Hukum  dan  Non Hukum , Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm.1
Perdagangan  bebas  yang   berbasis  liberalisme  ini  berpendapat  bahwa perdagangan  internasional  akan  bekerja  lebih  efektif  dan  menguntungkan  melalui pengurangan  hingga  penghilangan  hambatan-hambatan   berupa  tarif  dan  non  tarif. Pemikiran  ini  disetujui  oleh  negara-negara  pada  saat  itu  dan  dituangkan  dalam General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade (merupakan  sebuah  instrumen  hukum sekaligus sebuah lembaga semu dalam mengatur  perdagangan internasional dengan tujuan  menghilangkan  hambatan-hambatan  dalam   perdagangan  internasional, sehingga pada tahun akhirnya terbentuk sebuah organisasi nyata dalam perdagangan internasional yang dinamakan dengan World Trade Organization . 2
Kelompok  yang  pro-perdagangan  bebas  menghendaki  penghapusan  semua hambatan-hambatan  perdagangan  ( trade  barriers ).  Kelompok  ini  terutama mengkhawatirkan digunakannya dalih perlindungan lingkungan hidup oleh negara- negara  maju  pada  umumnya  untuk  tujuan  proteksi  atau  untuk  menghambat  ekspor dari  negara-negara  berkembang.  Kelompok  tersebut  juga  berpendapat  bahwa perlindungan lingkungan hidup akan meningkat di bawah rezim perdagangan bebas karena  perdagangan  bebas  akan  membantu  negara-negara  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi,  dan  selanjutnya  akan  memberikan  tambahan  sumber  daya untuk  berinvestasi  dalam  perlindungan  lingkungan  hidup.  Sebaliknya,  kelompok yang  pro-lingkungan  hidup  mengkhawatirkan  adanya  konflik  kepentingan  antara liberalisasi  perdagangan  dengan  perlindungan  lingkungan  hidup.  Kelompok  ini berpendapat  bahwa  penghapusan  semua  hambatan-hambatan  perdagangan  akan memperlemah  peraturan-peraturan  lingkungan  hidup.  Kelompok  ini  menentang perdagangan  bebas  karena  mereka  khawatir  pertumbuhan  ekonomi  akan meningkatkan  produksi  dan  konsumsi  yang  kemudian  membawa  konsekuensi peningkatan polusi serta tekanan terhadap sumber daya alam. 3
Banyak negara yang tidak menghendaki keberadaan limbah B3 ini, sehingga mendorong mereka untuk mengekspor atau memperdagangkan limbah untuk tujuan daur ulang dan/atau pembuangan limbah. Dalam kenyataannya, perdagangan limbah antar  negara  merupakan  suatu  industri  yang  bernilai  sangat  tinggi,  Contohnya ekspor dan impor limbah logam berharga di Amerika saja bernilai jutaan dolar per tahunnya.  Amerika  Serikat  dan  Canada  mengekspor  kurang  lebih  200.000  ton limbah.  Menurut  statistik  yang  dibuat  Pemerintah  Amerika  pada  tahun  1990,
2 Elli  Louka. International  Environmental Law  –  Fairness, Effectiveness and World  Order , New York , Cambridge University Press, 2006, hlm.383
3 Riyatno,  Perlindungan  lingkungan  hidup  dalam  perdagangan  internasional:  studi  mengenai  ekspor Indonesia  di  bidang  perikanan  dan  kehutanan  (Abstrak  Desertasi) http://lib.ui.ac.id diakses  pada  24 Maret 2015
Amerika  Serikat  mengekspor  139.000  ton  limbah  berbahaya,  sebanyak  96  %  tetap disimpan  di  Amerika  Utara.  Sedangkan  UNEP  memperkirakan  bahwa  saat  ini negara-negara  di  Eropa  saling  mengekspor  kurang  lebih  700.000  ton  limbah berbahaya dan mengekspor kurang lebih 120.000 ton limbah berbahaya ke negara- negara berkembang. 4
Beberapa  kasus  inetrnasional  yang  mewakili  rusaknya  lingkungan  akibat limbah berbahaya membuktikan kekhawatiran itu, misalnya kasus Koko pada 1988, ketika lima kapal mengangkut 8.000 barel limbah berbahaya dari Italia ke kota kecil Koko di Nigeria. Mereka menyewa lahan di Koko seharga US$ 100 per bulan untuk tempat  pembuangan  limbah.  Oleh  banyak  negara  berkembang,  praktek  ini  dikenal dengan  nama  "kolonialisasi  limbah  beracun".  Kemudian  kasus  besi  scrap  2012, ketika 113 konteiner dari Belanda dan Inggris mengangkut scrap bercampur limbah B3  yang  dalam  pemberitahuan  barang,  tertulis steel  scrap  for  melting .  Bea  cukai melakukan  inspeksi  dalam  kawasan  Terminal  Peti  Kemas  Koja  Jakarta  Utara  dan ternyata menemukan konteiner ini membawa B3. 5
Kasus-kasus  yang  muncul    terkait  perdagangan  limbah  dimana  Indonesia telah  menempatkan  posisinya  sebagai    negara  pengimpor  limbah  berbahaya sekaligus sebagai tempat pembuangan akhir dari limbah berbahaya tersebut. Sebagai negara  kepulauan,  Indonesia  adalah  surga  bagi  pembuangan  segala  jenis  limbah berbahaya  dan  beracun,  termasuk  bahan  kimia  dan  pestisida  berbahaya  tertentu. Tanpa  pengawasan  maksimal,  wilayah  lautan  Indonesia  rawan  menjadi  tempat buangan  limbah  kimia  dan  pestisida  berbahaya,  atau  bahan  berbahaya  lainnya. Ancaman  itu  riil  karena  Indonesia  sudah  pernah  mendapat  kiriman  limbah  bahan berbahaya  dan  beracun  (B3)  dari  luar  negeri.  Juni  tahun  lalu,  misalnya  Bea  Cukai dan Kementerian Ligkungan Hidup terpaksa harus merekspor kembali 113 kontainer logam  bekas  asal  Inggris  yang  tercemar  limbah  B3.  Jika  tetap  dibiarkan  di Indonesia, dampaknya sudah jelas: lingkungan tercemar, dan kesehatan terganggu. 6
Adapun kasus lainnya yang hingga kini belum tuntas adalah timbunan 3.800 ton ampas tembaga di samping Kantor Camat Sagulung,  Batam, yang diimpor dari Korea  Selatan  tahun  2009.  Dua  warga  negara  Korsel  dan  satu  warga  negara Indonesia menjadi tersangka. Hingga kini, pihak perusahaan bersikukuh limbah itu
4 Sean  D.  Murphy, “Prospective  Liability  Regimes  For  The  Transboundary  Movement  Of  Hazardous Wastes ” , 88 (I) Am.J.of Int’l. Law , Jan . 1994, (24-63), hlm. 30
5 ibid
6 http://www.hukumonline.com/berita/baca/ menjaga-lingkungan-dengan-konvensi-rotterdam , diakses pada 22 Maret 2015
adalah pasir besi, bahan pembersih karat kapal. Kasus tersebut ditangani Kejaksaan Agung dan  Kementerian  Lingkungan  Hidup (KLH). Pihak  KLH telah menjelaskan bahwa ampas tembaga itu terkontaminasi limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) yang  harus  dire-ekspor.  Material  tersebut  ternyata  bukan  pasir  besi,  dan menghasilkan  rembesannya  berwarna  biru  kehijauan.  Jelas  hal  ini  merupakan  jenis limbah  B3,  demikian  penjelasan  dari  Deputi  Pengelolaan  B3,  Limbah  B3,  dan Sampah KLH Masnellyarti Hilman. 7

## B. Pembahasan

## 1. Implementasi  regulasi  internasional  maupun  nasional  dalam  mengatur perdagangan Limbah B3 lintas batas.
Hak  atas  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  adalah  merupakan  hak  asasi manusia.  hal  ini  dijelaskan  oleh  beberapa  instrument  hukum  baikdalam  skala nasional  seperti  yang  termaktub  didalam  konsideran  Undang-Undang  No.32 Tahun  2009  maupun  dalam  perspektif  internasional  seperti  deklarasi  Stockholm 1972.  Deklarasi  Stockholm  adalah  sebagai  tonggak  awal  terbentuknya  suatu aturan  yang  mengakomodir  perlindungan  lingkungan  hidup,  selanjutnya  dari deklarasi  stockholm  ini,  pembentukan  kaidah-kaidan  hukum  internasional  yang berkaitan  dengan  lingkungan  lebih  giat  lagi  dilakukan  dalam  rangka meyempurnakan aturan-aturan sebelumnya dalam kerangka pergaulan internasional.  Beberapa  kesepakatan  internasional  yang  sangat  signifikan  dalam mengakomodir  perlindungan  lingkungan  hidup.  Persoalan  paling  mendesak  yang dihadapi  masyarakat  internasional  dewasa  ini  adalah  pembangunan  dan perlindungan  serta  perbaikan  lingkungan  hidup  manusia,  persoalan-persoalan  ini telah mendapat prioritas dalam kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badan internasional lainnya. 8
Demikian  juga  penghormatan  hak  asasi  atas  lingkungan  hidup  menjadi aspek  yang  sangat  penting  dan  mendasar,  bahwa  lingkungan  pun  mempunyai segala  keterbatasan,  sehingga  kontrol  perilaku  manusia  atas  lingkungan  menjadi mutlak adanya. Kontrol tersebut salah satunya melalui instrumen, mekanisme, dan kebijakan,  baik  di  tingkat  lokal,  nasional,  maupun  internasional,  untuk  mencapai
7 http://www.kemenperin.go.id/artikel/3185/Ribuan-Ton-Limbah-Berisiko diakses pada tanggal 20 Juli 2015
8 J. G Starke, Pengantar Hukum Internasional (terjemahan 10th edition), Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 529
keseimbangan yang disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan ( sutainable development ).  Pembangunan  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan,  atau yang  lebih  dikenal  dalam  perspektif  akademis  adalah  prinsip sustainable (berkelanjutan) tersebut merupakan definisi dari Brutland Report tahun 1987 yang menyatakan  “ sustainable  development  is  development  that  meets  the  needs  of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” 9 yang  dapat  diartikan  kurang  lebih  sebagai  berikut: “Pembangunan berkelanjutan  adalah  pembangunan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masa  sekarang tanpa  mengurangi  kemampuan  generasi  mendatang  dalam  memenuhi kebutuhannya.” 10
Kerusakan  lingkungan  akan  berdampak  pada  berubahnya  tatanan lingkungan,  karena  kegiatan  manusia  atau  proses  alam  sehingga  berakibat  pada berkurangnya fungsi lingkungan yang sebenarnya. Mesti disadari bahwa, keadaan lingkungan  yang  tertata  baik  akan  merubah  tatanan  kehidupan  masyarakat  itu sendiri,  baik  untuk  masa  kini  maupun  masa  yang  akan  datang.  Lingkungan  yang tertata  secara  baik  merupakan  hal  yang  penting,  sehingga  hak-hak  masyarakat untuk  memperoleh  kehidupannya  dari  kondisi  lingkungan,  akan    terjamin  dan bebas  dari  kerusakan  dan  pencemaran,  sehingga  dapat  memenuhi  kelangsungan hidup  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Perhatian  terhadap  masalah  lingkungan  hidup tidak  hanya  sebatas  masalah  lokal  atau  nasional  tetapi  juga  merupakan  masalah internasional.
Dalam perkembangannya, lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan dunia  untuk  memberikan  perhatian  lebih  besar  kepada  lingkungan  hidup mengingat  kenyataan  bahwa lingkungan  hidup  telah  menjadi  masalah  yang  perlu ditanggulangi  bersama  demi  kelangsungan  hidup  di  bumi  ini.  Perhatian  terhadap masalah  lingkungan  hidup  ini  dimulai  di  kalangan  Dewan  Ekonomi  dan  Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1” tahun 1960-1970. 11
Hal  yang  perlu  dicermati  dalam  rangka  implementasi  perdagangan  global adalah dimana maksud dan tujuan di bentuknya WTO (World Trade Oragnization) menjelaskan  bahwasannya  hubungan-hubungan  perdagangan  dan  kegiatan-
9 Daud  Silalahi, Perkembangan  Hukum  Lingkungan  Internasional ,  ( paper )  disampaikan  pada  Seminar Nasional Perkembangan Materi Pengajaran Hukum Lingkungan, FH Unpad,13 Oktober 2014, hlm.8
10 http://www.pelangi.or.id/article-13-.html Konferensi  Tingkat  Tinggi  Dunia  untuk  Pembangunan Berkelanjutan, diakses pada tanggl 14 Januari 2016.
11 Koesnadi Hardjasoemantri, Penegakan Hukum Lingkungan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1983 hlm. 6
kegiatan  ekonomi  negara  anggota  harus  dilaksanakan  dengan  maksud  untuk meningkatkan  standar  hidup,  menjamin  lapangan  kerja  sepenuhnya,  peningkatan penghasilan  nyata,  memperluas  produksi  dan  perdagangan  barang  dan  jasa, dengan  penggunaan  optimal  sumber-sumber  daya  dunia  sesuai  sesuai  dengan pembangunan  berkelanjutan ,  juga mengusahakan  perlindungan  lingkungan hidup ,dan seterusnya. 12
Kemajuan  dunia  perdagangan  dan  teknologi  yang  terjadi  tidak  selalu memberikan  dampak  yang  positif  atau  menguntungkan.  Salah  satu  bidang  yang terpengaruh  oleh  kemajuan  ini  adalah  bidang  lingkungan.  Lingkungan  seringkali dikorbankan  jika  harus   berhadapan  melawan  keuntungan  dari  sebuah perdagangan.  Hal  senada  dikemukakan  oleh  Francesco  Sindico  pengamat  hukum lingkungan international, yang menyatakan :
“ International  trade  may  affect the  environment  in  two  ways.  On  the  one hand,  specific  substances  may  be  very  dangerous  for  the  environment (such as hazardous wastes, chemicals, pesticides,etc…), and international trade  of  such  products  must  be  strictly  regulated.  On  the  other  hand,  the environment can also be damaged if international trade of specific natural resources (such as particular animal species, biodiversity elements, etc...) is not regulated.” 13
Masalah lingkungan  dan  perdagangan  ini  juga  dapat  dilihat  dari  beberapa sudut, yaitu ketika perdagangan internasional mempengaruhi keadaan lingkungan domestik  dari  sebuah  negara,  ketika  perdagangan  internasional  mempengaruhi masalah  ekologi  lintas  batas  negara,  dan  hubungan   perdagangan  internasional dengan  kepentingan  bersama  seperti  lapisan  ozon,    dan  masalah  atau  timbulnya masalah antara bidang perdagangan dan lingkungan membuat negara-negara dunia untuk  menyepakati  sebuah  aturan  dalam  menyelesaikan  masalah  ini.  Berbagai upaya  yang  bersifat  ramah  lingkungan  atau  hemat  energi  diterapkan  di  berbagai sektor, khususnya pada sektor perdagangan dan perindustrian.
Negara-negara  tersebut  tidak  hanya  berhenti  dalam  tahap  praktik-praktik namun  mereka  juga  menetapkan  hal  ini  sebagai  sebuah  masalah  yang  harus ditanggapi  secara  serius,  sehingga  harus  ada  sebuah  perangkat  hukum  yang mengatur  mengenai  hal  ini.  Dalam   perkembangannya,  terdapat  banyak kesepakatan-kesepakatan  dalam  bentuk  perjanjian  mengenai  pengaturan  hukum
12 Mukadimah dari Agreement Establishing The World Trade Oragnizaztion (WTO) 1994.
13 Francesco Sindico, Unravelling the Trade and Environment Debate through Sustainable Development Law Principle s, article, Inaugural Conference Agora Paper, Jan 2005, hlm.1
lingkungan  internasional.  Seperti  esepakatan  yang  diadakan  di  Rio  de  Jaeniro 1992, (KTT Bumi) pada pertemuan ini juga disepakati untuk melaksanakan suatu pola  pembangunan  baru  yang  diterapkan  secara  global  yang  dikenal  dengan Environmentally  Sound  and  Sustainable  Development (ESSD)  dalam  bahasa Indonesia  dikenal  dengan  Pembangunan  Berkelanjutan  dan  Berwawasan Lingkungan  (PBBL).  Pembangunan  Berkelanjutan  dan  Berwawasan  Lingkungan dapat  didefenisikan  lebih  komprehensip  sebagai  manifestasi  dari  pembangunan nasional yang dapat dijabarkan Pembangunan Nasional itu sendiri diselenggarakan berdasarkan  demokrasi  dengan  prinsip-prinsip  kebersamaan,  berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  serta  kemandirian  dengan  menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. 14
Konvensi  Basel  lahir  dikarenakan  adanya  kekhawatiran  semakin meningkatnya  perdagangan  limbah  berbahaya  ke  negara  berkembang.  Semakin mahalnya  biaya  pengelolaan  limbah  B3  dan  senyawa  turunannya  (derivatnya) yang  dihasilkan  oleh  negara-negara  industri  maju, maka  pengusaha  industri  akan berusaha  mencari  alternatif   pemusnahan  atas  limbah  B3  yang  berbiaya  murah. Sasarannya  adalah  membuang  limbah  B3  ke  negara-negara  miskin  dengan  dalih “perdagangan atau bisnis” yang dapat menjadi sumber nafkah bagi negara-negara miskin.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  tujuan  bagi  pembuangan  limbah B3  tersebut,  karena  longgarnya  pengamanan  perbatasan  darat  dan  laut.  Bila diibaratkan,  Indonesia  bagaikan  tong  sampah  bagi  industri  negara  maju  untuk membuang limbah B3 maupun sampah rumah tangga. 15
Dalam  penegakan  hukum  lingkungan  internasional  yang  terkait  dengan perdagangan limbah B3, Konvesi Basel merupakan sebuah konvensi atas prakarsa PBB,  yang  diselenggarakan  di  Basel,  Switzerland  pada  akhir  tahun  1980,  adalah suatu  rancangan  regulasi  mengenai  pengetatan  atas  pembuangan  limbah  beracun berikut  turunannya  terhadap  dampak  lingkungan  hidup.  Konvensi  ini  terbuka untuk  ditandatangani  sejak  22  Maret  1989  dan  dinyatakan  berlaku  sejak  5  Mei 1992.  kemudian  dibentuk The  Conference  of  the  Parties disingkat  COP  sebagai badan  pelaksananya  terdiri Competent  Authorities dan  sekretariat  tetap berkedudukan di Jenewa, Switzerland. Pada saat ini negara yang telah meratifikasi Konvensi  Basel  berjumlah  178  negara.  konvensi  ini  dilakukan  karena  hubungan semakin  mahalnya  biaya  pemusnahan  atas  pembuangan  turunan  beracun  yang
14 Pasal  1  angka  (2)  Undang-Undang  No.25  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional
15 http://tasbara-bnpp.com/index.php/kolumnist/item/529-green-tasbara-pergerakan-limbah-b3-lintas- batas-negara , diakses pada tanggal 15 Juni 2015
dihasilkan  oleh  industri  negara-negara  maju  berdampak  pada  pencarian yang berbiaya  murah dijadikan  sumber  nafkah  pada  negara-negara  miskin  dan berkembang  melalui perdagangan  beracun atas  pembuangan  limbah  beracun berikut turunannya tersebut pada wilayah-wilayah negara miskin dan berkembang. Dengan  Konvensi  Basel, perdagangan  ilegal  limbah  B3  dimasukkan  sebagai tindak  pidana,  namun  Konvensi  Basel  tidak  memuat  sanksi  bagi  pelakunya .  Isu krusial  lain  adalah  belum  disahkannya  Amandemen  yang  memuat  larangan  total perdagangan  semua  jenis  limbah  B3  lintas  batas  negara,  termasuk  limbah elektronik. Meskipun 178 negara pihak Konvensi Basel menyetujui pemberlakuan amandemen,  namun  sebagian  besar  negara  maju  menentang  pengesahan  aturan ini.
Selanjutnya perlindungan lingkungan hidup dalam persepktif internasional juga telah diakomodir dengan adanya Rotterdam Convention , merupakan legally ‐ binding  obligations untuk  implementasi  prosedur  the Prior  Informed  Consent (PIC)  terutama  perdagangan  bahan  berbahaya  beracun.  Substansi  kimiawi berbahaya  termasuk  limbah  B3  yang  dikirimkan  oleh  negara  maju  ke  negara berkembang  wajib  menyampaikan  pemberitahuan tentang  keberadaan  B3  beserta resiko  dan  dampaknya  bagi  kesehatan  dan  lingkungan.  Apabila  negara berkembang (penerima) menolak, maka negara maju tidak dapat mengirimkannya.

## 2. Apakah  Regulasi  Indonesia  Sudah  Cukup  Mengakomodir  Dalam  Rangka

## Meminimalisasi Dampak Perdagangan Limbah B3 Lintas Batas?
Sebagai  suatu  bangsa,  kehidupan  masyarakat  dikendalikan  oleh  suatu hukum dasar yang dikenal dengan undang-undang dasar atau konstitusi . Undang- Undang  Dasar  1945  sebagai  konstitusi  menegaskan  bahwa  Indonesia  adalah Negara  yang  berdasar  atas  hukum  ( rechtstaat ).  Penegasan  ini  berarti  bahwa sebagai  suatu  Negara,  Indonesia  telah  memilih  Negara  hukum  ( welfarestaat ) sebagai  bentuk  negara.  Hal  ini  memiliki  konsekuensi  bahwa  setiap  tindakan  dan akibatnya,  harus  didasarkan  atas  hukum.  Dalam  suatu  Negara  yang  berbentuk demikian, maka hukum merupakan sarana utama yang oleh bangsa itu disepakati sebagai sarana untuk mengatur kehidupan. 16 Dikatakan lebih lanjut bahwa dengan
16 Lili Rasjidi, Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional (Dalam Butir- Butir  Pemikiran  Dalam  Hukum;  Memperingati  70  tahun  Prof.Dr.  Arief  Sidharta,  SH),  Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 129.
melihat hukum secara fungsional pada akhirnya hukum dimengerti atau dipahami sebagai kumpulan nilai-nilai kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 17
Beberapa pemikiran mengenai pentingnya konvensi-konvensi internasional tersebut  dalam  mengakomodir  lingkungann  hidup  terhadap  dampak  perdagangan limbah B3  bagi Indonesia diantaranya dalalah : 18
 Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  di  jalur  pelayaran  dunia  sangat  rentan terhadap  datangnya  limbah  dan  sumber  pencemar  lainnya.  Selain  kesulitan atas  pengawasan  barang  illegal,  keberadaan  sekitar  17.000  pulau  akan mengundang banyak negara untuk membuang limbahnya ke Indonesia.
 Perlu  upaya  mengurangi  dampak  negatif  dari  perdagangan  dan  pergerakan bahan  kimia  yang  jika tidak  diatur,  memiliki resiko mengganggu  kesehatan dan  lingkungan  hidup.  Khusus  untuk  mencegah  Indonesia  dijadikan  tempat “dumping”  senyawa  kimia  yang  berbahaya  dan  beracun  yang  dilarang digunakan dari negara maju.
Pemahaman definisi B3 (bahan beracun dan berbahaya itu sendiri terdapat dalam  beberapa  regulasi  kita  seperti  dalam  Pasal  1  angka  21  Undang-Undang No.32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  Pengeloaan  Lingkungan  Hidup (selanjunya di sebut UUPLH) menjelaskannya bahwasannya Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat,energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak  langsung,  dapat  mencemarkan  dan/atau  merusak  lingkungan  hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain . Sedangkan limbah bahan berbahaya dan beracun itu  sendiri  menurut  penjelasan  dalam  pasal  1  angka  (22)  Undang-Undang  No.32 tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPLH) adalah  Limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun,  yang  selanjutnya  disebut  Limbah B3,  adalah  sisa  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  mengandung  B3.  dan selanjutnya  dalam  Pasal  58  undang-undang  tersebut  juga  telah  menjelaskan bahwasannya setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  menghasilkan,  mengangkut,  mengedarkan,  menyimpan, memanfaatkan,  membuang,  mengolah,  dan/atau  menimbun  B3  wajib  melakukan
17 Asep Warlan Yusup, Memuliakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Alam Demokrasi Yang Berkeadilan (Dalam  Butir-Butir  Pemikiran  Dalam  Hukum;  Memperingati  70  tahun  Prof.Dr.  Arief  Sidharta,  SH), Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm..222
18 http://www.menlh.go.id Indonesia  Berperan  dalam  Pertemuan  Internasional  Tentang    Pengaturan Pergerakan Limbah B3 dan B3 diakses pada tanggal 23 Desember 2015
pengelolaan  B3.  Namun  di  sisi  lain  Undang-undang  lingkungan  hidup  juga  telah menjelaskan didalam Pasal 69 huruf (d) yang menyatakan memasukkan limbah B3 ke  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan hal  yang dilarang .
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  berkembang  yang  merupakan  bagian dari  masyarakat  internasional  tentunya  akan  merasakan  dampak  dari  adanya perdagangan  bebas  dimana  Indonesia  sendiri  adalah  merupakan  anggota  dari institusional  internasional  WTO  tersebut.  Oleh  karenanya  sangat  dibutuhkan kebijakan  yang  tidak  saja  mengakomodir  aspek  perdagangan  akan  tetapi  juga kebijakan  yang  memiliki  keberpihakan  terhadap  perlindungan  lingkungan  hidup itu sendiri. Akan tetapi dalam hal ini yang harus menjadi pemikiran kita bersama bahwasannya di dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  didalam  undang-undang  tersebut  tidak terdapat  suatu ketentuan  baik  yang  bersifat  umum  maupun  secara  substansi mengenai  perjanjian  internasional  yang  berkaitan  dengan  penegakan  hukum lingkungan hidup Indonesia .
Demikian  juga  halnya  mengenai  perlindungan  lingkungan  hidup.  Negara dan Bangsa Indonesia akan sangat memerlukan instrumen perjanjian internasional dalam rangka untuk melindungi lingkungan hidupnya dalam pergaulan masyarakat internasional.  Persoalan  yang  cukup  mengkhawatirkan  adalah  tidak  adanya ketentuan  mengenai  perjanjian  internasional  dalam  regulasi  lingkungan  hidup Indonesia dimana undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindunggan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  tidak  mencantumkan  klausul  tentang  perjanjian internasional,  padahal  pada  sisi  lain  Undang-Undang  No.24  Tahun  2000  tentang Perjanjian  Internasional  dalam  Pasal  10  huruf  (d)  menjelaskan  bahwa  setiap perjanjian  internasional  dimana  substansi  atau  obyeknya  menyangkut  Hak  Asasi Manusia  dan  Lingkungan  Hidup  maka  pengesahannya  dalam  bentuk  undang- undang.
Berangkat  dari  hal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  perlindungan  terhadap lingkungan  hidup  yang  bersumber  dari  perjanjian  internasional  adalah  hal  yang sangat  penting  karena  banyak  aktivitas-aktivitas  antar  negara  yang  dapat mempengaruhi  standar  lingkungan  hidup  suatu  negara.  Dilain  pihak  masalah penegakan  hukum  lingkungan  hidup  tidak  akan  optimal  bisa  dilakukan  karena kurangnya  pengaturan  mengenai  perlindungan  lingkungan  hidup  yang  bersumber dari  perjanjian  internasional  atau  akibat  dari  kegiatan  ekonomi  dan  perdagangan antar negara.
Demikian  juga  dengan  Indonesia  sebagai  bagian  dari  komunitas internasional  sudah  seyogyanya  bisa  mengambil  langkah  yang  cermat  dan strategis  dalam  rangka  untuk  meminimalisasi  dampak  lingkungan  akibat  dari adanya  kegiatan  perdagangan  Limbah  B3  yang  bersifat  lintas  batas  tersebut,  dan langkah-langkah  tersebut  tentunya  sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  sudah digariskan  dalam  regulasi  yang  ada  yaitu  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai undang-undang teknisnya.

## C. Kesimpulan
1. Bahwa  perdagangan  bebas  yang  muncul  dari  adanya  fenomena  globalisasi adalah  persoalan  yang  tidak  semata-mata  merupakan  persoalan  aspek  atau bidang ekonomi saja, namun lebih jauh dari itu, dampak dari adanya tuntutan perdagangan  bebas  juga  memberikan  pengaruh  terhadap  upaya  penegakan hukum  lingkungan  internasional,  khususnya  dalam  mencermati  persoalan perdangan  limbah  B3  yang  bersifat  lintas  batas.  Beberapa  instrument  hukum baik nasional maaupun internasional yang telah dibentuk adalah dalam rangka untuk meminimalisasi dampak dari perdagangan limbah B3 yang bersifat lintas batas  tersebut  merupakan  tanggung  jawab  bersama  baik  negara  maupun masyarakat.
2. Indonesia  sebagai  negara  berkembang  dan  negara  yang  sedang  membangun tentunya sudah sewajarnya harus bersikap lebih berhati hati dalam melakukan kegiatan  hubungan  luar  negerinya.  Regulasi  Indonesia  dalam  mengakomodir penegakan  hukum  internasional  yang  bersumber  dari  kegiatan  antar  negara dirasa  kurang  dapat  menjawab  persoalan  yang  timbul  terhadap  terjadinya tindak  kejahatan  lingkungan  yang  bersumber  dari  aktivitas-aktivitas perdagangan  internasional  dalam  hal  ini  adalah  perdagangan  limbah  B3  yang bersifat lintas batas.

## DAFTAR PUSTAKA
Asep  Warlan  Yusup, Memuliakan  Hukum  Yang  Berkeadilan  Dalam  Alam  Demokrasi Yang  Berkeadilan (Dalam  Butir-Butir  Pemikiran  Dalam  Hukum; Memperingati  70  tahun  Prof.Dr.  Arief  Sidharta,  SH),  Bandung,  Refika Aditama, 2008;
Elli  Louka. International  Environmental  Law  –  Fairness,  Effectiveness  and  World
Order , New York , Cambridge University Press, 2006;
Francesco  Sindico, Unravelling  the  Trade  and  Environment  Debate  through Sustainable  Development  Law  Principle s, article,  Inaugural Conference Agora Paper, Jan 2005;
Hatta, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum , Bandung, Refika Aditama, 2006;
J. G Starke, Pengantar Hukum Internasional (terjemahan 10th edition), Jakarta, Sinar Grafika, 2008;
Koesnadi  Hardjasoemantri,  Penegakan  Hukum  Lingkungan,  Bandung,  Citra Aditya Bakti, 1983;
Lili Rasjidi, Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional (Dalam  Butir-Butir  Pemikiran  Dalam  Hukum;  Memperingati  70  tahun Prof.Dr. Arief Sidharta, SH), Bandung, Refika Aditama, 2008;

## Artikel-Artikel :
Daud  Silalahi, Perkembangan  Hukum  Lingkungan  Internasional ,  ( paper )  disampaikan pada  Seminar  Nasional  Perkembangan  Materi  Pengajaran  Hukum Lingkungan, FH Unpad,13 Oktober 2014;
Riyatno,  Perlindungan  lingkungan  hidup  dalam  perdagangan  internasional:  studi mengenai  ekspor  Indonesia  di  bidang  perikanan  dan  kehutanan (Abstrak Desertasi) http://lib.ui.ac.id ; http://www.pelangi.or.id/article-13-.html Konferensi  Tingkat  Tinggi  Dunia  untuk Pembangunan Berkelanjutan ; http://www.menlh.go.id Indonesia Berperan dalam Pertemuan Internasional Tentang
Pengaturan Pergerakan Limbah B3 dan B;
http://tasbara-bnpp.com/index.php/kolumnist/item/529-green-tasbara-pergerakan- limbah-b3-lintas-batas-negara ,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/menjaga-lingkungan-dengan-konvensi- rotterdam ;
Kompas, “Ditahan Lagi, Kapal Pengangkut Lumpur Singapura”, 19 Oktober 1999;
Undang-Undang dan Konvensi Internasional :
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009,  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 Undang-Undang  No.25  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional;