http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif   Hukum  Nasional Dan Internasional

## M. ALVIN AMIRULLAH
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: amirullahalvin02@gmail.com

## BAYUN DUTO SURYONO
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: bayunduta22@gmail.com

## WIWIK AFIFAH
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: wiwikafifah@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Dalam hal banyak konvensi telah mengakui tentang adanya perlindungan subjek hukum, dimana dalam konvensi ini ada kewajiban Negara dalam perlindungan saksi dan korban delik oleh karena itu  masih  banyak  bukti  dan  korban  yang  digugat  balik  karena  itu  apabila  dilihat  daripada berbagaim acam konvensi dan deklarasi tentang perlindungan warga negara yang dalam hal ini mencakup  “Declaration  of  basic  principle  of  justice  for  victim  of  crime  abuse  of  power”  yang menyatakan korban dalam dua kategori yaitu korban kejahatan dan korban kejahatan kekuasaan. Dari  1.555  korban  dari  delik  yang  datang  berkunjung  serta  meminta  perlindungan  kepada lembaga  terkait  LPSK,  ada  128  orang  yang  diduga  mendapatkan  suatu  kekerasan  criminal  dari seseorang maupun kelompok yang diduga terkait dengan delik lain diluar kasus sehingga lainnya sekitar  127  mendapat  sautu  tindakan  dimana  tindakan  ini  menyebabkan  sesorang  mendapat kerugian  berupa  luka-luka  berat  lainnya  mendapat  suatu  tekanan  yang  dapat  dikatakan  bahwa tekanan ini merusak sisi pemikiran dari subjek hokum ini, lalu untuk sisanya menurut pengakuan mereka  dan  kelompok  dari  suatu  perkumpulan  tersebut  menyatakan  jika  mereka  mendapatkan suatu  perbuatan  yang  dapat  merubah  suatu  nyawa  bisa  dirampas  dalam  artian  ancaman percobaan sebuah delik pembunuhan yang dapat dikatakan cukup sadis sehingga sebuah Negara yang dapat memiliki suatu aturan dimana aturan ini memiliki sebuah prinsip dasar yang asbtrak yang dapat  dikatakan adalah  sebuah  dasar  dari  suatu  Negara  dalam  artian  sebuah  aturan  yang mengatur  baik  secara  nasional  maupun  yang  berlaku  dalam  sebuah  kelompok  masyarakat (masyarakat adat).
Kata Kunci: Saksi, Korban, Institusi, Kebebasan.

## Pendahuluan
Perlindungan  terhadap  sebuah  masyarakat  atau  warga  negara  yang  memiliki  arti  sebagai subjek  hokum  diperlukan  oleh  sebuah  negara  hukum  dalam  menjalankan  Hak  Asasi  Manusia sehingga  dalam  hal  perlindungan  saksi  dan  korban  di  Indonesia  diperlukan  mekanisme  serta instrument-instrumen  hukum  yang    secara  rinci  dan  terstruktur  sehingga  diharapkan  dalam penegakannya memberikan sebuah hasil perlindungan yang dapat menjamin hak-hak dari subjek hukum.
Akan tetapi di Indonesia dalam mekanisme peraturan perundang-undangan masih belum dapat  diandalkan  dalam  menjamin  hak-hak  dari  subjek  hukum  tersebut  yang  memberikan keterangannya pada saat proses penyidikan hingga di pengadilan. Banyak sekali saksi dan korban yang  mendapatkan  perbuatan  yang  tidak  dibenarkan  menurut  hukum  terutama  dalam  hokum yang diberlakukan disebuah negara.
Sebagai  contohnya  dalam  praktik  masih  banyak  ditemukan  bahwa  kebebasan  saksi  dan korban dalam memberikan argumentasinya di hadapan pengadilan masih banyak intervensi, balik hingga      adanya  penganiayaan  seperti  kasus  dari  Prof  Bambang  Hero  yang  digugat  atas  dasar pemberian  argumentasi  dihadapan  pengadilan  yang  dinilai  oleh  pihak  tergugat  sangat memberatkan  dan  menimbulkan  kerugian  bagi  tergugat  dalam  proses  persidangan  dan  kasus penganiayaan  yang  korbannya  adalah  pakar  IT  dari  salah  satu  perguruan  tinggi  di  jawa  barat setelah  memberikan  argumentasinya  di  pengadilan  terkait  kasus  chat  seks  habib  rizieq,  serta masalah  yang  paling  riskan  dalam  perlindungan  ini  adalah  ketika  saksi  sekaligus  juga  menjadi korban  didalam  kasus  pelecehan  seksual  sehingga  menimbulkan  perlakuan  khusus  dalam penanganannya,  Dimana  seharusnya  sebuah  negara  dapat  memberikan  perlindungan  maksimal dalam menjamin  subjek  hukum  tersebut  berargumen tentang  keahliannya  maupun  memberikan keterangan terkait dirinya sebagai korban tindak pidana.
Oleh  karenanya  sebagai  penulis  yang  memperhatikan  akan  perlindungan  yang  maksimal terhadapa  masyarakat  mengangkat  judul  “Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Dalam  Perspektif Hukum  Nasional  dan  Internasional”  karena  ingin  memberikan  sebuah  pandangan  terhadap pembaca  bahwa  sebenarnya  di  Indonesia  maupun  internasional  telah  mengatur  sebuah perlindungan  terhadap  seseorang  dimana  seseorang  ini  memberikan  sebuah  penjelasan  dimuka pengadilan  yang  orang  ini  sebenarnya  dalam  keadaan  tersebut  dalam  keadaan  terancam  dan perangkat hukum wajib melindungi orang atau kelompok tersebut.

## Pembahasan

## Konsep HAM Dalam Melindungi Saksi Dan Korban
Hak asasi manusia ini bertitik beratkan kepada teori hukum kodrati tetapi konsep hak asasi manusia  ini  mendapatkan  tentangan  dari  kaum  utilitarian  yang  berangapan  hak  kodrati  itu hanyalah sebuah omong kosong , jeremy bentam sendiri sebagai tokoh yang terkemuka dari aliran ini  memunculkan  suatu  perinsip  yaitu  “manusia  akan  bertindak  untuk  mendapatkan  suatu kebahagiaan yang sebesar besarnya dan mengurangsi suatu penderitaan “sedangkan tolak ukuran suatu  baik  buruknya  menurut  pendaoat  dari  soerjono  soekanto  yakni  “apakah  perbuatan  itu mendapat  kebahagian atau tidak”
Ada beberapa generasi di dalam konsep hak asasi manusia diantaranya ialah:
Generasi pertama : di dalam generasi pertama ini mewakili  hak sipil dan politik yaitu hak sipil  danpolitik  ini  mewakili  dari  hak  asasi  manusia  yang  klasik,  munculnya  hak-hak  ini  untuk melepaskan diri dari tuntutan-tuntutan negara dan kekuatan sosial lainnya serta ingin melepaskan diri dari kekuasaan negara , munculnya pemikiran dari hak asasi manusia itu sendiri yang sejak lama  berkembang  dari  para  pemikiran  ilmuwan  eropa  saat  ini  menjadi  dokumen-dokumen hukum  internasional yang resmi.
Terjadi perkembangan generasi pertama hak asasi manusia yaitu puncak nya pada peristiwa penandatanganan  naskah  Universal  Declaration  of  Human  Rights  pada  tahun  1948 penandatanganan  dilakukan  setelah  terjadi  nya  atau  munculnya  pemikiran-pemikiran  hak  asasi manusia yang tertulis ataupun tercantum pada naskah-naskah yang bersejarah dibeberapa negara
seperti  Inggris  dengan  istilah  bill  of  right  atau  Magna  charta  dan  amerika  pun  declaration  of independent.  Generasi  pertama  ini  konsep  nya  ialah  menyinggung  soal  soal  prinsip  integritas manusia kebutuhan dasar manusia dan serta kebebasan hak sipil dan politik,
Generasi kedua : pada generasi kedua ini meski adanya polical right dan couvenant on civil . konsep  hak  asisi  manusia  ini  pada  generasi  keduai  mencakup  pada  hak  sosial  dan  kebudayaan serta menjamin pemenuhan kebutuhan untuk kemajuan ekonomi pada hak-hak generasi kedua ini pada  dasarnya  ini  menuntu  untuk  persamaan  sosial  seperti  halnya  hak  pendidikan,  hak  politik, setelah itu pada tahun 1966 yaitu terjadinya perkembangan yang ke dua yang di tandatangani nya couvenant on economic,social  serta culture right . serta pada tahun 1986 munculah konsep baru yaitu hak asasi  hak asasi manusia yang pengertiannya mengenai hak untuk pembangunan atau right  to  development.  Hak  atas  atau  untuk  pembangunan  ini  mencakup  persamaan  hak  atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa dari hak atas pembangunan ini antara lain  ialah  hak  pendidikan,  hak  kesehatan,  hak  untuk  menikmati  hasil-hasil  pembangunan, distribusi pendapatan dan kesempatan kerja  konsep ini lah yang disebut sebagai konsep hak asasi manusia.
Generasi ketiga : generasi ketiga ini pada dasarnya mempunyai inti yang sama , yaitu antara rakyat dan pemerintahan dalam suatu negara , hak asasi manusia yang sama,  generasi pertama sampai generasi ketiga  selalu melibatkan pemerintah sebagai  crime by gevorment atau disebut juga  kejahatan  politik,  Maka  dari  itu  yang  dijadikan  tujuan  sasaran  hak  asasi  manusia  ialah kekuasaan represif negara terhadap rakyat, tetapi seiring perkembangan zaman hak asasi manusia ini  bisa  berubah  -ubah  dan  sifatnya  lebih  kompleks.  Seperti  kutipan  Jimly  Asshidiqqie mengatakan bahwa hak asasi manusia genrasi pertama yaitu hak sipil dan politik.
Hak  untuk  tidak  dihukum  mati,  Hak  untuk  hidup,  Hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri, Hak  untuk  berkumpul  dan  berserikat, Hak  untuk  mendapatkan  persamaan  perlakuan di  depan hukum, Hak untuk memilih dan dipilih, Hak untuk tidak disiksa, Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, Hak untuk peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak, Hak untuk berekspresi  atau  menyampaikan  pendapat.  Sedangkan  pada  hak  generasi  yang  kedua  menurut pendapat  jimly  asshidiqqie  berkaitan  dengan  sosial  dan  budaya  di  antara  lain  ialah  sebagia berikut:Hak atas makanan, Hak atas perumahan, Hak atas kesehatan, Hak atas pendidikan, Hak untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  kebudayaan,  Hak  untuk  menikmati  kemajuan  ilmu pengetahuan,  Hak  untuk  bekerja,  Hak  untuk  mendapatkan  upah  yang  sama.  Hak  untuk  tidak dipaksa bekerja, Hak untuk cuti, Hak atas makanan.

## Pengaturan Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
UU  No.13  tahun  2006  ini  tentang  perlindungan  saksi  dan  korban  ini  ,  telah  didasari  oleh pemikiran  bahwa  salah  satu  alat  buktiyang  yang  sah  dalam  proses  peradilan  pidana  ialah keterangan saksi dan korban ,yang melihat ,mendengar atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
Berdasarkan  politik  hukun  negara  untuk  kepetingan  perlindungan  saksi  dan  korban  yang sangatlah penting keberadaan nya untuk dalam proses peradilan maka Dewan perwakilan rakyat indonesia  dan  presiden  republik  indonesia  menetapkan  undang-undang  13  tahun  2006  tentang perlindungan saksi dan korban sebagai iusconsitutum.
Berdasarkan ketentuan undang-undang no.13 tahun 2006 ini dalam BAB 1 ketentuan umum. Dalam pasal 1 dijelaskan:
a).saksi  ialah  orang  yang  memberikan  keterangan  dan  penjelasan  pada  penyelidikan  atau  pada saat  acara  pidana  nya  itu  di  sidang  pengadilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang  ia  dengar sendiri,  atau  dia  liat  sendiri  .  Menurut  KUHP  yang  dimaksud  dengan  saksi  adalah  orang  yang dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan  ,  penuntutan  ,  peradilan  tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
b)  Yang  dimaksud  dengan  Korban  ialah    seseorang  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
Pendapat  yang  dituturkan  oleh  Arif  gosita  “yang  dimaksud  korban  yaitu  mereka  yang menderita  jasmaniah  dan  rohaniah  sebagai  akibat  tindak  pidana  orang  lain  yang  mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”
Tetapi  dalam  arti  luas  menurut  teguh  perasetyo  mengambil  pendapat  stanciu,  yang dimaksud korban ialah orang yang menderita akibat ketidakadilan
Dalam viktimologi istilah korban tidak hanya sebatas individual  saja karena dalam arti luas itu korban ialah seorang yang  menderita kerugian tetapi pengertian korban ini dalam peraturan pemerintah  no  3  tahun  2002  ps  3  dan  ps  1  angka  lima  UUKR  adalah  orang  atau  perseorangan maupun  klompok  yang  mengalami  penderitaan  baik  secara  fisik  mental  maupun  emosional kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggan hak asasi manusia yang beart termasuk korban dan ahli warisnya Lembaga  perlindungan  saksi  dan  korban  ialah  ,  yang  selanjutnya  disingkat  LPSK  adalah lembaga  yang  bertugas  untuk  melindungi  saksi  atau  korban  dan  telah  diatur  dalam  undang- undang.
Perlindungan  ialah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan  korban  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  LPSK  atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Perlindungan saksi dan korban ini menurut UU , diberikan kepada saksi dan korban dalam semua  tahap  proses  peradilan  pidana  dalam  lingkungan  peradilan  ,untuk  melindungi  segala ancaman  baik  fisik  atau  pisikis.  Berdasarkan  aturan  ,  maka  perlindungan  tersebut  dilaksanakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dan selanjutnya pada tahap pemeriksaan di  sidang  pengadilan  peranan LPSK  dalam memberikan  perlindungan  kepada  saksi  dan korban dilakukan dalam smua tahap proses peradilan pidana.

## Perlindungan Saksi Dan Korban
Asas-asas perlindungan saksi dan korbani ini sudah  diatur dalam pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006, yang di dasarkan pada penghargaan terhadap  harkat dan martabat manusia serta rasa aman , keadilan,tidak untuk si diskriminatif, dan kepastian hukum asas ini bertitiberat pada harkat dan martabat manusia.
Selanjutnya  ialaha  Asas  penghargaan  atas  harkat  dan  martabat  manusia  asas  ini  memberi bantuan dan perlingungan terhadap saksi dan kobran yang telah memberi kesaksian yang harus di  hargai  setelah  memberi  kesaksian  dalam  asas  ini  saksi  dan  korban  harus  dilindungi  dan dihargai tanpa ada diskriminasi apapun serta hak hak nya tidak boleh di dikurangsi sedikitpun.
Asas  rasa  aman  untuk  memberi  rasa  aman  kepada  saksi  dan  korban  lebih  tepat  nya tujuannya  untuk  menciptakan  rasa  aman  bagi  saksi  dan  korban  untuk  menciptakan  suasana tentram  lahiria  dan  batiniah  untuk  korban  baik  secra  fisik  maupun  pisikis  ,  korban  dan  saksi berhak mendapat asas ini dikarenakan peran saksi sangat penting untuk peradilan.
Asas  keadilan  asas  yang  harus  menjaga  saksi  untuk  memberikan  keadilan  lebih  tepat  nya dengan  hak-haknya,  secara  proporsionalitas,  prosedural,  sesuai  dengan  kewajibannya memberikan kesaksian dalam setiap tahap peradilan
Asas  tidak  diskriminatif  ini  tujuannya  memberikan  bantuan  dan  melindungi  saksi  dan korban  agar  memperoleh  pengakuan  dan  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  tanpa  harus membeda bedakan ras maupun golongan-golongan
Asas  kepastian  hukum  asas  ini  memberi  pemenuhan  hak  dan  pemberian  perlindungan terhadao saksi dan korban. Yang di maksud asas hukum itu menurut pendapat bellefroid adalah norma  dasar  yang  dijabarkan  dari  hukum  positif  dan  yang  oleh  ilmu  hukum  tidak  dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.
Asas hukum adalah suatau dasar pikiran yang ada di balik itu atau yang melatarbelakangi pada  suatusistem  hukum  yang  terjelma  dalam  peraturan  perundang-undangan  atau  dalam putusan pengadilan , asas hukum mempunyai dua landasan, yakni berakhir pada kenyataan yang ada didalam masyrakat , dan asas hukum ini diambil atau dipilih dari nilai-nilai untuk menjadi pedoman hidup bermasyarakat ( faktor idiil).

## Bagaimana Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Undang-undang?
Dalam  hal  ini  perlindungan  yang  diberikan  oleh  negara  dalam  perkara  perlindungan memiliki  tujuan  dalam  penegakan  sebuah  aturan  yang  berlaku  secara  universal  dimana  negara melakukan  upaya  penegakan  HAM  dengan  cara  menerbitkan  sebuah  aturan  berkaitan  dengan sebuah  hak  yaitu  hak  asasi  manusia  yang  dibawa  oleh  subjek  hukum  ketika  berada  didalam kandungan, dimana negara Indonesia telah mencoba membuat hukum positif yang berada di UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu dalam hal ini Indonesia mengatur secara khusus dalam sebuah  Pasal  yaitu dalam  sebuah  Pasal 3  yang memiliki  sebuah  delict  inti  sebuah  perlindungan hukum  dan  bantuan  hukum  terhadap  seseorang  dalam  artian  bahwa  seseorang  ini  dapat dikatakan sebagai warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan sebuah kartu KTP.
Oleh karenanya dengan menggunakan instrument HAM ini diharapkan bahwa negara dapat menjamin hak-hak dari warga negaranya sehingga dapat menciptakan suatu cita-cita hukum yang diamanatkan  oleh  konstitusi.  Kemudian  didalam  sebuah  Pasal  yang  berkaitan  dengan  sebuah Pasal dalam Pasal 3 tersebut yaitu ada disebuah Pasal 9 yang menyatakan jika semua orang berhak mendapatkan  sebuah  ketentraman  serta  berkesejahteraan  dimana  dalam  hal  menjalani  sebuah bahtera kehidupan di dunia ini.
Dalam konteks HAM menjamin akan ketentraman dan kebahagiannya ini yang berupa hasil ratifikasi  dari  declaration  of  human  right  mengharapkan  bahwa  semua  subjek  hukum  wajib dijamin negara dalam hal kesejahteraannya. Selain itu dapat juga penulis melakukan keterkainnya juga  dengan  Pasal  25  yang  sebenarnya  apabila  ingin  dilihat  dari  maknanya  adalah  sebuah kebebasan  dalam  melakukan  sebuah  cara  berbicara  serta  dalam  berbicara  didepan  khalayak masyarakat  secara  menyeluruh  atau  dipersingkat  dengan  kata-kata  yang  mempunyai  makna umum.
Dalam hal mengemukakan pendapat dimuka umum sebenarnya bukan hanya diatur dalam UU ini saja akan tetapi banyak aturan yang mengatur dan turut menciptakan bahkan memuat hal ini oleh karenanya  jurnal ini kami memasukkan ketentuan tentang kebebasan berpendapat pada saksi  dan  korban  pada  praktinya  sering  dihambat  oleh  pihak  lain  dalam  memberikan kesaksiannya.
Untuk  Pasal  30  yang  menyatakan  kurang  lebihnya  bahwa  dalam  hal  ini  seseorang mempunyai sebuah hak dan memunculkan sebuah kewajiban bagi negara karena mengatur akan adanya perlakuan hak seseorang ini dalam hal sebuah proteksi memberikan sebuah perasaan yang aman serta melindungi dari sebuah ancaman ketakutan yang dialami oleh seseorang atau badan hukum  yang  bisa  dilebih  singkatkan  menjadi  subjek  hukum,  penulis  cantumkan  dikarenakan bahwa  dalam  beberapa  kasus  seorang  saksi  dan  korban  banyak  yang  mengalami  kekerasan sesudah mengemukakan argumentasi dimuka pengadilan maupun ketika bersaksi dalam proses penyidikan  contohnya  saja  dalam  perkara  penganiayaan  yang  diterima  oleh  pakar  IT  ketika memberikan  pendapatnya  dimuka  pengadilan  terkait  dengan  perkara  seoarang  habib  yang diduga terlibat chat seks.
Ketika  penulis  melakukan  pencarian  hukum  dalam  sebuah  konstitusi  banyak  Pasal  yang mengatur  tentang  perlindungan  subjek  hukum  dan  kesamaan  dihadapan  hukum  salah  satunya tercantum  dalam  Pasal  28G  Angka  (1)  UUD  NRI  1945  yang  pada  intinya  Pasal  ini  menyatakan sebuah  perlindungan  yang  massif  terhadap  suatu  keamanan  terhadap  subjek  hukum  dimana subjek hukum ini dilindungi berdasarkan serta menggunakan perangkat-perangkat yang dimiliki oleh  suatu  negara yang  memiliki  sebuah  kedaulatan yang  maksimum  dimana  negara  menjamin serta melindungi dari macam-macam ancaman nyata yang dimana ancaman ini dapat merenggut suatu nyawa daripada subjek hukum tersebut.
Selain  dalam  perspektif  Undang-undang  HAM  perkara  perlindungan  saksi  dan  korban memiliki  lex  specialis  yaitu  ada  didalam  UU  31  Tahun  2014  sehingga  didalam  aturan  tersebut banyak menyatakan tata cara sebuah perlindungan terhadap masyarakat luas dalam artian bahwa disini adalah warga negara khusus Indonesia dari ketentuan.(Michael, 2019)

## Ganti rugi
Merupakan  sebuah  upaya  dalam menyelesaikan  perkara  baik  dalam  upaya  preventif  serta maupun upaya represif dikarenakan dalam hal ini sebuah upaya ganti rugi merupakan itikad baik daripada  pelaku  untuk  melakukan  sebuah  penanggulangan kerugian yang diderita  oleh  korban sehingga dalam hal seorang ahli yang memiliki sebuah nama galeway merumuskan upaya ganti rugi  berupa apa  saja  sehingga  mudah dipahami  oleh  semua kalangan  pembaca tujuan  daripada upaya  ganti  rugi  adalah  meringankan  sebuah  penderitaan  yang  dialami  dan  oleh  korban  yang mengalami sebuah kerugian baik nyata ataupun tidak dapat dihitung maupun tidak dalam artian materiil  dan  immaterial  yang  kedua  adalah  dapat  meringankan  sebuah  hukumannya  sehingga apabila  seorang  ini  diproses  dalam  hal  ranah  pidana  seseorang  ini  mendapatkan  sebuah keringanan hukuman.(Mangesti, 2020)
Oleh  karenanya  seoarang  ahli  menyampaikan  sebuah  kalimat  yang  menyatakan  bahwa sebuah ganti rugi ini diharapkan memiliki sebuah prosedur yang sehingga dalam praktiknya tidak disalah  gunakan  oleh  berbagai  pihak  yang  memanfaatkan  serta  dalam  khusus  galeway memberikan syarat bahwa untuk mendapatkan ganti rugi diwajibkan bagi korban dimana korban ini memiliki sebuah kadar ekonomi atau penghasilan yang dapat dinggap masih dibawah sebuah gaji yang layak sehingga dalam hal ini diharapkan sebuah ganti rugi atau dalam bahasa hukum menyatakan  sebuah  ganti  kerugian  atas  sebuah  peristiwa  yang  menyebabkan  sebuah  kerugian yang dialami oleh perseorangan maupun sebuah badan hukum atau korporasi.

## Restitusi
Merupakan sebuah pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang merupakan  sebuah  kejahatan dari  pelaku  oleh  korban  dimana  contohnya  adalah  apabila korban
mengalami  sebuah  delik  dimana  deliknya  adalah  pencurian  disertai  kekerasan  maka  yang dilakukan  penggantian  atau  ditanggulangi  adalah  barang  apa  yang  berhasil  dicuri  serta mengganti  sebuah  biaya  pengobatan  korban  serta  memperbaiki  secara  psikologis  mental  yang dialami oleh korban dalam hal ini penulis merincikan agar mudah dipahami oleh semua kalangan pembaca.

## Kompensasi
Adalah  sebuah  bentuk  ganti  kerugian  berupa  santunan  dalam  hal  ini  pada  umumnya kompensasi dapat dikatakan sebagai pemberian uang kepada korban yang diberikan oleh pelaku atau diwakilkan oleh keluarga ataupun korporasi dalam hal ini mengenai hukum asuransi dalam bidang hukum perdata.
Sebenarnya  kompensasi  ini  dapat  dikatakan  adalah  sebuah  keinginan  dari  hati  nurani dengan  berprinsip  pada  rasa  kemanusiaan  yang  tinggi  yang  dimiliki  oleh  setiap  subjek  hukum dimana  keinginan  ini  adalah  sebuah  perjanjian  sosial yang  dimana ada  sebuah  rasa yang  secara moraliltas untuk melakukan sebuah pertanggung jawaban baik itu dalam konteks negara maupun secara perorangan atau korporasi.(Afifah & Hidayati, 2016)
Dalam  melakukan  sebuah  upaya  dalam  hal  menyangkut  korban  dalam  sebuah  ketentuan bersama  yang  dilakukan  oleh  beberapa  negara  yang  membuat  sebuah  Declaration  of  Basic Principal  of  Justice  for  Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power  mengingatkan  untuk memperthatikan 4 hal
Dengan cara memberikan sebuah akses keadilan dalam hal melakukan pemprosesan sebuah dugaan  tindak  pidana  dalam  arti  sebuah  delik  sehingga  diharapkan  dalam  hal  penanganan sebuah  kasus  dapat  diberikan  sebuah  keadilan  bahkan  sampe  pada  sebuah  tahap  putusan  yang memiliki  sebuah  keadilan  terhadap  seseorang  yang  dinamakan  korban,  kedua  mengingatkan bahwa  harus  ada  pemgantian  atas  perbuatan yang dilakukan  oleh  pelaku  terhadap korban  atau pihak keluarga daripada korban apabila  dalam  hal  ini  terjadi  suatu  tindak  pidana  pembunuhan yang korban  tidak dapat  secara  langsung  menerima  biaya ganti kerugian yang dibayarkan  oleh pelaku  dimana  didalam  suatu  negara  diperlukan  pembentukan  sebuah  hukum  positif  dalam rangka pemenuhan hukum pidana yang dibuat untuk memberikan sebuah jaminan perlindungan warga negara terhadap sebuah perilaku yang menimbulkan sebuah kerugian, yang ketiga apabila didalam  praktinya  bahwa  dibuktikan  dengan  sebuah  pernyataan  dan  kenyataan  pelaku  tidak dapat  melakukan  sebuah  tanggung  jawab  dalam  memberikan  sebuah  kompensasi  maka diharapkan bahwa negara dapat melakukan pemberian sebuah kompensasi yang disanggupi oleh negara misalkan berupa uang sejumlah yang negara mampu berikan dan tidak ditetapkan berapa nominal  pastinya,  dan  keempat  dalam  deklarasi  yang  disepakati  oleh  dan  secara  bersama-sama dalam  negara  yang  mengikuti  sebuah  kumupulan  atau  sebuah  organisasi  yang  dinamakan Perserikatan  bangsa  bangsa  menyatakan  akan  memberikan  sebuah  bantuan  dalam  arti  bantuan yang  disanggupi  oleh  pemerintah  yang  berdaulat  atau  sebuah  lembaga  swadaya  yang  telah terbiasa  melakukan  pembantuan  terhadap  korban-korban  kejahatan  tertentu  dalam  suatu negara.(Michael & Faruq, 2019)

## Bentuk-bentuk Perlindungan subjek hukum
Sebuah  perlindungan  yang  digagas  oleh  seorang  ahli  dalam  melakukan  sebuah perlindungan pada subjek hukum yang bernama yenti garnasih ini memberikan solusi terhadap metode  apa yang  harus dilakukan  dalam melakukan  sebuah  proses  perlindungan yang  optimal sehingga terjadi suatu proses yang diharapkan mampu memiliki kesesuaian yang baku terhadap

## HAM.
Menurut  ahli  ini  intinya  adalah  memberikan  gambaran  suatu  bentuk  perlindungan  yang dinamakan  Procedural  rights  model  yang  memiliki  arti  bahwa  korban  berhak  mendapatkan sebuah perlindungan serta langsung berperkara di pengdilan dan memberikan berupa kesaksian dimana bisa dikatakan bahwa korban bisa sekaligus juga menjadi saksi dalam sebuah delik atau tindak  pidana  yang  terjadi  akan  tetapi  dalam  bentuk  perlindungan  yang  seperti  ini  banyak memakan  sebuah  biaya  dikarenakan  untuk  membayar  segalanya  termasuk  biaya  advokat khususnya  dalam  perkara  perdata yang mencakup  segala  sesuatu yang  dapat  dikatakan  seperti biaya  pemberian  fee  kepada  ahli  yang  menjelaskan  untuk  meringankan  atau  membenarkan perkaranya yang harus dimenangkan.(Vivaldy, 2019)
Lalu  cara  yang  kedua  adalah  dengan  The  service  model  pada  ini  intinya  ahli  ini  hanya memberikan  pernyataan  bahwa  adanya  sebuah  pelayanan  yang  dapat  dikatakan  cukup  atau standar  yang  dilakukan  oleh  polisi  dan  pejabat  lainnya  dalam  hal  pelayanan  seperti  sebuah bantuan terhadap hukum serta mendapat ganti rugi hingga pada akhirnya pada sebuah restitusi yang diharapkan dapat membantu korban dan memulihkan korban, akan tetapi dalam negatifnya bahwa terkadang sulit untuk melihat apakah ini dapat diawasi dengan baik dan memiliki sebuah kesederhanaan atau efisiensi dalam melakukan sebuah pelayanan tersebut.
Dalam konvenan hak-hak sipil dan politik dalam beberpa pasal banyak menyatakan tentang sebuah  aturan  yang  sekiranya  dapat  membantu  sebuah  negara  dalam  hal  melakukan perlindungan  baik  secara  preventif  hingga  represif  sehingga  pada  praktiknya  dapat  tercipta sebuah  negara  yang  aman,  dalam  kovenan  ini  menyatakan  dalam  Pasal  14  (1  &2),  Sehingga apabila dilihat dari  14 Ayat 1 dan 2 ini bermakna pada ayat pertama menyatakan adanya suatu Asas  Equality  before  the  law  dimana  asas  adalah  asas  hukum  acara  sehingga  oleh  karenanya setiap saksi atau korban yang digugat ataupun dituntut balik oleh lawannya di pengadilan berhak mendapatkan  perlakuan  yang  sama    dan  diperkuat  bahwa  kedudukan  antara  saksi,  korban, penuntut umum, penggugat, panitera dan hakim memiliki kedudukan yang sama bahkan adanya Asas  Praduga  tak  bersalah  yang  ada  didalam  ayat  2  dalam  konvenan  ini  mempertegas  bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban bahkan terdakwa sekalipun dilindungi oleh hukum dan pada  sesuatu  hal  dianggap  bahwa  siapapun  harus  wajib  tidak  bersalah  sebelum  inkracht  van gewisde.
Dalam  konvenan  ini  dalam  Pasal  19  (1  &2)  menyatakan  pada  intinya  adalah  sebuah perlindungan  ketika  mereka  berbicara  dihadapan  umum  tanpa  adanya  suatu  tindakan  yang dilakukan  oleh  pihak  lain  dalam artian untuk  memberikan  pengaruh  terhadap  seseorang  untuk mengikuti pengaruh yang diberikan oleh pihak lain tersebut dan memiliki sebuah kebebasan yang mimiliki  sebuah  kebertanggung  jawaban  secara  moralitas  maupun  dalam  segi  pertanggung jawaban hukum yang akan berkorelasi dengan kepentingan subjek hukum lainnya.
Oleh  karenanya  jaminan  perlindungan  hukum  sebenarnya  memiliki  instrument  yang berlapis-lapis  terutama  dalam  menyampaikan  argumentasinya  dimuka  pengadilan.  Untuk penjelasan Pasal 19 angka (1 &2) terdapat didalam komentar umum dimana komentar umum ini menjelaskan  yang  pada  intinya  berupa  kebebasan  dalam  berpendapat  yang  dilindungi  oleh konstitusi yang diamanatkan juga oleh instrument yang universal sehingga dalam instrument ini memuat berbagai macam mulai dari menerima, mencari suatu berita informasi dalam hal apapun yang dibebaskan apalagi dengan adanya sebuah terobosan baru dalam era teknologi yang maju serta suatu revolusi yang dinamakan industry empat point nol. (Raissa et al., 2020)
Selain  didalam  konvensi  hak-hak  sipil  dan  politik  perlindungan  saksi  dan  korban  dalam artian  adalah  sebagai  subjek  hukum  didalam  konstitusi  negara  Indonesia  mengatur  tentang adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan menjamin adanya kebebasan berpendapat dimana  dalam  kebebasan  berpendapat  ini  tetap  diatur  juga  didalam  peraturang  perundang- undangan sehingga dalam praktiknya kebebasan berpendapat ini juga dilakukan pembatasan.
Serta berada didalam sebuah deklarasi yang menyatakan adanya hak asasi manusia berada diberbagai Pasal yaitu misalnya saja dalam Pasal 5 menyatakan ada larangan yang dilakukan oleh siapapun  termasuk  negara  untuk  tidak  melakukan  sebuah  penganiayaan  yang  dikategorikan sebagai ringan atau berat dan larangan untuk merendahkan kedudukan seseorang, Didalam Pasal 5  ini  menyatakan  secara  tegas  akan  perlindungan  terhadap  subjek  hukum  dimana  subjek  ini memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara dari berbagai macam penganiayaan dan  lebih  pentingnya  ketika  memberikan  kesaksian  dihadapan  pengadilan  oleh  karenanya perbuatan  perlindungan  ini  wajib  diterapkan  oleh  semua  negara  dalam  rangka  memberikan sebuah perlindungan bagi warga negaranya.
Dalam  Pasal  19    ini  menyatakan  tentang kebebasan berpendapat dari subjek hukum dimuka umum tanpa adanya sebuah pengaruh yang diberikan oleh siapapun tanpa adanya suatu batas otoritas dalam mengeluarkan pendapatnya itu, sehingga  HAM    turut  menjamin  akan  adanya  suatu  perlindungan kebebasan  berpendapat  yang bertanggung jawab karena dalam praktinya kebebasan berpendapat ini sering disalahgunakan.
Dalam  hal  suatu  perlindungan  subjek  hukum  dalam  hal  konteks  nasional  maupun internasional  sehingga  penulis  memunculkan  sebuah  sumber  yaitu  international  criminal  court atau icc, icc merupakan sebuah cikal bakal dari sebuah statute roma pada tahun 1998 yang dimana statute  ini memberikan  sebuah  penjelasan  bahwa apabila  korban mengikuti  sebuah  persidangan maka  maka  dapat  menentukan  apa  langkah  dan  prosedur  yang  bagaimana  untuk  melindungi korban  tersebut  sehingga  dimungkinkan  menggunakan  instrument  hukum  yang  cocok.  Untuk yang  ada  didalam  Pasal  1  maka  hakim  dapat  melakukan  sebuah  tindakan  yang  standar  atau seperlunya saja dalam melakukan sebuah tindakan yang dimana untuk melakukan perlindungan terhadap  aparat  atau  pejabat  instansi  terkait  yang  berada  didalam  sebuah  persidangan.(Afifah, 2018)
Didalam huruf 2 ini sebenarnya hanya menyatakan tentang metode pemeriksaan terhadap korban  yang  sebenarnya  memiliki  suatu  perkara  yang  memang  secara  khusus  harus  diperiksa secara tertutup karena adanya berbagai alas an keamanan bahan dalam huruf 2 ini diperbolehkan menggunakan  teknologi  dalam  melakukan  sebuah  metode  pemeriksaan  yaitu  menggunakan kamera sesuai dengan aturan dari hukum positif di suatu negara tertentu.
Dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  dalam  melindungin  subjek  hukum  dapat  dilakukan sebagai  berikut,  pertama  bahwa  mahkamah  hanya  menerapkan  berupa  tindakan  yang  standart dalam  melakukan  perlindungan,  kedua  memperbolehkan  sebuah  teknologi  dalam  proses pembuktian,  yang  ketiga  adanya  pemisahan  pemeriksaan  dan  adanya  pelayanan  dalam menangani  korban  dalam  hal  psikologis  dan  mental  korban  dan  terakhir  adalah  sebuah mekanisme  terobosan  yang  maju  dengan  cara  menggunakan  media  elektronik  dalam  proses pemberian bukti serta adanya penanhanan alat bukti dalam proses persidangan.
Dalam  hal  ini  statuta  dan  International  Criminal  Court  mengatur  bentuk-bentuk perlindungan    dalam  sesuatu  yang  secara  universal  sesuai  statuta  roma  1998  dimana  dalam beberapa  pasal  dalam  international  criminal  court  ini  menyatakan  bahwa  ada  kamar-kamar khusus  dalam  melakukan  pemeriksaan  saksi  dan  korban  dimana  mereka  dalam  stuta  tersebut
memperbolehkan adanya teknologi yang dapat digunakan dalam suatu pemeriksaan dalam suatu perkara  yang  dimana  saksi  dan  korban  mendapat  ancaman  dari  pihak  lain  sehingga  dalam  hal pemeriksaan  dapat  dilakukan  secara  khusus  sehingga  diharapkan  dapat  menciptakan  suatu keamanan serta menjamin bahwa  saksi dan korban mendapatkan perlindungan secara maksimal.
Dalam beberapa peraturan di Indonesia mengenai kebebasan berpendapat atau freedom of speech  ada  disebuah    yang  secara  khusus  mengaturnya  yaitu  berada  didalam  UU  No  9  Tahun 1998  tepatnya  berada  didalam  Pasal  1  angka  3  dimana  disana  yang  pada  intinya  menjelaskan sebuah pengertian akan adanya sebuah sebuah demonstrasi dimana demonstrasi merupakan salah satu upaya seseorang ataupun suatu kelompok masyarakat entah dalam masyarakat adat ataupun sebuah masyarakat dalam arti sebuah serikat pekerja dimana mereka melakukan suatu tindakan mengeluarkan  pemikiran  yang  selama  ini  menjadi  faktor  yang  menyebabkan  suatu  pikiran tersebut harus didengar secara umum entah itu dengan secara langsung berorasi  misalnya.(Hadi & Saragih, 2013)
Dalam  sebuah  negara  yang  memiliki  semua  perangkat  aturan  hukum  yang  dimana perangkat  ini  dapat  mengatur  semua  warga  negaranya  sehingga  warga  negara  wajib  patuh terhadap  negara  dalam  pengertian  bahwa  sebuah  negara  yang  memiliki  kedaulatan  terhadap apapun  itu  termasuk  wilayah,  warga  negara,  pemerintahan  yang  diakui  serta  adanya  sebuah pengakuan yang didapatkan oleh negara-negara lainnya yang dapat dikatakan harus ada banyak yang mengakuinya.
Oleh  karenanya  apabila  dilihat  lebih  dalam  bahwa  apabila  ingin  dikupas  lebih  mendalam akan  mendapatkan  sebuah  peraturan  baik  secara  nasional  maupun  sampai  ke  pada  tahap internasional  pada  perkara  perlindungan  ini  sehingga  dalam  suatu  konvensi  yang  melakukan sebuah  penentangan  terhadap  penyiksaan  yang  dilakukan  entah  itu  oleh  orang  perorangan maupun dari  badan hukum atau korporasi yang dinilai telah merendahkan harga diri dari sebuah identitas  maupun  ensitas  daripada  manusia  yang  lahir  dalam  keadaan  suci  akan  tetapi direndahkan  oleh  oknum  maka  konvensi  ini  lahir  dan  melakukan  sebuah  penentangan  yang dimana dalam Pasal 13 yang berisi bahwa dalam hal ini semua negara memiliki sebuah tanggung jawab dan serta memberikan sebuah penjaminan atas setiap perkara yang tersebut diatas dengan mengadili secara adil dan tidak memiliki sebuah upaya untuk memihak salah satunya.
Berhubungan  atau  memiliki  kaitan    dengan  instrument  hukum  lain  yang  memiliki  tugas yaitu adanya  tanggung  jawab  negara  dalam  bidang  memberikan  sebuah  perlindungan  terhadap warga  negaranya  dari  segala  tindakan  pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  oleh  sebuah  negara maupun sebuah korporasi atau kelompok masyarakat.

## Sebuah  upaya  dalam  suatu  proses  penegakan  hukum  dalam  rangka  terciptanya  sebuah keadilan  sosial  sesuai  amanat  pancasila  dalam  sautu  konteks  perlindungan  hukum  terhadap suatu kehidupan subjek hukum dalam berperkara
Dalam  suatu  praktik  dalam  melakukan  sebuah  perlindungan  yang  dalam  hal  ini  terkait dengan  nyawa  daripada  subjek  hukum  yang  secara  sah  negara  wajib  harus  melakukan  sebuah upaya dengan tata cara yang telah dipayungi oleh hukum dimana peraturan tersebut dapat dilihat di peraturan kapolri dimana dalam pengaturannya peraturan ini dimuat langsung dan serta di UU no  24  tahun  2003  dimana  dalam  hal  suatu  cara  atau  tata  caranya  diberikan  langsung  disana sehingga  aparat  kita  memiliki  sebuah  instrument  hukum  dalam  melakukan  sebuah  upaya penindakan  terhadap  apapun  yang  mengancam  subjek  hukum  tersebut.  Pelaksanaan  sasaran perlindungan  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Kapolri  No  5  Tahun  2005  sasaran  perlindungan  ini
meliputi  orang,  tempat,  kegiatan  dan  gangguan  yang  mungkin  akan  timbul,  sasaran  terhadap orang yaitu terkait pribadi saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim.
Gangguan  ini  juga  dapat  berupa  seperti  gangguan  terhadap  nyawa  dari  para  pejabat tersebut serta lebih parahnya kepada nyawa keluarga dan harta benda. Dimana ancaman seperti ini  sering  terjadi  sehingga  dalam  hal  ini  LPSK  dan  Pihak  Kepolisian  membuat  sebuah  cara bertindak dalam hal perlindungan ini cara-cara tersebut yaitu:
Melalui  sebuah  proses  yang  memiliki  tahap-tahap  yang  berurutan  dimana  tahap  tersebut akan dimulai dari mempersiapkan sebuah perencanaan dalam rangka perlindungan yang dituju lalu  melakukan  sebuah  pelaksanaan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya  dapat  dinamakan sebagai  proses  eksekusi  dalam  sebuah  perencanaan  yang  dapat  dikatakan  harus  matang  karena sebuah  proses  perlindungan  memiliki  resiko  tinggi  terhadap  nyawa  pajabat  yang  melakukan perlindungan  tersebut,  lalu  yang  terakhir  adalah  sesuai  dengan  yang  terakhir  terakhir  yaitu sebuah  tahap  pengakhiran  dimana  tahap  ini  adalah  melakukan  sebuah  upaya  untuk  melihat apakah yang dilakukan untuk melakukan sebuah perlindungan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau dalam arti sederhananya adalah proses evaluasi dalam pelaksaan perlindungan yang dijalankan tersebut sehingga instansi dapat melakukan perbaikan dari waktu kewaktu dalam rangka menjamin sebuah perlindungan yang maksimal.
Tata cara menyelesaikan sebuah sengketa diluar pengadilan yang diambil dari segi konteks UU tertentu  yaitu  UU  No  30  Tahun  1999  yang  memberikan  sebuah  solusi  dalam  menyelesaikan perkara atau sengketa diluar pengadilan.
Pengertian  dari  Alternatif  penyelesaian  sengketa  adalah  sebuah  cara  menyelesaikan sengketa  secara  non  ligitasi  yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak  dengan  tata  cara  yang  telah diatur dalam undang-undang ini.(Mardhatillah & Mahyani, 2019)
Didalam Pasal 6 pada peraturan ini menyatakan sebuah tata urutan berproses secara non ligitasi akan  tetapi  didalam  pasal  ini  tidak  diberikan  secara  terperinci  tentang  langkah-langkah  apabila terjadi sebuah jalan buntu ketika berproses tersebut .

## Negosiasi
Negosiasi  adalah  suatu  cara  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  cara  bertemu  dengan pihak  berbeda  pendapat  dengan  kita  dengan  cara  melakukan  upaya  win  win  solution    tanpa melibatkan  pihak  ketiga.  Pelaksanaan  negosiasi  bukan  saja  dimaksudkan  untuk  menyelesaikan sengketa akan tetapi negosiasi dapat juga berfungi menjalin hubungan antar para pihak tersebut. Menurut susilawetty negosiasi adalah perbuatan yang pernah dilakukan oleh setiap orang bahkan hampir setiap hari tanpa disadari oleh orang yang melakukan perbuatan itu. Contoh ibu-ibu yang sedang  belanja  sayuran  di  pasar  tradisional  yang  melakukan  negosiasi  perkara  harga  dagangan yang dijual oleh pedagang sayuran tersebut. Berdasarkan uraian diatas menurut penulis negosiasi adalah  suatu  cara  menyelesaikan  suatu  permasalahan  tanpa  adanya  pihak  lain  dan  memiliki output yang memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

## Konsultasi
Konsultasi  merupakan  suatu  cara  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  mencari  seorang ahli  untuk  dimintai  sebuah  penjelasan  atau  pendapat  ahli  tersebut  untuk  digunakan  dalam menyelesaikan perkaranya akan tetapi pendapat dari ahli tersebut tidak mengikat pada seoarang klient  yang  meminta  pendapatnya  tersebut  sehingga  penggunaan  dari  pendapat  dari  ahli  ini secara sederhana tidak mengikat bagi seorang klient yang melakukan sebuah proses konsultasi. Mediasi
Mediasi  merupakan  sebuah  cara  penyelesaian  dengan  menggunakan  perantara  dalam menyelesaiakannya  dalam  artian  bahwa  dalam  menyelesaikannya  bukan  seperti  mediasi  akan tetapi  menggunakan  pihak  ketiga  untuk  menyarankan  sebuah  solusi  terbaik  untuk menyelesaikannya yang diharapkan untuk bisa mendapatkan penyelesaian yang tidak merugikan pihak yang bersengketa.
Menurut  penulis  apabila  ingin  dilihat  kembali  diatas  bahwa  dalam  Pasal  6  cukup  berbelit dan sulit dipahami pembaca padahal salah satu tujuan dibuatnya sebuah aturan yang dipositifkan adalah  untuk  memberikan  petunjuk  kepada  masyarakat  dan  sebagai  pedoman  dalam menyelesaikan perkara. Penunjukan mediator didalam ayat (3) namun apabila seorang mediator tidak  dapat  menyelesaikan  sengketa  terebut  maka  mediator  dapat  melimpahkan  atau menghubungi lembaga arbitrase untuk menyelesaikannya. Dalam pelaksanaan mediasi dapat juga dilakukan secara formal dengan pengajuan gugatan ke pengadilan megeri dan adanya kewajiban pihak pengadilan negeri untuk mendamaikan para pihak yang sedang dalam proses penyelesaian sengketa,  dalam  hal  ini  para  pihak  terikat  hukum  acara  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.

## Konsiliasi
Konsiliasi  merupakan  suatu  cara  terakhir  dalam  lanjutan  proses  mediasi  dimana  pada intinya  bahwa  konsiliasi  merupakan  sebuah  perdamaian  dari  pihak-pihak  yang  sedang menyelesaikan  perkaranya  dalam  hal  ini  didampingi  oleh  seorang  konsiliator  yang  berfungsi sebagai  seorang  yang  akan  bertindak  sesuai  dengan  UU  untuk  menegakkan  cara  konsiliasi  ini termasuk  apabila  ada  pihak  yang  tidak  datang  dalam  proses  ini  konsiliator  dapat  melakukan sebuah  tindakan  sendiri  yang  tetap  berpedoman  pada  hukum  positif  di  suatu  negara.(Keadilan, 2019)

## Penutup Kesimpulan
Dalam sebuah perlindungan terhadap subjek hukum secara khusus saksi dan korban sesuai dengan judul yang dibuat  oleh  penulis maka  seyogyanya  sebuah  negara  wajib memiliki  hukum positif  yang  mengatur  warga  negaranya  baik    menggunakan  instrument  nasional  maupun internasional  serta  menggunakan  asas,  teori  serta  konsep  HAM  dalam  melakukan perlindungannya,  sehingga  apabila  diuraikan  instrument-instrument  tersebut  menyangkut Peraturang  Perundang-undangan  diawali  dengan  UUD  NRI  tahun  1945  sampai  paling  bawah sesuai dengan suatu tatanan hukum yang dimiliki oleh suatu negara yang bernama Indonesia atau dalam arti sederhananya adaah sebuah hierarki.
Dalam  uraian  diatas  maka  dapat  dikatakan  bahwa  instrument  untuk  melindugi  warga negara  dari  banyak  ancaman  serta  penghilangan  kebebasan  berpendapat  dimuka  umum  sudah dikatakan  cukup  karena  yang  disampaikan  diatas  mengenai  instrument  hukum  terkait  juga dengan  instrument  internasional  sebagai  rujukan  apabila  dalam  penyelesaiannya  berlarut  larut maka dapat diajukan ke Pengadilan HAM Internasional atau diselesaikan dengan menggunakan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## Saran
Penulis  sangat  berharap  kepada  Presiden  Republik  Indonesia,  untuk  merubah  Undang- undang  yang  berkaitan  tentang  sebuah  perlindungan  terhadap  saksi  dan  maupun  korban  yang dalam  hal  ini  masih  sangat  kurang  dalam  mendapatkan  perlindungan  oleh  karenanya  penulis berharap  adanya  sebuah  perlindungan  yang  preventif  terhadap  subjek  hukum  yang  dapat
dikatakan  terancam  nyawanya  sehingga  penulis  meminta  agar  kedepannya  bahwa  melakukan perlindungan  terhadap  mereka  saksi  maupun  korban  yang  rawan  tidak  perlu  lagi  harus memberikan permohonan kepada instansi terkait tapi seharusnya instansi tersebut yang meminta untuk  memberikan sebuah perlindungan agar tercipta sebuah harmonisasi hukum di Indonesia dengan cita-cita pemenuhan HAM secara universal.

## Daftar Pustaka
Afifah, W. (2018). eksistensi perlindungan hukum. 14. Afifah, W., & Hidayati, T. S. (2016). JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA.
Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2207
Hadi, S., & Saragih, T. M. (2013). ONTOLOGI DESENTRALISASI FISKAL DALAM NEGARA KESATUAN. Perspektif. https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.43 Keadilan, M. (2019). REDAKSI DAN DAFTAR ISI. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2160
Mangesti, Y. A. (2020). LAW OF RESEARCH DEVELOPMENT AND UTILIZATION OF FOOD RESOURCES IN THE FRAMEWORK OF STRENGTHENING FOOD SECURITY. Jurnal Hukum Magnum Opus. https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3420
Mardhatillah, A. B., & Mahyani, A. (2019). BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR
HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2167
Michael, T. (2019). HUMANITY IN THE ENFORCEMENT OF ANTI-CORRUPTION LAWS. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2597
Michael, T., & Faruq, U. (2019). Tanggung Gugat Apabila Terjadi Kecelakaan Sebab Polisi Tidur.
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 2(2). https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2894 Raissa, A., Kleden, K. L., & Michael, T. (2020). PEMBUATAN MESIN KONDOM OTOMATIS:
KAJIAN REFLEKTIF ILMU HUKUM TERHADAP ASPEK SEKSUALITAS MASYARAKAT. VYAVAHARA DUTA. https://doi.org/10.25078/vd.v15i1.1439
Vivaldy, F. (2019). HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2479