## TEROBOSAN KREATIF KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA BANTEN DALAM PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KEAMANAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN SELAT SUNDA
Creative Breakthrough Marine Police Banten in the Implementation of Maintenance Security Public and Law Enforcement in the Strait Sunda

## Danial
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, email: bontobangun@gmail.com

## abstract
Marine  Police  Regional  Police  Banten  Province  is  breakthrough  in  the development of creative, aware of the importance of knowledge of the social and  cultural  life  of  the  operational  environment.  However,  the  problem  is: First,  how  the  pattern  of  development  of  the  concept  of  Creative Breakthroughs Marine Police Banten ?; Second, how the implementation of the  concept  of  creative  breakthrough  Marine  Police  Banten?.  The  results showed  that  the First,  Pattern  Creative  Breakthrough  Development undertaken  in  the  framework  of  Banten  Water  Police  Pushing  Water existence in Banten Police are doing  synchronization and coordination with the Department of Maritime Province of Banten in terms of the measurement vessel, Formulation of Local Regulations related to service to the fishermen and  the  plan  of  Units  waters;  Secondly,  optimization  of  local  government support, Academics to Overcome situation, needs and implementing creative breakthroughs  Marine  Police  Banten  in  order  to  protect,  Protects,  Serving Society,  and  Law  Enforcement  The  Regional  Water  can  be  embodied through  preemptive  action,  preventive  and  educative  as  well  as  ongoing collaboration  with  the  form  as  a  container  maritime  forum  gathering agencies in charge of maritime waters and ports in Province of Banten.
Keywords: Creative  Breakthroughs,  Marine  Police,  Security,  Law Enforcement, Sunda Strait

## abstrak
Kepolisian  Perairan  Banten  dalam  upaya  pengembangan  terobosan kreatifnya,  sadar  akan  pentingnya  pengetahuan  terhadap  kehidupan  sosial dan  budaya  lingkungan  operasionalnya.  Namun,  masalahnya  adalah: Pertama,  bagaimana  Pola  Pengembangan  konsep  Terobosan  Kreatif Kepolisian Perairan (sebagaimana disingkat menjadi Polair)  Polda Banten?;
Kedua, bagaimana konsep pengimplementasian terobosan kreatif Kepolisian Perairan Polda Banten?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pola Pengembangan  Terobosan  Kreatif  yang  di  lakukan  Kepolisian  Perairan Banten dalam Rangka Mendorong Eksistensi Kepolisian Perairan di Banten adalah  melakukan  sinkronisasi  dan  koordinasi  dengan  Dinas  Maritim Provinsi Banten dalam hal pengukuran Kapal, Perumusan Peraturan Daerah terkait  dengan  pelayanan  terhadap  nelayan  dan  rencana  pembuatan  samsat perairan; Kedua, Optimalisasi dukungan Pemda, Akademisi Guna Mengatasi Situasi,  Kebutuhan  dan  pengimplementasian  terobosan  kreatif  Kepolisian Perairan  Banten  dalam  rangka  Melindungi,  Mengayomi,  Melayani Masyarakat,  Serta  Penegakkan  Hukum  di  Wilayah  Perairan  dapat  di wujudkan melalui tindakan Preemtif, Preventif dan Edukatif serta kerjasama yang  berkelanjutan  dengan  membentuk  forum  maritim  sebagai  wadah berkumpulnya  instansi-instansi  yang  membidangi  wilayah  perairan  maritim serta pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Banten.
Kata  Kunci: Terobosan  Kreatif,  Kepolisian  Perairan,  Keamanan, Penegakan Hukum, Selat Sunda

## A. Pendahuluan
Perairan  Banten  merupakan  salah  satu  daerah  perlintasan  pelayaran yang  sangat  strategis  di  Indonesia  yang  di  kenal  dengan  istilah  alur  laut kepulauan  Indonesia  satu  (ALKI  1)  yang  posisinya  berada  di  selat  sunda. Wilayah  Banten  terletak  di  antara  5º7'50"-7º1'11"  Lintang  Selatan  dan 105º1'11"-106º7'12"  Bujur  Timur,  berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  tahun  2000  luas  wilayah  Banten  adalah  9.160,70  km². Provinsi  Banten  terdiri  dari  4  kota,  4  kabupaten,  154  kecamatan,  262 kelurahan, dan 1.273 desa. Wilayah laut Banten merupakan salah satu jalur laut  potensial,  Selat  Sunda  merupakan  salah  satu  jalur  lalu  lintas  laut  yang strategis  karena  dapat  dilalui  kapal  besar  yang  menghubungkan  Australia dan  Selandia  Baru  dengan  kawasan  Asia  Tenggara  misalnya  Thailand, Malaysia, dan Singapura.
Wilayah  perairan  Banten  khususnya  dan  Indonesia  pada  umumnya memiliki potensi kekayaan minyak dan gas bumi yang terdapat di dasar laut dan tanah dibawahnya yang melimpah. Namun, perairan Banten juga rawan dijadikan  aksi  penyelundupan,  diantaranya  narkoba,  daging  babi  dan binatang  langka,  aksi  tindak  pidana  penyelundupan,  seperti illegal  fishing atau  penyelundupan  ikan, illegal  oil atau  penyelundupan  Bahan  Bakar Minyak  (BBM)  dan human  traficking atau  para  pencari  suaka  serta People smuggling. People smuggling dikategorikan sebuah kejahatan karena people smuggling merupakan  suatu  tindakan  melanggar  hak  asasi  manusia  dan bentuk  perbudakan  kontemporer.  Para  imigran  diperlakukan  dengan  tidak
baik.  Sangat  sering  kondisi  perjalanan  yang  tidak  manusiawi,  ditumpuk dalam  angkutan  (umumnya  perahu)  yang  penuh  dan  sesak,  dan  bahkan sering terjadi kecelakaan yang fatal. Setibanya di tempat tujuan, status ilegal mereka  menyebabkan  mereka  terpaksa  menjadi  budak  para  penyelundup yang  memaksa  bekerja  selama  bertahun-tahun  di  pasar  tenaga  kerja  ilegal. Para  imigran  secara  tidak  langsung  dieksploitasi  oleh  pihak  tertentu  demi keuntungan materil. 1
Kejahatan People  smuggling sering  melintasi  selat  sunda  menjadi lahan  bisnis  tersendiri  yang  sangat  menguntungkan.  Diperkirakan  setiap tahunnya  dapat  menghasilkan  keuntungan  sebesar  lima  hingga  sepuluh juta dolar.  Berdasarkan  perkiraan  tersebut,  setidaknya  satu  juta  imigran  harus membayar  rata-rata  sebesar  lima  hingga  sepuluh  ribu  dolar  secara  paksa ketika  melintasi  perbatasan  antar  negara.  Organisasi  Internasional  untuk Migrasi  (IOM)  mencatat  bahwa  penyelundupan  manusia,  yang  merupakan “sisi  gelap”  dari  globalisasi,  adalah  sebuah  bisnis  besar  yang  kian  tumbuh dan  berkembang.  Selain  itu, people  smuggling juga  menimbulkan  masalah tersendiri bagi negara tempat mereka meminta suaka. 2
Oleh  karena  itu,  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  serta penegakan  hukum  di  perairan  selat  sunda  menjadi  tugas  utama  Kepolisian Perairan  Polda  Banten.  Terkait  dengan  kewenangan  keamanan  Negara  oleh kepolisian  dalam  melindungi,  mengayomi,  melayani  masyarakat,  serta menegakkan  hukum  yang  diatur  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  nomor  2 tahun  2002  tentang  kepolisian.  Maka  dalam  rangka  peningkatan  kualitas pelayanan sesuai dengan Reformasi Birokrasi Polri, Dit Polair Polda Banten telah  melakukan  terobosan  kreatif  berupa  kegiatan  sinkronisasi  pelayanan terhadap  kapal  nelayan  di  wilayah  hukum  polda  Banten.  Hal  ini  dilakukan berdasarkan  analisa  dan evaluasi  penanganan berbagai  gangguan  keamanan laut  seperti  pelanggaran  kedaulatan,  pelanggaran  wilayah,  perompakan, illegal  fishing,  illegal  logging ,  penyelundupan,  kecelakaan  laut,  pencurian harta karun dan lain-lain 3 . Khusus Illegal Fishing di wilayah perairan Banten selama tahun 2010 sampai dengan 2014 yang sangat di pengaruhi oleh:
1. Di wilayah Banten terdapat Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI 1);
2. Budaya hukum masyarakat pesisir masih rendah;
3. Minimnya  pengetahuan  dan  pemahaman  birokrasi  Pemerintah  Daerah tentang  kewenangan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  terhadap  nelayan sebagai  akibat  dari  lemahnya  produk  hukum  daerah  yang  menyangkut perizinan usaha perikanan yang di keluarkan oleh dinas terkait.
1 http://www.polair.polri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1061&Itemi d=597 di akses tanggal 1 Oktober 2014
2 http://female.kompas.com, diakses pada tanggal 23 November 2009.
3 http://www.pelita.or.id/baca.php?id=97609 di akses tanggal 12 Juli 2014
Situasi  tersebut  di  atas  sangat  di  pengaruhi  rendahnya  tingkat pendidikan  masyarakat  pesisir,  kurangnya  sosialisasi  hukum,  ego  sektoral antar  instansi  terkait  serta  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki oleh  aparat  penegak  hukum  khususnya  di  lingkungan  Kepolisian  Perairan Polda Banten. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan pelayanan tersebut Dit  Polair  Polda  Banten  menyelenggarakan  terobosan  kreatif  pelayanan penegakan  hukum  dengan  program  penertiban  dokumen  kapal  nelayan  dan perizinan usaha perikanan di wilayah hukum Polda Banten dengan kegiatan sinkronisasi  dengan  instansi  pemerintah  yang  terkait  dalam  pelayanan terhadap  nelayan  sehingga  tidak  ditemukan  adanya  penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan pelayanan kepada nelayan sehingga ke depan kemitraan  antara  nelayan  dan  instasi  terkait  dapat  terjalin  yang  bersama- sama menjaga keamanan dan ketertibatan masyarakat nelayan dapat tercipta. Namun,  masalahnya  adalah  bagaimana  Pola  Pengembangan  konsep Terobosan  Kreatif  Polair  Polda  Banten?;  dan  bagaimana  konsep pengimplementasian terobosan kreatif Polair Polda Banten?

## B. Pembahasan
1. Pola Pengembangan konsep Terobosan Kreatif Polair Polda Banten
Polair Polda Banten dalam upaya pengembangan terobosan kreatifnya, sadar tentang pentingnya pengetahuan lebih luas mengenai kehidupan sosial dan budaya lingkungan operasionalnya. Oleh karena itu, Polair Polda Banten mengedepankan  dan  memiliki  sikap  keterbukaan  dalam  menjalankan operasional  dan  tugasnya  sebagai  abdi  masyarakat  dan  sebagai  pengayom masyarakat  serta  mengimplementasikan  konsep  Preemtif,  Preventif  dan edukatif dalam mencapai tujuannya. Secara pewilayahan daerah operasional Mako  Dit  Pol  Air  Polda  Banten  berkedudukan  di  sebelah  Utara  Merak dengan  letak  Geografis  106 0 00 ’ 00 ” LS  dan  05 0 95 ’ 00 ” BT  dan  memunyai wilayah  Hukum  mulai  dari  Tirtayasa  Kabupaten  Serang  sampai  dengan Malingping  Kabupaten  Lebak  termasuk  sungai-sungai  yang  dapat  dilayari sejauh  256,9 Mil, serta  Pos  Pol  Air jajaran  Dit  Pol Air  Polda  Banten dapat dipetakan  berdasarkan  kawasan.  Selain  itu,  Wilayah  Hukum  Direktorat Kepolisian  Perairan  Polda  Banten  merupakan  gerbang  jalur  lalu  lintas penyeberangan  antara  Jawa-Sumatera  dan  sebaliknya,  sehingga  memiliki kaitan  yang  sangat  erat  dengan  Daerah  Ibu  Kota  Jakarta  aspek  Tri  Gatra maupun  Panca  Gatra  dan  berbatasan  dengan  Propinsi  Lampung  serta  Alur laut  kepulauan  Indonesia  merupakan  lalu  lintas  kapal-kapal  menuju Australia  maupun  sebaliknya,  sehingga  rawan  terhadap  berbagai  gangguan kamtibmas.  Daerah-daerah  yang  di  kategorikan  rawan  yaitu: Kawasan
Karangantu,  Kawasan  Bojonegara,  Kawasan  Anyar,  Kawasan  Panimbang, Kawasan Binuangeun, Kawasan Pulau Tunda, dan Kawasan Sumur. 4
Jadi, Secara umum dan berdasarkan trend gangguan KAMTIBMAS di wilayah  hukum  Direktorat  Kepolisian  Perairan  Polda  Banten  pada  tahun 2014  bila  dibandingkan  dengan  tahun  2012  dan  2013  dari  segi  kuantitas mengalami  penurunan  jumlah  kejadian  dengan  adanya  upaya  peningkatan aktivitas  di  wilayah  hukum  Direktorat  Kepolisian  Perairan  Polda  Banten dalam  hal penindakan,  pemberdayaan  patroli  perairan,  Polmas  perairan  dan Sambang  Nusa  akan  lebih  efektif  di  dalam  menekan  tindak  pidana  untuk menciptakan  dan  memelihara  Keamanan  dan  Ketertiban  masyarakat perairan. 5
Oleh  karena  itu,  dalam  menjalankan  tugas  operasionalnya  secara struktural  diharapkan  dukungan  legalitas  dan  kerangka  politik  dalam mengawal  tugas  Polair.  Pentingnya  penguatan  pengawalan  lingkungan sistem  pemerintahan  dan  politik,  agar  Polair  dapat  bergerak  di  lapangan sesuai  dengan  fungsi  dan  kewenangannya.  Pentingnya  untuk  memahami sistem  pemerintah  dan  politik  suatu  era  untuk  memahami  dan  menjelaskan perilaku, kinerja, dan organisasi Polair itu sendiri. Dalam sistem politik yang mengenal  pemisahan  kekuasaan  antara  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif, maka  polisi  adalah  bagian  dari  eksekutif  yang  menjalankan  fungsinya berdasarkan strukturnya. 6
Untuk mencapai pemenuhan kebutuhan sistem maka diperlukan suatu tindakan  fungsionalisme  struktural  bahwa  fungsi  dijabarkan  dalam  empat sistem  yaitu pertama , adaptation (adaptasi):  sebuah  sistem  harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat dan sistem harus menyesuaikan diri  dengan  lingkungan  dan  menyesuaikan  lingkungan  itu  dengan kebutuhannya; Kedua,  goal  attainment (pencapaian  tujuan):  sebuah  sistem harus  mendefinisikan  dan  mencapai  tujuan  utamanya; Ketiga,  integration (integrasi):  sebuah  sistem  harus  mengatur  dan  mengelola  antarhubungan bagian-bagian  yang  menjadi  komponenya; Keempat,  latency (latensi  atau pemeliharaan pola) adalah sebuah sistem harus dilengkapi pemeliharaan dan memperbaiki,  baik  motivasi  individual  maupun  pola-pola  kultural  yang menciptakan dan menopang motivasi. 7
Dalam  rangka  peningkatan  kualitas  pelayanan  sesuai  dengan Reformasi  Birokrasi  Polri,  Dit  Polair  Polda  Banten  melakukan  terobosan
4 Data ini di peroleh dari Subdit Gakum Polair Polda Banten
5 M.  Khoidin  Sadjijono, Menatap  Wajah  Polisi  Kita ,  (Yogyakarta:  Laksbang  PRESSindo, 2005), hlm. 3.
6 Roy R Roberg, Police Management , Terjemahan oleh PTIK, (Jakarta: PTIK, 2013), hlm. 15.
7 Sirajuddin,  dkk, Komisi  Pengawas  Penegak  Hukum ,  (Malang:  Malang  Corruption  Watch dan Yappika, 2007), hlm. 20.
kreatif.  Adapun  terobosan  kreatif  yang  dilakukan  oleh  Polair  Polda  Banten adalah sebagai berikut:

## a. Sinkronisasi  Program  Kerja  dengan  Instansi  Maritim  terhadap Pelayanan Kapal Nelayan
Sinkronisasi  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dilakukan  sebagai bentuk penguatan lembaga dan dapat diposisikan sebagai lini terdepan dalam penegakan  hukum  di  wilayah  polda  Banten.  Untuk  mewujudkan  terobosan kreatif tersebut bukanlah hal yang mudah bagi jajaran Polair dan khususnya Subdit  Gakkum  Polair  Polda  Banten.  Terobosan  ini  dilakukan  sebenarnya diawali  dari  evaluasi  penanganan  kasus illeggal  fishing sejak  tahun  2010 hingga  tahun  2011.  Sistem  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Polair  Polda Banten sudah bagian dari pelaksanaan fungsi adaptasi sebagaimana yang di kemukakan oleh Parsons. Parsons mengatakan bahwa fungsi adaptasi adalah proses  penyesuaikan  diri  dengan  lingkungannya.  Polair  sebagai  subsistem kepribadian  harus  mampu  melaksanakan  fungsi  pencapaian  tujuan  dengan menetapkan  tujuan  sistem  dan  memobilisasi  sumber  daya  yang  ada  untuk mencapainya. 8
Melalui  sistem  kepribadian  itu,  Polair  harus  mampu  melakukan terobosan  sinkronisasi  karena  kondisi  di lapangan  masih  banyak  ditemukan masyarakat nelayan yang tidak taat dan patuh terhadap Undang-undang dan peraturan  tentang  batasan  perizinan  penggunaan  perahu  dan  alat  tangkap yang  digunakan.  Deteksi  awal  ini  disebabkan  pula  minimnya  pengetahuan dan  pemahaman  instansi  yang  terkait  dalam  membagi  kewenangan  dalam pelaksanaan pelayanan terhadap nelayan. Selain itu ketegasan dari birokrasi dalam  mengeluarkan  peraturan  hukum  mengakibatkan  izin  untuk  berlayar sangat  sulit  untuk  diperoleh.  Akibat  dari sulitnya  itu,  karena  terlalu  banyak lembaga  yang  terlibat  dalam  penanganan  kapal  nelayan,  sehingga  birokrasi terlalu  panjang.  Untuk  pelayanan  itu  sebenarnya  sudah  dapat  tersentralisasi di Polair saja, dan selanjutnya Polair melakukan koordinasi dengan instansi lainnya. Dengan pola pengembangan terobosan kreatif Polair Polda Banten, dapat teridentifikasi permasalahan-permasalahan nelayan.
Berdasarkan  analisa  dan  evaluasi  penanganan  kasus Ileggal  Fishing pada  Wilayah  Hukum  Direktorat  Kepolisian  Perairan  Polda  Banten  selama tahun  2010  sampai  dengan  2014  ditemukan  adanya  dokumen  kapal  dan perizinan  usaha  perikanan  yang  temukan  tidak  sesuai  dengan  kondisi  fisik kapal dengan yang ada di dokumen dan prosedur penerbitan dokumen yang tidak  didasarkan  pada  undang-undang  dan  peraturan  yang  berlaku  hal  ini dapat  menimbulkan  permasalahan  hukum  baik  pada  nelayan  maupun  dinas instansi  yang  menerbitkan  dokumen  kapal  nelayan,  Dari  data Jumlah  kapal
8 Taswin, Kumpulan hasil laporan Polair Polda Banten sejak tahun 2000 – 2014.
nelayan yang ada di hukum Polda Banten terdapat kurang lebih 5.000 kapal nelayan.
Pengumpulan  data  nelayan  di  seluruh  wilayah  hukum  yang  menjadi kewenangan  Wilayah  Hukum  Direktorat  Kepolisian  Perairan  Polda  Banten yang  meliputi  Pas  Kecil  Kapal,  SIUP,  SIPI  serta  Surat  keterangan Kecakapan  Nelayan.  Pengumpulan  data  itu,  dilakukan  untuk  memperoleh informasi  dan  pendapat  nelayan  dalam  pelayanan  birokrasi  terhadap terbitnya surat-surat kapal dan perizinan usaha perikanan. 9
Melakukan  pengukuran  ulang  terhadap  5  (lima)  buah  kapal  yang ditangani dengan pelangggaran berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar, di mana  hasil  pengukuran  ditemukan  Gross  Tonase  (GT)  kapal  tidak  sesuai dengan dokumen kapal yang dimiliki oleh pemilik kapal. Proses hukum yang dialami  oleh  nelayan  pada  Wilayah  Hukum  Direktorat  Kepolisian  Perairan Polda Banten antara lain sebagai berikut:
1) permasalahan  nelayan  terkait  proses  penerbitan  surat  kapal  seperti  Pas Kecil,  Pas  Tahunan  serta  sertifikat  Keselamatan  kapal  yang  dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen- dokumen tersebut;
2) permasalahan nelayan dalam pelayanan SIUP dan SIPI;
3) permasalahan nelayan dalam proses terbitnya Surat Persetujuan Berlayar (SPB)  dan  Surat  laik  Operasi  (SLO)  oleh  Syahbandar  dan  Pengawas Perikanan;
4) permasalahan nelayan dalam hal penerbitan Surat Keterangan Kecakapan (SKK); dan
5) permasalahan  dasar  hukum  instansi  birokrasi  dalam  hal  melakukan kewenangan pelayanan dan penerbitan surat kapal nelayan dan dokumen perizinan usaha nelayan.
Jadi,  permasalahan  yang  terjadi  di  Karangantu,  Pulau  Tunda,  Sumur dan yang lainnya membutuhkan pengembangan terobosan kreatif bagi semua pihak terutama dari Polair Polda Banten. Beberapa hal yang harus dilakukan Polair  Polda  Banten  dalam  pengembangan  terobosan  kreatif  sinkronisasi tersebut  adalah pertama Melakukan  konsolidasi  bersama  dengan  Dinas Perhubungan  Kabupaten/Kotamadya  yang  melakukan  penerbitan  pas  kecil kapal  nelayan  yang  ukuran  7  (tujuh  )  GT  ke  bawah; kedua melakukan konsolidasi  bersama  dengan  DKP  Provinsi,  Kabupaten/Kotamadya  yang melakukan penerbitan SIUP dan SIPI nelayan; ketiga melakukan konsolidasi bersama  dengan  Syahbandar  Perikanan  yang  melakukan  penerbitan  SPB Kapal Nelayan; keempat Melakukan konsolidasi bersama dengan Pengawas Perikanan  yang  melakukan  penerbitan  SLO  Kapal  Nelayan; kelima Melakukan  konsolidasi  bersama  dengan  Kantor  UPP  Ditjend  Hubla  yang
9 http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Air_dan_Udara, diakses 12 Juli 2014.
melakukan penerbitan Pas kecil kapal nelayan yang ukuran 7 (tujuh ) GT ke bawah.
Oleh karena itu itu, Polair Polda Banten harus terus turut andil dalam mengambil  bagian  tugasanya  dalam  menjaga  kerteriban  umum,  pelayanan masyarakat  dan  sekaligus  penegak  hukum  di  lingkungan  operasionalnya. Terebosan  kreatif  tersebut  merupakan  niatan  untuk  membuktikan  bahwa Polair mampu untuk mencarikan solusi atas berbagai kebingunan masyarakat nelayan dalam mengurus berbagai dokumen perlengkapan untuk tetap dapat beroperasi.  Selama  beberapa  tahun  yang  lalu  pengurusan  dokumen  terlalu panjang birokrasinya dan melibatkan banyak pihak. Kehadiran Polair Polda Banten  sebagai  penengah  berbagai  benang  kusut  terkait  penanganan persoalan  nelayan,  baik  dari  segi  kelengkapan  dokumen  hingga  pada kesulitan hidup keseharian nelayan telah dilakukan berbagai pendekatan.
Dalam upaya peningkatan pelayanan tersebut Dit Polair Polda Banten menyelenggarakan  terobosan  kreatif  pelayanan  dokmen  dengan  gratis. Penegakan  hukum  melalui program  penertiban  dokumen  kapal nelayan  dan perizinan  usaha  perikanan  di  wilayah  hukum  Dit  Polair  Polda  Banten, melakukan  sinkronisasi  dengan  instansi  pemerintah  yang  terkait.  Tujuan sinkronisasi adalah melakukan pelayanan terhadap nelayan sehingga tidak di temukan  adanya  penyalahgunaan  wewenang  dan  meningkatkan  pelayanan yang  cepat.  Kemitraan  Polair  selama  ini  baik  antara  nelayan  dan  instansi terkait dapat terjalin secara bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat  nelayan  dan  perairan  di  wilayah  operasional  Polair  Polda Banten. Hal ini di akui oleh H. Cottang dan Tola ( nelayan Karangantu) yang mengatakan bahwa pelayanan yang di lakukan oleh Pemda, syahbandar dan Polair Polda Banten sangat membantu mempercepat penyelesaian dokumen- dokumen  kapal.  Hal  senada  juga  dikemukakan  oleh  Rahmat  warga  pulau Tunda.
Untuk  menjaga  stabilitas  keamanan  masyarakat  pesisir,  pulau  dan nelayan,  Polair  Polda  Banten  beberapa  kali  menyelenggarakan  rapat koordinasi dan konsolidasi. Hal ini dimaksudkan agar terbentuk sinkronisasi upaya  terobosan  kreatif  pelayanan  penegakan  hukum.  Salah  satu  terobosan kreatif  Polair  adalah  program  penertiban  dokumen  kapal  nelayan  dan perizinan usaha perikanan di wilayah hukum Polda Banten, yang dilakukan oleh  Dit  Polair  Polda  Banten  dan  Dinas  instansi  terkait  dalam  bentuk kegiatan  pengukuran  ulang  kapal  nelayan.  Polair  Polda  Banten  berhasil melakukan pengukuran ulang sejumlah 1.042 kapal nelayan di bawah 7 GT di  5  wilayah  dengan  tidak  memungut  beban  biaya  kepada  nelayan. Kedepannya,  Polair  Polda  Banten  bersama  pemerintah  daerah  akan melakukan  pengukuran  secara  gratis  terhadap  kapal-kapal  nelayan  yang berukuran di atas 7 GT.
Dengan  langkah  terobosan  kreatif  yang  dilakukan  oleh  Dit  Polair Polda  Banten  sejalan  dengan  upaya  Reformasi  Birokrasi  Polri  dalam program  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik.  Polair  di  harapkan  dapat menciptakan  pelayanan  prima  yang  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat nelayan.  Oleh  karena  itu,  terobosan  yang  telah  dilakukan  oleh  Dit  Polair Polda Banten dapat dituangkan dalam bentuk keputusan bersama Dit Polair Polda Banten dengan unsur-unsur dinas / Instansi terkait Pemda se Provinsi Banten.  Dalam  rangka  peningkatan  kualitas  pelayanan  sesuai  dengan Reformasi  Birokrasi  Polri  Dit  Polair  Polda  Banten  telah  melakukan terobosan  kreatif  berupa  kegiatan  sinkronisasi  pelayanan  terhadap  kapal nelayan  di  wilayah  hukum  polda  Banten  hal  ini  dilakukan  berdasarkan analisa  dan  evaluasi  penanganan  kasus Illeggal  Fishing selama  tahun  2010 sampai dengan 2014. Dalam rentang tahun itu, ditemukan masih banyaknya nelayan  tidak  taat  dan  patuh  terhadap  undang-undang  dan  peraturan pelaksanaan lainnya serta minimnya pengetahuan dan pemahaman birokrasi pemerintah  tentang  kewenangan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  terhadap nelayan  sebagai  akibat  dari  lemahnya  produk  hukum  daerah  yang menyangkut perizinan usaha perikanan yang dikeluarkan oleh dinas terkait.

## b. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir
Karakter  masyarakat  pesisir  merupakan  aspek  penting  dalam  sebuah pandangan  sosiologi. Setting sosio-edukasi  masyarakat  pesisir  di  Indonesia, menjadi penanda karakteristik kultur masyakatnya. Kultur masyarkat pesisir ini  akrab  dengan  ketidakpastian  yang  tinggi.  hal  ini  disebabkan  karena kehidupan sosial di wilayah Pesisir tergantung pada sumber daya laut yang ada. Secara alamiah, sumber daya laut pesisir (perikanan) bersifat invisible, sehingga sulit untuk diprediksi. Dalam kondisi seperti ini maka tidak jarang ditemui  karakteristik  masyarakat  pesisir  Indonesia  termasuk  masyarakat pesisir  di  Banten  yang  keras, sebagian  tempramental,  dan  boros  karena  ada persepsi  bahwa  sumber  daya  perikanan  “ tinggal  diambil ”  di  laut.  Secara sosiologi  perlu  adanya  transformasi  pendidikan  dan  budaya  yang  dapat membangun  keadaban  pesisir-keadaban  yang  transformatif,  tangguh,  dan mandiri, bukan keadaban yang lemah, pasif, dan destruktif. 10
Karakter  sosial  masyarakat  di  pesisir  ini  terbentuk  melalui  proses panjang.  Sebagai  contoh  adalah  fakta  sosial  masyarakat  pesisir  di  Banten. Karakter sosial pesisiran seperti gaya hidup konsumtif terjadi karena adanya dorongan  ”gengsi  sosial”  yang  kini  semakin  tampak  menggejala  dan merupakan  ”kompensasi  psikologis”  dari  kesengsaraan  hidup  yang  cukup lama menimpa. Dalam tatanan sosiologis tersebut, kata lain gaya hidup yang
10 http://bukusosiologipesisir.blogspot.com/2013/06/budaya-masyarakat-pesisir.html, 30
November 2014.
dianggap  ”boros”  itu  merupakan  upaya  masyarakat  di  pesisir  untuk menyenangkan  diri  sesaat.  Gejala  sosial  yang  terjadi  di  wilayah  pesisir Indonesia  ini  dilakukan  dalam  menikmati  kehidupan  yang  selayaknya. Streotipe ini  sering  dianggap  menjadi  penyebab  kemiskian  nelayan  Pesisir. Padahal  kultur  soaial  masyarakat  pesisir,  jika  dicermati  pada  dasarnya memiliki etos kerja yang handal. Sebagai contoh, mereka pergi subuh pulang siang,  kemudian  menyempatkan  waktunya  pada  waktu  senggang  untuk memperbaiki  jaring,  dan  seterusnya.  Kondisi  tersebut  lambat  tapi  pasti membentuk dan menjadi identitas mereka.
Masyarakat pesisir Banten, secara sosio kultur-pendidikan lemah dan pasif.  Secara  struktural  mereka  termarginalisasi  dalam  sistem.  Marjinalisasi hanyalah  satu  di  antara  banyak  masalah  sosiologis  yang  timbul  sebagai akibat  ketimpangan.  Di  mana  ketimpangan  ketersediaan  sarana  sosial ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  dan  sarana  infrastruktur  publik. Marjinalisasi  mengabaikan  hakikat  pemberdayaan  masyarakat  partisipatif, cenderung  mengakibatkan  keadaan  komunitas  pedesaan  di  pesisir  menjadi semakin  tidak  berdaya  dalam  beradaptasi  terhadap  perubahan  sosio- struktural dan ekologis. 11
Oleh karena itu, melihat kondisi masyarakat pesisir Banten di atas, Dit Pol  Air  Polda  Banten  yang  di  komandoi  oleh  Kombes  Imam mengimplementasikan konsep terobosan kreatif terhadap masyarakat/nelayan  di  wilayah  perairan  Banten.  Terobosan  kreatif  Polair berupa  pengentasan  kemiskinan  dan  pemberdayaan  para  nelayan  untuk bercocok  tanam  dengan  membudidayakan  pepaya  di  Pulau  Tunda, Kabupaten  Serang,  Pemerintah  Daerah  kabupaten  Serang  melalui  Dinas perkebunan  mengatakan  bahwa  trobosan  polair  Polda  Banten  cukup  berani dan  brilian.  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  Polair  telah  memberikan  nilai tambah  para  nelayan  bila  saat-saat  nelayan  tidak  bisa  melaut,  hal  ini mungkin  bisa  di  contoh  oleh  jajaran  kepolisian  di  seluruh  tanah  air khususnya kepolisian perairan.
Selain  di  Pulau  Tunda,  Polair  Polda  Banten  juga  memberikan  benih kepada masyarakat untuk dikembangkan di pulau Panjang sebanyak 10.000 benih  pepaya  dari  jenis  pepaya  california  dengan  nilai  pasarnya  saat  ini khususnya di Jakarta cukup tinggi. Menurut AKBP Taswin (Anggota Polair Polda  Banten)  kegiatan  ini  diberi  nama  Sambang  Nusa  berupa  pembinaan kepada  masyarakat  perairan  di  pulau-pulau  berpenghuni  di  wilayah  hukum Polda Banten. Untuk terlaksananya kegiatan Sambang Nusa, AKBP Taswin menggandeng  UD  Prima  Agro  untuk  mengembangkan  budidaya  pepaya california.  Menurut  AKBP  Taswin  kegiatan  ini  dengan  maksud  sebagai
11 Siswanto  Sunarso, Wawasan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia ,  (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2005), hlm. 20.
wujud  peduli  nelayan  di  pulau  guna  menambah  kesejahteraan  masyarakat pesisir.
Terobosan  kreatif  Polair  Polda  Banten  dalam  upaya  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  pesisir  di  akui  oleh  Rahmat  warga  pulau  Tunda. Rahmat  mengatakan  bahwa  beberapa  tahun  terakhir  warga  pulau  Tunda memiliki  pendapatan  tambahan  dari  budidaya  pepaya  california  dan  hawai. Rahmat juga mengatakan bahwa bibit papaya berkwalitas ekspor tersebut di berikan  oleh  Polair  Polda  Banten.  Jadi,  nelayan  pulau  Tunda  di  saat  angin barat tidak lagi menganggur tapi beralih ke perkebunan papaya mereka dan dapat meningkatkan sumber pendapatan masyarakat pulau Tunda.

## c. Penertiban Dokumen Kapal Nelayan
Dalam upaya peningkatan pelayanan tersebut, Dit Polair Polda Banten menyelenggarakan  terobosan  kreatif  pelayanan  penegakan  hukum  dengan program  penertiban  dokumen  kapal  nelayan  dan  perizinan  usaha  perikanan di  wilayah  hukum  Polda  Banten.  Oleh  karena  itu,  kegiatan  sinkronisasi dengan  instansi  pemerintah  yang  terkait  dalam  pelayanan  terhadap  nelayan dapat  meminimalisir  adanya  penyalahgunaan  wewenang. 12 Hal  ini  dapat meningkatkan pelayanan kepada nelayan sehingga kedepan kemitraan antara nelayan  dan  instasi  terkait  dapat  terjalin  dan  bersama-sama  menjaga keamanan dan ketertibatan masyarakat nelayan dapat tercipta.
Secara  sosiologis  bahwa  hubungan  sosial  dan  hubungan  struktural fungsional Polair Polda Banten telah melakukan koordinasi yang sangat baik dengan instansi terkait diwilayah kerja Polair Polda Banten. Pola koordinasi yang  dilakukan  selama  ini  oleh  Polair  Banten  sudah  mengikat  sistem  kerja yang  tidak  terpisahkan  dengan  instansi  lainnya.  Masyarakat  dapat  terlayani dengan  baik,  melalui  pola  pendekatan  yang  dilakukan  oleh  Polair  Polda Banten. Berdasarkan pada fakta di lapangan, bahwa selama ini telah berjalan fungsi  koordinsi  yang  diprakarsai  oleh  Polair  Polda  Banten.  Polair  Polda Banten  sudah  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dalam  menjaga  kerteriban umum,  pelayanan  masyarakat  dan  sekaligus  penegak  hukum  di  wilayah tugas  Polair  Polda  Banten  secara  terkoordinasi  dan  terkonsolidasi  dengan instansi  yang  terkait.  Bagi  penulis,  adanya  kerjasama  yang  intensif  dan berkesinambungan  antara  polair,  pemda  dan  akademisi,  maka  terobosan- terobosan  kreatif  Polair  Polda  Banten  dapat  terwujud  dan  berkelanjutan. Salah satu program yang dapat dilakukan bersama Polair dan Pemda adalah Pembentukan  Samsat  Perairan.  Samsat  perairan  ini  dapat  mempermudah perizinan  bagi  para  kapal-kapal  nelayan  dan  juga  dapat  meningkatkan
12 Implementasi  dari  kegiatan  sinkronisasi  di  paparkan  pada  bagian  tentang  optimalisasi dukungan  Pemda  dan  Akademisi  Terhadap  Polair  dalam  rangka  Melindungi,  Mengayomi, Melayani Masyarakat, Serta Menegakkan Hukum di Wilayah Perairan Banten.
Pendapatan  Daerah.  Ide  pembentukan  samsat  perairan  ini  di  sambut  baik oleh  Polair  dan  juga  Pemda  Banten.  Nasir  (staf  ahli  Gubernur  Banten) mengatakan bahwa ide pembentukan Samsat Perairan ini merupakan sebuah terobosan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat nelayan dan di upayakan  untuk  di  realisasikan.  Di  pihak  lain,  Polair  Polda  Banten mengapresiasi  ide  pembentukan  samsat  perairan  tersebut  dengan  langkah awal melakukan FGD terkait dengan ide tersebut.

## 2. Konsep Pengimplementasian Terobosan Kreatif Polair Polda Banten
Preemtif, Preventif dan Edukatif merupakan konsep yang di terapkan Polair  Polda  Banten  dalam  mendukung  kesejahteraan,  kepastian  dan perlindungan  hukum  bagi  para  nelayan  di  Provinsi  Banten.  Perlindungan hukum bagi para nelayan di Banten merupakan bagian dari peran penegakan hukum  yang  sangat  di  butuhkan  untuk  menjadi  media  kontrol  dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat melanggar ketentuan dan peraturan  yang  berlaku  di  bidang  perikanan  dan  perundang-undangan lainnya.  Adapun  program  Polair  Polda  Banten  bersama  Pemda  dan Akademisi dalam hal perlindungan bagi nelayan atau dengan kata lain dalam rangka  melindungi,  mengayomi,  melayani  masyarakat,  serta  menegakkan hukum di wilayah perairan Banten meliputi sebagai berikut:

## a. Perlindungan Hukum bagi Nelayan
Perlindungan  bagi  nelayan  di  atur  dalam  Inpres  No.  15  Tahun  2011, Inpres  tersebut  kemudian  di  jadikan  dasar  bagi  Polair  dalam  menerapkan langkah Preemtif, Preventif dan Edukatif.

## 1) Preemtif
Upaya  preemtif  merupakan  langkah  deteksi  terhadap  potensi-potensi terjadinya permasalahan-permasalahan hukum pada masyarakat nelayan. Hal ini di lakukan karena ketidaktaatan terhadap hukum, memungkinkan nelayan melakukan  pelanggaran  dan  kejahatan  terhadap  hukum  perikanan  atau melakukan tindak pidana perikanan. Oleh karena itu, tindakan preemtif yang di  lakukan  oleh  Polair  Polda  Banten  bersama  Pemda  Banten  meliputi: Pertama ,  kegiatan  pendataan  terhadap  kapal-kapal  nelayan  di  wilayah Banten  mulai  kategori  ukuran  di  bawah  7  GT  hingga  di  atas  7  GT; Kedua, Kegiatan  pendataan  pemilik  kapal  nelayan  yang  belum  memiliki  perizinan usaha  perikanan; Ketiga, Kegiatan  pendataan  kepada  nahkoda  dan  ABK kapal  yang  belum  memiliki  surat  keterangan  kecakapan  (SKK); Keempat, kegiatan penelitian yang di lakukan oleh Polair terhadap nelayan dan pemilik di  wilayah  utara  Banten  (Kabupaten  Serang  dan  Kota  Serang); Kelima, Rapat koordinasi dengan instansi maritim jajaran Provinsi Banten; Keenam,
Pengukuran  fisik  kapal  nelayan  yang  di  wilayah  Karangantu,  Bojonegara, Kronjo, Anyar, Labuan Panimbang, Binuangeun; dan Ketujuh, Terbentuknya forum  instansi  maritim  dalam  mewadahi  pelaksanaan  kegiatan  dalam memberikan jaminan kesejahteraan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi nelayan.  Upaya  preemtif  yang  di  lakukan  oleh  Polair  ini  di  rasakan manfaatnya oleh para nelayan dan pemilik kapal seperti yang di rasakan oleh H.  Hasyim  seorang  pemilik  kapal  di  Panimbang.  H.  Hasyim  mengatakan bahwa, selama kegiatan Preemtif di lakukan oleh Polair, para pemilik kapal dan nelayan akhirnya memahami aturan-aturan tentang perizinan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengurusan administrasi pelayaran.

## 2) Preventif
Preventif  merupakan  usaha-usaha  pencegahan  terhadap  gangguan- gangguan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di dalam  masyarakat.  Salah  satu  pelanggaran  hukum  yang  marak  terjadi  di perairan Indonesia adalah illegal fishing dan merupakan suatu ancaman yang dapat  menganggu  stabilitas  keamanan  negara,  khususnya  keamanan  laut. Mengingat  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  memunyai  potensial sumber  daya  perikanan  yang  cukup  besar  mengakibatkan  permasalahan illegal  fishing dan  penggunaan  alat  tangkap.  Tekanan  penangkapan  yang meningkat  dari  hari  ke  hari  semakin  mempercepat  penurunan  stok  sumber daya ikan. Tingginya tekanan penangkapan khususnya di pesisir pantai telah menyebabkan  menurunnya  stok  sumber  daya  ikan  dan  meningkatnya kompetisi  antar  alat  penangkapan  ikan  yang  tidak  jarang  menimbulkan konflik  di  antara  nelayan.  Sebagai  akibat  dari  menurunnya  pendapatan, nelayan  melakukan  berbagai  macam  inovasi  dan  modifikasi  alat penangkapan ikan untuk menutupi biaya operasi penangkapan.
Pelanggaran  penggunaan  alat  tangkap  dan  metoda  penangkapan  ikan menjadi trend dalam  kegiatan  penangkapan  ikan.  Salah  satunya  adalah pelanggaran  penggunaan trawl (pukat  harimau)  secara illegal di  beberapa wilayah peraiaran termasuk di perairan selat sunda yang merupakan wilayah hukum  Polda  Banten.  Oleh  karena  itu,  upaya  yang  harus  dilakukan  oleh Polair  dalam  rangka  pencegahan  penggunaan  alat  tangkap  yang  dilarang adalah  melaksanakan  kegiatan  Patroli  dalam  rangka  memberikan perlindungan  dan  pelayanan  dengan  mendatangi  tempat  nelayan  untuk pemolisian  masyarakat  (Polmas).  Selain  itu,  Polair  Polda  Banten  dapat menugaskan  anggota  gakkum  bersama  jajaran  instansi  maritim  lainnya menyosialisasikan  program  pengukuran  kapal  dan  meminta  kepada  nelayan agar  mempersiapkan  persyaratan  dalam  pelaksanaan  pengukuran  ulang hingga  proses  penerbitan  dokumen  yang  baru  terhadap  kapal  dan  nahkoda kapal serta proses penerbitan perizinan usaha perikanan.
Upaya  preventif  lainnya  yang  dapat  di  lakukan  secara  rutin  atau berkesinambungan  adalah  sambangnusa  kepada  masyarakat  perairan  yang ada di pulau-pulau terdekat, guna penyampaian tentang  kegiatan yang akan di  laksanakan  terkait  sinkronisasi  pelayanan,  pendaftaran  dan  kebangsaan kapal serta perizinan usaha perikanan. Namun yang tak kala pentingnya yang mendesak untuk di lakukan oleh Polair bersama dengan dinas maritim terkait adalah  pemetaan  terhadap  daerah-daerah  rawan  kriminalitas  dalam  bentuk Analisa  Daerah  Operasi  (ADO),  optimalisasi  intelejen  dan  serse  dalam rangka  memberikan  rasa  aman  terhadap  nelayan  dalam  beraktivitas  dengan jalan  memperbanyak  kegiatan  patrol  antisipasi  terhadap  kejahatan  kriminal terhadap nelayan.

## 3) Edukatif
Edukatif atau mendidik adalah upaya yang dapat dilakukan oleh Polair Polda Banten dalam upaya tertib hukum bagi para nelayan dan pemilik kapal di  perairan  Banten.  Oleh  karena  itu,  upaya  Polair  dalam  rangka  edukatif tersebut  adalah  dengan  di  lakukannya  sosialisasi  hukum  kepada  Nahkoda dan  pemilik  kapal  dalam  rangka  memahami  perundang-undangan  dan peraturan terkait dengan pendaftaran dan kebangsaan kapal, perizinan usaha perikanan,  ketentuan  pidana  bidang  perairan  sehingga  di  harapkan  para nelayan  dan  pemilik  kapal  paham  dan  patuh  terhadap  perundang-undangan yang  berlaku.  Pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi  di  laksanakan  di  3  (tiga) tempat  yakni  di  ruang  pertemuan  nelayan  di  pelabuhan  nusantara Karangantu  diikuti  sebanyak  350  nahkoda  kapal  dan  300  pemilik,  di  ruang pertemuan  nelayan  Binuangeun  Kabupaten  Lebak  sebanyak  250  nahkoda kapal  dan  300  pemilik  serta  pertemuan  nelayan  di  Labuan  Kabupaten Pandeglang sebanyak 350 nahkoda kapal dan 300 pemilik.
Selain itu,  tindakan  lain  yang  dilakukan  Polair  dalam  wujud  edukatif adalah memberikan buku panduan nelayan yang berisi tata cara pengurusan dan pelayanan terhadap dokumen kapal nelayan baik ukuran di bawah 7 GT maupun  di  atas  7  GT,  tata  cara  pengurusan  dan  pelayanan  perizinan  usaha perikanan  serta  tata  cara  penerbitan  dan  pelayanan  surat  keterangan kecakapan bagi nahkoda dan ABK kapal nelayan. Pemberian buku tersebut di  atas  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  pelatihan  kecakapan  bagi  para nelayan yang di lakukan di beberapa tempat diantaranya di Karangantu Kota Serang, Binuangen Kabupaten Lebak dan Labuan Kabupaten Pandeglang.

## C. Penutup
1. Simpulan
Pola  Pengembangan  Terobosan  Kreatif  yang  di  lakukan  Kepolisian Perairan Banten dalam Rangka Mendorong Eksistensi Kepolisian Perairan di
Banten  adalah  melakukan  singkonisasi  dan  koordinasi  dengan  Dinas Maritim Provinsi Banten dalam hal pengukuran Kapal, Perumusan Peraturan Daerah  terkait  dengan  pelayanan  terhadap  nelayan  dan  rencana  pembuatan samsat perairan;
Optimalisasi  dukungan  Pemda,  Akademisi  Guna  Mengatasi  Situasi, Kebutuhan  dan  pengimplementasian  terobosan  kreatif  Polair  Banten  dalam rangka  Melindungi,  Mengayomi,  Melayani  Masyarakat,  Serta  Penegakkan Hukum  di  Wilayah  Perairan  dapat  di  wujudkan  melalui  tindakan  Preemtif, Preventif  dan  Edukatif  serta  kerjasama  yang  berkelanjutan  dengan membentuk  forum  maritim  sebagai  wadah  berkumpulnya  instansi-instansi yang  membidangi  wilayah  perairan  maritim  serta  pelabuhan-pelabuhan  di Provinsi Banten.

## 2. Saran
a. agar  Pemerintah  Pusat  menambah  anggaran  kepolisian  khususnya anggaran Patroli bagi Kepolisian Perairan;
b. agar Pemerintah Daerah mempersiapkan dukungan Fasilitas, konsep dan anggaran  serta  ahli  dalam  pelayanan  terhadap  nelayan  dan  penegakan hukum; dan
c. agar  Pemerintah  Daerah  dapat  bersinergi  dengan  Kepolisian  Perairan Polda Banten dalam dalam mewujudkan samsat Perairan.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Mansur, Dikdik M. Arief, 2011, Bunga Rampai Implementasi Tugas Pokok POLRI , Bandung: LoGoz Publisihing. Mochtar, Kusumaatmadja, 1978, Hukum Laut Internasional , Bandung: Bina Cipta. Moleong, Lexy J., 1998, Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Sadjijono,  M.  Khoidin,  2005, Menatap  Wajah  Polisi  Kita ,  Yogyakarta: Laksbang PRESSindo. Nasution, 2003, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif , Bandung: Tarsito. Anonimus, 1983, Konvensi PBB tentang Hukum Laut , Direktorat Perjanjian
Internasional, Departemen Luar Negeri.
Roberg, Roy R, 2013, Police Management , Terjemahan oleh PTIK, Jakarta. Taswin, Kumpulan hasil laporan Polair Polda Banten sejak tahun 2000-2014. Rahardjo,  Satjipto,  2009, Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis , Yogyakarta: Genta Publishing. Soekanto, Soerjono, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
Sirajuddin, dkk, 2007, Komisi Pengawas Penegak Hukum , Malang: Malang Corruption Watch daan Yappika. Sunarso,  Siswanto,  2005, Wawasan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti.

## B. Peraturan perundang-undangan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Undang-undang  Nomor  17  Tahun  1985  tentang  Pengesahan United  Nation Convention of the Law of the Sea 1982 . Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  1962  tentang  Hak  Lintas  Damai kendaraan Air Asing.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2002  tentang  Hak  dan  Kewajiban
Kapal  Asing  dalam  Melaksanakan  Lintas  Damai  Melalui  Perairan Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  1999  tentang  Pengendalian  dan Perusakan Laut.

## C. Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Air_dan_Udara, diakses 12 Juli 2014 http://www.pelita.or.id/baca.php?id=97609 di akses tanggal 12 Juli 2014 http://www.polair.polri.go.id/index.php?option=com_content&view=article &id=1061&Itemid=597 di akses tanggal 1 Oktober 2014 http://melodiramadhinion.blogspot.com/2011/11/pelanggaran-dan-kejahatan- di-wilayah.htm, di akses tanggal 1 September 2014 http://female.kompas.com, 23 November 2009 http://bukusosiologipesisir.blogspot.com/2013/06/budaya-masyarakat- pesisir.html, 30 November 2014