INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9820-9827 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kualitas Pembelian Produk Barang Yang Tidak Sesuai Melalui Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Perdata Proposal Mini Riset
Asianna Manik 1 ✉ , Devi Putri Thesia 2 , Dorlince O Hutapea 3 , Eshaulin Br Sembiring 4 ,
Lora Ernanta Tarigan 5 , Parlaungan Gabriel Siahaan 6 , Sri Hadiningrum 7
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan,  Universitas Negeri Medan Email: asiannamanik68@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tanggung gugat penyelenggara transaksi e-commerce menurut Ketentuan Pasal yang terdapat pada pasal  1320  KUHPeradata  menyatakan  bahwa  pesetujuan  yang  dikatakan  sah  dalam  hukum  yaitu terdapat,kesepakatan yang mengikat dirinya ,kecakapan diri dalam membuat suatu perikatan,suatu pokok  persoalan  tertentu,dan  suatu  sebab  yang  tidak  terlarang.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian normatif atau doktrinal. Penelitian normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada  peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang  lain.  Berdasarkan  pembahasan  atas  permasalahan  diatas,  dapat  diambil  kesimpulan  dalam transaksi  E-commerce,  terdapat  hubungan  hukum  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  yang menghasilkan hak dan kewajiban.
Kata kunci: E-commerce, Pasal 1320 KUHP Perdata, Normatif

## Abstract
Responsibility  to  sue  e-commerce  transaction  organizers  according  to  the  provisions  The  article contained in article 1320 of the Civil Code states that An  agreement that is said to be valid in law means there is an agreement which binds oneself, one's own ability to make an agreement, a certain subject matter, and a cause that is not prohibited. This research using normative or doctrinal types of research.  Normative  research  which  is  also  called  doctrinal  legal  research  as  library  research  or document study because of this researchcarried out or addressed only to written regulations or other legal materials. Based on the discussion above the above problems, conclusions can be drawn in E- transactions trade, there is a legal relationship between business actors and consumers which results in rights and obligations.
Keywords: E-commerce, Articele 1320 Civil Code, Normative

## PENDAHULUAN
Teknologi  Informasi  (TI)  merupakan  penggunaan  terhadap  komputer,  perangkat keras,  perangkat  lunak,  jaringan,  dan  sistem  elektronik  lainnya  dalam  mengumpulkan, menyimpan,  mengolah,  mengirim,  dan  menerima  informasi,  yang  secara  umum  dapat memudahkan  pekerjaan  manusia.  Teknologi  Informasi  ini  mencakup  segala  hal  yang berkaitan dengan pengolahan informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer atau  perangkat keras  dan  lunak yang akan  digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi (Racmadi 2020). Dalam perkembangan teknologi  informasi  dan  internet  memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap perekonomian dunia.
Perekonomian  dunia  lebih  popular  dengan istilah  digital economics  atau perekonomian digital melalui adanya internet. Dalam bidang perdagangan, saat ini para pelaku bisnis sudah banyak memanfaatkan teknologi untuk menjalankan bisnisnya seperti berjualan  malalui  internet  dengan  menggunakan electronic  commerce.  Menurut  Triton mengatakan,  “ e-commerce  adalah  perdagangan  elektronik  dimana  bentuk  transaksi perdagangan baik membeli maupun menjual dilakukan melalui elektronik pada jaringan internet”(Huda dan Priyatn a 2019).
E-commerce tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu business to business e- commerce (perdagangan antar pelaku usaha) dan business to consum e-commerce  (perdagangan  antar  pelaku  usaha  dengan  konsumen).  Oleh  sebab  itu semakin  banyak  kegiatan  perekonomian  dilakukan  melalui  media  internet,  dengan mengandalkan jual beli sistem online ( e-commerce) sebagai media transaksi (Putra 2015). Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  10,UU  ITE  juga  dilihat  bahwa  transaksi elektronik
merupakan  perbuatan  hukum  yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan  komputer, internet  atau media elektronik dimana para pihak yang terkait dalam transaksi jual beli tersebut secara elektronik melakukan hubungan hukum  yang dituangkan  melalui  suatu bentuk  perjanjian atau kontrak yang juga  dilakukan secara elektronik tanpa adanya tatap muka antar pihak yang berkait (Fista, Aris Machmud, dan Suartini 2023).
Tanggung gugat atau bentuk pertanggung jawaban dari teransaksi e- commerce terhadap  konsumen  atas  pembelian  barang  yang  tidak  sesuai  kualitas  barang  yang diinginkan, seperti syarat mengenai suatu perjanjian yang di jelaskan pada pasal 1320 KUHPeradata  menentukan  adanya  4  (empat)  syarat  sahnya  suatu  perjanjian,  yakni Pertama,  Adanya  kata  sepakat  bagi  mereka  yang  mengikatkan  dirinya;  Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal.
Dalam melakukan perjanjian jual beli, terdapat hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli menurut KUHPerdata. Adapun yang menjadi hak  penjual  menurut KUHPerdata  Pasal  Pasal  1457  Penjual  berhak  menerima  pembayaran  sesuai  dengan kesepakatan harga  yang  telah  disepakati  dan  pada
Pasal  1458  KUHPerdata  Penjual  memiliki  hak  atas  barang  yang  dijual  sampai pembeli  membayar  secara  penuh,  yang  dikenal  sebagai  hak  retensi  atau  hak pemegangan. Sedangkan kewajiban penjual menurut Pasal 1459 KUHPerdata, Penjual wajib  menyampaikan  barang  kepada  pembeli  sesuai  dengan  perjanjian.  Pasal  1467 KUHPerdata,  Penjual  berkewajiban  memberikan  jaminan  atau  kepastian  atas  kualitas barang yang dijual.
Sedangkan hak pembeli menurut KUHPerdata pada Pasal 1473, Pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan perjanjian. Pasal 1484 KUHPerdata, Jika barang tidak sesuai dengan kualitas atau spesifikasi yang disepakati, pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Dan kewajiban pembeli yaitu terdapat pada Pasal 1493 KUHPerdata,  Pembeli  memiliki  kewajiban  untuk  membayar  harga  jual  sesuai  dengan perjanjian.  Pasal  1474  KUHPerdata,  Pembeli  wajib  menerima  dan  membayar  barang sesuai dengan perjanjian. (Mondoringin 2023)
Dengan  adanya e-commerce  kemajuan  sangat  pesat  dirasakan  oleh  para konsumen karena mereka lebih mudah dalam melakukan pembelian barang jasa tanpa harus  keluar  rumah  dengan  haraga  yang  relatif  lebih  murah.  Hal  ini  juga  memiliki tantangan  yang  negatif  yaitu  dalam  kondisi  tersebut  menyebabkan  posisikonsumen menjadi  lebih  lemah  dari  pada  posisi  pelaku  usaha  yang  dapat  mengakibatkan
kekecewaan  dan  kerugian  dengan  melakukan  kecurangan  dan  kualitas  pembelian produk barang yang tidak sesuai melalui transaksi e- commerce. Seperti  contoh kasus seorang  konsumen  memesan  alat  penyemprot seharga Rp. 69.000 pada toko online yang bernama Pusat Hardware  di marketplace JD.id. Pada proses pembayaran hingga proses pengiriman semuanya berjalan lancar, tetapi ketika barang telah diterima ternyata barang  tersebut  tidak  sesuai  dengan  gambar  yang  ditampilkan  oleh  penjual  di marketplace  bahkan  kualitas  barangnya  cenderung  buruk,  kejadian  seperti  ini  sering sekali  terjadi  karena  di  dalam  proses  penjualan  dan  pembelian  antara  penjual  dan pembeli  tidak  berjumpa  secara  langsung,  hal  ini  yang  menjadi  faktor  penyebab pembelian produk yang tidak sesuai. (Pratama 2020)

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian pendekatan yuridis normatif secara garis besar akan ditujukan pada penelitian terhadap azas-azas hukum, yang berupa penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu. Yuridis normatif juga merupakan penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu  mengadakan  identifikasi  terhadap  pengertian  pokok dalam hukum  seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang- undangan. (Suganda 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Proses Transaksi E-commerce di Situs Online
Transaksi  e-commerce  atau  jual  beli  online  adalah  aktivitas  bertransaksi  melalui jaringan komputer yang saling terhubung antara satu lokasi dan lainnya, yang berhubungan dengan berbagai komoditi, termasuk barang atau jasa bukan digital dan digital. Transaksi jual beli online memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti pengetian, kebenaran, dan tidak mengandung unsur penipuan. Dalam transaksi online, kontrak elektronik terjadi secara langsung dan bukti elektronik seperti chating dan transfer dana dapat digunakan sebagai alat bukti. jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.
Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung  antara  penjual  dan  pembeli.  Jual  beli  dilakukan  melalui  suatu  jaringan  yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain. Oleh sebab itu  semakin  banyak  kegiatan  perekonomian  dilakukan  melalui  media  internet,
denganmengandalkan  jual  beli  sistem  online  (e-commerce)  sebagai  media  transaksi. Dengan adanya e-commerce kemajuan sangat pesat dirasakan oleh parakonsumen karena mereka lebih mudah dalam melakukan pembelian barang jasatanpa harus keluar rumah dengan haraga yang relatif lebih murah. Hal ini jugamemiliki tantangan yang negatif yaitu dalam kondisi tersebut menyebabkan posisikonsumen menjadi lebih lemah dari pada posisi pelaku  usaha  yang  dapatmengakibatkan  kekecewaan  dan  kerugian  dengan  melakukan kecurangan dankualitas pembelian produk barang yang tidak sesuai melalui transaksi E- commerce.

## B. Permasalahan Dalam Transaksi E-Commerce
Contoh  kasus  yang  dialami  oleh  konsumen  bernama  Didik  Darmawan.  Konsumen tersebut memesan alat penyemprot seharga Rp. 69.000 pada toko online yang bernama Pusat Hardware di marketplace JD.id. Didik memesan barang tersebut pada tanggal 6 Juni 2020 untuk dikirim ke Kabupaten Bandung dan Toko online tersebut berdsomisili di Depok. Pada proses pembayaran hingga proses pengiriman semuanya berjalan lancar, tetapi ketika barang  telah  diterima  ternyata  barang  tersebut  tidak  sesuai  dengan  gambar  yang ditampilkan oleh penjual di marketplace bahkan kualitas barangnya cenderung buruk Kasus  tersebut  yang  terjadi  di  marketplace  menunjukkan  bahwa  lemahnya  posisi konsumen  terhadap  jual  beli online, namun bukan berarti penjual bebas  dalam menjual barang  mereka  tanpa  mematuhi  ketentuan  yang  ada.  Dimana  dalam  hal  ini  konsumen berhak  untuk  memperoleh  informasi  terkait  barang  secara  jelas  dan  terperinci  sesuai keadaan barang yang akan di perjual belikan. Pedagang pada penjuala online ini juga harus mengetahui  terkait  bagaimana  tanggung  jawab  mereka  dalam  melakukan  transaksi elektronik pada marketplace sehingga tidak menimbulkan kerugian.

## C. Tanggung Gugat Penyelenggara Transaksi E-Commerce Menurut Ketentuan Pasal Yang
Terdapat Pada KUHPerdata Yakni Pasal 1320
Manusia adalah mahluk hidup yang mempunyai hak dan kewajiban, dalam artiannya didalam hukum manusia merupakan sabjek dalam hukum. Pada pasal 330 BW menyatakan bahwa sesorang anak dikatakan dewasa apabila sudah mencapai umur 21 tahun (Perdata 2011).  Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, mereka yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum adalah :
1. Orang yang belum dewasa
2. Orang yang berada dalam pengampuan
3. Seorang perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan
Seperti  dalam  kasus  pembelian  barang  dalam  situs  online  dimana  barang  telah diterima  ternyata  barang  tersebut  tidak  sesuai  dengan  gambar  yang  ditampilkan  oleh penjual di marketplace bahkan kualitas barangnya cenderung buruk.  Pada kasus tersebut bahwa tanggung gugat  terhadap tanggung jawab penjual kepada konsumen yang kecewa harus ada sesuaai pada pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pesetujuan yang dikatakan sah dalam hukum yaitu terdapat:
1. kesepakatan yang mengikat dirinya
2. kecakapan diri dalam membuat suatu perikatan
3. suatu pokok persoalan tertentu
4. suatu sebab yang tidak terlarang
Dalam  pasal  1458  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  jual  beli  dianggap  telah  terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dalam hal ini pada proses pembelian di marketplace telah terjadi sebagai mana yang dinyatakan pada pasal 1458 KUHPerdata. Setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka hal yang perlu diperhatikan salah satunya mengenai kulaitas barang yang akan diterima oleh konsumen. Jika barang tersebut tidak sesuai kualitasnya dengan  gambar  yang  ditampilkan  dan  cenderung  buruk  (cacat)  maka  penjul  harus menanggung barang tersebut sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 1504 KUHPerdata bahwa penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akanmembelinya atau tidak akan memblinya selain dengan harga yang kurang.
Berdasarkan  kejadian  tersebut  pembeli  memiliki  hak-hak  nya  sebagaimana  yang terdapat  pada  pasal  1507  KUHPerdata  menyatakan  pembeli  dapat  memilih  akan mengembalikan  barangnya  sambil  menuntut  kembali  uang  harga  pembelian  atau  akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian. Dan selain itu pada pasal 1508 KUHPerdata dikatakan jika penjual telah mengetahui cacat- cacat  barang  itu,  maka  selain  wajib  mengembalikan  uang  harga  pembelian  yang  telah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga.
Berdasarkan pembahasan atas permasalahan diatas, dapat diambil kesimpulan dalam transaksi E-commerce, terdapat hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang menghasilkan  hak  dan  kewajiban.  Pelaku  usaha  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi perjanjian,  sementara  konsumen  memiliki  hak  untuk  memperoleh  apa  yang  telah diperjanjikan.Kewajiban  dan  hak  dalam  transaksi  e-commerce  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  Melalui  situs  web  atau aplikasi market place, konsumen dapat melihat daftar barang,menggunakan order form dan shopping cart untuk memilih barang,melakukan pembayaran,dan mengirimkannya.
Namun,dalam efektivitasnya,berbelanja online juga memiliki risiko penipuan,dimana pemilik akun belanja online efektif dapat merugikan konsumen.seperti ketika barang telah diterima  ternyata  barang  tersebut  tidak  sesuai  dengan  gambar  yang  ditampilkan  oleh penjual  di  marketplace  bahkan  kualitas  barangnya  cenderung  buruk.Oleh  karena  itu, konsumen cerdas perlu berhati-hati sebelum membeli barang dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga pasar yang umum.
Pada  kasus  tersebut  bahwa  tanggung  gugat    terhadap  tanggung  jawab  penjual kepada  konsumen  yang  kecewa  harus  ada  sesuai  pada  pasal  1320  KUHPerdata  yang menyatakan bahwa pesetujuan yang dikatakan sah dalam hukum.Dalam hal ini pada proses pembelian  di  marketplace  telah  terjadi  sebagai  mana  yang  dinyatakan  pada  pasal  1458 KUHPerdata bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang  itu  mencapai  kesepakatan  tentang  barang  tersebut  beserta  harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.
Jika  barang tersebut tidak  sesuai kualitasnya dengan gambar yang ditampilkan dan cenderung  buruk (cacat) maka penjul  harus menanggung barang tersebut  sebagaimana yang  dinyatakan  pada  pasal  1504  KUHPerdata.Berdasarkan  kejadian  tersebut  pembeli memiliki hak-hak nya sebagaimana yang terdapat pada pasal 1507 KUHPerdata menyatakan pembeli  dapat  memilih  akan  mengembalikan  barangnya  sambil  menuntut  kembali uang.Dan selain itu pada pasal 1508 KUHPerdata dikatakan jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang itu, maka selain wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga .

## DAFTAR PUSTAKA
Fista,  Yanci  Libria,  Aris  Machmud,  dan  Suartini  Suartini.  2023.  “Perlindungan  Hukum Konsumen  Dalam  Transaksi  E-commerce  Ditinjau  dari  Perspektif  Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” Binamulia Hukum 12(1): 177 – 89.
Huda,  Baenil,  dan  Bayu  Priyatna.  2019.  “Penggunaan  Aplikasi  Content  Management
System  (CMS)  Untuk  Pengembangan  Bisnis  Berbasis  E- commerce.” Systematics 1(2): 81.
Mondoringin, Johanis F. 2023. “Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH- Perdata.” Lex Privatum Vol 12 No(3): Hal 4-6.
Pratama, Sapta Abi. 2020. “Perlindungan hukum terhadap  konsumen  atas  barang tidak sesuai  gambar  pada  transaksi  di marketplace.” 2nd  National  Conference  on  Law Studies:  Legal  Development  Towards  A  Digital  Society  Era:  183. https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1356 .
Putra, Setia. 2015. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual -Beli Melalui E- Commerce.” Jurnal Ilmu Hukum 5(2): 197.
Racmadi, Tri. 2020. Pengantar Teknologi Informasi. Semarang: TigaEbook.
Suganda,  Rangga.  2022.  “Metode  Pendekatan  Yuridis  Dalam  Memahami  Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8(3):