## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.415

## Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada oleh Kantor Wilayah Kemenkumham
Indah Pratiwi 1* , Yuliandri 2 , Dian Bhakti Setiawan 3
1,2,3 Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: indahpratiwi0x@gmail.com
Info Artikel Abstrak Direvisi, 08/11/2023 Pembentukan Perda dalam rangka menjalankan semangat otonomi daerah saat ini telah  mengalami  peningkatan  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas.
Meningkatnya  kualitas  maupun  kuantitas  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  positif dalam  perkembangan  pemerintahan  di  daerah.  Namun  pembentukan  peraturan daerah  oleh  daerah  otonom  tetap  saja  harus  dalam  kerangka  sistem  perundang- undangan  nasional,  karena  pada  prinsipnya  secara  materil  maupun  formil  Perda berada  dalam  satu  kesatuan  hukum  nasional.  Adanya  otonomi  daerah  membuat pemerintah  daerah  Provinsi,  Kabupaten/Kota  berlomba-lomba  membuat  Perda, namun  Perda  yang  dibentuk  tersebut  seringkali  masih  menimbulkan  banyak permasalahan  hingga  terjadinya  pembatalan.  Melihat  hal  ini  sebelum  penetapan Perda,  maka  Rancangan  Perda  perlu  dilakukan  pengharmonisasian,  pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda dan Rankaperda oleh Kanwil Kemenkumham.  Permasalahan  yang  dibahas  adalah  (1)  Wewenang  Kanwil Kemenkumham dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda  dan  Ranperkada  selaras  dengan  prinsip-prinsip  otonomi  dalam  hukum Pemerintahan  Daerah  yang  berlaku  saat  ini  (2)  Pengharmonisasian,  pembulatan dan  pemantapan  konsepsi  Ranperda  dan  Ranperkada  ditinjau  dari  perspektif Undang-Undang  Dasar  1945.  Metode  penelitian  yang    digunakan  adalah  yuridis normatif,  maka  teknik  pengumpulan  data   yang  digunakan  dalam  penelitian ini    bersifat    studi    kepustakaan    namun  juga  didukung    dengan    data    yang bersumber dari   wawancara.  Hasil  yang   diperoleh   dari  penelitian  didapatkan kesimpulan  (1)  Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  terkait  perubahan mekanisme Harmonisasi Rancangan Perda yang sebelumnya dilakukan oleh Biro Hukum  Pemerintahan  Daerah  dan  kini  diserahkan  kepada  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  selaku  perpanjangan  tangan  Pemerintah  Pusat  merupakan suatu  bentuk  kontrol  atas  norma.  Penyelenggaraan  Rancangan  Perda  melalui Harmonisasi  oleh  Pemerintah  Pusat  yang  diamanatkan  kepada  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  pada  prinsipnya  memang  menggeser  asas  desentralisasi dan  dekonsentrasi  otonomi  daerah,  namun  tidak  menghilangkan  prinsip-prinsip otonomi  daerah  itu  sendiri  dan  justru  menjamin  kepastian  hukum  bagi masyarakat.  Pengharmonisasian  rancangan  Perda  pada  hakekatnya  melakukan penyelarasan  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  dengan  nilai-nilai yang  terkandung  dalam  Pancasila  dan  UUDN  RI  Tahun  1945  dan  berbagai peraturan  perundang-undangan,  baik  secara  vertikal  maupun  horizontal, konvensi/perjanjian  internasional,  serta  kebijakan  yang  terkait  dengan  rancangan peraturan  perundang-undangan  tersebut  sehingga  menghasilkan  peraturan perundang-undangan yang tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.
Diterima, 15/12/2023 Dipublikasi, 02/01/2024
Kata Kunci:
Harmonisasi; Ranperda; Ranperkada; Kemenkumham

## Abstract
Keywords: Harmonization; Draft Regional Regulations;
Draft Regional Head Regulations; Ministry of Law and Human Rights. The formation of regional regulations in order to carry out the spirit of regional autonomy  has  now  experienced  an  increase  in  both  quality  and  quantity. Increasing  quality  and  quantity  is  considered  something  positive  in  the development  of  regional  government.  However,  the  formation  of  regional regulations  by  autonomous  regions  must  still  be  within  the  framework  of  the national  legislative  system,  because  in  principle,  materially  and  formally, regional  regulations  are  within  a  single  national  legal  system.  The  existence  of regional autonomy makes provincial, district/city governments compete to create regional regulations, but the regional regulations that are formed often still cause many  problems  and  can  even  result  in  cancellation.  Seeing  this,  before  the enactment of the Regional Regulation, the Draft Regional Regulation needs to be harmonized,  rounded  up  and  strengthened  in  the  conception  of  Ranperda  and Rankaperda by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The issues  discussed  are  (1)  The  authority  of  the  Regional  Office  of  the  Ministry  of Law  and  Human  Rights  in  harmonizing,  rounding  up  and  strengthening  the concept of  Ranperda and Ranperkada in  line with  the principles of  autonomy in the currently applicable Regional Government law (2) Harmonizing, rounding up and strengthening the concept of Ranperda and Ranperkada from the perspective 1945  Constitution  of  The  Republic  of  Indonesia.  The  research  method  used  is normative  juridical,  so  the  data  collection  technique  used  in  this  research  is  a literature study but is also supported by data sourced from interviews. The results obtained  from  the  research  concluded:  (1)  The  existence  of  Law  Number  13  of 2022 concerning the Formation of Legislative Regulations regarding changes to the  Harmonization  of  Draft  Regional  Regulations  mechanism  which  was previously  carried  out  by  the  Regional  Government  Legal  Bureau  and  is  now submitted  to  the  Minister  of  Law  and  Human  Rights  as  The  extension  of  the Central Government's hand is a form of control over norms. The implementation of  the  Draft  Regional  Regulations  through  Harmonization  by  the  Central Government, which was mandated by the Minister of Law and Human Rights, in principle  does  shift  the  principles  of  decentralization  and  deconcentration  of regional  autonomy,  but  does  not  eliminate  the  principles  of  regional  autonomy itself and in fact guarantees legal certainty for the community. Harmonizing draft regional  regulations  essentially  aligns  the  content  of  statutory  regulations  with the  values  contained  in  Pancasila  and  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia  and  various  statutory  regulations,  both  vertically  and  horizontally, international  conventions/agreements,  as  well  as  policies  related  to  the  draft these  laws  and  regulations  so  as  to  produce  laws  and  regulations  that  do  not conflict or overlap with each other.

## PENDAHULUAN
Muatan  UUD  1945  menganut  pembagian  kekuasaan  secara  horizontal  dan  vertikal. Sistem  pembagian  kekuasaan  secara  horizontal  diwujudkan  dalam  bentuk  lembaga-lembaga negara beserta kekuasaan yang melekat pada dirinya, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal  dilaksanakan  melalui  politik  disentralisasi,  yang  memberikan  kepada  daerah kewenangan  yang  luas  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  serta  kebijakan daerahnya  sendiri  dimana  salah  satu  kebijakan  daerah  yang  terpenting  adalah  pembentukan Peraturan  Daerah  (Perda)  dan  Peraturan  Kepala  Daerah  (Perkada).  Sebagaimana  hal  ini tercantum  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  UUD  1945,  yang  mengatur  bahwa  negara  terbagi  atas daerah provinsi, sedangkan daerah provinsi di bagi atas kabupaten dan kota dimana masing- masing  provinsi,  kabupaten  dan  kota  mempunyai  bentuk  dan  susunan  pemerintahan  daerah yang  ditetapkan  dengan  Undang-Undang.  Sehubungan  dengan  itu,  peraturan  perundang- undangan di daerah dibuat berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
“Pemerintah  Daerah  berhak  menetapkan  Peraturan  Daerah  dan  peraturan  lain  untuk melaksanakan otonomi daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan”.
Terkait  dengan  hal  tersebut  diatas,  adanya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  (Pemda)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang,  maka  daerah  melalui penyelenggara  pemerintahannya  yaitu  Kepala  Daerah  dan  DPRD,  memiliki  kewenangan untuk  membuat  kebijakan  daerah  yang  berfungsi  untuk  memberi  pelayanan,  peningkatan, serta  prakarsa  pemerataan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  pada  peningkatan kesejahteraan  rakyat,  di  masing-masing  daerah  otonom.  Adapun  kebijakan  daerah  yang dimaksud  berupa  pembentukan  Peraturan  Daerah.  Sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c yang menyatakan bahwa dalam  melaksanakan  tugasnya  seorang  Kepala  Daerah,  mempunyai  wewenang  mengajukan rancangan  Perda  yang  telah  mendapat  persetujuan  bersama  DPRD,  serta  dapat  menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah. Hal tersebut terdapat juga dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai, tugas dan  wewenang dalam membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Wali Kota.
Dalam  pembentukan  Peraturan  Daerah  acuan  yang  digunakan  adalah Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (UU  P3) sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2022  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (UU  P3)  yang  merupakan  landasan  yuridis dalam  membentuk  peraturan  perundang-undangan  baik  di  tingkat  nasional  maupun  tingkat daerah, dan sekaligus sebagai tertib Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) yang dimulai  dari  perencanaan,  persiapan,  teknik  penyusunan,  perumusan,  pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
Perda  yang  merupakan  jenis  peraturan  perundang-undangan,  dalam  UU  P3 didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Bersama Kepala Daerah (gubernur). Selanjutnya disebutkan  pula  dalam  Pasal  14  UU  P3  bahwa  seluruh  materi  muatan  Perda  berisi  materi muatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan  dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan yang lebih tinggi. Sehingga  perda  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  peraturan  yang  lebih tinggi, dan dengan Perda lain.
Ditingkat  Daerah,  agar  P3  harmonis  dengan  peraturan  peraturan  perundang-undangan pada tingkat yang sama atau pada tingkat yang lebih tinggi,  diperlukan suatu lembaga yang berfungsi  untuk  melaksanakan  pengharmonisasian,  pembulatan  dan  pemantapan  peraturan perundang-undangan  yang  dibentuk  di  daerah.  Diundangkannya  perubahan  kedua  atas  UU P3, khususnya pada ketentuan Pasal 58 telah menggeser fungsi DPRD yang semula berperan sebagai  lembaga  yang  mengkoordinatori  dan  melaksanakan  tentang  pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala  Daerah,  digantikan  oleh  Menteri  atau  kepala  Lembaga  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  dalam  hal  ini
adalah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham).  Pergeseran kewenangan tersebut diamanatkan oleh ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3 yang berbunyi:
(1) Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi  Rancangan  Peraturan Daerah  Provinsi  dikoordinasikan  oleh  menteri,  atau  kepala  lembaga  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi  Rancangan  Peraturan Daerah  Provinsi  dilaksanakan,  oleh  menteri  atau  kepala  lembaga  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
Dengan  bergesernya  pelimpahan  wewenang  kepada  Kemenkumham  untuk mengoordinir  dan  melaksanakan  pengharmonisasian,  pembulatan  dan  pemantapan  konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Kemenkumham perlu menyiapkan serangkaian instrumen dalam sebagai koordinator dan pelaksana pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut.
Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2023,  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana ketentuan Pasal 251 diubah yang menyatakan  agar  Perda  dan  Perkada  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan Perundang-Undangan  yang  lebih  tinggi,  asas  pembentukan  peraturan  Perundang-Undangan yang  baik,  asas  materi  muatan  peraturan  Perundang-Undangan,  dan  putusan  pengadilan, maka  Penyusun  Perda  dan  Perkada  berkoordinasi  dengan  Kementerian  yang  membidangi urusan pemerintahan dalam negeri serta melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang pembentukan  peraturan  Perundang- Undangan, yang dimaksud disini adalah Kemenkumham.
Pembentukan Perda dalam rangka menjalankan semangat otonomi daerah saat ini telah mengalami  peningkatan  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas.  Meningkatnya  kualitas maupun kuantitas dianggap sebagai sesuatu yang positif dalam perkembangan pemerintahan di daerah. Namun pembentukan peraturan daerah oleh daerah otonom tetap saja harus dalam kerangka  sistem  perundang-undangan  nasional,  karena  pada  prinsipnya  secara  materil maupun  formil  Perda  berada  dalam  satu  kesatuan  hukum  nasional.  Adanya  otonomi  daerah membuat  pemerintah  daerah  Provinsi,  Kabupaten/Kota  berlomba-lomba  membuat  Perda, namun  Perda  yang  dibentuk  tersebut  seringkali  masih  menimbulkan  banyak  permasalahan hingga terjadinya pembatalan.
Melihat  hal  ini  sebelum  penetapan  Perda,  maka  Rancangan  Perda  perlu diharmonisasikan  dengan  memperhatikan  2  (dua)  aspek  penting  yakni  pertama  aspek Konsepsi  Materi  Muatan  Perda  dan  kedua  aspek  Teknik  Penyusunan  Peraturan  Daerah. Aspek  konsepsi  materi  muatan  Perda  salah  satunya  yang  terpenting  mencakup  rancangan peraturan  daerh  dengan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum,  sedangkan aspek Teknik Penyusunan Perda menyangkut kerangka perturan perundang-undangan tingkat daerah, ragam Bahasa, dan bentuk peraturan perundang-undangan daerah. Dengan demikian
harmonisasi harus dilakukan secara kontiniu sehingga dicapai keselarasan, agar pertentangan dan  dampak  kebijakan  publik  yang  dituangkan  ke  dalam  Perda  dapat  diminimalisasikan dampak negatifnya.
Dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor:  M.01-PR.07.10  Tahun  2005 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Wilayah  Departemen  Hukum  dan  HAM  RI, menyebutkan  bahwa  Instansi  Vertikal  dilingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  RI  yang ada  di  daerah provinsi salah  satunya  adalah  Kantor Wilayah Kementerian Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat.  Unit  organisasi  ini  diberikan  tanggung  jawab  besar sebagai  perpanjangan  tangan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  dari  pusat  dalam menyelengggarakan  sebagian  tugas  pemerintahan  di  bidang hukum  dan Hak  Asasi Manusia di  daerah.  Salah  satu  tugas  utama  yang  terpenting  oleh  Kanwil  Kementerian  Hukum  dan HAM  adalah  pengharmonisasian  peraturan  perundang-undangan  di  daerah.  Dalam menyelenggarakan  tugas  dan  tanggung  jawab  itu  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM Sumatera Barat khususnya Bidang Hukum melakukan pembahasan Ranperda, evaluasi Perda  dan  inventarisasi  perda  yang  berasal  dari  Pemerintah  Daerah,  baik  dari  Biro  Hukum dan HAM Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
Banyaknya  Perda  yang  harus  dibentuk  dan  diperbaharui  di  daerah  Sumatera  Barat, Kanwil  Kemenkumham  Sumatera  Barat  seharusnya  berkompeten  membantu  Pemda  dalam proses  pengharomoniasasian  Perda.  Demikian  juga  secara  nyata  salah  satu  tugas  pokok Kanwil  Kemenkumham  adalam  Harmonisasi  perda,  analisis  Ranperda,  serta  inventarisasi Perda  sebagaimana  diatur  salam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor:  M.01- PR.07.10 Tahun 2005.
Maksud  Harmonisasi  Perda  disini  adalah  bagaimana  proses  perumusan/pembentukan perda,  dan  bagaimana  penyajian  kesesuaian  peraturan  daerah  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  dan  kepentingan  umum,  sedangkan  tujuan  Harmonisasi  Perda yang  dilakukan  adalah  untuk  tercapainya  keserasian  antara  kebijakan  daerah  dan  kebijakan nasional,  keserasian  antara  kepentingan  publik/masyarakat  daerah  dengan  kepentingan aparatur.  Harmonisasi  Perda  merupakan  bagian  dari  sistem  pengawasan  terhadap  sebuah Perda yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
Dalam  peraturan  perundang-undangan,  pengharmonisasian  yang  dilakukan  terhadap Perda  yang  telah  atau  sedang  berlaku  adalah  untuk  menyelaraskan,  menyesuaikan, mensinkronkan konsepsi suatu peraturan daerah dengan kepentingan yang ada di daerah dan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sederajat, sehingga tersusun secara sistematis,  tidak  saling  bertentangan  dan  tumpang  tindih.  Dengan  melakukan  harmonisasi secara  materiil  terhadap  Perda  masih  mengandung  banyak  kelemahan.  Karena  itu  proses pengharmonisasian  Perda  harus  secara  hati-hati  karena  juga  harus  memperhatikan  kondisi khusus daerah dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
Harmonisasi  peraturan  daerah  terhadap  kedua  peraturan  daerah  yang  terkait  dengan perencanaan pembangunan daerah oleh Tim Harmonisasi Perda Kanwil Kementerian Hukum dan  HAM  mencakup;  mengapa  atau  bagaimana  peraturan  daerah  itu  dirumuskan  atau dibentuk  yang  ditinjau  dari  unsur  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis,  harmonisasi  dan sinkronisasi  Perda  dengan  peraturan  perundang-undangan  diatasnya  dan  sederajat,  serta bagaimana teknik  penyusunan  Perda yang sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian hasil
pengharmonisasian  Perda  tersebut  disampaikan  kepada  Biro  Hukum  dan  HAM  Pemda Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk Rekomendasi.
Dengan  demikian  harmonisasi  perda  yang  dilakukan  tersebut  dapat  menjembatani kelemahan  evaluasi  juridis  atau  materiil.  Kegiatan  harmonisasi  ini  bermanfaat  bagi terwujudnya  Perda  yang  tidak  bermasalah  sejak  awal  diundangkannya,  namun  menjadi peraturan  yang  efektif  dan  memenuhi  kebutuhan  hukum  masyarakat  di  daerah.  Kegiatan harmonisasi  yang  dilakukan  oleh  Kanwil  Kementerian  Hukum  dan  HAM  juga  dapat digunakan  sebagai  bahan  perencanaan  pembentukan  peraturan  daerah.  Melalui  kegiatan  ini dapat  diketahui  kelemahan  yang  ada  dalam  peraturan  daerah  yang  dievaluasi  atau  dikaji. Dengan  adanya  harmonisasi  Perda  maka  diharapkan  Peraturan  Daerah  yang  terkait  dengan Perencanaan Pembangunan Daerah tetap Harmonis dan berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris. Pendekatan    yuridis  normatif  adalah  penelitian    yang    difokuskan    untuk    mengkaji penerapan  kaidah-kaidah   atau   norma-norma    dalam    hukum    positif. 1 Pada   penelitian    ini peneliti    ingin  mengkaji    dan    menganalisis    terkait  Pengharmonisasian,  Pembulatan  dan Pemantapan  Konsepsi  Ranperda  dan  Ranperkada  Oleh  Kantor  Wilayah  Kemenkumham. Berdasarkan  tujuan    yang    hendak    dicapai    pada    penelitian    ini,  maka  penelitian  yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat  studi    kepustakaan (library  research) dan  didukung  dengan  data  yang diperoleh  dari  hasil wawancara. Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri  dari  bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier  dan data primer. 2

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Kewenangan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Dalam  Pengharmonisasian,  Pemantapan  dan  Pembulatan  Ranperda  dan Ranperkada  Provinsi  Sumatera  Barat  Berdasarkan  Prinsip-Prinsip  Otonomi Pemerintahan Daerah
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah oleh Kepala Daerah dalam hal legislasi juga memperoleh pengaruh otonomi sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  bahwa  urusan  Harmonisasi  Rancangan  Perda yang  berasal  dari  Kepala  Daerah  dilaksanakan  oleh  Biro  Hukum  Pemerintahan  Daerah. Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kementerian sebagai instansi vertikal di atas Pemerintah Daerah memiliki peran pasif mengingat kehadirannya dalam upaya tersebut harus berasal dari permohonan  Biro  Hukum  Pemerintahan  Daerah.  Kedudukan  pasif  dari  Pemerintah  Pusat yang  dalam  hal  ini  direpresentasikan  oleh  Kementerian  sebagai  instansi  vertikal  di  atas
1 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.
2 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 11-12
Pemerintahan  Daerah  menunjukan  bahwa  asas  desentralisasi,  dekonsentrasi,  dan  tugas pembantuan telah dilaksanakan secara maksimal.
Dalam  perkembanganya,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Pasal 58 ayat (2)  dan Pasal 63  adalah  salah  satu diantara beberapa  ketentuan  yang  mengalami perubahan. Perubahan  tersebut  ditandai  dengan  berubahnya  kedudukan  Kementerian  dalam  upaya Harmonisasi Rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah yang awalnya dilaksanakan atas  permohonan  Biro  Hukum  Pemerintah  Daerah  menjadi  kewenangan  penuh  dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Peruuan.
Perubahan ketentuan Pasal Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah disebut di atas membawa implikasi yuridis pada nilai dan implementasi  otonomi  daerah  serta  pada  upaya  Harmonisasi  Rancangan  Perda  yang  berasal dari  Kepala  Daerah.  Memperhatikan  ketentuan  tersebut,  dari  sudut  pandang  implikasi perubahan pada Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 63 pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terhadap implementasi otonomi daerah, kedudukan Pemerintah Pusat yang direpresentasikan melalui Kementerian justru semakin tegas dan cenderung menggeser asas dekonsentrasi dan asas  desentralisasi.  Perlu  diingat  bahwa  sejatinya  kehadiran  otonomi  daerah  di  Indonesia yang  ditegaskan  dalam  Pasal  18  UUD  NRI  1945  merupakan resultante dari  pertimbangan kedaulatan  rakyat  yang  mencita-citakan  dan  menuntut  adanya  badan  Pemerintahan  di  tiap daerah. Hal tersebut juga didukung dari adanya ketidakpuasan masyarakat daerah yang kaya akan  sumber  daya  alam  namun  pemanfaatannya  tidak  secara  maksimal  dirasakan  oleh masyarakat daerah melainkan diutamakan bagi kepentingan masyarakat pusat.
Adanya  perubahan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  menjadi  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2019  memberikan  implikasi  hukum  berupa  dipertegasnya  pelaksanaan Harmonisasi  Rancangan  Perda  agar  sejalan  dengan  arah  pembangunan  pemerintah  pusat. Selain  itu  adanya  pembaharuan  tersebut  mampu  meningkatkan  sinkronisasi  antara  Perda dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  sehingga  menghindari  konflik  vertikal  antara  Peraturan Perundang-Undangan.  Pelaksanaan  sinkronisasi  tersebut  sangat  dibutuhkan  mengingat berdasarkan  data  dari  Kementerian  Dalam  Negeri  tercatat  lebih  dari  3.000  (tiga  ribu)  Perda telah  dibatalkan  dan  masih  banyak  Perda  lainnya  yang  saat  ini  sedang  berada  dalam  proses judicial  review .  Diajukannya judicial  review tersebut  didasari  pada  beberapa  alasan  seperti dasar  hukum  pembentukan  Perda  yang  tidak  tepat,  materi  muatan  atau  klausul  yang bertentangan  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  serta  hal  prinsipil  lain  seperti mengandung  nilai-nilai  diskriminasi  dan  melanggar  HAM.  Pasca  diundangkannya  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019, pengaruh Kementerian selaku representasi Pemerintah Pusat mampu  mendorong  implementasi  kontrol,  evaluasi,  peningkatan,  maupun  koreksi  terhadap Perda  khususnya  Perda  yang  diajukan  oleh  Kepala  Daerah  sebelum  Perda  tersebut diundangkan.  Melalui  sinkronisasi  tersebut,  maka  Perda  sebagai  produk  hukum  Pemerintah Daerah memiliki kepastian hukum yang juga dapat membawa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat daerah.
Kemenkumham Sumatera Barat sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  berperan  sebagai  pembina  hukum  dan  sekaligus  sebagai  koordinator harmonisasi  rancangan  peraturan  perundang-undangan  di  Provinsi  Sumatera  Barat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, harmonisasi konsepsi rancangan peraturan  daerah  merupkaan  tugas  dari  Bidang  Hukum  pada  Sub  Bidang  Fasilitasi Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah,  dimana  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  oleh perancangan peraturan perundang-undangan.
Implementasi  kewenangan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia dalam Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Peraturan Daerah oleh  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Sumatera  Barat  pada Tahun  2021  sejak  bulan  Januari  s/d  Desember  telah  melakukan  pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebanyak 109 rancangan peraturan daerah.
Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  67  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  mempunyai kewajiban  menjalin  hubungan  kerja  dengan  seluruh  instansi  vertikal  di  daerah  dan  semua perangkat  daerah.  Hubungan  tersebut  merupakan  upaya  untuk  mencapai  keselarasan, keserasian  dan  keterpaduan  baik  perencanaan  maupun  pelaksanaan  tugas  serta  kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  83  Tahun  2012  tentang  Organisasi  Dan  Tata Kerja  Instansi  Vertikal  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia,  Instansi  Vertikal Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  adalah  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum Dan  Hak  Asasi  Manusia  di  Provinsi.  Instansi  Vertikal  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  tersebut  adalah  pelaksana  tugas  dan  fungsi  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  di  Daerah.  Kantor  Wilayah  mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas  dan  fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi Kantor Wilayah adalah pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.
Dengan demikian,  peraturan perundang-undangan  telah  mengamanatkan bahwa  dalam pembentukan  produk  hukum  daerah,  khususnya  peraturan  daerah,  Pemerintah  Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota harus  mengikutsertakan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM.
Di  Sumatera  Barat,  koordinasi  tersebut  telah  dituangkan  dalam  Kesepakatan  Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tentang Penyusunan dan Pengelolaan  Program  Legislasi  Daerah  (Prolegda)  dan  Harmonisasi  Rancangan  Peraturan Daerah  (Raperda),  Kegiatan  Penyuluhan  Hukum/Peraturan  Perundang-Undangan  dan Diseminasi Hak Asasi Manusia Secara Terpadu.

## Pengharmonisasian,  Pembulatan  Dan  Pemantapan  Konsepsi  Ranperda  dan Ranperkada Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Dasar RI 1945
Sesuai  dengan  amanat  UUD  NRI  Tahun  1945,  pemerintah  daerah  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.  Pemberian  otonomi  luas  kepada  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan
peran  serta  masyarakat.  Di  samping  itu  melalui  otonomi  luas,  daerah  diharapkan  mampu meningkatkan  daya  saing  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan  keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.
Penataan  Peraturan  Perundang-Undangan  akan  berimplikasi  terhadap  prospek penambahan  kewenangan  pada  suatu  lembaga  negara  sebagai  bentuk  penguatan  sistem hukum  di  Indonesia.  Tujuannya  untuk  memperbaiki  pembentukan  hukum  agar  dapat memberikan  kemanfaatan  bagi  masyarakat.  Banyaknya  Undang-Undang  yang  dibatalkan karena  bertentangan  dengan  Konstitusi  atau  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang  bertentang dengan  Peraturan  diatasnya  menambah  permasalahan  Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia.  Diperlukan  sebuah  mekanisme  baru  berupa  kewenangan  yang  diberikan  kepada lembaga negara tertentu untuk melaksanakannya. Diharapkan pembentukan Undang-Undang dan  Perda  ini  akan  semakin  baik  dengan  prospek  kewenangan  yang  diberikan  kepada lembaga negara tersebut. Diharapkan tujuan pembentukan hukum yang berkemanfaatan bagi masyarakat  dapat  tercapai.  Berbagai  permasalahan  yang  telah  disebutkan  tentu  tidak  dapat diselesaikan secara langsung. Dibutuhkan proses panjang dengan disertai kemauan yang kuat dari  lembaga  pembentuk  hukum.  Penataan  Peraturan  Perundang-Undangan  harus mengintegrasikan seluruh aturan hukum yang ada.
Hukum berfungsi untuk mewujudkan tujuan negara yakni mendatangkan kemakmuran dan  kebahagiaan  manusia  secara  damai.  Tujuan  negara  ini  hanya  dapat  dicapai  dengan terselenggaranya suatu sistem peraturan perundang-undangan yang harmonis sehingga dapat membentuk  sistem  hukum  yang  mengabdi  pada  tujuan  negara.  Guna  mewujudkan  suatu sistem  peraturan  perundang-undangan  yang  harmonis  sebagaimana  tersebut  di  atas diperlukan  suatu  upaya  penyelarasan  peraturan  perundang-undangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lain  dalam  suatu  negara  yang  disebut  dengan  harmonisasi peraturan perundang-undangan.
Tahapan  penting  yang  ditempatkan  sebagai  bagian  dari  persiapan  pembentukan  Perda salah  satunya  adalah  pelaksanaan  harmonisasi  Raperda.  Harmonisasi  diartikan  sebagai keselarasan,  kecocokan,  dan  keserasian.  Apabila  definisi  tersebut  dikaitkan  dengan pengharmonisasian  peraturan  perundang-undangan,  maka  suatu  peraturan  perundang- undangan  memiliki  keselarasan,  kecocokan,  dan  keserasian  dengan  peraturan  perundang- undangan  lainnya.  Terkait  pembahasan  penghamonisasian  raperda,  terlebih  dahulu  akan merujuk pada jenis harmonisasi peraturan perundang-undangan.
Terdapat  dua  macam  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  yakni  harmonisasi secara  vertikal  dan  harmonisasi  secara  horizontal.  Harmonisasi  vertikal  adalah  pembentuk peraturan  perundang-undangan  wajib  menyusun  suatu  perundang-undangan  secara  selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang- undangan tersebut. Sedangkan harmonisasi  horizontal  memperhatikan  pula  harmonisasi  yang  dilakukan  terhadap  peraturan perundang-undangan  dalam  struktur  hierarki  yang  sama  atau  sederajat  dalam  menyusun peraturan.  Harmonisasi  vertikal  erat  kaitannya  dengan  asas lex  posteriori  derogate  legi prori . 3
3 RB.  Soemanto,  2006, Hukum  dan  Sosiologi  Hukum,  Lintasan  Pemikiran,  Teori  dan  Masalah, Surakarta: Sebelas Maret University Press, hlm.102
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah  mempunyai  beberapa  alasan  perlunya  dilakukan  harmonisasi Raperda, yaitu: 4 Pertama, Perda dapat diuji oleh Pemerintah melalui executive review selain proses judicial  review Mahkamah  Agung.  Kedua,  terjaminnya  kegiatan  pembentukan  Perda yang  taat  asas  demi  kepastian  hukum.  Ketiga,  terdapat  hierarki  peraturan  perundang- undangan  sehingga  menjadi  satu  ketentuan  dimana  saling  tergantung  dan  terkait  satu  sama lain  antar  subperaturan  perundangannya  dalam  prinsip  negara  kesatuan.  Keempat, pemerintahan daerah terhindar dari kerugian material dan moril.
Tahapan  pengharmonisasian  Raperda  merupakan  bagian  dari  tahapan  pembentukan Perda.  Namun  tidak  semua  jenjang  pembentukan  Perda  terdapat  pengharmonisasian  Perda oleh  Kementerian  Hukum  dan  HAM  sebagai  organisasi  pembina  pembuatan  peraturan 5 menilik  Raperda  arahan  DPRD  diproses  oleh  Balegda.  Pengharmonisasian  Raperda difokuskan pada tahap penyusunan dan pembahasan.
Raperda berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah  (Gubernur,  atau  Bupati/Walikota).  Apabila  Raperda  disusun  oleh  DPRD,  maka Raperda  dapat  disiapkan  oleh  anggota  komisi,  gabungan  komisi,  atau  alat  kelengkapan DPRD  yang  khusus  menangani  bidang  legislasi,  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Tata Tertib DPRD. Inisiatif Raperda oleh DPRD dijamin oleh undang-undang dan merupakan hak anggota DPRD. 6
Sementara itu, Raperda yang inisiatif penyusunannya dari Kepala Daerah, dilaksanakan melalui  Sekretariat  Daerah  atau  biro  hukum/bagian  hukum  dengan  beberapa  mekanisme. 7 Kesatu, pimpinan unit kerja atau tim antar unit kerja yang ditunjuk Kepala Daerah menyusun draf  Perda  menyangkut  materi  muatan  yang  akan  diatur.  Konsep  Raperda  tersebut  tadi dilampiri dengan pokok-pokok pikiran yang terdiri dari maksud dan tujuan pengaturan, dasar hukum,  materi  yang  akan  diatur  dan  keterikatan  dengan  beragam  regulasi.  Kedua,  konsep Raperda dari unit kerja diserahkan kepada Sekretariat Daerah untuk selanjutnya menugaskan biro  hukum/bagian  hukum  melakukan  harmonisasi  materi  muatan  Raperda.  Ketiga,  biro hukum/bagian  hukum  akan  mengundang  pimpinan  unit  kerja  maupun  unit  kerja  yang  lain untuk  menyempurnakan  konsep  Raperda  yang  diajukan.  Keempat,  penyempurnaan  dan finalisasi  dilakukan  oleh  biro  hukum/bagian  hukum  dan  diteruskan  kepada  Kepala  Daerah untuk  diperiksa.  Konsep  akhir  berubah  menjadi  Raperda  apabila  telah  disetujui  Kepala Daerah.  Kelima,  Kepala  Daerah  menyampaikan  Raperda  kepada  Ketua  DPRD  disertai pengantar untuk memperoleh persetujuan.
Ketentuan  UU  Nomor  12  Tahun  2011  yang  perubahan  keduanya  diatur  dalam  UU Nomor  13  Tahun  2022  mengurai  perbedaan  mekanisme  dalam  pembentukan  Perda. Perubahan tata cara tersebut diatur dalam Pasal 58 ayat (2) untuk Provinsi dan ketentuan baru Pasal  97D  yang  berlaku  juga  bagi  Kabupaten/Kota  sebagaimana  Pasal  63  serta  bentuk
4 Ibid , hlm.325
5 Lihat Pasal 99A Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (LN  Tahun  2019  Nomor  183,  TLN Nomor 6398).
6 Hermi  Sari  BN,  Galang  Asmara,  dan  Zunnuraeni  Zunnuraeni, Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan Daerah  Inisiatif  Eksekutif  Oleh  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia, Jurnal  Dinamika  Sosial Budaya, Vol.22 no. 2 (2020), hlm.314
7 Ibid.
rancangan peraturan kepala daerah. Perubahan tersebut menjadikan proses harmonisasi Perda menjadi  ke  arah  sentralistik  di  bawah  koordinasi  pemerintah  pusat.  Harmonisasi  yang sentralistik semakin dikuatkan oleh ketentuan dalam naskah rancangan perubahan kedua UU Nomor 12 Tahun 2011.
Selain melihat persandingan pada Pasal 58, perlu pula menyimak ketentuan baru pada Pasal  97D  UU  13/2022  yang  bunyinya:  “Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan konsepsi  Rancangan  Peraturan  Daerah  Provinsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  58  dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis  mutandis  terhadap  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi rancangan  peraturan  kepala  daerah  Provinsi  dan  rancangan  peraturan  kepala  daerah Kabupaten/Kota”.
Pengharmonisasian  konsepsi  Raperda  Provinsi  yang  berasal  dari  Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang  pembentukan  peraturan  perundang-  undangan.  Pada  ketentuan  terdahulu  kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan dilakukan oleh biro hukum dan dapat melibatkan instansi  vertikal  dari  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang hukum. 8 Sementara itu pengaturan pengharmonisasian saat ini dilaksanakan oleh kementerian atau  lembaga  di  luar  pemerintah  daerah.  Hal  tersebut  tadi  merupakan  respon  tepat  sebagai awal  perbaikan  agar  setiap  Perda  yang  dihasilkan  dapat  dilaksanakan  dan  tidak kontraproduktif dengan peraturan diatasnya.
Pengharmonisasian konsepsi dilakukan terhadap Rancangan Perda maupun Rancangan Perkada  hasil  Rapat  Panitia  Antar  perangkat  Daerah  yang  anggota  Panitia  Antar  perangkat Daerah  telah  menyatakan  setuju  melalui  parafnya.  Pengharmonisasian  tersebut  dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham.
Perspektif  negara  kesatuan  adalah  logis  apabila  mengembangkan  pemikiran  bahwa Pemerintah atasan berwenang untuk melakukan kontrol terhadap unit pemerintahan bawahan. Artinya,  pemerintah  pusat  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  UUD NRI  1945  tentu  dapat  dikatakan  mempunyai  kewenangan  untuk  mengontrol  unit-unit pemerintahan  daerah  Provinsi,  sama  halnya  pemerintahan  daerah  Provinsi  juga  dapat  diberi kewenangan  tertentu  dalam  rangka  mengendalikan  jalannya  pemerintahan  daerah Kabupaten/Kota.
Pengawasan pemerintah pusat dalam pembentukan Perda dilakukan dengan melakukan pendekatan  yakni  perubahan  atau  pencabutan  Perda  untuk  kemudian  diganti  dengan  Perda baru.  Hal  demikian  dilakukan  sebagai  kelanjutan  dari  Putusan  MK  Nomor  56/PUU- XIV/2016,  serta  untuk  menjaga  sinkronisasi  antara  kebijakan  yang  telah  ditentukan  oleh Pemerintah  Pusat  dengan  produk  hukum  yang  di  bentuk  oleh  Pemerintah  Daerah,  serta tercermin  ketertiban  dan  kepastian  hukum  dari  produk  hukum  daerah  agar  dapat  memenuhi rasa keadilan masyarakat atas perubahan sosial-ekonomi.
Pelaksanaan harmonisasi Perda baik inisiatifnya dari kepala daerah maupun usul DPRD tidak  hanya  akan  dinilai  kesesuaiannya  antara  substansi  dengan  materi  muatan,  namun  juga sinkronisasi  Raperda  terhadap  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Harmonisasi  Perda
8 Sopiani  dan  Zainal  Mubaraq, Politik  Hukum  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Pasca Perubahan  Undang-  Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.17, no. 2 (2020), hlm.146.
yang  sentralistrik  akan  menjadikan  pembentukan  Perda  baik  di  provinsi  maupun  Perda kabupaten/kota  semakin  tertata  dari  hulu  sampai  dengan  hilir.  Kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah  pusat  diharapkan  dapat  diterjemahkan  selaras  dengan  Perda  yang  hendak dibentuk.  Dampak  lain  dari  harmonisasi  sentralistik  yakni  kesulitan  pemerintah  dalam pembentukan Perda di era sebelumnya semakin tertanggulangi utamanya menyangkut jumlah koordinator yang terlibat dalam pembentukan Perda yang ideal.
Pada  sisi  lain  kewenangan  pembentukan  Perda  telah  terang  dibunyikan  dalam  UU Pemerintah  Daerah.  Kewenangan  pembentukan  Perda  provinsi  berada  pada  DPRD  provinsi dengan  persetujuan  Gubernur,  kewenangan  pembentukan  Perda  kabupaten  bersama  pada DPRD  kabupaten  dengan  persetujuan  Bupati,  sedangkan  kewenangan  pembentukan  Perda kota berada pada DPRD kota dengan persetujuan Walikota. Melalui prinsip-prinsip otonomi daerah, didalam pembentukan suatu Perda idealnya melibatkan partisipasi masyarakat daerah dengan  prinsip  keterbukaan  serta  materi  muatan  Perda  yang  sinkron  dengan  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak saling tumpang tindih.
Keberadaan  instrumen  norma,  standar,  prosedur  dan  kriteria  (NSPK)  dipergunakan sebagai  acuan  dalam  mengawasi  Perda.  Supervisi  atas  NSPK  langsung  dilakukan  gubernur selaku  wakil  pemerintah  pusat  di  daerah  sementara  daerah  berposisi  sebagai  pelaksana NSPK.  Secara  perlahan  dengan  demikian  daerah  kembali  pada  kondisi  memusat  atau sentripetal.
Kini leading  sector dalam  pembentukan  Perda  beralih  menjadi  tersentralisasi  pada instansi  yang  memiliki  kewenangan  pemerintahan  di  bidang  pembentukan  peraturan perundang-undangan.  Walau  demikian  harmonisasi  Perda  yang  menuju  kearah  sentralistik akan lebih optimal dengan lahirnya badan khusus yang fokus melakukan penataan sekaligus membentuk  peraturan  yang  di  dalamnya  termasuk  Perda.  Menurut  Bayu  Dwi  Anggono, lahirnya  badan  khusus  di  sektor  legislasi  akan  mencakup  salah  satunya  tanggung  jawab harmonisasi  termasuk  pada  Perda  melalui  pengukuran  kesesuaian  subtansi  dengan  materi muatan serta sinkronisasi terhadap peraturan lainnya.
Kebijakan penataan dalam pembentukan Perda telah didukung oleh berbagai instrumen peraturan,  nyatanya  pemerintah  daerah  masih  melahirkan  beberapa  Perda  yang  bermasalah. Disamping itu, konsep perubahan kedua UU PPP seperti tidak fokus dalam hal pembenahan masalah  harmonisasi  karena  perhatian  pembentuk  undang-undang  hanya  tertuju  pada melegalkan  teknik  omnibus  law  sehingga  tuntas  Putusan  MK  Nomor  91/PUU-XVIII/2020 dilaksanakan.
Seluruh  perangkat  hukum  yang  mengatur  terkait  pembentukan  Perda  hendaknya disatukan selaras. Pemerintah pusat agar mampu mengakomodir kebutuhan daerah juga harus menghadapi  tantangan  merekonstruksi  kembali  kebijakan  strategis  nasional  baik  dalam RPJPD maupun RPJMD. Agar tercapai Perda yang efektif, juga perlu memperhatikan otoritas penyusun peraturan perundang-undangan sebagai domain pemerintah pusat dan peraturan di tingkat daerah lebih kearah implementatif.

## KESIMPULAN
Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  terkait  perubahan  mekanisme  Harmonisasi  Rancangan  Perda  yang  sebelumnya
dilakukan  oleh  Biro  Hukum  Pemerintahan  Daerah  dan  kini  diserahkan  kepada  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  selaku  perpanjangan  tangan  Pemerintah  Pusat  merupakan suatu  bentuk  kontrol  atas  norma.  Sebelumnya  kontrol  atas  norma,  khususnya  Rancangan Perda di Indonesia ditekankan untuk dilakukan secara yuridis-represif melalui uji materil atau judicial  review  pada  Mahkamah  Agung,  pasca  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2022  kontrol  atas  norma  dilakukan  secara  administratif-preventif  oleh  Kementerian Dalam  Negeri  melalui  executive  abstract  preview.  Perubahan  bentuk  kontrol  atas  norma tersebut  pada  dasarnya  tidak  bertentangan  dengan  kedudukan  Pemerintahan  Daerah  yang berlandaskan asas otonomi daerah karena daerah-daerah tersebut adalah daerah otonom yang merupakan  sub-sistem  atau  bagian  dari  suatu  negara  kesatuan,  bukan  suatu  negara  bagian dengan  kemerdekaan  yang  luas.  Dengan  demikian  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan Rancangan  Perda  melalui  Harmonisasi  oleh  Pemerintah  Pusat  yang  diamanatkan  kepada Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  pada  prinsipnya  memang  menggeser  asas desentralisasi dan dekonsentrasi otonomi daerah, namun tidak menghilangkan prinsip-prinsip otonomi daerah itu sendiri dan justru menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.
Pengharmonisasian  rancangan  peraturan  perundang-undangan  pada  hakekatnya melakukan  penyelarasan  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  dengan  nilai-nilai yang  terkandung  dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dan  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  baik  secara  vertikal  maupun horizontal,  konvensi/perjanjian internasional,  serta  kebijakan  yang terkait dengan  rancangan peraturan  perundang-undangan  tersebut  sehingga  menghasilkan  peraturan  perundang- undangan  yang tidak  saling  bertentangan  atau tumpang  tindih.  Terdapat beberapa  hambatan yang dialami Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam  melaksanakan  fasilitasi  penyusunan  peraturan  daerah  maupun  produk  hukum  daerah lainnya, antara lain adalah kurangnya koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kurangnya  pelatihan  lanjutan  untuk  meningkatkan  keahlian  tenaga  Perancang  Peraturan Perundang-undangan pada bidang hukum tertentu, sarana, prasarana dan alokasi dana untuk pelaksanaan  pengharmonisasian  rancangan  peraturan  perundang-undangan  dan  Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Sumatera  Barat.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Sumatera  Barat  untuk  menghadapi  hambatan antara  lain  adalah  dengan  mendorong  dibentuknya  suatu  payung  hukum  yang  kuat  sebagai peraturan  pelaksana  tentang  pelibatan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Sumatera  Barat  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di daerah, meningkatkan koordinasi dengan instansi horizontal di daerah yang dijadikan sebagai langkah  awal  dan  sebagai  media  untuk  melakukan  sosialisasi  terhadap  aturan-aturan  yang menjadi  dasar  kewenangan  pelibatan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  dalam  pembentukan  Peraturan  Daerah,  secara  internal  mengajukan  penambahan anggaran  untuk  menyelenggarakan  fungsi  pengkoordinasian  program  legislasi  daerah, menganalisa dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Hermi  Sari  BN,  Galang  Asmara,  dan  Zunnuraeni  Zunnuraeni, Pengharmonisasian Rancangan  Peraturan  Daerah  Inisiatif  Eksekutif  Oleh  Kementerian  Hukum  Dan  Hak Asasi Manusia, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 22 No. 2 (2020) Johnny  Ibrahim,  2006, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Bayumedia Publishing, Malang.
RB. Soemanto, 2006, Hukum dan Sosiologi Hukum, Lintasan Pemikiran, Teori dan Masalah, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1988, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sopiani dan Zainal Mubaraq, Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca  Perubahan  Undang-  Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.17, no. 2 (2020) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuka Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Pertama  atas  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  22  Tahun  2018  tentang  Pengharmonisasian Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  dibentuk  di  Daerah  oleh  Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2022 tentang Tata Cara  dan  Prosedur  Pengharmonisasian,  Pembulatan  dan  Pemantapan  Konsepsi Ranperda.