## STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

## Oleh: Abdillah Mundir Universitas Yudharta Pasuruan
Abstrak: Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS) sebagai  lembaga  keuangan  mikro  syariah  yang memiliki  peran  strategi  dalam  perluasan  lapangan kerja  dan  mengurangi  kemiskinan.  KJKS  berperan sebagai agent
of asset distribution
untuk memberdayakan  ekonomi  masyarakat,  melalui kegiatan baitul  maal yang  berfungi  sebagai  lembaga sosial.  Setelah  dilaksanakan  pembobotan  serta pengelompokan  strategi  dengan  menggunakan matriks,  diperoleh  hasil  bahwa  KJKS  BMT Mardlotillah  berada  pada  posisi  pengembangan  dan pembangunan.  Strategi  tersebut  disusun  untuk mencapai  kondisi  pertumbuhan  permodalan  dan aset. Strategi Pengembangan KJKS BMT Mardlotillah yang  dihasilkan  dari  lima  prioritas  strategi  yang disarankan, yaitu (1) Peningkatan  mutu layanan dan pengelolaan  usaha  sesuai  syariah;  (2)  Meningkatkan pencitraan koperasi melalui peningkatan pengawasan internal  dan  akuntabilitas  laporan  keuangan;  (3) Meningkatkan mutu SDM yang handal dan tangguh; (4)  Menjalin  hubungan  baik/kemitraan  dengan lembaga  keuangan/donor;  dan  (5)  Optimasi pelayanan  dan  pembinaan/pendampingan  usaha anggota  untuk  memotivasi  loyalitas  dan  minat menabung anggota.
Kata  Kunci: KJKS,  Strategi  pengembangan  usaha mikro.

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  berpenduduk  muslim terbesar  di  dunia  dan  memiliki  potensi  kekayaan  alam  yang cukup  besar  untuk  kesejahteraan  rakyatnya.  Namun  masih terdapat  29,13  juta  jiwa  atau  11,96%  penduduk  yang  miskin dan  pengangguran  terbuka  mencapai  6,32%  angkatan  kerja nasional  (BPS,  2012a  dan  2012b).  Tentunya  kondisi  tersebut harus  menjadi  perhatian  dalam  mewujudkan  kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pelaku usaha mikro pada krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1998, ternyata dapat bertahan dan tetap eksis dalam  perekonomian  nasional.  Hal  tersebut  disebabkan usaha  mikro  bukan  usaha  yang  padat  modal,  tetapi  padat karya  dan  lebih  banyak  menggunakan  sumber  daya  lokal. Pada  tahun  2011,  jumlah  usaha  mikro  mencapai  ±  54,55  juta, atau  98,85%  pelaku  usaha  nasional  dan  mampu  menyerap tenaga  kerja 94,95 juta pekerja, atau 90,77% total tenaga kerja serta  menyumbangkan  PDB  atas  harga  berlaku  sebesar  Rp 2,571 triliun, atau 34,73% (BPS, 2012c). Berdasarkan gambaran tersebut, jelas keberadaan usaha mikro sangat strategik dalam perekonomian  nasional  dan  pengembangan  usaha  sangat penting  untuk  mengatasi  persoalan  bangsa  dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.
Pengembangan  usaha  mikro  sangatlah  penting mengingat  jumlahnya  mencapai  98,85  pelaku  usaha  di Indonesia,  termasuk  didalamnya  para  pelaku  usaha  mikro dari kalangan penduduk miskin. Pengembangan usaha mikro ternyata  masih  banyak  mengalami  kendala,  antara  lain terbatasnya  volume  usaha  dan  minimnya  laba  usaha.  Laba usaha  yang  diperoleh  hanya  cukup  untuk  pemenuhan kebutuhan  hidup  dan  belum  dapat  untuk  meningkatkan modal  usaha.  Keterbatasan  modal  merupakan  salah  satu
kendala  dalam  pengembangan  usaha  mikro.  Usaha  mikro lebih  mengandalkan  modal  sendiri,  akibat  minimnya  akses pembiayaan  dari  lembaga  keuangan/perbankan,  yang disebabkan ketidakmampuan memberikan jaminan tambahan.
Pasca  krisis  yang  terjadi  pada  tahun  1998  telah membawa kesadaran bahwa lembaga keuangan konvensional yang  menganut  system  ekonomi  kapitalis  dirasakan  tidak dapat  menjawab  permasalahan  yang  dihadapi  bangsa Indonesia,  ketika  krisis  karena  lebih  mementingkan keuntungan  semata  (materialistik).  Kesadaran  tersebut melahirkan gerakan ekonomi syariah dengan berkembangnya lembaga  ekonomi  syariah  seperti Baitul  Maal  wat  Tamwil (BMT),  Perbankan  Syariah,  dan  Asuransi  Syariah.  Merespon perkembangan  dan  aspirasi  masyarakat,  khususnya  para pelaku BMT,  Kementerian  Koperasi dan  UKM mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91 Tahun 2004  yang  mengatur  tentang  Kegiatan  Usaha  Jasa  Keuangan Syariah oleh Koperasi. Melalui peraturan tersebut keberadaan BMT yang semula merupakan lembaga keuangan non formal dapat  berubah  menjadi  lembaga  formal  berbadan  hukum koperasi  dengan  nama  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah (KJKS).
Posisi  koperasi  dalam  bisnis  juga  mengungkap  koperasi sebagai  badan  usaha  yang  berkembang  di  tengah  persaingan dunia usaha (Suyono et al , 1995; Sinaga et al , 2006).
KJKS  memiliki  peran  strategik  dalam  perluasan lapangan  kerja  dan  mengurangi  kemiskinan.  Optimasi  zakat, infaq,  sodaqoh  dan  wakaf  (ziswaf)  melalui  usaha  produktif yang berkesinambungan oleh baitul maal KJKS akan bermuara pada  pengurangan  penduduk  miskin.  Disinilah  KJKS  dapat berperan  sebagai agent  of  asset  distribution untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. KJKS melalui kegiatan
baitul  maal  berfungi  sebagai  lembaga  sosial  dan  melalui kegiatan baitul tamwil berfungsi  sebagai  lembaga  bisnis  yang profit oriented dengan pola syariah.
KJKS  sebagai  lembaga  Koperasi  merupakan  wadah usaha  bersama  yang  memiliki  beberapa  fungsi  yaitu  sebagai alat perjuangan ekonomi, alat pendidikan, efisiensi usaha dan kemandirian  anggota.  Keterbatasan  usaha  mikro  dalam pemupukan  modal  usaha  dan  investasi,  diupayakan  melalui penghimpunan dana bersama atau simpanan di Koperasi dan dikelola  sebagai  pinjaman  dana  bergulir  bagi  usaha  mikro anggota  Koperasi.  Simpanan  yang  terkumpul  tersebut ternyata belum dapat memenuhi permintaan pembiayaan dari seluruh anggota, sehingga dibutuhkan strategi pengembangan pembiayaan  bagi  usaha  mikro  anggota  koperasi,  baik  yang bersumber dari modal sendiri, maupun dari modal luar.
Pada  penelitian  ini,  dilakukan  studi  kasus  pada  KJKS BMT  Mardlotillah  sebagai  salah  satu  Koperasi  yang  berhasil mengembangkan  permodalan  dan  pembiayaan  kepada anggotanya.  Selama  tahun  2008-2010  KJKS  BMT  Mardlotillah mengalami  pertumbuhan  yang  pesat.  Aset  yang  dimiliki selama  tiga  tahun  meningkat  Rp2,63  milyar  atau  60,1%.  Dari sisi  modal  sendiri  selama  3  tahun  menunjukkan  peningkatan modal  sendiri  Rp2,43  milyar,  atau  35,3%.  Pembiayaan  yang diberikan  juga  mengalami  peningkatan  penyaluran  dana pembiayaan  Rp1,48  milyar  atau  38%  dan  penerima  manfaat sebanyak  1.112  orang  anggota  atau  79,8%  (KJKS  BMT Mardlotillah, 2010 dan 2011).
Tujuan kajian  ini (1) Mengidentifikasi aspekaspek yang dimiliki KJKS dalam meningkatkan kemampuan pengembangan  usahanya;  (2)  Mengidentifikasi  faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman)  yang  dapat  menunjukkan  posisi  Koperasi  dan
peluangnya  dalam  pengembangan  usaha;  (3)  Menyusun rumusan  dan  alternatif  strategi  yang  tepat  untuk pengembangan KJKS dalam pembiayaan usaha mikro.

## Strategi Pengembangan KJKS
Dalam  upaya  mengembangkan  KJKS  ada  beberapa strategi yang dapat dilakukan :

## 1. Meningkatkan SDM
Dalam  upaya  meningkatkan  SDM  kinerja  para anggota,  pengurus,  pengelola,  pengawas  dan  karyawan KJKS,  maka  Koperasi  melakukan  beberapa  program diantaranya  melakukan  pembinaan,  sosialisasi,  penilaian koperasi  dan  pelatihan  seperti  akuntansi,  auditing, perpajakan,  pembuatan  AD  ART,  serta  marketing  dalam pemasaran  produk.  Sebagaimana  program    tersebut bertujuan  untuk  meningkatkan  kinerja    SDM  KJKS  agar lebih  memiliki  potensi,  keterampilan  dan  kompetens idalam menjalankan usahanya.
2. Financing (keuangandan modal)
Untuk  menjadikan  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah lebih  berkembang  terutama  dalam  hal  modal  dan financing,  koperasi  melakukan  kerjasama  dengan  instansi lain  Bank  milik  BUMN  dan  BUMD  yang  ada  di  wilayah sekitar  sebagai  fasilitator,  dengan  adanya  draft  kerjasama. Hal  ini  dilakukan untuk  menunjang permodalan  Koperasi dan UKM, serta menjauhkan lembaga ekonomi masyarakat jatuh ke tangan rentenir.
3. Regulasi
Dalam  upaya  mengembangkan  KJKS,  maka  KJKS harus  bekerja  sama  dengan  pemerintah  untu  kmembuat peraturan  sebagai  paying  hukum  KJKS.  Dengan  adanya payung  hukum  yang  sudah  ada  dalam  undang-undang,
maka KJKS  dapat mengembangkan  usaha-usaha  yang ada dalam KJKS tanpa khawatir tersendat hukum.
Teknologi
Untuk  membantu  para  pelaku  KJKS  dalam perkembangan  teknologi,  maka  koperasi  selalu  berusaha mengikuti  perkembangan  teknologi  yang  kian  pesat dengan  cara  melakukan  pelatihan  program  aplikasi  Jasa Koperasi kepada para karyawannya. Selain itu, pemasaran koperasi juga harus mengikuti kemajuan teknologi dengan cara  membuat  web  koperasi  yang  dapat  diakses  lewat internet.
4. Manajemen
Dalam  mengembangkan  manajemen  Koperasi  Jasa
Keuangan Syariah, maka pemerintah melakukan pemantauan, evaluasi dan monitoring dalam hal keuangan, laporan  tahunan,  kinerja  pembina  KJKS  dan  kegiatan  dari KJKS. Sehingga, dengan adanya kebijakan tersebut diharap koperasi akan memperbaiki kinerjanya terus menerus. 1

## Aspek Internal Kjks Sebagai Lembaga Keuangan Berprinsip Syariah
Secara harfiah kata koperasi berasal dari kata cooperation (Latin)  atau cooperation (Inggris)  atau co-operatie (Belanda) dalam bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  bekerja  bersama, atau  bekerjasama,  atau  kerjasama.  ( Edilius,  1992:1 ).  Dalam kamus  popular,  koperasi  diartikan  sebagai  badan perkumpulan  yang  bertujuan  mengadakan  kerjasama  dalam hal  mengatur  kebutuhan  bersama.  Para  anggota  membentuk modal  bersama  melalui  simpanan-simpanan  wajib  dan sukarela  dengan  modal  mana  didatangkan  baranng-barang
1 Yoshida Murry, Analisis Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) , h.41-42
keperluan  para  anggota  (bersama).  Keuntungan  yang diperoleh  setiap  tahun  dibagikan  kepada  para  anggota  dan secara  kemufakatan  bersama  sebagian  dieruntukkan  dana- dana guna menggerakkan koperasi lebih lanjut.
(Kartasapoetra,  Dr.  G.  Mladenata  didalam  bukunya  “ Histoire Desdactrines  Cooperative ”  mengemukakan  bahwa  koperasi terdiri  atas  produsen-produsen  yang  bergabung  secara sukarela  untuk  mencapai  tujuann bersama,  dengan mengerjakan  summber-sumber  yang  disumbanngkan 2001:2) oleh anggota ( Subandi, 2009:19 ).  Dari berbagai penngertian di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  koperasi  adalah  suatu perkumpulan  yang  beranggotakan  orang-orang  atau  badan- badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota  dan  bekerja  sama  secara  kekeluargaan,  menjalankan usaha  untuk  mempertinggi  kesejahteraan  jasmaniah  para anggotanya (Widiyanti, 1988:1) mengatur kebutuhan bersama.

## 1. Peluang KJKS
Koperasi  jasa  keuangan  syariah  mengalami perkembangan  cukup  signifikan  dalam  beberapa  tahun terakhir.  Bahkan,  sebuah  lembaga  inkubasi  bisnis  BMT mengestimasi saat ini terdapat sebanyak 3.200 BMT dengan nilai  aset  mencapai  Rp  3,2  triliun.  Bisnis  tersebut  hingga akhir  tahun  ini  diproyeksi  mencapai  Rp  3,8  triliun.  Meski demikian, Chief Secretary Organization (CSO) BMT Center, Noor Azis, yakin bahwa BMT di Indonesia masih bisa terus dikembangkan.  Syaratnya,  adanya  dukungan  dan komitmen  pemerintah  dalam  mendorong  perkembangan bisnis  lembaga  keuangan  non  bunga  tersebut.  Salah  satu bentuk dukungan  itu adalah  melahirkan berbagai regulasi yang melindungi binsis keuangan mikro.
Sejarah  dengan  perubahan  zaman,  perubahan  tata ekonomi  dan  perdagangan,  konsep  baitul  mal  yang
sederhana  itu  pun  berubah,  tidak  sebatas  menerima  dan menyalurkan  harta  tetapi  juga  mengelolanya  secara  lebih produktif untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. Penerimaannya juga tidak terbatas pada zakat, infak dan shodaqoh, juga tidak mungkin lagi dari berbagai bentuk  harta  yang  diperoleh  dari  peperangan.  Lagi  pula peran pemberdayaan perekonomian tidak hanya dikerjakan oleh negara.
Selain  itu,  dengan  kehadiran  BMT  di  harapkan mampu  menjadi  sarana  dalam  menyalurkan  dana  untuk usaha  bisnis  kecil  dengan  mudah  dan  bersih,  karena didasarkan  pada  kemudahan  dan  bebas  riba/bunga, memperbaiki/  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat bawah, Lembaga keuangan alternatif yang mudah diakses oleh  masyarakat  bawah  dan  bebas  riba/bunga,Lembaga untuk  memberdayakan  ekonomi  ummat,mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas.
Prospek  BMT  cukup  baik  dari  segi  usaha  maupun dari segi kerjasama dimana nasabah yang bagian dari BMT memiliki kemudahan dalam perekonomian.dan prospeknyapun  dalam  masyarakat  disambut  hanggat karena  mempunyai  tujuan  yang  baik  dalam  memajukan perekonomian umat.
BMT  juga  memiliki  kendala-kendala  pula  yaitu sebagai berikut:
a. BMT  mempunyai  kendala  pada  segi  persaingan  yang biasanya  terjadi  pada  renternir  maupun  bank  keliling dimana  masyarakat  lebih  mengenal  mereka  terlebih dahulu  daripada  BMT  yang  baru  saja  melebarkan sayapnya di dunia perekonomian.
b. BMT mempunyai kendala pada bank maupun koperasi yang ada dalam hal bagi hasil dan juga tingkat marjin.
c. Nasabah  yang  dalam  keadaan  kredit  macet.  Pada nasabah  seperti  ini  BMT  pun  mempunyai  keringanan,
pertama  apabila  nasabah  dalam  keadaan  kredit  macet maka  BMT  mempunyai  keringanan  kepada  nasabah untuk membayar semampunya, dengan cara menambah jumlah  angsuran  agar  nominalnya  dapat  diperkecil sesuai  dengan  kemampuan  nasabah.  Kedua  apabila nasabah  dalam  kredit  macet  lalu  usahanyapun  gulung tikar maka BMT mempunyai keringanan yaitu nasabah hanya  mengembalikan  harga  pokoknya  saja sedangkan denda  maupun  nisbah  bagi  hasilnya  tidak,  dan pembayaran yang dilakukan nasabahnyapun semampunya.
Stategi  pengembangan  BMT  adalah  membantu pengusaha  kecil  maupun  penambahan  modal  kepada pengusaha  untuk  tujuan  menunjang  perekonomiannya secara  garis  besar.dan  juga  menyelamatkan  masyarakat dari  transaksi  yang  mengandung  riba  serta  mendirikan, membangun  dan  mengembangkan  BMT  merupakan  amal Sholih  serta  sekaligus  melaksanakan  dakwah.  Didalam BMT sendiri mempunyai dana ZIS yang berfungsi sebagai berikut :
a. Pemberdayaan ZIS
b. Pemberdayaan  ekonomi umat
c. Untuk social kemanusiaan
d. Untuk  peduli pendidikan seperti, beasiswa untuk anak yatim
e. Kesejahteraan umat untuk melakukan usaha
f. Untuk dakwah.

## 2. Kelemahan KJKS
Dalam  kegiatanya,  KJKS  melakukan  perencanaan yang menjadi suatu penghubung antara keadaan sekarang
dengan  masa  depan  yang  meningkat.  Dalam  KJKS dilakukan  perencanaan  saat  melakukan  Rapat  Anggota Tahunan  (RAT),  di  dalam  RAT  dibahas  sebagai  berikut yaitu:  Laporan  pertanggung  jawaban  pengurus,  sasaran yang  ingin  dicapai  koperasi,  aturan  kerja,  pencapaian sasaran  yang  ingin  dicapai  atas  kesepakatan  seluruh anggota koperasi dan karyawan 2 .
Kemudian KJKS MBS melakukan pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian di KJKS adalah pendistribusian pekerjaan dan sumberdaya serta kewenangan. Pada KJKS belum
melakukan pengorganisasian  seperti  pembagian  kerja  yang  jelas, program  kerja  yang  kurang  jelas  serta  belum menyelesaikan  SOM  dan  SOP 3 .  Unit  usaha  dalam  KJKS lebih  banyak  melakukan  pinjaman  dari  pada  simpanan. Terbukti denggan jumlah calon anggota yang lebih banyak dari pada anggota. Sasaran utama yang diberikan pinjaman adalah  golongan  menengah  ke  bawah,  ibu  pedagang,  ibu rumah  tangga  dan  pegawai 4 .    Siklus  pemberian  pinjaman yang terjadi di KJKS mulai dari permohonan, kelengkapan berkas, survey tempat dan jaminan, analisa kelayakan dan penilaian  jaminan,  disetujui  oleh  pengurus  pembiayaan, pencairan, angsuran dan pelunasan.
Seluruh  kegiatan  KJKS  kurang  terkoordinasi,  sebab tugas-tugas antara manager dan karyawan dirangkap oleh pengurus dan dibantu oleh dua orang staf. Pengurus terjun langsung ke nasabah dan memiliki tanggung jawab penuh
2 Muhammad. Kebijakan  Fiskal  dan  Moneter  Dalam  Ekonomi  Islam . Jakarta: Salemba Empat. 2002. hlm. 135. 3 Ahmad  Hasan  Ridwan. BMT  &  Bank  Islam  :  Instrumen  Lembaga Keuangan Syariah . Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004. hlm. 29
4 Peraturan Mentri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia
terhadap  kegiatan  koperasi  sehari-hari.  Sedangkan  dua orang  staf  hanya  membantu  dalam  pengoperasian  data  di komputer  dan  membantu  melakukan  survey  lokasi  pada calon anggota.
Dalam pengadaan aktivitas usaha pengurus dihadapi pada  kendala  kredit  macet  dan  penunggakan  yang  sulit diatasi. Namun cara penyelesaian yang diterapkan dengan meenghubungi  dan  mendatang’i  lokasi  dan  pada  calon anggota  yang  melakukan  penunggakan  diberikan  sangsi berupa denda sebesar 5% dari jumlah tunggakan. Kendala yang    dihadapi  pada  unit  usaha  di  KJKS  adalah  kendala sumberdaya manusia dan kendala operasional 5 .

## 3. Ancaman KJKS
Menurut  Karim  secara  bahasa  risiko  berarti  suatu kejadian  negatif,  uncertainty  (ketidak  pastian)  dan the future  is  unknown (waktu  yang  akan  datang  tidak  dapat diketahui).  Risiko  adalah  probabilitas  suatu  hasil  yang berbedadari hasil yang diharapkan. 6
Menurut  Hasbullah  risiko  adalah  potensi  terjadinya suatu peristiwa ( events ) yang dapat menimbulkan kegiatan bank. 7
Menurut  Idroes  risiko  adalah  ancaman  atau kemungkinan  suatu  tindakan  atau  kejadian  yang menimbulkan  dampak  yang  berlawanan  dengan  tujuan yang ingin dicapai. 8
5 Tulus T.H Tambunan. 2009. UMKM di Indonesia , cetakan pertama, Bogor: PT Ghalia Indonesia.Hal:164 6 Karim, Riduan. Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko . Jurnal Iqtishad,2004. Vol 4, h. 63- 64.28
7 Hasbullah, Yudistira. Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Kredit di Perbankan dalam Rangka Good Corporate Governance. Usahawan 2004, h. 29
8 Idroes, Ferry N. Manajemen Risiko Perbankan,Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel IITerkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.2008, h. 430
Menurut Rivai, Risiko merupakan kejadian potensial, baik  yang  dapat  diperkirakan  maupun  tidak  dapat diperkirakan yang bedampak negatif  terhadap pendapatan dan permodalan bank. 9
Dari uraian diatas yang telah dikemukakan oleh para ahli  ekonomi  tentang  definisi  risiko,  dari  beberapa pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  risiko  adalah suatu  keadaan  yang  tidak  pasti  yang  dapat  menimbulkan kerugian,  keadaan  yang  memburuk  karena  terjadinya suatu  peristiwa.    Berdasarkan  karakteristik  lembaga keuangan  syariah,  maka  secara  spesifik  risiko  yang dihadapi  oleh  lembaga  keuangan  syariah  lebih  terfokus kepada risiko likuiditas serta risiko kredit.
Ancaman-ancaman KJKS adalah sebagai berikut :
a. Banyak  persaingan  dari  lembaga-lembaga  serupa terutama  bank  besar  yang  membuka  unit  unit  simpan pinjam.
b. Kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  syariah, sehingga  menyamakan  konsep  konvensional  dengan syariah.
c. Anggapan  sebagian  masyarakat  yang  masih  negative terhadap koperasi.
d. Tidak adanya lembaga penjamin simpanan di koperasi
(KJKS)
Harus diakui bahwa tidak ada satu aktivitas apapun yang kita lakukan yang tidak mengandung resiko, namun hal  ini  tidak  berarti  bahwa  dengan  adanya  resiko  yang ditimbulkan  dari  setiap  aktivitas  menyebabkan  kita  tidak melakukan aktivitas apapun guna menghindari resiko yang akan timbul.
9 Rivai, Veithzal, et, al. Bank and Financial Institution Management, Coventional & Syar’i System . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2007, h. 792
Resiko  merupakan  bahaya,  resiko  adalah  ancaman atau  kemungkinan  suatu  tindakan  atau  kejadian  yang menimbulkan  dampak  yang  berlawanan  dengan  tujuan yang  ingin  dicapai.  Namun  demikian  resiko  juga  harus dipandang  sebagai  peluang,  yang  dipandang  berlawanan dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Jadi  kata  kuncinya adalah tujuan dan dampak pada sisi yang berlawanan.
Dengan  kata  lain  resiko  adalah  probabiltas  bahwa “Baik”  atau  “Buruk”  yang  mungkin  terjadi  yang  akan berdampak  terhadap  tujuan  yang  ingin  kita  capai.  Untuk itu resiko perlu kita kelola dengan baik melalui proses yang logis  dan  sitematik  dalam  identifikasi,  kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta memonitor dan pelaporan  resiko  yang  berlangsung  pada  setiap  aktivitas atau proses atau yang biasa kita kenal dengan manajemen resiko.
Kembali  pada  perkembangan  koperasi,  walaupun mengalami  perkembangan  yang  cukup  menggembirakan Koperasi senantiasa atau sering kali terganjal oleh sejumlah masalah klasik. Diantaranya :
a. Lemahnya partisipasi anggota
b. Kurangnya permodalan
c. Pemanfaatan pelayanan
d. Lemahnya pengambilan keputusan
e. Lemahnya Pengawasan
f. Manajemen Resiko

## 4. Kekuatan KJKS
Peluang jasa keuangan dan ekonomi berbasis syariah (keuangan  syariah)  terbuka  lebar.Apalagi  dengan  adanya bonus  demografi,  dimana  kelas  menengah  tumbuh berkembang  dengan  pesat.  Kebutuhan  kelas  menengah untuk  menabung  dan  berinvestasi  serta  terhadap  layanan
jasa  keuangan  yang  beragam,  baik  di  lembaga  perbankan syariah  maupun   lembaga  keuangan  non-bank  syariah seperti  asuransi  syariah,  dana  pensiun  syariah,  obligasi syariah,  perusahaan  pembiayaan  syariah,  reksadana syariah dan lainnya diperkirakan juga akan meningkat.
Menurut  Bank  Dunia  pada  Juni  tahun  2011,  kelas menengah di Indonesia tumbuh dengan sangat cepat, yaitu 7 juta orang setiap tahun. Pada tahun 1999, kelas menengah ini tumbuh secara signifikan, yaitu  45 orang juta atau 25% dari  jumlah  penduduk  Indonesia.  Kemudian  pada  tahun 2010  menjadi  134  juta  orang,  dan  pada  2015  kelas menengah Indonesia mencapai 170 juta atau 70% dari total jumlah  penduduk  Indonesia.  Kelas  menengah  yang merupakan  kelompok  penduduk  yang  memiliki  kekuatan “ expenditure ” per hari antara 2 – 20 dollar AS ini berpotensi menjadi  sumber  pembiayaan  pembangunan  melalui  pasar keuangan seiring peningkatan pendapatan kelas menengah tersebut.Bank  Dunia  juga  menyebutkan,  pada  tahun  2014 tercatat hanya 36,1% dari orang dewasa di Indonesia yang memiliki account di  lembaga  keuangan  formal.  Dengan demikian  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  masih belum  mempunyai  akses  pada  layanan  jasa  keuangan formal,  sehingga  peluang  tumbuhnya  keuangan  berbasis syariah masih sangat terbuka luas. 10
Sementara  di  sisi  lain,  keuangan  berbasis  syariah yang  terdiri  dari  perbankan,  pasar  modal  dan  jasa keuangan  syariah  non-bank  serta  aktivitas  bisnis  berbasis ekonomi  syariah  lain  telah  berkembang  dan  tumbuh dengan  subur,   namun  pertumbuhannya  dirasakan  masih perlu  dioptimalkan.  Berdasarkan  data  dari  OJK,  sampai
10 M.  Arief  Khumaidi ,  “Potensi  Keuangan  Syariah  Dalam  Mendukung  Pertumbuhan Ekonomi hal.12
dengan kondisi Maret 2015  pangsa pasar keuangan syariah tercatat  mencapai  4,7%,  dengan  volume  usaha  berjumlah Rp. 268,4 triliun.
Dalam  Arsitektur  Perbankan  Indonesia  (API) dijelaskan  bahwa  Sistem  perbankan  syariah  di  Indonesia dilaksanakan  menurut  kerangka dual-banking  system atau sistem  perbankan  ganda.Sistem  ini  menghadirkan  dua alternatif  jasa  perbankan,  yaitu  sistem  perbankan  syariah dan  perbankan  konvensional.  Kedua  sistem  ini  secara sinergis  mendukung  mobilisasi  dana  masyarakat  dalam upaya meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor- sektor perekonomian nasional.
Cara  operasional  sistem  perbankan  syariah berdasarkan  prinsip  bagi  hasil,  yang  merupakan  alternatif sistem  perbankan  yang  bercirikan  saling  menguntungkan bagi nasabah dan bank. Sistem Syariah menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi dengan menghindari  kegiatan transaksi  keuangan  spekulatif.  Sistem  syariah  ini melaksanakan  kegiatan  investasi  yang  menjunjung  etika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam kegiatan produksi.
Sistem perbankan ganda ini menawarkan beragamnya  produk  serta  layanan  jasa  perbankan  dengan skema  keuangan  yang  lebih  bervariatif  baik  melalui  bank konvensional  maupun  bank  syariah,  dimana  perbankan syariah  berpotensi  menjadi  alternatif  sistem  perbankan yang kredibel dan dinikmati seluruh masyarakat Indonesia.
Meluasnya  penggunaan  berbagai  produk  dan instrumen  keuangan  syariah  itu  dapat  menciptakan harmoni  antara  sektor  keuangan  dengan  sektor  riil,  akan mengurangi  transaksi-transaksi  yang  bersifat  spekulatif, yang  berperan  dalam  mendukung  stabilitas  sistem
keuangan  secara  keseluruhan  dan  memberikan  kontribusi yang  signifikan  terhadap  pencapaian  kestabilan  harga jangka menengah-panjang.
Pengembangan  keuangan  syariah  ini  semakin  jelas dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008,  yang  akan  mendorong  pertumbuhan  Lembaga Keuangan berbasis syariah berkembang semakin cepat.
Untuk  memberikan  pedoman  bagi  pengembangan perbankan  syariah  di  Indonesia,  pada  tahun  2002  Bank Indonesia  telah  menerbitkan Cetak  Biru  Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia , antara lain berisikan kondisi aktual  industri  perbankan  syariah  nasional  beserta perangkat-perangkat  terkait,  trend  perkembangan  industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan  sistem  keuangan  syariah  nasional,  serta hubungan dengan kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih  makro  seperti  Arsitektur  Perbankan  Indonesia  (API) dan  Arsitektur  Sistem  Keuangan  Indonesia  (ASKI),  juga international  best  practices dari  lembaga-lembaga  keuangan syariah  internasional,  seperti  Islamic  Financial  Services Board (IFSB), AAOIFI dan IIFM.
Sebagai  strategi  komprehensif  pengembangan  pasar perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia juga telah merumuskan  sebuah  Grand  Strategi  Pengembangan  Pasar Perbankan  Syariah,  meliputi  aspek-aspek  strategis,  yaitu: Penetapan  visi  2010  sebagai  industri  perbankan  syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah  nasional  yang  bersifat  inklusif  dan  universal, pemetaan  pasar,  pengembangan  produk  yang  beragam, peningkatan  layanan,  serta  strategi  komunikasi  yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.
Berbagai  program  dan  kegiatan  telah  dan  akan dilakukan  dalam  tahap  implementasi  dari  grand  strategy pengembangan  pasar keuangan perbankan  syariah,  antara lain:  menerapkan  visi  baru  pengembangan  perbankan syariah  pada  fase  I  tahun  2008,  membangun  pemahaman perbankan  syariah  sebagai beyond  bankin ,  dengan pencapaian  target  asset  sebesar  Rp.50  triliun  dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 yaitu, menjadikan  perbankan  syariah  Indonesia  sebagai perbankan  syariah  paling  atraktif  di  ASEAN,  dengan pencapaian  target  asset  sebesar  Rp.87  triliun  dan pertumbuhan  industri  sebesar  75%.  Fase  III   tahun  2010, yaitu  menjadikan  perbankan  syariah  Indonesia  sebagai perbankan  syariah  terkemuka  di  ASEAN,  dengan pencapaian  target  asset  sebesar  Rp.124  triliun  dan pertumbuhan industri sebesar 81%.
Disamping itu juga program pengembangan produk melalui  variasi  produk  yang  beragam  yang  didukung dengan  keunikan  value  yang  ditawarkan  (saling menguntungkan) dan  dukungan jaringan kantor yang luas tersebar  dan  penggunaan  standar  nama  produk  yang mudah  dipahami  oleh  masyarakat.  Untuk  menunjang  hal ini  juga  dilakukan  program  sosialisasi  dan  edukasi masyarakat  secara  lebih  luas  dan  efisien  melalui  berbagai sarana  komunikasi  langsung,  maupun  tidak  langsung seperti media cetak, elektronik, online/web-site. 11

## Kegiatan  sosialisasi  tersebut  antara  lain  melalui
Kampanye  Nasional  Aku  Cinta  Keuangan  Syariah  yang
11 http://setkab.go.id/potensi-keuangan-syariah-dalam-mendukung-pertumbuhan- ekonomi/, diakses 14 Mei 2016
dihadiri  oleh  Presiden  Jokowi  pada  tanggal  14  Juni  2015 kemarin  di  Parkir  Selatan  Senayan  Jakarta.  Kampaye Nasional Aku Cinta Keuangan Syariah ini merupakan salah satu  upaya  untuk  mensosialisasikan  dan  meng-edukasi masyarakat  mengenai  keuangan  dan  ekonomi  syariah kepada  setiap  lapisan  masyarakat  sehingga  masyarakat dapat  memahami  peluang,  manfaat  dan  dasar  pemikiran layanan  jasa  keuangan  syariah.  Hal  itu  tentunya  akan bermuara pada upaya dari semua pihak untuk melakukan langkah-langkah  yang  lebih  nyata  untuk  mempercepat perkembangan industri keuangan berbasis syariah nasional agar  dapat  mengoptimalkan  potensi  yang  besar  keuangan syariah untuk kemaslahatan bangsa.
Niat  baik  untuk  mempercepat  perkembangan keuangan  syariah  adalah  agar  dapat  memberikan kontribusi  dalam  mengembangkan  potensi  ekonomi, meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  semakin meratanya kue pembangunan nasional, dengan mengoptimalkan  perkembangan  ekonomi  dan  keuangan berbasis  syariah  di  berbagai  sektor,  antara  lain  dari perdagangan,  wirausaha,  perbankan,  investasi,  asuransi dan sektor pembangunan ekonomi lainnya.
Keuangan  berbasis  syariah  ini  memiliki  peran strategis  dalam  pembangunan  nasional,  setidaknya  dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu:
Pertama, dalam menjalankan kegiatannya keuangansyariah bertumpu pada nilai-nilai luhur dan etika berbisnis  yang  santun  sesuai  tradisi  Bangsa  Indonesia, seperti  misalnya  penghargaan  terhadap  waktu,  kejujuran bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai kebersamaan  dan  persaudaraan  dalam  berproduksi, menghindari perilaku spekulatif dalam transaksi keuangan
dan penerapan sistem jaminan sosial melalui konsep zakat, sedekah  dan  wakaf.  Dengan  nilai-nilai  ini,  usaha  berbasis syariah  menyeimbangkan  antara  aspek  keuntungan  dan aspek kemanusiaan.
Usaha  berbasis  syariah  tidak  hanya  berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi semata, namun juga distribusi ekonomi  yang  lebih  merata.Prinsip  kegiatan  usaha  dalam ekonomi  syariah  menempatkan  aspek  keuntungan ekonomi  dan  aspek  humaniora  secara  seimbang, diharapkan  dapat  menciptakan  sistem  keuangan  yang tidak  berorientasi  pada  keuntungan  semata,  namun  juga memperhatikan aspek kemanusian.  Kegiatan investasi dan pengelolaan  keuangan  yang  berlandaskan  etika  seperti  ini juga  telah  menjadi trend di  beberapa  negara  di dunia.Seperti  semangat  investasi  beretika  yang  terkait dengan  dampak  terhadap  lingkungan  dan  masyarakat sejalan dengan semangat yang terkandung dalam ekonomi syariah  yang  universal  ini.  Nilai-nilai  ini  telah   lama tertanam telah menjadi tradisi luhur bangsa Indonesia.
Kedua ,  keuangan  berbasis  syariah  merupakan  salah satu  pilar  dalam  membangun  perekonomian  nasional, khususnya  terkait  dengan  pengembangan  UMKM  dan pembiayaan  infrastruktur.  Saat  ini  jumlah  nasabah keuangan  syariah  sudah  mencapai  +18  juta  rekening, dimana  saat  ini  Indonesia  merupakan  negara  yang memiliki lembaga keuangan mikro terbesar di dunia, yang sebagian  berbentuk Baitul  Maal  Wat  Tamwil ( BMT), dankoperasi jasa keuangan syariah.
Indonesia  juga  merupakan  negara  penerbit  sukuk negara terbesar, serta merupakan satu-satunya negara yang menerbitkan  sukuk  ritel.Hal  ini  merupakan  modal  awal yang  harus  terus  dikembangkan  agar  keuangan  syariah
menjadi  pilar  utama  dalam  pembangunan  nasional, khususnya dalam mendukung pengembangan UMKM dan pembiayaan infrastruktur.
Penguatan  basis  investasi  berdasarkan  prinsip syariah,  seperti  dalam  industri  keuangan  syariah diharapkan  dapat  memperkuat  struktur  sistem  keuangan nasional  secara  keseluruhan,   yang  dapat  mendukung proses penyaluran dana dan investasi masyarakat ke dalam penyediaan modal guna menyokong proses pembangunan ekonomi  secara  berkesinambungan.  Keberadaan  sistem keuangan  syariah  yang  berada  dibawah  pengawasan  OJK ini,   yang  telah  menerapkan  pengaturan  berbasis  risiko akan  menambah  stabilitas  sistem  keuangan  dan  pada  saat yang  sama  memberikan  pelayanan  terhadap  kebutuhan masyarakat  terhadap  jasa  keuangan  berbasis  syariah  yang aman dan efisien.
Menguatnya  keberadaan  lembaga  keuangan  syariah secara  domestik  dipandang  sebagai  peluang  bagi  investor asing  yang  ingin  menanamkan  modalnya  dalam  bentuk investasi  syariah.  Peluang  investasi  berdasarkan  prinsip syariah   sebagai  bentuk  diversifikasi  portfolio  sumber permodalan  dari  luar  negeri  yang  berguna  menyokong program  pembangunan  nasional.  Pada  saat  ini perkembangan  instrument  investasi  syariah  semakin berkembang  secara  internasional  yang  telah  dapat dimanfaatkan dengan baik oleh komunitas internasional.
Sebagai  negara  besar  dengan  berbagai  potensi ekonomi,  sepatutnya  Indonesia  dapat  menjadi  pusat perkembangan  keuangan  syariah  global.   Guna  mencapai keinginan  kita  menjadi leader dalam  pengembangan keuangan syariah global dan memanfatkan perkembangan sektor jasa keuangan syariah ini bagi kemaslahatan bangsa,
perlu  kerjasama  antar  kementerian,  lembaga  pemerintah dan  lembaga  non-pemerintah  terkait  untuk  bersama-sama saling  mendukung  pengembangan  sektor  jasa  keuangan syariah,  mengatasi  berbagai  hambatan  perkembangan industri  jasa  keuangan  syariah,  dan  secara  sinergis melakukan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan  efisiensi dan daya saing sektor jasa keuangan syariah.

## Kesimpulan
Kesadaran
masyarakat menggunakan usaha keuangan syariah perlu dibangun, yang tentu saja ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan jasa keuangan syariah  dan  kemudahan  akses  keuangan  bagi  masyarakat luas.   Apabila  semua  potensi  ekonomi  berbasis  syariah yang  telah  ada  saat  ini  terus  dikembangkan,  maka  kita optimistis  bangsa  Indonesia  akan  menjadi  pusat perkembangan  keuangan  syariah  di  tingkat  dunia.Untuk menuju ke arah tersebut, segenap potensi dan modal yang sudah  dimiliki  harus  dikelola  dengan  baik.Salah  satu kuncinya  adalah  pembangunan  pemahaman  masyarakat secara  berkelanjutan,  inovasi  layanan,  serta  perlindungan kepada nasabah.Membangun dan memperluas pemahaman  masyarakat  mengenai  keuangan  dan  bisnis ekonomi  berbasis  syariah,  menjadi  dorongan  yang  nyata bagi  peningkatan  kualitas  keuangan  syariah  dalam membangun perekonomian nasional.

## Daftar Pustaka
Buchori.  2009.  Koperasi  Syariah.  Sidoarjo:  Masmedia  Buana Pustaka.
David  FR.  2009.  Manajemen  Strategi.  Ed  ke-10.  Jakarta:
Salemba Empat.
Pearce  dan  Robinson.  1997.  Manajemen  Strategik,  Formulasi, Implementasi  dan  Pengendalian  Jilid  1.  Jakarta  : Binarupa Aksara.
Robinson  RB,  Pearce  JA.  1997.  Manajemen  Strategik.  Jilid  1. Jakarta: Binarupa Aksara.
Sudarsono, Heri. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.
Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah 286