Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 139-144| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 29/PID. SUS- ANAK/2018/PN DPS)
I Putu Arta Setiawan, I Wayan Rideng, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Kasus pencabulan terhadap anak marak terjadi sekarang ini. Hal ini merupakan masalah yang menjadi tugas aparat penegak  hukum  bersama  masyarakat  untuk  memeranginya.  Pencabulan  terhadap  anak  dilakukan  pelaku  untuk memenuhi  nafsu  birahinya  dan  juga  karena  adanya  kelainan  seksual.  Terkait  masalah  tersebut,  pihak  penegak hukum  khususnya  dan  masyarakat  haruslah  berperan  aktif  untuk  melakukan  upaya-upaya  guna  mengatasi permasalahan tersebut. Penjatuhan sanksi merupakan upaya represif yang dapat dilakukan guna memberikan efek jera bagi para pelaku tersebut. Berdasarkan masalah ini, penelitian ini dilakukan untuk menguraikan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dan bagaimana sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif,  dan  data  penelitian  bersumber    dari pendapat  para  sarjana hukum  dan  Undang-Undang.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  dan  masyarakat  wajib memberikan perlindungan khusus seperti upaya rehabilitasi dan menjauhkan korban dari labelisasi sekitar atau penderitaan terhadap idetitasnya sebagi korban pencabulan atau kekerasan seksual, sebagaimana Pasal 64 Ayat (1)  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  JO  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  mengaturnya.Berdasarkan  Putusan  Nomor  29/Pid.  Sus-Anak/2018/PN  Dps  menetapkan terdakwa BASID memenuhi unsur rumusan dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E undang-Undang perindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dijatuhi pidana 13 (tiga belas) tahun penjara beserta pelatihan kerja di Yayasan Mercy  Indonesia  Jalan  Intan  LC  II  Gang  IV  No.1  Gatot  Subroto  Denpasar  selama  6  (enam  )  bulan  lamanya sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum.
Kata Kunci: Pencabulan; Perlindungan Anak; Sanksi Pidana

## Abstract
Cases of molestation against children are rife today. This is a problem that becomes the duty of law enforcement officers  and  the  community  to  fight.  Abuse  of  children  is  carried  out  by  offenders  to  fulfill  thier  lust  and  also because  of  sexual  abnormalities.  Related  to  this  problem,  law  enforcement  agencies  in  particular  and  the community must play an active role in making efforts to overcome these problems. Imposition of sanctions is a repressive effort that can be done to provide a deterrent effect for the perpetrators. Based on this problem, this study was conducted to describe how the legal protection of child victims of sexual abuse and how sanctions for perpetrators of sexual abuse of children. This study used a normative method, and research data are sourced from the  opinions  of  legal  scholars  and  the  Law.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  government  and  the community  are  required  to  provide  special  protection  such  as  rehabilitation  efforts  and  keep  victims  from surrounding  labeling  or  suffering  from  their  identity  as  victims  of  sexual  abuse  or  violence,  as  Article  64 Paragraph (1) and (3) of Law Number 23 Year 2002 JO Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection regulates it. Based on Decision Number 29 / Pid. Sus-Anak / 2018 / PN Dps determined that the defendant BASID fulfilled the elements of the formulation in Article 82 paragraph (1) Jo Article 76 E of the Child Protection Act No. 35 of 2014 concerning amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning child protection and was sentenced to 13 (thirteen) years in prison along with job training at Mercy Indonesia Foundation Jalan Intan LC II Gang IV No.1 Gatot Subroto Denpasar for 6 (six) months as in a single indictment of the Public Prosecutor.
Keywords: Child Protection; Criminal Sanctions; Sexual abuse

## I. PENDAHULUAN
Kejahatan  seksual  banyak  sekali  jenisnya,  salah  satunya  adalah  tindakan  pencabulan  yang  mana sekarang ini pelakunya tidak lagi mengenal status, ataupun usia korban(Bahri & Fajriani, 2015). Para pelaku melakukan tindakan keji ini untuk melampiaskan hawa nafsu atau birahinya, yang mana hal ini juga masuk dalam kategori kelainan seksual(Ramdhani, 2017; Setiawan, 2016). Pencabulan terhadap anak  di  bawah  umur  khususnya  merupakan  perbuatan  yang  tidak  dapat  dimaafkan,  mengingat korbannya adalah anak-anak, sehingga masyarakat tidak dapat menerimanya.
Perbuatan pencabulan ini merupakan perbuatan tercela yang melanggar norma-norma masyarakat terlebih jika korbannya adalah anak-anak di bawah umur yang notabene generasi penerus yang rentan dan  rapuh  serta  dapat  mengalami  trauma  berkepanjangan(Annisa,  2014;  Zuleha,  2015).Pencabulan masuk  ke  dalam  jenis  tindak  pidana  kesusilaan  yaitu  penggolongannya  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  pada  BAB  XIV  Buku  ke-  II  yakni  dimulai  dari  pasal  289  sampai dengan  pasal  296  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  dalam  pasal  289  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  mengatur  mengenai  kejahatan  terhadap  kesusilaan  biasa,  yaitu  dengan  ancaman hukuman sembilan tahun penjara. Upaya preventif dan represif juga dapat dilakukan (Hadjon, 2008:2).
Kasus  pencabulan  terhadap  anak  masih  banyak  terjadi  di  sekitar  kita,  sehingga  perlu  adanya perlindungan terhadap korban dan penjatuhan sanksi pidana yang sesuai terhadap para pelaku. Salah satu contoh kasus pencabulan yang cukup menghebohkan yang terjadi terhadap anak perempuan berusia 5 tahun dengan inisial NF di Jalan Taman Griya, Tuban, Kuta, Bali, dimana pelakunya berusia 17 tahun berinisial BS. Kejahatan telah terjadi sebanyak dua kali di daerah sekitar tempat tinggal korban (Bali Express Jawa Pos, 2019, pukul 23.49 Wita.).
Ini  membuktikan  bahwa  aparat  penegak  hukum  harus  tegas  menegakkan  hukum  terkait  kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di bawah umur, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku(Khairida,  Syahrizal,  &  Din,  2017;  Sitompul,  2015).  Untuk  itu  penerapan sanksi  pidana  yang sesuai  menjadi  salah  satu  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  korban  karena  perlindungan hukum  terhadap  korban  haruslah  datang  dari  berbagai  pihak,  sehingga  menjamin  kesehatan  mental terutama dan juga fisik korban ke depannya.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dan bagaimana sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak.

## II. METODE
Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, artinya penelitian ini dilakukan  berdasarkan  perundang-undangan.  Sumber  data  penelitian ini  berbentuk  data  sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang, hasil penelitian, dan koran. Data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dan hasil analisis data disajikan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pencabulan
Setiap  perbuatan  pidana  haruslah  memenuhi  unsur-unsur  dari  tindak  pidana  tersebut,  termasuk  pula dalam  tidak  pidana  kekerasan  seksual  atau  pencabulan.  Bentuk  perlidungan  hukum  terhadap  anak selaku  korban  ada  berupa  upaya  preventif  atau  pencegahan,  adapula  represif  yaitu  penindakan  atau penyelesaian kasus (Hadjon, 1987).
Doek  dan  Drewes  dalam  Wadong  (2000)  mengelompokkan  perlindungan  anak  ke  dalam  dua bagian yaitu:
a. Dalam  pengertian  luas,  hukum  perlindungan  anak  merupakan  setiap  aturan  yang  mana memberikan perlindungan terhadap anak agar dapat berkembang.
b. Dalam arti sempit, hukum perlindungan anak dibedakan menjadi tiga yaitu dalam ketentuan hukum pidana, perdata, dan hukum acara.
Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut (Prints, 1997).
a. Menjaga agar anak berperilaku sopan;
b. Pemberian  Larangan  untuk  melakukan  hal-hal  yang  dibawah  umur  seperti  hubungan  intim dengan oranglain atau orang dewasa;
c. Larangan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak lain.
Setiap anak memiliki hak-haknya, dimana dalam Bab III Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Anak telah menjelaskan beberapa hak serta kewajiban yang dimiliki setiap anak. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain:
a. Hak hidup, tumbuh, berkembang, sebagaimana hak asasi manusia mengaturnya. Selain itu, anak-anak  juga  memiliki  hak  atas  perlindungan  dari  adanya  tindakan  kekerasan  maupun diskriminasi.
b. Hak untuk memiliki identitas dirinya seperti anak dan status kewarganegaraan.
c. Hak  untuk  beribadah  sesuai  kepercayaan  dan  agamanya.  Selain  itu,  ia  memiliki  hak  untuk berfikir  serta  berekspresi  sesuai  dengan  usia  dan  kemampuannya,  dengan  pengawasan  dan bimbingan orang tua.
d. Hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  layak  atau  patut  untuk  mengembangkan  dirinya serta kemampuannya.
e. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kejahatan-kejahatan yang dapat menimpa mereka, dan berhak atas diskresi sesuai hukum yang berlaku.
f. Setiap  anak  berhak  atas  bantuan  hukum  dan  pembelaan  diri  jika  ia  merupakan  korban perambpasan kebebasan yang mana setiap orang diperlakukan sama dihadapan hukum. Dan salaam proses peradilan harus dirahasiakan dan dilakukan tertutup bagi umum.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Orang  Tua,  Keluarga,  bahkan  pemerintah  dan negara wajib bertanggung jawab memberikan perlindungan bagi setiap anak, termasuk pula masyarakat di sekitarnya. Tidak ada pembedaan suku, ras, agama ataupun golongan dalam hal ini karena setiap anak memilki jati diri sendiri dan special sehingga diskriminasi tidak dapat dilakukan.
Pembentukan Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan perlindungan terhadap anak. Komisi ini merupakan Lembaga Independen yang dibentuk sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Adapun tujuan  utama  dari  pembentukan  lembaga  ini  adalah  untuk  meningkatkan  efektifitas  penyelanggaraan perlindungan terhadap anak-anak.
Perlindungan Hukum terhadap anak merupakan upaya penjaminan serta melindungi anak serta hak-haknya  dari  perilaku-perilaku  yang  tidak  bermoral,  sehingga  menjamin  perlindungan  terhadap mental dan kondisi fisik anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Negara memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Permasalahan terkait anak yang menjadi korban pencabulan merupakan kasus penting, yang penangannya harus dilakukan dengan baik, sehingga anak  tidak  mengalami  trauma  berkepanjangan  dan  mempengaruhi  mental  mereka.  Oleh  karena  itu, upaya penyelesaian kasusnya haruslah dilakukan dengan didampingi para ahli yang kompeten termasuk orang  tua  mereka.  Upaya  pendampingan  korban  hingga  pembinaan  mental  harus  terus  dilakukan sedemikian  rupa  untuk  membantu  pemulihan  mental  dan  fisik  anak.  Perlindungan  hukum  yang didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  23Tahun  2002  Jo  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perlindungan Anak serta aturan-aturan lain yang merupakan pentuk proteksi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Pemerintah dan masyarakat wajib memberikan perlindungan khusus  seperti  upaya  rehabilitasi  dan  menjauhkan  dari  labelisasi  sekitar  atau  penderitaan  terhadap idetitasnya sebagi korban pencabulan atau kekerasan seksual, sebagaimana Pasal 64 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  JO  Undang-Undang  Nomor35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak mengaturnya.
Ada pula produk hukum yang mengatur terkait kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dimana dalam Pasal 82 Ayat (1) hukuman yang dapat dikenakan 5 (lima) hingga 15 (lima belas) tahun  penjara  dengan  denda  hingga  Rp  5.000.000.000,00  (lima  miliar),  namun  apabila  pencabulan dilakukan  oleh  orang  terdekat  korban  seperti  orang  tua,  pendidik,  pengasuh,  dan  sebagainya  maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari yang tersebut sebelumnya.
Pengaruh media massa sekarang ini juga cukup pesat, sehingga perlu adanya pembatasan terkait pemberitaan  pencabulan  anak  karena  disini  korbanlah  yang  sangat  dirugikan(Safaruddin  Harahap,
2016). Perlindungan terhadap identitas korban perlu dijaga untuk menghindari persekusi di masyarakat serta stigma yang menganggap korban merupakan seorang yang harus dijauhi. Inilah yang juga perlu diperangi pemerintah dan orang di sekitar korban, sehingga mental korban yang terbebani akibat kasus ini dapat pulih kembali, dan dapat melupakan kejadian pahit tersebut.

## Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Cabul Terhadap Anak
Sanksi  Pidana  merupakan  bentuk  hukuman  yang  menerapkan  prinsip  kausalitas  atau  sebab  akibat. Sanksi  pidana  diberikan  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  korban  dan  upaya  memberikan hukuman  yang  sesuai  dengan  tindakan  pelaku  dan  diharapkan  memberikan  efek  jera.  Sanksi  pidana haruslah  menjamin  pelaku  untuk  tidak  mengulangi  perbuatannya  di  kemudian  hari,  seperti  bentuk rehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut. Namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebiasaan manusia itu sendiri (Andrisman, 2009).
Jenis-jenis  sanksi  pidana  dapat  kita  temukan  pengaturannya  dalam  Pasal  10  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu ada pidana pokok dan pidana tambahan. Hukuman atau sanksi bagi  para  pelaku  pencabulan  terhadap  anak  dapat  kita  lihat  pengaturannya  dalam  Pasal  82  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu berupa ancaman pidana penjara beserta denda pula dengan nilai yang tidak sedikit yakni paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sedangkan untuk denda dapat mencapai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Tujuan  pemidanaan  pada  hakikatnya  untuk  mencegah  kejahatan  berulang  dilakukan  oleh terpidana atau pelaku pada masa yang akan datang. Konteks yang dikatakan Hugo De Groot “malim pasisionis propter malum actionis” yaitu sama dengan prinsip bahwa kita menuai apa yang kita tanam, jika kita melakukan perbuatan jahat, maka kita menanggung penderitaan jahat pula sebagai gantinya. Terdapat perbedaan pendapat terkait pemidanaan, di satu sisi dikatakan bertujuan sebagai pembalasan (teori absolut) di sisi lain bertujuan positif, dan ada pula teori gabungan antara keduanya  (Kholiq & Wibowo, 2016; Muladi, 2008).
a. Kasus dan Analisa Putusan Nomor 29/pid. Sus-anak/2018/pn dps
1. Posisi Kasus
1.1 Kedudukan Perkara
Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar Pukul 14.00 WITA, anak atas nama BASID membakar sampah di halaman kos anak nama BASID di Jalan Taman Griya I Nomor 2G, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung melihat saksi NADIFATUL HILMIYAH seorang diri, oleh karena anak atas nama BASID sering menonton film porno di Handphone miliknya, timbul niat anak atas nama BASID untuk mencabuli saksi NADIFATUL HILMIYAH, niat tersebut anak atas nama  BASID  laksanakan  dengan  cara  anak  atas  nama  BASID  mengatakan  kepada  saksi NADIFATUL  HILMIYAH  “Dif,  Main  yuk,  main  gitu-gituan”,  sambil  anak  atas  nama  BASID dengan tangannya menunjuk alat kemaluan terdakwa, kemudian anak atas nama BASID mengajak saksi NADIFATUL HILMIYAH ke halaman parkir tempat kost di Jalan Taman Griya I Nomor 2G, Kecamatan  Kuta, Kabupaten  Badung  yang  jaraknya  kurang  lebih  10  (sepuluh) meter,  kemudian anak  atas  nama  Basid  dengan  sekuat  tenaga  dengan  menggunakan  kedua  tangannya  menaikkan kemudian  menidurkan  atau  membaringkan  saksi  NADIFATUL  HILMIYAH  ke  atas  kap  mobil yang sedang terparkir, setelah itu anak atas nama BASID membuka kedua kaki saksi NADIFATUL HILMIYAH dan membuka celana yang saksi NADIFATUL HILMIYAH kenakan, setelah itu anak atas nama BASID membuka resleting yang anak atas nama BASID kenakan, kemudian anak atas nama BASID memegang kemaluannya atau penisnya yang dalam keadaan tegang, lalu anak atas nama  BASID  menggosok-gosok  kemaluannya  atau  penisnya  di  kemaluan  atau  vagina  saksi NADIFATUL HILMIYAH berkali-kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga anak atas nama BASID merasa puas, oleh karena saksi NADIFATUL HILMIYAH tidak memiliki tenaga yang cukup sehingga saksi NADIFATUL HILMIYAH tidak dapat melakukan perlawanan. Bahwa  perbuatan  anak  atas  nama  BASID  sebagimana  tersebut  di  atas  menyebabkan  saksi NADIFATUL HILMIYAH mengalami luka memar pada bibir kecil kemaluan dan luka lecet pata lutut  akibat  kekerasan  tumpul,  sebagimana  diterangkan  dalam  Visum  Et  Revertum  Nomor YR.02.03/XIV.4.4.7/257/2018  tanggal  21  Mei  2018  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  dr.
HENKY,  Sp.F.,  M.Biothics  dokter  pemerintah  pada  instalasi  Kedoteran  Forensik  Rumah  Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.
1.2 Tuntutan Jaksa
Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut.
a. Menyatakan anak BASID secara sah terbukti melakukan perbuatan sesuai rumusan pasal82 ayat (1) Jo pasal76 E Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2002.  Unsur-unsur  yang  terpenuhi  sehingga  dinyatakan bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan cara memaksa, ataupun melalui tipu  muslihat,  berbohong  hinga  membujuk  atau  mendorong  serta  membiarkan  anak  untuk dilakukannya perbuatan cabul. Untuk itu dimasukkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
b. Menjatuhkan  sanksi  Pidana  terhadap  Anak  BASID  dikurangi  selama  berada  dalam  rumah tahanan sementara yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Selanjutnya dijatuhkan pidana pelatihan kerja sepanjang 6 (enam) bulan sehingga diharuskan tetap untuk ditahan di Yayasan Mercy Indonesia tepatnya di jalan Intan LCII Gang IV No. 1 Gatot Subroto Denpasar
c. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih bergambar hewan telah kembali pada yang berhak yaitu saksi SOVIA
- 1 (satu) buah baju dress warna merah
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan Billabong
- 1 (satu) buah celana kainpendek warna hitammotif kotak dirampas untuk dimusnahkan
d. Menetapkan agar Anak BASID dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
2. Analisa Kasus
Kasus tersebut di atas merupakan salah satu kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang telah melalui  proses  peradilan  dan  telah  diputuskan  oleh  hakim.  Kasus  berawal  dari  dilakukan  pebuatan pidana  oleh  terdakwa  BASID  terhadap  korban  NADIFATUL  HILMIYAH  dan  terbukti  melakukan perbuatan  cabul  di  sekitaran  tempat  tinggal  korban.  Ketentuan  pidana  yang  didakwakan  oleh  jaksa penuntut umum terhadap kasus ini ada beberapa pasal yaitu Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam putusan perkara pidana Pengadilan Negeri  Denpasar  Nomor  29/Pid.Sus-Anak/2018/PN  Dps  menyatakan  bahwa  terdakwa  secara  sah terbukti  melakukan  perbuatan  sesuai  rumusan  pasal  82  ayat  (1)  Jo  pasal  76  E  Undang-Undang Perlindungan  Anak  Nomor  35 Tahun 2014 perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002. Unsur-unsur  yang  terpenuhi  sehingga  dinyatakan  bersalah  dilakukannya  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  dengan  cara  memaksa,  ataupun  melalui tipu  muslihat,  berbohong  hingga  membujuk  atau mendorong serta membiarkan anak untuk dilakukannya perbuatan cabul. Untuk itu dimasukkan dalam dakwaan  tunggal  Penuntut Umum  dan Menjatuhkan  sanksi  Pidana terhadap  Anak  BASID  dikurangi selama berada dalam rumah tahanan sementara, yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun yaitu total 13 (tiga belas) tahun penjara. Selanjutnya dijatuhkan pidana pelatihan kerja sepanjang 6 (enam) bulan sehingga diharuskan tetap untuk ditahan di Yayasan Mercy Indonesia tepatnya di jalan Intan LC II Gang IV No.1 Gatot Subroto Denpasar.
Membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, menurut penulis putusan yang diambil tidak memiliki rasa keadilan, karena hakim terlalu ringan dalam memberikan sanksi terhadap terdakwa  BASID.Pelecehan  terhadap  korban  menyebabkan  derita  fisik  serta  psikologis,  yang  untuk menyembuhkannya tidak dalam hitungan hari, akan tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama.Oleh karena itu, diharapkan agar Majelis Hakim memberikan Putusan sesuai Undang-Undang yang berlaku untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar kasus serupa tidak aka ada lagi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data penelitian ini, ada beberapa simpulan yang perlu dibuat, yaitu: pertama, perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dilakukan dengan upaya yang bersifat preventif maupun  yang  bersifat  represif,  baik  yang  lisan  maupun  yang  tertulis.  Dengan  ini  perlindungan
merupakan  cerminan  dari  pelaksanaan  dari  tujuan  dan  fungsi  hukum  itu  sendiri  yaitu  memberikan kepastian,  kemanfaatan  serta  keadilan  bagi  setiap  masyarakat  dalam  hal  ini  anak  selaku  korban pencabulan atau kekerasan seksual. Kedua, Sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  menetapkan  sanksi  bagi  terpidana  atau  pelaku pencabulan  terhadap  anak  di  bawah  umur  yakni  dengan  ancaman  pidana  setidaknya  5  (lima)  tahun bahkan hingga 15 (lima belas) tahun beserta denda hingga dapat mencapai Rp. 5.000.000.000, 00 (lima milyar rupiah).

## 2. Saran
Sesuai dengan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu disampaikan kepada beberpa pihak, yaitu: bagi Pemerintah dalam hal ini sebagai pejabat yang memiliki kewenangan, setidaknya mengkaji ulang Undang-Undang Perlindungan Anak terkait sanksi bagi pelaku pencabulan, agar hal tersebut tidak terulang kembali agar memberikan efek jera bagi pelaku pencabulan, dan bagi para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman agar memberikan putusan yang setimpal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang bagi pelaku pencabulan terhadap anak agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual terutama pencabulan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrisman, T. (2009). Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia . Bandar Lampung: Unila. Annisa,  F.  (2014).  Penegakkan  Hukum  terhadap  Anak  yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Pencabulan dalam  Konsep  Restorative  Justice. ADIL:  Jurnal  Hukum , 7 (2),  202–211.  Retrieved  from https://media.neliti.com/media/publications/135021-ID-penegakkan-hukum-terhadap-anak-yang- mela.pdf
Bahri, S., & Fajriani. (2015). Suatu Kajian Awal terhadap Tingkat Pelecehan Seksual di Aceh . 9 (1), 50–65. https://doi.org/10.13170/jp.9.1.2491
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: PT. Bina Ilmu. Khairida, Syahrizal, & Din, M. (2017). Penegakkan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual  pada  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Jinayat. Syiah  Kuala  Law  Jurnal , 1 (2),  169–186. Retrieved from http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/8472
Kholiq, M. A., & Wibowo, A. (2016). Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 23 (2), 186–205. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art2
Muladi. (2008). Lembaga Pidana Bersyarat . Bandung: Alumni. Prints, D. (1997). Hukum Anak Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ramdhani, I. (2017). Kasus Pelecehan Seksual dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat. SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I , 4 (1),  95–120. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7871
Safaruddin Harahap, I. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam
Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Media Hukum , 23 (1), 37–47.
https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47 Setiawan, E. (2016). Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam. Jurnal Hukum Islam , 14 (2), 1–15. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Sitompul,
A.
H. (2015).
Lex Crimen . IV (1), 46–56. Retrieved
from https://media.neliti.com/media/publications/3219-ID-kajian-hukum-tentang-tindak-kekerasan- seksual-terhadap-anak-di-indonesia.pdf
Wadong, M. H. (2000). Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak . Jakarta: Grasindo.
Zuleha.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Pemerkosaan  dalam  Perspektif Viktimologi. Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan , 10 (1),  125–133.  Retrieved  from http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/7871/pdf
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak