Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.9 No.2: Desember 2023 P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181
Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah PT.

## Pegadaian untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah
Rifqi Firdaus Universitas Trunojoyo Madura Email: 200721100139@student.trunojoyo.ac.id
Ahmad Makhtum Universitas Trunojoyo Madura Email : ahmad.makhtum@trunojoyo.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the effectiveness and impact felt by MSME actors in realizing the sharia KUR program and whether it is really able  to  provide  benefits  to  the  sustainability  of  the  businesses  they have. The research method used by the author is descriptive-qualitative research.  Through  descriptive  research,  researchers  will  try  to describe  the  phenomenon  regarding  the  effectiveness  of  the  Sharia People's  Business  Credit  (KUR)  program  of  PT  Pegadaian  for  the development of micro, small, and medium  enterprises. The results of this  study  state  that  the  presence  of  KUR  credit  Sharia  Pegadaian Blega Branch in the community is very helpful for business people to get  alternative  capital.  The  benefits  obtained  with  credit  are  for business development and financial management, which are easier to rotate.  The  results  of  the  interviews  conducted  said  that  loans  from pawnshops are not only used to increase business capital but also for daily living expenses and even to help finance children who are still in school.
Keywords:  Effectiveness of  KUR  Syariah  Products,  Feasibility,  and Benefits for MSMEs

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas serta dampak yang dirasakan oleh para pelaku UMKM dalam merealisasikan program KUR syariah  apakah  betul-betul  mampu  memberikan  kemanfaatan  dalam keberlansungan  terhadap  usaha  yang  mereka  miliki.  Metode  penelitian yang  di  gunakan  penulis  adalah  penelitian  diskriptif  kualitatif  dengan melalui  penelitian  deskriptif,  peneliti  akan  berusaha  mendeskripsikan
237 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
fenomena  mengenai  efektivitas  program  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR) Syariah  PT.  Pegadaian  untuk  pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil, Menengah (UMKM). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hadirnya kredit    KUR  Syariah  Pegadaian  Cabang  Blega  bagi  masyarakat  sangat membantu bagi pelaku usaha untuk mendapatkan alternatif permodalan. Manfaat  yang  didapatkan  dengan  adanya  kredit  adalah  untuk pengembangan usaha dan manajemen keuangan lebih mudah berputar, bahkan dari hasil wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa pinjaman dari  pegadaian  tidak  hanya  dipakai  untuk  menambah  modal  usaha  saja ujarnya  tetapi  juga  untuk  biaya  hidup  sehari-hari,  dan  bahkan  mampu membantu membiayai anak yang masih sekolah.
Kata  Kunci : Efektivitas  Produk  KUR  Syariah,  Kelayakan  Dan  Manfaat Terhadap UMKM Pendahuluan
Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peran  penting  dalam  perekonomian  Indonesia.  UMKM  merupakan  pilar ekonomi yang penting, karena mereka berkontribusi secara signifikan terhadap penyerapan  tenaga  kerja,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  pengurangan  disparitas sosial-ekonomi. 1 Namun,  fakta  yang  terjadi  masyarakat  menengah  kebawah masih  terkendala  dalam  pembiayaan  modal  usaha  yang  memadai  baik  untuk memulai ataupun untuk meningkatkan perkembangan usahanya. 2 Hal tersebut menjadi  suatu  masalah  yang  memerlukan  solusi  yang  tepat  guna  mendukung pertumbuhan  dan  perkembangan  UMKM.  Upaya  yang  dapat  dilakukan utamanya adalah dengan adanya pemberian akses pembiayaan yang terjangkau dan mudah diakses menjadi hal yang krusial. 3
1 RB Dandy Raga Utama, Zavirani Fitrandasari, Moh Arifin, and Ridan Muhtadi. "Can Mosque Fund Management For Community Economic Empowerment?: An Exploratory Study." IJIBE
(International Journal of Islamic Business Ethics) 3, no. 2 (2018): 451-457.
2 Faridatun Nila, R. Wahyu Agung Utama, Imron Mawardi, Moh Fudholi, and Ridan Muhtadi. "Sharia  Local  Funding  (Salaf  Card):  Innovation  On  Smes  Funding  Using  Islamic  Boarding School Venture Capital." Jurnal Ekonomi Islam 10, no. 1 (2019): 38-48.
3 Ervicaninda Herry, Pramudia Yuli Eka Permana, Wisnu Bayu Aji, and Ridan Muhtadi. "Total Quality Management Development and Sharia Governance Efforts in Sharia Micro Financial Institutions to Improve Market Share." IJIEEB International Journal of Integrated Education, Engineering and Business eISSN 2615-1596 pISSN 2615-2312 2, no. 1 (2019): 27-35.
Salah satu upaya untuk memberikan akses pembiayaan kepada UMKM adalah melalui Progam Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang telah diterapkan di Indonesia.  KUR  dirancang  untuk  memberikan  pinjaman  dengan  suku  bunga rendah  kepada  UMKM  yang  bertujuan  untuk  membantu  mereka  dalam mengembangkan usaha mereka. Program  KUR ditujukan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan  sektor  riil  dan  pemberdayaan  UMKM.  Dalam  rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden NO. 6  tahun  2007  tentang  Kebijakan  Percepatan  Pengembangan  Sektor  Riil  dan Pemberdayaan UMKM. Pemerintah secara resmi meluncurkan Program KUR pada tanggal 5 November 2007. Peresmian tersebut didukung dengan Inpres No.  5  tahun  2008  tentang  fokus  pada  program  ekonomi  2008-2009  untuk melakukan penjaminan ataupun percepatan pelaksanaan Kredit Udaha Rakyat (KUR) tersebut. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan pendapatan adalah besarnya modal usaha. Dalam memulai usaha, instrumen yang paling penting yang dibutuhkan untuk memulai usaha adalah modal. Modal adalah dana yang harus  dikeluarkan  untuk  menghasilkan  barang  atau  jasa  yang  dihasilkan  oleh seseorang.  Tanpa  adanya  suatu  modal  usaha,  maka  seseorang  belum  bisa menyelesaikan pembuatan barang atau jasa sesuai permintaan. Dengan kata lain, tanpa adanya modal usaha, seseorang tidak akan mendapatkan pembeli karena tidak  ada  barang  atau  jasa  yang  dihasilkan.  Untuk  menaikkan  hasil  produksi barang atau jasa tidak cukup dengan menggunakan modal sendiri. Maka dari itu perlu  adanya  pinjaman  modal  dari  pihak  lain,  seperti  pinjaman  modal  dari pegadaian, khususnya dalam penelitian ini adalah pinjaman modal dari program KUR Syariah PT. Pegadaian Kecamatan Blega. Saat ini, program KUR Syariah PT. Pegadaian Kecamatan Blega menjadi salah satu alternatif bagi para UMKM untuk  menambahkan  modal  dalam  memulai  usaha  mereka.  Program  KUR Syariah sedikit banyak telah membantu perkembangan usaha-usaha peroduktif yang  dimiliki  masyarakat  Blega.  Selama  ini,  UMKM  lebih  memilih  kepada pengajuan modal yang memiliki bunga yang sangat tinggi padahal resiko yang di tanggung  hari  kemudian  sangat  besar.  Optimalisasi  ini  sering  kali  membuat masyarakan yang memiliki usaha produkti tersebut merasa terbebani.
Kelayakan dan manfaat produk KUR Syariah yang nantinya menjadikan masyarat mampu mendapatkan keuntungan dari setiap usaha yang dimiliki dan
239 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
tidak  lagi  memikirkan  bunga  yang  terlalu  tinggi,  produk  KUR  Syariah  akan memjadi  solusi  para  pengusah  produktif  yang  ada  di  daerah  blega.  Peranan penting  para  pegawai  pegadaian  syariah  harus  memiliki  kemampuan  seperti melakukan promosi dan pemahaman terhadap msyarakat yang memiliki usaha produktif  di  daerah  blega,  sehingga  masyarakat  kembali  meraih  keuntungan meningkatkan pengembangan usahanya dengan modal yang mudah dan bunga rendah.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  oleh  penulis, penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  manfaat  dari  program  KUR Syariah di PT. Pegadaian Kecamatan Blega bagi para pelaku UMKM atau pelaku usaha  produktif  yang  telah  menyalurkan  program  KUR  tersebut  dalam pengembangan  usaha  mereka.  dengan  demikian  Peneliti  akan  menganalisis bagaimana  efektivitas  serta  dampak  yang  dirasakan  oleh para  pelaku  UMKM dalam merealisasikan program KUR syariah tersebut.

## Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  yang  kemudian  sering  kita  temui dalam penyebutanya menjadi UMKM adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup  kegiatan  perdagangan  yang  memiliki  ciri  khas  atau  karakteristik  yang berbeda-beda,  baik  dalam  pengelolaanya  ataupun  bentuk  usaha  yang  yang dimiliki. 4 Sedangkan  pengertian  UMKM  secara  rincinya  adalah  usaha  yang terbagi  dalam  tiga  kategori,  yaitu  mikro,  kecil,  dan  menengah. 5 Usaha  Mikro adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau  badan  usaha perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha
4 DQ Alva Salam, Akhmad Mahtum. "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang." Qawwam: The Leader's Writing 3, no. 1 (2022): 10-20.
5 Fithri Azizah, “PENGERTIAN KOPERASI , KOPERASI SYARIAH , DAN UMKM” (2022).
Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan  tahunan bahkan  ada  lagi  usaha  yang  lingkupnya  lebih  besar  yakni Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan  jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil penjualan  tahunan  lebih besar  dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dari semua  pejelasan  ini  sudah ter  maktub  dalam  pengertian  UMKM  melalui UU No.9  Tahun  1999  dan  karena  keadaan  perkembangan  yang  semakin  dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 6
Usaha  mikro  kecil  dan  menengah  atau  sering  di  sebut  UMKM merupakan sektor usaha yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Sehingga UMKM dalam hal ini memiliki tangggung jawab yanag besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia alasanya  karna  jumlah  penduduk  Indonesia  yang  sangat  banyak,  tentunya UMKM  ini  harus  ikut  andil    untuk  menambah  lapangan  kerja. 7 Dan  bahkan meningkatkan pendapatan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ciri khas yang membedakan dari sektor usaha lainnya UMKM ini pada umumnya dikelola  oleh  pengusaha  yang  memilliki  modal  dan  sumber  daya  terbatas, sehingga  tidak  jarang  menghadapi  beberapa  kendala  dalam  mengembangkan usahanya, contohnya seperti akses terhadap modal, teknologi dan pasar. Adapun pertumbuhan ini didukung seiring perkembangan zaman dengan pemanfaatan teknologi  dan  internet  saat  ini.  Pelaku  UMKM  sekarang  dapat  melakukan pemasaranya  melalui  Online.  Salahsatunya  E-Commerce    yang  pada  saat  ini
6 Yuli Rahmini Suci, “Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah,” UU No. 20 Tahun 2008 , no. 1 (2008): 1 – 31. 7 Nasrulloh Nasrulloh, “Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Transformasi Digital UMKM Madura Dalam Mendukung Ketercapaian Sustainable Development Goals,” JES (Jurnal Ekonomi Syariah) 7, no. 1 (202 2): 63 – 75.
241 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
memudahkan  untuk  menjual  produk  dalam  tingkat  nasional  maupun Internasional. Adapun masalah UMKM ini antara lain yakni ketersediaan modal yang akan disalurkan, Karena sifat bisnis ini dimodali dana sendiri dan dikelola secara  individu.  Sehingga  dengan  adanya  kendala  tersebut    Pelaku  usaha membutuhkan  modal  usaha  tambahan  untuk  melanjutkan  usahanya.  Maka perlunya upaya perbaikan pada sektor penyaluran modal membuat akses modal dan sumber daya terbatas menjadi lancar, kesulitan Akses ini juga di sebabkan adanya wabah covid-19 yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu membuat para pelaku UMKM kekurangan modal dan PT Pegadaian cabang blega adalah salah satu dari kantor pegadaian yang memiliki produk KUR Syariah

## Pemberdayaan dan Perkembangan UMKM
Pemberdayaan UMKM di tengah-tengah gencarnya arus globalisasi dan tingginya  persaingan  menjadikan  UMKM  terpaksa  berjuang  dan  diharapkan mampu  mengadapai  tantangan  global,  sepertihalnya  dengan  meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, dan perluasan area pemasaran. Hal ini penting dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian hari melesat jauh pada industri dan manufaktur di Indonesia, tidak  bisa  kita  pungkiri  bahwa  UMKM  adalah  sektor  ekonomi  yang  sangat berdampak serta mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia 8 Dalam rangka  pemberdayaan  UMKM  di  Indonesia,  (Bank  Indonesia,  2011) mengembangkan filosofi lima jari ( Five finger philosophy), maksudnya setiap jari memiliki peran masing-masing dan tidak bisa berdiri sendiri bahkan akan lebih sempurna jika digunakan secara bersamaan. 9
1) Jari  jempol,  mewakili  peran  lembaga  keuangan  yang  berperan  dalam intermediasi  keuangan,  terutama  untuk  memberikan  pinjaman  atau
8 R. Sudaryanto and R. Wijayanti, “Strategi Pemberdayaan UMKM Dalam Menghadapi Pasar
Bebas ASEAN,” Jurnal Keuangan & Moneter 16, no. 1 (2014): 1 – 20.
9 Kristina Sedyastuti, “Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global,” INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia 2, no. 1 (2018): 117 – 127.
pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai Agents of development (agen pembangunan).
2) Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam Regulator sektor riil dan fiskal, Menerbitkan ijin- ijin usaha, Mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.
3) Jari  tengah,  mewakili  katalisator  yang  berperan  dalam  mendukung perbankan  dan  UMKM,  termasuk  Promoting  Enterprise  Access  to Credit (PEAC) Units, perusahaan penjamin kredit
4) Jari  manis,  mewakili  fasilitator  yang  berperan  dalam  mendampingi UMKM,  khususnya  usaha  mikro,  membantu  UMKM  untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan UMKM.
5) Jari  kelingking,  mewakili  UMKM  yang  berperan  dalam  pelaku  usaha, pembayar  pajak  dan  pembukaan  tenaga  kerja.  Kebersamaan  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan bank komersial merupakan salah  satu  dari  sekian  banyak  bentuk  simbiosis  mutualisme  dalam ekonomi. Kebersamaan tersebut bukan saja bermanfaat bagi keduanya, tetapi  juga  bagi  masyarakat  dan  pemerintah.  Masyarakat  menikmati ketersediaan lapangan kerja dan pemerintah menikmati kinerja ekonomi berupa naiknya Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yang menyumbang lebih  dari  separuh  PDB  Indonesia.  Namun  demikian,  kerja  sama tersebut tetap perlu memegang prinsip kehati-hatian untuk memastikan terwujudnya manfaat bagikedua pihak.
Sedangkan Pengembangan  pada UMKM yakni dengan pengembngan sumber Daya Manusia melalui IT (Information Technology) Hal positif yang dapat  diperoleh  dengan  memanfaatkan  jaringan  internet  dalam mengembangkan usaha adalah : (1) dapat mempertinggi promosi produk dan layanan  melalui  kontak  langsung,  kaya  informasi,  dan  interaktif  dengan pelanggan,  (2)  menciptakan  satu  saluran  distribusi  bagi  produk  yang  ada,  (3) biaya  pengiriman  27  informasi  ke  pelanggan  lebih  hemat  jika  dibandingkan dengan paket atau jasa pos, (4) waktu yang dibutuhkan untuk menerima atau
243 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
mengirim informasi sangat singkat, hanya dalam hitungan menit atau bahkan detik. Oleh karena itu, agar UMKM di Indonesia dengan segala keterbatasannya dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi, perlu dukungan berupa  pelatihan  dan  penyediaan  fasilitas. Tentu  saja  tanggungjawab  terbesar untuk memberi pelatihan dan penyediaan fasilitas ini ada di tangan pemerintah, disamping  pihak-pihak  lain  yang  punya  komitmen,  khususnya  kalangan perguruan tinggi. Pusat Pengembangan UMKM berbasis IT ini perlu dibangun di  setiap  kabupaten  atau  jika  mungkin  di  setiap  kecamatan.  Fasilitas  tersebut berupa  ruangan  khusus  dilengkapi  dengan  seperangkat  komputer  yang terkoneksi  dengan  internet,  serta  dilengkapi  website  UMKM  masing-masing daerah,  di  bawah  pengelolaan  dan  pembiayaan  pemerintah  daerah.  Maka insyaallah pemberdayaan dan perkembangan UMKM ini akan jauh lebih baik.

## Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)  yang  disalurkan  melalui  lembaga  keuangan  dengan  pola peminjaman.dalam  hal  ini,  tujuan  dari  adanya  program  KUR  adalah  untuk memperkuat  kemampuan  permodalan  usaha  dalam  rangka  pelaksanaan kebijakan  percepatan  pengembangan  sektor  riil  dan  pemberdayaan  UMKM (kur.ekon.go.id). selain itu program KUR juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas  daya  saing  usaha  mikro,  kecil,  menengah  dan  mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Mengenai Produk KUR atau tujuan dengan dibangunnya sistem pengajuan pinjaman kredit usaha rakyat (KUR)  harapannya  dapat  membantu  dalam  pengajuan  pinjaman  kredit  serta pencarian  data  sehingga  pembuatan  laporan  lebih  mudah,  tersimpan  dengan aman dan dapat meminimalisir kesalahan dalam penyampaian laporan. dalam proses  pengajuan  pinjaman  kredit  dapat  menghasilkan  laporan  Permohonan Pinjaman, laporan pengajuan pinjaman, serta cetak laporan pencairan pinjaman KUR.  Dunia perbankan masa sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat pesat.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dengan  banyaknya  bank  baru  di  Indonesia, diantaranya yaitu Bank Umum, BPR (Bank Perkreditan Rakyat), Bank Sentral Dan  Bank  Syariah,  sehingga  persaingan  antar  bank  pun  semakin  tinggi.
Persaingan antar bank tidak hanya terletak pada segi pelayanan yang baik tetapi juga  pada  bentuk  produk  yang  ditawarkan  Salah  satunya  produk  kredit  yang bekerja sama dengan pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). 10
KUR merupakan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang  baik  dan  memiliki  kemampuan  untuk  mengembalikan  Kur  merupakan program pinjaman kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K yang merupakan program  pemerintah  yang  dimulai  pada  tanggal  5  november  2007  dengan bekerjasama dengan 7 bank nasional yaitu bank rakyat Indonesia, bank mandiri, bank  Negara  Indonesia,  bank  tabungan  Negara,  bank  bukopin,  bank  syariah mandiri,  dan  seluruh  bank  pembangunan  daerah  yang  tersebar  di  indonesia. Pemerintah  memberikan  penjaminan  terhadap  resiko  KUR  sebesar  70% sementara  sisanya  sebesar  30%  ditanggung  oleh  bank  pelaksana.Penjaminan KUR  diberikan  dalam  rangka  meningkatkan  akses  UMKM-K  pada  sumber Pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan tentang  standar  dan  produk  pelaksanaan  Kredit  Usaha  Rakyat,  KUR  Mikro adalah KUR dengan plafon sampai dengan Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)  dikenakan  suku  bunga  kredit  pembiayaan,  maksimal  22%  (dua  puluh dua persen) efektif pertahun Kur yang disalurkan oleh bank pelaksana dijamin secara  otomatis  bersyarat  oleh  penjamin  dengan  nilai  pinjaman  sebesar  80% untuk sector pertaniaan, kelautan, perikanan, kehutanan, dan industri kecil, dan 70% untuk sector lainnya. Perusahaan penjamin KUR ini adalah PT.(Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan perusahaan umum kredit Indonesia. Sedangkan pada  penelitiaan  terdahulu  terakait  data  realisasi  penyaluran  KUR  Bank Nasional pada tahun 2013 mengatakan bahwa BRI mendapatkan palond KUR paling  besar  dibandingkan  dengan  bank  pelaksana  lainnya,  yaitu  mencapai 68,4%.  Sebagian  besar  KUR  BRI  (74%)  merupakan  KUR  mikro,  sementara KUR ritel hanya 26%. Walaupun demikian, penyalurannya belum terbatas. Dari plafond KUR BRI sebesar Rp 77,5 triliun, baru disalurkan sebanyak Rp 24,8
10 Sinta Alvionita, “Sistem Informasi Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sukarame,” Ilmudata.org 2, no. 2 (2022): 1 – 13.
245 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
triliun    (32%).  Beberapa  bank  pelaksana  mendapat  plafond  KUR  yang  lebih sedikit, akan tetapi  prestasi penyalurannya lebih baik dibandingkan dengan BRI. BNI Syariah misalnya realisasi penyaluran KUR sudah mencapai 72,8%, begitu juga BTN (53,5%) dan BSM (52%).
BRI  lebih  hati-hati  (prudent)  dalam  memilih  calon  debitur.  Hal  ini tergambar  pada    tingkat  NPL  KUR  Mikro  BRI  yang  sangat  rendah  (1,9%) dibandingkan dengan bank pelasana lainnya (3,7%-12,4%). Secara kesuluruhan, NPL KUR masih di bawah di bawah threshold 5%. Untuk kasus BTN, NPL KUR pada tahun 2014 sudah menurun menjadi  11,8%, dan jumlah debitur pun meningkat dari 22.483 debitur menjadi 25.000 debitur.  Para bankers menilai penyebab utama kenaikan NPL KUR adalah kemampuan usaha  debitur yang menurun, akibat dari pelemahan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Selain bank  BUMN,  pemerintah  juga  menugaskan  28  Bank  Pembangunan  Daerah (BPD) untuk menyalurkan KUR. Pemerintah menetapkan plafond KUR yang disalurkan  bank  BUMN  sebesar  Rp  12  triliun.  Sampai  dengan  31  Desember 2013, realisasi penyaluran KUR oleh BPD-PBDse Indonesia mencapai Rp 5,7 triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 151.704 debitur (Tabel C-2). Rata-rata NPL KUR pada BPD-BPD ternyata lebih tinggi (7,9%) dibandingkan dengan NPL  KUR  pada  bank-bank  BUMN  (3,7%).  Tiga  BPD  malah  NPL-nya mencapai dua digit, yaitu BPD Jatim (16,9%), Bank Jabar banten (10,8%), dan Bank Sulut (10,5%). 11

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  PT.  Pegadaian  Blega.  Pemilihan  lokasi penelitian di pegadaian tersebut dilakukan secara sengaja atau Purposive dengan pertimbangan  bahwa  lokasi  penelitian  tidak  jauh  dengan  domisili  peneliti. Penelitian ini dimulai pada tanggal  1 Mei 2023
1. Jenis Penelitian
11 Mutaqin Ika Syahrir, R.Nurhidayat, “Kredit Usaha Rakyat (Kur): ‘Indonesian Way’ Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia,” Kajian Ekonomi Keuangan- Badan Kebijakan Fiskal (2016): 36.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menghasilkan prosedur  analisis  yang  tidak  menggunakan  prosedur  analisis  statistik  atau prosedur kuantifikasi lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskripsif kualitatif adalah penelitian yang  merusaha  mendeskripsikan  suatu  masalah,  peristiwa,  atau  kejadian. Penelitian  deskriptif  memusatkan  perhatian  pada  masalah  aktual sebagaimana  adanya  pada  saat  penelitian  berlangsung.  Melalui  penelitian deskriptif,  peneliti  akan  berusaha  mendeskripsikan  fenomena  mengenai efektivitas  program  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  Syariah  PT.  Pegadaian untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

## 2. Teknik pengumpulan data
Adapun teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara:
1) Observasi (pengamatan), yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap situasi perkembangan perusahaan yang diteliti  dan  prosedur  yang  ada  pada  perusahaan  pada  saat dilakukan riset. Dalam penelitian ini, penulis berpartisipasi aktif dalam  kegiatan  magang  yang  dilakukan  selama  5  bulan  di instansi pegadaian Kecamatan Blega.
2) Wawancara (interview), yaitu mengadakan tanya jawab (fase to fase)  dengan  pihak  perusahaan  yang  mempunyai  wewenang untuk  memberikan  informasi/data  yang  dibutuhkan  dalam penelitian ini. Peneliti juga melakukan waancara secara langsung dengan  pelaku  UMKM  yang  terlibat  dalam  program  KUR Syariah di instansi pegadaian Kecamatan Blega.

## 3. Analisis data
Analisis  data  dalam  penelitin  kualitatif  dilakukan  saat  proses  dan setelah  selesainya  pengumpulan  data.  Pada  saat  melakukan  wawancara, peneliti  sudah  melakukan  analisis  terhadap  jawaban  dari  informan  atau narasumber.  Jika  setelah  dianalisis  jawaban  tersebut  kurang  memuaskan, maka  peneliti  akan  melanjutkan  pertanyaan  kembali  sampai  data  yang diperoleh dianggap kredibel.
247 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Adapun aktivitas dalam teknik analisis data pada kualitatif adalah sebagai berikut:
1) Reduksi  data,  diartikan  sebagai  proses  penelitian,  pemusatan perhatian  pada  penyederhanaan,  pengabstrakan,  dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.
2) Penyajian data, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Adapun yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks bersifat naratif.
3) Pemeriksaan  kesimpulan  dan  verivikasi,  ini  merupakan  tahap terakhir dalam analisis data kualitatif, yang mana pada langkah ini  adalah  penarikan  kesimpulan  dan  verivikasi.  Beberapa langkah  yang  digunakan  dalam  proses  penelitian  ini  adalah dengan melakukan pencatatan pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di kalangan masyarakat).

## Hasil dan Pembahasan Produk KUR Syariah PT. Pegadaian
KUR  Syariah  merupakan  fasilitas  pembiayaan  untuk  masyarakat  yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.  Pegadaian  ini  resmi  menyalurkan  KUR  Syariah  dengan  nominal pinjaman  dari  1  juta  sampai  10  juta  dengan  margin  sebesar  0,14%  Perbulan. Pengajuan KUR Syariah diPegadaian dapat dilakukan keseluruh kantor cabang dan unit pelayanan cabang pegadaian  diseluruh Indonesia. Bahkan masyarakat bisa memilih jangka waktu pembiayaan mulai 12, 18, 24 atau 36 bulan, dengan minimal usaha yang berjalan selama 6 bulan. 12 Produk KUR ini sering kita sebut dengan  Kredit  Usaha  Rakyat  berbasis  syariah  yang  di  keluarkan  oleh  PT.
12 Foni Detyena and Elva Dona, “Prosedur Pemberian Kredit Mikro Usaha Kecil Dan Menengah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang,” Osf.Io 1, no. 1 (2023): 1–18.
Pegadaian  terutama  di  kota  Bangkalan  khususnya  di  kantor  cabang  Blega menjadi pendanaan yang di tawarkan pemerintah untuk mendukung pemodalan usaha mikro, kecil dan menengah atau sering disebut UMKM, selanjutnya KUR Syariah ini bisa dikatakan sangat fleksibel karna hanya dengan foto copy data diri dan izin usaha kemudian bermodal kepercayaan sudah dapat menggunakan produk  pegadaian  tersebut.  Kemudian  sudah  mendapatkan  bunga  ringan  flat 3% per tahunnya, dan ini tentunya sangat meringankan pembayaran nasabah yang berkeinginan menggunakannya. Hal ini tentunya menjadikan produk KUR Syariah  ini  menjadi  sangat  diminati.  Kemudian  pembiayaan  produk  KUR Syariah  ini tidak  sembarangan,  pegawai  yang  berada  di  bagian  KUR  ini  akan terlebih dahulu melihat riwayat BI-Checking ataupun syistem yang mengelola data riwayat debitur terkait pada penyelesaian pinjaman. Bahkan pelaku usaha produktif yang akan mengajukan ini akan di lakukan kroschek apakah nasabah ini tidak memiliki pinjaman di lembaga keuangan yang lainya. 13
Dan  skema  yang  di  tawarkan  tentunya  berdasarkan  prinsip-perinsip syariah,  yang  sesuai  dengan  Undang-undang  pada  nomor  21  tahun  2008 mengenai  perbankan  syariah.  Sesuai  yang  telah  ketahui  KUR  Syariah  dengan menggunkan  akad  rahn  memberikan  pinjaman  dari  nominal  Rp.  1.000.000 sampai Rp. 10.000.000 dengan kurun waktu 36 Bulan. Dan untuk pembiyaan ini diperoritaskan  kepada  bidang  yang  pembiayaannya  oleh  pemerintah  seperti sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industi dan jasa. Maka dari itu PT. Pegadaian  khususnya  di  Blega  berusaha  mendorong  pertumbuhan  ekonomi blega yang kedepanya dapat memberikan perubahan bagi pelaku usaha sekitar menjadi lebih maju dan berkembang.

## Perbedaan KUR Syariah Pegadaian Dengan lembaga keuangan lainya
Beberapa tahun lalu sejumlah bank berkonsep ekonomi berusah keras dalam  meluncurkan  produk  pinjaman  terhadap  pelaku  UMKM.  Optimalisasi pada  pengajuan  mikro  ini  sangat  berdampak  terhadap  perkembangan  dimasa yang akan datang, bahkan konsultan ekonomi syariah yakni Rasyidin Consulting Wiku Suryomuti berpendapat bahwa dalam lima tahun ini perbankan syariah
13 Wawancara bersama Mas putra selaku Ro Pegadaian Cabang Blega pada tanngal 19 Oktober 2023
249 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
sangat  gencar  dalam  melakukan  pembiayaan  untuk  pelaku  UMKM.  Karna hampir  semua  bank  konvensional  yang  memiliki  produk  syariah  bergerak  di produk  ini,  seperti  beberapa  di  antaranya  Kredit  Mikro  BRI  Syariah,  KUR Syariah Mandiri, KUR BNI Syariah, KUR Bank Jatim Syariah, dan KUR Bank Nagari  Syariah.  Bahkan,  tahun  ini  KUR  Syariah  Mandiri  menyalurkan  dana sebesar Rp1,7 triliun. Ditinjau dari data tersbut tentunyaa angka ini naik dua kali lipat dibandingkan tahun 2012, yang hanya Rp750 miliar. Bank-bank syariah lain juga melakukan hal ini dalam rangka membantu pelaku UMKM yang selama ini merasa kesulitan untuk mengakses permodalan ke bank-bank besar. Pasalnya, kepercayan perbankan besar yang enggan mengeluarkan kredit untuk usaha kecil dan baru karena dinilai belum jelas prospeknya. 14
Adapun  perbedaan  secara  lembaga  keuangan  syariah  dengan  lembaga keuangan syariah yang lain mengengenai produk KUR Syariah ini mungkin tidak terlalu  segnifikan  diantaranya  tentang  tujuan  KUR  Mikro  BSI  yang menggunakan akad Ijarah, Murabahah, atau MMQ untuk menggantikan suku bunga KUR 6% dengan margin keuntungan, akan memberikan alternatif bagi UMKM cara memperoleh pinjaman tanpa bunga dan riba. KUR BSI, dikenal sebagai Kredit Usaha Rakyat Mikro BSI, adalah pilihan pembiayaan dengan limit yang lebih besar untuk modal kerja dan investasi. Pemerintah telah menetapkan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu lembaga keuangan yang akan menyalurkan  KUR  pada  tahun  2022.  Produk  pembiayaan  KUR  BSI  dibagi menjadi tiga jenis, yaitu KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Menengah dengan flapon mulai dari 10 juta sampai dengan 500 juta. Kehadiran KUR menawarkan pilihan  baru  bagi  masyarakat  khususnya  pelaku  UMKM  yang  membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan usahanya tanpa bunga dan riba. Program KUR berupaya  mengentaskan  kemiskinan  dan  meningkatkan  kesempatan  kerja sekaligus mempercepat pertumbuhan dan pemberdayaan semua sektor usaha, untuk memudahkan UMKM mengakses tambahan pembiayaan kerja dan usaha. Saya rasa sama dengan KUR Syariah yang ada di Pegadaian tidak jauh berbeda. Selanjutnya pada BMT terletak pada sifat, tujuan dan Oprasionalnya, pada sifat
14 Tri Mulato et al., “Pengembangan Program Studi Perbankan Syariah Berbasis Integrasi Peran Bank Syariah Bagi Sektor Riil UMKM,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 2 (2021): 621 – 637.
KUR  Syariah  Pegadaian  adalah  produk  keuangan  yang  disediakan  oleh Pegadaian,  sebuah  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  di  Indonesia.  Kur Syariah  Pegadaian  berdasarkan  prinsip  syariah  dan  dikelola  oleh  Pegadaian dengan mengikuti pedoman syariah. Sedangan BMT adalah lembaga keuangan mikro  yang  beroperasi  berdasarkan  prinsip  syariah  dan  biasanya  bersifat koperasi  atau  yayasan  nirlaba  yang  dikelola  oleh  masyarakat  Muslim.  BMT berusaha  memberikan  layanan  keuangan  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah kepada anggotanya.
Tujuan  KUR  Syariah  Pegadaian  bertujuan  untuk  memberikan pembiayaan syariah kepada individu atau usaha kecil dengan tidak ada jaminan atauu  agunan  seperti  emas,  perak,  atau  barang  berharga  lainnya  yang  sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan BMT bertujuan untuk memberikan layanan keuangan  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah  kepada  anggotanya,  seperti pembiayaan, tabungan, dan produk keuangan lainnya. Pada operasional KUR Syariah  Pegadaian  merupakan  bagian  dari  Pegadaian  yang  sudah  mapan  dan memiliki  jaringan  cabang  yang  luas  di  seluruh  Indonesia.  Produk  ini  lebih terpusat  dan  diatur  oleh  Pegadaian.  Sedangkan  BMT  biasanya  lebih terdesentralisasi  dan  beroperasi  di  tingkat  lokal.  Mereka  didirikan  oleh komunitas Muslim di daerah tertentu dan lebih fokus pada pemberian layanan keuangan  syariah  kepada  anggotanya.  Dan  perbedaan  itu  semua  menjawab mengenai  kemudahan  dan  kemanfaatan  KUR  syariah  yang  ada  di  pegadaian blgea  dengan  segala  persyaratan  yang  mudah  dan  biaya  pengembalian  yang sangat rendah.

## Tantangan Penggunaan Produk KUR Syariah di PT. Pegadaian Syariah: Proses Pengajuan, Penilaian Karakter Nasabah, dan Pemasaran.
Sebelum  melaksanakan  proses  KUR  Syariah,  KUR  Syariah  ini merupakan  produk  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  PT.  Pegadaian  Syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM).  Namun  yang demikian  hanya  diperuntukkan pada produk Ar-rum BPKB saja. Kemudian    untuk  produk  KUR  Syariah ini hanya untuk yang memiliki usaha mikro saja jadi untuk semua kalangan tidak dapat  menggunakan  produk  ini.  KUR  Syariah    merupakan  produk  pinjaman dengan  sistem    pengajuan  untuk  setiap  masyarakat  yang  memeliki  usaha
251 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
produktif. Produk pembiayaan KUR Syariah ini merupakan produk pinjaman dengan sistem pinjaman  kepada golongan nasabah yang memiliki usaha  untuk kebutuhan  modal  usaha  produktif  nya.  Dengan  cara  mengajukan  serta melengkapi  persyaratan  yang  telah  di  sediakan  oleh  PT.  Pegadaian  Syariah. Pinjaman ini diberikan tanpa ada jaminan apapun. KUR pegadaian syariah ini memberi jangka waktu 12 hingga 36 bulan dengan bunga 3%.       Ada beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh nasabah. Jangka waktu yang diberikan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Blega terhadap pada produk KUR Syariah yaitu di lakukan  sesuai  atau  berdasarkan  akad  Rahn  atau  gadai  Syariah.  Untuk  jangka waktu pinjaman pada KUR Pegadaian Syariah yaitu 12 bulan (1 tahun) sampai 36 bulan (3 tahun).
Penggunaan produk KUR Syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Blega merupakan produk yang diminati dan biasa digunakan oleh para nasabah yang  memiliki  usaha  mikro.  Oleh  sebab  itu,  persentase  yang  diperoleh  pada produk Rahn sebesar  97%  diantara  produk  yang  lainnya.  Sedangkan  untuk produk KUR Syariah sendiri persentase yang diperoleh pada per bulan Januari sebesar  0,008%.  Hasil  persentase  tersebut  tidak  sampai  setengah  persen  dari produk Rahn . 15 Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu, banyak nasabah sudah  terbiasa  menggunakan  produk Rahn yang  dimana  jangka  waktunya  4 bulan, dan melunasi pinjamannya pada saat memiliki uang, serta bisa juga jika tidak  ingin  diambil  pada  saat  itu  juga,  sedangkan  nasabah    yang  mengajukan KUR  Syariah  masih  melalui  beberapa  tahap  mulai  dari  tahap  persyaratan, pengecekan  sistem  dan  dilakukannya  survei  oleh  pihak  pegadaian  yang mungkin itu semua menjadi hal yang rumit bagi nasabah yang tidak menyuka hal-hal  yang  seperti  itu.  Faktor  selanjutnya  yaitu  juga  harus  melihat  karakter nasabah  tersebut    apakah  penghasilan  yang  di  peroleh  dari  usahanya  sanggup untuk  membayar    angsuran  yang  telah  di  sepakati  oleh  pihak  PT.  Pegadaian karna kita juga harus melihat apakah dengan adanya produk KUR Syariah ini benar-benar membantu untuk memeberikan keuntungan bagi para pelaku usaha tidak hanya dalam pinjam modal yang diberikan tapi angsuran yang di bayarkan
15 Wawancara  dengan  Bapak  Agus (Pimpinan Cabang) PT. Pegadaian  Syariah Cabang  Blega pada tanggal  05 Mei 2023.
terhadap nasabah yang memiliki usaha produktip tidak menimbulkan kerugian- kerugain.  Oleh  sebab  itu,  penggunaan  produk  pembiayaan  KUR  Syariah  ini tidak  digunakan  begitu  saja,  agar  dari  kedua  belah  pihak  tidak  ada  yang dirugikan. Serta para nasabah yang menggunakan produk KUR Syariah ini tertib dalam membayar angsurannya. Jadi walaupun persentase untuk produk KUR Syariah sendiri persentase yang diperoleh pada per bulan  sebesar 0,008% tetapi para  nasabah  yang  menggunakan  produk  tersebut  tidak  ada  yang  mengalami kendala  dalam  melakukan  pembayaran  pembiayaannya  atau  biasa  disebut dengan kredit macet. 16
Kemudian  faktor  lainnya  juga  dapat  disebabkan  dengan  kurangnya mengoptimalkan  dalam  melakukan  sebuah  pemasaran  produk  KUR  Syariah kepada  para  masyarakat  yang  ada.  Karena  pada  kenyataannya  nasabah  saat datang  ke  Pegadaian  Syariah  yang  ingin  melakukan  peminjaman  mereka langsung menyebutkan produk gadai ( Rahn ). Tetapi, hal ini bukan menjadi faktor yang  sangat  berpengaruh  terhadap  produk  KUR  Syariah,  karena  terdapat beberapa  nasabah  yang  sudah  mengetahui  terkait  produk  KUR  itu  sendiri, terkadang  juga  ada  beberapa  nasabah  yang  datang  dan  menanyakan  terkait produk KUR Syariah., karena yang biasanya kurang memahami terkait adanya produk KUR Syariah ini bagi masyarakat yang masuk dalam kategori lanjut usia. Sedangkan  untuk  nasabah  yang  masih  dalam  kategori  dewasa  mereka  sudah cukup banyak tahu terkait  produk  KUR  Syariah  ini  dan  dari  mereka  banyak paham melalui media sosial yang mereka gunakan. Jadi, dapat disimpulkan dari pemasaran produk pembiayaan KUR Syariah ini dari segi promosi melalui media sosial sudah cukup bagus dan berpengaruh. Namun untuk segi promosi secara langsung  kepada masyarakat yang masih kurang, karena tidak semua masyarakat memiliki  media  sosial  khususnya  nasabah  yang  telah  lanjut  usia,  maka  perlu ditingkatkan dalam promosi brosur ke setiap masyarakat yang memiliki usaha produktif.  Dalam  pelaksanaan  proses  pembiayaan  produk  KUR  Syariah  ini nasabah melakukannya dengan menggunakan akad Rahn , yang dimaksud pada akad ini yaitu tidak menahan harta milik peminjam (nasabah) karena pinjaman ini  di  berikan  tanpa  ada  jaminan  apapun  namun  hanya  menyepakati    jangka
16 Wawancara dengan Bapak Agus ( Pimpinan Cabang ) PT. Pegadaian Syariah Cabang Blega pada  tanggal 05 Mei 2023
253 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
waktu yang dibrikan 12 hingga 36 bulan dengan bunga 3%. Kalau dilihat secara istilah  termonologi  positif  akad  R ahn ini  disebut  jaminan  atau  kerap  di  sebut agunan dan runggahan. 17 Pada dasarnya akad rahn ini jika di tinjau dari sudut Islam maka tujuan rahn ini untuk sebagai sarana saling tolong menolong bagi umat Islam dan tentunya tanpa adanya imbalan. Sedangkan menurut etimologi ar-rahn berarti Atsubutu  wa  Dawamu yang  artinya  tetap  dan  kekal,  atau  bisa  di sebuat al-Husbuh wa Luzumu yang artinya pengekangan dan keharusan, bahkan juga bisa di sebut jaminan. 18 Dan yang terjadi KUR Syariah menggunakan akad rahn karena terjadi peminjaman uang (akad qardh) antara rahin (nasabah) dan murtahin (pegadaian)  hal  ini  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 19 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (At- Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn) diatur bahwa pendapatan Murtahin dari akad rahn hanya berasal dari mu’nah (jasa pemeliharaan atau penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujrah dalam ijarah.
Penyaluran  Dan  Pemanfaatan  Produk  KUR  Syariah    Oleh  Pegadaian

## Terhadap UMKM
Penyaluran  dan  pemanfaatan  KUR  Syariah  merupakan  poin  penting dalam menilai keefektifan produk KUR Syariah terhadap UMKM. Penyaluran KUR Syariah yang efektif akan memberikan akses pembiaan yang mudah bagi UMKM, sementara pemanfaatan dana KUR Syariah yang tepat akan membantu pengembangan UMKM tersebut. Kendala yang mungkin saat ini dihadapi oleh pegadaian  Cabang  Blega  dalam  penyaluran  dana  tentunya  pada  Usaha  Mikro Kecil  Menegah  atau  sering  disebut  UMKM    dapat  dinilai  bahwa,  di  era persaingan  industi  keuangan  dan  non  keuangan  pada  era  digitalisasi  saat  ini pegadaian masih dinyatakan mampu dalam meraup nasabah sebanyak mungkin.
17 Wawancara dengan Bapak Agus ( Pimpinan Cabang ) PT. Pegadaian Syariah Cabang Blega pada  tanggal 05 Mei 2023
18 Taufiqur Rahman, Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer , ed. Saeful Anam (Lamongan: Academia Publication, 2021).
19 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia , “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:
92/DSN- MUI/IV/2014” tersedia di
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3480cc1005d6b75f313632383 534.html diakses pada tanggal 4 Desember 2023
Karena  peluang  untuk  meraih  nasabah  masih  sangat  terbuka  lebar  bagi pegadaian  itu  sendiri,  mengingat  masih  tingginya  kesetian  dan  loyalitas masyarakat  dalam  memanfaatkan  layanan  pegadaian  yang  sudah  hadir  sejak tahun 1901 di negara indonesia ini. Namun yang menjadi masalah juga adanya masyarakat yang masih banyak belum tahu mengenai produk-produk pegadaian terkhususnya pada pelaku usaha mikro. Sehingga yang terjadi mereka tidak dapat mengembangkan  usahanya  secara  maksimal.  Namun  akhir-akhir  ini  kita  tau transaksi pegadaian sudah dapat dilakukan secara online yakni dengan melalui aplikasi Pegadaian Digital Service atau PDS melalui Android dan juga IOS. Pola pikir masyarakat mengenal Pegadaian hanya tentang konteks butuh uang, bawa  barang  dan  gadai.  Pola  pikir  itu  yang  masih  tertanam  pada  masyarakat. Sedangkan dalam mehami pegadaian tentunya yang harus diketahui sebatas apa pegadaian  itu,  apakah  hanya  tukar  barang  dan  gadai.  Padahal  yang  harus diketahui Pegadaian memiliki 21 produk mulai dari produk gadai dan produk non gadai. Produk Gadai yang dimiliki Pegadaian adalah KCA (Kredit Cepat Aman);  Cicilan  Emas;  Arrum  Haji;  dan  lainnya.  Produk  Non  Gadai  meliputi produk  fidusia,  seperti  cicilan,  kendaraan  bermotor  (Amanah);  gadai  BPKB; gadai sertifikat tanah; dan produk lainnya. Tidak hanya  itu saja, Pegadaian juga memiliki  produk  investasi,  seperti  cicilan  emas  yang  dapat  menjadi  pilihan masyarakat untuk berinvestasi masa depan; bahkan ada juga  Tabungan Emas yang sangat diminati kaum milenial karena sudah berbasis digital sehingga dapat menabung emas mulai dari 10 ribu rupiah dan seterusnya, dan yang tidak kalah bagusnya produk yang saat ini di angkat oleh penulis yakni produk baru dan masih  hangat-hangatnya  yang  di  keluarkan  PT  Pegadaian  pada  tahun  (2022) adalah KUR Syariah. 20 Pembahasan secara merinci sudah di jelaskan sebelumnya hanya saja inti yang perlu dipahami bahwa Pegadaian KUR Syariah merupakan fasilitas pendanaan murah berbasis syariah yang diberikan oleh PT Pegadaian kepada nasabah yang memiliki usaha produktif untuk digunakan sebagai dana pengembangan usahanya tanpa agunan.
20 Sahabat Pegadaian, “Produk Pegadaian,” last modified 2022, https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-pinjamannongadai.
255 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Berikut  ini    merupakan  hasil  dari  beberapa  nasabah  yang  telah mengajukan Produk KUR Sariah pada Cabang Blega melalu hasil wawancara dan pengumpulan data dari karyawan PT. Pegadaian Cabang Blega.
Tabel 1.
Data nasabah yang mengajukan KUR Syariah di PT. Pegadaian Blega
NO  BULAN USAHA YANG DIMILIKI NOMINAL PINJAMAN JANGKA WAKTU ANGSURAN 1 JULI Tahun 2023 Sembako  / meracang Rp> 5.000.000,00 Rata- rata 24 bulan – 36 bulan. 2 AGUSTUS Tahun 2023 Sembako, konter, bengkel Rp> 5.000.000,00 Rata- rata 24 bulan – 36 bulan. 3 SEPTEMBER Tahun 2023 Sembako, warung nasi, warung bakso Rp> 5.000.000,00 Rata- rata 24 bulan – 36 bulan.
Sumber : Data Kantor Pegadaian Cabang Blega Kabupaten Bangkalan
Berdasarkan  informasi  yang  didapat  hasil  wawancara    di  dapat  data bahwa jumlah informan sebanyak tiga bulan di tahun 2023. Tabel tersebut juga menunjukkan  bahwa    rata-rata  informan  yang  menggunakan  kredit  dari pegadaian secara umumnya atau yang sering adalah mereka yang memiliki usaha sembako meskipun ada juga yang memiliki usaha sepeti warung makanan dan juga konter tapi setelah melalu wawancara dan pencarian data kebanyakan yang megajukan  pinjaman  KUR  syariah  di  pegadaian  cabang  blega  adalah  meraka yang memiliki usaha sembako atau meracang. Selain itu, ditemukan juga bahwa rata-rata  pinjaman  yang  di  ajukan  atau  yang  dicairkan  oleh  pegadaian  cabang blega di atas 5 juta meskipun ada juga nominal di bawahnya tapi hanya banding
2  per  10.  Adapun  jangka  angsuran    rata-rata  yang  di  ambil  nasabah  yang mengajukan KUR syariah yakni selama 24 bulan sampai 36 bulan jarang sekali nasabah yang mengambil angsuran satu tahun kecuali yang sultan ujar karyawan pegadaian  cabang  blega.  Nama  informan  sengaja  tidak  ditunjukkan,  namun hanya  inisial  yang  diberikan  oleh  narasumber  dengan  alasan  untuk  menjaga privasi  dan  penyebaran  data  personal  informan.  Setelah  menerangkan karakteristik informan, penulis selanjutnya menjelaskan temuan. Kutipan hasil wawancara  dengan  karyawan  yang  ikut  serta  dalam  tahap  pensurvean    yang memberikan jawaban dan respon yang beragam mengenai pemanfaatan kredit oleh usahanya masing-masing,  berikut penjelasannya. 21
Hadirnya  kredit  bagi  masyarakat  sangat  membantu  bagi  pelaku  usaha untuk  mendapatkan  anternatif permodalan.  Manfaat  yang  didapatkan  dengan adanya  kredit  adalah  untuk  pengembangan  usaha  dan  manajemen  keuangan lebih mudah berputar, narasumber mengatakan bahwa pinjaman dari pegadaian tidak hanya dipakai untuk menambah modal usaha saja ujarnya tetapi juga untuk biaya hidup sehari-hari, dan membiayai anak yang masih sekolah. 22 Dan hasil wawancara  ini  memberikan  gambaran  dari  pemanfaatan  kredit  oleh  pelaku usaha.
Efektivitas  Produk  KUR  Syariah  bagi  Nasabah  Pegadaian  Blega terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah
Capaian tujuan dalam adanya program KUR salah satunya adalah untuk memperkuat  kemampuan  permodalan  usaha  dalam  rangka  pelaksanaan kebijakan  percepatan  pengembangan  sektor  riil  dan  pemberdayaan  UMKM. Dengan kata lain, adanya program KUR dapat memudahkan para pelaku usaha yang mengalami kendala biaya dalam memulai atau mengembangkan usahanya. Hal  ini  dapat  memotivasi  masyarakat  agar  dapat  dengan  optimis mengembangkan  usahanya  tanpa  khawatir  terkait  pembiayaan  modal  usaha. Dengan demikian, program KUR juga dapat meningkatkan daya saing bagi para
21 Wawancara dengan marisa RO PT. Pegadaian Syariah Cabang Blega pada  tanggal 19 Oktober 2023
22 Wawancara Eric selaku nasabah pada  tanggal 20 oktober 2023
257 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
pelaku  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  dan  mendorong  pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya bagi para pelaku usaha itu sendiri.
Adapun aspek yang digunakan untuk mengukur efektivitas terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut untuk peningkatan kinerja Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dapat ditinjau dari empat prosedur: 23
1. Ketepatan Sasaran, terkait sejauh mana pelanggan dari program KUR tersebut  tepat  dengan  sasaran  yang  sudah  ditentukan  sebelumnya, dimana  sasaran  dari  program  KUR  adalah  para  pelaku  UMKM  yang kekurangan  terhadap  modal  usaha  untuk  memulai  atau mengembangkan usaha yang dijalankannya. Sesuai dengan hasil data di Pegadaian Cabang Blega setiap UMKM yang memiliki usaha produktif dapat merasakan modal yang diberikan Pegadaian Cabang Blega dengan nominal  yang  sudah  ditentukan  ditinjau  dari  hasil  surve  usaha  yang dimilikinya terkecuali mereka yang memiliki pinjaman di instansi lain.
2. Ketepatan  waktu,  adanya  batasan  waktu  yang  telah  ditentukan  dalam pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  terhadap  pemohon  dalam menentukan  besarnya  jumlah  angka  kredit  yang  diajukan  oleh  para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sesuai dengan hasil data yang diberikan bahwa sebagian besar nasabah tepat waktu dalam melakukan  pembayaran  pada  masa  yang  telah  di  sepakati  bersama walaupun terdapat sebagian nasabah yang  terlambat.
3. Ketepatan jumlah, berupakan ketepatan jumlah yang akan diterima oleh pelaku  usaha  dari  lembaga  penjamin  kredit  berdasarkan  dengan pengajuan angka kredit sebelumnya. Dari hasil data yang telah dilakukan kepada istansi, ketepatan jumlah produk KUR Syariah yang di salurkan untuk nasabah dinilai dari jumlah pengajuan kredit yang diberikan sesuai dengan  kebutuhan  modal  dari  masing-masing  pelaku  UMKM. Disamping  itu,  instansi  juga  menilai  dari  profit  yang  dihasilkan  oleh pelaku UMKM, dimana dari profit tersebut instansi dapat mengetahui
23 Suginam Suginam, Sri Rahayu, and Elvitrianim Purba, “Efektivitas Penyaluran KUR
(Kredit Usaha Rakyat) Untuk Pengembangan UMKM,” Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) 3, no. 1 (2021): 21–28.
kelayakan  jumlah  kredit  yang  diberikan.  Sehingga  dapat  dinilai  efektif karena dari hasil data tabel perbulanya pinjaman yang di berikan oleh Pegadaian Cabang Blega di atas 5 juta.
4. Ketepatan  kredit,  berupa  ketentuan  yang  telah  disepakatan  antara debitur dan kreditur mengenai segala hal yang berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari hasi data, kredit yang di berikan terhadap nasabah yang mengajukan sama-sama sepakat dengan ketentuan yang telah disepakati.
Beberapa  prosedur  yang  telah  dijelaskan  diatas  dapat  menjadi  acuan dalam  mengukur  sejauh  mana  program  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  efektif dilakukan baik bagi lembaga maupun bagi pelaku usaha mikro, kecil, menegah. Melalui data Nasabah yang mengajukan KUR Syariah di PT. Pegadaian Blega yang telah dicantumkan di halaman sebelumnya dapat dipahami bahwa empat prosedur dalam mengukur efektivitas program KUR dinilai cukup sesuai, mulai dari  ketepatan  sasaran,  jumlah  dan  waktu  dalam  proses  pengajuan  atau penyaluran KUR. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa program KUR Syariah yang disalurkan di PT. Pegadaian Blega dinilai efektif dan tepat sasaran. Disamping  itu,  melalui  wawancara  kepada  beberapa  nasabah  yang  telah melakukan  pengajuan  dan  penyaluran  KUR  Syariah  di  PT.  Pegadaian  Blega ditemukan  bahwa  dampak  yang  dirasakan  oleh  para  pelaku  usaha  UMKM sangatlah  positif.  Para  pelaku  usaha  telah  menggunakan  KUR  Syariah  untuk modal  usahanya  secara  efektif  dan  bermanfaat  dalam  meningkatkan pendapatkan mereka. adanya peningkatan pendapatan para UMKM menerima KUR di kecamatan Blega kemudian berdampak bagi usahanya yang mana dapat dikembangkan menjadi lebih baik sehingga mampu mesejahterakan keluarga.
Peningkatan  pendapatan  UMKM  melalui  program  KUR  Syariah memberikan kontribusi yang cukup besar, hal tersebut dapat terlihar dari hasil data yang mengatakan bahwa pendapatan mereka bertambah setela mengikuti program KUR. Pelaku UMKM juga mengatakan bahwa dengan adanya program ini  mereka  dapat  menambah  moda  usaha  mereka  sendiri  sehingga  omset penjualan  mereka  pun  bertambah  sesuai  dengan  kebutuhannya  melalui peningkatan produktivitas. Melalui beberapa penjelasan dari para nasabah atau pelaku UMKM tersebut maka dapat dinilai bahwa program Kredit Usaha Rakyat
259 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
(KUR) Syariah di PT. Pegadaian Blega berdampat positif dan manfaatnya dapat dirasakan  oleh  para  pelaku  UMKM  yang  mengikuti  program  KUR  Syariah tersebut.

## Kesimpulan
KUR  Syariah  merupakan  fasilitas  pembiayaan  untuk  masyarakat  yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka tertentu. KUR Syariah resmi menyalurkan KUR Syariah dengan nominal pinjaman dari 1 juta sampai 10 juta dengan margin sebesar 0,14% Perbulan. Pengajuan KUR di  Pegadaian  dapat  dilakukan  keseluruh  kantor  cabang  dan  unit  pelayanan cabang pegadaian diseluruh Indonesia. KUR ini sering kita sebut dengan Kredit Usaha Rakyat berbasis syariah yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian terutama di kota  Bangkalan  khususnya  di  kantor  cabang  Blega  menjadi  pendanaan  yang ditawarkan pemerintah untuk mendukung  pemodalan usaha mikro, kecil dan menengah  atau  sering  disebut  UMKM.  Dengan  prinsip-prinsip  syariah,  yang sesuai dengan Undang-undang pada nomor 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah. KUR Syariah dengan menggunakan akad rahn memberikan pinjaman dari  nominal  Rp.  1.000.000  sampai  Rp.  10.000.000  dengan  kurun  waktu  36 Bulan.  Dan  untuk  pembiyaan  ini  diperoritaskan  kepada  bidang  yang pembiayaannya  oleh  pemerintah  seperti  sektor  pertanian,  perikanan, perdagangan, industi dan jasa. Maka dari itu, PT. Pegadaian khususnya di Blega berusaha  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  blega  yang  kedepanya  dapat memberikan  perubahan  bagi  pelaku  usaha  sekitar  menjadi  lebih  maju  dan berkembang.  Hadirnya  kredit  bagi  masyarakat  sangat  membantu  bagi  pelaku usaha  untuk  mendapatkan  anternatif  permodalan.  Manfaat  yang  didapatkan dengan  adanya  kredit  adalah  untuk  pengembangan  usaha  dan  manajemen keuangan lebih mudah berputar, narasumber mengatakan bahwa pinjaman dari pegadaian  tidak  dipakai  untuk  menambah  modal  usaha  saja  ujarnya  dan membiayai anak yang masih sekolah.
Capaian  tujuan  dalam  program  KUR  salah  satunya  adalah  untuk memperkuat  kemampuan  permodalan  usaha  dalam  rangka  pelaksanaan kebijakan  percepatan  pengembangan  sektor  riil  dan  pemberdayaan  UMKM.
Dengan kata lain, program KUR dapat memudahkan para pelaku usaha yang mengalami  kendala  dan  berbagai  keuangan  yang  berbeda-beda.  Hal  tersebut terbukti melalui wawancara dari para pelaku UMKM yang mengikuti program KUR Syariah di Pegadaian Kecamatan Blega dapat dinilai bahwa program KUR Syariah tersebut efektif dan sangat berdampak positif bagi para pelaku UMKM. salah satu manfaat yang dirasakan adalah bahwa melalui program KUR Syariah tersebut pelaku usaha dapat menyisihkan pendapatan mereka untuk kebutuhan hidup  keluarga  sehari-hari  karena  mereka  tidak  perlu  khawatir  dengan  biaya modal  dalam  mengembangkan  usaha  mereka  ataupun  untuk  memulai  usaha mereka.

## Daftar Pustaka
Alvionita, Sinta. “Sistem Informasi Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sukarame.” Ilmudata.org 2, no. 2 (2022): 1 – 13.
Azizah, Fithri. “PENGERTIAN KOPERASI , KOPERASI SYARIAH , DAN UMKM” (2022).
Detyena, Foni, and Elva Dona. “Prosedur Pemberian Kredit Mikro Usaha Kecil Dan Menengah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang.” Osf.Io 1, no. 1 (2023): 1 – 18.
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia ,  “Fatwa  Dewan  Syariah
Nasional Nomor: 92/DSN- MUI/IV/2014” tersedia
di https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3480cc1 005d6b75f313632383534.html diakses pada tanggal 4 Desember 2023
Dofiri,  Dhoqi,  Istianah  Istianah,  and  Ridan  Muhtadi.  "Dampak  Pengaruh Pembiayaan  Murabahah  Terhadap  Perkembangan  Umkm  Selama Pandemi Covid-19." Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah 2, no. 1 (2021): 1-27.
261 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Herry, Ervicaninda, Pramudia Yuli Eka Permana, Wisnu Bayu Aji, and Ridan Muhtadi.  "Total  Quality  Management  Development  and  Sharia Governance  Efforts  in  Sharia  Micro  Financial  Institutions  to  Improve Market  Share."  IJIEEB  International  Journal  of  Integrated  Education, Engineering and Business eISSN 2615-1596 pISSN 2615-2312 2, no. 1 (2019): 27-35.
Ika Syahrir, R.Nurhidayat, Mutaqin. “Kredit Usaha Rakyat (Kur): ‘Indonesian
Way’ Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia.” Kajian Ekonomi Keuangan-
Badan Kebijakan Fiskal (2016): 36.
Karimah,  Karimah,  Ridan  Muhtadi,  and  Kamali  Kamali.  "Strategi Penanggulangan  Pengangguran  Melalui  Peran  Usaha  Kecil  Menengah (Ukm) Genting." Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah 2, no. 1 (2021): 107-131.
Kinanti,  Risma  Ayu,  Safarinda  Imani,  Bahrina  Almas,  and  Ridan  Muhtadi. "Peran  Lembaga  Amil  Zakat  Dalam  Pengembangan  Social Enterpreneurship." Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah 6, no. 1 (2021): 54- 65.
Mulato, Tri, Sudirman Sudirman, Kamaruddin Kamaruddin, and Iryani Iryani.
“Pengembangan  Program  Studi  Perbankan  Syariah  Berbasis  Integrasi Peran Bank Syariah Bagi Sektor Riil UMKM.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 2 (2021): 621 – 637.
Nasrulloh,  Nasrulloh.  “Implementasi  Etika  Bisnis  Islam  Dan  Transformasi Digital  UMKM  Madura  Dalam  Mendukung  Ketercapaian  Sustainable Development Goals.” JES (Jurnal Ekonomi Syariah) 7, no. 1 (2022): 63 – 75.
Nila, Faridatun, R. Wahyu Agung Utama, Imron Mawardi, Moh Fudholi, and Ridan Muhtadi. "Sharia Local Funding (Salaf Card): Innovation On Smes Funding Using Islamic Boarding School Venture Capital." Jurnal Ekonomi Islam 10, no. 1 (2019): 38-48.
Pegadaian,  Sahabat.  “Produk  Pegadaian.”  Last  modified  2022.
https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-pinjamannongadai.
Rahman,  Taufiqur. Buku  Ajar  Fiqih  Muamalah  Kontemporer .  Edited  by  Saeful Anam. Lamongan: Academia Publication, 2021.
Rosyidah,  Faridatur,  Firman  Ardiansyah,  and  Ridan  Muhtadi.  "Bumdesma Kampung  Tani:  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Berbasis  Akad Syariah  Di  Kabupaten  Pamekasan."  IQTISADIE:  Journal  of  Islamic Banking and Shariah Economy 1, no. 2 (2021): 193-224.
Salam,  DQ  Alva,  Akhmad  Mahtum.  "Implementasi  Jaminan  Produk  Halal
Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang." Qawwam: The Leader's Writing 3, no. 1 (2022): 10- 20.
Sedyastuti, Kristina. “Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing  Dalam  Kancah  Pasar  Global.” INOBIS:  Jurnal  Inovasi  Bisnis  dan Manajemen Indonesia 2, no. 1 (2018): 117 – 127.
Sudaryanto,  R.,  and  R.  Wijayanti.  “Strategi  Pemberdayaan  UMKM  Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN.” Jurnal Keuangan & Moneter 16, no. 1 (2014): 1 – 20.
Suginam, Suginam, Sri Rahayu, and Elvitrianim Purba. “Efektivitas Penyaluran
KUR  (Kredit  Usaha  Rakyat)  Untuk  Pengembangan  UMKM.” Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) 3, no. 1 (2021): 21 – 28.
Utama, RB Dandy Raga, Zavirani Fitrandasari, Moh Arifin, and Ridan Muhtadi. "Can  Mosque  Fund  Management  For  Community  Economic Empowerment?: An Exploratory Study." IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics) 3, no. 2 (2018): 451-457.
Yuli Rahmini Suci. “Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.” UU No. 20 Tahun 2008 , no. 1 (2008): 1 – 31.
Wahab, Abd, Siti Masfufa, Ridan Muhtadi, and Nur Rachmat Arifin. "Rancang Bangun Strategi Pemberdayaan UMKM melalui Wakaf Produktif Berbasis Model Sharia Grameen Bank di Era New Normal." Iqtishodiyah: Jurnal
263 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Ekonomi dan Bisnis Islam 8, no. 1 (2022): 18-36.
Wawancara bersama Mas putra selaku Ro Pegadaian Cabang Blega pada tanngal 19 Oktober 2023
Wawancara dengan Bapak Agus ( Pimpinan Cabang ) PT. Pegadaian Syariah Cabang Blega pada  tanggal 05 Mei 2023
Wawancara  dengan  marisa  RO  PT.  Pegadaian  Syariah  Cabang  Blega  pada tanggal 19 Oktober 2023
Wawancara Eric selaku nasabah pada  tanggal 20 oktober 2023