## AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PENGADILAN NIAGA NOMOR 03/Pdt/Sus-Pailit/2015/PN.NIAGA.SMG TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITUR SERTA PERBUATAN HUKUM DEBITUR

## Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This article aims to know the legal consequences of the verdict of bankruptcy declaration of Debtor’s assets as well as the legal actions of the debtor. The purpose of the legal consequences is the rights and obligations arising after the Debtor has been given the verdict of bankruptcy declaration. This research is descriptive normative legal research. The types and sources of data used are secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection techniques used are document studies and literature study, research instrument is the Commercial Court Judgment Number 03 / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015 / PN.NIAGA.SMG. The analytical technique used is deductive syllogism. The verdict regarding the bankruptcy lawsuit against PT. Riverside Indonesia as Defendant and 2 of its Creditors as Plaintiff. The result of this research is that there are some legal consequences of the verdict of bankruptcy declaration to Debtor’s property as well as legal actions of Debtor, that is, among others, bankruptcy  decisions  which  can  be  executed  immediately,  public  confiscation  of  Debitor’s  property, loss of Debtor’s authority over the control of his property, legal consequences against the engagement after bankruptcy, the legal consequences for the payment of the debtor’s debtor’s account, the legal consequences of the previous court decision, force the agency / gijzeling, and actio pauliana in bankruptcy. Keywords : Bankruptcy, Legal Consequences, Debtor, The Debtor’s Assets

## Abstrak
Artikel ini bertujuan mengetahui akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap harta kekayaan Debitor serta perbuatan hukum Debitor. Maksud dari akibat hukum tersebut yaitu hak dan kewajiban apa yang ditimbulkan setelah Debitor dijatuhi putusan pernyataan pailit. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan, instrumen penelitian adalah Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.NIAGA.SMG. Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif silogisme. Putusan tersebut mengenai gugatan pailit terhadap PT. Riverside Indonesia sebagai Tergugat dan 2 orang Kreditornya sebagai Penggugat. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa akibat hukum dari putusan pernyataan pailit terhadap harta kekayaan Debitor serta perbuatan hukum Debitor, yaitu antara lain putusan pailit yang dapat dijalankan serta merta, sitaan umum atas harta kekayaan Debitor, hilangnya wewenang Debitor atas penguasaan harta kekayaannya, akibat hukum terhadap perikatan setelah pailit, akibat hukum terhadap pembayaran piutang Debitor pailit, akibat hukum terhadap penetapan putusan pengadilan sebelumnya, paksa badan / gijzeling, dan actio pauliana dalam kepailitan.
Kata Kunci : Kepailitan, Akibat Hukum, Debitor, Harta Kekayaan Debitor

## A.   Pendahuluan
Pailit merupakan suatu keadaan di mana Debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran- pembayaran terhadap utang-utang dari para Kreditornya dan utang tersebut telah jatuh tempo. Keadaan tidak mampu membayar umumnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha Debitor yang telah mengalami kemunduran. Kepailitan merupakan putusan pengadilan

## Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit
Albertus Sentot Sudarwanto
Email: alsentotsudarwanto@yahoo.com

## Readytya Aji
Email: readytya.aji@gmail.com
Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit ...
yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang Debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur Kreditor.
Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorata parte dalam rezim hukum harta kekayaan (vermogensrechts) . Prinsip paritas creditorium berarti bahwa semua kekayaan Debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai Debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitor. Prinsip pari passu prorata parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para Kreditor dan hasilya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para Kreditor itu ada yang menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya (Kartini Mulyadi, 2001 : 168).
Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (berikutnya disebut dengan UUK-PKPU), ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan pailit. Akibat yang terutama adalah terhadap kewenangan hukum Debitor untuk mengelola harta kekayaannya. Dengan adanya keputusan pailit, maka harta kekayaan Debitor dikenai sita umum. Status hukum harta kekayaan Debitor yang dikenai sita umum selanjutnya dalam peristilahan hukum Kepailitan Indonesia disebut harta pailit atau Boedel Faillete. Harus dicermati bahwa dengan diputuskannya menjadi Debitor pailit, bukan berarti Debitor kehilangan hak keperdataannya ( volkomen handelingsvoegdheid) untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum di bidang keperdataan. Debitor pailit hanya kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya, bukan kehilangan hak atas dirinya. Sementara itu untuk melakukan perbuatan keperdataan seperti menikah, menerima hibah sekalipun hibah tersebut demi hukum menjadi bagian harta pailit, mengurus harta kekayaan pihak lain, menjadi kuasa pihak lain, Debitor masih berwenang untuk melakukan perbuatan keperdataan tersebut.
Ada banyak kasus yang berkenaan dengan kepailitan suatu perusahaan, salah satu contoh yang penulis ambil sebagai kajian terhadap akibat hukum yaitu kasus kepailitan PT. Riverside Indonesia sebagai termohon yang diadili atas permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga Semarang dimana 2 orang Kreditor PT. Riverside Indonesia yang bernama Yakub Iwan Widiarto (Pemohon 1) dan Jeremy Kurniawan Shaw (Pemohon 2) pada tanggal 12 Januari 2015 mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Riverside Indonesia, sebagaimana telah didaftarkan dan dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Register Nomor 03/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka perlu dikaji bagaimana sajakah akibat hukum terhadap Debitor setelah ia dinyatakan pailit menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

## B.   Metode Penelitian
Artikel ini termasuk dalam Jenis penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (doctrinal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) adalah normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56).

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.   Ringkasan Kasus
PT. Riverside Indonesia sebagai Termohon merupakan perusahaan yang bergerak dibidang finishing  mebel  dan  PT.  Riverside  Indonesia  juga  memiliki  11  orang  karyawan.  Dari  pihak pemberi saham, Pemohon I kenal dengan Tergugat karena hubungan bisnis, dimana Pemohon I sebagai supplier bahan baku mebel. Tergugat mengaku membutuhkan tambahan modal usaha, kemudian meminjam kepada Pemohon I. Setelah Pemohon I mengetahui bahwa Termohon memiliki usaha yang berjalan baik, maka akhirnya Pemohon I meminjamkan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- kepada Termohon dan oleh Termohon diberikan tanda terima berupa kwitansi tertanggal 9 Januari 2013 dengan  memberi pembagian keuntungan sebesar 5% per bulan.
Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit ... 111
Setelah satu tahun berlalu, jumlah utang Termohon tersebut sejumlah Rp 1.000.000.000,- telah jatuh tempo pada tanggal 9 Januari 2014 hingga saat Permohonan Kepailitan diajukan tidak juga dilunasi oleh Termohon. Setelah kejadian tersebut, awalnya Pemohon I secara kekeluargaan telah menegur secara tertulis agar utang Termohon segara dilunasi, tetapi Termohon mengaku tidak mampu mengembalikan pinjamannya tersebut sama sekali dengan alasan Termohon masih memiliki tagihan (piutang) yang belum dibayar oleh pihak Ketiga, sehingga Termohon tidak dapat membayar, baik hutangnya yang telah jatuh tempo maupun ganti keuntungan yang dijanjikan. Karena fakta tersebut, Pemohon I dirugikan sejumlah pinjaman pokok Rp 1.000.000.000,- ditambah pembagian keuntungan sebesar 5% x 12 bulan = Rp 600.000.000,- menjadi sejumlah Rp 1.600.000.000,-
Setelah diselidiki ternyata Termohon juga mempunyai hutang kepada Pemohon II sejumlah Rp 800.000.000,- dengan bukti kwitansi tanda terima yang dikeluarkan dan ditandatangani Termohon tertanggal 11 April 2013, dan jatuh tempo tanggal 11 April 2014, dimana Termohon juga telah ada kesepakatan untuk memberikan pembagian keuntungan kepada Pemohon II sebesar 5% setiap bulannya, sehingga jumlah hutang Termohon kepada Pemohon II adalah Rp 800.000.000,- ditambah pembagian keuntungan 5% x 12 = Rp 480.000.000,- menjadi total Rp 1.280.000.000,-. Setelah diketahui fakta hukum tersebut, maka pada tanggal 12 Januari 2015 Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Kepailitan ke Pengadilan Niaga Semarang. Setelah Persidangan berjalan, diketahui bahwa PT. Riverside Indonesia memenuhi syarat-syarat dengan disertai bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dinyatakan pailit menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Dengan diketahui fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengadili perkara tersebut dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya, dan menyatakan PT. Riverside Indonesia pailit dengan segala akibat hukumnya.

## 2.  Pertimbangan Hakim
Merujuk kepada ketentuan Pasal 1237 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa wanprestasi telah terjadi pada saat Debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasinya, dalam arti dia lalai menyerahkan benda/barang yang jumlah, jenis, dan waktu penyerahnnya telah ditentukan secara tegas dalam perjanjian. Wanprestasi biasanya dikaitkan dengan pernyataan lalai (Muhammad Syaifuddin,2012:338).
Perjanjian dalam bentuk apapun, apabila telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUH Perdata dianggap memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Penjatuhan putusan Kepailitan pada PT. Riverside Indoensia yang berawal dari hutang pada 2 orang Kreditor yang telah jatuh tempo. Dengan kata lain PT. Riverside Indonesia telah melakukan wanprestasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1267 jis. Pasal 1266 KUH Perdata, Kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dapat memilih dan mengajukan gugatan terhadap haknya di pengadilan, yaitu gugatan untuk (Muhammad Saifuddin, 2012:334):
a.   Pelaksanaan perjanjian;
b.   Pelakasanaan perjanjian disertai dengan ganti kerugian;
c.   Ganti kerugian saja;
d.   Pemutusan perjanjian; dan
e.   Pemutusan perjanjian disertai dengan ganti kerugian. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menerapkan prinsip paritas creditorium yang ditunjukkan dalam Pasal 1 ayat (1), ayat(2), dan ayat (3), serta Pasal 2 ayat (1). Majelis Hakim juga menggunakan Pasal 1 ayat (6) sebagai dasar pertimbangan yang membahas mengenai utang yang jatuh tempo. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sementara Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Pasal-Pasal tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang menentukan bahwa harta kekayaan Debitor menjadi jaminan untuk pelunasan utang-utangnya kepada para Kreditornya.
112 Jurnal Pr ivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit ...

## 3.   Akibat Hukum
Setelah putusan pailit dijatuhkan, Debitor pailit langsung kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaannya. Seluruh harta kekayaannya yang tertera dalam Perseroan akan menjadi boedel pailit dan kemudian akan dibereskan dan dibagi pada para Kreditor oleh Kurator. Selain sitaan terhadap harta kekayaan, juga terdapat beberapa batasan terhadap perbuatan hukum yang tidak boleh dilakukan oleh Debitor pailit. Penulis akan menjabarkan dan menganalisis akibat hukum tersebut dengan mengkaitkan antara Uundang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
1)  Putusan pailit dapat dijalankan lebih dahulu (serta-merta)
Pada asasnya putusan kepailitan adalah serta-merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut. Akibat-akibat putusan pailit pun mutatis mutandis berlaku walaupun sedang ditempuh upaya hukum lebih lanjut. Kurator yang didampingi oleh Hakim Pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dasar dari putusan serta-merta ini dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (7) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa,”putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum”. Pemberlakuan putusan pailit secara serta-merta adalah bahwa kepailitan pada dasarnya sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta kekayaan Debitor untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya, demi menghindari perebutan harta Debitor dengan eksekusi yang tidak legal dan agar harta tersebut dapat dibagi sesuai dengan hak masing-masing Kreditor.
2)  Sitaan umum Harta kekayaan Debitor yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 21 UUK-PKPU yang menjelaskan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan Debitor adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para Kreditornya. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus Kurator.
Ketentuan Pasal 21 UUK-PKPU tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 1131 KUH Perdata yang berisi tentang seluruh kekayaan Debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan bagi seluruh utang Debitor. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut maka harta kekayaan  Debitor bukan saja terbatas pada harta kekayaan berupa barang-barang tetap seperti tanah, tetapi juga barang bergerak seperti perhiasan, mobil, mesin-mesin, dan bangunan. Termasuk juga barang yang berwujud dan tidak berwujud seperti piutang atau tagihan. Dalam hal Debitor adalah Perseroan Terbatas, maka harta sitaan umum adalah sebatas ruang lingkup harta kekayaan perusahaan saja, tidak termasuk harta pribadi direksi.
3)  Kehilangan wewenang dalam harta kekayaan Seperti yang tertera dalam Pasal 24 UUK-PKPU, Debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaan Perseroan dan tidak terhadap status diri pribadinya. Debitor yang dalam status pailit tidak kehilangan hak-hak keperdataan lainnya serta hak-hak lain selaku warga negara seperti hak politik dan hak privat lainnya. Ratio legis ketentuan bahwa kepailitan hanya bersangkutan dengan harta kekayaan Debitor saja adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk melakukan distribusi harta kekayaan dari Debitor untuk membayar utang-utang kepada Kreditornya. Dengan demikian, Debitor pailit masih cakap untuk melangsungkan perkawinan, ia juga masih cakap untuk melaksanakan hak-haknya sebagai warga negara di bidang hukum publik seperti menjadi pejabat publik, dan lain sebagainya.

## Jurnal
Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit ... 113

## 4)  Perikatan setelah pailit
Pasal 25 UUK-PKPU mengemukakan bahwa,”semua perikatan yang terbit setelah putusan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit”. Menurut Sutan Remy Syahdeini, dalam bukunya ia menjelaskan bahwa ada tiga hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan penerapan Pasal 25 UUK-PKPU, yaitu (Sutan Remy Syahdeini, 2017 : 296-297) :
a.  Ketentuan tersebut tidak hanya meliputi perikatan yang timbul dari perjanjian saja, tetapi juga yang timbul dari Undang-Undang. Sudah tentu termasuk yang timbul dari putusan hakim, baik hakim perdata untuk membayar ganti rugi maupun putusan hakim pidana untuk membayar pidana denda kepada negara.
b.  Perikatan tersebut hanya meliputi perikatan yang timbul sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan.
c.  Mengingat frasa yang digunakan adalah “tidak lagi dibayar dari harta pailit”, maka Pasal 25 UUK-PKPU tersebut hanya meliputi perikatan yang menimbulkan kewajiban Debitor untuk membayar utang seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) UUK- PKPU. Dengan demikian, Pasal 25 UUK-PKPU tersebut tidak meliputi hak Debitor pailit untuk memperoleh sesuatu atau memperoleh pembayaran dari pihak lain, karena hak tersebut bukan merupakan utang Debitor tetapi merupakan piutang Debitor.
Berdasarkan pendapat tersebut, ketentuan Pasal 25 UUK-PKPU tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya Kreditor fiktif  untuk kepentingan pribadi Debitor pailit, karena ketentuan tersebut dimaksudkan agar harta kekayaan Debitor pailit untuk didistribusikan pada para Kreditor yang telah ada. Apabila pemohon pailit mendalilkan bahwa dia selaku Kreditor dari Debitor sedangkan Kreditor lainnya masih akan ada di kemudian hari, maka relevansi kepailitan menjadi tidak ada.
5)  Pembayaran piutang Debitor pailit Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UUK-PKPU mengemukakan bahwa pembayaran piutang dari si pailit setelah adanya putusan pailit tidak boleh dibayarkan pada si pailit, jika hal tersebut dilakukan maka tidak membebaskan utang tersebut, begitu pula terhadap tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan tidak boleh ditujukan oleh atau kepada si pailit melainkan harus oleh atau kepada Kurator. Akan tetapi, apabila tuntutan tersebut diajukan oleh atau terhadap Debitor pailit yang kemudian mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit. Hal tersebut kemudian dilanjutkan pada ketentuan Pasal 27 yang mengemukakan bahwa selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.
Maksud dari ketentuan tersebut adalah bahwa Debitor pailit demi hukum kehilangan kewenangannya terhadap harta kekayaannya. Dengan demikian, semua transaksi hukum baik yang memberikan nilai tambah (kredit) maupun yang memberikan nilai kurang (debit) tidak dapat ditujukan kepada Debitor pailit, akan tetapi ditujukan kepada harta pailit, dimana legal standing in judicio atas harta pailit tersebut adalah pada Kurator yang seberapa perlu dibantu oleh Hakim Pengawas.
6)  Penetapan putusan pengadilan sebelumnya Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUK-PKPU menyatakan bahwa putusan pernyataan pailit juga berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor. Serta semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.
Jenis-jenis putusan pengadilan sebelumnya yang dimaksud dapat termasuk penyitaan, penahanan Debitor, Kewajiban pembayaran uang paksa, penjualan benda milik Debitor, dan perjanjian pemindahtanganan yang masing-masing diatur dalam Pasal 31 – 34 UUK-PKPU.
1.  Terhadap penyitaan, keputusan pailit berakibat semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan apabila diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya sesuai ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU.
114 Jurnal Pr ivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit ...
2.  Terhadap Penahanan Debitor, menurut ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUK-PKPU, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 UUK-PKPU, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.
3.  Terhadap kewajiban pembayaran uang paksa, hal ini diatur dalam Pasal 32 UUK-PKPU, yang berbunyi Debitor tidak dikenakan uang paksa. Menurut Sutan Remy Syahdeini, Maksud Pasal ini ialah apabila sebelumnya Debitor dikenakan uang paksa sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan harus dibayar oleh Debitor, maka dengan adanya putusan pailit tersebut Debitor tidak perlu lagi membayar uang paksa tersebut (Sutan Remy Syahdeini, 2017 : 298).
4.  Terhadap penjualan benda milik Debitor, ketentuan Pasal 33 UUK-PKPU menentukan bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik Debitor, baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan, maka dengan izin Hakim Pengawas, Kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.
Terhadap perjanjian pemindahtanganan, menurut Pasal 34 UUK-PKPU, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek,  atau  jaminan  fidusia  yang  telah  diperjanjikan  terlebih  dahulu,  tidak  dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.
7)  Paksa Badan (Gijzeling)
Debitor pailit demi hukum juga dapat dikenakan paksa badan (gijzeling). Lembaga paksa badan ini terutama ditujukan apabila Debitor pailit tidak kooperatif dalam pemberesan kepailitan. Gijzeling ini sendiri merupakan suatu upaya hukum yang disediakan untuk memastikan bawa Debitor pailit, atau direksi dan komisaris dalam hal yang pailit adalah Perseroan terbatas seperti PT. Riverside Indonesia, benar-benar membantu tugas-tugas Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.
Undang-Undang Kepailitan mengatur tentang lembaga gijzeling in dalam Pasal 93 sampai Pasal 96. Sedangkan ketentuan teknis lembaga paksa badan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan. Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2000 dikatakan bahwa pelaksanaan paksa badan terhadap Debitor yang beritikad tidak baik dijalankan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 sampai Pasal 224 HIR.
8)  Hubungan kerja dengan para pekerja perusahaan pailit Pasal 39 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya. Masing-masing jenis pemutusan hubungan kerja tersebut memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda. Konsekuensi yuridis tersebut berupa prosedur PHK serta hak-hak normatif yang diterima oleh pekerja/buruh. Apabila pekerja di-PHK dengan alasan perusahaan sedang pailit, maka di samping perlu penetapan dari lembaga yang berwenang juga pekerja / buruh memperoleh uang pesangon, uang penghargaan, dan hak-hak lainnya sesuai dengan Pasal 165 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Macam-macam pemutusan hubungan kerja tersebut memiliki makna, prosedur dan pemenuhan hak-hak normatif pekerja yang berbeda-beda. M. Hadi Subhan berpendapat bahwa Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang memiliki kompetensi absolut berkaitan dengan kepailitan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepailitan tersebut. ini berarti bahwa selain memutus permohonan pernyataan pailit, Pengadilan Niaga juga berkompeten untuk menyelesaikan hal-hal lain yang muncul akibat pernyataan pailit tersebut, seperti gugatan actio pauliana kepailitan, gugatan renvooi, dan gugatan lainnya termasuk mengenai pemutusan hubungan kerja para pekerja (M.Hadi Subhan, 2008 : 172).
Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit ... 115
9)  Actio pauliana dalam kepailitan Meskipun actio pauliana secara teoritis dan normatif tersedia dalam kepailitan, akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk mengajukan gugatan actio pauliana sampai dikabulkan oleh hakim. Menurut Andriani Nurdin, hal tersebut antara lain disebabkan karena proses pembuktian actio pauliana tersebut serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang bertransaksi dengan Debitor tersebut. Ia kemudian menyatakan bahwa tidak banyak perkara actio pauliana yang diajukan ke Pengadilan Niaga, berdasarkan data  di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sejak tahun 1998 – 2004, perkara actio pauliana hanya terdapat 6 perkara, dan kesemuanya ditolak (Andriani Nurdin, 2004 : 261). Ketentuan actio pauliana dalam Pasal 1341 KUH Perdata ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur mengenai prinsip paritas creditorium. Hal ini karena dengan Pasal 1131 KUH Perdata ditentukan bahwa semua harta kekayaan Debitor demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang Debitor. Actio pauliana diatur dalam Pasal 41 – 47 UUK-PKPU. Berbeda dengan actio pauliana dalam KUH Perdata yang diajukan oleh Kreditor, maka actio pauliana dalam Kepailitan ditujukan oleh Kurator seperti yang telah tertera pada Pasal 47 ayat (1) dengan persetujuan Hakim Pengawas.

## D.   Simpulan
Setelah perusahaan bangkrut dan Debitor dinyatakan pailit, harta kekayaan Perseroan kemudian akan diurus oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan untuk membagi harta pailit pada para Kreditor yang telah terdaftar dan terverifikasi dalam rapat verifikasi. Selain sitaan umum, direksi perusahaan juga kehilangan wewenangnya dalam mengurus harta kekayaan. Debitor juga dibatasi apabila hendak membuat perikatan setelah dipailitkan kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Selain itu, akibat dari proses kepailitan terkadang mengabaikan kepentingan para karyawan Perusahaan yang mendapat PHK, yang dalam kasus PT. Riverside Indonesia, para karyawan tidak diberikan upah ketika perusahaan pailit. Berdasarkan putusan pernyataan pailit tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa PT. Riverside Indonesia bukanlah perusahaan yang sustainable, karena Perusahaan tersebut meskipun memiliki potensi pasar yang besar akan tetapi memiliki manajemen keuangan dan strategi yang buruk yang mengakibatkan perputaran modalnya tidak berjalan dengan baik hingga mengalami kebangkrutan.

## E.   Saran
Dari pembahasan artikel ini penulis menyarankan kepada Presiden Republik Indonesia untuk merevisi pada peraturan pelaksana Undang-Undang Kepailitan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum perihal penjelasan yang lebih mendalam tentang ruang lingkup utang dan jumlah minimal utang yang dapat diajukan permohonan kepailitan, karena definisi utang sendiri meskipun sudah cukup jelas dalam UUK-PKPU dan KUH Perdata tetapi tidak ada batasan minimal terkait jumlah utang yang dapat di litigasi.
Selain itu juga Hakim Pengawas dan Kurator perlu untuk lebih memperhatikan kepentingan karyawan perusahaan yang akan diputus hubungan kerjanya dalam bentuk penghitungan hak karyawan dalam harta pailit, sebagaimana setelah dinyatakan pailit para karyawan PT. Riverside Indonesia juga termasuk sebagai Kreditor Konkuren yang harus dipertimbangkan kepentingannya pada Perseroan agar terdapat kepastian hukum bagi semua kalangan yang terikat dengan perusahaan yang dinyatakan pailit.

## Buku :
Kartini Mulyadi. 2001. Kepailitan Dan Penyelesaian Utang Piutang. Jakarta : Rajawali Pers.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum . Edisi Revisi . Jakarta : Kencana
F.   Daf tar Pustaka
116 Jurnal Pr ivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit ...
Muhammad Syaifuddin. 2012. Hukum  Kontrak  Memahami  Kontrak  dalam  Perspektif  Filsafat,  Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan) . Bandung: Mandar Maju.
Sutan Remy Syahdeini. 2017. Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan. Jakarta : Prenada Media.
M. Hadi Subhan. 2008. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan. Jakarta: Prenadamedia.
Andriani Nurdin. 2004. Masalah seputar Actio Pauliana. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum.

## Jurnal :
Ardy Billy Lumowa. 2013. “Tanggung Jawab Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga”. Jurnal Fakultas Hukum Vol 1 Nomor 3. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
Horst Eidenmueller. 2016. “ Comparative Corporate Insolvency Law”. Oxford Legal Studies Research Paper Nomor 30. Oxford: University Of Oxford.
I Komang Indra Kurniawan. 2015. “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Natuurlijke Persoon) Dalam Hukum Kepailitan Terkait Adanya Actio Pauliana”. Bali : Universitas Udayana.
Tineke Lambooy. 2014. “Legal Aspects Of Corporate Social Responsibility”. Utrecht Journal of International and European Law 1. Utrecht: Utrecht University.
Wisnu Ardytia. 2009. “Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan”. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
117