## DEMOKRASI DAN LEGITIMASI KEPEMIMPINAN DESA: TINJAUAN HUKUM NORMATIF TERHADAP DINAMIKA DAN PERATURAN TERKAIT PEMILIHAN KEPALA DESA
Dedi Mulyadi 1 , M. Rendi Aridhayandi 1 , and Aris Budiono 1
1 Universitas Suryakancana, Cianjur, Indonesia

## Abstrak
Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana dinamika dan peraturan terkait dengan pemilihan  kepala  desa  di  Indonesia.  Desa  berperan  penting  sebagai  tonggak  demokrasi  publik  di akar  rumput,  sehingga  pemilihan  kepala  desa  merupakan  wujud  akar  rumput  dari  pemberian legitimasi dari masyarakat kepada kandidat yang ditunjuk dalam jabatan publik.  Terdapat beberapa aturan  yang  secara  spesifik  mengatur  tentang  pemilihan  kepala  desa.  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada)  dan  Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades)  dilakukan  secara  Demokrasi  dan  menggunakan sistem jujur adil dan Transparan agar tidak munculnya ketidakpercayaan terhadap Panitia Pemilihan khususnya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

## Kata kunci: Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Serentak, Demokrasi, Legitimasi, Hukum Normatif

## Abstract
This research describes the dynamics and regulations related to village head elections in Indonesia. The village plays an important role as a pillar of public democracy at the grassroots, so the election of  a  village  head  is  a  grassroots  form  of  granting  legitimacy  from  the  community  to  candidates appointed to public office. Several rules specifically regulate village head elections. Regional Head Elections (Pilkada) and Village Head Elections (Pilkades) are carried out democratically and use an honest, fair, and transparent system so that distrust does not arise in the Election Committee, especially the Election of Village Heads (Pilkades) regulated in the Regulation of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 112 of 2014 concerning Village Head Election.No.

## Keywords: Village Head Election, Simultaneous Village Head Election, Democracy, Legitimacy, Normative Law

## A. Pendahuluan
Negara  hukum  adalah  ditampilkannya peran  hukum  secara  mendasar  sebagai  titik sentral  dalam  kehidupan  ketatanegaraan  dan kemasyarakatan  menuju  kehidupan  yang  adil dan sejahtera. Untuk itu komponen-komponen pokok  dari  sistem  hukum  perlu  diperkokoh sebagai pilar utama dalam penegakan hukum. 1
1 Nuraeny, Henny. “Penyuluhan  Hukum Mengenai  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling Dan
Hukum yang merupakan sistem peraturan tidak akan tertib jika tanpa dukungan dari  masyarakat.  Tidak  hanya  peran  lembaga saja.  Peraturan  tersebut  memiliki  sistem hukum yang menjadi tatanan di suatu Negara. 2 Di Indonesia mengenal pemerintah pusat dan  Daerah  berdasarkan  Undang-Undang Dasar  tahun  1945  Pasal  18  Ayat  (1)  yang berbunyi “Negara kesatuan Republik
Siswa/Siswi  SMK/SMA/MA  Se-Kabupaten  Cianjur,” Journal Of Empowerment 1, No. 1 (2017): 1–14.
2 Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya, 2014.
Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang  diatur  dalam  Undang-Undang”  Artinya Negara  Indonesia  terdiri  dari  beberapa Provinsi,  Kabupaten  dan  kota  sedangkan Pemerintahnya  terdiri  dari  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun
2014
Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan  ada  Pemerintahan  Pusat  dan Pemerintahan  Daerah,  kedua  istilah  ini merujuk pada Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum  Pasal  1  angka  1  menyebutkan Pemerintah  Pusat  adalah  Presiden  Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu  oleh  Wakil  Presiden  dan  Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945; angka 2 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945; angka 3 menyebutkan Pemerintah  Daerah  adalah  Kepala  Daerah sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Daerah otonom. 3 Dalam pemerintahan Daerah terdapat kewenangan  Otonomi  Daerah  berdasarkan Undang-Undang  No.  23  tahun  2014  Pasal  1 angka  (6)  tentang  Pemerintah  Daerah  yang berbunyi  “hak  wewenang  dan  kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri  urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara Republik Indonesia”
3 Aridhayandi,  M.  Rendi.  “Peran  Pemerintah Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Pemerintahan  Yang  Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan  Indikasi  Geografis,” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 48, No. 4 (2018): 883.
Dalam  pemerintahan  Daerah  dipimpin oleh  Bupati  atau  Wali  Kota,  yang  memiliki kewenangan  dan  tugasnya  masing-masing. untuk  Pemerintahan  Desa  dipimpin  oleh Kepala Desa. Yang memiliki kewenangan atas pemerintahannya itu sendiri.
Kalau  pemerintahan  Daerah  disebut Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  kalau Pemerintahan  Desa  disebut  Pemilihan  Kepala Desa  (Pilkades).  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)  dilakukan  secara  Demokrasi  dan menggunakan sistem jujur adil dan Transparan agar tidak munculnya ketidakpercayaan terhadap Panitia Pemilihan khususnya
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik  Indonesia  No.  112  tahun  2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

## B. Pembahasan
1. Demokrasi dan Legitimasi Kepemimpinan Desa dalam Prinsip Negara Hukum
Sistem pemerintahan yang berdaulat atas hukum (rechstaat), mensyaratkan  beberapa kriteria  yang  harus  dipenuhi,  di  antaranya Negara  harus  dapat  melindungi  hak-hak  dan kebebasan  asasi  manusia  sebagai  warga Negaranya dari tindakan sewenang-wenangan penguasa.  Asas  pengakuan  dan  perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan asas pokok dan  prinsip  utama  dari  Negara  hukum,  yang mewujudkan the rule of law. 4
Konsep Negara hukum bahwa Indonesia  sebagai  Negara  hukum  yang demokratis  merupakan  pernyataan  politik hukum bangsa Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945  Pasal  1 ayat  (1)  yang  menyatakan  “Negara  Indonesia ialah  Negara  kesatuan  yang  berbentuk Republik”,  ayat  (2)  “Kedaulatan  berada  di tangan  Rakyat  dan  dilaksanakan  menurut Undang-Undang” 5
4 Mulyadi,  Dedi. Kebijakan  Legislasi  Tentang Sanksi  Pidana  Pemilu  Legislatif  Di  Indonesia  Dalam Perspektif  Demokrasi .  Bekasi:  Gramata  Publishing, 2012.
5 Nuraeny,  Henny. Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap  Pencegahan  Tindak  Pidana  Pencegahan
Indonesia adalah Negara hukum sesuai yang termasuk dalam pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah Negara Hukum”. 6 Hal ini sesuai dengan istilah  Negara  Indonesia  adalah  Negara (Rechstaat) yang berdasarkan pada Pancasila. 7
Konsep Negara hukum bahwa Indonesia  sebagai  Negara  hukum  yang dekokratis  merupakan  pernyataan  politik hukum bangsa Indonesia. 8 Negara Kesejahteraan  ( Welfare  State )  merupakan tanggung jawab Negara terhadap kesejahteraan warganya, seperti dalam Encyclopedia Britannica , Welfare  State diartikan  sebagai konsep Pemerintahan dimana Negara memainkan  peran  kunci  dalam  menjaga  dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga Negaranya. 9
Konsep wekfare state ini adalah sebuah gagasan  Negara  yang  menggunakan  sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.  Program  ini  bertujuan  untuk mengurangi  penderitaan  masyarakat  seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu Negara yang menerapkan konsep Negara welfare  state mempunyai  kebijakan  publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan  atau  pencegahan  pada  masalah sosial. 10
Sebagai  entitas  publik  yang  berada langsung dengan urusan masyarakat, keberadaan pemerintahan desa sangat substansial  bagi  perwujudan  demokrasi  dan layanan pemerintahan secara umum. Untuk itu, pemilihan kepala desa menjadi titik awal dari pelaksanaan pemerintahan desa. Sejak reformasi 1998, pengaturan mengenai pemilihan kepala desa telah disinkronisasikan
Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Dalam  Presfektif Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Wajah  Hukum Pidana, Asas Dan Perkembangannya . Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
6 Rusman, “Penegakan Hukum Pidana Profesional  Berpihak  Pada  Fakta  Hukum  Dan Keadilan,” Jurnal  Hukum  Mimbar  Justitia 3,  No.  2 (2017): 234.
7 Nur,  Hilman.  “Peluang  Dan  Ancaman Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Bagi Perkembangan Hak  Kekayaan  Intelektual  Indonesia,” Jurnal  Hukum Mimbar Justitia 3, No. 2 (2017): 157.
dengan  asas  demokrasi  dan  negara  hukum. Selanjutnya, perkembangan lain dari pemilihan  kepala  desa  adalah  pemilihan serentak  yang  diamanatkan  oleh  Undang- Undang No.  6 Tahun 2014  tentang  Desa.
Pemilihan      Kepala      Desa      (Pilkades) dilaksanakan  secara    serentak    diseluruh wilayah  Kabupaten/Kota  diatur  dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014  tentang Desa.  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala    Desa ini  tidak    lepas    dari    peranan    Badan Permusyawaratan
Desa.
Badan
Permusyawaratan Desa merupakan lembaga  di Desa  yang  lahir  pada  era  otonomi  setelah diberlakukannya  Undang-Undang  No.  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan salah    satu  wewenang    yang    dimiliki    oleh Badan    Permusyawaratan    Desa  adalah membentuk  panitia  Pemilihan  Kepala  Desa. Menggunakan      metode      yuridis      normatif dalam      menyikapi  permasalahan        yang berkaitan        dengan        wewenang        Badan Permusyawaratan Desa.
Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades) merupakan  pesta  demokrasi  masyarakat  desa yang  berlangsung  sejak  dahulu,  sebagai  salah satu  bentuk  implementasi  demokrasi  yang mengedepankan partisipasi politik masyarakat. Kepala  desa  merupakan  pemimpin  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Kepala desa  juga  memiliki  peran  penting  sebagai perpanjangan  tangan  pemerintah  di  desa. Dijelaskan  lebih  lanjut  seperti  pada  Pasal  46 ayat  (1)  tentang  Peraturan  Pemerintah  bahwa Kepala  desa  dipilih  langsung  oleh  penduduk desa  dari  calon  yang  memenuhi  syarat, sedangkan  pada  ayat  (2)  menyatakan  bahwa pemilihan  Kepala  desa  bersifat  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan lahirnya  Undang-Undang  No.6  tahun  2014
8 Kuswandi, “Model Pengelolaan Sumber Daya Alam  Untuk  Sebesarbesarnya  Kemakmuran  Rakyat,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 1, No. 2 (2017): 518.
9 Astuti,  Hesti  Dwi.  “Kendala  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  Melalui  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (Bpsk),” Jurnal  Hukum  Mimbar Justitia 1, No. 2 (2017): 572.
10
Nuriyanto. "Penyelenggaraan Pelayanan PublikDi  Indonesia,  Sudahkah  Berlandaskan  Konsep “Welfare  State”?." Jurnal  Konstitusi 11,  no.  3  (2014): 428-453.
tentang  Desa,  maka  diketahui  setidaknya  ada hal  baru  yang  diatur  di  dalamnya  terkait dengan  pemilihan  Kepala  desa,  seperti  yang tertuang  dalam  Pasal  31  ayat  (1),  dijelaskan bahwa  pemilihan  Kepala  desa  dilaksanakan secara  serentak  satu  kali  di  seluruh  wilayah Kabupaten atau Kota atau dapat bergelombang.
Demokrasi   dalam   konteks   pemilihan Kepala      Desa      (Pilkades)  dapat  dipahami sebagai    pengakuan  keanekaragaman    serta sikap    politik    partisipasi  dari  masyarakat dalam    bingkai    demokratisasi    padatingkat desa.    Runtuhnya  masa    Orde    Baru    dan hadirnya    liberalisasi    politik    membawa perubahan  bagi  kondisi    sosial    dan    politik mulai  dari  tingkat lokal.  Liberalisasi  politik membuka ruang  bagi  setiap  individu  untuk turut  serta  berpartisipasi  di  panggung  politik pemerintahan,  baik    tingkat    lokal  hingga nasional.    Hal    ini    memberikan    angin  segar bagi  kalangan  yang  selama  ini  terpinggirkan karena status sosial. Pilkades merupakan salah satu  kegiatan  politik  yang  menarik  bagi masyarakat desa. Pilkades di   Indonesia   saat ini masih penuh dengan ironisme. Di satu sisi, rakyat  yang  sangat  apatis  dan  tidak  peduli sehingga tingkat partisipatif  masyarakat dalam Pilkades  menurun.  Apatisme  masyarakat  ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk  meraih  jabatan    dan  kekayaan  dengan memanfaatkan  kekuasaan  politik.  Mereka adalah para elite desa yang ingin melanggengkan kekayaan dan kekuasaan agar tetap  jatuh  kepada  garis  keluarga.  Sehingga fakta  menunjukkan  keberadaan  calon  kepala desa  masih  didominasi  oleh  segelintir  orang yang berkuasa didesa. 11
Sengketa  paling  banyak  terjadi  dalam konflik  Pemilihan  Kepala  Desa  adalah permasalahan adanya dugaan manipulasi hasil rekapitulasi perhitungan suara. Senketa lainnya menyorot masalah perilaku pemilihan, baik yang tidak terdaftar yang diklaim sebagai pemilih  potensial,  tudingan  politik  uang  juga menjadi  isu  yang  banyak  banyak  tim  sukses yang kalah dalam bersaing. Pemilihan Kepala
11 Raras,  Brigita.  "Peran  Kepala  Desa  Dalam Menyelesaikan  Konflik  Pasca  Pemilihan  Kepala  Desa Werot  Tahun  2016  di  Kecamatan  Likupang  Selatan
Desa  yang  sering  disingkat  dengan  Pilkades mungkin buka istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau  kelanjutan  pemerintah  Desa.  Pilkades diharapkan  mampu  memenuhi  keinginan  dan harapan  masyarakat  Desa  tertentu,  untuk mengangkat calon yang layak sebagai Kepala Desa. 12
Pilkades sebagai instrumen dalam pembentukan  Pemerintahan  modern  dan demokrasi,  pesta  demokrasi  yang  dilakukan oleh tingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah  diatur  oleh  peraturan  Perundang- Undangan  pemerintah  tentang  tata  cara penyelenggaraan  pilkades.  Sehingga  seluruh rangkaian  tahapan-tahapannya  mulai  dari pembentukan  panitia  Pilkades  sampai  pada pelantikan  Kepala  Desa  terpilih  diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian proses pemilihan kepala  Desa  akan  berjalan  dengan  baik  tanpa mempengaruhi masyarakat. Harapan masyarakat  dapat  terpenuhi  untuk  terpilihnya kepala  Desa  yang  baru  dan  dinyatakan  layak untuk  memimpin  dan  menjalankan  roda pemerintah desa. Hal ini lah yang didambakan oleh  setiap  masyarakat  desa  demi  terciptanya keadaan  yang  kondusif.  Namun  dalam praktiknya  Pilkades  yang  sudah  diatur  oleh perundang-undangan  pemerintah  untuk  saat ini  sangat  sulit terselenggara  dengan  lancar dan          berkualitas          karena          bermainnya faktor-faktor          kepentingan          politik, kepentingan        untuk                ingin        berebut kekuasaan        daripada        hakikat        yang diinginkan  saat  pelaksanaan  Pilkades  adalah pemerintahan desa yang legitimasi. 13

## 2. Dinamika Dan Pengaturan Pemilihan Kepala Desa di Indonesia
Perbedaan  Pilkades  dan  Pilkada  juga dapat  dilihat  pada  jumlah  pencalonan.  Jika rezim  Pilkada  memperbolehkan  adanya  calon tunggal  dalam  kontestasinya,  tetapi  Pilkades tidak  di  perbolehkan.  Pilkades  minimal memiliki  2  (dua)  calon  yang  akan  bersaing.
Kabupaten  Minahasa  Utara." Jurnal  Politico 7,  no.  1 (2017).
12 Ibid. 13 Ibid.
Jika  tidak,  maka  Pilkades  tidak  akan  bisa  di selenggarakan. Kemudian pada saat pelaksanaan di hari pemungutan suaranya. Jika dalam rezim Pemilu, kotak suara baru dibawa ke tempat pemungutan suara (TPS) menjelang waktu pemungutan, akan tetapi Pilkades tidak. Kotak  suara  berwarna  putih  dan  bertulisan komisi  pemilihan umum (KPU) sudah berada di TPS sehari sebelum Pilkades dilaksanakan.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  8 tahun  2012  Tentang  Pemilihan  Umum Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan  Perwakilan Rakyat  Daerah  pengertian  Pemilihan  Umum diuraikan  secara  detail.  Pemilu  adalah  sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945. 14
Sesuai
dengan Undang-Undang
Republik Indonesia No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud  dengan  Pemilu  adalah  sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  adalah  lembaga Penyelenggara  Pemilu  yang  bersifat  nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Wilayah kerja  KPU  meliputi  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan Republik
Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan
dalam menyelenggarakan  Pemilu,  KPU  bebas  dari pengaruh  pihak  manapun  berkaitan  dengan pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya.  KPU berkedudukan  di  Ibu  Kota  Negara  Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota  provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota berkedudukan  di  ibu  kota  kabupaten/kota.
14 Fahmi  and  Khairul. Pemilihan  Umum  Dan Kedaulatan  Rakyat .  Jakarta:  Raja  Grafindo  Perseda, 2011.
Dalam  menjalankan  tugasnya,  KPU  dibantu oleh  Sekretariat  Jenderal;  KPU  Provinsi  dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh  sekretariat.  Jumlah  anggota  KPU sebanyak  7  (tujuh)  orang;  KPU  Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota  sebanyak  5  (lima)  orang. Keanggotaan  KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU Kabupaten/Kota  terdiri  atas  seorang  ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU  Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota dipilih  dari  dan  oleh  anggota.  Setiap  anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota  mempunyai  hak  suara  yang sama.  Komposisi  keanggotaan  KPU,  KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).  Masa  keanggotaaan  KPU,  KPU Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota  5  (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota (Pilkada) telah diundangkan menjadi Undang- Undang  No.1  Tahun  2015,  dengan  lembaran Negara  No  .5656  tertanggal  2  Februari  2014. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang  Pemerintahan  Daerah  telah  menjadi Undang-Undang  No.2  tahun  2014,  dengan lembaran negara No.24, dan tambahan lembara negara  No.  5657.  Undang-Undang  No.  22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
Akhirnya persepsi tentang rezim pemilihan yang bersumber dari perbedaan pada isi  dan  sistematika  pasal  dalam  UUD  NKRI Tahun 1945, secara keseluruhan merefleksikan problem  yang  lebih  luas  mengenai  pemilu. Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam pemerintahan  desa,  karena  dari  proses  inilah terpilih  seorang  kepala  desa  (kades)  yang sangat menentukan dalam pelaksanaan pembangunan  sebuah  desa  nantinya.  Dalam sejarahnya, Pilkades dari  jaman  ke  jaman menunjukan  bahwa  asal-usul  terbentuknya
kepemimpinan  desa  di  Indonesia  sangat beraneka ragam dan dilatarbelakangi perbedaan masing-masing Daerah. 15
Pada masa orde baru sistem pemerintah bdesa diatur dalam Undag-Undang No. 5 tahun 1979 yang merupakan pengganti dai Undang- Undang IGO dan IGOB yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Belanda. Dengan diberlakukan  Undang-Undang  No.  5  tahun 1979  telah  terjadi  berubahan,  dan  dibedakan penegrtian desa dan kelurahan. Dalam Undag- Undang  tersebut  disebutkan  bahwa  desa mempunyai  hak  untuk  menyelenggarakan rumah  tangga  sendiri,  karean  perangkat kelurahan  menggambil  dari  pegawai  negeri (Pemda).  Kades  dipilih  secara  langsung  oleh warga masyarakat setempat, sementara kepala kelurahan  tidak  melalui  proses  pemilihan langsung tetapi langsung diangkat oleh Bupati atau  Walikotaatas  nama  Gubernur.  Kemudia masa  jabatan  kepala  desa  dibatasi  hanya  8 (delapa) tahun. Sedangkan masa jabatan kepala kelurahan  tidak  ada  batas  masa  jabatannya. Namun  ternyata,  pilkades  masi  di  pengaruhi oleh  faktor-faktor  genealogis  dan  kultur  yang merupakan  kendala  bagi  kemapanan  dan keyakinan  idealisme  sebagai  syarat  utama dalam  proses  demokrasi.  Sebab  dalam prakteknya,  demokrasi  itu  dihadapkan  pada kesulitas  sosiologis,  ekonomi,dan  kultural. Sehingga  pilkades  dapat  dikatakan  sebagai suatu kehidupan demokrasi yang masih semu. Kesimpulannya  pada  masa  UU  No.  5  tahun 1979 pemerintah desa di perlukan sama seperti masa  lampau  khususnya  desa-desa  di  Jawa. Desa  hnaya  sebagai  kepanjagan  supra  desa dalam  mewujudkan  kepentingan-kepentingan siupra desa. 16
Pada  masa  Reformasi  terjadi  perubahan yang  cukup  mendasar,  yaitu  mengubah  sema sentralisasi menjadi desentralisasi yang tampak jelas dengan diberlakukannya Undang- Undang  No.  22  tahun  1999  tentang  Otonomi Daerah.  Di  dalamnya,  tertuang  pada  pasal  93 samapai dengan pasal 111 mengenai pemerintah desa. Berdasarkan Undang-
15 Yuningsih,  Neneng  Yani,  and  Valina  Singka Subekti.  "Demokrasi  dalam  pemilihan  kepala  desa? studi kasus desa dengan tipologi tradisional, transisional,  dan  modern  di  provinsi  Jawa  Barat  tahun 2008-2013." Jurnal Politik 1, no. 2 (2016): 231-261.
Undang, terjadi perubahan dalam hal penegrtia desa yaitu sebagai kesatua masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasrkan hak asal usul yang bersifat istimewah. Diantaranya seperti  yang  tertuang  didalam  pasal  18 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasaran  pemikiran  penaturan  pemerintah desa  adalah  keanekaragaman,  partisipasi, otonomi  asli, demokratisasi  dan pemerdayaan masyarakat. Perubahan lain yang dapat dilihat aladah  dalam  penyelenggaraan  peemrintahan, desa  memiliki  kewenagangan  untuj  megatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnta. Kepala  desa  bertangguang  jawan  kepada Badan Perewkiilan Desa (BPD) dan menyampaikan  laporan  pelaksanaan  tuga kepada  Bupati  (Pasal  102  UU  No.  22  Tahun 1999). Hal tersebut dapat mencerminkan suatu skema pemerintahan desa yang otonom. 17
Besarnya  kekuasaan  Kepala  Desa  sejak Orde Baru direspondengan terbitnya peraturan Perundang-Undangan  tentang  Desa  setelah reformasi dengan membatasi masa jabatannya. Perbandingan  pembatasan  kekuasaan  Kepala Desa melalui masa jabatannya pada UU No. 22 tahun  1999,  UU  No.  32  tahun  2004,  dan  UU No. 6 tahun 2014 . 18
Dengan  terbitnya  Undang-Undang  No. 22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah, rezim  reformasi  menentukan  masa  jabatan Kepala Desa selama 8 (delapan) tahun. Produk hukum  pengganti  Undang-Undang  Nomor  5
Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan  di  Daerah  dan  Undang-Undang Nomor  5  tahun  1979  tentang  Pemerintahan Desa tersebut bermaksud memosisikan kembali Desa selaku self-governing community. Pada prinsipnya, merujuk Gregorius  Sahdan, self-governing  community adalah komunitas lokal beyond the state yang mampu  mengelola  diri  sendiri  menggunakan prantara lokal (Sahdam, 2005).
Guna  memperkecil  kekuasaan  Kepala Desa inilah, masa jabatannya diturunkan dari 8 (delapan)  tahun  menjadi  5  (lima)  tahun. Pemangkasan kekuasaan Kepala Desa 16 Ibid.
17 Ibid.
18 Luthfy,  Riza  Multazam.  "Fungsi  Legislatif Desa  Pasca  Reformasi." Jurnal  Yuridis  Vol 1,  no.  1 (2014): 1-22.
sebenarnya  juga  bisa  ditinjau  dari  adanya pergeseran dari Dominasi. Hal serupa berlaku juga pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang  Pemerintah  Daerah  yang  mengatur bahwa  masa  jabatan  kepada  Desa  adalah  6 (enam) tahun (boleh dipilih kembali 1   (Satu) kali  masa  jabatan  selanjutnya).  Meskipun demikian, apabila UU No. 22 tahun 1999 dan UU  No.  32  tahun  2004  tentang  pemerintahan daerah  dibandingkan,  tentu  ditemukannya adanya  perbedaan.  Perbedaan  yang  dimaksud yaitu  adanya  selisih  1  (satu)  tahun,  dimana masa  jabatan  Kepala  Desa  dalam  Undang- Undang  ke  2  (dua)  lebih  besar  ketimbang Undang-Undang  yang  pertama.  Penetapan masa jabatan 5  (lima) tahun pada  UU No. 32 tahun  2004.  Adanya  selisih  1  (satu)  tahun, dimana  masa  jabatan  Kepala  Desa  dalam Undang-Undang  ke  2  (dua)  lebih  besar kektimbang  Undang-Undang  yang  pertama. Penetapam  masa  jabatan  5  (lima)  tahun  pada UU No.32 tahun 2004 berangkali masa jabatan kepala  desa  dalam  Undang-Undang  sebagai berikut:
1. Undang-Undang  No.  32  Tahun    2004 Tentang  Pemerintah  Daerah . ”6  (enam) tahun  (boleh  dipilih  kembali  1  kali  masa jabatan selanjutnya). Masa kerja maksimal  2  (dua)  periode  atau  12  (dua belas) tahun.’’
2. Undang-Undang  No.  6  tahun  2014 Tentang  Desa.  6  (enam)  tahun  (boleh dipilih kembali 2 (dua) kali masa jabatan selanjutnya. Masa kerja maksimal 2 (dua) periode atau 18 (delapan belas) tahun.
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa pembatasan  kekuasaan  melalui  masa  jabatan Kepala  Desa  pada  peraturan  Perundang- Undangan tentang Desa.
Assosiasi  Pemerintah  Desa  Seluruh Indonesia  atau  disingkat  APDESI  sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat telah berbadan hukum dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU- 0072972.AH01.07Tahun 2016. APDESI
merupakan  organisasi  kemasyarakatan  yang
19 Rosyid,  Moh.  "Aplikasi  UU  Nomor  6  Tahun  2014 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
beranggotakan  Kepala  Desa  dan  Perangkat Desa baik yang aktif maupun purna bakti yang mempunyai peran sebagai penguatan kelembagaan untuk memajukan organisasi dan menyejahterakan anggotanya, melalui penampungan  dan  penyaluran  aspirasinya, mengingat  banyaknya  jumlah  anggota  dan tersebarnya diseluruhi Indonesia, serta keberadaan  pengurus  yang  berasal  dari berbagai  budaya  dan  kemampuan  yang beragam,  hal  ini  bagian  dari  kendala  dalam implementasi program kepengurusan. 19 APDESI memiliki peran sebagai kemitraan  dengan  pemerintah  dalam  rangka mendukung  segala  bentuk  program  dan kebijakan  untuk  kemajuan  Desa  terutama Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa. 20 Pemilihan kepala desa dijadikan sebuah pesta rakyat  desa untuk  menyalurkan  haknya, untuk  menyalurkan  aspirasinya  dengan  cara memilih calon kepala desa sesuai dengan hati nuraninya  masing-masing.  Akan  tetapi  pada kenyataannya  di  lapangan  dalam  pelaksanaan pemilihan kepala desa banyak di temui hal-hal yang tidak sesuai  dengan asas-asas pemilihan kepala desa berdasarkan pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor  6 tahun 2014 tentang Desa  yaitu  “Pemilihan  kepala  desa  bersifat langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan adil.”  Dalam  proses  pemilihan  kepala  desa masih sering ditemukan adanya beberapa pihak yang tidak menggunakan hak pilih suara.
Dalam  UU  No.6  Tahun  2014  Tentang Desa  ini  terdapat  sebanyak  18  Bab  dan  122 Pasal,  yang  secara  keseluruhan  membahas tentang desa, wewenang desa, tanggung jawab desa,  Pemerintahan  Desa,  pemilihan  Kepala Desa  dan  sebagainya.  Berkaitan  dengan permasalahan pemilihan Kepala Desa, terdapat dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39. Dalam Pasal  31  dijelaskan  sebagai  berikut:  (1) Pemilihan  Kepala  Desa  dilaksanakan  secara serentak  di  seluruh  wilayah  Kabupaten;  (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan  kebijakan  pelaksanaan  pemilihan Kepala  Desa  secara  serentak  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1  dengan  Peraturan Daerah Kabupaten; (3) Ketentuan lebih lanjut
Perdesaan." YUDISIA:  Jurnal  Pemikiran  Hukum  dan Hukum Islam 6, no. 2 (2015): 360-393.
20 Ibid.
mengenai  tata  cara  pemilihan  Kepala  Desa serentak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1 dan  ayat  2  diatur  dengan  atau  berdasarkan Peraturan Pemerintah. 21
Sistem
Pilkades di Indonesia dilaksanakan  secara  langsung,  di  mana masyarakat  desa bisa memilih langsung siapa yang akan menjadi kepala desanya sesuai hati nuraninya.  Sistem  tersebut  merupakan  potret demokrasi  di  Indonesia  pada  tingkat  paling bawah  yang  harus  diselenggarakan  dengan jujur  dan  adil  sebagaimana  diatur  dalam peraturan Menteri dalam negeri No. 112 tahun 2014 pasal 1 (5). Terjadi banyak problematika ketika  pilkades  berlangsung  yang  di  tengah- tengah masyarakat karena hal ini menyangkut hajat  hidup  dan  kepentingan  orang  banyak. Mulai dari persiapan, pencalonan, penghitungan  hasil  suara  hingga  pasca Pilkades.  Semua  tahapan  tersebut  merupakan satu  kesatuan  yang  utuh  dan  erat  di  dalam menentukan masa depan suatu desa.

## C. Penutup
Pemilihan kepala desa dijadikan sebuah pesta rakyat  desa untuk  menyalurkan haknya, untuk  menyalurkan  aspirasinya  dengan  cara memilih calon kepala desa sesuai dengan hati nuraninya  masing-masing.    Dalam  proses pemilihan kepala desa masih sering ditemukan adanya beberapa pihak yang tidak menggunakan hak pilih suara. Selain itu, masa jabatan seorang Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun  terhitung  sejak  tanggal  pelantikan. Kepala  Desa  dapat  menjabat  paling  banyak  3 (tiga)  kali  masa  jabatan  secara  berturut-turut atau  tidak  secara  berturut-turut.  Selanjutnya, proses  Pilkades  dalam  Undang-Undang  ini dilaksanakan  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) seperti yang disebutkan dalam UU No. 6 Pasal 32.

## DAFTAR PUSTAKA
Aridhayandi, M. Rendi. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good  Governance)  Dibidang  Pembinaan  Dan  Pengawasan  Indikasi  Geografis,” Jurnal Hukum & Pembangunan 48, No. 4 (2018): 883.
Astuti,  Hesti  Dwi.  “Kendala  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk),” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 1, No. 2 (2017): 572.
Fahmi  and  Khairul. Pemilihan  Umum  Dan  Kedaulatan  Rakyat .  Jakarta:  Raja  Grafindo  Perseda, 2011.
Kuswandi, “Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesarbesarnya Kemakmuran Rakyat,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 1, No. 2 (2017): 518.
Luthfy,  Riza  Multazam.  "Fungsi  Legislatif  Desa  Pasca  Reformasi." Jurnal  Yuridis  Vol 1,  no.  1 (2014): 1-22.
Mulyadi, Dedi. Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi . Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
Nur, Hilman. “Peluang Dan Ancaman Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Bagi Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 3, No. 2 (2017): 157. Nuraeny, Henny. “Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Bagi  Guru  Bimbingan  Konseling  Dan Siswa/Siswi  SMK/SMA/MA  Se-Kabupaten  Cianjur,” Journal  Of  Empowerment 1,  No.  1 (2017): 1–14.
21 Rudiadi  and  Ratna  Herawati,  “Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi  Kasus  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa
Serentak  Tahun  2016  Di  Kabupaten  Rokan  Hilir, Provinsi Riau),” Law Reform 13, No. 1 (2017): 132.
Nuraeny,  Henny. Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pencegahan  Tindak  Pidana  Pencegahan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Dalam  Presfektif  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Dalam Wajah Hukum Pidana, Asas Dan Perkembangannya . Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
Nuriyanto.  "Penyelenggaraan  Pelayanan  PublikDi  Indonesia,  Sudahkah  Berlandaskan  Konsep “Welfare State”?." Jurnal Konstitusi 11, no. 3 (2014): 428-453.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya, 2014.
Raras, Brigita. "Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Werot  Tahun  2016  di  Kecamatan  Likupang  Selatan  Kabupaten  Minahasa  Utara." Jurnal Politico 7, no. 1 (2017).
Rosyid, Moh. "Aplikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan." Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 6, no. 2 (2015): 360-393. Rudiadi and Ratna Herawati, “Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau),” Law Reform 13, No. 1 (2017): 132.
Rusman,  “Penegakan  Hukum  Pidana  Profesional  Berpihak  Pada  Fakta  Hukum  Dan  Keadilan,”
Jurnal Hukum Mimbar Justitia 3, No. 2 (2017): 234.
Yuningsih,  Neneng Yani,  and Valina Singka Subekti. "Demokrasi  dalam pemilihan kepala desa? studi kasus desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern di provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013." Jurnal Politik 1, no. 2 (2016): 231-261.