## PERLINDUNGAN  HUKUM  HAK  CIPTA  TERHADAP LOGO  INSTANSI  PEMERINTAH  DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP ALTER EGO
COPYRIGHT  LAW  PROTECTION  OF  GOVERNMENT AGENCY EMPLOYEES AS CREATOR OF GOVERNMENT PROGRAM  LOGO  ASSOCIATED  WITH  ALTER  EGO PRINCIPLE
Mahadiena Fatmashara a ; Muhamad Amirulloh b ; Laina Rafianti c

## ABSTRAK
Salah satu instansi pemerintah di Jawa Barat, menggunakan logo yang diciptakan  oleh  pegawai  dari  instansi  tersebut.  Pembuatan  logo  tidak diperjanjikan  khusus,  sehingga  pencipta  tidak  mendapatkan  royalti (materiil  dan  ekonomi).  Hal  tersebut  menarik  untuk  dikaji  mengenai implementasi prinsip alter ego yang berkaitan pada hak cipta seseorang yang  mengakui  pencipta  sebagai  pemilik  hak  tertinggi.  Pencipta memiliki  hak  alamiah  untuk  memanfaatkan  ciptaannya  dan mempertahankan  ciptaannya  terhadap  gangguan  apapun  dari  pihak lain.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  bersifat deskriptif  analitis  guna  memperoleh  gambaran  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan  hukum  positif.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  yang  disebut  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta implementasinya dalam praktek. Apabila dilihat pada Pasal 35 ayat (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta tidak  terpenuhi.  Meskipun  instansi  pemerintah  tidak  bertujuan  untuk kegiatan  komersial.  Namun  hak  moral  dan  hak  ekonomi  hakikatnya wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.  Perlindungan  Hukum  terhadap  pencipta  atas  logo  tetap harus diakui.
Kata kunci: alter ego ; hak cipta; hak moral; logo; instansi pemerintah.
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: mahadienaf@gmail.com
b Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Bandung  Sumedang  KM.  21  Jatinangor,  email: muhamad.amirulloh@unpad.ac.id
c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, email: laina@unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418 Artikel diterbitkan: 30 November 2020
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v2i1.258 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
One of the government agencies in West Java, using a logo created by employees of the agency. Logo creation is not specifically promised, so creators do not get royalties (material and economic). It is interesting to review the Implementation of alter ego Principles relating to the copyright of a person who recognizes the creator as the owner of the highest right. The Creator has the natural right to utilize his creation and defend his creation against any interference from the other party.
The  research  methods  used  in  this  writing  are  analytically  descriptive  to  obtain  an  overview  of  the prevailing laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive laws.  The  approach  used  in  this  study  is  normative  juridical,  by  examining  library  materials  called secondary data consisting of primary legal materials, literature, articles, opinions, and teachings of experts and their implementation in practice.
If viewed in Article 35 paragraph (1) and (2) of Law No. 28 of 2014 on Copyright is not fulfilled. Although government  agencies  do  not aim  for commercial  activities.  But  moral  rights  and  economic  rights  must essentially  be  implemented  in  accordance  with  the  principles  of  intellectual  property  protection.  Legal protection of creators over logos must still be recognized.
Keywords: alter ego; copyright; government agencies; logo; moral rights.

## PENDAHULUAN
Logo  dapat  mencerminkan  identitas  perusahaan/instansi/badan  lainnya sehingga akan dengan mudah dikenal oleh banyak orang. Logo memiliki makna dan filosofi tersendiri yang terkandung didalamnya, logo juga mampu untuk meningkatkan branding sebuah  perusahaan/instansi/badan  lainnya.  Menurut  David  E.  Carter,  logo adalah  identitas  suatu  perusahaan  dalam  bentuk  visual  yang  diaplikasikan  dalam berbagai sarana fasilitas dan kegiatan perusahaan sebagai bentuk komunikasi visual. 1 Logo dapat juga disebut dengan simbol, tanda gambar, merek dagang ( trademark) yang berfungsi sebagai lambang identitas diri serta tanda pengenal yang merupakan ciri khas suatu badan. Pada umumnya logo berfungsi sebagai tanda merek suatu produk tertentu, namun  pada  badan  hukum  lainnya,  termasuk  pada  instansi  pemerintah  juga menggunakan logo tersendiri sebagai identitasnya untuk dikenal masyarakat.
Salah  satu  contoh  penggunaan  logo  sebagai  identitas  terdapat  pada  instansi pemerintah  yang  dibentuk  pada  program  kerja  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat, khususnya pada periode tahun 2018 – 2023 yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil menciptakan program-program unggulan dalam masa pemerintahannya.  Berbagai  macam  program  kerja  yang  diwujudkan  dengan membentuk suatu instansi pemerintah sebagai penggerak untuk mewujudkan program unggulannya.  Hal  ini  berawal  dari  cita-cita  untuk  mewujudkan  Jawa  Barat  menjadi
1 Kurniawan,  Denny.  (2008). Perancangan  Logo  dan  Maskot  untuk  Mendukung  Promosi  Wisata  Kuliner  Malam  Warung Tradisional di Surabaya. Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain. Surabaya: Universitas Kristen Petra.  hlm. 39.
Provinsi Digital. Perhatian ini berasal dari permikiran yang menurutnya cukup besar di Jawa Barat, yaitu adanya kesenjangan rural-urban di bidang teknologi.
Hal tersebut melahirkan gagasan pembentukan berbagai tim unggulan (instansi pemerintah) di Jawa Barat, diantaranya seperti Jabar Quick Response , Jabar Saber Hoaks , Jabar Digital Service dan instansi pemerintah lainnya. Instansi pemerintah ini dibentuk untuk melayani kebutuhan masyarakat, diantaranya seperti Jabar Quick Response yang bertugas untuk melayani masyarakat di bidang sosial memberikan bantuan langsung kepada  masyarakat; Jabar  Saber  Hoaks yang  bertugas  melayani  masyarakat  di  bidang media sosial untuk memberi penjelasan mengenai informasi/kabar berita hoaks yang beredar  di  masyarakat  serta  memberikan  literasi  digital  bagi  masyarakat  agar  bijak menggunakan media sosial; Jabar Digital Service bertugas untuk memberikan informasi yang akurat dan efisien berbasis data dan teknologi, merevolusi pemakaian teknologi dalam  kehidupan  masyarakat  dan  pemerintahan  di  Jawa  Barat,  serta  organnisasi pemerintah lainnya.
Sehubungan  dengan  pembentukan  instansi  pemerintah  tersebut  memerlukan identitas diri, yang salah satunya yaitu adanya logo-logo yang membedakan instansi pemerintah  yang  satu  terhadap  instansi  pemerintah  lainnya,  yang  mana  hal  ini  juga menjadi ciri khas dari suatu instansi pemerintah. Dalam pembuatan logo-logo tersebut diciptakan  oleh  salah  satu  pegawai  dari  instansi  pemerintah  tersebut,  meskipun pegawai tersebut mendapatkan gaji setiap bulan, namun hak-hak yang dapat diperoleh pegawai sebagai pencipta atas pembuatan logo tersebut tidak diperjanjikan lebih lanjut. Hal  ini  berkaitan  dengan  Hak  Cipta  seseorang  yang  telah  menciptakan  suatu  karya kemudian berkaitan dengan Prinsip alter ego serta perlindungan hak asasi manusia.
Tidak diaturnya hak cipta atas logo instansi pemerintah, berakibat pencipta tidak mendapatkan royalti berupa hak moral dan hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal  34 dan Pasal  35 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini  dipandang karena  tidak  menjadi  suatu  kewajiban  bagi  pihak-pihak  yang  bersangkutan  untuk menindaklanjuti  perihal  hak  cipta  logo  tersebut.  Perlindungan  hukum  terhadap pencipta atas logo tersebut harus diakui dan diimplementasikan sesuai dengan prinsip- prinsip dasar hak kekayaan intelektual serta alter ego .
Berdasarkan  uraian  diatas  diperoleh  identifikasi  masalah,  yang  pertama  yakni bagaimana  Bagaimana  kepemilikan  atas  hak  cipta  logo  instansi  pemerintah  jika dikaitkan  dengan  prinsip alter  ego ?  Kedua,  bagaimana  implementasi  prinsip alter  ego
terhadap  perlindungan  kepemilikan  karya  cipta  logo  yang  dihasilkan  oleh  pegawai instansi pemerintah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  spesifikasi  penelitian deskriptif  analisis  dengan  metode  yuridis  normatif  yaitu  bersifat  memaparkan  atau menggambarkan  permasalahan-permasalahan  yang  ada  dan  memperoleh  gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat  tertentu.  Penulis  membandingkan  penelitian  ini  dengan  prespektif  yang  sudah dilakukan,  atau  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Penulis mencari  sumber-sumber  penelitian  kepustakaan  secara  online,  dikarenakan  kondisi pandemic pencarian penulis terbatas.

## PEMBAHASAN

## Hak Cipta Merupakan Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual
Keberadaan  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam  hubungan  antar  manusia merupakan  sesuatu  yang  melekat  dalam  masyarakat  yang  mana  sifatnya  mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang atas kemampuan intelektual yang dimilikinya, hak tersebut  berupa  hak  moral  untuk  mendapatkan  perlindungan  terhadap  kepentingan pribadinya  dan  hak  ekonomi  untuk  memperloeh  keuntungan  atas  karya  yang dihasilkannya. 2 Secara  umum  Hak  Kekayaan  Intelektual  terbagi  dalam  dua  kategori yaitu  Hak  Cipta  dan  Hak  Kekayaan  Industri.  Sedangkan  Hak  Kekayaan  Industri meliputi Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.
Awal mula munculnya perlindungan terhadap Hak Cipta di dunia karena adanya penemuan mesin cetak pada tahun 1436 di Eropa, mesin ini mempermudah pencetakan karya-karya tulis dalam jumlah besar. Perkembangan yang pesat ini membuka peluang baru  bagi  orang-orang  untuk  menikmati  suatu  karya  tulis.  Dalam  hal  ini  pengusaha percetakan pada saat itu meminta pada raja untuk memiliki hak memperbanyak atas
2 Djumhana, Ahmad & R. Djubaedillah. (1993). Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori & Prakteknya di Indonesia , Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, hlm. 51-58
karya-karya  tulis  yang  akan  diterbitkan.  Hak  cipta  yang  digunakan  pertama  kali  di dunia  yaitu Copyright, yang merupakan hak untuk memperbanyak (the right to copy), sebelumnya hak pengarang untuk memperbanyak karyanya tidak begitu diperhatikan, sehingga hanya melindungi kepentingan perusahaan penerbit saja. Statute of Anne pada tahun  1710,  merupakan  undang-undang  hak  cipta  pertama  di  dunia  yang  juga memberikan pengaruh besar dalam sejarah perkembangan dan perlindungan hak cipta di dunia. 3
Bentuk  konsekuensi  dari  keikutsertaan  Indonesia  sebagai  anggota  WTO (World Trade  Organization) mengharuskan  Indonesia  menyesuaikan  segala  peraturan perundangannya  di  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual  dengan  memenuhi  standar TRIP’s (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). Dimulai sejak tahun 1997 dan diperbaharui, kemudian pada tahun 2000, tahun 2001 dan terakhir tahun 2016. Hal ini juga  sebagai  bentuk  konsekuensi  dari  konvensi-konvensi  internasional  yang  telah diratifikasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Telah disesuaikan dengan mengatur ketentuan-ketentuan  yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang  tentang  Hak  Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Paten, Merek & Indikasi  Geografis.  Pada  dasarnya  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HaKI)  memiliki prinsip-prinsip yang diantaranya yaitu: 4
1) Prinsip Ekonomi Prinsip ekonomi merupakan perlindungan terhadap kemampuan
berpikir/intelektual  manusia  yang  telah  diwujudkan  dalam  suatu  karya  yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta.
2) Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga pencipta memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.
3) Prinsip Kebudayaan
3 History  of  Copyright.  (2013).  Available  online  fiom:  http://www.historyofcopyright.org/HistoryofCopyright/. [Accessed Oktober 11, 2020].
4 Suparman, Eman. (2018). Renny Supriyatni. Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat . Vol 2 No. 7. Available online from:
http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/viewFile/20287/9765. [Accessed April 30, 2020].
Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan negara.
4) Prinsip Sosial
Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan  perlindungan  berdasarkan  keseimbangan  antara  kepentingan  individu dan masyarakat/lingkungannya.
Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  menjelaskan  bahwa Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan hak ekslusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.
Hak  kekayaan  intelektual  bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak  yang  melekat pada  setiap  orang  sebagai  pencipta.    Setiap  orang  harus  memperoleh  manfaat  serta penghargaan atas hasil dari pikirannya yang diwujudkan dalam suatu karya baik hak ekonomi  maupun  hak  moral.  Pengertian  hak  ekonomi  merupakan  hak  untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya ciptanya. Selain itu pencipta juga memiliki hak  moral  yaitu  hak  yang  melekat  pada  diri  pencipta,  hak  untuk  diakui  dan dicantumkan namanya yang berarti bahwa suatu karya tersebut adalah ciptaannya. Hak tersebut  tidak  dapat  dihilangkan  atau  dihapus  tanpa  alasan  apapun,  walaupun  Hak Cipta  telah  dialihkan.  Hak  moral  dan  hak  ekonomi  merupakan  hal  yang  tidak terpisahkan dari prinsip alter ego .

## Prinsip Alter Ego Dalam Suatu Karya Cipta
Pada  dasarnya alter  ego adalah  prinsip  yang  meletakan  dasar  pengakuan  hak ekonomi  maupun  hak  moral  dari  pencipta  yang  tidak  bisa  diganggu  gugat kepemilikannya  terhadap  suatu  invensi  yang  diciptakaannya.  Namun,  secara  umum prinsip alter  ego menekankan  penghargan  tinggi  kepada  pencipta  dengan  ciptaannya dan  melekat  pada  diri  pencipta.  Hak-hak  tersebut  merupakan  hak  eksklusif  yang diperoleh  pencipta.  Menurut  Eddy  Damian,  kekayaan  intelektual  yang  timbul  dari kemampuan intelektual seseorang adalah bentuk perwujudan dari alter ego seseorang,
sebagai  refleksi  dari  kepribadiaanya  atau  perwujudan  kualitas  rasa,  karsa,  dan  daya nalarnya. 5
Semakin banyak, maka akan semakin beragam dan semakin berkualitas kekayaan intelektual  yang  diciptakan  seorang  pencipta,  di  satu  pihak  akan  memberikan  nilai tambah  terhadap  martabat (dignity) dan  keuntungan-keuntungan  materiil  (ekonomi) seorang pencipta yang melahirkan suatu kekayaan intelektual bersangkutan serta di lain pihak akan mencerdaskan kehidupan bangsa. 6 Prinsip alter ego mengakui bahwa antara pencipta (inventor) dengan  karyanya  merupakan  satu  kesatuan.  Tidak  akan  ada karya/invensi/paten tanpa adanya inventor. Dengan demikian inventor memiliki hak alamiah atas produk yang dihasilkan oleh mental labour- nya. Suatu karya merupakan hasil intelektual dari pencipta sebagai wujud dari keahliannya dan mempunyai unsur refleksi pribadi (Alter Ego) sang pencipta.)
Tanpa  adanya alter  ego ,  maka  tidak  akan  lahir  suatu  invensi  yang  dilindungi. 7 prinsip alter ego berkaitan dengan teori Hukum Alam (Natural Law), teori Hukum Alam yang  pertama  yang  mendasari  konsep  perlindungan  hukum  terhadap  Kekayaan Intelektual yang merupakan milik manusia yang menciptakan suatu ciptaan tersebut guna melindungi setiap hak yang melekat pada invensinya. 8

## Hak Kepemilikan dalam Hak Cipta dan Hukum Perikatan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur mengenai kepemilikan Hak Cipta untuk menjamin hak-hak bagi pemilik hak cipta atas karya yang dibuatnya. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5 Damian, Eddy. (2005). Hukum Hak Cipta Edisi Kedua Cetakan ke-3, Bandung: Alumni. Hlm. 44
6 Ibid .
7 Amirulloh, Muhamad (ed.), Mendambakan Regulasi Paten Pendorong Kreativitas Karyawan Inventor di Indonesia, Seputar Jabar  Online.  Accessed  online  from:  http://www.seputarjabar.com/2015/10/mendambakan-regulasi-paten- pendorong.html. [Accessed September 5, 2020].
8 Joachim Friedrich, Carl. (2004). Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung: Nuansa dan Nusamedia. hlm. 25
Hak  Ekslusif  yang  melekat  pada  Hak  Cipta  menjadikan  Hak  Cipta  tersebut berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya. 9 hak cipta merupakan hak untuk mencegah  orang  lain  untuk  mengklaim,  menggandakan,  mengumumkan  atau memperbanyak  suatu  ciptaan,  kecuali  dengan  mendapatkan  izin  dari  pemilik  atau pemegang hak cipta. Sehingga, hak eksklusif hak cipta tidak dapat diganggu gugat. Hak eksklusif pada Hak Cipta meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak Ekonomi adalah hak  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  dari  hasil  karya  tersebut  dan  Hak  moral adalah hak yang melekat pada pemilik Hak Cipta tersebut berupa hak atas keutuhan karyanya  serta  hak  namanya  tetap  dicantumkan  sebagai  pencipta.  Selanjutnya mengenai kepemilikan hak cipta tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  menyatakan  bahwa  Pemegang  Hak  Cipta  adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
Hal  tersebut  menegaskan  bahwa  pencipta  yang  dianggap  sebagai  pemilik  hak cipta  atas  suatu  karyanya.  Pada  penelitian  ini,  hubungan  antara  pegawai  dengan instansi  pemerintah  yaitu  adanya  ikatan  dinas  yang  mengikat,  sehingga  terdapat perjanjian  kerja  antara  instansi  pemerintah  dengan  pegawainya  yang  mengatur mengenai  hak-hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak  tentang  kesepakatan  kerja. Namun, antara  kedua  pihak  tersebut  tidak  diatur  kesepakatan  mengenai  pembuatan logo instansi pemerintah. Dilihat dari segi prinsip alter ego perihal logo yang diciptakan pegawai tersebut tetap milik pegawai tersebut, karena ada hak yang melekat berupa hak moral, hak untuk dicantumkan namanya dalam suatu karya cipta, karena karya cipta merupakan wujud dari hasil pemikiran seseorang. Pegawai sebagai pencipta dari suatu karya yang diwujudkan dalam bentuk logo secara otomatis bahwa yang memiliki logo tersebut  adalah  penciptanya,  namun  karena  adanya  ikatan  dinas  antara  pegawai (sebagai  pencipta)  dengan  instansi  pemerintah,  maka  pegawai  dapat  mengalihkan haknya, namun tanpa menghilangkan hak moral yang melekat didalamnya.
Instansi  pemerintah  tersebut  menjadi  pemegang  hak  cipta  atas  logo  tersebut. Hukum  mengakui  hak  cipta  lahir  sejak  saat  ciptaan  selesai  diwujudkan,  pengertian
9 Tiara Hapsari, Faiza. (2012) . Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia . Universitas Diponegoro, Magister Ilmu
Hukum. Jilid 41 No. 3. Available online from:
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/5777/9865. [accessed November 11, 2020].
diwujudkan  mengandung  makna  dapat  dibaca,  didengar,  atau  dilihat  sesuai  dengan bentuk ciptaan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  yang  menyatakan  bahwa  Ciptaan  adalah  setiap  hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan,  pikiran,  imajinasi,  kecekatan,  keterampilan,  atau  keahlian  yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
Karakter  sebuah  ciptaan  merupakan  refleksi  kreativitas  pribadi  penciptanya, dengan demikian merupakan refleksi hak moral pencipta pula yang tidak boleh diubah, baik karena perubahan, perusakan atau pemotongan ciptaan, maupun tindakan distortif lainnya  yang  dapat  mengganggu  pribadi  sekaligus  hak  moral  yang  melekat  pada penciptanya.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta  Logo  Instansi  Pemerintah  dengan Penerapan Prinsip Alter Ego Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Seorang  pencipta  memiliki  peran  penting  dalam  pembuatan  logo  suatu perusahaan/instansi/badan lainnya. Tidak dipungkiri bahwa suatu karya seni berupa gambar atau design logo juga membutuhkan suatu proses, waktu, inspirasi, pemikiran, dana, dan kerja keras. Pembuatan suatu logo bisa membutuhkan waktu yang beragam, hal ini tergantung pada kreatifitas seseorang dan hal ini bertujuan agar logo tersebut familiar atau lebih mudah dikenal bagi orang banyak. Maka dari itu sangatlah wajar jika suatu karya seni berupa gambar/design logo memiliki nilai ekonomi dan moral bagi pemegang hak ciptanya dan pencipta tersebut untuk mendapatkan manfaat dari karya ciptanya.  Pada  logo  instansi  pemerintah  yang  dikaji,  meskipun  tujuan  dari pembentukan instansi pemerintah bukan untuk kegiatan yang bersifat komersil, namun pembuatan logo digunakan untuk identitas instansi pemerintah., maka pencipta logo tersebut tetap memiliki hak eksklusif berupa hak ekonomi  dan hak moral  atas karya ciptanya tersebut.
Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia demi  meningkatkan  kesejahteraan  bagi  warga  negaranya,  sebagaimana  tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal  28 huruf C ayat (1) yang menyatakan bahwa  setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan  dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia . Serta pada Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Dari Pasal 28 huruf C ayat (1) dan Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa pemerintah menjamin setiap orang untuk memiliki hak yang sama dan kesetaraan yang sama pada setiap individu. Pemerintah sebagai wakil negara memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  kepastian  hukum  pada  setiap  individu  dan mewujudkan  kesejahteraan  bagi  setiap  warga  negaranya.  Seiring  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  dan  sastra,  sudah  demikian  pesat sehingga karya karya yang sudah dibuat oleh pencipta memerlukan pelindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta.
Sesuai dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu betujuan untuk meningkatan pelindungan dan jaminan kepastian hukum bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait dan pandangan hak cipta yang  merupakan  kekayaan  intelektual  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra yang  mempunyai  peranan  strategis  dalam  mendukung  pembangunan  bangsa  dan memajukan  kesejahteraan  umum  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa aturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk hak cipta atas logo instansi pemerintah yaitu pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu terdapat dalam beberapa pasal, diantaranya  Pasal  34  yang  menyatakan  bahwa  dalam  hal  Ciptaan  dirancang  oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan  Orang  yang  merancang,  yang  dianggap  Pencipta  yaitu  Orang  yang merancang Ciptaan.
Serta  pada  Pasal  35  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  yang menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat  oleh  Pencipta  dalam  hubungan  dinas,  yang  dianggap  sebagai  Pencipta  yaitu instansi pemerintah. Selanjutnya pasal  35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti. Selanjutnya pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28
Tahun  2014  menyatakan  bahwa  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemberian  Royalti untuk  penggunaan  secara  komersial  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur dengan Peraturan Pemerintah .
Merujuk pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa pegawai yang memimpin proses penciptaan logo tersebut dinyatakan sebagai pemilik hak cipta. Namun pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  Hak  Cipta  secara  otomatis  memberikan  hak  kepemilikan  kepada  instansi pemerintah, berdasarkan prinsip alter ego penciptalah yang secara alamiah seharusnya memiliki hak kepemilikan atas logo tersebut. Selain itu, pada praktiknya Pasal 35 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  tidak  terlaksanakan. Meskipun  program  unggulan  Gubernur  Jawa  Barat  tidak  bertujuan  untuk  kegiatan komersial.  Pemberian  royalti  hakikatnya  wajib  diberikan  kepada  pencipta  sesuai dengan prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
Apabila  dibandingkan  dengan  program  pemerintah  lainnya,  seperti  PON  XIX Jabar  tahun  2016  diadakan  perlombaan  untuk  logo  PON  XIX  Jabar  tahun  2016. Pemenang lomba tersebut memperoleh hadiah sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta  rupiah),  yang  mana  pemenang  sebagai  pencipta  dari  logo  tersebut  memperoleh royalti berupa hak moril dan hak ekonomi atas logo yang diciptakannya. Hal tersebut sebagai  penghargaan  bagi  pencipta  karena  telah  memberikan  manfaat  berupa  karya cipta logo untuk program Pemerintah Jawa Barat. Program tersebut bukan bertujuan untuk kegiatan komersial, namun instansi pemerintah tetap memberikan royalti kepada pemenang lomba logo PON XIX Jabar tahun 2016.
Suatu  karya  yang  diciptakan  oleh  pegawai  dari  instansi  pemerintah  dalam  hal adanya dalam hubungan dinas secara otomatis kepemilikannya beralih kepada instansi pemerintah,  sebagaimana  yang  tercantum  pada  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipya. Namun, apabila dilihat dari sisi prinsip alter ego dan dasar-dasar  hak  kekayaan  intelektual,  hak  moral  yang  melekat  pada  pencipta  tidak dapat beralih, karena suatu karya merupakan hasil dari pemikiran intelektual pencipta. Perlindungan hukum atas karya cipta khususnya pada logo-logo instansi pemerintahan di Indonesia, idealnya mengacu pada penerapan prinsip alter ego dan dasar-dasar hak kekayaan intelektual yang melahirkan hak eksklusif dari suatu ciptaan dan meletakkan dasar  pengakuan  hak  moral  maupun  hak  ekonomi  dari  pencipta  dan  dapat
dipertahankan  kepemilikannya  terhadap  suatu  karya  yang  diciptakannya,  sehingga pencipta memiliki hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya.
Pada  dasarnya  hak  cipta  muncul  secara  otomatis  tanpa  perlu  melalui  proses pendaftaran seperti bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Prinsip dasar ini berasal dari Konvensi Berne yang mengatur bahwa perlindungan hukum sebuah ciptaan tidak diperoleh karena sebuah pendaftaran melainkan tekah diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun,  konsep  dasar  mengenai  hak  cipta  tidak  menghalangi  pencipta  untuk mendaftarkan  ciptaannya.  Perihal  pendaftaran  ciptaan  bukan  merupakan  suatu kewajiban, namun dalam praktik pendaftaran ciptaan dapat memberikan manfaat bagi para pencipta, karena dapat dijadikan sebagai bukti bahwa karya cipta tersebut sudah terdaftar  dan  sebagai  alat  bukti  jika  dikemudian  hari  terjadi  sengketa  dengan  pihak lain. 10
Sehingga  pendaftaran  Hak  Cipta  bukan  untuk  memperoleh  perlindungan  Hak Cipta,  karena  seorang  Pencipta  yang  tidak  mendaftarkan  Hak  Cipta  juga  telah mendapatkan perlindungan, selama pencipta dapat membuktikan bahwa karya cipta tersebut benar-benar ciptaannya. Namun, pendaftaran bukanlah jaminan mutlak bahwa pendaftar sebagai pencipta yang dilindungi hukum, Undang-undang Hak Cipta tetap melindungi Pencipta, hal ini terlepas dari ia mendaftarkan ciptaanya atau ciptaannya tidak didaftarkan. 11 Konvensi Berne mengatur mengenai hak-hak moral (droit moral). Hak yang dimaksud ini adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud  untuk  mengubah,  mengurangi  atau  menambah  keaslian  ciptaanya  yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi penciptanya. 12
Dalam  upaya  untuk  melindungi  hak  cipta  atas  logo  tersebut,  pencipta  dapat melakukan  tindakan  tertentu  agar  hak  ekonomi  dan  hak  moral  yang  melekat  pada ciptaannya dapat terlindungi yaitu dengan cara dibuatnya kesepakatan antara pegawai dengan  instansi  pemerintah  perihal  logo  tersebut  yang  mengatur  mengenai  hak  dan kewajiban  tertentu,  bahwa  pegawai  selaku  pencipta  dari  logo  tersebut  dapat
10 Ibid.
11 Tian Marlionsa, A A Ngr. Ida Ayu Sukihana. (2018). Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan ntutan Ganti Rugi  Mengenai  Hak  Cipta  Logo  Dari  Pencipta. Jurnal  Kertha  Semaya. Vol.  6  no.  3.    Accessed  online  from: https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/26893. [accessed Agustus 15, 2020].
12 Oksidelfa Yanto. (2016). Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum  dan  Keadilan. Jurnal  Universitas  Pamulang Vol.  6  No.  1.  Accessed  online  from: https://jdihn.go.id/files/414/341-551-1-SM.pdf. [Accessed November 11,2020]
memberikan “izin” kepada instansi pemerintah agar menjadi pemegang hak cipta atas logo  tersebut  dan  berhak  untuk  menggunakan  logo  tersebut  sebagai  identitas  dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hal ini tanpa mengurangi atau meghilangkan hak moral yang melekat pada pencipta logo tersebut, karena melalui suatu perjanjian berdasarkan  pemberian  hak  dengan  kesepakatan  tertentu  antara  kedua  belah  pihak yang  bertujuan  untuk  mengalihkan  hak  penggunaan  karya  cipta.  Sangatlah  wajar apabila pencipta mendapatkan sejumlah imbalan atas karya ciptanya tersebut sebagai bentuk  penghargaan (reward) dari  instansi  pemerintah  tersebut,  agar  pencipta  dapat menikmati manfaat dari suatu karya ciptanya.
Selain itu akan lebih baik jika logo tersebut di  daftarkan ke Direktoral  Jenderal Kekayaan Intelektual, meskipun logo tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun pandangan penulis logo termasuk gambar yang merupakan wujud dari hasil karya cipta seseorang. Logo yang pada umumnya dihasilkan dalam bentuk gambar, dan gambar termasuk dalam salah satu ciptaan yang dilindungi  menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta. 13
Dengan  dilakukannya  pencatatan,  maka  sudah  tentu  memberikan  keuntungan  yang lebih dibandingkan dengan tidak melakukan pencatatan, keuntungan yang diperoleh adalah  kemudahan  dalam  proses  pembuktian  Hak  Cipta  apabila  timbul  sangketa dikemudian  hari.  Hak  cipta  terhadap  logo  tetap  mendapat  perlindungan  walaupun tidak dilakukan pencatatan selama pencipta dapat membuktikan bahwa logo tersebut merupakan  hasil  ciptaannya,  yang  dapat  dilihat  dari  tanggal  pembuatan  dan publikasinya.
Apabila  logo  belum  pernah  dipublikasikan  atau  diumumkan,  syarat  minimal pembuktian  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  pihak  lain  yang  melihat  pencipta membuat karya ciptanya. Pihak tersebut merupakan saksi sebagai bukti keaslian ciptaan selain  melalui  pencatatan  ciptaan. 14 Pencatatan  tersebut  merupakan  upaya  antisipasi terhadap perbuatan-perbuatan pelanggaran atas Logo yang dilakukan tanpa izin dan
13 Risa  Amrikasari.  (2016) Prosedur  Pendaftaran  Logo  Perusahaan. Hukumonline.com.  accessed  online  from: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt577c8450a6db6/prosedur-pendaftaran-logo-perusahaan/ [Acessed November 12, 2020].
14 Arfan,  Hidayat.  Dahlan.  (2014).  Perlindungan  Hak  Cipta  Logo  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan. Universitas Syiah Kuala. Vol. 1(2) November 2017.
sepengetahuan  pencipta.  Kekuatan  hukum  Hak  cipta  atas  Logo  akan  lebih  kuat pembuktiannya apabila dengan dilakukannya pencatatan. 15
Penulis melihat logo instansi pemerintah tidak termasuk dalam Hak Merek, hal ini  karena  penulis  melihat  instansi  pemerintah  tersebut  merupakan  program pemerintah  yang  tujuannya  untuk  pelayanan  masyarakat  ( public service) dan  instansi pemerintah  tidak  bertujuan  untuk  kegiatan  perdagangan  barang/jasa.  Namun  logo dibutuhkan  instansi  pemerintah  guna  sebagai  identitasnya  serta  menjadi  pembeda dengan  instansi-instansi  lainnya.  Hal  ini  dipandang  berdasarkan  Pasal  1  huruf  1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa logo adalah bagian dari merek guna membedakan barang/jasa yang diproduksi orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang/jasa.
Implementasi  Prinsip Alter  Ego Pembuat  Logo Dikaitkan  dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Design  logo  suatu  perusahaan/instansi/badan  lainnya  merupakan  salah  satu objek hak cipta yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yakni karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, yang mana logo  pada  instansi  pemerintah  yang  diteliti  merupakan  gambar  digital.  Dalam penjelasannya karya seni rupa dalam segala bentuk seperti gambar diartikan sebagai satu  kesatuan  yang  utuh  yang  merupakan  satu  kesatuan  karya  cipta, meskipun logo tersebut  diartikan  sebagai  gambar  yang  dibuat  secara  digital,  menggunakan  aplikasi tertentu didalam computer, laptop dan alat elektronik lainnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak ekslusif yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi sebagai dasar untuk memanfaatkan ciptaannya. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  menjelaskan  bahwa  hak ekslusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Hal  tersebut berarti bahwa hukum positif di Indonesia memberikan penghargaan tertinggi kepada pencipta
15 Ibid .
dan  memberikan  hak  bagi  pencipta  untuk  mempertahankan  karya  ciptaannya  dari gangguan pihak lain yang beritikad tidak baik terhadap ciptaannya.
Pengertian  prinsip alter  ego adalah  prinsip  yang  meletakkan  dasar  pengakuan ekonomi maupun hak moral dari pencipta, sehingga pencipta mempunyai hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya. Pada hakikatrnya prinsip alter ego adalah prinsip yang meletakkan dasar pengakuan ekonomi maupun hak moral dari pencipta, dan tidak bisa diganggu gugat kepemilikannya terhadap suatu invensi yang diciptakaannya, namun secara umum prinsip alter ego menekankan penghargan yang tinggi  kepada pencipta dengan ciptaannya dan melekat pada diri pencipta.
Selanjutnya,  menurut  Eddy  Damian  yang  mengemukan  pendapatnya  bahwa kekayaan intelektual yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang, adalah tiada lain  dari  bentuk  perwujudan alter  ego nya  (refleksi  kepribadiaanya)  atau  perwujudan kualitas rasa, karsa, dan daya nalarnya. Semakin banyak, semakin beragam dan semakin berkualitas kekayaan intelektual yang diciptakan seorang pencipta, di satu pihak akan memberikan  nilai  tambah  terhadap  martabat (dignity) dan  keuntungan-keuntungan materiil  atau  ekonomi  seorang  pencipta  yang  melahirkan  suatu  kekayaan  intelektual bersangkutan,  dan  di  lain  pihak  akan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  pada umumnya . 16
Dari penjelasan prinsip alter ego tersebut terlihat bahwa hak moral adalah hak yang dimiliki pencipta dan melekat pada diri pencipta. Hak moral dan hak ekonomi dijamin oleh  sistem hukum  yang  berlaku,  baik  secara nasional  maupun internasional.  Sistem hukum  tersebut  memberikan  pengakuan  dan  perlindungan  atas  karya  cipta  dalam karya  seni  sebagai  bentuk  kreativitas  pencipta.  Secara  filosofi  pemberian  royalti diberikan kepada seseorang, bukanlah merupakan biaya untuk melaksanakan kembali suatu  kegiatan,  tetapi  merupakan  bentuk  penghargaan (reward) terhadap  seseorang yang  telah  menghasilkan  suatu  karya  cipta.  Prinsip alter  ego didasarkan  pada  aliran hukum  alam  berkembang  pesat  yang  menyatakan  bahwa  suatu  karya  cipta  adalah perwujudan  tertinggi (alter  ego) dari  pencipta  dan  pencipta  mempunyai  hak  alamiah untuk  memanfaatkan  ciptaannya.  Konsep  ini  berkembang  pesat  setelah  revolusi
16 Damian, Eddy. (2015). Hukum Hak Cipta Edisi Kedua Cetakan ke-3, Bandung: Alumni.  hlm. 44.
Perancis tahun 1789, konsep ini meletakkan dasar pengakuan tidak saja hak ekonomi dari pencipta namun juga termasuk hak moral. 17
Namun  pada  prakteknya,  pembuatan  logo  instansi  pemerintah  tersebut  tidak mengatur  kesepakatan  lebih  lanjut  mengenai  hak-hak  yang  dapat  diperoleh  oleh pencipta logo dengan instansi pemerintah. Hal tesebut karena pembuatan logo tersebut dianggap juga menjadi tugas dari pegawai instansi pemerintah tersebut, menurut pasal 35 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga kepemilikan atas logo  instansi  tersebut,  meskipun  dalam  bawah  ikatan  dinas  dengan  suatu  instansi pemerintah, namun prinsip alter ego melekat pada pencipta design logo tersebut yang mana hak cipta atas design logo tersebut melekat pada pencipta yaitu pegawai instansi pemerintah tersebut.
Prinsip alter  ego yang  meletakkan  dasar  pengakuan  hak  moral  maupun pemanfaatan  hak  ekonomi  dari  pencipta,  sehingga  pencipta  memiliki  hak  alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya dan mempertahankan ciptaannya terhadap gangguan apapun dari pihak lain. Hak Ekslusif yang melekat pada hak cipta sebagai bentuk alter ego pencipta  yang  menekankan  penghargaan  tertinggi  terhadap  pencipta  dengan ciptaannya dan melekat pada diri pencipta sehingga hak yang melekat pada hak cipta dapat  dipertahankan  terhadap  apapun  juga,  berdasarkan  prinsip  ini  maka  sudah seharusnya pemanfaatan ataupun penggunaan suatu karya cipta design logo haruslah terlindungi hak-hak dari pencipta atau pemegang hak cipta design logo tersebut, hal ini guna terjaminnya kepastian hukum agar tidak sembarangan pihak dapat memakai logo instansi pemerintah, harus ada izinnya terlebih dahulu dari  pencipta atau pemegang hak cipta design logo tersebut.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, maka diperoleh kesimpulan yaitu perlindungan hukum  terhadap  pencipta  atas  logo  instansi  pemerintah  sebenarnya  sudah  secara otomatis terlindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak  Cipta pada Pasal 1 huruf 1. Munculnya perlindungan suatu karya cipta dimulai sejak ciptaan itu nyata. Hal ini menjadi dasar bahwa suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak
17 Djumhana, M. dan R. Djubaedilah. (1993). Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktik) di Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 38.
tercatat tetap dilindungi Hak Ciptanya. Namun guna melindungi hak cipta atas logo instansi pemerintah, pencipta dapat melakukan upaya pencegahan, yaitu memberikan “izin”  terhadap  pihak  yang  akan  menggunakan  logo  tersebut,  hal  ini  dapat  melalui suatu  perjanjian  antara  instansi  pemerintah  dengan  pegawai  (sebagai  pencipta)  yang mengatur beberapa ketentuan-ketentuan yang disepakati terhadap logo tersebut.
Selain  itu,  pencipta  dapat  melakukan  upaya  pencatatan  ciptaan,  pencatatan  ini sudah  tentu  memberikan  keuntungan  yang  lebih  dibandingkan  dengan  tidak melakukan pencatatan. Keuntungan yang diperoleh adalah kemudahan dalam proses pembuktian Hak Cipta apabila timbul sangketa dikemudian hari. Upaya secara represif juga  dapat  ditempuh  melalui  jalur  litigasi  sebagai ultimum  remidium yaitu  melalui penyelesaian sengketa arbitrase, gugatan ganti rugi melalui pengadilan, dan tuntutan pidana  yang  diajukan  melalui  pengadilan  negeri  apabila  pencipta  merasa  adanya kerugian atas logo tersebut yang diakibatkan oleh pihak lain.
Implementasi  prinsip alter  ego yang  mengakui  Pencipta  sebagai  pemilik  hak tertinggi,  yang  meletakan  dasar  pengakuan  hak  moral  maupun  pemanfaatan  hak ekonomi dari pencipta, sehingga pencipta memiliki hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya  dan  mempertahankan  ciptaannya  terhadap  gangguan  apapun  dari  pihak lain.  Namun  pembuatan  logo  instansi  pemerintah  tersebut  belum  diatur kesepakatannya lebih lanjut mengenai hak-hak yang dapat diperoleh pegawai selaku pencipta dengan instansi pemerintah terkait, karena anggapan bahwa pembuatan logo menjadi  tugas  dari  pegawai  instansi  pemerintah  dan  berada    dibawah  ikatan  dinas dengan  suatu  instansi  pemerintah,  namun  penulis  melihat  bahwa  pembuatan  logo instansi pemerintah tetap harus diimplementasikan sesuai dengan prinsip alter ego yang melekat pada pencipta logo tersebut. Pencipta berhak untuk mencantumkan namanya pada logo tersebut, karena hak eksklusif atas logo tersebut melekat pada pencipta dan tidak bisa diganggu gugat.

## Saran
Dalam hal instansi yang membutuhkan jasa pembuatan logo untuk identitas suatu instansi  pemerintah  yang  dibawahinya,  alangkah  lebih  baik  untuk  melakukan Pengadaan Jasa Lainnya berupa Pekerjaan Pembuatan Logo pada instansi terkait yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini agar terciptanya kepastian hukum untuk suatu pekerjaan yang tidak bersifat rutin, sehingga pekerjaan dari pencipta dari logo tersebut lebih jelas dan tidak bercampur dengan pekerjaan lainnya. Dengan menempuh proses tersebut, kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian antara pencipta dengan suatu instansi pemerintah tersebut, dapat lebih menjamin kepastian hukum. Disatu sisi pencipta  dari  logo  tersebut  dapat  memperoleh  keuntungan  berupa  hak  moral (pengakuan  atas  karya  cipta  logo)  pencipta  dari  logo  tersebut  tetap  diakui  sebagai pencipta  dan  instansi  pemerintah  sebagai  pemegang  hak  cipta  yang  mana  hal  ini merupakan  wujud  dari  suatu  “izin”  dari  pencipta  bahwa  logo  tersebut  berhak digunakan oleh instansi pemerintah tersebut.  Maupun hak ekonomi (penghargaan atas karya cipta berupa sejumlah uang yang disepakati para pihak sebagai bentuk reward atau penghargaan atas karya ciptanya).
Menurut pandangan penulis, akan lebih baik jika logo tersebut di daftarkan ke Direktoral  Jenderal  Kekayaan  Intelektual,  meskipun  logo  tidak  disebutkan  dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun pandangan penulis logo termasuk gambar yang merupakan wujud dari hasil karya cipta seseorang. Logo instansi  pemerintah  memiliki  pengertian  yang  berbeda  dengan  Hak  Merek,  karena tujuan pembentukan logo instansi pemerintah yaitu untuk public service , bukan untuk kegiatan  perdagangan  barang/jasa.    Sedangkan  menurut  Pasal  1  huruf  1  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa logo adalah bagian dari merek guna membedakan barang/jasa yang diproduksi orang  atau  badan  hukum  dalam  kegiatan  perdagangan  barang/jasa.  Meskipun  logo tidak  dilindungi  oleh hak  cipta  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  65 Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Namun,  logo  akan  tetap  mendapatkan perlindungan  Hak  Cipta,  pencatatan  Hak  Cipta  bukanlah  persyaratan  untuk mendapatkan perlindungan atas Hak Cipta yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 1
dan Pasal 64. Hal itu dikarenakan Hak Cipta diperoleh secara otomatis setelah Ciptaan Logo diwujudkan dan diumumkan. 18

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Damian, Eddy. (2005). Hukum Hak Cipta Edisi Kedua Cetakan ke-3, Bandung: Alumni.
Djumhana,  Ahmad  &  R.  Djubaedillah,  (1993). Hak  Milik  Intelektual  Sejarah,  Teori  & Prakteknya di Indonesia , Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
Joachim Friedrich, Carl. (2014). Filsafat Hukum Perspektif Historis , Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
Karjono,  (2012). Perjanjian  Lisensi  Pengalihan  Hak  Cipta  Program  Komputer:  Transaksi Elektronik , PT Alumni, Bandung.
.

## Jurnal
Arfan, Hidayat.  Dahlan.  (2017). Perlindungan Hak  Cipta  Logo  Berdasarkan Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta. Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum  Keperdataan .  Universitas  Syiah  Kuala.  Vol.  1(2)
November 2017.
Dewi,  Retasari.  Preciosa  Alnashava Janitra.  Dramaturgi  dalam  Media  Sosial:    Second Account  di  Instagram  Sebagai  Alter  Ego. Jurnal  Fakultas  Ilmu  Komunikasi Universitas Padjadjaran .
Kurniawan, Denny. (2008). Perancangan Logo dan Maskot Untuk Mendukung Promosi Wisata Kuliner Malam Warung Tradisional di Surabaya. Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain . Surabaya: Universitas Kristen Petra.
Ngr Tian Marlionsa, A A. Ida Ayu Sukihana. (2018). Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual  dan  Tuntutan  Ganti  Rugi  Mengenai  Hak  Cipta  Logo  dari  Pencipta.
Jurnal Kertha Semaya . Vol. 6 No. 3.
Suparman, Eman. Renny Supriyatni. (2015). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat . Vol 2 No. 7.
18 Moh. Haris Lesmana. Logo dalam Hak Cipta. Opini Hukum. Accessed online from: https://rewangrencang.com/perlindungan-logo-dalam-hak- cipta/#:~:text=Alasan%20utama%20mengapa%20logo%20tidak,tanda%20yang%20dapat%20ditampilkan%20secara [accessed  November 11,2020].
Tiara  Hapsari,  Faiza.  (2012).  Eksistensi  Hak  Moral  dalam  Hak  Cipta  di  Indonesia.
Universitas Diponegoro, Magister Ilmu Hukum . Jilid 41 No. 3.
Triyanto.  (2020).  Landasan  Kerangka  Filosofis  HKI.  FKIP  Universitas  Sebelas  Maret.
Jurnal Ilmiah Living Law . Vol 12 No 1 Tahun 2020.
Yanto,  Oksidelfa.  (2016).  Konvensi  Bern  dan  Perlindungan  Hak  Cipta. Jurnal  Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 1 Maret 2016.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## Sumber lainnya
Amirulloh,  Muhamad. Mendambakan  Regulasi  Paten  Pendorong  Kreativitas  Karyawan Inventor  di  Indonesia ,  Seputar  Jabar  Online.  Available  online  form: http://www.seputarjabar.com/2015/10/mendambakan-regulasi-paten- pendorong.html (accessed 05 September 2020).
Amrikasari,  Risa. Prosedur  Pendaftaran  Logo  Perusahaan. Hukumonline.com  Available
online form:
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt577c8450a6db6/prosed ur-pendaftaran-logo-perusahaan/ (accessed 12 November 2020).
Haris,  Moh.  Lesmana. Logo  dalam  Hak  Cipta.  Opini  Hukum .  Available  online  form: https://rewangrencang.com/perlindungan-logo-dalam-hak- cipta/#:~:text=Alasan%20utama%20mengapa%20logo%20tidak,tanda%20yang%
20dapat%20ditampilkan%20secara (accessed 11 November 2020).
History of Copyright. Available online from:
http://www.historyofcopyright.org/HistoryofCopyright/  (accessed  11  Oktober 2020).