## Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)
Volume 5, Nomor 4, (2024) hlm. 755-764 pISSN 2721-5156 | eISSN 2721-5148 Terakreditasi Peringkat 4 - SK No. 225/E/KPT/2022 https://riset.unisma.ac.id/index.php/jp2m/article/view/22286 DOI: 10.33474/jp2m.v5i4.22286

## Pembentukan kadarkum PKK desa dalam upaya pencegahan perkawinan anak

## Resmaya Agnesia Mutiara Sirait*, Yenny Aman Serah, Rini Setiawati
Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia *email Koresponden Penulis: agnesiamutiara@gmail.com

## Info Artikel ABSTRAK
Riwayat Artikel
Diajukan: 2024-06-22
Diterima: 2024-08-01 Diterbitkan: 2024-08-10

## Lisensi: cc-by-sa
Copyright © 2024 Penulis
Dalam  mendukung  pencapaian  kesejateraan  masyarakat  menuju  desa  sadar hukum, sangat perlu dilakukan sosisalisasi masyarakat. Sosialisasi masyarakat dilakukan  dengan  melalui  metode  penyuluhan  hukum  berupa  pendampingan kepada oprganisasi kemasyarakatan yang ada. Berkaitan dengan pencapaian desar sadar hukum, maka diperlukan pembentukan kelompok keluarga sadar hukum  (kadarkum)  dengan  pelibatan  peran  dari  organiasi  Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Salah satu bagian dimensi implementasi hukum untuk  pemenuhan  indeks  pencapaian  desa  sadar  hukum  yang  harus  dicapai adalah tidak adanya angka perkawinan anak di desa, realitasnya masih adanya perkawianan  anak  yang  terjadi  di  Desa  Arang  Limbung.  Pengabdian  ini berkerjasama dengan TP PKK Desa Arang Limbung yang berjumlah 30 orang. Hasil  pengabdian  ini  menunjukan  perlu  dilakukan  pendampingan  terhadap anak  dan orangtua  di  desa,  selain  itu  terbentuknya  kelompok  kadarkum  oleh PKK  desa  sebagai  penyuluh  desa  untuk  membantu  pelaksanaan  upaya pencapaian desa sadar hukum dalam memaksimalkan pencegahan perkawinan anak.  Melalui  pendampingan  terhadap  PKK  Desa  Arang  limbung,  maka diharapkan  dapat  melakukan  komunikasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat setempat mengenai Gerakan Cegah Perkawinan Anak (CEPAK).
Kata Kunci : desa sadar hukum; kelompok kadarkum; perkawinan anak Cara mensitasi artikel:
Sirait, R. A. M., Serah, Y. A.,  Setiawati, R. (2024). Pembentukan kadarkum PKK desa dalam upaya pencegahan perkawinan  anak.  Jurnal  Pembelajaran  Pemberdayaan  Masyarakat  (JP2M),  5(4),  755-764. https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22286

## PENDAHULUAN
Desa  sadar  hukum  merupakan  bentuk  desa  atau  kelurahan  yang  telah dilakukan pembinaan atau karena atas dasar keinginan masyarakat setempat, dan telah memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum. Desa sadar hukum dibentuk dalam rangka mengembangkan kesadaran atau kepatuhan hukum di ruang lingkup masyarakat dengan bantuan penyuluhan hukum oleh pihak-pihak terkait (Widati, 2023).  Indikator  penilaian  dalam  mendapatkan  predikat  desa  sadar  hukum meliputi empat dimensi yang terdiri dari, dimensi akses informasi hukum, dminesi implementasi hukum, dimensi akses keadilan dan dimensi demokrasi dan regulasi (Darmawan  Nugroho, 2020).
756 ~ 5 (4), 755-764
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Salah  satu  indikator  yang  harus  terpenuhi  untuk  menerima  penghargaan Anubawa  Sasana  Desa  adalah  tidak  adanya  ditemukan  angka  perkawinan  anak pada suatu desa. Perkawinan pada dasarnya dilakukan bagi orang-orang yang telah dianggap  dewasa,  dalam  hukum  perkawinan  mengatur  perkawinan  hanya diizinkan bila pihak laki sudah berumur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun, apabila diluar umur yang ditentukan oleh hukum nasional ini maka para pihak tersebut masih di bawah umur atau di anggap belum cakap untuk bertindak dalam perbuatan hukum (Dorondos. Sherlin, 2014).
Perkawinan anak yang ditetapkan UNICEF adalah anak gadis dan anak laki- laki  yang  melakukan  pernikahan  secara  formal  (tercatat  dalam  administrasi negara di bawah usia 18 tahun. Bank Dunia dan International Center for Research on  Women  menyebutkan  bahwa  pernikahan  anak  akan  menyebabkan  kerugian bagi negara berkembang hingga miliaran dollar pada 2030. Indonesia adalah salah satu contohnya (Ratnaningsih  Sudjatmiko, 2021).
Realitasnya  terhadap  pemenuhan  indeks  desa  sadar  hukum  yang  satu  ini masih  ditemui  kendala  dan  hambatan  hampir  di  setiap  desa,  termasuk  di  desa Arang  Limbung,  Kecamatan  Sungai  Raya,  Kabupaten  Kubu  Raya  yang  menjadi lokasi  pengabdian  kepada  masyarakat  ini.  Upaya  yang  dilakukan  untuk meminimalisir terjadinya perkawinan anak di suatu desa dapat dilakukan dengan memberikan  penyuluhan  dan  pendampingan  kepada  pengurus  dan  kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa. Penyuluhan hukum termasuk dalam  kebijakan  pemerintah  untuk  mengatasi  masalah  terhadap  rendahnya kesadaran hukum masyarakat (Tome  Dungga, 2023). Dalam hal ini penyuluhan hukum  dapat  dilaksanakan  dengan  berbagai  macam  program  salah  satunya penyuluhan  hukum  yang  dilakukan  pemerintah  yang  berkolaborasi  dengan institusi perguruan tinggi.
Program  pengabdian  di  masyarakat  dapat  berjalan  salah  satunya dikarenakan  peran  keterlibatan  perempuan  melalui  program  keanggotan  atau kader PKK. Potensi dari kalangan perempuan memiliki dampak yang sangat besar, karena  potensi  dari  perempuan  yang  tidak  pernah  habis  untuk  direalisasikan, selain itu perempuan juga memiliki peran yang sangat besar untuk membentuk suatu keluarga yang bermartabat (Sutandi, 2023). Pelibatan PKK diawali dengan pendampingan pembentukan kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) yang nanti  akan  menjadi  suatu  langkah  strategis.  Metode  penyuluhan  hukum  akan digunakan  untuk  melakukan  upaya  pencegahan  perkawinan  anak  dengan membantu mengaungkan Gerakan Cegah Perkawinan Anak (CEPAK).
Dengan  dilakukannya  pendampingan  hingga  terbentuknya  kelompok kadarkum  yang  diwakili  oleh  para  PKK  Desa  merupakan  suatu  hal  baru  yang menjadi  keunikan  dalam  pengabdian  ini.  Karena  hingga  saat  ini  belum  adanya kelompok  Kadarkum  yang  terbentuk  dengan  sasaran  Kader  ibu-ibu  PKK  desa sehingga  dirasa  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  menjadi  lain  daripada  yang lain.
Pendampingan  terhadap  kader  PKK  di  desa  Arang  Limbung,  Kecamatan Sungai  Raya,  Kabupaten  Kubu  Raya  serta  terbentuknya    diharapkan  mampu mengkomunikasikan serta mengedukasi masyarakat desa agar anak-anak dapat
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 757 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
memahami dampak negatif dari perkawinan dini dan dapat mencegah perkawinan anak.  Terbentuknya  kelompok  Kadarkum  PKK  Desa  juga  diharapkan  sebagai solusi untuk penanggulan masalah terjadinya perkawinan anak.

## METODE
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertemakan Pelibatan Peran  PKK  Desa  Melakukan  Gerakan  Cegah  Perkawinan  Anak  Dalam  Upaya Pemenuhan  Pencapaian  Desa  Sadar  Hukum  ini  dilaksanakan  melalui  sistem metode  pengabdia  kepada  masyarakat  secara  pendekatan  PAR  (Participatory Action Research) berorientasi pada pemberdayaan yakni pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah secara praktis, pengembangan ilmu pengetahuan dan keberagaman masyarakat, dan proses perubahan sosial keberagaman (Cornish et al., 2023). Penerapan PAR dalam proyek pembangunan berkelanjutan di suatu desa dapat dilakukan. Dimana peneliti bekerja sama dengan komunitas lokal desa untuk mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi terkait pembangunan desa, pengelolaan sumber  daya  alam  serta  permberdayaan  ekonomi  suatu  komunitas  di  desa (Shahnaz Rusli et al., n.d.).
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Ham  RI  No.:  M.01-Pr.08.10  Tahun  2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum menyebutkan bahwa terdapat metode yang bisa digunakan untuk kegiatan penyuluhan kepada warga masyarakat. Metode tersebut terdiri dari metode penyuluhan yang dapat dilakukan secara langsung dan metode penyuluhan yang dilakukan secara tidak langsung (Paripurna, 2020). Konseptual tata  cara  penyuluhan  hukum  di  masyarakat  pada  dasarnya  dapat  dilaksanakan dalam berbagai cara diantaranya Pemaparan Materi atau Ceramah, Dialog; Temu Sadar  Hukum;  Pameran;  Simulasi;  Lomba  sadar  hukum;  Konsultasi  Hukum; Diskusi  Interaktif;  Wawancara  Radio;  Program  Televisi;  Pentas  Panggung; Saduwara;  Sinetron;  Fragmen;  Film;  Spanduk;  Poster  brosur;  Leaflet;  Booklet; Billboard; Pesan berita; Majalah serta bentuk tata cara lainnya.
Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di kantor Desa Arang Limbung, Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya diikuti oleh 30 orang ibu PKK Desa, Bapak Kepala Desa Arang Limbung dan tim peneliti Fakultas Hukum, Universitas Panca  Bhakti,  Pontianak  secara  tatap  muka,  dibulan  Februari  tahun  2023  pada pukul 10.00–12.30 WIB. Setelah dilakukan assemen oleh tim peneliti dengan mitra sasaran Kader PKK Desa Arang Limbung, dilanjutkan dengan sosialisasi kepada mitra untuk dilakukan pelaksanaan penyuluhan hukum di desa tersebut.
Penyuluhan  dilakukan  dengan  2  sesi,  sesi  pertama  dilakukan  dengan pembawaan materai mengenai desa sadar hukum yang dipaparkan oleh Penyuluh Hukum  Kanwil  Kemenkumham  Pontianak,  dilanjutkan  dengan  sesi  kedua dilakukan  dengan  pembawaan  materai  mengenai  bahaya  perkawinan  anak melalui  gerakan  CEPAK  yang  diberikan  oleh  Tim  Peneliti  dari  Fakultas  Hukum Universitas Panca Bhakti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan,  hukum  dianggap  sebagai  kaidah  yang  penting  di  dalam  kalangan
758 ~ 5 (4), 755-764
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
masyarakat,  tujuannya  untuk  membantu  mewujudkan  suatu  ketertiban  dan keadilan  pada  masyakarat  itu  sendiri.  Realitas  saat  ini  yang  kita  temukan  di masyarakat  kaidah  hukum  secara  eksistensinya  tidak  diakui  bahkan  banyak dicederai dan dilanggar oleh masyarakat itu sendiri (Farid, 2023).
Kesadaran  hukum  dapat  terwujud  di  masyarakat  apabila  secara  teori keempat  indikator  yakni  pengetahuan  hukum,  pemahaman  hukum,  perilaku hukum, serta sikap hukum yang patuh terhadap hukum (Saputra et al., 2019). Pada titik  tertentu  kesadaran  hukum  diharapkan  dapat  menolong  individu  menilai aturan mana yang dapat dipatuhi serta dilaksanakan dan aturan mana yang tidak dapat  dipatuhi  serta  dilaksanakan  dalam  bermasyarakat,  atas  dasar  ini  maka kesadaraan hukum itu sangatlah penting dimiliki setiap masyakarat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan tertib hukum (Fauzan Zein, 2023).
Mewujudkan  masyarakat  yang  paham  hukum  perlu  adanya  peran  serta pihak-pihak  yang  dianggap  paham,  mengerti  dan  sadar  dengan  tujuan  adanya hukum pada masyarakat. Peran pihak-pihak yang dapat membantu mewujudkan kesadaran  hukum  dalam  suatu  wilayah  bisa  dari  aparat  hukum,  aparatur  sipil negara  dan  peran  pihak  institusi-institusi  perguruan  tinggi  (dosen  maupun mahasiswa).
Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal  28 Februari 2023, yang berlangsung mulai pukul 10.00-12.30 WIB diruangan pertemuan Kantor desa Arang  Limbung,  Kecamatan  Sungai  Raya,  Kabupaten  Kubu  Raya.  Pelatihan  ini dihadiri oleh tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Kepala Desa Arang Limbung, 30 orang ibu PKK Desa Arang Limbung.
Gambat 1. Poster kegiatan pengabdian masyarakat penyuluhan hukum pelibatan peran PKK desa melakukan gerakan cegah perkaiwnan anak dalam upaya pemenuhan pencapaian desa sadar hokum
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  yang  telah  dilakukan  tim  pengabdi menggunakan metode penyuluhan hukum dan pengisian media instrumen. Bentuk penyampaian  materi  yang  dilakukan  berkaitan  dengan  fasilitas  pembentukan kelompok kardakum  yang tujuan untuk membuat suatu  program penyukseskan pembentukan Desa Sadar Hukum (DSH) bagi masyarakat di Desa Arang Limbung, Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
Adapun metode penyuluhan hukum dan pendampingan yang dilaksanakan pada pengabdian kepada masyarakat di desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 759 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Raya, Kabupaten Kubu Raya, adalah melalui beberapa tahap, yang diawali dengan tahap  persiapaan  pendampingan.  Persiapan  pendampingan  ini  dilakukan  untuk mengetahui sejauhmana pemahaman para anggota serta kader PKK desa Arang Limbung terhadap pemenuhan desa sadar hukum, kesadaran hukum masyarakat dan dampak yang terjadi dengan dilakukannyaperkawinan anak.
Anggota dan kader PKK yang hadir dalam hal ini dilakukan pendampingan untuk  mengisi  kuisioner,  dengan  tujuan  melakukan  pendataan  terhadap pemahaman  warga  masyarakat  tentang  dampak  yang  terjadi  dengan  dilakukan perkawinan  anak.  Kemudian  dilakukan  tahap  pendampingan  pembentukan kadarkum,  hal  ini  dilakukan  dengan  memberikan  bantuan  PKK  desa  Arang Limbung untuk dapat membentuk kelopmpok keluarga desa sadar hukum yang nanti akan terus di dampingi sehingga dapat menerima penghargaan Desa Sadar Hukum.
Tahap pertemuan awal, kemudian dilakukan sebagai koordinasi awal untuk memaparkan  dan  menjelaskan  maksud  dan  tujuan  dari  kegiatan  pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Arang Limbung. Dalam tahap ini pertemuan  dihadiri  oleh  ibu  Kepala  Desa  Arang  Limbung,  Ketua  dan  Sekertaris PKK  desa  Arang  Limbung.  Setelah  pertemuan  awal  dilakukan  maka  Tahap selanjutnya  adalah  pendataan  dan  diskusi  pelaksanaan  PKM,  Kegiatan  ini dilakukan  untuk  pendataan  penghargaan  dan  prestasi  yang  telah  dimiliki  oleh Desa Arang Limbung, dengan mengetahui pengahragaan seta prestasi yang tekah diterima  menjadi  salah  satu  indikator  penilaian  desa  sadar  hukum.  Selanjutnya dibarengi dengan proses pelaksanaan PKM yang akan dilakukan di Kantor Desa Arang Limbung.
Selanjutnya  Tahap  Pemaparan  materi  dan  ceramah  merupakan  kegiatan yang dilakukan untuk mengomunikasikan dan mengedukasi secara langsung pihak anggota dan kader PKK desa Arang Limbung yang telah dikumpulkan, materi yang disampaikan berkaitan dengan Desa Sadar Hukum dan Bahaya Perkawinan Anak. Setelah  itu  dilakukan  tahap  persiapaan  pendampingan,  bertujuan  untuk mengetahui sejauhmana pemahaman para anggota serta kader PKK desa Arang Limbung terhadap pemenuhan desa sadar hukum, kesadaran hukum masyarakat dan dampak yang terjadi dengan dilakukannya perkawinan anak.
Dalam hal ini anggota dan kader PKK yang hadir dilakukan pendampingan untuk  mengisi  kuisioner,  dengan  tujuan  melakukan  pendataan  terhadap pemahaman  warga  masyarakat  tentang  dampak  yang  terjadi  dengan  dilakukan perkawinan  anak.  Diakhir  setelah  seluruh  Tahap  Pendampingan  Pembentukan Kadarkum,  dilakukan  dengan  memberikan  bantuan  PKK  desa  Arang  Limbung untuk dapat membentuk kelopmpok keluarga desa sadar hukum yang nanti akan terus di dampingi sehingga dapat menerima penghargaan Desa Sadar Hukum.
Desa  Sadar  Hukum  dibentuk  oleh  anggota  masyarajat  dan  pemerintahan desa  setempat  yang  dengan  kemauan  sendiri  berusaha  untuk  meningkatkan kesadaran  dan  pengetahuan  hukum  bagi  dirinya  dan  apparat  pemerintah  desa. Untuk menuju kepada Desa Sadar Hukum tahapan awal yang perlu dicapai adalah pembentukan  Kelompok  Keluarga  Sadar  Hukum  (Kadarkum),  lalu  dilanjutkan dengan Desa Binaan dan berakhir dengan terbentuknya Desa Sadar Hukum.
760 ~ 5 (4), 755-764
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Kelompok Kadarkum adalah suatu wadah yang berisikan orang-orang yang ingin meningkatkan pengetahuan hukum atas kemauannya sendiri, tidak dengan dasar paksaan (Oktavia  Kartikasari, 2022). Tujuan dibentuknya kelompok sadar hukum  adalah  agar  dapat  terwujudya  kesadaran  hukum  masyarakat.  Dalam pancapaian  suatu  desa sadar  hukum  terdapat  indikator  yang  menjadi  penilaian yang dibagi menjadi 4 dimesi yaitu: (1) Dimensi Implementasi hukum 40%, (2) Dimensi Informasi Hukum (20%), (3) Dimensi Regulasi (20%), (4) Dimensi Desa Sadar Hukum (20%).
Gambar 2. Kegiatan pemaparan materi sesi I oleh tim penyuluh Kanwil Kemenkumham Pontianak
Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya dalam hal  ini  termasuk  dalam  kategori  desa  yang  belum  terdaftar  sebagai  Desa  Sadar Hukum. Realitas yang ditemukan oleh peneliti yang menjadi salah satu faktor Desa Arang  Limbung  belum  menjadi  Desa  Sadar  Hukum  karena  masih  adanya perkawinan  anak  yang  terjadi.  Perkawinan  anak  realitasnya  menjadi  suatu  isu yang krusial dan menjadi salah satu topik dalam kerangka kerjasama Suistainable Development Goals (SDG).
Gambar 3. Kegiatan pemaparan materi sesi II oleh tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  telah dilakukan pengambilan atau pengumpulan data oleh tim peneliti untuk mengukur indikator pemahaman mitra berkaitan dengan masalah yang menjadi bahan kajian
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 761 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
dalam pengabdian kepada masyarakat di Desa Arang Limbung, seperti pda tabel 1 dibawah ini:
Tabel 1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman respoden
No Pertanyaan Tingkat Pemahaman Responden Total Respoden Persentase (10% - 100%) √ X 1 Pemahaman respoden terhadap Mengenai Desa Sadar Hukum 21 9 30 70%
2 Pemahaman respoden terhadap dampak dari perkawinan anak;
a. Kesehatan Mental Anak;
b. Pendidikan Anak;
c. Ekonomi/Kemiskinan;
d. Kesehatan Anak; 24 6 80% 3 Seberapa penting pendampingan bagi Pengurus dan Kader PKK untuk meminimalisir terjadinya Perkawinan Anak 30 0 100%
Berdasarkan  jawaban  dari  respoden  yang  hadir  pada  pelaksanaan pengabdian  kepada  masyarakat  terhadap  pertanyaan  yang  diberikan  oleh  tim peneliti.  Dari  hasil  analisis  yang  dilakukan  pertanyaan  nomor  (1)  menjelaskan bahwa sebanyak 70% respoden yang hadir telah memahami urgensi dan tujuan dari terbentuknya desa sadar hukum.
Terhadap  pertanyaan  nomor  (2)  mengenai  tingkat  pemahaman  rsepoden terhadap dampak yang terjadi dari perkawinan anak dalam hal ini hampir seluruh yakni  80%  respoden  telah  mengetahui  seluruh  dampak-dampak  negatif  yang dapat diterima anak dan bahkan orang tua anak yang melakukan perkawinan usia dini. Sehingga tim peneliti melakukan analisis lebih dalam bahwa tim Kader PKK sudah siap untuk menjalankan tugas sosialisasi Gerakan CEPAK setelah terbentuk Kelompok Kadarkum PKK Desa Arang Limbung.
Selain  itu  pertanyaan  nomor  (3)  menjelaskan  bahwa  seluruh  respoden dengan  persentase  100%  menyatakan  penting  untuk  dilakukan  pendampingan bagi  pengurus  dan  Kader  PKK.  Hal  tersebut  dimaksudkan  dengan  dilakukan pendampingan  terhadap  respoden  membantu  untuk  memaksimalkan  proses penekanan angka perkawinan anak di Desa Arang Limbung, sehingga Desa Arang Limbung dapat menuju generasi bebas perkawinan anak.
Pengambilan data informasi mengenai faktor yang menjadi alasan terjadinya perkawinan  anak  di  desa  Arang  Limbung  juga  dilakukan  melalui  instrumen penelitian yang dibagi kepada respoden, seperti pada tabel 2 dibawah ini:
Tabel 2. Faktor-faktor terjadinya perkawinan anak di Desa Arang Limbung
No Faktor terjadinya perkawinan anak di desa Arang Limbung Jumlah Respoden Total Respoden Persentase (10% -100%) 1 Faktor Ekonomi 3 30 10% 2 Pengaruh dari lingkungan 3 10% 3 Pengaruh berpacaran yang beresiko 12 40% 4 Tekanan atau desakan dari orang tua 0 0% 5 Keinginan kuat dari anak untuk menikah muda 12 40% 6 Lain-lainnya 0 0%
762 ~ 5 (4), 755-764
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data  yang  diterima  dari  respoden ditemukan  jawaban  alasan  utama  terjadinya  perkawinan  anak  di  Desa  Arang Limbung adalah 40% responden menjawab bahwa keinginan kuat dari anak untuk melakukan  perkawinan  dengan  pemikiran  bahwa  setelah  menikah  maka  akan meringankan  beban  orang  tua  dan/atau  merasa  bahwa  tidak  perlu  lagi  untuk dikoordinir oleh orang tua. Selain itu hasil lain dari alasan terjadi perkawinan anak adalah sebesar 40 % responden menjawab pengaruh dari gaya berpacaran yang beresik, sehingga terjadi kehamilan diluar pernikahan, yang mengharuskan anak untuk dinikahkan secara bawah tangan atau nikah siri.
Faktor alasan lainnya yang ditemukan dalam kasus terjadinya perkawinan anak  di  Desa  Arang  Limbung  adalah  sebanyak  10%  respoden  memilih, dikarenakan  segi  ekonomi  keluarga  yang  dikategorikan  menegah  kebawah  dan sebanyak  10%  respoden  lain  memilih  pengaruh  lingkungan  setempat  yang menhalalkan  budaya  perkawinan  anak.  Dari  hasil  keseluruhan  insturmen penelitian pengabdian kepada masyarkat telah dilakukan analisis lebih mendalam bahwa yang perlu untuk menjadi objek pendekatan oleh tim kadarkum PKK yang terbentuk ini adalah anak-anak di Desa Arang Limbung dari tingkat SMP hingga SMA. Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memahami  pengetahuan  anak  terhadap bahayanya  perkawinan  anak  serta  untuk  merubah  mindset  anak  untuk  lebih mementingkan  pendidikan  dan  explore  diri.  Setelah  pendekatan  dan pendampingan dilakukan terhadap anak-anak di desa Arang Limbung, kemudian baru  di  ikuti  dengan  pendekatan  terhadap  orang  tua  anak  dan  dibantu  dengan dukungan oleh pihak aparatur desa yakni oleh Kepala Desa Arang Limbung.
Gambar 4. Pengisian instrumen penelitian pengabdian kepada masyarakat oleh Tim Kader PKK
Diakhir  sesi  penyuluhan  hukum  yang  dilakukan  oleh  tim  pengabdian  ini membuat  lembar  evaluasi  yang  mengungkapkan  perasaan  para  peserta.  Bahwa dari hasil penyuluhan hukum dilakukan pengisian form kepuasan yang berisikan tingkat  kepuasan  terhadap  materi  yang  disampaikan  dan  harapan  kedepannya yang ingin dicapai, seperti pada tabel 3 dibawah ini:
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 763 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Tabel 3. Evaluasi kegiatan pengabdian pada masyarakat
Tingkat Kepuasan Penyampaian Materi Harapan kedepannya terhadap Tim Kadarkum yang terbentuk Puas Tidak Puas 100% 0% 1. Adanya penurunan terhadap angka perkawinan anak di Desa 2. Adanya pelatihan untuk pendampingan anak 3. Adanya  pendampingan  rutin  yang  dilakukan  oleh  tim  Universitas  dan

## Penyuluh Kanwil Kemenkumham
Berdasarkan  penilai  yang  diberikan,  responden  merasa  puas  dengan penyampaian  materi  penyuluhan  hukum  di  Desa  Arang  Limbung.  Materi  yang disampaikan sangat informatif dan mudah untuk dimengerti. Untuk intu respoden memiliki harapan kedepannya diberikan pelatihan dan pendampingan lebih lanjut untuk upaya meminimalisir perkawinan anak dan juga mengharapkan pencapaian terhadap penurunan angka perkawinan anak di Desa Arang Limbung.

## SIMPULAN
Terbentuk  kelompok  Kadarkum  terkhusus  di  Desa  Arang  Limbung, Kecamatan  Sungai  Raya  Kabupaten  Kuburaya  dalam  hal  ini  sangat  membantu pemerintah  dalam  menjalankan  gerakan  cegah  perkawinan  anak  (CEPAK. Sehingga  dengan  berjalannya  gerakan  CEPAK,  tingkat  perkawinan  anak  yang terdata di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya,  Kabupaten Kubu Raya dapat diminimalisirkan.
Capaian  yang  dihasilkan  dari  pengabdian  ini  adalah  para  kader  Tim  PKK Desa  yang  telah  tebentuk  dalam  kelompok  kadarkum  ini  mampu  untuk kedepannya  menjadi  tim  pokrol  bambu  atau  tim  penyuluh  desa  yang  bertugas memberikan  penyuluhan  terhadap  masyarakat  desa  setempat.  Dengan  bantuan dari  kelompok  kadarkum  PKK  Desa  ini  diharapkan  upaya  meminimalisir perkawinan anak dan gerakan CEPAK (Cegah Perkawinan Anak) dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat desa itu sendiri.
Tindak lanjut dari pengabdian ini adalah rekomendasi kepada Mitra yang pada pengabdian ini adalah Tim Kader PKK Desa Arang Limbung menyediakan wadah  berupa  kelompok  Gerakan  CEPAK  untuk  mendampingi  serta  memberi edukasi kepada anak-anak serta orang tua anak di Desa Aranng Limbung.

## DAFTAR RUJUKAN
Cornish, F., Breton, N., Moreno-Tabarez, U., Delgado, J., Rua, M., de-Graft Aikins, A., Hodgetts,  D.  (2023).  Participatory  action  research.  Nature  Reviews
Methods Primers, 3(1). https://doi.org/10.1038/s43586-023-00214-1 Darmawan,  O.,    Nugroho,  O.  C.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Pengusulan Desa/Kelurahan  Binaan  Menjadi  Desa/Kelurahan  Sadar  Hukum.  Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(2). https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.245-258 Dorondos.  Sherlin.  (2014).  Perkawinan  Anak  di  Bawah  Umur  dan  Akibat
Hukumnya.  Lex  Et  Societatis :  Jurnal  Elektronik  Bagian  Hukum  Dan Masyarakat Unsrat, 2(4), 51–58. https://doi.org/10.35796/les.v2i4.4670
764 ~ 5 (4), 755-764
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Farid,  A.  M.  (2023).  Eksistensi  Lembaga  Bantuan  Hukum  Dan  Kesadaran Masyarakat. Strata Social and Humanities Studies, 1(1), 10–18.
Fauzan  Zein,  M.  (2023).  Pentingnya  Mentaati  Dan  Meningkatkan  Kesadaran Hukum di Masyarakat. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 3(2), 71–75. https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1489
Oktavia,  C.  A.,    Kartikasari,  M.  (2022).  Sosialisasi  Keluarga  Sadar  Hukum (KADARKUM)  di  Wilayah  Keluarahan  Lesanpuro  dan  Kelurahan Kedungkandang.  Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat, 3,
218–222. Paripurna, A. (2020). Pendampingan Kelompok Sadar Hukum Dalam Menjalankan Advokasi Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Jember. Warta Pengabdian, 14(1), 1. https://doi.org/10.19184/wrtp.v14i1.12140 Ratnaningsih,    Sudjatmiko.  (2021).  Menakar Nilai  Keadilan,  Kemanfaatan, dan Kepastian  Hukum  Pencegahan  Perkawinan  Anak.  Jurnal  Of  Economic  and Business Law Review, 1(1), 50–66. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/24212 Saputra,  B.,  Suryanef,    Akmal.  (2019).  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Kuranji Dalam  Implementasi  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota  Padang. Jurnal Pembangunan Nagari, 4(1), 71–82. https://doi.org/https://doi.org/10.30559/jpn.v4i1.141 Shahnaz Rusli, T., Yoseb Boari, Mp., Dahlia Amelia, Ms., drg Dewi Rahayu, M., Kes Ir Bambang Setiaji, M., Suhadarliyah, K., Syarfina, M., Ansar, Mp. C., Syahruddin, Mp., Amiruddin, Mk.,  Ika Yuniwati, M. (n.d.).  PENGANTAR METODOLOGI
PENGABDIAN MASYARAKAT. https://penerbitzaini.com/
Sutandi,  S.  L.  (2023).  Implementasi  Kebijakan  Program  Pemberdayaan Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  Dalam  Meningkatkan  Pemberdayaan Perempuan  di  Desa  Sukamantri  Kecamatan  Cisaat  Kabupaten  Sukabumi. Jurnal Dialektika Politik, 7(1), 52–64. https://doi.org/10.37949/jdp.v7i1.48 Tome, A. H.,  Dungga, W. A. (2023). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu  Sebagai  Upaya  Menjadikan  Desa  Sadar  Hukum.  Jurnal  Das  Sein,
3(2), 2023. http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/
Widati, D. R. (2023). Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya Untuk Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat. Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia Wicarana, 2(1), 1–13. https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.33