## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum

## E-Money dalam Kordinasi Pengawasan antara Bank Indonesia dan OJK
Made Cinthya Puspita Shara
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat 10430,
Tlp: (021) 7867222, Fax: (021) 39899148 Email: cinthyapuspita@gmail.com
Naskah Diterima: 22-08-2021 Direvisi: 15-03-2021 Disetujui: 18-08-2021 Diterbitkan: 19-08-2021 DOI: 10.30596/delegalata.v6i2.5075
How to cite:
Made Cinthya Puspita Shara (2021). “E-Money dalam Kordinasi Pengawasan antara Bank Indonesia dan OJK”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 45-61

## Abstrak
Perlu diketahui mengenai Kedudukan, Pengawasan dan Kerjasama antar Bank Indonesia (BI) dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  terhadap  Penerbitan  Uang  Elektronik  ( E-Money issuer ). OJK menerbitkan E-Money berupa Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Pengawasan OJK atas E-Money Issuer oleh  Lembaga Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan kewenangan OJK sebagai  pengawas,  agar  mendorong  kedua  lembaga  tersebut  untuk  ikut  menunjang pertumbuhan  ekonomi  dan  menjaga  kestabilan  moneter.  Koordinasi  antara  OJK  dengan  BI dalam  pengawasan E-Money  Issuer yakni,  BI  berwenang  untuk  memberikan  izin  untuk menjadi  Penerbit  Uang  Elektronik  dan  OJK  berwenang  melakukan  pengawasan  terhadap Penerbit Uang Elektronik berupa Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Apabila dilakukan penerbitan  oleh  Non  Lembaga  Jasa  Keuangan,  maka  pengawasan  penerbitan  dan  uang elektronik  dilakukan  oleh  BI  sebagai  lembaga  pengawas  sistem  pembayaran.  Berdasarkan penelitian  ini  dapat  diketahui  bahwa  OJK  sebaiknya  membuat  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  (POJK)  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  Penerbit  Uang  Elektronik.  BI sebaiknya  tidak  menggunakan  istilah  Lembaga  Selain  Bank  (LSB)  karena  dinilai  kurang tepat, dapat menimbulkan kerancuan, dan dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda.
Kata Kunci : Pengawasan, E-Money , Kewenangan.

## Abstract
It  is  necessary  to  know  about  the  Position,  Supervision  and  Cooperation  between  Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK) on Electronic Money Issuers  (E- Money  issuers).  OJK  issues  E-Money  in  the  form  of  Banks  and  Non-Bank  Financial Industries. OJK's supervision of E-Money Issuers by Financial Services Institutions is carried out under the authority of the OJK as supervisor, in order to encourage the two institutions to participate in supporting economic growth and maintaining monetary stability. Coordination between OJK and BI in the supervision of E-Money Issuers, namely, BI has the authority to grant  licenses  to  become  Electronic  Money  Issuers  and  OJK  has  the  authority  to  supervise Electronic  Money  Issuers  in  the  form  of Banks  and  the  Non-Bank  Financial  Industry.  If  the issuance is carried out by a Non-Financial Service Institution, BI shall supervise the issuance and  electronic  money  as  the  payment  system  supervisory  agency.  Based  on  this  research  it can  be  seen  that  OJK  should  make  a  Financial  Services  Authority  Regulation  (POJK)  that specifically  regulates  Electronic  Money  Issuers.  BI  should  not  use  the  term  Non-Bank

## Volume 6 Nomor 2 , Juli - Desember. Tahun 2021
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Licensed under a CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/)
Institution  (LSB)  because  it  is  considered  inaccurate,  can  cause  confusion,  and  can  lead  to different understandings.
Key Words: Supervision, E-Money, Authorit.

## PENDAHULUAN
Sebagai  upaya  dalam  melaksanakan  program  pembangunan  ekonomi  nasional harus dilaksanakan secara komprehensif. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan  secara  transparan  dan  akuntabel  yang  berpedoman  pada  prinsip  demokrasi ekonomi.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  program  pembangunan  ekonomi  nasional  perlu didukung  oleh  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  yang  secara  terus menerus  melakukan  reformasi  terhadap  setiap  komponen  dalam  sistem  perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh  kegiatan  jasa  keuangan  yang  menjalankan  fungsi  intermediasi bagi  berbagai  kegiatan  produktif  di  dalam  perekonomian  nasional  (Handayani,  2017). Lembaga-lembaga  keuangan  yang  berkiprah  dalam  sistem  keuangan  haruslah  berada  dalam kondisi  yang  sehat  dan  stabil,  dalam  arti  bahwa  lembaga-lembaga  tersebut  diyakini  dapat memenuhi  seluruh  kewajibannya  tanpa  dukungan  atau  bantuan  dari  pihak  luar  (eksternal) (Ais,  2018).  Keberadaan  suatu  otoritas  independen  adalah  salah  satu  faktor  utama  yang mempengaruhi  efektivitas  sistem  pengawasan  di  sektor  jasa  keuangan.  Argumen  ini  terkait dengan  fungsi  atau  kemampuan  otoritas  tersebut  untuk  melindungi  diri  dari  intervensi  pasar keuangan  yang  diawasinya  maupun  dari  campur  tangan.  politik,  di  mana  hal  ini  sangat diperlukan  agar  otoritas  tersebut  dapat  mengembangkan  fungsi  dan  tugasnya  dengan maksimal,  mewujudkan  transparansi,  dan  pencapaian  tujuan  stabilitas  keuangan  (Novoa, 2009).
Independensi  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  tercermin  dalam  kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu sendiri. Secara orang perseorangan,  pimpinan Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  memiliki  kepastian  masa  jabatan  dan  tidak  dapat  diberhentikan,  kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam Undang- undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di samping itu, untuk mendapatkan pimpinan Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  yang  tepat,  undang-undang  ini  mengatur  mekanisme  seleksi  yang transparan,  akuntabel,  dan  melibatkan  partisipasi  publik  melalui  suatu  panitia  seleksi  yang unsur-unsurnya terdiri atas Pemerintah Indonesia, Bank Indonesia (BI), dan masyarakat sektor jasa keuangan.
Perkembangan  teknologi  di  bidang  informasi  dan  komunikasi  memberikan dampak  terhadap  munculnya  inovasi-inovasi  baru  dalam  pembayaran  elektronik  ( electronic payment )  (Situngkir,  2018).  Dalam  hal  ini,  yang  dimaksud  dengan  pembayaran  elektronik ( electronic  payment )  adalah  pembayaran  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi,  seperti integrated  circuit (IC), cryptography ,  dan  jaringan  komunikasi. Pembayaran elektronik ( electronic payment ) yang dikenal dan sudah ada di Indonesia saat ini, antara lain phone banking atau mobile banking , internet banking , kartu kredit, dan kartu debit
atau  kartu  ATM.  Meskipun  teknologi  yang  digunakan  berbeda-beda,    namun    seluruh pembayaran    elektronik    tersebut    selalu    terkait  langsung  dengan  rekening  nasabah  bank yang  menggunakannya,  maka  dalam  hal  ini,  setiap  instruksi  pembayaran  yang  dilakukan nasabah, baik melalui phone banking atau mobile banking, internet banking,  kartu kredit, dan kartu debit atau kartu ATM, selalu melalui proses otorisasi dan akan dibebankan langsung ke dalam rekening nasabah tersebut (Indonesia, 2020).
Saat  ini,  di  beberapa  negara  telah  mulai  dikembangkan  produk  pembayaran elektronik  yang  dikenal  sebagai  Uang  Elektronik  atau Electronic  Money ,  yang karakteristiknya  berbeda  dengan  pembayaran  elektronik  yang  telah  disebutkan  sebelumnya, karena setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Uang Elektronik  tidak  selalu memerlukan   proses   otorisasi   dan   tidak   terkait   secara langsung dengan rekening nasabah di  bank  (pada  saat  melakukan  pembayaran  tidak  dibebankan  ke  rekening  nasabah  di  bank), sebab  Uang  Elektronik  tersebut  merupakan  produk  “ stored  value ”,  di  mana  sejumlah  nilai uang  ( monetary  value )  telah  terekam  di  dalam  alat  pembayaran  yang  digunakan  ( prepaid ) (Indonesia,  2020).  Perkembangan  transaksi  keuangan  yang  tidak  lagi  menggunakan  uang tunai  ( cash  less  society )  ini  merupakan  tren  yang  tidak  dapat  dihindari.  Peningkatan perputaran ekonomi jelas menuntut dukungan sistem pembayaran  yang cepat, aman, efisien, dan  handal.  Lancarnya  sistem  pembayaran  akan  memberikan  kepastian  kepada  masyarakat dalam bertransaksi, maka secara otomatis juga akan mempercepat peredaran uang ( velocity of money )  dan  mengurangi floating  fund atau  dana  yang  mengambang.  Perputaran  uang  yang semakin  cepat  dalam  masyarakat  akan  menstimulasi  kegairahan  dan  pertumbuhan  ekonomi sebagai  dampak  dari money  multiplier yang  diciptakannya.  Perlunya  sosialisasi  kepada  para konsumen  sebagai  pengguna  uang  elektronik  tersebut,  agar  mendapatkan  pemahaman  yang lebih  baik  (Tri,  2015).  Konsumen  juga  cenderung  menggunakan  instrumen  non  tunai  ( non- cash payment ), seperti card-based dan electronic-based , karena saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan agar transaksi dapat dilakukan dengan praktis, cepat, aman, dan nyaman (Lasondy Istanto  S.,  2014).  Bagi  masyarakat  luas,  penggunaan  pembayaran  non  tunai  dengan menggunakan  kartu  dapat  mempermudah  jalannya  transaksi,  seperti    penarikan    tunai, transfer      dana,    dan  pembayaran  ke  berbagai  tagihan  rutin  lainnya.  Pada  sisi  operasional, penggunaan non-cash  instrument akan  mempercepat  dan  mempermudah  penyelesaian transaksi  dan  berbagai  kebutuhan  nasabah  atau  customer  dalam  satu  waktu,  serta  dengan biaya  transaksi  yang  relatif  lebih  rendah  ( low  cost ),  sesuai  dengan  kebutuhan  nasabah (Handayani, 2017).
Pengaruh dari perkembangan teknologi  yang semakin cepat, hampir semua aspek kehidupan  manusia  turut  tersentuh  oleh  hasil  kemajuan  pikiran  manusia.  Tak  terhindarkan produk bank, seperti uang kartal yang kini mulai bertransformasi menjadi Electronic Money alias Uang Elektronik. Penerbitan Uang Elektronik ini merupakan hasil dari keputusan Bank Indonesia  (BI)  untuk  mengurangi  peredaran  uang  tunai  di  masyarakat  sekaligus  menekan biaya cetak uang yang relatif mahal. Penggunaannya  pun  relatif  berkembang  pesat,  bahkan berdasarkan  data yang dimiliki oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2013, volume transaksi Uang  Elektronik  di  wilayah  Indonesia  sendiri  sudah  mencapai  137,9  juta  transaksi  melalui 36,2  juta  kartu  yang  beredar.  Beberapa  kelebihan  dari  penggunaan  Uang  Elektronik  ini, antara lain memperbolehkan penggunanya untuk melakukan berbagai macam transaksi tanpa
membawa  terlalu  banyak  uang  tunai.  Transaksi  juga  dapat  dilakukan  dengan  lebih  cepat karena  sistemnya  seperti  menggunakan  kartu  debit  atau  kartu  ATM  yang  hanya  tinggal mengurangi nilai ( value ) pada kartu Uang Elektronik.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut,  maka  perlu  diketahui  kewenangan  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi Penerbit Uang Elektronik, meskipun Bank Indonesia (BI) memegang  peranan  yang  tak  kalah  penting  dalam  hal  pengawasan  uang  yang  beredar  di Indonesia,  baik  itu  yang  berbentuk  uang  kartal  maupun  uang  giral.  Dengan  adanya  Uang Elektronik ini, maka Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral di negara ini sudah sewajibnya bertanggung  jawab  atas  keseluruhan  peredaran  Uang  Elektronik,  akan  tetapi  tentunya  Bank Indonesia (BI) tidak akan bekerja sendirian, maka disinilah Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  bekerjasama  untuk  mengawasi  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam pembuatan dan peredaran Uang Elektronik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta.

## METODE PENELITIAN
Pada penulisan ini adapun penulis memilih untuk menggunakan metode peneltian hukum  normatif  dengan  menggunakan  pandangan  substansial  (Qamar,  Nuru,  Muhammad Syarif,  Dachran  S.  Busthami,  2017).  Sesuai  dengan  jenis  penelitian  maka,  bahan  hukum primer  dalam  penelitian  ini  ialah  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan kedudukan,  pengawasan  dan  kerjasana  antara  pihak  Bank  Indonesia  dengan  pihak  Otoritas Jasa  Keuangan.  Sebagai  bahan  hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini  akan  menggunakan buku-buku,  junal  ilmial  , makalah  dan  juga  artikel  ilmiah  yang  dapat  memberikan  kejelasan tentang hukum primer. Sedangkan pada penggunaan bahan hukum tersier pada penelitian ini penuli  menggunakan black law  dictionary untuk  menemukan  istilah  hukum  terkait  dengan pembahasan.  Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  leh  penulis  dalam  penelitian  ini  ialah engan melakukan penelurusan pada media e-learning , dan kepustakaan melalui perpustakaan Universitas  Indonesia  dalam  bentuk e-book ,  guna  menemukan  sumber-sumber  relevan  yang dapat  digunakan  dalam  pembahasan  kedudukan,  pengawasan,  dan  kerjasama  pihak  Bank Indonesia  dengan  pihak  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  hal  mengawasi  Penerbitan  Uang Elektronik ( E-Money Issuer ). Dalam penulisan,digunakan sistem menganalisis bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  yang  kemudian  dari  pengelolahan ketiga bahan hukum tersebut ditarik kesimpulan oleh penulis.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Kedudukan Bank Indonesia dan OJK dalam Mengawasi E-Money Issuer
Sebagai  lembaga  pengawas  maka  Otoritas  Jasa  Keuanga  (OJK)  memiliki  dua dasar  hukum  utama,  yakni  pada  ketentuan  Pasal  5  Undang-undang  RI  Nomor  21  Tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  menyebutkan  bahwa  OJK  berfungsi  untuk melakukan pengawasan terintegrasi pada seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Serta pada  ketentuan  Pasal  6  Undang-undang  RI  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  menyatakan  bahwa  OJK  memiliki  tugas  pengawasan  pada  kegiatan  sektor perbankan,  pasar  modal  hingga  Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan,  dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Melihat ketentuan tersbeut tentu Kedudukan OJK sebagai
lembaga pengawas diperlukan dalam mengawasi Penerbitan Uang Elektronik.
Pada  mulanya,  Peraturan  Bank  Indonesia  dan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia menggolongkan kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan kartu prabayar  (Uang  Elektronik) ke  dalam  satu  kategori,  yaitu  alat  pembayaran dengan menggunakan kartu. Namun, sejak pemberlakuan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/11/PBI/2009  tentang  Penyelenggaraan Kegiatan  Alat  Pembayaran  dengan  Menggunakan  Kartu  dan  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  11/12/PBI/2009  tentang  Uang  Elektronik  ( Electronic  Money ),  terjadi  perubahan  di mana produk kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit digolongkan sebagai alat pembayaran dengan  menggunakan  kartu,  sedangkan  kartu  prabayar  digolongkan  sebagai  Uang Elektronik. Perubahan penggolongan tersebut antara lain dilatarbelakangi fakta bahwa Uang Elektronik  atau Electronic  Money tidak  hanya  diterbitkan  oleh  bank,  tetapi  juga  boleh diterbitkan Lembaga Selain Bank (LSB), seperti perusahaan telekomunikasi. Di samping itu, Uang  Elektronik  juga  memiliki  perbedaan  dengan  alat  pembayaran  dengan  menggunakan kartu,  karena  pengguna  Uang  Elektronik tidak  harus  menjadi  nasabah  bank atau membuka rekening di bank. Alat pembayaran menggunakan produk prabayar (Uang Elektronik) telah berkembang  pesat,  sehingga  memerlukan  perhatian  khusus  dari  sisi  pengaturan  dan pengawasan. Sehubungan hal tersebut, pengaturan produk prabayar (Uang Elektronik) perlu diatur  lebih  lengkap  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  tersendiri  yang  terpisah  dari pengaturan mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu (WD, A. A., & Paramita Prananingtyas, 2017).
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/11/PBI/2009  tentang  Penyelenggaraan Kegiatan  Alat  Pembayaran  dengan  Menggunakan  Kartu  saat  ini  telah  diperbaharui  dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  11/11/PBI/2009  tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat  Pembayaran dengan  Menggunakan  Kartu.  Pembaruan  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  tersebut disebabkan  karena  banyaknya  kasus  pelanggaran  dan  tindak  pidana  kartu  kredit  ( carding ). Perubahan  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  tersebut  ditujukan  untuk  menyempurnakan regulasi  kartu  kredit  yang  dalam  pelaksanaannya  telah  menimbulkan  sejumlah  dampak negatif  di  masyarakat.  Penyempurnaan  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  pada  tahun  2009 tersebut  diperlukan  dalam  rangka  mendorong  pertumbuhan  yang  lebih  sehat  dalam  hal transaksi  pembayaran  menggunakan  kartu  dan  menekan  seminimal  mungkin  keluhan  dari para  pengguna  jasa  alat  pembayaran  dengan  menggunakan  kartu,  khususnya  kartu  kredit. Penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu berupa bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI)  yang mengatur tentang manajemen risiko. Di sisi lain, penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu berupa  Lembaga  Selain  Bank  (LSB),  seperti  perusahaan  telekomunikasi,  juga  diwajibkan menerapkan  manajemen  risiko  sesuai  ketentuan  manajemen  risiko  bagi  Lembaga  Selain Bank (LSB). Apabila belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko untuk  Lembaga  Selain  Bank  (LSB),  maka  penerapan  manajemen  risiko  bagi  Lembaga Selain  Bank  (LSB)  tunduk  pada  ketentuan  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  yang  mengatur mengenai  manajemen  risiko.  Berdasarkan  pemaparan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa kedudukan  Bank  Indonesia  dalam  Penerbitan  Uang  Elektronik  ( e-money  issuer )  sebagai pembentuk kebijakan dalam hal proses pelaksanaan penggunaan e-money.
Aspek  pengawasan  merupakan  salah  satu  faktor  krusial  yang  dapat  menjadi indikator apakah kegiatan sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan baik dan benar. Siapa mengawasi siapa, hal itulah yang kerap menjadi masalah dalam menjalankan fungsi lembaga pengawas,  khususnya  di  Indonesia.  Sering  terjadi  dualisme, overlapping ,  atau  bahkan seringkali lolos dari pengawasan pemerintah. Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  selaku  lembaga  pengawas  sektor  jasa  keuangan  yang independen  dan  profesional  tentu  memiliki  banyak  tugas  dan  kewenangan  terkait pengawasan  atau  supervisi,  khususnya  mengawasi  bisnis  penerbitan  Uang  Elektronik  yang dilakukan  oleh  Penerbit  Uang  Elektronik  yang  saat  ini  jumlah  dan  penggunaannya  sudah cukup  banyak  di  Indonesia  seiring  berjalannya  waktu  dan  sejalan  dengan  perkembangan teknologi yang pesat.
Praktik  usaha  penerbitan  Uang  Elektronik  dapat  dikatakan  menjadi  salah  satu jenis  usaha  yang  menggiurkan  bagi  segelintir  pengusaha  yang  memiliki  cukup  modal  dan kemampuan  untuk  mendirikan  perusahaan  Penerbit  Uang  Elektronik.  Semakin  banyak konsumen yang menggunakan Uang Elektronik, maka  akan semakin terkenal pula Penerbit Uang  Elektroniknya.  Tidak  jauh  berbeda  dengan  kegiatan usaha di bidang perbankan pada umumnya,  Penerbit  Uang  Elektronik  juga  menghimpun  dana  dari  masyarakat  selaku konsumen  dan  pihak  Penerbit  Uang  Elektronik  tersebut  dapat  melakukan  perputaran  uang dari dana  yang telah dihimpun tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku. Brand  value dari  Penerbit  Uang  Elektronik  tentunya  dapat  mendongkrak keuntungan dari Penerbit Uang Elektronik itu sendiri. Penerbit Uang Elektronik juga dapat bekerjasama  dengan  perusahaan  lain  apabila  sedang  mengadakan event- event tertentu  atau bahkan dapat menjadi sponsor bagi perusahaan lain sesuai dengan kesepakatan. Namun, para pengusaha yang mendirikan perusahaan Penerbit Uang Elektronik ini tentunya harus dibekali dengan modal dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
Kegiatan  penerbitan  Uang  Elektronik  yang  kompleks  ini  tentu  saja  memiliki hubungan  yang  erat  dengan  lembaga  pengawas  sektor  jasa  keuangan  di  Indonesia,  yang dalam  hal  ini  merupakan  tanggung  jawab  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Dengan demikian,  Penerbit  Uang  Elektronik  memiliki  hubungan  timbal-balik  dengan  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK).  Meskipun  kewenangan  pemberian  dan/atau  pencabutan  izin  pendirian perusahaan  Penerbit  Uang  Elektronik  dimiliki  oleh  Bank  Indonesia  (BI),  akan  tetapi keberlangsungan kegiatan usahanya akan tetap diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya  mengenai  fungsi  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK), khususnya  pada  Pasal  6  Undang-undang  RI  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan menyebutkan mengenai tugas pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),  maka  pengaturan  dan  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  berlaku  terhadap hal-hal  berikut,  antara  lain  Kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perbankan,  Kegiatan  jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Hal  tersebut  tercermin  pada  peralihan  fungsi  pengaturan  dan  pengawasan  yang sebelumnya  dari  Bank  Indonesia  (BI)  yang  kini  telah  beralih  ke  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK),  yang  apabila  dikaitkan  dengan  kedudukannya  terhadap  Penerbit  Uang  Elektronik, maka  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  merupakan  Lembaga  Pengawas  yang  sah  secara
hukum,  seperti  yang  tercantum  pada  Pasal  6  Undang-  undang  RI  Nomor  21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  tersebut.  Namun,  perlu  diperhatikan  bahwa  kedudukan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  hanya  berlaku  apabila  Penerbit  Uang  Elektronik  yang dimaksud  bergerak  di  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perbankan,  Pasar  Modal,  dan Industri  Keuangan  Non-Bank  (IKNB)  yang  terdiri  dari  Perasuransian,  Dana  Pensiun, Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan  Lainnya,  sehingga  dengan  kata  lain, apabila  terdapat  Perbankan,  Pasar  Modal,  dan  Industri  Keuangan  Non-Bank  (IKNB)  yang memiliki  izin  sebagai  Penerbit  Uang  Elektronik,  maka  kegiatan  usahanya  diawasi  oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kapasitasnya sebagai Penerbit Uang Elektronik.
Pengawasan  Bank  Indonesia  dan  OJK  atas E-Money  Issuer oleh  Lembaga  Jasa Keuangan
Perkembangan teknologi informasi juga menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan penguatan pengaturan dengan tetap memberikan ruang inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Uang Elektronik. Hal ini diakomodir, antara lain melalui  pengaturan  fitur  keamanan transaksi  yang  disesuaikan  dengan  batas  paling  banyak nilai Uang Elektronik. Pengawasan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan Uang Elektronik  ini  terdiri  dari  pengawasan  terhadap  “sistem  pembayaran”  dan  pengawasan terhadap  “aspek  kelembagaan”.  Sebagai  bagian  dari  sistem  pembayaran  nasional, penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan Uang Elektronik diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Di sisi lain, perusahaan penyelenggara yang berbentuk bank dan in diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Istilah  “Penerbit  Uang  Elektronik”  pertama  kali  dirumuskan  pada  Pasal  5 Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  16/8/PBI/2014    tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  11/12/PBI/2009  tentang  Uang  Elektronik  (Electronic  Money)  yang bunyinya adalah sebagai berikut:
1. “Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank;
2. Bank  yang  akan  bertindak  sebagai  Penerbit  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia;
3. Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia jika:
1) Dana Float yang dikelola telah mencapai nilai tertentu;
2) Dana Float direncanakan akan mencapai nilai tertentu.
4. Dalam  hal  Lembaga  Selain  Bank  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  akan menyediakan  fasilitas  transfer  dana  melalui  Uang  Elektronik  yang  diterbitkan  maka Lembaga  Selain  Bank  tersebut  wajib  memenuhi  persyaratan  sebagai  Penerbit  Uang Elektronik yang memiliki fasilitas transfer dana;
5. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  persyaratan  dan  tata  cara  untuk  memperoleh  izin sebagai  Penerbit  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3),  termasuk ketentuan  mengenai  nilai  Dana  Float  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.”
Kemudian  Bank  Indonesia  kembali  menetapkan  regulasi  terbarunya,  yaitu Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/6/PBI/2018  tentang  Uang  Elektronik  untuk menyesuaikan dengan penggunaan Uang Elektronik yang semakin masif dan perkembangan
teknologi yang semakin pesat. Hal ini tercermin, khususnya pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10  yang  membahas  mengenai  Penerbit  Uang  Elektronik  berupa  Lembaga  Selain  Bank (LSB).  Pada  ketentuan  pasal  8  menyebutkan  bahwa  lembaga  selain  bank  harus  memenuhi modal  disetor  minimum  agar  dapat  mengajukan  permohonan  izin  sebagai  penerbit.  Pada ketentuan  pasal  9  mengatur  mengenai  modal  disetor  minimum  tiga  milyar  rupiah. Sedangkan  pada  pasal  10  mengatur  mengenai  komposisi  dan  perhitungan  kepemilikan saham agar dapat memenuhi izin sebagai Penerbit.
Tidak  banyak  literatur,  khususnya  di  Indonesia,  yang  menjelaskan  mengenai klasifikasi  Penerbit  Uang  Elektronik  secara  mendetil.  Hal  ini  terjadi  karena  penerbit  atau penyelenggara  Uang  Elektronik  merupakan  hal  yang  masih  baru,  sehingga  masih  harus dilakukan  kajian  dan  penyesuaian  secara  hukum  karena  jenis  usaha  seperti  ini  masih  akan terus  berkembang  seiring  dengan  pesatnya  perkembangan  teknologi  perbankan.  Menurut Totok  Budisantoso  dan  Nuritomo,  Penerbit  Uang  Elektronik  atau Electronic  Money  Issuer adalah  pihak  atau  lembaga  yang  menerbitkan  dan  mengelola  Uang  Elektronik.  Totok Budisantoso  dan  Nuritomo  menyatakan  bahwa  Penerbit  Uang  Elektronik  ini  dapat  berupa lembaga keuangan bukan bank yang secara khusus bergerak dalam bidang tersebut, lembaga keuangan  bukan  bank  lain,  bank,  dan  perusahaan  non-  lembaga  keuangan.  Belum  ada larangan  mengenai  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang apa  yang  boleh  menjadi  Penerbit Uang Elektronik, khususnya Penerbit Uang Elektronik berupa Non Lembaga Jasa Keuangan. Sepanjang perusahaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat  (2)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/6/PBI/2018. Terkait pendirian dan perizinan kedua macam Penerbit Uang Elektronik ini memang tunduk pada Peraturan Bank Indonesia  Nomor  20/6/PBI/2018  tentang  Uang  Elektronik.  Akan  tetapi,  terdapat  keunikan terhadap  pada  peraturan  dasarnya.  Inilah  yang  membedakan  Penerbit  Uang  Elektronik berupa  bank  dan  Penerbit  Uang  Elektronik  berupa  Non  Lembaga  Jasa  Keuangan.  Hal  ini terjadi karena Penerbit Uang Elektronik berupa bank terlebih dahulu harus memenuhi syarat sesuai  dengan  Undang-undang  RI  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-undang  RI  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  karena kegiatan  usaha  pada  awalnya  memang  bergerak  di  bidang  perbankan.  Sedangkan  Penerbit Uang Elektronik berupa Non Lembaga Jasa Keuangan harus memenuhi syarat sesuai dengan Undang-undang  RI  Nomor  40  Tahun  2007    tentang    Perseroan    Terbatas    yang    ketentuan setoran    modal  awalnya  diatur  di  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Keduanya memang diakui berbadan hukum dengan entitas sebagai Perseroan  Terbatas  (PT),  namun  dikarenakan  Penerbit  Uang  Elektronik  berupa  Non Lembaga  Jasa  Keuangan  tidak  memenuhi  unsur-unsur  layaknya  bank  pada  umumnya, sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  RI  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  RI  Nomor  10  Tahun 1998.
Melihat  faktanya  adalah  bahwa  sampai  saat  ini  belum  ada  bidang  usaha  dari sektor  Industri  Keuangan  Non  Bank  (IKNB)  yang  menjadi  Penerbit  Uang  Elektronik, meskipun  tidak  menutup  kemungkinan  jika  di  kemudian  hari,  akan  ada  Industri  Keuangan Non  Bank  (IKNB)  yang  mengajukan  izin  kepada  Bank  Indonesia  (BI)  untuk  menjadi Penerbit  Uang  Elektronik  karena  pada  dasarnya  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor
20/6/PBI/2018  tentang  Uang  Elektronik  tidak  ada  menyebutkan  larangan  terkait  Industri Keuangan Non-Bank   (IKNB)   untuk   menjadi   Penerbit   Uang   Elektronik karena  Bank Indonesia (BI) menggunakan istilah Lembaga Selain Bank (LSB). Dengan demikian, istilah ini  justru  menimbulkan  kerancuan  terkait  definisi  karena  menurut  Bank  Indonesia  (BI), Lembaga  Selain  Bank  (LSB)  adalah  badan  usaha  bukan  bank  yang  didirikan  oleh  hukum Indonesia, sehingga definisi ini dapat mencakup dua hal sekaligus, yaitu Industri Keuangan Non  Bank  (IKNB)  dan  Non  Lembaga  Jasa  Keuangan.  Padahal,  mayoritas  dari  Penerbit Uang Elektronik hingga saat ini adalah berasal dari bank dan Non Lembaga Jasa Keuangan, sedangkan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  hanya  mengawasi  Penerbit  Uang  Elektronik berupa  bank  dan  Industri  Keuangan  Non  Bank  (IKNB)  seperti  yang  sudah  dibahas  di  bab sebelumnya.  Pengawasan  terhadap  Penerbit  Uang  Elektronik  berupa  Non  Lembaga  Jasa Keuangan  akan  dibahas  pada  bab  selanjutnya,  yaitu  terkait  koordinasi  antara  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  dengan  Bank  Indonesia  (BI)  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap Penerbit Uang Elektronik berupa Non Lembaga Jasa Keuangan.
Secara garis besar, sistem pengawasan yang dianut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada prinsipnya terbagi atas dua macam, pertama Micro-prudential supervision, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) untuk  ikut  menunjang  pertumbuhan  ekonomi  dan  menjaga  kestabilan  moneter.  Kedua, Prudential supervision, yaitu pengawasan yang mendorong agarBank dan Industri Keuangan Non  Bank  (IKNB)  secara  individual  tetap  sehat,  serta  mampu  memelihara  kepentingan masyarakat  dengan  baik.  Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa meskipun  salah  satu tujuan  pengawasan  Bank  dan  Industri  Keuangan  Non  Bank  (IKNB)  adalah  untuk menciptakan  iklim  sektor  jasa  keuangan  yang  aman,  memelihara  keamanan,  dan kepentingan masyarakat, namun bukan berarti otoritas pengawas harus “memikul” tanggung jawab atas semua keadaan dari setiap Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Hal ini  juga  diperkuat  dengan  Penjelasan  Pasal  7  Undang-undang  RI  Nomor  21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Penjelasan  dari  Pasal  7  Undang-undang  RI  Nomor  21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  ini  tentunya  dibuat  untuk  memberikan  ruang gerak tersendiri atau secara tidak langsung untuk saling membatasi kewenangan antara Bank Indonesia (BI) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sasaran  yang  ingin  dicapai  oleh micro-prudential  supervision adalah  untuk mengarahkan  dan  mendorong  bank  dan  Industri  Keuangan  Non  Bank  (IKNB),  serta sekaligus  mengawasinya,  agar  dapat  ikut  berperan  dalam  berbagai  program  pencapaian sasaran  ekonomi  makro,  baik  yang  terkait  dengan  kebijaksanaan  umum  untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi,  pemantapan      neraca     pembayaran,      perluasan     lapangan      kerja, kestabilan  moneter,  upaya  pemerataan  pendapatan,  dan  kesempatan  berusaha.  Untuk  itu pemerintah  telah  mengeluarkan  seperangkat  kebijakan,  termasuk  kebijakan  untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) guna melaksanakan  pencapaian  sasaran  ekonomi  makro  dimaksud.  Dalam  kaitan  dengan pengawasannya,  walaupun  dalam  beberapa  hal  pelaksanaan  program  tersebut  tidak  terlalu menguntungkan  bank  dan  Industri  Keuangan  Non  Bank  (IKNB)  atau  bahkan  kadangkala merupakan  suatu  beban,  kepada  bank  dan  Industri  Keuangan  Non  Bank  (IKNB)  biasanya ditetapkan  suatu reward atau penalty bagi  bank  dan  Industri  Keuangan  Non  Bank  (IKNB)
yang  dapat  memenuhi  atau  yang  tidak  dapat  memenuhi  pelaksanaan  program  tersebut (Yusmad, 2018).
Pada Pengawasan Penerbit Uang Elektronik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), belum  ditentukan  mengenai  pengaturan  secara  khusus  atau  spesifik  yang  dibuat  oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam  hal  pengawasan  Penerbit  Uang  Elektronik  (M.  S., 2019).  Seperti  yang  telah  diketahui,  bahwa  sejak  terjadi  peralihan  fungsi  pengaturan  dan fungsi  pengawasan  dari  Bank  Indonesia  (BI)  ke  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  maka pengaturan dan pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik, baik yang berupa bank dan yang  berupa  Industri  Keuangan  Non  Bank  (IKNB)  menjadi  kewenangan  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK).  Momentum  seperti  ini tentunya  tidak  serta-merta membuat  Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  seakan  “melangkahi”  Bank  Indonesia  (BI)  selaku  otoritas  yang “menciptakan”        Uang      Elektronik        dan      penyelenggaranya,    justru  pengaturan  dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menciptakan suasana netral (tidak memihak) antara “pencipta” dan “ciptaannya”, yaitu dalam hal ini adalah Bank Indonesia  (BI)  dengan  Penerbit  Uang  Elektronik.  Peralihan  fungsi  pengaturan  dan pengawasan  terhadap  Penerbit  Uang  Elektronik  ini  tentunya  akan  semakin  meringankan. tugas  Bank  Indonesia  (BI)  sebagai  bank  sentral,  daripada  harus  mengatur  dan  mengawasi Penerbit Uang Elektronik juga. Berikut ini adalah metode pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yang  terbagi  menjadi  dua  macam  berdasarkan  klasifikasi Penerbit Uang Elektronik.
Pertama,  Pengawasan  terhadap  Penerbit  Uang  Elektronik  Berupa  Bank  Dasar hukum  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  Penerbit Uang Elektronik berupa bank adalah Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pemeriksaan  Bank.  Pada  ketentuan pasal  6  menyebutkan  bahwa  (OJK)  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengawasi kegiatan jasa  keuangan  di  sektor  perbankan  dan  dilanjutkan lagi  secara lebih  spesifik  pada Pasal  7  huruf  a angka  2,  yaitu  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  memiliki  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengawasi  kegiatan  usaha  bank,  antara  lain  sumber  dana,  penyediaan  dana, produk  hibridasi,  dan  aktivitas  di  bidang  jasa.  Penerbit  Uang  Elektronik  dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan usaha bank, yaitu aktivitas di bidang jasa. Selain itu, bank yang memiliki izin sebagai Penerbit Uang Elektronik biasanya tidak mendirikan perusahaan anak  dari  bank  tersebut,  melainkan  hanya  sekedar  divisi  atau  bidang  penerbitan  uang elektronik di dalam perusahaan induk dari bank tersebut, maka hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  41/POJK.03/2017  tentang  Persyaratan  dan  Tata Cara  Pemeriksaan  Bank  bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dapat  melakukan pemeriksaan  terhadap  Perusahaan  induk  dari  Bank,  Perusahaan  anak  dari  Bank,  Pihak Terkait  dengan  Bank,  Pihak  Terafiliasi  dengan  Bank,  dan  Debitur  Bank.  Jasa  Keuangan (OJK)  dapat  melakukan  pemeriksaan  baik  dengan  menggunakan  tenaga  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) maupun dengan menggunakan jasa pihak lain
Kedua,  Pengawasan  terhadap  Penerbit  Uang  Elektronik  Berupa  Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Dasar hukum terkait pengawasan lembaga keuangan non-bank diatur  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  11/POJK.05/2014  tentang
Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Pemeriksaan langsung terhadap Penerbit  Uang  Elektronik berupa  Industri  Keuangan  Non  Bank  (IKNB)  yang  dimaksud adalah  rangkaian  kegiatan  mencari,  mengumpulkan,  mengolah,  dan  mengevaluasi  data dan/atau  keterangan  mengenai  Industri  Keuangan  Non  Bank  (IKNB)  yang  dilakukan  di kantor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) tersebut dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan  kegiatan Lembaga  Jasa  Keuangan  Non-Bank.  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  melakukan  pengawasan  agar  Industri  Keuangan  Non  Bank  (IKNB) memenuhi  janjinya  kepada  nasabah.  Agar  tujuan  tersebut tercapai,  diperlukan  suatu  sistem pengawasan  yang  dapat  memberikan  indikasi  mengenai  potensi  kegagalan  Industri Keuangan  Non  Bank  (IKNB)  secara  dini.  Indikasi  tersebut  dapat  diperoleh  secara  akurat apabila  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  memperoleh  informasi  yang  memadai  mengenai kondisi Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Salah satu cara untuk memperoleh informasi tersebut adalah melalui pemeriksaan langsung.
Kerjasama Antar Bank Indonesia dan OJK dalam Pengawasan E-Money Issuer Bank  sentral  merupakan  lembaga  yang  memiliki  peran  penting  dalam perekonomian,  terutama  di  bidang  moneter,  keuangan,  dan  perbankan.  Peran  tersebut tercermin  pada  tugas-tugas  utama  yang  dimiliki  oleh  bank  sentral,  yaitu  menetapkan  dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan mengawasi bank, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. Terdapat empat hal yang dapat dilakukan oleh otoritas pengawas bank, yakni  Kewenangan  Untuk  Memberikan  Izin  ( Power  to  License ),  Kewenangan  Untuk Mengatur  ( Power  to  Regulate ),  Kewenangan  Untuk  Mengendalikan  atau    Mengawasi ( Power    to  Control ),  dan  Kewenangan  Untuk  Mengenakan  Sanksi  ( Power  to  Impose Sanction ) (Pikahulan, 2020). Bank Indonesia (BI) berbeda dengan bank umum atau lembaga keuangan lainnya. Bank umum dan lembaga keuangan lainnya mempunyai aktivitas melayani masyarakat  secara  langsung.  Bank  Indonesia  (BI)  tidak  melayani  publik,  melainkan merupakan  bank  sentral  atau  lembaga  negara  yang  mempunyai  otoritas  moneter  dengan wewenang  dan  otonomi  penuh  untuk  menentukan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan perbankan  di  Indonesia.  Kedudukan  Bank  Indonesia  (BI)  berada  di  luar  pemerintah, sehingga  dalam  pelaksanaan  tugasnya,  tidak  mendapat  intervensi  dari  pihak  manapun. Keberadaan  bank  sentral  juga  diperlukan  untuk  mengatur  dan  mengawasi  perbankan  agar aktivitasnya  dapat  berkembang  sehat  dan  berjalan  lancar,  sehingga  dapat  mendorong kegiatan ekonomi. Hal ini mengingat bahwa keberadaan regulator yang tidak berpihak, akan membawa  bank-bank  melaksanakan  operasinya  secara  efisien  dan  mampu  memajukan perkembangan perekonomian.
Kedudukan yang independen bagi Bank Indonesia (BI) diperlukan agar tugas dan wewenangnya  dapat  dilaksanakan  dengan  lebih  terfokus  dan  tidak  memihak  kepada  suatu kepentingan atau tujuan jangka pendek yang dapat membahayakan kestabilan ekonomi dan moneter,  serta  negara  secara  keseluruhan.  Bahwa  tugas  dari  Bank  Indonesia  (BI) berdasarkan Pasal 8 Undang-undang RI  Nomor  23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. Undang-undang  RI  Nomor  6  Tahun  2009  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, yakni Menetapkan  dan  Melaksanakan  Kebijakan  Moneter,  Mengatur  dan  Menjaga  Kelancaran
Sistem Pembayaran, serta Mengatur dan Mengawasi Bank. Adapun peranan Bank Indonesia dalam  pengawasan  Uang  elektronik  dan  peredarannya  diatur  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  20/6/PBI/2018  tentang  Uang  Elektronik,  Bank  Indonesia  memegang kendali penuh atas peredaran Uang Elektronik yang telah beredar di seluruh Indonesia. Hal ini  terjadi  karena  Uang  Elektronik  merupakan  bagian  dari  uang  dan  uang  (rupiah) merupakan seperangkat alat atau sistem pembayaran yang sah menurut hukum di Indonesia. Pengawasan terhadap sistem pembayaran nasional (SPN) yang dilakukan Bank   Indonesia, antara  lain   pengawasan   terhadap   alat  pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK), yaitu kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan Uang Elektronik.
Lingkup  pengawasan  yang  dilakukan  Bank  Indonesia,  ialah  pertama  terkait  . Sistem  pembayaran  yang  apabila  terjadi  gangguan  pada  sistem  tersebut  dan  tidak  disertai perlindungan  yang  memadai,  sehingga  dapat  menimbulkan  gangguan  sistemik  yang berdampak  pada  sistem  keuangan  secara  luas  ( systemically  important  payment  systems ), seperti sistem BI-RTGS ( real time gross settlement ). Kedua, Sistem pembayaran yang tidak termasuk  kategori systemically  important  payment  systems ,  namun  digunakan  oleh masyarakat  luas,  sehingga  jika  mengalami  gangguan  dapat  mengurangi  kepercayaan  dan kenyamanan  masyarakat  pengguna  sistem  pembayaran  tersebut  ( system  wide  important payment  systems ),  seperti  sistem  kliring  cek/bilyet  giro  dan  sistem  penyelenggaraan  alat pembayaran  dengan  menggunakan  kartu  (APMK).  Ketiga,  Sistem  penyelesaian  transaksi surat  berharga,  baik  yang  diselenggarakan  oleh  Bank  Indonesia maupun  pihak lain.  Sistem penyelesaian  transaksi  surat  berharga  merupakan  sistem  yang  sangat  berpengaruh  pada stabilitas  sistem  keuangan  karena  transaksinya  melibatkan  banyak  pihak  dan  keseluruhan nilai transaksinya cukup signifikan.
Kerjasama  antara  pihak  Bank  Indonesia  dengan  OJK  dalam  pengawasan Penerbitan  Uang  Elektronik  ( E-Money  Issuer )  pertama,  dapat  dilihat  dari  Peralihan  Fungsi Pengaturan  dan  Pengawasan  dari  Bank  Indonesia  (BI)  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK). Tugas pengawasan pada awalnya sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  dibentuk, sebenarnya  merupakan  kewenangan  Bank  Indonesia  (BI)  untuk  ranah  perbankan  dan Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  (BAPEPAM-LK)  untuk  ranah Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Hal ini tertuang di dalam Pasal 24 Undang-undang RI Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia.  Pada  tahun  2011,  terbentuklah  Otoritas Jasa  Keuangan  dengan  fungsi pengawasan yang dianut dari Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun  1999  tersebut  dan  dibuat  secara  lebih  detil  dan  menyeluruh,  dengan  kewenangan untuk  melakukan  pengawasan  di  sektor  jasa  keuangan  dengan  menggabungkan  fungsi pengawasan  yang  terdapat  pada  Menteri  Keuangan  RI  dan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal dan  Lembaga  Keuangan  (BAPEPAM-LK).  Sebagai  salah  satu  bagian  dari  penyelenggara Uang  Elektronik,  tentunya  Penerbit  Uang  Elektronik  diatur  sedemikian  rupa  oleh  Bank Indonesia  (BI)  dan  diawasi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  20/6/PBI/2018  tentang  Uang  Elektronik  sebenarnya  belum  cukup  komprehensif untuk  melakukan  pengaturan  terhadap  penyelenggaraan  Uang  Elektronik.  Mengingat Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  adalah  suatu  bentuk  unifikasi  pengaturan  dan  pengawasan sektor  jasa  keuangan,  di  mana  sebelumnya  kewenangan  pengaturan  dan  pengawasan dimaksud  dilaksanakan  oleh  Kementerian  Keuangan  RI,  Bank  Indonesia  (BI),  dan  Badan
Pengawas Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  (BAPEPAM-LK),  maka  dalam  Undang- undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diatur dengan cukup detil mengenai ketentuan yang mengatur transisi agar peralihan  tugas  dan  fungsi  pengaturan  dan pengawasan tersebut bisa berjalan dengan baik.
Selanjutnya  kerjasama  dapat  dilihat  dari Memorandum  of  Understanding (MoU)  antara  Bank  Indonesia  (BI)  dengan  OJK,  pengaturan  tentang  transisi  tersebut meliputi  aspek  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi,  aset  dan  dokumen,  kepegawaian, peraturan  perundang-  undangan,  serta  pembiayaan.  Dengan  adanya  ketentuan transisi  yang jelas, dapat dihindarkan komplikasi permasalahan hukum dalam proses peralihan tugas dan fungsi  pengaturan  dan  pengawasan  sektor  jasa  keuangan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK).  Dengan  demikian,  pada  tanggal  31  Desember  2012,  fungsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan  dan  pengawasan  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  pasar  modal,  perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan RI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga  Keuangan (BAPEPAM-LK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). pada tanggal 18 Oktober 2013 Bank Indonesia (BI) dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  menandatangani  Naskah  Keputusan  Bersama  tentang “Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan  Otoritas  Jasa  Keuangan”.  Keputusan  Bersama  ini  merupakan  landasan  untuk  lebih memperlancar  dan  mengoptimalkan  koordinasi  pelaksanaan  fungsi,  tugas,  dan  wewenang kedua lembaga sehubungan dengan akan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal  31  Desember  2013.  Gubernur  Bank  Indonesia,  Agus  Martowardojo,  mengatakan bahwa  Keputusan  Bersama  ini  menjadi  sangat  relevan  terutama  saat  perekonomian Indonesia  sedang  menghadapi  berbagai  tantangan  sebagai  akibat  dari  ketidakpastian perekonomian  global  seperti  saat  ini.  Agus  berharap,  melalui  kerja  sama  yang  baik  dan koordinasi  yang  optimal  antara  Bank  Indonesia  (BI)  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK), berbagai  langkah,  baik  yang  bersifat  antisipatif  maupun  korektif  dapat  dilakukan  secara sistematis  dan  terkoordinir  dalam  menjaga  ketahanan  dan  kestabilan  sistem  keuangan  di Indonesia.
Kerjasama yang ketiga yakni pada Pengawasan Penerbit Uang Elektronik Berupa Non Lembaga Jasa Keuangan. Terkait dengan pengawasan Penerbit Uang Elektronik berupa Non Lembaga Jasa Keuangan, maka fungsi pengawasannya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI).  Hal  ini  dapat  dibandingkan  dengan  Pasal  18  ayat  (6)  Undang-  undang  RI  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang menyebutkan  terdapat  lembaga  pengawas  yang  mengatur  prinsip  mengenali  pengguna  jasa dan  pengasawasannya.  apabila  belum  terdapat  Lembaga  Pengawas,  maka  fungsi pengawasannya  kembali  ke  instansi  awal  yang  terkait.  Dengan  demikian,  Bank  Indonesia (BI)  juga  dapat  menganut  prinsip  yang  sama  seperti  halnya  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena belum adanya lembaga pengawas yang secara khusus dibentuk untuk mengawasi Penerbit Uang Elektronik berupa Non Lembaga Jasa Keuangan. Dalam  hal  ini,  kewenangan  untuk  mengawasi  Penerbit  Uang  Elektronik  berupa  Non Lembaga  Jasa  Keuangan  kembali  kepada  Bank  Indonesia  (BI)  dikarenakan    Otoritas    Jasa Keuangan  (OJK)  tidak  memiliki  kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Non
Lembaga  Jasa  Keuangan  atau  yang  Bukan  Lembaga  Keuangan.  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang bergerak  di  sektor  jasa  keuangan  saja.  Hal  ini  terjadi  karena  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  20/6/PBI/2018  tentang  Uang  Elektronik  memungkinkan  hampir  semua  jenis perusahaan atau badan usaha dapat dijadikan Penerbit Uang Elektronik sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) melalui peraturan ini.
Pengawasan  yang  dimaksud  dapat  dilakukan  dengan  cara  yang  kurang  lebih dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  yaitu  pengawasan  tidak  langsung  ( off-site supervision ),  pengawasan  langsung  ( on-site supervision).  Mengenai mekanisme atau teknis pelaksanaannya, Bank Indonesia (BI) dapat membuat prosedur operasi standar karena Bank Indonesia (BI) dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan Penerbit Uang Elektronik berupa Non Lembaga Jasa Keuangan berdasarkan prinsip yang dapat dianut dari Pasal  18  ayat  (6)  Undang-undang  RI  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut.

## KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  penulis  sampaikan  berdasarkan  pemaparan diatas,  yakni  Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral  memiliki  fungsi  yang  berpengaruh  pada kestabilan  perekonomian  negara,  sehingga  mengambil  andil  dalam  segala  kegiatan perekonomian di indonesia. Sebagai lembaga yang dapat memberikan izin kepada lembaga lain untuk dapat menjadi E-Money Issuer . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki supervisi khusus  yakni  melakukan  pengawasan  pada  penerbitan    uang  elektronik  ( E-Money  Issuer ), agar  terhindar  dari  dualisme  dan overlapping. kedudukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) hanya  berlaku  apabila  Penerbit  Uang  Elektronik  yang  dimaksud  bergerak  di  kegiatan  jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang terdiri  dari  Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa Keuangan  Lainnya,  sehingga  dengan  kata  lain,  apabila  terdapat  Perbankan,  Pasar  Modal, dan  Industri  Keuangan  Non-Bank  (IKNB)  yang  memiliki  izin  sebagai  Penerbit  Uang Elektronik,  maka  kegiatan  usahanya  diawasi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam kapasitasnya sebagai Penerbit Uang Elektronik.  Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas  penerbitan  Uang  Elektronik  oleh  Lembaga  Jasa  Keuangan  dilakukan  berdasarkan kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai  pengawas,  yaitu  pengawasan  terhadap Penerbit Uang Elektronik agar mendorong Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) untuk  ikut  menunjang  pertumbuhan  ekonomi  dan  menjaga  kestabilan  moneter.  Sistem pengawasan micro-prudential bertujuan  agar  Bank  dan  Industri  Keuangan  Non  Bank (IKNB)  secara  individual  tetap  sehat,  serta  mampu  memelihara  kepentingan  masyarakat dengan  baik.  Pengawasan  tersebut  dilaksanakan  dengan  beberapa  cara,  yaitu  melalui regulasi,  pengawasan  tidak  langsung  ( off-site  supervision ),  dan  pengawasan  langsung  ( on- site  supervision ).  Sebagai  bentuk  kerjasama  antar  Bank  Indonesia  dan  OJK  berwenang untuk memberikan izin untuk menjadi Penerbit Uang Elektronik dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang melakukan pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik berupa Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Dalam hal dilakukan penerbit oleh Non Lembaga Jasa Keuangan, maka pengawasan penerbitan dan pengawasan.

## SARAN
Adapun saran yang dapat penulis sampaian ialah agar OJK membentuk peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Penerbitan Uang Elektronik. Sedangkan saran untuk Bank  Indonesia  agar  melakukan  penghapusan  pada  penggunaan  istilah  Lembaga  Selain Bank yang dinilai kuran tepat dan dapat menimbulkan perbedaan makna.

## DAFTAR PUSTAKA
Ais, C. (2018). Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi) . Kencana.
Handayani,  T.  &  L.  A.  (2017).  Perkembangan  Hukum  Sektor  Jasa  Keuangan  Dalam  Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata , 2 (2). Indonesia,  B.  (2020). Paper  Kajian  Mengenai  E-Money .  Http://Www.Bi.Go.Id /Id/Publikasi/Sistem-
Pembayaran/Riset/Documents/23a4df6d49f04c378b70e23c99c4fc29Paper Kajianemoney3.Pdf,.
Lasondy  Istanto  S.,  &  F.  S.  (2014).  Analisis  Dampak  Pembayaran  Non  Tunai  Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan , 2 (10).
M.  S.,  R.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penggelapan  Uang  Elektronik  Dalam Transaksi Elektronik. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 18 (3).
Novoa,  S.  S.  dan  A.  (2009).  Governance  Practices  at  Financial  Regulatory  and  Supervisory Agencies. IMF Working Paper Monetary and Capital Markets Department WP/09/135, Juli .
Pikahulan,  R.  M.  (2020).  Implementasi  Fungsi  Pengaturan  serta  Pengawasan  pada  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  terhadap  Perbankan. Jurnal  Penegakan Hukum Dan Keadilan , 1 (1).
Qamar,  Nuru,  Muhammad  Syarif,  Dachran  S.  Busthami,    dkk.  l.  (2017). Metode  Penelitian Hukum (Legal Research Method) . Social Politic Genius.
Situngkir,  R.  (2018).  Penggunaan  E-Money  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata , 3 (1).
Tri, A. W. (2015). Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan . Raja Grafindo Persada.
WD,  A.  A.,  &  Paramita  Prananingtyas,  B.  (2017).  Tanggung  Jawab  Bank  Penerbit  (Card Issuer) terhadap Kerugian Nasabah Kartu Kredit Akibat Pencurian Data (Carding) dalam Kegiatan Transaksi. Diponegoro Law Journal , 6 (2).
Yusmad, M. A. (2018). Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik . Deepublish.
Undang-Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  UU  Nomor  21  Tahun  2011,  LN  No.  111  Tahun 2011, TLN No. 5253.
Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU Nomor 3 Tahun 2004, LN No. 7 Tahun 2004.
Bank  Indonesia. Peraturan  Bank  Indonesia  tentang  Uang  Elektronik ,  PBI  No. 11/12/PBI/2009, LN No. 65 Tahun 2009, TLN No. 5001.
Bank  Indonesia. Peraturan  Bank  Indonesia  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money), PBI No. 16/8/PBI/2014, LN No. 69 Tahun 2014, TLN No. 5524.
Bank  Indonesia. Peraturan  Bank  Indonesia  tentang  Uang  Elektronik ,  PBI  No. 20/6/PBI/2018, LN No. 70 Tahun 2018, TLN No. 6203.
Otoritas  Jasa  Keuangan. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang Persyaratan dan Tata Cara  Pemeriksaan  Bank ,  POJK  No.  41/POJK.03/2017,  LN  No.  147  Tahun  2017, TLN No. 6090.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga  Jasa  Keuangan  Non-Bank ,  POJK  No.  11/POJK.05/2014,  LN  No.  198 Tahun 2014, TLN No. 5576.