## Penentuan  Kandidat  Kepala  Pemerintah
Aceh di Internal Partai Aceh

## Muhammad Ridwansyah
Fakultas  Hukum  Universitas  Cut  Nyak Dhien muhammadridwansyah188@yahoo.com
Abstrak: Artikel  ini  ingin  menyorot  mengenai  penentuan  kandidat  pepala Pemerintah  Aceh  di  internal  Partai  Aceh.  Bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis penentuan kandidat calon Kepala Pemerintah Aceh di Internal Partai Aceh.  Serta  mengetahui  dan  menganalisis  penentuan  kandidat  calon  Kepala Pemerintah Aceh di Internal Partai Aceh yang tidak merujuk kepada AD dan ART Partai  Aceh  sekaligus  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2007 tentang  Partai  Politik  Lokal  di  Aceh.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam pembahasan,  disimpulkan:  Pertama,  bahwa  proses  penentuan  kandidat  calon Kepala  Pemerintah  Aceh  di  internal  Partai  Aceh  tidak  sesuai  dengan  Anggaran Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  Partai  Aceh.  Akan  tetapi  proses  ditentukan dalam  kongres  partai  hal  ini  berdasarkan  pernyataan  para  elit-elit  Partai  Aceh. Kemudian  Dewan  Pimpinan  Pusat,  Dewan  Pimpinan  Wliayah,  Dewan  Pimpinan Sagoe,  Dewan  Pimpinan  Mukim  dan  Dewan  Pimpinan  Gampong  sudah mengadakan  rapat  dalam  hal  penentuan  para  kandidat  yang  diusung.  Kedua, konsekuensi  dari  penentuan  kandidat  Kepala  Pemerintah  Aceh  baik  itu  Calon Gubernur/Wakil  Gubernur,  Calon  Bupati/Wakil  Bupati,  Calon  Walikota/Wakil Walikota  memang  tidak  merujuk  kepada  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Partai Aceh,  dalam  Anggaran  Rumah  Tangga  Pasal  6  yang  menyatakan  kewenangan Majelis  Tuha  Peut  menentukan  kebijakan  strategis  namun  kenyataannya  tidak demikian,  hal  ini  inkonstitional  karena  melanggar  ketentuan  AD  dan  ART  Partai
Aceh.  Karena  legitimasi  AD  dan  ART  Partai  Aceh  diakui  secara  kuat  oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Kata Kunci: Penentuan Kandidat, Kepala Pemerintah, Partai Aceh
Abstract: This  article  would  like  to  highlight  the  determination  of  the  Aceh Government  candidate  pala  in  internal  Aceh  Party.  Aims  to  find  out  and  analyze the determination of candidates for the candidates for the Head of the Government of  Aceh  in  the  Internal  Aceh  Party.  As  well  as  knowing  and  analyzing  the determination of candidates for candidates for the Head of the Aceh Government in the Internal Aceh Party who did not refer to the AD and ART of the Aceh Party as well as Government Regulation Number 20 Year 2007 concerning Local  Political Parties in Aceh. Based on the research results in the discussion, it was concluded: First, that the process of determining candidates for the Head of Aceh Government candidates in the Aceh Party internally was not in accordance with the Aceh Party Statutes  and  Bylaws.  However,  the  process  was  determined  at  the  party  congress based  on  the  statements  of  the  Aceh  Party  elites.  Then  the  Central  Leadership Board,  the  Wliayah  Leadership  Board,  the  Sagoe  Leadership  Board,  the  Mukim Leadership  Council  and  the  Gampong  Leadership  Council  held  a  meeting  in determining  the  candidates  to  be  promoted.  Second,  the  consequences  of determining  the  candidates  for  the  Head  of  the  Government  of  Aceh,  whether Candidates  for  Governor  /  Deputy  Governor,  Candidates  for  Regent  /  Deputy Regent,  Candidates  for  Mayor  /  Deputy  Mayor,  do  not  refer  to  the  Statutes  and Articles of the Aceh Party, in Article 6 of the Bylaws which states the authority of the Tuha Assembly Peut determines strategic policy but the reality is not the case, this is unconstitutional because it violates the provisions of the AD and ART of the Aceh  Party.  Because  the  legitimacy  of  the  AD  and  ART  of  the  Aceh  Party  is strongly  recognized  by  Government  Regulation  Number  20  of  2007  concerning Local Political Parties in Aceh.
Keywords: Determination of Candidates, Head of Government, Aceh Party

## PENDAHULUAN
endirian  partai  politik  lokal  di  Aceh  diawali  oleh  pembahasan  Rancangan Undang-Undang  (RUU)  tentang  Pemerintah  Aceh  mulai  dibahas  di  DPR pada  tanggal  25  Februari  hingga  5  Juli  2006.  Pembahasan  terkait  RUU tersebut  itu  tidak  lama  berselang  setelah  Pemerintah  RI  menandatangani  Nota Kepahaman    ( Memorandum  of  Undestanding/  MoU )  dengan  Gerakan  Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005. RUU PA disusun dengan DPRD  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Sejarah  panjang  hubungan  Jakarta- Aceh yang berada pada titik konflik, menjadikan penandatangan Nota Ksepahaman itu menjadi sangat berarti. Apabila ditelaah MoU tersebut terdapat antara lain point penting  perjanjian  diantaranya:  yakni  dalam  konteks  pemenuhan  hak  sipil  dan politik  tersebut,  MoU  juga  menyetujui  agar  ditumbuhkan  partai  politik  lokal  di P
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
Aceh (Karsayuda, 2015: 241-242). Terkait dengan poin keempa t Isu tentang partai politik lokal di Aceh muncul setelah  ada  penandatangan  Nota  Kesepahaman  antara  Pemerintah  Republik Indonesia  ( The  Gonvernment  of  Indonesia disingkat  Gol)  dan  Gerakan  Aceh Merdeka (GAM) di atas ( Memorandum of Understanding between the government of  the  Republic  of  Indonesia  and  the  Free  Aceh  Movement ,  2005).  Klausul  yang tegas menyatakan akan ditumbuhkannya partai politik lokal dalam MoU ini sebagai berikut:
Klausula  1.2  tentang  partisipasi  politik  ( Political  partaicipation )  yang menyatakan  dalam  angka  1.2.1  bahwa  “ As  soon  as  possible  and  not  later than one year from the signing of this MoU, Gol agrees to and will facilitate the  establishment  of  Aceh  based  political  partaies  that  meet  national criteria.  Undarstanding  the  aspiration  of  Acehnese  people  for  local political  partaies, Gol will  create, within  one year or the latest  18 months from  the  signing  of  this  MoU,  the  political  and  legal  conditions  for  the establishment  of  local  political  partaies  in  Aceh  in  consultation  with parliament ”.
MoU  di  atas  memperintahkan  bahwa  partai  politik  lokal  harus  hadir  di Aceh,  hal  ini  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintah Aceh (selanjutnya disingkat UUPA), pada Bab XI Partai Politik Lokal Pasal  75  ayat  (1)  menentukan  bahwa  penduduk  di  Aceh  dapat  membentuk  partai politik lokal.
Setelah Partai Politik Lokal (Parlok) di Aceh dibentuk ada beberapa parlok yang  sudah  terdaftar  di  Kanwil  Departemen  Hukum  dan  HAM  di  Aceh  adalah Partai  GAM,  Partai  Generasi  Aceh  Beusaboh  Thaat  dan  Taqwa  (Gabhat),  Partai Serambi  Persada  Nusantara  Serikat  (PS-PNS),  Partai  Darussalam,  Partai  Rakyat Aceh  (PRA),  Partai  Aceh  Meudaulat  (PAM),  Partai  Lokal  Aceh  (PLA),  Partai Daulat  Aceh  (PDA)  dan  Partai  Pemersatu  Muslimin  Aceh  (PPMA).  Hal  ini memang  ditegaskan  karena    parlok  dianggap  lebih  mampu  untuk  memperhatikan dan  memperjuangkan  kepentingan-kepentingan  yang  amat  sempit  tersebut.  Bisa saja  ada  partai  politik  yang  hanya  ingin  menjadi  partai  lokal  saja  karena  hanya sebegitu  kemampuannya  atau  partai  lokal  tersebut  lebih  tertarik  pada  masalah politik  ditingkat  lokal  sehingga  hanya  berminta  mengajukan  calon  dalam  pemilu tingkat lokal (bahkan hanya disatu provinsi) (Jafar, 2009: 12).
Partai  GAM  yang  disebut  sebagai  Partai  Aceh  (selanjtunya  disingkat  PA), partai  politik  lokal  dibentuk  dengan  turunan  Pasal  75  UUPA,  kendati  demikian apabila  ditelusuri  PA  dilengkapi  dengan  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah Tangga PA, hal ini didasari karena dalam rangka terwujudnya cita-cita rakyat Aceh demi  menegakkan  marwah  dan  martabat  bangsa,  agama  dan  negara  serta mewujudkan  kesejahteraan  yang  adil,  makmur  dan  merata  materiil  dan  spiritual dalam dalam kehidupan berdemokrasi bagi bangsa Indonesia (Admin, 2016).
Sementara  itu,  dalam  Surat  Kantor  Wilayah  Hukum  dan  HAM  Aceh dinyatakan  bahwa  untuk  Partai  GAM  harus  ada  kepanjangan.Jika  tidak  diubah, maka  tidak  boleh  diverifikasi  untuk  sah  sebagai  badan  hukum  oleh  Kakanwil

## 126 | Muhammad Ridwansyah
Hukum  dan  HAM  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Sebab  itu,  Partai  GAM berubah  dan  mempunyai  kepanjangan  Partai  Gerakan  Aceh  Mandiri  (GAM)  dan juga  diverifikasikan  oleh  Kakanwil  Hukum  dan  HAM  pada  tanggal  3  sampai dengan  24  April  2008.  Kemudian  atas  dasar  persyaratan  nasional  sebagaimana tertuang dalam point 1.2.1 MoU Helsinki, dengan ini kebijakan Pemerintah Pusat, agar tidak boleh menggunakan nama GAM. Dari situlah, pihak Kanwil Hukum dan HAM  Aceh  menyurati  Partai  Gerakan  Aceh  Mandiri  (P-GAM)  untuk  mengubah lagi  namanya  (Bahrum,  2016:  147).  Pada  tanggal  6-7  April  2008  diadakan  rapat antara  Republik  Indonesia  (RI)  dan  GAM  serta  CMI  yang  difasilitasi  oleh  IPI Interpeace di  Jakarta.Kemudian  pada  tanggal  8  April  2008,  Wakil  Presiden Muhammad  Jusuf  Kalla  dengan  Meuntroe  Malek  Mahmud  membuat  kepastian hukum untuk berdirinya PA.
Dewasa ini menjelang pemilihan Kepala Pemerintah Aceh 2017-2022 partai politik  termasuk  PA  sebagai  salah  satu  partai  politik  lokal  sibuk  menjaring, menyeleksi  dan  menempatkan  kader-kader  yang  akan  diadu  sebagai  calon  yang akan  diusung  sebagai  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  di  internal  PA  (Yus,  2017)  ( Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 , 2016) (Riyanto, 2015). Nama calon Gubernur yang muncul seperti  Zaini  Abdullah,  Muzakir  Manaf,  dan  Zakaria  Saman.  Hal  yang  menarik adalah  ketiga  tokoh  ini  merupakan  “orang  penting”  dalam  struktur  GAM  dahulu ketika  konflik  Aceh  berlangsung.Saat  ini,  baik  Zaini  Abdullah,  Muzakir  Manaf, maupun  Zakaria  Saman  juga  menduduki  posisi  sentral  dalam  kepengurusan PA.Zaini  Abdullah  dan  Zakaria  Saman  adalah  anggota  dewan  pertimbangan  PA, sedangkan  Muzakir  Manaf  adalah  Ketua  Umum  PA.Oleh  karena  itu,  bukan  hal yang mengejutkan ketika ketiga tokoh ini saling bersaing untuk mencari dukungan agar diusung oleh PA pada pemilihan Gubernur 2017-2022 (Hajad, 2016: 63).
Dalam  penentuan  rekrutmen  politik  terkait  kandidat  yang  akan  dicalonkan semakin sulit  karena di  dalam prakteknya  ada perpecahan di  elit  PA,  ada tiga  elit PA yang menyatakan secara resmi maju sebagai calon Gubernur 2017-2022 yakni Zaini  Abdullah,  Zakaria    Saman,  dan  Muzakir  Manaf.  Di  dalam  internal  PA mekanisme penentuan calon kandidat apabila dilihat dari Anggaran Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga  (AD/ART)  PA  itu  sendiri  diatur  secara  jelas, subtansinya  ini  diserahkan  kepada  Majelis  Tuha  Peut  sebagai  penentu  kandidat yang akan diusung. Kendati demikian Tuha Peut PA yakni Malek Mahmud hanya mendukung Muzakir Manaf sebagai calon kandidat Gubernur dari PA karena posisi Muzakir Manaf sebagai Ketua Umum mengotomatiskan dia sebagai kandidat yang terkuat.  Namun  secara  teori,  persepsi  ketua  umum  harus  menjadi  Kepala Pemerintah  ini  jelas  keliru  karena  sistem  yang  digunakan  sekarang  bukan  sistem parlementer  akan  tetapi  sistem  presidensiil  (Anwar,  2011:  33),  sehingga  tidak mengharuskan  ketua  umum  yang  menjadi  kandidat  calon  (Dani,  2016).  Sejalan dengan di  atas kader PA  yakni  Zakaria Saman memilih keluar dari PA itu sendiri karena  partai  tersebut  tidak  membolehkan  kader  yang  diusung  yang  bukan  dari jalur  PA  hal  ini  dikarenakan  keinginanya  maju  sebagai  calon  Gubernur  melalui
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
jalur  perseorangan.  Demikian  juga  Zaini  Abdullah  memilih  tetap  maju  sebagai Calon Gubernur dijalur perorangan.
Begitu juga dalam penentuan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan  Wakil  Walikota  di  internal  PA  menjadi  polemik  siapa  yang  akan  didukung. Misalnya  kader  PA  di  Aceh  Barat  Daya  Jufri  Hasanuddin  yang notabane nya sebagai politisi PA yang lagi menjabat Bupati tidak diusung oleh PA, malahan Jufri Hasanuddin  dipecat  sebagai  kader  partai.  Di  Aceh  Barat  Daya,  PA  mengusung Erwanto  sebagai  Calon  Bupati.  Di  Kota  Banda  Aceh  juga  PA  mengusung  Iliza Sa‟dudin Jamal sebagai Calon Walikota Banda Aceh dan tidak mendukung Adnan Beuransyah  yang  merupakan  politisi  senior  PA.Namun  Adnan  Beuransyah  dalam hal  ini  tetap  maju  sebagai  Calon  Walikota  Banda  Aceh  (Fadhil,  2016)  (Nasir, 2015). Apabila ditelaah Anggaran Rumah Tangga PA Pasal 6 ayat (1) menyatakan:
Mejelis Tuha Peut Aceh adalah unsur Dewan Pimpinan Partai untuk seluruh Aceh  yang  berwenang  membuat  rancangan  keputusan  yang  berhubungan dengan  hal-hal  yang  mendasar  dan  strategis  untuk  dilaksanakan  oleh Pimpinan Partai untuk seluruh Aceh.
Pasal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  Majelis  Tuha  Peut  seyogyakan membuat  rancangan  keputusan  yang  berhubungan  dengan  hal-hal  yang  mendasar dan strategis dalam hal ini apabila peneliti cermati Majelis Tuha Peut yang secara struktural  dijabat  oleh  Malek  Mahmud,  Zaini  Abdullah,  dan  Zakaria  Saman  yang berhak  menentukan  siapa  kandidat  yang  akan  dicalonkan  pada  pemilihan  Kepala Pemerintah  Aceh  baik  di  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Namun  nyatanya  internal PA  kian  hari  semakin  pecah  dikalangan  kader-kader.  Fakta  ini  dibuktikan  dalam Rapat  Dewan  Pimpinan  Partai  Aceh  di Hermes  Palace Hotel,  Banda  Aceh  23 Oktober  2015  Malek  Mahmud  selaku  Ketua  Majelis  Tuha  Peut  PA  menunjuk Muzakir  Manaf  sebagai  calon  Gubernur  2017-2022,  dan  Khalili  sebagai  calon Bupati Bireun, dan Iliza Sa‟dudin Jamal sebagai calon Walikota Banda Aceh, Hal ini  yang  menjadi  subtansi  masalah  yang  seharusnya  PA  tetap  bersikukuh  pada AD/ART  Partai  Aceh sendiri.  Akan tetapi  PA tetap mengusung apa  yang  diusung oleh Ketua Majelis Tuha Peut (Nasir, 2015).
AD/ART sendiri sejatinya menjadi legitimasi dibentuknya PA, hal ini juga didasari  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2007  tentang  Partai  Politik Lokal  di  Aceh,  Pasal  2  ayat  huruf  a  menyatakan  “akta  notaris  pendirian  partai politik  lokal  yang  memuat  anggaran  dasar,  anggaran  rumah  tangga,  dan  susunan kepengurusan”.  Atas  gambaran  permasalah  di  atas  peneliti  tertarik  mengkaji penelitian  ini  berjudul:  Penentuan  Kandidat  Calon  Kepala  Pemerintah  Aceh  di Internal Partai Aceh.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka untuk  memfokuskan  penelitian  ini  akan  dirumuskan  beberapa  rumusan  masalah, antara lain sebagai berikut: Pertama, bagaimanakahproses penentuan kandidat calon Kepala  Pemerintah  Aceh  di  internal  Partai  Aceh? Kedua, bagaimanakah konsekuensi  dari  penentuan  kandidat  calon  Kepala  Pemerintah  Aceh  di  internal Partai  Aceh  yang  tidak  merujuk  kepada  AD/ART  Partai  Aceh  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh?
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  ( legal  research ) dengan  beberapa  pendekatan  sebagai  berikut.  Pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach ),  digunakan  rangka  peneliti  dan  menelaah  berbagai  peraturan baik  yang  sifatnya  peraturan  perundangan-undangan  maupun  peraturan  berupa pedoman  yang  terkait  dengan  Peraturan  Pemerintah  Aceh    yang  diterapkan  oleh Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Aceh  sendiri.  Pendekatan  sejarah  ( historical approach )  digunakan  untuk  rangka  menemukan  karakteristik  qanun  yang  sudah dibuat  baik  dari  segi  pengaturan  undang-undangnya  maupun  dari  segi  sejarahnya agar  diharapkan  akan  dapat  dicari  solusi  dari  berbagai  kelemahan  peraturan  yang dibuat.  Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  Approach ),  pendekatan  ini  dilakukan dengan  menelaah  dan  memahami  konsep-konsep  mengenai  AD/ART  PA  dan Peraturan Pemerintah terkait Partai Politik Lokal di Aceh (Peter Mahmud Marzuki, 2001: 93) (Hadin Muhjad dan Nunung Nuswardani, 2012: 4).

## PEMBAHASAN
Konsekuensi Penentuan Kandidat Kepala Pemerintah Aceh di Internal Partai Aceh
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
Sebelum membahas norma pasal tentang membolehkannya pendirian partai politik lokal di Aceh ada baiknya peneliti menguraikan terlebih dahulu bagaimana kehadiran  partai  politik  lokal  tersebut.  Hal  ini  dimulai  saat  perundingan  antara Pemerintah  RI  dan  pimpinan  GAM  pada  tahun  2000-2003  dimediasi  oleh Henry Dunant Center (selanjutnya disingkat HDC), perundingan pasca tsunami dimediasi oleh  Martti  Ahtisaari  (Hamid,  2006:  68).  Ahtisaari  adalah  mantan  Presiden Finlandia dan mantan Ketua Board Member, saat itu Ketua Emeritus dari ICG yang berkantor di pusat Brussel (Belgia) dan berkantor di cabang di beberapa (termasuk Jakarta). ICG pada masa itu rajin menuliskan paper atau briefing mengenai kondisi kontemporer Indonesia termasuk Aceh. Dalam perundingan ini Ahtisaari bertindak sebagai  Chairman  dari  Crisis  Management  Initiative  (CMI),  lembaga  swadaya masyarakat di Finlandia (Huber, 2004: 3).
Setelah  perundingan  putaran  pertama  yang  berlangsung  tanggal  27-29 Januari 2005 di Vantaa, sekitar 25 kilometer dari Helsinki, Finlandia, perundingan dilanjutkan dengan putaran kedua di lokasi yang sama pada tanggal 21-23 Februari 2005. Dalam putaran kedua inilah, delegasi GAM menegaskah ketidakpuasan atas format  otonomi  khusus  Aceh  yang  ada  (dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam)  dan  mengajukan  beberapa  perubahan  yang signifikan  yang  disebutnya  sebagai  “pemerintahan  sendiri”  ( self  government ) (Djumala,  2013:  201).  Di  antaranya  perluasan  subtansi  otonomi  khusus  yang dituntut  oleh  delegasi  GAM  menurut  Damien  Kinsgbury  (penasihat  Delegasi GAM) adalah pelaksanaan pemilihan lokal yang diikuti oleh partai politik lokal di Aceh yang berbeda dengan format  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Yus, 2017).
Selanjutnya  perundingan  ketiga  (12-16  April  2005)  membahas  isu-isu otonomi  khusus  atau  pemerintahan  sendiri  tersebut,  termasuk  masalah  partisipasi GAM  dalam  kehidupan  politik  di  Aceh  melalui  partai  politik  lokal.  Dalam  siaran pers  tanggal  16  April,  Ahtisaari  menyatakan  bahwa  kedua  belah  pihak  telah mencapai  kesepakatan  atas  prinsip  pokok  ( the  guiding  principles )  atas  kelanjutan proses  negoisiasi,  antara  lain  tentang  pendefinisian  kerangka  pemerintahan  lokal untuk  Aceh,  dan  bentuk  partisipasi  GAM  dalam  pemilihan  local  (Hamid,  2006: 184-185).
Kedua isu itu, dimatangkan lebih jauh dalam perundingan keempat (tanggal 26-31 Mei 2005). Berita-berita surat kabar menyatakan adanya kesepakatan politik penting  yang  dibicarakan  lebih  lanjut  dengan  Jakarta.  Setelah  putaran  keempat berakhir,  Menteri  Komunikasi  dan  Informasi  Sofyan  Djalil,  orang  Aceh  yang menjadi  salah  satu  juru  runding  pemerintah,  menyatakan  bahwa  masalah  partai politik  lokal  termasuk  diantaranya  masalah  yang  akan  dibahas  lebih  lanjut  dalam perundingan  putaran  kelima.  Hal  ini  juga  dikonfirmasi  oleh  Juru  Bicara  GAM Bakhtiar  Abdullah.  Pernyataan  Sofyan  Djalil  dan  Bakhtiar  Abdullah  itu  jelas menunjukan  bahwa  delegasi  Pemerintah  RI  belum  mendapatkan  persetujuan  dari Jakarta  (baca:  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla,  dan  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono) mengenai tuntutan GAM akan kebebasan pembentukan partai politik lokal di Aceh (Hamid, 2006: 190).
Menyikapi penolakan pemerintah itu sebuah terobosan coba digagas.Pimpinan  partai-partai  politik  dengan  pimpinan  fraksi-fraksi  di  DPR, minus PDIP bertemu di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla pada malam tanggal 6  Juli  2005,  dengan  juga  dihadiri  oleh  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono. Dalam  pertemuan  ini  diambil  suatu  kesepakatan:  memberi  kesempatan  kepada mantan  anggota  GAM  untuk  menjadi  kepala  daerah,  terutama  menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan  Walikota/Wakil Walikota di Aceh.  Dengan  syarata  mereka  mau  menerima  dan  bergabung  kembali  dengan NKRI dan tentu saja mengikuti proses seleksi calon kepala daerah yang dilakukan berdasarkan aturan internal partai masing-masing (Hamid, 2006: 192).
Pertemaun  lain  diadakan  dilokasi  yang  sama  pada  malam,  tanggal  8  Juli 2005  antara  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla  dan  anggota  DPR  dan  DPD  pemilihan Aceh.  Dalam  pertemuan  ini  Kalla  membentangkan  kemajuan  yang  sudah dicapai.Namun  katanya,  ada  satu  hal  yang  tidak  mungkin  diberikan,  yaitu  soal partai  politik  lokal.  Ahmad  Farhan  Hamid  yang  duduk  disebelah  Wapres menyatakan  “bahwa  kalau  hanya  gara-gara  partai  politik  lokal  semua  hasil perundingan akan  gagal  sungguh sangat  disesalkan. Jangan takut pak JK beri saja partai  politik  lokal,  toh  partai  nasional  sudah  punya  jaringan”.Melihat  kekuatan Aceh  kedepannya  bertumpu  pada  partai  politik  lokal  ini.  Rupanya,  sikap Pemerintah  RI  tidak  berubah,  tetap  menolak  pembentukan  partai  politik  lokal  di Aceh  yang  dilihat  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2002 tentang  Partai  Politik.  Ketua  Delegasi  Pemerintah,  Menteri  Hukum  dan  HAM Hamid  Awaluddin  menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang berbentuk  republik,  maka  kalau  ada  partai  politik  lokal  itu  berarti  keluar  dari
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
koridor  Negara  kesatuan.  Perundingan  putaran  kelima  (tanggal  12-17  Juli  2005) menjadi alot (Hamid, 2006: 201).
Karena  itu  menghindari  kebuntuan  dalam  pertemuan  tanggal  14  Juli delegasi  Pemerintah  RI  menawarkan  beberapa  opsi  pemecahan  isu  partai  politik lokal.  Opsi  pertama,  yang  ditawarkan  adalah  anggota-anggota  GAM  akan mendapatkan  posisi  politik,  termasuk  kepala  daerah.  Namun  GAM  menolak  usul ini dengan alasan agar posisi itu diperoleh dari pemilihan umum. Juru Bicara GAM Bakhtiar  Abdullah  mengingatkan,  jawaban  untuk  masalah  partai  politik  lokal  di Aceh  bukanlah  tawar  menawar  pada  GAM  suatu deal yang  sangat  manis  yang menafikan  hak  politik  kelompok  masyarakat  Aceh  lain.  Perundingan  untuk perdamaian  itu  bukanlah  untuk  mengatur  agar  GAM  memperoleh  kekuasaan  di Aceh,  tetapi  untuk  memperkenalkan  demokrasi  sejati.  Yaitu  membangun  proses politik yang terbuka dan transparan serta menciptakan kerangka politik yang prular bagi  seluruh  rakyat  Aceh.  Karena  ituah,  GAM  menuntut  mengamademen  UU  No 31 Tahun 2002 tersebut (Torquist, 2010: 302-202).
Opsi kedua, yang  diusulkan  pemerintah  adalah  pimpinan  GAM  muncul sebagai  kandidat  kepala  daerah  dari  partai  politik  yang  sudah  ada  sebagaimana disepakati pimpinan 10 partai politik di Jakarta tanggal 6 Juli 2005 di atas.Delegasi GAM  menolak  usulan  terobosan  itu.  Demikian  juga  opsi ketiga, agar  GAM menjadi partai politik yang berstruktur atau bersifat nasional atau dalam istilah lain menjadi „partai nasional berbasis Aceh‟. Rupanya, kebebasan pembentukan partai politik  lokal  oleh  semua  elemen  masyarakat  Aceh  menjadi  pertaruhan  terakhir GAM dalam perundingan putran kelima ini.
Dengan  posisi  kedua  delegasi  yang  tidak  berubah,  pertemuanpun mengalami dead-lock pada  hari  pagi  keempat.Ini  berarti  perundingan  memasuki tahap  yang  menmbahayakan  dengan  kemungkinan  memudarkan  hasil-hasil kesepakatan yang telah dicapai.Memang selain isu partai politik lokal semua materi hasil  perundingan  bersama  GAM  sudah  disepakati  maka  alangkah  sayangnya  jika kemudian  perundingan  menjadi  gagal.  Pada  tahap  ini  Hamid  Awaluddin menyatakan terbuka kemungkinan bagi  adanya partai  politik lokal di masa depan. Menkominfo  Sofyan  Djalil  juga  mengatakan  usulan  pembentukan  partai  politik lokal  di  Aceh  sebaiknya  tidak  dikesampingkan  pemerintah  begitu  saja.Kalau memang  usulan  ini  jalan  yang  terbaik  untuk  penyelesaian  Aceh  secara  damai  dan permanen katanya, maka usulan tersebut dapat diterima (Hamid, 2006: 204-205).
Di  Jakarta,  solusi  politik  terus  diusahakan.  Dalam  pertemuan  pimpinan beberapa  partai  politik  (Partai  Golkar,  Partai  Demokrat,  PAN,  dan  PKS)  di  Hotel Dharmawangsa  pada  pagi  hari  tanggal  15  Juli  2005,  pemerintah  tampaknya  agar sikap  mengenai  partai  politik  lokal  tidak  semata  menjadi  tanggung  jawab pemerintah,  tetapi  juga  ditanggung  renteng  oleh  DPR.Meski  pertemuan  ini  tidak mengambil  suatu  keputusan,  namun  Ahmad  Farhan  Hamid  (membawa  tulisannya dua  halaman  yang  memberi  justifikasi  bagi  partai  politik  lokal)  jelas  menangkap telah  berkuranganya  resistensi  terhadap  tuntutan  pembentukan  partai  politik  lokal di  Aceh.  Hal  ini  juga  tercermin  dari  pernyataan  Ketua  DPR  Agung  Laksono  usai rapat  Pimpinan  DPR  pada  malam  tanggal  15  Juli  2005.  Demikianlah  kemudian
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
pers  memberitakan  sikap  lunak  pemerintah  Indonesia  yang  bisa  “memahami” tuntutan  GAM  tentang  partai  politik  lokal.  Pemerintah  dengan  persetujuan  DPR akan  memfasilitasi  pembentukan  partai-partai  politik  lokal  di  Aceh  disampiang partai-partai  politik  berbasis  Aceh  yang  memenuhi  persyaratan  nasional.  Maka perundingan putran kelima pun  berhasil sukses (Hamid, 2006).
Maka  dengan  adanya  kesepakatan  di  atas  maka  pada  pertemuan  formal tanggal  15  Agustus  2005,  Pemerintah  RI  dan  Pimpinan  GAM  menandatangani Nota Kesepahaman ( Memoramdun of Understanding ) di Helsinki, Finlandia. Butir 1.2.1 MoU Helsinki menyatakan:
Sesegera  mungkin,  tetapi  tidak  lebih  dari  satu  tahun  sejak penandatanganan  Nota  Kesepahaman  ini,  Pemerintah  RI  menyepakati dan  akan  memfasilitasi  pembentukan  partai-partai  politik  lokal  yang berbasis  di  Aceh  yang  memenuhi  persyaratan  nasional.  Memahami aspirasi  rakyat  Aceh  untuk  partai-partai  politik  lokal,  Pemerintah  RI, dalam  tempo  satu  tahun  atau  paling  lambat  18  bulan  sejak penandatangan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan  hukum  untuk  pendirian  partai  politik  lokal  di  Aceh  dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat .
Dengan  adanya  klausul  MoU  di  atas  maka  penormaan  dituangkan  lah  ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh walaupun dalam  Risalah  Rapat  Pembahasan  RUU  Pemerintah  Aceh  terjadi  perdebatan  yang sangat krusial karena fraksi PDIP tidak menyetujui hadirnya partai politik lokal di Aceh.  Akhirnya  dengan  segala  jalan  rumit  tanggal  15  Agustus  2005  disahkannya lah  Undang-Undang  Nmor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintah  Aceh  Lembaran Negara 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara 4633. Terkhusu pada Bab IX tentang  Partai  Politik  Lokal  Pasal  75  ayat  (1)  menyatakan  “Penduduk  di  Aceh dapat membentuk partai politik lokal”.

## 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh
Kehadiran  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2007  tentang  Partai Politik  Lokal  bukanlah  mosi  tidak  percaya  kepada  partai  politik  nasional,  tetapi sarana atau mekanisme politik lainnya menuju terbangunnya proses demokratisasi, peneguhan  hak-hak  politik  masyarakat  lokal  yang  mandiri,  partisipatoris,  dan aspiratif.  Hal  ini  karena  partai  lokal  mempunyai  jarak  yang  lebih  dekat  dengan konstituennya,  disamping  itu  tentu  saja  keberadaan  partai  lokal    menjadi  alat implementasi  perdamaian,  membuka  jalan  terhormat  bagi-bagi  kelompok  yang selama ini memanggul senjata untuk mengubah strategi perjuangannya dalam ikut membangun masyarakat Aceh yang adil dan makmur (Hamid, 2008: 247).
Walaupun  agak  terlambat  pada  tanggal  16  Maret  2007  diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Setidaknya kehadiran Peraturan Pemerintah tersebut, UU No 31 Tahun 2002 belum diamandemen,  oleh  karena  itulah  terdapat  dua  definisi  partai  politik  lokal  yang berbeda.  Misalnya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Khusus  bagi  Provinsi  Papua,  Pasal  28  secara  implisit  didefinisikan  sebagai  partai politik yang didirikan oleh penduduk daerah, berbasis di daerah untuk kepentingan daerah  serta  terlibat  dalam  proses  politik  daerah.  Tetapi  cara  pembentukan  partai politik lokal di Papua harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya adanya  pencegahan  hadir  partai  politik  lokal  di  Papua.Akan  tetapi  apabila  dilihat definisi yang dikemukakan oleh Peraturan Pemerintah tersebut.Partai Politik Lokal sebagai berikut.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2007,  Pasal  1  angka  2 menyatakan “Partai politik lokal adalah adalah organisasi politik yang dibentuk  oleh  sekelompok  warga  negara  Indonesia  yang  berdomisili  di Aceh  secara  sukarela  atas  dasar  persamaan  kehendak  dan  cita-cita untuk  memperjuangkan  kepentingan  anggota,  masyarakat,  bangsa  dan negara  melalui  pemilihan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh (DPRA)  /  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten/  Kota  (DPRK), Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  serta  bupati  dan  wakil  bupati/walikota dan wakil walikota .
Yang berhak mendirikan partai politik lokal di Aceh adalah penduduk Aceh yaitu  sekurang-kurangnya  50  WNI  yang  berusia  21  tahun  atau  sudah  kawin,  dan telah  berdomisili  tetap  di  Aceh,  dengan  memperhatikan  keterwakilan  perempuan sekurang-kuranga 30%. Pembentukan partai tersebut dituangkan dalam akta notaris yang  memuat  anggaran  dasar,  anggaran  rumah  tangga  dan  struktur  kepengurusan. Agar  disahkan  oleh  badan  hukum,  partai  lokal  harus  memenuhi  harus  memenuhi kepengurusan  sekurang-kurangnya  50%  di  kabupaten/kota  dan  25%  dari  jumlah kecamatan  pada  setiap  kabupaten/kota  yang  bersangkutan.  Syarat  lain  bagi  partai politik  lokal  adalah  mempunyai  kantor  tetap,  dengan  kepengurusannya berkedudukan  diIbukota  Aceh.  Sebagaimana  partai  nasional,  partai  politik  lokal juga harus mempunyai nama, lambing, dan tanda gambar partai lainnya baik partai nasional  maupun  partai  politik  local  ( Pasal  2  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 , 2007).
Untuk  mendapatkan  pengesahan  itu,  partai  politik  harus  didaftarkan  pada kantor  Wliayah  Hukum  dam  HAM  Aceh,  kantor  ini  selanjutnya  melakukan penelitian/atau  verifikasi  terhadap  partai  politik  lokal  yang  mendaftar,  yang  akan diselesaikan paling lambat 30 hari sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. Pendaftaran  juga  dilakukan  apabila  terjadi  perubahan  anggaran  dasar,  anggaran rumah tangga, nama, lambang, dan tanda  gambar serta kepengurusan partai  lokal. Apabila  terjadi  perselisihan  kepengurusan  partai  politik  lokal,  maka  pendaftaran dan  pengesahan  perubahan  kepengurusan  belum  dapat  dilakukan  sampai perselisihan kepengurusan terselesaikan. Berbeda dengan partai yang harus berusia 21  tahun,  usia  anggota  partai  diturunkan  menjadi  17  tahun  atau  sudah/pernah kawin. Sebagaimana usia keanggota dalam partai nasional, yang sukarela, terbuka, dan  tidak  diskriminatif  pada  setiap  WNI  yang  berdomisili  tetap  di  Aceh  yang menyetujui  anggaran  dasar,  anggaran  rumah  tangga  partai  politik  local  (Nordholt, 2007: 304).
Mengenai  kekhawatiran  pihak  Jakarta  bahwa  partai  politik  lokal  akan berkembang  menjadi  partai  separatis,  mereka  yang  pro-partai  lokal  setuju  untuk dilakukan  sejumlah  pembatasan,  seperti  asas  partai  politik  lokal  diatur  agar  tidak bertentangan dengan Pancasila dan NKRI  (Hamid, 2005). Adanya ketentuan  yang secara  tegas  menyatakan  bahwa  partai  politik  lokal  dilarang  mempunyai  tujuan untuk  memisahkan  diri  dari  negara  Indonesia,  adanya  aturan  main  fundamental, yang menyatakan bahwa partai politik lokal tidak bisa memperjuangan referendum apalagi  kemerdekaan  dan  lain  sebagainya.  Menurut  data  pada  tahun  2007  ada beberapa  partai  politik  lokal  yang  mendaftarkan  ke  Kantor  Wilayah  Hukum  dan HAM  Aceh  diantaranya  sebagai  berikut.  1)  Partai  Aceh  Meudaulat,  2)  Partai Bersatu Atjeh, 3)Partai Daulat Aceh, 4) Partai Lokal Aceh, 5) Partai Rakyat Aceh, 6) Partai Aceh Aman Sejahtera, 7) Partai Aliansi Rakyat Aceh, 8) Partai Pemersatu Muslimin Aceh, 9)  Partai Serambi Persada Nusantara, 10) Partai Aceh, 11) Partai Generasi  Atjeh  Beusaboh  Tha‟at  dan  Taqwa,  dan  12)  Partai  Suara  Independen Rakyat.
Secara keilmuan menurut  Timothy J. Power bahwa teori  pertumbuhan dan perkembangan sistem partai maka perkembangan partai politik lokal di Aceh akan melalui  dua  tahap. Pertama, tahap  permulaan  dengan  rentang  waktunya  tidak menentu antara 5 hingga 10 tahun, dimana akan muncul banyak partai politik lokal baru  yang  mungkin  jumlahnya  tidak  rasional  dilihat  dari  social  cleavages masyarakat  Aceh.  Hal  ini  terjadi  karena  sejumlah  elit  dalam  masyarakat  politik menghadapi kegamangan mengenai peranannya di dalam sistem. Pada tahap kedua , terjadi  pelembagaan  partai  kuat  ( strong  party  instutionalization )  dimana  jumlah partai akan mengecil menjadi rasional  antara lain disebabkan oleh mengerucutnya pilihan  rakyat  terhadap  partai-partai  (nasional  dan  lokal)  yang  ada  (Power,  1997: 207).

## 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh
Secara  yuridis  keberadaan  Partai  Aceh  sudah  peneliti  singgung  di  bab sebelumnya. Salah satu  partai  yang terverifikasi oleh Kantor Kementerian Hukum dam  HAM  adalah  Partai  Aceh.  Kalau  dilihat  dari  aspek  historisnya  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  sejak  awal  Malek  Mahmud  memainkan  pengaruh  yang  sangat besar dalam transformasi gerakan separatis menjadi partai politik. Karena beberapa pimpinan  GAM  antara  lain  Nur  Djuli,  Irwandi  Yusuf,  dan  Bakhtiar  Abdullah mengkritik cara pendirian partai yang tidak demokratis dan tidak transparan. Malek Mahmud  mengangkat  dirinya  Ketua  Umum  Partai  Aceh  dan  menempatkan pengikutnya  yang  paling  setia  disejumlah  posisi  kunci  lainnya  dibandingkan menyerahkan jabatan-jabatan partai kepada mekanisme pemilihan.Misalnya, ketua KPA  (Komite  Peralihan  Aceh)  menjadi  Wakil  Ketua  Umum  Partai  Aceh.Tidak satupun  dari  golongan  muda  yang  menduduki  posisi  penting  dalam  partai  (Antje Misbah,  2012:  265).  Karena  bab  ini  khusus  membahas  Anggaran  Dasar  dan Anggaran  Rumah  Tangga  (AD/ART)  Partai  Aceh  maka    ada  beberapa  poin  yang dibahas (Irmansyah, 2012: 380). Sebagai berikut.
Anggaran  Dasar  Partai  Aceh  apabila  dicermati  tidak  secara  teks mencantumkan apa sebenarnya ideologi  partai  tersebut.  Dari seluruh jumlah pasal sebanyak 19 pasal tidak menyebutkan secara eksplisit ideologi apa yang digunakan. Untuk  mendekati  idelogi  partai  peneliti  mendekati  visi  Partai  Aceh  secara komprehensif tersebut dalam Anggaran Dasarnya (Cranston, 2016).
Secara  teks  visi  Partai  Aceh  menyatakan  membangun  citra  positif berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta  melaksanakan  mekanisme  partai  sesuai  aturan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dengan  menjunjung  tinggi  Nota  Kesepahaman (MoU)  Helsinki  yang  telah  ditandai  tangani  pada  tanggal  lima  belas Agustus  (15-08-2005)  antaran  Pemerintahan  Republik  Indonesia  dan Gerakan Aceh Merdeka.
Senapas  dengan  visi  di  atas  asas  partai  terdapat  pada  Pasal  3  dan  tujuan Partai Aceh terdapat pada Pasal 4 terdapat Bab II anggaran dasar  tersebut.
Pasal 3 menyatakan “Partai Politik ini berazaskan Pancasila dan Undang-
Undang  Dasar  (UUD)  1945  serta  Qanun  Meukuta  Alam  Al-Asyi.Pasal  4 ayat (1) menyatakan “Mewujudkan cita-cita rakyat Aceh demi menegakan marwah  dan  martabat  Bangsa,  Agama,  dan  Negara.Ayat  (2)  menyatakan “mewujudkan cita-cita MoU Helsinki yang ditanda tangani oleh GAM dan RI  pada  tanggal  15  Agustus  di  Helsinki  Finlandia.Ayat  (3)  menyatakan “mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan berdemokrasi,  yang  menjunjung  tinggi  dan  menghormati  kebenaran, keadilan, Hukum dan Hak Asasi Manusia ”.
Dari teks-teks di atas dapat dipahami dan dianalisa bahwa kehadiran Partai Aceh  sejatinya  untuk  kepentingan  rakyat  dengan  landasan  moral  dan  agama  serta memperhatikan aspek nasionalisme ke-Aceh-an, humanisme dan pluralisme dalam mencapai  tujuan  perdamaian,  demokrasi  dan  kesejahteraan  rakyat  Aceh  secara menyeluruh (Nazar, 2017).
Demokrasi  internal  yang  dapat  dipahami  dilihat  dari  implementasi  dan prosedur  kepututusan,  desentralisasi  sumber  daya  dan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  kekuasaan  serta  seleksi  dan  model  kepemimpinan  yang  berjalan (Irmansyah, 2012: 381). Demokrasi internal di Partai Aceh misalnya menurut Antje Misbah  tidak  begitu  baik  karena  awal  pendirian  partai  ini,  penempatan  posisi langsung  diisi  oleh  mantan  kombatan  GAM,  akan  tetap  dalam  Anggaran  Dasar Partai  Aceh  Pasal  5  menyatakan  “Partai  ini  bersifat  independen  dan  terbuka” (Misbah,  2012:  267).  Apabila  dilihat  secara  kepengurusan  partai  dibawah  Ketua Umum Muzakir Manaf semua posisi strategis ada tangan mantan kombatan GAM. Dari  aspek  kepengurusan  baik  itu  susunan  dan  pimpinan  partai  dalam  Anggaran Dasar  Partai  Aceh  Bab  VI  menyatakan  Pasal  11  menyatakan  ”Kedaulatan  Partai berada  pada  seluruh  anggota  dan  dilaksanakan  melalui  musyawarag  besar.” Selanjutnya terkait dengan susunan dan pimpinan sebagai berikut.
Pasal  12  ayat  (1)  menyatakan  “Susunan  Partai  terdiri  dari  a.  Dewan Pimpinan Aceh (DPA) atau Majelis Pembinan/Penasihat (Majeulih Tuha Peut), dan Dewan Pimpinan Harian Partai. b. Dewan Pimpinan Wilayah
(DPW)  atau  Kabupaten/Kota  terdiri  dari  Majelis  Pembinaan/Penasihat Peut),  dan  Dewan  Pimpinan  Harian  Partai.  c.  Dewan  Pimpinan  Sagoe (DPS)  atau  Kecamatan  terdiri  dari  Majelis  Pembinaan/Penasihat  Peut), dan Dewan Pimpinan Harian Partai. d. Dewan Pimpinan Mukim (DPM) terdiri  dari  Majelis  Pembinaan/Penasihat  Peut),  dan  Dewan  Pimpinan Harian  Partai.  e.  Dewan  Pimpinan  Gampong  (DPG)  terdiri  dari  Majelis Pembinaan/Penasihat  Peut)”.  Ayat  (2)  menyatakan  “Ketentuan  lebih lanjut  tentang  Majelis  Pembina/Penasihat  (Mejeulih  Tuha  Peuh)  Parta, Majeulih  Perwakilan  (Majeulih  Tuha  Lapan)  dan  Pimpinan  Partai diterapkan dalam Anggaran Rumah Tangga”.
Karena  ada  perintah  pada  Pasal  12  ayat  (2)  anggaran  dasar  Partai  Aceh maka  boleh  dikatakan  bahwa  Majelis  Tuha  Peut  mempunyai  kekuasaan  tertinggi dalam  partai  Aceh.  Hal  ini  juga  dilihat  dalam  Anggaran  Rumah  Tangga  Pasal  6 ayat  (1)  menyatakan  “Majelis  Tuha  Peut  Aceh  adalah  unsur  Dewan  Pimpinan Partai  untuk  seluruh  Aceh  yang  berwenang  membuat  rancangan  keputusan  yang berhubungan dengan hal-hal  yang mendasar dan strategis untuk dilaksanakan oleh Pimpinan Partai untuk seluruh Aceh”. Artinya secara ex-officio Ketua Majelis Tuha Peut dijabat oleh Ketua Dewan Pembina Partai Aceh yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dalam menentukan keputusan-keputusan Partai Aceh. Hal ini juga  terkait  penentuan  calon  Gubernur/Wakil  Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati, Walikota/Wakil Walikota serta program kerja selama 5 (lima) tahun yang disahkan dalam kongres atau musyawarah besar Partai Aceh.

## PENUTUP
Berdasarkan  gambaran  dari  analisis  terhadap  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2006  tentang  Pemerintah  Aceh,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun 2007  tentang  Partai  Politik  Lokal  di  Aceh  dan  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat  disimpulkan  sebagai  berikut: pertama, bahwa  proses  penentuan  kandidat calon  Kepala  Pemerintah  Aceh  di  internal  Partai  Aceh  tidak  sesuai  dengan Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  Partai  Aceh.  Akan  tetapi  proses ditentukan dalam kongres partai hal ini berdasarkan pernyataan para elit-elit Partai Aceh. Kedua, secara  yuridis,  konsekuensi  dari  penentuan  kandidat  calon  Kepala Pemerintah  Aceh  baik  itu  Calon  Gubernur/Wakil  Gubernur,  Calon  Bupati/Wakil Bupati, Calon Walikota/Wakil Walikota memang tidak merujuk kepada Anggaran Dasar  dan  Anggaran  Partai  Aceh,  dalam  Anggaran  Rumah  Tangga  Pasal  6  yang menyatakan kewenangan Majelis Tuha Peut menentukan kebijakan strategis namun kenyataannya  tidak  demikian,  hal  ini  inkonstitional  karena  melanggar  ketentuan AD  dan  ART  Partai  Aceh.  Karena  legitimasi  AD  dan  ART  Partai  Aceh  diakui secara kuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018

## DAFTAR PUSTAKA
Admin.  (2016). Lihat  Aangaran  Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga  Partai  Aceh . www.partaiaceh.com Ahmad Farhan Hamid. (2005). Respons Partai Politik Lokal Terbelah. Kompas . Ahmad  Farhan  Hamid.  (2006). Jalan  Damai  Nanggroe  Endatu:  Catatan  Seorang Wakil Rakyat Aceh . Suara Bebas.
Ahmad  Farhan  Hamid.  (2008). Ahmad  Farhan  Hamid,  Politik  Lokal  di  Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kesatuan . Kemitraan. Ahmad  Riyanto.  (2015). Implementasi  Pilihan  Legislatif  Dan  Pilihan  Presiden Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU-XI/2013  Perspektif Maṣlahah (Perbandingan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008) . Antje Misbah. (2012). Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh: Suatu Gambaran tentang Konflik Separatis di Indonesia, Terj. Windu Wahyudi Yusuf . Penerbit Ombak.
Anwar, C. (2011). Teori dan Hukum Konstitusi . Intrans Publishing. Bahrum,  S.  (2016).  Dinamika  Partai  Politik  Lokal  (Analisis  Partai  Aceh  dan
Penerapan). Jurnal Al-Lubb , 1 (1). Cranston. (2016). Hakikat ide atau gagasan. “Ideology”, . www.compilerpress.ca Dani, S. (2016). Wartawan Koran Serambi Aceh . Darmansyah  Djumala.  (2013). Soft  Power  Untuk  Aceh:  Resolusi  Konflik  dan Politik Desentralisasi . Gramedia Pustaka Utama.
Hadin  Muhjad  dan  Nunung  Nuswardani.  (2012). Penelitian  Hukum  Indonesia Kontemporer . Genta Publisher.
Henk Nordholt. (2007). Politik Lokal di Indonesia . Yayasan Obor Indonesia,. Konrad Huber. (2004). The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation Implementation . The East-West Center.
Lihat  Olle  Torquist.  (2010). Aceh:  The  Role  of  Democrazy  for  Peace  and Recontruction . PCD Press Indonesia.
Memorandum  of  Understanding  between  the  government  of  the  Republic  of Indonesia and the Free Aceh Movement . (2005).
Muhammad Jafar AW. (2009). Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam . Universitas Diponegoro.
Muhammad Nasir. (2015). Marniati dan Adnan Beuransyah tersingkir dari Pilkada Banda Aceh . http://aceh.tribunews.com
Muhammad Yus. (2017). Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh . Nazar,  T.  H.  M.  (2017). Waliyul  Ahdi  Wali  Nanggroe  Aceh  sekaligus  Pendiri Partai Aceh bersama Paduka Yang Mulia Malek Mahmud Al-Haytar .
Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2007 , (2007).
Peter Mahmud Marzuki. (2001). Penelitian Hukum. Yurika , 16 (1).
Rifqinizamy  Karsayuda.  (2015). Partai  Politik  Lokal  Untuk  Indonesia:  Kajian Yuridis  Ketatanegaraan  Pembentukan  Partai  Lokal  di  Indonesia .  Raja Grafindo Persada.
Teguh  Irmansyah.  (2012).  Regulasi  Partai  Politik  dalam  Mewujudkan  Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik. Jurnal RechtsVinding , 1 (3). Timothy  J.  Power.  (1997). Parties,  Puppets  and  Paradoxes:  Changing  Attitudes toward  Party  Institutionalization  in  Post-Authoritarian  Brazil .  Journals SAGE.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 , (2016).
Vellayati  Hajad.  (2016).  Kandidasi  Partai  Aceh  Menjelang  Pemilihan  Gubernur
2017. Jurnal Ilmu Komunikasi , 9 (2). Wlidan  EL  Fadhil.  (2016). Kamaruddin:  Pemecatan  Jufri  Hasanuddin  sudah sesuai dengan Ketentuan Partai Aceh .