Volume 1  Issue 1,  April 2019:  pp. 20-35. Copyright  ©  2019  Halu Oleo Legal Research.  Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University, Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Keberlakuan Produk Hukum Daerah Tanpa Prosedur Fasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah

## The Aplication of Regional Legal Products Without Facilitation Procedures in the Fomation of Regional Regulations

## Muhammad Hasan
Biro Hukum Setda Prov. Sultra E-mail: hasanbirohukum@gmail.com

## La Sensu
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: lasensu_march72@yahoo.com

## Kamaruddin Jafar
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: Kamaruddinjafar88@gmail.com
Abstract: This research focused on the validity of regional legal products without facilitation  prosedures  in  the  formation  of  regional  regulations.  validity  of  legal products is related to the formation of regional regulations in districts/cities without the procedure of facilitation to the Governor in the formation of regional Regulations. Therefore  this  study  focuses  on  the  problem  as  follows  :1.can  the  draft  Regional Regulation ( Ranperda ) without facilitation procedures in the formation of regional legal products be implemented? 2.How is the legal position of the facilitation fuction in the establishment of Regency/City Regional Regulation legal products?
This research is normative legal research namely seeing the validity by answering, analyzing, analyzing the application of legal products. Research based on positive legal  inventories,  research  on  legal  principles  and  inconcreto  legal  research,  the approach used is a noemative juridicial approach the normative juridical approach is the approach taken by studying the law, theoretical theory and concept-concepts related to the problems to be studied.
This study uses primary legal materials, namely legal material that is closely related to  the  problems  to  be  studied  which  includes  legislation  and  secondary  legal materials  that  provide  an  explanation  of  primary  legal  materials,  including documents, books, papers, research reports, and other legal materials that relevant to this research material.
Based on the research conducted, the results of the study show that the draft Regional Regulation without facilitation procedures in establishing reginal legal products is
not in accordance with the provisions of the legislations as intended. In law number 23 of 2014 concerning regional government. So that in the formulation of regional regulations, the facilitation procedure must be passed as a guideline in the drafting of regional regulation draft number before being determined by the Regional Head and  promulgated  by  the  Regional  secretary  and  legal  consequences/facilitation procedures  without  formation  Regulations  The  region  is  null  and  void  because  it violates  the  procedure  for  granting  the  Regional  Registry  Design  Number  as stipulated in Minister of Home Affairs Regulations Number 80 of 2015 as a guideline in granting nomor darft register Regional Regulation.
Keyword: legal products, facilitation, establishment of regional regulations Abstrak: Penelitian ini difokuskan pada keberlakuan produk hukum daerah tanpa prosedur  fasilitasi  dalam  pembentukan  peraturan  daerah.  keberlakuan  produk hukum  daerah  berkaitan  dengan  pembentukan  Peraturan  Daerah  di Kabupaten/Kota  tanpa  prosedur  fasilitasi  ke  Gubernur  dalam  pembentukan Peraturan  Daerah.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  memfokuskan  pada  masalah sebagai berikut: 1. Apakah rancangan peraturan daerah (ranperda) tanpa prosedur fasilitasi  dalam  pembentukan  produk  hukum  daerah  dapat  diberlakukan?  2. Bagaimana kedudukan hukum fungsi fasilitasi dalam pembentukan produk hukum peraturan daerah kabupaten/kota?
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu melihat keberlakuan dengan menjawab,  menganalisis  keberlakuan  produk  hukum  daerah  terhadap  fasilitasi dalam pembentukan peraturan daerah. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum  positif,  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  dan  penelitian  hukum inconcreto . Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari  perundang-undangan,  teori-teori  dan  konsep-konsep  yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  erat kaitannya  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti  yang  meliputi  peraturan perundang-undangan  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer,  meliputi  dokumen,  buku,  makalah,  laporan penelitian, serta bahan hukum lainnya yang relevan dengan materi penelitian ini. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa rancangan  Perda  tanpa  prosedur  fasilitasi  dalam  pembentukan  produk  hukum daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 23 Tahun 2014, karena prosedur fasilitasi merupakan bagian dari prosedur dalam  pembentukan  rancangan  Perda  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  No.  23 Tahun  2014.  Sehingga  dalam  pembentukan  rancangan  Perda  harus  melewati prosedur  fasilitasi  sebagai  pedoman  dalam  pemberian  nomor  register  rancangan Perda  sebelum  ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah  dan  diundangkan  oleh  Sekretaris Daerah  dan  dampak/akibat  hukum  tanpa  prosedur  fasilitasi  dalam  pembentukan Perda  adalah  batal  demi  hukum  karena  melanggar  prosedur  pemberian  nomor register rancangan Perda sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang mencakup  pula  prosedur  fasilitasi  yang  diatur  dalam  Permendagri  No.  80  Tahun 2015 sebagai pedoman dalam pemberian nomor register rancangan Perda.
Kata kunci: Produk Hukum; Fasilitasi; Pembentukan Peraturan Daerah

## PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  adalah  negara  berbentuk  kesatuan  yang berarti  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  dibentuk  pemerintahan  nasional yang  berada  pada  Pemerintah  Pusat.  Untuk  melaksanakan  kekuasaan  pemerintahan negara  di  seluruh  wilayah  dibentuk  pemerintahan  daerah.  Wewenang  untuk  mengatur dan  mengurus  segala  bentuk  kepentingan  masyarakat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat adalah wujud adanya otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena otonomi menurut Bagir Manan, adalah kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri. 1
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  untuk  menjalankan  otonomi  daerah sebagai  pelaksanaan  asas  desentralisasi  telah  diterima  sebagai  suatu  hal  yang  bersifat universal dan dalam rangka mewujudkan sebagaimana diuraikan dalam paragraf tersebut di  atas,  maka  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUDNRI Tahun  1945)  telah  memberikan  kewenangan  yang  seluas-luasnya  kepada  Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 UUDNRI Tahun 1945.
Otonomi  mengandung  arti  kemandirian  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan rumah  tangganya  sendiri.  Kewenangan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada Daerah  merupakan  peluang  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian  Daerah melalui pengelolaan potensi ekonomi yang dimilikinya, dan keuntungan-keuntungan lain yang  bisa  didapatkan  melalui  otonomi  daerah.  Dalam  rangka  pengelolaan  urusan  yang menjadi  kewenangan  otonomi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah (Perda).
Ketentuan  Pasal  18  ayat  (6)  UUDNRI  Tahun  1945  menegaskan,  bahwa “pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan -peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” 2 Ini berarti bahwa penetapan Perda merupakan hak bagi Daerah yang secara atributif diberikan oleh konstitusi dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.
Pasal 242 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 menegaskan, “Bupati/Wali Kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak
1 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 21.
2 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan kedua 18 Agustus 2000.
menerima rancangan Perda Kabupaten/Kota dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk m endapatkan  nomor  register  Perda.”  Ketentuan  ini  mewajibkan  kepada  kepala  daerah Kabupaten/Kota untuk tidak langsung menetapkan Perda dengan cara menandatangani sebelum mendapatkan nomor register dari Gubernur.
Bahkan Pasal 243 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dengan tegas mengatur, bahwa “rancangan Perda yang belum mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala daerah dan belum dapat diundangkan dalam  lembaran  daerah.”  Untuk  melaksanakan  lebih  lanjut  ketentu an  Perda,  Pasal  246 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan, bahwa “untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa  peraturan  perundang-undangan,  kepala  daerah  menetapkan  peraturan  kepala daerah. 3
Untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  243  ayat  (3)  UU  No.  23  Tahun  2014  yang mengatur  mengenai  tata  cara  pemberian  nomor  register  peraturan  daerah  yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah ditetapkan Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Produk  Hukum  Daerah (Permendagri No. 80 Tahun 2015). 4
Ketentuan  dalam  Pasal  87  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  ditega skan,  bahwa  “pembinaan  terhadap  rancangan  produk  hukum  daerah berbentuk peraturan di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur.” Pembinaan terhadap rancangan  produk  hukum  daerah  dilakukan  dalam  bentuk  fasilitasi.  Hal  tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal  88 ayat (1) Permendagri No. 80 Tahun 2015 bahwa, “pembinaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  87  dilakukan  fasilitasi  terhadap rancangan Perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.”
Terhadap  rancangan  produk  hukum  daerah  yang  berbentuk  rancangan  Perda sebelum ditetapkan wajib mendapatkan nomor register dari Menteri Dalam Negeri untuk rancangan Perda Provinsi dan dari Gubernur untuk rancangan Perda Kabupaten/Kota. 5 Jika  belum  mendapatkan  nomor  register  maka  rancangan  Perda  tersebut  belum  dapat
3 Pasal 246 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014.
4 Konsideran Menimbang Permendagri No. 80 Tahun 2015.
5 Lihat Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 80 Tahun 2015.
ditetapkan oleh kepala daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah. 6
Dari  ketentuan  UU  No.  23  Tahun  2014  dan  Permendagri  No.  80  Tahun  2015 tersebut di atas, maka  dalam pembentukan produk hukum daerah khususnya Perda di Kabupaten/Kota terdapat 2 (dua) fungsi Gubernur sebagai prosedur dalam pembentukan Perda, yaitu:
1. fungsi  fasilitasi  rancangan  Perda  sebelum  mendapat  persetujuan  bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD; dan
2. pemberian  nomor  register  rancangan  Perda  Kabupaten/Kota  sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan diundangkan dalam lembaran daerah.
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara menunjukkan  adanya  pelanggaran  prosedur  mekanisme  fasilitasi rancangan Perda  dan adanya  tindakan  Kepala  Daerah  yang  menetapkan  sebuah  Perda  dan  bahkan melaksanakan  ketentuan  Perda  tersebut,  sebelum  ada  nomor  register  dari  Gubernur. 7
Padahal ketentuan Pasal 243 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 bahwa “rancangan Perda yang belum mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum  dapat  ditetapkan  kepala  daerah  dan  belum  dapat  diundangkan  dalam  lembaran daerah”, serta ketentuan Pasal 87 ayat (1) Permendagri No. 80 Tahun 2015 menegaskan, bahwa ”pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan Perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.” Selain itu, dari 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara baru sekitar 40% (empat puluh persen) yang mengajukan Produk hukum Daerah bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada produk hukum daerah berbentuk rancangan Perkada, PB  Kepala  Daerah  dan  rancangan  peraturan  DPRD  yang  dimintakan  fasilitasi  oleh kabupaten/kota. 8
6 Lihat Pasal 103 Permendagri No. 80 Tahun 2015.
7 Salah  satu  kejadian  adalah  penetapan  Perda  tentang  pembentukan  kecamatan  di  Kota  Kendari  oleh Walikota  Kendari  sebelum  ada  nomor  register  dari  Gubernur.  Sumber  Biro  Hukum  Setda  Provinsi Sulawesi Tenggara, Juni 2018.
8 Sumber Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Juni 2018.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Kedudukan Hukum Fasilitasi Produk Hukum Daerah

## Konsep Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah
Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu: “ de ” = lepas dan “ centrum ”  =  pusat.  Jadi  menurut  perkataannya  desentralisasi  itu  ialah  melepaskan  dari pusat. 9 Amrah  Muslimin  menyebutkan,  bahwa  desentralisasi  ialah  pelimpahan kewenangan pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri. 10 Amrah  Muslimin  membagi desentralisasi menjadi: 1)  Desentralisasi politik, 2) Desentralisasi  fungsional,  3) Desentralisasi kebudayaan ( culturele decentralisatie ),
Menurut  UU  No.  23  Tahun  2014,  desentralisasi  adalah  penyerahan  urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. 11 Merujuk pada pandangan-pandangan tersebut di atas, maka NKRI yang memiliki wilayah  yang  luas,  perlu  diselenggarakan  pemerintahan  dengan  sistem  desentralisasi demi efisiensi, efektivitas, dan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Ini berarti bahwa  rakyat  di  daerah  diikutsertakan  untuk  menyelenggarakan  sebagian  urusan pemerintahan menurut kepentingannya berdasarkan inisiatif dan kebijaksanaan sendiri.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah bagian atau salah satu bentuk  dari  desentralisasi  dengan  adanya  penyerahan  atau  pelimpahan  urusan pemerintahan  dari  pemerintah  kepada  suatu  tingkat  daerah  tertentu  untuk  diatur  dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri.

## Ajaran Rumah Tangga Daerah
Dalam  pelaksanaan  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  disetiap  negara,  terdapat berbagai  urusan  di  daerah.  Suatu  urusan  tetap  menjadi  urusan  Pemerintah  Pusat  dan urusan lain menjadi urusan rumah tangga daerah sendiri, sehingga harus ada pembagian yang  jelas.  Dalam  rangka  melaksanakan  cara  pembagian  urusan  dikenal  adanya  sistem otonomi yang dikenal sejak dulu, yakni cara pengisian rumah tangga daerah atau sistem rumah tangga daerah.
9 R.D.H. Koesoemahatmadja. Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Bandung: Bina Cipta, 1979, hlm. 14.
10 Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah , Bandung: Alumni, 1978, hlm. 15.
11 Pasal 1 angka 8 UU No. 23 Tahun 2014.
Sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi  wewenang,  tugas  dan  tanggung  jawab  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan antara Pusat dan Daerah. Jadi menurut ajaran rumah tangga material, untuk mengetahui  yang  manakah  urusan  pemerintahan  itu  termasuk  urusan  rumah  tangga daerah atau pusat harus melihat kepada materi yang akan diatur dan diurus oleh satuan pemerintahan itu masing-masing. Sehingga dengan melihat kepada materinya, maka orang sudah dapat membedakan bahwa suatu urusan itu termasuk urusan pemerintah daerah atau urusan pemerintah pusat. 12
Dalam  sistem  rumah  tangga  formal  tidak  secara a  priori ditetapkan  apa  yang termasuk urusan rumah tangga daerah itu. Tugas dari daerah-daerah tidak dirinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukannya, melainkan ditentukan dalam suatu rumus umum saja.Dengan demikian, dalam sistem rumah tangga formal pada prinsipnya daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu urusan rumah tangga daerah atas inisiatif dan kebebasan sendiri, meskipun urusan tersebut belum diserahkan oleh pusat.
Unsur  sistem  rumah  tangga  formal  tercermin  dari  kebebasan  daerah  dalam mengatur  segala  sesuatu  urusan  pemerintahan  yang  dianggap  penting  bagi  daerahnya dengan  pembatasan-pembatasan  tertentu.  Sedangkan  unsur  sistem  rumah  tangga material  tampak  dari  adanya  urusan  pangkal  yang  diserahkan  pada  saat  pembentukan suatu daerah otonom.

## Konsep Hukum Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Pengertian konsep hukum yakni konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum, misalnya konsep-konsep hak, kewajiban, perjanjian, perikatan, sah, batal, subjek hukum, objek hukum dan sebagainya.
Fasilitasi  rancangan  Perda  adalah  tindakan  pembinaan  berupa  pemberian pedoman  dan  petunjuk  teknis,  arahan,  bimbingan  teknis,  supervisi,  asistensi  dan  kerja sama serta monitoring dan  evaluasi  yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi  muatan  rancangan  produk  hukum  daerah  berbentuk  peraturan  sebelum ditetapkan  guna  menghindari  dilakukannya  pembatalan. 13 Dengan  demikian  menurut
12 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia , Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 254.
13 Pasal 1 angka 24 Permendagri No. 80 Tahun 2015.
peneliti,  konsep  hukum  Fasilitasi  rancangan  Perda  adalah  konsep  konstruktif  dan sistematis yang digunakan untuk memahami aturan fasilitasi rancangan Perda.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, konsep hukum fasilitasi rancangan Perda merupakan  bentuk  pembinaan  Pemerintah  Pusat  terhadap  Daerah  dalam  membentuk produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

## Peraturan Daerah Sebagai Produk Hukum Daerah
Perda adalah produk hukum yang sifatnya adalah peraturan perundang-undangan dengan sifat  norma  hukumnya  adalah dauerhafting ,  yakni  norma  hukum  yang  berlaku  terus menerus dalam jangka waktu yang tidak terbatas sampai dicabut atau diganti yang baru. Berbeda halnya dengan produk hukum yang sifatnya penetapan sifat norma hukumnya adalah einmalig ,  yakni  norma  hukum  yang  berlaku  sekali  saja  dan  sifatnya  hanya menetapkan inilah yang disebut dengan keputusan/ketetapan administrasi negara.
Sebagai elemen dari peraturan perundang-undangan, maka Perda secara otomatis tidak  boleh  berdiri  sendiri.  Perda  harus  menyandarkan  pengaturannya  pada  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ( verordnung & autonome satzung ). Sebagaimana diketahui, bahwa Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan  persetujuan  bersama  Kepala  Daerah  yang  materi  muatannya  untuk penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan  serta  menampung  kondisi khusus  daerah  dan/atau  penjabaran  lebih  lanjut  peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi.

## Keberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Tanpa Fungsi Fasilitasi

## Teori Keberlakuan Hukum
Kekuasaan  membentuk  undang-undang  biasanya  dipegang  oleh  lembaga  legislatif  atau yang populer disebut parlemen. Parlemen ini merupakan lembaga perwakilan rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat yang berdaulat. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen  memegang  mandat  sebagai  lembaga  legislatif  dan  pengontrol  jalannya pemerintahan. 14 Sebagai  lembaga  legislatif  yang  mewakili  rakyat  yang  berdaulat,
parlemenlah  yang  merupakan  pemegang  kekuasaan  untuk  membentuk  undang-undang ( legislator ). 15
Dalam  rangka  itu  pembentukan  Undang-Undang  pada  dasarnya  dimaksudkan untuk  membatasi  kekuasaan  pemerintahan  secara  tegas  dan  jelas.  Pada  sisi  lain pembentukan  Undang-  Undang  dimaksudkan  untuk  melindungi  hak-hak  dasar. kedudukan  Undang-Undang  menjadi  sangat  strategis  dalam  implementasi  ide  negara hukum. Kesalahan dalam implementasi dapat menjadikan negara hukum sekedar sebagai suatu negara aturan atau negara Undang-Undang.
Peraturan  perundang-undangan  sebagai  produk  hukum  dibuat  dengan  maksud untuk dipatuhi oleh masyarakat atau dengan kata lain untuk efektif atau hukum tersebut berperan  sesuai  fungsinya.  Dalam  teori  hukum,  berlakunya  hukum  sebagai  kaidah didasarkan ada tiga anggapan, yaitu:
1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis
2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis,
3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis.
Agar hukum dapat berlaku, maka harus memenuhi ketiga unsur tersebut di atas, disebabkan karena:
1. Bila hukum berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati ( dode regel ).
2. Kalau hukum berlaku secara sosiologis (maka mungkin hukum berlaku dalam arti teori kekuasaan), maka kaidah tersebut menjadi aturan memaksa,
3. Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan ( ius constituendum ). 16
Berdasarkan  uraian  di  atas,  hukum  yang  dibuat  dengan  hasilnya  dapat  berlaku apabila dasar pemikiran yang mendasari adalah yuridis, sosiologis, dan filosofis.

## Teori Khirarki Norma
Dalam  keberlakuan  hukum,  Hans  Kelsen  mengemukakan,  setiap  tata  kaidah  hukum merupakan  suatu  susunan  daripada  kaidah-kaidah  ( stufenbau  des  rechts )  dipuncak stufenbau terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan kaidah
15 Ibid .
16 Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum , Cetakan I, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 47.
fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut grundnorm atau ursprungnorm . Grundnorm merupakan  asas-asas  hukum  yang  bersifat  abstrak,  umum  atau  hipotesis,  kemudian bergerak ke generallenorm (kaidah umum), yang selanjutnya dipositifkan menjadi norma nyata ( concretenorm ). 17
Hans  Kelsen  membagi  konstitusi  dalam  dua  pengertian  materiil  dan  formal. Konstitusi  dalam  pengertian  materiil  adalah  peraturan-peraturan  yang  mengatur pembentukan  norma-norma  hukum  yang  bersifat  umum  khususnya  pembentukan undang-undang.  Konstitusi  dalam  pengertian  formal  adalah  suatu  dokumen  resmi, seperangkat norma hukum yang dapat diubah hanya  di bawah pengawasan ketentuan- ketentuan khusus, yang tujuannya adalah untuk membuat perubahan norma-norma itu lebih sulit. Sulitnya perubahan dari peraturan-peraturan konstitusi dari pengertian formal tersebut  dimaksudkan  untuk  melindungi  norma-norma  yang  menentukan  organ-organ dan prosedur pembentukan undang-undang.

## Teori Penjenjangan Norma
Teori  Hans  Kelsen  tersebut  kemudian  dikembangkan  oleh  Hans  Nawiasky  (muridnya). Menurut  Hans  Nawiasky,  norma-norma  hukum  dalam  negara  selalu  berjenjang,  yakni sebagai berikut:
1. Norma fundamental negara ( staatsfundamentalnorm );
2. Aturan-aturan dasar negara/aturan pokok negara ( staatsgrundgesetz );
3. Undang-undang (formal) ( formell gesetz ); dan
4. Peraturan  pelaksanaan  serta  peraturan  otonom  ( verordnung  &  autonome satzung ).
Apabila hierarki diberlakukan dalam peraturan perundang-undangan dalam desain teori Nawiasky tersebut pada paragraf di atas, dilihat dalam perspektif hukum positif di Indonesia, maka menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (UU  No.  12  Tahun  2011), jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
17 Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia , Bandung: Mandar Maju, 1998, hlm. 26.
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Hierarki  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang  tertuang  dalam ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  UU  No.  12  Tahun  2011  tersebut  di  atas,  disusun  secara berjenjang  (piramidal)  dengan  fungsi  sebagai  tolok  ukur  bagi  peraturan  perundang- undangan yang ada di bawahnya terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. adanya tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan yang berjenjang.

## Teori Pengawasan
Dalam  menyelenggarakan  pemerintahan,  pemerintah  mempunyai  keleluasaan  demi terselenggaranya  kesejahteraan  masyarakat  tanpa  meninggalkan  asas  legalitas.  Hal  ini berarti  bahwa  sikap  tindak  haruslah  dapat  dipertanggungjawabkan,  baik  secara  moral maupun  secara  hukum.  Oleh  karena  dengan  adanya  keleluasaan  bertindak  dari pemerintah yang memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, kadang-kadang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Maka, diadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Dalam kepustakaan, cara-cara pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dirinci sebagai berikut :
1. Ditinjau dari segi kedudukan badan / organ yang melaksanakan pengawasan :
2. Ditinjau dari segi saat / waktu dilaksanakannya
3. Pengawasan dari segi hukum.
Pengawasan  merupakan  tindakan  yang  dimaksudkan  untuk  mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan tugas pemerintahan sebagaimana dasar-dasarnya diatur dalam konstitusi dan jabarannya diatur dalam undang-undang. 18
Terhadap  rancangan  Perda  hasil  fasilitasi  yang  sudah  ditindaklanjuti  oleh Pemerintah  Daerah  untuk  penyempurnaan,  Bupati/Walikota  wajib  menyampaikan rancangan  Perda  Kabupaten/Kota  kepada  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Kabupaten/Kota dari
18 Suriansyah  Murhani, Aspek  Hukum  Pegawasan  Pemerintah  Daerah ,  Yogyakarta:  Laksbang  Mediatama, 2008, hlm. 2.
pimpinan  DPRD  kabupaten/kota  untuk  mendapatkan  nomor  register  (noreg)  Perda. 19 Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  memberikan  noreg  rancangan  Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Perda diterima. 20
Mekanisme fasilitasi tersebut dapat digambarkan di bawah ini:
Gambar 1: Sumber: Peneliti berdasarkan Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Menurut Hans Kelsen bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan  berlapis- lapis  dalam  suatu  hierarki  (tata  susunan),  dalam  arti  suatu  norma  yang  lebih  rendah berlaku  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi,  norma  yang  lebih  tinggi  berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar ( grundnorm ). 21
19 Pasal 100 ayat (2) Permendagri No. 80 Tahun 2015.
20 Pasal 102 ayat (1) Permendagri No. 80 Tahun 2015.
21 Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan , Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 41.

## Prosedur  Fasilitasi  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Pembentukan rancangan Perda adalah suatu program pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan di Daerah yang terdiri dari rancangan Perda yang didasarkan atas usul Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rancangan Perda di  bentuk  berdasarkan  urgensi  dan  prioritas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah.
Berdasarkan ketentuan tersebut di  atas, Perda merupakan bagian dari jenis  dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 22 Oleh karena itu dalam pembentukan rancangan Perda harus melalui tahapan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011.
Tahapan  pembentukan  Perda  di  Kabupaten/Kota  adalah:  1.  Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program legislasi daerah 2. Penyusunan Rancangan Perda Kabupaten/Kota dapat berasal dari DPRD Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota 3. Pembahasan  rancangan  Perda  Kabupaten/Kota  dilakukan  oleh  DPRD  Kabupaten/Kota bersama  Bupati/Walikota  4.  Pengesahan  atau  Penetapan  Rancangan  Perda Kabupaten/Kota  yang  telah  disetujui  bersama  oleh  DPRD  Kabupaten/Kota  dan  Kepala Daerah  disampaikan  oleh  pimpinan  DPRD  kepada  Kepala  Daerah  untuk  ditetapkan menjadi Perda Kabupaten/Kota 5.  Pengundangan  Perda  diundangkan  dalam  Lembaran Daerah. 23
Terhadap  rancangan  Perda  hasil  fasilitasi  yang  sudah  ditindaklanjuti  oleh Pemerintah  Daerah  untuk  penyempurnaan,  Bupati/Walikota  wajib  menyampaikan rancangan  Perda  Kabupaten/Kota  kepada  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Kabupaten/Kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register (noreg)Perda. 24
22 Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011.
23 Pasal 86 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.
24 Pasal 100 ayat (2) Permendagri No. 80 Tahun 2015.

## Keberlakuan  Fasilitasi  Rancangan  Peraturan  Daerah  Dalam  Pembentukan Peraturan Daerah
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan “Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  adalah  Peraturan  Perundang -undangan  yang dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  dengan persetujuan bersama  Bupati/Walikota”.  Peraturan  daerah  dibuat  oleh  Pemerintah Daerah  dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.
Adapun lingkup wewenang membentuk Perda ditentukan bahwa Perda mengatur urusan  rumah  tangga  di  bidang  otonomi  dan  urusan  rumah  tangga  di  bidang  tugas pembantuan.  Di  bidang  otonomi,  Perda  dapat  mengatur  segala  urusan  pemerintah  dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh Pemerintah Pusat. Di bidang pembantuan, Perda tidak mengatur substansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat. Perda di  bidang  pembantuan  hanya  mengatur  tata  cara  melaksanakan  substansi  urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat. 25
Jimly Ashiddiqie berpendapat bahwa dalam rangka reformasi ke arah perwujudan cita-cita negara yang berparadigma atau berwawasan hukum, maka hukum  dan sistem hukum  itu  sendiri  juga  perlu  direformasi  terlebih  dulu.  Secara  simultan  diikuti  oleh reformasi politik, reformasi ekonomi, dan reformasi sosial budaya. Dalam kenyataannya, reformasi  hukum  itulah  yang  bersifat  instrumental  dalam  rangka  perwujudan  gagasan reformasi politik, sosial, dan ekonomi.
Perda  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kesatuan sistem  peraturan  perundang-undangan  secara  nasional.  Oleh  sebab  itu  tidak  boleh  ada Perda  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan. Dalam kondisi yang demikian inilah maka kedudukan Perda merupakan sub sistem peraturan perundang-undangan nasional.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  uraian  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  peneliti  dapat simpulkan beberapa hal, yaitu:
1. Kedudukan  Hukum  mengikat  terhadap  Rancangan  Perda  tanpa  melalui prosedur  fasilitasi  dalam  pembentukan  produk  hukum  daerah  tidak  sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dalam  hal  ini  UU  No.  23 Tahun 2014.karena prosedur fasilitasi merupakan bagian dari prosedur dalam pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2014.  Sehingga  dalam  pembentukan  rancangan  Perda  harus  melewati prosedur  fasilitasi  sebagai  pedoman  dalam  pemberian  nomor  register rancangan  Perda  sebelum  ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah  dan  diundangkan oleh Sekretaris Daerah.
2. Keberlakuan  fasilitasi  Rancangan  Peraturan  Daerah  Dalam  Pembentukan Peraturan daerah tanpa prosedur fasilitasi dapat dilakukan pembinaan dengan cara penundaan pemberian Nomor Registrasi Perda.

## Daftar Pustaka

## Buku
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara Darurat , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
Koesoemahatmadja, R.D.H.. Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia,
Bandung: Bina Cipta, 1979.
Kusnardi,  Moh.  dan  Harmaily  Ibrahim. Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti,
Jakarta, 1988.
Manan, Bagir, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
Murhani, Suriansyah, Aspek Hukum Pegawasan Pemerintah Daerah , Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
Muslimin, Amrah, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah , Bandung: Alumni, 1978.
Ranggawidjaja, Rosjidi, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia , Bandung: Mandar Maju, 1998.
S,  Maria  Farida  Indrati Ilmu  Perundang-Undangan,  Jenis,  Fungsi,  dan  Materi  Muatan , Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Soekanto, Soerjono, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum , Cetakan I, Bandung: Alumni, 2007.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan  Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).