## MERETAS JALAN MENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
MELALUI DESA WISATA PANGLIPURAN BALI 1

## INITIATING THE PATHWAY TO INCRESE THE REGION’S INCOME BY DEVELOPING TOURISM VILLAGE OF PANGLIPURAN BALI
M. Bashori Imron Peneliti P2KK-LIPI
Kompleks Widya Graha  Lantai IX C.17 Jalan Gatot Subroto No 10 Jakarta Selatan Email: bhosyenfia@yahoo.co.id
Dikirim: 22 Juli 2015 Direvisi: 15 Agustus 2015 Disetujui: 20 Oktober 2015

## Abstraksi
Kepala  Daerah  Kabupaten/Kota  perlu  mengembangkan  imajinasi  dan  inspirasi  agar  mampu menunjukkan tujuan pembangunan daerah dan mampu mendatangkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya  adalah  menginisiasi  desa  yang  memiliki  potensi  untuk  dikembangkan  menjadi  desa  wisata. Tujuan  penelitian  adalah  untuk  pengembangkan  desa  wisata  sebagai  bentuk  alternatif  peningkatan sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Metode  yang  digunakan  adalah  dengan  terlibat  langsung  di desa  wisata  Penglipuran,  serta  wawancara  dengan  stakeholder  bidang  pariwisata.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  desa  wisata  Penglipuran  Bali  memiliki  tujuh  potensi  desa  sebagai  daya  tarik pariwisata,  yaitu  Rumah  Adat  yang  unik,  Penatan  tata  ruang  yang  seragam,  Hutan  Bambu,  Makam Pahlawan, Keindahan Pura Penataran, Keindahan Alam Pedesaan, dan Karang Memadu. Campur tangan Pemerintah  Daerah  dapat  mendorong  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci : Desa Wisata, Potensi, dan Pendapatan Asli Daerah

## Abstract
The head of regencies and cities needs to develop their imagination and inspiration in order to present the goal of region development and deliver the positive economic growth for the public. Initiating the tourism  village  programm  for  the  potential  area  may  serve  as  a  creative  alternative.  The  aim  of  this research  is  to  develop  the  idea  of  tourism  village  to  improve  the  income  of  the  region.  In  depth participation in the community and intensive interview with the tourism stakeholders have been chosen as the method of this study. The result of the research shows that the tourism village of Penglipuran has seven potentiala as the main attractions as represented by the traditional architecture, artistic spatial arragement,  the  bamboo  forest,  heroes  cemetry,  the  beauty  of  pura  Panataran,  remarkeble  village landscape,  and  Karang  Memadu.  The  participation  of  local  government  may  contribute  the  positive impact for the economic grouth and improve the income of local community.
Keywords : Tourism village, Potential, and income of the region
1 Sebagian isi makalah ini dikembangkan dari tulisan penulis pada Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI Tahun 2014 tentang Model Community Empowerment Dalam Industri Pariwisata

## PENDAHULUAN
Semenjak  Perserikatan  Bangsa  Bangsa (PBB)  menetapkan  Millenium  Development  Goal (MDGs)  akhir  tahun  2000  mendorong  semua negara  untuk  memfokuskan  perhatiannya  pada agenda  pengentasan  kemiskinan  dan  langkah- langkah  penerapannya.  Hal  ini  menjadi  hal  yang lumrah  karena  deklarasi  MDGs  menempatkan masalah  kemiskinan  dan  kelaparan  pada  proritas pertama  dari  delapan  unggulan  prioritasnya. Bahkan  secara  ambisius,  PBB  mentargetkan penghapusan  setengah  dari  penduduk  miskin  di dunia  harus  dapat  dientaskan  pada  tahun  2015.  Di Indonesia  dengan  ditetapkannya  Undang  Undang Kepariwisataan  Nomor  10  Tahun  2009,  sebagai penyempurnaan  undang  undang  kepariwisataan sebelumnya yang ditetapkan tahun 1990, menegaskan  pentingnya  peran  pariwisata  dalam membantu mengurangi membludaknya pengangguran, dan juga meretas jalan mengentaskan  kemiskinan,  terutama  masyarakat marjinal. Kondisi ini, menunjukkan bahwa Indonesia juga  menyiapkan langkah langkah untuk melaksanakan  prioritas  dari  kesepakatan  MDGs dengan  merujuk  pada  tingkat  pengangguran  dan tingkat kemiskinan. Dan lahirlah berbagai kebijakan  untuk  mencapai  kondisi  tersebut,  salah satunya  melalui  pembangunan  desa  yang  memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata.
Beberapa  hasil  penelitian  yang  dikutip oleh  Putra  dan  Pitana  (2010:15-16)  dalam  buku Pariwisata
Pro Rakyat: Meretas Jalan Mengentaskan Kemiskinan
di Indonesia mengemukakan sebagai berikut:
“Kajian  rintisan  dengan  inisiatif  dari  sarjana Indonesia  mengenai  peranan  pariwisata  untuk penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia  ditandai dengan terbitnya buku dan hasil kajian dari Pusat Studi Pariwisata Universitas Gajah Mada.
Pertama buku Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata, 2005 hasil suntingan Janianton  Damanik,  Hendrie  Aji  Kusworo,  dan DesthaT  Raharjana.  Kedua,  berupa  laporan Heritage  Tourism  in  East  Nasa  Tenggara: Contributing to The Millenium Development Goal, 2009. Kajian ini Pusat Studi Pariwisata
Universitas  Gajah  Mada  didukung  oleh  Unesco. Menyadari tingginya angka kemiskinan di NTT dan sadar  bahwa  kemiskinan  bisa  ditanggulangi dengan penciptaan lapangan kerja. Untuk lapangan  kerja  ini,  mereka  melihat  pariwisata memainkan  peranan  penting  mengingat  NTT memiliki banyak potensi alam dan warisan budaya yang bisa dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Dalam  kajian  ini  dibuat  beberapa  skenario pengembangan  pariwisata  untuk  menanggulangi kemiskinan.  Menariknya  kajian  ini  dibuat  dengan tujuan  untuk memberikan konstribusi pada program  pengentasan  kemiskinan  MDGs.  Genesis
buku Penanggulangan Kemiskinan melalui Pariwisata  adalah  makalah  yang  dibahas  dalam workshop  dengan  tema  seputar  pariwisata  dan penanggulangan  kemiskinan  bekerjasama  dengan Menko  Kesra,  Damanik  Kusworo  dan  Raharjana, 2005”.
Kita  semua warga  bangsa  Indonesia menyadari  bahwa  pariwisata  memiliki  keunggulan positif  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat. Hal  ini  disebabkan  karena  pariwisata  dapat  diikuti oleh  berbagai  tingkat  keahlian  atau  keterampilan, berbagai tingkatan sosial, berbagai sifat lokasi desa dan  kota,  serta  tidak  diskriminatif  terhadap  jender. Kompetensi  masyarakat  dengan  keterampilan rendah  (pijid  di  pantai,  buat  tattoo,  dst)  maupun keterampilan  tingkat  tinggi  (menejer,  dst);  pemilik modal (pengusaha)  maupun  masyarakat  yang tidak memiliki modal (toko/penjaja souvenir,dst), semuanya  dapat  dilibatkan  dalam  pariwisata. Demikian  halnya  dengan  masyarakat  perdesaan (jauh dari sarana prasarana memadai dengan wisata desanya)  maupun  masyarakat  perkotaan  (wisata kuliner,  dst);  maupun  masyarakat  yang  berjenis kelamin  laki-laki  maupun  perempuan,  dengan mudahnya  dapat  terlibat  dalam  uhasa  jasa pariwisata. Namun perlu diingat bahwa keterlibatan semua  klasifikasi  masyarakat  tersebut,  juga  dapat melahirkan sisi negatif.
Hasil  penelusuran  pustaka  yang  dilakukan oleh  Tahajuddin  dkk  (2013,  2014)  diklasifikasi beberapa  hasil  penelitian  yang  terkait  dengan positif  dan  negatifnya  usaha  pariwisata  dijelaskan pada Tabel 1.
Terlepas  dari  sifat  pariwisata  yang  positif maupun  negatif,  Mitchell  dan  Ashley  (2010) menyatakan  bahwa  terdapat  tiga  jalur  manfaat industri  pariwisata  yang  dapat  mengalir  ke  tangan masyarakat  marjinal,  yaitu: Direct  Effects  of tourism  On  the  Poor,  Secondary  effects,  dan Dynamic  effects. Peran  pariwisata  di  masyarakat yang  pertama  adalah Direct  Effects  of  tourism  On the  Poor yaitu  efek  langsung  pariwisata  pada masyarakat  marjinal.  Contoh  dari  peran  pariwisata yang  pertama  ini  meliputi  pendapatan  sektor pariwisata,  seperti  gaji  pegawai  hotel  dan  restoran atau sopir taksi. Efek langsung ini tidak selamanya berbentuk  uang,  namun  dapat  juga  bersifat  non- finalsial berupa peningkatan infra struktur akses ke pantai untuk penduduk lokal. Peran pariwisata yang kedua  adalah Secondary  effects. Peran  pariwisata ini  dapat  berupa  pendapatan  yang  tidak  langsung maupun  dampak  tidak  langsung  pada  kehidupan dari sektor non-wisata yang tumbuh akibat aktivitas pariwisata. Bentuk aktivitas dari peran  yang  kedua ini misalnya pengrajin, pekerja konstruksi (bangunan)  petani,  dst.  Termasuk  didalamnya induced  effects atau  efek  ikutan  dari  pekerja pariwisata  yang  membelanjakan  uangnya  dalam domain  ekonomi  lokal.  Peran  pariwisata  yang ketiga  adalah Dynamic  effects atau  dampak
dinamik.  Dampak  ini  cukup  luas  mencakup perubahan  jangka  panjang  dalam  perekonomian; baik ekonomi  makro atau ekonomi lokal di daerah tujuan  wisata..  Beberapa  efek  lingkungan  seperti erosi  dari  asset  alam  pembangunan  pariwisata dapat  dianggap  sebagai  dampak  dinamis.  Semua
efek  di  atas  dapat  dikembangkan  melalui pembangunan pariwisata dengan menelusuri potensi  desa  yang  dapat  dijadikan  sebagai  tujuan pariwisata; yang dikenal dengan Desa Wisata. Desa wisata itu sendiri,  sudah sejak lama didengungkan sebagai  alternatif  pengembangan  objek  pariwisata
Tabel 1. Dampak Sosial-Budaya Pariwisata Menurut Beberapa Penulis
P e n u l i s Masalah yang dibahas/ Dampak yang diidentifikasi De Kadt (1979)  Kesenian, kerajinan dan berbagai aspek kebudayaan lokal bisa mengalami revitalisasi  Sifat kontak dengan wisatawan mempengaruhi perilaku/sikap/nilai terhadap wisatawan atau pariwisata. Matheson dan Wall (1982)  Pariwisata telah mengubah struktur internal dari masyarakat, sehingga terjadi pembedaan antara mereka yang mempunyai hubungan dengan pariwisata dan mereka yang tidak. Jadi keterkaitan pariwisata menjadi salah satu pemisah atau pembeda dalam masyarakat.  Pariwisata merupakan sumber dana bagi gereja. Murphy (1985)  Terjadi akulturasi, yang dapat dilihat dari perubahan perilaku masyarakat lokal  Kalangan muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap demonstration effect . Tetapi sesungguhnya pembelajaran bahasa asing juga
melalui proses yang sejalan dengan proses demonstration effect ini. Krippendorf (1987)  Pemahaman yang real, atau komunikasi yang efektif jarang terjadi dalam interaksi host-guest .
 Pariwisata mempunyai sifat kolonialistis, sehingga merebut independensi masyarakat lokal di dalam proses pengambilan keputusan. Cohen (1988)  Ada kesan terjadinya dampak negatif akibat adanya komoditisasi Nunez (1989)  Terjadi proses akulturasi budaya Urry (1991)  Pariwisata memberikan peluang kepada wanita untuk secara-ekonomi lebih independen Harrison (1992)  Pariwisata membawa berbagai peluang baru bagi masyarakat, dan mendorong berbagai bentuk perubahan sosial. McKercher (1993)  Selalu ada konflik antara wisatawan dengan masyarakat lokal, karena permintaan tidak nyambung ( incompatible demands ).
 Pariwisata membawa investasi secara tidak seimbang, karena terfokus pada profit centre (misalnya kolam renang, hotel, dst), dan bukan pada cost centre
(misalnya fasilitas pengolahan sampah, drainase, dst).
Sharpley (1994)  Kebudayaan selalu beradaptasi, termasuk dengan industri pariwisata. Tetapi dalam prosesnya kebudayaan cenderung kehilangan makna dan otentisitasnya demi kepentingan pariwisata, meskipun akulturasi merupakan proses yang wajar dalam setiap pertemuan antar budaya.
 Pariwisata merangsang munculnya komunikasi di dalam masyarakat lokal. Pariwisata memberikan kontribusi nyata di dalam pelestarian bangunan- bangunan bersejarah atau keagamaan.
 Masyarakat lokal mengadopsi bahasa asing sesuai kebutuhan.
 Masyarakat membuat stereotip tentang perilaku wisatawan.
 Terjadi komoditisasi dari aspek-aspek keagamaan yang memunculkan konflik.  Peluang kerja dan kehadiran tamu merangsang kaum muda untuk pindah ke lokasi di mana pariwisata berkembang. Burns and Holden (1995)  Masyarakat mengembangkan berbagai mekanisme untuk beradaptasi, dan sering berusaha mengurangi kontak dengan wisatawan bila memungkinkan.
 Kebudayaan dipandang sebagai sumber daya komersial.
 Pariwisata memberikan keuntungan sosial-ekonomi pada satu sisi, tetapi di sisi lain membawa ketergantungan dan ketimpangan sosial, atau memperparah ketimpangan yang telah ada.
 Pariwisata juga menyebabkan terjadinya overcrowding yang menyebabkan berbagai masalah sosial. McIntosh et.al (1995)  Ketidaksenangan muncul akibat gap ekonomi antara wisatawan dengan masyarakat.  Muncul ketidaksenangan karena pariwisata menyebabkan terjadinya inflasi, sehingga masyarakat lokal tidak mampu membeli barang-barang yang dibutuhkannya.
Sumber: Diolah dari Brunt and Courtney: 496-497 dalam Ujud Tahajuddin, dkk.
konvensional.  Banyak  pendapat  dari  para  ahli tentang  perlunya  pengembangan  desa  wisata sebagai  salah  satu  jawaban  dari  sisi-sisi  negatif pariwisata  itu  sendiri.  Prinsip  pengembangan pariwisata  adalah  azas  manfaat  bagi  masyarakat setempat,  dimana  prioritas  untuk  menikmati  hasil- hasil  pembangunan  aspek  pariwisata  semestinya dinikmati  oleh  masyarakat  setempat.  Desa  wisata (Pitana,  1999:105)  merupakan  bentuk  lain    dari rural  tourism,  farm  tourism,  atau  village  tourism, membawa visi dan misi yang jelas, sebagai remedi terhadap  berbagai  kelemahan  yang  dirasakan selama ini. Namun demikian,  pengembangan desa wisata  merupakan  alternatif  yang  sangat  sensitif, karena kesalahan dalam perencanaan dan pengelolaan  dapat  berakibat  buruk  terhadap eksistensi  desa  adat.Desa  wisata  (Putra,  2010:70) didefinisikan sebagai  pengembangan desa menjadi destinasi  wisata  dengan  sistem  pengelolaan  yang bersifat,  dari,  oleh,  dan  untuk  masyarakat.  Dalam konsep  desa  wisata,  peran  aktif  pembangunan  dan pengelolaan  desa  wisata  berada  di  tangan masyarakat  desa.  Masyarakat  desa,  entah  lewat lembaga  koperasi  atau  yayasan,  secara  pro  aktif mengelola  daya  tarik  wisata  di  daerahnya  dengan mengundang  wisatawan  untuk  datang  sekaligus untuk bermalam karena desa wisata juga menawarkan  pelayanan  akomodasi.  Pengertian desa wisata lebih mudah dipahami jika dibandingkan dengan wisata desa. Yang dimaksudkan  dengan  wisata  desa  adalah  kegiatan berwisata ke suatu desa atau dari satu desa ke desa lainnya  yang  memiliki  daya  tarik,  diantar  oleh pemandu  wisata;  sedangkan  masyarakat  dan desanya  hanya  menjadi  objek  untuk  dikunjungi. Dalam  desa  wisata,  peran  masyarakat  lebih menonjol,  mereka  menjadi  subjek  pengelola kunjungan  wisatawan  ke  desa  mereka.  Dalam  hal ini, masyarakat desa tidak menjadi penonton tetapi menjadi  pemain  yang  aktif  mengelola  daya  tarik wisata  di  desanya  sehingga  akhirnya  bisa mendapatkan  keuntungan  ekonomi  dari  aktifitas tersebut.
Oleh  karena  itu.  para  kepala  daerah  harus mempunyai  imajinasi  dan  inspirasi  agar  mampu menunjukkan  tujuan  pembangunan  daerah  dan mampu mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat  yang  dipimpinnya.  Imajinasi  dan inspirasi  yang  dimaksud,  salah  satunya  adalah menginisiasi  desa  yang  memiliki  potensi  untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Entah keindahan  alamnya,  entah  keseniannya,  entah spesifik  desa  lainnya.  Dengan  demikian  kepala daerah  yang  memiliki  imajinasi  berarti  dapat memberikan yang terbaik bagi rakyatnya.
Sebagaimana diketahui bahwa pariwisata Bali telah memiliki  kemampuan  mendongkrak  perekonomian masyarakat  serta  dipuja  oleh  dunia  sebagai  surga karena  alamnya  yang  indah.  Membicarakan  Bali dari  berbagai  sisi,  maka  pariwisata  akan  dijadikan
sebagai  elemen  dasar.  Demikian  halnya  dengan membicarakan  pariwisata  di  segala  tingkatan  lokal dan  nasional,  Bali  selalu  dijadikan  rujukan  untuk dicontoh.  Namun,  pariwisata  Bali  juga  dijadikan sebagai  kambing  hitam  munculnya  kondisi  negatif dari berbagai dinamika perkembangan  masyarakat. Sisi  negatif  pariwisata  yang  dimaksud  dinyatakan oleh  berbagai  sumber  literatur  antara  lain disebutkan  bahwa:  pariwisata  telah  mengubah struktur  internal  dari  masyarakat,  sehingga  terjadi pembedaan  antara  mereka  yang  mempunyai hubungan  dengan  pariwisata  dan  mereka  yang tidak.  Jadi  keterkaitan  pariwisata  menjadi  salah satu  pemisah  atau  pembeda  dalam  masyarakat (Matheson  dan  Wall,  1982).  Demikian  halnya dengan  kesenian,  kerajinan  dan  berbagai  aspek kebudayaan  lokal  bisa  mengalami  revitalisasi  (De Kadt,  1979),  atau  Pariwisata  juga  menyebabkan terjadinya overcrowding yang menyebabkan berbagai masalah sosial (Burns and Holden, 1995). 2
Oleh  karena  itu,  kelahiran  desa  wisata dianggap  sebagai  salah  satu  jalan  keluar  dan percontohan  berkembangnya  pariwisata,    tanpa memunculnya  sisi  negatif  dalam  kehidupan masyarakat Bali dengan kebudayaannya.
Akibatnya,  berbagai  kebijakan  pemerintah  daerah maupun    tokoh  masyarakat  di  Bali  memiliki keinginan untuk mengembangkan pariwisata budaya.  Salah  satu  yang  dikembangkan  saat  ini adalah  Desa  adat  Penglipuran  Kabupaten  Bangli sebagai Desa Wisata dan destinasi pariwisata Bali. Tahun  1990  para  pemuka  masyarakat  desa  adat penglipuran bekerjasama dengan Universitas Udayana  Denpasar,  berinisiatif      merancang  Desa Penglipuran  menjadi  desa  wisata.  Sejak  itulah masyarakat  Desa  Penglipuran  menata  berbagai fasilitas  desa  yang  dapat  dijadikan  unggulan sebagai  sarana    daya  tarik  pariwisata.  Sebaliknya pemerintah daerah melakukan kajian dan kebijaksanaan  yang  mendukung  terciptanya  desa adat menjadi desa wisata. Desa wisata Penglipuran ini menjadi jawaban atas keluhan berbagai bendesa adat yang  mengeluhkan  keadaan  di  desanya  dan sudah  bukan  menjadi  rahasia,  salah  satu  di antaranya menyatakan bahwa  (Pitana, 1999: 107): “.....wisatawan menginap di hotel berbintang (yang dimiliki oleh orang luar) lalu diatur oleh biro perjalanan  mengunjungi  pedalaman  Bali,  lengkap dengan bekal berbagai kebutuhan seperti  minuman kaleng  dan  makanan  kecil  terbungkus  plastik.  Di pedesaan mereka menikmati indahnya pemandangan  alam,  sawah  yang  berteras,  dan kebudayaan  Bali  yang  eksotik,  atau  berbagai upacara  yang  dilakukan  oleh  desa  adat  dan  subak.
2 Selanjutnya  dapat  dilihat  pada  hasil  penelitian  Pusat Penelitian  Kemasyarakatan  dan  Kedudayaan  (P2KK- LIPI)  Tahun  2013  tentang Community  Empowerment dalam  Industri  Pariwisata:  Praktik  Pemberdayaan Komunitas  Lokal  oleh  Industri  Kreatif  Pendukung Pariwisata.
Setelah  puas  menyaksikan  dan  membuat  foto,  lalu wisatawan digiring makan siang di restoran mewah (yang juga dimiliki oleh orang luar) lalu pulangnya membeli  cinderamata  di art  shop ,  lalu  apa  yang didapatkan oleh desa adat, yang menjadi objek dan penyedia  atraksi,  tidak  ada,  kecuali  plastik  bekas pembungkus makanan dan botol minuman”
Pariwisata  Bali  bertumpu  pada  kebudayaan Bali, maka pelestarian kebudayaan Bali merupakan sesuatu  yang  tidak  bisa  ditawar-tawar,  agar pariwisata  dapat  berkembang  secara  berkelanjutan ( sustainable) .  Demikian  halnya  dengan  desa  adat dan  subak  merupakan  pilar-pilar  kebudayaan  Bali, maka  pelestarian  kebudayaan  Bali  akan  dapat dipertahankan  dan  hanya  jika  eksistensi  desa  adat dan  subak  dapat  dipertahankan.  Oleh  karena  itu, perlu adanya usaha untuk memberikan kesempatan agar  desa  adat  semakin  kuat  eksistensinya,  dengan memberikan  kesempatan  berpartisipasi  dalam pembangunan  pariwisata.  Dengan  perkataan  lain, harus ada usaha agar pariwisata dapat memberikan manfaat langsung kepada desa adat.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  survey dengan  pendekatan  kualitatif  dan  terlibat  langsung di  lapangan.  Data  primer  diperoleh  dengan melakukan  wawancara  terstuktur  dengan  nara sumber  dari  pemerintah  daerah,  forum  penelitian pariwisata  bali,  pengelola  desa  wisata,  serta  dari Sekolah  Tinggi  Pariwisata  Bali.  Hasil  wawancara direkam dan di transkip sesuai dengan kebutuhannya.  Data  sekunder  diperoleh  dari penelusuran  hasil  penelitian  sejenis  yang  telah dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya,  serta  buku- buku  literatur  terkait  pariwisata  yang  sudah diterbitkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tujuh Keunggulan Desa Wisata Penglipuran
Desa  Wisata  Panglipuran  ini  terletak  di Kelurahan  Kubu,  Kecamatan  Bangli,  Kabupaten Bangli.  Hanya  berjarak  45  kilo  meter  dari  Kota Denpasar  dan  satu  jalur  menuju  kawasan  wisata Kintamani.  Luas  desa  sekitar  112  hektar  dengan ketinggian  700  meter  di  atas  permukaan  laut, sehingga  memiliki  udara  yang  sejuk.  Secara spesifik desa wisata ini memiliki tidak kurang tujuh keunggulan  yang  merupakan  daya  tarik  sebagai tujuan  wisata,  dan  sebagaian  dapat  dikatakan sebagai  keunggulan budaya  yang dimiliki desa ini. I.  Nengah  Monang,  ketua  pengelola  desa  wisata mengemukakan  bahwa  terdapat  paling  tidak  tujuh keunggulan Desa Adat Panglipuran yang
merupakan  daya  tarik  sebagai  desa  wisata 3 . Ketujuh potensi desa yang dimaksud adalah:
1. Rumah Adat yang unik,
2. Penatan tata ruang yang seragam,
3. Hutan Bambu,
4. Makam Pahlawan,
5. Keindahan Pura Penataran,
6. Keindahan Alam Pedesaan, dan
7. Karang Memadu.
Keunggulan  pertama  adalah  Rumah  Adat yang  Unik  dan  keunggulan  kedua  adalah  Penataan Tata  Ruang  yang  Seragam.  Lokasi  desa  wisata Penglipuran  memang  didukung  oleh  kontur  tanah yang  menarik,  dimana  kondisi  bangunan  dari  awal masuk  desa  sampai  pada  bangunan  Pura,  terus menanjak. Kultur tanah desa wisata ini, dilihat dari bawah  seolah-olah  kita  berjalan  dari  dasar  ke  atas sampai  ke  kepala  yang  terdapat  bangunan  Pura Penataran  dan  Pura  Puseh.  Di  sepanjang  jalan koridor  desa  hanya  digunakan  untuk  pejalan  kaki. Sisi  kanan  kiri  jalan  koridor  menuju  ke  atas terdapat  rumah-rumah  dengan  bentuk  bangunan dan  bahan  yang  dipakai  sama  antara  yang  satu dengan yang lain. Semua rumah dilengkapi dengan atribut  struktur  desa  seperti  :  tembok penyengker , angkul-angkul  (candi  bentar  khas),  dan telajakan yang seragam, serta   atap dari bambu  yang dibelah untuk seluruh bangunan desa.
Kondisi seperti ini, diibaratkan sebagai tata ruang Tri Mondal yaitu seperti tubuh manusia yang memiliki  kepala,  badan  dan  kaki.  Kepala  (bagian atas)  disebut  sebagai Pertiangan yang  berarti memiliki  hubungan  dengan  Tuhan.  Badan  (bagian tengah)  disebut  dengan Pawongan diartikan sebagai  hubungan  antar  manusia,  sedangkan  kaki (bagian  bawah)  disebut palemahan yang  berarti hubungan  dengan  lingkungan.  Hubungan  dengan lingkungan,  dapat  dipersepsikan  bahwa  manusia tidak boleh semena-mena mengekploisasi lingkungan,  tanpa  memikirkan  pelestariannya. Manusia  hidup  tidak  dapat  menyendiri,  tetapi sebagai  mahluk  sosial  tetap  harus  melakukan hubungan  dengan  manusia  lainnya.  Demikian halnya  dengan  hubungan  dengan  Tuhan,  manusia wajib menjaga keseimbangan antara kepentingan di dunia dan kepentingan di alam setelah meninggal. Keunggulan  ketiga  adalah  hutan  bambu.
Hutan  bambu  ini  mengelilingi  seluruh  desa  wisata yang di sela-sela jalan setapak dipergunakan untuk wisata  sepeda  yang  disebut  dengan Penglipuran Village  Tracking  Tour dan  aktivitas Penglipuran Rural  Cycling  Tour. Disamping  itu,  pohon  bambu ini  dapat  meneduhkan  jalan  yang  digunakan  oleh wisatawan  yang  mengelilingi  desa,  baik  dengan jalan  kaki  mapun  menggunakan  sepeda.  Ditambah dengan  udara  yang  sejuk,  menjadikan  desa  ini
3 Hasil wawancara dengan I Nengah Monang, Ketua Paguyupan Pengelola Desa Wisata Penglipuran pada tanggal 13 Agustus 2014 di Pengliran Bali
sangat nyaman untuk melakukan olah raga. Bambu ini  dipergunakan  untuk  atap  dan  dinding  rumah sebagai  suatu  keharusan.  Keunggulan  keempat adalah Taman Makam Kapten Mudita. Pemakaman ini  ditata  dengan  baik,  sehingga  dapat  digunakan sebagai daya tarik wisata sejarah.
Keunggulan  kelima  adalah  Keindahan  Pura Penataran.  Sebagaimana  dijelaskan  di  atas  bahwa lokasi pura penataran ini ada di kontur tanah bagian atas yang disebut Pertiangan yang berarti memiliki hubungan dengan Tuhan. Tim Peneliti mempersepsikan bahwa kehidupan manusia berakhirnya  adalah  kembali  kepangkuan  Tuhan Yang  maha  Esa.  Keunggulan  keenam  adalah Keindahan Alam Pedesaan yang  Alami. Memasuki Desa wisata Penglipuran ini seperti memasuki desa alami  yang  belum  terjamah  oleh  tangan  manusia. Masyarakat yang memiliki tingkat sosial tinggi dan rendah,  bersama-sama  mematuhi  ketentuan  adat. Jalan  koridor  yang  disebutkan  sebelumnya  tidak memperlihatkan  tingkatan  sosial  yang  berbeda, semua  bentuk  bangunan  dan  bahan  bangunannya sama.  Padahal  dibalik  itu,  bangunan  rumahnya sangat  berbeda.  Baik  luas  bangunan  maupun bentuk  bangunannya,  termasuk  garasi  mobil  yang terletak di belakang rumah.
Sarana  penginapan  berupa guest  house dan homestay berbagai  tipe,  sudah  tersedia,  sehingga pengunjung  dapat  langsung  berinteraksi  dengan pemilik home  stay ,  sekaligus  berinteraksi  dengan kebudayaannya. Home  stay tersebar  di  beberapa rumah  warga  memiliki  berbagai  tipe  yaitu  tipe  A, tipe B, tipe C, dan tipe C; seperti layaknya  ukuran hotel berbintang. Jadi latar belakang pengembangan Desa wisata Penglipuran ini 4 adalah kombinasi  antara  potensi  daya  alam  dan  budaya yang  ada,  serta  kesadaran  masyarakat  untuk memanfaatkan  potensi  itu  untuk  pelestarian lingkungan,  budaya,  dan  juga  mendapatkan manfaat ekonomi.
Keunggulan ketujuh adalah Karang Memadu.  Karang  memadu  ini  hanya  merupakan hamparan lahan kosong. Tersedianya lahan kosong ini  dimaksudkan  sebagai  lahan  yang  hanya diperuntukkan  bagi  orang  yang  melakukan poligami atau disediakan bagi penduduk desa  yang beristri  lebih  dari  satu.  Filosofi  disediakannya Karang  Memadu  ini,  perlu  dikaji  lebih  lanjut, sebagai  bagian  dari  budaya  masyarakat  setempat.
4 Terdapat  beberapa  desa  wisata  di  Bali  selain  desa wisata  Penglipuran  ini,  yaitu  Desa  Sebatu  di  Kabupaten Gianyar  memiliki  objek  wisata  Pura  Indah  dan  Agung serta  terkenal  sebagai  desa  kerajinan  ukir-ukiran  kayu.
Juga  desa  wisata  Jatiluwih  Kabupaten  Tabanan  yaitu desa yang memiliki 636 hektar areal persawahan dengan terasering yang indah. Bahkan tahun 2008 Desa Jatiluwih akan  diusulkan  menjadi  salah  satu natural  heritage atau warisan alam dunia Unesco, tetapi gagal. Uraian tentang desa  wisata  tersebut  diuarikan  secara  lengkap  oleh    I Nyoman Darma Putra dan  I Gde Pitana .
Bangunan  rumah  disiapkan  oleh  desa  adat,  namun penghuni  karang  memadu  tidak  diperkenankan hidup  berdampingan  dengan  penduduk  yang  lain. Jalan  keluar  desa  adatpun  dibedakan  dengan  jalan untuk warga lainnya. Kondisi seperti ini dapat juga diartikan  sebagai  hukuman  bagi  yang  melakukan poligami,  meskipun  poligami  tidak  dilarang  asal dilakukan  di  luar  desa  adat.  Sejak  dahulu  sampai sekarang  hanya  satu  orang  yang  berdomisili  di karang  memadu. Saat ini yang bersangkutan sudah tidak  tinggal  di  kawasan  karang  memadu  karena pindah ke daerah lain. Pindah ke daerah lain berarti tidak terikat lagi dengan ketentuan desa adat.
2. Keterlibatan  Banjar  dan/atau  Desa  Adat sebagai Pengelola
Dengan potensi seperti itu, Desa Penglipuran  mulai  dikunjungi  oleh  wisatawan. Namun  kunjungan  tersebut  bukan  karena  ada potensi  seperti  itu,  tetapi  semata-mata  disebabkan oleh nama besar Bali. Seiring dengan perkembangan  kunjungan  wisatawan,  berarti  dapat juga meningkatkan  kesejahteraan masyarakat maupun  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Melihat  potensi  seperti  itu,  sangat memungkinkan  desa  adat  penglipuran  mampu untuk  dijadikan  sebagai  desa  wisata.  Pemerintah daerah  telah  menetapkan  desa  adat  ini  sebagai destinasi  periwisata  Kabupaten  Bangli  yang dituangkan  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  115 Tahun  1993.    Sejak  saat  itu  desa  wisata  ini  mulai dikunjungi  oleh  para  wisatawan  domestik  maupun mancanegara,  meskipun  belum  dikelola  secara baik.
Dari  tahun  ke  tahun,  dengan  semakin banyaknya  kunjungan  wisatawan  ke  desa  wisata ini,  maka  beban  juru  desa  semakin  berat. Menangani permasalahan adat yang begitu kompleks  saja  mereka  sudah  kewalahan,  ditambah dengan pengawasan terhadap banyaknya kunjungan  wisatawan,  maka  tanggung  jawabnya semakin besar. Dorongan untuk membentuk wadah pengelola  kunjungan  wisatawan  semakin  besar, sampai pada akhirnya para tetua adat berjumlah 76 orang  yang  disebut  dengan pengarep (pengambil kebijakan  dalam  adat)  menyetujui  pembentukan badan  pengelola  desa  wisata  ini.  Nama  yang disetujui  adalah  “Badan  Pengelola  Desa  Wisata Penglipuran” ditetapkan pada tanggal 01 Mei 2012 dengan  anggota  pengelola  sebanyak  23  orang  dan bertanggung  jawab  langsung  kepada  Desa  Adat. Menurut  (Sudana,  2014:17)  Badan  pengelola  ini mempunyai    kedudukan  sejajar    dengan  lembaga adat  lainnya  seperti:  Sekaa  Baris,  Sekaa  Gong, Sekaa  Peratengan,  Sekaa  Pecalang  dan  Sekaa Teruna dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
Badan  Pengelola  Desa  Wisata  Penglipuran melakukan  pembenahan  baik  teknis  operasional pelayanan  wisatawan  maupun  tentang  hak  dan kewajiban  warga  desa  dalam  menikmati  hasil pariwisata, yaitu:
a. Wisatawan  yang  memasuki  desa  wisata  hanya membayar  tiket  masuk  dan  tiket  parkir kendaraan.  Di  koridor  jalan  menuju  puncak jalan,  masing-masing  rumah  dilarang  menjual minuman atau makanan. Ini dimaksudkan untuk kebersamaan  dan  kebersihan  lingkungan.  Oleh karena  itu  pengelola  menyiapkan  kantin  yang menampung  berbagai  macam  minuman  dan makanan  sebagai  sumber  pendapatan  desa wisata. Saat ini harga tiket masuk kawasan desa wisata  untuk  wisatawan  domestik  dewasa  Rp 7.500  dan  anak-anak  Rp  5.000;  sedangkan untuk  wisatawan  asing  dewasa  Rp  10.000  dan anak-anak Rp 7.500.-. Saat ini  wisatawan  yang berkunjung  ke  desa  wisata  ini  pada  hari  kerja sekitar 200 orang (Domestik 70 % dan Asing 30 %);  sedangkan  pada  hari  libur  dan  hari  besar lainnya, wisatawan yang berkunjung sekitar 500 orang. Kunjungan ini tidak termasuk kunjungan yang  berbentuk  paket  yaitu  berkunjung  ke beberapa destinasi lokasi pariwisata.
b. Menetapkan  rate  harga  bermalam  di home  stay serta  menetapkan kualifikasi  tipe  standar  baku untuk  setiap  kelasnya.  Untuk  tipe  berbentuk guest house (Rp 500.000/per malam); sedangkan  yang  berbentuk homestay tipe  A (Rp. 300.00/per malam), tipe B (Rp 250.000/per malam), tipe C dan D (Rp. 100.000/per malam)
c. Menyusun  prosentasi  penggunaan  dana  yang masuk.  Bahkan  oleh  Ketua  Badan  Pengelola penyatakan bahwa penyusunannya sudah dilandasi  dengan  peraturan  daerah  yaitu  40% untuk  operasional  pengelola  dan  desa  adat, sedangkan  60%  untuk  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Bangli.  Dari  40  %    yang  diterima oleh badan pengelola 20 % nya untuk desa adat dan  20%  sisanya  untuk  petugas  operasional. Pembagian  prosentasi  inilah  yang  digunakan oleh badan pengelola untuk membayar karyawan yang bekerja langsung di desa wisata, juga untuk membiayai setiap upacara keagamaan  di  desa  wisata.  Masyarakat  secara ekonomis  merasakan  bahwa  desa  wisata  telah memberikan  bantuan  untuk  melaksanakan upacara  keagamaan,  namun  dari  sisi  ekonomi pribadi masyarakat belum sepenuhnya terstimuli dari adanya desa wisata.
d. Mendorong  pengusaha home  industry untuk mengemas  produknya  secara  lebih  baik,  yaitu produksi khas Desa Wisata Penglipuran berupa anyaman  bambu  dan  minuman loloh-cemcem (minuman  dalam  kemasan  botol  dari  daun pohon  Loloh).  Khusus  minuman loloh  cemcem ini sudah mulai dipasarkan juga di luar wilayah Penglipuran, daerah destinasi pariwisata lainnya dengan bekerjasama dengan pengelola setempat,  toko-toko  souvenir,  maupun  warung- warung makanan lainnya. Artinya para pengusaha home  industry ini  memperoleh
manfaat  tidak  langsung  dengan  adanya  desa wisata ini.
e. Keunggulan  potensi  Desa  Wisata  Penglipuran bukan merupakan satu-satunya daya tarik untuk dikunjungi  wisatawan.  Ketujuh  keunggulan potensi  yang  dimiliki  desa  wisata  ini,  memang sudah  merupakan  fondasi paling penting dalam industri pariwisata, untuk dilihat dan dinikmati. Namun  masih  ada  siklus  lain  untuk  lebih mengikat  wisatawan  setelah  tiba  di  lokasi  desa wisata,  yaitu  apa  yang  dibeli,  apa  yang dilakukan,  dan  apa  yang  dipelajari  dari  Desa Wisata  Penglipuran.  Siklus  ini  disebut  sebagai “4  in  1”  komponen  aktivitas  di  desa  wisata. Sudana (2014:31) menyebutnya dengan komponen-komponen  kemasan  paket  wisata yaitu something  to  see,  something  to  do, something to buy and something to learn.
f. Wisatawan  yang  sudah  datang  di  Desa  Wisata Penglipuran  untuk  mengetahui  dan  melihat ketujuh  potensi  yang  ada,  kemudian  didorong untuk melakukan kegiatan yang sudah dirancang  oleh  Badan  Pengelola  Desa  Wisata Penglipuran yaitu berkeliling desa ( Penglipuran  Village  Tracking  Tour) atau bersepeda  mengelilingi  perkampungan  yang indah ( Penglipuran  Rural  Cycling  Tour). Oleh karena  itu,  keteguhan  pengelola  melalui  banjar atau  adat  tetap  mempertahankan  kondisi  alam yang  asli,  tanpa  disentuh  oleh  bangunan ataupun tempat usaha yang berstruktur modern, perlu  diberikan  apresiasi.  Demikian  halnya dengan pelestarian nilai budaya yang terkandung  dari  disediakannya  areal  khusus yaitu  Karang  Memadu,  maupun  bangunan rumah  yang  seragam  bentuk  dan  bahannya. Setelah  aktivitas  di  lingkungan  desa  wisata selesai dilakukan, sebelum wisatawan meninggalkan  lokasi  didorong  untuk  membeli cindera  mata  khas  Desa  Wisata  Penglipuran berupa  berbagai  souvenir  kerajinan  dari  bambu maupun  membeli  minuman  khas  Desa  Wisata Penglipuran loloh cemcem. Dari ketiga aktivitas tersebut, akhirnya wisatawan  memperoleh pelajaran  dari  berbagai  kekhasan  budaya  desa wisata  Penglipuran  sebagai  siklus  aktivitas keempat.  Mereka  diharapkan  dapat  memaknai arti  budaya  subak,  filosofi  karang  memadu, maupun  keseragaman  bahan  dan  bangunan rumah.
Mengacu  pada  paparan  konseptual  dalam penelitian tahun sebelumnya (tahun 2013) dinyatakan bahwa elemen utama dalam pemberdayaan (Tahajuddin, 2013:50) adalah adanya  pembelajaran  dan  penciptaan  sebagai proses  sosial  yang  pada  gilirannya  menjadi stimulan  bagi  partisipan  untuk  mengeluarkan  dan meningkatkan  segala  potensi  dan  kualitas  yang dimilikinya dalam rangka menciptakan kemandirian.  Artinya  partisipasi  merupakan  kunci
untuk  mewujudkan  kemandirian  dan  kemampuan dalam  mengambil  keputusan  serta  kesiapan menanggung resiko. Dalam hal ini partisipasi yang dilakukan  bersifat  sukarela  sehingga  mengarah kepada tindakan yang rasional. Partisipasi mengasumsikan  bahwa  masyarakat  adalah  pihak paling  mengetahui  masalah  dan  cara  pemecahan masalah sesuai dengan rasionalitas mereka. Dengan pendekatan  tersebut,  keputusan-keputusan  yang diambil  langsung  akan  menyentuh  kepentingan yang mendesak untuk mereka tangani.
Oleh  karena  itu  Pengelola  Desa  Wisata Penglipuran  telah  memberikan  stimulan  kepada masyarakat  untuk  ikut  bersama-sama  dalam mengembangkan  dan  menjaga  desanya  sebagai desa wisata. Masyarakat yang kehidupan ekonominya lebih baik, tidak nampak memamerkan kelebihan ekonominya dengan mengikuti  perintah  pengelola  dalam  membangun bentuk rumah dan  menggunakan bahan  yang sama dengan  bangunan  rumah    yang  lain.  Meskipun dalam  kenyataannya,  bangunan  didalam  rumah maupun  ornamennya  sangat  jauh  berbeda  dengan yang  lain.  Begitu  juga  ketentuan-ketentuan  desa adat sebagai desa wisata yang menjadi potensi daya tarik  wisatawan  seperti  Karang  Memadu  tetap dipelihara  dan  dipatuhi  oleh  warganya.  Hutan bambu  yang  menjadi  milik  orang  per  orang,  tidak dapat dijual kepada orang lain dari luar desa wisata, serta  tidak  boleh  diubah  menjadi  bangunan  lain, juga ditaati oleh warganya.
Hal  tersebut  semata-mata  karena  pengelola Dewa  Wisata  Penglipuran  melibatkan  desa  adat dan  banjar-banjar  yang  ada,  sehingga  aktivitas masyarakat  tidak  keluar  dari  adat  dan  kebudayaan yang  ada.  Di  samping  itu,  hasil  pemasukan  dari desa  wisata  sudah  dirasakan  oleh  masyarakat, misalnya  membangun  tempat  pertemuan  banjar dibiayai  sepenuhnya  oleh  pengelola  desa  wisata, upacara  keagamaan  di  pura  juga  dibiayai sepenuhnya  oleh  pengelola.  Terlebih  lagi  para pengusaha home  industry khas  desa  wisata Penglipuran  yang  memproduksi  minuman loloh cemcem dan  kerajinan  bambu,  akan  memperoleh nilai  tambah  dari  penghasilan  penjualan  yang meningkat. Contoh lain dengan keterlibatan Banjar dalam  pengelolaan  Wisata  Kuliner  di  Desa Kadonganan Jimbaran Bali dapat sukses dan dapat membiayai kebutuhan Banjar itu sendiri. Model CE pada wisata kuliner yang pengelolaannya melibatkan  Banjar  dan/atau  desa  adat  di  desa Kadonganan,  Jimbaran,  juga  berhasil  dengan sangat  baik.  Omsetnya  dalam  sebulan  bernilai ratusan juta rupiah dan masing-masing Banjar yang mengelola cafe dapat membangun gedung Pertemuan  milik  Banjar  dengan  biaya  sekitar  1-2 milyar  rupiah.  Harga  makanan  dan  minuman  dari 24  cafe  yang  dikelola  dengan  melibatkan  Banjar dan/atau  Desa  Adat  tersebut  adalah  “sama”.  Meja- Kursi dan taplak meja bentuknya sama, serta setiap
dua cafe memiliki satu group pengamen sekitar 5-7 orang    yang  tidak  boleh  mangkir  mengamen  dan tidak  boleh  pindah  cafe.  Para  pengamen  ini  sudah memiliki  koperasi  hasil  mengamen,  semuanya berasal  dari  luar  pulau  Bali.  Pada  siang  hari  para pengamen diberi tugas  sebagai petugas kebersihan dan  keamanan,  oleh  pengelola  disebut  sebagai CCTV  nya  cafe-cafe  tersebut.  Kawasan  wisata kuliner di Desa Kadonganan mempekerjakan 1.100 orang (di luar suplier) ini terletak di pinggir pantai Kedonganan, Jimbaran. Wisata Kuliner ini memiliki  enam  keunggulan  yaitu:  dekat  pantai Kute,  dekat  juga  pantai  Sanur,  setiap  lima  menit dapat melihat pesawat  yang akan landing dan take off ,  menu  cumi  bakar  bumbu  basah  genap,  sambel mentah, dan apabila beruntung dapat melihat Penyu bertelur. Untuk menjaga kebersihan dan keindahan pantai, kawasan ini bebas dari segala bentuk iklan, baik umbul-umbul, spanduk, maupun tulisan/gambar pada tempat-tempat tertentu. Model CE  dalam  industri  pariwisata  melalui  wisata kuliner  ini  dicita-citakan  sebagai sustainable tourism milik masyarakat,  dapat dijadikan rujukan untuk  membangun  kawasan  kuliner  di  daerah  lain. (Hasil  penelitian  Model  CE  pada  Wisata  Kuliner yang  dilakukan  juga  oleh  penulis,  akan  diterbitkan tersendiri  setelah  kelengkapan  data  dikumpulkan dan di klarifikasi lebih lanjut).

## 3. Model Community Empowerment
Enam  pendekatan  yang  digunakan  dalam analisis  Model Community  Empowerment  (CE) 5 dalam  Industri  Pariwisata  di  Desa  Wisata Penglipuran,  membuktikan  bahwa  peranan  banjar dan/atau  desa  adat  menjadi  sangat  sentral  dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat tempaan  dalam  kegiatan  pariwisata.  Sekaligus masyarakat tempaan dapat meningkatkan kesejahteraannya  melalui  kegiatan  pariwisata. Keenam  pendekatan  yang  dimaksud  adalah regulasi,  kelembagaan,  sinerjitas,  mobilisasi  SDM lokal,  fasilitasi  dan  perubahan  mindset,  dapat digambarkan  pada Gambar 1.
Model CE Desa Penglipuran sudah memiliki semua  hal  yang  dipersyaratkan  sebagai  Desa Wisata  untuk  destinasi  pariwisata  di  Bali.  Model ini  dapat  diacu  atau  dijadikan  referensi  untuk daerah lain yang akan mengembangkan desa wisata di daerahnya. Meskipun masih perlu penyempurnaan  dalam  pelaksanaannya,  misalnya pemandu  wisata  desa  dari  masyarakat  setempat, promosi  melalui  berbagai  media  massa  maupun melalui travel  agent ,  serta  pengisian  acara  pada saat  wisatawan  menginap  di guest  house atau
5 Uraian tentang Model Community Empowernment, selanjutnya dapat dibaca pada Buku Hasil Penelitian Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK-LIPI)  yang diterbitkan pada Tahun 2014 dengan judul Model Community Empowerment Dalam Industri Pariwisata.
homestay yang  ada.  Saat  ini  memang  belum disediakan  pemandu  wisata  lokal  sebagai  bagian dari  pelayanan  desa  wisata.  Pemandu  wisata  yang ada  adalah  pemandu  wisata  dari travel  agent yang membawa  rombongan  pariwisata  dari  luar  desa Penglipuran.
Demikian  halnya  dengan  promosi  desa wisata  ini  melalui  media  massa  atau travel  agent pariwisata perlu direncanakan dan dilakukan untuk lebih  mendorong  wisatawan  mengunjungi  desa wisata  Penglipuran  ini.  Paket-paket  pariwisata beserta  pembelian  souvenirnya  sebagai  oleh-oleh dari  Desa  Wisata  Penglipuran  perlu  dipikirkan, sehingga nilai tambah pengusaha loloh cemcem dan pengrajin  bambu  lebih  meningkat.  Saat  ini,  para wisatawan  hanya  dikutip  biaya  untuk  transpotasi dan  uang  parkir  mobil  saja;  sedangkan  pembelian souvenir diserahkan kepada masing-masing wisatawan.
Pengisian acara kesenian ataupun pemutaran film  budaya  desa  wisata  di  malam  hari  bagi wisatawan perlu dijadikan satu paket dengan biaya lain  seperti  sewa guest  house atau home  stay , maupun  pembelian  souvenirnya.  Saat  ini,  acara malam  hari bagi  wisatawan  yang  menginap,  hanya dilakukan  apabila  ada  permintaan  khusus  dari wisatawan  yang  menginap.  Agresivitas  dalam marketing  dan  perencanaan  paket  paket  wisata  di desa  wisata  Penglipuran  ini,  perlu  ditingkatkan. Dengan  demikian,  maka  Desa  Wisata  Penglipuran ini sudah menjawab definisi desa wisata sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  Peraturan Menteri
Kebudayaan dan
Pariwisata
(Permenbudpar)
Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010  yaitu  suatu  bentuk integrasi  antara  atraksi,  akomodasi,  dan  fasilitas pendukung  yang  disajikan  dalam  suatu  struktur kehidupan  masyarakat  yang  menyatu  dengan  tata cara dan tradisi yang berlaku.
4. Strategi Komunikasi Pemasaran Desa
Wisata Penglipuran
Dalam  Ilmu  Komunikasi  dikenal  adanya simbol  yang  digunakan  untuk  menyampaikan pesan, sehingga dalam komunikasi bisnis (desiminasi  desa  wisata)  perlu  dilakukan  melalui berbagai cara. Tanpa dikomunikasikan, simbol desa wisata  sebagai  daya  tarik  kunjungan  wisatawan, sulit  untuk  berkembang.  Oleh  sebab  itu,  pengelola desa  wisata  dapat  melakukan  kerja  sama  dengan pihak  lain  seperti  Badan  Pengelola  Wisata  (BPW) untuk  memasarkan  desa  wisata  ini.  Misalnya dengan  melakukan  paket  wisata  yang  berisi, wisatawan tidak hanya berhenti berwisata  di Pantai Kuta,  Pantai  Sanur  dan  pantai  lainnya  yang  sudah dikenal  dunia;  namun  diteruskan  dengan  berwisata ke  desa  wisata  Penglipuran  ini.  Terlebih  lagi, wisatawan  ditawarkan  juga menginap  pada homestay yang sudah ada di desa wisata ini. Biaya wisata dijadikan satu dengan biaya untuk berwisata di  pantai-pantai  tersebut,  sehingga  seolah-olah
tidak  ada  tambahan  biaya,  walau  berwisata  di beberapa  lokasi.  Dengan  cara  ini,  dewa  wisata Penglipuran  ini  akan  cepat  dikenal  dan  hasilnya dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya.
Hal-hal  seperti  inilah  yang  dianalisis  oleh
Stephen W Littlejohn (1992) tentang agenda setting dalam  buku  Theories  of  Human  Communication. Intinya  adalah  konten  media  sesungguhnya  tidak ditentukan  oleh  media  itu  sendiri,  melainkan ditentukan  juga  oleh  agenda  setting  masyarakat. Oleh  karena  itu,  pengelola  desa  wisata  secara kontinyu  berinisiatif  mencari  berbagai  bentuk inovasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mempromosikan desa wisata. Tidak kalah pentingnya  adalah  promosi  melalui  hubungan langsung  dengan  wisatawan  yang  sudah  pernah datang  di  desa  wisata  ini,  kemudian  dilanjutkan dengan  promosi  melalui  media  sosial  sebagai akibat  dari  perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  (TIK).  Penggunaan  TIK  ini  oleh (Imron,  2015)  dinyatakan  bahwaTIK  memainkan peranan  penting  dalam  tatanan  sosial  dan  budaya

## Tujuh Potensi
Desa Suvenir &Kuliner Wisata sepeda Filosofi budaya Model CE Desa wisata Regulasi Kelembagaan Sinerjitas Mobilisasi SD Lokal

## Fasilitas
Perubahan mindset
Gambar 1: Model Community Empowerment Desa Wisata (sumber: diolah dari data hasil penelitian)
baru  membawa  perubahan  dari  media  cetak  ke media  elektronik.  Sekaligus  kondisi  ini  akan membawa  perubahan  proses  distribusi  pesan,  di mana  media  baru  mentransformasi  pengalaman individu  dan  masyarakat  tentang  pesan  media; sehingga  media  dapat  memperpendek  pandangan, pendengaran  dan  sentuhan    melalui  ruang  dan waktu.  Memperpendek  jarak  di  antara  individu yang  bermukim  di  satu  kota  dengan  kota  lain, bahkan  memperpendek  jarak  di  antara  bangsa- bangsa yang berbeda negara.
Tentunya  infrastruktur  dewa  wisata  terus dikembangkan  dan  pengelolaannya  dilakukan secara  profesional,  layaknya  sebagai  distinasi wisata. Disamping itu, penerbitan brosur, pemasangan poster, pemasangan spanduk, dilakukan  di  tempat-tempat  strategis  maupun  di tempat keramaian lain  yang memungkinkan dilihat oleh  wisatawan.  Promosi  yang  sama  dengan memasang  iklan  melalui  media  massa,  juga  perlu disiapkan  dan  dilakukan  secara  masif.  Strategi pemasaran  yang  demikian,  secara  terus  menerus dilakukan  sepanjang  waktu  akan  menghasilkan pemasukan dana sebagai salah satu cara peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## KESIMPULAN
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat  dilakukan  dengan  cara  menggali  sumber- sumber  potensi  desa,  baik  yang  berbentuk keindahan  alam  maupun  keunikkan  budayanya. Tujuh  potensi  desa  adat  Panglipuran  terus dikembangkan dan dibenahi sesuai dengan perkembangan  jaman  untuk  tetap  menjadi  daya tarik  kunjungan  wisatawan.  Pemerintah  Daerah Kabupaten Bangli Propinsi Bali sudah menetapkan desa Panglipuran sebagai destinasi wisata. Pengelola  dewa  wisata  yang  dikoordinir  oleh Banjar tinggal  merumuskan  strategi  pemasaran, antara  lain  dengan  cara  memasukkan  desa  wisata ini  secara  paket  kunjungan  wisatawan.  Paket kunjungan wisata ini dengan melakukan kerjasama dengan  agen-agen  travel  yang  sudah  biasa mengatur  perjalanan  paket  wisata.  Tentu  dengan mempertimbangkan keuntungan kedua belah pihak.
Namun  sistem  pengelolaan  Desa  Wisata perlu diperkuat dengan cara meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  pengembangan  Desa Wisata ini. Partisipasi Pemerintah daerah diharapkan difokuskan pada penguatan kemampuan sumberdaya manusia dalam mengelola desa  wisata,  memperkuat  pemahaman  masyarakat setempat  terhadap    potensi    budaya  yang  dimiliki, serta  mewujudkan  visi  dan  misi  pemerintah Kabupaten  Bangli  untuk  mengembangkan  Desa Adat  Pengelipuran  sebagai  Desa  Wisata  dalam rangka  meretas  jalan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  maupun  peningkatan  Pendapatan  Asli
Daerah.  Pengembangan  desa  wisata  Penglipuran dapat  dijadikan  model  pengembangan  desa  di tempat  lain  untuk  menjadi  destinasi  wisata  baru, sekaligus  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli daerah.

## Daftar Pustaka
Archer,  B.  and  Cooper,  C.  (2004).  The  positive  and negative  impacts  of  tourism,  in  Evaristus  M. Irandu,  The role of tourism in the conservation of  cultural  heritage  in  Kenya ,  Asia Pacific Journal of Tourism Research , 9(2), June; Burns & Holden (1995). Tourism: A New Perspective . Prentice  Hall,  UK.  Dalam  Ujud  Tahajuddin, dkk 2013, 2014.
Imron, M. Bashori (2015). Pergeseran  Media  Lama  ke Media  Baru:  Adopsi  Ponsel  Pintar  dan Implikasinya.  Dalam  Aulia,  dkk  Media  Baru dan  Perubahan  Masyarakat  di  Indonesia  Pasca Orde  Baru:  Studi  Kasus  Adopsi  dan  Pola Penggunaan  Telepon  Pintar.  Seminar  Hasil Penelitian P2KK-LIPI tanggal 10-13 November 2015, di Jakarta Littlejohn,  Stephen  W.  1992. Theories  of  Human Communication  Fourth  Edition. Belmont California: Wadsworth Publishing Company, A Devision of Wadworth Inc. Moneng,  I  Nengah,  2014. Wawancara  dengan  Ketua Badan  Pengelola  Desa  Wisata  Penglipuran. Tanggal 13 Agustus 2014
Peraturan  Menteri  Kebudayaan  dan  Pariwisata
(Permenbudpar) Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Desa
Wisata Pitana, I Gede, 1999. Pelangi Pariwisata Bali: Kajian Aspek  Sosial  Budaya  Kepariwisataan  Bali  di Penghujung  Abad. Denpasar,  Penerbit    Bali Post.
Putra,  I  Nyoman  Darma  dan  I  Gde  Pitana.  2010.
Pariwisata  Pro  Rakyat  :  Meretas  Jalan mengentaskan Kemiskinan  di Indonesia.
Jakarta, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI
Sudana,  I  Putu,  dkk.  2014). Laporan  Pendahuluan Iptek  bagi  Masyarakat  Kelompok  Pengelola Desa  Wisata  dan  Kelompok  Karang  Taruna .
Denpasar, Universitas Udayana.
Tahajuddin,
Ujud dkk. 2013. Community Empowerment  dalam  Industri  Pariwisata: Praktik  Pemberdayaan  Komunitas  Lokal  oleh Industri Kreatif Pendukung Pariwisata.
Jakarta, PT Gading Inti Prima.
Undang  Undang  Kepariwisataan  Nomor  10  Tahun 2009