## IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI HABITUASI DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN KARAKTER SISWA DI SMP NEGERI 1 CIANJUR

## Apiek Gandamana
Surel: apgan@unimed.ac.id

## ABSTRACT
This study generally aims to describe and analyzing in depth the implementation of anti-corruption  education  and  learning  through  habituation  Civics.  Research process using a qualitative approach with descriptive methods. Results showed that the  implementation  of  anti-corruption  education  is  done  by  integrating  anti- corruption education material into Civics subject because when used as a separate subject would burden the students itself, the habituation performed by all people in schools environment that instill the values of honesty, and discipline, as well as a canteen of honesty as a form of students habituation to do what is right
Keywords: Anti-Corruption Education, Habituation, Character.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  secara  umum  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis secara mendalam implementasi pendidikan anti korupsi. Lokasi penelitian di SMP Negeri  1  Cianjur.  Proses  penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan metode deskriptif .  Hasil  penelitian  adalah  model  implementasi  pendidikan  anti korupsi  dilakukan  dengan  2  cara,  yaitu  mengintegrasikan  materi  pendidikan  anti korupsi  ke  dalam  mata  pelajaran  PKn  dan  model  pembudayaan,  pembiasaan  nilai dalam  seluruh  aktivitas  dan  suasana  sekolah.  Faktor  pendukung  adalah  adanya komitmen  yang  baik  dari  seluruh  warga  sekolah  dan  orang  tua,  serta  adanya dukungan  dari  pemerintah.  Sedangkan  faktor  penghambat  yaitu  kesulitan  guru dalam  mengintegrasikan  pendidikan  anti  korupsi  ke  dalam  mata  pelajaran  PKn serta  faktor  lingkungan  yang  melihat  korupsi  sebagai  hal  yang  biasa  atau membudaya.
Kata Kunci: Pendidikan Antikorupsi, Habituasi, dan Karakter .

## PENDAHULUAN
Praktik  kenegaraan  dan  politik selama  ini  telah  bergelimang  dengan ketidakjujuran dan kemunafikan. Ketidakjujuran  itu  menjelma  dalam pelaksanaan  profesi,  tugas,  atau pekerjaan  yang  penuh  kelicikan  dan kemunafikan hingga merebaknya ketidakadilan. Dipertegas oleh
pendapat  Sutanto  dalam  Wibowo
(2013:  9),  menyatakan  bahwa  para ahli psikologi mengibaratkan sebagai sebuah pembicaraan yang tidak
selesai-selesai dan pembicaraan sirkumstansial-dua simtom dari problem ketidakjujuran telah merebaknya  kerumitan,  keruwetan, kepelikan,  dan  kesulitan  luar  biasa kompleks. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan  dan  berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, Universitas Negeri Medan Accepted  : 17 July 2018 159 Published : 30 July 2018
sistem  politik,  sistem  hukum,  sistem pemerintahan,  dan  tatanan  sosial kemasyarakatan di negeri ini. Di lain pihak  upaya  pemberantasan  korupsi yang  telah  dilakukan  selama  ini belum  menunjukkan  hasil  yang optimal.  Korupsi  dalam  berbagai tingkatan  tetap  saja  banyak  terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita, bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung  maka  cepat  atau  lambat korupsi  akan  menghancurkan  negeri ini.
Pemberantasan korupsi  melalui penegakan  hukum  masih  belum cukup, tetapi harus diimbangi dengan menumbuhkan  semangat,  atmosfer, dan  budaya  anti  korupsi.  Semangat, atmosfer,  dan  budaya  anti  korupsi yang  dimaksud  dapat  dilakukan melalui  pendidikan  formal.  Hal  ini karena  salah  satu  fungsi  pendidikan adalah  untuk  melakukan  koreksi budaya (Eby, 1952;  Darmawan, dkk, 2008;  Hassan,  2004;  Muhtari,  2004; Zuriah, 2008), yaitu koreksi terhadap budaya yang tidak baik atau kontraproduktif  yang  tumbuh  dan berkembang dalam masyarakat.
Termasuk  di  dalamnya  mereduksi sikap  dan  perilaku  korupsi  dan menebalkan  semangat  antikorupsi khususnya  kepada  siswa  sebagai generasi penerus bangsa. (Harmanto,
2012:3). Beberapa hasil survey lembaga-lembaga transparansi mengindikasikan  tingginya  tingkat korupsi di Indonesia, karena Indonesia sendiri dibandingkan dengan
negara-negara lainnya,
berada  di  posisi  kelima  terkorup  di dunia  menurut Survey  Transparency International (TI)  pada  tahun  2009. Sedangkan  untuk  kalangan  Asia, Indonesia menduduki sebagai  negara terkorup  nomor  satu  di  Asia  dengan nilai  8,32  dan  dibawahnya  Thailand dengan nilai 7,63. Menurut Tranparency International tahun 2012 skor Indonesia adalah 32, pada urutan 118 dari  176  negara  yang  diukur. Indonesia  sejajar  posisinya  dengan Republik  Dominika,  Ekuador,  Mesir dan Madagaskar.
Dari  beberapa  hasil survey lembaga-lembaga anti korupsi menunjukkan Indonesia merupakan negara yang tinggi tingkat korupsinya.  Apabila  dibiarkan  tidak mustahil korupsi di Indonesia bisa menjadi suatu budaya yang mengakibatkan rusaknya perekonomian, moral, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. Menurut Sumiarti (2007: 2) menyatakan  bahwa  korupsi  yang terjadi  di  Indonesia  sudah  mencapai taraf yang sangat memprihatinkan dan jika dibiarkan akan
menyebabkan  bangsa  dan  negara Indonesia semakin terpuruk ke dalam jurang  kemiskinan,  kebodohan,  dan keterbelakangan.
Salah  satu  wujud  perhatian pemerintah  terhadap  bahaya  korupsi adalah menetapkan kebijakan tentang pemberantasan korupsi yang
dituangkan  dalam  Instruksi  Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi.
p-ISSN : 2355-1720
e-ISSN`: 2407-4926
Pada bagian Diktum ke-11 (Instruksi Khusus)  poin  ketujuh  menugaskan kepada Menteri Pendidikan Nasional
(sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) untuk menyelenggarakan pendidikan yang bersubstansikan penanaman, semangat  dan  perilaku  antikorupsi baik  pada  jenjang  pendidikan  formal maupun  nonformal.  Hal  tersebut diperkuat  dengan  dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Handoyo (2007: 13) mengungkapkan  bahwa:  pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar untuk memberi  pemahaman  dan  mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam proses
pembelajaran  di  sekolah.  Pendidikan anti  korupsi  akan  lebih  efektif apabila  diterapkan  pada  masyarakat usia  dini.  Pendidikan  anti  korupsi pada  dasarnya  dapat  dilakukan  pada pendidikan  informal  di  lingkungan keluarga,  pendidikan  nonformal,  dan pendidikan formal pada jalur sekolah. Namun karena otoritas yang dimiliki  dan  kultur  yang  dipunyai,
jalur  formal  atau  sekolah  dipandang lebih efektif
untuk  menyiapkan  generasi  muda berperilaku anti korupsi.
Senada  dengan  pendapat  di atas, Djabbar dalam Annas (2011: 3) Materi  pendidikan  anti  korupsi  di sekolah tidak hanya sekedar pemberian wawasan di ranah kognitif (materi),  tidak  sekedar  pemahaman dan  menghafal.  Lebih  dari  itu, pendidikan  antikorupsi  menyentuh pula  ranah  afektif  dan  psikomotorik. Membentuk  sikap  dan  perilaku antikorupsi  pada  siswa.  Menuju penghayatan  dan  pengamalan  nilai- nilai antikorupsi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sementara metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analitis. Dalam penelitian ini dilakukan pengecekan validitas data melalui derajat keterpercayaan ( credibility ), keteralihan ( tranferbility ), ketergantungan ( defendebility ), dan kepastian
( confirmabality ).
Subjek  dalam  penelitian  ini agar  memperoleh  informasi  yang valid dan  bertalian,  maka  yang menjadi  subjek  penelitiannya  seperti terdapat dalam tabel berikut: Tabel 1. Subjek Penelitian No Informan Jumlah 1. Kepala Sekolah 1 orang 2. Waka.Urusan Kesiswaan/Non Akademik 1 orang 3. Guru PKn 2 orang 4. Peserta Didik Kelas VII dan VIII 10 orang Jumlah 14 orang 161 p-ISSN : 2355-1720 e-ISSN`: 2407-4926
Peneliti  terjun  langsung  ke lapangan untuk mencari informasi/data  melalui  dokumentasi,
observasi,  dan  wawancara.  Dalam penelitian  ini  peneliti  menggunakan pendekatan  antar  manusia,  artinya selama  proses  penelitian  peneliti akan  lebih  banyak  mengadakan kontak  dengan  orang-orang  sekitar lokasi penelitian yaitu di SMP Negeri 1  Cianjur.  Dengan  demikian  peneliti lebih  leluasa  mencari  informasi  dan data yang terperinci tentang berbagai hal yang diperlukan untuk kepentingan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  (1)  Observasi  maksudnya dalam  penelitian  ini,  peneliti  terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan menyajikan secara realistik informasi tentang implementasi  pendidikan  antikorupsi melalui  habituasi  dan  pembelajaran PKn;  (2)  Wawancara,  wawancara harus  dilakukan  oleh  peneliti  kepada subjek  penelitian  untuk  memperoleh data yang diperlukan. Seorang peneliti dapat menggunakan wawancara  sesuai  dengan  kondisi subjek  yang  terlibat  dalam  interaksi sosial yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai dan mengetahui informasi yang dibutuhkan  agar  memperoleh  data yang  digunakan  untuk  menjawab fokus  penelitian;  (3)  Studi  literatur,
mendapatkan data atau informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dari buku- buku yang relevan; (4) Dokumentasi, data informasi sesuai
dengan  masalah  penelitian  seperti data  statistik,  data  siswa,  foto,  dan surat-surat. Sementara itu analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

## HASIL
PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Pembahasan penelitian ini merupakan hasil observasi,
wawancara,  serta  studi  dokumentasi yang  dilakukan  selama  penelitian. Dari  deskripsi  dan  interpretasi  data tersebut  dibahas  untuk  mengungkap essensi  fenomena  yang  muncul dilapangan.  Deskripsi  dimaksudkan untuk  menuangkan  data  objektif tentang segala sesuatu yang diamati
dan didengar. Interpretasi dimaksudkan untuk memberikan makna,  dengan  jalan  menyusun  dan merakit  unsur-unsur  lama  dengan cara memproyeksikannya. Karena itu materi yang disajikan bersifat “ informartif  dan  reformatif ”,  dalam arti telah diperlakukan sesuai dengan interpretasi konteks maupun konsep.
Untuk  melengkapi  data,  maka peneliti  juga  melakukan  proses wawancara  dengan  menggunakan teknik purposive dan snowball terhadap  14  narasumber  kunci  yang ditemui  langsung  di  SMP  Negeri  1 Cianjur.  Narasumber  yang  berhasil di  wawancara  secara  intensif  oleh peneliti  adalah  UA  pada  hari  Senin 29  April  2013;  DK  dan  DJ dilaksanakan  pada  hari  Selasa  30 April 2013; TS, AP, DR, AF, dan M dilaksanakan  pada  hari  Kamis  02 Mei 2013; IS dilaksanakan pada hari
p-ISSN : 2355-1720
162
e-ISSN`: 2407-4926
Jumat  03  Mei  2013;  MG,  H,  T,  ST, dan  A  dilaksanakan  hari  Sabtu  04 Mei 2013.
Dari hasil observasi dan wawancara dihasilkan bahwa di SMP Negeri 1 Cianjur dalam mengimplementasikan pendidikan anti  korupsi  dilakukan  dengan  2
model,  yaitu  model  di  dalam  kelas dan  di  luar  kelas.  Di  dalam  kelas dengan cara mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi ke dalam materi mata pelajaran PKn. Sementara  model  di  luar  kelas dengan cara pembiasaan atau habituasi  yaitu  keteladanan  dan adanya Kantin Kejujuran. Faktor pendukung adanya implementasi pendidikan anti korupsi di  SMP  Negeri  1  Cianjur  yaitu adanya  dukungan  yang  baik  dari Pemerintah  Kabupaten  Cianjur  dan Kejaksaan  Negeri  Cianjur  serta adanya  komitmen  yang  kuat  dari
Kepala Sekolah, Guru, dan warga sekolah. Sementara faktor penghambat dari implementasi pendidikan antikorupsi yaitu Guru sebagai pelaksana program pendidikan anti korupsi masih kurang akan materi antikorupsi Pembahasan Pendidikan  Anti  Korupsi  di SMP Negeri 1 Cianjur yang dilakukan  secara  konsisten  dan berkelanjutan, akan menumbuhkan sebuah sikap yang menjadi kepribadian  anak.  Pada  dasarnya sebuah  kepribadian  seseorang  tidak muncul  secara  instan  namun  melalui sebuah proses. Begitu juga
penanaman  nilai-nilai  anti  korupsi terhadap  siswa  di  sekolah  SMP Negeri 1 Cianjur.
Dapat disimpulkan bahwa pendidikan  anti  korupsi  di  SMP Negeri  1  Cianjur  menjadi  sebuah langkah  strategis  bagi  pencegahan korupsi,  karena  selama  ini  korupsi terus langgeng antara lain karena rendahnya tingkat pemahaman mengenai korupsi yang tidak saja menyebabkan kesalahpahaman mengenai  bentuk-bentuk  korupsi,
namun  juga  menyeret  seseorang terperangkap  kedalam  sistem  yang mengakomodir perilaku korupsi tersebut. Pendidikan selama ini diyakini belum memberi penyadaran mengenai korupsi. Dengan demikian, sudah saatnya pendidikan anti korupsi diterapkan di semua  lembaga  pendidikan  sebagai strategi awal bagi pencegahan korupsi di Indonesia sedini mungkin. Berdasarkan  hasil  wawancara dan observasi
pelaksanaan pendidikan  anti  korupsi  di  SMP Negeri  1  Cianjur  sebagaimana  yang telah disajikan dalam penyajian data. Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, bahwa dalam mendidik siswanya
berperilaku anti korupsi ialah dengan cara menelaah pokok-pokok bahasan mana  yang  bisa  dimasukkan  nilai- nilai  anti  korupsi  dan  dituangkan dalam  RPP,  sebab  tidak  semua materi  yang  diajarkan  kepada  siswa harus  dimasukkan  nilai-nilai  anti korupsi.  Dengan  kalimat  lain,  guru Pendidikan
p-ISSN : 2355-1720 e-ISSN`: 2407-4926
Apiek Gandamana : Implementasi Pendidikan Anti ...
Kewarganegaraan mengatakan mengajari  dan  mendidik  siswanya,
manakala pokok bahasan yang sedang  dipelajari  memiliki  kaitan dengan  pendidikan  anti  korupsi  atau disisipkan  pesan-pesan  moral  yang memiliki  nilai-nilai  anti  korupsi dalam proses belajar mengajar.
Cara guru Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan siswa-siswanya  dalam  proses  belajar mengajar  dikelas  hanya  dengan menanamkan  nilai-nilai  pendidikan anti  korupsi  pada  materi  tertentu seperti  dikatakan  di  atas  dapatlah dimaklumi. Sebab seperti telah  dikatakan  sebelumnya  bahwa memang  pendidikan  anti  korupsi tidak  berdiri  sendiri  sebagai  sebuah mata  pelajaran  khusus,  melainkan hanya materi ajar yang diintegrasikan kepada  mata  pelajaran  lain  yang dalam hal ini materi Pendidikan Kewarganegaraan. Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi seringkali  memberikan  contoh  kasus korupsi yang merugikan masyarakat.
Hal  ini  sejalan  dengan  teori sibernika  yang  disampaikan  Parsons (Craib,  1986:70)  bahwa  pendidikan anti  korupsi  di  sekolah  untuk mengembangkan fungsi  internalisasi, sosialisasi, dan pelembagaan nilai- nilai antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi  dikembangkan  dalam perilaku warga sekolah, sistem kepribadian, sosial, dan budaya.
Sejalan  dengan  pendapat  di atas, Wibowo (2013: 54) menyatakan bahwa, Nilai pendidikan anti korupsi bukanlah bahan ajar biasa. Nilai-nilai tersebut tidak dijadikan pokok bahasan  yang  harus  disampaikan seperti  halnya  ketika  mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, ataupun  fakta  seperti  dalam  mata pelajaran  agama,  Bahasa  Indonesia, PKn, IPA, IPS, matematika, pendidikan  jasmani  dan  kesehatan, seni,  dan  keterampilan.  Dengan demikian,  materi  pelajaran  biasa digunakan  sebagai  bahan  atau  media untuk  mengembangkan  nilai-nilai pendidikan antikorupsi tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara dan  observasi  di  SMP  Negeri  1 Cianjur dalam penerapan pendidikan antikorupsi.  Model  pembelajaran pendidikan anti korupsi yang digunakan  oleh  SMP  Negeri  1 Cianjur yaitu model pembelajaran di kelas  (integrasi  materi  pendidikan anti korupsi ke dalam mata pelajaran PKn)  dan  di  luar  kelas  ( habituasi melalui  keteladanan  dan  kantin kejujuran).
Penerapan pendidikan anti korupsi  di  SMP  Negeri  1  Cianjur tidak  dimasukan  sebagai  pokok bahasan, tetapi terintegrasi ke dalam mata  pelajaran,  pengembangan  diri, dan budaya sekolah. Oleh karena itu, guru  dan  sekolah  mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam  pendidikan  antikorupsi  ke dalam  Kurikulum  Tingkat  Satuan Pendidikan  (KTSP),  silabus  dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang sudah ada. p-ISSN : 2355-1720 164 e-ISSN`: 2407-4926
Pengembangan nilai-nilai pendidikan anti korupsi diintegrasikan  dalam  setiap  pokok bahasan  dari  setiap  mata  pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP. Pengembangan nilai-nilai pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Cianjur dalam silabus ditempuh melalui cara- cara berikut ini: a. mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi  Dasar  (KD)  yang akan menjadi materi pengintegrasian pendidikan antikorupsi; b. menambahkan indikator tentang
korupsi pada kolom indikator;
c.  menambahkan materi pokok tentang  korupsi  pada  kolom materi  pokok  sesuai  dengan indikatornya;
d. menyisipkan  instrumen  yang berkaitan dengan korupsi untuk mengevaluasi pelaksanaan pendidikan antikorupsi; dan
e.  menambahkan sumber belajar (SB) tentang korupsi.
Sementara prosedur pengintergrasian pendidikan anti korupsi ke dalam RPP, diantaranya:
a.  menyisipkan  indikator  materi pendidikan antikorupsi ;
b. menyisipkan  materi  pendidikan antikorupsi pada tujuan pembelajaran;
c.  menguraikan  indikator  materi pendidikan antikorupsi pada materi pembelajaran;
d. merencanakan  pemberian  materi pendidikan  anti  korupsi  dalam langkah- langkah pembelajaran;
e.  menambahkan  sumber  belajar; dan
f. menyisipakan  instrumen  tentang materi  pendidikan  anti  korupsi dalam penilaian pelajaran.
Keunggulan  model  terintegrasi yaitu  semua  guru  ikut  bertanggung jawab akan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada siswa. Pemahaman  nilai  hidup  anti  korupsi dalam diri anak tidak melulu bersifat informatif-kognitif, melainkan bersifat  terapan  pada  tiap  mata pelajaran (Suparno, 2002: 43). Dari hasil wawancara, observasi  dan  studi  dokumentasi didapatkan  data  bahwa  pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Cianjur belum  cukup  hanya  diintegrasikan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.  Masih  diperlukan habituasi yang dikemas dalam bentuk budaya sekolah. Budaya sekolah tersebut antara lain keteladanan dan kantin kejujuran. Hasil wawancara dan observasi dilapangan habituasi atau
pembiasaan  yang  diterapkan  oleh SMP  Negeri  1  Cianjur  berupa keteladanan.  Keteladanan  Kepala Sekolah  dan  guru  akan  lebih  efektif untuk  membentuk  karakter  siswa. Keteladanan yang diterapkan di SMP Negeri  1  Cianjur  contohnya,  guru melarang  siswa  merokok  begitupun guru  di  SMP  Negeri  1  Cianjur  tidak merokok di lingkungan sekolah.
p-ISSN : 2355-1720 e-ISSN`: 2407-4926
Hasil  tersebut  diungkap  lebih jauh oleh Sanjaya (2006: 179) yang menyatakan bahwa proses penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada anak melalui proses keteladanan pada mulanya  dilakukan secara mencontoh, namun anak perlu diberi  pemahaman  mengapa  hal  itu dilakukan.  Misalnya,  guru  perlu menjelaskan  mengapa  kita  tidak boleh  korupsi;  menjelaskan  bahaya dari  tindakan  korupsi  atau  mengapa kita  harus  jujur,  tidak  mencontek pada waktu ulangan. Hal ini diperlukan  agar  sikap  tertentu  yang muncul  benar-benar  didasari  oleh suatu keyakinan kebenaran sebagai suatu sistem nilai. Menurut penelitian yang dilakukan Harmanto (2008),diketahui bahwa keteladanan guru dan budaya sekolah memberikan  kontribusi  yang  besar dalam menanamkan pola pikir, sikap dan tindakan pendidikan antikorupsi.
Selain  keteladanan  penerapan pendidikan  anti  korupsi  di  SMP Negeri  1  Cianjur  menggunakan program  kantin  kejujuran.  Ide  dasar penyelenggaraannya  adalah  gagasan bersama  antara  Kejaksaan  Negeri Cianjur,  dan  Pemerintah  Kabupaten Cianjur  yang  direspon  dan  didukung oleh  OKP  dan  SKPD  di  bawahnya.
Tujuan kantin kejujuran SMP Negeri 1 Cianjur adalah sebagai pembelajaran melalui pembiasaan dalam merevitalisasi dan mengaktualisasi sifat kejujuran sebagai  salah  satu  unsur  utama mengantarkan pribadi-pribadi ke jenjang kehidupan yang sukses,
kebahagiaan yang hakiki, dan kemakmuran yang abadi. Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ditemukan bahwa kantin kejujuran di
SMP Negeri 1 Cianjur menggunakan sistem  terbuka.  Program  kantin kejujuran  yang  diselenggarakan  di SMP  Negeri  1  Cianjur  dikelola secara langsung oleh team  pembantu kepala sekolah (PKS) urusan kesiswaan. Pengelolaan tersebut meliputi  membuka  dan  menutup kantin, mencatat dan menempel label harga, merapikan barang dagangan dan mencatat pembukuan. Program kantin kejujuran menanamkan dan membiasakan  nilai-nilai  anti  korupsi kepada  siswa.  Nilai  anti  korupsi bukan hanya kejujuran, tetapi juga tanggung jawab, kemandirian, kedisiplinan,  keberanian,  keadilan, kesederhanaan,  kerja  keras  dan  tidak korupsi.  Pengelolaan  yang  langsung ditangani oleh team pembantu kepala sekolah (PKS) urusan  kesiswaan  akan  menghambat proses  penanaman  dan  pembiasaan nilai-nilai sikap anti korupsi lainnya.
Temuan penelitian menunjukkan  bahwa  ada  dua  faktor dalam mendukung keberhasilan pendidikan  anti  korupsi  di  SMP
Negeri  1  Cianjur,  yaitu  faktor internal dan eksternal. Faktor internal, pertama adanya  keinginan yang  kuat  dari  pihak  sekolah  untuk menerapkan pendidikan anti korupsi. Guru  mempunyai  peran  dan  fungsi sangat penting dalam upaya
p-ISSN : 2355-1720
penanaman  pendidikan  antikorupsi. Guru  yang  baik  adalah  guru  yang selain bisa memberi teori atau materi pelajaran,  juga  bisa  memberikan contoh yang baik bagi siswa.
Kedua , adanya komitmen  yang kuat  dari  kepala  sekolah  untuk menerapkan pendidikan anti korupsi. Kepala  Sekolah  merupakan  orang yang mempunyai kewenangan paling tinggi  dalam  menentukan  kebijakan sekolah. Berjalan tidaknya organisasi sekolah termasuk baik buruk kegiatan  pembelajaran,  prestasi,  dan kegiatan-kegiatan  lain  di  lingkungan sekolah  salah  satunya  ditentukan
oleh kebijakan kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai peran dalam upaya menanamkan pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.  Dukungan  dan komitmen dari kepala sekolah sangat dibutuhkan dalam hal mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan pendidikan  anti  korupsi  seperti: peraturan  tentang  tata  tertib  siswa, peraturan tentang tata tertib guru, kebijakan tentang proses pembelajaran,  kebijakan  jam  masuk dan pulang sekolah, dan lain sebagainya. Dengan adanya dukungan dari kepala sekolah, guru akan sangat terbantu dalam menanamkan  nilai-nilai  antikorupsi kepada  siswa,  sehingga  pendidikan anti  korupsi  dapat  diajarkan  dan dilaksanakan dengan baik.
Sedangkan faktor eksternal berupa  adanya  dukungan  dari  pihak luar dalam penerapan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Cianjur.
Dukungan  tersebut  diberikan  oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur,
Kejaksaan  Negeri  Cianjur,  dan Komite Sekolah.
Hasil wawancara dan observasi faktor  yang  menghambat  penerapan pendidikan  anti  korupsi  di  SMP Negeri  Cianjur  tediri  dari  dua  faktor yaitu,  faktor  internal  dan  eksternal. Faktor internal atara lain :
a. Guru PKn mengalami kesulitan dalam pengintegrasian pendidikan anti korupsi karena kekurangtelitian dalam mengindentifakasi Standar Kompetensi. b. Guru mengalami kesulitan dalam  penyusunan  silabus  dan RPP  PKn  yang  memuat  materi pendidikan  anti  korupsi  karena sebelum  membuat  silabus  dan RPP  guru  harus  memikirkan materi  pendidikan  apa  yang dimasukkan  dalam  silabus  dan RPP serta banyaknya komponen yang  harus  memuat  pendidikan antikorupsi  mulai  dari  indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran,  langkah-langkah pembelajaran dan evaluasinya.
c. Gurumengalami kesulitan dalam pembagian waktu
pembelajaran  pendidikan  anti korupsi  karena  materi  PKn sudah penuh dan alokasi waktu pembelajaran PKn yang sedikit hanya 2 x 40 menit per minggu.
Sementara faktor eksternal yaitu masih  adanya perilaku koruptif yang  menganggap  korupsi  sebagai hak  yang  biasa.  Kebiasaan  perilaku koruptif yang dilakukan siswa seperti
p-ISSN : 2355-1720 e-ISSN`: 2407-4926
Apiek Gandamana : Implementasi Pendidikan Anti ...
menyontek saat ulangan atau mengerjakan tugas, datang terlambat, tidak mematuhi aturan, dan sebagainya menjadi penghambat dalam  pelaksanaan  pendidikan  anti korupsi.  Meskipun  sudah  diajarkan dalam  mata  pelajaran  PKn  serta selalu  disinggung  dalam  berbagai kegiatan  sekolah  seperti  upacara bendera, ternyata masih ada beberapa siswa  yang  masih  sering  melakukan perilaku koruptif.
Berdasarkan temuan hasil temuan  penelitian,  solusi  untuk mengatasi  hambatan  implementasi pendidikan antikorupsi diantaranya:
a. sekolah harus lebih memberikan kesempatan  kepada  guru  untuk mengikuti seminar ataupun pelatihan  tentang  pembelajaran pendidikan  anti  korupsi  agar guru memiliki pengetahuan yang luas.
b. guru  lebih  sering  mempelajari pendidikan  anti  korupsi  agar mengalami kemudahan dalam pengintegrasian pendidikan antikorupsi  ke  dalam  silabus maupun RPP PKn yang memuat pendidikan antikorupsi. c. guru harus pandai memanfaatkan waktu secara efektif  dengan  menggunakan
metode  pembelajaran  yang  bisa mencakup semua materi baik materi PKn maupun materi pendidikan anti korupsi.
Sementara  solusi  untuk  faktor eksternal  yaitu  pembiasaan  perilaku koruptif.  Setelah  siswa  mengetahui tentang apa itu korupsi dan bahayanya melalui sosialisasi yang
dilaksanakan  sekolah,  maka  siswa dapat  mengetahui  mana  perbuatan yang mengandung unsur koruptif dan
mana perbuatan yang bukan termasuk koruptif. Dengan pengetahuan  siswa  yang semakin banyak  tentang pendidikan   anti korupsi,  maka akan berdampak pada sikap  dan  perilaku  siswa  yang menuju ke arah positif. Pembiasaan perilaku  positif seperti  kejujuran,
kedisiplinan, keterbukaan, dan tanggung jawab harus terus dilakukan sehingga membentuk suatu  karakter kepribadian  siswa yang anti korupsi. Hal  tersebut sejalan  dengan pendapat Yuwono (2008), penanaman pendidikan  anti korupsi dapat dilakukan melalui: (1) Curriculum , (2) The Ritual Life (3) Teachers. Curriculum berarti materi  antikorupsi  diajarkan  lewat jalur pendidikan dengan memasukkan   dalam  materi  mata pelajaran. The Ritual Life berarti nilai-nilai anti korupsi harus
dibiasakan  dalam  kehidupan  sehari- hari, sedangkan teachers berarti guru tidak  hanya  memberikan  teori  saja, tetapi juga contoh kepada siswanya.

## SIMPULAN
Model  pendidikan  anti  korupsi di  SMP  Negeri  1  Cianjur  yaitu dengan model di  dalam  kelas berupa integrasi  materi  pendidikan  anti korupsi  ke  dalam  mata  pelajaran PKn, dan model di luar kelas berupa keteladanan serta kantin kejujuran.Faktor pendukung pendidikan anti korupsi di SMP
p-ISSN : 2355-1720
168
Negeri  1  Cianjur  yaitu  dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor  internal  meliputi,  adanya dukungan yang kuat dari kepala sekolah untuk menerapkan pendidikan  anti  korupsi  dan  adanya komitmen  dari  para  guru  khususnya guru PKn untuk melaksanakan pendidikan  anti  korupsi.  Sedangkan faktor  eksternal  meliputi,  adanya dukungan  dari  pihak  luar  yaitu Pemerintah Kabupaten Cianjur, Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dan Kejaksaan Negeri Cianjur. Faktor  penghambat  pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Cianjur yaitu  dibagi  menjadi  faktor  internal dan eksternal. Faktor internal meliputi, guru  PKn  mengalami
kesulitan  dalam  mengintegrasikan materi  pendidikan  anti  korupsi  ke dalam  mata  pelajaran  PKn  dan kurangnya waktu pembelajaran
karena  jam  mata  pelajaran  PKn hanya  2  x  40  menit  per  minggu. Sedangkan  faktor  eksternal  meliputi, masih  adanya  perilaku  koruptif  yang menganggap  korupsi  sebagai  hal yang biasa.
Solusi untuk mengatasi kendala atau  hambatan  tersebut  yaitu,  guru harus  diberikan  kesempatan  untuk mengikuti  pelatihan  pendidikan  anti korupsi  dan  guru  harus  mempunyai keinginan  serta  komitmen  yang  kuat untuk  belajar  materi  pendidikan  anti korupsi. Dan adanya komitmem yang kuat  dari  seluruh  warga  sekolah  dan juga pemerintah dalam rangka mendukung implementasi pendidikan anti korupsi tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN
Arikunto. Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian  (Suatu  Pendekatan Praktek) .  Jakarta:  PT.  Rineka Cipta.
Budimansyah,  D.  2010. Penguatan Pendidikan  Kewarganegaraan untuk  Membangun  Karakter Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press. Chaerudin, dkk. 2008. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi . Bandung: Refika Aditama. Chrisiana, W. 2005. “Upaya Penerapan Pendidikan Karakter Bagi Mahasiswa (Studi Kasus di Jurusan Teknik Industri  Uk  Petra)”.  Jurnal Teknik Industri. 7, (1), 83-88. Dewiyani, M.J.S. 2011. “Menanamkan Pendidikan Karakter  Berbasis  Perbedaan Tipe Kepribadian Pada Mata Kuliah Matriks Dan Tranformasi  Linier  di  Stikom Surabaya”.  Jurnal  Edumatica. 1, (2), 25-34. Dwiputrianti,  S.  2009. “Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi  di  Indonesia”.  Jurnal Ilmu Administrasi. VI, (3), 241- 253. Elvandari, S. et al. 2008. “Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Keluarga”. Jurnal Warta Pengabdian Andalas, XIV, 143-152.
p-ISSN : 2355-1720 e-ISSN`: 2407-4926
Apiek Gandamana : Implementasi Pendidikan Anti ...
Fauzan, M. et al. 2012. “Implementasi  Pemerintahan Yang Bersih Dalam Kerangka Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi”. Jurnal  Dinamika  Hukum,  12, (3), 448-463. Hakim,  L.  2012. “Model  Integrasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam  Kurikulum  Pendidikan Islam”.  Jurnal  Pendidikan Agama  Islam-Ta’lim.  10,  (2), 141-154. Harmanto.(2012). Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembelajaran PKn Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodel  PAKEM  di  Sekolah Menengah Pertama) . Disertasi
pada  Sekolah  Pasca  Sarjana UPI: tidak diterbitkan.
Harmanto  & Yudiani,   Djunaida Dewi. 2009. “Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Melalui Pembelajaran  PKn dan  Budaya  Sekolah”.  Jurnal CIVICUS . Muhlisin. 2012. Efektivitas Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pembudayaan Karakter Jujur (Studi Kasus Di SMP Kanisius  Keluarga Kudus) . Disertasi  pada  Sekolah Pasca Sarjana UPI: tidak diterbitkan. Kesuma D., Darmawan C., Permana J. 2008. Korupsi dan PendidikanAnti Korupsi , Bandung: Pustaka Aulia Press. Komariah , Kokom St. 2011. “Model Pendidikan  Nilai  Moral  Bagi Para Remaja Menurut Perspektif  Islam”. Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim. 9, (1), 45-54. Komalasari,  K.,  Budimansyah,  D. 2008. “Pengaruh Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan Siswa SMP”.  Jurnal  Acta  Civicus Pendidikan  Kewarganegaraan ,
2, (1).
Klitgaard, Robert, Ronald Maclean-
Abaroa dan H. Lindsey Parris. (2005). Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah. Terjemahan Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Laksmi. 2006. “Information Literacy Pada LSM Indonesia Corruption Watch Dalam Membongkar Informasi Tentang Korupsi”. Jurnal Ilmu
Informasi,  Perpustakaan,  dan Kearsipan. 1, (2), 1-25. Melisa, Depiyanti, O. 2012. “Model Pendidikan Karakter Di Islamic  Full  Day  School”. Jurnal  Tarbawi,  1,  (3),  221- 233.
Sapriya. 2007. Perspektif Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai
Pendidikan  Karakter  Menurut Para  Ahli .  Bandung:  Sekolah Pasca Sarjana UPI.
Sulistiani.  2012. Penanaman  Nilai- Nilai  Anti  Korupsi  Dalam Pendidikan Di MTS Al-Asror
p-ISSN : 2355-1720
170
e-ISSN`: 2407-4926
Patemon Gunungpati Semarang . Tesis pada Universitas  Negeri  Semarang: tidak diterbitkan. Sumintono, B. et al. 2012. “Pendidikan Moral di Malaysia: Tantangan dan Implementasi Pendidikan Karakter  di  Sekolah”.  Jurnal Pendidikan  Karakter.  II,  (1), 14-22. Sumiarti. 2007. “Pendidikan  Anti Korupsi”. Jurnal Insania. 12,
(2), 1-13.
Supardan, D. 2009. “Anatomi Korupsi dalam Perspektif
Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia”.
Jurnal of Historical Studies, X,
(1), 113-129. Tri  Rejeki, A. 2010. “Model Pembelajaran  Nilai  Kejujuran Melalui  Budaya  Malu  Pada Anak Usia SD”. Jurnal Penelitian Inovasi dan
Perekayasa Pendidikan.  2,  (1), 297-322. Umar, H. 2012. “Pengawasan Untuk
Pemberantasan
Korupsi”.
Jurnal Akuntansi dan Auditing. 8, (2), 109-121.
Walid, M. 2011. “Model Pendidikan Karakter  Di  Perguruan  Tinggi Agama  Islam  (Studi  tentang Pendidikan  Karakter  Berbasis Ulul albab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”.  Jurnal  el-Qudwah. 1, (5), 115-154.
Wibowo, Agus.  2013. Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yudia Fauzi, F. 2013. “Peran Guru Pendidikan    Pancasila    dan Kewarganegaraan Dalam Upaya Pembentukan Karakter Peserta Didik”. Jurnal PPKN UNJ Online. 1, (2), 1-15.