## JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Wakhidah & Chamim Thohari Email: Wakhidah66@yahoo.com

## Abstrak
E-Commerce  has  a  new  phenomenon  in  a  trading  transation  that  done  by  a  modern society. Because it’s a new model of transaction, so the istrution law from the moslem scholars has been not founded in any classic fiqh books. Based on the reality, the ulama must to discover its law in Islam pass through ijtihad. The problems which it will be answered pass through this research limited to the following questions: (1) How is implementation of e-commerce? (2) How is implementation of e-commerce perspective of Islamic law?
This research is a library research with a normative law research model. It is a research model  which purposed to know the relation between arrangements of law and the law norms or the  law  principels.  This  research  also  using  comparative  approach  to  seek  suitability  between the law of e-commerce and fiqh legal maxim.
The  results  of  the  research  there  are:  (1)  The  implementation  of  e-commerce  can  be explained that consumers choose items to be purchased from the seller's website, then consumers transfer  a  number  of  prices  to  the  seller's  account  and  finally  the  seller  sends  goods  to consumers (2)  Based  on  the  fiqh  legal  maxim,  e-commerce  is  permitted  as  long  as  not  found some  forbidden  elements  by  Islamic  law  which  it  incontrary  with  the  Islamic  muamalah principels.
The  conclusion  is  the  implementation  of  online  buying  and  selling  can  be  explained that consumers choose items to be purchased from the seller's website, then consumers transfer a number of  prices to the seller's account  and finally the  seller sends goods to consumers. As for the  review  of  Islamic  law  on  online  buying  and  selling  is  permissible  as  long  as  there  are  no elements  that  are  prohibited  in  Islamic  shari'ah  which  can  forbid  it  and  not  contradict  the principles of muamalah.
Keywords: E-Commerce, Islamic Law, Fiqh Legal Maxim, Fiqh Muamalah .

## PENDAHULUAN
Salah  satu  fenomena  dalam  bidang ekonomi saat ini adalah munculnya transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik  atau  yang  biasa  disebut  dengan jual  beli  secara  online.  Dengan  kemajuan komunikasi  dan  informasi,  telah  membawa dampak  pada  kemajuan  dalam  dunia  bisnis. Jual  beli  jarak  jauh  sudah  merupakan kebiasaan  yang  berlaku  di  dunia  bisnis  saat ini. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan  lagi  masalah  ijab  qabul secara lisan, tetapi cukup dengan perantaraan  bukti-bukti  berharga,  seperti nota transfer, dan sebagainya tanpa membutuhkan  kehadiran  fisik.  Karena  itu, jika dalam fiqh muamalah ada syarat bahwa antara pihak yang bertransaiski harus berada dalam  satu  majelis,  maka  untuk  model transaksi yang dilakukan secar online seperti ini  syarat  bersatu  dalam  satu  majelis  dirasa sudah  tidak  relevan  lagi  dengan  kebutuhan sekarang  dimana  teknologi  informasi  dan komunikasi sudah sangat maju.
Demikian pula
dengan perkembangan sistem dan strategi pemasaran  barang  yang  diperjualbelikan (marketing).  Media  pemasaran  yang  pada awalnya  hanya  dilaksanakan  dengan  cara saling  bertemu  antara  pihak  penjual  dan pembeli,  sekarang  ini  pertemuan  antara penjual dan pembeli sudah bisa dilaksanakan  tanpa  harus  bertemu  langsung dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi yang berupa jaringan internet.
Dengan semakin meningkatnya jumlah  pengguna  internet  di  seluruh  dunia, maka  bisnis  online  pun  menjadi  salah  satu hal  yang  menjamur  akhir-akhir  ini  sebagai implikasi  dari  hal  tersebut.  Di  Indonesia sendiri  pada  dekade  terakhir  banyak  sekali terdapat  bisnis  dengan  cara  online,  baik dalam  skala  kecil  maupun  skala  besar. Namun munculnya aspek negatif yang perlu diwaspadai  adalah  dengan  menjamurnya
bisnis online yang mengandalkan kepercayaan antara pembeli dan penjual  ini, tingkat  penipuan  dalam  bisnis  online  pun semakin meningkat.
Dalam  konteks  Indonesia,  selain bisnis  atau  jual  beli  online  secara  umum, lebih  khusus  lagi  keberadaan  bisnis  online syariah  (bisnis berbasis syariat)  bisa dikatakan  mulai  berkembang.  Pada  saat  ini semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya  bisnis  yang  bersih,  jujur  dan sesuai  dengan  aturan-aturan  hukum  Islam. Keberadaan  bisnis  online  syariah  ini  juga tidak  dapat  terlepas  dari  peran  perbankan syariah  yang  tumbuh  subur  di  Indonesia. Sistem  ekonomi  syariah  yang  kini  tengah populer  di  masyarakat  Indonesia  membuat banyak  orang  beralih  ke  bisnis  online  yang sesuai dengan aturan Islam ini.
Pada  hakekatnya  bisnis  online  ini sama  dengan  bisnis  offline  biasa.  Yang membedakan keduanya hanyalah lokasi atau tempat  dimana  bisnis  tersebut  dijalankan. Dalam  bisnis  offline,  terdapat  toko  atau tempat  tetap  yang  dapat  digunakan  untuk menjual  barang  atau  jasa,  sedangkan  dalam bisnis  online  baik  penjual  maupun  pembeli menggunakan media internet sebagai tempat berjualan  sekaligus  media  berpromosi. Antara  pembeli  dan  penjual  saling  tidak saling bertatap muka dan yang lebih penting lagi  adalah  transaksi  dilakukan  atas  dasar kepercayaan.
Dalam pandangan hukum Islam, jual beli  merupakan  salah  satu  jenis  muamalah yang diatur dalam terutama dalam kitab fiqh terdahulu.  Adapun  jika  dilihat  bentuknya, jual beli online (e-commerce) pada dasarnya merupakan  model  transaksi  jual  beli  juga. Hanya  saja  dikategorikan  sebagai  jual  beli modern  karena  mengimplikasikan  inovasi teknologi. Secara umum transaksi perdagangan dalam hukum Islam menyaratkan bahwa suatu transaksi hendaknya
bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu
transaksi,  sedangkan  e-commerce  tidaklah seperti  itu.  Sehingga  masalah  hukum  jual beli  yang  dilakukan  secara  online  tidak sesederhana  sebagaimana  yang  disangkan banyak orang. Karena e-commerce merupakan  model  perjanjian  jual  beli dengan  karakteristik  dan  aksentuasi  yang berbeda  dengan  transaksi  jual  beli  biasa. Apalagi  dengan  daya  jangkau  yanag  tidak lagi  bersifat  lokal  tetapi  juga  bersifat global. 1 Karena  itu  adaptasi  secara  langsung ketentuan  jual  beli  biasa  akan  menjadi kurang  relevan  dan  tidak  sesuai  dengan konteks  e-commerce  atau  jual  beli  online tersebut. Oleh karena  itu diperlukan analisis apakah  ketentuan  hukum  yang  ada  dalam hukum  Islam  saat  ini  telah  cukup  relevan dan akomodatif dengan hakekat e-commerce atau  diperlukan  pemahaman  khusus  dan intensif tentang hukum kemajuan bertransaksi  seperti  yang  telah  terjadi sekarang ini.
Adapun  pandangan  para  ulama tentang hukum jual beli online ini sebenarnya  dapat  dikelompokkan  menjadi dua  kelompok  besar,  yakni  pandangan ulama  masa  lalu  dan  pandangan  ulama kontemporer.  Pandangan  ulama  masa  lalu yang  berkaitan  dengan  masalah  jual  beli secara  online  ini  tampaknya  lebih  berkaitan dengan  perdebatan  dalam  masalah  wajib tidaknya  pihak-pihak  yang  bertransaksi berada  dalam  satu  majelis.  Mazhab  Hanafi dalam  hal  ini  tidak  mewajibkan  bahwa pihak-pihak  yang  bertransaksi  haris  berada dalam  satu  majelis.  Bagi  ulama  yang mendukung  pendapat  ini  yang  terpenting dalam  akad  adalah  kesinambungan  akad tersebut,  dan  itu  dapat  dilakukan  meskipun antara  pihak  yang  bertransaksi  tidak  berada dalam  satu  majelis. 2 Sedangkan  pendapat
1 Misbahuddin, E-Commerce  dan  Hukum  Islam , (Makasar: Alauddin Press, 2012), 11.
2 Lihat penjelasan Satria Effendi dalam Problematika Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer”,  (Jakarta: Kencana, 2004), 3-5.
ulama klasik yang kedua menyatakan bahwa dalam  akad  disyaratkan  bersatunya  majelis tidak  sekedar  dimaknai  sebagai  upaya menjaga kesinambungan akad, tetapi menurut  mereka  karena  adanya  kewajiban untuk  mengetahui  bahwa  yang  melakukan akad  adalah  benar-benar  pihak  terkait. Dimaklumi  bahwa  keabsahan  suatu  redaksi dapat dipastikan dengan cara mendengarkannya. Akan tetapi untuk mengetahui  kepastian  tersebut  hanya  dapat dilakukan  dengan  jalan  melihat  para  pihak yang  mengucapkan  itu  dengan  mata  kepala. Pendapat  inilah  yang  dipegangi  oleh  para ulama dikalangan mujtahid mazhab Syafi’iyah. 3 Apabila  dilihat  kedua  pendapat tersebut,  tampaknya pendapat mazhab Hanafiyah  lah  yang  lebih  relevan  dengan hukum kebolehan bertransaksi secara online, dikarenakan  transaksi  dengan  cara  tersebut lebih  banyak  dilakukan  di  dunia  maya  atau lebih jelasnya tidak dalam satu majelis.
Sementara  itu  pandangan  ulama kontemporer tentang hukum jual beli online, maka  dapat  dikatakan  bahwa  mayoritas ulama  kontemporer  berpendapat  bahwa transaksi  dengan  piranti-piranti  modern adalah  sah  dengan  syarat  ada  kejelasan dalam  transaksi  tersebut.  Di  antara  ulama kontemporer  yang  berpendapat  demikian adalah Syeikh Muhammad Bakhit al-Muthi’, Mushthofa  Ahmad  Zarqa,  Wahbah  Zuhaili dan  Abdullah  bin  Mani.  Selain  itu,  Majma’ Fiqh  al-Islami  di  Muktamarnya  yang keenam di Jeddah juga menetapkan bolehnya mengadakan transaksi dengan alat- alat  komunikasi  modern.  Transaksi  ini dinilai  sebagaimana  transaksi  dua  orang yang  berada  dalam  satu  tempat  dengan syarat semua rukun jual beli terpenuhi. 4
Berdasarkan  uraian  di  atas  kiranya dalam  masalah  hukum  jual  beli  yang
3 Ibid, 6-7.
4 Arsyad Sanusi, “ Pandangan hukum Islam terhadap jual  beli  via  internet” Artikel  dalam  Jurnal  Hukum dan Politik, (2006), 339.
dilakukan  secara  online  ini  diperlukan analisa  khusus  dengan  metode  istinbath hukum  yang  relevan  untuk  menemukan jawaban dari pokok masalah dalam penelitian  ini.  Memang  sekilas  transaksi  e- commerce  ini  memiliki  kemiripan  dengan transaksi salam dalam fiqh muamalah, tetapi setelah  dikaji  secara  mendalam,  ternyata juga  terdapat  perbedaan-perbedaan  antara kedua  jenis  transaksi  tersebut.  Oleh  sebab itu  semestinya  dalam  menentukan  hukum jual beli secara online tidak perlu diqiyaskan dengan  hukum  jual  beli  salam,  tetapi haruslah  digali  hukum  baru  yang  khusus untuk  jenis  jual  beli  dengan  sistem  modern ini, yakni jual beli online.
Namun demikian kendatipun masalah akad apakah harus dilakukan dalam satu majelis tersebut dapat dianulir, permasalahan  yang  lebih  penting  dari fenomena  jual  beli  online  terletak  pada masalah  dasar  hukum,  prosedur  dan  objek transaksi yang  diperjualbelikan.  Kalau dilihat  dari  segi  dasar  hukumnya  dalam Islam, tentu saja dalil yang menjelaskan baik penghalalan  maupun  pengharaman  dari aktifitas  jual  beli  online  tersebut  tidak  akan ditemukan,  karena  ini  adalah  permasalahan baru  yang  mana  pada  masa  Nabi  saw  dan sahabat,  serta  pada  masa  ulama-ulama mujtahid  jual  beli  dengan  sistem  online  ini belum  dijumpai.  Sehingga  dengan  demikian mau  tidak  mau  masalah  ini  termasuk  ke dalam  masalah  ijtihadi  yang harus dicarikan landasan hukumnya dengan berbagai metode ijtihad  seperti  pendekatan  ilmu  ushul  fiqh, kemaslahatan, dan atau tujuan-tujuan khusus dan umum dari syariah Islam.
Masalah berikutnya adalah mengenai prosedur  jual  belinya.  Apakah  dalam prosedur  jual  beli  yang  dilakukan  terdapat unsur  penipuan,  ketidakjelasan,  dan  atau paksaan.  Karena  dalam  hukum  Islam,  jual beli  yang  dilakukan  manakala  terdapat  di dalamnya unsur-unsur yang telah disebutkan tadi,  maka  hukum  jual  beli  menjadi  tidak
sah,  fasad  atau  batal.  Jadi  dalam  hal  ini sebenarnya  apapun  sistem  jual  beli  yang digunakan selama tidak terdapat unsur-unsur tersebut  maka  halal  dan  sah  hukm  jual  beli tersebut.  Nah,  apakan  jual  beli  online  di dalam  prosedur  pelaksanaannya  terdapat unsur-unsur  sebagaimana  disebutkan  di  atas atau tidak,  maka hal  itu akan dibahas dalam penelitian ini.
Masalah  lainnya  yang  tidak  kalah penting adalah  masalah objek transaksi atau jenis komoditi yang diperjualbelikan, apakah  komoditi  tersebut  merupakan  jenis komoditi  yang  boleh  diperjualbelikan  atau justru komoditi yang dilarang untuk diperjualbelikan  oleh  syariah  Islam.  Karena kehalalan  dan  keharaman  jenis  suatu komoditi  yang  menjadi  onjek  transaksi dalam  jual  beli  dengan  cara  online  tentunya sangat mempengaruhi keabsahan hukum jual beli  tersebut.  Misalnya  orang  bertransaksi atau  berjualan  sabu-sabu  dimana  sabu-sabu umerupakan barang berbahaya yang dilarang diperjualbelikan  baik  oleh  hukum  negara lebih-lebih  oleh  hukum  Islam.  Maka  jual beli  komoditi  yang  berupa  sabu-sabu tersebut  baik  dilakukan  secara  online maupun  tidak  tentunya  tetap  dihukumi haram dan batal jual belinya.
Berdasarkan uraian  latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dijawab  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1) Bagaimana implementasi  jual beli online (e- commerce)?  (2)  Bagaimana  tinjauan  hukum Islam  terhadap  hukum  jual  beli  online  (e- commerce)?
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang
dirumuskan  di  atas,  yakni:  (1)  Untuk mengetahui  bagaimana  implementasi  jual beli  online  (e-commerce).  Dan  (2)  Untuk mengetahui  tinjauan  hukum  Islam  tentang jual beli online (e-commerce).
METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif,  yakni jenis penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya  suatu  aturan  hukum  yang  sesuai dengan  norma  hukum,  atau  ada  tidaknya kesesuaian  suatu  tindakan  hukum  dengan norma atau prinsip hukum. 5
Penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut sebagai penelitian perpustakaan  ini  merupakan  jenis  penelitian yang  mengkaji  tentang  dokumen-dokumen, yakni  dengan  menggunakan  berbagai  data primer  maupun  sekunder  seperti  peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori  hukum,  dan  dapat  pula  berupa pendapat  para  sarjana  atau  ahli  tentang permasalahan hukum. Penelitian jenis normatif ini umumnya menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan menjelaskan data-data  yang  diperoleh  dengan  kata-kata atau pernyataan, bukan dengan angka-angka atau  statistik.  Hal-hal  yang  dikaji  dalam jenis  penelitian  ini,  yakni  penelitian  hukum normatif  meliputi  beberapa  hal  pokok seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf  sinkronisasi  hukum,  perbandingan hukum, dan juga mengenai sejarah hukum.
Karena  dalam  penelitian  ini  penulis berpijak  pada  aturan  penelitian  hukum normative,  maka  dalam  penelitian  ini penulis hendak melihat  sejauh mana kesesuain  fatwa  ulama  tentang  hukum  jual beli secara online dari sudut pandang hukum Islam.
Untuk  memahami  dan  menganalisis objek  yang  diteliti,  digunakan  beberapa pendekatan  sebagai  berikut:  (1)  Pendekatan sumber  hukum,  karena  penelitian  tentang hukum  jual  beli  online  ini  tidak  dapat terlepas  dari  penggunaan  dan  analisis tentang  sumber-sumber  hukum  Islam  yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat tentang hukumnya; (2)
5 Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum , (Jakarta: Kencana, 2016),  47.
Pendekatan konseptual ( conceptual approach ).  Sebagaimana  fungsi  pendekatan konseptual, bahwa pendekatan ini digunakan untuk  membangun  suatu  konsep  dimana tidak  atau  belum  ditemukan  aturan  hukum yang  jelas  tentang  permasalahan  yang diteliti. 6 Karena  sebagaimana  diketahui bahwa  masalah  hukum  jual  beli  online adalah masalah ijtihadiyah, karena tidak ada nash  baik  itu  al-Qur’an  maupun  Sunnah yang  menjelaskannya  secara  tegas;  dan  (3) Pendekatan  perbandingan,  yang  digunakan untuk melakukan analisis perbandingan atau mencari  kesesuaian  antara  hukum  jual  beli online  dengan  qaidah-qaidah  penetapan hukum  Islam.  Namun  sebelum  penulis menempuh pendekatan yang ketiga ini, perlu kiranya  diuraikan  pandangan  hukum  Islam tentang  hukum  jual  beli  online  yang  telah ada  saat  ini.  Sehingga  sangat  penting  untuk menelusuri pendapat-pendapat ulama berikut argumentasinya tentang  masalah  ini. Karena  itu penulis  memilih text study untuk mengeksplorasi sumber-sumber hukum yang digunakan  atau  setidaknya  untuk  melihat kekuatan argumentasi dengan memperbandingkannya dengan prinsip- prinsip yang menjadi landasan fiqh Islam.
Dalam  penelitian  ini  sumber  data yang  digunakan  adalah  sumber  data  primer, yang  merupakan  data  atau  bahan  penelitian yang  sifatnya  mengikat  masalah-masalah yang  akan  diteliti.    Di  antaranya  adalah kitab-kitab  fiqh,  fatwa-fatwa  ulama  baik  itu secara  institusional  maupun  personal  yang menjelaskan  tentang  objek  penelitian  ini, yakni  tentang  hukum  jual  beli  secara  online dalam Islam. 7
Teknik analisis data yang penulis pakai dalam  penyusunan  penelitian  ini  adalah analisis kualitatif dengan pendekatan content analysis ,  yaitu  metodologi  penelitian  yang memanfaatkan  seperangkat  prosedur  untuk kesimpulan yang tepat dari sebuah buku atau
6 Ibid, 177.
7 Ibid, 182.
dokumen.
Selanjutnya dilakukan
pengelompokan yang disusun secara sistematis  kemudian  di  analisis  dengan  cara sebagai  berikut: Pertama ,  metode  deduktif digunakan untuk menjelaskan sumber hukum,  metode  dan  produk  hukum  objek yang  diteliti  sehingga  dapat  diketahui  dasar hukum  yang  digunakan  secara  jelas  dan pasti. Kedua ,  metode  induktif  digunakan untuk  menjelaskan  dan  menyimpulkan sekian  banyak  pandangan  pakar  hukum tentang prinsip-prinsip dan teori-teori thariqatul istimbath al-ahkam dalam masalah  hukum  jual  beli  secara  online. Ketiga , metode komparatif digunakan untuk mencari titik temu secara metodologis antara pendapat-pendapat  ulama  tentang  hukum jual  beli  online  dengan  metode  ushul  fiqh sebagai metode penetapan hukum Islam dan qawa’id  fiqhiyah  sebagai  prinsip  yang disepakati dalam penetapan hukum Islam.

## PEMBAHASAN

## A. Implementasi Jual Beli Online
Secara  umum,  ada  beberapa  langkah yang  dapat  dilakukan  baik  oleh  penjual maupun  oleh  pembeli  saat  melakukan sebuah  transaksi  online.  Yakni  seorang konsumen  memiliki  waktu  untuk  memilih barang  yang  akan  dibelinya  pada  suatu website  penjualan  online.  Setelah  harga ditotal,  kemudian  konsumen  memasukkan informasi kartu kredit atau kartu debit-nya – jika  pembayaran  dilakukan  melalui  kartu kredit  atau  kartu  debit  -  pada  form  slip pembelian  yang  telah  disediakan  di  website penjual online. Selanjutnya informasi tersebut  dikirim  ke  web  server  penjual online bersama informasi pembelian lainnya yang  biasanya  dilakukan  melalui  sebuah sistem  gateway,  setelah  itu  penjual  online dapat  melakukan  proses  otorisasi.  Langkah berikutnya adalah penjual online  melakukan otorisasi  ke  acquirer  untuk  kemudian diteruskan  ke  issuer  melalui  jaringan  kartu
kredit  atau  kartu  debit.  Setelah  memeriksa validitas  informasi  yang  tertera  pada  kartu kredit  atau  kartu  debit  tersebut,  issuer kemudian mengirimkan hasil otorisasi kembali  kepada  acquirer,  dan  accuirer kemudian mengirimkan hasil otorisasi tersebut  kepada  penjual  online  untuk kemudian  diinformasikan  kepada  consumer melalui website penjual online. Jika otorisasi berhasil,  maka  penjual  online  mengesahkan transaksi  tersebut  dan  mengirimkan  barang yang telah dibeli oleh konsumen tersebut ke alamat  yang  telah  disepakati  oleh  kedua belah pihak.
Dalam  transaksi  jual  beli online tersebut  antara  penjual  dan  pembeli  tidak perlu  bertemu  secara  langsung  dalam  satu tempat  melainkan  cukup  melalui  dunia maya.  Namun  demikian,  sebagaimana  yang telah dijelaskan bahwa  yang  menjadi  subjek jual  beli online tidak  berbeda  dengan  jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku  penjual  yang  menawarkan  dan menjual  barangnya,  dan  pembeli  sebagai konsumen  yang  membayar  harga  barang yang dibeli. Penjualan dan pembelian secara online acapkali  hanya  dilandasi  oleh kepercayaan,  itu  artinya  pelaku  jual  beli online seringkali  tidak  dikenal  secara  jelas, sehingga  tidak  sedikit  dari  model  jual  beli seperti ini berakhir dengan penipuan.
Untuk lebih jelasnya tentang pelaksanaan  jual  beli  online  ini  dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut: 1.  Pelaksanaan  Transaksi  (Akad)  Dalam Jual Beli Online
Transaksi  yang  umumnya  terjadi melalui  online  atau  e-commerce  meliputi banyak  hal,  maka  untuk    membedakannya perlu  dikelompokkan  ke  dalam  beberapa jenis-jenis e-commerce sebagai berikut:
1)  Business  to  Business  (B2B). Yakni  suatu  transaksi  yang  terjadi  di  antara perusahaan.  Dalam  hal  ini  baik  pembeli maupun  penjual  adalah  sama-sama  sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya
dalam  transaksi  model  ini  dilakukan  karena mereka  telah  saling  mengetahui    satu  sama lain,  dan  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan secara online tersebut dilakukan lebih  untuk tujuan menjalin kerja sama antara perusahaan itu.
2)  Business  to  Consumer  (B2C). transaksi model in merupakan suatu transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Pada transaksi jenis ini    transaksi  disebarkan  secara  umum,  dan konsumen  sendiri  yang  berinisiatif  untuk melakukan transaksi. Produsen dalam keadaan  apapun  diharuskan  siap  menerima respon  dari  konsumen  tersebut.  Biasanya sistem  yang  digunakan  dalam  transaksi model  ini  adalah  sistem  web  karena  sistem ini  yang  sudah  umum  dipakai  oleh kebanyakan masyarakat saat ini.
3)  Consumer  to  Consumer  (C2C). Transaksi  ini  merupakan  jenis transaksi  jual beli  yang  terjadi  antara  individu  dengan individu  lain  yang  akan  saling  menjual barang,  atau  antara  individu  yang  menjual barang  dan  individu  yang  akan  membeli barang.  Transaksi  dalam  kelompok  inilah yang  pada  saat  ini  tampak  mendominasi aktifitas  jual  beli  online,  karena  dapat dilakukan  oleh  siapapun  dimanapun  dan kapanpun  selama  ada  barang  yang  dapat ditawarkan dan ada konsumen yang berminat  membelinya  maka  terjadilah  jual beli antar individu melalui internet.
4)  Consumer  to  Business  (C2B). Yaitu  jenis  transaksi  yang  memungkinkan individu  menjual  barang  pada  perusahaan. Biasanya  pelakunya  adalah  pengusaha  kecil dan  menengah  dimana  barang  yang  mereka produksi dibutuhkan oleh perusahaan- perusahaan  besar.  Atau  barang  yang  dijual adalah  bahan  mentah  yang  nantinya  akan diolah  oleh  perusahaan  besar  menjadi  suatu produk yang siap dikonsumsi.
Dalam  perjanjian  jual  beli  online dikenal  dua  pelaku  yaitu  penjual  online  dan atau  pelaku  usaha  yang    melakukan
penjualan dan costumer atau konsumen yang berperan  sebagai  pembeli.  Selain  pelaku usaha  dan  konsumen,  dalam  transaksi  jual beli  melalui  internet  juga  melibatkan provider  sebagai  penyedia  jasa  layanan internet  dan  bank  sebagai  penyedia  layanan atau sarana pembayaran.
2. Pembayaran Dalam Jual Beli Online Salah  satu  bagian  terpenting  dalam transaksi  jual  beli  online  (e-commerce) adalah mekanisme pembayaran yang dilakukan  via  internet.  Berbagai  aspek transaksi  yang  tergolong  dalam  berbagai proses interaksi bisnis konvensional berubah secara cepat ketika transaksi jual beli secara face  to  face mulai  digantikan  dengan perdagangan  online.  Sebagaimana  jual  beli pada  umumnya,  dalam  jual  beli  online  pun pembeli  melakukan  beberapa  langkah  yang lazim  dilakukan  dalam  jual  beli  biasa,  yaitu mencari  lokasi  si  penjual,  memilih  suatu produk,  menanyakan  harga,  membuat  suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan  barang  yang  dilakukan  oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli.
Mekanisme pelaksanaan pembayaran online  juga  harus  menyertakan  semua  atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran  yang  digunakan.  Perubahan interaksi  ini  juga  mengharuskan  untuk memperhatikan  ke  arah  pengembangan keamanan  terutama  menyangkut  metode pembayaran  dalam  suatu  transaksi  jual  beli e-commerce  dengan  tujuan  supaya  lebih aman  dan  terjamin.  Karena  itulah,  sebagai pendukung  dalam  transaksi  e-commerce diperlukan suatu perantara atau yang disebut sebagai  pihak  ketiga untuk  keamanan, indentifikasi,  dan  pengesahan,  yaitu  pihak provider.
Dalam transaksi e-commerce melalui internet  perintah  pembayaran (payment instruction) umumnya  melibatkan  beberapa pihak  selain  dari  pembeli (cardholder) dan
penjual (penjual  online). Para  pihak  itu misalnya adalah payment ghateway, acquirer  dan  issuer.  Dalam  transaksi  online merupakan sebuah keharusan adanya pihak- pihak  lain  yang  terlibat  tersebut.  Dalam bisnis  melalui  metode  online  tersebut biasanya  seseorang  melakukan  pembayaran terhadap  produk  atau  jasa  yang  dibelinya melalui  berbagai  cara.  Cara  yang  paling umum  adalah  membayar  langsung  dengan alat  pembayaran  yang  sah (uang), yaitu pembayaran secara tunai dengan menggunakan  jasa  pos .  Cara  lain  adalah dengan  menggunakan  kartu  kredit , kartu debit,  cek  pribadi (personal  check) atau transfer antara rekening. Proses pembayaran biasanya dilakukan di tempat diperjualbelikannya produk atau jasa tersebut, yakni melalui situs internet. 3. Penyerahan Barang
Dalam  transaksi  jual  beli  online, setelah  harga  disepakati  dan  kemudian dilakukan  pembayaran,  barang  yang  dibeli dikirimkan  ke  alamat  pembeli  dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya:
(1)  Dengan  menggunakan  model pengiriman secara langsung, misalnya dengan  menggunakan  jasa  pengiriman  yang popular  sekarang  ini  seperti  Express, Deliveree, Go-Send, Go-Box, Grab, atau (2)  Dengan  menggunakan  model pengiriman secara tidak langsung, contohnya  dengan  melakukan  pengiriman menggunakan  JNE  Express,  J&T  Express, Ninja  Express,  Pos  Indonesia,  Tiki,  atau Wahana.
4. Lokasi Jual Beli Online
Dalam  pelaksanaan  jual  beli  online ada  beberapa  lokasi  yang  dapat  digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan transaksi  jual  beli  tersebut,  di  antaranya:  a. Marketplace,  b.Website,  c.  Webblog,  d. Forum, dan e. Media Sosial.
5. Komponen Jual Beli Online
Sesuai  dengan  standar  protokol  SET ( Secure Electronic Transaction ), komponen- komponen  yang  secara  legal  dapat  terlibat dalam transaksi jual beli online di antaranya adalah:
a. Virtual/Physical Smart Card
Virtual atau Physical  Smart  Card merupakan  media  yang  digunakan  oleh seorang  pembeli  dalam  menyerahkan  kartu kreditnya  kepada  kasir  di counter .  Dalam jual  beli  secara  online,  penyerahan  kartu kredit  ini  tidak  dilakukan  secara  fisik  lagi tetapi  melalui  suatu  jenis  produk  pelayanan yang  disebut  dengan smart  card .  Dengan smart  card ini  pembeli  akan  dapat megirimkan informasi dari kartu kredit yang dibutuhkan  oleh  penjual  barang  untuk selanjutnya dilakukan otoritas atas informasi yang diperolehnya.
b. Virtual Point of Sale
Sebagai  tempat  penjualan  yang berbasis  internet  tentunya  penjual  harus mempunyai software aplikasi  yang  benar- benar  baik,  lengkap  dan  aman  yang  dapat mendukung  dilakukannya  transaksi  secara online , misalnya seperti menyediakan interface untuk  operasi-operasi  penjualan. Pengiriman  laporan  transaksi  ke  pembeli dan  ke  bagian  keuangan  yang  juga  harus dilakukan scara online , pengontrolan persediaan  barang,  dan  juga  memiliki interface untuk  otoritas  secara  transparan dan  mendukung  SET  demi  keamanan pengiriman  dan  penerimaan  data  antara pembeli  dan  penjual.  Sehingga  dengan adanya software virtual poit of sale , pembeli akan  benar-benar  merasakan  kenyamanan dan  keamanan  seolah-olah  berada  di  toko atau  tempat  penjualan  yang  sesungguhnya. Pembeli dapat melakukan pemilihan terhadap  barang-barang  yang  dibutuhkan, jumlah stok barang yang tersedia, mengetahui secara pasti jumlah barang yang dibelinya,  berapa  banyak  transaksi  yang dikeluarkan,  kapan  barang  dibeli  akan  tiba, bagaimana  transaksi  dilakukan  tanpa  rasa
was-was  akan  salah  tagih  atau  salah  debet atas  kartu  kreditnya.  Penyebabnya,  pembeli akan  dapat  langsung  mencetak  dengan printer  dengan  segala  transaksi  yang  telah dilakukan  pada  saat  itu  juga  melalui komputernya, juga tanpa merasa kuatir akan keamanan  informasinya  yang  telah  dikirim atau  diterimanya  saat  melakukan  transaksi kepada  penjual  barang  tersebut.  Di  antara contoh  software  yang  digunakan  untuk keperluan ini adalah vPos . c. Virtual Acquirer atau Payment Gateway Transaksi  yang  sesungguhnya  pihak penjual  akan  melakukakan  otoritas  kartu kredit  pembeli  kepada  pihak  bank  yang bekerjasama  dengan  visa  atau master  card , sehingga dapat diperoleh apakah kartu kredit itu  valid  atau  tidak,  bermasalah  atau  tidak. jika  memang  tidak  terdapat  masalah  maka pihak  penjual  akan  mengirim  jumlah transaksi  yang  dilakukan  pembeli  ke  pihak bank. Sealanjutnya pihak bank akan mengeluarkan  penagihan  kepada  pemilik kartu  kredit  untuk  dibayarkan  ke  pihak penjual.  Pada  bank  sentral,  tranksaksi  yang terjadi  adalah  transfer  sejumlah  dana  antar bank, di mana bank A akan mengirim memo kepada  bank  sentral  atas  pemindahan  dana nasabahnya  kepada  nasabah  bank  B, selanjutnya  bank  sentral  akan  meneruskan memo tersebut kepada bank B. Setelah bank B  menerima  memo  tersebut  maka  bank  B akan  menambahkan  sejumlah  dana  account kepada  nasabahnya.  Dalam  jual  beli  online, karena  seluruh  transaksi  dilakukan  secara online maka dapat dikatakan bahwa software-lah yang memegang peranan penting  dalam  transaksi  ini. Software ini dapat  saja  diletakkan  di  beberapa  bank tertentu bekerjasama dengan beberapa penjual untuk membangun suatu sistem  jual beli online atau bisa  juga diletakkan di ISP. Di antara contoh perusahaan yang menerapkan  ini  adalah Wells  Fargo dan General Electric . d. Visa Credit Card
kepemilikan terhadap visa merupakan  suatu  keharusan  bagi  pelaku bisnis  online  untuk  mendukung  100% keberhasilan  transaksi  online di  internet. Mereka  bekerjasama  dengan  berbagai  bank di seluruh dunia dan pihak-pihak pengembang  software  jual  beli  online.  Visa sendiri  harus  menyediakan  data  base  yang memadai dan yang lebih penting lagi adalah terjaga  kerahasiannya  yang  dapat  di  akses setiap  saat  oleh  para  pembeli.  Pada  saat  ini untuk  pelayanan  transaksi  melalui  internet pun  visa  menyediakan  layanan-layanan online seperti  ATM Locator , Electronic Banking , Bill  Paymet dan  lain  sebagainya. Adanya  layanan-layanan  tersebut  semakin memudahkan orang untuk melakukan transaksi  secara  online.  Karena  itu  sebagai salah satu upaya untuk memajukan kegiatan transaksi keuangan di selurut dunia.
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Online
Sebagaimana diketahui bahwa masalah jual beli secara online dalam hukum Islam  adalah  masalah  baru  yang  tidak ditemukan  bahasannya  dalam  kitab-kitab fiqh  terdahulu.  Demikian  pula  karena minimnya rujukan yang menjelaskan permasalahan  tersebut  memaksa  para  ulama untuk  melakukan  ijtihad  hukumnya.  Hal  ini sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  para ulama  di  Muhammadiyah  dan  Nahdhatul Ulama  (NU)  sebagai  ormas  terbesar  di Indonesia yang sangat potensial memerankan peranan penting sebagai rujukan bagi umat terutama dalam kaitannya dengan  masalah  hukum  syariat  yang  mana masyarakat  membutuhkan  kepastian  hukum tentang masalah ekonomi kontemporer yang dihadapi.
Pada  dasarnya,  baik  NU  maupun Muhammadiyah  memiliki  pandangan  yang sama terhadap kebolehan pelaksanaan transaksi e-commerce. Hanya  saja  NU melalui Bahsul Masa’il- nya  membahas permasalahan  ini  secara  lebih  detail  dan
rinci terhadap mekanisme jual beli seperti e- commerce, baik  dari  aspek  komponen  jual beli  dalam  hal  ini  barang,  subjek  dan  akad jual  belinya,  serta  aspek  mekanismenya. Sementara Muhammadiyah,  melalui Majelis Tarjih  dalam  menetapkan  persoalan  ini  - pada  Munas  ke-  26  di  Padang  -  hanya  pada wilayah etika normatifnya saja secara global tanpa  ada  penjelasan  secara  khusus  yang mengarah  kepada  pola  transaksi  tertentu seperti halnya e-commerce.
Menurut  Wahbah  Zuhaili,  prinsip dasar  dalam  transaksi  muamalah  dan persyaratannya  yang  terkait  dengannya adalah  boleh  selama  tidak  dilarang  oleh syari’ah atau bertentangan dengan dalil atau nash  qath’i.  Oleh  karena  itu,  hukum transaksi  dengan  cara  online  atau  e- commerce  adalah  dibolehkan  berdasarkan prinsip  maslahah,  karena  meningkatnya kebutuhan manusia seiring dengan kemajuan teknologi  yang  semestinya  dimanfaatkan untuk  meningkatkan  taraf  hidup  melalui usaha  jual  beli  secara  online.  Sebab  tidak dapat dipungkiri  bahwa  sistem apapun  yang dibuat  manusia  tidak  luput  dari  kelemahan. Namun  demikian  selama  sistem  tersebut masih  relatif  aman  dan  didukung  oleh upaya-upaya  pengaman,  maka  hal  itu  dapat ditolelir  karena  adanya  kemaslahatan.  Yang lebih penting lagi dalam pandangan Wahbah Zuhaili bahwa dalam jual beli tersebut harus sah  menurut  syarat  dan  rukun  yang ditetapkan  oleh  para  ulama  fiqh.  Jika  tidak demikian  maka  jual  beli  yang  rusak  atau batal  akan  menghalangi  kepemilikan,  sebab larangan tersebut dapat menghalangi kepemilikan  yang  ditimbulkan  akibat  dari jual  beli  yang tidak sesuai tuntunan syariah. Terlepas  dari  itu,  jika  dilihat  dari  aspek mekanisme  pelaksanaannya,  transaksi  e- commerce  termasuk  bentuk  transaksi  yang diperbolehkan. 8
8 Wahbah Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuh, jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985),  343-348.
Syeikh Muhammad Bakhit al- Muthi’i menghalalkan jual beli secara online dengan beberapa alasan berikut: (1) Berdasarkan  pendapat  banyak  ulama  di masa  silam  yang  menyatakan  sahnya transaksi  yang dilakukan via surat menyurat dan  jika  ijab  (pernyataan  pihak  pertama) adalah  sah  setelah  sampainya  surat  ke tangan pihak kedua. Demikian pula mengingat  sahnya  transaksi  dengan  cara berteriak.  (2)  Yang  disyaratkan  dalam  fiqh Syafi’i  seperti  kesatuan  majelis  transaksi menurutnya adalah adanya suatu waktu yang pada  saat  itu  dua  orang  yang  mengadakan transaksi  tersebut  melakukan  transaksi secara  nyata  dan  tidak  terputus.  Jadi  bukan keharusan adanya dua orang yang bertransaksi dalam satu tempat. Majma’ Fiqhi Islami dalam Muktamarnya  yang  keenam  di  Jeddah  juga menetapkan bolehnya mengadakan transaksi dengan alat-alat komunikasi modern. Adapun syarat yang ditetapkan Majma Fiqhi yang harus dipenuhi agar jual beli via online tersebut sah adalah sebagai berikut:
1. Keharusan adanya kejelasan tentang siapa pihak-pihak  yang  mengadakan  transaksi tersebut hal ini dimaksudkan supaya tidak ada salah sangka, kerancuan dan pemalsuan  dari  salah  satu  pihak  atau mungkin juga dari pihak ketiga.
2.  Bisa  dipastikan  bahwa  alat-alat  yang digunakan  memang  sedang  dipakai  oleh orang  dimaksudkan.  Sehingga  semua perkataan  dan  pernyataan  memang  benar berasal dari orang yang diinginkan.
3. Pihak yang mengeluarkan atau mengucapkan ijab (pihak pertama, penjual atau semisalnya) tidak membatalkan transaksi sebelum
sampainya  qabul  dari  pihak  kedua.
Ketentuan ini berlaku untuk alat-alat yang menuntut  adanya  jeda  untuk  sampainya qabul. 4.  Transaksi  dengan  cara  online  tersebut tidak menyebabkan tertundanya
penyerahan salah satu dari dua mata uang yang  ditukarkan  karena  dalam  transaksi sharf  atau  tukar  menukar  mata  uang  ada persyaratan  bahwa  dua  mata  uang  yang dipertukarkan itu telah sama-sama diserahkan  sebelum  majelis  transaksi berakhir. Demikian juga tidak menyebabkan  tertundanya  penyerahan modal  dalam  transaksi  salam  karena dalam transaksi salam disyaratkan bahwa modal  harus  segera  diserahkan.  Hal  ini untuk menghindari kerugian yang mungkin  muncul  sewaktu-waktu  akibat adanya  perbahan  harga  pasaran  maupun perubahan nilai tukar suatu mata uang.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat disimpulkan bahwa para ulama kontemporer dapat  dikatakan  sepakat  menghalalkan  jual beli  dengan  sistem  online  dengan  syarat- syarat  tertentuyang  harus  dipenuhi  dalam melakukan  transaksi  jual  beli  tersebut. Apabila  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan tersebut tidak dipenuhi, maka tentunya dapat mempengaruhi atau bahkan merubah hukum kehalalan jual beli secara online.

## KESIMPULAN
Jual beli online adalah suatu persetujuan  saling  mengikat  melalui  media internet  antara  penjual  sebagai  pihak  yang menjual  barang  dan  pembeli  sebagai  pihak yang  membayar  harga  barang  yang  dijual. Jual  beli  dengan  cara online merupakan sistem  jual  beli  di  internet.  Dalam  hal  ini tidak  ada  kontak  secara  langsung  antara  si penjual  dan  si  pembeli,  karena  jual  beli dilakukan  melalui  suatu  jaringan  yang terkoneksi  dengan  menggunakan  alat-alat komunikasi yang mana terdapat fitur online, seperti komputer, handphone, dan sebagainya.
Para  ulama  kontemporer  dan  juga institusi fatwa di berbagai negara menghalalkan jual beli dengan sistem online dengan  syarat  terpenuhinya  prinsip-prinsip
hukum, syarat dan rukun jual beli serta tidak bertentangan dengan syari’at Islam di antara ulama  yang  menghalalkan  sistem  jual  beli online  adalah  Wahbah  Zuhaili  dan  Syeikh Muhammad  Bakhit  al-Muthi’i.  Sedangkan organisasi  kemasyarakatan  Islam  yang menghalalkan  adalah  Nahdhatul  Ulama (NU)  dan  Muhammadiyah,  selain  itu kehalalan  jual  beli  online  juga  difatwakan oleh  institusi  fatwa  internasional  yakni Majma’ Fiqhi Islami.

## DAFTAR PUSTAKA
Misbahuddin, E-Commerce  dan  Hukum Islam , Makasar: Alauddin Press, 2012.
Satria  Effendi  dalam  “Problematika  Hukum Keluarga Islam Kontemporer”,
Jakarta: Kencana, 2004.
Arsyad  Sanusi,  “ Pandangan  hukum  Islam terhadap jual beli via internet” Artikel dalam  Jurnal  Hukum  dan  Politik, 2006.
Azhar  Muttaqin, Transaksi  E-Commerce Dalam  Tinjauan  Hukum  Islam ,  Jurnal Ulumuddin Volume 1 Tahun 2011. Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum , Jakarta: Kencana, 2016 Rachmat  Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh ,
Bandung: Pustaka, 1999.
Rahmat Syafe`i, Fiqh Muamalah , Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Sayyid sabiq, Fiqh al-Sunnah, jilid 3, Mesir: Dar al-Fath, 2004.
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 2005.
Sulaiman  Rasjid,  Fiqh  Islam,  Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998.
Syamsudin  al-Sarkhasi, Kitab  al-Mabsut , Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, tth. Wahbah Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuh,  jilid  4,  Beirut:  Dar  al-Fikr, 1985.
Cik  Hasan  Bisri, Pilar-pilar  Penelitian Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial , Bandung: IAIN SGD, 2001. Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa , Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.