Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas Vol. 6, No. 2, 2023, pp. 212-232 P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303
DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.146

## Tamkin Sempurna as a Condition for Exemption from Obligations
Husband to Wife

## Tamkin Sempurna Sebagai Syarat Pembebasan Kewajiban Suami Terhadap Istri
Husnul Khatimah 1* , Raisa Rahim 2 , Muhammad Irfan AD 3 , Soraya Al Latifa 4 , Aqila Shafia 5 1-5 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
*Corresponding Author: khatimahh742@gmail.com Article Info Abstract
Received: 02-11-2023 Revised: 20-11-2023
Accepted: 20-12-2023
Keywords: livelihood; liberation; Perfect Tamkin. In  Indonesia,  the  rights  and  obligations  of  husband  and  wife  are regulated  in  Law  No.1  of  1974  concerning  Marriage  and  the Compilation of Islamic Law (KHI), but in KHI Article 80 paragraph 5, states that the husband's obligations towards his wife as mentioned in  paragraph  (4)  letters  a  and  b  above  come  into  effect  after  the perfect  tamkin  of  his  wife.  This  statement  states  that  before  the perfect tamkin the obligation to provide for a husband can be waived. This study aims to explore the exemption of the husband's obligation to his wife in the presence of Perfect Tamkin. The type of research used is normative research with a normative juridical approach. The results of the discussion of Imam Ash-Shafi'i provide exemption from the obligation of a husband to his wife required in the Perfect Tamkin in two circumstances, namely, the first situation when a man marries a woman  who  is  still  small  (not  yet  baligh)  /  not  yet  worthy  of intercourse.  Secondly,  the  exemption  of  the  obligation  to  provide maintenance  by  the  husband  towards  the  wife  also  applies  when  a wife  refuses  to  be  intimate,  without  reasons  such  as  illness  or menstruation,  then  the  husband  is  exempted  from  the  obligation  to provide  maintenance  until  the  wife  is  willing  to  be  intimate  again. That way in these two circumstances, according to the view of Imam Asy-Shafi'i, the husband can be relieved of the obligation to provide maintenance  for  a  wife,  this  is  in  accordance  with  Article  80 paragraph (5) KHI . Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Nafkah; Pembebasan; Tamkin Sempurna. Di  Indonesia  hak  dan  kewajiban  suami  istri  diatur  dalam  Undang- Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun dalam KHI Pasal 80 ayat 5, menyatakan bahwa  Kewajiban  suami  terhadap  istrinya  seperti  tersebut  pada  ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa sebelum adanya
tamkin  sempurna  kewajiban  menfakahi  bagi  seorang  suami  dapat dibebaskan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  tentang pembebasan  kewajiban  suami  terhadap  istri  dengan  adanya Tamkin Sempurna. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  Pembahasan  Imam  Asy- Syafi’i memberikan  pembebasan  kewajiban  seorang  suami  terhadap istri  disyaratkan  pada Tamkin Sempurna  dalam  dua  keadaan  yaitu, pertama keadaan ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan masih  kecil  (belum  baligh)/belum  layak  digauli.  Kedua  pembebasan kewajiban membarikan nafkah oleh suami terhadap istri juga berlaku ketika  seorang  istri  yang  menolak  untuk  digauli,  tanpa  alasan  seperti sakit  atau  sedang  haid,  maka  suami  dibebaskan  dari  kewajiban memberikan nafkah sampai seorang istri mau untuk digauli kembali. Dengan begitu dalam dua keadaan ini menurut pandangan Imam Asy- Syafi’i suami  dapat  dibebeskan  dari  kewajiban  memberikan  nafkah terhadap seorang istri hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (5) KHI.
Copyright© 2023 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-Non  Commercial-Share  Alike  4.0  International License .

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum,  hal  ini  dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (3) amandemen ke 3 Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.  Maka dari itu segala peraturan yang ada di Indonesia diatur oleh Undang- Undang, termasuk perkawinan. Indonesia menetapkan aturan mengenai perkawinan dalam Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI).
Pengertian Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan,  Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  untuk  membentuk  rumah  tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.( Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan .)  Dari  sudut  pandang  Islam,  pernikahan  juga merupakan  Sunnahtullah  dan  sunnanh  Nabi,  bersama  dengan  yang  ibadah  yang  sudah terorganizir.  Ketika  seseorang  menikah,  ia  membangun  dan  membentuk  rumah  tangga (keluarga)  yang  sakinah,  mawaddah,  warahmah.  Selain  itu  juga  untuk  menghindari perzinaan,  menurut  Islam,  keluarga  harus  didirikan  melalui  pernikahan  yang  sah. Kehidupan  antara  laki-laki  dan  perempuan  tidak  disebut  tidak  disebut  keluarga  kecuali mereka terikat oleh perkawinan.(Syarifuddin, 2006)
Dengan  melakukan  suatu  pernikahan  seseorang  akan  membina  rumah  tangga  dan membentuk  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah,  warahmah.  Keluarga  sakinah  adalah
keluarga  yang  yang  tenang,  tentram  dan  damai.  Mawaddah  adalah  cinta  kasih,  dalam membentuk  rumah  tangga  maka  mesti  harus  ada  saling  mencintai  antara  suami  dan  istri. Rahmah adalah kasih sayang dan kelembutan. Membangun keluarga sakinah adalah tujuan utama  dalam  merintis  sebuah  rumah  tangga,  yaitu  memiliki  keluarga  yang  teratur, terlindungi, dan didasari oleh cinta dan anugerah-Nya, karena semua orang menginginkan keluarga yang seperti itu.(Sayyid et al., 2000) Perkawinan bisa mengubah kedudukan sosial laki-laki  dan  perempuan menjadi  suami  dan  istri. Dengan  perubahan status  itu,  keduanya akan  memiliki  kewajiban  baru,  seperti  laki-laki  yang  sebelumnya  bertanggung  jawab terhadap  agama,  orang  tua,  pekerjaan,  lingkungan,  dan  diri  sendiri.  Kini  sebagai  seorang suami,  tugasnya  menjadi  lebih  banyak  seperti  menjaga,  memberi  nafkah  kepada  istri  dan anak, serta menyediakan kebutuhan hidup bagi keluarganya. Kewajiban suami terhadap istri hanya berlaku setelah istri tersebut sepenuhnya matang secara fisik dan mental. Keterlibatan dalam  aktivitas  seksual  adalah  hal  yang  biasa  bagi  pasangan  suami  istri  setelah  menikah, sering  kali  dianggap  sebagai  tugas  penting  yang  harus  dilakukan  oleh  kedua  pasangan. Hubungan seks yang berkualitas sebenarnya didasarkan pada kerelaan dan keikhlasan.(Alimi & Nurwati, 2021, p. 20 – 27)
Jika  suatu  akad  nikah  dibuat  dan  sah  menurut  syarat  dan  rukun,  maka  ada  akibat hukumnya, hal ini menimbulkan hak dan kewajiban sebagi suami istri.(Ghazaly, 2006) Pria dan wanita adalah spesies yang sama, yakni keturunan manusia. Setelah kedua jenis manusia terbentuk,  timbul  kebutuhan  bagi  keduanya  yang  berbeda.  Maka  laki-laki  harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan kodratnya, demikian juga dengan perempuan. Pada akhirnya,  kita  hanya  bisa  menyimpulkan  bahwa  kedua  jenis  manusia  tersebut  memiliki beragam  tugas  yang  perlu  diselesaikan,  baik  yang  dikerjakan  bersama  maupun  secara individu.(Asy-Sya'rawi, 2005)
Peraturan tentang pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri dalam perkawinan di Indonesia  salah  satunya  diatur  zdalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  di  kuatkan dengan  Instruksi  Presiden  (Inpres)  No.  1  Tahun  1991.  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Dengan adanya KHI, maka saat  ini  di  Indonesia  tidak  ditemukan  lagi  Pluralisme  Keputusan  HakimPeradilan  Agama, karena kitab yang di jadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fiqih yang  selama  ini  tidak  positif,  telah  ditrasformasikan  menjadi  hukum  yang  positif  yang berlaku di Indonesia. KHI sendiri mengatur kewajiban suami terhadap isterinya dalam pasal 80.  Pasal  80  Kompilasi  Hukum  Islam  membahas  tentang  kewajiban  suami  terhadap  istri
dan  rumah  tangganya.  Sesuai  dengan  pengahsilannya  suami  wajib  menanggung  nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya yang dibutuhkan dalam berumah tangga,biaya perawatan  dan pengobatan bagi istri dan anak,  serta juga biaya pendidikan bagi anak. Akan tetapisesuai dengan  pasal  80  ayat  5  kewajiban  suami  terhadap  istri  terhitung  wajib  apabila  suada  ada tamkin sempurna dari istrinnya.
Tamkin Sempurna yang dimaksud adalah istri rela mengabdi pada suaminya dalam konteks  yaitu  hubungan  suami  istri  (Dukhul).  Jadi,  dengan  munculnya  tamkin  sempurna maka  suami  wajib  menanggung  semua  keperluan  dan  biaya  rumah  tangga  bagi  istri  dan anak. Kewajiban suami terhadap istri dijelaskan dalam Al- Qur’an Surat At -Tahrim ayat 6:
ٓاام اهٰللّا انْوُصْعا ي  َّلَّ ٌداادِش ٌظ الَِغ ٌةاكِٕى ٰۤ هلام ااهْ يالاع ُةارااجِْلْااو ُساَّنلا ااهُدْوُ قَّو اًرانَ ْمُكْي ِلْهاااو ْمُكاسُفْ ناا آْوُ ق اْوُ نامها انْيِذَّلا ااهُّ يآهيٰ
نْوُرامْؤُ ي اام انْوُلاعْفا ياو ْمُهاراماا
Artinya: “Wahai orang -orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan  bakarnya  adalah  manusia  dan  batu;  penjaganya malaikat-malaikat  yang  kasar,  dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjaka n apa yang diperintahkan.”
Allah  dalam  ayat  di  atas memberikan  perintah  kepada  hamba-Nya  untuk  menjaga diri  agar  terhindar  api  neraka  yang  bahan  bakarnya  adalah  manusia  dan  batu.  Caranya adalah  dengan  taat  dan  tunduk  dalam  menjalankan  perintah  Allah.  Mereka  juga  diminta untuk mengajarkan keluarga mereka agar tunduk dan patuh kepada perintah Allah supaya bisa melindungi mereka dari siksa api neraka. Menjaga keluarga, baik secara fisik maupun emosional, adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Islam telah menciptakan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban dalam segala persoalan, ketentuan tersebut tidak hanya  dalalm  urusan  rumah  tangga.  Hukum  Islam  sangat  memperhatikan  masalah kelangsungan  hidup  berupa  nafkah  sebagi  kewajiban  bagi  suami  istri.  Karena  di  sisi  lain nafkah  suatu  bentuk  kesinambungan  rumah  tangga,  yang  jelas  mengandung  nilai-nilai konkrit  tentang  keberadaan  seseorang  laki-laki  pada  posisinya  makhluk  yang  lebih dibanding perempuan.(Kisyik, 1996)
Hampir semua aturan yang termuat didalam Pasal 72-82 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termaktub dalam buku I tentang Hukum Perkawinan mengacu kepada kitab-
kitab  Fiqh  yang  pada  umumnya  mengikuti  pemahaman  Jumhur  Ulama,  khususnya  Al- Syafi’iyah. (Syarifuddin, 2006)
Hukum  Islam  menyatakan  bahwa  suami  memiliki  tanggung  jawab  terbesar  dalam keluarga  sebagai  pemimpin.  Suami  harus  mengajak  anggota  keluarganya  ke  jalan  yang penuh kebahagiaan. Dalam Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: “Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada  ayat  (4)  huruf  a  dan b”  yang  berbunyi:  “Sesuai  dengan  penghasilannya  suami menanggung: (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Suami harus bertanggung jawab memastikan  hak  isteri  bagi  nafkah  dan  tempat  tinggal  terpenuhi.  Mengenai  hal  tersebut, tugas  suami  yang  harus  dipenuhi  bagi  istrinya  mencakup  kewajiban  untuk  menyediakan sandang, papam, dan temapat tinggal.(Bastiar, 2018, p. 82)
Pada Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam tersebut dijelaskan bahwa istri dapat membebaskan  suami  dari  kewajibannya  sebagai  suami  yang  mestinya  kewajiban  tersebut harus dipenuhi terhadap istrinya. Dapat dipahami bahwa ketika istri membebaskan suami dari kewajibannya dalam artinya suami tidak wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
Al-Qur'an dan Hadits tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai ketentuan yang  lengkap  mengenai  nafkah.  Ini  membuat  para  ulama  memiliki  konsep  yang  beragam tentang nafkah. Imam Syafi’i, yang mazhabnya mendom inasi di Indonesia, tidak terkecuali. Salah  satu  pandangan  yang  disampaikan  olehnya  dalam  kitab  al-Umm  adalah  bahwa memberikan nafkah adalah tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya.
Imam  Syafi'i  berpendapat  bahwa  suami  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan nafkah kepada istri, termasuk menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah harus diberikan kepada istri setelah mencapai usia dewasa, sedangkan besaran nafkah yang harus  diberikan  kepada  istri  tergantung  pada  tradisi  negara  tersebut.  Perincian  lainnya adalah  jika  suami  memiliki  kemampuan,  maka  kewajiban  memberikan  nafkah  setiap  hari adalah 2 mud. jika keadaan ekonomi suami menenga, maka kewajiban nafkah bagi suami 1 ½ mud, dan jika suami orang yang susah,suami berkewajiban memberikan nafkah 1 mud. Mud adalah satuan takaran untuk gandum. Satu mud sama dengan 3/4 kilogram beras di Indonesia.  Nafkah wajib diberikan kepada istri yang tidak nusyuz selama suami masih ada dan merdeka.(Asy- Syafi’i, 2014)
Dalam Al- Qur’an maupun Hadis tidak di jelaskan secara rinci  ukuran atau t akaran kewajiban nafkah bagi suami terhadap istrinya, tetapi Imam Syafi’i dalam kitab Al - Umm menjelaskan  ukuran  di  bagi  jadi  tiga  di  lihat  dari    keadaan  ekonomi  suami  itu  sendiri. Sedangkan dalam Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami sesuai  dengan penghasilannya  menanggung,  nafkah,  kiswah,  tempat  tinggal,  biaya  rumah  tangga,  biaya perawatan  dan  pengobatan  bagi  istri  dan  anak.  Kemuadian  dalam  Pasal  80  ayat  (6) Kompilasi  Hukum  Islam  menyetakan  bahwa  Istri  dapat  membebaskan  suami  dari kewajiban terhadap dirinya. Dalam hal ini jelas terdapat perbedaan antara pendapat Imam Syafi’i dengan Isi Pasal 80 ayat (6), padahal dalam penyususnan K ompilasi Hukum Islam (KHI)  hampir  secara  keseluruhan  Pasal  72-82  Kompilasi  Hukum  Islam  mengacu  kepada kitab-kitab fikih sesuai dengan permasalahan Jumhur Ulama, Khususnya Al- Syafi’iyah.
Dalam  penelitian  ini  Ada  beberapa  studi  yang  koheren  dengan  penelitian  yang penullis lakukan diantaranya:
Pertama , Asep  Hilmi ,  yang  membahas  tentang “Keseimbangan  Hak  dan Kewajiban Suami- Istri  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif.” hasil  dari  penelitiannya  adalah Persepektif hukum Islam tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami istri menyatakan bahwa hak dan kewajiban keduanya harus seimbang secara ma'ruf, sementara dalam hukum positif, hak dan kedudukan pasangan suami istri dianggap seimbang
Kedua , Jumni Nelli dalam bentuk Jurnal “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Ke luarga Dalam  Pemberlakuan  Hatra  Bersama” .  Hasil  dari  penelitiannya  adalah  hukum  islam  tidak melihat adanya harta bersama, hukum islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan isteri. Harta yang dihasilkan oleh suami adalah kepunyaannya, begitu juga halnya dengan isteri, harta yang dihasilkannya merupakan miliknya. Sebagai tugasnya, suami memberikan  sebagian  harta  kepada  isteri  sebagai  nafkah,  yang  kemudian  digunakan  oleh isteri  untuk  kebutuhan  rumah  tangga.  Tidak  ada  penggabungan  harta  kecuali  melalui Syirkah  yang  dilakukan  melalui  akad  khusus  untuk  Syirkah.  Tanpa  kesepakatan  tersebut harta akan tetap terpisah. Selain itu, adopsi konsep harta bersama bertanggung jawab atas nafkah bersama bagi suami dan isteri.(Nelli, 2017)
Kegita, Syamsul  Bahri ,  membahas  tentang “ Konsep  Nafkah  Dalam  Hukum  Islam Conjugal  Need  Consept  In  Islamic  Law ” hasil  penelitiannya  ialah  memberikan  nafkah  adalah tugas dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh suami kepada istrinya dan orang  tua  kepada  anak-anak.  Kewajiban  memberi  nafkah  ini  diatur  dalam  ajaran  Islam seperti yang tertulis dalam Al-Baqarah: 233 dan juga dalam hadis. Ada tiga alasan dalam hal
memberi nafkah, yakni hubungan darah, memiliki harta, dan ikatan pernikahan. Sedangkan pengeluaran  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar,  seperti  makanan,  tempat  tinggal, pendidikan,  dan  sebagainya.  Tentang  tingkat  atau  besarnya  nafkah  yang  diberikan  oleh orang tua atau suami tidak ada yang pasti, karena harus disesuaikan dengan kemampuan si pemberi nafkah.(Syamsul Bahri, 2015)
Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang telah dipaparkan mempunyai kesamaan dalam pembahasan tentang nafkah namun penelitian sebelumnya hanya membahasa tentang pemenuhana nafkah atau hak dan kewajiban  suami  dan  isteri  dalam  hukum  Islam  dan  hukum  positif,  perbedaan  yang signifikan  adalah  tinjauan  yang  digunakan  dalam  penelitian  berbeda,dalam  penelitian  ini penulis  menggunakan  perspektif  Imama  Asy- Syafi’i, dan  lebih  terfokus  pada  Tamkin Sempurna.
Berdasarkan  pada  uraian  latar  belakang  permasalahan  sebelumnya,  untuk  lebih terarah  dan  terfokusnya  penulisan  ini,  maka  rumusan  permasalahan  penelitian  ini  adalah, Bagaimana Analisis Pasal 80 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam Tentang Tamkin Sempurna Sebagai Syarat Pembebasan Kewajiban Suami Terhadap Istri Perspektif Imam Syafi’i?
Oleh karena itu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dan penyebab  adanya  pembebasan  kewajiban  suami  terhadap  istri,  dan  untuk  mengetahui analisis pasal 80 ayat (5 dan 6) Kompilasi hukum Islam (KHI)  tentang Tamkin Sempurna sebagai syarat pembebasan kewajiban suami terhadap istri Perspektif Imam Syafi’i.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  dengan  yuridis  normatif. Pendekatan yuridis normatif yang dimaksud merujuk pada bahan pustaka atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari  dua  sumber  data  utama  yaitu  sumber  data  primer  berupa  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  dan  Kitab  Al-Umm  karangan  Imam  Asy- Syafi’i .  Adapun  sumber  data  sekunder didapatkan  melalui  literatur-literatur  yang  relate  dengan  topik  penelitian  meliputi  buku, artikel  jurnal,  dan  informasi  dari  website  yang  kredibel.  Untuk  menganalisa  data  yang diperoleh, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peluang Suami Dapat Dibebaskan Dari Kewajiban Memberi Nafkah
Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah nafkah.  Hal ini dijelaskan dalam Al- Qur’an surat Al -Baqarah ayat 233:
ْوُلْوامْلا ىالاعاو ۗ اةاعااضَّرلا َّمِتُّي ْناا ادااراا ْنامِل ِْيْالِمااك ِْيْالْواح َّنُهاد الَّْواا انْعِضْرُ ي ُتهدِلهوْلااو ِفْوُرْعامْلِبِ َّنُهُ تاوْسِكاو َّنُهُ قْزِر هال ِد
Artinya: “Dan ibu -ibu hendaklah menyusui  anak-anaknya  selama  dua  tahun  penuh, bagi  yang  ingin menyusui  secara  sempurna.  Dan  kewajiban  ayah  menanggung  nafkah  dan  pakaian  mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”
Sebagai  agama  yang  menyeluruh,  Islam  juga  memberikan  petunjuk  tentang hubungan  suami  istri  melalui  ayat-ayat  al- Qur’an  dan  al -Hadits,  karena  tidak  semua  ayat dalam  al- Qur’an  dapat  langsung  dipahami  secara  harfiah.  Di  situlah  pentingnya  peran, fungsi, dan wewenang Nabi SAW. Surat Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan bahwa kewajiban istri  (ibu)  kepada  anak-anaknya  adalah  menyusui  anak-anaknya  selama  dua  tahun  penuh, tidak  lah  di  haruskan  akan  hanya  bagi  yang  ingin  menyusui  secara  sempurna.  Sedangkan tugas dan kewajiban suami (ayah) adalah memberikan nafkah dan paiakan kepada istri dan anak-anaknya dengan cara yang patut atau baik.(Hudaya, 2013) Syarat- syarat seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya adalah sebagi berikut:(Muhyiddin, 2020)
1. Terikat dalam pernikahan yang sah.
2. Istri  menyerahkan  diri  sepenuhnya  kepada  suaminya,  yaitu  bersedia  mengikuti disma  suami  tinggal,  dan  melakukan  jima’.  Istri  tetap  diperbolehkan  tinggal  di rumah saudara atau keluarganya atas izin suaminya.
3. Istri sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak suami yang harus dipenuhi.
Dalam  Pasal  80  ayat  6  Kompilasi  Hukum  Islam  dijelasakan  bahwa  istri  dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.  Menurut Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b  yang harus ditanggung oleh suami sesuai  dengan  penghasilannya  yaitu  a)  nafkah,  kiswah  dan  tempat  kediaman  bagi  istri,  b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.  ( Kompilasi Hukum Islam , 2020)
Adapun  sebab-sebab  yang  menjadikan  gugurnya  nafkah  atau  peluang  suami dibebaskan  dari  kewajiban  memberikan  nafkah  kepada  istri  sebagai  berikut:(Hermanto  et al., 2021)
1. Istri melakukan nusyuz atau pembangkangan terhadap suami.
Ini  selaras  den gan  Pasal  80  ayat  7  yang  berbunyi  “Kewajiabn  suami sebagaimana  dimak sud  ayat  (5)  gugur  apabila  istri  nusyuz”.  Kewajiban  yang dimaksud adalah nafkah, kiswah dan tempat kediama bagi istri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.  Gugurnya kewajiban ini  sampai  istri  kembali  bersedia  taat  kepada  suami,  maka  suami  wajib  untuk kembali menafkahi.
2. Istri abai terhadap hak suami atas dirinya, seperti pergi tanpa izin suami.
3. Istri tidak mau melayani suaminya untuk melakukan jima’ tanpa alasan yang jelas. Seperti haid atau sedang dalam keadaan sakit.
4. Istri bekerja tanpa izin suami
5. Istri keluar dari agama islam (murtad).
6. Istri dipenjera karena perbuatan kriminal (tinda pidana) yang dilakukan.
Seorang suami (ayah) tidak diwajibkan memberikan nafkah kepada istri dan anaknya jika  tidak  mampu  secara  fisik,  mental,  dan  finansial,  dengan  ketentuan  sebagai berikut:(Velawati et al., n.d.)
1. Secara fisik
Dikarenakan  suami  memiliki  cacat  badan  permanen  yang  menghambat kemampuannya  untuk  mencari  rezeki,  atau  karena  sakit  yang  membuatnya  tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Secara mental
Seorang suami yang mengalami gangguan mental, seperti kegilaan, sehingga karena hal itu ia tidak bisa melaksanakan kewajibannya.
3. Secara meteri atau finansial
Seorang suami mengalami kebangkrutan yang sangat buruk dan memerlukan waktu yang lama untuk pulih.
4. Keadaan darurat yang datang dari luar
Contohnya, seorang suami yang harus dipenjara dalam jangka waktu yang lama, atau sedang ditimpa kesulitan seperti bencana alam.
Dengan  demikian  dalam  keadaan-keadaan  itulah  seorang  suami  dapat diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istri. Jika dihadapkan pada situasi dan kondisi ini maka istri juga ikut memikul tanggung jawab untuk
memenuhi nafkah kepada anaknya. Hala ini berbanding terbalik jika suami dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.
Apabila  suami  sengaja  tidak  memberikan  atau  melalaikan  nafkah  kepada  istri  dan anaknya,  padahal  suami mampu  secara  fisik,  mental  dan  materi,  maka  dalam  hal  ini  anak serta istri dapat menuntut dan menggugat ayahnya (suami) di Pengadilan.

## Faktor Yang Menyebabkan Pembebasan Kewajiban Suami Terhadap Istri
Dalam membina suatu rumah tangga, suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk  menegakkan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawadah,  dan  rahmah.  Suatu  ikatan perkawinan  atau  dalam  membina  sebuah  tanggga  suami  dan  istri  mempunyai  kewajiban terhadap istri begitupun sebaliknya istri juga mempunyai kewajiban atas suaminya. Diantara kewajiban  suami  terhadap  istri  adalah  memberikan  nafkah  (nafkah  lahir  maupun  nafkah bathin), memberikan pakaian dan tempat tinggal. Hak dan kewajiban antara suami dan istri telah diatur dalam  Pasal 30 sampai dengan 31 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  suami  isteri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari  susunan masyarakat. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 kedudukan suami isteri sejalan dengan apa yang telah  di  tegaskan  dalam  Pasal  30  sampai  dengan  31  Undang-  undang  No  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  yaitu  Hak  dan  kedudukan  isteri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan kedudukan  suami  dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan  hidup  bersama  dalam masyarakat.  Namun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  terdapat  penambahan  bahwa  suami adalah  kepala  keluarga  dan  isteri  ibu  rumah  tangga.  Artinya  dalam  Hukum  Islam  suami merupakan  nahkoda  keluarga,  dalam  maksud  lainnya  adalah  seorang  suami  memegang kendali atas keluarganya.
Pasal  80  ayat  4  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  bahwa,  sesuai  dengan penghasilannya suami menanggung :
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
c. biaya pendididkan bagi anak.
Dengan demikian jelas bahwa kewajiban suami adalah nafkah. Nafkah diambil dari kata “ قافنلاا “ yang  artinya  mengeluarkan  atau  pengeluaran.  Kata infaq ini  tidak  digunakan kecuali  dalam  hal  kebaikan.(Adan  &  Tokimin,  2018)  Nafkah  juga  berarti  belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada
anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.(Al-Malibariy, 1979) Secara  bahasa,  nafkah  berasal  dari  istilah  yang  artinya  mengeluarkan  dan  meninggalkan. Secara definisi, nafkah merupakan pengeluaran yang harus dilakukan untuk orang lain yang memiliki  kewajiban  untuk  dipenuhi  kebutuhan  primer  (sandang,  pangan,  dan  papan) maupun kebutuhan lainnya.(Muzammil, 2019)
Dalam  ketentuan  hukum  Islam,  istilah  nafkah  merujuk  pada  semua  kebutuhan hidup  yang  harus  dipenuhi  bagi  istri  dan  anak-anak,  seperti  makanan,  pakaian,  tempat tinggal,  dan  kebutuhan  dasar  lainnya,  meskipun  istri  tersebut  adalah  seorang  wanita  yang kaya. (Abdurrahman, 1992, 121).
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  seseorang  harus  memberikan nafkah kepada yang berhak menerimanya, misalnya suami perlu memberikan nafkah kepada istrinya,  anak-anaknya,  yang  tujuannya  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam diberikan  sesuai  dengan  kesanggupan  suami  atas  berdasarkan  dengan  penghasilannya,  hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.  (Yanti & Zahara, 2022)
Sejalan dengan firman Allah dalam Al- Qur’an Surat  At -Thalaq ayat 7:
َُّللّٱ ُلاعْجاياس ۚ ااهه ىاتااء ٓاام  َّلَِّإ اًس ْفا ن َُّللّٱ ُفِٰلاكُي  الَّ ۚ َُّللّٱ ُههىاتااء ٓاَِّمِ ْقِفنُيْلا ف ۥُهُقْزِر ِهْيالاع ارِدُق ناماو ۖ ۦِهِتاعاس نِٰم ٍةاعاس وُذ ْقِفنُيِل اًرْسُي ٍرْسُع ادْعا ب
Artinya: “hendaklah  orang  yang  mampu  memberi  nafka h  menurut  kemampuannya.  Dan  orang  yang disempitkan  rezekinya  hendaklah  memberi  nafkah  dari  harta  yang  diberikan  Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.
Ayat  diatas  memerintahkan  para  suami  yang  memiliki  harta  agar  memberikan nafkah  untuk  istri  dan  anak-anaknya,  dan  janganlah  bersikap  pelit  dalam  memberikan nafkah.    Tetapi  jika  suami  sedang  dalam  keadaan  sempit,  maka  hendaklah  suami memberikan  nafkah  sesuai  kemampuannya.  Memberikan  tanggungan  kepada  pasangan perempuan  adalah  kewajiban  yang  harus  dilakukan  sesuai  dengan  ajaran  al-Qur'an  dan kesepakatan ulama.(Abidin, 1999, p. 162)
Imam  mazhab  berbeda  pendapat  tentang  waktu  wajibnya  nafkah  untuk  Istri  bagi Suami.  Adapun pendapat Para Imam Mazhab sebagai berikut:
a. Imam Hanafi
Menurut  Imam  Hanafi,  suami  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan nafkah  kepada  istri  setelah  memberikan  mahar  selama  pernikahan.  Nafkah  harus diberikan  oleh  suami  setelah  istri  mencapai  usia  baligh,  namun  besarnya  nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri ditentukan berdasarkan lokasi, kondisi, dan  waktu.  Menurut    Imam  Hanafi  jika  istri  masih  kecil  dan  belum  layak  untuk digauli oleh suaminya, maka istri tidak berhak atas nafkah. Namun jika suami yang masih kecil  dan belum bisa bersenggama,maka ia tetap wajib memberikan nafkah kepada  istrinya.  Dengan  begitu  nafkah  menjadi  wajib  apabila  keduanya  sudah berhubungan suami istri.
b. Imam Maliki
Imam  Maliki  mengatakan  bahwa  setelah  membayar  mahar  dan memperlakukan  istri  secara  adil,  suami  harus  memenuhi  kewajiban  ketiga  yaitu memberi nafkah keluarga. Perihal jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami ditentukan oleh kemampuan suami dan berbeda-beda tergantung pada situasi yang berbeda-beda menurut tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat imam Maliki sejalan dengan  pendapat  imam  Hanafi.(Karimuddin  et  al.,  2021)  Imam  Maliki  dengan pendapatnya  bahwa  istri  yang  masih  kecil  dan  belum  layak  untuk  digauli  atau dimasuki  oleh  suami,  maka  istri  tidak  berhak  atas  nafkah  sampai  suami menggaulinya. Jika  suami yang masih kecil dan belum bisa bersenggama, maka istri tidak berhak atas nafkah.
c. Imam Syafi’i
Imam  Syafi'i  berpendapat  bahwa  suami  memiliki  kewajiban  untuk memberikan  nafkah  kepada  istrinya,  termasuk  makanan,  pakaian,  dan  tempat tinggal. Nafkah harus diberikan kepada pasangan perempuan yang telah mencapai usia baligh. Mengenai jumlah nafkah yang harus diberikan kepada istri berdasarkan kesanggupan masing-masing. Imam Syafi’i membagi  ukuran nafkah yang harus di tunaikan kepada istri oleh suami yaitu ketika dalan keadaan lapang dan sempit. Jika suami berkelapangan, maka suami menyedikan dua mud makanan sesuai ukuran mud Nabi  SAW,  suami  juga menyediakan  lauk  dan  daging  dua  kali  lipat  dari    keadaan ketika sempit, demikian pula dengan minyak, madudan pakaian untuk istri.   Dan jika suami dalam keadaan sempit makan suami wajib memberikan nafkah sebanyak satu mud, sedangkan  jika  suami  berada  pada  posisi  pertenganhan  tidak  sedang
dalam  keadaan  yang  berkelapangan  dan  tidak  pula  berada  pada  keadaan  yang sempit, atau berada diantara keduanya, maka suami wajib bemebrikan istri nafkah satu setengah mud perhari nya. Namun, semua tetap harus mengacu pada kebiasaan dan  satuan  ekonomi  pada  pasa  sekaran.    semua  itu  harus  tetap  mengacu  pada kebiasaan dan tradisi.(Asy-Syafi'i, 2014, p. 514)
Imam  Syafi’i  berpendapat  mengenai  nafkah  istri  yang  masih  kecil,  yang belum  dapat  disetubuhi  atau  digauli  oleh  suaminya  yaitu  istri  tidak  berhak  atas nafkah.  Namun  apabila    istri  suadah  besar,sedangkan  suaminya  masih  kecil  dan belum bisa bersenggama Imam Syafi’i dalam dua pendapat shahihnya  berpendapat suami wajib memberikan nafkah.
d. Imam Hambali
Imam Hambali menegaskan bahwa suami harus memberikan nafkah kepada istrinya  jika  istri  tersebut  telah  dewasa,  dikumpuli  oleh  suami,  dan  menyerahkan dirinya  sepenuhnya  kepada  suaminya.  Nafkah  yang  harus  dipenuhi  meliputi makanan,  pakaian,  dan  tempat  tinggal.  Tentang  nafkah  istri  yang  masih  kecil  dan tidak  dapat  bersenggama,  Imam  Hambali  mengatakan  istri  tidak  berhak  nafkah, tetapi jika suami yang kecil maka wajib memberi nafkah istri.
Berdasarkan  pendapat  para  Imam  Mazhab  diatas  maka  faktor  yang melatarbelakangi  pembembasan  kewajiban  suami  terhadap  istri  adalah Tamkin  Sempurna , Tamkin  sempurna  adalah  keadaan  dimana  istri  telah  memberikan  kemungkinan  kepada suaminya  untuk  menggaulinya.(Syarifuddin,  2006,  p.  168)  Tamkin  sempurna  merupakan kondisi atau waktu seorang istri telah merelakan dan mengikhlaskan dirinya untuk digauli oleh suaminya ( dukhu ), dan istri menunaikan kewajibannya melayani suami dengan sebaik- baiknya. (Subaidi, 2014, p. 161)
Kesempurnaan  tamkin  itu  sendiri  di  lihat  dari  penyerahan  diri  oleh  seorang  istri kepada suami u ntuk melakukan jima’ dan melayani suami dengan sungguh -sungguh. Maka oleh karena itu jika seorang wanita atau laki-laki melangsungkan pernikahan, namun pihak istri  belum  menyerahakn  dirinya  untuk  berhubungan dengan  suami(berjima’),  tetapi  dia mau  melayani  makan  minum,  pakaian  dan  kebutuhan  lain  yang  diperlukan  oleh  suami, maka  dalam  hal  ini  keadaan  demikian  belum  terhitung  tamkin  yang  sempurna.  Karna penyerahan  diri    seorang  istri  termasuk  pada  syarat-syarat    untuk  mendapatkan  nafkah sebagai bentuk kewajiban bagi suami.
Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah menurut syeikh sayyid sabiq  antara lain:
1. Suami dan istri terikat akad nikah yang sah
2. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suami
3. Suami berkesempatang untuk bersenang-senang layaknya suami-istri
4. Istri tidak menolak untuk dipindahkan ketempat yang di inginkan oleh suami
5. Keadaan suami dan istri sudah normal secara seksual dan bukan anak di bawah umur.
Dengan  terpenuhinya  lima  syarat  di  atas  maka  hal  tersebut  dinyatakan  dengan tamkin sempurna, akan tetapi jika ada salah satu yang tidak terpenuhi maka tamkinnya tidak sempurna.
Dengan terjadinya tamkin sempurna oleh seorang istri maka secara otomastis  istri berhak atas hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami.  Namun jika kondisi ini terbalik, istri belum menunaikan kewajibannya, dalam arti lain istri belum menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, atau belum tamkin sempurna (belum dimasuki) oleh suami maka istri tidak berhak atas nafkah, dan suami terbebas dari kewajibannya terhadap istri, karna penahanan tersebut  berasal  dari  istrinya.    Dengan  adanya  penahanan  dari  istri  karna  belum  tamkin sempurna,  maka  dengan  ini  istri  memberikan  pembebasan  kewajiban  suami  terhadap dirinya sendiri.
Adapun  penjelasan  yang  peneliti  paparkan  tadi  sejalan  dengan  pasal  80  ayat  4 sampai dengan ayat 6 Kompilasi Hukum Islam  yang berbunyi:
4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri;
b. Biaya  rumah  tangga,  biaya  perawatan  dan  biaya  pengobatan  bagi  isteri  dan anak;
c. Biaya pendidikan bagi anak.
5) Kewajiban suami tehadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah tamkin sempurna.
6) Isteri  dapat  membebaskan  suaminya  dari  kewajiban  terhadap  dirinya  sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
Dengan  begitu  ketika  istri  ingin  mendapatkan  hak-haknya  seperti,  nafkah,kiswah dan tempat kediaman,  maka istri wajib tamkin sempurna terlebih dahulu.  Dalam hal ini maka  dapat  di  simpulkan  bahwa  ketika  istri  sudah  tamkin  sempurna  maka  jatuhlah kewajiban nafkah bagi suami terhadap istrinya.

## Pandangan Imam Syafi’i Terhadap Tamkin Sempurna Sebagai Syarat  Pembebasan Kewajiban Suami Terhadap Istri
Setelah  pernikahan  sah  dilangsungkan,  akan  muncul  tanggung  jawab  yang  harus  dipatuhi oleh pasangan suami istri, yang biasa disebut sebagai hak dan kewajiban.(Hasan, 2006, p. 151)  Setiap  pasangan  suami  dan  istri  perlu  memahami  hak  dan  tanggung  jawab  masing- masing. Komitmen suami istri terhadap hak dan kewajiban merupakan hasil dari perjanjian hukum akad pernikahan yang harus dipenuhi.
Islam  telah  mewajibkan  masiang-masing  suami  istri  untuk  menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya sebagai keluarga.Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan Nafkah, nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya  dalam  bentuk  materi,  kata  nafkah  yang  berasal  dari  kata قفنا dalam  bahasa  arab secara  etimologi mengandung arti: لق و صفن yang berarti berkurang  juga berarti بهذ و نىف yang  berati  hilang  dan  pergi.(Munawwir,  1997,  p.  1548)  Apabila  seseorang  memberikan nafaqah,  harta  yang  dimilikinya  akan  berkurang  karena  digunakan  atau  diberikan  kepada orang lain. Apabila istilah ini dikaitkan dengan pernikahan, menunjukkan bahwa seseorang mengeluarkan  sebagian  harta  untuk  keperluan  istri  sehingga  harta  tersebut  menjadi berkurang.  Oleh  karena  itu,  nafaqah  istri  merupakan  kewajiban  suami  memberikan dukungan  finansial  kepada  istrinya  selama  mereka  menikah.(Syarifuddin,  2006,  p.  165) Setiap pasangan suami dan istri memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan pernikahan mereka.  Peran  penting  seorang  istri  dalam  keluarga  adalah  mengatur  tugas-tugas  rumah tangga dengan baik setiap harinya.(Tihami & Sahrani, 2018, p. 161 – 162) Di satu sisi, istri berhak  atas  kebutuhan  finansial  dan  di  sisi  lain,  dia  harus  patuh.  Di  sinilah  konsekuensi hukum dari hubungan perkawinan muncul, contohnya jika suami tidak dapat memberikan nafkah  istri,  maka  haknya  untuk  mendapat  ketaatan  dari  istri  akan  hilang.  (Marhumah, 2014, p. 157)
Al- Qur’an  dan  Hadis  tidak  memberikan  pembahasan  yang  lengkap  mengenai aturan-aturan terkait nafkah. Ini membuat para ulama memiliki pemahaman yang berbeda- beda  mengenai  nafkah.  Imam  Syafi'i juga  termasuk,  dengan  mazhabnya  yang  dominan  di
Indonesia.  Di  dalam  Al-Umm,  Imam  Asy- Syafi’i  menyatakan  bahwa  suami  memiliki tanggung  jawab  memberikan  nafkah  kepada  istri  dan  anak-anaknya.  Termasuk  dalam kategori  ini  adalah  kebutuhan  utama  seperti  sandang,  pangan,  dan  papan.  Imam  Syafi'i berpendapat  bahwa  suami  wajib  menafkahi  istri  dengan  syarat  istri  harus  tunduk sepenuhnya  kepada  suaminya,  termasuk  bersedia  tinggal  di  mana  suami  berada  serta berhubungan  intim  secara  penuh  (Tamkin  Sempurna).  Istri  masih  diizinkan  tinggal  di rumah keluarga saudara atau pergi dengan izin suami. Nafkah tidak harus diberikan jika istri menolak  untuk  berhubungan  intim  tanpa  alasan  meskipun  keduanya  masih  dalam pernikahan  yang  sah.  Tetapi  apabila  suami  tidak  ingin  melakukan  hubungan  intim sedangkan istrinya bersedia, maka tetap harus memberikan nafkah. Dalam konsep ini maka Imam Syafi’i menjadikan Tamkin sebagai syarat u ntuk tertunaikan nya hak dan kewajiban sebagai suami istri (nafkah).
Namun  dalam  kitab  Al- Umm  karangan  Imam  Syafi’i  Ada  faktor -faktor  yang menyebabkan suami terbebas dari kewajiban terhadap istri yaitu :
1. Seorang  laki-laki  menikahi  perempuan  yang  masih  kecil  dan  tidak  atau  belum  layak untuk di gauli (belum Baligh).
Imam Asy- Syafi’I berkata:
نم ءاج سبلْا نلأ ،ةقفنلا هيلع :ليق دقف يرغصلا وهو ةغلابلا ىه تناك اذإ و : لاق ،هب عتمتسي اهلثمو هلبق
تمتسي لَّ هلثم امومعم نلأ ،اله ةقفن لَف هتحكن و ايرغص هتملع اذإ :ليقو
هتأرمبِ ع
Artinya: “Im am Asy-syafi ’ i berkata dan apabila dia perempuan (istri) telah baligh, dan  laki  laki (suami)  kecil,  maka  dikatakan: wajib baginya menafkahi, karena penahanan nafkah itu  datang  dari  sebelumnya  dan  perti  itu  dia  menikmatinya,  dan  dikatkan:  apabila diketahui  dia  (istri)  itu  yang  masih  kecil maka tidak wajib nafkah  baginya, karna diketahui dia tidakmenikmati istrinya. ” (Asy- Syafi’i, 2014, p. juz,6 : 228) Ketika  seorang  laki-laki  menikahi  perempuan  yang  masih  kecil  dan  tidak  layak  di gauli,  baik  dalam  keadaan  ini  laki-laki  tersebut  masih  kecil  atau  sudah  besar,  maka  suami tidak  wajib    menafkahi  istrinya.  Karena,  dia  tidak  memperoleh  kesenaangan  dari  istrinya. Karena konsep nafkah sendiri menjadi wajib lantaran tamkin yang disandarkan pada akad. Ini sejalan ketika Rasulullah SAW menikahi Aisyah, pada Usia Aisyah yang masih 6 tahun, dan  Rasulullah  menggauli  Aisyah  pada  saat  Aisyah  sudah  berumur  9  tahun.  Tidak  ada riwayat  bahwa  Rasulullah  menafkahi  Aisyah  kecuali  setelah  rasulullah  menggaulinya.  Jika nafkah itu wajib lantaran akad, pastilah Rasulullah menafkahi Aisyah sejak akad. Istri yang masih belum dewasa dan belum dapat melakukan jimak, jika kondisi ini terjadi maka istri belum berhak mendapatkan nafkah.  Karena nafkah menjadi wajib untuk diberikan setelah
terjadi hubungan suami istri. Jika istri masih kecil dan belum layak untuk digauli istri tidak berhak  atas  nafkah  dari  suami,  dan  suami  terbebas  dari  kewajiban  menafkahi  istrinya, karena  istri  belum  tamkin  sempurna.  Hal  ini  sebagaimana  suami  wajib  memberi  mahar setelah terjadi akad nikah.(Ar-Rastaqi, 2016, p. 760)
Alasan istri tidak berhak atas nafkah, dan suami terbebas dari kewajinan menafkahi ialah karena penahanan  tersebut berasal dari pihak istri.  Akan tetapi jika sebaliknya yang tidak dapat melakukan hubungan suami istri  adalah dari pihak suami, maka nafkah tetap wajib diberikan. Karena dalam hal ini penahanan berasal dari pihak suami, sedangkan istri sudah pantas digauli.
2. Jika istri menolak untuk digauli saat sebelumya pernah digauli.
Istri  tidak  memerlukan  nafkah  sampai  suami  melakukan  hubungan  badan dengannya,  atau  diberikan  izin  kepada  suami  untuk  melakukannya.  Apabila  istri  menolak untuk diajak berhubungan intim oleh suaminya tanpa alasan yang jelas seperti sedang sakit, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah karena ia menghalangi suaminya.(Asy-Syafi'i, 2014,  p.  510)  Demikian  juga  jika  dia  melarikan  diri,  atau  menghalangi  suamiuntuk menggauli  sesudah  sebelumnya  suami  pernah  menggaulinya,  maka  istri  tidak  berhak  atas nafkahnya  selama  dia  menolak  untuk  digauli  oleh  suaminya.  Imam  Asy- Syafi’i  berkata dalam kitab Al-Umm:
فنلا بتج لَّو :لاق
خوزلا نوكيف ،اهيلع لوخدلا يْب و هنيب ىلتخ وا ،هخوز ىلع لخدت تىح ةأرم لَّ ةق كل ذكو ،اهسفن هل ةمعن ام انهلأ ،اله ةقفن لَف هيلع لوخدلا نم ةعنتملما يه تناك اذإف ،كلاذ كتري نإ
.هنم ةعنتمِ تناك ام ةقفن اله نكي لم ،هيلع لوخدلا دعب اهيلع لوخدلا هتعنم وأ ،هنم تبره ىعفاشلا لاق
،اهتقفن هيلعف لخدي ملف اهيلع لوخدلا يْب و هنيب تلخ ثم اهحكن اذإو :هنع الله ضر .هلبق نم سبلْا نلأ
Artinya: “ Dia  mengatakan  tidak  nafkah  bagi  seorang  wanita  sampai  ia  dukhul      kepada suaminya,  atau  ia  membiarkan  dirinya  di  antara  suami  dan  dukhul  suami  itu kepadanya.  Lalu  suami  itu  membiarkan  yang  demikian.  Maka  apabila  isteri  itu tidak mau dukhul kepada suami, niscaya tiada nafkah bagi istri tersebut, karena ia menjadi penghalang untuk suaminya. Seperti demikian juga kalau istri itu melarikan diri dari suami atau melarang suami bersetubuh kepadanya, sesudah dukhul kepada suami. Maka tidak ada nafkah bagi isteri tersebut, selama ia mencegah dirinya dari suami. Sy afi’i berkata: apabila   seseorang   menikahi   seorang   wanita, kemudian wanita tersebut menyerahkan dirinya untuk bersetubuh, lalu suami tidak bersetubuh, maka atas suami itu nafkahnya. Karena penahanan itu dari pihak suami ” .
Namun,  jika  suami  telah  menikahi  istri  dan  istri  telah  memberikan  izin  untuk melakukan  hubungan  intim,  tetapi  suami  masih  belum  melakukannya,  maka  suami  harus tetap  memberi  nafkah  pada  istri  karena  keterhalangan  yang  berasal  dari  suami.  Ketika seorang  suami  meninggalkan  istrinya  setelah  menikah  dan  telah  mendapatkan  hubungan
seksual dengannya, serta istri meminta nafkah, suami tetap harus memberikan nafkah sesuai dengan yang ditentukan. Dari uraian  yang telah dijelaskan diatas Imam Syafi’i menjelaskan bahwa suami tidak wajib menafkahi istrinya hingga dia menggaulinya. Dalam arti lain yaitu istri tidak berhak adatas hak nafkah dari suami sampai istri sudah digaulidan menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami ( Tamkin Sempurna ).  Karan tamkin disini adalah syarat dari pemenuhan  kewajiban  oleh  sorang  suami  kepada  istrinya.    Syarat  yang  di  berikan  oleh Imam  Syafi’i    juga  di  atur  dalan  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  80  ayat  (5)    Kompilasi Hukum Islam dengan bunyi, kewajiban suami terhadap isterinya seperti pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
Jadi  wajibnya  suatu  kewajiban  yang  mendesak  oleh  suami  (nafkah)  adalah  ketika seorang isrti dengan ikhlas menyerahkan dirinya untuk digauli dan melayani suami dengan sebaik-baiknya.  Dan jika istri belum dewasa, belum layak untuk digauli atau istri menolak untuk digauli sedang istri tidak sakit atau tidak dalam keadaan haid, maka secara otomatis istri tidak berhak atas nafkah. Dengan adanya penolakan atau pun karena istri masih kecil, maka disini istri telah memberikan pembebasan untuk suaminya dari kewajibannya terhadap dirinya sebagaimana telah di jelaskan dalam pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam yaitu isteri  dapat  membebaskan  suami  dari  kewajibannya  terhadap  dirinya  sendiri  sebagaimana tersebut  pada  ayat  (4)  huruf  a  dan  b.  Adapun  kewajiban  suami  yang  dapat  di  bebaskan hanyalah sebagi berikut: a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. b) Biaya rumah tangga,  biaya  perawatan  dan  biaya  pengobatan  bagi  isteri  dan  anak.  Pembebsan  tersebut hanya berlaku bagi istri tidak untuk nafkah untuk anak. Nafkah untuk anak tetaplah harus di penuhi oleh seorang suami. Karana jelas telah dituliskan dalam aturan Kompilasi Hukum islam  nafkah  untuk  anak  tidak  ada  pembebasan,  pembebasan  tersebut  hanya  di  sebutkan sampai pada huruf a dan b pasal 80 ayat(4) Kompilasi Hukum Islam, tidak ada pembebasan kewajiban nafkah untuk anak seperti membiayai pendidikan anak.
Jika  istri  atau  seorang  perempuan  dihadapkan  pada  situasi  ini  maka  pilihannya adalah,  istri  harus  Tamkin  Sempurna  terlebih  dahulu  atau  menyerahkan  diri  sepenuhnya kepada  suami  dan  tidak menolak  untuk  digauli.  Karna  pada  dasarnya syurga  seorang  istri bedapa  pada  suaminya,  dan  istri  harus  memperhatikan  apa  saja  yang  dapat  mengugurkan kewajiban suami terhadap dirinya, seperti menjauhi sikap yang dapat menunjang terjadi nya nusyuz kepada suami.  Dan menurut Imam Syafi’i dalam sebuah kitab nya Al -Umm beliau menjelaskan    kadar  nafkah  yang  harus  di  tunaikan  oleh  suami  perharinya  adalah;  a)  jika suami berkelapangan atau kaya maka suami wajib meberikan nafkaf sebanyak dua mud, jika
di samakan dengan kehidupan sekarang di indonesia, Majleis Ulama Indonesia menakarkan bahwa 1 mud adalah ¾ kg beras. Berarti jika 2 mud maka senilai 1 ½ kg beras perharinya, b)  jika  dalam  keadaan  menengah  maka  wajib  menafkahi  sebanyak  1  ½ mud yaitu  setara dengan 1 kg beras, c) jika dalam keadaan yang sempit suami wajib menafkahi sebanyak 1 mud yaitu  ¾  kg  beras.  Dengan  dua  sebab  yang  penulis  sebutkan  diatas    maka  suami terbebas dari wajibnya nafkah pada istri.

## KESIMPULAN
Imam Asy- Syafi’ i memberikan pembebasan kewajiban seorang suami terhadap istri yang disyaratkan pada Tamkin Sempurna dalam dua keadaan yaitu, pertama keadaan ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang masih kecil (belum baligh) dan belum layak digauli, maka dalam hal ini kewajiban memberikan nafkah belum di hukum wajib bagi seorang  suami  sampai  seorang  istri  tersebut  sudah  dewasa  (baligh).  Kedua  pembebasan kewajiban  membarikan  nafkah  oleh  suami  terhadap  istri  juga  berlaku  ketika  seorang  istri yang  menolak  untuk  digauli,  tanpa  alasan  seperti  sakit  atau  sedang  haid,  maka  suami dibebaskan  dari  kewajiban  memberikan  nafkah  sampai  seorang  istri  mau  untuk  digauli kembali.  Dengan  begitu  dalam  dua  keadaan  ini  menurut  pandangan  Imam  ASy- Syafi’i suami  dapat  dibebeskan dari  kewajiban  memberikan  nafkah  terhadap seorang  istri  hal  ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, S. (1999). Fiqih Munakahat (1st ed.). CV Pustaka Setia.
Adan,  H.  Y.,  &  Tokimin,  M.  F.  Bin.  (2018).  Keputusan  Mahkamah  Rendah  Syariah Kuantan  Pahang  Tentang  Tunggakan  Nafkah  Pasca  Perceraian  Menurut  Hukum Positif Malaysia Dan Hukum Islam. MEDIA SYARI’AH: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial , Vol.2 (No.2). https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6516
Al-Malibariy,  S.  Z.  bin  A.  A.  (1979). Fathul  mu’in  penerjemah  oleh  H.  Aliy  As’ad .  Menara Kudus.
Alimi,  R.,  &  Nurwati,  N.  (2021).  Faktor  Penyebab  Terjadinya  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  Terhadap  Perempuan. Jurnal  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat (JPPM) , 2 (2), 211. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543
Ar-Rastaqi, M. S. S. A. (2016). Perbandingan P endapat Lama Dan Pendapat Baru Imam Syafi’i . Pustaka Azzam.
Asy- Sya’rawi, S. M. (2005). Fiqh al- Mar’ah al -Muslimah. Fikih perempuan (muslimah) : busana dan perhiasan, penghormatan atas perempuan, sampai wanita karier.penerjemah, Yessi HM . Amzah.
Asy- Syafi’ i, A. A. M. bin I. (2014). Al-Umm . Pustaka Azzam.
Bastiar.  (2018).  872-Article  Text-2107-1-10-20190320.pdf. Jurnal  ILmu  Syariah,  Perundang- Undangan, Dan Hukum Ekonomi Syariah . https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/872/600
Ghazaly, A. R. (2006). Fiqh munakahat . Kecana Prenada Media Group.
Hasan, M. A. (2006). Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam .
Hermanto,  A.,  Meriyati,  Wahyu,  A.,  &  Setianto,  E.  (2021).  REINTEPRETASI TERHADAP  KONSEP  NAFKAH  SUAMI  KEPADA  ISTRI  KARIR. Tawazun:
Jurnal Ekonomi Syariah , Vol. 1 (No. 1). http://e- jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/jes/article/view/68
Hudaya, H. (2013). Hadits-Hadits Tentang Penafsiran Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tafsir At-Tabhari (Studi Kualitas dan Relevansi Kandungannya) . UIN Sultan Alaudin Makasar.
Karimuddin, Abbas, S., Sarong, A. H., & Afriza, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan  Mazhab Maliki  dan  Mazhab  Syafi’i. MEDIA  SYARI’AH:  Wahana Kajian  Hukum  Islam  Dan  Pranata  Sosial , Vol.23 (No.1).  https://jurnal.ar- raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/8655
Kisyik, A. H. (1996). Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah . Al- Bayan.
Kompilasi Hukum Islam . (2020). Cv. Nuansa Aulia.
Marhumah.  (2014).  Perempuan  Indonesia  dalam  Memahami  hak  dan  Kewaiban  Dalam
Keluarga. Jurnal Musawa: Studi Gender Dan Islam .
https://www.researchgate.net/publication/371611094_Pemenuhan_Atas_Hak_Seora ng_Istri_Pasca_Perceraian_Studi_Kasus_Putusan_Nomor_1866PDTG2022PAPT
Muhyiddin.  (2020).  TINJAUAN  KONSEP  NAFKAH  DI  ERA  DIGITAL  DALAM PERSPEKTIF  IMAM  SYAFI‘I. ISTI’DAL;  Jurnal  Studi  Hukum  Islam , Vol.7 (No.1). https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2576/0
Munawwir, A. W. (1997). Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia . Pustaka Progresif.
Muzammil, I. (2019). Fiqh munakahat : hukum pernikahan dalam islam . Tira Smart.
Nelli, J. (2017). Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Hatra Bersama. Al Istinbath Jurnal Hukum Islam , vol 2 , no . http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/195
Sayyid, Q., Yasin, A., Basyarahil, A. A. S., & Hamzah, M. (2000). Tafsir fi zhilalil Qur’an : di bawah naungan Al- Qur’an . Gema Insani Press.
Subaidi.  (2014).  KONSEP  NAFKAH  MENURUT  HUKUM  PERKAWINAN  ISLAM.
ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam , Vol.1 (No.2). https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/325
Syamsul  Bahri.  (2015).  KONSEP  NAFKAH  DALAM  ISLAM.  CONJUGAL  NEED CONCEPT  IN  ISLAMIC  LAW. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum , 7 ,  no 2 .
https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6069/0
Syarifuddin, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Kecana Prenada Media Group.
Tihami,  &  Sahrani,  S.  (2018). Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap (1st  ed.). Rajawali Pers.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . (n.d.).
Velawati, Budiono,  siska hadi, Racmad, A., & Sulistyarni, R. (n.d.). Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian . Retrieved April 1, 2023, from https://media.neliti.com/media/publications/35554-ID-nafkah-madliyah-dalam- perkara-perceraian.pdf
Yanti,  E.  R.,  &  Zahara,  R.  (2022).  Hak  Dan  Kewajiban  Suami  Istri  Dan  Kaitan  Dengan Nusyuz  Dan  Dayyuz  Dalam  Nash. Takammul:  Jurnal  Studi  Gender  Dan  Islam  Serta Perlindungan Anak , 9 (1), 1 – 22. https://jurnal.ar-
raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12562/6505