## KEWENANGAN PRESIDEN DALAM KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (ANALISA
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.128/PK/TUN/2022)
Oleh: Jaka Kusnanto W 1) , Dafianto Arief 2)
Effri Susanto 3) , Charles Siagian 4)
Retno Ambarsari 5) , Elviera Melany 6)
UNIKA Soegijapranata, Semarang 1,2,3,4,5,6)
E-mail: jakakusnantaw@gmail.com 1) , drdafiantoarief@gmail.com 2) effrisusanto74@gmail.com 3) , drcsiagian@gmail.com 4) enoretnosari@gmail.com 5) , elvieram77@gmail.com 6)

## ABSTRACT
The President's duties and authority must be based on Basic and recognized law, Otherwise, it’s illegitimate. The Indonesian Medical Council is an autonomous, independent, nonstructural, aimed at protecting the community and improving the quality of health services. Supreme Court Decision No.128  PK/TUN/2022,  void  Presidential  Decree  No.55/M/Year2022,  requires  the  President  to revoke  and  issue  new  decision.  Problem  formulated:  President  authorities  in  the  Indonesian Medical Council and existing regulations, with normative legal study methods. Principle hierarchy of  Indonesia  Legislations  are  Lex  superiori  derogat  legi  inferiori,  Lex  specialis  derogat  legi generali,  Lex  posteriori  derogat  legi  priori,  Regulations  abolished  with  equal  or  higher. Appointment  the  Medical  Council  2020-2025,  material  review  Article  1  Permenkes  No.81/2019 Amendments No.496/MENKES/PER/V/2008 “Procedures Proposing Candidates for Members The Indonesian  Medical  Council”  contradicted  Law  No.29/2004  “Medical  Practice”,  so  that Presidential Decree No.55/2020 was repealed.
Keywords: President, Indonesian Medical Council, Supreme Court
1. PENDAHULUAN
Presiden sebagai RI-1 merupakan
seseorang  yang  mengemban  tugas  serta kewenangan  menjadi  kepala  Negara  serta memiliki kewenangan
membentuk pemerintahannya.  Dimulai  dengan  majelis pemerintahan,
pengangkatan dan pemberhentian  menteri  dan  pejabat  yang pengangkatannya  didasarkan  pada  jabatan politik. Penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan  yang  diberikan  oleh  konstitusi
atau  hukum  yang  diakui  (wetmatigheid  van bestuur).  Dasar-dasar  kewenangan  tersebut diantaranya adalah; Pertama, parlemen memberikan kekuasaan negara secara langsung  kepada  badan  pemerintahan,  yang disebut  atribusi,  artinya  kekuasaan  yang diberikan  oleh  parlemen  kepada  badan pemerintahan.  Kedua,  kekuasaan  negara (wettelijke regeling) yang diberikan atas dasar ketentuan  hukum  dialihkan  kepada  suatu badan  negara  yang  disebut  delegasi,  yaitu kekuasaan  satu  badan  negara  (kepala  negara)

## 1006
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.128/PK/TUN/2022)
Jaka Kusnanto W 1) , Dafianto Arief 2) , Effri Susanto 3) , Charles Siagian 4) , Retno Ambarsari 5) , Elviera Melany 6)
kepada badan negara lainnya. Ketiga, wewenang  badan  disebut  mandat,  yang diberikan  kepada  badan  lain  pada  waktu dilaksanakan,  tetapi  tetap  dilaksanakan  atas nama  badan  yang  mengeluarkan  perintah, dengan kata lain pengurus atau yang diberikan wewenang berjanji untuk memenuhi pendelegasian kekuasaan yang telah diberikan.
Merujuk dalam UU Nomor 29 Tahun 2004
berkaiatan dengan Praktik Kedokteran.
Pembentukan konsil ini sebagaimana dijelaskan  pada  pasal  4  dari  Undang-undang ini  adalah  bentuk  perlindungan  masyarakat dalam  menerima    pelayanan  jasa  kesehatan serta  peningkatan  mutu  layanan  kesehatan. Masyarakat  berhak  mendapatkan  pelayanan jasa  kesehatan  yang  bermutu,  seperti  yang tercantum  pada  UU  Konsumen  pasal  4,  yaitu pemberian  hak  nyaman,  aman,  serta  selamat untuk mengkonsumsi layanan produk maupun jasa, agar cita-cita bangsa dalam mensejahterakan masyarakat pun dapat terwujud.
Keputusan  Mahkamah  Agung  No.128 PK/TUN/2022,  memutuskan  batal  dan  tidak sah.  Kepres  No.  55/M/  Tahun  2022,  terkait dengan  Pemberhentian  serta  Pengangkatan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, memberi  kewajiban  bagi  Presiden  untuk mencabut  keputusan  tersebut  dan  melakukan
penerbitan  keputusan  baru  yang  disertai dengan  penetapan  beberapa  nama  yang dijadikan anggota Konsil Kedokteran Indonesia  periode  2020-2025.  Akar  masalah yang  terkandung  pada  keputusan  tersebut dipaparkan Ketua IDI (Daeng Mv Faqih) yang ditulis pada harian Tribun News.com, Minggu 30  Oktober  2022  adalah  terjadi  pelanggaran yang  tidak  sesuai  dengan  UU  Nomor  29 Tahun 2004 terkait Praktik Kedokteran dalam hal  calon  anggota  KKI  oleh  Kemenkes, dimana  Menteri  tidak  berlandaskan  usulan Organisasi  dan  dianggap  merusak  harmoni koordinasi antara semua stakeholder kesehatan dan menabrak peraturan perundang- undangan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Wewenang  dalam  KBBI  diartikan  dengan kata  kewenangan  yaitu  kekuasaan  serta  juga hak  untuk  melakukan  sesuatu  (Peter  S  dan Yeni  S,  2009:68).  Hadjon  menyampaikan semua tindakan pemerintah seharusnya berdasarkan  otoritas  (hukum).  Kewenangan berasal dari 3 (tiga) sumber, yaitu kewenangan  untuk  menentukan,  kewenangan untuk  mendelegasikan,  dan  kewenangan untuk memberi kuasa. Kekuasaan mendelegasikan biasanya dibatasi oleh pengelompokan  tersebut  berlandaskan  UUD 1945, tetapi kekuasaan delegasi serta delegasi
adalah kekuasaan delegasi. Selama pendelegasian, proses pengalihan dimulai dari organisasi negara ke organisasi negara lainnya berdasarkan  Perpu,  serta  tanggung  jawab dialihkan  pada  delegasi  (penerima  otorisasi). Pemberi  amanat  tidak  dapat  melaksanakan kembali mandatnya kecuali setelah pencabutan  menurut  asas  “contrarius  actus”. Tindakan,  semua  pengalihan,  pembatalan perintah  eksekutif  undang-undang  hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang memutuskan  perintah  yang  diusulkan  dan dapat  dilakukan  berdasarkan  aturan  yang setara atau lebih tinggi. Sebaliknya, pengenalan  atasan  dan  bawahan  dalam  tugas bersifat  rutin.  Dan  tanggung  jawab  ada  pada orang yang memberikan kuasa. Pemberi kuasa dapat menggunakan kewenangan yang diberikan sewaktu-waktu (Philipus M Hadjon, 2008: 88).
Setelah adanya perubahan pada UUD 1945 melalui  amandemen,  terjadi  pergeseran  dari pembagian  kekuasaan  menjadi  separation  of power, dengan tujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  lembaga Negara,  yaitu  constitutional  state  organ  serta state  auxiliary  organ,  dimana  wewenangnya berasal  dari  peraturan  perundang-undangan, berkembang  pesat  setelah  reformasi  karena kondisi  birokrasi  yang  ternilai  sudah  tidak bisa  memenuhi  standar  layanan  umum  dan menyelesaikan  permasalahan.  Pembentukan
lembaga  negara  independen  sebagai  fungsi pembantuan, dilakukan  karena tujuan tertentu yang  sulit  dicapai  hanya  melalui  lembaga utama,  seperti  eksekutif,  legislatif  atau yudikatif. Lembaga negara independen diharapkan  bisa  terbebas  dari  dominasi personal  atau  institusional  dan  memiliki kemerdekaan,  kebebasan,  kemandirian,  dan otonomi.
Lembaga  independen  negara  memiliki karakteristik  yang  meliputi  kebebasan  untuk melaksanakan tugas  serta fungsi,  tidak terikat dengan  cengkraman  kekuasaan,  aturan  terkait mengangkat  dan  memberhentikan  anggota bukan didasarkan pada presiden, pimpinannya harus  bebas  dari  partai  politik,  masa  jabatan pimpinan  bersifat  definitif  dan  tidak  bisa diambil kembali, dan bertujuan untuk menyeimbangkan  perwakilan  dengan  sifat nonpartisan.
Sebagaimana  dituliskan  pada  UU  No.  29 Tahun  2004  terkait  Praktek  Kedokteran,  KKI merupakan  lembaga  otonom,  tidak  struktural, mandiri  serta    independen  mencakup  Konsil Kedokteran    serta  Kedokteran  Gigi,  sehingga tata  laksana  pengangkatan  kepengurusan tersebut  didasarkan  pada  UU,  sesuai  kategori organisasinya  yang  merupakan  Lembaga Negara  Independen  dan  tidak  atas  kehendak Presiden.
Lembaga  independen  negara  merupakan sebuah kelembagaan baru yang didirikan oleh

## 1008
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.128/PK/TUN/2022)
Jaka Kusnanto W 1) , Dafianto Arief 2) , Effri Susanto 3) , Charles Siagian 4) , Retno Ambarsari 5) , Elviera Melany 6)
negara  dengan  anggota  yang  berasal  dari bagian  non-negara.  Lembaga  ini  memiliki yurisdiksi  dari  negara  namun  tidak  menjadi pegawai negara. Tujuan pembentukan lembaga  independen  adalah  sebagai  fungsi pembantuan, bukan fungsi utama.
Kelembagaan independen ini terbentuk karena adanya tujuan khusus yang tidak dapat dicapai hanya  melalui  lembaga  utama  (Irma  Mangar, 2022).

## 3. METODE PENELITIAN
Untuk menjawab rumusan masalah tersebut,  dilakukanlah  penelitian  hukum normatif  yang  fokus  pada  norma-norma hukum.  Penelitian  hukum  normatif  berfungsi sebagai  argumentasi  hukum  ketika  terjadi kekosongan,  ambiguitas,  atau  standar  yang bertentangan,  dan  termasuk  dalam  penelitian deskriptif  analitis.  Penelitian  hukum  normatif mempelajari  literatur,  meliputi  kajian  asas- asas  hukum,  penelitian  sistematika  hukum, pemeriksaan  tingkat  sinkronisasi  lisan  serta
horizontal,  membandingkan  hukum,  serta sejarah hukum. Soekanto dan Sri menyampaikan  penelitian  hukum  normatif sebagai  penelitian  untuk  mempelajari  unsur- unsur  hukum  yang  ideal  dan  nyata  untuk menghasilkan asas-asas hukum melalui filsafat hukum serta karya hukum tertentu.
Data  untuk  penelitian  bersumber  dari bahan  hukum  utama,  penunjang,  serta  tersier seperti  undang-undang,  peraturan  perundang- undangan, riset, dan lain sebagainya.
Penganalisisan  data  dilakukan  melalui kegiatan  mengkritik,  memberi  dukungan maupun  mengomentari,  setelah  itu  ditarik kesimpulan  berbantuan  pemikiran  maupun studi  literatur.  Jenis  metode  yang  digunakan dalam  meneliti  norma  hukum  ini  berbentuk preskriptif  dalam  rangka  pemberian  penilaian terkait benar atau salahnya subjek yang diteliti atau bagaimana seharusnya hukum itu.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Rangkuman PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.128/PK/TUN/2022
SUBJEK BERSETERU OBJEK PERSETERUAN / TUNTUTAN DASAR NORMA HUKUM PUTUSAN M.A. Penggugat: 1. PB IDI 2. PB PDGI
3. MKKI
4. MKKGI 1. Pembatalan  Putusan  PT  TUN Jakarta Nomor : 198/B/2021/PT.TUN.JKT tanggal  19  Oktober  2021  juncto Putusan  PT  TUN  Jakarta  Nomor: 204/G/2020/PTUN.JKT  tanggal 3 Juni 2021 1. UU  No.  30  Tahun  2014 terkait Administrasi Pemerintahan 2. UU  No.  29  Tahun  2004 terkait Praktik Kedokteran 1. Membatalkan  Keppres No.  55/M  Tahun  2020, tanggal 11 Agustus 2020 Terkait  Pemberhentian serta Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran  Indonesia.
5. AFDOKG
I 2. Pembatalan  Keppres  No.  55/M Tahun  2020,  tanggal  11  Agustus 2020  Terkait  Pemberhentian serta  Pengangkatan  Anggota Konsil  Kedokteran  Indonesia. Terutama pada penetapan nama- nama anggota Konsil Kedokteran Indonesia
3. Pencabutan  Keppres  No.  55/M Tahun  2020,  tanggal  11  Agustus 2020  Terkait  pemberhentian serta  Pengangkatan  Anggota Konsil Kedokteran Indonesia 4. Pemberian Kewajiban pada Tergugat agar menerbitkan Keputusan baru dengan penetapan  nama-nama  anggota Konsil  Kedokteran  Indonesia periode  2020-2025  berdasarkan usulan organisasi (Para Penggugat)  sesuai  UU  No  29 Tahun  2004  Pasal  14  ayat  (4) terkait Praktik Kedokteran 3. Permenkes No. 496/Menkes/Per/V/20 08  terkait  Tata  Cara Mengusulkan Calon Anggota Konsil Kedokteran  Indonesia serta  Permenkes  No  81 Tahun 2019 terkait Tata Cara Mengusulkan Calon  Anggota  Konsil Kedokteran Indonesia 4. UU  No.  39  Tahun  1999 tentang HAM 5. Putusan PT TUN Jakarta Nomor : 198/B/2021/PT.TUN.JK T  tanggal  19  Oktober 2021  juncto  Putusan PTUN  Jakarta  Nomor: 204/G/2020/PTUN.JKT tanggal 3 Juni 2021 Terutama pada penetapan  nama-nama anggota Konsil Kedokteran Indonesia 2. Pemberian kewajiban pada  Tergugat  untuk mencabut Keppres Nomor  55/M  Tahun 2020, tanggal 11 Agustus  2020  Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran  Indonesia. Terutama pada penetapan  nama-nama anggota Konsil Kedokteran Indonesia. 3. Pemberian kewajiban pada  Tergugat  untuk menerbitkan  Keputusan baru  dengan  penetapan nama-nama anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020- 2025 berdasarkan usulan  organisasi  (Para Penggugat)  sesuai  UU
No.  29  Tahun  2004 Pasal 14 ayat (4) terkait
Praktik Kedokteran 4. Menghukum  Termohon Peninjauan Kembali agar  dapat  membayar perkara  semua  tingkat pengadilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta  lima  ratus  ribu Rupiah);
Tergugat:

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik  Kedokteran  menyatakan  bahwa  KKI dibentuk  dalam  rangka  memberi  jasa  kepada masyarakat untuk menerima layanan kesehatan  serta  peningkatan  mutu  layanan kesehatan.  Konsil  ini  terdiri  dari  Konsil Kedokteran  serta  Konsil  Kedokteran  Gigi, dengan  pertanggungjawaban  pada  Presiden.
Anggota Konsil dipilih berdasarkan Peraturan Konsil  Kedokteran  dan  diusulkan  oleh organisasi dan asosiasi. Tata cara pengangkatan  anggota  Konsil  diatur  dalam Peraturan  Presiden  dan  dalam  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

## 1010
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.128/PK/TUN/2022)
Jaka Kusnanto W 1) , Dafianto Arief 2) , Effri Susanto 3) , Charles Siagian 4) , Retno Ambarsari 5) , Elviera Melany 6)
Nomor 81 Tahun 2019.
UU  Nomor  29  Tahun  2004  menjelaskan mengenai Konsil Kedokteran, antara lain:
1. Fungsi: Regulasi (mengatur pelaksanaan aturan  baku  PPD  dan  PPDG,  aturan baku kualifikasi dokter serta dokter gigi, penyelenggaraan bidang  dokter maupun dokter  gigi,  registrasi  dokter  maupun dokter  gigi  serta  promosi  praktik kedokteran  sesuai  dengan    peraturan perundang-undangan dan peraturan yang  berlaku  dalam  ),  Persetujuan (standar  pendidikan  profesi  dokter maupun dokter gigi, persetujuan standar kualifikasi  dokter  maupun  dokter  gigi serta  penerapan  bidang  dokter  maupun dokter  gigi  sesuai  dengan    peraturan perundang-undangan yang berlaku), Wisuda  (kebijakan  keprofesian  terkait terhadap  standar  pendidikan  profesi dokter  maupun  dokter  gigi,  standar kualifikasi  dokter  maupun  dokter  gigi, penerapan bidang dokter maupun dokter gigi,  pendaftaran  dokter  maupun  dokter gigi, serta peraturan perundang- undangan yang berlaku tentang pedoman  medik  dan  persetujuan  aturan akibatnya  dicegah).  dan  Pembinaan dokter  maupun  dokter  gigi  untuk meningkatkan mutu pelayanan kedokteran  (sekolah  dokter  dan  penyok
pelaksanaannya  untuk  meningkatkan mutu  pelayanan  medik,  perlindungan disiplin dokter maupun dokter gigi  dan perlindungan  masyarakat sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku).
2. Tugas: melaksanakan pendaftaran dokter  maupun  dokter  gigi,  membuat pengesahan aturan baku dalam membina profesionalisme  dokter  maupun  dokter gigi dan melalui instansi terkait mengarahkan pelaksanaan kegiatan kedokteran  sesuai dengan tugasnya.
3. Wewenang: meneliti persyaratan pendaftaran  dokter  maupun  dokter  gigi, memberikan persetujuan serta penolakan  dari  permintaan  pendaftaran dokter  maupun  dokter  gigi,  melakukan penerbitan  serta  membatalkan  STR dokter  maupun  dokter  gigi,  menyetujui persyaratan  terkait  dengan  kriteria  serta pendidikan  dokter  maupun  dokter  gigi, melakukan  pengesahan  aplikasi  bidang dokter maupun dokter gigi, memberikan petunjuk  untuk  praktek  kedokteran, memberikan  petunjuk  umum  kepada dokter  maupun  dokter  gigi  dalam melaksanakan  tugas  dan  menjaga  etika profesi,  mendaftarkan  dokter  maupun dokter  gigi  yang  telah  dihukum  yang disebabkan  terjadi  pelanggaran  aturan
kode  etik  profesi,  serta  menyimpan catatan dokter maupun dokter gigi  yang telah  dikenakan  sanksi  disiplin  dan sanksi  hukum  oleh  MKDKIIMKDKI-P dari pengadilan masing-masing (malpraktik medis).
Dengan kata lain, dalam dunia kedokteran, Konsil  Kedokteran  Indonesia  lah  yang menentukan  arah  kebijakan  bagi  dokter maupun  dokter  gigi  itu  sendiri  serta  menjadi perpanjangan  tangan  dari  pemerintah,  dengan tujuan melindungi hak warga negara pengguna  jasa  dokter  maupun  dokter  gigi sehingga  pertanggungjawaban  KKI  kepada Presiden  terbangun  mulai  penetapan  serta pengangkatan  KKI  oleh  Presiden  yang merupakan Kepala Pemerintahan.
Dari objek yang disengketakan pada PTUN ini,  termuat  jelas  permasalahannya  yaitu prosedur penetapan anggota Konsil Kedokteran  Indonesia  yang  akan  diangkat, tidak  sesuai  dengan  UU  Nomor  29  Tahun 2004  terkait  Praktek  Kedokteran.  Prosedur penunjukan anggota Konsil Kedokteran Indonesia  (KKI)  yang  diberlakukan  melalui Keppres  No.  55/M  Tahun  2020  didasarkan pada  Pasal  I  Permenkes  No.  81  Tahun  2019 yang berisi ketentuan tentang cara mengusulkan  calon  anggota  KKI.  Pasal  6 dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No. 496/Menkes/Per/V/2008  juga  diubah  untuk memastikan  bahwa  calon  anggota  KKI  yang
diusulkan  harus  memenuhi  persyaratan  dan harus  mencakup  jumlah  yang  cukup.  Jika tidak  memenuhi  ketentuan  tersebut,  Menteri dapat  mengusulkan  calon  anggota  KKI kepada  Presiden,  tetapi  hal  ini  telah  menjadi kontroversi  dan  dipertanyakan  keabsahannya oleh Mahkamah Agung RI.
Konsil  Kedokteran  Indonesia  berperan sebagai lembaga independen yang bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan fungsi regulasi terkait  pembinaan  dan pengembangan  kapasitas  medis  bagi  dokter maupun  dokter  gigi  sehingga  tata  cara penetapan  anggotanya  perlu  diatur  regulasi agar tidak kehilangan keindependenannya.

## 5. SIMPULAN
Indonesia  adalah  Negara  Hukum,  dan kewenangan  Presiden  adalah  tidak  tak terbatas.  Untuk  melaksanakan  kebijakan pemerintah, diperlukan pula peraturan- peraturan yang harus melaksanakan peraturan- peraturan  tersebut  di  atas,  sehingga  para pembantu  presiden  (menteri  atau  pejabat senior lainnya) berhak mengeluarkan perintah eksekutif,  misalnya.  dalam  bentuk  perintah menteri atau pejabat menteri.
Kekuasaan  harus  selalu  dibatasi  dengan membaginya menjadi beberapa cabang sehingga  bisa  melakukan  pengecekan  dan penyeimbangan. Hal  ini sejalan dengan  Jimly Ashiddique.  Indonesia  membaginya  menjadi

## 1012
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.128/PK/TUN/2022)
Jaka Kusnanto W 1) , Dafianto Arief 2) , Effri Susanto 3) , Charles Siagian 4) , Retno Ambarsari 5) , Elviera Melany 6)
kekuasaan konstitusional,
kekuasaan eksekutif,  kekuasaan  legislatif,  kekuasaan yudikatif, kekuasaan investigasi dan kekuasaan moneter. Agar kegiatan pemerintah tidak  mengarah  pada  tindakan  melawan hukum, penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang, maka  kekuasaan harus dibatasi dengan cara sebagai berikut:
1. Memisahkan  kekuasaan  negara  agar tidak  bertumpu  pada  satu  pihak  yang dapat menimbulkan tirani.
2. Kegiatan  pengurus  /  pemerintah  harus berdasarkan asas legalitas dan kepatuhan terhadap hukum.
3. Kegiatan  pemerintahan  tidak  boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik.
4. Terjaminnya  peran  efektif  lembaga peradilan, khususnya PTUN.
Sebagaimana  tercantum  pada  UU  No.12 Tahun 2011, peraturan perundangan Indonesia memiliki  tata  hirarki  yang  mengandung  4 prinsip yakni;
1. Lex  superiori  derogat  legi  inferiori: Prinsip  bahwa  peraturan  yang  lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan  yang  lebih  tinggi,  berlaku pada  dua  peraturan  yang  memiliki hirarki berbeda dan saling bertentangan. Hal ini menjamin bahwa peraturan yang lebih  tinggi  akan  memiliki  kekuatan
hukum  yang  lebih  kuat  daripada peraturan  yang  lebih  rendah,  sehingga tidak terjadi konflik antara keduanya. 2. Lex  specialis  derogat  legi  generali: Prinsip  bahwa  peraturan  yang  lebih khusus akan mengesampingkan peraturan  yang  lebih  umum,  berlaku ketika  dua  peraturan  memiliki  hierarki yang  sama  dan  materi  yang  sama.  Hal ini  menjamin  bahwa  peraturan  yang lebih  spesifik  dan  terperinci  akan memiliki  kekuatan  hukum  yang  lebih kuat  daripada  peraturan  yang  lebih umum,  sehingga  tidak  terjadi  konflik atau  kebingungan  dalam  pelaksanaan aturan tersebut.
3. Lex posteriori derogat legi priori: aturan terbaru  menggantikan  aturan  terlama. Asas tersebut diberlakukan ketika terdapat  lebih  dari  satu  peraturan perundang-undangan  secara  hierarkis sama,  yang  tujuannya  adalah  untuk menghindari ketidakjelasan hukum.
4. Hanya  peraturan  dengan  hierarki  yang sama  atau  lebih  tinggi  yang  dapat membatalkan  atau  menghapus  sebuah peraturan.  Hal  ini  memastikan  bahwa tidak ada peraturan yang dibatalkan oleh peraturan  yang  lebih  rendah  atau  tidak sesuai  dengan  hierarki  peraturan  yang berlaku.
Pada  kasus  pengangkatan  anggota  anggota Konsil  Kedokteran  periode  2020-2025  pada Keppres  No.55/M  Tahun  2020,  terlihat  dari hasil  uji  materil  Pasal  1  Permenkes  No.  81 Tahun 2019 terkait bagaimanan cara mengusulkan Calon Anggota KKI
bertentangan  dengan  UU  No.  29  Tahun  2004 terkait Praktek Kedokteran yang secara hirarki lebih tinggi kedudukannya, sehingga menghasilkan keputusan dicabutnya Keputusan Presiden No.55/M Tahun 2020.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Dr.  Jonaedi  Efendi,  S.H.I.,M.H  dan  Prof.Dr. Johnny  Ibrahim,  S.H.,  S.E.,  M.M.,
H.Hum, Metode  Penelitian  Hukum:
Normatif Dan Empiris , (Kencana,2018)
M.  Endriyo  Susila  et  al, Buku  Pedoman
Penulisan Hukum , (Yogyakarta:  Fakultas
Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007)
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat ,( Jakarta: Raja
Grafindo, 1995)
Peter  S  &  Yeni  S.  2009.  Kamus  Bahasa
Indonesia          Kontemporer.          Jakarta:
Modern Press.
Philipus  M  Hadjon  ;  R.  Sri  Soemantri
Martosoewignjo.Pengantar Hukum
Administrasi  Indonesia  /  Philipus  M
Hadjon .2008
B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil

## Penelitian
Chrisdianto    Eko    Purnomo,  “Pengaruh
Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan
Indonesia”,  (jurnal  disampaikan  pada: Jurnal  Konstitusi  -  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia Vol.7, 2010)
Sudrajat,  S.  A.  (2022).  Hak  Asasi  Manusia
(HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan.
Definisi:  Jurnal  Agama  Dan  Sosial- Humaniora, 1(1).
Iswandi,  K.,  &  Prasetyoningsih,  N.  (2020),
Kedudukan  State  Auxiliary  Organ  dalam Sistem  Ketatanegaraan  di  Indonesia, Jurnal  Penegakan  Hukum  Dan  Keadilan, 1(2).
Susanto,  S.  N.  H.,  (2014),  Pergeseran
Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Masalah- Masalah Hukum, 43(2), 279–288.
Irma  Mangar,  2022,  “Lembaga  Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal  Agama  dan  Sosial-Humaniora, 1(2), 75-84.

## C. Internet
Lala  Nilawati.,  “Tugas  dan  Wewenang Presiden Menurut UUD 1945”, Gramedia Blog,
https://www.gramedia.com/literasi/tugas-

## 1014
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.128/PK/TUN/2022)
Jaka Kusnanto W 1) , Dafianto Arief 2) , Effri Susanto 3) , Charles Siagian 4) , Retno Ambarsari 5) , Elviera Melany 6)
dan-wewenang-presiden/
Drs.  Zafrullah  Salim,  M.H.,  “Artikel  Hukum
Tata  Negara  dan  Peraturan  Perundang-
undangan LEGISLASI SEMU (PSEUDOWETGEVING)”, Media Publikasi  Peraturan  Perundang-undangan dan Informasi Hukum, 2011,
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/inde x.php?option=com_content&view=article &id=1299:legislasi-semu- pseudowetgeving&catid=100&Itemid=18 0
Apfia  Tioconny  Billy.  “Ketua  IDI  Sebut Masalah  Pemilihan  Anggota  Baru  Konsil
Kedokteran Mencederai Proses Koordinasi”. 2020.
https://www.tribunnews.com/nasional/20 20/08/24/ketua-idi-sebut-masalah- pemilihan-anggota-baru-konsil- kedokteran-mencederai-proses-koordinasi Monica Ayu Caesar  Isabela, 2022,  "Mengapa Kekuasaan Pemerintah Harus DIbatasi? ", https://nasional.kompas.com/read/2022/0 6/04/01150021/mengapa-kekuasaan- pemerintah-harus-dibatasi-
Tri  Jata  Ayu  Pramesti,  S.H,    2022,  Hierarki Peraturan Perundang-undangan di
Indonesia,
https://www.hukumonline.com/klinik/a/hi erarki-peraturan-perundang-undangan-di- indonesia-cl4012

## D. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  No.29  Tahun  2004  tentang Praktik Kedokteran.
Penjelasan  Undang-Undang  No.29  Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia
UU NO 8 TAHUN 1999 tentang
PERLINDUNGAN KONSUMEN UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
PMK  No.  496/Menkes/Per/V/2008  tentang Tata  Cara  Pengusulan  Calon  Anggota Konsil Kedokteran Indonesia
PMM  No.81  Tahun  2019  tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara  Pengusulan  Calon  Anggota  Konsil Kedokteran Indonesia
Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  128 PK/TUN/2022
Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  204 G/2022/PTUN