P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2655-9579 Volume 1, Nomor 1, Maret 2018 http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index
Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah
Junaidi Abdullah Institut Agama Islam Negeri Kudus joen3d1@yahoo.com
Abstract
Human life is full of risks. There is a risk of loss, accident and even the risk of death. To prepare for these risks, a sense of security is needed through coverage.
These  coverage  is  through  Islamic  insurance.  Sharia  Insurance  (Ta'min,  Takaful  or Tadhamun) is an effort to protect and help one another among a number of people / parties through investments in the  form of assets and / or tabarru 'which provide a pattern  of return to face certain risks through an appropriate contract (agreement) with sharia.
The contracts that are attached to Islamic insurance are the contract of contract and tabarru 'contract, while the contract that follows the contract of tijarah and the tabarru contract is the Mudharabah Musytarakah agreement, Mudharabah agreement and Wakalah bil Ujrah agreement.
Keywords: Insurance, Contract

## Abstrak
Kehidupan manusia itu penuh resiko. Ada resiko berupa kehilangan, kecelakaan bahkan  resiko  kematian.  Untuk  mempersiapkan  resiko-resiko  tersebut,  maka diperlukan rasa aman melalui pertanggungan-pertanggungan.
Pertanggungan-pertanggungan  tersebut  melalui  asuransi  syariah.  Asuransi Syariah  (Ta’min,  Takaful  atau  Tadhamun)  adalah  usaha  saling  melindungi  dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
Akad-akad  yang  melekat  pada  asuransi  syariah  adalah  akad  tijarah  dan  akad tabarru’,  sedangkan  akad  yang  mengikuti  akad  tijarah  maupun  akad  tabarru’ adalah  akad  Mudharabah  Musytarakah,  akad  Mudharabah dan  akad  Wakalah  bil Ujrah. Kata Kunci : Asuransi, Akad

## PENDAHULUAN
Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai perjalanan hidup yang  berbeda  antara  satu  sama  lainnya.  Perbedaan  itu  bisa  dilihat  dari kekayaan,  tingkat  pendidikan  kesehatan  maupun  kematian  yang dialaminya. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang berpendidikan rendah  dan  ada  yang  berpendidikan  tinggi,  ada  yang  selalu  merasakan nikmat kesehatan dan ada pula yang merasakan nikmat sakit, bahkan ada

## Junaidi Abdullah
yang mengalami kematian pada masa mudanya dan ada yang mengalami kematian pada umur tuanya.
Resiko-resiko yang terjadi ketika mempunyai harta yang melimpah adalah  musnahnya  harta  tersebut  dikarenakan  hilang,  kebakaran  atau karena sebab yang lainnya. Resiko kesehatan yang diakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang akan dialami manusia. Kemudian resiko kematian yang bisa diakibatkan karena penyakit maupun kecelakaan.
Namun,  resiko-resiko  tersebut  di  atas  tidak  dapat  diprediksi  atau diperkirakan  kapan  akan  menimpa  pada  diri  seseorang.  Maka  untuk memproteksi atau menyiapkan resiko-resiko yang mungkin akan menimpa manusia dibutuhkanlah pertanggungan-pertanggungan yang memberikan kenyamanan  pada  diri  manusia  terdsebut.  Pertanggungan  atau  saling menanggung tersebur dinamakan asuransi.
Asuransi pada hakikatnya merupakan persiapan yang dibuat oleh seseorang  untuk  menghadapi  kerugian  atau  musibah  yang  tidak  dapat diduga atau dipredikasi. Apabila kerugian itu menimpa seseorang tersebut, maka  kerugian  itu  akan  ditanggung  bersama  atau  oleh  perusahaan asuransi.
Asuransi  adalah  perjanjian  antara  dua  pihak,  yaitu  perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :
1. Memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  atau  pemegang  polis karena  kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul,  kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum  kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
2. Memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meninggalnya tertanggung  atau  pembayaran  yang  didasarkan  pada  hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana (Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian).
Sebagai  ummat  islam  yang  terbesar  dan  terbanyak  di  Indonesia, tentu  ketika  menjalankan  kehidupannya  selalu  berdasarkan  pedoman- pedoman  yang  diajarkan  dalam  Alqur’an  maupun  Hadis.  Termasuk asuransi merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang berdasarkan pada sumber hukum Islam. Asuransi yang sesuai dengan hukum Islam adalah asuransi syariah.
Asuransi  Syariah  (Ta’min,  Takaful  atau  Tadhamun)  adalah  usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru’ yang memberikan
pola  pengembalian  untuk  menghadapi  resiko  tertentu  melalui  akad (perikatan)  yang  sesuai  dengan  syariah  (Fatwa  DSN  No.  21/DSN- MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah).
Ketika  seseorang  ikut  dalam  asuransi  syari’ah  pada  perusahaan asuransi akan diikat dengan akad. Akad inilah yang bisa menjadikan halal dan  haramnya  sebuah  asuransi.  Yang  dimaksud  Akad  adalah  perjanjian tertulis  yang  memuat  kesepakatan  tertentu,  beserta  hak  dan    kewajiban para  pihak  sesuai  prinsip  syariah  (Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 18/PMK.010/2010  Tentaang  Penerapan    Prinsip  Dasar  Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha  Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

## KAJIAN LITERATUR Pengertian Asuransi Syariah
Asuransi dalam bahasa Arab disebut at-ta'min. Penanggung disebut musta'min dan yang tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min. At-ta'min  diambil  dari  kata  amana  yang  memiliki  arti  perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Secara etimologis berarti menjamin atau saling mennggung (Muhamad Syakir Sula, 2004 : 31).
Sedangkan asuransi menurut Undang Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara  dua  pihak,  yaitu  perusahaan  asuransi  dan  pemegang  polis,  yang menjadi  dasar  bagi  penerimaan  premi  oleh  perusahaan  asuransi  sebagai imbalan untuk :
1. Memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  atau  pemegang  polis karena  kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul,  kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum  kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti
2. Memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meninggalnya tertanggung  atau  pembayaran  yang  didasarkan  pada  hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan  pada  hasil  pengelolaan  dana  (Pasal  1  Undang  Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian).
Berdasarkan  fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No.  21/DSN- MUI/X/2001,  bahwa  asuransi  syari’ah  (ta’min,  takaful,  tadhamun)  adalah usaha  saling melindungi dan tolong  menolong  di antara sejumlah orang melalui  investasi  dalam  bentuk  aset-aset  dan  atau  tabarru’,  yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko bahaya tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari’ah.
Sedangkan dalam ensiklopedia Hukum Islam yang  dikutip Hasan Ali disebutkan bahwa asuransi syariah adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang

## Junaidi Abdullah
lain  berkewajiban  memberikan  jaminan  sepenuhnya  kepada  pembayar iuran  jika  terjadi  sesuatu  yang  menimpa  pihak  pertama  sesuai  dengan perjanjian yang dibuat (Hasan Ali, 2004 : 58).
Selanjutnya  menurut  Undang  Undang  nomor  40  tahun  2014 ytentang Perasuransian, yang dimaksud dengan Asuransi Syariah adalah kumpulan  perjanjian,  yang  terdiri  atas  perjanjian  antara  perusahaan asuransi  syariah  dan  pemegang  polis  dan  perjanjian  di  antara  para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara :
1. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang  mungkin diderita peserta  atau  pemegang  polis  karena  terjadinya  suatu  peristiwa  yang tidak pasti
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau  pembayaran  yang  didasarkan  pada  hidupnya  peserta  dengan manfaat  yang  besarnya  telah  ditetapkan  dan/atau  didasarkan  pada hasil pengelolaan dana (Pasal 1 Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian).
Selanjunya  yang  dimaksud  dengan  prinsip  syariah  adalah  prinsip hukum  Islam  dalam  kegiatan  perasuransian  berdasarkan  fatwa  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  penetapan fatwa  di  bidang  syariah  (Pasal  1  Undang  Undang  Nomor  40  tahun  2014 tentang Perasuransian).
Asuransi  berdasarkan  prinsip  syariah  adalah  usaha  saling  tolong menolong      (ta'awuni)    dan    melindungi    (takafuli)  di  antara  para  peserta melalui pembentukan      kumpulan dana (Dana Tabarru') yang dikelola sesuai  prinsip  syariah  untuk  menghadapi  risiko  tertentu  (Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  18 / PMK.010/ 2 010  Tentaang  Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan  Usaha  Asuransi  Dan  Usaha  Reasuransi dengan Prinsip S yariah).
Dari  beberapa  pengertian  asuransi  syariah  di  atas,  maka  asuransi syariah merupakan praktek tanggung menanggung diantara peserta untuk mendapatkan  rasa  aman,  nyaman  untuk  menghadapi  resiko  yang kemungkinan menimpa mereka berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Sedangkan yang berhak untuk membuat fatwa-fatwa yang berkaitan dengan asuransi syariah adalah Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasionalnya.

## Dasar Hukum Asuransi Syariah
1. Alquran
a. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:
“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah danhendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuatuntuk hari esok (masa depan).
Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamukerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).
b. Firman  Allah  tentang  prinsip-prinsip  bermu’amalah,  baik  yang harus ilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain :
“Hai  orang-orang  yang  beriman  tunaikanlah  akad-akad  itu  Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian  itu)  dengan  tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang mengerjakan  haji.Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1)
c. Firman  Allah  tentang  perintah  untuk  saling  tolong  menolong dalam perbuatan positif, antara lain :
“Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  amat  berat siksa-Nya” (QS. alMaidah [5]:2).
2. Hadis Nabi Muhamad
Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu’amalah, antara lain:
“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan  melepaskan  kesulitan  darinya  pada  hari  kiamat;  dan  Allah  senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).
“Perumpamaan  orang  beriman  dalam  kasih  sayang,  saling  mengasihi  dan mencintai  bagaikan  tubuh  (yang  satu);  jikalau  satu  bagian  menderita  sakit maka  bagian  lain  akan  turut  menderita”  (HR.  Muslim  dari  Nu’man  bin Basyir)
3. Hukum positif di Indonesia
a. Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
b. Fatwa DSN no 21 tahun 2001
Perbedaan Asuransi Syariah  dan Asuransi Konvensional Secara umum, ada beberapa perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional, yakni : (Muhamad Syakir Sula, 2004 : 293-319).
No  Prinsip Asuransi Syariah Asuransi Konvensional 1 Konsep Perjanjian  antara  dua  pihak atau  lebih,  dimana  pihak penanggung  mengikatkan Sekumpulan  orang  yang saling  membantu,  saling menjamin,  dan  bekerja

## Junaidi Abdullah
diri  kepada  tertanggung dengan  menerima  premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru’ 2 Asal  Usul Praktek  Aqilah  di  dunia Arab Perjanjian  Hamurabi  di Babilonia 3 Sumber Hukum Alquran,  Sunnah,  Ijma, Istihsan, Qiyas, Fatwa sahabat, UrfMaslahah Mursalah Pikiran  manusia  dan kebudayaan 2 Maisir, Gharar, dan Riba Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya maisir, gharar, serta riba yang merupakan suatu yang dilarang dalam muamalah Tidak mengandung unsur maisir, gharar, serta riba 3 DPS (Dewan Pengawas Syariah) Tidak mempunyai DPS Mempunyai  DPS  yang berfungsi untuk mengawasi  pelaksanaan operasional  perusahaan agar terhindar dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah 4 Akad Akad jual beli, akad idz’aan, akad  gharar,  serta  akad mulzim Akad  tabarru’  dan  akad tijarah 5 Jaminan / risiko Transfer  of  risk,  dimana adanya  perpindahan  risiko dari  tertanggung  kepada penanggung Sharing  of  risk,  dimana terjadi proses saling menanggung  antara  satu peserta  dengan  peserta lainnya 6 Penggelolaan dana Tidak  ada  pemisahan  dana. Ini  akan  berakibat  pada terjadinya dana hangus Pada  produk  saving  (life) terjadi  pemisahan  dana yaitu dana tabarru’,
derma, serta dana peserta sehingga  tidak  mengenal dana  hangus.  Sedangkan untuk  asuransi  jiwa  dan

## Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah
kerugian,  semua  dana bersfat tabarru’ 7 Investasi Bebas  melakukan  investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan,  dan tidak  dibatasi oleh hal halal dan  haramnya  obyek  atau sistem investasi yang digunakan Dapat melakukan investasi  sesuai  dengan ketentuan  perundangan- undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah 8 Kepemilikan dana Dana  yang  terkumpul  dari premi  peserta  seluruhnya menjadi milik perusahaan. Dana  yang  terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran  atau  kontribusi merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut 9 Unsur premi   Unsur  premi  terdiri  dari tabel mortalitas, bunga, serta biaya-biaya asuransi Iuran  atau  kontribusi terdiri dari unsur tabarru’ dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). Tabarru’  juga  dihitung dari tabel mortalitas tetapi  tanpa  perhitungan bunga 10  Loading Loading cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen. Oleh sebab itu, nilai  tunai  pada  awal-awal tahun  biasanya  kecil  atau belum ada Pada  sebagian  asuransi syariah, loading  tidak  dibebankan pada  peserta  tetapi  dari pemegang saham. Sedangkan sebagian yang lainnya, mengambil sekitar  20-30  persen  dari premi  tahun  pertama. Dengan  demikian  nilai tahun pertama sudah ada. 11  Sumber pembayaran klaim Dari rekening perusahaan Dari rekening tabarru 12  Sistem akuntasi Memakai  konsep  akuntasi accrual  basis  yaitu  proses Memakai konsep akuntansi cash basis,

## Junaidi Abdullah
akuntansi  yang  mengakui terjadinya  peristiwa  atau keadaan  non  kas.  Dan mengakui  aset,  biaya,  serta hutang  dalam  jumlah  yang baru  akan  diterima  dalam waktu yang akan datang mengakui apa yang benar-benar telah terjadi 13  Keuntungan   Diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, serta hasil investasi  yang  dilakukan perusahaan Diperoleh  dari  surplus underwriting, komisi reasuransi,  serta  hasil investasi.  Akan  tetapi,
seluruh  keuntungan  itu bukan  milik  perusahaan karena  harus  dilakukan bagi  hasil  (mudharabah) dengan peserta 14  Misi perusahaan Secara  garis  besar  misi utamanya adalah misi ekonomi dan misi sosial Misinya adalah misi aqidah,  ibadah,  ekonomi,
serta pemberdayaan umat

## PEMBAHASAN

## Akad-Akad yang Terdapat Di Dalam Asuransi Syari’ah
Asuransi  syariah  merupakan  praktek  tanggung  menanggung diantara sesama peserta. Ketika salah satu peserta mengalami resiko yang dipertanggungkan,  maka  akan  mendapat  klaim  yang  berasal  dari  para peserta itu sendiri.
Secara  umum,  ketika  peserta  asuransi  ikut  dalam  program perusahaan asuransi syariah akan di berikan akad,  Akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir  (perjudian),  riba,  zhulm  (penganiayaan),  risywah  (suap),  barang haram dan maksiat. Akad tersebut adalah :
1. Akad Tijarah
Akad tijarah adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk  akadnya  menggunakan  mudhorobah.  Jenis  akad  tijarah  dapat diubah  menjadi  jenis  akad  tabarru'  bila  pihak  yang  tertahan  haknya, dengan  rela  melepaskan  haknya  sehingga  menggugurkan  kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
Akad tijarah ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan  kepada  perusahaan  asuransi  syariah  yang  berkedudukan sebagai  pengelola  (Mudorib),  sedangkan  nasabahnya  berkedudukan sebagai pemilik uang (shohibul mal). Ketika masa perjanjian habis, maka uang  premi  yang  diakadkan  dengan  akad  tijaroh  akan  dikembalikan
beserta  bagi  hasilnya  (Fatwa  DSN  No.  21/DSN-MUI/X/2001  tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah).

## 2. Akad Tabarru’
Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan  kebajikan  dan  tolong-menolong,  bukan  semata  untuk  tujuan komersial.  Kemudian akad dalam akad tabarru adalah akad hibah dan akad tabarru’ tidak bisa berubah menjadi akad tijaroh.
Dalam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan  untuk  menolong  peserta  lain  yang  terkena  musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah (Fatwa DSN  No.  21/DSN-MUI/X/2001  tentang  Pedoman  Umum  Asuransi Syari'ah).
Akad Tabarru'  adalah Akad  hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu  Peserta   kepada Dana Tabarru ' untuk tujuan tolong menolong di  antara  para  Peserta , yang  tidak    bersifat  clan  bukan  untuk  tujuan komersial  (Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  18 / PMK.010/ 2 010
Tentaang Penerapan   Prinsip Dasar Penyelenggaraan  Usaha  Asuransi Dan  Usaha  Reasuransi dengan Prinsip S yariah).
Menurut fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang  Akad  Tabarru’  Pada  Asuransi  Syari’ah  menyatakan,  bahwa kedudukan para Pihak dalam akad tabarru’ adalah ;
a. Dalam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan  digunakan  untuk  menolong  peserta  atau  peserta  lain  yang tertimpa musibah
b. Peserta  secara  individu  merupakan  pihak  yang  berhak  menerima dana tabarru’ (mu’amman/mutabarra’ lahu, dan secara kolektif selaku penanggung (mu’ammin/mutabarri’)
c. Perusahaan asuransi  bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi . Akad Tobarru ' wajib memuat sekurang-kur a n g nya :
a. k e s e pakatan para p e s e rta unt uk sa lin g t o long m e n o lon g (tn ' a wuni)
b. hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu:
c. hak dan kewajiban peserta secara kolektif dalam kelompok
d. cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan/  kl aim
e. ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kcmbali oleh peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh peserta
f. ketentuan  mengenai  alternatif  dan  persentase  pembagian  Surplus Underwriting;
g. ketentuan  lain  yang  disepakati  (Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  18/PMK.010/2010  Tentaang  Penerapan    Prinsip  Dasar

## Junaidi Abdullah
Penyelenggaraan  Usaha Asuransi Dan Usaha  Reasuransi dengan Prinsip Syariah).
Untuk alad tijaroh dan akad tabarru’ ini, ada beberapa akad yang mengkuti dalam pelaksanaannya. Akad-akad tersebut meliputi :

## 1. Akad Wakalah bil Ujrah
Akad Wakalah bil Ujrah adalah A kad T ij arah yang memberikan kuasa kepada          Perusahaan  sebagai  wakil  Peserta  untuk  mengelola  Dana Tabarru'  dan / atau  Dana      In v estas i Peserta , sesuai  kuasa  atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah (fee). (Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  18 / PMK.010/ 2 010  Tentaang  Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan  Usaha Asuransi Dan Usaha  Reasuransi dengan Prinsip S yariah).
Akad  Wakalah  bil  Ujrah  diperbolehkan  dalam  praktek  asuransi  syariah yang dilakukan antara perusahaan asuransi syariah dan peserta dimana posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dan mendapatkan fee karena telah mendapatkan kuasa dari peserta.
Menurut  fatwa Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  52/DSN- MUI/III/2006Tentang  Akad  Wakalah  Bil  Ujrah  Pada  Asuransi  Syari’ah Dan Reasuransi Syari’ah, objek Wakalah bil Ujrah meliputi antara lain:
a. kegiatan administrasi
b. pengelolaan dana
c. pembayaran klaim
d. underwriting
e. pengelolaan portofolio risiko
f. pemasaran
g. investasi
A k a d Wakalnh b i l U j rah wa j ib memuat se k u r a n g - k u ra n gny a :
a. objek ya n g di k u asa k an   pe n ge l o l a a n n ya
b. hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/atau peserta secara individu sebagai  mutoakkil (pemberi  kuasa)
c. hak  dan  kewajiban  perusahaan  sebagai  toakil  (penerima  kuasa) termasuk    kewajiban  perusahaan  untuk  menanggung  seluruh kerugian yang terjadi dalam  kegiatan pengelolaan risiko dan/atau kegiatan pengelolaan nvestasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan perusahaan
d. batasan  kuasa  atau  wewenang  yang  diberikan  peserta  kepada perusahaan
e. besaran, cam, dan waktu pemotongan ujrah (fee)
f. ketentuan  lain  yang  disepakati  (Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  18/PMK.010/2010  Tentaang  Penerapan    Prinsip  Dasar
Penyelenggaraan  Usaha Asuransi Dan Usaha  Reasuransi dengan Prinsip Syariah).
Kedudukan dan ketentuan para pihak dalam Akad Wakalah bil Ujrah
a. Dalam  akad  ini,  perusahaan  bertindak  sebagai  wakil  (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana
b. Peserta  (pemegang  polis)  sebagai  individu,  dalam  produk  saving dan  tabarru’,  bertindak  sebagai  muwakkil  (pemberi  kuasa)  untuk mengelola dana
c. Peserta  sebagai  suatu  badan/kelompok,  dalam  akun  tabarru’ bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana
d. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (pemberi kuasa)
e. Akad  Wakalah  adalah  bersifat  amanah  (yad  amanah)  dan  bukan tanggungan (yad dhaman) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap  kerugian  investasi  dengan  mengurangi  fee  yang  telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
f. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari  hasil  investasi,  karena  akad  yang  digunakan  adalah  akad Wakalah  (Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  52/DSN- MUI/III/2006Tentang  Akad  Wakalah  Bil  Ujrah  Pada  Asuransi Syari’ah Dan Reasuransi Syari’ah).
Pengelolaan  investa s i  d a n a   Tabarru ' atau dana Investasi peserta dengan  Akad W akalah bil Ujrah, perusahaan sebagai pengelola tidak berhak m e n d a p a t k a n   bagian dari hasil investasi tetapi hanya mendapatkan fee.

## 2. Akad Mudharabah
Akad  Mudharabah  adalah  Akad  tijarah ya ng  memberikan  kuasa kepada perusahaan   sebagai mudharib untuk m e ng e lola in v estasi dana tobarru' clan/atau dana in v estasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang  diberikan , dengan    imbalan  berupa  bagi  hasil  (nisbah)  yang besarnya telah  disepakati sebelumnya .
Akad   Mudharabah wajib  memuat sekurang-kurangnya :
a. hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/atau peserta secara individu  sebagai shnhibul mal (pemilik  dana)
b. hak  dan  kewajiban  perusahaan  sebagai  mudharib  (pengelola dana)termasuk    kewajiban  perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi   dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan  oleh  kesalahan  yang        disengaja,  kelalaian  a  tau wanprestasi   yang dilakukan perusahaan
c. batasan wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan
d. bagi hasil (nisbnh), cara, dan waktu pembagian hasil investasi

## Junaidi Abdullah
e. ketentuan  lain  yang  disepakati  (Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  18/PMK.010/2010  Tentaang  Penerapan    Prinsip  Dasar Penyelenggaraan  Usaha Asuransi Dan Usaha  Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

## 3. Akad Mudharabah Musytarakah
Akad  Mudharabah  Musytarakah  aclalah  Akad  Tijarah  yang memberikan  kuasa  kepada  p eru s ahaan  sebagai  mudharib  untuk mengelola  investasi  Dana  Tabarru'  dan /  a tau  dana  In v estasi  peserta, yang  digabungkan  dengan  kekayaan  perusahaan , sesuai  kuasa  atau wewenang y ang  diber i kan  dengan  imbalan  berupa  bagi  hasil  (nisbah) y ang  besarn y a  ditentukan  berclasarkan  komposisi  kekayaan y ang digabungkan  dan  telah  disepakati  sebelumnya  (Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  18 / PMK.010/ 2 010  Tentaang  Penerapan    Prinsip Dasar Penyelenggaraan  Usaha Asuransi Dan Usaha  Reasuransi dengan Prinsip S yariah).
Di  dalam  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:  51/DSN- MUI/III/2006 Tentang Akad  Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah menyebutkan bahwa akad ini bisa dilakukan oleh perusahaan asuransi  syariah  karena  merupakan  bagian  dari  mudharabah  dan merupakan gabungan dari akad Mudharabah dan Musytarakah.
Akad  Mudharabah  Musytarakah  merupakan  akad  dimana  modal perusahaan  asuransi  syariah  dan  nasabah  digabungkan  untuk diinvestasikan  dan  posisi  perusahaan  asuransi  syariah  sebagai pengelola.
Akad Mudharabah Musytarakah wajib  memuat sekurang-kurangn y a :
a. hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/atau peserta secara individu sebagai  shahibul mal (pemilik dana)
b. hak  dan  kewajiban  perusahaan  sebagai  mudharib  (pengelola dana)termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi   dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan  oleh  kesalahan  yang  disengaja,  kelalaian  atau wanprestasi  yang dilakukan perusahaan
c. batasan wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan
d. cara  dan  waktu  penentuan  besar  kekayaan  peserta  dan  kekayaan perusahaan
e. bagi hasil (nisbah), cara, dan waktu pembagian hasil investasi
f. ketentuan  lain  yang  disepakati  ((Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  18/PMK.010/2010  Tentaang  Penerapan    Prinsip  Dasar Penyelenggaraan  Usaha Asuransi Dan Usaha  Reasuransi dengan Prinsip Syariah).
Kedudukan para pihak dalam akad Mudharabah Musytarakah :
a. Dalam  akad  ini,  perusahaan  asuransi  bertindak  sebagai  mudharib (pengelola) dan sebagai musytarik (investor).
b. Peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak sebagai shahibul mal (investor).
c. Para  peserta  (pemegang  polis)  secara  kolektif  dalam  produk  non saving,  bertidan  bisa  digunakan  untuk  produk  tabungan  maupun non tabungan.ndak sebagai shahibul mal (investor) (Fatwa Dewan Syariah  Nasional  No:  51/DSN-MUI/III/2006  Tentang  Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah).

## KESIMPULAN
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad-akad yang melekat  pada  asuransi  syariah  adalah  akad  tijarah  dan  akad  tabarru’, sedangkan akad yang mengikuti akad tijarah maupun akad tabarru’ adalah akad Mudharabah Musytarakah, akad Mudharabah dan akad Wakalah bil Ujrah.

## DAFTAR PUSTAKA
Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006Tentang Akad Wakalah Bil  Ujrah Pada Asuransi Syari’ah Dan Reasuransi Syari’ah Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’Pada Asuransi Syari’ah
Hasan  Ali,  2004,  Asuransi  dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  Kencana,
Jakarta.
Muhammad  Syakir  Sula,  (2004),  Asuransi  Syari'ah;  Konsep  dan  Sistem Operasional, Gema Insani, Jakarta
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  18/PMK.010/2010  Tentaang
Penerapan    Prinsip  Dasar  Penyelenggaraan    Usaha  Asuransi  Dan Usaha  Reasuransi dengan Prinsip Syariah
Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian