Penyelesaian Sengketa Akad Yad Dhamanah Di Pengadilan Agama Blitar Menurut Hukum Ekonomi Syariah
(Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 3333/PDT.G/2014/PA BL
Muslihah

## Email: Muslihahhj@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  dan  menganalisis  secara  mendalam  mengenai  putusan  hakim Pengadilan  Agama  Blitar dalam  perkara  Nomor  3333/Pdt.G/2014/PA.BL  dengan  menggunakan pisau analisis teori wadi’ah, mudharabah, dan ijarah beserta prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah.  pokok-pokok  permasalahan  yang  akan  dijawab  dalam  penelitian  ini  meliputi:  (1) Bagaimana  putusan  hakim  dalam  perkara  nomor  3333/pdt.g/2014/PA  BL  tentang  penyelesaian sengketa  akad  yad  dhamanah  menurut  teori  wadiah,  mudharabah,  dan  ijarah  dalam  Hukum Ekonomi Syariah? (2) Bagaimana putusan hakim dalam perkara nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL tentang  penyelesaian  sengketa  akad  yad  dhamanah  menurut  prinsip-prinsip  Hukum  Ekonomi Syariah? Berdasarkan perolehan data yang dilakukan, jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan  ( library  research ).  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  karena dalam  penelitian  ini  penulis  akan  menjelaskan  fakta  hukum  berupa  putusan  hakim  tentang sengketa akad perbankan yang kemudian akan dilanjutkan dengan kajian analisis kritis terhadap putusan tersebut.
Hasil penelitian ini adalah: (1) Berdasarkan kajian teori hukum ekonomi syariah terhadap putusan hakim dalam perkara nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim tersebut lebih sesuai disebut sebagai akad wadi’ah yad dhamanah daripada sebagai akad kerja sama, karena terdapatnya unsur-unsur akad wadi’ah  yad dhamanah dalam perjanjian  yang dipersengketakan  di  atas.  Sebaliknya,  putusan  tersebut  bertentangan  dengan  teori  akad mudharabah dan ijarah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad tersebut dikatakan sebagai akad kerja sama dan atau ijarah. (2) Putusan hakim dalam perkara nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL tidak  sejalan  dengan  prinsip  ketuhanan  dengan  alasan  bahwa  hakim  tidak  mengambil  konsep- konsep dalam hukum ekonomi syariah sebagai landasan memutuskan perkara sengketa tersebut. Selain  itu,  putusan  hakim  di  atas  apabila  dilihat  dari  prinsip  keadilan  dan  kejujuran,  menurut analisis  penulis,  putusan  tersebut  belum  sejalan  dengan  prinsip  keadilan  dan  kejujuran.  Namun demikian  putusan  hakim  dapat  penulis  simpulkan  masih  sejalan  dengan  prinsip  kesetaraan  dan prinsip kerelaan dalam hukum ekonomi syariah.
Kata kunci: Putusan Hakim, Wadi’ah, Mudharabah, Ijarah, Hukum Ekonomi Syariah.

## A. PENDAHULUAN
Pada pasal 49 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Agama  bertugas dan  berwenang  untuk  memeriksa,  memutus,  serta  menyelesaikan  perkara  pada  tingkat  pertama antara orang-orang yanng beragama Islam. Di antara yang patut disoroti adalah kata “Orang-orang yang bergaama Islam” dimana kalimat tersebut bermakna bahwa yang dimaksud dengan orang-
orang yang beragama Islam adalah termasuk badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri  kepada  hukum  Islam  dengan  suka  rela.  Jadi,  badan  hukum  yang  menjalankan  kegiatan usahanya berdasarkan kepada aturan-aturan dan prinsip-prinsip syariah maka dapat menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Agama. 1
Asas  personalitas  keislaman  dalam  Pengadilan  Agama  berlandaskan  kepada  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebenarnya telah mengalami akstensi makna karena maksud yang terkandung dalam asas tersebut menjadi semakin meluas seperti yang disebutkan berikut: 1. Pihak-pihak yang melakukan sengketa beragama Islam.
2. Pihak-pihak  yang bersengketa meliputi orang-orang atau badan hukum  yang secara suka rela menundukkan diri kepada hukum-hukum syariah Islam.
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan pihak-pihak tersebut berdasarkan hukum Islam.
4.  Perkara-perkara  yang  disengketakan  terbatas  pada  bidang  perkawinan,  kewarisan,  wasiat, wakaf, hibah, zakat, shodaqah, infaq, dan ekonomi syariah.
Berdasarkan Undang-Undang tersebut hakim tidak berhak menolak perkara ekonomi syariah yang diajukan penyelesaiannya kepada Pengadilan Agama, meskipun dengan alasan belum adanya ketentuan  dalam  Undang-Undang  yang  mengaturnya.  Dalam  hal  ini  hakim  diwajibkan  untuk menciptakan hukum demi mengisi kekosongan hukum menyangkut persoalan-persoalan baru yang timbul dalam ekonomi syariah.
masalah akad yad dhamanah yang mana merupakan sub tema dari teori wadi’ah merupakan bagian dari lingkup permasalahan yang mana sengketa mengenai hal tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama, karean yad dhamanah merupakan salah satu macam dari akad wadi’ah. Adapun  yad dhamanah sendiri  memiliki pengertian sebagai  suatu bentuk akad penitipan barang atau  uang  yang  mana  pihak  penerima  titipan  tersebut  dengan  atau  tanpa  seizin  pemilik  barang dapat menggunakan atau memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan tersebut, dan penerima titipan  diwajibkan  bertanggungjawab  terhadap  kehilangan  maupun  kerusakan  barang  yang dititipkan tersebut. Akad wadi'ah yad dhamanah tersebut berlaku apabila orang yang dititipi barang melakukan penggunaan misalnya usaha bisnis tertentu setelah mendapatkan izin dari orang yang menitipkan  barang  tersebut.  Sehingga  dengan  demikian  penerima  titipan,  baik  itu  perorangan
1 Abdus  Shomad, Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia ,  (Jakarta:  Kencana,  2010), 222-223.
maupun lembaga keuangan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang yang dititipkan tersebut. 2
Salah  satu  kasus  sengketa  akad  yad  dhamanah  yang  ditangani  oleh  Pengadilan  Agama adalah perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Blitar. Secara  singkat  duduk  perkara  dari  kasus  tersebut  adalah  bahwa  penggugat  selaku  kordinator pemberangkatan haji telah menyetorkan sejumlah uang milik jamaah haji yang mendaftarkan haji melalui  PT.  Barokta  Fina  kepada  tergugat  I  yang  mana  penyetoran  uang  tersebut  menurut penggugat dilakukan dengan akad wadiah yad dhamanah sebagai syarat untuk mendapatkan dana talangan haji  sebesar Rp. 25.000.000 per jamaah haji.  Karena akad yang dilakukan adalah akad wadiah  yad  dhamanah,  maka  seharusnya  uang  jamaah  haji  tersebut  tidak  berkurang.  Namun ternyata pihak tergugat I mengambil sejumlah uang sebagai ujrah atau upah dari jumlah uang yang disetor kepada tergugat I dengan alasan bahwa akad yang disepakati bukanlah akah wadi’ah yad dhamanah,  melainkan  akad  ijarah  (sewa-menyewa).  Karena  berdasarkan  fatwa  DSN-MUI  No: 09/DSN-MUI/IV/2000  orang  yang  menyewa  baik  jasa  ataupun  manfaat  suatu  benda  wajib memberikan uang sewa atau upah untuk pemilik jasa atau manfaat. Hal ini dijelaskan oleh tergugat I dan tergugat II dalam eksepsinya.
Adapun majelis hakim setelah memeriksa dan menimbang bukti-bukti dokumen dan saksi- saksi  yang  diajukan  oleh  kedua  kubu  yang  bersengketa,  majelis  hakim  menilai  bahwa  surat perjanjian  yang  telah  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak,  yakni  penggugat  dan  tergugat ternyata adalah surat perjanjian kerjasama pendaftaran haji dimana  di dalam perjaanjian tersebut ternyata tidak ada satupun pasal yang memuat adanya perjanjian yang menyatakan bahwa Tergugat I  akan  memberikan  dana  talangan  sebesar  Rp  25.000.000,-  (dua  puluh  lima  milyar  rupiah)  tiap jama'ah untuk biaya pemberangkatan jama'ah haji kepada Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan pada surat perjanjian tersebut majelis hakim memutuskan bahwa penggugat dianggap tidak mampu membuktikan  gugatannya  bahwa  akad  yang  dilakukan  adalah  akad  wadi’ah  yad  dhamanah, sehingga pihak yang dikalahkan dalam pengadilan tersebut adalah pihak penggugat.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka pokok-pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini meliputi:
2 Mohammad Firdaus, dkk, Konsep dan Implementasi Bank Syari’ah, (Jakarta: Renainsan, 2005 ), 8.
1. Bagaimana putusan hakim dalam perkara nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL tentang penyelesaian sengketa  akad  yad  dhamanah  menurut  teori  wadiah,  mudharabah,  dan  ijarah  dalam  Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana putusan hakim dalam perkara nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL tentang penyelesaian sengketa akad yad dhamanah menurut prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah?

## B. METODE PENELITIAN
Berdasarkan perolehan data yang dilakukan, jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan  ( library  research ).  Sebagaimana  diketahui  bahwa  tujuan  dan  kegunaan  studi kepustakaan  hakekatnya  adalah  untuk  menunjukkan  jalan  pemecahan  atas  permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan  lebih  siap  dengan  pengetahuan  yang  lebih  dalam  dan  lengkap. 3 Penelitian  ini  merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan fakta hukum berupa putusan hakim tentang sengketa akad perbankan yang kemudian akan dilanjutkan dengan kajian analisis kritis terhadap putusan tersebut.
Dalam  penelitian  ini  penulis  memilih  menggunakan  pendekatan  konseptual  mengingat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat relevansi antara putusan hakim terhadap perkara akad perbankan dengan teori-teori dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam  penelitian  ini  penulis  juga  akan  menggunakan  pendekatan  perbandingan  untuk memperbandingkan  praktek  akad  perbankan  sebagaimana  yang  tertera  dalam  putusan  hakim dengan teori akad yang dalam hal ini adalah teori akad wadi’ah dan ijarah dalam hukum ekonomi syariah.
Sumber data yang akan dijadikan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini ada dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini sumber data primer yang dapat disebutkan di antaranya adalah:
a. Putusan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. b. Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Akad Wadiah.
c. Fatwa DSN-MUI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
3 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajagrafindo, 1997), 112.
Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang dapat menjelaskan sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan publikasi yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks, ensiklopedi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema pokok yang dibahas dalam penelitian ini.
Teknik  pengumpulan  data  yang  penulis  gunakan  adalah  dengan  mengumpulkan  dan mempelajari  putusan  hakim  tentang  sengketa  akad  perbankan,  khususnya  putusan  yang berhubungan  dengan  sengketa  akad  wadiah  dan  ijarah  yang  telah  menjadi  keputusan  resmi Pengadilan Agama. Dalam hal ini penulis juga akan mengumpulkan data yang dapat menjelaskan tentang  konsep-konsep  akad  perbankan  syariah  seperti  akad-akad  dalam  al-Muamalah  al- maddiyah yang telah difatwakan oleh institusi fatwa seperti DSN-MUI.
Berkaitan dengan penelitian ini, setelah pengumpulan dan verifikasi data dilakukan, maka langkah penelitian berikutnya adalah analisis data. Adapun teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data komparatif, yaitu suatu metode analisis data hasil penelitian  dengan  cara  mengaitkan  atau  melihat  kesesuaian  dan  ketidaksesuain  antara  putusan hakim  tentang  sengketa  akad  perbankan  (yang  mana  dalam  hal  ini  adalah  akad  yad  dhamanah) dengan  teori-teori  akad  dalam  hukum  ekonomi  syariah,  serta  prinsip-prinsip  hukum  ekonomi syariah.

## C. HASIL PENELITIAN

## 1. Putusan Hakim
Majelis  hakim  setelah  memeriksa  dan  menimbang  bukti-bukti  dokumen  dan  saksi-saksi yang diajukan oleh kedua kubu yang  bersengketa, majelis hakim menilai bahwa surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni penggugat dan tergugat ternyata adalah surat perjanjian kerjasama pendaftaran haji dimana di dalam perjanjian tersebut ternyata tidak ada satupun  pasal  yang  memuat  adanya  perjanjian  yang  menyatakan  bahwa  (1)  Perjanjian  adalah perjanjian yad dhamanah, (2) Tergugat I akan memberikan dana talangan sebesar Rp 25.000.000,- (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  tiap  jama'ah  untuk  biaya  pemberangkatan  jama'ah  haji  kepada Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan pada surat perjanjian tersebut majelis hakim memutuskan bahwa  penggugat  dianggap tidak  mampu  membuktikan  gugatannya  bahwa  akad  yang  dilakukan
adalah akad wadi’ah  yad dhamanah, sehingga pihak yang dikalahkan dalam pengadilan tersebut adalah pihak penggugat.
Dari kesimpulan di atas penulis menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
Pertama , berdasarkan barang bukti surat  perjanjian akad yang ditandatangani oleh kedua belah  pihak  yang  bersengketa  dimana  majelis  hakim  menyatakan  bahwa  akad  perjanjian  yang dilakukan bukanlah akad wadi’ah yad dhamanah, tetapi akad perjanjian kerjasama pendaftaran haji, dengan barang bukti tersebut majelis hakim memenangkan pihak tergugat I dan tergugat II. Lantas bagaimana dengan klaim tergugat I dan tergugat II yang mengatakan bahwa akad yang dilakukan adalah  akad  ijarah  (sewa-menyewa)?  Bukankah  pihak  tergugat  I  dan  II  juga  tidak  mampu membuktikan bahwa akad tersebut  adalah akad ijarah? Karena pihak tergugat  juga tidak mampu membuktikan  bahwa  akad  yang  dilakukan  adalah  akad  ijarah,  seharusnya  majelis  hakim  tidak memenangkan pihak tergugat, tetapi menyelidiki lebih jauh dengan menyandarkan kepada hukum Islam bahwa akad yang dilakukan kedua belah pihak tersebut lebih menyerupai akad wadi’ah yad dhamanah atau akad ijarah.
Kedua , majelis hakim  menyatakan bahwa akad perjanjian  yang dilakukan  bukanlah akad wadi’ah yad dhamanah, tetapi akad perjanjian kerjasama dalam hal pendaftaran haji, dengan barang bukti tersebut majelis hakim memenangkan pihak tergugat I dan tergugat II. Dalam hal ini penulis merasa aneh dengan keputusan majelis hakim tersebut karena akad tersebut dikatakan sebagai akad kerjasama  pendaftaran  haji.  Bukankah  dalam  akad  kerjasama  dengan  berbagai  macam  dan bentuknya  baik  itu  mudharabah,  musyarakah,  musaqah,  maupun  muzara’ah  upah  yang  didapat adalah dari bagi hasil keuntungan (baik dengan sistem profit sharing maupun revenue sharing) dan bukan dengan cara mengambil ujrah atau upah dari dana milik jamaah haji yang disetorkan oleh penggugat  kepada tergugat I dan II? Selain  itu, bukankan akad ijarah sebagaimana  yang diklaim oleh pihak tergugat tidak termasuk dalam  lingkup kerjasama? Jelas dalam teori hukum ekonomi syariah ijarah bukan termasuk dalam akad kerjasama.
Ketiga ,  apabila  perjanjian  kerjasama  tersebut  dilakukan  antara  pihak  bank  dengan  PT Barakta  Fina,  seharusnya  PT  tersebut  sebagai  perantara  antara  para  jamaah  dengan  pihak  bank. Tetapi  berdasarkan  bantahan  pihak  tergugat,  PT  Barakta  Fina  tidak  berhak  menghimpun  dana jamaah, sehingga dana harus langsung disetor ke bank. Ini berarti bank menghilangkan fungsi PT Barakta Fina sebagai perantara, melainkan menempatkan perusahaan tersebut pada posisi sebagai broker dana haji.

## 2. Putusan Hakim Menurut Teori Hukum Ekonomi Syariah

## a. Putusan Hakim Menurut Teori Wadi’ah
Menurut penulis, akad yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat I tersebut apabila dibandingkan  dengan  sekian  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  akad  wadi’ah,  maka  sangat  jelas kemiripannya  dengan  konsep  wadi’ah.  Karena  dalam  hal  ini  penggugat  menyetorkan  sejumlah uang sebagai simpanan yang dititipkan di bank dan dilanjutkan dengan setoran-setoran berikutnya dalam setiap bulannya sebagai titipan untuk biaya keberangkatan ibadah haji. Pihak bank sebagai pihak yang menerima titipan tersebut mengaku bahwa dana yang disetorkan masih tersimpan dan tidak berkurang. Hal ini mengindikasikan bahwa akad yang dilakukan bertujuan untuk menyimpan dan  mengamankan  dana  milik  jamaah  haji  sebelum  nantinya  digunakan  untuk  melaksanakan ibadah haji setelah jumlah keseluruhan dilunasi oleh calon jamaah haji tersebut.
Penulis  lebih cenderung  menganggap  bahwa akad  yang dilakukan antara penggugat dan tergugat I lebih sesuai disebut sebagai akad wadi’ah yad dhamanah daripada sebagai akad kerja sama,  karena  terdapatnya  unsur-unsur  akad  wadi’ah  yad  dhamanah  dalam  perjanjian  yang dipersengketakan di atas. Hanya saja ada dua hal yang kurang sesuai apabila akad tersebut disebut sebagai  akad  wadi’ah,  yakni:  (1)  Tidak  adanya  kejelasan  dalam  ijab  qabul  yang  menegaskan bahwa akad yang dilakukan adalah akad wadi’ah, (2) Adanya pengambilan ujroh secara sepihak oleh  pihak  bank  sebagai  upah  pelayanan  pembayaran  dana  haji  oleh  bank  kepada  jamaah  haji, padahal  dalam  wadi’ah  tidak  boleh  penerima  titipan  mengambil  atau  meminta  upah,  apalagi pengambilan dilakukan secara sepihak oleh tergugat I tanpa sepengetahuan penggugat.

## b. Putusan Hakim Menurut Teori Mudharabah
Di dalam teori hukum ekonomi syariah, kerja sama dalam bidang ekonomi disebut sebagai musyarakah atau syirkah. Adapun musyarakah atau syirkah tersebut terdapat macamnya, seperti kerja sama dalam permodalan yang disebut sebagai mudharabah, dan juga ada kerja sama dalam pertanian dan perkebunan yang disebut sebagai muzara’ah, serta kerja sama dalam pemberdayaan tanah  pertanian  atau  perkebinan  yang  disebut  musaqah.  Dalam  masalah  sengketa  di  atas, tampaknya  kasus  tersebut  kurang  sesuai  jika  dianalisis  dengan  teori  muzara’ah  dan  musaqah karena  tidak  berkaitan  dengan  kerja  sama  dalam  hal  pengelolaan  dan  pemberdayaan  pertanian. Karena itu teori yang lebih sesuai untuk diperbandingkan dengan pokok masalah adalah teori kerja sama dalam permodalan atau teori mudharabah.
Berkaitan dengan pembagian keuntungan dalam akad mudharabah, hendaknya mengikuti ketentuan-ketentuan  sebagai  berikut:  (1)  Pembagian  keuntungan  harus  dinyatakan  dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti, (2) Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai  melalui  negoisasi dan dituangkan dalam kontrak, (3)  Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan  setelah mudharib mengembalikan  seluruh  (atau  sebagian)  modal  kepada Rabal’mal (anggota). 4
Dari keseluruhan ketentuan pembagian keuntungan tersebut  dalam surat perjanjian kerja sama antara penggugat dan tergugat I tidak satupun  memenuhi ketentuan tersebut. Bahkan pada ketentuan  yang  paling  dasar  pun,  yakni  penyebutan  nisbah  bagi  hasil  kerja  sama,  tidak  juga disebutkan.  Karena  itu  seharusnya  akad  yang  dilakukan  oleh  penggugat  dan  tergugat  I  tidak sepatutnya disebut sebagai akad kerja sama dalam hal apapun. Karena jika redaksi “kerja sama” yang digunakan, dari aspek modal harus ada ketentuan nisab bagi hasilnya dan harus dicantumkan dalam surat perjanjian. Kalau kerja sama yang dimaksudkan hanya sebatas kerja sama pembayaran haji, maka seharusnya tidak perlu dilakukan akad kerja sama, karena memang bank adalah tempat pembayaran  berbagai  transaksi,  dan  tanpa  akad  kerja  sama  dengan  bank  pun  perusahaan pemberangkatan haji dapat secara langsung melakukan pembayaran cicilan biaya haji di berbagai bank yang ada.
Selain itu, jika dilihat dari aspek pekerjaan yang harus dilakukan oleh pihak bank sebagai mudharib, dalam akad tidak ada penjelasan yang tegas. Padahal dalam akad kerja sama sudah jelas posisi  masing-masing  dimana  penggugat  sebagai  pemilik  modal  yang  tugasnya  sebagai memberikan  modal  untuk  suatu  usaha  tertentu,  sedangkan  pihak  tergugat  I  sebagai  pengelola modal yang bertugas melakukan usaha yang menguntungkan dan keuntungan dibagi dua di antara mereka. Dalam akad perjanjian yang mencantumkan kata “kerja sama” yang ditandatangani antara penggugat  dan  tergugat  tersebut tidak  berimplikasi  pada  perwujudan  hal-hal  sebagaimana  yang penulis sebutkan, yangada adalah penyetora sejumlah uang kepada bank dengan akad kerjasama, padahal  dalam  hal  ini  bank  tidak  melakukan  apa-apa  untuk  memperoleh  keuntungan  bersama. Justru bank sebagai tergugat I hanya mencari keuntungan secara sepihak dengan cara mengambil ujrah  tanpa  sepengetahuan  pihak  penggugat.  Padahal  ujrah  tidak  dapat  diminta  oleh  tergugat  I dalam  akad  kerja  sama,  karena  dalam  akad  kerja  sama  yang  dibolehkan  adalah  bagi  hasil keuntungan, bukan ujroh atau puah.
4 Muhammad, Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 16-17.
Sighat yang dilakukan antara penggugat dan tergugat I menurut putusan hakim dinyatakan bahwa akad yang dilakukan berdasarkan surat perjanjian dalam kasus sengketa di atas adalah akad perjanjian kerja sama penbayaran haji. Akan tetapi dalam prakteknya tidak ada kerja sama apapun yang dilakukan oleh pihak bank selain menerima uang setoran dari jamaah haji seperti dijelaskan oleh  surat  putusan  hakim  Pengadilan  Agama  Blitar  tersebut.  Karena  itu  menurut  penulis,  surat perjanjian  kerja  sama  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  dan  rukun  suatu  akad  dapat  dikatakan sebagai akad kerja sama, lebih-lebih sebagai akad kerja sama mudharabah. Karena itu semestinya majelis hakim tidak menganggap bahwa akad yang dilakukan adalah akad kerja sama karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dan ketentuan akad kerja sama dalam hukum ekonomi syariah.
Dalam  hal  ini  terdapat  kerancuan  dengan  pengakuan  masing-masing  pihak  dimana penggugat  menyatakan  bahwa  akad  yang  dilakukan  adalah  akad  yad  dhamanah,  sedangkan tergugat menyataka bahwa akad yang dilakukan adalah akad ijarah. Padahal berdasarkan pada teori hukum ekonomi syariah, akad wadi’ah yad dhamanah maupun akad ijarah tidak termasuk dalam kategori akad kerja sama. Karena itu seharusnya hakim melakukan penyelidikan dan analsis lebih jauh  tentang  akad  yang  dipersengketakan,  tidak  sekedar  mendasarkan  putusan  pada  surat perjanjian  yang ada, tetapi  lebih dari  itu pada ranah  implementasi akad tesebut agar dapat  lebih adil dalam memutus perkara tersebut.
Adapun  beberapa  poin  penting  menyangkut  putusan  hakim  dalam  perspektif  teori mudharabah sebagai berikut: (1) Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL tentang sengketa akad yad dhamanah tidak seharusnya menyatakan bahwa akad yang dilakukan oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa  sebagai  akad  kerja  sama,  karena  tidak  terpenuhinya  unsur- unsur yang semestinya ada dalam suatu akad kerja sama, apapun bentuknya, (2) Akad kerja sama yang dilakukan oleh pihak penggugat maupun tergugat  I tidak sejalan dengan teori musyarakah secara umum, dan teori mudharabah secara khusus. (3) Ketidaksesuaian akad dalam putusan hakim dengan  teori  musyarakah  mudharabah  terletak  pada  tidak  adanya  ketentuan  nisab  bagi  hasil, adanya penarikan ujroh oleh tergugat I, serta tidak adanya spesifikasi pekerjaan yang jelas yang dilakukan oleh tergugat I.

## c. Putusan Hakim Menurut Teori Ijarah
Syarat  akad  dalam  ijarah  secara  umum  adalah  syarat  akad  dalam  transaksi-transaksi lainnya,  yaitu  ijab  qabul  harus  menegaskan  bahwa  akad  yang  dilakukan  adalah  akad  sewa-
menyewa  atau  ijarah,  ucapan  ijab  qabul  harus  jelas  dan  dapat  dipahami  oleh  pihak-pihak  yang berakad, harus berjalan terus dan tidak terputus, atau tidak dicabut sebelum terjadi qabul.
Adapun syarat ini apabila dihubungkan dengan surat perjanjian akad antara penggugat dan tergugat I pada kasus sengketa di atas, tampak bahwa syarat akad ijarah tidak terpenuhi, karena dalam surat perjanjian yang dianggap sebagai bukti kuat oleh hakim tersebut tidak menyebutkan bahwa akad yang dilakukan adalah akad ijarah, melainkan akad kerja sama. Selain itu berdasarkan putusan yang ditetapkan hakim, penulis mengindikasikan bahwa ijab qabul harus jelas dan dapat dipahami  oleh  pihak-pihak  yang  berakad  tidak  terpenuhi  dalam  akad  yang  dilakukan  oleh penggugat dan tergugat I, karena masing-masing pihak memiliki perbedaan persepsi terhadap jenis akad seperti yang dijelaskan sebelumnya.
Dengan  demikian  klaim  tergugat  yang  menyatakan  bahwa  akad  yang  dilakukan  adalah akad ijarah berdasarkan teori akad ijarah tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat yang paling penting ini, yakni ijab qabul.
Ujrah  atau  upah  disyaratkan  harus  berupa  mal  mutaqawwim  yang  diketahui  wujud  dan jumlahnya, ini yang disepakati oleh jumhur ulama. Syarat tersebut diperlukan dalam akad ijarah karena upah merupakan harga atas manfaat, sama nilainya dengan harga suatu barang dalam akad jual  beli.  Penentuan  nisab  upah  tersebut  dapat  didasarkan  pada  adat  kebiasaan  yang  berlaku  di masyarakat. Syarat lainnya adalah  bahwa upah tidak boleh sama  bentuk dan ukurannya dengan jenis manfaat yang didapat dari penyewaan barang menurut ulama Hanafiyah, sedangkan ulama Syafi’iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat ujrah. 5
Pada kasus di atas, rukun dan syarat menyangkut ujroh telah terpenuhi, namun demikian terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi berkaitan dengan unsur yang ketiga ini, yakni masalah penentuan nisab ujroh. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tidak disebutkan besarnya jumlah ujroh yang harus dibayarkan penggugat kepada tergugat I, tetapi secara sepihak tergugat I mengambil sendiri ujroh dengan nisab yang ditentukannya sendiri. Hal seperti ini tentu saja dapat merugikan pihak penggugat.
Mengenai  syarat  objek  ijarah  terdapat  syarat-syarat  dan  ketentuan  sebagai  berikut:  (1) Obyek ijarah berupa manfaat dari penggunaan suatu barang dan/atau jasa. (2) Manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dan dilaksanakan dalam akad perjanjian. (3) Manfaat atas barang atau jasa harus yang tidak diharamkan oleh syariah Islam. (4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus dalam
5 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu , juz  4, 752.
bentuk nyata dan sesuai dengan syari’ah. (5) Manfaat harus dikenali secara jelas dan tidak samar, harus  dujelaskan  dalam  akad  untuk  menghilangkan jahalah (ketidaktahuan)  yang  akan mengakibatkan sengketa setelah dilaksanakannya akad. (6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan secara jelas, termasuk bentuk manfaat tersebut, jangka waktunya, dapat juga dikenalkan dengan cara menyebutkan spesifikasi atau identifikasi fisik ketika dilakukannya akad. (7) Sewa atau upah adalah  sesuatu  yang  dijanjikan  dan  dibayar  oleh  nasabah  kepada  LKS  sebagai  imbalan  atas manfaat. 6
Syarat-syarat dan ketentuan tentang ijarah di atas apabila dikaitkan dengan praktek akad kerja sama antara penggugat  dan tergugat  I tampaknya ada ketidaksesuaiannya (di samping ada kesesuaian dalam beberapa poin). Ketidaksesuaian yang dimaksud terletak pada poin (5) dan (6) dimana dalam hal ini pihak tergugat tidak menjelaskan sebagaimana mestinya dalam akad. Selain itu pada poin (7) tidak terdapat dalam akad kerja sama yang ditandatangani bersama-sama antara penggugat dan tergugat I, yakni pernyataan bahwa tergugat dengan menyetorkan sejumlah uang ke  pihak  tergugat I  akan  mendapatkan  suatu  manfaat  dengan  pemberian  ujroh  yang  disepakati, tidak  didapati  pernyataan  tersebut  dalam  akad  yang  dipersengketakan  ini.  Dalam  pengakuan penggugat,  dalam  akad  tergugat  akan  memberikan  dana  talangan  haji  sebesar  Rp  25.000.000, namun selain dalam surat perjanjian hal tersebut tidak tercantum, tergugat juga secara nyata tidak memberikan  dana  tersebut  kepada  jamaah  haji.  Jadi,  dalam  perjanjian  tersebut  memang  tidak disebutkan  manfaat apa yang akan diberikan oleh tergugat  kepada penggugat jika akad tersebut dikatakan sebagai akad ijarah.
Dari  analisis  di  atas  dapat  penulis  simpulkan  beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut:  (1) Perjanjian  kerja  sama  antara  penggugat  dan  tergugat I tidak  memenuhi  rukun  dan  syarat  untuk dapat disebut sebagai akad ijarah, hal ini karena  karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat yang paling penting ini, yakni ijab qabul. (2) Ketentuan tentang rukun dan syarat ujroh tidak terpenuhi karena  nisab  tersebut  ditentukan  secara  sepihak  oleh  tergugat tanpa  persetujuan  penggugat.  (3) Spesifikasi manfaat yang diberikan oleh pihak tergugat tidak jelas atau samar, selain itu juga dalam surat  perjanjian  akas  tidak  menyebutkan  bahwa  tergugat  akan  memberikan  suatu  manfaat  baik barang maupun jasa kepada penggugat.
3. Putusan Hakim Menurut Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah a. Putusan Hakim Menurut Prinsip Ketuhanan
6 Lihat fatwa DSN-MUI Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ijarah.
Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu bahwa hukum ekonomi syariah memiliki unsur transendental  yang  sangat  tinggi  dan  suci  yang  memadukan  antara  aspek  ibadah  dengan  aspek materi  keduniaan  ( profanitas ).  Adapun  titik  tolaknya  dalam  hal  ini  adalah  Allah  dan  tujuannya untuk  mencari  karunia Allah  melalui  cara-cara  yang  tidak  bertentangan  dengan  apa  yang  telah ditetapkan oleh Allah melalui hukum-hukum-Nya. Hukum ekonomi syariah bukan sekedar aturan- aturan  yang  sebagiannya  meruakan  hasil  ijtihad  para  ulama,  tetapi  lebih  dari  itu  yakni  aturan- aturan yang diikat oleh seperangkat nilai iman dan ahlak, moral etik bagi setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan, baik dalam posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor, dan sebagainya maupun  dalam  melakukan  bentuk-bentuk  usaha  dalam  mengembangkan  serta  memelihara hartanya.
Pada hakekatnya seorang penegak hukum seperti hakim adalah manusia biasa yang tidak terhindar dari kesalahan, dan bukan malaikat yang senantiasa berbuat benar sesuai dengan perintah Allah.  Pun  seorang  hakim  bukanlah  setan  atau  iblis  yang  selalu  berbuat  salah  dan  nista  untuk melawan  Allh  swt.  Oleh  karena  itu  perbuatan  khilaf  dan  salah  adalah  sangat  manusiawi  badi seorang hakim. Namun demikian apabila kesalahan dan dan kekhilafan tersebut dilakukan secara sengaja dan dengan penuh kesadaran seorang hakim merencanakan untuk berbuat kejahatan bagi dirinya dan orang lain, maka pantas dipertanyakan hati nurani seorang hakim tersebut. Misalnya dalam  memutus  perkara  ia  memberikan  pembelaan  kepada  salah  satu  pihak  yang  bersengketa dengan  cara  memanipulasi  kebenaran  dan  melakukan  kezhaliman  kepada  pihak  lainnya  dengan berlaku tidak jujur, memutarbalikkan fakta, memalsukan bukti-bukti sehingga permasalahan yang terang menjadi kabur, pihak yang benarr menjadi salah dan sebaliknya pihak yang salah menjadi benar,  maka  ia  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatan  tersebut  terutama  di  hadapan  Allah karena ia telah mengkhianati keadilan dan kebenaran.
Dalam  kaitannya  dengan  hal  tersebut  bagaimana  syariah  Islam  memandang  perilaku penegak hukum? Pada masa Nabi saw, yakni pada saat awal berkembangnya ajaran Islam, para ulama banyak yang menolak untuk diangkat menjadi penegak hukum seperti hakim oleh penguasa pada masa tersebut. Karena mereka merasa khawatir tidak mampu berbuat adil dalam memberikan putusan  bagi  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Terjadinya  penolakan  oleh  para  ulama  tersebut akhirnya  menimbulkan  permasalahan  di  masyarakat  tidak  terselesaikan  dan  akhirnya menimbulkan kekacauan. Untuk mencegah hal itu Nabi saw bersabda bahwa seorang hailm apabila
mengadili  dan  ternyata  putusannya  benar  maka  ia  mendapatkan  dua  pahala,  sedangkan  apabila putusan yang dijatuhkan salah maka ia mendapatkan satu pahala. 7
Penulis  dalam  hal  ini  tidak  menemukan  satu  alasan  pun  yang  dikeluarkan  oleh  hakim berdasarkan pada  hukum  Allah. Dalam putusan  Perkara Nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL di atas hakim hanya mengadili berdasarkan pada bukti-bukti dan saksi. Hakim tidak mengambil konsep- konsep dalam hukum ekonomi syariah sebagai landasan memutuskan perkara sengketa tersebut. Itu  artinya  menurut  penulis  hakim  tidak  menggunakan  secara  optimal  aturan-aturan  ilahiyah sebagai  unsur  yang  menyokong  putusannya  demi  tercapainya  keadilan  yang  sebenarnya.  Jadi, dalam hal ini penulis katakan bahwa putusan hakim dalam perkara sengketa tersebut tidak sejalan dengan prinsip ketuhanan dalam hukum ekonomi syariah.

## b. Putusan Hakim Menurut Prinsip Keadilan
Plato telah mendefinisikan  makna keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme  sosial. 8 Sedangkan  menurut  Aristoteles,  keadilan  adalah  ketika  semua  unsur  atau makhluk mendapatkan bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam semesta. Menurutnya manusia  semuanya  memiliki  hak  yang  sama  atas  segala  sesuatu.  Itu  artinya  Aristoteles menganggap bahwa keadilan harus diwujudkan dalam bentuk kesamaan hak atau pembagian sama rata.  namun  konsep  ini  kemudian  ditolak  oleh  filosof  bernama  William  K  Frankene  yang menyatakan  bahwa  keadilan  tidak  selalu  harus  diwujudkan  dalam  kesamarataan,  tetapi membedakan dalam keadaan tertentu juga merupakan bentuk keadilan. 9
Sementara itu keadilan menurut ulama Islam kontemporer, yakni Muhammad Thahir Ibn ‘Âsyûr,  keadilan  (al-Adâlah)  memiliki  kesamaan  makna  dengan al-tawasuth dan al-samȃhah (yang mana secara etimologi berarti posisi netral antara kesempitan dan kemudahan, moderat, atau seimbang  diantara  dua  hal)  yang merupakan  awal  dari  sifat-sifat  syari’ah  dan maqâshid terbesarnya. 10 Menurut Ibn ‘Âsyûr keadilan bermakna sikap yang tidak condong kepada salah satu pihak yang menempatkan seseorang pada posisi yang obyektif dan tidak terpengaruh pada hawa nafsu demi mengikuti kebenaran. 11
7 Suhrawardi Lubis, Hukum Ekonomi Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 11.
8 Muhammad Muslehuddin, Philosophy of Islamic Law and the Orientalist , (New Delhi: Taj Company, 1986), 42.
9 J. Feinberg, Philosophy of Law , (California: Wadsworth Publisher Company Inc, 1975),  214.
10 10 Muhammad  Thȃhir  Ibn  ‘Âshûr, Maqȃshid  al-Sharî’ah  al-Islȃmiyyah ,  (Tunis:  Al-Shirkah  al-Tuniziyyah  li  al- tawzi’, tth), 60.
11 Ibid , 60-61.
Berdasarkan  pada  definisi-definisi  tentang  keadilan  di  atas,  dalam  konteks  ekonomi syariah, dapat penulis katakan bahwa keadilan bermakna mewujudkan kesesuaian antara hak dan kewajiban  dalam  setiap  usaha  untuk  memiliki  sesuatu  melalui  transaksi  ekonomi.  Karena  itu perwujudan dari prinsip keadilan dalam ekonomi syariah adalah bahwa dalam perdagangan tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada saat pihak lain berada dalam kesempitan.
Jadi, prinsip keadilan dalam hubungannya dengan ekonomi mengandung arti bahwa hasil yang  diperoleh  harus  berimbang  dengan  usaha  atau  ikhtiar  yang  dilakukan  oleh  seseorang. Sedangkan  keadilan  dalam  konteks  putusan  hakim  khususnya  dalam  masalah  hukum  ekonomi syariah  dapat  dimaknai  sebagai  persamaan-persamaan  di  depan  hukum  tanpa  memandang  atau condong untuk memberi perhatian khusus kepada salah satu pihak  yang bersengketa.  Meskipun demikian,  penegakan  keadilan  bagi  penegak  hukum  seperti  hakim  tentunya  memerlukan kemampuan berijtihad yang memadai. Tanpa kemampuan ijtihad rasanya sulit bagi hakim untuk memutuskan perkara secara adil dan dapat diterima oleh semua pihak.
Putusan hakim tentang perkara sengketa akad yad dhamanah di atas apabila ditinjau dari perspektif keadilan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut,  maka dapat penulis katakan bahwa hakim telah  berusaha  melaksanakan hukum  secara adil,  meskipun tampak adanya ketidakadilan dalam beberapa hal berikut:
(1) Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa dalam kasus dimana kedua belah pihak sama- sama  tidak  dapat  membuktikan  jenis  akad  yang  mana  keduanya  telah  melakukan  perjanjian, semestinya  hakim  melakukan  ijtihad  untuk  melihat  berdasarkan  keilmuan  yang  dimiliki  untuk kiranya dapat menetapkan akad yang dilakukan kedua belah pihak termasuk akad dalam jenis apa menurut teori-teori dalam hukum ekonomi syariah, mengingat perkara yang diadili adalah perkara dalam  bidang  ekonomi  syariah.  Dengan  demikian  dapat  diputuskan  sengketa  tersebut  dengan putusan yang adil dan argumentatif. Akan tetapi hakim tidak melakukan hal tersebut, malah justru hanya  mengandalkan  barang  bukti  yang  tidak  sesuai  dengan  pengakuan  kedua  belah  pihak menyangkut jenis akad yang telah dilakukan sebagai dasar putusan, yang berupa surat perjanjian kerja  sama  antara  kedua  pihak  yang  bersengketa.  Menurut  pendapat  penulis  hal  ini  merupakan bentuk ketidakadilan karena hakim belum berijtihad secara keilmuan untuk menemukan kebenaran.
(2)  Majelis  hakim  tampaknya  hanya  menutut  penggugat  untuk  membuktikan  akad perjanjian yang telah dilakukan dengan tergugat I saja tanpa meminta tergugat I untuk membuktikan
pengakuannya  menyangkut  jenis  akad  perjanjian  yang  dilakukan.  Semestinya  hakim  menuntut kedua  belah  pihak  untuk  sama-sama  membuktikan  jenis  akad  yang  diklaimnya,  misalnya pembuktian akan  yad dhamanah untuk penggugat, dan pembuktian akad ijarah untuk  tergugat  I. namun  hal  tersebut  tidak  dilakukan  oleh  hakim,  sehingga  di  sinilah  menurut  penulis  letak ketidakadilan majelis hakim.
Berdasarkan  hasil  analisis  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  putusan  hakim Pengadilan Agama Blitar dalam perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tersebut di atas apabila dilihat dari konsep keadilan, maka dapat dikatakan bahwa hakim belum dalam putusannya belum menampakkan unsur keadilan.

## c. Putusan Hakim Menurut Prinsip Kesetaraan
Menurut  Ibn  ‘Âsyûr,  salah  satu  tujuan  syari’ah  Islam  yang  terpenting  adalah  untuk mewujudkan  kesetaraan  ( al-musâwah )  dalam  tata  kehidupan  serta  menghilangkan al-tafâwut (ketidaksetaraan). 12 Mengenai  pemikirannya  ini  yang  menjadi  landasan  argumen  Ibn  ‘Âsyûr dalam  menetapkan al-musâwah sebagai  bagian  penting  dari maqâshid  al-syarî’ah adalah kesamaan  asal  penciptaan  dan  aqidah.  Ibn  Asyur  melihat  bahwa  di  alam  semesta  ini  manusia memiliki  hak  yang  sama  tanpa  harus  memandang  perbedaan-perbedaan  yang  melekat  pada  diri individu  masing-masing.  Karena  itulah  syari’ah  Islam  melalui  doktrin-doktrinnya  diturunkan untuk memelihara dan menjaga hak-hak kesetaraan tersebut.
Kesetaraan  dalam  konsep  Ibn  ‘Âsyûr    ini  tampaknya  tidak  berhenti  hanya  pada  tataran kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiaban semata (kesetaraan gender). Tetapi  memiliki cakupan  yang  lebih  luas  lagi seperti kesetaraan umat manusia di depan hukum (equality  before  the  law),  kesetaraan  seluruh  manusia  dalam  hak  dan  kewajiban  hidup,  dan kesetaraan-kesetaraan lainnya yang tidak terbatas pada urusan-urusan kaum muslimin, melainkan mencakup seluruh umat manusia, apapun agama dan bangsanya.
Dalam  konteks  hukum  ekonomi  syariah,  prinsip  kesetaraan  diwujudkan  dengan  aturan hukum Islam  yang  melarang adanya  monopoli ekonomi  yang dapat  menimbulkan ketimpangan ekonomi.  Sebaliknya,  hukum  ekonomi  syariah  sangat  menganjurkan  terwujudnya  pemerataan ekonomi,  sehingga  dalam  Islam  dikenal  adanya  perintah  bagi  umat  Islam  untuk  mengeluarkan zakat,  infaq,  shodaqah,  dan  sebagainya.  Hal  tersebut  tidak  lain  adalah  demi  terwujudnya keseimbangan  ekonomi  umat.  Adapun  prinsip  keseimbangan  ini  apabila  dihubungkan  dengan
12 Ibid , hlm. 95.
masalah  putusan  hakim  adalah  bahwa  hakim  dalam  memutuskan  perkara  sengketa  harus berdasarkan  barang  bukti,  alat  bukti,  dan  saksi  yang  seimbang  baik  dari  segi  kualitas  maupun kuantitasnya. Sehingga putusan yang dikeluarkan adalah putusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.
Pada  intinya  makna kesetaraan dalam konteks  ini  adalah persamaan  hak, kewajiban dan kedudukan  dalam  suatu  proses  peradilan  sengketa  hukum  ekonomi  syariah.  Apabila  prinsip  ini dikaitkan dengan fungsi peradilan terhadap kasus sengketa yad dhamanah sebagaimana dibahas di atas, maka artinya setiap orang yang terlibat dalam kasus tersebut sama-sama diberikan hak dan kedudukan yang sama di depan sidang pengadilan. Jadi, hak dan kewajiban serta kedudukan antara penggugat dan tergugat adalah sama di depan hukum.
Secara teoritis, penerapan prinsip kesetaraan ini dalam pelaksanaan peradilan pada putusan hakim  Pengadilan  Agama  Blitar  dalam  perkara  Nomor  3333/Pdt.G/2014/PA.BL  di  atas  dapat dilihat pada setidaknya tiga patokan fundamental sebagai berikut:
(1)  Persamaan  hak,  kewajiban,  serta  kedudukan  dalam  proses  persidangan  (equality  before  the law).
(2) Persamaan perlindungan oleh hukum (equality of protection on the law).
(3) Mendapatkan perlakuan hukum yang sama (equal justice under the law). 13
Ketiga  patokan  tersebut  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisah-pisahkan penerapannya.  Dengan  kata  lain,  penerapan  dari  ketiga  dasar  dalam  prinsip  kesetaraan  tersebut tidak  boleh  diterapkan  sendiri-sendiri,  namun  ketiganya  harus  diterapkan  secara  serempak  dan bersama-sama  dalam  suatu  kasus  hukum  dan  persidangannya.  Karena  ketiganya  merupakan rangkaian fundamental yang harus diterapkan seara utuh dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Adapun kasus sengketa akad yad dhamanah sebagaimana dijelaskan di atas apabila dilihat dari  proses  jalannya  peradilan  hingga  dikeluarkannya  putusan  hakim  Pengadilan  Agama  Blitar tersebut  menurut  pengamatan  penulis  telah  sesuai  dengan  prinsip  kesetaraan  sebagaimana diuraikan di atas. Karena antara penggugat dan tergugat telah diberikan hak dan kewajiban, serta kedudukan yang sama dalam pengadilan yang dilaksanakan hingga akhir. Selama proses peradilan seperti  yang  penulis  amati  dari  penjelasan  surat  putusan  tersebut  penulis  melihat  bahwa  antara pihak penggugat dan pihak tergugat sama-sama diberikan hak-hak untuk menuntut dan membantah tuntutan,  menghadirkan  barang  bukti  dan  saksi,  serta  masing-masing  mendapatkan  kedudukan
13 Sulaikan Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2005), 74-75.
yang  setara  dalam  proses  peradilan  tersebut.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  putusan  hakim Pengadilan  Agama  Blitar  dalam  perkara  Nomor  3333/Pdt.G/2014/PA.BL  telah  sesuai  dengan prinsip kesetaraan.

## Putusan Hakim Menurut Prinsip Kejujuran
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam suatu akad perjanjian bisnis, kejujuran  merupakan  hal  yang  harus  diutamakann  dan  diterapkan  oleh  manusia  dalam  segala bentuknya.  Selain  itu,  jika  terdapat  ketidakjujuran  dalam  perikatan,  maka  akan  menimbulkan perselisihan  di  antara  pihak  yang  bertransaksi  bisnis  tersebut.  Ketika  prinsip  kejujuran  tidak diterapkan lebih-lebih dalam perjanjian yang menyangkut harta benda, maka sudah barang tentu akan  merusak  legalitas  perjanjian  itu  sendiri,  dan  secara  hukum  perjanjian  tersebut  dapat dibatalkan secara sepihak oleh hakim yang menangani masalah tersebut manakala terjadi gugatan.
Berdasarkan prinsip kejujuran ini, maka jenis transaksi yang meragukan dalam arti tidak jelas jenis transaksinya, tidak diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, dan juga tidak jelas manfaat yang akan didapatkan dari transaksi tersebut, maka transaksi seperti itu harus dilarang. Sebaliknya, suatu akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti, baik pelakunya, narasi kata-katanya menunjukkan kejelasan tujuan transaksi, serta tidak ada pihak yang akan dirugikan dalam transaksi tersebut. Baik benda yang menjadi objek transaksi maupun harga barang yang diperdagangkan harus memenuhi kriteria kejelasan yang dapat diketahui oleh masing-masing pihak yang bertransaksi.
Transaksi  yang  merugikan  harus  dilarang  berdasarkan  prinsip  kejujuran  ini.  Selain  itu prinsip ini juga menekankan kepada terpeliharanya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa  menyebabkan  kerugian  pada  kepentingan  individu,  tanpa  merugikan  salah  satu  pihak tertentu yang mengakibatkan sengketa di kemudian hari.
Apabila  prinsip  ini  dikaitkan  dengan  putusan  hakim  dalam  masalah  sengketa  ekonomi syariah,  maka  hakim  dalam  memutus  perkara  ekonomi  syariah  harus  mampu  menunjukkan kejujurannya dalam argumentasi putusannya. Misalnya dari pengakuan kedua belah pihak  yang bersengketa,  kira-kira  pengakuan  pihak  manakah  yang  lebih  sesuai  atau  mendekati  kebenaran berdasarkan pada teori hukum ekonomi syariah dan juga berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum ekonomi  syariah.  Apabila  pengakuan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  tidak  sesuai  dengan prinsip  kejujuran  seperti  yang  telah  dijelaskan,  maka  hakim  semestinya  dapat  membatalkan  isi
perjanjian  tersebut  dan  meminta  masing-masing  pihak  membuktikan  klaimnya  masing-masing dengan barang bukti dan saksi yang dapat diterima di persidangan.
Namun apabila dilihat pada kasus sengketa akad yad dhamanah putusan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tidak melakukan hal tersebut. Malah justru memenangkan pihak tergugat dengan alasan bahwa isi surat perjanjian tidak menjelaskan bahwa klaim penggugat itu benar. Seperti yang telaj dijelaskan dalam surat putusan tersebut bahwa penggugat mengklaim bahwa akad yang dilakukan adalah akad yad dhamanah, sedangkan pihak tergugat  membantah bahwa akad  yang dilakukan  adalah akad  ijarah. Sementara itu dalam surat perjanjian  yang  dijadikan  barang  bukti  oleh  kedua  belah  pihak  tersebut  menjelaskan  bahwa perjanjian yang dilakukan antara penggugat dan tergugat adalah perjanjian kerjasama pembayaran haji. Menurut pendapat penulis, cara menyelesaikan masalah ini tidak dengan cara memenangkan tergugat dengan alasan bahwa surat perjanjian yang disepakati adalah surat perjanjian kerjasama pembayaran  haji,  bukan  perjanjian  yad  dhamanah.  Tetapi  dengan  cara  membatalkan  surat perjanjian  kerja  sama  tersebut  dan  meminta  masing-masing  pihak  membuktikan  klaimnya  di persidangan. Yakni pihak penggugat membuktikan bahwa akad yang dilakukan adalah akad yad dhamanah,  sedangkan  pihak  tergugat  membuktikan  bahwa  akad  yang  dilakukan  adalah  akad ijarah. Dari situ dapat  dilihat pihak  mana  yang paling kuat pembuktiannya  maka pihak tersebut yang  seharusnya  dimenangkan.  Selain  itu  hakim  wajib  menggunakan  pengetahuannya  dalam bidang hukum ekonomi syariah untuk melihat akad mana yang paling sesuai dengan pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bersengketa tersebut.
Berdasarkan argumentasi di atas dapat penulis simpulkan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama  Blitar  dalam  perkara  Nomor  3333/Pdt.G/2014/PA.BL  tidak  sejalan  dengan  prinsip kejujuran dalam hukum ekonomi syariah.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  penulis  berdasarkan  teori  wadi’ah,  penulis  lebih  cenderung menganggap  bahwa  akad  yang  dilakukan  antara  penggugat  dan  tergugat  I  lebih  sesuai  disebut sebagai akad wadi’ah yad dhamanah daripada sebagai akad kerja sama, karena terdapatnya unsur- unsur akad wadi’ah yad dhamanah dalam perjanjian yang dipersengketakan di atas. Hanya saja ada  dua  hal  yang  kurang  sesuai  apabila  akad  tersebut  disebut  sebagai  akad  wadi’ah,  yakni:  (1) Tidak adanya kejelasan dalam  ijab qabul  yang  menegaskan  bahwa akad  yang dilakukan adalah
akad  wadi’ah,  (2)  Adanya  pengambilan  ujroh  secara  sepihak  oleh  pihak  bank  sebagai  upah pelayanan pembayaran dana haji oleh bank kepada jamaah haji, padahal dalam wadi’ah tidak boleh penerima titipan  mengambil  atau meminta upah, apalagi pengambilan dilakukan secara sepihak oleh tergugat I tanpa sepengetahuan penggugat.
Berdasarkan teori mudharabah, penulis berpendapat bahwa putusan hakim mengenai akad yang dilakukan antara penggugat dan tergugat tidak sejalan dengan konsep mudharabah. Adapun argumentasi  yang  dapat  penulis  temukan  menyangkut  putusan  hakim  dalam  perspektif  teori mudharabah sebagai berikut: (1) Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL tentang sengketa akad yad dhamanah tidak seharusnya menyatakan bahwa akad yang dilakukan oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa  sebagai  akad  kerja  sama,  karena  tidak  terpenuhinya  unsur- unsur yang semestinya ada dalam suatu akad kerja sama, apapun bentuknya, (2) Akad kerja sama yang dilakukan oleh pihak penggugat maupun tergugat  I tidak sejalan dengan teori musyarakah secara umum, dan teori mudharabah secara khusus. (3) Ketidaksesuaian akad dalam putusan hakim dengan  teori  musyarakah  mudharabah  terletak  pada  tidak  adanya  ketentuan  nisab  bagi  hasil, adanya penarikan ujroh oleh tergugat I, serta tidak adanya spesifikasi pekerjaan yang jelas yang dilakukan oleh tergugat I.
Dari analisis berdasarkan teori atau konsep ijarah dapat penulis simpulkan bahwa putusan hakim di atas tidak sejalan dengan konsep akad ijarah. Argumentasi penulis dapat penulis jelaskan pada  beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut:  (1)  Perjanjian  kerja  sama  antara  penggugat  dan tergugat I tidak memenuhi rukun dan syarat untuk dapat disebut sebagai akad ijarah, hal ini karena karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat yang paling penting ini, yakni ijab qabul. (2) Ketentuan tentang rukun dan syarat ujroh tidak terpenuhi karena nisab tersebut ditentukan secara sepihak oleh tergugat tanpa persetujuan penggugat. (3) Spesifikasi manfaat yang diberikan oleh pihak tergugat tidak  jelas  atau  samar,  selain  itu  juga  dalam  surat  perjanjian  akas  tidak  menyebutkan  bahwa tergugat  akan  memberikan  suatu  manfaat  baik  barang  maupun  jasa  kepada  penggugat.  Putusan hakim  di  atas  menurut  hasil  analisis  penulis  kurang  sejalan  dengan  prinsip  ketuhanan  dengan alasan  bahwa  hakim  tidak  mengambil  konsep-konsep  dalam  hukum  ekonomi  syariah  sebagai landasan  memutuskan  perkara  sengketa  tersebut.  Itu  artinya  menurut  penulis  hakim  tidak menggunakan secara optimal aturan-aturan ilahiyah sebagai unsur yang menyokong putusannya demi tercapainya keadilan yang sebenarnya. Selain itu, putusan hakim di atas apabila dilihat dari prinsip keadilan dan kejujuran, menurut analisis penulis, putusan tersebut belum sejalan dengan
prinsip keadilan dan kejujuran. Namun demikian putusan hakim dapat penulis simpulkan masih sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam hukum ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Âshûr,  Muhammad  Thȃhir  Ibn. Maqȃshid  al-Sharî’ah  al-Islȃmiyyah ,  Tunis:  Al-Shirkah  al- Tuniziyyah li al-tawzi’, tth.
Al-Jaziri, Abdurrahman. Kitab Fiqh ‘Ala Mazhab al-Arba’ah , juz, 3, Beirut: Dar al-Fikr, tth Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. Subulus Salam , juz 3, Mesir: Musthafa al-Halabiy, 1960.
al-Qurthubi, Ibn Rusyd. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid , juz 2, ttp: Dar al-Fikr, Amar, Faozan. Ekonomi Islam, Suatu Pengantar, Jakarta: Uhamka Press, 2016. Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik ,  Jakarta:  Rineka  Cipta, 2002.
Asshidiqy, Jimly. Teori Hans Kelsen tentang Hukum , Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006.
Feinberg, J. Philosophy of Law , California: Wadsworth Publisher Company Inc, 1975.
Fikri, Ali. Al-Mu’amalah al-Maddiyah wa Al-Adabiyah , juz 2, Mesir: Musthafa al-Halabiy, 1939. Firdaus,  Mohammad  dkk. Konsep  dan  Implementasi  Bank  Syari’ah, Jakarta:  Renainsan,  2005. Muslih, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalah , Jakarta: Amzah, 2013. Lubis, Suhrawardi. Hukum Ekonomi Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Lubis, Sulaikan. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2005. Mannan, M. A. Ekonomi Islam: Teori dan Praktek . Jakarta: PT. Intermasa, 1992.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2005. Muhammad. Sistem dan Prosedur Oprasional Perbankan Syari'ah, Yogyakarta: UII Press, 2000. Muslehuddin,  Muhammad. Philosophy  of  Islamic  Law  and  the  Orientalist ,  New  Delhi:  Taj Company, 1986.
Nawawi, Ismail. Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer , Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
Qudamah, Ibn. Al-Mughni , juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
Qudamah,  Syamsuddin  Abdurrahman  Ibn. Al-Syarh  al-Kabir ,  juz  5,  Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyah, t.th.
Rawis, J. A Theory of Justice , Massachusetts: Harvard Universit Press, 1971.
Sabiq, Sayid. Fiqh al-Sunnah , juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
Shomad,  Abdus. Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia ,  Jakarta: Kencana, 2010.
Suadi, Amran. Abdul Manan Ilmuan dan praktisi Hukum kenangan sebuah perjuangan , Jakarta: Kencana 2016.
Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Rajagrafindo, 1997. Syafe’i, Rahmat. Fiqh Muamalah , Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam wa Adillatuh , juz 5, Damascus: Dar al-Fikr, 1986.