ISSN: 2807-2863 (Print) ISSN: 2807-1565 (Online)
| https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index                                  yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id | Vol. 4 Issue 1, Jan-March 2024     DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v4i1.24475 | Submitted : 01-03-2024   Revised: 15-03-2024   Accepted: 30-03-2024    Available online since March 25, 2024
Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Yustisia Tirtayasa are licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License.  All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author ’ s affiliated institutions.

## Open Access Journal

## ARTICLE

## Implikasi  dan  Perlindungan  Hukum  Mengenai Relaas Panggilan Melalui Surat Tercatat
Legal Implication on Relaas: Conventional Court Summons by Registered Letters Alya Septira Nur Aini 1 , Sri Maharani Mardiananingrum T.V.M 1 ., Eko Wahyudi 1 1 Law Faculty Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur , Indonesia
* Corresponding author: 20071010033@students.upnjatim.ac.id

## Abstract
The issuance of PERMA No. 7 of 2022 has led to a shift in the implementation of conventional summons to  using  registered  letters.  The  details  of  this  change  are  further  explained  in  SK.  KMA 363/KMA/SK/XII/2022, which has implications for society. Society benefits from a more effective and efficient implementation, leading to reduced costs. However, challenges arise regarding the non-receipt of registered letters by parties involved in court proceedings. This study aims to analyze the legal implications of summons implementation based on Civil Procedure Law and PERMA No. 7 of 2022 along with SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022. It also seeks to analyze the legal protection available for affected parties. This research adopts a normative juridical approach, utilizing both primary and secondary sources of data. Data collection methods include literature review and interviews, followed by descriptive analysis. The research findings indicate that the implementation of summons through registered letters lacks clear legal information or regulations regarding legal protection, highlighting the need for legal safeguards for aggrieved parties.

## Keywords
Relaas, Registered Letters, Summons

## Abstrak
Terbitnya PERMA No. 7 Tahun 2022 menjadikan adanya perubahan dalam pelaksanaan Relaas panggilan konvensional menjadi pemberlakuan surat tercatat. Pemberlakuan surat tercatat  ini  dijelaskan  lebih  terperinci  dalam  SK.  KMA  363/KMA/SK/XII/2022  yang berdampak pada masyarakat. Masyarakat turut diuntungkan dalam pelaksanaan yang lebih efektif, efisien dan biaya menjadi lebih ringan, namun adanya permasalahan mengenai tidak diterimanya  surat  tercatat  pada  pihak  yang  berperkara  di  pengadilan  tentu  saja menimbulkan  permasalahan.  Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  untuk  menganalisis implikasi  hukum  terhadap  pemberlakuan Relaas panggilan  berdasarkan  Hukum  Acara Perdata  dan  PERMA  No.  7  Tahun  2022  Jo.  SK  KMA  363/KMA/SK/XII/2022  serta menganalisis  perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang  terdampak  akibat  keberadaan Relaas
berdasarkan  Hukum  Acara  Perdata  dan  PERMA  No.  7  Tahun  2022  Jo.  SK  KMA 363/KMA/SK/XII/2022.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  yuridis normatif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Metode pengumpulan  pada  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  pustaka  dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menjadi data deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Relaas panggilan melalui surat tercatat tersebut tidak memiliki informasi maupun aturan hukum yang jelas terkait  perlindungan hukumnya, sehingga pihak yang dirugikan tersebut perlu diberikan perlindungan hukum.

## Kata Kunci
PERMA No. 7 Tahun 2022, Surat Tercatat, Surat Panggilan.

## HOW TO CITE:
Alya  Septira  Nur  Aini,  Sri  Maharani  Mardiananingrum  T.V.M.,  Eko Wahyudi,  Legal  Implication  on Relaas :  Conventional  Court  Summons  by Registered Letters, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol.4 No.1, March, 2024, hlm.69-84

## Pendahuluan
Proses  pemanggilan  pihak  yang  berperkara,  merupakan  salah  satu  tahap  yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan hukum. Apabila proses pemanggilan ini tidak sejalan  dengan aturan hukum acara yang ada, maka akibatnya dapat menimbulkan dampak  yang  kurang  baik  dalam  penerapan  proses  pemeriksaan  perkara.  Proses pemeriksaan persidangan dalam hukum beracara terdapat salah satu proses, yakni hakim yang  bersangkutan  dalam  memutus  perkara  akan  memberikan  surat  ketetapan.  Surat ketetapan  ini,  berisi  mengenai  penentuan  hari  sidang  dan  panggilan  pada  pihak  yang memiliki  keterlibatan  dengan  kasus  untuk  menghadap  pada  persidangan.  Proses  dalam memanggil pihak yang memiliki keterlibatan pada kasus tersebut, dilaksanakan Jurusita atau Jurusita Pengganti dan menyertakan dokumen pemanggilan yang disebutkan sebagai Relaas atau exploit. Relaas atau Exploit ini akan diserahkan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti bersamaan dengan salinan dari gugatan yang akan diberikan kepada pihak lainnya. 1
Jurusita  atau  Jurusita  Pengganti  sebagai  eksekutor,  memiliki  tugas  untuk memberikan  informasi  mengenai  pemanggilan  sidang  terhadap  para  pihak  atau memberitahukan  mengenai  putusan  terhadap  pihak  penggugat  maupun  tergugat. Keberadaan  surat  pemanggilan  atau Relaas bertujuan  agar  pihak  yang  berperkara  dapat mengetahui kapan mereka dapat menghadiri  sidang di  pengadilan.  Jurusita atau Jurusita Pengganti dalam menjalankan proses pemanggilan ini diharuskan berdasarkan kewenangan relatif  yang  dimiliki  oleh  pengadilan  yang  menugaskannya.  Apabila  terdapat  pihak  yang akan dipanggil berada pada luar yuridiksinya, maka pemanggilan akan dilaksanakan melalui pendelegasian wewenang terhadap Jurusita atau Jurusita Pengganti di pengadilan lainnya yang memiliki wewenang. 2 Jika Jurusita atau Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan di luar  yurisdiksi  dalam  kewenangannya,  maka  akibatnya  akan  melanggar  serta  melampaui batas wewenangnya, sehingga surat panggilan menjadi tidak sah ( illegal ). 3
Jurusita/Jurusita  Pengganti  dalam  pelaksanaannya,  harus  memberitahukan panggilan berupa surat atau Relaas pada pihak-pihak berperkara atau bersangkutan sendiri atau ( in person ).  Jurusita atau Jurusita Pengganti maupun pihak yang bersangkutan tersebut akan menandatangani surat panggilan tersebut serta mengisi keterangan apakah bertemu dengan pihak tersebut secara langsung. Hal ini dilakukan yakni bertujuan agar tidak terjadi pemalsuan dalam proses pemanggilan. Apabila pihak yang bersangkutan sendiri tersebut tidak  dapat  ditemui,  sehingga  surat  panggilan  tersebut  dapat  disampaikan  melalui keluarganya.  Jika  keluarga  dari  pihak  yang  bersangkutan  ini  juga  tidak  dapat  ditemui, akibatnya Relaas tersebut  akan  diserahkan  kepada  kepala  desa  di  mana  pihak  tersebut menetap, dengan diikuti perintah bahwasannya Relaas panggilan harus segera diberitahukan pada kepada pihak yang berperkara tersebut. 4
Proses pelaksanaan pada saat tahap pemanggilan pihak, tentu akan menimbulkan salah satu faktor adanya biaya perkara. Biaya perkara ini dinamakan sebagai biaya panjar
1 R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
2 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
3 Harahap. Hlm.272
4 Harahap. Hlm.274
perkara.  Biaya  panjar  perkara  ini  berlandaskan  biaya  transportasi  Jurusita  atau  Jurusita Pengganti  ke  tempat  pihak  yang  bersangkutan.  Biaya  tersebut  kemudian,  akan  dihitung berdasarkan jarak, semakin jauh jarak pengadilan yang berwenang ke tempat tinggal pihak yang berperkara, maka semakin tinggi pula biaya panjar perkara yang dibebankan. Sehingga, biaya ini akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara. 5
Keberadaan COVID-19 yang melanda Indonesia, menyebabkan berbagai dampak bagi  kehidupan.  Keberadaan  COVID-19  juga  tutut  memiliki  dampak  dalam  proses beracara di pengadilan, khususnya pemanggilan para pihak. Proses dalam memanggil pihak yang  bersangkutan  dengan  kasus  dilaksanakan  Jurusita  atau  Jurusita  Pengganti  dimana harus  memeberitahukan Relaas panggilan  tersebut  pada  para  pihak  bersangkutan  dan pelaksanaannya dilakukan dan terlibat secara langsung ini menimbulkan persoalan. 6
Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan adanya peraturan terbaru yang mengatur mengenai  pemanggilan  para  pihak  dalam  beracara  di  pengadilan  tanpa  bertemu  secara langsung. Mahkamah Agung sebagai puncak dari peradilan negara, menerbitkan PERMA No.  7  Tahun  2022  serta  SK  KMA  363/KMA/SK/XII/2022.  PERMA  ini  mengatur mengenai proses pemanggilan sidang maupun pemberitahuan putusan dapat dilaksanakan melalui  domisili  elektronik  pada  SIP.  Apabila  pihak  yang  bersangkutan  tidak  memiliki domisili  elektronik,  maka  pemanggilan  sidang  maupun  pemberitahuan  putusan  dapat dilaksanakan dengan menggunakan surat tercatat.
Keberadaan  panggilan  surat  tercatat  mengakibatkan  proses  pemanggilan  kepada para pihak dapat dilaksanakan menjadi  lebih cepat, efisien, serta dapat mengurangi biaya pengenaan  panjar  perkara  mengenai  panggilan,  yang  mana  hal  ini  berakibat  pada  biaya panjar  perkara  dapat  lebih  terjangkau.  Mengenai  hal  ini,  pengadilan  menjalin  perjanjian kerjasama dalam pengiriman dokumen surat tercatat dengan Cabang PT. Pos Indonesia (Persero). Perjanjian kerjasama tersebut membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak dan pengkoordinasian mengenai implementasi panggilan Relaas melalui Cabang PT. Pos Indonesia agar selama pelaksanaannya dapat berjalan dengan sebagaimana seharusnya.
Kerjasama  tersebut  dalam  proses  pelaksanaannya,  memiliki  berbagai  persoalan, salah satunya permasalahan yang dihadapi oleh Tri Supriyanti dalam kasus verzet nomor: 15/Pdt.Bth/2018/PN Kdl dimana Tri menentang keputusan verstek pada kasus nomor: 42/Pdt.G/2016/PN Kdl. Permasalahan ini tetap dapat muncul, meskipun pemberitahuan secara resmi sudah diberitahukan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti pada pihak terkait, namun  pihak  tersebut  tidak  dapat  ditemui.  Sesuai  Pasal  390  HIR,  pemberitahuan  bisa diserahkan pada lurah atau kepala desa. Meskipun upaya Jurusita atau Jurusita Pengganti dalam mengirimkan Relaas tersebut sudah dilaksanakan, namun Tri Supriyanti merasa tidak memperoleh  pemberitahuan  dari  kepala  desa  atau  lurah  terkait  pemberitahuan  yang diberikan  pengadilan.  Kondisi  tersebut  terjadi  karena,  pada  saat  pemanggilan Relaas tersebut Tri Supriyanti berada di Kalimantan serta sedang mengurus pekerjaannya. Adanya permasalahan ini tentu menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian bagi Tri Supriyanti
5 Harahap. Hlm.267
6 Harahap. Hlm.274-276
yang tidak diberitahukan bahwa kasus perkaranya yang sedang dijalaninya sudah diputus oleh pengadilan secara verstek.
Akibatnya, meskipun termasuk dalam aturan yang berlaku, namun Tri Supriyanti merasa  tidak  mendapat  keadilan,  karena  Tri  Supriyanti  tidak  menerima  pemberitahuan terkait kasus di mana dia menjadi tergugat. Situasi ini sangat merugikan Tri Supriyanti, baik dari sisi materiil maupun non materiil, hal ini dikarenakan putusan tersebut memutus bahwa Tri Supriyanti melakukan tindakan melawan hukum terkait kepemilikan sebidang tanah. Kerugian  tersebut  menjadi  semakin  besar  karena  Tri  Supriyanti  tak  dapat  melakukan langkah  hukum  terhadap  tanah  yang  Tri  Supriyanti  klaim  bahwa  Tri  Supriyanti  telah melakukan secara sah perbuatan melawan hukum. 7
Keadaan  ini  akibat  dari  tidak  ada  proses  pertemuan  antara  Jurusita  atau  Jurusita Pengganti  dengan  pihak  yang  terlibat  dalam  kasus.  Hal  ini  menimbulkan  problematika. Berdasarkan  aturan  sebelumnya,  kewajiban  untuk  menyampaikan Relaas panggilan, sebelumnya  dilaksanakan  Jurusita  atau  Jurusita  Pengganti  secara  langsung  sekarang dijalankan oleh pihak Cabang PT. Pos Indonesia. Aturan Relaas yang lama mengatur dalam hal Jurusita atau Jurusita Pengganti apabila tidak dapat melakukan pertemuan dengan pihak terkait, yakni Jurusita atau Jurusita Pengganti akan berupaya untuk menyampaikan copy Relaas pada keluarga atau orang terdekat dari pihak berperkara, maupun menyerahkannya pada  kelurahan.  Mengenai  hak  ini,  tidak  semua  Jurusita  atau  Jurusita  Pengganti melaksanakan langkah tersebut. Hal yang paling penting yakni agar Relaas sampai kepada pihak  terkait  dengan  resmi,  patut  serta  berdasarkan  dengan  ketentuan  yang  berlaku, sehingga diperlukannya adanya tinjauan yuridis mengenai Perma tersebut.

## Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian normatif  atau  dapat  disebut  dengan  penelitian  bahan  hukum  yang  menelaah  dan membangun  asas,  teori,  norma,  kaidah  perundang-undangan,  putusan  pengadilan, perjanjian,  dan  doktrin 8 .    Penelitian  hukum  ini  memiliki  tujuan  yakni    memberikan argumentasi  hukum  mengenai  sebagai  dasar  penentuan  bahwa  peristiwa  tersebut  telah benar  serta  bagaimana  peristiwa  tersebut  dipandang  dalam  sisi  hukum. 9 Penelitian  ini mengkaji mengenai Peraturan Mahkamah Agung dalam hal pemanggilan para pihak melalui surat  panggilan  tercatat,  dan  difokuskan  mengenai  implikasi  terhadap  pemberlakuannya serta perlindungan hukum atas Relaas panggilan yang dilaksanakan melalui surat tercatat berdasarkan  PERMA  No.  7  Tahun  2022  Jo.  SK  KMA  363/KMA/SK/XII/2022. Penggunaan  metode  normatif  dalam  penelitian  ini,  yakni  menggunakan  hukum  sebagai studi  pustaka  dan  penemuan  informasi  terhadap  asas-asas  hukum  dalam  Peraturan
7 Heru  Setiawan,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tergugat  Ataupun  Termohon  Yang  Tidak  Menerima Relaas Pemberitahuan Secara Langsung,” Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 4, no. 1 (2019): 20.
8 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
9 Achmad.Hlm.36

## Summons by Registered Letters
Mahkamah Agung selaku data primer dan informasi tambahan yang didapatkan dari buku maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini selaku data sekunder.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Implikasi Hukum Terhadap Pemberlakuan Relaas Panggilan
Penerbitan  PERMA  Nomor  7  Tahun  2022  merupakan  revisi  dari  PERMA sebelumnya,  yakni  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019,  terkait  Administrasi  Perkara  dan Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik.  Tujuan  perubahan  ini  adalah  untuk mengimplementasikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah. Pengadilan mengadakan sosialisasi sebagai bagian dari adaptasi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengalami beberapa pembaruan terkait perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Salah satunya adalah prosedur pemanggilan untuk pihak tergugat yang tidak terdaftar. Pasal 15 dan Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022  mengatur  hal  ini. Pasal  15  menyatakan  bahwa  pemanggilan/pemberitahuan  secara elektronik akan disampaikan kepada penggugat, tergugat yang domisili elektroniknya telah tercantum dalam gugatan, dan pihak lain yang  proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Jika tergugat tidak hadir, maka pemanggilan selanjutnya akan dilakukan melalui surat tercatat. Sedangkan, Pasal 17 mengatur bahwa jurusita atau jurusita pengganti akan mengirimkan surat panggilan kepada para pihak melalui domisili elektronik yang terdaftar dalam SIP.
Jika tergugat tidak memiliki domisili elektronik, maka pemanggilan akan dilakukan melalui surat tercatat. Pemanggilan juga akan dilakukan secara elektronik bagi pihak yang berada  di  luar  negeri  dengan  domisili  elektronik  yang  terdaftar,  sementara  jika  domisili elektronik  tidak  diketahui,  pemanggilan  akan  dilakukan  sesuai  prosedur  yang  berlaku. Pembaruan  pada  Pasal  1  angka  3  dimaksudkan  untuk  mengklarifikasi  konsep  domisili elektronik  dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019.  Definisi  domisili  elektronik  meliputi alamat  elektronik  dan  layanan  pesan  yang  telah  diverifikasi.  Pasal  20  juga  mengalami perubahan  terkait  pendaftaran  perkara  secara  elektronik,  yang  mengharuskan  proses persidangan juga dilakukan secara elektronik.
Salah satu hambatan utama adalah kebutuhan akan alamat email, yang tidak dimiliki oleh sebagian orang. Selain itu, media untuk mendukung persidangan elektronik di seluruh Indonesia juga menjadi tantangan. PERMA terbaru juga mengubah ketentuan mengenai pemanggilan,  menggantikan  pemanggilan  tertulis  yang  diatur  dalam  HIR  dan  RBG. Sekarang, pemanggilan yang sah adalah yang dikirimkan melalui domisili elektronik dengan batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Juru sita tidak perlu bertemu langsung dengan  pihak  yang  bersangkutan,  karena  pemanggilan  dilakukan  melalui  sistem  e-court
berdasarkan  domisili  elektronik.  Ini  merupakan  upaya  Mahkamah  Agung  untuk mempermudah akses masyarakat terhadap proses hukum dengan teknologi.
Pelaksanaan  ketentuan  surat  tercatat  ini  melibatkan  Mahkamah  Agung,  Ketua Pengadilan Negeri, dan staf lainnya dalam perjanjian kerjasama dengan kantor Pos. Tujuan perjanjian  ini  adalah  untuk  optimalisasi  penerapan  PERMA  terbaru.  Hal  ini  diperlukan karena pengiriman Relaas kepada pihak tergugat membutuhkan pihak eksternal atau Pos. Perjanjian ini juga mencakup ketepatan waktu dan informasi pengiriman surat. Pembaruan dalam  cara  pemanggilan  melalui  surat  tercatat  bertujuan  mewujudkan  kesederhanaan, kecepatan, dan keterjangkauan biaya dalam proses hukum. Hal Ini  tentu mengurangi beban biaya perkara dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang melibatkan jurusita. 10 Surat tercatat  dikirim  langsung  kepada  penerima  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  melalui penanda-terimaan.
Pengiriman surat tercatat melalui PT Pos Indonesia memudahkan proses hukum dan  biaya  yang  lebih  terjangkau.  Layanan  ini  juga  memberikan  akses  pelacakan  untuk memantau  perjalanan  surat.  Penggunaan Relaas panggilan  melalui  surat  tercatat  telah mempermudah  proses  sidang  dan  mengurangi  biaya  pengiriman  fisik.  Ini  menjadi terobosan  dalam  pengelolaan  kasus  di  pengadilan  dengan  prinsip-prinsip  kecepatan, kesederhanaan,  dan  keterjangkauan  biaya,  didukung  oleh  teknologi  informasi  seperti  e- court.
Prosedur panggilan sidang secara elektronik diatur sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, di mana juru sita masuk ke website  e-court  menggunakan  identitas  pengguna  dan  password  yang  disediakan  PTSP. Mereka  mengkonfirmasi  jadwal  sidang  sebelum  mengirimkan  panggilan  elektronik,  lalu mengirimkan Relaas melalui website e-court kepada domisili elektronik pihak-pihak yang berperkara  paling  lambat  3  hari  sebelum  jadwal  sidang.  Panggilan  sidang  melalui  email dianggap sah, dengan kewajiban bagi Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk secara berkala memeriksa log pengiriman surat panggilan. Proses ini dimulai setelah instruksi dari Majelis Hakim, dilanjutkan dengan pengiriman Relaas oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.
Prosedur pelaksanaan Relaas sidang melalui elektronik melibatkan beberapa langkah, termasuk konfirmasi jadwal sidang sebelum pengiriman panggilan, pengiriman panggilan pada domisili elektronik pihak-pihak terkait, dan pemastian bahwa panggilan disampaikan minimal 3 hari sebelum sidang. Langkah ini dianggap sah sesuai dengan aturan pemanggilan persidangan. Pelaksanaan tahap pemanggilan persidang melalui elektronik dimulai dengan instruksi  dari  Majelis  Hakim  untuk  mengirimkan Relaas kepada  pihak-pihak  terkait, dilanjutkan dengan pengiriman oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti sesuai dengan alamat yang telah diverifikasi. Langkah ini dijalankan  sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.
10 Mas Juan Pratama Saragih, Teuku Yudi Afrizal, and Herinawati H, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Penelitian  Di  Pengadilan  Negeri  Lhokseumawe),” JURNAL  ILMIAH  MAHASISWA  FAKULTAS  HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 5, no. 2 (April 15, 2022), https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7000.

## Summons by Registered Letters
Penerapan e-court membawa prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya  ringan,  memungkinkan  penyelesaian  perkara  dengan  efisiensi  dan  efektivitas. Penggunaan Relaas elektronik atau panggilan sidang elektronik memperkuat efisiensi proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan memastikan informasi persidangan diterima langsung oleh pihak terkait. Penerapan e-court mempermudah pemanggilan sidang secara efisien dengan mengirimkan Relaas panggilan langsung ke domisili elektronik para pihak. Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  akses  keadilan  yang  cepat  dan  efektif  kepada masyarakat, menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang benar, adil, dan teliti. Sistem ini juga mempercepat proses penyelesaian perkara dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memanggil pihak yang terlibat, serta menghilangkan kebutuhan akan pertemuan fisik antara Jurusita dan pihak terkait.
Pelaksanaan  pemanggilan  melalui  surat  tercatat  dianggap  lebih  cepat  daripada metode  konvensional,  karena  tidak  melibatkan  proses  yang  rumit.  Dalam  sistem konvensional, pemanggilan melibatkan proses pengiriman Relaas kepada Lurah atau Kepala Desa yang memakan waktu sekitar 1 hari, sedangkan dalam panggilan secara elektronik, prosesnya  hanya  memerlukan  sekitar  15  menit.  Sistem  e-court  juga  menetapkan  panjar biaya yang lebih terjangkau bagi masyarakat, dengan pengiriman panggilan langsung melalui Cabang  PT.  Pos  Indonesia  ke  alamat  domisili.  Hal  ini  mengurangi  biaya  perkara  dan menghilangkan  kebutuhan  untuk  mendelegasikan  panggilan  ke  wilayah  yurisdiksi  yang berbeda, sehingga mengoptimalkan biaya panggilan secara efektif. Berikut tabel perbedaan antara pemberlakuan Relaas panggilan menurut KUHAP dan Relaas panggilan melalui surat tercatat menurut PERMA No. 7 Tahun 2022:
Tabel 1.0 Tabel Perbedaan Atara Pemberlakuan Relaas Panggilan Menurut KUHAP dan Relaas Panggilan melalui Surat Tercatat (PERMA No.7 Tahun 2022)
No. Ketentuan Relaas Menurut KUHAP Relas Berdasarkan aturan PERMA No. 7/2022 1.  Pelaksana Jurusita  melakukan  pemanggilan secara  langsung  di  tempat kediaman pihak yang dipanggil Jurusita  melakukan  penulisan pada pemanggilan, namun pengiriman  surat  panggilan dilakukan oleh PT. Pos Indonesia  di  tempat  kediaman pihak yang dipanggil 2.  Isi Surat Panggilan a) No. Perkara b) Identitas pihak yang dipanggil c) Waktu,  Hari,  Tanggal  dan Tempat Persidangan d) Pihak jurusita yang melakukan pemanggilan a) No. Perkara b) Identitas pihak yang dipanggil
c) Waktu,  Hari,  Tanggal  dan Tempat Persidangan d) Pihak jurusita yang melakukan pemanggilan 3.  Waktu Pengiriman Diterima oleh pihak yang bersangkutan  minimal  3  hari sebelum sidang Diterima  oleh  pihak  yang bersangkutan  minimal  3  hari sebelum sidang
4.  Pihak tidak dapat ditemui Surat panggilan diserahkan kepada kepala desa Surat panggilan diretur oleh kurir PT. Pos Indonesia ke Pengadilan yang berwenang 5.  Pihak berada di luar yurisdiksi pengadilan Dilakukan  pendelegasian  pada jurusita pengadilan yang berwenang Tidak  dilakukan  pendelegasian, pengiriman tetap dilakukan oleh PT. Pos Indonesia 6.  Biaya panjar perkara Biaya  cenderung  cukup  tinggi, karena biaya dihitung berdasarkan radius  jarak  pemanggilan  antar pengadilan  dengan  tempat  yang dituju Biaya  ringan,  karena  biaya cenderung  stabil  berdasarkan penentuan  biaya  yang  telah ditentukan  oleh  PT.  pos Indonesia. 7.  Penerimaan surat panggilan Surat  panggilan  harus  diterima oleh  pihak  secara  langsung, apabila  tidak  dapat  ditemui  maka diserahkan pada kepala desa Surat  panggilan  boleh  diterima oleh  keluarga  pihak  yang bersangkutan atau orang dewasa yang  tinggal  serumah  dengan pihak yang dipanggil
8.  Catatan Pemanggilan/ berita acara Relaas Ditulis  “bertemu  dengan  pihak yang bersangkutan” atau “bertemu  dengan  pihak  yang bersangkutan,  namun  pihak  tidak bersedia  tanda  tangan”  atau “diserahkan kepada kepala desa/aparat desa”
Berisi foto mengenai surat yang telah dikirimkan tersebut disertai keterangan “diterima pihak yang bersangkutan”  atau  “diterima oleh  suami”  atau  diterima  oleh saudara  kandung  pihak  yang bersangkutan”
Pelaksanaan Relaas panggilan melalui surat tercatat dihadapi kendala oleh Pengadilan Negeri  Kabupaten  Kediri.  Dalam  salah  satu  perkara,  rumah  tergugat  tertera  kosong meskipun sebenarnya ada orang di dalamnya saat pengiriman surat panggilan. Kurir Cabang PT. Pos Indonesia menulis bahwa  surat telah diterima, namun foto yang dikirim hanya menampilkan halaman rumah dan pagar. Meskipun aturan menganggapnya sah, keabsahan tergantung  pada  kesepakatan  hakim.  Dalam  kasus  ini,  karena  dianggap  sah,  perkara berlanjut, meskipun tergugat mengaku tidak menerima surat panggilan.
Meskipun aturan surat tercatat terlihat sederhana, dampaknya signifikan terhadap jalannya persidangan dan penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik.  Implementasi e-court masih menghadapi  tantangan  karena  tergesa-gesa  dan  belum  sepenuhnya  disesuaikan  dengan PERMA No.7 Tahun 2022. Sebagai akibatnya, penerapannya masih mengacu pada hukum acara  perdata  lama.  Banyak  tergugat  yang  tidak  hadir  pada  persidangan  pertama  karena pemanggilan elektronik belum dipahami dengan baik.
Penerapan e-court memberikan  manfaat  besar  dalam  penurunan  biaya  dan menghilangkan prosedur delegasi bagi tergugat di wilayah yang berbeda. Namun, masih ada tantangan  seperti  kesalahan  input  data  dan  masalah  teknis  yang  menghambat  proses panggilan  sidang.  Rendahnya  literasi  masyarakat  terhadap e-court juga  menjadi  masalah, dengan beberapa tergugat tidak memahami cara penyelesaian perkara melalui sistem ini, sehingga memerlukan pemanggilan melalui surat tercatat untuk sidang selanjutnya.
Summons by Registered Letters
B. Perlindungan
Hukum
Bagi Pihak Yang Terdampak Akibat Keberadaan Relaas
Perlindungan  hukum  adalah  tindakan  yang  bertujuan  melindungi  subjek  hukum dengan menggunakan instrumen hukum. Ini mencakup pengayoman terhadap hak asasi manusia  yang  dirugikan  dan  memberikan  pertolongan  kepada  subjek  hukum  yang membutuhkan  perlindungan.  Tujuan  perlindungan  hukum  adalah  untuk  memastikan keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum,  baik  secara  preventif  maupun  represif. Berdasarkan hasil penelitian penulis berdasarkan wawancara dengan Hakim dan Jurusita Pengadilan  Negeri  Kabupaten  Kediri  didapatkan  hasil  bahwa  Pengadilan  Negeri Kabupaten  Kediri  tidak  sepenuhnya  bertanggung  jawab  atas  permasalahan  terkait pengiriman surat panggilan. Hal ini dikarenakan tanggung jawab juga ada pada Cabang PT. Pos Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. W14.U22/2121/HM2.1 /VIII/2023 yang dilaksanakan  Cabang  PT.  Pos  Indonesia  dengan  Pengadilan  Negeri  Kabupaten  Kediri membuktikan bahwasannya telah adanya tanggung jawab antara kedua belah pihak. Salah satu  contoh  permasalahan  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya,  terkait  tidak  diterimanya Relaas panggilan tersebut. Apabila dikaitkan dengan Pasal 3 dalam perjanjian kerjasamanya, dengan  klasul  “bahwa  setelah  surat  tercatat  diterima  penerima  surat.  Cabang  PT.  Pos Indonesia  melalui  kurirnya  dapat  mengunggah  pada  website  khusus  mengenai  resi pengiriman  surat  tercatat  tersebut  dan  foto Relaas mengenai  penerimaan  surat  tercatat tersebut” .  Realitanya,  pada  perkara  No.  114/Pdt.G/2023/PN  Gpr  atas  nama  tergugat Menik Rahmawati, kurir Cabang PT. Pos Indonesia menulis pada tracking surat tersebut bahwa surat tersebut telah diterima, namun foto yang dikirim yakni hanya foto halaman rumah  beserta  pagar  di  rumah  tersebut.  Apabila  dilihat  dari  peraturan,  tentu  saja  kurir tersebut  telah  melanggar  perjanjian  kerjasama,  hal  ini  dikarenakan  tergugat  baru mengetahui fakta bahwa ia telah dipanggil dengan mendatangi pengadilan. Tergugat mersa menemui kejanggalan dikarenakan tidak terpenuhi haknya dalam menerima surat panggilan sidang, hal ini tentunya merugikan pihak tersebut selaku tergugat  karena melewati  surat panggilan  tersebut,  sehingga  akibatnya  tergugat  tidak  dapat  menghadiri  sidang  yang seharusnya dijadwalkan.
Pelaksanaan Relaas panggilan melalui surat tercatat ini tentu saja memiliki berbagai keuntungan  salah  satunya  lebih  efektif,  cepat  dan  biaya  ringan.  Namun,  disamping  itu pelaksanaan Relaas panggilan  melalui  surat  tercatat  ini  juga  memiliki  kekurangan  terkait pelaksanaan pengiriman surat panggilan tersebut. Kondisi tersebut membuktikan adanya kekurangan  dalam  pelaksanaan Relaas panggilan  melalui  surat  tercaat,  sehingga  untuk mencegah terjadinya hal tersebut diperlukan adanya perlindungan hukum agar tidak akan terjadi  pengulangan  hal  seperti  ini  lagi.  Perlindungan  hukum  ini  salah  satunya  dapat dilaksanakan melalui upaya preventif maupun represif. Dalam hal ini pelaksanaan Relaas panggilan  melalui  surat  tercatat  telah  dilakukan  upaya  preventif  dengan  melakukan sosialisasi  kepada  pihak  terkait  yakni  Cabang  PT.  Pos  Indonesia  yang  berkepentingan,
selain  itu  juga  dilakukan  adanya  perjanjian  kerjasama  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran.
Dalam perjanjian kerjasama antara salah satu Pengadilan yakni Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kediri dengan Nomor: W.14.U22/2121/HM2.1/VIII/3034,  Nomor:  621/Penjualan/PAKP/10823  Tentang Pengiriman  surat  tercatat,  terdapat  beberapa  ketentuan  yang  menyangkut  perlindungan hukum jika terjadi  wanprestasi atau perselisihan.  Berikut beberapa  perlindungan  hukum yang dapat diberikan dalam perjanjian tersebut :

## 1. Penyelesaian Perselisihan
Perjanjian kerjasama antara Cabang PT. Pos Indonesia dan  Pengadilan  mengatur mengenai penyelesaian perselisihan yang  dapat  diberikan  jika  terjadi pelanggaran kontrak kerjasama.  Kedua belah pihak dalam hal terjadi perselisihan bersepakat untuk  menyelesaikan  perselisihan  tersebut  melalui  jalur  musyawarah.  Namun, apabila jalur musyawarah tersebut tidak dapat dapat dicapai kata mufakat dalam tenggang  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  kalender  sejak  perselisihan  tersebut  terjadi, maka  para  pihak  tersebut  bersepakat  untuk  menyelesaikan  perselisihan  tersebut melalui Pengadilan Negeri yang berwenang.

## 2. Evaluasi
Evaluasi ini dilaksanakan dalam hal pelaksanaan sesuai kebutuhan dengan cara dan waktu  yang  telah  disepakati  olek  para  pihak.  Dalam  perjanjian  kerjasamanya, Cabang PT. Pos Indonesia telah bersepakat untuk melakukan evaluasi mengenai kinerja pick-up dan kinerja pengantaran.
Dengan perlindungan hukum preventif yang telah diuraikan sebelumnya, diharapkan bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Pos Indonesia dan Pengadilan dapat memberikan jaminan bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut secara efektif dan efisien. Hal ini juga diharapkan dapat menghindari potensi konflik atau perselisihan antara kedua belah pihak.
Perlindungan  hukum  represif  mengacu  pada  upaya  menyelesaikan  masalah  atau sengketa yang muncul dengan tujuan mengembalikan keadaan hukum kepada keadaan yang semestinya.  Hal  ini  berarti  bahwa  tindakan  pemerintahan  yang  bersifat  bebas  bertindak diberikan  batasan  oleh  perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif,  yang  mendorong pemerintah untuk bertindak secara hati-hati dan mempertimbangkan secara cermat dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Relaas panggilan melalui surat tercatat ini  pada  dasarnya  dilaksanakan  dengan  diberlakukannya  perjanjian  kerjasama  oleh Mahkamah  Agung  melalui  setiap  pengadilan  dan  setiap  kantor  pos  terdekat  dari  kantor pengadilan yang berwenang. Tentu saja setiap pengadilan memiliki aturan tertentu untuk mencapai  kesepakatan  dalam  pelaksanaan  perjanjian  kerjasamanya.  Aturan  tertentu  ini, menjadikan adanya sedikit perbedaan dalam pelaksanaan, sehingga diperlukannya adanya
aturan  baru  yang  memuat  adanya  peraturan  khusus  agar  dapat  mengetahui  kejelasan mengenai Relaas panggilan yang dilaksanakan melalui surat tercatat ini.
Salah satunya dapat dilaksanakan melalui pembaruan aturan dalam PERMA maupun pembaruan  SK  KMA  tentang  penjelasan  yang  lebih  mendetail  terkait  hal  ini.  Hal  ini dikarenakan dalam PERMA maupun SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022 tidak membahas mengenai aturan terkait pengiriman dan penerimaan Relaas panggilan melalui surat tercatat. Bahkan juga tidak terdapat pembahasan mengenai akibat yang dapat berimbas pada pihak berperkara yang terdampak, sehingga mempengaruhi jalannya persidangan.
Keberadaan permasalahan ini tentu saja merupakan hal yang baru dalam pelaksanaan Relaas panggilan,  karena  berdasarkan  aturan  pemanggilan  para  pihak  sebelumnya,  yang didasarkan  pada  BW  maupun  HIR,  tidak  pernah  terjadi  permasalahan  serupa.  Hal  ini dikarenakan  aturan  BW  maupun  HIR  mengatur  bahwa  jurusita  diharuskan  melakukan pertemuan  dengan  pihak  yang  berperkara  secara  langsung  tanpa  melalui  pihak  ketiga, sehingga permasalahan seperti ini belum pernah terjadi. Sedangkan dalam PERMA No. 7 tahun 2022 Jo. SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 ini diberlakukan pemanggilan para pihak dengan Relaas melalui surat tercatat yang dikirimkan melaui pihak ketiga yakni PT. Pos Indonesia dimana pelaksanaannya melalui kurir yang dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan  tertentu.  Hal  ini  tentu  saja  menimbulkan  berbagi  keadaan  baru  baik  dampak positif  maupun  negatif.  Dengan  adanya  kekurangan  seperti  ini,  diharapkan  pemerintah akan  memperbarui  peraturan  yang  lebih  terperinci  sehingga  akan  memunculkan  aturan hukum yang tetap dalam pelaksanaannya.

## Kesimpulan
Upaya untuk melindungi hak hukum di pengadilan dan PT. POS Indonesia dalam kasus  perselisihan  dilakukan  melalui  evaluasi  dan  musyawarah.  Jika  pihak-pihak  yang terlibat tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan setempat. Pihak yang dipanggil melalui Relaas panggilan melalui  surat  tercatat  tidak  memiliki  informasi  atau  aturan  yang  jelas  mengenai perlindungan hukum mereka, oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diberikan kepada pihak yang terkena dampak.
Diharapkan  adanya  peraturan  baru  yang  mengatur  secara  khusus  mengenai Relaas panggilan melalui surat tercatat untuk memastikan kejelasan dalam pelaksanaannya. Salah satu  cara  untuk  mencapai  ini  adalah  melalui  pembaruan  aturan  dalam  PERMA  dan  SK KMA yang memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang dampak surat tercatat. Selain itu, diharapkan bahwa sosialisasi dapat dilakukan oleh semua pihak terkait, baik mereka yang  terlibat  langsung  dalam  proses  peradilan  maupun  masyarakat  umum,  baik  melalui pertemuan langsung maupun media massa seperti radio, televisi, dan surat kabar, dengan
menggunakan metode penyampaian yang mudah dipahami untuk memastikan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat.

## Informasi Pendanaan

## Tidak ada

## Referensi
Aidi, Z. (2020). Implementasi E-court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien. Masalah-Masalah Hukum , 49 (1), 80. Https://Doi.Org/10.14710/Mmh.49.1.2020.80-89
Ali, M. A. Z. (2014). Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika.
Andi, A., Gaol, S. L., & Sudarto, S. (2023). Power Of Attorney And Permission To Pledge An  Estate  Based  On  Tangerang  District  Court  Stipulation  No. 1155/Pdt.P/2021/Pn.Tng.
Jurnal Hukum Sehasen , 9 (2), 107 – 120. Https://Doi.Org/10.37676/Jhs.V9i2.4663
Arifany, P. H. (2021). Analisis Implementasi Pelaksanaan E-court Di Pengadilan Agama.
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam , 1 (1), 37 – 42. Https://Doi.Org/10.29313/Jrhki.V1i1.199
Arjaya, I Made; Paramita, Ni Komang Mahyuni Gita; Suwitra, I. M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Condotel Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan , 6 (1), 80 – 101. Https://Doi.Org/10.25139/Lex.V6i1.4799
Asmar, N. D., Roza, D., & Syofiarti, S. (2023). Pengaturan Mekanisme Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Unes Journal Of Swara Justisia ,
7 (2), 557. Https://Doi.Org/10.31933/Ujsj.V7i2.344
Darmawan,  Aldy; Izzati, N. (2022). Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan  Agama  Pariaman  Kelas  I  B. Sakena:  Jurnal  Hukum  Keluar , 7 (2). Https://Journals.Fasya.Uinib.Org/Index.Php/Sakena/Article/View/191
Dewantoro. (2023). Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradlan
Yang  Sederhana,  Cepat,  Dan  Biaya  Ringan  (Pasca  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  7  Tahun  2022). Jurnal  Hukum  Caraka  Justitia , 01 (2),  111 – 126. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.30588/Jhcj.V3i2.1684
Erik Rahman, Hasbuddin Khalid, A. A. (2022). Pelaksanaa Tugas Jurusita Pada Perkara
Perdata. Qawanin Jurnal
Ilmu Hukum , 3 (1), 1 – 12. Https://Jurnal.Fh.Umi.Ac.Id/Index.Php/Qawaninjih/Article/Download/391/13
8

## Summons by Registered Letters
Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap  Putusan  Verstek  Dalam  Perkara  No.  604/Pdt.G/2016/Pn.Sgr  Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1b. Ganesha Law Review , 2 (2), 167 – 179.
Handayani,  D.  (2023).  Efektivitas E-court Perkara  Perdata  Masa  Pandemi  Dan Pascapandemi  Covid-19  Di  Makassar. Masalah-Masalah  Hukum , 52 (2),  119 – 130. Https://Doi.Org/10.14710/Mmh.52.2.2023.119-130
Harahap,  Y. (2019). Hukum Acara  Perdata : Tentang Gugatan,  Persidangan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan . Sinar Grafika.
Ilham,  M.  H.  (2019).  Kajian  Atas  Asas  Peradilan  Cepat,  Sederhana,  Dan  Biaya  Ringan Terhadap  Pemenuhan  Hak  Pencari  Keadilan  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 246 K/Pid/2017).
Jurnal Verstek , 7 (3), 212 – 219. Https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Verstek/Article/View/38286/25314
Jerry  Vicky  Mawu.  (2017).  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Paten  Menurut  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2016  Tentang  Paten1. Penyelesaian  Sengketa  Hak  Paten  Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten1 , V (7), 1 – 14.
Lundeto, F. (2021). Efektifitas Relaas Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung. I’tisham : Journal Of Islamic Law Adn Economics , 1 (2), 114 –
128. Https://Journal.Iain-
Manado.Ac.Id/Index.Php/Itisham/Article/View/1696/1172
Mafruh, M. H., Fasa, M. I., & Ja’far, A. K. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di  Pengadilan  Agama  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Al-Kharaj :  Jurnal  Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah , 4 (2), 542 – 556. Https://Doi.Org/10.47467/Alkharaj.V4i2.697
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum Edisi Revisi . Kencana.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram University Press. Mukti, F. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris . Pustaka Pelajar. Mustafa, D. W. ; A. ; W. (2023). Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relaas Panggilan Pada  Perkara  Gaib  Yang  Dilakukan  Oleh  Pengadilan  Agama  Sengkang. Legal :
Journal Of Law , 2 (1), 34 – 42. Https://Jurnal.Lamaddukelleng.Ac.Id/Index.Php/Legal/Article/View/47
Naylla, K. S., & Fakhrian, E. L. (2023). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung. Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat , 3 (4), 1523 – 1537. Https://Doi.Org/10.59141/Comserva.V3i4.918
Nur,  D.  U.  H.  (2016).  Kedudukan Relaas Panggilan  Terhadap  Putusan  Verstek  Di Pengadilan Agama Makassar. Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum , 10 (1),
178 – 200. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24239/Blc.V10i1.286
Philipus,  M.  H.  (2011). Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia .  Gajah  Mada  University Press.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum . Pt. Citra Aditya Bakti.
Setiawan, H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon Yang Tidak Menerima Relaas Pemberitahuan Secara Langsung. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum ,
4 (1), 19. Https://Doi.Org/10.35973/Jidh.V4i1.1345
Sinaga,  V.  H.  (2015). Hukum  Acara  Oerdata  Dengan  Pemahaman  Hukum  Materiil .  Penerbit Erlangga.
Soekanto, S. (1986). Hukum Konsep Dan Metode . Ui Press.
Tampubolon, W. S. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah “Advokasi,” 04 (1), 53 – 61. Https://Doi.Org/10.1111/Socf.12355
Udi, H. S. (2021). Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik Di
Pengadilan Negeri Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan. Suara Keadilan , 22 (2). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24176/Sk.V22i2.8529
Zamani,  M.  Wahyu;  Suhartama,  Lalu  Wira  Pria;  Mulada,  D.  A.  (2022).  Penyelesaian Sengketa Kerja Sama Tambang Galian C (Studi Kasus Di Desa Pemepek). Jurnal Commerce Law Volume , 2 (1).
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.29303/Commercelaw.V2i1.1343

## Biografi Singkat Penulis
Alya Septira Nur Aini serves as a Student in Law Faculty Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Sri  Maharani  Mardiananingrum  T.V.M.,  SH,  MH. serves  as  a Lecturer in Law Faculty Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Eko  Wahyudi,  SH,  MH. serves  as  a  Lecturer  in  Law  Faculty Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur