## KARET PALEMBANG:
Perseteruan Pusat dan Daerah Tahun 1950-an
Oleh: Ryllian Chandra
Alumni Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

## Abstracts:
This article discusses the political impact and confrontation as consequences of the central government's efforts to control the rubber trade of Palembang. Rubber  was main  commodity  produced from Palembang that gave  economic benefits  are  not  only  for  Palembang  itself  but  also  the  national  economy. However, the gain from rubber industries  was not encourage development in the region. It has risen the demands of regional autonomy and led uprising in some regions.
Keywords: -rubber trade, -central government control, - region autonomy

## Pendahuluan
Pada  15-17  Januari  1957  diadakan  Kongres  Adat  yang  diselenggarakan  di Palembang.  Kongres  Adat  tersebut  menghasilkan  apa  yang  dinamakan  Piagam Perjuangan  Rakyat  Sumatera  Selatan.  Diadakannya  kongres  tersebut  merupakan bentuk reaksi masyarakat dan tokoh-tokoh Palembang dan Sumatera Selatan terhadap Pemerintah Pusat baik mengenai kepemimpinan nasional maupun kebijakan ekonomi sentralistis yang dianggap banyak merugikan masyarakat di Palembang.
Isi  Piagam  Perjuangan  Rakyat  Sumatera  Selatan  yaitu  1.  pelaksanaan pembangunan di seluruh daerah dengan adil dan merata. 2. pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya  kepada  setiap  daerah  dengan  perincian  yang  jelas  mengenai  hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  menghindari  sentralisasi  dalam pembagian  kekuasaan.  3.  pemberian  otonomi  tersebut  juga  dimasukan  mengenai perimbangan  keuangan.  Melalui  pemberian  30%  untuk  Pemerintah  Pusat  dan  70% untuk  Pemerintah  Daerah.  4.  menuntut  Pemerintah  Pusat  agar  lembaga  legislatif
terdiri dari dua badan, yaitu parlemen dan Perwakilan senat yang berisikan wakil dari daerah-daerah yang bersangkutan. 1
Isi  piagam  tersebut  merupakan  penggambaran  dari  perseteruan  antara  pusat dan  daerah  di  Indonesia  yang  pada  umumnya  disebabkan  oleh  dua  hal  pokok. Pertama ,  ketimpangan  pembangunan  antara  Jawa  dengan  daerah  luar  Jawa. Kedua , representasi politik daerah yang tidak diakomodir dengan baik oleh Pemerintah Pusat sehingga  seringkali  kebijakan  Pusat  tidak  sejalan  dengan  keinginan  masyarakat  di daerah.
Kongres rakyat tersebut mengerucut dengan dibentuknya Dewan Garuda yang berisi  orang-orang  sipil  dan  militer.  Tujuan  dibentuknya  Dewan  Garuda  ialah membawa  kepentingan  masyarakat  Sumatera  Selatan  dalam  menuntut  Pemerintah Pusat.  Meski  dipengaruhi  oleh  terbentuknya  Dewan  Gajah  di  Sumatera  Utara  dan Dewan  Banteng  di  Sumatera  Tengah,  Dewan  Garuda  tidak  serta  merta  melakukan pengambilalihan kekuasaan dari tangan pemerintah resmi seperti apa yang dilakukan oleh Dewan Gajah dan Dewan Banteng. Pergolakan-pergolakan di berbagai daerah di Sumatera  merupakan  reaksi  terhadap  Pemerintah  Pusat  yang  kemudian  di  beberapa tempat meletus menjadi bentrokan bersenjata, yang dalam narasi resmi sejarah sering disebut  sebagai  Pemberontakan  PRRI.  Meski  tuntutan-tuntutan  awal  terhadap Pemerintah Pusat banyak diproklamirkan di Palembang, tetapi ketika eskalasi konflik telah  menjadi pertikaian  bersenjata, apa yang terjadi di Palembang  justru sebaliknya secara berangsur menjauh dari pusaran pertikaian.
Dalam  historiografi  kontemporer  Indonesia,  Palembang  seringkali  disebut dalam keterkaitannya dengan PRRI. Sudah banyak karya tulis ilmiah yang membahas mengenai  PRRI,  di  antaranya  yang  paling  sering  dibahas  ialah  tulisan  dari  RZ Leirissa  (Leirissa,  1997)  ataupun  tulisan  dari  pasangan  Kahin,  Audrey  dan  George McTurnan, yang menulis mengenai keterlibatan CIA dalam peristiwa PRRI/Permesta (Kahin  dan  Kahin,  1997).  Baik  pasangan  Kahin  maupun  Leirissa  menangkap
1 R.Z.  Leirissa, PRRI  Permesta:  Strategi  Membangun  Indonesia  Tanpa  Komunis (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), h. 66.
peristiwa  PRRI  pada  aktor-aktor  elit  terutama  dari  kalangan  militer  secara  politik. Akan tetapi tidak begitu dalam dibahas  bagaimana  latar belakang masalah di bidang ekonomi  yang  mempengaruhi perseteruan antara daerah dan pusat karena terlampau tertuju pada perilaku elit 2 .
Gejolak  politik,  kontestasi,  dan  konflik  yang  pernah  terjadi  di  Palembang tidak  lepas  konteks  politik  nasional  1950-an.  Meskipun  apa  yang  terjadi  di Palembang memperlihatkan kekhasannya sendiri sesuai kondisi Palembang, baik pola konflik maupun penyelesaiannya.
Mengenai  konflik  terutama  gejolak  yang  mendera  Indonesia  pada  1950-an, Daniel  S.  Lev  dalam The  Transition  To  Guided  Democracy melihat  hal  tersebut disebabkan  oleh  faktor  yang  beragam.  Meski  kebanyakan  tuntutan-tuntutan  dari daerah tersebut  mengerucut pada bentuk pembangkangan dan pemberontakan, tetapi variasi  penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat  juga  ditemukan  dalam meredakan konflik-konflik tersebut 3 .
Salah  satu  faktor  yang  dilihat  oleh  Lev  sebagai  akar  konflik  saat  itu  ialah disparitas  ekonomi  antara  Pulau  Jawa  dan  daerah-daerah  lainnya  di  luar  Jawa. Kontribusi besar dalam perekonomian nasional dari daerah-daerah luar Jawa sebagai penghasil  ekspor  meski  dengan  jumlah  penduduk  tidak  sebesar  Pulau  Jawa, sedangkan  Pulau  Jawa  sebagai  pulau  dengan  jumlah  penduduk  terpadat  sebaliknya sebagai  daerah  pengimpor  terbesar  secara  nasional.  Sementara  peran  besar perekonomian  yang  berasal  dari  daerah-daerah  luar  Jawa  tersebut  tidak  diimbangi oleh keterwakilan politik yang memadai. Dominasi orang-orang Jawa yang berada di pemerintahan baik di pusat maupun di daerah-daerah luar Jawa semakin memercikan kecemburuan  dan  kegeraman  dari  masyarakat  daerah  luar  Jawa  sehingga  faktor ekonomi dan politik tersebut pada akhirnya meledak menjadi pemberontakan.
2 Lihat ibid., dan    Audrey  R  Kahin  dan  George  McT.  Kahin, Subversi  sebagai  Politik  Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).
3 Daniel  S.  Lev, The  Transition  to  Guided  Democracy:  Indonesian  Politics  1957  –  1959 , (reprinted edition) (Singapore : Equinox Publishing. 2009).
Apa  yang  hendak  dibahas  dalam  artikel  ini  ialah  latar  belakang  terjadinya perseteruan  antara  Palembang  dengan  Pemerintah  Pusat.  Dalam  hal  ini  pembahasan tertuju  pada  ranah  ekonomi  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  konteks  Palembang sebagai  salah  satu  pusat  perdagangan  di  selatan  Sumatera,  serta  sebagai  salah  satu kontributor  utama  bagi  perekonomian  nasional  di  tahun  1950-an.  Terutama keterkaitan  antara  tuntutan  perluasan  otonomi  daerah  di  pertengahan  tahun  1950-an dengan faktor ekonomi yang mempengaruhinya. Sorotan ditujukan pada perdagangan karet  sebagai  komoditas  utama  yang  dihasilkan  Palembang.  Palembang  dan  daerah sekitarnya  menghasilkan  ragam  komoditas  ekspor  lainnya  seperti  kopi  dan  lada, namun  karena  karet  menjadi  komoditas  utama  penghasil  devisa  terbesar  sehingga pengaruhnya yang besar bagi masyarakat Palembang, dan tarik menarik kepentingan di dalamnya dapat berdampak politis.

## Kajian tentang Palembang
Dari  pengamatan  penulis,  setidaknya  ada  beberapa  penelitian  yang  secara  khusus menjadikan Palembang dan Sumatera Selatan pada kurun waktu sebelum Orde Baru sebagai ranah penelitiannya, serta memberikan data-data ekonomi terutama mengenai perdagangan  di  Palembang.  Tanpa  bermaksud  meminggirkan  karya-karya  ilmiah lainnya  yang  menulis  mengenai  sejarah  dan  politik  Palembang,  beberapa  hasil penelitian  ilmiah  ini  diajukan  karena  kedalaman  analisa  dan  signifikansinya  dalam penelitian ini.
From Dusun to Market: Native Rubber Cultivation In South Sumatera 1890– 1940 dari  Bambang  Purwanto  merupakan  historiografi  dengan  pendekatan  ekonomi yang  meneliti  tentang  budidaya  karet  di  selatan  Sumatera.  Hasil  penelitian  ini menjelaskan  bagaimana  budidaya  dan  perkebunan  karet  rakyat  menjadi  topangan
struktur  ekonomi  di  Palembang  masa  kolonial.  Melalui From  Dusun  To  Market , dapat dilihat bagaimana peran Palembang dalam kepentingan ekonomi internasional 4 . Kepialangan  Politik  dan  Revolusi  Palembang  1900-1950 karya  Mestika  Zed merupakan  sebuah  historiografi  yang  menyajikan  Palembang  sejak  era  kolonial sampai  perjuangan  revolusi  berakhir.  Buku  ini  banyak  dijadikan  rujukan  mengenai sejarah revolusi perjuangan di Palembang. Ada beberapa keunikan tersendiri  sejarah yang  dihadirkan  dalam  buku  ini.  Berbeda  dengan  apa  yang  terjadi  di  tempat  lain, jalannya  revolusi  di  Palembang  selain  digerakan  oleh  semangat  perjuangan  juga dipengaruhi  oleh  kepentingan  ekonomi  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  alam penting  yang  ada  di  Palembang  yakni  minyak  dan  karet.  Heterogenitas  dan pencampuran budaya di Palembang ternyata ikut mempengaruhi perseteruan di antara unsur-unsur yang berada dalam kubu pejuang. 5
Hasil  penelitian  selanjutnya  ialah Palembang  in  the  1950s:  The  Making  and Unmaking of a Region yang ditulis oleh  Woonkyung Yeo. Hasil penelitian disertasi ini  memberikan  gambaran  mengenai  keterkaitan  antara  ekonomi  dan  politik  lokal. Dalam  disertasi  ini  dibahas  mengenai  perkembangan  perdagangan  komoditas  karet dan  industri  minyak  di  tahun  1950-an  yang  mempengaruhi  politik  lokal.  Selain  itu, Woongkyung  membahas  mengenai  bagaimana  kisah  kejayaan  Sriwijaya  menjadi identitas  Palembang  dan  sekaligus  menjadi  simbol  modernisasi.  Meskipun  menjadi identitas  Palembang  dan  kemudian  diangkat  juga  menjadi  identitas  nasional,  justru dengan  identitas  nasional  tersebut  semangat  regionalisme  sedikit  demi  sedikit menjadi pudar. 6
Selanjutnya ialah Venesia Dari Timur : Memaknai Produksi Dan Reproduksi Simbolik  Kota  Palembang  Dari  Kolonial  Sampai  Pascakolonial yang  ditulis  oleh
4 Bambang Purwanto, From Dusun to Market: Native Rubber Cultivation in Southern Sumatra, 1890 – 1940, Disertasi (University of London, 1992).
5 Mestika  Zed, Kepialangan  Politik  dan  Revolusi,  Palembang  1900  –  1950 (Jakarta:  LP3ES. 2003).
6 Woonkyung Yeo, Palembang in the 1950s: The Making and Unmaking of a  Region. Disertasi (University of Washington, 2012).
Dedi  Irwanto  Muhammad  Santun.  Studi  tersebut  membahas  mengenai  perubahan Kota  Palembang.  Pembahasan  yang  menarik  sepanjang  buku  ini  ialah  bagaimana tarikan  kepentingan  ekonomi  yang  mendera  masyarakat  di  Kota  Palembang menentukan  bentuk  dan  perkembangan  kota  tersebut.  Simbol-simbol  modernisasi berpadu  padan  dengan  simbol-simbol  tradisional  yang  merupakan  lapisan  atas  yang terlihat dari perubahan struktur masyarakat 7 .

## Ekonomi Nasional Awal 1950
Sejak  Indonesia  merdeka,  pembangunan  ekonomi  nasional  masih  mengalami fragmentasi  di  mana  terdapat  perbedaan  peran  ekonomi  yang  dilakoni  Jawa  dengan pulau-pulau  lainnya.  Hal  ini  tidak  terjadi  begitu  Indonesia  merdeka,  tetapi  sebagai warisan  struktur  ekonomi  kolonial  Belanda  yang  merancang  peran  ekonomi  di daerah-daerah di negeri jajahannya tersebut. Jawa mengimpor sebagian besar barang dan  bertindak  sebagai  pusat  manufaktur,  sedangkan  pulau-pulau  lain,  terutama Sumatera  dan  Kalimantan,  daerah-daerah  penghasil  devisa  yang  menghasilkan komoditas ekspor yang langsung terhubung dalam sistem perdagangan internasional, terutama dengan Singapura.
Struktur  perekonomian  Indonesia  saat  itu  adalah  sifatnya  yang  sangat dualistik  yang  menampilkan  perbedaan  yang  cukup  tajam  antara  sektor  ekonomi modern  dan  sektor  ekonomi  tradisional.  Sektor  ekonomi  modern  umumnya  yakni industri,  perkebunan  skala  besar,  pertambangan,  keuangan  dan  perbankan, perdagangan internasional  skala besar, dan sektor-sektor lain  yang diperlukan dalam jumlah  besar  investasi  modal  dan  relatif  sangat  khusus.  Setelah  kemerdekaan, perdagangan  dalam  negeri  mengalami  pertumbuhan  pesat,  namun  daerah  penghasil ekspor  dan  penyerap  impor  masih  dalam  kondisi  yang  sama.  Kerenggangan  antara daerah penghasil ekspor dan impor ini terus berlangsung karena pemerintah Indonesia
7 Dedi  Irwanto  Muhammad  Santun, Venesia  dari  Timur:  Memaknai  Produksi  dan  Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial sampai Pascakolonial (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012).
tidak  dapat  menemukan  sumber  pendapatan  dari  sektor  lain  dan  sangat  bergantung pada perdagangan internasional.
Sebagian  besar  industri  yang  terletak  di  Jawa  sangat  bergantung  pada  impor bahan baku dan peralatan untuk mengoperasikan bisnis mereka, yang pada gilirannya kebutuhan  akan  mata  uang  asing  untuk  membayar  impor  tersebut.  Sementara  itu perekonomian nasional sebagian besar diarahkan untuk produksi dan ekspor sejumlah produk  primer  perkebunan  dan  pertanian  seperti  karet,  serta  bahan  baku  dari pertambangan,  terutama  minyak.  Ketika  kondisi  memasuki  tahun  1950,  pemerintah mesti merancang perencanaan pembangunan ekonomi dan harus memikirkan sumber penghasilan nasional yang dapat membiayai pembangunan dan mengisi kas negara. 8
Pendapatan per kapita Indonesia pada 1950 sangat rendah, di bawah $ 100 per tahun,  dengan  kemiskinan  yang  meluas  dan  tingkat  melek  huruf  hanya  sekitar  10% dari  jumlah  penduduk  keseluruhan. 9 Begitu  mengkhawatirkannya  kondisi  ekonomi nasional  saat  itu  salah  satunya  disebabkan  oleh  pendudukan  Jepang  dan  perang kemerdekaan  yang  menghancurkan  sejumlah  besar  infrastruktur.  Akumulasi  modal dan  pertumbuhan  cenderung  terjadi  terutama  di  sektor  modern,  sedangkan  sektor tradisional pada umumnya stagnan dengan relatif mengalami sedikit perubahan dalam teknik  produksi.  Hampir  semua  kegiatan  produksi  ekonomi  yang  termasuk  dalam kedua sektor ini sangat berbeda.
Pada 1950, sektor  ekonomi  modern  menyumbang sekitar 25% dari PDB dan pengaruhnya  tentu  lebih  besar  dari  itu.  Fitur  utama  dari  dikotomi  ini  adalah  bahwa
8 Berikut ini adalah persentase  ekspor Indonesia yang berasal dari karet dan minyak sepanjang dekade 1950-1960. 1950 (karet 43%,  minyak 18%), 1951 (karet 51%, minyak 14%), 1952 (karet 45%, minyak  20%),  1953  (karet  32%,  minyak  24%),  1954  (karet  31%,  minyak  26%),    1955  (karet  46%, minyak  23%),    1956  (karet  39%,  minyak  28%),  1957  (karet  37%,  minyak  32%),  1958  (karet  33%, minyak 40%), 1959 (karet 45%, minyak 31%), 1960 (karet 45%, minyak 26%). Sumber : K. Thomas dan  J.  Panglaykim,  “Indonesian  Exports:  Performance  and  Prospects  1950-1970,  Part  I", Bulletin  of Indonesian  Economic  Studies 5,  1966,  h.  73,  dikutip  dalam  William  A.  Redfern, Sukarno’s  Guided Democracy and the Takeovers of Foreign Companies in Indonesia in the 1960s , Disertasi (University of Michigan, 2010), h. 157.
9 Kurs untuk tahun 1950 nilai Rp 7,6/USD untuk ekspor dan Rp 11.4/ USD untuk impor.
sektor  modern  hampir  seluruhnya  dikuasai  oleh  asing  (terutama  Belanda),  yang berhasil dipertahankan di bawah ketentuan KMB.

## Perdagangan Karet dan Kontrol Pemerintah Pusat
Pada  1950,  Palembang  adalah  salah  satu  pusat  ekonomi  yang  paling  penting  di Indonesia.  Perkembangan  ekonomi  Palembang  pada  periode  ini  mempengaruhi perubahan struktural selanjutnya, terutama dalam kebijakan ekspor karet di Indonesia pasca  kemerdekaan.  Setidaknya  ada  dua  hal  yang  mendasari  perubahan  tersebut. Pertama,  produksi  karet  yang  berasal  dari  perkebunan  rakyat  melebihi  hasil  karet yang berasal dari perkebunan karet perusahaan. Lebih dari setengah dari total produk karet nasional berasal dari perkebunan karet milik rakyat. Dengan demikian, daerah- daerah  yang  didominasi  oleh  perkebunan  rakyat  seperti  Palembang  dan  area sekitarnya  tumbuh  sebagai  kontributor  utama  bagi  perekonomian  nasional.  Namun, karena tidak seperti perkebunan yang dikelola oleh perusahaan, pemerintah tidak bisa mendapatkan data statistik  yang komprehensif atau survei produksi dari perkebunan milik  rakyat  sehingga  tidak  terawasi.  Kondisi  demikian  menjadi  kesempatan  bagi aktivitas  penyelundupan  yang  nantinya  berimplikasi  tidak  hanya  secara  ekonomi, tetapi juga politik.
Kedua, volume arus perdagangan karet antara Palembang dan Singapura yang mengalami  peningkatan.  Produksi  karet  Sumatera  Selatan  yang  selama  perang  dan revolusi  mengalami  kehancuran  kemudian  dapat  segera  pulih  dengan  kembali dibangunnya pabrik pengolahan karet. Meskipun  demikian, pabrik-pabrik  yang  baru tersebut tidak menghasilkan lembaran-lembaran karet halus seperti produksi sebelum pecah perang. Ekspor yang berasal dari Palembang baik melalui jalur resmi ataupun penyelundupan  karet  biasanya  masih  berbentuk  lembaran  mentah,  berbeda  dengan
masa  kolonial  di  mana  hasil  olahan  sudah  berbentuk  lembaran  halus  yang  lebih mudah diolah oleh industri berbahan baku karet. 10
Hasil produk olahan karet yang kurang sempurna ini menjadi keuntungan bagi industri pengolahan karet di Singapura yang dapat mengolah karet menjadi lembaran halus.  Industri  pengolahan  karet  di  Singapura  yang  pernah  mengalami  kemunduran pada  1930-an  akibat  dibangunnya  pabrik-pabrik  pengolahan  karet  dengan  teknologi serupa di Palembang, pada dekade 1950-an ini mampu bangkit kembali. Para pemilik industri  pengolahan  karet  di  Singapura  berani  membeli  karet  dengan  harga  lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini tentu saja semakin meningkatkan aktivitas ekspor dan penyelundupan  dari  Palembang  ke  Singapura.  Pada  saat  itu,  menyelundupkan  karet menjadi  salah  satu  pekerjaan  yang  paling  menguntungkan  bagi  para  pedagang  di Palembang.
Jalur  perdagangan  Palembang  sebagian  besar  bersandar  pada  relasi perdagangannya dengan  Singapura  yang  saat  itu peran ekonominya  semakin kuat di kawasan  Asia  Tenggara.  Singapura  menjadi  pasar  karet  terbesar  di  dunia  dengan mendominasi  ekspor  karet  Asia  Tenggara  untuk  negara-negara  importir  karet. Dengan permintaan  yang  melonjak serta kenaikan  harga karet  yang  naik  maka awal tahun  1950-an  merupakan  zaman  keemasan  industri  karet.  Pertumbuhan  ekonomi yang meningkat dari industri karet telah menarik banyak orang di Palembang berganti pekerjaan untuk kemudian bekerja di bidang industri karet. 11
Melonjaknya  kembali  permintaan  karet  dunia  disebabkan  oleh  pecahnya Perang Korea pada 1950. Lonjakan ekonomi yang cukup signifikan bagi perdagangan dan  dapat  tercapainya  nilai  surplus  pada  ekonomi  nasional  saat  itu  merupakan
10 Pada  1941,  volume  ekspor  olahan  karet  dari  Palembang  sebesar  31.000  ton  berbentuk lembaran  halus,  47.000  berbentuk  selimut  karet,  dan  7.000  berbentuk  lembaran  mentah.  Terjadi perubahan  pada  1951  ekspor  olahan  karet  berbentuk  lembaran  halus  menurun  menjadi  hanya  7.000 ton,  sementara  bentuk  olahan  yang  lebih  mentah  berbentuk  lembaran  mentah  maupun  selimut mencapai  69.000  ton.  Lihat Laporan  Kementerian  Perdagangan  dan  Perindustrian  Inspeksi Perdagangan  Sumatera-Selatan  untuk  Bulan  December  1950 dan Laporan  Bulanan  dalam  Bulan Agustus 1951 .
11 Kementerian Penerangan, Propinsi Sumatera Selatan, Jakarta: 1955, h. 468.
keuntungan  yang  didapat  dari  meningkatnya  permintaan  karet  selama  awal  Perang Korea.  Sebagai  hasil  dari  perdagangan  karet  yang  melonjak,  di  masa  keemasan industri karet ini Palembang dibanjiri barang-barang mewah dari Singapura. Barang- barang seperti gramophone, radio, produk-produk nilon dan rayon, jam tangan, pena, sepeda  motor,  dan  mesin  jahit  menjadi  barang-barang  yang  lumrah  dibeli  oleh masyarakat yang mendapat berkah dari perdagangan karet.
Akan  tetapi,  masa  kejayaan  perdagangan  karet  tersebut  tidak  bertahan  lama. Kurang  dari  dua  tahun  kemudian,  perdagangan  karet  secara  berangsur  mengalami keterpurukan  akibat  efek  lainnya  yang  disebabkan  oleh  perang  saudara  di  Korea. Keterlibatan  Tiongkok  dalam  Perang  Korea  dengan  mendukung  Korea  Utara  telah mendorong Amerika Serikat dan Sekutunya  mengusulkan embargo ekonomi kepada PBB.  Sebagai  salah  satu  importir  karet  terbesar  saat  itu,  embargo  perdagangan terhadap Tiongkok berpengaruh langsung terhadap perdagangan karet di Palembang.
Pada  April  1951,  muncul  rumor  akan  adanya  larangan  perdagangan  dengan Tiongkok.  Kemudian  untuk  mengantisipasi  akibat  terburuk,  pada  awal  Mei  1951 Pemerintah  Indonesia  segera  mengapalkan  8.000  ton  karet  dalam  bentuk  selimut, yang 6.000 ton di dalamnya  berasal dari Palembang. 12 Akhirnya pada  17  Mei 1951, PBB mengeluarkan resolusi berupa embargo ekonomi terhadap Tiongkok dan Korea Utara,  beserta  daftar  barang  yang  tidak  boleh  diekspor  ke  Tiongkok.  Karet  menjadi salah satu yang masuk dalam daftar barang yang diembargo, selain senjata, amunisi, energi, dan alat transportasi. 13
Awalnya  pemerintah  Indonesia  menentang  wacana  embargo  dan  berusaha mengeluarkan  karet  dari  daftar  embargo,  namun  kemudian  harus  mematuhi  resolusi PBB  tersebut  setelah  Inggris  juga  melarang  ekspor  karet  dari  semenanjung  Malaya dan Singapura ke Tiongkok sehingga agar embargo ekonomi  berlangsung adil  maka
12 Pengapalan  karet  ke  Tiongkok  pada  menit-menit  terakhir  menjelang  diberlakukannya embargo juga dilakukan oleh Singapura. Pada 14 Mei 1951, sebuah kapal kargo yang membawa1620 ton  karet  yang  hampir  berlabuh  di  Kanton  terpaksa  kembali  ke  Singapura.  Lihat Townville  Daily Bulletin , 17 Mei 1951.
13 New York Times, May 18, 1951 dan Chicago Tribune , May 18, 1951.
PBB pun juga memberlakukan larangan yang sama bagi Indonesia. 14 Baik Indonesia maupun  Singapura  kehilangan  salah  satu  pasar  ekspor  karet  terbesarnya,  sehingga berakibat  pada  turunnya  harga  karet.  Para  petani  karet  dan  pedagang  di  Palembang yang menikmati masa keemasan karet yang singkat itu harus menghadapi kenyataan menurunnya penghasilan mereka.
Bagi  Palembang  hubungan  dagang  dengan  Singapura  secara  langsung  lebih menguntungkan  karena  kedekatannya  dengan  Singapura  secara  geografis  yang merupakan pasar karet terbesar di  Asia dan  jaringan perdagangan antara dua daerah tersebut  yang  sudah  terjalin  sejak  masa  kolonial.  Perdagangan  karet,  baik  yang dilakukan secara legal maupun ilegal, menjadi sarana penghubung yang berkelanjutan antara  Palembang  dan  Singapura.  Ketika  Pemerintah  Pusat  berusaha  mengamankan pendapatan  hasil  perdagangan  karet  dengan  mencoba  untuk  memotong  hubungan jalur tersebut, ketegangan antara pusat dan daerah kemudian muncul tak terelakan.
Dikarenakan  karet  sebagai  komoditi  perdagangan  utama  bagi  perekonomian nasional  maka  pemerintah  pusat  Indonesia  mengeluarkan  serangkaian  kebijakan dalam  upaya  memotong  mata  rantai  perdagangan  antara  perusahaan  Singapura  dan pedagang di daerah penghasil karet dari Indonesia, serta untuk menghentikan ekspor tanpa izin.
Pada  April  1950,  Djuanda  yang  saat  itu  menjabat  sebagai  menteri kemakmuran  pada  kabinet  RIS  menyatakan  bahwa  semua  perusahaan  yang  terlibat dalam  perdagangan  karet  dengan  Singapura  harus  memiliki  izin  khusus  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Lisensi  pertama  kali  dikeluarkan  oleh  pemerintah provinsi,  namun dua  bulan kemudian pemerintah  pusat  mengambil alih kewenangan daerah untuk mengeluarkan lisensi. Menurut pemerintah, alasan kebijakan ini adalah untuk melindungi sumber daya di Indonesia dari modal asing.
14 Data volume ekspor karet ke Tiongkok selama 1948 – 1951 bisa lihat dalam Tzu Nang Chu. The  Port  of  Hong  Kong:  A  Survey  of  its  Development (Hong  Kong:  Hong  Kong  University  Press, 1973), h. 81 – 87.
Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan ini justru memicu kritik keras dari elit-elit di daerah. Dalam kolom di Suara Rakyat Sumatera , sebuah surat kabar yang terbit di Palembang,  A.K.  Gani,  Kepala  Dewan  Ekonomi  Sumatera  Selatan,  mengecam kebijakan ini. 15
Menurut  mantan  Menteri  Kemakmuran  era  Kabinet  Sjarir  III,  Syarifuddin  I dan II ini, lisensi merugikan pedagang dan pengolah karet di Palembang. Didasarkan pada kebijakan pemerintah, setiap perusahaan dari Palembang hanya mempunyai izin kuota  ekspor  35  ton,  sedangkan  perusahaan  tertentu  di  Jakarta  diberikan  izin  untuk mengekpor  400  ton  lembaran  karet  dari  Palembang  ke  Singapura  meskipun  dengan kesepakatan  harga  lebih  rendah.  Selain  itu,  dalam  beberapa  kasus  pedagang  di Lampung diizinkan mengekspor lembaran karet dengan jumlah yang lebih besar dari kapasitas  produksi  karet  di  daerah  itu.  Hal  ini  tentu  akan  menyebabkan  kebocoran jalur  karet  dari  Palembang  ke  Lampung.  Gani  menduga  bahwa  ada  suap  yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan di luar Palembang dengan pejabat pemerintah pusat seraya menilai bahwa kebijakan ini akan menggemukan Pusat (Jakarta).
Mohammad  Isa,  Gubernur  Sumatera  Selatan,  juga  mengeluhkan  kebijakan tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan adanya lisensi ini. Bahkan beliau  pergi  ke  Jakarta  untuk  mendengar  langsung  penilaian  dari  pemerintah  pusat. Menurut Mohammad Isa, pemerintah pusat mengakui kesalahannya tetapi tidak akan menarik  kembali  kebijakan  tersebut  karena  pemerintah  pusat  tidak  mau  kehilangan muka. 16
Meskipun  muncul  banyak  keluhan,  pemerintah  pusat  tetap  bersikeras  tidak merubah  kebijakan  lisensi  dan  akan  tetap  mengendalikan  perdagangan  karet  dari pusat.  Tujuan  utama  pemerintah  Indonesia  adalah  untuk  melarang  semua
15 Suara  Rakjat  Sumatera, 30  Agustus  1950.  Keterlibatan  A.K.  Gani  dalam  perekonomian regional Palembang cukup besar. Selain bermain di bisnis minyak, Gani juga berpengaruh dalam bisnis karet. Pada 1954, sebuah perusahaan pengolahan karet bernama N.V. Fabriek Karet Moesi Palembang didirikan  di  Palembang,  dan  banyak  pihak  percaya  bahwa  perusahaan  tersebut  dipunyai  oleh  Gani. Lihat Wookyung Yeo, Palembang in the 1950s , h. 45.
16 Suara Rakjat Sumatera, 23 September 1950.
perdagangan  lembaran  karet  mentah  langsung  ke  Singapura  sehingga  Jakarta  bisa memproses dan mengekspor semua karet yang diproduksi di Indonesia.
Pada 17 November 1951, setelah  bertemu dengan perwakilan dari organisasi pengolah  karet  di  Palembang  (P5  -  Persatuan  Para  Pengusaha  Penggilingan Palembang) dan para pedagang, Departemen Pertanian mengumumkan bahwa ekspor lembaran  karet  mentah  akan  segera  dilarang  setelah  dilakukannya  perubahan  sistem pengolahan  karet  untuk  memproduksi  lembaran  halus  atau  selimut  karet  daripada lembaran kasar.
Dalam kenyataannya, kapasitas pabrik-pabrik pengolahan di Palembang tidak dapat  menampung  semua  hasil  karet  untuk  diolah  menjadi  lembaran  halus.  Setiap bulannya  Sumatera  Selatan  menghasilkan  16.000  ton  lembaran  karet  mentah, sementara pabrik-pabrik pengolah di Palembang hanya dapat memproses kurang dari setengahnya.  Menanggapi  hal  tersebut,  pejabat  pemerintah  mengakui  bahwa  ekspor lembaran karet mentah ke Singapura tetap tidak bisa dihilangkan secara keseluruhan karena menghindari penumpukan di Pelabuhan Palembang. 17
Kebijakan  pemerintah  lainnya  ialah  mendirikan  organisasi  semi-pemerintah atau  perusahaan  yang  bertugas  mengontrol  perdagangan  karet.  Pada  April  1953, Yayasan Karet Rakyat (YKR) secara resmi didirikan oleh pemerintah pusat. Misi dari YKR  adalah  membangun  rumah  pengasapan  karet,  meningkatkan  kualitas  karet, menanam  pohon  karet,  dan  melindungi  petani  dari  perdagangan  yang  tidak  adil 18 . Namun,  elit  lokal  menerka  bahwa  pemerintah  pusat  bertujuan  untuk  memonopoli lembaran dan memaksimalkan keuntungan pemerintah pusat melalui YKR tersebut.
Ketegangan  antara  Jakarta  dan  Palembang  memanas  terkait  perdebatan tentang  penggunaan  pajak  tambahan  yang  dikenakan  pada  petani  produsen  karet. Pada  Juli  1953,  dilaporkan  bahwa  pemerintah  pusat  telah  memutuskan  untuk menggunakan  40%  dari  keuntungan  pajak  tambahan  yang  dikenakan  pada  petani
17 Suara Rakjat Sumatera , 23 November 1951.
18 Surat kabar di Singapura melaporkan bahwa YKR didirikan dengan modal awal Rp. 40 juta yang  hendak  digunakan  untuk  membeli  lembaran  mentah  karet  dari  para  petani.  Lihat No  more Palembang rubber to Singapore dalam The Straits Times , 13 Oktober 1953.
karet untuk Kementerian Pertanian di pusat, sambil memanfaatkan 60% dari itu untuk pembangunan daerah. 19 Setelah pertemuan YKR di Jakarta, Nungtjik  AR, 20 anggota dewan dan  Kepala YKR di Palembang,  menentang gagasan  itu di depan umum dan mengajukan  proposal  kepada  DPRD  Provinsi  bahwa  100%  dari  keuntungan  harus digunakan untuk petani karet di daerah. 21
Pengaturan ekspor lembaran karet  mentah  yang dikeluarkan oleh pemerintah pada  implementasinya  tidak  berjalan  sebagai  mana  yang  dicanangkan  sebelumnya. Volume  ekspor  lembaran  karet  mentah  kenyataannya  masih  tinggi  karena  seiring waktu  pemerintah  begitu  banyak  mengeluarkan  izin.  Dari  Januari  sampai  Juli  1954, ekspor  lembaran  karet  mentah  dari  Palembang  ke  Singapura  mencapai  34.000  ton. Jumlah  yang  sebenarnya  masih  sanggup  ditampung  oleh  para  pengolah  karet  di Palembang  untuk  diolah  menjadi  lembaran  halus  dan  selimut  karet.  Justru  para pedagang  dari  Lampung  mendapat  keistimewaan  dari  Jakarta  dengan  mengangkut lembaran  karet  dari  Palembang  ke  Lampung  melalui  kereta  untuk  kemudian mengekspornya ke Singapura. Pemerintah pusat beralasan bahwa para pedagang dari Lampung tidak mempunyai persediaan karet yang mencukupi untuk memenuhi kuota ekspor yang diperbolehkan. Kebijakan lisensi yang kacau ini ironisnya menyebabkan kurangnya  pasokan  lembaran  karet  mentah  bagi  para  pengolah  di  Palembang.  P5
19 Lihat Peraturan  Pemerintah  No.  43  tahun  1952 , Peraturan  Pemerintah  No.  10  tahun  1953 dan Peraturan  Pemerintah  No.  10  tahun  1954  tentang  Pemungutan  Opsenten  Atas  Bea  Keluar  Atas Karet. Dalam peraturan-peraturan ini perbandingan persentase untuk pusat dan daerah tidak berubah, hanya  saja  ada  perubahan  alokasi  bagian  40%  itu  dari  Kementerian  Pertanian  menjadi  Dewan Pengurus  tetapi  pada  dasarnya  sama  yaitu  mengarah  pada  pengelolaan  keuangan  oleh  pusat.  Selain tentu  saja  perubahan  pada  pengesahan  peraturan  tersebut  oleh  menteri  pertanian  yang  dijabat  oleh orang yang selalu berbeda tergantung kabinet yang berkuasa di pemerintahan.
20 Nungtjik  AR.,  kelahiran  Palembang  1910,  meninggal  1970,  pernah  aktif  di  Partindo  dan Gerindo. Beliau juga dikenal sebagai penulis lirik lagu Gending Sriwijaya , dan ketika awal Orde Baru lagu  ini  sempat  dilarang  karena  sempat  bergabungnya  Nungtjik  di  PKI.  Lagu  ini  baru  boleh diperdengarkan  kembali  pada  1970  dan  sekarang  lagu  ini  menjadi  lagu  resmi  Provinsi  Sumatera Selatan. Lihat Margareth J. Kartomi, “The Paradoxical and Nostalgie History of “Gending Sriwijaya in South Sumatra”, dalam Archipel, Volume 45, 1993.
21 Suara Rakjat Sumatera, 27 Juli 1953.
kemudian  mengirimkan  gugatan  kepada  pemerintah  pusat  agar  menghilangkan kebijakan lisensi tersebut. 22
Kebijakan  pemerintah  pusat  terkait  perdagangan  dan  budidaya  karet  lainnya ialah  dengan  mendirikan  “Naamloze  Vennootschap  Karet  Sumatera  Selatan”  (NV. Karet)  pada  September  1954.  Sebuah  perusahaan  semi-pemerintah  yang  51% sahamnya berasal dari pemerintah dan 49% berasal dari modal swasta. Sama seperti yang  YKR  klaim,  perusahaan  ini  menyatakan  bahwa  tujuan  mereka  adalah  untuk melindungi  petani.  Pada  Desember  1954,  NV.  Karet  mengklaim  bahwa  semua lembaran  karet  yang  dibeli  untuk  pengolahan  harus  dikontrol  oleh  perusahaan,  dan pembeli harus menjamin harga minimum yang ditetapkan oleh organisasi. Selain itu, NV.  Karet  bertindak  sebagai  perantara  antara  pengolah  dan  pedagang,  sekaligus melakukan  inspeksi  untuk  memeriksa  kualitas  karet  dan  menengahi  perselisihan terkait nilai karet. 23
Tujuan  paling  penting  dari  NV.  Karet  adalah  untuk  mengamankan  stock lembaran  karet  yang  dihasilkan  di  Palembang  untuk  pengolah  dari  daerah  lain, sehingga  pada  akhirnya  melarang  ekspor  karet  ke  luar  negeri.  Itulah  mengapa  NV. Karet  didirikan  di  Palembang.  NV.  Karet  mengaku  dirinya  sebagai  satu-satunya perusahaan yang mempunyai legalitas membeli dan mendistribusikan lembaran karet di  Sumatera  Selatan.  Setelah  pembentukan  NV.  Karet,  pemerintah  pusat  melarang setiap perdagangan karet dan ekspor oleh swasta. 24
Usaha pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketergantungan industri karet dengan  Singapura  melalui  NV.  Karet  tidak  berjalan  baik.  Pembelian  dan pendistribusian  karet  yang dilakukan oleh NV.  Karet tidak dilakukan  secara  efisien, dan  berkebalikan  dengan  keinginan  petani  sehingga  mengakibatkan  penumpukan lembaran  mentah  karet.  Penumpukan  ini  merupakan  akumulasi  dari  pelarangan
22 Suara Rakjat Sumatera, 30 September 1954.
23 Suara Rakjat Sumatera, 17 Desember 1954. 24 Kehadiran  N.V.  Karet  sendiri  tidak  lepas  dari  masalah.  NV.  Karet  tidak  jarang  melakukan permainan  harga  dan  mencatut  banyak  pungutan  dari  para  pelaku  usaha  dalam  mata  rantai perdagangan karet lokal sehingga perbedaan harga dari petani sampai ke eksportir cukup jauh, dan hal ini banyak merugikan petani. Lihat Dedi Irwanto, Venesia dari Timur , h. 185.
ekspor lembaran karet ke Singapura. Penyelundupan karet ke Singapura  masih terus berlangsung  apalagi  setelah  kesekian  kalinya  usaha  pemerintah  dengan  mendirikan perusahaan guna membeli karet petani ternyata menemui kegagalan. Para petani dan pedagang  karet  lebih  suka  menjual  karet  ke  Singapura  daripada  menjualnya  kepada NV.  Karet.  Ada  17  pabrik  pengolahan  karet  di  Palembang  dan  Lampung.  Daya tampungnya 21.000 ton per bulan. Sementara itu menurut dewan pengawas industri, produksi lembaran karet mentah mencapai 13.000 sampai 16.000 ton, yang mana NV. Karet baru mampu membeli 13.500 ton. 25
Di  awal  1955,  muncul  berita  bahwa  izin  ekspor  lembaran  karet  akan  dibuka kembali.  Pada  Juni  1956,  embargo  perdagangan  karet  akhirnya  dicabut  setelah Prancis dan Inggris memaksa AS untuk mencabutnya. Karet dari Indonesia, Malaya, dan Singapura kembali diizinkan untuk diekspor bebas ke Tionghoa. Baik pemerintah Singapura  dan  Indonesia  berharap  dapat  mengembalikan  hubungan  perdagangan dengan  Tiongkok,  salah  satu  pengimpor  terbesar  karet.  Namun,  peningkatan permintaan  karet  mengakibatkan  tingkat  persaingan  yang  tinggi  antara  pedagang, juga antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan Singapura.
Usaha  pengontrolan  daerah  oleh  pusat  melalui  NV.  Karet  ini  kembali menimbulkan  perseteruan  antara  pemerintah  pusat  dengan  para  elit  di  daerah.  Akan tetapi,  kemunculan  NV.  Karet  tidak  memancing  keributan  yang  lebih  gaduh dibanding  seperti  saat  YKR  didirikan  oleh  pemerintah  pusat,  selain  karena  lama kelamaan NV.  Karet menjadi  lebih  mengakomodir kepentingan petani dan pengolah karet lokal Palembang.
Pembentukan dan kegiatan NV.  Karet bertepatan dengan Indonesianisasi dan nasionalisasi ekonomi. Pemerintah Indonesia  berusaha untuk  menasionalisasi  semua modal  asing  di  wilayahnya  sehingga  tidak  hanya  modal  Barat,  tetapi  juga  modal
25 Lihat “ R.I. experiment fails so we get rubber”, dalam The Straits Times, 15 November 1955.
Tionghoa menjadi target kebijakan. Banyak perusahaan milik Tionghoa di Palembang juga ditutup dalam proses ini. 26
Pada Juli 1957, NV. Karet mengecam pemerintah pusat karena mengeluarkan lisensi khusus yang memungkinkan pedagang untuk mengekspor 1.800 ton lembaran ke Singapura. Perusahaan ini kemudian mengirim surat ke Departemen Perdagangan, mengungkapkan  penentangannya  terhadap  penerbitan  lisensi  dan  berkeras  bahwa lisensi akan membuat pengolah di Palembang terpuruk. NV Karet menentang segala jenis ekspor lembaran karet karena ekspor akan menyebabkan kekurangan  lembaran untuk  pengolah  Palembang. 27 alasan  lainnya  ialah  karena  kesenjangan  modal  antara para  pengolah  dengan  bandar  karet  di  Singapura  menyebabkan  permainan  menjadi tidak  adil,  karena  itu  pemerintah  harus  melindungi  pengolah  karet  Indonesia.  Jika ekspor lembaran mentah itu tetap dilanjutkan maka akan terjadi “perang karet” tidak hanya  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  Singapura,  tetapi  antara  pengolah  di Palembang dengan Singapura. 28
Dalam  upaya  untuk  terus  meningkatkan  pendapatan  dari  pajak  perdagangan luar  negeri,  Pemerintah  Pusat  membentuk  sistem  nilai  tukar  mata  uang  yang kompleks dengan jumlah nilai tukar yang berbeda tergantung dengan jenis transaksi, sehingga banyak menyulitkan perdagangan. Masalah lainnya ialah bahwa kurs resmi atas  Rupiah  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  pada  pajak  ekspor  terlalu tinggi  dibandingkan  nilai  tukar  Rupiah  di  pasar.  Akibatnya  para  eksportir  merasa tidak mendapatkan keuntungan yang sebanding dari perdagangannya yang diatur oleh Pemerintah  Pusat.  Kebijakan  Pemerintah  Pusat  ini  mengakibatkan  pesatnya perdagangan  mata  uang  di  pasar  gelap,  penyelundupan,  dan  tetap  disimpannya pendapatan ekspor dalam  bentuk mata uang asing atau tidak  melaporkannya kepada kementerian terkait. Dikarenakan koneksi perdagangannya dengan pasar
26 Pada 1956, Sumatera Selatan menghasilkan 63,5% ($143 Juta dari $225 Juta) ekspor minyak Indonesia  dan  36%  ($317  Juta  dari  $882  Juta)  dari  ekspor  total  nasional.  Lihat  Kahin  dan  Kahin, Subversi Sebagai Politik Luar Negeri, h. 74.
27 Fikiran Rakjat, 4 Juli 1957.
28 Fikiran Rakjat , 5 Juli 1957.
internasional,  Palembang  menjadi  salah  satu  daerah  yang  terkena  dampak  dari kebijakan dari Pemerintah Pusat tersebut.

## Penyelundupan dan Kecurangan
Dampak  dari  usaha  pemotongan  mata  rantai  perdagangan  karet  antara  Palembang  – Singapura  ialah  maraknya  penyelundupan.  Penyelundupan  karet  dari  Palembang cukup  serius  merugikan  pendapatan  negara  dan  pemerintah  mengumumkan pelaksanaan  peraturan  untuk  menghentikan  penyelundupan  karet  ke  Singapura, meskipun  sebenarnya  cukup  naif  untuk  mengharapkan  keberhasilan,  apalagi  jika dilihat  bagaimana  relasi  yang  terbangun  sejak  lama  antara  elit  di  daerah  dengan aktivitas  penyelundupan  terutama  di  masa  revolusi.  Politisi  dan  elit  lokal  di Palembang  sudah  sering  terlibat  dalam  penyelundupan  dengan  Singapura,  bahkan pejabat  pemerintah  acapkali  menjadi  bagian  dari  penyelundupan.  Penyelundupan karet sering menjadi ihwal ketegangan dan persaingan, tidak hanya antara pemerintah dan  penyelundup,  tetapi  juga  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dan pedagang.
Sampai  paruh  pertama  1950-an,  penyelundupan  karet  ke  Singapura  terus berlanjut  bahkan  semakin  meningkat.  Pada  1954,  menurut  catatan  resmi,  Malaysia mengimpor  karet  sebanyak  312.662  ton,  padahal  menurut  pemerintah  Indonesia ekspor ke Malaysia  yang tercatat hanya 204.305 ton. Perbedaan  angka ekspor resmi dengan  jumlah  karet  yang  diterima  oleh  negara  lain  semakin  meningkat  di  tahun berikutnya. Malaysia menerima 296.000 ton karet, sementara data yang tercatat oleh pemerintah  Indonesia  hanya  141.662.  Artinya  bahwa  setiap  tahunnya  lebih  dari 100.000  ton  karet  diekspor  tanpa  izin  atau  diselundupkan.  Perdagangan  tanpa  izin resmi  lebih  sering  dilakukan  para  pedagang  karena  dapat  mengangkut  barang  jauh melebihi  kuota  ekspor  atau  impor  serta terhindar  dari  pajak.  Keuntungan  besar  dari aksi penyelundupan menjadi alasan utama para penyelundup. 29
29 Wongkyung Yeo, Palembang in the 1950s, h. 48.
Menggiurkannya keuntungan dari perdagangan karet telah sejak lama memicu para  petani  dan  pedagang  untuk  melakukan  cara-cara  yang  tidak  wajar.  Alhasil banyak  kecurangan  yang  terjadi  dalam  bisnis  karet  sejak  dari  perkebunan.  Aksi kecurangan  tidak  hanya  dilakukan  oleh  pedagang, tetapi  juga  oleh  para  petani  karet itu sendiri yang mencampur lembaran karet dengan unsur lainnya seperti kayu, pasir, batu,  atau  logam  untuk  menipu  pembeli.  Guna  meminimalisir  pemalsuan  lembaran karet,  pada  September  1953  pemerintah  mengeluarkan  peraturan  bahwa  lembaran karet  yang  dijual  paling  tebal  3  cm  atau  lebih  tipis  lagi.  Tipisnya  lembaran  karet dianggap  akan  mempersulit  para  petani  yang  hendak  berbuat  curang  mencampur karet dengan unsur lainnya.
Sesampainya  lembaran-lembaran  karet  di  pelabuhan  modus  operandi penipuan  dan  kecurangan  lainnya  dilakukan  oleh  para  pedagang  untuk menyelundupkan  lembaran-lembaran karet ke Singapura atau Semenanjung Malaya. Cara  yang termudah adalah dengan  mengelabui para personil  bea cukai.  Manipulasi dokumen  biasanya  paling  sering  dilakukan,  muatan  yang  diangkut  sering  kali  lebih berat  dari  apa  yang  tercatat  di  dokumen.  Meski  pemerintah  telah  mengeluarkan berbagai  kebijakan  untuk  mengurangi  penyelundupan,  namun  penyelundupan  masih terjadi karena peraturan  itu sendiri tidak ditegakan oleh para aparat ataupun petugas bea cukai. Korupsi dan suap meluas di kalangan para petugas bea cukai. 30
Aksi  yang  lebih  beresiko  dilakukan  jika  muatan  langsung  diangkut  tidak melalui  pelabuhan  resmi  dan  langsung  membawanya  ke  Singapura.  Di  laut  para pedagang harus berurusan dengan Angkatan Laut atau polisi. Beberapa penyelundup ada  yang  membawa  lisensi  palsu,  atau  mereka  bernegosiasi  dengan  polisi  dengan melakukan penyuapan. Jika  upaya negosiasi tersebut tidak  mendapatkan  hasil,  maka tidak  ada  pilihan  lain  bagi  para  pedagang  selain  mengambil  resiko  mengelabui
30 Pada 3 Juli 1952, seorang pegawai perusahaan Kim Lie yang bernama Lho Ke Sang ditangkap oleh  polisi  di  Palembang.  Ia  dilaporkan  karena  berusaha  menyuap  pejabat  pemerintah  dengan  uang sebesar  Rp.  10.000  untuk  mempelancar  penyelundupan  karet  dari  Palembang  ke  Singapura.  Dalam kasus ini diduga importir dan eksportir Jakarta yang mempunyai cabang di Palembang dan Lampung juga terlibat. Pada pemeriksaan lanjutan, Lho Ke Sang mengakui hendak menyelundupkan sekitar 181 ton karet ke Singapura dengan kapal Kahwa. Lihat Wongkyung Yeo, Palembang in the 1950s, h. 30.
penjagaan  di  laut.  Dalam  banyak  kasus,  selat  sempit  dengan  ratusan  pulau-pulau memungkinkan  penyelundup  untuk  melarikan  diri  dari  polisi  atau  patroli  Angkatan Laut.  Dengan  memakai  speedboat  biasanya  para  penyelundup  bergerak  cepat  di malam  hari,  sedangkan  jika  hari terang sampai  menjelang  sore mereka  bersembunyi di balik pulau untuk menghindari patroli.
Pemerintah  Indonesia  menemukan  lebih  banyak  lagi  kasus  penyelundupan yang  melibatkan  aparat  pejabat  di  daerah  yang  terlibat  dalam  mempermulus  aksi penyelundupan.  Kasus  ini  menarik  perhatian  banyak  orang  di  Palembang,  namun seperti  sudah  rahasia  umum  bahwa  hubungan  antara  penyelundup  dan  pejabat  telah meluas. Hubungan antara pemimpin politik dan militer daerah dengan para pedagang penyelundup yang sudah terjalin sejak revolusi menjadi salah satu penyebab lainnya mengapa penindakan dan pencegahan penyelundupan acap kali tidak berjalan efektif.
Kasus  penyelundupan  ataupun  kebijakan  penindakan  penyelundupan mengakibatkan  perseteruan  kekuasaan  antara  elit,  terutama  antara  pusat  dan  daerah. Kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pusat  terkait  budidaya  karet  dianggap oleh para elit daerah hanya akal-akalan pusat untuk menyerap penghasilan daerah ke Jakarta.  Acap  kali  kebijakan  tersebut  tidak  didasarkan  atas  pemahaman  teknis  yang benar  atas  kondisi  nyata  di  daerah  sehingga  cenderung  malah  akan  menurunkan keuntungan  dan  mengacaukan  jalur  perdagangan  karet  yang  sudah  ada.  Di  samping itu, keberatan paling pokok ialah karena campur tangan pusat mengusik kenyamanan para  elit  daerah  mendapatkan  kesempatan  akses  ekonomi  yang  cukup  besar  dari hubungannya dengan para pedagang penyelundup. Penyelundupan dapat ditempatkan juga  sebagai  salah  satu  cara  di  mana  para  pemimpin  lokal  bisa  lepas  dari  kontrol pemerintah atas kegiatan ekonomi mereka.
Kekecewaan  masyarakat  Palembang  terhadap  Pemerintah  Pusat  semakin meningkat  setelah  Pemerintah  Pusat  mengeluarkan  kebijakan  terkait  perimbangan keuangan  antara  daerah  dengan  pusat  yang  tidak  juga  menyelesaikan  tuntutan- tuntutan terkait perbaikan ekonomi bahkan semakin memperlihatkan keinginan pusat menguasai  pendapatan  dari  daerah.  Dalam  UU  No.  32  Tahun  1956  mengenai
perimbangan  keuangan  dijelaskan  bahwa  pendapatan  daerah  berasal  dari  pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan negara yang diserahkan kepada daerah (subsidi), dan  hasil  perusahaan  daerah.  Daerah  merasa  dicurangi  karena  dalam  kebijakan tersebut  Pemerintah  Pusat  “mencuri”  pendapatan  daerah  melalui  pajak-pajak  yang “gemuk”,  sementara  pajak  yang  besarannya  tidak  terlalu  besar  dipersilahkan  untuk diolah oleh daerah.
Implikasi  peraturan  tersebut  tidak  merubah  kontrol  Pemerintah  Pusat  dalam perdagangan  karet  di  Palembang.  Pajak  daerah  saat  itu  belumlah  mengatur  secara rinci  bentuk-bentuk  usaha  dan  perdagangan  yang  memperbolehkan  pemerintah daerah  memungut  pajak.  Retribusi  daerah  yang  berasal  dari  pungutan  izin perdagangan  karet  telah  sejak  lama  diambilalih  oleh  Pemerintah  melalui  kebijakan lisensi yang diatur langsung oleh Pemerintah Pusat. Sementara itu, perusahaan daerah masih  terkendala  dengan  infrastruktur  dan  permodalan  dari  daerah  yang  justru sumbernya  banyak  dikuasai  oleh  Pemerintah  Pusat.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  di Palembang  merasa  bahwa  keinginan  membangun  daerah  sesuai  dengan  potensi ekonomi yang mereka miliki terasa dihambat oleh Pemerintah Pusat.
Kekecewaan  lainnya  didapat  ialah  dengan  dikeluarkannya  UU  No.1  Tahun 1957  mengenai  pokok-pokok  Pemerintah  Daerah.  Dalam  peraturan  tersebut representasi  politik  masyarakat  daerah  hanya  terbatas  pada  DPRD,  sementara pimpinan eksekutif di daerah yakni kepala daerah, masih ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan harus disetujui oleh Presiden. Akibatnya, kepala daerah, terutama gubernur, hanyalah  kepanjangan  tangan  dari  Pemerintah  Pusat  untuk  mengawasi  daerah. Apalagi gubernur Sumatera Selatan pada saat itu dijabat oleh Winarno Danuatmodjo, seorang anggota PNI yang berasal dari Jawa dan ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat.
Tuntutan  awal  masyarakat  dan  tokoh-tokoh  dari  Palembang  yang  sifat tuntutannya  lebih  karena  faktor  ekonomi  kemudian  ikut  terseret  menjadi  sangat politis  dan  mengarah  ke  separatisme  karena  di  dalamnya  bercampur  baur  dengan kepentingan  politik  partai  dan  konflik  internal  AD  antara  komando  pusat  dan  para
panglima  di  daerah.  Masuknya  Palembang  dalam  pusaran  konflik  serius  antara Pemerintah  Pusat  dan  pihak  pembangkang  disebabkan  karena  bertemunya ketidakpuasan  dari  berbagai  pihak  dalam  satu  wadah  dengan  sasaran  yang  sama, yakni Pemerintah Pusat.
Sadar  dengan  tuntutan  ekonomi  dan  perluasan  otonomi  yang  disuarakan daerah,  Pemerintah  Pusat  mulai  melakukan  pendekatan  yang  lebih  realistis.  Setelah melalui  serangkaian  negosiasi  sejak  Desember  1956,  Pemerintah  Pusat  setuju  untuk meningkatkan  otonomi  daerah,  dan  mengirimkan  total  Rp.  370  Juta  bagi  Sumatera Selatan dan Rp. 150 Juta untuk Sumatera Tengah guna pembangunan daerah. Selain itu,  pusat  berjanji  akan  meningkatkan  pelaksanaan  undang-undang  desentralisasi untuk  memberikan  otonomi  administratif  dan  fiskal  yang  lebih  besar.  Melalui undang-undang  itu,  jumlah  propinsi  di  Indonesia  bertambah  dari  sembilan  menjadi lima belas; kepala distrik akan dipilih oleh dewan-dewan lokal, bukan diangkat oleh pusat;  pemerintah    kota  praja  akan  dipulihkan  kembali  di  Sumatera  Tengah.  Pada April  1957,  Perdana  Menteri  Djuanda  berjanji  akan  memperluas  proyek-proyek pekerjaan umum di luar Jawa. 31
Tindakan dari pemerintah yang paling dinanti oleh masyarakat Palembang dan Sumatera  Selatan  ialah  pembangunan.  Sejak  pertengahan  tahun  1950-an  wacana modernisasi  semakin  menggema  namun  karena  realisasinya  yang  lemah  sehingga masyarakat di daerah merasa tidak mendapatkan kompensasi yang seimbang. Proyek- proyek  infrastruktur  transportasi  seperti  jalan  raya  dan  jembatan  di  pedalaman, terutama  di  daerah  yang  banyak  menghasilkan  komoditas  hasil  perkebunan  mulai diselenggarakan. 32 Pembangunan  di  Palembang  dan  Sumatera  Selatan  mengalami hambatan  karena  selain  masalah  pendanaan  juga  masalah  kemampuan  sumber  daya manusia,  di  mana  orang-orang  yang  ahli  dalam  bidang  pembangunan  dan perencanaan daerah sulit ditemukan di Palembang.
31 Kahin dan Kahin, Subversi Sebagai Politik Luar Negeri, h. 76.
32 Wongkyung Yeo, Palembang in the 1950s, h. 118.

## Simpulan
Perbedaan  struktur  dan  kepentingan  ekonomi  antara  Pulau  Jawa  dan  pulau-pulau lainnya penghasil komoditas ekspor nasional menjadi salah satu penyebab ketegangan antara  Pusat  dan  daerah  ketika  pengintegrasian  ekonomi  nasional  dilakukan. Palembang  sebagai  salah  satu  daerah  penghasil  karet,  komoditas  utama  ekspor nasional,  mesti  mengalami  ketegangan  dengan  Pusat terkait  dengan  kebijakan  Pusat yang  hendak  mengelola  keuntungan  yang  didapatkan  dari  perdagangan  karet Palembang  untuk  kepentingan  nasional.  Jalur  perdagangan  Palembang  yang  telah berpuluh-puluh  tahun  tergabung  dalam  perekonomian  global  melalui  Singapura, kemudian harus menghadapi kondisi di mana pengaturan perdagangan mesti melalui campur tangan Pusat.
Perseteruan  ekonomi  antara  Pusat  dan  daerah  saat  pengintegrasian perekonomian  nasional  menjadi  peletup  konfrontasi  yang  lebih  meluas  sepanjang tahun  1950-an.  Masalah  identitas  dan  ideologi  yang  acapkali  didengungkan  sebagai penyebab  separatisme  justru  menutup  konteks  ekonomi  yang  lebih  krusial  sehingga ketika  separatisme  dan  pemberontakan  tersebut  padam  melalui  peperangan,  tidak diikuti dengan proses perbaikan ekonomi. Hal tersebut terlihat di  sepanjang periode Demokrasi Terpimpin di mana perekonomian Indonesia terus memburuk.
Meski  pada  akhirnya  Palembang  terselamatkan  dari  pusaran  perseteruan antara PRRI dan Pemerintah Pusat. Selepas puncak pergolakan sepanjang 1957-1959, perdagangan karet tidak kembali menuju kondisi yang menggembirakan bagi industri karet di Palembang. 33 Keberhasilan Pusat menarik Palembang dari ajakan bergabung dengan PRRI, salah satunya ditentukan oleh pendekatan ekonomi dalam menghadapi tuntutan  masyarakat  Palembang.  Meskipun  tidaklah  selalu  memuaskan,  tetapi  di antaranya  melalui  modernisasi dan pemberian citra  identitas  nasional dalam simbol- simbol pembangunan dalam perkembangannya kemudian di Palembang tidak muncul kembali gejolak yang berlebihan.
33 Lihat catatan kaki nomor 7 mengenai statistik jumlah ekspor karet nasional.

## Daftar Pustaka
Alfian. Hasil Pemilihan Umum 1955 Untuk DPR . Jakarta: Leknas, 1971.
Asnan,  Gusti. Memikirkan  Ulang  Regionalisme:  Sumatera  Barat  1950-an .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
Collins, Elizabeth Fuller. Indonesia Betrayed: How Development Fails . University of Hawai’i Press, 2007.
Dieleman, Marleen, Juliette Koning, and Peter Post. Chinese Indonesians and Regime Change. Leiden: Koninklijke Brill NV., 2010.
Feith,  Herbeth  dan  Lance  Castles  (ed.). Pemikiran  Politik  Indonesia:  1945-1965 . Jakarta: LP3ES, 1988.
Feith,  Herbert. The  Decline  of  Constitutional  Democracy  in  Indonesia .  (Reprinted edition). Singapore: Equinox Publishing, 2007.
Hindley,  Donald. The  Communist  Party  of  Indonesia  1951-1963 .  Berkeley: University of California Press, 1966.
Glassburner,  Bruce  (ed.). The  Economy  of  Indonesia:  Selected  Writings (reprinted edition). Singapore: Equinox Publishing, 2007.
Gould, James W. Americans In Sumatra . The Hague: Martin Nijhoff, 1961.
Kahin,  Audrey  R.  dan  George  McT.  Kahin. Subversi  Sebagai  Politik  Luar  Negeri: Menyingkap  Keterlibatan  CIA  di  Indonesia .  Jakarta:  Pustaka  Utama  Grafiti, 1997.
----------. Dari Pemberontakan Ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia. 1928-1998 . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
Kingburry,  Damien  dan  Harry  Aveling  (ed.). Authority  and  Disintegration  in Indonesia . London: Routledge, 2003.
Leirissa,  R.Z. PRRI  Permesta:  Strategi  Membangun  Indonesia  Tanpa  Komunis . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
Lev,  Daniel.  S. Legal  Evolution  and  Political  Authority  in  Indonesia:  Selected Essays . The Hague : Kluwer Law International, 2000.
----------. The  Transition  To  Guided  Democracy  :  Indonesian  Politics  1957  –  1959 (reprinted edition). Singapore: Equinox Publishing, 2009.
Masoed,  Mohtar. Ekonomi  dan  Strategi  Politik  Orde  Baru  1966  –  1971 .  Jakarta: LP3ES, 1989.
Mortimer, Rex. Indonesian Communism under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-
1965 . Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. 1974.
Philpott,  Simon. Meruntuhkan  Indonesia:  Politik  Postkolonial  dan  Otoritarianisme . Yogyakarta: LK i S, 2003.
Purwanto, Bambang. From Dusun To Market: Native Rubber Cultivation in Southern Sumatra, 1890 – 1940. Disertasi. University of London, 1992.
Redfern,  William  A. Sukarno’s  Guided  Democracy  and  the  Takeovers  of  Foreign Companies  in  Indonesia  in  the  1960s (Disertasi).  University  of  Michigan, 2010.
Santun,  Dedi  Irwanto  Muhammad. Venesia  Dari  Timur:  Memaknai  Produksi  dan Reproduksi  Simbolik  Kota  Palembang  dari  Kolonial  Sampai  Pascakolonial. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
Stoler, Ann Laura. In The Company’s Shadow: Labor Control And Confrontation in Sumatra’s Plantation History 1980  –  1979 (Disertasi). Columbia University, 1983.
----------. Capitalism  and  Confrontation  in  Sumatra’s  Plantation  Belt,  1870-1979. The University of Michigan Press, 1995.
Tagliocozzo,  Erick. Secret  Trades,  Porous  Border:  Smuggling  and  States  Along Southeast Asia Frontier . Singapore: NUS Press, 2007.
Woonkyung Yeo. Palembang in the 1950s: The Making and Unmaking of a  Region (Disertasi). University of Washington, 2012.
Zed,  Mestika. Kepialangan  Politik  dan  Revolusi,  Palembang  1900  –  1950 .  Jakarta: LP3ES, 2003.