## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI JUAL BELI TANAH SECARA LISAN DI KELURAHAN KARATUANG KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG

## Samsidar, Ashar Sinilele
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: samsidars437@gmail.com

## Abstrak
Jual beli tanah di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng masih  dilakukan  secara  lisan  tanpa  adanya  bukti  secara  tertulis.  Dimana  secara teori,  perjanjian  lisan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  kuat  dalam  hal pembuktian  yang  sempurna.  Permasalahan  dimulai  ketika  salah  satu  pihak  tidak melaksanakan  perjanjian  sesuai  yang  disepakati  antar  kedua  belah  pihak.  Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1.) Bagaimana pelaksanaan jual beli tanah secara lisan di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng?, 2.) bagaimana bentuk penyelesaian sengketa akibat wanprestasi jual beli tanah yang dilakukan  secara  lisan  di  Kelurahan  Karatuang  Kecamatan  Bantaeng  Kabupaten Bantaeng?,  dan  3.)  Bagaimana  pandangan  hukum  Islam  terhadap jual  beli  tanah secara lisan di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teologi normatif ( Syar’i ) dan pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian  ini  adalah  pegawai  kelurahan  serta  masyarakat  Kelurahan  Karatuang. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan  dengan  melalui  dua  tahap,  yaitu:  pemeriksaan  data (editing) ,  dan sistemating.  Penelitian  di  Kelurahan  Karatuang  Kecamatan  Bantaeng  Kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan  perjanjian  atau  akad  secara  jelas  dengan  membahas  objek  dan  harga yang  diperjual  belikan,  waktu  pembayaran  serta  sistem  pembayarannya  apakah ingin melakukan pembayaran secara kontan atau angsuran. Jual beli di Kelurahan Karatuang  masih  dilakukan  secara  lisan,  mengakibatkan  banyak  masalah  yang terjadi  dikarenakan  tidak  adanya  bukti  dari  pelaksanaan  jual  beli  tersebut.  Para pihak  menempuh  secara  non  litigasi  melalui  negosiasi  untuk  menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi jual beli tanah yang dilakukan secara lisan. Dimana dalam Islam jika perjanjian lisan itu telah memenuhi syarat maka sah secara hukum, namun sangat beresiko terjadi sengketa karena tidak ada alat bukti yang menjadi dasar  pembuktian  dalam  perjanjian  tersebut,  sehingga  perjanjian  sebaiknya dilakukan secara tertulis.
Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Tanah, Lisan

## Abstract
Buying  and  selling  of  land  in  Karatuang  Village,  Bantaeng  District,  Bantaeng Regency is still carried out verbally without any written evidence. Where in theory,
oral agreements do not have strong legal force in terms of perfect proof. Problems start when one party does not carry out the agreement as agreed between the two parties.  The  main  problems  in this  research  are:  1.)  How  is  the  verbal  sale  and purchase of land carried out in Karatuang Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency?, 2.) What is the form of dispute resolution resulting from default in the land sale and purchase carried out orally in Karatuang Village, Bantaeng District, Bantaeng  Regency?  ,  and  3.)  What  is  the  view  of  Islamic  law  regarding  verbal buying  and  selling  of  land  in  Karatuang  Village,  Bantaeng  District,  Bantaeng Regency? This type of research is classified as qualitative with the approach used, namely a normative theological approach (Syar'i) and an empirical approach. The data  sources  for  this  research  are  subdistrict  employees  and  the  people  of Karatuang  Subdistrict.  Furthermore,  the  data  collection  methods  used  in  this research were observation, interviews and documentation. Then, data processing and  analysis  techniques  are  carried  out  in  two  stages,  namely:  data  checking (editing)  and  systematizing.  Research  in  Karatuang  Village,  Bantaeng  District, Bantaeng  Regency  shows  that  sellers  and  buyers  meet  directly  to  make  clear agreements or contracts by discussing the objects and prices being bought and sold, payment times and payment systems whether they want to make payments in cash or in installments. Buying and selling in Karatuang Village is still done verbally, resulting  in  many  problems  occurring  due  to  the  lack  of  evidence  of  the implementation of the buying and selling. The parties took non-litigation through negotiations to resolve the dispute resulting from the land sale and purchase default which  was  carried  out  orally.  Whereas  in  Islam,  if  an  oral  agreement  meets  the requirements, it is legally valid, but there is a very high risk of disputes because there is no evidence to prove the agreement, so the agreement should be made in writing.
Keywords: Islamic Law, Buying and Selling, Land, Oral

## A. Pendahuluan
Istilah hukum Islam dalam Kamus Hukum dinyatakan, bahwa hukum Islam (Indonesia) atau hukum syara’ ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang  berkenaan  dengan  kehidupan  berdasarkan  al-Qur’an. 1 Dalam  kehidupan sehari-hari diperlukan peraturan yang dibuat, disepakati dan ditaati untuk mengatur segala aspek kehidupan baik itu hukum publik maupun hukum privat terkhususnya hukum Islam dan hukum-hukum lainnya yang terkait dengan kehidupan sehari-hari.
Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, dengan kata lain selalu tolong menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. 2 Islam  pun  mengatur  hal  ini  dengan  terperinci  sehingga  manusia  dapat menjadikannya  pedoman  dalam  berinteraksi  sesuai  dengan  peraturan  syariat  dan terhindar dari tindakan-tindakan yang dilarang oleh Islam.
1 Supardin, Hukum  Islam  Di  Indonesia:  Studi  Pengembangan  Materi (Cet.  I;  Gowa: Alauddin University Press, 2020), h. 21.
2 Shobirin  Shobirin,  “Jual  Beli  Dalam  Pandangan  Islam,” BISNIS:  Jurnal  Bisnis  Dan Manajemen Islam 3, no. 2 (2016): h. 239–261.
Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 557-570
Menurut syariat Islam, "jual beli" artinya menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Namun, menurut pengertian bahasa, artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ( ‘aqad ). Jual Beli secara lughawi adalah saling menukar. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bay’ . Secara terminologi jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya. 3 Jual beli didefinisikan sebagai: "Pertukaran harta dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah)", menurut Sayid Sabiq. 4 Jual beli juga dapat diartikan persetujuan antara penjual dan pembeli untuk menyerahkan atau menukar benda dengan benda lain sesuai dengan kesepakatan keduanya. Dengan kata lain, jual beli terjadi ketika dua atau lebih orang melakukan transaksi tanpa paksaan atas dasar suka sama suka.
Firman Allah swt. dijelaskan di dalam QS al-Baqarah/2:282
ُه ْوُبُتْكاَف ىًّمَسُّم ٍلَجَا ىٰٰٓلِا ٍنْيَدِب ْمُتْنَياَدَت اَذِا ا ْٰٓوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي ... Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu menuliskannya…”(QS. al-Baqarah/ 2: 282) 5
Ayat  ini  merupakan  pelajaran  kepada  orang  Islam  apabila  mereka  telah melakukan muamalah atau hal-hal yang menyangkut hutang piutang dan jual beli secara tidak tunai, dan sampai waktu tertentu hendaklah mereka menulisnya sebagai tanda kepercayaan. Dan tulisan atau catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayaran serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. 6
Suatu kesepakatan dalam jual beli dituangkan di dalam sebuah perjanjian dengan  tujuan  menghindari  permasalahan  pada  saat  pelaksanaan  perjanjian. Adapun  syarat  sahnya  perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  salah satunya  yaitu  adanya  kata  sepakat  bagi  mereka  yang  mengikatkan  dirinya. 7 Perjanjian dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak mengenai hak  dan  kewajibannya.  Dimana,  pada  umumnya  perjanjian  dibuat  secara tertulis yang  dimana  hak  dan  kewajibannya  jelas.    Dalam  perjanjin  jul  beli  itu  sangat bergantung pada kekuatan perjanjian pengikat jual eli yang dibuat. Jika yang dibuat adalah akta dibawah tangan maka perlindungan hukumnya sesuai perbuatan hukum yang  dilakukan  yaitu  perlindungan  terhadap  akta  dibawah  tangan  yang  mana  di tangani langsung oleh kepala desa selaku pejabat yang bertanda tangan dalam akta pengikat perjanjian jual beli tersebut. Namun jika akta yang dibuat adalah akta yang
3 H  Zaeni  Asyhadie, Hukum  Keperdataan  (Dalam  Perspektif  Hukum  Nasional  KUH Perdata (BW) Hukum Islam Dan Hukum Adat (Rajawali Pers, 2019). h. 98.
4 Zaeni Asyhadie, Hukum Keperdataan, h. 99.
5 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Quran, 2019), h. 37. 6 Shofiyun Nahidloh, ‘Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam’, Et- Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah , 1.1 (2014). h. 7.
7 Retna Gumanti, ‘Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)’, Jurnal Pelangi Ilmu , 5.01 (2012).
dibuat  dihadapan  notaris  selaku  pejabat  pembuat  akta  tanah  maka  perlindungan hukumnya sesuai dengan pelindungan hukum terhadap akta aotentik. 8
Menurut Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1994, yang mengganti Peraturan Pemerintan Nomor 10 Tahun 1961, pemindahan hak atas tanah melalui jual-beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, atau cara pemindahan hak lainnya hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. kecuali pemindahan hak melalui lelang. 9 Tanah memiliki arti benda tidak bergerak sehingga pengalihan kepemilikan atas tanah mengacu pada Pasal 616 dan  Pasal  620  KUHPer  di  mana  pengalihan  kepemilikan  dilakukan  dengan pengumuman akta otentik dan membukukannya dalam register. 10
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria  Pasal  19  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  pemberian  surat-surat  tanda bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat. 11 Secara  teori, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam hal pembuktian yang sempurna. Ini berbanding terbalik dengan yang terjadi Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang dilakukan oleh masyarakat masih secara lisan, yang dalam  hal  ini  ialah  jual  beli  tanah  yang  dilakukan  secara  lisan.  Permasalahan dimulai  ketika  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan  perjanjian  sesuai  yang disepakati antar kedua belah pihak.

## B. Metode Penelitian
Penulisan skripsi saudari yang berjudul “Tinjauan Hukum Isslam terhadap Wanprestasi  Jual  Beli  Tanah  Secara  Lisan  di  Kelurahan  Karatuang  Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan  ( field  research )  dengan  pendekatan  penelitian  yaitu  pendekatan  teologi normatif ( Syar’i ) dan pendekatan empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat  yang  terlibat  dalam  praktik jual  beli tanah  secara lisan  di  Kelurahan Karatuang  Kecamatan  Bantaeng  Kabupaten  Bantaeng.  Adapun  metode  yang digunakan  untuk  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kelurahan Karatuang  Kecamatan  Bantaeng  Kabupaten  Bantaeng  dengan  waktu  penelitian tanggal 06 Desember 2023 - 06 Januari 2023.
8 Andi  Intan  Cahyani,  ‘TINJAUAN  HUKUM  ISLAM  TERHADAP  PRAKTIK  JUAL BELI  TANAH  DI  BAWAH  TANGAN  DI  DESA  TAMADAMPENG  KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR’, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah , 197–208. 9 Fredrik  Mayore  Saranaung,  ‘Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Melalui  Jual  Beli  Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997’, Lex Crimen , 6.1 (2017). 10 I Wayan Risky Widnyana and Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu, ‘AKIBAT HUKUM WANPRESTASI  PROSES  BALIK  NAMA  SERTIPIKAT  HAK  MILIK  DALAM  JUAL  BELI TANAH’, Jurnal Aktual Justice , 7.1 (2022), 30–40. 11 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 Ayat 2.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pelaksanaan  Jual  Beli  Tanah  Secara  Lisan  di  Kelurahan  Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng
Jual beli merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya jual beli Allah swt. memberikan keluasan  kepada  hambanya  yang  beriman  untuk  melakukan  transaksi.  Dengan melakukan  transaksi  (jual  beli)  yang  baik  dengan  tujuan  untuk  memenuhi kebutuhannya. 12
Pelaksanaan  jual  beli  tanah  yang  dilakukan  di  Kelurahan  Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng terdapat dua pihak yang terlibat yaitu penjual  dan  pembeli.  Yang  dimana  kedua  pihak  tersebut  juga  sudah  memenuhi sayara ‘ aqid yaitu berakad, mumayyiz dan jual beli dilakukan dengan sengaja tanpa tekanan. Sehingga jika dilihat dari para pihak yang melakukan akad/perjanjian jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli.
Jual  beli  tanah  yang  dilakukan  di  Kelurahan  Karatuang  Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, perjanjian/akadnya yang dilakukan penjual dengan pembeli  awalnya  secara  lisan.  Penjual  dan  pembeli  bertemu  langsung  dan perjanjian/akad  dilakukan  secara  jelas  apakah  ingin  melakukan  jual  beli  secara kontan atau angsuran.
Tata cara pelaksanaan jual beli tanah di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng  Kabupaten  Bantaeng  dilakukan  secara  lisan  dengan  dasar  rasa  saling percaya tanpa adanya perjanjian secara tertulis yang menjadi alat bukti dari jual beli tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Jumaiah selaku Sekretaris Lurah Kantor Kelurahan Karatung:
“Jual beli disini memang masih banyak masyarakatnya melakukan secara lisan antara penjual dan beli. Sehingga banyak masalah yang timbul, entah masalah dari penjual atau bahkan sebaliknya. Bukan hanya jual beli tetapi hibah juga kadang ada yang bermasalah jika tidak dilakukan secara tertulis atau tidak adanya saksi”. 13
Kebiasaan  masyarakat  di  Kelurahan  Karatuang  terhadap  jual  beli  yang masih  dilakukan  secara  lisan,  mengkibatkan  banyak  masalah  yang  terjadi dikarenakan tidak adanya bukti, bukan hanya jual beli saja tapi hibah juga sering kali terjadi. Seperti halnya yang terjadi pada kasus jual beli tanah dengan ilustrasi sebagai berikut:
12 Ikit, dkk., Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), h. 76.
13 Wawancara  dengan  ibu  Jumaiah,  warga  Kelurahan  Karatuang,  sehari-hari  berpropesi sebagai sekretaris Lurah Karatuang, wawancara pada tanggal 21 Desember 2023.
Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 557-570
Gambar 1 Bagan Transaksi Jual Beli Tanah Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini yang di persengketakan adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dimana pemilik tanah yang dalam hal ini ialah Hj. Lamido dengan alas haknya ialah hak  milik,  sebidang  tanah  tersebut  dibagi  menjadi  tiga  bagian  dengan  masing- masing ber-ukuran  10 X 20 m 2 dengan tiga pembeli. Pembeli pertama Bapak Japa, pembeli kedua Bapak Kamaruddin dan Pembeli Ketiga Bapak Rapo.
Kronologi  terjadinya  perjanjian  jual  beli  tanah  tersebut  diatas,  Bapak Lamido (penjual) pada bulan Juni 2022 menawarkan tanahnya kepada Bapak Japa (Pembeli  Pertama),  Bapak  Kamaruddin  (Pembeli  Kedua),  dan  Bapak  Rapo (Pembeli  Ketiga)  untuk  dibeli  dengan  harga  Rp.  30.000.000.00,-  dengan  luas ± 10x20 M 2 dengan perjanjian bahwa pembayaran tanahnya dibayar secara angsur dengan DP sebesar Rp. 7.000.000,00,- dan pelunasannya diselesaikan ketika Ibu Sio  (Istri  dari  Bapak  Lamido)  ketika  akan  berangkat  haji.  Sebagaimana  hasil wawancara dengan Bapak Japa yang mengatakan bahwa:
“Sekitar bulan juni tahun 2022 Bapak Lamido (Penjual) datang kepada saya menawarkan tanahnya untuk dibeli sebesar Rp. 30.000.000,00- dengan luas ± 10x20  M 2 yang  terletak  di  Kampung  Samata  Kelurahan  Karatuang Kecamatan Bantaeng dengan ketentuan setelah membayar DP sebesar Rp. 7.000.00,00- sudah bisa di gunakan tanah tersebut” 14
Tanah  tersebut  dijual  karena  Istri  dari  Bapak  Lamido  (Ibu  Sio)  akan berangkat  haji  dan  hasil  dari  menjual  tanah  tersebut  akan  digunakan  oleh  beliau ketika  akan  berangkat  haji.  Sebagaimana  hasil  wawancara  Bapak  Lamido  yang menyatakan bahwa:

## Lamido
(Penjual)
Sebidang Tanah
(10 X 20 M 2 ) Japa (Pembeli)
Saing (Pihak Ke-3)
Sebidang Tanah (10 X 20 M 2 ) Kamaruddin
(Pembeli)
Sebidang Tanah (10 X 20 M 2 ) Rapo (Pembeli)
“Tanah  tersebut  dijual  karena  uangnya  akan  digunakan  untuk  istri  saya ketika  berangkat  haji  sebagai  uang  penutup  karena  belum  ada  panggilan pemberangkatannya” 15
Dikarenakan ada sawah yang ingin Bapak Lamido beli sehingga uang dari tanah yang dijual di Kampung Samata Kelurahan Karatuang ditagih pelunasannya sebesar Rp. 23.000.000,00-, uang yang seharusnya untuk berangkat haji dialihkan untuk  membeli  sawah.  Sebagaimana  hasil  wawancara  Bapak  Lamido  yang menyatakan bahwa:
“Ada sawah yang saya ingin beli, dikarenakan belum ada panggilan waktu pemberangkatannya jadi uang dari tanah tersebut dialihkan untuk membeli sawah” 16
Penagihan yang dilakuka tiba-tiba oleh Bapak Lamido menyebabkan para pembeli  diharus  melakukan  pelunasannya  yang  dimana  tidak  sesuai  dengan perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Para pembeli terpaksa melunasi tanah tersebut,  yang  dimana  Bapak  Kamaruddin  dan  Bapak  Rapo  tidak  mengalami kendala  dalam  pelunasanya  tetapi  Bapak  Japa  terkendala  dikarenakan  pada  saat penagihan  tersebut  tidak  mempunyai  uang  untuk  pelunasannya,  menyebabkan Bapak Japa meminta kepada Bapak Saing yang dalam hal ini sebagai pihak ketiga dalam pelunasannya sehingga terjadi take over dalam jual beli ini.
Penjelasan Bapak Lamido penulis berpandangan bahwa seharusnya Bapak Lamido menaati semua perjanjian yang sudah disepakati antar kedua belah pihak walaupun uang tersebut ada keperluan mendesak karena belum tentu pihak pembeli mempunyai  uang  untuk  pelunasannya  jika  ditagih  tidak  sesuai  dengan  waktu perjanjian yang sudah disepakati. Disinilah adanya tidak kesesuain dengan perjajian yang disepakati antar para pihak yang dimana tenggang waktu pelunasannya tidak sesuai dengan yang seharusnya.
2. Bentuk  Penyelesaian  Sengketa  Akibat  Wanprestasi  Jual  Beli  Tanah yang  Dilakukan  Secara  Lisan  di  Kelurahan  Karatuang  Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng
Mengenai  syarat  sahnya  suatu  pejanjian  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata sebagai berikut: 17

## 1. Kesepakatan
Kesepakatan  diperlukan  dalam  mengadakan  perjanjian,  ini  berarti  bahwa kedua  belah  pihak  haruslah  mempunyai  kebebasan  kehendak,  artinya  masing- masing  pihak  tidak  mendapat  suatu  tekanan  yang  mengakibatkan  adanya  cacat dalam mewujudkan kehendaknya. Mengingat kesepakatan harus diberikan secara bebas (sukarela), maka KUH Perdata menyebutkan ada 3 (tiga) sebab kesepakatan tidak diberikan secara sukarela yaitu karena danya paksaan, kekhilafan ( dwaling ) dan penipuan ( bedrog ). Hal ini diatur dalam Pasal 1321 yang menyebutkan: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Dimana dalam perjanjian jual beli tanah ini para
15 Lamido, Umur 63 Tahun, Warga Kelurahan Karatuang, Wawancara, 26 Desember 2023
16 Lamido, Wawancara, 26 Desember 2023
17 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan (Bumi Aksara, 2021), h. 61-68.
pihak melakukan kesepakatan secara sah dalam artian tidak ada paksaan/tidak ada ancaman.
2. Kecakapan
Orang-orang  atau  pihak-pihak  dalam  membuat  suatu  perjanjian  haruslah cakap menurut hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 KUH Perdata berikut: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang- undang tidak dinyatakan tak cakap”. Para pihak dalam transaksi jual beli tanah ini sudah memenuhi syarat-syarat cakap berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata bahwa seseorang yang cakap adalah orang yang telah dewasa mereka yang telah berusia 21 tahun atau telah menikah. dan para pihak dalam perjanjian ini bukan seseorang yang ditempatkan dibawah pengampuan dan sehat semua akalnya
3. Objek Suatu  perjanjian  haruslah  memeliki  objek  ( bepaald  onderwerp )  tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Objek perjanjian itu diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan: “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.  Dalam  perjanjian  jual  beli  ini  ada  objek  yang  diperjanjikan  yaitu sebidang  tanah  yang  dibagi  tiga  oleh  pemilik  yang  kemudian  dijual  kepada  tiga pembeli.
4. Sebab ( Causa ) yang halal Yurisprudensi  menafsirkan causa sebagai  isi  atau  maksud  dari  perjanjan. Apakah  tujuan  perjanjian  itu  dapat  dilaksanakan  dan  apakah  isi  perjanjian  tidak bertentangan  dengan  undang-undang,  ketertiban  umum,  dan  kesusilaan  (Pasal 1335-1337 KUH Perdata). Causa dalam hal ini, Objek tanah yang diperjual belikan adalah  objek milik  sendiri  dan  bukan  merupakan  objek  dalam  keadaan  sengketa serta  bukan merupakan  objek  yang  dihasilkan  dari  perbuatan  melanggar  hukum. adapun  tujuan  perjanjiannnya  tidak  terlarang  sehingga  syarat causa yang diperbolehkan tidak dilanggar.
Transaksi dalam jual beli ini telah memenuhi syarat keabsahan dan tidak cacat. Walaupun perjanjian ini lemah karena secara tertulis. Yang dimana bahwa perjanjian itu bisa secara tertulis dan secara tidak tertulis.
Konflik  terjadi  sekitar  bulan  september  tahun  2022  Bapak  Lamido  dan istrinya menagih pelunasan tanah tersebut kepada pihak pembeli yaitu Bapak Japa, Bapak Kamaruddin dan Bapak Rapo yang tidak sesuai dengan perjanjian lisan yang disepakati kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli, bahwa pelunasan tanah sebesar Rp. 23.000.00,00- di bayarkan ketika Istri dari Bapak Lamido (Ibu Sio) akan berangkat haji.
Sempat  terjadi  pertikaian  antar  kedua  belah  pihak  karena  penagihan pelunasan yang dilakukan secara mendadak, dimana dari pihak Bapak Lamido tetap ingin menagih pelunasannya sedangkan dari pihak pembeli tetap berpegang pada perjanjian lisan yang sudah disepakati kedua belah pihak.
Adapun  bentuk  penyelesaian  sengketa  yang  ditempuh  oleh  kedua  belah pihak yaitu secara non litigasi dengan proses negosiasi, dalam istilah sehari-hari
negosiasi  sepadan  dengan  istilah  berunding,  bermusyawarah  atau  bermufakat. 18 Dengan mengingatkan kembali perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua bela pihak pada bulan Juni tahun 2022 namun dari pihak Bapak Lamido (Penjual) tetap ingin pembayarannya dibayarkan segera. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kamaruddin yang mengatakan bahwa:
“Ketika ditagih pelunasannya pada saat itu memang terdapat konflik antara saya dan Bapak Lamido karena tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, namun setelah dibicarakan mengenai isi perjanjian sebelumnya Bapak  Lamido  tetap  ingin  pelunasaannya  dibayarkan  segera.  Karena dipertimbangkan  bahwa  tanah  tersebut  sudah  dibangun  rumah  jadi  saya melunasi pembayarannya sebesar Rp. 23.000.000,00- ” 19
Karena  mempertimbagkan  tanah  tersebut  sudah  digunakan  untuk membangun rumah dan menjadi lahan untuk dijadikan kebun sementara maka dari pihak  Bapak  Kamaruddin  dan  Bapak  Rapo  membayar  pelunasan  dari  tanah tersebut. Sedangkan dari pihak Bapak Japa yang juga  membeli dari tanah Bapak Lamido terpaksa mengalihkan pelunasan tanah tersebut kepada Bapak Saing karena pada  saat  itu  belum  mempunyai  uang.  Sebagaimana  wawancara  yang  dilakukan dengan Bapak Saing menyatakan bahwa:
“2  hari  setelah  ditagih  pelunasannya  oleh  Lamido,  Japa  ke  saya  agar mengambil alih pelunasan tanah tersebut sebesar Rp. 23.000.000,00-. dan panjar/DP sebesar Rp. 7.000.000,00- yang sudah diberikan ke Lamido akan diganti,  nanti  ketika  anak  dari  Japa  akan  menikah  baru  dibayar  sesuai dengan kesepakatan saya dengan Bapak Japa” 20
Penjelasan  dari  Bapak  Saing  dapat  diketahui  bahwa  dari  perjanjian  yang tidak  dipenuhi  oleh  salah  satu  pihak  maka  pihak  yang  lainnya  dirugikan  sama halnya yang dialami oleh Bapak Japa, dikarenakan ditagih secara mendadak maka beliau  harus  melibatkan  pihak  ketiga  dalam  pelunasannya.  Oleh  karena  itu, pentingnya suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik pada saat  mulai  berlakunya  suatu  perjanjian  lazimnya  berupa  perkiraan  dalam  hati sanubari  yang  bersangkutan.  Disinipun  itikad  baik  terletak  pada  keadaan  jiwa manusia akan tetapi tidak selalu tercermin pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini melaksanakan janji. 21
3. Pandangan  Hukum  Islam  terhadap  Jual  Beli Tanah  Secara  Lisan  di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng
Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa
18 Basyirah  Mustarin,  ‘Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Bersertifikat  Dan  Tidak Bersertifikat’, Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , 4.2 (2018), h. 397–412.
19 Kamaruddin, Umur 52 Tahun, Warga Kelurahan Karatuang, Wawancara, 26 Desember 2023
20 Saing, Umur 46 Tahun, Warga Kelurahan Karatuang, Wawancara, 27 Desember 2023
21 Ashar  Sinilele,  ‘Tinjauan  Hukum  Terhadap  Itikad  Baik  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli Tanah’, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum , 4.2 (2017), h. 75–82.
yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. 22 Dalam pandangan al-Qur’an menerangkan bahwa prinsip ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan agama dan sosial. Agama Islam adalah  agama yang damai, untuk itu dalam aspek ekonomi  jika  ada  orang  yang  berniaga  dan  dia  menganiaya  dalam  bentuk kezaliman, maka dengan tegas Allah melarang perbuatan tersebut. 23
Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Jual  beli  di  Kelurahan  Karatuang  Kecamatan  Bantaeng  Kabupaten
Bantaeng  yang  dalam  kasus  ini  dibayar  secara  angsuran/kredit.  Jual  beli  secara kredit dalam istilah fiqh di sebut dengan bay’ taqsith , yaitu praktik jual beli dengan harga  bertempo  yang  di  bayarkan  kepada  penjual  dalam  bentuk  cicilan  atau angsuran yang di sepakati. Sementara itu penjual menyerahkan barang dagangan yang  di  jualnya  kepada  pembeli  seketika  itu  juga  pada  waktu  terjadinya  akad. Kewajiban  pembeli  adalah menyerahkan harga  untuk  barang  yang  di  beli  dalam bentuk angsuran berjangka. Adapun jual beli dengan bertempo di sebut dengan bay’ bial Tsaman al Ajil . Jual beli bertempo atau taqshith yang di sertai uang muka di sebut  dengan bay’  urban . 24 Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  adalah  hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. 25 Sebagaiman firman Allah swt:
... ُه ْوُبُتْكاَف ىًّمَسُّم ٍلَجَا ىٰٰٓلِا ٍنْيَدِب ْمُتْنَياَدَت اَذِا ا ْٰٓوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar…” (QS. al-Baqarah/ 2: 282) 26
Ayat tersebut menjelaskan bahwa suatu hal yang terkait dengan muamalah dapat dilakukan tidak secara tunai asalkan ditulis dan dicatat dengan benar. Selain penulisan  untuk  menghindari  dari  kemungkinan  perselisihan,  pengingkaran  dan pemalsuan, maka diperlukan adanya saksi. Firman Allah:
22 Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 121-122.
23 Sohrah Sohrah, ‘Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur’an’, El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 2020, 154–65. 24 Miftakhul Huda, ‘Aspek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Sistim Kredit Dan Korelasinya Dengan Perilaku Konsumsi Muslim’, El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam , 8.1 (2022), 18–35.
25 Shobirin.  Shobirin,  “Jual  Beli  Dalam  Pandangan  Islam,” BISNIS:  Jurnal  Bisnis  Dan Manajemen Islam 3, no. 2 (2016): h. 239–261.
26 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Quran, 2019), h. 37.
Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 557-570
َن ْوَض ْرَت  ْنَّمِم ِنٰتَاَرْما َّو ٌلُج َرَف ِنْيَلُج َر اَن ْوُكَي ْمَّل  ْنِاَف  ْْۚمُكِلاَج ِ ر  ْنِم ِنْيَدْيِهَش ا ْوُدِهْشَتْسا َو
اَمُهىٰدْحِا َّل ِضَت  ْنَا ِءاََۤدَهُّشلا َنِم
ۗى ٰرْخُ ْلْا اَمُهىٰدْحِا  َرِ كَذُتَف
Terjemahnya:
“Dan  periksakanlah  dengan  dua  orang  saksi  dari  orang-orang  lelaki (diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorng lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya…” (QS. Al-Baqarah: 282). 27
Sama halnya dengan pelaksanaan jual beli tanah di Kelurahan Karatuang yang  secara  kebiasaan  masih  dilakukan  secara  lisan  maka  hendaknya  dilakukan secara  tertulis  sehingga  terhindar  dari  kerugian  ataupun  hal-hal  yang  tidak diinginkan dikemudian hari seperti yang dialami pada kasus yang terjadi pada jual beli tanah secara lisan ini.
Perjanjian itu wajib ditepati jika tidak mempunyai cacat pada perjanjiannya, dan jika sesuai dengan syariat (atau bukan perjanjian yang menimbulkan mafsadat). Sebagaimana QS Al-Ma’idah/5:1
... ِۗد ْوُقُعْلاِب ا ْوُف ْوَا ا ْٰٓوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي
Terjemahnya:
“Wahai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  akad-akad  itu…(QS  Al- Ma’idah/5:1) 28
Allah  memulai  tuntunannya  ini  dengan  menyeru: Hai  orang-orang  yang beriman, untuk  membuktikan  kebenaran  iman  kalian, penuhila  akad-akad  itu, yakni baik akad antara kamu dengan Allah yang terjalin melalui pengakuan kamu dengan  beriman  kepada  Nabi-Nya  atau  melalui  nalar  yang  dianugerahkan-Nya kepada kamu, demikian juga perjanjian yang terjalin antara kamu dengan secara manusia, bahkan perjanjian antara kamu dengan diri kamu sendiri. Bahkan semua perjanjian,  selama  tidak  mengandung  pengharaman  yang  halal  atau  penghalalan yang  haram. 29 Jadi  jika  melakukan  perjanjian  maka  penuhilah  akad-akad  yang sudah di perjanjikan, sama halnya dengan kasus yang terjadi pada jual beli tanah ini seharusnya Bapak Lamido harus memenuhi akad-akad yang sudah disepakati oleh  para  pihak  sebelumnya  mengenai  jangka  waktu  pelunasan  sisa  pembayaran tanah  tersebut,  bukan  malah  menagih  secara  tiba-tiba  tanpa  adanya  kesesuaian dengan perjanjian yang sudah disepakati.

## D. Penutup
Pelaksanaan jual beli tanah di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng masih dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis yang menjadi alat bukti dari jual beli tersebut. Dimana antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan perjanjian atau akad secara jelas dengan membahas objek dan harga yang diperjual belikan, waktu pembayaran serta sistem  pembayarannya  apakah  ingin  melakukan  pembayaran  secara  kontan  atau angsuran. Kebiasaan masyarakat di Kelurahan  Karatuang terhadap jual beli yang
27 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya , h. 37.
28 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Quran, 2019), h. 83.
29 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 7.
masih  dilakukan  secara  lisan,  mengakibatkan  banyak  masalah  yang  terjadi dikarenakan tidak adanya bukti dari pelaksanaan jual beli tersebut. Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli seharusnya menaati semua hal-hal yang sudah diperjanjikan sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.
Bentuk penyelesaian sengketa akibat wanprestasi jual beli tanah secara lisan di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dimana para pihak  menempuh  secara  non  litigasi  melalui  negosiasi  dengan  mengingatkan kembali perjanjian yang disepakati oleh kedua  belah pihak, namun dikarenakan pihak penjual tetap ingin pembeli tanahnya melunasi segera sisa pembayarannya maka  para  pembeli  terpaksa  melunasi  tanah  tersebut  secara  mendadak  dengan mempertimbangkan  beberapa  hal.  Dimana  Bapak  Kamaruddin  dan  Bapak  Rapo tidak mengalami kendala dalam pembayarannya tetapi lain halnya dengan Bapak Japa yang tidak dapat melunasi tanah tersebut sehingga terjadi take over dalam jual beli  ini  dengan  adanya  pihak  ketiga  dalam  pelunasannya.  Kepada  masyarakat Kelurahan  Karatuang  agar  sekiranya  melakukan  perjanjian  secara  tertulis  bukan hanya dasar saling percaya satu sama lain, karena jika dilakukan perjanjian secara tertulis  maka  ada  alat  bukti  ketika  salah  satu  pihak  mengingkari  akad  dalam perjanjian tersebut.
Pandangan hukum Islam terhadap jual beli tanah secara lisan di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng, dimana dalam Islam jika perjanjian lisan itu telah memenuhi syarat maka sah secara hukum, namun sangat beresiko terjadi sengketa karena  tidak  ada  alat  bukti  yang  menjadi  dasar  pembuktian  dalam  perjanjian tersebut.  Sehingga  perjanjian  sebaiknya dilakukan  secara tertulis  dengan  disertai saksi, apalagi dalam kasus yang terjadi di Kelurahan Karatuang perjanjian jual beli nya  dilakukan  pembayaran  secara tidak  tunai  atau  angsuran  yang  didalam  Islam sudah dijelaskan jika bermuamalah secara tidak tunai hendaknya ditulis atau dicatat dengan  benar  dengan  maksud  untuk  menghindari  perselisihan  dikemudian  hari. Diharapkan  perjanjian  harus  dilakukan  secara  tertulis  sebagai  alat  bukti  dan melibatkan  pihak  pemerintahan  setempat  dalam  perjanjianya  sehingga  lebih memperkuat mengenai pembuktian apabilah ada salah satu pihak yang melakukan kesalahan diluar dari apa yang telah dijanjikan.
Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 557-570

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Kementerian Agama, RI. Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya . Surabaya: Halim Quran, 2019.

## BUKU
Asyhadie, H Zaeni. Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam Dan Hukum Adat . Rajawali Pers, 2019.
Ikit, dkk., Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam . Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2002. Setiawan, I Ketut Oka. Hukum Perikatan . Bumi Aksara, 2021.
Siregar,  Hariman  Surya  dan  Koko  Khoerudin. Fikih  Muamalah  Teori  dan Implementasi . Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019. Supardin. Hukum Islam Di Indonesia: Studi Pengembangan Materi . Cet. I; Gowa:
Alauddin University Press, 2020.

## JURNAL
Cahyani,  Andi  Intan  ‘TINJAUAN  HUKUM  ISLAM  TERHADAP  PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN DI DESA TAMADAMPENG KECAMATAN  GALESONG  KABUPATEN  TAKALAR’, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah . h. 197–208. Gumanti, Retna. ‘Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)’. Jurnal Pelangi Ilmu , 5.no. 01 (2012).
Huda, Miftakhul. ‘Aspek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Sistim Kredit Dan  Korelasinya  Dengan  Perilaku  Konsumsi  Muslim’, El-Faqih:  Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam , 8. No. 1 (2022). 18–35. Widnyana,  I Wayan  Risky  and Anak Agung Ayu  Ngurah  Sri  Rahayu.  ‘AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PROSES BALIK NAMA SERTIPIKAT HAK MILIK  DALAM  JUAL  BELI  TANAH’, Jurnal  Aktual  Justice ,  7.  No.  1 (2022). h. 30–40.
Mustarin,  Basyirah.  ‘Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Bersertifikat  Dan Tidak  Bersertifikat’, Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  Dan  Hukum  Keluarga Islam , 4. No. 2 (2018). h. 397–412.
Saranaung, Fredrik Mayore. ‘Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997’, Lex Crimen , 6. No. 1 (2017). Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 3, no. 2 (2016): h. 239–261.
Shofiyun Nahidloh, ‘Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam’,
Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah , 1.no. 1 (2014). h. 7.
Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 557-570
Sinilele, Ashar. ‘Tinjauan Hukum Terhadap Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah’, Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  Dan Hukum , 4. No. 2 (2017). h. 75–82.
Sohrah,  Sohrah.  ‘Aktualisasi  Konsep  Ekonomi  Adil  Menurut  Al-Qur’an’, El- Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah . 2020. h. 154–65.