## MAJALAH HUKUM NASIONAL Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021
Ø. Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial dalam Persepsi Kebinekaan dan Hak Asasi Manusia ( Unilateral Judgment Through Social Media in The Perception of Diversity and Human Rights ) Oleh : Esa Lupita Sari dan Lista Widyastuti
Ø. Perlindungan HAM Masyarakat Hukum Adat yang Bhinneka Tunggal Ika di Era Digital
( Protection of Human Rights of Indigenous Peoples Unity in The Digital Era ) Oleh : Dominikus Rato
Ø. Perlindungan terhadap Pelaksanaan Prinsip Aqidah Islamiyah dalam Konteks Kebebasan Berkeyakinan di Era Digitalisasi ( Protection of the Implementation of Islamic Aqidah Principles in the Context of Freedom of Beliefs in the Digitalization Era )

## Oleh : R. Muhamad Ibnu Mazjah
Ø. Penguatan Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Umat Agama Baha’i di Pati Jawa Tengah ( Strengthening Administration of People Service for People Baha’i Religions in Pati Central Java )
Oleh:

## Moh Rosyid Dan Lina Kushidayati
Ø. Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Penataan Ruang di Provinsi Bali ( Position of Human Rights in Maintaining Local Wisdom of Spatial Planning in the Province of Bali ) Oleh : Muhaimin
Ø. Mengoptimalkan Mekanisme  Pengawasan  dalam  Jaringan  Terhadap  Organisasi  Kemasyarakatan Berbadan Hukum Perkumpulan di Indonesia ( Optimizing A Digital Supervision Mechanism on Societal Organizations With Association in Indonesia )

## Oleh : Kristianus Jimy Pratama
Ø. Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi ( Formal Obstacles to Criminal Law Enforcement on the Crime of Personal Data Theft ) Oleh : Kornelius Benuf

## BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

## MAJALAH HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
MEDIA PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN HUKUM

## MAJALAH HUKUM NASIONAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021
Pemimpin Redaksi Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Drs. Yasmon, M.L.S.

## Redaksi
Prof. Dr. Fx. Djoko Priyono, S.H., M.Hum. Dr. Muchammad Ali Safa’at, S.H., M.H. Lapon Tukan Leonard, S.H. MA. Aisyah Lailiyah, S.H., M.H. Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H.
Redaktur Pelaksana Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M.
Asisten Redaksi Robby Ferdyan, S.Ip. Kadek Derik Yunitasari, S.H. M Fahri Rudiyanto, S.Sos. Munajatin Nurur Rokhmah Lingga Utami, S.Hum.
Layouter Aji Bagus Pramukti, S.H .
Sirkulasi
Rona Puspita, S.H.

## Mitra Bestari
Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. Prof.Dr.Adji Samekto,SH. M.Hum
Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH.,M.H.
Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M., M.CL Muji Kartika Rahayu, S.H., M.Fil. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum. Slamet Yuswanto, S.H., M.H.

## Penyelenggara
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jalan Mayjen Sutoyo – Cililitan Telepon (021) 8091908; 8002192 Faksimile (021) 80871742 Website mhn.bphn.go.id Jakarta 13640

## KATA PENGANTAR REDAKSI
Segala doa dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnyqa Majalah Hukum Nasional (MHN) Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021. Sebagai salah satu hasil produk Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di penerbitan jurnal ilmiah, Majalah Hukum Nasional hadir memberikan wadah atas gagasan-gagasan hukum yang merespons problematika hukum di hadapan kita dalam beberapa waktu terakhir ini. Tentu, ini selaras dengan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional, yakni melakukan pembangunan dan pembinaan hukum nasional di Indonesia.
Masifnya perkembangan dunia digital dalam beberapa tahun terakhir ini adalah suatu hal yang tidak dapat dibendung dalam suatu peradaban bangsa. Era digital telah membawa banyak perubahan dan kemajuan yang luar biasa, terlebih lagi dengan dukungan teknologi informasi yang semakin pesat. Kemajuan teknologi informasi akan mendorong masyarakat untuk mendapatkan informasi, membagikan informasi, dan tentunya kebebasan berekspresi.
Sebagaimana kita ketahui bersama kemerdekaan berekspresi merupakan salah satu hak dasar yang diakui dalam sebuah negara demokrasi dan negara hukum. Di Indonesia keberadaannya dijamin oleh negara dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjadi  bukti  nyata  bahwa  negara  menjamin  hak  untuk berekspresi warga negara.
Tentu  dengan  kemerdekaan  berekspresi  yang  dijamin  oleh  konstitusi  tidak  menjadikan  setiap orang untuk bertindak bebas tanpa batas. Dengan perkembangan digital saat ini, setiap orang dapat mencari dan menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Namun, dalam menjalankan haknya tersebut haruslah dibarengin dengan penghormatan atas HAM orang lain juga. Penghormatan atas HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus menjadi alas di dalam menjalankan hak asasi manusia setiap orang.
Perkembangan digital dan kebebasan berekspresi dalam kehidupan masyarakat membawa banyak implikasi. Banyak informasi positif yang bisa diterima dan dibagikan oleh masyarakat melalui media digital saat ini. Namun seperti dua sisi mata uang, selalu ada sisi negatif dari keberadaan perkembangan era digital. Informasi menyesatkan (hoaks), pornografi, radikalisme, ujaran kebencian dan kejahatan dunia maya adalah sisi negatif dari perkembangan digital saat ini. Perkembangan digital bisa menjadi pemersatu bangsa namun juga dapat menjadi pemecah belah bangsa apabila digunakan secara tidak bertanggung  jawab.  Untuk  itu,  perlindungan  hak  asasi  manusia  menjadi  penting  untuk  dilakukan dalam konteks Indonesia yang beranekaragam terlebih di era digital saat ini. Peran pemerintah dalam membuat regulasi maupun kebijakan sebagai upaya perlindungan HAM di tengah zaman yang serba digital menarik untuk dianalisa khususnya dalam kehupdan masyarakat Indonesia yang beranekaragam. Berdasarkan hal tersebut, dewan redaksi mengangkat tema Problematik Perlindungan HAM dalam Konteks Kebinekaan pada Era Digital di Indonesia.
Terdapat 7 (tujuh) tulisan dari para penulis dengan berbagai macam latar belakang yang membahas mengenai hal tersebut. Diawali dengan tulisan pertama dari Esa Lupita Sari dan Lista Widyastuti dengan judul Penghakiman Sepihak melalui Media Sosial dalam Persepsi Kebinekaan dan Hak Asasi Manusia. Dalam tulisannya, penulis mencoba mengkaji bagaimana pandangan Hak Asasi

## P E N G A N T A R  R E D A K S I
Manusia terhadap penghakiman sepihak melalui media sosial dan bagaimana penghakiman sepihak melalui media sosial dalam persepsi kebinekaan.
Tulisan selanjutnya berjudul Perlindungan HAM Masyarakat Hukum Adat yang Bhinneka Tunggal Ika di Era Digital yang ditulis oleh Dominikus Rato. Penulis mengulas mengenai perjuangan masyarakat hukum adat dan pembela hak-hak agraria masyarakat hukum adat dalam memperjuangkan hak- haknya. Selain itu dalam tulisannya penulis juga membahas mengenai kualifikasi perlindungan HAM apa saja yang perlu diberikan kepada masyarakat hukum adat.
Tulisan  ketiga  adalah  dari  R.  Muhamad  Ibnu  Mazjah  dengan  judul  Perlindungan  terhadap Pelaksanaan Prinsip Aqidah Islamiyah dalam Konteks Kebebasan Berkeyakinan di Era Digitalisasi. Melalui tulisannya, penulis mengkaji mengenai bagaimana perlindungan negara terhadap penerapan Aqidah Islamiyah khususnya pada era digitalisasi.
Tulisan berikutnya berasal Moh Rosyid dan Lina Kushidayati dengan judul Penguatan Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Umat Agama Baha’i di Pati Jawa Tengah. Penulis mengulas mengenai pemenuhan Hak Asasi Manusia Umat Baha’I khususnya terkait pelayanan Hak Sipil Umat Baha’I dalam mendapatkan akses administrasi kependudukan.
Selanjutnya adalah tulisan dengan judul Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Penataan Ruang di Provinsi Bali yang ditulis oleh Muhaimin. Dalam tulisannya penulis mencoba  menganalisa  bagaimana  kedudukan  kearifan  lokal  dalam  perspektif  Hak  Asasi  Manusia khususnya dalam proses rancangan penataan ruang bangunan di Provinsi Bali.
Tulisan  keenam  dalam  Majalah  Hukum  Nasional  berjudul  Mengoptimalkan  Mekanisme Pengawasan dalam Jaringan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Perkumpulan di Indonesia yang ditulis oleh Kristianus Jimy Pratama. Dalam tulisannya penulis mengulas mengenai konstruksi hukum preventif sebagai bentuk norma hukum yang bersifat pengawasan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum perkumpulan di Indonesia. Penulis untuk membahas mengenai peluang implementasi dan implikasi penerapan mekanisme pengawasan dalam jaringan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum perkumpulan di Indonesia
Terakhir adalah tulisan dari Kornelius Benuf dengan judul Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi. Melalui tulisannya penulis menganalisis mengenai pencurian data pribadi di Indonesia sebagai suatu kejahatan dan hambatan formal penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia
Para pembaca Majalah Hukum Nasional yang budiman, demikianlah keseluruhan tulisan yang ada dalam Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021. Atas nama redaksi, kami mengucapkan terimakasih kepada para penulis dan mitra bestari Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021. Tak lupa redaksi mengucapkan selamat membaca kepada para pembaca Majalah Hukum Nasional. Semoga tulisan yang ada di Majalah Hukum Nasional bermanfaat dan dapat berkontribusi bagi pembangunan hukum nasional ke depannya.

## DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR REDAKSI............................................................................................. vii DAFTAR ISI ....................................................................................................................... ix

## 1.  PENGHAKIMAN SEPIHAK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSEPSI KEBINEKAAN DAN HAK ASASI MANUSIA
( Unilateral Judgment Through Social Media in The Perception of Diversity and Human Rights ) Oleh : Esa Lupita Sari dan Lista Widyastuti .........................................................................  131
2. PERLINDUNGAN HAM MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BHINNEKA TUNGGAL IKA DI ERA DIGITAL
( Protection of Human Rights of Indigenous Peoples Unity in The Digital Era )
Oleh : Dominikus Rato ........................................................................................................  155
3.  PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP AQIDAH ISLAMIYAH DALAM KONTEKS KEBEBASAN BERKEYAKINAN DI ERA DIGITALISASI
( Protection of the Implementation of Islamic Aqidah Principles in the Context of Freedom of Beliefs in the Digitalization Era ) Oleh : R. Muhamad Ibnu Mazjah .................................................................................................... 179

## 4.  PENGUATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA UMAT AGAMA BAHA’I DI PATI JAWA TENGAH
( Strengthening Administration of People Service for People Baha’i Religions in Pati Central Java ) Oleh: Moh Rosyid dan Lina Kushidayati .......................................................................................... 201

## 5.  KEDUDUKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMPERTAHANKAN KEARIFAN LOKAL PENATAAN RUANG DI PROVINSI BALI
( Position of Human Rights in Maintaining Local Wisdom of Spatial Planning in the Province of Bali ) Oleh : Muhaimin............................................................................................................................. 219

## 6.  MENGOPTIMALKAN MEKANISME PENGAWASAN DALAM JARINGAN TERHADAP ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERBADAN HUKUM PERKUMPULAN DI INDONESIA
( Optimizing A Digital Supervision Mechanism on Societal Organizations With Association in Indonesia ) Oleh : Kristianus Jimy Pratama ....................................................................................................... 239

## 7. HAMBATAN FORMAL PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DATA PRIBADI
( Formal Obstacles to Criminal Law Enforcement on the Crime of Personal Data Theft )
Oleh : Kornelius Benuf .................................................................................................................... 261 PETUNJUK PENULISAN NASKAH MAJALAH HUKUM NASIONAL ................................................. 281

## Majalah Hukum Nasional
Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i2.146 https://mhn.bphn.go.id

## PENGHAKIMAN SEPIHAK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSEPSI KEBINEKAAN DAN HAK ASASI MANUSIA
( Unilateral Judgment Through Social Media in The Perception of Diversity and Human Rights )
Esa Lupita Sari dan Lista Widyastuti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Jalan Dokter Cipto No.64, Kebonagung, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232
e-mail: esakcu@gmail.com

## Abstrak
Kebebasan berpendapat merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang diakui dan dijamin perlindun- gannya oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Negara Indonesia adalah negara pluralisme sehingga kebebasan berpendapat tidak dapat dimaknai secara mutlak. Kebebasan berpendapat yang dimaknai secara mutlak mengakibat - kan kebebasan berpendapat yang kebablasan. Penghakiman sepihak merupakan wujud dari kebebasan berpendapat yang kebablasan. Kemudahan teknologi mengalihkan trend menyampaikan pendapat mel- alui media tulis ke media sosial. Penghakiman sepihak melalui media sosial marak terjadi dan berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM, pencemaran nama baik, dan merusak kebinekaan. Penelitian ini meng - gunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Data yang terkumpul  selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan penghakiman sepihak melalui media sosial bertentangan dengan HAM. Dalam perkembangannya terdapat hak yang dapat dibatasi pemenuhannya ( derogable rights ) meliputi hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Pembatasan dilakukan oleh dan berdasar- kan Undang-Undang. Secara tegas Pasal 73 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mem- berikan pembatasan terhadap penggunaan hak guna menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain. Penghakiman sepihak merupakan wujud pemaknaan kebinekaan secara negatif yang berpotensi memecah belah bangsa.
Kata Kunci: penghakiman sepihak, HAM, Kebinekaan
Abstract
Freedom of opinion is one of human rights approved and guaranteed protection by universal rights of hu - man (DUHAM) and the Constitution basic of country Republik Indonesia 1945 ( UUD 1945). Indonesia is plu - ralism country so freedom of opinion cannot means absolutely. Freedom of opinion which means absolutely can make consequence freedom of opinions overed. Unilateral Judgement is shape of freedom opinions overed. Easiness technology takes over trend present opinions via writing media to Social media. Unilateral Judgement via Social media often happened and potential caused violation of human rights, vilification reputation and break diversity. This survey uses a normative juridical approach method. Kind of data used as secondary data. The next collected data analyzed using qualitative analyst. The result of survey showing that Unilateral Judgement via Social media contradictory with human right. In the development there are rights qualified fulfillment (derogable rights) amongst right to move, right to assemble, and right to speak. Restrictions by and based on constitution, strictly chapter 73 UU No. 39 year 1999 about HAM have given Border against apply rights for guaranteed recognition and honor for human right and freedom based on others. Unilateral Judgement is shape of mean diversity by negative has the potential to divide the nation.
Keywords: Personal Judgment, Human Rights, Kebinekaan

## A. Pendahuluan
Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi. Sebagaimana dikatakan oleh Anthony Giddens, globalisasi merupakan sebuah proses yang kompleks, tidak hanya digerakkan oleh suatu kekuatan tertentu, melainkan oleh banyak kekuatan, seperti  budaya,  teknologi,  politik  maupun ekonomi. 1
Pengaruh globalisasi dapat meng- hilangkan berbagai hambatan yang mem- buat dunia semakin terbuka dan saling membutuhkan antara satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa globalisasi membawa perspektif baru tentang konsep “Dunia Tanpa Batas” yang saat ini telah menjadi realita dan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan budaya yang akhirnya membawa perubahan baru.
Lebih lanjut Keohane dan Nye me- ngemukakan bahwa dalam dunia baru, yaitu dunia tanpa batas-batas negara atau a world without borders , negara-negara dan penguasa militer  mereka  tidak  lagi  memainkan  peran penting.  Bahkan  peran  mereka  semakin me mudar dan secara meyakinkan akan diganti kan oleh peran penting yang semakin me ning kat dari aktor-aktor non teritorial se- per ti  perusahaan-perusahaan  multinasional,
1  Anthony Giddens, Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial , Terj. Ketut Arya Mahardika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 38. 2  Vinsensio Dugis, Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik , (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2016), hlm. 10 3  Ronny Junaidi Kasalang, Pengaruh Globalisasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Konstitusi Indonesia , (Jakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm 18
gerakan-gerakan sosial transnasional, dan organisasi-organisasi internasional. 2
Globalisasi mengandung ambivalensi. Di satu sisi, proses globalisasi merupakan kesempatan besar di zaman ini yang membawa kepada perkembangan yang semakin manusiawi sampai ke pojok-pojok dunia dan memberikan keuntungan bagi semuanya serta turut mempromosikan Hak Asasi Manusia, terutama di bidang kebebasan sipil, gender dan juga perlindungan terhadap anak-anak. Namun di sisi lain, globalisasi melahirkan pertentangan antar manusia di muka bumi ini, yang disebabkan oleh arus penyeragaman budaya yang memaksa. 3
Globalisasi membawa pengaruh besar dalam perkembangan media. Media adalah saluran atau alat untuk membantu tercapainya tujuan komunikasi. Dunia tanpa batas sebagai ciri dari globalisasi memaksa lahirnya teknologi-teknologi baru guna dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Kemajuan teknologi mendorong lahirnya media sosial. Kemudahan dalam mengakses informasi melalui internet merupakan suatu keniscayaan di era globalisasi. Kemudahan ini ternyata juga mempengaruhi kebiasaan seseorang untuk menyatakan pendapat. Bila sebelumnya orang-orang menyatakan pendapat melalui tulisan, maka menyatakan pendapat di dunia maya menjadi tren saat ini.
Reformasi menjadi tonggak lahirnya kebebasan berpendapat di Indonesia yang ditandai dengan munculnya berbagai
media. Gerak dinamis demokrasi salah satunya digerakkan oleh media. Media dan demokrasi sangat berkaitan erat, mengingat demokrasi meniscayakan adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang bebas. Dalam kehidup an bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  yang  demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Secara    teoritis    Hak  Asasi  Manusia (HAM) adalah  hak  yang  melekat  pada diri    manusia    yang    bersifat  kodrati  dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakikat  HAM sendiri  merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara  kepentingan  perseorangan    dengan kepentingan    umum.  Begitu    pula    upaya menghormati,  melindungi dan  menjunjung tinggi    HAM    menjadi    kewajiban    dan tanggung  jawab  bersama  antara individu.
Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan penjaminan terhadap Hak Asasi Manusia. Negara memperoleh kekuasaan dari warga negaranya sebagai pemegang kedaulatan semata-mata untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara. Kewajiban untuk menegakan HAM
adalah kewajiban yang tidak dapat dipungkiri oleh negara, karena merupakan bagian dari kewajiban negara untuk melindungi kepentingan umat manusia (prinsip obligation erga omnes). Wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia yaitu melalui pengaturan dalam peraturan perundang- undangan negara yang bersangkutan.
Kebebasan menyampaikan pendapat me   ru pakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut dengan jelas tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang  berbunyi:  ”Setiap  orang  berhak  atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menyampaikan  pendapat  dengan  tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas” Jelas tersirat dalam dua undang-undang di atas bahwa kebebasan dalam menyampaikan pendapat di depan publik tanpa mendapatkan gangguan adalah kebebasan yang nyata dan diberikan seluas-luasnya.
Kebebasan berpendapat di Indonesia yang diiringi dengan akses media informasi dan komunikasi via internet dan sosial media membuat suatu perubahan komunikasi antar masyarakat. Menurut data yang
dikutip  dari  KOMINFO,  per  tahun  2020 ini pengguna internet di Indonesia 175,5 juta jiwa dengan penetrasi atau jangkauan digital nasional sebesar 64 persen di seluruh wilayah. 4 Banyaknya masyarakat Indonesia yang menjadi pengguna media sosial dan internet mengakibatkan adanya suatu pergeseran fungsi dan peran dari masyarakat internet atau netizen itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat pada era 4.0 ini menjadikan suatu pola komunikasi dan membentuk suatu era masyarakat informasi yang interaktif dan dinamis.
Pemahaman tentang kebebasan ber- pendapat nyatanya masih dimaknai sebagai kebebasan berpendapat yang mutlak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh negara. Hal tersebut nampak pada maraknya  opini-opini  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan yang bernuansa negatif  menghiasi  media  sosial.  Pendapat atau opini yang kita berikan menghasilkan tipologi  efek  media  atau  efek  media  yang disengaja dengan tujuan menggiring persepsi atau opini untuk mendukung agenda dari penyuara pendapat tersebut. Pendapat yang disampaikan tidak sedikit yang bergulir pada tindakan  penghakiman  sepihak  terhadap seseorang  dan/atau  suatu  tindakan  yang telah dilakukan.
Masih hangat di telinga kita sebuah video yang diunggah oleh salah satu akun media sosial. Pengunggah video menuding dua
4  Fauziah Mursid, Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia Capai 175,5 Juta, http://www. https://republika. co.id/berita/qhgibx335/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1755-juta-jiw (diakses 13 Juli 2021)
5  Feliex Nathaniel, Jangan Sembrono Menghakimi Orang Hanya Bermodal Video Viral, https://tirto.id/jangan- sembrono-menghakimi-orang-hanya-bermodal-video-viral-cEaN (diakses 19 Juli 2021)
remaja pria warga negara asing yang ada di dalam video tersebut telah memperlihatkan ekspresi homoseksual di ruang publik. Dalam unggahannya si pengunggah mencantumkan kalimat “Tadinya mtrnya mau ku tendang, tp krna kakiku gak sampe akhrnya hanya ku tegur Maaf jika tindakanku salah. Kalau aku gak suka ya ku labrak” 5 . Video ini lantas menjadi viral dan muncul dukungan dari warga net terhadap tindakan  pengunggah  yang  dinilai  berani. Kemudian muncul pernyataan dari seseorang yang mengaku mengenal kedua remaja. Dalam pernyataannya dia menyampaikan bahwa kedua remaja adalah saudara dan sudah  lama  tidak  bertemu.  Mengetahui  hal tersebut pengunggah video meminta maaf melalui akun media yang sama. Tindakan pengunggah video merupakan salah satu contoh penghakiman sepihak melalui media sosial. Tanpa mengetahui kebenarannya pengunggah video memberikan penghakiman secara sepihak atas apa yang dia lihat.
Pendapat yang disampaikan menjadi penghakiman sepihak apabila pendapat tersebut disampaikan agar didengar dan diketahui oleh banyak orang seperti melalui media baik media sosial ataupun media massa lainnya. di mana kita tahu bahwa sesuatu  akan  mudah  viral  ketika  dimuat dalam media terlebih media sosial. Tentu tindakan penghakiman sepihak disini adalah sebuah penggiringan opini kepada sesuatu yang  bersifat  negatif,  karena  disampaikan melalui media atau agar didengar oleh
banyak orang maka patut diduga bahwa penghakiman sepihak bertujuan untuk mencemarkan nama baik. Berbeda halnya jika  pendapat  disampaikan  melalui  platform resmi di mana pendapat tersebut menjadi kritik bagi seseorang atau organisasi.
Perlu disadari bahwa negara Indonesia adalah negara pluralisme yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa dan adat-istiadat.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari sejarah panjang bangsa Indonesia sebagai negara yang mengalami penjajahan dan bentuk  geografis  negara  Indonesia  sebagai negara  kepulauan  di  mana  dua  pertiga dari wilayahnya adalah wilayah perairan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 25A  UUD  1945  “Negara  Kesatuan  Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Keberagaman di Indonesia telah muncul sejak zaman kerajaan yang kemudian mendorong munculnya frasa Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Mpu Tantular dalam Kitab Sutasoma dan digunakan untuk menyatukan keberagaman agama pada masa itu. Bhinneka Tunggal Ika  yang  berarti  berbeda-beda  tetapi  tetap satu jua kemudian menjadi semboyan bangsa Indonesia yang tertulis dalam pita yang dicengkeram oleh burung garuda. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dianggap mewakili pandangan negara Indonesia dan dapat memperteguh kedaulatan bangsa. Menyatukan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda menjadi satu kedaulatan negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi.
Kebinekaan yang dimiliki oleh negara Indonesia menjadi suatu anugerah bagi bangsa Indonesia apabila dimaknai secara positif  akan  tetapi  disisi  lain  kebinekaan ini menjadi sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia  apabila  dimaknai  secara  negatif. Kebinekaan  yang  berarti  keberagaman  akan bermuara pada satu kesatuan. Hal ini berarti bahwa keberagaman yang ada bukanlah pemecah belah bangsa melainkan pemersatu bangsa. Keberagaman yang berujung pada pemecah belah bangsa merupakan dampak dari  pemaknaan  kebinekaan  secara  negatif sedangkan keberagaman yang berujung pada persatuan bangsa merupakan hasil dari pemaknaan kebinekaan secara positif.
Dari video viral yang telah dijelaskan diatas kondisi akan menjadi berbeda apabila si pengunggah video menyematkan kalimat bernada  positif  seperti  “Jadi  keinget  masa muda dulu, boncengan, tertawa bareng sama teman”. Kalimat ini akan menggiring opini masyarakat kedalam sesuatu hal yang positif. Meskipun  tidak  semua  akan  setuju  dengan pendapat yang kita miliki karena adanya kebinekaan akan tetapi opini yang kita berikan berusaha menggiring pada suatu hal yang positif.  Penghakiman  sepihak  melalui  media sosial  dikhawatirkan  memecah  persatuan karena  tindakan  penghakiman  sepihak merupakan bentuk pemaknaan kebinekaan secara negatif.
Tindakan penghakiman sepihak melalui media sosial yang marak terjadi dapat memicu terjadinya pencemaran nama baik. Maraknya kasus pencemaran nama baik dapat bermula dari pendapat yang
disampaikan di media sosial tanpa dapat dibuktikan kebenarannya. Pendapat tersebut hanya disampaikan berdasarkan atas pan- dangannya secara sepihak, bermuatan negatif  dan  menyerang  privasi  seseorang, keluarganya dan kehormatannya. Kepolisian mencatat sedikitnya 4.360 laporan polisi masuk pada 2018. Kemudian, meningkat menjadi 4.586 pada 2019 dan bertambah menjadi 4.790 pada 2020. Selain itu, Polri mencatat kasus paling tinggi dari keseluruhan laporan adalah mengenai pencemaran nama baik. Berdasarkan laporan polisi yang di Bareskrim Polri yang berhubungan dengan UU ITE. Karena apabila dilihat dari tahun ke tahun cenderung meningkat,” kata Rusdi dalam webinar yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Rabu (10/3/2021). 6
Dalam menjalankan hak dan kebebasan- nya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang- undang. Pembatasan ini dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan UU ITE. UU ITE dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi sebagai dampak arus globalisasi yang kuat. UU ITE harus dapat  melindungi  berbagai  kepentingan hukum  untuk melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan
6  Rayful Mudassir, Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkat 2018-2020, https://kabar24.bisnis.com/ read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat-sejak-2018-2020, (diakses 19 September 2021)
7  Humas, Kemenkumham Kembali Lanjutkan Kajian UU ITE Terhadap Pasal-Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Kota Yogyakarta, https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2755-kemenkumham- kembali-lanjutkan-kajian-uu-ite-terhadap-pasal-pasal-penghinaan-dan-pencemaran-nama-baik-di-kota- yogyakarta, (diakses 20 September 2021)
lisan  dan  tulisan,  dan  kepentingan  hukum untuk melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak yang bersifat  hak  konstitusional  ( Constitutional Rights ) warga negara sebagaimana ditentukan Pasal 28F UUD NRI 1945, dan hak dasar (basic rights) akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain yang dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. 7 Disisi lain hadirnya UU ITE dimaknai sebagai pembatasan dalam kebebasan berpendapat terkhususnya dalam Pasal 27 ayat 3. Pengaturan Pasal 27 ayat 3 menuai protes dari masyarakat karena dianggap membatasi dan mengekang kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945.
Undang-undang ini memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat 3 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat 3. Akan tetapi Pasal 27 ayat 3 tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan  limitatif  tentang  perbuatan  apa  yang diklasifikasikan  sebagai  penghinaan  dan/ atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, Pasal 27 ayat 3 dapat menimbulkan multitafsir dan  rawan  disalahgunakan  sebagai  motif balas dendam, pembungkaman terhadap kritik  masyarakat  dan  dapat  mengakibatkan hilangnya  partisipasi  masyarakat  terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pasal ini dikhawatirkan  akan  menjadi  trend  saling
lapor oleh sejumlah pihak. Berdasarkan data yang diperoleh dari laman https://id.safenet. or.id/daftarkasus/  dari  bulan  Agustus  2008 hingga Juli 2021 terdapat sekitar 376 kasus masyarakat yang terjerat dengan UU ITE. 8
Penghakiman sepihak melalui media sosial dapat berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Penghakiman sepihak dinilai  menyerang  privasi  seseorang.  Setiap orang bebas untuk mempunyai,  mengeluarkan dan  menyebarluaskan  pendapat  sesuai  hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik, akan tetapi Pasal 28G ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan  hak asasi. Lebih lanjut Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 menyatakan, dalam menjalankan kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengenai bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia terhadap penghakiman
8  Safenet, “Daftar Kasus Netizen Yang Terjerat UU ITE”, https://id.safenet.or.id/daftarkasus/ (diakses 30 Agustus)
9  H. Hadari Nawawi, Penelitian Terapan , (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1989) halaman  9
10  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 1986) halaman 42 11  Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum , (Jakarta: GRANIT, 2004), halaman 1
sepihak melalui media sosial dan bagaimana penghakiman sepihak melalui media sosial dalam persepsi kebinekaan.

## B.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  dapat  diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja  yang  sistematis,  teratur,  dan  dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, disebabkan penelitian ini bersifat ilmiah. 9
Penelitian dikatakan pula sebagai suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. 10

## 1.  Metode Pendekatan
Metode  Penelitian  merupakan  ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. 11
Metode pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan yuridis. Metode pendekatan yuridis yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk  memecahkan  masalah  penelitian dengan meneliti data sekunder.
Yuridis,  artinya  dalam  melakukan  pen- dekatan digunakan prinsip - prinsip dan asas - asas hukum untuk melihat permasalahan.
Faktor - faktor yuridisnya adalah :
1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

## 2.  Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilaku-
kan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan data sekunder.
1.  Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan.
2.  Jenis Data Penelitian  ini  menggunakan  satu  jenis data yaitu data sekunder guna untuk mengumpulkan data. Data Sekunder adalah Data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Cara memperolehnya yaitu  dengan  melakukan  penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan  landasan  teoritis  berupa pendapat-pendapat, atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data yang melalui naskah resmi.
Bahan Hukum primer terdiri dari :
1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah
12  Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan dan ketentuan antara lain berupa buku-buku, literatur,  jurnal,  artikel-artikel  ilmiah  yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris Indonesia.
Metode pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan  yuridis  normatif.  Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. 12 Data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah dengan memilah-milah data yang relevan atau tidak dengan  permasalahan  yang  diteliti  dan kemudian menyusunnya ke dalam bentuk hasil penelitian yang sistematis.

## C. Pembahasan 1.  Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Penghakiman Sepihak melalui Media Sosial
Hak Asasi Manusia sebagai nilai universal  telah  dimuat  dalam  Konstitusi  RI,
baik dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maupun dalam batang tubuh UUD 1945 dan dipertegas dalam amandemen UUD 1945. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM/Universal  Declaration  on  Human Rights (UDHR) tahun 1948 serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia.
Terdapat 8 (delapan) di antara 9 (sembilan) instrumen pokok HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu:
• Convention  on  the  Elimination  of All  Forms  of  Discrimination  Against Women (UU No. 7 Tahun 1984);
• Convention  on  the  Rights  of  the Child (Keppres No. 36 Tahun 1990), ter ma suk Option al  Protocol  to  the Convention  on  the  Rights  of  the  Child on  the  Involvement  of  Children  in Armed  Conflict (UU No. 9 Tahun 2012) dan Optional Protocol to the Convention on  the  Rights  of  the  Child  on  the  Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (UU No. 10 Tahun 2012);
• Convention  Against  Torture  and  Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (UU No. 5 Tahun 1998);
• International  Convention  on  the Elimination  of  All  Forms  of  Racial Discrimination,  196 5 (UU No. 29 Tahun 1999);
• International  Covenant  on  Economic, Social,  and  Cultural  Rights (UU No. 11
13 Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia , Semarang, 2012, hal. 2
Tahun 2005);
• International  Covenant  on  Civil  and Political Rights (UU No. 12 Tahun 2005);
• Convention on the Rights of Persons With Disabilities (UU No. 19 Tahun 2011);
• International  Convention  on  the Protection  of  the  Rights  of  All  Migrant Workers  and  Members  of  Their Families (UU No. 6 Tahun 2012).
Istilah  Hak  Asasi  Manusia  (selanjutnya disebut  HAM)  merupakan  istilah  yang  biasa digunakan  untuk  menggantikan  istilah Human Rights . Di samping itu ada juga yang menggunakan istilah fundamental rights atau basic rights . Sampai saat ini belum terdapat kesatuan pendapat yang baku mengenai pengertian  hak  asasi  manusia  yang  dapat diterima secara universal.
Muladi menyatakan bahwa apapun rumusannya, HAM adalah hak yang melekat secara alamiah ( inherent ) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. 13 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  mendefinisikan HAM sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Dari berbagai pengertian  tersebut  secara  umum  dapat dipahami bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri
manusia, bersifat universal dan langgeng.
Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada manusia untuk menikmati  kebebasan  dari  segala  bentuk penghambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang  menyebabkan  manusia  tidak  dapat hidup secara layak sebagai manusia. Di dalam hak asasi manusia terdapat hak alamiah ( natural rights ), yaitu hak yang melekat pada diri manusia terlepas dari segala adat istiadat atau aturan tertulis dan manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak tersebut meliputi:
•  hak hidup;
•  hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
•  hak untuk bebas dari perbudakan;
•  hak untuk bebas dari pemenjaraan akibat ketidaksanggupan memenuhi kewajiban kontrak;
•  hak untuk bebas dari dinyatakan bersalah atas tindak kriminal yang belum menjadi hukum  pada  saat  tindakan  tersebut dilakukan;
•  hak untuk diakui sebagai pribadi hukum; dan
•  hak atas kebebasan berpendapat, ber- keyakinan dan beragama.
Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak natural yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat diakui oleh dunia sebagai salah satu hak yang terus berkembang sehingga memerlukan ruang dan
instrumen internasional untuk mengatur perkembangannya. Pengakuan terhadap hak tersebut tertuang dalam beberapa instrumen hukum internasional, di antaranya adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Hak- Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kedua instrumen ini diakui oleh PBB sebagai salah satu instrumen hak asasi manusia internasional. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia  (DUHAM)  menyebutkan  “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun  juga  dan  dengan  tidak  memandang batas-batas”.
Tidak berbeda jauh dengan DUHAM, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik  (ICCPR)  juga  menyebutkan  tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 19, yaitu:
1.  Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan;
2.  Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
ICCPR Pasal 19 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 19 DUHAM dan mengikat secara hukum bagi negara-negara
yang  meratifikasinya.  Melihat  pengaturan dalam DUHAM dan ICCPR, kebebasan berpendapat merupakan kebebasan yang bersifat tanpa paksaan dan absolut. Indonesia telah lebih dulu menjamin perlindungan hak  asasi  manusia  melalui  konstitusi  negara Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat 3  yang  menyatakan  “setiap  orang  berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Hak untuk menyatakan pendapat menjadi salah satu dari 15 (lima belas) hak yang dijamin oleh UUD 1945.
Reformasi menjadi tonggak lahirnya kebebasan berpendapat ditandai dengan meningkatnya peran pers dalam melakukan pemberitaan.  Setiap  orang  baik  sebagai individu maupun bagian dari komunitas dapat mengekspresikan diri apapun yang ada dalam perasaan dan pikirannya, baik secara lisan maupun melalui media massa, media sosial, atau media lainnya. Kemudahan teknologi membuat masyarakat beralih dari media tulis menjadi media sosial. Media sosial  dinilai  paling  efektif  sebagai  wadah dalam menyuarakan pendapat. Pendapat yang disampaikan dapat berupa membagikan ulang informasi, saran dan kritik. Ketertarikan menyuarakan pendapat melalui media sosial dikarenakan pengguna media sosial yang terus meningkat sehingga lebih cepat tersampaikan terlebih apabila menjadi viral. Pengguna  media  sosial  dapat  memposting berita apapun dan dapat menyuarakan pendapat mereka melalui kolom komentar, mereka juga dapat membagi ulang kabar
tersebut di akun media sosial mereka. Pendapat yang diberikan sering mendapat tanggapan dari pengguna medsos lainnya baik yang pro maupun yang kontra. Namun dalam menyampaikan pendapat tetap harus memperhatikan  nilai-nilai  agama,  kesusila- an,  ketertiban,  kepentingan  umum,  dan keutuhan negara. Jangan sampai pendapat yang  diberikan  justru  menjadi  tindakan penghakiman sepihak.
Penghakiman sepihak melalui media sosial bukanlah hal yang baru. Penghakiman sepihak di media sosial dapat mudah ditemukan. Berawal dari komentar atau postingan  yang  kebenaran nya  belum tentu dapat dipertanggungjawabkan dan menyerang pribadi seseorang. Hingga tulisan ini  dibuat  belum  terdapat  definisi  secara khusus tentang apa itu penghakiman sepihak. Dalam KBBI Penghakiman merupakan kata benda.  Penghakiman  memiliki  arti  proses, cara, perbuatan menghakimi. Sedangkan sepihak merupakan kata benda. Sepihak memiliki arti satu pihak (sisi); sebelah; sebelah pihak. Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam KBBI tersebut maka dapat Penulis tarik secara  umum  pengertian  dari  penghakiman sepihak adalah perbuatan menghakimi dari satu pihak saja. Media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Penghakiman sepihak melalui media sosial adalah perbuatan menghakimi dari satu pihak saja yang disampaikan melalui media sosial.
Pendapat yang disampaikan menjadi peng  hakiman sepihak apabila pendapat ter - sebut bersifat negatif, disampaikan di depan
banyak orang dan tidak dapat diper tanggung- jawabkan  kebenarannya.  Bersifat  negatif, jika pendapat yang disampaikan bernada positif  tidak  dikhawatirkan  akan  menim bul- kan perpecahan dalam masyarakat karena bagai manapun pendapat atau opini yang kita berikan  menghasilkan  tipologi  efek  media atau efek media yang disengaja dengan tujuan menggiring persepsi atau opini untuk mendukung agenda dari penyuara pendapat tersebut. Disampaikan di depan banyak orang memiliki maksud agar didengar orang banyak. Pendapat yang disampaikan belum tentu benar. Sehingga penghakiman sepihak dikhawatirkan menimbulkan perpecahan.
Sebagai contoh video yang sempat viral dengan  kutipan  “Tadinya  mtrnya  mau  ku tendang, tp krna kakiku gak sampe akhrnya hanya  ku  tegur  Maaf  jika  tindakanku  salah. Kalau aku gak suka ya ku labrak.» 14 Pengunggah video menuding dua remaja pria warga negara asing yang ada di dalam videonya memperlihatkan ekspresi homoseksual di ruang publik. Video yang diunggah pada 23 Desember 2017 melalui laman media sosial milik pengunggah lantas menjadi viral dan tindakan pengunggah video mendapat simpati dari netizen karena dianggap berani. Namun kemudian datang klarifikasi dari mantan guru remaja tersebut yang menyatakan bahwa kedua remaja dalam video adalah kakak beradik yang sudah lama tidak bertatap muka. Tindakan yang dilakukan oleh remaja dalam video  tersebut  dinilai  tindakan  lazim  hanya berupa ekspresi mengungkapkan kerinduan.
14  Feliex Nathaniel, Jangan Sembrono Menghakimi Orang Hanya Bermodal Video Viral, https://tirto.id/jangan- sembrono-menghakimi-orang-hanya-bermodal-video-viral-cEaN (diakses 19 Juli 2021)
15  Feliex Nathaniel, Jangan Sembrono Menghakimi Orang Hanya Bermodal Video Viral, https://tirto.id/jangan- sembrono-menghakimi-orang-hanya-bermodal-video-viral-cEaN (diakses 19 Juli 2021)
Pengunggah video mengakui kesalahannya dan menulis “dan bagi sy ini adalah pelajaran berharga agar lbh hati hati dlm menggunakan sosmed  dan  agar  tidak  mudah  terprovokasi untuk  memviralkan  sesuatu  tanpa  fikir panjang sebab dan akibatnya. Akhirnya mengakibatkan keributan dan orang saling menghujat.” 15 Tindakan si pengunggah video merupakan contoh penghakiman sepihak di media sosial. Pendapat yang disampaikan oleh  pengunggah  video  belum  terbukti kebenarannya.
Penghakiman sepihak di media sosial dapat berpotensi menjadi pencemaran nama baik. Penghakiman sepihak bermula dari sebuah pendapat yang mengadili atas tindakan  seseorang  di  mana  pendapat  yang disampaikan belum tentu kebenarannya dan  tidak  memiliki  dasar  yang  dapat dipertanggungjawabkan. Pendapat disampai- kan melalui media sosial sehingga mudah tersebar dan dapat dilihat dan dibaca oleh banyak orang. Penghakiman sepihak memicu pada terjadinya ujaran kebencian dan berujung pada pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik masuk dalam kategori penghinaan karena termaktub dalam BAB XVI dari Pasal 310 sampai 321 KUHP. Pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Hal ini termasuk dalam bentuk tulisan dan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, dan ditempel dimuka umum.
R. Soesilo menjelaskan bahwa penghinaan harus  dilakukan  dengan  cara  “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan  yang  dituduhkan  itu  tidak  perlu suatu perbuatan yang perlu dihukum seperti mencuri, menggelapkan, menghina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu perbuatan yang memalukan. 16
Terdapat kategori pencemaran nama baik yang dijelaskan pada Pasal 311 sampai 318 KUHP, antara lain melaku- kan  pemfitnahan  karena  tidak  dapat membuktikan  kebenarannya,  penghinaan ringan secara sengaja, melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, dan  melakukan persangkaan palsu yang merugikan korban. Serta, sesuai dengan Pasal 320 dan 321 KUHP, orang yang sudah meninggal masih dapat melaporkan yang diwakili oleh keluarganya.
Pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE  bahwa  “Setiap  orang  dengan  sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.» Undang-Undang ini memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat 3 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat 3. Dengan adanya pasal tersebut, maka pelaku pencemaran
16  R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Untuk Para Pedjabat Kepolisian, Kedjaksaan,Pamong Pradja, Dsb . (Bogor: Politeia, 1971), hlm.295.
nama baik dapat dipidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak  memberikan  pengertian  tentang pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 tidak  menyebutkan  secara  tegas,  pasti dan  limitatif  tentang  perbuatan  apa  yang diklasifikasikan sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu Pasal 27  ayat  3  dapat  menimbulkan  multitafsir dan  rawan  disalahgunakan  sebagai  motif balas dendam, pembungkaman terhadap kritik  masyarakat  dan  dapat  mengakibatkan hilangnya  partisipasi  masyarakat  terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pasal ini dikhawatirkan  akan  menjadi  trend  saling lapor oleh sejumlah pihak.
Dalam putusan perkara No. 50/PUU- VI/2008 atas judicial  review Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi  menyimpulkan  bahwa  nama  baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27  ayat  (3)  UU  ITE  tidak  melanggar  nilai- nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311  KUHP.  Bila  dicermati  isi  Pasal  27  ayat
(3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak lebih sederhana dibandingkan dengan pasal- pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat  (3)  UU  ITE  tidak  dapat  dipisahkan  dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Akan tetapi rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan dalam KUHP.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram bernomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tertanggal 22 Februari 2021 berisi pedoman penanganan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ujaran kebencian. 17 Tindak pidana kejahatan siber khususnya ujaran kebencian yang dimaksud, Pertama, kasus pencemaran nama baik,  fitnah,  atau  penghinaan  yang  dapat diselesaikan dengan cara restorative  justice .
Terkait itu, Kapolri memberi arahan kepada jajarannya untuk mempedomani Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 207 KUHP, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP.
Penghakiman sepihak merupakan wujud kebebasan berpendapat yang kebablasan. Selain itu penghakiman sepihak menciderai hak  atas  privasi  yang  dimiliki  oleh  setiap orang dan dinilai dapat berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak  asasi  manusia  adalah  setiap  perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk
17  Humas Polri, Keluarkan Telegram, Kapolri Minta Penanganan Kasus UU ITE Dikoordinasikan Dengan Bareskrim, https://humas.polri.go.id/2021/02/23/keluarkan-telegram-kapolri-minta-penanganan-kasus- uu-ite-dikoordinasikan-dengan-bareskrim/, diakses 22 September 2021
aparat  negara  baik  disengaja  maupun  tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau  dikhawatirkan  tidak  akan  memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (bersifat vertikal) dan juga antar warga negara sendiri (bersifat horizontal).
Hak atas privasi memang tidak dicantum- kan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, secara implisit hak atas privasi terkandung di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai berikut:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak asasi”.
Rumusan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut memiliki nuansa perlindungan yang sama dengan rumusan Article 12 UDHR yang kemudian diadopsi ke dalam artikel  17 ICCPR  yang  secara  eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi.
Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan  atas  Article 12  UDHR  dan Article 17 ICCPR. Dalam terjemahan tersebut, kata “ privacy ” diterjemahkan sebagai “urusan pribadi/masalah pribadi”. Terjemahan dalam Putusan  MK:  “Tidak  seorang  pun  boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat- menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga  tidak  diperkenankan  melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya.  Setiap  orang  berhak  mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan- gangguan atau pelanggaran seperti ini”. 18
Terjemahan  artikel  17  ICCPR  dalam Putusan MK :
1.    “Tidak  ada  seorangpun  yang  boleh dicam puri secara sewenang-wenang atau  secara  tidak  sah  dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya,  atau  secara  tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya”.
2.    “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut”.
Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak asasi manusia bermula dari sebuah gagasan bahwa manusia  tidak  boleh  diperlakukan  semena- mena oleh kekuasaan, karena manusia memiliki hak alamiah yang melekat pada dirinya  karena  kemanusiannya.  Kendati prinsip dasar perlindungan HAM ini adalah kebebasan individu, namun pengutamaan individu disini tidak bersifat egoistik, karena
18  Wicaksana Dramanda, Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM ?, https://www.hukumonline.com/klinik/ detail/ulasan/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham, diakses 21 September 2021
penyelenggaraan HAM terjadi dalam prasyarat-prasyarat sosial bahwa kebebasan individu selalu dipahami dalam konteks penghormatan hak individu lain. Di dalam hak asasi seseorang terdapat hak asasi orang lain yang harus dilindungi juga.
Setiap orang bebas untuk menyuarakan pendapat mereka melalui berbagai sarana yang ada karena merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dan dilindungi oleh negara dengan hukum tertulis namun  ketika  pendapat  yang  diberikan bergulir menjadi penghakiman sepihak maka hal tersebut justru menciderai hak asasi manusia. Penghakiman sepihak melalui media sosial merupakan salah satu contoh kebebasan berpendapat yang kebablasan yang berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dalam menyelenggarakan HAM  harus  juga  memperhatikan  HAK orang  lain.  Sesungguhnya  HAM  tidak  hanya berbicara mengenai hak tapi berbicara pula mengenai kewajiban yaitu kewajiban untuk saling  menghormati  dan  menghargai  hak asasi orang lain.
Sebenarnya restriksi dan limitasi terhadap HAM secara universal sudah dipikirkan. Dalam UDHR misalnya, dirumuskan dalam Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa hak-hak dan kebebasan dasar manusia hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dengan  tujuan  menghormati  hak-hak  dan kebebasan-kebebasan orang lain, moralitas, ketertiban  umum  dan  kesejahteraan umum  di  dalam  masyarakat  demokratik. Dalam konteks hukum nasional Indonesia,
pembatasan terhadap HAM berupa restriksi dan limitasi, khususnya yang berkaitan dengan ‘derogable rights’, secara jelas dapat ditemukan dalam Pasal 28J UUD 1945 ayat 1  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang wajib  menghormati  HAM  orang  lain  dalam tertib  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara. Pasal 28J ayat 1 menjadi balancing dari kebebasan berpendapat. Dalam hal hak atas kebebasan berpendapat, hak atas reputasi orang lain menjadi batasan setiap  warga  negara  dalam  menjalankan hak berpendapatnya. Sedangkan ayat 2 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum dalam suatu masyarakat demokratis. 19
Hal senada juga tercantum dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyebutkan  bahwa  “Hak  dan  kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang- undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”
Pembatasan dilakukan oleh negara dalam hal ini adalah Pemerintah yang
19 Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia , Semarang, 2012, hal. 49 20 Ibid , hal 48
memiliki kedudukan sebagai pemangku kewajiban ( duty  bearer ). Kewajiban yang diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati  ( to  respect ), kewajiban untuk memenuhi ( to  fulfill ) dan kewajiban untuk melindungi ( to protect ) bagi warganya. 20
Pembatasan juga dapat dilakukan misalnya dalam rangka mempromosikan kesejahteraan umum ( general  welfare ) dalam masyarakat demokratik,  atau  atas  dasar  alasan kepentingan nasional ( national security ), atau dalam keadaan darurat yang sah ( officially proclaimed  public  emergencies ) yang membahayakan kehidupan bangsa. Dalam perkembangannya  tidak  semua  hak  harus dipenuhi secara mutlak, ada pula hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada hak- hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya meskipun dalam keadaan darurat. Hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat yaitu hak yang disebut sebagai derogable  rights , yang terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. hak-hak yang bersifat absolut yang  tidak  boleh  dikurangi  pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun ( non  derogable rights ) meliputi hak untuk hidup, kebebasan dari tindakan penyiksaan, bebas dari tindakan yang  tidak  manusiawi  dan  merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari undang- undang berlaku surut, serta kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama.

## 2.  Penghakiman Sepihak melalui Media Sosial dalam Kebinekaan
Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan  konflik.  Hal  ini  disebabkan  Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  identitas individu dan atau kelompok sangat dipengaruhi oleh budaya, agama, suku, ras, etnis yang melekat padanya, demikian juga dengan kecenderungan kenyamanan berinteraksi dengan mereka yang homogen. Dalam sejarah bangsa Indonesia homogenitas telah mengalami proses kompromi yang melahirkan konsensus bersama atas dasar kesamaan nasib,  sejarah,  geografis  dan  perjuangan sehingga muncullah negara bangsa yang disebut Indonesia yang mengakui adanya heterogenitas sebagai modal sosial bangsa. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah gagasan yang lahir pada masa kerajaan Majapahit. Gagasan ini dicetuskan oleh Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Pada mulanya, Bhinneka Tunggal Ika dibuat sebagai upaya untuk menjaga toleransi agama Hindu dan Budha. Namun kemudian dijadikan sebagai semboyan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pasal 36 UUD 1945. Istilah ini sangat sesuai bagi bangsa Indonesia yang penduduknya sangat majemuk. Selain itu,
gagasan ini selaras dengan sila yang terdapat pada Pancasila.
Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia tertulis dalam lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Semboyan ini disebut sebagai ikrar pemersatu bangsa yang menggambarkan persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika mengandung cara  berfikir  yang  memandang  perbedaan pada diri manusia sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya berbeda, ada persamaan- persamaan yang terkandung di dalam perbedaan tersebut dibalik perbedaan yang tampak dipermukaan. Persamaan yang dimaksud di sini adalah kesamaan sebagai manusia ciptaan Tuhan dan kesamaan dalam menghayati nilai-nilai kemanusiaannya.
Kebinekaan yang dimiliki oleh negara Indonesia menjadi suatu anugerah bagi bangsa Indonesia apabila dimaknai secara positif  akan  tetapi  disisi  lain  kebinekaan ini menjadi sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia  apabila  dimaknai  secara  negatif. Kebinekaan  yang  berarti  keberagaman  akan bermuara pada satu kesatuan. Hal ini berarti bahwa keberagaman yang ada bukanlah pemecah belah bangsa melainkan pemersatu bangsa. Keberagaman yang berujung pada pemecah belah bangsa merupakan dampak dari  pemaknaan  kebinekaan  secara  negatif sedangkan keberagaman yang berujung pada persatuan bangsa merupakan hasil dari pemaknaan kebinekaan secara positif.
Begitu pula dalam halnya kebebasan berpendapat. Dalam menyampaikan penda- pat harus menyadari adanya kebinekaan, sehingga pendapat yang dihasilkan merupakan pendapat yang didasarkan pada pengakuan
terhadap hak asasi orang lain. Dengan demikian maka akan tercipta persatuan. Sebaliknya bila kebebasan yang dimiliki digunakan secara kebablasan maka akan berpotensi terjadinya konflik dan perpecahan. Tindakan  si  pengunggah  video  seperti  yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan contoh penghakiman sepihak di media sosial. Video menjadi viral dan menuai reaksi dari netizen. Tak sedikit yang mendukung tindakan dari pengunggah video. Penghakiman sepihak yang dilakukan oleh pengunggah video menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat. Keberagaman tanggapan ini merupakan wujud kebinekaan. Namun kalimat  yang  disematkan  dalam  postingan yang  bersifat  negatif  memprovokasi  pada penggiringan opini yang bersifat negatif juga. Penghakiman sepihak dapat dilatarbelakangi oleh kebencian atau ketidaksukaan terhadap suatu hal atau seseorang. Hal ini terjadi karena pemaknaan kebinekaan secara  negatif.  Pemaknaan  kebinekaan secara  negatif  berpotensi  me nimbulkan perpecahan. Berbeda jika peng unggah video menyematkan  kalimat  “Jadi  keinget  masa muda dulu, boncengan, tertawa bareng sama teman”.  Kalimat  tersebut  bernada  positif sehingga menggiring pengguna media sosial lainnya untuk menyampaikan pendapat yang senada.
Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan untuk saling menghormati dalam perbedaan yang ada dan menjunjung nilai kemanusian. Sikap toleransi dalam kebinekaan harus dimaknai  positif  sehingga  menciptakan situasi yang harmonis penuh kedamaian, interaksi yang dibangun seharusnya dalam
rangka saling menghargai, saling mengisi dan saling merekat kan kebersamaan yang lebih bermanfaat bagi pembangunan bangsa.
Toleransi merupakan wujud nilai kebinekaan. Toleransi mengajarkan untuk tidak  berlebihan  dalam  merespon  informasi kontro ver sial baik berupa video, gambar maupun tulisan di media sosial. Tidak menilai informasi secara sepotong-potong. Apabila suatu berita dinilai mengganggu maka  dapat  meminta  platform  media  sosial yang bersangkutan untuk mereview dan tindakan  lain  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang ada. Saat manusia menyadari keberagaman yang ada dan  perlunya  sikap  toleransi  maka  setiap individu ataupun kelompok dapat menjadi bijak dalam menggunakan media sosial sehingga  mencegah  terjadinya  tindakan penghakiman sepihak melalui media sosial. Dengan demikian manusia memahami dirinya dalam lingkungannya dan karenanya dapat menghargai martabat dirinya dan martabat orang lain yang berbeda-beda tetapi tetap satu sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

## D. Penutup
Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara melalui hukum tertulis di negara yang bersangkutan. Kebebasan menyampaikan pendapat diakui sebagai Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM). Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 telah terlebih dahulu
mengakui dan melindungi kebebasan berpendapat melalui Pasal 28E ayat 2 UUD 1945. Reformasi menjadi tonggak lahirnya kebebasan berpendapat. Perkembangan teknologi menjadikan media sosial menjadi sarana  paling  efektif  dalam  menyampaikan pendapat  terhadap  peristiwa  atau  tindakan yang terjadi. Tidak sedikit pendapat yang diberikan  justru  berujung  pada  tindakan penghakiman sepihak. Pendapat yang disampaikan menjadi penghakiman sepihak apabila  pendapat  tersebut  bersifat  negatif, disampaikan di depan banyak orang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penghakiman sepihak merupakan bentuk dari kebebasan berpendapat yang kebablasan yang dapat berpotensi menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, pencemaran nama baik dan merusak kebinekaan. Penghakiman sepihak melalui media sosial bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam  perkembangannya  tidak  semua  hak harus dipenuhi secara mutlak, terdapat hak- hak yang dapat dibatasi pemenuhannya ( derogable  rights )  yang  meliputi  hak  untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Pembatasan dilakukan oleh dan berdasarkan Undang-Undang. Secara tegas Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan pembatasan terhadap penggunaan hak dan kebebasan guna menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar  orang  lain,  kesusilaan,  ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Pembatasan terhadap HAM berupa restriksi dan limitasi,
secara jelas dapat ditemukan dalam Pasal 28J UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain  dalam  tertib  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan ayat 2 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban umum  dalam  suatu  masyarakat  demokratis. Penghakiman sepihak dapat dilatarbelakangi oleh kebencian atau ketidaksukaan terhadap suatu hal atau seseorang. Penghakiman sepihak menciderai hak atas privasi yang dimiliki oleh setiap orang. Secara implisit hak privasi diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Rumusan Pasal 28G ayat 1 sejalan dengan article 12 UDHR dan article 17 ICCPR. Penghakiman sepihak merupakan bentuk pemaknaan  kebinekaan  secara  negatif yang dapat menimbulkan perpecahan dan merusak persatuan. Sebelum menyampaikan pendapat baik di media tulis ataupun media sosial terlebih dahulu agar menelusuri kebenarannya. Pendapat hendaknya disampaikan dengan bijak dan menggunakan tata bahasa yang positif. Pendapat atau opini yang  kita  berikan  menghasilkan  tipologi efek media atau efek media yang disengaja dengan tujuan menggiring persepsi atau opini untuk mendukung agenda dari penyuara pendapat tersebut. Selain itu pendapat dapat disampaikan  melalui  platform  resmi  yang
tersedia.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
A. Bazar  Harapan,  Nawangsih  Sutardi, Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukumnya , (Jakarta: CV. Yani’s 2006)
Anthony Giddens, Jalan  Ketiga:  Pembaruan  Demokrasi  Sosial , Terj. Ketut Arya Mahardika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999)
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
H. Hadari Nawawi, Penelitian Terapan , (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1989)
Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) , Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012
Rianto Adi, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum , (Jakarta: GRANIT, 2004)
R Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Untuk Para Pejabat Kepolisian, Kedjaksaan,Pamong Pradja, Dsb . (Bogor: Politeia, 1971)
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 1986)

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia . Republik Indonesia, 1999.
UUD ’45 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Dengan Penjelasannya , CV Pustaka Agung Harapan Surabaya

## C. Jurnal
Arifin, Hadi Suprapto, Weny Widyowati dan Taty Hernawaty, 2017, “ Freedom of Expression di Media Sosial Bagi Remaja Secara Kreatif dan Bertanggung Jawab: Bagi Siswa SMA AL- Ma’some Rancaekek dan SMA Muhammadiyah Pangandaran”, dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 No.5, Bandung: Universitas Padjadjaran
Basuki,  Udiyo,  2013,  “Globalisasi,  Konstitusi  dan  Hak  Asasi  Manusia:  Pengaruh  Globalisasi terhadap Pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia”, dalam Jurnal SUPREMASI HUKUM

## Volume 2 No. 2, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
H, Adoniati Meyria Widaningtyas dan Triyono, 2017, “Membudayakan Nilai-Nilai HAM Dalam Rangka Penguatan Pancasila dan Kebinekaan”, dalam Waskita Volume 1 No.1. Komnas HAM RI
Marwandianto,  Hilmi  Ardani  Nasution,  2020, Hak  Atas  Kebebasan  Berpendapat  dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP , Jakarta: Badan Penelitian

## dan Pengembangan Hukum dan HAM
Ronny Junaidi Kasalang, Pengaruh  Globalisasi  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Konstitusi Indonesia , (Jakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm 18
Tony Yuri Rahmanto, Kebebasan  Berekspresi  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat , 2016 Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Visensio Dugis, Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik, (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2016), hlm. 10

## D. Internet
Fauziah  Mursid,  Kominfo:  Pengguna  Internet  di  Indonesia  Capai  175,5  Juta,  http://www. https://republika.co.id/berita/qhgibx335/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia- capai-1755-juta-jiw, diakses 13 Juli 2021 pukul 11.21
Fikri, Luthfi Khairul, 2019, Garin Nugroho: Jangan Jadikan Media Sosial Sebagai Penghakiman Sepihak,https://www.wartakota.tribunnews.com/amp/2019/04/30/garin-nugroho- jangan-jadikan-media-sosial-sebagai-penghakiman-sepihak, diakses pada 8 Juli 2021 pukul 15.45
Humas, Kemenkumham Kembali Lanjutkan Kajian UU ITE Terhadap Pasal-Pasal Penghinaan dan  Pencemaran  Nama  Baik  di  Kota  Yogyakarta,  https://portal.ahu.go.id/id/detail/75- berita-lainnya/2755-kemenkumham-kembali-lanjutkan-kajian-uu-ite-terhadap-pasal- pasal-penghinaan-dan-pencemaran-nama-baik-di-kota-yogyakarta, diakses 20 September 2021
Humas Polri, Keluarkan Telegram, Kapolri Minta Penanganan Kasus UU ITE Dikoordinasikan Dengan  Bareskrim,  https://humas.polri.go.id/2021/02/23/keluarkan-telegram-kapolri- minta-penanganan-kasus-uu-ite-dikoordinasikan-dengan-bareskrim/, diakses 22 September 2021
Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat serta Regulasi yang Mengaturnya dalam Masyarakat Informasi  di  Indonesia,  2020,  https://www.dip.fisip.unair.ac.id/id_ID/kebebasan- berekspresi-danberpendapat-serta-regulasi-yang-mengaturnya-dalam-masyarakat- informasi-di-indonesia, diakses pada 30 Juni 2021 pukul 13.58
Nathaniel, Felix, 2018, Jangan sembrono Menghakimi Orang Hanya Bermodal Video Viral, https://www.google.com/amp/s/amp/tirto.id/jangan-sembrono-menghakimi-orang- hanya-bermodal-video-viral-cEaN diakses pada 19 Juli 2021 pukul 10.18.
Rayful  Mudassir,  Pelaporan  UU  ITE  Cenderung  Meningkat  2018-2020,  https://kabar24. bisnis.com/read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat-

## sejak-2018-2020, diakses 19 September 2021
Safenet,  Daftar  Kasus  Netizen  Yang  Terjerat  UU  ITE,  https://id.safenet.or.id/daftarkasus/ diakses 30 Agustus pukul 13.15
Wicaksana Dramanda, Apakah Hak Atas Privacy Termasuk  HAM?,  2014,  https://www. hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-
termasuk-ham, diakses pada 21 September 2021 pukul 11.21

## BIODATA PENULIS
Esa Lupita Sari , lahir di Jepara tahun 1993. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Diponegoro pada tahun 2016. Saat ini bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Penulis dapat dihubungi melalui email esakcu@gmail.com.
Lista Widyastuti , lahir di Kendal tahun  1973. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bengkulu dan Magister Hukum di Universitas Indonesia. Saat ini bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

## Majalah Hukum Nasional
Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i2.147 https://mhn.bphn.go.id

## PERLINDUNGAN HAM MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BHINNEKA TUNGGAL IKA DI ERA DIGITAL
( Protection of Human Rights of Indigenous Peoples Unity in The Digital Era )

## Dominikus Rato
Fakultas Hukum Universitas Jember Jln. Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto – Jember 68121
e-mail: dominikusrato.fh@unej.ac.id

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan isu-isu pelanggaran HAM masyarakat hukum adat dan pegiat pembela hak masyarakat hukum adat di berbagai media sosial. Perjuangan masyarakat hukum adat dan para pembela hak-hak agraria masyarakat hukum adat mengalami kriminalisasi dan diskriminasi. Perlakukan seperti itu dipandang melanggar hak asasi manusia. Apa kualifikasi pelanggaran hak asasi manusia atas masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh negara? Dengan pendekatan empirikisme terhadap hukum, kajian ini menemukan bahwa kualifikasi pelanggaran hak asasi manusia itu diukur melalui UUD NRI Tahun 1945 dan konvensi internasional yang telah diratifikasi dan telah menjadi hukum positif. Oleh karena itu, disarankan agar kualifikasi yang telah diratifikasi itu benar-benar diperhatikan oleh para penegak hukum. Dengan demikian, para penegak hukum mempunyai rambu-rambu yang jelas dan terukur untuk menegakkan hukum demi untuk mencapai “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Kata kunci: hak asasi manusia, masyarakat hukum adat, hak-hak agraria

## Abstract
This article aims to describe the issues of human rights violations of adatlaw communities and activists for the rights of adat law community in social media. The struggle of adatlaw communities over their ancestral land and defenders of agrarian rights of adatlaw communities are criminalized and discriminated against. Such treatment is seen as violating human rights. What are qualifications for human rights violations against to  adatlaw  communities  committed  by  state?  By  empiricist  approach  to  law,  this  study  has  found  that the qualifications of human rights violations and discriminations are measured through Constitution and international conventions that have been ratified and have become positive laws. Therefore, it is suggested that the qualifications that have been ratified should be seriously considered by law enforcers, especially the police, so that they are not perceived as protectors of entrepreneurs because they are paid. This perception can reduce the dignity of the police.
Keywords: human rights qualifications, adatlaw communities, agrarian right.

## A. Pendahuluan
Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa,  agama,  etnis,  adat-istiadat.  Setiap masyarakat komunitas ada yang tergabung terbentuk dalam komunitas yang disebut masyarakat  hukum  adat.  Setiap  masyarakat
hukum adat mempunyai hak-hak baik hak asasi maupun hak hukumnya yang wajib dilindungi oleh negara. Beberapa catatan lapangan memperlihatkan anggota masyarakat hukum adat mengalami kriminalisasi oleh negara

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L
ketika  mereka  sedang  memperjuangkan haknya. 1 Masyarakat hukum adat selanjutnya disebut MHA.
Sejak Orde Baru dengan masuknya inves tasi  melalui  politik  penanaman  modal dan transmigrasi berdampak pada tanah- tanah adat diambil begitu saja oleh negara dan diberikan kepada pemodal dan para transmigran sebagai tenaga kerja murah. Pasca Orde Baru, dengan amandemen UUD 1945 menjadi UUD NRI Tahun 1945, hak-hak MHA atas tanah dikembalikan. Akan tetapi, perilaku Orde Baru yang represif masih saja berlangsung hingga kini. Perjuangan MHA untuk mengembalikan hak-hak agrarianya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sehingga mengalami kriminalisasi. 2
Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperlihatkan ada 125 MHA di 10 wilayah adat dikriminalisasi oleh kepolisian. 3
MHA ini tersebar Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan NTT. Kriminalisasi itu dialami terutama di sektor Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan. Beberapa modus terjadinya kriminalisasi adalah perampasan tanah ulayat MHA melalui pemberian izin oleh Menteri Kehutanan, Menteri  ATR/Kepala  BPN,  Gubernur/Bupati
1. BPHN, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Pembangunan Masyarakat yang Toleran . (Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN-Kemenkumham, 2017). 2.  Bandingkan dengan Komnas HAM, Monitoring dan Evaluasi: Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Perwira Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah . (Jakarta: Komnas HAM, 2018).
3.  YLBHI, “Kriminalisasi Masyarakat Adat: Ancaman dan Usulan Kebijakan,” https://ylbhi.or.id/publikasi/ artikel/ kriminalisiasi-masyarakat-adat-ancaman-dan-usulan-kebijakan.  (diakses 16 Juli, 2019).
4.  Faiq Tabroni, “Menguatkan Hak Masyarakat Adat (Studi Putusan MK. No. 35/PUU-X/2013).” Jurnal Konstitusi , Vol. 10, Nomor 3, Edisi: September (2013).
5.  Desi Martika Vitasari dan Nia Ramdhaniaty, Jalan Panjang Pengakuan Hukum: Lima Belas Tahun Pendampingan Masyarakat Hukum . (Jakarta: Epistema Institute, 2016).
kepada Perusahaan. Kriminalisasi terjadi saat perluasan lahan perkebunan yang melebihi luas HGU dengan memasuki tanah adat/tanah ulayat MHA yang dilakukan oleh korporasi ketika  menganeksasi  tanah  ulayat  tanpa persetujuan MHA sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Di kawasan hutan, Menteri Kehutanan memasukkan tanah ulayat ke dalam Wilayah Kelola Perusahaan. Hal ini telah bertentangan dengan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. 4
Modusnya  adalah  ketika  anggota  MHA melakukan penolakan, mereka diprovokasi untuk melakukan kekerasan dari MHA, dan dengan demikian, menjadi alasan pembenar untuk mendatangkan Polisi, disanalah kriminalisasi itu bermula. Para pejuang dan pembela  hak-hak  agraria  MHA  dikualifikasi sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan  dengan demikian, mereka ditangkap, ditahan, dan diadili. Perlakuan secara psikis untuk memberikan tekanan secara mental, sering dilakukan. 5 Perlakuan oleh kepolisian kepada MHA inilah disebut kriminalisasi.
Provokasi itu dilakukan melalui kegiatan seperti memancing anggota MHA memasuki kawasan hutan, kawasan perkebunan. Dengan demikian mereka dituduh merusak hutan, merusak tanaman perkebunan, memasuki hutan tanpa izin, penebangan hutan secara
liar, penganiayaan terhadap buruh, pencurian tanaman atau kayu. 6 Dalam beberapa kasus anggota MHA dituduh membatasi ruang gerak jalan umum, mengancam buruh, melakukan  perbuatan  tidak  menyenangkan, dan  menghentikan  pekerjaan  alat  berat, bahkan tuduhan kejahatan dengan senjata tajam. Perusahaan menyewa orang untuk memprovokasi anggota MHA, ketika dilawan, perlawanan itu dilaporkan ke polisi dan anggota MHA itu ditangkap. 7
Salah satu contoh kasus kriminalisasi terhadap 9 orang anggota MHA di Kalimantan Tengah yang menyadap karet PT. SIL. Para anggota MHA itu dikenai Pasal 363 ayat (1) jo. Pasal 64 KUHP, dan oleh hakim dijatuhi hukuman 2 – 3 tahun penjara. Tindakan demikian dengan tujuan untuk mengerdilkan usaha MHA untuk memperjuangkan hak- hak  agraria  mereka.  Suatu  tindakan  yang dipandang sebagai kriminalisasi untuk mengambil keuntungan dan mengeksploitasi tanah-tanah adat/ulayat, pemiliknya diintimi- dasi. Tindakan ini, jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia adalah tindakan melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). 8
Kewenangan Kemenkumham sebagai personifikasi  negara  untuk  mencari  jalan keluar dan memberikan perlindungan hukum dan HAM kepada warga negara asli ini, sedang dinanti atau setidaknya memberikan
6.  Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan . (Jakarta: Komnas HAM, 2016), ISBN 978-602-74201-0-6. 7.  Mumu Muhajir, Siti Chakimah, dan Desi Martika Vitasari, Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan: Panduan Implementasi Perber 4 Menteri . (Jakarta: Epistema Institute, 2016). 8.  Lihat pula, Aditia Maruli (Ed.), Hutan Adat yang Kembali ke Pangkuan Masyarakat . (Jakarta: Epistema Institute).
9.  Lihat pula, Agus Suntoro, Kajian Terhadap UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum . (Jakarta: Komnas HAM, 2018).
10. Tamiang Layang, Barito Pos , “Pihak Keluarga Minta Keenam Warga Awang yang Ditahan Polda Kalteng Dibebaskan,” https://www.baritorayapost.com/2020/03/pihak-keluarga-meminta-keenam-warga.html, (diakses tanggal 16 Juli 2021).

## pandangan yang berimbang.
Tindakan-tindakan  di  atas  telah menyebar melalui media sosial digital dan menurunkan wibawa Pemerintah RI sehingga beberapa produk seperti CPO yang diekspor ke luar negeri dianggap sebagai produk yang haram, karena melanggar hukum, bukan hanya merusak keanekaragaman hayati,  tetapi  eksploitasi  terhadap  buruh, dan terutama mengambil hak-hak agraria MHA. 9 Ekspos melalui media sosial digital ini sulit untuk dibatasi sehingga membutuhkan diplomasi perdagangan yang handal, baik untuk mengangkat citra Indonesia di luar negeri, maupun mengangkat nilai ekspor perdagangan internasional. 10
Dari latar belakang tersebut di atas, permasalahan  yang  diajukan  adalah  “apa kualifikasi  perlindungan  HAM  kepada  MHA Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini berdasarkan  Pancasila?”  Kualifikasi  ini penting karena setiap tindakan negara wajib dalam koridor hukum dan HAM. Perlindungan hukum dalam koridor HAM dalam masyarakat yang beraneka ragam namun tetap  dalam  kesatuan  sebagaimana  Sasanti Bhinneka Tunggal Ika haruslah hati-hati. Hal ini diperlukan karena perbedaan budaya dengan berbagai cara pandang berdasarkan nilai sosial-budayanya masing-masing, bahkan saling bertentangan itu, dibutuhkan

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L
kehati-hatian.  Isu  pelanggaran  HAM  dapat menjadi  pemicu  konflik  horizontal  maupun vertikal,  baik  kuantitas  maupun  kualitas. Tindakan represif yang dilakukan oleh negara tanpa  kualifikasi  yang  tepat  dapat  menjadi pembenar bagi lawan politik pemerintah.

## B.  Metode Penelitian
Kajian ini dilakukan antara bulan Juli 2021. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari internet, sebab isu yang diangkat dalam tema ini adalah era digital, di mana semua isu mengalir tanpa dibendung dan mampu mempengaruhi pola pikir manusia. Dari data itu, terutama yang berkaitan dengan isu pelanggaran HAM terhadap MHA akan dijadikan objek kajian dan dianalisis. Penelitian ini tidak difokuskan pada peraturan perundang-undangan, sehingga sumber pustaka dari peraturan perundang- undangan  tidak  diguna kan,  walaupun  di sana sini menyebut peraturan perundang- undangan.
Kajian ini dilakukan dengan pendekatan empirik terhadap hukum yang melihat permasalahan hukum dari aspek hak asasi manusia dan sosial-budaya. Pendekatan ini diambil, karena isu utamanya adalah perlindungan HAM terhadap MHA yang Bhinneka Tunggal Ika. Di samping itu, pendekatan empirik juga digunakan untuk memperkuat analisis, karena beberapa kasus yang dijadikan subjek analisis diambil dari internet, walaupun data sekunder yang digunakan. Data-data ini diperoleh melalui media sosial internet, karena tema tulisan ini dilatarbelakangi era digital sebagai konteks sosial kajian. Tulisan ini ingin pula menjelaskan
bahwa  Indonesia  itu  menggunakan  Sasanti “Bhinneka  Tunggal  Ika”  yaitu pluralism in  unity , bukan Pluralisme atau Bhinneka ( pluralism ) saja.
Hasil  kajian  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif  di  mana  hanya  rasional  atau logika saja, norma hukum digunakan untuk mempertajam aspek HAM yang sedang menjadi tema utama dalam dunia yang sedang berkembang. Indonesia sering dikategorikan sebagai pelanggar HAM sehingga beberapa produk Indonesia tidak dapat diterima dalam perdagangan  internasional,  seperti  CPO Sawit, akan tetapi tetap dalam konteks mikro.

## C. Pembahasan a.  Kualifikasi Perlindungan HAM
Kualifikasi  perlindungan  hukum  dan HAM diperoleh melalui upaya pembatasan pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan  negara  kepada  MHA.  Kualifikasi itu diukur melalui instrumen internasional seperti  Kovenan  Internasional  dan  UNDRIP. Pelanggaran terhadap instrumen internasional itulah dianggap sebagai pelanggaran HAM dan upaya untuk mengatasi dan membatasi pelanggaran  itulah  merupakan  kualifikasi perlindungan hukum dan HAM.
Pembahasan ini diawali dengan beberapa kasus yang dianggap sebagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya. Sebelumnya perlu dikemukakan tujuan negara Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala  sumber  hukum  positif  Indonesia. Tujuan bernegara berdasarkan Pancasila itu  diambil  dari  Sila  V  Pancasila:  “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Penekanannya  adalah  “Keadilan  Sosial”  dan

## “Seluruh Rakyat Indonesia” termasuk MHA.
11
Keadilan  sosial  meliputi  penegakkan  hukum tanpa diskriminasi, ketenangan mengelola tanah  adat,  dan  menikmati  hasilnya  tanpa gangguan. 12 Keadilan sosial dapat tercapai jika keadilan itu benar-benar telah diwujudkan. Pelanggaran HAM merupakan salah satu penyebab keadilan sosial ini tidak tercapai.
Pelanggaran hukum yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Ada 7 (tujuh) hak asasi manusia MHA dalam Konstitusi, yaitu:
1)  Hak atas pengakuan sebagai masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan hak masyarakat hukum adat di bidang pemerintahan telah ada dan diatur dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksananya. Akan tetapi, di bidang ekonomi, sosial, dan budaya belum diatur dengan undang-undang apapun, kecuali UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang hingga kini menyimpan berbagai persoalan, seperti  bertentangan  UU  No.  41  Tahun 1999 tentang Hutan sekalipun telah ada Putusan MK. No. 35/PUU-X/2012. Sekalipun dengan adanya putusan MK tersebut,  justru  diganti  dengan  UU  No.
18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menjadi instrumen negara untuk
11.  Diyan Isnaini dan H. Suratman, 2018, Reforma Agraria: Landreform dan Redistribusi Tanah di Indonesia . Malang: Intrans Publishing.
12. Komnas HAM, Omnibus  Law  RUU  Cipta  Kerja  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia . (Jakarta: Komnas HAM, 2021).
13 .  Lihat pula, Arimbi Heroepoetri, Aflina Mustafainah, dan Saur Tumiur Situmorang, Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan . (Jakarta: Komnas HAM, 2016.) 14.  Gunawan Wiradi, Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir . Edisi Kedua. (Bandung: KPA, 2016).
membatasi MHA untuk mengambil sumber daya agraria dari hutan itu sebagai warisan leluhur mereka dengan alasan MHA pelaku perusak hutan. 13
2) Hak tradisional masyarakat hukum adat dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dibatasi dengan frasa ‘sepanjang menurut kenyataannya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.’ Frasa ini  telah  membatasi  kualifikasi  suatu masyarakat hukum adat yang telah ada sebelum negara ini ada. Prinsip NKRI sangat  penting,  namun  frasa  ‘menurut kenyataan masih hidup’ telah mereduksi keberadaan MHA itu.
3)  Hak  untuk  menguasai  dan  menikmati objek agraria (bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) yang diberikan kepada investor asing dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 14
Akan tetapi, selalu berhadapan dengan undang-undang sektoral seperti Undang- Undang kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, dan Undang-Undang Minerba. Data yang masuk ke Komnas HAM selama tahun 2020 yang terbesar adalah persoalan sumber daya agraria yang selalu menjadi objek sengketa antara MHA dengan korporasi, Polisi, dan Pemerintah Daerah. Persoalan tanah bagi MHA adalah hal yang krusial, sebab tanah selalu berkaitan dengan hak hidup

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L
seperti  hutan  sebagai  habitat  hidup, tempat mereka mencari nafkah, beranak pinak, berkomunitas, bahkan berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan terutama agama asli atau agama pribumi yang menganggap tanah sebagai leluhur mereka. Dalam hukum adat, secara kosmologis antara leluhur, tanah, rumah adat, dan perempuan berada dalam satu konsep  yaitu  kesuburan  atau  fertilitas bumi.
4)  Hak untuk meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan  hati  nuraninya,  yang  telah dicemari oleh kelompok mayoritas yang intoleransi dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sekalipun sudah ada putusan MK. No. 97/PUU-XIV/2016 tentang Kepercayaan di Kolom Agama, namun belum masuk dalam peraturan perundang-undangan tentang MHA.
5)  Hak untuk tidak dirampas harta miliknya, warisan leluhurnya secara sewenang- wenang demi untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ada banyak kasus tentang perampasan tanah adat ini yang akan dibahas di bawah ini.
6)  Hak untuk bebas dari penyiksaan (teror) baik fisik maupun mental dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia dalam Pasal 28G ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945, bersamaan dengan persoalan pengambilalihan lahan secara sepihak disertai dengan penyiksaan,  penahanan,  dan  intimidasi oleh polisi.
7)  Hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai habitat hidup serta terlepas dari ancaman ketakutan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak atas lingkungan hidup yang sehat tentu berkenaan dengan pengambilalihan tanah-tanah adat, hutan adat, termasuk kekayaan sumber daya di dalamnya pengerukan kekayaan alam yang meninggalkan kubangan, kerusakan hutan, dengan sendirinya mengurangi kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.
Dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh AMAN  dengan  topik  “Menjelang  100  Hari Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf: Bagaimana Nasib RUU Masyarakat Hukum Adat?” pada tanggal 9 Desember 2019. Dalam diskusi ini disampai kan beberapa persoalan terutama modus penangkapan anggota MHA. Persoalan paling banyak adalah berkenaan dengan pelanggaran UU  No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahkan UU ITE lalu dikaitkan dengan perbuatan menurut KUHP.

## Tabel 1. Kriminalisasi MHA Menurut YLBHI, 2019
15 No. Lokasi Jumlah Orang Tuduhan 1. Kotawaringin Barat- Kalimantan Tengah 2 orang Sebagai pelaku pembakaran hutan, melanggar Pasal 50 ayat (1), (2) jo. Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 2. Suku Anak Dalam, di Sungai Batanghari-Jambi 11 orang Penganiayaan dan merusak kebun, Pasal 170 KUHP 3. Wahoni, Sulawesi Tenggara 27 orang Kebakaran hutan yang menyebabkan banjir, Pasal 187, 188 KUHP 4. Sintang, Kalimantan Barat 6 orang Melanggar UU Kehutanan, UU Perkebunan dan KUHP 5. Batak berhadapan dengan PT. Toba Pulp Lestari 2 orang Menganiaya Karyawan PT. TPL 6. Sumba-NTT 1 orang Pelanggaran UU ITE, penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik 7. Ketapang-Kalimantan Barat 1 orang Perusakan Kebun 8. Muara Teweh- Kalimantan Tengah 1 orang Pembakaran Ladang, Pasal 36 UU Lingkungan Hidup
15. Deta Mega Purnamasari, “Banyak Kriminalisasi Masyarakat Adat dengan Tuduhan Pembakaran Hutan,”  Kompas.com  (diakses 14 Juli 2021).
16. Andre Barahamin, “Mengarungi Badai Investasi: Catatan Akhir Tahun 2019 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),” https://aman.or.id, (diakses 11 Juli 2021).
Tabel 1 di atas merupakan pemadatan data yang dilakukan berdasarkan data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, data Tabel 1 diatas hendak menyatakan bahwa kriminalisasi dilakukan oleh negara melalui aparat kepolisian terjadi di 8 lokasi dengan korban 51 orang anggota
MHA dengan berbagai modus yaitu bahwa anggota MHA dikategorikan sebagai pelaku pelanggaran hukum padahal mereka adalah pembela hak-hak atas tanah adat leluhurnya.
Pada tahun 2019 juga AMAN membuat catatan  penting  bagi  Pemerintahan  Jokowi- Ma’ruf berkaitan dengan kriminalisasi MHA, sbb:
Tabel 2. Kriminalisasi dalam catatan AMAN 16 No. Lokasi
Jumlah Orang Tuduhan 1. Suku Dayak Limbai, Melawi- Kalbar 5 orang Dituduh melakukan perusakan kebun sawit PT. Bintang Permata Khatulistiwa 2. Suku Matteko, Desa Erelambang, Kec. Tombolo Pao-Gowa-Sulsel 6 orang Dituduh merusak hutan dan melanggar UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 3. Suku Sihaporas, Kec. Pematang Sidamanik, Simalungun-Sumut 10 orang Dituduh melakukan kekerasan kepada pekerja PT. Toba Pulp Lestari

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L
No. Lokasi Jumlah Orang Tuduhan 4. Suku Sakai, Riau 1 orang Dituduh melanggar Pasal 92 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 5. Suku Rendu, Nagekeo-NTT Warga 3 desa Tanah suku diambil untuk Waduk Lambo tanpa musyawarah dengan MHA Rendu 6. Laman Kinipan, Lamandau- Kalteng 1 suku Pengambilalihan tanah ulayat suku oleh PT. Sawit Mandiri Lestari seluas 4.762,95 Ha 7. MHA Kep. Arus 1 Pulau Tanah adat diambil untuk peternakan sapi oleh 4 (empat) buah PT 8. Suku Tukan Hokeng, Larantuka-NTT 1 Suku

## Konflik dengan PT. Rerolara – Misi Katolik, karena
telah jatuh tempo 9. Suku O’Hangana Manyawa, Suku Tobelo Dalam, Halmahera 8 orang Perusahaan Tambang PT. IWIP dan Pemblokiran jalan ke PT. IWIP 10. Sintang dan Kapuas Hulu, Kalbar 7 orang Peladang tradisional membakar hutan di kebunnya sendiri dituduh melanggar UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 11. Kalteng 35 orang Peladang tradisional membakar hutan di kebunnya sendiri dituduh melanggar UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 12. Suku Anak Dalam Bathin IX Sungai Bahar Batanghari - Jambi 1 suku Tanah ulayatnya diserobot PT. Asiatic Persada 13. Suku Daa Inde di Sulbar 1 suku Tanah ulayatnya diserobot PT. Astra 14. Murung Raya, Kalteng 1 suku Perusahaan Tambang Emas PT. Indomuro
17.  Mohammad Bernie, “Kasus Effendi Buhing Terkait Pencaplokan Tanah Adat, Pak Mahfud,” https://tirto.id/ f3sg, (diakses 14 Juli 2021).
Tabel 2 merupakan pemadatan data yang dilakukan berdasarkan data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Ber- dasarkan data yang dikemukakan oleh AMAN  ada  14  kasus  dengan  korban  tidak hanya beberapa anggota MHA, melainkan ada anggota MHA dalam 1 (satu) suku bahkan anggota masyarakat 1 (satu) pulau. Konflik  antara  MHA  dengan  Perusahaan  ini seharusnya negara, melalui penegak hukum menjadi penengah, bukan memihak.
Pada tanggal 26 Agustus 2020, MHA dikejutkan dengan berita penangkapan tokoh komunitas MHA Laman Kinipan-Kalimantan Tengah, Effendi Buhing ditangkap dan ditahan polisi dengan tuduhan turut serta merampas aset PT. Sawit Mandiri Lestari (PT. SML). 17
Bersama 5 (lima) orang anggota sukunya. Komunitas MHA Laman Kinipan mengklaim tanah adat mereka seluas 2.627 Ha telah diserobot oleh PT. SML yang menguasai lahan perkebunan seluas 9.424,71 Ha, yang diduga melebihi izin dari Kementerian ATR/Kepala
BPN.  Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang melakukan  verifikasi  wilayah  itu  bahwa  PT. SML telah melebihi luas yang diijinkan seluas 3.689 Ha tanah adat/ulayat MHA Laman Kinipan yang diserobot.
Di samping itu beberapa kasus lepas yang terjadi selama tahun 2020, pada tanggal 27 Agustus 2020, PT. Sawit Mandiri Lestari dan Pemerintah Daerah Lamandau mengambil alih tanah ulayat suku Laman Kinipan, mendapat perlawanan dari MHA Laman Kinipan itu. Pengambilalihan tanah ulayat itu dilakukan sejak tahun 2018 di mana tanah-tanah pertanian mereka digusur dengan menggunakan alat berat. Alasan PT. SML ini masyarakat melakukan perambahan hutan yang akan dijadikan lahan kebun sawit mereka. Usaha PT. SML itu ditentang dan 6 orang ditahan oleh polisi dan anggota masyarakat lainnya diintimidasi.
Pada tanggal 4 Februari 2020 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat (AMMA) berunjuk rasa ke Markas Polres dan Kantor Bupati Simalungun di Pematang Raya. Aspirasi  yang  dibawa  adalah  kritik  terhadap penangkapan dan penahanan anggota masyarakat adat yang memperjuangkan tanah adat mereka PT. TPL. Isu yang dikembangkan oleh PT. TPL adalah masyarakat melakukan kekerasan kepada pekerjanya. 18
18.  Andre Barahamin, 2019, op, cit.
19. Rahadian Rundjan, “Saat Suharto Bicara Sejarah. Dulu Memikul Senjata, Kini Harus Merangkul Modal,” https://historia.id/ekonomi/ article s/saat-soeharto-bicara-sejarah-Dp316/page/1, (diakses 2 Juli 2021). 20. Infokom AMAN, “Kriminalisasi Masyarakat Adat,” http://www.aman.or.id/tag/kriminalisasi masyarakat- adat, (diakses 10 Juli 2021).
21. Puri Mei Setyaningrum, “Alumni GMNI: Lawan Ideologi Transnasional Dengan Kerja Konkrit,” https:// www.wartaekonomi.co.id/read301626/alumni-gmni-lawan-ideologi-transnasional-dengan-kerja-konkret, (diakses 15 Juli 2021).
Ada banyak kasus yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat hukum adat yang diambil oleh negara dan diserahkan kepada investor melalui HGU. Selain itu, masyarakat hukum adat yang memperjuangkan hutan adat mereka diambil dan dimasukkan ke wilayah hutan negara. Ketika masyarakat hukum adat mempertahankan dan memperjuangkan hak- hak mereka, diperoleh reaksi yang berlebihan dari pihak negara melalui Kepolisian. Hal ini menimbulkan keresahan dan pada pandangan masyarakat hukum adat bahwa negara lebih berpihak kepada investor, polisi juga demikian lebih melindungi para investor.
Materialisme yang dianut oleh negara melalui usaha mendatangkan investor dengan mengabaikan hak-hak masyarakat hukum  adat,  telah  melahirkan  sikap  skeptis masyarakat hukum adat kepada negara. 19
Janji-janji yang diberikan oleh Calon Presiden, Calon Legislatif, Calon Kepala Daerah hanyalah pemanis bibir belaka telah mendegradasikan kepercayaan masyarakat hukum adat kepada negara, khususnya Pemerintah. Perbuatan yang dilakukan oleh Negara kepada masyarakat hukum adat, dianggap sebagai kriminalisasi dan diskriminasi. 20
Diskriminasi yang dimaksud antara pemilik modal besar (investor) dengan ma- syarakat hukum adat ( wong cilik ) yang selalu didengung-dengungkan oleh Pemerintah melalui  Partai  Politik  pendukungnya. 21

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L
Reaksi yang berlebihan dengan menangkap, menahan, bahkan memenjarakan anggota masyarakat hukum adat dengan berbagai isu yang diselewengkan, bahkan intimidasi telah menimbulkan trauma di masyarakat hukum adat dan pesimisme untuk hidup bernegara dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Sila kelima yang menjadi tujuan negara berdasarkan Pancasila yang didasari oleh Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kamanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan/Perwakilan, hanyalah sebuah ideologi utopis. Satu-kesatuan sila- sila  yang  menggambarkan  karakteristik bangsa Indonesia yang dwitunggal. MHA tidak  menafikkan  untuk  mendatangkan investor, karena negara membutuhkan dana besar  untuk  itu,  namun  perlu  diperhatikan keseimbangan hak antara hak para investor dengan hak MHA sebagaimana dianut oleh konsep harmoni dalam Pancasila. 22
Pesimisme Masyarakat Hukum Adat di atas, tentu mempunyai latar belakang dan konteks sosial sebagaimana telah dikemukakan, walaupun hanya sedikit. Akan tetapi, hal yang sedikit itu menggambarkan sebuah gunung es, kecil di permukaan luas di bawah dasarnya, karena banyak yang belum terungkap. Hal-hal inilah, jika dilihat
22.  Bandingkan dengan, Arief Hidayat, “Netizen dan Media Sosial: Arsenal Baru Pembumian Nilai-Nilai Pancasila Pada Era Kekinian,” https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16561 (diakses 16 Juli 2021).
23.  Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. (Jakarta: Komnas HAM, 2016), ISBN 978-602-74201-0-6.
24. Teddy Anggono, “Kajian Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan republic Indonesia.” Jurnal Hukum & Pembangunan , Vol. 36, No. 4. DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol36. no 4.1477, (diakses 12 Juli 2021).
25. ILO Jakarta, “Konvensi ILO 169 Mengenai Masyarakat Hukum Adat: Sebuah Panduan Proyek Untuk Mendorong Kebijakan ILO Mengenai Masyarakat Hukum Adat,” https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141867.pdf
dari kacamata Hak Asasi Manusia, dianggap sebagai Pelanggaran HAM. 23
Pembahasan ini dimulai dari Sila Kelima  Pancasila  yaitu  “Keadilan  Sosial  Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Sila ini dianggap sebagai Tujuan Hidup bernegara oleh Negara Republik Indonesia. Sila ini diperkuat dengan sila-sila lain terutama Sila Kedua Pancasila yang secara substansi mengandung konsep “Keadilan.”  Bukan  hal  yang  tidak  beralasan jika kedua Sila Pancasila itu sama-sama menggunakan  konsep  “Keadilan”  walaupun ‘adil’ yang dimaksudkan pada Sila Kedua bersifat individual, sedangkan ‘adil’ pada Sila Kelima bersifat komunal. Akan tetapi, yang bersifat komunal itu adalah persatuan dari keseluruhan individu. 24
Kualifikasi yang digunakan itu bersumber dari beberapa Konvensi Internasional, a.l:
1)  Kovenan Internasional ILO Tahun 1957
(107)  yang  kemudian  dikritik  dan diperbaharui.  Dari  27    ratifikasi  tersisa 18 yang diakomodasi melalui Kovenan ILO Tahun 1989 (169). Ada 19 pasal yang sangat  pokok  dan  penting  berkaitan dengan tanah, kepercayaan, dan keberlangsungan masyarakat hukum adat ini, yaitu Pasal 13 – 32. 25
Pasal 13.1 berisi bahwa ketika ketentuan konvensi ini diterapkan, pemerintah wajib  menghormati  pentingnya  nilai-
nilai budaya dan spiritual masyarakat terkait hubungan mereka dengan tanah atau wilayah, atau keduanya bila perlu, yang  mereka  tempati  atau  kelola, terutama gabungan keduanya .26 Bagi MHA, tanah adalah sesuatu yang sangat penting,  bukan  hanya  sebagai  tempat tinggal dan tempat mencari nafkah saja, tetapi terutama sebagai habitat hidup, serta berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan agama asli, sebab tanah dianggap sebagai ibu, terra mater . 27
Oleh karena itu, hubungan antara MHA dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bersifat (lihat Pasal 1 angka 3 UUPA).
Bila dikaitkan dengan Pasal 2.1 dikata- kan bahwa Pemerintah wajib ber- tanggung jawab mengembangkan dengan mengikutsertakan MHA terkait, terkoordi nasi dan sistematis untuk melin- dungi hak-hak MHA itu serta menjamin rasa hormat kepada integritas mereka. Bila dikaitkan dengan Pasal 3.1 dikatakan bahwa MHA berwenang menikmati hak- hak asasi manusia, kebebasan dasar, tanpa hambatan ataupun diskriminasi
26.  ILO Jakarta, ibid .
27 .  Bidang Rehabilisasi dan Konsenvasi Alam, DLHK DIY, “Refleksi Hari Bumi 2021: Sudahkah Kita Berterima kasih Kepada  Ibu  Bumi?”  https://dlhk.jogjaprov.go.id/refleksi-hari-bumi-2021-sudahkan-kita-berterimakasih- pada-ibu-bumi, (diakes 17 Juli 2021).
28.  ILO Jakarta, loc, cit . 29.  ILO Jakarta, Konvensi Masyarakat Hukum Adat , 1989. (Jakarta: ILO Publications, International Labour Office, CH-1211, Geneva 22, Switzerland, 2009)
30.  Ikbal, “Pelaksanaan Principle Free Prior Informed and Consent dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional,” Https://onesearch.id/Record/IOS427. article -352, (diakses 17 Juli 2021).
31.  Elsam, “Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam. Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 1803 (XVII), 14 Desember 1962,” https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/11/Resolusi Majelis-Umum- 1803-Kedaulatan-Permanen-atas-Sumber-Daya-Alam.pdf, (diaskses 16 Juli 2021).

## baik laki-laki maupun perempuan. 28
Demikian juga dengan Pasal 3.2 yang menyatakan  bahwa  tidak  satupun bentuk kekerasan atau paksaan yang bertentangan dengan HAM dan kebebasan dasar dari MHA, termasuk hak-hak yang ada dalam konvensi ini. 29
Demikian juga Pasal 15.1 disebutkan bahwa hak-hak MHA atas sumber daya alam berkaitan dengan tanah harus dijaga dengan baik. Hak-hak ini termasuk hak anggota MHA untuk ikut serta dalam penggunaan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian sumber daya tersebut. Pelaksanaan pasal ini berkaitan dengan hak lain dari MHA untuk memperoleh informasi awal, informed  consent (lihat pasal 15.2). 30
2)  Resolusi Majelis Umum PBB 1803
(XVII) tahun 1962, berkaitan dengan hak-hak atas Sumber Daya Alam yang dipunyai, dikuasai dan dikelola untuk pembangunan masyarakat 31 wajib dilindungi, dihormati, dan dilestarikan.
3)  Kovenan Internasional tentang EKOSOB yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200 (XXI) tanggal 16

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L
Desember 1966, 32 terbuka untuk ditandatangani, diratifikasi, dan diakses. Hak ekosob ini memberi landasan eksistensi MHA untuk mendapatkan dan mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kovenan ini telah disahkan dengan UU No. 11 Tahun 2005, sehingga menjadi kewajiban negara untuk melaksanakan.
Hak MHA yang paling mendasar untuk dipenuhi adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas tanah dan sumber daya alam. 33 Ketiga  hak  itu  merupakan dasar  dari  hak  kolektif  yang  mendasari perjuangan MHA di seluruh dunia. Hak ekosob ini meliputi beberapa hal, yaitu: (a) berkaitan dengan kebutuhan dasar demi keberlangsungan hidup komunitas;
(b) hak ekosob ini tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak asasi manusia lainnya seperti  hak  untuk  hidup,  hak  untuk meneruskan keturunan, lingkungan sosial-budaya sebagai habitat hidup, pekerjaan yang layak, keyakinan, (c) hak ekosob mengubah kebutuhan- kebutuhan MHA menjadi hak yang harus dipenuhi oleh negara. 34
Bagian Pertama, Pasal 1 ayat (1) Kovenan Ekosob menyatakan bahwa semua bangsa memiliki hak untuk menentukan
32. Elsam, “Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya” https://referensi.elsam.or.id/wp- content/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf, diakses 16 Juli 2021.
33.  M.R Saleh, Masyarakat Adat dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya . (Yogyakarta: Pusham UII, 2007).
34. Elsam, op, cit .
35.  Siti Rakham Mary Herwati, “Kriminalisasi Masyarakat Hukum Adat: Ancaman dan Usulan Kebijakan,” https:// ylbhi.or.id/publikasi/artikel/kriminalisasi-masyarakat-adat-ancaman-dan-usulan-kebijakan (diakses 17 Juli 2021).
36.  Siti Rakhma Mary Herwati, ibid .
37.  DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat,” https://www. dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf. (diakses 10 Juli 2021).
nasib sendiri, atas kekuatan itu mereka dengan bebas menentukan status politiknya  serta  bebas  memperoleh kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya mereka sendiri. 35
Bagian Pertama, Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa semua (suku) bangsa (termasuk MHA) dapat secara bebas mengelola harta kekayaan dan sumber daya alamnya sendiri tanpa mengurangi kewajiban- kewajiban  yang  mungkin  timbul  dari kerjasama ekonomi internasional, serta tidak  dapat  dibenarkan  suatu  (suku) bangsa merampas upaya penghidupan warganya sendiri. Kedua hak yang terdapat dalam Pasal 1 dan 2 tersebut di atas dikuatkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) 1962 yang menyatakan bahwa kedaulatan atas sumber daya alam merupakan konsekuensi logis dari hak penentuan nasib sendiri. 36
4) Declaration on the Rights of Indigenous Peoples yang terbentuk tahun 200737 dikenal dengan UNDRIP. Isinya kurang lebih bahwa kemiskinan MHA salah satunya disebabkan oleh akses mereka yang dibatasi oleh masuknya investor ke  kawasan  habitat  mereka.  Ketika anggota MHA mengambil kebutuhan
pokok,  seperti  meramu,  mencari  obat- obatan, kayu bakar, bahan bangunan akan mengalami kriminalisasi oleh perusahaan yang menganeksasi wilayah mereka. 38 Pembatasan akses MHA itu pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 28 G jo Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945.
Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa kriminalisasi negara terhadap MHA  ketika  mereka  mempertahankan tanah leluhur mereka dan para pegiat MHA dipandang sebagai pelanggaran HAM hanya untuk melindungi pengusaha. Negara seharusnya berada di tengah, tidak hanya membela investor atau hanya membela MHA saja. Jika negara hanya membela salah satu pihak, maka akan berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.
b.  Tindakan Negara Tujuan Negara Republik Indonesia ada 4 (empat) sebagaimana tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,  yaitu  “Negara  melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ….” Jika dilihat dari teori perjanjian sosial, maka tujuan pertama itu merupakan kewajiban
38.  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif . (Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, 2013).
39.  Dominikus Rato, Hukum Adat Kontemporer . (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2015).
40.  WRI, “Bagi Masyarakat Adat, Kehilangan Tanah Sama Saja Kehilangan Nyawa,” https://wri-indonesia.org/ id/blog/bagi-masyarakat-adat-kehilangan-lahan-sama-saja-kehilangan-nyawa, (diakses 18 Juli 2021).
41.  Kemenkeu, “Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,” https://jdih. kemenkeu. go.id/fullText/2009/11TAHUN2009UUPenjel.htm, (diakses 18 Juli 2021).
42. Bandingkan dengan, Mohamad Shohibuddin, Perspektif  Agraria  Kritis,  Teori,  Kebijakan  dan  Kajian  Empiris . (Penerbit: STPN Press, 2018).

## negara dan menjadi hak warga negara.
Pengambilalihan tanah adat dan disewakan kepada perusahaan tanpa persetujuan yang empunya  hak  adalah  tindakan  sewenang- wenang,  apalagi  tindakan  itu  dilakukan dengan  cara  intimidasi  dan  tanpa  ganti rugi. Negara telah lalai dalam kewajibannya untuk  melindungi  rakyatnya,  negara  tidak hadir dalam penderitaan rakyatnya, bahkan menjadi pelaku penderitaan rakyat itu. 39 Jika perlindungan telah diberikan, maka rakyat akan bekerja dengan tenang, tentram tanpa ada rasa keresahan akan kehilangan tanah leluhur mereka. 40
Tujuan pertama itu berkaitan dengan tujuan berikutnya yaitu negara memajukan kesejahteraan umum bukan hanya memajukan kesejahteraan pemilik modal. Upaya memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu syarat untuk mencapai “Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia” sebagaimana ada dalam Sila V Pancasila itu. 41 Kesejahteraan diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya diderivasi ke berbagai peraturan perundang- undangan,  seperti  UUPA,  UU  Perkebunan, UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Minerba, dan berbagai peraturan pelaksana di bawahnya. 42
Intinya  adalah,  jika  semua  kebutuhan fisik,  mental,  spiritual  terpenuhi,  maka

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, akan tercapai. Akan tetapi, jika yang dikejar hanya usaha untuk memenuhi kebutuhan fisik-material  belaka,  maka  keadilan dan kesejahteraan sosial itu sulit untuk tercapai. 43 Keadilan sosial dan kesejahteraan sosial bukan hanya sekedar tujuan negara, melainkan juga menjadi kewajiban negara untuk merealisasikannya.
Salah satu unsur pemenuhan kebutuhan mental-spiritual adalah rasa keadilan, rasa aman dan tenteram, rasa dihargai, dan dilindungi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut, saat ini banyak dibutuhkan oleh MHA. Jika ada yang mengatakan bahwa MHA telah diberi berbagai fasilitasi peraturan perundang- undangan, maka hak yang diperoleh dari negara itu hanya sebagian kecil dari yang dibutuhkan.
Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ada 5 unsur untuk memenuhi Sila  “Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia” 44 yaitu: (1) Negara Indonesia didirikan dengan tujuan memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia lahir-batin;  (2)  Indonesia  adalah  negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat serta mengutamakan prinsip musyawaratan melalui perwakilan rakyat; (3) Negara Indonesia wajib menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan
43.  WRI, “Perjalanan Panjang dan Melelahkan Menuju Pengakuan Hak Tanah Adat,” https://wri-indonesia.org/ id/blog/perjalanan-panjang-dan-melelahkan-menuju-pengakuan-hak-tanah-adat, diakses 15 Juli 2021.
44.  BPIP, “Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” Https://bpip.go.id/bpip/static/Pancasila /S05. html, (diakses 18 Juli 2021).
45. Fathul Achmadi Abby, “Sengketa Pertanahan Masyarakat Hukum Adat dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan.” Jurnal AdA , Volume VIII, No. 3, September – Desember 2016. 46. Raja Eben Lumbanrau, “Ancaman Pidana Masyarakat Dayak Modang Long Way, Kalimantan, Yang Tutup Jalan Desa dari Perusahaan Sawit,” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56293417, (diakses 16 Juli 2021).
pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang bermartabat dan berkeadilan; (4) Bangsa Indonesia saat mengambil keputusan selalu dipimpin oleh nilai-nilai Pancasila; (5) Tiap warga bangsa Indonesia wajib menggunakan hak milik secara benar dan ekonomis.
Dari konsep yang dikemukakan oleh BPIP itu, apa yang harus dilakukan? Ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan MHA yang sedang diharapkan dari negara atau pemerintah yang sekiranya memiliki hati nurani untuk bangsa sendiri. Beberapa kebutuhan itu, antara lain:
1)  Pemetaan lahan yang tepat. Data di lapangan memperlihatkan bahwa ada lahan MHA dianeksasi dan ditetapkan sebagai HGU perusahaan.  Hal itu bermula dari pemetaan yang kurang akurat baik peta yang dilakukan oleh BPN, Kehutanan atau Pemerintah Daerah. Hal itu disebabkan oleh kesengajaan, lalai, atau kekurangan ahli pemetaan, telah merugikan MHA. Penganeksasian dan pengambilalihan tanah hak ulayat, MHA telah kehilangan habitat hidup, tempat tinggal,dan  tempat  mereka  mencari nafkah  agar  hidup  yang  layak  sebagai manusia. 45
2)  Penghentian  kriminalisasi  dan  dis- kriminasi terhadap MHA oleh polisi. 46
Keberpihakan aparat Polisi kepada
perusahaan telah menimbulkan praduga yang merendahkan martabat kepolisian, 47
sehingga perlu dihentikan. Polisi sebagai penegak hukum seharusnya berfungsi sebagai mediator bagi kedua pihak.
3)  Tinjau ulang pasal-pasal bermasalahan dari beberapa undang-undang. Bebe- rapa pasal dari beberapa undang- undang bermasalah perlu ditinjau ulang,
terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam dan tanah ulayat. Pada masa Orde Baru, hak ulayat diakui tanpa status subjek hak yaitu MHA, sehingga terjadi eksploitasi besar-besaran atas kekayaan alam Indonesia. 48 CIA dan Orde Baru menggulingkan Bung Karno demi emas yang dikeruk Freeport di Papua. Dengan dibentuknya UU No. 1 Tahun 1967 Tentang PMA, UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Pokok Kehutanan, UU No.
11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan, eksploitasi tanah ulayat dilakukan. Pada masa itu, Pemerintahan Orba menerapkan kebijakan Kolonial Belanda terhadap penguasaan hutan dengan dikeluarkannya Kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).
Inpres No. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan di Bidang Kehutanan, Per- tambangan, Transmigrasi, dan Pekerjaan Umum. 49 Pada Bagian VI Pelaksanaan
47.  Walhi, “Siaran Pers. Pernyataan Sikap ‘Usut Tuntas Kekerasan di Perkebunan Sawit PT. Tunas Sawa Erma, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua,” https://www.walhi.or.id/usut-tuntas-kekerasan- di-perkebunan-kelapa-sawit-pt-tunas-sawa-erma-distrik-jair-kabupaten-boven-digoel-provinsi-papua, (diakses 12 Juli 2021).
48. M.F Mukhti, “Riwayat Masuknya Modal Asing ke Indonesia,” https://historia.id/politik/ article s/ riwayat- masuknya-modal-asing-ke-indonesia-DWVy1/page/1, (diakses 05 Juli 2021). Lihat pula, Denise Leith, The Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia. (Hawai: University of Hawai’i Press, 2003).
49.  Rachman, dkk, “Kajian Kritis Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.” Kertas Kerja Epistema No. 1/2012.
Status Hak Tanah, yaitu pada  angka 3 dan 4 menyatakan bahwa dalam hal sebidang tanah yang dimaksud pada ad.ii terdapat tanah yang dikuasai penduduk (termasuk MHA) dengan sesuatu hak yang sah, maka hak itu harus dibebaskan terlebih  dahulu  dengan  memberi  ganti rugi, dan mengikuti tatacara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Pada Angka 4 dikatakan bahwa penguasaan areal Hak Pengusahaan Hutan yang membutuhkan penetapan area sehingga berdampak pada penduduk dan atau masyarakat hutan setempat kehilangan haknya, maka Pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib memberikan ganti rugi.
Pada masa Reformasi, sejak tahun 1999,  negara  mulai  memperhatikan hak-hak MHA, namun masih pada tataran normatif. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap saja masih menegasikan MHA atas hak-hak agraria. Pasal-pasal pidana dalam perundang-undangan itu sering digunakan oleh negara untuk membatasi MHA untuk mengakses hak-hak agra- rianya. Misalnya kriminalisasi MHA Desa

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L
Silat Hulu, Ketapang, Kalimantan Barat karena menolak memberlakukan hukum adat berupa denda kepada perusahaan yang menggusur tanahnya. 50
Pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang membatasi sejumlah kegiatan pertanian. Hal ini dinyatakan dengan  kata-kata  “…..  dengan  secara melawan hukum menger jakan, mem- budidayakan dan/atau meng gunakan dan/atau menduduki kawasan hutan, melanggar batas-batas suatu kawasan hutan, dalam radius/jarak tertentu; membakar hutan, menebang pohon, memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau surat izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang …..” Kata- kata  itu  seperti  jaring  yang  menangkap MHA. Jika salah satu kata itu terpenuhi, maka MHA akan dikenai hukuman penjara, setidak-tidaknya ditahan selama 3 (tiga) hingga 15 tahun serta hukuman denda antara Rp. 10 juta hingga 10 milyar rupiah.
Pasal 55 huruf a, c, dan d jo. Pasal 107 huruf a, c, dan d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berkaitan dengan penggunaan lahan secara melawan hukum dan ketentuan mengenai sanksi pidananya, merupakan replika Pasal 21 dan Pasal 47 UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan yang telah dianulir oleh Putusan MK. No. 55/PUU-VIII/2010. Hal ini menunjukkan bahwa negara
50. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, “Masyarakat Adat Silat Ulu Menang Melawan Korporasi: Kasus Masyarakat Adat Dayak Silat Ulu vs PT BNM” https://gaung.aman.or.id/2015/10/07/masyarakat-adat- silat-hulu-menang-melawan-korporasi-perkebunan, diakses 15 Agustus 2021.
51. Abdul Wahid, “Problem UU Perkebunan bagi Para Petani dan Masyarakat Adat,” Https://elsam.or. id/ problema-uu-perkebunan-bagi-para-petani-dan-masyarakat-adat, (diakses 10 Juli 2021).

## tidak berniat melindungi hak-hak MHA.
UU No. 39 Tahun 2014 ini seharusnya bertujuan  untuk  mencegah  konflik antara petani dengan perusahaan. Namun  tidak  demikian  kenyataannya, faktanya seorang petani asal Aceh Tamiang, M. Nur 51 dijadikan tersangka oleh  Polda  Aceh  ketika  bersengketa dengan perusahaan sawit PT. Rapal, dengan tuduhan melanggar Pasal 55 huruf a, jo. Pasal 107 huruf a UU N0. 39 Tahun 2014.
4)  Penghormatan dan penghargaan ter- hadap hak tradisional MHA. Pasal 18
B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa ‘Negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masing hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat ….’
5)  Realisasi Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 itu beberapa pemerhati dan pejuang  hak-hak  MHA  seperti  AMAN dan NGO’s PilNet melakukan uji materiil terhadap pasal 21 dan 47 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. MK juga mengabulkan uji materiil terhadap Pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pada bulan Oktober 2015  beberapa  NGO’s  seperti  Sawit Watchs, SPKS, SPI, API, FIELD, Bina Desa, dam IHCS mengajukan Judicial  Review terhadap Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55 dan
Pasal 107 UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan dikabulkan oleh MK. 52
Dengan demikian, beberapa pasal bermasalah tersebut sudah seharusnya dicabut  dan  diganti  dari  berbagai peraturan perundang-undangan. Hal yang  perlu  diperhatikan  dan  diminta kepada DPR untuk tidak hanya mengubah redaksi tanpa mengubah makna, artinya mengubah redaksi namun substansinya tetap sama. Itikad baik dibutuhkan untuk kesejahteraan anak bangsa sendiri.
6)  Pembatasan investasi bagi perusahaan yang haus tanah dan rakus akan keuntungan. Berdasarkan beberapa kasus tersebut diatas, baik yang ada dalam Tabel 1 dan Tabel 2, maupun yang tersebar dalam tulisan ini yang memperlihatkan wajah rakus dari perusahaan yang haus tanah dan rakus keuntungan dengan mengabaikan masa depan dan hak-hak atas tanah adat dari MHA. Perusahaan yang eksploitatif ini ( black  corporation ) jangan diberi tempat di negeri ini. Perilaku mereka yang eksploitatif telah merusak reputasi perusahaan-perusahaan baik dan bersih ( good  corporation ). Ada beberapa perusahaan yang hanya ingin menguasai tanah  namun  tidak  mengoperasi perusahaannya, sehingga banyak terjadi tanah  tidur  ( sleeping  land )  yang  tidak produktif. 53 Pada tahun 2016  di Batam
52. Koalisi Kawal RUU MHA, Policy Brief: Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. (Jakarta: Koalisi Kawal RUU MHA, 2018).
53.  Tobari, “BP Batam Akan Cabut 240 Titik Lahan Tidur,” https://infopublik.id/read/163505/bp-batam-akan- cabut-240-titik-izin-lahan-tidur.html, (diakses 17 Juli 2021).
54.  Chaidir Anwar Tanjung, “Lahan Tidur Milik Perusahaan Sawit di Riau Dibakar,” https://news. detik.com/ berita/d-4475965/lahan-tidur-milik-perusahaan-sawit-di-riau-terbakar, (diakses 17 Juli 2021).
55. Koalisi Kawal RUU MHA, Policy  Brief:  Menjalin  Benang  Konstitusi  Menuju  Pengakuan  dan  Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia . (Jakarta: Koalisi Kawal RUU MHA, 2018).
ada 240 titik lahan tidur dan 248 persil lahan  tidur,  bahkan  ada  pengusaha yang sudah diberi SP3 telah melarikan diri, tanahnya telah dipindahtangankan, dan  tidak  membayar  Uang  UWTO. Di Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, tanah  tidur  milik  PT.  TSM  dibakar  yang mengakibatkan 30 Ha hutan terbakar. 54
7)  Pengesahan RUU MHA. Pada akhirnya dibutuhkan sebuah undang-undang untuk melindungi MHA dan para penggiat MHA. RUU MHA telah lama diperjuangkan, namun semakin jauh dari harapan. Niat baik negara dan Pemerintah sedang ditunggu bukan hanya good will tetapi juga good  action . Negara dan Pemerintah memiliki rasa nasionalisme berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 untuk memperhatikan nasib MHA,  sedang  dinantikan.  Pengesahan dan pengundangan RUU MHA menjadi UU  MHA  akan  memberikan  bukti keseriusan dan niat baik dari Negara dan Pemerintah Indonesia. 55

## D. Penutup
Dari analisis data di atas diambil kesimpulan  bahwa  kualifikasi  kriminalisasi dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) dilihat dari berbagai Konvensi Internasional yang telah diterima dan disahkan menjadi hukum nasional Indonesia. Oleh karena telah diterima dan menjadi

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L
hukum  positif  maka  layaklah  kualifikasi tersebut diterima untuk dijadikan kriteria bagi negara untuk melakukan pengakuan, penghormatan dan perlindungan MHA.
Tulisan ini diakhiri dengan saran bahwa sebaiknya sesegera mungkin beberapa Konvensi Internasional yang digunakan untuk melindungi hak-hak MHA dirujuk untuk
dimasukkan dalam RUU MHA dan RUU MHA segera disahkan dan diundangkan menjadi hukum  positif  agar  para  penegak  hukum mempunyai rambu-rambu yang jelas dan terukur untuk menegakkan hukum demi untuk  mencapai  “Keadilan  Bagi  Seluruh Rakyat Indonesia.”

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Aditia Maruli (Ed.), Hutan Adat Yang Kembali Ke Pangkuan Masyarakat. (Jakarta: Epistema Institute).
Agus Suntoro, Kajian  Terhadap  UU  No.  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum . (Jakarta: Komnas HAM, 2018).
Arimbi  Heroepoetri,  Aflina  Mustafainah,  dan  Saur  Tumiur  Situmorang, Pelanggaran  Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan . (Jakarta: Komnas HAM, 2016).
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Masyarakat  Adat  di  Indonesia:  Menuju Perlindungan  Sosial  yang  Inklusif . (Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, 2013).
BPHN, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Pembangunan Masyarakat Yang Toleran . (Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN- Kemenkumham, 2017).
Desi  Martika  Vitasari  dan  Nia  Ramdhaniaty, Jalan  Panjang  Pengakuan  Hukum:  Lima  Belas Tahun Pendampingan Masyarakat Hukum . (Jakarta: Epistema Institute, 2016).
Diyan Isnaini dan H. Suratman, 2018,  Reforma Agraria: Landreform dan Redistribusi Tanah di Indonesia. Malang: Intrans Publishing.
Gunawan Wiradi, Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir. Edisi Kedua. (Bandung: KPA, 2016).
ILO Jakarta, Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989 . (Jakarta: ILO Publications, International Labour Office, CH-1211, Geneva 22, Switzerland, 2009).
Koalisi Kawal RUU MHA, Policy  Brief:  Menjalin  Benang  Konstitusi  Menuju  Pengakuan  dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia . (Jakarta: Koalisi Kawal RUU MHA, 2018).
Komnas HAM, Monitoring dan Evaluasi: Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Perwira Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. (Jakarta: Komnas HAM, 2018).
Komnas HAM, Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia . (Jakarta: Komnas HAM, 2021).
Leith, Denise, The Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia . (Hawai: University of Hawai’i Press, 2003).
M.R Saleh, Masyarakat Adat dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya . (Yogyakarta: Pusham UII, 2007).

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L
Mohamad Shohibuddin, Perspektif  Agraria  Kritis,  Teori,  Kebijakan  dan  Kajian  Empiris . (Penerbit: STPN Press, 2018).
Mumu Muhajir, Siti Chakimah, dan Desi Martika Vitasari, Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan: Panduan Implementasi Perber 4 Menteri . (Jakarta: Epistema Institute, 2016).
Rato, Dominikus, Hukum Adat Kontemporer . (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2015).
Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hak Masyarakat  Hukum  Adat  atas  Wilayahnya  di  Kawasan  Hutan . (Jakarta: Komnas HAM, 2016), ISBN 978-602-74201-0-6.
B. Jurnal
Faiq Tabroni, “Menguatkan Hak Masyarakat Adat (Studi Putusan MK. No. 35/PUU-X/2013).”
Jurnal Konstitusi , Vol. 10, Nomor 3, Edisi: September 2013.
Fat’hul  Achmadi  Abby,  “Sengketa  Pertanahan  Masyarakat  Hukum  Adat  dengan  Hak  Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan.” Jurnal Ad’Adl, Volume VIII, No. 3, September – Desember 2016.
Teddy Anggono, “Kajian Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan republic Indonesia.” Jurnal Hukum  &  Pembangunan , Vol. 36, No. 4. DOI: http://dx.doi. org/10.21143/jhp.vol36. no4.1477, (diakses 12 Juli 2021).

## C.  Kertas kerja
Rachman, dkk, “Kajian Kritis Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.” Kertas Kerja Eipstema No. 1/2012

## D. Internet
---------,  “Kovenan  Internasional  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya”  https://referensi. elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Ekonomi-Sosial- dan-Budaya.pdf, diakses 16 Juli 2021.
Abdul  Wahid,  “Problem  UU  Perkebunan  bagi  Para  Petani  dan  Masyarakat  Adat,”  Https:// elsam.or.id/problema-uu-perkebunan-bagi-para-petani-dan-masyarakat-adat, (diakases 10 Juli 2021).
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, “Masyarakat Adat Silat Ulu Menang Melawan Korporasi: Kasus Masyarakat Adat Dayak Silat Ulu vs PT BNM” https://gaung.aman.or.id/2015 /10/07/ masyarakat-adat-silat-hulu-menang-melawan-korporasi-perkebunan, diakses 15 Agustus 2021.
Andre Barahamin, “Mengarungi Badai Investasi: Catatan Akhir Tahun 2019 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),” https://aman.or.id, (diakses 11 Juli 2021).
Arief Hidayat, “Netizen dan Media Sosial: Arsenal Baru Pembumian Nilai-Nilai Pancasila Pada Era  Kekinian,”  https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16561  (diakses  16 Juli 2021).
Bidang Rehabilisasi dan Konsenvasi Alam, DLHK DIY, “Refleksi Hari Bumi 2021: Sudahkah Kita Berterima kasih Kepada Ibu Bumi?” https://dlhk.jogjaprov.go.id/refleksi-hari-bumi-2021- sudahkan-kita-berterimakasih-pada-ibu-bumi, (diakes 17 Juli 2021).
BPIP,  “Sila  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia,”  Https://bpip.go.id/bpip/static/ Pancasila /S05.html, (diakses 18 Juli 2021).
Chaidir  Anwar  Tanjung,  “Lahan  Tidur  Milik  Perusahaan  Sawit  di  Riau  Dibakar,”  https:// news.  detik.com/berita/d-4475965/lahan-tidur-milik-perusahaan-sawit-di-riau-terbakar, (diakses 17 Juli 2021).
Deta Mega Purnamasari, “Banyak Kriminalisasi Masyarakat Adat dengan Tuduhan Pembakaran Hutan,”  Kompas.com  (diakses 14 Juli 2021).
DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat,” https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf,  (diakses  10 Juli 2021).
Elsam, “Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam. Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 1803  (XVII),  14  Desember  1962,”  https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/ 2014/11/Resolusi Majelis-Umum-1803-Kedaulatan-Permanen-atas-Sumber-Daya-Alam. pdf, diakses tanggal 16 Juli 2021.
Ikbal, “Pelaksanaan Principle Free Prior Informed and Consent dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional,” Https://onesearch.id/ Record/IOS427. article -352,  (diakses 17 Juli 2021).
ILO Jakarta, “Konvensi ILO 169 Mengenai Masyarakat Hukum Adat: Sebuah Panduan Proyek Untuk Mendorong Kebijakan ILO Mengenai Masyarakat Hukum Adat,” https://www. ilo. org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo jakarta/ documents/ publication/ wcms_141867.pdf, diaskses tanggal 16 Juli 2021.
ILO  Jakarta,  “Kovenan  Internasional  tentang  EKOSOB  (ekonomi,  sosial,  dan  budaya)  oleh Resolusi  Majelis  Umum  PBB  2200  (XXI)  Tanggal  16  Desember  1966”  https://www.  ilo. org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo jakarta/ documents/ publication/ wcms_141867.pdf, diaskses tanggal 16 Juli 2021.
Infokom  AMAN,  “Kriminalisasi  Masyarakat  Adat,”  http://www.aman.or.id/tag/kriminalisasi masyarakat-adat, (diakses 10 Juli 2021).
Kemenkeu, “Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,” https:// jdih. kemenkeu.go.id/fullText/2009/11TAHUN2009UUPenjel.htm, (diakses 18 Juli 2021).
M.F  Mukhti,  “Riawayat  Masuknya  Modal  Asing  ke  Indonesia,”  https://historia.id  /politik/ article s/riwayat-masuknya-modal-asing-ke-indonesia-DWVy1/page/1, (diakses 05 Juli 2021).
Mohammad  Bernie,  “Kasus  Effendi  Buhing  Terkait  Pencaplokan  Tanah  Adat,  Pak  Mahfud,” https://tirto.id/f3sg, (diakses 14 Juli 2021).
Puri  Mei  Setyaningrum,  “Alumni  GMNI:  Lawan  Ideologi  Transnasional  Dengan  Kerja Konkrit,” https://www.wartaekonomi.co.id/read301626/alumni-gmni-lawan-ideologi- transnasional-dengan-kerja-konkret, (diakses 15 Juli 2021).
Rahadian Rundjan, “Saat Suharto Bicara Sejarah. Dulu Memikul Senjata, Kini Harus Merangkul Modal,” https://historia.id/ekonomi/ article s/saat-soeharto-bicara-sejarah-Dp316/ page/1, (diakses 2 Juli 2021).
Raja Eben Lumbanrau, “Ancaman Pidana Masyarakat Dayak Modang Long Way, Kalimantan, Yang  Tutup  Jalan  Desa  dari  Perusahaan  Sawit,”  https://www.bbc.com/indonesia/ indonesia-56293417, (diakses 16 Juli 2021).
Siti  Rakham  Mary  Herwati,  “Kriminalisasi  Masyarakat  Hukum  Adat:  Ancaman  dan  Usulan Kebijakan,”  https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/kriminalisasi-masyarakat-adat-ancaman- dan-usulan-kebijakan (diakses 17 Juli 2021).
Tamiang  Layang,  Barito  Pos,  “Pihak  Keluarga  Minta  Keenam  Warga  Awang  Yang  Ditahan Polda  Kalteng  Dibebaskan,”  https://www.baritorayapost.com/2020/03/pihak-keluarga- meminta-keenam-warga.html, (diakses tanggal 16 Juli 2021).
Tobari, “BP Batam Akan Cabut 240 Titik Lahan Tidur,” https://infopublik.id/read/163505/bp- batam-akan-cabut-240-titik-izin-lahan-tidur.html, (diakses 17 Juli 2021).
Walhi, “Siaran Pers. Pernyataan Sikap ‘Usut Tuntas Kekerasan di Perkebunan Sawit PT. Tunas Sawa  Erma,  Distrik  Jair,  Kabupaten  Boven  Digoel,  Provinsi  Papua,”  https://www.walhi. or.id/usut-tuntas-kekerasan-di-perkebunan-kelapa-sawit-pt-tunas-sawa-erma-distrik-jair- kabupaten-boven-digoel-provinsi-papua, (diakses 12 Juli 2021).
WRI, “Bagi Masyarakat Adat, Kehilangan Tanah Sama Saja Kehilangan Nyawa,” https://wri- indonesia.org/id/blog/bagi-masyarakat-adat-kehilangan-lahan-sama-saja-kehilangan- nyawa, (diakses 18 Juli 2021).
WRI,  “Perjalanan  Panjang  dan  Melelahkan  Menuju  Pengakuan  Hak  Tanah  Adat,”  https:// wri-indonesia.org/id/blog/perjalanan-panjang-dan-melelahkan-menuju-pengakuan-hak- tanah-adat, diakses 15 Juli 2021.

## E.  Peraturan Perundang-undangan
Declaration  on  the  Rights  of  Indigenous  Peoples  Tahun  2007  (UNDRIP)  Tentang  Hak-Hak Masyarakat Adat
KUHP ( Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië ), Staatsblad , 1915, No 732.
Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) Tahun 1962 Tentang Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan
UUD NRI Tahun 1945
UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan UU No. 41 Tentang Hutan
UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA
UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L

## BIODATA PENULIS
Dominikus Rato , Strata 1 lulus tahun 1986 di Fakultas Hukum Universitas Jember, Strata II lulus tahun 1999 pada Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial, FISIP Unair, dan S3 lulus 2004 pada Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP – Semarang, adalah dosen dan penelitian hukum adat dan kearifan lokal  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Jember.  Sebagai  penulis  beberapa  buku  seperti  Filsafat Hukum dan Hukum Adat, serta melakukan penelitian terutama berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah adat berbasis kearifan lokal pada masyarakat Madura, Osing, Dayak, dan Timor. Pernah menjadi anggota Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia dan Socio-Legal. Saat ini menjadi salah satu anggota Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia.

## Majalah Hukum Nasional
Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i2.144 https://mhn.bphn.go.id

## PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP AQIDAH ISLAMIYAH DALAM KONTEKS KEBEBASAN BERKEYAKINAN DI ERA DIGITALISASI
(Protection of the Implementation of Islamic Aqidah Principles in the Context of Freedom of Beliefs in the Digitalization Era)

## R. Muhamad Ibnu Mazjah
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Jl. Rambai No.1A, Kramat Pela, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130
e-mail: komjak07@gmail.com

## Abstrak
Pelaksanaan prinsip Aqidah Islamiyah bagi seorang muslim baik dalam konteks beribadah secara ritual maupun dalam kehidupan sosial (muamalah) di dalam praktik seringkali mendapatkan stigma negatif dari sekelompok kalangan yang memiliki perbedaan pandangan politik maupun keyakinan pada era digitalisasi saat  ini.  Penulisan  artikel  ini,  oleh  karena  itu  diajukan  sebagai  sebuah  diskursus  yang  mengetengahkan tentang Aqidah sebagai bagian dari hak asasi manusia yang pelaksanaannya mendapatkan perlindungan karena erat kaitannya dengan masalah berkeyakinan dan beragama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum  normatif  yang  bersifat  preskriptif  dengan  dua  pendekatan  yakni  pendekatan  konseptual  dan pendekatan undang-undang. Pada level pelaksanaan, meskipun kasus-kasus stigmatisasi terhadap mereka yang mengamalkan akidah dipandang mengandung unsur pelecehan bahkan penodaan terhadap agama, namun instrumen hukum pidana belum dapat menjangkau karena sempitnya penafsiran tentang ujaran kebencian sesuai ambang batas yang ditentukan berdasarkan instrumen-instrumen hukum internasional. Meski demikian, hal tersebut tidak boleh mengurangi peran negara untuk terlibat dalam memerangi segala tindakan stigmatisasi karena dapat memicu terjadi kasus-kasus permusuhan, kebencian dan diskriminasi. Upaya menyadarkan masyarakat agar beretika dalam beraktifitas di media sosial sebagai  bentuk kewajiban moral juga harus terus dilakukan pemerintah di samping menciptakan suatu regulasi yang mendorong diwujudkannya norma etika dalam wujud yang lebih  konkret.

## Kata kunci: Aqidah, kebebasan, berkeyakinan, era, digitalisasi.

## Abstract
The implementation of the principles of Aqidah Islamiyah often gets negative stigma from a group of people who  have  different  views.  The  writing  of  this  article  is  therefore  proposed  as  a  discourse  that  explores Aqidah as part of human rights. This research is normative legal research with two approaches, namely the  conceptual  approach  and  the  legal  approach.  Although  cases  of  stigmatization  against  those  who practice Aqidah are seen as containing elements of harassment and even blasphemy against religion, the instruments of criminal law have not been able to reach due to the narrow interpretation of hate speech according to the specified threshold. However, this should not reduce the role of the state in combating all forms of stigmatization. Efforts to make people aware to be ethical in their activities on social media must also be campaigned by the government.
Keyword : Islamic, freedom, believe, era, digitalization.

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I

## A. Pendahuluan
Manfaat penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang kehidupan seperti  ekonomi,  sosial,  politik,  budaya dan agama dirasakan telah menjadi sarana  yang  efektif  bagi  masyarakat  untuk menambah pengalaman, pengetahuan serta pengembangan dirinya. Di sisi lain dampak buruk yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi informasi terhadap perilaku adalah kecenderungan  meningkatnya  sikap  tindak yang cenderung represif akibat terpicu oleh informasi dengan berbagai bumbu provokatif yang dapat dengan mudah diakses melalui media sosial.
Sikap  tindak  represif  itu  muncul sebagai respon dari penggunaan media sosial  yang  mengabaikan  etika  dan hukum dalam penyebaran informasi yang mengandung ujaran kebencian dan berita bohong (hoax). Ujaran kebencian, menurut Palmadottir  dan  Kalenikova  adalah  semua bentuk ekspresi, verbal atau tertulis, yang menyebarkan, menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian berdasarkan pada intoleransi atau juga atas dasar agama. 1 Ujaran kebencian yang disebarkan melalui media sosial ini dengan cepat dapat menyebar, sehingga menimbulkan informasi yang keliru, dan pada akhirnya menimbulkan prasangka yang salah. Hal ini menurut J. Bank terjadi karena negara terlambat memberikan respon melalui regulasi-regulasinya bagi
1 .  Lusia Astrika dan Yuwanto, “Ujaran Kebencian dan Hoax: Signifikansinya Terhadap Pemilih Pemula di Kota Semarang”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , Vol. 4 No. 2 (2019): 108, https://ejournal2.undip. ac.id/index. php/jiip/ article /view/5433 (diakses 23 Mei 2021).
2. Ibid .
3.  kompas.com, “Survei LSI : Mayoritas Pemilih Muslim Nyatakan Indonesia Harus Khas karena Pancasila”, https://nasional.kompas.com/read/2019/03/05/15352291/survei-lsi-mayoritas-pemilih-muslim- nyatakan-indonesia-harus-khas-karena (diakses 25 Mei 2021).
perkembangan teknologi-informasi, terutama media sosial yang menjadi penyemaian berbagai ujaran kebencian. 2
Di Indonesia bahkan di banyak negara di dunia, penyebaran ujaran kebencian antara lain berlatar belakang perbedaan sikap dan pilihan  politik,  serta  perbedaan  pandangan lainnya yang berkenaan dengan keyakinan pribadi. Dikotomi tersebut meramaikan jagat dunia maya melalui penggunaan media sosial di  berbagai  platform.  Dikotomi  sikap  dan pilihan  politik  yang  terus  diperbincangkan di media sosial, faktanya memang terus berkembang, hingga menyebabkan polarisasi identitas  berdasarkan  suku,  agama,  ras  dan antar golongan (SARA). Menurut sejumlah survei, Keterkaitan antara sikap dan pilihan politik  dengan  identitas  berdasarkan  SARA memiliki kecenderungan yang cukup tinggi.
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Februari 2019 melakukan survei mengenai persepsi masyarakat kaitannya dengan isu  agama  dan  politik  dalam  menentukan pilihannya baik pada ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan umum (pemilu).  Hasilnya, suara mayoritas dengan persentase 48,5% responden menyatakan urusan  agama  dengan  politik  tidak  dapat dipisahkan. Selebihnya 40,6% responden menyatakan agama harus terpisah dari politik dan 10,9% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. 3
Pada 2017 Indo Survey dan Strategy (ISS) juga melakukan survei tentang kecenderungan pemilih pada pemilu dalam menentukan pilihannya berdasarkan SARA di provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Banten. 4 Hasilnya suara mayoritas dengan presentasi 85,3% responden di Jawa Barat menyatakan kesamaan agama sebagai dasar pertimbangan  dalam  pemilihan  Gubernur. Di Nusa Tenggara Barat 90% menghendaki kesamaan keyakinan dengan calon pemimpin yang dipilihnya. Selaras dengan itu di Banten, 59% hingga 71% responden menolak pemimpin yang menganut paham komunis 5 .  Jejak  identitas  berdasarkan  SARA serta  sikap  dan  pilihan  politik  tersebut  tak urung memantik problematika dalam praktek bermasyarakat akibat adanya gejala sikap stereotip yang menggeneralisir pilihan politik berdasarkan agama (Islam, kursif penulis) sebagai  basis  dari  sikap  intoleran,  anti kebinekaan bahkan akar radikalisme.
Suatu  hal  yang  mengkhawatirkan manakala  stigma  intoleran,  anti  kebinekaan bahkan radikalisme yang dilekatkan kepada subjek masyarakat itu muncul karena pihak  yang  menjadi  objek  stigmatisasi tersebut melakukan perbuatan dalam konteks mempertahankan prinsip keyakinan agamanya. Prinsip berkeyakinan dalam agama  Islam, yakni Aqidah Islamiyah, diketahui merupakan prinsip yang wajib
4.  Tempo.co, “Mengapa Politik Identitas Marak di Pemilu? Ini Kata Survei”, https://nasional.tempo. co/ read/1069525/mengapa-politik-identitas-marak-di-pemilu-ini-kata-survei (diakses 25 Mei 2021).
5. Ibid.
6.  kompas.com, “Ustaz Abdul Somad Dilaporkan ke Bareskrim Polri atas Dugaan Penistaan Agama”, https:// nasional.kompas.com/read/2019/08/19/20151921/ustaz-abdul-somad-dilaporkan-ke-bareskrim-polri- atas-dugaan-penistaan-agama?page=all (diakses 26 Mei 2021).
7.  kompas.com, “Rizieq Shihab Dilaporkan atas Dugaan Penodaan Agama”, https://megapolitan. kompas. com/read/2016/12/26/17222191/rizieq.shihab.dilaporkan.atas.dugaan.penodaan.agama (diakses 26 Mei 2021).
dipegang teguh dalam ajaran Islam bagi mereka yang mengimaninya. Di dalam Aqidah islamiyah, prinsip keyakinan dan kebenaran tentang keimanan memiliki konsekuensi untuk diaplikasikan pada tata cara beribadah maupun dalam kehidupan sosial (muamalah) sesuai dengan tuntunan Alquran dan Sunnah atau hadits Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam (Nabi SAW).
Di era digitalisasi dengan kondisi penye- baran informasi yang begitu cepat serta kondisi masyarakat yang cenderung enggan melakukan  klarifikasi  terhadap  pihak-pihak terkait ( tabayun) , seringkali menimbulkan mispersepsi terhadap pemahaman Aqidah. Beberapa peristiwa berkenaan dengan Aqidah yang bersinggungan dengan isu hukum di tanah air antara lain ditandai dengan adanya laporan polisi nomor: LP/B/0725/VIII/2019/ Bareskrim terhadap tokoh agama islam, Ustadz Abdul Somad berkaitan dengan beredarnya video yang dianggap sebagai penistaan agama 6 .
Kasus lainnya adalah berkenaan dengan adanya laporan polisi nomor LP/6344/ XII/2016/PMJ/Dit.Reskrimsus, yang disam- pai kan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) atas dugaan penistaan agama pada ceramah agama yang disampaikan oleh Muhammad Rizieq Syihab 7 . Materi dari kasus yang tercatat di dalam laporan polisi yang

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I
dianggap menistakan agama lain, terlepas dari tuturan, dialektika serta pemilihan kata, pada intinya  berakar  pada  pemahaman  tentang ajaran Aqidah tentang Allah Subhanahu Wata’ala (Allah SWT) sebagai Tuhan yang Esa. Di tengah perkembangan teknologi, penyebaran informasi serta narasi yang memberikan warna kebencian sangat mudah untuk menyulut terjadinya perpecahan. Hal ini  pada  akhirnya  menimbulkan  stigmatisasi terhadap mereka yang melaksanakan prinsip Aqidah Islamiyah hingga dilekatkan sebagai pihak atau kelompok yang intoleran dalam bermasyarakat.
Situasi  tersebut,  tentunya  memantik persoalan berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) karena menerapkan prinsip Aqidah bagi umat Islam merupakan bentuk kewajiban atas dasar keyakinan maupun beragama yang mendapatkan perlindungan sesuai instrumen hukum internasional. Oleh karena itu, maka artikel diajukan sebagai suatu diskursus guna membahas permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan seputar dimensi Aqidah Islamiyah dan apa hubungannya dengan hak warga negara atas kebebasan berkeyakinan? Sejalan dengan itu, bagaimana perlindungan negara terhadap penerapan Aqidah Islamiyah khususnya pada era digitalisasi?

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode pe nelitian  hukum  normatif.  Diketahui, penelitian  hukum  normatif  memiliki karakteristik  yang  bersifat  preskriptif. Makna  preskriptif  di gam barkan  sebagai sesuatu yang bersifat seyogyanya, selaras
8.  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 41.
dengan objek kajian ilmu hukum yaitu kekoherensian antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta kekoherensian antara tingkah  laku  individu  dan  norma  hukum. 8
Oleh karena itu, kekoherensian menjadi batu uji dalam hal menjawab permasalahan pada topik yang diajukan yakni apakah perlindungan terhadap pelaksanaan prinsip Aqidah Islamiyah dalam konteks kebebasan berkeyakinan di era digitalisasi sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Adapun pendekatan yang diambil di dalam penulisan ilmiah ini adalah pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan undang- undang dilakukan untuk melacak fungsi negara dalam memberikan perlindungan terhadap HAM yang berkenaan dengan kebebasan berkeyakinan serta undang- undang yang terkait dengan kebebasan berbicara, berekspresi dan berpendapat khususnya di media sosial. Sedangkan pendekatan konseptual yang dilakukan yakni dengan melacak konsep Dinul  Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam serta konsep tentang kebebasan berpikir dan berkeyakinan.

## C. Pembahasan 1.   Pemahaman tentang Aqidah Islam
Pembahasan tentang Aqidah terlebih dahulu diawali dengan uraian tentang konsep Diinul Islam . Diinul Islam merupakan penggabungan antara dua suku kata yakni

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I
al-diin dan al islam yang dalam konteks keindonesiaan dipahami sebagai agama Islam. Kata din tersurat di dalam penggalan ayat ke - 3 kitab suci Al Qur’an Surat Alma’idah yang  berbunyi:  “ Al-yauma  akmaltu  lakum diinakum  wa  atmamtu  ‘alaikum  ni’mati  wa radhitu  lakumul-islama  diin. Artinya:  “Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat- Ku bagimu, dan telah Aku ridhoi Islam sebagai agamamu”. Kata diin juga terdapat di dalam penggalan ayat 19 Surat Ali Imran yang berbunyi : Innad-diina ‘indallahil-islam . Artinya:  “Sesungguhnya diin (agama/yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam”.
Sedangkan Islam asal katanya adalah, salm atau silm, yang  mengandung  arti, kedamaian, kepatuhan dan penyerahan diri. 9 Dari  kata-kata  ini  dibentuk  pengertian salam  sebagai  istilah  dengan  pengertian: sejahtera,  tidak  tercela,  selamat,  patuh dan berserah diri kepada Allah. 10 Dari segi istilah,  Islam  dapat  dimaknai  dengan  sikap tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintahNya serta menjauhi laranganNya untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Konsep Dinul Islam dalam Al Qur’an memiliki dua dimensi baik religius maupun kemasyarakatan, dan Wahyu Allah yang telah dibukukan dalam kitab suci Al Qur’an dan diperjelas oleh Sunnah Rasul berisi seperangkat kaidah yang mengatur bagaimana seharusnya manusia sebagai makhluk Allah
9.  Muhammad Abduh, Risalah Tauhid (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 84. 10.  Muhammad At-Tamimi Abduh, Kitabul Tauhid Jilid 2 (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 9. 11. Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum Studi Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 28.
12.  Lihat Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Syarah Hadits Arba’in Imam An-Nawawi Penjelasan Mudah Tentang 42 Hadits Pokok-Pokok Agama Islam Edisi Indonesia (Jakarta: Darul Haq, 2020), hlm. 23-24.
dan khalifahNya atau sebagai pengelola bumi dan lingkungan hidup manusia berperilaku baik dalam melaksanakan hubungan dengan Allah yang telah menciptakannya maupun dengan sesama manusia dalam suatu masyarakat atau negara – bahkan antar negara – dan hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya .11
Diinul  Islam  berdiri  di  atas  tiga  pilar yakni Islam, Iman, dan Ihsan. Tiga komponen ini mengacu kepada hadits di dalam Syarah Hadits Arba’in An-Nawawi nomor hadits 2, yang mengisahkan tentang kedatangan Malaikat Jibril menghampiri Nabi SAW yang sedang berada di tengah-tengah para sahabatnya untuk mengajarkan tentang agama Islam dan Iman kepada para sahabat. 12
Berdasarkan hadits tersebut, diketahui bahwasanya ketentuan hukum syariat tentang Islam diawali dengan pengakuan atau kesaksian seorang hamba dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yakni, “Aku bersaksi bahwa tiada  Tuhan  selain  Allah  dan  aku  bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah”. Di dalam pelaksanaannya, ucapan dua kalimat syahadat tersebut menimbulkan tuntutan atas sikap loyalitas dengan hanya menjadikan Allah, sebagai satu-satunya Tuhan, serta berlepas diri dari berbagai bentuk perbuatan yang menjadi kan Dia sebagai tandingan dalam beribadah maupun dalam hal menggantungkan diri dalam segala urusan. Seorang muslim dalam kaidah yang bersifat transendental wajib berlepas diri

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I
terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat serta Aqidah sebagai prinsip keyakinan dalam agama Islam. Dalam pelaksanaannya, prinsip  Aqidah  tidak  hanya  disibukkan dengan kegiatan ibadah yang bersifat ritual, tetapi menyentuh seluruh aspek kehidupan baik dalam hal ibadah kepada Allah ( hablum minallah ) dan di dalam kehidupan sosial dalam hubungannya dengan sesama manusia ( hablum minannas ).
Pelaksanaan syariat dan Aqidah me- rupakan kewajiban yang bersifat teologi. Dengan demikian, kewajiban melaksanakan syariat dan penerapannya disandarkan pada kesadaran atas penghambaan diri seseorang kepada Tuhannya. Kesadaran tersebut sudah barang tentu dilandasi pada keyakinan dari diri pribadi pemeluk agama Islam yang salah satunya diterangkan di dalam Al Qur’an Surat Ar Ruum ayat 30 yang terjemahannya bebasnya  sebagai  berikut:  “Maka  hadap- kanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan  manusia  menurut  fitrah  itu. Tidak  ada  perubahan  pada  fitrah  Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.
Fitrah dimaknai sebagai agama yang sesuai dengan kebutuhan manusia untuk tunduk kepada Tuhan dan dapat membimbing manusia  di  dalam  meniti  hidup  maupun mendekatkan diri dengan Tuhannya secara benar. Fitrah juga memiliki pengertian bahwa kecenderungan asli atau dasar manusia adalah menyembah Tuhan yang Esa. Manusia
13.  Saryono, “Konsep Fitrah dalam Perspektif Islam”, Medina-Te , Volume 14, Nomor 2 (2016): 162. 14.  Siti Lailiyah, “Keilmiahan Sains Adalah Bukti Kebenaran Al Quran”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fisika FITQ UNSIQ 2020,  Volume 2 , Nomor 1 (2020): 206.
15. Ibid .
mampu menemukan Tuhan, walaupun lingkungannya bisa membelokan pandangan kepada selain Tuhan ini. 13 Satu hal yang patut untuk diketahui, ajaran Islam selain bersumber dari dalil Naqli atau dalil yang bersumber dari Al Qur’an dan hadits Nabi Muhammad SAW, juga menuntun manusia untuk menggunakan akal pikiran ( aqli ).
Al Qur’an meletakkan posisi ilmu pada tingkatan  yang  hampir  sama  dengan  iman seperti  tercermin  dalam  surat  Almujadalah ayat 11 yang terjemahan bebasnya 14 : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, ‘Berilah kelapangan didalam majelis-majelis’, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu...”. Ayat-ayat Al Qur’an yang memerintahkan manusia untuk berpikir cukup banyak dengan bahasa  mengajak,  melihat,  memperhatikan, dan  mengamati  kejadian-kejadian  (Fathir: 27; Al Hajj: 5; Luqman: 20; Alghasiyah: 17 – 20; Yunus: 101; Al Anbiya: 30), membaca (Al Alaq: 1-5 ), supaya mengetahui kejadian (Al An’am: 97; Yunus: 5), supaya mendapatkan jalan (An Nahl: 15), menjadi yang berpikir atau menalar berbagai fenomena (An Nahl : 11; Yunus: 101; Al Ra’d: 4; Al Baqarah: 164; Al Ruum: 24; Al Jatsiyah: 5, 13), menjadi ulul albab (Ali Imran: 190 – 191; Al Zumar: 18) dan mengambil pelajaran   (Yunus: 3) 15 .
Ayat-ayat dalam Al Qur’an yang men- jelaskan tentang fenomena alam, jika direnungkan dan dipahami secara mendalam maka akan mem pertebal keimanan serta mendekatkan manusia kepada sang pencipta.

## Ketika seseorang sudah merasa dekat dengan
Tuhan maka yang akan dirasakan adalah kelapangan  dada,  senantiasa  bersyukur, ikhlas, tunduk patuh, karena apa yang dilakukannya semata-mata hanya Allah yang menjadi tujuan hidupnya. Itulah makna dari apa yang dinamakan dengan Tauhid, atau meng-Esa kan Tuhan sejalan dengan tuntutan dalam syariat dan Aqidah Islam.

## 2.  Kebebasan Berkeyakinan
Sebelum membahas tentang kebebasan berkeyakinan, penulis terlebih dahulu akan menyinggung tentang aspek kebebasan sebagai unsur tersendiri. Pemahaman tentang kebebasan yang dirujuk tertuju pada ajaran imperatif kategoris yang diusung Immanuel Kant. Berdasarkan ajaran tersebut terdapat dua prinsip mengenai kebebasan terhadap  individu  yang  perlu  diperhatikan. Pertama,  setiap  manusia  selayaknya diperlakukan sesuai martabatnya, yakni dia harus diperlakukan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Kedua, orang harus bertindak dengan dalil bahwa apa yang menjadi dasar tindakannya  memang  merupakan  prinsip semesta. Prinsip semesta yang dimaksud Immanuel Kant adalah penghargaan akan manusia yang bebas dan otonom 16 .
Menurut Kant, otonomi manusia adalah kebebasan hakiki yang merupakan prinsip  tertinggi  dari  moralitas.  Prinsip otonomi berasal dari akal budi sebagai pusat pengetahuan atau berpikir yang merupakan
16. Bernard L. Tanya et. al., Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Jakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 77.
17.  S.P. Lili Tjahjadi, Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 107.
18. Ibid .
bagian dari kehendak dari dalam dirinya sendiri (otonom), dan bukan yang berasal dari luar dirinya karena pengaruh empiris. Dengan prinsip otonomi, orang bisa taat dan bisa tidak  taat  pada  hukum  karena  dikehendaki dan  diyakini  sendiri  sebagai  baik  atau  tidak baik. Kenyataan ini menunjukkan bahwa manusia  itu  mempunyai  kebebasan,  artinya seseorang  dapat  menaati  kewajibannya atau  juga  tidak  dapat  menaatinya 17 . Oleh karena itu, dengan menyetujui Kant, kita dapat berkata bahwa manusia hanya dapat dikatakan wajib melakukan sesuatu, bila dia memang makhluk yang bebas kehendaknya 18 . Di  sisi  lain,  Immanuel  Kant  juga  tidak memungkiri bahwa manusia sebagai makhluk  berbudi,  tidak  sempurna.  Dapat dikatakan, walaupun manusia memiliki budi namun manu sia juga memiliki nafsu-nafsu, kecenderungan emosional, selera, dan hal- hal lain yang bersifat duniawi yang dapat membawanya  untuk  bertindak  sewenang- wenang dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, di dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan kaidah yang lebih bersifat heteronom untuk menjamin terlaksananya kehidupan  secara  damai  dan  tertib  melalui sarana hukum yang bukan hanya bersandar kepada moral sebagai kaedah otonom belaka. Hukum merupakan kebutuhan dari setiap makhluk bebas dan otonom yang mau tidak  mau  memang  harus  hidup  bersama. Persis di titik ini, seolah ada seruan, “hiduplah berdasarkan hukum jika ingin bersama secara

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I
damai dan adil” 19 .
Dalam imperatif kategorisnya, kebebas- an  diandaikan  sebagai  kewajiban.  Imperatif kategoris sebagai perintah moral akan men- jadi sesuatu yang mustahil kalau manusia itu  tidak  bebas 20 . Kebebasan otonom yang dipandang sebagai prinsip moralitas tertinggi oleh Kant, kiranya menjadi titik anjak dalam mengimplementasikan kehidupan ber masya- rakat yang menjunjung tinggi peng hormatan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, tidak berlebihan pula apabila ajaran Kant tentang kebebasan ini memberikan arti penting dalam kontek kebebasan berkeyakinan.
Preposisi tersebut didasarkan kepada argumentasi,  pertama,  di  dalam  praktik kehidupan kebebasan berkeyakinan bagi setiap  orang  sepatutnya  menjadi  bagian penting  yang  mendapatkan  penghormatan seka ligus perlindungan. Sebab, memilih jalan untuk melaksanakan keyakinan bukan hanya sekedar hak otonom bagi setiap orang, melainkan suatu kewajiban moral yang harus dijalankan. Kedua, ajaran Kant tentang imperatif  kategoris  menyangkut  kebebasan otonom yang menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai sesuatu yang mulia sangat relevan untuk dijadikan pembelajaran khususnya bila dihubungkan dengan situasi sosial saat ini yang begitu dinamis. Pembelajaran yang dapat dipetik dari prinsip otonom di mana setiap individu harus dianggap  sebagai  person  dan  ditinggikan memberikan pesan bahwa terhadap sesama manusia kita tidak boleh saling menegasikan, mendiskreditkan atau menjadikan objek satu
19.  Bernard L. Tanya, op.cit . 20.  S.P. Lili Tjahjadi, loc.cit .
sama lain.  Ajaran Kant ini juga menjadi basis dalam mengembangkan prinsip bertoleransi dan saling menghormati.
Ketiga, imperatif kategoris dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, menjadi bahan perbandingan dengan konsep Aqidah Islam dalam kaitannya dengan akal manusia. Penulis menyinggung  ajaran  Imperatif  Kategoris tentang isu kebebasan otonom sebagai prinsip  moralitas  tertinggi,  bukan  melalui pendekatan perbedaan akan tetapi melalui pendekatan persamaan. Dengan demikian, ajaran Kant diharapkan dapat menjadi jembatan dalam memahami Aqidah Islam secara objektif, tanpa dilandasi sikap apriori terlebih didasarkan pada kebencian. Sebab, pemikiran-pemikiran Immanuel Kant tentang kebebasan otonom yang bersumber dari akal pikiran serta penghormatan terhadap martabat manusia, sebenarnya di dalam ajaran Islam mendapatkan atensi yang luar biasa.
Telah disebutkan diatas bahwa terdapat banyak ayat di dalam Al Qur’an yang berisi ajakan kepada manusia untuk berpikir seperti dalam surat Ali Imran ayat 190 yang terjemahan bebasnya sebagai berikut: “Sesungguhnya  dalam  penciptaan  langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang  yang  berakal ”. Masih banyak ayat lain yang bersifat mengajak manusia untuk berpikir,  meskipun  pikiran  manusia  tidak sepenuhnya menjangkau keseluruhan isi dalam Al Qur’an. Hal ini tidak mengherankan,
karena pikiran manusia di luar pemikiran Kant, pada dasarnya hanya mampu menangkap sesuatu hal berdasarkan apa yang dialaminya. Setidaknya, teori tersebut diusung oleh aliran empirisme yang dipelopori  Aristoteles, dan kemudian dilanjutkan oleh John Locke. Menurut aliran empirisme, pada saat manusia lahir  adalah  dalam  keadaan  kosong  seperti meja lilin atau kertas lilin (tabularasa). 21 Kertas atau meja lilin ini akan terisi dan berwarna warni oleh karena lingkungannya.
Pikiran terbatas oleh karena pengetahuan terbatas 22 . Begitupun halnya dengan pikiran manusia terhadap apa yang terkandung di dalam Al Qur’an. Manusia, dalam batas keimanan  seorang  muslim  juga  tidak  akan mampu menjangkau sepenuhnya keseluruhan isi dari Al Qur’an yang mengandung beragam rahasia  Tuhan,  karena  tidak  semua  isi  di dalam Al Qur’an dapat diobservasi maupun didapat  dari  suatu  proses  pengalaman  fisik. Salah satu hal yang menarik untuk dicermati adalah penggalan kata dalam Al Qur’an surat Ali  Imron  ayat  190  sebagaimana  dikutip  di atas, yaitu “tanda-tanda”. Kata “tanda-tanda” itu mengandung makna, bahwa tidak semua ayat di dalam Al Qur’an dapat dikupas secara jelas  melainkan  hanya  memberikan  “tanda- tanda” untuk mengajak manusia menggali apa yang belum terungkap. Manusia sebagai khalifah yang pada akhirnya bertugas untuk membuat  “tanda-tanda”  dimaksud  itu  ada menjadi sesuatu yang jelas dan terang dengan menggunakan akalnya. Tentang hal  ini,  tentu  sudah  banyak  penelitian
21.  Soekidjo Notoatmodjo, Ilmu Perilaku Kesehatan (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 5.
22 .  J. Krishnamurti dalam David Bohm, Masa Depan Umat Manusia Dialog Antara J. Krishnamurti dan David Bohm (Judul Asli: The Future of Humanity Dialogues Between J. Krishnamurti/David Bohm ) diterjemahkan oleh Hudoyo Hupodio (Jakarta : Gramedia 2003), hlm. 12.
membuktikan keilmiahan Al Qur’an dalam arti hasil kesimpulan yang didapat berkesesuaian dengan isi Al Qur’an, baik dalam bidang fisika, biologi, kedokteran dan lain sebagainya. Di sinilah kedudukan Iman memiliki peran penting  sebagai  penyeimbang  dari  hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran. Di sini pula terlihat titik perbedaan antara ajaran Islam dengan ajaran Kant di mana Kant hanya mengandalkan rasio.
Uraian tentang kebebasan dalam perspektif  Kant  tersebut  selanjutnya menjadi kerangka berpikir guna melacak perspektif  kebebasan  berkeyakinan  ketika dihadapkan pada isu yang berkenaan dengan pelaksanaan Aqidah Islam. Perbedaannya, dalam  perspektif  Immanuel  Kant  prinsip moralitas  tertinggi  terkanalisasi  hanya  pada aspek akal budi murni. Sedangkan  dalam Aqidah  Islam,  akal  tidak  berdiri  sendiri melainkan mempedomani Al Qur’an dan Sunnah sehingga melahirkan keyakinan. Berdasarkan diskursus tersebut, tak heran apabila  secara  praktis  pengaturan  tentang kebebasan berpikir dengan kebebasan berkeyakinan di dalam instrumen hukum internasional berada dalam satu tarikan nafas, sebagaimana digariskan pada International Covenant  on  Civil  And  Political  Rights (ICCPR), di mana Indonesia turut meratifikasi melalui pengesahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Dalam article 18 paragraph 1 ICCPR tertuang makna kebebasan berpikir, bernurani dan beragama, yang  cakupannya meliputi  kebebasan  untuk  menganut  atau

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I
memilih agama atas kepercayaan atas pilihan sendiri, serta untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan dan pengajaran. Sebagai upaya perlindungan terhadap pengamalan article  18  paragraph 1, article 20 paragraph 2 ICCPR menekankan keharusan untuk melakukan pelarangan hukum tindakan yang bersifat menganjurkan kebencian yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar kebangsaan, ras atau agama.
Kemunculan isu diskriminasi atas dasar agama terhadap kalangan umat Islam memang seringkali muncul di dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Nada diskriminasi itu turut dipicu oleh pandangan dunia barat tentang  Islam  yang  diidentikkan  dengan kekerasan. Dengan realita terjadinya banyak penistaan pada agama Islam, maka muncul inisiasi dari Organisasi Konferensi Islam yang berupaya  untuk  meloloskan  resolusi  anti penistaan agama di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 23 . Menyusul upaya dari negara-negara OKI, Dewan HAM PBB kemudian  meratifikasi  resolusi  larangan penistaan terhadap agama Islam dalam resolusi nomor 7/19 yang ditetapkan pada 27 Maret 2008.
Pada tahun 2011, upaya melawan intoleran si yang diprakarsai OKI  kembali melahirkan resolusi 16/18 tentang “Melawan
23.  Lihat Tesis Hartanto, Upaya Organisasi Konferensi Islam Dalam Pengesahan Resolusi Anti Penistaan Agama di Dewan HAM PBB, Universitas Gadjah Mada 2009.
24.  Paragraph 5 Resolusi 16/18 tentang Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or belief.
25.  Zainal Abidin Bagir dikutip Kendi Setiawan dalam artikel berjudul Mengenal Dewan HAM PBB 16/18 tentang Memerangi Intoleransi dan Diskriminasi, https://www.nu.or.id/post /read/93541/mengenal-resolusi- dewan-ham-pbb-1618-tentang-memerangi-intoleransi-dan-diskriminasi, diakses pada 22 September 2021
Intoleransi,  pelabelan  negatif,  stigmatisasi, diskriminasi dan hasutan kekerasan atas dasar agama atau kepercayaan” ( Combating intolerance,  negative  stereotyping  and stigmatization  of,  and  discrimination, incitement  to  violence  and  violence  against, persons  based  on  religion  or  belief ). Salah satu  butir  resolusi  yang  disepakati  adalah dengan mengadopsi langkah-langkah untuk mengkriminalisasikan hasutan yang mendekati  kekerasan  atas  dasar  agama  dan kepercayaan 24 .
Sulitnya, di banyak negara penafsiran dan pelaksanaan ketentuan article 20 paragraph 2 tersebut berbeda-beda sehingga pemberlakuannya menimbulkan keberatan atas dasar hak kebebasan berekspresi. Memang penafsiran masing-masing negara tersebut memiliki alasan yang kuat karena berkaitan dengan sifat universal HAM yang  sangat  memperhatikan  kebebasan berekspresi sesuai article 19 paragraph 1 dan 2 ICCPR , betapa pun dalam pelaksanaannya dimungkinkan pembatasan dengan syarat- syarat tertentu dengan pelaksanaan yang ketat sebagaimana article 19 paragraph 3. Setidaknya, ada dua alasan mengapa hukum internasional sangat mementingkan hak atas kebebasan berekspresi sebagai hak yang fundamental yakni 25 :
1.  Pada  tingkat  personel,  kebebasan berekspresi merupakan kunci perkembangan, martabat, dan
pemenuhan  setiap  orang.  Orang  bisa mendapatkan pemahaman tentang lingkungan mereka dan dunia yang lebih luas dengan bertukar ide dan informasi secara bebas dengan orang lain.
2.  Di tingkat negara, kebebasan berekspresi diperlukan untuk pemerintahan yang baik dan  demi kemajuan ekonomi dan sosial.
Beranjak dari isu tersebut pada 2011, Office  of  the  United  Nations  High Commissioner  for  Human  Rights (OHCHR/ Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa Untuk Hak Asasi Manusia), menyelenggarakan empat lokakarya ahli regional masing- masing di Eropa (Wina, 9 dan 10 Februari 2011), Afrika (Nairobi, 6 dan 7 April 2011), Wilayah  Asia  Pasifik  (Bangkok,  6  dan  7  Juli 2011)  dan  Amerika  (Santiago  de  Chile,  12 dan 13 Oktober 2011). Keempat lokakarya tersebut menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang kemudian diadopsi oleh para ahli hingga menghasilkan Rapat Plan of Action atau Rencana Aksi Rabat di Rabat, Maroko, pada 5 Oktober 2012 26 . Rabat Plan of  Action mengidentifikasi  masalah-masalah seputar penerapan article 20 paragraph 2 ICCPR dengan komitmen negara yang lebih sempit dalam resolusi 16/18 berdasarkan serangkaian rekomendasi yang sebagian besar mempertimbangkan article 19, dengan menetapkan kebijakan yang melarang hasutan untuk diskriminasi, permusuhan dan
26. Lihat Appendix Rabat Plan of Action the prohibition of advocy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence,
27. Paragraph 15 Rabat Plan of Action the prohibition of advocy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence,
28. Ibid . 29. Paragraph 29 Rabat Plan of Action the prohibition of advocy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence,

## kekerasan.
Di dalam Rabat Plan  of  Action dikemukakan, soal hasutan, berdasarkan lokakarya dimaksud ditemukan tidak adanya larangan hukum untuk menghasut kebencian di banyak kerangka hukum domestik di seluruh dunia, sementara undang-undang yang melarang hasutan kebencian menggunakan terminologi  yang  beragam  dan  sering  tidak konsisten dengan Pasal 20 ICCPR27. Oleh karenanya rencana aksi menyimpulkan, semakin  luas  definisi  terhadap  hasutan yang  ada  dalam  undang-undang  domestik, semakin terbuka pula pintu bagi penerapan hukum secara sewenang-wenang 28 . Untuk itu, dalam Rabat Plan  of  Action ditetapkan enam elemen yang berfungsi sebagai ambang batas  untuk  mengukur  tingkat  keparahan dari hasutan terhadap kebencian itu sendiri sehingga dianggap sebagai pelanggaran pidana  yakni,  :  seperti  apa  “konteksnya”, siapa  “pembicaranya”,  unsur  “niat”,  “luas tindakan  hasutan”  dan  “kemungkinan termasuk kesegeraannya” 29 . Penjelasan tentang elemen-elemen tersebut selanjutnya akan  dijelaskan bersamaan dengan beberapa kasus yang diangkat dalam penulisan ini pada sub bab berikutnya.

## 3.   Beragam Isu dalam Perlindungan terhadap Aqidah serta Pemecahan terhadap  Isu Hukum yang dihadapi

## a.  Hal yang Memicu Terjadinya Stigmatisasi
Satu hal yang sulit dihindari dalam kehidupan  berpolitik  yakni  berhembusnya isu  tentang  politik  identitas  yang  seringkali muncul dalam ajang pemilu maupun pilkada dalam beberapa tahun terakhir. Isu tentang politik  identitas  kerap  diiringi  dengan munculnya  stigmatisasi  terhadap  kelompok atau  identitas  tertentu,  terutama  dari kalangan Islam. Menurut Fukuyama, isu-isu identitas  telah  mendominasi  politik  dalam beberapa tahun terakhir karena memandang bahwa  semua  diskusi  tentang  identitas  dan politik  identitas  sebagai  strategi  pengalihan, karena isu etnis dan agama, sering hanya digunakan sebagai isu kepentingan kelas 30 .
Di luar persoalan tentang adanya kepentingan  kelas  dimaksud,  sememangnya ada  pula  aspek  sentimen  berdasarkan keyakinan dalam bermuamalah bagi diri seorang muslim yang tidak dapat diabaikan. Dalam menentukan sikap atau pilihan politik,  seorang  muslim  juga  terikat  pada kewajibannya untuk taat terhadap apa yang diperintahkan di dalam Al Qur’an. Salah satunya berkaitan dengan tuntutan dalam memilih pemimpin, sebagaimana Surat Al Maidah ayat 51, yang penggalannya ayatnya sebagai  berikut:  “ Hai  orang-orang  yang
30.  Aryojati Ardipandanto, “Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme”, Politica, Volume 11, No. 1 (2020): 43.
31. Hamka, dalam Muhammad Wahyudi,  “Kepemimpinan Non Muslim: Penafsiran Surat Al Maidah Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah”, Progresiva , Volume 7, No. 2 (2018): 173.
32.  M. Quraish Shihab, dalam Muhammad Wahyudi, “Kepemimpinan Non Muslim: Penafsiran Surat Al Maidah Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah”, Progresiva , Volume 7, No. 2 (2018): 177.
beriman, janganlah kamu mengambil orang- orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin- pemimpin(mu)...”.
H. Abdul Malik Karim Amrullah atau  Buya Hamka dalam kitab Al Azhar menafsirkan, bahwasanya Surat Al Maidah ayat 51 mengandung larangan mutlak bagi kalangan Muslim untuk memilih pemimpin dari kalangan Nasrani maupun Yahudi. Menurut  Hamka,  larangan  untuk  tidak memilih pemimpin dari kalangan Muslim merupakan konsekuensi dari keimanan untuk taat terhadap perintah tersebut 31 . Berbeda halnya dengan tafsir Al-Azhar, di dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab tidak begitu sependapat dengan penerjemahan kata  “ awliya ” dengan pemimpin-pemimpin yang  dilakukan  tim  Departemen  Agama dalam Al Qur’an dan terjemahnya. Terhadap Surat Al Maidah Ayat 51, Quraish Shihab berpandangan  bahwa  larangan  itu  tidak bersifat mutlak, akan tetapi tergantung dari sifat pemimpin non muslim itu sendiri. 32
Terlepas dari perbedaan pandangan terhadap tafsir Surat Al Maidah ayat 51,  Islam tetap mengajarkan agar dalam kehidupan bermasyarakat dengan umat yang berbeda agama untuk tetap saling menghormati, saling tolong menolong diiringi dengan kewajiban untuk berlaku adil. Dalam aplikasinya, ajaran Aqidah  juga  mengajarkan  untuk  tidak  boleh mengaitkan konteks Surat Al Maidah ayat 51 dengan perbuatan untuk saling membenci. Prinsip  saling  menghormati,  toleransi,
saling tolong-menolong, dan bersikap adil dalam kehidupan bermasyarakat justru mendapatkan penghargaan dan nilai di sisi agama. Hal itu sesuai dengan Surat Al- Mumtahanah ayat 8-9 yang terjemahannya:
“Allah  tidak  melarang  kamu  untuk  berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak  (pula)  mengusir  kamu  dari  negerimu. Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang yang berlaku adil”. Dengan adanya ayat tentang perintah untuk berbuat baik dan berbuat adil, menunjukkan Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap baik dalam menjalin hubungan sosial antar umat beragama. Ajaran Islam dalam konteks berlakunya Surat Al Maidah ayat 51 hanya menuntut penganutnya untuk patuh dan tunduk terhadap perintah Allah tersebut, tanpa syarat. Meskipun demikian, ajaran  Islam  juga  tidak  membenarkan  atau tidak  sama  sekali  memberikan  hak  kepada pemeluknya untuk serta merta membenci, menista, dan berlaku dholim atau tidak adil.
Keberlakuan Surat Al Maidah ayat 51 bagi pemeluk agama Islam seyogyanya tidak perlu dipermasalahkan lagi ke permukaan karena hal tersebut secara otonom adalah domain bagi setiap muslim untuk mengimani, meyakini dan melaksanakannya, tanpa ditindaklanjuti  dengan  perbuatan  yang melanggar hukum. Domain tersebut tentunya merupakan hak sipil dan hak politik sebagai pengejawantahan dari kebebasan dalam berpikir, bernurani dan berkeyakinan bagi warga negara yang wajib untuk dilindungi. Perlindungan atas hak tersebut mendapatkan tempat  di  dalam  konstitusi    sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang keberlakuannya mengadopsi ICCPR yang dilandasi pada pemikiran tentang prinsip-prinsip kebebasan berpikir dan berkeyakinan.

## b.  Pengetahuan Masyarakat tentang Aqidah dan Contoh Kasus Stigmatisasi
Dari segi keilmuan, domain perilaku me- liputi aspek pengetahuan, sikap dan tindakan. Pada  implementasinya,  ketiga  domain perilaku manusia ini dipengaruhi faktor eksternal  an tara  lain  meliputi  lingkungan, struktur sosial, pranata-pranata sosial, dan permasalahan sosial. Berkenaan dengan faktor tersebut dapat dilacak bahwa dominasi yang memberikan pengaruh besar terhadap pengetahuan pada saat ini adalah lingkungan sehubungan dengan perubahan sosial yang terjadi akibat arus teknologi informasi yang begitu cepat. Pengaruh lingkungan juga diramaikan dengan iklim politik yang semarak dengan berbagai perbedaan sikap dan pilihan di tengah-tengah masyarakat.
Sebagai contoh, pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu disusul dengan pemilu calon presiden dan wakil presiden (Pemilu Capres-Cawapres) 2019 telah melahirkan istilah  kepada  kelompok  masing-masing pendukung pasangan Capres-Cawapres dengan  menyematkan  sebutan  “cebong” dan  “kampret”.  Pasca  pilkada  dan  pemilu, kekerasan verbal tersebut masih terjadi hingga  saat  ini  dengan  lahirnya  istilah “kadrun” sebagai sinonim dari “kadal “gurun”, menggantikan  istilah  “kampret”  kepada kelompok masyarakat oposisi pemerintah di

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I
media sosial yang dinilai mengatasnamakan agama Islam.
Bentuk-bentuk labeling akibat pertikaian itu juga kian menjalar seiring berkembangnya istilah  lain  seperti  “Islam  celana  cingkrang” dan “Islam berjenggot”. Dengan nada sarkatis istilah  itu  diidentikan  dengan  kelompok Islam radikal. Padahal, kalangan umat Islam  yang  berpakaian  layaknya  “celana cingkrang” ataupun dengan memelihara dan memanjangkan jenggot didasarkan pada alasan syariat. Terlepas dari adanya perbedaan pandangan di kalangan umat Islam tentang hukum memelihara jenggot, sebagian diantaranya beranggapan bahwa memelihara jenggot hukumnya bukan lagi  bersifat sunnah melainkan wajib 33 . Sedangkan tentang syariat untuk menggunakan celana yang panjangnya di atas mata kaki, didasarkan pada salah satu hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad yang terjemahan bebasnya:  Rasulullah  bersabda,  “Kain  yang berada  di  bawah  mata  kaki  itu  berada  di neraka.” (HR. Bukhari dan Ahmad) 34 .
Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka tudingan miring yang mengaitkan kelompok “Islam  celana  cingkrang”  dan  “Islam berjenggot” dengan aksi kekerasan dan radikalisme  menjadi  sangat  tidak  berbasis penghormatan hak asasi manusia. Fenomena ini juga menunjukkan bahwasanya kebebasan berbicara, kebebasan berpikir dan berekspresi di media sosial acap diwarnai dengan
33 .  Lihat Amroeni Dradjat dan Arifinsyah, Epistemologi Al Qur’an Dan Wacana Sosial Kontemporer , (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006), hlm. 83-84.
34. Armansyah,  “Polemik Isbal Dan Sombong Serta Pendapat Ulama Terkait Mukhtalif Alhadits”, Mishbah”, Jurnal Sangaji , Volume 3 , No. 2 (2019):  252.
35. Lihat detik.com “Pejabat Pelni Dicopot Gegara Urusan Pembicara Kajian Ramadhan”, https://news.detik. com/berita/d-5526042/pejabat-pelni-dicopot-gegara-urusan-pembicara-kajian-ramadhan (diakses 25 Mei 2021).
sikap  sakwasangka.  Stigmatisasi  terhadap kelompok “Islam celana cingkrang dan “Islam berjenggot” yang dicap sebagai kelompok radikal juga memunculkan fenomena adanya pembatasan  atau  pelarangan  aktivitas keagamaan  seperti  ceramah  sebagai  bagian dari penyampaian risalah kepada umat dalam konteks pelaksanaan ibadah di lingkungan instansi publik 35 .
Peristiwa ini jelas memiliki keter singgung- an dengan prinsip perlindungan terhadap pengamalan keyakinan sebagaimana article 18 paragraph 1  ICCPR.  Stigmatisasi yang  diberikan  lebih  jauh  dikhawatirkan menimbulkan sikap diskriminasi, kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu, pelarangan atas  aktivitas  penyampaian  risalah  kepada umat dalam rangka mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya, seyogyanya dilandasi dengan argumentasi yang kuat karena  tindakan  tersebut  mengarah  kepada tindakan yang membatasi kebebasan berpikir, bernurani dan beragama baik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama. Sementara, apakah  tindakan  tersebut  menjurus  kepada perbuatan yang dipandang sebagai bentuk hasutan untuk melakukan diskriminasi serta permusuhan yang harus dilarang oleh hukum, memang masih perlu ditelusuri ambang batas keparahannya.

## c.  Pembenahan Regulasi Berbasis Kewajiban Moral dan Penegakan Hukum
Penggunaan media sosial sebagai instrumen dalam mengekspresikan pen- dapat dan pikiran dewasa ini semakin mengkhawatirkan  karena  memicu  konflik hingga mengarah kepada per pecahan di antara sesama bangsa Indonesia. Kondisi seperti ini sememangnya tidak dapat di biarkan berlarut tanpa kehadiran negara melalui kebijakan dan berbagai regulasinya. Sesuai rekomendasi Rabat  Plan  of  Action  paragraph 42, negara harus meningkatkan keterlibatan nya secara luas untuk memerangi stereotip negatif dan diskriminasi terhadap individu dan komunitas berdasarkan kebangsaan, etnis atau kepercayaan. Dalam konteks ini, keterlibatan negara ini seyogianya dilakukan melalui pe- nguat an paham negara hukum sebagaimana Plato dengan pandangannya menilai untuk mencapai negara yang ideal harus didasari pada kebaikan. Dalam Nomoi , Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik harus didasarkan kepada pengaturan yang baik 36 .
Gagasan Plato dipertegas oleh Aristoteles bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang tunduk terhadap konstitusi dan memiliki kedaulatan hukum. Berpijak pada karakteristik tersebut, Indonesia merupakan negara hukum ideal yang berdiri di atas landasan filosofi Pancasila. Pancasila mengandung nilai dan falsafah hidup bangsa sehingga segala bentuk peraturan perundang-undangan, serta marwah daripada ketentuan-ketentuan
36.  Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2.
37.  Indriyanto Seno Adji dalam Lidya Suryani Widayati, “Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya”, Info Singkat , Volume X , No. 6 (2018): 2.
hukum yang berlaku harus didasarkan dan menjadikan Pancasila sebagai landasan moral spiritual.
Seiring diskursus tersebut, Indriyanto Seno  Adji  mengatakan  untuk  menghentikan ujaran kebencian dapat dilakukan melalui pengembangan budaya toleransi sebagai basis prevensi dan melalui pendekatan represif yaitu penegakan hukum 37 . Terhadap pandangan Indriyanto tersebut, penulis sangat sependapat. Bahkan, sebagaimana telah dikemukakan, pandangan tersebut koheren  dengan  uraian  tentang  Imperatif Kategoris Immanuel Kant yang penulis sajikan. Budaya toleransi, memang dapat dipandang sebagai bagian dari upaya pencegahan yang efektif  karena    praktik  penegakan  hukum masih diwarnai dengan ketidakpastian akibat pemahaman tentang ujaran kebencian dan kebebasan  berekspresi  yang  masih  diliputi perbedaan penafsiran serta kental dengan nuansa subjektifitas sesuai selera.
Mencermati  sejumlah  kasus  yang diuraikan, penilaian mengenai ambang batas keparahan terhadap ujaran kebencian yang terkategori sebagai pelanggaran pidana lebih lanjut perlu ditelusuri. Meskipun kasus-kasus tentang ujaran kebencian bertalian dengan pengamalan atas kebebasan berpikir dan beragama,  tidak  dapat  digeneralisir  karena karakteristik  yang  berbeda-beda  dengan melihat pada ambang batas keparahannya. Untuk kasus labeling “Islam celana cingkrang” dan Islam berjenggot tingkat keparahan dari kasus tersebut menurut penulis memasuki ambang batas yang cukup serius dilihat dari

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I
sisi “konteks”, “pembicara”, “isi dan bentuk” serta  “luasan  tindakan  hasutan”.  Adapun elemen  “kemungkinan  dan  kesegeraan”, agaknya masih memiliki ambang batas yang rendah, karena kesegaraan dimaksud mensyaratkan akibat yang ditimbulkan harus dirasakan  “segera”  atau  akibatnya  yang secara langsung (tanpa waktu lama).
Dari sisi konteks, apa yang disampaikan telah  mengarah  kepada  tindakan  yang bersifat melecehkan, karena kandungan ujaran yang dikeluarkan melalui istilah “Islam celana  cingkrang”  dan  “Islam  berjenggot”. Dilihat  dari  perspektif  korban,  mengenakan celana di atas mata kaki dan memelihara jenggot adalah bagian dari ajaran agama yang disyariatkan. Oleh karena itu, tindakan menyematkan  istilah  tersebut  berpotensi mengandung penodaan terhadap agama. Dari  sisi  “pembicara”,  istilah-istilah  yang dikeluarkan itu dikenal oleh masyarakat umum karena kedudukan para pelaku yang memiliki pengaruh karena jumlah pengikutnya ( followers ) di media sosial yang terbilang banyak (mencapai ribuan, puluhan hingga ratusan ribu). Hal ini pun berjalinan erat dengan jangkauan dari audiens karena pengaruh dari sisi pembicaranya tersebut. Adapun berkenaan dengan kemungkinan menimbulkan akibat secara langsung sebagai elemen yang menguatkan adanya unsur pelanggaran pidana, hal ini dirasakan cukup sulit. Sebab, akibat dari yang ditimbulkan dari sisi korban tidak bersifat segera, serta ditambah pihak korban yang urung mengadukan permasalahan ini kepada penegak hukum. Namun demikian, kondisi ini tetap memerlukan pemikiran mengenai langkah-
langkah operasional tentang bagaimana ujaran  kebencian  ini  seperti  tersebut  dapat dicegah, karena dalam jangka panjang kasus- kasus semacam ini memicu upaya berlanjut tentang  tindakan  penghasutan  mengarah diskriminasi, kebencian, permusuhan atas dasar berdasarkan agama dan keyakinan.
Lebih  mengkhawatirkan  lagi,  di  dalam praktik  apabila  stigmatisasi  menjurus kepada terbatasnya hak-hak warga untuk mengamalkan agama dalam konteks kebebasan berpikir, bernurani dan beragama seperti  kasus  pelarangan  untuk  tampil  di instansi atau ruang-ruang publik sebagaimana telah disinggung di muka. Bentuk pelarangan semacam ini sedapat mungkin harus ditinjau  kembali  karena  memungkinkan tidak mendapatkan legitimasi sesuai dengan berlakunya article 18, 19 dan 20 paragraph 2 ICCPR.
Dalam kasus lainnya, isu tentang penodaan agama juga muncul seiring laporan polisi nomor: LP/B/0725/VIII/2019/Bareskrim dan laporan polisi bernomor LP/6344/ XII/2016/PMJ/Dit.Reskrimsus. Kedua laporan polisi tersebut dipicu oleh penceramah atau pemuka agama yang menyampaikan tentang risalah dan ajaran agama Islam. Ujaran kebencian terkait kasus ceramah yang dinilai terkategori kasus penodaan agama, adalah sesuatu yang sulit untuk dijerat secara hukum. Kalau saja, terhadap ajaran agama, Islam khususnya bisa dilakukan proses hukum atas dasar kebencian, maka kasus-kasus semacam ini akan banyak terjadi disebabkan isi kitab suci atau ajaran Islam memiliki pertentangan yang cukup tajam dengan agama lainnya.   Relevansi dari elemen
yang menjadi parameter ambang batas ini menjadi hal yang sangat urgent. Dalam hal “konteks”,  pembicaraan  disampaikan  dalam pada waktu sedang berceramah sebagai bagian dari ibadah. Begitupun audiens, yang menjadi objek atau pendengarnya adalah kelompok  atau  entitas  tertentu  dan  dari kalangan tertentu, bukan terhadap kelompok yang  beragama  lain.    Di  dalam  praktik, kasus dugaan penodaan agama yang terjadi karena isi konten ceramah yang dianggap mengandung penodaan agama tertentu, disebarkan melalui media sosial oleh pihak lain dengan ditambahkan narasi yang bersifat provokasi. Tindakan semacam inilah yang justru  membuat  ketidakharmonisan  dalam kehidupan bermasyarakat. Di satu sisi, perilaku menyebarkan konten melalui media sosial  ini  beririsan  dengan  persoalan  etika yang dalam pelaksanaannya berjalinan erat dengan regulasi tentang kebebasan berbicara, berpendapat dan berekspresi.
Penelusuran menyangkut regulasi tersebut hingga saat ini masih mengandalkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU tentang Pers). Selanjutnya, regulasi yang berkaitan dengan kebebasan berbicara dan berpendapat di ranah media sosial pembatasan melalui instrumen pidana bertumpu pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang No.11 Tahun 2008 (UU tentang ITE). UU tentang Pers, di dalam konsiderans butir a menyebutkan, kemerdekaan pers merupakan
38. Istilah non pers nasional merupakan istilah dari penulis sendiri dalam rangka memudahkan proses komunikasi. Pengertian non pers nasional sendiri merupakan pers yang bukan berasal dari subjek hukum badan hukum akan tetapi merupakan penjelmaan dari subjek hukum pribadi yang melaksanakan kegiatan secara bersama-sama dalam bentuk komunitas ataupun secara sendiri-sendiri.
39.  Pasal 1 angka 1, 2, 7 UU tentang Pers.

## wujud kedaulatan rakyat yang merefleksikan
Pasal 28 UUD NRI 1945. Penafsiran terhadap Pasal 28 UUD NRI 1945 secara a contrario , di sisi lain menimbulkan kewajiban terhadap warga negara sebagai konsekuensi dari relativisme budaya.
UU tentang Pers hakikatnya memiliki pandangan bahwa subjek hukum yang terlibat di  dalam  aktifitas  yang  berkaitan  dengan penggunaan instrumen pers baik media cetak maupun elektronik terbagi menjadi dua bagian yakni subjek hukum badan hukum yang terkategori sebagai pers nasional serta non badan hukum yang bukan atau non pers nasional 38 sebagaimana diatur di dalam Pasal 1  butir  1  UU  tentang  Pers 39 .  Akan tetapi penekanan  terhadap  penerapan  etika  di dalam  berkomunikasi,  menjalankan  aktifitas bertalian dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat melalui instrumen pers hanya terpaku pada industri pers saja. Subjek hukum pribadi yang merupakan jelmaan dari unsur-unsur Pasal 28 UUD NRI justru tidak mendapatkan atensi.
Langkah pembinaan dan penyadaran- penyadaran hukum terhadap para pengguna media sosial, sepatutnya dimungkinkan dengan  mengoptimalkan  UU  tentang  Pers karena pengguna media sosial menggunakan instrumen pers. Pada fase ini, sememangnya Dewan Pers memegang peranan melakukan pembinaan dan penyadaran hukum dan penyadaran moral di samping pemerintah dan para pemangku kebijakan lainnya.

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I
Penyadaran-penyadaran hukum untuk taat hukum sebagai bentuk kewajiban moral bagi  setiap  negara  ini  menjadi  dasar  dalam menentukan langkah selanjutnya menuju pembentukan  etika  ke  dalam  wujud  sistem norma etika secara konkret. Di zaman modern sekarang ini sistem etika memiliki tren untuk dikembangkan  tidak  sebatas  sistem  norma yang abstrak yang dikhotbahkan dalam ritual keagamaan tetapi juga sebagai sistem norma yang lebih konkret untuk kepentingan mengendalikan dan mengarahkan perilaku warga 40 . Melalui penyadaran hukum ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajibannya, sehingga kepentingan untuk melindungi hak asasi manusia dapat lebih terwujud.

## D. Penutup
Menjalankan prinsip-prinsip Aqidah Islamiyah adalah bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap muslim dan di dalam pelaksanaannya mendapatkan perlindungan baik sesuai dengan instrumen hukum  internasional  maupun  konstitusi.
Berkenaan dengan hak asasi manusia tersebut, negara wajib untuk memberikan perlindungan secara  optimal  melalui  perangkat  peraturan perundang-undangan untuk menjamin terlaksananya hak asasi manusia dari warga negaranya tersebut dengan aman, tanpa gangguan serta perlakuan yang diskriminasi baik dari negara maupun sesama warga negaranya. Untuk dapat melindungi hak-hak asasi manusia berkaitan dengan pelaksanaan Aqidah Islamiyah ini, negara selayaknya mengkampanyekan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia berkaitan dengan pengamalan kebebasan berpikir, bernurani dan beragama untuk mencegah terjadinya terjadinya perilaku yang mengarah kepada kebencian, permusuhan, kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, pemerintah juga perlu mengatur secara lebih konkret di dalam suatu undang-undang terkait dengan etika  dalam  berkomunikasi,  berekspresi  dan berpendapat di media sosial sebagai suatu bentuk kewajiban moral yang bersifat mutlak.

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abduh, Muhammad, Risalah Tauhid (Jakarta: Rajawali Press, 1992).
Abduh, Muhammad At-Tamimi, Kitabul Tauhid Jilid 2 (Jakarta: Darul Haq, 2017).
Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Bin Shalih, Syarah  Hadits  Arba’in  Imam  An-Nawawi Penjelasan Mudah Tentang 42 Hadits Pokok-Pokok Agama Islam Edisi Indonesia (Jakarta: Darul Haq, 2020).
Asshiddiqie, Jimly, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
Azhari, Muhammad Tahir, Negara Hukum Studi Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Prenada Media, 2003).
Bohm, David, Masa Depan Umat Manusia Dialog Antara J. Krishnamurti dan David Bohm (Jakarta: Gramedia 2003).
Dradjat,  Amroeni  dan  Arifinsyah, Epistemologi  Al  Qur’an  Dan  Wacana  Sosial  Kontemporer (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006).
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
Notoatmodjo, Soekidjo, Ilmu Perilaku Kesehatan (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
Tanya, Bernard L. et. al., Teori  Hukum  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi (Jakarta: Genta Publishing, 2010).
Tjahjadi, S.P. Lili, Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris (Yogyakarta: Kanisius, 1991).

## B.  Artikel dalam Jurnal
Ardipandanto, Aryojati, “Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme”, Politica, Volume 11, No. 1 (2020).
Armansyah,  “Polemik Isbal Dan Sombong Serta Pendapat Ulama Terkait Mukhtalif Alhadits”, Mishbah”, Jurnal Sangaji, Volume 3, No. 2 (2019).
Hamka,  dalam  Muhammad  Wahyudi,  “Kepemimpinan  Non  Muslim  :  Penafsiran  Surat  Al Maidah Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah”,  Progresiva, Volume 7, No. 2 (2018).
Qub,  M.  Quraish,  dalam  Muhammad  Wahyudi,  “Kepemimpinan  Non  Muslim  :  Penafsiran Surat Al Maidah Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah”, Progresiva, Volume 7, No. 2 (2018).
Saryono, “Konsep Fitrah dalam Perspektif Islam”, Medina-Te, Volume 14, Nomor 2 (2016).
Siti Lailiyah, “Keilmiahan Sains Adalah Bukti Kebenaran Al Quran”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fisika FITQ UNSIQ 2020,  Volume 2 , Nomor 1 (2020).

## C.  Artikel dalam Jurnal Online
Astrika, Lusia dan Yuwanto, “Ujaran Kebencian dan Hoax: Signifikansinya Terhadap Pemilih Pemula di Kota Semarang”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 4 No. 2 (2019), https:// ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/ article /view/5433 (diakses 23 Mei 2021).
Billah, Musta’in, dppai.uii.ac.id, https://dppai.uii.ac.id/ulil-amri-dan-wajibnya-taat- kepadanya-dalam-kebaikan/ (diakses 3 Juni 2021).
Nurhadi,  “Islam,  Iman  dan  Ihsan  Dalam  Kitab  Matan  Arba’in  An-Nawawi:  Studi  Materi Pembelajaran  Pendidikan  Islam  dalam  Perspektif  Hadits  Nabi  SAW”, Intelektual 9,  No.  1 (2019),  https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/  intelektual/ article / download/811/606 (diakses 30 Mei 2021).

## D. Tesis
Hartanto,  Upaya  Organisasi  Konferensi  Islam  Dalam  Pengesahan  Resolusi  Anti    Penistaan Agama di Dewan HAM PBB, Universitas Gadjah Mada 2009.

## E. Internet
Detik.com “Pejabat Pelni Dicopot Gegara Urusan Pembicara Kajian Ramadhan”,  https://news. detik.com/berita/d-5526042/pejabat-pelni-dicopot-gegara-urusan-pembicara-kajian- ramadhan (diakses 25 Mei 2021).
kompas.com, “Rizieq Shihab Dilaporkan atas Dugaan Penodaan Agama”, https://megapolitan. kompas.com/read/2016/12/26/17222191/rizieq.shihab.dilaporkan.atas.dugaan. penodaan.agama (diakses 26 Mei 2021).
kompas.com, “Survei LSI : Mayoritas Pemilih Muslim Nyatakan Indonesia Harus Khas karena Pancasila”, https://nasional.kompas.com/read/2019/03/05/ 15352291/survei-lsi- mayoritas-pemilih-muslim-nyatakan-indonesia-harus-khas-karena (diakses 25 Mei 2021).
kompas.com,  “Ustaz  Abdul  Somad  Dilaporkan  ke  Bareskrim  Polri  atas  Dugaan  Penistaan Agama”, https://nasional.kompas.com/read/2019/08/19/20151921 /ustaz-abdul-somad- dilaporkan-ke-bareskrim-polri-atas-dugaan-penistaan-agama?page=all  (diakses  26  Mei 2021).
Nu.or.id, “Mengenal Dewan HAM PBB 16/18 tentang Memerangi Intoleransi dan Diskriminasi” Zainal Abidin Bagir dikutip Kendi Setiawan dalam artikel berjudul https://www.nu.or.id/post /read/93541/mengenal-resolusi-dewan-ham-pbb-1618- tentang-memerangi-intoleransi-dan-diskriminasi, diakses 22 September 2021
Tempo.co,  “Mengapa  Politik  Identitas  Marak  di  Pemilu?  Ini  Kata  Survei”,  https://nasional. tempo.co/read/1069525/mengapa-politik-identitas-marak-di-pemilu-ini-kata-survei (diakses 25 Mei 2021).

## F.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I

## BIODATA PENULIS
Dr. R. Muhamad Ibnu Mazjah, S.H., M.H. , saat ini menjabat sebagai Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sejak November 2019. Pria yang akrab disapa Ibnu Mazjah ini adalah lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasila tahun 2002. Jenjang pendidikan S2nya diraih pada tahun 2012 setelah lulus dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti dengan menyandang predikat sebagai lulusan terbaik. Pada tahun 2017, Ibnu Mazjah berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum setelah merampungkan studinya pada Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Dalam lintasan karirnya, Ibnu Mazjah pernah menjadi Tenaga Ahli di DPR-RI pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.   Saat ini, Ibnu Mazjah juga tercatat sebagai dosen tetap pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Mathlaul Anwar, Banten sejak 2018. Ibnu Mazjah aktif menulis artikel baik di berbagai media massa maupun di jurnal-jurnal nasional. Beberapa  karya  ilmiah  yang  telah  dihasilkan  berjudul  “Tanggung  Jawab  Pers  Nasional  Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Perspektif Tanggung Jawab Korporasi”, yang dimuat dalam Jurnal Era Hukum Volume 16, No.2 Oktober 2018, “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pers Dalam Tatanan Negara Hukum Dan Negara Demokrasi”, dimuat dalam Jurnal Perundang-undangan Prodigy Vol. 7 No. 2 Desember 2019, “Dimensi Pengawasan Pada Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat Kepada Komisi Kejaksaan dalam Tinjauan Hukum Progresif”, dimuat dalam Jurnal Negara Hukum Volume 11, No.2, dan “Fungsi  Pengawasan Komisi  Kejaksaan Republik  Indonesia  dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, dimuat dalam Jurnal Perundang-undangan Prodigy, judul Volume 9, No.1, Juli 2021.

## Majalah Hukum Nasional
Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i2.132 https://mhn.bphn.go.id

## PENGUATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA UMAT AGAMA BAHA’I DI PATI JAWA TENGAH
(Strengthening Administration of People Service for People Baha’i Religions in Pati Central Java)
Moh Rosyid dan Lina Kushidayati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
e-mail: mrosyid72@yahoo.co.id, linakushidayati@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  ditulisnya  artikel  ini  memberi  pemahaman  pada  penyelenggara  negara  dan  masyarakat  bahwa agama Baha’i adalah agama independen dan berhak hidup di Indonesia. Konsekuensinya, hak umatnya harus dipenuhi negara. Data diperoleh dengan wawancara dan diskusi tahun 2020 dengan umat agama Baha’i  di  Desa  Cebolek  Kidul,  Kecamatan  Margoyoso,  Kabupaten  Pati,  Jawa  Tengah,  dan  literatur.  Data dianalisis  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  riset,  hak  umat  agama  Baha’i  ada  yang  belum dipenuhi negara seperti permohonan akta kawin setelah kawin secara Baha’i, kolom agama dalam KTP- nya tertulis setrip (-), dan pendidikan agama di sekolah formal diberi mata pelajaran agama non-Baha’i. Hal ini dipicu Kementerian Dalam Negeri tidak menindaklanjuti Surat Penjelasan dari Kementerian Agama Nomor MA/276/2014 kepada Pemda bahwa umat agama Baha’i berhak hidup dan haknya dilayani negara. Upaya yang harus dilakukan (1) Kemendagri menerbitkan surat kepada Kepala Daerah merujuk surat Menag Nomor MA/276/2014 tanggal 24 Juli 2014 agar melayani umat Baha’i, (2) Kemenkumham berdiskusi dengan Kemendagri karena belum terpenuhinya hak umat Baha’i di bidang Administrasi Kependudukan, (3) Pemkab Pati perlu memanfaatkan fasilitas negara dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. UU ini memfasilitasi pada warga (umat Baha’i) agar haknya difasilitasi pemerintah.
Kata Kunci: hak beragama, dilayani, agama Baha’i

## Abstract
This article writing the purpose is to give understanding of the country and public that Baha’i religion is independent religion, deserve to live in Indonesian. The consequences of the right must be fulfilled by the state. Data were gathered from interviu, forum group discussion by Baha’i peoples in Cebolek Kidul village, Margoyoso District, Pati City, Central Java, and literature then analyzed in descriptive qualitative approach. Result, the rights to religious Baha’i were not fulfilled by the state as a marriage certificate, religion column in ID card written setrip (-), religion subject in formal school was given non-Baha’i. The ministry of internal affairs Nomor MA/276/2014 don’t instruct governors and regents as Baha’i religions deserve to live; their rights are served by the state. Must effort (1) Ministry of Home Affairs publish letter for local government to refer letter Minister of Religion No MA/276/2014 for service people Baha’i, (2) Ministry Law and Rights to discuss by Ministry of Home Affairs because unfulfilled  rights people Baha’i at Administration of People, (3) Pati government must to make use of facility at UU No 16/2011 about Law help for facilitation at people Baha’i so that there are facilitated by the state.
Keywords : religious rights, served, Baha’i religions.

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H

## A. Pendahuluan
Fitrah manusia hidup di negara mana pun membutuhkan kebutuhan dasar diantaranya beragama. Konsekuensinya negara harus memenuhi hak beragama warganya. Benarkah beragama sebagai kebutuhan dasar  setiap  manusia?  Pertanyaan  ini  dapat diawali dengan memahami pernyataan orang yang menyatakan dirinya atheis (hidup yang tidak  mempercayai  adanya  Tuhan).  Hal  ini diawali pernyataannya bahwa institusi agama membuatnya  tidak  nyaman  dalam  hidup sehingga memilih jalan agnostik yakni hal yang menyangkut  Tuhan  irasional,  tidak  penting, mendasarkan hal yang ia tahu saja. Person ini awalnya mengandalkan rasionalitas dan tidak ingin dikekang oleh aturan agama yang penuh skeptis dan tidak semua yang ada dalam agama dapat dijawab secara rasional, misalnya ada ajaran sebuah agama yang memperbolehkan poligami yang merugikan perempuan. Data dukung penguat mereka, orang beragama tetapi perilakunya tidak sesuai ajaran agama, seperti membunuh atas nama Tuhannya. Bagi si ateis, soal spiritual adalah privasi. 1 Baginya mempedomani pernyataan tokohnya, agama proyeksi diri manusia (Ludwig Feuerbach), agama candu bagi rakyat (Karl Marx), Tuhan telah  mati  (Friedrich  Nietzsche),  agama menurut kodrat psikologisnya merupakan ilusi kekanak-kanakan (Sigmund Freud), apabila ada Tuhan manusia tidak bebas dan tidak  mempunyai  tanggung  jawab  (Jean Paul Sartre). Hanya saja, kelompok ini ingin diakui  hak  keartisannya.  Dengan  demikian, yang beragama dan yang atheis keduanya
1.  Reza Gunadha dan Erick Tanjung. Mereka Hidup Tanpa Tuhan, Pengakuan Orang Ateis di Indonesia . Suara. Com, Rabu 10 Juli 2019.
2.  Al Khanif. Hukum HAM dan Kebebasan Beragama. LaksBang Grafika: Yogyakarta, 2012, hlm.129.
ingin diakui. Bila demikian, apakah beragama menjadi keharusan di Indonesia bila merujuk sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa? sedangkan  yang  ateis  tidak  boleh  hidup  di Indonesia?
Menurut Khanif kebebasan beragama atau  berkeyakinan  tidak  hanya  diberikan kepada orang yang beragama juga yang tidak mempercayai agama atau kepercayaan sama sekali. Hak tersebut diberikan tidak atas dasar melihat agama melainkan hak individu. 2
Individu memilih antara atheis atau beragama merupakan kebutuhan privasinya. Atas dasar argumen ini, seseorang dalam menentukan pilihannya  dalam  beragama  pun  tidak dapat didikte oleh siapapun, termasuk oleh aparat negara. Agar tidak terjadi pemaksaan kehendak pada pihak lain dalam menentukan pilihan beragama, langkah bijak dengan memahami  penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden RI (Penpres) Nomor 1/PNPS/1965. Penpres dibakukan dalam UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang disahkan Presiden Soekarno pada 17 Januari 1965, hingga kini masih berlaku. Pada penjelasan Pasal 1, agama yang dipeluk penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keenamnya dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, tidak  berarti  agama  lain  misalnya  Yahudi, Zoroastrian, Shinto, Taoisme dilarang di Indonesia, mereka mendapat  jaminan  penuh dan  mereka  dibiarkan  adanya,  asal  tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain. Frasa

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H
‘bukan  berarti  ajaran  agama  lain  dilarang di  Indonesia’  memiliki  makna  negara  tidak berhak memilihkan agama bagi warganya dan  tidak  boleh  membatasi  jumlah  agama tertentu saja yang dipilih warganya.
Kewajiban negara adalah  menghormati ( to  respect ), melindungi ( to protect ), dan memenuhi hak ( to fulfill ) agama (apa pun) yang dipilih warganya. Tetapi, kesalahkaprahan terjadi hingga kini oleh publik bahwa hanya enam agama yang berhak hidup di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu). Dampaknya, selain enam agama dianggap  tidak  berhak  hidup  di  Indonesia. Sikap ini perlu diberi pemahaman bahwa agama ibarat komoditas, ada yang direspon pasar,  ada  yang  tidak  direspon  sehingga ada  agama  yang  mati  secara  alami.  Dengan demikian,  tidak  perlu  gundah  dengan banyaknya agama karena eksistensinya menghadapi seleksi alam.
Ada pula agama yang karena kebijakan politik  ‘dikarantina’  oleh  penguasa.  Hal  ini dialami agama Khonghucu era Orde Baru dengan terbitnya Inpres Nomor 14 Tahun 1967 bahwa agama, kepercayaan, dan adat  istiadat  China  dilarang  di  Indonesia (maksudnya agama Khonghucu) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978 bahwa agama yang diakui di Indonesia hanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha (tanpa Khonghucu). Presiden Gus Dur menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967,  Presiden  Megawati  menerbitkan Inpres Nomor 19 Tahun 2002 tanggal 9 April 2002 bahwa Imlek sebagai hari raya
nasional (Hari Raya Khonghucu), Mendagri menerbitkan Surat Edaran Nomor 470 Tahun 2006 pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) umat Khonghucu difasilitasi pengisian kolom agama (Khonghucu) dalam KTP, KK, dan akta lahir. Surat Edaran Presidium Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tahun  1967  mengganti  penggunaan  istilah Tionghoa menjadi Tjina. Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) SE Presidium dihapusnya dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2014 pada 12 Maret 2014. Dalih Presiden SBY  penggunaan  istilah  China  menimbulkan dampak  psikososial,  diskriminatif  terhadap etnis Tionghoa di Indonesia sehingga diganti dengan istilah Tionghoa.
Hal serupa pernah dialami umat agama Baha’i yakni agama independen, bukan sekte salah satu agama, organisasi Baha’i dinyatakan terlarang oleh Presiden Soekarno dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization Of Rosicrucians (AMORC) dan Organisasi Baha’i. Presiden Gus Dur mencabutnya dengan Keppres Nomor 69 Tahun 2000 tanggal 23 Mei 2000 tentang Pencabutan Keppres Nomor 264 Tahun 1962. Pertimbangan Presiden Gus Dur,  Keppres  Nomor  264  sudah  tidak  lagi sesuai  dengan  prinsip  demokrasi  dan  tidak efektif. Hanya saja, untuk memberi kepastian hukum Keppres dicabut. Akan tetapi, Keppres Nomor 69 Tahun 2000 belum berdampak signifikan bagi umat Baha’i karena pelarangan organisasi Baha’i dipahami publik pelarangan

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H
terhadap  agamanya pula.  Dampaknya, tidak semua hak sipil dan hak dasar umat agama Baha’i  dilayani  negara  dengan  baik  seperti kolom agama dalam KTP tertulis setrip (-) (sebagaimana amanat UU Administrasi Kependudukan), permohonan akta nikah (pasca-kawin secara Baha’i) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati Jawa Tengah tidak diterbitkan. Dalihnya, agama Baha’i sebagai agama yang tidak diakui negara, negara hanya mengakui enam agama saja.  Kondisi ini, umat Baha’i menaati aturan pemerintah (di negara mana pun berada) dan berupaya agar dipenuhi hak dasarnya.
Dengan demikian, perlunya didiskusikan akar persoalan mengapa publik bahkan penye leng gara negara belum memahami Penjelasan Penpres Nomor 1/PNPS/1965 secara utuh? Apa bentuk diskriminasi pelayanan hak administrasi kependudukan yang diderita umat agama Baha’i di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten  Pati  Jawa  Tengah?  Kurangnya pemahaman hak beragama dapat berimbas pada lemahnya pelayanan publik bagi warga negara tentunya berdampak pada hak dasar manusia yang terlanggar.
Dinamika  tersebut  para  peneliti menelaah umat agama Baha’i. Pertama, Amisani (2014) kepemimpinan dalam agama Baha’i tidak personal, tapi oleh majelis rohani dari tingkat daerah, negara, dan dunia. Kedua, Lubis (2015)  ajaran agama Baha’i yakni kesatuan manusia (1) keniscayaan berlaku untuk semua manusia yang mengandung nilai universal dari agama yang ada, (2) cita- cita terbesar semua agama adalah mencapai
3.  M. Atho Mudzhar.1998. Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek . Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
kedamaian, (3) mewujudkannya dengan nilai rohani. Ketiga, Mufiani (2016) umat Baha’i di Yogya aktif terlibat aktivitas sosial keagamaan, menjunjung  tinggi  toleransi,  kebersamaan dengan lingkungannya. Keempat, Hamidah (2017) agama Baha’i memiliki kitab suci antara lain Aqdas yang diwahyukan Tuhan pada Baha’u’llah tahun 1853-1892 M. Muatannya keesaan Tuhan, fungsi wahyu Ilahi, tujuan hidup, ciri dan sifat roh manusia, kehidupan sesudah mati, hukum dan prinsip agama, ajaran akhlak, perkembangan dan masa depan manusia. Kelima, Kholis (2018) agama Baha’i ajarannya humanis yakni kesatuan umat manusia (semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan), kesatuan dan keanekaragaman (manusia adalah satu dan setara), pendidikan diwajibkan tiap manusia, mencari kebenaran secara independen, sifat dasar manusia adalah keluhurannya. Dengan demikian, artikel ini memiliki kajian baru bila dibanding penelitian di atas sehingga penting ditelaah untuk mendewasakan bangsa dalam menerima keragaman.

## B.  Metode Penelitian
Mengkaji umat beragama dan dinamikanya menurut Mudzhar ada aspek yang dapat ditelaah yakni (1) scripture, naskah, simbol agama, (2) penganut, pemuka (pemikiran, sikap, perilaku), aktualisasi ajaran agama, (3) ritus, lembaga, adat-istiadat (tata ibadah, kawin), (4) alat (tempat ibadah, lonceng, peci, dsb.), dan (5) organisasi keagamaan. 3 Naskah ini mengkaji aspek akibat yang dialami umat agama Baha’i akibat tidak  dipahaminya  aturan  negara  dalam

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H
melindungi umat agama (apa pun). Hal terjadi di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten  Pati,  Jawa  Tengah.  Riset  tahun 2020 ini data diperoleh dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan forum  group discussion (FGD) denga umat Baha’i dengan analisis  deskriptif  kualitatif.  Tahapan  riset ini (1) studi pendahuluan mengkaji literatur perihal agama Baha’i, (2) survei pra riset untuk mengetahui kondisi umum umat agama Baha’i di lokus, (3) pengumpulan data dengan observasi, wawancara, literatur, dan FGD,  (4)  menyusun  sistematika  penulisan menentukan aspek bahasan objek studi yang diuraikan dalam bab pembahasan, dan (5) diakhiri simpulan dan daftar pustaka.

## C. Pembahasan
Agama Baha’i menjadi perbincangan publik antara lain pada 24 Juli 2014 Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam twitter- nya Menag @lukmansaifuddin pukul 19:55 WIB  “…pemerintah  Indonesia  menambah daftar agama baru yang secara resmi diakui. Setelah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Pemerintah menyatakan Baha’i agama  yang  keberadaannya  diakui  UU…”. Sebelum twit tersebut diawali permohonan Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi) pada Menag menanyakan perihal agama Baha’i terkait pelayanan kependudukan (penerbitan e-KTP nasional). Menag menjelaskan Baha’i merupakan suatu agama, bukan aliran dalam agama, berkembang di 20 negara. Pemeluk Baha’i di Banyuwangi 22 orang, Jakarta 100 orang, Medan 100 orang, Surabaya 98 orang,
4.  Moh Rosyid. The Dynamics of Social and Politics and the Struggle of Baha’i People:A Case Study of Baha’i People in Pati, Central Jav a . Paper The 9th International Graduate Students and Scholars’ Conference in Indonesia (IGSCC) 9-10 Agustus 2017 UGM Yogyakarta.

## Palopo Sulawesi 80 orang, Bandung 50, dan
Malang 30 orang (Naskah ini menelaah di Pati Jawa Tengah).
Baha’i termasuk agama yang dilindungi Pasal 28 E dan 29 UUD 1945. Berdasarkan Penpres Nomor 1/PNPS/1965 selain enam agama mendapat jaminan dari negara dan dibiarkan adanya sepanjang tidak melanggar perundangan. Menag berpendapat, umat Baha’i berhak mendapat pelayanan kependudukan, hukum, dll dari negara. Pada hari yang sama (selang beberapa menit,  pukul  22:55)  Menag  mengklarifikasi pengakuan Baha’i sebagai agama baru. Ia mempertanyakan kewajiban negara mengakui sebuah keyakinan sebagai agama atau bukan agama. Akun twitter Menag menegaskan, ia tidak menyebut Baha’i sebagai agama baru, tetapi sedang mendalami peran pemerintah. 4
Keberadaan umat Baha’i di eks- karesidenan  Pati  (Kabupaten  Pati,  Kudus, Jepara, dan Rembang) kini hanya di desa Cebolek Kidul, meski awalnya di beberapa wilayah.  Akibat  kebijakan  negara  yang  tidak berpihak padanya, umat agama Baha’i konversi menjadi muslim. Umat Baha’i di lokus riset ini hanya 7 KK, 27 jiwa, didominasi satu keturunan hidup damai bersama non- Baha’i  (muslim).  Umat  Baha’i  mengikuti dinamika sosial yang dilakukan umat muslim sebagai mayoritas.

## 1. Memahami Hak Asasi Manusia
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terbit dilandasi pemahaman bahwa HAM merupakan hak dasar secara kodrati melekat

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H
pada diri seseorang, sifatnya universal dan abadi. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati,  dipertahankan,  dan  tidak  boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, termasuk negara. Pasal 1 ayat (1) HAM adalah seperangkat hak yang melekat secara hakiki pada manusia sebagai makhluk Tuhan dan anugerah Tuhan wajib dihormati, dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara, hukum,  pemerintah,  dan  tiap  orang  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat  manusia.  Hak  manusia  yang  tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun dalam Pasal 4 hidup (Pasal 9), tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Pasal 10 berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Pasal 11 mengembangkan diri, Pasal 12 memperoleh pendidikan, Pasal 17 memperoleh keadilan, Pasal 22 ayat (1) tiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, (2) negara menjamin kemerdekaan tiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. 5
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan  Politik  ( International  Covenant  on  Civil and  Political  Rights (ICCPR) 6 Pertama, hak boleh dibatasi atau dikurangi pemenuhannya oleh negara pada warganya (hak derogable) melipu ti  berkumpul/berserikat,  membentuk serikat buruh; dan bebas berpendapat atau berekspresi, bebas mencari, menerima,
5.  Pasal 8 perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM tanggung jawab pemerintah. 6 .  ICCPR merupakan kovenan HAM internasional disahkan pada 1966 mulai berlaku pada 1976. Diratifikasi dalam UU No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
memberi informasi, dan ragam ide tanpa memperhatikan  batas  (lisan  atau  tulisan). Negara  diperbolehkan  tidak  memenuhinya apabila mengancam kehidupan demi keamanan  nasional,  ketertiban  umum, kesehatan, moralitas umum dan menghormati hak kebebasan pihak lain.
Kedua, tidak boleh dikurangi pemenuhan nya oleh negara walau kondisi darurat (hak non-derogable/ absolut) yakni hak dasar berupa hidup ( rights  to  life ); bebas dari penyiksaan ( right to be free from torture ); bebas dari perbudakan ( right to be free  from  slavery ); bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; sebagai subyek hukum; dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Kebebasan beragama merupakan salah  satu  hak  yang  tidak  bisa  dihilangkan (universal inalienable ), tidak dapat diganggu gugat ( inviolable ), dan hak-hak asasi yang tidak boleh dilanggar ( non derogable human rights ) oleh siapa pun. Bila dilanggar kategori pelanggar HAM ( gross  violation  of  human rights ).
Konsep dasar tersebut belum menjadi pemahaman umum, termasuk penyelenggara negara sehingga berdampak terhadap umat agama Baha’i yang dianggap agama asing. Secara faktual, anggapan tersebut dipicu  oleh  peribadatan  di  rumahnya,  tidak terpublikasikan (tempat ibadahnya, masyriqul adzkar , belum ada di Indonesia).

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H

## 2. Mengenal Agama Baha’i
Figur dalam agama merupakan sosok sempurna karena dijadikan tauladan. Figur atau deklarator agama Baha’i adalah sang Bab (bermakna pintu pembuka adanya sosok pembaharu). Agama Baha’i dideklarasikan di Iran pada 23 Mei 1844 (ada yang menyebut 1892) oleh Sayyid Ali Muhammad. Baha’i dari nama pendeklatornya yakni Mirza Husein (Putera  Mirza  Abbas  Bazrak,  petinggi  Persi wafat 1309 H) bergelar Baha’u’llah (bermakna kemuliaan  Tuhan)  yang  mengikuti  gerakan Babiyah didirikan Mirza Ali Muhammad, menyebutnya Al-Bab (pintu) yakni pintu datangnya Baha’ullah. Baha’i artinya pengikut Baha’u’llah. Mirza Husein Ali (sang Bab) lahir di Teheran, Persia (Iran) tahun 1817 M yang mengaku secara langsung mendapat wahyu dari Tuhan, mendeklarasikan diri sebagai utusan Tuhan pada 21 April 1863 M. Sang Bab anak bangsawan Persia lebih suka sebagai agamawan dari pada bangsawan. Ia membawa misi ilahiah datangnya Zaman Baru untuk manusia yang berada pada ambang kedewasaan yakni fase awal terwujudnya kesatuan umat manusia sedunia. Doktrin Sang Bab bahwa tujuan hidup dalam ajaran Baha’i  adalah  melindungi  kepentingan umat manusia dan memajukan kesatuan, memupuk semangat cinta kasih antar-sesama dengan persahabatan. Prinsip rohani yang dibawanya adalah pilar utama kesatuan dalam keanekaragaman berupa keesaan Tuhan, kesatuan sumber surgawi dari semua agama, dan kesatuan umat manusia sedunia. Ajaran yang bersumber dari prinsip rohani berupa
7.  Moh Rosyid. 2016. Memotret Agama Baha’i di Tengah Lemahnya Perlindungan Pemda: Studi Kasus di Pati Jawa Tengah. Vidya Samhita. Vol.2 No.2.
pencarian kebenaran oleh umatnya secara mandiri; keselarasan antara agama dan ilmu pengetahuan; penghilangan segala bentuk prasangka agama, ras, kebangsaan, dan kelas sosial; penyelesaian masalah ekonomi secara rohani; kesetaraan antara perempuan dan lelaki; dalam segala hal dimusyawarahkan; dan setia pada pemerintah (di negara mana pun umat Baha’i berada). Ajaran Baha’i memercayai Tuhan Yang Maha Esa pencipta alam, percaya pada semua nabi dan rasul. Berasaskan mencari kebenaran dengan bebas, mengupayakan persatuan dan cinta kasih, keselarasan antara ilmu pengetahuan dan sains, menghilangkan prasangka, mendukung persamaan hak hidup, kesetaraan lelaki dan perempuan, hak yang sama tiap orang dalam perundangan,  perdamaian  semesta,  politik dilarang dicampur dengan agama, kekuatan ruh suci, solusi permasalahan ekonomi secara rohani.
Akibat pertumbuhannya penguasa Persia memenjarakan sang deklarator agama Baha’i, Baha’ullah (Bab) di Benteng Mah-Ku (di Pegunungan Azerbaijan) dan dipindah ke Benteng Chiriq. Tahun 1852 M dipenjara di bawah tanah Siyah-Chal (di Iran) menerima wahyu pertama langsung dari Tuhan berisi penunjukannya sebagai perwujudan Tuhan (nabi/rasul). Sang Bab (Mirza Husayn Ali atau Baha’ullah) menyatakan, akan hadir sosok perwujudan Tuhan yakni Abdul Baha’, anak ideologisnya. 7 Pada 9 Juli 1950 sang Bab dibunuh di Kota Tabriz/Tabriz jenazahnya diamankan pengikutnya ke Bukit Karmel di Yerusalem. Kenabiannya diteruskan Abdul

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H
Baha’ lahir 23 Mei 1844 (bertepatan Sang Bab mendeklarasikan misinya). Sejak usia 8 tahun, Abdul Baha’ mendampingi Baha’u’llah dalam pengasingan. Tahun 1908 adanya Revolusi Pemuda Turki Abdul Baha’ dibebaskan dari penjara. Tahun 1910-1913 Abdul Baha’ mengunjungi Mesir, Inggris, Skotlandia, Perancis, Amerika Serikat, Jerman, Austria, dan Hongaria menyebarkan ajaran Baha’i pada organisasi, akademisi, dan publik. Tahun 1921 Abdul Baha’ wafat di Haifa, Israel (Israel menguasai Palestina 14 Mei 1948). Sebelum wafat, Abdul Baha’ menulis wasiat menunjuk Shoghi Effendi (anak kandungnya) sebagai wali agama Baha’i yang tugasnya menerjemahkan tulisan Suci Bahaullah dan Abdul Baha’ dari bahasa Persia dan Arab ke bahasa Inggris; menertibkan  tata  administrasi  kebahagiaan yang semula atas peran figur menjadi peran lembaga/badan. Perubahan format pasca- wafatnya sang Wali Baha’i, Shoghi wafat tahun 1957 M. Tujuan dibentuknya lembaga/ majelis Baha’i menghapus sistem ketokohan, keulamaan, kependetaan, atau kerahiban. Era 1863-1900-an M peradaban menggunakan sistem itu secara bertahap muncul demokrasi. Keberadaan lembaga merupakan perintah Baha’ullah sebelum wafat, merancang kepeloporan dengan pesan berdiaspora ke penjuru dunia agar tersiarnya ajaran Sang Bab bahwa penyeru kesatuan umat manusia sudah datang.
Lembaga dalam Baha’i (1) Balai Keadilan Sedunia/BKS  (lembaga  tingkat  dunia) didirikan tahun 1963 di Kota Haifa Israel yang anggotanya 9 orang, (2) Majelis Rohani Nasional/MRN  (lembaga  Baha’i  tingkat negara) di ibu kota negara, dan (3) Majelis
Rohani Setempat/MRS (lembaga agama Baha’i di daerah) di mana umat Baha’i berada.
Dinamika berlembaga, Baha’i dikembang- kan berdasarkan pemikiran tim BKS. Pertama, lembaga terpilih, yakni person ditunjuk oleh perwakilan lembaga Baha’i untuk menjadi tim  dalam  kelembagaan  Baha’i,  seperti BKS dan MRN. Kedua, lembaga tertunjuk yakni konselor untuk benua, asisten, dewan regional  tiap  wilayah,  dan  lembaga  yang relevan dengan perkembangan kebutuhan lembaga Baha’i.
Sumber ajaran Baha’i tertuang dalam Kitab al-Aqdas, al-Itqon , dan lainnya semula hasil pewahyuan Baha’ullah dari Tuhan secara langsung. Kitab Aqdas diterjemahkan ragam bahasa dunia oleh Balai Keadilan Sedunia. Keberadaan utusan Tuhan berpijak pada prinsip bahwa sejauh manusia menghitung angka, itulah jumlah nabi (jumlah nabi tidak terbatas).
Agama Baha’i menurut Majelis Rohani Nasional merupakan agama independen dan universal bukan sekte agama tertentu. Ajaran Baha’i (1) mewujudkan transformasi rohani dalam hidup, (2) memperbarui lembaga masyarakat berdasar prinsip keesaan Tuhan, kesatuan agama, dan persatuan manusia, (3) kebebasan beragama, (4) kesatuan dalam keanekaragaman, (5) peningkatan kehidupan spiritual, ekonomi, sosial-budaya, musyawarah sebagai dasar keputusan, (6) kesetiaan  pada  pemerintah,  (8)  mewajibkan pendidikan bagi anak, dan (9) agama harus menjadi sumber perdamaian dan keselarasan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Ajaran Baha’i kebenarannya dicari secara mandiri oleh umatnya, kebenaran agama

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H
adalah tunggal memiliki ragam aspek.
Ketaatan umat Baha’i terhadap hukum/ ajaran Baha’i terinspirasi semangat Sang Bab mengembangkan Baha’i. Umat Baha’i meyakini bahwa keindahan mendalami ajaran Sang Baha’ullah melalui tulisannya melebihi apapun di dunia. Semangat juang sang Bab termuat di antaranya dalam salah satu tulisannya “semua manusia diciptakan untuk memajukan peradaban yang berkembang. Kebajikan yang sesuai dengan harkat manusia adalah kesabaran, belas kasihan, kemurahhatian,  dan  cinta  kasih  terhadap semua kaum dan umat di bumi…”.
Umat Baha’i menyadari visi Baha’ullah perlu kerja sama dengan ragam suku, agama, ras, dan kelas sosial secara berkesinambungan. Orang Baha’i adalah para pengikut Baha’ullah (Baha’ullah artinya kemuliaan Tuhan) sebagai sosok yang dijanjikan yakni keberadaan Baha’ullah merupakan Isa yang lahir kedua di dunia .8 Agama Baha’i bertujuan mempersatukan semua ras dan bangsa dunia dalam satu ajaran universal.
Dalam catatan Majelis Rohani Nasional Baha’i Indonesia, tahun 2017 umat Baha’i ada di 191 negara dan 46 wilayah teritorial, jumlah  majelis  nasional  (tingkat  negara) ada 182 majelis, di Asia ada 5.489 umat, di Amerika ada 4.050, di Afrika ada 4.309, Eropa ada 998, Australia ada 952. Umat Baha’i tertebar di 127.381 kota dan desa di seluruh dunia. Jumlah suku, ras, dan kelompok etnis sedunia ada 2.112, dan tulisan suci Baha’ullah diterjemahkan ke dalam 802
8.  Majelis Rohani Nasional. Agama Baha’i , Jakarta, Februari 2008.
9.  Majelis Rohani Nasional. Agama Baha’i , Jakarta, Februari 2008. 10.  Hushmand Fathea’zam. The New Garden diterjemahkan oleh tim yang ditunjuk MRN dengan judul Taman Baru. September  2009.
bahasa. 9 Diprediksi, umat Baha’i di Indonesia berjumlah  antara  tiga  ribuan  jiwa,  jumlah pasti  tidak  terdeteksi  karena  kolom  agama dalam KTP-nya ditulis setrip (sesuai Pasal 61 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU Nomor 24 Tahun  2013)  dan  tidak  semua  warga  Baha’i mendeklarasikan. Umat Baha’i tertebar di 130-an kota, di 28 provinsi antara lain tiga  Pulau  Jawa  (Jabar,  Jateng,  Jatim),  Bali, Sumatera, Riau, Papua, dan Sulawesi kecuali di Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara.
Agama Baha’i ibarat pergantian musim, semi, dingin, dan panen. Terbitnya matahari menerangi alam, tatkala terbenam bumi diliputi  kegelapan,  matahari  terbit  kembali keesokan hari, zaman kegelapan sirna karena zaman baru. Suatu saat aturan yang dibuat manusia  akan  menutupi  kebenaran  setiap agama. Semakin jauh orang dari kemurnian ajaran Tuhan, semakin gelap kehidupan rohaninya. Di masa lalu surya kebenaran bersinar melalui Krishna, sang Buddha, Kristus, Muhammad, dan seterusnya. Pada masa gelap inilah surya kebenaran muncul sekali lagi untuk menerangi kegelapan, yaitu melalui Baha’ullah. 10
Sebagai sebuah agama, Baha’i memiliki ajaran, yakni keesaan Tuhan, keselarasan dan toleransi antar-umat beragama, kesatuan umat manusia, sifat roh dan kehidupan sesudah  mati  (hal  ini  yang  didalami  dalam naskah ini), budi pekerti yang luhur, kehidupan yang murni dan suci; sembahyang wajib,

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H
puasa, dan doa; kesetiaan pada pemerintah, musyawarah sebagai landasan pengambilan keputusan, keadilan dan pemerataan bagi semua manusia, bekerja adalah ibadah, pendidikan  diwajibkan  bagi  setiap  manusia, memajukan perkembangan kaum wanita, keselarasan antara ilmu pengetahuan dan agama, memajukan perkembangan sosial- ekonomi, kesatuan dalam keanekaragaman, dan sifat dasar manusia dan keluhurannya. 11

## 3.  Pelarangan Organisasi Baha’i
Umat Baha’i mengembangkan agamanya agar dipahami publik untuk dijadikan pijakan hidup. Wilayah Indonesia yang pertama kali disinggahi adalah Makassar sekitar tahun 1878 yakni orang Persia (Iran) dan Turki, yaitu Jamal Effendi dan Mustafa Rumi. Tahun 1955 warga Iran dari kalangan dokter ke Indonesia berbendera PBB tatkala wabah malaria ditempatkan di daerah terpencil. 12

## Sebagaimana dr. Soraya berkebangsaan
Iran berdiaspora tiba di Jakarta tahun 1957,
11.  Majelis Rohani Nasional. Agama Baha’i , Jakarta, Februari 2013.
12. Ira Sasmita .2010. Baha’i Faith: Keesaan Tuhan, Kesatuan Agama dan Kesatuan Umat Manusia. Newsletter Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei): Yogyakarta.
berpindah ke Barabai Kalimantan Selatan, Purwokerto Jawa Tengah, dan menetap hingga wafat di Bojonegoro Jawa Timur dan dimakamkan di Bojonegoro beserta sang istri. Pada tahun 1965, dr. Soraya bertahan di Bojonegoro meski gejolak sosial pasca-G 30 S penyebab tenaga dokter meninggalkan wilayah Bojonegoro. Ia melayani warga selama 20 tahun bagi yang miskin digratiskan. Pada Kamis 19 Oktober 2017 bertepatan Acara Persemayaman Api Abadi, Grebeg Berkah Jonegaran dan Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro  ke-340  di  Pendopo  Malowopati Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mendiang dr. Soraya menerima penghargaan dari Bupati Bojonegoro H. Suyoto diterima oleh putri dari dr. Soraya yang berdomisili di Bojonegoro, Jesbieh  Soraya.  Penghargaan  atas  aktivitas sosialnya sebagai dokter yang membebaskan biaya  berobat  bagi  pasien  tidak  mampu (sebagaimana tertulis dalam piagam).

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H

## Silsilah Baha’u’llah
Abraham Keturah    Sarah Hagar Isaac Ishmael Six Sons    Jacob Kedar Judah Levi Moses Aaron Jesse David Solomon
Zoroaster
Cyrus the Great --- Rahab
Sasan Mary
Yazdigird
III Jesus Muhamad
Khadija Khanum ----- Mirza Buzurg Fatimih --- Ali Baha’u’llah Husain The Bab
(sumber dari diskusi dengan umat Baha’i di Pati).

## 4. Perlunya Penguatan Pelayanan Hak Sipil Umat Baha’i
Umat agama Baha’i setelah kawin secara Baha’i, berkas perkawinannya dilampirkan untuk permohonan pada Dukcapil agar diterbitkan akta kawin versi Dukcapil. Akan tetapi  tidak  diterbitkan  dengan  dalih  tidak ada juklak melayani selain enam agama dan penghayat kepercayaan. Hal ini merupakan wujud diskriminasi. Terjadinya diskriminasi akibat sosialisasi muatan Penpres Nomor
1/PNPS/1965 yang terbatas diperkuat pemahaman publik yang terbawa cara pandang bahwa membicarakan selain enam agama adalah hal tabu. Hal ini merupakan persoalan yang perlu didiskusikan secara akademik. Penjelasan Pasal 1 Penpres Nomor 1/PNPS/1965 ” agama yang dipeluk penduduk Indonesia  meliputi  Islam,  Kristen,  Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keenamnya dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, tidak  berarti  agama  lain  misalnya  Yahudi,

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H

## Zoroastrian, Shinto, Taoism dilarang di
Indonesia, mereka mendapat jaminan penuh dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak  melanggar  ketentuan  yang  terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain”. Maknanya, bukan agama tertentu yang boleh dipeluk warga negara. Dengan demikian, Penpres Nomor 1/PNPS/1965 memberi ajang yang luas bagi warga negara dalam memilih  ragam  agama,  tidak  hanya  enam agama. Pada era Orde Lama Perdana Menteri RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 122/P.M./1959 tanggal 21 Maret 1959 Baha’i dianggap ajaran terlarang karena disamakan dengan penghayat kepercayaan.
Pada era demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menerbitkan Keppres Nomor 264 Tahun 1962 tentang Larangan 7 organisasi (diantaranya Baha’i). Presiden Gus Dur mencabut dengan Keppres Nomor 69 Tahun 2000 tanggal 23 Mei 2000 tentang Pencabutannya dengan Keppres Nomor 264 Tahun 1962. Angin segar adanya Keppres Nomor 69 Tahun 2000 belum berdampak positif secara luas bagi umat Baha’i.
Publik pun berupaya men- judicial review (JR) Penpres Nomor 1/PNPS/1965 pada  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  karena negara dianggap ikut campur terlalu jauh dalam urusan agama. Muatan Pasal 1 ‘setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk menafsiri tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau berkegiatan menafsiri suatu agama yang dianut di Indonesia atau kegiatan keagamaan yang menyerupai agama itu, penafsiran dan kegiatan menyimpang dari
pokok ajaran agama itu’. Tapi, MK dengan SK Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010 menolak semua gugatan. Penpres Nomor 1/PNPS/1965 masih berlaku selama tidak dicabut pemberlakuannya oleh undang- undang baru atau judicial review oleh publik pada MK dan dikabulkannya.
Hanya saja, hak dasar sebagai warga negara belum diterima pelayanannya secara penuh oleh umat Baha’i. Pertama, mengajukan permohonan diterbitkan akta kawin pada pimpinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  (Dukcapil)  Kabupaten  Pati Jawa Tengah, setelah melaksanakan kawin dengan umat Baha’i secara Baha’i. Tetapi, tidak  diterbitkan/tidak  dilayani  hingga  kini. Dalihnya tidak ada panduan teknis melayani penerbitan akta kawinnya karena agama Baha’i di luar enam agama. Respon Dukcapil Pati  akibat  Kemendagri  tidak  menerbitkan surat kepada pemda. Padahal, awalnya surat Sekjen Kementerian Agama RI Bahrul Hayat Nomor SJ/B.VII/1/HM.00/675/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Penjelasan Mengenai Penganut Baha’i. Surat itu merupakan jawaban atas surat permohonan Kementerian Dalam Negeri RI tentang status agama Baha’i di Indonesia kaitannya pelayanan administrasi kependudukan. Isi surat Sekjen Kemenag, umat Baha’i sesuai ketentuan Pasal 29, 28 E, dan 28 I UUD 1945 dapat hidup di Indonesia dan WNI pemeluk agama Baha’i dapat beribadat menurut ajaran agamanya, berhak mendapatkan layanan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana WNI lainnya dan umat beragama selain enam agama. Meskipun kolom agama dalam KTP diberi tanda strip (tidak ditulis agama Baha’i).

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H
Menteri Agama RI (Lukman Hakim Saifuddin) pun menjelaskan pada Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi) dengan surat Nomor MA/276/2014 tanggal 24 Juli 2014. Substansi surat, agama Baha’i adalah termasuk agama yang dilindungi sesuai dengan ketentuan Pasal 29, 28 E, dan 28 I UUD 1945. Umat Baha’i sebagai WNI berhak mendapat pelayanan dari pemerintah di bidang kependudukan, pencatatan sipil, pendidikan, hukum, dan lain- lain sesuai dengan peraturan perundangan. 13
Akan tetapi, permohonan tersebut belum terpenuhi hingga kini.
Hal yang harus dilakukan pemerintah, pertama, Kemendagri menerbitkan surat kepada kepala daerah merujuk surat Menag Nomor MA/276/2014 tanggal 24 Juli 2014 agar melayani umat Baha’i. Kedua, Kemenkumham mencari jalan tengah dengan Kemendagri karena belum terpenuhinya hak umat Baha’i di bidang Administrasi Kependudukan. Hal ini berpegang pada prinsip bahwa beragama adalah  hak  yang  diyakini  dalam  batin ( internum) seseorang, diekspresikan dalam kehidupan ( eksternum ) sehingga tercipta social  order dan social  harmony. Ketiga, Pemkab  Pati  perlu  memanfaatkan  fasilitas negara dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. UU ini memfasilitasi pada warga (umat Baha’i) agar haknya difasilitasi pemerintah. Hanya saja, menurut Fajriando  UU  tersebut  belum  optimal karena belum sejalan dengan ketentuan perundangan lain dalam menjamin kelompok rentan untuk mendapat bantuan hukum. 14

## Keempat, Presiden menerbitkan peraturan
13.  Moh Rosyid. 2015. Agama Baha’i dalam Lintasan Sejarah di Jawa Tengah . Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 14.  Hakki Fajriando. Revisi UU Bantuan Hukum Demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum . Jurnal HAM Balitbang Kemenkumham. Vol.11, No.3, Desember 2020.
pemerintah agar pelayanan pada umat Baha’i sesuai amanat UUD 1945.
Sembari menunggu dilayani hak sipilnya, umat  Baha’i  dalam  kehidupannya  tidak tertutup dengan muslim setempat. Hal ini atas dasar ajaran Baha’i lahir di dunia diajarkan juga untuk publik. Hanya saja, di beberapa wilayah, pemda telah menerbitkan akta kawin atas pengajuan dari umat Baha’i setelah kawin secara Baha’i, antara lain di (1) Kepulauan Mentawai, Bondowoso Jawa Timur, Merauke dan Mimika Papua, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, (2) Jakarta  Selatan  dan  Pontianak  Kalimantan Barat setelah kawinnya melalui penetapan pengadilan akibat tidak memiliki akta kawin. Waktu pengajuan hingga diterbitkan akta kawin oleh pengadilan memakan waktu ada yang hingga dua tahun, (3) setelah ada surat Menag kepada Mendagri, oleh umat Baha’i surat Menag dilampirkan tatkala mengajukan akta kawin di Dukcapil Buleleng Bali, (4) diterbitkan akta kawin, tetapi kolom agama dalam KTP tertulis penghayat kepercayaan, bukan agama Baha’i. Dalih petugas Dukcapil Palopo Sulawesi dan Tenggarong Kalimantan, kolom agama yang tersedia dalam blangko Dukcapil hanya enam agama dan penghayat. Pilihan pada penghayat karena Baha’i lebih mudah dimasukkan selain enam agama dalam perspektif petugas Dukcapil. Di wilayah lain  yang  tidak  menerbitkan  akta  kawin berdalih,  petugas  Dukcapil  tidak  berwenang menerbitkan akta kawin karena belum ada petunjuk teknis dari Dirjen Dukcapil Kemendagri.

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H
Perkawinan  perspektif  UU  Administrasi Kependudukan  kategori  peristiwa  penting yang didokumenkan dalam bentuk akta kawin.  Maksud  peristiwa  penting  adalah kejadian  yang  dialami  seseorang  meliputi kelahiran,  kematian,  lahir  mati,  perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status ke warganegaraan {Pasal 1 ayat (17) UU Administrasi Kependudukan}. Adapun  penting nya  akta  kawin  (produk negara) sebagai wujud pengakuan negara pada  warganya  yang  kawin,  memastikan isteri mendapat haknya secara hukum positif, memudahkan pengurusan hak asuh anak, mewujudkan administrasi kependudukan yang baik dan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang rapi. 15 Hanya saja, kesadaran umat agama Baha’i mengajukan permohonan tapi belum dilayani dengan prima. Apakah pelayanan ini dapat dikategorikan diskriminasi? Perlu memahami UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International  Covenant on  Civil  and  Political  Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)  yang  mempertimbangkan  disahkan menjadi UU ini, bahwa (a) HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan,  dan  tidak  boleh  diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun; (b) bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat  internasional,  menghormati, menghargai,  dan  menjunjung  tinggi  prinsip
15. Selain akta nikah dikenal buku nikah. Buku nikah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan KUA/ Dukcapil sebagai bukti sahnya perkawinan warga negara bidang administrasi kependudukan.
dan tujuan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM, (c) Majelis Umum PBB dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan International Covenant on Civil and  Political  Rights (Kovenan Internasional tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik);  (d) instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sesuai dengan sifat negara RI sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selain itu, perlu melaksanakan amanat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal    1  ayat  (3)  diskriminasi  adalah  setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang  langsung  maupun  tidak  langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis  kelamin,  bahasa,  keyakinan  politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual  maupun  kolektif  dalam  bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
Dengan demikian, terjadi diskriminasi karena pengucilan yang langsung maupun

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H
tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar sebagai umat agama Baha’i.
Solusi yang harus dilakukan pemerintah pusat, pertama, merevisi/mengamandemen UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  Kependudukan  (…Pasal  64 ayat (2) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan perundangan….). Ayat pada Pasal ini bertentangan dengan Penjelasan Pasal 1 Penpres Nomor 1/PNPS/1965 bahwa negara tidak membatasi jumlah agama, asal ajaran  agama  (apapun)  tidak  bertentangan dengan UU yang berlaku. Dengan demikian, negara tidak berwenang mengakui atau tidak mengakui suatu agama. Pada Pasal 28 dan 29 UUD 1945 pun tidak memberi penjelasan tentang  diakui  atau  tidaknya  suatu  agama. Kedua, Kemendagri memberi pemahaman pada pemda (Pemprov dan Pemkab/Pemkot) merujuk surat Mendagri No MA/276/2014 tanggal 24 Juli 2014.

## D. Penutup
Deklarator agama Baha’i yakni Sayyid ‘Ali Muhammad dari Shiraz Persian/Iran (bergelar Baha’ullah). Pada tanggal 23 Mei 1844 H/1260 M di Iran tatkala berusia 25 tahun mendeklarasikan sebagai perwujudan Tuhan (nabi) untuk mengubah kehidupan spiritual manusia (di mana pun). Deklarasi misinya di Taman Ridwan, Persia bertujuan menciptakan kesatuan dan keselarasan di antara agama- agama. Sang Bab lahir di Kota Teheran, Iran tahun 1817. Berkat perjuangannya mengembangkan ajaran Baha’i, ia dipenjara
oleh penguasa Iran di Siyah-Chal di Teheran tahun 1852 hingga menerima wahyu perdana di penjara. Tahun 1868 ia pun dipenjara lagi hingga wafat tahun 1892 dan dimakamkan di Akka. Masa itu pada era Kesultanan Turki Utsmani (kini menjadi wilayah Israel karena mengekspansi  wilayah  Palestina).  Hal  yang mengikat  batin  umat  Baha’i  hingga  menaati Sang Bab karena memahami perjuangan leluhurnya mengakibatkan orang yang cinta pada sang Bab tewas dan Sang Bab dipenjara selama 40 tahun hingga wafat.
Agama Baha’i adalah agama mandiri, independen,  tidak  terkait  dengan  agama apapun, memiliki sosok pembawa risalah sendiri, memiliki kitab dan ajaran, dan memiliki umat, termasuk di Indonesia. Keberadaan agama Baha’i legal secara hukum dan umat agama Baha’i harus dilayani haknya, sebagaimana ditandaskan Menag dalam suratnya Nomor MA/276/2014 tanggal 24 Juli 2014. Akan tetapi karena surat Menag pada Mendagri, oleh Mendagri belum dijabarkan pada Pemprov/Pemkot/Pemkab sebagai pelayanan warga maka pejabat daerah ada yang belum memahami aturan hukumnya sehingga hak sipil hak umat agama Baha’i belum terpenuhi.
Seyogyanya, pemerintah dengan tegas melakukan penguatan terhadap pelayanan warga yang beragama Baha’i. Upaya yang harus dilakukan pemerintah pusat adalah merevisi Pasal 64 ayat (2) UU Nomor   24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ayat pada Pasal tersebut bertentangan dengan Penjelasan Pasal  1

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H

## Penpres Nomor 1/PNPS/1965 dan Pasal 28
dan 29 UUD 1945.
Walaupun hak umat agama Baha’i seperti tidak  diterbitkan  akta  kawin  setelah  kawin secara Baha’i, pendidikan agama di sekolah formal menerima mata pelajaran agama non- Baha’i, kolom agama dalam KTP-nya tertulis
setrip  (-),  umat  Baha’i  tetap  menaati  segala aturan negara di mana mereka hidup.
Penulis memberi rekomendasi pada pemerintah pusat yakni Kemendagri agar segera berkirim surat pada Pemda merujuk surat Mendagri No MA/276/2014 tanggal 24 Juli 2014.

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H

## DAFTAR PUSTAKA
-------,(2017). The Dynamics of Social and Politics and the Struggle of Baha’i People:A Case Study of Baha’i People in Pati, Central Java . Paper The 9th International Graduate Students and Scholars’ Conference in Indonesia (IGSCC) 9-10 Agustus 2017 UGM Yogyakarta.
-------- .(2016). Memotret  Agama  Baha’i  di  Tengah  Lemahnya  Perlindungan  Pemda:  Studi Kasus di Pati Jawa Tengah. Vidya Samhita. Vol.2 No.2 2016.
------. Agama Baha’i . Jakarta. Februari 2013.
Fajriando, Hakki. Revisi  UU  Bantuan  Hukum  Demi  Meningkatkan  Pemenuhan  Hak  Korban untuk  Mendapatkan  Bantuan  Hukum . Jurnal HAM Balitbang Kemenkumham. Vol.11, No.3, Desember 2020.
Fathea’zam, Houshmand.(2009). The New Garden diterjemahkan oleh tim yang ditunjuk MRN dengan judul Taman Baru. September  2009.
Gunadha, Reza dan Erick Tanjung. Mereka  Hidup  Tanpa  Tuhan,  Pengakuan  Orang  Ateis  di Indonesia . Suara.Com, Rabu 10 Juli 2019.
Khanif, Al. Hukum HAM dan Kebebasan Beragama . LaksBang Grafika: Yogyakarta, 2012.
Majelis Rohani Nasional Baha’i Indonesia. (2008). Doa . MRN: Jakarta, Maret.
Mudzhar, M.Atho.(1998). Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek . Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Rosyid, Moh. (2015). Agama Baha’i dalam Lintasan Sejarah di Jawa Tengah . Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Sasmita, Ira.(2010). Baha’i  Faith:  Keesaan  Tuhan,  Kesatuan  Agama  dan  Kesatuan  Umat Manusia. Newsletter Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei): Yogyakarta.

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H

## BIODATA PENULIS
Moh Rosyid lahir di Demak Jawa Tengah, dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Jawa Tengah  ini  menyelesaikan  program  Sarjana  di  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Walisongo Semarang, Magister Ilmu Sejarah di Universitas Diponegoro (Undip) dan program doktor kajian Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Ia menulis buku antara lain Agama Baha’i dalam Lintasan Sejarah di Jawa Tengah (2016) dan Mendialogkan Agama Baha’i (2019). Selain sebagai dosen, ia aktif di Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan di Pantura Timur Jawa Tengah (Tali Akrap). Kini ia menetap di Kota Kudus.
Lina Kushidayati , lahir di Sragen, Jawa Tengah. Alumni STAIN Surakarta dan Master of Art Universitas Leiden Belanda, sedang menyelesaikan studi Program Doktor di UIN Walisongo Semarang. Dosen tetap di Fakultas Syariah (Hukum Islam) di IAIN Kudus.

## Majalah Hukum Nasional
Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i2.143 https://mhn.bphn.go.id

## KEDUDUKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMPERTAHANKAN KEARIFAN LOKAL PENATAAN RUANG DI PROVINSI BALI
( Position of Human Rights in Maintaining Local Wisdom of Spatial Planning in the Province of Bali )

## Muhaimin
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemente - rian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5 Jakarta Selatan 12920
e-mail: eminaltair@gmail.com

## ABSTRAK
Kearifan  lokal  merupakan  perwujudan  implementasi  artikulasi  dan  pengejawantahan  serta  bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya. Kuatnya kebudayaan adat Provinsi Bali, membuat pulau dewata menjadi salah satu tujuan wisata lokal maupun internasional, namun tidak terelakan bahwa penataan ruang menjadi penting ketika segala rencana penataan ruang dan daerah harus mengakomodir kearifan lokal masyarakat Bali. Bahwa ciri khas dan keunikan yang terdapat dalam kearifan lokal Provinsi Bali menjadikan sebuah kekuatan tersendiri untuk menarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah kedudukan kearifan lokal dalam proses rancangan penataan ruang di Provinsi Bali. Metode yang digunakan adalah kombinasi antara metode penelitian hukum normatif dan empirik-sosiologis,selain itu dilakukan juga pencarian data secara langsung di lapangan dengan mengamati proses serta gejala yang terjadi terkait kedudukan kearifan lokal dalam penataan ruang di Provinsi Bali. Untuk dapat memperkuat kedudukan kearifan lokal dalam penataan ruang Provinsi Bali diperlukan pembinaan oleh pemerintah yang beranggotakan dari elemen masyarakat seperti ketua adat, tokoh agama dan pemerhati lingkungan yang dengan melalui proses pengakomodiran kearifan lokal sebagai aset masyarakat Provinsi Bali dengan cara pelibatan masyarakat adat, tokoh adat melalui FGD.

## Kata kunci: Kedudukan Kearifan Lokal, Penataan Ruang, Bali

## Abstract
Local  wisdom  is  the  embodiment  of  articulated  implementation  and  manifestation  as  well  as  the  form of  traditional  knowledge  comprehended  by  the  human  or  people  who  interact  with  the  surrounding environments. The strength of traditional culture of the Province of Bali, has made Bali, the God Island, one of tourism destinations, both for locals and foreigners, however, it is inevitable that spatial layout becomes more important when all spatial and regional layout plans should accommodate the local wisdom of the Balinese.  The  special  characteristics  and  uniqueness  of  the  Balinese  local  wisdom  have  been  proven  as special attractions that lure both local and international tourists. The issue of this paper is the position of local wisdom in the spatial layout planning processes of the Province of Bali. The employed method is a combination of normative and empirical-sociological legal research methods, in addition, data are collected directly from the fields by observing the processes and indications related to the position of local wisdom in spatial layout planning processes by the Province of Bali. In order to strengthen the position of local wisdom in spatial layout planning processes of the Province of Bali, the government is required to provide more encouragement by observing the ideas of the public elements such as traditional elders, religious figures and environment observers in order to accommodate the local wisdom as public assets of the Province of Bali by means of involvement of the traditional locals and public figures in focus group discussions.
Keywords : Position of local wisdom, Spatial Layout, Bali

## A. Pendahuluan
Kecenderungan masyarakat Bali bela- kang an ini mengadopsi budaya modern yang  dinilai  lebih  praktis  dibanding  budaya lokal membuat masyarakat Bali berada pada kondisi meresahkan, di mana mereka sedang menggiatkan desa adat (desa pakraman). Kondisi demikian membuat masyarakat Bali dihadapkan pada fenomena paradoks, yakni berdiri pada pijakan yang berbeda. Kaki kanan terikat pada kekuatan tradisi, sedangkan kaki kiri menganut sistem nilai dari luar budaya asli bali (nilai-nilai modern). Sentuhan budaya luar ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan,  sehingga  masyarakat Bali kehilangan orientasi (disorientasi) dan  dislokasi  hampir  pada  setiap  aspek kehidupan dalam melestarikan budaya lokal termasuk didalamnya mempertahankan hak sebagai masyarakat adat tentang konsep penataan ruang sebagai hak asasi dalam mempertahankan kelestarian budaya serta kearifan lokal.
Eksistensi masyarakat hukum adat dilindungi, Undang-Undang Dasar (Konstitusi)  artinya  termasuk  kekayaan- kekayaan tradi sionalnya, termasuk kearifan lokalnya. Kearifan lokal itu banyak, ada kearifan lokal terkait hal-hal sosial, terkait benda, konsep membangun, perundingan (damai).  Seperti  disampaikan  bahwa  ada juga konsep tata ruang. Dalam tulisan saya di Jurnal Rechtsvinding Jurnal Rechtsvinding Volume 6 No 2 (2017) “ Pelibatan Masyarakat Dalam  Penataan  Ruang  Adat” , dan Penelitian  di  Balitbangkumham  telah  saya
1.  Wawancara dengan Peneliti Madya Hukum Tata Negara, Eko Noer Kristiyanto, 20 September 2021, 20:25 WIB
2.  Sesung Rusdianto, Hukum Otonomi Daerah (Refika Aditama, Bandung, 2013) hlm. 31
ungkapkan bagaimana Hak Asasi Manusia berperan di masyarakat adat sebagai dasar mempertahankan dan melestarikan budaya dalam hal penataan ruang. 1
Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam mempertahankan kearifan lokal sama halnya ketika  hak  sebagai  manusia  menjalankan atau berekspresi dalam menjalankan agama yang dianut dan telah diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Pengakuan negara Indonesia terhadap kemajemukan nilai historis, budaya, hukum dan keagamaan dalam masyarakat sebagai negara kepulauan. Oleh sebab itu sebagai bentuk dari kekuatan hak asasi tersebut, masyarakat adat Bali punya hak untuk mempertahankan budayanya dari hantaman budaya luar yang sedikit demi sedikit mengikis warisan budaya lokal Bali, salah satunya adalah penataan ruang di Provinsi Bali dengan berbagai batasan, konsep dan aspek yang terus dijaga kelestariannya.
Konsep   otonomi   daerah   membuat daerah  diberi  keleluasaan  untuk   mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya, terutama dalam pemanfaatan lahan di daerah. Otonomi penting  untuk  memperkokoh  kultur  dan nilai  demokrasi  seperti  toleransi,  bebas berpendapat, menghormati pendapat, terbuka dalam berkomunikasi serta memahami keanekaragaman dalam masyarakat. 2 Hal-hal  tersebut  penting untuk melindungi dan menjamin hak warga negara dalam pertarungan antara nilai ideal, nilai instrumental, dengan konteks sosial, ekonomi, budaya, termasuk alam.
Permasalahan tentang penataan ruang, baik dalam ruang lingkup makro maupun mikro, saat ini semakin mendapat perhatian yang cukup serius. Fakta bahwa jumlah penduduk serta kebutuhan yang semakin meningkat,  baik  secara  kualitatif  maupun kuantitatif.  Demikian  juga  teknologi  yang semakin maju diarahkan sebagai usaha bagi penyediaan sarana dalam memenuhi kebutuhan manusia yang kian meningkat, namun dilain pihak, disadari atau tidak, bahwa pada dasarnya ruang atau lahan yang tersedia masih tetap seperti sedia kala. 3 Selain adanya keterbatasan lahan, permasalahan tata ruang semakin rumit, karena kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini semakin hari semakin pesat. Kondisi tersebut perlu diwaspadai, terutama yang berkaitan para pelaku bisnis dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang semakin besar, juga diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, yang berimbas kepada pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menjelaskan bahwa ,”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini terealisasi yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu bahwa Negara diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
3.  Juniarso, dkk., Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah (Bandung, Nuansa, 2008) hlm. 21 4.  Eko Noer Kristiyanto, “ Pelibatan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Adat” , Jurnal Rechtsvinding Volume 6 No 2 (2017): 160
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 14 UUPA bahwa untuk mencapai cita-cita bangsa, maka Pemerintah membuat suatu Rencana Umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara.
Rencana Umum yang dibuat Pemerintah meliputi  seluruh  wilayah  Indonesia  dan Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah di wilayah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu perwujudan penggunaan dan pemanfaatan tanah  agar  optimal  harus  menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka untuk kesesuaian kebutuhan akan tanah telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 4
Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Ruang didefinisikan  sebagai  wadah  yang  meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata

## K E D U D U K A N  H A K  A S A S I  M A N U S I A  D A L A M  M E M P E R T A H A N K A N  K E A R I F A N  L O K A L P E N A T A A N  R U A N G  D I  P R O V I N S I  B A L I
Ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. 5
Kondisi lingkungan di Indonesia banyak sekali bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah, penyebab salah satunya adalah karena pelanggaran tata ruang. Pesatnya perkembangan kawasan perkotaan, selain  memberikan  dampak  positif  bagi perkembangan ekonomi, ternyata pada sisi lainnya  dapat  mengakibatkan  timbulnya permasalahan lingkungan. 6
Jika berbicara lebih jauh mengenai hukum adat tentu maka tak lepas dari eksistensi masyarakat adat atau masyarakat asli suatu daerah. Masyarakat asli di suatu daerah memiliki cara pandang, wawasan dan konsep terkait lingkungan  mereka,  meliputi alam, tanah, air, udara dan segala sesuatu yang dapat didefinisikan sebagai ruang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini pula yang menyebabkan para pegiat dan pelestari budaya menjadikan kearifan lokal  sebagai  sebuah  hak  asasi  dalam  hati mereka sebagai manusia untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal budaya tanpa intervensi pihak manapun diluar Provinsi Bali.
Namun ternyata jauh sebelum ilmu- ilmu modern terkait penataan ruang sebenarnya masyarakat asli Indonesia pun telah mengenal konsep penataan ruang yang  dalam  berbagai  diskusi  dan  penelitian ternyata terbukti efektif dan selaras dengan ilmu pengetahuan modern, konsep- konsep
5.  Muhar Junef, “Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan ” , Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Volume 17 No. 4 Tahun (2017) hlm. 9 6.  Parsa, I Wayan, BPHN: “ Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam kerangka otonomi Daerah ” , Jakarta. 2014. hlm. 2 7.  Muh. Aris Marfai, Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012) hlm 16
8. Suhartini,“ Kearifan Lokal dan Konservasi Keanekaragaman Hayati ” , (UGM, Yogyakarta, 2009) hlm. 34
tradisional  ini  ternyata  masih  dipraktikkan oleh masyarakat utamanya masyarakat adat di Indonesia. 7 Cara pandang serta konsep itulah  yang  dapat  kita  artikan  sebagai bagian dari kearifan lokal.  Kearifan  lokal memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar pengetahuan tradisional. Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab. 8 Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup terdapat pula definisi terkait kearifan lokal, dijabarkan dengan jelas bahwa kearifan lokal adalah nilai- nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
Ciri khas dan keunikan yang terdapat dalam kearifan lokal Provinsi Bali menjadikan sebuah kekuatan tersendiri untuk menarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Berangkat dari kuatnya kebudayaan adat Provinsi Bali, penulis tertarik mengangkat permasalahan dalam karya tulis ini,
bagaimanakah kedudukan Hak Asasi Manusia sebagai kearifan lokal dalam proses rancangan penataan ruang bangunan di Provinsi Bali?
Adapun tujuan penulisan adalah menganalisis kedudukan Hak Asasi Manusia sebagai kearifan lokal dalam proses rancangan penataan ruang di Provinsi Bali, sehingga tulisan ini diharapkan dapat mempunyai arti  penting  bagi  pengembangan  teori atau konsep pemikiran penegakan hukum terhadap proses penataan ruang yang di dalamnya terdapat kedudukan kearifan lokal sebagai salah satu sumber pendukung utama berjalannya proses penataan ruang tersebut.

## B.  Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah kombinasi  antara  metode  penelitian  hukum normatif  dan  empirik-sosiologis,  metode penelitian  hukum  normatif  pada  dasarnya meneliti  kaidah-kaidah  hukum  dan  asas- asas hukum 9 ,  penelitian  normatif  akan mencoba menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi 10 , khususnya terkait teori-teori tentang partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan hukum khususnya di tingkat daerah.
Penelitian  normatif  mengacu  kepada peraturan perundang-undangan yang terkait  Penataan  Ruang  seperti  antara  lain:
1) Undang- Undang Penataan Ruang; 2) Undang-undang Pokok Agraria; 3) Peraturan Pemerintah; dan 4) Peraturan Daerah.
Selain itu dilakukan juga pencarian
9.  Bagir Manan, “ Penelitian Terapan di Bidang Hukum”, makalah, disampaikan pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9 – 11 November 1993 10.  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Kencana, Jakarta, 2010) hlm. 13
data secara langsung di lapangan dengan mengamati  proses  serta  gejala  yang  terjadi terkait kedudukan kearifan lokal dalam penataan ruang di Provinsi Bali, dengan mewawancarai informan dari:
1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
2)  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali;
3)  Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;
4)  Ketua Pengadilan Negeri Tabanan;
5) Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

## C. Pembahasan
Masyarakat asli di suatu daerah memiliki cara pandang, wawasan, dan konsep terkait lingkungan mereka, cara pandang serta konsep itulah yang dapat kita artikan sebagai bagian dari kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar pengetahuan tradisional. Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian kearifan lokal adalah suatu  sistem  yang mengintegrasikan pengetahuan, budaya dan kelembagaan serta
praktik mengelola sumberdaya alam. 11
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian  pemanfaatan  ruang (Pasal  1 ayat (5) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang).  Pengertian tata ruang itu sendiri mengandung cakupan arti yang sangat luas yaitu bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya  disebutkan  “Tata  ruang  adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang  baik  direncanakan  maupun  tidak. Sementara ruang itu sendiri adalah: “Wadah yang  meliputi  ruang  daratan,  ruang  lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta  memelihara kelangsungan  hidupnya” (Pasal 1 Undang- Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang), Sehubungan dengan hal ini, di dalam penjelasan umum dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan sebagai berikut: Ruang yang meliputi ruang darat, ruang  laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidup nya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif,  dan  berkelanjutan  berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ke tahanan Nasional, undang-undang ini meng amanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat
11. Op.Cit . Suhartini, hlm.21
12.  Dewa, Made Atmaja, “Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat Penglipuran Kabupaten Bangli ”, Jurnal Ekosains , Vol. VII, No, 1, Maret (2015) hlm. 15
mengharmonisasikan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat mendapat perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif    terhadap  lingkungan  hidup  akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.
Konsep tata ruang, sejatinya sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan sebelum ledakan penduduk terjadi  seperti    saat  ini.  Adanya  ruang  yang dikeramatkan,  hutan yang dikeramatkan, lahan yang  tidak  boleh  untuk  mendirikan  rumah, kawasan pemukiman yang berkelompok, kawasan untuk kuburan, kawasan untuk jalan, kawasan untuk pemujaan, kawasan untuk pertanian, merupakan bentuk tata ruang lokal yang dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Akan tetapi, oleh masyarakat “modern” tata ruang yang telah dibangun oleh nenek moyang ini dianggap sebagai  sebuah  konsep  yang  “kosong,  tidak berdasar”  dan  “tanpa  makna”,  karena tidak  mampu  dijelaskan  secara  rasional dan ilmiah. Akibatnya, penggunaan ruang dilakukan sesuai dengan keinginan tanpa memperhatikan  kapasitas  ruang  dan  daya dukung  lingkungan.  Dapat  dipastikan,  tata ruang menjadi rusak dan tanpa bentuk yang pasti. 12

## 1. Kedudukan Kearifan Lokal dalam Proses Rancangan Penataan Ruang di Provinsi Bali
Pulau Bali terletak kira-kira 3.2 km di sebelah  timur  Pulau  Jawa,  dan  kira-kira  8 derajat  sebelah  selatan  khatulistiwa.  Pulau Bali dan Jawa dipisahkan oleh Selat Bali. Dari timur ke barat memiliki panjang sekitar 153 km dan mempunyai lebar dari utara ke selatan sekitar 112 km, total luas Pulau Bali adalah 5,632 km². Pulau Dewata dikelilingi oleh laut yang banyak terdapat terumbu karang. Pantai di  selatan  cenderung  memiliki  pasir  putih sementara yang di utara dan barat memiliki pasir  hitam.  Bali  tidak  memiliki  saluran  air besar, meskipun sungai Ho dilewati oleh kapal dengan sampan kecil. Bali merupakan sebuah provinsi dari Republik Indonesia yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Pulau Bali juga terkenal dengan sebutan Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, dan Bali Dwipa. Bali juga mempunyai beberapa pulau kecil yang termasuk dalam wilayah Provinsi Bali, di antaranya adalah Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Ceningan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Denpasar adalah ibukota dari Provinsi Bali yang terletak  di sebelah selatan dari Pulau Bali, tidak hanya menjadi suatu kebanggaan bagi Indonesia, Bali juga merupakan tujuan wisatawan lokal dan internasional dengan seni dan kebudayaannya yang unik disertai dengan pemandangan alam  dan laut yang indah.
Masyarakat Bali, yang kehidupannya dituntun oleh nilai-nilai kebudayaan Bali yang  bercorak  religious  Hinduistis,  selalu
13.  Cantika koti dkk, Filsafat Adat Bali , (Upada Sastra, Denpasar, 1994) hlm.31
berusaha bersikap seimbang terhadap alam sekitarnya. Sehingga dapat dikatakan, bahwa nilai dasar dari kehidupan adat di Bali adalah ”nilai keseimbangan” Implikasi dari nilai-nilai keseimbangan diwujudkan dalam kehidupan dalam bermasyarakat di Bali, yaitu: 13
1. Asas menyesuaikan diri dan berusaha menjalin hubungan dengan elemen- elemen alam dan kehidupan;
2. Asas menciptakan suasana kedamaian dan ketentraman antar makhluk dan terhadap alam di mana manusia hidup sebagai salah satu elemen dari alam semesta.
Nilai dan asas-asas tersebut kemudian dipersepsikan  sebagai  landasan  filosofi  Tri Hita  Karana,  yang  artinya  menurut  Ketut Kaler (1983) ada tiga unsur yang merupakan sumber sebab terciptanya kebaikan, adapun ketiga unsur tersebut adalah ( ibid ):
1. Unsur Jiwa yang disebut Atman ,
2. Unsur Tenaga  atau  Kekuatan  yang disebut Prana ,
3. Unsur Badan Wadag atau Ragawi yang disebut Sarira .
Rencana  Tata  Ruang  berperan  penting dalam mendukung investasi, yaitu dengan memberikan  kepastian  hukum  akan  ruang investasi serta infrastruktur pendukungnya. Saat ini Rencana Tata Ruang banyak dianggap menjadi penghambat investasi, salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya keterbukaan dan peran publik. Rencana Tata Ruang tetap diperlukan dalam upaya peningkatan daya saing investasi karena dapat  memberikan  kepastian  hukum  dalam investasi. Selain itu, kearifan lokal suatu
daerah sangat mempengaruhi kedudukannya dalam penataan ruang sebab berkaitan erat dengan hukum adat dan masyarakat di mana tempat itu berada.
Pada umumnya, konsep dan pemaknaan masyarakat hukum adat termasuk hak-hak tradisionalnya cukup jelas terlindungi dalam berbagai peraturan hukum, tetapi dalam implementasinya  tidak  mudah  diterapkan. Kecenderungan muatan materi demikian jelas  tidak  dapat  memberikan  kepastian hukum malah sebaliknya dapat mengabaikan masyarakat hukum adat. Dengan adanya empat  syarat  kumulatif  yaitu,  masyarakat hukum adat sebagai  subyek hak jika masih ada, berkesesuaian dengan kondisi masyarakat tidak bertentangan  dengan  NKRI dan diatur oleh undang-undang.
Dukungan masyarakat internasional melalui  kebijakan  meratifikasi    Konvensi Internasional ke dalam sistem hukum nasionalnya sangat diperlukan. Sehingga negara melalui undang- undang diwajibkan mengakomodir perlindungan hak-hak masyarakat adat. 14
Hal ini bukan saja terjadi karena ketidak- pastian  hukum  peraturan  perundang- undangan di tingkat pusat,  akibat  pengakuan dan peng hormatan terhadap MHA, melainkan karena dalam  tingkat  UU  Sektoral  lainnya yang menegasikan MHA. Meskipun demikian, hadir nya nilai-nilai demokrasi dalam
14.  Akmal, “ Laporan hasil penelitian Eksistensi, Hak dan Dasar Hukum Masyarakat Hukum Adat Provinsi Sumatera Barat, dalam Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)”, ( Pusham UII. Yogyakarta. 2007) hlm. 446 15. Siti Zuhroh dan Eko Prasojo, Penelitian komprehensif “ Kisruh Peraturan Daerah: Pengurai Masalah dan Solusinya . ( The Habibie Center dan Penerbit Ombak. Jakarta. 2010) hlm. 47
masyarakat lokal memerlukan adanya rule of law di tingkat daerah. Jika lahirnya perda- perda  adat  sebagai  pengganti  kekosongan hukum di tingkat pusat menjadi sangat wajar jika menimbulkan masalah baru (Habibie Center, 2010). 15
Senada dengan itu, hasil kajian Gregory Acciaioli dengan judul From Acknowledgment to Operationalization of Indigenous Sovereign- ty , mengajukan  beberapa   kesimpulan bahwa klaim kedaulatan masyarakat hukum adat  tidak  diterapkan,  meskipun  instrumen hukum nasional dan internasional telah mendukungnya.  (1)  Ketidakjelasan  istilah kedaulatan bagi masyarakat adat untuk dapat diimplementasikan dalam kaitannya dengan hak-hak adat terhadap wilayah adat, sebagaimana halnya perbedaan penggunaan konsep pemukiman kembali pada masyarakat adat  yang  tinggal  di  wilayah  komunitas adatnya. (2) Faktor eksternal terkait gerakan kemandirian masyarakat itu sendiri, yakni terkait dengan kelangsungan pengawasan tanah agraria. Pengakuan pemerintah terhadap prinsip-prinsip adat dengan penolakan terhadap sebagian khusus klaim adat, bukan sekedar cerita semata. Dalam beberapa hal, reformasi otonomi daerah pemerintah pusat yang turun ke pemerintah provinsi  dan  tingkat  kabupaten,  berakibat timbulnya  tingkat  penekanan  pendapatan daerah yang kebanyakan ditentang karena
secara langsung bersinggungan dengan hak- hak masyarakat adat. 16
Kemunduran studi hukum adat dan masyarakat hukum adat, antara lain oleh karena anggapan bahwa hukum adat dan masyarakat  hukum  adat  ini  inkompatibel dengan semangat kebangsaan dan bahwa masalah hukum adat ini dipandang sebagai bagian dari masalah SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) yang merupakan ancaman bagi ketahanan nasional. Walaupun eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat secara formal diakui dalam UUD 1945, terutama terkait dengan hak atas tanah ulayat, namun dalam kenyataannya hak-hak tersebut secara berkelanjutan telah dilanggar baik oleh Pemerintah maupun pihak non- Pemerintah. Pelanggaran-pelanggaran ini meliputi pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya yang berujung pada pelanggaran hak sipil dan politik. Pelanggaran hak-hak secara berkelanjutan tersebut merupa kan salah satu faktor terjadinya konflik  horizontal  dan  atau  konflik  vertikal yang tidak jarang memakan korban jiwa dan harta . 17
Kepastian  hukum  budaya  dalam masyarakat sangat jelas berbeda dengan pemerintahan desa. Pasal 1 Angka (12) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat  hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
16. Laporan Akhir Penelitian Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): “ Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya ” , (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.) hlm. 16-17
17. Ibid . hlm. 16 18 . Op.Cit Mahkamah Konstitusi. hlm. 37
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 18
Berbagai persoalan yang melibatkan adat terkadang melibatkan pihak lain, sehingga pertikaian  tak  luput  untuk  diidentifikasi. Karena itu, proses dan mekanisme diselesaikan dengan kesepakatan adat, seperti salah satunya dengan pemberian  ganti rugi  digunakan  untuk  mencegah  timbulnya konflik.  Sengketa  dalam  kepemilikan masyarakat hukum adat dapat menimbulkan persoalan. Dalam mengantisipasinya, beberapa peraturan perundangan mengatur dan menjelaskan mengenai pemberian ganti rugi atau peralihan hak tersebut disamping hukum adat yang berlaku di Provinsi Bali.
Hak  ganti  rugi  dalam  proses  peralihan hak  terkait  dengan  hal  kepentingan  umum ( public  interest ). Pembangunan dan kepen- tingan  umum  telah  diatur  dalam  PP  No.  71 Tahun  2012. Dalam Pasal 21 Ayat (1) PP No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan  Umum,  disebutkan  bahwa pemilik tanah bekas milik adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf (d) merupakan pemegang hak milik atas tanah bekas tanah milik adat sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Agraria. Kepemilikan tanah bekas

## K E D U D U K A N  H A K  A S A S I  M A N U S I A  D A L A M  M E M P E R T A H A N K A N  K E A R I F A N  L O K A L P E N A T A A N  R U A N G  D I  P R O V I N S I  B A L I
milik  adat  sebagaimana  Ayat  (1)  dibuktikan dengan akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat, lurah, kepala desa atau nama lain yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang  Pendaftaran  Tanah  dengan  disertai alas hak yang dialihkan.
Pasal 58 Ayat (3) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan diatur ketentuannya. Bahwa  penggantian  dapat  diberikan  kepada pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.
Hak ganti rugi juga terkait dengan tanah adat yang digunakan untuk jalan kereta api, dalam Pasal 83 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Jaminan penggantian  kerugian  tersebut  diberikan kepada pemegang hak atas tanah, pemakai tanah negara, atau masyarakat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan prasarana perkeretaapian, yang berhak mendapat ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pertanahan. Selain itu, mekanisme  penggantian  kompensasi  dapat pula dilakukan dengan melakukan konversi hak milik  adat.
Dalam masyarakat Bali, warga pendatang tidak  wajib  mengikuti  kegiatan  desa  adat, namun  wajib  menaati  seluruh  peraturan yang berlaku pada desa adat, umumnya diatur dalam awig-awig desa adat. Antara lain  aturan  yang  wajib  ditaati  oleh  warga pendatang adalah peraturan menyangkut
tata ruang desa adat dalam pembangunan sarana dan prasarana baru bagi pemukiman dan fasilitas pendukungnya. Masalah yang sering muncul kemudian adalah apabila peraturan-peraturan yang menyangkut tata ruang kawasan perkotaan diterapkan oleh pemerintah kota/kabupaten, tak selaras dengan  awig-awig  desa-desa  adat  entitas pokok terbentuknya wilayah tersebut. Hal yang timbul dalam koreksi atas masalah yang muncul seharusnyanya ditujukan kepada kebijakan pemerintah kota/kabupaten yang tidak  mampu  mengintegrasikan  nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam analisis kebijakan tata ruang kotanya. Harapan masyarakat umumnya tertuju pada pemerintah kota/ kabupaten dapat mengadopsi potensi- potensi kearifan lokal yang tertuang dalam berbagai awig-awig desa adat sebagai landasan konseptual isi ( content ) materi analisis kebijakan dan perencanaan tata ruang. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai metodologi modern penataan ruang hijau yang berkelanjutan, dapat dijadikan wadah ( container ) dari proses analisis strategis dalam pendekatan perencanaan  tata  ruang  perkotaan  sebagai suatu metode pemecahan dari masalah- masalah yang timbul. Dengan melaksanakan konsep sinergi awig-awig desa adat dengan metodologi modern penataan ruang hijau yang berkelanjutan antara implementasi nilai- nilai kearifan lokal konsep Tri Hita karana ke dalam proses analisis strategis pengambilan kebijakan tata ruang hijau berkelanjutan secara sinkron, diharapkan tercipta dan terjaga keharmonisan kehidupan masyarakat sehingga terjalin sinergi antara elemen
lingkungan binaan dan elemen lingkungan alaminya.
Tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya  di Provinsi Bali, Tabanan juga memiliki kearifan lokal yang masih sangat kental, terdapat acara-acara budaya yang hingga saat ini terus dipertahankan sebagai kearifan lokalnya. Sebagai salah satu contoh bahwa masyarakatnya masih melestarikan kebudayaan di Tabanan adalah perayaan HUT Kabupaten Tabanan ke 523 (tahun 2016) yang berlangsung sekitar 54 hari dengan tema “Eka Shanti Bawana” yang memiliki arti “satu tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat” yang kental sekali dengan sejarah kelahiran Tabanan.  Pemerintah Kabupaten Tabanan terus memberikan ruang gerak kepada seluruh masyarakat khususnya para remaja untuk berkreasi juga menunjukkan kearifan lokal, kuliner serta Tabanan yang kaya kebudayaan. Oleh karena itu pembangunan berwawasan budaya dengan filosofi Tri Hita Karana terus dijalankan, maka apabila ada kawasan suci yang  dirusak  pasti    pembangunan  itu  lama prosesnya dan butuh waktu panjang untuk pendekatan persuasif pada masyarakatnya. 19
Agar standar nilai yang dipegang teguh selama ini oleh masyarakat Bali lambat laun  tidak  rapuh,  maka  rujukan  etika  yang dikembangkan  dalam  pendidikan  tidak cukup hanya berdasarkan kepada nilai moral masyarakat Bali, akan tetapi harus berdasarkan nilai transendental yang bersumber dari agama,  adat  istiadat,  dan  tradisi  nilai-nilai
19.  Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, I Wayan Gede Rumega, 25 April 2017 20.  Ni Putu Suwardani,  “Pewarisan Nilai-nilai Kearifan Lokal Untuk Memproteksi Masyarakat Bali Dari Dampak Negatif Globalisasi”, Jurnal Kajian Bali , Volume 05, Nomor 02, Oktober (2015). Hlm. 256 21. Rianto Adi, Sosiologi Hukum, Kajian Hukum Secara Sosiologis , (yayasan pustaka obor Indonesia, Jakarta, 2012) hlm. 31
lokal. Pedoman nilai pada masyarakat Bali banyak terdapat pada kearifan-kearifan lokal yang dijiwai oleh agama Hindu. Tradisi budaya masyarakat Bali mempunyai banyak potensi kearifan lokal yang dapat  digunakan oleh masyarakat Bali sebagai rambu-rambu atau pedoman dalam pendidikan dan dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, menjadi tugas bersama terutama kalangan pendidik (formal dan  informal)  mengangkat nilai-nilai lokal Bali yang terpendam untuk diperkenalkan dan ditanamkan pada generasi muda Bali dalam membentuk karakternya sebagai  manusia  sosial,  religius,  estetik, ekonomik, dan adaptif terhadap lingkungan. 20
Di suatu masyarakat, mungkin saja tidak begitu memerlukan kaidah hukum karena kaidah-kaidah sosial lain lebih berperan. Hal ini  misalnya  di  masyarakat  “ gemeinschaft ” atau paguyuban, di mana anggota- anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungannya adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang sudah dikodratkan. 21
Berdasarkan hal itu pula penataan ruang Bali juga untuk melindungi simbol-simbol kesatuan kearifan budaya dan spiritual masyarakat Bali secara keseluruhan. Sebagai salah satu contoh tinggi bangunan di Bali tidak lebih dari tiga lantai yaitu maksimal 15 meter sampai saat ini masih terus dipertahankan walaupun sebenarnya kebutuhan untuk bangunan  tingkat  seperti  rumah  susun
sangat mendesak. Kemudian pengaturan tata ruangnya masih banyak menganut konsep tri mandala (di hulu, di tengah dan bagian belakang), di hulu untuk parahyangan yang berkaitan dengan tri hita karana yaitu hubungan kita dengan sang pencipta yang di hulu (kepala) kemudian ada kawasan palemahan yaitu di mana kewajiban manusia untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungannya, selain itu tempat bersembahyang, ruang keluarga dan lainnya juga  sudah  diatur  (tidak  sembarangan), adapun cara menentukan lokasi Pura adalah menetapkan dengan tegas arah hulu, artinya jika memilih timur sebagai hulu agar benar- benar  timur  yang  tepat,  jangan  melenceng ke  timur  laut  atau  tenggara.  Jika  memilih kaja sebagai hulu, selain melihat gunung atau bukit juga perhatikan kompas. Misalnya jika gunung berada di utara maka hulu agar benar- benar di arah utara sesuai kompas, jangan sampai  melenceng  ke  arah  timur  laut  atau barat laut, demikian seterusnya. Pemilihan arah hulu yang tepat sesuai dengan mata angin memudahkan membangun pelinggih- pelinggih dan memudahkan pelaksanaan upacara dan arah pemujaan. 22
Setiap  rencana  penataan  ruang  di Provinsi Bali, masyarakat adat diharuskan sejak dahulu untuk ikut terlibat dalam setiap  proses  perumusan  atau  rencana kebijakan pembangunan sebagai bagian dari kesepakatan hukum adat yang berlaku agar  di  kemudian  hari  tidak  menimbulkan konflik yang dapat merugikan masyarakatnya sendiri. Lokasi mana saja yang kiranya masuk
22.  Wawancara dengan Kepala Bidang Penelitian Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Lamud, 25 April 2017 23.  https://www.gatra.com/nusantara/bali-nusa-tenggara/216955-ini-13-alasan-rakyat-bali- tolak-reklamasi- teluk-benoa
daerah kawasan suci, menjadi prioritas utama untuk dilindungi, para tokoh adat dan para pendeta juga dilibatkan selama menjalani proses rencana tata ruang agar semua dapat terakomodir kawasan suci serta radiusnya yang harus tetap dilindungi meskipun pembangunan terus berjalan, karena  merekalah  yang  paling  mengerti atau menguasai tentang itu semua sehingga rencana penataan ruang yang berjalan dapat mempertahankan  kearifan  lokal di Bali bahkan dapat berjalan beriringan. Pada dasarnya pembangunan di Provinsi Bali banyak terfokus pada akses daerah wisata,  sehingga  jika ada pembangunan yang dilaksanakan merusak kearifan lokal maka kekhasan Provinsi Bali lambat laun hilang. Sehingga dalam Perda bangunan- bangunan  dicirikan  khusus  sehingga  tidak menghilangkan identitas budaya dan ciri khas Bali sebagai pulau dewata.
Jika  kita  perhatikan  beberapa  tahun belakangan di Provinsi Bali terdapat rencana reklamasi Teluk Benoa yang telah berjalan namun  sampai  dengan  hari  ini  tidak  dapat berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan terhenti.  Pergerakan  sebagian  besar masyarakat Bali dengan berbagai usaha disuarakan  agar  penghentian  reklamasi dihentikan  total,  alasan  logis  menentang diteruskannya reklamasi teluk Benoa karena merusak fungsi, juga merusak lingkungan.
Selain itu, ada sekitar 13 alasan masyarakat Bali menolak reklamasi Teluk Benoa, yaitu: 23
1. Reklamasi akan merusak fungsi dan nilai

## konservasi kawasan serta perairan Teluk
Benoa;
2. Reklamasi mengakibatkan berkurangnya fungsi Teluk Benoa sebagai tampungan banjir dari 5 daerah aliran Sungai Badung, Mati, Tuban, Bualu, dan Sama;
3. Reklamasi dengan membuat pulau baru akan menimbulkan kerentanan terhadap bencana;
4. Terjadi peningkatan padatan yang tersuspensi dan tersedimentasi di habitat terumbu karang yang dapat mematikan  polip  karang  dan  merusak terumbu karang di kawasan sekitarnya;
5. Reklamasi akan menyebabkan perubahan  kondisi  perairan  seperti salinitas, temperatur serta masukan nutrien yang terbatas dari luar teluk, termasuk menyebabkan pola perpindahan sedimen;
6. Reklamasi Teluk Benoa semakin mengancam dan memperparah abrasi pantai;
7. Diambilnya material alami di sekitar pantai yang bisa merusak lingkungan sekitar Teluk Benoa;
8. Reklamasi dianggap cara investor mengambil lahan/tanah murah di wilayah strategis pariwisata;
9. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah saat itu, yakni Perpres No. 51/2014 berpihak kepada investor bukan masyarakat;
10. Pulau hasil reklamasi di sana akan dibangun  ribuan  kamar,  yang  artinya kepadatan  Bali  sangat  tinggi,  dan  akan
24. http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160714192114-20-144817/proyek-reklamasi-teluk-benoa- akan-rusak-70-titik- suci/
adanya alih fungsi berbagai hal yang mengakibatkan  adanya  ketimpangan pembangunan;
11. Investor dianggap hanya memberikan janji manis tanpa kejelasan;
12. Mengubah status kawasan  Teluk  Benoa dari konservasi menjadi kawasan yang bisa direklamasi;
13. Karena pariwisata Bali bergantung pada alam,  maka  pembangunan  properti besar- besaran yang merusak alam dianggap merusak pariwisata Bali itu sendiri.
Penolakan reklamasi tak hanya sebatas karena adanya perubahan alih fungsi kawasan tapi karena adanya penyimpangan, kerusakan alam dan dampak sosial. Penolakan ini didasari keinginan masyarakat adat Bali agar  pemerintah  bukan  hanya  tidak  lagi memperpanjang izin lokasi reklamasi kepada pengembang yang akan berakhir sekitar Agustus mendatang, tapi juga mendorong presiden untuk mencabut  Peraturan  Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. 24
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Penataan Ruang yang mengakomodir kearifan lokal, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang  yang  diganti  dengan  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang artinya di sana Provinsi Bali menyusun juga Perda  tentang  Penataan  Ruang karena ada beberapa kasus pada saat itu kawasan
suci berdekatan dengan hotel sehingga masyarakat Hindu secara keseluruhan merasa keberatan yang termasuk dalam kasus besar saat itu di Tanah Lot. Karena permasalahannya rumit dan panjang maka, (kalau dalam agama islam) dikeluarkan semacam fatwa oleh pemimpin agama Hindu melalui pertemuan kemudian keluarlah Bisamo (semacam fatwa), sebagai representasi umat Hindu sebagai pengaturan kawasan suci, yaitu ada hirarkinya dari yang terbesar, menengah, kecil dan di dalam masyarakat, radius kawasan suci juga diatur dalam keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). 25
Arsitektur yang dianggap bagian dari kearifan lokal dengan mempertahankan konsep  ketinggian  bangunan,  pemisahan antara wilayah adat dan wilayah kedinasan (pemerintahan paling bawah/pemerintahan desa/aparat desa). Yang sering terjadi benturan adalah masalah radius, kemudian pemilik tanah yang ingin membangun misalnya  hotel,  tidak  bisa  melaksanakan pembangunan karena tunduk dengan “adat” (radius kawasan tempat suci). Di dalam rencana pembangunan di Bali melibatkan Majelis Utama Desa Pakraman lalu di Provinsi ada Majelis Madya Desa Pakraman, semua itu yang mengatur nilai sosial budaya terpisah dengan pengaturan masalah agama dalam pembangunan yaitu Parisada Hindu Dharma Provinsi (PHDP). 26
Provinsi Bali terkenal dengan kekentalan masyarakat adatnya, di mana lembaga adat sangat kuat mengemuka di sana, walaupun secara hukum nasional di Indonesia
25.  Wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Bali, Ngakan Putu Kirim 26 April 2017 26. Ibid . Ngakan
tidak  termasuk  dalam  struktur  organisasi pemerintahan. Dapat dikatakan hal ini merupakan permasalah yang sangat unik atau tersendiri dalam penataan ruangan Provinsi Bali. Norma-norma yang terdapat dalam suatu masyarakat mempunyai kekuatan yang berbeda-beda, dari yang lemah sampai yang terkuat. Namun untuk kedudukan kearifan lokal dalam penataan ruang yang ada di Provinsi Bali, norma adat sebagai kearifan lokal Bali adalah yang terkuat mengikat sehingga  semua  aspek  diperhatikan, masyarakat adat dilibatkan sampai dengan bentuk dan tinggi bangunan diatur serta tata letak dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan benturan dari sisi mana pun.
Hal  lain  yang  tidak  dapat  dihindari adalah sering terjadinya konflik kepentingan antara konsep pelestarian dan pembangunan ekonomi adalah permasalahan yang kerap terjadi. Harga tanah di Bali yang sangat mahal, serta daya tarik wisata pantainya, termasuk juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan   yang   berlaku di Bali seolah menjadi  pembatas  penggunaan dan  pemanfaatan  lahan.  Munculnya  konflik kepentingan  adalah  akibat  dari  kebutuhan masyarakat terhadap hak atas tanah milik dengan penetapan kawasan lindung dalam rangka menjaga serta melestarikan kawasan suci dan kawasan ruang terbuka hijau publik dan privat. Masyarakat yang tanahnya terdapat di ruang terbuka hijau atau berada dalam kawasan suci, mendapatkan nilai jual ekonomi yang rendah bila dibanding dengan lahan yang berada di kawasan pariwisata,
kawasan perdagangan dan jasa, industri dan pemukiman.
Salah satu tujuan penataan ruang adalah  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih peruntukan lahan yang jika dilihat dari sudut pandang secara lingkungan dapat menimbulkan  dampak  negatif  penggunaan dan pemanfaatan lahan yang satu dengan lahan lainnya. Sebuah alokasi  ruang  yang harmonis, seimbang dan serasi memisahkan antara peruntukan lahan sebagai kawasan permukiman dengan kawasan industri serta kawasan perdagangan dan jasa. Namun yang terjadi adalah sepanjang jalan merupakan tempat perdagangan dan jasa dengan berbagai  jenis usaha dan pemukiman pada umumnya terletak di belakangnya. Sebab hal tersebut, pola-pola keberadaan tempat tinggal/pemukiman  di  Bali  pada  umumnya mengikuti  pola  jalan.  di  mana  jalan  dibuka, disitu  didapati  tempat  tinggal/pemukiman dan perdagangan pada berbagai skala usaha sesuai dengan kelancarannya. Kawasan pariwisata dan segala pendukungnya seharusnya tidak bercampur dengan kawasan pemukiman, terlebih utama permukiman tradisional. Hal tersebut dimaksudkan untuk  menghindari  dampak  negatif  yang ditimbulkan  dari  pariwisata.  Meskipun dampak  positif  dari  segi  ekonomi,  namun dampak negatif dari sosial budaya terjadi bila penunjang pariwisata tumbuh dengan subur di kawasan pemukiman. Salah satunya seperti tumbuhnya tempat-tempat hiburan liar yang berada di kawasan pemukiman, mengganggu keamanan dan kenyamanan dari warga
27.  Netera, N. Subadiyasa dan Indayati Lanya,“ Penataan Ruang dan Permasalahannya di Provinsi Bali ” , Jurnal Kajian Bali, Volume 02, Nomor 01, April (2012) hlm. 47 28.  http:// inputbali.com/budaya-bali/jenis-jenis-dan- manfaat-dana-punia-menurut-hindu-bali
penduduk pemukiman yang berada di lokasi sekitar.
Apabila masyarakat serta pemerintah Bali ingin melestarikan kawasan suci seperti  kawasan  perlindungan  Pura,  maka pemerintah seharusnya menyewa dan atau membeli tanah tersebut. Demikian pula tanah yang  terletak  di  kawasan  lindung  seperti  di daerah pegunungan hulu DAS, RTH dan RTHK. Kepemilikan tanah di luar tanah negara sangat rentan terjadi pelanggaran, apabila tanah tersebut merupakan hak milik masyarakat. Sebagai alternatif apabila fungsi sosial budaya tetap lestari, maka sebaiknya masyarakat Bali  dengan  membuka  “Dana  Punia”  untuk menyewa tanah negara yang terdapat di kawasan sekitar pengeboran geothermal. Hal ini seharusnya dapat dilakukan, karena secara hukum negara bila suatu lahan mengandung bahan tambang dan energi, maka secara hukum (UU dan PP) pemerintah dapat memprioritaskan eksploitasi bahan tambang, mineral dan energi tersebut, walaupun terdapat  di kawasan lindung. 27
Dana  Punia  dalam  istilah  Agama  Hindu memiliki dua urat kata yang terdiri dari Dana  yang  berarti  Pemberian,  dan  Punia yang  berarti  selamat,  baik,  bahagia,  indah, dan  suci.  Dana  Punia  bisa  diartikan  sebagai pemberian yang baik dan suci dengan tulus ikhlas sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran dharma. Dana Punia merupakan suatu sarana untuk meningkatkan sradha dan bhakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, selain itu dengan berdana punia, akan membangun sikap kepedulian kita terhadap sesama. 28

## K E D U D U K A N  H A K  A S A S I  M A N U S I A  D A L A M  M E M P E R T A H A N K A N  K E A R I F A N  L O K A L P E N A T A A N  R U A N G  D I  P R O V I N S I  B A L I
Dalam hal kedudukan kearifan lokal masyarakat Bali sangat jelas terlihat pe- ngaruhnya, dari proses perencanaan sampai dengan berjalannya penataan ruang yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat adat,  pemerhati  lingkungan,  serta  elemen- elemen masyarakat lain. Sebuah contoh kecil  yang  sangat  jelas  ketika  melihat bangunan-bangunan yang berada di Bali, semua mencerminkan kekhasan dari budaya Bali, ke-religiusan masyarakatnya serta lokasi-lokasi  yang  sangat  dijaga  untuk  tidak tersentuh pembangunan, adalah buah dari kuatnya kearifan lokal yang diaplikasikan dengan kuat di dalam masyarakat Bali untuk menahan pengaruh globalisasi yang dibawa oleh era modern saat ini. Sehingga nilai dari kekhasan Bali tetap yang menjadi icon adalah budaya itu sendiri yang menyebabkan Bali menjadi salah satu tujuan utama wisatawan lokal atau internasional yang banyak menarik pengunjung.
Perda terkait penataan ruang di Bali, salah satunya Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali adalah salah satu yang mengakomodir segala kebutuhan Provinsi Bali dalam hal perencanaan Penataan Ruang yang telah melalui uji publik melalui media massa maupun Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder , perhimpunan dalam desa-desa Pakraman juga dilibatkan dalam uji publik saat diadakan Focus Group Discussion (FGD) sehingga perda tersebut tidak diragukan di dalamnya terdapat kekuatan kearifan lokal masyarakat Bali dalam kedudukannya dalam
29.  Wawancara dengan Prof. Dr. I Made Arya Utama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, 27 April 2017
penataan ruang. 29
Sebagai pintu masuk kearifan lokal agar dapat diakomodir pada saat perencanaan pena ta an ruang Bali salah satunya adalah pelibatan/peran serta masyarakat adat setempat, hal yang harus dihindari adalah terdapat beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan pelibatan/peran serta masyarakat adat tersebut, seperti lingkup dan bentuk  peran  masyarakat  yang  relatif  sama untuk  tiap  jenjang  rencana,  tidak  jelasnya kelompok masyarakat yang terlibat dan waktu pembuatannya,  serta  tidak  jelas/rincinya mekanisme penyelenggaraannya. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan pelibatan peran masyarakat dalam proses Evaluasi Rencana Tata Ruang Kota/Wilayah, Dinas Tata Ruang terlebih dahulu melakukan kajian terhadap bentuk-bentuk pelibatan masyarakat, beserta tata caranya. Dari berbagai bentuk yang ada,  maka  yang  dianggap  sangat  efektif adalah Focus Group Discussion (FGD) sebagai bentuk pelibatan masyarakat. Focus  Group Discussion (FGD) ini terpilih, karena forum ini dianggap sebagai forum yang paling tepat untuk membahas suatu masalah tertentu, seperti  evaluasi  Rencana  Tata  Ruang  Kota/ Wilayah, yang diselenggarakan dalam suasana informal/santai.
Kearifan lokal masyarakat Bali sangat ideal untuk diterapkan dan dilaksanakan dalam penataan ruang dan pembangunan ber kelanjutan sebab mengandung nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sehingga mempengaruhi dalam hal mengakomodir kebutuhan masyarakatnya.
Konsep perlindungan hukum yang berpihak kepada kearifan lokal dalam penataan ruang di  Bali  sangat  penting  untuk  dilaksanakan sehingga pembentukan hukum dalam penataan ruangnya berbasis pada hasil yang dibutuhkan masyarakat Bali namun tetap seiring sejalan dengan pemerintah.

## D. Penutup
Tergambar dengan jelas pengaruh kedudukan kearifan lokal masyarakat adat dan budaya dalam seluruh proses pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan yang utamanya tentang penataan ruang di Provinsi  Bali.  Bahwa  semua  elemen  penting yang terdapat dalam kearifan lokal yang terkandung pada Provinsi Bali adalah bentuk dari bersatunya kebudayaan, kebiasaan dan keagamaan,  artinya  segala  bentuk  rencana penataan  ruang  tidak  akan  berjalan  dengan baik  jika  tidak  disandingkan  di  dalamnya kearifan lokal baik sebagai rambu-rambu yang akan menjaga dari kerusakan yang akan timbul akibat dari penataan ruang yang salah, maupun sebagai pagar dari terjaganya budaya dan kekhasan bangunan, budaya dan kebiasaan masyarakat adat Provinsi Bali.
Bali sebagai pulau dewata yang menjadi salah satu tujuan wisata oleh para wisatawan lokal  maupun  internasional    tidak    lepas dari daya tarik luar biasa yang menjadi ciri
khas  yaitu kebudayaan dan nuansa religius dari para penduduknya. Namun disisi lain tidak  lepas  pula  hantaman  era  globalisasi yang terus menerus mengikis dari segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, untuk tetap mempertahankan kearifan lokal dalam penataan ruang di Provinsi Bali sebagai wujud menjaga kekhasan pulau dewata, maka upaya pelibatan masyarakat dalam rencana penataan ruang harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai kebutuhan masyarakat Provinsi Bali itu sendiri dan tercapainya tujuan penataan ruang yang ditargetkan oleh pemerintah. Dibuat sebuah wadah organisasi khusus yang dibina  oleh pemerintah provinsi Bali, beranggotakan perwakilan masyarakat adat,  tokoh  lintas  agama,  pemerhati lingkungan dan profesional di bidang penataan ruang kota/wilayah sebagai bentuk aplikasi dari pelibatan masyarakat dalam rangka  mengakomodir  setiap  rencana  tata ruang kota/ wilayah di Provinsi Bali.
Diharapkan pemerintah membuat regulasi  yang  jelas  dan  pasti  mengenai keutamaan melindungi Hak Masyarakat Adat terutama konsep Penataan ruang sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia sehingga payung hukum yang tepat akan menjadi dasar yang kuat guna kepastian hukum.

## K E D U D U K A N  H A K  A S A S I  M A N U S I A  D A L A M  M E M P E R T A H A N K A N  K E A R I F A N  L O K A L P E N A T A A N  R U A N G  D I  P R O V I N S I  B A L I

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adi,  Rianto,  “ Sosiologi  Hukum,  Kajian  Hukum  Secara  Sosiologis” , (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012).
Akmal, “ Laporan hasil penelitian Eksistensi, Hak dan Dasar Hukum Masyarakat Hukum Adat Provinsi Sumatra Barat., dalam Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)” , (Pusham UII. Yogyakarta. 2007).
Aris, Marfai,Muh, “ Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal” , (Gajah University Press, Yogyakarta, 2012).
Bagir Manan,, “ Penelitian Terapan di Bidang Hukum”, makalah, disampaikan pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9 – 11 November 1993.
Cantika Koti dan Dharmayudha, I Made, “ Filsafat Adat Bali ”, Upada Sastra, Denpasar, 1994. I Wayan Parsa, BPHN: “ Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum
Juniarso, Ridwan dan Sodik Achmad, “ Hukum Tata Ruang ”: dalam konsep kebijakan otonomi daerah, (Bandung, Nuansa, 2008).
Laporan Akhir Penelitian Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): “Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya” , Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.
Penataan Ruang dalam kerangka otonomi Daerah” , Jakarta. 2014.
Peter Mahmud Marzuki, “ Penelitian Hukum” , (Jakarta: Kencana, 2010).
Sesung Rusdianto, “ Hukum Otonomi Daerah” , (Bandung, Refika Aditama, 2013).
Suhartini,“ Kearifan Lokal dan Konservasi Keanekaragaman Hayati” , (Yogyakarta, UGM, 2009).
Zuhroh, Siti dan Prasojo Eko, Penelitian komprehensif “ Kisruh Peraturan Daerah: Pengurai Masalah dan Solusinya .(Jakarta: The Habibie Center dan Penerbit Ombak, 2010).

## B. Jurnal
Dewa, Made Atmaja, “Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat Penglipuran Kabupaten Bangli ”, Jurnal Ekosains , Vol. VII, No, 1, Maret 2015.
Eko Noer Kristiyanto, “Pelibatan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Adat”, Jurnal Rechtsvinding Volume 6 No 2 tahun 2017.
Muhar  Junef,  “Penegakan  Hukum  Dalam  Rangka  Penataan  Ruang  Guna  Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan ” , Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Volume 17 No. 4 Tahun 2017.
Netera, N. Subadiyasa dan Indayati Lanya,“Penataan Ruang dan Permasalahannya di Provinsi Bali ” , Jurnal Kajian Bali , Volume 02, Nomor 01, April 2012
Ni Putu Suwardani, “Pewarisan Nilai-nilai Kearifan Lokal Untuk Memproteksi Masyarakat Bali Dari Dampak Negatif Globalisasi”, Jurnal Kajian Bali , Volume 05, Nomor 02, Oktober 2015.

## C.  Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan disertai alas hak yang dialihkan.
Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
D. Sumber Lain
http://inputbali.com/budaya-bali/jenis-jenis-dan- manfaat-dana-punia-menurut-hindu-bali http://www.id.baliglory.com/2015/06/bali-pulau- dewata.html
https://www.gatra.com/nusantara/bali-nusa-tenggara/216955-ini-13-alasan-rakyat-bali- tolak-reklamasi-teluk-benoa
Wawancara dengan Eko Noer Kristiyanto, Peneliti Ahli Madya Tata Negara, 20 September 2021
Wawancara dengan Kepala Bidang Penelitian Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Lamud, 25 April 2017
Wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Bali, Ngakan Putu Kirim 26 April 2017
Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, I Wayan Gede Rumega, 25 April 2017
Wawancara dengan Prof. Dr. I Made Arya Utama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, 27 April 2017

## K E D U D U K A N  H A K  A S A S I  M A N U S I A  D A L A M  M E M P E R T A H A N K A N  K E A R I F A N  L O K A L P E N A T A A N  R U A N G  D I  P R O V I N S I  B A L I

## BIODATA PENULIS
Muhaimin , lahir di Jakarta tahun 1983. Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta tahun angkatan 2001. Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  dan  HAM  RI,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI. Sebagai Peneliti pernah menjadi Anggota dan Sekretaris Tim Penelitian Hukum. Ikut dalam anggota dewan redaksi Jurnal terakreditasi Nasional. Bergabung di dalam Anggota Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI), dan tergabung pula dalam Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO) terhitung Januari  2017.  Sebagai  peneliti  telah  menghasilkan  2  buah  buku  yang  diterbitkan  oleh  Mahara Publishing sebagai anggota IKAPI dengan Judul, Pertanggungjawaban  Notaris  Terhadap  Akta Otentik Yang Terindikasi Tindak Pidana dan Sistem Pemidanaan Pencucian Uang Tindak Pidana Narkotik Dalam Sistem Peradilan Pidana . Selain itu, menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun dari pemerintah RI.

## Majalah Hukum Nasional
Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i2.142 https://mhn.bphn.go.id

## MENGOPTIMALKAN MEKANISME PENGAWASAN DALAM JARINGAN TERHADAP ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERBADAN HUKUM PERKUMPULAN DI INDONESIA
(Optimizing A Digital Supervision Mechanism On Societal Organizations With Association In Indonesia)

## Kristianus Jimy Pratama
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia Nomor 1, Bulaksumur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
e-mail: kristianusjimy@mail.ugm.ac.id

## Abstrak
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi dasar wewenang Pemerintah untuk memberikan penilaian ( judgement  by  the  government ) atas suatu organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi kemasyarakatan berbadan hukum perkumpulan (selanjutnya disebut dengan ormas BHK). Adapun tindakan tersebut memiliki potensi untuk dilakukan implementasinya secara tidak transparan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum.  Setelah  melakukan  penelitian  secara  komprehensif,  terdapat  dua  kesimpulan  dalam  penelitian ini. Pertama,bentuk norma hukum preventif merupakan bentuk norma hukum yang ideal guna mengatur mekanisme pengawasan dalam jaringan (selanjutnya disebut dengan daring) ormas BHK dengan maksud untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana organisasi kemasyarakatan secara persuasif. Kedua, terdapat peluang untuk mengoptimalkan implementasi mekanisme pengawasan daring ormas BHK yaitu dengan melakukan pengawasan secara internal oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pengawasan secara eksternal dengan melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pembina Ideologi Pancasila, dan Pusat Pelaporan Transaksi Analisis Keuangan.
Kata Kunci: Hukum Preventif, Mekanisme Pengawasan, Organisasi Kemasyarakatan, Perkumpulan

## Abstract
The  enactment  of  Law  Number  16  of  2017  concerning  Stipulation  of  Government  Regulation  in  Lieu  of Law Number 2 of 2017 concerning Second Amendment to Law Number 17 of 2013 concerning Societal Organizations is the basis for the Government’s authority to provide judgment by the government on an organization  community  organizations,  including  community  organizations  incorporated  as  association (BHK  mass  organizations).  These  actions  have  the  potential  to  become  a  non-transparent  manner.  This research is a normative legal research with literature study as  collecting legal materials techniques. After conducting comprehensive research, there are two conclusions in this study. First, the form of preventive legal  norms  is  an  ideal  form  of  legal  norms  to  regulate  the  monitoring  mechanism  in  the  network  of (BHK mass organizations). Second, there is an opportunity to optimize the implementation of the online monitoring mechanism for community organizations incorporated as associations, namely by conducting internal supervision and external supervision.
Keywords: Association, Monitoring Mechanism, Preventive Law, Societal Organization

## A. Pendahuluan
Hukum dan demokrasi merupakan dua nilai yang seringkali berada dalam keadaan antinomi. 1 Di mana kebebasan demokrasi dapat dibatasi melalui sebuah norma hukum. Salah satu bentuk kebebasan demokrasi yang dimaksud tersebut adalah kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945). 2 Hal ini ditegaskan oleh frasa “ditetapkan dengan undang-undang” dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang mempunyai implikasi bahwa jenis hierarki peraturan perundang-undangan yang dapat membatasi kebebasan untuk berserikat dan berkumpul adalah Undang-Undang. Adapun pembatasan hak berserikat dan berkumpul dalam sebuah Undang-Undang  sepanjang  tidak  dilakukan melalui sistem politik yang tidak demokratis maka norma hukum yang diberlakukan tidak akan memuat rasa keadilan masyarakat secara komprehensif. Sehingga dapat diterangkan bahwa secara mendasar pada negara
1.  Antinomi adalah keadaan dimana nilai-nilai dapat saling bertentangan namun tidak dapat dipisahkan karena dapat saling berhubungan sehingga dikenal juga dengan konsep pertentangan. Lihat: Zainal Arifin Mochtar, “Antinomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” Hasanuddin Law Review 1 , no. 3 (Desember 2015): 324.
2.  Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa jenis hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
3.  Yusrizal DJ, “Negara Hukum Yang Demokratis Menurut Konstitusi (Undang-Undang Dasar Tahun 1945),” Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Menara Ilmu 12, no.1 (2018): 197.
4.  Members of The International Commission of Jurists, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights (New York: American Association for the International Commission of Jurists, 1985), hlm. 3-4. Lihat: Victor Imanuel W. Nalle, “Asas Contrarius Actus Pada Perppu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia,” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 4, no.2 (2017): 257. Bandingkan dengan: Osgar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat,” Jurnal Media Hukum 21, no.1 (2014): 62- 63.
hukum  yang  demokratis,  pembatasan  sifat demokrasi harus dilakukan secara demokratis dan sejalan dengan cita-cita UUD NRI Tahun 1945. 3
Perlu juga untuk digaris bawahi bahwa pembatasan hak berserikat dan berkumpul tersebut harus sejalan dengan prinsip siracusa ( siracusa  principles ) yang termuat dalam International  Covenant  on  Civil  and Political  Rights (selanjutnya disebut dengan ICCPR) merupakan prinsip yang menerangkan bahwa pembatasan hak tidak boleh dilakukan apabila membahayakan esensi dari hak tersebut .4 Sehingga apabila dihubungkan dengan  frasa  “ditetapkan  dengan  undang- undang” dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah secara aktual kemudian memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetap an Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (selanjutnya disebut dengan Perppu 2/2017) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan
UU 16/2017). Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3) Perppu 2/2017 menegaskan bahwa Pemerintah memiliki kewenangan dalam menjatuhkan  sanksi  administratif  berupa pencabutan  surat  keterangan  terdaftar atau pencabutan status badan hukum dari sebuah organisasi kemasyarakatan. 5 Tindakan tersebut  kemudian  dikritisi  oleh  berbagai pihak sebagai bentuk pelemahan terhadap prinsip check and balances .
Apabila  dicermati  secara  saksama, atribusi kewenangan Pemerintah tersebut berpotensi melampaui kewenangan Pemerin- tah sebagai pelaku kekuasaan eksekutif  dan menderogasikan kewenangan pemegang kekuasaan  yudikatif. 6 Di mana ketentuan a quo tidak sejalan dengan konsep due process of law serta tidak memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan individu dan kelompok dalam melaksanakan kebebasan berserikat dan berkumpul itu sendiri secara holistik.  Ketentuan a  quo secara  filosofis telah menggeser konsep due  process  of law menjadi due  process  of  government . Sehingga sistem pengawasan yang semula menjadi  titik  fokus  peran  Pemerintah terhadap tindakan organisasi kemasyarakatan telah berubah menjadi sistem penilaian ( judgement  system ).  Namun  tidak  dapat dipungkiri pula bahwa dewasa ini Pemerintah harus berperan aktif memperhatikan seluruh organisasi kemasyarakatan agar sejalan
5.  Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
6.  M. Beni Kurniawan, “Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau Dari UUD 1945,” Jurnal Konstitusi 15, no. 3 (2018): 457. Lihat juga: Farhan Permaqi, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Asas Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa,” Jurnal Legislasi Indonesia 14, no.4 (2017): 417.
7.  Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum,” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8 , no.1 (2014): 25.
dengan pilar-pilar kebangsaan. Sehingga perlu ditegaskan bahwa pendekatan preventif terhadap permasalahan hukum tersebut merupakan salah satu bentuk alternatif yang dapat diterapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, tulisan ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan-rumusan permasalahan dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  pandangan aliran  hukum  positivistik  dalam  memahami konstruksi  hukum  preventif  sebagai  bentuk norma hukum yang bersifat pengawasan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum perkumpulan di Indonesia? Selanjutnya bagaimana peluang implementasi dan implikasi penerapan mekanisme pengawasan dalam jaringan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum perkumpulan di Indonesia?

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah jenis  penelitian  hukum  yang  menempatkan hukum  sebagai  disiplin  preskriptif  dan mengedepankan hukum dalam sifat dogmatik. 7
Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Metode pendekatan peraturan perundang- undangan  adalah  pendekatan  penelitian yang dilakukan dengan menganalisis tata dan
substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan metode pendekatan konseptual  adalah  pendekatan  penelitian yang dilakukan dengan mengkonstruksikan logika hukum melalui kajian doktrinal. 8
Penelitian  ini  menggunakan  studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer  yang  meliputi  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan UU 17/2013) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang- Undang, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (selanjutnya disebut dengan Permenkumham 3/2016) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum
8.  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 36.
9.  Achmad Irwan Hamzani, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya,” Yustisia Jurnal Hukum 3 , no.3 (2014): 137.
10. Sistem elektronik global adalah perwujudan yang terang terkait dengan konvergensi teknologi telekomunikasi, media, dan informatika. Lihat: Liestiarini Wulandari, et.al., Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018), hlm. 145 dalam H.R. Benny Riyanto, “Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0,” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no.2 (2020): 166.
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (selanjutnya disebut dengan Permenkumham 10/2019); bahan hukum sekunder yang meliputi doktrin hukum yang  berkembang  secara  umum.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif  dalam  melakukan  analisa  hukum yang didukung oleh metode deduktif sebagai teknik pengambilan kesimpulan.

## C. Pembahasan

## 1.  Pandangan Aliran Hukum Positivistik atas Konstruksi Bentuk Norma Hukum Preventif Guna Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Perkumpulan
Sistem penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah atas sebuah organisasi kemasyarakatan seyogyanya berpegang pada pendekatan substantif yaitu dilaksanakannya penghormatan atas hak-hak individu. 9
Namun perlu juga untuk dipahami bahwa di tengah perkembangan sistem elektronik global (internet in casu ), aktivitas organisasi kemasyarakatan dapat dilakukan secara langsung  dan  atau  tidak  langsung  seperti melalui dalam jaringan (selanjutnya disebut dengan daring). 10 Permasalahan hukum yang  kemudian  dapat  timbul  setelah diterapkannya UU 16/2017 dan Perppu
2/2017 adalah daya jangkau UU 16/2017 dan  Perppu  2/2017  terhadap  aktivitas organisasi kemasyarakatan berbadan hukum perkumpulan (selanjutnya disebut dengan ormas BHK) yang dilakukan pada jaringan digital secara tertutup. 11 Dimana  aktivitas ormas BHK yang dimaksudkan adalah apabila kemudian ormas BHK melakukan proses kaderisasi yang mengandung proses inisiasi paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) terhadap anggota-anggota baru atau dalam bentuk penguatan anggota ormas lama  dengan  tidak  memberitahukannya kepada Pemerintah.
Hal tersebut apabila terjadi secara berulang-ulang dapat melemahkan sistem pengawasan dan penilaian yang dilakukan Pemerintah  terhadap  aktivitas  suatu organisasi kemasyarakatan (ormas BHK in casu ) yang dilakukan secara tertutup dan dalam jangka panjang dapat menciptakan pendekatan  yang  koersif  terhadap  aktivitas a  quo .  Sehingga  norma  hukum  preventif merupakan sebuah bentuk pilihan hukum yang dapat diterapkan. Adapun sebelum berbicara lebih lanjut mengenai norma hukum preventif, perlu terlebih dahulu untuk mencermati  pilar-pilar  dasar  dari  norma hukum itu sendiri.
11. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Lihat: Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.
12.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dimana dalam mencapai suatu keteraturan hidup pada sebuah kehidupan bermasyarakat, eksistensi norma memiliki peranan  yang  signifikan.  Salah  satu  bentuk norma yang dimaksud adalah norma hukum. Dilihat dari aspek pembentuknya, norma hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
a.  Norma hukum yang dibentuk oleh pelaku atau lembaga kekuasaan yang memiliki kewenangan  menurut  hukum  positif, dimana kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang bersumber dari atribusi. Salah satu bentuk atribusi kewenangan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Presiden sebagai  pelaku  kekuasaan  eksekutif berwenang untuk menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan suatu Undang-Undang. 12
b.  Norma hukum yang dibentuk oleh pelaku yang tidak memiliki kewenangan menurut  hukum  positif  namun  diakui eksistensinya  menurut  hukum  positif. Salah satu bentuk norma hukum yang dimaksud adalah norma hukum adat. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang. 13 Sehingga dapat dipahami bahwa kedudukan hukum adat yang diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk  tidak  tertulis  dalam  kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat diakui eksistensinya oleh Pemerintah. Selain itu juga perlu untuk digarisbawahi bahwa terdapat pula norma hukum kebiasaan yang telah dianut oleh suatu ruang lingkup masyarakat ataupun telah diberlakukan oleh masyarakat hukum internasional.
Berdasarkan hal tersebut secara terang dapat ditegaskan bahwa dalam hal norma hukum  tertulis,  asas  kepastian  hukum merupakan asas yang berperan penting dalam melaksanakan  tindakan  hukum. 14 Meskipun demikian, perlu juga harus dipahami bahwa asas  kepastian  hukum  tidak  menjadi  satu- satunya nilai hukum yang harus dimuat dalam suatu produk hukum. Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa pada prinsipnya suatu norma hukum memuat perintah untuk mengerjakan  sesuatu,  perintah  untuk  tidak mengerjakan sesuatu, dan/atau kebolehan untuk melakukan sesuatu. 15
Di  mana  apabila  ketiga  bentuk  muatan produk hukum tersebut dijabarkan secara saksama maka dapat diuraikan sebagai
13.  Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 14 .  Zainal Arifin Hoesein, “Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum,” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1 , no.3 (2012): 316.
15 .  Jimly  Asshiddiqie,  Perihal  Undang-Undang  (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada,  2014),  hlm.  1  dalam  Eko Supriyanto, “Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang,”
Yuridika 31 , no.3 (September 2016): 388.
berikut.
a.  Muatan produk hukum berupa perintah untuk mengerjakan sesuatu, yaitu muatan produk hukum yang menegaskan suatu pengaturan terkait perintah yang bersifat  imperatif  untuk  melaksanakan sesuatu yang diatur dalam produk hukum tersebut. Dimana apabila muatan produk  hukum  tersebut  tidak  dipenuhi secara sebagian dan/atau seluruhnya termasuk apabila dilakukannya sikap diam oleh subjek hukum yang terikat didalamnya, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap muatan produk hukum dimaksud. Salah satu bentuk muatan produk hukum ini diatur dalam ketentuan Pasal 20 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) yang berbunyi:
“ Pelaku  usaha  periklanan  bertanggung jawab  atas  iklan  yang  diproduksi  dan segala  akibat  yang  ditimbulkan  oleh iklan tersebut ”. Dalam ketentuan a quo , dapat dipahami bahwa perintah yang dimaksudkan  tidak  harus  ditunjukan secara  gramatikal  melainkan  cukup dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengaturan tanpa menjelaskan suatu larangan apapun yang apabila dilanggar dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran.
b.  Muatan produk hukum berupa larangan untuk mengerjakan sesuatu, yaitu
muatan produk hukum yang menegaskan suatu pengaturan terkait larangan yang  bersifat  imperatif  terhadap  suatu hal yang diatur dalam produk hukum tersebut. Dimana apabila muatan produk  hukum  tersebut  tidak  dipenuhi secara sebagian dan/atau seluruhnya akan berimplikasi pada kategorisasi pelanggaran menurut produk hukum a quo . Salah satu bentuk muatan produk hukum ini diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUPK yang berbunyi: “ Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku  yang  letak  atau  bentuknya  sulit terlihat  atau  tidak  dapat  dibaca  secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti ”. Sehingga dapat dijelaskan bahwa muatan produk hukum ini sangat terang pengaturannya sepanjang memuat unsur larangan di dalamnya.
c.  Muatan produk hukum berupa kebolehan untuk mengerjakan sesuatu, yaitu muatan produk hukum yang bersifat fakultatif atau dibolehkan untuk memilih tetap mengerjakan hal yang diatur dalam produk hukum tersebut ataupun tidak  melakukan  hal  yang  diatur  dalam produk hukum tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan aturan produk hukum lainnya. 16 Salah satu bentuk muatan produk hukum ini diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
16.  Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 36 dalam Zairin Harahap, “Pengaturan Tentang Ketentuan Sanksi Dalam Peraturan Daerah,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 13, no.1 (Januari 2006): 43.
Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: “ Pada  saat  atau  sebelum  perkawinan dilangsungkan  kedua  belah  pihak  atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh pegawai  pencatat  perkawinan,  setelah mana  isinya  berlaku  juga  terhadap pihak  ketiga  tersangkut ”. Berdasarkan ketentuan a quo , maka dapat dipahami bahwa muatan produk hukum ini secara khas mengandung unsur “dapat” dalam pengaturan  pasalnya  atau  setidak- tidaknya  tidak  ada  sanksi  yang  diatur apabila ketentuan tersebut dilanggar. Apabila  dicermati  secara  saksama dari  ketiga  bentuk  muatan  produk  hukum tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa norma hukum dapat memiliki sifat represif namun dapat pula tidak. Dimana hal tersebut apabila dihubungkan dengan kedudukan norma hukum dalam sistem tata hukum di Indonesia, norma hukum di Indonesia dapat pula  bersifat  preventif  yaitu  bahwa  norma hukum dapat mengatur pencegahan suatu pelanggaran norma hukum oleh subjek hukum. Sehingga dalam konteks ini, norma hukum  preventif  ditujukan  untuk  mencegah pelaku untuk melakukan sebuah pelanggaran norma hukum, namun masih tetap dalam
ranah permulaan penegakan hukum. 17
Namun perlu untuk digaris bawahi bahwa suatu norma hukum untuk dapat dinyatakan sebagai norma hukum preventif harus secara kumulatif  mengandung  unsur-unsur  yang terdiri dari:
a. Norma hukum ditujukan untuk mencegah pelanggaran, yaitu norma hukum yang terbatas mengatur implikasi dari perilaku subjek hukum sebelum terjadinya pelanggaran norma hukum namun memiliki potensi pelanggaran terhadap norma hukum yang diatur. Sehingga dalam unsur ini, cukup dibuktikan  adanya  potensi  pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum atas norma hukum tersebut. Namun apabila sudah  terbukti  adanya  pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum, maka  norma  hukum  preventif  tersebut telah bergeser menjadi norma hukum represif. 18
b.  Norma hukum tersebut bersifat persuasif, yaitu norma hukum memiliki tujuan untuk mengarahkan subjek hukum sesuai dengan aturan norma hukum sehingga tidak  terjadi  pelanggaran  hukum  oleh subjek hukum tertentu; dan
c.  Norma hukum tersebut tidak mengatur
ketentuan sanksi pidana dan/atau
17.  Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” JIPRO: Journal of Intellectual Property 1, no.1 (2018): 18. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan kehendak hukum menjadi suatu kenyataan hukum. Lihat juga: Wicipto Setiadi, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia,” Majalah Hukum Nasional 48 , no.2 (2018): 4. 18.  Dalam sebuah norma hukum dapat memuat dua bentuk penormaan yaitu meliputi norma hukum preventif dan norma hukum represif. Namun perlu untuk digaris bawahi bahwa norma hukum represif seyogyanya didahului oleh norma hukum preventif. Apabila tidak didahului oleh norma hukum preventif, maka norma hukum represif secara prinsip tidak dapat dilakukan. Namun apabila terdapat keadaan yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka norma hukum preventif dapat mengalami peralihan menjadi norma hukum represif.
perdata melainkan hanya sebatas sanksi  administratif.  Sehingga  apabila sebuah norma hukum mengatur ketentuan sanksi pidana dan/atau perdata, maka norma hukum tersebut tidak  dapat  dinyatakan  sebagai  norma hukum  preventif.  Oleh  karena  itu perlu untuk diterangkan bahwa norma hukum  preventif  tidak  ditujukan  untuk memberikan penghukuman melainkan dikonstruksikan sebagai pedoman bagi subjek  hukum  untuk  tidak  melanggar norma hukum yang berimplikasi pada timbulnya kerugian pada subjek hukum lainnya.
2.  Memahami Peluang Implementasi dan Implikasi Penerapan Mekanisme Pengawasan dalam Jaringan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Perkumpulan di Indonesia
Ketentuan Pasal 1 Perppu 2/2017 menegaskan  bahwa  setidaknya  terdapat  4 (empat) unsur yang harus dipenuhi untuk dapat digolongkan sebagai organisasi kemasyarakatan, yaitu terdiri dari:
a.  Didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela Apabila dilakukan interpretasi secara gramatikal  dan  ekstensifikasi,  terlebih
dahulu harus memenuhi dua hal untuk dapat dinyatakan memenuhi unsur ini sebagai berikut.
1.  Pendirian dan/atau pembentukan dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat yang dimaksudkan adalah subjek hukum pribadi kodrati yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Sehingga setelah mempertimbangkan pula ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, terdapat dua bentuk kategorisasi masyarakat yaitu masyarakat pada umumnya dan kesatuan masyarakat hukum adat pada khususnya. Namun perlu untuk digaris bawahi, bahwa subjek pribadi kodrati yang memiliki kewarganegaraan asing (Warga Negara Asing in  casu ) meskipun tidak  dapat  dikategorikan  dalam kategorisasi diatas, namun Warga Negara Asing (selanjutnya disebut dengan WNA) dapat melakukan pendirian dan/atau pembentukan ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 50 UU 17/2013.
2.  Pendirian dan/atau pembentukan dilakukan secara sukarela. Keberadaan frasa “sukarela” dalam unsur a  quo menunjukkan bahwa dalam mendirikan dan/atau membentuk  suatu  ormas  tidak

## diperbolehkan mengandung unsur
19.  Rezki Robiatul Aisyiah Ismail, “Problematika Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat,” Mulawarman Law Review 4 , no.1 (2019): 1.
paksaan. Dimana penerimaan setiap subjek hukum pribadi kodrati untuk  terafiliasi  pada  sebuah ormas  penting  untuk  dibuktikan terlebih dahulu. Sehingga apabila dikemudian  hari  dapat  dibuktikan adanya unsur paksaan dalam pendirian dan/atau pembentukan ormas, maka ormas tersebut dapat dinyatakan  tidak  memenuhi  unsur ini.
b.  Pendiriannya didasarkan oleh kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kegiatan dan  tujuan  untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan 19;
Unsur ini pada pokoknya mengatur bahwa pendirian dan/atau pembentukan ormas harus memiliki unsur kesamaan. Mengenai hal tersebut, berikut terdapat setidaknya 5 (lima) hal yang perlu untuk digarisbawahi sebagai berikut.
1.  Frasa kesamaan aspirasi; yaitu
apabila dilakukan interpretasi secara  gramatikal  maka  dapat dimaknai bahwa pendirian dan/ atau pembentukan ormas didasari oleh persamaan pendapat masing- masing anggota. Apabila terdapat pendapat yang berbeda oleh salah satu anggota saja, maka tidak akan tercapai kesamaan aspirasi dalam konteks seluruh anggota. Sehingga dengan tidak tercapainya kesamaan aspirasi tersebut, frasa kesamaan aspirasi  tidak  dapat  dinyatakan telah terpenuhi.

## 2.  Frasa kesamaan kehendak; yaitu apabila dilakukan interpretasi
secara  gramatikal  maka  dapat dimaknai bahwa pendirian/dan atau pembentukan ormas didasari oleh dorongan yang lahir dari pikiran dan perasaan yang sama dari masing- masing anggota. Sehingga apabila terdapat diferensiasi pemikiran di antara masing-masing anggota, maka frasa kesamaan kehendak tidak  dapat  dinyatakan  telah terpenuhi.
3.  Frasa kesamaan kebutuhan; yaitu apabila dilakukan interpretasi secara  gramatikal  maka  dapat dimaknai bahwa pendirian dan/ atau pembentukan ormas didasari karena  tidak  terdapat  sebelumnya atau belum maksimalnya jalan pemenuhan atas suatu hak dan/ atau kehendak anggota masyarakat. Sehingga terdapat kebutuhan yang sama diantara masing-masing anggota. Apabila hal tersebut tidak  dapat  dipenuhi,  maka  frasa kesamaan  kebutuhan  tidak  dapat dinyatakan telah terpenuhi.
4.  Frasa kesamaan kegiatan; yaitu apabila dilakukan interpretasi secara  gramatikal  maka  dapat dimaknai bahwa pendirian dan/
atau pembentukan ormas didasari oleh adanya persamaan perilaku masing-masing anggota dalam suatu hal. Sehingga apabila terdapat diferensiasi perilaku masing-masing anggota  secara  signifikan,  maka
frasa kesamaan kegiatan tidak dapat dinyatakan telah terpenuhi.
5. Frasa kesamaan tujuan; yaitu apabila dilakukan interpretasi secara  gramatikal  maka  dapat dimaknai bahwa pendirian dan/ atau pembentukan ormas didasari oleh persamaan tujuan dan/atau hasil akhir yang hendak dicapai oleh masing-masing anggota. Sehingga menjadi  penting  bahwa  hasil  akhir dari sebuah ormas apabila dipenuhi, maka frasa kesamaan tujuan dapat dinyatakan telah terpenuhi. Namun meskipun demikian perlu untuk ditegaskan bahwa kesamaan tujuan yang  dimaksud  juga  meliputi  juga tujuan  yang  disepakati  oleh  setiap anggota pada masa mendatang.
6.  Frasa  untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan; yaitu apabila dilakukan interpretasi secara gramatikal  maka  dapat  dimaknai bahwa pendirian dan/atau pembentukan ormas ditujukan untuk  berpartisipasi  secara  terang dalam pembangunan. Konteks pembangunan yang dimaksudkan tersebut dapat dimaknai bahwa sebuah ormas harus berkontribusi secara  konstruktif  di  tengah masyarakat itu sendiri. Sehingga apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka  frasa  untuk  berpartisipasi secara terang dalam pembangunan tidak  dapat  dinyatakan  telah terpenuhi.

## c. Berorientasi pada tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia Apabila dilakukan interpretasi secara gramatikal  dan  ekstensifikasi,  terlebih dahulu harus memahami terlebih dahulu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Mengenai hal tersebut setidaknya terdapat 4 (empat) tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat diuraikan sebagai berikut.
1.  Tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; yaitu apabila di hubung kan dengan pendirian dan/atau pembentukan ormas secara konteks tual melalui pendekatan interpretasi gramatikal,  maka  pendirian  dan/ atau pembentukan ormas harus ditujukan untuk melakukan perlindungan ter hadap pemenuhan hak-hak bang sa Indonesia secara umum. Se hing ga apabila dikemudian hari, ormas tersebut justru melakukan pengurangan terhadap hak-hak salah satu anggota masyarakat secara bertentangan dengan peraturan per undang- undangan maka dapat dinyatakan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah  Indonesia  tidak dapat dinyatakan telah dipenuhi oleh ormas tersebut.
2.  Tujuan untuk memajukan kesejah- teraan umum; yaitu apabila di-
hubungkan dengan pendirian dan/ atau pembentukan ormas secara kontekstual melalui pendekatan inter pretasi  gramatikal,  maka pendirian dan/atau pembentukan ormas harus ditujukan memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai kelayakan hidup di tengah masyarakat. Salah satu bentuk kontribusi yang paling umum dilakukan adalah kontribusi ormas terhadap laju perekonomian yang ada di tengah masyarakat tersebut. Sehingga apabila dikemudian hari, ormas tersebut justru  tidak  berkontribusi  secara konstruktif  terhadap  peningkatan nilai kelayakan hidup di tengah masyarakat maka dapat dinyatakan tujuan untuk memajukan kesejahteraan  umum  tidak  dapat dinyatakan telah dipenuhi oleh ormas tersebut.
3.  Tujuan untuk mencerdaskan ke- hidup an bangsa; yaitu apabila di- hubung kan dengan pendirian dan/ atau pembentukan ormas secara kontekstual melalui pendekatan interpretasi  gramatikal,  maka  pen- dirian dan/atau pembentukan ormas harus ditujukan untuk memberikan peningkatan nilai literasi dan edukasi di tengah masyarakat. Salah satu bentuk yang umum dapat dilakukan oleh ormas dalam hal ini adalah dengan memberikan sosialisasi nilai-nilai literasi di tengah masyarakat.
Sehingga apabila dikemudian hari, ormas tersebut justru mereduksi nilai literasi dan edukasi di tengah masyarakat maka dapat dinyatakan bahwa tujuan untuk mencerdaskan kehidupan  bangsa  tidak  dapat dinyatakan telah dipenuhi oleh ormas tersebut.
4. Tujuan untuk melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; yaitu apabila dihubungkan dengan pendirian dan/ atau pembentukan ormas secara kontekstual melalui pendekatan interpretasi  gramati kal,  maka pendirian dan/atau pem bentukan ormas harus ditujukan untuk menciptakan hal-hal yang bersifat demokratis  dan  anti  diskriminatif. Salah satu bentuk yang umum dapat dilakukan ormas dalam hal ini adalah dengan memperjuangkan persamaan hak bagi seluruh anggota masyarakat tanpa adanya perbedaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila dikemudian hari, ormas tersebut justru melemahkan nilai- nilai  yang  demokratis  dan  anti diskriminatif maka dapat dinyatakan bahwa tujuan untuk melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan  keadilan  sosial  tidak  dapat dinyatakan telah dipenuhi oleh ormas tersebut.
d.  Berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Unsur ini menegaskan bahwa pendirian dan/atau pembentukan ormas harus didasarkan pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana yang dimaksudkan adalah pendirian dan/atau pembentukan ormas harus sejalan dengan pilar-pilar kebangsaan. Namun meskipun demikian, perlu juga untuk dipahami bahwa produk hukum yang menjadi aturan turunan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjadi pedoman bagi pendirian dan/atau pembentukan ormas. Hal ini juga sekaligus untuk menegaskan bahwa apabila ditemukan suatu ormas yang tidak sejalan atau melemahkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di tengah masyarakat, seyogyanya ormas tersebut  dapat  dilakukan  proses  tindak lanjut.
Namun meskipun demikian, ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan UU 17/2013) sebagaimana yang telah diubah dengan UU 16/2017 dan Perppu 2/2017 menegaskan bahwa ormas dapat berbentuk badan hukum atau  tidak  berbadan  hukum.  Mengenai ormas berbentuk badan hukum (badan hukum perkumpulan in  casu ), pengaturan mengenai badan hukum
perkumpulan tersebut didasarkan pada Permenkumham 10/2019 dan Permenkumham 3/2016. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Permenkumham 3/2016 dinyatakan bahwa permohonan pengesahan badan perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama perkumpulan. Dimana hal tersebut dilakukan oleh pemohon yaitu notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan melalui sistem administrasi badan hukum ( vide ketentuan Pasal 1 angka (2) dan angka (3) Permenkumham
3/2016).
Sehingga berdasarkan ketentuan a quo , maka dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan hukum antara notaris dan ormas BHK terkait. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang dilakukan terhadap ormas BHK juga dapat ditujukan kepada notaris yang mengajukan permohonan pengesahan badan hukum dari ormas BHK tersebut. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa sistem pengajuan badan hukum dari suatu ormas BHK yang telah dilakukan secara elektronik, maka seyogyanya pengawasan ormas BHK juga dilakukan dalam jaringan (selanjutnya disebut dengan daring) oleh Pemerintah. Mekanisme pengawasan ormas BHK tersebut, sistem pengawasan daring dapat dilakukan kepada ormas BHK dengan melakukan pendataan terhadap seluruh ormas BHK yang terdapat di Indonesia secara berjenjang dimulai pada  tingkatan  kecamatan,  kabupaten/ kota, provinsi, dan secara nasional.
Sistem pengawasan daring tersebut akan dilaporkan secara periodik oleh pengelola sistem pengawasan ormas BHK secara daring dari unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Kemenkumham) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Menkumham). Dimana periodikal yang dimaksudkan adalah dilakukan setiap  bulan  mengingat  dinamisnya perkembangan  aktivitas  ormas  BHK  di tengah masyarakat.
Sehingga apabila sistem pengawasan daring terhadap ormas BHK dikonstruksikan sebagai  bentuk  hukum  preventif,  maka penjatuhan sanksi administratif menjadi salah satu tolok ukur dari diterapkannya sistem pengawasan daring terhadap ormas BHK tersebut. Dimana ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Perppu 2/2017 menegaskan terdapat 6 (enam) ketentuan pasal yang apabila dilanggar dapat dikenakan penjatuhan sanksi administratif. Sehingga berikut adalah ulasan enam ketentuan pasal dimaksud yang dikaitkan dengan sistem pengawasan daring terhadap ormas BHK sebagai bentuk hukum preventif.
1.  Ketentuan Pasal 21 UU 17/2013 Ketentuan Pasal 21 UU 17/2013 menegas kan bahwa ormas memiliki kewajiban untuk:
a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
b.  menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.  memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
d.  menjaga  ketertiban  umum  dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
e.  melakukan pengelolaan keuangan secara transparan danx akuntabel; dan
f.  berpartisipasi  dalam  pencapaian tujuan negara.
Berdasarkan ketentuan a  quo , dapat dinyatakan bahwa konstruksi ketentuan a quo adalah mengenai kewajiban ormas yang berhubungan erat dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam bagian Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga apabila dihubungkan dengan sistem pengawasan daring terhadap ormas BHK sebagai upaya  hukum  preventif,  Menkumham melalui sistem pengawasan daring dapat mewajibkan pengurus ormas BHK untuk dapat melakukan pelaporan ke dalam sistem tersebut. Dimana Kemenkumham wajib  untuk  melakukan  verifikasi  data lapangan sebagaimana yang dimuat dalam pelaporan tersebut.
Namun meskipun demikian, perlu untuk digaris bawahi bahwa kegiatan verifikasi data lapangan seyogyanya dilakukan secara independen oleh Kemenkumham. Dimana Kemenkumham dapat mencermati secara saksama hasil luaran dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh ormas BHK tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan ketentuan huruf (d) dari
ketentuan a  quo sehubungan dengan ketertiban  umum.  Apabila  kemudian ditemukan  aktivitas  yang  mencederai ketertiban umum, maka Kemenkumham dapat menerapkan suatu terobosan hukum berupa pelaksanaan konsep strict liability terhadap pengurus ormas BHK terkait.
2.  Ketentuan Pasal 51 UU 17/2013
Ketentuan Pasal 51 UU 17/2013 menegaskan bahwa ormas yang didirikan oleh WNA memiliki kewajiban untuk:
a.  menghormati  kedaulatan  Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.  tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.  menghormati  dan  menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia;
d. memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia;
e.  mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana; dan
f.  membuat laporan kegiatan berkala kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa berbahasa Indonesia.
Berdasarkan ketentuan a  quo , dapat dinyatakan bahwa konstruksi ketentuan a  quo adalah mengenai ormas BHK yang didirikan oleh WNA harus sejalan dengan norma hukum Indonesia pada umumnya dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam bagian Pembukaan UUD NRI Tahun
1945 secara khusus. Sehingga apabila dihubungkan dengan sistem pengawasan daring terhadap ormas BHK sebagai upaya  hukum  preventif,  Menkumham melalui sistem pengawasan daring dapat mewajibkan pengurus ormas BHK yang didirikan oleh WNA untuk membuat laporan kegiatan berkala yaitu untuk setiap periode adalah setiap satu tahun. Sehingga, Kemenkumham wajib untuk melakukan  verifikasi  data  lapangan.
Apabila kemudian ditemukan potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian pelaporan, maka Menkumham dapat memberikan rekomendasi untuk men-
jatuhkan sanksi administratif.
3.  Ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU 16/2017 Ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU 16/2017 menegaskan bahwa ormas (ormas BHK in casu ) dilarang untuk:
a.  menggunakan nama, lambang, ben- dera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
b.  menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera ormas (ormas BHK in casu ); dan/atau c.  menggunakan nama, lambang, ben-
dera, atau tanda gambar yang mem- punyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.
Berdasarkan ketentuan a quo, dapat dinyatakan bahwa konstruksi ketentuan a quo bahwa ormas BHK pada pokoknya terdapat larangan untuk menggunakan nama, lambang, bendera, tanda gambar, atau atribut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dimana salah satu bentuk lambang, bendera, tanda gambar atau atribut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah lambang, bendera, tanda gambar, dan atribut yang sebelumnya digunakan oleh ormas BHK yang telah dinyatakan bertentangan oleh perundang-undangan ( vide UU 16/2017) atau  setidak-tidaknya  telah  dinyatakan memiliki kesamaan yang cukup untuk dapat dikenali sebagai lambang, bendera, tanda gambar, dan atribut suatu organisasi yang telah dinyatakan terlarang.
Sehingga apabila dihubungkan dengan sistem pengawasan daring terhadap ormas BHK sebagai upaya hukum preventif, Menkumham dapat mewajibkan pengurus ormas BHK untuk melampirkan anggaran dasar dari ormas BHK tersebut dalam sistem pengawasan daring yang dilakukan oleh Kemenkumham. Apabila kemudian ditemukan potensi pelanggaran ketentuan pasal a  quo , Menkumham dapat memanggil notaris yang mengajukan permohonan terkait pengesahan badan hukum perkumpulan dari ormas BHK terkait untuk melakukan konfirmasi atau setidak-tidaknya
melakukan sanggah atas hal tersebut.
4.  Ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 16/2017 Ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 16/2017 menegaskan bahwa ormas (ormas BHK in casu ) dilarang untuk:
a.  menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang ber- tentangan dengan ketentuan per- aturan perundang-undangan; dan/ atau b.  mengumpulkan dana untuk partai politik.
Berdasarkan ketentuan a  quo , dapat dinyatakan bahwa konstruksi ketentuan a quo bahwa ormas BHK pada pokoknya dilarang  untuk  melakukan  tindakan keuangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dan/atau ditujukan pada partai politik.  Sehingga  apabila  dihubungkan dengan sistem pengawasan daring terhadap ormas BHK sebagai upaya hukum  preventif,  Menkumham  dapat mewajibkan pengurus ormas BHK untuk  melakukan  pelaporan  tindakan keuangan  setiap  bulan  di  sistem pengawasan daring terhadap ormas BHK  disertai  dengan  verifikasi  data lapangan oleh Kemenkumham. Selain itu, Kemenkumham dapat melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut dengan PPATK) untuk mengetahui potensi dari tindakan keuangan yang dilakukan oleh pengurus ormas BHK terkait.
Perlu untuk digarisbawahi sebelumnya bahwa  frasa  “pihak  manapun”  ( vide huruf (a) ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU
16/2017) harus dimaknai secara rigid yaitu mencakup juga pihak subjek hukum internasional. Hal tersebut ditujukan untuk menjelaskan bahwa pihak yang dimaksud terdiri dari pihak dalam negeri dan pihak luar negeri. Selain itu terkait frasa  “partai  politik”  ( vide huruf (b) ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 16/2017) seyogyanya dimaknai juga mencakup anggota partai politik dan/atau relawan yang berafiliasi pada partai politik. Oleh karena itu, terdapat sebuah urgensi untuk memahami bahwa seyogyanya ormas BHK juga tidak menerima dana dari partai politik ( vide anggota partai politik dan/atau  relawan  yang  terafiliasi  pada partai  politik)  dengan  maksud  apapun.
Sehingga mekanisme pengawasan yang dilakukan dapat diterapkan secara dua arah.
5.  Ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU 16/2017 Ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU 16/2017 menegaskan bahwa ormas (ormas BHK in casu ) dilarang untuk:
a.  melakukan  tindakan  permusuhan ter hadap suku, agama, ras, atau golongan;
b. melakukan penyalahgunaan, penista an, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
c.  melakukan  tindakan  kekerasan, meng ganggu ketentraman dan ketertiban  umum,  atau  merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
d.  melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan a  quo , dapat dinyatakan bahwa konstruksi ketentuan a quo bahwa ormas BHK dilarang untuk
melakukan tindakan yang bertentangan dengan  asas  ketertiban  umum,  asas kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai hal ini, perlu untuk dipisahkan antara tindakan yang dilakukan oleh pengurus dan/atau anggota ormas BHK yang melakukan pelanggaran  terhadap  asas  ketertiban umum, asas kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tindakan  yang  dilakukan  oleh  pengurus dan/atau anggota ormas BHK yang merepresentasikan arah kebijakan ormas BHK. Hal ini ditujukan untuk tidak dilakukan penilaian yang subjektif.
Sehingga apabila dihubungkan dengan sistem pengawasan daring terhadap ormas BHK sebagai upaya hukum  preventif,  Menkumham  dapat melakukan pemantauan kegiatan ormas BHK melalui media sosial ormas BHK tersebut. Oleh karena itu, Menkumham dapat melakukan pemanggilan pengurus ormas BHK apabila ditemukan kegiatan ormas BHK tersebut secara digital yang berpotensi untuk bertentangan dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. Tindakan ini juga dapat melibatkan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait ujaran kebencian ( hate  speech )
dan/atau berita menyesatkan hingga informasi palsu apabila ditemukan pelanggaran atas perilaku digital yang
merepresentasikan ormas BHK terkait. 6.  Ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU 16/2017 Ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU 16/2017 menegaskan bahwa ormas (ormas BHK in casu ) dilarang untuk:
a. menggunakan nama, lambang,
bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
b.  melakukan  kegiatan  separatis  yang
mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan atau
c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
Berdasarkan ketentuan a  quo , dapat dinyatakan bahwa konstruksi ketentuan a quo bahwa ormas BHK dilarang untuk melakukan tindakan  yang  berkaitan  dengan  ajaran atau  paham,  organisasi  gerakan  separatis, atau organisasi terlarang. Sehingga apabila dihubungkan dengan sistem pengawasan daring terhadap ormas BHK sebagai upaya hukum  preventif,  Menkumham  dapat melakukan pemantauan kegiatan ormas BHK melalui media sosial ormas BHK tersebut dengan melibatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (selanjutnya disebut dengan BPIP). Oleh karena itu apabila ditemukan potensi dilanggarnya ketentuan a quo , maka Menkumham dapat melakukan pemanggilan pengurus ormas BHK tersebut secara langsung.
Namun  perlu  untuk  dicermati  secara saksama,  ketentuan  UU  16/2017  tidak mengatur mengenai pelibatan BPIP untuk turut melakukan pemantauan terhadap kegiatan ormas BHK. Sehingga terdapat urgensi untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan ( vide Peraturan Pemerintah) yang mengatur lebih lanjut terkait ruang lingkup pemantauan yang dapat dilakukan oleh BPIP. Hal ini dikarenakan terdapat sebuah kemungkinan bagi suatu ormas BHK melalui media sosialnya untuk mengikuti  akun  media  sosial  yang  terafiliasi dengan ajaran atau paham, organisasi gerakan separatis,  atau  organisasi  terlarang.  Oleh karena itu, diperlukan sebuah pemantauan yang tepat dan melibatkan berbagai pihak eksternal untuk menerapkannya secara komprehensif.
Apabila ketentuan-ketentuan a  quo dicermati  secara  saksama,  maka  terdapat setidaknya  2  (dua)  implikasi  terkait penerapan sistem pengawasan daring ormas BHK sebagai berikut. Pertama, sistem penilaian dan pengawasan daring yang dilakukan oleh Kemenkumham tersebut harus dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat melakukan peran serta dalam  mewujudkan  partisipasi  publik.  Hal ini akan memperkuat sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kemenkumham melalui pengaduan dan pernyataan sikap dari unsur-unsur masyarakat. Kedua, pelibatan pihak-pihak eksternal Kemenkumham harus dilakukan secara proporsional. Sehingga Kemenkumham  tidak  menjadi  satu-satunya pelaku sistem pengawasan tersebut. Oleh karena itu, pelibatan pihak-pihak eksternal
tersebut harus dilakukan secara komprehensif dengan didahului pembuatan prosedur yang terang oleh Kemenkumham.

## D. Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan, maka terdapat dua kesimpulan dalam penelitian ini. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa guna menerapkan bentuk norma hukum preventif yang ditujukan untuk melakukan pengawasan kegiatan ormas BHK di Indonesia, terlebih dahulu harus memahami  dasar-dasar  penting  dari  norma hukum itu sendiri sebagai berikut. Konstruksi hukum  preventif  dalam  keberlakuan  suatu norma  hukum  adalah  irisan  dari  ketiga jenis muatan produk hukum yaitu perintah untuk mengerjakan sesuatu, larangan untuk mengerjakan sesuatu, dan kebolehan untuk mengerjakan sesuatu. Sehingga dapat dinyatakan  bahwa  tidak  terdapat  sifat mutlak terkait norma hukum yang bersifat preventif terhadap jenis muatan norma yang dimaksud tersebut diatas. Namun meskipun demikian,  norma  hukum  preventif  memiliki ciri-ciri yang khusus yaitu ditujukan untuk mencegah pelanggaran, bersifat persuasif, dan pengaturan sanksi administratif terhadap potensi pelanggaran yang dapat terjadi.
Kesimpulan yang kedua adalah terkait dengan peluang implementasi mekanisme pengawasan daring terhadap ormas BHK dapat dilakukan oleh Kemenkumham dengan melibatkan  pihak-pihak  eksternal  meliputi BPIP dan PPATK sepanjang terkait langsung dengan perintah Undang-Undang ( vide UU 16/2017). Secara khusus terkait dengan pelibatan BPIP juga dapat disertai dengan sosialisasi  atau  kegiatan  preventif  lainnya

## untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran.
Selain itu juga dapat dilakukan peran serta partisipasi  masyarakat  untuk  memperkuat mekanisme daring tersebut melalui pengaduan secara tertulis.
Adapun berkenaan dengan hasil kesimpulan  penelitian  ini,  penulis  telah menyusun dua rekomendasi sebagai berikut. Rekomendasi pertama adalah bahwa Pemerintah (Kemenkumham in casu ) seyogyanya melakukan sebuah tindakan yang tegas untuk melakukan pengawasan daring secara komprehensif dengan prosedur yang jelas. Hal tersebut dapat didahului dengan merumuskan sebuah Permenkumham yang mengatur perihal prosedur pengawasan daring yang dilakukan oleh unsur internal Kemenkumham. Disamping itu, menjadi penting bagi Kemenkumham bersama pihak eksternal  terkait  seperti  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, BPIP, dan PPATK untuk menetapkan surat keputusan bersama yang pada pokoknya menjelaskan mekanisme
kerjasama antar lembaga negara untuk melakukan pengawasan daring terhadap ormas BHK.
Rekomendasi kedua adalah bahwa Pemerintah seyogyanya memperkuat sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam melakukan pengawasan secara mandiri atas ormas BHK. Hal tersebut berhubungan erat dengan peranan surat keputusan bersama yang diuraikan sebelumnya. Dimana pihak eksternal Kemenkumham dapat melakukan tembusan pemberitahuan sehubungan dengan aduan masyarakat terhadap sebuah ormas BHK dalam sebuah layanan yang terpadu dengan pihak Kemenkumham. Disamping itu, Kemenkumham dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam melakukan pengaduan terhadap sebuah ormas BHK dengan setidaknya disertai bukti-bukti  yang  menegaskan  pengaduan dimaksud.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2012).
Members of The International Commission of Jurists, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights (New York: American Association for the International Commission of Jurists, 1985).
Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, Perihal  Kaidah  Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
Wulandari,  Liestiarini,  et.al., Dokumen  Pembangunan  Hukum  Nasional (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018).

## B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
DJ.,  Yusrizal,  “Negara  Hukum  Yang  Demokratis  Menurut  Konstitusi  (Undang-Undang  Dasar Tahun 1945),” Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Menara Ilmu (2018).
Hamzani, Achmad Irwan, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya,” Yustisia Jurnal Hukum (2014).
Harahap,  Zairin,  “Pengaturan  Tentang  Ketentuan  Sanksi  Dalam  Peraturan  Daerah,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum (2006).
Hoesein, Zainal Arifin, “Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum,” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional (2012).
Ismail, Rezki Robiatul Aisyah, “Problematika Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat,” Mulawarman Law Review 4, no.1 (2019).
Kurniawan, M. Beni, “Konstitusionalitas Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau Dari UUD 1945,” Jurnal Konstitusi (2018).
Matompo, Osgar S., “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat,” Jurnal Media Hukum (2014).
Mochtar,  Zainal  Arifin,  “Antinomi  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia,” Hasanuddin Law Review (2015).
Nalle, Victor Imanuel W., “Asas Contrarius Actus Pada Perppu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia,” Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum (2017).
Permaqi,  Farhan,  “Politik  Hukum  Pembentukan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Dalam Asas Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa,” Jurnal Legislasi Indonesia (2017).
Permata Budi Asri, Dyah, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta,” JIPRO: Journal of Intellectual Property (2018).
Riyanto, H.R. Benny, “Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0,” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional (2020).
Setiadi, Wicipto, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia,” Majalah Hukum Nasional (2018).
Sonata, Depri Liber, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum (2014).
Supriyanto,  Eko,  “Kedudukan  Naskah  Akademik  Dalam  Penafsiran  Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang,” Yuridika (2016).

## C.  Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

## BIODATA PENULIS
Kristianus Jimy Pratama, S.H . menyelesaikan pendidikan pada S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Saat ini penulis merupakan mahasiswa aktif pada Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penulis memiliki artikel penelitian baik yang dikerjakan secara mandiri dan kolaborasi, diantaranya yang berjudul “Meninjau  Politik  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  Dalam  Keadaan  Pandemi”  pada  Jurnal RechtsVinding :  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Vol.  10  No.1  (April  2021),  “Telaah  Kritis Mengenai Interpretasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Sebagai Keadaan Memaksa Berdasarkan Perspektif Hukum Kontrak” pada Majalah Hukum Nasional, Vol. 50 No.2 (Desember 2020), dan “Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Pers Dalam Publikasi Berita Yang Bermuatan Contempt of Court ” pada Era Hukum Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 18 No.2 (November 2020). Fokus penelitian penulis adalah bidang hukum bisnis yang meliputi hukum kontrak, hukum perdata internasional, hukum ketenagakerjaan, dan hukum teknologi. Selain itu, fokus penelitian penulis mencakup pula bidang hukum ketatanegaraan dan bahasan mengenai penegakan hukum dan hak asasi manusia. Penulis dapat dihubungi melalui email: kristianusjimy@mail.ugm.ac.id.

## Majalah Hukum Nasional
Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i2.148 https://mhn.bphn.go.id

## HAMBATAN FORMAL PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DATA PRIBADI
(Formal Obstacles to Criminal Law Enforcement on the Crime of Personal Data Theft)

## Kornelius Benuf
Broto Hastono & Associates dan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jalan Simongan Nomor 123, Semarang dan JL. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang - Semarang Universitas Diponegoro, Jawa Tengah
e-mail: korneliusbenuf@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai inovasi model bisnis di Indonesia. Namun pada prakteknya ternyata berdampak bagi Pencurian data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencurian data pribadi di Indonesia sebagai suatu kejahatan dan mengenai hambatan formal penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pencurian data pribadi merupakan suatu kejahatan karena dilarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan merugikan korban yang data pribadinya dicuri. Bahwa dalam praktik penanggulangan kejahatan pencurian data pribadi dari perspektif  hukum  pidana,  ada  beberapa  hambatan  secara  formal  sehingga  penanggulangan  kejahatan pencurian data pribadi belum bisa dilakukan secara maksimal, hal ini dikarenakan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan pencurian data pribadi masih bersifat umum dan berupa peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, sehingga tidak bisa memuat ketentuan mengenai sanksi pidana.

## Kata kunci: Kejahatan, Data Pribadi, Hukum Pidana

## Abstract
The  development  of  information  technology  has  encouraged  various  business  model  innovations  in Indonesia. But in practice it turns out to have an impact on the theft of consumer personal data. This study aims  to  analyze  the  theft  of  personal  data  in  Indonesia  as  a  crime  and  formal  barriers  to  criminal  law enforcement against the crime of personal data theft in Indonesia. The research method used is normative juridical using secondary data consisting of primary  and secondary legal materials. Based on the results of the study, it was concluded that the theft of personal data is a crime because it is prohibited by regulations in Indonesia and is detrimental to the victim whose personal data is stolen. Whereas in the practice of overcoming the crime of personal data theft from the perspective of criminal law, there are several formal obstacles so that the prevention of the crime of personal data theft cannot be carried out optimally, this is because several regulations governing the crime of personal data theft are still general in nature and in the form of legislation under the Act, so it cannot contain provisions regarding criminal sanctions.
Keywords: Crime, Personal Data, Criminal Law.

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I

## A. Pendahuluan
Hakekat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan terhadap orang lain, membutuhkan interaksi dengan manusia lain di lingkungan tempat ia berada. Fenomena perkembangan teknologi informasi menjadikan manusia bisa berinteraksi dengan manusia lain yang berada di lingkungan yang berbeda. Sebagai contohnya saat ini orang desa bisa melakukan interaksi dengan orang kota secara langsung dengan menggunakan alat komunikasi hasil perkembangan teknologi informasi yaitu handphone . Interaksi antar manusia saat ini dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi yang merupakan hasil perkembangan teknologi informasi.
Seiring majunya teknologi, komunikasi antarmanusia semakin lama terus berkem bang 1 . Jika sebelumnya manusia berkomunikasi secara lisan dan bertatap muka secara langsung, kini mulai dapat dilakukan dengan telegraf, telepon, faksimile , email , SMS, telekonferensi, dan sebagainya. Semakin kekinian, proses komunikasi  menjadi  lebih  praktis.  Teknologi informasi menggambarkan perkembangan peradaban manusia yaitu mengenai cara penyampaian informasi. Dulunya manusia purba menyampaikan informasi melalui lukisan di dinding-dinding gua. Sekarang arus informasi sudah bisa diakses dengan mudah melalui internet. Begitu pula ragam informasinya. Masa sekarang semakin banyak
1.  Trihastuti Yuniati and Muhammad Fajar Sidiq, ‘Literature Review: Legalisasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital Sebagai Alternatif Pengesahan Dokumen di Masa Pandem’, Jurnal Resti , 4.6 (2020), 1058 – 1069. hlm. 1061.
2 . Akhmad Aminudin Minto Rahayu, ‘Kajian Kebahasaan Terhadap Peristilahan Internet’, Epigram , 10.1 (2013), 7–12. Hlm. 8.
informasi yang diserap. Internet seolah mampu memberikan informasi tanpa batas. Namun,  hal  ini  tidak  dirasakan  pada  zaman lampau. Pada awal masa sejarah peradaban kuno yaitu sekitar abad ke-5 SM, bahasa dipakai sebagai alat tukar informasi. Hanya saja, bahasa lisan memiliki kelemahan yakni informasinya mudah dilupakan dan tidak bisa disimpan lama, termasuk ada keterbatasan jangkauan suara. Lalu, sedikit lebih maju, informasi berkembang menggunakan gambar dari zaman purba sampai sekarang. Sejak ditemukan alfabet dan angka arabik, penyampaian informasi berjalan lebih efisien. Alfabet memudahkan manusia untuk menyampaikan informasi melalui tulisan. 2
Berkembang hingga saat ini komunikasi antar manusia sudah menggunakan alat-alat teknologi informasi yang bisa menyampaikan pesan suara, tulisan, dan gambar secara elektronik.
Teknologi informasi dan komunikasi modern di Indonesia dipengaruhi oleh penemuan-penemuan baru yang ada di negara industri Eropa dan Amerika. Negara industri telah berupaya menemukan teknologi untuk  menunjang  aktifitas  industrinya, termasuk juga penemuan teknologi internet. Selanjutnya teknologi internet di Indonesia berawal dari pembuatan Internet Protokol (IP) di Universitas Indonesia bernama UI-NETLAB pada 24 Juni 1988. Dalam buku yang berjudul “ Perkembangan  Teknologi  Komunikasi ” (2017) karya Nurudin, pada tahun 1994, dalam

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
bukunya tersebut, ia menjelaskan bahwa munculnya Internet  Service  Provider (ISP) pertama di Indonesia yang bernama IndoNet. IndoNet ini berhasil membangun sambungan awal ke Internet dengan menggunakan teknologi dial-up . Perkembangan selanjutnya mengenai internet terjadi pada tahun 1995, departemen pos telekomunikasi menerbitkan izin usaha terhadap ISP IndoNet dan RadNet sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan teknologi internet di Indonesia. 3 Perkembangan internet di Indonesia  tidak  sepenuhnya  bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Salah satu hal  yang  tidak  bermanfaat  dan  menjadi permasalahan bagi masyarakat akibat perkembangan internet adalah pencurian data pribadi.
Pencurian data pribadi, merupakan salah satu penghubung antara perkembangan tek- nologi informasi dengan hukum, khususnya hukum pidana. Hukum yang bertujuan untuk menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat. 4
Indonesia sebagai negara hukum. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan bangsa Indonesia haruslah didasarkan pada hukum, penegasan dianutnya prinsip negara hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang  menyatakan  bahwa  “Indonesia  adalah negara hukum”.
Hukum dibentuk memiliki tujuan, yaitu
3.  Merlyna Lim, “ Informational Terrains of Identity and Political Power: The Internet in Indonesia ”, Antropologi Indonesia , 2.1 (2014), 23–41. Hlm. 27.
4.  Esmi Warassih, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum Dan Persoalan Keadilan) (Semarang, 2001). Hlm. 31.
5.  Atang Hermawan Usman, ‘Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia’, Jurnal Wawasan Yuridika, 30.1 (2014), 26–53. Hlm. 29.
6.  Erlangga Djumena, ‘Tokopedia Soal Data Pengguna’, Kompas, 2021 <https://money.kompas.com/ read/2019/07/30/053800826/-populer-money-tokopedia-soal-data-pengguna-debat-para-menteri> [accessed 9 June 2021].
untuk memperoleh kepastian hukum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum yang dianut di Indonesia, ternyata dalam fakta pelaksanaanya masih sangat memprihatinkan  sebab  masih  sangat  jauh dari yang seharusnya. Hal ini diakibatkan dari 2 arah yaitu dari sisi masyarakat dan dari sisi pemerintah. Ternyata kesadaran hukum masyarakat maupun pemerintah masih rendah dapat menjadi salah satu sebab belum tegaknya prinsip-prinsip negara hukum Indonesia. 5
Khusus dalam kaitan antara hukum pidana dan perkembangan teknologi informasi di Indonesia, hukum pidana menjadi alat pemaksa untuk menjadikan penggunaan teknologi informasi bisa tertib sehingga tidak menimbulkan  kerugian  bagi  setiap  orang yang menggunakannya. Saat ini beberapa kasus terjadi yaitu pencurian data pribadi konsumen yang bertransaksi melalui internet. Salah satu kasusnya yaitu pencurian data pribadi konsumen tokopedia oleh produsen Fintech. 6 Data pribadi telah menjadi sesuatu yang berharga saat ini karena bisa dijadikan sarana untuk melakukan promosi dan lain sebagainya. Oleh karena itu data pribadi bisa menjadi komoditas yang mempunyai nilai ekonomi dan bisa diperjualbelikan. Data pribadi bagi manusia merupakan privasi yang harus dilindungi oleh hukum. Privasi merupakan hak individu untuk menentukan

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
data atau informasi apa saja tentang dirinya yang boleh diketahui orang lain dan yang tidak  boleh  diketahui  orang  lain. 7 Privasi termasuk Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini  dibuktikan  dengan  dimasukkannya pengaturan mengenai perlindungan HAM dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J yang mengaturnya. Lebih khusus lagi mengenai privasi diatur dalam Pasal 28G ayat  1  yang  menentukan  bahwa  “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak asasi”. Lebih lanjut dalam Undang-Undang organik, yang dibentuk atas dasar konstitusi dan sebagai konsekuensi yuridis keterlibatan negara Indonesia sebagai negara pihak dari International Covenant  on  Civil  and  Political Right  (ICCPR) , yang telah disahkan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International  Covenant  on  Civil and  Political  Rights (Kovenan Internasional Tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik),    juga menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya. Hal ini juga senada dengan pengaturan tentang HAM di dalam Undang- Undang 39 Tahun 1999, yang dalam beberapa pasalnya menjamin perlindungan hak atas privasi warga negara, misalnya Pasal 14 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31. Secara umum Pasal 29 ayat (1) menyatakan pengakuan
7.  Wahyudi Djafar, ‘Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan’ (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM, 2019). Hlm. 3.
akan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak  miliknya.  Perlindungan  tersebut  tidak hanya dalam konteks hubungan langsung, melainkan atas informasi atau data pribadi. Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu hak mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.  Hal ini berkaitan dengan Pasal 31 Undang-Undang HAM yang juga mengatur bahwa kemerdekaan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan. Berdasarkan uraian mengenai data pribadi merupakan privasi dan merupakan HAM tersebut maka dengan bisa dikemukakan bahwa melakukan perlindungan data pribadi sama juga dengan melakukan perlindungan HAM.
Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas, penelitian ini akan menganalisis tentang hambatan formal pene- gakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan setidaknya  ada  3  (tiga)  penelitian  terdahulu yang  mengangkat  tema  penelitian  yang sama yaitu membahas tentang perlindungan hukum  terhadap  data  pribadi.  Penelitian pertama dilakukan oleh Wahyudi Djafar dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia:

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I

## Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan”.
Penelitian ini membahas tentang Pengantar: Revolusi Data dan Kebutuhan Perlindungan Data, Privasi dan Perlindungan Data Pribadi, Perkembangan Hukum Perlindungan Data, dan membahas mengenai Lanskap Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Penelitian  tersebut  menyimpulkan  penting adanya pembaharuan pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia. 8
Penelitian  kedua  dilakukan  oleh  Erlina Maria  Christin  Sinaga  dan  Mery  Christian Putri,  dalam  penelitian  berjudul  “Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi  Industri  4.0”.  Penelitian  tersebut mengkaji tentang pengaturan tentang perlindungan data pribadi yang masih bersifat parsial di Indonesia, sehingga diperlukan tindakan  konkret  dari  Legislator  untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi dan mengesahkannya serta mengundangkannya agar tidak lagi pengaturan perlindungan data pribadi bersifat parsial di Indonesia. 9
Penelitian  ketiga  yang  juga  membahas tentang perlindungan data pribadi dilakukan oleh Erna Priliasari dalam penelitiannya yang berjudul  “Pentingnya  Perlindungan  Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency  of  Personal  Protection  in  Peer-to- Peer  Lending). Penelitian  tersebut  mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi
8.  Wahyudi Djafar. Ibid . Hlm. 14.
9.  Mery Christian Putri Erlina Maria Christin Sinaga, ‘Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0’, RechtsVinding, 9.2 (2020), 237–256. Hlm. 237.
10.  Erna Priliasari, ‘Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer-to-Peer Lending)’, Majalah Hukum Nasional, 2.1 (2019), 1–27. Hlm. 1.
11 .  I  Made  Pasek  Diantha,  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum  (Jakarta: Prenada Media Group, 2017). Hlm. 32.
peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online.  Kesimpulan  dari  penelitian  tersebut menyatakan bahwa negara telah memberikan perlindungan konsumen sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik dianggap belum memadai dalam memberikan perlindungan data pribadi. 10
Berdasarkan  3  (tiga)  penelitian  terdahulu yang  meneliti  tentang  perlindungan  hukum terhadap data pribadi belum ada yang secara spesifik  mengangkat  permasalahan  tentang; Apakah pencurian data pribadi di Indonesia sebagai kejahatan? Dan apakah yang menjadi hambatan formal penegakan hukum pidana terhadap kejahatan Pencurian data pribadi di Indonesia?  Sehingga dengan mendasarkan pada argumentasi tersebut bisa dikemukakan bahwa penelitian ini berbeda memiliki unsur kebaharuan (novelty).

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif  dengan  mendasarkan analisis pada peraturan perundang- undangan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia. 11 Data hukum yang digunakan adalah data hukum sekunder, yang terdiri

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N
P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
dari bahan hukum primer 12 yaitu UUD NRI Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Rancangan Undang- Undangan mengenai Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International  Covenant on  Civil  and  Political  Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). 13 Penelitian  ini  juga  menggunakan data hukum sekunder yaitu berita dan literatur terkait pencurian data pribadi di Indonesia. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif analitis  untuk  menjawab  permasalahan penelitian. 14 Adapun yang menjadi per- masalahan  penelitian  yaitu  hambatan formal, penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi. Hambatan formal yang dimaksud merupakan salah satu prinsip negara hukum berlandaskan pada teori negara hukum modern (Rechtstaat) . Teori ini secara garis besar mengakui bahwa ada 2 (dua) prinsip dasar negara
12.  Roni Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). Hlm. 67. 13. Depri Liber Sonata, ‘Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum’, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 8.1 (2014), 15–35. Hlm. 24.
14. Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, Gema Keadilan , 7.1 (2020), 20–33. Hlm. 24.
15.  Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat) (Bandung: Refika Aditama, 2011). Hlm. 23. 16.  Dyah Hapsari Prananingrum, ‘Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum’, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 8.1 (2014), 73–92. Hlm. 74.
hukum yaitu substansial dan formal. Prinsip substansial menyangkut rasa keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Prinsip formal menyangkut peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penegakan hukum. Kedua prinsip ini berkaitan satu dengan yang lainnya untuk menciptakan masyarakat yang berbahagia. 15

## C. Pembahasan 1.  Pencurian Data Pribadi di Indonesia sebagai Suatu Kejahatan
Pembahasan bagian 1 (pertama) ini ingin meletakan dasar pemahaman mengenai pencurian data pribadi sebagai suatu kejahatan yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia. Bahwa kejahatan secara sederhana didefinisikan  sebagai  suatu  perbuatan  jahat yang dilakukan oleh subjek hukum. Subjek hukum  didefinisikan  sebagai  pihak  yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Subjek hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu subjek hukum manusia dan subjek hukum badan hukum. 16 Namun  tidak  serta merta semua manusia dan badan hukum merupakan subjek hukum, yang diakui sebagai subjek hukum manusia yaitu manusia yang sudah cakap hukum. Begitu pula dengan  badan  hukum,  tidak  semua  badan hukum diakui sebagai subjek hukum, yaitu badan hukum yang sudah memiliki legalitas baik legalitas operasional maupun legalitas
H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
institusional. 17 Hal-hal inilah yang menjadi persyaratan manusia dan badan hukum agar diakui sebagai subjek hukum yang sah dan kepadanya bisa diberikan hak hukum dan dibebankan kewajiban hukum bila melakukan suatu kejahatan.
Selanjutnya untuk lebih memahami mengenai kejahatan bisa dikemukakan pendapat ahli sebagai berikut; menurut R. Soesilo kejahatan bisa dipandang melalui 2 (dua) sudut pandang yaitu sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang secara sosiologis. Sudut pandang secara yuridis melihat kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah  laku  yang  bertentangan  dengan undang-undang. Jadi yang digunakan sebagai dasar untuk mendalilkan bahwa suatu perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan adalah pasal undang-undang. Jika ada pasal dalam suatu undang-undang yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai suatu kejahatan maka perbuatan tersebut adalah suatu kejahatan. Selanjutnya dari sudut pandang sosiologis melihat kejahatan adalah  perbuatan  atau  tingkah  laku  yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. 18
Jadi yang dijadikan dasar untuk mendalilkan suatu perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan dari sudut pandang sosiologi adalah kerugian  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan tersebut, baik yang dialami korban dan/atau yang dialami masyarakat secara umum. Dari
17. Sri Redjeki Hartono, ‘Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Kajian Komprehensif’, Jurnal Legislasi Indonesia , 6.2 (2009), 53–64. Hlm. 62.
18.  R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal (Jakarta: Politea, 1995). Hlm. 68. 19.  Nyoman Serikat Putra Jaya, Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Edisi Revisi (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018). Hlm. 7.
pendapat yang dikemukakan R. Soesilo ini disimpulkan bahwa suatu perbuatan bisa didalilkan sebagai kejahatan bila melanggar pasal dalam suatu undang-undang dan/ atau bila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap orang lain, baik individu maupun masyarakat.
Selanjutnya Nyoman Serikat Putra Jaya  dengan  mengutip  pendapat  dari  Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa selain dua batasan sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo di atas, kejahatan, khususnya kejahatan bisnis bisa juga dipandang dari sudut pandang filosofis yaitu didasarkan pada perubahan  nilai  dalam  masyarakat  ketika suatu  aktivitas  suatu  bisnis  dioperasikan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, perubahan nilai yang dimaksud yaitu bahwa bisnis yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kejujuran, berubah menjadi tidak lagi menjunjung tinggi nilai kejujuran. 19 Prof Nyoman Serikat Putra Jaya ingin memperluas pengertian kejahatan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh R. Soesilo, ia melihat kejahatan yang berkembang khususnya di bidang hukum Bisnis.  Pada  intinya  kejahatan  di  bidang hukum bisnis menurut Prof Nyoman yaitu bila  aktivitas  bisnis  tak  lagi  mengutamakan nilai kejujuran dan menimbulkan kerugian maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu kejahatan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka bisa dikemukakan bahwa batasan

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai suatu kejahatan, yaitu yang pertama suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan yang kedua suatu perbuatan yang merugikan orang lain. Selanjutnya dalam konteks hukum bisnis kejahatan  juga  mencakup  aktivitas  bisnis yang tidak mengutamakan nilai kejujuran dan merugikan orang lain khususnya konsumen.
Kembali pada konteks pembahasan mengenai pencurian data pribadi, secara umum dapat diterima bahwa UUD NRI Tahun  1945  sebagai  konstitusi  melindungi kepemilikan pribadi dari seseorang, khususnya dalam Pasal mengenai HAM dan mengenai kepemilikan pribadi diatur dalam Pasal 28G ayat  1  yang  menentukan  bahwa  “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28G tersebut menegaskan bahwa hak diri pribadi yang dalam konteks tulisan ini sama dengan hak perlindungan data pribadi merupakan bagian dari HAM. Sehingga bisa dikatakan  bahwa  konstitusi  negara  republik Indonesia secara tegas menentukan bahwa hak perlindungan data pribadi merupakan HAM yang dimiliki setiap orang dan dilindungi oleh hukum di Indonesia. Berlandaskan pada Pasal 28G tersebut, maka data pribadi dapat dianggap sebagai kepemilikan pribadi dan dapat diikuti pandangan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak fundamental
20.  Setyawati Fitri Anggraeni, ‘Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia’, Jurnal Hukum dan Pembangunan , 48.4 (2018), 814–25.
yang  dimiliki  oleh  setiap  orang,  sehingga penting  bagi  pemerintah  Indonesia  untuk melindungi hak ini. Mengenai kepemilikan dan perlindungan data pribadi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus lainnya. 20 Aturan khusus tersebut antara lain Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International  Covenant  on  Civil and  Political  Rights (Kovenan Internasional Tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik),  juga menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya. Hal ini juga senada dengan pengaturan tentang HAM di dalam Undang- Undang 39 Tahun 1999. Khususnya dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31,  yang  mana  Pasal  tersebut  pada  intinya menjamin perlindungan hak atas privasi warga negara. Namun, sangat disayangkan pemerintah Republik Indonesia masih belum mengatur ketentuan tentang data pribadi dalam suatu peraturan khusus, berupa Undang-Undang khusus yang komprehensif dan memuat aturan formal yang baik dan tegas serta aplikatif. Perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia di era modern seperti saat ini karena sudah banyak kasus tentang pencurian data pribadi di Indonesia.
Selanjutnya apabila dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi saat ini yaitu pencurian data pribadi di Indonesia, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian  pendahuluan.  Pasal  tentang  tindak pidana Pencurian di Indonesia diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
Pidana  (KUHP).  Pasal  tentang  tindak  pidana pencurian tersebut masuk dalam buku II KUHP, yang mana buku II tersebut secara umum mengatur tentang Kejahatan. Sehingga dengan berlandaskan pada uraian tersebut tindak pidana pencurian merupakan suatu kejahatan. Maka secara khusus dalam pembahasan  penelitian  ini  yaitu  tentang kejahatan pencurian data pribadi, secara umum  termasuk  ke  dalam  tindak  pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang bunyinya sebagai berikut;
“Barangsiapa mengambil barang sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki  secara  melawan  hukum,  diancam karena  pencurian,  dengan  pidana  penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”
Pencurian data pribadi di Indonesia akhir-akhir ini menjadi isu hukum serius dikarenakan banyak masyarakat yang sebagian besar adalah sebagai konsumen merasa dirugikan karena penggunaan data pribadi secara semena-mena oleh pihak lain yang pada umumnya adalah produsen. Hal ini sejalan dengan pandangan R. Soesilo dan Prof Nyoman yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia saat ini sudah merugikan masyarakat Indonesia, hal ini juga dikarenakan pelaku bisnis yang melakukan aktivitas  bisnisnya  tidak  dilandaskan  pada nilai-nilai kejujuran dalam bisnis.
Adapun yang termasuk data pribadi yang harus dilindungi di Indonesia bisa dilihat pada tabel berikut:

## Tabel I: Data Pribadi yang Harus Dilindungi di Indonesia
No. Data Pribadi yang harus dilindungi di Indonesia
1. Nomor KK (Kartu Keluarga)
2. NIK (nomor Induk Kependudukan)
3. Nama lengkap
4. Jenis kelamin
5. Tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir
6. Golongan darah
7. Agama/kepercayaan
8. Status perkawinan
9. Status hubungan dalam keluarga
10. Cacat fisik dan/atau mental
11. Pendidikan terakhir
12. Jenis pekerjaan
13. NIK ibu kandung
14. Nama ibu kandung
15. NIK ayah
16. Nama ayah
17. Alamat sebelumnya
18. Alamat sekarang
19. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir
H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
No. Data Pribadi yang harus dilindungi di Indonesia
20. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir
21. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah
22. Nomor akta perkawinan/buku nikah
23. Tanggal perkawinan
24. Kepemilikan akta perceraian
25. Nomor akta perceraian/surat cerai
26. Tanggal perceraian
27. Sidik jari iris mata
28. Tanda tangan
29. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
Sumber: Pasal 58 ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
21. Kornelius Benuf, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) di Indonesia’ (Universitas Diponegoro, 2019). Hlm. 92.
Berdasarkan tabel di atas maka bisa diketahui bahwa ada 29 (dua puluh sembilan) data pribadi yang dilindungi di Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya dalam konteks bisnis sebagaimana telah  diungkap  dalam  penelitian  yang dilakukan penulis dalam tulisan yang berjudul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap
Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial  Technology  (Fintech) di Indonesia” menyatakan bahwa data pribadi yang dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18 /SEOJK.02/2017, data pribadi yang harus  dilindungi  dibagi  menjadi  3  (tiga) jenis berdasarkan pemiliknya. 21 Adapun data pribadi yang harus dilindungi dalam bisnis di Indonesia bisa dilihat pada tabel II berikut:

## Tabel II. Data Pribadi yang Harus Dilindungi dalam Bisnis di Indonesia
No.

## Data Pribadi yang Harus Dilindungi dalam Bisnis di Indonesia
Bagi perseorangan Bagi Korporasi Data dan Informasi Non-Publik yang Bersifat Material 1. Nama Nama Korporasi Laporan Keuangan 2. Alamat Domisili Alamat Korporasi Kinerja Usaha 3. Kartu Identitas (KTP, Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor) Nomor Telepon Korporasi Keputusan Manajemen 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Susunan Direksi Dan Komisaris Termasuk Dokumen Identitas Berupa KTP/ Paspor/ Izin Tinggal Korporasi Jumlah Pelanggan 5. Tanggal Lahir Dan/Atau Umur Susunan Pemegang Saham Korporasi Data Dan Informasi Terkait Lainnya

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
6. Alamat Email Nomor Rekening Korporasi Data Dan Informasi Terkait Transaksi Keuangan 7. IP Address Rekening Koran Korporasi Dan Data Dan Informasi Terkait Kontrak/Perjanjian 8. Nomor Telepon Daftar Aset Korporasi 9. Nomor Rekening Dokumen Perusahaan Korporasi 10. Nama Ibu Kandung Data Dan Informasi Terkait Lainnya mengenai Korporasi. 11. Nomor Kartu Kredit
12. Identitas Digital
(Biometrik)
13. Tanda Tangan
14. Riwayat Pendidikan
15. Riwayat Pekerjaan
16. Rekening Koran
17. Daftar Harta Kekayaan

## 18. Data Dan Informasi
Terkait Lainnya
Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18 /SEOJK.02/2017
22. Wisnu Prabowo, Satriya Wibawa, and Fuad Azmi, ‘Perlindungan Data Personal Siber di Indonesia’, Padjadjaran Journal of International Relations, 1.3 (2020), 218–239. Hlm. 221. <https://doi.org/10.24198/ padjir.v1i3.26194>.
Berdasarkan tabel II di atas maka diketahui bahwa data pribadi yang harus dilindungi di Indonesia, ada 3 (tiga) jenis yang dibedakan berdasarkan  pemilik  data  pribadinya.  Ketiga jenis data pribadi yang dilindungi tersebut antara lain; data pribadi perorangan, data pribadi korporasi dan data dan Informasi non-publik yang bersifat material. Rincian data pribadi yang harus dilindungi dalam bisnis di Indonesia bisa dilihat pada tabel II di atas.  Namun kembali lagi pada pernyataan di awal bahwa jika pemilik data pribadi tersebut di atas telah menyetujui datanya diketahui orang lain maka, data pribadi tersebut tidak perlu diberikan perlindungan hukum.
Namun jika terjadi pencurian data pribadi yang dilakukan secara melawan
hukum dan tanpa hak serta tanpa persetujuan pemilik data pribadi tersebut maka hal ini merupakan suatu kejahatan. Pada praktiknya  terkadang  tanpa  disadari  dapat terjadi pencurian data pribadi diakibatkan oleh suatu kelalaian dari calon korban (masyarakat) itu sendiri dalam melaksanakan aktivitasnya  sehari-hari. 22 Misalnya tanpa kita sadari pada saat membeli kartu perdana dan kemudian meminta agar petugas konter untuk melakukan pendaftarannya, pada saat mendownload aplikasi , melampirkan data- data pribadi dalam platform atau formulir dan lain sebagainya yang tanpa disadari dapat disalahgunakan oleh petugas konter tersebut dan berpotensi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Selain itu, sebagai akibat

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
lajunya perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini yang populer digunakan adalah terkait big data. Big  data yang dianggap sebagai suatu solusi yang menjanjikan dalam mengolah data karena mampu mengolah data  yang  besar  dan  bervariatif  serta  dapat membuat lampiran yang akurat, sehingga membuat big data tidak saja hanya digunakan oleh pihak pemerintah namun digunakan juga oleh pihak swasta. Perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkannya sebagai upaya mempelajari tingkah laku konsumen, seperti loyalitas, pola kunjungan, histori pembelian dan  lain-lain,  sehingga  efektif  dalam memasarkan produk atau jasanya. Akan tetapi di sisi lain pencurian big  data tidak  dapat dipungkiri dapat juga mengancam privasi seseorang. Misalnya saja gejolak yang muncul ketika harus melakukan registrasi data pribadi seperti  kartu  tanda  penduduk  (KTP)  serta kartu keluarga (KK), contoh lain misalnya history pada aplikasi  ojek  online , dimana hal tersebut terdapat peluang terjadinya Pencurian data yang menimbulkan kerugian. Selain itu, saat ini yang sedang marak yaitu dark website yang diduga dapat mengambil data-data pengguna aplikasi zoom. 23
Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa pencurian data pribadi merupakan suatu kejahatan karena dilarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia di antaranya yaitu kepemilikan pribadi dalam UUD NRI Tahun 1945, Pasal 362 KUHP, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
23. Sahat Maruli Tua Situmeang, ‘Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber’, Jurnal Sasi , 27.1 (2021), 38–52. Hlm. 41.
Transaksi Elektronik, Pasal 58 ayat 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Rancangan Undang-Undangan mengenai perlindungan data pribadi. Pencurian data pribadi bisa mengakibatkan kerugian bagi korban yang data pribadinya dicuri dan bahwa kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia saat ini sudah merugikan masyarakat Indonesia, hal ini juga dikarenakan pelaku bisnis yang  melakukan  aktivitas  bisnisnya  tidak dilandaskan pada nilai-nilai kejujuran dalam bisnis.

## 2.  Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi di Indonesia
Kembali dikemukakan pada bagian ini sebagaimana yang telah dikemukakan di muka bahwa, melakukan perlindungan data pribadi yang merupakan hak privasi sama juga dengan melakukan perlindungan HAM. Namun jika perlindungan privasi tersebut mengalami hambatan formal, maka perlindungan HAM juga akan menghadapi hambatan formal. Pada pembahasan ini bertujuan untuk melihat apa yang menjadi hambatan formal penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia. Hambatan formal yang dimaksud

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
yaitu  hambatan  yang  ditimbulkan  karena tidak  adanya  aturan  hukum  formil  yang berbentuk peraturan perundang-undangan. 24
Hambatan  hukum  formil  ini  sangat  penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, karena hukum pidana berlandaskan pada asas pokok hukum pidana yaitu asas legalitas, yang artinya setiap perbuatan bisa dipidana apabila ada aturan hukum yang mengaturnya. Meskipun asas ini sudah lama dipertentangkan karena sifatnya yang kaku dan sudah ada perkembangannya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yaitu mengarah pada perluasan makna asas legalitas, yang semula bersifat legal formil menjadi bersifat legal materiil. Perkembangan ini akan memperluas makna asas legalitas bahwa bisa dipidananya suatu perbuatan tidak hanya didasarkan pada aturan hukum formal saja namun juga bisa didasarkan pada hukum yang hidup dalam masyarakat,  adat  istiadat  dan  nilai-nilai kesusilaan yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Hal perluasan makna asas legalitas ini ditentukan dalam Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 1 ayat 4 RUU KUHP. 25 Namun karena RUU KUHP belum disahkan dan diundangkan maka saat ini yang masih berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Kolonial Belanda, yang mana asas legalitas masih bersifat legal formil, sehingga perbuatan yang bisa dipidana harus ada aturan hukum yang mengatur perbuatan
24.  Ernest Runtukahu, ‘Korupsi Dalam Konsep Hukum Formal dan Konsep Hukum Material’, Lex Crimen , 1.2 (2012), 73–82. Hlm. 75.
25.  Lidya Suryani Widayati, ‘Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP’, Negara Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 2.2 (2011), 307–327. Hlm. 315.
26.  Nyoman Serikat Putra Jaya, Op Cit , Hlm. 140.
tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam konteks ini perbuatan pencurian data pribadi di Indonesia, bisa dipidana jika ada aturan hukum formil yang mengaturnya.
Hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum di Indonesia selalu mengalami perkembangan yang sesuai dengan per- kembangan kejahatan di tengah masyarakat. Proses pembentukan dan penyusunan hukum pidana didasarkan pada asas, nilai dan teori hukum yang ada. Perkembangan yang terjadi saat ini yaitu perkembangan teknologi informasi yang berdampak luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks penelitian ini yang dibahas adalah dampak perkembangan teknologi informasi terhadap kejahatan pencurian data pribadi dan hambatan formil penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan pencurian data pribadi tersebut. Kejahatan pencurian data pribadi dilakukan dengan menggunakan media elektronik sehingga kejahatan ini dikenal  dengan  istilah  lain  yaitu  hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum  mayantara.  Istilah-istilah  tersebut muncul karena semakin meningkatnya aktivitas  masyarakat  dan  kejahatan  yang dilakukan melalui jaringan sistem elektronik. 26
Peningkatan  aktivitas  masyarakat  Indonesia dengan menggunakan jaringan elektronik utamanya  dilakukan  dalam  aktivitas  bisnis khususnya menggunakan e-commerce

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
dan financial  technology. 27 Ditambah lagi keadaan saat ini akibat penyebaran covid-19, berbagai aktivitas masyarakat Indonesia yang dulunya dilakukan secara bertatap muka saat ini dilakukan secara elektronik melalui aplikasi zoom meeting atau Microsoft Teams atau Google meet atau aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi.
Penggunaan media elektronik seperti  dicontohkan  yaitu  aplikasi  untuk melakukan komunikasi dan interaksi serta untuk  melakukan  aktivitas  jual  beli  secara elektronik  seperti e-commerce , penggunaan media elektronik ini bagaikan dua sisi mata pedang, di satu sisi sangat berguna untuk mempermudah manusia melakukan aktivitasnya  dan  memenuhi  kebutuhannya. Namun disisi lain menimbulkan permasalahan yaitu terjadinya kejahatan pencurian data pribadi, khususnya data pribadi konsumen dalam dunia bisnis di Indonesia. 28 Pada pembahasan sub bab pertama yaitu tentang pencurian data pribadi di Indonesia sebagai suatu kejahatan, telah dikemukakan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia.
Hambatan formal penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia, ditelusuri melalui pengaturan kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia. Berdasarkan hasil  penelusuran  yang  dilakukan  peneliti terhadap pengaturan kejahatan pencurian
27 .  Fintechnesia,  ‘Fintech  Mendongkrak  Transaksi  E-Commerce’,  Fintechnesia,  2020  <https://fintechnesia. com/2020/09/24/fintech-mendongkrak-transaksi-e-commerce/>.
28.  Setyawati Fitri Anggraeni, ‘Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum di Indonesia’, Jurnal Hukum & Pembangunan , 48.4 (2018), 814–825. Hlm. 821.
data pribadi di Indonesia, ditemukan fakta bahwa sampai saat ini belum ada Undang- Undang  yang  secara  spesifik  mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini menyebabkan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi dari belum bisa dilakukan secara maksimal, karena beberapa peraturan perundang- undangan tersebut masih bersifat umum dan berupa peraturan perundang-undangan di bawah  Undang-Undang,  sehingga  tidak  bisa memuat ketentuan mengenai sanksi pidana. Hal ini telah ditentukan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa ketentuan pidana hanya bisa dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi; atau Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.  Artinya  bahwa  pengaturan mengenai perlindungan data pribadi saat ini yang diatur dalam Undang-Undang ITE yang bersifat umum dan peraturan perundang- undangan  di  bawah  undang  yang  tidak  bisa memuat sanksi pidana, maka hal ini menjadi hambatan formil penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia.
Penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini masih kental dengan nuansa positivistic formal. Artinya penegakan hukum pidana didasarkan pada aturan hukum pidana

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga telah dikemukakan di atas bahwa hukum pidana berlandaskan pada asas pokok hukum pidana yang saat ini masih digunakan yaitu asas legalitas formil. Sehingga penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia harus didasarkan pada aturan hukum pidana yang berlaku. Hal yang sangat  penting  dalam  penegakan  hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia adalah unsur perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum ini dalam penegakan hukum pidana sangat penting karena hampir semua tindak pidana harus memenuhi unsur ini. Meskipun sudah ada perluasan makna terhadap unsur perbuatan melawan hukum ini, namun pada kenyataannya dalam berbagai putusan pengadilan hakim harus mencantumkan pasal berapa dan Undang-Undang mana yang dilanggar dalam perbuatan yang dipidana tersebut. Sehingga dalam konteks ini kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia yang belum diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang perlindungan data pribadi adalah hambatan formil penegakan hukum pidana. Jika sudah ada Undang-Undang khusus mengenai kejahatan pencurian data pribadi  di  Indonesia,  maka  kasus  seperti pencurian data pribadi konsumen Tokopedia oleh produsen Fintech bisa dilakukan proses hukum baik secara administrasi, perdata, maupun secara pidana tanpa adanya hambatan formal.

## D. Penutup
Bahwa pencurian data pribadi merupakan suatu kejahatan karena dilarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pencurian data pribadi bisa mengakibatkan kerugian bagi korban yang data pribadinya dicuri. Bahwa hambatan formal penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data  pribadi  dari  perspektif  hukum  pidana tidak bisa dilakukan secara maksimal, karena beberapa peraturan perundang-undangan tersebut masih bersifat umum dan berupa peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, sehingga tidak bisa memuat ketentuan mengenai sanksi pidana. Jadi perlindungan data pribadi yang merupakan hak privasi yang sama dengan melakukan perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi hambatan formal.
Hal  yang  sangat  penting  dilakukan ke depan adalah segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data pribadi di Indonesia, yang saat ini masih berupa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu penting bagi seluruh masyarakat Indonesia memahami pentingnya menjaga data pribadi dan menghormati data pribadi orang lain. Secara khusus bagi pelaku bisnis harus melakukan perlindungan data pribadi konsumennya. Karena melakukan perlindungan terhadap data pribadi yang merupakan hak privasi sama dengan melakukan perlindungan HAM di Indonesia.

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Diantha, I Made Pasek, Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2017)
Esmi Warassih, Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Mewujudkan  Tujuan  Hukum  (Proses Penegakan Hukum Dan Persoalan Keadilan) (Semarang, 2001)
Fuady, Munir, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat) (Bandung: Refika Aditama, 2011)
Jaya, Nyoman Serikat Putra, Hukum  dan  Hukum  Pidana  di  Bidang  Ekonomi , Edisi Revi (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018)
Roni Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
Susilo, R., Kitab  Undang-Undang  Hukum.  Pidana  Serta  Komentar-Komentar  Lengkap  Pasal Demi Pasal (Jakarta: Politea, 1995)
Wahyudi Djafar, Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia:  Lanskap,  Urgensi  Dan Kebutuhan Pembaruan (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM, 2019)

## B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Anggraeni,  Setyawati  Fitri,  “Polemik  Pengaturan  Kepemilikan  Data  Pribadi:  Urgensi  Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan 48 , no.4 (2018)
Benuf,  Kornelius,  dan  Muhamad  Azhar,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Gema Keadilan 7 , no. 1 (2020)
Benuf, Kornelius, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia” (Skripsi Universitas Diponegoro, 2019)
Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8 , no. 1 (2014)
Erlina  Maria  Christin  Sinaga,  Mery  Christian  Putri,  “Formulasi  Legislasi  Perlindungan  Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0”, RechtsVinding 9 , no. 2 (2020)
Hartono, Sri Redjeki, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Kajian Komprehensif”, Jurnal Legislasi Indonesia 6, no. 2 (2009)
Lim, Merlyna, “Informational Terrains of Identity and Political Power: The Internet in Indonesia”, Antropologi Indonesia 2 , no. 1 (2014)

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
Minto  Rahayu,  Akhmad  Aminudin,  “Kajian  Kebahasaan  Terhadap  Peristilahan  Internet”, Epigram 10 , no. 1 (2013)
Prabowo,  Wisnu,  Satriya  Wibawa,  and  Fuad  Azmi,  “Perlindungan  Data  Personal  Siber  Di Indonesia”, Padjadjaran Journal of International Relations  1 , no. 3 (2020)
Prananingrum, Dyah Hapsari, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum”, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 8, no.1 (2014)
Priliasari, Erna, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency  of  Personal  Protection  in  Peer-to-Peer  Lending)”, Majalah  Hukum  Nasional 2, no.1 (2019)
Runtukahu, Ernest, “Korupsi Dalam Konsep Hukum Formal Dan Konsep Hukum Material”, Lex Crimen 1, no. 2 (2012)
Situmeang,  Sahat  Maruli  Tua,  “Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Sebagai  Bentuk  Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber”, Jurnal Sasi 27, no.1 (2021)
Usman, Atang Hermawan, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”, Jurnal Wawasan Yuridika 30, no.1 (2014)
Widayati, Lidya Suryani, “Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP”, Negara Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2011)
Yuniati,  Trihastuti,  and  Muhammad  Fajar  Sidiq,  “Literature  Review:  Legalisasi  Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital Sebagai Alternatif Pengesahan Dokumen Di Masa Pandem”, Jurnal Resti 4, no. 6 (2020)

## C. Internet
Djumena, Erlangga, ‘Tokopedia Soal Data Pengguna’, Kompas , 2021 <https://money.kompas. com/read/2019/07/30/053800826/-populer-money-tokopedia-soal-data-pengguna- debat-para-menteri> [accessed 9 June 2021]
Fintechnesia, ‘Fintech Mendongkrak Transaksi E-Commerce’, Fintechnesia ,  2020  <https:// fintechnesia.com/2020/09/24/fintech-mendongkrak-transaksi-e-commerce/>

## D. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I

## Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
UUD NRI Tahun 1945

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I

## BIODATA PENULIS
Kornelius Benuf, S.H . lahir di Perigi tahun 1997, menyelesaikan kuliah strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan konsentrasi Hukum Bisnis. Pada Tahun 2019 lulus dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pada tahun tersebut juga menjadi Staf Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Anggota Pusat Kajian Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro hingga tahun 2020. Saat ini juga sedang melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro, Semarang dengan konsentrasi Hukum Ekonomika Bisnis. Pekerjaan saat ini menjadi Advokat Magang di kantor Advokat Broto Hastono & Associates, selain bekerja sebagai Advokat Magang pekerjaan lainnya yaitu menjadi Managing Editor pada Jurnal Ilmiah Law Development and Justice Review, pendiri Lawrev yang merupakan reviewer  jurnal  ilmiah  di  bidang  hukum,  Reviewer  pada  jurnal  Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu Hukum (Jurnal nasional Terakreditasi Sinta 2) dan Journal of Private and Commercial Law (JPCL) (Jurnal  Nasional  terakreditasi  Sinta  4).  Karya  ilmiah  yang  telah  dihasilkan  berupa  Artikel  Jurnal antara lain; Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial  Technology di Indonesia (terbit pada Jurnal Refleksi Hukum, tahun 2019), Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer to Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19 (terbit pada Jurnal RechtsVinding, 2020), Fintech peer to peer lending as a financing alternative for the development MSMEs in Indonesia (terbit pada Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 2020), dan Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia (Terbit pada Jurnal Pandecta, 2020). Bisa dihubungi melalui; WA. 082325620669, Email: korneliusbenuf@gmail.com, Instagram: kornelius_benuf, Linkedin: Kornelius Benuf.

## PETUNJUK PENULISAN NASKAH MAJALAH HUKUM NASIONAL
Majalah Hukum Nasional merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Majalah Hukum Nasional terbit pertama kali pada tahun 1970. Berawal dari sebuah majalah yang memuat artikel-artikel ilmiah dari isu-isu aktual dan perkembangan di bidang hukum dari para ahli hukum yang disampaikan di berbagai forum, Majalah Hukum Nasional bertransformasi menjadi jurnal ilmiah yang yang mengedepankan karya ilmiah di bidang hukum yang meliputi: hasil penelitian hukum di bidang hukum, kajian teori hukum di bidang hukum, studi kepustakaan di bidang hukum, analisa/tinjauan putusan lembaga peradilan. Saat ini Majalah Hukum Nasional terbit secara periodik dua kali dalam setiap volume, yakni di Juli dan Desember. Dalam setiap edisi, Majalah Hukum Nasional menyajikan 7 (tujuh) artikel. Redaksi Majalah Hukum Nasional mengundang akademisi, peneliti, pengamat, pemerhati hukum dan seluruh pihak yang memiliki kapasitas di bidang hukum untuk mengirimkan naskah karya tulisnya. Redaksi Majalah Hukum Nasional menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang hukum yang belum pernah dipublikasikan di jurnal ilmiah ataupun media lainnya. Adapun ketentuan penulisan naskah Majalah Hukum Nasional adalah sebagai berikut:
1.  Redaksi menerima naskah karya tulis ilmiah bidang hukum dari dalam dan luar lingkungan  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.  Majalah Hukum Nasional menggunakan sistem seleksi peer-review dan redaksi. Dewan Redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan.
3.  Naskah dikirim berbentuk Karya Tulis Ilmiah berupa:
a.  Hasil Penelitian;
b.  Kajian Teori;
c.  Studi Kepustakaan; dan
d.  Analisa/tinjauan putusan lembaga peradilan.
4.  Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan peluang penafsiran yang beraneka ragam, ditulis dengan huruf kapital (Calibri, Ukuran 14) dengan posisi tengah ( centre ) dan huruf tebal ( bold ). Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Judul Bahasa Inggris ditulis miring ( italic ), huruf tebal ( bold ) dan diletakkan  dalam kurung (Calibri, ukuran 14, Title Case ).
5.  Abstrak memuat latar belakang, permasalahan, metode penelitian, kesimpulan dan saran. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia (maksimal 200 kata) dan Bahasa Inggris (maksimal 150 kata). Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri/ justify . Abstrak dalam Bahasa Inggris ditulis dengan huruf cetak miring ( italic ). Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kata kunci. Kata kunci merupakan kata pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian, dan yang diindekskan. Abstract dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci ( Keywords ) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Hindari pengunaan singkatan dalam abstrak.
6.  Sistematika Penulisan: Penulisan harus memenuhi secara berurutan hal-hal sebagai berikut: - Judul;
- Nama Penulis (diketik di bawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung ’dan’ (bukan lambang ’&’);
- Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi yang ditulis;
- Alamat Unit Kerja Penulis;
- e-mail Penulis;
- Abstrak;
- Kata Kunci;
- Pendahuluan (berisi latar belakang dan permasalahan);
- Metode Penelitian;
- Pembahasan;
- Penutup (berisi deskripsi kesimpulan dan saran);
- Daftar Pustaka;
- Biodata Penulis.

## Sistematika artikel adalah sebagai berikut:
A.  Pendahuluan
Pendahuluan  berisi  latar  belakang  masalah  dan  permasalahan.  Dalam  Pendahuluan  tidak  perlu dibuat Subtitle /subbab latar belakang dan permasalahan. Uraikan langsung latar belakang dan dan
permasalahan di bab Pendahuluan. Identifikasi masalah dituliskan dalam bentuk kalimat tanya dan tidak dibuatkan nomor urut. Panjang bagian pendahuluan maksimal 5 halaman.
B.  Metode Penelitian Metode penelitian berisi cata pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. Panjang bagian metode penelitian maksimal 1 halaman.
C. Pembahasan Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat.
Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan.
Pada bagian pembahasan jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat, dengan format penomoran sebagai berikut:
1. Subbab ………………………….. (Bold) a. ….. 1) .... a) ….
D. Penutup Penutup berisi deskripsi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Dibuat dalam bentuk paragraf, tidak dalam bentuk poin-poin. Simpulan harus menjawab permasalahan penelitian. Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan.
7.  Aturan Teknis Penulisan: a.  Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, diserahkan dalam bentuk naskah elektronik ( soft copy ) dalam program MS Office Word b.  Jumlah halaman naskah 20 s.d. 25 halaman, termasuk abstrak, gambar, tabel dan daftar pustaka. Bila lebih dari 25 halaman, redaksi berhak untuk menyunting ulang, dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
c.  Ditulis dengan menggunakan MS Office Word pada kertas ukuran A4 (210 mm x 297 mm), font Calibri ukuran 12, spasi 1,5 (satu koma lima), kecuali tabel (spasi 1,0). Batas / margin atas, batas bawah, tepi kiri dan tepi kanan 3 cm.
d.  Penyebutan istilah di luar Bahasa Indonesia (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Indonesia) atau Bahasa Inggris (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Inggris) harus ditulis dengan huruf cetak miring ( italic ).
e.  Penyajian Tabel dan Gambar:
- Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri (bukan center ), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12;
-  Judul gambar ditampilkan di bagian bagian bawah gambar, rata kiri (bukan center ), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12;
- Tulisan ‘Tabel’ / ‘Gambar’ dan ‘nomor’ ditulis tebal ( bold ), sedangkan judul tabel ditulis normal;
- Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.) untuk penomoran judul tabel/gambar;
- Tabel ditampilkan rata kiri halaman (bukan center );
- Jenis dan ukuran font untuk isi tabel bisa disesuaikan menurut kebutuhan (Times New Roman atau Arial Narrow ukuran 8—11 dengan jarak spasi tunggal);
-  Pencantuman sumber atau keterangan diletakkan di bawah tabel atau gambar, rata kiri, menggunakan font Calibri ukuran 10.
f.  Penulisan  kutipan  menggunakan  model  catatan  kaki  ( footnote ). Penulisan model catatan kaki menggunakan font Cambria 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
- Buku (1 orang penulis): Wendy Doniger, Splitting the Difference (Chicago: University of Chicago Press, 1999), hlm. 65.
-  Buku (2 orang penulis): Guy Cowlishaw and Robin Dunbar, Primate  Conservation  Biology (Chicago: University of Chicago Press, 2000), hlm. 104–7.
- Buku (4 orang atau lebih penulis): Edward O. Laumann et al. , The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994), hlm. 262.
- Artikel dalam Jurnal: John Maynard Smith, “The Origin of Altruism,” Nature 393 (1998): 639.
- Artikel dalam jurnal on-line:  Mark A. Hlatky et al., “Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/ Progestin Replacement Study (HERS) Trial,” Journal of the American Medical Association 287 , no. 5 (2002), http://jama.ama-ssn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo (diakses 7 Januari 2004).
- Tulisan  dalam  seminar:  Brian  Doyle,  “Howling  Like  Dogs:  Metaphorical  Language  in  Psalm 59” (makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002).
- Website/internet: Evanston Public Library Board of Trustees, “Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach,” Evanston Public Library, http://www.epl.org/library/ strategic-plan-00.html (diakses 1 Juni 2005).
g.  Penulisan Daftar Pustaka: Panjang halaman daftar pustaka maksimal 3 halaman, Daftar Pustaka berisi minimal 15 buku (10 tahun terakhir), tidak  termasuk  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  sumber  lainnya.  Referensi utama selain Buku adalah Jurnal hasil penelitian terdahulu. Referensi tambahan berupa Peraturan Perundang-Undangan, dan Sumber Lainnya. Referensi jurnal maksimal 5 tahun terakhir. Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan ke dalam 4 bagian: Buku, Makalah/ Artikel/ Prosiding/ Hasil Penelitian, Internet, dan Peraturan. Menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt,  spasi 1). Diketik dengan teknik penulisan (format) diurutkan berdasarkan alfabet, sebagai contoh: A. Buku Abdurachman, A., Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan (Jakarta: Paradnya Paramita, 1980).
Affandi, Muchtar, Ilmu-ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan (Bandung: Lembaga Penerbit Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran, 1982).
Campbell, L. John, Institutional Change and Globalization (Princton: Princeton University Press, 2004).
Cooter, Robert dan Ulen, Robert, Law and Economics (London: Pearson Addison Wesley, 2008).
B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian Brian Doyle, “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59” (makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002).  Contoh tulisan dalam seminar
Coase, H. Ronald, “The Problem of Social Cost”, The Journal of Law and Economics  (1960).

## Contoh tulisan dalam Jurnal
Mark A. Hlatky et al., “Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial,” Journal of the American Medical Association 287, no. 5 (2002), http:// jama.ama-ssn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo  (diakses  7  Januari  2004).

## Contoh tulisan dalam Jurnal on-line
C. Internet Library  Board  of  Trustees,  “Evanston  Public  Library  Strategic  Plan,  2000–2010:  A  Decade  of Outreach,”  Evanston  Public  Library,  http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html (diakses 1 Juni 2005).
Satrio Widianto, “Tenaga Kerja Asing Dari 5 Negara Masih Dominan” ,http://www.pikiran-rakyat. com/ekonomi/2014/08/17/293351/tenaga-kerja-asing-dari-5-negara-masih-dominan, Pikiran Rakyat (diakses 25 Mei 2018)
D.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

## Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
8.  Biodata Penulis
Biodata Penulis ditulis menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm). Biodata Penulis berisi riwayat hidup penulis yang ditulis secara deskriptif (bukan dalam bentuk tabel) maksimal 1 halaman menjelaskan Nama, Pendidikan, Organisasi, Pekerjaan dan Riwayat Penulisan Jurnal/ Karya Tulis Ilmiah.
9.  Naskah dikirimkan dalam bentuk elektronik ( softcopy ) yang dilampiri dengan biodata lengkap (CV) penulis dalam bentuk deskriptif, copy KTP/identitas yang berlaku, alamat e-mail , nomor telepon, naskah dapat dikirim melalui alamat domain www.mhn.bphn.go.id.
10.  Alamat Sekretariat Redaksi Majalah Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

## Redaksi Majalah Hukum Nasional
Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Telp.: 021-8091908 ext.3202 http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN
11.  Naskah yang belum memenuhi format dan ketentuan di atas tidak akan diseleksi. Dewan Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit artikel yang masuk tanpa mengubah substansi. Kepastian atau penolakan naskah akan diberitahukan kepada penulis. Prioritas pemuatan artikel didasarkan pada penilaian substansi oleh mitra bestari dan hasil rapat dewan redaksi.
12.  Pengiriman naskah secara gratis, pengelola tidak membebankan biaya apapun.