## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA HALAL MENUJU EKOSISTEM WISATA RAMAH MUSLIM

## Muh. Sahli  dan Retnowadi WD. Tuti
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
Abstract: Regional Regulation of West Nusa Tenggara Province number 2 of 2016 concerning halal tourism is issued to realize a Muslim-friendly tourism ecosystem. Besides regulating halal tourism, regional regulation also regulates conventional tourism by determining the basic criteria that must be met. The finding of deficiencies and discrepancies, especially in the fulfillment of facilities, encouraged to conduct a study to find out the successful implementation of the policy. Analysis of the inhibiting factors and supporting factors for implementing a policy is based on the theory of George C. Edward III. The use of descriptive methods with a qualitative approach aims to describe the state of the research object as a natural setting with data and facts obtained through observation, in-depth interviews and documentation. The results of this research indicate that the Implementation of Regional Regulation number 2 of 2016 concerning Halal Tourism in Conventional Tourism in Gili Trawangan has not been fully implemented due to the still hindering factors.

## Keywords: halal tourism; implementation; regional regulation
Abstrak: Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal diterbitkan untuk mewujudkan ekosistem pariwisata yang ramah muslim. Disamping mengatur pariwisata  halal  peraturan  daerah  tersebut  juga  mengatur  pariwisata  konvensional  dengan menentukan  kriteria  pokok  yang  harus  dipenuhi.  Masih  ditemukannya  kekurangan  dan  ke- tidaksesuaian terutama dalam pemenuhan fasilitas, mendorong untuk melakukan sebuah kajian untuk  mengetahui  keberhasilan  implementasi  kebijakan  tersebut.  Analisis  terhadap  faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi sebuah kebijakan dilakukan berdasarkan pada teori George C. Edward III. Penggunaan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek penelitan sebagaimana natural setting dengan data dan fakta yang diperoleh melalui observasi, in-depth interview dan dokumentasi. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa Implementasi  Peraturan Daerah nomor 2 tahun  2016  tentang Pariwisata Halal pada Pariwisata Konvensional di Gili Trawangan belum sepenuhnya terlaksana disebabkan oleh masih terdapat faktor yang menghambat.
Kata Kunci: implementasi; pariwisata halal, peraturan daerah

## PENDAHULUAN
Wisata halal merupakan trend baru dalam industri pariwisata yang tumbuh cepat tidak hanya pada negara dengan mayoritas penduduk muslim namun secara global. Pasar wisatawan muslim menurut data GMTI 2017 pada tahun 2016 terlacak 121 juta wisatawan dengan pengeluaran US$ 156 Milliar dan diproyeksikan tumbuh sampai 156 juta wisatawan pada tahun 2020 dengan total pengeluaran US$ 220 Milliar dan US$ 300 Milliar pada tahun 2060.
Dalam siaran pers tanggal 21 September 2016, Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama tim pencepatan dan pengembangan pariwisata halal  (TP3H)  kembali  menegaskan  tekad menjadikan Indonesia sebagai destinasi pari- wisata halal nomor satu dunia pada 2019. Arief Yahya menyatakan halal tourism menjadi fokus
kementerian pariwisata karena sudah memenuhi syarat 3S (Size, Sustainable, dan Spread). Size pasar wisata halal cukup siginifikan karena 1.8 milliar pendukuk dunia adalah muslim. Sustainable atau Growth wisata halal tinggi mencapai 6.3% atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan pariwisata dunia sebesar 4,4% ataupun pari- wisata ASEAN sebesar 5,5%. Spread atau benefit juga besar, tahun 2014 pengeluaran wisatawan muslim dunia sebesar US$ 142 Milliar.
Pulau  Lombok  yang  pada  tahun  2015 mendapat dua penghargaan pada World Halal Travel Awards di Uni Emirat Arab memang sudah dikenal luas sebagai destinasi favorit wisata halal maupun konvensional. Menyadarai akan hal tersebut Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus melakukan perbaikan dan revitalisasi kawasan pariwisata dengan meningkatkan kua-
litas sarana dan prasana, meningkat tingkat ak- sesibilitas dengan melakukan perbaikan pra- sarana dan sarana transportasi hingga mener- bitkan regulasi untuk menunjang pariwisata halal (Subekti, 2015).
Terdapatnya permasalahan berupa fasilitas yang kurang memadai untuk bersuci dan ibadah bagi wisatawan muslim. Kurangnya pemberda- yaan masyarakat di area destinasi pariwisata, dan minimnya informasi yang diperoleh oleh pelaku usaha pariwisata di Gili Trawangan mengindi- kasikan kurang optimalnya implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Hal yang juga menjadi sorotan adalah pada peraturan ini tidak hanya mengatur secara ekslusif terhadap industri pariwisata halal yang memang fokus pada penyediaan wisata halal, namun juga mengatur pariwisata konvensional.
Konsep pariwisata halal dalam penelitian ini lebih condong pada pendapat President Islamic Nutrition Council of America, Muhammad Munir Caudry, menyampaikan bahwa, “Wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Ini bukanlah wisata religi seperti umrah dan menunaikan ibadah haji. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim”. Dalam hal ini hotel yang me- ngusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasi- litas  SPA  terpisah  untuk  pria  dan  wanita (Wuryasti, 2013).
Implementasi  kebijakan  publik  dapat dilihat dari beberapa perspektif. Salah satunya ialah implementation problems approach yang diperkenalkan  oleh  George  C.  Edwards  III (1978). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat  keberhasilan  implementasi kebijakan?. Berdasarkan kedua pertanyaan ter- sebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut
menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.
Keempat  faktor  tersebut  mempunyai indikator-indikator yang menjadi tolak ukur lebih spesifik. Aspek Komunikasi memiliki indikator Transmisi, Kejelasan, dan konsistensi. Sumber daya memiliki indikator staff, informasi, we- wenang, dan fasilitas. Disposisi yang dapat disebut juga dengan sikap memiliki indikator pengangkatan/sikap birokrat, dan insentif, dan struktur birokrasi memiliki indikator standard operational procedure, dan fragmentasi.
Dalam mengukur tingkat keberhasilan implementasi  menurut  Ripley  dan  Franklin (1986) didasarkan pada tiga aspek, yaitu: (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang, (2) adanya ke- lancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta (3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada ter- arah. Sedangkan menurut Goggin et al (1990), proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel: (1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, (2) kapasitas pusat/negara, dan (3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah.
Berdasarkan hal tersebut, fokus utama dalam penelitian ini adalah pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal pada Pariwisata Konvensional di Gili Trawangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini akan melihat secara teoritis ber- dasarkan teori George C. Edward III. Dengan kesesuaian dan terpenuhinya semua aspek dengan indikator-indikator di dalamnya diasumsikan akan telaksananya implementasi Perda Nomor 2 tahun 2016 yang akan memberikan dampak positif untuk pengembangan pariwisata halal dan moeslem friendly tourism. Penelitian ini di- anggap  layak  dilakukan  disebabkan  belum adanya  penelitian  sebelumnya  berdasarkan telaah literatur yang ada, baik nasional maupun international sehingga  merupakan  sebuah kebaruan ilmiah.
harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi Pariwisata Halal”.
Sementara itu yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu industri pariwisata kon- vensional, perda tersebut mendefinisikan industri pariwisata konvensional sebagai usaha-usaha wisata  yang  menjual  jasa  dan  produk  ke- pariwisataan  yang  tidak  berpatokan  pada prinsip-prinsip  syari’ah.  Industri  pariwisata konvensional sebagaimana disebut di atas dalam mendukung  iklim  wisata  halal  mewajibkan menyediakan  beberapa  point  sebagaimana dinyatakan dalam pasal 11 ayat 2 yaitu:
a. Arah kiblat di kamar hotel
b. Informasi masjid terdekat
c. Tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim
d. Keterangan tentang produk halal/tidak halal e. Tempat berwudhu yang terpisah antara laki- laki dan perempuan;
f. Sarana  pendukung  untuk  melaksanakan sholat; dan
g. Tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan  perempuan  dan  memudahkan  untuk bersuci.
Perda tentang pariwisata halal ini juga mengatur insentif daan sanksi administratif dalam memberikan penekanan dalam pelaksanaannya. insentif yang diberikan dalam perda pariwisata halal adalah:
a. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal; dan
b. meningkatkan  perbaikan  jasa  pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal.
Adapun  sanksi  yang  diberikan  berupa sanksi administratif diatur pada pasal 26 bagi yang tidak patuh pada perda pariwisata halal dari pariwisata konvensional, SPA, Sauna, Griya Pijat berlogo halal, dan Biro perjalanan Pari- wisata Halal. Sanksi administrasi yang diberikan yaitu teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administratif.
Pengkomunikasian kebijakan melaui trans- misi informasi diperlukan agar implementor

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode des- kriptif dengan pendekatan kualitatif yang ber- tujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena sosial tertentu, yang bermaksud mendeskripsikan se- cara terperinci tentang fakta-fakta dan data yang ada. Pendekatan kualitatif bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam (in-depth interview) dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gili Trawangan merupakan salah satu dari tiga gugus pulau yang tergabung ke dalam daerah administratif Desa Gili Indah yang terletak pada bagian ujung barat laut Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Desa ini terdiri dari 3 buah pulau berdekatan yakni pulau Gili Air,
Gili Meno dan Gili Trawangan. Gili Trawangan memiliki luas wilayah 3,40 km 2 dengan jumlah penduduk  1.755  Jiwa  yang  terdiri  dari  593 kepala keluarga. Fasilitas destinasi pariwisata Gili Trawangan merupakan yang terlengkap dan terbanyak. Gili trawangan memiliki pantai yang bersih, air laut yang jernih, penduduk sekitar yang ramah, penginapan yang bervariasi, konservasi penyu, dunia bawah laut, pantai dengan sunset and  sunrise  view, beach  movie,  live  music, Presean  (traditional  stick  fighting  using rotan). Aktrasi dan aktivitas menarik lainnya juga terdapat menyelam (Diving), Memancing (Fi- shing), Snorkling, Bersepeda, Berjalan-jalan, Menunggang Kuda (Horse Riding), dan Ber- kuliner.
Guna  menciptakan  suasanya moeslem friendly torism, Perda Nomor 2 Tahun 2016 mengatur secara keseluruhan kegiatan industri kepariwisataan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini sebagai-mana yang tercantum dalam point pertimbangan dalam perda tersebut yang me- nyatakan: “bahwa Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata
mengetahui informasi tentang kebijakan yang akan dilaksanakan. Penyampaian informasi ini dilakukan dengan berbagai macam cara seperti sosialisasi, FGD, seminar, pertemuan-pertemuan akademik dan lainnya. Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan pada intansi terkait yang berwenang dalam pengembangan usaha dan destinasi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara dan para pihak yang terkait dari pelaku usaha pariwisata konvensional, aparatur desa hingga dusun dan masyarakat sekitar gili trawangan. tansmisi berupa soasialisasi dan linnya masih terbatas pada birokrat Dinas Pariwisata dan pihak-pihak tertentu yang memang fokus dalam pariwisata halal, adapun pelaku usaha pariwisata konvensional belum dapat tersentuh dengan maksimal. Kejelasan komunikasi terukur dari delivery informasi dan menghasilkan kepatuhan dari pelaksana kebijakan. Konsistensi dalam informasi yang diberikan belum dapat dilaksana- kan sepenuhnya sebagaiman yang diatur dalam perda pariwisata halal.
Hasil observasi mengkonfirmasi bahwa masyarkat sekitar masih belum tersentuh sosia- lisasi tentang perda pariwisata halal. Informasi yang diperoleh hanya sebatas “kabar angin” dari simpang siur media sosial. Begitu juga dengan pelaku  usaha  pariwisata  konvesioal  seperti pengusaha hotel konvensional masih belum mendapatkan informasi yang memadai.
Berdasarkan penelusuran dokumentasi didapatkan delivery informasi kebijakan perda pariwisata halal ini secara umum melalui Website resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun belum ada media khusus yang digunakan dalam komunikasi kebijakan perda pariwisata halal. Dapat disimpulkan aspek ko- munikasi dilihat dari indikator trasnmisi masih terbatas pada birokrat dinas pariwisata dan belum menyentuh pelaku usaha pariwisata konvensional di Gili Trawangansehingga informasi kebijakan perda pariwisata halal belum diketahui oleh mas- yarakt Gili Trawangan maupun pelaku usaha pariwisata konvensional.
Aspek sumber daya merupakan “energi” yang  menggerakkan  implementasi  sebuah kebijakan. Menurut Goggin et al (1990: 20-
21,31-40) bahwa semakin besar sumber daya yang dialokasikan, semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan. Sebagaimana yang di- kemukakan Edwards III, Sumber daya meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cu- kup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pe- laksanaan.
Berdasarkan wawancara, sumber daya pelaksanaan perda pariwisata halal secara ke- seluruhan pada pariwisata konvensional di Gili Trawangan masih terdapat kekurangan dalam indikator staf. Hal tersebut disebabkan belum adanya sosialisasi dan pemberdayaan pada pe- laku usaha pariwisata konvensional, perangkat Desa Gili Indah lebih khusus perangkat Dusun Gili Trawangan dan masyarakat sekitar.  Begitu juga dengan indikator informasi, hal tersebut disebabkan  karena  belum  adanya  sistem informasi yang proporsional dan mudah diakses oleh masyarakat. Kekurangan yang signifikan terletak pada aspek fasilitas yang masih banyak terdapat ketidaksesuaian dengan aturan yang ditetapkan dalam perda pariwisata halal terhadap pariwisata konvensional di Gili Trawangan.
Fasilitas pada pariwisata konvensional di Gili Trawangan masih sangat kurang, hal tersebut terlihat dari belum terdapat petunjuk ke Musholla atau Masjid terdekat pada hotel, bungalow, penginapan  konvensional  lainnya  maupun restoran disekitar Gili Trawangan. Begitu juga dengan penunjuk arah kiblat di kamar di setiap hotel dan penginapan konvensional masih belum terpenuhi. Fasilitas untuk untuk berwudu masih belum memadai untuk memberikan kemudahan dalam berwudu, fasilitas kamar mandi hanya terdapat shower mandi dan wastefel, hal tersebut tentu kurang memadai dalam melakukan wudhu maupun bersuci.
Penulusuran dokumentasi diperoleh situs website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  (JDIH)  Pemerintah  Provinsi  Nusa Tenggara Barat. Dalam situs tersebut memuat semua  produk  hukum  dan  dokumentasi pemerintah provinsi secara umum. Masih belum terdapat situs resmi yang spesifik terhadap perda
terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang- undang, 2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya  masalah;  serta  3)  pelaksanaan  dan dampak manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah. Aspek disposisi dalam imple- mentasi peraturan daerah pariwisata halal pada pariwisata konvensional di gili trawangan dari indikator  sikap/pengankatan  birokrat  pada tingkat atas trsinkronisasi dengan baik, namun pada tingkat aparatur desa hingga dusun belum tersinkron dengan baik. Dari segi insentif yang sama sekali belum diberlakukan begitu juga dengan saksi administrasi.
Dalam aspek struktur birokrasi menurut teori edward III terdapat dua indikator yang menjadi tolak ukur dalam impelentasi kebijakan perda pariwisata halal yaitu Standard Opera- tional Procedure (SOP) atau lebih dikenal de- ngan prosedur kerja dan fragmentasi atau penye- baran  tanggung  jawab  terhadap  sebuah  ke- bijakan. Pelaksanaan Perda pariwisata halal yang ada saat ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing kabupaten dalam me- nunjang pelaksanaan perda pariwisata halal pada pariwisata  konvensional,  masih  belum  ada ketentuan  SOP  yang  baku  dan  tetap  serta mengikat. Dari jawaban tersebut, fragmentasi yang  ada  hanya  berkaitan  dengan  proses sertifikasi halal yang menjadi ranah DSN-MUI bagi pelaku industri pariwisata yang memang fokus  dalam  pariwisata  halal.  Fragmentasi tersebut tidak bersinggungan langsung terhadap industri pariwisata konvensional.
Pada pariwisata konvensional tidak ada SOP yang mengikat. Bahkan cenderung seperti tidak adanya SOP yang berlaku. Begitu juga hasil penulusuran dokumentasi, dalam SK SOP DSN-MUI tidak ditemukan adanya ketentuan yang bersinggungan dengan pariwisata konven- sional dalam memenuhi ketentuan yang ditetap- kan dalam perda pariwisata halal yang dikhusus- kan bagi pariwisata konvensional. Salah satu pendukung keberhasilan impelemntasi adalah karakteristik dan kemampuan agen pelaksana yaitu yang mencakup struktur birokrasi, norma- norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mem-
pariwisata halal yang interaktif. Terkonfirmasi juga melalui foto digital terhadap fasilitas pe- nginapan hotel OYO Mentari yang belum sesuai dengan yang disyaratkan dalam perda pariwisata halal.
Menurut Goggin et al (1990) bahwa se- makin besar sumber daya yang dialokasikan, semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut aspek sumber daya pada pariwisata konvensional masih belum mak- simal menopang dalam keberhasilan imple- mentasi kebijakan peraturan derah tentang pari- wisata halal, hal tersebut disebabkan oleh indi- kator staff dan fasilitas yang belum memadai. Menurut Keban (2007) disposisi atau sikap merupakah salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Terdapat dua indikator untuk mengukur disposisi terhadap perda pariwisata halal pada pariwisata konvensional di Gili Trawangan yaitu aspek Pengangkatan Birokrasi dan aspek Insentif. Dari hasil wawancara, Pengangkatan birokrat/sikap birokrat di tingkat dinas sudah dapat dikatakan baik  dan  sangat  mendukung  pelaksanaan peraturan daerah tentang pariwisata halal pada umumnya namun masih terdapat kekurangan pada pelaksana tingkat desa hingga dusun di sektor pariwisata konvensional gili trawangan. Indikator insentif belum dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam perda pariwisata halal dan begitu juga dengan sanksi administratif.
Insentif maupun sanksi yang ditentukan dalam  perda  pariwisata  halal  belum  dapat diterapkan pada pariwisata konvensional Gili Trawangan. Hal tersebut dilihat pada sikap abai pelaku industri pariwisata konvensional terhedap ketentuan perda pariwisata halal. Dokumentasi menguatkan  pengangkatan  biorokrat  yang memadai, Terlihat dari susunan personalia dalam dinas pariwisata dan kebudayaan memiliki SDM yang berkompeten dan sesuai dengan pernya- taan kepala bidang pengembangan usaha dan destinasi pariwisata Kabupaten Lombok Utara bahwa “The Right Man on the Right Place”.
Menurut  Ripley  dan  Franklin  (1986) bahwa untuk mendukung keberhasilan imple- mentasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu: 1) tingkat kepatuhan birokrasi
pengaruhi implementasi suatu program. Hasil analisis dua indikator aspek struktur birokrasi cukup baik dalam menunjang implentasi perda pariwisata halal pada pariwisata konvensional di Gili Trawangan. Hal tersebut dikarenakan  SOP yang fleksibel dan fragmentasi yang ada tidak bersinggungan langsung dengan parwisata kon- vensional.

## SIMPULAN
Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal pada Pariwisata Konvensional di Gili Trawangan belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana ketentuan dalam peraturan derah tersebut. Hal tersebut diindikasikan dari ditemu- kannya beberapa faktor yang menjadi peng- hambat berdasarkan indikator dari teori yang digunakan. Kajian dalam penelitian ini mewakili salah satu lokus implementasi peraturan daerah, maka diperlukan kajian yang lebih luas lagi sehingga bisa didapatkan informasi yang lebih menyeluruh mengenai implementasi kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Edward III, George C., Sharkansky, Ira. 1978.
The  Policy  Predicament,  Making  and Implementing  Public  Policy.  San Franciso: W. H. Freeman and Company.
Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian
Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Nugroho,  Riant.  2013. Metode  Penelitian
Kebijakan.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Parson, Wayne. 2006. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana.
Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. Implementasi
Kebijakan  Publik.  Jakarta:  Lukman Offset..
Wahab,  Solichin  Abdul,  2008. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Universitas Muhamadiyah.