Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT MEMBELI DAGING SAPI GLONGGONGAN
Nuril Anwar 1 , Rosalinda Elsina Latumahina 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: anwarnuril1998@gmail.com

## Abstrak
Maraknya  peredaran  daging  sapi  glonggongan  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen  karena mendapatkan  ketidaksesuaian  kualitas  daging  sehingga  berdampak  pada  kesehatan  dan  keselamatan konsumen  ketika  mengkonsumsi  daging  sapi  glonggongan. Penelitian  ini  akan  mengkaji  bentuk perlindungan  bagi  konsumen  dan  bentuk  tanggung  jawab  pemerintah  terkait  penjualan  daging  sapi glonggongan  di  pasar  tradisional.  Penelitian  ini  menggunakan  medote  normatif,  dengan  pendekatan peraturan perundang-undnagan dan pendekatan konseptual untuk menjawab rumusaan masalah pada penelitian  ini.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  atas ketidaksesuaian kualitas pada daging sapi glonggongan berupa ganti kerugian yang meliputi produk, biaya perawatan,  biaya  pengobatan  serta  penuntutan  pidana.  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  konsumen tersebut diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen tentang pertanggungjawaban pelaku usaha dan Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen tentang larangan bagi pelaku usaha. Dalam hal tanggung jawab pemerintah  terkait peredaran  daging  sapi  glonggongan,  dilakukan  upaya  penanggulangan  baik  dengan hukum pidana (Upaya Penal) maupun tanpa hukum pidana (Upaya Non Penal). Dalam Upaya penal, upaya penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan dengan melakukan penunutan secara administratif maupun pidana. selain itu, dalam upaya penal juga dapat dilakukan di luar pengadilan melalui BPSK atau LPKSM dengan 3 (tiga) tata cara penyelesaian, yaitu Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase. Sedangkan Upaya Non  Penal  yang  dilakukan  pemerintah  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  adalah  dengan  melakukan penyuluhan  atau  sosialisasi  kepada  masyarakat,  razia  bersama  aparat  penegak  hukum  lain,  bertindak secara tegas dan pengetatan pengawasan pada sektor hulu yaitu rumah potong hewan.
Kata Kunci : Perlindungan hukum, daging sapi glonggongan

## Abstract
The rampant circulation of glonggongan beef causes losses for consumers because they get a discrepancy in the quality of the beef so that it has an impact on the health and safety of consumers when consuming glonggongan  beef.  This  study  will  examine  the  form  of  protection  for  consumers  and  the  form  of government responsibility related to the sale of glonggongan beef in traditional markets. This study uses a normative method, with a statutory approach and a conceptual approach to answer the formulation of the problem in this study. Based on the results of the research, the form of legal protection for consumers for  quality discrepancies in glonggongan  beef  is  in  the  form  of  compensation  which includes  products, treatment costs, medical costs and criminal prosecution. This form of legal protection for  consumers is regulated in Article 19 of the Consumer Protection Law concerning the accountability of business actors and Article 8 of the Consumer Protection Law concerning prohibitions for business actors. In terms of the government's responsibility regarding the circulation of glonggongan beef, efforts are made to overcome it either with criminal law (Penal Efforts) or without criminal law (Non-Penal Efforts). In the penal effort, dispute resolution efforts are carried out through the courts by carrying out administrative and criminal prosecutions. In addition, the penal effort can also be carried out out of court through BPSK or LPKSM with
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
3 (three) settlement procedures, namely Conciliation, Mediation and Arbitration. Meanwhile, Non-Penal Efforts carried out by the government as a form of responsibility are by conducting outreach or outreach to the community, raids with other law enforcement officers, taking firm action and tightening supervision in the upstream sector, namely slaughterhouses.
Keyword : Legal protection, glonggongan beef

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  individu  maupun  sosial  dalam  kehidupan  berekonomi  atau bisnis  diberi  kebebasan  untuk  mencari  keuntungan  yang  sebesar-besarnya,  namun  terdapat hukum  jual  beli  yang  mengikatnya  sehingga  memberikan  batasan  dalam  melakukan  investasi aatau  menggunakan  hartanya.  Pada  prinsipnya,  terdapat  dasar  hukum  yang  melekat  pada transaksi  jual  beli  yang  tercantum  dalam  Pasal  1457  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata) mengenai suatu persetujuan. Prinsip dasar tersebut bertujuan untuk menciptakan dan memelihara itikad baik dalam transaksi jual beli (perdagangan). Itikad baik dalam transaksi jual beli sangat penting, karena masih banyak transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat secara lisan dan tidak dilakukan secara tertulis. Sehingga tidak memuat syarat atau ketentuan yang jelas dalam jual beli yang memungkinkan terjadinya hubungan yang tidak baik antara para pihak.
Kelangkaan  daging sapi disebabkan karena adanya lonjakan permintaan daging sapi di masyarakat, yang tidak diimbangi dengan stok daging sapi dipasaran. Kondisi tersebut, biasanya dimanfaatkan oleh sebagian oknum  pelaku  usaha  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  lebih besar  dengan  cara  menaikan  harga  daging  sapi.  Sehingga  untuk  mengendalikan  harga  pasar, pemerintah bertindak untuk melakukan impor daging sapi yang bertujuan untuk menambah stok daging  sapi  di  pasaran.  Impor  daging  sapi  dilakukan  karena  masih  kurangnya  produksi  dalam negeri  untuk  memenuhi  permintaan  daging,  sehingga  diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan produksi daging sapi.
Usaha  meningkatkan  produksi  daging  sapi  oleh  pelaku  usaha  dilakukan  dengan  cara penggemukan  sapi.  Pengemukan  tersebut  juga  memberikan  dampak  terhadap  nilai  jual  sapi, sehingga  harga  penjualan  sapi  lebih  tinggi  dibandingkan  jika  tidak  dilakukan  penggemukan terlebih dahulu.  Disisi  lain,  penggemukan sapi  memerlukan  waktu  yang  relatif lama dan  biaya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
yang cukup tinggi. Hal tersebut menjadi alasan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan  kecurangan  dengan  melakukan  penggelonggongan  sapi  yang  akan  dipotong  untuk mendapatkan keuntungan yang cepat dan besar.
Daging glonggongan merugikan konsumen baik secara kualitas daging maupun terhadap kesehatan  konsumen.  Kualitas  daging  sapi  gelonggongan  mengandung  kadar  air  tinggi  yang dapat mempercepat pembusukan daging serta merusak protein yang terkandung dalam daging. Hal tersebut sangat merugikan konsumen, karena mendapatkan kualitas daging yang buruk dan jika  dikonsumsi  dapat  menyebabkan  gangguan  kesehatan  seperti  diare,  karena  daging glonggongan sudah terkontaminasi oleh bakteri.
Prilaku  curang  yang  dilakukan  oleh  oknum  pedagang/pelaku  usaha,  menjadikan konsumen  berada  pada  posisi  yang  rentan  sehingga  konsumen  harus  dilindungi  hak-haknya. Ketidaktahuan  dan  kekurangsadaran  konsumen  akan  hak-haknya  maka  konsumen  menjadi korban  pelaku  usaha.  Terlebih  dampak  yang  ditimbulkan  dapat  berpengaruh  terhadap kesehatan,  bahkan  keselamatan  nyawa  karena  berkaitan  dengan  keamanan  pangan. Perlindungan konsumen di indonesia diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  dimana  termuat  hak-hak  konsumen  sampai  dengan  pertanggungjawaban  pelaku usaha yang melakukan usahanya secara curang atau menyimpang dari ketentuan.
Dalam  hal  peredaran  daging  glonggongan,  pemerintah  melalui  Dinas  Peternakan melakukan  pengawasan  terhadap  produk  hewan  yang  beredar  di  masyarakat.  Hal  tersebut dilakukan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  masyarakat  dalam  mengkonsumsi  produk hewan.  Selain  itu,  dinas  peternakan  juga  bertugas  untuk  memfasilitasi  masyarakat  terkait pencegahan  dan  pemberantasan  penyakit  hewan  dan  peningkatan  produksi  ternak,  serta penyediaan kesehatan produk ternak.
Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas terkait daging glongggongan  menjadi  permasalahan  tersendiri  dalam  mengatasi  peredasaran  daging glonggongan  di  masyarakat.  UU  No.  18  tahun  2012  tentang  Pangan,  tidak  mengatur  secara khusus ketentuan terkait daging yang memiliki kesesuaian kuliatas ( daging sapi glonggongan) karena hanya mengatur terkait pangan secara umum. Hal tersebut kemudian berpengaruh pada
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kewenangan  pengawasan  dan  pemberian  sanksi  ketika  terjadi  pelanggaran  atas  beredarnya daging yang tidak sesuai dengan kualitas ASUH dipasaran.
Adanya  peredaran  daging  glonggongan  di  masyarakat  menunjukan  adanya  kelemahan terkait  fungsi  pengawasan,  fungsi  pemeriksaan,  ukuran  standart  baku,  pengujian,  dan  lisensi produk hewan. Padahal, terkait pengolahan daging telah ditetapakan Standar ASUH (Aman Sehat Utuh  Halal)  yang  termuat  dalam  Pasal  58  ayat  (1) UU  18  tahun  2009  tentang  Peternakan  dan Kesehatan Hewan yang pada pokoknya menyatakan bahwa
“pemerintah bersama pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya dapat melakukan fungsi pengawasan,  fungsi  pemeriksaan  dan  pengujian  serta  dapat  menetapkan  standarisasi  dan memberikan register untuk melakukan sertifikasi terhadap produk hewan guna menjamin suatu produk hewan dengan prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)”
Berdasarkan  uraian  dari  latar  belakang  diatas,  maka  perlu  dilakukan  suatu  penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Akibat Membeli  Daging Sapi Glonggongan

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian hukum normatif (normative legal research) digunakan sebagai pisau analisa dalam penelitian ini.  Hal tersebut ditujukan guna menguraikan permasalahan terhadap suatu  isu  hukum  ( legal  issues )  yang  ada  dengan  menggunakan  2  (dua)  pendekatan,  yaitu: pendekatan  dengan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  rumusan  yang menjadi suatu konsep ( conseptual approach ). Pendekatan dengan melihat Perundang-Undangan adalah  menganalisa  semua  peraturan  perundang-undangan  atau  hukum  positif  yang  berlaku khsusunya  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  akan  dikaji.  Sedangkan,  pendekatan konseptual  dilakukan  dengan  berpedoman  pada  doktrin-doktrin  atau  ajaran  para  ahli  hukum membuat argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dikaji agar tidak terdapat penyimpangan pada hukum positif yang berlaku.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Dengan  Ketidaksesuaian  Kualitas  Pada Daging Sapi Glonggongan
Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur di dalam UU Perlindungan konsumen, dimana di dalamnya memuat ketentuan mengenai hak-hak konsumen, serta larangan bagi pelaku usaha dan  bentuk  pertanggungjawaban  pelaku  usaha.  Ketentuan  terkait  larangan  bagi  pelaku  usaha yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan preventif dimana dilakukan sebagai upaya dalam pencegahan.
Dalam  konteks  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dengan  ketidaksesuaian  kualitas pada  daging  sapi  glonggongan,  upaya  preventif  dilakukan  dengan  menerapkan  Pasal  8  ayat  1 butir a dan e UU Perlindungan Konsumen yang memuat ketentuan terkait larangan bagi pelaku usaha  dalam  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  suatu  produk  dan/atau  suatu  jasa karena tidak terpenuhinya atau tidak berkesesuaian dengan:
a) Stardar  yang  disyaratkan  oleh  ketentuan  perundang-undangan  atau  hukum  positif Tidak  terep  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) Keterangan yang tercantum dalam label kemasan suatu produk dan/atau suatu jasa terkait  kualitas  mutu  dan  tingkatan,  serta  bahan-bahan  yang  terkandung  dan  cara pengolahan produk dan/atau jasa tersebut.
Selain  UU  Perlindungan  Konsumen,  upaya  preventif  juga  dilakukan  pemerintah  dalam  bentuk penerapan Pasal 90  Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Semua orang dilarang mendistribusikan suatu produk:
a. Terkandung  suatu  yang  dapat  meracuni  sehingga  menimbulkan  bahaya  atau  dapat membahayakan terhadap faktor kesehatan atau keselamatan nyawa manusia;
b. Terkandung dan terkontaminasi yang melebihi batas aman yang telah diterapkan;
c. Terkandung  suatu  bahan  yang  penggunaannya  tidak  diperkenankan  atau  tidak diperbolehkan dalam aktifitas atau proses Produksi Pangan;
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
d. Terkandung  bahan  baku  yang  tidak  bersih,  kadarluasa,  dan  beraroma  tidak  baik  atau terkandung unsur dari tumbuhan dan hewan yang memiliki penyakit atau bersumber dari hewan  yang  sudah  mati.  Pengenaan  sanksi  denda,  penarikan  atau  penyitaan  produk pangan serta ganti kerugian jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.
Selanjutnya, perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan dilakukan upaya reprsif untuk  membuat  jera  pelaku  usaha  yang  melakukan  kecurangan  dengan  menjual  daging berkualitas  rendah  (glonggongan).  Upaya  represif sebagai bentuk perlindungan hukum,  ketika pelanggaran  atau  kejahatan  telah  terjadi  dan selesai.  Dalam  konteks  ini, perlindungan  hukum represif  dapat  dilakukan  ketika  adanya  pelaku  usaha  yang  menjual  daging  berkualitas  rendah (daging  glonggongan)  yang  mengakibatkan  konsumen  yang  dirugikan.  Bentuk  perlindungan represif ini berupa pertanggungjawaban pelaku usaha, baik pertanggungjawaban secara perdata maupun secara pidana.
Pertanggungjawaban  pelaku  usaha  tersebut  dapat  ditemukan  di  dalam  Pasal  19  UU Perlindungan Konsumen, yang memuat ketentuan sebagai beriku:
(1) Ganti  rugi  terhadap  produk  yang  rusak,  tercemar  dan/atau  kerugian  yang  terima  bagi konsumen  dampak  dari  mengkonsumsi  produk  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  atau diperjual-belikan menjadi tanggung jawab dari Pelaku usaha
(2) Yang dimaksud ganti rugi pada ayat (1) dapatt berbentuk pengembalian sejumlah uang atau mengganti produk dan/atau jasaa yang sama atau memiliki kesetaraan nilai aatau biaya  pengobatan  dan  perawatan  serta  diberikan  santunan  yang  sesuai  dengan  yang ditetapkan oleh peraturan dalam hukum positif yang berlaku saat ini.
(3) Pelaksanaan  ganti  rugi  dilakukan  dlam  jangka  waktu  7  (tujuh  hari)  sesudah  tanggal terjadinya jual-beli.
(4) Penututan  secara  pidana  dapat  dimungkinkan  dilakukan  dengan  berlandasakan terdapatnya  unsur  kesalahan  meskipun  telah  diberikan  ganti    rugi    sebagaimana  yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Dari  ketentuan  tersebut, dapat  terklasifikasi bahwa pertanggungjawaban  pelaku usaha yang dapat merugikan bagi konsumen untuk menjual daging yang tidak sesuai dengan kualitas
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
(daging glonggongan) berupa ganti kerugian akibat rusak, tercemar dan/atau kerugian konsumen lainnya sebagai dampak dari mengkonsumsi daging sapi glonggongan. Sehingga dapat dikatakan, pertanggungjawaban pelaku usaha, tidak hanya sebatas mengganti produk dalam hal ini daging yang tidak sesuai dengan kualitas dengan daging yang sesuai dengan kualitas yang ditetapkan pemerintah dalam UU Pangan. Pelaku usaha juga berkewajiban memberikan ganti rugi terkait akibat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi daging glonggongan yang dijual. Sehingga konsumen dapat menuntut biaya perawatan dan biaya pengobatan yang timbul karena faktor kesehatan yang buruk yang timbul setelah mengkonsumsi daging glonggongan.
Pertanggungjawaban berupa ganti kerugian tersebut merupakan, bentuk pertanggungjawaban pelaku  usaha  secara  perdata.  Ketentuan  dalam  Pasal  19  UU  Perlindungan  Konsumen  juga memberikan celah atau peluang untuk dilakukannya penuntutan secara pidana dengan melihat adanya  unsur  kesalah.  Dengan  kata  lain,  Pertanggungjawaban  dari  pelaku  usaha  merupakan perwujudan perlindungan hukum terhadap konsumen yang bersifat reprsif dapat berupa ganti kerugian  produk,  ganti  kerugian  biaya  perawatan,  ganti  kerugian  biaya  pengobatan  dan penuntutan pidana.
Bentuk  pertanggungjawaban  tersebut  bersifat  kumulatif  yang  artinya  semua  dapat dimintakan kepada pelaku usaha dan pelaku usaha wajib melaksanakannya. Namun, dalam hal penuntutan pidana harus melihat adanya unsur kesalahan terlebih dahulu.  Untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada subjek hukum, maka harus terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:
1) Terdapat kecakapan dan kemampuan dalam bertanggung jawab;
2) Adanya unsur kesengajaan ( dolus ) atau kealpaan ( culpa ) pada perbuatan si pelaku;
3) Tidak termasuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf yang diatur dalam hukum positif.
Dalam kasus penjualan daging glonggongan, pada dasarnya pelaku usaha dalam menjual daging glonggongan sudah pasti mengetahui kondisi atau kualitas daging yang dijual. Sehingga dapat dikatakan terdapat unsur kesengajaan dari pelaku usaha dalam menjual daging yang tidak sesuai  dengan  prinsip  ASUH.  Dengan  demikian,  pelaku  usaha  dapat  dimintakan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pertanggungjawaban  dalam  bentuk  perdata  dan  pidana  karena  memenuhi  ketentuan  dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen.
b. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Terkait Peredaran Daging Sapi Glonggongan
Dalam hal ini Dinas Pangan Dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo diberikan kewenangan oleh Pasal  84  UU  No.  18  Tahun  2009  tentang  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  sebagai berikut:
1. Kewenangan  dalam  hal  pemeriksaan  terkait  akurasi  dari  laporan  atau  keterangan terhadap  suatu bentuk kejahatan dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan.
2. Kewenangan  dalam  pemeriksaan  pada  setiap  orang  yang  patut  diduga  melakukan kejahatan dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan.
3. Kewenangan untuk menggali mendapatkan keterangan dan alat bukti pada semua orang yang  berkaitan  dengan  terjadinya  kejahatan  dalam  sektor  peternakan  dan  kesehatan hewan .
4. Kewenangan dalam hal pemeriksaan terkait pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain sehubungan dengan kejahatan dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan.
5. Kewenangan dalam hal  memeriksa lokasi yang patut diduga terdapat alat bukti seperti dokumen,pencatatan,  dan  pembukuan,  lainnya.  Dan  kewenangan dalam  hal  penyitaan terhadap hasil pelanggaran atau kejahatan yang dapat menjadi alat bukti dalam perkara kejahatan dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan.
6. Kewenangan  untuk  menggali  keterangan  ahli  sebagai  peran  dalam  menjalankan  tugas penyidikan atas kejahatan dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan.
Namun dalam  realitasnya,  selama  ini    Dinas  Pangan dan  Pertanian  Kabupaten Sidoarjo sendiri  belum  pernah  melakukan  koordinasi  dalam  melakukan  penyidikan  dengan  aparat penegak hukum lainnya. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk melakukan koordinasi dengan penegak  hukum  lainnya,  serta  terbatasnya  anggaran  yang  tersedia  menjadi  alasaan  belum adanya  koordinasi  tersebut.    Hal  tersebut  disebabkan  pendanaan  terkait  penelitian, pemeriksaan,  sampai  dengan  penyidikan  menjadi  tanggung  jawab  dari  Dinas  Pangan  dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dalam hal melindungi konsumen dari peredaran daging sapi glonggongan/daging tidak layak konsumsi adalah melalui upaya-penanggulangan penyebaran daging sapi glonggongan di pasar tradisional. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh dinas pangan dan pertanian kabupaten sidoarjo adalah sebagai berikut :

## 1) Hukum pidana sebagai piranti Penanggulangan Kejahatan (Upaya Penal)
Seperti yang sudah dijelasakan diatas, pemerintah yang diwakili oleh Dinas Pangan dan Pertanian  Kabupaten  Sidoarjo  berperan  sebagai  penyidik  pegawai  negeri  sipil  dalam menangulangi  peredaran  daging  glonggongan  di  Pasar  Krian,  Kabupaten  Sidoarjo.  Upaya penanggulangan yang dilakukan piranti hukum pidana (upaya penal), dalam bentuk penuntutan terhadap  pelaku  usaha  yang  menjual  daging  glonggongan  dipengadilan  maupun  diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disebut BPSK.
Dinas dapat malakukan penuntuan berupa sanksi administratif  berupa penetapan ganti kerugian  dengan  batasan  maksimal  Rp.  200.000.000,-  ,(dua  ratus  juta  rupiah)  kepada  pelaku usaha yang mengabaikan aturan hukum yang tercantum pada  Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal 20, Pasal  25,  dan  Pasal  26  UU  Perlindungan Konsumen.  Tidak hanya  itu,  pelaku usaha  juga  dapat diupayakan  penuntutan  secara  jika  mengabaikan  aturan  hukum  yang  termuat  dalam  Pasal  8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, ayat (2), dan Pasal 18 UUPK dan ancaman sanksi berupa pidana  penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
Dalam menyelesaikan sengketa dalam kasus penjualan daging sapi  glonggongan, Selain upaya penal yang dilakukan dengan melalui jalur pengadilan dapat juga ditempuh penyelesian sengketa  konsumen  diluar  pengadilan.  Hal  tersebut  ditujukan  agar  peneyelesaian  sengketa konsumen sampai berlanjut ke pengadilan, dan mencapai kesepakatan. Instrument penyelesaian sengketa Alternatif  Dispute  Resolution (ADR)  merupakan  salah  satu  instrumen  dalam menyelesaian  sengketa  konsumen  diluar  pengadilan  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK) jika konsumen perseorangan. Sedangkan pada sekelompok konsumen (lebih dari satu), penyelesaian sengketa nya ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
(LPKSM). Selain itu, untuk menyelesaian sengketa konsumen juga dapat dilakukan pada lembaga- lembaga  yang  berwenang  lainnya  dibawah  Kementerian  Perdagangan  seperti  Direktorat Perlindungan Konsumen.
Prosedur  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  BPSK  atau  LPKSM  dengan menggunakan 3 cara, yaitu:
a) Konsiliasi
Pada penyelesaian sengketa menggunakan cara ini terdapat majelis yang bertindak pasif sebagai  konsiliator  mendampingi  para  pihak  dalam  menyelesaikan  sengketa    yang dilakukan mandiri oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.
b) Mediasi
Pada penyelesaian sengketa menggunakan cara ini terdapat majelis yang bertindak aktif sebagai mediator mendampingi para pihak dalam menyelesaikan sengketa  yang lakukan secara mandiri oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.
c) Arbitrase
Pada  penyelesaian  sengketa  menggunakan  cara  ini,  BPSK  aaaatau  LPKSM  membentuk badan/majelis  yang  berperan  sebagai  pendamai  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam sengketa. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pada masing-masing pihak, majelis akan menjelasakan  terkait  aturan  yang  termuat  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen  dan kemudian majelis mempersilahkan para pihak menjelasakan apa yang dipersengketakan. Hasil dari keputusan sengketa tersebut, menjadi wewenang penuh majelis yang dibentuk oleh BPSK/LPKSM dalam bertindak.
2) Hukum Pidana Tidak Dijadikan Piranti Dalam Penanggulangan Kejahatan (Upaya Non Penal)
Bentuk  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  penanggulangan  kejahatan  dari  peredaran daging  glonggongan  di  Kabupaten  Sidoarjo  adalah  dengan  dilakukan  upaya-upaya  non  penal, artinya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten sidoarjo, dalam hal ini Dinas Pangan dan Pertanian untuk mencegah terjadinya atau maraknya peredaran daging glonggongan di Pasar
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Krian, Kabupaten sidoarjo. Upaya non penal yang telah dilakukan oleh Dinas, diantaranya sebagai berikut:
a) Penyuluhan atau sosialiasi kepada masyarakat
Dinas  Pangan  dan  Pertanian  Kabupaten  Sidoarjo  berperan  sebagai  lembaga  yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab pada sektor perternakan dan kesehetan hewan  memiliki  kewajiban  dalam  hal  sosialisasi  dan  penyuluhan  kepada  seluruh masyarakat  terkait  ciri-ciri  dari  daging  sapi  glonggongan  dan  sosialisasi  dan penyuluhan terkait bahaya mengkonsumsi  daging sapi glonggongan. Sosialisasi dan penyuluhan  yang  dilakukan  oleh  dinas  dapat  berupa  informasi  yang  disampaikan secara  tertulis  maupun  yang  disampaikan  secara  lisan.  Informasi  yang  disampaikan secara tertulis dapat dilakukan dengan cara memasang informasi dalam bentuk poster terkait bahaya dan ciri-ciri daging sapi glonggongan yang beredar. Pemasangan poster tersebut dapat dilakukan diseluruh fasilitas umum seperti  di pasar modern maupun pasar  tradisional.  Selain  itu  poster  atau  informasi  dalam  bentuk  tulisan  juga  dapat diseberluasakan  melalui  media  cetak  dan  sosial  media.  Sedangkan  informasi  yang disampaikan  secara  lisan  dilakukan  dengan  cara  mengadakan  seminar  penyuluhan dan  Forum  Grup  Diskusi  mengenai  ciri  dan  bahaya  dari  daging  sapi  glonggongan, selain itu juga dapat disebarluasakan melalui media elektronik dan sosial media.
b) Mengadakan Razia bersama Aparat Penegak Hukum lainnya
Penanggulangan peredaran dan penjualan daging sapi glonggongan dapat dilakukan secara  bersama-sama  dengan  dilakukan  koordinasi  antara  Dinas  selaku  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  yang  diberikan  kewenangan  oleh  UU  dengan  aparat  penegak hukum setempat  dalam hal ini Kepolisian. Gelaran razia gabungan antara dinas dan kepolisian  merupakan  bentuk  upaya  penangulangan  dari  peredaran  daging  sapi glonggongan. Razia gabungan harus dilakukan secara rutin ke pasar tradisional karena kepatuhan  atau  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  masih  minim  sehingga  ketika tidak ada razia peredaran daging glonggongan masih akan terjadi.
c) Ketegasan sanksi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Ketidak tegasan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha menjadi salah satu faktor masih banyaknya peredaran dan penjualan daging glonggongan di pasar tradisional. Seharusnya  aparat  penegak  hukum  dapat  memeberikan  sanksi  yang  lebih  tegas berupa  penyitaan  barang  dagangannya  atau  penutupan  usaha.  Selama  ini  sanksi teguran  yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha  yang  kedapatan  menjual  daging  sapi glonggongan dianggap sebagai hal sepele dan tidak menimbulkan efek jera. Sehingga menimbulkan  apatis  dari  pelau  usaha  dengan  beranggapan  bahwa  meskipun kedapatan  menjual  daging  sapi  glonggongan  hanya  akan  diberikan  sanski  teguran. Kondisi  semacam  ini  harus  mendapat  perhatian  khusus  dari  pemerintahan  selaku regulator  dalam  melakukan  funsgi  pengawasan  dan  penindakan  agar  pelaku  usaha merasakan  efek  jera  dan  tidak  meremehkan  sanksi  ditetapkan  atas perbuatan/pelanggaran yang mereka perbuat.
d) Pengawasan Diperketat Pada Rumah Pemotongan Hewan (RPH)
Rumah  Potong  Hewan  awal  dari permasalahan  peredaran daging  sapi  glonggongan karena proses pneyembelihan hewan dilakukan disini. Pengawasan yang ketat terkait strandarisasi  yang  telah  ditentukan  oleh  UU  terhadap  proses  produksi  pengolahan daging yang menerapkan prinsip ASUH berawal dari rumah potoh hewan. Sehingga pemerintah  dapat  memperioritaskan  peningkatan  pengawasan  pada  RPH  dengan melakukan  registrasi  hewan  yang  akan  dipotong  dan  pengecekan  kualitas  daging secara acak sehingga produk daging yang dinyatakan sehat dapat diberi tanda khusus pada label dapat berupa bercode sebelum di distribusikan ke pasar tradisonal maupun pasar modern.

## KESIMPULAN
Dengan melihat uraian dari temuan dan analisa yang telah terkemukakan sebelumnya, maka dalam kajian ini berkesimpulan sebagai berikut:
a. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Dengan  Ketidaksesuaian  Kualitas  Pada Daging  Sapi  Glonggongan  termuat  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen.  Dimana  bentuk
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
perlindungan  hukum  bagi  konsumen  berupa  perlindungan  hukum  preventif  dan perlindungan  hukum  represif.  Perlindungan  hukum  preventif  ditujukan  sebagai  upaya dalam  melindungi  konsumen  dengan  cara  pencegahan  terjadinya  penjualan  daging glonggongan.  Aturan  dalam  Pasal  8  UU  Perlindungan  Konsumen  yang  menjadi  bentuk perlindungan  hukum  preventif  adalah  ketentuan  yang  mengatur  terkait  larangan  bagi pelaku  usaha.  Sedangkan  perlindungan  hukum  represif  ditujukan  sebagai  upaya melindungi  konsumen  setelah  terjadinya  pelanggaran  atau  kejahatan,  dalam  hal  ini konsumen mengalami kerugian dan timbul kerugian atas penjualan daging glonggongan. Upaya represif tersebut dapat dilihat dalam Pasal 19  UU Perlindungan Konsumen, yang berisikan ketentuan terkait pertanggungjawabana bagi pelaku usaha. Pertanggungjawaban  pelaku  usaha  yang  diatur  dalam  Pasal  19  UU  Perlindungan Konsumen  berbentu  ganti  kerugian  produk,  ganti  kerugian  biaya  perawatan  dan  ganti kerugian biaya pengobatan, serta penuntutan secara pidana.
b. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Terkait Peredaran Daging Sapi Glonggongan
Bentuk tanggung jawab pemerintah terkait peredaran daging sapi glonggongan dilakukan dengan 2 (dua) upaya penanggulangan kejahatan. Pertama , penanggulangan kejahatan dengan hukum  pidana.  Dimana  Pemerintah  melalui  Dinas  Pangan  dan  Pertanian  Kabupaten  Sidoarjo dapat  melakukan  penututan  baik  secara  administrasi  maupun  pidana  melalui  pengadilan. Penuntutan administrasi dilakukan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UU Perlindungan  Konsumen  terkait  penjualan  daging  glonggongan  dengan  maksud  untuk mendapatkan ganti kerugian. Sedangkan penuntutan secara pidana dilakukan terhadap pelaku usaha  yang  melanggar  ketentuan  dalam UU  Perlindungan  Konsumen  terkait  penjualan  daging glonggongan  dengan maksud memberikan efek jera. Selain melalui jalur pengadilan, upaya penal juga  dapat  dilakukan  di  luar  pengadilan  melalui  BPSK  atau  LPKSM  dengan  3  tata  cara  yaitu, konsiliasi,  mediasi  dan  arbitrase.  Kedua,  penanggulangan  kejahatan  tanpa  hukum  pidana. Dimana, dinas  melakukan upaya untuk mencegah terjadinya atau maraknya peredaran daging glonggongan di Pasar Krian, Kabupaten sidoarjo dengan cara penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat terkait ciri-ciri daging glonggongan dan bahayanya. Kemudian dinas, melakukan razia
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
bersama  instatnsi  terkait/aparat  penegak  hukum  sebagai  bentuk  pengawasan  terhadap peredaran  daging  glonggongan  di  pasar  tradisional.  Ketegasan  dalam  bertindak,  dimana pemerintah  tidak  hanya  memberikan  peringatan  atau  teguran  terhadap  pelaku  usaha  yang kedapatan menjual daging sapi glonggongan melainkan juga dapat dilakukan penindakan berupa penyitaan barang dagangan. Dan yang terakhir, memperketat pengawasan di sektor hulu yaitu, pengawasan di rumah potong hewan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim Barkatullah , Hukum Perlindungan Konsumen, Unlam Press, Banjarmasin, 2008 Happy Susanto, Panduan Praktis: Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta: VisiMedia, 2008 Sori Basya Siregar, Penggemukan Sapi, Penebar Swadaya, Jakarta, 2010 Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru, 1983 Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
https://kumparan.com/bangsaonline/bahaya-mengonsumsi-daging-glonggongan-ini-cara- membedakannya-dengan-daging-segar-27431110790559651/full