## NATAPRAJA
Halaman 1-16

## KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN DAN KEMISKINAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS DI NAGARI GARABAK DATA DAN NAGARI BUKIK
KANDUANG, KABUPATEN SOLOK) 1
Hidayatul Fajri 2

## ABSTRACT
This study discusses forest management by local communities and society of Nagari Garabak  Data  and  Nagari  Bukik  Kanduang  Solok  Regency  of  West  Sumatra  Province. Nagari  Garabak  Data  is  a  village  located  in  a  protected  forest  area  with  the  acquisition entirely in the hands of the state while in Nagari Bukik Kanduang forest is managed and controlled  by  people  with  a  form  of  community  forests  (communal  forest).  Principal argument  of  this  study  that  differences  in  the  management  model  of  the  village  causing differences  in  poverty  communities.  The  purpose  of  this  research  is  to  understand  forest management  in  both  villages  and  analyze  the  impact  of  the  forest  management  against poverty.
Key Word : Forest Management, Poverty Peoples, Ulayat, Access

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari 3 Garabak Data dan masyarakat Nagari Bukik Kanduang Kabupaten Solok Provinsi Sumattera  Barat.  Nagari  Garabak  Data  merupakan  nagari  yang  berada  di  dalam  kawasan hutan lindung dengan penguasaan sepenuhnya di tangan negara sedangkan hutan di Nagari Bukik Kanduang di kelola dan dikuasai oleh masyarakat dengan bentuk hutan masyarakat (hutan  ulayat).  Argumen  pokok  dari  penelitian  ini  yaitu  perbedaan  model  pengelolaan  di kedua  nagari  menyebabkan  terjadinya  perbedaan  kemiskinan  masyarakatnya.  Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengelolaan hutan di kedua nagari dan menganalisa dampak dari pengelolaan hutan tersebut terhadap kemiskinan masyarakat.
Kata Kunci : Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Masyarakat, Ulayat, Akses
1 Penelitian  ini  didanai  oleh In  Search  of  Balance (ISB) Schoolarship kerjasama  University  of  Adger Norway dan Universitas Gadjah Mada
2 Pascasarjana Manajemen dan Kebijakan Publik, UGM, email: hidayatulfajri28@gmail.com
3 Wilayah administrasi terendah di Sumatera Barat, setingkat dengan desa tetapi memiliki fungsi yang agak berbeda dengan desa.

## PENDAHULUAN
Pemerintah pada tahun 1999 mengeluarkan  kerangka  kerja penyusunan tata  hutan  yang  mengacu  pada  Undang- undang  No  41  tahun  1999  tentang kehutanan, menggantikan Undang-undang sebelumnya  tentang  kehutanan  yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1967. Proses tata hutan sendiri diatur pada pasal 22 UU 41  tahun  1999  dan  kemudian  diperkuat dengan  dikeluarkannya  PP  No.  6  tahun 2007  pasal  12,  sehingga  kawasan  hutan kemudian dibagi  menjadi  Kawasan Hutan Konservasi, Kawasan Hutan Lindung, dan Kawasan Hutan Produksi.
Sumatera Barat –provinsi  dari penelitian  ini  dilakukan–  tidak  terbebas dari peraturan pengelolaan hutan tersebut. Luas  daerah  Sumatera  Barat  yang  sekitar 4.229.730  Ha  (Dishut  Prov.  Sumbar, 2013)  kemudian    berdasarkan  Keputusan Menteri  Kehutanan  Nomor  422/Kpts- II/1999  tanggal  15  Juni  1999  seluas  ± 2.600.286 Ha ditetapkan menjadi kawasan Hutan  Negara  dengan  luas  ±  2.600.286 Ha.  Jumlah  luasan  kawasan  hutan  negara itu  kemudian  direvisi  kembali  lewat  SK Menhut  No.  141/Menhut-II/2012  tanggal 15  Maret  2012  tentang  Penunjukan Kawasan  Hutan  dan  Perairan  Provinsi Sumatera  Barat,  sehingga  luasan  kawasan hutan negara di Sumatera Barat berkurang sedikit  menjadi  sekitar  2.346.041  Ha. Luasan  kawasan  hutan  tersebut  meliputi
56,34%  dari  keseluruhan  luas  daerah Sumatera Barat.
Luas  hutan  lindung  di  Sumatera barat  yang  seluas  792.114  Ha  tersebut, 114.061  Ha  berada  di  Kabupaten  Solok atau  14,40%  dari  keseluruhan  jumlah hutan  lindung  di  Sumatera  Barat  dan merupakan  Kabupaten  dengan  area  hutan lindung  yang  terluas  (Dishut  Provinsi Sumbar  2013).  Data  KPHL  (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Solok tersebut  membagi  Nagari  di  Kabupaten Solok  dalam  tiga  wilayah,  yaitu  yang  di kategorikan  nagari  yang  berada  di  dalam kawasan,  yaitu  apabila  diatas  60% wilayah nagarinya tersebut berupa kawasan  hutan  lindung.  kemudian  negari yang dikategorikan berada disekitar kawasan  yaitu  nagari  yang  daerahnya berada  kurang  dari  60%  -  20%  berbentuk kawasan  hutan  lindung,  sedangkan  yang terakhir  yaitu  nagari  yang  berada  diluar kawasan.  artinya  nagari  yang  wilayahnya kurang  d  ari  20%  yang  masuk  kedalam hutan lindung.
Hutan  dalam  terminologi  KPHL Solok  tesebut  adalah  hutan  yang  dikuasai negara  dalam  bentuk  hutan  konservasi, hutan  lindung  ataupun  hutan  produksi. Sedangkan  di  nagari  yang  tidak  termasuk ke  dalam  kawasan  hutan  negara  maupun nagari  yang  berada  dikawasan  hutan lindung  yang  hutannya  dijadikan  hutan negara,  hutan  itu  berbentuk  tanah  ulayat
yang  dikuasai  secara  bersama-sama  oleh masyarakat dan kebanyakan sudah ditanami  dengan  tanaman  keras  atau tanaman tua.
Angka  kemiskinan  antara  Nagari Garabak  Data  dengan  Nagari  Bukik Kanduang menjadi representasi dari keadaan  itu.  Di  Nagari  Garabak  Data jumlah  penduduk  miskinnya  mencapai 26,79%  hampir  9  kali  lipat  dari  jumlah penduduk  miskin  di  Nagari  Bukik Kanduang yang jumlah penduduk miskinnya  hanya  3,53%.  Kemiskinan yang lebih tinggi di kawasan hutan negara menjelaskan  bahwa  penguasaan  negara terhadap  hutan  meningkatkan  kemiskinan masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh tidak diakuinya kepemilikan masyarakat terhadap  hutan  karena  hak  penguasaan hutan  berada  di  tangan  negara  (Bolaane, 2004;  Hitchcock  &  Biesele,  2004; Magole, 2007; Magole, 2009). Disisi lain, pemerintah  tidak  mendistribusikan  akses ke  sumber  daya  penting  lainnya  sebagai mata pencaharian bagi masyarakat setempat (Peters, 1994).
Pengelolaan  hutan  oleh  masyarakat menjadi  jalan  keluar  dari  permasalahan kehutanan yang dikuasai dan dikelola oleh negara,  karena  dapat  mensejahterakan masyarakat,  mengurangi  deforestasi  serta memelihara keanekaragaman hayati (Bowler,  et.  al,  2012).  Oleh  sebab  itu, pengelolaan hutan oleh masyarakat
memenuhi persyaratan sebagai pendekatan yang layak didalam mengelola hutan karena bermanfaat dalam melakukan  perlindungan  kepada  hutan selain juga bermanfaat di dalam pengembangan  masyarakat  (Charnley  dan Poe, 2007).
Community forestry merupakan istilah  yang  digunakan  sebagai  bentuk inisiatif pengelolaan hutan berbasis masyarakat  yang  terkait  dengan  lahan hutan  privat  (Best  dan  Wayburn,  2001), hutan  yang  dimiliki  sebagai  milik  umum (Bray  et  al.  2005),  dan  hutan  di  lahan masyarakat  adat  (LTC/  IES  1995). Meskipun pengelolaan berbasis masyarakat tidak menjamin hasil konservasi  (Menzies,  2007),  namun  ada bukti  yang  mendukung  hipotesis  bahwa kontrol  lokal  lebih  besar  atas  pengelolaan hutan akan menghasilkan kehutanan lebih berkelanjutan  secara  ekologis  (Charnley dan Poe, 2007).
Tujuan penelitian ini untuk memahami  bentuk  pengelolaa  hutan  dan menjelaskan  dampak  pengelolaan  hutan terhadap  kemiskinan  di  Nagari  Garabak Data dan Nagari Bukik Kanduang. Secara umum  pendekatan  di  dalam  pengelolaan hutan  dapat  dibedakan  menjadi  dua bentuk perspektif utama yaitu, pengelolaan  hutan  yang  dilakukan  oleh negara  ( State-based  Forest  Management ) dan  pengelolaan  hutan  yang  dilakukan
oleh masyarakat ( Community-based Forest Managemant ).
Pertama,  pengelolaan  hutan  oleh negara  ( state-based  forest  management ) mengedepankan praktik pengelolaan hutan  berbasis  negara  yang  umumnya terfokus  pada  bentuk  hutan  produksi  atau konservasi, dengan penekanan pada manajemen  pusat  yang  kuat  (sentralistik). Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan ini mempertahankan kepemilikan  negara  dan  hampir  dapat dikatakan  juga  tanpa  mengakui  hak  adat masyarakat  setempat  dan  membatasi pemanfaatan  hutan  oleh  masyarakat  lokal (Roe dan Nelson, 2009). Dalam prakteknya,  rencana  rasional  pemerintah cenderung tak mengakui lokalisme (Winarwan,  2012).  Dengan  persektif kebijakan  yang  terpusat  pada  negara ( state-centered policy ), dalam pengelolaan kawasan hutan negara (konservasi, lindung, dan produksi) yang terjadi adalah tidak  diakui  adanya  bentuk-bentuk  sosial yang berbasis lingkungan, seperti; kekayaan  umum,  manajeman  komunitas dan  pengetahuan  lokal.  Dalam  hal  ini, pendekatan  kebijakan  yang  mengemuka adalah  pendekatan  yang  berpusat  pada negara (state-centered  policy ),  bukan pendekatan  yang  berbasis  masyarakat ( society-based policy ). Penerapan pendekatan kekuasaan seperti itu cenderung menimbulkan disharmoni
hubungan  antara  masyarakat,  negara  dan hutan.
Kedua,  pengelolaan  hutan  oleh masyarakat ( community-based forest management ) merupakan konsep pengelolaan hutan oleh masyarakat (pengelolaan hutan komunal, hutan kemasyarakatan  atau  pengelolaan  hutan partisipatif) mulai diterapkan dalam konteks tertentu, tetapi dengan pembatasan yang spesifik terhadap penerapannya  secara  jamak.  Di  berbagai belahan  dunia,  hutan  kemasyarakatan  dan pengelolaan sumberdaya alam telah dipraktekkan  oleh  masyarakat  setempat sejak  zaman  dahulu  (Roe  et  al.  2005). Banyak terdapat definisi tentang Community  forestry ,  antara  lain  definisi yang  disampaikan  oleh  Curran  dan M’Gonigle  (1999)  yaitu;  pengelolaan berbasis  pada  penguasaan  lokal  atas,  dan pemanfaatan keuntungan dari sumberdaya hutan  lokal.  Menurut  Suharjito,  dkk (2000), community forestry tidaklah berbeda  dengan social  forestry sehingga mereka mengembangkan satu bentuk yang disebut  dengan social  community  forestry yaitu  sistem  pengelolaan  hutan  yang dilakukan  oleh  individu,  komunitas,  atau kelompok  pada  lahan  negara,  lahan komunal,  lahan  adat  atau  lahan  milik (individual/rumah tangga) untuk memenuhi kebutuhan individu/rumah tangga  dan  masyarakat,  serta  diusahakan
secara komersial ataupun sekedar subsistensi.
Singkatnya, upaya kehutanan masyarakat adalah suatu bentuk memberikan otoritas secara de jure dalam penggunaan  sumber  daya  hutan  dan manajemen  untuk  pengguna  lokal  dan masyarakat,  yang  mungkin  sudah  secara de  facto memiliki  hak  terhadap  hutan. Schlager dan Ostrom (dalam Agrawal dan Ostrom, 2001) menjelaskan bahwa sebenarnya  individu  dan  kelompok  dapat memiliki  hak  milik  dan  sumber  daya menggunakan  (mengelola  dan  memiliki) hutan.  Alden-Wily  mendukung  bahwa pengelolaan  hutan  berbasis  masyarakat merupakan suatu bentuk dimana partisipasi  lokal  menjadi  lebih  banyak bermakna dan efektif ketika populasi lokal tidak  hanya  merupakan  pihak  yang bekerja  sama  sebagai  pengguna  hutan tetapi  lebih  sebagai  pengelola  hutan  dan bahkan kawasan hutan (Sam, 2011).
Kedua pendakatan sebelumnya menjelaskan  intervensi  pemerintah  dalam pengelolaan  sumberdaya  hutan  sama sekali tidak menjadikan segalanya menjadi lebih baik. Masyarakat lokal yang selama ini memperoleh pemenuhan kebutuhan dari hutan merasa disingkirkan dengan  kebijakan-kebijakan  yang  ada. Kemiskinan  yang  timbul  merupakan kemiskinan yang diciptakan oleh penguasa  (negara).  Selain  itu,  Dominasi
pemerintah  dalam  hal  ini  penguasaan hutan membuat akses masyarakat terhadap sumberdaya  hutan  tidak  lagi  sebebas ketika  hutan  tersebut  masih  dimiliki  oleh masyarakat. Ketika hutan sudah tidak lagi menjadi  milik  masyarakat,  ketika  itu pulalah  kemiskinan  muncul.  Sebagai akibat  dari  negara  yang  menunjukkan kekuasaannya,  masyarakat  tidak  memiliki peluang  mendapatkan  manfaat  dari  hutan (Purwandari, 2011).

## METODE
Jenis  penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan  dengan  terjun  langsung  ke objek  penelitian  yaitu  di  Nagari  Garabak Data  dan  Nagari  Bukik  Kanduang, Kabupaten  Solok,  Provinsi  Sumatera Barat.  Penelitian  dilakukan  mulai  bulan februari  hingga  Mei  2015.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  menetap  di  kedua Nagari.    Selain  itu,  penelitian  ini  juga dilakukan di lingkup Pemerintahan Kabupaten  Solok.  Secara  umum,  data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder.  Data  dan  informasi  yang dikumpulkan  pada  penelitian  ini  dapat digolongkan  ke  dalam  tiga  hal,  yaitu:  (1) data  yang  berhubungan  dengan  kebijakan pemerintah tentang pengelolaan hutan; (2) data  yang  berhubungan  dengan  kondisi- kondisi  kemiskinan  masyarakat  di  dalam hutan  negara  dan  masyarakat.  Teknik
wawancara  yang  digunakan  adalah  semi terstruktur  yang  memungkinkan  peneliti untuk  lebih  bebas  tanpa  terpaku  kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah ditetapkan.  Penentuan  sampel  dalam penelitian ini menggunakan metode campuran,  yaitu purposive  sampling, dan juga dengan metode s nowball sampling .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan  Hutan  dan  Kemiskinan Masyarakat Nagari Garabak Data
1. Pengelolaan Hutan di Nagari
Garabak Data Sejak  Undang-undang  Kehutanan No.  41  tahun  1999,  akses  masyarakat terhadap hutan menjadi sangat sulit. Akses masyarakat  untuk  melakukan  pengelolaan terhadap hutan menjadi terlarang.
Keberadaan  entah  itu  ladang,  atau  parak masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan lindung membuat masyarakat kesulitan  terutama  dikarenakan  oleh ketakutan  akan  konsekuensi  hukum  yang akan  mereka  terima.  Bagi  masyarakat kecil  seperti  masyarakat  Nagari  Garabak Data,  berurusan  dengan  hukum  hanya akan  semakin  mempersulit  kehidupan mereka yang juga sudah sulit.
Sebenarnya  sebelum  tahun  1999 wilayah  Nagari  Garabak  Data  juga  sudah menjadi  bagian  dari  kawasan  hutan lindung.  Menjadi  permasalahan  ketika
pada  tahun  1999  dengan  Undang-undang yang  mulai  diterapkan  secara  ketat, masyarakat  tidak  pernah  tahu  bahwa sebelumnya nagari mereka sudah dari jauh waktu  menjadi  kawasan  hutan  lindung. Mereka  hanya  mengetahui  bahwa  batas antara  hutan  yang  bisa  mereka  kelola dengan  yang  tidak  adalah  batas  yang berupa  jalan  rantai.  Sedangkan  informasi yang  menyatakan  bahwa  nagari  mereka masuk hutan lindung tidak pernah mereka ketahui  sampai  tahun  1999.  Padahal  jika dilihat  sebenarnya  Nagari  Garabak  Data sudah  dimasukkan  ke  dalam  kawasan hutan lindung sejak peta tahun 1982.
Peraturan  yang  lebih  ketat  dari sebelumnya  membuat  kawasan  hutan lindung menjadi benar-benar tertutup bagi masyarakat. Apalagi semenjak tahun 2005 hutan mejadi sesuatu yang sakral sehingga tidak bisa disentuh masyarakat. Pemerintah  Kabupaten  Solok  pun  seakan tidak  terlalu  peduli  dengan  keadaan  yang seperti  itu.  Sebab,  akan  menjadi  prestasi yang  buruk  bagi  mereka  jika  kawasan hutan  lindung  menjadi  rusak.  Kebijakan permerintah  yang  cenderung  represif itulah  semakin  memperparah  keadaan masyarakat Nagari Garabak Data. Padahal bukan  saja  pelarangan  menebang  kayu yang  berada  di  dalam  kawasan  hutan lindung yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat
Semenjak
pelarangan untuk mengelola  kawasan  hutan  lindung,  tanah ulayat  tidak  lagi  berfungsi  sebagai  mana fungsinya sebagai tempat berusaha masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya mendapatkan  akses  terhadap  kawasan hutan dan melakukan pengolahan terhadap kasil hutan (mengekstrak) seperti melakukan pemotongan kayu (yang mereka  tanam),  mengolah  hasil parak ataupun  menentukan  cara  pengelolaan yang sesuai dengan kearifan lokal mereka menjadi menghilang akibat kawasan hutan di kuasai oleh negara.
Pelarangan  pengelolaan  hutan  oleh masyarakat tidak di iringi oleh pengelolaan  oleh  negara  (pemerintah) dengan  baik.  Jika  dirunut  sejarahnya, maka  pengelolaan  di  kawasan  hutan lindung  khususnya  di  luar  Pulau  Jawa baru diperbolehkan setelah dikeluarkannya PP No. 6 tahun 2007 jo PP No.  3  tahun  2008  tentang  Tata  Hutan, Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan, serta  Pemanfaatan  Hutan.  Sebelumnya  di dalam  Undang-undang  Pokok  Kehutanan No. 5 tahun 1967 maupun undang-undang yang  menggantikannya  yaitu  UU  No.  41 tahun  1999  tentang  Kehutanan,  melarang setiap kegiatan yang berlangsung di dalam kawasan hutan lindung.
Pengelolaan  kawasan  hutan  lindung yang  harusnya  di  lakukan  oleh  KPHL (Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung)
Solok  sebagai  unit  pengelola  di  tingkat tapak.  Namun  sebagai  pelaksana  KPHL Solok  tidak  berjalan  dengan  optimal. KPHL  Solok  yang  seharusnya  mampu memberikan kembali akses kepada masyarakat  Nagari  Garabak  Data  untuk mengelola  hutan,  sampai  sekarang  masih belum  mampu  diwujudkan.  KPHL  Solok yang  sudah  diresmikan  dari  tahun  2012, sampai  sekarang  nyaris  tanpa  kegiatan. Khususnya  di  Nagari  Garabak  Data,  dari observasi  peneliti,  masyarakat  bahkan tidak  tahu  tentang  KPHL  Solok  dan peraturan  yang  sudah  memberikan  ruang bagi  mereka  untuk  mengelola  kawasan dengan skema-skema yang sudah ditetapkan. Kendala-kendala yang dihadapi  oleh  KPHL  Solok  dalam melakukan  pengelolaan  berupa  kendala yang  terkait  permasalahan-permasalahan; teknis, aturan atau regulasi, dan anggaran. Selain  juga  perhatian  yang  kurang  dari pemerintah  Kabupaten  Solok  terlihat  dari anggaran  (anggaran  operasional)  yang diberikan  untuk  KPHL  Solok  rendah  dan cenderung  turun  dari  tahun  ke  tahun. Terlihat  dari  sejak  KPHL  Solok  mulai beroperasi,  anggaran  yang  di  anggarkan pada  tahun  2013  sebesar  45  juta,  2014 turun  menjadi  40  juta,  dan  pada  tahun 2015  semakin  turun  menjadi  30  juta. Dengan biaya yang hanya 30 juta setahun, tidak  akan  sanggup  mengelola  daerah yang luasnya lebih dari 110.000 Ha.
Permasalahan-permasalahan  teknis maupun  non-teknis  yang  menggerogoti KPHL  tentu  sangat  menggangu  KPHL Solok  untuk  mewujudkan  tujuannya  agar dapat  mengelola  kawasan  dengan  lestari serta memberikan manfaat ekonomi kepada daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang memiliki ketergantungan dengan keberadaaan  hutan.  Tiga  tahun  semenjak pengesahan  sebagai  pengelola  kawasan hutan  lindung,  praktis  KPHL  belum memiliki kegiatan apapun yang bentuknya pengelolaan kawasan.
Kegagalan pengelolaan hutan lindung  oleh  KPHL  menghampakan kembali  peluang  yang  didapatkan  oleh masyarakat  Nagari  Garabak  Data  untuk mendapatkan  akses  mengelola  hutan. Padahal  tanpa  KPHL  masyarakat  tidak memiliki celah untuk melakukan pengelolaan  hutan  secara  legal  karena akses kawasan yang tertutup bagi masyarakat.  Masyarakat  yang  memiliki ketergantungan  tinggi  terhadap  hutan karena  selain  berfungsi  sebagai  tempat aktivitas  ekonomi  masyarakat,  hutan  juga merupakan  simbol  dari  adat  karena merupakan  bagian  dari  ulayat  masyarakat Nagari Garabak Data. Tetapi, kemampuan masyarakat  untuk  mengelola  berupa kemampuan  untuk  mengekstraksi  sumber daya  dan  produk  hutan  untuk  memenuhi kebutuhan  ekonomi  mereka  menjadi
berkurang  atau  malah  nyaris  hilang. Beberapa  oknum  pada  kenyataannya memanfaatkan  kondisi  pengelolaan  hutan yang  kacau-balau  itu  dengan  melakukan kegiatan  di  dalam  kawasan  hutan  lindung untuk  mencari  keuntungan  secara  pribadi. Pengelolaan  illegal  itu  berbentuk  (illegal logging)  dan  penambangan  liar  (illegal mining).
2. Dampak Pengelolaan Hutan
terhadap  Kemiskinan  Masyarakat Nagari Garabak Data
Penguasaan  terhadap  hutan  yang dilakukan oleh negara (pemerintah) berarti penghilangan  hak  masyarakat  terhadap kawasan  tidak  saja  berdampak  terhadap sumber ekonomi masyarakat yang dihilangkan  tetapi  juga  menghilangkan hak-hak  politik  dan  hukum  masyarakat atas  kawasan  hutan.  Seperti  kebebasan mereka untuk mengambil hasil hutan, atau kebebasan  mereka  di  dalam  menentukan kebijakan  yang  seharusnya  mereka  ambil dan laksanakan terkait pengelolaan kawasan hutan.
Pelaksanaan pemungutan hasil hutan oleh  masyarakat  Nagari  Garabak  Data tersebut  harus  seijin  pemegang  hak penguasaan  hutan  dalam  hal  ini  adalah Pemerintah,  dan  di  dalam  prosedurnya tidak  hanya  berada  di  pihak  KPHL  Solok tetapi  juga  perizinan  dari  kementerian kehutanan. Masyarakat yang secara
peraturan  sangat  awam  tentu  mengalami kesulitan  jika  harus  berurusan  dengan hukum  seandainya  mereka  melakukan pengolahan  tanpa  izin.  Ketakutan  seperti itu  membuat  masyarakat  lebih  memilih diam.
Selain adanya rasa takut masyarakat untuk mengekspresikan kepentingan mereka  dampak  yang  berupa  pemiskinan politik hukum adalah hilang atau ditutupnya  akses  masyarakat  terhadap hutan.  Baik  akses  yang  berupa  kontrol mereka  terhadap  kawasan  hutan  namun juga  mencerabut  hukum  adat  masyarakat yang  mengatur  pengelolaan  kawasan hutan.  Di  Nagari  Garabak  Data,  kawasan hutan  itu  berbentuk  tanah  ulayat  yang dikuasai  secara  bersama  oleh  masyarakat. sehingga di dalam pengelolaannya masyarakat  mengambil  keputusan melalui musyawarah  mufakat  dan  peran  dari niniak  mamak sangatlah  besar.  Tetapi perampasan  hak  masyarakat  tersebut membuat semuanya menjadi terhilangkan.
Sedangkan dampak terhadap kondisi ekonomi  masyarakat,  hilangnya  akses masyarakat  terhadap  hutan  berdampak kepada hilangnya sumber mata pencaharian mereka  yang ditandai dengan turunnya  penghasilan  masyarakat  sehari- hari. Menurunnya penghasilan masyarakat berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah  masyarakat  Miskin  di  Nagari Garabak Data. Jika ditarik garis
perbandingan  sejak  pemerintah  malarang masyarakat  untuk  “masuk  hutan”  secara ketat, tahun 2005, peningkatan masyarakat miskin  nyaris  menjadi  dua  kali  lipat sampai sekarang, 10 tahun sejak pelarangan itu. Lonjakan jumlah masyarakat  miskin  yang  sangat  drastis tersebut  menyiratkan  bahwa  masyarakat Nagari  Garabak  Data  sangat  memiliki ketergantungan  dengan  hutan.  Hutan  bagi mereka  adalah  sumber  ekonomi,  dan sumber keberlanjutan kehidupan mereka.
Pengambilalihan  lahan  tidak  hanya merusak  tatanan  kehidupan  masyarakat secara  ekonomi  dan  politik,  namun  juga tatanan  sosial  dan  budaya  masyarakat Nagari  Garabak  Data.  Sebab,  bagi masyarakat  hutan  merupakan  lambang supremasi adat mereka. Namun akibat dari penguasaan hutan oleh negara masyarakat tidak memiliki kemampuan mengembangkan kebudayaan atau mempertahankan  tradisi  yang  selama  ini menjadi  bagian  kehidupan  sosial  warga. Masyarakat Nagari Garabak Data kehilangan  kawasan  hutan  yang  harusnya secara bersama-sama mengakibatkan retaknya hubungan kekerabatan mereka.
Interaksi  yang  harusnya  terjadi  di dalam  pengelolaan  hutan  secara  bersama- sama  serta  perasaan  persaudaraan  yang tersirami oleh kepemilikan secara bersama menjadi  berkurang  karena  media  yang menjadi  salah  satu  simbol  penjalin  itu
hilang  karena  dikuasai  oleh  negara. Penguasaan  hutan  oleh  negara  tersebut membuat  menurunnya  rasa  solidaritas  di antara  masyarakat,  rasa  persaudaraan  dan senasib sepenanggungan, serta pengabaian terhadap pengetahuan lokal masyarakat di dalam  pengelolaan  hutan.  Hal  tersebut kemudian  berdampak  signifikan  terhadap kemiskinan  masyarakat  Nagari  Garabak Data.

## Pengelolaan  Hutan  dan  Kemiskinan Masyarakat Nagari Bukik Kanduang

## 1. Pengelolaan  Hutan  di  Nagari  Bukik
Kanduang
Berbeda dengan kondisi yang ada di Nagari  Garabak  Data,  di  Nagari  Bukik Kanduang  penguasaan  atas  hutan  berada di tangan masyarakat sehingga pengelolaan  yang  dilakukan  berdasarkan kepada  konsepsi  yang  ada  di  tengah masyarakat.  Konsepsi  dalam  mengelola hutan  di  Nagari  Bukik  Kanduang  adalah Konsepsi  Komunalistik  yang  didasari pada  konsepsi  penguasaan  ulayat  atas sumber  daya  alam.  Konsepsi  ulayat sendiri  merupakan  penguasaan  sumber daya  alam  secara  komunal  dari  susunan masyarakat yang kolektif.
Penguasaan niniak mamak (pemangku adat) atas nama anak- kemenakan (masyarakat  Nagari  Bukik Kanduang)  bukan  saja  sebatas  hutan,
tetapi  konsepsi  ulayat  di  Nagari  Bukik Kanduang, dan di Nagari-nagari Minangkabau  keseluruhan  sebenarnya bersifat holistik, baik itu pada ruang tanah, hutan, air, danau, dan laut.  Sesuai  dengan pepatah  Minangkabau; “batapak  aie, batanduak  gunuang,  ado  nan  punyo” . Sehingga  penguasaan  Masyarakat  Nagari (adat)  atas  hutan  merupakan  bagian  dari penguasaan Masyarakat Nagari (adat) atas ulayat  dan  masyarakat  berhak  untuk melakukan  pengelolaan  atas  hutan  dan juga  ekstraksi  dari  hasil  hutan  sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat.
Sistem  penguasaan  hutan  yang berdasarkan  kearifan  lokal  tersebut  diatur menurut  ketentuan  hukum  adat  setempat telah  lama  ada.  Dalam  hukum  adat Minangkabau,  hal  itu  dikenal  dengan istilah  ˜tanah  ulayat’.  Sebagaimana  yang telah disinggung sebelumnya, tanah ulayat secara  sederhana  bisa  diartikan  sebagai satu  kesatuan  wilayah  yang  mempunyai hak, baik  itu hak ulayat  kaum,  hak  ulayat suku  maupun  hak  ulayat  nagari.  Tanah ulayat  bisa  berupa  hutan  maupun parak (kebun),  sawah  dan  fungsi  lainnya,  yang secara  arif  difungsikan  oleh  masyarakat adat sesuai dengan kebutuhan dan ekologi. Secara  umum  pembagian  tanah  ulayat  di Nagari  Bukik  Kanduang  dapat  dibedakan menjadi:
a. Tanah  ulayat  kaum,  yaitu;  Tanah ulayat  kaum  ialah  tanah  ulayat  yang dimiliki  oleh  suatu  kaum  dengan penguasaan kepala kaum atau mamak kepala waris.
b. Tanah  Ulayat  Suku,  yaitu;  Tanah ulayat  suku  adalah  tanah  ulayat  yang dimiliki  oleh  suatu  suku  dengan penguasaan  kepala  suku,  penghulu suku.
c. Tanah  Ulayat  Nagari,  yaitu;  Tanah Ulayat  Nagari  adalah  tanah  ulayat yang  dimiliki  oleh  seluruh”anak nagari”  atau  “anak  kemenakan”, dengan penguasaan penghulu- penghulu  suku  yang  ada  di  nagari bersangkutan.
Hutan  yang  masuk  ke  dalam  tanah ulayat  tersebut  dikelompokkan  kepada pembagian  tanah  ulayat  seperti  yang dijelaskan  diatas.  Namun  bukan  berarti antara  ke  tiga  jenis  tanah  ulayat  tersebut tidak saling terintegrasi. Sebab, masyarakat  di  Nagari  Bukik  Kanduang merupakan  kesatuan  yang  terdiri  dari kaum,  suku  dan  Nagari.  Masing-masing individu menjadi anggota kaum, suku dan juga  nagari  sekaligus.  Penguasaan  oleh masyarakat  tersebut  membuat  masyarakat memiliki  kontrol  terhadap  hutan,  dengan artian  bahwa  masyarakat  Nagari  Bukik Kanduang selain bisa memanfaatkan hasil hutan  untuk  keperluan  ekonomi  mereka, selain  itu  masyarakat  juga  berhak  untuk
membuat aturan-aturan yang terkait dengan pengelolaan terhadap hutan.
Bagi Masyarakat Nagari Bukik Kanduang,  Ulayat merupakan  objek sumber  daya  alam  yang  dikelola  secara komunal dan dikelola dengan membertimbangkan  keberlanjutan  antar generasi.  Selain  itu  ulayat  juga  simbol pengikat hubungan kekerabatan Masyarakat  Nagari  atau  dikenal  dengan Sako  Pusako (harta  pusaka)  sehingga posisi  ulayat  berfungsi  secara  ekonomi maupun  secara  sosial  budaya.  Prinsip inilah  yang  kemudian  menjadi  landasan bentuk pengelolaan hutan oleh Masyarakat  Nagari  Bukik  Kanduang, dimana hutan merupakan cadangan sumber  daya  alam  antar  generasi  di Nagari.
Pemanfaatan  hutan  oleh  Masyarakat Nagari Bukik Kanduang sendiri diutamakan bagi perluasan lahan pertanian ( clearing  it  for  agriculture )  dengan mempertimbangkan  keberlangsungan  dan keseimbangan  alam,  seperti  dilihat  dalam pepatah  adat; Nan  bancah  ditamani banieh,  nan  kareh  dibuek  ladang (yang rawa  dijadikan  sawah,  yang  lahan  atau tanah keras dijadikan ladang).
Pengelolaan  lahan  yang  dilakukan disesuaikan  dengan  kondisi  hutan  di Nagari  Bukik  Kanduang.  Yang  berada pada  wilayah  perbukitan  ( ulayat  kareh/ tanah  keras ),  maka  Perluasan  lahan
pertanian  terhadap  hutan  diperuntukkan bagi  Ladang  dan Parak . Parak sendiri merupakan  bentuk  perladangan  rakyat yang  di  tanami  oleh  tumbuhan  keras seperti  kayu  meranti  dan  tanaman  yang berurat tunggang lainnya, seperti karet dan kulit  manis.  Pola parak dan  ladang  ini lazim ditemui di Nagari Bukik Kanduang.
Parak yang  diolah  dengan  beragam jenis  tanaman  ini  bertujuan  agar  dapat dipanen sepanjang waktu secara bergiliran.  Selain  dapat  menjanjikan  nilai ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan,  pengelolaan  parak  juga berfungsi  sebagai  kawasan  penyangga, itulah mengapa pengelolaan parak terfokus  pada  tanaman  tua.  Dalam parak , pola  produksi  dan  perkembangan  spesies mirip dengan  yang terjadi  pada ekosistem hutan  alami.  Ternyata  pengelolaan  hutan seperti  ini  bisa  menjaga  kelestarian  hutan tanpa  merusak  ekosistem  yang  terdapat didalamnya.  Pembukaan  lahan  untuk parak atau  ladang  dilakukan  baik  itu  di ulayat  kaum,  ulayat  suku  maupun  ulayat Nagari.  Di  ulayat  kaum  dan  suku  bukan hanya  bisa  dimanfaatkan  oleh  anggota kaum atau suku, namun juga pihak lain di luar  kaum  dan  suku  yang  berguna  untuk menghindari  lahan-lahan  kosong  yang produktif.
Selain  Pemanfaatan  hutan  dengan pola parak atau  ladang  oleh  Masyarakat Nagari Bukik Kanduang sangat
memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan,  malah  kebanyalan  berfungsi sebagai pengikat tanah agar tidak longsor. Selain  itu  di  Nagari  Bukik  Kanduang terdapat  aturan  larangan  untuk  membuka lahan untuk parak atau ladang dengan pola pembakaran lahan. Aturan itu lebih berupa norma,  meskipun  tidak  tertulis  tetapi masyarakat  secara  sadar  mematuhinya. Biasanya  untuk  membuka  lahan  baru dikerjakan  secara  bersama-sama  oleh masyarakat  terutama  dari  anggota  kaum atau suku dari yang akan membuka lahan.
2. Dampak Pengelolaan
Hutan
Terhadap Kemiskinan Masyarakat Pengelolaan  hutan  di  Nagari  Bukik Kanduang  tidak  terlepas  dari  kemampuan mereka dalam melakukan kontrol terhadap kawasan hutan. Kontrol  menjadi  hal  yang sangat  penting  karena  dengan  begitu masyarakat  mendapatkan  akses  terhadap hutan  baik  itu  berupa  kemampuan  untuk mengekspresikan kepentingan mereka terhadap  hutan  ataupun  hak  mereka dengan  cara  menguasai  secara  kolektif. Kemandirian  masyarakat  itu  menjadi modal  yang  sangat  berarti  di  dalam menekan  jumlah  kemiskinan  masyarakat di Nagari Bukik Kanduang.
Kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan di dalam menentukan  apa  yang  akan  mereka lakukan  menjadi  satu  hal  yang  penting
sebab  masyarakat  lah  yang  mengetahui apa  yang  mereka  butuhkan  dan  berapa yang  mereka  butuhkan.  Musyawarah tersebut  dilakukan  baik  itu  yang  bersifat yanah ulayat kaum, tanah ulayat suku dan tanah  ulayat  nagari.  Di  dalam  praktiknya di  Nagari  Bukik  Kanduang  musyawarah yang  terjadi  bukan  hanya  satu  arah  dan juga  bukan  hanya  di  lakukan  oleh  laki- laki, tetapi juga mengikutsertakan perempuan  dan  anak-anak.  Keberdayaan mereka  secara  politik  dan  hukum  ini membuat masyarakat Nagari Bukik Kanduang bisa bertahan dari kemiskinan.
Sedangkan  di  bidang  ekonomi, tanah  ulayat  di  Nagari  Bukik  Kanduang, telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat  untuk  berbagai  tujuan  sosial dan  ekonomi.  Umumnya  tanah  ulayat kaum,  dan  tanah  ulayat  suku  sudah dimanfaatkan antara lain untuk perumahan,  fasilitas  umum  dan  sosial, persawahan  dan  perkebunan,  sedangkan tanah  ulayat  nagari  biasanya  masih berbentuk hutan belantara dan
pemanfaatannya
lebih kepada pemanfaatan  hasil  hutan  bukan  kayu berupa  rotan,  manau,  madu  lebah,  dan beberapa  dari  hutan  ulayat  nagari  juga berbentuk parak.
Selain  itu,  pekerjaan  masyarakat yang  sebagian  besar  relatif  sama  yaitu sebagai petani, dengan pengelolaan secara komunal  membuat  tingkat  kesejahteraan
masyarakat  jika  dilihat  secara  kasat  mata hampir merata. Tolok ukur akses terhadap barang  produksi  dalam  hal  ini  lahan, membuktikan  bahwa  akses  yang  sama terhadap  sumber  daya  alam  atau  lahan membuat  eksklusifitas  akses  terhadap ekonomi yang hanya memberikan manfaat hanya bagi segelintir orang atau kelompok bisa  dihidarkan.  Inilah  yang  menjadikan kesejahteraan masyarakat di Nagari Bukik Kanduang cenderung sama.
Di bidang sosial budaya, pengelolaan  hutan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  dengan  cara  komunalistik tidak  terlepas  dari  rasa  solidaritas,  rasa persaudaraan dan rasa senasib masyarakat sehingga di dalam pengelolaan hutan tidak ada  yang  termarginalkan  karena  status kawasan  tersebut  yang  dikuasai  secara komunal.  Selain  itu  Pengelolaan  oleh masyarakat  tersebut  juga  menggunakan pengetahuan  lokal  masyarakat.  Sehingga adanya  ruang  terhadap  pengetahuan  lokal tersebut selain bermanfaat terhadap peningkatan  kesejahteraab  masyarakat juga  berdampak  terhadap  kelestarian hutan.
Dalam pengelolaan hutan, masyarakat  Nagari  Bukik  Kanduang, memegang  aturan-aturan  yang  sudah ditentukan secara umum di Minangkabau. Hutan  yang  berbentuk  tanah  ulayat tersebut  dikuasai  secara  komunal  dan tidak bisa diperjualbelikan kecuali dengan
syarat-syarat  tertentu  seperti  yang  sudah dibahas sebelumnya. Itu merupakan aturan  yang  berlaku  umum  di  seluruh nagari yang ada di Minangkabau, termasuk Nagari Bukik Kanduang. Aturan itu juga menyasar tanah ulayat yang ada di dalam  nagari,  berupa  tanah  ulayat  kaum dan tanah ulayat suku.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka dapat disimpulkan bahwa penguasaan dan pengelolaan  pemerintah  terhadap  hutan masyarakat  dengan  menjadikannya  dalam bentuk kawasan hutan lindung berdampak terhadap kemiskinan masyarakat.
Sebaliknya penguasaan disertai pengelolaan  yang  berada  di  tangan masyarakat  lokal  (komunitas)  berhasil menekan  kemiskinan.  Penguasaan  hutan oleh  negara  menyebabkan  kemiskinan struktural  masyarakat  karena  berdampak terhadap  unsur  kehidupan  masyarakat yaitu  bidang  politik-hukum,  ekonomi  dan sosial-budaya. Kondisi itu termanfestasikan  di  Nagari  Garabak  Data di mana masyarakat mengalami ketakutan untuk mengekspresikan kepentingannya di dalam  pemanfaatan  hutan,  hilangnya tempat bekerja dan pendapatan masyarakat,  tidak  terbukannya  ruang masyarakat  untuk  berpartisipasi  di  dalam pengelolaan hutan.
Selain  itu,  penguasaan  atau  kontrol yang dilakukan oleh pemerintah juga tidak diiringi  oleh  pengelolaan  yang  berjalan dengan baik. Terlihat dari program KPHL Solok  yang  tidak  berjalan  diakibatkan oleh  berbagai  hal  seperti;  regulasi  yang sering  bertukar  dan  tumpang  tindih, permasalan yang berkaitan dengan birokrasi, politik daerah dan anggaran.
Kondisi  yang  berbeda  terjadi  di Nagari  Bukik  Kanduang,  dimana  Hutan dikuasai  dan  dikontrol  oleh  masyarakat dalam  bentuk  tanah  ulayat,  baik  itu berbentuk;  tanah  ulayat  kaum,  tanah ulayat  suku,  dan  tanah  ulayat  nagari.  Hal ini berdampak dalam membantu masyarakat untuk menekan angka kemiskinan.  Sebab  masyarakat  memilki akses  terhadap  hutan  di  untuk  memenuhi kebutuhan  rumah  tangga  mereka  sehari- hari, memberikan pendapatan dan kesempatan  kerja,  terjadinya  pemerataan dari manfaat hutan, serta adanya partisipasi demokratis di dalam pengelolaan hutan.
Pengelolaan dilakukan secara komunal  oleh  masyarakat,  tergantung kepada  status  dari  tanah  ulayat,  baik  itu berbentuk  ulayat  kaum,  suku  atau  nagari. Pengelolaan  yang  dilakukan  masyarakat dengan  menggunakan  kearifan  lokal  yang disebut  dengan  ba  “parak”  atau  dalam istilah  akademi  –meskipun  tidak  terlalu mirip–  disebut  dengan agroforestry .
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrol yang berada di tangan masyarakat yang disertai dengan pengelolaan berdasarkan local  genius masyarakat bukan  saja  berhasil  mensejahterakan masyarakat  tetapi  juga  memperhatikan keberlangsungan fungsi ekologi hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agrawal,  Arun, and Elinor Ostrom. 2001. Collective Action, Property Rights, and Devolution  of  Forest  and  Protected Area  Management .  Collective  Action, Property  Rights  and  Devolution  of Forest and Protected Area Management, 2001: 73-107. Ahmad Maryudi. 2011. Kegagalan Pengelolaan Hutan Jawa . Jurnal Wacana  Edisi  25  Tahun  XIII  2011. Yogyakarta: Insisit Press
Awan  Setya  Dewanta,  dkk  (ed).  1999.
Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia . Yogyakarta: Aditya Media
Best,  Constance.  Laurie  A  Wayburnn.
2001. America’s  Private  Forests: Status  and  Stewardship. Washington, DC: Island Press.
Blaikie,  P  and  H.  Brookfield  (ed).  1986.
Land Degradation and Society . London and New York: Methun Press
Bolaane,  M,  2004. The  Impact  of  Game Reserve Policy on The River
BaSarwa/Bushmen of Botswana . Jurnal Social Policy and Administration. 399– 417.
Bowler,  Diana  E.  Lisette  M  Buyung-Ali, John R Healey, Julia PG Jones, Teri M Knight  dan  Andrew  S  Pullin.  2012. Does  community  forest  management provide  global  environmental  benefits and  improve  local  welfare? .  Jurnal:
Frontiers in Ecology and the Environmentpp. 29-36
Bray,  David.  Borton.  2005. Community forestry  in  Mexico:  twenty  lessons learned  and  four  future  pathways .  In: Bray,  D.B.,  Merino-Pérez,  L.  and Barry, D. (eds.) The community forests of  Mexico:  managing  for  sustainable landscapes ,  335–349.  University  of Texas Press, Austin, Texas.
Charnley,  Susan  and  Melissa  R.  Poe.
2007. Community  Forestry  in  Theory and  Practice:  Where  Are  We  Now? . Jurnal: Annual Review of Anthropology. pp. 301-336
Curran,  Deborah.  Michael  M'Gonigle. 1999. Aboriginal Forestry: Community Management as Opportunity  and Imperative . Osgoode Hall Law Journal. 711-774
Deddy Winarwan. 2012. Kebijakan Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Struktural dan Perlawanan Masyarakat  Desa  Hutan  di  Provinsi Lampung (Disertasi). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
Hitchcock, RK and M, Biaselle 2004. San.
Khwe, Basarwa, or Bushmen?
Terminology, Identity, and Empowerment  in  Southern  Africa, Kalahari Peoples Fund . http://www.kalaharipeoples.org/docum ents/San-term.htm
LTC  (Land  Tenure  Cent.),  IES  (Inst.
Environ.  Stud.).  1995. Case  Studies  of Community-Based Forestry Enterprises in the Americas . Madison: Land Tenure Cent.  Inst.  Environ.  Stud.,  Univ.Wis. Madison
Magole,  Lefatshe  I,  2007. The  history  of conservation  evictions  in  Botswana: the  struggle  continues,  with  new  hope . Jurnal  Policy  Matters  of  CEESP (Commission on
Environmental,Economic  and  Social Policy)
Magole,  Lefatshe  I.  2009. Common  Pool Resource  Management  among  San Communities in Ngamiland, Botswana . Jurnal  Development  Southern  Africa Vol. 26, No. 4, October 2009
Menzies  NK.  2007. Our  Forest,  Your Ecosystem, Their Timber: Communities,  Conservation,  and  the State  in  Community-Based  Forest
Management. New  York:  Columbia Univ. Press
Peters, PE, 1994. Dividing the Commons: Politics,  Policy,  and  Culture  in Botswana . Charlottesville, VA: University Press of Virginia. Roe,  Dilys,  and  Fred  Nelson.  2009.
Chapter  2: The  Origins  and  Evolution
of Community- Based Natural Resource Management in Africa . Community  Management  of  Natural Resources in Africa: Impacts,
Experiences  and  Future  Directions:  2-
12.
Roe,  Dilys.  et  al.  2005. Poverty- Conservation  Linkages:  A  Conceptual Framework, Poverty and Conservation
Learning  Group. Jurnal:  Sage,  Akses: 10 Januari 2015
Sam,  Thida.  2011. Community  Forest
Management . New York: United
Nations Forum on Forests, UNFF9
Suhardjito,  D.  A  Khan,  W.  A  Djatmiko,
M.  T.  Sirait  dan  S.  Evelyna.  2000.
Studi  Kolaboratif  FKKM  Kehutanan Masyarakat. Yogyakarta: Aditya Media