J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH LIL AMIR BIS SYIRA’ DI BAITUL MAAL WA TAMWIL SIDOGIRI CABANG BONDOWOSO
Ubaidillah
STIS Al-Maliki Koncer Darul Aman Tenggarang Bondowoso Ubaidillahmansur17@gmail.com

## ABSTRAK
Dewasa  ini,  lembaga  keuangan  syariah  terus  berkembang.  Terbukti banyaknya  praktik  muamalah  yang  semakin  marak  terjadi.  Salah satunya  di  baitul  maal  wa  tamwil  Sidogiri  cabang  Bondowoso  yang sering mengimplementasikan pembiayaan murabahah lil amir bis syira‟ dengan  tujuan  untuk  menghindari  penggunaan  suku  bunga  dalam penentuan  harga  jual  barang  yang  dijadikan  objek  pembiayaan murabahah lil amir bis syira‟ yang saat ini masih tetap ada pembebanan bunga  flat  rate  dan  prinsip  cost  of  fund  di  bank  konvensional.  Dalam hal  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  dengan prosedur  pengumpulan  data  observasi,  interview,  dan  dokumentasi. Pertama, mekanisme pembiayaan murabahah lil amir bis syira‟ di BMT Sidogiri  cabang  Bondowoso  memiliki  kebijakan  tersendiri  terhadap ketentuan administratif dalam kelengkapan pembiayaan tersebut. Selain itu,  dalam  proses  pembelian  barang,  pihak  BMT  Sidogiri  tidak menyediakan barang secara langsung. Akan tetapi, memesankan untuk nasabah  atau  menyerahkan  langsung  pada  nasabah  untuk  memilih barang  yang  diinginkan.  Kedua,  hukum  murabahah  lil  amir  bis  syira‟ yang  terjadi  saat  ini  masih  menjadi  perdepatan  dikalangan  ulama (ikhtilaf). Namun, mayoritas ulama memperbolehkan praktik ini dengan alasan karena tidak adanya dalil yang melarangnya.
Kata Kunci : Mekanisme, Murabahah lil amir bis syira‟, baitul maal wa tamwil

## I. Pendahuluan
A. Latar belakang
Perkembangan  ekonomi  syariah  tidak  bisa  dilepaskan  dengan kemunculan  lembaga  keuangan  syariah  yang  saat  ini  berkembang  semakin melesat,  salah  satu  contoh  misalnya  koperasi  BMT-UGT  ( Baitul  Maal  wat Tamwil- Usaha  Gabungan  Terpadu)  yang  didirikan  oleh  beberapa  pengurus BMT-MMU  Pondok  Pesantren  Sidogiri  Jawa  Timur.  Usaha  ini  diawali  oleh keprihatinan  Alm.  KH.  Nawawi  Thoyib  pada  tahun  1993  akan  maraknya praktik-praktik  rentenir  di  Desa  Sidogiri,  maka  beliau  mengutus  beberapa orang  untuk  mengganti  hutang  masyarakat  tersebut  dengan  pola  pinjaman
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
tanpa  bunga.  Pada  akhirnya  seluruh  tim  pendiri  sepakat  untuk  mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama Baitul Mal wat-Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah disingkat BMT MMU dan ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 Rabi‟ul Awal 1418 H atau 17 Juli 1997 yang bertempat di kecamatan Wonorejo Pasuruan.
Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat  yang  mendapat  bantuan  guru  dari  Pondok  Pesantren  Sidogiri lewat  Urusan  Guru  Tugas  (UGT)  mendesak  dan  mendorong  untuk  didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur, juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar Kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 Rabiul  Awal  1421  H  atau  06  Juni  2000  M  diresmikan  dan  dibuka  satu  unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya. 1
Termasuk  cabang-cabang  BMT  Sidogiri  yaitu  cabang  Bondowoso, yang  memiliki  beberapa  cabang  pembantu  di  bawah  naungan  cabang  yaitu BMT  Botolinggo,  adapun  sejarah  berdirinya  BMT  cabang  pembantu Bondowoso,  peneliti  memperoleh  data  dari  hasil  wawancara  terhadap  Ka. Cabang, yaitu:
“BMT  Sidogiri  cabang  Bondowoso  ini  berdiri  pertama  kali  di  Kabupaten Bondowoso pada tahun 2010.  Itu berawal dari kebutuhan masyarakat sekitar terhadap  koperasi  simpan  pinjam.  Sehingga  pengurus  BMT  Sidogiri  pusat mencoba  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut  dengan  mendirikan  BMT Cabang  Bondowoso  dan  memiliki  beberapa  cabang  pembantu  yaitu:  Capem Pujer, Wonosari, Cerme, wringin dan Curahdami” 2
Berdasarkan  kutipan  wawancara  di  atas,  BMT  Sidogiri  Cabang Bondowoso berdiri setelah pengurus pusat mensurvei dan mengetahui bahwa masyarakat  Botolinggo  membutuhkan  koperasi  simpan  pinjam.  maka  dari itulah  BMT  Sidogiri  cabang  Bondowoso  didirikan  pada  tahun  2010  hingga saat  ini  maju  sangat  signifikan  dan  pernah  penyandang  koperasi  terbaik    di Jawa Timur pada tahun 2014.
Salah  satu  bentuk  produk  yang  disalurkan  BMT  Sidogiri  pada  akhir- akhir  ini  yang  sangat  mendominasi  dari  pada  pembiayaan  yang  lainnya
1 Dokumentasi Koperasi BMT Sidogiri Cabang Pembantu Bondowoso. Bondowoso,
27 Agustus 2019
2 Hafid  (Kepala  BMT  Cabang  Bondowoso), Wawancara, Bondowoso,  29  Agustus 2019
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
adalah  pembiayaan murabahah  lil  amir  bis  syira’ . 3 Menurut  Choudury, pembiayaan murabahah  lil  amir  bis  syira’ kerap  terjadi  karena  pembiayaan ini cenderung memiliki resiko yang relatif lebih kecil dan mengamankan bagi shareholder . 4 Namun, mekanisme pembiayaan murabahah lil amir bis syira’ ini  bukan  berarti  tanpa  kritikan.  Abdullah  Saeed  melontarkan  kritikan terhadap murabahah  lil  amir  bis  syira’ bahwa  dari  sudut  pandang  ekonomi, memang  tidak  ada  perbedaan  yang  mendasar  antara mark  up dengan  bunga. Perbedaan  keduanya  hanya  menyangkut  soal  hukum  antara  kontrak  hutang- piutang  dalam  bunga  dan  kontrak  jual-beli  dalam mark  up .  Siddiqi  dalam bukunya banking  withaout  interest dengan  tegas  menyatakan  bahwa  akan mengahapus  instrument murabahah  lil  amir  bis  syira’ dari  perbankan syariah. 5
Kondisi  tersebut  dapat  dilihat  dalam  penentuan  harga  jual  produk  di dalam  pembiayaan murabahah  lil  amir  bis  syira’ .  Hal  ini  didasarkan  pada kenyataan  bahwa  lembaga  keuangan  syariah  yang  menerapkan  akad murabahah lil amir bis syira’ dalam menjual barangnya, tetap menggunakan prinsip cost  of  fund yang  merupakan  landasan  kekejaman  kredit  dalam perbankan  konvensional.  Pada  proses  penentuan  harga  jualnya,  bank  syariah masih bergantung kepada beberapa faktor bank konvensional. 6
Pembiayaan murabahah lil amir bis syira’ merupakan jual-beli barang pada  harga  pokok  dengan  tambahan  keuntungan  yang  disepakati. 7 Transaksi pembiayaan ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat secara sederhana.  Mengenai  pembebanan  biaya  para  ulama  madzhab  berbeda pendapat  tentang  biaya  apa  saja  yang  dapat  dibebankan  kepada  harga  jual barang tersebut.
Bentuk  kegiatan murabahah  lil  amir  bis  syira’ ialah  merupakan pelayanan jasa dalam hal jual beli, di mana pihak lembaga keuangan syariah sebagai penjual sekaligus mencari barang yang sesuai dengan spesikasi yang diinginkan  oleh  nasabah.  Setelah  lembaga  keungan  syariah  menemukan
3 Hafid (Kepala BMT Cabang Bondowoso), Wawancara , Bondowoso , 1 September 2019 4 Asmi  Nur  Siwi, Resiko  Akad  dalam  Pembiayaan ,  (Yogjakarta:  Grafindo,  2007), 28 5 Anita  Rahmawaty, Ekonomi  Syariah:  Tinjauan  Kritis  Produk  Murabahah  dalam Perbankan Syariah di Indonesia , (Yogyakarta: La Riba, 2007), h. 194 6 Ubay  Harus, Murabahah  dalam  Perspektif  Fikih  dan  Sistem  Perbankan  Islam , (Yogyakarta: Hukum Islam, 2006), h. 17 7 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fidh Muamalah , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 116
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
barang  yang  diinginkan  oleh  pemesan  (nasabah)  maka  pihak  lembaga  akan menghubungi nasabah tersebut dan memberitahukan harga jualnya. Dalam hal ini, lembaga  harus  memberitahukan  secara jujur  dan transparan  harga  pokok barang dan keuntungan yang diperoleh. Namun, dalam implementasi banyak pihak  lembaga  keuangan  syariah  memberi  kuasa  kepada  nasabahnya  untuk membeli  barang  tersebut  secara  mandiri.  Hal  tersebut  dikarenakan  terdapat banyak pertimbangan dalam pemilihan barang yang diinginkan nasabah. 8
Narasi  tersebut  sangat  representatif  sebagai  alasan  yang  mendasar untuk  bisa  dijadikan  kajian  secara  komprehensif  dalam  melakukan  sebuah penelitian,  sehingga  peneliti  sangat  tertarik  memilih  judul  ini  sebagai khazanah keilmuan‚ mekanisme pembiayaan murabahah lil amir bis syira’ di BMT  Sidogiri  Cabang  Bondowoso.  Oleh  karena  itu,  penelitian  terhadap judul ini menarik untuk dikaji lebih dalam agar dapat memperoleh informasi keilmuan yang menyeluruh dengan kebenaran yang hakiki.
B. Fokus Penelitian
1. Bagaimana  sistem  pembiayaan murabahah  lil  amir  bis  syira’ di  BMT Sidogiri Cabang Bondowoso?
2. Bagaimana  hukum  akad murabahah  lil  amir  bis  syira’ di  BMT  Sidogiri Cabang Bondowoso?
II. Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  kegiatan  yang  menggunakan  kekuatan  fikir dan aktifitas yang menggunakan kaidah-kaidah tertentu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan guna memecahkan suatu persoalan bukan semata-mata memindahkan  teori  yang  sudah  mapan  hasil  fikir authoritative dan intuitif kedalam suatu rancangan penelitian untuk dibuktikan kebenarannya. 9 Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  dapat  diartikan  sebagai metode  penelitian  yang  berasaskan  pada  filosofi Post-positivisme ,  digunakan untuk meneliti objek alamiah. Di mana peneliti adalah instrumen kunci. 10
A. Sumber Data
Sumber  data  utama  dalam  penelitian  kualitatif  adalah kata-kata ,  dan tindakan selebihnya  adalah  data  tambahan  seperti  wawancara,  dokumen  dan
8 M.  Yazid  Afandi, Fiqh  Muamalah  dan  Implementasinya  dalam  Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 87
9 Djam‟an  satori,  aan  komariyah, metodologi  penelitian  kualitatif. (Bandung:  PT alfabeta, 2015), h. 03 10 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alvabeta.2012). h.15.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
lain-lain. 11 Lebih  jelasnya,  berikut  ini  penulis  paparkan  lengkap  sumber- sumber data tersebut:
1. Kata-Kata dan Tindakan
Kata-kata yang dimaksudkan di sini adalah informasi yang diperoleh dari  para  informan  yang  kemudian  sumber  data  tersebut  dicatat  melalui catatan  tertulis  atau  melalui  perekaman video/audio  tapes ,  pengambilan foto atau film. 12 Informan dalam penelitian ini : Pelaku ( actor ) yaitu orang –orang  yang  terlibat    atau  memainkan  peran  tertentu,  yang  dimaksud dengan aktor dalam obyek penelitian adalah kepala cabang, karyawan, dan nasabah.
2. Sumber Tertulis
Sumber data tertulis yang dimaksudkan adalah seperti Fiqhul Islami wa  Adilatuhu ,  karya  dari  Prof.  Dr.  Wahbah  al-Zuhaily,  Fiqh  karangan Yusuf  Qordhawi  dan  Pengantar  fiqh  muamalah  karangan  Dimyauddin Djuwaini  serta  meliputi  buku  dan  majalah  ilmiah,  sumber  dari  arsip, dokumen  pribadi,  dokumen  resmi,  atau  tesis  dan  karya-karya  ilmiah lainnya. 13

## B. Prosedur Pengumpulan Data
Teknik  yang  digunakan  dalam  proses  pengumpulan  data  yang  terkait dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Observasi
Teknik observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis  terhadap  gejala  yang  tampak  pada  objek  penelitian 14 . Pengamatan  dan  pencatatan  yang  dilakukan  terhadap  obyek  (observasi) dapat terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung.
Observasi  secara  langsung  disebut  juga  dengan  observer  secara langsung  dengan  ikut  ambil  bagian  dalam  kehidupan  orang-orang  yang akan diobservasi. Sedangkan observasi non partisipan, observer tidak ikut dalam  kehidupan  orang  yang  diobservasi,  dalam  arti  tidak  terlibat  dalam kegiatan  observasi.  Peneliti  menggunakan  metode  ini  untuk  mendapatkan
11 Lexi  J.Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2004), h. 157.
12 Lexi  J.Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2004), h. 157.
13 Lexi  J.Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2004), h.159-160.
14 Nurul  Zuriah, Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Pendidikan ,  (Jakarta:  PT  Bumi Aksara, 2006), h.172
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
data tentang keberadaan dan kondisi di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso dengan melakukan peninjauan terhadap murabahah lil amir bis syira’ agar peneliti memperoleh informasi yang benar. 15
2. Interview
Interview sering  juga  disebut  dengan  wawancara  atau  kuesioner lisan adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden,  atau  percakapan  dengan  maksud  tertentu  yang  dilakukan  oleh interviewer terhadap interviewe. 16 Data-data  tersebut  bisa  terdiri  atas kutipan  langsung  mengenai  pengalaman,  opini,  perasaan,  pengetahuan subyek,  dan  sikap  terhadap  sesuatu  yang  berkaitan dengan murabahah lil amir  bis  syira’ .  Instrumen  yang  digunakan  adalah  pedoman  wawancara dan chek list .
3. Dokumentasi
Dokumentasi  artinya  catatan,  surat  atau  bukti.  Metode  ini  untuk mengumpulkan  data-data  berupa  catatan-catatan,  surat  dan  bukti  dalam bentuk foto, gambar dan lain-lain. Dalam dokumentasi ini peneliti mencari surat-surat  resmi  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian yaitu murabahah lil amir bis syira’ . Namun, menurut pendapat Guba dan lincoln  dia  mendefinisikan  dokumen  sangat  berbeda  dengan  record. Record  adalah  setiap  pernyataan  secara  tertulis  yang  disusun  oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa. 17
Adapun  dokumentasi  sebagai  sumber  data,  akan  berfungsi  sebagai indikator  dari  produk  tingkat  komitmen  subyek  yang  diteliti.  Dengan demikian dokumen ini akan terkait dengan seluruh subyek penelitian. 18

## III. Kajian Teoritik
A. Pengertian Murabahah Lil Amir bis Syira‟
15 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penulisan  Suatu  Pendekatan  Praktik. (Jakarta: Rikena Cipta.2006), h.222 16 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya. 2013), h. 186.
17 Lexy  J.  Moleong, Metode  Penelitian  Kualitatif ,  (Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya. 2013), h. 217 18 Lexy  J.  Moleong, Metode  Penelitian  Kualitatif, (Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya. 2013), h. 219
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Jual beli murabahah lil amir bis syira’ merupakan istilah baru-baru ini dan  baru  dimunculkan  pertama  kali  oleh  Sami  Hamoud  dalam  desertasinya yang berjudul “ Tathwir al A’mal al Masrafiyah Bima Yattafiq asy-Syariah al Islamiyah ”. Namun secara substansi istilah ini telah masyhur di masa ulama‟- ulama‟ klasik dengan beragam penamaan. 19
Menurut Sami Hamoud, murabahah lil amir bis syira’ adalah transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk  membeli sebuah  komoditas  dengan  kreteria  tertentu  dan  ia  berjanji  akan  membeli komoditas  tersebut  secara  murabahah,  yaitu  sesuai  dengan  harga  pokok pembelian  ditambah  dengan  tingkat  keuntungan  yang  disepakati  oleh  kedua belah  pihak,  dan  nasabah  akan  melakukan  pembayaran  secara  installment (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki. 20
Ahmad  Mulhim  berpendapat  bahwa murabahah  lil  amir  bis  syira’ adalah permintaan pembelian sebuah komoditas dengan kriteria tertentu  yang diajukan  pihak  nasabah  yang  selanjutnya  disetujui  oleh  lembaga  keuangan syariah. Kemudian lembaga berjanjiakan membelikan komoditas sebagaimana yang dimaksud dan pihak nasabah berjanji akan membeli sesuai dengan harga pokok  pembelian  ditambah  dengan  keuntungan  yang  telah  disepakati  oleh kedua belah pihak. 21
Berdasarkan  definisi  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  dalam  jual  beli murabahah  lil  amir  bis  syira’ terdapat  tiga  pihak  yang  terkait,  yakni  pihak yang  memberikan  perintah  pembelian  komoditas  (nasabah),  pihak  lembaga keuangan syariah, dan pihak penjual ( supplier ). Selain itu, murabahah lil amir bis  syira’ akan  sempurna  dengan  tahapan-tahapan  sebagai  berikut:  pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan barang kepada pihak lembaga keuangan  syariah  dengan  spesifikasi  yang  telah  disebutakan,  kemuadian keduanya  membuat  kesepakatan  bahwa  pihak  lembaga  keuangan  syariah berjanji  akan  menjual  barang  yang  telah  dimiliki  dan  nasabah  berjanji  akan membeli  barang  dengan  tambahan  profit  atau  margin  atas  harga  pokok pembelian,  dalam  tahapan  ini  belum  terjadi  kontrak  jual  beli,  namun  hanya kesepakatan atau perjanjian semata.
19 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fidh Muamalah , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 116 20 Sami  Hamoud, Tathwir  al  A’mal  al  Masrafiyah  Bima  Yattafiq  asy-Syariah  al Islamiyah , (Bairut: daar al-fikr 1993), h. 432 21 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fidh Muamalah , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), h. 116
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Selanjutnya  pihak  lembaga  keuangan  syariah  membeli  barang  dari supplier  atas  nama  lembaga  keuangan  syariah  sendiri  dan  jual  beli  ini  harus sah dan bebas dari riba. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik lembaga keuangan  syariah,  pihak  lembaga  menawarkan  aset  tersebut  kepada  pihak nasabah  dan  tentunya  aset  tersebut  harus  sesuai  dengan  ciri-ciri  yang  telah disepakati. Setelah itu, pihak lembaga keuangan bersama pihak nasabah baru bisa melakukan kontrak atau akad jual beli. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah  harus  menyampaikan  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian, seperti  harga  pokok  pembelian,  besarnya  margin,  termasuk  juga  jika pembelian  yang  dilakukan  denga  cara  berhutang,  jika  telah  terjadi kesepakatan dalam jual beli tersebut, barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah,  dan  nasabah  membayar  harga  barang  yang  telah  disepakati  pada jangka waktu yang telah ditentukan.
Jika  pihak  lembaga  keuangan  syariah  ingin  mewakilkan  kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga ( supplier ), maka kedua belah pihak  harus  menandatangani  kesepakatan  agensi  ( agency  contract ),  di  mana pihak  lembaga  keuangan  syariah  memberikan  otoritas  kepada  nasabah  untuk menjadi  agennya  guna  membeli  komoditas  dari  pihak  ketiga  atas  nama lembaga keuangan syariah, dengan kata lain nasabah menjadi wakil lembaga keuangan  syariah  untuk  membeli  komoditas,  kemudian  nasabah  membeli komoditas atas nama lembaga keuangan syariah tersebut dan kepemilikannya hanya sebatas sebagai agen dari pihak lembaga keuangan syariah.
Kemudian,  nasabah  memberikan  informasi  kepada  pihak  lembaga keuangan  syariah  bahwa  ia  telah  membeli  komoditas  serta  pihak  lembaga keuangan  syariah  menawarkan  komoditas  tersebut  kepada  nasabah  dan terbentuklah  kontrak  jual  beli  antara  lembaga  keuangan  syariah  dengan nasabah  sehingga  kepemilikan  komoditas  berpindah  menjadi  milik  nasabah sepenuhnya dengan segala resikonya. 22

## B. Dasar Hukum Murabahah Lil Amir bis Syira’
Keumuman  nash  al-qur‟an  dan  hadits  yang  menunjukkan  kehalalan segala  bentuk  jual  beli,  kecuali  terdapat  dalil  khusus  yang  melarangnya.  Dr. Yusuf Qardhawi mengutip dalam surah al-baqarah ayat 275 Allah berfirman:
22 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fidh Muamalah , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 118
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Artinya: dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Allah  mengahalalkan  segala  bentuk  jual  beli  secara  umum,  baik  jual beli muqayadlah (barter  barang  dengan  barang), sharf (jual  beli  mata uang/valuta  asing),  jual  beli  salam  ataupun  jual  beli  mutlak  serta  jual  beli lainnya.  Semua  jenis  jual  beli  ini  halal,  karena  termasuk  kategori  jual  beli yang dihalalkan oleh Allah dan tidak ada jual beli yang haram kecuali terdapat nash dari Allah dan Rasul yang mengharamkannya.
هميرحتلا ىلع لدي ىتح ةحابلاا تلاماعملا يف لصلاا
Hukum  asal  dalam  muamalah  adalah  diperbolehkan  (mubah),  Kecuali terdapat nash yang shahih dan sharih yang melarang dan mengharamkannya. Berbeda  dengan  ibadah  mahdah,  hukum  asalnya  adalah  haram  kecuali  ada nash  yang  memerintahkan  untuk  melakukannya.  Kita  tidak  perlu mempertanyakan  dalil  yang  mengakui  keabsahan  dan  kehalalan  sebuah transaksi muamalah, yang perlu diperhatikan adalah dalil yang melarang dan mengharamkannya.  Sepanjang  tidak  dapat  dalil  yang  melarangnya,  maka transaksi muamalah sah dan halal adanya. 23

## C. Rukun Murabahah Lil Amir bis Syira’
Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli  murabahah  juga  sama  dengan  rukun  dan  syarat  jual  beli  secara  umum. Rukun    jual  beli    menurut    mazhab    Hanafi    adalah ijab dan qabul yang menunjukkan  adanya  pertukaran  atau  kegiatan  saling  memberi  yang menempati  kedudukan ijab dan qobul itu. 24 Sedangkan  menurut  jumhur ulama  ada  4  rukun  dalam  jual  beli  itu,  yaitu  penjual,  pembeli, sighat, serta barang atau sesuatu yang diakadkan. 25
Adapun rukun murabahah lil amir bis syira’ antara lain:
1. Penjual ( bai’ )
23 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fidh Muamalah , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 119 24 Al-maktabah  Asy-syamilah  V-II,  ( Kutubul  al-Mutun:  Sunan  Ibnu  Majah,  Bab as- Syirkah wa al-Mudharabah, Juz VII), h. 68
25 Muhammad, Model-Model Akad  Pembiayaan di  Bank  Syariah, (Panduan  teknis pembuatan  Akad/Perjanjian  Pembiayaan  Pada  Bank  Syariah, (Yogyakarta:  UII  Press, 2009),  h. 58
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Adalah  pihak  lembaga  keuangan  syariah  yang  membiayai pembelian  barang  yang  diperlukan  oleh  nasabah  pemohon  pembiayaan dengan sistem pembayaran  yang ditangguhkan.  Biasanya  di dalam teknis aplikasinya lembaga keuangan syariah  membeli  barang  yang  diperlukan nasabah  atas  nama  lembaga  keuangan  syariah    itu    sendiri.  Walaupun terkadang    pihak  lembaga  keuangan  syariah  menggunakan  media  akad wakalah  dalam  pembelian  barang,  dimana  nasabah  sendiri  yang  mebeli barang yang diinginkan  atas namalembaga keuangan syariah. 26

## 2. Pembeli ( Musytari )
Pembeli  dalam  pembiayaan  murabahah    adalah    nasabah    yang mengajukan  permohonan  pembiayaan  ke lembaga keuangan syariah.
3. Objek jual beli ( Mabi’ )
Yang  sering  dilakukan  dalam  permohonan  pembiayaan  murabahah lil amir bis syira‟ oleh  sebagian  besar  nasabah  adalah  terhadap  barang- barang yang  bersifat  konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi,seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya.
4. Harga ( Tsaman )
Harga  dalam  pembiayaan  murabahah  l i l   a mi r   bi s  s yi r a‟ dianalogikan  dengan pricing atau plafond pembiayaan.
5. Ijab dan qobul
Dalam  perbankan  syariah  ataupun  Lembaga  Keuangan  Syariah, dimana  segala  operasionalnya  mengacu  pada  hukum  Islam,  maka  akad yang  dilakukannya   juga  memilki   konsekuensi duniawi  dan  ukhrawi.
Dalam   akad   biasanya    memuat    tentang    spesifikasi    barang    yang diinginkan  nasabah,  kesediaan  pihak  lembaga keuangan syariah  dalam pengadaan  barang,  juga  pihak  lembaga  keuangan  syariah  harus memberitahukan  harga  pokok  pembelian  dan  jumlah  keuntungan  yang ditawarkan  kepada  nasabah  (terjadi  penawaran),  kemudian  penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan  murabahah. 27

## D. Syarat Murabahah Lil Amir bis Syira’
Selain  ada  rukun  dalam  pembiayaan murabahah  lil  amir  bis  syira’ juga  terdapat  syarat-syarat  yang  sekiranya  menjadi  pedoman  dalam pembiayaan  sekaligus  sebagai    identitas  suatu  produk  dalam  lembaga
26 Warkum  Sumitro, Asas-asas  Perbaknan  Islam  dan  Lembaga-lembaga  Terkait BUMI dan Takaful, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996), h. 93.
27 Karnaen  A.  Perwata  Atmadja  dan  M.  Syafi‟i  Antonio, Apa  dan  Bagaimana
Bank Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1992), h. 25.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
keuangan  syariah  dengan  perbankan  konvensional.  Syarat  dari  jual  beli murabahah lil amir bis syira’ antara lain :
1. Penjual   memberi   tahu   harga   pokok   kepada   calon   pembeli. 28 Hal ini adalah logis, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah didasarkan pada modal pembeli awal yaitu lembaga keuangan syariah.
2. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Akad harus bebas dari riba.
4. Penjual   harus   menjelaskan   kepada   pembeli   bila   terjadi   cacat   atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual   harus   menyampaikan    semua   hal   yang   berkaitan    dengan pembelian,  misalnya pembelian dilakukan secara hutang.
E. Skema Murabahah Lil Amir bis Syira’
Dalam pembiayaan murabahah lil amir bis syira’ , sekurang-kurangnya terdapat  tiga  pihak  yang  melakukan  transaksi  jual  beli,  yaitu  bank  syariah sebagai  penjual  dan  nasabah  sebagai  pembeli  barang  serta  supplier  sebagai penjual kepada bank syariah.
1. Negosiasi 2. Akad jual beli F. Bayar 5. Terima barang dan dokumen
1. Beli Barang
4. Kirim barang
Keterangan:
1. Bank  syariah  dan  nasabah melakukan  negosiasi tentang  rencana  transaksi jual  beli  yang  akan  dilaksanakan.  Poin  negosiasi  meliputi  jenis  barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
2. Bank  syariah  melakukan  jual  beli  dengan  nasabah,  di  mana  bank  syariah
28 Muhammad  Ridwan, Konstruksi  Bank  Syariah  di  Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), h. 79.
Bank Syariah Nasabah Supplier Penjual
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
sebagai  penjual  dan  nasabah  sebagai  pembeli.  Dalam  akad  jual  beli  ini, ditetapkan  barang  yang  menjadi  objek  jual  beli  yang  telah  dipilih  oleh nasabah,dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank  syariah  membeli  barang  dari  suplier  atau  penjual.  Pembelian  yang dilakukan  oleh  bank  syariah  ini  sesuai  dengan  keinginan  nasabah  yang tertuang dalam akad.
4. Suplier mengirimkan barang kepada nasabah atau perintah bank syariah.
5. Nasabah  menerima  barang  dari  suplier  dan  menerima  dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah  menerima  barang  dan  dokumen,  maka  nasabah  melakukan Pembayaran yang lazim dilakukan nasabah yaitu dengan cara angsuran. 29

## IV. Penerapan Pembiayaan Murabahah lil amir bis syira’
Murabahah  lil  amir  bis  syira’ merupakan  fiqh  kekinian  yang    paling populer  diterapkan  dalam  lembaga  keuangan  syariah  yaitu  di baitul  maal  wa tamwil .  Murabahah  dalam  perbankan  syariah  didefinisikan  sebagai  jasa pembiayaan  dengan  mengambil  bentuk  transaski  jual  beli  barang  antara  BMT dengan  nasabah  dengan  cara  pembayaran  angsuran.  Dalam  perjanjian murabahah  lil  amir  bis  syira’ ,  BMT  membiayai  pembelian  barang  atau  asset yang  dibutuhkan  oleh  nasabahnya  dengan  membeli  barang  itu  dari  pemasok barang  dan  kemudian  menjualnya  kepada    nasabah  tersebut  dengan menambahkan suatu mark-up atau margin keuntungan. 30
Murabahah  sebagaimana  yang  diterapkan  dalam  lembaga  keuangan syariah,  pada  prinsipnya  didasarkan  pada  dua  elemen  pokok,  yaitu  harga  beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas mark-up atau margin.
Lembaga  Keuangan  Syariah  dalam  hal  ini  BMT  Sidogiri  cabang bondowoso  bertindak  sebagai  penjual,  sementara  pihak  nasabah  sebagai pembeli.  Harga  jual  adalah  harga  beli  BMT  Sidogiri  dari  produsen  ( supplier ) ditambah  keuntungan.  Kedua belah pihak harus menyepakati  harga jual tersebut serta  menyetujui  jangka  waktu  pembayaran.  Harga  jual  ini  dicantumkan  dalam akad jual beli telah disepakati, tidak dapat berubah  selama  berlaku  akad. Barang yang  menjadi  objek  harus  diserahkan segera kepada  nasabah  dan pembayarannya  dilakukan  secara tangguh. 31
29 Ismail, Perbankan  Syariah, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2013), h.140 30 Sutan  Remy  Sjahdeini, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata Hukum Perbankan, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 64
31 Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah:  Deskripsi  dan
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Dalam  hal  ini,  apabila  pihak  BMT  Sidogiri  mewakilkan  kepada  nasabah untuk  membeli  barang  dari  pihak  ketiga  ( supplier ),  maka  kedua  pihak  harus menandatangani  kesepakatan  agency  ( agency  contract ),  dimana  pihak  BMT Sidogiri  memberi  otoritas  kepada  nasabah  untuk  menjadi  agennya  untuk membeli komoditas  dari pihak ketiga atas nama BMT, dengan kata lain nasabah menjadi wakil  BMT  untuk  membeli  barang. Kepemilikan  barang hanya sebatas sebagai  agen  dari  pihak  BMT.  Selanjutnya  nasabah  memberikan  informasi kepada  pihak  BMT  bahwa  Ia  telah  membeli  barang,  kemudian  pihak  BMT menawarkan  barang  tersebut  kepada  nasabah  dan  terbentuklah  kontrak  jual beli.  Sehingga    barang  pun  beralih  kepemilikannya  menjadi  milik  nasabah dengan semua resikonya. 32

## V. Hukum pembiayaan murabahah lil amir bis syira’
Murabhah lil amir bis syira’ dalam pandangan ulama‟ kontemporer terjadi perbedaan  pendapat, ada  yang  memperbolehkan  dan juga  ada  yang  berpendapat batal serta mengharamkan. Diantara ulama yang mengakui keabsahannya adalah Sami  Hamoud,  Yusuf  Qordawi,  Ali  Ahmad  Salus,  Shadiq  Muhammad  Amin, Ibrahim  Fadil.  („Ifanah,  hal.  38).  Mereka  mendukung  kebolehan murabahah  lil amir  bis  syira’ dengan  berdalil  bahwa  hukum  asal  dalam  bermuamalah  adalah diperbolehkan  kecuali  terdapat  nash  shahih  dan  sharih  yang  mengharamkannya serta  terdapat  nash  ulama  fiqh  yang  membolehkan  akad  ini,  diantaranya  Imam Syafi‟i  dalam  kitab  al-Umm  beliau  berpendapat:  “ dan  ketika  seseorang memperlihatkan  suatu  barang  tertentu  kepada  orang  lain,  dan  berkata: belikanlah aku barang ini sedangkan engkau aku beri margin sekian. Kemudian orang  tersebut  mau  membelikan  barang  yang  menjadi  keinginannya,  maka jual beli  tersebut  diperbolehkannya ”.  Berdasarkan  pernyataan  ini,  dapat  dipahami bahwa  Imam  Syafi‟i  memperbolehkan  transaksi murabahah  lil  amir  bis  syira’ dengan  syarat  nasabah  memiliki  hak khiyar yakni  hak  untuk  meneruskan  atau membatalkan akad. Sedangkan penjual juga punya hak khiyar , dengan demikian tidak terdapat janji yang mengikat antara kedua belah pihak.
Yusuf  Qardowi  juga  berpendapat  bahwa  transaksi  muamalah  dibangun atas  asas maslahah .  Syariat  tidak  akan  melarang  bentuk  transaksi  kecuali  ada unsur kedzaliman di dalamnya, seperti riba, penimbunan ( ihtikar ), penipuan dan lainya. Atau terindikasi bahwa transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan diantara manusia seperti adanya gharar atau bersifat spekulasi.
Pendapat  ini  memperbolehkan  untuk  mempermudah  persoalan  hidup  manusia.
Ilustrasi, (Jakarta : Ekonisia, 2004), h. 63.
32 Penjelasan Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Syariat  Islam  datang  untuk  mempermudah  urusan  manusia  dan  meringankan beban yang ditanggungnya. 33
Namun,  ada  juga  ulama‟  kontemporer  yang  melarangnya  terhadap murabahah lil amir bis syira’ ini, diantaranya: Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Bakr  bin  Abdullah  Abu  Zaid,  Rafiq  al-Mishri  dan  lainya  („Ifanah,  hal.  56). Muhammad  Sulaiman  al-Asyqar  berpendapat  bahwa murabahah  lil  amir  bis syira’ diharamkan  syariat  karena  akad  tersebut  identik  dengan  menjual  sesuatu yang tidak dimiliki ( bai’ maa laisa indak ). Pihak BMT menjual komuditas yang tidak  berada  dalam  kepemilikannya  kepada  nasabah,  sedangkan  Nabi  telah melarang menjual sesuatu yang bukan miliknya. Akad ini juga merupakan bentuk rekayasa  ( khilah )  pinjaman  dengan  basis  riba.  Hal  ini  dapat  ditemukan  ketika nasabah  meminta  kepada  pihak  BMT  untuk  membeli  barang  dari  suppier,  dan nasabah  tahu  bahwa  BMT  tidak  memiliki  barang  tersebut,  kemudian  nasabah akan  membelinya  secara  kredit.  Dan  nasabah  berkata:  belilah  barang  itu  dari supplier seharga 10 dirham dan nanti jual kepada saya seharga 12 dirham dengan jangka 3 bulan. Kasus ini merupakan praktik riba yang direkayasa dengan bentuk jual beli.
Ahmad Mulhim juga berpendapat bahwa murabahah lil amir bis syira’ ini sama  halnya  dengan bai’  inah .  Maksudnya  untuk  mendapatkan  uang,  bukan membeli  barang.  Nasabah  datang  ke  BMT  dengan  maksud  untuk  mendapatkan uang, begitu juga BMT yang ingin mendapatkan keuntungan, sehingga ini bukan bentuk jual beli yang diperbolehkan. 34

## VI. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  peneliti  lakukan,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
A. Pembiayaan murabahah  lil  amir  bis  syira’ yang  diterapkan  oleh  BMT Sidogiri cabang Bondowoso sesuai dengan prosedur pembiayaan yang berlaku sehingga  secara  praktik  segala  kelengkapan  dan  persyaratan  administrasi dapat dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan akad tersebut. Selain itu juga di dalam  proses  pembelian,  BMT  Sidogiri  tidak  secara  langsung  melakukan pengadaan  barang  sendiri  melainkan  memesan  barang  yang  sesuai  dengan keinginan  nasabah  kepada supplier dengan  cara  mewakilkan  langsung  pada nasabah dengan memberikan surat kuasa.
33 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fidh Muamalah , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 121 34 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fidh Muamalah , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 122
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
B. Ikhtilaf ulama  kontemporer  masih  terjadi  terhadap  akad  murabahah  lil  amir bis syira‟ ini. Sehingga ada ulama yang membolehkan terhadap akad tersebut misalnya Sami Hamoud mengatakan kebolehan murabahah lil amir bis syira’ dengan  berdalil  bahwa  hukum  asal  dalam  bertransaksi  (muamalah)  adalah diperbolehkan  kecuali  terdapat  nash    yang  melarangnya.  Ada  juga  ulama kontemporer  yang  mengharamkannya  salah  satunya  adalah  Muhammad Sulaiman  al-Asyqar  berpendapat  bahwa murabahah  lil  amir  bis  syira’ tidak diperbolehkan  syariat  karena  akad  tersebut  identik  dengan  menjual  barang yang tidak dimiliki penjual (كادنع سيل ام عيب).

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi, M. Yazid, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan
Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
Al-maktabah  Asy-syamilah  V-II,  ( Kutubul  al-Mutun:  Sunan  Ibnu  Majah, Bab as- Syirkah wa al-Mudharabah , Juz VII)
Arikunto,  Suharsimi, Prosedur  Penulisan  Suatu  Pendekatan  Praktik. (Jakarta:
Rikena Cipta.2006)
Atmadja, Karnaen  A.  Perwata  dan  M.  Syafi‟i  Antonio, Apa  dan  Bagaimana  Bank
Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1992)
Djuwaini,  Dimyauddin, Pengantar  Fidh  Muamalah ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
2010)
Dokumentasi  Koperasi  BMT  Sidogiri  Cabang  Pembantu  Bondowoso.  Bondowoso,
27 Agustus 2019
Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
Hafid  (Kepala  BMT  Cabang  Bondowoso), Wawancara ,  Bondowoso  , 1 September
2019
Hamoud,  Sami, Tathwir  al  A’mal  al  Masrafiyah  Bima  Yattafiq  asy-Syariah  al
Islamiyah , (Bairut: daar al-fikr 1993)
Harus,  Ubay, Murabahah  dalam  Perspektif  Fikih  dan  Sistem  Perbankan  Islam ,
(Yogyakarta: Hukum Islam, 2006)
Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Moleong,  Lexy  J., Metodologi  Penelitian  Kualitatif, (Bandung:  PT  Remaja
Rosdakarya. 2013)
Muhammad, Model-Model  Akad  Pembiayaan  di  Bank  Syariah,  (Panduan    teknis pembuatan  Akad/Perjanjian  Pembiayaan  Pada  Bank  Syariah, (Yogyakarta:
UII Press, 2009)
Rahmawaty,  Anita, Ekonomi  Syariah:  Tinjauan  Kritis  Produk  Murabahah  dalam
Perbankan Syariah di Indonesia , (Yogyakarta: La Riba, 2007)
Ridwan, Muhammad, Konstruksi Bank  Syariah di  Indonesia, (Yogyakarta:  Pustaka
SM, 2007)
Satori,  Djam‟an,  aan  komariyah, metodologi  penelitian  kualitatif. (Bandung:  PT
alfabeta, 2015)
Siwi, Asmi Nur, Resiko Akad dalam Pembiayaan , (Yogjakarta: Grafindo, 2007)
Sjahdeini,  Sutan  Remy, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum
Perbankan, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999)
Sudarsono, Heri, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah:  Deskripsi  dan  Ilustrasi,
(Jakarta : Ekonisia, 2004)
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alvabeta.2012)
Sumitro,  Warkum, Asas-asas  Perbaknan  Islam  dan  Lembaga-lembaga  Terkait
BUMI dan Takaful, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996)
Zuriah,  Nurul, Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Pendidikan ,  (Jakarta:  PT  Bumi
Aksara, 2006)