PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 622

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA BERBASIS MASYARAKAT KAWASAN WISATA
Nur Asiah 1 , Riwan Laraga 2
1 Universitas Terbuka Gorontalo, 2 BPSDM Provinsi Gorontalo nur@ecampus.ut.ac.id , riwanlaraga@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meninjau  dan  menganalisis  bagaimana  implementasi  kebijakan pengembangan  destinasi  wisata  berbasis  masyarakat  kawasan  wisata  di  Kabupaten  Bone Bolango.  Kabupaten  Bone  Bolango  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  memiliki  banyak desitinasi wisata darat dan laut yang perlu dikelola sehingga bisa menjadi potensi ekonomi yang strategis.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  tahun  2023  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Sampel  dalam  penelitian  ini  diambil  secara  purposive  pada  unsur  yang  terlibat  dalam kepariwisataan di Kabupaten Bone Bolango, yaitu Kepala Bidang Kepariwisataan, Kepala Seksi Pengembangan  Destinasi  Wisata,  Kepala  Desa  destinasi  wisata,  masyarakat,  dan  pengunjung destinasi wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bone Bolango telah memiliki berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah  Daerah yang ditujukan pada pengelolaan urusan dan pengembangan pariwisata berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, maupun surat keputusan  lainnya  sebagai  bagian  dari  derivasi  kebijakan.  Kebijakan-kebijakan  tata  kelola pengembangan  destinasi  wisata  berbasis  masyarakat  sudah  dilakukan,  namun  belum  dapat dilaksanakan  secara  maksimal.  Hal  ini  karena  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  masih  terbatas pada kegiatan-kegiatan rutin administratif.
Kata Kunci: Destinasi Wisata, Implementasi Kebijakan, Masyarakat

## ABSTRACT
This  research  aims  to  review  and  analize  how  the  policy  for  developing  community-based tourist  destinations  in  tourist  areas  in  Bone  Bolango  Regency  is  implemented.  Bone  Bolango Regency is one of the districts that has many land and sea tourism destinations that need to be managed so that they can become strategic economic potential. This research was conducted in 2023  with  a  qualitative  descriptive  approach.  The  sample  in  this  research  was  taken purposively  from  elements  involved  in  tourism  in  Bone  Bolango  Regency,  namely  the  Head  of the  Tourism  Division,  Head  of  the  Tourist  Destination  Development  Section,  Village  Head  of the  tourist  destination,  the  community  and  visitors  to  the  tourist  destination.  The  research results  show  that  Bone  Bolango  Regency  has  had  various  policies  issued  by  the  Regional Government  aimed  at  managing  tourism  affairs  and  development  in  the  form  of  Regional Regulations,  Regent  Regulations,  and  other  decrees  as  part  of  policy  derivation.  Management policies for the development of community-based tourism destinations have been implemented, but  they  have  not  yet  been  implemented  optimally.  This  is  because  the  implementation  of  this policy is still limited to routine administrative activities.
Keywords: Tourist Destinations, Policy Implementation, Community
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 623

## PENDAHULUAN
Pariwisata  merupakan  salah  satu  industri  penyumbang  devisa  negara,  yang memberikan  sumbangan  signifikan  pada  perkembangan  ekonomi  dalam  bentuk penyerapan  tenaga  kerja,  meningkatkan  perekonomian  masyarakat,  dan  berkontribusi terhadap  pemasukan  daerah  (PAD).    Pariwisata  merupakan  salah  satu  urusan  yang kekuasaan  pengaturannya  berada  pada  pemerintah.  Kebijakan  Pemerintah  Daerah merupakan  sebuah  langkah  awal  dalam  mengelola  urusan  pariwisata  agar  segala  yang terkait  dengan  urusan  tersebut  tertib,  dan  teratur,  serta  tersinergi  dalam  mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
Kabupaten  Bone  Bolango  yang  terletak  di  bagian  timur  dari  jazirah  daratan Gorontalo memiliki potensi wisata yang unik berupa wisata alam darat dan wisata alam lautan.  Potensi  ini  dijadikan  peluang  bagi  pemerintah  daerah  guna  dikelola  dan dijadikan  sebagai  sumber  pendapatan  daerah  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan tata kelola yang bisa melibatkan masyarakat kawasan destinasi wisata sebagai kompenen kekuatan ekonomi dan nilai jual destinasi wisata.
Tabel 1. Objek Wisata di Kabupaten Bone Bolango No Jenis Objek Wisata Nama Objek Wisata 1. Wisata Alam 1. Objek Wisata Lombongo 2. Objek Wisata Meranti 3. Objek Wisata Air Terjun Ilohuwa 4. Objek Wisata Benteng Ulantha 5. Objek Wisata Center Point 6. Objek Wisata Hungayono 2. Wisata Bahari 1. Objek Wisata Olele 2. Objek Wisata Molotabu 3. Objek Wisata Botutonuo 4. Objek Wisata River Tubing Poduwoma 5. Objek Wisata Tubing Ilohuuwa 6. Objek Wisata Danau Perintis 7. Objek Wisata Pantai Pinomontiga 8. Objek Wisata Pantai Bindhalahe 9. Objek Wisata Hiu Paua Butubarani Jumlah 15 Objek Wisata
Sumber: Hasil Penelitian 2023
Sampai  saat  ini,  pariwisata  belum  menjadi  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) yang utama di Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango khususnya  Dinas  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif,  yang  diberikan  kewenangan  dalam mengelola destinasi wisata, harus bisa  menata kelola potensi wisata yang ada sehingga bisa memberikan kontribusi yang maksimal bagi daerah.
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 624
Tata kelola oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diantaranya adalah dalam bentuk  kebijakan  dan  pengaturan  kepariwisataan  yang  telah  dibuat  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupeten  Bone  Bolango.  Kebijakan  pengembangan  pariwisata  yang  dibuat oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  merupakan  bentuk  dari  kebijakan publik.
Menurut  Friedrich kebijakan sebagai  suatu yang mengarah pada tujuan tertentu yang  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  pelaku  atau  sekelompok  pelaku  guna  memecahkan masalah  tertentu,  seraya  mencari  tujuan  untuk    mencapai  tujuan  atau  mewujudkan sasaran yang diinginkan(Wahab, 2021).
Robert  Eyestone  sebagaimana  dikutip  Leo  Agustino  (Agustino,  2020) mengemukakan  kebijakan  publik  sebagai  hubungan  antara  unit  pemerintah  dengan lingkungannya.  Pendapat  ini  menegaskan  bahwa  produk  kebijakan  dalam pelaksanaannya  harus  menggambarkan  keterlibatan  berbagai  pihak  sebagai  suatu hubungan yang mutual dalam mewujudkan cita-cita bersama.
Kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango terkait  kepariwisataan  harus  diimplementasikan.  Menurut  Grindle  keberhasilan kebijakan dalam implementasi diukur dari proses dalam mewujudkan hasil akhir. Selain itu,  efektifitas  kebijakan  dapat  dilihat  dari  keterlaksaan  kebijakan  baik  dari  isinya ( content )  maupun  lingkungannya  ( context ).  Adapun  isi  kebijakan  itu  meliputi;  1). Kepentingan  kelompok  sasaran;  2).  Tipe  Manfaat;  3).  Derajat  perubahan  yang diinginkan;  4).  Letak  pengambilan  keputusan;  5).  Pelaksanaan  program;  6). Sumberdaya  yang  dilibatkan.  Sedangkan  lingkungannya  meliputi;  1).  Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; 2). Karektiristik lembaga dan penguasa; 3). Kepatuhan dan daya tangkap.
Secara  lebih  spesifik  pada  konteks  implementasinya  kebijakan  akan  terfokus pada hubungan-hubungan operasi dari orang-orang baik sebagai sasaran kebijakan atau objek,  maupun pelaksana kebijakan. Dalam konteks ini kebijakan akan terlihat sebagai sebuah proses dalam aktivitas tindakan yang melibatkan hubungan berbagai stakeholder kebijakan.
Dalam  pengembangan  pariwisata,  pemerintah  harus  melibatkan  sektor  swasta dan  masyarakat.  Salah  satu  bentuk  wadah  untuk meningkatkan  peran  serta  masyarakat sebagai subjek atau pelaku kepariwisataan adalah pengembangan desa wisata.
Di  samping  itu  pelibatan  masyarakat  dalam  pengembangan  pariwisata  juga merupakan  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sebagai  tujuan  dari pengembangan suatu wilayah(Sinaga, Kariaman., 2021).
Pembentukan  desa  wisata  bertujuan  untuk  meningkatkan  posisi  dan  peran masyarakat  sebagai  subjek  atau  pelaku  penting  dalam  pembangunan  kepariwisataan. Keterlibatan  peran  serta  masyarakat  dalam  pengembangan  dan  pengelolaan  pariwisata
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 625
merupakan  hal  yang  penting  karena  masyarakatlah  yang  memahami  dan  menguasai wilayahnya (Elfianita, 2016)
Untuk menjadi destinasi wisata ada 4 komponen yang harus dipenuhi oleh suatu daerah  yaitu attraction,  accessibilities,  amenities,  dan  ancillary.  Attraction (atraksi) adalah  daya  tarik  yang  ditawarkan  dari  suatu  kawasan  wisata,  seperti  keindahan  alam, kebudayaan  daerah,  dan  lain-lain. Accessibilities (aksesibilitas)  merupakan  akses transportasi  yang  tersedia  di  kawasan  wisata. Amenities (amenitas  atau  fasilitas) merupakan akomodasi yang tersedia di kawasan wisata seperti tempat penginapan (hotel, homestay, hoster), rumah makan, fasilitas kesehatan, tempat penjualan souvenir, tempat hiburan,  tempat  pengolahan  sampah/limbah,  listrik,  air  bersih,  dll. Ancillary  service merupakan  organisasi  kepariwisataan  yang  dibutuhakan  untuk  pelayanan  wisatawan, seperti  asosiasi  perhotelan,  asosiasi  pemandu  wisata  dan  asosiasi  biro  perjalanan. (Qodriyatun, 2018)
Keterlibatan  masyarakat  dalam  pengembangan  semua  komponen  pariwisata tersebut, sangat penting artinya. Penelitian terkait dengan peran serta masyarakat dalam pengembangan  destinasi  wisata  dapat  dilihat  dari  penelitian  yang  dilakukan  Fujihasa dkk.  dimana  menghasilkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap inovasi dan pariswisata berkelanjutan pada Desa Panglipularan.(Fujihasa, I. Gede Maharta, Ida Ayu Putri Widawati, 2022)
Keterlibatan  masyarakat  dalam  pengembangan  destinasi  wisata  di  Kabupaten Bone  Bolango  telah  diatur  dalam  Peraturan  Daerah,  Peratuan  Bupati  dan  peraturan lainnya. Wujud dari pelaksanaan kebijakan tersebut, diantaranya adalah dengan dengan dibentuknya  Desa  Wisata.  Namun  demikian,  di  lapangan  terlihat  masyarakat  masih belum  maksimal  berperan  dalam  melayani  wisatawan  yang  berkunjung.  Masyarakat yang  terlibat  dalam  penyediaan  sarana  prasarana,  serta  kebutuhan  para  wisatawan  di lokasi wisata juga masih terbatas.
Sehubungan  dengan  itu  pelaksanaan  kebijakan  publik  yang  terkait  dengan kepariwasataan  perlu  dikontrol  dan  dievaluasi  untuk  melihat  sejauh  mana  kenerja  dan penerapannya  di  masyarakat(Widodo,  2021).  Penelitian  ini  akan  meninjau    dan menganalisis  bagaimana  implementasi  kebijakan  dan  tata  kelola  pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat kawasan wisata di Kabupaten Bone Bolango. Dari hasil  penelitan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  dalam  pengembangan pariwisata berbasis masyarakat kawasan wisata.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Bone  Bolango  pada  tahun  2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berusaha menafsirkan fenomena  yang terjadi dimana peneliti sebagai  instrumen kunci.  (Anggito & Setiawan, 2018).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  unsur  yang  terlibat  dalam
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 626
kepariwisataan  di  Kabupaten  Bone  Bolango.  Pengambilan  sampel  dilakukan  secara purposive  sampling ,  terhadap  semua  unsur  yang  terlibat  dalam  kepariwisataan  di Kabupaten  Bone  Bolango  yaitu  Kepala  Bidang  Kepariwisataan,  Kepala  Seksi Pengembangan  Destinasi  Wisata,  Kepala  Desa  destinasi  wisata,  masyarakat,  dan pengunjung destinasi wisata.
Data  primer  dalam  penelitian  ini,  dikumpulkan  melalui  pengamatan  lapangan dan  wawancara  secara  mendalam.  Data  sekunder  deperoleh  melalui  studi  pustaka  dan telaah  perundang-undangan,  dan  dokumen yang  terkait  dengan  kebijakan pengambangan  pariwisata  di  Kabupaten  Bone  Bolango.  Karena  merupakan  penelitian kualitatif,  penelitian  ini  tidak  mencari  atau  menjelaskan  hubungan,  tidak  menguji hipotesis  atau  membuat  prediksi.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif  dan disajikan secara naratif (Yusuf, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Kabupaten  Bone  Bolango  memiliki  luas  16,24%  dari  luas  Provinsi  Gorontalo. Yang terdiri dari 18 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 160 Desa. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022, dinyatakan  bahwa pemerintah  akan  fokus  dalam  kebijakan  membangkitkan  Pariwisata  Kabupaten  Bone Bolango dengan mengoptimalkan operasional kawasan pariwisata melalui pengembangan  amenitas  dan  keberagaman  atraksi  yang  didukung  dengan  pembenahan infrastruktur wisata.
Pembangunan  objek  wisata  juga  akan  terus  dilakukan  dengan  kolaborasi program  bersama  pemerintah  desa  yaitu  pariwisata  desa.  (Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah  Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022, 2022).  Disamping  itu juga dibentuknya 25  Desa  Wisata,  yang  kini  sudah  dengan  kategori  maju,  berkembang,  mandiri,  dan rintisan. (Peraturan Bupati No 16 Tahun 2021 Tentang Kawasan Desa Wisata, 2021)
Desa Wisata yang diteliti dalam penelitian ini adalah 5 Desa Wisata.
Tabel 2. Desa Wisata di Kabupaten Bone Bolango No Nama Desa Wisata Keunikan 1. Desa Wisata Lombongo Sumber air panas, kolam renang air dingin, air terjun, Kawasan Penyangga hutan Lindung, Souvenir & Kuliner 2. Desa Wisata Longalo River Tubing/Arung Jeram 3. Desa Wisata Molotabu Pantai, Perahu Wisata, Kuliner, Kerajinan, Terumbu Karang 4. Desa Wisata Bututonuo Pantai Bututonuo, Perahu Wisata, Transpantasi Terumbu Karang, Kuliner
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 627
5. Desa Wisata Hiu Paus Botubarani Hiu Paus (Whalw Shark), Pantai Kurinai, Puncak Botubarani, Terumbu Karang, Kuliner
Sumber: Penelitian 2023

## Kebijakan Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat
Pada prinsipnya kebijakan pemerintah ditujukan untuk menata, mendorong atau memaksa suatu keadaan tertentu agar kondisinya menjadi tertib dan berkembang secara positif  sesuai  dengan  tatanan  moral  dan  tujuan  bersama  serta  potensi  yang  ada.  Tidak terkecuali kebijakan  yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terkait dengan pengelolaan potensi pariwisata.
Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupeten Bone Bolango yang  ditujukan  pada  pengelolaan  urusan  dan  pengembangan  pariwisata.  Kebijakan tersebut  berupa  Peraturan  Daerah,  Peraturan  Bupati,  maupun  surat  keputusan  lainnya sebagai bagian dari derivasi kebijakan.
Adapun  kebijakan  dimaksud  sesuai  temuan  dokumen  di  lapangan  terdiri  dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  2011-2031,  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, dan Peratuan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 Tentang  Kawasan  Desa  Wisata.  Disamping  kebijakan  di  atas  tersebut,  ditemukan  pula bahwa adanya kelompok sadar wisata yang anggotanya terdiri dari masyarakat di sekitar destinasi wisata.

## PEMBAHASAN
Memperhatikan produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, menunjukkan adanya kinerja  yang positif khususnya dalam  melahirkan produk hukum terkait peyelenggaraan kepariwisataan. Namun demikian dari sisi kinerja kebijakan itu sendiri belum dapat berbanding lurus dengan capaian kinerja dimaksud.
Merujuk  pada  teori  yang  dikemukakan  dalam  bab  sebelumnya  bahwa keberhasilan  kinerja  dari  kebijakan  publik,  pengukurannya  tidak  hanya  sampai  pada dikeluarkannya  produk  kebijakan  tersebut.  Secara  holistik  dan  linier  kinerja  sebuah produk  kebijakan  publik  harus  dapat  dibuktikan  dengan  capaian-capaian  pada  tahapan implementasi  kebijakan  sampai  pada  evaluasi  dan  agenda  perbaikan  bahkan  revisi kebijakan.
Grindle berpendapat bahwa  suatu kebijakan  memiliki tujuan  yang  jelas sebagai wujud  orientasi  nilai  kebijakan  (Tachjan,  2006).  Tujuan  implementasi  kebijakan diformulasi  ke  dalam  program  aksi  dan  proyek  tertentu  yang  dirancang  dan  dibiayai. Program  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana.  Implementasi  kebijakan  atau  program secara  garis  besar  dipengaruhi  oleh  isi  kebijakan  dan  konteks  implementasi.
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 628
Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan  tujuan  kebijakan.  Luaran  program  dilihat  melalui  dampaknya  terhadap sasaran  yang  dituju  baik  individu  dan  kelompok  maupun  masyarakat.  Luaran implementasi  kebijakan  adalah  perubahan,  dan  diterimanya  perubahan  oleh  kelompok sasaran.
Bila  ditelusuri  lebih  lanjut,  terkait  kebijakan  penyelenggaraan  pariwisata  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango  dalam  konteks  pelaksanaannya berdasarkan  hasil  wawancara  dan  temuan  di  lapangan  dapat  dikatakan  masih  belum efektif. Dari 5 objek wisata yang diteliti,  menunjukkan belum diterapkannya  kebijakan kepariwasataan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango,  secara maksimal.  Belum  maksimalnya  penerapan  kebijakan  kepariwisataan  di  Bone  Bolango selain  terlihat  dari  konsistensi  pemerintah  dalam  penyiapan  infrastruktur,  juga  terlihat pada belum maksimalnya pelibatan masyarakat di kawasan destinasi sebagai  salah satu stakeholder ataupun target group kebijakan.
Suatu  kebijakan  dapat  dikatakan  efektif  apabila  orang-orang  yang  ada  dalam kebijakan baik subjek maupun objeknya aktif dalam operasi kebijakan. Wahab (Wahab, 2021) mengemukakan pendapatnya mengenai perspektif implementasi kebijakan adalah tindakan–tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  pejabat–pejabat,  kelompok– kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan  yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan
Lebih  lanjut hal  ini didalami  melalui wawancara  dengan unsur Dinas Pariwiata Kabupaten Bone Bolango, diungkapkan bahwa keterbatasan pelibatan mayarakat bukan berarti  mengabaikan  upaya  pengembangan  pariwisata  di  Bone  Bolango.  Hal  tersebut terjadi  karena  beragamnya  harapan  kepada  kinerja  pemerintah  dalam  memberikan layanan  pada  berbagai  urusan  dan  aspek  sendi  kehidupan  masyarakat.  Oleh  karena  itu kebijakan  pengembangan  pariwisata  ini  masih  terbatas  pada  skala  kegiatan  tertentu. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat ataupun pihak swasta  agar  pelaksanaan  kebijakan  pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten  Bone Bolango  akan  lebih  banyak  diperankan  oleh  masyarakat  dan  pelaku  usaha  wisata.  Hal yang  demikian  ini,  secara  simultan  akan  dapat  menjadi  pemicu  meningkatnya  usaha ekonomi  masyarakat  khususnya  bagi  penduduk  yang  tinggal  di  sekitar  lokasi  destinasi wisata.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  selayaknyalah  kebijakan  penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Bone Bolango pada tataran pelaksanaannya harus bisa  memperlihatkan  kondisi  aktifitas  dan  peran  masyarakat  dalam  kegiatan  operasi kepariwisataan.  Aktifitas  dan  peran  dimaksud  dilakukan  secara  formal  terstruktur maupun  non  formal.  Meskipun  demikian,  kebijakan  dimaksud  tidak  semata-mata  pada subjek maupun objek kebijakan, melainkan nilai-nilai yang dikandung dalam kebijakan
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 629
tersebut.  Easton  mendefinisikan  kebijakan  publik  sebagai  pengalokasian  nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat (Pramono, 2022).
Oleh  karena  itu  efektifitas  kebijakan  pengembangan  pariwasata  tidak  saja terfokus  pada  aktifitas  orang  dalam  menjalankan  kebijakan.  Kebijakan  pengembangan pariwasata  harus  dapat  mengakomodir  nilai-nilai  sosial  yang  ada  dalam  masyarakat pengguna  wisata  maupun  masyarakat  pelaku  usaha  wisata,  serta  masyarakat  sekitar kawasan  wisata.  Hal  ini  menjadi  point  penting  untuk  menghindari  benturan  nilai  dari pihak-pihak yang melakukan aktifitas kepariwisataan.
Hal  lain  yang  berkaitan  dengan  kondisi  keterlibatan  masyarakat  dalam penyelenggaraan  kepariwisataan  di  Kabupaten  Bone  Bolango  terungkap  dari  beberapa responden  yang  ditemui  menyatakan  bahwa  kebijakan  kepariwisataan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Bone  Bolango  masih  terbatas  pada  kegiatan  rutin  administratif.  Artinya bahwa  kebijakan  pengembangan  kepariwisataan  cenderung  pada  kegiatan  formal sehingga  aktifitas  yang  dilakukan  masih  terbatas  pada  stakehoders  kepariwasataan tertentu.
Kondisi  yang  demikian  mengakibatkan  penerapan  kebijakan  pengembangan pariwisata  menjadi  kurang  maksimal  dalam  melibatkan  masyarakat  sebagai  basis pengembangan.  Masyarakat  sebagai  bagian  dari  stakeholder  kebijakan  pengembangan wisata  belum  dapat  secara  maksimal  melakukan  peran  dan  aktifitasnya  dalan  kegiatan kepariwisataan khususnya masyarakat di sekitar wilayah destinasi wisata.
Di samping itu, masyarakat disekitar lokasi wisata belum seluruhnya memahami peran  mereka  sebagai  bagian  dari  upaya  pengembangan  wisata  baik  secara  mandiri maupun  sebagai  kelompok  sosial  masyarakat  yang  berada  di  daerah  desitinasi  wisata. Kebijakan pembentukan kelompok sadar wisata yang masih terbatas pada kegiatan rutin (formal) dan  juga terbatas pada keanggotaan kelompok merupakan  indikasi efekitifitas kebijakan penyelenggaraan pariwisata belum maskimal.
Pelaksanaan  kebijakan  efektif  apabila  operasi  kegiatannya  menunjukkan hubungan  yang  tidak  didominasi  oleh  peran  pemerintah  yang  sifatnya  administrasi (formal)  dan  pelaksanaannya  menunjukkan  adanya  aktifitas  hubungan  yang  sangat terbuka (formal dan informal) oleh masing-masing stakeholder kebijakan. Artinya selain dari kebijakan itu sendiri, keberhasilannya akan ditentukan oleh dua unsur lainnya yakni pemerintah  selaku  stuktur  mandatorinya,  masyarakat  termasuk  nilai-nilai  yang dianutnya,  dan pihak swasta. Grindle (1980)  menyatakan tiga  faktor yang  menentukan keberhasilan kebijakan adalah sinergi dari tiga variable yakni kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan(Noerbella, 2022).
Dalam pengembangan pariwisata faktor-faktor yang menghambat dikategorikan pada dua faktor besar yakni sumber daya meteril dan  non materil. Demikian pula yang terjadi  dalam  hal  pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten  Bone  Bolango.  Dalam
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 630
pembahasan  ini  terdapat  hal-hal  yang  secara  spesifik  dapat  dilihat  sebagai  hal  yang mendasar  dalam  pengembangan  parisiwisata  ditinjau  dari  sisi  kebijakan  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango.  Beberapa  hal  yang  mendasar  dimaksud adalah berikut ini.

## Kesiapan Lokasi Destinasi
Lokasi  destinasi  wisata  sebagai  ikon  dari  penyelenggaraan  kepariwisataan merupakan  sumberdaya  yang  perlu  mendapatkan  intervensi  dari  kebijakan  pemerintah daerah.  Berdasarkan  temuan  di  lapangan  pada  dokumen  kebijakan  yang  telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango bahwa selama ini bentuk intervensi sudah ada dalam poin-poin kebijakan.
Pelaksanaan  intervensi  tersebut  telah  sesuai  dengan  arah  kebijakan  yang ditetapkan.  Namun  demikian  bila  ditelaah  lebih  mendalam  pada  situasi  dan  kondisi kegiatan kepariwisataan di lokasi destinasi menunjukkan adanya hal yang perlu disikapi dalam  pelaksanaan  kebijakan  dimaksud.  Terdapat  5  unsur  pokok  yang  harus  ada  di suatu  tujuan  wisata  yaitu  objek  dan  daya  tarik  wisata,  prasarana  wisata,  infrastruktur, serta  kondisi  dari  masyarakat  atau  lingkungan  (Suwantoro,  2004).  Penyiapan  lokasi destinasi  sebagai  wujud  pelaksanaan  kebijakan  penyelenggaraan  kepariwisataan  tidak secara  simultan  dilakukan  dengan  penyiapan  peran  dan  perilaku  masyarakat  di  lokasi wisata baik sebagai pelaku usaha di lokasi wisata maupun sebagai penduduk setempat.
Menurut  Mamainan  dan  Sabatier  dalam  Wahab  (Wahab,  2021)  variabel  yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan meliputi; 1) kondisi sosial ekonomi dan teknologi; 2) dukungan publik; 3) sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok; 3)  dukungan  dari  pejabat  dan  atasan.  Pendapat  ini  menegaskan  bahwa  keberhasilan kebijakan  pemerintah  tidak  terkecuali  kebijakan  penyelenggaran  kepariwisataan  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango  pelakasanaanya  tidak  secara parsial.  Eksekusi  di  lapangan  harus  dipastikan  dilakukan  secara  total  sesuai  tahapan dengan  keterlibatan stakeholder sesuai  tingkatan  dan  peranannya.  Dalam  pasal-pasal peraturan  daerah  maupun  Peraturan  Bupati  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Bone  Bolango  sebenarnya  sudah  memberikan  pedoman  tentang  pelibatan masyarakat.  Namun  pada  pelaksanaannya  masih  sangat  terbatas,  sehingga  hal  ini berdampak pada efektifitas pelakasanaan kebijakan itu sendiri
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  masyarakat  sekaligus  selaku  pelaku usaha di tempat wisata, mengemukakan bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Bone Bolango  dalam  penyelenggaran  kepariwisataan  sudah  memberikan  pembekalan- pembekalan  kepada  masyarakat  baik  sebagai  penduduk  maupun  pelaku  usaha.  Namun jumlah  masyarakat  yang  mendapat  kesempatan  untuk  mendapatkan  pembekalan tersebut  sangat  terbatas.  Hanya  beberapa  orang  saja  yang  terpilih  mengikuti  kegiatan
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 631
pembekalan.  Sehingga  tidak  semua  orang  mengetahui  apa-apa  yang  dapat  dilakukan dalam memaksimalkan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataaan.
Kondisi  yang  demikian  ini  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata. Menurut Meter dan Horn dalam Kadji 2008 bahwa keberhasilan  implementasi kebijakan antara  lain dipengaruhi kondisi  lingkungan sosial (Kadji,  2008).  Artinya  bahwa  pengkondisian  lingkungan  masyarakat  dalam mengimplementasikan kebijakan kepariwisataan atau sebaliknya penyesuaian kebijakan kepariwisataan dengan kondisi  lingkungan  masyarakat menjadi suatu hal  yang penting agar kebijakan kepariwisataan dalam pengembangannya tidak menemui hambatan.

## Struktur Pelaksana
Kebijakan  kepariwisataan  yang  dilaksanakan  di  berbagai  lokasi  wisata  di wilayah  Kabupaten  Bone  Bolango  memiliki  kesamaan  dengan  pelaksanaan  kebijakan- kebijakan  pada  umumnya.  Pada  beberapa  pasal  di  berbagai  kebijakan  kepariwisataan Pemerintah  Kabupaten  Daerah  Bone  Bolango  menyebutkan  adanya  unit  yang melaksanakan  atau  sturktur  pelaksana.  Menurut  Edward  III  tentang  kriteria  penting dalam implementasi kebijakan, terdapat empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi  keberhasilan  proses  implementasi,  yakni komunikasi,  sumber daya, sikap  birokrasi atau  pelaksana,  dan  struktur  organisasi, termasuk  tata  aliran  kerja birokrasi(Hidayat, 2021).
Struktur pelaksana sebagai operator pelaksana kebijakan merupakan dinamisator dalam  aktifitas  di  lapangan.  Penyelenggaran  kepariwasataan  akan  efektif  apabila personil  di  lapangan  memiliki  struktur  dan  tata  kerja  yang  terangkai  berdasarkan hubungan  dan  tingkatan.  Pasal-pasal  dalam  kebijakan  penyelenggaraan  kepariwisataan di  Kabupaten  Bone  Bolango  secara  ekplisit  telah  menyebutkkan  hal  tersebut.  Kondisi yang temukan di lapangan sesuai hasil wawancara dengan responden, struktur dan alur kerja  yang  ada  belum  bekerja  maksimal  yang  disebabkan  oleh  belum  adanya  aktifitas yang  secara  rutin  dilakukan  dalam  hubungan  penyelenggaraan  kepariwisataan.  Hal  ini membuat  para  pelaksana  di  lapangan  menjadi  bias  dan  kurang  fokus  pada  hakikat kebijakan kepariwisataan.
Kondisi  struktur  pelaksana  sebagaimana  terurai  di  atas  berkibat  pada  tidak maksimalnya pelayanan kepada para wisatawan. Beberapa reponden dalam  wawancara mengungkapkan  bahwa  masyarakat  yang  tinggal  di  lokasi  wisata  maupun  masyarakat pelaku usaha wisata belum  menunjukan struktur kerja penyelenggaraan kepariwisataan dengan  baik.  Penyelenggaraan  kepariwisataan  di  lokasi  wisata  belum  terstruktur sebagaimana  mestinya.  Lebih  lanjut  diungkapkan  oleh  responden  selaku  wisatawan bahwa  masyarakat  maupun  pelaku  usaha  wisata  dalam  aktifitasnya  kurang menunjukkan  struktur  kerja  yang  maksimal  sebagai  sebuah  rangkaian  pelayanan penyelenggaraan kepariwisataan.
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 632
Hasil  penelitian  serupa  terkait  tentang  pengembangan  pariwisata  di  Pantai Botutonuo  menekankan  pentingnya  komitmen  pemerintah  dalam  pembangunan pariwisata  daerah  diantaranya  melalui  1)implementasi  Sapta  Pesona,  2) Capasity Building bagi  masyarakat  dalam  hal  ekonomi  kreatif  berbasis  masyarakat  dan pariwisata(Kusuma, Febiola, Arham, Muhamad Amir, Dai, 2020)

## Keberlanjutan Kebijakan dalam Program
Pelaksanaan  kebijakan  dapat  dilihat  pada  rencana  program  dan  kegiatan  yang dilakukan.  Idealnya  program  dan  kegiatan  yang  dilakukan  bukan  semata-mata menggugurkan kewajiban pencapai tujuan kebijakan. Program dan kegiatan merupakan point  penting  dalam  menjalankan  kebijakan.  Pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango dalam  dokumen  kebijakan  penyelanggaraan  pariwisata  telah  menetapkan  program  dan kegiatan  pada  rencana  induk.  Hal  ini  merupakan  keberhasilan  dalam  tataran  rumusan kebijakan namun perlu diwujudkan di lapangan. Grindle dalam Tachjan (Tachjan, 2006) yang  menyatakan  bahwa  ‘ ’Implementation  is  that  set  of  activities  directed  toward putting  a  program  into  effect (implementasi  adalah  serangkaian  kegiatan  yang diarahkan untuk menerapkan sebuah program).
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  terhadap  responden,  bahwa kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan selama ini terlalu dikonkritkan dalam naskah program  maupun  kegiatan.  Namun  dalam  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  terdapat beberapa  kendala  yang  mengakibatkan  beberapa  program  maupun  kegiatan  tidak terlaksana secara maksimal. Hal ini berakibat pada capaian kinerja kebijakan.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  penyelenggaraan kepariwisataan  di  Kabupaten  Bone  Bolango  telah  dilaksanakan  meskipun  belum menunjukkan  hasil  yang  maksimal.  Kondisi  yang  demikian  disebabkan  oleh pelaksanaan  kebijakannya  masih  terbatas  pada  kegiatan-kegiatan  rutin  administratif sehingga  masyarakat  sebagai  stakeholder  yang  merupakan  basis  penyelenggaraan kepariwisataan  belum  banyak  memberikan  berkontribusinya.  Untuk  menjadikan masyarakat  sebagai  basis  pengembangan  destinasi  wisata,  pelaksanaan  kebijakan penyelenggaraan  kepariwisataan,  program,  dan  kegiatan  tidak  dikemas  dalam  bentuk rutin  administrasi  formil  saja,  tetapi  juga  merencanakan  program  dan  kegiatan  yang sifatnya banyak melibatkan masyarakat di lokasi destinasi wisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. Jurnal Borneo Administrator , 16 , No. 2 , 253–270. https://doi.org/https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685
Anggito & Setiawan. (2018). Metodologi Peneltian Kualitatif (E. D. Lestari (ed.)). CV Jejak.
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 633
Elfianita, E. (2016). Pengembangan Pariwisata Berbasis Comunity Based Tourism di Desa Limbat Sari Kec. Bobot Sari kabupaten Purbalingga. Jurnal Elektronik Mahasiswa pendidikan Luar Sekolah -S1 , 5 (3) .
Fujihasa, I. Gede Maharta, Ida Ayu Putri Widawati, N. M. E. M. D. (2022). Pembangunan Pariwisata di Desa Panglipularan melalui Peran Partisipasi Masyarakat, Kewirausahaan Sosial Berkelanjutan dan Inovasi. Ekuita: Jurnal Pendidikan Ekonomi , 10 No. 2 , 290–305.
Hidayat, E. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sampang. Soetomo Communication and Humanities , 2 No 1 , 126–136. https://doi.org/https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165
Kadji, Y. (2008). Implementasi Kebijakan Publi dalam Perspektif Realitas . Cahaya Abadi.
Kusuma, Febiola, Arham, Muhamad Amir, Dai, S. I. S. (2020). Desain Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Masyarakat di Pantai Botutonuo. Aikos-Nomos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 13 No. 2 , 102. https://doi.org/https://doi.org/10.37479/jkeb.v13i2.11351
Noerbella, D. (2022). Implementasi Program Kampus Mengajar Angkatan 2 dalam Meningkatkan Kompetensi Literasi dan Numerasi Peserta Didik. Jurnal Cakrawala Pendas Universitas Pendidikan Indonesia , 8 No. 2 . https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jcp.v8i2.2087
Peraturan Bupati No 16 Tahun 2021 Tentang Kawasan Desa Wisata, (2021).
Pramono, J. (2022). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Sutoyo (ed.); Kedua).
UNISRI Press.
Qodriyatun, S. N. (2018). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimun Jawa. Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah sosial , 9 No.
2 , 240–259. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.22212/aspirasi.v7i1.1084
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022, (2022).
Sinaga, Kariaman., E. al. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo , VIII , No 1 , 70–90. https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.163
Suwantoro, G. (2004). Dasar-Dasar Pariwisata . Andi.
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik . AIPI Bandung.
Wahab, S. A. (2021). Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik (F. Hutari (ed.)). Bumi Aksara. https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Kebijakan/mHorEAAAQBAJ? hl=id&gbpv=1&dq=solichin+abdul+wahab&printsec=frontcover
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 634
Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik (S. Wahyono, Y. Setyorini, & I. Basuki (ed.); 12 ed.). Media Nusa Creative.
Yusuf, M. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Penelitan Gabungan .
Kencana.