http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah

## (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Jantho)
M. Syuib Nadhilah Filzah
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: mosyumid@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dan alasan mengapa hakim dapat mengabulkan dan memberikan dispensasi nikah  kepada pasangan  yang  belum  cukup  umur.  Untuk  memperoleh  jawaban tersebut peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research) yang  didukung  dengan  data  primer  berupa  wawancara  langsung dengan  hakim  dan  panitera  permohonan  di  Mahkamah  Syar’iyah Jantho.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dasar  kewenangan hakim  menerapkan  diskresi  adalah  dengan  melakukan  pemilihan fakta-fakta yang diajukan sehingga dapat dipilih fakta yang relevan dan benar-benar menjadi alasan hukum yang tepat. Dengan begitu, hakim  dapat  membuat  suatu  keputusan  yang  bijaksana  yaitu keputusan yang memenuhi unsur keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum  dan  menimbulkan  kemaslahatan  bagi  pasangan  tersebut. Temuan  lainnya,  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menerapkan dispensasi  nikah  dikarenakan  khawatir  dan  takut  akan  timbulnya fitnah, disebabkan banyak kemudharatan atau dampak negatif yang timbul apabila tidak diberikan dispensasi nikah tersebut.
Kata Kunci : Kewenangan Hakim, Diskresi, Dispensasi Perkawinan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pendahuluan
Perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita untuk menjadi  suami  isteri.  Dalam  semua  tradisi  hukum,  baik civil  law, common  law,  maupun  islamic  law ,    konsep  perkawinan  sebagai kontrak yang sah dan sampai sekarang belum pernah berubah, tetapi karena perubahaan- perubahan yang terjadi di masyarakat mengikuti hukum kehidupan, maka kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut tidak lagi persis dimasa lalu. 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur beberapa asas. Asas-asas yang dimaksud antara lain, asas sukarela,  asas  partisipasi  keluarga,  asas  perceraian  dipersulit,  asas poligami  yang  dibatasi  dengan  ketat,  asas  kematangan  calon mempelai, asas perbaikan derajat kaum wanita, dan asas keharusan pencatatan  perkawinan  dan  perceraian  dengan  ancaman  hukuman bagi  pelanggarnya,  baik  calon  mempelai  maupun  pejabat perkawinan dan perceraian. 2
Secara yuridis permasalahan dispensasi nikah sudah diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi tidak secara mendetail yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum materiil
1 Ikatan  Hakim  Indonesia, Majalah  Hukum  Ke  XXII  Varia  Peradilan, (Jakarta Pusat:Ikahi,  Juni 2008), hlm. 8.
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.  69.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bagi  hakim  pengadilan  agama  atau  mahkamah  syar’iyah  dalam menetapkan  permohonan  dispensasi    nikah.  Oleh  karena  itu,  para hakim  dengan  kewenangan  dan  otoritas  yang  dimilikinya  akan melakukan penyimpangan hukum dengan permasalahan dispensasi nikah yang dihadapi. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman menyebutkan  “hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali, mengikuti dan memahami nila-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  agar  memperoleh pemahaman  yang  lebih  jelas  dan  rinci,  maka  peneliti  melakukan penelitian  terhadap  kewenangan  hakim  di  lingkungan  Peradilan Agama  khususnya  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho.  Peneliti  berusaha mendeskripsikan  tentang  kewenangan  dan  dasar  pertimbangan hakim  dalam  menetapkan  permohonan  dispensasi  nikah.  Adapun judul penelitian ini adalah Kewenangan Hakim Menerapkan Dikresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah.

## Pengertian dan Dasar Hukum Diskresi
Diskresi  berasal  dari  bahasa  Belanda  yaitu discretie yang artinya  rahasia,  kebijaksanaan  dan  keputusan. 3 Dalam  bahasa Inggris  diskresi  disebut discretion yang  mempunyai  definisi kebebasan untuk bertindak atau untuk menentukan setiap tindakan
3 Sudarsono, Kamus Hukum Edisi Baru , hlm. 102.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dan utusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Istilah diskresi yang  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu  “ discretion ”  juga  berarti kebebasan dan kebebasan itu bisa diwujudkan baik dalam kebebasan memilih,  kebebasan  menafsirkan,  kebebasan  mempertimbangkan atau kebebasan mengambil keputusan. 4
Istilah lain diskresi yaitu freies ermessen, kata frei berarti bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka, serta ermessen yang berarti mempertimbangkan,  menilai,  menduga,  dan  memperkirakan.  Jika bertitik  tolak  dari  pengertian  etimologi  yang  dikemukakan  di atas, istilah freies ermessen atau diskresi mengandung arti kemerdekaan atau  kebebasan  untuk  membuat  pertimbangan,  penilaian,  dan perkiraan.  Sudah  tentu  bahwa  pertimbangan,  penilaian,  dan perkiraan  tersebut  dibuat  oleh  seseorang  atau  suatu  jabatan  dalam hubungan dengan suatu keadaan, situasi, hal atau masalah tertentu. 5
Diskresi pada umumnya di artikan sebagai sebuah kebebasan kepada    seorang  pejabat  dalam  melaksanakan  kewenangan  yang dimiliki  berdasarkan  pertimbangan  sendiri.  Diskresi  bisa  menjadi sebagai  sebuah  sarana  untuk  mengisi  kekosongan  aturan  dalam sebuah  mekanisme  tertentu.  Namun  disisi  lain  diskresi  juga  bisa menjadi biang malapetaka jika digunakan untuk tujuan-tujuan yang
4 Aka Kamarulzaman dan Dahlan Y. Al Barry, Kamus Ilmiah Serapan, (Yogyakarta: ABSOLUT Yogyajarta, 2005), hlm. 135.
5 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas- asas Umum Pemerintah yang Baik, ( Erlangga: Jakarta, 2010), hlm. 70.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menyimpang  karena  kewenangan  dalam  sebuah  jabatan  yang  bisa diarahkan kemanapun sesuai yang diinginkan oleh pejabat tersebut, sehingga  untuk  menjaga  penyelenggaraan  kewenangan  itu  secara benar  diperlukan  adanya  kearifan  dan  kejujuran  dari  si  pemegang kewenangan. 6
Amran  Muslimin  memberikan  definisi  tentang  diskresi sebagai kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya genting dan timbul  dengan  seadanya.  Sedangkan  peraturan  penyelesaiannya belum  ada (instant  decision). Namun    H.F  Abraham  Amos lebih memahami diskresi (fries ermessen) sebagai kewajiban dan pejabat pemerintah  untuk  tidak  boleh  menolak  mengambil  keputusan dengan  alasan  tidak  ada  peraturan. 7 Menurut Saut  P.  Panjaitan, diskrsei (pourvoir  discretionnaire) ataupun Freies  Ermessen (Jerman)  merupakan  suatu  bentuk  penyimpangan  terhadap  asas legalitas  dalam  pengertian wer  matigheid  van  bestuur, jadi merupakan “kekecualian” dari asas legalitas. 8
6 Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum dengan Postscrip dan Apendiks, (Yogjakarta: Genta Publishing, 2016),  hlm 23.
7 Darmoko  Yuti  Witanto,  Arya  Putra, Diskresi  Hakim  sebuah  Instrumen Menegakkan  Keadilan  Substantif  dalam  Perkara-  Perkara  Pidana, (Bandung: Alfabeta,  2013),  hlm.  71.  Diktutip  dari  Enriko  Simanjuntak  “  Peradilan Administrasi dan Problematika Peraturan Kebijakan” hlm. 32.
8 Ibid, hlm. 71
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Henry  Black  Campbell mengemukakan  pengertian  diskresi sebagai berikut.
“ when applied to public functionalities, discretion means a right conferred upon them by the law of acting officially in certain circumstances, according to the discate of the their  judgement  and  conscience,  unctrolled  by  the judgement  or  conscience  of  others.  As  applies  to  public officers,  means  power  to  act in  an  official  capacity  in  a manner  which  appear  to  be  just  and  proper  under  the circumstances. ” (Jika diberlakukan bagi pejabat- pejabat publik,  diskresi  mengandung  arti  sebagai  hak  yang diserahkan kepada pejabat publik bedasarkan hukum yang bertindak  secara  resmi  dalam  keadaan  tertentu  sesuai dengan  ketentuan-  ketentuan    penilaian  atau  hati nuraninya  yang  tidak  terkontrol  oleh  penilaian  atau  hati nurani  orang  lain.  Jika  diterapkan  terhadap  petugas- petugas  publik,  mengandung  arti  kekuasaan  untuk bertindak  dalam  kapasitas  yang  resmi  dalam  suatu  cara yang  resmi  yang  tampak  sebagai  andil  dan  patut bedasarkan keadaan yang bersangkutan). 9
Dasar  hukum  diskresi  dalam  perkembangannya  saat  ini  di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  Administrasi Pemerintahan yang mendefinisikan diskresi:
“  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah  untuk  mengatasi persoalan  konkret  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan
9 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik, hlm.71.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pemerintah  dalam  hal  peraturan  perundang-undangan  yang memberikan  pilihan,  tidak  mengatur,  tidak  lengkap  atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintah.”
Ketentuan  penting  terkait  dengan  penggunaaan  diskresi terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2014  yang  mewajibkan  agar  pejabat  pemerintah  mematuhi undang-undang a  quo ketika  melakukan  tindakan  dikresi.
Kesimpulan  dalan  kaitan  ketentuan a  quo adalah  secara  hakikat, konsep  kekuasaan  diskresi  pemerintah  menjadi  tidak  ada  (non eksisten), karena kekuasaam diskresi pemerintah menjadi kekuasaan bedasarkan undang-undang (asas legalitas). 10 Dasar hukum diskresi lainnya  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 (LNRI 1981 Nomor 73, TLNRI Nomor 3209).

## Ruang Lingkup Diskresi dan Lembaga yang Berwenang
Ruang  lingkup    diskresi  adal  hal-hal  penting  yang menyangkut  diskresi  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 antara lain:
1.  Di  dalam  pasal  22  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  diskresi hanya  dapat  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan  yang berwenang.
10 Krishna  Djaya  Darumurti, Diskresi  Kajian  Teori  Hukum  dengan Postscrip dan Apendiks, (Yogjakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 59.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
2.    Setiap  penggunaan  diskresi  pejabat  pemerintahan bertujuan untuk:
a)   melancarkan penyelenggaraan pemerintah.
b)   mengisi kekosongan hukum.
c)   memberikan kepastian hukum dan
d) mengatasi stagnasi pemerintah dalam keadaan tertentu
guna kemanfaatan dan kepentingan umum. 11
Adapun  yang dimaksud dengan stagnasi pemerintah adalah tidak  dapat  dilaksanakannya  aktivitas  pemerintahan  sebagai  akibat kebutuan  atau  disfungsi  dalam  penyelenggaraan  pemerintah. Contohnya  bisa  berupa  bencana  alam  atau  gejolak  politik  yang timbul tanpa terduga.
Menurut  undang-undang,  diskresi  hanya  dapat  dilakukan oleh  pejabat  pemerintah  yang  berwenang  dengan  tujuan  untuk melancarkan penyelanggaraan pemerintah. Pejabat atau pemerintah yang dimaksud yaitu terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2014  yaitu  “badan  dan/atau  pejabat  adalah  yang melaksanakan  fungsi  pemerintah  maupun  penyelanggara  negara lainnya”
A. Badan Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman
11 Republik Indonesia, Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun  1945  sebagai  Konstitusi  Negara  Indonesia  menyatakan bahwa:
1. Kekuasaan  Kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada dibawahnya  dalam  lingkungan  Peradilan  umum, lingkungan  Peradilan  Agama,  lingkungan  Peradilan Militer,  lingkungan  Peradilan  Militer,  lingkungan Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  dan  oleh  sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
Rumusan  ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan tegas dan jelas menyatakan:
“Kekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bedasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
1945,  demi  terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik Indonesia.” 12
Pertanyaan yang sering menggelitik di antara sekian banyak bentuk  kewenangan  hakim  dalam  mengadili  suatu  perkara  dan menjadi  suatu  perdebatan  dikalangan  praktisi  maupun  akademis menyangkut,  bolehkah  seorang  hakim  memutuskan  suatu  perkara dengan mengesampingkan undang-undang dan menentukan sendiri hukumnya  yang  adil  menurut  ukuran  hakim  yang  mengadilinya? Mungkin  dikalangan  penganut  paham  legisme  (aliran  yang menjunjung  undang-undang)  akan  dengan  tegas  menentangnya karena  faham  tersebut  memandang  bahwa  hukum  hanya  sebatas undang-undang  dan  hakim  tidak  boleh  keluar  dari  ketentuan  yang telah  digariskan  oleh  undang-undang  bahkan  akibatnya  batal  demi hukum. 13
Berbeda  halnya  jika  persoalan  tersebut  di  atas  dikaji bedasarkan faham hukum progresif  (faham yang berhaluan ke arah perbaikan  keadaan)  sebagaimana  yang  digagas  oleh  Satjipto Raharjo, bahwa hukum hendaknya mengikuti perkembangan jaman dengan  segala  dasar  di  dalamnya.  Bagi  penganut  faham  progresif tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang, jika
12 Ikatan Hakim Indonesia , Majalah Hukum ke XXXIII Varia Peradilan, (Jakarta: Pusat Ikahi, Desember 2017), hlm.76.
13 Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara- Perkara Pidana, hlm.122
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
keadilan  dapat  diperoleh  dengan  jalam  menyimpangi  tersebut  dan justru  ketidakadilan  akan  muncul  jika  aturan  undang-undang diterapkan. 14
Praktiknya penerobosan hukum berkembang bukan hanya terjadi  pada  wilayah  hukum  materiil  saja,  namun  dalam  ruang lingkup  acara  pun  hakim  bisa  menerobos  hukum  dengan  berbagai alasan keadilan. Misalnya dalam hal pengajuan peninjauan kembali (PK) berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP hanya dapat diajukan oleh  terpidana  atau  ahli  warisnya,  ternyata  Mahkamah  Agung beberapa kali mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. 15
Kewenangan diskresi dalam fungsi mengadili di satu pihak bisa menjadi solusi terhadap solusi kebuntuaan dalam menegakkan keadilan  substantif.  Namun  disisi  lain  bisa  menjadi  sumber malapetaka  dan  kekacauan  hukum  karena  undang-  undang  dengan mudah  dapat  diterobos  dan  disimpangi  maknanya  dalam  tindakan diskresi tersebut. 16
Peran  seorang  hakim  sangat  krusial  dan  kritis  dalam mengadili  suatu  perkara,  sehingga  harus  menjalankan  tugas  yang berat  untuk  memisahkan  yang  benar  dan  salah,  baik  masalah
14 Ibid, hlm. 123.
15 Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara- Perkara Pidana, hlm. 123.
16 Ibid, hlm. 123.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kriminal  maupun  perdata.  Di  samping  memeriksa  perkara  para pihak, hakim juga harus mengevaluasi bukti-bukti untuk keperluan membuat  keputusan  yang  akurat.  Tugas  tugas  tersebut  menuntut hakim  untuk  selalu  membebaskan  diri  dari  ketegangan, kekhawatiran, dan tekanan. Untuk menjamin suksesnya penegakan keadilan,  penting  bagi  seorang  hakim  untuk  menghindari subjektivitas terhadap pengaruh dan campur tangan pihak lain.

## B. Kepolisian Republik Indonesia
Lembaga  lainnya  yang  berwenang  untuk  melaksanakan diksresi  adalah  kepolisian  khususnya  penyidik  kepolisian  dengan adanya peraturan yang menjamin tindakan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara yaitu dalam pasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Meskipun  dalam  peraturannya  tidak  diatur  secara  rinci, namun  dapat  dijadikan  pedoman atau  patokan  dasar  pertimbangan pertimbangan  penyidik  untuk  memilih  menggunakan  atau  tidak kewenangan  diskresinya  dengan  melihat  situasi  dan  kondisi dilapangan  serta  memperhatikan  norma  yang  ada  di  dalam masyarakat.

## Alasan Penerapan Diskresi
Badan  atau  lembaga  yang  berwenang  dalam  penerapan diskresi  pada  hakikatnya  memegang  kekuasaan  yang  amat  besar, tetapi  kekuasaan  dan  kewenangan  tersebut  tidak  untuk  dirinya sendiri  atau  kekuasaan  itu  sendiri.  Dalam  melakukan  tindakan diskresi  badan  atau  lembaga  yang  berwenang  tidak  hanya  dapat bertindak meskipun tanpa didasari adanya pengaturan spesifik untuk
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
tindakan  tersebut,  tetapi  ada  kalanya  alasan  yang  mendasari  harus dilakukannya  diskresi  meskipun  bertentangan  dengan  undang- undang  sepanjang  pemerintah  bertindak  atas  nama  kepentingan umum, yaitu kemaslahatan masyarakat ( public good). Tidak untuk kepentingan sendiri. 17
Menurut  Ridwan  H.R  ada  tiga  alasan  atau  kondisi kondisional yang menjadikan pemerintah dapat melakukan tindakan diskresi atau tindakan atas inisiatif sendiri, yaitu sebagai berikut.
1. Belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  penyelesaian in  concreto terhadap  suatu  masalah,
padahal masalah tersebut menuntut penyelesaan yang segera.
2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan aparat pemerintah telah memberikan kebebasan sepenuhnya.
3. Adanya  delegasi  perundang-undangan,  yaitu  pemberian kekuasaan untuk mengatur sendiri kepada pemerintah yang sebenarnya  kekuasaan  ini  dimiliki  oleh  aparat  yang  lebih tinggi tingkatannya. 18
Kondisi  yang  pertama  seperti  yang  dikemukakan  di  atas, diskresi  mengandung  arti  sebagai  suatu  tindakan  pemerintah  yang
17 Krishna  Djaya  Darumurti, Diskresi  Kajian  Teori  Hukum  dengan Postscrip dan Apendiks, (Yogjakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 1.
18 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas- asas Umum Pemerintah yang Baik, (Erlangga: Jakarta 2010), hlm. 73. Dikutip dari Ridwan H.R hlm. 108.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dilakukan  atas  inisitif  sendiri  akibat  terjadi  kekosongan  hukum (undang-undang) in concreto (peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang  terjadi  dimasyarakat) . Dalam  kondisi  tersebut,  kekosongan hukum  tersebut  hanya  diisi  oleh  pemerintah  dengan  menetapkan sendiri  hukum  yang  berlaku  terhadap  kasus  yang  bersangkutan karena  belum  ada  undang-undang  yang  dapat  dijadikan  pedoman bagi pemrintah. 19
Mempunyai arti pemerintah bertindak seperti seorang hakim yang  mengisi  kekosongan  hukum in  concreto dengan  cara melakukan  penemuan  hukum.  Namun,  dalam  rangka  penyelesaian suatu masalah yang belum ada pengaturannya seperti dikemukan di atas  pemerintah  ataupun  hakim  tidak  dapat  berlaku  sewenang- wenang  karena  bagaimanapun  juga,  dalam  suatu  negara  hukum segenap tindakan harus ada batasannya. 20
Pembatasan dalam arti hukum positif  diartikan  jika terjadi masalah  baru  yang  belum  ada  pengaturannya,  pemerintah  dapat berpedoman kepada asas-asas hukum yang hidup dalam kesadaran hukum  bangsa  Indonesia.  Bahkan,  jika  asas-  asas  hukum  itu  sulit untuk  ditemukan,  segenap  tindakan  yang  dilakukan  pejabat
19 Ibid.
20 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas- asas Umum Pemerintah yang Baik, hlm. 73.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
administrasi  negara  harus  diuji  terhadap  norma-  norma  kelayakan dan kepatutan.
Kondisi  kedua  yang  di  atas,  diskresi  merupakan  tindakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atas  inisitif  sendiri  untuk menjalankan  suatu  undang-undang  itu  sendiri  tidak  mengatur  cara untuk  menjalakannya  secara  khusus. 21 Contohnya  seperti  dalam kehidupan sehari-hari yang mana permasalahan semakin kompleks dan  beragam.  Yang  mengakibatkan  pejabat  atau misalnya  seorang hakim  harus  memutuskan  suatu  perkara  atau  penetapan  yang berlawanan  dengan  undang-undang.  Seperti  halnya  penetapan dispensasi nikah yang di dalam yuridis telah di atur di dalam undang- undang  dan  kompilasi  hukum  Islam,  bahwa  mempelai  pria  dan mempelai  wanita  yang  ingin  melangsung  pernikahan  harus  sesuai dengan umur yang telah ditentukan.
Faktanya  dalam  kehidupan  sehari-hari  hakim  dapat memberikan  dispensasi  ataupun  kelonggaran  kepada  kedua mempelai  yang  ingin  melangsungkan  suatu  pernikahan,  karena terhambat  karena  belum  memenuhi  syarat  umur  yang  telah ditentukan  atau  dengan  kata  lain  belum  cukup  umur.  Dalam penetapan  ini  hakim  menggunakan  diskresi  untuk  membuat penetapan  yang  mana  hakim  harus  mempertimbangkan  keputusan yang seadil-adilnya.
21 Ibid, hlm. 74.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Kondisi  yang  ketiga  yang  di  atas,  diskresi  merupakan tindakan  pemerintah  yang  dilakukan  atas  inisiatif  sendiri  karena aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri suatu hal tertentu.  Meskipun  kewenangan  untuk  mengatur  hal  tersebut sebenarnya  dimiliki  oleh  aparat  yang  lebih  tinggi  tingkatannya. Dalam  kondisi  ini,  kekuasaan  yang  lebih  tinggi  menyerahkan kewenangannya  kepada  pejabat  administrasi  negara  untuk menjalankan kewenangan tersebut.
Sesuai  dengan  uraian  yang  telah  dijelaskan  di  atas pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam melakukan diskresi tentu saja tidak dapat dilakukan sewenang-wenang karena terdapat patokan-patokan yang diperlukan untuk menentukan dalam rangka dan hal bagaimana serta dengan tujuan pejabat administrasi negara dapat  mengambil  tindakan  diskresi.  Sebagai  contoh  pejabat administasi negara atau hakim tidak boleh mengambil suatu tindakan diskresi  atau  inisiatif  sendiri  dengan  maksud  dan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri,  keluarga  atau  pihak-  pihak  tertentu lainnya. Dalam perkataan lain, tindakan diskresi ini dilakukan harus memiliki motovasi  dan  tujuan  yang  jelas  supaya  tindakan  tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara kepatutan dan kelayakan. 22
22 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas- asas Umum Pemerintah yang Baik , hlm. 75.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Jenis-jenis Diskresi
Menurut sifatnya dalam lapangan hukum administrasi negara diskresi dibagi menjadi dua antara lain diskresi terikat dan diskresi bebas.  Pembedaan  kedua  jenis  diskresi  tersebut  semata-mata ditetapkan  berdasarkan  kriteria  atau  tolak  ukur  ruang  kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
Diskresi  terikat  pada  dasarnya  timbul  karena  undang- undang sendiri telah memberikan kebebasan kepada si pejabat untuk memilih kebijakan yang akan diambil dari beberapa alternatif yang disediakan  undang-undang,  misalnya  seorang  hakim  diberi kewenangan  untuk  memilih  antara  melakukan  memberikan dispensasi atau tidak kepada pihak yang berpekara. 23
Diskresi  terikat  mempunyai  ruang  lingkup  kebebasan pejabat  melakukan  kewenangan  relatif  yang  telah  dibatasi  oleh undang-undang  sehingga  pejabat  yang  berwenang  melakukan diskresi  tidak  boleh  menyimpang  dari  alternatif  yang  telah ditetapkan  oleh  pembentuk  undang-undang. 24 Dalam  hubungan dengan diskresi terikat, Indroharto mengemukakan
23 Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara- Perkara Pidana, hlm 71.
24 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas- asas Umum Pemerintah yang Baik, (Erlangga: Jakarta 2010), hlm. 80. Dikutip dari Atmosudirjo,  Prajudi.  Hukum  Administrasi  Negara  (  Jakarta:  Ghalia  Indonesia. 1986 ) hlm 82.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
“ Wewenang itu bebas kalo pengaturan dalam undang-undang itu  secara cermat  mendikte  keputusan  apa/  yang  bagaimana yang  harus  diambil  oleh  organ  yang  bersangkutan,  undang- undang  sendiri  yang  menentukan  kriteria  yang  harus dipergunakan  oleh  organ  yang  akan  mengaambil  keputusan (misalnya syarat-syarat untuk masuk dinas militer ditentukan oleh undang- undang, siapa- siapa yang menjadi wajib pajak ditentukan  oleh  undang-undang  ,  dan  usia  pernikahan  juga ditentukan oleh undang-undang ).” 25
Kutipan  tersebut  menyebutkan    bahwa  undang-undang menentukan  bahwa  pejabat  administrasi  negara  atau  pejabat  yang berwenang  laainnya  harus  berpedoman  kepada  persyaratan  yang telah ditentukan oleh undang- undang tersebut. Kalau pejabat yang berwenang  melakukan  suatu  tindakan  atas  inisiatif  sendiri  demi menjalankan  perintah  undang-  undang,  tindakan  diskresi  ini  tidak boleh meyimpang dari ketentuan undang-undang. 26
Diskresi  bebas  timbul  karena  undang-undang  tidak mengaturnya    atau  ketentuan  undang-undang  bersifat  sangat  kaku sehinggga  tidak  bisa  diterapkan  terhadap  suatu  persoalan  tertentu dengan apa adanya, dalam hal ini seorang pejabat dapat menentukan suatu  kebijakan  untuk  mengisi  kekosongan-kekosongan  dalam
25 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas- asas Umum Pemerintah yang Baik, (Erlangga: Jakarta 2010), hlm. 80. Dikutip dari Indroharto, “Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik”  hlm. 152.
26 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas- asas Umum Pemerintah yang Baik, hlm. 82.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
aturan atau menentukan sikap lain di lihat apa yang ditentukan oleh undang-undang berdasarkan yang terbaik menurut pertimbangannya sendiri dengan tujuan memberikan manfaat yang lebih baik. Diskresi bebas juga dikenal dengan istilah wewenang bebas.
Diskresi atau wewenang bebas, undang-undang memberikan ruang kebebasan (keluasaan) yang cukup besar kepada pejabat yang berwenang  dalam  melakukan  tindakan  diskresinya.  Keluasaan  itu terjadi karena undang-undang tidak menentukan kriteria yang harus diperhatikan oleh pejabat yang berwenang. 27

## Tujuan Diskresi
Tujuan diskresi tertuang dalan Pasal 22 ayat (2) Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan  yang  menyebutkan  bahwa  setiap penggunaan diskresi bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan  dalam  keadaan  tertentuguna  kemanfaatan  dan kepentingan  umum.  Pejabat  pemerintah  dalam  menggunakan diskresi harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  Pemerintah  yang  menyebutkan  bahwa  pejabat
27 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas- asas Umum Pemerintah yang Baik, hlm. 80.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pemerintahan  atau  pejabat  yang  berwenang  melakukan  tindakan diskresi harus memenuhi syarat sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), bedasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan dan juga dilakukan dengan tujuan yang baik yang tidak ada unsur untuk kepentingan diri atau pribadi. 28

## Akibat Hukum Diskresi
Sebagai  akibat  ketidakmampuan  asas  legalitas  dalam memenuhi tuntutan ide negara hukum material untuk mewujudkan kesejahteraan  umum,  suatu  asas  baru  telah  lahir  dalam  lapangan administrasi negara. Asas tersebut disebut asas diskresi atau freies ermessen . Asas freies ermessen atau asas diskresi dapat dipandang sebagai  asas  yang  bertujuan  untuk  mengisi  kekurangan  atau melengkapi  asas  legalias.  supaya  cita-cita  negara  hukum  material dapat  diwujudkan  karena  asas freies  ermessen memberikan keleluasaan  bertindak  kepada  pemerintah  untuk  melaksanakan tugas-tugasnya tanpa terikat kepada undang-undang. 29
28 AdhityaNugraha  Novinda, Pengertian,  Tujuan,  dan  Syarat  Diskresi , diakses
melalui
situs:http://adhityanugrahanovianda.blogspot.com/2018/pengertian,tujuan,dansya ratdiskresi  pada tanggal 20 februari2018.
29 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas- asas Umum Pemerintah yang Baik, (Erlangga: Jakarta 2010), hlm. 69.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Kebebasan pemerintah dalam bertindak seperti dikemukakan di  atas  tentu  saja  merupakan  hal  yang  tidak  diperbolehkan  dalam asas legalitas. dalam hubungan dengan perkembangan dengan asas freies  ermessen tersebut.  Ridwan  H.R.  mengemukakan,  “ freies ermessen” ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas ( wetmatigheid van bestuur) . 30

## Profil Mahkamah Syar’iyah Jantho
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman,  Indonesia  memiliki  empat  lingkungan Peradilan  yaitu  lingkungan  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama, Peradilan  Militer  dan  sebuah  Mahkamah  Konstitusi. 31 Peradilan Umum, meliputi sengketa perdata dan pidana. Lingkungan Peradilan Agama,  meliputi  hukum  perkawinan,  kewarisan,  waqaf  dan sadhaqah dan sebagainya. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa antar warga negara dan pejabat tata usaha negara. Lingkungan  Peradilan  Militer  hanya  meliputi  kejahatan  dan pelanggaran yang dilakukan oleh militer.
30 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas- asas Umum Pemerintah yang Baik, (Erlangga: Jakarta 2010), hlm. 70. Dikutp dari Ridwan H.R. (2008). Hlm. 177.
31 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  Pasal 18.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pengadilan Agama merupakan salah satu wadah atau tempat menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  sesuai  dengan  aturan hukum  yang  berlaku  khusus.  Khusus  di  Aceh  Pengadilan  Agama berubah  nama    menjadi  Mahkamah  Syar’iyah  sesuai  dengan ketentuan  dari  Undang-  Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh. 32 sebagaimana diatur Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 128 Bab XVII disebutkan:
1. Peradilan Syari’at Islam Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem  Peradilan  Nasional  dalam  lingkungan  Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah bebas dari pengaruh dari pihak manapun.
2. Mahkamah  Syar’iyah  merupakan  pengadilan  bagi  setiap orang beragama Islam dan berada di Aceh.
3. Mahkamah  Syar’iyah  berwenang  memeriksa,  mengadili,
memutuskan  dan  menyelesaikan  perkara  yang  meliputi bidang  Al-  ahwal  Syakhshiyah  (Hukum  Keluarga), Mu’amalah (Hukum Perdata) dan Jinayah (Hukum Pidana) yang didasarkan atas syariat Islam.
32 Husni  Jalil, Eksistensi  Otonomi  Khusus  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  dalam  Negara  RI  Bedasarkan  UUD  1945, (Bandung:  CV.  Utomo, 2005), hlm.208.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 4. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  bidang  Al-ahwal
Syakhsiyah  (Hukum  Keluarga),  Mu’amalah  (Hukum Perdata)  dan  Jinayah  (Hukum  Pidana)  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diatur dengan Qanun Aceh.
Pengadilan  Agama  diresmikan  menjadi  Mahkamah  Syar’iyah pada  tahun  2003  dan  tahun  berikutnya  2004  disahkan  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman kemudian berubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akhirnya melalui proses yang panjang Mahkamah Syar’iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424  H/  4  Maret  2003  yang  isinya  perubahan  Pengadilan  Agama menjadi  Mahkamah  Syar’iyah  dengan  penambahan  kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap. 33
Mahkamah Syar’iyah Jantho merupakan lembaga peradilan yang menangani berbagai permasalahan yang menimpa masyarakat di  tingkat  kabupaten  yaitu  Aceh  Besar.  Salah  satu  masalah  yang ditangani oleh Mahkamah Syar’iyah Jantho adalah persoalan yang menyangkut  keluarga  (misalnya  Dispensasi  Nikah).  Sebagaimana yang  terdapat  dalam  Pasal  4  dan  5  Undang-  Undang  Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dari semua permasalahan keluarga
33 Hamid  Sarong, Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  (Lintas  Sejarah  dan Eksistensinya), (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 54.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yang menimpa masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Masalah- masalah  yang  ditangani  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho  meliputi perkawinan, kewarisan, waqaf dan lainnya. 34

## Perkara Permohonan Dispensasi Nikah
Dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata yaitu dispensasi dan  perkawinan.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata dispensasi  artinya  pengecualian  dari  aturan  umum  untuk  keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban. 35 Pasal 1 Undang- Undang  Perkawinan  menyebutkan  bahwa  “  Perkawinan  adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 36
Prosedur atau mekanisme pengajuan perkara dipensasi nikah di  Pengadilan  Agama  sama  dengan  mekanisme  pengajuan  perkara gugatan. Pengajuan permohonan dispensasi nikah diajukan setelah terjadinya penolakan untuk menikahkan para calon mempelai oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Maka surat penolakan dari
34 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama .
35 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),  hlm. 297.
36 Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
KUA  dijadikan  sebagai  dasar  mengajukan  permohonan  dispensasi kepada  Pengadilan  Agama.  Tahap  pertama  yang  dilakukan  oleh orang  tua  calon  mempelai  membuat  surat  permohonan  yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama setempat. 37
Surat  permohonan  tersebut  terdiri  dari  3  bagian  yaitu identitas  Pemohon  dengan  menyebutkan  kedua  calon  mempelai yang hendak kawin, kemuadian alasan-alasan (Posita) mengajukan permohonan  dispensasi  perkawinan  dan  menyebutkan  inti permohonan  (Petitum)  setelah  didaftarkan  disertai  dengan membayar  biaya  perkara  kemudian  akan  ada  panggilan  sidang  ke alamat  Pemohon  mengahdirkan  para  calon  mempelai,  bukti  surat dan saksi, setelah menjalani persidangan maka oleh majelis hakim yang  memeriksa  perkara  akan  dikeluarkan  Penetapan  izin perkawinan. 38
Ketentuan  pertimbangan  hukum  permohonan  Pemohon Nomor  198/Pdt.P/2016/MS-Jth.  Berisi  bahwa  maksud  dan  tujuan permohonan  Pemohon  adalah  yaitu  permohonan  dispensasi  nikah. Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati  Pemohon  agar mengurungkan  niatnya  untuk  menikahkan  anaknya  yang  masih  di
37 Bagya  Agung  Prabowo, Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul,  Jurnal  Hukum IUS  Quiaiustum  Nomor  2,  Volume  20 ,  April  2013.  Hlm. 306.
38 Wawancara  dengan  Djamaluddin  Harun  Panitera  Muda  Permohonan Mahkamah Syar’iyah Jantho, Interview Penulis, Jantho Aceh Besar, 2018.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bawah usia nikah dan menunggu sampai umur anak mencapai usia nikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;
Pertimbangan  lainnya  bahwa  untuk  menguatkan  dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.8 dan  dua  orang  saksi,  saksi  satu  Pemohon  sudah  dewasa  dan bersumpah,  sehingga  telah  memenuhi  syarat  formil  sebagai  saksi dan  keterangan  saksi  satu    Pemohon  mengenai  dalil  permohonan para  Pemohon  adalah  fakta  yang  dilihat  dan  didengar  sendiri  dan relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh  Pemohon,  oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian  dan  dapat  diterima  sebagai  alat  bukti.  Dua  saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi;
Berdasarkan  pertimbangan  lainnya  bahwa  anak  Pemohon dengan  calon  isterinya  sudah  sulit  untuk  dicegah  perkawinannya karena hubungan mereka sudah demikian eratnya sehingga orang tua merasa  khawatir  kalau  tidak  segera  dinikahkan  akan  terjadi pelanggaran  hukum  syar’i  yang  berkepanjangan  dan  akan menimbulkan kemudharatan, sedangkan menghindari kemudharatan (kerusakan)  lebih  diutamakan  dari  pada  meraih  kemaslahatan (kebaikan).
Dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon  dalam  kasus  dispensasi  nikah  ini  dikarena  mempunyai
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
alasan  bahwa  tidak  ada  larangan  di  dalam  peraturan  perundang- undangan secara eksplisit yang melarang hakim untuk memberikan dispensasi  nikah,  hakim  memberikan  dispensasikan  nikah  demi kepastian, kemandirian dan kemanfaatan hukum.

## Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan

## Dispensasi Nikah.
Putusan  hakim  pada  dasarnya  dibuat  dalam  rangka memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Oleh  karena  itu  hakim  dianggap  selalu  tahu  hukumnya,  maka putusan-putusan  yang  dibuat  oleh  hakim  harus  memuat pertimbangan-pertimbangan  yang  memadai,  yang  bisa  diterima secara nalar dikalangan forum keilmuan, masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara. 39
Hakim  berfungsi menciptakan dan/atau menemukan hukum yang  kemudian  menggunakan  untuk  menyelesaikan  kasus  hukum yang sedang dihadapinya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  kehakiman  menyebutkan  “  hakim  dan hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai- nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dimasyarakat.” 40
Memahami  kententuan  pasal  5  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  ini  dapat  dipahami  bahwa  hakim  dalam  sistem  hukum
39 Ibid, hlm. 128.
40 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 .
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Indonesia bukanlah hakim yang pasif yang merupakan corong dari peraturan perundang-undangan.

## Analisis  terhadap  Penetapan  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho
Nomor 198/Pdt.P/2016/MS-Jth.
Majelis hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah akan  memastikan  faktanya  yaitu  berupa  alasan-alasan  yang  sah menurut hukum apakah  telah terpenuhi, dan setelah terbukti adanya suatu  alasan  yang  kuat,  maka  hakim  akan  m  empertimbangkan hukumnya. Adapun yang menjadi patokan hakim dalam melakukan diskresi pada perkara dispensasi nikah yaitu:
رد أ افملا دس مدقم يلع بلج اصملا حل
Artinya:  “Menolak  kemudharatan  harus  didahulukan  dari  pada meraih kebaikan.”
Maksudnya  adalah  jika  alasan  untuk  melakukan  dispensasi nikah  nikah  bagi  Pemohon  dan  anaknya  sudah  sangat  mendesak dikarenakan  jika  keduanya  tidak  segera  dinikahkan  maka  akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu anak kandung Pemohon terjerumus  ke  dalam  fitnah  dan  pelanggaran  yang  tidak  sesuai dengan  ketentuan  hukum  Islam.  Di  sinilah  peran  hakim  dalam menolak kemudharatan lebih utama  dari pada meraih kebaikan yang
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam kitab Al Ashbah Wan Al Nadhair. 41
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan  sebelumnya  Majelis  Hakim  berpendapat  syarat-syarat untuk  melakukan  pernikahan  telah  dipenuhi  dan  permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon telah  beralasan  dan  tidak  melawan  hukum  bahkan  sejalan  dengan ketentuan  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.
Menurut  analisis  penulis  bahwa  dalam  permohonan dispensasi  nikah  ini  merupakan  suatu  bentuk  dari  diskresi  yang diberikan  hakim  untuk  Pemohon  dan  anaknya  yang  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  undang-undang  ataupun  hukum Islam.  Umur  seseorang    juga  tidak  menjadi  suatu  patokan  untuk menentukan kedewasaan dalam pola fikir ataupun bertindak dalam mewujudkan suatu perkawinan.
Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis hakim bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi dan permohonan  Pemohon  telah  beralasan  dan  tidak  melawan hukumbahkan  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-
41 Wawancara  dengan  Ridhwan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho, Jantho Aceh Besar.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  sehingga  dapat  dikabulkan  oleh Majelis Hakim.
Sejatinya  tujuan  dalam  sebuah  perkawinan  yaitu sakinah, mawaddah  dan  warrahmah .  Dalam  perkara  dipensasi  nikah  ini banyak  hal  dan  dampak  positif    yang  ditimbulkan,  salah  satunya menghindari dari segala perbuatan yang dapat merugikan baik untuk anak  tersebut  ataupun  keluarganya  serta  dari  hal-hal  yang  tidak diinginkan.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Hakim bukanlah wadah undang-undang yang hanya menerapkan  undang-undang  apa  adanya  tanpa  melihat  adil ataukah tidak jika aturan tersebut diterapkan pada suatu perkara. Hakim    berfungsi  menciptakan  dan/atau  menemukan  hukum dan    kemudian  menggunakan  untuk  menyelesaikan  kasus hukum  yang  sedang  dihadapinya.  Pasal  5  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  kehakiman menyebutkan  “  hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.
2. Kewenangan  hakim  menerapkan  diskresi  dalam  permohonan dispensasi  nikah  ini  merupakan  suatu  kewenangan  yang dilakukan hakim yang meyimpang dari batasan umur yang telah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
ditetapkan  oleh  undang-undang.  Hakim  melihat     pelaksanaan perkawinan  di  bawah  umur  bisa  dilaksanakan  apabila perkawinan  tersebut  dilihat  dari  aspek  positifnya,  dan  apabila tidak  dilaksanakan  maka  akan  mendatangkan  mudharat  atau kerugian bagi calon suami atau calon isteri. Dalam memberikan dispensasi perkawinan hakim tidak hanya berpacu pada undang- undang  karena  apabila  hakim  tersebut  menggunakan pendekatan  metodologi  dalam  pengkajian  hukum  Islam mengenai  permohonan  dispensasi  nikah,  maka  hakim  perlu mempertimbangkan  dari  segi maslahat  mursalah ,  ini  demi kemaslahatan untuk orang banyak. Dasar pertimbangan hakim dalam  menerapkan  dispensasi  nikah  yaitu  Pasal  7  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Walaupun  undang-undang tersebut  tidak  menjelasksan  secara  rinci,  hakim  melakukan pemilihan fakta-fakta yang relevan dan menjadi alasan hukum, yang menjadi suatu keputusan yang memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

## Daftar Pustaka
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 2010.
AdhityaNugraha Novinda, Pengertian, Tujuan, dan Syarat Diskresi , diakses melalui :http://adhityanugrahanovianda. blogspot.com/2018/  pengertian,tujuan,dans  yaratdiskresi pada tanggal 20 februari2018.
Aka  Kamarulzaman  dan  Dahlan  Y.  Al  Barry, Kamus  Ilmiah
Serapan, Yogyakarta: ABSOLUT Yogyajarta, 2005.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Bagya  Agung  Prabowo, Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan Dispensasi  Perkawinan  Dini  Akibat  Hamil  di  luar  Nikah pada  Pengadilan  Agama  Bantul,  Jurnal  Hukum  IUS Quiaiustum Nomor 2, Volume 20 , April 2013. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Hamid  Sarong, Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  (Lintas  Sejarah  dan Eksistensinya), Banda  Aceh:  Global  Education  Institute,
2012.
Hotma  P.  Sibuea, Asas  Negara  Hukum,  Peraturan  Pemerintah,
Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik, Erlangga: Jakarta 2010.
Husni  Jalil, Eksistensi  Otonomi  Khusus  Provinsi  Nanggroe  Aceh
Darussalam  dalam  Negara  RI  Bedasarkan  UUD  1945,
Bandung: CV. Utomo, 2005.
Ikatan  Hakim  Indonesia ,  Majalah  Hukum  ke  XXXIII  Varia
Peradilan, Jakarta: Pusat Ikahi, Desember 2017.
Ikatan Hakim Indonesia, Majalah Hukum Ke XXII Varia Peradilan,
Jakarta Pusat:Ikahi,  Juni 2008.
Krishna  Djaya  Darumurti, Diskresi  Kajian  Teori  Hukum  dengan
Postscrip  dan  Apendiks, Yogjakarta:  Genta  Publishing, 2016.
Republik Indonesia, Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014.
Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 18.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama .
Sudarsono, Kamus  Hukum  Edisi  Baru ,  Jakarta:  PT  Rineka  Bina Adiaksara, Maret 2005.