## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 3 Juli 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i3.2111 / http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Tinjaun Yuridis Terhadap Media Sosial Yang Menyalahgunakan Dan Mengakibatkan Penyemaran Nama Baik (putusan : No574 K/pid.sus/MA/2018)
1 Pardamean Sitompul, 2 Okmin Manurung Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan
Pardameansitompul001@gmail.com , oknimmanurung11@gmail.com Article Info Abstract Article history: Article Received: June 08 2021 Publication: July 07 2021
The misuse of social media that causes defamation Decision: No 574 K / pid.sus / MA / 2018, is one of the many legal problems that have been ensnared due to the misuse of social media. The author uses three types of data sources, namely  primary  data  sources  of  data  obtained  from  laws  and  Supreme  Court decisions. And secondary data data obtained from law books, law magazines and legal  writings.  And  the  last  is  tertiary  legal  material  is  complementary  legal material  obtained  from  dictionaries  and  the  internet.  and  data  analysis  using qualitative  data  which  is  data  in  the  form  of  words  that  talk  about  statutory regulations.  The  results  of  the  research  show  that  in  the  application  of  law enforcement of the ITE Law article 27 paragraph 1 in conjunction with article 45 paragraph 1 there is still a sense of injustice for the community, factors that must also be considered in imposing sanctions on victims of Baiq Nuril. and sociology of law and a strong conscience against actions or decisions in law enforcement. In  this  case,  the  government  should  have  strict  supervision  of  the  use  of information technology. This is aimed at preventing and overcoming efficiently and effectively the act of defamation through social media.
Keywords: Media;social;defamation Article Info Abstrak
Article history: Artikel diterima: June 08 2021 Publikasi : July 07 2021
Penyalahgunaan  media  social  yang  menyebabkan  pencemaran  nama baik  putusan  :  No  574  K/pid.sus/MA/2018,  ialah  satu  dari  banyaknya  jumlah permasalahan hukum yang terjerat akibat penyalahgunaan media social. Penulis memakai tiga jenis sumber data, ialah diantaranya sumber data primer data yang diperoleh  dari  undang-undang,  putusan  Mahkamah  Agung.  Dan  data  sekunder ialah data yang didapatkan melalui  buku-buku hukum, majalah-majalah hukum dan  tulisan-tulisan  hukum.  Dan  yang  terakhir  ialah  bahan  hukum  tersier merupakan  bahan  hukum  pelengkap  yang  diperoleh  dari  kamus  serta  internet . dan  analisis  data  mengunakan  data  kualitatif  yang  merupakan  data  yang berbentuk  kata-kata  yang  berbicara  mengenai  peraturan  perundang- undangan.Hasil  penelitaan  mennunjukkan  bahwa  dalam  penerapan  penegakan hukum UU ITE pasal 27 ayat 1 juncto pasal 45 ayat 1 masih terjadi rasa kekurang adilan  bagi  masyarakat,  faktor-  faktor  yang  harus  diperhatikan  juga  dalam memberikan sanksi kepada korban Baiq Nuril Maknun tidak terlepas dari empati, sikap batin, dan sosiologi hukum serta hati nurani yang erat terhadap keputusan atau  tindakan  dalam  penegakan  hukum.  Pada  kasus  ini  seharusnya  butuh dilaksanakan  pengawasan  ketat  oleh  pihak  pemerintahan  atas  pemakaian teknologi informasi, tujuannya ialah dalam rangka menanggulangi dan mencegah dengan  efektif  dan  efisien  tindakan  yang  mencemarkan  nama  baik  di  media social.

## Keywords:
Media;sosial;Pencemaran nama baik
Corresponding Author:

## Pardamean Sitompul
Fakultas  Hukum  Universitas  Prima  Indonesia, Medan Email: Pardameansitompul001@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang
Dalam perkembangannya, istilah Media sosial sekarang ini sudah bagaikan hal yang umum digunakan  dalam  kehidupan  masyarakat  dalam  berkomunikasi.  Adapun  informasi  elektronik merupakan kumpulan data-data elektronik yang tak dibataskan atas gambar, suara, peta, tulisan, foto, rancangan, elektronik  data  interchange [EDI],  sementara  surat  elektronik  mencakup  telecopy, telegram teks atau semacamnya, tanda, angka, hurus, kode akses berupa symbol, atau perforasi yang sudah  diolah  yang  mempunyai  makna  atau  bisa  dipahami  oleh  mereka  yang  dapat  memahami. Perbuatan  hukum  yang  dilaksanakan  melalui  penggunaan  jaringan,  computer,  ataupun  media elektronik  yang  lain  disebut  sebagai  transaksi  elektronik.  Media  social  merupakan  suatu  media berbasis online, yang mana penggunanya dapat secara mudah untuk berbagai, berpartisipasi, serta membentuk isi yang mencakup jejaring social, forum, wiki, dunia virtual dan blog. Wiki, jejaring social, dan blog adalah bentuk dari media social yang biasanya dipergunakan masyarakat di penjuru dunia. Namun saat ini sering ditemukan bentuk penyalahgunaan dalam bermedia social, salah satu yang sering dijumpai ialah video atau foto yang tak senonoh atau pantas di mana terkandung unsur pornografi  yang  disebarkan  oleh  oknum  tak  betanggung  jawab,  membagikan  video  dan  foto  dari korbak habis kecelakaan, berkata kasar serta penuh amarah, taruhan online dan berjudi, pencemaran nama baik seseorang, melakukan cyber bulling.
Pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berdasarkan SARA di media social, telah di atur  pada  pasal  27  ayat  3  Undang-Undang  OTE  serta  pada  pasal  28  ayat  2  Undang-Undang  ITE. Untuk  menetapkan  terdapatnya  pencemaran  atau  penghinaan  nama  baik,  konteks  serta  konten merupakan bagian yang berperan penting agar di pahamin, rusak atau tercemarnya nama baik dari orang lain pada secara hakikinya hanya bisa dinilai oleh orang-orang yang terlibat. Bisa dikatakan, korban sendiri yang bisa menilai dengan subjektif mengenai bagian atau konten mana atas dokumen atau  informasi  elektronik  yang  menurut  korban  sudah  menggangu  nama  baik  atau  kehormatan mereka. Di sini adanya konstitusi atau undang-undang memberi sebuah perlindungan atas martabat dan harkat individu yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga perlindungan hukum dimaksudkan terhadap korban serta bukanlah terhadap orang lain. Orang atau individu lain tak  bisa  menilai  sebagaimana  penilaian  dari  korban.  Sementara,  konteks  memiliki  peran  dalam memberi  nilai  objektif  kepada  konten.  Pengertian  atas  konteks    meliputi  penggambaran  tentang suasana  dna  kondisi  hari  korban  serta  pelaku,  tujuan  dan  maksud  pelaku  dalam  mendeseminasi informasi, dan kepentingan yang tersedian untuk penyebarluasan kontem, sehingga dalam mengerti konteks, dibutuhkan pendapat para ahli, misalnya ahli psikologi, ahli Bahasa, sera ahli komunikasi. Namun disamping semua kemudahan dan fleksibel yang di berikan oleh media social kepada setiap penggunanya  terdapat  juga  beberapa  masala  hukum  yang  di  timbulkan  oleh media  social tersebut bagi  para  pengguna  yang  menyalahi  aturan  dan  pengguna  yang  lalai  dalam  menggunakan  media social sehingga dapat berakibat hukum bagi diri sendiri dan bagi orang lain.meskipun dalam  UUD 1945 pasal 28 E menyatakan bahwa tiap-tiap orang berhak mengeluarkan pendapat.
Oleh  karena  maraknya  terjadi  masalah  yang  timbul  akibat  penyalahgunaan  media  social dalam  kehidupan  bermasyarakat  sehingga  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  kasus  yang  diangkat sebagai judul oleh peneliti yang sangat menarik untuk diteliti.. Hukum yang telah dibuat harusnya digunakan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh mayarakat dan bukan untuk mencederai hukum itu sendiri. Maka penelitian ini di buat untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum dan
peran  pemerintah  dalam  penegakan  hukum  tentang  tindak  pidana  dalam  putusan  (MA  No.574 K/Pid.sus/2018).
1.2.Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  penerapan  hukuman  terhadap  penyalahgunaan  media  social  dalam  putusan Mahkamah Agung No 574 K/pid.sus/MA/2018 ?
2. Bagaimanakah  kebijaksanaan  pemerintah  untuk  mencegah  maraknya  media  social  yang mengakibatkan pencemaran nama baik ?

## 1.3.Tujuan penelitian
i).  Untuk  menganalisa  penerapan  hukum  terhadap  penyalahgunaan  media  social  dalam  putusan pengadilan Mahkamah Agung No 574 K/pid.sus/MA/2018.
ii)  Untuk  mendapatkan  penegakan  hukum  dalam  mencegah  maraknya  media  social  yang mengakibatkan  pencemaran  nama  baik  oleh  pemerintah  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  No 574 K/pid.sus/MA/2018.
1.4.Manfaat penelitian
Berikut ialah manfaat atas penelitian yang bisa diperoleh:
1. Secara teoritis
Pembahasan  dalam  rumusan  masalah  yang  diuraikan  oleh  peneliti  dalam  penelitian  maka peneliti  berharap  mampu  menjadikan  satu  pedoman  ataupun  penambah  wawasan  para mahasiswa  yang  terkait  dengan  penyalahgunaan  social  media  yang  berujung  terhadap pencemaran nama baik yang diaturkan pada UU ITE
2. Secara praktis
Peneliti beraharap bisa memberi manfaat terhadap para pembaca secara langsung dan dapat mengaplikasikan dalam masyarakat yang lebih luas

## 2. KERANGKA TEORI 2.1.Teori Keadilan
Pengertian Keadilan, kata keadilan asalnya dari kata “adil” yang berdasarkan Kamu Besar Bahasa  Indonesia  ialah  tak  memihak,  tak  sewenang-wenang,  tak  berat  sebalah.  Makna  adil khususnya memiliki arti bahwa sebuah tindakan dan keputusan berdasarkan dari norma objektif. Pada dasarnya keadilan ialah sebuah konsep yang relative, tiap-tiap orang tidaklah sama, apabila orang satu menilai adil menurutnya maka belum tentu bagi yang lain juga, saat seorang individu menyatakan  bahwa  ia  melaksanakan  sebuah  keadilan,  hal tersebut  pastinya  harus  relevan  oleh ketertiban umum yang mana diakuinya sebuah skala keadilan. Ada beragam skala keadilan dari satu  tempat  kepada  tempat  lainnya,  masing-masing  skala  didefinisikan  serta  secara  penuh ditetapkan  masyarakat  sejalan  oleh  ketertiban  umum  atas  masyarakat  yang  bersangkutan. Keadilan yang ada di Indonesia digambarkan pada Pancasila yang menjadi dasar negara, ialah keadilan social terhadi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ke-lima itu terdapat nilai yang menjadi tujuan bagi hidup rakyat bersama. Keadilan itu berdasarkan serta dijiwai oleh rasa kemanusiaan ialah bentuk ail pada keterkaitan manusia dengan dirinya masing-masing, dan manusia dengan manusia yang lain.
Aristoteler memandang keadilan bisa tertuang pada karya miliknya yaitu nichomachean ethics,  rethoric,  dan  politics.  Secara  spesifiknya  dapat  dilihat  pada  buku  tersebut, yang  secara penuh  dimaksudkan  untuk  keadilan  yang  didasarkan  oleh  filsafat  hukum  daro  Aristoteles, meskipun dinilai menjadi inti atas filsafat hukumnya “dikarenakan hukum hanya dapat ditentukan pada  hubungannya  oleh  keadilan 2 .  Aspe  itu  adalah  hal  yang  wajib  diimplementasikan  dalam berlangsungnya  sistem  hukum  dan  peradulan  di  seluruh  dunia  termasuk  Indonesia,  ialah menjamin kepastian hukum dan keadilan pada penerapan huku, Kepastian hukum serta keadilan ialah landasan dan pkok utama pada hukum yang wajib diimplementasikan serta mesti tercermin pada hukum. Dikarenakan tanpa adanya kepastian hukum dan keadilan sebuah proses hukum tak
bisa  berjalan  seperti  fungsi  seharusnya.  Apabila  kepastian  hukum  dan  keadilan  tidaklah dijalankan pada dunia hukum, artinya sebuah hukum tidak berlangsung dan berjalan secara adil. Hal  ini  diakibatkan  karena  tidak  adanya  kepastian  dan  keadilan  hykum  yang  membuat  tidak seimbangnya hak serta kewajiban pada hukum. Dalam menyelesaikan sebuah perkara wajib adil baik  dalam  hak  serta  kewajiban  harus  sama  dengan  hak  dan  kewajiban  dari  pihak  lain.  Oleh karena itu, apabila telah mengimplementasikan keadilan pada hukum, artinya bisa terwujudnya sebuah  kepastian  dalam  hukum.  Kepastian  hukum  wajib  saling  memberi  untung  terhadap  tiap pihak  yang  bersangkutan.  Suatu  kepastian  hukum  tidaklah  bisa  membuat  kerugian  sejumlah pihak.  Jadi  dalam  kepastian  hukum  haruslah  seimbang.  Oleh  karena  itu,  perkara  itu  bisa dipertanggung jawabkan hukumnya.
Proses hukum ialah menyelesaiakan sebuah perkara pelanggaran hukum. Adapun proses hukum merupakan sebuah tindakan dalam rangka membuat perkara pelanggaran hukum selesai agar terwujudnya penyelesaian yang sejalan oleh aturan yang ditetapkan pada Indonesia. Setiap kebenaran  pada  proses  hukum  mesti  bisa  dipertanggung  jawabkan  di  hadapan  undang-undang yang ditetapkan. Ada sebuah langkah-langkah dan alur pada sebuah proses hukum yang hendak diraih oleh aparat penegak hukum dalam penyelesaian sebuah permasalahan yang berhubungan oleh  hukum.  Adapun  proses  hukum  diawali  melalui  pembuatan  hukum  yang  mencakup  atas struktur  dan  bahan  pembuatan  hukum,  penegakan  hukum  ialah  pelaksanaan  atau  penerapan hukum pada kehidupan di masyarakat dengan nyata, sementara peradilan ialah sebuah penegakan hukum,  dan  administrasi  keadilan  ialah  dalam  menerapkan  keadilan  pada  sebuah  masyarakat memerlukan  sebuah  pengolahan  melalui  sejumlah  pihak.  Proses  penegakan  hukum  wajib melaksanakan beberapa landasan yang terutama pada kehidupan hukum ialah sebuah kepastian dan  keadilan  hykum.  Sebuah  kepastian  dan  keadilan  hukum  tak  bisa  terpisahkan  pada  hukum serta menjadi factor utama bagi berlangsungnya sebuah hukum.
Bahwasannya keadilan ialah sebuah konsep yang bersifat relatf, tiap-tiap orang tidaklah sama,  apabila  orang  satu menilai  adil  menurutnya  maka  belum  tentu  bagi  yang  lain  juga,  saat seorang  individu  menyatakan  bahwa  ia  melaksanakan  sebuah  keadilan,  hal  tersebut  pastinya harus relevan oleh ketertiban umum yang mana diakuinya sebuah skala keadilan. Ada beragam skala keadilan dari satu tempat kepada tempat lainnya, masing-masing skala didefinisikan serta secara  penuh  ditetapkan  masyarakat  sejalan  oleh  ketertiban  umum  atas  masyarakat  yang bersangkutan. 3 Kepastian dan keadilan hukum dijadikan sebagai tolak ukur dan tonggak untik menentukan  kesuksesan  sebuah  hukum.  Di  Indonesia  apabila  sebuah  pengadilan  tak melaksanakan  kepastian  dan  keadilan  hukum  pada  tiap  proses  hukumnya  makan  akan menyebabkan sejumlah masalah atau hambaran yang akan membawa kerugian untuk sejumlah pihak.

## 3. METODE PENELITIAN 3.1.Jenis dan sifat penelitian
Penelitian  ini  hendak  menyajikan  pokok  masalah,  yang  sejalan  oleh  identifikasi permasalahan  dan  ruang  lingkup  seperti  yang  sudah  disebutkan  sebelumnya,  penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative. Metode penelitian yuridis normatif atau doctrinal research yaitu pendekatan yang didasarkan oleh bahan hukum utana melalui cara menelaah dan mempelajari  konsep,  teori-teori,  asas  hukum  dan  aturan  undang-undang  yang  berkaitan  oleh penelitan yang dijalankan. Adapun penelitin ini juga dikenal melalui pendekatan kepustakaan, ialah  melalui  membaca  aturan  undang-undang,  dan  buku  yang  berkaitan  oleh  penelitian  yang dijalankan.
Pada  penelitian  ini,penelitian  dijalankan  menggunakan  sifat  deskriptif  analitis.yang mengkaji  atau  menganalisa  hal-hal  yang  berhubungan  oleh  topik  penelitian.  Penelitian  yang bersifat  deskriptif  anilitis  ialah  sebuah  penelitian  yang,  menelaah,  menggambarkan  dan

## mengenalisis sebuah aturan hukum.

## 3.2.Sumber dan Bahan Hukum
Penelitina  yang  dijalankan  ini  menggunakan  sumber  data  yanbg  berupa  data  sekunder, yaitu sumber penelitian bahan sekunder yang ialah data-data yang didapatkan melallui sumber yang telah tersedia. Dimana bahan tersebut terdiri dari 3 bahan  yaitu, bahan hukum sekunder, primer, dan tersier.
1) Bahan  hukum  primer  ialah  bahan  yang  di  proleh  dari  perundang-undangan  dimana  bahan tersebut  bersifat  mengikat  undang-undang  Nomor  19  tahun  2016  mengenai  Informasi  dan Transaksi Elektronik Putusan Mahkamah Agung No 574 K/pid.sus/2018.
2) Bahan hukum sekunder adalah data yang biasa didapatkan melalui, jurnal, buku hukum, jurnal hukum,  artikel  hukum,  majalah-majalah  hukum  dan  tulisan  hukum,  yang  terkait  pada penelitian yang pada dasarnya digunakan untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum bahan primer.
3) Bahan  hukum  tersier adalah  di  mana  sebagai  pelengkap ataupun  pendukung  bahan  hukum sekunder dan primer yang di peroleh internet dan kamus.

## 3.3.Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini memakai sebauh metode untuk Teknik mengumpulkan data yaitu melaluo Teknik  studi  kepustakaan  menelaah,  membaca,  serta  menulis  ulasan-ulasan  dari  bahan kepustakaan  yang  terkait  oleh  masalah  yang  akan  diteliti,  serta  melakukan  Studi  Dokumen, membaca  putusan,yang  menjadi  panduan  penenelitian  dari  putusan  Mahkamah  Agung  serta undang- undang terkait yang dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder.

## 3.4.Analisis Data
Data yang diperoleh pada penelitian ini merupakan data kualitatif yang mana merupakan data yang berbentuk kata-kata yang biasanya berbicara mengenai peraturan perundang-undangan dan juga membahas tentang baik buruknya dengan menjelaskan fakta- fakta yang di peroleh dari penelitian yang diteliti. Yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran dari penelitian yang dipaparkan dalam bentuk kalimat.

## 4. PEMBAHASAN
4.1.Penerapan hukum terhadap penyalahgunaan media social ( putusan Mahkamah Agung No.574 K /pid.sus/MA/2018)
4.1.1. Kronologi kasus
Berdasarkan data yang diperoleh dari CNN Indonesia, seorang mantan guru honorer yang mengajar di SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat yang Bernama Baiq Nuril Maknum menjadi topik perbincangan hangat sesudahi dirinya terbukti dinyatakan bersalah dalam membagikan rekaman yang berisikan kesusilaan serta mendapatkan hukuman selama enam bulan penjara dan dikenakan denda sebesar Rp 500.000.000 pada putusan kasasi olejh Mahkamah Aagung.
Sementara  itu  Baiq  sendiri  merasa  telah  diperlakukan  secara  tidaklah  adil dikarenakan ia merupakan korban atas kasus tindakan pelecehan yang diperbuat oleh Kepala Sekolah  SMA  Negeri  7  Mataram.  Baiq  mengungkapkan  bahwa  pelecehan  tersebut berlangsung lebih dari satu kali.
Serentet kasus pelecehan tersebut diawali dalam medio tahun 2012. Kala itu, Baiq sendiri bekerja sebagai pegawai honorer di SMA Negeri 7 Mataram. Saat dirinya mendapat panggilan  telepon  dari  M.  Terjadi  perbincangan  diantara  M  dan  Baiq  yang  berlangsung kurang lebih selama 20 menit. Melalui perbincangan itu didapatkan hanya kira-kira 5 menit waktu yang dipergunakan untuk membahas masalah pekerjaan. Sementara sisanya sekitar 15 menit M justru membaha mengenai pengalaman sesksual dirinya saat bersama perempuan yang bukanlah istrinya.
Obrolan tersebut terus belangsung diiringan nada yang mengandung unsur pelecehan kepada Baiq. Ditambah lagi fakta bahwa M melakukan panggilan telepon tidak hanya satu kali. Di sini akhirnya  Baiq merasa diganggu serta dilecehkan oleh M secara verbal. Tidak berhenti disitu, masyarakat sekitar juga menuduh dirinya mempunyai hubungan di belakang bersama  M.  Baiq  yang  merasa  lelah  oleh  segala  tuduhan  tersebut  akhirnya  melakukan inisiatif  untuk  merekam  obrolannya  berama  M,  dalam  rangka  menunjukkan  bahwa  ia tidaklah  mempunyai  hubungan  gelap  bersama  Kepala  Sekolah  yang  menjadi  atasannya. Meski  begitu,  Baiq  tidaklah  mau  melapor  rekaman  tersebut  dikarenakan  ia  takut pekerjaannya hilang.
Namun, Baiq membicarakan hal tersebut dengan Imam Mudawin  yang merupakan teman  kerjanya.  Kemudian,  Iman  justru  menyebarkan  rekaman  tersebut  kepada  Dinas Pemuda dan Olahraga Mataram. Diperoleh informasi bahwa penyerahan rekaman obrolaan tersebut  bersama  M,  Baiw  hanya  melakukan  melalui  pemberina  ponsel.  Sementara  proses transferl file rekaman dari ponsel satu ke perangkat computer serta kepada tangan lainnya secara penuh dijalankan denagn Imam.
Sesudah  itu  M  merasa  marah  karena  tidak  terima  bahwa  aib  miliknya  diketahui public. Akhirnya, M melaporkan Baiq kepada polisi berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Fakta bahwa Imam yang meyebarkan rekaman tersebut, tetapi justru Baiq yang terlaporkan merupakan kekeliruan.
Kemudian,  kasus  tersebut  berlanjut  sampai  menuju  persidangan.  Sesudah diprosesnya laporan, maka Pengadilan Negeri Matara memutus bahwa Baiq tidaklah bersalah serta membebaskan ia atas status tahanan kota. Mendapati kekalahan pada persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum pun mengajukan banding sampai kasasi kepada MA. Singkatnya di tanggal 26 September tahun 2018, Baiq diputuskan bersalah oleh MA.
Pada  tanggal  9  November  2018  baru  diterima  Petikan  Putusan  Kasasi  melalui  No. 574k/Pid.Sus/2018 yang menyatakan bahwa Baiq bersalah berbuat tindakan pidana, “Tanpa hak mentransmisikan atau membagikan atay membuat bisa diaksesnya dokumen elektronik atau dokumen elektronik yang mempunyai isi yang melanggar asusila. ”Selanjutnya, Baiq kena hukuman selama enam bulan kurungan penjara serta dipidanakan denda sejumlah Rp. 500.000.000 melalui ketetapan jika dendanya tak dibayarkan artinya diganti melalui pidana penjara selama tiga bulan.
Adapun  putusan  tersebut  menuai  banyak  kritik  serta  menjai  topik  pembicaraan. Institute  for  Criminal  Justice  Reform  (ICJR),  pada  rilis  resmi  mereka  mengatakan  bahwa hakis semestinya memiliki pedoman terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum. Dalam Pasal  3  huruf  B  Perma  tersebut  Menyatakan  bahwa  hakim  mengidentifikasian  keadaan perlakuan tak setara yang diterima Wanita dihadapan hukum.
Selaim  itu  ICJR  memperhatikan  pula  pengertian  hakim  MA  atas  Undang-Undang ITE.  ICJR  berpendapat  bahwa  menurut  mereka  Baiq  tak  bisa  dikenakan  hukuman dikarenakan  keputusan  Pengadilan  Negeri  Mataram  menyatakan  bahwa  dirinya  tidak melanggar ketetapan pidana. Didasarkan atas fakta di persidangan diperoleh bahwa Baiq tak pernah membagikan rekaman itu.
ICJR menyatakan bahwa Pasal 27 ayat 1 UU ITE tersebut pada penjelasnya dibentuk dalam menyebarkan pada sistem elektronik serta wajib dihubungkan oleh pasal asusila pada KUHP.  Tindakan  yang  dilarang  ialah  menyebaran  konten  yang  berisikan  perbuatan  yang melanggar kesusilaan yang bertujuan dalam membagikan di publik.Sekarang ini, Baiq hanya dapat mengharapkan bahwa hukumannya bisa lebih ringan serta ia tak ditahan.
Kekerasan  atau  pelecehan  seksual  dapat  terjadi  di  manapun,  baik  itu  sekolah, ruang public, tempat kerja, atau rumah.
Dikhawatirkan  perundang-undangan  ITE  ini  dimanfaatkan  dan  digunakan  dalam mengkriminalisasi  masyarakat  Indonesia  manapun  yang  sebenarnya  hanya  ingin menyalurkan suaranya dalam hak mengemukakan pendapatnya, tindakan mengkriminalkan dikhawatirkan  akan terus  sering  dilaksankaan  yang  malah  akan  menjadikan  permasalahan kian rumit. 2
Masyarakat  ialah  sebauh  pergaulan  hidup,  di  mana  umumnya  di  beri  nama kemasyarakatan.  Adapun  sistem  kemasyarakatan  itu  meliputi  subsistem  ekonomi,  [olitik, keamanan,  social, hukum dan pertahanan. Dengan demikian  bahwa sebuah  subsistem atau intersubsistem. Diantara subsistem-subsistem itu ada hubungan timbal balik, yang berarti ada hubungan timbal balik yang mempengaruhi satu sama lain. 3

## 4.1.2. Dakwaan
Tunggal  melanggar  pasal  27  ayat  1  Junto  Pasal  45  Ayat  1  UU  No.11  Tahun  2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Penerapan dan penegakan hukum terutama di Indonesia  sering  kali  terjadi  kendala  berhubungan  oleh  berkembangnya  masyarakat. Berbagai kasus yang sudah berlangsung mencerminkan sukarnya menegakan hukum ataupun aparat hukum menemukan strategi sehingga hukum bisa berjalan sesuai norma yang berlaku di  masyarakat.  Tetapi,  berkembangnya  masyarakat  lebh  cepat  daripada  berkembangnya peraturan  undang-undang,  agar  masyarakat  yang  mengalami  perkembangan  itu  dijadikan sebagai  tolak  ukur  atas  adanya  sebuah  aturan.  Pada  kehidupan  di  masyarakat  tentu dibutuhkan sebuah sistem hukum dalam membentuk hidup kemasyarakatan yang teratur dan harmonis.
Pada  dasarnya  dalam  faktanya  aturan  undang-undang  atau  hukum  yang  diciptakan meliputi  semua  perkara  yang  muncul  di  masyarakat  agar  mempersulit  aparat  yang menegakkan  hukum  dalam  penyelesaian  perkara  itu.  Adapun  asas  legalitas  yang  sering dinilai  menjadi  asas  yang  memberi  sebuah  kepastian  hukum  dihadapkan  dengan  realita bahwa  rasa  keadilan  masyarakat  tak  bisa  dipenuhkan  dengan  asas  tersebut  dikarenakan masyarakat yang semakin mengalami perkembangan diiringi oleh majunya teknologi digital. Muncul permasalahan akibat dari perubahan cepat etrsebut yang berhubungan oleh hal yang belum atau tidak diatur pada sebuah aturan undang-undang, dikarenakan tidaklah mungkin sebuah  aturang  undang-undang  tidak  lengkap  atau  tidak  jelas  yang  menjadikan  adanya kekosongan hukum pada masyarakat.
Hasil  aats  penelitian  tersebutlah  yang  lalu  menjadi  masukan  pada  penyusunana produk cyberlaw yang memiliki kualitas selain pastinya masukan atas pihak lainnya misalnya masyarakat,  komunitas  vyber,  dan  swasta 4 .  Dalam  hal  ini  penting  digunakan  pendekatan kebijakan hukum pidana dalam rangka proses pembaruan hukum pidana dalam mencegahh dan menanggulangi cyber tersebut.
4.1.3. Putusan Hakim
1. Menyatakan f Terdakwa BAIQ NURIL MAKNUN terbuktikan dengan sah serta meyakini bersalah  melaksanakan  tindakan  pidana”  tanpa  hak  membagikan  dan/atau mentransmisikan nd an/atau  dokumen  elektronik  yang  mempunyai  muatan s melanggar asusila”
2. Menjatuhi  pidana  terhadap  terdakwa  yaitu  melalui  pidana n penjara  selama  enam f bulan serta  denda  pidana  sejumblah  Rp  500.000.000,00  melalui  ketetapan  jika  denda  itu  tak dibayarkan berarti digantikan melalui pidana penjara kurungan selama tiga bulan ;
3. Menentukan masa p penahanan yang sudah dijalankan oleh terdakwa dikurangi semuanya atas pidana yang dijatuhi. ;
4. Menentukan barang f bukti yaitu:
- Satu  CD  yang  bermuatan  rekaman  perbincangan  diantara  M  atau  Haji  Muslim bersama Baiq Nuril, dikembalikan pada Haji f Muslim
- Satu Laptop bermerk Toshiba berwarna coklat berukuran 10 inch dengan nomor Seri yaitu 5C115626K serta sebuah Kabel berwarna hitam, dikembalikan pada Haji f Imam Mudawin
- Satu  Hand  Phone  bermerek  Samsung  Champ  dengan  Model g GT-C3312,IMEI 356785/05006493/6, f IMEI  356786/050006493/4  tipe  dua  kartu  sim,  dikembalikan pada Muhajidin,S.Pd.
- Sebuah memorifcard/external micro berukuran 3 GB, dikembalikan pada HajifHanafi, S.Sos;
- Sebuah  memori  card  bermerek  V-Gen  2  GB,  dikembalikan  pada  Dra.Hj. IndahfDeporwati, M.Pd;
- Sebuah  Hand  Phone  bermerek  Nokia  berwarna  hitamfsilver  beripe  RM-578, Codem059C0R4, IMEIm354870/04/771208/6 pada kondisi rusak, dikembalikan pada Terdakwa
5. Membebenkan  terhadap  Terdakwa  trsebut  agar  membayarkan  biaya f perkara  pada tingkat f kasasi senilai Rp2.500.00 (duaribu limaratus rupiah)

## 4.2.Kebijaksanaan pemerintah untuk mencegah maraknya media social yang mengakibatkan pencemaran nama baik
4.2.1. Efektivitas UU Nomor 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik
Berlaku  semenjak  21  april  tahun  2008,  diliihat  melalui  sejarah  terebentuknya  hukum  di Indonesia, iaah hukum penuh sensasi,  serta begitu  eksklusif. Hal  tersebur bisa diamati melalui kualitas pidananya melalui pdana penjara yang terbilang berat dengan kisaran diantara 6 sampai 12 tahun.
Suatu hal yang ditakutkan, iyalah diprediksikan bahwa penegakan hukum lebih condong beralih untuk mencari pelanggaran UU no11/2008 dibandingkan oleh KUHP. Hal tersebut, berdasarkan oleh  hpotes  dan  pengalaman  bahwa  semakin  tingginya  sanksi  denda  dan  pidana,  maka  akan semakin meningkatkan ruang bisnis pada penegakan f hukum.
Berdasarkan  substansialnya  UU  nomor  11/2008  mengurus  2  hal  pokok  yaitu, permasalahan  transaksi  dan  informasi  elektronik.  Berkembangnya  informasi  elektronik  telah memberi banyak manfaaat dan kenyamanan.
Contohnya:
Pengguna  email  membantu  tiap  orang  sehingga  lebih  mudah  untuk  melakukan  komunikasi dengan mengirimkan pesan dengan cepat serta bisa melewati lintas perwilayahan baik regional, loka sampai internasional.
Manfaat atas menyebarnya informasi elektronik sudah memberi kemanfaatan melalui semakin banyaknya  UKM  (Usaha  Kecil  Menengah)  yang  bergerak  di  bidang  penjulan  jasa  misalnya warnet atau warung internet. Disamping itu, menyebarnya arus informasi elektronik tersebut juga di manfaatkan  dalam ajang silahturahmi untuk  menemukan  teman-teman baru yang  kita kenal salah satu nya ialah facebook.
Tindakan  yang  dilarang  dan  melanggar  UU  ini,  berhubungan  oleh  informasi  elektronik merupakan mentransmisikan, atau membuat, atau mendistribusikan bisa teraksesnya informasi elektronik,  yang  berisikan  pebuatan  melanggar  asusila,  berisikan  penghinaan,  perjudian, mencemarkan nama baik, ataupun pengancaman dan pemerasan.

## 4.2.2. Membangun komunikasi hukum
Setiap  konflik  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  tidak  selamanya  harus diselesaikan dengan hukum. Namun demikian, setiap kasus-kasus hukum tidak selamanya harus di pecahkan dengan menggunakan teori hukum kadang-kadang teori- tepri social dapat membantu pemecahan masalah yang di hadapi oleh hukum. Pada akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Permasalahan yang dapat muncul iyalah apakah dengan
kaitan  diantara  Lembaga  masyarakat  dengan  hukum,  bisakah  hukum  dinilai  menjadi  sebuah Lembaga  kemasyarakatan.  Memandang  bahwa  hukum  ialah  himpunan  kaida  yang  memiliki tujuan dalam meraih perdamaian, artinya melalui hukum kita berharap dapat mencukupi segala yang dibutuhkan masyarakat atas ketenraman dan ketertiban.
Hukum dalam hubungan nilai-nilai social budaya, bahwa hukum  menjadi norma social atau kaidah tidaklah terlepas atas nila yang ada pada sebuah masyarakat setiap masyarakat pasti pernah  mengalami  perubahan-perubahan.  Didalam  proses  perubahan  itu,  umumnya  terdapat kekuatan yang dijadikan sebagai pelopor pdalam perubahan. dalam kelompok social. Komunikasi hukum  ialah  sebuah  proses  penerimaan  dan  penyampaian  lambang,  atau  ide,  keinginan- keinginan, prasaaan-prasaan seseorang, sehingga diharapkan terjadi perubahan sikap, pikiran atau prilaku.
Komunikasi dalam hukum mayoritas tertujukan dalam sikap, yang ialah sebuah kesiapan mental f (predisposition) jadi seorang individu memiliki kecendrungan dalam memberi perspektif yang  objektif  dan  terwujud  didalam  prilaku  nyata.  Maka  pada  proses  komunikasi  hukum seharusnya  memperhatikan  factor-faktor  mengadakan  komunikasi  secara  langsung  yang ditempuh oleh pemerintah atau badan-badan pemerintahan antara lain :
- Persuasi
- Pemberian sugesti
- Diskusi
- Penumbuhan konformitas dan indoktrinasi.
Sebuah  teori  lainnya,  mengenai  keterkaitan  antara  hukum  dan  perubahan  social  yang dinyatakan oleh Emile Durkheim yang intinya mengemukakan 5 . bahwa hukum ialah cerminan atas solidaritas social pada masyarakat yang terdapat dua macam f solidaritas, ialah:
- Mekanis f (mechanical solidarity)
Solidaritas mekanis ada dalam masyarakat homogen dan sederhana
- Organis (organic solidarity)
Solidaritas f organis  ada  dalam  msyarakat  yang  hiterogen,  yang  mana  ada  pembagian f kerja yang konflek dan hubungan nya yang bersifat fungsional.
Hukum  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan  yang  menjadi  pertanyaan,  kapan  hukum  itu mengikat  secara  hukum  ?  untuk  hal  tersebut  maka  berlakunya  kaiidah  hukum,  dapat dikategorikan dalam tiga macam yakn 6 i. :
- Berlakunya  hukum  secara  yuridis  di  mana  hukum  ditetapkan  dengan  yuridis  jika penetapannya didasakan oleh kaidah yang lebih tinggi tingkatan nya
- Berlakunya hukum secara sosilogis yang berintikan pada efektivitas hukum Hal  yang  berlaku  pada  hukum  secara f filosofis,  berarti  hukum  itu  sejalan  oleh  cita-cita hukum yang menjadi nilai positif paling tinggi.
Pada  hakikat  nya  hukum  memiliki  kepentingan  dalam  menjamin n kehidupan  social masyarakat,  dikarenakan  hukum  serta  masyarakat  ada  sebuah  interelasi.  Hukum  mempunyai tujuan untuk menjamin keadilan,ketertipan dan kepastian hukum yang di dorong oleh pemerintah dan masyarakat sehingga tercapai cita-cita dari pada filosofi hukum tersebut.
4.2.3. Menumbuhkan sikap empati dan simpati masyarakat
Peranan  komunikasi  sangat  penting  dalam  menunjang  efektivitas  dari  aturan-aturan hukum  dari  tingkat  idialis  hingga  aturan-aturan  dapat  berwujud  dalam  kenyataan.  Untuk mewujudkan hukum itu secara nyata maka harus ada prinsip-prinsip, aturan-aturan  yang harus ditaati. Dengan demikian suatu system social itu, akan tebentuk dari seperangkat norma, kaidah, aturan-aturan  yang  bersifat  otonom,  serta  lembaga  yang  berfungsi  menegakkan  aturan  itu. Penegakan hukum sebagai suatu proses, adalah sebuah penyerasian diantara norma-norma, nilai, serta prilaku nyata pada masyarakat.
Kaidah  atau  norma  merupakan  suatu  patokan  agar  manusia  berprilaku  sesuai  dengan
patokan  tersebut  suatu  kaidah  hakikatnya  merupakan  sesuatu  harus  terjadi  atau  prilaku  harus terjadi,  berisikan  suruhan(command),  larangan(prohibition)  dan  membolehkan  (permit). Perbedaan  atara  kaidah  dan  prilaku  dimana  kaidah  merupakan  yang  seharusnya  terjadi, sedangkan prilaku merupakan suatu kehendak yang menjadi kenyataan.
Manusia  berinteraksi  dengan  sesamanya  akan  cenderung  melakukan  imitasi,sugesti, identifikasi  maupun  simpati,  dimana  factor-faktor  itulah  yang  merupakan  dasar  proses berinteraksi  social.  Pola  hubungan  tersebut  merupakan  pola  ideal  baik  yang  sifatnya  negate ataupun positif, umumnya adalah sebagai berikut. 7
1. Pola  asosiatif  (pola  hukum  positif)  yakni  didasarkan  pada  kebutuhan  dasar  yang nyata,efesien, efektif, menyesuaikan diri dengan kebenaran, sesuai dengan kaidah-kaidah dan tanpa paksaan mental serta fisik.
2. Pola  dissosiatif(pola  hubungan  negative),  yakni  pola  hubungan  bersifat  infulsip,  hubungan semata  mata  didasarkan  pada  kekayaan  material,  kekuasaan,  prestise,  ketenaran,  dan hubungan yang didasarkan pada emosional.
4.3. Analisis Kasus
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  sesudah  mengecek  dan  mempelajari  dengan sungguh-sungguh  seluruh  surat  dan  berkas  perkara  yang  berkaitan  oleh  perkara  ini,  adapaun turunan resmi dari putusan Mahkamah Agung nomor: 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018  serta  bukti  surat  lainnya  yang  bersangkutan, b berpendapat  bahwa  pertimbangan n hukum Majelis Hakim yang menjadi dasar putusanya tentang sudah terbuktinya dengan meyakinkan dan sah  kesalahan n Terdakwa  meaksanakan  tindakan  pidana  “tanpa  hak    mentransmisikan  atau mendistribusikan,  atau  menjadikan  bisa  teraksesnya  informasi  atau  dokumen  elektronik  atau dokumen  elektronik  yang  mempunyai  muatan  atau  isi  yang  bertentangan  dengan  kesusilaan “melanggar pasal 27 ayat 1 Junto Pasal 45 Ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik seperti pada dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan lamanya pidana yang  dijatuhkan  enam  bulan  serta  denda  pidana  sejumblah  500.000.000.00  melalui  ketetapan pidana denda itu tak dibayarkan artinya digantikan oleh pidana kurungan penjara  selama 3 (tiga) bulan  membebankan  biaya  perkara  pada  tingkat  kasasi  terhadap  Terdakwa  sejumblah  Rp 2.500.000

## 5. KESIMPULAN
1. Bahwa dalam penerapan penegakan hukum dalam kejahatan yang terjadi media social atau (cyber crime)  masi  banyak  terjadi  rasa  kekurang  adilan  bagi  setiap  masyarakat  UU  ITE No  11  tahun 2008 faktor-faktor yang wajib dijadikan sorotan juga untuk memberikan sangsi tidak terlepas dari empati,  sosiologi  hukum  dan  sikap  batin  serta  nurani  yang  kuat  terhadapat  tindakan  atau keputusan  dalam  penegak  hukum.  Sebuah  hukum  bukanlah  hanya  teks  saja,  namun  berkaitan dengan  Nurani  manusia  dna  alam  yang  menjalankannya.  Sehingga  telah  waktunya  untuk mengubah  suatu  konsep  mengenai  hukum  sebagai  teks  saja  serta  menambah  hukum  menjadi prilaku. Kasus  Baiq Nuril Maknun  merupakan sebuah  contoh  yang baik mengenai keterkaitan hukum dalam prilaku manusia yang menjalankannya.
2. Berdasarkan  fakta  nyataka  yang  diperoleh  di  pesidangan  menyatakan  terdakwa  melakukan pencemaran nama baik dan melanggar ketentuan pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008,  dengan  pidana  kurungan  6  buln  serta  denda  sejumlah  Rp. 500.000.000.00  melalui  ketetapan  jika  denda  tak  dibayarkan  berarti  digantikan  melalui  pidana penjara kurungan tiga bulan serta biaya perkara yang dapat di persalahkan dari sudut UU ITE. Namun  wajib  diingat  bahwa  perangkat  hukum  didirkan  untuk  menegakkan  keadilan  terhadap seluruh lapisan masyarakat yang dilandasi oleh pemerintah.

## 6. SARAN
1. Untuk  penegak  hukum  diharapkan  mampu  memberikan  rasa  keadilan  bagi  setiap  masyarakat karena  UU  ITE  dianggapdalam  celah  Hukumnya,  memiliki  potensi  menghilangkan  hak  dalam menyatakan  pendapat,  mengeluh  dan  mengkritik.  Agar  masyarakat  semakin  memahami  akan danpak hukum setiap memberikan postingan pendapat ataupun konten- konten dalam transaksi elektronik/media  sosial  sehingga  tidak  menimbulkan  masalah  hukum  baginya  dan  bagi masyarakat  lain  seperti  pencemaran  nama  baik  dan  yang  melanggar  kesusilaan  yang  dapat merugikan  diri  sendiri  serta  masyarakat diharapkan mampu memahami  perkembangan  hukum terhadap media social
2. Untuk  pemerintah  dalam  hal  khasus  ini  dan  pencegahan  kedepannya,  pemerintah  lebih  bijak dalam memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat dengan hak-hak tindakan hukum yang dimiliki oleh pemerintah, serta mampu memberikan supremasi hukum khususnya  pada UU No 11 Tahun 2008 mengenai UU ITE serta sehingga tak menghalangi, atau sehingga di anggap tidak mempersulit setiap masyarakat kedepannya dalam memberikan hak berpendapat dan mengeluh di media social

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Agus  Santoso  (2014), Hukum  Moral  &  Keadilan  Sebuah  Kajian  Filsafat  Hukum, Ctk.  Kedua Kencana, hlm.85, Jakarta.
L.J. Van Apeldoom (1996), Pengantar Ilmu Hukum , cetakan kedua puluh enam Pradaya Paramita, Hal 11-12, Jakarta.
Siswanti Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik , Rineka cipta, hal 9 Soerjono Soekanto (1986) , pengantar penelitian hukum , hlm6, UI Press, Jakarta. Soeryono Sukanto (1983) , Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat Alumni , hal 3, Bandung. Soeryono  Sukanto  (1983), Beberapa  Permasalahan  Hukum  Dalam  Kerangka  Pembangunan  di Indonesia , Universitas Indonesia, hal 13, Jakarta. Soeryono  Sukanto  (2005), Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum ,  Raja  Grafindo  Persada,  hal  103-104, Jakarta.
Soeryono  Sukanto  dan  Otjie  Salman  (1996), Displin  Hukum  dan  Displin  Sosial, Raja  Grafindo Persada, hal 92-93, Jakarta.
Teguh Arifiyadi, Tantangan Bagi Perkembangan Hukum di Indonesia , cyberlaw, wwwdepkominfo.go.id

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Website:
website: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus- baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon (diakses pada senin 16 November 2020 pukul 20.53 WIB)