## PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ATAS TINDAKAN NABI MUHAMMAD
SAW. TERHADAP PELAKU PENODAAN AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP

## KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA

## Muh. Tasrif
Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo muhtasrif@yahoo.com

## Abstract
Th e existence of Presidential Decree of Indonesian Republic no. 1/PNPS 1965 about the prevention of abuse and/or religious desecration becomes public discussion in homeland of reformation period. Th e researcher sees the constitution is not compatible with the principles of religious freedom which is guaranteed by 1945 Constitution and the international legal instruments about human rights. However many Muslim Leaders say that the constitution related with Islam guidance as told in Quran and Hadith. Based on the contexts, showing problems about how their arguments can be seen from human right perspective and how the implication toward the terms of law in Indonesia. To answer the problems, the writer elaborates the forms of Prophet Muhammad SAW’s Actions toward religious desecration actors and connected on human right perspective and its implications toward the terms of law in Indonesia. Th e religious desecration actors are treated variously by Prophet Muhammad SAW:, some are allowed even apologized and the others are punished.
Keywords: Human right, Prophet Muhammad’s Action, Religious desecration

## Abstrak
Keberadaan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/ PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau  Penodaan Agama menjadi perbincangan publik di tanah air pada Masa Reformasi. Pengamat melihat UU tersebut tidak kompatibel dengan prinsip-prinsip  kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia. Namun demikian, banyak tokoh Muslim yang berpandangan bahwa UU tersebut bersesuaian dengan ajaran Islam sebagaimana disebut dalam dalil al-Quran dan Hadis. Berdasarkan konteks tersebut, muncul persoalan tentang bagaimana memahami dalil-dalil tersebut bila dilihat dari perspektif  hak asasi manusia dan bagaimana implikasinya terhadap ketentuan hukum di Indonesia. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis menguraikan bentuk- bentuk tindakan Nabi Muhammad saw. terhadap para pelaku penodaan agama dan mengaitkannya dengan perspektif hak asasi manusia dan implikasinya terhadap ketentuan hukum di Indonesia. Para pelaku  penodaan agama diperlakukan secara beragam oleh Nabi Muhammad saw.: sebagian dibiarkan bahkan dimaafkan dan sebagian yang lain dihukum.
Kata Kunci: Hak asasi, Tindakan Nabi, Penodaan agama

## A. PENDAHULUAN
D i Indonesia pada masa pasca-Reformasi, keberadaan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau  Penodaan Agama (selanjutnya disebut UU PNPS) menjadi perbincangan publik seiring dengan munculnya kasus-kasus “ penodaan agama” di tanah air. Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Universitas Gadjah Mada mencatat bahwa pada 2012 terdapat 22 kasus  penodaan agama. Lebih jauh, kasus-kasus tersebut mengalami peningkatan kualitas dari tahun ke tahun. Pada 2011 terdapat tiga korban meninggal terkait kasus   Ahmadiyah di Gresik dan pada 2012 kasus Syiah di Sampang, Madura memakan satu orang korban meninggal dunia. 1 Pengamat meyakini bahwa telah terjadi banyak kekerasan dalam kasus-kasus  penodaan agama dan UU PNPS bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut. 2
Untuk itulah, banyak pengamat dan aktivis  hak asasi manusia mempertanyakan keberadaan UU PNPS tersebut.
Mereka melihat UU tersebut tidak kompatibel dengan prinsip- prinsip  kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan  hak asasi manusia. Hak asasi yang dilanggar UU tersebut adalah  kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan menyatakan pendapat, dan kebebasan dari diskriminasi. 3 Di samping munculnya kelompok masyarakat yang menginginkan pencabutan UU PNPS, ada pula kelompok masyarakat yang ingin dan berupaya mempertahankannya. Banyak tokoh dari organisasi masyarakat keagamaan Islam yang melihat bahwa adanya aturan dan sanksi dalam UU tersebut telah sesuai dengan penghormatan terhadap  kebebasan beragama. Tiap penganut agama dibebaskan
1 Humas UGM/Ika, “Kasus  Penodaan Agama Masih Akan Warnai 2013,” http://ugm.ac.id/id/ berita/7709-kasus.penodaan.agama.masih.akan.warnai.2013.
2  Noorhaidi Hasan, “Democracy, Religious Diversity, and Blasphemy Law in Indonesia,” Makalah Annual International Conference on Islamic Studies XIV di Balikpapan, Kalimantan Timur, 2014.
3  Ayu Mellisa, “Th e threat from the Blasphemy Law,” Th e Jakarta Post, Fri, December 2005. http://www.thejakartapost.com/news/2014/12/05/the-threat- blasphemy-
law.html#sthash.
006oPxYk.dpuf. Lihat juga Leonard A Leo; Felice D Gaer; Elizabeth K Cassidy, “Protecting Religions From “Defamation”: A Th reat To Universal Human Rights,” Harvard Journal of Law and Public Policy; Spring 2011; 34, 2; h. 769-784.
untuk beragama dalam forum internal mereka sendiri, namun dibatasi dalam ekspresinya ketika berada dalam forum eksternal mereka. 4
Kebanyakan tokoh Islam di Indonesia sejalan dengan Ibn Taymiyyah yang berpandangan bahwa pelaku  penodaan agama mendapat hukuman.  Ibn Taymiyyah menyebutkan dalil Quran, hadis, ijmak Sahabat dan Tabiin, dan penalaran tentang adanya sanksi hukuman mati bagi pelaku pencela Allah swt., Rasul-Nya, agama-Nya, kitab-Nya, dan pelanggar perjanjian-Nya bagi  kafi r dzimmi. 5 Berdasarkan konteks tersebut, muncul persoalan tentang bagaimana memahami dalil-dalil tersebut bila dilihat dari perspektif hak asasi manusia dan bagaimana implikasinya terhadap ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis berupaya memaparkan istilah-istilah yang digunakan dalam dalil-dalil tersebut dalam menyebut tindakan penodaan agama. Paparan dilanjutkan dengan melihat bentuk-bentuk tindakan Nabi Muhammad saw. terhadap para pelaku  penodaan agama dan mengaitkannya dengan perspektif  hak asasi manusia dan implikasinya terhadap ketentuan hukum di Indonesia.

## B. ISTILAH-ISTILAH YANG BERKAITAN DENGAN PENODAAN AGAMA DALAM ISLAM
Penodaan agama adalah tindakan-tindakan tertentu terhadap agama sebagai objek tindakan. Tindakan penodaan agama mencakup beragam tindakan yang bersifat negatif terhadap agama sebagaimana diajarkan oleh pembawanya dan diikuti oleh para pengikutnya. Tindakan tersebut merentang dari yang bersifat pasif hingga yang aktif. Yang bersifat pasif di antaranya adalah ketidakpedulian, keengganan, dan kekafi ran. Yang bersifat aktif di antaranya adalah pencemoohan, penghinaan, dan penyerangan
4 Siti Hanna, “Pencegahan  Penodaan Agama (Kajian atas UU No. 1 Tahun 1965),” Religia, Vol. 13 No. 2, Oktober 2010, h. 157-174.
5  Muhammad bin ‘Aliy bin Muhammad al-Ba‘liy al-Hanbaliy, Mukhtasar al-Sârim al-Maslûl ‘alâ Syâtim al-Rasûl li Syaiykh al-Islâm  Ibn Taymiyyah (Mekah: Dâr ‘Âlim al-Fawâid, 1422 H), 35-83. Literatur yang serupa adalah sebuah tesis master: Ahmad bin Muhammad bin Hâsin al-Qurasyiy, Al-Istihzâ’ bi al-Dîn: Ahkâmuh wa Âtsâruh (Jedah, Beirut, Kairo: Dâr Ibn al-Jawziy, 2005).
secara fi sik maupun psikis. Agama sebagai objek tindakan tersebut juga mencakup beragam hal: Tuhan sebagai sesembahan, Nabi dan Rasul sebagai pembawa agama, kitab suci dan ajaran yang diajarkan, tempat-tempat yang disucikan, dan para pengikut agama tersebut.
Terdapat banyak ungkapan yang dapat dianggap sebagai tindakan penodaan yang disebut dalam hadis-hadis Nabi saw.: sabba, âdzâ, syatama, aghlaza. Di dalam kamus, bila memiliki objek sesuatu atau hewan, sabba artinya memotong atau menyembelih. Bila objeknya manusia, sabba artinya syatama, 'ayyara, haqqara, “mencela, membuka aib, menghinakan.” Âdzâ berakar kata adzâ. Bentuk masdarnya, al-adzâ di dalam kamus bermakna mâ yusîb al- kâin al-hayy min al-darar hissan aw ma'nan, “bahaya yang menimpa makhluk hidup baik secara fi sik atau pun psikis.” Syatama sinonim dengan sabba . Aghlaza yang dirangkai dengan al-rajul li ibnih fî al- qawl bermakna 'annafah bi syadîd al-kalâm, “mencelanya dengan pernyataan yang keras.” 6 Dengan demikian, penodaan sebagaimana terdapat dalam ungkapan sabba, âdzâ, syatama, aghlaza mencakup tindakan yang berupa ucapan-ucapan kasar yang berisi celaan dan hinaan hingga tindakan-tindakan yang menimbulkan bahaya yang sifatnya fi sik maupun nonfi sik.
Ada beberapa objek tindakan yang disebut di dalam hadis Nabi saw. Sabba berobjek Nabi dan para pengikutnya. Âdzâ berobjek Allah, Rasul-Nya, dan keluarga Rasul. Syatama berobjek Nabi saw. Aghlaza berobjek Sahabat Rasul, yaitu Abû Bakar r.a.
Di dalam al-Quran, ungkapan-ungkapan yang dapat dianggap sebagai tindakan penodaan lebih banyak dan lebih beragam. Ungkapan sabba dan âdzâ yang muncul dalam hadis juga disebut dalam al-Quran. Sabba yang muncul sekali dalam al-Quran berobjek Allah swt. Ungkapan tersebut muncul dalam konteks larangan terhadap orang-orang yang beriman agar tidak mencela orang- orang yang menyekutukan Allah swt. Sebab, bila mereka dicela akan menyebabkan mereka mencela Allah tanpa dasar pengetahuan yang benar (Q.S. 6: 108). Ungkapan âdzâ berobjek Allah (Q.S. 33: 57), para
6  Makna kamus diambil dari 'Isâm Nûr al-Dîn, Mu'jam Nûr al-Dîn al-Wasît (Beirut: Dâr al- Kutub al-'Ilmîyah, 2005).
rasul-Nya (Q.S. 6: 24), para pengikut rasul (Q.S. 7: 129), dan orang- orang yang beriman (Q.S. 33: 58). Bila dilihat dari objeknya, tindakan âdzâ berkonotasi kepada tindakan yang sifatnya fi sik-inderawi. Bila objeknya Allah, âdzâ bermakna gangguan fi sik terhadap tempat- tempat penyembahan Allah dan simbol-simbol yang berkaitan dengannya. Bila objeknya para rasul, para pengikut mereka, dan orang-orang yang beriman, âdzâ bisa bermakna gangguan-gangguan fi sik, seperti gangguan kenyamanan, penghalangan, penyerangan, pengusiran, dan bahkan pembunuhan. Salah satu contoh âdzâ yang objeknya Nabi Muhammad saw. dan pelakunya para Sahabat beliau sendiri adalah gangguan kenyamanan akibat masuk rumah tanpa izin, memperpanjang pembicaraan di dalam rumah, dan berbicara dengan istri Nabi saw. tanpa hijab. Hal ini disebut dalam Q.S. 33: 53, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu ( yu’dzî ) Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.”
Secara komparatif bentuk-bentuk penodaan yang disebut di dalam al-Quran lebih banyak dan beragam daripada yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi saw. Begitu pula, objek dari tindakan tersebut. Di dalam hadis, objeknya adalah Allah dan rasul-Nya. Di dalam al-Quran, objeknya meliputi banyak hal yang terkait dengan agama: Allah, rasul-Nya, ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab suci-Nya, Sahabat rasul, kaum mukmin dan muslim, dan lain sebagainya. Bila dilihat dari konsep  penodaan agama ( blasphemy ), konsep di dalam al-Quran memiliki cakupan yang lebih luas
sementara konsep dalam hadis Nabi saw. memiliki cakupan yang terbatas.

## C. BENTUK-BENTUK TINDAKAN NABI TERHADAP PELAKU  PENODAAN AGAMA
Secara keseluruhan, tidak ada tindakan yang sama yang dilakukan Nabi saw. terhadap para pelaku penodaan agama. Setiap kasus ditangani secara khusus dan berbeda. Bila dicari pola umumnya, ditemukan tiga pola utama. Pertama, kasus yang pelakunya dibiarkan oleh Nabi saw. Kedua, kasus yang para pelakunya dimaafkan oleh Nabi saw. Ketiga, kasus yang para pelakunya disergap dan dibunuh, atau ada perintah Nabi saw. agar pelakunya dihukum namun tidak ditemukan penjelasan tentang nasib akhir pelaku tersebut.
Kasus pertama berkaitan dengan banyak orang, di antaranya adalah ‘Abdullâh bin Ubay bin Salûl, seorang pengikut Nabi saw. di Madinah. ‘Abdullâh bin Ubay bin Salûl dikenal sebagai seorang munafi k yang mencela masuknya Islam ke Madinah. Ia pernah berujar bahwa pertolongan kaum Ansar Madinah kepada kaum Muhajirin Mekah adalah seperti seseorang yang menolong anjing yang kesakitan. Setelah itu sembuh dan tumbuh sampai gemuk, anjing itu akan menggigit si penolongnya. Kasus ini disinggung oleh Q.S. 63: 8, “Mereka berkata, ‘Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah darinya.’ Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafi k itu tiada mengetahui.”
Ketika komentar tersebut didengar oleh Nabi dan para Sahabat beliau, ‘Umar r.a. meminta izin beliau untuk menghukumnya. Namun demikian, Nabi saw. mencegah Umar r.a. Bahkan ketika Abdullâh bin Ubay bin Salûl meninggal, Nabi saw. ikut menyalatkannya sekalipun beliau diberi tahu bahwa permohonan ampunan beliau tidak diterima Allah swt. Hal ini ditegaskan Q.S. 63: 6, “Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau
tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.” Karena pemberitahuan tersebut memberikan pilihan, Nabi saw. memilih untuk memintakan ampun sekalipun permintaan ampun beliau tidak diterima.
Kasus yang pelakunya dimaafkan oleh Nabi saw. adalah Ibn al- Ziba‘râ. Ia seorang penyair Quraisy yang mencela Nabi saw. Pada saat penaklukan Mekah, ia adalah penyair yang tersisa yang tidak dihukum bunuh. Ia melarikan diri ke Najran. Ia kemudian kembali dan datang kepada Nabi saw. untuk meminta maaf dan masuk Islam. Ia menulis syair-syair pertaubatan dan permohonan maaf.
Kasus pelaku lain yang juga dimaafkan adalah ‘Abdullâh bin Abî Umayyah bin al-Mughîrah dan Abû Sufyân bin al-Hârits bin ‘Abd al-Muttalib. Ia adalah saudara sepersusuan Nabi saw. dari Halîmah. Beliau menghalalkan darahnya karena banyaknya penyiks aan dan celaannya kepada Nabi dan para Sahabatnya. Pada akhirnya, ia datang kepada Nabi saw. untuk meminta maaf dan masuk Islam. Ia juga meminta tolong ‘Abbâs, paman Nabi, Ali, dan yang lain untuk memintakan maaf. Ia datang kepada beliau dan membacakan syair permohonan maaf dan keislamannya sehingga hati beliau luluh kepadanya.
Kasus yang juga dimaafkan oleh Nabi saw. adalah para pencela beliau dalam pembagian zakat dan harta rampasan perang. Kasus ini dikisahkan dalam hadis bahwa seorang Badui berkata kepada Nabi saw. ketika beliau memberinya sedekah, “Engkau baik tetapi tidak bagus.” Umat Islam ingin membunuhnya. Nabi saw. meresponnya, “Jika ia kalian bunuh, ia masuk neraka.” Di akhir kisah hadis ini, Nabi saw. memaafkannya sebab menjadi hak beliau untuk memaafkan orang yang menyakitinya. Kasus senada adalah ungkapan orang yang mengomentari Nabi saw. ketika beliau membagikan harta rampasan perang Hunayn. Katanya, “Sungguh ini adalah bagian yang aku tidak meniatkannya karena Allah.” Umar menimpalinya, “Biarkan aku menebas leher orang munafi k ini!” Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih. Dalam kasus ini, beliau melarang Umar membunuhnya agar manusia tidak menyatakan
bahwa beliau membunuh Sahabatnya sendiri.
Setelah masuk Islam, mohon maaf, dan mengingkari tuduhan orang-orang yang menuduhnya, dan memuji Nabi saw., Nabi memaafkannya karena kelembutan dan kemurahan hati sekalipun perjanjiannya adalah perjanjian hudnah , perdamaian, bukan perjanjian jizyah . Seorang yang mengikat perjanjian hudnah yang mukim di negerinya dapat melakukan apapun. Ia tidak melanggar janji sampai ia perang mengangkat senjata.
Kasus yang juga dimaafkan adalah pencela Abû Bakar. Diriwayatkan oleh ‘Abd Allâh dari Abî Barzah bahwa seorang laki- laki bertindak kasar kepada Abû Bakar al-Shiddîq. Abî Barzah berkata, “Kubunuh ia?” Abû Bakar mencegahnya dan berkata, “Tidak seorang pun berhak (membunuh) setelah (masa) Rasûlullah saw.”
Pola kasus kedua adalah Nabi saw. menerapkan hukuman kepada pelaku  penodaan agama. Ada beberapa orang yang disergap dan dibunuh atas perintah Nabi saw., yaitu Ka‘b bin al-Asyraf dan Abû Râfi ‘ bin Abî al-Haqîq. Ka‘b bin al-Asyraf adalah salah satu pemimpin Yahudi di kota Madinah yang menjalin perjanjian bertetangga baik dengan kaum muslimin yang dipimpin oleh baginda Rasulullah saw. Namun di kemudian hari orang ini sangat memusuhi Islam dan kaum muslimin. Pascakekalahan kaum musyrikin pada perang Badar, ia melawat ke Mekkah untuk memprovokasi kaum musyrikin Quraisy agar memerangi kaum muslimin di kota Madinah. Dia mengatakan kepada Abû Sufyân bahwa agama berhala kaum musyrikin Quraisy lebih baik daripada agama Islam yang diturunkan Allah swt. kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad saw. Sekembali dari lawatannya, provokasi tersebut dia lanjutkan dengan menulis syair- syair rayuan yang merupakan pelecehan kepada para wanita kaum muslimin. Dengan tindakannya tersebut, Ka‘b telah memutuskan perjanjian damai antara Kaum Yahudi dengan kaum muslimin. Itu semua menyakiti baginda Rasulullah saw. sehingga beliau meminta salah seorang kaum muslimin menjalankan perintah beliau untuk menghukumnya.
Abû Râfi ‘ bin Abî al-Haqîq adalah juga seorang Yahudi. Rasûlullâh saw. pernah mengutus beberapa Sahabat Ansar kepada seorang Yahudi bernama Abû Râfi ', dan beliau menunjuk 'Abdullâh bin 'Atîk untuk memimpin mereka. Abû Râfi ' adalah seorang laki-laki yang selalu menyakiti Rasûlullâh saw. dan membantu musuh untuk menyerang beliau. Dia tengah berada di bentengnya yang berada di wilayah Hijaz. Ketika para sahabat tersebut telah dekat dengan (bentengnya), 'Abdullâh berkata kepada para sahabatnya, “Diamlah kalian di tempat kalian masing-masing, aku akan berusaha masuk tanpa sepengetahuan penjaga pintu, mudah-mudahan aku bisa masuk.” Setelah itu ia masuk benteng dan membunuhnya. Lalu ia menemui sahabat-sahabatnya dan berkata, “Mari kita pergi menyelamatkan diri karena Allah telah membunuh Abû Râfi '.” Setelah sampai di hadapan Nabi saw. hal itu pun ia beritahukan kepada beliau.
Kasus yang pelakunya juga dihukum adalah Ibn Khattal dan dua budak perempuannya. Kisahnya terjadi ketika Nabi saw. masuk Mekah pada saat penaklukan. Beliau mengenakan topi besi dan saat melepasnya ada orang yang datang memberitahu, “Ibn Khattal menggantungkan diri di tirai Kakbah.” Perintah beliau, “Bunuhlah ia!” Riwayat ini terkenal, termaktub pula dalam Shahîhân. Ia dibunuh dan kejahatannya adalah ia dipekerjakan Nabi untuk memungut zakat. Ia ditemani oleh seseorang yang melayaninya. Ia marah pada temannya karena tidak membuatkan makanan untuknya, lalu membunuhnya. Ia takut dibunuh sehingga ia murtad dan melarikan unta zakat. Ia mencela Nabi saw. dan menyuruh dua budak perempuannya menyanyikan celaan tersebut. Untuk itulah, ia berbuat tiga kejahatan yang menghalalkan darahnya: membunuh, murtad, dan mencela. Ibn Khattal telah lari ke Kakbah untuk berlindung, mencari keamanan, meninggalkan perang, dan menyerahkan senjata. Nabi saw. tetap memerintahkan pembunuhannya setelah mengetahui apa yang terjadi. Adapun dua orang budak perempuannya adalah penyanyi yang menyanyikan ejekan kepada Nabi saw. dan perempuan-perempuan Bani Hasyim. Kisah ini terkenal di kalangan penulis maghâziy. Rasul memerintahkan pembunuhan keduanya yang menyanyikan ejekan
kepada Rasul. Salah satunya dibunuh dan yang lain bersembunyi sampai diberikan jaminan keamanan. Kisah ini disebutkan oleh Muhammad bin ‘Âidz, Ibn Ishâq, dan ‘Abd Allâh bin Hazm. Kisah ini disepakati dan terkenal di kalangan penulis biografi  Nabi saw.
Kasus yang pelakunya dibunuh atas perintah Nabi saw. adalah ‘Asmâ’ binti Marwân. Hadis tentang kisah ‘Asmâ’ binti Marwân diriwayatkan dari Ibn ‘Abbâs. Katanya, seorang perempuan dari Khathmah mencela Nabi saw. Nabi bersabda, “Siapa yang membalaskannya atas hakku?” Seorang laki-laki dari suku perempuan itu menjawab, “Saya yang membalaskan ya Rasulullâh!” Ia bangkit, membunuhnya, dan memberitahu Nabi saw. Sabda beliau, “Tombak pendek tidak akan menembusnya!” Kisah ini dibentangkan oleh para penulis maghâziy, sejarah peperangan Nabi saw. Laki-laki itu adalah ‘Umayr bin ‘Adiy. Peristiwa itu terjadi lima hari menjelang berakhirnya Ramadan sepulang Nabi dari Badar. Kisah ini ditulis para penulis biografi  Nabi seperti Ibn Sa’d, al-‘Askariy, Abû ‘Ubayd dalam al-Amwâl, al-Wâqidiy, dan lain-lain. Kisahnya terkenal bahwa ia dibunuh karena celaannya terhadap Nabi saw.
Pola terakhir adalah kasus penodaan yang Nabi saw. memerintahkan agar pelakunya dihukum namun tidak ditemukan penjelasan tentang nasib akhir pelaku tersebut. Di antaranya adalah kasus ‘Abdullâh bin Abî Sarh. Pada masa penaklukan Mekah, ‘Abd Allâh bin Sa’d bin Abî Sarh bersembunyi di rumah ‘Utsmân bin ‘Aff ân. Beliau membawanya hingga berada di hadapan Nabi saw. lalu berkata, “Ya Rasul, baiatlah ‘Abd Allâh!” sambil mengangkat kepala dan memandang Nabi saw. tiga kali. Nabi selalu menolak dan membaiatnya setelah ketiga kalinya. Lalu beliau menghadap ke para Sahabatnya dan berkata, “Tidakkah ada di antara kalian orang yang cerdas yang berdiri kepada orang ini—ketika ia memandangku aku menahan tanganku dari membaiatnya—lalu membunuhnya?” Mereka menjawab, Ya Rasul, kami tidak mengetahui perasaanmu. Mengapa Engkau tidak memberi isyarat kepada kami dengan matamu?” Jawab Nabi, “Tidaklah pantas bagi seorang Nabi pandangan mata yang berkhianat.” Diriwayatkan oleh Abû Dâwûd dengan sanad yang sahih, begitu pula al-Nasâiy.
Rasul saw. telah membatalkan darahnya. Ia saudara sesusuan Utsman yang ia mintakan maaf kepada Rasul tetapi kemudian ia tinggalkan. Ibn Abî Sarh ini masuk Islam lalu murtad dan menemui orang-orang musyrik. Ia juga menuliskan wahyu untuk Nabi saw. Ketika kembali kepada orang musyrik, ia berkata, “Sungguh aku melakukannya sekehendakku. Sungguh Nabi menyuruhku menuliskan sesuatu. Lalu aku berkata, ‘Begini atau begini.’ Nabi menanggapi, ‘Ya.’ Misalnya Rasul berkata, ‘alîm hakîm’ — lanjutnya—‘atau aku tulis ‘azîz hakîm. ’” Nabi menjawabnya, “Ya keduanya sama.” Ada yang meriwayatkan bahwa kasus ini berkaitan dengan turunnya Ayat 93 Surat al-An’âm: “Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, “Telah diwahyukan kepadaku,” padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, “Aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah.”
Ada riwayat yang sahih bahwa Ibn Abî Sarh telah kembali kepada Islam sebelum masa penaklukan Mekah. Ia berkata kepada Utsman, “Sungguh kejahatanku besar dan aku telah datang untuk bertaubat.” Lalu Utsman membawanya kepada Nabi saw. setelah penaklukan Mekah dan para Sahabat menerimanya. Lalu Nabi ingin agar ada orang Islam yang membunuhnya saat itu. Nabi menangguhkan waktu sambil menunggu ada yang membunuhnya dan beliau menduga bahwa akan ada yang membunuhnya.
Kasus perintah hukuman yang diberikan Nabi saw. terjadi pada seseorang yang berbohong atas nama beliau untuk kepentingan melamar seorang perempuan. Pada masa Jahiliah, seorang laki- laki melamar seorang perempuan dari kampung itu dan mereka menolak. Kemudian ia membawa baju. Ia katakan bahwa Rasul telah memakaikan baju itu dan memerintahnya untuk menjadi hakim atas darah dan harta mereka. Lalu ia menghampiri rumah perempuan yang ia sukai tersebut. Mereka mengecek kebenaran hal tersebut kepada Rasul. Sabda beliau, “Telah berbohong musuh Allah.” Lalu beliau mengutus seorang laki-laki dan memerintahnya, “Jika kau temukan ia, bunuhlah! Jika kau temukan telah mati, bakarlah!” Sabda beliau lebih lanjut, “Barang siapa yang sengaja
berbohong atas namaku ambillah tempat duduknya di neraka!” Sanad hadis ini sesuai syarat kesahihan, tidak ada illat. Ada hadis penguat, di dalamnya sabda beliau, “Jangan bakar ia! Sungguh tidak akan menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api!”
Dalam al-Quran, tindakan  penodaan agama dianggap sebagai tindakan yang tercela dan terlarang. Bagi umat beragama yang menjadi objek penodaan, ada prinsip umum yang menjadi pedoman menyikapi tindakan penodaan tersebut: kejahatan boleh dibalas dengan hukuman yang setimpal, tetapi bersabar dan memaafkan diangap lebih mulia. Hal ini ditegaskan  dalam Q.S. 16: 126, “Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.” Atau Q.S. 42: 40-43, “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” Atau Q.S. 3: 134, “(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” Atau 7: 198-199, “Dan jika kamu sekalian menyeru (berhala-berhala) untuk memberi petunjuk, niscaya berhala-berhala itu tidak dapat mendengarnya. Dan kamu melihat berhala-berhala itu memandang kepadamu padahal ia tidak melihat. Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”
Ayat-ayat di atas mengajarkan bahwa orang yang beriman memiliki dua alternatif dalam menghadapi gangguan orang lain
terhadap keyakinan dan diri mereka: membalas gangguan tersebut dengan hukuman yang setimpal dan memaafkan mereka. Yang pertama tentu bertumpu pada prinsip keadilan, sementara yang kedua bertumpu kepada kemurahan hati. Namun demikian, yang kedua dianggap lebih mulia daripada yang pertama.
Untuk itulah, sikap kedua inilah yang dilakukan oleh para Rasul Allah swt. ketika disakiti. Mereka tetap bersabar. Inilah yang ditegaskan Q.S. 14: 12, “Mengapa Kami tidak akan bertawakkal kepada Allah padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan- gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakkal itu berserah diri.”
Namun demikian, tindakan  penodaan agama tetap dianggap sebagai tindakan tercela dan mendapat ancaman keras secara spiritual. Bagi pelaku yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, ancamannya berupa laknat di dunia dan akhirat, serta siksa yang menghinakan di akhirat, seperti penegasan Q.S. 33: 57-58, “Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”
Hukuman yang sifatnya pembalasan dilakukan bila pelaku penodaan agama melakukannya dengan disertai penyerangan yang membahayakan pemeluk agama. Dalam hal ini, terdapat beberapa hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya: dibunuh, atau disalib, atau dipotong kaki dan tangannya secara menyilang, atau diasingkan, seperti penegasan Q.S. 5: 33-34, “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar. Kecuali
orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Dengan demikian, ayat ini mengemukakan hukuman bagi penyerang orang yang beragama dengan mengemukakan alternatif-alternatif. Hal ini berarti berlaku adanya pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya situasional dan temporal. Bahkan jika pelakunya telah bertaubat, hukuman dapat saja tidak diberlakukan dan pelakunya dimaafkan.
Bagi orang yang beragama sendiri ada keharusan bersabar dan bertahan ketika disakiti sebab ketidaktahanan bisa berakibat kemunafi kan, seperti penegasan Q.S. 29: 10-11, “Dan di antara manusia ada orang yang berkata, ‘Kami beriman kepada Allah,’ maka apabila ia disakiti (karena ia beriman) kepada Allah, ia menganggap fi tnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, ‘Sesungguhnya kami adalah besertamu.’ Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafi k.” Selain itu, bagi orang beriman bersikap reaktif dengan mencaci maki orang-orang musyrik dilarang agar mereka tidak berbalik mencaci Allah tanpa didasari oleh pengetahuan, seperti penegasan Q.S. 6: 108, “Dan janganlah kamu memaki sembahan- sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. ”
Dengan demikian, keragaman sikap Nabi saw. terhadap para pelaku penodaan agama sejalan dengan ajaran-ajaran al- Quran yang memberikan alternatif-alternatif sikap sesuai dengan situasi dan kondisi. Alternatif sikap tersebut juga secara hierarkis mengedepankan pendekatan kedamaian dan kesabaran. Pendekatan pembalasan dan penghukuman baru diambil ketika
penodaan tersebut disertai dengan tindakan yang membahayakan eksistensi dan jiwa kaum beriman. Untuk itulah, pemahaman bahwa hanya terdapat pendekatan tunggal dalam menangani kasus penodaan agama tidak sesuai dengan tindakan Nabi saw pada masanya dan juga tidak sesuai dengan ajaran al-Quran.

## D. PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ATAS TINDAKAN NABI SAW. TERHADAP PELAKU PENODAAN AGAMA
Pada dasarnya, ajaran Islam menjamin kebebasan berkeyakinan dan beragama. Hal ini ditegaskan Q.S. 2: 256, “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Th aghut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Dalam hal manusia diberi kebebasan untuk beriman atau kafi r terhadap ajaran agama, seperti penegasan Q.S. 18: 29, “Dan katakanlah, ‘Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafi r) biarlah ia kafi r.’ Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.” Tentu, para Nabi dan Rasul menginginkan semua manusia beriman dan mengikuti ajaran agama yang dibawanya. Namun demikian, mereka tidak boleh memaksakan ajaran tersebut kepada manusia sekalipun mereka sangat ingin manusia beriman. Larangan memaksa itu ditegaskan secara retoris dalam Q.S. 10: 11, “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”
Dengan demikian, prinsip kebebasan berkeyakinan sebagaimana disebut dalam beberapa ayat tersebut sejalan dengan beberapa ketentuan prinsip hak- hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Deklarasi Universal tentang hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; hak ini termasuk kebebasan menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan di tempat umum maupun tersendiri.” 7
Prinsip tersebut juga bersesuaian dengan ketentuan tentang hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat adalah Pasal 19 Deklarasi Universal sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk meliputi kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apa pun juga dengan tidak memandang batas-batas.” 8
Bahkan prinsip tersebut bersesuaian dengan dengan hak untuk bebas dari diskriminasi dikemukakan dalam Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Ketidakrukunan dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan Pasal 2 dan 3 sebagai berikut: Pasal 2 Ayat 1) “Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran diskriminasi oleh negara, lembaga, kelompok orang-orang, atau orang mana pun atas alasan-alasan agama atau kepercayaan lain; 2) Untuk tujuan-tujuan deklarasi ini, ungkapan “ketidakrukunan dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan” berarti setiap pembedaan, pengesampingan, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak- hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar atas suatu dasar yang sama.” Pasal 3, “Diskriminasi di antara insan manusia atas alasan-alasan agama atau kepercayaan
7 Peter Baehr et. al. (penyunting), Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 228.
8 Peter Baehr et. al. (penyunting), Instrumen Internasional, h. 231.
merupakan penghinaan terhadap martabat manusia dan pengingkaran terhadap asas-asas Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa, dan harus dikutuk sebagai pelanggaran pada hak- hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dan yang dinyatakan secara rinci dalam Kovenan-kovenan Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia dan sebagai hambatan terhadap hubungan-hubungan bersahabat dan damai di antara bangsa- bangsa.” 9
Dalam konteks nilai-nilai  hak asasi manusia, tindakan-tindakan Nabi saw. membiarkan dan memaafkan para pelaku  penodaan agama adalah dalam rangka menjaga  kebebasan beragama, berkeyakinan, menyatakan pendapat, dan kebebasan dari  diskriminasi. Kasus- kasus yang dibiarkan berkaitan dengan perbedaan penerimaan terhadap ajaran agama. Tindakan menolak, membantah, bahkan merendahkan tidak dihukum dengan pembalasan. Dalam konteks ini, ayat-ayat al-Quran mengemukakan secara argumentatif kebenaran ajaran Islam yang ditolak, dibantah, dan direndahkan oleh orang kafi r. Di samping itu, ayat-ayat al-Quran juga mengemukakan akibat akhir, berupa kerugian dan siksaan akhirat, dari tindakan penodaan terhadap agama Islam. Namun demikian, tidak ada tindakan penghukuman dari Nabi saw. terhadap para pelakunya. Dalam perspektif hak asasi manusia, hak untuk beragama dan berkeyakinan tidak mencakup hak perlindungan dari perbedaan, kritik, pencelaan, bahkan penghinaan terhadap agama yang dianut oleh seseorang atau kelompok agama tertentu. Dengan kata lain, hak berkeyakinan dan beragama tidak mencakup perlindungan terhadap perasaan keagamaan penganut agama ( religious feelings ). 10 Sebab, perbedaan, kritik, pencelaan, bahkan penghinaan terhadap agama merupakan bagian dari hak kebebasan mengeluarkan pendapat.
Berbeda halnya dengan  penodaan agama yang disertai dengan ancaman gangguan dan ancaman jiwa terhadap kaum mukmin.
9 Peter Baehr et. al. (penyunting), Instrumen Internasional, h. 650-651. 10 Jeroen Temperman, “Blasphemy, Defamation of Religions & Human Rights Law,” Netherlands Quarterly of Human Rights (2008), h. 517–545.
Tindakan-tindakan Nabi saw. dalam menghukum para pelaku penodaan agama dapat dipahami dalam konteks perilaku mereka yang membahayakan jiwa kaum mukmin. Tindakan menghukum tersebut dilakukan dalam konteks menegakkan keadilan. Nilai keadilan ini perlu ditegakkan juga dalam rangka menjaga kebebasan individu dalam berkeyakinan dan menyatakan pendapat. Tanpa penegakan keadilan ini, seseorang dapat melakukan tindakan yang mengancam kebebasan orang lain. Dalam konteks  hak asasi manusia, penodaan agama yang tidak diperkenankan adalah yang menyebabkan kebencian agama ( religious hatred ) yang dapat memicu tindakan diskriminatif dan kekerasan terhadap penganut agama. 11 Tindakan kebencian terhadap umat beragama yang berakibat tindakan diskriminatif dan kekerasan kepada mereka dilarang dan menjadi pembatas terhadap hak untuk menyatakan pendapat di depan umum. Pembatasan ini dibenarkan berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada Pasal 29 Ayat 2 sebagai berikut:
In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society. (Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang hanya patuh kepada pembatasan yang diatur melalui undang-undang, semata-mata untuk tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan moralitas yang adil, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis).
Kemudian dalam  Deklarasi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan ( Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion and Belief ) Tahun 1981, pada Pasal 1 Ayat (3) juga dinyatakan sebagai berikut:
11   Jeroen Temperman, Netherlands Quarterly, h. 545.
Freedom to manifest one’s religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals, or the fundamental rights and freedoms of others. (Kemerdekaan seseorang untuk menyatakan agamanya atau kepercayaannya hanya dapat dibatasi oleh UU dan dalam rangka menjamin keselamatan umum, ketentraman umum, kesehatan umum, atau nilai- nilai moral atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain).
Demikian juga dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1989 ( Convention on the Rights of the Child ), dalam Pasal 14 ayat (3) dinyatakan sebagai berikut:
Freedom to manifest one’s religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals, or the fundamental rights and freedoms of others. (Kebebasan seseorang untuk menyatakan agamanya atau kepercayaannya hanya dapat dibatasi oleh UU dan dalam rangka untuk melindungi keselamatan, ketentraman, kesehatan, dan nilai-nilai moral publik, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain).
Poin-poin di atas kemudian diadopsi ke dalam pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yang menyatakan sebagai berikut:
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata  untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas  hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuaidengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Juga dimasukkan ke dalam pasal 73 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan sebagai berikut:
Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan
terhadap  hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.
Berdasarkan ketentuan hukum internasional dan nasional di atas, kebencian yang didasarkan pada agama ( religious hatred ) tidak dapat dibenarkan karena tindakan tersebut dapat menghalangi pelaksanaan hak asasi orang lain, yaitu  kebebasan beragama dan bebas dari  diskriminasi. Dengan demikian, tindakan Nabi saw. dalam menghukum pelaku penodaan terhadap Islam bukanlah karena gagasannya yang menodai agama Islam tetapi karena tindakannya yang menghalangi dan membatasi orang Islam dalam melaksanakan keyakinan dan ajaran agamanya. Tindakan menghalangi orang untuk beragama mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi orang tersebut untuk beragama dan bebas dari diskriminasi.

## E. KESIMPULAN
Bagi orang yang beragama, penodaan terhadap agama dalam bentuk penolakan, pelecehan, dan penghinaan merupakan hal yang menyakitkan. Namun demikian, orang yang beragama tidak berhak dan tidak absah untuk melakukan pembalasan dengan cara menghukum pelaku penodaan agama tersebut. Sebab, penghukuman terhadap pelaku penodaan agama dapat berarti melanggar kebebasan berpendapat dari pelaku tersebut. Dari perspektif  hak asasi manusia, yang bisa dilakukan oleh orang yang beragama adalah memberikan jawaban atau tanggapan yang setara terhadap penolakan, pelecehan, dan penghinaan tersebut. Dalam wilayah inilah, hak  kebebasan berpendapat berada. Sementara itu, jika  kebebasan berpendapat bergerak ke wilayah yang lebih jauh sehingga menyebabkan penganut agama terdiskriminasi, terhalangi dalam melaksanakan agamanya, atau bahkan mendapatkan kekerasan,  kebebasan tersebut harus dibatasi.
Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur tentang penodaan agama, yaitu UU PPA. Dalam UU ini, ada dua hal yang dianggap sebagai penodaan agama: mengusahakan dukungan
umum terhadap penafsiran agama dan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu (Pasal 1); dan mengeluarkan perasaan dan melakukan kegiatan yang bersifat permusuhan terhadap agama atau dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun (Pasal 4). Terhadap pelanggar ketentuan tersebut, UU ini memberikan sanksi pidana penjara selama- lamanya lima tahun. 12
Dalam perspektif  hak asasi manusia, mengemukakan penafsiran tertentu terhadap agama dan mengupayakan dukungan terhadap penafsiran tersebut merupakan  hak asasi manusia dalam beragama dan berkeyakinan dan sekaligus menjadi bagian dari  kebebasan berpendapat. Terlebih lagi di dalam masyarakat yang plural secara agama, sosial, politik, dan budaya. Terjadinya perbedaan bahkan pertentangan antaragama atau antarpaham agama sangatlah mungkin. Untuk itulah, mengemukakan penafsiran tersebut tidak dapat dikenai hukuman. Dengan demikian, ketentuan ini pada pasal 1 UU PPA bertentangan dengan prinsip kebebasan mengemukakan pendapat bahkan dengan kebebasan berkeyakinan dan beragama itu sendiri. Perbedaan atau bahkan pertentangan paham keagamaan menjadi wilayah  hak asasi manusia yang dijamin keberadaannya oleh instrumen hukum internasional maupun nasional tentang  hak asasi manusia. Yang tidak diperkenankan oleh instrumen tersebut adalah memaksakan paham keagamaan tersebut kepada orang lain.[]
12  Lihat Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau  Penodaan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Shemeem Burney, Pakistan’s Blasphemy Laws: From Islamic Empires to the Taliban (Austin: University of Texas Press, 2013).
Ahmed, Akbar, “Ibn Khaldun’s Understanding of Civilizations and the Dilemmas of Islam and the West Today,” Th e Middle
East Journal; Winter 2002.
Alam, S M Shamsul, “Women in the Era of modernity and
Islamic fundamentalism: Th e case of Taslima Nasrin of Bangladesh,” Signs, Winter 1998.
Alatas, Syed Farid, “Contemporary Muslim Revival: Th e Case of “Protestant Islam”,” Th e Muslim World; Jul 2007.
Armanios, Febe; Bogaç Ergene, “A Christian Martyr under Mamluk Justice: Th e Trials of Salib (d. 1512) according to Coptic and Muslim Sources,” Th e Muslim World; Jan 2006.
Asad, Talal, Wendy Brown, Judith Butler and Saba Mahmood, Is Critique Secular? Blasphemy, Injury, and Free Speech, Berkeley, CA: University of California Press, 2009.
Bhat, Ali Muhammad, “Freedom of Expression from Islamic Perspective,” Journal of Media and Communication Studies,
Vol. 6, 2014.
Cabantous, Alain, Blasphemy: Impious Speech in the West from the Seventeenth to the Nineteenth Century, New York: Columbia University Press, 2002.
Caenegem, R. C. van, “Historical Refl ections on Islam and the Occident,” European Review, Vol. 20, No. 2, 2012.
Dacey, Austin, Th e Future of Blasphemy: Speaking of the Sacred in an Age of Human Rights, London, New York: Continuum
International Publishing Group, 2012.
Esposito, John L, “Th e Future of Islam and U.S.-Muslim Relations,”
Political Science Quarterly; Fall 2011.
Al-Hanbali, Muhammad bin ‘Aliy bin Muhammad al-Ba‘liy, Mukhtasar al-Sârim al-Maslûl ‘alâ Syâtim al-Rasûl li Syaiykh al-Islâm  Ibn Taymiyyah, Mekah: Dâr ‘Âlim al-Fawâid, 1422 H.
Hanna, Siti, “Pencegahan  Penodaan Agama (Kajian atas UU No. 1 Tahun 1965),” Religia, Vol. 13 No. 2, Oktober 2010, hlm. 157-174.
Harkness, S Suzan J; Magid, Mohamed; Roberts, Jameka; Richardson, Michael PS , “Crossing the Line? Freedom of Speech and Religious Sensibilities,” Political Science & Politics; Apr 2007.
Hasan, Noorhaidi, “Democracy, Religious Diversity, and Blasphemy Law in Indonesia,” Makalah AICIS XIV Balikpapan, 2014.
Kamali, Mohammad Hashim, Freedom of Expression in Islam, Cambridge, England: Islamic Texts Society, 1997.
Khalidi, Tarif, Images of Muhammad: Narratives of the Prophet in Islam across the Centuries, New York: Doubleday, 2009.
Leo, Leonard A; Felice D Gaer; Elizabeth K Cassidy, “Protecting Religions From “Defamation”: A Th reat To Universal Human Rights,” Harvard Journal of Law and Public Policy;
Spring 2011.
Levi, Isaac, “Identity and Confl ict,” Social Research; Spring 2007.
Levy, Leonard W., Blasphemy: Verbal Off ense Against the Sacred, From Moses to Salmon Rushdie , New York: Alfred A. Knopf, 1993.
Lippman, Th omas W, “Th e Malaise of Islam,” Th e SAIS Review of International Aff airs; Summer 2006.
March, Andrew F., “Th e Maqsad of Hifz al-Dīn: Is Liberal Religious
Freedom Suffi cient  for  Th e Sharīah?” dalam Islam and
Civilisational Renewal. T.t.
Marsh, Joss, Word Crimes: Blasphemy, Culture, and Literature
in Nineteenth-Century England, Chicago and London: University of Chicago Press, 1998.
Mcgarry, Molly, “Base, Vile, and Depraved: Blasphemy and Other Moral Genealogies,” Qui Parle, Spring/Summer 2014.
Nash, David (ed.), Silenced: How Apostasy and Blasphemy Codes are Choking Freedom Worldwide , Oxford: Oxford University
Press, 2011.
Nash, David, Blasphemy in the Christian World: A History , Oxford- New York: Oxford University Press, 2007.
Novak, Michael, Th e Universal Hunger for Liberty: Why the Clash of
Civilizations Is Not Inevitable, Basic Books, 2004.
Al-Qurasyiy, Ahmad bin Muhammad bin Hâsin, Al-Istihzâ’ bi al- Dîn: Ahkâmuh wa Âtsâruh, Jedah, Beirut, Kairo: Dâr Ibn al-Jawziy, 2005.
Sanga, Jaina C., Salman Rushdie’s Postcolonial Metaphors: Migration, Translation, Hybridity, Blasphemy, and Globalization,
Westport: Greenwood Press, 2001.
Tim Penulis CRCS Universitas Gadjah Mada, “Antara ‘Penodaan’ dan ‘Kerukunan’: Makalah Posisi mengenai UU No. 1/ PNPS/1965,” Maret 2010.
Visconsi, Elliott, “Th e Invention of Criminal Blasphemy: Rex v.
Taylor (1676),” Representations; Summer 2008.