___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019

## RE-ORIENTASI PEMANFAATAN DANA DESA RANGKA MENDUKUNG RENCANA
PEMERINTAHTAHUN 2020 (Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas di Kabupaten Bejonegoro)

## FIRREAN SUPRAPTO UNIVERSITAS DARMA PERSADA
aansuprapto@gmail.com ___________________________________________________________________

## Abstrak
Mencermati  kewenangan  yang  diberikan  dan  dimiliki  desa  untuk  mengurus  dan mengatur warga masyarakatnya sendiri secara mandiri maka menjadi desa melalui pemrintah desa memerlukan anggaran dalam pelaksanaan kewenangan di desa,  tulisan  ini bertujuan  untuk  mencoba  melihat  dan membahas  mengenai  beberapa langkah  dan  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  Bojonegoro  untuk memaksimalkan  dana  desa  dibeberapa  desa  yang  disebutkan  dalam  jurnal  ini  dan menjadi contoh kasus di kabupaten Bojonegoro. Metode Penelitian yang digunakan ialah berjenis kualitatif dengan menggunakan sumber data melalui kajian pustaka dan studi dokumentasi.  Dari  penelitian  yang  dilakukan  ini  di  ketahui  bahwa  Alokasi  dana  desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah keberadaanya  belum  dapat  dikelola  dengan  maksimal,  sehingga  belum  menjadi instrument  utama  yang  hadir  dalam  me beberapa  desa  di  kabupaten  Bojonegoro.  Pada  sisi  lainnya  terkait  keberadaan  ADD maka  pemerintahan  Bojonegoro  perlu  meningkatkan  pengetahuan  SDM  pemerintahan desa dalam mengelola dan menggunakan keuangan ADD sebagaimana dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  mengikutkannya  dalam kegiatan pelatikan atau workshop.
Kata kunci: re-orientasi, dana desa, sumber daya manusia, bojonegoro
_____________________________________________________________

## A. PENDAHULUAN
Perbincangan mengenai desa akhir
Bagaimana  tidak,  keberadaan  desa  pada  masa  ini  memiliki  kewenangan  yang cukup  besar  disbanding  masa  sebelumnya,  baik  dalam  pengelolaan  anggaran maupun  dalam  pengembangan  kawasan  yang  dim undang-undang  desa  menjadikan  keberadaan  desa  saat  ini  betul daya tarik dan perebutan bagi sebagian orang.Desa seolah menjadi objek baru bagi
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Firrean Suprapto
Reorientasi Pemanfaatan..
|93

## ORIENTASI PEMANFAATAN DANA DESA DALAM ENCANA KERJA
(Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas di Kabupaten Bejonegoro)

## JAKARTA

## ___________________________________________________________________
Mencermati  kewenangan  yang  diberikan  dan  dimiliki  desa  untuk  mengurus  dan mengatur warga masyarakatnya sendiri secara mandiri maka menjadi keharusan bahwa desa melalui pemrintah desa memerlukan anggaran dalam pelaksanaan kewenangan di desa,  tulisan  ini bertujuan  untuk  mencoba  melihat  dan membahas  mengenai  beberapa langkah  dan  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  Bojonegoro  untuk malkan  dana  desa  dibeberapa  desa  yang  disebutkan  dalam  jurnal  ini  dan menjadi contoh kasus di kabupaten Bojonegoro. Metode Penelitian yang digunakan ialah unakan sumber data melalui kajian pustaka dan studi penelitian  yang  dilakukan  ini  di  ketahui  bahwa  Alokasi  dana  desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah keberadaanya  belum  dapat  dikelola  dengan  maksimal,  sehingga  belum  menjadi instrument  utama  yang  hadir  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  di beberapa  desa  di  kabupaten  Bojonegoro.  Pada  sisi  lainnya  terkait  keberadaan  ADD maka  pemerintahan  Bojonegoro  perlu  meningkatkan  pengetahuan  SDM  pemerintahan desa dalam mengelola dan menggunakan keuangan ADD sebagaimana yang diharapkan
undangan  yang  berlaku  dengan  mengikutkannya  dalam
orientasi, dana desa, sumber daya manusia, bojonegoro .
___________________________________________________________________
Perbincangan mengenai desa akhir-akhir ini kian mengemuka dan aktual. Bagaimana  tidak,  keberadaan  desa  pada  masa  ini  memiliki  kewenangan  yang cukup  besar  disbanding  masa  sebelumnya,  baik  dalam  pengelolaan  anggaran maupun  dalam  pengembangan  kawasan  yang  dimiliki,  dengan  disahkannya undang  desa  menjadikan  keberadaan  desa  saat  ini  betul-betul  menjadi daya tarik dan perebutan bagi sebagian orang.Desa seolah menjadi objek baru bagi
___________________________________________________________________
94| Firrean Suprapto Reorientasi Pemanfaatan..
elit-elit  lokal  yang  memiliki  segalanya  untuk  tidak  hanya  diperebutkan  seb panggung strategis dalam upaya mengumpulkan sumber daya ekonomi, tapi juga menjadi  wadah  untuk  memproduksi  kekuasaan terkadang  sangat  memonopoli  laju  perkembangan  di  desa  tersebut.  Satu  sisi memiliki dampak positip untuk menjadikan desa berkembang dan bersaing namun disisi  lain  menjadikan  itu  sebagai  penghambat  utama  dalam  pembanganunan  di desa.
Berkelindan  dengan  hal  di  atas,  sebagai  sebuah  konsepsi  ideal  terkait pandangan  dan  pemahaman  tentang  desa,  maka  menurut  H.A.W. bukunya  yang  berjudul  “Otonomi  Desa”  menyatakan  bahwa  Desa  adalah  sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul  yang  bersifat  istimewa.  Landasan  pemikiran  dalam  mengenai  Pemerintahan Desa  adalah  keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokratis pemberdayaan masyarakat. 1
Dalam  hal  ini,  desa  menjadi  sangat  otonom  seperti  y oleh      Widjaja,  yang  menyatakan  bahwa  otonomi  desa  merupakan  otonomi  asli, bulat,  dan  utuh  bukan  merupakan pemerintah  berkewajiban  menghormati  otonomi  asli  yang  dimiliki  oleh  desa tersebut.  Senada  dengan  itu  Taliziduhu  Ndraha Otonomi  desa  diklasifikasikan,  diakui,  dipenuhi,  dipercaya  dan  dili pemerintah, sehingga  ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah  dapat  semakin  berkurang.    b)  Posisi  dan  peran  pemerintahan  desa dipulihkan,  dikembalikan  seperti  sediakala  atau  dikembangkan  sehingga  mampu mengantisipasi masa depan dan potensi yang dimiliki desa.
Lebih  jauh,  melalui  kewenangan  yang  dimiliki  desa  untuk  mengurus  dan mengatur  warga  masyarakatnya,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  desa  telah  diberi kekuasaan  untuk  mengurus  dirinya  sendiri  atau  dalam  kata  lain,  telah otonomi terhadap desa dengan tujuan agar tercipta kesejahteraan bagi warganya. Sebagai  konsekuensi  logis  adanya  kewenangan  dan  tuntutan  dari  pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. 4 Hal  ini  sejalan  dengan  asumsi  publik  yang  terbentuk  yang
1 Widjaja, HAW, Otonomi Desa , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
2 Widjaja, HAW, Otonomi Desa , 165.
3 TaliziduhuNdraha, Metodologi Ilmu Pemerintahan
4 SaduWasistiono, Prospek Pengembangan Desa
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
elit  lokal  yang  memiliki  segalanya  untuk  tidak  hanya  diperebutkan  sebagai panggung strategis dalam upaya mengumpulkan sumber daya ekonomi, tapi juga menjadi  wadah  untuk  memproduksi  kekuasaan-kekuasaan  kecil  di  desa  yang terkadang  sangat  memonopoli  laju  perkembangan  di  desa  tersebut.  Satu  sisi enjadikan desa berkembang dan bersaing namun disisi  lain  menjadikan  itu  sebagai  penghambat  utama  dalam  pembanganunan  di
Berkelindan  dengan  hal  di  atas,  sebagai  sebuah  konsepsi  ideal  terkait pandangan  dan  pemahaman  tentang  desa,  maka  menurut  H.A.W.  Widjaja  dalam bukunya  yang  berjudul  “Otonomi  Desa”  menyatakan  bahwa  Desa  adalah  sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal- usul  yang  bersifat  istimewa.  Landasan  pemikiran  dalam  mengenai  Pemerintahan karagaman,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi  dan
Dalam  hal  ini,  desa  menjadi  sangat  otonom  seperti  yang  dikemukakan yang  menyatakan  bahwa  otonomi  desa  merupakan  otonomi  asli, bulat,  dan  utuh  bukan  merupakan  pemberian  dari  pemerintah. 2 Sebaliknya pemerintah  berkewajiban  menghormati  otonomi  asli  yang  dimiliki  oleh  desa itu  Taliziduhu  Ndrahamenjelaskan  sebagai  berikut  :  a)
Otonomi  desa  diklasifikasikan,  diakui,  dipenuhi,  dipercaya  dan  dilindungi  oleh pemerintah, sehingga  ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah  dapat  semakin  berkurang.    b)  Posisi  dan  peran  pemerintahan  desa dipulihkan,  dikembalikan  seperti  sediakala  atau  dikembangkan  sehingga  mampu asa depan dan potensi yang dimiliki desa. 3
Lebih  jauh,  melalui  kewenangan  yang  dimiliki  desa  untuk  mengurus  dan mengatur  warga  masyarakatnya,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  desa  telah  diberi kekuasaan  untuk  mengurus  dirinya  sendiri  atau  dalam  kata  lain,  telah  diberikan otonomi terhadap desa dengan tujuan agar tercipta kesejahteraan bagi warganya. Sebagai  konsekuensi  logis  adanya  kewenangan  dan  tuntutan  dari  pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono menyatakan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi asumsi  publik  yang  terbentuk  yang  mengatakan
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 3.
Metodologi Ilmu Pemerintahan , (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 12. Prospek Pengembangan Desa , (Bandung: Fokusmedia, 2006), 107.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
bahwa  otonomi  seringkali  indentik  dengan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.
Mengacu  kepada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang Desa  dimana  Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintah  Desa  yang  menjadi Kewenangan  Desa  didanai  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  dan Bantuan  Pemerintah  Desa  sesuai  dengan  surat  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor: 140/640SJ  tanggal  22  Maret  2005  tentang  Pedoman  Alokasi  Dana pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten serta bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima  oleh  Kabupaten  sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 Pasal 68. Perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten penyalurannya melalui Kas Desa sesuai dengan pasal 2A Undang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  dan Retribusi  Daerah.  Melalui  ketentuan  dari  peraturan  ini  jelas  mengamanatkan kepada  Pemerintah  Kabupaten  untuk  mengalokasikan  dana  perimbangan  yang diterima  Kabupaten  kepada  Desa-desa  dengan  memperhatikan  prinsip  keadilan dan menjamin adanya pemerataan.
Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk  menyelenggarakan  otonominya  agar  tumbuh  dan  berkembang  mengikuti pertumbuhan  dari  desa  itu  sendiri  berdasarkan  keanekaragaman,  partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumb wilayah  strategis.  Sehingga,  hal  ini  dapat  mengembangkan  wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Keuangan desa adalah hak dan  kewajiban  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  dapat dinilai  dengan  uang  termasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. yang  dimiliki  oleh  desa  setidaknya  juga  menjadi  peluang  dan  pendorong  penting untuk  berkompetisi  menjadi  lebih  maju  dibanding  desa disekitarnya  masing-masing,  hal  ini  dapat  dilakukan dengan  cara  bersinergi  desa yang satu dengan desa yang lain. Sebagaimana hal ini juga sesuai dengan ap dikemukakan oleh Bempah, menurutnya
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Firrean Suprapto
Reorientasi Pemanfaatan..
|95
indentik  dengan  istilah  outo  money,  maka  untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.
Mengacu  kepada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang a  Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintah  Desa  yang  menjadi Kewenangan  Desa  didanai  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  dan Bantuan  Pemerintah  Desa  sesuai  dengan  surat  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor: 140/640SJ  tanggal  22  Maret  2005  tentang  Pedoman  Alokasi  Dana  Desa  dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima  oleh  Kabupaten  sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 Pasal 68. Perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten penyalurannya melalui Kas Desa sesuai dengan pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  dan Retribusi  Daerah.  Melalui  ketentuan  dari  peraturan  ini  jelas  mengamanatkan kepada  Pemerintah  Kabupaten  untuk  mengalokasikan  dana  perimbangan  yang
desa  dengan  memperhatikan  prinsip  keadilan
Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk  menyelenggarakan  otonominya  agar  tumbuh  dan  berkembang  mengikuti diri  berdasarkan  keanekaragaman,  partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah- wilayah  strategis.  Sehingga,  hal  ini  dapat  mengembangkan  wilayah - wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Keuangan desa adalah hak dan  kewajiban  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  dapat ermasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Dengan kondisi stabilitas keuangan yang  dimiliki  oleh  desa  setidaknya  juga  menjadi  peluang  dan  pendorong  penting untuk  berkompetisi  menjadi  lebih  maju  dibanding  desa-desa  lain  yang  ada masing,  hal  ini  dapat  dilakukan dengan  cara  bersinergi  desa yang satu dengan desa yang lain. Sebagaimana hal ini juga sesuai dengan apa yang menurutnya kemajuan perekonomian pedesaan yang
___________________________________________________________________
96| Firrean Suprapto Reorientasi Pemanfaatan..
satu  dengan  perekonomian  pedesaan  yang  lain  sangat  berhubungan,  sehingga diperlukan upaya nyata dalam rangka memajukan perekonomian pedesaan. Upaya nyata  perlu  dengan  cepat  dan  tepat  dilakukan  sehingga  menciptakan  akselerasi kemajuan perekonomian di daerah tersebut.
Apalagi  saat  ini  untuk  melihat  segala  bentuk  pencapaian  yang  sudah dilakukan oleh desa dapat dengan mudah bisa dinilai oleh publik, dengan indikator yang cukup sederhana, melalui pemanfaatan dana desa yang dimiliki apakah desa tersebut kategori desa maju, berkembang atau terbelakang, dan sebagaimana yang diketahui  bersama  bahwa  bulan-bulan  inilah  merupakan  momentum  dimana semua  Kabupaten/Kota  sedang  sibuk tahun  terhadap  semua  kegitan  desa  yang  sudah  dilakukan,  y saat Musrembang desa agenda kebijakannya yang sering kita sebut dengan istilah “Musyawarah Perencanaa Pembangunan (MUSRENBANG)”, tingkat desa, naik ke kecamatan  dan  MUSRENBANG  ditingkat  kabupaten,  yang  merupakan  agenda siklus  tahunan  yang  dilakukan  pemerintah  baik  pemerintah  daerah,  maupun pemerintah  provinsi  dalam  rangka  penyusunan  perencanaan  pembangunan. Termasuk  juga  dalam  hal  ini  Kabupaten  Bojonegoro  merupakan  salah  satu kabupaten  di  Jawa  Timur  yang  laju  pertumbuhan  ekonominya  di  do sektor  Migas.Pertumbuhan  ekonomi  di  Bojonegoro  pada  2015  tumbuh  sebesar 17,42 % (+Migas) dan merupakan peningkatan yang luar biasa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,36 %.
5 RidwanBempah, Analisis  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Penduduk Miskin  di  Kecamatan  Poso  Pesisir  Kabupaten  Poso 2013, 15.
6 Sumber: http://www.bojonegorokab.go.id.,diolah 2019, diakses tanggal 15
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
dengan  perekonomian  pedesaan  yang  lain  sangat  berhubungan,  sehingga diperlukan upaya nyata dalam rangka memajukan perekonomian pedesaan. Upaya nyata  perlu  dengan  cepat  dan  tepat  dilakukan  sehingga  menciptakan  akselerasi sebut. 5
Apalagi  saat  ini  untuk  melihat  segala  bentuk  pencapaian  yang  sudah dilakukan oleh desa dapat dengan mudah bisa dinilai oleh publik, dengan indikator yang cukup sederhana, melalui pemanfaatan dana desa yang dimiliki apakah desa sa maju, berkembang atau terbelakang, dan sebagaimana yang bulan  inilah  merupakan  momentum  dimana semua  Kabupaten/Kota  sedang  sibuk-sibuknya  mempersiapkan  laporan  akhir tahun  terhadap  semua  kegitan  desa  yang  sudah  dilakukan,  yang  disepakati  dulu saat Musrembang desa agenda kebijakannya yang sering kita sebut dengan istilah “Musyawarah Perencanaa Pembangunan (MUSRENBANG)”, tingkat desa, naik ke kecamatan  dan  MUSRENBANG  ditingkat  kabupaten,  yang  merupakan  agenda ng  dilakukan  pemerintah  baik  pemerintah  daerah,  maupun pemerintah  provinsi  dalam  rangka  penyusunan  perencanaan  pembangunan. Termasuk  juga  dalam  hal  ini  Kabupaten  Bojonegoro  merupakan  salah  satu kabupaten  di  Jawa  Timur  yang  laju  pertumbuhan  ekonominya  di  dorong  oleh sektor  Migas.Pertumbuhan  ekonomi  di  Bojonegoro  pada  2015  tumbuh  sebesar 17,42 % (+Migas) dan merupakan peningkatan yang luar biasa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,36 %. 6
Analisis  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Penduduk Miskin  di  Kecamatan  Poso  Pesisir  Kabupaten  Poso .  E-Jurnal  Katalogis,  Vol.  1  No.  2,  April
Sumber: http://www.bojonegorokab.go.id.,diolah 2019, diakses tanggal 15-08-2019.
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019

## Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingk
Tahun 2015
Sumber: http://www.bojonegorokab.go.id.,diolah 2019.
Dengan  potensi  yang  dimiliki  Bojonegoro  tentu  dibutuhkan  sebuah perencanaan  yang  berbasis  THIS  (Tematik,  Holistik,  Integratif  dan  Spasial) menjadi  penting  untuk  dapat  diterapkan  di  kabupaten  ini.MUSRENBANG  DES adalah salah satu bagian instrumen penting dalam permumusan sebuah kebijakan khususnya  kebijakan  yang  benar-benar  diinisiasi  dari  masyarakat.Ketentuan  ini tentu  saja  sudah  termuat  dalam  UU  No.  2 Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  Lebih  lanjut,  Kabupaten  Bojonegoro  tentu akan melihat  pula prioritas  nasional yang termuat  dalam  RKP  2020 yaitu:  (PN1) Pembangunan  Manusia  dan  Pengentasan  Kemiskinan,  (PN  2)  Konektivitas  dan Pemerataan,  (PN3)  Nilai  Tambah  Ekonomi  dan  Kesempatan  Kerja,  (PN  4) Ketahanan  Pangan,  Air,  Energi,  dan  Lingkungan  Hidup,  (PN  5)  Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.
Spirit itu tergambar jelas dari kondisi ideal pembangunan masyarakat desa yang  diungkapkan  oleh  Surjadi,  Pembangunan  Masyarakat  Desa  adalah  sebagai suatu  proses  dimana  anggota-anggota  masyarakat  desa  pada  awalnya
17.42 21.95 5.70 2.91 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 2015 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas (%) Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas (%) Inflasi (%) ___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Firrean Suprapto
Reorientasi Pemanfaatan.. |97
Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 – 2017
Sumber: http://www.bojonegorokab.go.id.,diolah 2019.
Dengan  potensi  yang  dimiliki  Bojonegoro  tentu  dibutuhkan  sebuah perencanaan  yang  berbasis  THIS  (Tematik,  Holistik,  Integratif  dan  Spasial)
enting  untuk  dapat  diterapkan  di  kabupaten  ini.MUSRENBANG  DES adalah salah satu bagian instrumen penting dalam permumusan sebuah kebijakan benar  diinisiasi  dari  masyarakat.Ketentuan  ini tentu  saja  sudah  termuat  dalam  UU  No.  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  Lebih  lanjut,  Kabupaten  Bojonegoro  tentu akan melihat  pula prioritas  nasional yang termuat  dalam  RKP  2020 yaitu:  (PN1) Pembangunan  Manusia  dan  Pengentasan  Kemiskinan,  (PN  2)  Konektivitas  dan erataan,  (PN3)  Nilai  Tambah  Ekonomi  dan  Kesempatan  Kerja,  (PN  4) Ketahanan  Pangan,  Air,  Energi,  dan  Lingkungan  Hidup,  (PN  5)  Stabilitas
Spirit itu tergambar jelas dari kondisi ideal pembangunan masyarakat desa Pembangunan  Masyarakat  Desa  adalah  sebagai
anggota  masyarakat  desa  pada  awalnya
21.95 10.26
5.59
5.50 2.59 2.50
2016
2017
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2015 - 2017
Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas (%) Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas (%)
___________________________________________________________________
98| Firrean Suprapto Reorientasi Pemanfaatan..
mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.
Saat  ini,  proses  MUSRENBANG  memang  telah  berjalan  sebagaimana mestinya.Akan  tetapi,  ada  hal  menarik  yang  menjadi  pengamatan  penulis khususnya  pemanfaatan  Kebijakan  Dana Desa.Kebijakan  Dana Desa yang  selama ini  berjalan  tampak  kurang  optimal  dan  terukur  khu sebagaimana  penulis  singgahi.Misalkan,  di  Desa  Ngampel,  dan  Sambiroto Kecamatan  Kapas  dimana  kedua  desa  tersebut  merupakan  desa  yang  wilayahnya merupakan  lokasi  eksplorasi  pertambangan  MIGAS.  Disana  masih  banyak ditemukan  para  petani  yang  mengeluh  akan  lahan  pertaniannya  serta  mengeluh akan penghasilan yang mereka dapatkan. Terlebih, mereka harus berhutang untuk mempertahankan  kehidupan  bertani  mereka  agar  dapat  menyambung  hidup mereka.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  dengan  metode pendekatan  deskiptif.Sumber  data dalam penelitian ini diambil  dengan  menggunakan  metode  studi  pustaka  dan  metode  dokumentasi dengan  mengambil  sampel  contoh  kasus  dibeberapa  desa  di  K Bojonegoro Jawa Timur, lalu diselaraskan dengan data Pemkab Bojonegoro ditelaah lebih jauh.

## C. ANALISIS ANTAR KEBIJAKAN DESA DAN DANA DESA
Kebijakan  Dana  Desa  saat  ini  menjadi  produk  kebijakanpaling  menarik untuk  ditelaah  lebih  jauh.Banyak  para  kalangan  akademisi,  pemerhati  kebijakan dan masyarakat pada umumnya selalu memperbincangkan masalah implementasidari kebijakan Dana Desa yang hadir sebagai bentuk amanah dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lebih lanjut, perbincangan akan Dana Desa da dirujuk  di  dalam  UU  No.  6  Tahun  2014  pada  Bab  VIII  Keuangan  Desa  dan  Aset Desa pasal 71 menyebutkan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa.  Pendapatan  Desa sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  71  kemudian  dijelaskan  di  pasal  71  dimana pendapatan desa bersumber dari: (a) pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha,
7 Surjadi, Pembangunan Masyarakat Desa , (Bandung: Mandar Maju
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. 7
Saat  ini,  proses  MUSRENBANG  memang  telah  berjalan  sebagaimana mestinya.Akan  tetapi,  ada  hal  menarik  yang  menjadi  pengamatan  penulis khususnya  pemanfaatan  Kebijakan  Dana Desa.Kebijakan  Dana Desa yang  selama ini  berjalan  tampak  kurang  optimal  dan  terukur  khususnya  di  beberapa  tempat sebagaimana  penulis  singgahi.Misalkan,  di  Desa  Ngampel,  dan  Sambiroto Kecamatan  Kapas  dimana  kedua  desa  tersebut  merupakan  desa  yang  wilayahnya merupakan  lokasi  eksplorasi  pertambangan  MIGAS.  Disana  masih  banyak ani  yang  mengeluh  akan  lahan  pertaniannya  serta  mengeluh akan penghasilan yang mereka dapatkan. Terlebih, mereka harus berhutang untuk mempertahankan  kehidupan  bertani  mereka  agar  dapat  menyambung  hidup
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  dengan  metode pendekatan  deskiptif.Sumber  data dalam penelitian ini metode  studi  pustaka  dan  metode  dokumentasi dengan  mengambil  sampel  contoh  kasus  dibeberapa  desa  di  Kabupaten
, lalu diselaraskan dengan data Pemkab Bojonegoro untuk

## ANALISIS ANTAR KEBIJAKAN DESA DAN DANA DESA
Kebijakan  Dana  Desa  saat  ini  menjadi  produk  kebijakanpaling  menarik ra  kalangan  akademisi,  pemerhati  kebijakan dan masyarakat pada umumnya selalu memperbincangkan masalah implementasidari kebijakan Dana Desa yang hadir sebagai bentuk amanah dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lebih lanjut, perbincangan akan Dana Desa dapat ahun  2014  pada  Bab  VIII  Keuangan  Desa  dan  Aset Desa pasal 71 menyebutkan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa.  Pendapatan  Desa sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  71  kemudian  dijelaskan  di  pasal  71  dimana
(a) pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha,
Bandung: Mandar Maju, 1995), 1.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
hasil  aset,  swadaya,  dan  partisipasi,  gotong  royong  dll pendapatan  dan  belanja  negara,  (c)  bagian  dari  hasil  pajak  daerah  dan  retsibusi daerah  Kabupaten/Kota,  (d)  alokasi  dana  desa  yang  merupakan  bagian  dari perimbangan yang diterima kabupaten/kota pendapatan  dan  belanja  daerah  provinsi  dan  anggaran  pendapatan  dan  be daerah kabupaten/kota, (f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan (g) lain-lain pendapatan desa yang sah
Gambar 2. Diagram Alur Antar Kebijakan Desa dan Dana Desa
Sumber: Analisis Antar Regulasi, oleh Penulis 2019.
Alokasi  dana  desa sebagaimana  dimaksud pada 10%) dari  dana  perimbangan  yang  diterima  Kabupaten/Kota  dalam  anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setalah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Anggaran pendapatan  dan  belanja  desa  terdiri  atas  bagian  pendapatan,  belanja  dan pembiayan  desa.  Kemudian,  rancangan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa diajukan oleh KepalaDesa dan dimusyawarahkan bersama Badan
Permusyawaratan  Desa.  Hasil  musyawarah  tersebut  akan  ditetapkan  sebagai
UU No
PP Nomor 47 Tahun 2015 (perubahan atas PP Nomor 43 tahun 2014) tentang Peraturan
Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
1. Pemendagri No. 111/2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan Desa
2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
4. Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa 1. Permendes No. 1 /2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Beskala Desa 2. Permendes No. 2/2015  tentang Musyawarah Desa
3. Permendes No. 3/2015 tentang Pendampingan Desa 4. Permendes No. 2/2015 tentang Pendirian,
Pengurusan. Pengelolaan dan Pembubaran Bumdes 5. Permendes No. 19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018 ___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Firrean Suprapto
Reorientasi Pemanfaatan..
|99
rtisipasi,  gotong  royong  dll,  (b)  alokasi  anggaran (c)  bagian  dari  hasil  pajak  daerah  dan  retsibusi (d)  alokasi  dana  desa  yang  merupakan  bagian  dari perimbangan yang diterima kabupaten/kota, (e) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  provinsi  dan  anggaran  pendapatan  dan  belanja
(f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak lain pendapatan desa yang sah.
ntar Kebijakan Desa dan Dana Desa
Sumber: Analisis Antar Regulasi, oleh Penulis 2019.
Alokasi  dana  desa sebagaimana  dimaksud pada (huruf  d  paling  sedikit dari  dana  perimbangan  yang  diterima  Kabupaten/Kota  dalam  anggaran h dikurangi Dana Alokasi Khusus. Anggaran pendapatan  dan  belanja  desa  terdiri  atas  bagian  pendapatan,  belanja  dan
ancangan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa esa dan dimusyawarahkan bersama Badan ermusyawaratan  Desa.  Hasil  musyawarah  tersebut  akan  ditetapkan  sebagai
o.6 Tahun 2014 Tentang Desa PP Nomor 8 Tahun 2016 (perubahan kedua atas PP Nomor 60 tahun 2014) tentang dana desa yang bersumber dari APBN 1. PMK No. 257/PMK.07/2015 tentang Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang tidak
Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD) 2. PMK No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa 3. PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK No. 112/PMK.07/2017
___________________________________________________________________
100| Firrean Suprapto Reorientasi Pemanfaatan..
anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan 73).
Pengertian  Dana  Desa  sendiri  sejauh  ini  dimaknai  sebagai berasal  dari  APBN  yang  peruntukkannya  digunakan  dalam  pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Dana  Desa  bertujuan  untuk:  (1)  Meningkatkan  pelayanan  publik  di  desa Mengentaskan  kemiskinan,  (3)  Memajukan  perekonomian  desa kesenjangan  pembangunan  antar  desa sebagai subjek pembangunan. Untuk itu, digunakan  untuk:  (1)  Penyelenggaran  pemerintahan mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan desa Pembangunan  pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan  umum  dan  lain Pembinaan Kemasyarakatan: Meningkatkan peran serta kesadaran
masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa,  (4)  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan  Bencana,  Keadaan  Darurat  dan  Mendesak  Desa  (Perubahan Permendagri N0.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa)

## D. Permasalahan dan Penyalahgunaan Kebijakan Dana Desa
Saat ini, penyerapan program dana desa mencapai 82,72%, kemudian penyerapan dan  kembali  naik  menjadi  98,54%  pada penyerapan dana desa mencapai 99% dari yang dialokasikan sebesar Rp 60 triliun dan untuk Tahun 2019 alokasi dana desa sebesar Rp 73 triliun.
Tabel 1. Persentase Penyerapan Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Alokasi (Triliun) Anggaran (Triliun) 2015 20,8 2016 47 2017 60 2018 60 Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2019
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa (pasal
Pengertian  Dana  Desa  sendiri  sejauh  ini  dimaknai  sebagai  dana  yang peruntukkannya  digunakan  dalam  pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dilihat dari segi tujuan, kehadiran
Meningkatkan  pelayanan  publik  di  desa,  (2) Memajukan  perekonomian  desa,  (4)  Pengatasi kesenjangan  pembangunan  antar  desa,  dan  (5)  Memperkuat  masyarakat  desa
. Untuk itu, harapan dengan adanya Dana Desa dapat Penyelenggaran  pemerintahan:  Digunakan  untuk i pemerintahan desa, (2) Pembangunan Desa: pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan  umum  dan  lain-lain,  (3)
Meningkatkan peran serta kesadaran
masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa:  Meningkatkan  pemahaman  kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan (5)
Penanggulangan  Bencana,  Keadaan  Darurat  dan  Mendesak  Desa  (Perubahan Permendagri N0.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa).

## Permasalahan dan Penyalahgunaan Kebijakan Dana Desa
enyerapan program dana desa yang dipantau mulai Tahun 2015 penyerapan naik menjadi 97,65% pada Tahun 2016 dan  kembali  naik  menjadi  98,54%  pada  Tahun  2017.  Pada  Tahun  2018 penyerapan dana desa mencapai 99% dari yang dialokasikan sebesar Rp 60 triliun, dan untuk Tahun 2019 alokasi dana desa sebesar Rp 73 triliun.
Tabel 1. Persentase Penyerapan Anggaran Alokasi Dana Desa Anggaran (Triliun) (%) Penyerapan 17,2 82,7% 45,9 97,7% 59,1 98,5% 59,4 99,0% Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2019
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019

## Gambar 3. Penyerapan Alokasi Dana Dasa
Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2019
Dilihat  dari  kinerja  penyerapan  programdana  desa memang  secara  ouput  kegiatan  penyerapan  dana  desa  dapat  tergolong  berhasil secara  kegiatan.  Akan  tetapi,  persoalan ditemukan tidaklah demikian adanya sebagaimana fakta yang terjadi sekitaran  Kawasan  Eksplorasi  Tambang  Migas  di  Bojonegoro.Fakta  dilapangan banyak ditemukan penyalahgunaan Dana Desa, jika ditelusuri secara kemanfaatan program/kegiatan.Masih  banyak  kegiatan  yang  berasal  dari  Dana  Desa  tidak melihat keterjangkauan kemanfaatan atau bahkan para pelaku program/kegiatan sendiri  (pengelola  dana  desa)  tidak  paham  akan  penggunaan  kegiatannya. Sehingga, persoalan ini menjadi pekerjaan rumah yang luar biasa bagi daerah dalam hal pengendalian Dana Desa yang a
Beberapa  penyalahgunaan  Dana  Desa  yang  dihimpun  oleh  penulis  dari data  laporan  ICWsetiap  tahunnya longgarnya  pengawasan  dan  kewenangan  terhadapK Dana  Desa.  Kewenangan  Kepala  Desa  yang  terl PermusyawaratanDesa)  BPD  yang  seharusnya  berfun menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu kebanyakan anggota BPD dari tokoh masyarakat dan adat juga ikut terlibat kasus yang hampir serupa juga diindikasikan menjadi  bahan  kajian  penulis.  Pada  tahun
20.8 47 60 17.2 45.9 59.1 0 10 20 30 40 50 60 70 2015 2016 2017 ___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Firrean Suprapto
Reorientasi Pemanfaatan..
|101
Gambar 3. Penyerapan Alokasi Dana Dasa
Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2019
enyerapan  programdana  desa  yang  dipantau, memang  secara  ouput  kegiatan  penyerapan  dana  desa  dapat  tergolong  berhasil secara  kegiatan.  Akan  tetapi,  persoalan-persoalan  yang  terjadi  dilapangan tidaklah demikian adanya sebagaimana fakta yang terjadi di desa-desa sekitaran  Kawasan  Eksplorasi  Tambang  Migas  di  Bojonegoro.Fakta  dilapangan banyak ditemukan penyalahgunaan Dana Desa, jika ditelusuri secara kemanfaatan program/kegiatan.Masih  banyak  kegiatan  yang  berasal  dari  Dana  Desa  tidak
kauan kemanfaatan atau bahkan para pelaku program/kegiatan sendiri  (pengelola  dana  desa)  tidak  paham  akan  penggunaan  kegiatannya. Sehingga, persoalan ini menjadi pekerjaan rumah yang luar biasa bagi pemerintah
Dana Desa yang ada.
Beberapa  penyalahgunaan  Dana  Desa  yang  dihimpun  oleh  penulis  dari dapat  diidentifikasi  disebabkan  karena kewenangan  terhadapKepala  Desadalam  mengelola esa  yang  terlalu  besar  diduga  karena  (Badan yang  seharusnya  berfungsi  sebagai  pengawas  tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu kebanyakan anggota BPD dari tokoh ikut terlibat “bermain” dalam mengelola dana desa ini,
diindikasikan oleh penulis terjadi di desa-desa yang Pada  tahun  2017  setidaknya  ditemukan  96  kasus
60 59.1 59.4
2017 2018 Alokasi (Triliun) Anggaran (Triliun)
___________________________________________________________________
102| Firrean Suprapto Reorientasi Pemanfaatan..
penyalahgunaan  pengelolaan  dana  desa.  Kasus  ini  meningkat  dari  tahun  2016 sebanyak 41 kasus dan tahun 2015 sebanyak 15 kasus.
Gambar 4. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Alokasi Dana Dasa
Sumber : Indonesia Coruption Watch (ICW)
Dari  kebanyakan  kasus  yang  terjadi anggaran  dilakukan  pada:  (1)  proses  penyusunan  Alokasi  Dana  Desa,  (2) Penggunaan  (Implementasi  Dana  Desa Pungutan  yang  dilakukan  oleh  Aparat  Desa. dilakukan  oleh  oknum  aparat  desa penyalahgunaan  anggaran  sebanyak  51  kasus, sebanyak  17  kasus,  (3)  kegiatan/proyek  fiktif penggelembungan  anggaran  sebanyak  14  kasus. Dana Desa tersebut, kerugian negara yang ditimbulkan pada tahun 2015 sebanyak Rp 9,12 miliar. Kemudian menurun di tahun 2016 sebanyak 8,33 miliar tahun  2017  terjadi  peningkatan  yang  signifikanatas 30,11  miliar.  Melihat  fakta  di  atas  terasa  masih  sangat  jauh  dari  kondisi  ideal mengenai  sebuah  konsep  kebijakan  pembangunan  desa,  seperti  yang  diutarakan oleh  Maskun  Sumitro,    yang  menyebutkan  bahwa  Kebijaksanaan  Pembangunan Wilayah  Pedesaan  dirumuskan  secara  umum  dan  merata  dan  menjadi  pedoman setiap  langkah  Pembangunan  Sektoral  di  Bidang  Pedesaan,  yang  meliputi  semua
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2015 2016 17 ___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
penyalahgunaan  pengelolaan  dana  desa.  Kasus  ini  meningkat  dari  tahun  2016 sebanyak 41 kasus dan tahun 2015 sebanyak 15 kasus.
Gambar 4. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Alokasi Dana Dasa
ICW), data diolah penulis 2019
Dari  kebanyakan  kasus  yang  terjadi,  pada  umumnya  penyalahgunaan dilakukan  pada:  (1)  proses  penyusunan  Alokasi  Dana  Desa,  (2)
Dana  Desa),  (3)  pemanfaatan  Kas  Desa,  dan  (4) ukan  oleh  Aparat  Desa.  Modus  yang  terjadi  danmudah oknum  aparat  desa,  diantaranya  adalah  (1)  praktik penyalahgunaan  anggaran  sebanyak  51  kasus,  (2)  pembuatan  laporan  fiktif kegiatan/proyek  fiktif  sebanyak  15  kasus  dan  (4) penggelembungan  anggaran  sebanyak  14  kasus.  Dari  kejahatan  penyalahgunaan erugian negara yang ditimbulkan pada tahun 2015 sebanyak Rp 9,12 miliar. Kemudian menurun di tahun 2016 sebanyak 8,33 miliar dan pada ngkatan  yang  signifikanatas  kerugian  negara  mencapai 30,11  miliar.  Melihat  fakta  di  atas  terasa  masih  sangat  jauh  dari  kondisi  ideal mengenai  sebuah  konsep  kebijakan  pembangunan  desa,  seperti  yang  diutarakan
yang  menyebutkan  bahwa  Kebijaksanaan  Pembangunan Wilayah  Pedesaan  dirumuskan  secara  umum  dan  merata  dan  menjadi  pedoman setiap  langkah  Pembangunan  Sektoral  di  Bidang  Pedesaan,  yang  meliputi  semua
2016 2017 41 96
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
sektor  unggulan  yang  dimiliki  oleh  desa  tersebut. Garna,  pembangunan  yang  tepat  untuk  desa  adalah  yang  akomodatif  terhadap modernisasi  tetapi  tidak  meninggalkan  tradisi  sebagai  akar  kehidupan  yang merupakan identitas atau karakteristik masyarakat.
Gambar 5. Kerugian Negara Akibat Penyalah

## Sumber : Indonesia Coruption Watch (ICW)
Dari sekian banyaknya kasus, modus dan kerugian yang d actor  penyalahgunaan  dana  desa  yang  terjerat Kepala  Desa.  Sebanyak  65  Kepala  Desa  tersangkut  kasus  pada  tahun  2017,  32 Kepala Desa tersangkut pada tahun 2016 dan 15 di  tahun  2015.  Sehingga  total  112 penyalahgunaan dana desa semenjak 2015.
Melihat kasus-kasus tersebut di atas menarik kemudian untuk mencoba kita lihat konsep pencegahan yang ditawarkan oleh pelibatan peran serta semua elemen desa,menurutnya dan  desa  memerlukan  dukungan  dan  peng
8 MaskunSumitro, Pembangunan  Masyarakat  Desa 1994) 49.
9 GarnaKartasamita, Pembangunan  untuk  rakyat, memadukan pertumbuhan dan pemerataan (Jakarta : CIDES, 1996), 89.
0 5 10 15 20 25 2015 2016 9.12 ___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Firrean Suprapto
Reorientasi Pemanfaatan..
|103
sektor  unggulan  yang  dimiliki  oleh  desa  tersebut. 8 Padahal  menurut  Menurut pembangunan  yang  tepat  untuk  desa  adalah  yang  akomodatif  terhadap modernisasi  tetapi  tidak  meninggalkan  tradisi  sebagai  akar  kehidupan  yang merupakan identitas atau karakteristik masyarakat. 9
Gambar 5. Kerugian Negara Akibat Penyalahgunaan Alokasi Dana Dasa
Sumber : Indonesia Coruption Watch (ICW), data diolah penulis 2019
Dari sekian banyaknya kasus, modus dan kerugian yang disebabkan oleh para yang  terjerat  dimana  sebagian  besar  adalah esa  tersangkut  kasus  pada  tahun  2017,  32 pada tahun 2016 dan 15 Kepala Desa terjerat kasus pada 112  Kepala  Desa  sudah  terjerat  kasus penyalahgunaan dana desa semenjak 2015.
kasus tersebut di atas menarik kemudian untuk mencoba kita lihat konsep pencegahan yang ditawarkan oleh Utomo yang menitik beratkan pada pelibatan peran serta semua elemen desa,menurutnya penerapan otonomi daerah dan  desa  memerlukan  dukungan  dan  pengembangan  suatu  sistem  pengelolaan
Pembangunan  Masyarakat  Desa ,  (Yogyakarta:  Media  Widya  Mandala,
Pembangunan  untuk  rakyat, memadukan pertumbuhan dan pemerataan , 2016 2017 8.33 20.11
___________________________________________________________________
104| Firrean Suprapto Reorientasi Pemanfaatan..
pembangunan yang lebih mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas. Dalam  pemerintahaan  perlu  ditumbuhkan  perilaku  pemerintahan  yang  jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan juga demokratis (good governance).

## E. Re  –  Orientasi  Pemanfaatan  Dana  Desa  Dalam  Rangka  Peningkatan
Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas.
Melihat kondisi demikian, sebagaimana penulis sampaikan. T hal  yang  menggembirakan  meskipun  diluar  kasus  itu yang  berhasil  memanfaatkan  dana  desa  dengan  baik  dan  efisien inovatif.Dengan banyaknya gambaran pembangunan desa sebagaimana diuraikan diatas,  terlihat  bahwa  dana  desa  masih signifikan  terhadap  perkembangan  pembangunan  dan  ekonomi  di  desa belum  maksimalnya  pembangunan  di  desa  hingga  saat  ini memberikan  kontribusi  pemikiran  khususnya  bagaimana  menata  dan merumuskan  kembali  model  penataan  dana  desa  khususnya  focus  untuk peningkatan  sumberdaya  manusia  untuk  membangun  pertumbuhan  ekonomi yang berkualitas. Sebelumnya, penulis juga telah melakukan analisis dan pemetaan terhadap implementasi dari peraturan kebijakan tentang desa beserta turunanya pertama:  apakah  telah  dilaksanakan  hingga  menyeluruh  dari  kebijakan  dan amanat  undang-undang  beserta  turunanya  yang  mengatur  mengenai  desa kedua:apakah aparatur negara dan aparatur desa yang terlibat dalam pelaksanakan peraturan desa tersebut telah melaksanak menyeluruh.
Adapun  beberapa  pemikiran  penulis  yang  sekiranya  merupakan  bagian  atau tahapan dalam model penataan dana desa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah  khususnya  Kabupaten  Bojonegoro  adalah  Membangun  Des Berintegritas  melalui  Dana  Desa.  Berikut  ini  adalah  alur  konsep  bagaimana “Membangun Desa Maju Berintegritas melalui Dana Desa
10 Slamet  JokoUtomo, Implementasi  Kebijakan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (ABDesa)untuk Meningkatkan Pembangunan Desa
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
pembangunan yang lebih mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas. 10
Dalam  pemerintahaan  perlu  ditumbuhkan  perilaku  pemerintahan  yang  jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan juga demokratis (good governance).
Orientasi  Pemanfaatan  Dana  Desa  Dalam  Rangka  Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas.
demikian, sebagaimana penulis sampaikan. Tentu saja bukan meskipun  diluar  kasus  itu  banyak  juga  beberapa  desa yang  berhasil  memanfaatkan  dana  desa  dengan  baik  dan  efisien  serta inovatif.Dengan banyaknya gambaran pembangunan desa sebagaimana diuraikan diatas,  terlihat  bahwa  dana  desa  masih  belum  cukup  memberikan  hasilyang
mbangunan  dan  ekonomi  di  desa.  Dengan belum  maksimalnya  pembangunan  di  desa  hingga  saat  ini,  maka  penulis  ingin memberikan  kontribusi  pemikiran  khususnya  bagaimana  menata  dan merumuskan  kembali  model  penataan  dana  desa  khususnya  focus  untuk berdaya  manusia  untuk  membangun  pertumbuhan  ekonomi yang berkualitas. Sebelumnya, penulis juga telah melakukan analisis dan pemetaan terhadap implementasi dari peraturan kebijakan tentang desa beserta turunanya,
apakah  telah  dilaksanakan  hingga  menyeluruh  dari  kebijakan  dan undang  beserta  turunanya  yang  mengatur  mengenai  desa  serta apakah aparatur negara dan aparatur desa yang terlibat dalam pelaksanakan peraturan desa tersebut telah melaksanakan kebijakan tersebut dengan benar dan
Adapun  beberapa  pemikiran  penulis  yang  sekiranya  merupakan  bagian  atau tahapan dalam model penataan dana desa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah  khususnya  Kabupaten  Bojonegoro  adalah  Membangun  Desa  Maju Berintegritas  melalui  Dana  Desa.  Berikut  ini  adalah  alur  konsep  bagaimana
melalui Dana Desa”:
Implementasi  Kebijakan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (ABDesa)untuk Meningkatkan Pembangunan Desa . Media Trend, Vol. 10 No. 1 Maret 2015.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019

## Gambar 6. Konsep Pembangunan Pemerintah Melalukan Intervensi terhadap Rakyatnya
Sumber: Institute for Policy Reform, 31 Januari 2019
Negara  yang  dalam  hal  ini  adalah  Pemerintah  Daerah.  Pemerintah Daerahmusti tanggap dan wajib hadir memberikan intervensi untuk kepentingan rakyat  dengan  melalukan  Evaluasi  Ex Program/Kegiatan  Strategis  Pengelolaan  Dana  Desa pemangku kebijakan tersebut untuk secara teknis dapat (1) spirit & gagasan cerdas, (2) budaya & keteladanan, (3) Anggaran, (4) Regulasi dan Aturan, (5) Pelayanan bermutu tinggi, dan (6) menghasilkan output kebijakan unggul penyusunanprogram/kegiatan setiap  sumberdaya  menjadi  asset  dan  kekayaan evaluasi,  output  teknis  yang  sekiranya  sel Peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  untuk  Pertumbuhan  Berkualitas”  adalah melakukan  fasilitasi  penyiapan  Inisiasi  Program/Kegiatan  Strategis  Pengelolaan Dana  Desa  melalui  penyelenggaraan  Pelatihan  untuk  Pelatih  (TOT) secara khusus kepada Fasilitator Desa, untuk kemudian dapat melatihkan dimensi
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Firrean Suprapto Reorientasi Pemanfaatan.. |105

## . Konsep Pembangunan Desa Maju Berintegritas melalui Cara
Pemerintah Melalukan Intervensi terhadap Rakyatnya

## Januari 2019
Negara  yang  dalam  hal  ini  adalah  Pemerintah  Daerah.  Pemerintah Daerahmusti tanggap dan wajib hadir memberikan intervensi untuk kepentingan
Evaluasi  Ex-Ante  Dalam  Rangka  Penyiapan  Inisiasi Program/Kegiatan  Strategis  Pengelolaan  Dana  Desa  serta  menyiapkan  para pemangku kebijakan tersebut untuk secara teknis dapat menguasaidimensi utama: (1) spirit & gagasan cerdas, (2) budaya & keteladanan, (3) Anggaran, (4) Regulasi ) Pelayanan bermutu tinggi, dan (6) menghasilkan output kebijakan penyusunanprogram/kegiatan  ungguldi  desa  sehingga  dapat  mengubah setiap  sumberdaya  menjadi  asset  dan  kekayaan  desa.Adapun  setelah  dilakukan evaluasi,  output  teknis  yang  sekiranya  selaras  dengan  “Tema  RKP  2020 Peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  untuk  Pertumbuhan  Berkualitas”  adalah enyiapan  Inisiasi  Program/Kegiatan  Strategis  Pengelolaan
Pelatihan  untuk  Pelatih  (TOT) ditujukan
, untuk kemudian dapat melatihkan dimensi
___________________________________________________________________
106| Firrean Suprapto Reorientasi Pemanfaatan..
utama  penyusunan  program/kegiatan anti korupsi kepada para pelaku/pengelola dana desa di Bojonegoro Tawaran  ini  sejalan  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh menyebutkan  bahwa  terdapat  konsekuensi otonomi  terhadap  desa  maka  perlu  diatur  pula  secara  tegas  sumber pembiayaan yang harus diperoleh Desa khususnya ditingkat  atasnya. 11 Aturan  dan  undang diterjemahkan  dan  dipahami  dengan  baik  oleh  penyelenggara  desa  dengan dilakukannya  peningkatan  sumber  daya  yang  dimiliki  salah  satunya  dengan  cara mengikutkan mereka pada program pelatihan atau workshop.
Pendidikan  Penyusunan  Program/Kegiatan  Unggul bentuk  Pelatihan  untuk  Pelatih  (TOT) dilaksanakan  dalam  bentuk:  (1)  Program  Bimbingan  Teknis  dalam  pembuata RPJMDes  dalam  pengajuan  dan  pencairan  dana  desa,  dalam  hal  ini  melibatkan kepala  desa  dan  aparatur  desa  secara  langsung  atau  masyarakat  desa  setempat yang  ditunjuk  dan  dianggap  akan  mampu  nantinya  melaksanakan  dan  membuat RPJMDes untuk desa tersebut, (2) Program Bimbingan Teknis dalam Pembuatan Laporan  Pertanggung  Jawaban  kegiatan  desa  dan  Rincian  Anggaran  Biaya  (RAB) kegiatan yang di dalamnya meliputi pertanggung jawaban invoice pembelian suatu barang/jasa/material pada pemanfaatan dan penggunaan Dana De melibatkan  kepala  desa  dan  aparatur  desa  secara  langsung  atau  masyarakat  desa setempat  yang  ditunjuk  dan  dianggap  akan  mampu  nantinya  melaksanakan  dan membuat  RPJMDes  untuk  desa  tersebut meningkatkan kompetensi aparat desa sebagai pe keuangan desa dalam pemanfaatan dana desa pada sektor pembangunan desa dan sektor pemberdayaan masyarakat desa dengan memajukan sumber perekonomian desa,  (4)  Program  pelatihan  bagi  masyaraka sumberdaya  alam  atau  sumberdaya  manusia  yang  terlatih  yang  disesuaikan dengan  keahlian  dan  sumberdaya  alam  setempat  dalam  pemanfaatan  sektor pariwisata  setempat  dan  sektor  ekonomi  kreatif  lokal  setempat peningkatan  keahlian  dan  peningkatan  nilai  produk  lokal  setempat  yang  ada  di desa tersebut untuk lebih bisa ditingkatkan kembali pada kualitas produk dengan mendatangkan ahli yang memiliki kompetensi di bidang nya, misalkan pada desa
11 Nurliana, Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Dalam  Pembangunan  Fisik  di  Desa Sukomulyo  Kecamatan  Sepaku  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara. Negara, Vol. 1 No 3, 35.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
penyusunan  program/kegiatan  unggul  di  desa  serta  menularkan  mental para pelaku/pengelola dana desa di Bojonegoro.
Tawaran  ini  sejalan  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Nurliana,yang konsekuensi  nyata  dari  pemberian  kewenangan otonomi  terhadap  desa  maka  perlu  diatur  pula  secara  tegas  sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh Desa khususnya yang berasal dari pemerintahan
Aturan  dan  undang-undang  tersebut  akan  mampu diterjemahkan  dan  dipahami  dengan  baik  oleh  penyelenggara  desa  dengan dilakukannya  peningkatan  sumber  daya  yang  dimiliki  salah  satunya  dengan  cara
mereka pada program pelatihan atau workshop.
Penyusunan  Program/Kegiatan  Unggulyang  dikemas  dalam bentuk  Pelatihan  untuk  Pelatih  (TOT)bagi  para  Fasilitator  Desa  secara  teknis
Program  Bimbingan  Teknis  dalam  pembuatan RPJMDes  dalam  pengajuan  dan  pencairan  dana  desa,  dalam  hal  ini  melibatkan kepala  desa  dan  aparatur  desa  secara  langsung  atau  masyarakat  desa  setempat yang  ditunjuk  dan  dianggap  akan  mampu  nantinya  melaksanakan  dan  membuat
Program Bimbingan Teknis dalam Pembuatan Laporan  Pertanggung  Jawaban  kegiatan  desa  dan  Rincian  Anggaran  Biaya  (RAB) kegiatan yang di dalamnya meliputi pertanggung jawaban invoice pembelian suatu barang/jasa/material pada pemanfaatan dan penggunaan Dana Desa, dalam hal ini melibatkan  kepala  desa  dan  aparatur  desa  secara  langsung  atau  masyarakat  desa setempat  yang  ditunjuk  dan  dianggap  akan  mampu  nantinya  melaksanakan  dan membuat  RPJMDes  untuk  desa  tersebut,  (3)  Program  pembinaan  dalam  dalam tensi aparat desa sebagai pengelola kebijakan dan pengelola keuangan desa dalam pemanfaatan dana desa pada sektor pembangunan desa dan sektor pemberdayaan masyarakat desa dengan memajukan sumber perekonomian
Program  pelatihan  bagi  masyarakat  desa  dalam  memanfaatakan sumberdaya  alam  atau  sumberdaya  manusia  yang  terlatih  yang  disesuaikan dengan  keahlian  dan  sumberdaya  alam  setempat  dalam  pemanfaatan  sektor pariwisata  setempat  dan  sektor  ekonomi  kreatif  lokal  setempat,  (5)  Program eahlian  dan  peningkatan  nilai  produk  lokal  setempat  yang  ada  di desa tersebut untuk lebih bisa ditingkatkan kembali pada kualitas produk dengan mendatangkan ahli yang memiliki kompetensi di bidang nya, misalkan pada desa
Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Dalam  Pembangunan  Fisik  di  Desa Sukomulyo  Kecamatan  Sepaku  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara. Ejournal  Administrasi
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
yang  memiliki  bidang  fashion  produk atau  desainer  fashion  untuk  mengkolaborasi  produk  batik  tersebut  dengan  ide atau gagasan desainer tersebut bagusnya batik/tenun tersebut dibuat untuk lebih memiliki nilai tambah dan nilai jual di pasaran. Jika pad maka  dapat  memafaatkan  kuliner  asli  dari  daerah  tersebut  untuk  ditingkatkan kembali  kualitas  makanan  tersebut  misalkan  dengan  mendatangkan  chef/ahli makanan  atau  ahli  branding  dan  packaging  dalam  pengemasan  produk  makanan yang dihasilkan agar memiliki nilai jual yang lebih di pasar koperasi  mandiri  desa  dalam  membantu  pemanfaatan  dana  desa  dalam memberikan  modal  untuk  masyarakat  desa  yang  membutuhkan  modal Membuka  akses  pasar  pada  produk-produk  desa ag atau retail untuk memasarkan produk yang di hasilkan oleh desa tersebut
Langkah  berikutnya  setelah  melakukan  fasilitasi  p Program/Kegiatan  Strategis  Pengelolaan  Dana  Desa Pelatihan untuk Pelatih (TOT) ditujukan secara khusus kepada Fasilitator Desa yaitu  menetapkan  jejaring  Komunitas komunitas  berbasis  Teknologi  Informasi  Desa  di  bawah  Kepala  Derah sekaligus  pengenalan  potensi  unggul  tiap  masing desa maju. Dalam ruang lingkup ini, meliputi:
(1) Membentuk fasilitator unggulan
(2) Penyusunan konsep transfer knowledge dalam membangun maju.

## F. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Alokasi  dana  desa  (ADD)  yang  bersumber  dari  dana  perimbangan keuangan  pemerintah  pusat  dan  daerah  keberadaanya  sangat mempengaruhi laju  pertumbuhan  setiap  desa.  Demikian  halnya  dengan  beberapa  desa  di Bojonegoro dengan adanya ADD saat ini dalam  melaksanakan  pembangunan  desa  secara  bertahap  demi  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat.Pada  sisi  lainnya  terkait  keberadaan  ADD  maka pemerintahan  desa  tersebut  perlu  meningkatkan  pengetahuan  SDM pemerintahan  desa  dalam  mengelola  dan  menggunakan  keuangan  ADD sebagaimana  yang  diharapkan  dari  peraturan  perundang berlaku.Jika beberapa hal dalam pembahasan diatas dapat diterapkan, peluang
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Firrean Suprapto
Reorientasi Pemanfaatan..
|107
batik  atau  tenun  bisa  kita  datangkan  ahli atau  desainer  fashion  untuk  mengkolaborasi  produk  batik  tersebut  dengan  ide atau gagasan desainer tersebut bagusnya batik/tenun tersebut dibuat untuk lebih memiliki nilai tambah dan nilai jual di pasaran. Jika pada desa penghasil kuliner, maka  dapat  memafaatkan  kuliner  asli  dari  daerah  tersebut  untuk  ditingkatkan kembali  kualitas  makanan  tersebut  misalkan  dengan  mendatangkan  chef/ahli makanan  atau  ahli  branding  dan  packaging  dalam  pengemasan  produk  makanan asilkan agar memiliki nilai jual yang lebih di pasar, (6) Program membuat rasi  mandiri  desa  dalam  membantu  pemanfaatan  dana  desa  dalam memberikan  modal  untuk  masyarakat  desa  yang  membutuhkan  modal,  dan  (7)
produk  desa agar  bisa  diminati  oleh  investor atau retail untuk memasarkan produk yang di hasilkan oleh desa tersebut.
Langkah  berikutnya  setelah  melakukan  fasilitasi  penyiapan  Inisiasi Program/Kegiatan  Strategis  Pengelolaan  Dana  Desa  melalui  penyelenggaraan ditujukan secara khusus kepada Fasilitator Desa jejaring  Komunitas  Fasilitator  Desa  dalam  struktur  jenjang berbasis  Teknologi  Informasi  Desa  di  bawah  Kepala  Derah  dan pengenalan  potensi  unggul  tiap  masing-masing  daerahsebagai  gerakan meliputi:
fasilitator unggulan (dalam struktur jaringan komunitas).
transfer knowledge dalam membangun gerakan desa
Alokasi  dana  desa  (ADD)  yang  bersumber  dari  dana  perimbangan keuangan  pemerintah  pusat  dan  daerah  keberadaanya  sangat mempengaruhi laju  pertumbuhan  setiap  desa.  Demikian  halnya  dengan  beberapa  desa  di Bojonegoro dengan adanya ADD saat ini maka desa tersebut sangat terbantu dalam  melaksanakan  pembangunan  desa  secara  bertahap  demi  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat.Pada  sisi  lainnya  terkait  keberadaan  ADD  maka pemerintahan  desa  tersebut  perlu  meningkatkan  pengetahuan  SDM dalam  mengelola  dan  menggunakan  keuangan  ADD sebagaimana  yang  diharapkan  dari  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.Jika beberapa hal dalam pembahasan diatas dapat diterapkan, peluang
___________________________________________________________________
108| Firrean Suprapto Reorientasi Pemanfaatan..
desa  tersebut  menjadi  semakin  maju  sangat  terbuka  lebar,  apalagi  di persaingan yang sangat ketat seperti saat ini.

## 2. Rekomendasi
Dari kesimpulan diatas dapat disarankan hal
a. Kiranya  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dapat memberikan  pengetahuan  dibidang  pengelolaan  keuangan  bagi aparatur pemerintahan Desa.
b) Keberadaan  ADD  pada  tiap  tahunnya  diharapkan  dapat  terjadi peningkatan.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
desa  tersebut  menjadi  semakin  maju  sangat  terbuka  lebar,  apalagi  di  era persaingan yang sangat ketat seperti saat ini.
Dari kesimpulan diatas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :
Kiranya  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dapat memberikan  pengetahuan  dibidang  pengelolaan  keuangan  bagi aparatur pemerintahan Desa.
Keberadaan  ADD  pada  tiap  tahunnya  diharapkan  dapat  terjadi
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019

## Daftar Pustaka
Bempah,  Ridwan.  2013.  Analisis  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Meningkatkan Pendapatan Penduduk Miskin di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso. E-Jurnal Katalogis, Vol. 1 No. 2, April 2013
Kartasamita,  Garna,  1996.  Pembangunan    untuk    rakyat,  memadukan pertumbuhan dan pemerataan.Jakarta
Nurliana. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di  Desa  Sukomulyo  Kecamatan  Sepaku  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara. Ejournal Administrasi Negara, Vol. 1 No 3
Maskun,  Sumitro,  1994,  Pembangunan  Masyarakat  Desa,  Media  Widya
: Yogyakarta
Ndraha, Taliziduhu. 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Rineka Cipta
Surjadi, 1995, Pembangunan Masyarakat Desa, Bandung: Mandar Maju
Utomo,  Slamet  Joko.  2015.  Implementasi  Kebijakan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (ABDesa)  untuk  Meningkatkan  Pembangunan  Desa.  Media Trend, Vol. 10 No. 1 Maret 2015
Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia
Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Sumber:  http://www.bojonegorokab.go.id
Institute for Policy Refor.
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Firrean Suprapto Reorientasi Pemanfaatan..
|109

## Daftar Pustaka
alisis  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Meningkatkan Pendapatan Penduduk Miskin di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso. ogis, Vol. 1 No. 2, April 2013
Pembangunan    untuk    rakyat,  memadukan Jakarta : CIDES
Nurliana. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di  Desa  Sukomulyo  Kecamatan  Sepaku  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara.
ministrasi Negara, Vol. 1 No 3
Maskun,  Sumitro,  1994,  Pembangunan  Masyarakat  Desa,  Media  Widya  Mandala
Ndraha, Taliziduhu. 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Rineka Cipta.
Surjadi, 1995, Pembangunan Masyarakat Desa, Bandung: Mandar Maju.
Utomo,  Slamet  Joko.  2015.  Implementasi  Kebijakan  Anggaran  Pendapatan  dan ABDesa)  untuk  Meningkatkan  Pembangunan  Desa.  Media rend, Vol. 10 No. 1 Maret 2015
Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia.
Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
http://www.bojonegorokab.go.id, Indonesia  Coruption  Watch  (ICW),  dan
___________________________________________________________________ 110| Firrean Suprapto
Reorientasi Pemanfaatan..
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019