## PERTANGGUGNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARA UANG PALSU DITINJAU DARI PERSFEKTIF HUKUM POSITIF
Gios Adhyaksa Universitas Kuningan gios.adhyaksa@uniku.ac.id
Ai Nur Alipah Universitas Kuningan alipah@gmail.com

## Abstrak
Perbuatan pidana  pemalsuan  mata  uang  merupakan  kejahatan  yang  menyerang kepercayaan  masyarakat  terhadap  keaslian  mata  uang,  oleh  karena  itu  atas kebenaran dari nilai mata uang harus dijamin dari pemalsuan. Berdasarkan uraian Tujuan  Untuk  mengetahui  bagaimana  pengaturan  tindak  pidana  pemalsuan  dan pengedaran  uang  palsu  saat  ini,  dan  Untuk  mengetahui  bagaiaman  penegakan hukum  terhadap  pelaku  pemalsuan  dan  pengedaran  uang  palsu. Metode  yang digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  yuridis  normatif dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  primer  dan  data  sekunder  serta alat  pengumpulan  data  yang  digunakan  melalui  wawancara  dan  studi  dokumen. Hasil  dari  penelitian  ini  dengan  tema  penelitian  terhadap  Pertanggungjawaban Pelaku  tindak  Pidana  Pemalsuan  dan  Pengedaran  Uang  Palsu  Ditinjau  dari persfektif  hukum  positif,  Pemalsuan  dan  pengedaran  uang  palsu  yang  dilakukan oleh  pelaku  sebagai  pembuat  dan  pengedar  tentunya  telah  memenuhi  unsur-unsur dalam rumusan Pasal Pasal 244 dan 245 KUHP Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan  uang  dan  pengedaran  uang  palsu  dilaksanakan  oleh  aparat  penegak hukum  mulai  dari  kepolisian,  kejaksanaan  dan  pengadilan  dalam  tahapan  sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan menjatuhkan pidana terhadap pelaku

## Gorontalo

## Law Review
Volume 5 -NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
tindak  pidana  pemalsuan  uang  dan  mencegah  serta  menanggulangi  masyarakat menjadi  korban  pemalsuan  uang,  menyelesaikan  kasus  kejahatan  dan menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  uang  dan  peredaran uang palsu.
Kata Kunci : Mata Uang, Pemalsuan, Pertanggungjawaban Pidana

## Abstract
The criminal act of currency counterfeiting is a crime that attacks public confidence in the  authenticity  of  currency,  therefore  the  truth  of  the  currency  value  must  be guaranteed  from  counterfeiting.  Based  on  the  description,  the  objectives  are  to find out how the current regulation of counterfeiting  and circulation of counterfeit money is, and to find out how to enforce the law  against the perpetrators of counterfeiting and circulating counterfeit money. The method used by the author in this study is a normative juridical approach using primary and secondary data collection techniques and data collection tools used through interviews and document studies. The results of this study  with  the theme of research on the  responsibility of the perpetrators of the  crime  of  counterfeiting  and  circulating  counterfeit  money.  From  a  positive  legal perspective,  counterfeiting  and  circulation  of  counterfeit  money  carried  out  by perpetrators  as  makers  and  dealers  must  have  fulfilled  the  elements  in  the formulation of Articles 244 and 245 of the Criminal Code. Law enforcement against perpetrators  of  counterfeiting  and  circulation  of  counterfeit  money  is  carried  out  by law enforcement officers starting from the police, prosecutors and courts in the stages of  the  criminal  justice  system  in  Indonesia  which  aims  to  impose  penalties  on perpetrators  of  criminal  acts  of  counterfeiting  money  and  prevent  and  cope  with people becoming victims of counterfeiting money, resolving criminal cases and create a  deterrent  effect  for  perpetrators  of  criminal  acts  of  counterfeiting  and  circulating counterfeit money.
Keywords: Currency, Counterfeiting, Criminal Liability.

## 1. PENDAHULUAN
Keberadaan uang sangatlah dibutuhkan  dalam  kegiatan  manusia   sehari- hari.  Dapat  diibaratkan  uang  sebagai  jantung  perekonomian  dalam  kehidupan masyarakat, tanpa  adanya  uang  maka  manusia  tidak  mampu  untuk  memenuhi kebutuhannya  sehari-hari.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan    bahwa  uang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu perekonomian melihat dari fungsi  utamanya  yaitu  uang  sebagai  alat  pembayaran  (Camelia  et  al.,  2019). Tindak  pidana  pemalsuan  uang  mengalami  perkembangan  yang  cukup  kompleks karena  memiliki  dimensi  yang  luas  dan  saling  berkaiatan,  diantaranya  adalah pelaku pemalsuan uang yang  melibatkan para pelaku yang lebih dari satu orang, modus  pemalsuan  uang,  motivasi  dan  faktor  pendukung  pemalsuan  uang  dan wilayah pemalsuan dan peredaran uang palsu yang luas. Selain itu, karena objek yang  dipalsukan  adalah  uang  sebagai  alat  pembayaran  sah  pada  suatu  negara maka  akan  berdampak  negatif  pada  perekonomian  suatu  negara.  Masyarakat menaruh  kepercayaan  yang  besar  atas  kebenaran  suatu  nilai  mata  uang,  oleh karena  itu  atas  kebenaran  dari  nilai  mata  uang  harus  dijamin  dari  pemalsuan. Penyerangan  terhadap  kepercayaan  atas  kebenarannya  adalah  perbuatan  yang patut  dipidana,  yang  oleh  undang-undang  ditentukan  sebagai  suatu  kejahatan (Dewi, 2014b). Mata uang sendiri merupakan alat pembayaran untuk melakukan transaksi jual beli yang digunakan oleh seluruh negara di dunia dan setiap negara
memiliki  nama  mata  uang  yang  berbeda-beda  ( Mata  Uang  Dunia  Dan  Asal  Usul Sejarahnya  Diakses ,  2020).  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  uang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu perekonomian melihat dari fungsi  utamanya  yaitu  uang  sebagai  alat  (Sarah  et  al.,  2019).  Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum di identifikasikan sebagai perbuatan pidana. Mata uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.  Cara maupun teknik pemalsuan  uang  kertas  tersebut  di  mulai  melalui  cara-cara  sederhana  maupun dengan  cara  teknologi  modern  yang  bisa  di  gunakan  pada  zaman  sekarang  ini. Pemalsuan  dan  peredaran  uang  tersebut  umumnya  dilakukan  secara bersamasama  oleh  para  pelaku  pemalsuan  uang  dengan  tujuan  dan  maksud tertentu.
Perkembangan  zaman  yang  semakin  pesat,  menuntut  tiap-tiap  negara untuk  melakukan  pembangunan  di  berbagai  sektor  supaya  dapat  mengikuti  laju pembangunan  dunia  interansional,  tidak  terkecuali  bagi  Indonesia  yang merupakan  negara  berkembang,  dengan  harapan  mampu  bersaing  dan  sejajar dengan  negara-negara  yang  lain.  Berlandaskan  hal  ini,  Indonesia  membentuk pemerintahan  untuk  menyelenggarakan  pembangunan.  Hakekat  pembangunan Nasional  adalah  untuk    mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  adil,  Makmur dan  sejahtera  merata  materil  dan  spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Salah  satu  bagian pembanguan  nasional  adalah  pembangunan  di  bidang  ekonomi  pembanguan ekonomi  memerlukan  mata  uang  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah  dalam kegiatan  perekonomian  nasional  dan  internasional  guna  mewujudkan kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  (Putro  &  Soponyono,  2018). Eksistensi  mata  uang  berdampak  kepada  perekonomian  suatu  Negara  akan berjalan dengan baik, sehingga  mendukung tercapainaya  tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Keberadaan  uang  menyediakan  alternatif  transaksi  yang  lebih  mudah dibandingkan  dengan  system  barter  yang  lebih  kompleks,  tidak  efisien,  dan kurang  cocok  digunakan  dalam  sistem  ekonomi  modern  karena  membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan  dalam  penentuan  nilai.  Oleh  karena  itu  dalam  kehidupan  manusia sehari-hari,  uang  merupakan  bagian  integral yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam kehidupan  manusia  itu  sendiri  (Putro  &  Soponyono,  2018).  Perkembangan  uang palsu diIndonesia secara kualitas mengalami peningkatan. Seiring Perkembangan teknologi, uang palsu sudah hamper mendekati kemiripan dengan uang asli, baik dari  berat  kertasnya  sampai  dengan  tanda  air.  Semakin  canggihnya  mesin pencetak  seperti  printer  juga  mengakibatkan  semakin  sulitnya  mengungkap kasus-kasus tindak pidana pemalsuan uang, khususnya pidana pemalsuan uang yang  sudah  terorganisir (organizedcrime). Pengatuaran  mengenai  pembatasan penggunaan printer oleh Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) (Sarah  et  al.,  2019).  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan menganalisis  pertanggugngjawaban  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  dan pengedaran uang palsu ditinjau dari terhadap hukum positif dan mengetahui dan menganalisis  penegakan  hukum  pertanggugngjawaban  pelaku  tindak  pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu ditinjau dari persfektif hukum positif.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu  peraturan  Perundang-Undangan,  teori-teori  hukum  dan  pendapat-pendapat para  sarjana,  yang  kemudian  dianalisis  serta  menarik  kesimpulan  dari  masalah
yang  akan  digunakan  untuk  menguji  dan  mengkaji  data  sekunder  tersebut. Metode  pendekatan  ini  digunakan  mengingat  permasalahan  yang  diteliti  berkisar pada peraturan perundang-undangan dengan pertanggugngjawaban pelaku tindak pidana  pemalsuan  dan  pengedara  uang  palsu  ditinjau  dari  persfektif  hukum positif.  Studi  kepustakaan  ( Library  Research ),  yaitu  penelitian  kepustakaan dilakukan  dengan  meneliti  data  sekunder  yang  berupa  bahan  hukum  primer (Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana,  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  Jo.Pasal  245  KUHP  Tentang Peredaran Uang Palsu), bahan hukum sekunder (karya ilmiah para sarjana/Jurnal Ilmu hukum), dan bahan hukum tertier (surat kabar dan majalah). Pengumpulan data penelitian ini dengan cara tahap penelitian yang bersifat penunjang terhadap data  kepustakaan  tersebut  di  atas,  yang  diperoleh  dengan  mengkaji  kasus,  tabel serta  wawancara.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  Studi  kepustakaan  ( Library Research ), yaitu penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti data sekunder yang  berupa  bahan  hukum  primer  Studi  kepustakaan  ( Library  Research ),  yaitu penelitian  kepustakaan  dilakukan  dengan  meneliti  data  sekunder  yang  berupa bahan  hukum  primer  (Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang Nomor    7  Tahun  2011  Jo.Pasal  245  KUHP  Tentang  Peredaran  Uang  Palsu Kaitannya  Dengan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Pemalsuan  Uang  dan Pengedaran Uang Palsu di Kabupaten Kuningan., karya  ilmiah para  sarjana, dan bahan  hukum  tertier  (surat  kabar  dan  majalah).  Analisis  data  ini  dengan  data primer  maupun  data  sekunder  dianalisa  secara  normatif  kualitatif,  artinya mengukur  data  dengan  ketentuan  perundang-undangan  atau  teori  yang  tidak dapat  diukur  dengan  angka-angka,  kemudian  dari  data  yang  diperoleh  tersebut akan diterapkan terhadap permasalahan.

## 3. PEMBAHASAN
a. Pertanggugngjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan  dan  Pengedaran Uang Palsu Ditinjau Dari Persfektif Hukum Positif.
Hukum pidana  konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang  dikenal  dengan  ajaran  kesalahan.  Dalam  bahasa  latin  ajaran  kesalahan dikenal  dengan  sebutan  mens  rea.  Doktrin  mens  rea  dilandaskan  pada  suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut itu dirumuskan dengan an act does not  make  persent  quilty,  unless  the  mind  is  legally  blameworthy.  Berdasar  asas tersebut, ada dua  syarat yang harus dipenuhi untuk dapat  memidana seseorang, yaitu  ada  perbuatan lahiriah  yang  terlarang/perbuatan  pidana  (  actus  reus),  dan ada sikap batin jahat/ tersela (mens rea) (Harahap, 2018).
Pertanggungjawaban  pidana  diartikan  diteruskannya  celaan  yang  objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk  dapat  dipidana  karena  perbuatannya  itu.  Dasar  adanya  perbuatan  pidana adalah  asas  legalitas,  sedangkan  dasar  dapat  dipidannya  pembuat  adalah  asas kesalahan.  Ini  bearti  bahwa  perbuatan  pidana  hanya  akan  dipidana  jika mempunyai  kesalahan  menyangkut  masalah  pertanggungjwaban  pidana.  Oleh karena  itu,  pertanggungjawaban  pidana  adalah  pertanggungjawaban  orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan  orang  itu  adalah  tindak  pidana  yang  dilakukannya. Terjadinya  pertanggungjawaban  pidana  karena  telah  ada  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  seseorang.  Pertanggungjawaban  pidana  pada  hakikatnya merupakan  suatu  mekanisme  yang  dibangun  oleh  hukum  pidana  yang  bereaksi terhadap  pelanggaran atas  kesepakatan  menolak  suatu  perbuatan  tertentu  ( Mata Uang Dunia Dan Asal Usul Sejarahnya Diakses , 2020)

## 1) Sanksi Mengedarkan Uang Palsu
Pembuatan uang palsu dan pemalsuan uang, pasal 245 mengancam dengan hukuman yang sama:
a) barang  siapa  dengan  sengaja  mengerdarkan  uang  logam  atau  uang  kertas negeri atau uang kertas bank, yang ia bikin sendiri secara meniru atau yang ia palsukan.
b) barang  siapa  dengan  sengaja  mengedarkan  barang-barang  itu,  yang  di ketahuinnya  pada waktu itu yang menerima barang-barang itu bahwa barang- barang itu adalah uang palsu.
c) barang  siapa  dengan  siapa  sengaja  menyimpan  atau  memasukkan  kedalam wilayah  Indonesia  barang-barang  tersebut  yang  membikin  atau  memalsukan sendiri, atau yang mengetahui kepalsuannya pada waktu menerimanya, dengan tujuan  untuk  kemudian  mengedarkana  atau  menyuruh  mengedarkan  barang- barang seolah-olah uang asli.
Unsur  kesengajaan  kini  berarti  bahwa  si  pelaku  haru  tahu  bahwa barangbarang  tersebut  adalah  uang  palsu,  juga  tidak  perlu  mengetahui  bahwa, berhubung  dengan  barang-barang  itu  telah  di lakukan  tindak  pidana  pemalsuan uang  palsu  atau  memalsukan  uang  asli.  Di  Indonesia,  hal  tersebut  belum  diatur baik dalam KUHP maupun Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Unag. Hali itu sangat penting mengingat tindak pidana pemalsuan uang itu sifat, arti dan maknanya  luas  sehingga  dimungkinkan  dapat  terjadi  kekeliruan  dalam menafsirkan tindak pidana pemalsuan uang.
Berdasarkan kondisi ini, tindak pidana  pemalsuan uang banyak dilakukan oleh  lebih  dari  satu  orang  dan  bahkan  ada  yang  sudah  terorganisasi.  Selain  itu, seing  dilakukan  oleh  orang-orang  dengan  status  social  cukup  baik  dan  meiliki tingkat Pendidikan lebih tinggi. Tindak pidana pemalsuan merupakan tidan pidana yang  melibatkan  teknologi  yang  canggi  dalam  melakukan  uang  tersebut,  yang palsu  tersebut  untuk  dapat  diterima  di  masyarakat  maka  pelaku  dalam  proses pembuatannya  mengupayakan  bagaimanapun  caranya  agar  mirip  dengan  uang asli sedangkan di sisi lain, pemerintah dalam membuat mata uang mengupayakan sedemikian  rumitnya  atau  sulitnya  agar  tidak  bisa  ditiru  oleh  pihak  yang  tidak bertanggung  jawab.hal  tersebut  memaksa  pelaku  menguasai  teknologi  sebelum melakukan  perbuatan  teknologi  sebelum  melakukan  perbuatan  pemalsuan  uang agar uang palsu itu mirip dengan aslinya sehingga layak untuk diedarkan dan bisa diterima oleh masyarakat.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  Tenrang  Mata  Uang  diatur mengenai  larangan,  dan  ketentuan  pidana  terhadap  pemalsuan  dan  pengedaran uang palsu yang berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
a. Pasal 24 (1) Setiap  orang  dilarang  meniru  Rupiah,  kecuali  untuk  tujuan  pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata spesimen .
(2) Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan.
b. Pasal 26
(1)   Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
(2)    Setiap  orang  dilarang  menyimpan  secara  fisik  dengan  cara  apa  pun  yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
(3)  Setiap orang dilarang mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
(4)  Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(5)  Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.
c. Pasal 27
(1) Setiap  orang  dilarang  memproduksi,  menjual,  membeli,  mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.
(2) Setiap  orang  dilarang  memproduksi,  menjual,  membeli,  mengimpor, mengekspor,  menyimpan,  dan  atau  mendistribusikan  bahan  baku  Rupiah yang  digunakan  atau  dimaksudkan  untuk  membuat  Rupiah  Palsu.  Kitab Undang-Undang Hukum pidana memuat beberapa peraturan salah satunya mengenai uang rupiah palsu yang diedarkan di sekitar wilayah Indonesia
a. Pasal 244
Barang  siapa  meniru  atau  memalsu  mata  uang  atau  uang  kertas  yang dikeluarkan  Negara  atau  Bank,  dengan  maksud  untuk  mengedarkan  atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
b. Pasal 245
Barang  siapa  dengan  sengaja  mengedarkan  mata  uang  atau  uang  kertas  yang dikeluarkan  oleh  Negara  atau  Bank  sebagai  mata  uang  atau  uang  kertas  asli dan  tidak  dipalsu,  padahal  ditiru  atau  dipalsu  olehnya  sendiri,  atau  waktu diterima  atau  diketahuinya  bahwa  tidak  asli  atau  dipalsu,  ataupun  barang siapa  menyimpan  atau  memasukan ke  Indonesia  mata  uang  atau  uang kertas yang  demikian,  dengan  maksud  untuk  mengedarkan  atau  menyuruh mengedarkan  sebagai  uang  asli  dan  tidak  dipalsu,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama 15 tahun.
c. Pasal 247
Barang  siapa    dengan  sengaja  mengedarkan  mata  uang  yang  dikurangi  nilai olehnya  sendiri  atau  yang merusaknya  waktu  diterima  diketahui  sebagai  uang yang  tidak  dirusak  ataupun  barang  siapa  menyimpan  atau  memasukan  ke Indonesia  uang  yang  demikian  itu  dengan  maksud  untuk  mengedarkan  atau menyuruh  mengedarkannya  sebagai  uang  yang  tidak  rusak,  diancam  dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap jenis- jenis Tindak Pidana tersebut dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu perumusan sanksi secara tunggal (hanya satu jenis pidana saja, yaitu pidana penjara) dan secara  alternatif,  yaitu  pidana  penjara    atau  denda.  Jenis  sanksi  pidana  yang diancamkan selain pidana penjara dan denda juga ada sanksi perampasan uang palsu  atau  dirusak  atau  bahan-bahan  yang  digunakan  untuk  memalsukan uang dan pencabutan hak-hak terdakwa.
Perumusan  sanksi  pidana  secara  tunggal  diancamkan  kepada  pelaku pemalsuanan  perusakan  mata  uang  (butir  a – f),  sedangkan  Sanksi  Pidana Alternatif diancamkan kepada pelaku yang mengedarkan dan menyimpan atau memasukkan  bahan-bahan  untuk  pemalsuan  Uang  Rupiah  (butir  g – i). Mengingat  pengaturan  Tindak  Pidana  Terhadap  Mata  Uang  mempunyai  fungsi perlindungan terhadap kepentingan publik dalam hal ini kepentingan ekonomi masyarakat  dan  negara  maka  disamping  pidana  penjara  penjatuhan  pidana denda  kepada  pelaku  Tindak  Pidana  mata  uang  sangat  penting  sebagai kompensasi  dari  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  Tindak  Pidana  tersebut. Sanksi pidana penjara dalam KUHP menganut sanksi penjara minimum umum dan  maksimum  umum,  yaitu  minimum  1  hari  dan  maksimum  15  tahun  (Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum, 2005).
b. Penegakan Hukum Pertanggugngjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu Ditinjau Dari Persfektif Hukum Positif Penegakan  hukum  dapat  menjamin  kepastian  hukum,  ketertiban  dan perlindungan  hukum  pada  era  modernisasi  dan  globalisasi  saat  ini  dapat
terlaksana,  apabila  berbagai  dimensi  kehidupan  hukum  selalu  menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh  nilai-nilai  aktual  di  dalam  masyarakat  beradab  (Dewi,  2014a).  Penegakan hukum diartikan sebagai penegakan dan penerapan hukum, undang-undang atau peraturan-peraturan  yang  berlaku  di  satu  negara  tertentu.  Dalam  prespektif hukum pidana,  terminologi penegakan hukum dimaknai sebagai tindakan negara untuk  mendeteksi  pelanggaran,  menghentikannya,  dan  untuk  mencegah terjadinya  pelanggaran  berikutnya  dikemudian  hari.  Penegakan  hukum  juga  di artikan sebagai penggunaan agen-agen pemerintah untuk merespon, mendeteksi,menyelidiki,  menyidik,  menuntut,  dan  menjatuhkan  sanksi  kepada pelaku  kejahatan.  Sebagai  suatu  proses  kegiatan  yang  meliputi  berbagai  pihak termasuk  masyarakat  dalam  kerangka  pencapaian  tujuan,  adalah  keharusan untuk  melihat  penegakan  hukum  pidana  sebagai  sistem  peradilan  pidana  (Dewi, 2014a).
Penegakan  hukum  sendiri  harus  diartikan  dalam  kerangka  tiga  konsep, yaitu:(Dewi, 2014a).
1) Konsep  penegakan  hukum  yang  bersifat  total  (total  enforcement  concept) yang  menuntut  agar    semua  nilai  yang  ada  dibelakang  norma  hukum tersebut ditegak kan tanpa terkecuali
2) Konsep  penegakan  hukum  yang  bersifat  penuh  (full  enforcement  concept) yang menyadari  bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
3) Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah  diyakini  adanya  diskresi  dalam  penegakan  hukum  karena keterbatasan-keterbatasan,  baik  yang  berkaitan  dengan  saranaprasarana, kualitas  sumber  daya  manusianya,  kualitas  perundangundangannya  dan kurangnya partisipasi masyarakat.
Penegakan  hukum  sesungguhnya  menunjuk  kepada  kewajiban  petugas kepolisian.  Pengertian  penegakan  hukum  dapat  juga  diartikan  penyelenggaraan hukum  oleh  petugas  penegak  hukum  dan  oleh  setiap  orang  yang  mempunyai kepentingan  sesuai  dengan  kewenangannya  masing-masing  menurut  aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali  dengan  penyidikan,  penangkapan,  penahanan,  peradilan  terdakwa  dan diakhiri  dengan  pemasyarakatan  terpidana  (Husen,  1990).  Pengertian  penegakan hukum  itu  dapat  pula  ditinjau  dari  sudut  objeknya,  yaitu  dari  segi  hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.
Dalam  arti  luas,  penegakan  hukum  itu  mencakup  pula  nilai-nilai  keadilan yang  terkandung  di  dalamnya  bunyi  aturan  formal  maupun  nilai-nilai  keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu  hanya  menyangkut  penegakan  peraturan  yang  formal  dan  tertulis  saja.  Oleh karen a itu, penerjemahan perkataan ” law enforcement ” ke dalam Bahasa Indonesia dalam  menggunakan  perkataan  “penegakan  hukum”  dalam  arti  luas  dan  dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” dalam arti sempit (Utama, 2011). Menurut  Moeljatno  menguraikan  berdasarkan  dari  pengertian  istilah hukum  pidana  yang  mengatakan  bahwa  penegakan  hukum  adalah  bagian  dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:(Moeljatno, 1993).
a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan  dan  dalam  hal  apa  kepada  mereka  yang  melanggar  larangan- larangan  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang  telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut. Penegakan  hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu:
a. Faktor hukumnya sendiri.
b. Faktor  Penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor  masyarakat,  yakni  faktor  lingkungan  dimana  hukum  itu  tersebut berlaku atau diterapkan.
Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan  pada  karsa  manusia  di  dalam  pergumulan  hidup  (Soekanto,  1983). Kejahatan  peniruan  dan  pemalsuan  mata  uang  atau  uang  kertas  merupakan penyerangan  terhadap  kepentingan  hukum  atas  kepercayaan  terhadap  uang sebagai  alat  pembayaran  yang  sah.  Sebagai  alat  pembayaran,  kepercayaan terhadap uang harus dijamin (Suwarjo, 2014).
Tindak pidana membuat uang atau meniru rupiah palsu merupakan tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  memiliki  ilmu  khusus  karena membuat  uang  palsu  harus  memiliki  keahlian  khusus  dalam  memalsukan  uang agar uang yang dipalsukan sama dengan uang asli yang dikeluarkan oleh negara. Tindak  pidana  membuat  uang  palsu  merupakan  tindak  pidana  yang berkesinambungan  atau  yang  disebut  dengan  kejahatan  yang  terorganisir, sehingga dapat dikelompokkan juga ke dalam organized crime, atau corporatecrime. Tindak  pidana  teroganisir  atau  kejahatan  terorganisir  ( organized  crime )  adalah istilah  yang  berarti  dimana  kejahatan  tersebut  dipimpin  oleh  seseorang  atau kelompok mempunyai rancangan terlebih dahulu berbeda dari kejahatan spontan dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu dimana kejahatan terorganisir mempunyai spesialisasi  sendiri  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Adapun  dalam  tindak  pidana pemalsuan  uang  adalah  tindak  pidana  teroganisir  maka  uang  palsu  yang  telah selesai  dibuat  memelurkan  pihak  lain  untuk  mengedarkan  uang  palsu  tersebut. Kejahatan Pemalsuan Uang sebagian besar adalah:
a. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir  dengan  baik,  bahkan  sangat  mungkin  merupakan  kejahatan  yang bersifat transnasional.
b. Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Uang  Rupiah  pada  umumnya  para  residivis. Hal  ini  kemungkinan  disebabkan  hukuman  yang  dijatuhkan  terhadap  para pelaku masih ringan.
c. Pemalsuan  terhadap  mata  uang  memerlukan  suatu  proses  yang  cukup  rumit, oleh  karena  itu  biasanya  pelaku  Tindak  Pidana  merupakan  orang-orang  yang memiliki keahlian khusus (Rakhmadsyah & Hadi, 2018).
Pemalsuan  terhadap  mata  uang  memerlukan  suatu  proses  yang  cukup rumit,  oleh  karena  itu  biasanya  pelaku  Tindak  Pidana  merupakan  orang-orang yang memiliki keahlian khusus.
Perumusan  Tindak  Pidana  terhadap  mata  uang  dalam  KUHP  diatur  dalam Pasal 244 – 252 KUHP, sebagai berikut:
a. Perbuatan memalsukan mata uang.
b. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu.
c. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang palsu.
d. Perbuatan merusak mata  uang berupa perbuatan mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk diedarkan.
e. Mengedarkan mata uang yang rusak.
f. Perbuatan  menyimpan  atau  memasukkan  ke  Indonesia  mata  uang  yang dikurangi nilainya.
g. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu atau rusak.
h. Membuat atau mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang.
i. Perbuatan  menyimpan  atau  memasukkan  ke  Indonesia  keping-keping  atau lembaran-lembaran perak tanpa ijin.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis jika dikaitkan dengan teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil  tidaknya  penegakan  hukum  tergantung  tiga  unsur  sistem  hukum,  yakni struktur  hukum  ( struktur  of  law ),  substansi  hukum  ( substance  of  the  law )  dan budaya hukum ( legal culture ).
a. Struktur  hukum (structure  of  the  law), Struktur  hukum  adalah  komponen struktural  atau  organ  yang  bergerak  di  dalam  suatu  mekanisme,  baik  dalam membuat  peraturan,  maupun  dalam  menerapkan  atau  melaksanakan peraturan.  Melingkupi  Pranata  hukum,  aparatur  hukum   dan   sistem penegakkan hukum, dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan dan pengedaran  uang  palsu  organ  yang  bergerak  di  dalamnya  meliputi  Kepolisian sebagai  penyidik,  Kejaksaan  sebagai  lembaga  penuntutan  dan  Pengadilan sebagai  lembaga  yang  memutus  perkara  pidana.  Dalam  hal  ini  kepolisian sudah melakukan tugasnya dengan baik namun dalam melakukan penuntutan kejaksaan  menuntut  lebih  ringan    dari  ketentuan  perundang-undang  yang berlaku,  begitupula  dengan  hakim  yang  menjatuhkan  putusan  jauh  lebih ringan dari tuntutan jaksa.
b. Substansi  hukum (substance  rule  of  the  law), didalamnya melingkupi  seluruh aturan  baik  yang  tertulis  oma  upun  yang  tidak  tertulis,  baik  yang  hukum material maupun  hukum  formal.  Aturan  yang  digunakan  dalam  proses Penegakan  terhadap  pelaku  pemalsuan  dan  pengedaran  uang  palsu  di  sini sudah  diatur  dengan  baik  yang  mana  pelaku  yang  kedapatan  meniru, menyimpan  dan  mengedarkan  uang  palsu  tesebut  dapat  di  hukum  dengan ancaman  pidana  15  tahun  penjara,  begitupula  dengan  keaslian  rupiah  pada setiap  sisinya  sudah  diatur  dengan  jelas  dengan  sedemikian  rupa  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  mata  uang.  Dalam proses pembuatan dan pengedaran mata uang yang berlaku di Indonesia hanya boleh dibuat dan disebarkan oleh Bank Indonesia.
Budaya  hukum (legal  culture), merupakan penekanan  dari  sisi  budaya secara   umum,  kebiasaan-kebiasaan,  opini-opini,  cara  bertindak  dan  berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Di sini masyarakat sebagai bagian dari budaya hukum yang memiliki kebiasaan, opini dan cara bertindak dan sebagai  pihak  yang  merasa  dirugiakan  karena  adanya  uang  rupiah  yang dipalsukan,  ditiru,  dan  disebarluaskan  dalam  menangani  kasus  yang ditemukannya  sudah  cukup  baik  dalam  merspon  dan  sigap  dalam  melakukan tindakan, yakni langsung melaporkan uang rupiah palsu yang ditemukannya pada lembaga yang berwenang menangani perkara tesebut untuk segera ditindak lanjuti 4. PENUTUP
Dari  pembahasan  yang  telah  diuraikan  penulis  maka  dapat  ditarik kesimpulan;  pemalsuan  dan  pengedaran  uang  palsu  yang  dilakukan  oleh  pelaku sebagai  pembuat  dan  pengedar  tentunya  telah  memenuhi  unsur-unsur  dalam rumusan  Pasal  Pasal  244  dan  245  KUHP  Penegakan  hukum  terhadap  pelaku pemalsuan  uang  dan  pengedaran  uang  palsu  di  Kabupaten  Kuningan
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksanaan dan pengadilan  dalam  tahapan  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  yang  bertujuan menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  uang  dan mencegah  serta  menanggulangi  masyarakat  menjadi  korban  pemalsuan  uang, menyelesaikan  kasus  kejahatan  dan  menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku  tindak pidana  pemalsuan  uang  dan  peredaran  uang  palsu.  Upaya  sebagai  solusi  dalam Penegakan  hukum  terhadap  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu  agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, yaitu dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi melalui prosedur dan sistem  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  khususnya  Oleh  Bank  Indonesia, serta melalui penegakan hukum melalui kebijakan penal dan non penal, baik yang bersifat  pencegahan  maupun  penindakan  terhadap  para  pelaku.  Pidana Pemalsuan dan Pegedaran uang palsu.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Camelia,  S.  M.,  Pratiwi,  S.,  &  Krisnalita,  L.  Y.  (2019).  Penerapan  Sanksi  Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Berdasarkan Pasal 245 KUHP. Jurnal Krisna Law , 1 (3), 99 – 108.
Dewi,  E.  (2014a).  Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan uang dan pengedar uang palsu. Jurnal Keadilan Progresif , 5 (1). Dewi,  E. (2014b).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan Uang  Dan  Pengedar  Uang  Palsu  Di  Kota  Bandar  Lampung. Jurnal  Keadilan Progresif , 5 (1). Harahap,  M.  F.  (2018). Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Sindikat  Pengedar Uang  Palsu  Yang  dilakukan  oleh  oknum  polisi  dan  warga  sipil, .  Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara Medan.
Husen, H. M. (1990). Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia . Rineka Cipta. Mata Uang Dunia dan Asal Usul Sejarahnya diakses . (2020). Moeljatno. (1993). Asas-Asas Hukum Pidana, Putra Harsa .
Putro,  B.  P.  H.,  &  Soponyono,  E.  (2018).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang. Jurnal Law Reform . Rakhmadsyah,  T.,  &  Hadi,  A.  (2018).  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Uang  Sebagai Kejahatan Terorganisir (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda  Aceh). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum  Pidana,  Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2 (2), 289.
Sarah,  Siswantari,  &  Louisa.  (2019).  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Peredaran  Uang  Palsu  Berdasarkan  Pasal  245  KUHP  (Studi Kasus Putusan Nomor 381/Pid.B/2014/Pn.Jkt.Tim). Jurnal Krisna Law , 1 (3). Soekanto,  S.  (1983). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Rajawali.
Suwarjo. (2014). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana  Pemalsuan Mata Uang Dollar. Journal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA , 8 (1), 7. Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum. (2005). Paradigma Baru dalam Menghadapi  Kejahatan  Mata  Uang  (Pola  Pikir,  Pengaturan,  dan  Penegakan Hukum) . Direktorat Hukum Bank Indonesia.
Utama,  A.  S.  (2011).  Kepercayaan  Masyarakat  Terhadap  Penegakan  Hukum  di Indonesia. Jurnal Ensiklopedia Social Review , 1 (3), 306 – 307.