## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 04, Nomor 02, November 2022

## HEGEMONI OLIGARKI DAN AMBRUKNYA SUPREMASI HUKUM
Suteki Suteki Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang 50275, Jawa Tengah, Indonesia profesor.suteki56@gmail.com

## Abstract
Law, democracy and human right own pyramidal relationship. Rule of law image will influences democracy implementation. Meanwhile, the supremacy of law must be put ahead in Rule of Law operationalization.  The  supremacy  of  law  can  fall  down  because  of  power  hegemony  namely government,  entrepreneur  as  well  as  political  party.  Perspective  of  law  and  society  takes  an important role to understand implicative relationship between oligarchy and supremacy of law in Indonesia.  It  is  found  that  application  of  oligarchy  by  political  party  will  eliminate  people aspiration and brings about people who are politically apathetical. The olicgarchy of power will cause  rule  of  law  collapse  and  democracy  principles  will  die.  At  the  time  of  power  oligarchy happens,  democracy  machine  comes  to  it  dark  time.  The  question  How  Democracies  can  be answered. The solution to tackle oligarchy hegemony to attain the rule of law is implementation of legal system based on Islamic justice; it must not be influenced by like or dislike, exponent or opponent, close or distant. Besides, it must not be influenced by pitiful sense which cause non enforcement of law to crime perpetrator and justice for all
Keywords: Law; Supremacy; Oligarchy

## Abstrak
Hukum, demokrasi dan hak asasi manusia mempunyai hubungan yang bersifat piramidal. Baik buruknya  citra  negara  hukum  akan  memengaruhi  perwujudan  demokrasi.  Sementara  itu, supremasi  hukum  merupakan  suatu  prinsip  yang  harus  diutamakan  dalam  penyelenggaraan negara hukum. Supremasi hukum dapat ambruk oleh dominasi atau hegemoni kekuasaan baik dari  aspek  penguasa  pemerintahan,  pengusaha  hingga  partai  politik.  Studi  dalam  perspektif hukum  dan  masyarakat  ini  penting  untuk  memahami  bagaimana  hubungan  implikatif  antara hegemoni  oligarki  terhadap  supremasi  hukum  di  negara  demokrasi  Indonesia  tersebut.  Hasil studi  menunjukkan  bahwa  ketika  parpol  seakan  menganut  sistem  oligarki  maka  terjadilah pembungkaman suara rakyat hingga timbul rasa apatis di sebagian besar kalangan masyarakat terhadap politik itu sendiri. Pada akhirnya, oligarki kekuasaan dapat menyebabkan collaps-nya negara  hukum  dan  dengan  sendirinya  prinsip-prinsip  demokrasi  akan  mati.  Ketika  oligarki kekuasaan muncul, mesin demokrasi pun sebenarnya telah mengalami senjakala. Pertanyaan tentang  “How  Democracies  Die”  dengan  demikian  sudah terjawab.  Jalan  keluar  mengurangi hegemoni  oligarki  hingga  supremasi  hukum  terwujud  ialah  menerapkan  sistem  hukum berkeadilan  ala  Islam  dengan  prinsip:  tidak  boleh  dipengaruhi  oleh  rasa  suka  atau  tak  suka, kawan  atau  lawan,  dekat  atau  jauh.  Selain  itu,  tidak  boleh  dipengaruhi  oleh  rasa  kasihan sehingga  berakibat  tidak  menjalankan  hukum  terhadap  pelaku  kriminal,  serta  hukum  berlaku untuk semua.
Kata kunci: Hukum; Supremasi; Oligarki

## A.   Pendahuluan
"Turunkan  harga  BBM,  turunkan  harga-harga,  tegakkan  keadilan!"  Inilah  Tritura  (tiga tuntutan  rakyat)  yang  disuarakan  oleh  sejumlah  organisasi  kemasyarakatan  (ormas)  Islam bersama Persaudaraan Alumni (PA) 212. Mereka tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat  (GNPR)  dan  berdemo  pada  Aksi  Bela  Rakyat  Jilid  4  (Akbar  411)  di  dekat  Istana Presiden, Jakarta pada Jumat (4/11) (cnnindonesia.com, 4/11/2022). Tak hanya dalam tuntutan Aksi  411  di atas, keadilan  hukum sangat  dirindukan  oleh  rakyat Indonesia.  Terlebih  di  tengah carut-marut  penegakannya.  Dugaan  terjadi  ketidakadilan  yang  terkesan  mengutamakan tindakan  memukul  daripada  merangkul  terhadap  kelompok  atau  orang  yang  dinilai berseberangan  dengan  pemerintah,  menjadi  ironi  tersendiri.  Sebuah  elegi  hukum dipertontonkan  oleh  para  penegak  hukum  di  negara  yang  mengaku  sebagai  negara  hukum, bukan negara kekuasaan ini.
Dalam  pemerintahan  yang  cenderung  otoriter,  hukum  negara  (kepastian  hukum)  justru diutamakan  dengan  mengabaikan  keadilan.  Hukum  dipakai  sebagai  sarana  melegitimasi tindakan  pemerintah  meski  keliru.  Padahal  idealnya  hukum  harus  menciptakan  keadilan. Dengan  kata  lain,  hukum  itu  berkeadilan  atau  hukum  yang  adil.  Sebagaimana  perkataan Thomas  Aquinas, “Lex  injusta  non  est  lex.” Artinya  hukum  yang  tidak  adil  bukanlah  hukum. 1 Inilah yang sedang terjadi. Saat hukum tak lagi ditaati, bahkan ia dikendalikan oleh sekelompok orang  (penguasa) demi ambisi kursi  mereka, tumbuhlah  oligarki  kekuasaan  di  negara  hukum. Hingga matilah demokrasi dan terjerumus dalam negara kekuasaan. Akhirnya, hukum hanyalah permainan bagi sekelompok orang. Supremasi hukum ambruk. Yang tersisa adalah supremasi kekuasaan politik.
Untuk  menyelisik  kian  lemahnya  supremasi  hukum  akibat  hegemoni  oligarki,  penulis hendak  menelaah  mengenai  relasi  antara  negara  hukum  dan  demokrasi  sehingga menyebabkan  munculnya  hegemoni  oligarki,  dampak  hegemoni  oligarki  terhadap  supremasi hukum  dan  jalan  keluar  untuk  mengurangi  hegemoni  oligarki  sehingga  supremasi  hukum terwujud

## B.   Pembahasan
1. Relasi Negara Hukum dan Demokrasi hingga Muncul Hegemoni Oligarki
Secara  konsep,  negara  Indonesia  hakikatnya  menganut  prinsip “Rule  of  Law,  and  not Rule of Man." Ini sejalan dengan pengertian nomocratie , yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum atau nomos. Dalam negara hukum yang demikian, harus ada jaminan hukum dibangun
1 Mahrus Ali, "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan  Konsekuensi Metodologisnya ", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , Vol. 24, No.2, April 2017, hlm. 217.
dan  ditegakkan  menurut  prinsip  demokrasi,  karena  prinsip  supremasi  hukum  dan  kedaulatan hukum  pada  hakikatnya  berasal  dari  kedaulatan  rakyat.  Dalam  negara  hukum  harus  ada pemisahan kekuasaan atau pendistribusian kekuasaan. 2
Pada  hakikatnya,  negara  dengan  sistem  pemerintahan  demokratis  sudah  seharusnya adalah sebuah negara hukum. Sebab, tanpa hukum (yang baik, adil, dan pasti), pemerintahan demokratis  sulit  mencapai  apa  yang  menjadi  intisari  dan  cita-cita  demokrasi.  Tanpa  hukum, demokrasi  –  sebagaimana  sering  dikatakan  orang  sekarang  ini  –  dapat  berubah  menjadi democrazy  sebagaimana  tampak  di  dalam  aksi-aksi  demonstrasi  yang  anarkis,  karena kedaulatan  rakyat  (demokrasi)  cenderung  rentan  terhadap  godaan  berubah  rupa  menjadi kediktatoran  rakyat  dan  kediktatoran  mayoritas.  Sebaliknya  tanpa  demokrasi,  hukum  dapat merosot  menjadi  alat  pemaksa  dan  penindas  rakyat,  serta  alat  pembenaran  diri  dan  payung pelindung  para  pemangku  kekuasaan  negara.  Di  dalam  sistem  pemerintahan  negara demokratis,  hukum  tampil  sebagai  norma  objektif  yang  mengatur  seluruh  tatanan  hidup bernegara dan mengikat seluruh warga negara tanpa kecuali.
Letak  demokrasi  dalam  negara  hukum  adalah  sebuah  sistem  pemerintahan  yang bertumpu  pada  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  untuk  membuat  keputusan- keputusan politik, bukan pada seseorang (diktator) atau sekelompok orang (oligarki, entah para aristokrat  atau  para  teknokrat,  dan  lain-lain)  yang  berpendidikan,  berkedudukan,  dan berpengaruh  dalam  masyarakat.  Agar  negara  dapat  dikatakan  sebagai  negara  hukum  dan demokrasi,  maka  dalam  penyelenggaraan  negara  atau  pemerintahannya  terdapat  prinsip sebagai berikut: 1) Supremasi hukum ( supremacy of law ); 2) Persamaan dalam hukum ( equality before the law ); 3) Asas legalitas ( due  process of  law ); 4) Pembatasan kekuasaan; 5) Organ- organ  penunjang yang  independen; 6) Peradilan  bebas dan tidak memihak;  7) Peradilan  Tata Usaha  Negara;  8)  Mahkamah  Konstitusi;  9)  Perlindungan  hak  asasi  manusia;  10)  Bersifat demokratis  ( democratishe  rechtsstaat );  11)  Berfungsi  sebagai  sarana  mewujudkan  tujuan bernegara ( welfare rechtsstaat ); dan, 12) Transparansi dan kontrol sosial.
Pada  realitasnya,  di  beberapa  negara  yang  mengakui  diri  sebagai  negara  demokrasi, kerap  muncul  sebuah  fenomena  paradoks  di  mana  lembaga-lembaga  demokrasi  tidak  saja terjebak  dalam  praktik  oligarki  tapi  menjadi  akar  bagi  penciptaan  oligarki  itu  sendiri.  Tidak terkecuali di Indonesia. Oligarki merupakan sistem politik di mana pihak yang memerintah terdiri atas sekelompok orang (elit). Mereka menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasai. Aristoteles mengatakan oligarki adalah sebuah sistem pemerintahan oleh sedikit
2 Jimly  Asshiddiqie  sebagaimana  dikutip  oleh  Eka  N.  A.  M.  Sihombing  dan  Rudy  Hendra  Pakpahan dalam Jurnal  Legislasi ,  Vol.  11  No.  3/  Bulan  September  2014,  hlm.  215-216.  Diambil  dari https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/jurnal/jli2013/JLI_Vol.11_No.3.pdf.
orang kaya yang biasa disebut kaum aristokrat, bertujuan demi kepentingan pribadi mereka dan tanpa keadilan.
Mengapa  oligarki  politik  bisa  ada  dalam  demokrasi?  Demokrasi  memang  memberikan jalan  lapang  pada  apa  yang  disebut  dengan  kedaulatan  rakyat.  Membuka  jalan  lebar  bagi aspirasi  rakyat.  Saat  rakyat  berdaulat,  ia  bisa  menentukan  apa  yang  terbaik  baginya.  Secara teori  begitu  yang  diinginkan  dan  diangankan  oleh  pendukung  demokrasi.  Tetapi  secara  fakta tidak  demikian.  Ketika  demokrasi  membuka  pintu  seluas-luasnya  kepada  rakyat  untuk menentukan  jalannya  negara,  mudah  ditebak  bahwa  kelompok  yang  sangat  kaya  (baca: pengusaha  industri  media  dan  industri  strategis  lainnya)  tak  akan  tinggal  diam.  Mereka  akan berusaha  meraih  kekuasaan  untuk  menjaga  dan  mengembangkan  kepentingannya.  Akhirnya demokrasi berubah total dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan konglomerat.
Presiden Abraham Lincoln (1860-1865) boleh saja mengatakan demokrasi adalah “From the  people,  by  the  people and for  the  people.” Tapi  sebelas  tahun  setelah  Lincoln meninggal, Presiden Rutherford B. Hayes pada tahun 1876 mengatakan kondisi di Amerika Serikat saat itu adalah “From  company,  by  company  and  for  company.” Dengan  kata  lain,  demokrasi  secara alami  akan  bertransformasi  menjadi  wajah  oligarki.  Yaitu  sistem  politik  dari  konglomerat,  oleh konglomerat dan untuk konglomerat. “Of the 1%, by the 1%, for the 1%. (Dari satu persen, oleh satu persen, untuk satu persen orang).” (Joseph Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi). Selain itu, transformasi ini tak bisa lepas dari watak demokrasi itu sendiri. Meski teorinya yang berdaulat adalah  rakyat,  tetapi  faktanya  rakyat  hanya  dijadikan vote  getter (pengumpul  suara)  dalam ajang  pemilu.  Setelahnya,  peran  rakyat  hilang  karena  dia  diwakili  oleh  wakilnya  yang  datang dari  partai  politik  (parpol).  Sementara  yang  berwenang/berkuasa  dalam  parpol  adalah  pemilik dan pengurusnya.
Berikut  peran  parpol  yang  mendorong  munculnya  oligarki: 3 Pertama ,  keberadaan  figur utama  atau  elit  partai  menjadi  penentu banyak  hal.  'Orang-orang  kuat'  ini  muncul  sebagai reprensentasi ideologis atau historis. Dalam konteks Indonesia saat ini, karena pada umumnya partai tidak bersifat ideologis, maka figuritas karena faktor kesejarahan terbentuknya partai atau sebuah  'momen  historis'  sehingga  seorang  figur  mencuat  ke  permukaan  dan  mendapat dukungan  luas  serta  penghormatan. Kedua ,  ketergantungan  finansial  partai  pada  sumber- sumber keuangan dimiliki atau jaringan yang dimiliki para figur itu. Colin Crouch menggunakan istilah  "firma  politik"  untuk  menggambarkan  ketergantungan  finansial  dan  merembet  pada struktur  pembentukan  partai.  Partai-partai  tersebut  pada  akhirnya  cenderung  bersifat  "ultra- sentralistis"  dan  berperan  terutama  sebagai  pelayan  bagi  kepentingan  elit. Ketiga , pelembagaan partai yang belum sempurna. Pelembagaan partai adalah sebuah kondisi ketika
3 Koho,  I.  R.  (2021).  Oligarki  Dalam  Demokrasi  Indonesia. Lensa , 15 (1),  62–64.  Diambil  dari https://jurnalunpri.ac.id/index.php/lo/article/view/6.
sistem  yang  dibangun  partai  dan  segenap  aturan  main  dihargai  serta  dijalankan  secara konsisten  selain  terbangunnya  pola  sikap  dan  budaya  dalam  partai  (Randall  dan  Svansand 2002). Namun saat ini pelembagaan masih berjalan stagnan bahkan mengalami regresi. Aturan kerap  ditafsirkan  lalu  disesuaikan  demi  kepentingan  elit  dan  jaringan  oligarkinya. Keempat , AD/ART  partai  menjadi  landasan  penguatan  peran  elit.  Studi  mengenai  kandidasi  partai menunjukkan  dalam  banyak  hal  termasuk  kandidasi,  figur  pimpinan  partai  menjadi  demikian berkuasa  bahkan  absolut,  karena  aturan  main  internal  memberi  celah  untuk  itu.  Akhirnya mendorong  kepatuhan  buta  yang  mengorbankan  sikap  kritis  dan  objektif. Kelima ,  faktor eksternal yang turut mempengaruhi aturan main terkait kepartaian dan kepemiluan yang secara umum memberikan celah bagi partai-partai untuk membangun oligarki dalam dirinya.
Setidaknya hingga kini keharusan kaderisasi, pengelolaan keuangan partai yang mampu menetralisasi  peran  oligarki  belum  diatur  secara  tegas  dan  komprehensif.  Selain  itu,  syarat ambang  batas  presiden  maupun  pencalonan  kepala  daerah  yang  memberikan  peluang  elit partai  untuk  saling  bermanuver  membangun  koalisi  juga  berkontribusi  sebagai  pengokohan kekuasaan elit maupun ketergantungan kader pada manuver elit.
Faktor  eksternal  lain  yang  memberikan  kenyamanan  para  oligark  adalah  sikap  kurang kritis  masyarakat  atau  pada  kondisi  internal  partai.  Akibatnya,  partai  tidak  merasa  terusik apalagi  terpicu  memperbaiki  diri.  Bila  melihat  realitas  yang  menggejala  dalam  tubuh  partai- partai  politik  di  Indonesia,  tampak  oligarki  sebagaimana  tafsiran  Winters  merupakan  penyakit akut. Nyaris semua partai di Indonesia dikuasai oleh segelintir elit yang memiliki--dalam istilah Pierre Bourdie--modal kapital dan sosial yang kuat. 4
Akibatnya,  ketika  parpol  seakan  menganut  sistem  oligarki  maka  terjadilah pembungkaman suara rakyat hingga timbul rasa apatis di sebagian besar kalangan masyarakat terhadap politik itu sendiri. Pada akhirnya, oligarki kekuasaan dapat menyebabkan collaps -nya negara  hukum  dan  dengan  sendirinya  prinsip-prinsip  demokrasi  akan  mati.  Ketika  oligarki kekuasaan muncul, mesin demokrasi pun sebenarnya telah mengalami senjakala. Pertanyaan tentang “How Democracies Die” dengan demikian sudah terjawab. 5

## 2. Dampak Hegemoni Oligarki terhadap Supremasi Hukum
Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi.  Dengan  menempatkan  hukum  sesuai  tempatnya,  hukum  dapat  melindungi  seluruh warga  masyarakat  tanpa  adanya  intervensi  oleh  dan  dari  pihak  mana  pun,  termasuk  oleh penyelenggara  negara.  Sayangnya,  kehadiran  oligarki  dengan  kekuatan  modal  kapital  tidak
4 Suteki, Hukum dan Masyarakat , Thafa Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 312-313.
5 Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, How Democracies Die , Crown New York, 2018, hlm. 64-65.
terbatas,  tak  hanya  mendominasi  simpul-simpul  kekuasaan,  bahkan  menguasai  hukum  itu sendiri.
Dampak dari hegemoni oligarki terhadap supremasi hukum ialah: Pertama , prinsip suka- suka  kami  (SSK)  dalam  penegakan  hukum.  Hukum  saat  ini  terkesan  tak  berstandar  jelas. Penegakan  hukum  bisa  dibilang  suka-suka  aparat  penegak  hukum  (APH).  Polisi  menangkap jika  mau,  membiarkan  laporan  jika  suka.  Pun  menangguhkan  bila  mereka  berkehendak, mengabaikan  permohonan  penangguhan  jika  mereka  tak  berkehendak.  Tak  ada  ukuran objektif,  polisi  terkesan  suka-suka  memperlakukan  tersangka  bahkan  meski  baru  terduga. Terlebih  bila  dalam  penanganan  hukum  terdapat  intervensi  sang  oligark. Kedua ,  diskriminatif atau inequality before the law . Hukum yang adil adalah memperlakukan sama untuk kasus yang sama  (sejenis).  Memperlakukan  berbeda  untuk  kasus  yang  beda.  Jadi  mesti  ada equality before  the  law .  Jika  tidak,  terjadi  penegakan  hukum  nan  ambyar,  misalnya  melakukan kriminalisasi  ulama  dan  aktivis  (Gus  Nur,  Munarman,  Habib  Rizieq  Shihab/HRS)   versus pembiaran para buzzer pendukung rezim (Abu Janda, Denny Siregar,  Ade Armando dan lain- lain). Ketiga , terjadi penyunatan hukuman, khususnya terkait kasus korupsi/suap. Seperti pada kasus  Jaksa  Pinangki  yang  semula  dihukum  10  tahun,  dipangkas  6  tahun,  lalu  jadi  4  tahun penjara.  Demikian  pula  dalam  kasus  Djoko  Tjandra  dan  kasus-kasus  lainnya,  padahal  kita sudah mempunyai sense  of  crisis terhadap  tindak  pidana  korupsi.  Tentu  hal  ini  menjadi  ironi.
Keempat ,  proses  penegakan  hukum  yang  kejam  (brutal).  Penanganan  dugaan  pelanggaran hukum yang melibatkan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) yang dibunuh di luar hukum  ( extrajudicial  killing )  oleh  aparat.  Menunjukkan  betapa  kejam  telah  menghabisi seseorang yang tidak berdaya dengan tembakan jarak dekat. Padahal membunuh satu nyawa manusia tanpa hak itu, seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya (QS. Al Maidah:
32). Diduga ada otoritas kuasa yang melingkupi kasus ini.
Saat  penguasa  (oligark)  melakukan  bifurkasi  hukum,  mereka  mengubah/membelokkan secara  paksa  prinsip  negara  hukum  ( rechtstaat )  menjadi  negara  kekuasaan  ( machtstaat ).  Di sinilah  penegakan  hukum  hanya  sebagai  legitimasi  kekuasaan,  demi  mempertahankan  status quo. Ketika hukum dipakai sebagai sarana legitimasi kekuasaan, maka ia menjadi tunggangan politik. Yang lebih parah lagi, akibat bifurkasi hukum, kita mengalami masa yang disebut industri hukum.  Yaitu  saat  hukum  dimanfaatkan  oleh  siapa  saja,  baik  oleh  rezim  (oligark)  untuk mengokohkan  kekuasaannya  atau  digunakan  untuk  membenarkan  yang  salah  dan menyalahkan yang benar. Hukum tidak lagi berorientasi pada kebenaran dan keadilan ( the truth and  justice )  sebagaimana  diharapkan  oleh  hukum  progresif 6 ,  tapi  berupa  keuntungan  dan kepentingan  ( vested  interest ).  Kondisi  ini  akan  mengantarkan  pada  ambruknya  supremasi hukum.
6 Suteki, Masa Depan Hukum Progresif , Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 8.
3. Jalan Keluar Mengurangi Hegemoni Oligarki hingga Supremasi Hukum Terwujud
Hegemoni  oligarki  tak  hanya  tak  dikehendaki  dalam  alam  demokrasi.  Sistem pemerintahan ini pun tidak sesuai dengan sistem Islam yang begitu peduli dan memperhatikan urusan rakyat (kaum Muslimin). Namun bukan berarti, sistem Islam sepakat dengan demokrasi. Titik kritis perbedaan keduanya terletak pada siapakah pemilik kedaulatan alias pemegang hak pembuatan  aturan  (UU).  Demokrasi  mengakui  kedaulatan  di  tangan  rakyat.  Adapun  Islam sepenuhnya  menyerahkan  kedaulatan  di  tangan  syara’.  Meski  fenomena  semacam  oligarki memungkinkan terjadi dalam sistem Islam, tetapi praktiknya  tetap  dibatasi oleh  hukum syariat dan  ketersediaan  sanksi  tegas  jika  terjadi  pengabaian  terhadap  hak  umat  maupun  kezaliman lainnya.
Dalam  sistem  Islamlah,  hukum  dan  keadilan  dijunjung  tinggi,  jauh  dari  intervensi penguasa, dan harus ditegakkan kepada siapa saja. Urgensi supremasi hukum telah diingatkan oleh  Allah  dan  Rasul-Nya.  Allah  SWT  berfirman:  “Apakah  hukum  jahiliyah  yang  mereka kehendaki,  dan  (hukum)  siapakah  yang  lebih  baik  daripada  (hukum)  Allah  bagi  orang-orang yang yakin?" (QS. Al-Maidah: 50). Dengan demikian, negara mesti menerapkan sistem hukum yang berkeadilan. Sebagaimana konsep hukum Islam, ajaran hidup yang dianut oleh mayoritas penduduk negeri ini.
Berikut  strategi  menegakkan  supremasi  hukum  sekaligus  mengurangi  hegemoni oligarki. Pertama ,  tidak  boleh  dipengaruhi  oleh  rasa  suka  atau  tak  suka,  kawan  atau  lawan, dekat atau jauh. Allah SWT berfirman,  “Janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum  mendorong  kalian  untuk  berlaku  tidak  adil.  Berlaku  adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat pada  ketakwaan.”  (QS.  Al-Maidah:  8) Kedua ,  tidak  boleh  dipengaruhi  oleh  rasa  kasihan sehingga  berakibat  tidak  menjalankan  hukum  terhadap  pelaku  kriminal. Allah  SWT  berfirman, “Janganlah rasa kasihan kepada keduanya (pelaku zina) mencegah kalian untuk (menjalankan) agama Allah.” (QS. An Nuur: 2). Ketiga , hukum berlaku untuk semua. Tidak boleh ada privelege dalam penerapan hukum sehingga seolah ada individu atau kelompok orang yang tak tersentuh hukum  ( untouchable  man ).  Rasulullah  SAW  bersabda,  “Tegakkanlah  hukum  Allah  atas  orang dekat  atau  pun  yang  jauh.  Janganlah  celaan  orang  yang  suka  mencela  menghalangi  kalian untuk  menegakkan  hukum  Allah.”  (HR.  Ibnu  Majah,  Al  Hakim,  dan  Al  Baihaqi).  Hadis  ini memerintahkan agar menegakkan hukum tanpa diskriminasi (tebang pilih). Frasa 'orang dekat atau  orang jauh' maknanya bisa  dari  sisi  nasab dan  kekerabatan, yang kuat dan yang lemah, atau  yang  bangsawan/pejabat  dan  rakyat  biasa.  Bisa  juga  kedekatan  dari  sisi  dekat  dengan kekuasaan  dan  penguasa,  atau  orang-orang  dalam  lingkaran  kekuasaan,  pendukung  rezim, pun kaum oligark.
Selain  itu,  hadis  ini  juga  mengingatkan  jangan  sampai  komentar-komentar  orang mempengaruhi penegakan hukum. Artinya, yang harus diperhatikan adalah penegakan hukum
dan  keadilan  itu  sendiri,  yakni  yang  bersumber  dari  Allah  SWT  sebagai  sebuah  kewajiban. Rasul  SAW  pun  memperingatkan  bahwa  penegakan  hukum  secara  diskriminatif  akan menyebabkan  kehancuran  masyarakat.  “Sungguh  yang  membinasakan  orang-orang  sebelum kalian  adalah  bahwa  mereka  itu,  jika  orang  mulia  di  antara  mereka  mencuri  mereka  biarkan, dan jika orang lemah mencuri mereka menegakkan hukum atasnya. Demi Allah, andai Fatimah binti  Muhammad  mencuri,  niscaya  akan  aku  potong  tangannya.”  (HR.  Bukhari-Muslim,  Abu Dawud, An Nasai, At Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).
Hadis  di  atas  menegaskan  asas  persamaan  di  muka  hukum.  Tidak  seorang  pun  punya hak  istimewa  dan  kebal  hukum.  Rasul  SAW  memperingatkan  bahwa  penyimpangan  terhadap pelaksanaan  asas  ini  menjadi  penyebab  kemunduran,  kerusakan,  bahkan  kebinasaan masyarakat.  Demikianlah  penerapan  hukum  yang  mengurangi  hegemoni  oligarki  hingga terwujud supremasi hukum. Namun sistem hukum berkeadilan seperti ini akan sulit teraih, bila masih berlandaskan pada ideologi sekularisme kapitalistik seperti sekarang. Maka kembalikan pembentukan dan pengaturannya berdasar hukumnya Sang Pembuat Hukum yaitu Allah SWT. Tak ada hukum seadil hukumnya Allah SWT Sang Mahaadil.

## C.   Simpulan
Ketika  parpol  seakan  menganut  sistem  oligarki  maka  terjadilah  pembungkaman  suara rakyat  hingga  timbul  rasa  apatis  di  sebagian  besar  kalangan  masyarakat  terhadap  politik  itu sendiri.  Pada  akhirnya,  oligarki  kekuasaan  dapat  menyebabkan collapse -nya  negara  hukum dan dengan sendirinya prinsip-prinsip demokrasi akan mati. Ketika oligarki kekuasaan muncul, mesin  demokrasi  pun  sebenarnya  telah  mengalami  senjakala.  Pertanyaan  tentang “How Democracies  Die” dengan  demikian  sudah  terjawab.  Dampak  hegemoni  oligarki  terhadap supremasi  hukum  yaitu:  prinsip  suka-suka  kami  (SSK)  dalam  penegakan  hukum,  diskriminatif atau inequality  before  the  law , terjadi  penyunatan  hukuman,  khususnya  terkait  kasus korupsi/suap,  serta  proses  penegakan  hukum  yang  kejam  (brutal).  Saat  penguasa  (oligark) melakukan  bifurkasi  hukum,  mereka  mengubah/membelokkan  secara  paksa  prinsip  negara hukum  ( rechtstaat )  menjadi  negara  kekuasaan  ( machtstaat ).  Kondisi  ini  akan  mengantarkan pada  ambruknya  supremasi  hukum.  Jalan  keluar  mengurangi  hegemoni  oligarki  hingga supremasi  hukum  terwujud  ialah  menerapkan  sistem  hukum  berkeadilan  ala  Islam  dengan prinsip:  tidak  boleh  dipengaruhi  oleh  rasa  suka  atau  tak  suka,  kawan  atau  lawan,  dekat  atau jauh.  Selain  itu,  tidak  boleh  dipengaruhi  oleh  rasa  kasihan  sehingga  berakibat  tidak menjalankan hukum terhadap pelaku kriminal, serta hukum berlaku untuk semua.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal:
Intan  Rachmina  Koho,  "Oligarki  dalam  Demokrasi  Indonesia",  _Lensa  Jurnal  Universitas Pramita Indonesia_, Vol.15, No.1, Maret 2021, hlm. 1.
https://jurnalunpri.ac.id/index.php/lo/article/view/6.
Mahrus  Ali,  "Pemetaan  Tesis  dalam  Aliran-Aliran  Filsafat  Hukum  dan  Konsekuensi Metodologisnya", _Jurnal Hukum Ius Quia Iustum_, Vol. 24, No.2, April 2017.
Jimly  Asshiddiqie  dalam  oleh  Eka  N.  A.  M.  Sihombing  dan  Rudy  Hendra  Pakpahan  dalam
Jurnal Legislasi, Vol. 11 No. 3/ Bulan September 2014. https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/jurnal/jli2013/JLI_Vol.11_No.3.pdf .

## Buku:
Levitsky, Steven dan Daniel Ziblatt, 2018. How Democracies Die , Crown New York
Pedyanto, Yudha 2014, _Buanglah Demokrasi pada Tempatnya_, Yogyakarta, Irtikaz.
Suteki, 2021. Hukum dan Masyarakat , Thafa Media, Yogyakarta
Suteki, 2015. Masa Depan Hukum Progresif , Thafa Media, Yogyakarta

## Internet:
"Hukum untuk Semua", tersedia di website https://muslimahnews.net/2022/01/22/935/, diakses pada tanggal 8 November 2022.
"PA  212 Cs Aksi 411 di Dekat Istana Hari Ini, Suarakan Desakan  Tritura", tersedia di website https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221104060841-20-869323/pa-212-cs-aksi-411- di-dekat-istana-hari-ini-suarakan-desakan-tritura, diakses pada tanggal 8 November 2022.
"Ketua  MK:  Supremasi  Hukum  Harus  Disertai  Kemampuan  Menegakkan  Kaidah  Hukum", tersedia  di  website: https://www.mkri.id/index.php ?  page=web.Berita&id=8923#:~: text=TERKAIT%3A,manapun%2C%20termasuk%20oleh%20penyelenggara%20negara, diakses pada tanggal 8 November 2022.
Esther N.S.  Tamara,  "Apa  itu  Oligarki?  Apakah Kita  Hidup dalam  Dunia  Oligarki?"  tersedia  di website  https://medium.com/hipotesa-indonesia/apa-itu-oligarki-e73a7d7e451a,  diakses pada tanggal 8 November 2022.
Muhammad  Irham,  "Prinsip-Prinsip  Negara  Hukum  Dan  Demokrasi",  tersedia  di  website https://fh.unpatti.ac.id/prinsip-prinsip-negara-hukum-dan-demokrasi/, diakses pada tanggal 8 November 2022.
Nurrochman, "Demokrasi, Oligarki Partai Politik, dan Apatisme Masyarakat", tersedia di website https://lokadata.id/artikel/demokrasi-oligarki-partai-politik-dan-apatisme-masyarakat, diakses pada tanggal 8 November 2022.
Mochammad  Farisi,  "Oligarki  Partai  Politik  dalam  Pilkada",  tersedia  di  website https://www.unja.ac.id/oligarki-partai-politik-dalam-pilkada/,  diakses  pada  tanggal  8 November 2022. Firman Noor, "Fenomena Oligarki Partai", tersedia di website https://nasional.sindonews.com/beritaamp/1382660/18/fenomena-oligarki-partai/10,
diakses pada tanggal 8 November 2022.