## BAGIAN WARISAN BAGI ANAK ANGKAT MENURUT KETENTUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Oleh:
R. Arif Muljohadi Email: arifdyfaz31@gmail.com
STAIS BANGKALAN

## Abstrak
Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menyambung keturunan. Akan tetapi tidak semua pasangan suami isteri dapat memiliki anak. Ketidakberadaan anak dapat menjadi salah  satu  pemicu  ketidakharmonisan  hubungan  rumah  tangga.  Sehingga  untuk mempertahankan  keutuhannya,  suami  isteri  melakukan  pengangkatan  anak.  Dalam pengangkatan anak tentu akan menimbulkan akibat hukum. Terlebih lagi di dalam hukum di Indonesia,  pengangkatan  anak  dilakukan  menurut  hukum  Islam,  hukum  Adat  (hukum  Adat yang dimaksud adalah hukum Adat Jawa Tengah), dan hukum Perdata. Dimana ketiga sistem hukum  tersebut  tentu  saja  akan  menimbulkan  akibat  hukum  yang  berbeda-beda.  Akibat hukum tersebut berkaitan dengan status dan kedudukan anak angkat yang meliputi hubungan keluarga, hubungan perwalian, hubungan waris, serta hubungan-hubungan lainnya. Mengenai hubungan  waris,  di  Indonesia  masih  bersifat  pluralisme  diantaranya  hukum  waris  Islam, hukum waris Adat dan hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga dengan  beragamnya  hukum  waris  yang  berlaku  tersebut,  turut  menyebabkan  perbedaan terhadap bagian waris yang diperoleh anak angkat.
Kata Kunci: Anak Angkat, Bagian Waris, Hukum di Indonesia.

## A. Pendahuluan 1
Allah  SWT  menciptakan  setiap  makhluknya  di  muka  bumi  berpasang-pasangan. Demikian  pula  halnya  dengan  manusia  dijadikan  berlawan  jenis,  yaitu  laki-laki  dan perempuan.  Manusia  secara  naluriah,  sama  halnya  dengan  makhluk  Allah  SWT  lainnya, diciptakan  memiliki  rasa  ketertarikan  dengan  lawan  jenisnya.  Dengan  munculnya  perasaan saling  tertarik  tersebut  maka  timbul  keinginan  untuk  hidup  bersama.  Keinginan  untuk membina  kehidupan  akan  menjadi  sempurna  dan  lebih  lengkap  jika  dilakukan  melalui hubungan perkawinan dan diatur dalam tatanan kehidupan bernegara serta dalam kehidupan umat yang beragama.
Menurut  Soetojo  Prawirohamidjojo,  di  dalam  bukunya  yang  berjudul  Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah  perkawinan  adalah  untuk  memperoleh  keturunan,  memenuhi  nalurinya  sebagai manusia,  membentuk  dan  mengatur  rumah  tangga  atas  dasar  cinta  dan  kasih  sayang, memelihara  manusia  dari  kejahatan  dan  menumbuhkan  kesungguhan  mencari  rejeki  yang halal dan memperbesar tanggung jawab. 2
Oleh karenanya kehidupan perkawinan mencerminkan suatu tujuan untuk membentuk keluarga  yang  terdiri  dari  ayah,  ibu,  dan  anak.  Dalam  sebuah  perkawinan  memiliki  anak merupakan  dambaan  bagi  setiap  orang  tua.  Namun  demikian  kenyataannya  tidak  sedikit pasangan suami istri yang telah menikah, tetapi tidak memiliki keturunan.
Begitu pentingnya arti kehadiran seorang anak dalam perkawinan, sehingga di dalam masyarakat  terdapat  suatu  pandangan  bahwa  tanpa  adanya  anak,  perkawinan  yang  telah berlangsung  akan  hampa  karena  tidak  terwujudnya  suatu  keluarga  utuh  yang  didambakan.
1 Soetojo  Prawirohamidjojo, Pluralisme  dalam  Perundang-Undangan  Perkawinan  di  Indonesia , (Surabaya: AirlanggaUniversity Press, 1986), hal. 28-29.
Ketidakberadaan  anak  dapat  menimbulkan  perceraian,  sebagai  salah  satu  pemicu ketidakharmonisan hubungan antara suami.
Untuk  mempertahankan  keutuhan  keluarga,  bagi  pasangan  suami  istri  yang  tidak memiliki  anak  maka  bisa  melakukan  pengangkatan  anak.  Pengangkatan  anak  adalah  suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang  sah/walinya  yang  sah/  orang  lain  yang  bertanggung  jawab  atas  perawatan,  pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/ penetapan Pengadilan Negeri.
Ada  banyak  akibat  hukum  yang  menyertai  ketika  sepasang  suami  istri  memutuskan hendak  melakukan  pengangkatan  anak.  Akibat  hukum  tersebut  berkaitan  dengan  status  dan kedudukan anak angkat tersebut di mata hukum. Mengenai status dan kedudukan, tidak akan sama  antara  status  dan  kedudukan  anak  angkat  yang  diangkat  berdasarkan  hukum  Perdata, hukum  Islam,  maupun  hukum  Adat  (hukum  Adat  yang  dimaksud  adalah  hukum  Adat  Jawa Tengah).  Status  dan  kedudukan  tersebut  meliputi  hubungan  keluarga,  hubungan  perwalian, hubungan waris, serta hubungan-hubungan yang lainnya.
Mengenai  hubungan  waris,  di  Indonesia  belum  terdapat  hukum  waris  yang  bersifat nasional.  Hal  tersebut  dikarenakan  sulitnya  untuk  membentuk  suatu  unifikasi  hukum  waris. Sehingga hukum waris yang sekarang berlaku masih bersifat pluralisme. Hukum waris yang ada di Indonesia meliputi hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya  disebut  KUHPerdata),  hukum  waris  Adat  (khususnya  hukum  waris  adat  Jawa Tengah),  dan  hukum  waris  Islam.  Beragamnya  hukum  waris  yang  berlaku  di  Indonesia tersebut  turut  serta  menyebabkan  perbedaan  terhadap  bagian  waris  yang  diperoleh  anak angkat, baik yang diangkat berdasarkan hukum Islam, hukum Adat maupun hukum Perdata.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  tulisan  ini  dimaksudkan  untuk  membahas tentang  kedudukan  anak  angkat  terhadap  bagian  waris  menurut  ketentuan  hukum  di Indonesia.

## B. Pembahasan
1. Status dan Kedudukan  Anak Angkat Menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata.
Pengangkatan anak yang dilakukan menurut ketentuan hukum positif Indonesia akan berakibat  kepada  status  dan  kedudukan  anak  angkat  yang  diangkat  menurut  ketentuan Kompilasi Hukum Islam (sebagai fiqih Indonesia), hukum Adat dan hukum Perdata.

## 1.1. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam
Dalam hukum Islam, istilah pengangkatan anak ( adoption ) atau tabanni dalam bahasa Arab seperti perkataan “ ittikhodzahu ibnan ” memiliki arti mengambil anak atau menjadikan seseorang sebagai anak. 3 Sedangkan Al-Qur’an menyebutnya dengan istilah “ da’iyyun ”, yaitu menghubungkan asal usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya.
Menurut Wahbah Az-Zuhaili, tabanni adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya.
Dalam  pengertian  lain, tabanni adalah  seseorang  laki-laki  atau  perempuan  yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orangtua kandungnya.2
Pengertian  pengangkatan  anak  yang  demikian  jelas  bertentangan  dengan  hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.  Secara  yuridis  Islam,  mengangkat  anak  dihukumkan  boleh  ( mubah )  namun dengan syarat yang ketat seperti tidak boleh menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak
2Suhrawardi K. Lubis, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal.78.
kandung  ( nasabiyah ).  Hal  ini  berkaitan  dengan  tragedi  pada  masa  Nabi  SAW,  ketika  Nabi SAW mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anaknya. Sehingga pada waktu itu orangorang sering memanggil Zaid bin Haritsah menjadi Zaid bin Muhammad. Sementara di masyarakat Arab sendiri pengangkatan anak dianggap sebagai suatu hal yang biasa, misalnya ketika Abu Huzaifah  mengangkat  Salim  bin  ‘Atabah  menjadi  anak.  Salim  pun  dipanggil  dengan panggilan Salim bin Huzaifah. Keadaan ini berakibat turunnya Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang merupakan suatu bentuk teguran dari Allah SWT.3
Oleh  karenanya  dengan  makna  khusus,  agama  Islam  tidak  melarang  pengangkatan anak. Makna khusus disini diartikan sebagai pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan si anak. Yang tidak dikenal, atau secara tegasnya dilarang oleh agama  Islam  adalah  (a)  pengangkatan  anak  untuk  meneruskan  keturunan  dan  (b)  dijadikan seperti anak kandung.4
M.  Budiarto  menyatakan  bahwa  dalam  hukum  Islam  pengangkatan  anak  tidak membawa  akibat  hukum  dalam  hal  hubungan  darah,  hubungan  wali-mewali,  dan  hubungan waris-mewaris dengan  orangtua angkat.  Sehingga anak angkat  tetap menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya
dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.5
Berdasarkan  pemahaman  yang  demikian,  hukum  Islam  membolehkan  mengangkat anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal
3M. Fahmi Al Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam , (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012),hal. 83.
4 A.  Rachmad  Budiono, Pembaruan  Hukum  Kewarisan  Islam  Di  Indonesia ,  (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1999), hal. 192.
5 M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum , (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hal. 5.
hubungan  darah,  hubungan  wali-mewali,  dan  hubungan  waris-mewaris  dengan  orangtua angkat.
Menurut  ulama  fikih,  Mahmud  Syaltout,  anak  angkat  adalah  anak  orang  lain  yang diperlakukan dalam kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala Kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.6
Dengan  kata  lain  anak  angkat  tidak  dapat  dipersamakan  secara  hukum  sebagaimana anak kandungnya sendiri. Sementara itu pengertian anak angkat juga terdapat di dalam Pasal 171  huruf  h  KHI  yang  menyatakan  bahwa,  anak  angkat  adalah  anak  yang  dalam  hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya  dari  orangtua  asal  kepada  orangtua  angkatnya  berdasarkan  putusan  pengadilan. Didalam pasal tersebut jelas terlihat bahwa pengangkatan anak menurut KHI mengatur hanya sebatas beralihnya Tanggung jawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya dalam hal pemeliharaan  untuk  kehidupan  sehari-hari,  biaya  pendidikan,  dan  sebagainya  tanpa menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung dari orangtua angkatnya.
Adapun  mengenai  syarat-syarat  pengangkatan  anak  tidak  diatur  dalam  hukum  Islam baik dalam Al-Qur’an dan Hadist maupun KHI. Untuk dapat melakukan pengangkatan anak baik  calon  anak  angkat  maupun  calon  orangtua  angkat  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan agar pengangkatan anak menjadi sah dan berkekuatan hukum tetap.
Dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengakibatkan Pengadilan Agama secara yuridis formal memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam,  salah satunya adalah dalam hal penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
6M. Fahmi Al Amruzi, op. cit. , hal. 83.

## 1.2. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Adat
Pengangkatan  anak  lazim  dilakukan  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Akan  tetapi caranya berbeda-beda menurut hukum Adat yang berlaku setempat. Oleh karena beragamnya cara  pengangkatan  anak  beserta  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  di  dalam  hukum  Adat Indonesia tersebut,  maka penulis  mengkhususkan pembahasan ke dalam pengangkatan anak menurut  hukum  Adat  Jawa  Tengah.  Pengangkatan  anak  menurut  hukum  Adat  memiliki istilah-istilah yang berbeda. Di daerah Jawa khususnya Jawa Tengah dikenal beberapa istilah, menurut  keterangan  Pengadilan  Negeri  Wonosobo  kata-kata  yang  lazim  dipakai  untuk mengangkat  anak ialah ngangkat  anak (anaknya  disebut anak angkat), mupu anak (anaknya disebut anak pupon ), memet anak (anaknya disebut anak olehe memet ), nyaluk anak (anaknya disebut anak  olehe  nyaluk ).  Anakangkat  biasa  diambil  dari  anak  familinya  sendiri,  bisa jugadari  anak  orang  lain. Anak  pupon atau anak  memet pada  umumnya  diambil  dari  anak orang  lain  bukan  famili,  sedangkan anak  nyaluk selalu  diambil  dari  anak  famili.  Sementara Yogyakarta dan Kudus hanya memakai istilah anak angkat atau anak pupon .7
Pengertian mengangkat anak atau adopsi menurut Surojo Wignjodipoero adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandungnya sendiri.8
Sementara  itu  pengertian  anak  angkat  menurut  I.G.N.  Sugangga  adalah  anak  orang lain  yang  dijadikan  anak  dan  secara  lahir  dan  batin  diperlakukan  seakan-akan  sebagai  anak kandungnya sendiri.9
7 Bastian  Tafal, Pengangkatan  Anak  Menurut  Hukum  Adat  Serta  Akibat-Akibat  Hukumnya  di Kemudian Hari , (Jakarta: RajawaliPress, 1989), hal. 69.
8 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat , (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992), hal. 117.
9I.G.N. Sugangga, Hukum Waris Adat , (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995),
Pada  umumnya  dalam  masyarakat  Jawa  Tengah  yang  diangkat  sebagai  anak  adalah anak dari keluarga dekat, yaitu dari kalangan keponakan-keponakan sendiri. Masyarakat Jawa Tengah  memberikan  prioritas  yang  paling  utama  terhadap  anak  keluarga  dekat  tersebut.
Sebab-sebab untuk
mengangkat  keponakan  sendiri  sebagai  anak  angkat  menurut  Soerojo  Wignjodipoero diantaranya adalah:10
1.  Karena  tidak  mempunyai  anak  sendiri,  sehingga  memungut  keponakan  tersebut merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan.
2. Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan memungut keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak.
3.  Terdorong  oleh  rasa  kasihan  terhadap  keponakan  yang  bersangkutan,  misalnya  karena hidupnya
kurang terurus dan lain sebagainya.
Di  dalam  hukum  Adat  Jawa  Tengah,  maksud  dan  tujuan  mengangkat  anak  yang paling utama ialah untuk mendapatkan anak bagi pasangan suami isteri yang tidak memiliki anak. Hal tersebut dikarenakan bagi suami isteri yang tidak memiliki anak banyak sedikitnya akan dapat menghindarkan perkawinannya dari bencana keretakan.11
Proses pengangkatan anak menurut hukum Adat yang ada di  Indonesia dibagi dalam dua macam yang dapat berakibat kepada status dan kedudukan anak angkat itu sendiri, baik terhadap status dan kedudukannya di dalam keluarga orangtua kandungnya maupun di dalam keluarga
hal. 35.
10 Soerojo Wignjodipoero, op. cit. , hal. 119.
11 B. Bastian Tafal, op. cit. , hal. 71.
orangtua angkatnya. Menurut I.G.N. Sugangga, dari dua macam pengangkatan anak tersebut, yaitu:12
1.  Pengangkatan  secara  terang  dan  tunai,  artinya  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  secara terbuka  dihadiri  oleh  segenap  keluarga,  pemuka-pemuka  adat  /  pejabat  adat  (pengertian terang) dan   seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (pengertian tunai).
2.  Pengangkatan  secara  tidak  terang  dan  tidak  tunai,  artinya  pengangkatan  anak  yang dilakukan    secara  diam-diam,  tanpa  mengundang  keluarga  seluruhnya  biasanya  hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri oleh pemuka/pejabat adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran  uang  adat.  Ini  biasanya  bermotif  hanya  atas  dasar  perikemanusiaan  ingin mengambil anak tersebut untuk memelihara, dan pula meringankan beban tanggungan dari orangtua asli anak tersebut.  Perbedaan  antara pengangkatan anak secara terang dan tunai dengan  pengangkatan  anak  secara  tidak  terang  dan  tidak  tunai  terletak  pada  akibat hukumnya.  Pada  pengangkatan  anak  secara  terang  dan  tunai,  anak  angkat  tersebut  putus hubungan  dengan  orangtua  kandungnya,  masuk  menjadi  keluarga  orangtua  angkatnya serta  berhak  mewaris  dari  orangtua  angkatnya,  dan  tidak  berhak  mewaris  dari  orangtua kandungnya.  Sebaliknya  pengangkatan  anak  secara  tidak  terang  dan  tidak  tunai,  anak angkat  tersebut  bertempat  tinggal  serta  dipelihara  oleh  orangtua  angkatnya  tetapi  tidak putus hubungan dengan orangtua kandungnya.
Dengan  demikian  anak  angkat  tersebut  masih  tetap  mewaris  dari  orangtua kandungnya.  Sementara  itu  mengenai  proses  pengangkatan  anak  di  daerah  Jawa,  Bushar Muhammad menyatakan bahwa:13
12 I.G.N. Sugangga, op. cit. , hal. 35-36.
13 Bushar Muhammad, Pokok - Pokok Hukum Adat , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 34.
“Hukum  adat  Jawa,  perbuatan  pengangkatan  anak  tidak  dilakukan  melalui  suatu  upacara tertentu
yang  tidak  diharuskan.  Selamatan  diadakan  setelah  adanya  persetujuan  antara  orangtua kandung dengan calon orangtua angkat, atau setelah orangtua angkat menerima anaknya dari panti  asuhan  atau  rumah  sakit  yang  dimintai  bantuannya.  Selamatannya  biasa  diundang keluarga  dan  tetangga  dekat  dari  orangtua  angkat  dengan  atau  tanpa  dihadiri  oleh  Kepala Desa.”
Dari pendapat yang dikemukakan diatas dapat terlihat bahwa pengangkatan anak yang terjadi di daerah Jawa khususnya Jawa Tengah dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai.
Dimana  tidak  diperlukan  suatu  acara  tertentu  di  dalam  proses  pengangkatan  anak,  karena umumnya anak angkat diambil dari kalangan keluarga dekat.
Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai ini hanya memasukkan anak ke dalam  kehidupan  rumah  tangga  saja,  sehingga  anak  angkat  tersebut  kini  menjadi  anggota keluarga  rumah  tangga  orangtua  angkatnya.  Akan  tetapi  hal  ini tidak  memutuskan  pertalian hubungan  keluarga  antara  anak  tersebut  dengan  orangtua  kandungnya  sendiri.  Jadi  anak angkat  di  daerah  Jawa  Tengah  pada  umumnya  tidak  mempunyai  kedudukan  sebagai  anak kandung  serta  tidak  diambil  untuk  meneruskan  keturunan  orangtua  angkatnya.  Melainkan diambil  hanya  bertujuan  atas  dasar  perikemanusiaan  memelihara  anak  untuk  kepentingan anak  angkat  itu  sendiri  dan  meringankan  beban  tanggungan  dari  orangtua  kandung  anak tersebut.  Dengan  demikian  anak  angkat  masih  tetap  mewarisi  harta  dari  orangtua kandungnya. Disamping itu juga berhak mewaris dari orangtua angkatnya, akan tetapi hanya sebatas  pada  harta  gono  gini  saja.  Sedangkan  harta  pusaka  semua  diwarisi  oleh  anak kandung.
Pengangkatan anak menurut hukum Adat di daerah Jawa Tengah umumnya dilakukan secara  adat.  Namun  disamping  pengangkatan  anak  dilakukan  secara  adat,  orangtua  angkat
juga  dapat  melanjutkan  prosesnya  dengan  memohonkan  penetapan  pengangkatan  anak  di Pengadilan  Negeri.  Proses  permohonan  penetapan  pengangkatan  anak  di  Pengadilan  Negeri tersebut  bertujuan  untuk  menjamin  kedudukan  anak  angkat  dalam  mewaris  harta  orangtua angkatnya setelah orangtua angkat meninggal dunia dari pihak keluarga orangtua angkat.

## 1. 3. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata
Pengangkatan  anak  menurut  hukum  Perdata  disebut  dengan  istilah  adopsi.  Kata adopsi  berasal  dari  bahasa  Belanda  “ adoptie ”  atau  “ adoption ”  dalam  bahasa  Inggris  yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak, yaitu tindakan atau perbuatan mengambil anak kandung orang lain untuk dijadikan anak sendiri oleh seseorang. Istilah adopsi menjadi terkenal  di  Indonesia  dengan  keluarnya  Staatsblad  Tahun  1917  Nomor  129  yang  menyebut pengangkatan anak dengan istilah adopsi.
Meskipun kata adopsi pengertiannya sama dengan pengangkatan anak, namun isi dan pelaksanaannya  berbeda.  Pada  adopsi  ditekankan  pada  kedudukan  anak  yaitu  dari  orangtua kandung, setelah diangkat akan berubah menjadi anak yang dianggap secara biologis sebagai anak dari orangtua yang mengangkatnya. Sedangkan istilah pengangkatan anak mengandung maksud  bahwa  dengan  pengangkatan  anak  itu  belum  tentu  harus  menyebabkan  perubahan status seperti yang dimaksud adopsi menurut Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129.
Pada awalnya di dalam Burgerlijk Wetboek Belanda tidak mengenal adanya lembaga pengangkatan  anak,  hal  tersebut  dikarenakan  menurut  rakyat  Belanda  anak  harus  keturunan darah.14 Dengan demikian di Belanda tidak dapat menciptakan keturunan secara buatan atau artifisial  ( adoption  naturam  imitatur ),  sehingga  dalam  lembaga  pengakuan  ( erkenning )  pun yang dapat diakui hanya anak kandung sendiri. Itulah yang menyebabkan dalam KUHPerdata Indonesia tidak dikenal  lembaga pengangkatan anak. Gouw  Giok Siong  berpendapat  bahwa adopsi  sudah  tidak  mungkin  menurut  hukum  yang  berlaku  untuk  golongan  rakyat  Eropa  di
14 R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hal. 21.
Indonesia. Yang mungkin melakukan pengangkatan anak hanyalah golongan Bumiputera dan golongan  Tionghoa.15  Alasannya  bahwa  peraturan-peraturan  yang  lama  tentang pengangkatan anak belum berubah.
Berdasarkan  Staatsblad  Tahun  1917  Nomor  129,  KUHPerdata  dinyatakan  berlaku bagi golongan Tionghoa, maka dari segi ini lembaga pengangkatan anak tidak dikenal, karena KUHPerdata  tidak  mengenal  lembaga  pengangkatan  anak.  Akan  tetapi  Staatsblad  Tahun 1917 Nomor 129 itu bukan sekedar menentukan berlakunya hukum Perdata golongan Eropa bagi  golongan  Tionghoa,  tetapi  dalam  Bab  II-  nya  memuat  ketentuan  khusus  tentang pengangkatan anak yang berlaku di kalangan orang-orang Tionghoa.16
Begitu  pentingnya  arti  seorang  anak  laki-laki  dalam  masyarakat  Tionghoa. Dikarenakan  dalam  masyarakat  Tionghoa  termasuk  dalam  sistem  kekeluargaan  yang unilateral-parental , sehingga ikatan-ikatan kekerabatannya berdasarkan clan . Anak laki-laki dididik dan dipersiapkan untuk tugas di masa depan dan diajarkan tentang kewajiban dan tata cara dalam upacara persembahan bagi para leluhur atau nenek moyangnya ( ancestral ritual ).
Tanggung jawab untuk  mengadakan upacara persembahan kepada para leluhur ini ada pada anak laki-laki, karena keturunan dalam clan adalah berdasarkan garis laki-laki.17
Pada kenyataannya, secara umum pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:18
1. Adoptio  Plena ,  yaitu  adopsi  yang  menyeluruh  dan  mendalam  sekali  akibat  hukumnya.
Anak  yang  diangkat  memutuskan  sama  sekali  hubungan  hukum  dengan  orangtua
15 Gouw Giok Siong, Hukum Perdata Internasional Indonesia , (Jakarta: Kong Po, 1963), hal. 10.
16 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 27.
17 Ibid., hal. 70.
18 Sudargo  Gautama, Soal-soal  Aktual  Hukum  Perdata  Internasional ,  Jilid  2,  (Bandung:  Alumni, 1981), hal. 66.
kandungnya  dan  meneruskan  hubungan  hukum  dengan  orangtua  yang  mengangkatnya. Akibat hukumnya, anak tersebut mempunyai hak waris dari orangtua angkatnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orangtua kandungnya.
2. Adoptio Minus Plena , yaitu adopsi yang tidak demikian mendalam dan menyeluruh akibat hukumnya. Jadi disini hanyalah untuk pemeliharaan saja sehingga dengan sendirinya tidak menimbulkan hak waris dari orangtua angkatnya.
Sehingga  dari  akibat  hukum  adopsi  seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas,  dapat diketahui  bahwa  adopsi  di  dalam  hukum  Perdata  masuk  ke  dalam  kategori Adoptio  Plena , yaitu merupakan adopsi  yang menyeluruh dan mendalam sekali akibat hukumnya, sehingga anak yang diangkat terputus sama sekali hubungan hukumnya dengan orangtua kandungnya dan  meneruskan  hubungan  hukum  dengan  orangtua  yang  mengangkatnya.  Dimana  hal tersebut berakibat anak angkat mempunyai hak waris dari orangtua angkatnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orangtua kandungnya.
Adopsi yang dilakukan menurut hukum Perdata, menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri.  Dimana  adopsi  yang  dilakukan  melalui  Pengadilan  Negeri  membawa  akibat  hukum terputusnya  hubungan  darah  atau  nasab  antara  anak  angkat  dengan  orangtua  kandungnya. Sehingga dengan terputusnya hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungnya tersebut akan turut membawa akibat-akibat hukum yang lain, yaitu anak angkat tidak lagi berada dibawah kekuasaan orangtua kandungnya, anak angkat tidak lagi memakai nama  keturunan  dari  orangtua  kandungnya  karena  secara  hukum  anak  tersebut  telah  keluar dari lingkungan garis keturunan keluarga asalnya, dan anak angkat tidak lagi berhak menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya.
2.  Bagian  Waris  Anak  Angkat  Ditinjau  dari  Kompilasi  Hukum  Islam,  Hukum  Adat, dan Hukum Perdata
Di  dalam  perbuatan  pengangkatan  anak  menurut  ketentuan  hukum  positif  Indonesia terdapat akibat-akibat hukum yang salah satunya berkaitan dengan hak mewaris. Oleh karena pengaturan  mengenai  hak  mewaris  tersebut  berbeda-beda  tergantung  pada  sistem  hukum mana  yang  digunakan,  maka  hal  tersebut  tentu  saja  akan  berakibat  terhadap  bagian  waris yang  diperoleh  oleh  anak  angkat  baik  yang  diangkat  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam, hukum Adat, maupun hukum Perdata.

## 2.1. Bagian Waris Anak Angkat Dalam Ketentuan Kompilasi Hukum Islam
Menurut ketentuan syari’at Islam, anak angkat tidak tergolong dalam ahli waris dari orangtua  angkatnya.  Sebagaimana  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa pengangkatan anak dalam  hukum  Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal  hubungan darah,  hubungan  wali-mewali,  dan  hubungan  waris-mewaris  dengan  orangtua  angkat. Sehingga  dengan  demikian  anak  angkat  tetap  menjadi  ahli  waris  dari  orangtua  kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.
Disamping itu anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orangtua angkat, hal tersebut dikarenakan dalam hukum kewarisan Islam ada tiga sebab seseorang dapat mewaris yaitu:19
a.  Karena  hubungan  kekerabatan,  yang  dimaksudkan  disini  ialah  hubungan  darah  atau hubungan  famili.
b. Karena perkawinan, perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan kewarisan.
c.  Karena wala’ ,  yaitu  hubungan  hukmiah,  suatu  hubungan  yang  ditetapkan  oleh  hukum Islam,  karena  tuannya  telah  memberikan  kenikmatan  untuk  hidup  merdeka  dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya.
19 A. Rachmad Budiono, op. cit. , hal. 8.
Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa hukum Islam tidak memberikan hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orangtua angkatnya, karena yang saling mewarisi diantaranya  adalah  karena  adanya  hubungan  kekerabatan,  karena  perkawinan,  dan  karena wala’ .  Pada  masa  sekarang  ini,  sebab  mewaris  karena wala’ sudah  tidak  ditemukan  lagi. Sehingga  saat  ini  hanya  terdapat  dua  kemungkinan  seseorang  dapat  mewaris,  yakni  karena hubungan  kekerabatan  dan  karena  perkawinan.  Mengenai  sebab  mewaris  karena  hubungan kekerabatan, anak angkat tidak memiliki hubungan kekerabatan atau nasab dengan orangtua angkatnya.  Begitu  juga  halnya  dengan  hubungan  perkawinan,  anak  angkat  tidak  memiliki hubungan tersebut dengan orangtua angkatnya.
Oleh karenanya disini anak angkat hanya berhak mewarisi harta orangtua kandungnya sendiri. Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris dari orangtua angkatnya, namun  dapat  dinilai  bahwa  pihak  anak  angkat  adalah  sosok  yang  memiliki  pertalian hubungan  kemanusiaan  yang  bersifat  khusus  dalam  soal  kedekatan  dan  saling  membantu dalam  keluarga  orangtua  angkatnya.  Sehingga  untuk  melindungi  hak-hak  anak  angkat  dan orangtua angkat yang keduanya telah memiliki hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam  hal  kedekatan  dan  saling  tolong-menolong,  maka  Kompilasi  Hukum  Islam memberikan  kepastian  hukum  melalui  ketentuan  tentang  wasiat  wajibah  sebagaimana tertuang di dalam pasal 209 KHI, yang menyatakan bahwa:
a.  Harta  peninggalan  anak  angkat  dibagi  berdasarkan  pasal  176  sampai  dengan  pasal  193 tersebut  di  atas,  sedangkan  terhadap  orangtua  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
b.  Terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat  wajibah  sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.
Pengertian  wasiat  secara  terminologi  hukum  Islam  adalah  pemberian  kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi
meninggal  dunia.20  Sementara  menurut  Suparman  Usman,  wasiat  wajibah  dapat didefinisikan  sebagai  wasiat  yang  pelaksanaannya  tidak  dipengaruhi  atau  tidak  bergantung kepada  kehendak  orang  yang  meninggal  dunia.  Wasiat  ini  tetap  dilaksanakan,  baik diucapkan,  dikehendaki  maupun  tidak  dikehendaki  oleh  orang  yang  meninggal  dunia  jadi pelaksanaan  wasiat  tersebut  tidak  memerlukan  bukti  bahwa  wasiat  tersebut  diucapkan, dituliskan,  atau  dikehendaki,  tetapi  pelaksanaannya  didasarkan  kepada  alasan-alasan  hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.21
Kompilasi  Hukum  Islam  telah  menempatkan  anak  angkat  hanya  dalam  perwasiatan harta  bukan  melewati  hak  kewarisan.  Oleh  karenanya  wasiat  wajibah  Sebagaimana  diatur dalam  KHI  bertujuan  guna  melindungi  kepentingan  anak  angkat  tersebut.  Dimana  menurut ketentuan  pasal  209  ayat  2  KHI,  besarnya  bagian  tidak  boleh  melebihi  dari  1/3  harta peninggalan  orangtua  angkatnya.  Dengan  adanya  wasiat  wajibah  anak  angkat  tetap memperoleh  bagian  dari  harta  peninggalan,  meskipun  orangtua  angkatnya  semasa  hidupnya tidak  pernah  menyatakan  akan  memberikan  bagian  kepada  anak  angkat  tersebut. Sebagaimana  dinyatakan  Sayuti  Thalib  di  dalam  bukunya  Hukum  Kewarisan  Islam  di Indonesia,  hak  waris  anak  angkat  tetap  dengan  orangtua  kandungnya,  sedangkan  dengan orangtua  angkat  tidak  ada  hak  mewaris.  Walaupun  demikian  orangtua  angkat  dapat memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat melalui hibah atau wasiat. Besarnya harta yang boleh dihibahkan atau diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga.22
Karena di dalam hukum Islam anak angkat masih bernasabkan kepada orangtua kandungnya, maka  hak  kewarisan  anak  angkat  tersebut  tetap  ada  pada  orangtua  kandungnya.  Sementara terhadap  orangtua  angkatnya  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  anak  angkat
20M. Fahmi Al Amruzi, op. cit. , hal. 50.
21 Suparman Usman, Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1991), hal. 163.
22Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hal. 102.
memperoleh wasiat wajibah dengan besar bagian sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.
Dengan  demikian,  anak  angkat  tidak  memiliki  kewajiban  untuk  membayar  hutang- hutang  orangtua  angkatnya  karena  anak  angkat  bukan  termasuk  ahli  waris  dari  orangtua angkatnya.  Sedangkan  kewajiban  anak  angkat  untuk  membayar  hutang-hutang  pewaris tersebut  hanya ada kepada orangtua kandungnya, karena dia selaku ahli waris dari orangtua kandungnya.

## 2.2. Bagian Waris Anak Angkat Dalam Ketentuan Hukum Adat
Salah  satu  akibat  hukum  pengangkatan  anak  di  dalam  hukum  Adat  ialah  berkaitan dengan  hak  mewaris.  Di  Jawa  Tengah  pada  umumnya  yang  diangkat  menjadi  anak  angkat adalah  dari  kalangan  keponakan  sendiri,  baik  dari  pihak  keluarga  isteri  maupun  pihak keluarga  suami.  Karena  yang  diangkat  anak  adalah  keponakan  sendiri,  maka  pengangkatan anak  yang  dilakukan  termasuk  ke  dalam  pengangkatan  anak  secara  tidak  terang  dan  tidak tunai,  yang  mengandung  arti  bahwa  pengangkatan  anak  dilakukan  secara  diam-diam  tanpa mengundang keluarga seluruhnya, hanya keluarga tertentu saja, tanpa dihadiri oleh pemuka/ pejabat  adat  atau  desa,  dan  tidak  dengan  pembayaran  uang  adat.  Pengangkatan  anak  yang demikian  hanya  bertujuan  untuk  memelihara  anak  atas  dasar  perikemanusiaan  dan meringankan  beban  orangtua  kandung  anak  tersebut.  Karena  di  dalam  pengangkatan  anak yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai hanya bermaksud untuk memelihara anak tersebut,  maka  hubungan  antara  anak  angkat  dengan  orangtua  kandungnya  tidak  terputus. Jadi hubungan yang terjadi antara anak angkat dengan orangtua angkatnya adalah didasarkan pada  rasa  perikemanusiaan,  yaitu  sekedar  hubungan  pemeliharaan  saja  dimana  anak  angkat tersebut bertempat tinggal serta dirawat oleh orangtua angkatnya.
Perbuatan  pengangkatan  anak  yang  demikian  di  Jawa  Tengah  tidak  mengakibatkan putusnya  hubungan  pertalian  keluarga  antara  anak  yang  diangkat  dengan  orangtua
kandungnya. Oleh karenanya dalam hal ini anak angkat tetap berhak atas bagian warisan dari orangtua  kandungnya.  Karena  anak  tersebut  masih  berstatus  sebagai  anak  dari  orangtua kandungnya sendiri. Sebaliknya orangtua kandung masih berhak untuk meminta bantuan dari anaknya apabila keadaan menghendaki.
Disamping  menerima  warisan  dari  orangtua  kandung,  anak  angkat  juga  berhak  atas bagian  warisan  dari  orangtua  angkatnya.  Di  dalam  hukum  waris  adat  Jawa  Tengah,  dikenal asas  “ ngangsu  sumur  loro ”  untuk  kewarisan  anak  angkat.  Kata  “ ngangsu ”  berarti  mencari atau memperoleh, “ sumur ” berarti tempat mengambil air atau perigi, “ loro ” berarti dua. Asas ini  bermakna  bahwa  seorang  anak  angkat  memperoleh  warisan  dari  dua  sumber,  yaitu  dari orangtua  kandung  dan  orangtua  angkat.23  Itu  artinya  anak  angkat  mendapat  warisan  (dapat mewaris)  dari  kedua  orangtuanya,  baik  dari  orangtua  kandung  maupun  dari  orangtua angkatnya.  Hal  tersebut  dikarenakan  hubungan  antara  anak  angkat  dengan  orangtua kandungnya  tetap  ada  atau  tidak  terputus.  Umumnya  anak  angkat  menjadi  ahli  waris  dari orangtua angkatnya sejauh mengenai harta gono-gini. Sejauh itu ia memiliki hak yang sama dengan  anak  kandung.24  Anak  angkat  tidak  berhak  atas  harta  pusaka  /  harta  asal  dari orangtua  angkatnya,  karena  terhadap  harta  pusaka  berlaku  asas  “harta  asal  kembali  ke asal”.25 Sehingga harta pusaka akan kembali kepada ahli waris keturunan darah, yaitu anak kandung dari orangtua angkatnya.

## 2.3. Bagian Waris Anak Angkat Dalam Ketentuan Hukum Perdata
Pengangkatan  anak  menurut  hukum  Perdata  memiliki  beberapa  akibat  hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 11-14 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129. Akibat hukum pengangkatan anak terhadap orangtua angkat dan orangtua kandung, yaitu dengan terjadinya
23 A. Rachmad Budiono, op. cit. , hal. 189.
24 B. Bastian Tafal, op. cit. , hal. 74. 25Dominikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat , (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011), hal. 174.
pengangkatan  anak,  maka  orangtua  yang  mengangkatnya  baik  suami  isteri  atau  janda/duda yang  secara  hukum  dianggap  sebagai  orangtua  angkat,  setelah  terjadinya  perbuatan pengangkatan anak tersebut menggantikan kedudukan orangtua kandung.
Oleh karenanya perbuatan pengangkatan anak akan merubah status anak tersebut, dari yang  semula  anak  dari  orangtua  asli  atau  kandung  menjadi  anak  dari  orangtua  angkat. Sehingga  segala  hak  dan  kewajiban  anak  terhadap  orangtua  kandungnya,  beralih  kepada orangtua angkatnya.
Pengangkatan  anak  juga  berakibat  terhadap  harta  benda  peninggalan,  dimana berubahnya status anak yang diangkat menjadi anak orangtua angkat membawa konsekuensi yuridis  terhadap  harta  peninggalan,  artinya  dengan  pengangkatan  anak  mengakibatkan adanya hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orangtua angkatnya dan begitu pula sebaliknya. Anak berhak mendapat bagian harta warisan karena kedudukan mereka yang juga  sama  dengan  anak  sah  dari  orangtua  angkatnya  dan  anak  adopsi  tersebut  berhak  pula mewarisi keluarga sedarah yang lahir dari orangtua angkatnya. Di dalam pasal 12 Staatsblad 1917  Nomor  129  ditentukan  bahwa  kedudukan  anak  adopsi  sama  dengan  anak  sah  dari perkawinan orangtua angkatnya. Hal ini berarti juga adanya persamaan hak waris antara anak kandung dan anak adopsi.26
Ketentuan  mengenai  sebab  seseorang  dapat  mewaris  menurut  hukum  waris KUHPerdata adalah karena adanya pertalian perkawinan dan pertalian darah. Di dalam pasal 832 KUHPerdata ditentukan bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah  para  keluarga  sedarah,  baik  sah  ataupun  luar  kawin,  dan  suami  atau  isteri  yang  hidup terlama. Menurut sistem hukum waris KUHPerdata terdapat empat golongan ahli waris:27
26Muderis Zaini, op. cit. , hal. 3.
27 Afdol, op. cit. , hal. 73.
1. Golongan pertama, terdiri dari suami atau isteri dan keturunannya;
2. Golongan kedua, terdiri dari orangtua, saudara dan keturunannya;
3. Golongan ketiga, terdiri dari ahli waris dalam garis lurus ke atas;
4.  Golongan  keempat,  terdiri  dari  sanak  keluarga  lainnya  dalam  garis  menyimpang  sampai derajat keenam.
Menurut  ketentuan  hukum  waris  sebagaimana  telah  diatur  dalam  hukum  Perdata, seseorang  dapat  mewaris  karena  adanya  hubungan  perkawinan  dan  pertalian  darah. Sementara  anak  adopsi  dalam  hal  ini  tidak  memiliki  hubungan  keduanya  dengan  orangtua angkat. Akan tetapi dikarenakan di dalam pasal 12 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 telah diatur  bahwa  kedudukan  anak  adopsi  sama  dengan  anak  sah  dari  perkawinan  orangtua angkatnya.  Maka  dalam  hal  pewarisan,  anak  adopsi  akan  memiliki  hak  yang  sama  dengan anak  sah  dari  orangtua  angkatnya,  yaitu  samasama  menjadi  ahli  waris  dari  orangtua angkatnya.
Dalam  sistem  pewarisan  menurut  KUHPerdata,  anak  adopsi  secara  tidak  langsung akan  menempati  posisi  pada  golongan  pertama  diantara  keempat  penggolongan  ahli  waris.
Karena  anak  adopsi  telah  menjadi  bagian  dari  keturunan  orangtua  angkat  dan  memiliki kedudukan  yang  sama  dengan  anak  kandung  dari  orangtua  angkat.  Sehingga  besar  bagian warisan  yang  akan  diperoleh  anak  adopsi  akan  sama  besar  dengan  bagian  yang  diperoleh anak kandung dari orangtua angkat. Dengan adanya pewarisan yang terjadi diantara orangtua angkat  kepada  anak  adopsi,  maka  menimbulkan  suatu  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan oleh  anak  adopsi  tersebut.  Yakni  anak  adopsi  memiliki  kewajiban  untuk  melunasi  hutang- hutang  yang  dimiliki  oleh  orangtua  angkatnya,  karena  dia  selaku  ahli  waris  dari  orangtua angkatnya.
Sementara  itu,  mengenai  hak  mewaris  antara  anak  adopsi  dengan  orangtua kandungnya sendiri, adalah anak adopsi tidak mewaris dari orangtua kandungnya dan begitu pula sebaliknya. Karena status anak adopsi tersebut telah berubah menjadi anak dari orangtua angkat.  Sehingga  terputus  hubungan  keperdataan  dengan  orangtua  kandungnya.  Dengan demikian karena anak adopsi bukan merupakan ahli waris dari orangtua kandungnya sendiri, maka  anak  adopsi  tersebut  tidak  berkewajiban  untuk  melunasi  hutang-hutang  yang  dimiliki oleh orangtua kandungnya tersebut.

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.1. Status dan kedudukan anak angkat
a.  Status  dan kedudukan anak angkat yang telah diatur dalam  Kompilasi  Hukum  Islam adalah  anak  angkat  tetap  berstatus  sebagai  anak  kandung  dari  orangtua  kandungnya dan kedudukan anak angkat di dalam keluarga orangtua angkatnya adalah tidak sama dengan kedudukan anak kandung dari orangtua angkatnya.
b. Status dan kedudukan anak angkat yang telah diatur dalam hukum Adat, dalam hal ini hukum      adat  yang  dimaksud  adalah  hukum  adat  Jawa  Tengah,  yaitu  status  anak angkat  tidak  berubah,  tetap  berstatus  sebagai  anak  dari  orangtua  kandungnya.
Sementara  itu  mengenai  kedudukan  anak  angkat  di  dalam  keluarga  orangtua angkatnya,  anak  angkat  di  daerah  Jawa  Tengah  umumnya  tidak  mempunyai kedudukan sebagai anak kandung.
c.  Status  dan  kedudukan  anak  angkat  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  hukum
Perdata,  mengenai  status  anak  angkat  mengalami  perubahan  yaitu  anak  angkat  yang semula  berstatus  sebagai  anak  dari  orangtua  kandungnya  berubah  statusnya  menjadi
anak  dari  orangtua  angkatnya.  Sedangkan  mengenai  kedudukan  anak  angkat  yang diangkat menurut hukum Perdata adalah sama dengan kedudukan anak kandung dari orangtua angkatnya.
1.2.  Bagian  waris  anak  angkat  ditinjau  dari  Kompilasi  Hukum  Islam,  hukum  Adat,  dan hukum Perdata
a.  Bagian  waris  anak  angkat  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  membawa  akibat dalam  hal  waris-mewaris  antara  anak  angkat  dengan  orangtua  angkatnya.  Dengan demikian anak angkat  tetap menjadi  ahli waris dari orangtua kandungnya dan bukan merupakan  ahli  waris  dari  orangtua  angkatnya.  Sehingga  untuk  melindungi  hakhak anak  angkat  yang  telah  memiliki  hubungan  dalam  hal  kedekatan  dengan  orangtua angkatnya, diaturlah ketentuan mengenai wasiat wajibah di dalam Kompilasi Hukum Islam  sebagaimana  tertuang  di  dalam  pasal  209  KHI.  Dimana  menurut  ketentuan pasal  209  ayat  2  KHI,  besarnya  bagian  tidak  boleh  melebihi  dari  1/3  harta peninggalan orangtua angkatnya.
b. Bagian waris anak angkat menurut hukum Adat di daerah Jawa Tengah berakibat anak angkat  berhak  atas  bagian  warisan  dari  orangtua  angkat  dan  orangtua  kandungnya.
Sesuai dengan asas dalam hukum waris adat Jawa Tengah bahwa seorang anak angkat “ ngangsu  sumurloro ” yang artinya ia mendapat  warisan (dapat  mewaris) dari kedua orangtuanya,  baik  dari  orangtua  kandung  maupun  dari  orangtua  angkatnya.  Namun mengenai  bagian  warisan  dari  orangtua  angkatnya,  hanya  terbatas  pada  harta  gono- gini  saja.  Sedangkan  untuk  harta  pusaka,  anak  angkat  tidak  berhak  mewaris.  Harta pusaka tetap kembali kepada ahli waris keturunan darah yaitu anak kandung. Karena dalam hukum adat Jawa Tengah berlaku asas “harta asal kembali ke asal”. Sementara anak angkat selaku ahli waris dari orangtua kandungnya, disamping berhak atas harta gono-gini juga berhak atas harta pusaka dari orangtua kandungnya.
c.  Bagian waris anak angkat  menurut  hukum  Perdata, berakibat pada adanya hubungan saling  mewarisi  antara  anak  angkat  dengan  orangtua  angkatnya.  Karena  di  dalam pengangkatan anak menurut hukum Perdata, status anak angkat berubah menjadi anak dari  orangtua  angkatnya  dan  memiliki  kedudukan  sebagai  anak  kandung  orangtua angkatnya.  Sehingga  besar  bagian  warisan  yang  diperoleh  anak  angkat  akan  sama besar  dengan  yang  diperoleh  anak  kandung  dari  orangtua  angkatnya.  Sementara terhadap  orangtua  kandungnya,  anak  angkat  tidak  lagi  memperoleh  bagian  warisan karena  statusnya  yang  telah  berubah  bukan  lagi  sebagai  anak  orangtua  kandungnya sendiri.

## 2. Saran
Perlunya  unifikasi  terhadap  pengangkatan  anak  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia yang  adil  dan  dapat  memberikan  kepastian  hukum.  Tanpa  melihat  lagi  sistem  hukum  mana yang  dipergunakan.  Disamping  itu  menindaklanjuti  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  perlu  adanya  undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perihal pengangkatan anak yang sampai saat ini belum pernah ada di Indonesia. Dengan terbentuknya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang  pengangkatan  anak  tersebut,  diharapkan  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan masalah pengangkatan anak termasuk pula akibat hukumnya dapat diakomodir di dalamnya.
Sehingga  unifikasi  peraturan  tentang  pengangkatan  anak  di  Indonesia  dapat  terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Rachmad  Budiono,  1999, Pembaruan  Hukum  Kewarisan  Islam  Di  Indonesia ,  Bandung: Citra Aditya Bakti.
B.  Bastian  Tafal,  1989, Pengangkatan  Anak  Menurut  Hukum  Adat  Serta  Akibat-Akibat Hukumnya  di Kemudian Hari , Jakarta: Rajawali Press.
Bushar Muhammad, 1982, Pokok - Pokok Hukum Adat , Jakarta: Pradnya Paramita.
Dominikus Rato, 2011, Hukum Perkawinan dan Waris Adat , Surabaya: Laksbang Yustitia.
Erna Sofwan Sjukrie, 1992, Lembaga Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung RI.
Gouw Giok Siong, 1963, Hukum Perdata Internasional Indonesia , Jakarta: Kong Po.
I.G.N.  Sugangga,  1995, Hukum  Waris  Adat ,  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
M.  Budiarto,  1985, Pengangkatan  Anak  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum ,  Jakarta:  Akademika Pressindo.
M.  Fahmi  Al  Amruzi,  2012, Rekonstruksi  Wasiat  Wajibah  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam , Yogyakarta: AswajaPressindo.
Muderiz Zaini, 1985, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum , Jakarta: Bina Aksara.
R. Subekti, 1974, Perbandingan Hukum Perdata , Jakarta: Pradnya Paramita.
Rusli Pandika, 2012, Hukum Pengangkatan Anak , Jakarta: Sinar Grafika.
Sayuti Thalib, 1982, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , Jakarta: Bina Aksara.
Soerojo  Wignjodipoero,  1992, Pengantar  Dan  Asas-Asas  Hukum  Adat ,  Jakarta:  CV.  Haji Masagung.
Soetojo  Prawirohamidjojo,  1986, Pluralisme  dalam  Perundang-Undangan  Perkawinan  di Indonesia ,Surabaya: Airlangga University Press.
Sudargo  Gautama,  1981, Soal-soal  Aktual  Hukum  Perdata  Internasional ,  Jilid  2,  Bandung: Alumni.
Suhrawardi K. Lubis, 1995, Hukum Waris Islam , Jakarta: Sinar Grafika.
Suparman  Usman,  1991, Fikih  Mawaris  Hukum  Kewarisan  Islam, Jakarta:  Gaya  Media Pratama.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129.
Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

## Putusan
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1958 Reg. No. 83 K/Sip/1957 tentang harta warisan dari orangtua angkat untuk anak angkat hanya terbatas harta pencarian saja, sedangkan harta pusaka kembali pada ahli waris keturunan darah.