https://journal.yp3a.org/index.php/PaKMas ISSN Media Elektronik 2808-0920 Jil. 2 No. 1 (Mei 2022) 119-127 DOI: 10.54259/pakmas.v2i1.828

## Peningkatan Pemahaman terhadap Peran TNI dalam Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Perbatasan Nusa Tenggara Timur

## Posma Sariguna Johnson Kennedy
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia Email: posmahutasoit@gmail.com

## Abstract
The  implementation  of  this  community  service  activity  is  to  conduct  discussions  aimed  at  increasing understanding of the duties of the TNI to assist local governments in community empowerment programs at  the  border  of  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  Province.  The  method  of  writing  this  paper  is  to  use  a qualitative approach by reviewing various literature and discussions conducted with Korem 161/Wirasakti Kupang and Kodim 1605 Belu NTT. At the NTT border, the Border Security Task Force (Satgas Pamtas) 742/SWY  TNI  performs  the  main  task  of  Border  Security  and  explores  the  community's  potential,  and empowers this potential. There are many creations of this unit in "fighting poverty," namely through the five  programs  of  the  Wira  Yudha  House. Rumah  Wira  Yudha has  programs  in  Education,  Health,  Love Pancasila,  Entrepreneurship,  and  Wira  Yudha  Sharing  to  answer  the  needs  and  limitations  in  border villages. All these activities are full of activities based on Pancasila values.
Keywords : Border Area, Community Empowerment, Nusa Tenggara Timur, TNI Role

## Abstrak
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  melakukan  diskusi  yang  bertujuan meningkatkan  pemahaman  mengenai  tugas  TNI  membantu  pemerintah  daerah  dalam  program pemberdayaan masyarakat di perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Metode penulisan makalah ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji berbagai literatur dan diskusi-diskusi yang dilakukan dengan Korem 161/Wirasakti Kupang dan Kodim 1605 Belu NTT. Di perbatasan NTT, Satuan Tugas  Pengamanan  Perbatasan  (Satgas  Pamtas)  742/SWY  TNI,  tidak  hanya  melakukan  tugas  pokok Pengamanan  Perbatasan,  tetapi  juga  menggali  potensi  masyarakat  dan  memberdayakan  tersebut.  Ada banyak kreasi satuan ini dalam ”memerangi kemiskinan”, yaitu melalui lima Program Rumah Wira Yudha. Rumah  Wira  Yudha  memiliki  program  dalam  bidang  Pendidikan,  Kesehatan,  Cinta  Pancasila, Kewirausahaan, dan Wira Yudha Berbagi untuk menjawab kebutuhan dan keterbatasan yang ada di desa perbatasan. Semua kegiatan tersebut sarat dengan kegiatan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Kata Kunci: Daerah Perbatasan, Pemberdayaan Masyarakat, Nusa Tenggara Timur, Peran TNI.
A. _ PENGANTAR
Dalam  kegiatan  selain  perang,  Tentara  Nasional Indonesia  (TNI)  mempunyai  tugas  membantu Pemerintah  daerah.  Bersama  Pemerintah  Daerah, TNI  telah  bekerjasama  dalam  mengembangkan berbagai bidang. TNI juga memiliki program yang disebut  Bhakti  TNI.  Bisa  diartikan  pelibatan  TNI sebagai alat negara untuk mendukung pembangunan  dan  penyelenggaraan  Pemerintahan tanpa  mengabaikan  keamanan  dan  kewaspadaan nasional. Salah satu bentuk pengabdian TNI adalah TNI  Manunggal  Pembangunan  Desa  (TMMD).
Pengabdian  ini  merupakan  bentuk  kepedulian  dan peran TNI dalam melaksanakan pembangunan yang dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait dan melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan  dengan  mengutamakan  kebutuhan paling dasar masyarakat. Selain pengabdian TMMD, TNI  juga  melakukan  Manunggal  Kesejahteraan Sosial,  Manunggal  Penghijauan,  Manunggal  Hutan Pangan,  Manunggal  Pangan  Pokok,  Manunggal Pertanian, Manunggal Literasi, Manunggal
Transmigrasi,  dan  Manunggal  KB  Kesehatan. (Sembiring. 2011)
Anggaran  Rumah  Tangga  Nomor  34  Tahun  2004 Pasal  7  ayat  (2)  tentang  Tugas  Pokok  TNI menyebutkan  bahwa  salah  satu  tugas  pokok  TNI selain berperang adalah membantu fungsi Pemerintah  Daerah.  Tujuan  membantu  pelayanan Pemerintahan  di  daerah  adalah  untuk  menunjang terselenggaranya  fungsi  pemerintahan  dalam kondisi  dan  situasi.  Untuk  itu  diperlukan  sarana, alat,  dan  kemampuan  TNI  untuk  mengatasi permasalahan yang dihadapi, antara lain membantu mengatasi  dampak  bencana  alam,  merehabilitasi infrastruktur,  dan  mengatasi  hambatan  akibat pemogokan dan konflik komunal. (UU-RI, 2004)
Fasilitas  adalah  segala  sesuatu  yang  digunakan untuk  mencapai  tujuan.  Salah  satu  fasilitas  yang dimiliki  TNI  adalah  adanya  RS  TNI  yang diperuntukan  bagi  anggota  TNI  namun  juga  dapat digunakan  oleh  masyarakat  lainnya.  Jika  terjadi bencana  di  suatu  daerah,  maka  rumah  sakit  dapat dijadikan  sebagai  tempat  pertolongan  korban bencana alam, dan tenaga medis yang ada akan siap membantu.  Selain  itu,  fasilitas  lain  yang  dimiliki TNI dalam hal ini terlihat dari keberadaan Koramil di  setiap  kecamatan  atau  pos-pos  wilayah  yang dibangun  TNI.  Adapun  kegunaan  sarana  tersebut pada saat terjadi bencana alam atau konflik, tempat tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  lokasi  untuk menyimpan  bantuan  berupa  makanan,  pakaian, obat-obatan,  atau  penunjang  lain  yang  diperlukan. (Dalini, 2011)
Alat  adalah  benda  yang  digunakan  untuk melakukan sesuatu. Dalam hal membantu pemerintah daerah, TNI memiliki banyak peralatan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah jika diperlukan.  Antara  lain  truk,  pesawat,  helikopter, ambulans,  kapal  laut,  dll.  Jika  terjadi  bencana  di suatu  daerah,  maka  peralatan  yang  dimiliki  TNI sangat  diperlukan.  Misalnya,  mereka  dapat menggunakan truk TNI untuk mengevakuasi warga, pesawat,  helikopter,  atau  kapal  untuk  mengirim bantuan  dan  meninggalkan  korban  di  daerah  yang sulit dijangkau. Begitu juga dengan ambulans TNI yang  bisa  digunakan  untuk  mengevakuasi  korban. (Dalini, 2011)
Kemampuan  adalah  suatu  kemampuan  atau kekuatan yang dimiliki oleh TNI dalam membantu pemerintah  daerah.  Kemampuan  ini  menuntut profesionalisme  seorang  anggota  TNI.  Seorang anggota  TNI  tidak  hanya  dapat  mengoperasikan senjata  atau  di  bidang  pertahanan,  tetapi  ia  juga memiliki  keterampilan  lain  yang  dapat  digunakan untuk operasi selain perang. Jika terjadi konflik atau separatis  di  daerah  tersebut,  maka  dengan  segala kemampuan  TNI  akan  berusaha  menghentikan konflik  tersebut.  Kemampuan  TNI  yang  juga dimiliki adalah dari segi kesehatan. Di lingkungan TNI  sendiri  tersedia  tenaga  kesehatan  yang  tidak hanya  diperuntukkan  bagi  anggota  TNI  itu  sendiri
tetapi  juga  untuk  seluruh  masyarakat.  Tak  jarang, tim  kesehatan  dikerahkan  di  daerah  konflik  dan bencana.  Satu  Batalyon,  bahkan  milik  TNI,  yaitu Batalyon  Zeni  Tempur,  memiliki  kemampuan  unik dimana  anggotanya  dapat  membangun  jalan, jembatan,  perumahan,  dan  lain-lain.  Pemerintah daerah  dapat  memanfaatkan  kekuatan  TNI  dalam mempercepat proses pembangunan daerah. (Dalini, 2011)
Dengan  berbagai  kemampuan  TNI,  peran  TNI sangat besar di daerah perbatasan yang bersentuhan dengan masyarakat. Maka dari itu, makalah tentang kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini bertujuan  untuk  mempertemukan  unsur  TNI  di perbatasan  untuk  bertukar  pikiran.  Sehingga  dapat kita pahami lebih dalam peran nirmiliter TNI dalam pemberdayaan  masyarakat  di  daerah  perbatasan khususnya  di  perbatasan  darat  Provinsi  Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Negara Timor Leste.

## B. PELAKSAAAN DAN METODE
Selain  menjaga  pertahanan/keamanan  negara,  TNI juga bertugas membantu pemerintah daerah. Dalam pertahanan  ekonomi,  tujuan  utamanya  adalah kesejahteraan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah perbatasan. Metode yang digunakan adalah metodologi kualitatif dengan melakukan wawancara dan  focus  group  discussion.  Kami  juga  melihat berbagai  literatur  yang  mendukung  kegiatan  ini. Lokasi  penelitian  adalah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur,  di Perbatasan  Kabupaten  Perbatasan  Napan dan  Wini  (Kabupaten  Timor  Tengah  Utara), Perbatasan Motaain (Kabupaten Belu), dan Perbatasan Motamasin (Kabupaten Malaka). Wawancara dilakukan dengan Korem 161 Wirasakti. Pelaksanaannya bisa dilakukan langsung di  lokasi  karena  dilakukan  tepat  sebelum  Pandemi COVID-19.
Sasaran  keluaran  dari  kegiatan  ini  adalah  untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu topik atau permasalahan  yaitu  menggali  peran  TNI  dalam meningkatkan pemberdayaan  masyarakat di daerah perbatasan. Kegiatan ini didasarkan pada penelitian di  daerah  perbatasan  yang  saat  ini  sedang  kami lakukan  mengenai peran pertahanan dan  keamanan dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di daerah perbatasan (Kennedy, 2019).
Pelaksanaan dimulai dengan perencanaan, persiapan,  pelaksanaan,  dan  pertemuan  evaluasi  di akhir.  Kegiatan  dilakukan  dalam  2  (dua)  kegiatan utama.  Kegiatan  pertama  adalah  diskusi  dan  tukar pikiran  yang  dilakukan  bersama  Kodam  161 Wirasakti.  Narasumber  utama  yang  kami  temui adalah  Bapak  Fransiscus  A.  Susetio  yang  telah berpengalaman memimpin Satgas Pamtas 742/SWY TNI  di  wilayah  perbatasan  NTT.  Ia  juga  menulis buku tentang pengalamannya
dalam
memberdayakan  masyarakat  di  perbatasan  darat NTT, yang kami gunakan sebagai sumber sekunder dalam  penulisan  makalah  ini.  Kegiatan  kedua adalah turun langsung (observasi) ke lapangan dan
berdiskusi  dengan  TNI  di  Perbatasan  Napan  dan Wini, Perbatasan Motaain, dan Perbatasan
Motamasin.
Gambar 1. Pertemuan Narasumber Utama dari Korem 161/Wirasakti, Kota Kupang, NTT

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola Pengelolaan Desa Bangunan TNI Manunggal (TMMD) dilakukan oleh Komando  Distrik Militer (Kodim). Setiap tahun setiap  Kodim  mendapatkan dasar  pemikiran  untuk  melaksanakan  kegiatan TMMD untuk membantu pembangunan di daerah. Setiap  Koramil  diinstruksikan  untuk  mengusulkan desa mana yang akan dijadikan tempat pelaksanaan sampai mereka memilih satu komunitas. Selanjutnya,  rencana  TMMD  ini  didiskusikan dengan pemerintah daerah untuk dimasukkan dalam perencanaan  pembangunan.  Pola  penyelenggaraan TMMD adalah keterpaduan program lintas sektoral antara  TNI,  Departemen  Pemerintah,  Lembaga Pemerintah  Non  Departemen,  dan  pemerintah daerah,  beserta  seluruh  komponen  masyarakat lainnya.  Proses  perencanaan,  pemilihan,  dan penentuan sasaran fisik dengan menggunakan pola bottom-up  dilanjutkan  dengan  model  top-down, dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dari seluruh  elemen  terkait  mulai  dari  tingkat  desa, kecamatan,  hingga  tingkat  kabupaten.  tingkat pemerintah daerah.
Selanjutnya  Kodim  sebagai  komando  daerah  di bawah  Korem/Kodam  bertindak  sebagai  unsur pelaksana.  Semua  jenis  kegiatan  direncanakan sesuai dengan kebutuhan daerah. Seperti pembangunan fisik dan non fisik yang dibutuhkan. Dalam  program  ini,  Kodim  melibatkan  Batalyon setempat  dalam  membantu  pelaksanaan  dengan menyiapkan  personel  yang  membantu  dalam pembangunan,  ditambah  instansi pemerintah terkait. (Dalini, 2011)
Pembangunan fisik yang dilakukan TNI merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  di  daerah  dengan  membangun  sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan taraf perekonomian  masyarakat  di  daerah  tersebut. Pembangunan  fisik  dilakukan  melalui  kegiatan
Desa Membangun TNI Manunggal, meliputi bidang ekonomi dan sosial budaya. Pertumbuhan di sektor ekonomi  meliputi  pertanian,  jasa,  dan  transportasi. Pengembangan industri pertanian untuk meningkatkan  kualitas  hasil  pertanian  diarahkan pada  pemberdayaan/peningkatan  hasil  dari  lahan yang  ada.  Peningkatan  hasil  pertanian  dengan meningkatkan  jumlah  dilakukan  dengan  membuka lahan  yang  tidak  terpakai.  Peningkatan  pelayanan dan  transportasi  diperlukan  karena  merupakan sarana utama peningkatan perekonomian masyarakat  dan  tulang  punggung  perekonomian daerah  masyarakat.  Hal  ini  meningkatkan  kegiatan ekonomi,  dan  beberapa  program  pembukaan  jalan baru telah dilakukan. Pembangunan fisik di bidang sosial  budaya  adalah  peningkatan  kesejahteraan masyarakat di daerah melalui bidang sosial budaya, termasuk  kesehatan  dan  pendidikan.  Di  bidang kesehatan,  pembangunan  Puskesmas  dan  Polindes menjadi  sasaran  utama  kegiatan  TNI  bagi masyarakat  di  daerah  agar  derajat  kesehatan masyarakat  meningkat.  Dalam  melaksanakan  Desa Gedung TNI Manunggal, salah satu prioritas utama adalah bidang pendidikan. Dengan pendidikan yang memadai,  masyarakat  akan  mampu  menggali potensi wilayahnya. (Sembiring, 2011)
Selain  pembangunan  fisik,  pembangunan  non  fisik juga  dilakukan.  Acara  non-fisik  berfokus  pada perkembangan  manusia  sebagai  subjek  evolusi. Membekali  orang  dengan  keterampilan  dan membentuk  mentalitas  komunitas  sangat  penting. Sasaran pembangunan non fisik meliputi pertahanan negara  dan  keterampilan.  Seluruh  rakyat  Indonesia harus  memiliki  keamanan  negara.  Generasi  muda harus  memiliki  patriotisme.  Oleh  karena  itu,  salah satu  sasaran  pembangunan  non  fisik  adalah menumbuhkan kesadaran bela negara. Pembangunan  non  fisik  melalui  peningkatan keterampilan  meliputi  pembekalan  masyarakat  di bidang  ekonomi,  sosial  budaya,  dan  hukum. Kegiatan  pembinaan  dan  pelatihan  di  bidang
ekonomi,  termasuk  pertanian  dan  kewirausahaan. Kegiatan  di  bidang  sosial  budaya  antara  lain pendidikan, seperti pemberantasan buta huruf, dan kesehatan  dalam  kegiatan  penyuluhan  pencegahan penyakit.  Selain  itu,  mendorong  budaya  literasi hukum  merupakan  kegiatan  yang  penting  untuk dilakukan.  Adanya  masyarakat  yang  berkeadilan diharapkan  dapat  menciptakan  keamanan  dan ketertiban. Dengan mengetahui hukum, orang akan merasa takut untuk melanggar hukum. (Sembiring, 2011)
Dalam  pelaksanaannya  hingga  saat  ini  (2019) selama  39  tahun  sejak  tahun  1980,  Desa  Bangun TNI Manunggal telah membangun jalan sepanjang 24.391.653  meter.  Selain  pembuatan  parit,  irigasi, siring  sepanjang  3.572.223  meter,  dan  jembatan 7.418.  Tiga  puluh  lima  ribu  seratus  enam  puluh enam rumah telah dibangun atau direhabilitasi. Satu juta dua ratus sembilan ribu dua pipa air bersih telah terpasang, 8.162 sarana peribadatan telah dibangun, 7.786 gedung sekolah telah dibangun, dan jaringan listrik  telah  terpasang  di  15.484  lokasi  (Tjahjanto, 2019).
Hasil pembangunan yang telah dilakukan TNI, dari kegiatan  fisik  antara  lain  pembangunan  jalan, rehabilitasi  jalan,  pengaspalan,  pengerasan  jalan, pembangunan jembatan, pembuatan drainase/drainase, perbaikan siring/parit), pemasangan gorong-gorong, pemasangan bronjong, pembangunan/rehabilitasi rumah,
pembangunan
sekolah/madrasah,
pembangunan/rehabilitasi sarana ibadah, pembangunan/rehabilitasi
posko, pembuatan/rehabilitasi  mandi,  cuci  kakus/WC, pemasangan pompa air, pemberhentian, pembuatan sarana  olah  raga,  pembukaan  lahan  tidur, penanaman pohon/penghijauan. Kegiatan non fisik
antara lain penyuluhan/perkuliahan meliputi materi: pertanian,  peternakan,  vaksinasi  unggas  dan  flu burung,  perikanan  dan  kelautan,  perkebunan, koperasi, ketenagakerjaan dan transmigrasi, kesehatan/keluarga  berencana,  pendidikan/wajib belajar  sembilan  tahun.  tahun  dan  12  tahun, kehutanan/reboisasi,  tanah/hukum  agraria/wajib pajak,  kependudukan/akta  kelahiran.  Dan  kegiatan lainnya seperti pemutaran film/hiburan masyarakat, pengobatan  massal  gratis,  akta  kelahiran  gratis, pemberian bibit ikan kepada masyarakat, pemberian bantuan  pinjaman  permodalan,  penyelenggaraan pasar  murah,  olah  raga  bersama  masyarakat, sosialisasi mobil pintar dan perpustakaan, penghijauan  dan  pembagian  bibit  penghijauan. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian daerah karena terbukanya keterisolasian  antar  desa  atau  daerah  terpencil  dan meningkatkan  keterampilan  masyarakat  (Dalini, 2011).
Di bidang kesehatan, kerjasama dengan TNI sejalan dengan  Inpres  tentang  Gerakan  Masyarakat  Hidup Sehat.  Gerakan  nasional  penguatan  paradigma pembangunan  kesehatan  yang  mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan  upaya  rehabilitatif  kuratif. Melibatkan  seluruh  komponen  bangsa  dalam membangun standar kesehatan. Selain itu, kegiatan kerjasama dengan TNI diharapkan dapat dimanfaatkan  dan  membantu  Pemerintah  dalam memberdayakan  daerah.  Serta  sinergi  dalam meningkatkan percepatan pembangunan dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  khususnya untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat di desa, menurunkan angka kematian ibu dan bayi di daerah terpencil dan masalah kesehatan. (Moeloek, 2017)
Gambar 2. Diskusi dengan Narasumber
Peran  TNI  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  di  Perbatasan  RI-RDTL,  NTT (Susetio, 2014)
TNI  menyadari  bahwa  musuh  terbesar  saat  ini bukanlah perang antar bangsa melainkan kelemahan  sumber  daya  manusia  Indonesia.
Dengan  kekuatan  sumber  daya  manusia  Indonesia, secara  otomatis  segala  ancaman  baik  dari  dalam maupun  luar  negeri  dapat  dengan  mudah  dicegah. Contoh  kasus  dalam  penelitian  ini  adalah  program dan kegiatan TNI di wilayah perbatasan Indonesia- Timor  Leste  (RI-RDTL)  Kodam  Udayana  melalui Satgas Pamtas. Satgas Pamtas TNI Angkatan Darat
terdiri  dari  satuan  setingkat  Batalyon  yang menempati posko-posko yang didirikan di tempat- tempat  yang  dianggap  rawan  beserta  daerah perbatasan. Wilayah perbatasan RI-RDTL panjangnya 267,8 km. Dibutuhkan sebanyak 40 pos pamtas  (Disjarahad,  2012).  Karena  wilayah perbatasan  Indonesia  kini  telah  dianggap  sebagai
garis pertahanan terdepan negara, maka pendekatan yang  digunakan  dalam  pengelolaan  perbatasan, pendekatan keamanan, dan pendekatan kesejahteraan  dengan  pendekatan  lingkungan  yang berkelanjutan saling berdampingan dalam mengembangkan wilayah perbatasan.
Gambar 3. Peta Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Disjarahad, 2012)
Penanganan  pengamanan  wilayah  perbatasan  RI- RDTL  dipercayakan  kepada  Satgas  Batalyon Pamtas  742/Satya  Wira  Yudha  dengan  komando operasi  “Perisai  Cendana”  yang  terdiri  dari  650 personel.  Batalyon  ini  melihat  “Musuh  Negara” yang  telah  lama  bercokol  di  sepanjang  perbatasan negara RI-RDTL: kemiskinan, kebodohan, keterbatasan,  dan  keterbelakangan.  Ia  membentuk program  Rumah  Wira  Yudha  Rumah  untuk mengalahkan  musuh.  Rumah  Wira  Yudha  adalah program  komprehensif  yang  dibuat  oleh  Satgas Batalyon Pamtas 742/SWY berdasarkan penelitian mereka  pada  komunitas  perbatasan  Indonesia- Timor Leste.
Tugas  Satgas  Pamtas  adalah  melaksanakan pemberdayaan  wilayah  pertahanan  darat  dan pengembangan  wilayah  terbatas.  Di  pundak Batalyon  742/SWY,  tugas  pokok  disematkan: mencegah pelanggaran perbatasan, penyelundupan, dan pasar gelap, menggeser atau kehilangan batas, hingga  mengoordinasikan  pengamanan  perbatasan
dengan  UPF  (Polisi  Timor  Leste).  Namun,  tidak semua  warga  perbatasan  Indonesia-Timor  Leste memahami  arti  dan  hukum  terkait  dengan  penanda batas  negara.  Satgas  juga  mensosialisasikan  patok batas  negara  yang  telah  disepakati  kepada masyarakat  Indonesia  di  perbatasan  RI-RDTL sekaligus  memantau  daerah-daerah  yang  masih bermasalah.  Satgas  ini  juga  berkoordinasi  dengan instansi  terkait  (Polri,  Bea  Cukai,  Imigrasi,  dan Karantina). Tentunya untuk mencegah dan mengawasi wilayah perbatasan agar tidak dijadikan sebagai basis perlawanan terhadap negara tetangga.
Gambar 4. Diskusi di Perbatasan Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT
Tugas  yang  paling  kritis  dan  menantang  adalah melakukan  pemberdayaan  wilayah  pertahanan perbatasan  darat  RI-RDTL.  "Musuh"  yang  paling membingungkan di perbatasan RI-RDTL, di antara
banyak  "musuh"  lainnya  adalah  kemiskinan.
Kemiskinan hanya bisa dilawan dengan pemberdayaan, bukan dengan diberi makan dengan dana.  Pemberdayaan  Masyarakat  di  perbatasan negara  merupakan  salah  satu  agenda  khusus pembangunan wilayah. Mengikuti instruksi Panglima  TNI  yang  mengingatkan,  "TNI  harus profesional,  militan,  solid,  dan  bersama  rakyat, menjadikan TNI yang kuat." Tugas Satgas Pamtas di  perbatasan  negara  tidak  mudah.  Selain  itu, personel Satgas Pamtas 74/SWY harus mengamankan  perbatasan  RI-RDTL,  juga  harus berhadapan  dengan  berbagai  karakter  masyarakat, dan banyak masalah yang mungkin muncul. Mulai dari  penyelundupan  berbagai  barang  ilegal  hingga masalah  “klasik”  kemiskinan  dan  kebodohan. Satgas Pamtas 742/SWY terbukti mampu memberdayakan  seluruh  potensi  yang  ada  di daerah.  Mereka  tidak  hanya  mengemban  tugas pokok Pengamanan Perbatasan tetapi juga menggali potensi  masyarakat  dan  memberdayakan  potensi tersebut.
Selain  program  TMMD,  unit  ini  memiliki  banyak kreasi  dalam  “melawan  musuh”  yaitu  melalui Program  Lima  Rumah  Wira  Yudha.  “Musuh” terbesar  di  perbatasan  negara  RI-RDTL  adalah rendahnya  tingkat  pendidikan,  kemiskinan,  dan penyakit.  Tidak  ada  "motor  penggerak"  sebagai inspirasi yang bisa memotivasi mereka untuk maju. Satgas  Pamtas  742/SWY  melalui  Program  Lima Rumah  Wira  Yudha  berusaha  memerangi  musuh- musuh  tersebut  dengan  program  yang  terukur  dan terarah.  Rumah  Wira  Yudha  memiliki  wadah program  yang  terdiri  dari  5  (lima)  jenis  kegiatan utama yaitu Pendidikan, Kesehatan, Cinta Pancasila, Kewirausahaan,  dan  Wira  Yudha  Berbagi.  Setiap bidang dibagi menjadi beberapa bagian kecil untuk menjawab kebutuhan dan  keterbatasan  yang ada di lapangan.  Semua  kegiatan  tersebut  harus  sarat dengan  acara-acara  yang  berlandaskan  nilai-nilai Pancasila.
Gambar 5. Diskusi di Makodim 1605, Kabupaten Belu, Perbatasan NTT
Pendidikan (Susetio, 2014)
Dalam program pendidikan, hal pertama yang harus dilihat adalah kondisi sekolah di suatu wilayah atau wilayah dekat posko. Apa batasannya? Apa sumber pengajarannya,  atau  apakah  ada  buku  yang tersedia?  Satgas  Pamtas  sejak  awal  telah menyiapkan  prajurit-prajurit  terpilih  untuk  dilatih sebagai tenaga pengajar bekerja sama dengan Dinas Pendidikan  Kota  Mataram  dan  SDN  19  Gebang Mataram.  Di  perbatasan  RI-RDTL,  fokus  pertama di  bidang  pendidikan  adalah  “Percepatan  Belajar Membaca Siswa” di sekolah perbatasan.
Berdasarkan  data,  tingginya  angka  buta  huruf nasional  didominasi  di  wilayah  NTT.  Misalnya, siswa kelas V di wilayah Mahen dan siswa kelas VI SD  Sunsea  di  wilayah  Pos  Nelu  tidak  bisa membaca.  Data  awal  dari  siswa  yang  tidak  bisa membaca  dimasukkan  dalam  "Program  Akselerasi Membaca".  Prestasi  anak  kelas  satu  baru  bisa menghafal  abjad,  dan  siswa  kelas  dua  bisa menyusun  suku  kata.  Siswa  kelas  satu  dapat
menyusun  suku  kata  pada  bulan  berikutnya,  dan siswa kelas dua sudah lancar membaca. Juga dibuat “tempat taman baca” yang berisi buku pelajaran dan perlengkapan  sekolah  dari  keluarga  besar  Korem 162/WB,  sumbangan  buku  dari  siswa  SD  di  NTB, dan 19 buku perpustakaan dari Toko Buku Gramedia Kupang. Taman baca juga dibuat di posko.
Program  pendidikan  lainnya  adalah  melaksanakan kegiatan “Prajurit Masuk Sekolah”. TNI yang dilatih belajar  menjadi  guru  di  sekolah.  Sekolah  telah menetapkan  jadwal  dan  bahan  ajar.  Selain  itu, anggota  TNI  juga  melatih  guru  keterampilan komputer,  seperti  di  desa  Asumanu  dan  Baen. "Kursus" gratis, dua kali seminggu, di rumah Kepala Sekolah.  Hasilnya  4  dari  18  guru  di  SD  Asumanu dan  Baen  sudah  mengoperasikan  komputer  dengan lancar.  Selain  itu,  enam  ribu  buku  bingkisan  juga disiapkan  untuk  memotivasi  siswa  berprestasi. Perusahaan  air  mineral  PT  menyumbangkan  buku- buku  tersebut.  JeTe  Junior  Atambua  dan  para donatur lainnya. (Susetio, 2014)
Bidang Kesehatan (Susetio, 2014)
Satgas  Pamtas  menyelenggarakan  pengobatan gratis  dua  kali  sebulan  di  bidang  kesehatan. Kendala  yang  dihadapi  adalah  keterbatasan  obat. Namun  banyak  bantuan  dari  berbagai  pihak, termasuk teman-teman Jakarta, dan dukungan dari pihak  lain.  Dalam  kegiatan  pengobatan  massal gratis  bagi  masyarakat,  Satgas  Pamtas  telah bekerjasama  dengan  baik  dengan  tenaga  medis (dokter  umum  dan  dokter  gigi)  dari  Dinas Kesehatan,  Komisi  Pencegahan  HIV,  dan  PMI  di Kabupaten Belu, Malaka, dan Timor Tengah Utara. Setiap  pengobatan  massal  juga  diatur  dengan kegiatan  sikat  gigi  massal  untuk  anak  sekolah, pendidikan  kesehatan  dari  KPA,  dan  kegiatan Palang Merah Indonesia. (Susetio, 2014)
Program Cinta Pancasila (Susetio, 2014)
Program  Cinta  Pancasila  bermaksud  untuk membangun  kecintaan  masyarakat,  khususnya generasi  muda,  terhadap  ideologi  Pancasila. Misalnya,  kami  menonton  film  nasional  yang bergiliran  di  pos  terdepan.  Menyiapkan  7  LCD untuk  mendukung  kegiatan.  Ada  juga  penyuluhan tentang Pancasila di Pos Satgas binaan sekolah yang dilengkapi  dengan  permainan  interaktif  Pancasila. Untuk  penanaman  nilai-nilai  Pancasila,  kegiatan kepramukaan.  Dilaksanakan  di  beberapa  posko, antara  lain  Gugus  Depan  yang  membentuk  Satgas Pamtas  di  SMP  St.  Daniel  di  Oepoli,  Kabupaten Kupang.  Anggotanya  terdiri  dari  68  siswa  dan  88 siswa. Tidak  kalah pentingnya  menanamkan nilai- nilai  fundamental  dari  ajaran  karakter,  seperti mengajarkan  etika  dan  budi  pekerti.  Kita  bangsa Indonesia yang harus selalu ingat bahwa tanggal 17 Agustus  1945  merupakan  tonggak  kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicapai melalui perjuangan beratus-ratus tahun. Kemerdekaan kita bukanlah pemberian dari bangsa asing!  Maka  kita  semua  harus  mensyukuri kemerdekaan  dengan  memperingati  Proklamasi Republik  Indonesia.  Program  tersebut,  misalnya, berjalan  kaki  sepanjang  157  km  bersama masyarakat, siswa, siswa sekolah, dan anggota pos di  seluruh  perusahaan.  Ini  semacam  pendakian estafet.  Kegiatan  ini  juga  diselingi  dengan  kerja bakti kecil, kontes, pembagian pakaian yang sesuai, dan  menonton  film  bersama.  Ada  juga  permainan Pancasila interaktif berhadiah susu. (Susetio, 2014)
Bidang Kewirausahaan (Susetio, 2014)
Masyarakat  juga  tumbuh  subur  sebagai  petani  di bawah  binaan  Satgas  Pamtas  Batalyon  742/SWY. Di  bidang  Kewirausahaan,  telah  disiapkan  tim prajurit  terlatih  tentang  cara  menanam  berbagai tanaman  bernilai  ekonomi.  Bibit  tersebut  berasal
dari  bantuan  masyarakat  dan  dinas  terkait. Penugasan tersebut juga menerima biji sawi, bayam, kangkung, kacang panjang, tomat, kopi, dan kemiri dari Badan Litbang Pertanian Provinsi NTT. Setelah itu, kemungkinan lokasi yang cocok untuk menanam benih.  Mereka  dibantu  oleh  Dinas  Pertanian Kabupaten  dalam  peminjaman  traktor  dan  traktor tangan  untuk  membuka  lahan  masyarakat  seluas lebih dari 59,5 Ha. Misalnya, dua kelompok tani dan kelompok  perikanan  yang  baru  terbentuk  di Motaain, yakni Fatubesi dan Manusasi. Harapannya adalah  tercapainya  ketahanan  pangan  di  tepi perbatasan negara sekaligus menumbuhkan kemandirian  ekonomi  masyarakat  perbatasan. Bahkan  menjadi  kebanggaan  jika  hasil  bumi  di daerah  perbatasan  bisa  menjadi  andalan  pasokan sayuran  di  pasar  Atambua.  Ada  program  lain  di bidang  kewirausahaan.  Yakni  membina  “pengrajin makanan  tempe”  di  Inbate  dan  Salore,  membuat Martabak Terang Bulan di Fatuha dan Silawan, dan pengrajin  di  Silawan,  Haslot,  Nino,  Delomil,  dan Mako Satgas sendiri. (Susetio, 2014)
Wira Yudha Berbagi (Susetio, 2014)
Wira  Yudha  Berbagi  memiliki  dua  arti  berbagi: berbagi  benda  atau  materi  dan  berbagi  tenaga  dan pikiran dan berbagi dalam konteks materi, misalnya memberi  bibit,  buku  pelajaran,  dan  pakaian  layak pakai.  Pada  saat  yang  sama,  kami  berbagi  dalam rangka tenaga dan pikiran antara lain dalam bentuk kunjungan  dan  bakti  sosial  ke  panti  asuhan  dan lansia  dengan  gereja  dan  suster  setempat, sambungan pipa di Haumeniana, hingga pembangunan  Souvenir  Corner  di  Motaain. Pencapaian  program-program  yang  ditargetkan  di bawah  kemampuan  yang  dimiliki  dengan  tidak mengukur ukuran dan besarnya hasil karena hal-hal besar dimulai dari hal-hal kecil. Untuk mendukung hal  tersebut,  Program  Wira  Yudha  Rumah diarahkan,  terukur,  berkelanjutan,  dan  bersinergi. Diarahkan  adalah  program  yang  sejalan  dengan tugas  pokok  Satgas  Pamtas,  seperti  yang  saya jelaskan  di  atas.  Terukur  artinya  dapat  mengukur hasil dari segi kualitas dan kuantitas. Hasil tersebut dapat  dilihat  dari  laporan-laporan  dan  bukti-bukti tertulis  yang  kami  susun  secara  berkala  dan  fakta- fakta di lapangan. Pada saat yang sama, kontinuitas berarti  Gugus  Tugas  berikutnya  juga  menjalankan program.  Ada  batasan  rumusan  Standar  Sinergi, sehingga  harus  menjalankan  aplikasi  secara sinergi dengan  pihak  lain  misalnya  dengan  mendorong diterbitkannya  SK  Kelompok  Tani  Desa  Silawan juga SK Gugus Depan Pramuka hasil formasi SMP St.  Daniel  di  Oepoli.  Satgas  Infanteri  Pamtas 742/SWY patut diapresiasi. Pencatatan prestasi yang mereka  capai  antara  lain  melalui  angket  kepuasan masyarakat terhadap berbagai kegiatan Rumah Wira Yudha. (Susetio, 2014)
Perbatasan Wini Perbatasan Motaain Perbatasan Motamasin
Gambar 6. Foto di Pos Perbatasan (PLBN), Perbatasan NTT

## D. PENUTUP
UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok TNI menyebutkan  bahwa  salah  satu  tugas  pokok  TNI selain perang adalah membantu fungsi
Pemerintahan Daerah. Bersama Pemerintah Daerah, TNI telah bekerjasama dalam mengembangkan  berbagai  bidang.  TNI  juga memiliki program Dinas TNI, yang dapat diartikan sebagai  pelibatan  TNI  sebagai  alat  negara  untuk mendukung  pembangunan  dan  penyelenggaraan Pemerintahan  tanpa  mengabaikan  keamanan  dan kewaspadaan  nasional.  Salah  satu Program Bhakti adalah  Desa  Gedung  TNI  Manunggal  merupakan program  terpadu  antara  TNI  dengan  Pemerintah yang  bertujuan  untuk  mempercepat  pelaksanaan pembangunan  di  daerah  dengan  harapan  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah tersebut.
Satgas  Pamtas  Batalyon  742/SWY,  yang  bertugas di  perbatasan  Indonesia-Timor  Leste,  melihat "Musuh  Negara"  terutama  sebagai  kemiskinan,
kebodohan,  keterbatasan,  dan  keterbelakangan. Untuk  mengalahkan  musuh,  dibentuk  program Rumah  Rumah  Wira  Yudha.  Rumah  Wira  Yudha memiliki  wadah  program  yang  terdiri  dari  lima kegiatan  besar  yaitu  Pendidikan,  Kesehatan,  Cinta Pancasila,  Kewirausahaan,  dan  Wira  Yudha Berbagi.  Satgas  Yonif  742/SWY  Pamtas  menjadi “driving force” sebagai inspirator yang memotivasi mereka  untuk  maju  melawan  musuh  dengan program yang terukur dan terarah.
Ia  dapat  melaksanakan  pengabdian  masyarakat  ini dengan  baik.  Penulis  dan  tim  mendapat  sambutan yang bersahabat dari rekanan Korem 161/Wirasakti Kupang dan Makodim 1605 Belu, NTT. Diskusi dan tukar pikiran mengenai peran TNI dalam membantu peningkatan  produktivitas  masyarakat  di  Kawasan Perbatasan  NTT  berlangsung  secara  bersahabat dengan saling bertukar informasi. Rekomendasi dari kegiatan ini bagi para pemangku kepentingan, baik masyarakat  maupun  Pemerintah,  tetap  harus menjaga  kearifan  lokal  dalam  memberdayakan masyarakat di perbatasan.
Gambar 7. Peran TNI dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Perbatasan (Susetio, 2014)

## Ucapan Terima Kasih
Kami berterima kasih kepada Program Simlitabmas dari Pemerintah. Penulis juga mengucapkan terima
kasih  kepada  Korem  161/Wirasakti  Kupang  dan pihak lain yang telah membantu.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Dalini,  Mala.  (2011) Peran  Tentara  Nasional Indonesia  Dalam  Pembangunan  Daerah (Studi Kasus Tni Manunggal Membangun Desa  Ke-84  Desa  Tanjung  Baringin– Sigading Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas) , Medan, Mei 2011, dari: https://id.123dok.com/ document/nq7w12kz-peran-tentara- nasional-indonesia-dalam-pembangunan- daerah-studi-kasus-tni-manunggal- membangun-desa-ke-84-desa-tanjung- baringin-sigading-kecamatan-huristak- kabupaten-padang-  lawas.html.  Diakses pada 25/03/2022. Dijarahad.  (2012) Peranan  TNI  AD  dalam Pengamanan Perbatasan NKRI ,
Bandung:  Dinas  Sejarah  Angkatan  Darat, dari:
https://www.tniad.mil.id/images/pdf_buk u/buku-peranan-tni-ad.pdf.  Diakses  pada 26/03/2022.
Kennedy PSJ, Meko AUI, Tobing SJL, Toruan RL
(2019) Ekonomi Pertahanan: Peran Esensial TNI Membantu Desa Perbatasan Dalam Meningkatkan Produktivitas Masyarakat,  Studi  Kasus  di  Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara Timur. Prosiding  3rd  International  Conference on  Rural  Development  and  Community Empowerment ,  ENDINAMOSIS  2-3
November  2019,  Center  for  Rural  Area Empowerment – ITB, Bandung, Indonesia.
Moeloek  NF  (2017)  ' Kementerian  Kesehatan  dan TMMD  Semangat  Sehatkan  Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ',  Jakarta,  16  Mei  2017,  dari: http://www.depkes.go.id/article/view/1705 1700002/kementerian-kesehatan- dan- tmmd-semangat-sehatkan- masyarakat.html. Diakses pada 28/03/2022. Sembiring, Zulkifer. (2011) ' Optimalisasi Kegiatan TNI  Manunggal  Membangun  Desa  dalam Rangka peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat  di  Daerah ',  Bandung  2011, dari: https://tniad.mil.id/images/pdf/optimalisasi .pdf. Diakses pada 27/03/2022.
Susetio FA (2014) Prajurit Wira Yudha: Kalahkan "Musuh"  di  Perbatasan  Atambua . Atambua: Yonif 742/SWF. Tjahjanto,  Hadi.  (2019)  ' 39  Tahun  TMMD,  TNI
Bangun 24,3 Juta Meter Jalan di Indonesia ', 8 Agustus 2019, dari: https://m.merdeka.com/peristiwa/39- tahun-tmmd-tni-bangun-243-  juta-meter- jalan-di-indonesia.html. Diakses pada 25/03/2022.
UU RI. (2004) Undang-Undang RI Nomor 34 tahun
2004 tentang TNI.