## Efektifitas Batas Minimal Usia Perkawinan ….
Efektivitas Aturan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Meminimalisir Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama
Tali Tulab, Mohammad Noviani Ardi dan Alwi Haidar
Universitas Islam Sultan Agung Semarang E-mail : mn.ardi@unissula.ac.id

## Abstract
One  of  the  problems  that  never  met  the  solution  is  the  number  of  cases  of underage  marriage  that  occur  in  Indonesia.  Even  after  there  is  a  Law  that regulates  the  minimum  age  of  marriage  is  also  considered  to  still  have loopholes  that  can  be  utilized,  that  is,  the  community  can  still  apply  for marriage  dispensation  to  the  relevant  Court.  So  this  study  focuses  on  the opinion  of  judges  regarding  the  effectiveness  of  article  7  of  Law  No.16  of 2019 which determines the minimum limit that a person can hold a marriage in  the Demak Class  IB  Religious  Court. This  research is  a qualitative type with data search techniques through interviews with judges and documents. This study also compiled data on marriage dispensation applications before the  enactment  of  Law  No.16  of  2019  and  after  in  the  Demak  Class  IB Religious Court. As we know that Law No.16 of 2019 is a change from Law No.1  of  1974  on  marriage  which  regulates  the  minimum  age  of  marriage, where  previously  it  was  19  years  for  men  and  16  years  for  women  then changed  to  19  years  for  men  and  women.  The  purpose  of  enacting  Law No.16  of  2019  is  to  minimize  early  marriage  in  Indonesia.  But  this  is contrary  to  the  data  of  marriage  dispensation  applications  at  the  Demak Class IB Religious Court. That is, since the enactment of this regulation, the application  for  marriage  dispensation  in  the  Class  IB  Demak  Religious Court  has  increased.  This  shows  that  this  regulation  is  less  effective  in suppressing the practice of early marriage in Indonesia.
Keywords : Marriage Dispensation, Religious Court, Indonesia, Family Law .

## Abstrak
Dalam  praktek  hukum  perkawinan  di  Indonesia,  salah  satu  permasalahan yang  tak  kunjung  menemukan  solusi  yang  tepat  adalah  banyaknya  kasus perkawinan  di  bawah  umur.  Meskipun  secara  normatif,  telah  ada  Undang- Undang  yang  mengatur  batas  minimal  usia  untuk  bisa  melaksanakan perkawinan,  tetapi  masih  terdapat  celah  yang  bisa  disiasati  oleh masayarakat, celah tersebut adalah dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Oleh  karena  itu  fokus  penelitian  ini  adalah  pendapat  Hakim  Pengadilan Agama,  khususnya  di  Pengadilan  Agama  Kelas  IB  Demak,  mengenai efektifitas pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang mengatur batas minimal usia seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Penelitian
Volume 19  Nomor 1, Halaman 22-36 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m
ini  adalah  penelitian  normatif  empiris,  dengan  teknik  pencarian  data interview  dan  dokumentasi,  dan  dengan  analisis  kualitatif.  Penelitian  ini juga  mengkomparasikan  data  permohonan  dispensasi  kawin  sebelum  dan sesudah  diberlakukannya  Undang-Undang  No.16  Tahun  2019  sebagai perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dari hasil  analisis  diketahui  bahwa  pembaharuan  dalam  Undang-Undang  No.16 Tahun  2019  adalah  perubahan  perarutan  tentang  batas  minimal  usia perkawinan,  yang  awalnya  19  Tahun  bagi  laki-laki  dan  16  Tahun  bagi perempuan,    menjadi  19  Tahun  bagi  laki-laki  dan  perempuan.  Adapun tujuan  perubahannya  adalah  untuk  meminimalisir  perkawinan  dini  di Indonesia. Tetapi faktanya sejak peraturan ini diberlakukan, hasilnya justru bertolak  belakang  tujuan  peraturan  tersebut,  permohonan  dispensasi  kawin tetap  mengalami  kenaikan,  khususnya  di  Pengadilan  Agama  Kelas  IB Demak.  Oleh  karena  itu  peneliti  berasumsi  bahwa  peraturan  ini  kurang efektif  dalam  menekan  praktek  perkawinan  dini  di  Indonesia,  diperlukan solsusi  yang  dapat  mengatasi  penyebab  utamanya  misalnya  melalui transformasi  adat  kebiasaan  dan  tradisi,  serta  pemahaman  yang  ada dimasyarakat terkait perkawinan.
Kata  kunci : Dispensasi  Kawin,  Pengadilan  Agama,  Indonesia,  Hukum Keluarga .

## Pendahuluan
Perkawinan  adalah  sebuah  kodrat  bagi  setiap  manusia,  karena  untuk melestarikan  spesiesnya  manusia  harus  melalui  sebuah  perkawinan  yang  sah  secara hukum  negara  maupun  hukum  agama,  selain  itu  perkawinan  juga  merupakan  sebuah jalan yang akan mengantarkan seseorang kepada terbentuknya keluarga yang bahagia. 1
Secara  istilah,  perkawinan  artinya  suatu  akad  yang  bersifat  sebagai  pengikat  antara seorang  laki-laki  dan  perempuan  dengan  tujuan  untuk  menghalalkan  hubungan  antara
1 Gusti nadya Nurhaliza, “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan  Dispensasi  Kawin  Di  Pengadilan  Agama  Sampit”  (Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim, 2020).
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2022-04-12| Published : 2022-08-26.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
keduanya,  dengan  tujuan  terciptanya  hubungan  yang  bahagia  dan  dipenuhi  rasa  kasih sayang sebagaimana tuntunan Allah SWT. 2
Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 adalah sebuah ikatan yang sangat  kuat  atau mitsaqan  ghalidzan untuk  menaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya  merupakan  sebuah  ibadah.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  perkawinan dalam Islam adalah sebuah ibadah dan merupakan hal yang disucikan. Oleh karenanya, demi  menjaga  kesucian  itu  maka  negara  menetapkan  beberapa  syarat,  salah  satunya adalah batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019  tentang  perubahan  terhadap  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang perkawinan.
Menurut  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  dalam  pasal  7  mengatakan  bahwa seorang  perempuan  berumur  16  Tahun  sudah  diizinkan  untuk  melakukan  perkawinan, dan  karena  banyaknya  permasalahan  sosial  yang  dihadapi  diantaranya  adalah  banyak masyarakat  yang  menilai  bahwa  perempuan  berumur  16  Tahun  belum  dewasa  baik secara fisik maupun psikis 3 maka dirumuskan perubahan atas Undang-Undang ini yaitu melalui  Undang-Undang  No.16  Tahun  2019  yang  mengatakan  bahwa  seorang perempuan  harus  berumur  19  Tahun  untuk  diizinkan  melakukan  perkawinan. 4 Karena dalam  melakukan  sebuah  perkawinan  diperlukan  adanya  kematangan  dari  segi  fisik maupun  psikis.  Dengan  adanya  penentuan  batas  minimal  usia  perkawinan  ini diharapkan  akan  mampu  mewujudkan  tujuan  perkawinan  tanpa  berakhir  pada perceraian serta memperoleh keturunan yang baik dan sehat. 5
Permasalahan  yang  muncul  kemudian,  sebagai  akibat  dari  perkawinan  dini adalah,  banyaknya  kasus  kematian  ibu  dan  anak  dikarenakan  belum  siapnya  fisik seorang  perempuan  untuk  menjadi  seorang  ibu. 6 Selain  itu  Menurut  data  dari  Badan Pusat Statistik, Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018 merupakan salah satu daerah dengan kasus kematian ibu dan anak tertinggi di  Indonesia,  yaitu mencapai 4.481 (Empat ribu
2 Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Bandung: Al-Ma’arif, 1997).
3 Mubasyaroh  Stain  Kudus,  “Analisis  Faktor  Penyebab  Perkawinan  Dini  Dan  Dampaknya  Bagi Pelakunya,” Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan 7 (2016): 386–411.
4 “Pasal  7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU  No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019).
5 Ali  Asghar  Engineer, Hak-Hak  Perempuan  Dalam  Islam  Diterjemah  Oleh  Farid  Wjidi  Dan  Cici Farkha Assegaf (Bandung: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 138.
6 B  Rini  Heryanti,  “Implementasi  Perubahan  Kebijakan  Batas  Usia  Perkawinan,” Jurnal  Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 120–43.
empat  ratus  delapan  puluh  satu)  kasus.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perkawinan  dini adalah sebuah masalah sosial yang harus diselesaikan.
Pemerintah  menetapkan  Undang-undang  yang  mengatur  batas  minimal  usia perkawinan, merupakan upaya dana media untuk mencegah terjadinya perkawinan dini di Indonesia. Karena menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional perkawinan dini di  Indonesia  menduduki  peringkat  2  di  ASEAN  dan  peringkat  8  di  dunia. 7 Tingginya perkawinan  dini  di  Indonesia  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  mulai  dari  faktor ekonomi, budaya, pendidikan dan masih banyak faktor lainnya. 8
Faktor  lain  yang  cukup  dominan  menyebabkan  tingginya  perkawinan  dini  di Indonesia  adalah,  banyak  masyarakat  yang  masih  berpegang  pada  sistem  adat  yang memilih untuk mengawinkan anak mereka sebelum mencapai batas minimal usia yang ditentukan  oleh  Undang-Undang.  Masih  banyak  masyarakat  yang  berpandangan, dengan  mengawinkan  anak  mereka  akan  memperbaiki  ekonomi,  ada  juga  yang berpandangan agar dapat mencegah anak mereka dari pengaruh pergaulan bebas. 9
Bila  mengacu  kepada  peraturan  normatif  yang  berlaku,  maka  masyarakat  yang mempraktikkan perkawinan usia dini, setidaknya telah melanggar 3 (tiga) aturan hukum di Indonesia. 10 yaitu:
1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang PTPPO
Dan  aspek  pelanggaran  normatif  ini  masih  banyak  belum  diketahui  dan  disadari  oleh masyarakat secara luas.
Berdasarkan  hal  tersebu,  maka  peneliti  bermaksud  meneliti  dan  mediskusikan fakta normatif dan empirik dari hukum perkawinan ini, dengan tujuan untuk mengetahui pandangan hakim di Pengadilan Agama, khususnya pengadilan agama Kelas IB Demak,
7 kompas,  “Https://Www.Kompas.Com/Sains/Read/2021/05/20/190300123/Peringkat-Ke-2-Di- Asean-Begini-Situasi-Perkawinan-Anak-Di-Indonesia?Page=all,” accessed October 18, 2021, https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi- perkawinan-anak-di-indonesia?page=all.
8 Tinuk  Cahyani,  Dwi  and  Halimatus  Salmah,  Khalidawati,  “Tinjauan  Normatif  Batas  Minimal Usia Anak Untuk Melakukan Perkawinan,” Jurnal De Jure 11, no. 2 (2019): 93.
9 Syahruddin Nawi and Salle Salle, “Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi  Perkawinan,” Journal  of  Lex  Philosophy  (JLP) 1,  no.  1  (2020):  84–98, https://doi.org/10.52103/jlp.v1i1.28.
10 Supri  Yadin  Hasibuan,  “Pembaharuan  Hukum  Perkawinan  Tentang  Batas  Minimal  Usia Perkawinan Dan Konsekuensinya,”
Teraju 1, no. 02 (2019): 79–87, https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88.
mengenai  efektivitas  Undang-Undang No.16 Tahun 2019  yang  memang direvisi untuk memperketat ketentuan tentang  batas minimal  usia perkawinan, dan juga  mencari tahu solusi konkrit apa yang biasa digunakan oleh para hakim atau yang bisa ditawarkan oleh para hakim untuk mengatasi fenomena perkawinan usia dini.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  cara  yang  digunakan  untuk  memperoleh  dan menganalisis  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini. 11 Penelitian  ini  menggunakan metode yuridis sosiologis,  yakni dengan mengkaji berjalannya hukum di masyarakat. 12
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah  menggunakan  teknik  wawancara dan studi pustaka. Kemudian data yang didapat diolah dan dianalisis agar memperoleh jawaban atas penelitian yang diajukan.

## Hasil dan Pembahasan
Konstruksi  Hukum  Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  dalam  Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia
Perkawinan  di  Indonesia  adalah  sebuah  perbuatan  hukum.  Karena  perbuatan hukum,  maka  diperlukan  adanya  kedewasaan  dan  kematangan  jiwa  raga  untuk melakukannya. 13 Meskipun  begitu,  Indonesia  bukanlah  negara  sekuler,  negara  yang memisahkan antara negara dan agama. Hal itu dibuktikkan dengan produk hukum yang dihasilkan, yaitu tetap memerhatikan pandangan agama. Sebagai  contoh  dalam pasal 2 Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  menyebutkan  bahwa  sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
Karena undang-undang menyatakan perkawinan itu harus dilaksanakan menurut hukum  agama  masing-masing,  maka  memperhatikan  aspek  kebaikan  bagi  anak  yang akan  dikawinkan  juga  menjadi  aspek  yang  tidak  boleh  ditinggalkan.  Dengan  kata  lain bila faktor usia mempengaruhi banyak aspek pasca terjadinya akad kawin, maka faktor usiapun harus menjadi pertimbangan bagi orang tua yang hendak mekawinkan anaknya.
11 Sofyan A.P. Kau, Metode Penelitian Hukum Islam (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 154.
12 Erlis Septiana Nurbani Salim HS, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), 34.
13 Slamet  Arofik  and  Alvian  Riski  Yustomi,  “Analisis  Ushul  Dan  Kaidah  Fikih  Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Perak Kabupaten  Jombang,” Usratuna:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam 4,  no.  1  (2020):  111–37, https://doi.org/10.29062/usratuna.v4i01.260.
Ketika  membahas  tentang  batasan  umur  siap  kawin,  ada  ayat  al-qur’an  yang membahas tentang hal tersebut, firman oleh Allah SWT dalam surat An-Nur (24) 59:
أمِهِلأبَ ق  أنِم  َنأيِذَّلا  َنَذأئَتأسا اَمَك اوُنِذأئَتأسَيألَ ف  َمُلُألْا ُمُكأنِم ُلَفأطَألْا  َغَلَ ب اَذِإَو
ۚ
ِهِتياَء أمُكَل ُللها ُنيَِّ بُ ي َكِلاَذَك ۚ ٌمأيِكَح ٌمأيِلَع ُللهاَو ۞ Artinya : “ Dan  apabila  anak-anakmu  telah  sampai  umur  balig,  maka  hendaklah mereka  meminta  izin  (untuk  mekawin),  seperti  orang-orang  yang sebelum  mereka  meminta  izin.  Demikianlah  Allah  menjelaskan  ayat- ayatNya.  Dan  Allah  maha  Mengetahui  lagi  maha  Bijaksana ”  (An-Nur (24): 59). 14
Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa Islam memang tidak mengatur secara spesifik batas  minimal  usia  yang  diperbolehkan  untuk  mekawin,  oleh  karena  itu  diperlukan ijtihad,  dalam  rangka  merinci  dan  menemukan  serta  merumuskan  ketentuan  hukum yang dapat dirujuk, ketika membahas batasan usia yang dianggap siap untuk mekawin. Hal  itu  perlu  juga  dilakukan  dalam  rangka  mewujudkan  pembaharuan-pembaharuan hukum,  khususnya  hukum  perkawinan.  Di  Indonesia  dalam  peraturan    normatifnya pemerintah telah menetapkan batas usia minimal perkawinan. Adapun tujuannya selain untuk  pembaharuan  hukum,  juga  sebagai  upaya  negara  dalam  mengakomordir  hukum yang  hidup  ditengah-tengah  masyarakat  dan  melakukan  unifikasi  hukum  agar  dapat berlaku bagi seluruh warga negara, dan agar sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. 15
Lewat  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  dalam  pasal  7 ditentukan  bahwa  sebuah  perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.  Kemudian  pada  tahun  2019  lewat  Undang-Undang  No.16  Tahun  2019  batas minimal  usia  perkawinan  mengalami  perubahan,  yaitu  menjadi  19  (sembilan  belas) tahun bagi pihak pria maupun wanita. Hal ini tentu tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk  melindungi  masyarakat.  Sebagaimana  pencatatan  perkawinan  yang  tidak  diatur dalam  Islam,  tetapi  demi  perlindungan  masyarakat  khususnya  pihak  wanita  dan  anak
14 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahan New Cordova , 2012, 358.
15 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia  Islam Modern (Yogyakarta: Graha  Ilmu, 2011), 93.
maka  Indonesia  menetapkan  bahwa  setiap  perkawinan  harus  dilaksanakan  di  hadapan pegawai pencatat kawin. 16
Konstruksi hukum tentang pembatasan usia perkawinan merupakan bagian yang tak  terpisahkan  dari  pembahasan  hukum  perkawinan,  dan  sebagaimana  yang  sudah diketahui  bahwa  hukum  perkawinan  merupakan  bagian  dari  rumah  besar  hukum keluarga,  dan  dalam  tatanan  negara  di  dunia,  terdapat  tiga  kategori  penerapan  hukum keluarga ( Ahwal Syakhsiyah ) yang dijalankan 17 :
1. Negara  yang menerapkan hukum keluarga tradisional,  yaitu hukum keluarga berdasarkan fiqh klasik, negara  yang menerapkan sistem semacam ini antara lain: Arab Saudi, Kuwait, Yaman, Sinegal, Nigeria, dan lain sebagainya.
2. Negara yang menjalankan hukum keluarga secara sekuler, yaitu memisahkan hukum  Islam  dengan  hukum  negaranya,  yang  termasuk  dalam  kategori  ini adalah: minoritas Muslim di Philipina, Turki, Albania, dan Tanzania.
3. Negara  yang  menerapkan  pembaruan  hukum  keluarga  Islam.  Negara  yang termasuk  dalam  kategori  ini  antara  lain:  Turki,  Malaysia,  Brunei,  Lebanon dan Indonesia.
Adapun  berkaitan  penerapan  hukum  islam  terkait  batasan  usai  yang  dibolehkan  untuk mekawin,  maka  terjadi  perbedaaan  antara  negara  yang  menerapkan  pembaharuan hukum  keluarga.  Perbedaan  penerapan  batas  minimal  usia  perkawinan  di  berbagai negara dapat kita lihat pada tabel berikut 18 :
Tabel 1: Batas usia minimal perkawinan di berbagai negara
NO NEGARA USIA KAWIN PRIA WANITA 1 Bangladesh 21 18 2 Irak 18 18 3 Mesir 18 16 4 Libanon 18 17 5 Maroko 18 15
16 I Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 102.
17 Asrori Achmad, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang- Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” Al-’Adalah 12, no. 4 (2015): 807–24.
18 Achmad.
6 Aljazair 21 18 7 Somalia 18 18 8 Libya 18 16 9 Tunisia 19 17 10 Yordania 16 15 11 Yaman Utara 15 15 12 Yaman Selatan 18 16 13 Malaysia 18 16 14 Turki 17 15 15 Syria 18 17 16 Cyplus 18 17 17 Pakistan 18 16 18 Israel 20 19

## Urgensi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan
Negara mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan perkawinan, agar dapat memberikan  kepastian  hukum  bagi  pasangan  calon  mempelai  yang  akan  mekawin ataupun  bagi  pasangan  suami  istri  yang  sudah  lama  mekawin.  Kepastian  hokum  bagi mereka  yang  akan  mekawin,  contohnya,  pencatatan  perkawinan,  keharusan melaksanakan  dan  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan  oleh  calon  mempelai, sampai penentuan batas minimal usia perkawinan.
Regulasi tentang batas minimal usia perkawinan tentu tidak lepas dari dinamika perumusan  Undang-Undang.  Pada  awalnya  batas  minimal  usia  perkawinan  yang terdapat  dalam  Pasal  7  Rancangan  Undang-Undang  Perkawinan  tahun  1973  adalah  21 tahun bagi  laki-laki dan  18 tahun bagi  perempuan, namun  karena Rancangan Undang- Undang  ini  menimbulkan  berbagai  permasalahan  akhirnya  pembahasan  Rancangan Undang-Undang ini ditunda. 19
Kemudian  pada  tahun  1974  pemerintah  mengesahkan  Undang-Undang  No.1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dengan  batas  usia  minimal  perkawinan  sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang ini adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16
19 Ahmad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan,” Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah 1, no. 1 (2016), https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.77.
tahun bagi perempuan. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 mengubah Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973. 20
Setelah  Undang-Undang  ini  berlaku  selama  kurang  lebih  45  tahun,  tepatnya dalam sidang paripurna DPR-RI hari Senin, 16 September 2019 menyetujui perubahan terbatas  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. 21 Perubahan  tersebut diantaranya  mencakup  pada  pasal  7  yang  menentukan  batas  usia  minimal  perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkannya yaitu tanggal 15 Oktober 2019.
Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan batas minimal usia  perkawinan  di  Indonesia, pertama ,  perbedaan  batas  minimal  usia  perkawinan antara  laki-laki  dan  perempuan  dinilai  adalah  sebuah  diskriminasi  bagi  kaum perempuan. 22 Kedua ,  perempuan  berumur  16  tahun  dianggap  belum  siap  baik  secara fisik  maupun  psikis  untuk  melakukan  perkawinan,  karena  berdasarkan  data  dari UNICEF  seorang  perempuan  yang  melahirkan  pada  usia  20  tahun  kebawah  memiliki resiko  kematian  2  kali  lebih  besar  dibanding  pada  perempuan  yang  melahirkan  pada usia diatas  20 tahun. 23 Ketiga, seseorang  yang sudah dewasa baik  secara fisik  maupun psikis  pasti  akan  berpandangan  jauh  ke  depan,  memiliki  pertimbangan-pertimbangan sebelum  memutuskan  suatu  hal, 24 dengan  begitu  diharapkan  tujuan  perkawinan  yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat terwujud.
Meskipun pemerintah telah menetapkan batas minimal usia perkawinan, tapi di tengah-tengah  masyarakat  masih  melakukan  praktek  perkawinan  di  bawah  umur. Fenomena  ini  bukan  hanya  terjadi  pada  masyarakat  desa  yang  notabene  masih memegang teguh kepercayaan adat istiadat, tetapi juga hal ini terjadi pada masyarakat di kota-kota besar. Tentu saja hal ini memerlukan perhatian khusus, karena dalam sebuah perkawinan  tentu  akan  menemui  berbagai  permasalahan  yang  menuntut  kedewasaan untuk  dapat  menyelesaikannya.  Selain  itu  aspek  kesehatan  psikologi  dan  reproduksi
20 Ahmad.
21 Dewi Khusna, “Eksistensi Batas Usia Minimal 19 Tahun Bagi Perempuan Dalam Perkawinan,” Negara Dan Keadilan 9, no. 1 (2020): 1, https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.6927.
22 Septi Indrawati and Agus Budi Santoso, “Tinjauan  Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” Amnesti Jurnal Hukum 2, no. 1 (2020): 16–23, https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804.
23 Fathur  Rahman  Alfa,  “Perkawinan  Dan  Perceraian  Di  Indonesia,” Jurnal  Ilmiah  Ahwal Syakhsiyyah 1, no. 1 (2019): 52.
24 Khusna, “Eksistensi Batas Usia Minimal 19 Tahun Bagi Perempuan Dalam Perkawinan.”
juga menjadi hal yang juga patut diperhatikan, karena secara medis kesehatan psikologis dan reproduksi adalah dua hal  yang akan terdampak secara signifikan bila perkawinan itu dilakukan tidak dalam kondisi usia yang matang dan siap untuk berumah tangga. 25
Permohonan  Dispensasi  Kawin  Di  Pengadilan  Agama  Demak  Dan  Pendapat Hakim Mengenai Efektivitas Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan
Untuk memperkuat bahwa adanya peraturan tentang pembatasan usia perkawian tidak berdampak signifikan, berikut penulis paparkan data dari Pengadilan Agama Kelas IB  Demak,  sebagai  salah  satu  Pegadilan  yang  mengadili  perkara  perdata  seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, perwakafan, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah  di  wilayah  kabupaten  Demak,  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  Tahun tentang  kekuasaan  kehakiman.  Cakupa  perakara  perdata  Perkawinan  disini  adalah perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, permohonan dispensasi kawin, pembagian harta gono gini, hak asuh anak dan permohonan itsbat kawin.
Pengadilan  Agama  Kelas  IB  Demak  dalam  mengadili  dan  memutus  perkara yang  mereka  terima  selalu  berpatokan  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang- Undang yang berlaku. Misalnya untuk dispensasi kawin, sebelum bulan November 2019 mereka menggunakan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sejak bulan  November  2019  dan  seterusnya  mereka  menggunakan  Undnag-Undang  No.16 Tahun  2019  tentang  perubahan  terhadap  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
Berikut  adalah  data  permohonan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  Kelas IB Demak sejak tahun 2018 hingga 2021.
Tabel 2: Data Permohonan Dispensasi Kawin di PA Kelas IB Demak
NO  BULAN TAHUN 2018  TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 A B A B A B A B 1 JANUARI 8 5 6 4 25 18 45 24 2 FEBRUARI 5 4 5 5 21 27 40 44 3 MARET 5 7 2 2 15 14 35 41
25 Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), 56.
4 APRIL 5 4 11 6 7 12 40 20 5 MEI 10 9 5 10 6 - 38 35 6 JUNI 4 2 1 2 47 36 69 44 7 JULI 6 7 10 4 48 36 40 57 8 AGUSTUS 7 4 6 10 40 38 34 62 9 SEPTEMBER 5 6 3 3 49 56 38 30 10 OKTOBER 4 4 9 5 37 43 - - 11 NOPEMBER 2 3 27 20 39 37 - - 12 DESEMBER 2 2 19 22 14 28 - - JUMLAH 63 57 104 93 348 345 379 357

## Keterangan:
A: Diterima; B: Diputus
Di Pengadilan Agama Kelas IB Demak, pada tahun 2018 terdapat sebanyak 63 (enam  puuluh  tiga)  permohonan  dispensasi  kawin  dan  57  (lima  puluh  tujuh) permohonan  yang  diputus,  hal  ini  saat  masih  mengacu  pada  Undang-Undang  No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana batas minimal usia perkawinan adalah 16 tahun bagi pihak perempuan dan 19 tahun bagi pihak laki-laki.
Lalu pada 2019, terdapat dua bagian, yaitu bulan Januari hingga Oktober dimana masih  mengacu  pada  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  dan  Bulan  November  hingga Desember  dimana  sudah  mengacu  pada  Undang-Undang  No.16  Tahun  2019.  Selama bulan Januari hingga Oktober terdapat 58 (lima puluh delapan) permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama kelas IB Demak, dan ada 51 (lima puluh satu) perkara yang diputus. Sedangkan pada bulan November hingga Desember 2019 terdapat sebanyak 46 permohonan  dispensasi  kawin  dan  ada  sebanyak  42  (empat  puluh  dua)  permohonan yang  diputus.  Hal  yang  menarik  disini  adalah,  dimana  hanya  dua  bulan,  tetapi  jumlah permohonan  dispensasi  kawin  mendekati  jumlah  sejak  bulan  Januari  2019  sampai Oktober 2019.
Kemudian  pada  tahun  2020,  permohonan  dispensasi  kawin  meningkat  tajam, yaitu berada diangka 348 (tiga ratus empat puluh delapan) selama periode Januari 2020 sampai  dengan  Desember  2020.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  peningkatan  dari  tahun sebelumnya sebesar 244 (dua ratus empat puluh empat) permohonan.
Dilanjutkan  pada  tahun  2021,  permohonan  dispensasi  kawin  pada  periode Januari hingga September berada pada angka 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan), dan perkara yang diputus adalah 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) perkara.
Kesimpulan yang dapat diambil dari data diatas adalah, permohonan dispensasi kawin  di  Pengadilan  Agama  Kelas  IB  Demak,  selalu  meningkat  dari  tahun  ke  tahun. Tetapi,  setelah  berlakunya  Undang-Undang  No.16  Tahun  2019  dimana  merubah  batas minimal  usia  perkawinan  menjadi  19  tahun  bagi  calon  mempelai  laki-laki  maupun perempuan  membuat  permohonan  dispensasi  kawin  meningkat.  Hal  itu  menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang diharapkan dapat menjadi solusi  terkait  permasalahan  perkawinan  dini  di  Indonesia  justru  menimbulkan permasalahan baru, yaitu lonjakan permohonan dispensasi kawin.
Seperti  yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa pemerintah telah mengubah batas  minimal  usia  perkawinan  melalui  Undang-Undang  No.16  Tahun  2019,  dengan tujuan utama untuk menekan tingginya praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia. Dan untuk menilai efektifitas suatu hukum adalah dengan melihat kepada tercapai  tidaknya  tujuan  dari  dibentuknya  hukum  tersebut.  Faktanya,  berdasarkan  data yang  di  peroleh  dari  Pengadilan  Agama  Demak,    peneliti  bearsumsi  bahwa  adanya peraturan  ini  justru  membuat  permohonan  dispensasi  kawin  meningkat,  hal  ini mengindikasikan  bahwa  peraturan  yang  diberlakukan  tersebut  kurang  efektif  dalam mencegah dan menekan perkawinan di bawah umur.
Asumsi  tersebut  diperkuat  dengan  pendapat  hakim  dari  Pengadilan  Agama Demak yang khusus menangani perkara permohonan dispensasi kawin, menurut Hakim Pengadilan Agama Demak, peraturan ini tidak akan efektif selama masih ada celah yang terbuka untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, dan celah itu adalah kebolehan mengajukan  dispensasi  kawin  ke  Pengadilan  Agama.  Adanya  peraturan  yang  menen- tukan  batas  minimal  usia  perkawinan,  tetapi  di  sisi  lain  tetap  membuka  ruang  untuk terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur,  menjadi  salah  satu  faktor  utama  tidak  menuru- nnya angka pengajuan dispensasi kawin.
Salah  satu  solusi  yang  bisa  dilakukan  agar  tercapai  tujuan  Undang-Undang  ini adalah  dengan  menentukan  batas  minimal  dan  menutup  semua  jalan  untuk  melakukan perkawinan di bawah umur. Jika pasangan  yang hendak melakukan perkawinan belum cukup  umur  maka  satu-satunya  jalan  bagi  mereka  adalah  menunggu  sampai  mereka
cukup  umur  untuk  melakukan  perkawinan.  Mungkin  jika  hal  ini  diberlakukan  pada awalnya akan menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Tetapi seiring berjalannya waktu  masyarakat  pasti  akan  mampu  memahami  tujuan  utama  diberlakukannya peraturan itu. Selain itu hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan edukasi  dan  sosialisasi  yang  berkaitan  dengan  kesehatan  psikologi  dan  reproduksi kepada masyarakat, agar mereka memahami bahwa kebiasaan atau tradisi mekawinkan anak diusia muda bukan lah suatu hal yang baik, adapun berkenaan dengan kegelisahan para  orang  tua  tentang  pergaulan  bebas,  maka  pemerintah  juga  harus  mengedukasi masyarakat tentang perlunya melakukan pendidikan, pembinaan dan pemberian contoh yang baik dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Karena bila orang tua mampu mendidik  anaknya  dengan  baik,  akan  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  baik,  dan apabila  lingkungan  baik,  maka  dipastikan  akan  memperbesar  potensi  terwujudnya terbentuknya pribadi-pribadi anak yang akan menjadi generasi penerus yang baik pula.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Tujuan  utama diubahnya  dan  diberlakukannya  batasan  usia  mekawin  dalam  Undang-Undang perkawinan  adalah  untuk  meminimalisir  perkawinan  dini  di  Indonesia  yang  relatif tinggi.  Akan  tetapi  faka  empiris  dilapangan  menunjukkan  hal  yang  justru  bertolak belakang,  hal  ini  dibuktikan  dengan  data  permohonan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan Agama,  salah  satunya  di  Pengadilan  Agama  Demak.  Sejak  diberlakukannya  peraturan ini,  permohonan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  Demak  justru  mengalami peningkatan,  ini  mengindikasikan  bahwa  peraturan  ini  kurang  efektif  dalam  menekan praktek  perkawinan  dini  di  Indonesia.  Peningkatan  pengajuan  permohonan  dispensai kawin  ini  terkonfirmasi  dengan  pernyataan  dan  pendapat  Hakim  Pengadilan  Agama yang  khusus  menangani  perkara  permohonan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama Demak,  dan  menyatakan  bahwa  aturan  penentuan  batas  usia  kawin  dalam  peraturan perundang-undangan  memiliki  sifat  memaksa,  dan  jika  ingin  berlaku  efektif  menekan praktek  perkawinan  dini  di  Indonesia  adalah  dengan  tidak  membuka  ruang  bagi pasangan  yang  ingin  melakukan  perkawinan  di  bawah  umur,  dan  didukung  dengan tindakan  prepentif  melalui  edukasi  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  dampak kesehatan psikologi dan reproduksi bagi anak yang kawin dibawah umur.

## Daftar Pustaka
Achmad,  Asrori.  “Batas  Usia  Perkawinan  Menurut  Fukaha  Dan  Penerapannya  Dalam Undang-Undang  Perkawinan  Di  Dunia  Islam.” Al-’Adalah 12,  no.  4  (2015):
807–24.
Ahmad. “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang- Undang Perkawinan.” Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah 1, no. 1 (2016). https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.77.
Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Di Indonesia . Bandung: Al-Ma’arif, 1997.
Ali Asghar Engineer. Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Diterjemah Oleh Farid Wjidi Dan Cici Farkha Assegaf . Bandung: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
Andi  Syamsu  Alam. Usia  Ideal  Memenuhi  Dunia  Perkawinan .  Jakarta:  Kencana  Mas Publishing House, 2005.
Arofik, Slamet, and Alvian Riski Yustomi. “Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (Kua)  Kecamatan  Perak  Kabupaten  Jombang.” Usratuna:  Jurnal  Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2020): 111–37. https://doi.org/10.29062/usratuna.v4i01.260.
Cahyani,  Dwi,  Tinuk,  and  Halimatus  Salmah,  Khalidawati.  “Tinjauan  Normatif  Batas Minimal  Usia  Anak  Untuk  Melakukan  Perkawinan.” Jurnal  De  Jure 11,  no.  2 (2019): 93.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia. Al-Qur’an  Dan  Terjemahan  New  Cordova , 2012.
Fathur Rahman Alfa. “Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah 1, no. 1 (2019): 52.
Gusti  nadya  Nurhaliza.  “Pengaruh  Kenaikan  Batas  Usia  Perkawinan  Bagi  Perempuan Terhadap  Peningkatan  Dispensasi  Kawin  Di  Pengadilan  Agama  Sampit.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
Hasibuan,  Supri  Yadin.  “Pembaharuan  Hukum  Perkawinan  Tentang  Batas  Minimal
Usia  Perkawinan  Dan  Konsekuensinya.” Teraju 1,  no.  02  (2019):  79–87. https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88.
Heryanti, B Rini. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan.” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 120–43.
I  Nyoman  Sujana. Kedudukan  Hukum  Anak  Luar  Kawin  Dalam  Perspektif  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.46/PUU-VIII/2010 .  Yogyakarta:  Aswaja  Pressindo, 2015.
Indrawati,  Septi,  and  Agus  Budi  Santoso.  “Tinjauan  Kritis  Batas  Usia  Perkawinan  Di Indonesia  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019.” Amnesti Jurnal Hukum 2, no. 1 (2020): 16–23.
https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804.
Khusna,  Dewi.  “Eksistensi  Batas  Usia  Minimal  19  Tahun  Bagi  Perempuan  Dalam Perkawinan.” Negara Dan Keadil an 9, no. 1 (2020): 1. https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.6927.
kompas. “Https://Www.Kompas.Com/Sains/Read/2021/05/20/190300123/Peringkat-
Ke-2-Di-Asean-Begini-Situasi-Perkawinan-Anak-Di-Indonesia?Page=all.” Accessed  October  18,  2021.  https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20 /190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di- indonesia?page=all.
Kudus,  Mubasyaroh  Stain.  “Analisis  Faktor  Penyebab  Perkawinan  Dini  Dan Dampaknya  Bagi  Pelakunya.” Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian  Sosial Keagamaan 7 (2016): 386–411.
Mardani. Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
Nawi,  Syahruddin,  and  Salle  Salle.  “Analisis  Pengaruh  Berbagai  Variabel  Terhadap
Permohonan Dispensasi Perkawinan.” Journal of Lex Philosophy (JLP) 1, no. 1 (2020): 84–98. https://doi.org/10.52103/jlp.v1i1.28.
Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  atas  UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).
Salim HS, Erlis Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi . Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013.
Sofyan A.P. Kau. Metode Penelitian Hukum Islam . Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.