## PENGARUH PENYEMPURNAAN SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI TERHADAP PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Mustika STIE Muhammadiyah Jambi mustikaziah@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  penyempurnaan  sistem  administrasi dan  Sanksi  terhadap  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja  baik  secara  simultan  maupun secara parsial. Penelitian ini dilakukan terhadap 89 karyawan yang menjadi sampel dari 845 populasi  yang ada di Pemerintah Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode  survei  dengan  menggunakan  kuesioner.  Data  lapangan  selanjutnya  diolah menggunakan  SPSS  versi  17  jenis  komputer,  analisis  teknik  dari  data  yang  digunakan  untuk penelitian ini terdiri dari analisis statistik deskriptif yang mencakup penentuan nilai rata-rata, median, mode dan standar deviasi dan analisis statistik inferensial. yang meliputi penentuan koefisien  korelasi  berganda  dan  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa penyempurnaan sistem administrasi dan sanksi secara serempak berpengaruh terhadap penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja.  Secara  parsial  penyempurnaan  sistem  administrasi tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja,  sedangkan Sanksi berpengaruh signifikan terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja.
Kata Kunci : penyempurnaan sistem administrasi, sanksi dan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  bentuk  reformasi  sebagai  implikasi  dari  adanya  good  governance  adalah reformasi  dibidang  penganggaran.  Perubahan  dari  pendekatan  tradisional  (traditional budgeting) ke pendekatan baru yaitu anggaran kinerja (performance budgeting). Pada anggaran tradisional, penyusunan anggaran didasari atas besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, hal  tersebut  berakibat  dengan  tidak  adanya  perubahan  yang  signifikan  atas  anggaran  baru. Sementara pada anggaran kinerja, sistem penyusunan dan pengelolaan daerah yang berorientasi pada  pencapaian  hasil  atau  kinerja.  Hasil  atau  kinerja  tersebut  mencerminkan  efisiensi, efektifitas pelayanan kepada publik yang berorientasi kepada kepentingan publik.
Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  di  Provinsi  Jambi  tercermin  melalui  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam dokumen tersebut telah ditetapkan program  dan kegiatan beserta indikator kinerja sebagai sasaran. Bastian (2009) menyebutkan bahwa  untuk  menghasilkan  penyelenggaraan  anggaran  daerah  yang  efektif  dan  efisien,  tahap persiapan/perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor penting dan menentukan dalam keseluruhan  siklus  anggaran.  Pentingnya  anggaran  berbasis  kinerja  bagi  pemerintah  adalah untuk  mendorong  setiap  satuan  kerja  agar  lebih  selektif  dalam  merencanakan  aktifitas
berdasarkan skala prioritas daerah, tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran. Untuk itu studi mengenai anggaran berbasis kinerja serta faktor-faktor penunjangnya diperlukan sebagai upaya  dalam  menentukan  kebijakan  terkait  keberhasilan  implementasi  anggaran  berbasis kinerja.
Penyempurnaan  administrasi  merupakan  penyajian  instrumen  pengukuran  anggaran berbasis kinerja secara terus menerus (Sembiring, 2009). Menurut Bastian (2006), penyusunan anggaran  berbasis  kinerja  membutuhkan  suatu  sistem  administrasi  publik  yang  ditata  dengan baik,  konsisten  dan  terukur  sehingga  kinerja  anggaran  dapat  dicapai  berdasarkan  ukuran- ukuran  yang  telah  ditetapkan.  Hubungan  antara  penyempurnaan  administrasi  dari  hasil penelitian  Sembiring  (2009) mengemukakan  bahwa penyempurnaan  admnistrasi  berpengaruh signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja.
Sanksi (punishment) juga digunakan sebagai faktor pemicu dalam mencapai anggaran berbasis  kinerja.  Pemberian  sanksi  terhadap  SKPD  yang  tidak  menerpkan  anggaran  berbasis kinerja dengan baik, akan memacu organisasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.  Hubungan  sanksi  dengan  anggaran  berbasis  kinerja  pada  penelitian  Pradana  (2014) menunjukan  bahwa  sanksi  berpengaruh  signifikan  terhadap  anggaran  berbasis  kinerja. Penelitian  Fitri  (2013)  menunjukan  bahwa  sanksi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap anggaran  berbasis  kinerja.  Sedangkan  Sembiring  (2009)  menunjukan  bahwa  sanksi berpengaruh signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja.
Dalam pelaksanaannya, penganggaran berbasis kinerja masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Meskipun pemerintah telah memiliki RKP yang merupakan usulan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator-indikator, namun masih juga terdapat indikator kinerja yang  kurang  spesifik  dan  terukur.  Dalam  penilaian  kinerja  yang  dilakukan  melalui  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  Tahun  2016  Provinsi  Jambi  masih  mendapatkan predikat  CC  (cukup  baik).  Predikat  tersebut  menunjukan  belum  optimalnya  tingkat akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban  atas  hasil  (outcome)  terhadap  penggunaan  anggaran dalam  rangka  terwujudnya  pemerintahan  yang  berorientasi  terhadap  hasil.  Evaluasi  yang dilakukan oleh Kemenpan RI terhadap akuntabilitas instansi pemerintah menetapkan Provinsi Jambi  pada  peringkat  26  dari  34  Provinsi  di  Indonesia.  Jika  dibandingkan  dengan  Provinsi- provinsi di Sumatera, Provinsi Jambi berada di peringkat 2 terbawah di atas Provinsi Lampung, sementara  3  provinsi  di  Sumatera  berada  pada  peringkat  10  besar  yaitu  Provinsi  Sumatera Selatan  yang  berada  diperingkat  6,  Provinsi  Sumatera  Barat  di  Peringkat  8  dan  Provinsi
Kepulauan  Riau  di  peringkat  10.  Perkembangan  nilai  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah Provinsi Jambi dapat dilihat pada 5 tahun terakhir  yaitu pada tahun 2013 kinerja 44,71  predikat  C  (agak  kurang),  tahun  2014  kinerja  50,95  predikat  CC,  tahun  2015  kinerja 56,71  predikat  CC,  tahun  2016  kinerja  59,36  predikat  CC  dan  tahun  2017  kinerja  52,87 predikat CC. (Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi). Dari data diatas terlihat bahwa  nilai  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  Provinsi  Jambi  menunjukkan  peningkatan  dari predikat  C  (agak  kurang)  pada  tahun  2013  hingga  menjadi  predikat  CC  (cukup  baik)  pada tahun  2014,  namun  dari  tahun  2014  sampai  2017  tidak  terjadi  peningkatan.  Jika  dilihat  dari target  yang ditetapkan  yaitu mendapatkan predikat B, maka Pemerintah Provinsi Jambi perlu menganalisa  faktor-faktor  pendukung  dalam  upaya  meningkatkan  penganggaran  berbasis kinerja. Tujuan dari penelitian ini adalah; (1) menganalisis bagaimana penyempurnaan sistem administrasi  dan  sanksi  berpengaruh  terhadap  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  secara simultan, (2) menganalisis pengaruh penyempurnaan sistem  administrasi dan sanksi terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja secara parsial.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis dan Sumber Data
Data  yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer,  yaitu sumber data penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  asli  (tidak  melalui  media  perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## B. Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi  yang terdiri dari obyek/subyek  yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik  kesimpulannya  (Sugiyono,  2012).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  para  pejabat struktural  pada  SKPD  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Jambi  yang  menduduki  jabatan sebagai  kepala  dinas,  kepala  bagian,  kepala  sub  bagian,  kepala  sub  bidang  dan  kepala  seksi. Populasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Berdasarkan  Sumber  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Jambi  Tahun  2017  dapat diketahui  bahwa  jumlah  seluruh  pejabat  struktural  sebanyak  845  orang,  terdiri  dari  1  orang pejabat eselon I, 55 orang pejabat eselon II, 219 orang pejabat eselon III dan 570 orang pejabat eselon  IV.  Eselon  I  tidak  digunakan  sebagai  responden  dengan  alasan  adanya  hambatan  dan kesulitan  dalam  memeperoleh  informasi  serta  berkomunikasi  dengan  pejabat  yang bersangkutan.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,  2012).  Dari  Populasi  data  diatas  didapat  kan  sampel  sebanyak  89  orang  dengan menggunakan rumus Proportionate Startified Random Sampling.

## C.Metode Analisis Data

## 1) Analisis Regresi Berganda
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda.  Adapun  persamaannya yaitu sebagai berikut:
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + e ..........................................................................
Keterangan:
Y = Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Β0
= Konstansta
β1, β2, β3    = Koefisien regresi
X1 = penyempurnaa sistem administrasi
X2 = Sanksi
E = error

## 2) Uji Simultan (Uji F)
Untuk  menjawab  rumusan  masalah  nomor  1  digunakan  Uji  F.  Uji  F  dilakukan  untuk mengetahui  apakah  semua  variabel  independen  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap variable dependen.

## 3) Uji Parsial (Uji t)
Untuk  menjawab  rumusan  masalah  nomor  2  digunakan  Uji  t.  Uji  t  dilakukan  untuk mengetahui  apakah  masing-masing  variabel  independen  secara  parsial  berpengaruh  terhadap variabel dependen.

## 4) Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien  determinasi  digunakan  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  variabel independen  terhadap  variabel  dependen,  jika  R2  =  100%  berarti  variabel  independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen. Nilai R2 yang semakin tinggi menjelaskan bahwa  semakin  cocok  variabel  independen  menjelaskan/  menentukan  variabel  dependen. Semakin kecil nilai R2 berarti semakin sedikit kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan/ menentukan variabel dependen (Ghozali, 2011).

## HASIL PEMBAHASAN

## 1) Karakteristik Responden
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  Para  Pejabat  Struktural  di  Satuan  Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi yang terdiri dari Eselon II, III dan IV. Dari 100  kuisioner  yang  disebar,  terhimpun  pengembaliannya  sebanyak  95  kuisioner  dan  6 kuisioner  diantaranya  digugurkan  karena  tidak  lengkap  pengisiannya.  Sehingga  secara keseluruhan  yang layak  digunakan untuk analisis selanjutnya adalah 89 kuisioner atau 89 %. Berikut karakteristik responden yang dihitung berdasarkan jenis kelamin, pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan, jabatan dan lama bekerja.
2)  Pengujian Hipotesis
A. Pengujian Simultan ( Uji –F)
Pengaruh penyempurnaan sistem administrasi dan sanksi terhadap penerapan anggaran berbasis kinejra secara simultan Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2018
Menentukan Ho dan Ha:
 Ho:b1,2,3 = 0 (tidak terdapat penyempurnaan sistem administrasi dan sanksi, terhadap penerapan anggaran berbasis kinejra)
 H1:b1,2,3,  ≠  0  (terdapat  pengaruh  variabel  penyempurnaan  sistem  administrasi  dan sanksi terhadap penerapan anggaran berbasis kinejra).
Ho diterima jika F hitung < 2,211 dan Ha ditolak jika F hitung > 2,211.
Berdasakan hasil perhitungan di atas, diketahui nilai F hitung = 21,303 dan signifikansi = 0,000 atau 0 %. Diperoleh perbandingan F hitung = 21,303 > F tabel = 2,211 atau signifikansi = 0%   alpha  =  5%,  maka  Ho  ditolak  berarti  terdapat  pengaruh  variabel  penyempurnaan  sistem administrasi  dan  sanksi,  terhadap  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja.  Hal  tersebut menunjukan  bahwa  jika  penyempurnaan  sistem  administrasi  dan  sanksi  semakin  membaik maka  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  juga  akan  semakin  membaik,  dengan  demikian hipotesis 1 diterima
Tabel 1 Hasil Pengujian Simultan (Uji F) Keterangan F Sig. Hasil Regresi 21.303 0.000

## B. Pengujian Secara Parsial ( Uji –t)
Pengujian  secara  parsial  dilakukan  untuk  menentukan  apakah  setiap  variabel berpengaruh  terhadap  penerapan  anggaran  berbsis  kinerja  pada  Pemerintah  Provinsi  Jambi secara parsial.
Tabel 2 . Hasil Regresi Linear (Uji t) Keterangan Unstandardized Coefficient (B) t hitung Signifikansi Konstanta - 0.066 -0.284 0.835 Penyempurnaan Sistem Administrasi 0.184 1.611 0.111 Sanksi 0.226 2.542 0.013 Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2018
a. Pengaruh penyempurnaan sistem administrasi terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja Ho diterima jika t hitung berada diantara -1,664 dan + 1,664 dan Ho ditolak jika t hitung  -1,664  atau  t  hitung  >  1,664.  Hasil  perhitungan  berdasarkan  tabel  4.22  diatas  diketahui nilai t hitung variabel penyempurnaan sistem administrasi sebesar 1,611 dan signifikansi = 0,111 atau 11,1 %. Diperoleh perbandingan t hitung = 1,611 < t tabel = 1,664 atau nilai signifikansi  11,1%  >  alpha  =  5%,  maka  Ho  diterima  berarti  penyempurnaan  sistem administrasi  tidak  berpengaruh  terhadap  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  pada Pemerintah Provinsi Jambi.
b. Pengaruh sanksi terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja.
Ho diterima jika t hitung berada diantara -1,664 dan + 1,664 dan Ho ditolak jika t hitung  -1,664 atau t hitung > 1,664. Hasil perhitungan berdasarkan tabel 4.22 diatas diketahui nilai  t  hitung  variabel  sanksi  sebesar  2,542  dan  signifikansi  =  0,013  atau  1,3  %. Diperoleh perbandingan t hitung = 2,542 > t tabel = 1,664 atau nilai signifikansi = 1,3%  alpha = 5%, maka Ho ditolak berarti sanksi berpengaruh terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja.

## C. Koefisien Determinan (R2 )
Koefisiensi  determinasi  (R2)  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  besar  pengaruh variabel  bebas.  Uji  koefisien  determinasi  (R2)  adalah  dengan  persentasi  pengkuadratan  nilai koefisien yang ditemukan. Koefisien determinan (R2) berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu),  (0  ≤  R2≤1).  Hal  ini  berarti  bila  R2  semakin  tinggi  (mendekati  satu),  maka  dapat dikatakan  bahwa  variabel  bebas  (X1,X2)  memiliki  pengaruh  yang  besar  terhadap  variabel terikat (Y). Hasil koefisien determinan (R2) dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 3. Koefesien Determinasi (R 2 )

## Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2018
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  R  square  yang  diperoleh  sebesar 0,567,  nilai  tersebut  menunjukan  bahwa  besar  pengaruh  variabel  independen  yaitu penyempurnaan sistem administrasi  dan sanksi terhadap penerapan  anggaran berbasis kinerja yang  dapat  dijelaskan  oleh  model  persamaan  ini  adalah  sebesar  56,7%,  dan  sisanya  43,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

## A. Pengaruh  Penyempurnaan  Sistem  Administrasi  (X1),  Sanksi  (X2),  Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Y)
Uji  secara  bersama-sama  yang  dilakukan  pada  variabel  penyempurnaan  sistem administrasi dan sanksi, terhadap anggaran berbasis kinerja pada SKPD di Pemerintah Provinsi Jambi  menunjukan  hasil  yang  signifikan.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  semakin  baik penyempurnaan sistem administrasi dan sanksi maka penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Provinsi Jambi juga akan semakin membaik.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  Sembiring  (2009)  yang  menyatakan  bahwa terdapat  pengaruh  signifikan  antara  komitmen  dari  seluruh  komponen  organisasi, penyempurnaan  sistem  administrasi,  sumber  daya  yang  cukup,  penghargaan  yang  jelas  serta sanksi  yang  tegas  terhadap  APBD  berbasis  kinerja.  Hal  tersebut  juga  sesuai  dengan  yang diungkapkan  BPKP  (2005)  bahwa  ada  faktor  pemicu  keberhasilan  implementasi  anggaran berbasis kinerja yaitu (a) kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi; (b) fokus penyempurnaan sistem administrasi secara terus-menerus; (c) sumber daya  yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu, dan orang); (d) penghargaan (reward) dan sanksi (punishment); dan (e) keinginan yang kuat untuk berhasil.

## B. Pengaruh Penyempurnaan Sistem Administrasi (X1) Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Y)
Berdasarkan  hasil  uji  parsial  yang  telah  dilakukan,  tidak  terdapat  pengaruh  antara penyempurnaan    sistem    administrasi    sebagai    variabel    X1      terhadap  penerapan anggaran    berbasis    kinerja    sebagai    variabel    Y.    Hasil    penelitian    ini  sejalan  dengan penelitian  Iratni  et  al  (2012)  yang  menunjukkan  penyempurnaan  sistem  informasi  tidak berpengaruh  terhadap  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  yang  berarti  bahwa
Keterangan R R Square Adjusted R Square Hasil regresi 0.772 a 0.596 0.567
penyempurnaan  sistem  informasi  memiliki  peranan  yang  kurang  penting  dalam mensukseskan penerapan anggaran berbasis kinerja.
Berdasarkan hasil observasi terhadap penyempurnaan sistem administrasi menunjukan bahwa  sistem  administrasi  terkait  penganggaran  berbasis  kinerja  belum  berjalan  dengan optimal.  Dokumen-dokumen  perencanaan  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  staf  penyusun anggaran  belum  terakomodir  dengan  baik,  sehingga  penyusunan  anggaran  seringkali berdasarkan  atas  apa  yang  diajukan/diusulkan  oleh  bagian  masing-masing  tanpa membandingkan dengan dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Selain itu evaluasi atas pelaksanaan kinerja tahun-tahun sebelumnya juga tidak tersusun dengan baik, hal ini jelas berpengaruh terhadap pengambilan keputusan terkait keberhasilan program dan kegiatan  yang  akan  datang.  Diperlukan  suatu  sitem  berkelanjutan  (komputerisasi)  yang dapat diakses oleh pemangku-pemangku kepentingan terkait penyusunan anggaran berbasis kinerja.
Evaluasi  atas  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  menyebutkan  bahwa  belum terbangun  pemantauan  dan  pengendalian  kinerja  secara  berkelanjutan  pada  level  provinsi maupun  SKPD.  Pemantauan  capaian  kinerja  menggunakan  cara-cara  manual  sehingga cukup menyulitkan pimpinan untuk mendapatkan gambaran utuh atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan.
C. Pengaruh Sanksi (X2) Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Y) Berdasarkan  hasil  uji  parsial  yang  telah  dilakukan  terdapat  pengaruh  positif  antara sanksi sebagai variabel X6 terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja sebagai variabel Y.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Sembirng  (2009)  yang  menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel sanksi terhadap anggaran berbasis kinerja. Penelitian Iratni et al (2012) juga menunjukkan adanya pengaruh sanksi terhadap penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  yang  berarti  bahwa  dampak  sanksi  sejalan  dengan penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  atau  dengan  kata  lain  sanksi  yang  tinggi  akan mempengaruhi suksesnya penerapan anggaran berbasis kinerja dan begitu pula sebaliknya.
Pemberian sanksi (punishment) sebagai salah faktor pemicu keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja juga memegang peranan penting. Dalam menjalankan organisasi diperlukan sebuah aturan dan hukum yang berfungsi sebagai alat pengendali agar kinerja pada  organisasi  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik  (Fitri,  2013).  Berdasarkan  hasil observasi  terhadap  sanksi  menunjukan  bahwa  sanksi  yang  diberikan  terkait  penyusunan
anggaran  berbasis  telah  diterapkan  oleh  Bappeda  maupun  BPKAD.  Hasil  penelitian  ini mengindikasikan bahwa apabila SKPD terlambat dalam melakukan penyusunan anggaran akan  mendapatkan  sanksi  berupa  penundaan  penetapan  anggaran  SKPD-nya.  Selain  itu, dokumen  perencanaan  maupun  dokumen  anggaran  tidak  akan  ditindak  lanjuti  tanpa adanya  indikator  kinerja  yang  jelas  dan  terukur  atas  program  dan  kegiatan  yang dilaksanakan oleh tiap-tiap SKPD.

## KESIMPULAN
1. Penyempurnaan Sistem Administrasi, Sanksi, secara keseluruhan merupakan faktor yang menentukan penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
A. Penyempurnaan  Sistem  Administrasi  tidak  termasuk  faktor  yang  menentukan penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Provinsi Jambi.
B. Sanksi merupakan  faktor  yang menentukan penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Provinsi Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,I.,2006, Akuntansi Sektor Publik , Erlangga, Jakarta.
_______,2009, Sistem  Perencanaan  dan  Penganggaran  Pemerintah  Daerah  di Indonesia , Salemba Empat, Jakarta.
Fitri, S.M., dkk, 2013, Pengaruh Gaya Kepmimpinan, Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya, Reward dan Punishment terhadap Anggaran Berbasis Kinerja, Jurnal Dinamika Bangsa .
Ghozali,  I.,  2011,  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS,  BP  Universitas Diponegoro, Semarang.
Nawawi, H., dkk, 2006, Kepemimpinan yang Efektif , UGM Press, Yogyakarta.
Pradana,  B.A.,  dkk,  2014,  Determinasi  Implementasi  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Badan Layanan Umum (Pada Universitas Negeri Semarang), Accounting Analisis Journal.
Sembiring,  B.B.,  2009, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penyusunan Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Berbasis  Kinerja  (Studi  Empiris  di  Pemerintah Kabupaten Karo) , Tesis.
Soleh, A., Putra, I. E., & Rahayu, Y. (2017). ANALISIS KINERJA APARATUR DAN PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI DASAR MENUJU REFORMASI BIROKRASI YANG IDEAL. Jurnal Development , 5 (2), 110-124.
Windayani,  S.,  2008,  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh  Terhadap  Penggunaan Informasi Kinerja Dalam Penganggaran, Jurnal Ekonomi dan Bisnis .
Syafiie, I.K, 2009, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia , PT Bumi Aksara, Jakarta.
Siagian, S.,1986, Administrasi Pembangunan , PT Bumi Aksara, Jakarta.
Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Bisnis , Alfabeta, Bandung.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  diperbaharui  menjadi  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  diperbaharui  menjadi  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2004  tentang  Penyusunan  Rencana  Kerja  dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).