PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018

## EKSISTENSI KARTU KREDIT DENGAN ADANYA
ELECTRONIC MONEY ( E-MONEY ) SEBAGAI ALAT

## PEMBAYARAN YANG SAH
Pranoto Email: maspran7@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Sekar Salma Salsabila Email: sekarsalma.95@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This paper discusses about the existence of credit cards after electronic money (e- money)  as  a  legitimate  payment  instrument. This  method  of  legal  writing  using normative  legal  research  methods. Regulation  of  Bank  Indonesia  Number 16/8/PBI/2014  about  Amendment  to  Regulation of  Bank  Indonesia  Number 11/12/PBI/2009 about Electronic Money raises non-cash payment instruments in addition  to  credit  cards,  debit  cards  and  ATM  namely e-money  as  part  of  the legitimate  payment  instrument  in  Indonesia.  This  causes  the  number  of  credit cards is less than the e-money circulation.
Keywords : E-money; credits card; non-cash payment instrumen.

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  tentang  bagaimana eksistensi  kartu  kredit  setelah munculnya uang elektronik ( e-money ) sebagai alat pembayaran yang sah. Metode penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia  Nomor  11/12/PBI/2009  tentang  Uang  Elektronik  ( Electronic  Money ) memunculkan alat pembayaran non tunai selain kartu kredit, kartu debit dan ATM yaitu e-money sebagai bagian dari alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini menyebabkan  jumlah kartu  kredit  yang  beredar  menjadi  lebih  sedikit dibandingkan dengan peredaran e-money .
Kata Kunci : E-money ; kartu kredit; alat pembayaran non tunai

## A. Pendahuluan
Kemajuan  zaman  menuntut  perkembangan teknologi  dan  informasi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dimana masyarakat dituntut untuk  menyesuaikan  diri  dengan  sistem  teknologi  dan  informasi  yang semakin berkembang. Saat ini kegiatan ekonomi memanfaatkan kecanggihan
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
teknologi  yang  dapat  mempermudah  masyarakat  seperti  transaksi  jual  beli online,  transfer  uang,  pembayaran  tagihan  kebutuhan  rumah  tangga,  seperti telepon,  listrik,  air  atau  pembayaran  tagihan  kartu  kredit  atau  debit  yang dikeluarkan oleh bank.
Perkembangan  teknologi  membawa  perubahan  yang  cukup signifikan  atas  alat  pembayaran  yang dapat  memberikan  kemudahan, fleksibilitas,  efisiensi dan  keamanan  dalam  setiap  transaksi  elektronik  yang dilakukan. Perkembangan  teknologi  di  bidang  informasi  dan  komunikasi mendorong industri perbankan  di  Indonesia  berlomba-lomba  berinovasi dengan  produknya.  Berbagai  macam  produk  perbankan  yang  membantu masyarakat  antara  lain  produk  tabungan,  kredit  kepada  masyarakat,  kartu kredit,  kartu  debit,  dan  lain-lain.  Setiap  produk  bank  harus  mematuhi Peraturan  Bank  Indonesia  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan, dimana bank  harus  mempertanggungjawabkan  produk  yang  dijual  ke  masyarakat. Kartu  kredit  adalah  salah  satu  produk  yang  banyak  digunakan.  Konsep penggunaan kartu dalam sistem pembayaran muncul sekitar sekade 1970-an.
Menurut  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/2/PBI/2012  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/11/PBI/2009  Tentang Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat  Pembayaran  dengan  Menggunakan  Kartu (APMK) Pasal 1 Angka 4, “Kartu kredit adalah APMK yang digunakan untuk melakukan  pembayaran  atas  kewajiban  yang  timbul  dari  suatu  kegiatan ekonomi,  termasuk  transaksi  pembelanjaan  dan/atau  untuk  melakukan penarikan  tunai,  dimana  kewajiban  pembayaran  pemegang  kartu  dipenuhi terlebih dahulu oleh aquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan  pembayaran  pada  waktu  yang  disepakati  baik  dengan pelunasan secara sekaligus ( charge card ) ataupun dengan pembayaran secara angsuran”.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004  tentang  Bank Indonesia, salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran (Sofyan, 2015: 3). Perkembangan teknologi di bidang informasi
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
dan  komunikasi  memberi  dampak  terhadap  munculnya  inovasi  baru  yang dilakukan  perbankan  di  Indonesia  antara  lain  dengan  mengeluarkan  alat pembayaran  berupa  uang  elektronik  ( e-money )  yang  kemudian  oleh  Bank
Indonesia  ditetapkan  dengan  adanya  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 16/08/PBI/2014  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik ( Electronic Money ).
Menurut  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  16/08/PBI/2014 tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 11/12/PBI/2009  Tentang Uang  Elektronik  ( Electronic  Money )  dalam  ketentuan  Pasal  1  Angka  3,
“Uang Elektronik  ( Electronic  Money ) adalah  alat  pembayaran  yang memenuhi  unsur  (a)  diterbitkan  atas  dasar  nilai  uang  yang  disetor  terlebih dahulu kepada penerbit; (b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media  server  atau chip ;  (c)  digunakan  sebagai  alat  pembayaran  kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; (d) nilai uang  elektronik  yang  dikelola  oleh  penerbit  bukan  merupakan  simpanan sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  yang  mengatur  mengenai perbankan”.
Dengan  adanya  alat  pembayaran  non  tunai  seperti e-money dalam sistem pembayaran oleh Bank Indonesia akan mampu mengoptimalkan daya beli  masyarakat  yang  sekaligus  akan  berdampak  pada  meningkatnya perekonomian negara (Sofyan, 2015: 4). Tetapi hal ini akan berdampak pada kurangnya  minat  masyarakat  akan  penggunaan  kartu  kredit  sebagai  alat pembayaran  non  tunai  yang  sebelumnya  sudah  banyak  digunakan.  Hal  ini karena apabila menggunakan  kartu  kredit  diperlukan  otorisasi  dengan  PIN atau tanda tangan karena terkait dengan rekening nasabah di bank. Sedangkan apabila  dengan e-money tidak  diperlukan  otorisasi  karena  tidak  diperlukan adanya  rekening  nasabah  di  bank  sehingga  mempercepat  transaksi  yang dilakukan.  Meskipun  dalam  tahap  pengembangan,  penggunaan e-money memberi manfaat  dan  kelebihan  dibandingkan  alat  pembayaran  tunai  dan non-tunai lainnya. Oleh karena itu e-money mempunyai potensi menggeser peran kartu kredit sebagai salah satu alat pembayaran non-tunai yang sudah
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
banyak  digunakan.  Sebab  pembayaran  yang  bernilai  kecil  dapat  dilakukan dengan  mudah  dan  murah  bagi  konsumen  maupun  pedagang  (Mintarsih, 2013: 897).

## B. Perkembangan Kartu Kredit di Indonesia
Perkembangan  kartu  kredit  di  Indonesia  mulai  tahun  2010  hingga April  2017  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan.  Hal ini  terjadi karena  bertambahnya  jenis  kartu  kredit  yang  diterbitkan,  meningkatnya jumlah nasabah, dan melonjaknya jumlah kartu kredit yang beredar maupun nilai transaksinya dalam 7 tahun terakhir (2010-2017). Jika pada tahun 2010 jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia 13.574.673 unit dan pada April 2017  mencapai  17.661.935  unit.  Jumlah  kartu  kredit mengalami  penurunan sebesar 4.3% yaitu 17.661.935 pada April 2017 hingga September 2017 yang hanya  16.905.319  unit  (Lampiran  Statistik  Sistem  Pembayaran  Jumlah APMK Beredar www.bi.go.id diakses pada tanggal 26 Oktober 2017, pukul 20.00).
Berdasarkan Lampiran Statistik Sistem Pembayaran Daftar Penerbit Kartu Kredit Bank Indonesia dapat diketahui hingga September 2017 terdapat
24 Penerbit Kartu Kredit yaitu No. Nama Penerbit No. Nama Penerbit 1 Bank ANZ Indonesia 13 Bank OCBC NISP 2 Bank Bukopin 14 Bank Permata 3 Bank Central Asia 15 Bank QNB Indonesia 4 Bank CIMB Niaga 16 BRI (Persero) 5 Bank Danamon Indonesia 17 Bank Sinarmas 6 Bank HSBC Indonesia 18 Bank UOB Indonesia 7 Bank MNC Internasional 19 BNI Syariah 8 Bank ICBC Indonesia 20 CITIBANK 9 Bank Mandiri (Persero) 21 PAN Indonesia Bank 10 Bank Maybank Indonesia 22 PT. AEON Credit Services 11 Bank MEGA 23 PT. Shinhan Indo Finance
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
12 BNI 1946 24 Standard Chartered Bank
Jumlah  transaksi  kartu  kredit  baik  secara  tunai  atau  belanja  pada tahun  2010  hingga  2016  mengalami  kenaikan  yang  cukup  signifikan  tetapi tidak  pada  tahun  2017  dimana  hingga  September  2017  tercatat  jumlah transaksi  yang  dilakukan  sebesar  219.966.407  jutaan  rupiah  sedangkan diakhir tahun 2016 jumlah transaksi kartu kredit baik secara tunai atau belanja sebesar 281.020.518 jutaan rupiah dengan penurunan yang cukup besar yaitu 28%. Berikut adalah data transaksi kartu kredit baik tunai maupun belanja
0 50 100 150 200 250 300 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 Se p- 17 Total Nominal
(Triliun Rupiah)
Jumlah  kartu  kredit  yang  beredar  mengalami  penurunan dibandingkan  tahun-tahun  sebelumnya.  Menurut  Gubernur  Bank  Indonesia, Agus  Martowardojo,  penurunan  jumlah  kartu  kredit  karena  ada  kebijakan regulator  yang  tidak  memperkenankan  masyarakat  memiliki  banyak kartu kredit.  Yaitu  nasabah  dengan  pendapatan  dibawah  Rp  10  juta  hanya  boleh memiliki kartu kredit dari dua bank penerbit kartu. Penurunan jumlah kartu kredit  juga  terjadi  karena  kredit  macet.  Banyak  bank  yang  terlalu  banyak mencetak kartu kredit akibatnya setelah beberapa lama kartu tersebut macet sehingga harus dilakukan hapus buku (http://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/03/110000026/peredaran-kartu Sumber:  Lampiran  Statistik  Sistem  Pembayaran  Transaksi  Kartu Kredit Bank Indonesia ( www.bi.go.id )
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
kredit-kian-susut-ini-2-penyebabnya diakses  pada  27  Oktober  2017  pukul 20.00).
Sedangkan  menurut Asosiasi  Kartu  Kredit  Indonesia  (AKKI) penurunan  terjadi karena  adanya  pembersihan  yang  dilakukan  oleh  bank. Mengutip pernyataan General Manajer AKKI, Steve Marta dalam wawancara dengan detikFinance pada Selasa 10 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa “Ini karena adanya pembersihan kartu yang tidak aktif, atau kartu yang sudah lama  tidak  dipakai,  karena  kartu  tidur  juga  berisiko”.  Bank  secara  rutin melakukan  pembersihan  jumlah  kartu  kredit  yang  tidak  aktif.  Jika  kartu selama 3 (tiga) bulan tidak digunakan, maka kartu akan dihitung tidak aktif (https://finance.detik.com/moneter/3679260/asosiasi-jumlah-kartu-kredit- menyusut-bukan-karena-daya-beli-turun diakses pada 27 Oktober 2017 pukul 20.35)
C. Perkembangan Uang Elektronik ( E-Money ) di Indonesia
Bank Indonesia pertama kali menerbitkan izin e-money pada tahun 2009 melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik ( e-money ). Data Bank Indonesia mencatat, jumlah uang elektronik yang beredar pada tahun 2016 sebesar 51.204.580 kartu dan pada September 2017  sejumlah  71.783.618  kartu.  Sementara  volume  transaksi  melalui e- money hingga  September  2017  mencapai  547.021.304  transaksi  dengan nominal Rp 7,5 Triliun. Berikut adalah data nominal transaksi e-money dari tahun 2010 hingga September 2017
0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 Nominal (Jutaan) Sumber: Lampiran Statistik Sistem Pembayaran Jumlah Transaksi Uang Elektronik Bank Indonesia ( www.bi.go.id )
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
Dapat  dilihat  dari  jumlah,  transaksi,  dan  volume, e-money terus
mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Pertumbuhan  ini  jauh dibandingkan  pertumbuhan  kartu  kredit  dan  ATM  yang  pertumbuhannya cenderung stagnan. Menurut data Bank Indonesia e-money menjadi salah satu alat  pembayaran  non-tunai  yang  amat  potensial  untuk  meningkatkan perekonomian  Indonesia. Menurut  Punky  Purnomo  Wibowo,  Direktur Program Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan Bank Indonesia yang dikutip dari  Kontan.co.id  menyatakan  bahwa  kenaikan  transaksi e-money terdorong karena  dua  hal,  yaitu  elektronifikasi  jalan  tol  dan  bantuan  sosial. Elektronifikasi  jalan  tol  pada  akhir  Oktober  2017  diprediksi  akan meningkatkan transaksi e-money (https://www.idnfinancials.com/id/n/13186/Transaksi-jalan-tol-mendorong-
kenaikan-uang-elektronik diakses  pada  tanggal  27  Oktober  2017  pukul 21.10).
Layanan e-money dikeluarkan oleh berbagai bank, operator, maupun perusahaan  jasa.  Namun  dalam  perkembangannya e-money di  Indonesia belum  sebesar  negara  lain  seperti  Taiwan  dan  Hongkong (https://sharingvision.com/perkembangan-apmk-dan-e-money-di-indonesia/
diakses  pada  tanggal  27  oktober  2017  pukul  21.00). Perbankan  Indonesia yang paling banyak menerbitkan e-money adalah Bank Central Asia (BCA)
dengan  label  BCA  Flazz  sebanyak  13.5  juta  kartu  per  September  2017.
Selanjutnya Bank Mandiri yang telah mengedarkan e-money per September 2017 sebanyak 11 juta kartu. Mayoritas penggunaan e-money ada di jalan tol dengan porsi 70% dari total transaksi.
D. Eksistensi Kartu Kredit dengan Adanya E-Money
Kartu  kredit  sebagai  bagian  dari  APMK  (Alat  Pembayaran  dengan Menggunakan  Kartu)  merupakan  alat  pembayaran  non-tunai  yang  sudah diperkenalkan sejak beberapa tahun yang lalu. Eksistensi kartu kredit sebagai alat pembayaran non-tunai yang sah mulai tergantikan oleh kebijakan Bank Indonesia  mengeluarkan  uang  elektronik  ( e-money )  sejak  tahun  2009.
Elektronifikasi  jalan  tol  merupakan  salah  satu  terobosan e-money yang
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
dimulai pada akhir Oktober 2017 (www.idnfinancials.com). Hal ini semakin mendorong  peningkatan  jumlah e-money yang  beredar  di  masyarakat, terutama  di  kota  besar  seperti  Jakarta,  Bandung,  Surabaya,  Medan  dan Makassar.
Tercatat  pada  September  2017  sudah  lebih  dari  71,8  juta  unit e- money beredar  di  masyarakat  sesuai  data  yang  tercantum  dalam  Bank Indonesia, dimana pada tahun 2010 hanya sejumlah 8 juta unit. Peningkatan jumlah e-money yang cukup signifikan selama 7 tahun sejak diterbitkan pada tahun  2009.  Berbeda  dengan  pertumbuhan  kartu  kredit  yang diperkirakan cukup  stagnan.  Terlihat  pada  Mei  2017  pertumbuhan  jumlah  kartu  kredit cenderung  turun  hingga  September  2017.  Hal  ini  dimungkinkan  karena mudahnya penggunaan e-money dibandingkan kartu kredit dan sejak adanya elektronifikasi  jalan  tol  yang  dilakukan  Pemerintah  sehingga  masyarakat lebih  memilih e-money karena e-money dapat  digunakan  untuk  pembelian barang secara ritel. Penurunan penggunaan kartu kredit karena pembersihan kartu kredit yang sudah tidak aktif dan regulasi yang mengatur tentang berapa jumlah kartu kredit yang dapat dimiliki oleh setiap naabah.

## E. Penutup
Kartu  kredit  timbul dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor 7/52/PBI/2005  tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat Pembayaran  dengan  Menggunakan  Kartu,  yang  telah  diubah  dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan  Alat  Pembayaran  dengan  Menggunakan  Kartu merupakan  alat pembayaran non-tunai berbentuk kartu yang peredarannya cenderung stagnan bahkan  menurun.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya e-money terkait  dengan elektronifikasi  jalan  tol  yang  menuntut  masyarakat  menggunakan e-money untuk pembayaran tol.
Meskipun  jumlah  kartu  kredit  yang  beredar  cenderung  stagnan bahkan  turun  dibandingkan  jumah e-money ,  tetapi  tidak  mengurangi  minat masyarakat untuk menggunakan kartu kredit. Banyaknya promo dan tawaran
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
menarik  dari merchant mendorong  masyarakat  tetap  menggunakan  kartu kredit. Kemudahan  yang  ditawarkan e-money memungkinkan  masyarakat meninggalkan kartu kredit sebagai alat pembayaran non tunai, tetapi e-money sendiri  memiliki  hambatan  antara  lain  apabila e-money hilang  maka  uang konsumen akan hilang, berbeda dengan kartu kredit dimana rekening nasabah dapat diblokir jika terjadi kehilangan. Kendala lain adalah tempat pengisian saldo e-money hanya  terbatas  di  tempat  tertentu  di  beberapa  kota  besar.
Berbeda dengan kartu kredit dimana nasabah cukup menggunakannya tanpa perlu mengisi saldo kartu kredit dan sudah berkembang di kota kecil lainnya di seluruh Indonesia.
Eksistensi  kartu  kredit  tidak  dapat  dipisahkan  dari  masyarakat dengan  adanya e-money .  Hal  ini  karena  masyarakat  sudah  lebih  dahulu mengenal kartu kredit dibandingkan e-money . Dan masyarakat menganggap e-money hanya dapat  digunakan  untuk  pembayaran  tol,  padahal  sebenarnya banyak  keuntungan  yang  didapatkan  dari  penggunaan e-money . Perkembangan teknologi membuat alat pembayaran  tidak hanya tunai tetapi juga  non  tunai  dalam  bentuk  kartu  seperti  kartu  kredit,  debit,  ATM atau elektronik seperti e-money .
Diharapkan e-money dan kartu kredit dapat tumbuh bersama untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dimasa yang akan datang. Masa yang menuntut  masyarakatnya  melek  teknologi  sehingga  tercapai  kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya masyarakat yang ada di kota besar.
F. Daftar Pustaka
http://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/03/110000026/peredaran-kartu- kredit-kian-susut-ini-2-penyebabnya diakses  pada  27  Oktober  2017 pukul 20.00
https://finance.detik.com/moneter/3679260/asosiasi-jumlah-kartu-kredit- menyusut-bukan-karena-daya-beli-turun diakses  pada  27  Oktober 2017 pukul 20.35.
https://sharingvision.com/perkembangan-apmk-dan-e-money-di-indonesia/ diakses pada tanggal 27 Oktober 2017 pukul 21.00
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
https://www.idnfinancials.com/id/n/13186/Transaksi-jalan-tol-mendorong- kenaikan-uang-elektronik diakses  pada  tanggal  27  Oktober  2017 pukul 21.10. Mintarsih.  2013. “Perlindungan  Konsumen  Pemegang  Uang  Elektronik  (E- Money)  Dihubungkan  dengan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Jurmal Wawasan Hukum Vol. 29 No. 02 September 2013. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/2/PBI/2012  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/11/PBI/2009  tentang Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat  Pembayaran  dengan  Menggunakan Kartu Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  16/8/PBI/2014  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/12/PBI/2009  tentang  Uang Elektronik ( E-money )
Muhammad  Sofyan  Abidin. 2015. “Dampak  Kebijakan  E-Money  di Indonesia  Sebagai  Alat  Sistem  Pembayaran  yang  Baru”. Jurnal
Akuntansi UNESA Vol. 3 No. 2 (2015) Volume  No 2 Januari 2015. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
www.bi.go.id Lampiran Statistik Sistem Pembayaran Jumlah APMK Beredar
Bank Indonesia diakses pada tanggal 26 Oktober 2017, pukul 20.00 ____________ Lampiran Statistik Sistem Pembayaran Jumlah Transaksi Uang Elektronik  Bank  Indonesia diakses  pada  tanggal  26  Oktober  2017 pukul 20.30 ___________ Lampiran Statistik Sistem Pembayaran Transaksi Kartu Kredit
Bank Indonesia diakses pada tanggal 26 Oktober 2017, pukul 20.10