Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI

## Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kepulauan Riau kmi_btm@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  bagaimana  penyelesaian  kewajiban  PT.  Asuransi Bakrie  kepada  pemegang  polis  produk  asuransi  diamond  investa  dan  eksistensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis produk asuransi diamond investa.    Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen dalam pengawasan  dan  pengaturan  usaha  perasuransian  di  Indonesia  yang  memiliki kewenangan  sangat  besar,  namun  dalam  penyelesaian  kasus  gagal  bayar perusahaan asuransi terkendala karena tidak adanya itikad baik dari PT. Asuransi Jiwa  Bakrie  dalam  memenuhi  kewajiban-kewajibannya  kepada  para  pemegang polis produk asuransi diamond investa. Masih berlarutnya penyelesaainan nasabah polis  asuransi  Bakri  Life  terutama  produk  asuransi  diamond  fiesta  karena  OJK dapat  bertindak  secara  tegas.    OJK  tidak  menjalankan  fungsi,  tugas,  tanggung jawab  dan  kewenangannya  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  kepada pemegang polis sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan yang berlaku.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Polis Asuransi; Klaim Asuransi
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
EXISTENCE OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN PROVIDING LEGAL PROTECTION TO INSURANCE POLICYHOLDERS

## Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
Faculty of Law, University of Batam, Riau Islands kmi_btm@yahoo.com

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  how  to  settle  the  obligations  of  PT.  Bakrie  Life Insurance to diamond investa insurance product policyholders and the existence of the  Financial  Services  Authority  (FSA)  in  providing  legal  protection  to policyholders of diamond investa insurance products.    This research is normative juridical  and  empirical.  The  Financial  Services  Authority  as  an  independent institution in the supervision and regulation of the insurance business in Indonesia which has enormous authority, however in the settlement of inability payment cases of insurance companies is constrained due to the lack of good faith from PT. Bakrie Life Insurance in fulfilling its obligations to the policyholders of diamond investa insurance products. The settlement of Bakri Life insurance policy customers is still prolonged,  especially  the  diamond  fiesta  insurance  product  because  the  FSA cannot act decisively. FSA does not carry out its functions, duties, responsibilities and  authorities  in  providing  legal  protection  to  policyholders  according  to  the applicable laws and regulations.
Keywords :    Legal Protection; Insurance Policy; Insurance Claim
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pada  dasarnya  hukum  berfungsi  melindungi  kepentingan  manusia.  Untuk melindungi  stabilitas  ekonomi  dan  konsumen  dibentuk  Otoritas  Jasa  Keuangan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  sebagai  satu-satunya lembaga  pengawas  dan  pengatur  kebijakan  bidang  jasa  keuangan  di  sektor perbankan,  pasar  modal,  perasuransian,  dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan,  dan lembaga  jasa  keuangan  lain  antara  lain  melakukan  pengawasan,  pemeriksaan, penyidikan,  perlindungan  konsumen,  dan  tindakan  lain  terhadap  lembaga  jasa keuangan,  pelaku,  dan/atau  penunjang  kegiatan  jasa  keuangan,  termasuk kewenangan  perizinan  kepada  lembaga  jasa  keuangan,  berlandaskan  asas independensi,  asas  kepastian  hukum,  asas  kepentingan  umum,  asas  keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas dan asas akuntabilitas. 1
Tumbuhnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  asuransi  bukan  berarti  tidak ada kekecewaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Sering terjadi keluhan dari  nasabah  tentang  sulitnya  pengajuan  klaim  asuransi,  atau  adanya  penolakan klaim  dari  perusahaan  asuransi  padahal  nasabah  sudah  dengan  setia  membayar premi  asuransi. 2 Berbagai  permasalahan  dalam  perasuransian  memicu  lahirnya Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian  sebagai  jawaban kompleksitas sistem peransuranisan di Indonesia, serta diintegrasikan pengaturan perasuransian  melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Masih  banyakanya  permasalahan yang ditemukan dalam asuransi khususnya perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi sangat menarik untuk dibahas dan dikaji.
1 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan , Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm 57.
2 Neneng  Sri  Setiawati ,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Polis  Asuransi  Dalam Menyelesaikan  Sengketa  Klaim  Asuransi, Jurnal  Spektrum  Hukum  Vol.  15/No.  1,  Fakultas  Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2018, Semarang, hlm 152. http://dx.doi.org/10.35973/sh.v15i1.1115
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Permasalahan  yang  menimpa  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie 3 yang  dikenal dengan  Bakrie  Life  merupakan  salah  satu  perusahan  yang  mengalami  masalah dalam  menjalankan  kegiatan  usaha.  Sejak  tahun  2008,  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie tidak  membayar  klaim  serta  bunga  dan  pokok  investasi  kepada  para  pemegang polis  produk  asuransi  diamond  investa  akibat  kesulitan  likuiditas.  Bukan  hanya manfaat investasi dan klaim asuransi, juga pokok investasi menjadi raib sehingga pemegang polis resah akan nasib investasi dan bahkan ada yang mengalami stroke lalu  meninggal  akibat  depresi  berkepanjangan.  Padahal  pembayaran  hal-hak pemegang  polis  harus  segera  diselesaikan  oleh  pihak  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie dengan  itikad  baik. 4 Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  keputusan  Nomor KEP-76/D.05/2016  telah  mencabut  izin  usaha  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  pada tanggal  15  September  2016.  Pencabutan  izin  usaha  ini  seharusnya  sudah  lama dilakukan  setelah  Bakrie  Life  mengalami  gagal  bayar  pada  tahun  2008,  namun baru direalisasikan pada tahun 2016, sehingga tidak menyelesaikan permasalahan, karena  dana  pemegang  polis  masih  tertahan,  dan  juga  mengakibatkan ketidakpastian hukum.
Penelitian  ini  juga  terkait  dengan  Muhammad  Thariq  dkk  (2020),  dalam penelitiannya  tersebut  lebih  banyak  membahas  tentang  pengawasan  Asuransi Jiwasraya  yang  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan(OJK)  Provinsi  Sumatera Barat.  Bagaimana  OJK  Provinsi  Sumbar  melaksanakan  fungsi  pengawasan langsung  dengan  melakukan  tugas    dan  pemeriksaan  terhadap  Asuransi Jiwasraya.  Terhadap  penyelesaian  pengaduan  nasabah  Asuransi  Jiwasraya,  OJK tidak  dapat  bertindak  langsung  sebelum  nasabah  melakukan  pengaduan  secara
3 PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  dimiliki  oleh  PT  Bakrie  Capital  Indonesia  dengan  komposisi  saham 98,93%  (pemegang  saham  mayoritas)  dan  Koperasi  Karyawan  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  Mitra  Sejahtera dengan saham 1,1% (pemegang saham minoritas) berdasarkan Akta Notaris Nomor 26 tertanggal 12 Agustus 2019  oleh  Notaris  Vivi  Novita  Ranadireksa,  S.H,  M.Kn  yang  diperoleh  dari  Laman  Ditjen  AHU Kemenkumham tanggal 03 Januari 2020.
4 Iktikad  baik  merupakan  salah  satu  asas  dasar  hukum  perjanjian  (kontrak).  Para  pihak  harus melaksanakan  perjanjian  dengan  iktikad  baik.  Ahmadi  Miru, Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak ,  Raja Grafindo  Persada,  Jakarta,  2008,  hlm  5.  Iktikad  baik  diatur  pada  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata.  Asas iktikad baik sebagai asas paling penting ( super eminent principle ) dalam kontrak, suatu ketentuan mendasar atau  fundamental  dalam  hukum  kontrak.  Ridwan  Khairandy, Hukum  Kontrak  Indonesia  Dalam  Prespektif Perbandingan , Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014, hlm 123.
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
langsung  terhadap  Asuransi  Jiwasraya.  Bila  kesepakatan  tidak  tercapai  laporan pengaduan dari nasabah baru bisa ditindaklanjuti oleh OJK. 5
Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Adji  Assyafei  Solaiman  (2018) yang  mengkaji  mengenai  perlindungan  hukum  pembeli  polis  asuransi  online. Penelitian tersebut    membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi  yang  melakukan  perjanjian  asuransi  secara  online  dilindungi  oleh Undang-Undang  No  40  Tahun  2014,  Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen, BW,  KUHD  Dagang  dan  Undang-Undang  No  11  tahun  2008  tentang  ITE, sehingga  dalam  penelitiannya  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  polis  asuransi online sebagai dokumen elektronik telah diakui keberadaaanya sebagai alat bukti hukum  yang  sah  dalam  bentuk  originalnya  maupun  hasil  cetaknya.  Pengawasan OJK sebagai lembaga yang mengawasi dalam perasuransian online dan non online memilik  persamaan  adalah  antara  lain  aspek  tata  kelola,  perilaku  usaha,  dan kesehatan  keuangan.  Yang  dimaksud  dengan  "pengawasan"  antara  lain  analisis laporan, pemeriksaan, dan penyidikan. 6
Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Rani Apriani (2018) lebih banyak membahas bagaimana sanksi hukum terhadap pihak penanggung  atas  klaim  asuransi  yang  tidak  dipenuhi  penanggung  berdasarkan hukum  positif.  Adanya  perlindungan  hukum  bagi  pihak  tertanggung  atas penolakan  klaim  telah  ada  lembaga  khusus  yang  berwenang  melakukan pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan  di  bidang  asuransi.  Pihak tertanggung  dapat  melakukan  pengaduan  atas  penolakan  klaim  yang  terjadi kepada  OJK  dan  dibantu  oleh  OJK.  OJK  telah  mengeluarkan  POJK  No: 1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  yang
5 Muhammad Thariq, Sukirno, Paramita Prananingtyas, Pelaksanaan Pengawasan Asuransi Jiwasraya Oleh OJK Provinsi Sumatera Barat Di Kota Padang, Jurnal Notarius Vol    13 No 1, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2020, Semarang, hlm 111-126. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29168
6 Adji  Assyafei  Solaiman ,    Perlindungan  Hukum  Pembeli  Polis  Asurasni  Online ,  Jurnal  Hukum Bisnis Vol 2 No 2, Universitas Narotama, 2018, Surabaya, hlm 52-66. https://doi.org/10.33121/hukumbisnis.v2i2
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
secara  khusus  dibuat  untuk  melindungi  konsumen  yang  merasa  dirugikan  oleh perusahaan asuransi. 7
Penelitian    mengenai    perlindungan  hukum  pemegang  polis  asuransi terhadap kendaraan bermotor dalam angkutan penyeberangan juga dilakukan oleh Joko  Tri  Laksono    (2018).  Penelitian  ini  mengkaji  bagaimana  dalam pelaksanaannya  jaminan  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  polis  asuransi kurang terlindungi. Permasalahan yang selalu dialami oleh pemegang polis adalah sulitnya  memperoleh  pembayaran  ganti  kerugian  ketika evenement terjadi. Perusahaan  asuransi  seharusnya  bertanggung  jawab  atas  klaim  kerugian  yang daijukan oleh nasabah pemengang polis asuransi masih adanya nasabah pemegang polis  asuransi  tidak  dibayar  oleh  perusahaan  asuransi  hanya  karena  kurangnya informasi    dan  pengetahuan  dari  nasabah  dan  adanya  faktor  agen  yang  tidak memberikan informasi secara jelas kepada nasabah. 8
Penelitian  ini  melengkapi  dari  penelitian  sebelumnya  yang  membahas tentang  permasalahan  di  asuransi.  Pada  penelitian  yang  dilakukan  Muhammad Thoriq  lebih  membahas  mengenai  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam pengaduan nasabah Asuransi Jiwasraya Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh oleh  Adji  Assyafei  Solaiman,    Rani  Apriani  dan    Joko  Tri  Laksono  lebih banyak  membahas  mengenai  perlindungan  hukum  nasabah  pemegang  polis asuransi saat ini masih beroperasi.
Penelitian ini fokus membahas mengenai PT. Asuransi Jiwa Bakrie sebagai pengelola  dana  masyarakat  seharusnya  melaporkan  kepada  Otoritas  Jasa Keuangan  mengenai  ketidaksehatan  keuangan  perusahaan  dan  juga  sebaliknya Otoritas  Jasa  Keuangan  semestinya  melakukan  pengawasan  likuiditas  keuangan Bakrie  Life. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian kewajiban PT.
7 Rani  Apriani ,    Sanksi  Hukum  Terhadap  Pihak  Penanggung  Atas  Klaim  Asuransi  Yang  Tidak Dipenuhi Penanggung Berdasarkan Hukum Positif, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No1, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, hlm 23 – 44. https://doi.org/10.29313/sh.v16i1.5130
8 Joko Tri Laksono, Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam  Angkutan  Penyeberangan, Jurnal  Magnum  Opus  Vol  1  No  1,  Magister  Hukum  Universitas  17 Agustus 1945 Surabaya, 2018, Surabaya, hlm 52-66. https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1765
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Asuransi  Jiwa  Bakrie  kepada  pemegang  polis  produk  asuransi  diamond  investa dan  eksistensi  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap pemegang polis produk asuransi diamond investa.
B. Permasalahan
Rumusan masalah penelitian ini adalah :
1. Bagaimana  penyelesaian  kewajiban  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  kepada pemegang polis produk asuransi diamond investa ?
2. Bagaimana  eksistensi  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  polis  produk  asuransi  diamond investa ?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif  dan  empiris,  melakukan  analisis permasalahan  melalui  pendekatan  asas  serta  norma  hukum  dalam  peraturan perundang-undangan.  Pendekatan  empiris  untuk  melihat  perilaku  hukum  sebagai pola perilaku masyarakat dan kekuatan sosial. Penelitian bersifat deskriptif karena dari  hasil  penelitian  diharapkan  dapat  digambarkan  tentang  asas  hukum,  kaedah hukum serta peraturan berkaitan fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai pelindung konsumen usaha perasuransian. Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk  menuturkan  pemecahan  masalah  yang  ada  berdasarkan  data,  jadi  ia menyajikan data tersebut dan kemudian menganalisa serta menginterpresentasikannya. 9 Bersifat  analitis  karena  hasil  penelitian  diperoleh analisa  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta  tertentu  mengenai Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis produk asuransi diamond investa PT. Asuransi Jiwa Bakrie.

## II. PEMBAHASAN
A. Penyelesaian Kewajiban PT. Asuransi Jiwa Bakrie kepada Pemegang Polis Produk Asuransi Diamond Investa
Perusahaan  asuransi  sebagai  lembaga  pengalihan  dan  pembagian  resiko mempunyai  kegunaan  positif  baik  bagi  masyarakat,  perusahaan  maupun  bagi
9 Nurul Zuriah, Metodologi Peneltian Sosial dan Pendidikan , Jakarta,    Bumi Aksara, 2012, hal 47.
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
pembangunan  negara.  Mereka  yang  menutup  perjanjian  asuransi  akan  merasa tenteram  sebab  mendapat  perlindungan  dari  kemungkinan  tertimpa  suatu kerugian. 10 Sedangkan  bagi  suatu  perusahaan  yang  mengalihkan  risikonya melalui  perjanjian  asuransi  akan  dapat  meningkatkan  usahanya  dan  berani menggalang  tujuan  yang  lebih  besar.  Demikian  pula  premi-premi  yang terkumpulkan  dalam  suatu  perusahaan  asuransi  dapat  diusahakan  dan  digunakan sebagai  dana  untuk  usaha  pembangunan  dan  hasilnya  akan  dinikmati  oleh masyarakat. 11
PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  merupakan  suatu  perusahaan  di  bidang perlindungan  asuransi  jiwa. 12 menawarkan  produk  asuransi  jiwa  disertai keuntungan  investasi  yaitu  diamond  investa.  Para  pemegang  polis  menyatakan penawaran manfaat investasi diberikan sebesar 13 % - 14 % per tahun. Nilai yang menarik  para  nasabah  membeli  polis  produk  asuransi  karena  di  atas  bunga deposito bank. 13
Produk asuransi jiwa diamond investa memberikan manfaat investasi bebas pajak  dari  penempatan  investasi  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  dan  dibayarkan  per bulan.  Berdasarkan  keterangan  nasabah,  pada  perjanjian  awal  dan  juga  tertera dalam  prospektus  diamond  investa,  secara  konsisten  dana  para  pemegang  polis diinvestasikan dengan portofolio investasi : 14
1. Diinvestasikan kepada obligasi sebesar 90 % (sembilan puluh persen);
2. Diinvestasikan kepada saham sebesar 5% (lima persen);
3. Diinvestasikan dalam bentuk deposito sebesar 5% (lima persen)
10 Agus Wasita, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa, Jurnal BECOSS Vol 2 No 1, Universitas Bina Nusantara, 2020, Jakarta,    hlm 112.
11 Dudi Badruzaman ,    Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa, Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  Vol.  3  No.  1,    Fakultas  Syariah  Universitas  Islam Bandung, 2019, Bandung,    hlm 93. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4217
12 Usaha asuransi  jiwa  menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko  yang  memberikan pembayaran kepada  pemegang  polis,  tertanggung,  atau  pihak  lain  yang  berhak  dalam  hal  tertanggung  meninggal  dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu  yang diatur dalam perjanjian,  yang besarnya telah ditetapkan dan/atau  didasarkan pada  hasil pengelolaan dana (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian).
13 Yura Syahrul, Misteri di Balik Bakrie Life , Kontan, Minggu II, September 2009, hlm 33.
14 Wawancara  dengan  Agus  Winata,  Perwakilan  Nasabah  (Pemegang  Polis  Produk Asuransi Diamond Investa) pada tanggal 10 April 2020.
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Penempatan  investasi  oleh  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  kepada  produk investasi resiko rendah yang persentase keuntungan dan kerugiannya tidak terlalu fluktuatif (aman) . Hasil  imbal  investasi  bersifat  tetap (fixed) dan  resiko  rendah, sehingga  nasabah  bisa  terhindar  dari  peristiwa  gagal  bayar.  namun  penempatan investasi tidak sesuai yang diperjanjikan kepada para nasabah. PT. Asuransi Jiwa Bakrie  diduga  kuat  melakukan  penyimpangan  portofilio  investasi  dengan perincian sekitar 70 % dari dana ditempatkan di saham, 10 % pada obligasi, dan sisanya  pada  deposito.  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  juga  terindikasi  kuat menempatkan  sebagian  besar  dana  nasabah  pada  investasi  saham  di  pasar modal pada  PT.  Bumi  Resources  Tbk. 15 Kegagalan  investasi  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie akibat jatuhnya nilai saham di pasar modal pada tahun 2008, terutama saham PT. Bumi  Resources  Tbk. 16 Nilai  investasi  saham  PT.  Bumi  Resources  Tbk mengalami penurunan cukup tajam sejak sesi perdagangan pertama pada tanggal 7 Oktober  2009.  Harga  saham  perusahaan  melorot  sebesar  225  poin. 17 Pemusatan penempatan  investasi  oleh  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  yang  diduga  menyimpang dari  perjanjian  pokok/awal  dengan  para  nasabahnya,  karena  tidak  melakukan upaya investasi dengan resiko rendah.
Kegagalan  pembayaran  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  kepada  pemegang  polis merupakan  suatu  peristiwa  hukum  yaitu  ingkar  janji  dalam  melakukan pembayaran manfaat investasi tepat waktu, bahkan tidak melakukan pembayaran klaim  manfaat  kematian  asuransi  yang  tertanggungnya  meninggal  dalam  perode pertangunggan. Selain itu, PT. Asuransi Jiwa Bakrie juga terindikasi kuat adanya delik  pidana  antara  lain:  penipuan,  penggelapan,  pidana  asuransi  berupa memberikan  keterangan  menyesatkan/palsu  kepada  pemegang  polis,  tidak menepati  janji  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dan
15 Bumi Resources Tbk adalah perusahaan  yang bergerak di  bidang tambang  batubara di Indonesia. Lihat Yura Syahrul, Op, Cit , hlm 33.
16 Ibid.
17 Famega  Syavira, Saham  Bumi  Terpengaruh  Pencalonan  Aburizal, Koran  Tempo,  8 Oktober 2009, hlm 15.
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi
Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan pidana korporasi (badan hukum). 18
PT. Asuransi Jiwa Bakrie pada tahun 2013 melakukan kewajiban membayar tanggungan  kepada  para  nasabah,  berupa  kesediaan  bertanggung  jawab  dan melaksanakan  kewajiban membayar  secara  bertahap.  Rencana  pembayaran  tahap pertama Rp. 62,5 miliar dilakukan pada bulan Juli. Setelah itu, pada Agustus dan seterusnya.  Namun,  hingga  pencabutan  izin  usaha  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie ditahun  2017,  masih  memiliki  tanggungan  Rp.  260  miliar. 19 Pada  2017  PT. Asuransi  Jiwa  Bakrie  kembali  mengeluarkan  skema  penyelesaian  pembayaran tanggungan  kepada  pemegang  polis,  dengan  menyiapkan  aset  perusahaan  untuk membayar dan sebagai jaminan kewajiban. Pertama deposito senilai Rp. 25 miliar yang  langsung  bisa  menjadi  pembayaran cash .  Hingga  saat  ini  belum  ada pernyataan  resmi  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  terkait  skema  penyelesaian  yang diajukan  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie.  Janji  angin  surga  dari  PT.  Asuransi  Jiwa Bakrie  untuk  mengulur  waktu  dan  kalau  bisa  tidak  dikembalikan  hak  dari  para pemegang polis. Perbuatan  PT. Asuransi Jiwa Bakrie menunjukkan tidak adanya itikat  baik  yang  menjadi  kendala  utama  penyelesaian  korban  PT.  Asuransi  Jiwa Bakrie yang sampai saat ini nasib para pemegang polis (korban PT. Asuransi Jiwa Bakrie) sudah diterlantarkan selama 12 (dua belas) tahun.
Apabila  sengketa  ini  dapat  diselesaikan  melalui  negosiasi  dan  menemukan kesepakatan antara kedua pihak maka sengketa tersebut telah dianggap selesai dan para  pihak  dapat  menjalankan  hak  dan  kewajibannya  berdasarkan  keputusan bersama.  Karena  sengketa  telah  dianggap  selesai  dengan  jalan  negosiasi,  maka sengketa  tidak  perlu  lagi  di  selesaikan  melalui  lembaga  lain  baik  secara  litigasi maupun non-litigasi. 20
18 Berdasarkan  Laporan  Polisi  Nomor  LP/B/0367/IV/2019/Bareskrim  tanggal  09  April  2019  dan sudah  masuk  tahap  penyidikan  berdasarkan  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  Nomor B/81/III/Res.1.24/2020/Dittipideksus tertanggal 26 Maret 2020.
19 http://hukumonline.com/berita/baca/lt51becc4888d44/dana-nasabah-bakrie-life-temui titik-terang, diakses tanggal 15 April 2020 pukul 15.15. WIB
20 Indra  Maya  Syara, Metode  Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Kontrak  Asuransi  Syariah, Jurnal Fenomena, Vol 9, No 1, IAIN Samarinda, 2017, Samarinda, hlm 207.
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Ada  pemegang  polis  yang  menerima  penawaran  tersebut,  tetapi  ada  yang menolak  penawaran  dari  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie.  Alasan  penolakan  dari sebagian pemegang polis terhadap penawaran adalah penawaran dari Bakrie Life berupa  pembayaran  dengan  saham Bakrie & BrothersTbk dan/atau  pengembalian sekitar  55%  dari  pokok  investasi  jelas  sangat  merugikan  pemegang  polis  dan wajud tidak adanya itikad baik dari Bakrie Life dengan penawaran seperti ini, dan bahkan  telah  memproses  masalah  hukum  ini  ke  Bareskrim  Polri  yang  saat  ini sudah  masuk  tahap  penyidikan.  Penawaran  yang  sangat  berat  sebelah  juga  bisa dipandang  sebagai  bentuk  penundaan  kewajiban  hukum  oleh  PT.  Asuransi  Jiwa Bakrie  terhadap  kewajibannya. 21 Hal  ini  disebabkan  penawaran  PT.  Asuransi Jiwa  Bakrie  tidak  sesuai  dengan  hak  dan  kewajiban  yang  diatur  dalam  polis asuransi, bahkan penawaran tersebut sangat merugikan. Alasan para nasabah yang menolak  skema  penawaran  dengan  saham  ialah  para  pemegang  polis  telah membayar  premi  tunggalnya  secara  tunai  kepada  Bakrie  Life,  maka  seharusnya Bakrie Life juga membayar/mengembalikan hak-hak pemegang polis secara tunai (tunai bayar tunai) dan saham yang ditawarkan oleh Bakrie Life diyakini sebagai saham  yang  tidak  memiliki  performa  baik  dan likuid di bursa  efek . Akan  tetapi, gagal  bayar  tidak  harus  terjadi  pada  tahun  2008  jika  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie memiliki  itikad  baik  dalam  menjalankan  investasi  secara  konsisten  dan  tidak menyimpang dari portofolio investasi yang diatur dalam perjanjian pokok dengan para pemegang polis . 22

## B. Eksistensi  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Memberikan  Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Produk Asuransi Diamond Investa
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan  pihak  lain,  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan,
http://dx.doi.org/10.21093/fj.v9i2.1072
21 Wawancara  dengan  Agus  Winata,  Perwakilan  Nasabah  (Pemegang  Polis  Produk  Asuransi Diamond Investa) pada tanggal 10 April 2020.
22 Wawancara dengan Agus Winata, Perwakilan Nasabah (Pemegang Polis Produk Asuransi Diamond Investa) pada tanggal 10 April 2020
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan. 23 Otoritas  Jasa  Keuangan  berfungsi menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  terintegrasi  terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. 24
Hal  paling  utama  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  upaya melakukan  perlindungan  hukum  preventif  yaitu  mengatur  secara  keseluruhan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam menjalankan usaha, mengatur tentang  hal  yang  dilarang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  serta  bagi  konsumen diwajibkan  adanya  itikad  baik  dan  memberikan  informasi  yang  jujur  kepada pelaku  usaha.  Nasabah  asuransi  atau  pemegang  polis,  dalam  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 merupakan konsumen. 25 Perlindungan  konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. 26 Bentuk perlindungan mempunyai banyak  dimensi,  salah  satunya  perlindungan  hukum.  Adanya  benturan kepentingan  dalam  masyarakat  harus  diminimalisasi  dengan  kehadiran  hukum. 27 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  merupakan  salah  satu  undang-undang yang  lahir  untuk memperkuat  sistem  perlindungan  konsumen.  Pengaturan  terkait perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dan  masyarakat  terdapat  dalam  BAB  VI Pasal 28, 29, 30 dan 31.
23 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
24 Zulkarnain  Sitompul, Peralihan  Fungsi  Tugas  dan  Wewenang  Pengawasan  Bank  Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan , Makalah pada Sosialisasi Peralihan Fungsi Pengawasan Industri Jasa Keuangan  Kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Bina  Hukum  Institute  For  Indonesia  Legal  Development,  Hotel Tiara Medan, tanggal 29 November 2013, hlm 1.
25 Lihat Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
26 Pelaku  usaha  jasa  keuangan  adalah  perusahaan  perbankan,  perusahaan  efek,  perusahaan  dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai, dan perusahaan penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.
27 Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) dan  Pasal  28  D  ayat  (1)  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  karena  itu,  setiap produk  legislatif  harus  mampu  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  seluruh  masyarakat.    Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki subyek  hukum  dalam  negara  hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  berlaku,  guna  mencegah kesewenang-wenangan,  hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  atas  kepentingan  manusia.  Perlindungan hukum  sebagai  suatu  upaya  melindungi  kepentingan  individu  atas  kedudukan  sebagai  manusia  yang mempunyai  hak  menikmati  martabat,  dengan  memberikan  kewenangan  untuk  bertindak  dalam  rangka kepentingannya tersebut. Philipus M,  Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang  Prinsip-Prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan pembentukan peradilan Administrasi Negara , Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 19.
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi
Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  perusahaan  asuransi  juga diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 seperti Pasal 8 dan Pasal 9 disebutkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan tugas  pengaturan  dan  pengawasan  kegiatan  sektor  jasa  keuangan,  salah  satunya kegiatan perasuransian.
Pada  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  dinyatakan  setiap pihak  yang  melakukan  usaha  perasuransian  memiliki  kewajiban  terlebih  dahulu antara  lain:  mendapat  izin  usaha  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  menyerahkan dana jaminan 28 kepada atau di bawah kekuasaan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal pemberian izin berdirinya  perasuransian.  Pengaturan  ini  juga  merupakan  bentuk  perlindungan preventif.  Jalannya  usaha  perasuransian  yang  telah  diberikan  izin,  Otoritas  Jasa Keuangan  tetap  berhak  bahkan  wajib  mengetahui  setiap  perkembangan  dalam usaha  perasuransian,  antara  lain  dalam  hal  dibukanya  perwakilan  kantor  lain  di luar kantor pusatnya. Upaya perlindungan preventif lain  yang dilakukan Otoritas Jasa  Keuangan  untuk  mengawasi  berjalannya  usaha  perasuransian  terhadap adanya  laporan  bulanan  lembaga  jasa  keuangan  terhadap  perusahaan  asuransi. Upaya  perlindungan  preventif  juga  dilakukan  dengan  mengatur  pihak penyelenggara  perusahaan  asuransi.  Penyelengara  perusahaan  asuransi  baik  itu direksi, komisaris atau yang setara dengan jabatan tersebut dan pengendali dalam perusahaan perasuransian harus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Nasabah akan mengalami kesulitan untuk membuktikan unsur ada tidaknya kesalahan  atau  kelalaian  pelaku  usaha.  Untuk  itulah  dianut  doktrin productliability, dimana  tergugat  dianggap  telah  bermasalah  kecuali  nasabah mampu  membuktikan  bahwa  nasabah  tidak  melakukan  kelalaian  atau  kesalahan.
28 Dana  jaminan adalah  kekayaan  dari Perusahaan Asuransi  yang  merupakan jaminan terakhir  dalam rangka  melindungi  kepentingan  pemegang  polis,  tertanggung,  atau  peserta,  dalam  hal  Perusahaan  Asuransi dilikuidasi  (Pasal  1  angka  18  Undang  -Undang  Nomor  40  Tahun  2014).  Otoritas  Jasa  Keuangan  memiliki kewenangan  penuh  terhadap  dana  jaminan,  bahwa  dana  jaminan  dilarang  diagunkan/dibebani  dengan  hak apapun  dan  hanya  dapat  dipindahkan  atau  dicairkan  setelah  mendapat  persetujuan  Otoritas  Jasa  Keuangan (Pasal 20 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014).
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Maka  nasabah  harus  memikul  resiko  kerugian  yang  dialami  pihak  lain  karena mengkonsumsi atau menggunakan produknya. 29
Terkait dana jaminan dari PT. Asuransi Jiwa Bakrie, sampai saat ini Otoritas Jasa  Keuangan  tidak  pernah/mau  memberikan  penjelasan  dan  atau  keterangan resmi  mengapa  tidak  mengunakan  dana  jaminan  yang  merupakan  kekayaan perusahaan  asuransi  Bakrie  Life  untuk  memenuhi  kewajiban-kewajibannya kepada  para  pemegang  polis  sebagaimana  diamanatkan  oleh  undang-undang perasuransian.  Hal  yang  sama  juga  menyangkut  dana  asuransi  yang  tidak terdeteksi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  sampai  saat  penelitian  ini  dilakukan Otoritas  Jasa  Keuangan  tidak  pernah  memberikan  penjelasan  kepada  pemegang polis  kemana  hilangnya/mengalirnya  dana  asuransi  yang  dihimpun  dari  para pemegang  polis  walupun  sudah  dipertanyakan  berkali-kali  oleh  para  pemegang polis  melalui  penasihat  hukumnya.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  52  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  bahwa  dana  asuransi  harus  digunakan terlebih  dahulu  untuk memenuhi  kewajiban  kepada  pemegang  polis,  tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2014,  perbedaan  antara  dana  jaminan  dan  dana  asuransi  ialah bahwa  dana  jaminan  merupakan  kekayaan  dari  perusahaan  asuransi  yang dijaminkan kepada negara dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan sedangkan dana asuransi ialah dana/premi yang dihimpun dari pemegang polis. Persamaan kedua dana ini ialah penggunaannya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi kepada pemegang polis.
Selain  sarana  perlindungan  hukum  preventif,  terdapat  sarana  perlindungan hukum  represif.  Perlindungan  hukum  represif  merupakan  perlindungan  akhir ( ultimum remidium ) berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang  diberikan  apabila  sudah  terjadi  sengketa  atau  telah  dilakukan  suatu
29 Andi  Nova  Bukit, Pertanggungjawaban  Bank  Terhadap  Hak  Nasabah  Yang  Dirugikan  Dalam Pembobolan  Rekening  Nasabah  (Studi  Di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Tbk,  Kantor  Cabang  Medan  Gatot Subroto, Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 2, Magister Hukum Universitas Semarang, 2019 Semarang, hlm 189-190. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1656
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
pelanggaran. 30 Perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa. 31
Perlindungan  hukum  represif  terjadi  apabila  telah  terdapat  sengketa  antara masyarakat  sebagai  konsumen  dengan  lembaga  usaha  jasa  keuangan,  maka Otoritas  Jasa  Keuangan  diberikan  kewenangan  melakukan  tindakan-tindakan hukum  tertentu  antara  lain  melakukan  penyidikan,  perintah  tertulis,  melakukan tindakan hukum tertentu kepada perusahaan asuransi dan juga berhak memberikan sanksi.
Pasal  28  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  menyatakan Otoritas  Jasa  Keuangan  berwenang  meminta  lembaga  jasa  keuangan menghentikan  kegiatannya  apabila  kegiatan  tersebut  berpotensi  merugikan masyarakat.  Pasal  29  huruf  c  memberikan  kewenangan  kepada  Otoritas  Jasa Keuangan  memfasilitasi  penyelesaian  pengaduan  konsumen  yang  dirugikan  oleh pelaku  di  lembaga  jasa  keuangan.  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengatur kewenangan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pembelaan  hukum,  yang  meliputi  memerintahkan  atau  melakukan  tindakan tertentu  kepada  lembaga  jasa  keuangan  untuk  menyelesaikan  pengaduan konsumen  yang  dirugikan  lembaga  jasa  keuangan  dimaksud.  Pasal  30  ayat  (1) huruf  b  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  mengatur  kewenangan  Otoritas Jasa  Keuangan  untuk  mengajukan  gugatan  dengan  tujuan  memperoleh  kembali harta  kekayaan  milik  pihak  yang  dirugikan  dari  pihak  yang  menyebabkan kerugian.
Adanya  pasal    yang  mengatur  mengenai  kedudukan  Otoritas  Jasa Keuangan  dalam  mengajukan  gugatan  di  pengadilan  untuk  melindungi kepentingan  konsumen.  Dalam  hal  pengajuan  gugatan  perdata  di  Pengadilan, salah  satunya  dapat  dilakukan  dengan  mengajukan  gugatan legal standing . 32
30 Muchsin, Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia ,  Magister  Ilmu  Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 14.
31 Philipus M. Hadjon. Op, Cit, hlm 30.
32 Standing  atau  personae  standi  in  judicio adalah  hak  atau  kedudukan  hukum  untuk  mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan ( standing to sue ), yaitu pihak tersebut mempunyai kepentingan yang cukup dalam satu perselisihan yang dapat dituntut untuk mendapatkan keputusan pengadilan. Maruarar
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  lembaga  pengawas  melalui  Pasal  30  tersebut berwenang mewakili kepentingan masyarakat yang mengalami kerugian.
Adapun sanksi pidana yang terkait dengan Pasal 30 ayat (1) huruf a terdapat pada  Pasal  53  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011,  yang  menyatakan  dapat dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan  pidana  denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas  miliar  rupiah).  Apabila  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  oleh  korporasi,  dipidana  dengan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp. 15.000.000.000,-  (lima  belas  miliar  rupiah)  atau  paling  banyak  Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah).
Perlindungan  hukum  represif  dilakukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  terutama apabila  dilakukan  pelanggaran  oleh  pelaku  usaha  jasa  keuangan  terhadap Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan.  Terhadap  pelanggaran  tersebut,  Otoritas  Jasa Keuangan berwenang memberikan sanksi administratif berupa : 33
1. Peringatan tertulis
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pembekuan kegiatan usaha; dan
5. Pencabutan izin kegiatan usaha.
Sanksi  dianggap  paling  berat  adalah  pencabutan  izin  usaha,  karena  secara keseluruhan tidak  lagi  boleh  beroperasi. Sanksi  tersebut  dapat  dikenakan  dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis.
PT. Asuransi Jiwa Bakrie mendapatkan izin usaha pertama kali pada tahun 1990 melalui keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-342/KM.13/1990 tanggal 14  Juli  1990.  Dalam  menjalankan  usaha  PT  Asuransi  Jiwa  Bakrie  memiliki
Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia . Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 94.
33 Pasal 53 ayat  (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
produk  berupa  diamond  investa  yang  sudah  beredar  sejak  tahun  2005  silam. 34
Pada  tahun  2008  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  mengalami  kasus  gagal  bayar  dan memiliki kewajiban pengembalian dana pemegang polis sekitar Rp. 400 Milliar. 35 Penyelesaian kasus gagal bayar pada mulanya ditandai dengan janji PT. Asuransi Jiwa  Bakrie  mengembalikan  kewajiban  pada  pemegang  polis  disertai  Surat Keputusan  Bersama  antara  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  dengan  para  pemegang polis, 36 namun realisasinya nihil/tidak ditepati.
PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  telah  dikenai  sanksi  pembatasan  kegiatan  usaha Nomor  S-902/MK.10/2009  tanggal  8  Juni  2009.  Sebelum  dikenai  sanksi pembatasan  kegiatan  usaha  sebagaimana  dimaksud,  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie telah  dikenai  Sanksi  Peringatan  Pertama  Nomor  S-1477/MK.10/2008  tanggal  22 Oktober  2008,  Sanksi  Peringatan  Kedua  Nomor  S-289/MK.10/2009  tanggal  16 Februari  2009,  Sanksi  Peringatan  Ketiga  Nomor  S-628/MK.102009  tanggal  20 April  2009.  Sampai  dengan  berakhirnya  jangka  waktu  yang  diberikan  untuk mengatasi  penyebab  dikenainya  sanksi  pembatasan  kegiatan  usaha  sebagaimana dimaksud, PT. Asuransi Jiwa Bakrie tidak dapat mengatasi penyebab dikenainya sanksi.
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  Keputusan  Dewan  Komisioner  Otoritas Jasa  Keuangan  menetapkan  pencabutan  izin  usaha  bidang  asuransi  jiwa  atas  PT. Asuransi  Jiwa  Bakrie  berdasarkan  Nomor  Keputusan  Dewan  Komisioner KEP-76/D.05/2016  tanggal  keputusan  15  September  2016  yang  ditetapkan  pada 17  April  2017.  Perusahaan  asuransi  yang  dicabut  izin  usahanya  paling  lama  30 hari setelah tanggal pencabutan izin usaha wajib melakukan pembubaran disertai
34 https://finance.detik.com/moneter/d-1502828/tempatkan-dana-di-saham-bakrie-life-dinilai -lakukan-penyimpangan-investasi, diakses pada tanggal 20 April 2020 pukul 20.05 WIB.
35 Erlangga  Jumena dalam  https://ekonomi.kompas.com/read/2014/01/27/071 6280/  Bakrie. Life. Kesulitan Menjual, diakses pata tanggal 21 April 2020, pukul 09.00 WIB.
36 Surat Keputusan Bersama antara PT. Asuransi Jiwa Bakrie dan para nasabah berisi skema penyelesaian kasus gagal bayar, berisikan PT. Asuransi Jiwa Bakrie akan membayar pengembalian dana  pokok  sebesar  25  %  pada  2010,  25  %  pada  2011,  dan  sisanya  50  %  pada  2012.  Terhitung sejak  Oktober  2012,  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  baru  membayar  dana  pokok  sebesar  16 %,  dalam Surat Keputusan Bersama dijelaskan selambat-lambatnya pada 31 Januari 2012 pembayaran utang dan cicilan bunga harus dibayarkan PT. Asuransi Jiwa Bakrie. Akan tetapi tidak ditepati oleh PT.
Asuransi Jiwa Bakrie. Maikel Jefriando dalam https://ekbis.sindonews.com/read/680603/34/kasus-bakrie-life-aib-industri-asuran si-1350465262
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
pembentukan  tim  likuidasi. 37 Pada  posisi  kasus  ini  terdapat  perbedaan  antara aturan  yang  tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan  ( das sollen )  dengan praktik/kenyataan  secara  empiris  ( das  sein ) sehingga  menimbulkan  masalah. Undang-undang  mengatur  harus  dilakukan  pembubaran  serta  pembentukan  tim likuidasi,  sedangkan  pada  praktiknya  pihak  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  tidak membubarkan  badan  hukum  perusahaan  dan  membentuk  tim  likuidasi.  PT. Asuransi Jiwa Bakrie lebih memilih jalan penyelesaian kasus ini oleh manajemen mereka  sendiri  tanpa  mengindahkan  ketentuan  hukum  yang  mengatur  tentang penyelesaian kewajiban-kewajiban kepada para pemegang polis.
Kesenjangan antara aturan  ( das sollen ) dengan praktik/kenyataan ( das sein ) di  lapangan  dapat  ditemukan  jawaban  pada  Pasal  6  Otoritas  Jasa  Keuangan memiliki  beberapa  kewenangan  untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Akan  tetapi, kewenangan tersebut hingga saat ini tidak dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan  demikian,  Otoritas  Jasa  Keuangan  belum  dapat  memberikan  kepastian hukum bagi para pemegang polis/konsumen yang seharusnya dilindungi
Kepastian hukum yang diharapkan atas Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas  Jasa  Keuangan  juga  tidak  dapat  terpenuhi,  serta  belum  menjadi  solusi bagi  penyelesaian  pada  kasus  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie.  Hal  itu,  ditandai  oleh hingga  saat  ini  Surat  Keputusan  Otoritas  Jasa  Keuangan  atas  pencabutan  izin usaha  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  tidak  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  perusahaan asuransi yang bersangkutan, serta kewenangan yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa  Keuangan  tidak  dijalankan  oleh  lembaga  yang  berwenang  tersebut. Ketidaktegasan  aparatur  penegak  hukum  dalam  penanganan  permasalahan  gagal bayar  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  sangat  jelas  bahkan  terkesan  Otoritas  Jasa Keuangan  “mandul  dan  takut” kepada  Bakrie  Life  Peranan  aparatur  penegak hukum  ini  terletak  pada  pemerintah  melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang seharusnya  menjalankan  fungsi  sebagai  lembaga  pengawasan  terhadap  kegiatan sektor jasa keuangan.
37 Pasal 44 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi
Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Adanya  tindakan  tegas  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap corporate action dari PT. Asuransi Jiwa Bakrie ini seharusnya menjadi tindakan pencegahan secara  dini.  Otoritas  Jasa  Keuangan  seharusnya  mempunyai  kewenangan melakukan  penyelidikan  dan  melakukan  tindakan  penanggulangannya  terhadap segala tindakan dan transaksi lembaga keuangan yang dapat merugikan pemegang polis,.  tetapi  kinerja  Otoritas Jasa  Keuangan  dapat  dinilai  terlambat  dan  mandul. Hal  ini  dikarenakan  fungsi  dan  kewenangan  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  tidak dilaksanakan  dengan  baik.  Adanya  keberadaan  Otoritas  Jasa  Keuangan  ini diharapkan  dapat  menciptakan  kestabilan  sistem  perekonomian  nasional  melalui lembaga  keuangan,  termasuk  perusahaan  asuransi.  Berkaitan  kasus  gagal  bayar PT. Asuransi Jiwa Bakrie, Otoritas Jasa Keuangan dapat dinyatakan tidak tanggap terhadap  bentuk  tindakan  perusahaan asuransi  yang  dapat  mengancam  kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Ketidaktanggapan Otoritas Jasa Keuangan sebagai aparatur  hukum  membuat  kelangsungan  dari  sistem  hukum  berkaitan  lembaga keuangan dan perekonomian menjadi terhambat.
Ketidaktegasan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok juga terlihat dari tindakan represif terhadap penyelesaian kasus gagal bayar PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie.  Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  satu-satunya  pihak otoritas  dalam  bidang  lembaga  keuangan  seharusnya  dapat  mengambilalih permasalahan  ini  dengan  memerintahkan  Bakrie  Life  untuk  segera  memenuhi kewajiban-kewajibannya  kepada  para  pemegang  polis  sebagai  wujud  pembelaan hukum  kepada  konsumen  dan  bahkan  melakukan  gugatan  terhadap  Bakrie  Life sebagai  wujud  pembelaan  hukum  kepada  konsumen  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
Sehubungan  ketidaktegasan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  adapun  upaya  yang dilakukan  oleh  Nasabah  melalui  perwakilanya  adalah  melaporkan/membuat pengaduan  kepada  Ombudsman  Republik  Indonesia  sebagai  lembaga  negara pengawas  pelayanan  publik. 38 Ombudsman  Republik  Indonesia  adalah  lembaga
38 Wawancara  dengan  Agus  Winata,  Perwakilan  Nasabah  (Pemegang  Polis  Produk  Asuransi Diamond Investa) pada tanggal 10 April 2020.
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
negara  yang  mempunyai  kewenangan  mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan publik  baik  yang  diselenggarakan  oleh  penyelenggara  negara  dan  pemerintahan termasuk  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha Milik  Daerah,  dan  Badan  Hukum  Milik  Negara  serta  badan  swasta  atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah. 39
Berdasarkan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  Undang-undang  Nomor  40 Tahun  2014  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  melakukan  pengaturan  dan pengawasan kegiatan perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan digolongkan sebagai penyelenggara  pelayanan  publik  yang  untuk  menjalankan  tugas  dan kewenangannya  sesuai  dengan  perundang-undangan.  Sebagai  penyelenggara pelayanan  publik  maka  Otoritas  Jasa  Keuangan  merupakan  objek  pengawasan lembaga  negara  pengawas  pelayanan  publik  Ombudsman  Republik  Indonesia. Posisi  pengawasan  Ombudsman  terhadap  Otoritas  Jasa  Keuangan  dilaksanakan berdasarkan  pengaduan/pelaporan  yang  disampaikan  masyarakat  atas  dugaan maladministrasi  terhadap  Otoritas  Jasa  Keuangan  karena  tidak  menjalankan kewenangan sesuai perundang-undangan. Sampai Januari 2020 lalu, Ombudsman di  seluruh  Indonesia  telah  menerima  laporan  pengaduan  sebanyak  74  laporan menyangkut Otoritas Jasa Keuangan terkait perasuransian. Tentu ini tidak terlepas dari  lemahnya  sistem  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  menjalankan tugas  dan  fungsinya,  seharusnya  sebagai  lembaga  pengawas  bidang  keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki sistim deteksi dini, apa lagi setiap 3 bulan sekali
39 Tujuan  pembentukan  Ombudsman  Republik  Indonesia  adalah  mewujudkan  negara  hukum  yang demokratis,  adil,  dan  sejahtera;  mendororng  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  yang  efektif  dan efisien,  jujur,  terbuka,  bersih,  serta  bebas  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme;  meningkatkan  mutu  pelayanan negara  di  segala  bidang  agar  setiap  warga  negara  dan  penduduk  memperoleh  keadilan,  rasa  aman,  dan kesejahteraan yang semakin baik; membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan  praktik-praktik  maladministrasi,  diskriminasi,  kolusi,  korupsi,  serta  nepotisme;  meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Otoritas  Jasa  Keuangan  menerima  laporan  dari  bank,  asuransi  dan  lembaga keuangan. 40
Sesuai  Peraturan  Ombudsman  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2017 tentang  Tata  Cara  Penerimaan,  Pemeriksaan  dan  Penyelesaian  Laporan,  maka setiap laporan yang disampaikan pelapor ke Ombudsman Kepulauan Riau melalui datang  langsung  atau  melalui  persuratan  (termasuk  elektronik)  akan  dilakukan beberapa tahapan.
Tahap pertama akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan formil dan materil laporan yang kemudian diajukan dalam rapat pleno untuk pengesahan penerimaan laporan. Tahap kedua adalah tahap pemeriksaan laporan oleh tim Riksa dan tahap ketiga adalah penyampaian hasil pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor. Pada umumnya  atas  hasil  pemeriksaan  oleh  Ombudsman,  apabila  terdapat  temuan adanya  maladministrasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  terhadap  laporan masyarakat,  maka  akan  diberikan  tindakan  korektif  yang  perlu  dilakukan Terlapor, hal ini dituangkan  Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Terlapor wajib  melaksanakan  tindakan  koreksi  (melakukan  saran  Ombudsman)  dalam jangka waktu 30 hari kerja. Apabila dalam 30 hari tidak dilaksanakan, maka status laporan  akan  ditingkatkan  kepada  proses  resolusi  ditingkat  pusat.  Ombudsman akan kembali mengundang pimpinan instansi (pimpinan terlapor) melalui melalui konsiliasi/mediasi untuk melaksanakan tindakan koreksi tersebut. Apabila terlapor secara  sukarela  tetap  tidak  mau  melaksanakan  tindakan  koreksi  maka  akan dilanjutkan dengan pemberian rekomendasi dan saran. Pada Pasal 38 ayat (1) dan ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik Indonesia,  bahwa  terlapor  dan  atasan  Terlapor  wajib  melaksanakan  rekomendasi Ombudsman  dan  menyampaikan  laporan  mengenai  pelaksanaan  rekomendasi Ombudsman dalam waktu 60 (enam puluh) hari. 41

## III. PENUTUP
40 Wawancara dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Lagat Parroha Patar Siadari, SE., M.H pada tanggal 22 April 2020.
41 Wawancara dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Lagat Parroha Patar Siadari, SE., M.H pada tanggal 22 April 2020.
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Sengketa  antara  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  dengan  pemegang  polis  roduk Asuransi Diamond Investa  belum terselesaikan sampai saat ini (sekitar 12 tahun) dikarenakan  tidak  adanya  itikad  baik  dari  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  dalam memenuhi  kewajiban-kewajibannya  kepada  para  pemegang  polis,  eksistensi Otoritas Jasa Keuangan tidak optimal  dan cenderung mandul dalam menjalankan fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan dalam memberikan  perlindungan hukum kepada pemegang polis yang terlihat dengan ketidaktegasan Otoritas Jasa Keuangan  terhadap  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  yang  seharusnya  membubarkan badan  hukum  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  paling  lama  satu  tahun  sejak  izin usahanya  dicabut  pada  tahun  2016  yakni  pada  tahun  2017  dan  membentuk membentuk  tim  likuidasi  untuk  mengurus  perhitungan  asset/kekayaan  PT. Asuransi Jiwa Bakrie dan selanjutnya menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis.  Ketidakberanian  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengambil  tindakan  hukum terhadap  pengendali,  penanggung  jawab  (pemegang  saham,  komisaris,  direksi), pihak-pihak  terafiliasi  dan  korporasi/badan  hukum  perusahaan  asuransi sebagaimana  perintah  undang-undang  sangat  bergantung  kepada  karakter komisioner/pemimpinnya. Oleh karena itu, disarankan kepada Presiden Republik Indonesia  untuk  segera  mereformasi/mengganti  kepemimpinan  dalam  Lembaga Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  mewujudkan  independensi,  kepastian  hukum, kepentingan  umum,  keterbukaan,  profesionalitas,  integritas  dan  akuntabilitas Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, perlu adanya penyempurnaan Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  dengan  membentuk  Dewan  Pengawas  Otoritas  Jasa Keuangan  untuk  mengawasi  kinerja  para  komisioner  agar  lebih  fokus,  tidak menyimpang  dari  tugas-tugas  pokoknya  dan  bebas  dari  segala  benturan kepentingan. Saran terakhir adalah perlunya pemahaman yang lebih komprehansif dari  para  pejabat/komisioner  Otoritas  Jasa  Keuangan  atas  tugas,  kewajiban  dan kewenangannya  dalam  melakukan  pengaturan,  pengawasan  terhadap  sektor perasuransian  dan  pembelaan  hukum  guna  perlindungan  konsumen  (pemegang polis) secara konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi
Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## Buku
Adrian  Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan ,  Raih  Asa  Sukses,  Jakarta, 2014.
Ahmadi  Miru, Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2008
Maruarar  Siahaan. Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia . Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
Nurul  Zuriah, Metodologi  Peneltian  Sosial  dan  Pendidikan ,  Jakarta,    Bumi Aksara, 2012.
Philipus  M,  Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang  Prinsip-Prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  dalam Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  pembentukan  peradilan  Administrasi Negara , Bina Ilmu, Surabaya, 1987 Ridwan  Khairandy, Hukum  Kontrak  Indonesia  Dalam  Prespektif  Perbandingan , Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014.

## Jurnal
Adji  Assyafei  Solaiman, Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online , Jurnal Hukum Bisnis Vol 2 No 2, Universitas Narotama, 2018, Surabaya. https://doi.org/10.33121/hukumbisnis.v2i2
Agus  Wasita, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Polis  Asuransi  Jiwa, Jurnal BECOSS Vol 2 No 1, Universitas Bina Nusantara, 2020, Jakarta.
Andi  Nova  Bukit, Pertanggungjawaban  Bank  Terhadap  Hak  Nasabah  Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia  Tbk,  Kantor  Cabang  Medan  Gatot  Subroto, Jurnal  Ius Constituendum  Vol  4  No  2,  Magister  Hukum  Universitas  Semarang,  2019 Semarang. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1656
Dudi  Badruzaman ,    Perlindungan  Hukum  Tertanggung  Dalam  Pembayaran Klaim  Asuransi  Jiwa, Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah Vol.  3  No.  1,    Fakultas  Syariah  Universitas  Islam  Bandung,  2019, Bandung. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4217
Indra  Maya  Syara, Metode  Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Kontrak  Asuransi Syariah, Jurnal Fenomena, Vol 9, No 1, IAIN Samarinda, 2017, Samarinda. http://dx.doi.org/10.21093/fj.v9i2.1072
Muhammad  Thariq,  Sukirno,  Paramita  Prananingtyas, Pelaksanaan Pengawasan Asuransi  Jiwasraya  Oleh  OJK  Provinsi  Sumatera  Barat  Di  Kota  Padang , Jurnal  Notarius  Vol    13  No  1,  Magister  Kenotariatan  Universitas Diponegoro, 2020, Semarang. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29168 Neneng  Sri  Setiawati , Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi, Jurnal  Spektrum  Hukum, Vol.  15/No.  1,  Fakultas  Hukum  Universitas  17  Agustus  1945  Semarang, 2018, Semarang, hlm 152.
http://dx.doi.org/10.35973/sh.v15i1.1115
Joko  Tri  Laksono, Perlindungan  Hukum  Pemegang  Polis  Asuransi  Terhadap Kendaraan  Bermotor  Dalam  Angkutan  Penyeberangan ,  Jurnal  Magnum
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Opus Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018, Surabaya. https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1765 Rani  Apriani, Sanksi Hukum Terhadap Pihak Penanggung Atas Klaim Asuransi Yang  Tidak  Dipenuhi  Penanggung  Berdasarkan  Hukum  Positif ,  Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No1, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. https://doi.org/10.29313/sh.v16i1.5130

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Peraturan  Ombudsman  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2017  tentang  Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

## Artikel Lainnya
Famega  Syavira, Saham Bumi Terpengaruh Pencalonan Aburizal, Koran  Tempo,
8 Oktober 2009.
Muchsin, Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia , Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana  Universitas  Sebelas  Maret, Surakarta, 2003.
Yura Syahrul, Misteri di Balik Bakrie Life , Kontan, Minggu II, September 2009. Zulkarnaen  Sitompul, Peralihan Fungsi Tugas dan Wewenang Pengawasan Bank Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan , Makalah pada Sosialisasi Peralihan Fungsi Pengawasan Industri Jasa Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan,  Bina  Hukum  Institute  For  Indonesia  Legal  Development,  Hotel Tiara Medan, tanggal 29 November 2013.

## Internet
Erlangga  Jumena  dalam  https://ekonomi.kompas.com/read/2014/01/27/071  6280/ Bakrie. Life. Kesulitan Menjual. https://finance.detik.com/moneter/d-1502828/tempatkan-dana-di-saham-bakrie-lif e-dinilai-lakukan-penyimpangan-investasi
http://hukumonline.com/berita/baca/lt51becc4888d44/dana-nasabah-bakrie-life-te mui titik-terang.
https://mulyadinpermana.wordpress.com/2019/02/11/etnografi-prinsip-dalam-prak tik. Maikel Jefriando dalam https://ekbis.sindonews.com/read/680603/34/kasus-bakrie-life-aib-industri-a suran si-1350465262