## Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kecamatan Samarinda Utara Di Kota Samarinda
Nur Hasanah 1* , Sry Reski Mulka 2 , Hafizh Yudhistira Inderawaspada 3 , Rudini 4 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia
* Penulis korespodensi: sryreskimulka@fisip.unmul.ac.id

## ABSTRAK
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Program Studi  S1  Ilmu  Pemerintahan  Fisipol  Universitas  Mulawarman.  mengacu  kepada  pemberian sosialisasi dalam menyambut pesta demokrasi yaitu PILKADA SERENTAK 2020. Salah satu wilayah  yang  masuk  kualifikasi  partisipasi  politik  yang  masih  rendah  ialah  Kecamatan Samarinda Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi apatisme di kalangan pemilih, di  saat  arus  demokrasi  dan  kebebasan  berpolitik  masyarkat  sedang  marak-maraknya. Partisipasi  politik  menjadi  salah  satu  kebutuhan  agar  keberlanjutan  demokrasi  dan  sistem politik  tidak  mengalami  hambatan.  Dalam  menyambut  pemilihan  kepala  daerah  2020 mendatang,  maka  dapat  dijadikan  tolak  ukur  untuk  menilai  partisipasi  masyarakat  sebagai bagian  dari  proses  Pendidikan  politik  yang  baik.  Semakin  tinggi  partisipasi  menjadi  nilai tersendiri akan penguatan proses Pendidikan politik, demikian sebaliknya. Upaya yang dapat dilakukan  Tim  Pengabdian  Program  Studi  S1  Ilmu  Pemerintahan  Fisipol  Universitas Mulawarman bekerjasama dengan Kecamatan Samarinda Utara dalam melaksanakan kegiatan pengabdian  berupa  pemberian  Sosialisasi  Pendidikan  Politik  kepada  masyarakat  Kecamatan Samarinda  Utara.  Sosialisasi  dilaksanakan  oleh  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  berkolaborasi dengan  Tim  Pengabdian  Program  Studi  S1  Ilmu  Pemerintahan  Fisipol  Universitas Mulawarman  berupa  pemberian  sosialisasi  beserta  materi  Pendidikan  politik  kepada  setiap masyarakat yang hadir.
Kata Kunci: Sosialisasi Pendidikan politik, Pendidikan politik, PILKADA SERENTAK 2020 .

## PENDAHULUAN
Kota Samarinda merupakan Ibukota Propinsi Kalimantan Timur yang memiliki 10 kecamatan yang terbagi atas 59 kelurahan. Kota Samarinda yang secara geografis utara berbatasan dengan Kecamatan  Muara  Badak  dan  Kutai  Kartanegara,  Timur  berbatasan  dengan  Kecamatan Anggana dan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bagian selatan berbatasan dengan Loa  Janan  dan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  dan  di  bagian  barat  berbatasan  dengan Kecamatan  Loa  Kulu  dan  Tenggarong  Seberang,  Kabupaten  Kutai Kartanegara.  Dari  10 kecamatan yang ada di Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara adalah kecamatan yang masih masuk dalam kualifikasi partisipasi politik yang masih rendah.
Jika ditinjau dari presentasi pemilih di Kota Samarinda pada pemilihan kepala daerah, terlihat bedasarkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015 Model DA1-KWK hal 2-1 seperti jumlah DPT sekitar 26.757, yang mana partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Walikota jumlah surat suara yang digunakan sekitar 12.393(46,%) dan jumlah surat suara yang tidak digunakan (golput) sekitar
14.364 (54%). Kemudian pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur propinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari angka golput mencapai 44,19 persen, dari data tersebut menjadi fakta bahwa masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah.
Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi apatisme di kalangan pemilih, di saat  arus  demokratisasi  dan  kebebasan  berpolitik  masyarakat  sedang  marak-maraknya. Tentunya potensi rendahnya partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi nasional maupun lokal tersebut  kiranya  cukup  mengkhawatirkan  bagi  perkembangan  demokrasi  yang  berkualitas. Sebab  tingginya  resistensi  terhadap  partisipasi  pemilih  dapat  berimplikasi  melumpuhkan demokrasi,  karena  merosotnya  kredibilitas  kinerja  partai  politik  sebagai  mesin  pembangkit partisipasi politik.
Menurut  Miriam  Budiarjo  (2015:369)  tingkat  partisipasi  yang  rendah  pada  umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh  perhatian  terhadap  masalah  kenegaraan.  Partisipasi  politik  menjadi  salah  satu kebutuhan agar keberlanjutan demokrasi dan sistem politik tidak mengalami hambatan. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi merupakan salah satu instrumen yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan. Tidaklah heran isu tinggi rendahnya angka partisipasi berkaitan dengan tingkat legitimasi dan kepercayaan warga kepada wakil  mereka  atau  orang  yang  diberi  mandat  untuk  menjalankan  pemerintahan  dan mengeluarkan  kebijakan.  Sebagai  salah  satu  bagian  dari  keberlanjutan  demokrasi,  tingkat partisipasi  pemilih  juga  akan  berdampak  pada  siapa  yang  akan  memenangkan  pemilu  dan mengatur  kehidupan  banyak  orang.  Sebagian  negara-negara  yang  menganut  demokrasi termasuk  Indonesia  menjadikan  partisipasi  sebagai  salah  satu  agenda  yang  tidak  dapat dikesampingkan  dalam  proses  pemilu,  khususnya  dalam  hal  kehadiran  atau  tidaknya  warga negara  untuk  memilih  ( voter  turn  out ).  Tujuan  untuk  mencapai  pemilu  yang  demokratis  itu dapat terlaksana dengan baik jika semua elemen turut ambil bagian untuk mencapainya.
Dalam momen pemilihan Kepala Daerah dapat dijadikan tolak ukur menilai partisipasi masyarakat sebagai bagian dari proses pendidikan politik yang baik. Semakin tinggi partisipasi menjadi  nilai  tersendiri  akan  penguatan  proses  pendidikan  politik,  demikian  sebaliknya. Kantraprawira  dalam  (Affandi,  2012:33)  memandang,  pendidikan  politik  sebagai  salah  satu fungsi  struktur  politik  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  politik  rakyat  agar mereka  dapat  berpartisipasi  secara  maksimal  dalam  sistem  politiknya.  Dalam  perspektif  ini, pendidikan politik merupakan metode untuk melibatkan rakyat dalam sistem politik melalui partisipasi dalam menyalurkan tuntutan dan dukungannya. Kota Samarinda telah melakukan upaya pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik, baik dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan sampai yang paling bawah yaitu Kelurahan, termasuk juga sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda,  namun  tentu  perlu  ada  inovasi  sehingga  pendidikan  politik  ini  tidak  hanya dilakukan pada momentum tertentu saja akan tetapi perlu dilakukan secara kontinyu.

## METODE PELAKSANAAN
Pada  program  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pendidikan  politik  ini  memuat  beberapa langkah kegiatan pemberdayaan, yaitu :
Volume 4 Nomor 3 Desember 2020 E-ISSN:2580-2178
1. Melakukan identifikasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik dan pemerintahan di Kecamatan Samarinda Utara.
2. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hak konstitusional masyarakat dan pentingnya partisipasi dalam politik.
3. Pendampingan/bimbingan terarah program sosialisasi dan penyuluhan pendidikan politik bagi masyarakat Kecamatan Samarinda Utara.
Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat Kecamatan Samarinda Utara di Kota Samarinda dilaksanakan di Aula Kecamatan Samarinda Utara pada Kamis, 15 Oktober 2020.  Kegiatan  Sosialisasi  tersebut  dihadiri  oleh  lebih  kurang  25  peserta  yang  berasal  dari perwakilan seluruh Kelurahan di Kecamatan Samarinda Utara dan Staf Kecamatan Samarinda Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
(Pilkada) dan Nasional (Pilpres dan Pileg) sudah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  dan/atau  Walikota  dan Wakil  Walikota  dan  UU  No.  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum.  Bahwa  di  dalam regulasi tersebut diatur tentang pengawasan partisipatif yang berasal dari masyarakat. tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilgub di tahun 2018 yang berkisar 549.626 pemilih atau 58%,  dilanjutkan  dengan  pelaksanaan  pileg  dan  pilpres  di  Tahun  2019  di  Samarinda  yaitu 72,20%  dengan  total  449.177  Pemilih.  Pilkada  di  tahun  2020  Bapak  Kiswandi,  S.K.M., M.Adm.Kes menargetkan 77% pemilih, yang mana di Tahun 2015 hanya mencapai 49%.Peran serta masyarakat sebgai pemilih dalam partisipasinya terhadap pemilu di akhir tahun ini akan sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia terutama di Kota Samarinda. Pemateri juga menyerukan  slogan  yang  berbunyi  “Katakan  Tidak  pada  Golput,  Kampanye  Hitam,  Sara, Hoax, dan Politik uang, mari kita sukseskan pesta demokrasi dengan aman dan damai”.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Mulawarman dilakukan di Aula kecamatan Samarinda Utara di Kota Samarinda dengan  melakukan  upaya  berupa  memberikan  sosialisasi  Pendidikan  Politik  kepada masyarakat  dalam  rangka  menyambut  PILKADA  Serentak  diakhir  tahun  2020  mendatang, Sosialisasi  diberikan  oleh  pihak  Kesbangpol  yaitu  Bapak  Kiswandi,  S.K.M.,  M.Adm.Kes selaku Kepala Bidang Politik, Sosialisasi yang diberikan dimulai dari Definisi dan fungsi dari Pendidikan  Politik  dan  juga  Tugas  dan  Fungsi  dari  Kesbangpol  itu  sendiri.  Pada  inti pembahasan, Kesbangpol membahas Peran Serta Pemuda dalam Menguatkan dan Memajukan Demokrasi Masa Depan, Partisipasi Pemilih dalam Pesta Demokrasi, urgensi partisipasi, dan pemilih pemula.
Adapun  yang  menjadi  hambatan  bagi  Tim  Pengabdian  adalah  waktu  pelaksanaan terundur pada waktu yang sudah ditetapkan dikarenakan peserta banyak yang terlambat hadir dikarenakan terhambat cuaca yang tidak mendukung dengan derasnya hujan yang terjadi saat itu.Berdasarkan  hasil  kegiatan  pengabdian  yang  telah  dilaksanakan,  maka  saran  yang  dapat diberikan  oleh  Tim  Pengabdian  Program  Studi  S1  Ilmu  Pemerintahan  Fisipol  Universitas Mulawarman  adalah  sebagai  berikut:Pihak  Kelurahan  yang  diundang  hendaknya  membawa masyarakat  yang  memang  kurang  memahami  perpolitikan,  maupun  yang  tingkat  partisipasi politiknya masih kurang.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi, I. (2012).Pendidikan Politik. Bandung: Mutiara Press. Budiardjo, Miriam. 2015. Dasar-Dasar Ilmu Politik Cet.5. Jakarta. Nurcholidah, L., Susanti, I., &  Kristiawati, I. (2018). PENGARUH REALISASI GROWTH RASIO  PAD  TERHADAP  PERTUMBUHAN  PEREKONOMIAN  MASYARAKAT KABUPATEN  LAMONGAN  PERIODE  TAHUN  2012-2016. JURNAL  EKBIS: ANALISIS, PREDIKSI DAN INFORMASI , 19 (1), 1011-1023.
Sari, Maria dkk. 2016. Pendekatan Ekonomi Wilayah dalam Perencanaan Pembangunan Kota Samarinda. Samarinda: Analisa
Syairozi,  M.  I.  (2017).  Percepatan  Pengurangan  Kemiskinan  Sektor  Pertanian  di  Kabupaten Malang. In Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama (pp. 145-155).
Sumber Internet:
https://kaltimtoday.co/golput-masih-jadi-ancaman-pilkada-2020-kpu-samarinda-gencarkan- sosialisasi-untuk-kalangan-muda/ Diakses pada Hari Kamis, 2 Juli 2020 pukul 17.00 WITA.