Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 188-192| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3066.188-192

## PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNG YANG DI BAWAH UMUR
Putu Ayu Devi Laxsmi, I  Ketut Sukadana, I Nyoman Sujana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Berbagai macam peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya  secara  hukum.  Undang  -  Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  anak,  yang artinya agar lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak untuk masa depannya yang masih panjang.  Namun,  selain  anak  sebagai  korban  tindak  pidana  tidak  menutup  kemungkinan  anak  juga  dapat menjadi  pelaku  tindak  pidana.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  pidana  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  dalam  Putusan  Nomor: 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.  Dps,  dan  untuk  mengetahui  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  dalam  Putusan  Nomor:  18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.  Dps.  Metode  yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan  pendekatan masalah  yakni pendekatan perundang- undangan yang menganalisis Peraturan Perundang-Undangan serta menggunakan pendekatan secara konseptual yang  menganalisis  masalah  dengan  konsep  hukum  dari  buku  dan  literature  serta  pendekatan  kasus.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  Hakim  dalam  mempertimbangkan  perkara  tindak  pidana  Nomor: 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.  Dps,  yangg  dilakukan  oleh  terdakwa  yakni  karena  pelaku  tindak  pidana  masih  di bawah umur, dan belum pernah melakukan perbuatan melanggar hukum sebelumnya serta berjanji untuk tidak mengulangi  perbuatan pelanggaran  hukum  lainnya.  Berdasarkan  perkara  pembunuhan  anak  sebagaimana  yang dimaksud pada kasus Nomor:  18/Pid.Sus.Anak/2016/PN. Dps, tidak diberlakukannya sanksi pidana, melainkan diberlakukannya Diversi yang mengarah pada UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan Diversi dengan syarat dan ketentuan Orang tua bersedia menjaga, membimbing serta mengawasi anak mereka, sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya.
Kata Kunci : Peradilan Anak, Pertimbangan hakim, Diversi.

## Abstract
Various kinds of criminal incidents committed by children who have not been able to be legally accountable for their actions. Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system, which means that it is to provide more protection and protection for children for their long future. However, in addition to children being victims of criminal acts, it is possible that children can also become perpetrators of criminal acts. This study aims to determine  the  judge's  consideration  in  imposing  crimes  against  children  who  commit  the  crime  of  murder  in Decision  Number:  18  /  Pid.Sus.Anak  /  2016  /  PN.  Dps, and  to  find  out  the  criminal  sanctions  imposed by  the judge against the perpetrators of murder in Decision Number: 18 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN. Dps. The method used is normative research using a problem approach, namely a statutory approach that analyzes the Laws and Regulations  and  uses  a  conceptual  approach  that  analyzes  problems  with  legal  concepts  from  books  and literature  as  well  as  a  case  approach.  The  results  showed  that  the  Judge  in  considering  a  criminal  case Number:  18  /  Pid.Sus.Anak/2016  /  PN.  Dps,  which  was  committed  by  the  defendant,  namely  because  the perpetrator of the criminal act was still a minor, and had never committed an illegal act before and promised not to repeat any other violation of the law. Based on the child murder case as referred to in case Number: 18 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN. Dps, the imposition of criminal sanctions, but the enactment of Diversion which leads to Law no. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system and in paragraph (2) letters a and b, it is mandatory for Diversion to seek the terms and conditions. Parents are willing to look after, guide and supervise their children, so that they will not repeat their actions.
Keywords: Juvenile Justice, Judge's Consideration, Diversion.

## I. PENDAHULUAN
Suatu  fenomena  pembunuhan  anak  dengan  beragam jenis  perkara  kini membangkitkan  topik  hangat pada masyarakat. Banyak hal yang mendasari  terjadinya perkara atau kasus terhadap anak sejauh ini, yang meliputi yakni anak dijadikan sebagai korban, menghindari masalah ekonomi, membatasi jumlah anak, menghindari kelahiran cacat, atau untuk menutupi malu dan lain sebagainya. Negara Indonesia yang berdasarkan Asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang  setiap  tingkah  laku  Warga  Negaranya  tidak  terlepas  dari  segala  peraturan-peraturan  yang bersumber  dari  hukum.  Semua  masyarakat  wajib  mengikuti    aturan  yang  dilarang  oleh    undang- undang  seperti  membunuhan,  menculikan,  berbuat  cabul  dan  lain  sebagainya  ( Sudarsono,  1991:33 ). Aturan  dan  undang-undang    dibuat  agar  masyarakat  mentaati  sehingga  menciptakan  keadaan  yang aman dan tentram serta  jauh dari segala masalah sosial.
Pembunuhan  tidak  menutup  kemungkinan  di  lakukan  oleh  orang-orang  terdekatnya,  keluarga, teman  atau  bahkan  Ibu  kandungnya  sendiri,  pembunuhan  juga  tidak  tanggung-tanggung  dilakukan oleh  mereka  yang  belum  bisa  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  secara  hukum  di  karenakan mereka  masih  di  bawah  umur,    suatu  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh    anak  yang belum  bisa  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  adalah    tindakan  dari  kenakalan  remaja, perbuatan kenakalan remaja  ialah suatu tindakan yang di akibat karena kurangnya penerapan norma agama  serta  kurangnya  perhatian  orang  tua    dalam  kehidupan  bermasyarakat  ( Asyari,  1999:89 ). Berikut ini adalah beberapa penelitian yang terkait isu saat ini mengenai pembunuhan terhadap anak, yakni Cavanagh,  Dobash,  &  Dobash  (2007);  Ciani  &  Fontanesi  (2012);  Pnevmatikos  (2018); Terranova, Zen, Maguolo, Cirillo, & Montisci (2018) .
Dari berbagai fenomena tersebut perbuatan kenakalan remaja tidak hanya timbul dari dalam diri seseorang  namun  juga  pengaruh  dari  orang-orang  salah  yang  sering  mereka  jumpai  yang  pada  usia mereka masih memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi, mulai dari mengetahui, mencoba dan pada  akhirnya  berbuat.  Salah  satu  dari  bentuk  kenakalan  remaja  disini  yakni  mereka  yang  belum cukup  umur  untuk  melakukan  perbuatan  Dewasa  yang  jauh  diatas  batas  umur  mereka  mulai  dari keingintahuan,  rasa  cinta  yang  pertama  kali  mereka  alami,  rasa  sayang  yang  masih  hangat  hingga suatu keingintahuan yang ingin di ketahui atau  coba, sehingga mereka tidak control diri dengan sekali mencoba  dan  merasakan  dapat  membuat  ketergantungan  yang  selalu  ingin  dilakukan  hingga  pada akhirnya aib dalam keluargapun muncul dengan disertai rasa penyesalan, ketakutan, dan ketidaksiapan diri, kini kekacauan pikiran yang kerap menyelimuti mereka hingga perbuatan di luar akal sehatpun mereka  lakukan  di  luar  kendali  mereka,  maka  dari  itu  Tindak  Pidana  Pembunuhan  dari  aib  yang mereka  pebuat  sendiri  kini  justru  mendatangakan  masalah  baru  bagi  mereka  yang  melakukannya yakni  Sanksi  yang  harus  mereka  terima  dari  perbuatannya  sendiri  ( Walgito,  1982 ).  Dalam  Kitab Hukum Pidana Buku II Pasal 338 menjelaskan tindak pidana yang diperbuat anak berbunyi, “Barang siapa  yang  sengaja  membunuh  atau  merampas  nyawa  orang  lain  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama 15 tahun, akan tetapi apabila yang melakukannya anak dibawah umur maka hukumannya separuh dari itu” ( Moeljatno, 2011 ).
Perbedaan  perlakuan  dan  ancaman  yang  diatur  dalam  Undang-UndangNomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Anak,  ini  dimaksudkan  untuk  lebih  memberikan  perlindungan  dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Adanya perihal sengaja  atau  tidaknya  pada  suatu  perkara  tersebut,  pasti  dinamakan  perbuatan  pelanggaran  hukum. Dan  pada  tindakan  pelanggaran  itu  telah  terjadi  kini  hanya  sanksi  dan  penyesalanlah  yang  harus  di terima, mereka yang melakukan tindak pelanggaran hukum itu sadar bahwa suatu tindakan dilakukan merupakan  tindakan  melanggar  hukum  terlebih  tindakan  tersebut  dilakukan  oleh  ibu  kandungnya terlebih yang melakukan perbuatan tersebut adalah   seorang anak yang belum bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
Anak  merupakan  generasi  yang  dilahirkan  dari  suatu  hubungan  dari  perempuan  dan  laki-laki yang  tidak  menutup  kemungkinana  jika  yang  dilahirkan  belum  pernah  melakukan  perkawinan  akan dinamakan  seorang  anak,  anak  adalah  generasi  bangsa,  yang  merupakan  sumber  daya  manusia  bagi pengembangan  bangsa  ( Gultom,  2008:39 ).  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  sistem peradilan  SPPA  menjelaskan  pengertian  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  ialah  anak  dalam perkara  telah  berumur  8  tahun,  dan  belum  berumur  18  tahun  serta  tidak  pernah  malakukan perkawinan. Anak yang berhadapan pada hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah akan tetapi anak tersebut dapat dihadapkan dengan hukum  apabila:  dapat  ditetapkan  sebagai  tersangka  pada  perkara,  serta  dapat  juga  menjadi  sasaran tindak pidana jika melihat dan atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
Berdasarkan fenomena tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim untuk  menetapkan  sanksi  pada  pelaku  tindak  pembunuhan  oleh  ibu  kandung  yang  belum  bisa mempertanggung  jawabkan  perbuatannya,  dan  menganalisis  bentuk  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan
oleh  hakim  kepada  pelaku  tindak  pembunuhan  anak  yang  dilakukan  ibu  kandung  yang  belum  bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pelenitian hukum normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya  ( Soekanto  &  Mamudji,  2018 ).  Pendekatan masalah  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  ialah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pasal-pasal serta  doktrin  atau  pandangan  dari  para  ahli  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  dihadapi  terpaut dengan  diversi  dan  narkotika  pada  anak.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  sumber  bahan hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  dan  narkotika  serta bahan  hukum  sekunder  yang  berupa  buku-buku,  jurnal  ilmiah,  laporan  ilmiah  dan  karya  ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Pengumpulan bahan hukum dengan cara  mencatat,  mengutip  berdasarkan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang sedang diteliti. Setelah semuanya data terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskritif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Pidana  terhadap  Anak  yang  Melakukan  Tindak Pidana Pembunuhan
Dalam  hal  membuat  suatu  putusan,  seorang  hakim  wajib  mempertimbangkan  beberap  hal,  seperti umur.  Umur  merupakan  penilaian  hakim  untuk  memutus  suatu  perkara.  Apabila  umur  terdakwa dibawah  umur,  maka  penjatuhan  hukumnya  tidak  sama  dengan  orang  dewasa.  Apabila  terdakwa masih  kanak-kanak  pada  penetapan  pasal  1  ayat  1  undang-undang  republik  indonesia  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  SPPA  yaitu  kanak  merupakan  orang  dalam  pekara  anak  nakal  telah  berumur 8tahun tetapi belum ber umur 18tahun dan tidak kawin, maka penjatuhan hukumannya adalah 1/2 dari maks  penjatuhan  sanksi  orang  dewasa,  terpenuhinya  unsur  tersebut  hakim  akan  memperhitungkan terdakwa sudah memenuhi semua atau setengah dari unsur perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak  tersebut  ( Bawengan,  2012:27 ).  Unsur-unsur  tindak  pidana  dalam  perkara  tersebut  merupakan unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  68  80  ayat  (3)  JO.  Pasal  76  C  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan kanak, dengan unsur sebagai berikut:
a) Setiap orang;
b) Menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
c) Mengakibatkan Anak mati;
Dan  hakim  dapat  menjatuhkan  hukuman  terhadap  terdakwa  yang  melakukan  tindakan  melawan hukum ( Bawengan, 2012 ). Disertai adanya alat bukti yang Sah di ajukan dalam sidang, sesuai dengan penetapan pasal 184 KUHP, suatu bukti yang Sah yakni terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahlii, adanya surat, adanya petunjuk, dan keterangan dari terdakwa. Dari salah satu  alat bukti itu min 2 alat bukti  yang  di  gunakan,  selain  itu  hakim  harus  memiliki  keyakinan  untuk  dasar  memperhitungkan dalam memutuskan hukuman kepada terdakwa. Keyakinan ini di peroleh dari fakta-fakta yang terjadi di  dalam  sidang,  apabila  hakim  tidak  yakin  pada  perkara  yang  dilakukan  oleh  kanak  maka  hakim dapat  menjatuhkan  putusan  seringan-ringanya  hingga  putusan  bebas,  hakim  juga  memperhitungkan hal-hal  yang  memberatakan  dan  meringankan  terdakwa.  Pertimbangan  ini  di  buat  hakim  untuk mencapai  suatu  keadilan  untuk  terdakwa,  korban  atau  keluarga  korban,  serta  masyarakat.  Hal-hal yang  tersebut  dapat  dilihat  dari  perilaku  terdakwa  yang  mencemaskan  orang  sekitar,  perilaku terdakwa yang membuat trauma terhadap korban atau keluarga korban, terdakwa bersikap baik dalam persidangan,  terdakwa  tidak  pernah  dihukum  sebelumnya.Hasil  paparan  yang  dibuat  oleh  balai pemasyarakatan,  yang  meliputi,  faktor  intern  yaitu  di  dalam  diri  terdakwa  dalam  perkara  ini contohnya pada mental terdakwa apakah benar mempunyai sifat bawaan atau kepribadian ganda yang dapat  merugikan  kehidupan  sosial  masyarakat  sehingga  pelaku  wajib  di  pisahkan  dari  masyarakat agar  mendaptakan  perhatian,  pembinaan,  pengawasan  dan  pendidikan  yang  khusus  agar  menjadi pribadi  yang  lebih  baik,  faktor  ekstern  adalah  faktor  dari  luar  yang  mempengaruhi  pelaku  yang  d iperoleh  dari  lingkungan,  keluarga,  pergaulan  dan  pendidikan  sehingga  menimbulkan  akibat  bagi korban, masyarakat, orang tua dan lingkungan.  Uraian dari ortu atau wali dalam persidangan sangat penting, keterangan tersebut di adakan dalam persidangan untuk mendampingi perkara anak masih di
bawah  umur  sehingga  masih  menjadi  tanggung  jawab  sepenuhnya  bagi  ortu,  karena  kesehariannya bersama terdakwa lebih memahami kebiasaan terdakwa, sehingga dapat memberikan keterangan yang akan menjadi perhitungan untuk hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak. konsekwensi bagi korban dan keluarga dapat  di lihat dari perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa, seperti  terjadi  troma  atau  penyesalan  yang  dalam  hingga  setress  pada  keluarga  korban  dari  tindak pidana  yang  di  perbuat  oleh  terdakwa  terhadap  korban.  Berdasarkan  pertimbangan  hakim  tersebut diatas  maka  dalam  perkara  pembunuhan  anak  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  perkara No:18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps.  Menimbang,  bahwa  laporan  Hakim  pada  tanggal  18  Juli  2016 antara Anak dan Penyidik atau Penuntut Umum telah dicapai kesepakatan Diversi.
Pertimbangan,  dari  sepakatnya  melakukan  Diversi  kini  sudah  memenuhi  syarat  dan  tidak menentang  peraturan  per  undang  -  undangan  sehingga  harus  di  kabulkan.  Dalam  Undang-Undang pasal  28  Nomor.  4  tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  menjelaskan,  hakim  wajib menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat,  dan  hakim  wajib  untuk mempertimbangkan  berat-ringan nya  sanksi dalam melihat  sifat baik  dan  buruk dari terdakwa,  serta  konsekwensi  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan  tersebut terhadap keluarga korban dan masyakarat ( Siregar, 2007:19 ).
Penerapan sanksi pidana dalam pokok masalah perkara tersebut menurut undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yakni telah menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum, Undang - Undang ini berlaku khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan adanya undang - undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA, telah menjadi acuan dalam perumusan konsep KUHP tahun 2012 berhubungan dengan pidana dan tindak pidana bagi anak (Prinst, 2013:43 ). Dengan demikian, tidak akan ada tumpang tindih atau saling bertentangan. Undang -  undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  SPPA,  menyatakan  bahwa  kanak  yang  berperkara  akan disebut anak apabila anak yang telah berumur 12tahun, tetapi belum ber umur 18 tahun yang diduga melakukan  tindak  pidana,  yang  dimaksud  anak  yang  berperkara  dengan  hukum  adalah  anak  yang melakukan  tindak  pidana,  atau  anak  yang  melakukan  perbuatan  pelanggaran  dalam  peraturan  per undang – undangan atau aturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang tersebut ( Bawengan, 2012:27 ).  Jika  di  gabungkan  dengan  Undang  -  Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan maka kondisi kanak nakal tersebut dalam putusan pengadilan di sebut sebagai Anak Pidana atau Anak Negara. Disebut Anak Pidana ialah anak yang terpidana di LP paling lama sampai ber umur 18 tahun, dan di sebut sebagai Anak Negara ialah anak yang di serahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LP paling lama sampai ber umur 18tahun. Berdasarkan ketentuan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang ber konflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan. Sesuai dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2)  Undang  -  undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang  mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum.
Dari  penjelasan  pada  permasalahan  yang  timbul  maka  tujuan  penelitian  dalam  permasalahan tersebut secara umum yaitu untuk memberi pemahaman diri sebagai usaha menyampaikan pikiran dan pendapat secara tertulis dan agar dapat memperoleh Gelar Sarjana Hukum guna dapat melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi  dan dapat memberikan sumbangan pikiran maupun pengetahuan dalam bidang  ilmu  hukum  khususnya  berkaitan  dengan  perlindungan  anak  adapun  tujuan  secara  khusus dalam  permasalahan  ini  yaitu  untuk  mengetahui  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana terhadap  pelaku  pembunuhan  anak  oleh  ibu  kandung  di  bawah  umur  dan  bagaimana  penjatuhan hukum  dari  hakim  terhadap  pelaku  perkara  oleh  anak  tersebut.  Berdasarkan  beberapa  poko permasalahan  yang  timbul  maka  penelitian  ini  menggunakan    metode  penelitian  Hukum  Normatif sebagaimana pengkajiannya dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu, berupa pengumpulan bahan - bahan hukum dan menggunakan pendekatan masalah yakni pendekatan perundang - undangan, yang berlaku  dan  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas,  selain  itu  juga  menggunakan  pendekatan secara konseptual yang menganalisis permasalahan melalui konsep - konsep hukum yang diambil dari buku - buku dan literatur - literatur yang ada relevasinya dengan permasalahan, selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus ( Marzuki, 2006 ).
Dalam  kasus    perkara  tindak  pidana  No:18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.  Dps,  ,yang  dilakukan  oleh anak yakni Hakim memberi pertimbangan karena pelaku tindak pidana masih di bawah umur, selain itu  belum  pernah  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  sebelumnya  serta  berjanji  untuk  tidak mengulangi perbuatan pelanggaran hukum lainnya, dalam kasus ini hakim akan tertuju pada Undang-
Undang    Nomor.  11  Tahun  2012  tentang  SPPA,  maka  hasil  dari  pertimbangan  tersebut  pelaku dikembalikan  kepada  orang  tua  atau  wali  untuk  dibimbing  dan  mengawasi  sang  anak  agar  tidak mengulangi  perbuatan  -  perbuatan  melanggar  hukum  lagi.  Dan  Hasil  dalam  dalam  perkara No:18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps,  Sanksi  Pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  terdakwa  yakni  tidak diberlakukannya  Sanksi  Pidana  melainkan  diberlakukannya  Diversii  dengan  syarat  dan  ketentuan orang  tua  bersedia  menjaga,  membimbing  serta  mengawasi  anak  mereka  sehingga  tidak  akan mengulangi perbuatannya, serta anak berjanji untuk memperbaiki sikap  dan  perilakunya untuk tidak mengulangi  perbuatannya  dengan  limit  waktu  6  bulan  terhitung  sejak  ditetapkan,  apabila  anak mengulangi lagi maka anak bersedia diproses secara hukum yang berlaku.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Kesimpulan dari perkara tindak pidana Nomor:18/Pid.Sus.Anak/2016/PN. Dps, yang di sebabkan oleh kanak  maka  hakim  mempertimbangkan  beberapa  hal  yaitu  karena  pelaku  tindak  pidana  masih  di bawah  umur,  dan  belum  pernah  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  sebelumnya  serta  berjanji untuk  tidak  mengulangi  perbuatan  pelanggaran  hukum  lainnya,  serta  hakim  harus  tertuju  pada Undang-Undang  Nomor.  11  Tahun  2012  tentang  SPPA.  Dan  hakim  tidak  memberlakukan  sanksi pidana melainkan diberlakukannya Diversi dengan syarat dan  ketentuan orang tua bersedia menjaga, membimbing serta mengawasi anak mereka sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya, serta anak berjanji untuk memperbaiki sikap atau perilakunya untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan limit waktu 6 bulan terhitung sejak ditetapkan, apabila anak mengulangi lagi maka anak bersedia diproses secara Hukum yang berlaku.

## 2. Saran
Hakim dalam membuat keputusan pada tindak pidana yang di lakukan oleh kanak harus berdasarkan pada  keputusan  norma  dan  bantuan  hukum,  dengan  prinsip  profesi  nya  juga  harus  memperhatikan faktor di luar bantuan hukum, baik dari segi kriminal, sosial dan psikogis juga hakim dituntut unutk mempertimbangkan dari segi filosofis dan kepada masyarakat agar lebih menjaga anak-anaknya serta memberikan  bimbingan  dan  pemahaman  yang  tepat  supaya  anak-anaknya  terhindar  dari  tindakan perbuatan melanggar  hukum,   kepada  pemerintah  diharapakan agar  memberikan  penyuluhan  hukum kepada masyarakat sangatlah penting agar masyarakat dapat lebih mengerti dan taat hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Asyari, S. I. (1999). Patologi Sosial . Surabaya: Usaha Nasional. Bawengan, G. (2012). Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi . Jakarta: Pradya Paramita. Cavanagh,  K.,  Dobash,  R.  E.,  &  Dobash,  R.  P.  (2007).  The  Murder  of  Children  by  Fathers  in  the  Context  of Child Abuse. Child Abuse & Neglect , 31 (July), 731–746.
Ciani, A. S. C., & Fontanesi, L. (2012). Mothers Who Kill Their Offspring: Testing Evolutionary Hypothesis in a 110-Case Italian Sample. Child Abuse & Neglect , 36 (6), 519–527 .
Gultom,  M.  (2008). Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia . Bandung: Refika Aditama. Marzuki, P. M. (2006). Penelitian Hukum (Ed. II). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Moeljatno. (2011). KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Jakarta: Bumi Aksara.
Pnevmatikos, D. (2018). When Do Children Start to Take Mitigating Circumstances into Account when Judging the Act of Killing? Cognitive Development , 48 (July), 94–104 . Prinst, D. (2013). Hukum Anak Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti. Siregar,  M.  (2007). Pedoman  Praktis  Melindungi  Anak  dengan  Hukum  Pada  Situasi  Emergensi  dan  Bencana Alam . Medan: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA). Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S. (2018). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat (18th  ed.).  Jakarta: Rajawali Pers.
Sudarsono. (1991). Kenakalan Remaja . Jakarta: Rineka Cipta.
Terranova, C., Zen, M., Maguolo, N., Cirillo, T., & Montisci, M. (2018). Underage Victims and Perpetrators of Murder in Italy: 2007–2015. Journal of Forensic and Legal Medicine , 59 (February), 39–44 . Walgito, B. (1982). Kenakalan Anak . Yogyakarta: Fakultas Pisikologi UGM. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang   Perlindunagn Anak