## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3355/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Di Negara Indonesia

## Frenchelse Gorga Siahaan
Mahasiwa Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 28 Juni 2022 Publish : 7 July 2022 The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  effectiveness  of  a  regulation  that applies in Indonesia  regarding  the Layout Design  of  Integrated Circuits which are part of Intellectual Property Rights. This research uses normative juridical legal research methods using interview techniques in collecting data. Law 32 of 2000  concerning  the  Layout  Design  of Integrated  Circuits  as  an  instrument  is an implementation of Indonesia's involvement as a member of the WTO (World Trade  Organization)  which  then  bears  the  consequence  of  having  to  form separate rules regarding intellectuals.
Keywords:
Efektivitas Hukum,
DTLST,
Hak Kekayaan Intelektual
Info Artikel ABSTRACT Article history: Diterima : 28 Juni 2022 Publis : 7 July 2022 Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis keefektifan suatu peraturan yang berlaku di  Indonesia  terkait Desain  Tata  Letak Sirkuit Terpadu terhadap Hak  Kekayaan  Intelektual.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  yuridis  normative  menggunakan  teknik  wawancara  dalam pengumpulan  datanya.  UU  32  tahun  2000  tentang  Desain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu sebagai instrumen hukum merupakan wujud atas terlibatnya Indonesia sebagai anggota WTO (World Trade Organization) yang kemudian melahirkan konsekuensi  untuk harus membentuk aturan tersendiri  mengenai  hak kekayaan intelektual.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Frenchelse Gorga Siahaan Mahasiwa Magister Hukum Universitas Indonesia frenchelsegs@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  merupakan  hal  yang  penting  dan  mendasar  dalam upaya melindungi hasil dari pemikiran manusia ketika menciptakan sesuatu dan tentunya bukanlah hal yang  bisa  disepelekan.  Hal  ini  juga  yang  dianggap  sebagai  salah  satu  alasan  mengapa pengaturan  Hak  atas  Kekayaana  Intelektual  tentunya  diperlukan  di  Indonesia  seperti  di  negara negara  anggota  WTO  lainnya.  Bermula  ketika  Indonesia  sudah  meratifikasi the  Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) yang pada akhirnya membuat Indonesia sah menjadi anggota WTO, sehingga menimbulkan suatu kewajiban bagi Indonesia untuk membuat dan  menerbitkan  peraturan  atau  perundang-undangan  mengenai  bidang  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual  dimana  hal  tersebut  juga  tercermin  dalam TRIPs  Agreement  (Trade  –  Related Aspects  of  Intellectual  Property  Rights). TRIPS Agreement yakni  suatu  kesepakatan  berupa perjanjian  yang  menjadi  bagian  atas  perjanjian  di WTO dan  disahkan  oleh  negara-negara anggota  yang  kemudian  seluruh  negara  negara  anggotanya  diwajibkan  agar  membentuk peraturan perihal hak atas kekayaan intelektual di negaranya masing-masing.
Persetujuan  TRIPS    yang  lahir  dari  Putaran  Uruguay  ke  -  8  (GATT)  secara  hakikatnya adalah merupakan efek atas situasi perdagangan maupun ekonomi internasional, yang dianggap sudah tak lagi terhalang oleh batas-batas negara  yang dirasa semakin meluas. Selain berbicara situasi  ekonomi,  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  juga  dapat  dikorelasikan  dengan  timbulnya suatu  sudut pandang terhadap hal yang berkaitan dengan unsur politik, yaitu dimana Hak atas Kekayaan  Intelektual  dijadikan  sebagai  instrumen  negara-negara  maju,  kemudian “mempengaruhi”  negara-negara  berkembang.  Terdapat  sebutan  sebagai  Desain  Tata  Letak Sirkuit  Terpadu  yang  termasuk  kedalam  salah  satu  pada  7  (tujuh)  jenis   bidang  perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) secara mendasar terpecah menjadi dua kategori,  yakni hak cipta serta hak kekayaan industri,  yang dimana hak kekayaan industri  mencakup  seperti  Paten,  Desain  Industri,  Merek  dan  kemudian  Desain  Tata  Letak Sirkuit  Terpadu.  Hak  cipta  sendiri  merupakan  suatu  eksklusivitas  atas  hak  untuk  pencipta ataupun  penerima  hak  dalam  melaporkan  maupun  memperbanyak  terhadap  ciptaannya  hingga pemberian  izin,  maka  dilakukan  dengan  tidak  dikuranginya  batasan-batasan  berdasar  dari berlakunya atas peraturan perundang-undangan, Sementara, HKI ialah diaturnya hak atas segala sesuatu  berkaitan  dengan  kepunyaan  perindustrian,  khususnya  yang  mengatur  tentang perlindungan hukum.
Bagi  sebagian  masyarakat  Indonesia,  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  mungkin merupakan  suatu  hal  yang  sangat  terdengar  asing.  Umumnya,  Desain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu  dapat    dipahami  dalam  pengertian  suatu  bentuk  pada  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual yang  berkembang  paling  terakhir,  terutama  di  bidang  Hak  Milik  Perindustrian (Industri Property  Rights ).  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  adanya  perkembangan  zaman  yang  mendukung terhadap  informasi  di  masyarakat,  menimbulkan  banyaknya  orang  bekerja  di  dalam  suatu masyarakat  pada  bidang  penanganan  informasi  dibanding  bidang  pertanian  maupun  industri. Masyarakat  saat  ini  hidup  di  abad  informasi  yang  perlahan  ditandai  dengan  munculnya masyarakat  berlandas  informasi,  dimana  bergantungnya  bisnis  terhadap  teknologi  informasi, terjadinya  transformasi/perubahan  proses  kerja;  mengubah  konvensionalitas  proses  bisnis, hingga  melekatnya  teknologi  informasi  dalam  berbagai  produk  maupun  pelayanan.  Adanya keadaan  informasi  yang  mengalami  transparansi  tersebut  telah  memudahkan  kejadian  ataupun penemuan  di  suatu  belahan  dunia  lebih  cepat  diketahui  hingga  mempercepat  tersebarnya informasi tersebut ke belahan dunia lainnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 merupakan hasil  ratifikasi  dari Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization serta  meliputi Perjanjian  TRIPs  sebagai  bentuk  kegiatan  Indonesia  dalam  perdagangan  secara  global. Persetujuan  TRIPs  nampaknya  hanya  mengatur  sedikit  persyaratan  yang  mengatur  perihal Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  maka  dari  itu  masing  masing  negara  anggota mengembangkan  aturan  tersebut  secara  mandiri,  dimana  aturan  yang  dibuat  selain  mengacu pada  Persetujuan  TRIPs,  juga  merujuk  kepada Treaty  on  Intellectual  Property  in  Respect  of Integrated Circuits (Washington Treaty) ini.
Mengenai  definisi  terkait  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  ( Integrated  Circuit )  ini sebagai  temuan  dilandaskan  terhadap  hasil  kreativitas  manusia  pada  intelektual  yang membuahkan  hasil  berupa  fungsi  elektronik.  Integrated  Circuit  (IC)  merupakan  istilah  yang dikenal  pada  Teknik  Digital.  Terkait  dengan  IC  tersebut  yakni  suatu  bagian  elektronik, mencakup  kombinasi  dioda,  transistor,  resitor  serta  kapasitor.  Berdasar  dari  tipenya  IC dikategorikan pada 2 (dua) bagian, yakni:
1. Monolithic (single chip)
2. Hybrid (multichip)
Kemudian  jika  dilihat  berdasar  pada  tipe  sinyal,  maka  IC  bisa  dikategorikan  dalam  2 (dua) kelompok, yaiut:
1. Digital Integrated Circuit
2. Linear Integrated Circuit
Teknologi  Integrated  Circuit  tersebut  mengalami  perkembangan  dan  kemajuan  amat cepat.  Melalui  temuan  IC,  bisa  mengharuskan  sebagian  hingga  banyaknya  dari  komponen
elektronik, misal tahanan, kapasitor, serta transistor bisa diletakkan pada suatu paket sebesar jari manusia,  dimana  hal  tersebut  merupakan  acuan  awal  dari  dibuatnya  IC  sebagai  rangkaian logika.
Sirkuit terpadu dipergunakan sebagai sirkuit memori dari komputer serta mikroprosesor. Kedua  hal  tersebut  dipergunakan  dalam peralatan  yang  digunakan  oleh  produsen dan  prosesor untuk meningkatkan efisiensi produksi. Selain itu pula dipergunakan pada banyak barang serta produk  rumah  tangga,  misalnya  pesawat  terbang,  radio,  mesin  cuci,  mobil,  hingga  telepon seluler.
Menurut UU No 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu memberikan definisi terkait DTLST yaitu : Pasal 1 (1) “ Sirkuit  Terpadu  adalah  suatu  produk  dalam  bentuk  jadi  atau  setengah  jadi,  yang  di dalamnya  terdapat  berrbagai  elemen  dan  sekurang-kuragnya  satu  dari  elemen  tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta di bentuk secara terpadu  di  dalam  sebuah  bahan  semikkonduktor  yang  dimaksudkan  untuk  menghasilkan fungsi elektronik .”
Pasal 1 (2)
“ Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau  semua  interkoneksi  dalam  suatu  Sirkuit  Terpadu  dan  peletakan  tiga  dimensi  tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu .”
Berangkat dari definisi perihal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, ternyata dikemukakan fakta  terkait  bagaimana  suatu  hal  dapat  disebut  dengan  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu setidaknya mempunyai unsur-unsur yaitu:
1. Pada  kreasian  bentuk  tiga  dimensi  meliputi  elemen-elemen  elektronik  yang  sedikitnya terkandung suatu elemen aktif ;
2. Produk dalam bentuk jadi ataupun bentuk setengah jadi ;
3. Kemampuan dalam memperoleh fungsi elektronik.
Dalam  Perlindungan  Hukum  atas  Hak  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  (disingkat  UU  DTLST),  apabila  diamati  lebih  dalam,  bahwa  yang  menjadi pertimbangan  hukum  dibentuknya  UU  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  ini  setidaknya terdapat 2 fokus yaitu:
a. Untuk  memajukan  industri  yang  memiliki  kemampuan  daya  saing  pada  cakupan perdagangan  skala  nasional  maupun  internasional  mesti  dibentuk  iklim  untuk  memacu kreasi  hingga  inovasi  dari  masyarakat  pada  bidang  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu sebagai bagian dari sistem Hak atas Kekayaan Intelektual.
b. Adanya  ratifikasi  terhadap  Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia ( Agreement  Establishing  the  WTO) oleh  Indonesia  yang  meliputi  Persetujuan  TRIPs  serta UU Nomor 7 Tahun 1994.
Maka  berdasar  pada  hal  tersebut,  Indonesia  dianggap  harus  memberikan  perlindungan yang kuat serta pasti terhadap hukum dalam mengatur supaya pihak pihak manapun yang tidak memiliki  hak tidak  akan  merusak  hak  Desain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu.  Begitu  pula  dengan pembentukan  alur  alih  teknologi,  dimana  hal  tersebut  amat  penting  dalam  memacu  kegiatan kreatif dari para pendesain untuk secara konsisten melahirkan desain orisinil.
WIPO  merupakan  organisasi  internasional  pada  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual memiliki peran yang penting saat membentuk standar ketentuan atas Hak Kekayaan Intelektual. Melalui  WIPO  tersebut  memiliki  peran  melaksanakan  persiapan  dalam  konvensi-konvensi hingga  membentuk Drafts  Convention .  Di  sisi  lain,  WIPO  pula  berusaha  membentuk  model hukum yang bisa ditiru negara-negara berkembang.
Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circu it merupakan istilah  yang digunakan dalam  perjanjian  TRIPs  atau  WTO  mempergunakan  istilah Layout-Designs  (Topographies)  of
Integrated  Circu it,  pada  akhirnya  disederhanakan  menjadi Layout-Design (Topografi).  Pada Rangkaian  Elektronik  Terpadu  ataupun  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  ini  cocok  dengan dipergunakannya istilah pada UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Melalui Integrated Circuit sebagai  temuan  berlandaskan  kreativitas  intelektual  manusia  akan  melahirkan  fungsi elekromagnetik sebagai pelopor terdepan dari kemajuan atas teknologi selama dua dekade akhir ini,  terutama  berkaitan  dengan  industri  komputer  serta  teknologi.  Namun  begitu, Integrated Circuit tidak  semuanya  menjadi  sebuah  objek  yang  memperoleh  perlindungan  hukum  yang berdasar  pada  UU  DTLST,  tetapi  hanya  orisinalitas  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu.  Ini berarti,  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  sebagai  hasil  dari  kreativitas  intelektual  manusia merupakan  hasil  karya  secara  individu  dari  pendesain.  Disaat  dibuatnya Integrated  Circuit tersebut bukanlah suatu yang awam untuk para pendesain serta bukanlah pula jiplakan terhadap hasil  karya  dari  pendesain  lainnya.  Meski  begitu, Integrated  Circuit berdasar  hasil  kreatif intelektual  yang  layak  secara  pemenuhan  syarat  tersebut  tak  bisa  diberi  hak  atas  Desain  Tata Letak  Sirkuit  Terpadu  apabila  berbenturan  dengan  diberlakukannya  peraturan  perUU  yang terkait,  agama,  ketertiban  umum,    ataupun  kesusilaan.  Berkaitan  dengan  subyek  hukum  yang bisa diperoleh hak DTLST yakni pendesain itu sendiri maupun hak yang diperoleh individu dari pendesain. Ketika mendesain mencakup dari beragam orang bersamaan, maka Hak Desain Tata Letak  Sirkuit  Terpadu  harus  diberi  pula  pada  mereka  secara  bersamaan,  terkecuali  bila dijanjikan yang lain. Ketika dipandang dari sudut pandang dari pemilik hak, maka perlindungan hukum  atas  hak  DTLST  disampaikan  dalam  memberi  perlindungan  pada  kepentingan  atas hukum terhadap kepemilikan atas hak DTLST untuk sendirinya, terutama pihak yang mendapat hak  desain  dari  dirinya  sendiri  ataupun  atas  dipergunakannya  hak  eksklusif  pada  tindakan- tindakan orang yang melakukan pemanfaatan hingga pengambilan keuntungan, khususnya dari aspek  ekonomi  yang  menentang  hukum.  Melalui  perlindungan  hukum  atas  hak  Desain  Tata Letak  Sirkuit  Terpadu  pada  UU  DTLST  dilaksanakan  pada  pandangan  hukum  secara  perdata serta pidana. Apabila dilihat dari pandangan hukum secara perdata, maka formalitas ditetapkan hak pengajuan gugatan kepada pengadilan niaganya. Walaupun tak terdapat ketetapan tersebut, gugatan  secara  perdata  bisa  dikemukakan  pada  pengadilan  negeri  berdasar  pada  tindakan menentang  hukum/onrechtmatige  daad  seperti  yang  ditetapkan  pada  Pasal  1365  BW  sebagai sangat  kuatnya  perlindungan  hukum  suntuk  hak  desain  industri  yakni  perlindungan  hukum lewat  hukum  secara  pidana,  sama  halnya  ditetapkan  pada  Pasal  42  UU  Desain  Tata  Letak Sirkuit Terpadu.
Indonesia  telah  melaksanakan  sebagian  bahkan  hampir  seluruh  konvensi  pada  bidang Hak  Kekayaan  Intelektual,  seperti  keikutsertaan  keanggotaan  dari  WTO,  dimana  didalamnya meliputi  juga  TRIPs.  Melalui  kedua  hal  itu  dibuktikan  pada  ratifikasinya  Perjanjian  WTO maupun  TRIPsnya,  seperti  yang  tertera  pada  UU  Nomor  7  Tahun  1994  tentang  Pengesahan Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia  serta  berdasar  kepada  Keputusan Presiden No 15 Tahun 1997 yang sudah diratifikasikan Konvensi Paris.

## 1.1.Rumusan Masalah
Berdasar  pada  permasalahan  yang  diuraikan  dalam  latar  belakang,  maka  dari  itu penulis  hendak  mengangkat  permasalahan  terkait  dengan  UU  Desain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu sebagai berikut:
1. Sejauh  manakah  efektivitas  pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor.  32  Tahun  2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu?
2. Bagaimanakah Instrumen Hukum negara lain terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ( Integrated Circuit )?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  secara  mendasar  merupakan  sebuah  aktivitas  ilmiah,  berdasar  oleh metode,  sistematika  serta  pikiran  tertentu  yang  mempunyai  tujuan  dalam  dipelajarinya  satu ataupun  beragam  indikasi  hukum  tertentu  sesuai  alur  analisanya,  terkecuali  pula  dilakukan pemeriksaan secara mendalam atas fakta hukum yang berikutnya diusahakan sebuah penguraian
terhadap  permasalahan-permasalahan  yang  muncul  terkait  gejala  yang  berkaitan.  Soerjono Soekanto, berpendapat mengenai penelitian hukum, yang terbagi kedalam hukum normatif dan hukum  empiris.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  untuk mengkaji lebih dalam mengenai persoalan hukum yang ada.
Maka  dari  itu,  bahan  dasar  yang  penulis  gunakan  yakni  bahan  hukum  primer,  sekunder dan tersier Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum ini menggunakan jenis data primer serta  data  sekunder.  Dimana  pada  data  primer,  penulis  memperoleh  dengan  melakukan wawancara  dengan  narasumber  terkait  yang  ahli  dibidang  topik  ini  sementara  untuk  data sekunder penulis memperoleh berdasarkan studi kepustakaan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Efektivitas Pemberlakuan  UU No. 32  Tahun 2000 tentang  Desain Tata Letak  Sirkuit Terpadu
Seperti yang telah disebutkan diawal bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang merupakan cakupan pada kekayaan intelektual dan turut dilindungi namun masih terdengar asing bagi masyarakat. Walaupun telah diatur sedemikian rupa Undang Undang terkait hal tersebut.  Dalam  abad  informasi  seperti  saat  ini,  sebenarnya  perangkat  dari  teknologi informasi  adalah  hal  yang  utama  dari  perangkat  itu  sendiri.  Hal  ini  disebabkan  perangkat tersebut  bisa  memiliki  fungsi  dengan  sokongan  piranti  dari  terintegrasinya  semikonduktor, dimana di dalamnya menjadi sebuah sirkuit terpadu. Dari sirkuit terpadu itulah tercipta dari kreativitas  serta  inovasi  teknologi  hingga  besarnya  dana,  dibarengi  waktu  maupun  tenaga kerja yang memerlukan keahlian tertentu. Maka dari itu, sangatlah wajar ketika hasil kreatif tersebut  memang  harus  diberi  perlindungan  hukum.  Meskipun  secara  normatif  sudah  ada ketentuan  yang  mengatur  mengenai  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  tetapi  pada kenyataannya  Undang  Undang  tersebut  dirasa  kurang  efektif.  Hal  itu  dapat  terbukti  dan dapat  dilihat  dengan  jumlah  orang  yang  melakukan  pengajuan  atas  permohonan  terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu sangat jarang bahkan  dapat dikatakan tidak ada yang mengajukan permohonan. Selain itu, belum ditemukannya kasus ataupun sengketa dalam hal Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu.  Apabila  berbicara  terkait  dengan  Desain  Tata  Letak Sirkuit  Terpadu,  maka  kembali  ke  asal  mulanya  bahwa  mengapa  pada  akhirnya  Indonesia harus  membentuk  Undang  Undang  ini  yaitu  karena  merupakan  konsekuensi  logis  karena negara  kita  telah  menjadi  anggota  WTO.  Adanya  kewajiban  bagi  negara  negara  anggota WTO  untuk  melaksanakan  ketentuan  yang  ada  di  dalam  lampiran  lampiran  yang  terkait dengan  pembentukan  organisasi  perdagangan  dunia  salah  satunya  TRIPS.  Dan  Indonesia termasuk salah satu negara yang wajib juga melakukan hal tersebut. Beberapa negara seperti di  negara  Inggris  maupun  Australia,  terkait  persoalan  IC  ternyata  memiliki  sistem  yang sama  dengan  hak  cipta,  yaitu  tidak  ada  pendaftaran,  melainkan  adanya  perlindungannya secara otomatis.
Sirkuit  Terpadu  mungkin  dengan  berapa  definisi  yang  sudah  disebutkan  sepertinya masih  sulit  untuk  dipahami.  Maka  dari  itu  Tim  Lindsey  dkk  menjelaskan  definisi  Sirkuit Terpadu yang sekiranya lebih mudah dipahami yaitu:
Peletakan  kawat  kawat  yang  akan  digunakan  untuk  membuat  rangkaian  sirkuit terpadu  harus  sesuai  dengan  fungsi  fungsi  elektronika.  Pertama-tama  Pendesain  membuat desain  yang  akan  dijadikan  sebagai  pola  pembuatan  chip (circuit  housed  in  a  platform) . Proses  ini  tidak  berbeda  dengan tugas  seorang  tukang  jahit  yang  harus  membuat  pola  baju sebelum memotong kain yang akan dijahitkan. Kemudian berdasarkan pola tersebut, tukang jahit kemudian menjahit baju para langganannya.
Dari  ilustrasi  tersebut  dapat  digambarkan  atau  dicontohkan  langsung  ke  suatu  alat yang mengandung unsur elektronik. Misalnya saja DVD player. Sebut saja ada 2 jenis DVD Player yang berbeda dari 2 merk yang berbeda. DVD Player merek A dan DVD Player merk B.  Tentunya,  masing  masing  dari  DVD  Player  ini  memiliki  desain  tata  letak  yang  berbeda terkait chip dalam perangkat elektronik tersebut. Mungkin  DVD Player  A memiliki desain
tata  letak  sirkuit  terpadu  yang  membuat  DVD  player  merk  A  bisa  memiliki  fitur touch screen sementara  jika  DVD  Player  B  tidak  bisa  digunakan  dengan  t ouch  screen .  Karena sudah  jelas,  dengan  merek  yang  berbeda  tentu  mereka  memiliki  sistem  perangkat  yang berbeda. Berdasarkan data yang ada melalui Dirjen HKI, di Indonesia dikatakan hanya baru ada  satu  pemohon  yaitu  sekitar  tahun  2018.  Karena  memang  semenjak  undang  undang  itu ada  belum  pernah  ada  pendaftaran  terkait  IC.  Hal  ini  bisa  saja  terjadi  karena  masyarakat banyak yang belum mengetahui mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau mungkin juga  masyarakat  lebih  paham  dan  familiar  dengan  “Paten”  jika  berkaitan  dengan  hal  hal elektronik dan teknologi. Namun jika kita menelaah dan melihat definisi dari paten, tentunya berbeda  dengan  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  meskipun  nampaknya  saling  berkaitan karena sama sama berfungsi di bidang teknologi.
Berdasar dari sejarahnya, Paten muncul di Inggris sekitar abad ke-16, pada saat pada zaman ratu Elizabeth I. Berbicara mengenai paten ini berkaitan pada pemberian khusus atas hak  dari  negara  pada  penemu  terhadap  hasil  dari  penemuannya  pada  bidang  teknologi, dalam  rentang  waktu  tertentu  saat  melakukan  mandiri  penemuannya  ataupun  pemberian persetujuan  untuk  orang  lain  yang  melaksanakannya.  Melalui  pemberian  paten  terhadap penemuan  baru  tersebut  berisi  langkah  inventif  serta  bisa  diterapkan  pada  industry. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan definisi paten sebagai pemberian eksklusivitas hak dari negara untuk inventor terhadap  hasil  dari  invensinya  pada  bidang  teknologi  dalam  rentang  waktu  tertentu  secara mandiri  dilakukan  invensi  ataupun  pemberian  disetujuinya  pada  pihak  lain  saat pelaksanaannya.  Dalam  UU  tersebut  juga  dijelaskan  perlindungan  paten  terdiri  dari  paten serta  paten  sederhana. Pada  paten  seperti  yang  termasuk  pada  Pasal  2  huruf  a  diberi  pada invensi yang baru, berisi tindakan inventif, serta bisa dilaksanakan pada industri. Sedangkan paten sederhana seperti yang termasuk pada Pasal 2 huruf b diberi kepada tiap-tiap invensi baru, berkembangnya produk ataupun proses  yang sudah ada, serta bisa dilaksanakan pada industri.
Paten dengan DTLST adalah dua hal berbeda walau kedua hal ini sama sama saling berkaitan  karena  bersinggungan  dengan  bidang  teknologi  dan  elektronika.  Menurut  data yang dimiliki Dirjen HKI pada tahun 2018 yang pernah melakukan permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah seorang akademisi dari ITB yaitu Dr. Eng. Sarwono Sutikno. Dia adalah orang pertama yang melakukan pengajuan atas permohonan dibidang DTLST di tahun 2018. Setelahnya, tidak pernah ada lagi permohonan terkait DTLST sampai kini. Dari data  internal  yang  dimiliki  Dirjen  HKI,  dikatakan  bahwa  masyarakat  memang  lebih cenderung  mendaftarkan  Paten  khususnya  Paten  sederhana. Mungkin  saja  pemikiran masyarakat  yang  mengira  bahwa  segala  hal  yang  terkait  dengan  elektronik,  teknologi  itu berarti  berbicara  mengenai  paten.  Kemudian,  hal  yang  menjadi  faktor  mengapa  DTLST tidak terdapat banyak pemohon mendaftar sebab belum ada teknik pemeriksaannya, artinya belum ada teknis peraturan turunannya.
Selain memang karena belum ada dan belum diatur terkait teknis mengenai peraturan turunannya  pada  DTLST,  faktor  lain  yang  dianggap  cukup  sulit  yaitu  hambatan  ketika proses  pengidentifikasian  DTLST  ini  sendiri.  Dalam  DTLST  ini  terdapat  elemen  elemen kecil yang aktif dan terdiri dari bahan semikonduktor dalam memperoleh fungsi elektronik. Jika ada sebuah perangkat elektronik, dan perangkat atau alat elektronik tersebut berukuran kecil  maka  semakin  kecil  pula  perangkat  bahan  semikonduktornya.  Hal  yang  menjadi kesulitan yaitu ketika hendak memastikan DTLST dalam sebuah perangkat yang berukuran kecil. Karena untuk mengecek atau melakukan pemeriksaan apakah terdapat indikasi plagiat dalam  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  biasanya  harus  dilakukan  pembesaran  sampai 10.000  kali  sehingga  bisa  terdeteksi  rangkaian  elektroniknya  seperti  apa,  dan  apakah terdapat  kesamaan  antara  satu  perangkat  dengan  perangkat  lainnya.  Jika  semakin  kecil perangkat  atau  alat  elektroniknya  maka  semakin  perlu  usaha  yang  lebih  lagi  dalam  hal meneliti  (pembesaran  dengan  suatu  alat)  semikonduktor  tersebut.  Di  Indonesia  hal  ini
tentunya menjadi kendala dan menjadi hambatan karena memang penghasil semikonduktor di  Indonesia  belum  bisa  menghasilkan  seperti  yang  ada  di  Amerika,  maupun  beberapa negara  di  Eropa  yang  menghasilkan  semikonduktor  yang  cukup  canggih.  Dari  sulitnya proses dalam melakukan pembuktian karena harus mengecek dengan melakukan perbesaran hingga  10.000  kali  untuk  memeriksa  terdapat  indikasi  plagiat  atau  tidak,  tentunya berpengaruh  juga  terkait  mengapa  di  Indonesia  tidak  pernah  terjadi  sengketa  dalam  hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Walaupun memang jarang bahkan hamper tidak pernah masyarakat  melakukan  permohonan  pendaftaran  DTLST  dibanding  paten.  Disamping  itu, ditemukan  fakta  yaitu  menurut  data  yang  terdapat  di  Dirjen  HKI  bahwa  permohonan pendaftaran  paten  juga  tergolong  cukup  kurang  dibanding  permohonan  terhadap  hak kekayaan intelektual lainnya seperti merek atau hak cipta. Dalam bidang paten sendiri juga masih  di  angka  yang  terbatas  untuk  sengketanya  dibanding  merek  atau  hak  cipta  maupun desain industri.
Berbicara mengenai sengketa dalam Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, hal ini juga diatur pada UU DTLST No 32 Tahun 2000 yaitu mengenai Penyelesaian Sengketa dan juga hingga ke Tindak Pidana yaitu:
Penyelesaian Sengketa Pasal 38
(1) Pemegang Hak atau penerima Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat   menggugat   siapa   pun   yang   dengan   sengaja   dan   tanpa   hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berupa:
a. gugatan ganti rugi; dan/atau
b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2) Gugatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  diajukan  ke  Pengadilan Niaga.

## Pasal 39
Selain  penyelesaian  gugatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38  para pihak   dapat   menyelesaikan   perselisihan   tersebut   melalui   arbitrase   atau alternatif penyelesaian sengketa.

## Pasal 40
Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 33 berlaku secara mutatis  mutandis  terhadap  gugatan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 38. Dalam pasal 38 terkait Penyelesaian Sengketa, dikatakan bahwa Pemegang Hak atau Penerima  Lisensi  DTLST  bisa  menggugat  siapa  saja  yang  dengan    sengaja    serta    tanpa hak melakukan tindakan seperti yang termaktub pada Pasal 8 . Mengacu pada pernyataan di pasal  38  terkait  penyelesaian  sengketa  maka  perlu  ditelaah  apa  yang  dimaksud  sesuai dengan Pasal 8. Pasal 8 tersebut berbunyi :
Lingkup Hak
Pasal 8 ( 1)Pemegang    Hak    memiliki    hak    eksklusif  untuk  melaksanakan  Hak  Desain  Tata Letak  Sirkuit  Terpadu  yang  dimilikinya  dan  untuk  melarang   orang lain yang tanpa  persetujuan  nya  membuat,  memakai,  menjual,  mengimpor,  mengekspor dan/atau    mengedarkan    barang    yang    di    dalamnya    terdapat  seluruh    atau sebagian  Desain  yang  telah  diberi  Hak  Desain  Tata  Letak Sirkuit Terpadu.
(2)Dikecualikan   dari   ketentuan   sebagaimana   dimaksud   dalam   ayat   (1) adalah pemakaian  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  untuk  kepentingan  penelitian    dan pendidikan    sepanjang    tidak   merugikan    kepentingan    yang  wajar  dari  pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Ketidakefektifan  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2000  ini  menjadi  semakin tergambarkan  ketika  sebenarnya  diatur  mekanisme  perlindungan  hukum  bahkan  lengkap dengan  penyelesaian  sengketanya,  namun  ternyata  seperti  kurang  terpakai.  Pasal  8  dengan jelas  menjabarkan  apa  saja  perbuatan  yang  boleh  dilakukan  oleh  pemilik  hak  eksklusif DTLST,  namun  seperti  kurang  memiliki  manfaat  jika  dalam  pembuktiannya  saja  ternyata
cukup rumit. Dengan harus melakukan pembesaran hingga beribu ribu kali untuk memeriksa apakah  semikonduktor  tersebut  tergolong  plagiat  atau  tidak  dengan  semikonduktor  produk lainnya, jelas ini menjadi hambatan yang akan cukup serius. Alasan mengapa juga dikatakan bahwa  orang  cenderung  menggunakan  atau  mendaftarkan  permohonan  mereka  ke  Paten karena  Paten  dianggap  lebih  memiliki  aturan  yang  jelas  dan  dalam  pemeriksaannya  juga lebih  mudah  daripada  DTLST.  Kurangnya  sosialisasi  berkaitan  UU  DTLST  pula  sebagai bagian dari kekayaan intelektual juga membuat UU ini kurang efektif serta teknologi  yang masih terbatas dan belum secanggih di luar negeri untuk dalam hal pembuktian suatu Desain Tata  Letak  Sirkuit  terpadu  bila  terjadi  sengketa.  Disebabkan  selama  ini  masyarakat  hanya mengetahui  Paten  dan  kurang  menyadari  keberadaan  DTLST  bahkan  mungkin  kurang paham DTLST ini membahas apa. Maka dari itu diperlukan peraturan turunannya yang lebih menjelaskan  secara  detail  apa itu  DTLST  dan  bila  memang  sebenarnya  DTLST  dan  Paten ini  berkaitan  mungkin  sudah  seharusnya  menjadi  bahan  pertimbangan  dari  Dirjen  HKI sendiri  untuk  menggabungkan  muatan  yang  terdapat  dalam  UU  Desain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu ke UU Paten.
Memang  menjadi  pertanyaan  lantas  untuk  apa  peraturan  ini  dibuat  bahkan  sudah berlangsung dari tahun 2000?  Hingga 2021 dan hanya 1 menurut data di Dirjen HKI  yang pernah  mengajukan  permohonan  dan  itu  pada  tahun  2018.  Apa  lalu  kemudian  yang mendesak  Indonesia  harus  membuat  undang  undang  ini  selain  karena  konsekuensi  mutlak yaitu sebagai anggota WTO dan pemenuhan TRIPS?
UU  dibuat  pasti  ada  tujuannya,  selain  daripada  kewajiban  sebagai  anggota  WTO pasti ada tujuan mengapa pada akhirnya UU ini dibuat. Seperti halnya untuk mencegah dan mengantisipasi  perkembangan  yang  akan  datang  di  kemudian  hari  terkait  teknologi misalnya.  Sehingga  ketika  memang  ada  yang  terjadi  pada  masa  mendatang  terkait  dengan teknologi maka Indonesia sudah merasa siap. Lagipula, jika memang dirasa adanya urgensi untuk  mengubah  UU  ini  atau  merevisi  atau  mungkin  menghapus  pasti  akan  dilakukan  di kemudian  hari.  Namun  untuk  saat  ini  belum  ada  hal  yang  mendesak  untuk  kemudian merevisi atau menghapus UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
3.2.Instrumen  Hukum  di  Negara  Lain  Terkait  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu (Integrated Circuit)
Negara  Amerika  Serikat  sebagai  negara  perintis  industri  dari  semikonduktor mempromosikan  hak  baru,  diketahui  dengan circuit  design  rights serta  bentuk  permulaan dalam langkah  perlindungan  desain,  kemudian  diatur  pada Semiconductor  Chip  Protection Act  1984  (SCPA) .  Adapun  hal  mendasar  dibentuknya  aturan  tersebut  adalah  guna menyokong  monopoli  serta  mempercepat  inovasi  hingga  perlindungan  terhadap pembajakan.  Melalui  perlindungan  hukum  atas circuit  design  rights secara  mendasar berlandaskan  dengan  itikad  baik  dalam  peningkatan  kekuatan  serta  kekayaan,  maka  bisa mengembangkan industri manufakturnya hingga berhasil dalam perdagangan dunia.
Selanjutnya  dalam  selang  satu  tahun,  Jepang  hadir  sebagai  negara  yang  juga  turut menerbitkan peraturan perundang-undangan  yang memiliki tujuan  yaitu pada perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sama halnya tercantum pada  Act Concerning the Circuit Layout  of  A  Semiconductor  Integrated  Circuit 1985.  Melihat  keputusan  Jepang  tak  hanya semata-mata secara mandiri untuk datang, namun bentuk tuntutan yang diberi Amerika yang sebelumnya sudah diaturnya pada SCPA, dimana diatur aturan ketat atas timbal balik yang mendesak Jepang dalam menghadapi undang-undang yang serupa.
Kemudian  ada  negara  Kanada  juga  memiliki  dan  mengeluarkan  aturan  hukum tersendiri  mengenai  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  dinamakan Integrated  Circuit Topography Act 1990 . Namun, negara-negara di Eropa mendasarkan perlindungan tersebut lewat Council  Directive  on  the  Legal  Protection  of  Topographies  of  Semiconductor Products ,  87/54/EEC  pada  16  Desember  1986.  Selanjutnya  ada  negara  Inggris  yang  juga membuat aturan mengenai Desain Tata Letak Sirkuit terpadu sejak tanggal 1 Agustus 1989 lewat ketetapan yang tercatat dalam bagian III pada Copyright, Design and Patent Act 1988 .
Sementara  itu,  Malaysia  yang  di  tahun  2000  juga  ikut  mengatur  tentang  Layout-Design  of Integrated Circuit Act 2000 yang kemudian Indonesia yang mengeluarkan peraturan terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yaitu Undang Undang No 32 tahun 2000 yang termasuk pada perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
SCPA dan Undang-Undang Jepang keduanya merupakan titik awal yang baik untuk perlindungan  IC.  Mereka  berdua  menyadari  kebutuhan  akan  upaya  kreatif  berstandar rendah,  menetapkan  jangka  waktu  yang  realistis  untuk  perlindungan,  dan  memungkinkan persaingan  di  industri.  Kelemahannya  terletak  pada  kegagalan  mereka  untuk  memberikan panduan  khusus  bagi  pengadilan  untuk  menafsirkan  dengan  tepat  praktik  apa  yang diperbolehkan  dalam  persaingan.  Undang-undang  Jepang  memiliki  titik  lemah  lebih  lanjut karena tidak mengatur sistem penilaian. Undang-undang ini memberikan titik awal bagi dua perjanjian  internasional  yang  saat  ini  sedang  dipertimbangkan.  Baik  kekuatan  dan kelemahan undang-undang tersebut tercermin dalam dokumen perjanjian.
SCPA  yang  sudah  berlaku  di  Amerika  Serikat,  berikutnya  WIPO  memulai pengkajian  serta  konsultasinya  sebagai  rangka  membuat  suatu  perjanjian  internasional dalam  diaturnya  permasalahan  perlindungan  atas  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu.  Pada hasil  penelitian  serta  pengkajiannya  dituang  kedalam  Perjanjian  Washington  berbarengan dipergunakannya  konsep  kedalam  perlindungan  itu  yakni  konsep  dari  sui  generis.  Melalui kesepakatan atas Perjanjian Washington ( Washington Treaty ) pada 26 Mei 1989 bermakna perjanjian mengenai Hak Kekayaan Intelektual terhadap rangkaian elektronik terpadu ( IPIC Treaty or Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits ).
Dalam  perjalanannya  ternyata  Amerika  Serikat  serta  Jepang  merupakan  dua  negara terkuat  pada  industri  semikonduktor  nyatanya  tak  menandatangani  terhadap  Perjanjian Washington,  disebabkan  adanya  pendapat  yang  berbeda  berkaitan  dengan  ketentuan  dari lisensi  wajib,  penindakan  atas  pelanggaran,  serta  perlindungan  desain  saat  disatukan  pada desain  industri.  Dengan  terciptanya  negara  yang  tidak  menandatangani  atas  perjanjian tersebut  menampilkan  kelemahan  daripada  Perjanjian  Washington  ini.  Meski  begitu, beberapa  tahun  setelahnya,  kondisi  tersebut  segera  ditandatangani  dan  diakomodasinya materi  dari  Perjanjian  Washington  dan  Perjanjian  TRIPS  melalui  ditambahkannya kewajiban-kewajiban  atas  perlindungan  dari  usulannya.  Kemudian,  ketetapan  pada  IPIC Treaty  terambil  alihkan  serta  dituangkan  pada  Persetujuan  TRIPS,  di  bawah  Section  6  : Layout Design (Topographies) of Integrated Circuits Pasal 35-38 yakni sebagai berikut;

## SECTION 6: LAYOUT-DESIGNS (TOPOGRAPHIES) OF INTEGRATED CIRCUITS Article 35

## Relation to the IPIC Treaty
Members  agree  to  provide  protection  to  the  layout-designs  (topographies)  of  integrated circuits
(referred to in this Agreement as "layout-designs") in accordance with Articles 2 through 7 (other than paragraph 3 of Article 6), Article 12 and paragraph 3 of Article 16 of the Treaty on  Intellectual Property in  Respect  of  Integrated  Circuits  and,  in  addition,  to comply  with the following provisions.
Article 36

## Scope of the Protection
Subject to the provisions of paragraph 1 of Article 37, Members shall consider unlawful the following  acts  if  performed  without  the  authorization  of  the  right  holder:9  importing, selling,  or  otherwise  distributing  for  commercial  purposes  a  protected  layout-design,  an integrated  circuit  in  which  a  protected  layout-design  is  incorporated,  or  an  article incorporating  such  an  integrated  circuit  only  in  so  far  as  it  continues  to  contain  an unlawfully reproduced layout-design.

## Article 37
Acts Not Requiring the Authorization of the Right Holder
1. Notwithstanding Article 36, no Member shall consider unlawful the performance of any of the  acts  referred  to  in  that  Article  in  respect  of  an  integrated  circuit  incorporating  an unlawfully  reproduced  layout-design  or  any  article  incorporating  such  an  integrated circuit  where  the  person  performing  or  ordering  such  acts  did  not  know  and  had  no reasonable  ground  to  know,  when  acquiring  the  integrated  circuit  or  article incorporating  such  an  integrated circuit,  that  it incorporated  an  unlawfully  reproduced layout-design. Members shall provide that, after the time that such person has received sufficient  notice  that  the  layout-design  was  unlawfully  reproduced,  that  person  may perform any of the acts with respect to the stock on hand or ordered before such time, but shall be liable to pay to the right holder a sum equivalent to a reasonable royalty such as would be payable under a freely negotiated licence in respect of such a layout-design.
2. The conditions set out in subparagraphs (a) through (k) of Article 31 shall apply mutatis mutandis in the event of any non-voluntary licensing of a layout-design or of its use by or for the government without the authorization of the right holder.
Article 38
Term of Protection
1. In Members requiring registration as a condition of protection, the term of protection of layout designs shall not end before the expiration of a period of 10 years counted from the date of filing an application for registration or from the first commercial exploitation wherever in the world it occurs.
2. In Members not requiring registration as a condition for protection, layout-designs shall be  protected  for  a  term  of  no  less  than  10  years  from  the  date  of  the  first  commercial exploitation wherever in the world it occurs.
3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a Member may provide that protection shall lapse 15 years after the creation of the layout-design.
Dari apa yang tertuang dalam Perjanjian Washington dan kemudian telah disepakati oleh negara negara yang juga ikut terlibat maka hasil dari apa yang telah disepakati dalam Perjanjian  Washington  itu  yang  kemudian  menjadi  materi  yang  akhirnya  ditambahkan  dan dimuat  dalam  TRIPS  Section  6  mengenai Layout  Design  (Topographies)  of  Integrated Circuits.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa  DTLST ternyata  memiliki  mekanisme  yang  cukup  rumit  dalam  pembuktiannya  jika  hendak  dilakukan pemeriksaan apakah terdapat kemiripan antara Desain Layout satu perangkat dengan perangkat lainnya, begitu juga jika hendak mengetahui apakah ada kesamaan dalam elemen elemen aktif yang terdapat semikonduktor suatu perangkat dengan perangkat lainnya.  Disisi lain, mayoritas masyarakat  Indonesia  belum  mengetahui  perihal  DTLST  secara  mendalam  dikarenakan masyarakat  lebih  mengetahui  hak  Paten  yang  sebagaimana  berkaitan  dengan  teknologi. Sepanjang  UU  DTLST  ini  sudah  berlaku  sejak  tahun  2000  hingga  sekarang,  hanya  tercatat  1 (satu) permohonan saja perihal DTLST ini, yang menandakan bahwa UU DTLST kurang efektif dan  belum  menjangkau  masyarakat  Indonesia  yang  pada  umumnya  belum  mengetahui  Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

## SARAN
Sejatinya,  suatu  peraturan  tidak  mungkin  dibuat tanpa adanya  alasan  yang  logis,  Maka saran yang dapat penulis berikan ialah sebaiknya UU DTLST digabung pengaturannya dengan UU  Paten,  dikarenakan  2  (dua)  hal  ini  merupakan  hal  yang  masih  bersinggungan,  serta  dapat dikaji  dan  dievaluasi  lebih  lanjut  mengenai  seberapa  efektifnya  UU  DTLST.  Sehungga  ketika seseorang mendaftarkan hak paten maka sudah secara otomatis ia juga sudah mendaftarkan hak DTLSTnya.  Mengingat di Indonesia juga masih kekurangan peneliti yang ahli dalam bidang ini dan masyarakat juga lebih mengetahui tentang Paten dibandingkan DTLST.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Chazawi Adami, Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual , Malang, Media Nusa Creative, 2019.
Djumhana Muhammad, R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia , Bandung,PT. Citra Adiyta Bakti, 2014. Harjono,  dkk., Hukum  Acara  Penyelesaian  Sengketa  Kekayaan  Intelektual ,  Malang,  Setara Press, 2019
Hawin  M,  Budi  Agus, Isi  isu  Penting  Hak  Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2017.
Mashdurohatun Anis, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia, Semarang, Madina Semarang, 2013.
Saidin  OK, Aspek  aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights) , Depok, PTRajaGrafindo Persada, 2019.
Sinamo Nomensen, Metode Penelitian Hukum , Jakarta, PT.Bumi Initama Sejahtera, 2009.
Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta, UI Press, 1990.
Internet http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual http://ipo.gov.tt/types-of-ip/integrated-circuits/ https://media.neliti.com/media/publications/80620-ID-kelemahan-hukum-dalam-undang- undang-no-3.pdf
https://smesco.go.id/berita/pembahasan-hak-kekayaan-industri-paten-dan-merek-d https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i- dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual/. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf

## Jurnal
Maryland Journal of International Law, Semiconductor Chip Protection, Gordon Arnold PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  HAK  DESAIN  TATA  LETAK  SIRKUIT TERPADU  (KAJIAN  PASAL  42  UU  NO.  32  TAHUN  2000)1  Oleh  :  Andrew Jonathan Sombah  Lex Administratum, Vol. II/No.3/Jul-Okt/2014
Siti  Munawarmah,  “ Peranan  TRIPS  (Trade  Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Right) terhadap  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  di  bidang  Teknologi  Informasi  di Indonesia”, Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK  Volume XI, No.1 Januari 2006: 23-29
Soetandyo  Wingjosoebroto,  “Penelitian  Hukun:  Sebuah  Tipologi  Majalah  Masyarakat Indonesia, tahun ke – I, No.2, 1974,hlm. 5.

## Peraturan Perundang-Undangan
UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  13  TAHUN  2016  TENTANG PATEN

## UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  32  TAHUN  2000  TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

## Wawancara
Wawancara  dengan  Bapak  Achmad  Iqbal  Taufiq  S.H.,M.H.,  Kepala  Seksi  Pertimbangan Hukum dan Litigasi  Hak Cipta dan Desain Industri,  Sabtu, 12 Juni 2021.
Wawancara dengan Bapak Agung Damarsasongko S.H.,M.H., Kepala Subdit Pelayanan Hukum dan  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Hak  Cipta  dan  Desain  Industri,  Selasa,  8  Juni 2021.