## MODEL PENANGANAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA :
(Studi Kasus Relokasi PKL Citarum ke Pasar Waru di Kota Semarang)

## Hasan

## Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang Suwignyo Rahman

## Peneliti Lembaga Kajian Strategis Demokrasi dan Sosial Semarang

## Abstract
The existence on street hawkers increase fastly in line with economic crisis and reformation. This situation need to be managed. The policy of street hawkers settlement  in  Semarang  has  been  ruled  in  local  or  regional  law.  One  of  this policy implementation was Citarum street hawkers relocation from Citarum street to the Pasar Waru. This relocation has been done orderly, unlike another street hawkers relocation which oftentimes generate oposition between street hawkers and local government.
The aim of this research was to get the whole description and chronology of Citarum  street  hawkers  relocation  case  to  the  Pasar  Waru;  to  analyze  the relocation process and important lessons that can be taken from good or bad practices from street hawkers relocation case; and to make policy recomendation of  street  hawker  settlement  model.  This  was  a  descriptif-qualitatif  research. Data and information was got from interview and mass-media information.
Conclutions and recomendations of this research were: the relocation of street hawkers to the market (Pasar Waru) was good and visionary policy. But it should be continued with adequate facility from government to support the prospect of street  hawkers  in  new  location.  Relocation  process  need  a  persuasive  and dialogist  methods  which  can  develop  mutually  understanding  between government, street hawkers, and society around, in order to improve settlement, orderlines,  and  prosperity.  It’s  also  need  a  sistematic  and  consistent straighthening law in street hawker management system
Keywords: Street hawker, relocation policy.

## PENDAHULUAN
Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) diperkotaan tidak lepas dari adanya fenomena  yang  timbul  sebagai akibat  ekses  kebijakan  pembangunan  yang hanya  bertumpu  di  perkotaan  dan  tidak  merata  sampai  ke  perdesaan. Akibatnya menurut Loekman Sutrisno (1995 :163) terjadi apa yang dikenal dengan run away urbanization ditandai dengan terjadinya eksodus penduduk dari desa ke kota dengan harapan akan memperoleh pekerjaan di kota yang lebih  baik.  Akan  tetapi  sesampai  di  kota  mereka  kecewa  karena  tidak mendapatkan pekerjaan sesuai yang diinginkan, akhirnya mereka melakukan
Model Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima : Studi Kasus Relokasi PKL Citarum ke Pasar Waru di Kota Semarang Hasan &Suwignyo R.
pekerjaan apa  saja, termasuk  menjadi PKL  untuk mempertahankan hidup sehari-hari.
Keadaan  pengguran  masyarakat  kota  yang  datang  dari  masyarakat pendatang dan penduduk kota yang semakin bertambah dan tidak semuanya dapat terserap pada sektor formal, sehingga terjadilah pengangguran yang melimpah. Ketika masyarakat pengangguran menancari jalan sendiri dengan terjun menjadi PKL harus berhadapan pada kenyataan pada ketidakfahaman sikap pemerintah dan kelas pemilik modal dan masyarakat urban yang tidak begitu  mau  mengakui  keeradaan  mereka.  Karena  itu  tidak  heran  apabila kemudian muncul kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan PKL yang tidak menguntungkan PKL (Absori, 2006).
Semarang merupakan  salah satu kota besar yang keberadaan PKL-nya telah  diakomodasi  dan  diatur  dengan  Perda  No.  11  Tahun  2000  tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL. Perda ini ditetapkan dalam rangka mengatur dan  membina  PKL  sehingga  keberadaannya  tidak  mengganggu  ketertiban. Didalam perda ini antara lain mengatur mengenai pengaturan tempat usaha, perijinan, retribusi, hak, kewajiban, dan larangan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana terkait dengan pengaturan dan pembinaan PKL.
Salah  satu  kebijakan  pemerintah  kota  Semarang  dalam  mengatur  dan membina PKL ini adalah melalui relokasi. Relokasi merupakan pemindahan para PKL di suatu lokasi tertentu ke lokasi lain yang diijinkan. Lokasi-lokasi tertentu  memang  terlarang  untuk  adanya  PKL.  Sedangkan  lokasi-lokasi larangan yang sudah terlanjur ada PKL, diupayakan adanya relokasi ke tempat yang fenomenal di Kota Semarang adalah relokasi PKL Citarum ke Pasar Waru. Relokasi ini merupakan relokasi yang dilakukan Pemkot Semarang dengan menjadikan PKL yang mulanya adalah informal “diangkat” menjadi pedagang formal di Pasar Waru. Relokasi ini penuh dengan dinamika sosial-ekonomi dan  tarik-menarik  kepentingan  antara  pihak-pihak  terkait.  Meskipun demikian, relokasi ini pada akhirnya dapat dilaksanakan dengan damai.

## TUJUAN PENELITIAN
Tujuan Penelitian dari studi kasus relokasi PKL Citarum ke Pasar Waru sebagai implementasi Perda No. 11 Tahun 2000 ini adalah
a.    Untuk mendapatkan gambaran dan kronologis secara menyeluruh kasus relokasi PKL Citarum ke Pasar Waru sebagai implementasi Perda No. 11 Tahun 2000
b.    Menganalisa proses relokasi dan pelajaran-pelajaran penting yang dapat diambil dari sebuah praktik-baik ( best practise ) relokasi PKL yang seringkali menimbulkan kerawanan sosial-ekonomi masyarakat.
c.    Memberikan rekomendasi kebijakan model pengelolaan PKL.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  empiris  dengan pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif.  Sebagai  suatu penelitian deskriptif maka pendekatan dari segi kualitatif lebih cocok digunakan dalam penelitian ini, artinya suatu analisis isi yang bersifat kualitatif sangat cocok untuk maksud deskripsi.
Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam ( indepth interview ). Wawancara  mendalam  dilakukan  dengan  cara purposive  sampling yang mewakili pelaku dan pihak terkait penting proses relokasi PKL Citarum ke Pasar Waru. Responden yang dipilih merupakan pihak-pihak yang mewakili Camat Semarang Timur, Anggota  DPRD  Kota  Semarang,  Persatuan Pedagang dan Jasa (PPJ) Unit Jl Citarum, Kepala Dinas Pasar, Kasi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Departemen  Agama  Kota  Semarang,  (Koordinator)  Divisi Masyarakat Miskin Perkotaan LBH Semarang, Lurah Pasar Waru, Warga jl Citarum.  Sedangkan  pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan  cara membaca, mencatat, menghubungkan berbagai buku-buku literatur termasuk media massa lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Relokasi PKL Citarum ke Pasar Waru
Keberadaan PKL di jalan Citarum tersebut mulai ada sejak 1998. Kondisi ekonomi dan politik pasca tumbangnya pemerintahan orde baru waktu itulah yang mendorong PKL berkembang pesat. Jalan Citarum disukai PKL karena letaknya yang cukup strategis sebagai jalan utama yang cukup ramai dan termasuk  lingkungan  perdagangan  barang  bekas  yang  telah  dikenal  oleh masyarakat Semarang. Umumnya pedagang adalah luberan dari PKL Progo V yang telah ada sebelumnya.
Seiring perjalanan waktu, keberadaan mereka mulai dipermasalahkan oleh Pemkot Semarang dan warga yang memiliki rumah di sepanjang jalan Citarurm karena disamping terlihat kumuh dan tidak tertib ternyata juga menjadikan akses jalan menjadi semakin terbatas. Menurut beberapa warga sekitar yang diwawancarai,  keberadaan  PKL  sebenarnya  mengganggu  dan  jika  diminta memilih, mereka lebih senang tidak ada PKL. Meskipun para pedagang PKL Citarum  cukup  menghormati  dan  menjaga  hubungan  baik  dengan  warga, tetapi bagaimanapun juga kegiatan yang mengundang keramaian ini sering mengganggu, seperti memakan ruas jalan, menutupi kantor/ rumah warga, mengganggu akses jalan masuk, kotor dan terkesan kumuh, bahkan terkadang timbul keributan/ perkelahian antara pedagang dengan pembeli yang cukup mengganggu.
Keluhan warga yang sering disampaikan kepada jajaran Pemkot melalui Kelurahan dan Kecamatan, serta momentum program normalisasi  saluran oleh Pemkot, digunakan untuk merelokasi keberadaan PKL Citarum. Kebijakan
Model Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima : Studi Kasus Relokasi PKL Citarum ke Pasar Waru di Kota Semarang Hasan &Suwignyo R.
yang  dilakukan  ini  dalam  rangka  normalisasi  saluran  disepanjang  jalan Citarum. Saluran sepanjang 350 meter (m) di sisi selatan jalan arteri utama itu akan dilebarkan dari 0,8 m menjadi sekitar 2 m dengan kedalaman sekitar 1,5 m. Saluran yang semula tertutup juga dibuat terbuka. Hal ini dilakukan terutama  untuk  menghindarkan  jalan  dan  lingkungan  jalan  Citarum  dari banjir. Baik banjir karena hujan maupun karena air laut pasang.
Keberadaan  PKL  seolah  mendapat  pengakuan  baik  formal  maupun informal, termasuk PKL di jalan Citarum. Formal karena usaha mereka tidak lepas dari retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kota Semarang, bahkan pedagang telah ijin ke Kelurahan dan Kecamatan Semarang Timur. Apalagi mereka merasa telah memberikan retribusi kepada baik pemkot maupun “uang keamanan”  bagi  preman  yang  mengaku  memberikan  jaminan  keamanan berdagang di wilayah itu. Hal ini menjadikan mereka akan tetap berdagang dengan  nyaman  dan  tenang  karena  merasa  telah  terlindungi  melalui pembayaran retribusi dan uang kemanan.
Menjelang  dilakukannya  relokasi,  pertemuan-pertemuan  antara  PKL, warga, dan Pemkot telah berulangkali dilakukan. Namun, dalam pertemuan- pertemuan  awal,  rencana  kepindahan  ini  tidak  menunjuk  suatu  tempat definitif. Hal ini memicu PKL untuk melakukan investigasi sendiri. Berdasarkan investigasi mereka, diperoleh informasi bahwa mereka akan dipindahkan ke jalan Inspeksi Kali Banger Kelurahan Mlatibaru. Setelah  melihat langsung lokasi  tersebut  bersama-sama  rekan-rekannya,  para  PKL  sepakat  untuk menolak dipindahkan ke lokasi baru tersebut.
Perwakilan pedagang mendatangi Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD Kota Semarang untuk mengadukan nasibnya (17 Mei 2006). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut pertemuan pertama dengan Komisi B pada 11 Mei 2006. Kedatangan perwakilan PKL Citarum ke Komisi B DPRD Kota Semarang adalah untuk menolak direlokasi di jalan Inspeksi Kali Banger karena :
*      Lahan Relokasi yang disediakan oleh Pemkot tidak sesuai dengan keinginan PKL Citarum
*     Tempat yang tidak strategis karena tidak tempat lalu lalang pembeli
*      Warga setempat juga tidak setuju penempatan PKL di lingkungan tersebut.
*     Tidak adanya transportasi yang ke tempat tersebut.
Warga  sekitar  lokasi  jalan  Inspeksi  Kali  Banger  mengkhawatirkan keberadaan PKL akan mengotori lingkungan dan mempersempit jalan Inspeksi. Selain itu akan membuat keamanan lingkungan terganggu. Semua barang dagangan PKL itu yang menjadi incaran pencuri pada malam hari. Disamping itu, lokasi yang disediakan untuk PKL berlebar  hanya sekitar 3 meter. Padahal lahan untuk pedagang akan memakan jalan 2 meter, sehingga dikhawatirkan jika PKL itu jadi dipindahkan, kelancaran lalu lintas di jalan itu akan terganggu. Dengan pertimbangan itu, warga menyatakan keberatan.
PKL Citarum pun tidak tinggal diam untuk mendapatkan hak – haknya agar  dapat  berjualan  karena  penghasilannya  adalah  berjualan.  Awalnya
pedagang  ingin  menempati  lapangan  sekitar  daerah  Citandui.  Namun keinginan itu dibatalkan karena warga sekitar juga menolak. Penolakan ini dapat  diterima  oleh  PKL  setelah  adanya  pertemuan  dengan  warga  yang difasilitasi oleh Kecamatan Semarang Timur.
Alternatif tempat yang diusulkan pedagang selanjutnya adalah lahan BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) di dekat POM Bensin jalan Sukarno-Hatta dan jalan  dekat  jalan tol  seksi  C   milik  Dinas  Bina  Marga.  Kemudian  negosiasi dengan pihak BKM untuk menempati tanah wakaf dilakukan, namun akhirnya pihak BKM tidak memperbolehkan tanah tersebut digunakan untuk PKL. BKM Kota  Semarang  merupakan  lembaga  dibawah  Depag  Kota  Semarang  yang merupakan Nadzir (pengelola Wakaf) tanah wakaf banda Masjid Agung Kauman Semarang. Tanah wakaf tersebut merupakan wakaf dari Ki Ageng Pandanaran -Bupati dan pendiri Kota Semarang- untuk mencukupi kebutuhan masjid.
Menurut Slamet Haryanto dari Divisi Miskin Kota LBH Semarang, awalnya BKM  sudah  mengijinkan  pedagang  untuk  menempati  tempat  itu,  bahkan pedagang yang diwakili kelompok Agus Salim sudah hampir menandatangani perjanjian dengan kompensasi sewa Rp.50.000,00 per bulan yang masuk ke Kas BKM. Namun kemudian dibatalkan oleh BKM karena tidak diperbolehkan Pemerintah Kota.
Namun dengan berbagai alasan, seperti harus mendapat persetujuan pihak Kelurahan dan Kecamatan setempat, Pemkot Semarang melalui Dinas Pasar dan Satpol PP tidak mengijinkan. Hal ini sebenarnya ditengarai bahwa dengan menduduki tanah wakaf masjid oleh BKM tersebut, maka  Pemkot tidak dapat mengatur dan meminta retrebusi ke PKL. Larangan dari Dinas Pasar diakui sendiri oleh Kepala Dinas Pasar yang waktu itu menelpon langsung Kepala Departemen Agama (Depag) Jateng/ pengawas BKM untuk menyampaikan keberatannya demi ketertiban relokasi.
Karena penolakan pihak PKL, Kepala Dinas Pasar yaitu Tommy Y. Said menawarkan untuk menempati Pasar Waru. Sebelumnya Camat Semarang Timur  juga  menawarkan  untuk  pindah  ke  Jalan  Indragiri  di  kelurahan Mlatibaru selain juga menawarkan ke Pasar Waru.
Pada awalnya pihak PKL Citarum menolak untuk direlokasi di Pasar Waru karena beberapa sebab, antara lain sering banjir, jauh dari keramaian para calon  pembeli,  tidak  ada  transportasi  umum, dan tempat  yang disediakan tidak  strategis  untuk  berdagang.  Padahal  tempat  yang  strategis  dan representatif merupakan syarat penting untuk keberlangsungan usaha.
Perwakilan PKL Citarum pernah dipanggil oleh Camat Semarang Timur untuk membicarakan soal relokasi (19 Mei 2005). Dalam pertemuan tersebut, Camat  Semarang  Timur  memberikan  penjelasan  –  penjelasan  kepada  PKL Citarum  mengenai  rencana  normalisasi  saluran  air  di  Jalan  Citarum  dan memberikan penjelasan masalah relokasi PKL Citarum ke Pasar Waru. Dari hasil pertemuan tersebut akhirnya perwakilan para PKL akan membicarakan dulu  kepada  rekan-rekan  lainnya.  Setelah  diadakannya  pertemuan  para pedagang PKL Citarum dengan dihadiri 74 orang pedagang dari 200  pedagang
Model Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima : Studi Kasus Relokasi PKL Citarum ke Pasar Waru di Kota Semarang Hasan &Suwignyo R.
lebih, terdapat  42 orang  menyatakan bersedia  pindah  ke  Pasar  Waru,    25 orang tetap menginginkan membuka dasaran di jalan Citarum. Sisanya, hanya satu yang menginginkan pindah ke Jalan Soekarno-Hatta dan 6 orang tak memberikan jawaban. Tak satu pun pedagang menginginkan pindah ke sebelah timur bekas  gudang  senjata di Kelurahan Mlatibaru .  Kesediaan  pindah  ke Pasar Waru dengan beberapa syarat, yakni penyediaan fasilitas, seperti listrik, angkutan untuk pindah, perbaikan jalan masuk, pemberian pesangon, serta pembebasan retribusi selama tiga bulan pertama.
Pertemuan  lanjutan  antara  perwakilan  PKL  dengan  pihak  Kecamatan Semarang  Timur  di  Kantor  Kelurahan  Bugangan  pada  malam  hari, membicarakan mengenai rencana teknis relokasi. Hadir dalam rapat itu, Camat Semarang Timur Bimo Irianto, Wakapolsek Aiptu Suwarno, perwakilan Dinas Pasar Kota, Lurah Bugangan Firdaus Setiawan, dan 10 perwakilan PKL dari Kelompok Widodo dan Ny Masrini. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati:
*     Relokasi akan dilaksanakan tanggal 1 Juni. Pedagang yang mau pindah lebih  dulu  sebelum  tanggal  1  Juni  2005  dipersilakan.  Sebanyak  140 pedagang akan menempati los yang sudah ada di Pasar Waru. Sedangkan sisanya, 68 pedagang akan dibuatkan kios tenda di lahan kosong kompleks pasar itu. Pembuatan tenda ditanggung pihak kecamatan. Masing-masing kios berukuran 2 x1,5 meter.
*      Pedagang berkeinginan agar Dinas Pasar memperhatikan instalasi listrik, retribusi,  keamanan,  dan  surat  izin  usaha  PKL.  Listrik  pada  akhirnya akan disiapkan Dinas Pasar. Permintaan pedagang untuk mendapat surat izin usaha juga dipenuhi. Namun untuk pembuatannya, mereka harus membayar biaya administrasi yang terjangkau..
*      Soal keamanan dikoordinasikan antara Kelurahan Kaligawe, pihak pasar dan Polsek Sidodadi.
*     Tali asih tidak bisa diberikan, karena tidak ada anggarannya.
Pembangunan tenda yang ditanggung oleh Kecamatan ini diakui oleh Camat Semarang Timur merupakan inisiatifnya sendiri untuk dimintakan ke warga. Berdasarkan  pengakuan  Camat,  ada  warga  yang  bersedia  menyumbang banyak, ada yang sedikit, dan banyak juga yang tidak mau memberi. Sumber dari Pedagang (Masrini) mengatakan bahwa warga di jalan Citarum ditarik antara 3-5 juta per-rumah. Namun berdasarkan keterangan dari Rosi, salah seorang  warga  jalan  Citarum  yang  diwawancarai,  ia  hanya  membayar  Rp. 100.000. Karena ia dan beberapa warga sekitar merupakan janda yang bukan termasuk  orang  kaya,  ia  bersikeras  tidak  mau  memberikan  di  luar kemampuannya.
Dua hari menjelang relokasi, atau 30 Mei 2005, sebagian PKL Citarum belum mendapat tempat di Pasar Waru. Hal itu terjadi lantaran jumlah PKL yang terdaftar lebih banyak dibandingkan kios yang tersedia. Dari data yang ada  tercatat,  jumlah  PKL  235,  sedangkan  kios  cuma  215  buah.  Dengan demikian masih ada 20 PKL yang belum kebagian tempat. Kondisi tersebut sempat memicu ketegangan di antara dua kelompok PKL yang ada di Citarum.
Kelompok  Masrini  menginginkan  anggotanya  yang  berjumlah  132  orang tertampung seluruhnya. Sedangkan kelompok Widodo juga menginginkan hal yang sama. Namun akhirnya situasi ini bisa diselesaikan dengan baik melalui musyawarah.
Pada tanggal 1 Juni 2005, PKL Citarum sudah melakukan pembongkaran dengan kesadaran sendiri/suka rela. Barang dan bongkaran kios itu kemudian diangkut oleh 5 buah truk yang disediakan oleh Dinas Pasar dan Kecamatan. Kekurangan kios di Pasar Waru untuk PKL Jalan Citarum, akhirnya diatasi dengan jalan musyawarah. PKL kelompok Widodo yang menempati dasaran di  bawah  tenda  memperoleh  tempat  dasaran  lebih  sempit  2  x  1,5  meter. Sementara  untuk  kelompok  Masrini  2  x  2  meter.  Hal  itu  berdasarkan pertimbangan status PKL kelompok Masrini di Jalan Citarum adalah resmi, sementara kelompok Widodo belum terdaftar.
Namun kepindahan itu masih ada beberapa persoalan menyangkut fasilitas yang belum terpenuhi, antara lain:
-     Fasilitas penerangan dan listrik yang belum ada
-      Tenda yang disediakan Kecamatan Semarang Timur dinilai kurang layak. Sehingga untuk sementara, pedagang mengambil tenda dengan atap logam yang selama ini digunakan di Citarum
-    Taman yang nantinya akan dijadikan tempat dasaran belum diuruk. Lo- kasi  Pasar  Waru  tersebut  memang  rawan  banjir  sehingga  dengan pengurukan akan menghindarkan dari banjir.
Pada hari yang sama dengan pembongkaran yang dilakukan mandiri oleh PKL yang lain, belasan pedagang kaki lima (PKL) Jalan Citarum dari kelompok Agus Salim menyampaikan keberatan relokasi ke Pasar Waru di DPRD Kota. Mereka  mengaku  mewakili  sekitar  70  pedagang  yang  menolak  pindah. Perwakilan  pedagang diterima  Komisi B  DPRD Kota.  Hasil  dialog,  mereka disarankan  menemui  Dinas  Pasar  Kota.  Pasalnya  Komisi  B  menyetujui pemindahan PKL ke Pasar Waru. Dipimpin oleh Agus Salim, mereka menolak relokasi ke Pasar Waru dinilai tidak layak, baik lahannya yang tidak cukup maupun  fasilitas  dan  akses  ke  tempat  tersebut,  apalagi  ditambah  dengan permasalahan banjir. Kedatangan mereka diantar aktivis Divisi Miskin Kota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang. Meski tidak puas dengan jawaban DPRD, mereka akhirnya mengadu ke Dinas Pasar. Ada perbedaan data antara Dinas Pasar dan versi PKL yang menolak mengatakan jumlah pedagang yang menolak pindah sekitar 150 orang, sedangkan menurut Dinas Pasar jumlah yang mau pindah lebih dari 200 orang. Sementara dari data yang dimiliki, jumlah PKL Citarum sekitar 235 orang. Diduga ada pedagang yang plin-plan, dan juga mempertanyakan penghapusan tanda tangan pada selembar kertas yang disebut-sebut sebagai pernyataan sikap PKL.
Sebagian kios-kios pedagang yang menolak pemindahan dibongkar oleh Satpol PP pada hari berikutnya. Bongkarannya dipindahkan ke Pasar Waru. Namun jumlah kios yang dibongkar oleh petugas ini hanya sedikit . Pedagang kaki lima (PKL) Jl Citarum yang menolak relokasi ke Pasar Waru meminta audiensi  dengan  komisi  B  DPRD  Kota  Semarang.  Walaupun  sudah
Model Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima : Studi Kasus Relokasi PKL Citarum ke Pasar Waru di Kota Semarang Hasan &Suwignyo R.
mendapatkan petak di Pasar Waru, PKL yang berjumlah sekitar 25 orang itu menolak  pindah  ke  Pasar  Waru.  Para  pedagang  yang  mengaku  berbeda pendapat dengan PKL lain yang bersedia pindah mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang. Sekitar 50-an PKL menolak dipindah ke Pasar Waru karena  alasan  ekonomi.  Tempat  yang  ditawarkan  Pemkot  dianggap  tidak strategis  bagi  PKL. Selain  jarang  dilalui  angkutan  umum,  daerah  tersebut rawan  banjir.  Mereka  akan  berusaha  negosiasi  kembali  dengan  Badan Kesejahteraan Masjid (BKM).
Pada Jumat, 3 Juni 2005, Sentra Perdagangan Barang Bekas Pasar Waru yang menampung PKL Jalan Citarum diresmikan oleh Kepala Dinas Pasar Kota Tommy Yarmawan Said. Sedianya acara tersebut akan diresmikan oleh YMT Walikota Saman Kadarisman namun  dibatalkan. Saat itu,  belum ada satu  pun  pedagang  yang  siap  berjualan.  Peresmian  dilakukan  secara sederhana, tanpa acara gunting pita dan dimeriahkan hiburan solo organ. Dalam kesempatan itu, juga dilangsungkan acara peningkatan status pedagang dari PKL menjadi pedagang Pasar .

## Analisis Kebijakan Relokasi
Keberadaan PKL di jalan Citarum sebenarnya diakui berdasarkan Surat Keputusan  Wali  Kota  No  511  3/16.  Surat  bertanggal  27  Januari  2001  ini mengatur mengenai tempat, ruas jalan, dan waktu berjualan PKL. Sehingga upaya untuk memindahkan PKL yang memang sudah diijinkan ini seharusnya memang  dilakukan  secara  persuasif.  Apalagi  sebagian  PKL,  terutama kelompoknya  Masrini  sudah  memiliki  surat  ijin  PKL  Pemerintah  (dari Kecamatan melalui Kelurahan). Walaupun memang keberadaan PKL harus bersedia  pindah  jika  sewaktu-waktu  lahan  dibutuhkan  pemerintah, pemindahan PKL tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang, karena ini menyangkut hajat hidup rakyat. Hal inilah yang tampaknya cukup disadari oleh Pemkot dan jajarannya, baik Dinas Pasar, Kecamatan Semarang Timur, maupun Satpol PP.
Pendekatan penataan dan penertiban yang menghindari tindakan represif cukup dijunjung tinggi, karena hampir tidak pernah ada bentrok fisik dalam penataan dan penertiban PKL.
Keakraban antara Kepala Dinas Pasar dan Pedagang Pasar Waru mantan PKL  Citarum pun  sangat terlihat.  Mereka saling bergurau ketika bertemu. Keakraban inilah suatu sarana yang baik untuk menyambung komunikasi dan saling menumbuhkan kepercayaan yang agak sulit dibangun pemerintah dan PKL di kota-kota lain pada umumnya.
Relokasi PKL Citarum ke Pasar Waru Indah merupakan upaya pembinaan yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Momentum  normalisasi  yang  digunakan untuk merelokasi PKL Citarum mampu menjadi alasan yang diterima pedagang untuk  pindah  ke  lokasi  yang  baru.  Hal  ini  disebabkan  kondisi  jalan  yang memang rawan banjir dan perlunya normalisasi saluran. Namun kepindahan ini bukanlah proses yang mudah dan instan. Kepindahan mereka melibatkan proses  dan  dinamika  komunikasi-dialog  panjang  dan  terbuka  yang
membutuhkan kemauan, kesabaran, saling pengertian dan keseriusan semua pihak.
Walaupun  demikian  proses  ini  dapat  dilakukan  dengan  relatif  singkat, kurang dari tiga bulan. Gerak cepat dari seluruh elemen memang menjadi penting. Perlibatan semua stakeholders tidak dapat ditinggalkan. Boleh dibilang proses dialog tripartit memang harus dilakukan dalam relokasi yang sukses. Tiga pihak utama tersebut adalah Pemerintah, pedagang, dan warga sekitar. Pemerintah meliputi eksekutif dan legislatif. Warga sekitar juga diikutsertakan. Ini  bisa  dilihat  dari  rencana  kepindahan  di  wilayah  Kelurahan    Mlatibaru yang batal karena salah satunya tidak disetujui oleh warga. Pedagang pun mempunyai  posisi  strategis  karena  mereka  adalah  objek  dari  kebijakan penataan dan relokasi. Bila tidak adanya pemahaman, sangat mungkin timbul relokasi yang berpotensi menimbulkan benturan fisik sebagaimana banyak terjadi di daerah lain.
Warga sekitar lokasi seharusnya menjadi salah satu faktor penting perijinan PKL.  Namun  praktiknya,  warga  sering  tidak  diajak  komunikasi  dan  tidak dimintai ijin. Namun ijin yang diberikan oleh warga terkadang menimbulkan ekses munculnya PKL-PKL lain. Dalam perkembangannya, PKL-PKL itu hanya meminta  ijin  Kelurahan  dan  Kecamatan.  Ke  depan,  seharusnya  ijin  PKL melibatkan dan mendapat ijin dari warga sekitar.
Warga seharusnya juga tidak dirugikan dan dipersulit dalam relokasi PKL. Relokasi seharusnya menjadi tanggungjawab penuh pemerintah. Warga tidak seharusnya  dibebani  dengan  pungutan  apapun,  bukan  sebagaimana  yang terjadi  pada  warga  Citarum  yang  dimintai  dana  sebagai  tali  asih  yang digunakan  untuk  tenda  PKL  di  lokasi  baru.  Tidak  seharusnya  warga menanggung biaya apapun terkait relokasi, apalagi ini terkait dengan program pemerintah  untuk  normalisasi.  Seharusnya  dapat  diusahakan  adanya anggaran taktis untuk relokasi ini. Karena itu perencanaan yang sistematis, termasuk  memasukka  anggaran  dalam  APBD,  baik  APBD  baru  maupun perubahan diperlukan (APBD-P).
Keberadaan  PKL  oleh  warga  seringkali  dipandang  lebih  banyak menimbulkan  ekses-ekses  negatif  daripada  hal-hal  yang  positif.  Seringkali kekumuhan, kekotoran, dan ekses negatif lainnya tidak sebanding dengan manfaat dan efek positif keberadaan PKL. Keramahan, kebaikan, dan kesediaan membantu  dari  pedagang  tidak  sebanding  dengan  ekses  negatif  yang ditimbulkan. Apalagi, seringkali jika ingin meminta pindah PKL yang ada di depan rumahnya, pemilik rumah/ warga tersebut harus memberi tali asih 3- 5 juta rupiah.
Relokasi  Pasar  Waru  memang  cenderung  dapat  diterima  oleh  para pedagang. Hal ini karena mereka merasa mendapat kemudahan-kemudahan dan adanya konsistensi pemerintah terhadap janji-janjinya. Pemenuhan janji- janji ini menjadi penting untuk memotivasi dan meyakinkan pedagang yang direlokasi. Sekaligus ini sebagai bukti komitmen dan keseriusan pemerintah
Model Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima : Studi Kasus Relokasi PKL Citarum ke Pasar Waru di Kota Semarang Hasan &Suwignyo R.
dalam memperhatikan nasib PKL. Ini yang membuat pedagang mempunyai harapan terhadap masa depan Pasar ini.
Memang tidak semua pedagang bersedia pindah. Agus Salim sebagai tokoh sentral  yang  melakukan  penolakan  dan  mempunyai  peran  dalam menggerakkan pedagang untuk menolak relokasi ke Pasar Waru. Kelompok Agus  Salim  merasa  tidak  diajak  bicara  dalam  relokasi  ini.  Ketidak diikutsertakannya  Agus  Salim  oleh  kelompok  lain  (Masrini  dan  Widodo) disebabkan karena kelompok Agus Salim dianggap orang baru dan kurang dapat menyesuaikan diri dengan kelompok lain, serta jumlah kelompoknya yang relatif kecil.
Berdasarkan informasi dari LBH Semarang, ditengarai ada kompensasi- kompensasi khusus yang diberikan Pemerintah kepada para perwakilan PKL yang dapat membujuk anggotanya untuk menerima relokasi. Jaringan PKL juga ditengarai cukup kuat dalam “budaya penolakan” oleh para pedagang. Hal ini dapat diketahui dari hubungan saudara antara Agus Salim dan Agus Tyanto yang juga pedagang Pasar Johar dan ketua Forum Masyarakat Pedagang Semarang (FMPS). Agus Tyanto ini merupakan salah satu aktivis yang cukup lantang  menyuarakan  suara  pedagang.  Ditengarai  ada  peran  Agus  Tyanto baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  mendukung  kelompok  Agus Salim.
Perbedaan pendapat antar PKL tidak hanya antara yang menerima dan menolak  relokasi  ke  Pasar  Waru.  Kelompok-kelompok  yang  sama-sama menerima pindah pun berisiko terbukanya konflik, terutama ketika adanya perebutan  kepentingan,  seperti  pembagian  kios.  Potensi  ini  sangat  rawan digunakan  untuk  memecah  belah  para  pedagang.  Sehingga  keberadaan paguyuban yang menaungi para pedagang sangat diperlukan. Tidak hanya sebagai symbol,  tapi  juga perlu  untuk mendekatkan dalam  hal pengertian dan pemahaman bersama dan kehati-kehatian.
Relokasi  ke  Pasar  Waru  ternyata  justru  berdampak  negatif  terhadap pendapatan para PKL. Pendapatan mereka rata-rata turun drastis. Bahkan rata-rata  omzetnya  hanya  seperempat  dari  omset  ketika  di  jalan  Citarum. Tapi karena komitmen, mereka bersedia bertahan.
Berdasarkan  pengamatan  dan  pengakuan  lurah  Pasar  Waru,  Parno, pedagang yang membuka kiosnya tidak ada 50 % dari jumlah kios. Bahkan PKL yang bertahan di Pasar Waru hanya tinggal sekitar 70-80 % dari jumlah PKL  Citarum yang dipindah. Hal ini  dikarenakan minimnya omzet  mereka saat ini, tidak jarang mereka malah merugi. Ketidakberadaan para pedagang ini rata-rata menunggu saat yang tepat untuk buka kembali. Mereka ingin buka setelah kondisi Pasar Waru sudah ramai. Rata-rata yang bertahan dan omzetnya  lumayan  adalah  mereka  yang  sudah  memiliki  langganan  tetap. Sedangkan yang lain (tutup), berganti profesi atau berjualan di tempat lain.
Berdasarkan informasi dari LBH, tidak sedikit pedagang berpindah menjadi PKL di tempat lain yang cukup Strategis. Kalau siang mereka jualan di Jalan Woltermonginsidi Genuk, tapi kalau malam mereka menempati jalan Pemuda
yang  marak  dengan  PKL barang-barang  bekas elektronik  jika  malam  hari. Padahal jalan Pemuda sebenarnya merupakan jalan larangan bagi PKL selama 24 jam. Hal ini merupakan keniscayaaan karena pedagang sebenarnya akan mencari tempat yang strategis dan menguntungkan untuk berjualan. Sekali lagi kepindahan PKL menimbulkan ekses yang tidak baik.
Program  pemindahan  ke  Pasar  Waru  ini  sebenarnya  adalah  program dadakan  yang  kurang  dipersiapkan.  Fasilitas-fasilitas  yang  dibutuhkan pedagang belum siap ketika pindah. Ini sangat berbeda dengan PKL Klitikan Solo yang direlokasi dan sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga relokasi disambut baik oleh PKL. Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, Djunaedi pun mengakui bahwa ini adalah langkah darurat untuk menampung PKL. Tapi komitmen  pemerintah  sudah  dilakukan  dengan  adanya  anggaran  untuk perbaikan  Pasar  Waru.  Sehingga  ke  depan  Pasar  Waru  diharapkan  dapat berkembang dengan pesat dan menguntungkan pedagang.
Ijin yang diberikan kepada PKL yang direlokasi, hingga saat ini oleh Dinas Pasar baru berupa surat pernyataan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat konsistensi pedagang untuk menempati lokasi yang diberikan. Namun anehnya, pedagang mengakui bahwa kios yang mereka dapat bisa dan sudah ada  yang  dipindahtangankan.  Sinyalemen  ini  juga  diperkuat  dengan pernyataan Masrini yang menyatakan bahwa jual-beli bisa dilakukan dengan mudah. Hal ini disebabkan mulai menggeliat dan menariknya potensi Pasar Waru juga seiring dengan komitmen Walikota Semarang yang akan menjadikan Pasar Waru sebagai sentra industri kecil dan menengah di Kota Semarang. Relokasi PKL ke Pasar Waru kini juga di lakukan terhadap PKL di Jalan Kartini yang selama ini berjualan aneka burung. Tidak menutup kemungkinan bahwa Pasar Waru akan juga di gunakan untuk menampung semua PKL yang masih tersebar di beberapa titik di Kota Semarang karena luas lahan yang mencukupi. Di  sekitar  Pasar  Waru  kini  juga  tengah  di  bangun  rumah  susun  sewa (rusunawa)  bagi  kalangan  masyarakat  ekonomi  menengah  ke  bawah  yang berdomisili  di  Semarang.  Tidak  heran  jika  potensi  ini  kemudian  menjadi pendorong pedagang mulai melirik Pasar Waru untuk menempati berjualan meski mereka bukan eks PKL Citarum.
Fenomena jual-beli lahan PKL pada akhirnya tidak terhindarkan, sekaligus menarik diamati. Jual-beli lahan PKL ini bisa mencapai jutaan rupiah. Bahkan sebelum dipindah harga lahan PKL di jalan Citarum bisa mencapai 2-3 juta per kapling. Biasanya yang memperjualbelikan awal lokasi-lokasi yang strategis adalah  penguasa  (preman)  dilingkungan  sekitar.  Selain  preman,  biasanya pedagang lama pun juga melakukan “strategi pemindahtanganan”. Seringkali jika mereka dipindah ke satu lokasi yang resmi oleh Pemkot (ditata), mereka kemudian memindahtangankan (dengan harga tertentu) lokasi lama kepada pihak lain, dan kemudian mereka kembali ke tempat lama atau cari tempat strategis baru yang lain. Inilah fenomena PKL di Kota Semarang  yang boleh jadi umum terjadi pada PKL lain.
Permainan mafia PKL, baik dilakukan para preman maupun oleh aparat ataupun kerjasama keduanya. Hal inilah yang harus diantisipasi dan diatasi
Model Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima : Studi Kasus Relokasi PKL Citarum ke Pasar Waru di Kota Semarang Hasan &Suwignyo R.
oleh pemerintah. Harus ada sistem yang sistematis, sehingga jangan sampai ada  pihak-pihak  yang  “mempunyai”  dan  menguasai  banyak  lahan  PKL. Setidaknya dengan dimilikinya database PKL yang baik, dapat meminimalisir hal tersebut. Langkah pemindahan kewenangan perijinan PKL dari Kecamatan dan  Kelurahan  kepada  Dinas Pasar merupakan  langkah  yang  tepat untuk mengatasi distorsi tersebut. Sehingga penanganan dan pembinaan terhadap PKL dapat lebih mudah dilakukan.
Kewenangan semata dari kecamatan dan kelurahan dalam perijinan selama ini  berlaku,  sering  menimbulkan  distorsi.  Lokasi  yang  seharusnya  tidak mendapat ijin untuk PKL, namun ijinnya dapat keluar. Hal ini sangat mungkin karena  ketidaktahuan  petugas  di  kecamatan  dan  kelurahan.  Keterlibatan kelurahan dan kecamatan saat ini secara prosedur perijinan hanya sebagai ‘pengantar’ untuk meminta ijin kepada Dinas Pasar.
Masalah  premanisme  selalu  tidak  dapat  dipisahkan  dari  keberadaan keramaiaan dan tempat-tempat strategis di wilayah kota, tidak terkecuali Pasar Waru. Namun untuk pengamanan pasar, terkesan bahwa penggunaan preman sebagai “petugas” keamanan dilegalisasi. Seperti pimpinan keamanan di Pasar Waru yang merupakan “petugas” resmi dari Dinas Pasar dan bahkan calon Pegawai Negri Sipil (PNS). Bahkan ada penyebutan bahwa keamanan di tempat lain  beberapa  sudah  diangkat  menjadi  PNS.  Hal  ini  tampaknya  kebijakan dilematis yang disatu sisi cukup efektif menjaga keamanan, tapi disisi lain adalah  seperti  legalisasi  dan  pengakomodiran  premanisme.  Memang pembenahan system pengaturan pasar dan PKL masih harus terus dibenahi.
Masalah  penarikan  retribusi  juga  perlu  dilakukan  pembenahan, ketidakberimbangan dana antara Pemerintah  Kota dengan  kelurahan atau kecamatan  memang  menjadi  salah  satu  hal  yang  menjadi  sorotan  DPRD. Seharusnya  ada  bagian  dana  kepada  petugas  kelurahan  yang  melakukan penarikan. Sebelumnya terdapat dana perimbangan 5 persen untuk kelurahan, tapi sekarang dihapuskan.
Komposisi asal PKL di Semarang  Timur, diperkirakan hanya 10 persen pedagang yang merupakan asli penduduk Semarang Timur, 60 % luar kota Semarang, 20-30 % penduduk dalam kota Semarang tapi diluar Semarang Timur. Hal ini semakin menguatkan tesis PKL merupakan alternatif “profesi” penarik  terjadinya  urbanisasi  dari  daerah  lain  ke  kota  besar,  termasuk  di Kota Semarang.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kebijakan relokasi merupakan kebijakan yang dilakukan dalam rangka melakukan penataan dan penertiban PKL sekaligus sebagai bentuk pembinaan dengan meningkatkan status dari PKL (sebagai pedagang informal), menjadi Pedagang  Pasar  (pedagang  formal). Kebijakan  relokasi  penanganan  PKL Citarum ke Pasar Waru merupakan kebijakan yang baik dan visioner sepanjang lahan  relokasi  merupakan  lahan  yang  representatif  bagi  kenyamanan  dan keamanan transaksi penjualan baik pedagang dan pembeli. Lahan relokasi juga tersedia cukup fasilitas yang mendukung kenyamanan dan keamanan
transaksi  penjualan  ini  dan  tertata  secara  komprehensif  dalam  bingkai penataan dan penertiban.
Adapun rekomendasi terhadap pelajaran relokasi penanganan PKL Citarum ke Pasar Waru ini antara lain:
1.    Relokasi  PKL  melalui  dialog  dan  saling  pengertian  antara  pedagang, pemerintah,  dan  warga  memegang  peranan  penting  suksesnya  suatu relokasi.  Hal  ini  membutuhkan  itikad  baik,  keseriusan,  komitmen  dan kesadaran semua pihak untuk kelancaran dan terakomodasinya semua kepentingan.
2.   Pendekatan persuasif, dialog, dan memberi pengertian terhadap PKL ada- lah  langkah  positif  untuk  menekan  konflik  fisik  antara  pedagang  dan pemerintah.
3.    Perlu  diwaspadai  adanya  mafia  PKL  yang  memperjualbelikan  atau memindahtangankan  lahan-lahan  PKL.  Sehingga  diperlukan  system pengelolaan PKL yang sistematis dan konsisten dalam penegakan hukum, sekaligus memperhatikan kepentingan para pedagang. Untuk  itu perlu adanya aturan yang adil dan mengakomodir berbagai kepentingan semua pihak-pihak terkait
4.   Relokasi ke Pasar Waru merupakan program gerak cepat dan antispatif terhadap kondisi lingkungan PKL-PKL perlu dibarengi dengan perbaikan fasilitas Pasar Waru sebagai tempat relokasi, seperti transportasi, promosi, dan  pembinaan  terhadap  pedagang  sehingga  konsep  relokasi  bersifat visioner dan terintegrasi dengan Pembinaan kesejahteraan dan kemajuan pasar.

## DAFTAR PUSTAKA
Absori, 2006, “Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Perkotaan dengan  Pendekatan  Partisipatif  (Studi  Kasus  di  Kota  Surakarta)” , Makalah Seminar, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Divisi Miskin Kota, 2005, “Jurnal Miskin Perkotaan Juni 2005”, Pro Dan kontra relokasi PKL Citarum ke Pasar Waru , Semarang, LBH Semarang.
Dunn, W.N., 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Edisi II, Yogyakarta, Penerbit Gajah Mada University Press, Cetakan III.
Kompas Edisi Jawa Tengah, kliping elektronik
Peraturan Daerah Kota Semarang No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar
Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Stephens,  M.,  et  all.  2006.  “Keadilan  Tak  Bisa  Menunggu”, Studi  Kasus Masyarakat Desa Mendorong Tegaknya Keadilan . Justice For The Poor Project, Jakarta, The World Bank.
Model Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima : Studi Kasus Relokasi PKL Citarum ke Pasar Waru di Kota Semarang Hasan &Suwignyo R.
Tim Peneliti K risi S dan Fakultas Hukum UGM, 2006, Dinamika Implementasi Perda: Studi atas isi dan implementasi Perda Pelayanan Publik di bidang Kesehatan, ketenagakerjaan dan Sumber Daya Alam yang berpihak pada Masyarakat  Miskin,  Perempuan  dan  Anak  serta  Kelompok  Marginal Lainnya di Provinsi Jawa Tengah . Final Report. Justice For The Poor
Project, Jakarta, The World Bank.
www.suaramerdeka.com