## UPAYA PENDIDIKAN RESOLUSI KONFLIK DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA SEKOLAH

## S IDIK P ERMANA 1 , M URSYID S ETIAWAN 2
1,2 Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia Email: sidiksipengelana@gmail.com

## ABSTRAK
Remaja berpotensi melahirkan tindakan kejahatan atau dikenal sebagai kenakalan remaja. Oleh sebab itu, pencegahan dan penanganannya perlu diupayakan, salah satunya  melalui  pendidikan  resolusi  konflik.  Hal  itu  bertujuan  tidak  hanya memberikan  edukasi  dalam  penanganan  konflik,  bagi  anak  yang  berhadapan (konflik) dengan berbagai persoalan, misalnya hukum, juga sebagai upaya dalam meminimalisir  kenakalan  remaja.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  studi literatur.  Pendidikan  resolusi  adalah  tanggung  jawab  semua  pihak,  tidak  hanya institusi  formal.  Pihak-pihak  tersebut  mesti  memperhatikan  aspek-aspek penanganan dalam pendidikan resolusi konflik. Sehingga, fokus dalam pendidikan resolusi  konflik  adalah  mengasah  kecerdasan  sosial  dan  penyelesaian  masalah, meningkatkan  kemampuan  mendesain  resolusi  konflik,  dan  mendapatkan pengetahuan konflik secara positif. Melalui pendidikan resolusi konflik diharapkan individu  dapat  mempelajari  dan  mengatasi  konflik  yang  dialami,  serta  mampu meningkatkan kualitas berpikir dalam menghadapi situasi konflik, khususnya dalam persoalan kenalakan remaja.
Kata kunci : resolusi, konflik, kenakalan remaja

## ABSTRACT
Teenagers have the potential to give birth to criminal acts or known as juvenile delinquency. Therefore, prevention and handling need to be pursued, one of which is through conflict resolution education. It aims not only to provide education in handling conflict, for children who are dealing (conflict) with various issues, such as law, as well as an effort to minimize juvenile delinquency. This research method uses literature study. Resolution education is the responsibility of all parties, not only formal institutions. These parties must pay attention to handling aspects in conflict  resolution  educationThus,  the  focus  in  conflict  resolution  education  is honing  social  intelligence  and  problem  solving,  increasing  the  ability  to  design conflict  resolutions,  and  gaining  positive  conflict  knowledge.  Through  conflict resolution education it is hoped that individuals can learn about and overcome the conflicts they experience, and are able to improve the quality of thinking in dealing with conflict situations, especially in the problem of juvenile delinquency.
Keywords : resolution, conflict, juvenile delinquency

## 1. PENDAHULUAN
Seseorang akan memasuki masa remaja, yaitu masa pencarian identitas dan makna diri. Pada usia  inilah  waktu  pengembangan  diri,  seperti  kognitif,  emosional,  psikomotorik,  perlu diperhatikan, khususnya bagi orang tua. Hal itu tidak terlepas dari ketidaksiapan remaja dalam menghadapi  berbagai  pesan-pesan  nilai  dan  simbol-simbol  pengetahuan  yang  beredar  di lingkungan  dan  semua  hal  yang  dialaminya.  Akibat  ketidaksiapan  itu,  seorang  anak  yang memasuki usia remaja, dengan penuh rasa penasaran, kerap terkontaminasi nilai bebas, entah itu bertentangan dengan norma-norma sosial dan keagaamaan atau tidak, sedangkan pada saat  yang  bersamaan  terjadi  pergolakan  jiwa  karena  benturan  dua  nilai.  Hal  itu  rentan terjangkit penyimpangan.  Robert  M.  Z. Lawang, dilansir dari laman  Tirto.id  (2021),  pernah menyebutkan jika penyimpangan adalah segala tindakan yang bertentangan dengan norma- norma pada sistem kesosialan, termasuk di dalamnya ialah kenakalan remaja.
United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), sebagaimana dikutip dari laman The  Asia  Foundation  (2012),  membeberkan  beberapa  fakta  bahwa  terdapat  80% anak/remaja  di  atas  usia  delapan  tahun  yang  dilaporkan  ke  polisi  berakhir  di  pengadilan, dengan 91% dari mereka harus menghabiskan waktu tiga bulan sampai tiga tahun di balik jeruji  besi.  Masih  dari  sumber The  Asia  Foundation  (2012),  di  Indonesia  sendiri,  data menunjukan  terdapat  5.515  narapidana  anak/remaja,  sebanyak  85%-nya  berada  di  rutan dewasa.  Berita  buruk  ini  ditambah  oleh  informasi  dari United  Nations  atau  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  (2022),  bahwa  sebanyak  4.000-5.000  anak/remaja  berada  di  pusat penahanan,  lembaga  pemasyarakatan,  dan  penjara  dengan  kemungkinan  sedikit  bahkan kurangnya  akses  ke  pendidikan,  kesehatan,  atau  rekreasi  dan  berisiko  tinggi  mengalami pelecehan fisik, seksual, dan emosional oleh tahanan lain.
Sedangkan di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (2021), persentase penduduk yang menjadi  korban  kejahatan,  didasarkan  pada  jenis  kelamin  dan  usia  pada  tahun  2020, ditemukan  sebanyak  64,46%  korban  kejahatan  berjenis  kelamin  laki-laki,  35,54%  korban perempuan, 94,32% korban kejahatan berusia dewasa, dan 6,58% korban kejahatan berusia anak-anak/remaja.
Di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), Penyidik Tindak Pidana Utama TK II Bareskrim Polri, Tubagus  Ade  Hidayat,  dilansir  dari  laman  Jawapos.com  (2022),  menjelaskan,  bahwa berdasarkan hasil pengungkapan yang dilakukan, didapati fakta bahwa pelaku-pelaku kriminal yang berhasil di temukan pada beberapa titik TKP rata-rata berada di bawah usia 20 tahun, umumnya  pelajar.  Masih  pada  laman  Jawapos.com  (2022),  dijelaskan  bahwa  fakta  hasil analisis, terungkap berbagai kasus kriminal yang viral di sosial media dilakukan oleh orang usia belasan tahun.
Dalam riset yang dilakukan oleh Purnamasari (2018), terdapat banyak faktor yang mendorong seseorang  melakukan  penyimpangan  berupa  kenakalan  remaja,  yaitu:  1)  Kurangnya  kasih sayang, perhatian, keharmonisan dari keluarga; 2) Kurangnya bentuk pengakuan dan interaksi sosial  dengan  masyarakat,  ditambah  rendahnya  kepedulian  masyarakat  terhadap  anak- anak/remaja  bermasalah;  dan,  3)  Ajakan  dari  teman,  yang  bersifat  negatif,  sehingga mendorong untuk bertindak menyimpang.
Tindakan  kriminal  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  didukung  oleh  tingginya  ketimpangan sosio- ekonomi.  Mario  Coccia  (2017)  mengungkapkan,  “... Whereas  a  high  level  of socioeconomic inequality is a stimulant of frustration, anger and criminal behavior in society both at high and low latitudes ”. Tekanan hidup semacam itu, dapat mendorong seseorang
untuk bertindak melawan hukum, terlepas untuk menyambung hidup atau sekadar eksistensi diri. Sayangnya, remaja juga kerap berada pada lingkaran tekanan itu. Hal ini menunjukan bahwa fungsi keluarga dan lingkungan cukup terabaikan, sehingga dalam mendorong terjadi kenakalan  remaja.  Dimuat  dalam The  Jakarta  Post  (2014),  tim  penyelidik  dari  Inggris  dan Amerika mengungkapkan bahwa hampir 30% remaja berandalan berasal dari keluarga yang berantakan.
Upaya  represif  saja  tidak  cukup  dalam  menangani  masalah  kenakalan  remaja.  Salah  satu upaya  preventif  yang  bisa  dilakukan  adalah  pendidikan.  Dalam  hal  ini,  pendidikan  dapat membentuk karakter remaja dan menanamkan nilai-nilai yang positif. Pendidikan menempati posisi  krusial  dalam  mencegah  generasi  muda  untuk  terjerumus  ke  persoalan  kenakalan remaja  maupun  kriminalitas.  Program  pendidikan  seperti  itu,  ternyata  didukung  pula  oleh Komisi  Ekonomi  dan  Sosial  PBB.  Dalam  sebuah  laporan  dari Department  of  Economic  and Social  Affairs,  PBB,  berjudul  Juvenile  Delinquency (2003),  dijelaskan  bahwa,  “ Educational programmes are helping young people learn how to engage in positive self-appraisal, deal with conflict, and control aggression. ” Harapan PBB melalui program dan pendekatan pendidikan itu  adalah  untuk  mencegah  kenakalan  remaja,  sehingga  seorang  remaja  akan  fokus  pada pengembangan  diri,  profesional,  dan  kemasyarakatan,  meningkatkan  hubungan  keluarga, keterampilan, dan memberikan nilai keadilan yang positif, baik bagi pelaku kenakalan remaja maupun korbannya.
Dalam  hal  ini,  pendidikan  resolusi  konflik  dapat  menjadi  gagasan  yang  dapat diimplementasikan  dalam  menanggulangi  masalah  kenakalan  remaja.  Resolusi  konflik merupakan  pendekatan  yang  berorientasi  pada  proses  terbentuknya  komunikasi,  baik  dari pelaku  maupun  pihak  luar  terhadap  kepentingan  ( interests)  dan  interpretasi  atau penggambaran, antara pihak di luar yang berkonflik sebagai pihak ketiga, dengan komitmen atas informasi yang akurat dan terpercaya tentang situasi konflik untuk dimiliki (Arifin, 2020). Optimisme tersebut didasarkan pada hasil riset dari Trinder, dkk. (2010) yang menjelaskan bahwa sejumlah hasil program resolusi konflik telah dikembangkan, diimplementasikan, dan dievaluasi, hasilnya menunjukan bahwa program ini sangat berguna dalam berbagai konteks, termasuk  di  sekolah  dasar  dan  di  sekolah  menengah.  Oleh  karena  itu,  sudah  tepat  bila pendidikan resolusi konflik dapat diimplementasikan di berbagai institusi pendidikan, termasuk institusi  informal  seperti  keluarga,  dalam  menanggulangi  patologi  sosial  seperti  kenakalan remaja.

## 2. METODE
Metode ini menggunakan model penelitian kualitatif. Menurut Adlini dkk., (2022), penelitian kualitatif merupakan salah satu dari metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Sehingga, peneliti mesti hadir dalam  fokus  dalam  memperhatikan  kenyataan  atau  kejadian  dalam  konteks  yang  diteliti. Metode penelitian pada riset ini menggunakan studi pustaka/literatur ( library research). Studi pustaka adalah metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Adlini, dkk., 2022).  Dalam  penelitian  berbasis  studi  literatur,  ada beberapa  hal  yang  perlu  dipersiapkan guna  kelancaran  dalam proses pencarian  hingga  analisis. Dalam  hal ini, Zed  (dalam  Adlini, dkk.,  2022),  menjelaskan  bahwa  persiapan  studi  literatur  diantaranya  menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Konflik sebagai Akar Permasalahan
Konflik akan selalu ada dalam berbagai kesempatan. Terlepas bagaimana konflik itu berjalan, kenyataannya selama manusia menghendaki adanya perubahan atau perbedaan, maka konflik akan lahir di dalamnya. Suparlan (2006), sebagaimana terinspirasi dari Dahrendorf, pernah menyebutkan bahwa konflik dapat dilihat sebagai sesuatu yang endemik, yaitu layaknya virus akan  selalu  ada  dalam  kehidupan  sosial  manusia.  Begitu  luasnya  konsep  konflik  ini,  ada beberapa pandangan yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam memahami konflik. Dilihat dari perspektif sosiologi, konflik memang merujuk pada referensi kepentingan ( value) subjek sebagai pusat dari fenomena ini. Berbagai kepentingan yang saling berbenturan dan berusaha menuju kepermukaan itu jelas akan menimbulkan kontradiksi-kontradiksi. Kontradiksi adalah kemunculan situasi yang melibatkan problem sikap dan perilaku sebagai proses (Zuldin, 2019).
Berbicara tentang konflik, kita harus memperhatikan juga konsensus (kesepakatan bersama), yang mana hal itu menjadi faktor dari lahirnya suatu konflik, termasuk upaya penyelesaiannya juga. Maka dari itu, Zuldin (2019) sudah tepat menyebutkan bahwa tidak akan ada konflik tanpa  kehadiran  konsensus  sebelumnya,  begitu  juga  sebaliknya  bahwa  konflik  dapat menghasilkan  konsensus  dan  integrasi.  Keterangan  tersebut  menunjukan  bahwa  konflik merupakan  persoalan  perbedaan  pandangan  terhadap  suatu  nilai,  persoalan  tentang pertentangan dua objek yang berujung pada perselisihan dua hal yang dinilai paling mendekati “kesesuaian”. Dikarenakan konsep tersebut lahir dari benak seseorang, tentunya perbedaan itu akan selalu abadi.
Namun,  apakah  konflik  tidak  bisa  dihilangkan  dalam  suatu  waktu,  atau  minimal dikompromikan? Tentu saja bisa. Pandangan Timpe (1988), yang dipengaruhi oleh Leonard Greenhalgh, berpendapat, “Konflik bukanlah suatu fenomena yang obyektif dan nyata, tetapi ada dibenak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Perwujudannya dapat berupa ekspresi sedih,  berdebat,  atau  perkelahian  yang  terlihat  nyata.”  Hal  yang  menarik  adalah  Leonard Greenhalgh,  dikutip  oleh  Timpe  (1988),  menilai  bahwa  untuk  menghentikan  konflik  maka seseorang  harus  mulai  menumbuhkan  sikap  empatinya  karena  dengan  jalan  itulah  orang- orang  akan  memahami  keadaan  para  pelaku  di  dalamnya.  Ujungnya,  persoalan  empati  ini berkaitan dengan manajemen hati antar pihak untuk menghentikan konflik.
Dalam terminologi ilmiah, resolusi konflik menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai  suatu  proses  terbuka,  lalu  membagi  proses  penyelesaian  konflik  secara  empiris (Arihan,  Zuber,  &  Haryono,  2018).  Gibbons  (2010)  menjelaskan  jika  konflik  bisa  jadi berdimensi antarpribadi atau antarkelompok, mungkin juga melibatkan kemarahan, intimidasi, dan  kekerasan  dalam  menghadapi  tiap  sudut  pandang,  kebutuhan,  dan  keinginan  berbeda dari  orang  yang  berbeda  pula.  Pendidikan  resolusi  konflik  hadir  dalam  upaya  menangani permasalahan kenakalan remaja sebagai sebuah konflik yang berorientasi pada hal negatif. Melalui  pendidikan  resolusi  konflik,  maka  diharapkan  para  remaja  dapat  membangun komunikasi dan menyelesaikan konflik.
Bila dicermati, pada hakikatnya konflik merupakan bentuk ketidakseimbangan yang melibatkan satu  atau  lebih  orang  atau  kelompok.  Beberapa  mungkin  memandang  konflik  ini  realistis, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengharapkan sesuatu yang tidak realistis. Maka, tidak  heran  bila  Suparlan  (2006)  menyebutkan  bahwa  konflik  dan  dinamika  kehidupan masyarakat yang anti kestabilan adalah bentuk-bentuk penyimpangan yang tidak fungsional dalam kehidupan dalam perspektif ekuilibrium (keseimbangan).

## 3.2 Kenakalan Remaja sebagai Konflik yang Harus Ditangani
Fenomena  kenakalan  remaja  menunjukan  adanya  pertentangan  nilai  dan  ketidaksiapannya dalam menghadapi ambiguitas dunia, terutama dalam mencerap berbagai nilai-nilai sebagai syarat keterlibatannya dalam pergaulan sosial manusia. Maka, bisa dikatakan bahwa persoalan kenakalan remaja juga merupakan ranah yang tepat untuk digambarkan sebagai persoalan konflik. Masalahnya, kenakalan remaja ini menyebar bagaikan virus dan terjadi di mana pun dan kapan pun. Fenomena ini bahkan menjadi kekhawatiran akhir-akhir ini.
Kenakalan remaja sendiri, menurut Young dan Giller (2021), sebagaimana diungkap pula oleh Shoemaker,  dikenal  sebagai Juvenile  Offending,  yaitu  sebuah  konsep  yang  mengacu  pada tindakan  ilegal,  baik  pidana  atau  pelanggaran  status,  yang  dilakukan  oleh  orang-orang muda/remaja di bawah usia 18 tahun. Kenakalan semacam ini akan berdampak pada keluarga, dan  masyarakat,  termasuk  bagi  dirinya  sendiri.  Tidak  heran,  beberapa  pihak,  khususnya negara, terlebih Indonesia sangat menaruh perhatian pada persoalan kenakalan remaja. Hal serupa dikemukakan oleh A. V. Cicourel (2017) yang menjelaskan bahwa, “ Delinquency is a problem to the family, public safety, the lives of young people themselves and law enforcement agencies  at  large  and  as  a  result  a  country  has  to  bear  a  lot  of  costs  associated  with delinquency cases. ” Intinya, fenomena kenakalan remaja ini dapat merugikan semua pihak, termasuk  pelakunya  sendiri.  Penyelesaian  hukum  pun  masih  belum  tentu  menyelesaikan masalah ini, sekalipun dengan sanksi pidana (bila pelaku kenakalan remaja bertindak kriminal) yang cukup memberatkan.
Hal  yang  lebih  buruk  dari  kenakalan  remaja  ini  adalah  bila  sampai  harus  masuk  ke  ranah pidana  atau  kriminalitas.  Hirsch  (2017)  membagi  kenakalan  remaja  ke  dalam  beberapa klasifikasi sesuai dengan bentuk pelanggarannya, di antaranya: incorrigibility (ketidaktaatan), truancy (kebolosan), larceny (pencurian), destruction of property (perusakan properti, baik individu  atau  publik), violence  against  individual  (kekerasan),  dan  community  and  sexual offences  (kejahatan  seksual).  Meskipun,  tidak  menutup  kemungkinan  ada  banyak  bentuk kenakalan remaja, yang tidak teridentifikasi oleh Hirsch dalam risetnya.
Karlina (2020) pernah menjelaskan kelirunya pemaknaan konsep diri menjadi salah satu faktor penyebab  kenakalan  remaja.  Konsep  diri  yang  merupakan  pandangan  atau  keyakinan  diri terhadap keseluruhan diri, baik yang menyangkut kelebihan maupun kekurangan diri, kurang mampu dipahami dan cenderung diabaikan. Hal itu membuat seorang remaja bimbang dan ragu,  namun  di  saat  yang  bersamaan  ia  mesti  dihadapkan  pada  pilihan  hidup.  Sejak  awal sudah  dibahas  bahwa  seseorang  pada  rentang  remaja  harus  mendapatkan  bimbingan  dan pengawasan, hal itu dilakukan untuk menghindari persoalan ini. Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan (Aroma & Suminar, 2012). Baik itu gagal karena dirinya sendiri atau subjek yang seharusnya mengembangkan tugas itu, seperti orang tua.
Tidak hanya menyasar pada orang tua, kontrol diri pun seharusnya menjadi perhatian dan dilatihkan  kepada  seorang  remaja  sejak  dini.  Individu  yang  memiliki  kontrol  diri  rendah cenderung mudah terbawa arus dalam pergaulan (Aviyah & Farid, 2014). Karena, menurut Aviyah  dan  Farid  (2014),  tingkat  religiusitas  dan  kontrol  diri  yang  baik  akan  memperkecil kecenderungan  kenakalan  remaja.  Konsep  ini  erat  kaitannya  dengan  pendidikan  resolusi konflik  yang  seharusnya  diterapkan  di  pendidikan  keluarga  atau  institusi  formal.  Terdapat hubungan negatif antara tingkat kontrol diri dengan kecenderungan perilaku kenakalan remaja
(Aroma  &  Suminar,  2012).  Artinya,  semakin  tinggi  kontrol  diri,  maka  semakin  rendah kecenderungan perilaku kenakalan remaja.
Elliott,  seperti  dikutip oleh  Young  dan  Giller (2021), berusaha  mengeksplorasi faktor-faktor lingkungan yang berkontribusi dalam meningkatkan angka kenakalan remaja. Dari situlah, ia melihat laporan dari Juvenile Crime: Opposing Viewpoints dan menemukan bahwa paparan kekerasan pada masa kanak-kanak beresiko tinggi dalam meningkatkan perilaku kekerasan selama masa remaja dengan persentase sebesar 40%. Sekolah pun bisa menjadi sarang bagi kenakalan remaja yang menciptakan berbagai konflik mental dan pikiran, sehingga mendorong masalah-masalah  psikis  muncul.  Hal  itu  dipertegas  oleh  Young  dan  Giller  (2021)  yang menyebutkan,  “ Environment,  the  school  also  has  its  own  potential  for  generating  conflict, frustration, and violent responses to these situations. ”
Bila  dirinci,  Santrock  (2007)  menilai  beberapa  faktor  penyebab  kenakalan  remaja,  di antaranya:  1)  Identitas;  2)  Kontrol  diri;  3)  Usia;  4)  Jenis  kelamin;  5)  Harapan  terhadap pendidikan dan nilai-nilai di sekolah; 6) Proses keluarga; 7) Pengaruh teman sebaya; 8) Kelas sosial ekonomi; 9) Kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal. Cukup banyak, dan beberapa di antaranya bahkan mempertegas riset-riset yang telah dibahas sebelumnya.
Kenakalan remaja merupakan konflik pergulatan nilai, baik dari pribadi maupun dipengaruhi oleh  faktor-faktor  tambahan,  yang  membuat  seorang  remaja  rapuh  dalam  menegaskan karakternya akibat gagalnya dalam belajar untuk mengembangkan karakter atau akibat faktor- faktor  yang  mendorong  seseorang  untuk  membenturkan  nilai-nilai  dan  menciptakan ambiguitas  dan  ketidakseimbangan  bagi  si  remaja,  sedangkan  ia  masih  belum  siap.  Dapat dikatakan, kenakalan remaja adalah konflik yang melibatkan banyak pihak, sehingga dalam penanganannya  memerlukan  kolaborasi  banyak  pihak.  Namun,  dalam  upaya  pencegahan, terdapat  satu  konsep  yang  disepakati  bahwa  pendidikan  merupakan  cara  efektif  dalam menanggulangi dan mencegah kenakalan remaja agar tidak semakin meluas. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan resolusi konflik, yang menanamkan karakter penyelesaian konflik sejak awal sehingga meminimalisir konflik yang terbentuk akibat kenakalan remaja sebelum aksi tersebut terjadi.

## 3.3 Pendidikan Resolusi Konflik dalam Menangani Kenakalan Remaja Sekolah
Setelah melihat berbagai persoalan kenakalan remaja sebagai sebuah konflik, tentunya perlu diupayakan suatu cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi persoalan tersebut, yaitu pendidikan resolusi konflik. Perlu ditekankan di sini bahwasanya pendidikan resolusi konflik ini bukan hanya mengacu pada institusi formal pendidikan saja. Kita sudah menyepakati bahwa persoalan kenakalan remaja merupakan tanggung banyak pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga  resolusinya  adalah  pihak-pihak  yang  terkait  harus  turut-serta  dalam  mengatasi masalah ini. Hakikatnya pendidikan resolusi konflik ialah aktivitas umum yang bisa diterapkan oleh  masing-masing  individu,  keluarga,  organisasi  masyarakat  atau  lembaga  pendidikan (Jones, 2002).
Pendidikan resolusi konflik menjadi jalan dalam upaya preventif untuk meminimalisir kenakalan remaja. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pendidikan resolusi konflik diperuntukan  untuk  apa.  Dalam  hal  ini,  Dewi,  dkk.  (2019)  menjelaskan  bahwa  pendidikan resolusi  konflik  memiliki  fokus  dalam  mengatasi  sikap-sikap  berikut,  di  antaranya:  1) No emphaty, yaitu menutup diri untuk membantu orang lain karena kurangnya kepekaan rasa; 2) No  collaborative  intelligence,  yaitu  tidak  cerdas  menangkap  peluang  kerja  sama  dengan berbagai pihak yang bersimbiosis; 3) No conflict resolution intelligence, yaitu cenderung pasif dan tidak tahu harus berbuat apa dalam menyelesaikan konflik; 4) No social intelligence, yaitu
kurang mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan masyarakat; 5) No skill personal, yaitu kurang  mampu  membina  hubungan  dekat;  6) Using  force/violence,  yaitu  tidak  mampu mengendalikan  emosi  dan  kerap  menggunakan  kekerasan  untuk  menyelesaikan  masalah. Dikarenakan  pendidikan  resolusi  konflik  memposisikan  upaya  resolusi  atau  penyelesaian, tentunya yang perlu diperhatikan adalah upaya mengakhiri perselisihan (konflik).
Pendidikan resolusi konflik berarti mengupayakan penyelesaian masalah suatu konflik. Dengan statusnya  sebagai  pendidikan,  tentunya  ada  prinsip-prinsip  yang  harus  dipenuhi  dalam pendidikan resolusi konflik. Prinsip dan proses belajar-mengajar harus memiliki orientasi dan tujuan yang jelas (Adams, 1992). Kemudian, Sweenary dan Carrutthers, dikutip Latipun (2013) menyebutkan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, di antaranya: 1) Keseluruhan kondisi orang-orang yang konflik melibatkan pengalaman dan tidak statis; 2) Pihak-pihak dalam konflik merupakan  pembuat  ( cocreator)  suatu  konflik  dan  mereka  bertanggung  jawab  terhadap kondisi  tersebut;  3)  Pihak-pihak  yang  berbeda  kepentingan  harus  tidak  berseberangan ( opposite), tetapi saling mendukung bagi menyelesaikan perselisihan antar mereka; dan, 4) Penyelesaian  sama-sama  untung  ( win-win  solution)  harus  dicapai  sehingga  seluruh  pihak memperoleh keuntungan dari suatu proses resolusi konflik.
Atas dasar itulah, pendidikan resolusi konflik tidak begitu saja terwujud. Setidaknya ada ukuran yang dapat menyebutkan bahwa model semacam itu bisa disebut sebagai pendidikan resolusi konflik. Bagi Adams (1992) hal-hal semacam itu harus diketahui oleh lembaga pendidikan atau sekolah  tentang  prinsip-prinsip  dasar  pengembangan  kurikulum  pendidikan  konflik  yang mencakup:  serangkaian  kegiatan  yang  memungkinkan  bagi  lembaga  pendidikan  tersebut, memanajemen  unsur  kelemahan  dan  kelebihannya  ( school  mapping),  menentukan  tujuan pembelajaran  yang  sesuai  dengan  kapasitas  guru  dan  kemampuan  siswa  ( objectives  and lesson design), memperbaiki sistem pengelolaan pembelajaran yang berkelanjutan dan efisien ( scope  and  sequence),  dan  membuat  rangkaian  sistem  pengawasan  dan  evaluasi pembelajaran yang efektif-komprehensif.
Seperti  yang  telah  dijelaskan,  pendidikan  resolusi  konflik  berarti  berupaya  menyelesaikan masalah.  Misi  itu  adalah  hal  yang  utama.  Walaupun  demikian,  terdapat  strategi  dalam pendidikan  resolusi  konflik  yang  tidak  hanya  berkutat  pada  penyelesaian  masalah,  juga mendidik  remaja  tersebut  untuk  mengembangkan  kemampuan  berpikir,  kemampuan membaca situasi dan secara komprehensif melihat perkembangannya. Semua itu merupakan kewajiban yang harus diwujudkan dalam pendidikan resolusi konflik. Bagaimana pun, prinsip- prinsip  pendidikan  resolusi  konflik  sudah  memberikan  gambaran  bahwa  ini  bukan  sekadar menyelesaikan satu persoalan, namun bagaimana semua subjek dilibatkan dan memberikan hasil  yang  berkeadilan.  Karenanya,  mengembangkan  kepekaan  sosial,  kecerdasan  individu, dan problem  solving  adalah  komponen  yang  tidak  bisa  diabaikan  dalam  model  pendidikan resolusi konflik.
Guna  menjalankan  pendidikan  resolusi  konflik,  ada  strategi  pengorganisasian  yang  dapat dijalankan,  guna  memetakan  dan  membantu  penyelesaian  konflik  dari  berbagai  dimensi. Dikutip dari Dewi, dkk. (2019), berikut adalah cara-cara pengorganisasian Pendidikan Resolusi Konflik. Pertama, adalah mengasah kecerdasan sosial dan problem solving. Hal ini berupaya untuk membentuk kepekasaan sosial sebagai modal awal untuk membentuk kepribadian yang bijaksana  ketika  dihadapkan  dengan  konflik  yang  lebih  besar  dan  kompleks  nanti.  Kedua, adalah dengan meningkatkan kemampuan mendesain resolusi konflik. Kemampuan desain ini guna mempermudah dan mengefisiensi daya dan upaya dalam menyelesaikan suatu konflik, juga  mengasah  kecerdasan  dalam  menyelesaikan  suatu  masalah  dengan  lebih  akurat  dan cerdas. Terakhir, adalah membantu mendapatkan dan membentuk pengetahuan konflik yang
positif.  Inilah  yang  diharapkan  dari  karakter  agar  peka  dalam  menghadapi  konflik  melalui resolusi cerdas.

## Gambar 1. Strategi Pengorganisasi Pendidikan Resolusi Konflik (Dewi, dkk. 2019)
Mengingat  pendidikan  resolusi  konflik  yang  terukur,  maka  untuk  mengunci  dan  memantau keberhasilannya  diperlukan  suatu  upaya  evaluasi  untuk  menilai  sejauh  mana  pendidikan resolusi konflik ini bekerja dalam mengatasi masalah kenakalan remaja. Menurut Jones (2002), evaluasi  harus  mengukur  tingkat  keberhasilan  ( outcome)  dari  program  pendidikan  resolusi konflik, dimana indikator yang digunakan sebagai acuan evaluasi dan assesment ini meliputi: 1) Keterampilan resolusi konflik yang dipelajari ( skill & ability learned), yang mana pada tahap ini  evaluasi  berfokus  pada  pertanyaan-pertanyaan  tentang  seberapa  baik  siswa  mampu menjadi pendengar yang baik, bersikap objektif, minim prasangka, respons empati, mencari alternatif-alternatif respons, mampu kontrol diri, dan lain-lain; 2) Perubahan sikap ( attitudes changed),  seperti  perubahan  sikap  peserta  yang  menjadi  lebih  pro-sosial,  tidak  egois,  dan lainnya. Poin evaluasinya terletak pada bagaimana sikap siswa terhadap perbedaan, bentuk penghormatan pada lingkup rentang usia, sikap siswa dalam mempersepsikan masalah dan konflik, dll; dan, 3) Perubahan perilaku ( behaviors changed), sekaligus menjadi aspek yang paling penting berkaitan dengan pendidikan karakter. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa seseorang  dengan  kecerdasan  dan skill  resolusi  konflik  berbanding  lurus  dengan  kualitas perilaku.  Pada  level  sekolah,  evaluasi  yang  dilakukan  umumnya  mengacu  pada  sikap  dan perilaku peserta didik, seperti semakin jarang bertengkar/berkelahi di kelas maupun di luar kelas, pembentukan kelompok-kelompok atau geng-geng sekolah, bullying, dll.
Dewi,  dkk.  (2019)  mengungkapkan  beberapa  misi  yang  hendak  dicapai  dari  implementasi pendidikan resolusi konflik, meliputi: 1) Siswa mampu memahami konflik; 2) Siswa mampu mengendalikan emosi; 3) Siswa mampu mengatasi konflik secara konstuktif. Dengan begitu, bila  diperluas  ke  persoalan  warga  negara,  maka  tujuan  dari  pendidikan  ini  adalah mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, cerdas,  dan  tentunya  bijaksana  dalam  menanggapi  berbagai  permasalahan.  Secara  garis besar,  pendidikan  resolusi  konflik  berusaha  membentuk  peserta  didik  yang  cerdas  dalam menghadapi situasi sulit semacam konflik.
Ketika  capaian  kewarganegaraan  yang  cerdas  itu  tercapai,  hendaknya  hal  itu  dapat dipertahankan.  Kembali  pada  persoalan  di  awal,  bahwa  kenakalan  remaja  merupakan tanggung  jawab  semua  pihak  yang  mengindikasikan  adanya  tanggungan  sosial.  Dengan ketersediaan ruang dalam mengeksplorasi diri sembari berada dalam pembimbingan, maka diharapkan  peserta  didik  dapat  mengalihkan  kenakalannya  ke  bentuk  resolusi  konflik  atau bahkan  masuk  ke  ranah  konflik  lain  yang  bertujuan  untuk  diselesaikan.  Harapannya permasalahan  ini  dapat  diminimalisir  di  masa  depan.  Selain  dapat  membantu  negara,  juga
berdampak baik bagi lingkungan, keluarga dan dirinya. Sebab, bila fenomena permasalahan remaja  di  Indonesia  berupa  konflik  interpersonal  jika  tidak  ditangani dan  diarahkan  secara tepat sedikitnya berdampak pada hubungan sosial, konsentrasi belajar, bahkan perkembangan diri individu tersebut (Nadya, Malihah, & Wilodati, 2020).

## 4. KESIMPULAN
Kenakalan remaja sejatinya adalah konflik yang dialami para remaja. Konflik tersebut terus- menerus  berperang  dalam  pikiran  seorang  remaja  yang  kala  itu  berada  dalam  masa perkembangan dan pematangan fisik dan psikis. Hal itu membuat para remaja bimbang dan tidak  bisa  menciptakan  sebuah  langkah  dan  gagasan  pasti  serta  cenderung  spekulatif  dan penuh  rasa  penasaran.  Pencarian  jati  diri  pun  menjadi  salah  satu  faktor  yang  membuat seorang remaja terus mencari makna dari hidup dan jalannya. Konflik batin itu pada akhirnya membuat bimbang para remaja.
Fenomena kenakalan remaja menjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Sudah banyak kasus para remaja yang melakukan tindakan pidana, juga pelanggaran hukum lainnya. Seolah semua itu adalah bentuk kebiasaan atau dimaknai sebagai tindakan dan sikap yang bernilai oleh beberapa kalangan remaja lainnya. Tidak terlepas dari masalah-masalah batin dan psikis, beberapa remaja terkadang bertindak tanpa memperhatikan dampak jauh ke depan. Dengan pandangan tersebut, wajar saja bila kenakalan remaja semakin menjamur di Indonesia dan cukup sulit juga menindak para pelaku kenakalan remaja, sekalipun telah bertindak kriminal.
Kenakalan  remaja  juga  banyak  dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal  dirinya.  Bila  sebelumnya faktor internal, maka pendorong lainnya datang dari luar yang umumnya paling besar dalam mendorong  tindakan  semacam  itu.  Hal  yang  perlu  disoroti  adalah  kondisi  keluarga  dan lingkungan, yang menjadi pendorong terbesar seorang remaja melakukan penyimpangan dan berimbas pada kenakalan remaja. Masalah-masalah itu terus memucak sehingga menimbulkan konflik,  tidak  hanya  konflik  dalam  dirinya  namun  menyembur  keluar  menjadi  konflik  di masyarakat bahkan berdampak pada negara. Oleh karenanya, perlu keterlibatan semua pihak dalam menanggulanginya karena semuanya turut bertanggung jawab.
Pendidikan  resolusi  konflik  menjadi  salah  satu  solusi  pencegahan  yang  diharapkan  dapat menyelesaikan masalah kenakalan remaja sebelum kenakalan itu terjadi. Melalui pendidikan ini, seorang remaja dididik untuk dapat bersikap cerdas dan bijak dalam upaya mencari resolusi dari  setiap  permasalahan.  Permasalahan-permasalahan  tersebut  tidak  bisa  serta-merta diselesaikan tanpa adanya ukuran. Tentunya, perlu pemikiran dan perenungan juga aksi nyata dalam setiap upaya penyelesaian problematika kenakalan remaja. Perlahan-lahan pendidikan ini akan menjadi pendidikan karakter dan membantu peserta didik untuk melewati masa-masa kritisnya pada saat remaja. Bekal ini adalah bekal di masa depan.
Perlu dicatat, pendidikan resolusi konflik bukanlah hanya konsep yang diterapkan di sekolah atau  institusi  resmi  lainnya,  walau  memang  umumnya  demikian.  Namun,  pada  hakikatnya, pendidikan  resolusi  konflik  ini  bisa  dilakukan  oleh  semua  lapisan,  khususnya  keluarga  dan lingkungan. Itulah mengapa, pendidikan resolusi konflik adalah upaya kolaboratif, sehingga akan lebih efisien dan efektif.
Upaya ini sangatlah ideal dan dampaknya akan sangat bagus bila sampai diimplementasikan secara konsisten. Tentunya, perlu ada dukungan dari sumber daya yang ada agar pendidikan resolusi konflik bisa berjalan dan memberikan hasil yang nyata.

## DAFTAR RUJUKAN

## Rujukan Buku:
Adams, M.  (1992).  Promoting diversity  in  college classrooms:  Innovative responses  for  the curriculum, faculty, and institutions. San Francisco: Jossey-Bass.
Cicourel, A. V. (2017). The Social Organization of Juvenile Justice. London: Routledge.
Dewi, S. F., Indrawadi, J., Anas, S., Hulfareza, A., Angraini, N. M., & Ningsih, W. A. (2019).
Desain Pendidikan Resolusi Konflik. Purwokerto & Malang: CV. IRDH. IKAPI.
Hirsch, T. (2017). Causes of Delinquency. New York, YK: Routledge.
Jones,  T.  S.  (2002). School  Conflict  Management:  Evaluating  Your  Conflict  Resolution Education Program. Ohio: Ohio State Board of Education.
Santrock, J. W. (2007). Perkembangan Anak. DKI Jakarta: Erlangga.
Timpe, A. D. (1988). Managing People. New York: Facts on File.
Rujukan Jurnal:
Adlini,  M.  N.,  Dinda,  A.  H.,  Yulinda,  S.,  Chotimah,  O.,  &  Merliyana,  S.  J.  (2022).  Metode
Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Jurnal Pendidikan: Edumaspul, VI(1), 974-980.
Arifin, M. H. (2020). Efektivitas Peranan Budaya Lokal dan Penguatan Karakter sebagai Media Pendidikan Resolusi Konflik pada Mata Kuliah Pancasila da Kewarganegaraan. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, II(1), 1-73.
Aroma,  I.  S.,  &  Suminar,  D.  R.  (2012).  Hubungan  Antara  Tingkat  Kontrol  Diri  Dengan Kecenderungan  Perilaku  Kenakalan  Remaja. Jurnal  Psikologi  Pendidikan  dan Perkembangan, I(2), 1-6.
Aviyah, E., & Farid, M. (2014). Religiusitas, Kontrol Diri Dan Kenakalan Remaja. Persona: Jurnal Psikologi Indonesia, III(2), 126 - 129.
Coccia, M. (2017). A Theory of General Causes of Violent Crime: Homicides, Income Inequality and Deficiencies of the Heat Hypothesis and of The Model of CLASH. Aggression and Violent Behavior, XXXVII, 190-200. Diakses dari www.elsevier.com/locate/aggviobeh.
Gibbons, K. (2010). Resolution in the Classroom. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, XXVII(2), 84-89. doi:doi.org/10.1080/07421656.2010.10129716.
Karlina,  L.  (2020).  Fenomena  Terjadinya  Kenakalan  Remaja. Jurnal  Edukasi  Non-Formal , 147-158.
Nadya,  F.,  Malihah, E., &  Wilodati.  (2020).  Kemampuan  Resolusi Konflik  Interpersonal dan Urgensinya pada Siswa. Societas, X(1), 775-790.
Purnamasari, L. (2018). Akar Sebab Siklus Penyimpangan Pada Remaja: Penelitian Tentang Penyalahgunaan Minuman Beralkohol di Kalangan Remaja di Kecamatan Bulukamba Kabupaten  Brebes.  Bandung:  UIN  Sunan  Gunung  Djati.  Diakses  dari http://digilib.uinsgd.ac.id/13773/.
Suparlan,  P.  (2006).  Konflik  Sosial  dan  Alternatif  Pemecahannya. Antropologi  Indonesia, XXX(2), 138-150.
Trinder,  M.,  Wertheim, E.  H., Freeman,  E.,  Sanson,  A.,  Richardson,  S., &  Hunt,  S. (2010). Comparison of the Effectiveness of Two Forms of the Enhancing Relationships in School Communities Project for Promoting Cooperative Conflict Resolution Education in
Australian Primary Schools. Journal of Peace Education, VII, 85 – 105. doi:doi.org/10.1080/17400201003640228.
Young, H., & Giller, C. (2021). Juvenile Delinquency in the United States of America. Journal of Sociology, III(4), 1-7.
Zuldin,  M.  (2019).  Ketimpangan  Sebagai  Penyebab  Konflik:  Kajian  Atas  Teori  Sosial
Kontemporer. Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, II(1), 157-183.

## Rujukan Prosiding:
Arihan,  A.,  Zuber,  A., &  Haryono,  B. (2018).  Resolusi Konflik  Komunal dengan  Pendekatan Budaya  Maja  La'bo  Dahu  Antara  Warga  Desa  Ngali  dan  Renda  Kecamatan  Belo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Proceeding of The URECOL, (pp. 165-175). Bima.

## Rujukan Sumber Online :
Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Kriminal 2021. DKI Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Department  of  Economic  and  Social  Affairs,  United  Nations.  (2003). World  Youth  Report. Diakses dari www.un.org: https://www.un.org/development/desa/youth/world-youth- report/world-youth-report-2003.html.
Jawapos.com. (2022, Maret 12). Fenomena Kenakalan Remaja Berujung Kriminalitas. Diakses dari
www.jawapos.com:
https://www.jawapos.com/jabodetabek/12/03/2022/fenomena-kenakalan-remaja- berujung-kriminalitas/.
Latipun.  (2013). Konseling  Berfokus  Resolusi  Konflik  Antar  Sebaya:  Dari  Perselisihan  ke Perdamaian di Kalangan Remaja. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
The Asia Foundation. (2012, Februari 1). Frustrated, Indonesians Demand Changes in Juvenile Justice System. Diakses dari asiafoundation.org:
https://asiafoundation.org/2012/02/01/frustrated-indonesians-demand-changes-in- juvenile-justice-system/.
The  Jakarta  Post.  (2014,  Juni  21). Your  Letters:  Juvenile  Delinquency.  Diakses  dari www.thejakartapost.com:  https://www.thejakartapost.com/news/2014/06/21/your- letters-juvenile-delinquency.html.
Tirto.id. (2021, Maret 5). Mengapa Kenakalan Remaja Disebut Perilaku Menyimpang? Diakses dari tirto.id: https://tirto.id/mengapa-kenakalan-remaja-disebut-perilaku- menyimpang-gaSK.
United  Nations.  (2022,  April  25). Indonesia  Establishing  a  Child-Sensitive  Juvenile  Justice
System in Indonesia. Diakses dari www.un.org: https://www.un.org/ruleoflaw/files/indonesia.doc.