## PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Apri Rotin Djusfi Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar Email: aprirotindjusfi@utu.ac.id

## Jumadi Winata
Jumadi.winata017@gmail.com

## Abstract
Article 1666 of the Civil Code provisions regarding grants are regulated in the Civil Code Chapter X Book III concerning Engagement affirms that a Defend is an agreement, whereby an donor submits an item free of charge, without being able to withdraw it, for the benefit of someone who receives the goods and  must  include  all  heirs.  However,  there  are  still  many  grants  that  do  not  include  all  heirs  in  the granting of these grants, which makes other legitimate heirs do not accept the existence of these grants and  they  want  to  complete  them.  To  obtain  data  in  this  thesis  writing,  literature  research  and  field research  are  conducted.  Library  research  to  obtain  secondary  data  by  studying  books,  legislation. Compliance in the Civil Code is only an obligator, meaning that it has not transferred ownership rights, because the ownership rights have just moved by levering or juridical submission. It is said that granting is not a sale and purchase and exchange but one of the titles for the transfer of ownership.
Keywords: grant , civil code, private law

## 1. PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  individu  senantiasa  membutuhkan  hubungan  dan  menjalin  kerja sama dengan manusia lain. Dalam hidup bermasyrakat manusia mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka  ragam,  dimana  kebutuhan  itu  dapat  terpenuhi  dengan  mengadakan  kerja  sama.  Manusia selain  sebagai  makhluk  individu    juga  dikenal  sebagai  makhluk  sosial.  Manusia  sebagai  makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengadakan kerja sama dan hubungan satu sama lain.
Seiring  berjalannya  waktu,  kebutuhan  manusia  semakin  beragam  yang  menyebabkan hubungan  maupun  kerja  sama  yang  terjadi  juga  semakin  kompleks,  khususnya  dalam  hubungan bisnis.  Dalam  menjalin  suatu  hubungan  maupun  kerja  sama,  yang  terpenting  adalah  kata  sepakat diantara  kedua  belah  pihak.  Kesepakatan  tersebut  harus  saling  menguntungkan  bagi  kedua  belah pihak yang bersepakat. Suatu kesepakatan akan mengikat kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, misalnya  perjanjian jual  beli, sewa  menyewa  dan  dan  sebagainya  yang  melibatkan  dua  orang  atau lebih. Hibah yaitu suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma- cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah  yang  menerima  penyerahan  itu  (Pasal    1666  KUHPerdata).  Hibah    dalam  KUHPerdata digolongkan sebagai perjanjian dengan cuma-cuma  yang ditujukan hanya adanya prestasi dari satu pihak  saja,  sedangkan  pihak    yang  lainnya  tidak  memberikan  kontra  prestasi,  Hibah  dalam KUHPerdata  ini  merupakan  bagian  dari  hukum  perjanjian  dan  digolongkan  perjanjian  untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. 1
Pada asasnya suatu perjanjian adalah bersifat timbal balik, dimana seseorang menyanggupi memenuhi prestasi yang disebabkan karena dia akan menerima kontra prestasi dari pihak lain.Kadang kala karena sesuatu hal seseorang itu membatalkan apa yang telah ia berikan kepada orang lain yang dikarenakan tidak dipenuhinya prestasi. Begitu juga dengan hibah ini, meskipun hibah yang sudah diberikan kepada orang lain termasuk diberikan kepada anaknya sendiri ini telah dibuatkan akta yang sah  dihadapan    notaris  tapi  kadang  kala  ada  yang  mencabut  atau  menariknya  kembali.    Yang dimaksud dengan mencabut atau menariknya kembali dalam hal ini tidak lain adalah membatalkan Hibah. Di  dalam  KUHPerdata  maupun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  hibah  tidak  boleh  ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan dari si penerima hibah, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali adalah hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya (Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam). Dalam akta hibah ini apabila syarat-syarat hibah telah dilanggar dan syarat untuk pembatalan akta  hibah  dapat  dibuktikan  oleh  pihak  Penggugat,  maka  Majelis  Hakim  membatalkan  akta  hibah tersebut. Suatu hibah tidak hanya memberi hak kepada penerima hibah, akan tetapi juga mengandung suatu  kewajiban  bagi  penerima  hibah  tersebut.  Penerima  hibah  yang  terbukti  tidak  melaksanakan kewajibannya maka pemberi hibah dapat menghendaki pembatalan atas akta hibah tersebut. Pasal 1688 KUHPerdata tentang ketentuan hibah menegaskan, suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk  memberi nafkah kepadanya.
Selain ketentuan di atas, untuk pembatalan hibah dapat juga dilakukan melihat dari syarat- syarat terpenuhinya hibah tersebut, apakah penghibahan tersebut telah dituangkan dalam suatu akta hibah,  jika  penghibahan  tersebut  tidak  dilakukan  atau  dituangkan  dalam  suatu  akta,  maka  anda
1 Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 1991 hal 1
sebagai ahli waris dapat mengajukan keberatan dan meminta Pengadilan untuk membatalkan hibah tersebut.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
2.1.Jenis dan Sifat Penelitian
Menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif. 2 Penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian  dengan  hanya  mengolah  dan  menggunakan  data-data  sekunder  yang  berkaitan dengan masalah “penyelesaian sengketa hibah menurut ketentuan kitab undang-undang hukum perdata” 2.2.Pendekatan Masalah Tipe  penelitian  yang  digunakan  yakni  yuridis  normatif,  maka  pendekatan  yang  dilakukan yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach). 3 Pendekatan  perundang-undangan merupakan  pendekatan  utama  dalam  penelitian  ini,  karena  yang  menjadi  pusat  perhatian  utama dalam penelitian ini adalah KUHPerdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam hibah tidak boleh ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan dari si penerima hibah, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali adalah hibah  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  kepada  anak-anaknya  (Pasal  212  Kompilasi  Hukum  Islam). Dengan  demikian,  penelitian  ini  menitik  beratkan  pada  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini sesuai  dengan  kegunaan  dari  metode  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  untuk  mengetahui  dan mengenal  apakah  dan  bagaimanakah  hukum  positifnya  mengenai  suatu  masalah  tertentu. 4 Pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual  dipandang  perlu  untuk  pendalaman,  disamping sebagai pelengkap pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan perundang-undangan diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hibah menurut kitab undang-undang hukum perdata.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.Pengertian Hibah Hibah adalah suatu persetujuan dengan si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan semua benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (166 BW). 5
1) Menurut 1666 BW, hibah merupakan keperluan sepihak : a) Di  lakukan  dengan  cuma-cuma  :artinya  tidak  memerlukan  suatu  pembayaran  atau kompensasi dalam bentuk apapun.
b) Di lakukan semasa hidupnya, sedangkan hibah yang dicantumkan dalam surat Wasiat disebut Hibah Wasiat.
c) Tidak dapat ditarik kembali oleh si pemberi hibah.
2) Dapat  diperjanjikan  bahwa  pemberi  hibah  akan  berhak  mengambil  kembali  hibahnya  bila penerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu dari pemberi hibah (Pasal 1672 KUHPerdata). Hanya  saja  perjanjian  yang  demikian  hanya  boleh  bila  untuk  kepentingan  penghibah  sendiri (Pasal 1672 KUHPerdata).
3) Hanya dapat terjadi mengenai benda yang sudah ada (Pasal 1667 KUHPerdata).
4) Pemberian harus dengan akta Notaris (Pasal 1682 KUHPerdata).
5) Hibah antara suami istri dilarang (Pasal 1678 KUHPerdata).
2 Menurut  Ronald  Dworkin,  penelitian  hukum  normatif  ini  disebut  juga  dengan  istilah  doctrinal,  yaitu  penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam perundang-undangan ( law as it written in the book ), maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan ( law as it is decided by the judge through judicial process ). 3 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hal. 295 4 Sunaryati  Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  pada  Akhir  Abad  Ke  20, Bandung:  Alumni,  1994, hal.140 5 Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian , Sumber Bandung, Jakarta 1980, hal 9
6) Hibah dapat ditarik kembali (Pasal 1688 KUHPerdata),bila :
a) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
b) Jika penerima hibah bersalah karena melakukan atau membantu melakukan pembunuhan atas penghibah atau suatu kejahatan yang lain terhadap si penghibah.
c) Jika  penerima  hibah  menolak  memberikan  tunjangan  nafkah  kepada  si  penghibah, setelahnya penghibah jatuh miskin.
7) Kuasa untuk menerima hibah harus dengan akta otentik.
8) Hibah yang berkaitan dengan tanah wajib dinyatakan dalam akta otentik yang dibuat PPAT.
9) Sebelum dilakukan hibah perlu dibayar pajaknya terlebih dahulu.
10) Cara penghitungan pajak hibah : (NJOP – NPOPTKP ) x 5% ) x 50% khusus untuk hibah dari garis  keturunan  vertikal  (orang  tua  ke  anak  maupun  anak  ke  orang    tua).  Sedangkan  dari keluarga sedarah lainnya dan orang tidak sedarah dihitung seperti menghitung pajak Jual beli
Pasal  1666  KUHPerdata  menyatakan  sebagai  berikut,  Penghibahan  adalah  suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang  masih  hidup.  Berdasarkan  Pasal  1666  KUHPerdata  tersebut,  ,  saat  masih  hidup, memberikan  hibah  kepada  anaknya  dapat  dibenarkan  dan  cukup  memiliki  alasan  hukum. Dalam  pemberian  hibah,  sepanjang  harta  yang  dihibahkan  adalah  miliknya  sendiri,  maka hibah tersebut adalah sah secara hukum. Pasal 1676 KUHPerdata menyatakan, semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali  mereka  yang  oleh  undang-undang  dinyatakan  tidak  mampu  untuk  itu. 6 Perbedaan  antara hibah biasa dengan hibah wasiat terletak pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu dilakukan pada  waktu  si  penghibah  masih  hidup  maka  disebut  hibah  biasa  (Pasal  1666  KUHPerdata).  Jika penghibahan  tersebut  dilakukan  setelah  penghibah  meninggal  dunia  maka  disebut  hibah  wasiat dimana  penghibahan  dituangkan  dalam  suatu  akta  yang  disebut  akta  hibah  wasiat  (Pasal  957 KUHPerdata), Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau  beberapa  orang  barang-barang  tertentu,  atau semua  barang-barang  dan  macam  tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.
Pasal 1688 KUHPerdata menegaskan, suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:
a) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
b) Jika  orang  yang  diberi  hibah  bersalah  dengan  melakukan  atau  ikut  melakukan  suatu  usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
c) Jika  penghibah  jatuh  miskin  sedang  yang  diberi  hibah  menolak  untuk  memberi  nafkah kepadanya. Selain ketentuan di atas, untuk pembatalan hibah dapat juga dilakukan melihat dari syarat- syarat terpenuhinya hibah tersebut, apakah penghibahan tersebut telah dituangkan dalam suatu akta hibah, jika  penghibahan tersebut tidak  dilakukan  atau  dituangkan  dalam  suatu akta,  maka  sebagai ahli waris dapat mengajukan keberatan dan meminta Pengadilan untuk membatalkan hibah tersebut. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1682 KUHPerdata yang menyatakan, tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris,  yang  aslinya  disimpan  oleh  notaris  itu. Pasal  1687  KUHPerdata  Hadiah  dari  tangan  ke tangan  berupa  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  surat  piutang  yang  akan  dibayar  atas  tunduk,
6 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia , Cet. Ketujuh, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 15
tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah.
Perjanjian adalah suatu perbuatan mengenai harta benda antara dua pihak dalam satu pihak berjanji atau dianggap untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut perjanjian itu. Menurut  Subekti  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seorang  berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu dalam bentuk  perjanjian  berupa  suatu  rangkaian perkataan  yang  diucapkan  atau ditulis. 7 Membedakan  antara  perikatan  dan  perjanjian  adalah  bahwa  perjanjian  itu  dilahirkan  oleh perikatan dan perikatan lahir karena adanya perjanjian. Jadi pada hakekatnya perikatan itu lebih luas dari perjanjian karena perikatan mencakup semua ketentuan dalam buku ketiga KUHPerdata, baik itu perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun perikatan yang bersumber dari Undang-Undang. Di dalam KUHPerdata Buku II Bab X, bagian pertama, Pasal 1666 terdapat pengertian hibah
( schenking ) yang didefenisikan sebagai berikut bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan. Perkataan di waktu hidupnya mempunyai arti bagi penghibah, adalah untuk membedakan penghibahan ini  dari  pemberian-pemberian yang  dilakukan  dalam  suatu  surat  wasiat  ( testament )  yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi hibah meninggal dan setiap waktu  selama  penerima  itu  masih  hidup,  dapat  diubah  dan  ditarik kembali  olehnya. Pemberian  dalam    testament  dalam  KUHPerdata dinamakan  Legaat  (Hibah  wasiat)  yang diatur dalam hukum waris, maka dengan sendirinya ia tidak dapat menarik kembali secara sepihak oleh penghibah. 8
Penghibahan digolongkan dalam perjanjian Cuma-Cuma (bahasa belanda OM niet ) dalam perkataan dengan Cuma-Cuma itu ditunjukkan adanya prestis dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya  tidak  usah  memberikan  kontra  prestisnya  sebagai  imbalannya,  maka  perjanjian  yang demikian  dikatakan  perjanjian  sepihak.  Karena  lazimnya  bahwa  orang  yang  menyanggupi  untuk melakukan  suatu  prestasi  karena  ia  ingin  menerima  kontra  prsetasi.  Penghibahan  hanya  dapat meliputi barang-barang yang sudah ada, penghibahan dari barang-barang yang belum menjadi milik penghibah adalah batal (Pasal 1667 KUHPerdata). Dalam hal ini hibah berbeda dengan perjanjian jual  beli,  jika  dalam  jual  beli  penjual  harus  melindungi  pihak  pembeli,  maka  dalam  penghibahan penghibah tidak harus melindungi penerima hibah, apabila ternyata barang yang dihibahkan bukan milik  yang  sebenarnya  dari    penghibah  maka  penghibah  tidak  wajib  untuk  melindungi  penerima hibah.  Hal  ini  dapat  dimengerti  karena  perjanjian  hibah  merupakan    perjanjian  Cuma-Cuma  yang penerima  hibah  tidak  akan  dirugikan  dengan  pembatalan  suatu  penghibahan  atau  barang  yang ternyata bukan milik yang sebenarnya. Penghibahan  di  dalam  KUHPerdata  adalah  bersifat  obligator  saja  artinya  belum memindahkan  hak  milik,  karena  hak  milik  itu  baru  pindah  dengan  dilakukannya  levering  atau penyerahan  secara  yuridis.  Dikatakan  bahwa  penghibahan  bukan  merupakan  jual  beli  dan  tukar menukar  akan  tetapi  salah  satu  title  bagi  pemindahan  hak  milik.  Penghibah  tidak  boleh memperjanjikan bahwa akan tetap berkuasa untuk menjual dan memberikan kepada orang lain suatu barang  yang  termasuk  dalam  penghibahan.  Penghibahan  semacam  ini,  sekedar  mengenai  barang tersebut yang dianggap sebagai batal (Pasal 1668 KUHPerdata). Janji yang diminta oleh penghibah bahwa tetap berkuasa untuk menjual dan memberikan barang kepada orang lain, berarti bahwa hak milik  atas barang  tersebut  tetap  ada  padanya,  karena  hanya  seorang  pemilik  dapat  menjual  atau memberikan  barang  kepada  orang  lain,  yang  bertentangn  dengan  sifat  dan  hakekat  penghibahan.
7 Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 1991, hal 3
8 Abdurrahman SH MH, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004, hal 35
Sudah jelas bahwa janji seperti ini membuat penghibahan batal, apa yang terjadi sebenarnya hanya suatu pemberian hak untuk menikmati hasil saja.
Suatu  hibah  adalah  batal  jika  dibuat  dengan  syarat  bahwa  penerima  hibah  akan  melunasi hutang-hutang atau beban-beban lain, selainnya yang dinyatakan dengan tegas di dalam akte hibah sendiri atau  di  dalam  suatu  daftar  yang  ditempelkan  kepadanya  (Pasal  1670  KUHPerdata).  Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa diperbolehkan untuk menjanjikan penerima hibah akan melunasi hutang si penghibah, apabila disebutkan dengan jelas maka janji seperti itu tidak akan membuat batal penghibahannya. Penetapan seperti yang dimaksud di atas, yang dicantumkan pada perjanjian hibah, dengan mana diletakkan bagi penerima hibah, lazimnya dinamakan suatu beban secara kurang tepat. Pasal 1670 KUHPerdata memakai perkataan syarat. Perbedaan antara syarat dan beban adalah bahwa terhadap suatu syarat pihak yang bersangkutan adalah bebas, dalam arti bahwa penerima hibah dapat menerima atau menolak, sedangkan suatu beban adalah mengikat merupakan suatu kewajiban syarat.
Dalam KUHPerdata mengenal dua macam penghibahan yaitu 9 :
a) Penghibahan  formal  ( formale  schenking )  yaitu  hibah  dalam  arti  kata  yang  sempit,  karena perbuatan  yang  memenuhi  persyaratan  persyaratan  yang  disebutkan  pada  Pasal  1666 KUHPerdata saja, dimana pemberian misalnya syarat Cuma-Cuma.
b) Penghibahan Materil ( Materiele schenking ) yaitu pemberian menurut hakekatnya, misalnya seseorang  yang  menjual  rumahnya  dengan  harga  yang  murah.  Menurut  Pasal  1666 KUHPerdata  penghibahan  seperti  itu  tidak  termasuk  pemberian,  tetapi  menurut  pengertian yang luas hal di atas dapat dikatakan sebagai pemberian.
Tidak ada kemungkinan untuk ditarik kembali artinya hibah merupakan suatu perjanjian dan menurut  Pasal  1338  KUHPerdata  yang  berbunyi  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Perjanjian  hibah  ini  tidak  ditarik  kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3.2.Syarat Sahnya Hibah Syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah sah adalah :
1) Syarat-syarat bagi penghibah
a. Barang  yang  dihibahkan  adalah  milik  si  penghibah,  dengan  demikian  tidaklah  sah menghibahkan barang milik orang lain.
b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
c. Penghibah  adalah  orang  yang  cakap  bertindak  menurut  hukum  (dewasa  dan  tidak  kurang akal)
d. Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah. Apabila  seseorang  menghibahkan  hartanya  sedangkan  ia  dalam  keadaan  sakit,  yang  mana sakitnya  tersebut  membawa  kematian, hukum  hibahnya  tersebut  sama  dengan  hukum  wasiatnya, maka apabila ada orang lain atau salah seorang ahli waris mengaku bahwa ia telah menerima hibah maka hibahnya tersebut dipandang tidan sah.
1) Syarat-syarat penerima hibah Bahwa  penerima  hibah  haruslah  orang  yang  benar-benar  pada  waktu  hibah  dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan  tidak  dipersoalkan  apakah  dia  anak-anak,  kurang  akal,  dewasa.  Dalam  hal  ini  berarti  setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimana pun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.
2) Syarat-syarat benda yang dihibahkan
a) Benda tersebut benar-benar ada
b) Benda tersebut mempunyai nilai
9 Suryani, Aneka Perjanjian , PT Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hal 5
c) Benda  tersebut  dapat  dimiliki  zatnya,  diterima  peredarannya  dan  pemiliknya  dapat dialihkan
d) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah

## 3) Ijab kabul
Adapun  yang  menjadi  ijab  kabul yaitu  adanya  pernyataan,  dalam  hal  ini  dapat  saja  dalam bentuk  lisan  atau  tulisan.  Menurut  beberapa  ahli  hukum  islam  bahwa  ijab  kabul  tersebut  haruslah diikuti  dengan  kabul,  misalnya  sipenghibah  berkata  “Aku  hibahkan  rumah  ini  kepadamu”,  lantas sipenerima hibah menjawab “Aku terima hibahmu”. 10
3.3.Pembatalan Akta Hibah
Pembatalan hibah yang dilakukan oleh penghibah untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya ini baru terjadi jika unsur-unsur yang dimaksud dalam KUHPerdata yaitu dalam  Pasal  1688  KUHPerdata  “Suatu  hibah  tidak  boleh  ditarik  kembali  maupun  dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut:“
1) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberian hibah dalam keadaan sakit ingatan atau usia belum dewasa.
2) Jika  si  penerima  hibah  telah  bersalah  melakukan  atau  membantu  melakukan  kejahatan  yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3) Jika  ia  menolak  memberikan  tunjangan  nafkah  kepada  si  penghibah,  pada  saat  pemberi  hibah jatuh dalam kemiskinan. Dari  ketentuan  Pasal  1688  ini  terlihat  dengan  jelas  alasan-alasan  yang  dapat  membatalkan hibah  yang  telah  diberikan  oleh  penghibah  kepada  penerima  hibah.  Penarikan  kembali    hibah  ini dilakukan  dengan  menyatakan  kehendaknya  kepada  si  penerima  hibah,  disertai  dengan  penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan.  Dimana dalam penarikan kembali hibah ini salah satu pihak  harus  mempertahankan  haknya  dan  pihak  lain  dibebani  untuk  melakukan  suatu  kewajiban. Lebih  jauh  lagi  pihak-pihak  yang  dirugikan  dapat  menuntut  haknya  bilamana  “Setiap  orang  harus memenuhi  atau  mentaati  peraturan  hukum  yang  telah  ditetapkan.  Tetapi  didalam  suatu  hubungan hukum  yang telah  terjadi,  kemungkinan  timbul  suatu  keadaan  yang  mana  pihak  yang  satu  tidak memenuhi  kewajibannya  terhadap  pihak  yang  lainnya.  Sehingga  pihak  yang  satunya  merasa dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya tetapi harus menurut cara yang telah ditentukan didalam undang-undang”. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menuntut hak adalah dengan mengajukan gugatan ke  pengadilan,  yaitu  meminta  kepada  hakim  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara    yang  di sengketakan. Mengenai proses penyelesaian pembatalan akta hibah malalui pengadilan ini tidaklah mudah  dilakukan  karena  dalam  proses  persidangan  itu  memerlukan  adanya  suatu  pembuktian. Penentuan beban pembuktian merupakan masalah yang tidak mudah karena tidak ada satu pasal pun yang  mengatur  secara  tegas  tentang  pembagian  beban  pembuktian.  Dalam  praktek,  majelis  hakim memerlukan  ketelitian    dan  kebijaksanaan  untuk  menentukan  pihak  mana  yang  perlu  diberi  beban pembuktian  lebih  dahulu  dan  selanjutnya.  Pasal  163  HIR,  283  Rbg  mengatur  beban  pembuktian, tetapi tidak begitu jelas sehingga sulit untuk diterapkan secara tegas apakah beban pembuktian ada pada Penggugat atau Tergugat.
Terlepas  dari  hal  tersebut  tujuan  membuktikan  itu  sendiri  baik  dalam  ilmu  pengetahuan maupun  dalam  bidang    hukum  pada  hakikatnya  selalu  memberi  dasar  kepastian  akan  suatu  yang dibuktikan.  Khususnya  tujuan  membuktikan  secara    yuridis  adalah  memberikan  keyakinan  kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu juga untuk memberikan putusan yang didasarkan
10 Pasaribu, H. Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam , Sinar Grafika, Jakarta, hal 13.
alat-alat  bukti. Dengan  demikian  nampaklah  bahwa  pembuktian  itu  hanyalah  diperlukan  dalam persengketaan atau perkara dimuka pengadilan. Jika tidak ada penyangkalan terhadap atas hak  maka hal itu tidak perlu dibuktikan. Semua hak-hak perdata yaitu hak-hak yang berdasarkan hukum perdata atau  hukum  sipil  yang  dijadikan  perselisihan  adalah  semata-mata  termasuk  kekuasaan  atau kewenangan  hakim  pengadilan  perdata.  Hakim  atau  pengadilan  ini  merupakan  alat  perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum  yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan tadi.
Dalam  sengketa  yang  diajukan  dimuka  persidangan  tersebut  para  pihak  yang  bersengketa memajukan  dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Dalam melaksanakan pemeriksaan ini pula hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Pengadilan sebagai lembaga peradilan pelaksana hukum dalam hal adanya tuntutan hak harus berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah terjadinya main  hakim sendiri sehingga hakim harus bebas dari pengaruh apa dan siapapun untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.
Penggugat  harus  membuktikan  kebenaran  dari  peristiwa  yang  telah  diajukannya,  baik penggugat  maupun  tergugat  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dimuka  pengadilan.  Penggugat berusaha untuk menuntut haknya berupa sesuatu prestasi yang menjadi haknya, sedangkan tergugat sendiri berusaha untuk tidak memberikan suatu prestasi atau menolak apa yang menjadi tuntutan dari penggugat. Hal  itu  ditujukan  supaya  dalam    pembuktian  dan  dalam  menjatuhkan  putusan  yang dilakukan oleh hakim bisa memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara dipengadilan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena pengadilan dianggap sebagai tempat terakhir  bagi  pencari  keadilan  dan    dianggap  dapat  memberikan  suatu  kepastian  hukum,  karena keputusan  pengadilan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
3.4.Penyelesaian Sengketa Perdata
Dalam era global seperti sekarang ini dunia seolah-olah tanpa batas (borderless), orang bisa berusaha  dan  bekerja  di  manapun  tanpa  ada  halangan,  yang  penting  dapat  menghadapi  lawannya secara  kompetitif.  Suatu  hal  yang  sering  dihadapi  dalam  situasi  semacam  ini  adalah  timbulnya sengketa. Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa sengketa mulai dikenal sejak adanya manusia, di mana ada kehidupan manusia di situ ada sengketa. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan  sehari-hari  sengketa  ini  dapat  berwujud  sengketa  antara  sesama  rekan  bisnis,  antar keluarga, antara teman, antara suami dan istri sebagainya. Sengketa yang timbul dalam kehidupan manusia ini perlu untuk diselesaikan. Masalahnya, siapa yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut  cara yang paling mudah dan sederhana adalah para pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri sengketa tersebut 11 . Cara lain yang dapat ditempuh adalah menyelesaikan sengketa tersebut melalui forum yang pekerjaannya atau tugasnya  memang  menyelesaikan  sengketa. Forum  resmi  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang disediakan oleh negara adalah Pengadilan, sedangkan yang disediakan oleh lembaga swasta adalah Arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan sering disebut juga dengan Alternative Dispute  Resolution (ADR)  atau  dalam  istilah  Indonesia  diterjemahkan  menjadi  Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).
1) Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Litigasi
Dalam  menjalankan  kegiatan  bisnis,  kemungkinan  timbulnya  sengketa  suatu  hal  yang  sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, dalam peta bisnis modern dewasa ini, para pelaku bisnis sudah mulai mengantisipasi  atau  paling  tidak  mencoba  meminimalisasi  terjadinya  sengketa.  Langkah  yang
11 Ramulyo Idris, Beberapa Masalah Pelaksanaan Kewarisan Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 1993, hal, 45
ditempuh  adalah  dengan  melibatkan  para  penasehat  hukum  ( legal  adviser) dalam  membuat  dan ataupun  menganalisasi  kontrak  yang  akan  ditanda  tangani  oleh  pelaku  usaha.  Yang  menjadi  soal adalah, bagaimana halnya kalau pada awal dibuatnya kontrak, para pihak hanya mengandalkan saling percaya,  kemudian  timbul  sengketa,  bagaimana  cara  penyelesaian  sengketa yang  tengah  dihadapi pebisnis.Secara  konvensional  atau  tepatnya  kebiasaan  yang  berlaku  dalam  beberapa  dekade  yang lampau  jika  ada  sengketa  bisnis,  pada  umumnya  para  pebisnis  tersebut  membawa  kasusnya  ke lembaga peradilan ditempuh, baik lewat prosedur gugatan perdata maupun secara pidana.
Jika  pilihannya  penyelesaian  sengketa  dilakukan  melalui  lembaga  peradilan,  para  pihak memperhatikan asas yang berlaku dalam gugat-menggugat melalui pengadilan. Satu asas yang cukup penting adalah siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Asas ini dijabarkan dalam pasal 1865 KUHPerdata yang mengemukakan bahwa: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia  mempunyai  sesuatu  hak  atau  guna  meneguhkan  haknya  sendiri  maupun  membantah  suatu  hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. ”Untuk itu, jika penyelesaian sengketa bisnis dipilih lewat lembaga peradilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangan, yakni pihak penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Di samping itu, penggugat harus tahu persis di mana tempat tinggal tergugat, sebagai gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat, Asas ini dikenal dengan istilah Actor Secuitor Forum Rei. 2) Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Non Litigasi Mencermati penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, butuh waktu dan biaya yang cukup  mahal,  lalu  apakah  mungkin  penyelesaian  sengketa  bisnis  oleh  pihak  ketiga  ataupun  suatu lembaga  swasta  sebagai  suatu  alternatif  Jawabannya  sangat  mungkin, yakni  melalui  lembaga arbitrase. Lembaga ini sering pula disebut lembaga perwasitan. Para anggota dari lembaga arbitrase terdiri dari berbagai keahlian, antara lain, ahli dalam perdagangan, industri, perbankan, dan hukum. Sebenarnya,  masalah  penyelesaian sengketa  bisnis  atau  perdagangan  melalui  lembaga arbitrase bukanlah sesuatu hal yang baru dalam praktek hukum di indonesia. Disebut demikian karena pada zaman hindia Belanda pun sudah dikenal. Hanya saja, pada waktu itu berlaku untuk golongan tertentu saja sehingga pengaturan lembaga ini pun diatur tersendiri yakni dalam hukum acara perdata yang berlaku bagi golongan Eropa yang termuat dalam reglement op de rechtelijke rechtsvordering (RV). Dalam Pasal 615 Rv ditegaskan adalah diperkenankan kepada siapa saja yang terlibat dalam suatu sengketa mengenai hak-hak  yang berada dalam kekuasaannya untuk menyelesaikan sengketa tersebut kepada seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter).
Apabila  diperhatikan  secara  sepintas  isi  Pasal  tersebut,  seolah-olah  setiap  sengketa  dapat diselesaikan oleh lembaga ini, tetapi tidaklah demikian halnya karena yang dapat diselesaikan oleh lembaga  arbitrase  adalah  hanya  yang  menyangkut  kekuasaan  para  pihak  yang  bersengketa,  yakni tentang hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian. Untuk itu ada baiknya perlu diperhatikan asas yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengemukakan bahwa : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Jadi apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berjanji, maka bagi mereka hal tersebut dianggap merupakan suatu undang-undang yang harus ditaati.
Dalam  praktek  dunia  bisnis  yang  berlaku  sekarang,  sudah  ada  suatu  standar  kontrak  yang baku, karenanya para pihak tinggal mempelajarinya, apakah ia setuju atau tidak terhadap syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak tersebut. Biasanya dalam standar kontrak dicantumkan suatu klausul bahwa  apabila  terjadi  suatu  perselisihan  atau  perbedaan  penafsiran  tentang  isi  perjanjian,  akan diselesaikan oleh lembaga arbitrase (badan perwasitan). Hal ini berarti sejak para pihak menyetujui dan menandatangani kontrak tersebut, sudah menyatakan diri bahwa perselisihan yang mungkin akan terjadi diselesaikan oleh lembaga arbitrase.
Tetapi, dapat pula terjadi bahwa dalam suatu kontrak tidak ada klausul tersebut, tetapi jika dikehendaki oleh para pihak apabila ada perselisihan masih dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase, yakni berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, tetapi harus dibuat secara tertulis. Adapun tugas lembaga arbitrase adalah menyelesaikan persengketaan yang diserahkan kepadanya berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa.
Pada asasnya, para pihak yang terlibat dalam dunia bisnis ingin agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Akan tetapi, dalam praktik ada kalanya apa yang telah disetujui  oleh  kedua  belah  pihak  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  salah  satu  pihak  mempunyai penafsiran yang berbeda dengan apa yang telah disetujui sebagaimana yang tercantum dalam kontrak sehingga dapat menimbulkan perselisihan
Munculnya perselisihan tersebut dapat menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk merealisasikan kembali perjanjian diperlukan kesepakatan lagi. Dengan demikian, ditinjau dari sudut bisnis jelas kurang menguntungkan karena hal ini dapat menimbulkan  kerugian  bukan  saja  materiil,  melainkan  juga  kemungkinan  terjadinya  kerugian immaterial, yaitu nama baik yang selama ini terjaga dengan baik.
Apabila  suatu  sengketa  terjadi  dan  diselesaikan  melalui  badan  pengadilan,  hakim  harus memutuskannya berdasarkan sumber hukum yang ada secara teori salah satu yang dapat dijadikan rujukan  sebagai  sumber  hukum  adalah  yurisprudensi. Selain  untuk  menjaga  agar  tidak  terjadi kesimpangsiuran  putusan,  yang  berakibat  pada  ketidakpastian  hukum  bagi  pihak-pihak  yang berperkara,  yurisprudensi  juga  berguna  untuk  menyederhanakan  pertimbangan  hukum  dalam pengambilan  putusan.  Kebebasan  hakim,  dengan  alasan  rechtsvorming  dan  rechtsvonding,  hanya berlaku  untuk  hukum  adat  yang  belum  mengalami  generalisasi  ( generaliseering ).  Kenyataannya, terlepas  dari  masalah  keruwetan  dokumentasi  dan  faktor-faktor  non  yuridis,  hakim  sering  kali mengabaikan  putusan-putusan  yang  sebelumnya  telah  terbentuk.  Kondisi  ini juga  merupakan  salah satu efek dari Eropa kontinental yang memandang kedudukan hakim sebagai otonom.
Pandangan  ini  menimbulkan  pengaruh  yang  mendalam  kepada  para  hakim  di  pengadilan Negeri. Karena merasa otonom, membuat putusan yang terdahulu masih memungkinkan diperbaiki oleh  institusi  yang  lebih  tinggi  yaitu  pengadilan  tinggi  dan  mahkamah  agung.  Tindakannya  ini, kurang  mendukung  pada  konsep  rechtsvorming  dan  rechtsvinding  sebagai  sarana  untuk  mengisi kekosongan hukum. Akibatnya banyak bermunculan putusan berbeda dalam kasus yang sama. Fakta demikian  tentunya  tidak  kondusif  bagi  perkembangan  dunia  ekonomi  modern  yang  telah  berjalan paralel di seluruh negara.
Permasalahannya  sekarang  adalah  dalam  hal  tidak  adanya  titik  temu  tentang  hal  yang dipersengketakan cara apa yang harus ditempuh dalam penjabaran sebelumnya telah dikemukakan, secara konvensional jika ada kasus pada umumnya dibawa ke Pengadilan Hanya saja apabila masalah ini dibawa ke Pengadilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh kedua belah pihak selain waktu dan biaya yang harus dikeluarkan cukup banyak, juga identitas para pihak yang bersengketa akan diketahui oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui prinsip yang dianut oleh lembaga peradilan adalah  pada  asasnya  terbuka  untuk  umum.  Tentunya,  bagi  pihak  yang  mempunyai  nama  baik  di kalangan  dunia  bisnis  kurang  begitu  suka  identitasnya  dipublikasikan  lewat  kasus  di  pengadilan, apalagi  ia  Digugat  melakukan  wanprestasi  atau  tidak  memenuhi  kewajibannya  karena  khawatir kebonafiditasnya yang terjamin selama ini akan luntur khususnya di kalangan rekan-rekan bisnisnya. Masalah  lainnya  adalah  bahwa  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  prosesnya  cukup lama. Hal ini tiada lain karena proses pengadilan ada beberapa tingkatan yang harus dilalui, yakni tingkat  pertama  di pengadilan  negeri (  PN);  tingkat  kedua  di  pengadilan tinggi  (PT)  untuk  tingkat banding, dan tingkat ketiga adalah mahkamah agung (MA) sebagai tingkat kasasi yang merupakan instansi terakhir dalam hierarki lembaga peradilan. Oleh karana itu, jika diikuti prosedur yang biasa, yaitu menggugat melalui pengadilan, ada dua hal yang dapat merugikan para pihak yakni identitas yang bersangkutan akan diketahui oleh umum dan waktu untuk menyelesaikan persengketaan cukup lama. Tentunya, kedua hal tersebut tidak dikehendaki oleh kalangan pebisnis.
Untuk itu, perlu dicari penyelesaian sengketa diluar pengadilan (outside of the court). Dari seluruh  mekanisme  yang  ada,  litigasi  dianggap  sebagai  yang  paling  tidak  efisien  oleh  para  pelaku dunia ekonomi komersial, berkaitan dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan. Rendahnya kesadaran hukum  juga  ikut  mempengaruhi,  di  mana  para  pihak  yang  berperkara  dipengadilan  bukan  untuk mencari keadilan melainkan untuk memenangkan perkara. Beberapa faktor lain yang mengakibatkan pengadilan  bersikap  tidak  responsif,  kurang  tanggap  dalam  merespon  tanggapan  umum  dan
kepentingan rakyat miskin ( ordinary citizen ). Hal yang paling utama adalah kemampuan hakim yang sifatnya  generalis (hanya  menguasai  bidang  hukum  secara  umum  tanpa  mengetahui  secara  detil mengenai suatu perkara).
Faktor lain yang mengakibatkan badan pengadilan dianggap tidak kondusif bagi kepentingan penyelesaian  sengketa.  Rumitnya  proses  pemeriksaan  perkara  di  pengadilan  mengakibatkan lambatnya  pengambilan  keputusan.  Maka,  dunia  perniagaan  modern  berpaling  pada Alternatif Dispute  Resolution (ADR)  sebagai  mekanisme  alternatif  karena  keperluan  perniagaan  modern menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak menghambat iklim perniagaan. Dengan kata lain pengadilan hanya dijadikan pilihan terakhir ( last resort ) apabila mekanisme non judikatif ( first resort ) tidak mampu menyelesaikannya. Pilihan terhadap lembaga alternatif juga tampaknya didasarkan pada pertimbangan fleksibilitas, yaitu tidak diharuskannya para pihak untuk mengikuti  prosedur  yang  baku  dalam Alternatif  Dispute  Resolution (ADR).  Pihak  ketiga  yang dimintakan bantuannya untuk mnyelesaikan sengketa tidak harus berpedoman pada prosedur beracara sebagaimana  yang  terjadi  pada  badan  pengadilan,  para  pihak  bebas  menentukan. Penyelesaian sengketa  secara  damai  juga  dapat  menggunakan  instrumen  “reguler  sendiri”  ( self-regulation )  yaitu kode etik yang dimiliki masing-masing organisasi profesi seperti kode etik Usaha farmasi Indonesia, Kode  etik  kedokteran,  kode  etik  periklanan  dan  sebagainya.  Meski  ditujukkan  untuk  kepentingan usaha organisasi, namun dapat pula berperan untuk penyelesaian sengketa anggota organisasi dengan masyarakat.
Penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  atau  instansi  yang  berwenang  bisa  dilakukan  oleh lembaga-lembaga  yang berdasarkan hukum positif mempunyai otoritas menyelesaikan sengketa itu seperti  departemen  perdaganan  dan  perindustrian,  kesehatan,  kehutanan  dan  sebagainya  yang menjalankan  kewenangan  adminstratif  untuk  pemberian  ijin,  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap perusahaan  dan  pabrik-pabrik  tertentu  dan  sebagainya. Mengenai  arbitrase,  sudah  lama  dikenal. Semula  dikenal  oleh  Inggris  dan  Amerika  pada  tahun  1779  melalui  Jay  Treaty.  Berdasar  data  ini, perkembangan  arbitrase  sebagai  salah  satu  sistem  alternatif  tempat  penyelesaian  sengketa,  sudah berjalan selama dua abad.Sekarang semua negara di dunia telah memiliki Undang-undang arbitrase. Di Indonesia ketentuan arbitrase diatur dalam Buku Ketiga RV. Dengan demikian, umurnya sudah terlampau  tua,  karena  RV  dikodifikasi  pada  tahun  1884.  Oleh  karena  itu,  aturan  yang  terdapat didalamnya sudah ketinggalan, jika dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan.
Berdasarkan  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:
1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif;
3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
4) Para  pihak  dapat  menentukan  pilihan  hukum  untuk  menyelesaikan  masalahnya  serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
5) Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.
Meskipun demikian, pada kenyataanya kelebihan itu sangat relatif, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Kelebihan utama arbitrase dari pengadilan adalah sifat kerahasiaannya, karena keputusan arbitrase tidak dipublikasikan. Hal inilah yang  sangat  disenangi  oleh  para  pelaku  usaha  (pengusaha)  sebab  masyarakat  umum  tidak mengetahui adanya sengketa yang ada dalam perusahaan tertentu. Seorang pengusaha biasanya tidak senang  bermitra  dengan  pengusaha  lain  yang  “senang  bermasalah”  ke  pengadilan  dalam menyelesaiakan sengketa bisnisnya. Atas dasar itu bagi seorang pengusaha setiap masalah yang ada di perusahaannya tidak perlu diketahui oleh publik dan ini merupakan suatu faktor yang mendukung reputasinya di masyarakat dan dunia usaha pada umumnya.
Beberapa  keuntungan  dari  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  arbitrase  telah menjelaskan bahwa ada suatu peluang bagi dunia usaha untuk menyelesaikan sengketa-sengketanya tanpa khawatir terganggunya proses produksi atau operasional perusahaan secara umum. Arbitrase pada prinsipnya bagi dunia usaha merupakan pilihan yang cocok dengan semangat menumbuhkan etika bisnis ke dalam perilaku kalangan pengusaha. Hal ini penting sekali guna menekan “kebiasaan” kolusi dan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis, dengan demikian akan tumbuh budaya hukum di kalangan pengusaha.
Secara  umum  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase  dilakukan  dalam  ruang lingkup  lembaga  yang  bersifat  nasional  maupun  internasional  dan  juga  termasuk  arbitrase  yang ditentukan  sendiri  oleh  para  pihak.  Hal  ini  juga  tercermin  dari  pengertian  perjanjian  arbitrase menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  yang  menyebutkan  bahwa  perjanjian  arbitrase  adalah  kesepakatan  berupa klausula  arbitrase  yang  tercantum  dalam  suatu  perjanjian  tertulis  yang  dibuat  para  pihak  sebelum timbul  sengketa,  atau  suatu  perjanjian  arbitrase  tersendiri  yang  dibuat  para  pihak  setelah  timbul sengketa. Dalam kaitan ini, perlu ditekankan bahwa dalam mebuat perjanjian arbitrase, para pelaku usaha  harus  cermat  dalam  menentukan  sikap untuk  menyelesaikan  sengketanya  melalui  proses arbitrase.  Hal ini  sangat  penting  mengingat  bahwa  perjanjian  arbitrase  selalu menyertai  perjanjian pokoknya  yang  bersifat  nasional  maupun  internasional.  Untuk  itu  di  dalam  merancang  dan merumuskan  klausula  arbitrase  harus  didasari  penelaahan  yang  komprehensif  dan  teliti.  Dengan demikian apabila suatu hari terjadi sengketa tidak ada hambatan dalam mengoperasionalkan. Ada  banyak  aspek  yang  perlu  diperhatikan  dalam  mebuat  perjanjian  arbitrase  (klausula arbitrase), sebab pada umumnya klausula arbitrase dituangkan dalam standar kontrak tertentu. Yang cukup  menyulitkan  adalah  standar  kontrak  internasional.  Untuk  klausula  arbitrase  nasional Indonesia,  terlebih  dahulu  perlu  diperlajari  standar  yang  ada  di  dalam  Badan  Arbitrase  Nasional Indonesia  (BANI).  Selain  itu  perlu  diperhatikan  ketentuan-ketentuan  baru  yang  terdapat  dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal penting  lain  yang  berkaitan  erat  dengan  pelaksanaan arbitrase  adalah  mengenai  eksekusinya. Meskipun  putusan  arbitrase  bersifat  final  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  yang  mengikat masing-masing pihak, pelaksanaan putusannya perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan atau tata cara  eksekusinya.  Indonesia  sendiri  telah  meratifikasi konvensi  New  York tentang  pelaksanaan keputusan  arbitrase  asing,  namun  pelaksanaannya  tetap  memperhatikan  asas  resiprositas  (timbal- balik). Artinya, apabila pelaku usaha hendak melakukan kerja sama dengan pihak asing perlu juga diperhatikan  apakah  negara  yang  bersangkutan  dapat  menerima  dan  mengakui  putusan  arbitrase asing. Aspek-aspek tersebut merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pengusaha dalam  memilih  cara  arbitrase  dalam  menyelesaikan  sengketa  bisnisnya.  Dengan demikian  pilihan tersebut merupakan suatu proses sadar dalam menjaga stabilitas kegiatan usaha dan merupakan suatu upaya untuk menciptakan suatu iklim usaha yang kondusif. Bagi dunia usaha di Indonesia, arbitrase saat ini sudah berkembang sebagai kebutuhan dalam menyelesaikan sengketa para pelaku usaha. Hal ini semata-mata bukannya hanya untuk menarik minat investor maupun mitra dagang dari negri lain, namun termasuk kalangan bisnis di Indonesia sendiri. Arti penting ini perlu disadari oleh kalangan dunia usaha sebagai langkah atau upaya yang signifikan dalam menjalankan usaha di era global yang penuh persaingan, baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri.
Arbitrase  sebagai  instrumen  hukum  yang  merpekaya  khasanah  hukum  di  Indonesia,  juga merupakan wacana baru bagi kalangan dunia usaha sebagai pilihan hukum. Pilihan hukum ini telah berkembang menjadi suatu kecenderungan dalam masyarakat madani ( civil society ) di mana setiap pihak  perlu  menyelesaikan  masalahnya  dengan  caranya  sendiri  yang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  penting  untuk  memperkecil  (bahkan  menghilangkan) kebiasaan penyelesaian sengketa dengan menggunakan orang kuat.
4. SIMPULAN
Untuk pembatalan akta hibah dapat dilakukan melihat dari syarat-syarat terpenuhinya hibah tersebut,  apakah  penghibahan  tersebut  telah  dituangkan  dalam  suatu  akta  hibah,  jika  penghibahan tersebut tidak dilakukan atau dituangkan dalam suatu akta, maka sebagai ahli waris dapat mengajukan keberatan dan meminta Pengadilan untuk membatalkan hibah tersebut. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1682 KUHPerdata yang menyatakan, tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687,  dapat,  atas  ancaman  batal,  dilakukan  selainnya  dengan  suatu  akta  notaris,  yang  aslinya disimpan oleh notaris itu. Pasal  1687  KUHPerdata  Hadiah  dari  tangan  ke  tangan  berupa  barang  bergerak  yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah.
Agar menjadi alat bukti yang sah, akta hibah harus dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta para pihak yang terkait di dalamnya. Selain itu,dalam pembuatan akta hibah, perlu diperhatikan objek yang akan dihibahkan, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa untuk objek hibah tanah harus dibuat akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akan tetapi, apabila objek tersebut selain dari itu (objek hibah benda bergerak), maka ketentuan dalam BW tersebut tetap digunakan sebagai dasar pembuatan akta hibah, yakni dibuat dan ditandatangani Notaris.
Dalam  hibah  hak  kepemilikan  atas  tanah  dan  bangunan,  orang  yang  mempunyai  hak  atas tanah  dan  bangunan  menyerahkan  hak  kepemilikan atas  tanah  dan  bangunannya  untuk  selama- lamanya kepada seseorang dan sejak itu hak atas tanah dan bangunan tersebut telah berpindah kepada yang  menerima  hibah  tersebut,  sama  halnya  dengan  jual  beli  dan  tukar  menukar,  yang  harus dilakukan dengan akta PPAT.
5. REFERENSI Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Cet.  Ketujuh,  Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Abdurrahman SH MH, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif , Malang:  Bayumedia Publishing, 2006.
Pasaribu, H. Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam , Sinar Grafika, Jakarta, Ramulyo  Idris, Beberapa  Masalah  Pelaksanaan  Kewarisan  Perdata, Sinar  Grafika, Jakarta 1993. Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 1991
Sunaryati  Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  pada  Akhir  Abad  Ke  20, Bandung: Alumni, 1994.
Suryani, Aneka Perjanjian , PT Aditya Bakti, Bandung, 1995.
Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian , Sumber Bandung, Jakarta 1980.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.