( Law Research: From Mono-Disciplinary to Inter-Disciplinary )

## RIKARDO SIMARMATA
Ph.D candidates pada Universitas Leiden, Belanda dan dosen tamu pada Fakultas Hukum Universitas Balikpapan e-mail: simarmatar@cbn.net.id

## ABSTRACT
More than successfully matching the doctrinal law science and social science, the studies of socio-legal  keep  the  distance  between  both  closer.  A  way  to  do  this  seems  through  suggesting  for the  social  sciences,  like  sociology,  to  avoid  from  the  allergy  against  studying  the  doctrine  and content  of  law.  Law  sociology  contributes  to  the  explanation  of  the  nature  of  law  through  its empirical studies. Any contributions from the legal ideas actually emanate from the law philosophy. Instead,  the  doctrinal  law  science  needs  to  develop  the  review  on  law  texts  using  theories  or concepts  of social sciences. Such  steps  become trustable  since  the legal  rules appear away from  the previous simplicity, following the more developed regulatory rules.
Key  words: penelitian  hukum  doktrinal  ( doctrinal  legal  research) ,  ilmu  sosial  ( social  science ),  penelitian hukum sosial ( socio-legal studies ).

## PENDAHULUAN
...pusat gravitasi sistem hukum terletak pada pengetahuan yang eksklusif mengenai hukum, yang memerlukan ketrampilan interpretasi yang mumpuni... (Reza Banakar&MaxTravers)
...mahasiswa-mahasiswa hukum harus melakukan hal yang lebih banyak ketimbang sekedar mempelajari peraturan hukum...(Karl Llewellyn)

## A. Latar Belakang Masalah
Pada  tahun  1982,  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (P&K)  mendanai  sebuah  penelitian  yang secara  khusus  menyelidiki  perkembangan  penelitian  hukum  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bermula  dari  proposal yang  diajukan  oleh  Sunaryati  Hartono,  seorang  guru  besar  hukum  ekonomi  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Padjajaran,  Bandung,  yang  belakangan  menjabat  sebagai  Kepala  BPHN.  Dengan  dana  yang  cukup  terbatas, hanya  berjumlah  2  juta  rupiah,  Sunaryati  menjalankan  penelitian  dengan  membentuk  tim.  Mochtar Kusumaatmadja,  guru besar hukum  internasional Universitas  Padjajaran serta  mantan  Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri, didaulat sebagai salah seorang penasehat.
Sekalipun  bukan  menjadi  inti  isi  laporan,  penelitian  ini  tidak  lupa  mempersoalkan  kecenderungan umum yang berkembang kala itu terhadap penelitian hukum. Pada salah satu bagiannya, laporan  penelitian ini menegaskan bahwa penelitian hukum sedang dikacaukan oleh penelitian sosial. Para staf pengajar pada fakultas- fkaultas  hukum  maupun  lulusannya  mengaku  melakukan  penelitian  hukum  sekalipun  dalam  prakteknya menggunakan metode penelitian sosial. Hebatnya, sekalipun disponsori oleh Direktorat Penelitian, Departemen P&K, penelitian ini malah menggunakan praktek yang berlangsung di departemen ini sebagai contoh. Menurut laporan  penelitian  yang  dipublikasikan  pada  tahun  1994  ini,  Departemen  P&K  telah  memaksakan  metode penelitian sosial  dalam penelitian-penelitian  yang berkategori sebagai  penelitian hukum.  Praktek  ini  dilakukan karena  panel  penilai  beranggapan  bahwa  penelitian  yang  tidak  menggunakan  metode  penelitian  sosial  tidak merupakan  penelitian.  Akibatnya,  tidak  sedikit  proposal  yang  awalnya  bermaksud  menggunakan  metode penelitian  hukum  berubah  haluan  menggunakan  metode  penelitian  sosial  demi  untuk  memenuhi  permintaan panel penilai.
Sayang,  kritikan  yang  dilancarkan  oleh  laporan  penelitian  ini  tidak  membuahkan  perubahan  apapun pada sistem seleksi proposal penelitian pada Departemen P&K. Praktek tersebut masih berlangsung hingga kini . Ada dua faktor besar yang membuat kritikan tersebut tidak digubris, yakni: Pertama, komposisi tim pemeriksa proposal  yang  didominasi  oleh  orang-orang  yang  berlatar  belakang  ilmu  sosial;  dan  Kedua,  kala  itu  kajian- kajian law  and  society sedang  tumbuh  di  Indonesia.  Sekalipun  tidak  berhasil  menggoncang  arus  utama  yang kala  itu  berkembang  di  luar  lingkungan  kampus,  cara  berpikir  yang  dikemukakan  oleh  laporan  ini  justru
1 Tulisan ini merupakan pengembangan dari bahan diskusi dengan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 31 Mei 2008.
mendapat tempat di lingkungan kampus. Hampir sebagian besar skripsi dan tesis dan bahkan sebagian disertasi menggunakan metode penelitian hukum yang mencegah penggunaan metode penelitian sosial.
Pada  saat  yang  sama,  sekalipun  tidak  mendapat  tempat  di  lingkungan  kampus,  kajian-kajian  sosial terhadap  hukum-yang  banyak  diilhami  oleh  studi law  and  society dan law  and  development -  terus  mendapat tempat  bertumbuh  di  luar  kampus.  Ada  dua  faktor  eksternal  yang  memberi  jalan  bagi  berkembangnya  kajian- kajian  tersebut,  yakni:  Pertama,  terus  berkembangnya  pemikiran-pemikiran  dalam  ilmu  sosial  yang  mengritik pendekatan  positivisme  seperti  yang  terbaca  pada  pendekatan  interpretatif  dan  pendekatan critical (Neuman 2003).  Kedua,  menyusul  berakhirnya  Perang  Dunia  II,  para  teoritisi  dan  praktisi  pembangunan  mulai mendebatkan mengenai peranan hukum dalam mendampingi perubahan sosial melalui pembangunan ekonomi 2 . Sekalipun  proyek law  and  development hanya  berumur  satu  dekade-ditandai  secara  simbolik  dengan dihentikannya  hibh  untuk  isu  ini  oleh  pemerintah  Amerika  Serikat-dan  kajian  law  and  society  semakin  jenuh (Cotterrell  2002),  kajian-kajian  sosial  mengenai  hukum  tidak  kehilangan  momentum.  Bersamaan  dengan redupnya kajian law and society di Amerika, dengan concern yang sama, para legal scholars dan ilmuan sosial di  Inggris  Raya  mulai  memperkenalkan  sebuah  kajian  yang  diberi  nama  dengan  socio-legal  studies.  Pada  saat yang  hampir  bersamaan,  pada  ranah  praktisi,  berkembang  proyek-proyek  legal  reform  yang  amat  kental menggunakan  pendekatan-pendekatan  empirik  pada  kajian  hukum.  Di  Amerika  Serikat,  menyusul  jenuhnya kajian-kajian law and society, tengah berkembang komunitas baru yang mengembangkan empirical legal studies movement  (ELS).  Gerakan  ini  sedang  menjangkiti  para  anggota  Asosiasi  Fakultas-Fakultas  Hukum  Amerika. Kongres pertama asosiasi ini pada Oktober 2006 di Universitas Texas membahas mengenai studi-studi empirik mengenai hukum (Genn et all 2006).
Karena masih diperlakukan sebagai duri di lingkungan kampus,  kajian-kajian sosial mengenai hukum akhirnya  menemukan  rumah  bertumbuh,  yakni  dunia  Organisasi  Non  Pemerintah  (Ornop).  Tidak  dapat disangkal  bahwa  perjumpaan  antara  aktivis  Ornop  dengan  legal  academician  telah  melipatgandakan pertumbuhan  kajian-kajian sosial mengenai hukum. Salah satu ukuran pertumbuhan itu adalah terbitnya ragam publikasi mengenai tema ini.
Rupa-rupanya,  meluasnya  peminat  kajian  sosial  mengenai  hukum,  baik  di  luar  maupun  di  dalam lingkungan  kampus,  membuat  gerah  sejumlah  eksponen  legal  positivist.  Mereka  mereaksi  perkembangan  ini dengan menggunakan cara-cara ilmiah maupun tidak. Sejumlah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember dan  Universitas  Airlangga  dengan  terang-terangan  melarang  mahasiswanya  untuk  mengkonsumsi  buku-buku bertemakan  socio-legal.  Metode  yang  sedikit  elegan  dipilih  oleh  Peter  Mahmud  Marzuki,  yang  menerbitkan sebuah  buku  berjudul: Penelitian  Hukum. Hampir  bernada  sama  dengan  hasil  penelitian  Sunaryati  Hartono, dalam  buku ini  Marzuki mengkritik  penelitian-penelitian  hukum  yang dikotori  oleh  penelitian  socio-legal atau penelitian sosiologis (Marzuki 2005). Hampir pada  waktu yang  sama, Johnny Ibrahim juga meluncurkan buku dengan  judul:  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  (2005).  Secara  kebetulan  Peter  Mahmud Marzuki  dan  Johnny  Ibrahim  sama-sama  mengajar  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga.  Di  kalangan teoritis dan praktisi hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga saat ini dikenal sebagai penjaga pendekatan normatif atau doktrinal terhadap hukum.

## B. Perumusan Masalah
Sanggahan oleh berbagai publikasi yang disebut di atas, sebenarnya menandai polemik yang tiada tepi mengenai  bagaimana  seharusnya  pengetahuan  mengenai  hukum  didapatkan.  Perbedaan  ontologis  dan epistemologis  antara  pendekatan  doktrinal  dan  empirik  telah  memungkinkan  polemik  ini  cenderung  abadi. Dengan  mengandaikan  bahwa  polemik  ini  bermuasal  dari  polemik  dalam ilmu sosial maka  usianya  sudah 200 tahun.
Tapi  apakah  benar  bahwa  polemik  antara  pendekatan  doktrinal  dengan  pendekatan  empirik  dalam kajian  hukum  serupa  persis  dengan  polemik  antara  tiga  pendekatan  dalam  metode  penelitian  sosial?  Apakah memang  study  of  law  tidak  bisa  menggabungkan  antara  ketiga  pendekatan  tersebut,  utamanya  pendekatan positivism dengan interpretativism ?  Apakah  penelitian  hukum  normatif  selamanya  tidak  akan  pernah  bisa disandingkan dengan penelitian hukum empirik?
2 Dunia  akademik  memberi  nama  pada  substansi  perdebatan  ini  dengan law  and  development  studies .  David  M.  Trubek seorang  pemikir terkemuka dalam studi  ini lebih  melihat law and  development sebagai sebuah  ide  untuk mendefenisikan  praktek dan  membentuk  aksi . Sekalipun  sama-sama  hendak  melihat  peranan  hukum  dalam  perubahan  sosial  namun  pemikiran-pemikiran  mengenai  law  and development  cukup  bervariasi  karena  masing-masing  menggunakan  basis  teoritik  atau  pendekatan  yang  berbeda.  Menurut  Trubek sekalipun menggunakan pendekatan berbeda, semuanya bertujuan mencaritahu bagaimana law dan legal institutions dapat dirubah untuk mencapai  tujuan-tujuan  pembangunan  ( development  goals ).    Trubek  membagi  pendekatan  tersebut  ke  dalam  tiga  kelompok,  takni: Pertama,  yang  memandang  bahwa  negara  perlu  menuntun  pembangunan  ekonomi  kapitalistik  namun  tetap  dalam  kerangka  demokrasi konstitusional;  Kedua,  pendekatan  yang  diinspirasi  oleh  teori-teori  sosialis.  Oleh  Mehren  dan  Sawers,  pendekatan  kedua  ini  disebut menggunakan pendekatan Marxian. Ketiga, pendekatan yang diinspirasi oleh penangan neo-liberal yang mempercayai bahwa pasar adalah mesin menuju pertumbuhan dan absennya campur tangan negara dari pasar. Selain itu, pendekatan ketiga ini juga bervisi bahwa hukum seharusnye menjadi alat yang mendukung keteraturan berbasis swasta senyampang menghambat campur tangan negara.

## PEMBAHASAN

## A. Debat Awal: Membersihkan Penelitian Hukum dari Pendekatan Kuantitatif
Baik  Hartono  (1994),  Ibrahim  (2005)  dan  Marzuki  (2005)  sama-sama  mempersoalkan  diterapkannya metode  kuantitatif  dalam  penelitian  hukum.  Sekalipun  ilmu  hukum  normatif 3 dengan  ilmu  sosial  yang positivistik    menganut  paradigma  yang  sama,  namun  keduanya  memiliki  metode  yang  berbeda  dalam menemukan  kebenaran  ( truth ).  Penelitian  sosial  yang  berparadigma  positivistik,  sekalipun  berangkat  dari preposisi-preposisi general, tetap mencoba memahami realitas ( fact ) dengan menggunakan teknik survey beserta hitungan-hitungan statistikalnya. Sedangkan penelitian hukum normatif atau doktrinal, sekalipun juga berangkat dari  postulat-postulat  general,  tidak  mengumpulkan  data  ( ex  post )  dalam  rangka  mencari  kebenaran.  Karena yang  dianggap  sebagai  postulat  (premis  mayor)  adalah  legal  rules  maka  yang  perlu  dilakukan  adalah mengumpulkan  sumber-sumber  ( sources  of  law )  tempat  legal  rules  dapat  ditemukan.  Karena  itu,  dalam  kaca mata metode penelitian sosial, penelitian hukum normatif tergolong sebagai studi kepustakaan 4 . Karena tidak mengenal data, konsekuensi berikutnya bahwa penelitian hukum normatif tidak mengenal hipotesa.  Penelitian  yang  memiliki  hipotesa  memerlukan  data  untuk  membuktikan  kesahihan  kesimpulan sementara tersebut. Penelitian hukum  normatif  juga tidak mengenal metode statistikal  dalam  menganalisa data (kuantitatif).  Berbeda dengan penelitian sosial berparadigma positivistik, yang bertugas untuk menggambarkan suatu realitas sosial untuk keperluan melihat regularitas dalam perilaku sosial, maka penelitian hukum normatif dimaksudkan  untuk  menemukan  prinsip,  doktrin  atau  norma  hukum  yang  relevan  dengan  peristiwa  nyata tertentu.
Karena  memiliki  karakter-karakter  khusus  seperti  yang  dijelaskan  di  atas,  ilmu  hukum  lantas digolongkan  sebagai  ilmu sui  generis. Ilmu  hukum  tidak  sama  dengan  ilmu-ilmu  sosial  sekalipun  menurut pembagian pohon ilmu, ia dimasukan ke dalam kotak ilmu sosial. Distingsinya dengan ilmu sosial bukan hanya pada  aspek  metodologis  tetapi  juga  pada  karakter.  Penelitian  sosial  berfungsi  untuk  mendeskripsikan  realitas sosial sementara penelitian hukum berfungsi merumuskan preskripsi. Penelitian hukum normatif harus berujung pada  penerapan  prinsip,  doktrin  dan  norma  hukum  ke  dalam  peristiwa  kongkrit  agar  bisa  menggambarkan konsekuensi-konsekuensi hukum.
Keberatan para eksponen penelitian hukum normatif terhadap penggunaan pendekatan kuantitatif pada penelitian  hukum  berlangsung  di  saat  ilmu  sosial  berparadigma  positivistik  sedang  menjadi  arus  utama  dalam penelitian-penelitian  sosial  di  Indonesia.  Salah  satunya  ditunjukan  dengan  maraknya  penggunaan  pendekatan kuantitatif  dalam  disiplin  ilmu  sosiologi.  Tidak  heran,  apabila  penelitian-penelitian  hukum  kala  itu  banyak menyelidiki tingkat kesadaran dan efektifitas hukum dengan menggunakan teknik statistikal.
B. Debat Terkini: Doctrinal Legal Research Ketinggalan Kereta Setelah  berlangsung  dua  puluh  tahun,  kritik  para  eksponen doctrinal  study  of  law terhadap empirical study  of  law ,  ternyata  masih  relatif  sama  dengan  kritik  para  pendahulunya.  Buku  yang  ditulis  oleh  Marzuki (2005)  dan  Ibrahim  (2005)  masih  mempersoalkan  hal  yang  sama  yakni  pendekatan  kuantitatif  terhadap penelitian  hukum;  penggunaan  hipotesa  dan  variabel  serta  masih  mempertanyakan  anggapan  yang  meletakan hukum  sebagai  fenomena  sosial.  Kritik  semacam  ini  masih  disuarakan  di  saat social  scientific  of  law turut berubah, mengikuti dua perubahan besar dalam ilmu-ilmu sosial.
Perubahan  pertama,  seperti  sudah  disinggung  sebelumnya,  adalah  munculnya  cabaran  terhadap penggunaan  prinsip-prinsip  ilmu  alam  ke  dalam  ilmu  sosial  seperti  yang  dideklarasikan  oleh  Auguste  Comte lewat  paradigma  positivisme-nya.  Kritik  itu  sendiri  sudah  dimulai  sejak  abad  XIX  tatkala  Max  Weber memperkenalkan  pendekatan interpretive dan  Karl  Marx  menginspirasi  pendekatan critical. Belakangan  dua pendekatan  terakhir  ini  melahirkan  variasi-variasinya.  Pendekatan  interpretive  memiliki  antara  lain  simbolik interaksionisme,  hermenetik  dan  fenomenologi.  Sedangkan  pendekatan  critical  memiliki feminist and postmodernism studies .
Berbeda dengan pendekatan postivisme dengan teori struktural fungsionalnya, pendekatan interpretive mempercayai bahwa dalam realitas sosial individu-individu yang terlibat memberi makna pada setiap peristiwa yang dialaminya. Perilaku jaksa, hakim dan pengacara ketika terlibat dalam  proses-proses hukum tidak  melulu dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  luar.    Sekalipun  merupakan  bagian  dari  sistem  hukum, behavior (keyakinan, persepsi,  motivasi,  tindakan)  mereka  ditentukan  oleh  bagaimana  mereka  menafsir  dan  memberi  makna  pada fakta atau persitiwa sosial yang mereka lihat, dengar dan rasakan sendiri.
3 Penggunaan  istilah  ini  mengacu  pada  pembedaan  yang  dibuat  oleh Marzuki  (2005). Menurut  beliau,  istilah  ‘penelitian  hukum’  merefer pada  penelitian  hukum  normatif    yang  membedakannya  dengan  penelitian  hukum  empirik.  Dalam  pandangan  ini,  penelitian  hukum empirik  atau  penelitian  socio-legal  bukanlah  jenis  penelitian  hukum  melainkan  penelitian  ilmu  sosial.  Sementara  mayoritas  literatur mengenai  penelitian  hukum  mengenal  2  jenis  penelitian  hukum  yakni  penelitian  hukum  normatif/doktrinal  dengan  penelitian  hukum empirik/non doktrinal. Kedua pembagian di atas merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto dan Soetandyo Wignjosoebroto.
4 Namun penggolongan ini menjadi kurang tepat karena terdapat sejumlah penulis yang bisa menerima penggunaan teknik wawancara dalam penelitian hukum normatif sekalipun wawancara itu dalam rangka mencari bahan hukum sekunder atau bahan non hukum, bukan untuk mencari data.
Perbedaan  paradigma di  atas  berkonsekuensi  pada perbedaan metodologi. Jika  paradigma positivisme menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  teknik  survey  maka  paradigma  interpretive  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  teknik  pengamatan  dan  wawancara.  Penelitian  di  bawah  payung  paradigma positivisme  berasumsi  bahwa  seluruh  realitas  sosial,  tanpa  mempertimbangkan  konteks,  ruang  dan  waktu, terbentuk  dari  hubungan cause  and  effect .  Dengan  begitu,  realitas  sosial  merupakan  susunan  yang  rapi  dan stabil.  Sementara  penelitian  sosial  berparadigma  interpretive  mengasumsikan  bahwa  realitas  sosial  tidak tersusun  karena cause  and  effect .  Relasi-relasi  sosial  berlangsung  cair  dan  tidak  stabil.  Setiap  ruang  sosial beserta individu-individunya memiliki partikularitas karena mempunyai konteks yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terjadi karena faktor budaya, kepentingan dan sejarah.
Perubahan  kedua,  faham  post-strukturalisme  dan  post-modernisme  menggoyahkan  keyakinan pendekatan  monodisipliner  dalam  tradisi science. Para  pendukung  faham  ini  tidak  mempercayai  klaim-klaim kebenaran  yang  dikemukakan  oleh  pendekatan  disiplin-disiplin  yang  hanya  menggunakan  satu  aspek  dalam memformulasi  penjelasan.  Seolah-olah  kembali  ke  pendekatan  filsafat  yakni  kemenyeluruhan  dan  totalitas, paradigma  ini  mengembangkan  pendekatan  interdisipliner  dalam  ilmu-ilmu  sosial.  Demarkasi  sosiologi  dan antropologi dilebur.
Perubahan pertama menyebabkan suburnya penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum. Antropologi  mengembangkan  etnografi  sementara  sosiologi  mengembangkan  simbolik  interaksionis.  Semua pendekatan  ini  menganjurkan  agar  penelitian  sosial  bukan  merupakan  proses  penerapan  teori-teori  umum  ke dalam  kenyatan-kenyataan  partikular.  Sebaliknya,  penelitian  sosial  seharusnya  merupakan  proses  menggali data-data  sebanyak  dan  sedalam  mungkin  untuk  menangkap  totalitas  dan  kompleksitas.  Selain  itu  juga  untuk menangkap  keragaman  makna  yang  dikembangkan  oleh  individu  dan  kelompok  dan  konteks  sosial  tertentu. Dengan demikian, menurut Neumann (2003), penelitian sosial akan menjadi:
...’a systematic analysis of socially meaningful action through the direct detailed observation of people in natural  settings  in order to  arrive  at  understandings  and  interpretations  of  how  people  create  and maintain their social worlds...’
Sementara itu, perubahan yang kedua, telah berhasil mencairkan dikotomi antara ilmu hukum normatif dengan ilmu hukum empirik. Dengan mengasumsikan bahwa hukum memiliki pengertian atau pemaknaan yang jamak,  maka  penjelasan  terhadap  nya  tidak  memadai  bila  hanya  mengandalkan  satu  disiplin  saja.  Substansi hukum  hanyalah  salah  satu  aspek  dari  hukum.  Masih  terdapat  aspek-aspek  lain  seperti  prilaku  atau  aspek kekuasaan.  Aspek-aspek  yang  terakhir  ini  tidak  bisa  dijelaskan  dengan  menggunakan  doktrinal  atau  oleh text- based  body melainkan  harus  memanfaatkan  pendekatan-pendekatan  empirik  yang  dikembangkan  oleh  ilmu sosial.  Berilham  dari  perpaduan  antara  sosiologi  dengan  psikologi  dalam  psikologi  sosial  serta  perpaduan biologi  dengan  kimia  dalam  bio-kimia,  pendekatan  ini  mengusulkan  istilah socio-legal  studies sebagai  bentuk perjumpaan antara doctrinal study of law dengan social science (Banakar&Travers 2005:5).
C. Pendekatan Interdisipliner: Clearing House Studi -Studi Mengenai Hukum? Belajar  dari  kegagalan  rejim  monodisipliner,  sejumlah  ilmuan  hukum  mengajurkan  agar socio-legal studies tidak  memaksakan  diri  untuk  menjadi  sebuah  disiplin  tersendri.  Ketimbang  berambisi  membangunnya menjadi disiplin baru, socio-legal studies lebih baik hanya sebatas clearing house atau tempat pertukaran ( point of exchange ) bagi  berbagai  disiplin ilmu  yang mempelajari hukum. Anjuran semacam ini tentu  saja membawa konsekuensi-konsekuensi. Misalnya, pendekatan ini tidak akan memiliki teori dan metode tersendiri. Nantinya, teori  dan  metode  penelitiannya  tidak  lain  adalah  teori  dan  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum normatif  dan  penelitian  sosial.  Sekalipun  begitu,  pendekatan  ini  tetap  harus  mengusahakan  kepaduan  atau keterkaitan  ( coherence )  antar  berbagai  metode  dan  teori  yang  digunakan.  Dari  sisi  kapasitas,  pendekatan semacam  ini  membutuhkan  peneliti  yang  memiliki  kemampuan  ganda  dan  menguasai  dua  atau  lebih  teori. Menurut  Banakar  dan  Travers  (2005),  absennya  buku-buku  teks  mengenai  metode  penelitian  socio-legal  telah membantu  kesungguhan  sifat  interdisplinernya,  yang  pada  akhirnya  membuatnya  terbuka  terhadap  keragaman teori dan inovasi.
Namun, lebih dari sekedar berhasil  mempertemukan ilmu hukum doktrinal dengan ilmu sosial, socio- legal  studies juga  semakin  mendekatkan  jarak  antara  keduanya.  Caranya  adalah  dengan  menganjurkan  agar ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, tidak lagi alergi untuk mempelajari doktrin dan substansi hukum ( content of law ). Cotterrell (2002) misalnya, menganjurkan agar sosiologi hukum memberikan sumbangsih pada penjelasan mengenai  pengertian  hukum  ( nature  of  law )  melalui  studi-studi  empiriknya.  Begitu  juga  sumbangan  bagi pemikiran legal  ideas yang  selama  ini  banyak  dibantu  oleh  filsafat  hukum.  Sebaliknya,  ilmu  hukum  doktrinal juga perlu mengembangkan kajian mengenai teks-teks hukum dengan menggunakan sejumlah teori atau konsep ilmu-ilmu  sosial.  Langkah  ini  menjadi  keniscayaan  sejak legal  rules tidak  lagi  sesederhana  sebelumnya, bersamaan  dengan  semakin  berkembangnya regulatory  rules .  Teori governmentality dari  Foucault  misalnya, dapat  digunakan  untuk  melihat  kompleksitas  relasi  antara  tindakan  lembaga-lembaga  negara  sebagai  pengatur administrasi  hukum,  di  satu  sisi,  dengan  model-model  pendisiplinan  yang  diterapkan  oleh  lembaga-lembaga kuasi-negara dan swasta murni, di sisi lain (Cotterrell 2002).

## DAFTAR PUSTAKA
Banakar, Reza&Travers, Max, (edits) 2005, Theory and Method in Socio-Legal Research, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon.
Basuki,  Sulistiyo 2006,  Metode  Penelitian,  Jakarta:  Wedatama  Widya  Sastra  dan  Fakultas  Ilmu  Pengetahuan Budaya UI.
Budiardjo, Miriam 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Cotterrell, Roger , 1998, Why Must Legal Ideas Interpreted Sociologically?, Journal of Law and Society, Vol. 25, Number 2, June 1998.
______________ ,2002, Subverting Orthodoxy, Making Law Central: A View of Socio-Legal Studies, Journal of Law and Society, Vol. 29, Number 4, December 2002.
Genn, H. Dame et all , 2006, Law in the Real World: Improving Our Understanding of How Law Works, The Nuffield Foundation, London.
Gulo, W , 2002, Metodologi Penelitian, Grasindo, Jakarta.
Hartono, Sunaryati , 1994, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung. Ibrahim, Johnny , 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Malang. Marzuki, Peter, M, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta. Neuman, Lawrence W , 2003, Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approach, Fifth Edition, A&B, United States of America.
Soekanto,  Soerjono, 2004,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,  PT.  RajaGrafindo  Persada, Jakarta.
Syamsudin, M, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Trubek, M. David, (tt),  The Owl and the Pussy-Cat: Is there a future for “Law and Development”? Van Mehren, Philip&Sawers, Tim, (tt), Revitilizing The Law and Development Movement The Case Studi on Land Law in Thailand’.