Menyoal Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pilkada
Oleh: Zainuddin

## Abstract
Election of Regional  leader and Deputy Of Area directly has given new nuance oflndonesia politics as present@ion ofreturn of democracy  at local public.  Quality and democratic  process of Pilkada  Implementation hardly determined by  readiness oflocal government  and election organizer.
Panwaslu as the  one and only supervisor  of the election  that  entrusted by local government Law and the Low of the  election implementation  that observe all step of Pilkada implementation must  be independently  in their job and authorities
Kata Kunci : Peran- Panwaslu- Pemilu. dan Pilkada. Otonomi Daerah.

## Pendahuluan
Perhelatan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009 telah usai dilaksanakan  walaupun menyisakan berbagai macam  persoalan dan akan menjadi agenda penting pemerintah, penyelenggara Pemilu, maupun  pihak- pihak yang  terkait dengan Pemilu untuk melakukan perbaikan. Setelah usainya ritual  politk lima tahunan tersebut yang telah memilih anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden, maka titik perhatian dialihkan ke daerah-daerah yang akan menyelenggarakan  Pilkada.
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil KePala Daerah (Pilkada)  diatur dalam Undang-Undang No.  32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala  Daerah dan Wakil KePala Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan  Peraturan Pemerintah
Republik  Indonesia Nomor  25 Tahun 2007 tentzng Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala  Daerah dan Wakil Kepala
Daerah. Pemilihan Umum Kepala Daerah (gubemur/wakil gubernur, bupatil  wakil bupati dan walikota/wakil walikota) dilaksanakan  secara  langsung oleh rakyat. Artinya, proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang selama ini dilakukan oleh lembaga Dewan
Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) telah mengalami perubahan, karena yang bakal  menjadi  kepala daerah  dan wakil kepala daerah ditentukan sendiri oleh  rakyat di daerahnya.
Adapun  alasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung menurut  Rozali  Abdullah  (2007 : 53- 55) adalah upaya mensinkronkan
Ea[ihrn presiden, mengembalikan l lrrnn ke  tangan rakyat, mherikan legitimasi yang sama ff. kepala daerah dan wakil kepala H dengan DPRD, kedudukan  yang r{iF antara kepala daerah dan wakil hfh daerah  dengan DPRD, dan terjadinya politik uang.
Pada  dasarnya  Pilkada secara nCsmg; menurut Joko Prihatmoko @05 : l3l-132) memiliki kelebihan y*u kepala  daerah dan wakil kepala beh terpilih akan memiliki mandat & bgitimasi  yang kuat, kepala  daerah Jil *ddl kepala daerah terpilih tidak prlr terikat pada  konsesi  pada parttai- ptai politik atau faksi-faksi  politik yrrc mencalonkan, Pilkada langsung Eih akuntabel, check and balances rma legislatif dengan eksekutif lebih sinbang, dan kriteria kepala daerah dm wakil kepala daerah dinilai hgsung  oleh rakyat yang mberikan suaranya Selanjutnya di sisi lain Pilkada socara  langsung memberikan Lclemahan-kelemahan yaitu adanya drra yang dibutuhkan besar, membuka temungkinan konflik  elite dan mass4 rlrn aktifitas rakyat terganggu (Prihatmoko,2007 : 130). Di samping itrr pula kondisi lingkungan belum sepenuhnya mendukung seperti kondisi ketimpangan kelembagaan bahwa strr.rktur politik lokal belum benar- benar berpisah dari  politik nasional, kondisi  dominasi untuk masuk ke bursa pencalonan  hanya melalui mekanisme rnrt'ai, kondisi kapasitas pemilih yang berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman, dan kapasitas derajat rasionalitas dalam memilih dan kesediaan untuk menerima apapun
hasil  akhirnya (Koiruddin, 2003 : 19- 20).
Berbagai  kasus Pilkadagang melahirkan konflik patut menjadi catatan, baik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Pilkada
Bupati/Wakil  Bupati
atau Walikota/Wakil Walikota. Kasus Pilkada Sulawesi  Selatan, Maluku Utara,  Jawa Timur, dan beberapa kabupaten di Indonesia menjadi pengalaman buruk mengenai pelaksanaan  Pilkada. OIeh karena itu diperlukan kesiapan yang matang dalam menyongsong Pilkada pasca Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden agar konflik-konflik tersebut tidak terulang kembali  yang dapat  mengoyak keutuhan Negara Kesatuan  Republik
Indonesia.
Hakikat Pengawasan Pilkada Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.
George R. Terry menggunakan  istilah "control' sebagaimana dikutip oleh Muchsan  (1992 :37) artinya: "Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective meoswes, if needed to ensure result in keeping with  the  plan" atau pengawasan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan  rencana.
Selanjutnya, Muchsan (1992 : 37) mengemukakan  bahwa  pengawasan adalah  kegiatan untuk  menilai suatu pelaksanaan tugas secara defacto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah
secara akan
kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai  dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sedangkan Bagir Manan (2001 : 20) memandang "kontrol" sebagai sebuah fungsi  sekaligus  hak, sehingga lazim  disebut dengan fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan  dan pengendalian.
Pengawasan bertalian dengan arahan (directive).  Menurut  Paulus Effendi Lotulung, (1993 : xvi-xvii) bahwa pengawasan (control) adalah upaya untuk menghindari terjadinYa kekeliruan-kekeliruan, baik sengaja maupun tidak  disengaja, sebagai  usaha preventif,  atau juga untuk memPer- baikinya apabila sudah terjadi kekeliruan  itu, sebagai  usaha  represif. Dalarn konteks Pilkada, mengawasi Pilkada menurut (Samsul Wahidin, 2008 : 14) daPat  dimaknai secara struktural dan  secara fungsional.
Secara struktural biasanya pengawas
mempunyai  kedudukan lebih tinggi dari yang diawasi. Dengan kedudukan yang lebih tinggi itu ada  rasa takut, hormat, dan sungkan. Struktur pengawas yang secara administratif lebih tinggi meletakkan posisi ini sebagai tempat  yang  dikesankan  lebih bersih dan lebih tertata organisasinya dari padayang  diawasi.
Secara fungsional, kedudukan pengawas diatur berdasarkan mekanisme fungsional. Kedudukan pengawas sama  dengan kedudukan yang diawasi. Keduanya, baik pengawas maupun yang  diawasi sama- sama menjalankan perintah peraturan perundang-undangan. Bedanya yang diawasi  mempunyai  pola  kinerja yang arahnya melaksanakan Program, rencana dan hal lain yang telah
ditetapkan melalui tahapan-tahapan tertentu. Sementara pengawas melaksanakan mekanisme pengawasan berdasarkan  sistem administrasi yang telah ditatapkan dengan tugas  pokok adalah mengawasi tahapan-tahapan dari apa yang dilaksanakan  oleh yang diawasi  (Samsul Wahidin,  2008 : 15). Esensi pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu sifatnya prejudice dan subyektif, artinya Panwaslu  melaksanakan pengawasan dengan asumsi  bahwa di dalam penyelenggaraan Pilkada  yang dimulai dari tahapan pendaftaran atau pemutakhiran data  pemilih sampai pelantikan  kepala  daerah/wakil kepala daerah  diprediksi akan terjadi kecurangan  atau sengketa. Oleh karena itu Panwaslu sebagai lembaga pengawas yang independen
melaksanakan pengawasan tersebut serta  menindaklanjuti  laporan yang diterima berdasarkan aturan apabila betul-betul terjadi pelanggaran atau sengketa.
Dinyatakan subyektif sebab standar untuk tindakan  anggota  yang tergabung di dalam  lembaga tersebut tergantung  sepenuhnya pada kondisi yang  ada. Artinya bisa saja terjadi pelanggaran  pada setiap  tahapan  dalam Pilkada  tersebut tetapi Panwaslu tidak bertindak  karena tidak ada laporan yang  diterima  atau menerima laporan namun tidak cukup bukti untuk menidaklanjuti laporan  tersebut.

## Mekanisme  Pengawasan Dalam
Pilkada Pemilihan Kepala  Derah dan Wakil  Kepala Daerah daPat dilaksanakan  secara berkualitas dan demokratis  apabila  berdasarkan pada
;:.4-in)'a, yakni: Langsung, LJmum,
3ebas-  Rahasia, Jujur,  dan Adil (Pasal . Lf No. 22 Tahun 2007). Kualitas :rmilihan kepala daerah dan wakil r-:rala daerah juga ditentukan adanya r.:brbasan warga negara dalam ::ngespresikan  hak-hak dasarnya, : janva kompetisi yang adil,
--enghasilkan derajat keterwakilan _,r-ng berimbang, dan keterwakilan _.i-g dapat dipertanggungjawabkan :":..nim,  2003 : 19-20). Untuk melaksanakan Pilkada ,::: berkualitas dan demokratis sesuai
::r:3n asasnya, maka aspek :e:Jawasan yang dilakukan oleh i":-ita Pengawas Pemilihan Umum : ":l*'35[u) dilaksanakan sesuai  dengan :e=turan perundang-undangan. Tujuan : ..kukannva pengawasan ;'=:lsaimana diatur dalam Peraturan i ":an Pengawas Pemilihan Umum l"::ror  09 Tahun 2008 tentang l'.[;kanisme  Pengawasan Pemilihan -:rum Kepala Daerah dan Wakil l..erala Daerah untuk menjamin ::rselenggaranya Pemilu Kepala l'eerah  dan Wakil Kepala Daerah ii;.ara langsung, ulnum, bebas,  rahasia,
. --ur, adil, dan berkualitas, serta
::ialisanakannya  peraturan perundang-
-i:dangan  mengenai Pemilu Kepala D:erah dan Wakil Kepala Daerah ..*ara menyeluruh (Pasal 3).
Panwaslu sebagai lembaga j an,s berwenang mengawasi :elaksanaan Pemilihan Umum ::rmasuk  Pilkada, melakukan :€ngawasan terhadap. tahapan :en1'elenggaraan Pilkada di wilayah *erja masing-masing yang meliputi: :emutakhiran data pemilih berdasarkan :ata kependudukan dan penetapan :aftar pemilih sementara dan daftar
pemilih tetap; pencalonan dan penetapan calon, pelaksanaan kampanye;  perlengkapan Pemilu dan
pendistribusiannya;
pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan  suara hasit Pemilu; pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; proses  rekapitulasi suara; pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan. proses  penetapan hasil Pemilu; Di sarnping itu pula tugas pokok lain dari Panwaslu adalah
menerima laporan pelanggaran peraturan
perundang-undangan
Pilkada, menyelesaikan sengketa  yang timbul dalam  penyelenggaraan  Pilkada, meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi  yang  berwenang,  dan mengatur hubungan koordinasi  antara panitia pengawasan pada semua tingkatan (Pasal 66 Ayat 4 Undang-Undang No.
32 Tahun  2004 Jo. Pasal 108 Ayat (l) PP No. 6 Tahun  2005).
Dalam  PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selain mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, jrgu menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pernilu. Pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu dapat dilaporkan oleh  masyarakat, pemantau Pemilu, pasangan calon dan/atau tim kampanye  (Pasal 1 10 Ayat I ). Laporan dapat dilakukan secara lisan  atau tertulis  yang berisi
nama  dan  alamat  terlaPor, waktu dan tempat  kejadian Perkara, nama dan alamat pelanggar, nama  dan alamat saksi-saksi; dan  uraian  kejadian (Pasal
110 ayat 2). Laporan  tersebut  selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian  (Pasal 1 10 aYat 3).
Laporan  Yang  diterima oleh Panwaslu  Kabupaten/Kota selanjutnya dikaji  untuk ditindaklanjuti  atau tidak ditindaklanjuti dengan rentang  waktu selambat-lambatnya tujuh hari setelah laporan itu diterima. Jika data-data
la-poran yang diterima oleh Panwaslu kabupaten/kota dianggap kurang, maka Panwaslu kabupaten/kota meminta kepada pelapor untuk melengkaPi
laporannya  dan
Panwaslu kabupaten/kota  memperpanjang  waktu. penindaklanjutan dari laporan tersebut selambat-lambatnya  empat  belas hari setelah laporan diterima (Pasal 1 1 1).
Panwaslu dalam menjalankan tugasnya juga menyelesaikan laporan yang bersifat sengketa. Pengertlal iengketa dalam konteks Pemilu adalah perielisihan antaradua pihak atau lebih yang ditimbulkan  oleh  karena adanya: perbedaan Penafsiran antara Para piha( atau  suatu ketidaksepakatan tertentu yang berhubungan dengan fakta kegiatan  dan  peristiwa;  hukum; atau kebijakan, diamana suatu pengakuan atau pendapat dari salah iatu pihak mendaPatkan: Penolakan, pengakuan Yang berbeda; dan penghindaran dari pihak-pihak lain yang terjadi di dalam penyelenggaraan
Pemilu.
Dalam menYelesaikan  sengketa Pemilu, Panwaslu memiliki mekanisme tersendiri berupa tahapan penyelesaian
sengketa, hal ini juga diatur dalam
Pasal ll2 PP No. 6 Tahun 2005,
yakni: Pertama, MemPertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan  musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Kedua, Dalam hal tidak terjadi kesepakatan  tersebut, pengawas pemilihan membuat keputusan. Ketiga,  Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.
Pada penyelesaian sengketa
Pemilu ini, Panwaslu memiliki waktu dalam  menyelesaikan sengketa Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan  (Pasal 112 aYat2)-
Dilema Pengawas Pemilu Salah  satu indikator keberhasilan  pelaksanaan Pilkada di suatu  daerah adalah rendahnya tingkat pelanggaran selama berlangsungnya tahapan penyelenggaran Pilkada.
Panwaslu memiliki tugas untuk mengupayakan bahwa Pilkada Yang diselenggarakan akan berlangsung secara umum, langsung  bebas dan rahasi4 jujur dan adil.
Untuk menentukan sukses  atau
tidaknya Panwaslu dalam menjalankan tugas dan  tanggung jawabnya,  Menurut
Komaruddin Hidayat dalam ToPo
Santoso dan Didik Supriyanto  (2004 : vii) Pertama,  Panwaslu  haruslah  badan independen dan nonpartisan yang di dalamnya diisi oleh orang-orang yang punya integritas dan dedikasi  tinggi. kedua, jajaran Panwaslu Perlu memiliki kapasitas yang cukup dalam memahami dan menangani masalah- masalah pelanggaran Pelanggaran Pemilu.  Ketiga, Panwaslu  memperoleh fasilitas yang memadai dalam
menjalankan tugas-tugasnya.  Keempat,
Panwaslu mendaPat dukungan dari
r:,*:.--i:rii penegak hukum terkait dan .lr*r-  -1i gan masyarakat  luas.
Bita dilihat beberapa daerah _"'l.:; telah melaksanakan Pilkada, r. -:rB Panwaslu selama ini belum -,:r-.-rn_iukkan kapasitasnya sebagai ,:- r33? dengan kewenangan dan
:ri - i:as untuk mengawal sekaligus r,=l :a$ asi pelaksanaan Pilkada secara r,i:-,.:.:r. dan damai. Ketidaktegasan : i---';'as dalam melakukan tindakan 'L:::.rdap calon, tim kampanye, atau :-;s'. araliat yang terindikasi telah * :. 3r'lsqar aturan perundang-undangan :=;,-erminkan  rendahnya wibawa ,r:;baga  ini di mata publik dia beberapa faktor Panwaslu belum :r:imal berperan dalam melakukan :E:ila\\'asan, yaitU:
F aktor  pembentukan Panr,vaslu Kehadirannya Panwaslu dalam setiap event Pilkada selalu terlambat.  Panwaslu diliarapkan mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada tetapi proses kehadirannya selalu terlambat, akibatnya Panwaslu sulit menjalankan tugas dengan baik. Meski Panwaslu terlambat dibentuk,  tahapan pemilihan tetap bisa berjalan  tanpa terpengaruh.
- Faktor  keanggotaan  Panwaslu
Apabila merujuk pada Pasal 105 Ayat (5) PP No. 6 Tahun 2,005, maka struktur keanggotaan  Panwaslu  sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers dan Tokoh Masyarakat. Struktur organisasi terdiri  atas seorang ketua merangkap anggota, 4 orang anggota dan dibantu staf sekretariat. Setelah terbitnya UU

## No.  22
Tahun 200, maka keanggotaan  masing-masing 3 orang untuk Panwaslu  provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan dan satu orang pengawas lapangan di setiap kelurahan/kota  (Pasal 73) yang direkrut dari kalangan profesional dan tidak terlibat partai politik. Dihilangkannya unsur kepolisian dan kejaksaan
dalam keanggotaan Panwaslu mengakibatkan kurang berbobotnya  pengawasan dan
harus diakui bahwa unsur kepolisian dan
kejaksaan
memudahkan Panwaslu untuk selalu berkoordinasi apabila ada dugaan tindak  pidana Pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat atau ditemukan oleh Panwaslu  sendiri. Minimnya keanggotaan Panswalu menjadi persoalan tersendiri, apabila dibandingkan dengan jumlali yang  mau diawasi. Selain itu pula rendahnya kualitas sumber daya manusia anggota Panswalu menyangkut pemahaman terhadap peraturan
perundangan-undangan Pemilu sehingga pengawasan yang dilakukan  tidak  maksimal.
3. Faktor kewenangan  Panwaslu
Panwaslu  sebagai lembaga pengawas Pemilu  yang sifatnya ad hoc dengan lingkup kewenangan yang sangat terbatas. Panwaslu dalam menjalankan tugas dan wewenangannya tidak lebih dari seperti  tukang pos yang tugasnya hanya menerima surat atau kiriman orang untuk kemudian disampaikan  kepada alamat si penerima. Sebab, tugasnya hanya sebatas menerima laporan dan
tl
4.
menyampaikannya  kepada Pihak berwenang. Apabila dalam raPat pleno memutuskan bahwa pelanggaran tersebut adalah pelanggaran  administrasi maka diserahkan ke KPUD, apabila mengandung unsur pidana diteruskan ke kepolisian.
Sedangkan  sengketa diselesaikan sendiri oleh Panwas dengan mempertemukan pihak-pihak Yang bersengeketa. Panwaslu tidak
diberi wewenang untuk
mengeksekusi sendiri dan tidak ada aturan hak eksekusi atau mengambil tindakan kepada pelanggar  tahapan  Pilkada.
Faktor pendanaan
Permasalahan lain yang turut berpengaruh  terhadap kinerja Panwaslu adalah pendanaan,
berdasarkan pengalaman- pengalaman yang ada di berbagai daerah yang telah melaksanakan Pilkada, Panwaslu  sudah  terbentuk dan telah memiliki staf  sekretariat, tetapi biaya operasional untuk membiayai pengawasan tidak kunjung cair. Pada umumnya anggaran Panwaslu berada pada satu pos dengan  anggaran KPUD, sehingga  sekretaris  atau  bendahara Panwaslu selalu berhubungan dengan sekretaris KPUD untuk mencairkan  anggaran di Pemda.
Untuk mengatasi keterlambatan anggaran untuk  biaya oPerasional, maka tidak satu-satunYa  jalan yang  ditempuh Panwaslu adalah meminjan  dana pada KPUD atau pemerintah  setemPat untuk membiayai Panwaslu.
5. Permasalahan
Penafsiran
Perbedaan
Perbedaan  penafsiran dalam mendalami  peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Pilkada yang berbeda antara KPUD  dengan Panwaslu, sehingga  kemungkinan terjadi benturan antara KPUD dengan Panwaslu. Akibatnya laporan pelanggaran administrasi yang disampaikan  Panwaslu tidak ditindak  lanjuti  KPUD
Berdasarkan beberaPa faktor  yang  dapat mempengaruhi kinerja Panwaslu dalam mengawasi Pilkada, maka anggota  Panwaslu ditengah keterbatasannya tetap mengawasi seluruh  tahapan Pilkada dengan baik,  karena  harapan masyarakat akan terselenggaranya  Pilkada yang  sesuai dengan asas Pemilu terletak di pundak  Panwaslu.

## Penutup
Untuk mewujudkan Pilkada yang  berkualitas  dan Demokratis, maka faktor pengawasan secara optimal  yang dilakukan oleh Panwaslu merupakan sebuah kemutlakan. Panwaslu mengawasi seluruh tahapan penyelenggaran Pilkada, menerima laporan yang  terkait dengan pelanggaran peraturan perundang- undangan Pilkada, meneruskan  laporan atau temuan  kepada  instansi terkait dan menyelesaikan  sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pilkada.
Walaupn Panwaslu  terkendala  berbagai faktor seperti pembentukan Panwaslu yang kadang terlambat, keanggotaan
Panwaslu dari segi sumber daYa manusai,  kewenangan  Panwaslu yang terbatas, pendanaan yang sumbernya
operasionalisasi
-:..  APBD  dan permasalahan ::::daan penafsiran dengan KPUD .:.:enai substansi suatu udang-
undang,  diharapkan Panwaslu tetap bekerja independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## {FTAR  PUSTAKA
::-rllalr, Rozali 2007. Pelal<sanaan otonorui  Luas Dengan pemirihan Daerah Secara  Langsurug, Rajawali pers,  Jakarta - -,,ir.rr, 2003. Menjadi  Pemilih yang  Baik dalam pemilu 2004, Politik Lokal  dan Otonorni  Daerah program Studi Ilmu Kepala Program 52
Politik PPS
Kontrol Segi Hukum Pusat Studi Fakultas
Universitas Gadj ah Mada  Yogyakarta. -rdin, 2003.  sketsa Kebijakan  Desentralisasi Di Indonesia,  Avenoes press,
Malang.
.-.iung, Paulus Effendi. 1993. Beberapa  Sistem Tentang Terhadap Pemerintah,  Citra Aditya Bakti, Bandung. .:.:n. Bagir. 2001. Menyongsong Fajar Otononti Daerah, Hukum UiI, Yogyakarta. ,-irsan, 1992. Sistent Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat penterintah  Dan Peradilan Tata  Usaha  Negara Di Indonesia, Liberfy,  yogyakarta.
- .tinoko, Joko. 2005. Peruilihan Kepala Daerah Langsung,  pustaka pelajar.
Yogyakarta. --,rso, Topo dan Didik Supriyanto, 2004. Mengawasi pemilu Mengawal D entokras i, PT.Raja  Grafi ndo Persada, Jakarta. .-.idin, Samsul.  2008.  Mengawasi Pemilihan {Jmum Kepala  Daerah. pustaka Pelajar, Yogyakarta.