Volume 17, Nomor 1 (2022), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v17i1.50815
Analisis ketimpangan sosial wilayah di Kabupaten Sekadau,

## Provinsi Kalimantan Barat

## Regional social disparity analysis of Sekadau Regency, West Kalimantan
Province
F R Hernovianty 1 , N N Pratiwi 1 , dan D Adventia 1
1 Program  Studi  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota,  Fakultas  Teknik,  Universitas Tanjungpura
Corresponding author’s email: teta.firsta02@gmail.com
Abstrak. Ketidakmerataan proses  pembangunan  dapat  mengakibatkan  kesenjangan antar  daerah.  Secara  administratif,  Kabupaten  Sekadau  adalah  daerah  tingkat kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki masalah ketimpangan wilayah.
Penyebaran penduduk yang tidak merata, cakupan wilayah yang luas dan keterbatasan infrastruktur sosial merupakan faktor penyebab ketimpangan di Kabupaten Sekadau. Perkembangan  penduduk  yang  cenderung  terkonsentrasi  di  pusat  kabupaten menjadikan daerah pedalaman semakin tertinggal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis  ketimpangan  sosial  wilayah  di  Kabupaten  Sekadau.  Penelitian  ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan analisis skoring untuk mengukur tingkat ketimpangan  sosial  wilayah  di  Kabupaten  Sekadau  dengan  mempertimbangkan indikator  pertumbuhan  penduduk,  kepadatan  penduduk,  tingkat  pendidikan, kesehatan  masyarakat,  dan  tenaga  kerja.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa ketimpangan  sosial  wilayah  di  Kabupaten  Sekadau  termasuk  tingkat  ketimpangan tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial adalah pertumbuhan penduduk  dimana  persentase  pertumbuhan  penduduk  kabupaten  lebih  besar dibandingkan  persentase  pertumbuhan  penduduk  setiap  kecamatan.  Selain  itu, kepadatan  penduduk  setiap  kecamatan  juga  lebih  rendah  dibandingkan  kepadatan penduduk  kabupaten  dan  jumlah  penduduk  yang  bekerja  di  setiap  kecamatan  di Kabupaten  Sekadau  lebih  rendah  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  usia kerja.
Kata Kunci: Kabupaten Sekadau; Ketimpangan Sosial; Ketimpangan Wilayah
Abstract. Inequality  in  the  development  process  can  effect  in  disparities  among regions. Administratively, Sekadau Regency is a regency level area in West Kalimantan Province which has the problem of regional inequality. The uneven distribution of the population,  wide  area  coverage,  and  limited  social  infrastructure  are  the  factors causing inequality in Sekadau District. Population development tends to be converged in the center of the district making the hinterland increasingly neglected. The goals of this  study  was  to  analyze  regional  social  disparities  in  Sekadau  Regency.  This  study applies a quantitative approach with scoring analysis to measure the level of regional social inequalities in Sekadau Regency by considering indicators of population growth, population density, education level, public health, and manpower. The results showed that social disparities in Sekadau Regency was classified as high inequality. The factor that influences social inequality is population growth, where the population growth rate  of  the  regency  is  higher  than  the  population  growth  rate  of  each  district.  In addition,  the  population  density  of  each  district  is  also  lower  than  the  population density  of  the  regency  and  the  number  of  working  population  in  each  district  of Sekadau Regency is lower than the total working age population .
Keywords: Regional Disparity; Sekadau Regency; Social Disparity

## 1. Pendahuluan
Pembangunan  merupakan  suatu  proses  dalam  mewujudkan  harapan  bangsa  menuju pemerataan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan juga didefinisikan  sebagai  tahapan  skala  nasional  yang  disertai  dengan  perubahan-perubahan struktural dari segi sosial, gaya hidup masyarakat, peran kelembagaan dan juga percepatan produktivitas  ekonomi,  penghapusan  kesenjangan  dan  pengentasan  kemiskinan  [1].  Para pakar ekonomi dan pakar perencanaan wilayah mengatakan bahwa kemajuan ekonomi dan pembangunan  yang  merata  merupakan  dua  hal  yang  penting  dan  tujuan  dari  proses pembangunan [2].
Kerap  kali,  kesenjangan  pembangunan  wilayah  menjadi  akar  permasalahan  dalam pembangunan antar daerah, maka secara spasial pembangunan dirasa tidak selalu sama di setiap daerah [3]. Hal ini tidak hanya dijumpai dalam alokasi penghasilan masyarakat, akan tetapi  dijumpai  juga  pada  proses  pengembangan  wilayah  dalam  suatu  negara  [2].  Daerah- daerah  pedalaman  yang  masih  terisolasi  dan  rendah  tingkat  pembangunannya  cenderung bergantung  pada  daerah  luar  yang  lebih  maju  [4].  Kesenjangan  dipengaruhi  oleh  adanya perbedaan  kondisi  alam  dan  perbedaan  struktur  sosial  penduduk  pada  setiap  daerah  [5]. Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan  dapat  mempercepat  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan  menghapus  kesenjangan pembangunan [6] .
Jika  tidak  diantisipasi  secara  dini,  kesenjangan  pembangunan  juga  dapat  memicu  masalah yang lebih besar seperti konflik sosial demografi, ekonomi, politik, dan lingkungan. Bahkan hal ini dapat menjadi hambatan dan tantangan skala makro yang menimbulkan kerugian dalam proses dan hasil pembangunan suatu wilayah  [7]. Secara administratif, Kabupaten Sekadau
merupakan  satu  dari  14  (empat  belas)  kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sanggau pada tahun 2003. Kabupaten Sekadau masih  memiliki  masalah  ketimpangan  sosial  wilayah,  diantaranya  adalah  penyebaran penduduk yang kurang merata dan cenderung terkonsentrasi pada pusat-pusat permukiman utama. Dominasi sebaran penduduk Kabupaten Sekadau cenderung terpusat di bagian selatan dibandingkan di bagian utara.  Hal ini juga dipicu dengan keberadaan sarana dan prasarana yang  tidak  merata  antara  utara  dan  selatan  Kabupaten  Sekadau.  Sebaran  penduduk terkonsentrasi  di  ibukota  kabupaten  yaitu  Kecamatan  Sekadau  Hilir  dengan  ketersediaan sarana prasarana kewilayahan yang lebih memadai dibandingkan dengan wilayah pinggiran. Kepadatan penduduk Kabupaten Sekadau tergolong rendah yaitu sebesar 33,32 jiwa/km 2 . Hal ini disebabkan oleh sebaran yang tidak merata dan luas wilayah yang cukup besar serta masih didominasi  dengan  wilayah  perdesaan  dimana  bergantung  pada  kegiatan  pertanian. Rendahnya tingkat kepadatan penduduk juga menyebabkan proses pengembangan wilayah Kabupaten Sekadau menjadi cukup sulit. Dengan demikian, perlu adanya kajian terkait analisis ketimpangan sosial wilayah di Kabupaten Sekadau sehingga proses pengembangan wilayah dapat ditingkatkan dan meratakan pembangunan pada setiap daerah.

## 2. Metode
Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian  kuantitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berasaskan  pada  filsafat  positivisme, diaplikasikan pada penelitian yang menggunakan populasi atau sampel tertentu dengan teknik pemilihan sampel secara acak, pengumpulan data memakai variabel penelitian, teknik analisis bersifat  kuantitatif/statistik  dan  bertujuan  untuk  menguji  asumsi  awal  [8].  Teknik pengumpulan data menerapkan studi literatur, wawancara, dan kuesioner. Adapun informan penelitian  terdiri  dari  Bupati  Sekadau,  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kabupaten Sekadau,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Sekadau,  serta  Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sekadau. Metode analisis yang digunakan adalah analisis skoring berdasarkan asumsi tolak ukur setiap aspek penilaian. Tahapan yang dilakukan dalam proses penskoringan dapat dilihat pada Gambar 1.

## 2.1. Mengolah data
Data yang telah dikumpulkan dipilah dan dimasukkan ke dalam aspek penilaian yang sudah ditentukan. Data tersebut kemudian diolah sesuai kebutuhan penilaian.

## 2.2. Uji validitas dan reliabilitas
Uji  validitas  dipakai  untuk  melihat  keabsahan  atau  valid  tidaknya  hasil  kuesioner  sehingga dapat  menghasilkan  sesuatu  yang  dapat  dinilai  oleh  kuesioner  tersebut  [9].  Reliabilitas merupakan  suatu  tahap  penelitian  kuantitatif  untuk  mendapatkan  informasi  terpercaya ( reliable )  sesuai  dengan  keadaan  di  lapangan  [10].  Pengujian  validitas  dan  reliabilitas  pada penelitian  ini  digunakan  pada  aspek  kesehatan  masyarakat  dengan  menggunakan  program SPSS.

## 2.3. Distribusi frekuensi bergolong
Distribusi frekuensi bergolong adalah panduan pengelompokkan frekuensi data dan terdapat penjelasan  tahapan  distribusi  [11].  Menurut  aturan  Sturges,  besarnya  kelas  interval  dapat ditentukan dengan rumus:
K = 1 + (3,3) log n
Dimana: K = banyak kelas n = jumlah pengamatan
Tabel 1. Dasar penentuan skor setiap aspek ketimpangan sosial Kabupaten Sekadau [12,13].
No. Aspek Data Parameter Tolak Ukur Skor 1 Pertumbuhan penduduk Jumlah penduduk 5 tahun Ketimpangan tinggi  LPP kecamatan < LPP kabupaten 3 Ketimpangan sedang  LPP kecamatan = LPP kabupaten 2 Ketimpangan rendah  LPP kecamatan > LPP kabupaten 1 2 Kepadatan penduduk  Jumlah penduduk  Luas wilayah Ketimpangan tinggi  Kepadatan penduduk kecamatan < kepadatan penduduk kabupaten 3 Ketimpangan sedang  Kepadatan penduduk kecamatan = kepadatan penduduk kabupaten 2 Ketimpangan rendah  Kepadatan penduduk kecamatan > kepadatan penduduk kabupaten 1 3 Tingkat pendidikan  Jumlah penduduk menurut pendidikan  Jumlah penduduk menurut usia sekolah Ketimpangan tinggi  Jumlah penduduk menurut pendidikan < Jumlah penduduk menurut usia sekolah 3 Ketimpangan sedang  Jumlah penduduk menurut pendidikan = Jumlah penduduk menurut usia sekolah 2 Ketimpangan rendah  Jumlah penduduk menurut pendidikan > Jumlah penduduk menurut usia sekolah 1 4 Kesehatan masyarakat Hasil kuesioner Ketimpangan tinggi  > 40% responden menjawab a 3 Ketimpangan sedang  > 40% responden menjawab b 2 Ketimpangan rendah  > 40% responden menjawab c 1 5 Tenaga kerja  Jumlah penduduk yang bekerja  Jumlah penduduk usia kerja Ketimpangan tinggi  Jumlah penduduk yang bekerja < Jumlah penduduk usia produktif 3 Ketimpangan sedang  Jumlah penduduk yang bekerja = Jumlah penduduk usia produktif 2 Ketimpangan rendah  Jumlah penduduk yang bekerja > Jumlah penduduk usia produktif 1
Pada  penelitian  ini  jumlah  pengamatan  adalah  3  sehingga  didapatkan  hasil  banyak  kelas adalah 1+3,3 log 3 = 2,57 dan dibulatkan menjadi 3 kelas interval. Adapun panduan pemberian skor setiap aspek penilaian ketimpangan sosial dapat dilihat pada Tabel 1.

## 2.4. Analisis skoring
Analisis skoring adalah penentuan skor pada setiap aspek yang telah ditentukan sesuai dengan tingkat  ketimpangan  sosial  wilayah.  Pada  tahapan  ini  dilakukan  pengumpulan  data  sesuai variabel  yang  telah  ditetapkan.  Kemudian  data  yang  diperoleh  diberikan  skor  dengan ketentuan:  (a)  Skor  3  diberikan  di  wilayah  dengan  tingkat  ketimpangan  tinggi.  (b)  Skor  2 diberikan  di  wilayah  dengan  ketimpangan  sedang.  (c)  Skor  1  diberikan  di  wilayah  dengan tingkat ketimpangan rendah. Pada aspek kesehatan masyarakat informasi diperoleh dari hasil kuesioner, maka terlebih dahulu yang dilakukan adalah memberi skor pada pilihan jawaban. Pilihan jawaban a mewakili skor 1, pilihan jawaban b mewakili skor 2 dan pilihan jawaban c mewakili  skor  3.  Pada  tahapan  ini,  hasil  skoring  menunjukkan  tingkat  ketimpangan  sosial setiap aspek penilaian pada 7 kecamatan serta menghasilkan gambaran tingkat ketimpangan sosial rata-rata wilayah Kabupaten Sekadau untuk setiap aspek penilaian.

## 2.5. Akumulasi hasil skoring
Akumulasi hasil skoring didapatkan dari penjumlahan hasil skor setiap aspek penilaian pada masing-masing kecamatan.

## 2.6. Penentuan rentang data tingkat ketimpangan kabupaten
Berdasarkan hasil jumlah kelas interval sebelumnya yaitu 3 kelas interval, selanjutnya dicari rentang data dengan rumus nilai tertinggi - nilai terendah, sehingga dihasilkan rentang data yaitu  15  –  5  =  10.  Sedangkan  panjang  kelas  (rentang)  dibagi  dengan  banyak  kelas  (K) menghasilkan  nilai  3,3  yang  dibulatkan  menjadi  3.  Maka,  klasifikasi  yang  digunakan  dalam mengukur tingkat ketimpangan sosial wilayah: (a) < 9 klasifikasi tingkat ketimpangan rendah. (b) 9 – 12 klasifikasi tingkat ketimpangan sedang. (c) > 12 klasifikasi tingkat ketimpangan tinggi.

## 2.7. Menarik kesimpulan hasil analisis
Gambar 1. Skema tahapan analisis.
Menyimpulkan  hasil  analisis  yaitu  tingkat  ketimpangan  sosial  wilayah  Kabupaten  Sekadau. Berdasarkan  rentang  kelas  sebelumnya,  didapatkan  rata-rata  tingkat  ketimpangan  sosial wilayah Kabupaten Sekadau, begitu juga dengan tingkat ketimpangan sosial setiap kecamatan.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan

## 3.1. Pertumbuhan penduduk
Pertumbuhan  penduduk  adalah  gambaran  laju  perkembangan  penduduk  pada  periode tertentu dengan mempertimbangkan angka kematian, kelahiran, imigrasi, dan emigrasi. Laju Pertumbuhan  Penduduk  (LPP)  setiap  kecamatan  di  Kabupaten  Sekadau  berbeda-beda sehingga  didapatkan  pula  skor  yang  berbeda.  Membandingkan  LPP  kabupaten  dengan  LPP kecamatan  adalah  cara  untuk  melihat  ketimpangan  wilayah  dari  aspek  pertumbuhan penduduk.  Apabila  LPP  kecamatan  lebih  tinggi  dibandingkan  LPP  kabupaten  maka ketimpangan di kecamatan tersebut tergolong rendah dan begitu pula sebaliknya. Apabila LPP kecamatan lebih rendah dibandingkan LPP kabupaten maka tergolong ketimpangan tinggi dan apabila  LPP  kecamatan  sama  dengan  LPP  kabupaten  maka  tergolong  ketimpangan  sedang. Perhitungan skor pertumbuhan penduduk Kabupaten Sekadau dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Skor pertumbuhan penduduk Kabupaten Sekadau.
Kecamatan Jumlah Penduduk Tahun 2017 Jumlah Penduduk Tahun 2018 LPP (%) Tolak Ukur Skor Tingkat Ketimpangan Nanga Mahap 26.859 27.230 1,38 LPP kec > LPP kab 1 Ketimpangan rendah Nanga Taman 27.446 27.609 0,59 LPP kec < LPP kab 3 Ketimpangan tinggi Sekadau Hulu 27.174 27.246 0,26 LPP kec < LPP kab 3 Ketimpangan tinggi Sekadau Hilir 60.839 61.885 1,72 LPP kec > LPP kab 1 Ketimpangan rendah Belitang Hilir 22.513 22.587 0,33 LPP kec < LPP kab 3 Ketimpangan tinggi Belitang 12.549 12.589 0,32 LPP kec < LPP kab 3 Ketimpangan tinggi Belitang Hulu 20.303 20.430 0,63 LPP kec < LPP kab 3 Ketimpangan tinggi Kabupaten Sekadau 199.700 201.594 0,95 Tingkat ketimpangan aspek pertumbuhan penduduk Ketimpangan tinggi
Berdasarkan hasil analisis, LPP tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Sekadau Hilir, yaitu sebesar 1,72% dimana LPP kecamatan lebih tinggi daripada LPP Kabupaten Sekadau sebesar 0,95%, sehingga tingkat ketimpangan Kecamatan Sekadau Hilir tergolong ketimpangan rendah. LPP
terendah dimiliki oleh Kecamatan Sekadau Hulu sebesar 0,26% dimana LPP kecamatan lebih rendah  daripada  LPP  Kabupaten  Sekadau  sebesar  0,95%,  sehingga  tingkat  ketimpangan Kecamatan  Sekadau  Hulu tergolong  ketimpangan tinggi. Dapat  dilihat  bahwa  secara  umum tingkat ketimpangan sosial wilayah Kabupaten Sekadau pada aspek pertumbuhan penduduk tergolong ketimpangan tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan proporsi tingkat ketimpangan tinggi yang dimiliki oleh 5 dari 7 kecamatan atau 71% dan 2 dari 7 kecamatan atau 29% memiliki tingkat  ketimpangan  rendah.  Faktor  yang  menyebabkan  ketimpangan  pertumbuhan penduduk  antar  kecamatan  adalah  migrasi  dan  kelahiran/kematian  penduduk  yang  tidak merata  pada  tiap  kecamatan.  Sebaran  penduduk  cenderung  terkonsentrasi  di  Kecamatan Sekadau Hilir sebagai ibukota kabupaten. Berdasarkan data BPS, perbandingan jumlah imigrasi dan kelahiran dengan jumlah emigrasi dan kematian pada kecamatan yang tergolong tingkat ketimpangan  tinggi  adalah  2:1.  Sedangkan  untuk  kecamatan  yang  tergolong  ketimpangan rendah,  perbandingan  antara  jumlah  imigrasi  dan  kelahiran  dengan  jumlah  emigrasi  dan kematian adalah 6:1.

## 3.2. Kepadatan penduduk
Terkonsentrasinya pembangunan dan kepadatan penduduk pada pusat kota disebabkan oleh tidak  meratanya  kepadatan  penduduk  suatu  daerah.  Hal  ini  yang  mempengaruhi  proses pembangunan hanya terjadi di pusat kota, sehingga meningkatkan kesenjangan sosial antar daerah padat penduduk dan jarang penduduk. Asumsi dasar pengukuran tingkat ketimpangan sosial  untuk  aspek  kepadatan  penduduk  yaitu  ketimpangan  tinggi  apabila  kepadatan penduduk di kecamatan tersebut lebih rendah dibandingkan kepadatan penduduk kabupaten, begitu  juga  sebaliknya. Ketimpangan  rendah apabila  kepadatan  penduduk  kecamatan  lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk kabupaten. Ketimpangan sedang jika angka kepadatan  penduduk  kecamatan  sama  dengan  angka  kepadatan  penduduk  kabupaten. Perhitungan skor kepadatan penduduk Kabupaten Sekadau dapat dilihat pada Tabel 2.
Kepadatan  penduduk  di  Kabupaten  Sekadau  adalah  37,03  jiwa/km 2 .  Kepadatan  tertinggi terdapat  di  Kecamatan  Sekadau  Hilir  yaitu  72,55  jiwa/km 2 dan  kepadatan  terendah  yaitu Kecamatan  Belitang  Hulu  sebesar  17,57  jiwa/km 2 .  Berdasarkan  hasil  analisis,  ketimpangan sosial wilayah di Kabupaten Sekadau dilihat dari kepadatan penduduk termasuk ketimpangan tinggi. Hal ini ditunjukkan bahwa 57% atau 4 dari 7 kecamatan di Kabupaten Sekadau memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dibandingkan kepadatan penduduk kabupaten dan 43% atau 3  dari  7  kecamatan  memiliki  kepadatan  penduduk  lebih  tinggi  dibandingkan  kepadatan penduduk  kabupaten.  Luas  wilayah  kecamatan yang  besar dan  jumlah populasi  yang  tinggi menunjukkan tingkat kepadatan penduduk sedang. Di sisi lain, luas wilayah kecamatan yang besar  dan  jumlah  populasi  yang  kecil  menunjukkan  tingkat  kepadatan  penduduk  rendah. Untuk  kecamatan  yang memiliki  luas  wilayah  yang  kecil  namun  jumlah populasinya  banyak maka kepadatan penduduknya tinggi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa luas wilayah Kecamatan Nanga Mahap sebesar 586,6 km² atau  10%  dan  Kecamatan  Belitang  sebesar  281  km²  atau  5%  dari  luas  wilayah  Kabupaten Sekadau. Kedua kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil di
Kabupaten Sekadau, namun menampung cukup banyak jumlah penduduk sehingga tergolong kepadatan penduduk tinggi. Selain itu, Kecamatan Belitang Hulu juga merupakan kecamatan yang  memiliki  tingkat  ketimpangan  sosial  yang  tinggi  dikarenakan  tingkat  kepadatan penduduk  kecamatan  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  kepadatan  penduduk Kabupaten Sekadau. Hal ini melihatkan bahwa Kecamatan Belitang Hulu memiliki luas wilayah yang  terbesar  diantara  6  kecamatan  lainnya  yaitu  sebesar  1.162,7  km²  atau  21%  dari  luas wilayah Kabupaten Sekadau
Tabel 3. Skor kepadatan penduduk Kabupaten Sekadau.
Kecamatan Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk Tahun 2019 Kepadatan Penduduk Tolak Ukur Skor Tingkat Ketimpangan Nanga Mahap 568,6 27.230 47,89 Kepadatan penduduk kec > kepadatan penduduk kab 1 Ketimpangan rendah Nanga Taman 945,0 27.609 29,22 Kepadatan penduduk kec < kepadatan penduduk kab 3 Ketimpangan tinggi Sekadau Hulu 869,7 27.246 31,33 Kepadatan penduduk kec < kepadatan penduduk kab 3 Ketimpangan tinggi Sekadau Hilir 853,0 61.885 72,55 Kepadatan penduduk kec > kepadatan penduduk kab 1 Ketimpangan rendah Belitang Hilir 764,3 22.587 29,55 Kepadatan penduduk kec < kepadatan penduduk kab 3 Ketimpangan tinggi Belitang 281,0 12.589 44,80 Kepadatan penduduk kec > kepadatan penduduk kab 1 Ketimpangan rendah Belitang Hulu 1.162 ,7 20.430 17,57 Kepadatan penduduk kec < kepadatan penduduk kab 3 Ketimpangan tinggi Kabupaten Sekadau 5.444,3 201.594 37,03 Tingkat ketimpangan sosial aspek kepadatan penduduk Ketimpangan tinggi

## 3.3. Tingkat pendidikan
Tingkat pendidikan terdiri dari beberapa kategori, yaitu SD dengan rentang usia 7-12 tahun, SMP dengan rentang usia 13-15 tahun, SMA dengan rentang usia 16-18 tahun dan perguruan tinggi dengan rentang usia 19-45 tahun. Membandingkan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dengan  jumlah  penduduk  menurut  usia  sekolah  (lihat  Tabel 4)  merupakan  cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat skor ketimpangan sosial wilayah menurut aspek tingkat pendidikan. Ketimpangan tinggi terjadi apabila jumlah penduduk usia sekolah lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  menurut  tingkat  pendidikan. Ketimpangan  sedang  terjadi  apabila  jumlah  penduduk  menurut  usia  sekolah  sama  dengan jumlah  penduduk  menurut  tingkat  pendidikan.  Ketimpangan  rendah  terjadi  apabila  jumlah penduduk  menurut  usia  sekolah  lebih  rendah  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk menurut  tingkat  pendidikan.  Perhitungan  skor  tingkat  pendidikan  penduduk  Kabupaten Sekadau dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 4. Perbandingan tingkat pendidikan dengan usia sekolah Kabupaten Sekadau.
Perbandingan Nanga Mahap Nanga Taman Sekadau Hulu Sekadau Hilir Belitang Hilir Belitang Belitang Hulu Kabupaten Sekadau SD (a) 7.019 5.625 4.292 8.493 4.594 2.21 2.831 35.064 7-12 tahun (b) 2.995 2.99 3.47 7.887 2.503 1.595 2.341 23.781 a / b a > b a > b a > b a > b a > b a > b a > b a > b SMP (c) 15.607 15.035 13.646 29.48 12.389 5.981 9.253 101.391 13-15 tahun (d) 1.557 1.542 1.829 3.416 1.253 724 1.245 11.566 c / d c > d c > d c > d c > d c > d c > d c > d c > d SMA (e) 1.783 2.289 3.713 10.09 2.429 2.141 2.817 25.262 16-18 tahun (f) 1.754 1.63 1.835 3.647 1.473 770 1.179 12.288 e / f e > f e > f e > f e > f e > f e > f e > f e > f Perguruan Tinggi (g) 317 511 674 3.114 525 489 674 6.304 19-45 tahun (h) 12.516 13.184 13.166 30.317 10.992 6.344 9.796 96.315 g / h g < h g < h g < h g < h g < h g < h g < h g < h
Tabel 5. Skor tingkat pendidikan Kabupaten Sekadau.
Kecamatan Skor Rata-Rata Tingkat Ketimpangan Aspek Tingkat Pendidikan SD SMP SMA Perguruan Tinggi Nanga Mahap 1 1 1 3
2 Ketimpangan Sedang
Nanga Taman 1 1 1 3 2 Sekadau Hulu 1 1 1 3 2 Sekadau Hilir 1 1 1 3 2 Belitang Hilir 1 1 1 3 2 Belitang 1 1 1 3 2 Belitang Hulu 1 1 1 3 2
Setelah menentukan skor, didapatkan hasil bahwa tingkat ketimpangan di Kabupaten Sekadau berdasarkan tingkat pendidikan termasuk ketimpangan sedang. Untuk tingkat pendidikan SD,
SMP, dan SMA jumlah penduduk yang bersekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah di setiap  kecamatan.  Artinya,  ketimpangan  sosial  wilayah  menurut  aspek  tingkat  pendidikan untuk  tingkat  SD,  SMP,  dan  SMA  termasuk  ketimpangan  rendah.  Sedangkan  untuk  jumlah penduduk  yang  tamat  pendidikan  tinggi  lebih  sedikit  dibandingkan  jumlah  penduduk  usia tingkat  pendidikan  tinggi  sehingga  tergolong  ketimpangan  tinggi.  Hal  ini  dikarenakan  oleh rendahnya  tingkat  kesadaran  akan  pentingnya  pendidikan  tinggi  sehingga  keinginan  untuk menempuh  perguruan  tinggi  sangat  minim.  Penduduk  merasa  hanya  dengan  menempuh pendidikan  menengah,  maka  penduduk  sudah  dapat  mendapatkan  pekerjaan.  Selain  itu, kemampuan keuangan keluarga untuk menyekolahkan anak mereka ke perguruan tinggi yang kurang  juga  merupakan  salah  satu  penyebab  kurangnya  penduduk  yang  menempuh pendidikan tinggi.

## 3.4. Kesehatan masyarakat
Kesehatan masyarakat berpengaruh dalam pembangunan suatu wilayah. Kondisi kesehatan masyarakat yang baik akan membuat masyarakat bekerja secara efektif dan efisien sehingga mendapatkan  nilai  tambah  dalam  pembangunan  ekonomi  suatu  wilayah.  Informasi  terkait kesehatan masyarakat di Kabupaten Sekadau dilihat dengan membagikan kuesioner kepada 98  responden  yang  tersebar  di  setiap  kecamatan.  Adapun  faktor  yang  diteliti  antara  lain frekuensi  terserang  penyakit,  jenis  penyakit,  pengaruh  penyakit  terhadap  pekerjaan masyarakat,  keinginan  untuk  berobat,  tempat  untuk  berobat,  kelengkapan  alat  kesehatan, pelayanan dari petugas kesehatan, serta jarak tempuh untuk menuju tempat berobat (lihat Tabel 6). Mengukur besar ketimpangan berdasarkan kesehatan masyarakat dilakukan dengan cara  mengakumulasikan  jawaban  responden.  Skor  1  diberikan  apabila  >  40%  jawaban responden  pada  pilihan  jawaban  A,  skor  2  diberikan  jika  >  40%  jawaban  responden  pada pilihan jawaban B dan skor 3 diberikan jika > 40% jawaban responden pada pilihan jawaban C.
Tabel 6. Daftar pertanyaan kesehatan masyarakat.
No Pertanyaan Pilihan Jawaban A B C 1 Frekuensi terserang penyakit Tidak pernah 1-5 kali > 5 kali 2 Jenis penyakit Tidak ada Salah satu Menular & tidak menular 3 Pengaruh penyakit terhadap pekerjaan masyarakat Tidak mengganggu Terkadang Sangat mengganggu 4 Keinginan untuk berobat Selalu Jarang Tidak pernah 5 Tempat untuk berobat Puskesmas/rumah sakit/praktek dokter Mantri/dukun Tidak ada 6 Kelengkapan alat kesehatan Baik Cukup Buruk 7 Pelayanan dari petugas kesehatan Baik Cukup Buruk 8 Jarak tempuh untuk menuju tempat berobat < 2 km 2-5 km > 5 km
Setelah menyesuaikan  jawaban  responden  dengan  skor  yang telah ditentukan  dan  merata- ratakan hasil skor dari kesehatan masyarakat, didapatkan hasil bahwa ketimpangan wilayah di  Kabupaten  Sekadau  berdasarkan  aspek  kesehatan  masyarakat  tergolong  ketimpangan sedang  (lihat  Tabel 7).  Hal  ini  terlihat dari 8 pertanyaan  yang diberikan  kepada  responden, rata-rata jawaban yang diperoleh berada pada kategori ketimpangan sedang.
Tabel 7. Skor kesehatan masyarakat Kabupaten Sekadau.
Kecamatan % Jawaban Responden Skor Tingkat Ketimpangan Aspek Kesehatan Masyarakat Nanga Mahap 46,6% responden memilih jawaban B 2 Ketimpangan sedang Nanga Taman 53,5% responden memilih jawaban B 2 Sekadau Hulu 51,8% responden memilih jawaban B 2 Sekadau Hilir 61,6% responden memilih jawaban B 2 Belitang Hilir 64,2% responden memilih jawaban B 2 Belitang 61,6% responden memilih jawaban B 2 Belitang Hulu 58% responden memilih jawaban B 2

## 3.5. Tenaga kerja
Tenaga kerja adalah faktor yang berpengaruh dalam pembangunan wilayah. Semakin banyak penduduk yang bekerja maka dapat mempercepat pembangunan suatu wilayah. Ketimpangan wilayah dari aspek tenaga kerja dapat dilihat dengan membandingkan jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah penduduk usia kerja. Ketimpangan tinggi terjadi apabila jumlah penduduk yang bekerja kurang dari jumlah penduduk usia kerja. Ketimpangan sedang terjadi jika jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah penduduk usia rendah dan ketimpangan rendah jika jumlah penduduk yang bekerja lebih dari jumlah penduduk usia kerja. Perhitungan skor tenaga kerja penduduk Kabupaten Sekadau dapat dilihat pada Tabel 8.
Berdasarkan hasil analisis, jumlah penduduk yang bekerja di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja. Sehingga, hasil skor yang didapatkan menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan sosial menurut aspek tenaga kerja setiap kecamatan di Kabupaten Sekadau tergolong tinggi. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk usia kerja adalah 2:1.
Tabel 8. Hasil skor tenaga kerja.
Kecamatan Jumlah Penduduk Yang Bekerja (a) Jumlah Penduduk Usia Kerja (b) a / b Skor Tingkat Ketimpangan Aspek Tenaga Kerja Nanga Mahap 12.531 19.612 a < b 3 Ketimpangan Tinggi Nanga Taman 14.148 20.301 a < b 3 Sekadau Hulu 14.073 20.773 a < b 3 Sekadau Hilir 26.654 46.805 a < b 3 Belitang Hilir 10.355 15.238 a < b 3 Belitang 5.314 9.939 a < b 3 Belitang Hulu 10.240 15.029 a < b 3 Kabupaten Sekadau 93.315 147.697 a < b 3

## 3.6. Rata-rata tingkat ketimpangan sosial wilayah Kabupaten Sekadau
Setelah  mendapatkan  hasil  skoring  ketimpangan  sosial  setiap  aspek  penilaian  pada  7 kecamatan,  selanjutnya dilakukan  akumulasi  hasil  skor untuk  melihat nilai  rata-rata  tingkat ketimpangan  sosial  wilayah  Kabupaten  Sekadau.  Adapun  untuk  menentukan  rentang  data menggunakan rumus interval dengan 3 kelas. Nilai tertinggi dan nilai terendah didapatkan dari dari total skor terbesar dan terkecil untuk setiap indikator penilaian ketimpangan sosial, yaitu pertumbuhan  penduduk,  kepadatan  penduduk,  tingkat  pendidikan,  kesehatan  masyarakat dan tenaga kerja. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut.

## I =
Range K
Keterangan:
I = Interval
Range  = Nilai tertinggi – Nilai terendah K = Kelas
I = 15 – 5 = 3,3
3
Maka  interval  kelas  yang  diterapkan  untuk  mengukur  tingkat  ketimpangan  sosial  wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Sekadau, antara lain:
< 9     : Ketimpangan rendah 9 – 12  : Ketimpangan sedang > 12     : Ketimpangan tinggi
Berdasarkan Tabel 9 didapatkan hasil bahwa tingkat ketimpangan wilayah Kabupaten Sekadau dilihat  dari  keadaan  sosial  termasuk  ketimpangan  tinggi.  Kecamatan  yang  memiliki  tingkat ketimpangan sedang adalah Kecamatan Nanga Mahap, Sekadau Hilir, dan Belitang. Kecamatan yang  memiliki  tingkat  ketimpangan  tinggi  adalah  Kecamatan  Nanga  Taman,  Sekadau  Hulu, Belitang Hilir dan Belitang Hulu. Peta ketimpangan sosial wilayah Kabupaten Sekadau dapat ditinjau  pada  Gambar  2.  Adapun  aspek  penilaian  yang  menyebabkan  tingginya  tingkat ketimpangan  sosial  di  Kabupaten  Sekadau  adalah  pertumbuhan  penduduk,  kepadatan
penduduk,  dan  tenaga  kerja.  Dengan  demikian,  dibutuhkan  upaya  peningkatan  kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan sosial di Kabupaten Sekadau. Hal ini dapat didukung dengan memperkuat kualitas sarana pendidikan dan sarana kesehatan masyarakat untuk mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi di Kabupaten Sekadau.
Tabel 9. Ketimpangan sosial wilayah Kabupaten Sekadau.
Kecamatan Pertumbuhan Penduduk Kepadatan Penduduk Tingkat Pendidikan Kesehatan Masyarakat Tenaga Kerja Total Tingkat Ketimpangan Sosial Nanga Mahap 1 1 2 2 3 9 Ketimpangan sedang Nanga Taman 3 3 2 2 3 13 Ketimpangan tinggi Sekadau Hulu 3 3 2 2 3 13 Ketimpangan tinggi Sekadau Hilir 1 1 2 2 3 9 Ketimpangan sedang Belitang Hilir 3 3 2 2 3 13 Ketimpangan tinggi Belitang 3 1 2 2 3 11 Ketimpangan sedang Belitang Hulu 3 3 2 2 3 13 Ketimpangan tinggi
Gambar 2. Peta ketimpangan sosial wilayah Kabupaten Sekadau.
Firsta Rekayasa Hernovianty, Nana Novita Pratiwi dan Dhea Adventia PETA KETIMPANGAN SOSIAL WILAYAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020

## 4. Kesimpulan
Ketimpangan  sosial  wilayah  Kabupaten  Sekadau  adalah  ketimpangan  tinggi.  Faktor-faktor yang  mempengaruhi  ketimpangan  sosial  tergolong  tinggi  adalah  pertumbuhan  penduduk, kepadatan penduduk, dan tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk di tiap kecamatan rata-rata lebih  rendah  dibandingkan  pertumbuhan  penduduk  Kabupaten  Sekadau.  Kepadatan penduduk  pada  beberapa  kecamatan  lebih  rendah  dibandingkan  kepadatan  penduduk  di Kabupaten  Sekadau.  Jumlah  penduduk  yang  bekerja  di  seluruh  kecamatan  lebih  rendah dibandingkan jumlah penduduk usia kerja. Hal ini yang menyebabkan tingginya ketimpangan sosial di wilayah Kabupaten Sekadau. Adapun kecamatan yang memiliki tingkat ketimpangan sosial  sedang  adalah  Kecamatan  Nanga  Mahap,  Sekadau  Hilir,  dan  Belitang.  Sedangkan kecamatan  yang  tergolong  ketimpangan  tinggi  adalah  Kecamatan  Nanga  Taman,  Sekadau Hulu, Belitang Hilir dan Belitang Hulu.

## Referensi
[1] Todaro MP. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga; 2000.
[2] Sirojuzilam. Regional Planning and Development (Kasus Medan). J Perenc Pengemb Wil Wahana Hijau 2005;1:10–4.
[3] Ika  Wahyuntari  L,  Pujiati  A.  Disparitas  Pembangunan  Wilayah  Kabupaten/  Kota  di Provinsi Jawa Tengah. Econ Dev Anal J 2018;5:296–305.
https://doi.org/10.15294/edaj.v5i3.22153.
[4] Adisasmita R. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah Yogyakarta. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2011.
[5] Simbolon TR. Analisa Keterkaitan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  Wilayah  Sumatera.  Semin.  Nas.  Multidisiplin  Ilmu  2017, Asahan: Center for Open Science; 2017. https://doi.org/10.31227/osf.io/xzmr9.
[6] Rosmeli. Dampak Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah di Provinsi
Jambi. J Sains Sosio Hum 2018;2:79–84.
https://doi.org/10.22437/jssh.v2i1.5284.
[7] Mopangga  H.  Analisis  Ketimpangan  Pembangunan  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  di Provinsi Gorontalo. Trikonomika 2011;10:40–51.
[8] Sugiyono.  Metode  Penelitian  Kualitatif:  Untuk  Penelitian  yang  Bersifat  Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta; 2017.
[9] Ghozali I. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro; 2006.
[10]  Sitinjak TJR, Sugiarto. Lisrel. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2006.
[11]  Mundir. Statistik Pendidikan: Pengantar Analisis Data Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jember: STAIN Jember Press; 2012.
[12]  Tambunan  TTH.  Perekonomian  Indonesia:  Beberapa  Masalah  Penting. Jakarta:  Ghalia Indonesia; 2003.
[13]  Todaro MP, Smith SC. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga; 2006.