Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidiciplinary Research) Vol.  6, No. 1, April 2023, pp. 83~94 ISSN: 2614-6096, DOI: 10.52626/jg.v%vi%i.228 ║ 83
The basis for judges' considerations in imposing criminal punishment that are relatively light for convicts  in cases of valuable goods proceeding
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang relatif ringan bagi terpidana kasus penadahan barang berharga
Dimas Arif Tri Kurniawan 1 , Muhammad Iqbal 2 *, Anhar Nasution 3 , Jummaidi Saputra 4 , Wiradmadinata 5 . 1,5 Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Lampoh Keudee, Aceh Besar, Indonesia.
1 dimasarif0909@gmail.com, 2 Iqbal_hukum@abulyatama.ac.id,
3 Anharnasution_hukum@abulyatama.ac.id, 4 Jummaidi_hukum@abulyatama.ac.id,
5 Wiratmadinata@abulyatama.ac.id
*Corresponding Author: Iqbal_hukum@abulyatama.ac.id

## ABSTRACT
Article 480 point 1 of the Criminal Code states that committing certain acts, which include selling and buying, of goods that are known or reasonably suspected to have originated from a crime, are categorized as a crime of collection. The purpose of this research is to explain the causes of the criminal act of collecting valuables. the factors considered by the judge in imposing a relatively light sentence on the perpetrator of the crime of collecting valuables. and countermeasures carried out against the criminal act of collecting valuables. This research uses normative method. The data in writing this thesis were obtained through library research and field research. library research to obtain secondary data by studying legislation, books, and opinions of legal experts relating to the issues discussed, while field research is intended to obtain primary data by interviewing respondents and informants. The results showed that the crime of collecting valuables was to seek profit, then followed by economic and environmental factors. Thus, internal factors or perpetrators are more dominant as a driving factor for the crime of collecting valuables in the jurisdiction of Banda Aceh City. The factors considered by the judge in imposing a relatively light sentence were that the defendant had never been prosecuted, the motive factor and background for committing the crime and the age factor. There are two ways to deal with the crime of collecting valuables, namely preventive efforts and repressive efforts. It is suggested that the sentence handed down must be maximally in accordance with the prosecutor's demands. Vigilance and suspicion must always be exercised and it is hoped that all law enforcement officials will continue to pay attention to the public interest and the rights of a defendant guaranteed by law.
Keywords: Valuables, Retention, Crime

## ABSTRAK
Pasal  480  angka  1  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  menyatakan  bahwa  melakukan perbuatanperbuatan  tertentu,  yang  diantaranya  adalah  menjual  dan  membeli,  terhadap  barang  yang diketahui  atau  patut  diduga  berasal  dari  tindak  pidana,  dikategorikan  sebagai  kejahatan  penadahan. Tujuan dalam Penelitian ini untuk menjelaskan penyebab terjadinya Tindak pidana penadahan barang Berharga. faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang berharga. dan upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana penadahan barang berharga. Penelitian ini menggunakan metode Normatif. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian kepustakaan untuk memperoleh data skunder dengan cara mempelajari perundang-undangan, buku- buku, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
84
Hasil penelitian menunjukkan terjadinya tindak pidana penadahan barang berharga adalah untuk mencari keuntungan, kemudian baru diikuti oleh faktor Ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian faktor dalam diri  pelaku  atau  faktor  internal  lebih  dominan  menjadi  faktor  pendorong  terjadinya  Tindak  Pidana Penadahan  barang  berharga  di  wilayah  hukum  Kota  Banda  Aceh.  Faktor-faktor  yang  menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana yang Relatif Ringan yaitu Terdakwa belum pernah di hukum, faktor motif serta Latar Belakang melakukan tindak pidana dan faktor usia. Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Penadahan barang berharga ada dua cara yaitu Upaya preventif dan Upaya Represif. Disarankan agar vonis yang dijatuhkan haruslah maksimal sesuai dari tuntutan jaksa, Kewaspadaan serta kecurigaan harus selalu dilakukan dan diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum agar tetap memperhatikan kepentingan umum dan hak-hak seorang terdakwa yang dijamin oleh Undang-Undang.
Kata Kunci : Barang Berharga, Penadahan, Tindak Pidana

## 1. Pendahuluan
Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering  terjadi  dan  yang  paling  dominan  adalah  jenis  kejahatan  terhadap  harta  kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan. “Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkemb angan dan pertumbuhan ekonomi” di setiap negara tidak terkecuali negara  yang  paling  maju  sekalipun,  pasti  akan  menghadapi  masalah  kejahatan  yang mengancam  dan  mengganggu  ketentraman  dan  kesejahteraan  penduduknya.  Hal  ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur dinegara miskin dan berkembang, tetapi juga dinegara-negara yang sudah maju.
Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.
Kejahatan  dapat  diartikan  secara  kriminologis  dan  yuridis.  Kejahatan  dalam  arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini  dimaksudkan  sebagai  perbuatan  unsur  yang  menyalahi  aturan-aturan  yang  hidup  dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap  harta  kekayaan  (Tindak  Pidana  Materiil),  seperti  pencurian,  pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.
Salah  satu  tindak  pidana  terhadap  harta  kekayaan  yang  masih  sering  menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP. Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan.
Hal  ini  dikarenakan  salah  satu  unsur  penadahan  yang  sering  dibuktikan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  dalam  praktik  persidangan  sehari-hari  adalah  unsur  culpa,  yang  berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan.
Dalam hal ini, ada pertanyaan yang muncul terkait dengan perumusan Pasal 480 KUHP, yaitu  apakah  dapat  dianggap  sebagai  penadah  seorang  A  yang  meminjam  atau  menerima sebagai  pembayaran  utang,  sejumlah  uang  dari  B  yang  memperolehnya  dengan  mencuri, sedangkan  A  tahu  atau  pantas  harus  dapat  mengira  bahwa  uang  itu  adalah  barang  curian. Perbuatan si A memang tidak masuk perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 480 KUHP. Akan tetapi, dapat dipersoalkan apakah menerima uang untuk dipinjam tidak dapat disamakan dengan menerima gadai suatu barang, dan apakah menerima uang sebagai pembayaran utang tidak dapat disamakan deng an perbuatan “menukari”
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A menyidangkan dan menjatuhkan vonis dalam 3 tahun terakhir berdasarkan data terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang berharga. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A di dalam amar putusannya  menyatakan  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana penadahan barang berharga.
Diketahui bahwa Tindak Pidana Penadahan diwilayah hukum pengadilan Negeri Banda Aceh  Kelas  1A,  dari  tahun  2019  sampai  dengan  Tahun  2021  kasusnya  berkurang  setiap Tahunnya. Dimana pada Tahun 2019 sebanyak 16 kasus, Tahun 2020 sebanyak 10 kasus serta di Tahun 2021 hanya terdapat 4 kasus Tindak Pidana Penadahan barang berharga.
Dalam  hal  ini,  tentunya  hakim  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  Kelas  1A  mempunyai pertimbangan  dalam memutus  tindak  pidana  penadahan  tersebut sesuai  dengan  ketentuan yang  diatur  dalam  KUHP.  Di  samping  itu,  yang  dapat  membentuk  keyakinan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  adalah  unsur  pembuktian.  Pembuktian  merupakan  unsur  vital  yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan. Oleh karena  itu,  adanya  keyakinan  hakim  yang  didukung  oleh  hukum  positif  yang  berlaku merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusannya.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  yang  menjadi  permasalahannya  adalah penyebab  terjadinya  tindak  pidana  penadahan  barang  berharga.  faktor  yang  menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana  penadahan  barang  berharga  dan  upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  terhadap tindak Pidana penadahan barang berharga

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  Penelitian  ini  adalah  penelitian  empiris  melihat sesuatu  kenyataan  hukum  yang  terjadi  di  masyarakat,  dengan  melihat  dari  sudut  pandang empiris.  Penelitian  Yuridis  Empiris  yaitu  cara  prosedur  yang  dipergunakan  untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan penelitian data primer. Metode penelitian lapangan (Field Research) dengan lokasi Penelitian di  Pengadilan  Negeri  Kelas  1A  Banda  Aceh.  Sifat  dari  penelitian  penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  yang  membutuhan  populasi  dan  sampel.  Adapun  teknik  pengumpulan data dilakukan dengan cara turun lapangan guna memperoleh data yang diperlukan, data yang diperoleh disebut data primer. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh.  Serta  yang  menjadi  dari  populasi  Penelitian  Adalah  Hakim  Pengadilan  Negeri  Banda Aceh,  Bidang  Reskrim  Polresta  Banda  Aceh,  dan  pelaku Tindak  Pidana  Penadahan.  Analisis data  pada  penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder  yang  disusun  secara sistematis kemudian dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.
86
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Penyebab  Terjadinya  Tindak  pidana  terhadap  Tindak  Pidana  Penadahan  barang berharga
Salah  satu  kejahatan  yang  muncul  adalah  Tindak  Pidana  penadahan  barang  berharga. Perhiasan emas merupakan sesuatu yang  berharga yang memiliki nilai jual tinggi, sehingga kejahatan akibat keberadaan barang ini banyak terjadi akibat faktor internal dan eksternal dari diri  pelaku.  Tindak  Pidana  Penadahan  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  dan  dari beberapa  faktor itu  kejahatan  memiliki  akibat  yang  sangat  merugikan  pihak  korban  (Bella, Wawancara , 2022)
Table 1: Tindak Pidana Penadahan Barang Berharga Tahun 2019 sampai dengan 2021 No No Perkara Tahun Tuntutan Putusan 1 394/Pid.B/2021/PN Bna 2021 Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan
Pidana penjara selama
8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan 2 263/Pid.B/2021/PN Bna 2021 Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun Pidana penjara selama  1 (Satu) Tahun 3 115/Pid.B/2021/PN Bna 2021 pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 26/Pid.B/2021/PN Bna 2021 pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara pidana penjara selama  5 (lima) Bulan 5 447/Pid.B/2020/PN Bna 2020 pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara pidana penjara  selama 6 (enam) bulan 6 361/Pid.B/2020/PN Bna 2020 pidana  penjara   selama 7 bulan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 328/Pid.B/2020/PN Bna 2020 pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara pidana penjara selama 5 (lima) bulan
8 318/Pid.B/2020/PN Bna 2020 pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara pidana penjara selama 5 (lima) bulan 9 275/Pid.B/2020/PN Bna 2020 pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 10 234/Pid.B/2020/PN Bna 2020 pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan pidana penjara 5 (lima) bulan 11 97/Pid.B/2020/PN Bna 2020 pidana penjara selama 2 (dua) bulan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 12 50/Pid.B/2020/PN Bna 2020 pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan pidana penjara selama 10
(sepuluh) bulan
13 38/Pid.B/2020/PN Bna 2020 pidana penjara selama 8 (delapan) bulan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 14 33/Pid.B/2020/PN Bna 2020 pidana penjara selama 1(satu) Tahun pidana penjara selama 1 (satu) tahun 15 386/Pid.B/2019/PN Bna 2019 pidana penjara selama 2 (dua) bulan pidana penjara  ( Satu ) Bulan 16 376/Pid.B/2019/PN Bna 2019 Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas hari) 17 377/Pid.B/2019/PN Bna 2019 Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari; 18 374/Pid.B/2019/PN Bna 2019 pidana penjara selama 2 (dua) bulan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 19 373/Pid.B/2019/PN Bna 2019 pidana penjara selama 2 (dua) bulan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 226/Pid.B/2019/PN Bna 2019 pidana  penjara selama potong masa tahanan yang di jalankan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan 21 198/Pid.B/2019/PN Bna 2019 pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 22 189/Pid.B/2019/PN Bna 2019 pidana  penjara selama 1 bulan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 23 119/Pid.B/2019/PN Bna 2019 Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan penjara pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan 24 120/Pid.B/2019/PN Bna 2019 pidana penjara masing- masing selama 8 (Delapan) bulan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan 25 78/Pid.B/2019/PN Bna 2019 pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 26 77/Pid.B/2019/PN Bna 2019 masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan
pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan 27 59/Pid.B/2019/PN Bna 2019 pidana penjara selama 4 bulan penjara pidana penjara selama 6 (enam) bulan 28 57/Pid.B/2019/PN Bna 2019 pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 29 58/Pid.B/2019/PN Bna 2019 pidana penjara selama 6 (enam) Bulan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan 30 11/Pid.B/2019/PN Bna 2019 pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana penjara selama 1 (satu) tahun Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh
Berdasarkan  hasil  penelitian  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh,  dan  Kejaksaan  Negeri Banda  Aceh,  ada  beberapa  faktor  penyebab  terjadinya  Tindak  Pidana  Penadahan  Barang Berharga. maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama terjadinya tindak pidana penadahan barang  berharga  adalah  untuk  mencari  keuntungan,  kemudian  baru  diikuti  oleh  faktor Ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor dalam diri pelaku atau  faktor  internal  lebih  dominan  menjadi  faktor  pendorong  terjadinya  Tindak  Pidana
88
Penadahan  barang  berharga  di  wilayah  hukum  Kota  Banda  Aceh.  Adapun  beberapa  faktor tersebut dapat diuraikan dalam penjelasan dibawah ini:
1) Faktor  Mencari  Keuntungan,  Faktor  terjadinya  tindak  pidana  penadahan  barang berharga  atau  motif  pelaku  melakukan  tindak  pidana  tersebut  didasari  oleh  untuk mencari  keuntungan.  Umumnya  pelaku  penadahan  ingin  mendapatkan  keuntungan yang  besar  dari  hasil  penjualan  penadahan  barang  berharga  tanpa  surat  tersebut. Beliau menambahkan jika pelaku bias meraup keuntungan hingga 10 kali lipat dari harga  biasanya  dari  hasil  kejahatan  penadahan  penadahan  barang  berharga.  Lebih lanjut beliau menambahkan perhiasan merupakan barang yang semakin hari harganya semakin meningkat, karena harganya yang tinggi inilah yang mendorong diri pelaku melakukan kejahatan penadahan.  Saat ini kejahatan penadahan emas sudah beberapa kali  ditangani  oleh  Polresta  Banda  Aceh,  dengan  adanya  laporan  dari  masyarakat terhadap tindak pidana ini, pihak reskrim Polresta Banda Aceh dapat  mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan kejahatan jenis ini.
2) Faktor  Ekonomi  dan  Lingkungan,  Faktor  ini  tidak  hanya  didasarkan  pada  unsur kesengajaan  atau    ketidaksengajaan.  Faktor  yang  sangat  mempengaruhi  timbulnya suatu penadahan karena biasanya harga barang yang diperoleh adalah dibawah rata- rata atau dibawah harga normal. Pelaku penadahan dengan menggunakan modal yang kecil  dapat  meraup  keuntungan  yang  besar  dari  hasil  penjualan  barang  barang penadahan perhiasan emas, dimana sebetulnya pelaku mengetahui hal tersebut tidak boleh dilakukan. Namun karena faktor ekonomi dan lingkungan mendorong diri pelaku untuk melakukan tindak pidana penadahan perhiasan barang berharga ini. Melakukan Tindak Pidana karena dorongan ekonomi karena pelaku tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk tetap mempertahankan hidup, pelaku melakukan Tindak pidana penadahan  barang  penadahan  barang  berharga  ini.  Adanya  faktor-faktor  yang menyebabkan timbulnya tindak pidana penadahan dan dari adanya penjelasan Pasal 480 KUHP, seseorang dapat dikatakan sebagai penadah, apabila:
a) Membeli,  menyewa,  menukari,  menerima  gadai,  menerima  sebagai  hadiah  atau karena  mau  mendapat  untung,  menjual,  menyewakan,  menukarkan, menggadaikan,  membawa,  menyimpan  atau  menyembunyikan  sesuatu  barang yang  diketahuinya  atau  patut  dapat  disangkanya,  bahwa  barang  itu  diperoleh karena kejahatan atau karena mau mendapat untung
b) Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan  sesuatu  barang  yang  diketahuinya  atau  patut  dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Tidak sedikit masalah dan kerugian yang dialami para korban dari tindak pidana penadahan. khususnya bagi pelaku yang dengan tidak sengaja telah menerima atau memperoleh barang dari  hasil  kejahatan.  Masalah  dan  kerugian  yang  ditimbulkan  dapat  berupa disitanya  barang  yang  telah  diperoleh,  diri  sendiri  dan  bahkan  keluarga  dapat masuk kedalam masalah pidana.
b. Faktor  Yang  Menjadi  Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Pidana  Relatif Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Berharga
Dalam Pasal 480 KUHP menerangkan bahwa ancaman hukumannya maksimal 7 Tahun Penjara dan denda paling banyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Ancaman hukum tersebut dapat
diterapkan secara maksimal oleh Hakim dalam putusannya apabila tidak mempertimbangkan berbagai faktor lainnya. Berbicara tentang hukuman atau sanksi dalam hukuman pidana, kiranya perlu dijelaskan secara ringkas tentang penjatuhan pidana terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun yang menjadi tujuan pokok dari penjatuhan hukuman adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga memperbaiki dan mencegah si pelaku agar tidak melakukan kejahatan tersebut di masa yang akan datang.
Tindak pidana penadahan terhadap barang hasil pencurian yang dimaksudkan dalam Pasal 480 dan 481 KUHP yaitu hukuman 7 tahun penjara. Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa dalam Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP, bahwa ancamannya maksimal 7 tahun penjara denda paling banyak Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah). Ancaman hukuman tersebut dapat diterapkan secara maksimum oleh Hakim dalam putusannya.
Demi  menjalankan  Penegakan  Hukum  yang  adil  bagi  masyarakat  serta  perlu  menciptakan keamanan  dan  ketentraman  Masyarakat,  Pemerintah  dan  Undang-undang  telah  mengatur  tentang ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadahan  terhadap barang hasil pencurian yang dilakukan  oleh  para  terdakwa,  tetapi  kepada  Hakim  diberikan  kewenangan  dalam  menentukan besarnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.
Dilihat dari ancaman hukumannya maka terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang hasil pencurian yang dimaksudkan dalam Pasal 480 dan Pasal 481 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu hukuman 7 tahun (tujuh tahun) penjara. Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa Pasal 480 dan pasal 481 KUHP bisa diterapkan secara maksimum oleh hakim dalam putusannya.
Adapun dasar pertimbangan Hakim sehingga menjatuhkan hukuman yang relatif ringan adalah:
1. Terdakwa belum pernah di hukum, Suatu tindakan pidana dapat saja dilakukan oleh setiap anggota masyarakat ada yang melakukan untuk pertama kali dan ada juga yang mengulangi untuk kesekian kalinya. Sebelum menjatuhkan suatu hukuman, seorang hakim mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dilakukan terdakwa untuk yang pertama kali, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau dengan kata lain terdakwa  belum  pernah  dihukum.  Apabila  hal  tersebut  benar, maka hukuman  yang dijatuhkan  akan  sedikit  diringankan  karena  terhadap  pelaku  besar  kemungkinan untuk  dilakukan  suatu  pembinaan  selama  mereka  menjalani  hukuman  di  Lembaga Permasyarakatan. Sehingga setelah kembali ke masyarakat diharapkan dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang baik dan tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana.  Faktor  terdakwa  belum  pernah  dihukum  dapat  dijadikan  sebagai  hal  yang meringankan  sebelum  hukuman  itu  dijatuhkan.  Selain  itu,  dalam  suatu  proses pemeriksaan  didepan  Pengadilan,  Hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  terhadap pelaku tindak pidana juga memperhatikan latar belakang dari terdakwa melakukan tindak  pidana  penadahan  barang  hasil  pencurian.  Bahwa  dalam  suatu  proses pemeriksaan  di  depan  sidang  Pengadilan,  seorang  hakim  harus  mengetahui  latar belakang  seorang  terdakwa,  mengapa  melakukan  perbuatan  tersebut.  Hal  ini  akan mempengaruhi terhadap putusan yang dijatuhkan kepadanya. Melihat hukuman yang dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penadahan  terhadap barang hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka hukuman yang dijatuhkan cenderung relative ringan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa secara garis besar dipengaruhi karena faktor tersebut.
2. Faktor Motif serta Latar Belakang melakukan tindak pidana, Terjadinya suatu tindak pidana selalu dilatar belakangi oleh berbagai sebab, baik itu dari dalam diri si pelaku maupun diluar diri si pelaku. Dalam suatu proses pemeriksaan didepan Pengadilan,
90
Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa juga dengan memperhatikan latar belakang dari terdakwa melakukan tindak pidana, mengapa sampai ia melakukan perbuatan tersebut. Hal ini nantinya  akan  mempengaruhi  terhadap  berat  ringannya  hukuman  yang  akan dijatuhkan  terhadap  terdakwa  pelaku  tindak  pidana  penadahan  yang  dilakukannya. Sehubungan  dengan  hal  ini  Hakim  menjelaskan  bahwa  dalam  suatu  proses pemeriksaan  di  depan  sidang  Pengadilan,  seorang  Hakim  harus  mempelajari  latar belakang seorang terdakwa, mengapa ia melakukan perbuatan melawan hukum. Maka dalam  hal  ini  Hakim  menjatuhkan  hukuman  tidaklah  sama  dengan  terhadap  suatu tindak pidana yang mempunyai latar belakang berbeda. Kalau perbuatan itu dilakukan atas  dasar  faktor  ekonomi  atau  faktor  mencari  keuntungan  bagi  si  terdakwa  maka tidaklah sama putusan hukuman bagi terdakwa yang dilatar belakangi dengan faktor pengaruh  teman.  Dapat  dipahami  bahwa  seorang  Jaksa  menyusun  tuntutannya (requisitoir)  terlebih  dahulu  mempelajari  Berita  Acara.  Selanjutnya,  Jaksa menyimpulkan  terhadap  berita  acara  tersebut  dalam  berbagai  Pasal-pasal  yang termuat  dari  Undang-undang  apa  yang  telah  dilanggar  oleh  terdakwa,  barulah kemudian ditentukan hukuman apa yang harus dikenakan terhadap terdakwa. Hal ini dilakukan dengan melihat latar belakang dari si pelaku, mengapa ia sampai melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian hukuman yang diberikan merupakan hukuman yang berat bagi si pelaku tindak pidana penadahan terhadap barang hasil pencurian yang  dilakukan  oleh  terdakwa.  Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  ditarik  suatu pengertian bahwa seorang Hakim dalam memberikan Putusan selalu melihat kepada latar belakang terjadinya perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tindak  pidana  penadahan  terhadap  barang  hasil  pencurian  yang  dilakukan  oleh terdakwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Begitu juga halnya Jaksa dalam menyusun tuntutannya juga melihat kepada latar belakang tersebut. Sehingga hukuman yang dijatuhkan akan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.  Hal ini terlihat dari akibat yang ditimbulkan oleh  tindakan pelaku tindak pidana  penadahan  barang  hasil  pencurian  yang  merupakan  suatu  kejahatan  serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
3. Faktor  Usia,  Tindak  pidana  dapat  saja  dilakukan  oleh  semua  orang.  Sebagai  contoh dalam hal ini dapat terjadi oleh masyarakat Banda Aceh sebagai pelaku tindak pidana, baik itu oleh orang tua, dewasa maupun remaja. Faktor usia sering dijadikan Hakim sebagai  suatu  alasan  yang  meringankan  penjatuhan  suatu  hukuman.  Dalam menjatuhkan suatu putusan, seorang Hakim harus memperhatikan usia si terdakwa, kalaupun  perbuatan  itu  dilakukan  oleh  mereka  masih  dapat  dilakukan  suatu pembinaan  selama  mereka  menjalani  hukuman  di  Lembaga  Permasyarakatan, sehingga nantinya diharapkan dapat berubah setelah kembali ke masyarakat.
Dalam menyusun suatu tuntutan, seorang Jaksa juga memperhatikan usia dari si pelaku. Hal ini mengingat bahwa kalau perbuatan itu dilakukan oleh mereka yang masih remaja, maka terhadap mereka masih dapat dilakukan pembinaan baik dari sisi mental maupun spiritual, sehingga  pada  saat  dikembalikan  dari  Lemabaga  Rehabilitas  si  pelaku  dapat  menjadi masyarakat yang lebih baik. Dari hasil wawancara diatas, dapatlah diketahui bahwa faktor usia dari terdakwa pelaku  kejahatan tindak pidana penadahan terhadap barang hasil pencurian juga mempengaruhi terhadap berat ringannya suatu hukuman.

## c. Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Penadahan barang berharga.
Upaya dari pihak instansi kepolisian untuk menangggulangi agar anggota kepolisian tidak melakukan tindakan pidana penadahan barang berharga yaitu:
1. Program dari instansi kepolisian meliputi pembinaan mental, rohani dan profesi.
2. Menekankan pada pengawasan disiplin terhadap anggota kepolisian.
Upaya  dari  pihak  Polresta  Banda  Aceh  terhadap  tindak  pidana  Penadahan  dimana mengingatkan terhadap institusinya terlebih  dulu agar anggota  kepolisian tidak melakukan tindak pidana penadahan barang berharga, hal yang telah dilakukan selama ini adalah adanya pinjaman  khusus  bagi  anggota  Polri  untuk  memenuhi  kebutuhan, memberikan  arahan saat apel agar anggota lainya tidak melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penadahan barang berharga dan juga menekankan pada pengawasan terhadap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.
Upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  Polresta  Banda  Aceh  terhadap  tindak  pidana penadahan barang berharga yaitu :
1. Meningkatkan pengawasan oleh anggota kepolisian terhadap wilayah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan.
2. Setiap bulan dilakukan evaluasi terhadap kinerja anggota kepolisian
3. Meningkatkan  integrasi  setiap  anggota  kepolisian  agar  setiap  anggota  kepolisian memahami tugasnya sebagai aparat penegak hukum.
Upaya lain untuk penanggulangan yang dilakukan Polresta Banda Aceh terhadap tindak pidana penadahan barang berharga adalah sebagai berikut:
1. Upaya  preventif  yang  merupakan  segala  usaha  yang  dilakukan  untuk  mencegah dilakukannya suatu kejahatan. Diantaranya:
a. Pihak  Polresta  Banda  Aceh  mengadakan  pengamanan  terpadu  bersama masyarakat Kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan ronda malam/siskamling.
b. Peningkatan  kinerja  kepolisian  dengan  cara  sistem  evaluasi  berjangka  yang diterapkan  oleh  Polresta  Banda  Aceh,  seperti  lebih  meningkatkan  dan mengoptimalisasikan  fungsi  Samapta  yaitu  dengan  melakukan  patroli-patroli  di daerah  yang  rawan  kejahatan,  khususnya  pada  kawasan  rawan  kejahatan pencurian  Barang  Berharga.  Patroli  dilakukan  di  daerah-daerah  pemukiman penduduk yang banyak memiliki Barang Berharga, patroli juga dilakukan di daerah yang  sepi  atau  jalan  utama  yang  dimanfaatkan  oleh  para  pelaku  untuk pendistribusian penadahan Barang Berharga.
c. Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat kota Banda Aceh.  Disini  pihak  kepolisian  membuat  spanduk  yang  berisi  himbauan  kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan. Terutama kejahatan yang berkaitan dengan penadahan barang berharga, spanduk-spanduk ini nantinya akan dipasang di daerah yang rawan dengan kejahatan, serta di pasang di pusat kota dan pusat keramaian. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat secara langsung himbauan  tersebut,  serta  agar  masyarakat  selalu  was-was  terhadap  lingkungan sekitar.
92
d. Pihak Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat Kota Banda Aceh.
2. Upaya Represif Ialah segala usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditujukan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan supaya tidak melakukan kejahatan  lagi.    Upaya  represif  yang  dilakukan  oleh  Polresta  Banda  Aceh  untuk menanggulangi tindak pidana penadahan Barang Berharga adalah.
a. Pihak Polresta Banda Aceh melakukan razia rutin (jalur tangkap), apabila adanya laporan  terkait  tindak  pidana  penadahan  Barang  Berharga  yang  dialami  oleh masyarakat. Razia rutin ini biasnya dilakukan di tempat-tempat atau daerah yang rawan terjadinya tindak pidana penadahan Barang Berharga.
b. Pihak Polresta Banda Aceh dapat melakukan pemblokiran di samsat, apabila ada laporan  terkait  tindak  pidana  penadahan  Barang  Berharga  yang  kemudian dijadikan barang milik penadah yang terjadi di masyarakat.
c. Melakukan  penangkapan  dan  pengejaran  terhadap  tindak  pidana  penadahan Barang Berharga. Hal ini dilakukan pihak Polresta Banda Aceh yang bekerjasama dengan pihak kepolisian daerah lain khususnya yang masih berhubungan dengan wilayah  hukumnya,  hal  ini  guna  mempermudah  penangkapan  dan  pengejaran pelaku tindak pidana penadahan barang berharga di Kota Banda Aceh.
d. Pihak Polresta Banda Aceh melakukan pendalaman mengenai jaringan pencurian serta  penadahnya.  Sehingga  pihak  kepolisian  Polres  Pidie  dapat  melakukan penangkapan terhadap penadah barang hasil kejahatan tindak pidana penadahan Barang Berharga.
e. Mengoptimalisasi kinerja dan fungsi dari Reskrim itu sendiri dengan melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  para  pelaku  tindak  pidana  penadahan Barang  Berharga,  serta  mendalami  setiap  motif  para  pelaku  penadahan  barang berharga.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1. Penyelesaian tentang pidana terhadap Tindak Pidana Penadahan barang berharga yaitu faktor utama terjadinya tindak pidana penadahan barang berharga adalah untuk mencari keuntungan, kemudian baru diikuti oleh faktor Ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian faktor  dalam  diri  pelaku  atau  faktor  internal  lebih  dominan  menjadi  faktor  pendorong terjadinya Tindak Pidana Penadahan barang berharga di wilayah hukum Kota Banda Aceh.
2. Faktor-faktor  apa  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  Pidana  yang Relatif Ringan terhadap pelaku Tindak Pidana Penadahan barang berharga yaitu Terdakwa belum pernah di hukum, Faktor Motif serta Latar Belakang melakukan tindak pidana dan Faktor Usia.
3. Upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  terhadap  Tindak  Pidana  Penadahan  barang berharga ada dua cara yaitu:
a. Upaya  preventif  dilakukan  Pihak  Polresta  Banda  Aceh  mengadakan  pengamanan terpadu  bersama  masyarakat,  Peningkatan  kinerja  kepolisian  dengan  cara  sistem
evaluasi  berjangka,  Membuat  spanduk-spanduk  yang  berisi  himbauan  kepada masyarakat dan Pihak Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Kota.
b. Upaya Represif yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh dengan melakukan razia rutin (jalur  tangkap),  pemblokiran  di  samsat,  Melakukan  penangkapan  dan  pengejaran terhadap  jaringan  pencurian.  pendalaman  mengenai  jaringan  pencurian  serta penadahnya serta dengan Mengoptimalisasi kinerja dan fungsi dari Reskrim itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoel Djamali, R. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010 Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung. 2009.
Abdul Wahid, Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002.
Adami Chazawi, Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008.
---------,Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2005. Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010. Amin S.M, Hukum Acara Peradilan Negeri, Pradya Paramita, Jakarta, 2008. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2004 ---------,KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
---------,Azas-Azas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta,2005.
Bambang Mulyono, Kenakalan Remaja dalam Persfektif Pendekatan Sosiologi Psikologi dan Penanggulangannya. Yogyakarta 2006.
Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
Bambang Poernomo, Asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992. Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Bardan Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penaggulangan Kejahatan, citra aditya bakti, 2006. Bawengan, Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibatnya, Pradya Paramita, Jakarta, 2007. ---------,Pengantar Psychology Kriminal, Pradya Darmita, Jakarta, 2000.
Bonger, W.A. Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Kanter dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta,
2006.
Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2008.
Koeswadji, Hermien Hadiati. Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2, Sinar Grafika,
Jakarta, 2009,
Lamintang. P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007.
Ma’ arif. Tindak Pidana Penadahan Hasil Pencurian Sepeda Motor dan Upaya Penanggulangannya. Artikel. Bandung 2016
Mahadar, Viktiminisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan, Laksbang Bessindo, Jakarta, 2005. Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Masruchin Rubai, Asas-Asas Hukum Pidana, UM press dan FH UB, Malang, 2001 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta. 2002. ---------,Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2004. ---------, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 2015
94
Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. 2008. Nurul Irfan M., Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011. Ramli Atmasasmita, Kapita Selekta Kriminologi, Armico, Bandung, 2003.
Rizqi M, Allif. Rekonstruksi Hukum Publik Islam, Jurnal Justisia, Edisi 24 Tahun XI. Semarang. 2003.
Roeslan  Saleh,  Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana  dan  Pengertian  Dasar  dalam  Hukum  Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
Romli Atmasasmita, Definisi Kriminologi, Tarsito, Bandung, 2005.
Sahetapy, J.E, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Citra Aditya Baku, Jakarta, 2001. Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, Polisi Pelaku dan Pemikir, Gramedia, Jakarta, 2003, Sianturi, S.R. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2006, Simandjuntak B, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 2007,
Soedjono Dirjosisworo, Amalan Ilmu Jiwa dalam Studi Kejahatan. Bandung:  Karya Nusantara 2014. ---------,Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan, Sinar Baru, Bandung, 2002, ---------, Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons) Alumni, Bandung, 2001, Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Press. 2005. Soesilo R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Soesilo, R. Pokok-pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-delik Khusus. Karya Nusantara, Bandung. 2014.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2004.
Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawan Pidana Korporasi, Grafiti Pers, 2007, Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Wirjono prodjodikoro. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung : Refika Aditama. 2002. ---------,Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003. ---------,Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009.