## PEMANFAATAN DRONE DJI PHANTOM 4 UNTUK IDENTIFIKASI BATAS ADMINISTRASI WILAYAH
Ayu Suciani 1 , M Taufik Rahmadi 2
1 Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UNSAM Jalan Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, 24354, Aceh, Indonesia
2 Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, UNIMED Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20221, Indonesia email: ayusuciani@unsam.ac.id
Diterima: 6 September 2018; Direvisi: 24 Januari 2019; Disetujui: 14 Juni 2019

## Abstrak
Pemanfaatan UAV (Unmanned Aerial Vehicle) atau drone hingga saat ini telah banyak digunakan  antara  lain  untuk  monitoring  tata  ruang  kota,  identifikasi  perubahan lingkungan, konstruksi bangunan, industri, pemetaan perikanan, lahan, kehutanan, tata ruang,  hingga  pemetaan  batas  wilayah  administrasi.  Batas  wilayah  administrasi merupakan  batas  atau  garis  khayal  yang  hanya  terdapat  pada  peta  dan  tidak  ada  di lapangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat ketelitian hasil foto drone untuk batas administrasi wilayah. Penelitian ini  menggunakan  metode  interpretasi  manual.  Penelitian  ini  dilakukan  di  sebagian wilayah administratif Kota Langsa, yaitu Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Serambi, dan Kelurahan Mulia. Pemilihan wilayah kajian ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kepadatan permukiman, pertumbuhan pembangunan yang cepat, dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Foto udara perekaman drone pada penelitian ini memiliki resolusi spasial 0.5 meter, sehingga memberikan kenampakan objek yang jelas dan detail.
Kata Kunci: Pemetaan, Administrasi, Drone DJI Phantom 4

## Abstract
Utilization of UAV (Unmanned Aerial Vehicle) or drone has been widely used in urban spatial  monitoring,  identification  of  environmental  changes,  building  construction, industry, fishery mapping, land, forestry, spatial planning, and mapping administrative boundaries. The administrative boundary  is an imaginary line that only available in the map but not exactly exist on earth based on applicable law. The aim of this study is to examine  the  accuracy  of  the  photo  result  of  the  DJI  Phantom  4  for  regional administrative  boundaries.  This  study  uses  manual  interpretation  methods.  This research was conducted in some villages of Langsa City, they are; Sidodadi, Serambi, and Mulia. The region selection is based on several factors such as settlement density, rapid development growth, and high population. The aerial photos of drone recording in this study has a spatial resolution 0.5 meters, so that give the clear appearance and detailed object.
Keyword: Mapping, Administration, Drone DJI Phantom 4

## PENDAHULUAN
Saat  ini  pemerintah  Indonesia sedang melaksanakan kebijakan satu peta ( One  Map  Policy )  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2011
tentang  informasi  geospasial  dimana semua  peta  harus  merujuk  pada  Badan Informasi Geospasial (BIG) yang memiliki kedudukan  hukum  yang  tetap.  Undang- undang  tentang  informasi  geospasial
dibuat  dikarenakan  banyaknya  terjadi tumpang  tindih  antar  berbagai  peta sehingga menimbulkan konflik di masyarakat  dan  tidak  ada  dasar  hukum pada suatu peta. Dengan diberlakukannya undang-undang  informasi  geospasial, maka  peta  memiliki  dasar  hukum  dan memiliki acuan yang tetap.
Untuk  mendukung  keberhasilan kebijakan satu peta ( One Map Policy ) maka harus  didukung  oleh  semua  lapisan. Kebijakan  satu  peta  harus  mendapat dukungan dari semua lapisan pemerintah dan  masyarakat.  Salah  satu  teknologi yang  saat  ini  sedang  berkembang  untuk pemetaan  dengan  skala  besar  adalah penggunaan  UAV  atau  drone.  Saat  ini perkembangan
teknologi pemetaan menggunakan pesawat UAV/drone sangatlah  pesat,  dengan  berbagai  macam tipe  dan  spesifikasi.  Menurut  Suroso (2016)  drone  merupakan  pesawat  tanpa awak  yang  dikendalikan  dari  jarah  jauh oleh auto pilot atau mampu mengendalikan  dirinya  sendiri  dan menggunakan hukum aerodinamika untuk menganggkat diri sendiri agar bisa melakukan penerbangan. UAV atau drone memiliki kemampuan melakukan pelacakan  posisi  dan  arah  dari  sensor yang  dapat  diterapkan  dalam  sistem kordinat  global  dan  koordinat  lokal (Eisenbeiss, 2009 dalam Utomo, 2017).
UAV atau drone memiliki keunggulan  dibandingkan  dengan  citra satelit  antara  lain  dapat  dioperasikan relatif  cepat  dan  berulang,  mampu terbang  rendah  sehingga  menghasilkan citra  resolusi  tinggi,  biaya  lebih  rendah, aplikasi  yang  beragam,  dan  tanpa menggunakan  pilot,  sedangkan  citra satelit  waktu  perekamannya  sudah ditetapkan,  adanya  gangguan  awan,  dan gangguan-gangguan  lain  saat  perekaman (Shofiyanti,  2011).    Menurut  Zaco,  et  al, (2014)  dalam  Utomo  (2017)  penggunaan drone  akan  menghasilkan  gambaran kenampakan bumi dengan resolusi spasial tinggi  dan  tidak  terkendala  awan, sehingga  proses  pengumpulan  datanya menjadi lebih mudah.
Pemanfaatan  UAV/drone  hingga saat ini telah banyak dilakukan antara lain monitoring  tata  ruang  kota,  melihat kawasan  hutan,  perhitungan  jumlah pokok  tanaman,  identifikasi  perubahan lingkungan, konstruksi bangunan, industri,  pemetaan  perikanan,  lahan, kehutanan,  tata  ruang,  hingga  pemetaan batas  wilayah  administrasi  daerah/kota. Penegasan atau penetapan batas administrasi  haruslah  dimulai  dari  unit terkecil yaitu desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota,  dan  provinsi,  hal  ini bertujuan agar perencanaan dan pembangunan  wilayah  dapat  berjalan dengan  baik,  sesuai  dengan  Undang- Undang  No  23  Tahun  2014.  Saat  ini  foto udara  menggunakan  drone  banyak digunakan  untuk  memetakan  suatu wilayah administrasi, hal  ini  dikarenakan foto udara ( drone ) dapat merekam wilayah administrasi  kapan  pun,  tanpa  terikat waktu seperti citra satelit, dan menghasilkan resolusi yang tinggi.
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  76  Tahun  2012  tentang pedoman  penegasan  batas  daerah,  batas daerah  adalah  kumpulan  titik-titik koordinat geografis yang merujuk kepada sistem georeferensi nasional dan
membentuk garis batas wilayah administrasi  pemerintahan  antardaerah. Budisusanto et  al .,  (2014)  mengemukakan batas  wilayah  memiliki  fungsi  yang sangat penting antara lain meminimalisasi terjadinya  konflik  batas,  sebagai  rujukan kerja yang akan datang, tertib administrasi  pemerintahan,  perhitungan fiskal  daerah,  kepastian  hukum  dan yurisdiksi  pemerintah  daerah,  dan rencana  tata  ruang  tepat  sasaran.  Hingga saat  ini  batas  wilayah  administrasi  masih menjadi  masalah  karena  belum  semua wilayah  administratif  memiliki  batas segmen  yang  tegas  dan  jelas,  yang ditandai
dengan banyaknya permasalahkan  yang  timbul  baik  secara pemerintahan hingga konflik antarmasyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji tingkat ketelitian drone DJI
Phantom  4  dalam  memetakan  batas administrasi  wilayah  di  sebagaian  Kota Langsa.

## METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di sebagian wilayah  administratif  Kota  Langsa,  yaitu Kelurahan  Sidodadi,  Kelurahan  Serambi, dan  Kelurahan  Mulia.  Pemilihan  wilayah kajian  ini  tidak  terlalu  besar  disebabkan oleh  beberapa  faktor  seperti  kepadatan permukiman, pertumbuhan pembangunan  yang  cepat,  dan  tingkat kepadatan  penduduk  yang  tinggi.  Selain itu, Kota Langsa merupakan wilayah yang membutuhkan  peta  sebagai  bagian  dari perencanaan  tata  ruang  dan  wilayah sehingga memudahkan sistem administrasi pemerintah untuk memperjelas batas antar wilayah administrasi mulai dari tingkat kelurahan hingga  tingkat  kecamatan,  sehingga sesuai  dengan  undang-undang  yang  telat ditetapkan,  dan  dapat  mendukung kebijakan satu peta.
Kota  langsa  mempunyai  luas wilayah  261,41  km 2 yang  terletak  pada posisi antara 04° 24’ 35,68’’ – 04° 33’ 47,03” LU dan 97° 53’ 14,59’’ – 98° 04’ 42,16’’ BT, dengan ketinggian antara 0–25 mdpl. Kota terdiri  atas  5  kecamatan  dan  66 gampong/kelurahan.

## Data Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa data antara lain:
1. Foto  udara  hasil  perekaman  DJI
Phantom 4
2. Peta RBI Lembar Kota Langsa (0620- 14)

## Peralatan Penelitian
Peralatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini antara lain:
1. Drone  DJI  Phantom  4  untuk perekaman foto udara; 2. Software Agisoft Photoscan Professional  untuk  penggabungan foto udara hasil perekaman;
3. Softwar  ArcGIS  10.4  untuk  koreksi geometrik  dan  visualisasi  foto udara;
4. Laptop Asus A450L untuk pengolahan data; dan
5. Smartphone  untuk  tampilan  drone dalam  pembuatan  jalur  terbang, kalibrasi, dan proses perekaman.

## Pemrosesan Data
Pemrosesan data merupakan proses mendapatkan  dan  pembetulan  data  (foto udara)  agar  foto  udara  dapat  digunakan dan  memberikan  informasi  yang  akurat, sehingga  dapat  diolah  dengan  data-data lainnya  untuk  mendukung  jalannya penelitian. tahapan yang dilakukan dalam pemrosesan  data  pada  penelitian  ini terdiri  atas  pembuatan  jalur  terbang, kalibrasi  wahana  drone,  masking  data, dan  koreksi  geometrik.  Untuk  lebih jelaskan  tahapan  pemrosesan  data  dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.
Gambar 1. Tahapan Pemrosesan Data Drone

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pemotretan udara menggunakan drone DJI Phantom 4 pada ketinggian  terbang    150  mdpl,  drone  DJI
Phantom 4 menghasilkan gambar permukaan bumi/wilayah dengan resolusi spasial 0,5 meter. Identifikasi dan analisis batas administrasi dapat dilakukan  dengan  interpretasi  secara manual,  hal  ini  karena  foto  udara  hasil perekaman  drone  DJI  Phantom  4 memberikan  kenampakan  objek-objek yang  cukup  jelas  dan  detail,  sehingga dapat  membedakan  kenampakan  objek unsur  alam  dan  unsur  buatan  manusia dengan mudah.
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  76  Tahun  2012  Tentang Pedoman  Penegasan  Batas  Daerah,  batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi  pemerintahan  antar  daerah yang  merupakan  rangkaian  titik-titik koordinat  yang  berada  pada  permukaan bumi  dapat  berupa  tanda  alam  seperti igir/punggung  gunung,  median  sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan  dalam  bentuk  peta  (garis khayal  yang  hanya  terdapat  dipeta  dan tidak  ada  di  lapangan).  Untuk  lebih jelasnya  hasil  foto  udara  menggunakan drone  DJI  Phantom  4  dapat  dilihat  pada Gambar 2 berikut ini.
Gambar 2. Foro Udara Hasil Perekaman
Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat kenampakan  batas  wilayah  administrasi Kelurahan Sidorejo terdiri atas unsur alam yaitu  median  sungai  dan  unsur  buatan manusia  yaitu  median  jalan.  Kelurahan Serambi  dan  Mutia  memiliki  batas wilayah  berupa  unsur  buatan  manusia yaitu  media  jalan  dan  tidak  adanya sedikitpun  unsur  alam.  Pada  sebagian wilayah  Kelurahan  Sidorejo  dan  Serambi batas  administrasi  wilayah  tidak  diikuti oleh  unsur  alam  dan  unsur  buatan  yang artinya  tidak  sesuai  dengan  kaidah kartografis, yaitu batas wilayah administrasi  terletak  pada  lahan  kosong dan
memotong sebagian rumah penduduk.  Penegasan  batas  wilayah administrasi  yang  tidak  sesuai  dengan kaidah  kartografis,  undang-undang,  dan peraturan  menteri  dalam  negeri  biasanya terjadi karena adanya persepsi yang salah di  masyarakat,  mereka  beranggapan bahwa  penegasan batas administrasi atau mengubah batas administrasi yang sudah ada  mengikuti  unsur  alam  atau  unsur buatan  manusia  sama  dengan  mengusir atau  mengambil  tanah  yang  mereka tempati,  sehingga  sebagian  wilayah administrasi  tidak  memiliki  batas  yang jelas  antara  satu  kelurahan  dengan kelurahan lainnya.
Pemetaan  identifikasi  batas  wilayah administrasi  menggunakan  drone  DJI Phantom 4 dapat digunakan pada wilayah yang  tidak  terlalu  besar  sehingga  tidak memerlukan  waktu  yang  lama  dalam proses  pemetaannya.  Pemetaan  batas wilayah administrasi menggunakan drone memberikan  keuntungan  yang  lebih efektif  diantaranya  dapat  melakukan perekaman  kapanpun  sesuai  dengan keinginan pengguna; menyajikan informasi  secara  aktual  dan  faktual; menghemat  biaya;  dan  dapat  dimengerti oleh  orang  yang  tidak  mengerti/tidak paham citra satelit.
Menurut  Purnomo  (2017)  sebelum melakukan  identifikasi  penegasan  batas wilayah  administrasi  menggunakan  foto udara  ataupun  citra  satelit,  terdapat beberapa  tahapan  yang  harus  dilakukan
yaitu sosialisasi; membentuk tim; melakukan musyawarah dengan perangkat desa/kelurahan/kecamatan; membuat  sketsa  wilayah  administrasi; melakukan tracking GPS  batas  wilayah administrasi; membuat peta menggunakan Arc GIS hasil tracking GPS; melakukan penerbangan drone (perekaman wilayah); mosaik (penggabungan)  hasil  perekaman  drone; dan  sosialisasi  hasil  penegasan  batas wilayah administrasi menggunakan drone. Pemetaan batas wilayah administrasi menggunakan drone memiliki kekurangan yaitu membutuhkan waktu  yang  lama  dalam  perekaman wilayah yang luas. DJI Phantom 4 sendiri dilengkapi  dengan  empat  baterai  dan masing-masing  baterai  dapat  terbang selama  15  menit  dalam  jangkauan maksimal  5  km 2 sehingga  dengan  empat baterai  drone  dapat  terbang  selama  60 menit  dengan  total  luas  wilayah  yang direkam  meliputi  20  km 2 wilayah  setiap penerbangan.  Hal  ini  merupakan  suatu kekurangan  bila  dibandingkan  dengan citra  satelit  yang  bisa  merekam  suatu wilayah  luas  hanya  dengan  sekali perekaman.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulan  bahwa  foto  udara  hasil perekaman  drone  DJI  Phantom  4  untuk pemetaan  identifikasi  batas  administrasi memiliki  beberapa  keuntungan  yaitu menghasilkan  resolusi  foto  udara  yang tinggi  dan  dapat  dipahami  oleh  semua pihak  yang  terlibat  dalam  penegasan batas  administrasi.  Pemetaan  identifikasi batas  administrasi  memerlukan  kajian lebih  lanjut  mengingat  diperlukan  waktu yang lama untuk mendapatkan foto udara dengan  wilayah  yang  luas.  Penggunaan wahana  drone  lebih  direkomendasikan sebagai  alat  pemantauan  suatu  wilayah berdasarkan data yang sudah ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Budisusanto,  Y.,  Khomsin.,  Purwati,  R.,
Nurry,  A.,  &  Widiastuty,  R.  (2014). Pemetaan Partisipatif Batas Kelurahan  di  Kecamatan  Sukolilo Kota Surabaya.Jurusan Teknik Geomatika FTSP-ITS. GEOID Vol.10, No. 01. pp 87-92. Https://www.liupurnomo.com. Alur Pemetaan  Batas  Desa  Mengunakan Drone  (diakses  tanggal  10  Mei  2018 Pukul 10.00). Http://www.big.go.id/  Pemetaan  Batas Wilayah  Untuk  Penataan  Wilayah Bukan Pembagian Kekuasaan (diakses  (diakses  tanggal  10  Mei 2018 Pukul 10.00). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  76  Tahun  2012
Tentang  Pedoman  Penegasan  Batas Daerah. Shofiyati,  Rizatun.  (2011).  Teknologi Pesawat  Tanpa  Awak  Untuk Pemetaan dan Pemantauan Tanaman  dan  Lahan  Pertanian.
Informatika  Pertanian.  Vol.  20  No. 02. pp. 58-64.
Suroso,  Indreswari.  (2016).    Peran Drone/Unmanned  Aerial  Vehicle (UAV) Buatan STTKD Dalam Dunia Penerbangan. Program Studi Teknik Aeronautika, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2011
Tentang Informasi Geospasial
Undang-Undang  Nomor    23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Utomo,  Budi.  (2017).  Drone  Untuk Percepatan Pemetaan Bidang Tanah. Media  Komunikasi  Geografi.  Vol. 18. No.02. pp. 146-15.