## PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM
Oleh: Lalu Muhammad Iswandi IAI Hamzanwadi Pancor Lotim NTB abualiaasyuro@gmail.com
Abstract:
Along  with the  times,  human  life  aspects  of  doing  business  to meet  the  needs  and  better  circumstances  of  life  for  the  sake  of staring  at  a  bright  future  increasingly  diverse.  Therefore,  Islam offers a development system and fosters community economic for the  creation  of  the  society-welfare.  The  concept  offered  by  the Islamic  in  the  development  and  economic  growth  is  not  only applicable to Muslims but also applicable universally. That is the meaning  of  Islam  as  a  mercy  to  all  the  worlds (rahmatanlilalamin).
In this case there are several points to be used as a rationale to look  at  the  concept  and  development  activity as  well  as  the Islamic  economic  growth .  First  ,  the  basic  principles  of  Islamic economic  development.  Second,  the  basic  principle  of  Islamic economic  growth.  Third,  the  measure  of  Islamic  economic growth.  And  the  Fourth  ,  the  difference  between  development and economic growth . In the life and the formation of qualified human  character,  Islam  basing  economic  development  on  the formation  of  each  individual  that  is  geared  towards  divinity  as control  every  human  action  in  daily  mu'amalah. people  who prioritize  economic  changes  only  with  regard  to  spiritual , they still do  deviations  from  the  law  of  Allah,  each  economic  actors  and the government plays an important role for the creation of well- being in every layer of society.
Key  words  : Basic  Principles,  Development  and  Growth,  Islamic Economy, Individual, Econom Actors, and Government.

## A. Pendahuluan
Suatu    bangsa  yang  sedang  membangun  seperti  bangsa  kita sekarang  ini,  Sebelum  tahun  1997,  sebenarnya  banyak  pihak  memuji prestasi  pembangunan  ekonomi  Indonesia  sebagai  salah  satu High

## “Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam”
Performing Asian Economy Countries yang memiliki kinerja perekonomian yang  sangat  mengagumkan,  bahkan  ada  yang  menganggapnya  sebagai miracle , tetapi karena hantaman krisis ekonomi yang berawal dari depresi rupiah  pada  bulan  juli  1997,  semua  keajaiban  ini  menjadi  sirna  dan terseok-seok  dalam  krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan,  sampai sekarang  belum  pulih  kembali. 1 Sangatlah  diperlukan  adanya  disiplin hidup setiap orang di dalamnya. Tidaklah mungkin kita dapat membangun dan  mencapai  suatu  kemajuan,  menyusul  semua  ketinggalan  kita  yang jauh terbelakang dari pada bangsa-bangsa lain dalam soal pembangunan, kalau  kita  sendiri  tidak  mempunyai  disiplin  hidup,  yang  menjadi  syarat mutlak bagi kemajuan dan pembangunan tersebut. 2
Pergeseran  dalam  hirarki  nilai,  yang  mendorong  tidak  saja penisbian  beberapa  nilai  hidup  tertentu  tetapi  juga,  sebaliknya, pemutlakan  beberapa  nilai  hidup  lainnya,  telah  menjadi  salah  satu  titik perhatian  dalam  setiap  pembahasan  tentang  pembangunan  modern  atau modernisasi.  Berkenaan  dengan  ini,  pembicaraan  tentu  menyangkut agama,  disebabkan  oleh  fungsi  agama  sebagai  sumber  terpenting kesadaran makna ( sense of meaning ) bagi umat manusia. 3
Pertama  kali  hendaknya  kita  ingat  dan  peringatkan  bahwa pembahasan  tentang  konsep  pembangunan  secara  ilmiah  dan  obyektif harus  bebas  dari  kepentingan  tertentu.  Apakah  itu  berupa  kepentingan golongan,  atau  kaum,  atau  paham  yang  sempit.  Sebaliknya,  perlu dikemukakan  saran-saran  secara  rasional  berdasarkan  kenyataan  dan perwujudannya dewasa ini sehingga kita dapat melaksanakannya. 4
Islam  melihat  pembangunan  menurut  pengertian  yang  luas  dan menyeluruh  dengan  menekankan  pembangunan  insan  atau  manusia seutuhnya  ( human  development ).  Puncaknya  adalah  kehidupan  yang seindah-indahnya ( fi ahsani taqwiim ). Pembangunan dalam pengertian ini bermaksud  menyusun  rumusan  di  bidang  sosial,  ekonomi,  hukum  dan sistem menyusun  nilai menuju  keadaan yang sesuai dengan hakikat atau jati  diri  fitrah  manusia.  Pembangunan  dalam  Islam  adalah  menempati
1 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Shari’ah  dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 376.
2 Abdullah Zaky al Kaaf, Ekonomi dalam Perspektif Islam (Bandung: CV Pustaka Setia,
2002), hlm. 226.
3 Nurcholish Madjid, Islam Dokterin dan Peradaban (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2005), hlm.  570.
4 M. Umer Chapra, dkk. Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm. 63.
peringkat  jiwa  (ruhani)  yang  oleh  para  sarjana  muslim  disebut  sebagai tazkiyat  an  nafs . 5 Berdasarkan  firman  Allah  SWT  dalam  al-Qur’an  al- Karim:
“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya .” 6
Dalam  tulisan  ini  penulis  mencoba  untuk  memaparkan  tentang pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  ditinjau  dari  pandangan  Islam disertai  prinsip-prinsip  dasar  yang  mendukung  pembangunan  dan pertumbuhan ekonomi.

## B. Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Islam
Ekonomi  pembangunan  lahir  setelah  Perang  Dunia  ke  II,  ketika beberapa  negara  berkembang  merdeka  dan  analisis  masalah  yang berkenaan  dengan  pembangunan  negara-negara  tersebut  mulai  menarik perhatian.  Masalah  pertama  dalam  jurnal  perdana  tentang  ekonomi pembangunan, Economic Development and Culture Change (pembangunan ekonomi dan perubahan budaya), terbit tahun 1952. Pada tahun itu hanya sedikit  karya  ilmiah  yang  secara  khusus  dicurahkan  untuk  materi  ini. Karena  ekonomi  Keynes  dan  Sosialis  memperoleh  momentum  di  dunia barat,  sebagai  akibat  depresi  besar  dan  masalah  rekonstruksi  setelah perang,  ekonomi  pembangunan  juga  meninggalkan  dasar  neoklasiknya dan  merasa  kurang  percaya  kepada  pasar  dan  peran  pemerintah  yang lebih besar dalam bidang ekonomi. 7
Pembahasan  tentang  pembangunan  ekonomi  bukanlah  suatu perkembangan baru dalam ilmu ekonomi, karena pembangunan ekonomi tersebut  menarik  perhatian  para  ekonom  sejak  zaman  pemikiran  Islam Abu Yusuf (731-798), Ibnu Rush (1126-1298), Ibnu Khaldun (1332-1404) sampai  ke  Imam  Ghazali  (1058-1111).  Demikian  juga  kaum  merkantilis, kaum  klasik  sampai  ke  Adam  Smith  (1737-1790),  Marx  (1818-1883). Sebutan  atau  istilah  pertumbuhan,  perkembangan  dan  pembangunan ekonomi  sering  digunakan  secara  bergantian,  tetapi  mempunyai  maksud yang  sama,  terutama  pembicaraan  mengenai  masalah  ekonomi.  Tetapi apabila  kita  tinjau  istilah  tersebut,  maka  sebaiknya  diberi  pengertian masing-masing yang lebih khusus. 8
5 Ibid ., hlm. 64.
6 Al-Qur’an, 91: 9-10.
7 Ibid ., hlm. 160.
8 Ismail  Nawawi, Pembangunan  Dalam  Perspektif  Islam  Kajian  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 1.
“Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam”
1. Pertumbuhan ekonomi, apabila terjadi output , dan ada perkembangan atau  pembangunan  ekonomi  kalau  tidak  lebih  banyak  dari  pada output nya,  tetapi  juga  perubahan  dalam  kelembagaan  dan pengetahuan teknik dalam menghasilkan output yang lebih banyak.
2. Perkembangan,  dapat  meliputi  penggunaana input lebih  banyak  dan efisien,  yaitu  adanya  kenaikan output per- input ;  dengan  kata  lain kestuan input dapat menghasilkan output yang lebih banyak.
3. Pembangunan  atau  perkembangan  ekonomi  menunjukan  perubahan- perubahan dalam struktur output dan alokasi input pada tingkat sektor perekonomian  di  samping  kenaikan output .  Jadi  ada  umumnya perkembangan  atau  pembangunan  belum  tentu  disertai  dengan pertumbuhan,  tetapi  pertumbuhan  belum  tentu  disertai  dengan pembangunan atau perkembangan. 9
Mayoritas  penulis  muslim  yakin  bahwa  nilai-nilai  Islam  yang ditanamkan  kepada  generasi  muslim  melalui  pendidikan  memiliki  peran dominan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Orang pertama yang mengisyaratkan hal ini secara ilmiah dan sistematis adalah Malik bin Nabi dalam karyanya “al-Muslim fi ‘Alam al-Iqtisodi ”. 10 Dalam karyanya ini Malik bin Nabi menekankan peranan manusia dalam masyarakat muslim sebagai batu  fondasi  pertama  bagi  proses  pembangunan  ekonomi.  Pendapat tersebut  sejalan  dengan  pendapat  sejumlah  penulis  kontemporer. Menurut  Yusuf,  Islam  sarat  dengan  nilai-nilai  yang  relevan  dengan pembangunan.  Nilai-nilai  tersebut  antara  lain  tercermin  dalam  anjuran disiplin  waktu,  memelihra  harta,  nilai  kerja  dan  perintah  untuk  selalu berjamaah, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi dan juga sikap Islam terhadap ilmu pengetahuan. 11 Dalam  hal  ini  pemerintah  ( Ulil  Amri )  memegang  peranan  yang sangat  penting  untuk  membangun  suatu  daerah,  tapi  sebenarnya pengertian  dari ulil  amri itu  sendiri    tidak  terbatas  pada  penguasa  saja seperti  definisi  yang  diutarakan  oleh  Ibnu  Taimiyah  dalam majmu’atul fatawa yaitu ulil  amri adalah  orang  yang  memiliki  perintah  atau  sebagai pemerintah,  yaitu  orang-orang  yang  memerintah  manusia.  Termasuk  di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan serta ahli ilmu pengetahuan dan kalam/tauhid. Karena itu Ulil Amri itu ada
9 Ibid ., hlm. 1-2.
10 Malik bin  Nabi, al-Muslim fi ‘Alam al-Iqtis}od (Beirut: Dar al-Syuruq, 1974), hlm. 255.
11 Ibrahim  yusuf, Istiratijiyatu  wa  Tiknik  al-Tanmiyah  al-Iqtisodiyah  fi  al-Islam (Kairo: al-Ittihad al-Dauli li al-Bunuk al-Islamiyah, 1981), hlm.  269.
dua  golongan  yaitu: Ulama’ (ahli  ilmu)  dan Umara’ (penguasa).  Jika mereka baik, maka manusia akan menjadi baik pula dan jika mereka rusak maka manusia akan menjadi rusak pula. 12
Arah  pembangunan  bidang  kesejahteraan  sosial  atau  pelayanan sosial  tidak  sekali-kali  dimaksudkan  untuk  mengkondisikan  para penyandang  masalah  sosial  menjadi  pecandu  kronis  bantuan  dan pelayanan  subjek  di  luar  dirinya,  melainkan  suatu  saat  mereka  dapat menjadi  arus  balik  yang  sanggup  membantu  penyandang  masalah  sosial lainnya. 13 Islam  mengandung Ikhtiar ,  perjuangan  dan  gerakan  kearah perubahan sosial. Islam juga merupakan pandangan hidup yang pasti dan program-program  kegiatan.  Semuanya  ini  dalam  rangka  rekonstruksi masyarakat.  Beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip pembangunan  dalam  Islam  serta  berbagai  indikator  untuk  tujuan kebijakan yang akan disusun.
1. Perubahan  sosial  bukanlah  hasil  dari  kekuatan  sejarah  yang  telah ditentukan.  Adanya  beberapa  hambatan  dan  kendala  merupakan kenyataan  hidup  dan  sejarah.  Tetapi  tidak  ada  determinisme  sejarah. Perubahan  harus  direncanakan  dan  direkayasa.  Dan  perubahan tersebut harus bertujuan yaitu menuju suatu norma.
2. Manusia  adalah  pelaku  aktif  perubahan.  Semua  kekuatan  lainnya tunduk  kepadanya  sebagai  khalifah  Allah  di  muka  bumi.  Dalam kerangka  hukum  Islam,  maka  manusialah  yang  bertanggung  jawab terhadap baik buruknya perbuatan mereka.
3. Perubahan  berlangsung  dalam  lingkungan  dan  jiwa  manusia.  Yang terakhir  ini  termasuk  sikap,  motifasi,  komitmen.  Ia  harus  berusaha memobilisasi  semua  yang  ada  di  dalam  maupun  yang  ada  di  luar dirinya untuk tujuan tersebut di atas.
4. Hidup  adalah  jaringan  interaksi  manusia.  Perubahan  merupakan gangguan  interaksi,  sekaligus  merupakan  bahaya  ketidakseimbangan dalam  jiwa  manusia  dan  masyarakat.  Perubahan  sosial  yang  Islami harus  berupaya  menekan  sedikit  mungkin  ketidakseimbangan  dan perpecahan  dan  berupaya  mengoordinasikan  suatu  kondisi  dari keseimbangan  sosial  kearah  yang  lebih  tinggi  lagi,  dan  dari ketidakseimbangan  ke  arah  seimbang.  Perubahan  tersebut  harus
12 Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan  Kekuasaan,  Siyasah,  Syari’iyah  dan  Jihad  fi  Sabilillah ,  ter.  Ahmad  Syaikhu  (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 149-150.
13 Sudarwan  Danim, Transformasi  Sumberdaya  Manusia (Jakarta:  Bumi  Aksara,
1994), hlm. 43.
“Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam”
bersifat  seimbang,  bertahap  dan  evolusioner.  Inovasi  harus dikawinkan  dengan  integritas.  Demikianlah  perubahan  sosial  dalam Islam bersifat revolusioner dengan jalan revolusioner. 14
Dalam melakukan pembangunan yang sangat mendasar salah satu ciri yang menonjol dari kecenderungan yang dominan adalah kepercayaan yang kuat bahwa masyarakat harus ditata di atas landasan al-Qur’an dan Sunnah,  ini  berarti  bahwa  nilai-nilai,  asas-asas,  ketentuan-ketentuan  dan peraturan yang terkandung dalam al-Qur’an dan Sunnah harus dijunjung tinggi  dalam  rangka  mengembangkan  bidang-bidang  politik,  ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hukum dan pemerintahan. Dasar keyakinan ini adalah  adanya  pengakuan  bahwa  al-Qur’an  dan  Sunnah  merupakan pedoman  jalan  kehidupan  yang  kesucian  dan  keasliannya  tidak  ternodai oleh  berbagai  penafsiran  yang  dipengaruhi  oleh  waktu  dan  keadaan. Setiap  gagasan  dapat  diterima  sejauh  tidak  menyimpang  dari  asas-asas tertinggi ini. 15
Ekonomi  Islam  tidak  sekedar  berorientasi  untuk  pembangunan fisik  material  dari  individu,  masyarakat  dan  negara  saja,  tetapi  juga memperhatikan  pembangunan  aspek-aspek  lain  yang  juga  merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan  merupakan  prakondisi  yang  diperlukan  dalam  ekonomi  Islam, sebab  keimanan  merupakan  pondasi  bagi  seluruh  perilaku  individu  dan masyarakat. Jika  keislaman seseorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam  secara kaffah 16 ,  maka  niscaya  semua  mu’amalah  akan  baik  pula. Keimanan akan dengan sendirinya melahirkan kesadaran akan pentingnya ilmu,  kehidupan,  harta,  dan  kelangsungan  keturunan  bagi  kesejahteraan kehidupan  manusia.  Keimanan  akan  turut  membentuk  preferensi,  sikap, pengambilan keputusan, dan perilaku masyarakat. Manusia membutuhkan pemenuhan  kebutuhan  keimanan  yang  benar,  yang  mampu  membentuk preferensi, sikap, keputusan dan prilaku yang mengarah pada perwujudan mashlahah untuk mencapai falah . 17
14 Chapra, dkk. Etika Ekonomi Politik Strategis Pembangunan Masyarakat Islam , hlm.
11-12.
15 Harun  Nasution  dan  Azyumardi  Azra, Perkembangan  Modern  dalam  Islam (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 76.
16 Kaffah :  Seluruhnya  (tanpa  kecuali),  Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  al- Munawwir Arab-Indonesia Lengkap (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1220.
17 Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  Universitas  Islam Indonesia  Yogyakarta  atas  Kerjasama  dengan  Bank  Indonesia, Ekonomi  Islam (Jakarta: Rajawali Perss, 2012), hlm. 54.
Ajaran  Islam  tidak  hanya  meletakkan  sejumlah  perintah  ataupun larangan  yang  dapat  menjamin  berlangsungnya  sebuah  kehidupan ekonomi  yang  kondusif,  akan  tetapi  lebih  dari  itu,  Islam  juga  mengatur sebuah  sistem  kontrol  dan  pengawasan  dalam  rangka  melanggengkan kehidupan  ekonomi  (ber mu’amalat ).  Sistem  kontrol  ini  mencakup  dua aspek:  aspek  kontrol  pelaku  ekonomi  atas  diri  mereka  sendiri  ( internal ) dan aspek kontrol yang dilakukan oleh pihak luar ( eksternal ). Kontrol internal , kontrol dan pengawasan ini berlaku pada masing- masing  diri  seorang  muslim.  Sistem  pengawasan  ini  berlandaskan keimanan  dan  ketaqwaan  kepada  Allah  SWT.  dalam  diri  setiap  muslim, dan ini banyak bergantung pada pendidikan Islam dan kuatnya keyakinan seseorang  terhadap  agama  Islam.  Setiap  pribadi  muslim  tentunya mempercayai  akan  adanya  pengadilan  dihari  kiamat  kelak.  Tidak  ada seorang pun yang luput dari konsekwensi perbuatan negatif yang pernah diperbuatnya selama hidup di dunia, kecuali dengan memohon ampunan Allah  SWT.  dan  bertaobat  untuk  kembali  kejalan  yang  benar  untuk mencapai ridho Ilahi.
Setiap  muslim  meyakini  bahwa  setiap  perbuatannya  tidak  pernah lepas dari pengawasan Allah SWT yang maha mengetahui segala sesuatu. Keyakinan  inilah yang mempengaruhi kesadaran seorang pelaku ekonomi bahwa  apapun  yang  diucapkan  atau  yang  dilakukan  pasti  akan  selalu diketahui oleh Allah SWT meskipun orang lain tidak mengetahui.
Untuk  aktifitas  perekonomian,  setiap  individulah  yang  memegang peranan  penting  dan  bukan  komunitas  secara  keseluruhan  ataupun bangsa  secara  umum.  Setiap  individu  disini  tidak  dimaksudkan  untuk melayani komunitas secara umum, melainkan komunits itulah yang harus melayani  individu.  Dengan  demikian,  tidak  ada  satu  komunitas  atau bangsa pun yang bertanggung jawab di hadapan Allah SWT sebagai suatu kelompok,  melainkan  setiap  anggota  masyarakat  bertanggung  jawab  di depan  Allah  SWT  secara  individual.  Dengan  ini  setiap  pelaku  ekonomi memiliki  kebebasan  beraktifitas  bisnis  namun  sekaligus  harus  bisa bertanggung jawab dalam membentuk sistem sosial berupa keseimbangan funsi  ekonomi  yang  mengarah  kepada  kesejahteraan,  pengembangan keperibadian  dan  juga  membawa  kepada  peningkatan  kemampuan personal dalam bermu’amalh.
Kejelasan  dari  sistem  pengawasan  internal  ini  digambarkan  oleh para  ahli  dari  perancis  sejak  tahun  1946  bahwa:  “kita  sudah bereksperimen  dengan  hampir  semua  sistem  ekonomi  yang  pernah dikenal manusia, kita bereksperimen dengan kapitalis, tapi kemudian kita gagal.  Poros  kegagalannya  berangkat  dari  ketidak  seimbangan  dan
“Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam”
pengawasan.  Kami  menemukan  hal  yang  cukup  mengesankan  dalam Islam,  dimana  sistem  pengawasannya  tidak  dilakukan  oleh  person manapun ataupun diinstitusikan oleh institusi apa pun, pengawasan yang lahir  adalah  pengawasan  yang  lahir  dari  hubungan  manusia  dengan tuhannya,  uang  kemudian  menstimulasi  kemunculan  dimensi  etika religius. Mungkin ini adalah kekuatan potensial yang dimiliki oleh Islam”. 18 Kontrol eksternal ,  pada  saat  ketakwaan  dan  keimanan  tidak  bisa lagi  dijadikan  jaminan  dan  pada  saat  aspek-aspek  religi  tidak  lagi bergairah, kemudian  pelaku ekonomi mengerahkan aktifitas ekonominya kepada cara-cara yang  negatif (curang, tipu daya, dll) maka pada kondisi ini  Islam  memberikan  sebuah  sistem  pengawasan  dan  kontrol  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  yang  menyangkut  beberapa hukum  dan  aturan-aturan  untuk  menyelamatkan  kondisi  perekonomian masyarakat.
Islam sebagai tatanan hidup atau agama ( din ), secara umum terdiri dari 4 hal, yaitu:
a. Kebenaran  tujuan  (visi),  yaitu  menunaikan  ibadah  dengan  niat  yang betul-betul ikhlas.
b. Memenuhi  janji,  yaitu  melaksanakan  apa  yang  diwajibkan  oleh  Allah SWT atas wahyu-Nya yang benar.
c. Meninggalkan  apa  yang  dilarang,  yaitu  mencegah  diri  dari  apa  yang diharamkan Allah dan hal-hal yang subhat.
d. Ketetapan janji, yaitu meyakini apa yang datangnya dari Allah, berupa al-Qur’an dan apa yang disabdakan oleh Rasulnya.
Islam sebagai tata kehidupan pembangunan ekonomi mengimplementasikan  4  faktor  tersebut  dengan  berlandaskan  tauhid, khilafah, keseimbangan, keadilan dan kemaslahatan. Dari nilai-nilai itulah akan  terbentuk  masyarakat  yang  diidamkan  sebagai  hasil  pembangunan ekonomi  dan  terwujudnya  masyarakat  industrial  yang  Qur’ani,  yaitu masyarakat  yang  penuh  dengan  kesejahteraan  dengan  berbagai  potensi sumber daya yang memadai yang telah dipersiapkan oleh Allah SWT. 19 Hal ini digambarkan oleh Allah dalam firmannya:
“Jikalau sekiranya penduduk  negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan  melimpahkan  kepada  mereka  berkah  dari  langit  dan  bumi,  tetapi  mereka mendustakan  (ayat-ayat  Kami)  itu,  Maka  Kami  siksa  mereka  disebabkan perbuatannya”. 20
18 Mustafa Edwin Nasution et.al., Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 179.
19 Nawawi, Pembangunan Dalam Perspektif Islam, hlm. 57.
20 Al-Qur’an, hlm.  7:96.
Islam  sangat  memperhatikan  masalah  pembangunan  ekonomi, namun  tetap  menempatkannya  sebagai  bagian  dari  persoalan  yang  lebih besar,  yaitu  pembangunan  umat  manusia.  Fungsi  utama  Islam  adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat.  Semua aspek yang terkait dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan  umat  manusia  secara  keseluruhan.  Dasar-dasar pembangunan yang Islami dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Tauhid ,  yang  meletakkan  dasar-dasar  hubungan  antara  Allah  dengan manusia dan manusia dengan sesamanya.
b. Rububiyyah ,  yang  menyatakan  dasar-dasar  hukum  Allah  untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam.
c. Khalifah 21 ,  yang  menjelaskan  status  dan  peran  manusia  sebagai  wakil Allah  di  muka  bumi.  Pertanggung  jawaban  ini  menyangkut  manusia sebagai  muslim  maupun  sebagai  anggota  dari  ummat  manusia.  Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi, serta prinsip-prinsip organisasi sosisl.
d. Tazkiyah , misi utama utusan Allah  adalah menyucikan manusia dalam hubungannya  dengan  Allah,  sesamanya,  alam  lingkungan,  masyarakat dan negara. 22
Apa  yang  harus  dilakukan  oleh  negara-negara  muslim  adalah menjauhi  pendekatan  ekonomi  pembangunan  yang  sekuler  dan  tidak konsisten  serta  memformulasikan  kembali  kebijakan-kebijakan  dalam kerangka  pendekatan  Islam  yang  terintegrasi.  Akan  tetapi,  ketika mereformulasikan kebijakan-kebijakan dalam kerangka ini, tidak mungkin dan tidak perlu harus menemukan suatu preseden bagi semua kasus yang bersangkutan dalam sejarah Islam dahulu. Kendatipun shari’at Islam telah memberikan elemen-elemen pokok mengenai suatu strategi dasar, namun ia  membolehkan  fleksibilitas  dalam  ruang  dan  waktu  dengan  tidak menyebutkan  tindakan-tindakan  kebijakan  yang  terlalu  detail.  Ini  semua harus dikembangkan. Boleh juga meniru pengalaman-pengalaman  negeri lain dalam menerapkan kebijakan yang spesifik. 23
21 Penguasa  atau  pengganti  penguasa. Khalifatullah (khalifah  Allah)  adalah  umat manusia  (Q.S.  al-Baqarah  2:  30)  yang  diberikan  kemampuan  dan  wewenang  untuk mengatur  tata  kehidupan  dunia  demi  keserasian  dan  kelestariannya,  sejalan  dengan ajaran-Nya.
22 Chapra, dkk. Etika Ekonomi Politik , hlm. 13.
23 M. Umer  Chapra, Islam  dan Pembangunan Ekonomi , ter. Ikhwan Abidin (Jakarta:
Gema Insani Press, 2000), hlm. 84-85.

## “Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam”
Namun, selayaknya ditegaskan di sini bahwa pada saat melakukan hal-hal di atas, perlu adanya jaminan bahwa tindakan kebijakan yang akan diadopsi harus memenuhi dua kriteria yaitu:
a. Tindakan  kebijakan  itu  harus  mampu  melakukan  kontribusi  terhadap realisasi  tujuan-tujuan  shari’at  ( maqashid )  tanpa  harus  berbenturan dengan  shari’at  dan  yang  kedua  adalah  bahwa  tindakan  itu  tidak mengarah kepada peningkatan klaim terhadap sumber daya.
b. Tidak  boleh  dipenuhi  lewat  kerangka  kerja  optimalitas  pareto.  Suatu strategi  yang  memandang  bahwa  meningkatkan  sumber  daya  untuk tujuan-tujuan spesifik tanpa mengurangi ketersediaanya untuk tujuan- tujuan  yang  lain  hanya  akan  mengarah  kepada  kegagalan  dan  ketidak seimbangan. Netralitas nilai harus dibuang. Kebijakan-kebijakan harus dites melalui filter nilai-nilai Islam. Adanya tes untuk tindakan-tindakan kebijakan ini akan memperkokoh tangan pemerintah supaya kebijakan- kebijakan  tersebut  dapat  diterima  secara  umum  terutama  kebijakan- kebijakan yang tidak memenuhi kriteria optimalitas pareto.
Konsentrasi yang penting dalam pembangunan  ini bahwa sesuatu perubahan  terjadi  sesuai  dengan  hukum-hukum  Allah  SWT  yang  telah ditetapkannya. Hal tersebut tampak dilihat dengan jelas pada beberapa hal sebagai berikut:
1) Pembangunan Struktural.
Perubahan ini terjadi pada dua lini, yakni dalam kehidupan individu dan  juga  dalam  kehidupan  masyarakat,  namun  keduanya  berkaitan dengan baik buruknya individu. 24 Firman Allah SWT:
“(siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga  kaum  itu  meubah  apa-apa  yang  ada  pada  diri  mereka  sendiri,  dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” 25

## 2) Pembangunan Aktifitas.
Pembangunan sebagai aktifitas usaha manusia berkaitan erat dengan kadar  usaha  manusia  terlepas  dari  baik  buruk  kadar  yang  diinginkan. Firman Allah SWT:
“Barangsiapa  yang  menghendaki  kehidupan  dunia  dan  perhiasannya,  niscaya Kami  berikan  kepada  mereka  Balasan  pekerjaan  mereka  di  dunia  dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang
24 Nawawi, Pembangunan Dalam Perspektif Islam , hlm. 8.
25 Al-Qur’an,. 8: 53.
tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.” 26 Dengan  demikian,  maka  bisa  dipahami  bahwa  individu  yang memperioritaskan  perubahan  ekonomi  saja  dengan  mengindahkan spiritualnya,  maka  mereka  masih  melakukan  penyimpangan  dari  hukum Allah  SWT.,  mereka  tidak  mendapatkan  manfaat  sedikit  pun  dari  usaha yang mereka lakukan.
3) Pembangunan Potensi Sumber Daya Manusia.
Pembangunan  dalam  sistem  Islam  merupakan  perubahan  dari masyarakat  dan  segala  potensinya  yang  lemah  sehingga  menjadi masyarakat  yang  kuat  mampu  berdaya  saing,  konsistensi  mereka  dalam menegakkan  hukum  shari’at  Allah  SWT.  dan  bukan  disebabkan  karena kuantitasnya.

## 4) Pembangunan Kualitas Manusia.
Berbagai ragam informasi yang merambah menjadi era perubahan terjadi  sangat  cepat  dan  sibertis,  dengan  ditunjang  teknologi  yang  serba canggih  yang  mempengaruhi  sikap  dan  perilaku  manusia  dalam masyarakat. Pengaruh ini memiliki dampak yang positif dan dampak yang negatif. 27
Model-model  pembangunan  tersebut  dilakukan  dalam  kerangka individual, komunitas maupun secara khilafah/pemerintahan atau negara. Terkait  dengan  pemerintahan  atau  negara  dalam  perspektif  Islam menurut Sidiqi, mengklasifikasikan fungsi negara dalam  perspektif  Islam dalam 3 kategori:
1. Fungsi yang diamanahkan sharia’ah secara permanen, meliputi:
a. Pertahanan.
b. Hukum dan ketertiban.
c. Keadilan.
d. Pemenuhan kebutuhan.
e. Dakwah.
f. Amar ma’ruf nahi munkar .
g. Administrasi sipil.
h. Pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial.
2. Fungsi turunan shari’ah yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu, meliputi 6 fungsi:
a. Perlindungan lingkungan.
26 Ibid ., 11: 15-16.
27 Nawawi, Pembangunan Dalam Perspektif Islam , hlm. 10-11.
“Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam”
b. Penyediaan sarana kepentingan umum.
c. Penelitian ilmiah.
d. Pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi.
e. Penyediaan subsidi pada kegiatan ekonomi tertentu.
f. Pembelanjaan yang diperlukan untuk stabilitas kebijakan.
3. Fungsi  yang  diamanahkan  secar  kontekstual  berdasarkan  proses musyawarah  ( syura ),  meliputi  semua  kegiatan  yang  dipercayakan masyarakat  kepada  sebuah  proses  syura.  Inilah  yang  menurut  Sidiqi terbuka  dan  berbeda  pada  setiap  negara  tergantung  kedaan  masing- masing. 28
Ada lima tindakan kebijakan yang diajukan bagi pembangunan yang disertai dengan keadilan dan stabilitas. Lima kebijakan tersebut adalah:
1. Memberikan kenyamanan pada faktor manusia.
2. Mereduksi konsentrasi kekayaan.
3. Melakukan restrukturisasi ekonomi.
4. Melakukan restrukturisasi keuangan.
5. Rencana kebijakan strategis. 29

## C. Prinsip Dasar Pertumbuhan Ekonomi Islam
Istilah perkembangan ekonomi digunakan secara bergantian dengan istilah  seperti  pertumbuhan  ekonomi,  kesejahteraan  ekonomi,  kemajuan ekonomi  dan  kemajuan  jangka  panjang.  Akan  tetapi  beberapa  ahli ekonomi  tertentu,  seperti  Schumpeter  dan  Nyonya  Ursula  Hicks,  telah menarik  perbedaan  yang  lebih  lazim  antara  istilah  perkembangan ekonomi  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  mengacu pada  masalah  negara  terbelakang  sedangkan  pertumbuhan  mengacu kepada masalah negara maju. 30
Pertumbuhan  ekonomi  dapat  diartikan  sebagai  perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh masyrakat. 31
Kalau kita tinjau dari sejarah pada zaman kelahiran agama Islam, ada dua  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah  SAW.  dan  empat  Khalifah
28 Sidiqi dalam Ismail Nawawi, Pembangunan Dalam Perspektif Islam ., hlm. 12.
29 Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi , ter. Ikhwan Abidin, hlm. 85.
30 M.L.  Jhingan, Ekonomi  Pembangunan  dan  Perencanaan (Jakarta:  Rajawali  pers,
2012), hlm. 4.
31 Ismail  Nawawi, Ekonomi  Islam,  perspektif  Konsep,  paradigma,  Model,  Teori  dan Aspek Hukum (Surabaya: Vira Jaya Multi pres, 2008), hlm. 30.
pada  permulaan  Islam  untuk  pengembangan  ekonomi  serta  peningkatan partisipasi kerja dan produksi.
Pertama ,  mendorong  masyarakat  memulai  aktifitas  ekonomi,  baik dalam kelompok sendiri maupun bekerjasama dengan kelompok lainnya, tanpa dibiayai oleh Baitul mal. Kedua ,  kebijakan  dan  tindakan  aksi  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah SAW dan Khulafau ar-Rasidin dengan mengeluarkan dana Baitul mal. 32
Kedua  jenis  kebijakan  ini  dijelaskan  pada  bagian  berikut  untuk menggambarkan  peran  yang  dimainkan  oleh  setiap  orang  dalam pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pada era permulaan Islam.
1. Penyebaran Islam.
2. Pendidikan dan kebudayaan.
3. Pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Pembangunan infrastruktur.
5. Pembangunan armada perang dan penjaga keamanan.
6. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial. 33
Dari  sejarah  singkat  yang  penulis  kutip  di  atas  tentang  kebijakan pemerintah  yang  diambil  dalam  pertumbuhan  ekonomi  pada  permulaan Islam, kita bisa melihat bahwa peranan setiap individu sangat berarti bagi perkembangan  ekonomi.  Dalam  hal  ini  Al-Ghazali  memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial ( fard  al-kifayah )  yang  sudah  ditetapkan  Allah:  jika  hal-hal  ini  tidak dipenuhi,  kehidupan  dunia  akan  runtuh  dan  kemanusiaan  akan  binasa. Dan  ia  bersikeras  bahwa  pencaharian  hal-hal  ini  harus  dilakukan  secara efisien,  karena  perbuatan  demikian  merupakan  bagian  dari  pemenuhan tugas  keagamaan  seseorang.  Selanjutnya,  ia  mengidentifikasi  tiga  alasan mengapa seseorang melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi:
1. Mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan.
2. Mensejahterakan keluarga.
3. Membantu orang lain yang membutuhkan. 34
Masyarakat  madani  atau  industrial  yang  ideal  berdasarkan  Qur’ani dibangun dengan landasan:
1. Kebersamaan  dan  tolong-menolong  dalam  segala  aktifitas pembangunan.
2. Keadilan dan kebijakan.
32 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Makro Islam (Jakarta: Rajawali Perss, 2011), hlm. 275.
33 Ibid ., hlm. 275.
34 Adiwarman  Azwar  Karim, Ekonomi  Mikro  Islam ,  Edisi  IV  (Jakarta:  PT  Rraja Grafindo Persada, 2012), hlm. 63.

## “Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam”
3. Amar  ma’ruf  nahi  mungkar  menuju  kepada  kebaikan  dan  mencegah kemungkaran.
4. Berakhlak Islam.
a. Menunaikan amanah.
b. Menunaikan janji.
c. Memperbaiki hubungan antar manusia.
d. Larangan mengkhianati amanah.
e. Larangan menghina dan meremehkan.
Adapun  beberapa  fungsi  utama  ekonomi  negara  sejahtera  Islam adalah sebagai berikut:
1. Memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
2. Meningkatkan stabilitas nilai riil uang.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi.
5. Mengatur  keamanan  masyarakat  serta  membagi  pemerataan pendapatan dan kekayaan.
6. Menyelaraskan hubungan internasional serta pertahanan nasional. 35

## Tolok Ukur Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Islam
Sistem  ekonomi  pada  umumnya  memfokuskan  tingkat  rata-rata pendapatan riil individu sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi pada era modern terdapat indikator-indikator lain seperti keadilan dalam distribusi pendapatan, keberhasilan dalam mengatasi pengangguran atau membuka lapangan kerja dan lain-lain.
Terdapat kecenderungan para penulis menolak tingkat pendapatan riil  individu  sebagai  satu-satunya  alat  ukur  pertumbuhan  ekonomi. Menurut Khursyid adalah keharusan bagi kita untuk meninggalkan semua model  pertumbuhan  global  yang  memfokuskan  perhatiannya  pada realisasi  tingkat  pendapatan  rata-rata  secara  maksimal  sebagai  satu- satunya  indikator  pertumbuhan  ekonomi. 36 Al-‘Audhi  menambahkan “sesungguhnya  pembangunan  ekonomi  yang  dimaksudkan  secara  Islami lebih  luas  dari  pada  sekedar  meningkatkan  pendapatan  rata-rata  bagi
35 Chapra, dkk. Etika Ekonomi Politik , hlm.  35.
36 Ahmad Khursyid, al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah fi Ithorin Islamiyin , ter. Rafiq al misri, Majalah Abhas al-Iqtisod al-Islami , No 2, bagian 2. 60.
setiap  individu.  Adapun  dunya  menolak  pendapat  rata-rata  individu sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dan memberikan solusi lain yang dinamainya al-Miqyas  al-Islami (alat  ukur  pertumbuhan  ekonomi  Islam). Alat ukur ini adalah kondisi riil masing-masing individu dalam masyarakat yang  tercermin  dalam  pelayanan  dan  barang  yang  mungkin  dapat diperoleh oleh mereka. 37
Beberapa indikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi dikemukakan  oleh  Marthon, 38 menjelaskan  secara  panjang  lebar  sebagai berikut:
1. Stabilitas Ekonomi, Sosial dan Politik.
Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan kondisi yang kondusif. Stabilitas keadaan merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi.  Seperti  yang  difahami,  untuk  mengembangkan  pertumbuhan dan  kesejahteraan  ekonomi  diperlukan  stabilitas  politik  dan  sosial kemasyarakatan.  Untuk  itu,  dibutuhkan  sebuah  peraturan  dan  undang- undang  yang  disesuaikan  dengan  latar  belakang  dan  kultur  masyarakat. Hal  ini  telah  diatur  dalam  Islam  beberapa  nilai,  norma  dan  etika  yang dapat membangun stabilitas ekonomi, sosial dan politik.

## 2. Tingginya Kegiatan Investasi.
Dalam  kehidupan  ekonomi,  kegiatan  produksi  harus  tetap  berjalan dengan  cara  memberdayakan  sumber-sumber  ekonomi  yang  terdapat dalam masyarakat sehingga diperlukan investasi.
Investasi  yang  dilakukan  bisa  diwujudkan  dengan  membangun fasilitas-fasilitas kegiatan ekonomi ataupun peralatan dan mesin produksi serta sarana transportasi. Dengan meningkatnya kegiatan investasi, sektor produksi  akan  lebih  bergairah  sehingga  pendapatan  masyarakat  akan meningkat  sebagai  efek  domino.  Dalam  kegiatan  investasi,  harus memperhatikan segmen yang ada yaitu:
a. Kegiatan  investasi  untuk  menyediakan  bahan  dasar  kebutuhan masyarakat  seperti  pangan,  sandang,  papan,  pendidikan  dan kesehatan.
b. Investasi untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan dari segala  gangguan  dengan  mendirikan  pabrik  senjata  dan  peralatan perang lainnya.
37 Dunya, Tamwilal-Tanmiyah Fi> al-Iqtisod al-Islami (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984), hlm. 98.
38 Marthon dalam Ismail Nawawi, Pembangunan Dalam Perspektif Islam , hlm. 17.
“Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam”
c. Menyediakan  berbagai  infrastruktur  perdagangan,  baik  perdagangan domestik maupun internasional.
3. Evisiensi Produksi.
Teknologi  merupakan  faktor  utama  bagi  kemajuan  kehidupan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, terlebih dalam penggunaan produksi. Schumter  mengatakan  bahwa  inovasi  (penemuan  teknologi  baru) merupakan  inti  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemajuan  teknologi  akan mendorong  tumbuhnya  kegiatan  investasi  yang  pada  akhirnya  akan meningkatkan level income masyarakat.
4. Urgensi Pasar.
Pasar merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi. Produksi dan distribusi yang kita lakukan tidak akan mempunyai arti tanpa adanya pasar.  Permasalahan  mendasar  dalam  ekonomi  yang  sedang  dialami negara-negara berkembang adalah segmentasi pasar yang dimiliki sebagai wahana supply produk yang dihasilkan. 39
Perbedaan Antra Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Untuk  memahami  lebih  dalam  perbedaan  antara  keduanya  sesuai dengan  pemaparan  dan    penjelasan  tentang  pembangunan  dan pertumbuhan ekonomi di atas jadi penulis bisa menyimpulkan perbedaan antara  keduanya.  Beberapa  hal  yang  membuat  pembangunan  ekonomi berbeda dari pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut:
No Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi 1 Proses perubahan terus-menerus dimana  ada  usaha  perbaikan  termasuk juga dalam hal meningkatkan pendapatan melalui produk per kapita. Pertumbuhan ekonomi merupakan  proses  naiknya pendapatan  perkapita  dalam jangka waktu yang panjang. 2 Tujuan  pembangunan  ekonomi  adalah kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi dapat mengakibatkan perubahan berupa kemajuan dan perbaikan. Tujuan  adanya  pertumbuhan ekonomi  adalah  memperlancar proses pembangunan ekonomi. 3 Pembangunan  ekonomi  ini  bersifat kualitatif atau tidak dihitung berdasarkan angka-angka. Pertumbuhan ekonomi ini bersifat kuantitatif dan biasanya dapat diukur dengan menghasilkan angka-angka. 4 Pembangunan ekonomi selalu memperhatikan  adanya  pemerataan Pertumbuhan  ekonomi  hanya memperhatikan kenaikan
39 Ibid ., hlm. 19.
pendapatan.  Pemerataan  ini  juga mencakup  pemerataan  pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. pendapatan bukannya pemerataan pendapatan. 5 Pembangunan  ekonomi  juga  ikut memperhatikan  setiap  pertambahan penduduk dalam suatu negara. Meskipun  pendapatan  terlihat naik  namun  belum  tentu  taraf hidup  masyarakat  juga  ikut naik. 6 Pembangunan  ekonomi  akan  selalu dibarengi dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Adanya  pertumbuhan  ekonomi tidak  selalu  dibarengi  dengan adanya pembangunan ekonomi. 7 Input yang digunakan selain menghasilkan output yang lebih banyak juga dibarengi dengan adanya perubahan-perubahan pada kelembagaan dan pengetahuan teknik. Input  yang  digunakan  dapat menghasilkan output yang lebih banyak. 8 Pembangunan  ekonomi  berfokus  pada kerja pemerintah. Pertumbuhan ekonomi berfokus pada kerja pengusaha. 9 Pembangunan  ekonomi  didukung  oleh kebudayaan,  teknologi,  pemerintah, dukungan masyarakat, lingkungan/alam, kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didukung  oleh  sumber  daya alam,  sumber  daya  manusia, kewirausahaan, dan juga investasi. 10  Penghambat  pembangunan  ekonomi antara lain rendahnya pengetahuan dan teknologi,  rendahnya  kualitas  tenaga kerja,  kurangnya  anggaran  pendidikan, korupsi  yang  tinggi,  penggangguran, dan lain-lain. Penghambat pertumbuhan ekonomi antara lain produktivitas  penduduk  yang menurun, kegagalan pembangunan ekonomi, kualitas sumber daya alam yang terbatas,  dan  jumlah  sumber daya manusia yang terbatas.
Melalui  poin-poin  di  atas  kita  bisa  melihat  perbedaan  anatara pembangunan  ekonomi  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Keduanya  memang biasanya  beriringan  dan  selalu  diperhatikan  oleh  setiap  negara.  Namun, terlihat  bahwa  pembangunan  ekonomilah  yang  harus  dilakukan,  karena pembangunan  ekonomilah  yang  ujung-ujungnya  juga  dapat  menciptakan pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  memang  lebih  mudah dilihat melalui angka-angka berupa persentasi kenaikan pendapatan yang terjadi setiap tahunnya.
Sementara itu, pembangunan ekonomi dapat dilihat dengan adanya pemerataan  kesejahteraan  penduduk.  Pemerataan  pendapatan  ataupun kesejahteraan  itulah  yang  selama  ini  masih  belum  bisa  dicapai  oleh
“Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam”
pemerintahan  di  beberapa  negara  yang  penduduknya  menganut mayoritas beragama Islam seperti di negara kita Indonesia. Kita juga bisa melihat jurang yang lebar antara masyarakat di sekitar ibukota dan juga masyarakat di luar pulau Jawa. Pemerataan pembangunan memang perlu terus dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan sejahtera pada khususnya dan masyarakat Muslim di seluruh dunia pada umumnya dengan  kembali  berpegang  teguh  dengan  ajaran  al-Qur’an  dan  al-Hadith yang  selama  ini  diabaikan  dan  berkiblat  kepada  sistem  pembangunan ekonomi Barat.

## D. Kesimpulan
Pembangunan  ekonomi  Islam  memiliki  prinsip  yang  sangat mendasar  dalam  kehidupan  dan  pembentukan    karakter  insani  yang berkualitas,  Islam  mendasarkan  pembangunan  ekonomi    pada pembentukan  setiap  individu  yang  bermuara  kepada  ketuhanan  sebagai kontrol  setiap  perbuatan  dan  tindakan  manusia  di  dalam  kehidupan bermu’amalah setiap harinya. Individu yang memperioritaskan perubahan ekonomi  saja  dengan  mengindahkan  spiritualnya,  maka  mereka  masih melakukan  penyimpangan  dari  hukum  Allah  SWT.,  mereka  tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari usaha yang mereka lakukan. Islam mengandung ikhtiar ,  perjuangan  dan  gerakan  kearah  perubahan  sosial. Islam juga merupakan pandangan hidup yang pasti dan program-program kegiatan. Semuanya ini dalam rangka rekonstruksi masyarakat.
Kebijakan  pemerintah  yang  diambil  dalam  pertumbuhan  ekonomi pada  permulaan  Islam,  kita  bisa  melihat  bahwa  peranan  setiap  individu sangat  berarti  bagi  perkembangan  ekonomi.  Konsentrasi  yang  penting dalam  pembangunan  kearah  perubahan  yang  lebih  baik  harus  sesuai dengan  hukum-hukum  Allah  SWT  yang  telah  ditetapkannya.  Disamping peranan  individu,  peranan  pemerintah  sebagai  penguasa  dan  pengambil kebijakan  sangat  berperan  untuk  menciptakan  stabilitas  ekonomi  yang kondusif untuk mengarahkan kepada pemerataan pembangunan disegala bidang  demi  kemaslahtan  semua  masyarakat.  Meskipun  sama-sama memiliki  arti  peningkatan  pendapatan  atau  kenaikan  dalam  sektor ekonomi pertumbuhan tetap saja berbeda dengan pembangunan ekonomi. Perbedaan  antara  keduanya  dapat  kita  lihat  di  atas  seperti  yang  sudah dipaparkan.

## Daftar Pustaka
Chapra,  M.  Umer.  dkk. Etika  Ekonomi  Politik  Elemen-Elemen  Strategis Pembangunan Masyaraka t Islam . Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
______. Islam dan Pembangunan Ekonomi , ter. Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
Danim,  Sudarwan. Transformasi  Sumberdaya  Manusia .  Jakarta:  Bumi Aksara, 1994.
Dunya, Tamwilal-Tanmiyah  Fi  al-Iqtisod  al-Islami .  Beirut:  Muassasah  al- Risalah, 1984.
Jhingan,  M.L. Ekonomi  Pembangunan  dan  Perencanaan .  Jakarta:  Rajawali pers, 2012.
Kaaf  (al),  Abdullah  Zaky. Ekonomi  dalam  Perspektif  Islam .  Bandung:  CV Pustaka Setia, 2002.
Karim, Adiwarman Azwar. Ekonomi Mikro Islam , Edisi IV. Jakarta: PT Rraja Grafindo Persada, 2012.
Khursyid, Ahmad. al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah fi Ithorin Islamiyin , ter. Rafiq al Misri, Majalah Abhas al-Iqtisod al-Islami , No 2, bagian 2, 1985. Manan,  Abdul. Hukum  Ekonomi  Syari’ah  dalam  Perspektif  Kewenangan Peradilan Agama . Jakarta: Kencana, 2012.
______., Ekonomi Makro Islam. Jakarta: Rajawali Perss, 2011.
Madjid,  Nurcholish. Islam  Dokterin  dan  Peradaban ,  Jakarta:  PT  Dian Rakyat, 2005. Munawwir, Ahmad Warson. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap . Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
Nabi, Malik bin. al-Muslim fi ‘Alam al-Iqtisod . Beirut: Dar al-Syuruq, 1974. Nasution, Harun dan Azyumardi Azra. Perkembangan Modern dalam Islam . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
Nasution, Mustafa Edwin, et.al., Ekonomi Islam . Jakarta: Kencana, 2007.
Nawawi,  Ismail. Pembangunan  Dalam  Perspektif  Islam  Kajian  Ekonomi, Sosial dan Budaya . Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009. _______., Ekonomi  Islam,  perspektif  Konsep,  paradigma,  Model,  Teori  dan Aspek Hukum . Surabaya: Vira Jaya Multi pres, 2008. Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  Universitas Islam  Indonesia  Yogyakarta  atas  Kerjasama  dengan  Bank Indonesia, Ekonomi Islam . Jakarta: Rajawali Perss, 2012.
Taimiyah,  Ibnu, Majmu’  Fatwa  Ibnu  Taimiyah  Tentang  Amar  Ma’ruf  Nahi Munkar dan Kekuasaan, Siyasah, Syari’iyah dan Jihad fi Sabilillah , ter. Ahmad Syaikhu. Jakarta: Darul Haq, 2007.
Yusuf,  Ibrahim. Istiratijiyatu  wa  Tiknik  al-Tanmiyah  al-Iqtisodiyah  fi  al- Islam. Kairo: al-Ittihad al-Dauli li al-Bunuk al-Islamiyah, 1981
“Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam”