INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 5513-5522 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kekuatan Mengikat Akta Lelang Yang Dibuat Tanpa Eksekusi Non Prosedural
Aslan Noor 1 ✉ , Farid Ahmad Fauzy 2 , Dani Ikhwanto 3 , Muhamad Febriansyah 4
Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung Email: faridahmadff4@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  secara  fundamental  menggali  konsep  keberlanjutan  dalam  konteks  multidimensional yang  meliputi  dimensi  lingkungan,  ekonomi,  dan  sosial.  Keberlanjutan  adalah  paradigma  yang mendasari  pemeliharaan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  untuk  memenuhi  kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.  Aspek  lingkungan  mengharuskan  perlunya  manajemen  yang  bijak  terhadap  sumber  daya alam  yang  terbatas,  termasuk  pelestarian  ekosistem,  air  bersih,  kualitas  udara,  dan  biodiversitas. Sementara itu, dimensi ekonomi mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana pertumbuhan tersebut harus dipertimbangkan dalam konteks penggunaan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dan distribusi yang adil. Fokus juga diberikan pada dimensi sosial, yang menyoroti inklusi, kesetaraan, dan keadilan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat dari pembangunan  berkelanjutan.  Melalui  pemahaman  yang  lebih  mendalam  dan  penerapan  konsep keberlanjutan  dalam  konteks  penelitian  ini,  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pada perwujudan masyarakat yang lebih seimbang, adil, dan berkelanjutan bagi generasi masa kini dan yang akan datang.
Kata  Kunci:  Akta, Risalah Lelang, Eksekusi
Abstract
This research fundamentally explores the concept of sustainability in a multidimensional context which includes environmental, economic, and social dimensions. Sustainability is the underlying paradigm of maintaining natural resources and the environment to meet the needs of current generations without compromising the ability of future generations to meet their needs. Environmental aspects necessitate the need for wise management of limited natural resources, including ecosystem preservation, clean water,  air  quality,  and  biodiversity.  Meanwhile,  the  economic  dimension  considers  sustainable economic growth, where such growth must be considered in the context of responsible use of natural resources  and  equitable  distribution.  Focus  is  also  given  to the  social  dimension,  which  highlights inclusion,  equity,  and  equity  in  access  to  resources  and  the  benefits  of  sustainable  development. Through a deeper understanding and application of the concept of sustainability in the context of this research, it is expected to contribute to the realization of a more balanced, just, and sustainable society for present and future generations.
Keyword: Deed, Minutes of Auction, Execution.

## PENDAHULUAN
Lelang  sebagai  suatu  lembaga  hukum,  sudah  ada  pengaturannya  dalam  peraturan perundang-undangan sejak jaman Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, peraturan tersebut terdapat pada Vendu Reglement atau VR yang diumumkan pada Staatsblad 1908 nomor 189 dan  perubahan  yang  masih  berlaku  hingga  saat  ini.  Menurut  Polderman  yang  dimaksud lelang  adalah  alat  untuk  mengadakan  perjanjian  atau  persetujuan  yang  paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat. Syarat utamanya adalah  menghimpun  para  peminat  untuk  mengadakan  perjanjian  jual  beli  yang  paling menguntungkan si penjual (Rochmat Soemitro, 1987).
Di  Indonesia  kegiatan  lelang  masih  jarang  dipergunakan  oleh  masyarakat  secara sukarela,  hal  ini  dikarenakan  masyarakat  indonesia  mempunyai  pandangan  yang  negatif terhadap  lelang.  Masyarakat  indonesia  berpendapat  bahwa  lelang  selalu  berhubungan dengan  pengadilan,  walaupun  pada  kenyataannya  hal  itu  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa sebagian besar proses lelang dilaksanakan karena adanya putusan dari pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara.
Sejak lahirnya konsep pelelangan yang merupakan bagian dari bidang ekonomi dan keuangan, Lelang sangat digemari oleh masyarakat, terutama sejak tanggal 1 April 1908 yang merupakan  hari  bersejarah  dalam  dunia  lelang  di  Indonesia,  karena  secara  resmi diberlakukan Peraturan Lelang (Vendue Reglement) sebagaimana disebut dalam Staatsblad. 1908 Nomor 189 yang telah diubah dengan Staatsblad. 1940 Nomor 56, dan terakhir diubah dengan Staatsblad. 1941 Nomor 3, dan Instruksi Lelang (Vendue Instructie) Staatsblad. 1908 Nomor 190 sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Staatsblad. 1930 Nomor 85 (Muchlis Fatahna, 2003)
Regulasi lelang mengalami perubahan dari tahun ke tahun, lelang juga diatur dalam Pasal 1 butir (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 dan 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 menyebutkan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.
. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi  yang  didahului  dengan  pengumuman  lelang  (M.  Yahya  Harahap,  2007).  Syarat utamanya adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual
Pasal  2  huruf  (a),  (b),  (c)  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  213/PMK.06/2020 mengklasifikasi lelang menjadi 3 (tiga), yaitu Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau  penetapan  pengadilan,  dokumen-dokumen  lain  yang  dipersamakan  dengan  itu, dan/atau  melaksanakan  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  seperti  lelang eksekusi  pajak,  lelang  eksekusi  harta  pailit,  lelang  eksekusi  berdasarkan  Pasal  6  Undang – Undang Hak Tanggungan, lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara, lelang eksekusi jaminan fidusia, lelang eksekusi gadai, lelang eksekusi benda sitaan berdasarkan Pasal 18 ayat 2 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak pidana korupsi, lelang  eksekusi  barang  dikuasai/  tidak  dikuasai  Negara,  lelang  eksekusi  barang  sitaan berdasarkan  Pasal  13  KUHP,  lelang  eksekusi  barang  rampasan,  lelang  eksekusi  barang temuan. Sedangkan Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh  peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang seperti lelang barang milik pemerintah, Dirjen Bea Cukai, Barang milik BUMN/BUMD non persero, Kayu dan hasil hutan. Untuk Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/ badan usaha yang dilelang secara sukarela (Purnama Tioria Sianturi, 2008).
Dalam peraturan lelang di Indonesia, dikenal dua macam Pejabat Lelang diantaranya Pejabat  Lelang  Kelas  I  dan  Pejabat  Lelang  Kelas  II.  Pejabat  Lelang  Kelas  I  adalah  Pejabat Lelang Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela. Sedangkan Pejabat Lelang kelas II  adalah Pejabat Lelang  Swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Non Eksekusi Sukarela. Pejabat Lelang Kelas II merupakan Pejabat lelang swasta yang berdasarkan peraturan  perundang-undangan  diberi  wewenang  khusus  untuk  melaksanakan  penjualan barang  secara  lelang  non  eksekusi  sukarela.  Pejabat  lelang  kelas  II  adalah  orang  swasta, pengangkatan  dan  pemberhentiannya  dilakukan  oleh  Direktur  Jenderal  yang  berada dibawah Menteri Keuangan (Rachmadi Usman, 2016).
Akta  adalah  suatu  tulisan  atau  surat  yang  memang  dengan  sengaja  oleh  atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya untuk dijadikan bukti yang cukup
bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1867 KUHPerdata suatu akta dibagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa perantaraan seorang  pejabat. Akta ini dapat  dibagi menjadi tiga  jenis, yaitu : 1. Akta  dibawah tangan dimana para pihak menandatangani kontrak itu diatas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum), 2. Akta dibawah tangan yang didaftar oleh notaris/pejabat yang berwenang, 3. Akta dibawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris/pejabat yang berwenang (Salim HS, 2016)
Berdasarkan  hukum  yaitu  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  213/PMK.06/2020, lelang  terbagi  dari  3  tiga  jenis,  yaitu  lelang  eksekusi,  lelang  noneksekusi  wajib,  lelang noneksekusi  sukarela.  Secara  definisi,  lelang  eksekusi  adalah  lelang  untuk  melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu,  dan/atau  melaksanakan  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Lelang eksekusi adalah jenis lelang yang menjadi salah satu bagian penegakan hukum, karena dalam kententuan  yang  telah  diatur,  putusan  akan  dinyatakan  berakhir  apabila  dilaksanakan eksekusi, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Acara Pidana, Kitab Hukum Perdata, dan lain-lain.
Tujuan dari penelitian ini adalah tiga aspek yang saling terkait dalam konteks hukum perdata, yaitu pertama, untuk melakukan analisis mendalam mengenai pengaturan hukum yang mengatur Kekuatan Mengikat Akta Lelang Yang Dibuat Tanpa Eksekusi Non Prosedural. Kedua, tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dan mengidentifikasi kriteria yang harus dipenuhi agar Akta Risalah Lelang dapat sah dan dianggap sebagai Akta otentik, yang memiliki konsekuensi signifikan dalam penggunaannya sebagai alat bukti di dalam proses hukum. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi yang komprehensif terkait dengan  kekuatan  hukum  pembuktian  Akta  Lelang  Yang  Dibuat  Tanpa  Eksekusi  Non Prosedural. Hal ini mencakup analisis tiga aspek penting dalam kekuatan pembuktian, yakni kekuatan pembuktian luar (uit wedige bewijs kracht), kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht), dan dampak hukum yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan risalah lelang sebagai akta lelang dalam konteks peradilan.
Adapun teori-teori yang digunakan adalah :
1. Teori Kepastian Hukum
Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh  dilakukan,  dan  kedua  berupa  keamanan  hukum  bagi  individu  dari  kewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui  apa  saja  yang  boleh  dibebankan  atau  dilakukan  oleh  Negara  terhadap individu (Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B Sidharta, 2000).
Kepastian hukum ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan
apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari pada hukum itu sendiri. Asas ini sangat menentukan  eksistensi  hukum  sebagai  pedoman  tingkah  laku  di  dalam  masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum. Kepastian hukum bukan  hanya  berupa  Pasal-Pasal  dalam  Undang-Undang  melainkan  juga  adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya, untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan  beberapa  peraturan  tentang  apa  yang  harus  dilakukan  (Peter  Mahmud Marzuki, 2008).
Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam  manifestasinya  berwujud  konkrit,  pandangan  orang  mengenai  hukum  itu  pun beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim akan memandang hukum dari sudut pandang mereka sebagai hakim. Kalangan ilmuan akan memandang hukum dari sudut pandang kelimuan mereka, begitupun masyarakat biasa akan memandang hukum dari sudut pandang mereka.
Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan  sosiologis,  kepastian  hukum  secara  normative  tersebut  adalah  ketika  suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan kerancuan atau multitafsir dan logis dalam artian dapat menjadi suatu sistem norma sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma.
2. Teori Perlindungan Hukum Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip Negara hukum, yaitu :
a) Perlindungan  hukum  yang  preventif.  Perlindungan  hukum  kepada  rakyat  yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitife.
b) Perlindungan  hukum  yang  represif.  Perlindungan  hukum  yang  represif  bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kedua bentuk perlindungan hukum di atas bertumpu dan  bersumber  pada  pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum (Zahirin Harahap, 2001).

## METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif  yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui  bahan-bahan  pustaka  dengan  meneliti  sumber-sumber  bacaan  yang  relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap azas-azas hukum, sumber-sumber hukum,teori  hukum,  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas (Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji, 2010).
2. Metode Pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan  (statute aprroach) yang dilakukan dengan mencari dan menelaah semua peraturan perundang- undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Oleh karena itu untuk memecahkan suatu isu hukum harus menelusuri berbagai produk peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hal  ini  dilakukan  studi  pustaka  yang  segala sesuatunya  berkaitan  dengan  pengaturan  hukum  mengenai  Kekuatan  Mengikat  Akta Lelang Yang Dibuat Tanpa Eksekusi Non Prosedural (Peter Mahmud Marzuki, 2010).
3. Teknik Pengumpulan Data
Berhubung  karena  metode  penelitian  adalah  penelitian  hukum  normatif  maka sumber  data  yang diperoleh dari bahan penelitian yang  berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari :
a. Bahan  Hukum  Primer  yaitu  :  bahan-bahan  hukum  atau  dokumen  peraturan  yang mengikat  dan  ditetapkan oleh pihak yang  berwenang berupa  bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan,
b. Bahan  Hukum  Sekunder  yaitu  :  bahan-bahan  hukum  yang  berkaitan  erat  dan memberikan penjelasan bahan hukum primer yang ada dan dapat membantu untuk proses analisis seperti buku-buku yang ditulis para ahli hukum, doktrin / pendapat / ajaran dari para ahli hukum, hasil seminar, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah, artikel majalah, maupun koran serta artikel-artikel sumber dari laman dunia maya / internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan lain-lain.
c. Bahan Hukum Tersier yaitu : agar memperoleh data yang relevan dengan objek yang diteliti maka instrument yang utama adalah melalui wawancara, dimana dilaksanakan dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Pedoman wawancara yaitu mengadakan serangkaian Tanya jawab secara lisan, bebas dan  berstruktur  dengan bentuk pertanyaan yang telah dipersiapkan mengenai masalah yang akan diteliti.
4. Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum tersier yang sebelumnya telah disusun secara sistematis kemudian akan dianalisa dengan  menggunakan  prosedur  logika  ilmiah  yang  sifatnya  kualitatif.  Kualitatif  berarti akan dilakukan analisa data yang bertitik tolak dari penelitian terhadap asas atau prinsip sebagaimana yang diatur di dalam bahan hukum primer dan kemudian akan dibahas lebih lanjut  menggunakan  sarana  pada  bahan  hukum  sekunder,  yang  tentunya  akan diupayakan  pengayaan  sejauh  mungkin  dengan  didukung  oleh  bahan  hukum  tersier. Dalam hal penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang umum ke yang khusus (M. Syamsuddin, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Pengaturan Hukum Kekuatan Mengikat Akta Lelang Yang Dibuat Tanpa Eksekusi Non Prosedural
Pejabat Lelang kelas II mengeluarkan akta otentik berupa Akta Risalah Lelang harus memenuhi  unsur-unsur  akta  otentik  sebagaimana  diatur  oleh  Pasal  1868  dan  1870 KUHPerdata. Risalah Lelang dibuat untuk mencatatkan kesepakatan penjual dan pembeli lelang pada tahap perjanjian obligator .   Untuk itu Pejabat Lelang Kelas II bertanggung jawab  atas  keotentikan  Akta  RisalahLelang  yang  dibuatnya,  sehubungan  dengan  Akta Risalah Lelang (G.H.S. Lumban Tobing, 1992).
Tentang ketentuan dari akta otentik sebagai alat pembuktian terdapat pada hukum pembuktian  (bewijsrecht)  yang  diatur  dalam  buku  IV  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, bahwa alat bukti tertulis khususnya akta otentik dan apa syarat-syaratnya melihat pada Pasal 1869 dan 1870 Kitab Undan-Undang Hukum Perdata.
Pengaturan Hukum Kekuatan Mengikat Akta Lelang Yang Dibuat Tanpa Eksekusi Non Prosedural. Tentang ketentuan dari akta otentik sebagai alat pembuktian terdapat pada hukum pembuktian (bewijsrecht) yang diatur dalam buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa alat bukti tertulis khususnya akta otentik dan apa syarat-syaratnya melihat pada Pasal 1869 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Berdasarkan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketika suatu akta otentik  yang  dibuat  oleh  pejabat  umum  yang  tidak  berwenang  untuk  itu  maka  akta tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik yaitu kekuatan pembuktian  sempurna  melainkan  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  dibawah tangan. Pejabat umum yang tidak berwenang dalam hal ini yaitu selain yang disebutkan dalam  PMK  No.106/PMK.06/2013  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang,  PMK No.158/PMK.06/2013  Tentang  Pejabat  Lelang  Kelas  I,  dan  PMK  No.159/PMK.06/2013 Tentang Pejabat Lelang Kelas II. Demikian pula jika terdapat cacat bentuk dari akta otentik itu, misalnya bentuknya menyimpang dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang  bersangkutan  maka  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dari  akta  otentik  itu menjadi  turun  derajatnya  menjadi  akta  dibawah  tangan.  Akta  otentik  itu  memberikan kepada  para  pihak  suatu  pembuktian  yang  mutlak  mengenai  peristiwa-peristiwa  yang disebut dalam akta itu, dalam pembuktian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya harus dianggap benar. Ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan Staatblad 1908 No.189 atau Peraturan Lelang (Vendu Reglement) bisa dilihat dalam pasal- pasal yang mengatur mengenai Akta Risalah Lelang yaitu Pasal 37, 38, dan 39.
Akta Risalah Lelang Dapat Dikatakan Sebagai Akta Otentik
Risalah Lelang merupakan produk hukum yang dibuat oleh  Pejabat Lelang.  Hal tersebut  kemudian  dipertegas  dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 159/PMK.06/2013  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 175/PMK.06/2010  tentang  Pejabat  Lelang  Kelas  II  yang  menyebutkan  bahwa  Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Dikaitkan dengan pengertian pejabat  umum  pada  penjelasan  sebelumnya  maka  pejabat  lelang  dapat  dikategorikan sebagai pejabat umum yang dimaksudkan oleh Pasal 1868 BW. Jika risalah lelang dibuat oleh  Pejabat Lelang sebagai Pejabat Umum maka risalah  lelang adalah termasuk jenis relaas akte atau akta pejabat.
Risalah Lelang termasuk Akta Otentik dengan jenis Relaas Akte (Akta Pejabat). Akta Risalah  Lelang  dapat  dikatakan  sebagai  Akta  Otentik  dalam  perkara  perdata  apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 165 HIR/ 285 RBG, yaitu:
1. Dibuat oleh Pejabat Umum yang diangkat oleh pemerintah.  Pejabat Lelang  Kelas II adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah yaitu oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan yang diberi hak membuat akta lelang (Risalah Lelang).
2. Bentuk  aktanya  telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang.  Risalah  Lelang  bentuknya telah  ditentukan  dalam  Vendu  Reglement  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
3. Setiap  Pejabat  Lelang  mempunyai  wilayah  kerja  tertentu,  yaitu  sesuai  wilayah  kerja KPKNL dimana Pejabat lelang berkedudukan sesuai dengan wilayah pengangkatannya. Disamping itu Risalah Lelang pada dasarnya dikatakan sebagai Akta Otentik apabila dalam penjualan lelang terjadi transaksi jual beli.
Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Lelang Yang Dibuat Tanpa Eksekusi Non Prosedural
Sebagai Pejabat Lelang Kelas II merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian  mengikat  dan  sempurna,  yang  memenuhi  segala  persyaratan  yang ditetapkan oleh Perundang-Undangan yang berlaku dan bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan. Mengikat artinya bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim yaitu dianggap sebagai sesuatu yang benar, selama ketidak benarannya tidak dibuktikan. Sedangkan yang dimaksud dengan sempurna artinya bahwa dengan bukti akta otentik itu, sudah cukup untuk membuktikan sesuatu peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan pembuktian dengan alat-alat bukti lain.
Kekuatan  Pembuktian  Risalah  Lelang  sebagai  Akta  Lelang  Yang  Dibuat  Tanpa
Eksekusi  Non  Prosedural  terdapat  tiga  macam  kekuatan  pembuktian  yaitu,  kekuatan pembuktian luar atau kekuatan pembuatan lahir (uit wedige bewijs kracht) yaitu syarat- syarat formal yang diperlukan agar suatu akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht) ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
Kekuatan pembuktian materil (materiele bewijskracht), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian  sebaliknya.  Disini  berarti  Akta  Otentik  itu  memberikan  kepada  para  pihak suatu pembuktian yang sempurna mengenai peristiwa-peristiwa yang disebut dalam akta, artinya bahwa apa yang tersebut dalam Akta Otentik itu pada pokoknya harus dianggap benar sebagaimana ketentuan dalam staatsblad 1908 No. 189 atau Peraturan Lelang yaitu Pasal 37, 38, dan 39 mengenai Risalah lelang.

## SIMPULAN
Dari  Identifikasi  masalah  yang  dikemukakan  serta  pembahasannya  baik  yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang di dapatkan maka mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengaturan Hukum Kekuatan Mengikat Akta Lelang Yang Dibuat Tanpa Eksekusi Non Prosedural. Tentang ketentuan dari akta otentik sebagai alat pembuktian terdapat pada hukum pembuktian (bewijsrecht) yang diatur  dalam  buku IV Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata,  bahwa  alat  bukti  tertulis  khususnya  akta  otentik  dan  apa  syarat- syaratnya melihat pada Pasal 1869 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Risalah Lelang termasuk Akta Otentik dengan jenis  Relaas Akte (Akta Pejabat). Akta Risalah Lelang dapat dikatakan sebagai Akta Otentik dalam perkara perdata apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 165 HIR/ 285 RBG, yaitu:
a. Dibuat oleh Pejabat Umum yang diangkat oleh pemerintah.  Pejabat Lelang  Kelas II adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah yaitu oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan yang diberi hak membuat akta lelang (Risalah Lelang).
b. Bentuk  aktanya  telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang.  Risalah  Lelang  bentuknya telah  ditentukan  dalam  Vendu  Reglement  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
c. Setiap  Pejabat  Lelang  mempunyai  wilayah  kerja  tertentu,  yaitu  sesuai  wilayah  kerja KPKNL dimana Pejabat lelang berkedudukan sesuai dengan wilayah pengangkatannya. Disamping itu Risalah Lelang pada dasarnya dikatakan sebagai Akta Otentik apabila dalam penjualan lelang terjadi transaksi jual beli
3. Kekuatan Pembuktian Risalah Lelang sebagai Akta Lelang Yang Dibuat Tanpa Eksekusi Non  Prosedural  terdapat  tiga  macam  kekuatan  pembuktian  yaitu,  kekuatan pembuktian luar atau kekuatan pembuatan lahir (uit wedige bewijs kracht) yaitu syarat- syarat  formal  yang  diperlukan  agar  suatu  akta  notaris  dapat  berlaku  sebagai  akta otentik.  Kekuatan  pembuktian  formal  (formale  bewijskracht)  ialah  kepastian  bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
Setelah  menganalisis  data  yang  diperoleh,  beberapa  hal  yang  dapat  di rekomendasikan adalah :
1. Hendaknya  pemerintah  melakukan  sosialisasi  mengenai  objek  lelang  apa  saja  yang menjadi kewenangan
2. Maka  perlu  sosialisasi  dari  Pemerintah  untuk  lebih  memberikan  pengetahuan  kepada masyarakat yang berkaitan degan risalah lelang sebagai akta lelang.

## DAFTAR PUSTAKA
G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan ketiga, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992), hal 55-59.
Muchlis Fatahna, Joko Purwanto,Notaris Bicara Soal Kenegaraan, (Jakarta: Watampone Press, 2003) , hal. 267-268.
M.  Yahya  Harahap,  Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata,  Jakarta: Sinar  Grafika, 2007, hlm. 115
M. Syamsuddin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hal. 133.
Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Alumni: Bandung, 2000, hlm. 48
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2010), hal.93. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana: Jakarta, 2008,hlm.158 Purnama  Tioria  Sianturi,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Barang  Jaminan  Tidak  Bergerak Melalui Lelang, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008), hal. 433
Rochmat  Soemitro,  Peraturan  dan  Instruksi  Lelang:  Stb.08-189  Peraturan  Lelang/Vendureglement (Penjualan di muka umum di Indonesia) sebagaimana telah diubah dengan Stb. 40-56 jo. Stb 41-3, (Bandung: Eresco, 1987), hlm. 106.
Rachmadi Usman, Hukum Lelang, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 12
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hal. 13-14.
Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2016, hal. 24
Zahirin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hal 2