## Transparansi Pengelolaan Keuangan di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
1 Yustina Hiola, 2 Arsit Binol
1 Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gorontalo 2 Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gorontalo Provinsi Gorontalo 9600, Indonesia Email : uchihiola@gmail.com
Abstract
Yustina Hiola 2018 This research is conducted to The objectives of this research are 1) to know transparency  of  financial  management  in  Boroko  village,  Kaidipang  sub-district,  Bolaang Mongondow Utara District, 2) Factors faced by village government in financial management, 3) Efforts  by  village  government  to  improve  participative  and  responsive  Implementation  of transparent  financial  management.  The  results  of  this  study  indicate  that  1)  financial accountability in the village of Boroko has been running well and has implemented the concept of pasrtisipatif village development, 2) Inhibiting factors in financial management in the village of Boroko kaidipang district Bolaang Mongondow Utara district that is human resource competence 3  )  To  improve  the  success  of  financial  management  in  Boroko  Village  steps  need  to  be  taken: Training for Village Device as Village Implementation Team on management and administration of  village  financial  management,  Provision  of  adequate  facilities,  Monitored  and  evaluated continuously to improve performance in all sides, Technical, and administration.
Keywords: Government, Finance, Development of Village

## Abstrak
Yustina  Hiola  2018 Penelitian  ini  dilakukan  di  kantor  desa  Boroko.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  1)  untuk  mengetahui  transparansi  terhadap  pengelolaan  keuangan  di  desa  Boroko kecamatan  Kaidipang  kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara,  2)  Faktor-faktor  yang  dihadapi pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  keuangan,  3)  Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  desa  untuk meningkatkan  prinsip  partisipatif  dan  responsive  serta  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  yang transparan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  1)  pertanggung  jawaban  keuangan  di  desa Boroko  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  telah  melaksanakan  konsep  pembangunan  pasrtisipatif masyarakat  desa,  2)  Faktor-faktor  penghambat  dalam  pengelolaan  keuangan  di  desa  Boroko kecamatan  kaidipang  kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara    yakni  kompetensi  sumber  daya manusia  3)  Untuk  meningkatkan  keberhasilan  pengelolaan  keuangan  di  Desa  Boroko  perlu dilakukan  langkah-langkah:  Pelatihan  bagi  Perangkat  desa  selaku  Tim  Pelaksana  desa  tentang manajemen  dan  administrasi  pengelolaan  keuangan  desa,  Penyediaan  sarana  yang  memadai, Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja disemua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi .
Kata Kunci : Pemerintah, Keuangan, Pembangunan Desa

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintahan desa tidak terpisahkan dari
penyelenggaraan  otonomi  daerah. Pemerintahan  desa  merupakan  unit terdepan  (ujung  tombak)    dalam pelayanan  kepada  masyarakat  serta menjadi  tonggak  strategis  untuk keberhasilan  semua  program    yang dijalankanpemerintah.  Karena  itu upaya  untuk  memperkuat  desa
(pemerintahan  desa  dan  lembaga kemasyarakatan  desa)  merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat  sebagai  hakikat  dari otonomi daerah. Dalam kaitannya dengan Undang-undang  Nomor  6  Tahun
2014,  pemberian  Alokasi  Dana Desadan Dana Desa di Desa Boroko
Kecamatan  Kaidipang  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Utara,  secara khusus  pemerintah  kabupaten  telah memberikan Petunjuk Teknis melalui  Peraturan  Bupati  yang dimana  untuk  penerimaan  ADD  dan DD  setiap  desa  diatur  berdasarkan Kebutuhan secara proporsional. Berdasarkan  pasal  6  Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang
Mongondow  Utara    Nomor  7  Tahun 2014 menjelaskan bahwa
penggunaan  dan  peruntukan  alokasi dana  desa  adalah  30%  untuk membiayai  kegiatan  operasional pemerintah  desa  dan  70  %  untuk kegiatan  pemberdayaan  masyarakat desa.  dalam  pasal  8  juga  dijelaskan bahwa  Penyaluran  ADD  dilakukan setelah  desa  menetapkan  peraturan desa tentang APBDes, dan Penyalurannya  di  bagi  menjadi  2 (dua)  tahapan,  tahapan  pertama sebesar  60  %  (enam  puluh perseratus)  pada  triwulan  I  dan Tahapan  kedua  sebesar  40  %  pada triwulan III.
Penelitian pengelolaan keuangan
desa  di  Desa  Boroko  Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang
Mongondow  Utara  ini  difokuskan pada  penerapan  prinsip  transparansi, akuntabel  dan  partisipatif  serta dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin anggaran.
Transparansi
( Transparancy ) Dalam  Pasal  4  ayat  7  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan
transparan adalah prinsip keterbukaan  yang  memungkinkan masyarakat  untuk  mengetahui  dan mendapatkan akses informasi seluas- luasnya  tentang  keuangan  daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap  orang  untuk  memperoleh informasi  tentang  penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan  pelaksanannya,  serta  hasil-hasil yang dicapai. Disamping itu organisasi sektor publik membutuhkan akuntansi untuk mencatat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan  aktivitas keuangan  yang  telah  terjadi,  dimana produk  akhirnya  berupa  laporan keuangan  yang  terdiri  dari  laporan realisasi  anggaran,  laporan  neraca,
laporan  arus  kas  dan  catatan  atas laporan keuangan (Peraturan
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005).
Laporan  keuangan  yang  dihasilkan tersebut  akan  memberikan  informasi bagi  pihak  yang  berkepentingan dalam pembuatan keputusan.
Dalam  pelaksanaannya  bukan tidak mungkin Pemerintah desa akan menapaki jalan lurus tanpa
hambatan,  sudah  barang  tentu  dan merupakan suatu hal  yang pasti, ada kendala  yang  ditemui,  baik  dari dalam  pemerintahan  itu  sendiri maupun  dari  luar  pemerintahan. Adalah  merupakan  suatu  hal  yang wajar,  bila  dalam  pelaksanaan pemerintahan, apa terlebih pengelolaan keuangan desa,
pemerintah  desa  mengalami  hal tersebut.
Adapun beberapa masaalah yang ditemui  oleh  pemerintah  desa  antara lain  sebagai  berikut  ,Sumber  daya yang  ada  di  desa  masih  kurang mendukung, Perubahan regulasi yang sesering mungkin terjadi,
Pemahaman  terhadap  regulasi  yang ada,  sering  berbeda  diantara  SKPD yang  bersntuhan  langsung  dengan pemerintah  desa,  Keterlambatan pencairan  dana,  sehingga  yang  akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan,  Keterbatasan  waktu pelaksanaan, Sikap apatis masyarakat. Dari  beberapa  permasalahan diatas  maka  dalam  penulisan  ini, penulis  akan  lebih  menitikberatkan pada “Transparansi  Pengelolaan Keuangan di Desa Boroko

## Kecamatan  Kaidipang  Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara”.

## METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan  Dan  Sumber  Data Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Data  yang diambil  dalam  penelitian  ini  yaitu Data  primer,  data  yang  diambil langsung  dan  diolah  dari  objek penelitian  yang  belum  mengalami pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan  dengan  pemahaman sendiri  oleh  penulis,  misalnya  hasil wawancara  dengan  Kepala  desa selaku  Kuasa  Pengguna  Anggaran, Sekretaris  Desa  sebagai  Penanggung jawab  APBDes,  Bendahara  Desa sebagai Penanggungjawab pengolaan keuangan  desa,  7  (tujuh)  Orang aparat  pemerintah  Desa,  5(lima) Orang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  dan  Tokoh  Masyarakat  5 (lima)  Orang.  Data  sekunder,  yaitu data  yang  diperoleh  dari  pemerintah desa  sebagai  objek  penelitian  yang sudah  diolah  dan  terdokumentasi  di desa,  misalnya:  struktur  organisasi, laporan keuangan, Buku
Administrasi  desa  dan  Peraturan perundang-undangan.

## Prosedur Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  dokumentasi tertuju  pada  tempat  Pemerintahan Desa  Boroko  Kecamatan  Kaidipang Kabupaten  Bolaang  Mongondow Utara.  Pada  penelitian  ini  dokumen yang  digunakan  antara  lain  berupa laporan  atau  catatan  penting  yang dimiliki  Desa  Boroko  Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui pemerintah  desa  dan  pemerintahan desa  serta  tokoh  masyarakat,upaya pengendalian  dan  upaya  yang dilakukan guna meningkatkan manfaat.  Analisis  dokumen  ini digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari observasi dan wawancara.
Obyek  penelitian  ini  adalah evaluasi  pengelolaan  keuangan  desa dalam mewujudkan transparansi,oleh karena  penelitian  ini  berbasis pengelolaan    sehingga  satuan  kajian pada  penelitian  terdapat  pada  proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban  yang  meliputi evaluasi dan monitoring.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi
Desa  Boroko  terletak  pada ketinggian  rata-rata2.5  m  diatas permukaan laut. Penggunaan lahan di Desa  Boroko  sebagian  besar  berupa lahan kering. Luas wilayah keseluruhan  Desa  Boroko  kurang lebih  408  Ha,  yang  terbagi  dalam  4
(empat) dusun.
Jumlah  penduduk  Desa  Boroko pada tahun 2015 sebanyak 2040 jiwa yang  terdiridari  1098  jiwa  (53,82%) laki-laki  dan  942  jiwa  (46,18%) perempuan.

## Hasil Penelitian
Tingkat transparansi dalam implementasi  pengelolaan  keuangan desa  dimulai  dari  perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.  Sebagaimana  ketentuan dalam  peraturan  bupati  nomor  7 tahun  2015  tentang  pedoman pelaksanaan keuangan desa, menyebutkan  bahwa  secara  umum pengelolaan  keuangan  desa  di
Kabupaten  Bolaang  Mongondow
Utara  harus  berpedoman  pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Pengelolaan keuangan desa
merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari pengelolaan
keuangan desa dalam APBDes.
2. Seluruh  kegiatan  yang  didanai dari  keuangan  desa  direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan
pembangunan  desa  yang  hasilnya dituangkan  dalam  peraturan  desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  desa,  serta  dilaksanakan dan  di  evaluasi  secara  terbuka dengan  melibatkan  seluruh  unsur masyarakat desa.
3. Seluruh  kegiatan  harus  dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun
hukum.
4. Alokasi  Dana  Desa  dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali. Keuangan Desa tidak diperbolehkan  untuk  ganti  rugi tanah,  bangunan-bangunan  yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial  ekonomi,  serta  pembangunan tempat ibadah baru.
Pemerintah  Kabupaten  saat  ini memang  memberikan  kesempatan kepada  masyarakat  untuk  lebih banyak berperan aktif dalam
pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian  dan  evaluasi  serta paska  kegiatan.  Hal  itu  dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan  konsep  dasar  tingkat partisipasi  melalui  pemberdayaan masyarakat.  Kami  tidak  akan menunggu  masyarakat  pintar  tetapi ini merupakan media belajar masyarakat  yang  masih  diperlukan pendampingan dari aparat pemerintah Kabupaten, khusus mengenai  kebijakan  perencanaan pengelolaan  keuangan  desa  yang sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah masyarakat desa, pemerintah Kabupaten hanya memberikan rambu-rambu arah penggunaan dana untuk menghindari penyimpangan  penggunaan,  dan melakukan  sinkronisasi  program pembangunan daerah dengan program  pembangunan  desa.  Hal terpenting dalam forum musrenbangdes tersebut juga sebagai media  belajar  masyarakat  dalam mengelola  pembangunan.  (Hasil wawancara  dengan  PM,  pada tanggal, 13 Februari 2016)
Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan desa, sudah sejauh manakah transparansi diterpkan, bila pembangunan  desa  dilaksanakan? Krina (2003 : 13), Hal; 9 “Dalam hal pelaksanaan pembangunan desa kami
pemerintah  desa  selalu  berusaha untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat,  terutama  dalam  hal memberikan  masukan,  saran  dan usul,  dimulai  dari  perencanaan pembangunan  dan  pengelolaan keuangan  desa,  hingga  pada pelaporan dan pertanggung jawabannya,  dimana  masyarakat adalah  sebagai  pengawas  umum dalam  hal  pembangunan  dan pengelolaan keuangan desa, sedangkan  kami  pemerintah  desa hanya sebagai fasilitator
pembangnan.”    (Hasil  wawancara dengan  HAL,  pada  tanggal,  20 Maret 2016)
“Senada  dengan  informan  PM,
dalam kaitan komitmen pemerintah  untuk  menumbuhkan tingkat  partisipasi  masyarakat,
juga  disampaikan  oleh  HAL, seorang  pejabat  yang  mengurusi secara lebih teknis dalam pembinaan  pengelolaan  keuangan
desa.”
“Kami  melaksanakan  kebijakan yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah Kabupaten  untuk  memberikan pembelajaran  kepada  masyarakat desa  sehingga  lebih  berdaya dalam mengelola pembangunan di desa masing-masing, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
Program  pengelolaan  keuangan desa  ini  benar-benar  mendukung pemberdayaan  masyarakat  desa, terutama  dalam  hal  laporan pertanggungjawaban  kami  selalu berusaha  agar  masyarakat  dapat mengakses  informasi  sudah  apa yang kami lakukan dan sudah apa yang  kami  capai,  hal  ini  kami lakukan dalam rangka mewujudkan transparansi pengelolaan  keuangan  di  desa.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan pembangunan  kami  Pemerintah desa  hanya  melakukan  fasilitasi seperlunya dan mengarahkan agar tidak  menyimpang  dari  Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan”. Kesimpulan  :  memang  dalam penelitian  ini  penulis  menemukan ada  beberapa  masyarakat  yang
mengatakan  bahwa  mereka  tidak pernah  diundang  dalam  rapat-rapat pembangunan  di  desa,  namun  dalam hal ini penulis juga mempertimbangkan keterbatasan waktu dan tempat, dimana
masyarakat  Desa  Boroko  yang berjumlah  2040  jiwa,  sementara
Balai  Desa  Boroko  yang  hanya  bisa menampung  +150  orang,  maka sangat tidak mungkin untuk mengundang  seluruh  masyarakat Desa  Boroko,  sehingga  dalam pelaksanaannya  pemerintah  desa hanya  mengundang  perwakilan- perwakilan  masyarakat  saja.  (Hasil wawancara dengan MI, pada tanggal, 26 Maret 2016)
“Setiap kami mengeluarkan uang harus dipertanggungjawabkan dengan  bukti-bukti  yang  kuat sebagai  bahan  laporan.  Selain  itu barang-barang  yang  dibelanjakan juga  harus  jelas  penggunaannya. Jadi  tidak  asal  belanja  dapat kwitansi tetapi harus jelas penggunaannya .” Kesimpulan  :  ya  benar  apa  yang dikatakan  oleh  informan  tersebut, akan tetapi berkaitan dengan penelitian  ini,  pertanggungjawaban
yang  hakiki  itu  tidak  sebatas penulisan  diatas  kertas,  harus dibarengi  juga  dengan  pelaksanaan yang  berdasar  pada  efektif  efisien penggunaan  dana  tersebut.  Hal  ini peneliti menemukan bahwa berkaitan dengan  pembelanjaan  dan  Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), memang  terdapat  perbedaan  antara harga  yang  belaku  dipasaran  di Kabupaten  pada  umunya  dengan belanja  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  desa.  Hal  ini  juga  tidak semata- mata kesalahan atau kelalaian  Pemerintah  desa,  akan tetapi Standarisasi harga daerah yang terlalu  tinggi  menetukan  harga, sehingga Pemerintah desa mengambil atau menggunakan standarisasi  tersebut,  (Cotoh;  harga semen  dalam  SPJ  Rp.  85  000.- sedangkan  hargadipasaran  Rp.  63 000.-),  sementara  dalam  lampiran Perbup no 19 Tahun 2015 ttg standar satuan  harga  barang  dan  jasa  daerah sebesar  Rp.  88  125.-.  dalam penelitian  ini  pada  dasarnya  tidak ada  yang  keliru  dalam  hal  belanja, tetapi  kekeliruan  itu  terdapat  pada pemahaman standar harga itu sendiri. (Hasil  wawancara dengan DA, pada
tanggal, 17 April 2016)
“Kegiatan
pengelolaan
Keuangan  desa    sudah    kami lakukan,    tapi    memang    secara administrasi
kadang-kadang kami  masih  bingung  sehingga ada  beberapa  ketentuan  yang belum  kami  penuhi,  namun nyatanya sudah kami belanjakan, hanya sistem pertangungjawaban yang kami masih butuh bimbingan dan arahan dari pihak Kecamatan maupun Kabupaten.” Kesimpulam;  Kutipan  wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tetap dituntut
pertanggungjawaban  pada  setiap pembelanjaan.  Dengan  demikian apabila hal tersebut dilakukan secara terus  menerus,  tertib  dan  sesuai dengan  ketentuan  yang  ada,  maka dapat meringankan/mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan Pengelolaan keuangan desa  yang  harus  disusun  oleh  Tim Pelaksana  Kegiatan  ditingkat  desa. Namun demikian secara administrasi masih  ada  yang  belum    terpenuhi sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada sehingga masih sangat perlu
pendampingan dari aparat Kecamatan  dalam  rangka  menuju tertib administrasi. Dari  beberapa  hasil  wawancara diatas menunjukan bahwa pengelolaan  keuangan  di  Desa Boroko Kecamatan Kaidipang sudah mendekati wujud dari pada transparansi  itu  sendiri,  namun  hal ini  tidak  hanya  dilihat  dari  pada pelaporan keuangan saja, akan tetapi proses  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan  dan  pelaporan  harus juga diwujudkan dengan transparansi.  Sebab  dalam  penelitian ini  penulis  tidak  sekedar  meneliti transparansi tentang proses pengelolaan dan pelaporan keuangan saja,  akan  tetapi  transparansi  secara
global.
Pengelolaan  keuangan  desa secara umum sudah diketahui bahwa pelaksananya  adalah  pemerintah desa,  hal  ini  tentunya  berkaitan dengan  tugas  pokok  dan  fungsi aparat  pemerintah  desa  itu  sendiri dimulai dari tupoksi sebagai sangadi (kepala desa) tupoksi sekretaris desa, tupoksi aparat hingga tupoksi kepala dusun.  Disatu  sisi  mereka  dituntut dengan  transparansi  pengelolaan
keuangan  desa,  disisi  lain  dituntut dengan tupoksi masing-masing
berkaitan  dengan  pelayanan  kepada masyarakat.  Dari  data  tersebut tingkat  partisipasi  (kehadiran)  dalam pengambilan keputusan masih relative  tinggi  yaitu  diatas  90%.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  tingkat kepedulian dan kesadaran
masyarakat  desa  dalam  mengambil peran  aktif  terhadap  pengelolaan pembangunan  sebenarnya  cukup tinggi. Walaupun ada beberapa tokoh masyarakat  yang  datang  hanya sekedar  memenuhi  undangan  untuk hadir dalam forum musyawarah desa. Namun  demikian  kehadiran  tersebut dapat  mendukung  tugas  pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat,  menyusun  agenda  dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan  program-program pelayanan  sesuai  dengan  kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Sedangkan  partisipasi  dari  sisi gotong  royong  maupan  swadaya masyarakat untuk membiayai
sebagian  kegiatan-kegiatan  di  desa sangat  mendukung  keberhasilan pelaksanaan  pengelolaan  keuangan desa.
Mekanisme perencanaan pengelolaan  keuangan  desa  secara kronologis  dapat  dijabarkan  sebagai berikut: a. Kepala  desa  selaku  penangung jawab keuangan desa mengadakan  musyawarah  desa untuk membahas rencana pengelolaan  keuangan  desa;
Musyawarah  desa  dihadiri  oleh unsur  pemerintah  desa,  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD), lembaga-  lembaga  yang  ada  di desa,  tokoh  masyarakat,  tokoh
pemuda, dan perwakilan perempuan. b. Tim Pelaksana Kegiatan menyampaikan rancangan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan pengelolaan keuangan desa tersebut  didasarkan  pada  skala prioritas  hasil  musrenbangdes tahun sebelumnya;
c. Rancangan pengelolaan keuangan  desa  yang  disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana pengelolaan keuangan desa yang merupakan  salah  satu  bahan penyusunan APBDes. Selain TPK sebagai tim pelaksana  kegiatan,  berdasarkan
Peraturan  menetri  desa  No  3  Tahun 2014,  di  desa  juga  dibentuk  suatu lembaga  yang  namanya  BUMDes (Bada  Usaha  Milik  Desa),  lembaga ini  dibentuk  dengan  tujuan  untuk menangani  kegiatan  Usaha  kecil yang  ada  di  desa,  dengan  harapan agar  tercapainya  pembangunan  desa baik  secara  Fisik  dan  Ekonomi  serta sumber daya yang ada di desa, dalam hal ini masyarakat.
Oleh karena itu perlu dikembangkan  manajemen  interaksi antar semua stakeholders pembangunan dan pengelolaan keuangan desa, dengan tetap berpegang  pada  prinsip  transparansi, responsive dan akuntabel, mulai dari tahap  perencanaan,  pelaksanaan, pengendalian dan pertanggung jawaban  sehingga  hasil  dari  tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan. Namun  demikian  penerapan prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan  evaluasi  dari  waktu  ke waktu guna mencapai kesempurnaan pengelolaan  Keuangan  desa  di  Desa
Boroko Kecamatan Kaidipang secara khusus  dan  secara  umum  di Kabupaten  Bolaang  Mongondow Utara.
Dari  hasil    penelitian    tersebut di    atas    dapat    dirangkum    bahwa sistem transparansi pengelolaan Keuangan  desa  di  wilayah  Desa
Boroko  sudah  mendekati  pada prinsip  transparansi  maupun  prinsip tanggung  jawab,  walaupun      belum sepenuhnya sesuai  dengan ketentuan yang  ada.  Dengan  demikian  perlu dilakukan  penyempurnaan  secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan  situasi  dan  kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang belaku. Sedangkan yang berkaitan dengan  pengelola  keuangan  desa yang  melaksanakan  pengelolaan administrasi  keuangan  belum  sesuai dengan ketentuan disebabkan beberapa hal, antara lain: 1. Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten  terhadap  pengelola keuangan di tingkat desa; 2. Rendahnya  kompetensi  maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan garda terdepan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 3. Perubahan regulasi, yang menyebabkan  perubahan  pada semua system penyusunan pelaporan pengelolaan keuangan desa.
4. Pencairan  dana  oleh  Pemerintah kabupaten  sering  dilaksanakan pada akhir tahun (bulan desember), sehingga memperlambat pula proses pelaksanaan pembangunan ditingkat  desa    dan  bahkan pelaksanaannya dilaksanakan pada  awal  tahun  di  tahun berikutnya. Kurangnya partisipasi para pelaksanan kegiatan di desa sehingga penyusunan  laporan  pertanggung jawaban keuangan sering terlambat.

## KESIMPULAN
Transparansi Pengelolaan Keuangan di Desa Boroko Kecamatan  Kaidipang  Kabupaten Bolaang  mongondow  utara,  dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Pembangunan di Desa Boroko  secara  bertahap  telah melaksanakan konsep pembangunan Partisipatif masyarakat desa, yang dibuktikan  dengan  penerapan prinsip Partisipatif dan responsive guna pembelajaran  sumber  daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes(Musyawarah Perencanaan  Pembangunan Desa). 2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan  di  Desa  Boroko telah  menerapkan  prinsip- prinsip transparansi.
Walaupun  penerapan  prinsip transparansi  pada  tahap  ini, masih  sebatas  pertanggung jawaban  fisik,  sedangkan  sisi administrasi  masih  belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.
3. Pertanggungjawaban
keuangan  desa  baik  secara teknis  maupun  administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi  sumber  daya manusia, pengelola merupakan  kendala  utama, sehingga  masih  memerlukan pendampingan yang mendasar dari aparat Pemerintah daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Dwiyanto, 2006, Mewujudkan Good Governance Melayani
Publik , Gadjah Mada University, Yogyakarta. Bungin, B. 2007. Penelitian Kualitatif . Prenada Media Group: Jakarta
Bappenas  dan  Depdagri  2002. Buku Pedoman  Penguin  Pengamanan Program Pembangunan Daerah ,
Emi  Susanti  Hendrarso  dalam bagong suyatno & sutinah. 2005, Metode  Penelitian  Sosial  : berbagai  alternatif  pendekatan , Kencana, Jakarta
Loina Lalolo Krina P. 2003. Indikator & Alat  Ukur  Prinsip  Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin,  2007. Akuntansi Sektor  Publik .  Edisi  Pertama:
Universitas Diponegoro. Semarang. Hari Sabarno. 2007. Memandu Otonomi
Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa .
Jakarta: Sinar Grafika
Mardiasmo  2002. Akuntansi  Sektor Publik: Yogyakarta, Penerbit Andi ............., 2004. Perwujudan Transparansi  dan  Akuntabilitas Publik  Melalui    Akuntansi  Sektor Publik  :  Suatu  Sarana  Good Governance . Jakarta, Penerbit Andi ............., 2009. “ Mewujudkan Transparansi  dan  Akuntabilitas Publik melalui   Akuntansi Sektor  Publik  suatu  sarana Good Governance” Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol 2 No 1, Mei 2006 hal 1-17. Moleong  (2005), Metode  Penelitian Kualitatif , Bandung, Edisi Revisi,  Remaja Rosdakarya.
Patilima,  Hamid.  2005. Metode Penelitian  Kualitatif .  Bandung: Alfabeta
P.  Loina  Lalolo  Krina.  2003.
Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabiitas,  Transparansi  dan Partisipasi. Jakarta.
Ratminto  dan  Winarsih,  S.A.  2006. Manajemen  Pelayanan .  Edisi kedua.  Yogyakarta.  PT.  Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2007. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D” . Bandung:  Alfabeta HAW  Widjaja  2014 Otonomi  Desa merupakan  Otonomi  yang  asli, bulat dan utuh
Gita  Dio  Tama  Yolanda  2012 Akuntabilitas  Kepala  Desa  dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Skripsi  Prodi  Administrasi  Negara Universitas Pembangunan Nasional  “Veteran” Jawa Timur. Surya  2013 Evaluasi  penerapan kebijakan  Kepala  Desa  dalam pengelolaan Administrasi Keuangan  Desa  Empunak  Tapang Keladan Universitas  Tanjungpura
Pontianak
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004 tentang Pemeriksaan  Pengelolaan dan tanggung jawab Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang Keterbukaan  informasi
Publik.
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa , Cetakan  pertama Sinar Grafika Maret 2014 Peraturan  Pemerintah  Nomor.  8  Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja  Instansi Pemerintah, Cetakan pertama Fokus media Juni 2006 Peraturan  Pemerintah  No  43  Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014.
Peraturan  Mentri  dalam  Negeri Nomor  24  Tahun  2006  Tentang Pedoman  Penyelenggaraan pelayanan terpadu

## Peraturan  Mentri  dalam  Negeri
Nomor    6  Tahun  2007  Tentang
Juknis Penyusunan  Standar pelayanan minimal

## Peraturan  Mentri  dalam  Negeri
Nomor  35  Tahun  2007  Tentang Pedoman  penyusunan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Peraturan  Mentri  dalam  Negeri Nomor  66  Tahun  2007  Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
Peraturan  Mentri  dalam  Negeri  Nomor 113 Tahun 2014 Tentang, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

## Peraturan  Bupati  Bolaang  Mongondow
Utara  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang Pedoman  pelaksanaan
Dana Desa

## Peraturan  Bupati  Bolaang  Mongondow
Utara  Nomor  2  Tahun  2015 Tentang Pedoman  pelaksanaan
Alokasi Dana Desa Peraturan  Bupati  Bolaang  Mongondow Utara  Nomor  7  Tahun  2015 Tentang Pedoman dan penetapan  rincian  Dana  Desa Tahun 2015. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bolaang Mongondow Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pedoman penyusunan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa   (APBDes) Peraturan  Bupati  Bolaang  Mongondow
Utara  Nomor  13  Tahun  2015 Tentang Tata  cara  pengadaan barang/Jasa Pemerintah Daerah
Peraturan  Bupati  Bolaang  Mongondow Utara  Nomor  19  Tahun  2015 Tentang Penetapan Standar Satuan  Harga  Barang  Dan  Jasa Kebutuhan  Pemerintah  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Utara  Tahun 2015 Peraturan Desa Boroko Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan   Belanja Desa Tahun 2015.