## PENGUATAN ASPEK PERLINDUNGAN HAK TAHANAN MELALUI PENGATURAN FUNGSI PELAYANAN TAHANAN DALAM UNDANG- UNDANG PEMASYARAKATAN
Tenofrimer 1* , Riki Afrizal 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia Email: 1 tenofrimer10@gmail.com , 2 rikiafrizal@law.unand.ac.id
*Corresponding Author: Tenofrimer 1
Abstract: Law No. 22 of 2022 concerning Correctional Facilities has just been promulgated to replace the previous correctional law. One of the functions of the penitentiary is related to prison  services.  Thus  there  is  an  affirmation  of  the  position  of  the  penitentiary  as  a  sub- system  of  criminal  justice  which  does  not  only  play  a  role  in  the  final  part  of  the  judicial process,  but  also  during  the  course  of  criminal  justice  through  detainee  services.  This arrangement certainly has a correlation with the protection of the human rights of prisoners. The  research  method  used  is  normative  juridical  with  a  conceptual  approach  and  statutory approach. The results of the analysis show that by regulating the function of prison services in  the  penitentiary  law,  it  shows  that  there  is  an  affirmation  and  strengthening  of  human rights  protection  for  detainees  or  suspects.  This  is  also  in  accordance  with  the  concept  of correctional which places the position of correctional facilities as part of the criminal justice system. Besides that, this arrangement is also in line with the objectives of the penal system in the form of protecting the rights of prisoners.

## Keywords: Human Right Protection; Prisoners Service; Correctional System
Abstrak: Undang-undang  nomor  22  tahun  2022  tentang  pemasyarakatan  baru  saja diundangkan  menggantikan  undang-undang  pemasyarakatan  sebelumnya.  Salah  satu  fungsi pemasyarakatan  adalah  menyangkut  pelayanan  tahanan.  Dengan  demikian  terdapat penegasan  posisi  pemasyarakatan  sebagai  sub  sistem  peradilan  pidana  yang  tidak  hanya berperan  pada  bagian  akhir  proses  peradilan,  tetapi  juga  pada  saat  berjalannya  peradilan pidana  melalui  pelayanan  tahanan.  Pengaturan  ini  tentu  memiliki  korelasi  terhadap perlindungan  ham  tahanan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yuridis  normatif  dengan pedekatan  konseptual  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Hasil  analisis  menunjukkan bahwa dengan pengaturan fungsi pelayanan tahanan dalam undang-undang pemasyarakatan, menunjukkan bahwa terdapat  penegasan dan penguatan perlindungan ham  terhadap tahanan atau  tersangka.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  konsep  pemasyarakatan  yang  menempatkan kedudukan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Disamping itu juga pengaturan  ini  sejalan  dengan  tujuan  system  pemasyarakatan  berupa  perlindungan  terhadap hak tahanan.
Kata Kunci: Perlindungan HAM; Pelayanan Tahanan; Sistem Pemasyarakatan

## PENDAHULUAN
Undang-undang  pemasyarakatan  yang  baru  telah  disahkan  menjadi  undang-undang. Sebelumnya  Rancangan  Undang-Undang  Pemasyarakatan  (RUU  PAS)  resmi  disahkan menjadi  undang-undang  dalam  rapat  paripurna  pada  Kamis  tanggal  7  Juli  Tahun  2022. 1 Undang-undang tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Pengesahan ini tidak terlepas dari upaya untuk segera menyempurnakan sistem pemasyarakatan yang telah ada selama ini
Upaya  penyempurnaan  sistem  pemasyarakatan  melalui  perubahan  undang-undang pemasyarakatan yang lama (UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan) adalah dalam rangka  memperkuat  sistem  pemasyarakatan  yang  ada.  Seperti  yang  dikatakan  oleh Menkumham,  Yasonna  Laoly  bahwa  pemasyarakatan  tidak  lagi  hanya  pada  tahap  akhir proses  peradilan  pidana,  namun  sudah  bekerja  sejak  dimulainya  proses  peradilan  pidana. 2 Dalam  konteks  ini  tentu  saja  pemasyarakatan  dimaknai  sebagai  bagian  dari  suatu  sistem peradilan pidana terpadu.
Sebagai  suatu  sistem  dalam  peradilan  pidana,  pemasyarakatan  (Lembaga Pemasyarakatan)  menjadi  salah  satu  komponen  sistem  peradilan  pidana  disamping Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  Pengadilan  yang  diharapkan  bekerjasama  untuk  mewujudkan keterpaduan  dalam  sistem  tersebut. 3 Semua  komponen  sistem  peradilan  pidana  ini  bekerja untuk  mencapai  satu  tujuan  sistemnya.  Kedudukan  pemasyarakatan  sebagai  bagian  sistem peradilan  pidana  ini  dengan  tegas  diatur  dalam  undang-undang  pemasyarakatan  sebagai pengertian  dari  pemasyarakatan  itu  sendiri.  Pemasyarakatan  adalah  sub  sistem  peradilan pidana  yang  menyelenggarakan  penegakan  hukum  di  bidang  perlakuan  terhadap  tahanan, anak, dan warga binaan 4 .
Salah satu hal yang diatur dengan tegas didalam UU Pemasyarakatan adalah mengenai fungsi  pelayanan  tahanan.  Pasal  4  UU  Pemasyarakatan  mengatur  bahwa  salah  satu  fungsi pemasyarakatan  adalah  pelayanan.  Penyelenggaraan  fungsi  pelayanan  adalah  terhadap tahanan dan anak. Fungsi pelayanan terhadap tahanan diatur dengan tegas dan jelas didalam UU  Pemasyarakatan  yang  baru  dan  hal  ini  tidak  ada  diatur  pada  UU  Pemasyarakatan sebelumnya.
Tahanan  merupakan  tersangka  atau  terdakwa  yang  sedang  menjalani  proses  peradilan dan ditahan di rumah tahanan Negara (Rutan). Penahanan terhadap tahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Dalam pengertian ini terdapat dua asas  yang  bertentangan,  yaitu  hak  bergerak  yang  merupakan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) yang harus dihormati dan ketertiban umum dilain pihak yang harus dipertahankan. 5 Dengan demikian seseorang yang ditahan bukan berarti telah hilang seluruh hak-hak dasarnya untuk dihormati.  Adanya  pengaturan  fungsi  pelayanan  tahanan  dalam  UU  Pemasyarakatan  tentu akan memiliki pengaruh terhadap aspek perlindungan HAM khususnya terhadap hak tahanan pada Rutan.
1 https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39723/t/paripurna+dpr+sahkan+ruu+pemasyarakatan+jadi+uu.
2 https://www.Antaranews.Com/Berita/2982813/Menkumham-Uu-Pemasyarakatan-Untuk-Perkuat-Sistem,.
3 Romli Atmasasmita, 2013, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer , Kencana: Jakarta, Hal. 3
4 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
5 Andi Hamzah, 2010, Hukum Acara Pidana Indonesia , Edisi Kedua, Sinar Grafika: Jakarta, Hal.129
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  pembahasan  yang  dibahas  dalam  tulisan  ini adalah  penguatan  aspek  perlindungan  hak  tahanan  melalui  pengaturan  fungsi  pelayanan tahanan dalam UU Pemasyarakatan.

## METODE PENELITIAN
Untuk  membahas  dan  menganalisis  masalah  dalam  penelitian  ini  menggunakan penelitian  hukum  normatif,  dimana  penelitian  merupakan  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatif. 6 .  Penelitian dan  analisis  akan  dilaksanakan  dengan  menghimpun  dan  menganalisis  data  sekunder. 7 Data sekunder  didapat  dengan  melakukan  penelaahan  terhadap  bahan  kepustakaan,  diantaranya telaah  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  konsep  atau  teori  hukum.  Didalam penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach ) dan  pendekatan  konseptual  hukum  ( conceptual  approach ).  Pendekatan  undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan  isu  yang  sedang  diteliti. 8 Penulis  akan  menelaah  fungsi  pelayanan  tahanan sebagaimana  diatur  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang Pemasyarakatan. Pendekatan  konseptual beranjak dari konsep atau teori  dan doktrin-doktrin dalam  ilmu  hukum.  Peneliti  akan  mempelajari  dan  menelaah  mengenai  konsep  Sistem Pemasyarakatan. sistem peradilan pidana, aspek HAM terhadap tahanan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Tahanan Sebagai Fungsi Pemasyarakatan
Pada  Tahun  1963,  Sahardjo  mengemukakan  istilah  pemasyarakatan  secara  terbuka. Dalam pidatonya disampaikan bahwa tujuan  pidana penjara  adalah pemasyarakatan. Hal  ini kemudian  menjadi  dasar  pembinaan  bagi  mereka  yang  dijatuhi  hukuman. 9 Konsep pemasyarakatan lahir sebagai wujud pergeseran fungsi pemidanaan. Melalui pemasyarakatan pemenjaraan  bergeser  kepada  reintegrasi  dan  resosialisasi.  Tujuan  pemidanaan  tidak  hanya melindungi kepentingan  masyarakat  dan tertib hukum,  tetapi  juga kepentingan terpidana itu sendiri.
Pemasyarakatan  bekerja  berdasarkan  suatu  sistem  yang  disebut  dengan  Sistem Pemasyarakatan. Didalam sistem tersebut terdapat petugas, tahanan, anak, warga binaan, dan masyarakat itu sendiri yang bekerja berdasarkan metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara  terpadu.  Fungsi  pemasyarakatan  meliputi  pelayanan,  pembinaan,  pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. 10
Sebagai salah satu bagian dari Sistem Pemasyarakatan, terhadap tahanan melekat suatu fungsi pelayanan disamping juga fungsi ini juga melekat terhadap anak binaan. Sebagaimana diketahui bahwa tahanan merupakan tersangka atau terdakwa  yang sedang menjalani proses
6 Johnny  Ibrahim,  Teori  Dan  Metode  Penelitian  Normatif  (Malang:  Bayumedia  Publishing,  2010)., Hal.57
7 Soerjono  Soekanto,  2010, Penelitian  Hukum  Normatif :  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  PT.  RajaGrafindo Persada : Jakarta, Hal.13
8 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Peneltian Hukum , Kencana: Jakarta, Hal.93
9 Sudarto, 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana , Edisi Pertama, PT Alumni : Bandung, Hal.73
10 Pasal 4 UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
peradilan  dan  ditahan  pada  sebuah  Rutan.  Rutan  merupakan  salah  satu  sub  sistem pemasyarakatan yang dikenal masyarakat dan bekerja pada tahap a pra ajudikasi. 11
Penahanan  terhadap  seorang  tersangka  atau  terdakwa  berdasarkan  kepada  ketentuan Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dimana  kewenangan  penahanan  ada  pada  lembaga  yang berwenang pada setiap tingkatannya seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Penahanan terhadap  seorang  tersangka  atau  terdakwa  berdasarkan  jenisnya  menurut  Pasal  22  Ayat  (1) KUHAP  salah  satunya  adalah  penahanan  pada  Rutan.  Dalam  hal  tahanan  ditempatkan  pada Rutan,  maka  penyelenggaraan  pelayanan  dan  perawatan  tahanan  tersebut  menjadi tanggungjawab  Rutan.  Kemudian  berdasarkan  Pasal  21  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun  1983  Tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  disebutkan bahwa  Rutan  dikelola  oleh  Departemen  Kehakiman  (Kemeterian  Hukum  dan  HAM, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan).
Penahanan  merupakan  salah  satu  bentuk  perampasan  kemerdekaan  seseorang,  dengan kata  lain  bahwa  penahanan  pada  dasarnya  merupakan  suatu  tindakan  yang  membatasi kebebasan  bergerak  atau  kemerdekaan  seseorang.  Hal  tersebut  memberi  petunjuk  bahwa penahanan berkaitan langsung dengan nilai-nilai  kemanusiaan dan harkat martabat manusia. Oleh karena itu penahanan hanya boleh dilakukan oleh pejabat  yang berwenang dan jangka waktunya diatur secara limitatif dalam KUHAP. 12
Pelaksanaan pelayanan terhadap tahanan tidak terlepas dari upaya untuk menjamin dan melaksanakan  hak-hak  tahanan.  Dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  juga  telah dijamin upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa dalam tahanan. Hal ini berarti bahwa penahanan itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang oleh penguasa. 13
Dalam  UU  Pemasyarakatan  telah  diatur  dengan  tegas  hak-hak  tahanan  sebagaimana terdapat dalam Pasal 7, yaitu:
a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
c. Mendapatkan  pendidikan,  pengajaran,  dan  kegiatan  rekreasional,  serta  kesempatan mengembangkan potensi;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
e. Mendapatkan layanan informasi;
f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
i. Mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi  dan  dilindungi  dari  tindakan  penyiksaan, eksploitasi,  pembiaran,  kekerasan,  dan  segala  tindakan  yang  membahayakan  fisik  dan mental;
j. Mendapatkan pelayanan sosial;
k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokad, pendamping, dan masyarakat.
11 Zakky  Ikhsan  Samad  Eva  Achjani  Zulfa,  Anugrah  Rizki  Akbari,  2017, Perkembangan  Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan, Rajawali Pers : Depok, Hal.65.
12 Ruslan  Renggong,  2014, Hukum  Acara  Pidana :  Memahami  Perlindungan  HAM  Dalam  Proses Penahanan Di Indonesia, Prenadamedia Group: Jakarta,
13 Dwi Prasetyo & Ratna Herwati, “TinjauanSistem Peradilan Pidana DalamKonteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia,” Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. Nomor 3 (2022): 402–417, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/14400/8034.
Hak-hak tersebut diatas merupakan hak yang melekat pada tahanan yang sudah sesuai dengan Convention  Against  Torture  and  Other  Cruel,  Inhuman,  or  Degrading  Treatment  or Punishment Tahun  1984.  Adanya  hak-hak  tersebut  menempatkan  posisi  tahanan  menjadi sama  dihadapan  hukum  dan  memberikan  jaminan  mereka  terhindar  dari  segala  bentuk perlakuan yang sewenang-wenang.
Penyelenggaraan fungsi pelayanan tahanan pada Rutan meliputi:
a. Penerimaan tahanan
b. Penempatan tahanan
c. Pelaksanaan pelayanan tahanan
d. Pengeluaran tahanan.
Penerimaan  tahanan  meliputi  pemeriksaan  dokumen  dan  kondisi  kesehatan  tahanan yang  akan  di  tempatkan  pada  Rutan.  Selanjutnya  penempatan  tahanan  didalam  Rutan dilakukan berdasarkan kepada kriteria usia dan jenis kelamin atau alasan lain sesuai dengan asesmen resiko dan kebutuhan lainnya.
Mengenai  penempatan  tahanan  sedikit  berbeda  dengan  Pasal  19  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  Tentang  pelaksanaan  KUHAP.  Dalam  Peraturan Pemerintah  tersebut  mengatur  bahwa  tempat  tahanan  dipisahkan  berdasarkan  jenis  kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan. Kriteria dalam penempatan tahanan ini lebih kompleks lagi jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan penempatan tahanan berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, jenis tindak pidana, tingkat pemeriksaan perkara, dan untuk kepentingan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
Mengenai  mekanisme  pengeluaran  tahanan  pada  Rutan,  tahanan  dapat  dikeluarkan dalam  bentuk  pengeluaran  tetap,  pengeluaran  sementara,  dan  pengeluaran  demi  hukum. Dalam  hal  proses  peradilan  terhadap  terdakwa  sudah  selesai  atau  meninggal  dunia  maka dilakukan pengeluaran tetap. Pengeluaran sementara dapat dilakukan atas permintaan instansi yang  menahan,  namun  dalam  keadaan  darurat  tahanan  dapat  dikeluarkan  oleh  kepala  Rutan dengan memberitahukan instansi yang menahan.
Terhadap tersangka atau terdakwa yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan masa  penahanannya,  maka  wajib  untuk  dikeluarkan  dari  Rutan.  Pengeluaran  tersebut  wajib demi  hukum  dilakukan  oleh  Kepala  Rutan  segera  setelah  masa  penahanan  berakhir  dan sebelum berganti hari kepada hari berikutnya.
Undang-Undang  Pemasyarakatan  yang  baru  ini  mengatur  dengan  jelas  dan komprehensif terkait dengan tahanan, tidak hanya dalam hal pelayanan tetapi termasuk juga perawatan.  Sama  halnya  dengan  Lapas,  LPAS,  dan  LPKA,  Rutan  dalam  melaksanakan pelayanan  juga  memberikan  perawatan  terhadap  tahanan.  Perawatan  terhadap  tahanan meliputi  pemeliharaan  kesehatan,  rehabilitasi,  dan  pemenuhan  kebutuhan  dasar.  Perawatan terhadap  tahanan  merupakan  fungsi  pemasyarakatn  yang  juga  melakat  terhadap  tahanan, karena keduanya menyangkut dengan perlakuan terhadap tahanan dalam Rutan.
Pemeliharaan  kesehatan  termasuk  didalamnya  penyuluhan  kesehatan  dan  pencegahan penyakit,  perawatan  kesehatan  dasar,  kelompok  rentan,  penyakit  menular,  penyakit  mental, paliatif,  lingkungan  dan  sanitasi,  dan  perawatan  rujukan.  Perawatan  berupa  rehabilitasi menyangkut  dengan  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuannya.  Perawatan  tahanan  menyangkut  kebutuhan  dasar
meliputi  pemenuhan kebutuhan air minum,  makanan bergizi  dan layak, air  bersih, peralatan kebersihan  badan  dan  lingkungan,  pakaian,  peralatan  khusus  wanita  dan  bayi  serta perlengkapan tidur.
Penyelenggaran fungsi pelayanan tahanan termasuk didalamnya perawatan merupakan bagian dari upaya untuk menjamin dan mewujudkan hak-hak yang telah diatur dengan jelas didalam  Undang-Undang  Pemasyarakatan  tersebut.  Penyelenggaraan  fungsi  pelayanan tahanan  sebagai  bagian  dari  sistem  pemasyarakatan  menjadi  salah  satu  tujuan  dari  sistem pemasyarakatan itu sendiri yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan.
Disamping  itu,  pengaturan  pelayanan  tahanan  menegaskan  bahwa  pemasyarakatan merupakan  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana  terpadu.  Pemasyarakatan  tidak  saja  sebagai akhir  atau  muara  dari  proses  peradilan  pidana  tetapi  juga  pada  saat  berkerjanya  atau berlangsung proses peradilan tersebut melalui pelayanan tahanan.

## Aspek HAM Penyelenggaraan Tahanan
Dalam konsideran KUHAP sangat jelas bahwa dari  beberapa tujuan pembentukannya, salah  satunya  adalah  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  (tersangka  atau terdakwa). 14 Didalam  Penjelasan  umum  KUHAP  khususnya  pada  butir  3  huruf  c  yang merupakan  penjelasan  mengenai  asas-asas  hukum  acara  pidana,  disebutkan  bahwa  sangat relevan  dengan  prinsip-prinsip  perlindungan  HAM.  Penjelasan  umum  tersebut  menjelaskan bahwa  setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dan  dituntut  dan  atau  dihadapkan  di muka  sidang  pengadilan,  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sampai  adanya  putusan  pengadilan yang  menyatakan  kesalahannya  dan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Dengan  demikian substansi  KUHAP  menempatkan  aturan  yang  pada  prinsipnya  berangkat  dari  tujuan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya  paksa  yang  dapat  mengakibatkan  penderitaan  yang  paling  besar  karena  penahanan memiliki  jangka  waktu  yang  jauh  lebih  lama  dibandingkan  penangkapan.  Diantara  upaya- upaya paksa yang lain, penahanan juga akan terasa lebih berat, sebab dengan dikenakannya penahanan maka seseorang benar-benar dihentikan kemerdekaannya. 15
Penahanan  terhadap  seorang  tersangka  atau  terdakwa  harus  dilakukan  berdasarkan aturan  hukum  acara  pidana.  Penahanan  meskipun  bertujuan  untuk  memperlancar  proses peradilan pidana, namun tidak dapat dijadikan sarana mengurangi apalagi menghapus harkat dan  martabatnya  sebagai  mannusia.  Tahanan  harus  ditempatkan  pada  posisi  yang  sederajat dihadapan hukum dan dihindarkan dari segala bentuk kesewenangan selama dalam tahanan. Aturan  mengenai  penahanan  didalam  KUHAP  berhubungan  langsung  dengan  jaminan perlindungan  HAM  bagi  orang  yang  disangka  atau  didakwa  melakukan  tindak  pidana  yang dikenakan penahanan.  Oleh sebab itu, maka penahanan harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggungjawab. Hal ini mengingat bahwa orang yang dengan status sebagai tersangka atau terdakwa belum tentu pasti bersalah karena ada kemungkinan akan diputus bebas oleh hakim pengadilan.
14 Rusan Renggong, op cit , Hal.14
15 Muhamad  Arif,  “PENAHANAN  DITINJAU  DARI  ASPEK  YURUDIS  DAN  HAK  ASASI MANUSIA,”
Lex Privatum 4, No. 3 (2016), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11549.
Didalam  KUHAP  bisa  ditemukan  banyak  aturan  yang  mengatur  mengenai  jaminan perlindungan HAM terhadap tersangka atau terdakwa yang menjalani masa penahanan. Baik itu yang diatur secara tegas sebagai hak yang dimiliki dan dapat diperoleh oleh tersangka atau terdakwa, maupun yang tersirat dari pengaturan mengenai mekanisme penahanan. Beberapa hak  tersangka  atau  terdakwa  yang  diatur  secara  tegas  dalam  KUHAP  diantaranya  termuat didalam Bab VI KUHAP. Didalam bab tersebut dapat ditemukan beberapa hak tersangka atau terdakwa khususnya terkait dengan penahanan ini seperti:
1) Hak untuk menghubungi penasehat hukum (Pasal 57 KUHAP)
2) Menghubungi  dan  menerima  kunjungan  dokter  pribadi  demi  kepentingan  kesehatannya (pasal 58 kuhap)
3) Hak  untuk  diberitahukan  tentang  penahanannya  kepada  keluarga  atau  orang  lain  yang berkepentingan dalam rangka memperoleh bantuan hukum (pasal 59 kuhap)
4) Berham  menghubungi  dan  menerima  kunjungan  dari  pihak  yang  mempunyai  hubungan kekeluargaan  maupun  lainnya  dalam  rangka  upaya  memperoleh  penangguhan  penahanan atau bantuan hukum (pasal 60)
Disamping itu masih terdapat hak-hak lainnya yang secara tidak langsung merupakan bentuk perlindungan HAM tersangka atau terdakwa terkait penahanan.
Pengaturan  mengenai  pemberian  kewenangan  penahan  kepada  penegak  hukum  diatur dengan jelas dan tegas didalam KUHAP, sehingga tidak semua aparat penegak hukum dapat serta merta melakukan penahanan. Demikian juga adanya  pengaturan mengenai pembatasan penahanan  dan  perpanjangan  penahanan  atau  lamanya  masa  penahanan  dalam  KUHAP, merupakan  salah  satu  jaminan  yang  pada  prinsipnya  adalah  agar  tahanan  tidak  menagalami masa  penahanan  yang  berkepanjangan.  Hal  ini  malah  diatur  secara  limitatif  dalam  KUHAP sehingga tidak boleh dilanggar oleh pejabat atau penegak hukum yang melakukan penahanan.
Sejalan dengan KUHAP, UU Pemasyarakatan juga mengatur mengenai penyelenggaraan  pelayanan  tahanan  sebagai  fungsi  pemasyarakatan.  Didalam  Pasal  2  UU Pemasyarakatan  dijelaskan  bahwa  tujuan  pemasyarakatan  salah  satunya  adalah  jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak.  Dalam Bab III Bagian kesatu, paragraf kesatu UU  Pemasyarakatan  diatur  mengenai  penyelenggaraan  pelayanan  tahanan  mulai  dari penerimaan  tahanan  sampai  pada  saat  pengeluaran  tahanan.  Hal  ini  merupakan  salah  satu bentuk  jaminan  bahwa  terhadap  tahanan  yang  menjalankan  masa  penahanan  didalam  Rutan ada  mekanisme  yang  pasti  dan  terukur.  Meskipun  kewenangan  penahanan  ada  pada  pejabat atau  penegak  hukum  yang  memiliki  kewenangan  sesuai  dengan  tingkat  penahanannya, namun  mengenai  pelayanan  dan  pengelolaan  selama  tahanan  berada  dalam  Rutan  menjadi kewenangan dari pihak Rutan.
Terdapat  pengaturan  yang  tegas  didalam  UU  Pemasyarakatan  mengenai  pelayanan tahanan termasuk hak tahanan sebagaimana yang diuraikan pada bagian pembahasan pertama diatas.  Hal  yang  menarik  salah  satunya  yang  secara  tersirat  dari  pengaturan  dalam  uu pemasyarakatan  misalnya  mengenai  kewajiban  Kepala  Rutan  untuk  mengeluarkan  tahanan demi  hukum  jika  telah  habis  masa  penahanan  atau  masa  perpanjangan  penahanannya. 16 Hal ini  terkait  dengan  upaya  melindungan  tahanan  agar  tidak  mengalami  masa  penahanan  yang
16 Pasal 26 UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Penjelasan Pasal, menjelaskan bahwa mengeluarkan demi hukum dilakukan segera setelah masa penahanan berakhir dan sebelum berganti hari.
tidak berdasar dan sewenang-wenang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa lahirnya UU Pemasyarakatan  merupakan  bentuk  penguatan  terhadap  jaminan  perlindungan  ham  dalam kerangka  sistem  peradilan  pidana  terpadu  yang  didalamnya  terdapat  peran  sub  sistem peradilan pidana. 17

## KESIMPULAN
UU  Pemasyarakatan  mengatur  mengenai  fungsi  pelayanan  tahanan.  Fungsi  ini menunjukkan  bahwa  pemasyarakatan  merupakan  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana  yang tidak  hanya  berperan  pada  akhir  proses  atau  sebagai  muara  proses  peradilan  pidana.  Secara substansial  pengaturan  fungsi  pelayanan  tahanan  ini  merupakan  bentuk  penegasan  dan penguatan jaminan terhadap HAM tersangka atau terdakwa selama masa penahanan di Rutan. Meskipun  tanggung  jawab  yuridis  penahanan  ada  pada  penegak  hukum  yang  melakukan penahanan, namun secara teknis pelaksanaan dan pelayanan tahanan dilaksanakan oleh Rutan dengan  tetap  mengutamakan  perlindungan  HAM.  Pengaturan  ini  jelas  memperkuat pengaturan  yang  juga  terdapat  didalam  KUHAP  sebagai  payung  utama  mekanisme bekerjanya sistem peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah,  2010, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia ,  Edisi  Kedua,  Sinar  Grafika:  Jakarta, Hal.129
Arif,  Muhamad.  “Penahanan  Ditinjau  Dari  Aspek  Yurudis  Dan  Hak  Asasi  Manusia.” Lex Privatum 4, no. 3 (2016). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11549
Dwi Prasetyo & Ratna Herwati. “TinjauanSistem Peradilan Pidana DalamKonteks Penegakan Hukum  Dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Tersangka  Di  Indonesia.” Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. Nomor 3 (2022): 402–417. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/14400/8034.
Eva  Achjani  Zulfa,  Anugrah  Rizki  Akbari,  Zakky  Ikhsan  Samad. Perkembangan  Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan . Depok: Rajawali Pers, 2017. Ibrahim,  Johnny. Teori  Dan  Metode  Penelitian  Normatif .  Malang:  Bayumedia  Publishing, 2010.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Peneltian Hukum , Kencana: Jakarta Renggong,  Ruslan.  2014, Hukum  Acara  Pidana :  Memahami  Perlindungan  HAM  Dalam Proses Penahanan Di Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group Romli Atmasasmita, 2013, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer , Kencana: Jakarta, Sudarto, 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana . Pertama. Bandung: PT Alumni.
Soerjono  Soekanto,  2010, Penelitian  Hukum  Normatif :  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta
Zakky Ikhsan Samad Eva Achjani Zulfa, Anugrah Rizki Akbari, 2017, Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan, Rajawali Pers : Depok, Hal.6
https://Www.Antaranews.Com/Berita/2982813/Menkumham-Uu-Pemasyarakatan-Untuk- Perkuat-Sistem,
https://Www.Dpr.Go.Id/Berita/Detail/Id/39723/t/Paripurna+DPR+Sahkan+RUU+Pemasyara katan+Jadi+UU.”
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
17 Sub sistem peradilan pidana terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.