## Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam
Nisa Mutiara 1 , Djoko Mursinto 2 dan  Zainuddin Maliki 3
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, Kediri, 64128, Indonesia 1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya, 60115, Indonesia 2
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya , 60113, Indonesia 3

## ABSTRACT
Village Funds is already exist in 2015, one year after the implementation of Law Number 6/2014. The  aim  of  this  research  is  to  analyze  the  relationship  between  the  using of  village  funds  and  the village community participation to realize welfare in Islamic economic perspectives. This research is qualitative research with a case study approach of community participation in Megaluh Village, Jombang  Regency,  East  Java  Province,  Indonesia.  The  implementation  of  Law  Number  6  of  the year 2014 as in line with the Village Funds in 2015 was able to encourage community participation in  overall  development  processes  ranging  from  planning,  execution,  supervision  and  utilization. The  village  community  participation  shows  Islamic  participation  that  the  people  involvement together with the goverment in development according to shari‟a to realize welfare (falah) that is in line with maqashid shari‟a.
Keywords: Village  Funds,  Participation,  Islamic  Economic  Development,  Islamic  Public Economy, Maqashid Shari‟a.

## PENDAHULUAN
Desa  telah  ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti  keberadaannya,  Penjelasan  Pasal  18 Undang-Undang  Dasar  tahun  1945  (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara  Indonesia  terdapat  lebih  kurang  250 “ Zelfbesturende landschappen ” dan Volksgemeenschappen ”,  seperti  desa  di  Jawa dan  Bali,  Nagari  di  Minangkabau,  dusun  dan marga  di  Palembang,  dan  sebagainya.  Daerah- daerah itu mempunyai susunan asli. Oleh karena itu  desa  dapat  dianggap  sebagai  daerah  yang bersifat  istimewa.  Negara  Republik  Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa  tersebut  dan  segala  peraturan  negara mengenai  daerah-daerah  itu  akan  mengingati
hak-hak  asal  usul  daerah  tersebut,  sehingga keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan  keberlangsungan  hidupnya  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (UU  RI, 2014). Perpindahan penduduk desa menuju kota menjadi fenomena yang tidak asing lagi, bahkan pada tahun 2010 penduduk kota telah mencapai 49,79% dari seluruh penduduk di Indonesia atau 118  juta  jiwa  dan  50,21%  nya  di  pedesaaan (sp2010.bps.go.id).  Hal  ini  selain  disebabkan oleh  daya  tarik  kesejahteraan  yang  ditawarkan di  kota,  dan  juga  disebabkan  oleh  faktor  lain yang menjadi pendorong perpindahan penduduk dari  desa  ke  kota,  yakni  keterbelakangan perekonomian  di  pedesaan,  minimnya  sarana serta  prasarana  di  pedesaan  (transportasi  dan pendidikan  yang  kurang  memadai)  serta terbatasnya pekerjaan di pedesaan (Muhi, 2011).
Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam
Tata  kelola  pemerintahan  di  masa  orde lama  dan  orde  baru  adalah  sentralistik,  dimana tata  kelolola  pemerintahan,  perencanaan  dan pelaksanaan  pembangunan  bersifat top-down. Sedangkan  pada  era  reformasi  yang  ditandai dengan adanya krisis moneter pada tahun 1998, tata  kelola  pemerintahan  bersifat bottom-up . Kenyataan  bahwa  tidak  semua  pemerintah daerah  maupun  pemerintah  desa  mampu  secara finansial membiayai pemerintahan dan pembangunannya  sendiri,  maka  pemerintah pusat memberikan bantuan dana melalui transfer dana  dari  pemerintahan  pusat  ke  pemerintahan daerah selanjutnya ke pemerintahan desa secara bertingkat.  Pemberian  wewenang  pemerintahan pusat memberikan wewenang kepada pemerintah  daerah  dan  pemerintah  desa  untuk mengatur keuangannya sendiri, untuk penyelenggaraan  pemerintahan  maupun  untuk pembangunan  atau  disebut  desentralisasi  fiskal. Hal  ini  menimbulkan  konsekuensi  tersedianya dana  yang  cukup  untuk  melakukan  kegiatan pemerintahan  dan  pembangunan.  Hal  ini  diatur dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang pemerintah  daerah  Pasal  1  ayat  7  dan  UU Nomor  33  tentang  perimbangan  keuangan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintahan daerah  Pasal  1  ayat  8.  Oleh  karena  itu pemerintah  mengatur  otonomi  desa  melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
Seiring  dengan  berlakunya  peraturan pemerintah tersebut, pemerintah daerah mentransfer dana sebagai bagian dana perimbangan  daerah  atau  dikenal  dengan  nama Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD). Kenyataan bahwa PP Nomor 72 Tahun 2005  melibatkan  peran  serta  masyarakat  desa dalam  pembangunan  hanya  berada  pada  tahap perencanaaan  dan  pemanfaatan  saja,  maka berlakunya  UU  No.  6  Tahun  2014  dapat memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat desa untuk berperan serta dalam seluruh tahapan pembangunan desa mulai dari tahap perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  sampai pemanfaatan  agar  terwujud  kesejahteraan  di desa.  Dan  ketentuan  yang  sudah  menjadi Undang-Undang  memungkinkan dikenakannya
sanksi bagi pemerintah daerah ataupun pemerintah desa yang tidak melaksanakan.
Desa  merupakan  potret  kecil  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pembangunan pedesaan  menjadi  ujung  tombak  pemerintah dalam dalam mewujudkan kesejahteraan. Berkat kemampuan ekonomi yang dimiliki, pemerintah telah  secara  konsisten  menjadi  pelaku  utama dari  proses  perubahan  di  pedesaan.  Salah satunya  adalah  dengan  Dana  Desa  atau  dikenal dengan singkatan DD, untuk membantu pembangunan desa melalui pemberian dana bagi pembagunan  desa  yang  bersumber  dari  APBN sejak  tahun  2015  mengiringi  berlakunya Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa.  Jumlah  Dana  Desa  (DD)  yang  diberikan semakin besar dari waktu ke waktu, dan saat ini tiap  desa  di  Indonesia  mendapat  sebesar  Rp.  1 Milyar  per  tahun.  Namun  demikian,  Konsep harta menurut Islam adalah cobaan, sebagaimana  disampaikan  dalam  QS.  Al-Anfal (28):8.  Oleh  karena  itu  penting  sekali  untuk menjaga penggunaan Dana Desa (DD) berdasarkan maqashid syari‟ah untuk kemaslahatan umat dan terwujudnya kesejahteraan  yang  sesungguhnya  atau falah . Mewujudkan  masyarakat  desa  yang  sejahtera ( falah )  merupakan  tujuan  bersama  masyarakat desa.  Dan  hal  ini  tidak  terlepas  dari  peran  serta masyarakat dalam pembangunan desanya, apalagi  setelah  berlakunya  UU  Nomor  6  Tahun 2014,  peran  serta  masyarakat  desa  semakin terbuka luas.
Desa  Megaluh  merupakan  desa  yang dalam  pembangunannya  menjunjung  tinggi nilai-nilai  yang terkandung dalam filosofi  Islam yakni “Baldatun  Thoyyibatun  Warobbun Ghoffur” (RPJMDes, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat  Desa Megaluh menempatkan  nilai-nilai  Islam  sebagai  sumber nilai  kolektif  dalam  pembangunan  desa  untuk mewujudkan  kesejahteraan.  Oleh  karena  itu keterkaitan  antara  Dana  Desa,  peran  serta masyarakat,  dan  pembangunan  dari  perspektif ekonomi  Islam,  khususnya  di  Desa  Megaluh, Kabupaten Jombang, menjadi hal  yang menarik untuk diteliti.
Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam

## Juli 2018 * Vol.2 * No.2

## Desentralisasi Fiskal di Indonesia
Desentralisasi  fiskal  dapat  dianggap sebuah  mekanisme  federalisme  fiskal  dan sebagai  kondisi  yang  diperlukan  karena  tanpa tingkat  desentralisasi  tertentu  federalisme  fiskal tidak  ada  gunanya.  Menurut  Shah  (2007) Pembagian  kekuasaan  konstitusional  diantara berbagai  pemerintah  terbagi  atas  tiga  kategori: kesatuan  ( unity) ,  federal  dan  serikat  atau ( confederal). Indonesia  merupakan  negara kesatuan  ( unity )  yang  memiliki  pemerintahan bertingkat atau multi-tiered goverments . Indonesia menggunakan  Undang-Undang Dasar 1945 sebagai satu-satunya konstitusi tertinggi di Indonesia. Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan yang  oleh  undang-undang  ditentukan  sebagai urusan pemerintah pusat.
Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan  sebagai  suatu  proses  distribusi anggaran  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah daerah,  untuk  mendukung  fungsi  atau  tugas pemerintahan  dan  pelayanan  publik  sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan  yang  dilimpahkan.  Oates  (1993) menyatakan  bahwa  desentraslisasi  fiskal  dapat meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Pembelanjaan infrastruktur dan sektor sosial  oleh  pemerintah  daerah  lebih  memacu pertumbuhan  ekonomi  daripada  pembelanjaan yang dibuat melalui kebijakan pemerintah pusat. Hal  ini  dikarenakan  daerah  memiliki  kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga  lebih  efisien  dengan  memuaskan kebutuhan  masyarakat  kerena  lebih  mengetahui keadaannya.
Desentralisasi  fiskal  dilaksanakan  pada era  reformasi  dimulai  sejak  1  Januari  2001. Proses  tersebut  diawali  dengan  disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  keuangan antara pemrintah pusat dan daerah. Sebagaimana telah diubah, setelah beberapa kali revisi,  saat  ini  menjadi  Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah  Daerah dan
Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2004  tentang perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah.  Model  desentralisasi fiskal  yang  dianut  oleh  sejumlah  negara  dalam menjawab  tuntutan  pembangunan  selama  ini, seperti  di  Indonesia  misalnya,  dilakukan  dalam bentuk perimbangan keuangan antara pemerintah  pusat  dan  daerah.  Menurut  UU
Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah  Pasal  1  ayat  7  dan  UU  Nomor  33 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah Pasal 1 ayat 8, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perimbangan  keuangan  daerah  tersebut, secara teori, bermakna mendekatkan pemerintah kepada  masyarakat,  sebagai their  constituents. Sehingga sistem pemerintahan yang berkewajiban menjalankan fungsi pembangunan yang terdesentralisasi akan mampu menciptakan efesiensi  dan  efektifvitas  dalam  pembangunan. Berbagai  kajian  telah  menjelaskan  dampak  dari desentralisasi  terhadap  perekonomian,  termasuk penghantaran layanan publik, untuk menghantarkan  masyarakat  dalam  memperoleh haknya untuk hidup sejatera (Musgrave, 1991).
Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  di Indonesia  pada  awalnya  ditujukan  untuk menciptakan  kemandirian  berbagai  daerah. Sebagai  konsekuensinya,  daerah  kemudian menerima  pelimpahan  kewenangan  di  segala bidang kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan,  keamanan,  hukum,  moneter  dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut diikuti dengan penyerahan sumber-sumber  pendanaan  berupa  penyerahan basi-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan  melalui  transfer  ke  daerah  sesuai dengan  asas money  follows  fuction .  Masih adanya mekanisme transfer ke daerah didasarkan  kepada  pertimbangan  mengurangi ketimpangan  yang  mungkin  terjadi  baik  antar daerah  ( horizontal inbalances)  maupun  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah ( vertical  inbalances ).  Walaupun  banyak
Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam
Juli 2018 * Vol.2 * No.2
pendapat  menganggap  terlalu  terburu-buru namun  banyak  pihak  pula  yang  kemudian mengapresiasi  desentralisasi  fiskal  dan  otonomi daerah di Indonesia.
Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  di Indonesia  merupakan  desentralisasi  bukan  dari sisi  pendapatan  ( revenue )  melainkan  dari  sisi belanja ( expenditure ). Desentralisasi fiskal yang dimaksud  disini  adalah  kewenangan  untuk mengalokasikan  belanja  sesuai  dengan  diskresi seutuhnya  masing-masing  daerah.  Pemerintah pusat  hanya  berfungsi  untuk  memberikan nasehat atau bimbingan ( advise ) dan monitoring pelaksanaan.  Namun  demikian,  kebijakan  yang sifatnya  antisipatif  dan  reaktif  terus  dijalankan dengan  tetap  mengutamakan  aspek  penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan proses  desentralisasi  fiskal  dan  otonomi  daerah ini.  Dari  aspek  penyempurnaan  pembiayaan, pemerintah memberikan perhatian pada pengalokasian  dana  desa  melalui  UU  Nomor  6 Tahun 2014.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa memunculkan kewajiban operasional  yang  harus  dilakukan  oleh  desa. Desa  harus  mampu  mengelola  desentralisasi fiskal  dengan  cara  mengembangkan  potensi desa,  meningkatkan  kerjasama  antar  desa, meningkatkan  kemitraan  untuk  pengembangan potensi  desa  dan  meningkatkan  peran  serta masyarakat dalam pembangunan desa. Desentralisasi fiskal di desa dapat memudahkan pemerintah desa untuk melaksanakan kewenangannya, melakukan kontrol dan menigkatkan kemampuan pengelolaan keuangan desanya.  Desentralisasi  fiskal  juga akan merangsang  pertanggungjawaban  publik  dalam pemerintahan  desa,  kinerja  pelayanan  dan pelaksanaan  aspirasi  rakyat  akan  meningkat. Pelayanan  publik  yang  lebih  baik,  lebih akuntabel, kerelaan masyarakat untuk membayar  pelayanan  yang  telah  diberikan,  dan pembangunan dari bawah (Musgrave, 1991). Menurut
Simanjuntak (2002), desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  pada  dasarnya desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  mempunyai sasaran  umum,  yaitu  :  1)  untuk  memenuhi aspirasi  daerah  menyangkut  penguasaanatas
sumber-sumber keuangan negara, 2) mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah,  3)  meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam proses pembangunan daerah, 4) mengurangi  ketimpangan  antar  daerah,  5) menjamin  terselenggaranya  pelayanan  publik minimum  di  setiap  daerah,  6)  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  secara  umum.  Oates (1997),  menyatakan  bahwa  ketika  pemerintah pusat  harus  menyediakan  barang  publik  kepada seluruh rakyat, maka akan terdapat keterbatasan dalam mengetahui preferensi masyarakat daerah akan  barang  publik  yang  diinginkan.  Sistem desentralisasi  fiskal  akan  dapat  meningkatkan economic  welfare bagi  masyarakat  di  daerah dibandingkan  barang  publik  disediakan  secara seragam  oleh  pemerintah  pusat  melalui  sistem sentralisasi.

## Dana Desa
Dana  Desa  yang  bersumber  dari  APBN disebut  juga  dengan  DD,  menurut  Peraturan Pemerintah  RI  No.  60  Tahun  2014  adalah  dana yang  bersumber  dari  Anggaran  Belanja  dan Pendapatan  Negara  yang  diperuntukkan  bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota  dan  diatur  oleh  Peraturan Bupati/Walikota (UU RI, 2014). Pada penjelasan  PP  Nomor  60  Tahun  2014  Pasal  9 ayat  (2)  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk membiayai  pembangunan, baik  pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, sertapemberdayaan masyarakat.
Dana  Desa  juga  dapat  digunakan  untuk mengentaskan  kemiskinan  dan  dapat  digunakan untuk  memenuhi  kebutuhan  primer  pangan, sandang dan papan. Penggunaan yang dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah  desa  di  ruang  publik  atau  ruang yang dapat diakses masyarakat desa. Pembangunan  Desa  yang  dibiayai  adalah  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa,  peningkatan  kualitas  hidup manusia  serta  penganggulangan  kemiskinan dengan  prioritas  penggunaan  Dana  Desa. Sedangkan penggunaan DD untuk kegiatan
Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam
Juli 2018 * Vol.2 * No.2
yang  tidak  prioritas  dapat  dilakukan  sepanjang kegiatan  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Sebagaimana Peraturan  Pemerintah  RI  No.  8  Tahun  2016, dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Desa  (RKD)  lebih  dari  30%,  bupati/walikota memberikan  sanksi  administratif  terhadap  desa yang bersangkutan.
Proses  transfer  Dana  Desa  terbagi  ke dalam 2 (dua) tahap, yakni tahap 1) dari APBN ke  APBD  kab/kota  oleh  Menteri  Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK), berdasarkan  pagu  yang ditetapkan dalam APBN,  DJPK  melakukan  penghitungan  dana desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk setiap  kabupaten/kota  dan  berdasarkan  rincian dana  desa  setiap  kabupaten/kota  kemudian ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan (perpres rincian APBN) dan disampaikan kepada Bupati/Walikota. Tata cara penghitungan  dan  penetapan  besaran  dana  desa setiap  desa  ditetapkan  melalui  peraturan bupati/walikota.  Tahap  2)  Pengalokasian  dari APBD  ke  APB  Desa  (oleh  Bupati/Walikota) berdasarkan rincian dana desa setiap kabupaten/kota,  Bupati/Walikota  menetapkan besaran  dana  setiap  desa  berdasarkan  formula yang  diatur  dalam  ketentuan  yang  berlaku  serta berdasarkan  tata  cara  pernghitungan  dan penetapan  besaran  dana  desa  setiap  desa  yang ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota.
pedesaan,  pembangunan  infrastruktur  pedesaan, kegiatan-kegiatan  ekonomi,  sosial  dan  budaya (Adisasmita, 2013).
Pembangunan  Desa  menurut  Undang- Undang No. 6  Tahun  2014  bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
melalui pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan sarana  dan  prasarana  Desa,  pengembangan potensi  ekonomi  lokal  serta pemanfaatan sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara berkelanjutan  (UU  RI,  2014).  Beberapa  macam pendekatan telah digunakan dalam pembangunan  pedesaan.  Pendekatan  pertama adalah  pendekatan  berbasis  sumber  daya  alam atau natural resources based melalui penyediaan  pembangunan  kelembagaan  untuk memperkuat penerapan teknologi serta pemanfaatan  sumber  daya  alam.  Pendekatan kedua  adalah  mempercepat  perbaikan  dalam perekonomian  pedesaan,  melalui  perencanaan tata  ruang  (spasial),  baik  aspek  fisik  maupun aspek  sosial  ekonomi,  yang  diharapkan  dapat menciptakan  pemerataan  pertumbuhan  daerah khususnya  daerah-daerah  yang  terbelakang. Kedua pendekatan di atas diharapkan membantu percepatan  pembangunan  pedesaan.  Pendekatan ketiga  yaitu  perencanaan  partisipasi  masyarakat dan  pembangunan  berkelanjutan  (Adisasmita, 2013).
Pembangunan Desa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan  kemiskinan  melalui  kebutuhan dasar  atau  primer,  pembangunan  sarana  dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya  alam dan lingkungan  berkelanjutan  (UU  RI,  2014).  Baik Pemerintah  Indonesia  maupun  organisasi  non pemerintah  ( Non  Government  Organization / NGO) menyatakan bahwa pembangunan pedesaan adalah sangat penting. Sejak dimulainya Pelita I sampai saat ini, pembangunan  pedesaan  telah  dilaksanakan melalui  pengembangan  lembaga-lembaga
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa telah mengatur tentang pembangunan desa, baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan,  pelaporan  dan  pemanfaatan  semua dilakukan  oleh  masyarakat  desa.  Pembangunan desa
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan  dan  kegotongroyongan  guna mewujudkan  pengarustamaan  perdamaian  dan keadilan  sosial.  Perencanaan  pembangunan  di Indonesia selama ini sering dikatakan menerapkan  pendekatan top-down sehingga hasil pembangunan kurang memberikan manfaat  kepada  masyarakat  setempat.  Banyak proyek  yang  berhasil  secara  fisik  namun  dalam kenyataannya  tidak  berhasil  karena  masyarakat kurang mampu memberdayakan  masyarakat
Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam
Juli 2018 * Vol.2 * No.2
setempat,  sehingga  pembangunan  tersebut dikatakan  tidak  berhasil.  Secara  tertulis, perencanaan pembangunan daerah telah mengadopsi  pendekatan top  down sedangkan dalam praktek perencanaan pembangunan nasional  itu  merupakan  kombinasi  antara pendekatan top  down dan  pendekatan bottom up .
Paradigma pembangunan nasional selama  periode  orde  baru  mengacu  kepada pertumbuhan  produksi  sebesar-besarnya  yang diawali  dengan  penciptaan  stabilitas  nasional secara  menyeluruh.  Paradigma  pembangunan yang  diterapkan  pada  masa  itu  adalah  mengacu pada  konsep  pembangunan “trickle  down effect” atau  efek  menetes  ke  bawah.  Penerapan konsep  pembangunan  ini  dalam  kurun  waktu tiga  dekade,  telah  menyebabkan  munculnya ketimpangan-ketimpangan  pembangunan  antara daerah  yang  satu  dengan  daerah  lainnya. Pengalaman  masa  lalu  (sejak  Repelita  IV) pendekatan perencanaan bottom-up telah diintroduksikan, namun dalam praktiknya masih berpola top-down ,  intervensi  pihak  pemerintah atasan  (pusat,  propinsi  dan  kabupaten)  masih terasa  perannya.  Walaupun  dikatakan  sudah menerapkan  pendekatan bottom-up ,  tetapi  pada prakteknya masih belum sepenuhnya melaksanakannya.
Kendala  dalam  pembangunan  desa diakibatkan  oleh  1)  ketidakberuntungan  dalam hal  akses  biasanya  tampak  nyata  dan  dapat dikuantifikasikan. Ketidakberuntungan ini membatasi  berbagai  akses  daerah  pinggiran, misalnya  akses  fisik,  ekonomi,  dan  politis (kebijakan).  Contoh  yang  paling  jelas  adalah akses  fisik  yang  buruk  karena  jeleknya infrastruktur fisik (jaringan transportasi, telekomunikasi,  amenities,  dan  sebagainya) yang  sangat  menjadi  kendala  bagi  pergerakan manusia, barang dan informasi. 2) Keterbatasan infrastruktur  lunak  ( soft-infrastucture )  seperti jasa-jasa bisnis dan keuangan, intitusi pendidikan  atau  jasa  pelayanan  kesehatan meskipun  agak  kurang  kelihatan  ( less  visible ) tetapi memiliki dampak yang sama. Keterbatasan  infrastruktur  lunak  tersebut  akan membatas  pergerakan  uang  (investasi)  dan
dunia  usaha  untuk  masuk  dan  keluar.  Ini merupakan kendala akses ekonomi. 3) kelemahan atau kekurangan institusi publik atau kemasyarakatan  yang  ada  seperti  administrasi publik,  organisasi-organisasi  masyarakat,  agen- agen pembangunan (Lembaga Swadaya Masyarakat), masyarakat madani ( civil societies ), dan organisasi sosial politik.
Kelemahan  institusi  publik tersebut dapat  membatasi  akses  kebijakan  perdesaan dalam  upaya  untuk  menetapkan  aturan  atau menyalurkan
sumber-sumber daya
pembangunan. Tanpa adanya sistem administrasi  lokal  yang  baik,  pemerintah  akan sulit  mempertahankan  jasa  pelayanan  pokok atau mendistribusikan bantuan-bantuan pemerintah.  Tanpa  adanya  masyarakat  madani yang  baik  juga  akan  menyulitkan  untuk mengetahui  apa  sesungguhnya  yang  diinginkan masyarakat pedesaan bagi masa depan. Dampak dari  kendala  tersebut  adalah  keterbatasan  akses yang menyebabkan aliran modal, barang-barang dan  masyarakat,  informasi,  dan  kebijakan  ke dalam  dan  keluar  daerah  perdesaan  menjadi terbatas. Pada akhirnya kendala-kendala tersebut  akan  menyebabkan  daerah  perdesaan tetap  tertinggal  karena  terkucil  dari  arus  utama perekonomian,  kehidupan  politik,  dan  budaya (Arsyad, 2011).

## Peran Serta Masyarakat
Menurut  Adisasmita  (2013),  partisipasi masyarakat  secara  teoritis  sudah  terakomodasi dalam  prosedur  perencanaan  pembangunan yang  dianut  selama  ini.  Jika  masyarakat  belum berpartisipasi  secara  optimal  maka  hal  tersebut terjadi  karena  proses  penggalangan  partisipasi masyarakat  belum  dipahami  dengan  benar  oleh semua pihak yang terkait. Partisipasi dapat lebih ditingkatkan  melalui  penerapan  metode  yang lebih  dapat  diterima  oleh  masyarakat  dan  lebih dapat  mendorong  masyarakat  untuk  membantu dirinya  sendiri  dalam  mengatasi  masalah  yang dihadapinya
Bryan and White (1987),
menggambarkan  pengertian  partisipasi  yang lebih  mendalam  dalam  bidang  admisitrasi pembangunan  sebagai  partisipasi  oleh
Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam
Juli 2018 * Vol.2 * No.2
masyarakat  atau  penerima  manfaat  proyek dalam  pembuatan  rancangan  dan  pelaksanaan proyek.  Pengertian  partisipasi  ini  mengandung makna sikap keterbukaan terhadap presepsi dan perasaan  orang  lain,  perhatian  yang  mendalam mengenai  perbedaan  dan  perubahan  yang  akan dihasilkan  suatu  proyek  sehubungan  dengan kehidupan masyarakat, serta kesadaran mengenai  kontribusi  yang  dapat  diberikan  oleh pihak lain terhadap suatu kegiatan.
Pada  tahun  1950-an  dan  1960  an, partisipasi  didefinisikan  sebagai  pemungutan suara, keanggotaan dalam partai, kegiatan dalam perkumpulan  sukarela,  gerakan  protes  dan sebagainya.  Partisipasi  politis  ini  dapat  dibagi menjadi  dua;  1)  partisipasi  horizontal  yang melibatkan  masyarakat  secara  kolektif  untuk mempengaruhi  keputusan  kebijakan,  dan  2) partisipasi  vertikal  yang  terjadi  ketika  anggota masyarakat  mengembangkan  hubungan  tertentu dengan  kelompok  elit  dan  pejabat  yang bermanfaat  bagi  kedua  belah  pihak.  Partisipasi mulai  dihubungkan  dengan  proses  administratif dengan  menambahkan  kegiatan  peran  serta dalam  proses  implementasi  sehingga  individu maupun  kelompok  dapat  mengejar  kepentingan untuk  memperebutkan  sumber  daya yang langka.  Studi  yang  dilakukan  Uma  Lele  pada tahun  1975  dalam  Bryan  and  White  (1987), menunjukkan bahwa partsisipasi dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  program  dapat mengembangkan  kemandirian  yang  dibutuhkan oleh  anggota  masyarakat  pedesaan  demi akselerasi  pembangunan.  Selain  itu,  perluasan konsep partisipasi tidak hanya mencakup proses perencanaan  dan  pelaksanaan  lagi  tetapi  juga partisipasi dalam penerimaan manfaat. Argumen yang  disampaikan  adalah  adanya  kemungkinan masyarakat  tidak  mendapat  manfaat  dari kontribusi yang diberikannya.
Bryant  dan White (1987), mengingatkan agar  konsep  partisipasi  tidak  dipersempit  hanya pada  aspek  penerimaan  manfaat  belaka  karena akan  mengubah  pengertian  umum  partisipasi. Aspek penerimaan manfaat merupakan pelengkap dari cakupan pada proses perencanaan dan pelaksanaan sehingga membawa  manfaat  yang  lebih  besar  bagi
masyarakat. Selain partisipasi dalam perencanaan,  implementasi  dan  penerimaan manfaat,  Griesgraber  dan  Gunter  (1996) menambahkan aspek evaluasi dengan mengartikan partisipasi sebagai suatu mekanisme  yang  melibatkan  masyarakat  dalam suatu  program  mulai  dari  tahap  identifikasi sampai  tahap  implementasi  dan evaluasi. Dengan  demikian  konsep  partisipasi  menjadi sedemikian  luas  mulai  dari  aspek  perencanaan, implementasi,  evaluasi  sampai  penerimaan manfaat.
Midgley  (1986),  kemudian  menegaskan bahwa  partisipasi  masyarakat  disebut  tercapai apabila program yang diinginkan dan dimanfaatkan  oleh  masyarakat  secara  efektif terpelihara  oleh  masyarakat  itu  sendiri  setelah semua  dukungan  eksternal  berakhir.  Dengan mempertimbangkan  berbagai  uraian  tersebut, berarti  partisipasi  masyarakat  mencakup  peran serta  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan, evaluasi dan penerimaan manfaat pembangunan dengan mempertimbangkan otonomi dan kemandirian masyarakat. Sjahrir (1988) menyampaikan bahwa partisipasi dalam pembangunan  bukanlah  semata-mata  partisipasi dalam  pelaksanaan  program,  rencana,  dan kebijaksanaan pembangunan, tetapi pada partisipasi  yang  emansipatif  pula.  Artinya sedapat  mungkin  penentuan  alokasi  sumber- sumber  ekonomi  semakin  mengacu  pada  motto pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat.
Cakupan  penjelasan  di  atas  bermakna peran  serta  masyarakat  dapat  dipahami  dalam arti  yang  luas  juga  mencakup involvement dan empowerment . Partisipasi dimulai dari pembuatan  kebijakan,  implementasinya  sampai kendali  warga  negara  terhadap  partisipasi. Partisipasi atau peran serta dapat terjadi bila ada demokrasi.  Dengan  demikian,  akan  terjadi perubahan  pandangan  masyarakat  terhadap partisipasi. Kini masyarakat tidak lagi memandang  partisipasi  publik  sebagai  sebuah kesempatan  yang  diberikan  oleh  pemerintah karena kemurahan hatinya tetapi lebih menghargai  partisipasi  sebagai  suatu  layanan dasar  bagian  integral  dan local  governance , dimana  dalam citizen-centered  government ,
Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam
Juli 2018 * Vol.2 * No.2
partisipasi  publik  merupakan  alat  bagi good governance .

## Ilmu Ekonomi Islam
Ilmu  ekonomi  adalah  ilmu  pengetahuan yang  mempelajari  perilaku  manusia  sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka  yang memiliki  berbagai  kegunaan  alternatif.  Ilmu ekonomi adalah studi yang mempelajari cara- cara  manusia   mencapai    kesejahteraan     dan mendistribusikannya. Kesejahteraan      yang dimaksud  adalah  segala  sesuatu  yang  memiliki nilai dan harga, mencakup barang-barang dan jasa yang diproduksi dan dijual oleh para pebisnis.    Pertanyaan    selanjutnya    adalah bagaimana kemudian barang-barang dan jasa itu (kekayaan)   itu     dibagi-bagikan.   Cara    yang ditempuh oleh masyarakat untuk menjawab pertanyaan   ini    dengan    menentukan   sistem ekonomi  yang  diterapkan.  Setidaknya  dalam praktik ada lima sistem ekonomi yang dikenal masyarakat     dunia, yakni:    Kapitalisme, Sosialisme,  Fasisme,  Komunisme  dan  terakhir adalah Ekonomi Islam. Meskipun ada kesamaan timbulnya  kegiatan  ekonomi,  yakni  disebabkan oleh  adanya  kebutuhan  dan keinginan  manusia. Namun  karena  cara  manusia  dalam  memenuhi alat pemuas        kebutuhan    dan        cara mendistribusikan    alat kebutuhan tersebut didasari  filosofi  yang  berbeda,  maka  timbullah berbagai  bentuk  sistem  dan  praktik ekonomi dari negara-negara di dunia. Perbedaan ini tidak terlepas dari pengaruh filsafat, agama, ideologi, dan  kepentingan  politik  yang  mendasari  suatu negara penganut sistem tersebut. Ilmu ekonomi Islam  merupakan ilmu pengetahuan  sosial  yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang  dilhami  oleh  nilai-nilai  Islam.  Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak  terdapat  perbedaan apapun  antara ilmu ekonomi  Islam  dan  ilmu  ekonomi  modern. Andaipun  ada  perbedaan  itu  terletak  pada  sifat dan volumenya    (Mannan, 1997).     Itulah sebabnya mengapa perbedaan pokok antara kedua sistem ilmu ekonomi dapat dikemukakan dengan memperhatikan penanganan masalah pilihan.    Sedangkan  menurut  Umar  Chapra dalam The  Future  of  Economic: An  Islamic
Perspective disampaikan  bahwa  Ilmu  Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada  dalam  koridor  yang mengacu pada pengajaran  Islam,  tanpa  mengekang  kebebasan individu   untuk   menciptakan    keseimbangan makroekonomi  yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan (Fauzia, 2014).
Masalah pilihan ini dalam ilmu ekonomi modern  sangat  tergantung  pada  macam-macam tingkah masing-masing  individu.    Mereka mungkin     atau    mungkin     juga       tidak memperhitungkan      persyaratan-persyaratan masyarakat.    Namun  dalam  ilmu  ekonomi Islam,  tidaklah  berada  dalam  kedudukan  untuk mendistribusikan   sumber-sumber semau manusia. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius  berdasarkan  ketetapan  kitab  Suci  Al- Qur’an dan sunnah atas tenaga individu. Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun lebih baik  dengan  menjadikan  orang lain  lebih buruk di dalam kerangka Al-Qur’an atau sunnah.
Maqashid  Syari’ah Sebagai  Strategi  dalam Mewujudkan Kesejahteraan
Islam membedakan kesejahteraan manusia  secara  komprehensif  dan  konsisten berdasarkan sifat dasar manusia itu sendiri. Oleh karena  itu  konsep  sejahtera  dalam  Islam  tidak hanya  bersifat  duniawi  saja,  yang  mana  bisa diraih dengan membudidayakan apa yang sudah diberikan  oleh  Tuhan  (sumber  daya  alam) melalui  akal  manusia.  Namun  menurut  Islam ada dua aspek kehidupan untuk sejahtera dalam arti  yang  sebenarnya,  yaitu  material dan spiritual,  tanpa  batasan,  baik  itu  harta  benda, sosial,  pendidikan  ataupun  ilmu  pengetahuan selama sesuai dengan nilai-nilai Islam. Imam Al- Ghazali mendefinisikan tujuan kehidupan sesuai dengan Islam adalah untuk melindungi kepercayaan, kehidupan, pemikiran/akal, keturunan  dan  harta  atau  disebut  dengan Maqashid Syari‟ah .
Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam

## Juli 2018 * Vol.2 * No.2
Imam  Al-Ghazali  dalam  bukunya Ihya‟ Ulumuddin (505  Hijriyah  /1111  Masehi), menyampaikan  secara  epitomologi maqashid syari‟ah terdiri  dari  dua  kata,  yaitu maqashid dan syari‟ah . Maqashid adalah  bentuk  jamak dari maqshud yang  berarti  kesengajaan,  atau tujuan.  Adapun  syari’ah  artinya  jalan  menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah  sumber  kehidupan.  (Fauzia,  2014).  Tujuan Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh  umat  manusia,  yang  terletak  pada memelihara dan menjaga agama ( Hifz Ad-Diin ), jiwa (Hifz  An-Nafs), keturunan  ( Hifz  An-Nasl ) , akal  ( Hifz  Al-Aql ) , dan  harta  ( Hifz  Al-Maal) . Atas  penjagaan  kelima  hal  tersebut  yang  paling utama  adalah maslahah yakni  pelestarian maqhasid  syariah secara  konsisten  (Azmi, 2009).

## METODE PENELITIAN
Sugiono  (2008)  menyatakan  metode penelitian  kualitatif  sangat  cocok  digunakan untuk  meneliti  kondisi  obyek  alamiah  ( natural setting ).  Dan  menurut  Robert  K.  Yin  (2015), penelitian  studi  kasus  digunakan  sebagai  suatu penjelasan komprehensif yang berkaitan dengan berbagai organisasi, proses, program, lingkungan, institusi dan bahkan peristiwa  yang diupayakan  dan  ditelaah  sedalam  mungkin. Studi  kasus  juga  memiliki  pengertian  berkaitan dengan  penelitian  yang  terperinci  tentang seseorang  atau  suatu  unit  sosial  dalam  waktu tertentu. Karakteristik desain penelitian berperan sebagai latar untuk memikirkan desain yang  spesifik  bagi  studi  kasus.  Berdasarkan fokus  penelitian  yang  telah  ditetapkan,  maka desain penelitian yang cocok adalah tipe 1 yaitu desain  kasus  tunggal  dengan  unit  analisis tunggal,  dengan  unit  analisis  masyarakat  Desa Megaluh.
Metode  penelitian  yang digunakan adalah  studi  kasus.  Menurut  Basuki  (2016) penelitian  studi  kasus  merupakan  salah  satu penelitian  yang  menggunakan  pendekatan non mainstream yang  masuk  dalam  paradigma intrepretive .  Menurut  Yin  (2015)  penelitian studi  kasus  sangat  cocok  sebagai  strategi penelitian yang apabila  pokok pertanyaannya
berkenaan  dengan „how” atau “why”, dan peneliti  hanya  memiliki  sedikit  peluang  untuk mengontrol  peristiwa-peristiwa yang  akan diselidiki,  serta  bilamana  fokus  penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di  dalam  konteks  kehidupan  nyata.  Penelitian studi kasus memiliki 3 (tiga) karakteristik  yaitu 1) berkenaan  dengan  pertanyaan  “bagaimana”, 2) berkenaan  dengan  pertanyaan  “mengapa”, dan  3)  peneliti  tidak  memiliki  kontrol  atas fenomena  dan  fokus  penelitian  pada  hal-hal yang bersifat kontemporer (masa kini).
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  4 cara  yaitu  wawancara,  pengamatan  terlibat ( partisipant observation ) dan observasi langsung ( direct observation ), dengan menghadiri forum yang diselenggarakan Pemerintah Desa Megaluh, seperti Musyawarah Rencana  Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes), dan  dokumentasi  seluruh  kegiatan  penelitian, mulai  dari  wawancara  observasi  lapangan  serta kegiatan Focus  Group  Discussion ( FGD ). Wawancara  dilakukan  terhadap  11  informan baik informan kunci maupun informan pendukung.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  desa  atau  sering  disebut dengan  UU  Desa  adalah  sebagai  upaya pemerintah  untuk  meningkatkan  peran  serta masyarakat  dalam  pembangunan  desa  sehingga terwujud  masyarakat  desa  yang sejahtera melalui  pemberdayaan.  Pembuatan  sistem  atau aturan dalam mewujudkan hal tersebut bukanlah hal mudah. Berbagai proses telah dilakukan oleh pemerintah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Mulai dari sistem pembangunan top- down ke bottom-up yang merupakan perwujudan  kedaulatan  rakyat.  Dan  saat  ini dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  membuka  seluas-luasnya  peran serta  masyarakat  desa  dalam  pembangunan desa. Pembangunan Desa Megaluh sebelum dan setelah  berlakunya  UU  Nomor  6  Tahun  2014 dan adanya Dana Desa dapat dilihat pada Tabel 1. di bawah ini.
Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam
Tabel 1.
Perbedaan Pembangunan Desa Sebelum dan Setelah
Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 feedback dari masyarakat Manfaat Masyarakat Masyarakat desa tidak desa belajar dipusingkan menyusun dengan prioritas dan kegiatan Rancangan pelaksanaan Anggaran pembanguna Biaya (RAB) n pembangunan desa, mencerdaskan masyarakat desa, membuka lapangan pekerjaan, perputaran uang DD ada di desa, dan peningkatan pendapatan masyarakat desa.
Sumber: Hasil Penelitian, 2018.
Profesor  Ugi  Suharto  dalam  sebuah seminar  tentang  membangun  keuangan  dan bisnis  syariah  di  Indonesia  berbasis maqashid syari‟ah pada  hari  Kamis  tanggal  3  Agustus 2017  di  Universitas  Airlangga  Surabaya menyampaikan  bahwa  penjagaan  terhadap  lima hal  tersebut  ( maqashid  syari‟ah )  juga  harus mengacu kepada Islamic Worldview . Sebagaimana dalam konsep harta menurut Islam adalah  bahwa  harta  yang  baik  adalah  apabila dimiliki oleh orang yang baik, harta sebagai alat untuk  mensucikan  diri  dan  bahwa  harta  adalah cobaan.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  QS.  Al-Anfal [8]: 28, yaitu:
“Dan  ketahuilah  bahwa  hartamu  dan  anak- anakmu  itu  hanyalah  sebagai  cobaan  dan sesungguhnya  di  sisi  Allah  ada  pahala  yang besar”. (Kemenag RI, 2007: 180)
Dan dalam Hadist Riwayat Tirmidzi disampaikan:
Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam
Identifikasi Sebelum Setelah Peran serta Perencanaan dan pemanfaatan Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan Usulan pembanguna n Disesuaikan dengan jumlah Kas Desa yang ada.
Disesuaikan dengan perkiraan DD yang akan diperoleh. Antusiasme dalam kehadiran di Musrenbang des (Perencanaan ) Hanya hadir 10-11 Ketua RT dari 21 RT.
Ketua RT hadir 90%. Pembanguna n
infrastruktur Hanya 1 (satu) usulan dapat direalisasika n Ada 6 (enam) usulan pembangunan dapat direalisasikan Pembanguna n non infrastruktur (pemberdaya an) Mengikuti kegiatan pemberdayaa n yang diselenggara kan oleh Kecamatan dan Pemkab Kegiatan pemberdayaan dilakukan sendiri oleh PKK, Karang taruna maupun lembaga kemasyarakata n lainnya Pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum TPK yang dibentuk oleh LPMD dari masyarakat desa Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pengawasan dilakukan oleh seluruh masyarakat, pemerintah desa pemerintah kecamatan, dan pemerintah daer Pemanfaatan Kepedulian kurang Kepedulian meningkat dan adanya
“Sesungguhnya  bagi  setiap  umat  ada  cobaan, dan  cobaan  bagi  umatku  adalah  harta”.  (HR. Tirmidzi)
Oleh  karena  itu  penting  sekali  untuk menjaga penggunaan Dana Desa (DD) berdasarkan maqashid syari‟ah untuk kemaslahatan umat dan terwujudnya kesejahteraan yang sesungguhnya ( falah ). Meskipun  terdapat  kesamaan  antara  ekonomi konvensional  dan  ekonomi  Islam  terhadap timbulnya  kegiatan  ekonomi,  yakni  disebabkan oleh  kebutuhan  dan  keinginan  manusia  dalam memenuhi  kebutuhan  hidupya.  Namun  dalam perspektif  Ekonomi  Islam,  kebutuhan  dan keinginan  manusia  dibatasi  oleh  Al-qur’an  dan sunnah Rasulullah SAW (hadist).
Menurut Islam, harta adalah cobaan. Hal ini ditegaskan Al-qur’an sebanyak dua kali yaitu dalam  QS.  Al-Anfal  [8]:28  dan  QS.  At- Taghaabun  [64]:15  serta  dalam  sebuah  hadist riwayat  Tirmidzi  disampaikan  bahwa  cobaan terberat  bagi  umat  Nabi  Muhammad  SAW adalah  harta.  Oleh  karena  itu  penting  sekali dalam  menjaga  Dana  Desa,  agar  dapat memelihara  dan  menjaga maqashid  syari‟ah yakni  dengan  memelihara  agama  ( Hifz  Ad- Diin ),  menjaga  jiwa  ( Hifz  Ad-Nafs ),  menjaga keturunan ( Hifz An-Nasl ), menjaga akal ( Hifz Al- Aql ),  dan  menjaga  harta  ( Hifz  Al-Maal )  untuk mewujudkan kesejahteraan
( falah ). Pemeliharaan dan penjagaan maqashid syari‟ah secara  konsiten  dalah  kebaikan  atau maslahah bagi seluruh umat manusia.
Berlakunya  UU  Nomor  6  Tahun  2014 yang  diiringi  pencairan  Dana  Desa  (DD)  pada tahun  2015,  sangat  penting  bagi  masyarakat muslim  untuk  melibatkan  diri  dalam  seluruh proses  pembangunan  desa.  Hal  ini  dilakukan agar  Dana  Desa  dapat  dibelanjakan  untuk pemeliharaan agama, penjagaan akal, penjagaan keturunan,  penjagaan  jiwa  dan  penjagaan  harta atau maqahid syari‟ah . Keterlibatan masyarakat muslim dalam pembangunan desa dapat menjadi role  model bagi  masyarakat  muslim  yang  lain. Sebagaimana  disampaikan  dalam  QS.  Al- Bayyina [98]: 7 bahwa sesungguhnya orang-
orang  yang  beriman  dan  mengerjakan  amal saleh  adalah  sebaik-baik  makhluk.  Dan  dalam sebuah hadist riwayat Bukhori Muslim disampaikan  bahwa  tidak  sempurna  iman seseorang,  hingga  ia  mencintai  saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Peran serta  masyarakat  muslim  dalam  pembangunan sekaligus menunjukkan upaya saling memberdayakan sesama masyarakat  desa, melalui ajakan dan himbauan yang disampaikan secara kekeluargaan  yang sesuai  dengan bahasa dan  budaya  setempat.  Untuk  lebih  jelasnya dapat dilihat pada
Gambar 1.
Dana Desa Peran Serta Masyarakat Pembangunan Desa Harta adalah cobaan Sesuai kebutuhan
Perencanaan
Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Keterlibatan masyarakat desa meningkat
Peluang  kerja  dan    perputaran    dana  serta peningkatan pendapatan Transparan dan akuntabel dengan pengawasan melekat Awareness terhadap pemeliharaan hasil pembangunan meningkat
Mencerdaskan kehidupan bangsa Meningkatkan kesejahteraan umum
Mitigasi Risiko:
Masyarakat muslim harus menyadari kewajibannya sebagai development actors yang memiliki kewajiban hablum-minallah dan hablum-minannas s erta melibatkan pemuda dalam pembangunansehingga dapat menjaga maqashid syari‟ah secara konsisten
Maslahah
Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam

## Juli 2018 * Vol.2 * No.2
Material fullfilment and spiritual uplift melalui musyawarah serta pembangunan berkelanjutan
Sejahtera ( Falah )

## Sumber: Hasil Penelitian, 2018.
Gambar  di  atas  menggambarkan  bahwa adanya  Dana  Desa  pada  Tahun  2015  setelah berlakunya  UU  Nomor  6  Tahun  2014  mampu meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam seluruh  proses  pembangunan,  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  penagawasan  dan pemanfaatan.  Namun  di  sisi  lain,  menurut perspektif Ekonomi  Islam,  harta adalah cobaan. Keterlibatan  masyarakat  dalam  pelaksanaan pembangunan  dapat  meningkatkan  peluang kerja  dan  pendapatan  masyarakat,  mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan melekat dan meningkatkan kesadaran atas pemeliharaan hasil pembangunan khususnya  di  Desa  Megaluh.  Sehingga  dapat terwujud pula tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia  sebagaimana  yang  teramanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum.
Masyarakat  Desa  Megaluh  sebagai masyarakat  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai Islam  sebagai  sumber  nilai  kolektif  dalam pembangunan desa telah melakukan pembangunan  desa  dengan  berdasarkan  pada demokrasi  melalui  musyawarah  untuk  mufakat, sehingga  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat dan  penjagaan  terhadap maqhasid  syari‟ah dapat  dilakukan  secara  konsisten.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  peran  serta  masyarakat  muslim yang  menyadari  kodrat  manusia  sebagai  hamba Allah  yang  menegakkan  hubungan  manusia dengan  Allah  SWT  ( hablum-minallah )  dan sebagai khalifah yang ditunjuk oleh Allah SWT dalam  hubungannya  dengan  sesama  manusia dan sumber daya alam ( hablum-minannas ).
Upaya  untuk  melibatkan  pemuda  dalam pelaksanaan  pembangunan  desa  adalah  salah
satu  bentuk  regenerasi  untuk  mewujudkan pembangunan  berkelanjutan  sehingga  akan mampu  menjaga maqhasid  syari‟ah secara konsisten.  Penjagaan maqhasid  syari‟ah dalam pembangunan  desa  secara  konsinten  dapat membawa maslahah atau kebaikan. Dan adanya
Dana  Desa  dapat  meningkatkan  pemenuhan kebutuhan materi dan meningkatkan spiritualitas masyarakat Desa Megaluh sehingga terwujud kesejahteraan yang sesungguhnya.
Kedudukan Dana Desa bukanlah semata- mata  penggerak  peran  serta  masyarakat  yang paling  utama,  karena  sesungguhnya  sebelum adanya  Dana  Desa  telah  ada  peran  serta masyarakat  dalam  pembangunan  desa,  namun jumlahnya  sangat  kecil  dan  hanya  dapat menyentuh  pada  pembangunan  di  lingkungan RT sekitar saja. Oleh karena itu berlakunya UU Nomor  6  Tahun  2014  yang  diiringi  Dana  Desa pada  tahun  2015  mampu  mendorong  dan meningkatkan  peran  serta  masyarakat,  baik secara  aturan  maupun  pembiayaan  sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat desa dalam seluruh  proses  pembangunan  desa  sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  desa. Dan  peran  serta  merupakan  faktor  utama terpenting  terlaksananya  pembangunan  desa dalam mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat dilihat pada Gambar 2. di bawah ini.

## Gambar 2.
Kedudukan Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan Desa Sumber: Hasil Penelitian, 2018.
Berlakunya  UU  Nomor  6  Tahun  2014 yang  diiringi  pencairan  dana  Desa  (DD)  pada tahun  2015  mampu  mendorong  peran  serta
Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam
masyarakat Desa Megaluh dalam pembangunan. Berbagai pembangunan infrastruktur dan kegiatan  pemberdayaan  yang  telah  dilakukan oleh masyarakat Desa Megaluh dalam mewujudkan kesejahteraan ( falah ). Desa Megaluh  sebagai  desa  yang  menjunjung  tinggi filosofi  Islam  dalam  pembangunan  desanya, yakni  berlandaskan  pada  konsep  ” Baldatun Thoyyibatun  warobbun  Ghoffur , tercermin dalam  komponen  belanja  pada  APBDes  Desa Megaluh  Tahun  2015-2017.  Namun  demikian, terdapat  tantangan  besar  tidak  hanya  bagi pemerintah Desa Megaluh tetapi juga masyarakat  Desa  Megaluh,  yakni  berdasarkan klasifikasi  BKKBN,  sesuai  data  tahun  2013 Desa  Megaluh  masih  memiliki  keluarga  yang tergolong  Prasejahtera  sebesar  253  Kepala Keluarga  (KK)  atau  26%.  Berikut  ini  pada Tabel  2.  adalah  kesejahteraan  Islami  yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Megaluh.

## Tabel 2.
Kesejahteraan Islami Masyarakat Desa Megaluh Kabupaten Jombang Berdasarkan APBDes Desa Megaluh Tahun 2015-
2017 (dalam ribuan Rupiah) No Uraian 2015 2016 2017 1 Memelihara Agama ( Hifz Ad-Diin ) 46.500 35.798 22.750
Bantuan untuk kegiatan keagamaan, Bantuan
untuk sarana prasarana keagamaan, Bantuan Majlis Taklim /
kelompok pengajian,
Pembanguna n musholla kantor Rehabilitasi musholla kantor 2 Penjagaan terhadap jiwa ( Hifz An-Nafs ) 12.330 45.175 405.685
Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam
Perbaikan drainase
/sanitasi, Penerangan jalan, Pembinaan dan penglolaan Posyandu Kader Jumantik, Bantuan kepada Linmas Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga 3 Penjagaan terhadap keturunan ( Hifz An- Nasl ) 22.200 45.175 405.685 Pembangunan gedung Polindes Dusun Kedungtimon go, Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN), Pelestarian Lembaga Seni Tradisional, Bantuan operasional PKK, Bantuan Operasional Karang Taruna, Bantuan Operasional GSI Posko Sambung Rasa, Bantuan kepada rumah tangga miskin, Bantuan sosial lainnya, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
Operasional LPMD Fasilitasi Paralegal, Belanja Modal Instalasi Listrik dan Telepon, Kegiatan Pengangkatan Pegawai Total Belanja 689.670.54 9 1.186.873.4 60 1.270.81 3.547
Sumber  data:  APB  Des  Desa  Megaluh  2015-2017,  data diolah: 2018.

## DISKUSI
Pembangunan  Desa  Megaluh  sebelum berlakunya  UU  Nomor  6  Tahun  2014,  seluruh kegiatan pembangunan Desa Megaluh, khususnya  dalam  peran  serta  masyarakat  dalam pembangunan, hanya
terlibat dalam perencanaan  dan  pemanfaatan  saja.  Dan  untuk belanja pembangunan desa hanya akan direncanakan  setelah  dana  kas  desa  tersedia. Sedangkan  setelah  adanya  UU  Nomor  6  Tahun 2014, peran serta masyarakat terbuka luas mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan. Dan  setelah  diiringi  Dana  Desa  pada  tahun 2015,  belanja  desa  dapat  menyentuh  semua komponen maqashid syari‟ah . Namun, penjagaan  terhadap  harta  ( Hifz  Al-Maal )  masih menjadi yang terbesar pembelanjaannya. Hal ini dikarenakan  pembangunan  infrastruktur  masih menjadi  minat  terbesar  masyarakat  Desa Megaluh  pada  saat  Musrenbangdes  yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Megaluh setiap tahunnya.
Hasil  Penelitian  ini  sejalan  dengan pemikiran  Amartya  Sen  dalam Development  of Freedom (1999),  memberikan  ide  analisis ekonomi dengan menyertakan kebebasan manusia didalamnya dimana indikator
pembangunan  tidak  hanya  indikator  ekonomi saja  tapi  juga  tidak  dapat  dipisahkan  dari indikator  sosial.  Dan  dalam  penelitian  peran serta  masyarakat  masyarakat  Desa  Megaluh, indikator  sosial  dipengaruhi  oleh  budaya  dan ideologi/agama, sebagai kearifan lokal masyarakat desa.
Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam

## 4
Penjagaan terhadap
Akal ( Hifz Al-Aql ) - 10.800 12.600
Pembinaan dan pengelolaan PAUD, Sarana dan Prasarana Pendidikan
5 Penjagaan terhadap harta ( Hifz Al-Maal ) 608.640 893.372 710.76 4 Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat, Belanja Barang dan Jasa, Pemerintahan Desa, Belanja Modal Peralatan Kantor, Pembangunan kantor dan balai desa, Operasional dan insentif BPD, Operasional dan  insentif RT/RW, Pengaspalan/p avingisasi jalan desa, Pembangunan infrastruktur desa lainnya, Pembangunan TPT Renovasi Tugu Desa Pavingisasi Tepi Jalan Desa, Perbaikan saluran irigasi, Rehabilitasi Kantor Desa , asar Desa Pembentukan dan
Pengembanga n BUMDes, Bantuan

## KESIMPULAN
Adanya  Dana  Desa  mampu  mendorong peran  serta  masyarakat  Desa  Megaluh  dalam seluruh proses pembangunan, baik perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan  dan  pemanfaatan. Masysrakat  Desa  Megaluh  sebagai  masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sebagai sumber nilai kolektif tercermin dalam kesejahteraan  Islami  yang  ingin  diwujudkan, yakni  melalui  penggunaan  Dana  Desa  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  berdasarkan kepentingan  umum  dan  menjaga maqhasid syari‟ah secara  konsisten.  Penjagaan maqhasid syari‟ah dalam  pembangunan  desa  secara konsinten  dapat  membawa maslahah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan ( falah ).

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  Rahardjo.  2013. Pembangunan Perdesaan . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Arsyad,  Lincolin,  Elan  Satriawan,  Jangkung Handoyo Mulyo, Ardyanto Fitrady,.2011. Strategi  Pembangunan Perdesaan Berbasis
Lokal .
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Azmi, Sabaruddin.  2009. Islamic  Economics . New Delhi: Goodword Books.
Basuki. 2016. Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen Berbasis Studi  Kasus. Airlangga University Press. Surabaya.
Bryant,  Carolie  dan  Louise  G.  White.  1987.
Manajemen Pembangunan Untuk
Negara Berkembang . Penerjemah:
Rusyanto  L.  Simatupang.  Jakarta:
LP3ES.
Fauzia,  Ika  Yunia,  Abdul  Kadir  Riyadi.  2014. Prinsip Dasar Ekonomi Islam:
Perspektif Maqashid al-Syariah. Jakarta: Prenadamedia.
Griesgraber,  J.M.  dan  B.G.  Gunter.  1996.
Development:  New  Paradigms  and Principles  for  the  Twenty-first  century .
East Haven: CT Pluto Press.
https://sp2010.bps.go.id.
Kementerian  Agama  RI.  2007. Al-Qur‟an  dan terjemah per kata. Syamil Qur’an, Bandung: No:P.VI/1/TL.02.1/266/2007.
Mannan,  M.A.  1997. Teori  dan Praktek Ekonomi  Islam. Yogyakarta:  PT.  Dana Bhakti Prima Yasa.
Midgley,  James.  1986. Introduction:  Social Development the State and
Participation .  Community  Participation
Social Development and The State. New York: Methuen.
Muhi, Ali Hanapiah. 2011.  Fenomena Pembangunan Desa. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Jawa Barat.
Musgrave, Richard A., dan Peggy B. Musgrave.
1991. Public  Finance  in  Theory  and Practice . Tokyo: McGraw Hill International Book Company.
Musgrave,  Richard  A.  1959.  The  Theory  of Public  Finance  :  A  Study  in  Public Economy. New York: Mcgraw Hill.
Oates,  W.E.  1997. Fiscal  Federalism .  New York: Harcourt Brace Javanovic.
---------------.1993.  Fiscal  Decentralization  and Economic  Development.  National  Tax Journal, Vol.3, pp. 37-34.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa .
Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa . Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  8  Tahun  2016 tentang Peraturan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  tentang  Dana  Desa  yang bersumber dari APBN .
Pramanik,  Ataul  Huq.  2012.  Development  and Democratization from the Perspective of Islamic  World  View:  The  Role  of  Civil Society Versus State in The Arab World.
Humanomics, Vol. 28, No. 1, pp. 5-25.
Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam
Juli 2018 * Vol.2 * No.2
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa
(RPJM –  Desa)  Desa  Megaluh Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang  Propinsi  Jawa  Timur  Tahun 2014-2019
Sen, Amartya.  1999. Development  as Freedom . Oxford: Oxford University Press.
Shah,  Anwar.  2007. The  Practise  of  Fiscal Federalism: Comparative Perspectives.
A  Global  Dialogue  on  Federalism . London:  McGiil-Queen’s  University
Press.
Simanjuntak,  R,  1988.  2002. Enambelas  Bulan
Perjalanan  Desentralisasi  Fiskal  di Indonesia ,  dalam  80  tahun  Mohamad sadli: Ekonomi Indonesai di Era Politik Baru. Jakarta: Kompas.
Sjahrir. 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan: dalam David C. Korten dan Sjahrir.  Penerjemah:  Setiawan  Abadi. Jakarta: YOI.
Suharto,  Ugi. Seminar  Membangun  Keuangan Dan  Bisnis  Syari‟ah  di  Indonesia Berbasis Maqashid Syari‟ah, 3 Agustus 2017 . Surabaya : Universitas Airlangga.
Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Undang-  Undang  RI.  1945.  Pembukaan  UUD 1945.
Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pembangunan Daerah .
Undang-Undang  RI  Nomor  33  Tahun  2014 tentang Perimbangan  Keuangan  antara Pusat dan Pemerintah Daerah .
Undang-Undang  RI  Nomor  6  Tahun  2014  dan
Peraturan  Pemerintah  RI  Tahun  2016 tentang Desa .  2016.  Bandung:  Citra
Umbara.
Yin,  Robert  K.  2003. Studi  Kasus  (Desain  dan Metode). Jakarta:  PT.  Rajagrafindo Persada.
Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam