THE EFFECT OF HUMAN RESOURCES QUALITY, IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM AND LEADERSHIP STYLE ON THE PERFORMANCE OF GOVERNMENT INSTITUTIONS (Empirical Study on OPD of Kepulauan Meranti Regency)
Sandie Davitra Alfitriady 1 , Taufeni Taufik 2 , Devi Safitri 3 1,2,&3 Universitas Riau Email: sandie.davitra3202@student.unri.ac.id

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  the  effect  of  human  resources  quality,  implementation of  government  internal control system, and leadership style on the performance of government institutions. This research was conducted at OPD Kepulauan Meranti Regency. The data used in this study are primary data that is questionnaires. The population in this study were employees who worked at the Regional Apparatus Organization in the Kepulauan Meranti  Regency,  amounting  to  30  OPD.  This  study  used  purposive  sampling.  Data  collection  was  done  by distributing  questionnaires  to  90  respondents,  and  only  86  questionnaires  we  used  in  this  study.  The  data analysis technique in this study used multiple linear regression analysis and was performed using SPSS 25. The results  of  this  study  indicate  that  (1)  the  quality  of  human  resources  does  not  affect  the  performance  of government  institutions  with  a  regression  coefficient  of  0.974,  (2)  implementation  of  the  government  internal control  system  affect  the  performance  of  government  institutions  with  a  regression  coefficient  of  0.002,  (3) leadership style affect the performance of government institutions with a regression coefficient of 0.009.

## Keywords: Human Resources Quality; Implementation of Government Internal Control System; Leadership
Style; The Performance of Government Institutions.

## PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

## (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Kepulauan Meranti)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kualitas  sumber  daya  manusia,  penerapan  sistem pengendalian  intern  pemerintah  dan  gaya  kepemimpinan  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah.  Penelitian  ini dilakukan  pada  OPD  Kabupaten  Kepulauan  Meranti.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer  yaitu  kuesioner.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  yang  bekerja  pada  Organisasi  Perangkat Daerah  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  yang  berjumlah  30  OPD.  Penelitian  ini  menggunakan purposive sampling . Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada 90 responden, dan hanya 86 kuesioner  yang  dapat  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan analisis regresi linier berganda dan dilakukan dengan menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  (1)  kualitas  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah  dengan koefisien  regresi  sebesar  0,974,  (2)  penerapan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  berpengaruh  terhadap kinerja  instansi  pemerintah  dengan  koefisien  regresi  sebesar  0,002,  (3)  gaya  kepemimpinan  berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dengan koefisien regresi sebesar 0,009.
Kata  Kunci: Kualitas  Sumber  Daya  Manusia;  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah;  Gaya Kepemimpinan; Kinerja Instansi Pemerintah.
Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Kepulauan Meranti) (Sandie Davitra Alfitriady, Taufeni Taufik, dan Devi Safitri)

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  sebagai  Negara  Kesatuan  menganut  asas  desentralisasi  dalam  menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah diperbaharui menjadi Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  diisyaratkan  bahwa  otonomi  daerah  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  meliputi  hak  atas  otonomi  mengatur  kekayaan  daerahnya  sendiri,  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  telah  terdapat  pembagian  wilayah  kerja  yang  jelas  bagi  daerah  dalam    mengatur  dan menyelenggarakan urusan pemerintahannya.  Pemerintahan lokal memiliki peluang yang besar untuk mendorong demokratis karena proses desentralisasi lebih memungkinkan adanya pemerintahan yang responsif, representatif, partisipatif  dan  akuntabel.  Dalam  rangka  untuk  mewujudkan  sistem  desentralisasi  secara  transparan,  efisien, efektif  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada  masyarakat  luas,  diperlukan  sistem  pengelolaan  keuangan daerah yang baik dalam menjalankan otonomi daerah. Muncul nya konsep kinerja pemerintah daerah itu sendiri adalah  ketika  institusi  pemerintahan  mulai  mencoba  memperkenalkan  konsep  baru  dalam  pengelolaan  urusan publik  menjadi good  governance (Anggraeni,  2009).  Dengan  adanya  pemerintahan  kearah  yang  lebih  baik ditujukan  kepada  aparatur  pemerintah  menyangkut  prestasi  kerja  yang  menuntut  pemerintah  dalam mengembangkan  dan  menerapkan  sistem  pertanggung  jawaban  yang  jelas,  tepat,  teratur  dan  efektif.  Kinerja instansi  pemerintah  adalah  gambaran  pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan/program/kebijakan  pemerintah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan (Bastian, 2006).
Penilaian  kinerja  pada  organisasi  sektor  publik  sangat  penting  untuk  dilakukan,  agar  dapat meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik,  serta  digunakan  untuk  menilai keberhasilan kinerja  sebuah  organisasi sektor  publik  dalam  memberikan  pelayanan  bagi  masyarakat.  Kondisi  ini  mendorong  organisasi  sektor  publik untuk dapat mengelola jasa pelayanan publik secara baik dan bertanggung jawab. Sebab, apabila dikelola secara baik  dan  bertanggung  jawab, organisasi  sektor  publik  tersebut  akan  memberikan kontribusi  pemasukan kepada kas  daerah,  yang  nantinya  akan  menjadi  sumber  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Salah  satu  kabupaten  yang memiliki  kinerja  yang  masih  dinilai  kurang  baik  yaitu  Kabupaten  Kepulauan  Meranti.  Hal  ini  diungkapkan bahwa APBD murni tahun 2018 Kabupaten Kepulauan Meranti disahkan sebesar Rp. 1.178.200.708.372, setelah perubahan  APBD-P  2018  hanya  disahkan  sebesar  Rp.  1.109.959.100.614,  angka  ini  turun  sekitar  Rp. 68.241.607.758 dari target sebelumnya. Dengan rincian diantaranya : (1) PAD sebesar Rp. 80.462.656.454, turun sebesar  Rp.  697.343.546  dari  target  sebelumnya  Rp.  81.160.000.000.  (2)  Dana  perimbangan  Rp. 816.823.957.398,  turun  sebesar  Rp.  35.548.934.602  dari  target  sebelumnya  Rp.  852.372.892.000.  (3)  Lain-lain pendapatan  daerah  yang  sah  sebesar  Rp.  212.672.816.372,  turun  sebesar  Rp.  31.995.329.610  dari  target sebelumnya  Rp.  244.667.816.372.  Sehingga  dari  data  ini,  terdapat  beberapa  catatan  dari  pihak  legislatif (Banggar)  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  terhadap  APBD-P  2018  antara  lain  :  (1)  Penurunan  PAD  Kepulauan Meranti  sebesar  Rp.  660  juta  lebih  harus  menjadi  perhatian  bersama.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  usaha  serius dalam menggali potensi pendapatan daerah lainnya. (2) Penurunan dana perimbangan sebesar Rp. 35 miliar lebih dan penurunan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 31 miliar lebih harus disikapi dan diantisipasi pada  pengganggaran  tahun  berikutnya,  sehingga  tidak  mempengaruhi  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat.  (3) Merekomendasikan  target  lebih  realistis  agar  sisa  perhitungan  tahun  sebelumnya  didapati  angka  valid  dan realistis dan sisa anggaran tahun sebelumnya dapat menutupi defisit anggaran tahun berjalan (cakaplah.com).
Adapun  data  yang  didapati  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  Perwakilan  Provinsi Riau dengan Nomor: 18.B/LHP/XVIII.PEK/04/2019, Tanggal: 24 April 2019 mengenai LHP. BPK menemukan beberapa  temuan  pada  Buku  II  terkait  LHP  atas  Sistem  Pengendalian  Intern  pada  Pemerintah  Kabupaten Kepulauan  Meranti  Tahun  2018  mengungkapkan  beberapa  temuan,  antara  lain:  (1)  Terdapat  aset  tetap  urusan kehutanan yang belum diserahkan ke pemerintah Provinsi Riau. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  Perwakilan  Provinsi  Riau  dengan  Nomor:  18.C/LHP/XVIII.PEK/04/2019,  Tanggal:  24  April  2019. BPK  juga  menemukan  beberapa  temuan  pada  Buku  III  terkait  LHP  atas  Kepatuhan  terhadap  Peraturan Perundang-undangan  pada  pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  Tahun  2018  mengungkapkan  beberapa temuan,  antara  lain:  (1)  Penerima  hibah  belum  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  belanja  hibah.  (2) Pertanggungjawaban  belanja  makan  dan  minuman  kegiatan  pada  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  tidak  menunjukkan  kondisi  senyatanya. (3)  Pertanggungjawaban  belanja  barang  dan  jasa  pada  3  OPD  belum  sepenuhnya  didukung  dengan  bukti  yang lengkap, valid dan sah.
Untuk  mewujudkan  terciptanya  kinerja  instansi  pemerintah  yang  baik  terdapat  beberapa  faktor  yang akan mempengaruhi kinerjanya. Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah adalah kualitas sumber  daya  manusia.  Sumber  daya  manusia  merupakan  suatu  modal  dasar  yang  paling  utama  dalam  setiap organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia organisasi tidak akan bisa bergerak. Sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai individu yang merancang dan memproduksi keluaran dalam rangka mencapai strategi dan tujuan  yang  terus  ditetapkan  oleh  organisasi  tanpa  individu  yang  memiliki  keahlian,  organisasi  tidak  dapat mencapai  tujuan  (Yusuf,  2015).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Argo  Trihapsoro  dan  Erma  Setiawati  (2015)
menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arisonaldi Sibagariang (2013) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.
Faktor  kedua  yang  mempengaruhi  kinerja  instansi  pemerintah  adalah  penerapan  sistem  pengendalian intern pemerintah. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Penerapan sistem pengendalian intern sangat penting untuk menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel  dan  transparan  sebagai  cerminan  dari  kinerja  yang  baik.  Tujuan  dari  penerapan  sistem  pengendalian intern pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian  tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan  negara,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2  Ayat  3).  Penelitan  yang  dilakukan  oleh  Irine  Chintya  (2015)  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Cahya Annisa  (2014)  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja instansi pemerintah.
Faktor  ketiga  yang  mempengaruhi  kinerja  instansi  pemerintah  adalah  gaya  kepemimpinan.  Gaya kepemimpinan  adalah  suatu  cara  yang  dipergunakan  seorang  pemimpin  dalam  mempengaruhi,  mengarahkan, mendorong  dan  mengendalikan  bawahannya  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  organisasi  secara  efektif  dan efisien  (Pasolong,  2013).  Apabila  semakin  baik  pimpinan  dalam  memimpin  suatu  instansi,  tentu  akan  semakin baik pula penilaian terhadap kinerja instansinya. Penelitian yang dilakukan Istiqomatunnisa (2017) menyatakan bahwa  gaya  kepemimpinan  berpengaruh  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah.  Sedangkan  penelitian  yang dilakukan oleh Ari Handoko (2015) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pmerintah.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kualitas  sumber  daya  manusia,  penerapan  sistem pengendalian  intern  pemerintah  dan  gaya  kepemimpinan  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah.  Penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran  dan  bahan  pertimbangan  bagi  pemerintah  yang  berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah melalui perwujudan variabel-variabel yang mempengaruhi dan juga data yang dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kinerja Instansi Pemerintah
Menurut Edison (2016)  Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu  berdasarkan  ketentuan  berdasarkan  ketentuan  atau  kesepakatan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Pengukuran  kinerja  merupakan  bagian  penting  dari  proses  pengendalian  manajemen,  baik  organisasi  publik maupun  swasta.  Namun  karena  sifat  dan  karakteristik  organisasi  sektor  publik  berbeda  dengan  sektor  swasta, penekanan  dan  orientasi  pengukuran  kinerjanya  pun  terdapat  perbedaan,  tujuan  dilakukan  penilaian  kinerja disektor publik yaitu: mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, memperbaiki kinerja periode berikutnya dan  menciptakan  akuntabilitas  publik.  Informasi  mengenai  kinerja  sangat  penting  dalam  rangka  menciptakan good governance. Manajemen yang baik dan akuntabel membutuhkan indikator kinerja untuk mengukur sukses atau  tidaknya  organisasi.  Informasi  kinerja  tersebut  diorientasikan  sebagai  pedoman  bukan  sebagai  alat pengendalian. Pemanfaatan indikator kinerja  untuk mengetahui apakah suatu organisasi, aktivitas atau program telah  memenuhi  prinsip  ekonomi,  efisien  dan  efektif.  Indikator  untuk  tiap-tiap  unit  organisasi  berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan (Mahmudi, 2015).

## Kualitas Sumber Daya Manusia
Menurut  Nuraini  (2013)  Sumber  daya  manusia  adalah  keseluruhan  orang  yang  dipekerjakan  dalam  suatu organisasi,  baik  lembaga  pemerintah  maupun  organisasi  swasta.  Kinerja  instansi  pemerintah  yang  baik,  harus memiliki  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  yang  didukung  dengan  latar  belakang  pendidikan,  sering mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan,  dan  mempunyai  pengalaman  dibidang  keuangan  sehingga  sumber  daya manusia menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

## Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Menurut  PP  60  Pasal  1  Ayat  (2)  Tahun  2008  mengenai  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  disebutkan bahwa:  “Sistem  pengendalian  intern  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan aset negara, da ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.
Indikator  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  yang  diterapkan  di  pemerintah menurut  Peraturan  Nomor  60  Tahun  2008  Pasal  3  Ayat  (1)  terdiri  atas  unsur/indikator:  (1)  lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi dan (5) pemantauan.

## Gaya Kepemimpinan
Menurut  Umam  (2010)  Gaya  kepemimpinan  merupakan  norma  perilaku  yang  digunakan  oleh  seseorang  pada saat  orang  tersebut  mencoba  mempengaruhi  perilaku  orang  lain  seperti  yang  ia  lihat.  Gaya  kepemimpinan merupakan  sebagai  pola  perilaku  pemimpin  dalam  mempengaruhi  sikap  perilaku  dan  sebagainya  para pengikutnya.  Pola  perilaku  bukan  dalam  pengertian  statis  akan  tetapi  dalam  pengertian  dinamis.  Gaya kepemimpinan  seseorang dapat  berubah-ubah  tergantung  pada  kuantitas  dan  kualitas  para  pengikut,  situasi  dan budaya  sistem  sosialnya.  Seorang  pemimpin  dapat  mempergunakan  sejumlah  pola  perilaku  dan  gaya  yang berbeda dalam mempengaruhi para pengikutnya (Nawawi, 2014).

## Pengaruh Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Kinerja Instansi Pemerintah
Kualitas sumber daya manusia adalah faktor paling penting dalam sebuah organisasi karena itu pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah  harus  secara  serius  membuat  penyusunan  perencanaan  dan  sumber  daya  manusia dibidang  akuntansi  daerah  (Sukadana  dan  Mimba,  2015).  Semua  potensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh terhadap  upaya  organisasi  dalam  mencapai  tujuan.  Walaupun  teknologi  semakin  maju  dan  perkembangan informasi  semakin  pesat,  jika  tanpa  sumber  daya  manusia  maka  akan  sulit  bagi  organisasi  untuk  mencapai tujuannya (Sutrisno, 2015).
Penelitian yang dilakukan oleh Argo Trihapsoro dan Erma Setiawati (2015) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.
H1: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

## Hubungan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Kinerja Instansi Pemerintah
Pengendalian  internal  pada  pemerintah  pusat  dan  daerah  berpedoman  terhadap  PP  Nomor  60  Tahun  2008, tentang sistem pengendalian internal pemerintah.  Penerapan Sistem pengendalian internal sangat penting untuk menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel  dan  transparan  sebagai  cerminan dari  kinerja yang  baik.  Kualitas  laporan  dan  pelayanan yang buruk biasa  disebabkan  oleh  pengendalian  internal  yang  lemah.  Salah  satu  permasalahan  yang  sering  terjadi  dalam melaksanakan sistem pengendalian internal adalah pengawasan tersebut tidak sesuai dengan pedoman dan unsur- unsur yang terdapat pada pengendalian internal. Sistem Pengendalian Internal merupakan kebijakan dan prosedur yang  dirancang  untuk  memberikan  keyakinan  bagi  manajemen  bahwa  organisasi  mencapai  tujuan  dari sasarannya (Rai, 2011).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Irine  Chintya  (2015)  menyatakan  bahwa  penerapan  sistem  pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.
H2: Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

## Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Kinerja Instansi Pemerintah
Menurut Kartono (2008),  gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, tempramen, watak dan kepribadian yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan menurut Moeheriono (2014) mendefenisikan  gaya  kepemimpinan  sebagai  suatu  perwujudan  tingkah  laku  dari  seseorang  pemimpin,  yang menyagkut  kemampuannya  dalam  memimpin.  Perwujudan  tersebut  biasanya  membentuk  pola  atau  bentuk tertentu.  Pimpinan  memiliki  kekuasaan  penuh  terhadap  kinerja  para  pegawainya,  karena  apabila  para  pegawai menyukai gaya kepemimpinannya, maka akan menimbulkan rasa betah dan tetap ingin bertahan dalam instansi yang  ia  pimpin,  sehingga  pimpinan  dapat  mengarahkan  dan  mengendalikan  para  bawahannya  agar  dapat berkontribusi bagi organisasi dalam menghasilkan kinerja yang baik.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Istiqomatunnisa  (2017)  menyatakan  bahwa  gaya  kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.
H3: Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

## Kerangka Pemikiran
Berdasarkan deskripsi hubungan antar variabel, maka dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)
Gaya Kepemimpinan (X3)
Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
e-ISSN 2527-8215

## METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  kelompok  orang,  kejadian,  atau  hal-hal  menarik  dimana  peneliti  ingin  membuat  opini (berdasarkan  statistik  sampel)  (Sekaran,  2017).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  di Kabupaten  Kepulauan  Meranti  yang  berjumlah  30  OPD.  Dalam  pemilihan  sampel penelitian didasarkan pada metode purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel dalam hal ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan inforamsi yang diinginkan, baik karena mereka adalah  satu-satunya  pihak  yang  memilikinya,  atau  mereka  memenuhi  beberapa  kriteria  yang  ditentukan  oleh peneliti (Sekaran, 2017). Berdasarkan kriteria yang dipilih terdapat masing-masing OPD berjumlah 3 responden. Sehingga jumlah yang digunakan dalam penelitian berjumlah 90 responden.

## Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah jenis data primer ( primary data ), merupakan data yang mengacu  pada  informasi  yang  diperoleh  langsung  (dari  tangan  pertama)  oleh  peneliti  terkait  dengan  variabel ketertarikan  untuk  tujuan  tertentu  dari  studi  (Sekaran,  2017).  Pada  penelitian  ini  menggunakan  data  yang diperoleh dari hasil penyebaran pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada seluruh OPD Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjadi responden dalam penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  dengan  cara  memberikan  surat  yang berisikan  pertanyaan  kepada  instansi  terkait  melalui  peninjauan  secara  langsung.  Kuesioner  adalah  daftar pertanyaan  tertulis  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya  dimana  responden  akan  mencatat  jawaban  mereka, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Uji Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif dapat dilihat atau diukur dengan nilai rata-rata ( mean ), nilai maksimum dan nilai minimum, serta  standar  deviasi  ( standard  deviation )  yang  terdapat  didalam  penelitian  (Ghozali,  2018). Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut ini:
Tabel 1 . Hasil Uji Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Kinerja Instansi Pemerintah 86 17 25 20.94 1.724 Kualitas Sumber Daya Manusia 86 24 45 37.95 3.184 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 86 78 110 92.77 6.975 Gaya Kepemimpinan 86 35 50 40.73 4.057 Valid N (listwise) 86
Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2020)
Variabel kinerja instansi pemerintah, jumlah data responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 86,  variabel  ini  terdiri  dari  5  pertanyaan  pada  skala  likert  5  poin.  Adapun  jawaban  responden  dengan  nilai minimum    sebesar  17  dan  nilai  maksimum  sebesar  25,  sehingga  diperoleh  nilai  rata-rata  ( mean )  sebesar  20,94 dan nilai standar deviasi sebesar 1,724.
Variabel  kualitas  sumber  daya  manusia,  jumlah  data  responden  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah 86, variabel ini terdiri dari 9 pertanyaan pada skala likert 5 poin. Adapun jawaban responden dengan nilai minimun sebesar 24 dan nilai maksimun sebesar 45, sehingga diperoleh nilai rata-rata ( mean ) sebesar 37,95 dan nilai standar deviasi sebesar 3.184.
Variabel  penerapan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah,  jumlah  data  responden  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah 86, variabel ini terdiri dari 22 pertanyaan pada skala likert 5 poin. Adapun jawaban responden dengan nilai minimun sebesar 78 dan nilai maksimum sebesar 110, sehingga diperoleh nilai rata-rata ( mean ) sebesar 92,77 dan nilai standar deviasi sebesar 6.975.
Variabel  gaya  kepemimpinan,  jumlah  data  responden  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  86, variabel ini terdiri dari 10 pertanyaan pada skala likert 5 poin. Adapun jawaban responden dengan nilai minimum sebesar  35  dan  nilai  maksimum  sebesar  50,  sehingga  diperoleh  nilai  rata-rata  ( mean )  sebesar  40,73  dan  nilai standar deviasi sebesar 4.057.

## Hasil Uji Normalitas
Uji  normalitas  adalah  pengujian  yang  dilakukan  guna  mengetahui  apakah  data  berdistribusi  normal  atau  tidak. Model  regresi  dikatakan  baik  jika  memiliki  nilai  residual  yang  berdistribusi  normal  atau  mendeteksi  normal (Ghozali, 2018). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji normalitas menggunakan uji Kolmogrov- Smirnov  (K-S)  dengan  membandingkan Asymptotic  Significance =  5%.  Dasar  pengambilan  keputusan  yaitu jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar  atau sama dengan 0,05, maka data berdistribusi normal, dan sebaliknya jika  nilai  signifikansi  (Sig.)  kurang  dari  0,05,  maka  data  tidak  berdistribusi  normal.  Hasil  untuk  uji  normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2 . Hasil Uji Normalitas
Unstandardized Residual N 86 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.28621903 Most Extreme Differences Absolute .109 Positive .109 Negative -.074 Test Statistic .109 Asymp. Sig. (2-tailed) .013 c

## Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2020)
Berdasarkan pada tabel 2 di atas, nilay Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,013 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

## Hasil Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar  variable bebas  (independen).  Cara  mendeteksi  ada  tidaknya  multikolinieritas  yaitu  dengan  cara  memperhatikan  angka Variance  Inflation  Factor (VIF)  dan tolerance .  Nilai cutoff yang  umum  dipakai  untuk  menunjukkan  adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2018). Hasil untuk uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3 . Hasil Uji Multikolinieritas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Kualitas Sumber Daya Manusia 0.650 1.538 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0.393 2.544 Gaya Kepemimpinan 0.524 1.910

## Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2020)
Berdasarkan pada tabel 3 diatas, diperoleh nilai tolerance untuk seluruh variabel independen > 0,1 dan nilai  VIF  <  10.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  keseluruhan  variabel  independen  tersebut  bebas  dari multikolinieritas.

## Hasil Uji Heterokedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  model  apakah  dalam  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan variance  dari  nilai  residual  penelitian  untuk  menguji  ada  tidaknya  heteroskedastisitas  dapat  ditentukan  dengan grafik Plot (Ghozali, 2018). Hasil untuk uji heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

## Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2020)
Berdasarkan  Gambar  2  diatas  dapat  kita  lihat  bahwa  titik-titik  data  pada scatterplot model  menyebar secara  acak,  serta  tersebar  baik  di  atas  maupun  di  bawah  angka  nol  pada  sumbu  Y,  dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa pada model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedasitas.

## Hasil Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada  periode  t dengan  kesalahan  penggunaan periode  t-1 (sebelumnya).  Cara  mendeteksi  problem  autokorelasi adalah  dengan  menggunakan  uji  Durbin  Watson  (DW)  .  Jika  d U ≤d≤  (4-d U ),  maka  tidak  terdapat  autokorelasi (Ghozali, 2018). Hasil untuk uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4 . Hasil Uji Autokorelasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .646 a .417 .396 1.29488 1.862

## Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2020)
Berdasarkan  hasil  tabel  4  diatas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  DW hitung sebesar  1.862,    pembanding menggunakan nilai signifikansi 5%, dengan jumlah sampel (n) 86 dan jumlah variabel independen (k) 3, maka pada  Tabel  Durbin  Watson  diperoleh  nilai  du  sebesar  1.7221.  Karena  nilai  DW hitung lebih  besar  daripada  batas atas 1.7221 dan lebih kecil daripada 4 – d  = 4 – 1.7221 = 2.278 atau:
= 1.7221 < 1.862 < 4 – 1.7221 = 1.7221 < 1,862 < 2.278
Maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi penelitian ini.

## Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel- variabel  bebas  (independen)  terhadap  variabel  terikat  (dependen)  (Ghozali,  2018).  Hasil  untuk  analisis  regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## Tabel 5.Hasil Analisis Regresi  Linier Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 6.049 2.040 2.966 .004 Kualitas Sumber Daya Manusia .002 .055 .003 .033 .974 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .103 .032 .415 3.160 .002 Gaya Kepemimpinan .130 .048 .306 2.691 .009 Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2020)
Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Kepulauan Meranti) (Sandie Davitra Alfitriady, Taufeni Taufik, dan Devi Safitri)
Berdasarkan tabel 5 di atas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.
Dari persamaan regresi linear berganda diatas dapat dijelaskan bahwa :

## Pembahasan

## Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
Dari  tabel  5  dapat  dilihat  bahwa  variabel  kualitas  sumber  daya  manusia  (X1)  dengan  nilai  diketahui  bahwa  t hitung < t tabel yaitu 0,033 < 1,989 dan signifikansi 0,974 > 0,05. Dengan demikian, H 0 diterima dan H 1 ditolak . Dapat  disimpulkan  bahwa  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  tidak  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  adalah  keseluruhan  orang  yang  dipekerjakan  dalam  suatu  organisasi, baik  lembaga  pemerintah  maupun  organisasi  swasta.  Kinerja  instansi  pemerintah  yang  baik,  harus  memiliki sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  yang  didukung  dengan  latar  belakang  pendidikan,  sering  mengikuti pendidikan  dan  pelatihan,  dan  mempunyai  pengalaman  dibidang  keuangan  sehingga  sumber  daya  manusia menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai tujuan organisasi (Nuraini, 2013).
Seharusnya  sumber  daya  manusia  mempunyai  pengaruh  yang  besar  dalam  membantu  meningkatkan kinerja,  karena  didalam  suatu  instansi  sumber  daya  manusia  merupakan  pilar  utama  sekaligus  penggerak organisasi  dalam  upaya  mewujudkan  visi  dan  misi  organisasi,  tanpa  adanya  sumber  daya  manusia  organisasi tidak akan bisa bergerak (Yusuf, 2015).
Namun  pada  kenyataanya,  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  ada  disuatu  instansi  pemerintah Kabupaten  Kepulauan  Meranti  tidak  menjamin  adanya  peningkatan  kinerja.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh dengan ada atau tidak nya ukuran-ukuran dari kualitas sumber daya manusia, seperti latar belakang pendidikan dan pelatihan, pegawai di suatu instansi tersebut masih dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing- masing sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan untuk setiap bagian. Artinya, pegawai disuatu instansi tersebut hanya perlu mengikuti SOP yang ada untuk mencapai sasaran dari program yang dibuat.
Selain  itu,  pegawai  di  suatu  instansi  pemerintahan  juga  dapat  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik melalui arahan dari atasan dan mempelajari bagaimana tata cara melaksanakan tugas yang diberikan dalam setiap program yang ada. Sehingga, tujuan yang diinginkan dapat terealisasi dengan baik, walaupun pegawai tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan posisi kerja serta tidak mendapatkan pelatihan di instansi tersebut.
Hal  ini  dikuatkan  dengan  data  kuesioner  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  responden  memberi jawaban tidak setuju pada butir kuesioner dalam indikator latar belakang pendidikan dan pelatihan. Keadaan ini mengindikasikan  bahwa  masih  terdapat  pegawai yang  tidak  mendapatkan  pelatihan  ataupun penempatan  posisi kerja yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Namun, berdasarkan data yang ada justru responden merasa bahwa mereka telah mencapai tujuan yang diharapkan oleh instansi.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arisonaldi  Sibagariang  (2013) mengatakan  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah. Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Argo  Trihapsoro  dan  Erma  Setiawati  (2015)  mengatakan  bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

## Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
Dari  tabel  5  dapat  dilihat  bahwa  variabel  penerapan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  (X2)  dengan  nilai diketahui  bahwa  t  hitung  >  t  tabel  yaitu  3,160  >  1,989  dan  signifikansi  0,002  <  0,05.  Dengan  demikian,  H 0 ditolak  dan H 2 diterima .  Dapat  disimpulkan  bahwa  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dengan  diterimanya  hipotesis  ini  membuktikan  bahwa  penerapan  sistem  pengendalian  intern pemerintah  merupakan  faktor  penting  dalam  meningkatkan  kinerja  instansi  pemerintah.  Penerapan  sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai peranan penting dalam kinerja instansi pemerintah, oleh karena itu sistem  pengendalian  intern  pemerintah  harus  diterapkan  dan  dilaksanakan  dalam  menilai  kinerja  instansi pemerintah.  Hal  ini  dikarenakan  agar  kinerja  instansi  pemerintah  mendapatkan  hasil  yang  maksimal  dalam tingkat melayani kebutuhan masyarakat.
Hal  ini  dikuatkan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Irine  Chintya  (2015),  dimana  sistem pengendalian intern pemerintah yang baik dalam suatu pemerintah akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula, sehingga akan memberi keyakinan bagi pemerintah bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi kinerja instansi pemerintah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Irine Chintya (2015) mengatakan bahwa penerapan sistem pengendalian  intern  pemerintah  berpengaruh  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah.  Sedangkan  penelitian  yang
Y= 6,049 – 0,002X 1 – 0,103X 2 + 0,130X 3 + e
dilakukan oleh Cahya Annisa (2014) mengatakan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

## Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
Dari  tabel  5  dapat  dilihat  bahwa  variabel  gaya  kepemimpinan  (X3)  dengan  nilai  diketahui  bahwa  t  hitung  >  t tabel yaitu 2,691 > 1,989 dan signifikansi 0,009 < 0,05. Dengan demikian, H 0 ditolak dan H 3 diterima . Dapat disimpulkan  bahwa  Gaya  Kepemimpinan  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Kabupaten Kepulauan Meranti.
Gaya  kepemimpinan  adalah  suatu  cara  yang  dipergunakan  seorang  pemimpin  dalam  mempengaruhi, mengarahkan,  mendorong  dan  mengendalikan  bawahannya  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  organisasi  yang efektif dan efisien (Pasolong, 2013). Hal ini bertujuan agar apabila pemimpin suatu instansi mampu melakukan berbagai  macam  kegiatan  seperti  mengarahkan,  mendorong  dan  mengendalikan  para  bawahannya,  tentu  akan berdampak baik pada pencapaian suatu instansi yang ia pimpin.
Hal  ini  dikuatkan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Istiqomatunnisa  (2017),  dimana  gaya kepemimpinan  seorang  pemimpin  sangat  diperlukan  dalam  suatu  organisasi  karena  maju  mundurnya  suatu organisasi  tergantung  seberapa  baik  pemimpin  dapat  memainkan  perannya  agar  organisasi  tersebut  hidup  dan berkembang,  serta  semakin  tinggi  gaya  kepemimpinan,  maka  semakin  tinggi  pula  kinerja  instansi  pemerintah. Hal  ini  disebabkan  dengan  adanya  gaya  kepemimpinan  yang  baik  terhadap  suatu  pemerintahan  akan  dapat menciptakan kinerja yang maksimal untuk mencapai suatu tujuan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiqomatunnisa (2017) mengatakan bahwa  gaya  kepemimpinan  berpengaruh  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah.  Sedangkan  penelitian  yang dilakukan oleh Ari Handoko (2015) mengatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji  koefisien  determinasi  (R 2 )  digunakan  untuk  memprediksi  seberapa  besar  kontribusi  pengaruh  variabel independen  terhadap  variabel  dependen.  Nilai  koefisien  determinasi  adalah  antara  nol  dan  satu.  Nilai  yang mendekati  satu  berarti  variabel-variabel  independen  memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan untuk  memprediksi  variasi  variabel  dependen.  Sebaliknya,  nilai  koefisien  determinasi  yang  kecil  menandakan kemampuan  variabel  independen  dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen  amat  terbatas  (Ghozali,  2018). Hasil untuk uji koefisien determinasi (R 2 ) dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 6.Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .666 a .444 .423 1.310
Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2020)
Berdasarkan  tabel  6  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  nilai adjusted  R 2 sebesar  0,423.  Hal  ini  berarti  42,3% variasi  kinerja  instansi  pemerintah  dipengaruhi oleh variasi  dari  tiga  variabel  independen  kualitas  sumber  daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan gaya kepemimpinan. Sedangkan sisanya 57,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak diteliti.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  1)  kualitas  sumber  daya  manusia  tidak berpengaruh  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah.  2)  penerapan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. 3) gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  yang  telah  dilakukan,  maka  saran  yang  diajukan  untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 1) peneliti selanjutnya perlu melakukan wawancara yang mungkin dapat  mengendalikan  jawaban  tiap  responden.  2)  peneliti  selanjutnya  dapat  melakukan  penelitian  pada  ruang lingkup  yang  lebih  luas,  apabila  diperbanyak  populasi  dan  sampelnya  kemungkinan  akan  mendapatkan  hasil yang  berbeda.  3)  peneliti  selanjutnya  agar  dapat  menambahkan  variabel  lain  seperti  budaya  organisasi, penekanan  anggaran,  dll  atau  menambahkannya  sebagai  variabel  moderating  atau  intervening  dalam  penelitian yang akan dilakukan.
Adapun implikasi dari penelitian ini antara lain: 1) bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat  dijadikan  sebagai  sumbangan  pemikiran  dan  bahan  pertimbangan  pemerintah,  serta  salah  satu  sumber literatur  dalam  rangka  memperbaiki  dan  meningkatkan  kinerja  di  setiap  instansi  pemerintah  yang  ada.  2)  bagi mahasiswa,  hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan bahan  yang  bermanfaat  bagi  pengembangan
ilmu  penelitian  dalam  bidang  akuntansi  yang  berkaitan  dengan  kinerja  instansi  pemerintah.  3)  bagi  peneliti selanjutnya, hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat dijadikan  sebagai   penambah  pengetahuan para  pembaca maupun  sebagai  salah  satu  bahan  referensi  atau  bahan  pertimbangan  dalam  penelitian  selanjutnya  dan  sebagai penambah wacana keilmuan.

## DAFTAR RUJUKAN
Anggraeni,  Rafika.  2009. Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  Dan  Komitmen  Organisasi  Terhadap Kinerja  SKPD  Pemerintahan  Kabupaten  Labuhan  Batu .  Skripsi  Fakultas  Ekonomi.  Universitas Sumatera Utara.
Annisa,  Cahya.  2014. Pengaruh  Budaya  Organisasi,  Kepuasan  Kerja  dan  Pengendalian  Intern  Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru . JOM Fekon Vol.1 No. 2 Oktober 2014. Universitas Riau. Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia.  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Atas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga. Chintya, Irine. 2015. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Solok (Studi Pada SKPD Kota Solok) . Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Edison. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung: Alfabeta. Ghozali,  Imam.  2018.  Aplikasi Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM . SPSS  25 .  Badan  Penerbit: Universitas Diponegoro. Semarang.
Handoko,  Ari.  2015. Analisis  Pengaruh  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Governance,  Komitmen  Organisasi Dan  Gaya  Kepemimpinan  Terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintahan  (Studi  Empiris  Pada  Instansi- Instansi  Dalam  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Grobongan) .  Jurnal  Akuntansi  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Harbani, Pasolong. 2013. Kepemimpinan Birokrasi . Bandung: CV Alfabeta. Istiqomatunnisa.  2017. Pengaruh  Good  Governance,  Pengendalian  Intern  dan  Gaya  Kepemimpinan  Terhadap Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Studi  pada  SKPD  Kabupaten  Siak) .  JOM  Fekon  Vol.  4  No.  1  Februari 2017. Universitas Riau.
Kartini, Kartono. 2008. Pemimpin dan Kepemimpinan . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Khaerul, Umam. 2010. Perilaku Organisasi . Bandung: Pustaka Setia. Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik . Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Moeheriono. 2014. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi . Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Nawawi, Ismail. 2014. Manajemen Perubahan: Teori dan Aplikasi pada Organisasi Publik dan Bisnis . Bogor: Ghalia Indonesia.
Nuraini, T. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia . Pekanbaru: Yayasan Aini Syam. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  tentang Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah . Rai, I G.A. 2011. Audit Kinerja pada Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat. Sekaran,  Uma  dan  Rouger  Bougie.  2017. Metode  Penelitian  Untuk  Bisnis .  Edisi  6.  Buku  1  dan  2.  Salemba Empat.
Sibagariang, Arisonaldi. 2013 . Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komunikasi, Sarana Pendukung dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja SKPD (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Sibolga) . Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Sukadana,  Ikrima  Chikita  dan  Ni  Putu  Sri  Harta  Mimba.  2015. Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia Terhadap  Kesiapan  Penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  Pada  Satuan  Kerja  di  Wilayah  Kerja  KPPN Denpasar . E-Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Susanti, Unik. APBD-P Kepulauan Meranti Disahkan Rp. 1,109 Triliun. Sabtu, 29 September 2018. 20:02 WIB, diakses melalui https://www.cakaplah.com.
Sutrisno,  Edy.  2015. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Cetakan  ke  tujuh) .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Trihapsoro, Argo dan Erma Setiawati. 2015. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi  dan Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah (Studi  Kasus  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Boyolali) .  Jurnal  Akuntansi  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Yusuf,  Burhanuddin.  2015. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  di  Lembaga  Keuangan  Syariah .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.