## EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI DESA

## I Wayan Sutrisna
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Mahendradatta e-mail : sutrisna76@yahoo.co.id
Abstrak - Pembangunan yang dilakukan di desa saat ini mengalami perubahan yang semakin cepat, sehingga dibutuhkan para aparatur pemerintah desa yang benar-benar dapat menyesuai- kan dengan keadaan yang terus berubah. Pemerintah desa juga harus mampu menggali potensi desa yang dapat digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat mutlak diperlukan sehingga masyarakat menjadi kuat khususnya dalam bidang ekonomi. Badan Us- aha Milik Desa  (BUMDes) merupakan lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, lembaga ini adalah wadah bagi masyarakat desa dalam memperkuat perekonomian menuju kearah kesejahteraan. Pemerintah diharapkan terus berupaya memberikan pemahaman kepa- da pemerintah desa akan pentingnya keberadaan lembaga ekonomi ini dalam pemberdayaan masyarakat desa. Penguatan kelembagaan BUMDes harus dijadikan prioritas oleh pemerin- tah desa yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Lembaga usaha desa yang dikelola secara baik akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat desa. Masyarakat akan menerima manfaat secara individu utamanya yang terlibat secara langsung dalam usaha desa ini. Selain itu BUMDes yang dikelola dengan baik akan mampu menambah keuangan pemerintah desa yang digunakan dalam pembangunan desa guna menekan angka kemiskinan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tulisan ini menggunakan kajian dengan pendekatan studi literatur yang bertujuan untuk mengetahui tentang eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Ekonomi di Desa.
Kata kunci : pembangunan, perekonomian, partisipatif dan masyarakat desa.
Abstract - The development carried out in the village is currently undergoing increasingly rapid changes, so that village government officials are needed who can really adapt to chang- ing conditions. The village government must also be able to explore the potential of the vil- lage which can be used to increase Village Original Income (PAD), which leads to improving the welfare of all village communities. Community empowerment is absolutely necessary so that society becomes strong, especially in the economic field. Community empowerment is absolutely necessary so that society becomes strong, especially in the economic field. Village Owned Enterprises (BUMDes) is an  economic empowerment institution for rural  commu- nities, this institution is a forum for village communities to strengthen the economy towards prosperity. It is hoped that the government will continue to strive to provide understanding to the village government of the importance of the existence of this economic institution in empowering village communities. Strengthening BUMDes institutions must be a priority by the  village  government,  supported  by  all  levels  of  society.  Well-managed  village  business institutions will provide enormous benefits to the life of village communities. The community will receive benefits individually, especially those who are directly involved in this village business. In addition, BUMDes that are well managed will be able to increase village govern- ment finances used in village development to reduce poverty and at the same time improve community welfare. This paper uses a study with a literature study approach which aims to find out about the existence of BUMDes in Economic Development in Villages.
Key words : development, economy, participatory and rural communities.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  yang  dilak- sanakan  oleh  bangsa  Indonesia  memilki tujuan  yakni  mewujudkan  masyarakat  se- jahtera, adil dan makmur. Untuk mewujud- kan tujuan dari pembangunan nasional ini pemerintah saat  ini terus  menggejot pem- bangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Kesejahteraan masyarakat yang menjadi  tujuan  pembangunan  ini  adalah kesejahteraan  di  seluruh  wilayah  negeri. Adanya  ketimpangan  kesejahteraan  an- tara daerah perkotaan dan daerah pedesaan membuat pemerintah saat ini memberikan prioritas anggaran langsung ke desa. Salah satu  program  yang  dicanangkan  pemerin- tah yang tertuang dalam Nawa Cita adalah Membangun Indonesia dari pinggiran den- gan  memperkuat  daerah-daerah  dan  desa dalam  kerangka  negara  kesatuan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluru- han maka desa harus mendapatkan  perha- tian  lebih  dalam  pelaksanaan  pembangu- nan nasional.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Ta- hun 2014 tentang Desa, menyebutkan bah- wa  Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau yang disebut dengan nama lain, selanjutn- ya disebut Desa, adalah kesatuan masyar- akat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah yang berwenang untuk mengatur dan men- gurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tr- adisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Re- publik  Indonesia.  Aturan  ini  telah  mem- berikan  kewenangan  kepada  pemerintah desa untuk mengatur pemerintahannya da- lam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik menuju peningkatan kesejahter- aan  masyarakat.  Pembangunan  desa  se- bagai  bagian  dari  Pembangunan  Nasional dan daerah, pada dasarnya merupakan ke- seluruhan upaya dalam rangkaian kegiatan yang  dilaksanakan  secara  berencana  oleh
Pemerintah  dan  masyarakat,  untuk  men- ingkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dari berbagai  aspek  kehidupan  baik  ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan.
Paradigma  pembangunan  desa  saat ini  mengalami  perubahan  yang  semakin cepat,  sehingga  dibutuhkan  para  aparatur pemerintah  desa  yang  benar-benar  dapat menyesuaikan  dengan  keadaan  yang  ter- us  berubah,  saat  ini  tuntutan  masyarakat mengenai  pelayanan  kepada  masyarakat merupakan  faktor  yang  penting  dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya di desa. Pemerintah desa juga harus mampu menggali potensi desa yang dapat diguna- kan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), yang bermuara pada pening- katan  kesejahteraan  seluruh  masyarakat. Pemberdayaan  masyarakat  mutlak  diper- lukan  sehingga  masyarakat  menjadi  kuat khususnya dalam bidang ekonomi.
Perkembangan  pembangunan  yang semakin  cepat  dan  sangat  kompleks menuntut  seluruh  komponen  yang  terli- bat  dalam  proses  pembangunan  mampu mewujudkan  apa  yang  menjadi  tujuan dari pembangunan nasional. Landasan pe- mikiran  dalam  mengatur  mengenai  desa adalah  keanekaragaman,  partisipasi,  oto- nomi asli, demokratisasi dan pemerdayaan masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa desa  telah  diberikan  hak  otonomi  dalam proses  pembangunan.  Namun  otonomi desa tidak berarti kedaulatan desa, melain- kan suatu kewenangan dalam kerangka ot- onomi daerah. Keragaman desa membawa konsekwensi  yang  luas  diantaranya  desa dapat  menentukan  arah  masa  depannya serta penggunaan istilah istilah sesuai den- gan kearifan lokal masing-masing. Selain itu, desa juga dituntut untuk mampu mem- bangkitkan  partisipasi  masyarakatnya  da- lam proses pembangunan dengan pember- dayaan masyarakat secara maksimal guna menekan  jumlah  masyarakat  miskin  yang ada di wilayahnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal
15  Januari  2020  merilis  data  yang menyebutkan bahwa Persentase penduduk miskin  pada  September  2019    sebesar 9,22  persen,  menurun  0,19  persen  poin terhadap  Maret  2019  dan  menurun  0,44 persen  poin  terhadap  September  2018. Jumlah penduduk miskin pada September 2019  sebesar  24,79  juta  orang,  menurun 0,36  juta  orang  terhadap  Maret  2019  dan menurun  0,88  juta  orang  terhadap  Sep- tember  2018.  Persentase  penduduk  mi- skin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar  6,69  persen,  turun  menjadi  6,56 persen  pada  September  2019.    Sementa- ra  persentase  penduduk  miskin  di  daerah perdesaan pada Maret 2019 sebesar 12,85 persen,  turun  menjadi  12,60  persen  pada September  2019.  Dibanding  Maret  2019, jumlah penduduk miskin September 2019 di  daerah  perkotaan  turun  sebanyak  137 ribu orang (dari 9,99 juta orang pada Ma- ret 2019 menjadi 9,86 juta orang pada Sep- tember  2019).  Sementara  itu,  daerah  per- desaan  turun  sebanyak  221,8  ribu  orang (dari  15,15  juta  orang  pada  Maret  2019 menjadi 14,93 juta orang pada September 2019).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jum- lah masyarakat miskin lebih banyak ada di daerah pedesaan.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan  lembaga  ekonomi  yang  ber- tujuan  mendorong  upaya  meningkatkan pendapatan  masyarakat  desa  sesuai  den- gan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai badan usaha yang seluruh atau se- bagian  besar  modalnya  dimilki  oleh  desa melalui  penyertaan  secara  langsung  yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya un- tuk kesejahteraan masyarakat desa (Fkun, 2019). Sedangkan Harmiati dan Zulhakim (2017)  dalam  kajiannya  mengemukakan bahwa  Eksistensi  atau  penguatan  peran BUMDes  dalam  mengembangkan  usaha dan  perekonomian  masyarakat  desa  me- merlukan penanganan yang komprehensif,
sehingga tumbuhnya ekonomi nasional ditopang kokoh oleh perekonomian desa yang kokoh dan terarah. Ramadana et.al (2013) juga mengkaji keberadaan BUM- Des yang menyatakan bahwa Badan Usa- ha Milik Desa adalah unit ekonomi multi sektor yang dikelola oleh pemerintah desa dan  masyarakat  untuk  memakmurkan sebesar besarnya kepentingan masyarakat desa. Sekaligus memberikan kontribusi positif bagi Pendapatan Asli Desa (PAD). Hasil-hasil  kajian   tersebut  menunjuk- kan bahwa keberadaan BUMDes sangat penting dalam meningkatkan kesejahter- aan masyarakat desa. Sebagai lembaga ekonomi di desa, keberadaan BUMDes diharapkan mampu menekan tingkat kem- iskinan di wilayah masing-masing sehing- ga secara nasional mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Tu- lisan ini menggunakan kajian dengan pen- dekatan studi literatur yang bertujuan un- tuk mengetahui tentang eksistensi Badan Usaha Milik Desa dalam Pembangunan Ekonomi di Desa.

## PEMBAHASAN
1. BUMDes  sebagai  lembaga  pember- dayaan ekonomi masyarakat desa
Pembangunan  pedesaan  merupakan salah  satu  aspek  penting  dalam  Pemban- gunan  Nasional,  artinya  pembangunan pedesaan  merupakan  bagian  integral  dari Pembangunan  Nasional  yang  bersifat menyeluruh  yang  keberhasilannya  mut- lak  harus  didukung  oleh  semua  lapisan masyarakat.  Pembangunan  Desa  sebagai bagian  dari  Pembangunan  Nasional  dan daerah,  pada  dasarnya  merupakan  kes- eluruhan upaya dalam rangkaian kegiatan yang  dilaksanakan  secara  berencana  oleh Pemerintah  dan  masyarakat,  untuk  men- ingkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dari berbagai  aspek  kehidupan  baik  ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan.
Pembangunan  wilayah  pedesaan harus dilaksanakan dengan pola pem-
bangunan  partisipatif  sehingga  mayori- tas  masyarakat  dapat  diberdayakan  da- lam  pembangunan  baik  itu  pembangunan sosial  budaya  maupun  pembangunan ekonomi.  Pemberdayaan  masyarakat  da- lam pembangunan ekonomi di desa diwu- judkan dengan pembentukan Badan Usaha Milik  Desa.  BUMDes  merupakan  lemba- ga  yang  bertujuan  untuk  memberdayakan sektor ekonomi masyarakat di desa menu- ju  kesejahteraan  yang  menjadi  cita-cita pembangunan.  Pembentukan  BUMDes akan  memberikan  manfaat  ekonomi  terh- adap masyarakat desa baik secara individu bagi yang terlibat di unit-unit usaha BUM- Des juga dapat memberikan tambahan ke- uangan bagi kas desa sebagai PAD
Dalam  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor 4  Tahun  2015  Tentang  Pendirian,  Pengu- rusan  dan  Pengelolaan,  dan  Pembubaran Badan Usaha Milik Desa disebutkan bah- wa Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui penyertaan  secara  langsung  yang  berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usa- ha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya  kese- jahteraan masyarakat Desa. Tujuan pendi- rian BUMDes adalah :
a. meningkatkan perekonomian Desa;
b. mengoptimalkan  aset  Desa  agar  ber- manfaat untuk kesejahteraan Desa;
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d. mengembangkan  rencana  kerja  sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang  mendukung  kebutuhan  layanan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraan mas- yarakat melalui perbaikan pelayanan
umum,  pertumbuhan  dan  pemerataan ekonomi Desa; dan h. meningkatkan  pendapatan  masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
Keberadaan  BUMDes  sebagai  lem- baga  penyangga  ekonomi  pedesaan  harus mampu melibatkan mayoritas masyarakat desa dalam unit-unit usaha yang dimiliki. Sebagai  lembaga  pemberdayaan  ekonomi masyarakat  desa,  keberadaan  BUMDes merupakan  wadah  bagi  masyarakat  desa menuju kearah kesejahteraan. Pemerintah terus  berupaya  memberikan  pemahaman kepada  pemerintah  desa  akan  pentingnya keberadaan  lembaga  ekonomi  ini  dalam pemberdayaan masyarakat desa. Dalam la- man  Kemendesa.go.id  disebutkan  bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  (Kemendes PDTT)  mencatat  hingga  Desember  2018 sebanyak  61  persen  desa  telah  memiliki Badan Usaha Milik Desa atau telah terben- tuk sebanyak 45.549 unit BUMDes di In- donesia. Jumlah ini meningkat tajam  dari tahun  2014  yang  hanya  memiliki  1.022 BUMDes.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pemahaman tentang pentingnya BUMDes sebagai  lembaga  pemberdayaan  ekonomi masyarakat desa telah dipahami mayoritas desa  yang  ada  di  Indonesia  sehingga  su- dah mampu mewujudkan badan usaha ini sebagai prioritas pembangunan khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi.
Badan  usaha  milik  desa  dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kesejahter- aan  masyarakat  desa  dan  pengembangan desa  menjadi  desa  yang  mandiri.  Meski- pun  saat  ini  sebagian  besar  desa  sudah memiliki BUMDes, namun masih banyak badan  usaha  yang  dimiliki  tidak  dikelola dengan  baik.  Masih  banyak  badan  usaha desa  dibentuk  untuk  memenuhi  tuntutan pemerintah  saja,  namun  pengelolaannya belum dilakukan secara maksimal. Dalam mengelola  potensi  desa  yang  akan  diusa- hakan untuk menunjang proses pemban-
gunan ekonomi di desa, badan usaha milik desa  menghadapi  berbagai  permasalahan seperti  yang  dikemukakan  oleh  Kusuma dan Purnamasari (2016)  diantaranya yak- ni:
a. Komunikasi;
b. Pemberdayaan masyarakat lokal;
c. Kapasitas manajerial;
d. Infrastruktur BUMDes;
e. Transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggung jawaban.
Permasalahan  yang  dihadapi  ini  ha- rus  mampu  diatasi  oleh  pemerintah  desa agar  lembaga  ekonomi  yang  dibentuk  ini dapat berjalan sesuai peruntukannya. Pen- guatan  kapasitas  kelembagaan  BUMDes harus  terus  dilakukan  agar  sumber  daya yang  ada  di  desa  mampu  dioptimalkan peran sertanya dalam pembangunan.

## 2. Pembangunan ekonomi desa melalui pendekatan partisipatif
Pelaksanaan  Undang-Undang  No- mor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang mengamanatkan alokasi dana dari Angga- ran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang  cukup  untuk  pembangunan  di  desa diharapkan  mampu  menjadikan  desa  se- bagai  subyek  pembangunan.  Peningkatan pembangunan  infrastruktur  di  desa  akan mampu meningkatkan kesejahteraan mas- yarakat  terutama  semakin  cepatnya  has- il-hasil  pertanian  dan  produksi  dari  desa terserap di pasaran. Membangun desa be- rarti membangun Indonesia secara merata dan berkeadilan karena di desa mayoritas masyarakat negeri ini tinggal dan juga se- bagian masih belum sejahtera. Desa yang maju  akan  menjadikan  Indonesia  sebagai negara  yang  maju    dan    sejahtera    seper- ti  yang  diharapkan  setiap  pemerintahan. Menjadikan  desa  sebagai  fokus  pemban- gunan  merupakan  kebijakan  yang  sangat tepat  demi  terwujudnya  masyarakat  yang makmur dan berkeadilan.
Wahyuningsih (2019), menyebutkan bahwa  salah  satu  bentuk  fasilitas  yang diberikan  pemerintah  pusat  melalui  me- kanisme  kebijakan  fiskal  adalah  program dana  desa.  Kebijakan  fiskal  memiliki dampak  multiplier  terhadap  perekonomi- an  sehingga  kebijakan  pemerintah  pusat melalui  mekanisme  dana  desa  ini  dihara- pkan pada akhirnya dapat menanggulangi kemiskinan  di  Indonesia.  Adanya  alokasi dana desa ini akan menjadikan desa dapat berperan  dan  berkontribusi  dalam  pem- bangunan  sehingga  desa  dapat  menjadi ujung  tombak  bagi  pelayanan  publik  dan peningkatan  serta  pemerataan  kesejahter- aan warga negara.
Undang-Undang  Nomor  6  tahun 2014 tentang Desa merupakan aturan men- genai penyelenggaraan pemerintahan desa dimana desa pada saat  ini  telah mengala- mi  perkembangan  dalam  berbagai  bentuk sehingga  perlu  dilindungi  dan  diberdaya- kan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis  untuk  menciptakan  landasan yang  kuat  dalam  melaksanakan  pemerin- tahan  dan  pembangunan  menuju  masyar- akat yang adil, makmur dan sejahtera. Pengaturan Desa bertujuan:
a. Memberikan pengakuan  dan penghor- matan atas Desa yang sudah ada den- gan keberagamannya sebelum dan ses- udah  terbentuknya  Negara  Kesatuan Republik Indonesia;
b. Memberikan  kejelasan  status  dan  ke- pastian  hukum  atas  Desa  dalam  sis- tem  ketatanegaraan  Republik  Indone- sia  demi  mewujudkan  keadilan  bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. Melestarikan dan memajukan adat, tra- disi, dan budaya masyarakat Desa;
d. Mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan partisipasi  masyarakat  Desa  untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e. Membentuk  Pemerintahan  Desa  yang profesional, efisien dan efektif,  terbu-
ka, serta bertanggung jawab;
f. Meningkatkan  pelayanan  publik  bagi warga  masyarakat  Desa  guna  mem- percepat  perwujudan  kesejahteraan umum;
g. Meningkatkan  ketahanan  sosial  bu- daya  masyarakat  Desa  guna  mewu- judkan masyarakat  Desa yang mampu memelihara  kesatuan  sosial  sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. Memajukan  perekonomian  masyar- akat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
Partisipasi masyarakat merupakan kun- ci  utama  suksesnya  pelaksanaaan  pemban- gunan yang dilaksanakan di desa. Partisipasi masyarakat  akan  menempatkan  masyarakat desa  sebagai  motor  penggerak  atau  sebagai subyek  pembangunan  bukan  hanya  sebagai obyek  atau  penerima  manfaat  saja.  Dengan Partisispasi  ini  membuat  masyarakat  desa akan merasa memiliki serta ikut bertanggung- jawab  terhadap  setiap  proses  dan  hasil-hasil pembangunan.  Partisipasi  masyarakat  akan mengarah  kepada  pemberdayaan  masyar- akat karena melalui partisipasi dalam seluruh proses,  masyarakat  akan  semakin  berdaya dan  mampu  mengendalikan  proses  tersebut kearah pencapaian kesejahteraan.
Mendorong  partisipasi  masyarakat  da- lam  membangun  Indonesia  dari  desa  akan terwujud apabila pemerintah memiliki keingi- nan  yang  baik  untuk  melaksanakannya.  Pe- merintah wajib mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pola partisipatif ini. Pola pembangunan desa yang partisipatif merupakan pemecahan masalah  dalam  mengatasi  ketidak  merataan pembangunan yang dialami bangsa dan nega- ra saat ini. Mendorong partisipasi masyarakat desa  secara  maksimal  dalam  pembangunan akan  menjadikan  pembangunan  yang  dilak- sanakan ini  mampu  mewujudkan tujuan  na- sional sesuai apa yang dicita-citakan bersama yakni masyarakat Indonesia yang adil dan se-
jahtera.

## 3. Penguatan  peran  BUMDes  menuju terwujudnya Desa Mandiri
Desa  sebagai daerah otonom  memiliki hak  untuk  mengelola  potensi  desanya  yang ditujukan  kepada  kemakmuran  masyarakat desa  setempat.  Setiap  desa  memiliki  potensi yang  berbeda-beda,  sehingga  memerlukan kejelian  dan  pengetahuan  yang  cukup  bagi warga desa dalam mengelola potensi tersebut. Pembangunan  ekonomi  yang    dilaksanakan di desa memerlukan strategi dan melibatkan masyarakat  desa  masing-masing.  Lembaga yang  dibentuk  oleh  pemerintah  desa  untuk memperkuat  perekonomian  desa  serta  pem- berdayaan  masyarakat  adalah  Badan  Usaha Milik Desa.
Badan  Usaha  Milik  Desa  merupakan pengejawantahan  dari  amanat  Undang  Un- dang  Nomor  6  Tahun  2014  yang  menyata- kan  bahwa  BUMDes  dibentuk  atas  dasar semangat  kekeluargaan  dan  kegotongroyon- gan  untuk  mendayagunakan  segala  potensi ekonomi,  kelembagaan  perekonomian,  serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia  dalam  rangka  meningkatkan  kese- jahteraan  masyarakat  desa.  Penguatan  peran BUMDes dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat  desa  memerlukan penanganan  yang  komprehensif,  sehingga tumbuhnya  ekonomi  nasional  ditopang  oleh perekonomian desa yang kokoh dan terarah. BUMDes  sebagai  lembaga  ekonomi  desa yang legal dan memiliki peran penting dalam meningkatkan  usaha  perekonomian  masyar- akat  desa,  perlu  di  dukung  pemerintah  se- bagai basis pengembangan industri kecil dan menegah (Harmiati dan Zulhakim, 2017).
Ramadana  et.al  (2013)  mengungkap- kan  bahwa  posisi  badan  usaha  milik  desa dalam  menghadapi  realitas  arus  desak  inter- vensi  modal  domestik  dan  asing  yang  kini menjadikan  desa  sebagai  sasaran  pengem- bangan usaha sangat keras sekali, disamping itu badan usaha milik desa ini hanya bermod- al tak seberapa jika dibandingkan dengan
swasta  bermodal  besar  maka  posisi  badan usaha milik desa ini tak dapat dibandingkan. Dengan sumberdaya alam yang dimiliki oleh desa, hal ini sangat rawan sekali terjadi inter- vensi  modal  dan  pasar  di  pedesaan.  Kehad- iran badan usaha milik desa ini sendiri akan menjadi  penangkal  bagi  kekuatan  korporasi asing dan nasional. Diharapkan badan usaha milik  desa  mampu  menggerakkan  dinamika ekonomi desa, dan sebagai perusahaan desa.
Badan  usaha  milik  desa  yang  dikelola dengan baik, akan mampu memberikan lapa- ngan pekerjaan kepada masyarakat karena tu- juan utama pendirian BUMDes adalah pem- berdayaan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat  desa.  Dampak  lainnya  apabila badan  usaha  ini  dikelola  secara  profesional adalah sumbangan terhadap pendapatan desa yang tinggi. Pendapatan dari badan usaha ini dapat dialokasikan oleh pemerintah desa da- lam pelaksanaan pembangunan  di  desa  baik fisik maupun non fisik. BUMDes yang maju dan kuat akan mampu memberikan manfaat maksimal terhadap masyarakat dan pemban- gunan di desa dalam mewujudkan desa yang mandiri.
Menurut  Nursetiawan  (2018),  Desa mandiri  merupakan  desa  yang  mampu  me- menuhi  kebutuhannya  dan  apabila  terdapat bantuan  dari  Pemerintah,  bantuan  tersebut hanya  bersifat  stimulus.  Pembangunan  desa mandiri  meliputi  kegiatan-kegiatan  renca- na  pembangunan  yang  bersifat  partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. Adapun strategi  yang  dapat  dilakukan  untuk  menca- pai desa mandiri tersebut dengan melakukan implementasi inovasi  di  setiap  sendi  lemba- ga usaha Badan Usaha Milik Desa. Selain itu dilakukan optimalisasi di setiap aset desa dan potensi desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Desa yang maju dan mandiri merupa- kan  desa  yang  mampu  mengelola  aset  dan potensi  yang  dimiliki  serta  mampu  meman- faatkan peluang yang ada dalam pengelolaan pembangunan  untuk  kesejahteraan  warga desa. Penguatan kelembagaan BUMDes ha-
rus  dijadikan  prioritas  oleh  pemerintah  desa yang didukung oleh seluruh lapisan masyar- akat.  Usaha  desa  yang  dikelola  secara  baik akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi  kehidupan  masyarakat  desa.  Masyar- akat akan menerima manfaat secara individu utamanya  yang  terlibat  secara  langsung  da- lam usaha desa ini. Selain itu BUMDes yang memiliki  sisa  hasil  usaha/keuntungan  yang besar  akan  memberikan  Pendapatan  Asli Desa  (PAD)  kepada  pemerintah  desa  yang dapat  digunakan  dalam  pembangunan  desa menuju  peningkatan  kesejahteraan  masyar- akat desa.

## PENUTUP Simpulan
BUMDes dibentuk sebagai lembaga pe- meberdayaan ekonomi masyarakat desa yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa  dan  pengembangan  desa menjadi desa yang mandiri. Saat ini sebagian besar desa sudah memiliki BUMDes, namun masih banyak badan usaha desa tidak dikelola dengan baik, sehingga belum mampu menja- di badan usaha yang dapat menyangga pere- konomian desa dan juga memberikan tamba- han pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pola  pembangunan  yang  partisipatif merupakan pemecahan masalah dalam men- gatasi  ketidak  merataan  pembangunan  yang dialami  bangsa  dan  negara  saat  ini.  Partisi- pasi  seluruh  masyarakat  dalam  pembangu- nan khususnya pembangunan ekonomi telah mampu  memperkuat  sendi-sendi  perekono- mian  desa.  Pola  partisipatif  ini  menjadikan masyarakat  lebih  berdaya  khususnya  dalam bidang  ekonomi  sehingga  kemiskinan  yang banyak jumlahnya di desa dapat ditekan. Lembaga  usaha  desa  yang  dikelola  secara baik akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat desa. Mas- yarakat akan menerima manfaat secara indi- vidu utamanya yang terlibat secara langsung dalam  usaha  desa  ini.  Selain  itu  BUMDes yang memiliki sisa hasil usaha/keuntungan
yang  besar  akan  memberikan  Pendapatan Asli Desa kepada keuangan pemerintah desa yang  digunakan  dalam  pembangunan  desa yang bertujuan untuk meningkatkan kehidu- pan ekonomi masyarakat.

## Rekomendasi
Masih banyaknya pengelolaan BUM- Des yang kurang baik mengakibatkan per- an BUMDes belum maksimal dalam men- ingkatkan perekonomian masyarakat desa. Tata  kelola  dan  kurangnya  pengetahuan kewirausahaan  pengurus  BUMDes  meru- pakan masalah yang paling banyak dialami oleh  BUMDes  sehingga  keberadaan  lem- baga perekonomian desa ini belum  mam- pu meningkatkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintah baik pusat maupun daerah diharapkan ter- us melakukan pembinaan kepada pengelo- la  BUMDes,  sehingga  lembaga  ini  dapat berkembang  dengan  baik.  Pemerintah desa  diharapkan  terus  memberikan  duku- ngan  kepada  keberadaan  BUMDes  baik berupa dukungan penguatan kelembagaan maupun dukungan penguatan modal.

## DAFTAR PUSTAKA
Fkun, Igedius. 2019. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pere- konomian  Masyarakat  Di  Desa  Subun Bestobe  Kecamatan  Insana  Barat.  Jur- nal Poros Politik Vol. 1 No. 1 (2019)
Hakim, Lukman.  2011. Pengantar Adminis- trasi  Pembangunan.  Jogjakarta.  Ar-Ru- zz Media.
Harmiati  dan  Zulhakim,  Abdul  Azis.  2017.
Eksistensi  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes) Dalam Mengembangkan Us- aha  Dan  Ekonomi  Masyarakat  Desa Yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi  Asean.  Jurnal  Unihaz Beng- kulu, Cluster Ekonomi. Setnas ASEAN Kusuma, Gabriella Hanny dan Purnamasari,
Nurul,  2016. BUMDES:  Kewirausa- haan  Sosial  yang  Berkelanjutan  (Ana- lisis  Potensi  dan  Permasalahan  yang
dihadapi  Badan  Usaha  Milik  Desa  di Desa  Ponjong,  Desa  Bleberan,  dan Desa  Sumbermulyo) .Yogyakarta.  Pen- abulu Foundation Nursetiawan,  Irfan,  2018. Strategi  Pengem- bangan  Desa  Mandiri  Melalui  Inovasi Bumdes. Moderat:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan Vol. 4. No. 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daer- ah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Re- publik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan Usaha Milik Desa
Ramadana,   Coristya    Berlian.,    Ribawan- to,  Heru.,  dan  Suwondo.  2013. Ke- beradaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di  Desa Landungsari, Ke- camatan  Dau,  Kabupaten  Malang). Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP),  Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076 Santoso,  Pandji.  2017. Administrasi  Publik: Teori  dan  Aplikasi  Good  Governance.
Bandung. Refika Aditama.
Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kual- itatif. Bandung . Penerbit Alfabeta.
Suprayitno,  Bambang.  2017. Ekonomi  Pub- lik, Konsep dan Implemetasi Kebijakan, Yogyakarta. UPP STIM YKPN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
6 tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Wahyuningsih, Tri. 2019. Ekonomi Publik. Depok. Rajawali Pers. h t t p s : / / b p s . g o . i d / p r e s s r e - lease/2020/01/15/1743/persentase-pen- duduk-miskin-september-2019-turun- menjadi-9-22-persen.html    (Accessed 18 Juli 2020)
https://kemendesa.go.id/
berita/view/ detil/2862/tercatat-sebanyak-61-pers- en-desa-telah-memiliki-bumdes (Ac-
cessed 27 Juli 2020)