## ANALISIS GRINDLE PADA DANA HIBAH PILWAKOT BANDAR LAMPUNG 2020
Zikriyanti Kurnia Dinia 1 , Tabah Maryanah 2
Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung 1,2 Email: zikriyantikurniadini@gmail.com 1 , anna_tabah@yahoo.com 2

## ABSTRAK
Kata kunci: Anggaran Pilkada, Permendagri, APBD dan APBN Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  teori  grindle  pada dana  hibah  Pilwakot  Badar  Lampung  2022.  Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data didapat dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi.  Hasil  penelitian  dengan  menggunakan  teori  Grindle  memperlihatkan bahwa  implementasi  kebijakan  transfer  hibah  menurut  Permendagri  Nomor  54 Tahun 2019 di KPU Kota Bandar Lampung belum dipatuhi oleh Pemerintah Kota Bandar  Lampung.  Yakni  pada  Pilkada  Kota  Bandar  Lampung  tahun  2020,  meski sudah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 dalam pasal 16 ayat  (3)  tentang  tahapan  pencairan  anggaran  pilkada  dan  hal  ini  tertuang  dalam NPHD Nomor 10/ NPHD/HK/2020 dan Nomor 063/KU.07-SPj/KPU-Kota/I/2020
23  Januari  2020.  Penulis  menyarankan  agar  anggaran  pemilu  dievaluasi,  salah satunya  mengubah  sumber  anggaran  Pilkada  menjadi  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN). ABSTRACT Keywords : Election Budget, Permendagri, APBD and APBN The  disbursement  of  the  Bandar  Lampung  Pilwakot  Grant  Fund  in  the  2020 Pilkada is currently carried out in a term/stage manner and there are often delays in  disbursement.  As  a  result,  the  implementation  of  the  electoral  process  was disrupted. This study aims to find out how the implementation of the grant transfer policy  in  Permendagri  Number  54  of  2019  by  the  Bandar  Lampung  City Government  towards  the  Bandar  Lampung  City  KPU.  This  type  of  research  is descriptive qualitative. Sources of data in the form of interviews with informants, library  documents,  and  scientific  research  results.  The  results  show  that  the implementation  of  the  grant  transfer  policy  according  to  the  Minister  of  Home Affairs No. 54 of 2019 at the Bandar Lampung City KPU has not been obeyed by the Bandar Lampung City Government. Namely in the 2020 Bandar Lampung City Election, although there is already a Regulation of the Minister of Home Affairs Number 54 of 2019 in article 16 paragraph (3) regarding the stages of disbursing the  regional  election  budget  and  this  is  stated  in  NPHD  Number 10/NPHD/HK/2020  and  Number  063/KU  .07-SPj/KPU-Kota/I/2020  January  23, 2020. The author recommends that the election budget be evaluated, one of which is changing the source of the Pilkada budget to the State Revenue and Expenditure Budget (APBN).

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  Pilkada  dan Otonomi  Daerah  merupakan  reformasi  politik  yang  terjadi  di  Indonesia  pasca  berakhirnya pemerintahan Orde Baru (Farkhani, 2019). Disebut demikian karena pada masa pemerintahan Orde Baru yang menganut sistem sentralisasi. Pemerintah pusat tidak memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya secara otonom (Safitri, 2016). Pemilu  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  adil,  dan  akuntabel  bertujuan  untuk menghasilkan  pemilu  yang  sehat  dan  kompetitif,  sehingga  lahir  kepala  daerah  yang  sesuai dengan harapan masyarakat (Cahyaningsih et al., 2019).
Dalam  melaksanakan  Pilkada,  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,
Bupati,  Walikota  mengatur  bahwa  pendanaan  anggaran  pilkada  dibebankan  pada  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  (Rajab  et  al.,  2020).  Pasal  166  ayat  (1)  berbunyi: “Pembiayaan kegiatan pemilu ditanggung oleh APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Selanjutnya  Menteri  Dalam  Negeri  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  (Permendagri)  Nomor  54  Tahun  2019  yaitu  dalam  Pasal  2  dijelaskan bahwa Pembiayaan Kegiatan Pemilihan Kepala  Daerah (Pilkada) dibiayai  kepada Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBD)  untuk  daerah  yang  menyelenggarakan  Pilkada (Sulistiono  &  Effendi,  2019).  Yang  bermakna  bahwa  untuk  pelaksanaan  Pilkada  Provinsi dibiayai APBD Provinsi, dan untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten dan Kota dibiayai APBD Kabupaten dan Kota.
Selanjutnya  anggaran  pemilu  diserahkan  dalam  wujud  hibah  kepada  KPU  Provinsi dan/atau  KPU  Kabupaten/Kota  yang  melaksanakan  Pilkada.  Isi  hibah  APBD  yang  tertuang dalam Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) setidaknya memuat mengenai:
a. Pemberi dan penerima hibah;
b. Tujuan pemberian hibah;
c. Besaran dan rincian penggunaan dana hibah kegiatan pilkada;
d. Hak dan kewajiban;
e. Tata cara penyaluran hibah;
Pada pelaksanaanya, Pendanaan Pilkada memuat 2 isu penting, yaitu penyelenggaraan Pilkada merupakan kewajiban karena merupakan amanat konstitusi, dan besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk Pilkada itu sendiri akan mempengaruhi ruang fiskal dan rencana pembangunan daerah (Maulana, 2019). Sumber pelaksanaan pilkada dari APBD, tetapi besaran anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak sama, yaitu berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah itu sendiri.
Dalam hibah pilkada, pertanggungjawaban dana hibah oleh pemerintah daerah masuk ke  dalam  Belanja  Hibah  Pemerintah  Daerah  (APBD)  (Gemiharto  &  Rosfiantika,  2017). Sedangkan,  setelah  diterima  oleh  KPU/Bawaslu  baik  provinsi/kabupaten/kota,  pendapatan hibah tersebut menggunakan standar satuan harga dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan APBN (Permendagri No. 54 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 5).
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan pada tanggal  9 Desember 2020, diantaranya  adalah  Pemiliha  Walikota  dan  Walikota  di  Bandar  Lampung.  Dengan  acuan berdasarkan  Permendagri  nomor  54  Tahun  2019.  Yaitu  merinci  persentase  pencairan  dana hibah yang dilakukan dalam 3 tahap, adalah sebagai berikut:
1. Tahap  I,  paling  sedikit  40%  (empat  puluh  persen)  dari  nilai  NPHD  dan  dicairkan  paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah selesainya penandatangan NPHD;
2. Tahap  II,  paling  sedikit  50%  (lima  puluh  persen)  dari  nilai  NPHD  dan  dicairkan  paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara;
3. Tahap III, paling 10% (sepuluh persen) dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.
Tabel 1. Tahapan Pencairan Anggaran Pilwakot Kota Bandar Lampung Tahun 2020
Sumber: Data diolah dari KPU Kota Bandar Lampung, Laporan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (diambil pada Bulan Agustus 2020).
Jumlah anggaran pelaksanaan Pilwakot Kota Bandar Lampung disepakati antara KPU Kota Bandar Lampung dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebesar 39 milyar rupiah. Anggaran pelaksanaan pilkada tersebut dibagi dalam 2 (dua) APBD Pemkot Bandar Lampung, yaitu nominal 1 milyar rupiah dianggarkan pada APBD Tahun 2019, sedangkan sisanya yaitu 38 milyar rupiah dianggarkan dalam APBD Tahun 2020. Pada Tabel 2, dapat dilihat jumlah total pencairan anggaran Pilwakot Kota Bandar Lampung Tahun 2020 sampai dengan saat ini baru  dicairkan  sebesar  41,03%,  sedangkan  waktu  pelaksanaan  penghitungan  suara  tinggal  4 (empat) bulan lagi.
NPHD  Pilwakot  Kota  Bandar  Lampung,  pada  pasal  4  ayat  (3)  disebutkan  bahwa pencairan  dana  hibah  sebagaimana  dimaksud  telah  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  54 Tahun 2019. Tetapi kenyataannya sampai  dengan 4 (empat) bulan menuju hari pemungutan suara,  Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Bandar  Lampung  baru  menyalurkan  sebesar  41,03  % anggaran melalui 4 (empat) tahap pencairan.
Oleh  karena  itu  berbicara  tentang  penyaluran  anggaran  hibah  yang  nilainya  sudah disusun  berdasarkan  tahapan  penyelenggaraan,  Pemkot  Bandar  Lampung  belum  bisa memenuhi  sesuai  dengan  nilai  yang  diajukan,  KPU  Kota  Bandar  Lampung  dalam  hal  ini memahami kondisi Pemkot Bandar Lampung tersebut.
Hal  ini  menunjukkan  walaupun  pendanaan  pilkada  telah  diatur  secara  rinci  di Permendagri  Nomor  54  Tahun  2019  tetapi  pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan  peraturan tersebut. Terhambatnya pencairan anggaran pilkada, salah satu kendalanya adalah kemampuan keuangan dari daerah yang tidak mencukupi dan juga adanya Pandemi Corona Virus Disease ( Covid ) 2019 yang menyebabkan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfokuskan dana  untuk  penanggulangan  pandemi  ini,  oleh  karena  itu  persoalan  tersebut  menarik  untuk diteliti.
Di  tengah  tahapan,  pada  tanggal  15  Juni  Tahun  2020  pemerintah  pusat  kembali menerbitkan  peraturan  yakni  Permendagri  Nomor  41  Tahun  2020  tentang  perubahan  atas permendagri nomor 54 Tahun 2019. Alasan terbitnya regulasi baru itu diantaranya:
1. Bahwa  penyebaran  pandemi Covid 2019 yang  telah  ditetapkan  statusnya  sebagai kedaruratan  kesehatan  masyarakat  sebagai  bencana  nasional,  menyebabkan  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Serentak  Tahun  2020  ditunda  tahapan  penyelenggaraan pemilihan  dan  akan  dilakukan  pemilihan  lanjutan,  dimulai  dari  tahapan  penyelenggaraan pemilihan yang ditunda;
Tanggal Pengajuan Jumlah Pencairan Tanggal Pengajuan Jumlah Pencairan 1 13-Nov-19 1,000,000,000 1 4-Feb-20 5,000,000,000 2 24-Jun-20 5,000,000,000 3 17-Jul-20 5,000,000,000 1,000,000,000 15,000,000,000 16,000,000,000 39,000,000,000 41.03% 23,000,000,000 Jumlah I + II NPHD Persentase Perncairan Sisa Anggaran yang belum dicairkan No. Tahun 2019 No. Tahun 2020 Jumlah I Jumlah II
2. Bahwa  penundaan  tahapan  penyelenggaraan  pemilihan  lanjutan  atau  pemilihan  serentak sebagaimana  dimaksud  dalam  poin  1,  berdampak  pada  penyesuaian  pendanaan  yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Dalam  Pasal  16  Ayat  (4)  Permendagri  Nomor  41  Tahun  2020  terdapat  perubahan tahapan pencairan dana hibah. Jika sebelumnya tahapan pencairan dana hibah terbagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahapan pertama 40 %, tahap kedua 50 %, dan tahap ketiga 10 %. Namun dalam  permendagri yang baru, tahapan pencairan dana hibah terbagi  dalam  2 (dua) tahapan yaitu,  tahapan  pertama  paling  sedikit  40  %  dari  nilai  NPHD  dan  dicairkan  paling  lama  14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD, dan tahapan kedua paling sedikit 60% nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara yaitu Tanggal 09 Desember 2020.
Perubahan  mendasar  atas  tahapan  pencairan  belanja  hibah  itu  semakin  menambah persoalan  di  daerah  (Kumalasari  &  Riharjo,  2016).  Dengan  skenario  transfer  dalam  tiga tahapan saja, Pemkot Bandar Lampung hingga saat ini tidak bisa memenuhi kewajibannya tepat waktu. Pemkot Bandar Lampung seharusnya telah mentransfer ke KPU Kota Bandar Lampung dana  pilkada  sebesar  90%  terhitung  4  (empat)  bulan  sebelum  hari  pemungutan  dan penghitungan suara, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di NPHD. Tetapi berdasarkan data dari KPU Kota Bandar Lampung (Tabel 2), jumlah transfer dana pilkada yang diterima oleh KPU Kota Bandar Lampung baru sebesar 41, 03 % atau sebesar 16 Milyar Rupiah.
Tabel 2. Persentase pencairan Dana Hibah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Sumber: Data diolah dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota
Per Tanggal 30 September 2020, 69 hari menuju pemungutan suara pada Tabel 3, dapat dilihat  dari  8  Kabupaten/Kota  yang  turut  serta  dalam  Pilkada  Serentak  2020,  Kota  Bandar Lampung baru menerima penyaluran dana hibah sebesar 66,66% dari pemerintah daerahnya sedangkan ke-7 kabupaten/kota lainnya telah mencapai 100% dalam penyaluran dana hibah. Hal ini bisa dikatakan bahwa penanganan pandemi covid 19 tidak bisa begitu saja dijadikan alasan  bagi  Kota  Bandar  Lampung  dalam  penundaan  pencairan  dana  hibah  untuk  pilkada, karena kabupaten/kota lainnya pun sama-sama melakukan penanggulangan pandemi covid 19 . Hal  ini  pun  juga  membuktikan  bahwa  kebijakan  yang  ada  di  Permendagri  tentang pencairan  dana  hibah  pilkada,  terutama  di  masa  pandemi covid  19 in , tidak  bisa  dan  tidak mampu  dilaksanakan  pada  setiap  daerah.  Khususnya  di  Kota  Bandar  Lampung,  karena berhubungan dengan kondisi fiskal keuangan daerah tersebut.
Selain masalah pencairan dana hibah, konflik yang terjadi pada pilkada khususnya di Provinsi Lampung dan juga tentang dana hibah dari APBD sudah pernah ditulis sebelumnya oleh Sdr. Atek Lis Indriyani, “Untuk Provinsi Lampung sendiri pada Pilgub Lampung Tahun 2014  pernah  mengalami  konflik  eksternal  sehingga  memicu  timbulnya  konflik  internal.
No Kabupaten/Kota Nilai NPHD Pencairan per 30-09-2020 (Rp) (%) 1. KPU Kota Bandar Lampung 39.000.000.000  26.000.000.000 66.66% 2. KPU Kota Metro 14.035.671.200  14.035.671.200 100% 3. KPU Kab. Pesawaran 30.208.572.000  30.208.572.000 100% 4. KPU Kab. Lampung Selatan 24.980.000.000  24.980.000.000 100% 5. KPU Kab. Pesisir Barat 16.300.000.000  16.300.000.000 100% 6. KPU Kab. Way Kanan 24.834.190.000  24.834.190.000 100% 7. KPU Kab. Lampung Tengah 48.750.000.000  48.750.000.000 100% 8. KPU Kab. Lampung Timur 37.030.000.000  37.030.000.000 100%
Penyelenggaraan pilgub ini telah diwarnai oleh konflik antara Gubernur Lampung dan KPU Provinsi Lampung mengenai penetapan jadwal dan anggaran pilgub.” (Indriyani, 2017)
Berdasarkan  uraian  di  atas,  persoalan  pemenuhan  kebutuhan  anggaran  pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung itu sangat menarik untuk diteliti. Oleh karena  itu,  penulis  melakukan  penelitian  dengan  judul,  “Implementasi  Kebijakan  Pencairan Dana Pilkada sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 pada Pilwakot Kota Bandar Lampung Tahun  2020”  dengan  rumusan  masalah  yang  ingin  dikaji  yaitu:  Bagaimana  implementasi kebijakan  transfer  dana  hibah  di  Permendagri  Nomor  54  Tahun  2019  oleh  Pemkot  Bandar Lampung terhadap KPU Kota Bandar Lampung?

## METODE
Adapun  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Menurut Nueman  (2013:44),  penelitian  deskriptif  merupakan  penelitian  yang  tujuan  utamanya  untuk memberikan gambaran berupa data dan angka untuk menyajikan persoalan, klasifikasi jenis, atau gambaran besar tahapan untk menjelaskan penataan social atau hubungan guna menjawab pertanyaan siapa, apa, di mana, dan bagaimana.
Menurut (Sugiarto, 2017) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilandasi  filsafat  postpositivisme  atau  enterpretif,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi obyek  yang  alamiah,  di  mana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan data  dilakukan  secara  trianggulasi  (observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi).  Data  yang diperoleh  cenderung  data  kualitatif,  analisis  data  bersifat  induktif/  kualitatif,  dan  hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, dan/ atau memahami keunikan.
Penelitian  kualitatif  dilakukan  dari  pengumpulan  berbagai  sumber  referensi  ilmiah, seperti  jurnal,  paper,  buku,  laporan,  dan  berita  media  massa  yang  berhubungan  dengan anggaran  pilkada  serentak  tahun  2020.  Selain  itu,  wawancara  kepada  narasumber  juga dilakukan  di  dalam  penulisan  ini  guna  mendukung  hasil  penelitian,  diantaranya  sebagai berikut:
Tabel 3. Narasumber Penelitian No.  Narasumber Nama 1. Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triyadi, SE., SH 2. Kepala  Badan  BPKAD  Kota  Bandar Lampung Wilson Faisol, SE., MM 3. Tokoh  Masyarakat  (Sekretaris  KPU Kota  Bandar  Lampung  Periode  2013 s.d 2018) Jainudin
Provinsi Lampung termasuk salah satu provinsi di mana 8 (delapan) kabupaten/kotanya menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Salah satu dari 8 (delapan) kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bandar Lampung yang dalam hal ini menyelenggarakan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020. Seluruh dana penyelenggaraan pilwakot ini sepenuhnya dibiayai oleh anggaran  APBD  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  yang  dihibahkan  kepada  KPU  Kota Bandar Lampung.
KPU  Kota  Bandar  Lampung  merupakan  Lembaga  Penyelenggaraan  Pemilu  yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dengan tugas menyelenggarakan pemilu, termasuk juga pilkada sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini peneliti mengkaji mekanisme transfer anggaran hibah dari APBD Pemkot Bandar Lampung ke KPU Kota Bandar Lampung menggunakan model implementasi kebijakan  dari  Merile  S.  Grindle  dengan  variable  lingkungan  implementasi  ( context  of implementation ).  Dimana  menurut  Grindle  keberhasilan  suatu  kebijakan  dapat  diukur  dari proses pencapaian akhir ( outcome ) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang akan diraih.
Penjelasan  mengenai  isi  kebijakan,  besaran  transfer  pilkada  serentak  2020  terkait dengan hal-hal sebagai berikut:
1. Kepentingan  yang  mempengaruhi  kebijakan  pengaturan  transfer  anggaran  pelaksanaan pilkada dari pemerintah daerah ke KPUD/Bawaslu merupakan proses yang sangat penting yang akan berpengaruh terhadap dapat atau tidak dapatnya pilkada diselenggarakan.
2. Dilihat  dari  sisi  pemerintah  daerah  pelaksanaan  pilkada  adalah  sangat  penting  karena menjamin rotasi kepemimpinan di daerah tersebut.
3. Kemudian partai politik yang diwakili oleh elitnya duduk diparlemen (Anggota DPRD) juga sangat  berkepentingan  dalam  pelaksanaan  Pilkada,  karena  partai  politiklah  yang  menjadi jembatan untuk mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah.
4. Dari sisi kepentingan masyarakat regulasi juga memungkinkan adanya calon perseorangan yang berasal dari masyarakat dan didukung oleh masyarakat.
5. Selanjutnya  dari  sisi  penyelenggara  pemilu  (KPU  dan  Bawaslu)  pelaksanaan  pilkada merupakan salah satu tugas yang wajib dipastikan untuk terlaksana.

## Lingkungan Implementasi (Context of implementation)
1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi  yang dimiliki  oleh  para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
Pada  Permendagri  Nomor  54  Tahun  2019  telah  mengatur  besaran  nilai  transfer anggaran  pilkada  dari  pemerintah  daerah  sebagai  pemberi  hibah  ke  KPU/Bawaslu  sebagai penerima  hibah,  diberikan  dalam  tiga  tahapan/termin  pencairan  yang  masing-masing besarannya adalah 40 %, 50 %, dan 10% (Pasal 16 ayat 3), tidak diikuti dengan kepatuhan oleh Pemkot Bandar Lampung walaupun juga sudah tertuang di dalam NPHD antara Pemkot Bandar Lampung dengan KPU Kota Bandar Lampung.
Kepala  Badan  BPKAD  Kota  Bandar  Lampung  Wilson  Faisol  menjelaskan  bahwa kewajiban  Pemkot  Bandar  Lampung  untuk  transfer  pencairan  dana  pilkada  ke  KPU  Kota Bandar  Lampung  dengan  3  (tiga)  termin  itu  belum  bisa  dilaksanakan/diwujudkan  karena adanya  pandemi Covid  19 sehingga  menyebabkan  dana  yang  berada  di  Pemkot  Bandar Lampung terpusat pada antisipasi penanggulangan dan bantuan akibat dari pandemi Covid 19 dimana hal ini juga sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat.
“Pada Pilwakot kemarin, kami belum bisa melaksanakan pembayaran sesuai dengan ketentuan di Permendagri Nomor 54. Situasi kemarin Covid 19 diluar dugaan, ini juga kondisi  baru  bagi  kami,  namun  kami  tetap  mencari  jalan  keluar  yaitu  dengan memprioritaskan  tahapan  pilwakot  yang  sudah  akan  dilaksanakan.  Pak  Walikota berpesan  agar  bagaimanapun  tetap  memprioritaskan  pembayaran  anggaran pilwakot.”
Menurut Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triadi, secara administratif penentu kebijakan  pencairan  dana  hibah  dalam  Pilwakot  Kota  Bandar  Lampung  adalah  Sekertaris Daerah, namun  anggaran ini tak lepas dari politik anggaran yang keputusannya tetap ada di kepala daerah dalam hal ini adalah Walikota Bandar Lampung.
“Belum,  tidak  adanya  kepastian  hukum  mengakibatkan  terkurasnya  energi  untuk pengurusan pencairan anggaran saja.”
Dengan  tidak  menentunya  kapan  pembayaran  dana  hibah  pilwakot,  menyebabkan energi tim keuangan KPU Kota Bandar Lampung terbuang hanya untuk pengurusan pencairan. Ketidakjelasan ini membuat tim keuangan KPU Kota Bandar Lampung sering bolak-balik ke BPKAD  sebagai  instansi  yang  terkait.  Ini  menandakan  para  pemangku  kepentingan  yang terlibat didalam kepengurusan ini belum bisa mengimplementasikan apa yang tertuang dalam kebijakan yaitu di NPHD.
Berdasarkan uraian di atas, dalam aspek kekuasaan sepenuhnya masih berada ditangan kepala  daerah  sebagai  penentu  dan  pelaksana  kebijakan.      Ini  berarti  kepala  daerah  belum berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan yang berlaku. Dalam aspek kepentingan para aktor yang terlibat dalam penentuan pencairan masih mendahulukan kepentingan kelompok. Dari  aspek  strategi,  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  mengambil  jalan  keluar  dengan memilah-milah  anggaran  yang  urgent  dilaksakan,  dan  memprioritaskannya.  Hal  ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung mengimplementasikan strategi dalam pemecahan masalah.
Yang artinya bahwa implementasi penentu kebijakan politik anggaran dalam pencairan dana Pilwakot Kota Bandar Lampung, masih sangat dipengaruhi oleh Kepala Daerah, hal ini tak lepas dari kepentingan politik yang masih kuat didalam kondisi ini.

## 2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
Menurut  Kepala  BPKAD  Kota  Bandar  Lampung  Wilson  Faisol  tidak  terlaksananya kebijakan di dalam permendagri, dikarenakan adanya pandemi Covid 19, yang berakibat dana yang  ada  di  pemkot  Bandar  Lampung  terpusat  ke  bantuan  Covid  19  dan  menyebabkan anggaran pilwakot mesti dilakukan bertahap menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
Menurut Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triadi kondisi keuangan Pemkot saat ini  disebabkan  beberapa  faktor,  diantaranya,  dana  pemerintah  kota  Bandar  Lampung  diblok pusat, defisit anggaran, karena sumber APBD dari transfer pemerintah pusat dan PAD. PAD kota  Bandar  Lampung  selama  pandemi  mengalami  defisit,  dan  PAD  tersebut  habis  untuk menangani covid 19 .
Menurut Jainuddin hal ini dikarenakan berbagai masalah. Pertama, target pendapatan anggaran daerah tidak tercapai  selama masa pandemi ini. Kedua, dana-dana dari pusat yang seharusnya sudah ditransfer terlambat. Ketiga, dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi juga belum ditransfer ke Kota Bandar Lampung. oleh karena itu persoalan anggaran masih terkendala.
Kebijakan  yang  menyangkut  banyak  kepentingan  yang  berbeda  akan  lebih  sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi- rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektifitas implementasi kebijakan. (Ayu, 2010)
Berdasarkan uraian di atas, bahwa pemkot Bandar Lampung sebagai pemberi dana pada Pilwakot  Bandar  Lampung  tahun  2020  karakteristiknya  masih  mendahulukan  kepentingan kelompok  masing-masing.  Walaupun  Pemkot  Bandar  Lampung  masih  berusaha  untuk menunaikan kewajibannya secara tuntas kepada KPU Kota Bandar Lampung.

## 3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran
Menurut  Kepala  BPKAD  Kota  Bandar  Lampung  Wilson  Faisol  belum  dapat dilaksanakannya  kebijakan  transfer  dana  sesuai  pemendagri  no.54  tahun  2020  memang dikarenakan keuangan pemkot yang terkendala dengan pandemi ini, namun pemerintah kota tidak  diam  saja  melainkan  mencari  jalan  terbaik  agar  dalam  kondisi  ini  tahapan  pilwakot Bandar Lampung tetap dapat terlaksana.
Menurut Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triadi, pada pilkada ini pemerintah kota bandar lampung memang terkendala dan belum bisa melaksanakan transfer dana hibah sesuai kebijakan pada permendagri no 54 tahun 2020. Walaupun KPU kota Bandar Lampung cukup  mengerti  dengan  keadaan  ini,  namun  KPU  Kota  Bandar  Lampung  cukup  merasakan energi  KPU  sebagai  penyelenggaran  cukup  terkuras  pada  wacana  transfer  dana  hibah  saja. Yang  seharusnya  KPU  Kota  Bandar  Lampung  dapat  fokus  untuk  menjalankan  tahapan Pilwakot Bandar Lampung tahun 2020. Namun lebih lanjut ia menambahkan bahwa sejauh ini pemerintah  kota  Bandar  Lampung  berusaha  mencari  solusi  terbaik  agar  tahapan  tetap  dapat dilaksanakan,  yaitu  dengan  pencairan  bertahap  sesuai  tahapan  prioritas,  dan  itu  cukup membantu menjadi solusi atas kendala transfer dana ini.
Sedangkan menurut Tokoh Masyarakat serta juga mantan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung  Jainudin,  belum  bisanya  pemkot  mengimplementasikan  transfer  dana  sesuai permendagri no 54 tahun 2020 bukan karena tidak ada itikad baik dari pemerintah kota Bandar Lampung, namun semata-mata dikarenakan kondisi keuangan yang terganggu dengan adanya pandemic covid 19. Dia menuturkan bahwa PAD Kota Bandar Lampung menurun drastis, jadi wajar saja pemkot terkendala dengan transfer dana hibah ke KPU Kota Bandar Lampung.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  kepatuhan  dan responsivitas  kelompok  sasaran  belum  bisa  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kota  Bandar Lampung,  dikarenakan  adanya  bencana  pandemi covid  19 ,  walaupun  telah  diatur  di Pemendagri  no  54  tahun  2020.  Faktor  keuangan  menjadi  alasan  utama  ketidakmapuan pemerintah kota dalam mengimplementasikannya. Namun begitu pemerintah kota tidak lepas tangan,  dengan  tetap  memberikan  solusi  yang  dianggap  terbaik  pada  kondisi  ini.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  belum  mampunya  pemerintah  kota  Bandar  Lampung  melaksanakan kebijakan Permendagri no 54 tahun 2020 tetapi tidak dibarengi dengan sikap acuh, melainkan Pemerintah  kota  Bandar  Lampung  tetap  berusaha  responsif  terhadap  KPU  Kota  Bandar Lampung.

## KESIMPULAN
Dalam  aspek  kekuasaan  sepenuhnya  masih  berada  ditangan  kepala  daerah  sebagai penentu  dan  pelaksana  kebijakan.  Ini  berarti  kepala  daerah  belum  berhasil  dalam mengimplementasikan  kebijakan  yang  berlaku.  Dalam  aspek  kepentingan  para  aktor  yang terlibat dalam penentuan pencairan masih mendahulukan kepentingan kelompok. Dari aspek strategi,  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  mengambil  jalan  keluar  dengan  memilah-milah anggaran  yang  urgent  dilaksakan,  dan  memprioritaskannya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung mengimplementasikan strategi dalam pemecahan masalah. Yang artinya bahwa implementasi penentu kebijakan politik anggaran dalam pencairan dana Pilwakot  Kota  Bandar  Lampung,  masih  sangat  dipengaruhi  oleh  Kepala  Daerah,  hal  ini  tak lepas dari kepentingan politik yang masih kuat didalam kondisi ini.
Maka  dari  itu  implementasi  kebijakan  transfer  dana  hibah  sesuai  Permendagri  no.54 tahun 2019 di KPU kota Bandar Lampung belum bisa ditaati oleh Pemkot Bandar Lampung. Yaitu  pada  Pilwakot  Kota  Bandar  Lampung  Tahun  2020,  walaupun  sudah  ada  peraturan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 pada pasal 16 ayat (3) tentang tahapan pencairan anggaran pilkada  dan  hal  tersebut  tertuang  di  dalam  NPHD  Nomor  10/NPHD/HK/2020  dan  Nomor 063/KU.07-SPj/KPU-Kota/I/2020  Tanggal  23  Januari  2020.  Tetapi  dikarenakan  kendala keuangan daerah dalam hal ini Kota Bandar Lampung yang mengalami defisit dan juga akibat adanya pandemi covid 19 maka sampai dengan saat ini Pemkot Bandar Lampung belum dapat memenuhi jumlah pencairan untuk anggaran pilwakot. Peraturan Permendagri tersebut tidak dapat  mengikat  terutama  bagi  daerah-daerah  yang  mempunyai  ruang  fiskal  terkendala  atau terbatas.
Pemkot Bandar Lampung sebagai pemberi dana pada Pilwakot Bandar Lampung tahun 2020 karakteristiknya masih mendahulukan kepentingan kelompok masing-masing. Walaupun Pemkot  Bandar  Lampung  masih  berusaha  untuk  menunaikan  kewajibannya  secara  tuntas kepada KPU Kota Bandar Lampung.
Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran belum bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, dikarenakan adanya bencana pandemi covid 19, walaupun telah  diatur  di  Pemendagri  no  54  tahun  2020.  Faktor  keuangan  menjadi  alasan  utama ketidakmapuan pemerintah kota dalam mengimplementasikannya. Namun begitu pemerintah kota tidak lepas tangan, dengan tetap memberikan solusi yang dianggap terbaik pada kondisi ini.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  belum  mampunya  pemerintah  kota  Bandar  Lampung melaksanakan kebijakan  Permendagri no 54 tahun 2020 tetapi  tidak dibarengi  dengan sikap acuh,  melainkan  Pemerintah  kota  Bandar  Lampung  tetap  berusaha  responsif  terhadap  KPU Kota Bandar Lampung.
Kepentingan kelompok sasaran yang termuat dalam isi kebijakan ternyata tidak sinkron karena masing-masing pihak yaitu Pemkot Bandar Lampung sebagai penyedia dana (pemberi hibah)  dengan  KPU  Kota  Bandar  Lampung  sebagai  penerima  hibah,  mengutamakan kepentingan kelompoknya. Pemkot Bandar Lampung beralasan menyelesaikan anggaran untuk mengatasi  pandemi  covid  19  terlebih  dahulu,  sedangkan  KPU  Kota  Bandar  Lampung berpedoman pada kewajiban Pemkot Bandar Lampung untuk transfer dana hibah pilkada sesuai aturan permendagri.
Dari kesimpulan diatas,  penulis merekomendasikan agar anggaran pilkada dievaluasi salah  satunya  dengan  mengubah  sumber  anggaran  Pilkada  ke  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN), tetapi regulasi yang mengatur hal tersebut belum ada. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pembuat regulasi agar kedepannya membuat formulasi untuk menjawab permasalahan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyaningsih, A., Wijayadi, H., & Kautsar, R. (2019). Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. Jurnal PolGov , 1 (1), 1–34.
Farkhani, F. (2019). Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung Dalam Perspektif Pegiat Dan Pelaksana Pemilu. Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum , 5 (2).
Gemiharto, I., & Rosfiantika, E. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan. JIPSI- Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM , 7 .
Indriyani, A. L. (2017). Resolusi Konflik Internal Komisi Pemilihan Umum (Studi Kasus tentang Konflik antara Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2014. 140.
Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 5 (11).
Maulana, A. (2019). Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru Dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi , 7 (2), 53–67.
Rajab, A., Nomor, P. U.-U., Undang-Undang, P. P., Gubernur, B., & Menjadi, W. (2020). Urgensi Pelaksanaan Pillkada di Tengah Pendemi Covid-19 Pada Tahun 2020 Sesuai Perpu No. 2 Tahun 2020. Jurnal Rechts Vinding Media Pembina Hukum Nasional .
Safitri, S. (2016). Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah , 5 (1).
Sugiarto, E. (2017). Menyusun proposal penelitian kualitatif: Skripsi dan tesis: Suaka media . Diandra Kreatif.
Sulistiono, H. A., & Effendi, D. E. (2019). Akuntansi Desa . Goresan Pena.