INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1949-1956 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan PSAP No.5 Pada Dinas Kesehatan Kota Medan
Nurul Husna 1 ✉ , Kamilah 2
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: nurulhusnaoppo10@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Inventori  memegang  peran  krusial  sebagai  komponen  aset  lancar  bagi  perusahaan  perdagangan, industri manufaktur, dan institusi pemerintah. Studi ini bertujuan untuk mengkaji perlakuan akuntansi terhadap inventori sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 5, khususnya di Dinas Kesehatan Kota Medan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan  terhadap  standar  akuntansi  dalam  pengelolaan  inventori.  Temuan  dari  penelitian  ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Medan telah mengimplementasikan perlakuan akuntansi untuk inventori yang selaras dengan PSAP No. 5. Perlakuan ini mencakup pengakuan inventori saat terdapat potensi manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diukur secara andal dan ketika terjadi perpindahan hak kepemilikan atau pengendalian. Penelitian ini memberikan wawasan tentang praktik akuntansi inventori yang sesuai standar dan menegaskan pentingnya penerapan standar akuntansi yang tepat dalam sektor publik.
Kata Kunci: Akuntansi Persediaan PSAP No.5, Dinas Kesehatan

## Abstract
Inventory plays a crucial role as a component of current assets for trading companies, manufacturing industries,  and  government  institutions.  This  study  aims  to  examine  the  accounting  treatment  of inventory in accordance with Government Accounting Standard (PSAP) No. 5, specifically at the Medan City  Health  Department.  Employing  a  qualitative  descriptive  approach,  this  research  highlights  the importance of compliance with accounting standards in inventory management. Findings from this study indicate that the Medan City Health Department has implemented accounting treatment for inventory that aligns with PSAP No. 5. This treatment includes the recognition of inventory when there is a reliable measurable future economic benefit and when a transfer of ownership or control occurs. This research provides  insights  into  the  proper  standard  accounting  practices  for  inventory  and  underscores  the significance of applying accurate accounting standards in the public sector.
Keywords: PSAP Inventory Accounting No.5, Health Service

## PENDAHULUAN
Reformasi yang menjadi kebutuhan di semua tingkatan masyarakat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah  satu  tema  utama  reformasi  adalah  desentralisasi  fiskal  dan  otonomi  daerah  (Al- Barbasy, dkk., 2020). Hal ini berdasarkan pada Ketetapan MPR Nomor 2 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Daerah. Seiring dengan itu, pemerintah pusat dan daerah mengalami perubahan signifikan.
Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, salah satu langkah untuk  meningkatkan kinerja perusahaan, terutama yang terkait dengan aktivitas kota dan negara, adalah melalui penggunaan standar akuntansi negara. Saat ini, pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Marwanto, dkk., 2014). Dalam Basis Akuntansi Akrual Dalam SAP, pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan ekuitas dicatat, dan  laporan  mengenai  ketentuan  keuangan  serta  pendapatan,  biaya,  dan  beban dipublikasikan dalam laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan standar yang ditetapkan dalam APBN/APBD (Purwanti, 2018).
Akuntansi  adalah  proses  mencatat,mengklasifikasikan,dan  meringkas  transaksi keuangan  suatu  entitas  dengan  tujuan  menyediakan  informasi  yang  relefan  untuk pengambilan Keputusan Akuntansi pemerintah adalah sistem pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan yang digunakan oleh lembaga pemerintah (Satria dan Ade, 2020). Menurut Abdul Halim, pengertian akuntansi pemerintahan adalah suatu kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan informasi kuantitatif, terutama informasi yang bersifat
keuangan, oleh instansi pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.Ketertarikan pada berbagai tindakan alternatif.
Definisi  Persediaan  (sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Republik Indonesia Tahun 2010) Persediaan mencakup barang atau peralatan yang dirancang untuk mendukung  kegiatan  operasional  pemerintah  dan  dijual  dan/atau  disediakan  kepada pemerintah  dalam  kaitannya  dengan  layanan.  Aset  berwujud  ini  harus  dilaporkan.  PSAP No.05 tentang Akuntansi Persediaan menetapkan bahwa standar ini berlaku ketika semua persediaan  ditampilkan  dalam  laporan  keuangan  umum  yang  disiapkan  dan  disajikan berdasarkan basis kas untuk mencatat aset, kewajiban, dan pos ekuitas. Standar ini berlaku untuk  semua  entitas  pemerintah  pusat  dan  daerah,  kecuali  perusahaan  negara/daerah. Ruang Lingkup Persediaan Jika Anda ingin menampilkan seluruh persediaan dalam laporan keuangan umum, terapkan PSAP 5 untuk persediaan.
Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual akan dijalankan secara  bertingkat.  Untuk  pemerintah  pusat,  implementasi  ini  diatur  melalui  regulasi  dari Menteri  Keuangan,  sedangkan  untuk  pemerintah  daerah,  kebijakannya  ditetapkan  oleh Menteri  Dalam  Negeri.  Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010, diharuskan  bahwa  SAP  dengan  basis  akrual  sesuai  dengan  lampiran  I  harus  diterapkan selambat-lambatnya dalam regulasi yang dikeluarkan tahun 2014. Akan tetapi, implementasi SAP  berbasis  kas  sesuai  dengan  lampiran  II  hanya  berlaku  sampai  dengan  tahun  2014. Lampiran II SAP dapat beralih ke basis akrual. Rumah Sakit, sebagai bagian dari organisasi sektor publik yang menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat, merupakan contoh penting  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik.  Untuk  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas  dalam  sektor  publik,  penting  untuk  mengukur  kinerja  organisasi  pemerintah, yang  pada  gilirannya  mendukung  pemerintah  dalam  mempertahankan  fokus  terhadap tujuan dan targetnya.
Dinas  Kesehatan  Kota  Medan  menjalankan  proses  inventarisasi  yang  mencakup berbagai barang atau peralatan yang telah dibeli dan disimpan untuk digunakan, meliputi barang-barang yang cepat habis seperti alat tulis kantor, barang yang tahan lama seperti komponen peralatan dan pipa, serta barang bekas pakai. Inventori berperan sebagai tulang punggung bagi perusahaan dagang, produsen, organisasi bisnis, termasuk juga lembaga pemerintah,  dan  dikategorikan  sebagai  aset  likuid.  Persediaan  berfungsi  mendukung kegiatan  layanan,  pembelian,  dan  penjualan,  menjadi  sangat  vital  untuk  aset  likuid perusahaan.  Ketersediaan  barang-barang  ini  sangat  krusial  bagi  pemerintah  daerah, termasuk dalam menyediakan layanan kesehatan di Kota Medan. Di penghujung periode, apabila  terdapat  ketidaksesuaian  antara  catatan  persediaan  dengan  jumlah  persediaan
secara fisik, maka penyesuaian dilakukan agar catatan akuntansi mencerminkan kondisi fisik yang  sebenarnya.  Mengingat  pentingnya  pengelolaan  persediaan  farmasi  dalam  sektor publik,  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  layanan masyarakat  dan  penggunaan  sistem  akuntansi  akrual  menjadi  penting.  Kondisi  ini mendorong penulis untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi persediaan  diimplementasikan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Medan,  yang  menginspirasi penulisan penelitian dengan judul "Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan PSAP No.5 di Dinas Kesehatan Kota Medan".

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Pendekatan  ini  dipilih  untuk  memberikan  gambaran  yang  mendalam  serta  merangkum berbagai fenomena, situasi, dan realitas sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi fokus penelitian. Melalui pendekatan deskriptif, berbagai kondisi serta situasi yang muncul akan dijelaskan secara terperinci. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari Dinas Kesehatan Kota Medan, seperti laporan  realisasi  anggaran,  serta  data  sekunder  yang  bersumber  dari  dokumen  resmi. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana data dan situasi akan  dianalisis  secara  menyeluruh  untuk  memberikan  gambaran  yang  komprehensif, dibandingkan  dengan  teori  yang  relevan,  dan  kemudian  digunakan  untuk  menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian  umum  dari  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  No.5  menggambarkan persediaan sebagai aset dengan bentuk sebagai berikut:
1. Barang atau perlengkapan (perbekalan) yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan.
2. Bahan atau peralatan (consumables) yang digunakan dalam proses produksi.
3. Barang  dalam  proses  pembuatan  untuk  dijual  atau  dipindahtangankan  kepada masyarakat umum.
4. Barang-barang yang dimiliki untuk dijual atau dipindahtangankan kepada masyarakat umum sebagai bagian dari kegiatan pemerintahan.
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  pegawai  Dinas  Kesehatan  Kota  Medan, mengungkapkan bahwa “ dikantor ini persediaannya dikategorikan dalam dua jenis yaitu” :

## Tabel I. Persedian Barang Di Kantor Dinas Kesehatan Medan
Nama Barang Jumlah Harga Obat-Obatan 33.781.298,00 39.046.675.833,15 Alat Tulis Kantor 94.141,00 642.521.642,00
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  bagian  "Aset"  wawancara,  Dinas  Kesehatan  Kota Medan merencanakan anggaran inventaris berdasarkan kebutuhan inventaris pada tahun berikutnya. Mereka melakukan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan data pasien setiap tahun  dan  membuat  estimasi  untuk  memproyeksikan  kebutuhan  obat  pada  tahun berikutnya.  Sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  05  Persediaan,  ketika pemerintah membeli barang untuk keperluan penimbunan strategis, barang tersebut akan dicatat sebagai persediaan sebagai tindakan pencegahan. Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa Dinas Kesehatan Kota Medan tertarik pada obat-obatan dan perlengkapan kantor (ATK). Mereka juga melakukan estimasi persediaan untuk mengantisipasi situasi yang tidak terduga seperti bencana alam dan menganggap persediaan obat sebagai bagian dari persediaan. Oleh karena itu, dalam hal pengklasifikasian aset inventaris, Dinas Kesehatan Kota Medan mematuhi peraturan inventarisasi yang tercantum dalam PSAP 05.
Menurut uraian standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan mengungkapkan hal-hal berikut:
Prinsip  Akuntansi  Pengukuran  Persediaan,  Penjelasan  rinci  mengenai  persediaan, seperti  barang  dan  peralatan  yang  digunakan  dalam  pelayanan  publik,  barang  dan peralatan yang digunakan dalam produksi, proses yang digunakan, dijual atau disediakan untuk umum.Jenis, jumlah, dan nilai barang yang disimpan dan barang yang masih dalam proses  pembuatan  dan  dimaksudkan  untuk  dijual  atau  ditawarkan  kepada  umum,  serta persediaan dalam keadaan rusak.
Dinas  Kesehatan  Kota  Medan  melaporkan  inventarisasi  bulanan  dalam  laporan keuangan, khususnya dalam bagian "Aset". Sesuai dengan PSAP 05 tentang persediaan, biaya penyimpanan direkam sebagai konsumsi penyimpanan dan dihitung sebagai bagian dari  penyampaian  laporan  operasional.  Pernyataan  ini  sejalan  dengan  laporan  Dinas Kesehatan  Kota  Medan  yang  mencatat  bahwa  biaya  persediaan  juga  tercakup  dalam laporan operasional.
Berdasarkan temuan tersebut, analisis  penerapan akuntansi  persediaan pada Dinas Kesehatan  Kota  Medan  mencakup  aset  berupa  barang  atau  peralatan  yang  digunakan dalam  kegiatan  operasional  pemerintahan.  Konsisten  dengan  PSAP  05  Persediaan,  aset tersebut meliputi:
• Barang atau Peralatan yang Digunakan dalam Kegiatan Operasional Negara
• Bahan atau peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan (persediaan)
• Produk  yang  sedang  dalam  proses  produksi  untuk  dijual  atau  dipindahtangankan kepada masyarakat.
• Barang-barang yang dimiliki untuk dijual atau dialihkan kepada umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
Dinas Kesehatan Kota Medan akan mengakui pengiriman obat setelah barang diterima secara fisik, beserta kelengkapan dokumentasinya. Hal ini sesuai dengan PSAP No.5 bahwa persediaan  diakui:
• Ketika  manfaat  ekonomi  yang  mungkin  diperoleh  pemerintah  di  masa  depan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur.
• Pada saat diterima atau pada saat kepemilikan dan/atau pengendalian dialihkan. Peralatan  Dinas  Kesehatan  Kota  Medan  dicatat  sebagai  biaya  perolehan.  Pasokan disediakan  melalui  pembelian.  PSAP  selesai  karena  Dinas  Kesehatan  Kota  Medan memberikan rinciannya dalam katalog elektronik (e-purchase) yaitu :
1. Harga perolehan bila pengadaannya melalui pembelian
2. Biaya produksi bila pengadaannya melalui produksi sendiri
3. Harga pasar bila pengadaannya melalui cara lain seperti sumbangan atau penyitaan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 5 menegaskan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan:
1. Prinsip Akuntansi Pengukuran Persediaan, dengan penjelasan lebih lanjut mengenai persediaan. Ini mencakup barang atau peralatan yang digunakan dalam pelayanan kota, dalam proses produksi, dimiliki untuk dijual atau ditawarkan kepada umum, serta barang  yang  tidak  digunakan  dalam  produksi  untuk  dijual  atau  digunakan,  dan dimaksudkan untuk diserahkan kepada pemerintah kota.
2. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam keadaan rusak. Pengungkapan inventarisasi yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Medan  dianggap  sesuai  karena  detail inventarisasi tersebut dijabarkan dalam catatan laporan keuangan.
Biaya  yang  tercatat  didasarkan  pada  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Persediaan (PSAP) 05, di mana perhitungan biaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyampaian laporan  operasional. Pencatatan inventarisasi yang dilakukan  oleh  Dinas Kesehatan Kota Medan termasuk dalam laporan operasional, sehingga konsisten dengan PSAP.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  pencatatan  barang  di  Dinas  Kesehatan  Kota  Medan  disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Barang Provinsi 05. Proses pengendalian persediaan di instansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa barang-barang yang diterima sudah sesuai dengan pesanan yang diajukan, sesuai dengan  penjabaran  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  05  mengenai  persediaan.  Ini menggambarkan  bahwa  persediaan  dianggap  sebagai  aset  di  mana  pemerintah memperoleh  manfaat  ekonomi  di  masa  depan,  dengan  nilai  atau  biaya  yang  dapat dihitung secara akurat, dan dicatat saat barang diterima, kepemilikan atau pengendalian atas barang tersebut dipindahtangankan.
Pengukuran barang di Dinas Kesehatan Kota Medan sudah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah berdasarkan PSAP No.5. Untuk studi lanjutan, disarankan untuk mengkaji  lebih  mendalam  mengenai  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  05  terkait persediaan, untuk memahami pencatatan akuntansi akrual yang selaras dengan SAP.

## DAFTAR PUSTAKA
Kamila, K., Sitepu, L. E. B., Ramadani, A. P., Reksa, M. A., & Faradilla, P. (2023). Peran Kantor Jasa  Akuntan  Dalam  Peningkatan  Kualitas  Informasi  BLUD  Puskesmas.  Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 5(2), 469-479.
Montolalu,  C.,  Runtu,  T.,  &  Mawikere,  L.  M.  (2023). Evaluasi  Pelaksanaan  Sistem  Dan Prosedur  Penatausahaan  Pengeluaran  Kas  Di  Kantor  Kecamatan  Tombariri Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 11(3), 588-598.
Umboh, A. D., & Tinangon, J. J. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan PSAP No.
5  Pada  Dinas  Kesehatan  Kota  Manado.  Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 9(2).
Widiyaningrum,  W.  Y.,  &  Agustian,  B.  M.  (2023). Implementasi  Peraturan  Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan  Kesehatan  Nasional  (Jkn)  Oleh  Dinas  Kesehatan  Dalam  Pelayanan Kesehatan  Di  Puskesmas  Pangalengan  Dtp  Kecamatan  Pangalengan  Kabupaten Bandung. JISIPOL. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(3).
Yanti,  N.  S.,  &  Made,  A.  (2020). Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah, Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Dan  Pengawasan  Keuangan  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 8(1).
Al-Barbasy,  M.  M.,  R.  WD.  Tuti,  dan  Djoni  G.  (2020). Reformasi  Sistem  Politik  Untuk Keberhasilan Reformasi Birokrasi. Jurnal Politik Indonesia dan Global. 1(2), 75-86.
Marwanto Harjowiryono, dkk. (2014). Modul Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual pada Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintah Pusat, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 29.
Purwanti Lilik. (2018). Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Membawa Berkah?. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL. 9(1), 172-191.
Satria, M. Rizal,  Ade  P. Fatmawati. (2020). Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Menggunakan  Aplikasi  Spreadsheet  (Pada  Pd  Beras  Padaringan).  Jurnal  Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan. 3(2), 320-337.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.