e-ISSN : 2621-4105

## LEGALITAS ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK AKIBAT PERKOSAAN INSES

## Shafira Fatahaya, Rosalia Dika Agustanti
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta shafirafatahaya@upnvj.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  mengenai  legalitas  aborsi  yang  dilakukan  oleh  anak  korban perkosaan inses. Merujuk pada catatan Komnas Perempuan tahun 2021 telah terjadi kasus perkosaan inses terhadap perempuan sebanyak  215 kasus dimana 15 kasus terjadi pada anak. Dari perkosaan inses tidak menutup  kemungkinan  terjadi  kehamilan  pada  anak  dan  ketidaksiapan  fisik  maupun  psikis  membuat seorang  anak  memilih  jalan  untuk  aborsi.  Sehingga  patut  dipertanyakan  tentang  legalitas  aborsi sebagaimana  Pasal  75  Ayat  2  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  jika  yang melakukan aborsi adalah anak korban perkosaan inses. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis  normatif  yang  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  aborsi dengan  indikasi  perkosaan  adalah  legal  karena  adanya  trauma  psikologis  yang  diderita  oleh  korban  dan dimungkinkan adanya indikasi kedaruratan medis akibat perkosaan inses. Aborsi dapat dilakukan pada saat usia  kehamilan  tidak  lebih  dari  6  minggu  dihitung  dari  awal  pertama  haid,  namun  tidak  menutup kemungkinan aborsi dilakukan ketika usia kandungan melebihi batas tersebut. Sehingga penegak hukum harus  dapat  memastikan  bahwa  aborsi  akibat  perkosaan  inses  tidak  dapat  dituntut  pidana  karena  telah dilindungi  oleh  hukum.  Kepastian  hukum  yang  ada  harus  dapat  ditegakan  agar  tercipta  keadilan  dan kemanfaatan  yang  menjadi  tujuan  dari  hukum.  Selain  itu,  diperlukan  adanya  suatu  edukasi  mengenai kesehatan reproduksi oleh ahli kesehatan agar kasus aborsi dapat diminimalisir.
Kata kunci: Hak Anak; Legalitas Aborsi; Perkosaan Inses

## LEGALITY OF ABORTION PERFORMED BY CHILDREN DUE TO INCEST RAPE

## Abstract
This study aims to examine the legality of abortions performed by children of incest rape victims. Referring to the record of Komnas Perempuan in 2021 there have been cases of incest rape as many as 215 cases where 15 cases occurred in children. From incest rape does not rule out the possibility of pregnancy and physical and psychological unpreparedness that makes the child choose the path to abortion. So that the legality of abortion as Article 75 Paragraph 2 of Law No. 36 of 2009 on Health needs to be questioned if the  one  who  performs  the  abortion  is  the  child  victim  of  incest  rape.  Research  methods  used  normative juridical  with  literature  studies.  The  results  showed  abortion  with  indications  of  rape  is  legal  due  to psychological  trauma  and  there  may  be  indications  of  medical  emergencies  resulting  from  incest  rape. Abortion can be done at the gestational age of no more than 6 weeks calculated from the beginning of the first period but does not rule out the possibility of abortion when the gestational age exceeds that limit. Law enforcement  must  be  able  to  ensure  that  abortions  due  to  incest  rape  cannot  be  criminally  prosecuted because they have been protected by law because of the existence of legal law. In addition, there is a need for an education about reproductive health by health experts so that abortion cases can be minimized. Keywords: Rights of the Child; Legality of Abortion; Incest Rape
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Anak  adalah  generasi  penerus  bangsa  yang  hak-haknya  harus  dilindungi sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA)  yang  mengatur  mengenai  proses  penyelesaian kasus  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  memastikan  bahwa  meskipun  anak melakukan tindak pidana namun hak mereka tetap terlindungi. Selain itu, anak juga membutuhkan  orang  yang  lebih  tua  daripadanya  sebagai  tempat  berlindung  sebab mereka  belum  mampu  menjalani  kehidupannya  secara  mandiri.  Namun, ketidakmandirian  anak  justru  membuatnya  seringkali  berada  dalam  posisi  yang terancam.  Dapat  dilihat  dari  banyaknya  kasus  atau  berita  terkait  dengan  anak  yang menjadi  korban  perkosaan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  anak  sering  menjadi  objek pelecehan yang menyebabkan kesakitan hebat bukan hanya fisik namun juga psikis. 1 Anak  tidak  dapat  melindungi  dirinya  sendiri  dari  berbagai  ancaman 2 sehingga perkosaan dapat dilakukan oleh siapapun bahkan keluarga atau kerabat sendiri yang biasa disebut dengan perkosaan inses.
Komnas Perempuan mencatat bahwa pada tahun 2020 terdapat 215 kasus inses di mana 15 kasusnya menimpa anak perempuan. Meskipun jauh menurun dari tahun lalu sebanyak 822 kasus, hal ini tetap menjadi sebuah masalah masalah benar karena perkosaan inses  yang terus menerus terjadi semenjak tahun 2016 (sebelumnya tidak ada). Perlu menjadi sebuah perhatian karena ternyata ayah kandung merupakan pelaku inses  terbesar  yaitu  sebanyak  165  orang.  Kasus  inses  merupakan  kekerasan  seksual yang  berat  karena  korban  menjadi  tidak  berdaya  sebab  berhadapan  dengan  ayah ataupun  keluarganya  sendiri  yang  tentu  memungkinkan  terjadinya  sebuah  konflik dalam keluarga misalnya perpecahan. Dalam hal ini, penyandang disabilitas dan anak- anak  menjadi  lebih  rentan  untuk  menjadi  korban  perkosaan  inses  karena  sebuah hambatan  di  mana  mereka  belum  atau  tidak  mampu  menjelaskan  tentang  apa  yang terjadi pada dirinya. Perkosaan inses juga biasanya baru diketahui setelah perbuatan tersebut berlangsung lama atau telah terjadi sebuah kehamilan. 3
Perkosaan  inses  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  mempunyai  hubungan darah  dalam  satu  keluarga  ini  kemudian  menjadi  sebuah  kejahatan  yang  banyak dikutuk  oleh  masyarakat.  Bahkan  dunia  internasional  telah  mengklasifikasikan perkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius. 4 HAM adalah
1 Zulaeha,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Pemerkosaan  Dalam  Perspektif  Viktimologi,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 10, no. 1 (2015): 125–33.
2 Anisa  Cahyani,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemberitaan  Identitas  Anak  Korban  Tindak  Pidana Dalam  Media  Massa,” JUSTITIA :  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Humaniora 7,  no.  2  (2020):  224–35, https://doi.org/www.dx.doi.org 10.31604/justitia.v7i1.224-225.
3 Komnas Perempuan, “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19,” Catatan Tahunan , 2021.
4 Angkasa  Angkasa,  Rili  Windiasih,  and  Ogiandhafiz  Juanda,  “Efektivitas  Rancangan  Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 117–45, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696.
e-ISSN : 2621-4105
hak paling mendasar yang dimiliki setiap manusia sebagai hadiah tertinggi dan paling berharga yang berikan Tuhan namun dengan mudahnnya dirampas oleh orang lain. 5 Tindakan  perkosaan  bisa  dilakukan  oleh  orang  terdekat  seperti  orang  tua  kandung misalnya  saja  ayah  ( parental  incest ),  kakak  atau  adik  kandung  ( sibling  incest )  dan kerabat  atau  orang-orang  yang  mempunyai  kekuasaan  untuk  melakukan  perkosaan sedang  orang  tersebut  masih  mempunyai  hubungan  darah  ( family  incest ). 6 Hal  ini menunjukkan  bahwa  anak  sejak  usia  dini  berada  pada  situasi  tidak  aman,  padahal keluarga mempunyai kewajiban dalam menjaga dan melindungi anak.
Kehamilan  menjadi  salah  satu  dampak  dari  sebuah  perkosaan  inses,  namun kehamilan tersebut sering kali tidak diinginkan oleh korban sehingga lebih memilih jalan aborsi untuk dapat menghilangkan janin yang dikandungnya. Banyak alasan yang mendorong anak untuk  melakukan aborsi ( abortus provakatus ), selain menutupi aib keluarga dan stigma buruk, anak yang lahir dari inses mempunyai kemungkinan cacat walaupun  tidak  semuanya.  Cacat  genetik  pada  anak  dari  hasil  perkosaan  inses dimungkinkan lebih besar daripada perkosaan biasa yang dapat dilihat dari beberapa keturunan hasil hubungan tersebut. 7
Ketentuan dalam  hukum  pidana sebagaimana Pasal  346, Pasal  347, Pasal  348 dan  Pasal  349  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dikatakan  bahwa menghilangkan hak hidup anak dalam kandungan atau aborsi di ancam dengan pidana. Pada  dasarnya,  hukum  masih  memberikan  celah  atau  ruang  untuk  seseorang melakukan  aborsi  namun  dengan  alasan  yang  telah  ditentukan,  yaitu  alasan  adanya indikasi medis dan anak hasil dari perkosaan sebagaimana Pasal 75 Ayat 2 Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  (UU  Kesehatan)  telah  menegaskan  yang  kemudian dikuatkan  dengan  disahkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014  tentang Kesehatan  Reproduksi  (PP  No  61  Tahun  2014).  Melindungi  anak  sebagai  korban perkosaan inses di masa depan dari rasa trauma psikologis ataupun beban sosial yang akan dihadapinya merupakan tujuan dari kesehatan itu sendiri. Pelaku aborsi akibat perkosaan  inses  dapat  dimasukkan  dalam  katergori  bukan  perbuatan  hukum  sebab sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  48  KUHP  yang  menyatakan  siapapun  yang melakukan tindak pidana karena adanya paksaan atau kondisi mendesak ( overmacht ) maka orang tersebut tidak dapat dihukum.
Pada  faktanya  aborsi  memang  telah  menjadi  sebuah  kontroversi  dunia  karena pandangan  agama  serta  moral  dan  etika  yang  seringkali  menjadi  bahan  untuk didebatkan.  Aborsi  menimbulkan  pertanyaan  mengenai  hak  individu  yang
5 Debora  Anggie  Noviana,  Bambang  Waluyo,  and  Rosalia  Dika.  Agustanti,  “Analisis  Terhadap Pelaksanaan  Pidana  Kebiri  Kimia  Dalam  Kasus  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  Dalam  Perspektif  Yuridis  Dan Kedokteran,” Borneo Law Review 4, no. 1 (2020): 45–63,
https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1399.
6 Febfitriany Kusnadi and Hery Firmansyah, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan  Inses  Yang  Melakukan  Aborsi  Pada  Tingkat  Pemeriksaan  Pengadilan  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mbn.),” Jurnal Hukum Adigama 2, no. 2 (2019): 1–23, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6559.
7 Salim Fauzi Lubis, “Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,” Jurnal  Ilmu  Hukum,  De  Lega  Lata 4,  no.  1  (2019):  119–30, https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170.
e-ISSN : 2621-4105
dihubungkan  dengan  moralitas,  agama,  keluarga  bahka  etika  seseorang.  Jika membicarakan  mengenai  legalitas  aborsi  tentu  kita  akan  berada  dalam  keragaman pandangan termasuk pertanyaan terkait mana yang lebih penting untuk dibela apakah keselamatan ibu yang mengandung atau hak hidup janin yang tidak berdosa. 8 Menjadi lebih kompleks ketika seorang anak yang dihadapkan pada kondisi seperti itu, menjadi korban  perkosaan  apalagi  dari  keluarga  terdekat  sudah  menjadi  masalah  dalam hidupnya  ditambah  harus  menanggung  beban  hidup  untuk  mengurus  anak  yang dikandungnya. Di sinilah hukum harus berperan aktif untuk melindungi anak korban perkosaan inses yang melakukan aborsi sebab terdapat hak anak yang telah dirampas. Pelarangan aborsi tanpa memberikan solusi adalah suatu tindakan tidak masuk akal. Pemerintah  harus  memberikan  penampungan  bagi  anak  atau  perempuan  yang mengalami  kehamilan  yang  bahkan  mereka  sendiri  tidak  menginginkannya, menanggung beban  reproduksi dan membatasi kehamilan jika memang aborsi tidak dilegalkan. Maka untuk menghadapi kesenjangan antara aturan hukum terkait larangan aborsi dengan fenomena aborsi yang cukup serius menyebabkan hukum harus dapat bersikap adil terhadap korban perkosaan 9 untuk tidak dituntut apabila aborsi menjadi jalan karena tekanan psikis yang berat.
Beberapa  penelitian  terdahulu,  menurut  Safaruddin  (2016),  anak  yang melakukan  tindak  pidana  erat  hubungannya  dengan  kenakalan  atau  biasa  disebut dengan juvenile  deliquency ,  dimana  setiap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  dan berumur 18 tahun kebawah maka sistem peradilan pidana anak yang digunakan dan penting  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  serta  berbagai  kepentingan  terbaik anak. 10 Sama  halnya  dengan  anak  pelaku  aborsi  yang  merupakan  korban  dari perkosaan  inses,  dimana  anak  menanggung  beban  yang  sangat  berat  jika  harus melahirkan  seorang  anak  yang  bahkan  dia  sendiri  belum  bisa  mengurus  hidupnya. Terlebih hak anak yang dihilangkan sebab telah menjadi korban pemuas nafsu orang lain atau bahkan keluarganya sendiri.
Mufidatul  (2019)  dalam  penelitiannya , menyatakan  bahwa  aborsi  dapat dilegalkan  sebagaimana  Pasal  75  Ayat  2  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  (UU  Kesehatan)  yang  menegaskan  dilegalkannya  aborsi  karena adanya trauma psikologis akibat perkosaan, karena jika diberi hukuman penjara akan berdampak  luas  pada  korban  anak  perkosaan  inses  lainnya  dan  mereka  semakin enggan  untuk  melaporkan  kasus  yang  menimpanya  karena  berisiko  mendapatkan
8 Naomi Amadea Tumbelaka and Edward Thomas Lamury Hadjon, “Legalitas Aborsi Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional,” Kertha Negara 7, no. 12 (2019): 1–16.
9 Hanifta  Andras  Arsalna  and  Moh.  Endriyo  Susila,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Remaja  Yang Melakukan  Aborsi  Karena  Kehamilan  Di  Luar  Nikah,” Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and  Criminology (IJCLC) 2, no. 1 (2021): 1–11, https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11563.
10 Irwan  Safaruddin  Harahap,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kejahatan  Seksual  Dalam Perspektif Hukum Progresif,” Jurnal Media Hukum 23, no. 1 (2016): 37–47, https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47.
e-ISSN : 2621-4105
dampak negatif yang lebih besar. 11 Perlu adanya pengampunan atas hukum sehingga aparat penegak hukum harus dapat melihat secara luas kemungkinan yang terjadi.
Sedangkan  Mulyana  (2017),  dalam  penelitiannya,  berpendapat  bahwa  dalam pelaksanaannya anak pelaku tindak pidana aborsi akibat perkosaan inses harus tetap mendapat  perhatian  agar  terhindar  dari  suatu  praktik  aborsi  yang  tidak  aman.  Hak reproduksi perempuan, hak asasi manusia janin dan ibu yang mengandung tetap yang harus  dipenuhi  dengan  cara  membuat  peraturan  yang  lebih  bijak. 12 Sehingga  pada dasarnya,  praktik  aborsi  terkhusus  bagi  seorang  anak  korban  perkosaan  inses  tidak seharusnya dijatuhkan hukuman pidana. Namun, penegakan hukum  yang ada malah membuat  anak  menjadi  posisi  salah  akibat  tindakan  aborsi  yang  dilakukan  padahal disisi  lain  banyak  dampak  negatif  yang  akan  diterima  anak.  Alasan  inilah  yang kemudian  membuat  penulisan  ini  menjadi  menarik  untuk  dikaji  permasalahannya secara lebih mendalam dengan lebih menitikberatkan kepada anak korban perkosaan inses dan pelaksanaan aborsi yang sebenarnya terjadi sebagai suatu pembeda dengan penelitian terdahulu.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  memperbaharui  studi  terdahulu  untuk  membahas lebih dalam mengenai perlindungan atas hak-hak anak yang melakukan aborsi karena menjadi  korban perkosaan inses dan kaitannya dengan legalitas aborsi sebagaimana Pasal 75 ayat UU Kesehatan jika yang melakukan adalah anak korban perkosaan inses tersebut.    Tulisan  ini  didasarkan  pada  suatu  permasalahan  bahwa  sudah  seharusnya anak  dilindungi  baik  pemerintah,  masyarakat  dan  yang  terpenting  dari  lingkup keluarga.  Anak  pelaku  aborsi  akibat  perkosaan  inses  yang  menimpanya  bukan sepenuhnya  kesalahan  anak,  dalam  keadaan  ini  anak  menanggung  beban  berat  baik mental, fisik dan psikis serta dampak dari perkosaan inses dapat membahayakan anak yang dikandungnya seperti cacat akibat gen yang sama. Penting bagi penegak hukum untuk mempertimbangkan hal-hal dalam memutus suatu perkara anak pelaku aborsi akibat perkosaan khususnya inses mulai dari sisi keadilan dan dampak dari perbuatan ini  agar  hak-hak  anak  tetap  yang  menjadi  alasan  utama  untuk  tidak  menjatuhkan pidana kepada anak pelaku aborsi.

## B. PERMASALAHAN
Artikel  ini  telah merumuskan permasalahan  berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas yaitu terkait dengan bagaimana legalitas mengenai aborsi dalam hukum positif bagi anak sebagai korban dari perkosaan inses?

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  metode  yuridis  normatif  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka. 13 Penelitian  hukum normatif  menggunakan  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan
11 Mufidatul  Ma’sumah,  “Penjatuhan  Pidana  Terhadap  Anak  Korban  Perkosaan  Inses  Yang  Melakukan Aborsi  Kajian Putusan  Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MBN,” Komisi Yudisial 12,  no.  02  (2019):  255–68, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i2.363.
12 Aji  Mulyana,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Dan  Anak  Akibat  Tindak  Pidana  Abortus Provokatus Criminalis,” Jurnal Wawasan Yuridika 1, no. 2 (2017): 139–54, https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.132.
13 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
e-ISSN : 2621-4105
hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 14 Data yang digunakan diperoleh melalui data sekunder yakni bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang mendukung. Selain itu, artikel ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku- buku  ilmiah  dan  hasil  penelitian  peneliti  terdahulu  yang  mengangkat  masalah mengenai  praktik  aborsi  yang  dilakukan  oleh  korban  perkosaan  namun  lebih memfokuskan  pada  perkosaan  inses  pada  anak  dibawah  umur.  Didukung  dengan adanya  wawancara  yang  dilakukan  kepada  dokter  spesialis  kandungan  untuk menunjang dalam penelitian ini.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang- undang  ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach )  dan pendekatan  kasus  ( case  approach). Pendekatan  peraturan  perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 15 Selanjutnya, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Terakhir pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  dijadikan  topik  pembahasan  dalam  sebuah penulisan. 16 Penelitian  ini  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  yaitu  berpijak  pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan dijabarkan  sesuai  dengan  posisi  kasus  yang  dijadikan  sebagai  pendekatan  dalam penelitian. 17 Data-data  yang  telah  dikumpulkan  kemudian  diklasifikasikan  secara sistematis untuk membuktikan adanya faktor yang menyebakan praktik aborsi menjadi perbuatan  yang  dilegalkan  khususnya  bagi  korban  perkosaan  inses  atau  hubungan sedarah  atau  keluarga.  Ketiga  tahapan  analisis  tersebut  menjadi  dasar  penarikan kesimpulan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Legalitas  Aborsi  Bagi  Anak  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Aborsi  Akibat Perkosaan Inses
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  tentu  harus  dapat  mengedepankan  hak  dan kewajiban berdasarkan norma hukum yang telah diatur. Bagi mereka yang melanggar ketentuan maka sanksi yang didapatkan. Setiap pelanggaran dan kejahatan telah diatur baik di dalam maupun di luar KUHP. Pada dasarnya, tujuan dari hukum pidana sering diartikan sebagai bentuk penjatuhan sanksi pidana kepada para pelanggar hukum agar
14 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005).
17 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
e-ISSN : 2621-4105
kemudian  orang  tidak  melakukan  kejahatan. 18 Permasalahan  hukum  akan  dianggap selesai apabila si penjahat atau pelanggar telah duduk di depan meja hakim dan dijatuhi sanksi pidana. Hal itu yang memposisikan keadilan dan penegakan hukum pidana ialah terdapat sanksi pidana atau dengan kata lain sanksi pidana dijadikan sebagai sebuah barometer keadilan. 19 Proses penyelesaiannya kerap kali menggunakan pidana penjara padahal  hal  tersebut  bukanlah  satu-satunya  alternatif  untuk  mengatasi  pelanggaran yang terjadi dimasyarakat.
Beberapa  kasus  pelanggaran  hukum  bahkan  dimungkinkan  untuk  bebas  dari sanksi  pidana,  salah  satunya  ialah  aborsi.  Aborsi  atau  bisa  disebut  dengan  abortus merupakan  permasalahan  yang  dampak  begitu  besar  dirasakan  oleh  seseorang  yang melakukan aborsi baik dari segi keseharan, moral dan agama. Aborsi adalah perbuatan yang  dilakukan  untuk  menghentikan  kehamilan  sebelum  usia  kandungan  kehamilan sebelum usia kandungan dua puluh minggu, dari janin kurang dari lima ratus gram dan panjang  janin  kurang  dari  dua  puluh  lima  cm. 20 yang  dilakukan  dengan  cara mengeluarkannya  secara  paksa,  hal  ini  sesuai  dengan  kesepakatan  Ikatan  Dokter Indonesia  (IDI).  Pengguguran  tersebut  dapat  terjadi  karena  dua  kemungkinan  yakni karena  ketidaksengajaan  atau  alami  dan  dilakukan  dengan  suatu  kesengajaan. Kesengajaan  tersebut  biasanya  dilakukan  dengan  cara  medis  dan  oleh  yang  ahli  di bidangnya. 21 Di satu sisi ada pula yang menyebut bahwa aborsi adalah suatu perbuatan membunuh nyawa manusia, melanggar hukum dan dikatakan sebagai pebuatan yang tidak berperikemanusiaan. 22 Dewasa ini, pro dan kontra mengenai aborsi masih sering terdengar, bahkan KUHP sendiri menyebut aborsi sebagai sebuah tindak pidana, disisi lain aborsi masih diperlukan oleh sebagian orang dengan alasan tertentu termasuk bagi para korban perkosaan.
Perkosaan menjadi sebuah masalah besar yang menimbulkan trauma mendalam bagi  korban  terlebih  jika  harus  mengandung  anak  hasil  dari  perbuatan  keji  yang dilakukan pelaku. Bahkan tak menutup kemungkinan perkosaan dapat dilakukan oleh keluarga  atau  kerabat  terdekat  yang  mempunyai  hubungan  sedarah  dan  tak  jarang korbannya  adalah  seorang  anak,  hal  ini  disebut  dengan  perkosaan  inses.  Menurut Kartono, inses itu sendiri merupakan hubungan seks antara laki-laki dan wanita yang mempunyai  ikatan  atau  hubungan  darah  sehingga  dikatakan  sebagai  perilaku  yang menyimpang. 23 Perbuatan  inses  merupakan  penyimpangan  orientasi  seksual  yang dapat dikatakan sama dengan homoseksual dimana perbuatan ini adalah perbuatan zina
18 Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan,” Mimbar Hukum 21, no. 1 (2009): 93–108.
19 Mustakim Mahmudi, “Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Mustakim,” Indonesia Journal of Criminal Law ( IJoCL ) 1, no. 2 (2019): 130–38.
20 Goelardi Wignjosastro, Masalah Kehidupan Dan Perkembangan Janin (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001).
21 Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma, “Tindak Pidana Aborsi Akibat
Perkosaan,” Jurnal Preferensi Hukum 2, no. 1 (2021): 135–39,
https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3058.135-139.
22 Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Cirebon: Djambatan, 2005).
23 Kartini Kartono, Psikologi Abnormal & Abnormaalitas Seksual’ (Jakarta: Mandar Maju, 1989).
e-ISSN : 2621-4105
tabu  yang  sangat  tidak  bermoral  serta  dapat  merusak  tatanan  keluarga. 24 Menjadi sebuah  masalah  besar  apabila  kemudian  terjadi  sebuah  kehamilan  yang  akhirnya menyebabkan  ketidaksiapan  mental,  fisik  bahkan  ekonomi  membuat  anak  korban perkosaan akhrinya memilih jalan untuk menggugurkan kandungannya. Sebab, anak sebenarnya  tidak  belum  memiliki  kapasitas  secara  penuh  untuk  memahami konsekuensi  dari  tindakan  mereka  dan  seringkali  melakukan  sesuatu  tanpa pertimbangan. 25
Perkosaan  inses  dipengaruhi  adanya  budaya  patriarki  yang  mendorong  anak seringkali  menjadi  korban  inses. 26 Merasa  memiliki  anak  menjadikan  pendorong bahwa  anak  harus  selalu  mematuhi  perintah  orang  tua  sehingga  anak  juga  harus berkelakuan sesuai apa yang diinginkan. Anak dituntut harus menghormati orang yang lebih tua darinya yang menyebabkan anak sangat rentan terhadap kasus inses. Kondisi ini  menyebabkan  anak  semakin  tertekan  dan  tidak  mempunyai  pilihan  lain  untuk menolak. Hal tersebut tentu harus dapat dipahami oleh aparat penegak hukum dalam hal  menghadapi  permasalahan  aborsi  yang  dilakukan  oleh  anak  sebagai  korban perkosaan inses. Beban mental dan psikologis yang harus dipikul oleh anak membuat mereka tidak mampu untuk berpikir secara baik terkait hal-hal apa yang seharusnya dilakukan, seperti melaporkan bahwa dia diperkosa terhadap keluarga ataupun pihak yang berwenang sehingga aborsi menjadi tidak dihindari. Sebab, lebih banyak korban yang memilih diam dengan tidak menceritakan kejadian yang telah dialami. 27
Secara umum pengaturan mengenai aborsi terdapat dalam Pasal 299, 346, 347, 348,  dan  349  KUHP.  Pasal-pasal  ini  secara  jelas  serta  lugas  menjelaskan  mengenai larangan  dengan  alasan  apapun  untuk  melaksanakan  aborsi,  termasuk  aborsi  yang dilakukan karena darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat dari perkosaan inses, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi. 28 Oleh karena itu, apabila abortus provocatus merupakan  pilihan  yang  harus  diambil  dan  dilakukan  oleh  korban perkosaan inses, baik atas permintaan diri sendiri atau melalui bantuan orang lain atas persetujuan  ataupun  tanpa  persetujuan  yang  bersangkutan,  maka  sesuai  dengan ketentuan pidana mereka yang menjadi korban perkosaan termasuk inses, tidak dapat bebas dari jeratan hukum yang ada sehingga KUHP tidak memberikan perlindungan
24 Vifi  Swarianata,  Bambang  Sugiri,  and  Nurini  Aprilianda,  “Kriminalisasi  Inses  (Hubungan  Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana,” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. , 2016, 1–24, https://doi.org/10.19016/jcshokuriku.3.0_1.
25 Muhammad  Ridwan  Lubis  and  Panca  Sarjana  Putra,  “Pemidanaan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan
Dengan Hukum,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 226–41,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354.
26 Rinna Dwi Lestari, “Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi,” MAGISTRA Law Review 1, no. 01 (2020): 1, https://doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1406.
27 Rina Shahriyani Shahrullah et al., “Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan  Di  Indonesia,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 15, no. 2 (2020): 251–63, https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2613.
28 Rini Wulandari, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi),” Jurnal Rechtens 8, no. 2 (2019): 199–208, https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.534.
e-ISSN : 2621-4105
hukum  terhadap  perempuan. 29 Dimana  KUHP  menyatakan  wanita  yang  dengan sengaja melakukan pengguran atau mematikan kandungan atau menyuruh seseorang untuk melakukannya maka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 30 Larangan  mengenai  aborsi  menjadi  tidak  benar-benar  bersifat  mutlak  di Indonesia  berdasarkan  undang-undang  dimana  aborsi  dapat  dikatakan  sebagai tindakan pengobatan dan terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban  pidana  adalah  bisa  atau  tidaknya  seorang  dipidana. 31 Untuk indikasi tertentu aborsi dibenarkan dan tidak dapat untuk dituntut ke pengadilan bila hal tersebut dilakukan agar jiwa dan kesehatan ibu yang mengandung dapat ditolong jiwa  dan  kesehatan  ibu  yang  mengandung. 32 Sekalipun  KUHP  melarang abortus provokatus tanpa  kecuali,  termasuk abortus  provocatus  medicinalis atau abortus provocatus therapeutics. Tetapi UU Kesehatan Kesehatan justru menjadi penyelemat bagi  mereka  yang  ingin  melakukan  aborsi  dengan  indikasi  tertentu,  hal  ini  karena terdapatnya  konteks  hukum  pidana  ketika  terjadi  perbedaan  antara  perundang- undangan  yang umum (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan  yang khusus yakni asas  lex  specialis  derogate  lex  generalis . 33 Sehingga  dalam  hal  ini  UU Kesehatan yang mengatur tentang abortus provocatus medicinalis tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun terdapat perbedaan yang signifikan mengenai rumusan aborsi yang diatur dalam KUHP. 34 UU Kesehatan memang tidak dapat mencabut rumusan aborsi  pada  KUHP  namun  aturan  khusus  tentu  akan  dapat  mengesampingkan  atau melumpuhkannya.
Pada  dasarnya  aborsi  merupakan  perbuatan  membunuh  nyawa  orang  lain  dan dikatakan  sebagai  perbuatan  ilegal  sebab  anak  dalam  kandungan  mempunyai  hak untuk diberikan perlindungan yang sama oleh hukum dimana mempunyai hak untuk hidup, mempertahankan dan meningkatkan derajat kehidupannya. 35 Aborsi kemudian menjadi  legal  ketika  telah  memenuhi  apa  yang  diatur  dalam  Pasal  75  Ayat  2, pengecualian tersebut adalah apabila:
1) Adanya indikasi kedaruratan medis yang dapat mengancam nyawa ibu dan/atau anak,  adanya  penyakit  turunan  berat  dan/atau  cacat  bawaan,  maupun  hal  yang dapat mempersulit anak yang dilahirkan untuk hidup setelah lahir dan
29 S Susanti, Yuli, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan,” Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 14, no. 2 (2012): 79–93, https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054. 30 Lihat Pasal 346 KUHP.
31 Rosalia  Dika  Agustanti,  “Pertanggungjawaban  Pidana Pelaku  Tindak Pidana Perkosaan  Ditinjau Dari
Perspektif Moralitas,” Rechtidee 13, no. 1 (2018): 82–103,
https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.3775.g2926.
32 Lubis,  “Tindakan  Yang  Dilakukan  Terhadap  Kejahatan  Abortus  Provocatus  Menurut  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana.”
33 Arrie Budhiartie, “Legalisasi  Abortus Provocatus Karena Perkosaan Sebagai Implementasi Hak  Asasi Perempuan  (Analisis  Yuridis  Pasal  75  UU  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan),” Jurnal  Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora 13, no. 2 (2011): 59–72.
34 Rumelda Silalahi and Rasmita Luciana, “Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009,” Jurnal  Darma  Agung 27,  no.  3  (2019):  1082, https://doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.367.
35 Linda Fidawaty, “Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan  Pemerintah  No.  61  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Reproduksi),” Al-’Adalah 14,  no.  1  (2018):  107, https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930.
e-ISSN : 2621-4105
2) Kehamilan  akibat  perkosaan  yang  menimbulkan  trauma  psikologis  bagi  korban perkosaan.
Tata  cara  pengguguran  kandungan  yang  dapat  dikatakan  legal  yaitu  apabila aborsi dilalakukan pada saat janin yang belum berumur atau kurang dari dari 6 (enam) minggu yang dapat dihitung dari hari terakhir haid. Namun, syarat tersebut juga dapat dikecualikan bila adanya kedaruratan medis sekalipun kandungan telah mencapai ini lebih dari 6 (enam) minggu, 36 sehingga dengan demikian aborsi yang melebihi batas usia kandungan sebagaimana yang telah diatur dapat tetap dilakukan. 37 Hal ini selaras dengan kode etik kedokteran yang tidak memberikan izin kepada dokter di Indonesia untuk melakukan aborsi tanpa adanya suatu indikasi kedaruratan medis. 38 Seperti, jika ternyata dimungkinkan anak akan lahir secara cacat berat atau penyakit jantung yang sedang  diderita  oleh  ibu  yang  mengandung  dan  akan  membahayakan  sekali  untuk keselamatan  jiwa  keduanya  pada  waktu  proses  melahirkan  kelak. 39 Hal  ini  berlaku sekalipun  usia  kandungan  bayi  yang  dikandung  telah  berusia  lima  bulan  atau  enam bulan  semata-mata  karena  pertimbangan  medis. 40 UU  Kesehatan  juga  telah menegaskan bahwa kesehatan reproduksi harus mendapat perhatian yang khusus. 41 Alasan  untuk  melakukan  tindakan  aborsi  baik  legal  maupun  ilegal  umumnya disebabkan  karena  tidak  menginginkan  untuk  meneruskan  kehamilan  sampai melahirkan  yang  terdiri  dari  alasan  kesehatan,  alasan  sosial,  alasan  ekonomi  atau bahkan  adanya  keadaan  darurat  atau  memaksa. 42 Tak  jarang  ditemui  kasus-kasus aborsi terkhusus yang dilakukan oleh korban perkosaan dengan berbagai alasan salah satunya adalah tidak siap menanggung malu jika harus melahirkan  anak  bukan dari hasil perkawinan  yang sah. Hal itu bukan hanya dilakukan oleh perempuan dewasa tetapi bisa pula terjadi pada anak-anak yang menjadi korban dari perkosaan termasuk korban  perkosaan  inses.  Perkosaan  inses  yang  dilakukan  jelas  bertentangan  dengan hak asasi manusia seorang perempuan dan anak sebab perkosaan yang menimpanya mengakibatkan  luka  fisik,  psikis  dan  sosial.  Dampak  kekerasan  itu  menyebabkan trauma  bagi  korban  yang  dapat  mempengaruhi  kehidupan  sosial  seseorang  dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. 43 Dampak psikologis  bagi  anak korban kekerasan seksual menyebabkan anak akan mengalami emosi yang tidak stabil, lebih sering diam,
36 Ahmad Syakirin, “Dualisme Abortus Provocatus Dalam Perspektif Regulasi (Perundang-Undangan) Di Indonesia,” Journal  Al-Syakhsiyyah  Journal  of  Law  and  Family  Studies 3,  no.  1  (2021):  1–15, https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.3008.
37 Lihat Pasal 76 UU Kesehatan.
38 Rustam, “Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Komparatif; Undang-Undang Kesehatan, KUHP Dan HAM),” Dimensi 6, no. 3 (2017): 475–90.
39 Bilher  Hutahaean  and  Rini  Wulandari,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Abortus Provocatus  Criminalis  (Tindak  Pidana  Aborsi),” Jurnal  Yudisial 6,  no.  1  (2019):  199–208, https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.534.
40 Lily Marfuatun, “Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis,” Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan 5, no.
1 (2018): 6–10.
41 Muchtar  Masrudi, Etika  Profesi  Hukum  Kesehatan  Perspektif  Profesi  Bidan  Dalam  Pelayanan Kebidanan Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016).
42 Yuke Novia Langie, “Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Manado),” Lex Et Societatis 2, no. 2 (2014): 56, https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v2i2.3991.
43 Soetji  Andari,  “Dampak  Sosial  Dan  Psikologi  Korban  Inses,” Publiciana 11,  no.  1  (2017):  179–86, https://doi.org/https://doi.org/10.31105/mipks.v41i2.2268.
e-ISSN : 2621-4105
tidak mau bersosialisasi dengan keluarga, depresi, ketakutan, cemas, suka melamun, merasa malu dan tidak mau bermain dengan teman sebanyanya. Dampak sosial seperti anak tidak dapat melanjutkan sekolahnya lagi, tidak mau bergaul dengan lingkungan sekitar bahkan anak menjadi diasingkan oleh keluarga dan tetangga tetangga.
Perkosaan inses akan menyebabkan ketidakjelasan status anak yang nanti akan dilahirkannya  nanti,  sekalipun  anak  harus  menikah  tidak  menutup  kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan dari ketidaksiapan seorang anak untuk  membangun  sebuah keluarga. Selain itu, jika dilihat dari sudut  pandang kesehatan,  anak  yang  dilahirkan  dari  hasil  hubungan  sedarah  umumnya  mengalami kelainan  psikis  (cacat  mental)  dan  fisik  seperti  cacat/ hidrocepalus (kepala membesar). 44 Anak-anak hasil hubungan sedarah kemungkinan besar terlahir dengan biologis  yang  lemah  bahkan  dapat  menyebabkan  kematian,  hal  ini  dikarenakan terdapat  DNA  ( deoxyribonucleir  acid )  sama  milik  ayah  dan  ibu  yang  diturunkan kepada  anak  yang  dikandung. 45 Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kemungkinan seorang bayi menderita cacat dari hubungan sedarah (inses) jauh lebih besar. Dampak- dampak tersebutlah yang membuat anak sebagai korban kekerasan seksual takut dan terpaksa  melakukan  aborsi.  Janin  yang  dikandung  akibat  perkosaan  inses  pada dasarnya memang memiliki hak untuk hidup begitu juga kepada pelaku aborsi yang sebenarnya  secara  fisik  mampu  untuk  melahirkannya.  Namun,  yang  menjadi prolematika  adalah  bagaimana  gangguan  psikologis  atau  trauma  yang  kemudian dialami  anak  pelaku  aborsi  setelah  melahirkan  anak  tersebut. 46 Alasan  ini  yang kemudian  menjadi  sebuah  legalisasi  aborsi  sebagai  impelementasi  penegakan  hak asasi  manusia (HAM), sebab setiap orang tentu  mempunyai  kebebasan  menentukan apa  yang  akan  dilakukan  bagi  dirinya  terlebih  bagi  perempuan  korban  kekerasan seksual sebagai pelaksana abortus provokatus indikasi perkosaan yang menimbulkan trauma mendalam 47 atau bahkan indikasi kedaruratan medis akibat hubungan sedarah sebagaimana yang telah dipaparkan diatas.
Aborsi  akibat  perkosaan  dalam  UU  Kesehatan  memang  legal  namun  pada kenyataannya masih ada kasus pelaku aborsi akibat perkosaan diberikan sanksi pidana salah satu contoh dapat ditemui pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mbn yang dianggap bertentangan dengan hak anak. 48 Anak dipidana  6  (enam)  bulan  penjara  dan  pelatihan  kerja  selama  3  (tiga)  bulan  karena
44 Tateki Yoga Tursilarini, “Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak,” Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial 41,  no. 1 (2017): 77–92, https://doi.org/https://doi.org/10.31105/mipks.v41i1.2277.
45 Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani, and Aura Shava Dhinda Salsabila, “Perlindungan Hukum Terhadap  Hak  Anak  Incest  Berdasarkan  Hukum  Negara  Indonesia,” Rewang  Rencang :  Jurnal  Hukum  Lex Generalis 2, no. 6 (2021): 498–509, https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698.
46 Kemal  Fikar  Muhammad,  “Aspek  Hukum  Tentang  Abortus Provocatus  Therapeuticus  Di  Indonesia,” Jurnal Penelitian IPTEKS 5, no. 1 (2020): 138–50, https://doi.org/https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i1.3027.
47 Kadek Jiyoti Mahayana, I Nyoman Putu Budiartha, and I Made Minggu Widyantara, “Tindak Pidana Pengguguran  Kandungan  Oleh  Korban  Perkosaan  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia,” Jurnal Konstruksi Hukum 2, no. 1 (2021): 138–43, https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2983.138-143.
48 Virgo  Cahyadi  and  Parningotan  Malau,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Aborsi  Korban Pemerkosaan,” Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 8, no. 1 (2021): 305–16.
e-ISSN : 2621-4105
melakukan  tindak  pidana  aborsi  akibat  dihamili  oleh  kakak  kandungnya  sendiri, dimana putusan  yang dijatuhkan hakim dianggap tidak mempertimbangkan dampak dari perkosaan inses bagi anak sehingga kiranya kurang tepat jika hakim menjatuhkan pidana penjara bagi  anak dibawah umur  (15 tahun) dan didakwa dengan Pasal  77A ayat  (1)  jo.  Pasal  45A  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Merujuk  pada  Pasal  77A  UU  Perlindungan  Anak  dimana  setiap  orang  yang melakukan aborsi dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  sehingga  dalam  hal  ini  anak  yang melakukan aborsi dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun. Dalam Pasal 45 undang- undang  tersebut  dijelaskan  bahwa  setiap  orang  dilarang  untuk  melakukan  aborsi terhadap  kandungannya  kecuali  jika  perbuatannya  dilakukan  dengan  alasan  dan mekanisme yang telah diatur dalam aturan hukum yang mengatur terkait aborsi yakni UU Kesehatan dan PP No 61 Tahun 2014.
Dalam memutuskan suatu perkara hakim tentu harus dapat menggunakan logika hukum sebagai bahan pertimbangan putusannya. Hakim dalam menjalankan tugasnya dilarang menafsirkan sesuatu lebih dari yang seharusnya padahal telah ada aturan yang mengatur secara tegas. Hal ini bukan mengunci kebebasan hakim karena mereka tetap diperkenankan untuk menafsirkan lebih luas bila memang aturan yang ada belum dapat mengakomodir secara keseluruhan. 49 Hukum menjadi sebuah sarana pembaharuan di masyarakat  yang  tidak  hanya  berpatokan  pada  apa  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  saja, 50 sehingga  diperlukan  suatu  terobosan  hukum  melalui penalaran  hukum  atau  argumentasi  hukum  ( legal  reasoning )  yang  dilakukan  oleh hakim. Legal reasoning yang dilakukan hakim tentunya dapat melalui aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mana dapat menciptakan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi pihak yang berhadapan dengan hukum. 51
Suatu  keputusan  hukum  harus  dilakukan  berdasarkan  dasar  pemikiran  yang rasional artinya terdapat keterkaitan antara bagian satu dengan yang lainnya atau runtut (koheren)  dan  konsisten.  Berpikir  koheren  berarti  berpikir  sesuai  dengan  kaidah berpikir  yang logis dan tidak mengandung pertentangan dengan aturan hukum  yang serta  didasarkan  pada  suatu  kebenaran,  rasa  percaya,  etika  serta  keadilan. 52 Logika dasar seperti penyimpulan langsung, deduksi dan induksi, kesesatan berpikir menjadi alat  berpikir  yang  kemudian  dapat  menghasilkan  suatu  kebenaran  hukum  yang akhirnya dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim dalam memberikan putusan. 53
49 Ni  Luh  Putu  Vera  and  Nurun  Ainudin,  “Logika  Hukum  Dan  Terobosan  Hukum  Melalui  Legal Reasoning,” Jurnal Hukum Jatiswara 31, no. 1 (2016): 99–110.
50 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional (Bandung: Binacipta, 2001).
51 Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” Islamadina 18, no. 2 (2017): 41–56, https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920.
52 Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014).
53 Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum,” Jurnal Konstitusi 14, no. 2 (2017): 374–95, https://doi.org/10.31078/jk1427.
e-ISSN : 2621-4105
Dalam kasus anak korban perkosaan inses yang melakukan aborsi yang menjadi dasar pemidanaan adalah karena perbuatan tersebut dilakukan setelah usia kandungan lebih  dari  40  hari  dan  tidak  melalui  prosedur  yang  dibenarkan  oleh  aturan  hukum sehingga  hakim  dalam  hal  ini  telah  memutus  sesuai  dengan  yang  diatur  oleh  UU Kesehatan. Namun, hakim belum secara keseluruhan mempertimbangkan fakta-fakta hukum lain yang ada dalam persidangan. Perlu adanya pengaitan antara satu dengan yang  lain,  anak  tersebut  melakukan  aborsi  karena  telah  menjadi  korban  perkosaan inses  oleh  kakak  kandungnya  sebanyak  sembilan  kali.  Anak  tidak  berani  untuk memberitahukan bahwa ia hamil kepada orang tuanya karena  adanya ancaman akan diusir. Pelaku merupakan seorang anak yang seharusnya dilindungi, bukan bermakna untuk selalu memaklumi perbuatan yang melawan hukum namun seorang hakim harus mampu berpikir secara logis dengan tetap memperhatikan sisi keadilan. Anak pelaku aborsi  akibat  perkosaan  inses  yang  dilakukan  oleh  kakaknya  menyembunyikan kehamilannya karena takut akan dijatuhi hukum adat dan diusir dari desa lingkungan masyarakat adat setempat karena dianggap tidak menghormati dan menaati kebiasaan adat yang ada di lingkungan anak.
Anak yang menjadi pelaku aborsi akibat perkosaan tentunya mempunyai trauma yang mendalam, terkadang anak lebih memilih bungkam karena akan membuat malu nama  keluarga  terlebih  pada  kasus  perkosaan  inses  yang  kemudian  membuat  anak merasa  tidak  berdaya  ( powerlessness ) 54 dan  aborsi  terkadang  menjadi  suatu  jalan untuk  dilakukan  akibat  kehamilan  yang  ditanggung  anak  yang  menjadi  korban. Namun, perlu ditegaskan anak korban perkosaan inses yang melakukan aborsi tetap mempunyai hak yang sama yang harus dilindungi dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak  yang  dialami  oleh  anak  kiranya  mendapat  perlindungan  dari  hukum  yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Sebab, bukan menjadi suatu yang asing ketika banyak kasus perkosaan dimana pihak korban diabaikan haknya oleh hukum. Karena diabaikan  hak-haknya  korban  perkosaan  menjadi  malu  dan  merasa  takut  jika kehamilannya diketahui dan menjadi aib dilingkungan masyarakat sehingga tak jarang kehamilan akibat perkosaan selalu disembunyikan sehingga tindakan ini dapat terjadi pada korban perkosaan yang lainnya karena marasa tidak aman dan tidak dilindungi oleh hukum. 55
Berbeda  hal  ketika  putusan  pengadilan  negeri  tersebut  diajukan  banding  oleh panasihat hukum pelaku. Hakim pengadilan tinggi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB melakukan penalaran berdasarkan aspek yuridis yakni Pasal 75 Ayat 2 UU Kesehatan tentang Kesehatan jo. Pasal 31 PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dimana keduanya menekankan bahwa aborsi  menjadi  legal  bagi  mereka  yang  hamil  karena  diperkosa.  Kehamilan  akibat perkosaan  termasuk  inses  tentu  mengakibatkan  trauma  sehingga  perlunya  adanya
54 Tursilarini, “Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak.”
55 Amanda  and  Hetty  Krisnani,  “Analisis  Kasus  Anak  Perempuan  Korban  Pemerkosaan  Inses,” Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial 2, no. 1 (2019): 120–36, https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23129.
e-ISSN : 2621-4105
perwujudan akan perlindungan khusus bagi seseorang anak pelaku tindak pidana dan khusus  bagi  anak  korban  kejahatan  seksual  dari  tindak  pidana  sebagaimana dimaksudkan  oleh  UU  Perlindungan  Anak. 56 Perlindungan  khusus  dalam  hal  ini diperlukan karena anak pelaku aborsi berada dalam situasi dan kondisi yang membuat dirinya  hidup  dalam  rasa  tidak  aman  dan  penuh  ancaman  akibat  perkosaan  yang membahayakan tumbuh kembang seorang anak. Guncangan jiwa dan pengaruh psikis yang  berat  tentu  dihadap  oleh  korban  perkosaan  inses  sehingga  membuat  korban acapkali  melakukan  sebuah  tindakan  bodoh  untuk  melakukan  aborsi,  hal  itu  tentu harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara serupa. Sebab, tidak dapat dipungkiri  bahwa  menempatkan  anak  pelaku  aborsi  yang  merupakan  korban  dari perkosaan  inses  di  dalam  proses  peradilan  formal  akan  memberi  efek  buruk  bagi perkembangan dan kehidupan anak. 57
Hakim  dalam  memutus  perkara  anak  sebagai  pelaku  aborsi  harus  cermat  dan mempertimbangan  bukan  hanya  dari  aspek  yuridis  namun  juga  non-yuridis.  Hakim harus  bisa  melihat  penyebab  anak  melakukan  perbuatan  dan  dampak  yang  akan ditimbulkan kedepannya apabila harus menjatuhkan pidana penjara bagi anak bukan menghakimi  dengan  alasan  balas  dendam  atau  penegakan  keadilan  namun  tidak memikirkan  masa  depan  anak.  Anak  pelaku  aborsi  akibat  perkosaan  inses  tentu mempunyai dampak atau efek negatif  yang ditanggungnya terlebih psikisosial  yang tidak  baik.  Anak  usia  tersebut  ada  dalam  tahap  yang  terbilang  krusial  dalam perkembangan kognisi, fisik maupun mentalnya. 58 Sehingga proses penalaran hakim pengadilan tinggi untuk dapat memutus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan inses tidak hanya terbatas pada usia kandungan dilakukannya aborsi yang  diatur  pada  Pasal  76  UU  Kesehatan  namun  juga  didasarkan  pada  pemikiran hakim  yang  bersumber  dari  realitas  sosial  permasalahan  tersebut  untuk  dituangkan dalam  pertimbangan  hukum  ( ratio  decidendi ). 59 Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  putusan  hakim  pada  pengadilan  tinggi  sudah  tepat  untuk  membebas  anak pelaku  aborsi  akibat  perkosaan  dalam  tuntutan  hukum  dan  memproses  terkait pemulihan hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku. 60 Dari  contoh  kasus  diatas  ditinjau  dari  UU  Kesehatan  beserta  dengan  logika hakim dalam melakukan penalaran hukum, maka aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan termasuk inses dilegalkan oleh hukum. Hal ini didukung dengan adanya PP No. 61 Tahun 2014 yang dibuat sebagai aturan khusus pelaksana dari UU Kesehatan pada Pasal 75 Ayat (2) terkait dengan pengecualian aborsi atas indikasi kedaruratan
56 Lihat Pasal 15 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.
57 Beniharmoni Harefa, “Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia,” Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) 1,  no.  1  (2015):  1–13, https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009.
58 Yulie Echa Savitri and Maulana Rezi Ramadhana, “Pola Komunikasi Dalam Penerapan Fungsi Keluarga Pada Anak Pelaku Tindak Aborsi Di Jakarta Pusat,” Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi 3, no. 2 (2020): 67–79, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/linimasa.v3i2.2776.
59 J.  Pajar  Widodo,  “Penalaran  Hukum  Dalam  Proses  Mengadili  Perkara  Pidana  Dalam  Kerangka Kebebasan Hakim,” Pranata Hukum 6, no. 2 (2011): 133–42.
60 Lihat Pasal 1 Angka 6 UU SPPA.
e-ISSN : 2621-4105
medis  dan  pemerkosaan  yang  menimbulkan  kehamilan  yang  dapat  mengakibatkan tekanan jiwa atau psikologis bagi korban pemerkosaan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dokter  spesialis  kandungan  Effendy  Gunawan, kehamilan  yang  sudah  terjadi  sebenarnya  tidak  dapat  dihentikan  dan  baiknya dipertahankan kecuali adanya indikasi  medis dimana janin tidak dapat  berkembang, adanya gangguan jiwa dan korban perkosaan. Tekanan psikologis yang dialami oleh perempuan dan anak karena hamil akibat pemerkosaan dapat dikatakan sebagai sebuah indikasi  medis  agar  dapat  menggugurkan  kandungannya.  Terlebih  anak  yang  hamil secara fisik belum kuat dan mental yang belum dewasa bahkan bisa berisiko kanker serviks.  Sehingga  dalam  hal  ini  UU  Kesehatan  sudah  baik  dalam  memberikan perlindungan  kepada  korban  perkosaan  untuk  dapat  melakukan  aborsi  dengan  tetap memperhatikan kesehatan ibu yang mengandung. 61
Dalam pelaksanaan aborsi harus terdapat tenaga kesehatan yang berkompenten dan berwenang untuk dapat membantu melakukan pemberhentian kehamilan (abortus provocatus) sesuai  tanggung  jawab  profesi  kedokteran. 62 Sebab,  proses  pengguran tanpa prosedur pasti sebab memungkinkan adanya risiko infeksi yang dapat membuat tekanan  darah  menjadi  turun  drastis  dan  mengancam  jiwa  ( sepsis ),  pendarahan ( hemoragi) dan cedera yang tentu tidak kecil. 63
Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Canggih Naluri Fitriyasa yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaanya, aborsi dapat dilakukan pada usia kandungan yang tidak dibatasi dan harus melewati banyak pihak dan harus dipresentasikan kepada komite  etik  dan  medik  rumah  sakit  untuk  kemudian  disetujui  atau  tidak.  Namun, menurutnya aborsi tidak dapat dilegalkan termasuk pada anak dan perempuan korban perkosaan kecuali pada kasus kelainan janin yang dapat menyebabkan resiko terhadap ibu yang mengandung. Alasan korban perkosaan tidak dapat melakukan aborsi karena hal tersebut bertentang dengan sumpah dokter serta tidak sesuai dengan norma agama. Sehingga  pengguran  kandungan  dengan  alasan  perkosaan  tidak  seharusnya dilakukan. 64
Perbedaan pendapat antara dokter yang berwenang melakukan aborsi memang seringkali terjadi dalam penerapannya. Ketakutan untuk membantu melakukan aborsi karena  adanya  suatu  hukum  pidana  menjadi  alasannya,  namun  pada  dasarnya  telah terdapat suatu kepastian hukum. Negara memang melarang aborsi, dimana larangan tersebut  telah dikecualikan oleh UU Kesehatan.  Kenyataannya, tindakan  aborsi atas indikasi medis adalah jalan yang harus ditempuh termasuk korban perkosaan. Dimana dalam  Penjelasan  Umum  PP  No.  61  Tahun  2014  telah  menyatakan seorang  korban
61 Hasil Wawancara dengan Dr. Effendy Gunawan Sp. OG selaku dokter spesialis kandungan di aplikasi halodoc pada tanggal 09 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB
62 Anna  Maria  Salamor,  “Tinjauan  Yuridis  Pelayanan  Kesehatan  Terhadap  Korban  Abortus  Provocatus Karena Pemerkosaan,” Jurnal Belo 5, no. 1 (2019): 32–45, https://doi.org/10.30598/belovol5issue1page32-45.
63 Sigit Wibowo, “Hukum Aborsi Dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif
Indonesia),” Jurnal
Justiti
Hukum 3, no. 1 (2018):
51–75,
https://doi.org/https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.506.
64 Hasil  Wawancara  dengan  Dr.  Canggih  Naluri  Fitriyasa  Sp.  OG  selaku  dokter  spesialis  kandungan  di aplikasi halodoc pada tanggal 27 Oktober 2021 pukul 08.20 WIB
e-ISSN : 2621-4105
perkosaan  dapat  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan  sosial.  Dimana kehamilannya akan memperburuk mental korban akibat perkosaan yang menimpanya. Ketentuan tersebut merupakan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap korban perkosaan yang mengalami kehamilan. 65 Selain melindungi korban maka negara harus melindungi para tenaga medis yang melakukan aborsi atas apa yang dinyatakan dalam UU Kesehatan. Hal ini agar terwujudnya tujuan konstitusi  dalam  hal  pemerintah  berkewajiban  melindungi  menyelamatkan  nyawa perempuan dan melindungi masyarakat agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh setiap warga negaranya termasuk korban perkosaan. 66

## E. PENUTUP
Larangan  aborsi  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  75  ayat  1  UU  Kesehatan dapat  dikecualikan  terhadap  kehamilan  akibat  perkosaan  termasuk  perkosaan  inses yang  mengakibatkan  trauma  psikologis  bagi  korban.  Sehingga  aborsi  menjadi  legal karena dalam hal ini anak berada dalam pengaruh paksa dari keluarganya, trauma dan kemungkinan  anak  untuk  bisa  lahir  dengan  sempurna  tidak  terlalu  besar,  yang kemungkinan  akan  berdampak  pula  pada  semakin  terganggunya  psikis  korban perkosaan  inses.  Jika  harus  berhadapan  dengan  hukum  maka  hukuman  pidana  pada anak harus dapat digunakan secara hati-hati sebab terdapat hak-hak anak yang dalam hal  ini  harus  dilindungi  karena  telah  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  adil  dan diskriminatif  secara  fisik  dan  psikisnya  akibat  perkosaan  inses.  Dalam  memberikan putusan kepada anak pelaku aborsi akibat perkosaan inses, hakim harus mencermati fakta-fakta  yang ada secara serius dan teliti,  mengidentifikasi  faktor penyebab anak melakukan  perbuatan  tersebut  tidak  hanya  berfokus  pada  jangka  waktu  seseorang dapat melakukan aborsi dan sanksi pidananya saja. Perlu adanya jaminan kepada para tenaga medis yang melakukan aborsi akibat perkosaan agar tidak dipenjara sehingga perlindungan hukum yang ada berlaku bagi para pihak yang terlibat. Edukasi kepada masyarakat juga perlu diberikan mengenai kesehatan reproduksi oleh ahli kesehatan khususnya bagi anak agar mereka sadar betapa penting kesehatan atas reproduksi yang dimilikinya agar kasus aborsi dapat diminimalisir dan tidak adanya kasus aborsi yang dilakukan  secara  sembarangan  tanpa  bantuan  pihak  yang  berwenang.  Selain  itu, peneliti  berharap  adanya  pembaharuan  hukum  khususnya  pada  tenggang  waktu pengguran kandungan  yang diatur dalam UU Kesehatan agar terdapat kesepahaman antara  yurisprudensi  dengan  pelaksanaannya  khususnya  dalam  dunia  medis  atau kedokteran.  Sehingga  tercipta  suatu  kepastian  hukum  dan  keadilan  yang  dapat dirasakan oleh setiap orang khususnya bagi korban perkosaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah,  Rindi  Putri,  Nindya  Prasetya  Wardhani,  and  Aura  Shava  Dhinda  Salsabila. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara
65 Lihat Penjelasan Umum PP No 61 Tahun 2014
66 Rosita and Rugun Romaida Hutabarat, “Analisis Kepastian Sumber Hukum Pemidanaan Terhadap Delik Aborsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018),” Jurnal Hukum Adigama 4, no. 3 (2021): 25–48, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v4i1.10839.
e-ISSN : 2621-4105
Indonesia.” Rewang  Rencang :  Jurnal  Hukum  Lex  Generalis 2,  no.  6  (2021): 498–509. https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698.
Agustanti,  Rosalia  Dika.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas.” Rechtidee 13, no. 1 (2018): 82– 103. https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.3775.g2926.
Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Amanda, and Hetty Krisnani. “Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses.” Focus:  Jurnal  Pekerjaan  Sosial 2,  no.  1  (2019):  120–36. https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23129.
Andari, Soetji. “Dampak Sosial Dan Psikologi Korban Inses.” Publiciana 11, no.  1 (2017): 179–86. https://doi.org/https://doi.org/10.31105/mipks.v41i2.2268. Angkasa, Angkasa, Rili Windiasih, and Ogiandhafiz Juanda. “Efektivitas Rancangan Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  Sebagai  Hukum  Positif Dalam Perspektif Viktimologi.” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 117– 45. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696.
Arsalna, Hanifta Andras, and Moh. Endriyo Susila. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah.” Indonesian Journal  of  Criminal  Law  and  Criminology  (IJCLC) 2,  no.  1  (2021):  1–11. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11563.
Asikin, Zainal. Mengenal Filsafat Hukum . Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014. Budhiartie,  Arrie.  “Legalisasi  Abortus  Provocatus  Karena  Perkosaan  Sebagai Implementasi Hak Asasi Perempuan (Analisis Yuridis Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun  2009  Tentang  Kesehatan).” Jurnal  Penelitian  Universitas  Jambi  Seri Humaniora 13, no. 2 (2011): 59–72.
Cahyadi,  Virgo,  and  Parningotan  Malau.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan.” Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 8, no. 1 (2021): 305–16.
Cahyani, Anisa. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak  Pidana  Dalam  Media  Massa.” JUSTITIA :  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan Humaniora 7,  no.  2  (2020):  224–35.  https://doi.org/www.dx.doi.org 10.31604/justitia.v7i1.224-225.
Fidawaty,  Linda.  “Aborsi  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Hukum  Islam (Analisis  Terhadap  Peraturan  Pemerintah  No.  61  Tahun  2014  Tentang Kesehatan Reproduksi).” Al-’Adalah 14, no. 1 (2018): 107. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930.
Gunarto,  Marcus  Priyo.  “Sikap  Memidana  Yang  Berorientasi  Pada  Tujuan Pemidanaan.” Mimbar Hukum 21, no. 1 (2009): 93–108.
Harahap, Irwan Safaruddin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual  Dalam Perspektif Hukum Progresif.” Jurnal  Media  Hukum 23,  no.  1 (2016): 37–47. https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47.
Harefa,  Beniharmoni.  “Diversi  Sebagai  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 1, no. 1 (2015): 1–13. https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009.
Hutahaean,  Bilher,  and  Rini  Wulandari.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi).” Jurnal Yudisial 6, no. 1 (2019): 199–208. https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.534.
e-ISSN : 2621-4105
Kartono,  Kartini. Psikologi  Abnormal  &  Abnormaalitas  Seksual’ .  Jakarta:  Mandar Maju, 1989.
Komnas  Perempuan.  “Perempuan  Dalam  Himpitan  Pandemi :  Lonjakan  Kekerasan Seksual,  Kekerasan  Siber,  Perkawinan  Anak,  Dan  Keterbatasan  Penanganan Ditengah Covid-19.” Catatan Tahunan , 2021.
Kusnadi, Febfitriany, and Hery Firmansyah. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap
Perempuan  Korban  Perkosaan  Inses  Yang  Melakukan  Aborsi  Pada  Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.
Mbn.).” Jurnal Hukum Adigama 2, no. 2 (2019): 1–23.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6559.
Kusumaatmadja,  Mochtar. Hukum,  Masyarakat  Dan  Pembinaan  Hukum  Nasional .
Bandung: Binacipta, 2001.
Langie,  Yuke  Novia.  “Tinjauan  Yuridis  Atas  Aborsi  Di  Indonesia  (Studi  Kasus  Di
Kota Manado).” Lex Et Societatis 2, no. 2 (2014): 56. https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v2i2.3991.
Lestari,  Rinna  Dwi.  “Perlindungan  Hukum  Perempuan  Pelaku  Aborsi  Dari  Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi.” MAGISTRA Law Review 1, no. 01 (2020): 1. https://doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1406.
Lubis, Muhammad Ridwan, and Panca Sarjana Putra. “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 226–41. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354.
Lubis,  Salim  Fauzi.  “Tindakan  Yang  Dilakukan  Terhadap  Kejahatan  Abortus
Provocatus  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.” Jurnal  Ilmu Hukum, De Lega Lata 4, no. 1 (2019): 119–30. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170. Ma’sumah, Mufidatul. “Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi Kajian Putusan Nomor 5/PID.SUS-
ANAK/2018/PN.MBN.” Komisi  Yudisial 12,  no.  02  (2019):  255–68. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i2.363.
Mahayana, Kadek Jiyoti, I Nyoman Putu Budiartha, and I Made Minggu Widyantara. “Tindak  Pidana  Pengguguran  Kandungan  Oleh  Korban  Perkosaan  Dalam Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia.” Jurnal  Konstruksi  Hukum 2,  no.  1 (2021): 138–43. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2983.138-143.
Mahmudi,  Mustakim.  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Anak  Menurut  Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Mustakim.” Indonesia Journal of Criminal Law ( IJoCL ) 1, no. 2 (2019): 130–38. Marfuatun,  Lily. “Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis.” Jurnal  Kebidanan Dan Kesehatan 5, no. 1 (2018): 6–10. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2005.
———. Penelitian Hukum . Revisi. Jakarta: Prenada Media Group, 2019. Masrudi, Muchtar. Etika Profesi Hukum Kesehatan Perspektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016. Muhammad, Kemal Fikar. “Aspek Hukum Tentang Abortus Provocatus Therapeuticus Di  Indonesia.” Jurnal  Penelitian  IPTEKS 5,  no.  1  (2020):  138–50. https://doi.org/https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i1.3027.
Mulyana, Aji. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Tindak
e-ISSN : 2621-4105
Pidana  Abortus  Provokatus  Criminalis.” Jurnal  Wawasan  Yuridika 1,  no.  2 (2017): 139–54. https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.132.
Noviana, Debora Anggie, Bambang Waluyo, and Rosalia Dika. Agustanti. “Analisis Terhadap  Pelaksanaan  Pidana  Kebiri  Kimia  Dalam  Kasus  Kekerasan  Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran.” Borneo Law Review 4, no. 1 (2020): 45–63. https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1399.
Nur Iftitah Isnantiana. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan.” Islamadina 18, no. 2 (2017): 41–56.
https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) (2014).
Puspitasari,  Ni  Putu  Ratih,  I  Made  Sepud,  and  Ni  Made  Sukaryati  Karma.  “Tindak Pidana  Aborsi  Akibat  Perkosaan.” Jurnal  Preferensi  Hukum 2,  no.  1  (2021): 135–39. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3058.135-139.
Rosita,  and  Rugun  Romaida  Hutabarat.  “Analisis  Kepastian  Sumber  Hukum Pemidanaan  Terhadap  Delik  Aborsi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  (Studi Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jambi  Nomor  6/PID.SUS-ANAK/2018).” Jurnal Hukum Adigama 4, no. 3 (2021): 25–48.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v4i1.10839.
Rustam.  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Tindakan  Aborsi  Dalam  Perspektif  Hukum Pidana  Indonesia  (Studi  Komparatif;  Undang-Undang  Kesehatan,  KUHP  Dan HAM).” Dimensi 6, no. 3 (2017): 475–90.
Salamor,  Anna  Maria.  “Tinjauan  Yuridis  Pelayanan  Kesehatan  Terhadap  Korban Abortus Provocatus Karena Pemerkosaan.” Jurnal Belo 5, no. 1 (2019): 32–45. https://doi.org/10.30598/belovol5issue1page32-45.
Savitri,  Yulie  Echa,  and  Maulana  Rezi  Ramadhana.  “Pola  Komunikasi  Dalam Penerapan Fungsi Keluarga Pada Anak Pelaku Tindak Aborsi Di Jakarta Pusat.” Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi 3, no. 2 (2020): 67–79. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/linimasa.v3i2.2776.
Shahrullah, Rina Shahriyani, Elza Syarief, Lu Sudirman, and Tedy Surya. “Analisis Yuridis  Pengaturan  Abortus  Provokatus  Terhadap  Korban  Pemerkosaan  Di Indonesia.” Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan 15,  no.  2  (2020):  251–63. https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2613.
Silalahi,  Rumelda,  and  Rasmita  Luciana.  “Pandangan  Hukum  Kesehatan  Terhadap
Abortus  Provocatus  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009.” Jurnal Darma Agung 27, no. 3 (2019): 1082.
https://doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.367.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
———. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Rajawali Press, 2013. Susanti, Yuli, S. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan.” Syiar  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum 14,  no.  2 (2012): 79–93. https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054.
Swarianata,  Vifi,  Bambang  Sugiri,  and  Nurini  Aprilianda.  “Kriminalisasi  Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.”
e-ISSN : 2621-4105
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. , 2016, 1–24. https://doi.org/10.19016/jcshokuriku.3.0_1.
Syakirin,  Ahmad.  “Dualisme  Abortus  Provocatus  Dalam  Perspektif  Regulasi (Perundang-Undangan) Di Indonesia.” Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies 3, no. 1 (2021): 1–15. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.3008.
Tumbelaka, Naomi Amadea, and Edward Thomas Lamury Hadjon. “Legalitas Aborsi Dalam  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Internasional.” Kertha  Negara 7,  no.  12 (2019): 1–16.
Tursilarini, Tateki Yoga. “Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap
Keberlangsungan  Hidup  Anak.” Media  Informasi  Penelitian  Kesejahteraan Sosial 41, no. 1 (2017): 77–92. https://doi.org/https://doi.org/10.31105/mipks.v41i1.2277.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana  juncto  Undang-Undang  Nomor  73  Tahun  1958  tentang  Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan  Hukum  Pidana  untuk  seluruh  Wilayah  Republik  Indonesia  dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor  127,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  1660),  sebagaimana  telah diubah  dan  ditambah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080) (1946).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) (2012).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  297,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) (2014).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  144,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) (2009).
Vera,  Ni  Luh  Putu,  and  Nurun  Ainudin.  “Logika  Hukum  Dan  Terobosan  Hukum Melalui Legal Reasoning.” Jurnal Hukum Jatiswara 31, no. 1 (2016): 99–110. Waluyadi. Ilmu Kedokteran Kehakiman . Cirebon: Djambatan, 2005. Weruin,  Urbanus  Ura.  “Logika,  Penalaran,  Dan  Argumentasi  Hukum.” Jurnal Konstitusi 14, no. 2 (2017): 374–95. https://doi.org/10.31078/jk1427. Wibowo,  Sigit.  “Hukum  Aborsi  Dalam  Perspektif  Interkonektif  (Tinjauan  Dari Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif  Indonesia).” Jurnal  Justiti  Hukum 3,  no.  1 (2018): 51–75. https://doi.org/https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.506.
Widodo, J. Pajar. “Penalaran Hukum Dalam Proses Mengadili Perkara Pidana Dalam Kerangka Kebebasan Hakim.” Pranata Hukum 6, no. 2 (2011): 133–42. Wignjosastro, Goelardi. Masalah Kehidupan Dan Perkembangan Janin . Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001.
Wulandari, Rini. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus
Criminalis (Tindak Pidana Aborsi).” Jurnal Rechtens 8, no. 2 (2019): 199–208.
e-ISSN : 2621-4105
https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.534.
Zulaeha.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Pemerkosaan  Dalam Perspektif  Viktimologi.” Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan 10,  no.  1  (2015): 125–33.