Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Rahmi Suci Agustina rahmisuci08@gmail.com
Yenni Erwita yennierwita@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 16 Maret 2021; Accepted: 15 Juni 2021; Published: 15 Juni 2021

## ABSTRACT
This research is an empirical juridical review of the responsibility of parents towards children after divorce which is formed in two formulations of problems, namely: 1. To understand and analyze the responsibility of parents to children after divorce in the Kuala Tungkal Religious Court.  2.  To  find  out  and  analyze  what  are  the  obstacles  in  the  implementation  of  parental responsibility for children after divorce in the Kuala Tungkal Religious Court Area. The data sources of this study were the divorced parties in the Kuala Tungkal religious court, neighbors of the parties, and also the head of the local RT. Data collection methods used were observation, interviews with the Defendants and Plaintiffs.
The results of this study indicate that the responsibility of parents to children after divorce in the  Kuala  Tungkal  Religious  Court  area  in  the  review  of  the  Marriage  Law  and  the  Child Protection  Law  is  not  in  accordance  with  the  provisions  in  the  Marriage  Law  and  the  Child Protection  Law  due  to  several  factors.  obstacles,  including  lack  of  communication  between husband and wife, economic limitations, low parental education, and low parental morale.
Keywords : Responsibilities of Parents After Divorce, Rights of Children After Divorce

## ABSTRAK
Penelitian yang dilakukan di dalam skripsi ini adalah tinjauan yuridis empiris tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dibentuk dalam dua rumusan masalah, yaitu: 1.  Untuk  memahami  dan  menganalisis  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  pasca
Volume 2 Nomor 2 Juni 2021 Halaman 295 - 311 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas
Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
perceraian  di  Wilayah  Pengadilan  Agama  Kuala  Tungkal.  2.  Untuk  mengetahui  dan menganalisis  apa saja  kendala  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak pasca perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Adapun sumber data penelitian ini adalah para pihak yang bercerai di wilayah pengadilan agama kuala tungkal, tetangga dari para  pihak,  dan  juga  ketua  RT  setempat.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam  tinjauan  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  tidak sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Undang-Undang Perlindungan  Anak  yang  disebabkan  beberapa  faktor  kendala,  antara  lain  kurangnya komunikasi antara suami dan istri, keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, serta rendahnya moral orang tua.
Kata kunci : Tanggung Jawab Orang Tua, Perceraian

## A. PENDAHULUAN
Tidak  semua  perkawinan  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  keinginan,  walaupun  di usahakan  sedemikian  rupa  untuk  mewujudkannya.  Malah  sebaliknya  jika  perselisihan  dan pertengkaran yang terjadi secara  terus menerus, maka hal ini akan menimbulkan  tidak adanya lagi kerukunan dalam rumah tangga.
Tidaklah mengherankan jika dalam masyarakat, banyak menemui kehidupan perkawinan yang terkadang hanya karena sebab perselisihan dan pertengkaran dapat menimbulkan akibat yang buruk sekali. Bahkan karena buruknya tidak dapat di perbaiki lagi, sehingga dirasakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi.
Undang-Undang  Perkawinan  menyadari  hal  ini  karena  itu  Undang-Undang  Perkawinan membuka  kemungkinan  perceraian.  Menurut  peraturan  ini,  perceraian  itu  dibenarkan  dan diizinkan  jika  perceraian  tersebut  membawa  akibat  yang  lebih  baik  dari  pada  tetap  dalam perkawinan  yang  tidak  lagi  harmonis  itu.  Walaupun  maksud  perkawinan  untuk  mencapai kebahagiaan serta kerukunan hati masing-masing, akan tetapi jika tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga, tentulah hal itu tidak selalu tercapai terutama dalam hal-hal yang tidak terdapat kesesuaian, karena kebahagiaan tidaklah dapat dipaksakan.
Yang dimaksud dengan perceraian adalah tindakan terakhir atau sebagai jalan keluar yang dilakukan,  setelah  terlebih  dahulu  menempuh  jalan  lain  guna  memperbaiki  kehidupan perkawinan  tersebut  dan  tidak  berhasil,  seperti  mengusahakan  perdamaian  dan  perbaikan
kembali hubungan keduanya. Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. 1
Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  dijelaskan  bahwa  pasca perceraian,  bahwa  kewajiban  orang  tua  mengenai  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya harus  terus  dilaksanakan  hingga  anak-anaknya  tersebut  dewasa.  Akan  tetapi  pada kenyataannya  bahwa  kewajiban  orang  tua  dalam  pemeliharaan  dan  mendidik  anak  tidak terlaksana pasca perceraian.
Berdasarkan data yang di dapat dari Pengadilan Agama Kuala Tungkal mengenai jumlah perkara perceraian yang masuk dan di adili di Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang mana pada tahun 2017 terdapat  88 perkara cerai talak dan 342 cerai gugat. Dari 88 perkara cerai talak dan 342 cerai gugat, maka penulis akan mengambil 10 narasumber yang berperkara dan akan penulis jadikan sampel dalam penulisan artikel ini.
Jika  ditinjau  dari  tingkat  pendidikan  orang  tua  (suami)  dari  pasangan  suami  istri  yang melakukan  perceraian  kebanyakan  atau  mayoritas  adalah  tamatan  SMA  sederajat  maka penghasilan yang diperoleh oleh suami tidak memadai lagi untuk membiayai diri sendiri dan anak-anaknya mengingat tempat tinggal suami dan anak-anak tersebut terpisah. Bahwa suami (ayah) beranggapan istri (ibu) dianggap mampu membiayai anak-anaknya tersebut.
Sebagian  orang  tua  yang  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  anaknya  pasca  perceraian terjadi juga karena adanya faktor salah satu pihak mantan suami atau istri tersebut menikah dengan orang lain. Jika banyak orang tua yang tidak mau menyadari akan pentingnya tanggung jawab mereka terhadap anak pasca perceraian yang mereka lakukan, maka semakin banyak anak-anak yang masa depannya terganggu dan harus mengubur cita-cita mereka karena untuk bersekolah saja mereka tidak mempunyai biaya apalagi untuk mengejar cita-citanya. Pasangan suami  istri  yang  akan  melakukan  perceraian,  sebenarnya  perpisahan  dan  perceraian menimbulkan masalah bagi anak-anaknya. Anak-anak juga mengalami perubahan dalam hidup mereka setelah orang tuanya bercerai. 2
Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan  mengenai  pelaksanaan  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  akibat
1 https//umma.id/channel/answer/post/perkara-halal-yang-dibenci-allah-apakah-itu-424156
2 Ann Mitchel, Dilema Perceraian , Cet. 1, Arcan, Jakarta, 1991, hal. 71.
terjadinya perceraian, baik itu menyangkut pemeliharaan maupun tanggung jawab atas nafkah guna pemenuhan hidup anak-anak sehari-harinya hingga anak tersebut dewasa. Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam suatu  karya  ilmiah  dengan  menuangkannya  dalam  suatu  bentuk  skripsi  yang  berjudul “ Pelaksanaan  Kewajiban  Orang  Tua  Terhadap  Anak  Pasca  Perceraian  Di  Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal ”.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Dalam  penelitian  ini  Penulis  melakukan  penelitian  terhadap  10  (sepuluh)  perkara perceraian  yang  terjadi  di  Wilayah  Pengadilan  Agama  Kuala  Tungkal  untuk  penulis  jadikan responden  dan  menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini  untuk  dimintai  keterangan.  Mengenai tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  setelah  terjadinya  perceraian.  Adapun  hasil  dari wawancara dengan 10 (sepuluh) responden dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
a. Nuraini  (Penggugat)  mengatakan  bahwa  perceraian  yang  terjadi  dalam  perkawinannya dilakukan  karena  antara  Penggugat  dengan  suaminya  Sukardi  Saputra  terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan  Agama  Kuala  Tungkal  Nomor:  338/Pdt.G/2017/PA.Ktl.,  dalam  putusan  ini Hakim menetapkan bahwa pengasuhan anak dilakukan oleh ibu karena pihak tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai orang tua sehingga pengasuhan anak lebih tepat untuk diberikan  kepada  ibu  hingga  anak  berusia  dewasa.  Perkawinan  antara  Penggugat  dan Tergugat  telah  dikaruniai  1  (satu)  orang  anak.  Penggugat  mengatakan  bahwa  pasca perceraian, anak diasuh oleh Penggugat dikediaman orang tua Penggugat di Jalan Panglima Ujung, RT. 03, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.  Pasca  perceraian  Anak  diasuh  oleh  Penggugat  sendiri  dan  Penggugat  membiayai sendiri semua kebutuhan anak karena semenjak terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin. 3
3 Wawancara dengan Nuraini, Penggugat, tanggal 18 Agustus 2020
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Syafrizal (ayah kandung Nuraini) diketahui bahwa: “antara Nuraini dan Sukardi sudah tidak lagi tinggal satu rumah selama tiga bulan, pernikahan  antara  Nuraini  dan  Sukardi  Saputra  setelah  terjadinya  perceraian  tidak  lagi pernah menemui Nuraini maupun anaknya”.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  tanggung  jawab  orang  tua terhadap  anak  pasca  terjadinya  perceraian  tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  41  Undang-Undang  Perkawinan  yang  nengatur  bahwa dalam hal terjadinya perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
b. Hartina  Mayangsari  (Penggugat)  mengatakan  bahwa  perceraian  yang  terjadi  dalam perkawinannya  dilakukan  karena  diantara  Penggugat  dengan  suaminya  Wagino  terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 258/Pdt.G/2017/PA.Ktl., dalam putusan ini Hakim menetapkan bahwa pengasuhan anak dilakukan oleh ibu karena pihak tergugat tidak  memiliki  tanggungjawab  sebagai  orang  tua  sehingga  pengasuhan  anak  lebih  tepat untuk diberikan kepada ibu hingga anak berusia dewasa. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang  anak.  Penggugat  mengatakan  bahwa  pasca perceraian, anak diasuh oleh Penggugat dikediaman orang tua Penggugat di Dusun Keramat, RT.15,  (depan  Losmen  Melati),  Desa  Pematang  Lumut,  Kecamatan  Betara,  Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pasca perceraian Anak diasuh oleh Penggugat sendiri dan Penggugat membiayai sendiri semua kebutuhan anak dengan bantuan orang tua Penggugat. 4
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bujang (tetangga Hartina dan Wagino) diketahui  bahwa:  “antara  Hartina  dan  Wagino  tidak  lagi  tinggal  bersama  kurang  lebih sekitar enam bulan, dari pernikahan Hertina dan Wagino dikaruniai 2 (dua) orang anak yang  saat  ini  diasuh  oleh  Hartina.  Penyebab  terjadinya  perceraian  antara  Hartina  dan Wagino  karena  tidak  pernah  diberikan  nafkah  oleh  Wagino  padahal  diketahui  bahwa Wagino bekerja di PT akan tetapi pada saat gajian Wagino tidak pernah pulang kerumah. Hal tersebut memicu pertengkaran antara Hartina dan Wagino. Tanggung jawab orang tua
4 Wawancara dengan Hartina, Penggugat, tanggal 18 Agustus 2020
terhadap anak tidak lagi dilaksanakan oleh Wagino karena keberadaannya hingga saat ini tidak diketahui oleh Hartina maupun dari orang tua Wagino sendiri”. 5
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  tanggung  jawab  orang  tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang  diatur  di  dalam  Pasal  41  Undang-Undang  Perkawinan  yang  mana  Wagino  setelah terjadinya perceraian tidak diketahui keberadaannya.
c. Samsudin (Penggugat) mengatakan bahwa perceraian yang terjadi dalam perkawinannya dilakukan  karena  antara  Penggugat  dengan  istrinya  Ningsih  terus-menerus  terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  Putusan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  diputuskan  berdasarkan  Putusan Pengadilan  Agama  Kuala  Tungkal  Nomor:  205/Pdt.G/2017/PA.Ktl.,  dalam  putusan  ini Hakim menetapkan bahwa pengasuhan anak dilakukan oleh ibu menimbang usia anak yang masih berusia di bawah 12 tahun maka pengasuhan anak dilakukan oleh ibu hingga anak dianggap cukup mampu untuk menetapkan pilihan sendiri, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)  orang anak. Penggugat mengatakan bahwa pasca perceraian, anak diasuh oleh Tergugat dikediaman orang tua Tergugat di Jalan H. Ibrahim, RT.21, RW. O6, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. 6
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Rendi (tetangga Samsudin dan Ningsih) diketahui  bahwa:  “Samsudin  tidak  pernah  lagi  bertemu  dengan  anaknya  selama  kurang lebih  2  (dua)  tahun,  anak  tersebut  diasuh  oleh  Ningsih  dikediaman  orang  tuanya  yang berada di Kota Jambi. Pembiayaan kebutuhan anak diberikan oleh kedua orang tua Ningsih sedangkan Samsudin tidak dapat melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua karena tidak  diperbolehkan  bertemu  dengan  anaknya  karena  dilarang  oleh  Ningsih  dan  kedua orang tuanya’’. 7
Ibrahim (Ketua RT.01, Desa Teluk Sialang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat) mengatakan bahwa: Samsudin dan Ningsih benar merupakan warga RT.01, Desa  Teluk  Sialang,  Kecamatan  Tungkal  Ilir,  Kabupaten  Tanjung  Barat,  rumah  tersebut
5 Wawancara dengan Bujang, tetangga Hartina dan Wagino, tanggal 18 Agustus 2020 6 Wawancara dengan Samsudin, Penggugat, tanggal 18 Agustus 2020
7 Wawancara dengan Rendi, tetangga Samsudin dan Ningsih, tanggal 18 Agustus 2020
merupakan rumah milik orang tua Samsudin. Pernikahan Samsudin dan Ningsih dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal bersama Ningsih dikediaman orang tua Ningsih’’. 8
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka diketahui bahwa pelaksanaan tanggung jawab  orang  tua  tidak  dilaksanakan  oleh  Samsudin  karena  memiliki  perselisihan  dengan istrinya dan tidak diperbolehkan bertemu dengan anaknya tersebut apabila dikaji dari Pasal 41  Undang-Undang  Perkawinan,  maka  seharusnya  pengasuhan  anak  ditetapkan berdasarkan  putusan  pengadilan  karena  penguasaan  anak  dilakukan  oleh  Ningsih  tanpa terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan suaminya Samsudin.
d. Maryati  Pertiwi  (Penggugat)  mengatakan  bahwa  perceraian  yang  terjadi  dalam perkawinannya dilakukan karena antara Penggugat dengan suaminya Zulfitra Putra sudah merasa  tidak  nyaman  karena  Tergugat  sering  melakukan  kekerasan  sehingga  Penggugat meninggalkan  Tergugat  selama  kurang  lebih  15  (lima  belas)  tahun.  Perceraian  antara Penggugat dan Tergugat diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 129/Pdt.G/2017/PA.Ktl., dalam putusan ini Hakim menetapkan bahwa pengasuhan anak dilakukan oleh ibu karena pihak tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai orang tua sehingga pengasuhan anak lebih tepat untuk diberian kepada ibu hingga anak berusia dewasa. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak. penggugat mengatakan bahwa pasca perceraian, anak diasuh oleh Penggugat dikediaman orang  tua  Penggugat  di  RT.  04,  Desa  Sungai  Badar,  Kecamatan  Batang  Asam,  Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pasca perceraian Anak diasuh oleh Penggugat sebdiri dan Penggugat membiayai  sendiri  semua  kebutuhan  anak  karena  semenjak  terjadi  perselisihan  antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat meninggalkan Tergugat selama 15 (lima belas) tahun. 9
Berdasarkan  keterangan  yang  diberikan  Nurhasanah  (tetangga  Maryati  Pertiwi  dan Zulfitra Putra) diketahui bahwa: “Antara Maryati Pertiwi dan Zulfitra Putra sudah berpisah rumah  kurang  lebih  15  tahun,  Zulfitra  Putra  pergi  meninggalkan  Maryati  Pertiwi,  tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui dimana keberadaanya saat ini. Pernikahan antara Maryati Pertiwi dan Zulfitra Putra dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saaat  ini  diasuh  oleh  Maryati  Pertiwi.  Tanggung  jawab  Zulfitra  Putra  terhadap  kedua
8 Wawancara dengan Ibrahim, Ketua RT.01, Desa Teluk Sialang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Barat, Tanggal  18 Agustus 2020
9 Wawancara dengan Maryati Pertiwi, Penggugat, tanggal 19 Agustus 2020
anaknya  tidak  dilakukan  hingga  saat  ini  karena  Zulfitra  Putra  tidak  diketahui keberadaannya”. 10
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  tanggung  jawab  orang  tua terhadap  anak  pasca  terjadinya  perceraian  tidak  dilaksanakan  dengan  ketentuan  yang diatur  dalam  pasal  41  Undang-Undang  Perkawinan  yang  mengatur  bahwa  dalam  hal terjadinya perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak  karena  keberadan  Zulfitra Putra setelah terjadinya perceraian tidak diketahui.
e. Widayanti (Penggugat) mengatakan perceraian yang terjadi dalam perkawiannya dilakukan karena  antara  Penggugat  mengetahui  bahwa  suaminya  Safrizal  telah  melakukan perselingkuhan  dengan  menjalin  hubungan  dengan  wanita  lain.  Perceraian  antara Penggugat dan Tergugat diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor : 186/Pdt.G/2017/PA.Ktl., dalam putusan ini Hakim Menetapkan bahwa pengasuhan anak  yang  dihasilkan  dari  perkawinan  dilakukan  oleh  ibu  hingga  dewasa  karena  pihak Tergugat dalam persidangan tidak menunjukkan itikad baik untuk mendapatkan hak asuh anak. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak. Penggugat mengatakan bahwa pasca perceraian, anak diasuh oleh penggugat di kediaman bersama di Jalan Kamboja, RT. 14, Desa Rawa Medang, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung  Barat.  Pasca  percraian  Tergugat  tidak  bertanggung  jawab  penuh  terhadap  biaya kedua anak mereka, biaya kedua anak didapat dari sawah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat  pada  saat  masih  bersama.  Pengasuhan  anak  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh Penggugat. 11
Berdasarkan  keterangan  yang  diberikan  oleh  Wahyu  (saksi  pernikahan  sekaligus tetangga  Widayanti  dan Safrizal) mengatakan  bahwa:  “Safrizal merupakan teman Wahyu sebelum  Safrizal  menikah  dengan  Widayanti,  dari  pernikahan  tersebut  Widayanti  dan Safrizal telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh dan untuk kebutuhan anak- anak tersebut dipenuhi oleh Widayanti karena Safrizal telah pergi meninggalkan Widayanti selama tiga tahun, dan selama itu pulalah Safrizal tidak pernah memberi nafkah terhadap istri dan anak-anak mereka. Biaya hidup Widayanti dan kedua anak mereka didapatkan dari usaha toko yang dijalani Widayanti dan dari penghasilan sawit yang dimilikinya. Perpisahan
10 Wawancara dengan Nurhasanah, tetangga Maryati dan Zulfitra, tanggal 19 Agustus 2020
11 Wawancara dengan Widayanti, Penggugat, tanggal 19 Agustus 2020
Widayanti  dan  Safrizal  terjadi  karena  Safrizal  diketahui  memiliki  wanita  lain  dan  terjadi pertengkaran antara keduanya sehingga Safrizal pergi meninggalkan Widayanti dan kedua anaknya”. 12
f. Tumiran (Ketua RT. 14, Desa Rawa Wedang, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat) mengatakan bahwa: benar Widayanti dan Safrizal merupakan warga RT. 14 Desa Rawa wedang, Kecamata Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Akan tetapi Safrizal sudah tiga tahun tidak tinggal dikediamannya lagi di RT. 14, Desa Rawa Wedang, Kecamatan  Batang  Asam  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.  Menurut  keterangan  warga, Safrizal  pergi  meninggalkan  Widayanti  karena  menikah  lagi  dengan  wanita  lain  dan bertengkar dengan widayanti. Selama ini anak Widayanti dan Safrizal diasuh oleh Widayanti di  tempat  tinggalnya  di  RT.  14,  Desa  Rawa  Wedang,  Kecamata  Batang  Asam  Kabupaten Tanjung  Jabung  Barat.  Selama  berpisah,  tanggung  jawab  orang  tua  dipikul  sendiri  oleh Widayanti karena Safrizal tidak pernah kembali setelah meninggalkan Widayanti dari tiga tahun yang lalu. 13
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Safrizal selaku ayah dari kedua anaknya  tidak  melaksanakan  tanggung  jawabnya  sebagai  orang  tua  dengan  sebagaimana mestinya.  Biaya  pendidikan  dan  pengasuhan  terhadap  kedua  anaknya  ditanggung  oleh Widayanti  selaku  Ibu  dari  kedua  anak  terebut.  Dengan  tidak  dilaksanakannya  tanggung jawab  Safrizal  selaku  ayah  dari  anak  hasil  perkawinannya  bersama  Widayanti  maka seharusnya dijatuhi sanksi terhadap orang tua yang lalai melaksanakan kewajibannya.
g. Harahap  (Penggugat)  mengatakan  bahwa  perceraian  yang  terjadi  dalam  perkawinannya dilakukan  karena  antara  Penggugat  dengan  istrinya  Syarifah  terus-menerus  terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  Perceraian  antara  Penggugat  dan  Tergugat  diputuskan  berdasarkan  Putusan Pengadilan  Agama  Kuala  Tungkal  Nomor:  208/Pdt.G/2017/PA.Ktl.,  dalam  putusan  ini Hakim tidak menetapkan hak pengasuhan anak karena anak hasil perkawinan telah berusia 28 tahun dan dinyatakan cakap untuk menentukan pilihannya sendiri. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan 1 (satu) orang anak. Penggugat mengatakan
12 Wawancara dengan Wahyu, tetangga Widayanti dan Safrizal, tanggal 19 Agustus 2020
13 Wawancara dengan Tumiran, Ketua RT. 14, Desa Rawa wedang, Kecamata Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tanggal 19 Agustus 2020
bahwa  pasca  perceraian,  anak  tinggal  terpisah  dari  Penggugat  maupun  Tergugat  karena telah berusia 28 tahun dan telah berkeluarga. 14
Berdasarkan  keterangan  yang  diberikan  oleh  Satria  (tetangga  Harahap  dan  Syarifah) diketahui  bahwa:  “Antara  Harahap  dan  Syarifah  sudah  berpisah  rumah  karena  Harahap pergi  meninggalkan  kediaman  bersama  sampai  sekarang  sudah  berjalan  selama  kurang lebih  3  tahun,  dari  pernikahan  keduanya  dikaruniai  satu  orang  anak  yang  saat  ini  telah menikah  dan  ikut  dengan  suaminya”. 15 Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  dipahami bahwa  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  tidak  dilaksanakan  karenaanak  telah dewasa dan saat ini ikut bersama suaminya.
h. Sri Hayati (Penggugat) mengatakan bahwa perceraian yang terjadi dalam perkawinannya dilakukan  karena  antara  Penggugat  dengan  suaminya  Lutfi  Kadir  terus-menerus  terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  Perceraian  antara  Penggugat  dan  Tergugat  diputuskan  berdasarkan  Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 152/Pdt.G/2017/PA.Ktl, dalam putusan ini Hakim menetapkan  bahwa  pengasuhan  anak  dilakukan  oleh  ibu  karena  pihak  tergugat  tidak memiliki tanggung jawab sebagai orang tua sehingga pengasuhan anak lebih tepat untuk diberikan  kepada  ibu  hingga  anak  berusia  dewasa.  Perkawinan  antara  Penggugat  dan Tergugat  telah  di  karuniai  1  (satu)  orang  anak.  Penggugat  mengatakan  bahwa  pasca perceraian,  anak  diasuh  oleh  Penggugat  di  kediaman  orang  tua  Penggugat  di  Jalan  Bina Karya Selatan, RT. 16, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung  Barat.  Pasca  perceraian  anak  diasuh  oleh  Penggugat  sendiri  dan  penggugat membiayai sendiri semua kebutuhan anak karena hingga saat ini keberadaan tergugat tidak diketahui. 16
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Edi Suratmo (tetangga Siti Haryati dan  Lutfi  Kadir  sekligus  Ketua  RT.  16,  Kelurahan  Tungkal  II,  KecamatanTungkal  Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat) diketahui bahwa: “Setelah terjadi perselisihan anatara Siti Haryani dan Lutfi Kadir telah terjadi pisah rumah antara kedua belah pihak tersebut, Sri  Haryati  pindah  kerumah  orang  tuanya  sedangkan  Lutfi  Kadir  tidak  diketahui keberadaanya.  Selama  pernikahan,  Sri  Haryati  dan  Lutfi  Kadir  tidak  pernah  lagi
14 Wawancara dengan Harahap, Penggugat, tanggal 19 Agustus 2020
15 Wawancara dengan Satria, tetangga Harahap dan Syarifah, tanggal 19 Agustus 2020
16 Wawancara dengan Sri Hayati, Penggugat, tanggal 20 Agustus 2020
memberikan  nafkah  kepada  Sri  Haryati  maupun  anaknya  karena  hingga  saat  ini keberadaan Lutfi Kadir sama sekali tidak diketahui”. 17
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  dipahami  bahwa  tanggung  jawab  orang  tua terhadap  anak  pasca  terjadinya  perceraian  tidak dilaksanakan  oleh  Lutfi  Kadir.  Dengan tidak dilaksanakannya tanggung jawab orang tua terhadap anak tersebut maka seharusnya dijatuhi sanksi terhadap orang tua yang lalai melaksanakan kewajiban tersebut.
i. Lestari  Kumalasari  (Penggugat)   mengatakan   bahwa  perceraian  yang  terjadi  dalam perkawianannya  dilakukan  karena  antara  Penggugat  dengan  suaminya  Candra  Prasetyo terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup rukun  lagi  dalam  rumah  tangga.  Perceraian  antara  Penggugat  dan  Tergugat  diputuskan berdasarkan  putusan  Pengadilan  Agama Kuala  Tungkal  Nomor  :  189/Pdt.G/2017/PA.Ktl. Dalam putusan ini Hakim menetapkan bahwa pengasuhan anak yang berusia di bawah 12 tahun dilakukan oleh ibu, setelah itu anak dibebaskan unutk memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibu, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.  Penggugat  mengatakan  bahwa  pasca  perceraian,  anak  yang  kecil  diasuh  oleh Penggugat dikediaman orang tua Penggugat di Jalan Kelapa Gading, Gang Al-Falah, RT. 11, Kelurahan  Tungkal  Harapan,  Kecamatan  tungkal  Ilir,  Kabupaten  Tanjung  Jagung  Barat. Sedangkan anak yang besar diasuh oleh tergugat, mengenai biaya kehidupan anak diasuh masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat. 18
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Arif (tetangga Lestari Kumalasari dan Candra  Prasetyo)  yang  mengatakan  bahwa:  “  antara  Lestari  Kumalasari  dengan  Candra Prasetyo sering terjadi pertengkaran antara Lestari Kumalasari dengan Candra Prasetyo yang terjadi dirumah mereka di Jalan Al-Falah, Tungkal Harapan. Sejak bulan Puasa tahun 2017, Lestari Kumalasari dan Candra Prasetyo sudah berpisah rumah , kurang lebih sudah 2 tahun 10 bulan, Candra Prasetyo pulang kerumah orang tuanya di Parit 14, Desa Parit Pudin,  sedangkan  Lestari  Kumalasari  tetap  tinggal  di  Gang  Al-Falah,  RT.  11,  Kelurahan tungkal  Harapan,  Kecamatan  Tungkal  Ilir,  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.  Setau  Arif, antara Lestari Kumalasari dan Candra Prasetyo memiliki anak dua orang yang kecil diasuh oleh  Lestari  Kumalasari  sedangkan  yang  besar  diasuh  oleh  Candra  Prasetyo.  Arif
17 Wawancara dengan Edi Suratmo, tetangga Sri Haryati dan Lutfi Kadir, tanggal 20 Agustus 2020
18 Wawancara dengan Lestari Kumalasari, Penggugat, tanggal 20 Agustus 2020
mengatakan  bahwa  Candra  Prasetyo  hanya  membiayai  kebutuhan  anak  yang  diasuh olehnya, sedangkan anak yang diasuh oleh Lestari Kumalasari dibiayai sendiri oleh Lestari Kumalasari dan kedua orang tua Lestari Kumalasari. 19
Sugiarto  (  Ketua  RT.11,  Kelurahan  tungkal  Harapan,  Kecamatan  Tungkal  Ilir, Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  )  mengatakan  bahwa:  Candra  Prasetyo  dan  Lestari Kumalasari merupakan pasangan suami istri yang tinggal di RT. 11, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pernikahan Candra Prasetyo dan Lestari Kumalasari tidak berlangsung dengan harmonis karena berdasarkan keterangan  warga  yang  disampaikan  pada  Sugiarto,  sering  terjadi  pertengkaran  antara Candra Prasetyo dan Lestari Kumalasari yang disebabkan masalah keuangan dalam rumah tangga  mereka.  Pernikahan  Candra  Prasetyo  dan  Lestari  Kumalasari  dikaruniai  2  (dua) orang anak yang saat ini diasuh secara terpisah, yang kecil ikut ibunya dan sedangkan yang besar diasuh oleh ayahnya. 20
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  tanggung  jawab  orang  tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang  diatur  di  dalam  pasal  41  Undang-Undang  Perkawinan.  Dengan  dilakukannya pengasuhan  anak  secara  terpisah  sebagaimana  diuraikan  diatas  maka  dalam  hal  ini tanggung jawab orang tua tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya .
j. Reni  Astriyanti  (Penggugat)  mengatakan  bahwa  perceraian  yang  terjadi  dalam perkawinannya dilakukan karena antara Penggugat dengan suaminya Deni Aryandi terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 304/Pdt.G/2017/PA.Ktl., dalam  putusan ini Hakim menetapkan bahwa pengasuhan anak dilakukan oleh ibu karena pihak tergugat tidak  memiliki  tanggung  jawab  sebagai  orang  tua  sehingga  pengasuhan  anak  lebih  tepat untuk diberikan kepada ibu hingga anak berusia dewasa. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat  telah  dikaruniai  1  (satu)  orang  anak.  Penggugat  mengatakan  bahwa  pasca perceraian, anak diasuh oleh Penggugat dikediaman orang tua Penggugat di Dusun Pasar
19 Wawancara dengan Arif, tetangga Lestari Kumalasari dan Candra Prasetyo, tanggal 20 Agustus 2020
20 Wawancara dengan Sugiarto, Ketua RT. 11, Kel. Tungkal Harapan, Kec. Tungkal Ilir, Kab. Tanjung Jabung Barat, tanggal 20 Agustus 2020
Serdang,  RT.01,  Desa  Serdang  Jaya,  Kecamatan  Betara,  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat. Pasca  perceraian  anak  diasuh  oleh  Penggugat  sendiri  dan  penggugat  membiayai  sendiri semua kebutuhan anak karena Tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah kepada Penggugat semenjak bercerai. 21
Berdasarkan  keterangan  yang  diberikan  oleh  Susilo  (tetangga  Reni  Astriyanti  dan Deni Aryandi) diketahui bahwa: “Reni Astriyanti pergi meninggalkan kediaman bersama karena  diusir  oleh  Deni  Aryani  sampai  sekarang  sudah  berjalan  selama  kurang  lebih  3 tahun, pernikahan antara Reni Astriyanti dan Deni Aryani dikaruniai satu orang anak yang saat  ini  diasuh  oleh  Reni  Astriyanti  dikediaman  orang  tuanya.  Setelah  terjadinya perceraian  Deni  Aryandi  tidak  melaksanakan  tanggung  jawab  sebagai  orang  tua  untuk menafkahinya  anaknya,  pembiayaan  anak  diberikan  oleh  kedua  orang  tua  Reni Astriyanti”. 22
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian tidak dilaksanakan oleh Deni Aryani yang mana diketahui di dalam Undang-Undang Perkawinan mewajibkan kedua orang tua baik ibu atau bapak  tetap  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan kepentingan anak.
k. Ningsih  (Penggugat)  mengatakan  bahwa  perceraian  yang  terjadi  dalam  perkawinannya dilakukan  karena  antara  Penggugat  dengan  suaminya  Haryanto  terus-menerus  terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  Perceraian  antara  Penggugat  dan  Tergugat  diputuskan  berdasarkan  Putusan Pengadilan  Agama  Kuala  Tungkal  Nomor:  354/Pdt.G/2017/PA.Ktl.,  dalam  putusan  ini Hakim menetapkan bahwa pengasuhan anak dilakukan oleh ibu karena pihak tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai orang tua sehingga pengasuhan anak lebih tepat untuk diberikan  kepada  ibu  hingga  anak  berusia  dewasa.  Perkawinan  antara  Penggugat  dan Tergugat  telah  dikaruniai  1  (satu)  orang  anak.  Penggugat  mengatakan  bahwa  pasca perceraian, anak diasuh oleh Penggugat di kediaman orang tua Penggugat di Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Tergugat sama sekali tidak pernah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua. 23
21 Wawancara dengan Reni Astrianti, Penggugat, tanggal 21 Agustus 2020 22 Wawancara dengan Susilo, tetangga Reni Astrianti dan Deni Aryani, tanggal 21 Agustus 2020 23 Wawancara dengan Ningsih, Penggugat, tanggal 21 Agustus 2020
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Dwi (tetangga Ningsih dan Haryanto) diketahui  bahwa:  “rumah  tangga  Haryanto  dengan  Ningsih  sudah  tidak  harmonis  lagi, bahkan keduanya sudah 8 (delapan) bulan berpisah rumah, pernikahan Haryanto dengan Ningsih dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal bersama Ningsih. Sejak berpisah Haryanto dan Ningsih tidak pernah lagi berhubungan dan selama itu juga Haryanto tidak pernah memberi nafkah kepada Ningsih’’. 24
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  tanggung  jawab  orang  tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian tidak dilaksanakan oleh Haryanto Aryani yang mana diketahui di dalam Undang-Undang Perkawinan mewajibkan kedua orang tua baik ibu atau bapak tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  Penulis  lakukan  terhadap  10  (sepuluh)  perkara perceraian  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Kuala  Tungkal  tersebut  di  atas  dapat diketahui bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian dilaksanakan dalam suatu perkara perceraian dan dalam 9 (sembilan) perkara perceraian, tanggung jawab orang tua tidak terlaksana.
Dalam  hal  tidak  dilaksanakannya  tanggung  jawab  orang  tua  juga  merupakan  suatu kejahatan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  yang  mengatur  bahwa  terhadap  kejahatan  yang  menelantarkan  orang  dalam lingkup rumah tangga tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Kendala  Dalam  Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Orang  tua  Terhadap  Anak  Setelah Terjadinya Perceraian di Wilayah  Pengadilan Agama Kuala  Tungkal
Dalam penelitian ini Penulis melakukan wawancara kepada salah satu Hakim di wilayah Pengadilan  Agama  Kuala  Tungkal  untuk  mengetahui  mengenai  kendala  dalam  pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian.
Wisri,  S.Ag  (Hakim  Pengadilan  Agama  Kuala  Tungkal)  mengatakan  bahwa  kendala pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian di wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal disebabkan oleh beberapa hal. 25 Dan penulis sajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:
24 Wawancara dengan Dwi, tetangga Haryanto dan Ningsih, tanggal 21 Agustus 2020 25 Wawancara Wisri S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal, tanggal 14 Agustus 2020
Kendala Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Terjadinya
Perceraian di wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nama Faktor I Faktor II Faktor III Nuraini √ √ X Hartina √ √ X Samsudin x √ √ Maryati Pertiwi √ √ X Widayanti √ √ X Harahap √ x X Sri Hayati √ √ X Lestari Kumalasari x √ √ Reni Astriyanti x √ X Ningsih x √ X
Sumber Data : Berdasarkan survei hasil wawancara kepada 10 responden
a. Salah satu pihak dalam perkara perceraian tidak diketahui keberadaannya.
Dalam  perkara  perceraian  ditemui  adanya  salah  satu  pihak  yang  meninggalkan pasangannya karena permasalahan keuangan, adanya perselingkuhan atau permasalahan lain yang menyebabkan salah satu pihak pergi dan tidak diketahui keberadaannya bahkan dalam persidangan yang datang hanya pihak Penggugat.
b. Kurangnya kesadaran orang tua akan masa depan yang baik bagi anak Lestari Kumalasari (Penggugat) mengatakan bahwa pertengkaran yang terjadi antara
Penggugat  dan  Tergugat  telah  mengakibatkan  kedua  belah  pihak  tidak  ingin  bertemu, sehingga perhatian yang diberikan kepada anak dilakukan secara sendiri-sendiri. Penggugat mengatakan tidak ingin lagi berurusan dengan Tergugat karena merasa telah dikecewakan oleh  perbuatan  Tergugat.  Hal  yang  sama  dikemukakan  pula  oleh  Widayanti  (Penggugat) yang  mengatakan  bahwa  Tergugat  telah  mengkhianati  pernikahan  mereka  dengan melakukan  perselingkuhan  sehingga  mengakibatkan  terjadi  keretakan  di  dalam  rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  Penggugat  mengatakan  bahwa  sangat  kecewa  dengan
perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  sehingga  membuat  Penggugat  tidak  lagi  ingin bertemu dengan Tergugat. 26
Berdasarkan  dari  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  perkara  perceraian disebabkan salah satunya oleh rasa tidak mau mengalah dari masing-masing pihak dan pertengkaran  yang  menyebabkan  diantara  para  pihak  yang  berperkara  tidak  ingin bertemu. Kurangnya kesadaran orang tua akan masa depan yang baik bagi anak tersebut memberikan dampak pada sisi sosial anak, dimana dalam hal ini anak berada pada posisi harus memilih untuk berada pada siapa. Padahal diketahui anak membutuhkan dukungan dari kedua orang tua dalam hal membangun kepribadian dan sikap yang baik dalam masa tumbuh kembangnya.
c. Faktor ketidakmampuan orang tua untuk membiayai kebutuhan keuangan bagi anak Faktor  keuangan  merupakan  faktor  yang  paling  banyak  menjadi  dasar pertengkaran  dalam  keluarga,  tingkat  kebutuhan  yang  semakin  tinggi  terkadang  tidak diimbangi  dengan  besarnya  pendapatan  sehingga  menimbulkan  keributan  yang  sering terjadi dalam rumah tangga dan mengakibatkan perceraian.
Samsudin  (Penggugat)  mengatakan  bahwa  perceraian  yang  terjadi  antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah  tangga  karena  Penggugat  tidak  memiliki  pekerjaan  tetap,  hal  tersebut  semakin diperberat  dengan  tingginya  biaya  rumah  tangga  saat  ini.  Ketidakmampuan  untuk memenuhi  kebutuhan  ekonomi  tersebut  menjadi  kendala  untuk  memenuhi  tanggung jawab sebagai orang tua kepada anak. 27

## C. KESIMPULAN
Dari  uraian  penjelasan  di  atas  maka  penulis  menarik  kesimpulan  dari  penelitian    sebagai berikut :
1. Tanggung  jawab  orang  tua  tidak  terlaksana  sebagaimana  yang  telah  diatur  oleh Peraturan  Perundang-Undangan  yaitu  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun 1974 menyebutkan dalam hal terjadinya suatu perceraian orang tua baik ibu maupun bapak  tetap  berkewajiban  melaksanakan  tanggung  jawabnya  terhadap  anak,  seperti
26 Wawancara dengan Lestari Kumalasari, Penggugat, tanggal 20 Agustus 2020
27 Wawancara dengan Samsudin, Penggugat, tanggal 18 Agustus 2020
mendidik  dan  memelihara  anak-anaknya,  memberikan  kasih  sayang  juga  perhatian penuh kepada anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
2. Kendala  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  kewajiban  orang  tua  terhadap  anak  pasca perceraian diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu :
a. Salah satu pihak dalam perkara perceraian tidak diketahui keberadaannya.
b. Kurang kesadaran orang tua akan masa depan yang baik anak.
c. Faktor  ekonomi  orang  tua  yang  tidak  mampu  untuk  membiayai  kebutuhan keuangan bagi anak.

## Daftar Pustaka
Ann Mitchel, Dilema Perceraian , Cet. 1, Arcan, Jakarta, 1991.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
https//umma.id/channel/answer/post/perkara-halal-yang-dibenci-allah-apakah-itu-424156