ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS WARGA  DAGO  ELOS  MELAWAN  KELUARGA MULLER: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 109 PK/PDT/2022

## THE ANALYSIS  OF  JUDGE’S  DECISIONS  IN  DAGO ELOS AGAINST MULLER’S FAMILY CASE: JURIDICAL
ANALYSIS  OF  THE  SUPREME  COURT  DECISION NUMBER 109 PK/PDT/2022
Amalia Nurfitria Syukur a , Hajriyanti Nuraini b , Yusmiati Yusmiati c

## ABSTRAK
Sengketa  tanah  Dago  Elos  melawan  Keluarga  Muller  yang  bermula pada tahun 2016 sudah melalui Peninjauan Kembali pada tahun 2022. Mahkamah  Agung  dalam  Putusan  Nomor  109  PK/109  PDT/2022, mengabulkan  gugatan  Keluarga  Muller  dan  menyatakan  bahwa Keluarga Muller memiliki hak atas kepemilikan objek tanah Eigendom Verponding Nomor  3740,  3741,  374  dan  menyerahkan  tanah  tersebut kepada PT Dago Inti Graha. Adanya putusan tersebut menimbulkan ketidakadilan  bagi  warga  Dago  Elos.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 109  PK/PDT/2022  dan  apakah  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan yang  berlaku  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan  peraturan perundang-undangan  terkait.  Metode  penelitian  ini  adalah  metode normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  kasus,  lalu  dalam melakukan pemecahan isu hukum menggunakan objek kajian pokok ratio decidendi . Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim pada putusan Nomor 109 PK/PDT/2022 tidak sesuai ketentuan dalam  Pasal  4  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Pokok  Agraria, Pasal  28  H  ayat  (4)  dan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  dan  peraturan perundang-undangan terkait dan tidak berkeadilan.
Kata kunci: hak atas tanah; pendaftaran tanah; pertimbangan hakim.
a Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Ir.  Soekarno  Km.21  Jatinangor,  Sumedang,  email: amalia18003@mail.unpad.ac.id
b Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Ir.  Soekarno  Km.21  Jatinangor,  Sumedang,  email: hajriyanti18001@mail.unpad.ac.id
c Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Ir.  Soekarno  Km.21  Jatinangor,  Sumedang,  email: yusmiati18001@mail.unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 9 September 2022
Artikel diterbitkan:
30 November 2022 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v4i1.1085 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
The Dago Elos land dispute against the Muller’s Family which began in 2016 has gone through a judicial review in 2022. The Supreme Court in its Decision Number 109 PK/109 PDT/2022, granted the Muller Family’s claim and stated that the Muller Family has the right to own ership of the land object of Eigendom Verponding Number 3740, 3741, 374 and handed over the land to PT. Dago Inti Graha. This decision has caused  injustice  to  the  residents  of  Dago  Elos.  Therefore,  this  paper  focuses  on  how  the  judge's considerations  in  Decision  Number  109  PK/PDT/2022  are  and  whether  it  is  in  accordance  with  the provisions in force in the Basic Agrarian Law and related laws and regulations. This research method is a normative method using a case approach, then in solving legal issues using the main study object of the ratio decidendi. The results of this study indicate that the judge's consideration in the decision Number 109  PK/PDT/2022  is  not  in  accordance  with  Article  4  paragraph  (1)  and  paragraph  (2)  of  the  Basic Agrarian Principles, Article 28 H paragraph (4) and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and related laws and regulations and is not fair.
Keywords: judge’s decision; land registration; land rights.

## PENDAHULUAN
Masuknya  Belanda  ke  Indonesia  pada  1912  memaksa  diberlakukannya  hukum Negara  Belanda  di  Indonesia,  yang  mengakibatkan  terjadinya  dualisme  hukum pertanahan  di  Indonesia.  Adanya  dualisme  Hukum  Pertanahan  yang  memberikan kesempatan  bagi  Warga  Negara  Asing  untuk  menguasai  dan  memanfaatkan  tanah- tanah  di  Indonesia  menyalahi  apa  yang  termuat  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  1945).  Akan  tetapi,  sejak diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) pada tahun 1960, dualisme hukum pertanahan resmi berakhir, sebagaimana bunyi penjelasan umum angka II UUPA yang menyebutkan: “...hak -hak yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini semua akan dikonversi menjadi salah satu hak yang baru menurut UUPA”. Artinya, terhadap tanah  dengan  Hak  Adat  atau  Hak  atas  Tanah  menurut  Buku  II  KUH  Perdata  wajib dilakukan penyesuaian dengan hak-hak atas tanah yang termuat dalam UUPA. Hal ini dilakukan agar tercipta unifikasi dan kesederhanaan hukum dalam hukum pertanahan Indonesia. 1 Sederhananya, konversi terhadap hak atas tanah itu adalah perubahan hak atas tanah yang lama menjadi hak atas tanah yang baru yang tercantum dalam UUPA, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum kepada pemegang hak  atas  tanah  atau  menghasilkan  Surat  Tanda  Bukti  Hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat. 2 Akan tetapi, meski Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan aturan-aturan tentang konversi hak-hak atas tanah yang berasal dari hak barat, tetap saja  pada  kenyataannya  tanah-tanah  konversi  masih  sering  menjadi  sumber permasalahan pertanahan.
1 Adrian Sutedi, (2018). Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 125.
2 Ulfia Hasanah , (Februari 2012). “Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960”. Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 2(No.2), hlm 202.
Sejak dahulu, permasalahan pertanahan sudah menjadi polemik di masyarakat. Hal ini terjadi karena peranan tanah yang sangat penting dalam  kehidupan manusia, sehingga  banyak  orang  berlomba-lomba  dalam  mempunyai  dan  menguasai  tanah. Berdasarkan  data  yang  dimiliki  oleh  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan  Nasional,  hingga  tahun  2020  tercatat  sebanyak  12.458  kasus  pertanahan yang masuk ke BPN RI, yang terdiri dari 90,8% perorangan dengan perorangan, 4,4% perorangan dengan badan hukum, 2,5% masyarakat dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik  Negara,  0,5%  badan  hukum  dengan  badan  hukum,  dan  1,8%  antar  kelompok masyarakat. 3 Sedangkan  berdasarkan  data  yang  disediakan  oleh  Konsorsium Pembaruan Agraria, menyebutkan bahwa tahun 2020 adalah tahun perampasan tanah berskala besar, sebab yang terjadi adalah perampasan pertanahan yang difasilitasi oleh hukum dan disetir oleh modal. Jika diakumulasi sejak tahun 2015 hingga 2020 maka total  kasus  pertanahan  sebanyak  2.288  kasus,  tidak  termasuk  kasus  yang  bersifat individual, antar kelompok swasta, atau antar lembaga pemerintah. 4 Dari sekian banyak kasus pertanahan, salah satu yang menjadi topik perbincangan di  tahun 2022 adalah Kasus yang melibatkan Warga Dago Elos dengan Keluarga Muller.
Singkatnya  Heri  Hermawan  Muller,  Dodi  Rustendi  Muller,  dan  Pipin  Sandepi Muller atau disebut sebagai Keluarga Muller, adalah keturunan dari George Hendrik Muller, seorang warga Jerman yang tinggal di Bandung pada masa kolonial Belanda. Pada  tahun  2016,  Keluarga  Muller  bersama  dengan  PT  Dago  Inti  Graha,  sebuah perusahaan  properti  di  Bandung,  mengajukan  gugatan  dengan  mengklaim  tanah tersebut dengan kepemilikan Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741, 3742. Di atas tanah yang diklaim tersebut sekarang terdapat Kantor Pos, Terminal Dago, dan ditempati oleh rumah-rumah warga RT 01 dan 02 dari RW 02 Dago Elos yang berjumlah 335 orang. Eigendom Verponding adalah hak tanah yang berasal dari hak-hak barat yang menurut Undang-Undang Pokok Agraria, hak barat atas tanah tersebut harus dikonversi menjadi hak milik selambat-lambatnya pada 24 Desember 1980 yaitu sejak UUPA berlaku. Alih- alih  melakukan  kewajibannya  dengan  melakukan  pencatatan  ulang  atas  tanah  yang dimilikinya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  Keluarga  Muller  memilih  untuk menghilang  dan  kembali  dengan  membawa  gugatan  untuk  para  Warga  Dago  Elos dengan dasar perbuatan melawan hukum.
Hingga  akhirnya,  pada  Agustus  2017,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Bandung memutuskan  tanah-tanah  yang  menjadi  objek  sengketa  adalah  sah  milik  Keluarga
3 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020. hlm. 13. Available from: https://www.atrbpn.go.id/unduh/laporanKinerja2020.pdf. [accessed September, 26, 2022]
4 Konsorsium Pembaruan Agraria. (2020). Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria Edisi Peluncuran 1: Laporan Konflik Agraria di Masa Pandemi dan Krisis Ekonomi. Available from: http://kpa.or.id/assets/uploads/files/publikasi/4db26-catatan-akhir-tahun-kpa_peluncuran-1_laporan-konflik- agraria-2020.pdf. [accessed September, 26, 2022]
Muller dan memerintahkan agar warga dan pihak lainnya yang berkedudukan sebagai tergugat  untuk  meninggalkan  lahan  Dago  Elos  dan  membayar  biaya  perkara  yang jumlahnya sangat banyak yakni sebesar Rp 238.000.0000,00. Merasa putusan tersebut tidak adil,  Warga Dago Elos mengajukan banding atas putusan tersebut. Sayangnya, dalam  Tingkat  Banding,  Pengadilan  Tinggi  Bandung  pun  menyatakan  kepemilikan tanah-tanah yang objek sengketa tersebut tetap diberikan kepada Keluarga Muller dan PT  Dago  Inti  Graha  dan  meminta  Kepala  Kantor  Pertanahan  untuk  memproses permohonan sertifikasi tanah-tanah tersebut yang sebelumnya sudah dimohonkan oleh PT Dago Inti Graha. Terhadap Putusan Tingkat Banding, Warga Dago Elos menempuh upaya kasasi. Bak gayung bersambut, Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi menyatakan Keluarga  Muller  tidak  berhak  atas  lahan  Dago  Elos  dikarenakan  tidak  melakukan konversi  atas Eigendom  Verponding atas  nama  Kakeknya  yang  menyebabkan  tanah tersebut  menjadi  Tanah  Negara,  sehingga  warga  Dago  Elos  dinyatakan  sah  untuk menduduki objek sengketa karena telah menguasainya dalam kurun waktu lama, terus menerus  dan  sebagian  sudah  diberikan  sertifikat  hak  milik,  karena  lebih  berhak memiliki Hak atas Tanah tersebut. Akan tetapi, kebahagiaan tidak berlangsung lama, sebab  di  tengah-tengah  pengajuan  sertifikat  oleh  Warga  Dago  Elos  kepada  Kantor Pertanahan  Kota  Bandung,  Keluarga  Muller  dan  PT  Dago  Inti  Graha  mengajukan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, yang hasil akhirnya kembali memenangkan Keluarga Muller.
Dikatakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Bandung, putusan dalam kasus yang melibatkan Warga Dago Elos dengan Heri Hermawan Muller tersebut telah menginjak- injak kebenaran dan rasa keadilan Warga Dago Elos dan juga telah menghina hukum nasional. 5 Selain  daripada  itu,  putusan  dalam  kasus a  quo pun  seperti  memotret ketidakcakapan  Negara  dalam  menjalankan  tugasnya  dalam  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan umum. Pada hakikatnya Menurut Franz Magnis Suseno, tujuan negara tersebut dapat diwujudkan melalui tiga hal, yaitu: (i) Negara memberikan perlindungan kepada  para  penduduk  dalam  wilayahnya;  (ii)  Negara  mendukung  atau  langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan  kebudayaan; serta (iii) Negara menjadi wasit  yang tidak memihak antara pihak- pihak yang berkonflik dan menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar  dalam  hubungan  sosial  masyarakat. 6 Artinya  Negara  mempunyai  tugas  untuk menjaga  hukum  yang  berlaku  dalam  wilayahnya  agar  tetap  dapat  memberikan
5 LBH Bandung. (28 Februari 2018). Press Release: Pernyataan Sikap Warga Dago Elos dan Tamansari. Available from: http://www.lbhbandung.or.id/press-release-pernyataan-sikap-warga-dago-elos-dan-tamansari/. [accessed September, 26, 2022]
6 Franz Magnis Suseno, (2016). Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 317.
perlindungan,  kemanfaatan,  keadilan  dan  kepastian.  Dengan  demikian,  sudah  tepat kiranya pernyataan pada kalimat awal paragraf ini.
Lalu,  dalam  memutuskan  suatu  perkara,  Hakim  diwajibkan  untuk  mengadili sesuai  dengan  hukum  dan  dengan  tidak  membeda-bedakan  orang  agar  dapat membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi  segala hambatan dan rintangan yang  ada. 7 Lalu,  Hakim  pun  harus  dapat  menyesuaikan  undang-undang  dengan perkembangan  yang  hidup  di  masyarakat  hingga  tercipta  jalan  keluar  yang  dapat diterima  secara  nalar. 8 Dengan  demikian,  idealnya  suatu  putusan  hakim  itu  harus memuat idee  des  recht, yang  meliputi  3  (tiga)  unsur  yaitu  keadilan  ( gerechtigkeit ), kepastian  hukum  ( rechtssicherheit ),  dan  kemanfaatan  ( zwechtmassigkeit ). 9 Akan  tetapi, dalam Putusan-putusan kasus Dago Elos, khususnya putusan yang dikeluarkan oleh Hakim  tingkat  Pertama,  Banding  dan  Peninjauan  Kembali  menimbulkan  banyak kejanggalan  dan  tidak  mencerminkan  adanya  perlindungan  hukum,  keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Hingga  saat  ini  belum  ada  penelitian  lain  yang  membahas  mengenai  analisis pertimbangan  Hakim  dalam  kasus  antara  Keluarga  Muller  dan  Warga  Dago  Elos. Namun,  terdapat  penelitian  terdahulu  yang  memiliki  unsur  kemiripan  dengan  topik penelitian ini yaitu:
1. Dian  Aries  Mujiburohman  dengan  judul  “Legalisasi  Tanah -Tanah  Bekas  Hak Eigendom (Kajian  Putusan  Nomor  17/Pdt .G/2014/PN.Pkl)” 10 yang  mengkaji bagaimana  status  hukum  tanah  bekas  hak  barat Eigendom  Verponding Nomor 775a pasca putusan inkracht van gewijsde. Ditemukan bahwa tanah objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara tidak serta merta hapus hak atas tanahnya, karena hak keperdataan (kepemilikan) masih melekat pada  pemegang  hak.  Cara  menghapus  hak  keperdataan  itu  adalah  dengan memberi ganti kerugian kepada pemegang hak.
2. Rizma Marlina Gardini dengan judul  “Tinjauan Yuridis  Sengketa Penguasaan Tanah Eks Eigendom Verponding (Studi Kasus Putusan No.10/Pdt.G/2017/PN Ungaran)” 11 dengan fokus kajian status hukum tanah eks RvE Verp. No. 2146 setelah  putusan  No.  10/Pdt.G/2017/PN  Unr  adalah  tanah  negara,  dan  oleh karena itu terdapat penguasaan dobel di atas tanah eks RvE Verp. No. 2146 obyek tanah  P3MB  maka  untuk  mengajukan  permohonan  Hak  atas  Tanah  P3MB
7 Pasal 4 ayat (1) Jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
8 Edi Rosadi , (April 2016). “Putusan Hakim yang Berkeadilan”. Badamai Law Journal, Volume 1(Nomor 1), hlm. 383.
9 Ibid., hlm. 385.
10 Dian  Aries  Mujiburohman. (2021).  “Legalisasi  Tanah -Tanah  Bekas  Hak Eigendom (Kajian  Putusan  Nomor 17/Pdt.G/2014/Pn.Pkl). Jurnal Yudisial , Volume 14, (Nomor 1), hlm. 117-137.
11 R izma Marlina Gardini . (2019). Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Tanah Eks Eigendom Verponding (Studi Kasus Putusan No.10/Pdt.G/2017/PN Ungaran. [Skripsi, Universitas Negeri Semarang]. Unnes Repository ,
http://lib.unnes.ac.id/36081/.
tersebut para pihak harus menyelesaikan terlebih dahulu permasalahannya dan menentukan  siapa  yang  berhak  atas  tanah  baik  melalui  forum  non  litigasi maupun litigasi.
Dengan  memaparkan  beberapa  penelitian  yang  berkaitan  dengan  analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan mengenai konversi tanah bekas hak-hak barat  dan  pendaftaran  tanah,  penulis  ingin  menegaskan  bahwa  terdapat  perbedaan dengan  penelitian  yang  penulis  susun.  Sebab  apabila  membandingkan  dengan penelitian  terdahulu,  diketahui  bahwa  permasalahan  hukum  yang  penulis  angkat dalam  penelitian  ini  menitikberatkan  pada  pertimbangan  hakim  pada  Putusan PK/109/PDT/2022,  sehingga  kebaruan  dalam  penelitian  ini  adalah  belum  terdapat penelitian  yang  menganalisis  pertimbangan hakim  pada  Putusan PK/109/PDT/2022 mengenai tanah bekas Eigendom antara Keluarga Muller dan Warga Dago Elos ditinjau berdasarkan UUPA dan UUD 1945.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  diketahui  bahwa  penelitian  ini  bermaksud untuk  menganalisis  putusan  Hakim  dalam  kasus  antara  Warga  Dago  Elos  dengan Keluarga  Muller  dalam sudut  pandang  UUPA  serta  undang-undang  terkait.  Dengan demikian,  secara  spesifik  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  adalah;  (i) Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo?; dan (ii) Apakah pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam UUPA dan peraturan perundang-undangan terkait?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  pembahasan  ini  meliputi  metode pendekatan,  spesifikasi  penelitian,  metode  pengumpulan  data,  dan  metode  analisis data. Pertama , metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Sebagaimana pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk  menemukan  dan  merumuskan  argumentasi  hukum  melalui  analisis  terhadap pokok permasalahan. 12 Kedua , spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis,  yakni  sebuah metode  yang  dipakai  untuk  memaparkan suatu keadaan  yang berlangsung dengan tujuan dapat menjabarkan data mengenai objek penelitian secara teliti. 13 Kemudian  dianalisis  berdasarkan  teori  hukum  atau  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku. Ketiga ,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah penelitian  kepustakaan  atau  data  sekunder.  Bahan-bahan  pustaka  yang  digunakan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu:
12 Bachtiar, (2018). Metode Penelitian Hukum . Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, hlm. 56.
13 Zainuddin Ali, (2009). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 223.
1. Bahan hukum primer, ialah bahan-bahan hukum yang mengikat. Meliputi UUD 1945, UUPA, dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya yang mengatur mengenai Pendaftaran Tanah.
2. Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi buku-buku hukum serta jurnal-jurnal maupun artikel hukum yang membahas mengenai pendaftaran tanah secara umum dan secara khusus pendaftaran Tanah Bekas Hak Barat.
3. Bahan  hukum  tersier,  ialah  bahan  yang  memberi  petunjuk  dan  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi beberapa putusan yakni Putusan  Pengadilan  Negeri  Bandung  Nomor  454/PDT.G/2016/PN.Bdg, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG, Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  934/K/Pdt/2019,  dan  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 109 PK/Pdt/2022, situs internet resmi, dan sebagainya.
Terakhir ,  analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif  yang bertujuan  untuk  mendapatkan  kejelasan  terhadap  masalah  yang  dibahas  dengan mempelajari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  literatur-literatur  dan tulisan  ilmiah  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian. 14 Dalam  hal  ini,  penulis menganalisis  pokok  permasalahan  mengenai  sengketa  kepemilikan  Hak  atas  Tanah konversi  bekas  tanah  Hak  Barat.  Kemudian,  penelitian  ini  juga  menggunakan pendekatan kasus atau case approach . Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah  kasus  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  dihadapi,  yang  telah  menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Objek kajian pokok dalam pendekatan  kasus  ini  adalah ratio  decidendi atau reasoning ,  yaitu  pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. 15 Dalam penyusunan argumentasi oleh penulis  untuk  melakukan  pemecahan  isu  hukum  pada  Putusan  PK No.109/K/Pdt/2022, dilakukan berdasarkan pada referensi ratio decidendi atau reasoning tersebut.

## PEMBAHASAN
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/2022
Putusan  dengan  nomor  register  109  PK/Pdt/2022  adalah  putusan  yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atas perkara antara Heri Hermawan Muller, Dodi Rustandi  Muller,  Pipin  Sandepi  Muller,  dan  PT  Dago  Inti  Graha  (Jo  Budi  Hartanto) sebagai  Para  Pemohon  Peninjauan  Kembali  dengan  Warga  Dago  Elos,  Pemerintah Republik Indonesia c.q. Gubernur Provinsi Jawa Barat c.q. Camat Kecamatan Coblong
14 Ronny Hanitijo Soemitro, (1985). Metodologi Penulisan Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25.
15 Bachtiar, Loc. Cit .
c.q. Lurah Kelurahan Dago, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Gubernur Provinsi Jawa Barat  c.q.  Camat  Kecamatan  Coblong,  Pemerintah  Republik  Indonesia  c.q.  Gubernur Provinsi Jawa Barat c.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat c.q. Kepala Dinas Perhubungan c.q.  Kepala  Terminal  Dago,  Kepala  Kantor  Pos  dan  Giro,  dan  Pemerintah  Republik Indonesia c.q. Kepala  Badan Pertanahan Nasional  c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai  Para  Termohon  Peninjauan  Kembali.  Putusan a  quo merupakan  putusan keempat yang dikeluarkan oleh Pengadilan atas perkara yang sama, sehingga terdapat putusan lain yang dikeluarkan oleh Pengadilan atas perkara yang sama, yaitu Putusan Nomor  454/PDT.G/2016/PN.Bdg  (selanjutnya  disebut  Putusan  Tingkat  Pertama), Putusan  Nomor  570/PDT/2017/PT.BDG  (selanjutnya  disebut  Putusan  Tingkat Banding), dan Putusan Nomor 934/K/Pdt/2019 (selanjutnya disebut Putusan Tingkat Kasasi).
Permasalahan antara Warga Dago Elos dan Keluarga Muller sudah berlangsung dari  tahun  2016.  Ketika  itu,  Keluarga  Muller  (Penggugat/Pemohon  Peninjauan Kembali)  mengajukan  gugatan  kepada  Pengadilan  Negeri  Bandung  terhadap  Para Tergugat (Para Termohon Peninjauan Kembali) atas dasar perbuatan melawan hukum dan meminta Para Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang berdiri  di  atasnya  serta menyerahkan  tanahnya secara  sukarela  kepada PT  Dago  Inti Graha. Berdasarkan keterangannya dalam Putusan Tingkat Pertama , Keluarga Muller menerangkan bahwa Ia adalah ahli waris dari George Hendrik Muller yang mempunyai tiga bidang tanah dengan luas 6,3 Ha di Blok Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong,  Kota  Bandung,  Jawa  Barat,  yang  dibuktikan  dengan Acte  Van  Eigendom Verpondings Nummer 3740, 3741 en 3742 Aan George Hendrik Muller. Secara lengkap, tiga bidang tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Sebidang tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor 3740, seluas 5.316 M2 (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di : Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan Acte Van Eigendom atas nama George Hendrik Muller yang dikeluarkan oleh Raad Van Justitie Bandoeng Nomor 893/ 1934;
2. Sebidang tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor 3741, seluas 13.460 M2 (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di: Provinsi Jawa  Barat,  Kota  Bandung,  Kecamatan  Coblong,  Kelurahan  Dago,  Blok berdasarkan Acte  Van  Eigendom atas  nama  George  Hendrik  Muller  yang dikeluarkan oleh Raad Van Justitie Bandoeng Nomor 892/1934;
3. Sebidang tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor 3742, seluas 44.780 M2 (empat  puluh  ribu  tujuh  ratus  delapan  puluh  meter  persegi),  yang terletak  di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
berdasarkan Acte  Van  Eigendom atas  nama  George  Hendrik  Muller  yang dikeluarkan oleh Raad Van Justitie Bandoeng Nomor 891/1934.
Kemudian, atas tanah-tanah yang disebutkan di atas, dilakukan pengoperan dan penyerahan dari Keluarga Muller kepada PT Dago Inti Graha (Penggugat IV/Pemohon Peninjauan  Kembali  IV)  yang  dilakukan  dihadapan  Notaris  pada  1  Agustus  2016, setelah itu PT Dago Inti Graha mengajukan permohonan pendaftaran sertifikasi kepada Kantor  Pertanahan  Kota  Bandung  atas  tanah  yang  menjadi  objek  sengketa  pada  5 Agustus 2016. Selain pengoperan dan penyerahan kepada PT Dago Inti Graha, Keluarga Muller menyebutkan tidak pernah mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain termasuk Para Tergugat. Lalu berdasarkan keterangan dalam Putusan Tingkat Pertama, diketahui bahwa PT Dago Inti Graha menguasai sebagian tanah yang termasuk dalam Tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor 3741. Sementara itu, di atas tanah yang sama berdiri rumah-rumah sebagai tempat tinggal Warga Dago Elos, Terminal Dago, dan  juga  Kantor  Pos  Kecamatan  Coblong,  dan  atas  rumah-rumah  tersebut  sudah didiami  secara  turun  temurun  dalam  jangka  waktu  30  sampai  dengan  50  tahun  dan sebagian besarnya telah diterbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan ataupun sertifikat Hak  Milik.  Oleh  karena  itu,  objek  dalam  kasus a  quo adalah  Tanah  Negara  bekas Eigendom  Verponding yang  berlokasi  di  Blok  Dago  Elos,  Kelurahan  Dago,  Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Keluarga Muller sebagai Penggugat menyatakan bahwa  tanah-tanah  tersebut  adalah  miliknya  yang  dibuktikan  dengan Acte  Van Eigendom Verpondings Nummer 3740, 3741 en 3742 Aan George Hendrik Muller.
Dalam kasus yang terjadi antara Keluarga Muller dan Warga Dago Elos terdapat empat  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan,  yaitu  Putusan  Pengadilan  Negeri Bandung  Nomor  454/PDT.G/2016/PN.Bdg,  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Bandung Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG, Putusan Mahkamah Agung Nomor 934/K/Pdt/2019, dan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  109  PK/Pdt/2022.  Agar  lebih  terstruktur, berikut  adalah  rangkuman  putusan  Pengadilan  Tingkat  Pertama  sampai  dengan Tingkat Kasasi:
Putusan  Pengadilan  Negeri Bandung Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  sebagian; Menyatakan  sah  Penetapan  Pengadilan  Agama  Kelas  I  A Cimahi  tentang  silsilah  Keluarga  Muller;  Menyatakan  sah dan berharga sita Hak Milik atas tanah-tanah negara bekas
Eigendom  Verponding Nomor  3740,  3741,  dan  3742; Menyatakan  sah  riwayat  kepemilikan  tanah  yang  menjadi objek  sengketa;  Menyatakan  sah Acte  Van  Eigendom Verpondings Nummer 3740, 3741 en 3742 Aan George Hendrik Muller; Menyatakan sah pengoperan dan pemasrahan yang dilakukan oleh Keluarga Muller kepada PT Dago Inti Graha ;  Menyatakan  Para  Penggugat  berhak  mengajukan permohonan  hak  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota
Bandung;  Menyatakan  Para  Tergugat  telah  melakukan perbuatan  melawan  hukum;  Menghukum  Para  Tergugat untuk  mengosongkan  dan  membongkar  bangunan  yang berdiri  di  atas  tanah  objek  sengketa  dan  menyerahkannya dengan  tanpa  syarat  kepada  PT  Dago  Inti  Graha; Menyatakan  tidak  sah  atau  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  sertipikat-sertipikat  serta  segala  surat  dan  semua turunannya yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dago; Menyatakan  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandung  yang berkedudukan  sebagai  Turut  Tergugat  untuk  tunduk  dan patuh  terhadap  putusan  dan  segera  melaksanakan  proses sertifikasi  dan/atau  menerbitkan  sertifikat  atas  nama  PT Dago  Inti  Graha;  dan  Menghukum  Para  Tergugat  untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Putusan  Pengadilan  Tinggi Bandung Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG Memperbaiki Putusan Tingkat Pertama, dengan memutuskan  tidak  sah,  tidak  berharga,  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  Sita  Hak  Milik  atas  tanah Negara bekas eigendom Verponding No. 3740, 3741 dan 3742. Selain  daripada  itu,  Putusan  Hakim  Tingkat  Banding menguatkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bandung  Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg. Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 934/K/Pdt/2019 Membatalkan Putusan  Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG  yang  memperbaiki  Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg. Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 109 PK/Pdt/2022 Membatalkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 934/K/Pdt/2019  yang  membatalkan  Putusan  Pengadilan Tinggi  Bandung  Nomor  570/PDT/2017/PT.BDG,  dan mengadili kembali dengan menguatkan Putusan Pengadilan
Negeri Bandung Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg.

## Adapun  yang  menjadi  pertimbangan  Hakim  Agung  pada  tingkat  Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:
1. Keluarga  Muller  yang  menjadi  Penggugat  dalam  tingkat  pertama  tidak melakukan  konversi  atas  tanah-tanah  milik  Kakeknya,  sehingga  Tanah  yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Maka siapapun berhak untuk mendapatkan Hak atas Tanah objek sengketa tersebut.
2. Warga Dago Elos yang menjadi Tergugat dalam tingkat pertama mendalilkan bahwa  mereka  telah  melakukan  penggarapan  di  atas  tanah  objek  sengketa. Tetapi tidak ada bukti formil yang sah yang dapat mendukung dalil tersebut.
3. Adanya keterangan dari Lurah yang menyebutkan tidak ada satupun dari Warga Dago  Elos  sebagai  penggarap  atau  penghuni  tanah  objek  sengketa  yang mengajukan permohonan hak atas objek sengketa.
4. Adanya  permohonan  pendaftaran  tanah  yang  diajukan  oleh  Keluarga  Muller terhadap tanah-tanah sengketa.
5. Keluarga  Muller  mempunyai  alas  hak  yang  lebih  kuat  dibandingkan  Warga Dago  Elos,  sebab  Keluarga  Muller  sebagai  pemegang  Hak  atas  Tanah  negara bekas hak barat tersebut dapat membuktikan riwayat asal usul kepemilikan atas objek  sengketa,  sehingga  Keluarga  Muller  adalah  pihak  yang  lebih  berhak mendaftarkan atas tanah objek sengketa.

## Analisis  Pertimbangan  Hakim  dalam  Kasus  Warga  Dago  Elos  dengan  Keluarga Muller: Bagian Konversi dan Ketidaksesuaian nya dengan UUPA dan UUD 1945
Pertama-tama  kiranya  perlu  diketahui  bahwa  konversi  Hak  atas  Tanah merupakan perubahan Hak atas Tanah yang lama menjadi Hak atas Tanah yang baru yang  tercantum  dalam  UUPA.  Tujuannya  untuk  mewujudkan  unifikasi  dan kesederhanaan hukum dalam hukum pertanahan sesuai dengan tujuan pembentukan UUPA. Oleh karenanya, tanah-tanah yang sebelum adanya UUPA tunduk pada Buku II BW ataupun tunduk pada Hukum Adat wajib dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang baru dalam UUPA. Dalam UUPA terdapat tiga bentuk konversi Hak atas Tanah, yaitu konversi Hak atas Tanah yang berasal dari tanah hak barat, konversi Hak atas Tanah yang berasal dari hak Indonesia, dan konversi Hak atas Tanah yang berasal  dari  tanah bekas swapraja. 16 Lalu, landasan hukum konversi Hak atas Tanah dalam UUPA termuat dalam Pasal I sampai dengan Pasal IX. Selain itu, pelaksanaan konversi Hak atas Tanah pun tunduk pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960  tentang  Pelaksanaan  Ketentuan  Undang-Undang  Pokok,  Peraturan  Menteri Pertanian  dan  Agraria  Nomor  2  Tahun  1962  tentang  Penegasan  Konversi  dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  3  Tahun  1979  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Mengenai  Permohonan  dan Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.
Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  konversi  Hak  atas  Tanah  adalah  dengan melakukan  pendaftaran  tanah,  sebab  konversi  bukanlah  peralihan  hak  yang  terjadi secara  otomatis, 17 tetapi  dilakukan  atas  dasar  permohonan  yang  diajukan  oleh  pihak yang berkepentingan dengan disertakan beberapa bukti. 18 Lalu, terhadap tanah-tanah yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya  untuk  melakukan  konversi  Hak  atas  Tanah sampai dengan tanggal 24 September 1980 dan tidak ditetapkan sebagai tanah untuk kepentingan umum oleh Pemerintah, statusnya berubah menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. 19 Kemudian, jika dikaitkan dengan Kasus yang terjadi antara Warga Dago
16 Ulfia Hasanah , Op. Cit. , hlm. 205.
17 Ibid. , hlm. 207.
18 I Made Setiana Sanjaya, dkk , (2021). “Akibat Hukum Konversi Hak atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”. Jurnal Analogi Hukum, Volume 3(Nomor 3), hlm. 285-286.
19 Salmi , (Desember 2015). “Konversi atas Tanah Hak Barat Suatu Tinjauan Yuridis”. Pleno De Jure, Volume 4(Nomor 5), hlm. 61-62.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 4, Nomor 1, November 2022
Elos dan Keluarga Muller diketahui bahwa tanah-tanah yang termasuk dalam Acte Van Eigendom  Verpondings  Nummer  3740,  3741  en  3742  Aan George  Hendrik  Muller  (yang menjadi objek sengketa) adalah Tanah Negara bekas Hak Barat. Karena sampai jangka waktu yang ditetapkan yaitu 24 September 1980, George Hendrik Muller atau Keluarga Muller lainnya tidak ada yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan konversi Hak atas Tanah yang dimilikinya menjadi hak-hak atas tanah yang ada dalam UUPA.
Pada dasarnya Tanah Negara terbagi menjadi dua, yaitu Tanah Negara Bebas dan Tanah Negara Tidak Bebas. 20 Adapun yang dimaksud dengan Tanah negara tidak bebas adalah tanah-tanah yang sudah dihaki dengan suatu hak atau tanah-tanah yang sudah mempunyai hak-hak atas tanah primer seperti tanah Hak Milik, tanah Hak Guna Usaha, tanah Hak Guna Bangunan dan lainnya dalam golongan hak-hak atas tanah, termasuk juga tanah-tanah Wakaf, tanah-tanah Hak Pengelolaan, tanah-tanah Hak Ulayat, tanah- tanah Kaum, tanah-tanah Kawasan Hutan. 21 Sedangkan, Tanah Negara Bebas adalah tanah lainnya selain Tanah Negara Tidak Bebas. Dengan kata lain, terhadap tanah-tanah bebas tersebut belumlah ada yang menguasai dan mengakui hak atas tanahnya itu baik secara perorangan atau badan hukum, 22 tetapi penguasaannya langsung oleh Negara. Tanah-tanah  seperti  inilah  yang  dalam  praktik  administrasi  disebut  dengan  sebutan Tanah Negara. 23 Dengan demikian, tanah-tanah yang menjadi objek sengketa terbagi menjadi dua, ada yang termasuk Tanah Negara Bebas dan Tanah Negara Tidak Bebas.
Tujuan  dari  dilaksanakannya  pendaftaran  tanah  adalah  untuk  memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang Hak atas Tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Kepastian dan perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang hak tersebut dibuktikan dengan adanya sertifikat hak atas tanah, 24 sehingga  adanya  putusan  yang  demikian  seperti  tidak  mempertimbangan adanya  tanah-tanah  yang  bersertipikat  tersebut.  Sebab  alasan  dikatakannya  sebagai Tanah  Negara  Tidak  Bebas  adalah  karena  di  atas  tanah-tanah  yang  menjadi  objek sengketa  terdapat  tanah-tanah  yang  terdaftar  dengan  bukti  sertifikat  Hak  Guna Bangunan ataupun sertifikat Hak Milik, yang mana sertifikat merupakan alat bukti yang kuat.  Artinya  selama  tidak  dibuktikan  sebaliknya,  data  fisik  dan  data  yuridis  yang
20 Hairan , (Juni 2008). “Pendaftaran Tanah dalam Sertipikat Hak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”. Risalah Hukum, Volume 4(Nomor 1), hlm. 6.
21 Boedi  Harsono,  (2013), Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaannya. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, hlm. 272.
22 Hairan , Op. Cit. , hlm. 8.
23 Boedi Harsono, Loc.Cit.
24 Reynaldi  A.  Dilapanga ,  (2017). “Sertifikat  Kepemilikan  atas  Tanah Merupakan  Alat  Bukti  Otentik  Menurut  Undang - Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960”. Jurnal Lex Crimen , Vol. VI (No. 5), hlm. 138.
tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar sepanjang data yang tercantum sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. 25
Selain  daripada  itu,  adanya  hak-hak  atas  tanah  di  atas  tanah-tanah  Negara menjadikan kewenangan Negara terhadap tanah tersebut menjadi terbatas, walaupun Negara  mempunyai  Hak  Menguasai  Negara  atas  Tanah  (selanjutnya  disebut  HMN). Karena  HMN  adalah  sebuah  bentuk  pelimpahan  kewenangan  dari  Hak  Bangsa Indonesia  kepada  Negara  sebagai  organisasi  pada  tingkatan  yang  tertinggi. 26 Pelimpahan kuasa tersebut diperintahkan oleh wakil-wakil Bangsa Indonesia melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat” .  Melalui  kewenangan  yang  dimilikinya  tersebut,  Negara berkewajiban  menjaga  tanah-tanah  tersebut  dan  berkewajiban  secara  aktif  dalam mengusahakannya agar tetap memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia  yang berdaulat, adil  dan makmur. 27 Menurut Achmad Rubaei tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, secara lahir,  batin, adil  dan  merata,  sedangkan  di sisi  lain juga harus  dijaga  kelestariannya, sebab sebab tanah memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. 28 Oleh karena itu, wewenang Negara dalam HMN adalah sebagai berikut:
a. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
Dengan demikian, HMN merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa  yang  mengandung  unsur  hukum  publik. 29 Oleh  karenanya  dalam  hal  HMN, Negara bukanlah pemilik tanah yang sebenarnya dan juga  bukanlah sebagai  pemilik mutlak, karena Negara Republik Indonesia tidak memiliki kekuasaan dengan hak yang disebut right of eminent domain terhadap hak kepemilikan tanah rakyat-rakyatnya yang secara konstitusional adalah pemilik sebenarnya. 30 Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUPA, melalui HMN, Negara membagi macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan
25 Klaudius Ilkam Hulu , (2021). “Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik atas Tanah dalam Bukti Kepemilikan Hak”. Jurnal Panah Keadilan , Vol. 1(No. 1), hlm. 28.
26 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
27 Boedi Harsono, Op. Cit., hlm. 232.
28 Achmad Rubaei, (2007). Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum . Malang: Bayumedia, hlm. 1.
29 Sigit  Sapto  Nugroho,  Muhammad  Tohari,  dan  Mudji  Rahardjo,  (2017). Hukum  Agraria  Indonesia .  Solo:  Kafilah Publishing, hlm. 53.
30 Herman Soesangobeng, (2012). Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria . Yogyakarta: STPN Press, hlm. 231.
kepada orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama, yang mana dalam Penjelasan Umum  UUPA  diartikan  bahwa  hak-hak  atas  tersebut  menjadi  batasan  kewenangan negara  dalam  hal  HMN. 31 Ketentuan  tersebut  oleh  Boedi  Harsono  diartikan  sebagai pembatasan yang diadakan oleh Negara bagi dirinya sendiri sebagai suatu negara hukum, sehingga konsekuensi yang timbul adalah Negara harus menghormati batas-batas yang ada, dengan cara tidak mengganggu penguasaan dan penggunaan tanah yang sudah diberikan  olehnya  kepada  seseorang  atau  badan  hukum. 32 Adapun  batas-batas  yang dimaksud adalah hak-hak dasar yang berkaitan dengan hak atas tanah diatur dalam UUPA, yaitu: 33 hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak lain, yang tidak termasuk hak-hak  tersebut  diatas yang  akan  ditetapkan  dengan  undang-undang  serta  hak-hak yang  sifatnya  sementara  sebagai  yang  disebutkan  dalam  Pasal  53. 34 Maka  apabila dikaitkan dengan kasus, terhadap tanah-tanah sengketa yang termasuk dalam Tanah Negara Tidak Bebas, tidak seharusnya Negara mengganggu penguasaan tanah-tanah tersebut,  karena  atas  tanah-tanah  tersebut  telah  diberikan  hak-hak  atas  tanah  oleh Negara  berupa  Hak  Milik  dan/atau  Hak  Guna  Bangunan  kepada  Warga  Dago  Elos. Yang mana dengan alas hak-hak atas tanah tersebut pemilik hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (2) UUPA. Dengan demikian, pertimbangan Hakim Pengadilan Peninjauan Kembali yang menyebutkan  bahwa siapapun  berhak  untuk  mendapatkan  hak  atas  tanah  objek  sengketa tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam UUPA, tepatnya Pasal 4 ayat (1) dan (2).
Lebih lanjut, disebutkan dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 Amandemen Kedua bahwa “ Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara berwenang-wenang oleh siapa pun ”. Dalam kasus ini, diketahui bahwa terdapat sebagian masyarakat yang sudah memiliki sertifikat atas tanah yang digugat oleh Keluarga Muller. Dalam putusan Peninjauan Kembali, Hakim Mahkamah Agung tidak  mempertimbangkan  bahwa  terdapat  beberapa  warga  yang  sudah  memiliki sertifikat atas sebagian tanah tersebut, hal ini bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 Amandemen Kedua. Karena apabila melihat fakta, warga Dago Elos telah menduduki objek sengketa dalam kurun waktu yang lama, terus menerus dan sebagian sudah diberikan sertifikat hak milik, 35 sehingga Keputusan Peninjauan Kembali tersebut tidak  memperhatikan  bahwa  adanya  hak  otentik  untuk  menguasai  tanah  tersebut.
31 Angka II Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
32 Boedi Harsono, Op. Cit., hlm. 237.
33 Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
34 Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, berbunyi: “Hak - hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha-bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak- hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat”.
35 Putusan Nomor 109/PK/Pdt/2022, hlm. 63 para. 12.
Terlebih  lagi,  berdasarkan  Pasal  28  H  ayat  (4)  UUD  1945  Amandemen  Kedua  yang menyebutkan  bahwa  hak  milik  pribadi  tidak  boleh  diambil  alih  secara  sewenang- wenang oleh siapa pun. Dengan begitu, pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022 tidak sesuai dengan aturan pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUPA serta Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 Amandemen Kedua dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

## Analisis  Pertimbangan  Hakim  dalam  Kasus  Warga  Dago  Elos  dengan  Keluarga Muller Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pendaftaran Tanah
Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara  terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur  meliputi  pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  Tanah,  Ruang  atas  Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 36 Pada pendaftaran tanah di Indonesia berlaku sistem pendaftaran hak atau registration  of  titles, yang  tampak  dengan  adanya  Buku  Tanah  sebagai  dokumen yang memuat data fisik dan yuridis yang dihimpun dan disajikan serta adanya sertifikat yang berfungsi sebagai alat bukti hak yang didaftarkan. 37 Untuk memenuhi kebutuhan pendaftaran  tanah  dengan  sistem  pendaftaran  yang  demikian, Peraturan  Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997) menyediakan mekanisme pembuktian Hak atas Tanah terhadap hak-hak baru dan hak-hak lama. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak baru adalah hak-hak yang baru diberikan atau diciptakan sesudah adanya PP No. 24 Tahun 1997, sedangkan hak-hak lama adalah hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak yang ada pada waktu mulai  berlakunya  UUPA  dan  hak-hak  yang  belum  didaftar  menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. 38
Kemudian, dalam hal pendaftaran tanah terhadap tanah bekas Hak Barat dapat dilakukan dengan pembuktian hak baru ataupun hak lama. Hal ini dimuat dalam PP No. 24 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun  dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 18 Tahun 2021). Adapun bunyi Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 adalah “untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai
36 Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
37 Boedi Harsono, Op. Cit., 477.
38 Ibid., hlm. 491.
adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh  Panitia  Ajudikasi  dalam  pendaftaran  tanah  secara  sistematik  atau  oleh  Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak- hak pihak lain yang membebaninya”. 39 Bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya bukti kepemilikan terdiri dari bukti kepemilikan  atas  nama  pemegang  hak  pada  waktu  berlaku  UUPA  dan  apabila  hak tersebut  kemudian  beralih,  bukti  peralihan  hak  dilakukan  berturut-turut  sampai  ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. 40 Apabila bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan dapat dilakukan dengan  dua  syarat,  yaitu  keterangan  saksi  atau  pernyataan  yang  bersangkutan  yang dapat  dipercaya  kebenarannya  dan  penguasaannya  tidak  dipermasalahkan  oleh masyarakat  hukum  adat  atau  desa/kelurahan  yang  bersangkutan  maupun  pihak lainnya. 41
Akan tetapi, ketentuan pembuktian hak lama tersebut diubah oleh Pasal 95 PP No. 18  Tahun  2021,  sehingga  alat  bukti  tertulis  tanah  bekas  hak  barat  dinyatakan  tidak berlaku dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. 42 Pelaksanaan pendaftaran tanah bekas hak barat didasarkan pada surat pernyataan penguasaan fisik yang diketahui 2 (dua) orang saksi dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana. Adapun uraian dari surat pernyataan tersebut sebagaimana dimuat pada Pasal 95 ayat (2) yaitu: 43
1. tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara bukan tanah bekas milik adat;
2. tanah secara fisik dikuasai;
3. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah; dan
4. penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak lain.
Kemudian,  apabila  dikaitkan  dengan  pertimbangan  Hakim  dalam  kasus a  quo yang menyebutkan bahwa adanya permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Keluarga  Muller  terhadap  tanah-tanah  sengketa,  maka  menurut  Penulis,  dalam memberikan  pertimbangan  hukumnya,  Hakim  tidak  memperhatikan  lebih  lanjut mengenai peraturan-peraturan yang membahas mengenai pembuktian hak lama, yaitu ketentuan  dalam  Pasal  95  PP  No.  18  Tahun  2021.  Artinya  dalam  pemberlakuan
39 Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
40 Elza Syarief, (2014). Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom . Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), hlm. 47.
41 Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
42 Pasal 95 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
43 Pasal 95 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
pembuktian hak lama berlaku asas Lex Posterior Derogat Legi Priori, yang pada intinya meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lama dengan dikeluarkannya undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru. Asas ini  berlaku dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi  dari  norma  hukum  yang  lama. 44 Maka  terdapat  ukuran  yang  pasti  dalam menentukan peraturan mana yang merupakan peraturan baru dengan melihat waktu mulai  berlakunya  secara  kronologis.  Dalam  hal  ini,  terlihat  jelas  bahwa  sejak diberlakukannya PP No. 18 Tahun 2021 maka ketentuan yang berkaitan pembuktian hak lama yang dimuat pada Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak  berlaku.  Dengan  demikian,  muncul  pertanyaan  terkait  pertimbangan  hukum Majelis  Hakim  dalam  putusan  ini  yang  sama  sekali  tidak  memperhatikan  asas lex posterior derogat legi priori .
Dalam memutuskan suatu perkara, Hakim dalam pertimbangannya Putusan PK tersebut haruslah  memperhatikan  ketentuan  Pasal  95  ayat  (2) PP  No.  18  Tahun  2021 dengan melihat setiap unsur yang ada dalam ayat tersebut. Pertama , tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang diakui oleh Keluarga Muller dengan bukti Acte Van Eigendom Verpondings bukan dalam bentuk konversi hak atas tanah bekas barat sehingga statusnya  adalah  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  negara.  Namun,  tanah  yang dikuasai langsung oleh negara tersebut merupakan tanah negara tidak bebas dimana tanah objek sengketa sudah mempunyai hak-hak atas tanah seperti hak milik, hak guna bangunan yang dimiliki atas nama warga Dago Elos. Kedua , unsur dari tanah secara fisik dikuasai juga tidak dapat dibuktikan oleh Keluarga Muller dalam hal penguasaan secara fisik atas tanah objek sengketa. Itikad baik dari keluarga Muller juga dapat dikatakan tidak ada sejak Keluarga Muller tidak melakukan konversi atas tanah objek sengketa. Unsur terakhir yakni penguasaan tanah yang tidak dipermasalahkan oleh pihak lain, hal  tersebut  juga  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  Keluarga  Muller  sebagai  pemohon Peninjauan  Kembali  dengan  adanya  warga  Dago  Elos  sebagai  pihak  Termohon menentang pendaftaran tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Keluarga Muller.
Kemudian, di sisi lain, terdapat fakta bahwa di atas tanah yang menjadi sengketa yang kemudian didaftarkan oleh Keluarga Muller/PT Dago Inti Graha telah diduduki oleh warga Dago Elos, Kantor Pos Kecamatan Coblong, dan juga Terminal Dago yang beberapa diantaranya kepemilikannya dilandasi oleh sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Hal ini sejalan dengan rincian surat keterangan Badan Pertanahan Nasional pada Tahun 2000, tanah yang telah dianggap kosong adalah seluas 37.000 M 2 dengan rincian yaitu: 45 i) seluas 5.000 M 2 dipergunakan untuk sarana umum seperti Terminal
44 Nurfaqih ,  (September  2020),  “Asas Lex  Superior , Lex  Specialis ,  dan Lex  Posterior :  Pemaknaan,  Problematika,  dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”. Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 16(No. 3), hlm. 312.
45 Putusan Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg, hlm. 45.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
Dago, Kantor Pos dan Giro, serta Jalan Umum; dan ii) sisa seluas 32.000 M 2 telah dihuni dan digarap oleh sebanyak 149 penghuni/penggarap secara berturut hingga pada saat perkara aquo diajukan telah berjumlah 274 pemegang hak garap dengan daftar normatif yang diketahui oleh Ketua RT dan RW maupun Lurah setempat. Dengan kata lain, di atas tanah  objek sengketa telah dilakukan penetapan oleh Kepala  Kantor Pertanahan Kota Bandung yang memberikan hak atas tanah objek sengketa untuk sarana umum dan kepada warga Dago Elos yang sudah menetap dalam kurun waktu yang lama dan secara terus menerus.
Lalu, apabila mengaitkannya dengan Pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997 mengenai pembuktian  hak  baru,  maka  Warga  Dago  Elos  mempunyai  hak  untuk  melakukan pendaftaran tanah atas tanah-tanah objek sengketa yang sudah berstatus sebagai Tanah Negara.  Bahkan  menurut  Hakim  pada  Putusan  Kasasi,  jika  dibandingkan  dengan Keluarga Muller/PT Dago Inti Graha, Warga Dago Elos mempunyai hak prioritas sebab Keluarga Muller/PT Dago Inti Graha atau para orang tuanya tidak menguasai tanah objek sengketa, sedangkan Warga Dago Elos melakukan penguasaanya secara nyata. 46 Sebab  untuk  keperluan  pendaftaran hak  atas  pemberian hak  baru  dilakukan  dengan pembuktian,  yang  mana  dalam  Pasal  23  disebutkan  bahwa  hak  atas  tanah  baru dibuktikan  dengan;  (i)  Penetapan  pemberian  hak  dari  pejabat  yang  berwenang memberikan  hak  yang  bersangkutan  menurut  ketentuan  yang  berlaku  apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan; dan (ii) Asli akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik. 47 Selain daripada itu, adanya program reforma agraria, 48 maka sepatutnya Negara memberikan hak-hak atas tanah objek sengketa kepada warga  Dago Elos yang telah menguasai  tanah tersebut secara fisik. Oleh karenanya, pertimbangan hakim atas permohonan pendaftaran tanah dari Keluarga Muller yang mengeluarkan putusan yaitu meminta Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk tunduk dan menerbitkan sertifikat atas nama Keluarga Muller itu tidak sesuai  dengan  rencana  reforma  agraria.  Dikarenakan  dalam  putusan  ini,  Keluarga Muller  dan  PT  Dago  Inti  Graha  tidak  mencerminkan  tanah  objek  sengketa  tersebut mempunyai fungsi sosial.
46 Putusan Nomor 934/K/Pdt/2019, hlm. 52.
47 Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
48 Reforma  agraria adalah  suatu  upaya  sistematik, terencana,  dan  dilakukan  secara relatif cepat,  dalam  jangka  waktu tertentu  dan  terbatas,  untuk  menciptakan  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  serta  menjadi  pembuka  jalan  bagi pembentukan  masyarakat ‘baru’  yang demokratis  dan  berkeadilan;  yang  dimulai  dengan  langkah  menata  ulang penguasaan,  penggunaan,dan  pemanfaatan  tanah  dan  kekayaan  alam  lainnya,  kemudian  disusul  dengan  sejumlah program  pendukung  lain  untuk  meningkatkan  produktivitas  petani  khususnya  dan  perekonomian  rakyat  pada umumnya. (Oswar  Mungkasa,  (2014).  “Reforma  agraria  Sejarah,  Konsep  dan  Implementasinya”. Buletin  Agraria Indonesia Edisi I, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Jakarta , hlm. 1.)
Lebih lanjut, sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Kasus a quo adalah Terminal Dago dan Kantor Pos Kecamatan Coblong, yang mana kedua hal tersebut adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang merupakan  kepentingan  umum.  Dimana  dalam  pelaksanaan  penataan  ruang, kepentingan  umum  adalah  salah  satu  hal  yang  dilindungi  keberadaannya. 49 Hal  ini sejalan  dengan  pasal  6  UUPA  yang  menjelaskan  bahwa  tanah  yang  menjadi  hak seseorang  tidak  dibenarkan  semata-mata  untuk  kepentingan  pribadi,  apalagi  jika menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 50 Ketentuan tersebut mengandung asas fungsi sosial  yang  artinya  kepentingan  masyarakat  Dago  Elos,  dan  kepentingan  individu Keluarga Muller dan PT. Dago Inti Graha berada pada posisi saling mengimbangi guna tercapainya  kebahagiaan  bagi  semua  pihak.  Dalam  putusan  ini,  sistem  kepemilikan tanah  pada  tanah  objek  sengketa  harus  dipandang  sebagai  sarana  berfungsi  sosial dimana tidak ada kesewenangan pada sistem tanah.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut.  Pelaksanaan  konversi  Hak  atas  Tanah  dilakukan  dengan  pendaftaran  tanah, diajukan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  dengan  disertakan  beberapa  bukti. Selanjutnya, tanah-tanah yang tidak dilakukan konversi Hak atas Tanah sampai dengan tanggal  24  September  1980  dan  tidak  ditetapkan  sebagai  tanah  untuk  kepentingan umum  oleh  Pemerintah,  tanah  tersebut  dikuasai  oleh  negara.  Sengketa  tanah  antara Warga Dago Elos dan Keluarga Muller termasuk dalam Acte Van Eigendom Verpondings Nummer 3740, 3741 en 3742 Aan George Hendrik Muller (yang menjadi objek sengketa) adalah  Tanah  Negara  bekas  Hak  Barat.  Namun,  sampai  tanggal  24  September  1980, George  Hendrik  Muller  atau  Keluarga  Muller  lainnya  tidak  ada  yang  mengajukan permohonan untuk melaksanakan konversi Hak atas Tanah yang dimilikinya menjadi hak-hak atas tanah yang ada dalam UUPA.
Apabila dihubungkan pada pertimbangan Hakim Pengadilan Peninjauan Kembali yang menyebutkan bahwa siapapun berhak untuk mendapatkan hak atas tanah objek sengketa tersebut , maka terjadi ketidaksesuaian dengan aturan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUPA. Hal ini dikarenakan di atas tanah-tanah yang menjadi objek sengketa terdapat tanah-tanah  yang  terdaftar  dengan  bukti  sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  ataupun sertifikat Hak Milik, yang mana sertifikat merupakan alat bukti yang kuat. Hal ini juga dikuatkan oleh Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 Amandemen Kedua yang menyatakan
49 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
50 N.H.T. Siahaan, (2004). Hukum Lingkungan dan Ekonomi Pembangunan Edisi . Jakarta: Erlangga, hlm. 191.
“ Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara berwenang-wenang oleh siapa pun ”.
Pendaftaran tanah terhadap tanah bekas Hak Barat juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu dapat dilakukan dengan pembuktian hak baru ataupun hak lama. Apabila dikaitkan dengan pertimbangan Hakim dalam kasus a quo yang menyebutkan bahwa adanya permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Keluarga Muller terhadap tanah-tanah objek sengketa, maka Hakim dalam memberikan pertimbangan  hukumnya  tidak  memperhatikan  lebih  lanjut  mengenai  peraturan- peraturan yang membahas mengenai pembuktian hak lama, sebagaimana telah terjadi perubahan dengan adanya ketentuan Pasal 95 PP Nomor 18 Tahun 2021. Artinya dalam pemberlakuan pembuktian hak lama berlaku asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yang tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusan  ini.  Apabila  dihubungkan  dengan  reforma  agraria,  pendaftaran  tanah  oleh Keluarga  Muller  tersebut  tidak  mencerminkan  adanya  fungsi  sosial  dari  tanah-tanah objek  sengketa.  Maka  demikian,  terdapat  ketidakadilan  bagi  warga  Dago  Elos  yang telah menduduki tanah objek sengketa serta telah memiliki  pula Hak Milik dan Hak Guna Bangunan bagi sebagian tanah objek sengketa tersebut.
Oleh  karena  itu,  saran  yang  dapat  diberikan  oleh  penulis  yaitu  Hakim  sebagai salah  satu  penegak  hukum  diharapkan  dapat  menggali,  mengikuti,  dan  memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang diperintahkan  oleh  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adrian Sutedi, (2018). Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika. Achmad  Rubaei,  (2007). Hukum  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum .  Malang: Bayumedia.
Bachtiar, (2018). Metode Penelitian Hukum . Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
Boedi  Harsono,  (2013), Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
Elza Syarief, (2014). Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom . Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
Herman Soesangobeng, (2012). Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria . Yogyakarta: STPN Press.
N.H.T.  Siahaan,  (2004). Hukum  Lingkungan  dan  Ekonomi  Pembangunan  Edisi .  Jakarta: Erlangga.
Ronny Hanitijo Soemitro, (1985). Metodologi Penulisan Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
Sigit Sapto Nugroho, Muhammad Tohari, dan Mudji Rahardjo, (2017). Hukum Agraria Indonesia . Solo: Kafilah Publishing.
Urip  Santoso,  (2010). Pendaftaran  dan  Peralihan  Hak  atas  Tanah  Edisi  Pertama. Jakarta: Kencana.
Zainuddin Ali, (2009). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal
Dian Aries Mujiburohman, (2021). “ Legalisasi Tanah-Tanah Bekas Hak Eigendom (Kajian Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/Pn.Pkl). Jurnal Yudisial , Volume 14, (Nomor 1).
Edi  Rosadi ,  (April  2016).  “Putusan  Hakim  yang  Berkeadilan”. Badamai  Law  Journal, Volume 1(Nomor 1).
Hairan ,  (Juni  2008).  “Pendaftaran  Tanah  dalam  Sertipikat  Hak  Menurut  Pe raturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”. Risalah Hukum, Volume 4(Nomor 1).
I  Made  Setiana  Sanjaya,  dkk ,  (2021).  “Akibat  Hukum  Konversi  Hak  atas  Tanah Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah”. Jurnal Analogi Hukum, Volume 3(Nomor 3).
Klaudius Ilkam Hulu , (2021). “Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik atas Tanah dalam Bukti Kepemilikan Hak”. Jurnal Panah Keadilan , Volume 1(Nomor 1).
Nurfaqih ,  (September  2020),  “Asas  Lex  Superior,  Lex  Speciali s,  dan  Lex  Posterior:
Pemaknaan,  Problematika,  dan  Penggunaannya  dalam  Penalaran  dan Argumentasi Hukum”. Jurnal Legislasi Indonesia , Volume 16(Nomor 3).
Oswar  Mungkasa,  (2014).  “Reforma  agraria  Sejarah,  Konsep  dan  Implementasinya”.
Buletin  Agraria  Indonesia  Edisi  I,  Direktorat  Tata  Ruang  dan  Pertanahan  Bappenas, Jakarta.
Reynaldi A. Dilapanga , (2017). “Sertifikat Kepemilikan atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang- Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960”. Jurnal Lex Crimen , Volume VI (Nomor 5).
Salmi , (Desember 2015). “Konversi atas Tanah Hak Barat Suatu Tinjauan Yuridis”. Pleno De Jure, Volume 4(Nomor 5).
Ulfia  Hasanah ,  (Februari  2012).  “Status  Kepemilikan  Tanah  Hasil  Konversi  Hak  Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960”. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2(Nomor 2).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, Hak atas Tanah,
Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

## Sumber Lain
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020. hlm. 13. Available from:
https://www.atrbpn.go.id/unduh/laporanKinerja2020.pdf. [accessed September, 26, 2022].
Konsorsium Pembaruan Agraria. (2020). Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria Edisi Peluncuran 1: Laporan Konflik Agraria di Masa Pandemi dan Krisis Ekonomi. Available from:
http://kpa.or.id/assets/uploads/files/publikasi/4db26-catatan-akhir-tahun- kpa_peluncuran-1_laporan-konflik-agraria-2020.pdf. [accessed September, 26, 2022].
LBH Bandung. (28 Februari 2018). Press Release: Pernyataan Sikap Warga Dago Elos dan Tamansari. Available from: http://www.lbhbandung.or.id/press-release- pernyataan-sikap-warga-dago-elos-dan-tamansari/. [accessed September, 26,
2022].
Putusan Nomor 109/PK/Pdt/2022.
Putusan Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg. Putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG. Putusan Nomor 934/K/Pdt/2019.
R izma Marlina Gardini . (2019). Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Tanah Eks Eigendom Verponding (Studi Kasus Putusan No.10/Pdt.G/2017/PN Ungaran. [Skripsi,
Universitas Negeri Semarang]. Unnes Repository , http://lib.unnes.ac.id/36081/.