Kajian Penerapan  PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak
Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kota Semarang (Study on PP application No. 46 year 2013 regarding income on income from business taxpayers who have certain gross distribution in Semarang city)
Saefudin Fariz Nur H.

## KAJIAN PENERAPAN  PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DI KOTA SEMARANG
(Study on PP application No. 46 year 2013 regarding income on income from business taxpayers who have certain gross distribution in Semarang city)
Saifudin   *)
Fariz Nur H  **)

## Abstract
This study aims to determine the application of PP 46 Year 2013 concerning income tax on income from business taxpayers who have a certain gross turnover.  The population in this study is the company's clients in tax consulting firm Core Development Management (IPM) Semarang. The sample in this study were taken by purposive sampling method. Data were analyzed using descriptive studies.  The test results of this study with a sample of 12 companies is Tax Article 25 and PP 46 applied to the taxpayer of the various types of enterprise entity that has gross income below 4.8 M in the first year, which is listed as a client in tax consulting firm Core Development Management (IPM) Semarang No 9 Corporate Taxpayers who benefit from the tariff Tax Article 25 and 3 Corporate Taxpayers who benefit from the tariff Regulation No. 46 Year 2013.

## Keywords: Tax Article 25, PP 46

## Abstraksi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PP No. 46 Tahun 2013  tentang PPh atas penghasilan dari usaha wajib pajak  yang memiliki peredaran bruto  tertentu.  Populasi dalam penelitian ini adalah klien  perusahaan yang ada di kantor konsultan pajak  Inti Pembinaan Manajemen (IPM) Semarang. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode Purposive Sampling . Data dianalisis dengan menggunakan studi deskriptif.  Hasil pengujian pada penelitian ini dengan jumlah sampel 12 perusahaan adalah PPh Pasal 25 dan PP No. 46 yang diterapkan pada Wajib Pajak Badan dari berbagai macam jenis perusahaan badan  usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M dalam 1 Tahun yang terdaftar sebagai klien di kantor konsultan pajak Inti Pembinaan Manajemen (IPM) Semarang  ada 9 Wajib Pajak Badan yang diuntungkan pada tarif PPh Pasal 25 dan 3 Wajib Pajak Badan yang diuntungkan pada tarif PP Nomor 46 Tahun 2013.
*) Staf Pengajar  Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM)
**) Staf  Kantor Konsultan Pajak di Semarang
Kata Kunci: PPh Pasal 25, PP No. 46

## 1. Pendahuluan
Pajak merupakan sektor terpenting dalam pembangunan dan mempertahankan tegaknya Negara Indonesia. Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 huruf (a) UU No.28 tahun 2007).
Sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan negara terbesar dalam APBN, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Perpajakan menjadi salah satu pendorong aktivitas perekonomian yang penting di Indonesia.Hal tersebut dapat dilihat dari makin tingginya target penerimaan negara yang berasal dari pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2013) bahwa untuk tahun 2013 target penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.099,94 triliun yang kurang lebih merupakan 73,23% dari penerimaan APBN tahun 2013.
Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang dipergunakan untuk kepentingan bersama (Harmana,  2013). Apabila jumlah penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak besar jumlahnya, maka pendapatan negara akan semakin bertambah. Namun bagi sebagian perusahaan pajak merupakan biaya dan juga pengeluaran yang dimana bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, jasa atau dana sehingga pengeluaran pajak tersebut haruslah di perhitungkan dalam setiap keputusannya.
Pemerintah dalam rangka meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan mengeluarkan peraturan terbaru yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. PP 46 sejatinya mengandung tiga tujuan utama kemudahan tertib administrasi, transparasi dan  peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Disinilah perlunya mengkaji lebih lajut dengan melakukan perbandingan apakah mendapatkan pajak penghasilan terhutang lebih tinggi atau lebih rendah menerapkan tarif sesuai PP 46 tahun 2013 atau sebaliknya lebih nyaman dengan kondisi tarif yang sesuai dengan undang-undang No.36 tahun 2008 tentang  pajak penghasilan dengan tarif  25% (Diatmika I Putugede,2013).
PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang “Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”,
Kajian Penerapan  PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak
Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kota Semarang (Study on PP application No. 46 year 2013 regarding income on income from business taxpayers who have certain gross distribution in Semarang city)
Saefudin Fariz Nur H.
menjadi salah satu kebijakan perpajakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. PP Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku pada tangga 1 Juli 2013. PP Nomor 46 Tahun 2013 menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang menyasar pada Wajib Pajak. PP Nomor 46 Tahun 2013, mengatur mengenai pengenaan PPh final dengan tarif 1 % bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto setahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dengan  dasar pengenaan pajak yang ditetapkan adalah penjualan bruto sebulannya. PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Namun disisi lain pengenaan tarif 1% bersifat final dari peredaran bruto dianggap tidak mencerminkan kemampuan masing-masing wajib pajak (Tambunan, 2013).
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 31 E mengatur secara spesifik peraturan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan dalam negeri yang dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana yang di atur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh, yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mewajibkan wajib pajak badan untuk melaksanakan pembukuan sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak. Peraturan UU PPh mengatur bahwa pengenaan PPh yang dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal.
Aturan PPh bagi wajib pajak dengan omset tertentu sudah diberlakukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap wajib pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha dan Wajib Pajak Badan dengan omset tidak melebihi 4.8 M dikenakan PPh final dengan tarif 1% dari penjualannya. Keputusan ini tertuang dalam PP 46 yang dikeluarkan medio tahun 2013 ini. Meski banyak pro dan kontra yang menyertai keluarnya aturan ini, tetapi genderang perang sudah ditabuh. PP 46 sejatinya mengandung tiga tujuan utama kemudahan tertib administrasi, tranparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu sudah selayaknya PP 46 dijadikan instrumen untuk menutup defisit penerimaan pajak di tiap-tiap KPP. Masih banyak pelaku bisnis yang belum membayar pajak dengan sungguh-sungguh. Bagi mereka, pajak hanya dipandang sebelah mata dan dikesampingkan sebagai urusan yang mungkin tidak terlalu penting.
Dengan Adanya PP 46 ini tidak menjadikan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjadi lebih sedikit. Bayangkan saja sederet proses administrasi baru nantinya bakal ditemui. Pemberian SKB, Pengurangan sanksi administrasi, Pengawasan pemotongan dan pemungutan PPh serta pengembalian (restitusi) pajak yang seharusnya tidak terutang. Namun semua itu tentunya dalam rangka mendapatkan fresh money yang nantinya akan disumbang oleh PP 46 ini. Data Sensus Pajak Nasional bisa dijadikan feeder untuk menstimulus jalannya PP 46. Petugas KPP harus rajin mendatangi satu persatu sentra sentra bisnis dimana terdapat potensi wajib pajak sesuai dengan kriteria PP 46.
Perlu diwaspadai juga adalah beberapa teknik yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka penghindaran pajak final ini. Sengaja melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2012 dengan membesarkan omset agar terhindar dari pengenaan PP 46. Selain itu untuk pengawasan terhadap omset yang dilaporkan setiap bulannya juga perlu diberi perhatian khusus. Apalagi dalam SE-42 sudah ditegaskan adanya pengurangan sanksi pasal 9 ayat (2) UU KUP khusus di masa transisi 2013. Terdapat kemungkinan wajib pajak akan memperlambat pembayaran PPh final setiap bulannya, karena tidak akan dikenakan sanksi. Tentunya hal ini berimbas terhadap penerimaan rutin. Sebab selama ini penerimaan rutin ditopang oleh angsuran PPh 25 yang digantikan dengan setoran final Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, banyak sekali pro dan kontra terkait aturan ini. Banyak kalangan menilai bahwa kebijakan ini kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup bergantung pada sektor informal di tengah kelesuan ekonomi dunia.
Pokok pengaturan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah pengenaan PPh dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulan atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam satu tahun. Banyak pakar yang menyatakan bahwa kebijakan untuk memajaki Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu tersebut akan berimbas langsung pada penurunan pertumbuhan ekonomi, apalagi saatnya dinilai tidak pas karena bersamaan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Beberapa pengusaha bahkan berencana melakukan uji materi atas ketentuan terbaru ini ke Mahkamah Agung.
Kajian Penerapan  PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak
Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kota Semarang (Study on PP application No. 46 year 2013 regarding income on income from business taxpayers who have certain gross distribution in Semarang city)
Saefudin Fariz Nur H.
Pemerintah terus mengupayakan agar penerimaan Negara melalui sektor pajak dapat meningkat secara terus menerus. Berbagai peraturan telah dikeluarkan  untuk memperlihatkan kinerja dari dirjen pajak agar Anggaran Penerimaan Negara bisa dicapai melalui penerimaan pajak. Dunia usaha belum sepenuhnya bisa menerima perlakuan kebijakan perpajakan yang ada selama ini. Celah kebocoran dari permainan oknum petugas pajak dengan pengusaha dan konsultan masih belum pulih dari akuntabilitas dan transparansi. Inilah salah satu yang mendorong agar UMKM dikenakan tariff pajak khusus bagi yang mempunyai peredaran usaha dibawah 4,8 Millyar setahun. Keluarnya peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 kalau dikaji dengan menggunakan kajian ilmiah sangat memungkinkan para wajib pajak untuk memilih apakah akan menerapkan tariff tersebut atau menggunakan tariff umum sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Celah untuk memanfaatkan tariff yang lebih rendah akan diterapkan oleh Wajib Pajak, demikian sebaliknya celah untuk melakukan perekayasaan atau manipulasi laporan keuangan pajak bisa juga dilakukan walaupun menggunakan tariff yang lebih tinggi namun hasil akhir berupa penerimaan Negara tidak mampu dinaikan dengan tarif yang lebih tinggi tersebut.

## 2. Telaah Pustaka

## 2.1. Pajak
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Semakin hari peranan penerimaan pajak bagi pembiayaan pengeluaran umum/negara semakin besar. Beberapa ahli memberikan batasan mengenai pengertian pajak, diantaranya dikemukakan Suandy (2002: 2) bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment .
Smeets dalam buku De Economische Betekenis Belastingen yang diterjemahkan oleh Waluyo (2006:  2) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma umum dan yang dapat dipaksakannya tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Menurut Andriani yang  dikutip Brotodiharjo (2006) mendefinisikan pajak sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

## 2.2. PP Nomor 46 Tahun 2013
PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan peraturan kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk ekstensifikasi pajak. PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang “Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” mulai berlaku sejak 1 Juli 2013. Peraturan ini menekankan  pada kesederhanaan serta kemudahan dalam perhitungan pajak penghasilan oleh wajib pajak dengan penghasilan tertentu. Tarif yang dikenakan dalam PP Nomor 46 tahun 2013 ini sifatnya final dan dari penghasilan bruto pertahunnya di kenakan tarif 1% . Dan jika dalam pertahunnya sebuah usaha memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000, maka akan dikenakan tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang –  Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah peredaran bruto disetiap bulannya. Wajib pajak dengan penghasilan tertentu tidak perlu melakukan pembukuan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan proses yang sederhana serta mudah diharapkan dapat menarik perhatian wajib pajak untuk taat pajak (Herman dkk, 2013).
Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijkan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dimili peredaran Bruto tertentu.

## 2.3. Wajib Pajak Badan
Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam Pembangunan Nasional, tanpa adanya imbalan secara
Kajian Penerapan  PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak
Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kota Semarang (Study on PP application No. 46 year 2013 regarding income on income from business taxpayers who have certain gross distribution in Semarang city)
Saefudin Fariz Nur H.
langsung yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini  merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu pajak penghasilan badan. Dalam hal menjalankan usaha, suatu badan atau perusahaan harus membuat pembukuan untuk menunjang kegiatan usahanya. Sama halnya dalam perpajakan, pembukuan juga wajib dibuat oleh wajib pajak yang berbentuk badan untuk mempermudah menghitung pajaknya.  Dalam makalah ini akan dibahas mengenai wajib pajak badan, kewajiban dan hak wajib pajak badan dalam perpajakan dan cara penghitungan pajak dari wajib pajak badan.
Wajib Pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan baik sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, maupun pemungut pajak (Undang-Undang KUP). Wajib pajak badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan kegiatan usaha maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha yang memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah didaftarkan untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP). Beberapa bentuk dari wajib pajak badan diantaranya perseroan terbatas (PT), perseroan  komanditer (CV), badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD), firma, kongsi, persekutuan, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga dan bentuk usaha tetap.

## 2.4. Kerangka Pemikiran
Pajak merupakan sektor terpenting dalam pembangunan dan mempertahankan tegaknya Negara Indonesia. Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 huruf (a) UU No.28 tahun 2007). Aturan PPh bagi wajib pajak dengan omset tertentu sudah diberlakukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap wajib pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha dan Wajib Pajak Badan
dengan omset tidak melebihi 4.8 M dikenakan PPh final dengan tarif 1% dari penjualannya. Keputusan ini tertuang dalam PP 46 yang dikeluarkan medio tahun 2013 ini. Meski banyak pro dan kontra yang menyertai keluarnya aturan ini, tetapi genderang perang sudah ditabuh. PP 46 sejatinya mengandung tiga tujuan utama kemudahan tertib administrasi, tranparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu sudah selayaknya PP 46 dijadikan instrumen untuk menutup defisit penerimaan pajak di tiap-tiap KPP. Masih banyak pelaku bisnis yang belum membayar pajak dengan sungguh-sungguh. Dalam penelitian ini tentang penerapan tarif umum PPh Pasal 25 dan Penerapan tarif umum PP No. 46 Tahun 2013 mana yang lebih kecil / menguntungkan pagi wajib pajak badan.

## 3. Metode Penelitian
3.1. Definisi Operasional

## 3.1.1.   PPh Pasal 25
PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain dan PPh yang terutang/dibayar diluar negeri yang dapat dikreditkan,  dibagi 12 (dua belas). Bagi wajib pajak yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan (Wajib Pajak baru), besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan Pajak Penghasilan yang dihitung
Penerapan Tarif umum PPh Pasal 25 Penerapan Tarif umum
PP NO. 46 Tahun 2013
Mana Yang Lebih Kecil /
Menguntungkan
Kajian Penerapan  PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak
Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kota Semarang (Study on PP application No. 46 year 2013 regarding income on income from business taxpayers who have certain gross distribution in Semarang city)
Saefudin Fariz Nur H.
berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

## 3.1.2.   PP Nomor 46 Tahun 2013
PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan peraturan kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk ekstensifikasi pajak. PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang “Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” mulai berlaku sejak 1 Juli 2013. Peraturan ini menekankan pada kesederhanaan serta kemudahan dalam perhitungan pajak penghasilan oleh wajib pajak dengan penghasilan tertentu. Tarif yang dikenakan dalam PP Nomor 46 tahun 2013 ini sifatnya final dan dari penghasilan bruto pertahunnya di kenakan tarif 1% . Dan jika dalam pertahunnya sebuah usaha memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000, maka akan dikenakan tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang –  Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah peredaran bruto disetiap bulannya.

## 3.1.3.  Objek Penelitian
Objek penelitian pada perusahaan ini adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun 2013 Wajib Pajak Badan dari berbagai macam jenis perusahaan badan  usaha yang terdaftar sebagai klien di kantor konsultan pajak Inti Pembinaan Manajemen (IPM) Semarang.

## 3.2. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek  / subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh  karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu (Sugiyono, 2010). Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro, 2009).  Populasi  yang menjadi objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan dari berbagai macam jenis perusahaan badan usaha
yang  terdaftar sebagai klien di kantor konsultan pajak Inti Pembinaan Manajemen (IPM) Semarang.

## 3.3. Penentuan Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Sampel adalah sebagian dari elemen-elemen populasi (Indriantoro, 2009). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan teknik pengambilan purposive sampling , yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

## 3.4. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.  Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro, 2009).  Data yang menjadi objek penelitian ini adalah  Wajib Pajak Badan dari berbagai macam jenis perusahaan  badan  usaha  yang  terdaftar sebagai klien di kantor konsultan pajak Inti Pembinaan Manajemen (IPM) Semarang.

## 3.5. Sumber Data
Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data (Indriantoro, 2009). Sumber data ini dapat berupa orang, benda, gerak atau proses sesuatu. Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini yaitu Wajib Pajak Badan dari berbagai macam jenis perusahaan  badan  usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M dalam 1 Tahun yang  terdaftar  sebagai klien di kantor konsultan pajak Inti Pembinaan Manajemen (IPM) Semarang.

## 3.6. Metode Pengumpulan Data
Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari atau mengumpulkan catatan atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu  Wajib Pajak Badan dari berbagai macam jenis perusahaan  badan  usaha
Kajian Penerapan  PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak
Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kota Semarang (Study on PP application No. 46 year 2013 regarding income on income from business taxpayers who have certain gross distribution in Semarang city)
Saefudin Fariz Nur H.
yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M dalam 1 Tahun yang terdaftar sebagai klien di kantor konsultan pajak Inti Pembinaan Manajemen (IPM) Semarang.  Metode  ini dipergunakan untuk memperoleh data sekunder.

## 3.7. Metode Analisis
Menurut Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Deskripsi Obyek Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan dari berbagai macam jenis perusahaan badan usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M dalam 1 Tahun yang terdaftar sebagai klien di kantor konsultan pajak Inti Pembinaan Manajemen (IPM) Semarang. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive  sampling yaitu populasi yang dijadikan sampel penelitian adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel yang akan diteliti adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Sampel Penelitian Pada Perusahaan No Keterangan Jumlah 1. Populasi:  Wajib Pajak Badan dari berbagai macam jenis perusahaan badan  usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M dalam 1 Tahun yang terdaftar sebagai klien di kantor konsultan pajak Inti Pembinaan Manajemen (IPM) Semarang 14 2. Kriteria: Wajib Pajak Badan yang memiliki data tidak lengkap (2) Jumlah Sampel 12 Sumber: Daftar Klien Wajib Pajak Badan di KKP IPM Semarang

## 4.2. Pembahasan
Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran . Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan PPh yang terutang atau dibayar diluar negeri yang dapat dikreditkan dibagi 12 (dua belas).
Tabel 2 Peredaran Usaha (Dalam Rupiah) Tahun 2013 CV. ALUMAGA
BULAN PENJUALAN PPh Pasal 25 PP 46 Januari 143.300.000 425.000 - Februari 253.800.000 425.000 - Maret 355.331.500 425.000 - April 147.940.000 425.000 - Mei 207.000.000 425.000 - Juni 153.650.000 425.000 - Juli 164.420.000 - 1.644.200 Agustus 25.650.000 - 256.500 September 174.840.000 - 1.748.400 Oktober 346.884.000 - 3.468.840 Nopember 14.104.000 - 141.040 Desember 102.984.000 - 1.029.840 Kredit Pajak - 5.234.230 - PPh Pasal 29 - 537.145 - TOTAL 2.089.903.500 8.321.375 8.288.820 Sumber : Laporan Bulanan Perusahaan
Pada  table 2  diatas menujukkan CV. ALUMAGA yang bergerak di bidang usaha Perdagangan Besar Barang dan Jasa, dengan  tarif pajak PPh Pasal 25 dan PP 46, hal ini berarti bahwa dari bulan januari sampai juni tahun 2013 menggunakan PPh Pasal 25 dan bulan juli sampai desember tahun 2013  menggunakan PP 46. Kesimpulannya adalah dari jangka 1 tahun peredaran usaha di tahun 2013 pada perusahaan diatas lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak PP 46.
Tabel 3 Peredaran Usaha (Dalam Rupiah) Tahun 2013 CV. CAHAYA BARU
BULAN PENJUALAN PPh Pasal 25 PP 46 Januari 6.634.820 640.000 - Februari 16.459.090 640.000 - Maret 114.701.260 640.000 - April 41.203.330 685.000 - Mei 287.152.880 685.000 - Juni 268.808.710 685.000 - Juli 194.613.750 - 1.946.138
Kajian Penerapan  PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak
Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kota Semarang (Study on PP application No. 46 year 2013 regarding income on income from business taxpayers who have certain gross distribution in Semarang city)
Saefudin Fariz Nur H. Agustus 3.723.510 - 37.235 September 725.617.020 - 7.256.170 Oktober 269.478.340 - 2.694.783 Nopember 345.313.800 - 3.453.138 Desember 937.431.390 - 9.374.314 Kredit Pajak - 5.906.961 - PPh Pasal 29 - 718.414 - TOTAL 3.211.137.900 10.600.375 24.761.778 Sumber : Laporan Bulanan Perusahaan
Pada tabel 3  diatas menujukkan CV. CAHAYA BARU yang bergerak di bidang usaha Dagang Kain Gorden, dengan tarif pajak PPh Pasal 25 dan PP 46, hal ini berarti bahwa dari bulan januari sampai juni tahun 2013 menggunakan PPh Pasal 25 dan bulan juli sampai desember tahun 2013  menggunakan PP 46. Kesimpulannya adalah dari jangka 1 tahun peredaran usaha di tahun 2013 pada perusahaan diatas lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak PPh Pasal 25.
Tabel 4 Pembayaran Pajak Penghasilan Dengan Tarif PPh Ps. 25 dan PP NO. 46
N O NAMA PERUSAHAAN PENJUALAN TAHUN 2013 PAJAK PENGHAS ILAN (PPh PASAL 25 / 29) PAJAK PENGHAS ILAN ( PP NO. 46) TOTAL (PAJAK PENGHAS ILAN) 1  CV. ALUMAGA 2,089,903,500 8,321,375 8,288,820 16,610,195 2 CV. ARYA SARANA ANUGRAH 1,577,043,000 391,625 7,127,230 7,518,855 3  CV. CAHAYA BARU 3,211,137,900 10,600,375 24,761,778 35,362,153 4 CV. CAHAYA SURYA PLASINDO 4,646,885,000 3,764,625 25,190,257 28,954,882 5 CV. JASA KARYA PLASTIK 3,861,029,140 19,080,375 18,567,122 37,647,497 6  CV. KURNIA JAYA 2,869,258,190 3,723,658 15,524,693 19,248,351 7 CV. LIRA PRATAMA 2,300,949,410 5,000,375 15,750,721 20,751,096 8 CV. PANEN UTAMA JAYA 2,882,873,930 13,091,750 12,344,105 25,435,855 9 CV. SUMBER REJEKI 1,618,496,386 2,877,230 10,675,131 13,552,361 10 PT. MEGATRON SURYA E. 548,302,740 88,800 2,276,391 2,365,191 11 PT. SURYA JAYA INDAH P. 3,049,106,880 12,805,000 17,344,462 30,149,462 12  PT. WESTRANEYSA 439,083,000
FELITA 1,740,000 4,335,830 6,075,830 TOTAL 29,094,069,076 81,485,188 162,186,540 243,671,728
Sumber : Laporan Perusahaan Tahun 2013
Pada tabel 4 tarif pajak yang dikemukakan diatas menujukkan dari ke 12 Wajib Pajak Badan dari berbagai macam jenis perusahaan badan  usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M dalam 1 Tahun yang terdaftar sebagai klien di kantor konsultan pajak Inti Pembinaan Manajemen (IPM) Semarang ada 9 Wajib Pajak Badan dari berbagai macam jenis perusahaan yang lebih menguntungkan menerapkan tarif pajak PPh Pasal 25 yaitu CV. Arya Sarana Anugrah yang bergerak di bidang usaha Jasa Transportasi Umum, CV. Cahaya Baru yang bergerak di bidang usaha Dagang Kain Gorden, CV. Cahaya Surya Plasindo yang bergerak di bidang usaha Industri Barang Dari Plastik, CV. Kurnia Jaya yang  bergerak di bidang usaha Perdagangan Barang Kelontong dan Supplies Kantor, CV. Lira Pratama yang bergerak di bidang usaha Produksi Shampo dan Makanan Hewan, CV. Sumber Rejeki yang bergerak di bidang usaha Toko Besi Eceran, PT. Megatron Surya Elektronik yang bergerak di bidang usaha Dagang Elektronik, PT. Surya Jaya Indah yang  bergerak di bidang usaha Plastindo Industri Kantong Plastik / Tali Rafia, dan PT. Westraneysa Felita yang bergerak di bidang usaha Perdagangan Eceran Khusus Alat- Alat Lab. Farmasi.
Dijabarkan pada kedua  tarif pajak yaitu PPh  Pasal 25 dan PP No.  46 terjadi perbedaan dalam pembayaran pajak pengahasilan wajib pajak badan, hal ini dibuktikan pada tabel diatas Pajak Penghasilan (PPh)  lebih menguntungkan pada tarif pajak PPh  pasal 25. Karena dilihat dari besarnya peredaran  bruto  perusahaan untuk memenuhi pajak penghasilannya lebih menguntungkan PPh pasal 25 dibandingkan dengan PP No. 46 Tahun 2013.
PP Nomor 46 Tahun 2013 menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang menyasar pada Wajib Pajak, mengatur mengenai pengenaan PPh final dengan tarif 1 % bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto setahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dengan dasar pengenaan pajak yang ditetapkan adalah penjualan bruto sebulannya. PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 disetorkan setiap
Kajian Penerapan  PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak
Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kota Semarang (Study on PP application No. 46 year 2013 regarding income on income from business taxpayers who have certain gross distribution in Semarang city)
Saefudin Fariz Nur H.
bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan Kode Jenis Setoran Pajak 411128- 420.
Dari ke 12 Wajib Pajak Badan dari berbagai macam jenis perusahaan badan  usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M dalam 1 Tahun yang terdaftar sebagai klien di kantor konsultan pajak Inti Pembinaan Manajemen (IPM) Semarang tersebut hanya 3 Wajib Pajak  yang menguntungkan menggunakan tarif PP No. 46 Tahun 2013, antara lain CV. Alumaga yang bergerak di bidang usaha Perdagangan Besar Barang dan Jasa, CV. Jasa Karya Plastik yang   bergerak di bidang usaha Industri Kantong Plastik , dan CV. Panen Utama Jaya yang bergerak di bidang usaha Industi Minuman dan Jelly.
Jadi dari kedua tarif pajak PPh Pasal 25 dan PP No. 46 yang diterapkan pada Wajib Pajak Badan dari berbagai macam jenis perusahaan badan  usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M dalam 1 Tahun yang terdaftar sebagai klien di kantor konsultan pajak Inti Pembinaan Manajemen (IPM) Semarang  ada 9 Wajib Pajak Badan yang diuntungkan pada tarif PPh Pasal 25 dan 3 Wajib Pajak Badan yang diuntungkan pada tarif PP Nomor 46 Tahun 2013, Namun untuk Tahun pajak berikutnya Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan bruto setahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000 akan tetap menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif 1 % dari peredaran bruto.

## 5. Simpulan, Saran, Keterbatasan dan Rekomendasi

## 5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PPh Pasal 25 dan PP No. 46 yang diterapkan pada Wajib Pajak Badan dari berbagai macam jenis perusahaan badan usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M dalam 1 Tahun yang terdaftar sebagai klien di kantor konsultan pajak Inti Pembinaan Manajemen (IPM) Semarang dari ke 12 Wajib Pajak Badan dari berbagai macam jenis perusahaan badan usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M dalam 1 Tahun tersebut ada 9 Wajib Pajak Badan yang diuntungkan pada tarif PPh Pasal 25 yaitu CV. Arya Sarana Anugrah, CV. Cahaya Baru, CV. Cahaya Surya Plasindo, CV. Kurnia Jaya, CV. Lira Pratama, CV. Sumber Rejeki, PT. Megatron Surya Elektronik, PT. Surya Jaya Indah, PT. Westraneysa Felita dan 3 Wajib Pajak Badan yang diuntungkan pada tarif PP Nomor 46 Tahun 2013  yaitu CV. Alumaga, CV. Jasa Karya Plastik, dan CV. Panen Utama Jaya.  Namun untuk Tahun pajak
berikutnya Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan bruto setahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000 akan tetap menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif 1 % dari peredaran bruto.

## 5.2. Saran
Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:
a. Bagi Wajib Pajak,  agar perusahaan agar lebih   tertib  dan mengerti didalam membayarkan pajak penghasilan (PPh) dengan baik dan benar.
b. Bagi Pemerintah, agar peraturan pemerintah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusunan kebijakan mengenai perpajakan sehingga penerimaan pajak dapat meningkat.

## 5.3. Keterbatasan
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin akan dijadikan catatan untuk penelitian yang akan datang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain:
a. Sektor perusahaan yang diteliti dinilai masih kurang cakupannya karena hanya meneliti pada perusahaan yang bekerja sama dengan kantor konsultan pajak Inti Pembinaan Manajemen (IPM) Semarang.
b. Penilitian ini hanya menggunakan hasil dari data sekunder.

## 5.4.   Rekomendasi
a. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian dari berbagai    jenis perusahaan atau industri. Karena dengan tidak terfokus pada satu jenis perusahaan atau industri, diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih baik.
b. Pada penelitian selanjutnya agar ditambah dengan metode wawancara/ interview .
Kajian Penerapan  PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak
Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kota Semarang (Study on PP application No. 46 year 2013 regarding income on income from business taxpayers who have certain gross distribution in Semarang city)
Saefudin Fariz Nur H.

## Daftar Pustaka
Ajzen, Icek dan Fishbein. 1980. Theory of Reasoned Action. Edisi Kesatu. Oleh Jogiyanto. Yogyakarta : Andi Publisher
Andriani, 2010, Akuntansi Perpajakan , Salemba Empat, Jakarta.
Brotodiharjo, R, Santoso, 1991. Pengantar Ilmu Hukum Pajak , Edisi Pertama, Buku Pertama, CetakanPertama, PT. Eresco, Bandung.
Diatmika I PutuGede, 2013. Penerapan Akutansi Pajak Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Pajak Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu . Jurnal Akutansi Profesi. Vol.3, No.2 Desember 2013.
Djoko Mulyono. (2010). Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset
Herman, Nurul Hidayah, dan Liana Raharja. 2013. Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia MelaluiPajak (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013). Jakarta. Jurnal Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
Harmana, I Made Dwi dan Ketut Alit Suardana. 2013. Pengaruh Pajak Tangguhan dan Tax To Book Ratio Terhadap Kinerja Perusahaan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
Indriantoro, Nur., Bambang Supomo, 2009. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen , Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011 . Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.
Suandy, Erly, 2003. Perencanaan Pajak , Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta Sugiyono. (2010), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung. Tambunan, Ruston, 2013. Ketentuan Terbaru Atas Pajak UMKM
Waluyo, 2006. Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuaidengan Ketentuan Perundang- undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru , Jilid 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta