Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 1 (2), 2019: 143-165
ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://dx.doi.org/10.19105/al-huquq.v1i2.3164
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Copyright  (c) 2019 by al-huquq. All Right Reserved Author Correspondence: agungfakhruzy@gmail.com
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan
Agung Fakhruzy
( Institut Agama Islam Negeri  Madura, Jl. Raya Panglegur KM. 04 Pamekasan-69371, Jawa Timur Indonesia )
Abstract :
Jual  beli  adalah  perjanjian  untuk  menukar  barang  dengan melepaskan hak properti secara sukarela antara kedua pihak, penjual  dan  pembeli.  Perjanjian  jual  beli  harus  didasarkan pada  kemauan  tanpa  unsur  paksaan  dan  ketidakjelasan karena  dapat  merusak  salah  satu  pihak.  Dalam  praktik  jual beli  seringkali  ada  transaksi  perdagangan  yang  tidak  sesuai dengan hukum Islam, salah satunya adalah jual beli makanan dengan  tambahan  pajak  restoran  di  Pamekasan  dengan alasan  restoran  sebagai  wajib  pajak  harus  membayar  pajak kepada  pemerintah  daerah  Kabupaten  Pamekasan.  Dengan pajak  tambahan,  pembeli  merasa  dirugikan  dan  ada kekecewaan  karena  tidak  ada  keterbukaan  dari  penjual kepada pembeli bahwa setiap makanan yang dibeli memiliki pajak tambahan dan pengetahuan pembeli. Menurut hukum Islam Membeli dan menjual makanan dengan pajak restoran tambahan di Pamekasan tidak memenuhi persyaratan hukum dalam  objek  kontrak  jual  beli  karena  mengandung  unsur gharar pada harga makanan ada pajak tambahan yang tidak diketahui  pembeli.  Karena  itu,  membeli  dan  menjual makanan  dengan  pajak  tambahan  di  restoran  Pamekasan tidak sah berdasarkan hukum Islam. (Buying and selling is an agreement  to  exchange  goods  by  releasing  property  rights voluntarily between the two parties, the seller and the buyer. The sale and purchase agreement  must be based on  the will without the element of coercion and obscurity because it can damage  one  of  the  parties.  In  the  practice  of  buying  and selling  there  are  often  trade  transactions  that  are  not  in accordance with Islamic law, one of which is the sale of food with  additional  restaurant  taxes  in  Pamekasan  on  the

## Agung Fakhruzy
144
grounds that  restaurants  as taxpayers  must  pay  taxes to  the local  government  of  Pamekasan  Regency.  With  additional taxes,  the  buyer  feels  disadvantaged  and  there  is disappointment because there is no openness from the seller to the buyer that each food purchased has additional tax and buyer's  knowledge.  According  to  Islamic  law  Buying  and selling food with additional restaurant tax in Pamekasan does not meet the legal requirements in the object of the sale and purchase contract because it contains the element of gharar at the price of food there is an additional tax that is unknown to the buyer. Therefore, buying and selling food with additional taxes in Pamekasan restaurants is not legal based on Islamic law.)
Kata Kunci: Jual Beli;  Hukum Islam, Pajak Restoran

## Pendahuluan
Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur  aspek  kehidupan  manusia,  baik  akidah,  ibadah, akhlak, maupun muamalah. 1 Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq- Nya.  Ibadah  juga  merupakan  sarana  untuk  mengingatkan secara  kontinu  tugas  manusia  sebagai  khalifah-Nya  di  muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk sebagai rules of the game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Manusia  adalah  khalifah  di  bumi.  Islam  memandang bumi  dengan  segala  isinya  merupakan  amanah  Allah  kepada sang  khalifah  agar  dipergunakan  dengan  sebaik-baiknya  bagi kesejahteraan  bersama.  Untuk  mencapai  tujuan  suci  ini,  Allah memberikan  petunjuk  melalui  para  Rasul-Nya.  Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syari ‟ ah. 2
1 Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syari‟ah  (Fiqh  Muamalah) (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2012), 5.
2 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah (dari Teori ke Praktik) (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 3.

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan
Manusia  harus  mengetahui  bahwa  Allah  menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling tukar menukar manfaat di  semua  aspek  kehidupan,  baik  bisnis  atau  jual  beli,  sewa menyewa,  bekerja  dalam  bidang  pertanian,  industri,  jasa maupun  bidang  lainnya.  Semua  itu  membuat  manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi, dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari- hari. 3 Al-Qur ‟ an adalah sumber fiqh muamalah yang pertama dan utama dalam fiqh muamalah (ekonomi Islam), di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya  riba,  dan  diperbolehkannya  jual  beli.  Hadits adalah  sumber  kedua  dalam  fiqh  muamalah.  Di  dalamnya dapat  kita  temui  khazanah  aturan  perekonomian  Islam.  Di antaranya  seperti  hadits  yang  isinya  memerintahkan  untuk menjaga  dan  melindungi  harta,  baik  milik  pribadi  maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya. 4
Dalam  kegiatan  muamalah  salah  satunya  yang diperbolehkan  adalah  jual  beli.  Jual  beli  secara  terminologis adalah  menukar  barang  dengan  barang  atau  barang  dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. 5
Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam  Islam  baik  disebutkan  dalam  al-Qur ‟ an,  al-Hadits, maupun  ijma  ulama.  Adapun  dasar  hukum  jual  beli  yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 275. 6
3 Ismail  Nawawi, Fiqh  Muamalah  (Klasik  dan  Kontemporer) (Bogor:  Ghalia Indonesia, 2012), 29.
4 Ibid , 52.
5 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 67.
6 Departemen Agama RI, AL-Qur‟an dan Terjemahan, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 47

## Agung Fakhruzy
146

## ۚ  َبَِّرلا َمَّرَحَو َعْيَ بْلا َُّللَّا َّلَحَأَو
Artinya : “Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
Islam  memandang  kegiatan  jual  beli  sebagai  perbuatan yang  mulia  sebab  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT selama  kegiatan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  dasar Hukum  Islam.  Jual  beli  juga  sebagai  sarana  tolong  menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam praktik  jual beli untuk mendapatkan suatu harta harus  dilakukan  dalam  jalan  yang  benar  yaitu  mencari  harta dengan  cara  yang  halal  dan  diridhoi  oleh  Allah  sebagaimana yang  dijelaskan  dalam  hukum  jual  beli  yang  termaktub  dalam al-Qur ‟ an surat An-Nisa:29:
ٍضاَرَ ت ْنَع ًةَراَِتِ َنوُكَت ْنَأ  َّلَِإ ِلِطاَبْلِبَ ْمُكَنْ يَ ب ْمُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْتَ  َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ َيَ يِحَر ْمُكِب َناَك ََّللَّا َّنِإ ۚ ْمُكَسُفْ نَأ اوُلُ تْقَ ت  َلََو ۚ ْمُكْنِم

## اًم
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu saling  memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil, kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  Berlaku  dengan  suka sama-suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu  membunuh dirimu  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu”. 7
Dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  harus  dilakukan secara  jelas  dan  pasti,  harus  memperhatikan  apa  yang  telah diatur  dalam  hukum  Islam,  harus  terpenuhinya  rukun  dan syarat  jual  beli  agar  tidak  melakukan  suatu  perbuatan  yang dilarang  dalam  hukum  Islam.  Seiring  dengan  perkembangan
7 Ibid , 180.

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan
zaman,  muncul  berbagai  macam  model  jual  beli.  Dimana terkadang  didalam  melakukan  transaksi  jual  beli  terdapat ketidak sesuaian dengan apa yang diatur didalam hukum islam, salah  satunya  dalam  jual  beli  makanan  pada  restoran  adanya tambahan biaya pajak.
Di Pamekasan terdapat restoran yang dikenai pajak oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan yaitu pada restoran Rm Kunyah Kunyah dan Rm Podomoro.
Adapun  dalam  Praktik  jual  beli  makanan  di  restoran tersebut,  yaitu  ketika  pembeli  atau  konsumen  akan  membeli makanan  dengan  harga  Rp.  30.000  sesuai  apa  tertera  di  daftar menu  yang  telah  disediakan  oleh  restoran,  kemudian  ketika pembeli  melakukan  transaksi  pembayaran  kepada  penjual ternyata  harga  berubah  menjadi  Rp.33.000  karena  adanya tambahan  pajak  restoran  sebesar  10%  pada  struk  pembayaran yang  diberikan  oleh  penjual  tanpa  sepengetahuan  pembeli. Padahal  pembeli  tau  nya  bahwa  pembeli  harus  membayar makanan dengan harga Rp.30.000 bukan Rp.33.000
Prinsip  dasar  muamalah  dalam  jual  beli  bahwa  syarat objek akad harus diketahui dengan jelas dan dalam muamalah harus  berdasarkan  atas  suka  sama  suka  tanpa  adanya  unsur paksaan, hal itu dilakukan agar dapat keberkahan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat dalam jual beli. Adapun dalam persoalan tersebut pihak pembeli merasa dirugikan oleh pihak penjual  dikarenakan  pihak  penjual  tidak  adanya  keterbukaan atau pemberitahauan sebelumnya bahwa setiap makanan yang dijual adanya tambahan pajak restoran

## Jual Beli Menurut Hukum Islam
Pada  umumnya,  orang  memerlukan  benda  yang  ada pada  orang  lain  (pemiliknya)  dapat  dimiliki  dengan  mudah, akan  tetapi  terkadang  pemiliknya  tidak  mau  memberikannya. Adanya  syari’at  jual  beli  menjadi wasilah (jalan)  untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli ( al-bai’ )  menurut  bahasa  artinya  menjual,  mengganti  dan

## Agung Fakhruzy
menukar  sesuatu  dengan  sesuatu  yang  lain.  Kata al-bai’ merupakan  sebuah  kata  yang  mencakup  pengertian  dari kebalikannya  yakni alsyira’ (membeli).  Dengan  demikian  kata al-bai’ disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli. 8
Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai’, al-tijarah dan al-mubadalah , 2 sebagaimana Allah swt, berfirman :
ْرَ ي ًةَيِن َلََعَو اِّرِس ْمُهََٰنْ قَزَر اَِّمِ ۟اوُقَفنَأَو َةَٰوَلَّصلٱ ۟اوُماَقَأَو َِّللَّٱ َبََٰتِك َنوُلْ تَ ي َنيِذَّلٱ َّنِإ ًةَرََِٰتِ َنوُجُ
َروُبَ ت نَّل
Artinya  : “Sesungguhnya  orang-orang  yang  selalu  membaca kitab  Allah  dan  mendirikan  shalat  dan  menafkahkan sebahagian  dari  rezki  yang  Kami  anugerahkan  kepada  mereka dengan  diam-diam  dan  terang-terangan,  mereka  itu mengharapkan  perniagaan  yang  tidak  akan  merugi.”  (QS.
Fathir : 29) 9 Adapun  pengertian jual  beli
menurut  istilah (terminologi)  yaitu  tukar  menukar  barang  atau  barang  dengan uang  yang  dilakukan  dengan  jalan  melepaskan  hak  milik  dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. 10

## Landasan Hukum Jual Beli
Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan al-Qur ‟ an, sunnah dan ijma ‟ .
a. Al-Qur’an
Dasar hukum jual beli dalam al-Qur ‟ an dintaranya terdapat dalam ayat:
1) Surat al-Baqarah ayat 275
ۚ َبَِّرلا َمَّرَحَو َعْيَ بْلا َُّللَّا َّلَحَأَو 8 Ru‟fah Abdulah, Fikih Muamalah , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.
9 Departemen Agama RI, AL-Qur‟an, 211.
10 Ru‟fah Abdulah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 65

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan
Artinya  :  “Padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275) 11 2) Surat al-Baqarah ayat 198 12
ْمُكِّبَّر نِّم  ًلَْضَف ۟اوُغَ تْ بَ ت نَأ ٌحاَنُجُ ْمُكْيَلَع َسْيَل
Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki  hasil  perniagaan)  dariTuhanmu...”  (QS.  Al Baqarah:198)
3) Surat an-Nisaa ‟ ayat 29

## ٍضاَرَ ت ْنَع ًةَراَِتِ َنوُكَت ْنَأ  َّلَِإ ِلِطاَبْلِبَ ْمُكَنْ يَ ب ْمُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْتَ  َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ َيَ َّنِإ ۚ ْمُكَسُفْ نَأ اوُلُ تْقَ ت  َلََو ۚ ْمُكْنِم اًميِحَر ْمُكِب َناَك ََّللَّا
Artinya  :  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu saling  memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil, kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  Berlaku  dengan  suka sama-suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu  membunuh dirimu;  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa ‟ : 29) 13

## b. As-sunnah
As-Sunahh  adalah  sumber  hukum  islam  yang  kedua dalam  melaksanakan  ibadah  kepada  Allah  SWT.  Dalam  As- Sunnah  terdapat  aturan  yang  mengatur  jual  beli,  antara  lain ialah : 14
11 Departemen Agama RI, AL-Qur‟an ,47
12 Ibid 45. 13 Ibid , 93
14 Abdul  Hamid  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Fiqih  Ibadah ,  (Bandung:  CV  Pustaka Setia, 2015), 111.

## Agung Fakhruzy
150
ٍعْيَ ب ُّلُكَو ِهِدَيِب ِلُجَُّرلا ُلَمَع َلاَق ؟ ُبَيْطَأ  ِبْسَكْلا ُّيَأ َمَّلَسَو ِوْيَلَع الله ىَّلَص ُِّبَِّنلا َلِئُس ٍرْوُرْ بَم – مكالحاو رازبلاا هاور
Artinya :“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah  yang  paling  baik  (paling  ideal)  ?,  Rasulullah  saw bersabda;  pekerjaan  (usaha)  seseorang  dengan  tangannya  dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)
ٍضاَرَ ت ْنَع ُعْيَ بْلا اََّنَِّإ – يقهيبلا هاور
Artinya  :“Sesungguhnya  jual  beli  (harus)  atas  dasar  saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi)
c. Ijma’
Ulama  sepakat  bila  jual  beli  itu  hukumnya  boleh  dan terdapat  hikmah  didalamya.  Pasalnya,  manusia  bergantung pada  barang  yang  ada  di  orang  lain  dan  tentu  orang  tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan  diperbolehkannya  jual  beli  maka  dapat  membantu terpenuhinya  kebutuhan  setiap  orang  dan  membayar  atas kebutuhannya itu. 15 Berdasarkan  landasan  hukum  diatas,  jual  beli diperbolehkan dalam Agama Islam karena dapat mempermudah  manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya  asalkan  jual  beli  tersebut  dilakukan  atas  dasar  suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## Syarat Jual- Beli
Dalam melakukan transaksi jual beli harus terpenuhinya rukun jual  beli.  Tujuan  adanya  syarat  dalam  jual  beliialah  untuk menghindari perselisihan di antara manusia, menjagakemaslahatan orang yang sedang melakukan akad, dan menghindari  jual  beli  yang  bersifat gharar (terdapat  unsur penipuan). Jika jual beli tersebut tidak memenuhi syarat-syarat
15 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Abdul Hayyie alKattani, dkk, terj. Fiqh Islam , (Depok :Gema Insani, 2007) , 76

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan
tersebut  maka  hukum  dalam  jual  beli  menjadi  batal  atau akadmenjadi fasid. 16
Adapun  rukun  jual  beli  ada  3,  yaitu  Aqid  (penjual  dan pembeli),  Ma’qud  Alaih  (obyek  akad),  dan  Shigat  (lafaz  ijab qabul). 17
a. Aqid (penjual  dan  pembeli)  yang  dalam  hal  ini  dua  atau beberapa orang melakukan akad, adapun syaratsyarat bagi orang yang melakukan akad ialah:
1) Baligh dan berakal
Disyari ‟ atkannya aqidain baligh  dan berakal yaitu agar tidak  mudah  ditipu  orang  maka  batal  akad  anak  kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan  harta,  bisa  dikatakan  tidak  sah.  Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh  menjual  harta  sekalipun  miliknya. 18 Sebagaimana firman Allah  :
ْاوُلوُقَو ْمُىوُسْكاَو اَهيِف ْمُىوُقُزْراَو ًاماَيِق ْمُكَل ُّللَّا َلَعَجُ  ِتَِّلا ُمُكَلاَوْمَأ ءاَهَفُّسلا ْاوُتْؤُ ت َلََو
ْمَُلَ اًفوُرْعَّم ًلَْوَ ق
Artinya  :“Dan  janganlah  kamu  serahkan  kepada  orangorang yang belum Sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah  kepada  mereka  katakata  yang  baik”.(QS.  An- Nisaa: 5) 19
Namun  demikian  bagi  anak-anak  yang  sudah dapat  membedakan  mana  yang  baik  dan  mana  yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa, menurut pendapat sebagian  ulama  bahwa  anak  tersebut  diperbolehkan
16 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.
17 Hendi suhendi, Fiqh Muamalah , (Jakarta, Rajawali Pers, 2010) hal. 54
18 Ibid
19 Departemen Agama RI, AL-Qur‟an, 276

## Agung Fakhruzy
152
untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barangbarang kecil dan tidak bernilai tinggi.
2) Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan) Adapun  yang  dimaksud  kehendaknya  sendri, bahwa  dalam  melakukan  perbuatan  jual  beli  tersebut salah  satu  pihak  tidak  melakukan  suatu  tekanan  atau pakasaan  kepada  pihak  lainnya,  sehingga  pihak  lain tersebut  melakukan  perbuatan  jual  beli  bukan  lagi disebabkan oleh kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan.  Jual  beli  yang  demikian  itu  adalah  tidak  sah. Sebagaimana firman Allah:
ْقَ ت َلََو ْمُكنِّم ٍضاَرَ ت نَع ًةَراَِتِ َنوُكَت نَأ َّلَِإ

## ْمُكِب َناَك َّللَّا َّنِإ ْمُكَسُفنَأ ْاوُلُ ت
Artinya  :  “….kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.”...(QS. An-Nisa: 29) 20
Namun  jika  pemaksaan  tersebut  atas  dasar pemaksaan  yang  benar,  maka  jual  beli  dianggap  sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksa menjual hak  miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka  paksaan  ini  adalah  paksaan  yang  berdasarkan atas kebenaran.
3) Keduanya tidak mubazir Keadaan tidak mubazir, Maksudnya  para  pihak  yang  mengikatkan  diri dalam  perbuatan  jual  beli  tersebut  bukanlah  manusia boros  (mubazir),  karena  orang  boros  dalam  hukum dikategorikan  sebagai  orang  yang  tidak  cakap  dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu
20 Ibid, 287

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan
perbuatan  hukum  walaupun  kepentingan  hukum  itu menyangkut kepentingannya sendiri. 21
b. Ma’qud  Alaih (objek  akad)  Syarat-syarat  benda  yang  dapat dijadikan  objek  akad  yaitu:  suci,  memberi  manfaat  menurut syara ‟ ,  tidak  digantungkan  pada  sesuatu,  tidak  dibatasi waktu, dapat diserahterimakan, milik sendiri, dan diketahui.
c. Shigat (lafazd ijab qabul) Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah  kesepakatan  (sighat)  baik  secara  lisan  (sighat qauliyah)  maupun  dengan  cara  perbuatan  (sighat  fi’liyah). Sighat  qauliyah  yaitu  perkataan  yang  terucap  dari  pihak penjual dan pembeli. Sedangkan sighat fi’liyah yaitu sebuah proses  serah  terima  barang  yang  diperjualbelikan  yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan. 22
Akad  sendiri  artinya  ikatan  kata  antara  penjual  dan pembeli.  Umpamanya:  “aku  jual  barangku  kepadamu dengan  harga  sekian”  kata  penjual,  “aku  beli  barangmu dengan  harga  sekian”  sahut  pembeli.  Perkataan  penjual dinamakan ijab dan perkataan pembeli dinamakan qabul. 23 Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah ijab merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu  dari  dua  pihak  yang  melakukan  akad.  Dan  qabul adalah pihak yang kedua. 24
Menurut  Imam  Syafi ‟ i  jual  beli  bisa  terjadi  baik dengan  kata-kata  yang  jelas  maupun  kinayah  (kiasan)  dan menurut  beliau  itu  tidak  akan  sempurna  sehingga mengatakan “sungguh aku telah beli padamu” 25
21 Chairuman  Pasaribu  dan  Suhrawardi  K.  Lubis, Hukum  Perjanjian  dalam  Islam , (Jakarta: 1996) 35 22 Saleh  Al-Fauzan,  Mulakhasul  Fiqhiyah,  Abdul  Khayyi  Al-Kahani, Terj.  “Fiqh Sehari-hari” , (Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005), 364.
23 Idris  Ahmad, Fiqh Menurut Mazhab Syafi’i ,  (Jakarta:  Widjaya,  Cet.  Ke-1,  1969)
80 24 Sayyid  Sabiq,  Fiqh  Sunnah,  Nur  Hasanuddin, Terj.  “Fiqh  Sunnah”,  Jilid  4 ,( Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006),.121.
25 Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Ghazali Said, Terj. “Bidayatul Mujtahid” , (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 797.

## Agung Fakhruzy
154

## Jual beli yang dilarang dalam hukum Islam
a)  Jual  beli  yang  dilarang  berdasarkan  klasifikasi  dari  subjek akad yaitu penjual dan pembeli, antara lain:
(1) Jual beli anak kecil
Jual beli anak kecil maksudnya ialah bahwa jual beli yang dilakukan  anak  kecil  hukumnya  tidak  sah,  terkecuali dalam jual beli barang-barang yang ringan.
(2) Jual beli orang gila
Jual beli orang gila maksudnya ialahbahwa jual beli yang dilakukan  orang  yang  gila  hukumnya  tidak  sah,  begitu juga  jual  beli  orang  yang  sedang  mengalami  mabuk  juga dianggap tidak sah, karena ia tidak berakal.
(3) Jual beli orang buta Jual  beli  orang  yang  buta  menurut  Jumhur  Ulama menyepakati  bahwa  jual  beli  yang  dilakukan  orang  buta tanpa diterangkan sifatnya hukumnya tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan mana barang yang baik dan  mana  barang  yang  buruk,  bahkan  pendapat  ulama Syafi ‟ iyah  walaupun  telah  diterangkan  sifatnya  tetap hukumnya tidak sah.
(4)  Jual  beli  orang  yang  terhalang  (sakit,  bodoh  atau pemboros)
Artinya bahwa dalam jual beli yang dilakukan oleh orang- orang  yang  terhalang  karena  ia  sakit  ataupun  karena kebodohannya  hukumnya  tidak  sah,  sebab  ia  dianggap tidak  memiliki  kepandaian  atau  kecerdasan  dan ucapannya dianggap tidak dapat dipastikan.
(5) Jual beli Fudhul
Jual  beli  Fudhlul  ialah  transaksijual  beli  milik  orang  lain tanpa  adanya  izin  dari  pemiliknya,  oleh  karena  itu menurut para ulama jual beli seperti ini hukumnya tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).
(6) Jual beli Malja ‟

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan
Jual  beli  Malja ‟ adalah  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan oleh  orang  yang  sedang  mengalami  suatu  bahaya  bagi dirinya.  Jual  beli  seperti  ini  menurut  para  ulama hukumnya  tidak  sah,  karena  dipandang  tidak  lazim karena  tidak  seperti  jual  beli  yang  terjadi  pada umumnya. 26
Jual beli yang dilarang berdasarkan klasifikasi dari objek jual beli (benda yang diperjual belikan), antara lain ialah :
(1) Jual beli barang atau benda yang tidak dapat diserahkan, seperti  burung  yang  ada  di  udara  atau  ikan  yang  ada  di dalam air tidak berdasarkan ketentuan syara ‟ .
(2)  Jual  beli  benda  yang  tidak  ada  atau  nampak  atau dikhawatirkan tidak ada Dalam jual beli benda yang tidak ada Jumhur ulama menyepakati bahwa memperjualbelikan  barang  yang  tidak  ada  atau dikhawatirkan tidak ada secara hukum tidak sah.
(3) Al-bai Gharar
Gharar menurut  bahasa  berati  tipuan,  keraguan, atau  suatu  tindakan  yang  bermaksud  untuk  merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, tidak  adanya  kepastian  baik  sesuatu  itu  ada  atau  tidak adannya  obyek  pada  suatu  akad,  dalam  besar  kecilnya jumlah  maupun  dalam  menyerahkan  obyek  akad tersebut. 27
Gharar  dalam  bahasa  Arab  yang  berarti:  risiko, tipuan,  dan  menjatuhkan  diri  atau  harta  ke  jurang kebinasaan.  Menurut  istilah  para  ahli  fiqh, gharar berarti: jual  beli  yang  tidak  jelas  kesudahannya.  Sebagian  ulama
26 Kumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016). 112 27 M.Ali  Hasan ,  Berbagai  Macam  Transaksi  Dalam  Islam  (Fiqh  Muamalat) ,
(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 147.

## Agung Fakhruzy
mendefinisikannya dengan: jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak. 28
Para  ulama  fikih  Imam  al-Qarafi,  Imam  Sarakhsi, Ibnu  Taimiyah,  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah,Ibnu  Hazam mengemukakan  sebagaimana  dikutip  oleh  M.Ali  Hasan adalah  sebagai  berikut:  menurut  Ibnu  Qayyim  al  - Jauziyah mengemukakan, bahwa gharar ialah suatu obyek akad  yang  tidak  dapat  diserahkan,  baik  obyek  itu  ada maupun  tidak  ada,  seperti  menjual  sapi  atau  kambing yang sedang lepas.
Menurut  Ibnu  Hazam  berpendapat  bahwa gharar dilihat  dari  segi  ketidaktahuan  salah  satu  pihak  yang berakad terhadap apa yang menjadi akad tersebut.
Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa gharar yaitu suatu  akad  yang  tidak  dapat  diketahui  dengan  tegas,
apakah  pada  efek  akad  itu  terlaksana  atau  tidak,  seperti melakukan jual beli  ikan yang  masih dalam air (tambak).
Pendapat  al-Qarafi  ini  selaras  dengan  pendapat  Imam
Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.
Dari  beberapa  definisi  dapat  di  ambil  pengertian bahwa gharar yaitu jual beli yang  mengandung  tipu daya yang  merugikan  salah  satu  pihak  karena  barang  yang diperjual-belikan  tidak  dapat  dipastikan  adanya,  atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak  mungkin  dapat  dierahterimakan. 29 Lebih  jelasnya,
gharar merupakan  situasi  dimana  terjadi uncomplete information karena  adanya  ketidakpastian  kedua  belah pihak yang bertransaksi.
28 Erwandi  Tarmizi, Harta  Haram  Muamalat  Kontemporer ,  (Bogor:  P.T  Berkat Mulia Insani, 2018), 240. 29 Ghufron  A.  Mas‟Adi, Fiqh  Muamalah  Konstektual ,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2002),133.

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan
Dalam gharar ini,  kedua  belah  pihak  sama-sama tidak  memiliki  kepastian  mengenai  sesuatu  yang  di transaksikan. Gharar bisa  terjadi  bila  kita  mengubah sesuatu  yang  seharusnya  bersifat  pasti  menjadi  tidak pasti. 30 Ibn Jazi Al-Maliki berpendapat, bahwa gharar yang diharamkan ada sepuluh jenis, antara lain:
a)  Tidak  diketahuinya  masa  yang  akan  datang,  seperti
“saya jual kepadamu jika jadi datang.”
b) Tidak diketahuinya harga dan barang.
c) Tidak diketahuinya ukuran barang dan harga. d) Tidak diketahuinya sifat barang dan harga. e)  Tidak  dapat  diserahkan,  seperti  menjual  anak  hewan yang masih dalam kandungan induknya.
f) Menjual barang yang diharapkan selamat.
g) Menghargakan dua kali dalam 1 barang.
h) Jual beli Husna ‟ , misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
i) Jual beli Munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar melempari,  seperti  seseorang  melempar  bajunya, kemudian  yang  lain  pun  melempar  bajunya,  maka jadilah jual beli.
j)  Jual  beli  Mulasamah  apabila  mengusap  baju  atau  kain maka wajib membelinya. 31
Termasuk  dalam  kategori  harga  yang  tidak  jelas menurut mayoritas para ulama membeli  barang  atau jasa dengan harga yang berlaku secara umum di pasar, seperti membeli  jasa  angkutan  umum  dengan  tarif  yang  telah ditetapkan  oleh  pihak  yang  berwenang,  atau  membeli barang  dengan  harga  pasar,  seperti  makan  di  sebuah restoran  tanpa  mengetahui  harga  makanan  tersebut  dan diketahui pada saat membayar di kasir.
30 Efa Rodiah Nur, ” Riba dan Gharar ”: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”,Al-Adalah , Vol.XII, No.3, Juni 2015 .657. 31 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 97.

## Agung Fakhruzy

## Karena  akad  ini  dianggap  mengandung  unsur
gharar. 32
Gharar  hukumnya  dilarang  dalam  syariat  Islam,  oleh karena  itu  melakukan  transaksi  atau  memberikan  syarat dalam  akad  yang  ada  unsur  gharar  itu  hukumnya  tidak boleh, sebagaimana hadis Rasullulah Saw.”
ِرَرَغْلا  ِعْيَ ب  ْنَعَو  ِةاَصَْلحا  ِعْيَ ب  ْنَع  َمَّلَسَو  ِوْيَلَع  َُّللَّا  ىَّلَص  َِّللَّا  ُلوُسَر  ىَهَ ن
Rasullulah  Shallallahu  „alaihi  wa  sallam  melarang  jual  beli gharar”. 33

## Pengertian Pajak
Menurut Undang-undang  No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya di sebut UU KUP), Pasal 1 angka (1),  “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 34
Salah  satu  instrumen  yang  digunakan  dalam  negara untuk  menjalani  fungsinya  adalah  pajak.  Pajak  dipungut dengan  tujuan  untuk  membiayai  pengadaan public  goods , namun  bisa  juga  pajak  dipungut  untuk  mencapai  tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah 35 .
32 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer , 256.
33 Adimarwan  A.  Karim, Riba,Gharar  dan  Kaidah-Kaidah  Ekonomi  Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi, (Jakarata: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 78
34 Undang-undang    No.  28  Tahun  2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan , 3 35 Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, Perpajakan Teori dan Aplikasi, (Jakarta :  Raja
Grafindo Persada, 2005), hlm. 67.

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan
Selanjutnya Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah  “iuran  rakyat  kepada  kas  negara  (peralihan  kekayaan dari  sektor  partikulir  ke  sektor  pemerintah)  berdasarkan undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada mendapat  jasa  timbal  (tegen  prestasi)  yang  langsung  dapat ditunjukkan  dan  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran umum.”  Sementara  menurut  Djajaningrat,  pajak  adalah “kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang  memberikan  kedudukan  tertentu,  tetapi  bukan  sebagai hukuman,  menurut  peraturan-peraturan  yang  ditetapkan pemerintah  sert  dapat  dipaksakan,  tetapi  tidak  ada  jasa  balik dari  negara  secara  langsung,  untuk  memelihara  kesejahteraan umum” . 36
Menurut P. J. A. Adriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang)  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung  tugas negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan.  Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace  R.  Pajak  adalah  suatu  pengalihan  sumber  dari  sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun  wajib  dilaksanakan,  berdasarkan  ketentuan  yang ditetapkan  lebih  dahulu,  tanpa  mendapat  imbalan  yang langsung  dan  proporsional,  agar  pemerintah  dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. 37
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan tentang karakteristik dan sifat khusus pajak seperti :
36 Munawir, Perpajakan , (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm 3.
37 http://lovetya.wordpress.com/2008/05/19, 14 April 2020, Pukul 13.00

## Agung Fakhruzy
160
a. Pembayaran  pajak  harus  berdasarkan  Undang- undang.
b. Sifatnya dapat dipaksakan.
c. Tidak  ada  kontraprestasi  (imbalan)  yang  langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak.
d. Pemungutan  pajak  dilakukan  oleh  negara  baik  oleh pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  (tidak boleh dipungut oleh swasta).
e. Pajak  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluaran  pemerintah  (rutin  dan  pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. 38
Pajak  Restoran  dalam  Perda  Kabupaten  Pamekasan  No  2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
1. Pengertian Pajak Restoran
Pasal 1 39
Pajak  Restoran  adalah  pajak  atas  pelayanan  yang disediakan  oleh  Restoran.  Restoran  adalah  fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran,  yang  mencakup  juga  rumah  makan,  kafetaria, kantin,  warung,  bar,  dan  sejenisnya  termasuk  jasa boga/catering.
2. Nama, Objek dan Subjek Pajak Restoran 40
Dengan nama pajak restoran, dipungut pajak atas yang  disediakan  oleh  Restoran.  Objek  pajak  restoran adalah  pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran. Pelayanan  yang  disediakan  oleh  Restoran  sebagaimana maksud  tersebut  adalah  meliputi  pelayanan,  penjualan makanan  dan/atau  minuman  yang  dikonsumsi  oleh
38 Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia , hlm. 2.
39 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, 3.
40 Ibid, 7

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan
pembeli, baik  dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya adalah pelayanan yang disediakan  oleh  Restoran  yang  nilai  penjualannya  tidak melebihi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap tahun.  Subjek  pajak  Restoran  adalah  orang  pribadi  atau Badan  yang  membeli  makan  dan/atau  minuman  dari Restoran.
3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak 41
Dasar  pengenaan  Pajak  Restoran  adalah  jumlah pembayaran  yang  diterima  atau  yang  seharusnya diterima  Restoran.  Tarif  Pajak  Restoran  ditetapkan sebesar  10%  (sepuluh  persen).  Besaran  pokok  Pajak Restoran  yang  terutang  dihitung  dengan  cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan dasar  pengenaan  pajak  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 12.
4. Wilayah Pemungutan 42
Wilayah  Pajak  Restoran  yang  terutang  dipungut  di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.
Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Penerapan  Pajak  Restoran Dalam Transaksi Jual Beli Makanan
Dalam  praktik  jual  beli  makanan  dengan  tambahan Pungutan  pajak  yang  berupa  pajak  restoran  di  Rm  Kunyah Kunyah dan Rm Podomoro yang dilakukan bahwa akad dalam objek  jual  beli  tidak  dapat  dipastikan  pada  harga  makanan adanya  tambahan  pajak.  Dimana  Pembeli  sudah  berkeyakinan bahwa harga makanan yang telah dipesan sesuai dengan harga
41 Ibid
42 Ibid, 8

## Agung Fakhruzy
yang  telah  tertera  di  menu  makan,  namun  kemudian  yang menjadi suatu masalah ketika  akan melakukan suatu transaksi pembayaran,  harga  makanan  yang  akan  dibayar  tidak  sesuai dengan harga  yang tertera di menu makanan dimana harganya mengalami kenaikan dikarenakan adanya pungutan pajak yang dipungut oleh penjual kepada pembeli yaitu pajak restoran.
Jual beli seperti ini disebut jual beli gharar karena dalam objek akad tidak dapat dipastikan atau diketahui jumlah harga pada  makanan  yang  harus  dibayar  oleh  pembeli  saat melakukan  transaksi  pembelian  makanan  adanya  tambahan pajak  dan  tidak  ada  kejelasan  mengenai  besar  kecil  jumlah tambahan pajak pada makanan yang dijual oleh penjual.
Dalam  hukum  Islam  jual  beli  yang  tidak  ada  kejelasan dan  kepastian  itu  dilarang.  Sebagaimana  Rasullulah  Saw bersabda :
ِرَرَغْلا ِعْيَ ب ْنَعَو ِةاَصَْلحا ِعْيَ ب ْنَع َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر ىَهَ ن
Artinya : “Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam melarang jual beli gharar”.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  terdapat  unsur-unsur gharar pada  objek  akad  dalam  jual  beli  karena  pada  harga makanan tidak diketahui adanya tambahan pajak oleh pembeli sehingga  mengakibatkan  pembeli  mengalami  kerugian  dan merasa tidak rela.
Berdasarkan  dari  hasil  analisis  di  atas  peneliti menyimpulkan  bahwa  dalam  jual  beli  makanan  dengan tambahan  pajak  menurut  hukum  Islam  hukumnya  tidak  sah karena mengandung unsur gharar dalam objek jual beli.

## PENUTUP
Kesimpulan

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan
Tinjauan  hukum  Islam  terhadap  jual  beli  makanan dengan  tambahan  pajak  retoran  yang  harus  dipungut  oleh penjual  kepada  pembeli  adalah  tidak  sah  hal  ini  dikarenakan penjualan  makanan  dengan  tambahan  pajak  restoran  belum memenuhi  syarat  sahnya  jual  beli  karena  mengandung  unsur- unsur gharar dalam  objek  akad,  dimana  pada  harga  adanya tambahan  pajak  yang  merugikan  pihak  pembeli  sekaligus konsumen,  dengan  adanya  pajak  restoran  tersebut  mebuat pembeli  merasakan  kerugian  dan  tidak  kerelaan  serta  adanya kekecewaan  karena  tidak  ada  pemberitahuan  sebelumnya  dari pembeli  bahwa  makanan  yang  diperjual  belikan  dikenakan pajak restoran sehingga dalam makanan yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan atau diketahui jumlah harga sebenarnya pada makanan tersebut.

## Saran
Pihak  restoran  harus  memberikan  sosialisasi  melalui banner,  media  cetak  dan  media  elektronika  tentang  peraturan pajak restoran kemudian pihak restoran ketika akan menambah pajak  harus  di  cantumkan  tambahan  pajak  pada  daftar  harga menu  makanan  yang  akan  di  beli  agar  tidak  menimbulkan ketidakjelasan pada harga,  dan untuk  penjual sebelum pembeli melakukan  transaksi  harus  menjelaskan  dan  memberitahu tentang  adanya tambahan pajak agar jelas dan pasti serta agar tidak adanya kekecewaan terhadap pembeli.

## Daftar Pustaka
Abdullah,    Rufah  , Fikih  Muamalah ,  Bogor:  Ghalia  Indonesia,
2011.
Al-fauzan,  Saleh.    Mulakhasul  Fiqhiyah,  Abdul  Khayyi  Al-
Kahani, Terj. “Fiqh Sehari-hari” , Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005.
Ahmad,  Idris  . Fiqh  Menurut  Mazhab  Syafi’i ,  Jakarta:  Widjaya, Cet. Ke-1, 1969.

## Agung Fakhruzy
164
Antonio,  Muhammad  Syafi ‟ i  . Bank  Syari ‟ ah  (dari  Teori  ke Praktik), Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Az-Zuhaili ,Wahbah.  Fiqh Islam wa Adillatuhu, Abdul Hayyie alKattani,  dkk, terj.  Fiqh  Islam ,  Depok  :Gema  Insani, 2007.
Burton, Richard, dan Wirawan I, Hukum Pajak . Jakarta: Salemba Empat, 2004. Departemen Agama RI, AL-Qur ‟ an dan Terjemahan, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005. Hamid, Abdul. dan Beni Ahmad Saebani, Fiqih Ibadah , Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
Hasan,  M.Ali. Berbagai  Macam  Transaksi  Dalam  Islam  (Fiqh Muamalat) , Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
Karim,  Adimarwan  A., Riba,Gharar  dan  Kaidah-Kaidah  Ekonomi Syariah:  Analisis  Fikih  dan  Ekonomi, Jakarata:  PT  Raja Grafindo Persada, 2015.
Ja'far,  Kumedi. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016
Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syari ‟ ah  (Fiqh  Muamalah), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. Munawir, Perpajakan . Yogyakarta: Liberty, 1992.
Nawawi, Ismail. Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer), Bogor: Ghalia Indonesia, 2012 .
Pasaribu,  Chairuman  dan  Suhrawardi  K.  Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam , Jakarta: 1996. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011

## Tentang Pajak Daerah
Rusyd,  Abdul  Wahid  Muhammad  Ibnu  ,  Bidayatul  Mujtahid, Ghazali Said,  Terj.  “Bidayatul  Mujtahid” ,  Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
Rosdiana,  Haula.  dan  Rasin  Tarigan, Perpajakan  Teori  dan Aplikasi, Jakarta :  Raja Grafindo Persada, 2005. Sayyid  Sabiq,  Fiqh  Sunnah,  Nur  Hasanuddin, Terj.  “Fiqh
Sunnah”, Jilid 4 , Jakarta Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1,
2006.

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan
Suhendi,  Hendi. Fiqh  Muamalah ,    Depok:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2017
Syafi'i, Rachmat . Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Tarmizi,Erwandi., Harta  Haram  Muamalat  Kontemporer ,  Bogor: P.T Berkat Mulia Insani, 2018.
Undang-undang    No.  28  Tahun  2007 tentang  Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan .
aluyo  dan  Wirawan  B.  Ilyas ,  Perpajakan  Indonesia, Jakarta  : Salemba Empat, 2001. http://lovetya.wordpress.com/2008/05/19,  14  April  2020, Pukul 13.00