## Pelatihan Manajemen Transportasi Dalam Upaya Menciptakan Efisiensi Tata Kelola Jaringan Trayek Dan Sumber Daya Manusia Pada Masyarakat Di Kawasan Pantura Kabupaten Lamongan
Zulkifli Lubis, Randi Bactiar Afandi, Emalia Nova Sustyorini Program Megister Manajemen, Universitas Islam Lamongan, Indonesia Email corresponding authors:zulkiflilubis@unisla.ac.id

## ABSTRAK
Kegiatan  pengabdian  masyarakat    ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  pelayanan  angkutan  umum,  tingkat efesiensi penggunaan angkutan umum, Jaringan Trayek angkutan umum di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong. Fokus pelaksanaan  ini pada masyarakat di Kecamatan Lamongan, Babat, Paciran dan Brondong yang dapat  menggunakan  transportasi  massal  dengan  cepat  dan  aman.  Lokasi  Pelaksanaan    i n i   m e l i p u t i   Paciran dan Brondong. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan  cara  menggunakan  studi  literatur  dan  studi  lapangan.  Teknik  analisis  data  menggunakan  deskriptif kualitatif  dan  kuantitatif.  Hasil  pengamatan  di  Wilayah  pusat  kota  di  kedua  kota  tersebut  memiliki  tingkat kepadatan  yang  relatif  tinggi,  namun  laju  pertumbuhan  penduduk  di  pusat  Kota  Lamongan  masih  bertambah walaupun  memiliki  tingkat  kepadatan  yang  jauh  lebih  tinggi,  Trayek  cabang  kecamatan    yang  dilayani  oleh armada  jenis  MPU  cenderung  tidak    berkembang,  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  permintaan  angkutan  umum  di Kabupaten Lamongan  relative tidak  menyebar. Efesiensi penggunaan angkutan umum di kecamatan Lamongan, Kecamatan  Babat,  Kecamatan  Paciran  dan  Kecamatan  Brondong  sudah  memenuhi  standard.    Jaringan  trayek angkutan umum cabang kecamatan  yang dilayani oleh armada jenis MPU cenderung tidak  berkembang, Hal ini menunjukkan  bahwa  permintaan  angkutan  umum  di  Kabupaten  Lamongan    relative  tidak    menyebar.  Trayek ranting dikedua kota tersebut tidak dapat disamakan, karena keduanya memiliki zona pelayanan yang berbeda.
Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Transfortasi.

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  perekonomian  di  Indonesia  sangat  membutuhkan  jasa  angkutan  yang  cukup memadai.  Transportasi  sebagai  sarana  penunjang  aktivitas  kegiatan,  memberikan  peran penting  dalam  mencapai  tujuan  pengembangan  ekonomi  di  Kabupaten  Lamongan. Sebagaimana tujuan pembangunan ekonomi  di Indonesia secara umum adalah:
1) Menciptakan  pendapatan  nasional  yang  disertai  distribusi  secara  merata  antara penduduk, bidang-bidang usaha dan daerah-daerah.
2) Meningkatkan  jenis  dan  jumlah  barang  jadi  dan  jasa  yang  dapat  dihasilkan  para konsumen, industri dan pemerintah.
3) Mengembangkan  industri  nasional  yang  dapat  menghasilkan  devisa,  serta  men-supply pasaran dalam negeri.
4) Menciptakan  dan  memelihara  tingkatan  kesempatan  kerja  bagi  masyarakat  (Salim, 2003).
Seiring  dengan  perkembangan  perekonomian  maka  berkembang  pula  aktivitas masyarakat  yang  meningkatkan  pertumbuhan  suatu  kota.  Pertumbuhan  suatu  kota  ditandai dengan  munculnya  beberapa  kawasan  permukiman  baru,  kawasan  industri,  perdagangan  dan jasa  (komersial).  Pertumbuhan  suatu  kota  yang  di  dalamnya  melibatkan  aktivitas  penduduk menyebabkan  peningkatan  terhadap  kebutuhan  sarana  transportasi  (angkutan)  dalam  rangka melakukan  pergerakan.    Fenomena  penumpukan  lalulintas  pada  jam  –  jam  puncak  sudah
menjadi  problem  transportasi  perkotaan  saat  ini.    Sehingga  masalah  transportasi  ini  menjadi sangat penting untuk dianalisis karena setiap tahun.
Penduduk semakin bertambah dan pemukiman didaerah pinggiran makin menjamur dan makin  padat.  Rute  angkutan  yang  tidak  sampai  didaerah  pinggiran  mengakibatkan  masalah pada  sisi  supply,  pelayanan  angkutan  umum  perkotaan  tidak  merata  sampai  ketitik pemukiman  yang  ada  didaerah  pinggiran  (Sub  urban).    Indikasi  tersebut  tercermin  dari fenomena  penggunaan  kendaraan  pribadi  diwilayah  pinggiran  yang  masih  cukup  tinggi. Sekitar  50%  penduduk  pinggiran  di  Kabupaten  Lamongan  masih  bekerja  dipusat  kota,  dan sekitar  50%  jarak  perjalanan  mereka  tiap  hari  lebih  dari  10  km.  Akan  tetapi  jarak  ini  tidak menjadi masalah karena dengan menggunakan kendaraan pribadi biaya transportasi cenderung lebih  murah.  Hal  ini  sebetulnya  membuat  permasalahan  kemacetan  (Ismiyati,  2005). Sedangkan  menurut  Lyon  (2001)  angkutan  umum  dibutuhkan  untuk  memberikan  derajat fleksibilitas yang tinggi untuk menyaingi secara efektif mobil pribadi atau diistilahkan dengan mobilitas personal (perorangan).
Kebijakan adanya angkutan  umum di daerah Kecamatan Brondong, Kecamatan Paciran dan  Kecamatan  Babat  dapat  dimungkinkan  sebagai  solusi  alternatif    pilihan  masyarakat melakukan pergerakan.  Kebutuhan angkutan umum pada suatu wilayah tentunya tidak sama. Karakteristik  wilayah  dan  pergerakan  masyarakat  menjadi  salah  satu  faktor  penentu keberadaan angkutan umum jenis tertentu.
Angkutan  umum    jenis  angkutan  kota    yang  merupakan  alat  angkut  mobil  dengan kapasitas  sedang  layak  dijalankan  pada  wilayah  kota  yang  saling  berdekatan,  sedangkan angkutan umum tipe minibus lebih baik untuk wilayah antar kota yang jaraknya lebih dari 10 Km dengan kapasitas lebih banyak dan melewati rute  jalan raya/ propinsi.
Keberadaan  angkutan  kota  belum  ditemui  di  Kecamatan  Paciran  dan  Kecamatan Brondong. Sementara itu angkutan umum yang cukup memenuhi untuk kebutuhan masyarakat memang  tersedia,  namun  demikian  yang  memenuhi  keinginan  khalayak  terutama  sisi kecepatan  dan  kenyamanan  pada  sarana  transportasi  masih  dirasa  kurang.    keberadaan angkutan  umum  dalam  suatu  wilayah  tidak  mengalami  persebaran  secara  merata.  Pada akhirnya ada sebagian  wilayah yang tidak terlayani oleh keberadaan angkutan umum.
Fenomena  tersebut  terjadi  karena  minimnya  tingkat  pelayanan  terhadap  kebutuhan angkutan  umum  terutama  dari  kenyaman,  kecepatan  dan  keamanan  serta  keselamatan penumpang.  Kondisi  tersebut  menyebabkan  tumbuhnya  aktivitas  angkutan  kurang  diminati oleh pengguna transportasi umum dan lebih memilih ojek atau becak. Penggunaan becak dan ojek  memang  tingkat  aksesibilatsnya  tinggi,  akan  tetapi  biaya  yang  dikeluarkan  konsumen lebih mahal. Peranan angkutan kota/minibus  sebagai pengisi ( gap-filler ) kebutuhan angkutan di  suatu  daerah.  Kebijakan  pemerintah  mengembangkan  angkutan  umum  secara  masal  perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut guna memberikan pelayanan pada masyarakat daerah.
Kecamatan  Brondong  merupakan  bagian  wilayah  Kabupaten  Lamongan  yang  terletak disebelah  utara.  Batas  wilayah  utara  yaitu  laut  jawa,  selatan  kecamatan  laren  dan  solokuro, bagian  barat  tuban  serta  bagian  timur  paciran,  Lamongan.  Angkutan  umum  yang  ada diwilayah ini diantaranya Colt MPU ke tuban, Dokar/kereta kuda serta becak.
Kecamatan paciran ada di Wilayah Kabupaten Lamongan yang berada di belahan Utara Ibu Kota Kabupaten Lamongan dengan jarak + 43 Km. yang terdiri dari 16 Desa 1 Kelurahan ,  34  Dusun,  95  RW,   379  RT.  Luas  Wilayah  Kecamatan  Paciran  61,304  Km 2 terletak  pada ketinggian 2 M di atas permukaan air laut. Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan Paciran sebanyak  :  90.604  Jiwa   terdiri  dari   Laki-laki  :  45.514  Jiwa  ,  Perempuan  :  45.090  Jiwa
dan  24.869 KK, yang tersebar di 17 ( Tujuh Belas ) Desa / Kelurahan. Di Kecamatan Paciran terdapat Jalan Poros Desa sepanjang 20.610 M yang menghubungkan Desa satu dengan Desa yang lain. Jalan Poros Desa yang dibangun dari Dana JAPORDES dan ADD   sepanjang   14.048   M  dalam  kondisi  baik,  sedangkan  sisanya  sepanjang   6.562  M sangat  diperlukan  perhatian  khusus  untuk  mendapatkan  bantuan  baik  dari  APBD  Kabupaten Lamongan, Propinsi maupun dari Pemerintah Pusat
Kecamatan, Paciran dan Brondong merupakan wilayah dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan  relatif  maju,  yang  dilalui  oleh  jalan  lokal  primer  sebagai  penghubung  antara Kecamatan    Brondong    dan  Kecamatan  Paciran  serta  Kecamatan  Babat  dan  Kecamatan Lamongan  yang  merupakan  pusat  pelayanan  dan  aktivitas  di  Kabupaten  Lamongan    bagian tengah dan utara. dengan moda transportasi yang melayani pergerakan penduduk dari daerah pinggiran ke pusat  kota diharapkan dapat memberikan peningkatan.
Pelayanan  angkutan  umum  yang  mampu  memberikan  kemudahan  aksesibilitas pergerakan  masyarakat  secara  komprehensip  dari  lokasi  pinggiran  sampai  ke  kota  sehingga dapat  menunjang  roda  perekonemian,  serta  mengatasi  permasalahan  kemacetan  pada  jam tertentu.  Sistem  pembatasan  jumlah  angkutan  dan  rute  yang  jelas  dimungkinkan  menekan peningkatan  supply  jumlah  angkutan  yang  berlebihan  (over  capacity  of  service)  dan  akses masyarakat  terlayani  dengan  baik  sehingga    permintaan  masyarakat  akaa  angkutan  umum meningkat dan terdapat peningkatan  pendapatan pengusaha angkutan umum.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Jenis pelaksanaan  yang diambil adalah termasuk jenis applied research yang bertujuan untuk memberikan masukan terkait dengan transportasi massal di Kecamatan Paciran dan Brondong. Analisis  metodologi  yang  digunakan  adalah  analisis  kuantitatif  yaitu  untuk  menjelaskan  dan menganalisis  secara  mendalam  sarana  transportasi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelaksanaan  ini menggunakan obyek pada transpostasi  massal  yang  ada  di  Paciran  dan  Brondong.  Fokus  pelaksanaan    ini  pada masyarakat Paciran dan Brondong dapat menggunakan transportasi massal dengan cepat dan aman.  Lokasi  Pelaksanaan    i ni   ad al ah   K abu pat en   L am ong an  m e l i put i   Kecamatan Paciran  dan  Brondong.  Sumber  data  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  menggunakan  studi  literatur  dan  studi  lapangan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1) Penentuan Wilayah Pelayanan
Berdasarkan    pada  pedoman  praktis  dan  keterangan  yang  dapat  digunakan  dalam menentukan  wilayah  pelayanan  angkutan  penumpang  umum  bila  proses  perencanaan  dapat dilaksanakan.  Penentuan  titik  terjauh  permintaan  pelayanan  angkutan  penumpang  umum didaerah Paciran – Brondong dapat dihitung sebagai berikut:
a) Kecamatan Paciran -  Brondong
Jumlah  Permintaan  pelayanan  angkutan  umum  yang  terletak  disekitar  batas  wilayah kecamatan dapat dihitung sebagai berikut:
Jumlah Penduduk : 61.802 + 90.604 =152.406 Penduduk melakukan pergerakan dengan asumsi 50% : 76.203
3000 K   = 76.203 Diperoleh angka pemilihan kendaraan pribadi 0.04 Jumlah penumpang yang diangkut oleh kendaraan pribadi 6.097 Diperoleh kemampuan pelayanan kendaraan pribadi 0.04
Jumlah  kemampuan  potensial  melakukan  pergerakan  yang  melakukan  pergerakan  dan membutuhkan  pelayanan  angkutan  umum  penumpang  sama  dengan  selisih  antara  jumlah penduduk potensial melakukan pergerakan dan kemampun pelayanan kendaraan pribadi untuk penduduk tersebut Sehingga dapat dihitung: Angka pemilihan kendaraan pribadi: 3000 V =              x  0.04 152.46 L  Pelayanan   0.04.   76.203 – 6.097
L = 2.804 Dapat disimpulkan pelayanan kendaraan pribadi yang dapat dilayani sebesar 2.804 penduduk Sehingga dari total penduduk yang melakukan pergerakan sebesar 76.203  – 2.804 = 73.399  penduduk

## 2) Indikator Kuantitatif
a) Aksesabilitas
Aksesabilitas  angkutan  umum  dikawasan  paciran  dapat  terlihat  dari  dua  parameter  yaitu jarak  tempuh  dan  waktu  tunggu.  Jarak  tempuh  yang  baik  adalah  jarak  pendek  dalam mencapai angkutan umum, sedangkan waktu tunggu untuk mendapatakan angkutan umum tergolong  kurang  baik  pada  jam  –  jam  tertentu  dikarenakan  jumlah  armada  yang  sedikit, sehingga  pengguna  angkutan  umum  cenderung  khawatir  tidak  mendapatkan  angkutan umum terutama pada jam tertentu misalkan sore hari.
b) Kapasitas
Berdasarkan hasil survey dan analisis maka didapatkan jumlah penumpang yang dapat ditampung perhari perkendaraan adalah sebesar 240 penumpang dengan nilai ideal untuk kapasitas angkutan umum jenis MPU adalah sebesar 250 – 300 penumpang perhari perkendaraan. Untuk mendapatkan jumlah armada pada jam sibuk sebagai berikut:
CT ABA   : (18 +18) + ( 0.92 + 0.92) + (8) = 46 Menit 18
K   = ----------- 120      = 47 Kendaraan 46
Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan yang dibutuhkan untuk jalur paciran sebesar 47 kendaraan dari total kendaraan yang tersedia 18 unit.

## 3) Indikator Kuantitatif
a) Aksesabilitas
Aksesabilitas  angkutan  umum  dikawasan  paciran  dapat  terlihat  dari  dua  parameter yaitu  jarak  tempuh  dan  waktu  tunggu.  Jarak  tempuh  yang  baik  adalah  jarak  pendek dalam  mencapai  angkutan  umum,  sedangkan  waktu  tunggu  untuk  mendapatakan angkutan  umum  tergolong  kurang  baik  pada  jam  –  jam  tertentu  dikarenakan  jumlah armada  yang  sedikit,  sehingga  pengguna  angkutan  umum  cenderung  khawatir  tidak mendapatkan angkutan umum terutama pada jam tertentu misalkan sore hari.
b) Kapasitas
Berdasarkan hasil survey dan analisis maka didapatkan jumlah penumpang yang dapat ditampung  perhari  perkendaraan  adalah  sebesar  240  penumpang  dengan  nilai  ideal untuk  kapasitas  angkutan  umum  jenis  MPU  adalah  sebesar  250  –  300  penumpang perhari  perkendaraan.  Untuk  mendapatkan  jumlah  armada  pada  jam  sibuk  sebagai berikut:
CT ABA   : (18 +18) + ( 0.92 + 0.92) + (8) = 46 Menit 84 K =            120       = 219  Kendaraan 46
Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan yang dibutuhkan untuk jalur paciran sebesar 219 kendaraan dari total kendaraan yang tersedia 84 unit. Karakteristik pelayanan rute  angkutan  umum,  hasil  observasi  dilapangan  menemukan  bahwa:  tujuan  utama pergerakan masih tertuju dilayanan potensial yaitu kantor, pasar dan sekolah serta sebanyak 25% pergerakan menuju kepusat kota.
Analisis  data  menunjukkan  rata  –  rata  jalur  yang  ditempuh  angkutan  umum  pada masing  –  masing  kecamatan  sekitar  15  –  18  menit  sampai  tempat  tujuan.  Hasil  analisis kuantitatif  menunjukkan  bahwa  masing  –  masing  jalur  yang  terbebani  angkutan  umum membutuhan tambahan armada sebagai berkut :
Wilayah Total Armada Kesediaan Kurang Paciran - Brondong 47 18 29

## 4) Pelayanan Angkutan Umum dengan Manajemen Kebutuhan Transportasi
Kabupaten Lamongan merupakan kota daerah tingkat II yang sarana infrastruktur masih  banyak  kelemahan,  akan  tetapi  kenyataan  yang  harus  dihadapi  laju  kebutuhan transportasi  harus  mampu  ditapung  oleh  sistem  prasarana  transportasi.  Sebab  usaha peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  sistem  prasarana  transportasi  pada  suatu daerah  tertentu  dapat  meningkatkan  aksesabilitas  dan  mobilitas  didaerah  tersebut,  dan sebaliknya  akan  dapat  merangsang  kembali  terjadinya  peningkatan  kebutuhan transportasi.
Pergerakan  dan  gaya  hidup  masyarakat  Kabupaten  Lamongan  serta  di  tunjang dengan  peningkatan  penghasilan  menyebabkan  kebutuhan  transportasi  dan  sistem prasarana  transportasi  yang  saling  kejar  mengejar  dan  tidak  akan  pernah  berhenti sampai  kondisi  jenuh  tercapai  (  macet  total).  Bukti  yang  jelas  terlihat  pembangunan jalan yang telah mengeluarkan dana sangat besar dalam usaha peningkatan kualitas dan kuantitas sistem prasarana transportasi cukup tinggi, akan tetapi kemacetan, pengaturan
lalu  lintas  dengan  tingkat  intensitas  dan  kompleksitas  yang  tidak  berubah  dan  bahkan semakin parah.
Usaha pemecahan permasalahan transportasi  perkotaan pada saat sekarang adalah usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem prasarana transportasi yang ada sama saja.  Karena  lambat  laun  akan  terjadi  kemacetan  juga  dengan  tingkat  intensitas  yang lebih  parah.  Selama  pemerintah  daerah  kabupaten  Lamongan  bersedia  mengkoordinir dana anggaran untuk dialokasikan ke infrastruktur, tidak jadi masalah yang berarti pada manajemen  transportasi.  Akan  tetapi  pemerintah  memerlukan  dana  yang  relatif  besar untuk  memperbaiki  pelayanan  jasa  sistem  prasarana  transportasi  perkotaan  yang merupakan pendukung utama bagi perbaikan kondisi ekonomi.
Pendekatan konvensional  masih perlu dilakukan oleh para perencana transportasi dan  para  pengambil  keputusan  adalah  dengan  mengakomodasikan  setiap  pertumbuhan kebutuhan transportasi dalam bentuk peningkatan kapasitas dan efesiensi prasarana serta jaringan. Hal ini dilakukan dengan pembangunan prasarana baru, peningkatan kapasitas pranasarana  yang  sudah  ada,  dan  peningkatan  efesiensi  penggunaan  prasarana  dengan berbagai  perangkat  kebijakan  rekayasa  dan  manejemen  lalulintas  yang  sudah  ada. Pendekatan  ini  dirasakan  sangat  efektif  untuk  jangkah  waktu  pendek  saja,  sejalan dengan peningkatan kebutuhan pergerakan yang sangat cepat., pendekatan ini dirasakan tidak akan efesien lagi dan sangat sulit dilaksanakan apabila dilihat dari kebutuhan dana yang sangat besar.
5) Beberapa Kebijakan Penopang konsep manajemen kebutuhan transportasi
Tidak  ada  satupun  kebijakan  (single  solution)  yang  dapat  langsung  memecahkan secara tuntas masalah transportasi perkotaan. Kebijakan yang diambil harus merupakan gabungan  dari  beberapa  kebijakan  atau  strategi  yang  secara  sinergi  akan  dapat memecahkan masalah transportasi yang ada. Untuk itu perlu ada kebijakan lain:
6) Kebijakan peningkatan kapasitas prasarana
Kebijakan  ini  harus  dilaksanakan  secara  sangat  selektif  tergantung  dari  tingkat prioritas  dan  kemampuan  pendanaan  .  Hal  ini  disebabkan  karena  selain  membutuhkan biaya  yang  sangat  besar  juga  akan  dapat  berdampak  negative  berupa  terjadinya peningkatan  pergerakan  melalui  peningkatan  aksesabilitas  dan  mobilitas  peningkatan prasarana  dapat  dilakukan  selain  melebarkan  jalan,  juga  dapat  dilakukan  dengan memperbaiki titik – titik rawan kemacetan yang banyak terdapat pada jaringan jalan dan sistem  hirarki  serta  pembangunan  jalan  terobosan  baru    harus  dilakukan  sesegera mungkin  untuk  menghindari  penyempitanPelebaran  dan  perbaikan  geometrik persimpangan Pembuatan persimpangan tidak senbidang. Pembangunan jalan terobosan baru  untuk  melengkapi  sistem  jaringan  jalan  yang  telah  ada  dan  pembenahan  sistem hirarki  jalan.  Hal  ini  terutama  terlihat  pada  daerah  yang  berbatasan  dengan  daerah administrasi  lain.  Karena  tidak  ada  koordinasi  yang  baik  antara  kedua  pemerintah daerah,  maka  pembangunan  sistem  jaringan  jalan  didaerah  perbatasan  sering  tidak sinkron sehingga menimbulkan penyempitan. Pembuatan jembatan penyeberangan baik untuk  pejalan  kaki  maupun  untuk  kendaraan  pada  daerah  tertentu  untuk  mengurangi kecelakaan  dan  juga  untuk  membuka  isolasi  akibat  pembangunan  jalan  lingkar  atau terobosan yang memisahkan satu daerah menjadi dua daerah yang terisolasi.

## 7) Kebijakan Rekayasa dan Manajemen  Lalulintas
Kebijakan  rekayasa  dan  manajemen  lalu  lintas  dapat  diberlakukan  dengan  berbagai cara, yaitu:
a. Pemasangan  dan  perbaiakan  sistem  lampu  lalulintas  baik  secara  terisolasi  maupun terkoordinasi  yang  dapat  mengikuti  fluktuasi  arus  lalulintas.  Pengaturan  ini  akan dapat mengurangi tundaan dan kemacetan.
b. Perbaikan Perencaan sistem jaringan jalan yang ada, termasuk jaringan jalan Kereta Api,  jalan  raya,  bus,  dilaksanakan  untuk  menunjang  sistem  angkutan  Umum Transportasi.
c. Perlunya  penerapan  pembatasan  lalu  lintaslalulintas  ( traffic  restraint )    terhadap kendaraan pribadi telah diterima oleh para pakar transportasi.

## Hal Lain Yang dapat Dilakukan
a. Pelatihan Transportasi Perkotaan bagi staf pemerintah daerah.
Kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  dan  mengatur  daerahnya  sendiri sangatlah  penting  dan  diperlukan  beberapa  kajian  menyimpulkan  bahwa  banyaknya permasalahan  transportasi  dikota  bukan  hanya  disebabkan  oleh  factor  kurangnya  jumlah prasarana  dan  fasilitas  transportasi,  tapi  kadang  ketidaksiapan  SDM  dalam  mengelola.  Oleh karena  itu  pelatihan  merupakan  cara  yang  sangat  efektif  untuk  memperluas  wawasan  dan pengetahuan  aparat  dan  staf  pemerintah  daerah  dalam  masalah  transportasi,  termasuk mengelola, merencana dan mengatur.

## b. Sosialisasi peraturan dan penegakan hukum.
Ketidaksiplinan selalu merupakan alas an utama terjadinya  permasalahan  transportasi perkotaan. Bagaimanapun baiknya sistem perlalulintasan, jika tidak dibarengi  dengan disiplin berlalulintas yang baik, akan tetap menimbulkan masalah, selain itu disiplin tidaknya pengguna jalan  tidak  saja  bergantung  pada  dirinya  sendiri,  tetapi  juga  pada  ketegasan  sistem perlalulintasan  yang  berlaku,  termasuk  undang  –  undang  dan  peraturan,  penegakan  hukum, sosialisasi hukum, sarana dan prasarana.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kinerja  pelayanan  angkutan  umum    Di    jalur  kecamatan  utara  kabupaten  Lamongan berkaitan dengan perbedaan struktur kota adalah sebagai berikut:
1. Wilayah pusat kota di kedua kota tersebut memiliki tingkat kepadatan yang relatif tinggi, namun laju pertumbuhan penduduk di pusat Kota Lamongan masih bertambah walaupun memiliki tingkat kepadatan yang jauh lebih tinggi,
2. Efesiensi  penggunaan  angkutan  umum  di  Kecamatan  Paciran  dan  Kecamatan  Brondong sudah memenuhi standard.
3. Trayek  cabang  kecamatan    yang  dilayani  oleh  armada  jenis  MPU  cenderung  tidak berkembang,  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  permintaan  angkutan  umum  di  Kabupaten Lamongan    relative  tidak    menyebar.  Trayek  ranting  dikedua  kota  tersebut  tidak  dapat disamakan, karena keduanya memiliki zona pelayanan yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas Salim (1998), Manajemen Transportasi , Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta; Asikin, M.Z., 2001, Sistem Manajemen Transportasi Kota , Philosophy Press Fakulta Filsafat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Bambang Pudjianto (2002), Bahan Kuliah Sistem Angkutan Umum dan Barang , PPs MTS Konsentrasi Transportasi UNDIP, Semarang Black, (1981) Perencanaan dan teknik lalulintas , gajah mada university press, yogjakarta.