## ANALISIS MAQA SHID SYARIAH TERHADAP PENETAPAN ITSBAT NIKAH BAGI SUAMI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA NOMOR 64/Pdt.P/2020/PA.Blk)
Ummul Khaerah S 1 , Ibnu Izzah 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: ummulkhaerah750@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  penelitian  ini  yakni  tentang  Analisis  Maqashid  Syariah  Terhadap Penetapan  Itsbat  Nikah  Bagi  Suami  Yang  Telah  Meninggal  Dunia  (Studi  Kasus  Penetapan Hakim  Pengadilan  Agama  Bulukumba  Nomor  64/Pdt.P/2020/PA.Blk).  Adapun  sub masalahnya yakni, bagaimana proses dan pertimbangan hakim dalam menetapkan itsbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia pada perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk kemudian penetapan  itsbat  nikah  bagi  suami  yang  telah  meninggal  dunia  dikaitkan  dengan  maqashid syariah,  jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  kualitatif  dengan  mneggunakan pendekatan penelitian teologi normatif (syar’i) dan yuridis  normatif. Hasil dari penelitian ini yakni,  Hakim  dalam  menetapkan  itsbat  nikah  pada  perkara  nomor  64/Pdt.P/2020/PA.Blk hanya dilakukan dalam 1 kali persidangan yang mana hakim dalam menetapkan permohonan tersebut melihat fakta-fakta yang telah diberikan oleh saksi , pemohon juga telah mengajukan bukti surat otentik berupa, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kematian, dan juga fotokopi surat  keputusan dari PT. Tri Tunggal Sentra Buana, hakim  mengacu pada kitab I’anatut  Juz IV  halaman  253-254  dan  kitab  Bughyatul  Mustarsyidin  halaman  298,  selain  itu  juga  pada Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2013  jo.  Pasal  7  ayat  (1)  KHI. Penetapan  itsbat  nikah  perkara  nomor  64/Pdt/P/2020/PA.Blk  dikaitkan  dengan  maqashid syariah yakni masuk ke dalam kategori Ad-dharuriyyat dan hajiyyat yang hakim melihat pada kemaslahatan;  untuk  memelihara  nyawa/jiwa;  untuk  memelihara  keturunan;  dan  untuk memelihara  harta.  Implikasi  dari  penelitian  ini  yakni  memberikan  informasi  kepada  para masyarakat  bahwa  betapa  pentingnya  pernikahan  itu  terctatat,  apabila  pernikahannya  tidak tercatat  itu  bisa  diatasi  dnegan  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  di  Pengadilan  Agama setempat,  lembaga  peradilan  dalam  memutus/menetapkan  putusan/permohonan  harus  lebih memperhatikan  kemaslahatan  para  pencari  keadilan,  lembaga  KUA  agar  dapat  memberikan nasehat,  arahan  dan  juga  sosialisasi  kepada  msyarakat  untuk  melakukan  pencatatan perkawinan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN), agar kedua belah pihak beserta keturunannya mendapatkan kepastian hukum.
Kata Kunci: Maqashid Syariah, Itsbat Nikah, Meninggal Dunia.
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapana Itsbat Nikah Bagi Suami Yang Telah meninggal Dunia (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/2020/PA. Blk)
Ummul Khaerah S, Ibnu Izzah

## Abstract
The main problem of this research is the Maqashid Syariah Analysis of the Determination of Itsbat  Marriage for  Husbands  Who  Have  Died  (Case  Study  of  Determination  of  Judges  at the Bulukumba Religious Court Number 64/Pdt.P/2020/PA.Blk). The sub-problem is, how is the  process  and  consideration  of  the  judge  in  determining  the  marriage  itsbat  for  the husband  who has died in  case number 64/Pdt.P/2020/PA.Blk then the determination of the marriage itsbat for the husband who has died is associated with maqashid sharia, type The research  used  is  qualitative  research  using  normative  theological  (syar'i)  and  juridical normative research approaches. The results of this study, namely, the judge in determining the  marriage  certificate  in  case  number  64/Pdt.P/2020/PA.Blk  was  only  carried  out  in  1 trial where the judge in determining the application saw the facts given by the witness, the applicant also has submitted authentic letter evidence in the form of, a photocopy of a family card, a photocopy of a death certificate, and also a photocopy of a decision letter from PT. Tri Tunggal Sentra Buana, the judge referred to the book I'anatut Juz IV pages 253-254 and the  book  Bughyatul  Mustarsyidin  page  298,  in  addition  to  Law  Number  23  of  2006 concerning Population Administration as amended by Law Number 24 of 2013 jo. Article 7 paragraph (1) KHI.
The determination of itsbat marriage case number 64/Pdt/P/2020/PA.Blk is associated with maqashid  sharia,  which  is  included  in  the  category  of  Ad-dharuriyyat  and  hajiyyat  which the  judge  looks  at  the  benefit;  to  preserve  life/soul;  to  maintain  offspring;  and  to  protect property.  The  implication  of  this  research  is  to  provide  information  to  the  public  that  how important  it  is  that  marriage  is  registered,  if  the  marriage  is  not  registered  it  can  be overcome by submitting an application for itsbat marriage at the local Religious Court, the judiciary  in  deciding/establishing  a  decision/application  must  pay  more  attention  to  the benefit of justice seekers , the KUA institution in order to provide advice, direction and also socialization  to  the  community  to  register  marriages  at  the  Marriage  Registrar  (PPN),  so that both parties and their descendants get legal certainty.
Keywords: Maqashid Sharia, Itsbat Marriage, Die.

## A. Pendahuluan
Dalam Islam pernikahan  itu  ibadah 1 bahkan salah  satu  yang dianjurkan dan  merupakan bagian  dari  sunnah  Rasulullah. Untuk  memberikan  jalan  terbaik  bagi  terjadinya “perhubungan”  manusia dengan  lawan  jenisnya  itu,  Islam  menetapkan  jalan atau suatu ketentuan  yaitu  perkawinan,  perkawinan  yang  baik  adalah  memelihara  hakekat  dan tujuan perkawinan . 2
1 Kurnia Munir & Zulfahmi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Perkawinan Dengan Pertimbangan Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru), Jurnal Al-Qadauna No. 3 (September, 2021), h. 490.
2 Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Mut’ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasioanl, Jurnal Al-Qadau 1 No. 1 (2014), h. 36.
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Bagi Suami Ynag Telah Meninggal Dunia (Studis Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/PA.Blk)
Ummul Khaerah S, Ibnu Izzah
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami istri dengan tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa. 3 Pernikahan dalam konsep Islam adalah suatu ikatan  lahir  batin  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  dan  dengan persetujuan  keduanya  serta  dilandasi  dengan  cinta  dan  kasih  sayang  bersepakat  untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan rumah tangga . 4 Dari pengertian tersebut maka  dapat  diketahui  bahwa  sahnya  perkawinan  bukan  hanya  suatu  peristiwa  hokum biasa tetapi juga merupakan ikatan suci yang mana memiliki tujuan tertentu . 5 Dalam hal ini,  pernikahan  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia  untuk  melanjutkan keturunannya, dan juga dianggap sangat sakral. 6
Pernikahan  merupakan sesuatu  yang  sakral  dikehidupan  manusia  karena  telah menjadikan perempuan sebagai pasangan bagi laki-laki begitupun sebaliknya, semua itu untuk  mewujudkan  rasa  tentram  yang  penuh  kasih  sayang  diantara  mereka . 7 Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur  tata  cara  kehidupan  keluarga  yang  merupakan  inti  kehidupan  masyarakat sejalan  dengan  kedudukan  manusia  sebagai  makhluk  yang  berkehormatan  melebihi makhluk-makhluk lainnya . 8
Ketika  perkawinan  telah  dinyatakan  sah  dimata  agama,  maka  perkawinan  tersebut  juga harus  dinyatakan  sah  dimata  hukum  yaitu  dengan  cara  melakukan  pencatatan perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  bagi  orang  yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi orang yang beragama non Islam. Hal ini telah  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  yang  menjelaskan  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan
3 Republik Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 , bab I, pasal 1.
4 Muhammad Sabir, Pernikahan Via Telepon, jurnal Al-Qadau No. 2 (2015), h. 198.
5 Fatimah Zahrah, Patimah, Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu Di Pengadilan Agama, Al-Qadauna No. 2 (April, 2020), h. 12.
6 Zulfahmi  Alwi,  Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Tradisi  Mabollo  dalam  Adat  Perkawinan  Bugis, Jurnal Al-Qadau 2 No. 2 (Desember, 2021), h. 104-116.
7 Musfira, Istiqamah, Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Banateng, Al-Qadauna 2 Edisi Khusus (Oktoberm 2021), h. 806.
8 Muhammad Sabir, Pernikahan Via Telepon, Jurnal Al-Qadau No. 2 (2015), h. 198.
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapana Itsbat Nikah Bagi Suami Yang Telah meninggal Dunia (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/2020/PA. Blk)
Ummul Khaerah S, Ibnu Izzah
perundang-undangan  yang  berlaku 9 . Sama halnya  dalam  Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 angka (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Dasar- Dasar  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi masyarakat  Islam  setiap  perkawinan  harus  dicatat. 10 Pencatatan  perkawinan  akan menimbulkan  kemaslahatan  umum  karena  dengan  adanya  pencatatan  ini  akan memberikan  kepastian  hukum  terkait  dengan  hak-hak  suami/istri,  dan  juga  kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan.
Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  yang  berkedudukan  di  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  di  Wilayah  kedua  mempelai  melangsungkan  pernikahan  yang  beraga Islam . 11
Pada  masa  lalu  perkawinan  bawah  tangan  tidak  menjadi  persoalan  dalam  masyarakat Indonesia 12 karena  yang  terpenting  apabila  rukun  nikah  terpenuhi  maka  dalam pandangan hukum Islam perkawinannya sah  menurut  agama, namun tidak sah  menurut undang-undang  karena  tidak  ada  bukti  yang  menguatkan  sahnya  perkawinan  tersebut oleh  karena  itu  perlu  adanya  pencatatan  perkawinan. 13 Bahkan  sampai  sekarang  pun tidak sedikit masyarakat masih banyak yang melakukannya buktinya ada 488 perkara di Pengadilan  Agama  Bulukumba  yang  diajukan  sejak  tahun  2020-2022  awal  maret. Mereka  lebih  senang  dan  bakan  menganggap  sudah  cukup  apabila  telah  memenuhi persyaratan  Agama  dan  adat.  Maka  ketika  mereka  ingin  melakukan  proses  pernikahan, mereka  tidak  merasa  perlu  untuk  berhubungan  dengan  lembaga-lembaga  yang  telah ditunjuk  oleh  pemerintah  yang  berwenang. 14 Rumah  itu  tangga  terbentuk  melalui institusi perkawinan atau pernikahan. Melalui pernikahanlah ikatan suatu rumah tanggga
9 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 , bab I pasal 2.
10 Kompilasi Hukum Islam, bab II, pasal 5.
11 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Pranamedia Group, 2016), h. 53.
12 Jamal Jamil, Perkawinan Bawah Tangan Menurut Hukum Nasional Indoneisa, Jurnal Al-Daulah No. 1 (Juni 2018), h. 190.
13 Fatimah Zahrah, Patimah, Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu Di Pengadilan Agama, Al-Qadauna No. 2 (April, 2020), h. 13.
14 Nur Aisyah, Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan, Jurnal Al-Qadau No. 2 (Desember, 2018), h. 260-261.
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Bagi Suami Ynag Telah Meninggal Dunia (Studis Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/PA.Blk)
Ummul Khaerah S, Ibnu Izzah
terbangun, yang diakui oleh Negara dan masyarakat serta disahkan oleh agama. 15
Maka dari itu sudah sepatutnya sebagai warga negara melaksanakan kewajibannya yaitu dengan menaati peraturan yang ada yakni melaksanakan pencatatan perkawinan, adapun badan  yang  berwenang  dalam  hal  terjadinya  perkawinan  adalah  sebuah  lembaga  yang dibentuk oleh negara yaitu Kantor Urusan Agama dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah  (PPN)  di  bawah  struktur  Kementerian  Agama. 16 sedangkan  untuk  yang  telah menikah namun tidak mempunyai akta nikah atau dalam hal ini melakukan perkawinan di  bawah  tangan  bisa  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  di  Pengadilan  Agama setempat.  Karena  tanpa  akta  perkawinan  yang  dicatat,  secara  hukum  tidak  ada  atau belum ada perkawinan. 17
15 Abdul Halim Talli, Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa, Jurnal Al-Qadau No. 2 (Desember, 2019), h. 134.
16 Nur Aisyah, Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan, Jurnal Al-Qadau No. 2 (Desember, 2018), h. 260.
17 Fatimah Zahrah, Patimah, Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu Di Pengadilan Agama, Al-Qadauna No. 2 (April, 2020), h. 14.
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapana Itsbat Nikah Bagi Suami Yang Telah meninggal Dunia (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/2020/PA. Blk)
Ummul Khaerah S, Ibnu Izzah

## B. Metode Penelitian
Dalam  proses  pengkajian  ini,  penulis  memakai  jenis  penelitian  kualitatif  yang  mana berbentuk field research atau penelitian  lapangan. Penelitian  lapangan  merupakan  suatu metode  untuk  menemukan  secara  khusus  dan  realistis  pada  apa  yang  akan  diteliti. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  teologi  normatif  (syar’i)  yang  berarti pendekatan  yang  menelusuri  pendekatan  syari’at  agama  Islam  seperti  al-Qur’an  dan Hadist yang relevan dengan masalah yang dibahas dan yuridis normatif yaitu penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Dpada penelitian  ini  penulis  melakukan  penelitian  di  Pengadilan  Agama  Bulukumba  dengan metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  observasi,  dokumentasi  dan wawancara.  Kemudian,  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  dilakukan  dengan  cara menganalisis data yang telah didapatkan, kemudian menarik kesimpulan.
C. Hasil dan Pembahasan
1. Proses dan Pertimbagan Hakim  dalam Menetapkan Itsbat Nikah Bagi Suami yang Telah Meninggal Dunia pada perkara Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk
Pada  dasarnya,  pernikahan  yang  sah  adalah  pernikahan  yang  dilakukan  menurut agama  dan  kepercayaannya  masing-masing.  Akan  tetapi,  sebagai  warga  negara Indonesia  sepatutnya kita  mematuhi aturan  yang ada seperti  halnya pernikahan  itu harus  dicatat  menurut  perundang-undangan,  kenapa  harus  dicatat?  Sebagai  bukti sahnya  pernikahan,  selain  itu  juga  untuk  menjamin  hak-hak  pasangan  suami  istri dalam sebuah pernikahan, juga termasuk dalam masalah waris, masalah perceraian dan harta gono-gini, terutama juga melindungi hak-hak anak. 18
Pengadilan  Agama  Bulukumba  Kelas  II  merupakan  Pengadilan  yang  bertugas  dan berwenang  untuk  membantu  para  pencari  keadilan  dalam  bidang  perkawinan,
18 Mahdys Syam (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 10 Maret 2022.
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Bagi Suami Ynag Telah Meninggal Dunia (Studis Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/PA.Blk)
Ummul Khaerah S, Ibnu Izzah
waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  shadaqah  dan  yang  terakhir  ekonomi  syariah  namun sampai  saat  ini  belum  ada  yang  mengajukan  perkara  tentang  ekonomi  syariah. Salah  satu  kewenangan  Pengadilan  Agama  Bulukumba  Kelas  II  dalam  bidang perkawinan yaitu itsbat nikah. Baik itu itsbat nikah yang bersifat voluntair maupun itsbat nikah yang bersifat kontensius.
Itsbat  nikah  yang  bersifat voluntair adalah permohonan  itsbat nikah  yang diajukan oleh  kedua  suami  istri,  yang  dimana  produknya  berupa  penetapan.  Apabila  isi penetapannya  tidak  diterima  maka  bisa  mengajukan  upaya  hukum  kasasi. Sedangkan  istbat  nikah  yang  bersifat  kontensius  adalah  permohonan  itsbat  nikah yang diajukan oleh salah satu antara suami dan istri dengan mendudukkan istri atau suami  atau  pihak  yang  tidak  mengajukan  sebagai  pihak  termohon,  yang  mana produknya  berupa  putusan.  Apabila  isi  penetapannya  tidak  diterima  maka  bisa mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.
Dalam  buku  II,  apabila  suami  dan  istri  masih  hidup  maka  keduanya  harus mengajukan  permohonan  secara  bersama-sama, namun  apabila  salah  satu  diantara keduanya telah  meninggal dunia,  maka pihak  yang  masih  hidup  yang  mengajukan permohonan. 19
a. Proses Dalam Menetapkan Itsbat Nikah Bagi Suami yang Telah Meninggal Dunia Pada Perkara Nomor 64/Pdt.P/2002/PA.Blk
Permohonan  itsbat  nikah  dapat  dilakukan  oleh  suami  istri  atau  salah  satu diantara keduanya, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dengan alasan dan kepentingan  yang  jelas. Dalam perkara nomor  64/Pdt.P/2020/PA.Blk  mempunyai  kepentingan  selain  dari  untuk mendapatkan  kepastian  hukum  juga  ingin  mendapatkan  pencairan  dana  BPJS Ketenagakerjaan almarhum suaminya.
Dari  hasil  wawancara  Hakim  Pengadilan  Agama  Bulukumba,  yakni  Ibu
19 Mahdys Syam (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 10 Maret 2022.
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapana Itsbat Nikah Bagi Suami Yang Telah meninggal Dunia (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/2020/PA. Blk)
Ummul Khaerah S, Ibnu Izzah
Muslindasari,  Ibu  Indriyani  dan  Bapak  Mahdy  Syam  mengatakan  bahwa  yang bisa mengajukan itsbat nikah adalah:
1) Suami/Istri
2) Anak
3) Orang tua/ wali nikahnya
Namun  apabila  kedua  pasangan  tersebut  masih  hidup  dalam  hal  ini  suami  dan istri  maka  keduanya  harus  mengajukan  permohonan  bersama-sama.  Dalam perkara  nomor  64/Pdt.P/2020/PA.Blk  yang  dimana  salah  satu  pihaknya  telah meninggal dunia yaitu suami, maka istri yang mengajukan permohonan.
Proses  penetapan  itsbat  nikah  sama  saja  proses-proses  penetapan  perkara perdata  yang  lainnya,  namun  penulis  akan  mengemukakan  proses  penetapan pada perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.blk yaitu sebagai berikut:
a. Mendaftar di Pengadilan Agama
Melakukan pendaftaran di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II
b. Membuat surat permohonan itsbat nikah
Surat  permohonan  dapat  dibuat  sendiri  atau  dengan  meminta  bantuan kepada  pos  bakum  (Pos  Bantuan  Hukum)  secara  cuma-cuma.  Kemudian, dilanjutkan dengan hal-hal antara lain:
1) Memfotokopi  formulir  permohonan  itsbat  nikah  sebanyak  rangkap, kemudian  diisi  dan  formulir  yang  telah  lengkap  itu  ditandatangani. Empat  rangkap  formulir  permohonan  diserahkan  kepada  petugas pengadilan dan satu fotokopi disimpan;
2) Melampirkan  surat-surat  yang  diperlukan,  anatara  lain  surat keterangan  dari  KUA  bahwa  pernikahannya  tidak  tercatat,  dan  surat keterangan  kematian  bahwa  suami  dari  pemohon  yaitu  almarhum Arifuddin bin Sinapang telah meninggal;
3) Membayar panjar biaya perkara yang telah dipertimbangkan dari segi:
a) Jumlah pihak yang berperkara.
b) Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak.
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Bagi Suami Ynag Telah Meninggal Dunia (Studis Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/PA.Blk)
Ummul Khaerah S, Ibnu Izzah
c) Biaya pemanggilan pihak
4) Diberikan nomor register/perkara oleh pemegang kas;
5) Pendaftaran  perkara  dengan  menyampaikan  permohonan  kepada bagian  berperkara untuk didaftar dalam  buku register yang dilakukan oleh petugas Meja II;
6) Petugas  Meja  II  memasukkan  surat  permohonan  itsbat  nikah  dalam map  berkas  perkara  yang  telah  dilengkapi  dengan  formulir  PMH (Penentuan  Majelis  Hakim),  penunjukan  Panitera  Pengganti,  dan penunjukan  Jurusita  Pengganti  dan  PHS  (Penentuan  Hari  Sidang). PMH ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama, dan PHS dilakukan oleh  ketua  majelis,  sedangkan  untuk  penunjukan  Panitera  Pengganti dan Jurusita Pengganti itu dilakukan oleh Panitera
7) Pemanggilan para pihak
c. Menghadiri Persidangan
Menghadiri  persidangan  maksudnya  adalah  datang  ke  Pengadilan  Agama Bulukumba  Kelas  II sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat  panggilan  yaitu  pada  hari  Kamis,  tanggal  20  Februari  2020  Masehi bertepatan  dengan  tanggal  25  Jumadil  Akhir  1441  Hijriah.  Pada  perkara nomor  64/Pdt.P/2020/PA.Blk  sidang  sampai  penetapan  perkara  tersebut dilakukan  sebanyak  1  kali.  Pada  saat  pemanggilan  para  pihak,  pemohon telah  diminta  untuk  membawa  dokumen  dan  bukti  sesuai  dengan permintaan  Hakim.  Pada  saat  sidang,  Pemohon  diminta  untuk memperlihatkan  kartu  identitasnya  yaitu  berupa  KTP  (Kartu  Tanda Penduduk), dan bukti-bukti yang berupa:
1) Fotokopi  Kartu  Keluarga  atas  nama  Arifuddin  yang  dikeluarkan  oleh Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten Bulukumba.
2) Fotokopi  Kutipan  Akta  Kematian  atas  nama  Arifuddin,  tanggal  26 April yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapana Itsbat Nikah Bagi Suami Yang Telah meninggal Dunia (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/2020/PA. Blk)
Ummul Khaerah S, Ibnu Izzah
3) Fotokopi  surat  Keputusan  dari  PT.  Tri  Tunggal  Sentra  Buana  atas nama Arifuddin, tanggal 09 April 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Tri Tunggal Sentra Buana.
Selain bukti tertulis, Pemohon juga diminta untuk menghadirkan para saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan, diantaranya wali nikah dan saksi nikah atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan tersebut.
d. Penetapan Pengadilan
Dalam pemeriksaan  itsbat nikah  nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk, ditetapkan dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Bulukumba  pada hari  Kamis,  tanggal  20  Februari  2020  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal 25  Jumadil  Akhir  1441  H  oleh  Achmad  Ubaidillah,  S.H.I.  sebagai  Ketua Maejlis, Aminah Sri Adtuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan St. Hatijah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Nurwahidah,  S.Ag.  sebagai  Panitera  Pengganti  penetapan  tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka unutk umum.
1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
2) Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Mazirah binti Ibrahim) dengan laki-laki  bernama  Arifuddin  bin  Sinapang  yang  dilaksanakan  pada tanggal  12  April  1992  di  Dusun  Jatia,  Desa  Tugondeng,  Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
3) Memerintahkan  kepada  Pemohon  untuk  mencatatkan  perkawinannya kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
4) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah
Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribuah rupiah).
b. Pertimbangan  Hakim  dalam  Menetapkan  Itsbat  Nikah  Bagi  Suami  Ynag Telah Meningal Dunia pada perkara Nomomr 64/Pdt.P/2020/PA.Blk
Salah  satu  kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama  antara  lain,  menerima, memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan  perkara  itsbat  nikah  bagi  pasangan
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Bagi Suami Ynag Telah Meninggal Dunia (Studis Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/PA.Blk)
Ummul Khaerah S, Ibnu Izzah
suami  istri  yang  tidak  mempunyai  akta  nikah.  Pengadilan  Agama  merupakan lembaga  yang  berdasarkan  peronalitas  keIslaman,  yang  mana  keputusan maupun  dasar  hukumnya  disamping  Undang-Undang  adalah  berdasarkan hukum Islam. Hakim di Pengadilan Agama adalah kapasitasnya sebagai pejabat yang  mempunyai  wewenang  untuk  mengadili  perkara,  dalam  menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum, baik berupa  Undang-undang  maupun  pendapat  para  Ulama,  Al-Qur’an  maupun Hadist  Nabi  yang  sesuai  dengan  duduk  perkara  yang  telah  diajukan  agar tidak merugikan pihak yang berperkara.
Adapun  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan  perkara  Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk:
a. Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  telah  diberikan  oleh  para saksi,  benar  telah  terjadi  pernikahan  antara  Pemohon  dengan  almarhum Arifuddin  bin  Sinapang  sesuai  ketentuan  Hukum  Islam  dan  tidak  terdapat padanya  halangan  menikah  menurut  Hukum  Islam.  Maka  majelis  Hakim berpendapat  bahwa  permohonan  Pemohon  tersebut  telah  memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal  10  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.
b. Menimbang  bahwa  Pemohon  telah  mengajukan  bukti  surat  otentik  berupa fotokopi  kartu  keluarga,  akta  kematian,  dan  surat  keputusan  tentang  PHK meninggal dunia.
c. Menimbang, bahwa dalam Kitab I’anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:
لودع نيدهاشو يلو وحن نم هطورشو هتحص ركذ ةأرما ىلع حاكنب ىوعدلا ىفو
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapana Itsbat Nikah Bagi Suami Yang Telah meninggal Dunia (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/2020/PA. Blk)
Ummul Khaerah S, Ibnu Izzah
Artinya:  “Pengakuan  seorang  laki-laki  yang  menikahi  seorang  perempuan harus  bisa  menyebutkan  sahnya  nikah  dan  syarat-syaratnya  seperti  wali  dan dua orang saksi laki-laki yang adil”;
d. Menimbang, bahwa dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:
هش اذإف

## ةيجوزلا تتبث ىوعدلا فقو ىلع ةنيب اهل تد
Artinya  :“Maka  jika  telah  ada  saksi  yang  memberikan  keterangan  baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hokum atas pernikahannya”.
e. Menimbang  bahwa  Pemohon  dan  suaminya  telah  beritikad  baik  namun karena  Imam  yang  menikahkan  antara  Pemohon  dengan  suaminya  tidak mendaftarkan  pernikahannya  sehingga  pernikahan  Pemohon  dan  suaminya tidak  tercatat  di  KUA  setempat  sehingga  Pemohon  tidak  pernah  menerima buku nikah.
f. Menimbang  bahwa  untuk  tertibnya  pencatatan  perkawinan,  maka  sesuai maksud  dan  kehendak  Pasal  8  ayat  (2),  Pasal  35  huruf  a,  dan  Pasal  36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2013  jo.  Pasal  7  Ayat  1  Kompilasi  Hukum  Islam,  Pemohon  dan suaminya  diperintahkan  untuk  mencatatkan  perkawinannya  pada  Pegawai Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Herlang  Kabupaten Bulukumba,  sebagai  Kantor  Urusan  Agama  yang  mewilayahi  tempat kediaman Pemohon dan suaminya.
2. Penetapan Itsbat nikah Bagi Suami yang Telah Meninggal Dunia Pada Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk dikaitkan dengan Maqashid Syariah
Itsbat  nikah  yaitu  pengesahan  nikah  yang  dilaksanakan  di  Pengadilan  Agama Bulukumba  karena  adanya  tujuan  sehingga  diajukannya  permohonan  itsbat  nikah tersbeut.  Setiap  istabt  nikah  yang  telah  dikabulkan  oleh  hakim  Pengadilan  Agama pasti  memiliki  tujuan  yang  dimana  istilah  dari  tujuan  ini  biasa  disebut  dengan maqashid syariah.
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Bagi Suami Ynag Telah Meninggal Dunia (Studis Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/PA.Blk)
Ummul Khaerah S, Ibnu Izzah
Konsep  maqashid  al-syariah  menegaskan  bahwa  hukum  Islam  disyariatkan  untuk mewujudkan  dan  memelihara  mashlahat  umat  manusia. 20 Al-Syatibi  membagi kebutuhan  kemaslahatan  manusia  menjadi  tiga  macam  yaitu  Ad-dharuriyyat, tahsiniyyat dan hajiyyat.
Dari  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  oleh  penulis,  Bapak  Mahdys  Syam menyatakan bahwa perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk apabila dikaitkan dengan maqashid syariah masuk kedalam kategori:
a. Ad-dharuriyyat , karena  pegangan  dalam  hubungan  suami  istri  adalah  buku  nikah. Sedangkan dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemegang kekuasaan (pemerintah).
b. Hajiyyat,  agar  mendapatkan  kepastian  hukum,  perlindungan  hukum,  serta  hak-hak anak dan istrinya dapat terpenuhi.
Berkaitan dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mahdys Syam, Ibu Muslindasari juga mengemukakan bahwa perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk masuk kedalam kategori hajiyyat.
“Karena  hajiyyat  itu  ada  kebutuhan  baru  diajukannya  permohonan.  Misal, dalam  pertengahan  rumah  tangganya  tidak  ada  yang  meninggal,  belum  tentu pemohon  akan  datang  mengajukan  permohonannya  di  Pengadilan  Agama, karena  dari  kepentingannya  bisa  dilihat  bahwa  pemohon  ingin  mendapatkan kepastian  hukum  dan  pencairan  dana  BPJS  ketenagakerjaan  almarhum suaminya” 21
Penetapan  itsbat  nikah  cenderung  melihat  pada  kemaslahatan  dalam  hal  ini  ad- dharuriyyat  yang  didalamnya  mencakup  beragam  maslahat  yaitu  untuk  memlihara agama,  memelihara  nyawa,  memelihara  akal,  memelihara  akal,  memelihara  harta dan  memelihara  keturunan.  Maka  penulis  mewawancarai  beberapa  hakim  di Pengadilan Agama Bulukumba terkait dengan hal ini.
20 Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 60.
21 Muslindasari (31 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara , Bulukumba, 10 Maret 2022.
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapana Itsbat Nikah Bagi Suami Yang Telah meninggal Dunia (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/2020/PA. Blk)
Ummul Khaerah S, Ibnu Izzah
Berdasarkan  hasil  wawancara  oleh  Bapak  Mahdys  Syam,  penulis  menyimpulkan bawa  dalam  menetapkan  perkara  nomor  64/Pdt.P/2020/PA.Blk  melihat  pada kemaslahatan:
a. Untuk memelihara nyawa/jiwa
Dilihat  pada  perkara  nomor  64/Pdt.P/2020/PA.Blk  yang  dimana  salah  satu  pihaknya telah  meninggal  dunia  dan  pernikahannya  tidak  tercatat,  maka  dari  itu  hakim mengabulkan permohonan tersebut agar hak-hak anak dan istrinya dapat terpenuhi.
b. Untuk memelihara keturunan
Anak-anaknya mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya terjamin.
c. Untuk memelihara harta
Hartanya  jelas  akan  kemana,  dalam  artian  harta  peninggalan  almarhum  suami pemohon telah diketahui siapa saja yang menjadi ahli waris.
Ibu  Indriyani  Nasir  memiliki  pendapat  yang  sama  yaitu  untuk  memelihara keturunan dan harta.
“Memelihara  keturunan  dalam  arti  memberikan  kejelasan  terhadap  anak- anaknya”. 22
Lanjut penjelasan Ibu Muslindasari yang mengatakan bahwa “Dalam  memelihara  harta  yaitu  agar  pemohon  bisa  mendapatkan  pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan” almarhum suaminya. 23
Berdasarkan  keterangan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Hakim  Pengadilan Agama  Bulukumba  dalam  menetapkan  perkara  nomor  64/Pdt.P/2020/PA.Blk  juga mempertimbangkan mengenai kebutuhan dharuriyyat dan hajiyyat. Pada kebutuhan dharuriyyat  itu sendiri, perkara 64/Pdt/P/2020/PA.Blk  menjamin dari tujuan untuk memelihara harta dan keturunan.
22 Indriyani  Nasir  (32  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Bulukumba, Wawancara, Bulukumba,  10 Maret 2022.
23 Muslindasari (31 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara , Bulukumba, 10 Maret 2022.
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Bagi Suami Ynag Telah Meninggal Dunia (Studis Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/PA.Blk)
Ummul Khaerah S, Ibnu Izzah
Jadi  dalam  perkara  tersebut  hakim  telah  benar-benar  mempertimbangkan kemaslahatan  yang  akan  ditimbulkan  apabila  itsbat  nikah  tersebut  ditetapkan. Hakim melihat dari segi kebutuhan admnistrasi negara dan kepastian hukum, selain itu juga untuk memelihara nyawa, harta dan anak keturunannya.
Dari  penelitian  ini  dapat  dilihat  bahwa  ketika  ada  janda  yang  ditinggal  meninggal oleh  suaminya,  dengan  melihat  kebutuhan  hajiyyat  dan  dharuriyyat  dalam  hal  ini (memelihara  nyawa,  harta,  dan  keturunan)  untuk  itu  segera  melakukan  pengajuan permohonan  istbat  nikah  di  Pengadilan  Agama  setempat,  karena  dengan dilakukannya  itsbat  nikah  maka  perkawinan  yang  sebelumnya  dilakukan  hanya dengan  secara  agama,  maka  perkawinan  tersebut  akan  diakui  secara  negara.  Dari pengajuan  itsbat  nikah  itu  juga,  istri  dan  juga  keturunannya  akan  mendapatkan kepastian  hukum  serta  perlindungan  hukum,  dan  harta  peninggalan  almarhum suami akan jelas siapa yang menjadi ahli waris.

## D. Penutup
Penetapan  Pengadilan  Agama  Bulukumba  dengan  perkara  64/Pdt.P/2020/PA.Blk  telah mengabulkan itsbat nikah dengan pertimbangan telah terbukti sahnya pernikahan antara pemohon dengan almrahum Arifuddin bin Sinapang yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1992 di Dusun Jatia, Desa Tugondeng Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulkumba yang  pada  saat  itu  dinikahkan  oleh  Imam  Kampung  yang  bernama  Puang  Sa  Ali  dan yang  menjadi wali nikah adalah ayah dari ayah Pemohon serta disaksikan oleh 2 orang saksi nikah.
Penetapan  itsbat  nikah  pada  nomor  perkara  64/Pdt.P/2020/PA.Blk  dilihat  dari  konsep maqashid  syariah  telah  memperhatikan  kemaslahatan  bagi  pemohon  dan  anak-anak pemohon.  Pada  nomor  perkara  64/Pdt.P/2020/PA.Blk  ini  masuk  ke  dalam  kategori
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapana Itsbat Nikah Bagi Suami Yang Telah meninggal Dunia (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/2020/PA. Blk)
Ummul Khaerah S, Ibnu Izzah
hajiyyat  dan  yang  paling  utama  adalah  dharuriyyat.  Didalam  kebutuhan  dharuriyyat  ini lebih condong ke memelihara harta dan keturunan.
Saran  yang  dikemukakan  oleh  penulis  yaitu  kepada  masyarakat  yang  pernikahannya belum  tercatat,  agar  mengajukan  itsbat  nikah  dan  bagi  yang  akan  menikah  agar mencatatkan perkawinannya di KUA setempat

## Daftar Pustaka

## Buku
Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan. Jakarta: Miyra Wacana Media, 2015.
Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Pranamedia Group, 2016.

## Jurnal
Aisyah, Nur. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan”. Jurnal Al-Qadau No. 2 (Desember, 2018), h. 260-261.
Alwi, Zulfahmi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabollo dalam Adat Perkawinan Bugis”. Jurnal Al-Qadau 2 No. 2 (Desember, 2021), h. 104-116.
Istiqamah, Musfirah. “Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Banateng”. Al-Qadauna 2 Edisi Khusus (Oktober 2021), h. 806.
Jamil, Jamal. “Perkawinan Bawah Tangan Menurut Hukum Nasional Indoneisa”. Jurnal Al- Daulah No. 1 (Juni 2018), h. 190. Munir, Kunria dan Zulfahmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Perkawinan Dengan Pertimbangan Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)”, Jurnal Al-Qadauna No. 3 (September, 2022, h. 490.
Ridwan, Muhammad Saleh. “Perkawinan Mut’ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasioanl”. Jurnal Al-Qadau 1 No. 1 (2014), h. 36. Sabir, Muhammad. “Pernikahan Via Telepon”. Jurnal Al-Qadau No. 2 (2015), h. 198. Talli, Abdul Halim. “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa”. Jurnal Al-Qadau No. 2 (Desember, 2019), h. 134.
Zahrah, Fatimah dan Patimah, “Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu Di Pengadilan Agama”. Al-Qadauna No. 2 (April, 2020), h. 12.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Instruksi Presiden. Kompilasi Hukum Islam .
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Bagi Suami Ynag Telah Meninggal Dunia (Studis Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/PA.Blk)
Ummul Khaerah S, Ibnu Izzah
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## Narasumber/ Wawancara
Muslindasari (31 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara , Bulukumba, 10 Maret 2022.
Nasir, Indriyani. (32 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 10 Maret 2022.
Syam, Mahdys. (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara, Bulukumba,
10 Maret 2022.