## SIKAP PENYULUH PERTANIAN TERHADAP UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR

## THE ATTITUDE OF THE AGRICULTURE EXTENSION WORKERS TO THE LAW 23/2014 CONCERNING REGIONAL GOVERNMENT IN MALANG REGENCY, EAST JAVA
Nurlaili 1 , Umi Wahjuti 2 1,2 Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang e-mail: nurlaili8403@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sikap  penyuluh  pertanian  di  Kabupaten  Malang terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi respon  penyuluh  pertanian  terhadap  Undang-Undang  tersebut.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian survei  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  penjelasan  atau  explanatory  research  yang  bertujuan menjelaskan  hubungan  kausal  antara  variabel-variabel  penelitian  melalui  pengujian  hipotesis  yang telah dirumuskan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui: (1) Kuesioner, (2) Wawancara, dan (3) Observasi. Untuk uji hipotesis menggunakan Uji Proporsi dan Uji Regresi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sikap  para  penyuluh  pertanian  di  Kabupaten  Malang adalah  tinggi.  Nilai  signifikansi  p<0,05  menunjukkan  bahwa  lebih  dari  50%  penyuluh  pertanian  di Kabupaten  Malang  memberikan  sikap  yang  tinggi  terhadap  undang-undang  ini  secara  signifikan. Sedangkan faktor-faktor seperti lama bekerja, tingkat pendidikan, motivasi kerja dan sosialisasi UU No.  23/2014  hanya  mempengaruhi  sikap  sebesar  4,3%  atau  dengan  kata  lain  tidak  berpengaruh signifikan terhadap pembentukan sikap penyuluh.
Kata kunci —Sikap, Penyuluh Pertanian, UU No. 23 tahun 2014

## Abstract
The aims of this study were to determine the attitudes of agricultural instructors in Malang Regency to Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government and the factors that influence the agricultural extension officer's attitude to the Act. This research was survey research that was intended to provide explanations or explanatory research that aims to explain the causal relationship between research variables through testing hypotheses that have been formulated. Data collection techniques used  in this  study  were  through:  (1)  Questionnaire,  (2)  Interview,  and  (3)  Observation.  To  test the hypothesis  using  the  Proportion  Test  and  Regression  Test.  The  results  showed that  the  attitudes  of agricultural extension workers in the Malang Regency were high. Significant value p <0.05 indicates that more than 50% of agricultural extension workers in Malang Regency give a high attitude towards this law significantly. While factors such as length of work,  level of education, work motivation and socialization  of  Law  No.  23/2014  only  affect  attitudes  of  4.3%  or  in  other  words  does  not  have  a significant effect on the formation of agricultural extension officer’s attitudes.

## Keywords— Attitude, Agricultural Extension Officer, Law 23/2014

## PENDAHULUAN
Undang-undang  nomor  23  tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  telah  ditetapkan Pemerintah  Negara  Republik  Indonesia  untuk mengganti  Undang-undang  nomor  32  tahun 2004.  Meskipun  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah disahkan, namun implentasi UU ini dilakukan secara  bertahap.  Kondisi  tersebut  dikarenakan perubahan atau pengalihan kewenangan kabupaten  atau  kota  ke  provinsi  atau  dari provinsi ke pemerintahan pusat membutuhkan penataan dan persiapan hingga dua tahun.
Muatan  UU  No.  23  tahun  2014 membawa banyak dampak perubahan terhadap penyelenggaraan  pemerintahan,  salah  satunya adalah adanya pembagian urusan pemerintahan daerah.  Berdasarkan  UU  No.  23  tahun  2014 klasifikasi urusan pemerintahan terbagi menjadi  3  (tiga)  urusan,    yakni  urusan pemerintahan  absolut,  urusan  pemerintahan konkuren,  dan  urusan  pemerintahan  umum. Urusan  pemerintahan  absolut  adalah  urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan
pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan  yang  dibagi  antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah  Provinsi  dan  Daerah Kabupaten/Kota.Urusan pemerintahan konkuren  yang  diserahkan  ke  Daerah  menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan urusan  pemerintahan  umum  adalah  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Beberapa hal yang menyangkut penyuluhan di dalam UU No.23 Tahun 2014 ini diantaranya  adalah  bahwa  adanya  perubahan penyelenggaraan  penyuluhan  perikanan  dan kehutanan.  Penyuluhan  perikanan  menjadi urusan pemerintah pusat sedangkan penyuluhan kehutanan menjadi urusan pemerintah  pusat  dan  provinsi.  Penyuluhan
pertanian  tidak  disebutkan  dalam  UU  ini sehingga  UU  sebelumnya  yaitu  UU  No.  16 Tahun 2006 tentang SP3K masih berlaku untuk penyuluh pertanian dan kepengurusannya baik administrasi  maupun  pelaksanaannya  masih berada di daerah.
Hal  tersebut  diatas  dirasa  sangat meresahkan  serta  dapat  menimbulkan  sikap tidak mendukung dari para penyuluh pertanian disebabkan karena adanya perbedaan pengelolaan  administrasi  antara  penyuluh perikanan,  kehutanan  dan  pertanian.  Sikap berorientasi pada respons. Artinya suatu bentuk atau  reaksi  perasaan,  bisa  berupa  perasaan mendukung atau memihak ( favourable ) maupun  perasaan tidak  mendukung  atau tidak memihak  ( unfavourable )  terhadap  objek tertentu  (Azwar,  2008).  Beberapa  hal  yang dikhawatirkan  antara  lain  adalah  perbedaan tunjangan  yang  diberikan  kepada  masing- masing  penyuluh  dengan  adanya  perbedaan pengelolaan administrasi tersebut akan menimbulkan kesenjangan sosial serta kemungkinan disharmoni antara Badan Penyuluhan dengan Dinas bisa terjadi terutama masalah  program  kerja  karena  masing-masing Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  memiliki kewenangan  sendiri  sehingga  menyebabkan tidak  maksimalnya  pelaksanaan  Program Pemerintah.
Sikap merupakan kecenderungan bertindak dalam menghadapi objek, situasi atau nilai.  Sikap  bukan  perilaku,  tetapi  merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara- cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap tersebut  bisa  berupa  benda,  orang,  tempat, situasi  atau  peristiwa.  Maka  dari  itu,  peneliti ingin meneliti bagaimana sikap para penyuluh pertanian  terhadap  UU  No.23  Tahun  2014 tentang  pemerintahan  daerah,  apakah  para penyuluh  pertanian  tersebut  menerima  secara
Sikap Penyuluh Pertanian terhadap Undang-undang No. 23 tahun 2014 ……………………... (Nurlaili dan Umi Wahjuti)
positif  atau  negatif  implementasi  UU  ini  di daerah.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian survei  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan penjelasan  atau  disebut  sebagai explanatory research atau confirmatory research . Penelitian  survei  merupakan  penelitian  yang mengambil  sampel  dan  satu  populasi  dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian
eksplanatori  ( explanatory  research )  adalah penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan  kausal  antara  variabel-variabel penelitian  melalui  pengujian  hipotesis  yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2006)

## Teknik Pengambilan Sampel
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten Malang  Provinsi  Jawa  Timur.  Responden adalah  penyuluh  PNS  di  Kabupaten  Malang. Populasi penyuluh PNS di  Kabupaten Malang berjumlah 106 orang. Sehingga untuk penelitian ini akan diambil 80 orang penyuluh sebagai sampel. Jumlah sampel didapatkan dari tabel Krejcie dan Morgan berdasarkan rumus:
𝒔 = 𝒙 𝟐 𝑵𝑷(𝟏 − 𝒑) 𝒅 𝟐 (𝑵 − 𝟏) − 𝑿 𝟐 𝑷(𝟏 − 𝒑) Dimana:  s =  Banyaknya anggota sampel N =  Banyaknya anggota populasi P =  Proporsi dalam populasi
d =  Derajat ketelitian = 1,96 X 2 =  Harga  table  chi-kuadrat tertentu
Rumus  Krejcie  dan  Morgan  tersebut digunakan untuk populasi tertentu  yang sudah diketahui  jumlah  anggotanya  (Usman  dan Akbar,  2004).  Dengan  α=  0.05,  maka  untuk
jumlah  populasi  106  orang  didapatkan  jumlah sampel 80 orang.

## Jenis Data
Pada penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua macam, yaitu:
1. Data  primer,  adalah  semua  data  utama yang  diperoleh  langsung  dari  responden melalui wawancara, kuisioner dan observasi.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari  pencatatan  laporan  atau  dokumentasi serta studi pustaka.

## Teknik Pengumpulan Data
1. Kuesioner; yaitu tehnik pengumpulan data yang  dilakukan  dengan  cara  mengajukan seperangkat  pertanyaan  atau  pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.
2. Wawancara; yaitu pengumpulan data yang diperoleh  dengan  bertanya  langsung kepada  responden.  Teknik  wawancara digunakan  pada  saat  pra  survey  dan  pada saat penelitian.
3. Observasi; yaitu teknik pengumpulan data yang  dilakukan  dengan  mengadakan pengamatan langsung.

## Teknik Analisa Data
Data  yang  bersifat  data  kualitatif  agar dapat  diolah  secara  statistik  maka  untuk menentukan skor, data harus diubah dulu dalam bentuk  skala  interval.  Cara  ini  bisa  dilakukan salah satunya melalui penyusunan model skala likert.  Skala  ini  yang  paling  sering  digunakan untuk  mengukur  sikap,  pendapat,  persepsi responsden  terhadap  suatu  objek.  Karena pembuatannya  relatif  mudah  dan  tingkat reliabilitasnya  tinggi  (Usman  dan  Akbar, 2004). Kuesioner    dalam  penelitian  ini menggunakan  skala  Likert  yang  terdiri  dari  5 butir:  Sangat  Setuju  (SS),  Setuju  (S),  Ragu- ragu (R), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju  (STS).  Skor  dari  tiap-tiap  butir ditetapkan  melalui  pendekatan  deviasi  normal (z).  Proses  pemberian  (penentuan)  skor  itu
Sikap Penyuluh Pertanian terhadap Undang-undang No. 23 tahun 2014 ……………………... (Nurlaili dan Umi Wahjuti)
adalah  sebagai  berikut:  menghitung  frekuensi untuk  masing-masing  kemungkinan  jawaban,
menghitung persentase masing-masing frekuensi  jawaban,  menghitung  persentil kumulatif, mencari nilai mid persentil kumulatif  (mid  cp),  mengkonversikan  harga- harga  mid  cp  ke  dalam  harga  z,  kemudian dibulatkan  sehingga  didapatkan  skor  untuk masing-masing skala (Suryabrata, 2005).

## Uji Hipotesis I
Uji hipotesis pertama dilakukan dengan menggunakan uji proporsi:
Ho: P ≤ 50% (Proporsi sikap penyuluh terhadap UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  kurang  atau  sama dengan 50% atau sikap dianggap rendah)
Ha: P > 50% (Proporsi sikap penyuluh terhadap UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah lebih dari 50% atau sikap dianggap tinggi)
𝒛 = 𝑷 − 𝑷𝒐 √𝑷𝒐 (𝟏 − 𝑷𝒐) 𝒏 = 𝒙 𝒏 − 𝑷𝒐 ⁄ √𝑷𝒐 (𝟏 − 𝑷𝒐) 𝒏
Keterangan: Z  = Statistik uji Z (distribusi normal) X  = banyaknya penyuluh yang memberi respon tinggi n  = jumlah keseluruhan responden Po= 50%

## Uji Hipotesis II
Untuk  mengetahui  pengaruh  faktor lama  bekerja,  persepsi,  motivasi  kerja, sosialisasi  UU  No.  23  Tahun  2014  terhadap respon penyuluh pada UU No. 23 Tahun 2014 digunakan  analisis  regresi  logistik.  Model regresi  logistik  adalah  model  regresi  yang peubah  terikatnya  berupa  peubah  kategorik. Metode  regresi  logistik  adalah  suatu  metode analisis statistika yang mendeskripsikan hubungan antara peubah respon yang memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih peubah penjelas berskala kategori atau interval. Yang dimaksud dengan peubah kategorik yaitu
peubah  yang  berupa  data  nominal  dan  ordinal (Hosmer dan Lemeshow, 1989).
Regresi  logistik  digunakan  dalam penelitian  ini  karena  variabel  dependennya merupakan  variabel  yang  berbentuk  skala ordinal.  Variabel  dependen  adalah  respons penyuluh  terhadap  UU  No.  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan variabel  kategorik,  dimana  terdapat  dua kategori,  yaitu  respons  tinggi  (nilai  1)  dan respons rendah (nilai 0). Respons dikategorikan rendah apabila skor yang diperoleh lebih kecil dari  rata-rata  skor  yang  dicapai  oleh  seluruh penyuluh  dan  respons  dikategorikan  tinggi apabila  skor  yang  diperoleh  lebih  tinggi  atau sama  dengan  rata-rata  skor  yang  dicapai seluruh penyuluh.
Model  persamaan  regresi  logistik adalah sebagai berikut:
𝐲 = 𝐥𝐧 [ 𝐩 𝟏 − 𝐩 ] = 𝐚 + 𝐛 𝟏 𝐱 𝟏 + 𝐛 𝟐 𝐱 𝟐 + 𝐛 𝟑 𝐱 𝟑 + 𝐛 𝟒 𝐱 𝟒 Dimana:
y : Sikap penyuluh terhadap UU SP3K p : Probabilitas penyuluh memberikan Sikap tinggi 1- p : Probabilitas penyuluh memberikan Sikap rendah a : konstanta
b 1 -b 5 : konstanta regresi variabel bebas x 1 -x 5
x 1 : Lama bekerja x 2 : Tingkat Pendidikan x 3 : Motivasi kerja x 4
: Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2014
Secara umum kegunaan metode regresi logistik  adalah  untuk  menentukan  besarnya peluang  sesuatu  kejadian  dari  nilai  peubah- peubah yang menjadi indikator terjadinya suatu kejadian tersebut. Dalam penelitian ini metode regresi  logistik  digunakan  untuk  menghitung besarnya  peluang  tinggi  atau  rendahnya respons  penyuluh  terhadap  UU  No.  23  Tahun 2014  dengan  melihat  lama  bekerja  seorang penyuluh,  persepsinya  terhadap  UU  No.  23
Tahun  2014,  motivasi  kerja,  dan  frekuensi mengikuti  kegiatan  sosialisasi  UU  No.  23 Tahun 2014.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil
Kelembagaan Penyuluhan di

## Kabupaten Malang
Kelembagaan  menjadi  faktor  penentu dan  berimplikasi  nyata  kepada  elemen  lain sistem penyuluhan pertanian. Selain itu, aspek kelembagaan  juga  paling  dinamis,  terutama dengan  keluarnya  UU  No  23  tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah  dimana  terjadi perubahan  besar.  Sesuai  UU  ini,  penyuluhan perikanan  dikembalikan  ke  pusat,  penyuluhan kehutanan ke provinsi, sedangkan penyuluhan pertanian menjadi tanggung jawab semua level secara  konkurensi.  Struktur  kelembagaan penyuluhan  nasional  secara  jelas  disampaikan dalam  UU  16  tahun  2006  tentang  Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan  (SP3K),  mulai  dari  pusat  sampai daerah.  Kelembagaan penyuluhan pemerintah pada  tingkat  pusat  berbentuk  Badan  yang menangani  penyuluhan,  pada  tingkat  provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan, pada tingkat  kabupaten/kota  berbentuk  Badan Pelaksana  Penyuluhan,  dan  pada  tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan.
Sebelum  dikeluarkannya  UU  No.  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, Kabupaten  Malang  sebagai  salah  satu  unsur pelaksana  otonomi  daerah  telah  berusaha melaksanakan amanat Undang – undang nomor 16  tahun  2006  tentang  Sistem  Penyuluhan Pertanian,  Perikanan  dan  Kehutanan  (SP3K) dengan wujud nyata adalah didirikannya Badan Ketahanan  Pangan  dan  Pelaksana  Penyuluhan (BKP3). Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor  29  tahun  2008  tentang  Organisasi Perangkat  Daerah  Badan  Ketahanan  Pangan dan  Pelaksana  Penyuluhan  dan  Peraturan Bupati  Nomor  70  tahun  2008  tentang  Unit Pelaksana  Teknis  –  Balai  Penyuluhan  (UPT- BP),  maka  semua  penyuluh  pertanian,
peternakan,  perikanan  dan  kehutanan  yang selama  ini  berada  di  dinas  masing–masing menjadi  ber-Satminkal  pada  kelembagaan Penyuluhan  pertanian  di  Kabupaten  Malang berada di bawah kordinasi BKP3. Kantor BKP3 Kabupaten Malang ini berlokasi di Jalan Raya Karangduren 1 Pakisaji Kabupaten Malang.
Setelah  dikeluarkannya  UU  No.  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, terjadi perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja  (SOTK)  di  Pemerintahan  Kabupaten Malang. Sejak bulan Januari 2017, kelembagaan  penyuluhan  sudah  tidak  lagi dibawah koordinasi BKP3, namun kembali ke Dinas  Teknis,  yaitu  Dinas  Tanaman  Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang sebelumnya adalah  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Malang. Kelembagaan  penyuluhan  tingkat  kabupaten saat  ini  berada  dibawah  Bidang  Sarana Prasarana  (Seksi  Penyuluhan).  Sedangkan BKP3  berubah  menjadi  Dinas  Ketahanan Pangan.
Aturan lain yang sangat penting adalah Peraturan Presiden No 154 tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan . Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa kelembagaan penyuluhan mencakup mulai dari pusat  sampai  kecamatan.  Azasnya  adalah konkurensi. Lalu, pada Pasal 12 terbaca bahwa di  tingkat  kabupaten/kota  berbentuk  badan pelaksana  penyuluhan.  Aturan  ini  sesuai dengan posisi struktur kelembagaan penyuluhan pertanian pasca UU 23 tahun 2014.

## Karakteristik Responden

## Lama Bekerja
Lama  bekerja  adalah  jangka  waktu lamanya  penyuluh  bekerja  sebagai  penyuluh sampai  pada  saat  penelitian  dilakukan  yang diukur  dengan  menggunakan  satuan  tahun. Rata-rata lama bekerja penyuluh di kabupaten Malang adalah sebagai berikut:
Sikap Penyuluh Pertanian terhadap Undang-undang No. 23 tahun 2014 ……………………... (Nurlaili dan Umi Wahjuti)

## Tabel 1. Lama Bekerja Penyuluh Pertanian di
Kabupaten Malang Lama Bekerja Jumlah (orang) Persentase (%) 1-5 Tahun 6-10 Tahun 11-15 Tahun > 15 Tahun 4 37 3 36 5,0 46,3 3,9 45,0 Total 80 100,0
Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata penyuluh pertanian di Kabupaten Malang bekerja selama 6-10 tahun (46,3%) dan lebih dari 15 tahun (45 tahun).  Lamanya  masa  kerja  berhubungan dengan pengalaman. Pengalaman memberikan pengetahuan  dasar  sehingga  akan  cukup menjadi  landasan  seseorang  untuk  merespons dan  menentukan  sikap  terhadap  semua informasi yang baru saja diterimanya. Middlebrook menyatakan bahwa tidak adanya pengalaman  sama  sekali  dengan  suatu  objek psikologis  cenderung  akan  membentuk  sikap negatif terhadap objek tersebut (Azwar, 2008).

## Umur
Umur  adalah  usia  penyuluh  pertanian hingga  saat  penelitian  dilakukan.  Umur  para penyuluh  di  Kabupaten  Malang  (tabel  2) menunjukkan bahwa rata-rata penyuluh pertanian  di  kabupaten  malang  berusia  46-55 tahun. Umur sangat berkaitan dengan kemampuan fisik. Sampai tingkat umur tertentu kemampuan fisik manusia akan semakin tinggi sehingga  produktivitas  juga  tinggi,  tetapi semakin bertambahnya umur, maka kemampuan  fisik  akan  semakin  menurun, demikian  juga  dengan  produktivitas  kerja (Bakir,  2000).  Selain  itu  umur  juga  berkaitan dengan proses belajar, dimana orang yang lebih muda  umumnya  lebih  respons  terhadap informasi atau inovasi baru karena lebih mudah dalam  menerima informasi. Umur  yang  lebih muda  biasanya  akan  lebih  terbuka  menerima pembaharuan (Ambasari, 2005). Namun, orang yang  berumur  lebih  tua  akan  memutuskan merespons  sesuatu  berdasarkan  berbagai pertimbangan dan pengalaman.
Tabel 2. Umur Penyuluh Pertanian di
Kabupaten Malang Umur (tahun) Jumlah (org) Persentase (%) <25 25-35 36-45 46-55 >55 1 15 20 31 13 1,3 18,9 25,0 38,8 15,3 Total 80 100,0

## Tingkat Pendidikan
Tingkat  pendidikan  merupakan  salah satu  tolak  ukur  untuk  mengetahui  kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan seseorang juga berhubungan dengan  proses  belajar  dan  penerimaan informasi.  Tingkat  intelektual  seseorang  akan mempengaruhi dalam setiap langkah yang akan ditempuhnya.  Dari  hasil  penelitian  mengenai pengaruh pendidikan formal terhadap perkembangan  pribadi  seseorang  di  diketahui bahwa  semakin  tinggi  tingkat  pendidikan formal  seseorang  maka  dimungkinkan  akan lebih mudah menerima sesuatu yang baru dari luar lingkungan (Sutikno, 2000).
Sebagian  besar  penyuluh  pertanian  di Kabupaten  Malang  (tabel  3)  memiliki  tingkat pendidikan yang cukup tinggi,  yaitu sebanyak 71,3%  lulusan  D4/S1  (sarjana).  Tingkat pendidikan  sangat  berpengaruh  terhadap kemampuan  dalam  merespons  suatu  inovasi atau  informasi  baru.  Makin  tinggi  tinggi pendidikan  seseorang  diharapakan  semakin mudah  untuk  memahami  informasi  teknologi dan makin rasional dalam pola pikir dan daya nalar.
Tabel 3. Tingkat Pendidikan Penyuluh
Pertanian di Kabupaten Malang Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) SMU D3 D4/S1 S2 14 2 57 7 17,5 2,5 71,3 8,7 Total 80 100,0

## Motivasi Kerja
Motivasi  kerja  adalah  dorongan  atau semangat  penyuluh  untuk  bekerja.  Motivasi sangat  berperan  dalam  suatu  kegiatan  untuk mencapai  tujuan,  karena  motivasi  dapat menjadi  pendorong  atau  penggerak,  dapat menentukan  arah  perbuatan  dan  menyeleksi perbuatan. Pada penelitian ini, pengkategorian motivasi  kerja  terbagi  menjadi  2  kelas  yaitu motivasi  kerja  rendah  dan  tinggi.  Motivasi kerja  termasuk  dalam  kategori  tinggi  apabila skor  motivasi  lebih  tinggi  atau  sama  dengan skor motivasi seluruh penyuluh, yaitu ≥ 58,00 dan  rendah  apabila  skor  lebih  kecil  dari  skor rata-rata  (≤  58,00).  Motivasi  kerja  penyuluh pertanian di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

## Tabel 4. Motivasi Kerja Penyuluh Pertanian di
Kabupaten Malang Motivasi Kerja Jumlah (orang) Persentase (%) Rendah Tinggi 1 79 1,2 98,8 Total 80 100,0
Motivasi  adalah  keinginan  dalam  diri seseorang  yang  menyebabkan  orang  tersebut bertindak.  Orang  biasanya  bertindak  karena satu  alasan,  yaitu  untuk  mencapai  tujuan (Mathis dan Jackson, 2006).
Motivasi  sangat  berperan  dalam  suatu kegiatan  untuk  mencapai  tujuan,  karena motivasi  dapat  menjadi  pendorong  atau penggerak,  dapat  menentukan  arah  perbuatan dan menyeleksi perbuatan. Fungsi penting dari motivasi  untuk  tindakan  manusia  (Sadirman, 1989):
a. Mendorong  manusia  untuk  berbuat,  jadi sebagai  penggerak  atau  motor  penggerak atau  energi.  Motivasi  dalam  hal  ini merupakan penggerak dari setiap kegiatan yang dilakukan,
b. Menetukan  arah  perbuatan,  yakni  ke  arah kegiatan  yang  ingin  dicapai.  Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah
dan  kegiatan  yang  harus  dikerjakan sebagai tugasnya,
c. Menyeleksi  perbuatan,  yakni  menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.

## Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2014
Sosialisasi peraturan perundang- undangan  kepada  masyarakat,  baik  itu masyarakat biasa maupun aparatur pemerintah sangat  penting.  Tujuannya  adalah  agar peraturan  hukum  yang  telah  ditetapkan diketahui,  dipahami  dan  dilaksanakan.  Tanpa adanya sosialisasi, suatu peraturan perundang- undangan  kemungkinan  hanya  diketahui  oleh lingkungan  institusi  sektoral  pemrakarsanya. Aturan  hukum  hanya  dapat  efektif  apabila dipenuhi  tiga  syarat;  Pertama,  aturan-aturan hukum harus dikomunikasikan kepada seluruh subjek  yang  diaturnya;  Kedua,  subjek  yang diaturnya  mempunyai  kemampuan  untuk melaksanakan  aturan  hukum;  dan  Ketiga, subjek  itu  harus  memiliki  motivasi  untuk melaksanakan aturan itu (Mattalata, 2008).
Sosialisasi  UU  No.  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  adalah  kegiatan pengenalan atau penyuluhan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti para  penyuluh  pertanian.  Sosialisasi  diukur dengan  frekuensi  (kali),  sejak  UU  No.  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah dikeluarkan  hingga  penelitian  dilakukan. Penyuluh  pertanian  yang  telah  mengikuti Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5. Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2014
Sosialisasi UU No.23/2014 Jumlah (orang) Persentase (%) Belum Sudah 27 53 33,8 66,2 Total 80 100,0
Pada  prinsipnya,  hukum  memberikan secara  proporsional  kepada  setiap  orang  apa yang menjadi haknya sesuai dengan kewajiban yang  dipikulnya.  Oleh  karena  itu,  informasi
tentang hak dan kewajiban dalam suatu aturan hukum harus disampaikan secara proporsional menggunakan  metode  dan  pendekatan  yang tepat  dan  efektif    (Mattalata,  2008).  Menurut Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor:  M.01-PR.08.10  Tahun  2006 tentang  Pola  Penyuluhan  Hukum,  dalam  Bab IV  tentang  Metode  dan  Sasaran  Penyuluhan Hukum,  penyuluhan    atau  sosialisasi  hukum diselenggarakan  dengan  metode  langsung  dan tidak  langsung  (Pasal  7  ayat  1),  dengan pendekatan  persuasif,  edukatif,  komunikatif dan akomodatif (Pasal 9).
Sosialisasi  suatu  peraturan  perundang- undangan juga berhubungan dengan pengetahuan  seseorang  tentang  UU  tersebut. Adanya  pengetahuan  tentang  manfaat  sesuatu hal  akan  menyebabkan  seseorang  bersikap tinggi terhadap hal tersebut (Ancok, 2002).

## Sikap Penyuluh Pertanian terhadap UU no. 23 Tahun 2014
Sikap manusia telah didefinisikan dalam berbagai  versi  oleh  para  ahli.  Munurut  Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood, sikap  adalah  bentuk  evaluasi  atau  reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah  perasaan  mendukung  atau  memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau  tidak  memihak  ( unfavorable )  pada  objek tersebut.  Secara  lebih  spesifik,  Thurstone sendiri memformulasikan sikap sebagai derajat afek  positif  atau  afek  negatif  terhadap  suatu objek psikologis. La Pierre (1934) mendefinisikan  sikap  sebagai  suatu  pola perilaku,  tendensi  atau  kesiapan  antisipatif, predisposisi  untuk  menyesuaikan  diri  dalam situasi  social,  atau  secara  sederhana,  sikap adalah  respons  terhadap  stimuli  sosial  yang telah terkondisikan (Azwar, 2008).
Sikap  dikatakan  sebagai  suatu  respons evaluatif.  Respons  hanya  akan  timbul  apabila individu dihadapakan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi individual.
Respons evaluatif berarti bahwa bentuk reaksi yang  dinyatakan  sebagai  sikap  itu  timbulnya
didasari  oleh  proses  evaluasi  dalam  diri individu  yang  memberi  kesimpulan  terhadap stimulus dalam bentuk nilai baik-buruk, tinggi- rendah,  positif-  negatif,  menyenangkan-tidak menyenangkan,  yang  kemudian  mengkristal sebagai  potensi  reaksi  terhadap  objek  sikap (Azwar, 2008).
Sikap  adalah  kecenderungan  untuk bereaksi dengan beberapa cara yang mendukung  atau  tidak  mendukung  terhadap beberapa orang, kelompok atau gagasan. Sikap berbeda dari nilai karena sikap mengfokuskan pada  objek  yang  spesifik,  sedangkan  nilai sangat luas. Seringkali sikap adalah perkembangan  dari  nilai.  Sikap  melibatkan kecenderungan respons preferential, yaitu kita cenderung  merasa  puas  atau  tidak  puas, menguntungkan atau merugikan terhadap objek sikap kita (Umstot, 1988).
Sikap  dapat  juga  didefinisikan  sebagai hubungan  antara  objek-objek  sikap  (hampir semua aspek dalam dunia sosial) dan evaluasi dari objek-objek tersebut. Sederhananya, sikap adalah  evaluasi  akhir  dari  bermacam-macam aspek  di  dalam  dunia  sosial,  evaluasi  yang tersimpan di dalam memori (Baron dan Byrne, 1996).
Namun demikian, meskipun ada perbedaan  semuanya  sependapat  bahwa  ciri khas  dari  sikap  adalah  (1)  mempunyai  objek tertentu (orang, perilaku, konsep, situasi, benda dan sebagainya) dan (2) mengandung penilaian (setuju-tidak setuju, suka-tidak suka) (Sarwono, 1999).
Sikap  merupakan  reaksi  atau  respons yang  masih  tertutup  dari  individu  terhadap suatu  stimulus  atau  objek.  Batasan  lainnya seperti: ” attitude entails an existing predispotion  to  response  to  social  objects which in interaction with situational and other dispositional  variables  guides  and  direct  to overt behavior of the individual ” (Notoatmojo, 2003).
Berdasarkan  batasan  di  atas  dapat diketahui  bahwa  manifestasi  dari  sikap  tidak dapat  dilihat  secara  langsung,  tetapi  hanya
dapat  ditafsirkan  terlebih  dahulu  berdasarkan perilakunya yang tertutup. Pembentukan sikap dipengaruhi oleh  3  faktor,  yaitu:  (1) Kepercayaan,  ide  dan  konsep  terhadap  suatu objek;  (2)  Kehidupan  emosional atau  evaluasi terhadap suatu objek; (3) kecenderungan untuk bertindak. Ketiga faktor tersebut  akan membentuk  sikap  yang  utuh.  Sikap  juga memiliki  beberapa  tingkatan,  yaitu:  (1) Menerima, yaitu mau menerima atau
memperhatikan terhadap stimulus; (2) Merespons,  yaitu  memberikan  jawaban  bila ditanya,  mengerjakan  tugas,  menyelesaikan tugas;  (3)  Menghargai  yaitu  mengajak  orang lain  untuk  berdiskusi  tentang  stimulus;  (4) Bertanggung jawab terhadap sesuatu yang telah menjadi pilihannya [16].
Dari  beberapa  definisi  sikap  tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap adalah respons atau  reaksi  seseorang  terhadap  suatu  objek sikap  yang  bersifat  evaluatif  berupa  respons tinggi-rendah, positif-negatif, setuju-tidak setuju, atau mendukung-tidak mendukung.
Sikap  seseorang  terhadap  suatu  objek selalu  berperanan  sebagai  perantara  antara responsnya  dan  objek  yang  bersangkutan. Respons  diklasifikasikan  dalam  tiga  macam, yaitu respons  kognitif (respons perseptual dan pernyataan  mengenai  apa  yang  diyakini), respons  afektif  (respons  syaraf  simpatetik  dan pernyataan afeksi), serta respons perilaku atau konatif (respons berupa tindakan dan pernyataan mengenai perilaku atau kecenderungan  untuk  berperilaku).  Dengan melihat  salah  satu  saja  diantara  ketiga  bentuk respons  tersebut  sikap  seseorang  sudah  dapat diketahui (Azwar, 2008).
Sikap  adalah  kecenderungan  penyuluh pertanian di Kabupaten Malang untuk bereaksi dengan  beberapa  cara  yang  mendukung  atau tidak  mendukung  terhadap  UU  No.  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  melalui proses  pertimbangan.  Sikap  diukur  dengan menggunakan  skoring  dari  masing-masing kategori  respons.  Sikap  terhadap  UU  No.  23
Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah terdiri dari 3 kategori, yaitu:
a. Kognitif adalah pernyataan lisan penyuluh mengenai keyakinan/pengetahuan terhadap  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
b. Afektif  adalah  pernyataan  lisan  penyuluh mengenai afek atau perasaan terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
c. Konatif  adalah  pernyataan  lisan  penyuluh mengenai kecenderungan perilaku terhadap  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Pada  penelitian  ini  pengkategorian sikap  menjadi  2  kelas,  yaitu  sikap  rendah  dan tinggi.  Sikap  penyuluh  terhadap  UU  no.  23 Tahun  2016  tergolong  kategori  tinggi  apabila skor sikap lebih besar atau sama dengan 91 dan rendah  apabila  skor  lebih  kecil  daripada  91. Hasil  penelitian  terhadap  sikap  penyuluh pertanian  di  kabupaten  Malang  terhadap  UU No. 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 6. Sikap Penyuluh Pertanian Kab. Malang terhadap UU No. 23 Tahun 2014
Sikap terhadap UU No.23/2014 Jumlah (orang) Persentase (%) Rendah Tinggi 13 67 16,2 83,8 Total 80 100,0 Penelitian menunjukkan bahwa
sebanyak  67  orang  penyuluh  pertanian memiliki  sikap  yang  tinggi  terhadap  UU  No. 23/2014  dan  13  orang  memiliki  sikap  yang rendah.
Untuk membuktikan Hipotesis I dimana sikap penyuluh pertanian di Kabupaten Malang terhadap  UU  no.  23/2014  adalah  tinggi,  maka dilakukan uji proporsi menggunakan rumus:
Sikap Penyuluh Pertanian terhadap Undang-undang No. 23 tahun 2014 ……………………... (Nurlaili dan Umi Wahjuti)
𝒛 = 𝑷 − 𝑷𝒐 √𝑷𝒐 (𝟏 − 𝑷𝒐) 𝒏 = 𝒙 𝒏 − 𝑷𝒐 ⁄ √𝑷𝒐 (𝟏 − 𝑷𝒐) 𝒏
Nilai z hitung adalah 6,07 sehingga nilai p  adalah  0,00003  atau  p<0,05  sehingga  Ha diterima  dan  Ho  ditolak  yang  berarti  bahwa hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  sikap penyuluh  pertanian  di  Kabupaten  Malang terhadap  UU  No.  23/2014  adalah  tinggi diterima  karena  presentase  penyuluh  yang memiliki  sikap  tinggi  terhadap  UU  ini  lebih dari 50% secara signifikan.
Sikap penyuluh yang beragam ini sesuai dengan teori yang mengemukakan bahwa salah satu karakteristik reaksi perilaku manusia yang menarik  adalah  sifat  diferensialnya,  artinya satu  stimulus  dapat  menimbulkan  lebih  dari satu  respons  yang  berbeda  dan  beberapa stimulus yang berbeda dapat menimbulkan satu respons yang sama (Azwar, 2008). Karakteristik individu meliputi berbagai variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian dan sikap, saling berinteraksi satu sama  lain  dan  kemudian  berinteraksi  pula dengan  faktor  lingkungan  dalam  menentukan perilaku.
Sikap  penyuluh  terhadap  UU  No. 23/2014  dalam  penelitian  ini  diklasifikasikan dalam  3  macam  indikator,  yaitu  kognitif, afektif  dan  konatif  karena  inferensi  atau penyimpulan mengenai sikap harus didasarkan pada  suatu  fenomena  yang  diamati  dan  dapat diukur. Fenomena ini berupa respons terhadap objek sikap dalam berbagai bentuk yaitu verbal dan  non-verbal.  Respons  kognitif  verbal merupakan  pernyataan  mengenai  apa  yang dipercayai atau diyakini mengenai objek sikap, sedangkan  respons  kognitif  non  verbal  adalah reaksi  perseptual  terhadap  objek  sikap. Respons  afektif  verbal  dapat  dilihat  pada pernyataan verbal menganai perasaan seseorang mengenai sesuatu, sedangkan respons  afektif  non  verval  berupa  reaksi  fisik seperti ekspresi muka, gerakan tangan dan lain- lain  yang  dapat  menjadi  indikasi  perasaan
seseorang  apabila  dihadapkan  pada  objek sikap. Respons konatif pada dasarnya merupakan  kecenderungan  untuk  berbuat. Dalam  bentuk  verbal,  intensi  ini  terungkap lewat  pernyataan  keinginan  melakukan  atau kecenderungan  untuk  melakukan.  Respons konatif  non  verbal  berupa  perilaku  yang tampak sehubungan dengan objek sikap.
Uraian mengenai masing-masing kategori sikap dan indikatornya adalah sebagai berikut:

## Kognitif
Respons  kognitif  adalah  pernyataan lisan  penyuluh  mengenai  keyakinan  terhadap UU  No.  23/2014,  yang  terdiri  dari  keyakinan terhadap  muatan  UU  no.  23/2014,  pembagian kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah,  dan  aspek  kelembagaan  penyuluhan dalam UU No. 23/2014.
Dari hasil penelitian didapatkan respons kognitif  penyuluh  pertanian  di  Kabupaten Malang  terhadap  UU  No.  23/2014  tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 7. Respons Kognitif Penyuluh terhadap
UU No.23/2014 Indikator Skor Maks Skor Rata-rata yang dicapai Present- ase capaian (%) 1 Aspek Kelembagaan adalah  faktor penentu dan berimplikasi kuat kepada elemen lain dalam  system penyuluhan pertanian secara keseluruhan 5 4,18 83,6 2 Singkronisasi UU No. 23/2014 dengan UU SP3K 5 2,53 50,6
Sikap Penyuluh Pertanian terhadap Undang-undang No. 23 tahun 2014 ……………………... (Nurlaili dan Umi Wahjuti)
Keyakinan penyuluh terhadap pentingnya  kelembagaan  penyuluhan  dalam sistem  penyuluhan  pertanian  memperoleh persen capaian yang paling tinggi, yaitu 83,6%. Para penyuluh meyakini bahwa aspek kelembagaan  adalah  faktor  penentu  dan berimplikasi  kuat  kepada  elemen  lain  dalam sistem  penyuluhan  pertanian.  Keyakinan penyuluh  terhadap  singkronisasi  antara  UU Pemerintahan Daerah dan UU SP3K memperoleh capaian yang paling rendah yaitu 50,6%. Hal ini dikarenakan sebagian penyuluh meyakini  bahwa  antara  UU  No.  23/2014 dengan  UU  No.  16/2006  tentang  SP3K  tidak singkron,  terutama  masalah  kelembagaan penyuluh pertanian.

## Afektif
Respons afektif adalah pernyataan lisan penyuluh  mengenai  afek  atau  perasaan terhadap UU No. 23/2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  yang  terdiri  dari penyelenggaraan  penyuluh  pertanian  setelah UU No. 23/2014, pengelolaan administrasi, dan kelembagaan. Dari hasil penelitian didapatkan respons afektif penyuluh pertanian di Kabupaten  Malang  terhadap  UU  No.23/2014 adalah sebagai berikut:

## Tabel 8. Respons Afektif Penyuluh terhadap UU
No. 23/2014 Indikator Skor Maks. Rata- rata Skor yang dicapai Persent- ase Capaian (%) 1  Harapan penyelenggaraan penyuluhan pertanian lebih baik setelah UU No. 23/2014 5 3,55 71,00 2  Penyelenggaraan penyuluhan dibawah koordinasi Pemerintah Pusat 5 1,80 36,00
Respons  afektif  penyuluh  terhadap harapan  penyelenggaraan  penyuluhan  setelah diberlakukannya  UU  No.  23/2014  memiliki persen  capaian  yang  paling  tinggi,  yaitu 71,00%.  Hampir  seluruh  penyuluh  menaruh harapan  kepada  UU  No.  23/2014  tentang pemerintahan  daerah  bahwa  penyelenggaraan penyuluhan  akan  lebih  baik  lagi  setelah undang-undang ini diterapkan.
Respons  afektif  penyuluh  apabila penyelenggaraan penyuluhan pertanian dibawah koordinasi pemerintah pusat memiliki persen  capaian  yang  paling  rendah,  yaitu 36,00%  dalam  artian  banyak  penyuluh  yang tidak setuju apabila penyelenggaraan penyuluhan  pertanian  dibawah  koordinasi pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan banyak penyuluh  yang  lebih  merasa  senang  dengan kelembagaan  yang  ada  saat  ini  yaitu  dibawah koordinasi pemerintah daerah.

## Konatif
Respons  konatif  adalah  pernyataan lisan  penyuluh  mengenai  kecenderungan perilaku terhadap UU No. 23/2014, yang terdiri dari  kecenderungan  berperilaku  mendukung UU No. 23/2014, perubahan kelembagaan dan kesemangatan  kerja  setelah  UU  No.  23/2014 diberlakukan. Dari hasil penelitian didapatkan respons  konatif  penyuluh  pertanian  di  DIY terhadap UU SP3K adalah sebagai berikut:
Tabel 9. Respons Konatif Penyuluh terhadap UU
No. 23/2014 Indikator Skor Maks Rata- rata Skor yang dicapai Persentase Capaian (%) 1  Mendukung apapun kebijakan Pemda tentang kelembagaan penyuluhan pertanian 5 3,78 75,6 2  Mendukung perbedaan penyelenggaraan antara penyuluhan 5 3,18 63,6
Sikap Penyuluh Pertanian terhadap Undang-undang No. 23 tahun 2014 ……………………... (Nurlaili dan Umi Wahjuti)
pertanian dengan penyuluhan perikanan/kehuta nan
Respons  konatif  penyuluh  terhadap memiliki persentase capaian yang cukup tinggi. Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  para  penyuluh memiliki  kecenderungan  berperilaku  untuk mendukung  apapun  kebijakan  pemerintah daerah  terhadap  penyelenggaraan  penyuluhan pertanian  setelah  UU  No.  23/2014  diterapkan serta tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan penyelenggaraan penyuluhan antara penyuluhan  pertanian  dengan  penyuluhan Perikanan dan Kehutanan.
Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Sikap Penyuluh terhadap UU No. 23/2014
Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi  sikap  penyuluh  pertanian  di Kabupaten  Malang  terhadap  UU  No.  23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penelitian ini  adalah:  Lama  bekerja  (x1),  Tingkat Pendidikan  (x2),  Motivasi  kerja  (x3),  dan Sosialisasi  UU  SP3K  (x4).  Untuk  mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sikap, analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Logistik. Model regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas atas variabel bebas yang digunakan dalam model. Artinya, variabel
penjelas tidak harus memiliki distribusi normal, linier  maupun  memiliki  varian  yang  sama dalam setiap kelompok (Kuncoro, 2001). Hasil analisis regresi logistik adalah sebagai berikut:
Tabel 10. Omnibus Test of Model Coefficients
Chi-square df Sig. Model 2.037 4 0.729
Korelasi  bersama  antara  variabel  lama bekerja (x1), tingkat pendidikan (x2), motivasi kerja  (x3),  dan  sosialisasi  UU  SP3K  (x4) terhadap  sikap  (y)  dengan  melihat  nilai  chi- square pada table 11 sebesar 2.037 dengan nilai signifikan  0,729  (>0,05)  berarti  secara bersama-sama  keempat  variabel  independen tidak  berhubungan  dengan  sikap  penyuluh terhadap UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## Tabel 11. Model Summary Analisis Regresi
Logistik -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 68.970 0.025 0.043
Nilai  Nagelkerke  R  Square  (Tabel  11) sebesar  0,043  yang  berarti  bahwa  kelima variabel  bebas  mampu  menjelaskan  varians sikap  penyuluh  terhadap  UU  no.  23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebesar 4,3%.
Tabel 12. Hasil Analisis Regresi Logistik
Variabel B S.E Wald Sig. Exp.B Lama kerja -0.212 0.353 0.361 0.548 0.809 Tingkat Pendidikan -0.311 0.419 0.550 0.458 0.733 Motivasi kerja -19.820 40193.195 0.000 1.000 0.000 Sosialisasi UU -0.201 0.859 0.055 0.815 0.818 constant 42.040 80386.390 0.000 1.000 1.811E+18
Tabel  12  di  atas  menunjukkan  bahwa ternyata  variabel  lama  bekerja  (x 1 ),  tingkat pendidikan  (x 2 ),  motivasi  kerja  (x 3 )  dan sosialisasi  UU  SP3K  (x 4 )  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  sikap  penyuluh  atas  UU
No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini  terlihat  dari  nilai  signifikansi  yang  lebih besar dari 0,05 (sig > α).
Faktor lama bekerja, tingkat pendidikan serta  sosialisasi  UU  No.  23/2014  tentang
Sikap Penyuluh Pertanian terhadap Undang-undang No. 23 tahun 2014 ……………………... (Nurlaili dan Umi Wahjuti)
pemerintahan daerah berkaitan dengan pengalaman  serta  pengetahuan  yang  dimiliki oleh  masing-masing  penyuluh  pertanian. Pengalaman  serta  pengetahuan  terkadang cukup  menjadi  landasan  seseorang  untuk merespons  dan  menentukan  sikap  terhadap semua informasi yang baru diterimanya. Dalam penelitian  ini,  tiap-tiap  penyuluh  dengan beragam  waktu  lama  bekerjanya,  tingkat pendidikan serta pengetahuan tentang UU No. 23/2014  juga  memiliki  sikap  terhadap  UU SP3K  yang  beragam.  Sehingga  faktor  lama bekerja, tingkat pendidikan serta sosialisasi UU menjadi  tidak  berpengaruh  terhadap  respons penyuluh  terhadap  UU  No.  23/2014.  Faktor motivasi kerja juga tidak berpengaruh terhadap sikap penyuluh. Hal ini kemungkinan dikarenakan  apapun  kebijakan  pemerintah daerah terkait implementasi UU No. 23/2014 di daerah  para  penyuluh  menyatakan  akan  tetap bersemangat untuk kerja, serta akan mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait implementasi UU No.23/2014 di daerah. Dalam  teori  perilaku  terencana  keyakinan- keyakinan  berpengaruh  pada  sikap  terhadap perilaku tertentu, pada norma-norma subjektif, dan pada kontrol perilaku yang dihayati. Ketiga komponen  ini  berinteraksi  dan  menjadi determinan  bagi  intensi  yang  pada  gilirannya akan  menentukan  apakah  perilaku  yang bersangkutan akan dilakukan atau tidak.
Sikap terhadap suatu perilaku dipengaruhi  oleh  keyakinan  bahwa  perilaku tersebut  akan  membawa  kepada  hasil  yang diinginkan  atau  tidak  diinginakn.  Keyakinan mengenai  perilaku  apa  yang  bersifat  normatif (yang diharapkan oleh orang lain) dan motivasi untuk  bertindak  sesuai  dengan  harapan normatif  tersebut  membentuk  norma  subjektif dalam diri individu. Kontrol perilaku ditentukan  oleh  pengalaman  masa  lalu  dan perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya melakukan perilaku yang bersangkutan.

## KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  sikap  penyuluh  pertanian  di Kabupaten Malang terhadap UU No. 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  serta faktor-faktor  yang  mempengaruhi  respon penyuluh  pertanian  terhadap  Undang-Undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap  para  penyuluh  pertanian  di  Kabupaten Malang  adalah  tinggi  dikarenakan  lebih  dari 50% penyuluh pertanian di Kabupaten Malang memberikan  sikap  yang  tinggi  terhadap undang-undang ini secara signifikan. Sedangkan  faktor-faktor  seperti  lama  bekerja, tingkat  pendidikan,  motivasi  kerja  dan sosialisasi UU No. 23/2014 tidak berpengaruh signifikan  terhadap  pembentukkan  sikap penyuluh.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambarsari,  F.  2005. Respons  Petani  terhadap Proyek  Penghijauan  di  Kecamatan Gemolong  Kabupaten  Sragen .  Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Pertanian UGM.
Ancok,  D.  2002. Teknik  Penyusunan  Skala Pengukur .  Pusat  Studi  Kependudukan dan  Kebijakan.  Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada.
Azwar,  S.  2008. Sikap  Manusia,  Teori  dan Pengukurannya .  Yogyakarta  :  Penerbit Pustaka Pelajar.
Bakir (2000) Bakir, Z.C. 2000. Angkatan Kerja Indonesia . Jakarta:  CV Rajawali Press.
Baron,  R.A  and  D.  Byrne.  1996. Social Psychology .  Massachusetts:  Allyn  and Bacon.
Hosmer, D.W and S. Lemeshow. 1989. Applied logistic regression . New York: Wiley.
Sikap Penyuluh Pertanian terhadap Undang-undang No. 23 tahun 2014 ……………………... (Nurlaili dan Umi Wahjuti)
Mathis,  R.L  dan  J.H.  Jackson.  2006. Human Resources Management, Manajemen Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta:  Penerbit
Salembaempat. Mattalata, A. 2008. Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Pembukaan “Forum Koordinasi Nasional Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan  Hukum”,  Surabaya  21
Agustus  2008 .  Dalam  Kebijakan  dan Implementasi Penyuluhan Hukum dalam Rangka  Tahun  Peningkatan  Budaya Hukum  Nasional.  Jakarta  :  Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Notoatmodjo.  2003. Pengantar  Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kesehatan .
Yogyakarta: Andi Offset.
Sadirman. 1989. Interaksi dan Motivasi Belajar mengajar . Jakarta: CV Rajawali.
Sarwono, S.W. 1999. Psikologi Sosial, Individu dan  Teori-teori  Psikologi  Sosial .  Balai
Pustaka. Jakarta Sugiyono. 2006. Statistika  Untuk  Penelitian .  Bandung: Penerbit Alfabeta.
Sugiyono.  2006. Statistika  Untuk  Penelitian . Bandung: Penerbit Alfabeta.
Suryabrata, S. 2005. Pengembangan Alat Ukur Psikologis . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Sutikno. 2000. Adopsi dan Difusi Pengendalian Hama  Terpadu  pada  Petani  Padi  di Kabupaten  Bantul .  Skripsi.  Yogyakarta:
Fakultas Pertanian UGM.
Umstot, D.D. 1988. Understanding
Organizational  Behavior,  2 nd edition . St.Paul: West Publishing Company.
Usman,  H.  dan  P.S.  Akbar.  2004. Metodologi Penelitian Sosial . Jakarta: Bumi Aksara.