## Published every June  and December

## JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)
ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563 (Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/aset
Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kementerian/Lembaga Republik Indonesia)
Fera Tresnawati 1 R. Nelly Nur Apandi 2
Program Studi Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis,

## Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
Abstract. This study  aims  to  determine  the  effect  of  follow-up  examination  results  on  the  quality  of financial  statements  with  the  level  of  financial  statement  disclosure  as  a  moderating  variable.  This research  uses  a  quantitative  approach  with  descriptive  research  design  and  associative  research.  The sample  of  this  study  using  85  Ministries  /  Institutions  in  Indonesia  in  2014.  Data  analysis  techniques using binary logistic regression analysis. The test results show that the follow-up of examination results positively affect the quality of financial statements, the level of disclosure of financial statements have a positive effect on the quality of financial statements and the level of financial statement disclosure is not able to moderate the influence of follow-up examination results on the quality of financial statements .
Keywords : Follow-up  of  Inspection  Result,  Quality  of  Financial  Statement,  Financial  Statement Disclosure Level
Abstrak. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  terhadap kualitas laporan keuangan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan sebagai variabel moderating. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  desain  penelitian  deskriptif  dan  penelitian asosiatif.  Sampel  penelitian  ini  menggunakan  85  Kementerian/Lembaga  di  Indonesia  pada  tahun  2014. Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  binary  logistic  regression.  Hasil  pengujian  menunjukkan bahwa  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  berpengaruh  positif    terhadap  kualitas  laporan  keuangan  dan  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  tidak  mampu  memoderasi  pengaruh  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan.
Kata  Kunci: Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan,  Kualitas  Laporan  Keuangan,  Tingkat  Pengungkapan Laporan Keuangan
Corresponding Author. Email. feraakuntansi@gmail.com 1 , nellynurapandi.upi@gmail.com 2 How  to  Cite  This  Article. Tresnawati,  F.,  &  Apandi,  N.N.R.  (2016).  Pengaruh  Tindak  Lanjut  Hasil Pemeriksaan  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Dengan  Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan Sebagai  Variabel Moderating (Studi  Empiris  Pada  Kementerian/Lembaga  Republik  Indonesia) .  Jurnal Akuntansi  Riset..  Program  Studi  Akuntansi.  Fakultas  Pendidikan  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Pendidikan Indonesia, 8 (1), 13-24. Retrieved from
http://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/4017 History of article. Received: January 2016, Revision: Maret 2016, Published: June 2016 Online ISSN: 2541-0342 . Print ISSN: 2086-2563 . DOI : 10.17509/jaset.v8i1.4017 Copyright©2016. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Program Studi Akuntansi FPEB UPI
FERA TRESNAWATI 1 dan R. NELLY NUR APANDI 2 / Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kementerian/Lembaga Republik Indonesia)

## PENDAHULUAN
Pemerintah    telah  menetapkan  target opini  WTP  atas  81  LKKL  pada  tahun  2014 atau  98%  dari  83  LKKL  (BPK,  2015). Namun  faktanya  perolehan  opini  WTP  atas Laporan  Keuangan  Kementerian  Lembaga belum mencapai target yang telah ditetapkan.  Hasil  pemeriksaan  BPK  RI  atas Laporan  Keuangan  kementerian/lembaga tahun  2014  menyebutkan  perolehan  opini sejumlah kementerian/lembaga (K/L) mengalami  penurunan  dibandingkan  tahun sebelumnya.  Pada  tahun  2013  jumlah kementerian  yang  memperoleh  opini  Wajar Tanpa  Pengecualian  (WTP)  sebanyak  65
K/L. Namun kini kementerian yang mendapat opini WTP hanya 62 kementerian. Selain  itu  juga  pada  tahun  2014  terdapat tujuh  kementerian  yang  mendapatkan  opini disclaimer dari  BPK  yaitu  Badan  Informasi Geopasial,  Kementerian  Pariwisata  dan Ekonomi  Kreatif,  Kementerian  Tenaga Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika,  LPP  RRI,  LPP  TVRI  dan Ombudsman  RI  (Warta  BPK,  2015). Perkembangan  opini  LKKL  dan  LK  BUN dalam 5 tahun terakhir (2010-2014) disajikan pada Grafik 1.1.

## Grafik 1.1
Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2010-2014
Sumber : IHPS BPK Semester 1 2015
Berdasarkan  grafik  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  target  kualitas  laporan keuangan  yang  harus  mendapat  opini  dari BPK  RI  berupa  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP)  sulit  dicapai  oleh    sebagian kementerian  dan  lembaga.  Penelitian  Milal (2013)  menunjukkan  bahwa  faktor  utama yang  menyebabkan  belum tercapainya opini WTP  secara  penuh  adalah  masih  adanya beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan. Mustikarini & Fitriasari  (2012) mengemukakan  bahwa temuan  audit  BPK  merupakan  kasus-kasus yang  ditemukan  BPK  terhadap  laporan keuangan  atas  pelanggaran  yang  dilakukan terhadap  ketentuan  pengendalian  intern maupun  terhadap  ketentuan  perundang-
undangan  yang  berlaku .  Hilmi  &  Martani (2012)  menemukan  bahwa  jum lah  temuan BPK  dalam  audit  LKPD  berhubungan  tidak signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan.  Jumlah  temuan  audit  BPK ternyata tidak mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan lebih besar. Hal  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Liestiani  (2008)  bahwa jumlah temuan berhubungan positif terhadap tingkat pengungkapan.
Selain  itu,  rendahnya  kualitas  laporan keuangan disebabkan oleh rendahnya jumlah  rekomendasi  yang  ditindaklanjuti oleh  kementerian/lembaga.  Selama  2010- 2014  jumlah  rekomendasi  yang  telah ditindaklanjuti  sesuai  dengan  rekomendasi baru  menunjukkan  60,54%  dibandingkan dengan  status lainnya. Hal  ini  menunjukkan bahwa entitas yang diperiksa belum memperhatikan hasil pemeriksaan BPK.
Hasil penelitian Sari,
Martani &
Setyaningrum (2015) menunjukkan semakin banyak rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti  sesuai  rekomendasi  akan meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan K/L  yang  direpresentasikan  dari  tingkat pengungkapan yang tinggi. Apabila
rekomendasi  tersebut  telah  ditindaklanjuti secara  nyata  dan  tuntas  oleh  pejabat  yang diperiksa  sesuai  dengan  rekomendasi  BPK, diharapkan  dapat  memperbaiki  pengelolaan dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  pada Kementerian/Lembaga (BPK, 2015)

## Grafik 1.2
Perkembangan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2010-2014
Sumber : IHPS BPK Semester 2015
Dengan menindaklanjuti
hasil rekomendasi  BPK,  maka  kementerian  dan lembaga dapat memperbaiki temuan-temuan periode  sebelumnya  sehingga  mengurangi temuan-temuan  pada  periode  selanjutnya. Semakin besar presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti,  semakin  tinggi  peluang mendapatkan opini WTP. Penelitian di Cina yang  dilakukan  oleh,  Huang  dan  Wang (2010)  menemukan  bahwa  upaya auditee atau pihak terkait lainnya dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dapat meningkatkan transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah. Di  Indonesia  penelitian  Winanti  (2014)  dan Setyaningrum  (2015)  yang  menemukan bahwa  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan berpengaruh  positif  terhadap  opini  audit. Semakin  banyak  tindak  lanjut  pemeriksaan yang dilakukan maka pengelolaan keuangan menjadi  semakin  baik  sehingga  opini  yang diperoleh  pada  periode  selanjutnya  semakin baik (Setyaningrum, 2015). Berbeda dengan Agusti  (2014)  dan  Nurdiono,  dkk.  (2015) menemukan  bahwa  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan  tidak  berpengaruh  terhadap opini.

## KAJIAN LITERATUR
Di  dalam  teori  keagenan (agency Menurut  Djalil (2014, hlm. 363)  opini BPK tidak  terlepas  dari  tindak  lajut  hasil pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  entitas atas  hasil  pemeriksaan  periode  sebelumnya. Salah  satu  indikator  akuntabilitas  adalah pelaksanaan tindak  lanjut rekomendasi  hasil pemeriksaan BPK. Rekomendasi BPK selain untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang diungkap  dalam  laporan  hasil  pemeriksaan, juga untuk memperbaiki  sistem pengelolaan keuangan  yang  akuntabel  dan  transparan sehingga  tidak  ditemukan  lagi  adanya kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi presentase  jumlah rekomendasi  yang selesai ditindaklanjuti
semakin akuntabel pengelolaan keuangan. Djalil (2014, hlm 404)
mengemukakan  bahwa  penyusunan  laporan keuangan merupakan suatu bentuk kebutuhan  transparansi  yang  menjadi  syarat agar  pengelolaan  keuangan  dapat  dikatakan akuntabel.  Laporan  keuangan  dikatakan
FERA TRESNAWATI 1 dan R. NELLY NUR APANDI 2 / Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kementerian/Lembaga Republik Indonesia)
transparan  jika  telah  mengungkapkan  hal- hal yang dipandang perlu untuk diungkapkan  dalam  Catatan  atas  laporan keuangan  (CALK).  CALK  ditunjukkan untuk  memperkuat  atau  memperjelas  pos- pos  yang  disajikan  dalam  bagian  utama laporan keuangan. Dalam kebanyakan kasus,  semua  data  diperlukan  pembaca, tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan itu sendiri, oleh karenanya laporan tersebut  mencakup  informasi  yang  esensial harus  disajikan  dalam  catatan  atas  laporan keuangan.  Tingkat  pengungkapan  yang makin  mendekati  pengungkapan  penuh  ( full disclosure ) akan mengurangi asimetri informasi.  Semakin  lengkap  informasi  yang diungkapkan  dalam  CALK  ( full  disclosure ) maka  pembaca  laporan  keuangan  akan semakin mengerti kinerja pengelolaan keuangan.
Menurut  Mutasowifin  (2008,  hlm. 34) laporan keuangan yang berkualitas dapat mencerminkan gambaran yang akurat tentang  kondisi  dan  kinerja  keuangan entitas.  Semakin  tajam  dan  semakin  jelas gambar  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan,  dan  semakin  mendekati  realitas keuangan maka semakin tinggi pula kualitas laporan  keuangan  Menurut  Sugiono  & Untung  (2008,  hlm.  8-9)  laporan  keuangan yang  berkualitas  adalah  laporan  yang otentik, obyektif dan bisa dipercaya. Tingkat kepercayaan  ini  ditentukan  oleh  opini/ pendapat  yang  diberikan  auditor.  Akbar (2015,  hlm.  53)    menjelaskan  bahwa  ada beberapa  opini  yang  diberikan  oleh  auditor yaitu  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian
(WTP)/ Unqualified  Opinion, Opini  Wajar Dengan  Pengecualian  (WDP)/ Qualified Opinion, Opini  Tidak  Wajar/ Adverse Opinion dan    Pernyataan  menolak memberikan opini / Disclaimer Opinion.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif dan penelitian asosiatif. Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  kuantitatif.  Data-data  yang dikumpulkan  berupa  Laporan  Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI.  Data sekunder  tersebut  diperoleh  dari  Pusat Informasi dan Komunikasi BPK RI. Pengumpulan  data  menggunakan  metode dokumentasi.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  Kementerian/Lembaga  di  Republik Indonesia baik yang berbentuk kementerian, lembaga tinggi negara, lembaga  negara  maupun  badan  yang diperiksa  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan berjumlah 85 Kementerian/ Lembaga. Dalam  penelitian  ini  kualitas  laporan keuangan sebagai variabel dependen merupakan  variabel  kategorik  atau dummy (WTP  diberi  kode  1  dan  selain  WTP  diberi kode  0). Analisis  data  dalam  penelitian  ini mengunakan  statistik  deskriptif  dan  analisis binary regresi logistik.
Persamaan  model binary regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Keterangan: Unq = probabilitas menerima opini Unqualified α = konstanta β 1 -β 3 = koefisien regresi
TLHP  = Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan DISC  =
Disclosure (Tingkat
Pengungkapan) e = eroor term

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengujian  memberikan  dua  nilai -2 Log  Likelihood yaitu  pertama  pada  saat variabel  independen  tidak  dimasukkan  ke dalam model  dengan jumlah sampel sebanyak  85  mendapatkan  nilai  -2 Log
Likelihood sebesar 89,595 ini signifikan pada alpha 5 %  dan hipotesis  nol ditolak yang berarti model dengan konstanta saja tidak fit dengan data. -2 Log Likelihood
yang  kedua  dengan  memasukkan  variabel independen menjadi 73, 635 sehingga model fit dengan data.
Tabel 1.1 Perbandingan (-2 Log likelihood) awal dan akhir
-2 Log Likelihood (-2 LL ) pada awal (model dengan hanya memasukkan konstanta 101,245 -2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir (model dengan konstanta dan variabel independen ) 86,987

## Sumber : data diolah, 2016
Data  tabel  di  atas  menujukkan penurunan nilai -2 LL awal sebesar 101,245 menjadi 86,98.  Selisih kedua -2 LL sebesar 14,191  maka  nilai Chi  Square hitung  lebih besar  daripada Chi  Square tabel  pada  df  3 yaitu  14,191  >  7,82.  Oleh  karena  selisih penurunan -2  Log  Likelihood signifikan berarti  penambahan  variabel  independen  ke dalam model memperbaiki model fit.
Untuk  melihat  kemampuan  variabel independen  dalam  menjelaskan  variabel dependen  digunakan  nilai Cox  &  Snell  R Square dan Nagelkerke R Square.
Tabel 1.2 Uji Cox and Snell’s R Square dan Nagelkerker’s R Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 1 86.987 .154 .221 Sumber : data diolah, 2016
Berdasarkan  tabel  di  atas  nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,221 dan Cox &  Snell  R  Square sebesar  0,154.  Hal  ini menujukkan  bahwa  kemampuan  variabel independen  dalam  menjelaskan  variabel dependen  adalah  sebesar  0,274  atau  sebesar 22,1  %  dan  terdapat  77,9  %  faktor  lain  di luar  model  yang  menjelaskan  variabel dependen. Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s  Goodness  of  fit  test  statistics sama  dengan  atau  kurang  dari  0,05  maka hipotesis nol ditolak yang berarti bahwa ada
perbedaan  signifikan  antara  model  dengan nilai  observasinya  sehingga goodness  of  fit model tidak  baik  karena  model  tidak  dapat memprediksi  nilai  observasinya.  Jika  nilai Hosmer  and  Lemeshow’s  Goodness  of  fit test  statistics lebih  besar  dari  0,05  maka hipotesis  nol  tidak  ditolak    yang  berarti model mampu memprediksi nilai observasinya  atau  dikatakan  model  dapat diterima karena cocok dengan data observasinya (Ghozali, 2013, hlm. 341).
Tabel 1.3 Hosmer and Lemeshow Test Step  Chi-square Df Sig. 1 7.680 7 .362 Sumber : data diolah, 2016
Nilai Hosmer  and  Lemeshow  Test sebesar  7.680  dengan  taraf  signifikansi sebesar 0,362 yang  nilainya  lebih  besar dari 0,05.  Dengan  demikian  model  mampu
meprediksi  nilai  observasinya  atau  dapat dikatakan  model  dapat  diterima  karena cocok  dengan  data  observasinya.  Kekuatan prediksi dari model regresi untuk
FERA TRESNAWATI 1 dan R. NELLY NUR APANDI 2 / Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kementerian/Lembaga Republik Indonesia)
memprediksi  peluang  mendaatkan  opini Unqualified oleh  kementerian/  lembaga ditunjukkan pada matriks klasifikasi.
Tabel 1.4 Matriks Klasifikasi Observed Predicted KLP Percentage Correct .00 1.00 Step 1 KLP .00 7 17 29.2 1.00 2 59 96.7 Overall Percentage 77.6
Sumber : data diolah, 2016
Tabel  di  atas  menunjukkan  nilai overall percentage sebesar 77.6 % yang berarti  ketepatan  model  penelitian  ini adalah sebesar 77.6%.
Tabel 1.5 Hasil Pengujian Hipotesis Variabel Prediksi Koefisien Kesimpulan TLHP Positif 0.209 H 1 Diterima DISC Positif 0.361 H 2 Diterima TLHP_DISC Positif -0,003 H 3 Ditolak
Variabel Dependen : KLP = Kualitas Laporan  Keuangan ( Unqualified =1, Non Unqualified =  0); Variabel  Independen  :  TLHP  = Tindak  lanjut  hasil pemeriksaan ,  DISC  = Tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan  ;  Variabel Moderating : TLHP _DISC = interaksi antara tindak lanjut hasil pemeriksaan & tingkat pengungkapan laporan keuangan

## Sumber : data diolah, 2016
Berdasarkan tabel
di atas
menunjukkan  model  regresi  yang  terbentuk adalah sebagai berikut :
=  -23,569  +  0,209TLHP  +  0,361DISC  – 0,003TLHP_DISC + e
Pengaruh
Tindak
Lanjut
Hasil Pemeriksaan  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan
Hasil  pengujian binary  logistic regression menujukkan  bahwa  tindak  lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hal  ini ditujukkan  dengan  koefisien  positif  sebesar 0,209. Tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat memperbaiki  kualitas  laporan  keuangan. Semakin tinggi tindak lanjut hasil rekomendasi  maka  semakin  baik  kualitas laporan keuangan.
Tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan periode  lalu  merupakan  upaya  untuk memperbaiki temuan pemeriksaan berdasarkan  rekomendasi  yang  diberikan
oleh auditor, sehingga pada periode selanjutrnya  temuan  yang  sama  tidak terulang.    Tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan tahun  lalu  akan  menjadi  pertimbangan auditor dalam menetukan risiko audit. Selain itu  upaya  kementerian/  lembaga  dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan  dapat  memperbaiki  sistem pengelolaan  keuangan  sehingga  tidak  akan ditemukan lagi adanya kelemahan pengendalian  internal  dan  ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pengendalian  internal  yang  efektif pada  tahun  berjalan  dapat  memberikan gambaran kepada para pemangku kepentingan  bahwa  kemungkinan  salah  saji dalam laporan keuangan pada tahun selanjutnya  juga  relatif  kecil.  Ketepatan dalam  proses  penginputan  dan  pemprosesan transaksi sangat penting dalam meningkatkan  akurasi  saldo  akun  pada laporan keuangan. Semakin efektif pengendalian  internal  faktor-faktor  terkait kecurangan  terhadap  laporan  keuangan  atau penyalahgunaan  aset  dapat  diminimalisir. Jika efektifitas pengendalian internal meningkat  berarti  catatan  entitas  dapat diandalkan  serta  aktiva  entitas  dapat dilindungi.  Dengan  demikian  resiko  salah saji  dapat  dihindari  dan  laporan  keuangan disajikan  lebih  akurat.  Selanjutnya  dapat dipastikan  kualitas  laporan  keuangan  yang dihasilkan  akan  semakin  baik  dan  kriteria pemberian  opini  akan  terpenuhi  sehingga peluang  untuk  mendapatkan  opini  WTP akan semakin besar.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh teori  yang  diungkapkan  oleh  Djalil  (2014, hlm.  363)  rekomendasi  BPK  selain  untuk menyelesaikan permasalahan yang diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan, juga untuk memperbaiki  sistem  pengelolaan  keuangan yang  akuntabel  dan  transparan  sehingga tidak  ditemukan  lagi  adanya  kelemahan pengendalian  internal  dan  ketidakpatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan. Semakin tinggi presentase jumlah rekomendasi  yang  selesai  ditindaklanjuti semakin akuntabel pengelolaan keuangan.
Hal ini selaras dengan hasil penelitian Winanti (2014) dan Setyaningrum (2015)  yang  menemukan  bahwa  tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap opini audit. Semakin banyak tindak lanjut  pemeriksaan  yang  dilakukan  maka pengelolaan keuangan menjadi semakin baik sehingga  opini  yang  diperoleh  pada  periode selanjutnya semakin baik.
Pengaruh
Tingkat
Pengungkapan Laporan  Keuangan  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Variabel tingkat pengungkapan laporan  keuangan  memiliki  nilai  koefisen regresi 0,361. Hasil pengujian ini menunjukkan  bahwa  tingkat  pengungkapan laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan,  sehingga  H 2 diterima.    Semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangan  maka  semakin  baik  pula  kualitas laporan keuangan.
Pengungkapan  informasi  berdampak material  yang  dilakukan  oleh  manajemen akan membantu stakeholder dalam memahami  kinerja  keuangan  entitas.  Oleh karena  itu  laporan  keuangan  harus  memuat informasi  yang  memadai  terhadap  semua aspek  yang  material.  Dalam  memutuskan apakah pengungkapan informasi telah memadai harus didasarkan apakah informasi tambahan akan berdampak material terhadap pengambilan keputusan. Komitmen
manajemen untuk mengungkapkan informasi  memadai  dapat  terlihat  pada tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan yang  dilakukan.  Menurut  Djalil  (2014,  hlm. 404)  dalam  kebanyakan  kasus,  semua  data diperlukan  pembaca,  tidak  dapat  disajikan dalam  laporan  keuangan  itu  sendiri,  oleh karenanya  laporan  tersebut  mengandung informasi  yang  esensial  harus  disajikan dalam  catatan  atas  laporan  keuangan. Catatan  atas  laporan  keuangan  ditunjukkan untuk  memperkuat  atau  memperjelas  pos- pos  yang  disajikan  dalam  bagian  utama laporan  keuangan.  Tingkat  pengungkapan yang makin mendekati pengungkapan penuh ( full  disclosure )  akan  mengurangi  asimetri
FERA TRESNAWATI 1 dan R. NELLY NUR APANDI 2 / Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kementerian/Lembaga Republik Indonesia)
informasi.
Semakin lengkap
informasi  yang  diungkapkan  dalam  CaLK ( full  disclosure )  maka  pembaca  laporan keuangan  akan  semakin  mengerti  kinerja pengelolaan keuangan.
Tingkat  pengungkapan  yang  tinggi dapat menurunkan risiko informasi. Dengan demikian  semakin  rendah  risiko  informasi atas laporan keuangan maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Hal ini senada seperti  yang  diungkapkan  oleh  Sari, et  all (2015)  bahwa  kualitas  laporan  keuangan yang  baik  tercermin  dari  semakin  tingginya tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangan akan berpengaruh terhadap  peluang  opini  yang  diperoleh menjadi semakin baik.
Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

## Sebagai Variabel Moderating
Pengaruh interaksi tindak lanjut hasil pemeriksaan  dan  tingkat  pengungkapan laporan  keuangan  dalam  penelitian  ini  tidak berpengaruh.  Hasil  pengujian  hipotesis menunjukkan  koefisien  regresi  sebesar  – 0,003.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan    tidak mampu memoderasi hubungan antara tindak lanjut  hasil  pemeriksaan  dan  kualitas laporan keuangan sehingga H 3 ditolak. Berdasarkan  UU  No.  15  tahun  2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab  keuangan  negara  opini pemeriksaan  diberikan  berdasarkan  pada kriteria  yaitu  kesesuaian  laporan  dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Jika  laporan  keuangan  suatu  entitas  telah memenuhi  semua  kriteria  perumusan  opini di atas, maka auditor berkewajiban memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP).  Berdasarkan  hasil analisis,  rata-rata  tingkat  pengungkapan laporan  keuangan  adalah  66,14%.  Hal  ini
menujukkan  bahwa  tingkat  pengungkapan laporan  keuangan  masih  belum  memadai. Tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan yang  tidak  memadai  mengakibatkan  adanya kemungkinan salah interpretasi dan kemungkinan  pengaruh  atas  informasi  yang tidak  diungkapkan,    baik  yang  sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.
Hasil pengujIan hipotesis membuktikan  bahwa  tingkat  pengungkapan laporan keuangan  tidak mampu memoderasi hubungan antara tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kualitas  laporan keuangan. Bukti  empiris  ini  mengindikasikan  bahwa tingkat  pengungkapan  bukan  pertimbangan utama  auditor    dalam  menetukan  kewajaran laporan keuangan. Seperti yang diungkapkan  oleh  Milal  (2013)    bahwa faktor  utama  yang  menyebabkan  belum tercapainya opini  WTP secara penuh adalah masih  adanya  beberapa  temuan  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dalam  Sistem Pengendalian
Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Jika  terdapat  kelemahan  sistem pengedalian internal maka informasi keuangan  yang  disajikan  tidak  akurat  dan tidak dapat diandalkan. Meskipun manajemen mengungkapkan informasi tersebut  secara  memadai.  Namun  hal  ini tidak dapat menjamin bahwa informasi yang diungkapkan tidak mengandung bias informasi.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh Rahayu & Suhayati (2010, hlm. 23)   bahwa informasi  tertentu  mungkin  dipandang relevan  sehingga  perlu  disajikan  kepada pemakai. Namun jika hakikat atau penyajian informasi  itu  tidak  dapat  diandalkan  maka menyajikannya  kepada  para  pemakai  justru dapat  menyesatkan.  Informasi  harus  dapat dipercaya,  yakni  bebas  dari  pengertian menyesatkan  dan  kesalahan  material  dan dapat  dipercaya  oleh  pemakainya  sebagai penyajian  yang  jujur.  Selanjutnya  menurut Rai  (2011,  hlm  30)  kepatuhan  terhadap peraturan  perundang-undangan  merupakan faktor  dominan  karena  kegiatan  di  sektor publik  sangat  dipengaruhi  oleh  peraturan dan perundang-undangan. Karakteristik
manajemen  sektor  publik  sangat  berkaitan erat  dengan  kebijakan  dan  pertimbangan politik serta ketentuan peraturan perundang- undangan  sehingga  auditor  sektor  publik harus  memberikan  perhatian  yang  memadai pada hal-hal tersebut. Oleh karena itu, aspek kepatuhan  terhadap  peraturan  perundangan- undangan  sangat  menonjol  pada  setiap pelaksanaan  audit  sektor  publik.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengungkapan  tidak  menjadi  penilaian utama,  melainkan  auditor  BPK  lebih  fokus terhadap  efektivitas  sistem  pengendalian internal  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  terhadap  Laporan  Keuangan Kementerian/  Lembaga  Republik  Indonesia pada  tahun  2014,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil pengujian binary logistic
regression menujukkan  bahwa  tindak lanjut  hasil  pemeriksaan  berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.  Hal  ini  berarti  tindak  lanjut hasil  pemeriksaan  dapat  memperbaiki kualitas  laporan  keuangan.  Semakin tinggi  tindak  lanjut  hasil  rekomendasi maka  semakin  baik  kualitas  laporan keuangan.
2. Tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan berpengaruh  positif  terhadap  kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  maka semakin  baik  pula  kualitas  laporan keuangan.
3. Pengaruh  interaksi  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan  dan  tingkat  pengungkapan laporan  keuangan  dalam  penelitian  ini tidak  berpengaruh.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  tingkat  pengungkapan  laporan keuangan    tidak  mampu  memoderasi hubungan  antara  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan dan kualitas laporan keuangan.

## Saran

## 1. Bagi Pemerintah Pusat
Dalam  rangka  perbaikan  pengelolaaan keuangan  negara  dan  pencapaian  target reformasi  birokrasi,  pemerintah  pusat  harus memberikan pembinaan pada Kementerian/Lembaga dan memberikan sanksi  bagi  K/L  yang  tidak  menindaklanjuti hasil  pemeriksaan.  Hal  ini  cukup  penting mengingat    peningkatan  kualitas  laporan keuangan Kementerian/Lembaga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan memberikan kontribusi untuk perbaikan opini LKPP.
2. Bagi Kementerian Negara /Lembaga Republik Indonesia Kementerian Negara/ Lembaga harus memiliki  komitmen  yang  kuat  untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dengan lebih optimal. Rekomendasi  yang  diberikan  auditor  dapat menjadi  sarana  untuk  memperbaiki  kualitas laporan  keuangan  dan  mengurangi  temuan audit.  Selain  itu  dalam  menyusun  laporan keuangan,  Catatan  atas  Laporan  Keuangan harus  lebih  diperhatikan.  Hal  ini  menjadi upaya  yang  konkrit  untuk    meningkatkan tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan. Sebab tingkat pengungkapan yang dilakukan merupakan  dasar  pengambilan  keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## 3. Bagi Auditor BPK
Pemeriksaan  laporan  keuangan  bertujuan untuk  meningkatkan  akuntabilitas  publik serta  penyajian  informasi  yang  lebih  jelas dan  dapat  diandalkan.    Hasil  pemeriksaan berupa  temuan  dan  rekomendasi  audit  akan sangat berguna bagi perubahan dan perbaikan akuntanbilitas pengelolaan keuangan  negara.  Pelaksanaan  rekomendasi menjadi  kunci  utama  untuk  mencapai perbaikan  dan  perubahan  tersebut.  Dalam penelitian  ini  dalam  pengukuran  tindak lanjut hasil pemeriksaan memasukkan rekomendasi yang tidak dapat
ditindaklanjuti.  Ini  mengindikasikan  bahwa rekomendasi  yang  diberikan  auditor  kurang dapat dipahami oleh Kementerian/Lembaga.
FERA TRESNAWATI 1 dan R. NELLY NUR APANDI 2 / Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kementerian/Lembaga Republik Indonesia)
Oleh  karena  itu  penyusunan  rekomendasi yang baik perlu diperhatikan.
Keterbatasan dan Rekomendasi Beberapa keterbatasan
dan rekomendasi dalam penelitian adalah sebagai berikut :
1. Tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan dalam penelitian  ini  adalah perbandingan antara pengungkapan yang telah disajikan dalam  CaLK  Kementerian/Lembaga  dan pengungkapan  yang seharusnya disajikan dalam  CaLK  berdasarkan checklist SAP. Penggunaan checklist tersebut mengandung  unsur  subjektivitas.  Oleh karena  penelitian  selanjutnya  diharapkan dapat menggunakan  hasil review tingkat pengungkapan  laporan  keuangan    dari BPK atau BPKP.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain seperti
kualitas  sumber  daya  manusia  dan pengawasan  audit  internal.  Berdasarkan hasil pemeriksaan
BPK terdapat kesalahan  karena  kurangnya  pengalaman atau  pengetahuan  tentang  bagaimana pencatatan  atau  perlakuan  akuntansi. Kualitas  SDM  yang  baik  terutama operator  penyusun  laporan  keuangan yang  memiliki  pengetahuan  SAP  yang memadai dan keterampilan dalam menyajikan  laporan  keuangan  dapat menyebabkan tingkat pengungkapan menjadi  tinggi.  Sedangkan  pengawasan audit  internal  mempunyai  fungsi  me-
review laporan keuangan dan  mendorong Kementerian/Lembaga dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil
pemeriksaan.
3. Penelitian baru dilakukan pada Kementerian/Lembaga. Pengembangan penelitian selanjutnya dapat dilakukan  di BUMN dan BUMD.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusti,  A.F.  (2014). Faktor  determinan akuntabilitas dan transparansi kementerian/lembaga . (Tesis), Fakultas Ekonomi, Universitas
Indonesia, Depok
Akbar,  B.  (2015). Sistem  pengawasan keuangan  negara  di  Indonesia . Jakarta  :  Pusat  Kajian  Keuangan
Negara. Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia.  (2015). Rapot  merah tujuh Kementerian .  Warta BPK edisi
06 Vol. V Juni 2015
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2008). Panduan manajemen pemeriksaan tahun 2008 .
Jakarta: BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.  (2015). Ikhtisar  hasil pemeriksaan  semester  1  tahun  2015 . Jakarta: BPK RI
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). Pemeriksaan
Keuangan  Negara    (Diklat  Teknis KAP). Jakarta: BPK RI Djalil, Rizal. (2014). Akuntabilitas
keuangan daerah implementasi pasca reformasi.
Jakarta : RMBOOKS  PT  Wahana  Semesta Intermedia. Ghozali, I. (2013). Aplikasi analisis multivariate  dengan  program  IBM SPSS 21 . Semarang : Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.
Hilmi,  A.  Z.,  dan  Martani,  D.  (2012).
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah Provinsi. Simposium Nasional Akuntansi XV . Banjarmasin.
Huang,  R.B.  &  Wang,  Y.T,  (2010).  The empirical study on provincial government  audit  quality  (2002– 2006). Accounting  Research  6,  70– 76 (in Chinese).
Liestiani, A. (2008). Pengungkapan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Indonesia  untuk  Tahun  Anggaran
2006 . (Skripsi). Akuntansi FE, Universitas Indonesia, Depok.
Milal,  A.  Z.  (2013).  Makna  Opini  Audit WTP  Bagi  Kementerian/Lembaga
(Studi Kasus Pada Kementerian Sosial). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa FEB , 1 (2).
Mustikarini,  W.A.,  dan  Fitriasari,  D.  2012. Pengaruh  karakteristik  pemerintah daerah  dan  temuan  audit  BPK terhadap  kinerja  pemerintah  daerah kabupaten/kota  di  Indonesia  tahun anggaran 2007. Simposium Nasional XV. Banjarmasin
Mutasowifin,  A.  (Penyunting).  (2008). Memahami  laporan  keuangan  (edisi ketujuh. Jakarta : PT Indeks Nurdiono,  dkk.  (2015).  Pengaruh  proporsi anggaran  dan  faktor  non  keuangan pada  hasil  audit  LKPD  di  seluruh Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVIII . Medan. Rai,  I.  G.  A.  (2011). Audit  kinerja  pada sektor  publik:  konsep,  praktik,  dan studi kasus . Jakarta: Penerbit
Salemba.
Rahayu,  S.  K  &  Suhayati,  E.  (2010).
Auditing  :  Konsep  dasar  dan pedoman
pemeriksaan akuntan publik . Yogyakarta : Graha Ilmu.
Sari,  A.P.,  Martani,  D  &  Setyaningrum,  D. (2015).  Pengaruh  temuan  audit, tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  dan kualitas sumber daya manusia terhadap  opini  audit  melalui  tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga. Simposium
Nasional Akuntansi XVIII . Medan
Setyaningrum,D.  (2015). Kualitas  auditor, pengawasan legislatif,
dan
pemanfaatan  hasil  audit  dalam akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah . (Disertasi). Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi, Universitas Indonesia, Depok.
Sugiono,  A  &  Untung,  E.  (2008).  Panduan praktis dasar analisa laporan keuangan  (pengetahuan  dasar  bagi mahasiswa  dan  praktisi  perbankan).
Jakarta: PT Grasindo. Winanti,  B.  A.  (2014). Analisis  pengaruh temuan dan tindak lanjut pemeriksaan  BPK,  legitimasi  kepala daerah serta pengawasan
pemerintahan  terhadap  opini  audit LKPD 2010-2011 . (Skripsi). Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok.
Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2004 tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara.
FERA TRESNAWATI 1 dan R. NELLY NUR APANDI 2 / Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kementerian/Lembaga Republik Indonesia)