## ANALISIS NORMATIF PELEPASAN HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KAWASAN  MANDALIKA RESORT

## NORMATIVE STUDY ON THE WAIVING OF MANAGEMENT RIGHT OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF WEST NUSA TENGGARA WITHIN THE DEVELOPMENT OF THE MANDALIKA RESORT AREA

## Putu Juni Swasta
Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram Konsentrasi Hukum Bisnis email: swastajuni@gmail.com
Naskah diterima : 15/06/2015; direvisi : 11/10/2015; disetujui : 06/12/2015

## Abstract
The research aims to study the regulations on the waiving of Management Right of the Provincial Government of West Nusa Tenggara within the Mandalika Resort area and its legal consequences. This is a normative research because it is analyzing regulations which relate to the waiving of management right. It applies statutory, conceptual and case approach. It also uses primary, secondary and tertiary legal materials. To collect legal materials, it employs literature study and furthermore is organized descriptively and analyzed qualitatively.  This research finds out that the waiving right is a deliberate termination of a possession and tenure right of property by a subject right with specific purposes. Procedures and requirements stipulated by the Provincial Government of West Nusa Tenggara under the Government Regulation, and the Regulation of Agrarian Minister/Head of National Land Body No 9 of 1999. In the Law of National Land, the right waiving associated with the acquisition of the land right, either for business purposes or public interest, can be carried out in the following ways: transfer of right, waiving of right and revocation of right.

## Keywords: the Management Right, the Waiving of Right

## Abstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum pelepasan HPL dan akibat hukum pelepasan HPL Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di kawasan Mandalika Resort.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena penelitian ini menganalisis Peraturan Perundang- undangan terkait Pelepasan Hak Pengelolaan. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan.  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelepasan hak adalah pemutusan hubungan hukum terhadap hak penguasaan dan kepemilikan suatu benda oleh subyek hak secara sengaja dengan maksud-maksud tertentu. Prosedur dan persyaratan pelepasan HPL Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di kawasan Mandalika Resort dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah, dan peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pelepasan hak berhubungan dengan perolehan hak atas tanah baik untuk keperluan pribadi/usaha atau kepentingan umum, dalam hukum tanah nasional dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:  a.  Pemindahan hak b. Pelepasan hak c. Pencabutan
Kata Kunci : HPL, Pelepasan Hak
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 436~454

## PENDAHULUAN
P ermasalahan hukum mengenai pelepas- an Hak Pengelolaan (selanjutnya ditulis HPL) menarik untuk diteliti 1 . Hal itu berke- naan dengan dasar hukum pelepasan HPL yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Men- teri Badan Usaha Milik Negara (BUMN); persyaratan dan prosedur pelepasan HPL, serta faktor yang mempengaruhi Pemerin- tah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pelepasan HPL.
Pemahaman permasalahan hukum pelepasan HPL tentu didasari pemahaman mengenai HPL terutama menyangkut dasar hukum, yakni berkenaan dengan penger- tian yang mengandung kewenangan serta norma pelaksanaan pemberian dan atau pelepasannya. HPL pada dasarnya meru- pakan kewenangan menguasai dari Negara atas tanah yang pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga 2 .
1 Suatu kenyataan, bahwa di Kabupaten Lombok Tengah, permasalahan ini sangat penting diteliti, teru- tama karena adanya desakan penanam modal atau pen- gusaha, juga warga masyarakat yang mempertanyakan mengenai dampak juridik pelepasan HPL dari Pemer- intah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Menteri BUMN yang selanjutnya tampak dari Lombok Tourism Development Corporation (LTDC) kepada Bali Tourism Development Corporation (BTDC). Seperti dik- etahui, bahwa tanah yang dikelola oleh LTDC dipereloh melalui pelepasan tanah masayarakat sebagian besar se- cara “paksa”; saat ini lahan itu telah beralih ke BUMN.
2 Subjek hukum HPL adalah (dapat diberikan kepada): Instansi Pemerintah termasuk Pemer- intah Daerah, Badan usaha milik Negara, Badan usaha milik Daerah, PT Persero, Badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah, atau badan lain yang diberi pelimpahan kewenan- gan pelaksanaan sebagian hak menguasai dari Negara atas tanah Negara dengan pemberian HPL. HPL tidak bisa diterbitkan atas tanah yang sudah dilekati hak atas tanah. Maka jika ada hak atas tanah di atasnya pemegang HPL harus membe- baskan hak atas tanah tersebut. Hal ini dapat dik- etahui dari Pasal 1 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara
Dewasa ini, belum dijumpai adanya dasar peraturan perundang-undangan yang secara pasti mengatur dan menetapkan me- kanisme dan prasyarat pemberian HPL 3 se- bagaimana digariskan oleh Pasal 33 (Ayat 5) Undang-Undang Dasar Negara Repub- lik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945), yakni:
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelak- sanaan pasal ini diatur dalam undang- undang. Berkenaan dengan itu perlu dik- etahui, menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 pasal 1 butir 3, Hak Pengelolaan adalah “hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang- nya”.
Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenan- gan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, antara lain berupa perencanaan dan peruntukan tanah, peng- gunaan tanah untuk keperluan pelaksa- naan tugasnya, penyerahan bagian dari ta- nah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga. Bagian- bagian tanah Hak Pengelolaan tersebut dapat diberikan kepada pihak lain dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Pemberiannya dilakukan oleh Peja-
Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya, meskipun demikian HPL bukan- lah bagian dari hak atas tanah. Hak pengelolaan lahan hanyalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpah- kan kepada pemegangnya.
3 HPL bukan merupakan hak atas tanah, dan ti- dak diatur dalam Undang – Undang Pokok Agrar- ia tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah–tanah Negara dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara. HPL tidak mem- punyai jangka waktu kepemilikan dan diberikan hanya atas tanah negara yang dikuasai oleh Pemda, BUMN dan BUMD yang bertujuan untuk mengon- trol zoning dan land use , agar sesuai dengan peren- canaan tata ruangnya.
Putu Juni Swasta | Analisis Normatif Pelepasan Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa.... bat Badan Pertanahan Nasional yang ber- wenang, atas usul pemegang Hak Pengelo- laan yang bersangkutan.
Sesungguhnya HPL merupakan salah satu hak dasar yang bersumber dari Kon- stitusi Negara, Pasal 33 (Ayat 3) UUDNRI 1945:
Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-be- sar kemakmuran rakyat
Hal ini dinyatakan pula dalam Pasal 33 (Ayat 2) UUDNRI 1945:
Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
Kedua landasan konstitusi tersebut mela- hirkan secara atributif kewenangan kepada Negara untuk menguasai dan mengelola la- han dan atau sumberdaya alam lainnya.
Di Desa Kuta Kabupaten Lombok Ten- gah, HPL telah dirintis sejak akhir dekade delapan puluhan. Adapun perusahaan yang menjalani perintisan ini adalah PT LTDC. Usaha yang dijalankan dengan bermodal- kan kewenangan dari hak pengelolaan merupakan usaha-usaha dalam bidang per- tanahan berupa kepariwisataan. Usaha ini diperkenalkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 1989 (dengan dikeluar- kannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1989).
Kawasan Mandalika Resort di Pantai Selatan Lombok Tengah memiliki sejarah panjang. Kini kawasan seluas 1.250 Hek- tare, yang dimulai pada sekitar 1976, oleh PT LTDC (Lombok Tourism Development Corporation) yang merupakan konsorsium Pemerintah Provinsi yang memiliki saham sebesar 35 %, penyerahan modal yang per- nah tercatat dalam APBD sebesar 15 milyar rupiah, dengan pihak swasta beranggotakan PT Rajawali Wirabhakti (kini bernama PT
Rajawali Corporation) yang kemudian di- ganti oleh PT BTDC.
Dari uraian mengenai isu hukum terse- but dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut: Bagaimanakah pengaturan hukum pelepasan HPL?; Bagaimanakah prosedur dan persyaratan pelepasan HPL Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Teng- gara Barat di kawasan Mandalika Resort? Bagaimanakah akibat hukum pelepasan HPL yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat?
Penelitian ini merupakan penelitian hu- kum normative, dimana  orientasi dalam studi ini menggunakan beberapa pemikiran konstruktif, kritik, dan sistematik sebagai landasan teoretik dalam mengembangkan permasalahan hukum yang dikaji dalam se- tiap bab atau pokok kajian. Adapun kerang- ka teoretik yang digunakan, sebagai berikut:
Jenis penelitian hukum: Penelitian hu- kum dalam studi ini menggunakan pene- litian hukum  normatif:  Penelitian  Hukum yang mengkaji norma peraturan perun- dang-undangan berkenaan dengan masalah penelitian.
Pendekatan penelitian. Guna menjawab serta menjelaskan permasalahan, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan, yak- ni: a. Pendekatan Analitis Isu Hukum (an- alytical legal Issues Approach), b. Pendeka- tan Konseptual (Conseptual Approach); c. Pendekatan Statuta (Statute Approach);
Ketiga bahan hukum tersebut di atas yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier dihimpun berdasarkan pemahaman dan atau gejala kemasyarakatan yang ter- jadi bermuara pada perumusan masalah.

## PEMBAHASAN

## 1. Teori Hukum Perjanjian
Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 438~454
mana kedua belah pihak dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH- Perdata”).
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu perjanjian mengandung unsur sebagai berikut:
a.   Perbuatan
Frasa “Perbuatan” tentang Perjanjian ini lebih kepada “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum”. Hal tersebut dikare- nakan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh para pihak berdasarkan perjanjian akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan tersebut.
b.  Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih Perjanjian hakikatnya di- lakukan paling sedikit oleh 2 (dua) pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum (subjek hukum).
c.  Mengikatkan diri
Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Artinya, terdapat akibat hukum yang muncul karena kehen- daknya sendiri.
Adapun suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjan- jian dimaksud haruslah  memenuhi syarat- syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan:
a.   Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakikat ba- rang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut;.
b.  Cakap untuk membuat perikatan.
Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak terkuali- fikasi sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut di atas, maka Per- janjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPerdata).
c.   Suatu hal tertentu.
Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUHPerdata menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Se- lain itu, berdasarkan Pasal 1334 KUHPer- data barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek per- janjian kecuali jika dilarang oleh undang- undang secara tegas.
d.   Suatu sebab atau causa yang halal.
Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebagaimana Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan suatu per- janjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempu- nyai kekuatan hukum.
2. Teori Hak Menguasai oleh Negara (HMN) sebagai dasar HPL
Di Indonesia penguasaan dan peman- faatan sumberdaya keagrariaan ditempat- kan sebagai kebijaksanaan negara yang di- tuangkan dalam pelbagai peraturan hukum atau perundang-undangan. Hal ini dapat diketahui dari makna yang terkandung
Putu Juni Swasta | Analisis Normatif Pelepasan Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa....
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:
Bumi, air dan kekayaan alam yang ter- kandung di dalamnya dikuasai oleh Ne- gara dan dipergunakan untuk sebesar-be- sar kemakmuran rakyat.
Ketentuan dasar tersebut memperlihat- kan prinsip dasar hubungan antara negara dan warga masyarakat yang berkaitan den- gan tanah, yakni menghapus prinsip dasar yang dikenal pada masa Hindia Belanda, negara sebagai pemilik seperti dalam prin- sip Domeinverklaring. Asas domein ini bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat dan asas ketatanegaraan, juga tidaklah perlu negara merupakan pemilik tanah. Lebih tepat, jika diartikan negara se- bagai lembaga kekuasaan “menguasai” (bu- kan “memiliki”) tanah.
Kewenangan Negara untuk menguasai tanah selanjutnya diatur Dalam Pasal 2ayat (1) UUPA, yang menyatakan:
Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal- hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termas- uk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia.
Secara sepintas dapat diketahui, bahwa hak menguasai oleh negara melebihi hak mi- lik, juga hak lainnya yang dikenal di dalam masyarakat. Sesungguhnya hak menguasai oleh negara seperti dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) tersebut memberikan kewenan- gan kepada negara, untuk: 4
a. mengatur dan menyelenggarakan pe- runtukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan dan mengatur hak-hak
4 Lihat Pasal 2 Ayat (2) UUPA.
yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa itu;
c.  menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angka- sa.
Negara diberi kewenangan yang sangat luas menyangkut tanah mengingat tujuan yang diembannya, yakni: memakmurkan ke- sejahteraan umum 5 . Sehingga sesungguhnya dibatasi baik secara hukum 6 , maupun keha- rusan etis 7 untuk mewujudkan kemakmu- ran rakyat sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara.
3. Teori Pendaftaran Tanah
Di Indonesia, hak ini memperoleh pen- gakuan dari lembaga pemerintah, maksud- nya HPL yang harus didaftarkan. Konstruk- si pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) pasal 2, sebagaimana juga berkaitan Peraturan Pemerintah No- mor 24 Tahun 1997, dan PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 yang kesemuanya di- dasarkan Pasal 33 (3) UUDNRI 1945, me- nentukan bahwa bumi, air, ruang angkasa di atasnya dan kekayaan alam yang terkan- dung di dalamnya dikuasai negara dan di- pergunakan untuk sebesar-besar kemakmu- ran rakyat.
5 Hal ini dapat diketahui dari salah satu tujuan Negara yang tercantum Dalam Pembukaan Un- dang Undang Dasar 1945.
6 Secara hukum Hak Menguasai oleh Negara yang sangat luas ini dibatasi oleh kepentingan warga masyarakat dengan memperhatikan ke- merdekaan, kedaulatan (dalam menentukan ke- hendak dan tujuan pemanfaatannya), serta nilai keadilan (dalam memperoleh dan menegakkan hak atas tanah), sehingga tujuan kemakmuran dapat terwujud.
7 Noer Fauzi dan Dianto Bachriadi,“Sistem Te- nurial dan Tumbuh-tumbuhan, Keamanan Pengua- saan atas lahan dan Kawasan Hutan Tertentu,serta Konflik Tenunrial”, makalah dalam Sumberdaya Alam untuk Rakyat, Modul Lokakarya Penelitian Hukum Kritis - Partisipatif bagi Pendamping Hu- kum Rakyat, Lembaga Studi dan Advokasi Ma- syarakat (ELSAM), Jakarta, 2000, hlm. 127 dan seterusnya; mengutarakan pembatasan negara merupakan keharusan etis, yakni untuk mewujud- kan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat . ..”
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 440~454

## Dalam pasal 19 UUPA disebutkan :
(1) untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik In- donesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemer- intah;
(2)  Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
a.  Pengukuran, perpetaan dan pembu- kuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c.  pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pem- buktian yang kuat.
(3) pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sos- ial ekonomis serta kemungkinan peny- elenggaraannya, menurut pertimban- gan Menteri Agraria.
(4)  Dalam Peraturan Pemerintah dia- tur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
4. Teori Hubungan Hukum dalam Peman- faatan Tanah
Seperti diketahui bersama, bahwa hubungan hukum pada dasarnya bersum- ber dari: peraturan perundang-undangan dan perjanjian (perikatan). Pembahasan mengenai HPL sesungguhnya dapat dite- lusuri mulai dari peristiwa hukum yang melahirkan hubungan hukum. Sejalan den- gan itu patut disadari, bahwa bukan hanya perbuatan hukum sajalah yang penting bagi hukum, tetapi peristiwa yang bukan hukum-pun penting diamati, peristiwa ini relevan bagi hukum karena menentukan isi hubungan hukum dalam suatu perjanjian, namun bukanlah merupakan syarat untuk terjadinya suatu hubungan hukum.
Hubungan hukum atas pemanfaatan ta- nah dilakukan oleh subyek HPL. Yang dapat menjadi pemegang HPL menurut Pasal 67 ayat (1) Permenag/KBPN No 9/1999 ten- tang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelo- laan adalah:
1. Instansi Pemerintah termasuk Pemer- intah Daerah;
2.  Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3.  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
4.  PT. Persero;
5.  Badan Otorita;
6.  Badan-badan hukum pemerintah lain- nya yang ditunjuk Pemerintah.
Dalam Ayat (2) disebutkan bahwa:
Badan-badan Hukum sebagaimana di- maksud pada ayat (1) dapat diberikan Hak pengelolaan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan den- gan pengelolaan tanah
Hubungan hukum antara subjek HPL tersebut dengan tanah dewasa ini harus di- daftarkan, hal ini untuk menjamin kepas- tian hak bagi pemegangnya. Tata Cara pem- berian Hak pengelolaan diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 71 PMNA/KBPN No 9/1999.
5.  Teori Hirarki Perundang-undangan (Theo- rie von stufenufbau der rechtsordnung)
Diketahui bersama bahwa dalam kehidu- pan bangsa Indonesia, yang menjadi sum- ber dari sebaga sumber hukum adalah Pan- casila yang merupakan filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa. Pancasila adalah dasar negara. Ungkapan ini mengarahkan pada pembahasan men- ganai kedudukan Pancasila dalam Tata Hu- kum Nasional.
Pancasila disebut sebagai norma funda- mental negara (Staatsfundamentalnorm) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Teori Hans kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas
Putu Juni Swasta | Analisis Normatif Pelepasan Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa....
yang membentuk piramida hukum (stufen- theorie) . Salah seorang tokoh yang mengem- bangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawi- asky disebut dengan theorie von stufenufbau der rechtsordnung .
Susunan norma menurut teori tersebut adalah 8
1. Norma fundamental negara (Staats- fundamentalnorm);
2. Aturan dasar negara (staatsgrundg- esetz);
3. Undang-undang formal (formell ge- setz); dan
4.  Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en autonome sat- zung).
A.  Hamid S. Attamimi memban ding- kannya dengan teori Kelsen dan menerap- kannya pada struktur tata hukum di Indo- nesia. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah: 9
1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUDNRI 1945).
2) Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUDNRI 1945, Tap MPR, dan Kon- vensi Ketatanegaraan.
3) Formell gesetz: Undang-Undang.
4) Verordnung en Autonome Satzung: Se-
8 Teori Hans Kelsen ini dapat dipelajari dalam tiga bukunya yaitu Pure Theory of Law:  Introduction to the Problematic of Legal Science ; Pure Theory of Law; dan General Theory of Law and State, dan, A. Hamid A. At- tamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Ber- fungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universi- tas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm, 287. Dan dapat diketa- hui dari: Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusiona- lisme Indonesia , Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
9 Ibid . Tata urutan yang dipakai oleh Attamimi adalah berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Ketetapan tersebut diganti dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Uru- tan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Tahun 2003 telah ditetapkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## cara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.
Berdasarkan penelitian yang telah dilak- sanakan dapat dihasilkan sebagai berikut :

## A. Pelepasan Hak Pengelolaan (HPL) dalam kaitannya dengan Hak Mengua- sai Negara.
Konsep Hukum Pelepasan Hak dapat di- jumpai dalam UUPA pada pasal pasal 27, 34 dan 40 10 yang mengatur tentang sebab-sebab hapusnya hak milik (HM), hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB). Sebab hak-hak tersebut hapus salah satunya karena adanya penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya dan karena dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jagka waktunya berakhir .
Dalam hubungannya dengan hukum ta- nah nasional, Pengaturan hak-hak pengua- saan atas tanah dalam hukum tanah ada yang sebagai lembaga hukum dan ada seb- agai hubungan-hubungan hukum konkrit . 11 Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu lembaga hukum jika belum dihubung-
10 Pasal 27 UUPA menyebutkan: Hak milik hapus bila:
Tanahnya jatuh kepada negara karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 , penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya , diterlantarkan,  karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2. tanahnya musnah. Dalam pasal 34 UUPA disebutkan:” Hak Guna Usa- ha Hapus” karena:
a. jangka waktunya berakhir; b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat yang tidak dipenuhi; c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jagka waktunya berakhir;
d. dicabut untuk kepentingan umum;
e. diterlantarkan;
f. tanahnya musnah;
g. ketentuan dalam pasal 30 ayat (2).
Kemudian dalam pasal 40 UUPA disebutkan” Hak Guna Bangunan hapus” karena: a. jangka waktunya berakhir; b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat yang tidak dipenuhi; c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jagka waktunya berakhir;
d. dicabut untuk kepentingan umum;
e. diterlantarkan;
f. tanahnya musnah;
11 Boedi Harsono, Op . cit, hlm 25
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 442~454
kan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum antara lain:
a. memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan seperti seperti HM, HGB, HGU, HP dan Hak Sewa untuk bangunan sebagaimana disebut dalam pasal 20 sampai dengan 45 UUPA;
b. menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya;
c.  mengatur hal-hal mengenai subyeknya, siapa saja yang boleh menjadi peme- gang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya;
d.  mengatur hal-hal mengenai tanahnya.
Hak Penguasaan atas tanah merupakan suatu hubungan hukum konkrit (biasanya disebut hak) jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyek atau pemegang haknya. Ketentuan-keten- tuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan- hubungan hukum konkrit  antara lain :
a. mengatur hal-hal mengenai penciptaan- nya menjadi suatu hubungan hukum yang konkrit dengan nama atau sebutan sesuai pasal 20 sampai dengan 45 UUPA seperti HM, HGB, HGU, HP dan Hak Sewa untuk bangunan;
b.  mengatur hak mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain;
c.  mengatur hak mengenai pemindahannya kepada pihak lain;
d.  mengatur mengenai penghapusan hak;
e.  mengatur hal-hal mengenai pembuktian- nya.
Pelepasan hak berhubungan dengan perolehan hak atas tanah baik untuk
keperluan pribadi/usaha atau kepentingan umum, dalam hukum tanah nasional di- lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 12
a.  Apabila status tanah yang tersedia tanah negara, ditempuh dengan melakukan per- mohonan hak baru;
b.  Apabila status tanah yang tersedia tanah hak, jika ada persetujuan bersama serta kata sepakat mengenai penyerahan tanah yang bersangkutan berikut imbalannya, ditempuh melalui:
1) Pemindahan hak, jika pihak yang me- merlukan memenuhi syarat sebagai pe- megang haknya.
2) Pelepasan hak, diikuti pemberian hak baru yang sesuai, jika pihak yang me- merlukan tidak memenuhi syarat seb- agai subyek hak atas tanah misalnya Perusahaan Perseroan yang membebas- kan tanah dengan status hak milik.
3) Pencabutan hak dalam rangka pen- gadaan tanah, jika musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan para pemilik tanah.

## B. Kaidah Hukum Dalam Pelepasan Hak Pengelolaan
Hak Menguasai dari Negara merupakan salah satu bentuk penguasaan atas tanah yang bersumber pada konstitusi negara Re- publik Indonesia, yaitu berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:
Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh ne- gara dan dipergunakan sebesar-besar un- tuk kemakmuran rakyat.
Hierarki Hak-hak Penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional yaitu : 13
a.  Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam pasal 1, sebagai hak pengguasaan atas ta-
12 Boedi Harsono, Op . cit, hlm 347
13 Boedi Harsono, Op . cit, hlm 24
Putu Juni Swasta | Analisis Normatif Pelepasan Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa.... nah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik;
b.  Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam pasal 2, semata-mata beraspek pub- lik;
c.  Hak Ulayat masyarakat hukum adat, yang disebut dalam pasal 3 beraspek perdata dan publik;
d.  Hak-hak perorangan/individual semuan- ya beraspek perdata terdiri  atas:
1) Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung maupun tidak langsung ber- sumber pada hak bangsa yang disebut dalam pasal 16 dan 53.
2) Wakaf, yaitu hak milik yang sudah di- wakafkan pasal 49.
3) Hak Jaminan atas tanah yang disebut hak tanggungan dalam pasal 25, 33, 39, dan 51.
HPL sebagai Hak penguasaan atas tanah yang bersumber dari hak menguasai nega- ra memiliki karakter hukum yang berbeda dari hak-hak penguasaan atas tanah seperti yang disebut dalam pasal 16 UUPA. Perbe- daan tersebut dapat ditinjau dari segi Sub- yek Hak, Kewenangan, Hubungan hukum, Pembebanan dan jangka waktunya. Perbe- daan tersebut dapat dilihat dari tabel seb- agai berikut :

## Tabel Karakter Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Hak Pengelolaan
Hak Milik (HM) Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha Hak Pakai Hak Pengelolaan S u b y e k Hak WNI dan B a d a n H u k u m sesuai PP No. 38 T a h u n 1963 WNI dan Badan Hu- kum yang d i d i r i ka n m e n u r u t h u k u m I n d o n e - sia dan berkedudu- kan di In- donesia WNI dan Badan Hu- kum yang d i d i r i k a n m e n u r u t hukum  In- donesia dan b e r ke d u d u - kan di Indo- nesia WNI dan Badan Hukum yang didiri- kan menurut hukum  In- donesia dan b e r k e d u d u - kan di Indo- nesia, Orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang m e m p u n y a i perwakilan di Indonesia. 1. Instansi Pemerintah termasuk Pemerin- tah Daerah, 2. Badan Usaha Milik Negara,
3. Badan Usaha Milik Daerah,
4. PT. Persero,
5. Badan Otorita,
6. Badan-badan hukum Pemerintah lain- nya yang ditunjuk Pemerintah. Kewenan- gan M e n g - gunakan t a n a h u n t u k berbagai keperluan baik per- t a n i a n dan non pertanian P e n g g u - naan ta- nah untuk m e n d i r i - kan bangu- nan Penggunaan tanah un- tuk usaha pertanian, perikanan dan peter- nakan - Menggunak- an dan me- munggut ha- sil dari tanah negara atau tanah milik orang lain.
-  Rumah su- s u n / a p a r t e - men bagi WNA karena tugasnya. 1. Merencanakan pe- runtukan dan peng- gunaan tanah yang bersangkutan 2.   Menggunakan ta- nah tersebut untuk keperluan pelaksa- naan usahanya.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 444~454
3.  Menyerahkan ba- gian-bagian daripa- da tanah itu kepada pihak ketiga menu- rut persyaratan yang ditentukan ol- eh perusahaan atau pemegang hak ter- sebut yang meliputi segi-segi peruntu- kan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya den- gan ketentuan bah- wa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga dilaku- kan oleh pejabat yang berwenang. Hubungan H u - kumn Beraspek Privat B e r a s p e k Privat B e r a s p e k Privat B e r a s p e k Privat Beraspek Publik P e m b e - banan D a p a t m e n j a d i obyek hak tanggun- gan Dapat men- jadi obyek hak tang- gungan Dapat men- jadi obyek hak tanggun- gan Dapat men- jadi obyek hak t a n g g u n g a n khusus untuk HP yang ber- asal dari tanah negara Tidak dapat menjadi obyek hak tanggungan J a n g k a waktu Tidak ada j a n g k a waktunya 30 tahun dan dapat diperpan- jang selama 20 tahun. 25 s/d 35 Ta- hun dapat diperpanjang selama 25 Ta- hun. 15 s/d 25 ta- hun dapat di- p e r p a n j a n g selama 15 Ta- hun. Tidak ada jangka wak- tunya

## Sumber : UUPA, PMA No.1 Tahun 1977, PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999

## C. Asas Hukum Pelepasan Hak Pengelo-
laan (HPL)
Dengan berlakunya UUPA, maka terjadi unifikasi hukum tanah nasional. Adanya Unifikasi hukum tanah nasional, maka pengaturan macam-macam hak kebendaan mengenai penciptaannya,  peralihan dan pembebanannya yang diatur dalam buku II KUHPerdata dinyatakan tidak berlaku lagi. Konsepsi, asas-asas, dan sistem pengaturan hukum tanah nasional yang ada dalam UUPA, berhubungan dengan Pemindahan dan pelepasan hak dapat dijelaskan sebagai berikut : 14

## a. Konsepsi
Konsepsi Hukum Tanah Nasional kita dengan rumusan Komunal Religius, yang
14 Boedi Harsono, Op . cit, hlm 345.
memungkinkan penguasaan tanah secara individu, dengan hak-hak tanah yang bersi- fat pribadi, dan sekaligus mengandung un- sur kebersamaan
b.  Asas-asas
Asas-asas yang berlaku dalam Hukum Tanah Nasional terhadap hak Penguasaan yang diberikan kepada Pemegang Hak atas tanah, meliputi :
1) Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, harus dilandasi Hak Atas Tanah yang disediakan oleh Hukum Tanah Nasional;
2)  Penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya, tidak dibenarkan bahkan diancam dengan sanksi pidana;
Putu Juni Swasta | Analisis Normatif Pelepasan Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa....
3) Penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang disediakan oleh Hukum Tanah Nasional, dilindungi oleh hukum terhadap ganguan dari pihak mana- pun, baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasa sekalipun, jika ganguan itu tidak ada landasan huk- umnya;
4) Hukum menyediakan sarana Hukumnya untuk melindungi gangguan yang terjadi melalui : Gugatan Perdata yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri atau meminta perlindungan kepada Bupati/Walikota, jika gangguan tersebut dilakukan oleh sesama anggota masyarakat. Jika gangguan terjadi oleh sebab dilakukan Penguasa, gu- gatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
5)  Dalam keadaan biasa, apabila Hak Atas Ta- nah dibutuhkan oleh siapapun dan untuk kepentingan apapun termasuk didalam- nya untuk kepentingan umum, Perolehan tanah yang dihaki seseorang, haruslah melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanah kepada yang membutuhkan maupun imbalan yang harus diterima oleh peme- gang hak atas tanah yang bersangkutan;
6) Dalam keadaan biasa, perolehan tanah yang dilakukan oleh pihak yang mem- butuhkan tanah tidak boleh dengan cara memaksa (paksaan) dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dan termasuk dalam hal pemberian imbalan yang tidak disetujui oleh pemilik Hak atas Tanah.  Demikian juga yang berlaku dalam Pasal 1404 KUH Perdata mengenai Penawaran Pembayaran yang diikuti dengan Konsinyasi pada Pengadilan Negeri;
7)  Dalam keadaan memaksa, jika tanah yang dimiliki oleh seseorang, dibutuhkan untuk kepentingan umum, dan tidak mungkin menggunakan tanah yang lain, bersa- maan dengan itu musyawarah yang telah dilakukan tidak menghasilkan kesepaka- tan, dapat dilakukan pengambilan secara
paksa, dalam arti tidak perlu persetujuan dengan pemegang Hak atas tanah, melalui acara pencabutan hak yang diatur dalam UU No. 20 tahun 1961;
8)  Upaya untuk memperoleh atau pengambil alihan Hak Atas Tanah, baik melalui ke- sepakatan atau pencabutan, maka Peme- gang Hak Atas Tanah, berhak memperoleh imbalan atau ganti kerugian bukan hanya mengenai tanah, bangunan dan tanaman- nya, melainkan juga kerugian-kerugian lain yang disebabkan penyerahan tanah yang bersangkutan;
9) Akibat dari Pencabutan Tanah untuk ke- pentingan umum ini, tidak boleh menye- babkan pemegang Hak Atas Tanah terse- but mengalami kemunduran, baik dalam bidang sosial maupun ekonominya.

## D. Dasar Hukum Perolehan Hak atas Ta- nah dan Pelepasannya
Sistem Perolehan Tanah , baik untuk ke- pentingan pribadi maupun untuk kepentin- gan umum.  Sistem ini dibedakan menjadi 2 (dua) jenis status tanah yaitu :
a.  Status Tanah Negara
Jika yang tersedia Tanah Negara  maka harus ditempuh dengan acara PERMO- HONAN HAK BARU.
b.  Status Tanah Hak
Bagi status TANAH HAK maka cara untuk memperoleh Tanah ini dibedakan menjadi 2 (dua) cara, yaitu :
1) Musyawarah untuk mencapai Kes- epakatan. Proses penyerahan tanah yang dilakukan dengan mengada- kan persetujuan bersama serta kata sepakat berikut imbalannya. Pada cara Musyawarah untuk mencapai kesepakatan ini dibedakan berdasar- kan, pihak yang membutuhkan tanah, antara lain: (a) Acara PEMINDA- HAN HAK: Acara Pemindahan Hak atas Tanah dilakukan apabila pihak
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,
446~454
yang membutuhkan tanah tersebut MEMENUHI syarat sebagai PEME- GANG HAK atas tanah yang ber- sangkutan; (b) Acara PELEPASAN HAK, Acara Pelepasan Hak dilaku- kan apabila pihak yang membutuh- kan tanah tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas ta- nah yang bersangkutan;
2) Pencabutan Hak Atas Tanah: Pen- cabutan Hak Atas tanah dapat dilaku- kan apabila musyawarah tidak men- capai kata sepakat, dengan tujuan penggunaan tanah tersebut untuk Ke- pentingan umum dan tidak dapat di- gantikan dengan tanah lainnya. (UU No. 20 tahun 1961/PP NO. 39 tahun 1973).
Pengaturan hukum pelepasan hak, bila- mana dilatarbelakangi dengan maksud ter- tentu dengan tujuan memindahkan hak atas tanah tersebut kepada pihak-pihak lain, berkaitan dengan obyek hak peraturan pelaksanaannya tunduk pada ketentuan UUPA beserta peraturan pelaksanaannya. Berkaitan dengan alasan pelepasan hak tersebut kepada pihak lain yang disertai syarat-syarat tertentu seperti adanya per- janjian atau kesepakatan mengenai pelepas- an hak tersebut, merupakan hubungan ke- perdataan sehingga pengaturan hukumnya masuk dalam lingkup KUHPerdata.

## 1. Kronologi Pelepasan Hak Penge- lolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
PT. LTDC dalam melakukan pembebasan tanah-tanah masyarakat dilengkapi dengan berbagai perijinan seperti : 15
a.  Surat Keputusan Gubernur Kepala Dae- rah Tk. I Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 444/1991 Tanggal: 9 Desember 1991 Tentang:  Pencadangan Tanah
15 Kantor Pertanahan Kab. Lombok Tengah, Bahan resume masalah LTDC, 2011
b.  Surat Keputusan Gubernur Kepala Dae- rah Tk. I Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor: 501/1991 Tanggal: 11 Desember 1991,Tentang: Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah Untuk Usaha Kawasan
c.  Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanah- an Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 02/ PJ/IL/BPN-LTH, Tanggal: 17 Nopember 1994, Tentang: Ijin Lokasi Untuk Kawasan
d. Luas Izin Lokasi Yang terbit atas nama PT. LTDC = 1.250 Ha.
Berdasarkan pembebasan tanah yang di- laksanakan oleh PT. LTDC, realisasi perole- han tanahnya sebagai berikut: 16
1) Pembebasan Tanah seluas : 1.192,2057 Ha.
2) Yang belum dibebaskan seluas :57,7943 Ha.
Dari ijin lokasi yang sudah diterbitkan seluas 1.250 Ha, masih terdapat seluas 57,7943 Ha yang belum dibebaskan.
Tindak lanjut dari proses pembebasan tanah tersebut, atas  permohonan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maka diterbitkan HPL atas nama Pemerin- tah Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Teng- gara Barat sebagai berikut : 17
1. HPL nomor 1 Desa Kuta, Luas 1.873.385 M 2 , Peta gambar Situasi tanggal 20 Desember Tahun 1993;
2. HPL nomor 1 Desa Sengkol, Luas 949.117 M 2 , Peta gambar situasi tang- gal 23 Mei 1992;
3. HPL nomor 2 Desa Sengkol, Luas 3.025.990 M 2 , Peta gambar situasi tanggal 20 Desember 1993,
4. HPL nomor 1 Desa Teruwai, Luas 2.699.868 M 2 , Peta gambar situasi tanggal 20 Desember 1993;
5. HPL nomor 1 Desa Sengkol, Kuta, Teruwai, Luas 2.928.416 M 2 , Peta
16 Ibid
17 Arsip Kantor Pertanahan Kab. Lombok Tengah, Buku Tanah HPL LTDC
Putu Juni Swasta | Analisis Normatif Pelepasan Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa....
bidang tanah tanggal 24 Nopember 2001.

## 2. Mekanisme dan Persyaratan Pelepasan HPL
Berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Keten- tuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaft- aran Tanah (“Permenag No. 3/1997”), per- mohonan pendaftaran hapusnya hak atas tanah tidak akan diterima, apabila tidak memenuhi syarat sebagai berikut:
“Pendaftaran hapusnya hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh dilepaskannya hak tersebut oleh pemegangnya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentin- gan dengan melampirkan”:
a. 1) akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang  bersangkutan melepaskan hak tersebut, atau  2). surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau 3).  surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
b.  Persetujuan dari pemegang Hak Tang- gungan apabila hak tersebut dibebani Hak Tanggungan;
c. Sertifikat hak yang bersangkutan;
Terkait dengan itu untuk proses pelepas- an / hapusnya suatu tanah Hak Pengelolaan adalah mengacu pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasi- onal No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“Permenag No. 3/1997”), dimana dalam
Permenag No. 3/1997 ditentukan proses hapusnya suatu Hak Pengelolaan yang dise- babkan oleh dilepaskannya hak tersebut oleh pemegangnya, prosesnya sebagai beri- kut:
1)  Mengajukan Permohonan Pelepasan Hak Pengelolaan kepada Kepala Kantor Perta- nahan dengan melampirkan dokumen- dokumen sebagai berikut (Pasal 131 ayat 2 Permenag No. 3/1997):
(a)Salinan Keputusan pejabat yang ber- wenang yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah batal, di- batalkan atau dicabut, dan
(b)Sertipikat hak atau, apabila sertipi- kat tersebut tidak ada pada pemohon, keterangan mengenai keberadaan ser- tipikat tersebut;
2) Selanjutnya setelah permohonan dan do- kumen persyaratan diterima, Kantor Per- tanahan akan melakukan penghapusan hak dalam buku tanah, dengan ketentuan sebagai berikut (Pasal 131 ayat 6 Permenag No. 3/1997) :
(a)Di dalam buku tanah dan, apabila sertipikat diserahkan, di dalam ser- tipikat, nomor hak yang bersangku- tan dicoret dengan tinta hitam;
(b) selanjutnya dalam halaman pe- rubahan yang telah disediakan dituliskan:”Hak atas tanah hapus ber- dasarkan….”
(c) dalam daftar nama, surat ukur dan petanya, nomor hak  dicoret.
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelepasan Hak Pengelolaan Pemer- intah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kawasan Kuta, Tanjung An dan seki- tarnya yang berada di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah merupakan kawasan Pariwisata yang termasuk dalam salah satu dari 9 (sembilan) kawasan Pem- bangunan Pariwisata tersebut. Pada Ka- wasan tersebut sekitar pada tahun 1991 ma-
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 448~454
suk PT. LTDC bekerja sama dengan Pemer- intah Provinsi Nusa Tenggara Barat guna mengembangkan kawasan Kuta, Tanjung A’an dan sekitarnya. Wujud dari kerjasama pengembangan kawasan pariwisata maka muncul hak penguasaan atas tanah yang berupa Hak Guna Bangunan PT. LTDC dan Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi NTB.
Faktor yang lain adalah penerbitan Per- aturan Pemerintah nomor 50 Tahun 2008 Tentang Penambahan Penyertaan Mod- al Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PER- SERO) PT. Pengembangan Pariwisata Bali. Latar belakang munculnya PP ini adalah adanya MoU antara Pemerintah Indonesia yang diwakili PT. BTDC dan Pemerintah Dubai yang diwakili Emaar Properties LLC tentang pengembangan kawasan wisata terpadu di Pulau Lombok pada tanggal 19 Maret 2008. Lahirnya PP 50 Tahun 2008 merupakan dasar hukum pengalihan asset milik negara yang dikelola BPPN kepada PT. BTDC.
Faktor ketiga yang perlu diperhatikan adalah Perjanjian Kerjasama antara Pemer- intah Provinsi Nusa Tenggara Barat Den- gan PT. Pengembangan Pariwisata Bali ( Persero ) Tentang Tindak Lanjut Atas Pelepasan Hak Pengelolaan (HPL) Pemer- intah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## B. Akibat Hukum Pelepasan Hak Pen- gelolaan Pemerintah  Provinsi Nusa Tenggara Barat
1. Akibat Hukum Terhadap Pihak ke-3 (tiga)
Jika ditinjau dari statusnya maka pelepas- an hak (HPL) merupakan bagian pendaft- aran tanah yang termasuk dalam kegiatan pemeliharaan data karena HPL tersebut su- dah terdaftar dan diterbitkan sertipikatnya sebagai surat tanda bukti haknya.
Akibat hukum pelepasan HPL seb- agaimana telah diuraikan sebelumnya
merupakan dampak yuridis yang timbul dari perbuatan hukum pemegang hak (HPL) terhadap obyek tanah yang dikuasainya. Pelepasan hak (HPL) tersebut menyebab- kan putusnya hubungan hukum antara sub- yek pemegang hak dengan obyek hak yang dikuasainya . Dengan putusnya  hubungan hukum tersebut maka berakhir pula segala kewenangan, kewajiban dan larangan yang dimiliki subyek hak yang merupakan isi hak penguasaan atas tanah. Hubungan hu- kum dalam pengaturan hukum tanah nasi- onal dibagi menjadi hubungan hukum seb- agai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum konkrit. Terhadap HPL berkenaan dengan lembaga hukum pengaturannya ti- dak ditemukan dalam UUPA tetapi dapat dijumpai dalam PMA No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Pengua- saan Atas Tanah Negara dan Ketentuan- Ketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjut- nya, disebutkan dalam pasal 2 :
“jika selain dipergunakan untuk kepent- ingan instansi itu sendiri, juga untuk da- pat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga maka hak penguasaan terse- but dikonversi menjadi HPL apabila tan- ah tersebut selain dipergunakan sendiri oleh departemen-departemen, direktorat- direktorat dan daerah dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga dengan hak tertentu dengan persyaratan peruntukan dan subyeknya ”.
Penguasaan tanah oleh negara dalam konteks di atas adalah penguasaan yang otoritasnya menimbulkan tanggung jawab, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Dengan perkataan lain hubungan negara dengan ta- nah melahirkan kewenangan dan tanggung jawab. Sehingga jelas kiranya bahwa dalam hubungannya dengan bumi,air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selaku organisasi kekuasaan seluruh rakyat, negara bertindak dalam kedudukannya sebagai kuasa dan petugas Bangsa Indonesia yang bertindak
Putu Juni Swasta | Analisis Normatif Pelepasan Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa....
bukan hanya pemerintah sebagai ekseku- tip namun juga terlibat pihak legislatif dan yudikatif dalam menjalankan kewenangan hak menguasai negara sesuai amanat pasal 33 ayat 3 UUDNRI 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 2 ayat (2) UUPA yaitu :
a. mengatur dan menyelenggarakan pe- runtukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ru- ang angkasa tersebut;
b.  menentukan dan mengatur hubun- gan-hubungan hukum antara orang- orang dengan  bumi, air, dan ruang angkasa;
c.  menentukan dan mengatur hubun- gan-hubungan hukum antara orang- orang dan perbuatan-perbuatan hu- kum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
2 Akibat Hukum Terhadap Pemerin- tah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.1. Kajian Hukum  Pelepasan HPL Pemer- intah Provinsi NTB ditinjau dari aspek hukum Perjanjian.
Pemenuhan kewajiban oleh PIHAK KEDUA merupakan syarat dari isi per- janjian tersebut. Pasal 1266 B.W. ayat 1 mengatakan bahwa
“dalam persetujuan yang bersifat tim- bal balik yaitu yang mengandung ke- wajiban tertentu dari masing-masing pihak seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain hal suatu pihak tidak memenuhi janji, harus dianggap seb- agai syarat untuk meniadakan perjan- jian”.
Perjanjian tersebut merupakan tin- dak lanjut dari pelepasan hak PIHAK PERTAMA yang dilatarbelangi oleh MoU antara pemerintah Indonesia yang diwaki- li PT. BTDC dengan PT. Emaar. Dalam perjanjian tersebut tidak diperjanjikan secara tegas tentang sebab dari perjanji-
an tersebut jika tidak bisa dipenuhi oleh salah satu pihak. Sebagaimana diketahui isi dan tujuan yang menyebabkan perjanjian tersebut adalah dalam rangka investasi PT. Emaar. Namun dari ketentuan penutup pasal 6 ayat (1) dari Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PT. BTDC yang  menyatakan :
“hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati bersa- ma dan selanjutnya akan dituangkan dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini”.
Fakta hukum yang terjadi sangat merugikan PIHAK PERTAMA karena telah melepaskan haknya, di sisi lain PT. BTDC jelas tidak bisa memenuhi kewa- jibannya untuk melakukan prestasi sesuai salah satu unsur dalam perjanjian karena investasi tersebut batal. Maka perjanjian tersebut secara hukum bisa dilakukan renegosiasi apakah bisa dilanjutkan atau tidak atau PIHAK PERTAMA bisa menun- da permohonan HPL oleh dan untuk atas nama PIHAK KEDUA.
Hukum Perjanjian pada asasnya suatu syarat batal selamanya berlaku surut hing- ga saat lahirnya perjanjian. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian. Dengan begitu, syarat batal itu mewajibkan si berutang untuk mengemba- likan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi. Namun berlaku surutnya pembatalan itu hanyalah suatu pedoman yang harus dilak- sanakan jika itu mungkin dilaksanakan.
2.2. Kajian Hukum aspek bentuk kerjasama pengelolaan asset negara
Dalam pasal 1 butir 10 UU No. 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa  Barang Milik Negara adalah semua barang yang
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 450~454
dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedang dalam butir 11 disebutkan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Terkait asset daerah HPL Pemerintah Provinsi NTB merupakan bagian asset barang tak bergerak berupa tanah. Terkait dengan pengelolaan asset daerah berupa harta tak bergerak (Tanah) berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan dalam upaya peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah di atas tanah HPL dapat dilakukan dengan kerjasama dengan pihak ketiga.
Apabila Hak Pengelolaan dikuasai oleh Pemda maka kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemda didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1986, sedang bila dilaksanakan oleh perusahaan daerah maka didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1983. Kerjasama dengan pihak ketiga terhadap HPL tersebut harus Bentuk kerjasama menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1983 terdiri dari lima bentuk, yaitu:
1).Joint management, joint operation dan atau profit sharing;
2). Production sharing, dimana pihak ke- tiga menginvestasikan modalnya ter- lebih dahulu, yang selanjutnya pen- goperasian kegiatan dilakukan oleh Pemda, yang akan mengangsur seba- gian dari hasil produksinya;
3).  Membentuk agen untuk pemasaran;
4).  Joint venture;
5). Kerjasama pembiayaan dengan Lem- baga Keuangan Non Bank.
Mengacu pada ketentuan Permendagri No. 1 Tahun 1983 tersebut maka terhadap rencana investasi PT. Emaar bentuk kerjasama yang sesuai adalah Joint Venture antara Pemerintah Provinsi NTB sebagai pemegang HPL
dengan  PT. Emaar, sehingga HPL tersebut tidak perlu dilepaskan. Pemegang HPL selain berwenang menyerahkan bagian-bagian tanah HPL kepada pihak ketiga, pemegang HPL juga berwenang bekerjasama dengan pihak ketiga dalam menggunakan tanah HPL dalam bentuk pembuatan perjanjian Built, Operate, and Transfer (BOT) .
2.3. Kajian Hukum aspek pendaftaran tanah HPL sebagai hak penguasaan tanah yang bersumber dari hak menguasai negara.
Sebagaimana telah diuraikan bahwa prosedur pelepasan hak dilakukan dalam sistem pendaftaran tanah kita karena subyek hak yang membutuhkan tanah tidak memenuhi kriteria sebagai pemegang hak terhadap obyek tanah yang dibutuhkan baik melalui peralihan hak seperti jual beli atau pengadaan tanah . Kedudukan HPL sebagai hak penguasaan atas tanah yang bersumber dari hak menguasai negara berbeda dengan hak-hak atas tanah yang disebut dalam pasal 16 UUPA.
HPL bersumber dari hak menguasai negara mempunyai hubungan hukum yang semata-mata berapa aspek publik dan bersifat abadi. Negara dalam hubungannya sebagai subyek pemegang hak dikaitkan dengan hubungan hukum sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit sesuai pasal 2 ayat (2) UUPA melahirkan kewenangan dan tanggung jawab publik yaitu hak penguasaan tersebut ditujukan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat . Penguasaan oleh negara tersebut bukan dalam konteks memiliki melainkan negara mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan (beleid), me- laku kan pengurusan (bestuur daad), me lakukan  pengaturan (regelenda ad), melakukan pengelolaan (beheers daad), melakukan pengawasan (touzichthouden- daad).
Dari sisi HPL sebagai hak penguasaan tanah yang bersumber dari hak mengua-
Putu Juni Swasta | Analisis Normatif Pelepasan Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa....
sai negara, Pemegang hak (HPL) dalam hal ini pemerintah Provinsi NTB seharus- nya mengedepankan dan mengoptimalkan kewenangan yang terkandung dari hak menguasai negara dalam mencapai tujuan untuk sebenar-benarnya  untuk kemak- muran rakyat NTB. Kewenangan publik yang terkandung dalam HPL tersebut sep- erti kewenangan dalam merumuskan ke- bijakan (beleid), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengaturan (re- gelendaad), melakukan pengelolaan (be- heersdaad), melakukan pengawasan (touz- ichthoudendaad).
Dalam konteks investasi PT. Emaar, pemerintah Provinsi NTB bisa menyerahkan kewenangan pengurusan dan pengelolaan HPL tersebut disatu sisi, namun perumusan kebijakan, pengaturan dan pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB . Dengan dilakukan pelepasan HPL tersebut maka terhapuslah serangkaian kewenan- gan, hak dan kewajiban dari Pemprov. NTB. Dalam kondisi seperti ini seyogyanya kon- struksi hukum yang ditempuh adalah Pemer- intah Provinsi NTB sebagai pemegang HPL mengadakan suatu perjanjian pemberian HGB kepada suatu perusahaan dan perusa- haan inilah yang akan membuat Akta PPAT dengan pihak-pihak lain (investor) tersebut.
HGB perusahaan tersebut dapat berupa HGB Induk dan kemudian memecahnya menjadi HGB yang sesuai dengan kepentin- gan investasi di kawasan Mandalika Resort.

## SIMPULAN
Dari uraian pada Bab terdahulu dapat di- tarik simpulan, sebagai berikut:
1.  Pelepasan hak adalah pemutusan hubun- gan hukum terhadap hak penguasaan dan kepemilikan suatu benda oleh subyek hak secara sengaja dengan maksud-maksud tertentu. Pengaturan hukum pelepasan HPL secara eksplisit tidak diatur dalam UUPA, namun secara implisit terkait dengan pelepasan hak dapat dijumpai
dalam beberapa pasal seperti pasal 27,34 dan 40 UUPA yang menyebut tentang hapusnya hak atas tanah. Karena peraturan perundangan yang mengatur perihal Hak Pengelolaan belum ada (blank of norm) maka pelaksanaan pelepasan HPL men- gacu kepada peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pendaftaran tanah, dan peralihan hak untuk kepentingan umum.
2.  Alasan penggunaan prosedur pelepasan hak dilakukan karena:
a. adanya kebutuhan tanah di pihak yang akan menggunakan tanah;
b. pemilik tanah bersedia melepaskan haknya dan;
c. karena upaya pemindahan hak se- cara langsung tidak dapat dilakukan mengingat status hukum (personal status) pihak yang akan menguasai tanah tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak.
d. pelepasan hak dilakukan dalam rang- ka pembaharuan hak atau perubahan hak. Pelepasan hak atas tanah dalam rangka pembaharuan dilaksanakan terhadap hak-hak atas tanah yang jangka waktunya akan berakhir sep- erti HGU, HGB dan HP.
e. Pelepasan hak dalam rangka peruba- han hak dilaksanakan dalam rangka peningkatan atau penurunan hak seperti HGB menjadi HM atau seba- liknya HM menjadi HGB.
3.  Akibat hukum pelepasan HPL yang dilak- sanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditemukan adalah:
Kajian hukum Pelepasan HPL oleh Pemerintah Provinsi NTB sebagai berikut:
(1). Perjanjian Kerjasama antara Pemer- intah NTB dengan PT. BTDC ditin- jau dari jenisnya merupakan perjanji- an Timbal Balik. Hapus atau Batalnya suatu Perjanjian Timbal Balik di-
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 452~454
dasarkan atas pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Dengan batal- nya investasi PT. Emaar menyebab- kan pemenuhan kewajiban PT. BTDC kepada Pemerintah NTB dalam ben- tuk kompensasi saham sebesar 35% dari keuntungan JVOc antara PT. BTDC dengan PT. Emaar otoma- tis tidak terpenuhi sehingga PIHAK KEDUA yaitu PT. BTDC dalam kon- teks perjanjian tersebut dapat diang- gap wanprestasi. Dengan wanpresta- si PIHAK KEDUA tersebut telah memenuhi syarat batal dalam konteks perjanjian timbal balik sehingga pada asasnya para pihak dikembalikan dalam kedudukan semula.
(2).Kerjasama dengan pihak ketiga terhadap HPL tersebut sesuai peraturan perundangan mengacu pada Bentuk kerjasama menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1983 terdiri dari lima bentuk, yaitu:
a). Joint management, joint operation dan atau profit sharing;
b). Production sharing, dimana pihak ketiga menginvestasikan modalnya terlebih dahulu, yang selanjutnya pengoperasian kegiatan dilakukan oleh Pemda, yang akan mengangsur sebagian dari hasil produksinya;
c).Membentuk agen untuk pema- saran;
d). Joint venture;
e).Kerjasama pembiayaan dengan Lem baga Keuangan Non Bank.
Mengacu pada ketentuan Permen- dagri No. 1 Tahun 1983 tersebut maka terhadap rencana investasi PT. Emaar bentuk kerjasama yang sesuai adalah Joint Venture antara Pemerintah Provinsi NTB sebagai pemegang HPL dengan PT.
Emaar , sehingga HPL tersebut tidak perlu dilepaskan.
(3).HPL bersumber dari hak mengusai neg- ara mempunyai hubungan hukum yang semata-mata beraspek publik dan bersifat abadi. Negara dalam hubungannya sebagai subyek pemegang hak dikaitkan dengan hubungan hukum sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit sesuai pasal 2 ayat (2) UUPA melahirkan kewenan- gan dan tanggung jawab publik yaitu hak penguasaan tersebut ditujukan untuk sebe- sar- besar kemakmuran rakyat . Penguasaan oleh negara tersebut bukan dalam konteks memiliki melainkan negara mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebi- jakan (beleid), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), melakukan pengawasan (touzichthoudendaad).
Dari uraian simpulan di atas dapat diajukan saran, yakni:
1.  Dasar Hukum baik pemberian HPL serta pelepasannya seharusnya didasarkan peraturan perundang-undangan. Jika belum diterbitkan peraturan perundang- undangan maka dapat diberlakukan suatu peraturan pemerintah pengganti undang- undang, atau peraturan pemerintah;
2. Demikian pula dengan prasyarat dan prosedur pelepasan hak seharusnya diatur tersendiri, yakni dilepaskan dengan persetujuan lembaga legislatif sebagai wakil rakyat;
3. Kewenangan pemberian dan atau pelepasan HPL kepada pihak ketiga secara atributif diserahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
Daftar Pustaka
Buku
Putu Juni Swasta | Analisis Normatif Pelepasan Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa....
A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republic Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara ; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi Fakultas Pascasarjana UI, 1990.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukkan UUPA, isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan , Jakarta, 2004.
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).
Noer Fauzi dan Dianto Bachriadi,“Sistem Tenurial dan Tumbuh-tumbuhan, Keamanan Penguasaan atas lahan dan Kawasan Hutan Tertentu,serta Konflik Tenunrial”, makalah dalam Sumberdaya Alam untuk Rakyat, Modul Lokakarya Penelitian Hukum Kritis - Partisipatif bagi Pendamping Hukum Rakyat, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2000.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2005.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cetakan ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensip, Cetakan ke1, Prenadamedia, Jakarta, 2012  .

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2034), tentang : Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai Atas Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Agraria Nomor  9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan- Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya.
Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang  Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan- Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan- Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perussahaan.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,
IUS

## 454~454

## Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1977 Tentang Ketentuan- Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah HPL Serta Pendaftarannya.
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997.
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

## WARKAH/DOKUMEN
Kanwil BPN Prov. NTB, Surat Rencana Investasi Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu Di Kabupaten Lombok  Tengah, 11 April 2008.
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Arsip Buku Tanah HPL LTDC, 1994.
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Berkas Permohonan HPL PT.BTDC, 2009.
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Bahan Resume Masalah LTDC, 2011.