## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index

## EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA OLEH KEPALA DESA MARUNGGI KOTA PARIAMAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19
Asrizal 1* , Darmini Roza 2
1,2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: 1 asrizal2466@gmail.com , 2 darmini1955@gmail.com
*Corresponding author: asrizal2466@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 09/03/2023 Di  Desa  Marunggi,  Kecamatan  Pariaman  Selatan,  Kota  Pariaman  ada Pemberian  Pemberian  Dana  Langsung  Tunai  Dana  Desa  tahun  2020,  bagi masyarakat  terdampak  Covid-19,  adapun  yang  menjadi  dasar  hukum  yaitu Peraturan Desa Marunggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Marunggi  tahun  anggaran  2020  yang  telah disepakati  BPD  dan  Kepala  Desa  Marunggi.  Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yaitu yuridis sosiologis, adapun sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik pengumpulan data dengan wawancara untuk data primer yang dikumpul serta studi dokumen untuk data sekunder, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara  kualitatif  dan  disajikan  dengan  cara  deskriptif  kualitatif  secara terstruktur untuk mengidentifikasi terhadap fenomena yang diteliti.
Direvisi, 24/03/2023 Dipublikasi, 03/04/2023
Kata Kunci: Efektivitas,
Dana Desa; Kepala Desa;
Covid-19

## Abstract
Keywords: Effectiveness, Village Funds; Village Head; Covid-19 In  Marunggi  Village,  South  Pariaman  District,  Pariaman  City,  there  is  a 2020 Village Fund Direct Cash Grant, for communities affected by Covid-19, while  the  legal  basis  is  Marunggi  Village  Regulation  Number  3  of  2020 concerning  Amendments  to  the  Income  and  Expenditures  Budget  for Marunggi Village in the 2020 budget that has been agreed upon by the BPD and the Head of Marunggi Village. The research specifications are analytical descriptive  with  a  sociological  juridical  approach,  while  the  data  sources used  are  primary  data  and  secondary  data.  Data  collection  techniques  with interviews  for  data  primary  data  collected  as  well  as  document  studies  for secondary  data,  the  collected  data  were  then  analyzed  qualitatively  and presented  in  a  structured  qualitative  descriptive  way  to  identify  the phenomena studied.

## PENDAHULUAN
Dunia  diguncang  oleh  suatu  wabah  virus  yang  menyebabkan  kematian  secara  massal. Wabah virus ini disebut dengan virus corona virus disease 2019 atau Covid -19 adalah virus baru yang berasal dari virus severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-Cov-2). Pandemi Covid- 19  tidak  hanya  berdampak  pada  kematian  massal,  namun  juga  berdampak terhadap  kondisi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat.  Selain  itu  pandemi  ini  juga  menyebabkan turunnya aktivitas perekonomian nasional yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat, wabah Covid- 19  juga  berdampak  pada  banyak  sektor  usaha  sehingga  banyak  sektor  usaha
yang  berhenti.  Pandemi Covid- 19  menekan  semua  elemen  perekonomian  di  tengah masyarakat,  termasuk  perekonomian  masyarakat  Desa.  Salah  satu  diakibatkan  adanya perpindahan  penduduk  dari  Desa  ke  kota  atau  sebaliknya  pada  masa  pandemi Covid- 19, walaupun  pada  masa  pandemi Covid- 19  pemerintah  pada  tanggal  24  Desember  tahun  2021 melarang  adanya  pergerakan  penduduk  diseluruh  Indonesia  yang  disebut  Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang disingkat PPKM, dengan tujuan untuk  menghentikan perluasan dampak dari Covid -19, akan tetapi dengan adanya PPKM membuat perekonomian secara nasional semakin terpuruk yang sangat berimbas pada perekonomian masyarakat Desa karena  masyarakat  Desa  tidak  dapat  beraktifitas  secara  ekonomi  sebagaimana  sebelum adanya  pemberlakuan  PPKM  akibat  Pandemi Covid- 19.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun  2020  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2021  menyebutkan  Pandemi Covid -19  adalah  Bencana  yang  disebabkan  oleh  faktor non alam  disebut Corona  virus Disease 2019 (Covid- 19) yang  mengancam  dan  mengganggu  kehidupan  dan  penghidupan seluruh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan terjadinya dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
Menghadapi  pendemi Covid- 19  dan  untuk  penangananya  Pemerintah  membentuk komite penanganan Covid- 19 melalui   Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2020 Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2020  tentang  Komite  Penanganan Carona  Virus  Disease 2019  ( Covid- 19)  dengan  tujuan  untuk  Pemulihan  Ekonomi  Nasional menyebutkan Pendanaan untuk dukungan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/  kota  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  masing-masing provinsi atau kabupaten/kota.
Menindak  lanjuti  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  (Perpu)  Nomor  1 tahun  2020  Tentang  Kebijakan  Keuangan  negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk Penanganan  Pandemi Carona  Virus  Disease 2019  ( Covid  - 19)  dan/atau  dalam  rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan  negara,  keluar  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa menjelaskan  bahwa penggunaan Dana  Desa  di  Tahun  2020  karena  terdampak  pandemi Covid- 19  diutamakan  dalam  rangka menanggulangi  dampak  pandemi Carona  Virus  Disease 2019  salah  satunya  memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang dimaksud dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah Bantuan  Langsung Tunai Desa  yang  selanjutnya  disingkat  BLT  DD  adalah  pemberian  uang  tunai  kepada  keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pendemi Corona virus Disease 2019 (Covid- 19 ) . Sedangkan menurut Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2020  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2021 menyebutkan yang dimaksud dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)  adalah kegiatan  Pemberian  bantuan  langsung  berupa  dana  tunai  yang  bersumber  dari  Dana  Desa kepada  keluarga  penerima  manfaat  dengan  kriteria  yang  disepakati  dan  diputuskan  melalui
musyawarah Desa, Selain itu Peraturan Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah tertinggal,  dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa  Tahun  2021,  tentang  Dana  Desa,  menyebutkan  yang  dimaksud  dengan  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  adalah  pilihan  program  dan/atau  kegiatan  yang  didahulukan  dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2021 juga menyebutkan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud diatur dan diurus oleh Kepala  Desa  berdasarkan  kewenangan  Desa.  Kewenangan  Desa  berdasarkan  hak  Asal  Usul adalah  yang  merupakan  warisan  yang  masih  hidup  dan  prakarsa  Desa  atau  Prakarsa masyarakat  Desa  sesuai  dengan  perkembangan  kehidupan  masyarakat.  Kewenangan  lokal berskala  Desa  adalah  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat Desa yang telah di jalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa dan prakasa masyarakat Desa.
Desa Marunggi merupakan salah satu Desa penerima Dana Desa dari Pemerintah Pusat melalui  Pemerintahan  Kota  Pariaman  yang  mana  Desa  Marunggi  juga  tidak  terlepas  dari dampak Covid- 19,  kemudian  pada  Tahun  2020  dan  2021  Desa  Marunggi  mengalokasikan sebagian  Dana  Desa  untuk  menanggulangi  dampak  pandemi Covid- 19,  seperti  pemberian Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  kepada  Masyarakat,  kepala  Desa  Marunggi  juga membelanjakan sebagian Dana Desa dalam rangka untuk melakukan Pencegahan Penyebaran Covid- 19, seperti  pembelian  Masker  untuk  dibagikan  kepada  masyarakat,  Penyediaan  alat Pencuci  tangan  di  kantor  Desa  dan  ditempat  tempat  lainnya  seperti  Masjid,  surau,  sekolah dan  tempat  umum  lainnya,  juga  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  agar  masyarakat mengerti  apa  itu Covid- 19  dan  bagaimana  penyebaran Virus  Covid- 19  dengan  tujuan  agar masyarakat  bisa  mencegah  Penyebaran virus  Covid- 19  secara  mandiri.  Menurut  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa,  menyebutkan  bahwa  Priorotas  penggunaan  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  termasuk  kegiatan  dalam  rangka  menanggulangi  dampak  Pandemi Corona  Virus Disease 2019 ( Covid- 19), Sedangkan menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2020  Tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang dimaksud dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainya untuk dibiayai Dana Desa.
Pasal  25  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menyebutkan  Pemerintahan  Desa sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  adalah  kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut nama lain. Selanjutnya Pasal 26 UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menyebutkan  Kepala  Desa  bertugas menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa,  Melaksanakan  Pembangunan  Desa,  pembinaan kemasyarakatan  Desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa.  Sedangkan  Pasal  26  ayat  (2) huruf  C    UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  menyebutkan  dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Kepala  Desa  berwenang  Memegang  Kekuasaan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Desa.  Pasal  26  ayat  (3)  huruf  e  UU  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala  Desa  berhak  memberikan  mandat  pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban  lainnya  kepada Perangkat Desa.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Nomor  8  Tahun  2020  tentang  Desa  tanggap Covid-19 dan  Penegasan  Padat karya Tunai Desa yang menyebutkan bahwa Desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa  (KLB) Covid-19 maka  APBDes  dapat  langsung  diubah  untuk  memenuhi  kebutuhan tanggap Covid-19 di Desa, Kriteria Keadaan Luar Biasa (KLB) diatur dalam Peraturan Bupati atau  Walikota  mengenai  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  maka  sesuai  dengan  berita  acara Pengesahan  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Marunggi  Tahun  2020 melalui Musyawarah Desa disahkan pada tanggal 29 April Tahun 2020 yang disebut dengan Peraturan  Marunggi  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan Balanja Desa Tahun Anggaran 2020.
Sesuai  dengan  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa    Marunggi, Pemerintahan Desa Marunggi  membelanjakan sebagaian Dana Desa untuk  membeli Masker untuk  dibagikan  kemasyarakat,  menyediakan  tempat  pencuci  tangan  ditempat  umum,  dan lain-lain  sebesar  8%  dari  Dana  Desa,  selain  itu  Pemerintahan  Desa  Marunggi  juga memberikan  Bantuan  Langsung  Tunai  kepada  masyarakat  yang  terdampak  maupun  yang terpapar Covid-19 yang juga bersumber dari Dana Desa sebesar 40 %.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yaitu yuridis sosiologis, adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara untuk data primer yang dikumpul serta studi dokumen untuk data sekunder, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dengan cara deskriptif kualitatif secara terstruktur untuk mengidentifikasi terhadap fenomena yang diteliti.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
A. Efektifitas  Pengguna  Anggaran  Dana  Desa  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  di  Desa Marunggi

## 1. Pengalokasian Dana Desa
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  Dana  Perimbangan  yang  diterima  Kabupaten/Kota dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  setelah  dikurangi  Dana Alokasi  Khusus.  Dana  Desa  dialokasikan  oleh  pemerintah  untuk  Desa.  Pengalokasian  Dana Desa  dihitung  berdasarkan  jumlah  Desa  dan  dialokasikan  dengan  memperhatikan  jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan  Desa,  Pembinaan  Kemasyarakat  Desa  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa. Alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  kepada  Desa  perlu  dilaksanakan  secara transparan  dan  akuntabel  dengan  memperhatikan  kemampuan  Anggaran  dan  Pendapatan Belanja Negara.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
205/PMK.07/2019  Tentang  pengelolaan  Dana  Desa  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  kali dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  50/PMK.07/2020  tentang
Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa mengatur bahwa :
a. Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  menyusun  Indikasi  kebutuhan  dan  rencana dana  pengeluaran  Dana  Desa  dengan  memperhatikan  persentase  Dana  Desa  yang ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  kinerja  pelaksanaan  Dana  Desa,  dan Kemampuan Keuangan Negara menjadi dasar penganggaran Dana Desa.
b. Indikasi  Kebutuhan  Dana  Desa  digunakan  sebagai  dasar  penganggaran  Dana  Desa  dan penyusunan arah kebijakan serta alokasi Dana Desa dalam Nota Keuangan dan rancangan APBN.
c. Rincian  Dana  Desa  setiap  Kabupaten/Kota  dialokasikan  secara  merata  dan  berkeadilan berdasarkan :
1) Alokasi Dasar
Pagu alokasi dasar dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana  Desa  dibagi  secara  merata  kesetiap  Desa.  Besaran  Alokasi  Dasar  setiap Kabupaten/Kota  dihitung  dengan  cara  mengalikan  Alokasi  Dasar  setiap  Desa  dengan jumlah  Desa  di  daerah  Kabupaten/Kota.  Alokasi  Dasar  setiap  Desa  dihitung  dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar dengan jumlah Desa secara Nasional. Jumlah Desa sebagaimana  yang  dimaksud  merupakan  data  jumlah  Desa  yang  bersumber  dari Kementerian Dalam Negeri.
2) Alokasi Afirmasi
Pagu  alokasi  afirmasi  dihitung  secara  1,5%  (Satu  koma  lima  persen)  dari  anggaran Dana  Desa  dibagi  secara  proporsional  kepada  Desa  tertinggal  dan  Desa  sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. Status Desa tertinggal dan Desa  sangat  tertinggal  bersumber  dari  data  indeks  Desa  membangun  yang  diterbitkan oleh  Kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  dibidang  Desa.  Data jumlah  penduduk  miskin  bersumber  dari  lembaga  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  dibidang  statistik  atau  Kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan dibidang sosial. Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi  merupakan Desa  tertinggal  dan Desa sangat  tertinggal yang  memiliki  jumlah  penduduk  miskin  terbanyak  yang  berada  pada  kelompok  Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
3) Alokasi Kinerja
Pagu  Alokasi  Kinerja  dihitung  sebesar  1,5%  (satu  koma  lima  persen)  dari  anggaran Dana  Desa  dibagi  kepada  Desa  dengan  kinerja  terbaik.  Desa  dengan  kinerja  terbaik adalah  Desa  yang  dipilih  sebanyak  10%  (sepuluh  persen)  dari  jumlah  Desa  yang memiliki  hasil  penilaian  kinerja  terbaik  berdasarkan  pengelolaan  keuangan  Desa, pengelolaan  Dana  Desa,  capaian  keluaran  Dana  Desa,  capaian  hasil  pembangunan Desa, dengan bobot:
a) 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
b) 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
c) 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
d) 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.
4) Alokasi Formula
Pagu  Alokasi  Formula  dihitung  sebesar  20%  (dua  puluh  persen)  dari  anggaran  Dana Desa  dibagi  berdasarkan  jumlah  penduduk  Desa,  angka  penduduk  miskin  Desa,  luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
a) 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
b) 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
c) 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
d) 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
Angka  kemiskinan  Desa  dan  tingkat  kesulitan  geografis  Desa  masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota. Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan  Indeks  Kemahalan  Kontruksi  (IKK)  Daerah  Kabupaten/Kota  bersumber  dari Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan dibidang sosial, dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.
Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan Indek Kemahalan  Kontruksi  (IKK)  daerah  Kabupaten/kota  disampaikan  oleh  Kementerian Dalam Negeri, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik kepada Menteri  Keuangan  c.q.  Direktur  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  paling  lambat  bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.
Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan Indek Kermahalan Kontruksi (IKK) Daerah kabupaten/kota tidak disampaikan sampai dengan  batas  waktu,  penghitungan  rincian  Dana  Desa  setiap  Daerah  kabupaten/  kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten  kota  tahun  anggaran  sebelumnya.  Data  jumlah  penduduk  Desa,  angka kemiskinan  Desa,  dan  luas  wilayah  Desa  yang  bersumber  dari  Pemerintah  Daerah disampaikan  oleh  Bupati/Walikota  kepada  Menteri  Keuangan  c.q.  Direktur  Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.
d. Berdasarkan  Rincian  Dana  Desa  setiap  Daerah  kabupaten/kota,  Bupati/Walikota melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa. Rincian Dana Desa dialokasikan berdasarkan:
1) Alokasi Dasar Setiap Desa
Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap  Daerah  Kabupaten/kota  dengan  jumlah  Desa  di  daerah  kabupaten/kota  yang bersangkutan.  Dalam  hal  jumlah  Desa  di  Daerah  kabupaten/kota  berbeda  dengan  data jumlah  Desa  mutakhir,  Bupati/Walikota  menyampaikan  pemberitahuan  mengenai perbedaan  jumlah  Desa  tersebut  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  dengan  tembusan kepada Menteri Keuangan c.q . Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
Dalam  hal  jumlah  Desa  di  Daerah  Kabupaten/kota  lebih  sedikit  dibandingkan dengan  data  jumlah  Desa  mutakhir,  Bupati/  Walikota  menghitung  dan  menetapkan rincian  Dana  Desa  setiap  Desa  berdasarkan  rincian  Dana  Desa  setiap  Daerah kabupaten/kota  setelah  dikurangi  dengan  jumlah  Alokasi  Dasar  untuk  selisih  jumlah Desa.
Dalam  hal  jumlah  Desa  di  Daerah  kabupaten/kota  lebih  banyak  dibandingkan dengan  data  jumlah  Desa  mutakhir,  bupati/wali  kota  menghitung  dan  menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan data jumlah Desa mutakhir.
2) Alokasi Afirmasi Setiap Desa
Besaran  Alokasi  Afirmasi  setiap  Desa  sebagaimana  dimaksud  oleh  Peraturan Menteri  Keuangan  (PMK)  No  205/PMK.07/2019.  Alokasi  Afirmasi  diberikan  kepada Desa  tertinggal  dan  Desa  sangat  tertinggal  yang  memiliki  jumlah  penduduk  miskin tinggi.  Menteri  Keuangan c.q. Direktur  Jenderal  Perimbangan  Keuangan menyampaikan  surat  pemberitahuan  mengenai  daftar  Desa  tertinggal  dan  Desa  sangat tertinggal kepada Bupati/Walikota.
3) Alokasi Kinerja Setiap Desa
Besaran  Alokasi  Kinerja  setiap  Desa  sebagaimana  dimaksud  oleh  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 juga menyebutkan alokasi kinerja
setiap Desa diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik. Menteri Keuangan c.q. Direktur  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  menyampaikan  surat  pemberitahuan mengenai daftar Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja kepada bupati/wali kota.
4) Alokasi Formula Setiap Desa Besaran Alokasi Formula setiap dihitung dengan bobot:
a) 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
b) 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
c) 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
d) 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis. Angka  kemiskinan  Desa  dan  tingkat  kesulitan  geografis  Desa,  masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa. IKG Desa bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistic
2. Pemanfaatan  Dana  Desa  Untuk  Kegiatan  Menanggulangi  Dampak  Ekonomi  Atas Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Marunggi
Penggunaan  Dana  Desa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No 40/PMK.07/2020,  diprioritaskan  untuk  membiayai  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat  ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa,  peningkatan kualitas  hidup  manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan  dan  dituangkan  dalam  rencana kerja Pemerintah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi  dampak  ekonomi  atas  pandemi Corona  Virus  Disease  2019  (Covid- 19), antara lain berupa:
a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid -19) ; dan/atau
b. Jaring Pengaman Sosial di Desa.
Jaring  Pengaman  sosial  di  Desa  berupa  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai penerima manfaat. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai. Syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
b. Tidak termasuk penerima bantuan program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja;
Di  Desa  Marunggi  sendiri  pelaksanan  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Dana  Desa dilakukan  melalui  Tim  Relawan  Desa  Marunggi  yang  dibentuk  oleh  Pemerintahan  Desa Marunggi dengan jumlah awal penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa  (BLT DD) ada  136  Kepala  Keluarga  setelah  itu  ada  penambahan  sebanyak  43  Kepala  Keluarga sehingga  total  penerima  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa          (BLT  DD)    adalah  179 Kepala Keluarga.
Pada  saat  pendataan    Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT  DD)  di  Desa Marunggi oleh Tim Relawan Desa Melawan Covid- 19 menimbulkan masalah diantaranya:
a. Adanya Kepala Keluarga yang telah meninggal  dunia terdaftar sebagai penerima BLT DD;
b. Adanya  Kepala  Kelurga  yang  sudah  terdaftar  dalam  daftar  penerima  BLT  Bansos Kemensos, Provinsi dan Kota;
c. Adanya  Kepala  Keluarga  yang  penerima  Pensiunan  terdaftar  sebagai  penerima  BLT- DD;
d. Tidak  adanya  data  masyarakat  yang  melakukan  isolasi  mandiri  yang  diberikan  oleh Dinas Kesehatan, sehingga tidak terdaftar sebagai Penerima BLT DD;
e. Ada warga Desa Marunggi yang terdaftar sebagai warga dan tercatat  sebagai Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa akan tetapi tidak berdomisili di Desa Marunggi;
f. Ada  Warga  yang  berdomisili  di  Desa  Marunggi  yang  terpapar Covid- 19  akan  tetapi tidak  terdaftar  sebagai  waraga  Desa  Marunggi  karena  pulang  dari  rantau  terdampak Covid -19;
Dari  permasalahan  tersebut  pihak  Pemerintahan  Desa  Marunggi    melakukan koordinasi  dengan  pihak  BANK  BNI  agar  pencairan  BLT  DD  dapat  dialihkan  kepada anggota  keluarga  lain  dengan  cara  dilakukan  pembatalan  buku  tabungan  kepada  yang bersangkutan,  berdasarkan  wawancara  dengan  mantan  Kepala  Desa  Marunggi  bapak Adrizal  yang  menjabat  sebagai  kepala  Desa  Marunggi  di  masa  pandemi Covid -19    dari tahun  2015  sampai  pada  bulan  Agustus  2021,  beliau  menyampaikan  ada  warga  Desa Marunggi  yang  terpapar Covid -19  dan  melakukan  Isolasi  Mandiri  tapi  tidak  Terdata sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, hal itu terjadi  karena tidak adanya laporan secara tertulis dari Dinas Kesehatan kepada Pemerintahan Desa Marunggi terkait adanya  warga  masyarakat  Desa  Marunggi  yang  terpapar Covid -19  sehingga  pendataan Calon  Penerima  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT  DD)  terutama  masyarakat yang  terpapar Covid -19  dan  yang  melakukan  isolasi  mandiri  di  Desa  Marunggi  tidak seluruhnya  terdata,  sebagian  data  calon  penerima  BLT  DD  yang  didapatkan  oleh  tim relawan hanya dari laporan masyarakat saja dan dari orang yang melaporkan diri ke kantor Desa.  Berdasarkan  Surat  Edaran  Menteri  Keuangan  Nomor  SE-2/PK/2021  tentang Penyesuaian  Penggunaan  Anggaran  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  tahun  Anggaran 2021  untuk  Penangan  Pandemi Corona  Virus  Disese 2019  menyebutkan  dalam  rangka pelaksanaan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  masyarakat  (PPKM)  mikro  di  Desa, Dana  Desa  ditentukan  Penggunaanya  ( earmarked )  antaranya  paling  sedikit  sebesar  8% (delapan persen) dari Dana Desa  yang diterima oleh masing masing Desa untuk kegiatan penanganan pandemi Covid -19 yang merupakan kewenangan Desa untuk aksi Desa aman Covid -19  dan  satuan  tugas  Desa  aman Covid -19,  sehingga  dana  sebesar  8%  dari  Dana Desa yang diterima untuk Penanganan Covid -19 oleh tim relawan Desa melawan Covid -19 tidak mencukupinya.
Dana  Desa  sebesar  8%  tersebut  hanya  dapat  digunakan  untuk  pembelian  masker untuk dibagikan kepada masyarakat, pembelian cairan pembersih tangan ( Hand Sanitizer ), penyediaan alat pencuci tangan dengan air mengalir yang di peruntukan di tempat-tempat umum  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  pembelian  sembako  untuk  dibagikan kepada  masyarakat  yang  terdampak  maupun  yang  terpapar Covid -19,  sembako  juga dibagikan  kepada  masyarakat  yang  ingin  melakukan  Vaksinasi,  serta  pembuatan Posko Covid -19 di Balai Desa, tetapi masih banyak lagi warga yang tidak mendapatkan Bantuan berdasarkan tempat tinggal.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2020  tentang  Desa  Tanggap Covid -19 dan Penegasan Padat karya Tunai Desa menyebutkan, Tugas Relawan Desa Lawan Covid - 19 adalah:
a. Melakukan Pencegahan melalui langkah- langkah sebagai berikut :
1) Melakukan  Edukasi  melalui  Sosialisasi  yang  tepat  dengan        menjalankan  perihal informasi  terkait  dengan Covid- 19,  baik  gejala,  cara  penularan,  maupun  langkah- langkah pencegahan;
2) Mendata Penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki sakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainya;
3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
4) Melakukan  penyemrotan  disinspektan  dan  menyediakan  cairan  pembersih  tangan ( han sanitizer ) di tempat umum seperti Balai Desa;
5) Menyediakan  alat  kesehatan  untuk  deteksi  dini  perlindungan,  serta  pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid -19;
6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid -19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain lain;
7) Melakukan  deteksi  dini  penyebaran Covid -19  dengan  memantau  pergerakan masyarakat melalui :
a) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
b) Pencatatan keluar masuk warga Desa setempat ke daerah lain;
c) Pendataan  warga  Desa  yang  baru  datang  dari  rantau,  seperti  buruh  migran  atau warga yang bekerja di kota kota besar;
b. Pemantauan Perkembangan Orang dalam  Pantauan (ODP) dan pasien dalam  Pantauan (PDP) Covid -19
c. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau   kerumunan banyak orang, seperti  pengajian,  pernikahan,  tontonan  atau  hiburan  masa,  dan  hajatan  atau  kegiatan serupa lainya;
Selain itu Tim Relawan Desa melawan Covid -19 juga mempunyai tugas melakukan penanganan  terhadap  warga  Desa  korban Covid -19  malalui  langkah-  langkah  sebagai berikut :
a. Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
b. Penyiapan ruang isolasi di Desa;
c. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari  daerah terdampak Covid -19 untuk melakukan isolasi diri;
d. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
e. Menghubungi  petugas  medis  dan/atau  Badan  Penanggulangan  Bencana    Daerah (BPBD)  uantuk  langkah  atau  tindak  lanjut  berikutnya  terhadap  warga  yang  masuk ruang isolasi;
f. Senantiasa  melakukan  koordinasi  secara  intensif  dengan  pemerintah  kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020  Tentang  Pengeloaan  Dana  Desa  menyebutkan  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT)  Desa  sebagaimana  dimaksud  diberikan  kepada  keluarga  penerima  manfaat yang  paling  sedikit  memenuhi  sebagai  berikut,  keluarga  miskin  atau  tidak  mampu  yang berdomisili di Desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan  (PKH),  Kartu  Sembako,  kartu  prakerja,  bantuan  Sosial  Tunai,  dan  program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2020  Tentang  Prioritas  Penggunaan Dana Desa tahun 2021 menyebutkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian  bantuan  langsung  berupa  dana  tunai  yang  bersumber  dari  Dana  Desa  kepada
keluarga  penerima  manfaat  dengan  kriteria  yang  disepakati  dan  diputuskan  melalui musyawarah Desa, artinya Kepala Desa bersama sama BPDesa Desa Marunggi berwenang menentukan siapa saja penerima BLT DD di Desa Marunggi.
Verifikasi  calon  Penerima  Bantuang  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT  DD)  oleh kepala Desa Marunggi adalah berdasarkan kartu Keluarga (KK) dan kartu tanda Penduduk (KTP)  setempat,  jika  calon  Penerima  BLT  DD  tidak  mempunyai  KK  dan  KTP  setempat (Desa  Marunggi),  maka  tidak  berhak  untuk  mendapatkan  BLT  DD  dan  dikeluarkan  dari daftar  calon  penerima  BLT  DD.  Berdasarkan  Verifikasi  KK  dan  KTP  yang  demikian dilapangan menimbulkan masalah seperti ada warga yang telah meninggal dunia terdaftar sebagai  calon  Penerima  BLT  DD,  ada  warga  terdata  sebagai  Penerima    BLT  DD  juga terdata  sebagai  penerima  BLT  Kemensos,  Provinsi  dan  Kota,  ada  juga  warga  yang mendapatkan pensiun sebagai pensiunan PNS juga tercatat sebagai penerima BLT DD, ada warga  yang  tercatat  sebagai  warga  Desa  Marunggi  yang  berdomisili  di  luar  Desa Marunggi  tercatat  sebagai  Penerima  BLT  DD    sesuai  dengan  surat  laporan  kepala  Desa Marunggi  ke Wali Kota Pariaman.
Tetapi  Kendala  lain  yang  terjadi  dilapangan  adalah  adanya  warga  Desa  Marunggi yang  berdomisili  di  Desa  Marunggi  tetapi  KK  dan  KTPnya  tidak  tercatat  sebagai  warga Desa  Marunggi  yang  terdampak Covid -19,  yang  tidak  bisa  bertahan  hidup  di  Kota kemudian  pulang  kampung  karena  pendemi Covid -19,  kendala  lain  adalah  karena keterbatasan  tenaga  dan  waktu  tim  relawan  tidak  semuanya  bisa  mendata  warga  yang terpapar Covid- 19, sehingga ada warga Desa yang terpapar dan melakukan Isolasi mandiri tidak  terdata  sebagai  penerima  BLT  DD  dan  sembako  dari  Dana  Desa,  harapan  bapak Adrizal  untuk  kedepanya  semua  warga  Desa  Marunggi  yang  berdomisili  di  Desa Marunggi bisa menerima BLT dan Sembako Dana Desa, karena itu harus ada aturan yang jelas  untuk mengaturnya, selain itu harus ada pemberitahuan secara resmi (secara tertulis) kepada  pemerintahan  Desa  dari  Dinas  terkait  tentang  pemberitahuan  bagi  warga  yang terpapar  dan  melakukan  isolasi  mandiri    agar  pembagian  BLT  DD  kepada  masyarakat tepat sasaran dan mempuyai dasar.

## B. Legitimasi Penggunaan Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Marunggi
Badan Permusyawaratan Desa Marunggi memiliki peran yang strategis dalam mengatur pelaksanaan  Pemerintahan  Desa.  Institusi  ini  memiliki  kewenangan  yang  kuat  dan dilegitimasi  oleh  masyarakat.  Setiap  peraturan  Pemerintahan  Desa  mesti  ada  peran  serta Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPDes)  untuk  merumuskan  dan  mensyahkanya.  Untuk menghadapi Covid -19  ini  Badan  Permusyawaratan  Desa  Marunggi  dan  Kepala  Desa Marunggi dengan kesepakatan bersama telah memutuskan Peraturan Desa Marunggi dengan mengeluarkan  Peraturan  Desa  Marunggi  Nomor  3  tahun  2020  tentang  Perubahan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran  (TA) 2020. Salah satu pertimbangan lahirnya perubahan  APBDes  tersebut,  karena  telah  terjadi  wabah  pandemi Covid -19  yang perkembanganya  tidak  sesuai  dengan  rencana  anggaran  yang  telah  ditetapkan  dalam Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  karena  adanya  perubahan  Pendapatan,  belanja  dan pembiayaan  perlu  dilakukan  perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Tahun Anggaran 2020 yang di tetapkan pada tanggal 28 April 2020.
Aggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  tahun  Anggaran  2020  semula  sebesar  Rp. 2.812.321.047,- ( dua milyar delapan ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat puluh  tujuh  ribu  rupiah)  bertambah  /berkurang  sejumlah  Rp.  115.059.501,-  (seratus  lima belas  juta  lima  puluh  sembilan  ribu  lima  ratus  satu  rupuah)  sehingga  APBDes  setelah perubahan menjadi Rp. 2.697.261.546,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  (APBDes)  Desa  Marunggi  Nomor  3  Tahun  2020 adalah menjadi dasar pagi Pemerintahan Desa untuk melakukan belanja Desa terutama untuk Dana  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT  DD)  tahun  2020  untuk  masyarakat  yang terdampak Covid -19,  serta  pembelian  Alat  Pelindung  Diri  (APD)    untuk  menghambat penyebaran Covid- 19  seperti  membeli  Masker  untuk  dibagikan  kepada  masyarakat, penyediaan alat Pencuci  tangan dengan air mengalir di  tempat  umum,  seperti di  balai Desa, Masjid, dan disekolah, pembelian Hand Sanitizer , Pembagian Sembako kepada masyarakat yang  terdampak  maupun  yang  terpapar Covid -19,  dan  pembagian  Sembako  kepada masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi Covid -19 serta untuk pendirian Posko Covid -19 di Balai Desa.
Landasan yang dipakai oleh Pemerintahan Desa untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)  tahun 2020 adalah :
1. Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Nomor  6  Tahun  2020  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
3. Surat  Edaran Menteri  Desa, PDT dan Transmigrasi  Nomor :  8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid -19 dan Penegasan Padat Karya Tunai;
4. Surat Himbauan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
PK.02.01/B.VI/839/2020  tentang  Himbauan  tentang  upaya  pencegahan  penularan Covid - 19 di Tempat Kerja;
5. Keputusan  Wali  Kota  Pariaman  Nomor  101/360/2020  tentang  Penetapan  Status  Keadaan Tertentu  Darurat  Bencana  Wabah  Penyakit  Akibat  Corona  Virus  Disease  ( Covid -19)  di Kota Pariaman;
6. Surat  Edaran  Walikota  Pariaman  Nomor  412/228/DPMD/Pemdes-2020  tantang Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT- Dana Desa);
7. Surat  Edaran  Walikota  Pariaman  Nomor  412/225/DPMD/Pemdes-2020  tantang  Desa Tanggap Covid- 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020  tentang  Pengelolaan  Dana  Desa  menyebutkan  Dana  Desa  adalah  dana yang bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara  (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  Pemerintah,  Pelaksanaan  Pembangunan Pembinaan Kemasyrakatan dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
Dimasa  pandemi Covid -19  prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  adalah  berdasarkan peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia nomor 13 tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 adalah Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa,  seperti
pencegahan  penyebaran Covid -19  ditengah  masyarakat  dan  pembagian  Bantuan  Langsung Tunai kepada masyarakat yang terdampak dan terpapar Covid -19.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigarsi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa tanggap Covid -19 dan Penegasan Padat karya Tunai Desa menyebutkan bahwa Surat Edaran ini menjadi dasar bagi perubahan  APBDes  untuk  menggeser  pembelanjaan  bidang  dan  Sub  bidang  lain  menjadi bidang  penanggulangan  bencana,  keadaan  darurat  dan  mendesak  Desa  dan  bidang pelaksanaan  pembangunan  Desa  untuk  kegiatan  Padat  karya  Tunai  Desa  (PKDT).  Maka berdasarkan  Surat  Edaran  itulah  Kepala  Desa  Marunggi  bersama  sama  dengan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPDes)  membuat  Peraturan  Desa  Marunggi  Nomor  3  tahun  2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020 ditetapkan pada  tanggal  29  April  2020.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Marunggi  tahun Anggaran 2020 semula sebesar Rp. 2.812.321.047,- (dua milyar delapan ratus dua belas juta tiga  ratus  dua  puluh  satu  ribu  empat  puluh  tujuh  rupiah)  bertambah/berkurang  sebesar  Rp. 115.059.501,-  (seratus  lima  belas  juta  lima  puluh  sembilan  ribu  lima  ratus  satu  rupiah) Sehingga  berubah  menjadi  sebesar  Rp.  2.697.261.546,-  (dua  milyar  enam  ratus    sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
Bahwa pada bulan April 2020 Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa  Marunggi  membentuk  Tim  Relawan Covid -19  Tim  tersebut  bertugas  untuk  mendata warga  yang  terdampak Covid -19  sebagai  calon  Penerima  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana Desa  (BLT  DD),  setelah  data  terkumpul,  kepala  Desa  memilah  data  dengan  berdasarkan Kertu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terdaftar sebagai  warga Desa Marunggi.  Sehingga  bagi  warga  Desa  Marunggi  yang  berdomisili  di  Desa  Marunggi  tetapi tidak mempunyai KK dan KTP Desa Marunggi di keluarkan dari Calon Penerima BLT DD.
Pelaksanaan  pemberiaan  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Dana  Desa  tahun  2020  di Desa Marunggi selesai dilaksanakan pada bulan Juni 2020 sebagaimana surat laporan Kepala Desa  Marunggi  Nomor  71/Pem/MRG/VI-2020  kepada  Walikota  Pariaman  tanggal  16  Juni 2020.  Namun  Pelaksanan  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Dana  Desa  tahun  2020  di  Desa Marunggi dengan total Penerima sebanyak 179 KK menimbulkan permasalahan karena Tim Relawan  Desa Lawan Covid- 19 tidak memiliki  Data yang akurat  dan sah dalam melakukan pendataan  calon  Penerima  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Dana  Desa  tahun  2020  di  Desa Marunggi karena Tim Relawan hanya berdasarkan usulan dari setiap Dusun  dan laporan dari masyarakat  serta  dari  masyarakat  yang  melaporkan  diri  bagi  calon  Penerima  Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, namun setelah dilakukan verifikasi ditingkat Kecamatan ditemukan  Calon  Penerima  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Dana  Desa  ditemui  data  yang tercatat sebagai Pensiunan dan dua Kepala Keluarga ganda dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT)  Kemensos,  sehingga  dibatalkan  oleh  Pemerintahan  Desa  dengan  mengirim  surat kepada  Bank  Negara  Indonesia  (BNI)  sebagai  pihak  yang  akan  menyalurkan  dana  kepada masyarakat.
Namun disisi lain, masih banyak masyarakat yang belum menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2020 di Desa Marunggi, padahal warga tersebut adalah warga yang  terdampak Covid -19,  diantara  Warga  Marunggi  yang  terkena virus Covid -19  serta warga yang melakukan isolasi mandiri, orang-orang tersebut tidak terdata oleh Tim Relawan
karena  tidak  adanya data resmi dari dinas terkait bagi  warga yang terpapar Virus  Covid -19 dan warga yang melakukan isolasi mandiri.
Seharusnya Tim relawan yang mengumpulkan data dalam menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2020 di Desa Marunggi dengan data resmi, sehingga pembagian BLT DD bisa tepat sasaran dan efisien. Adanya warga yang terdampak dan  terpapar  serta  melakukan  isolasi  mandiri  yang  tidak  mendapatkan  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT)  Dana  Desa  tahun  2020  diketahui  setelah  selesainya  pemberian  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  Dana  Desa,  padahal  mereka  adalah  orang  yang  paling  diutamakan dalam menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi Covid- 19  di  Desa  Marunggi  tahun  2020  berdasarkan  hasil  penelitan,  belum dijalankan  secara  maksimal  sehingga  Bantuan  Lansung  Tunai  Dana  Desa  (BLT  DD)  dan bantuan Sembako kepada Masyarakat tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan.

## KESIMPULAN
Efektivitas  Penggunaan  Anggaran  Dana  Desa  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Desa Marunggi berdasarkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  Marunggi  tahun  anggaran  2020  dimana  sebagian  dana  desa  tersebut  disalurkan  untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2020 serta Pembelian Alat Pelindung Diri (APD).  Pemberian  Bantuan  Langsung  Tunai  Desa  bertujuan  untuk  menjaga  daya  beli masyarakat  miskin  di  Perdesaan  yang  terdampak  situasi  virus  Carona  (Covid-19).  Syarat penerimanya  adalah  keluarga  miskin  yang  bukan  termasuk  penerima  Program  Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja.  Tahapan pemberian BLT adalah :
a. Pembagian POKJA Pendaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
b. Pendataan Usulan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
c. Verifikasi Usulan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
d. Musyawarah Desa Penetapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
e. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
Efektivitas Penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran Pada Masa  Pandemi Covid-19 di  Desa  Marunggi  Kecamatan  Pariaman  Selatan  Kota  Pariaman belum  dijalankan  secara  maksimal  sehingga  Bantuan  Lansung  Tunai  Dana  Desa  (BLT  DD) dan bantuan sembako kepada masyarakat tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan.
Kendala dalam Penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran Pada  Masa  Pandemi Covid-19 di  Desa  Marunggi  Kecamatan  Pariaman  Selatan  Kota Pariaman disebabkan karena :
a. Adanya Kepala Keluarga yang telah meniggal dunia terdaftar sebagai penerima BLT DD;
b. Adanya  Kepala  Kelurga  yang  sudah  terdaftar  dalam  daftar  penerima  BLT  Bansos Kemensos, Provinsi dan Kota;
c. Adanya Kepala Keluarga yang penerima Pensiunan terdaftar sebagai penerima BLT DD;
d. Tidak adanya data masyarakat yang melakukan isolasi mandiri yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, sehingga tidak terdaftar sebagai Penerima BLT DD;
e. Ada warga Desa Marunggi yang terdaftar sebagai warga dan Tercatat  sebagai Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa akan tetapi tidak berdomisili di Desa Marunggi;
f. Ada Warga yang berdomisili di Desa Marunggi yang terpapar Covid- 19 akan tetapi tidak terdaftar sebagai waraga Desa Marunggi karena Pulang dari rantau Terdampak Covid -19.
Legitimasi  Penggunaan  Anggaran  Dana  Desa  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Desa Marunggi  berdasarkan  Surat  Edaran  Walikota  Pariaman  Nomor  412/228/DPMD/Pemdes- 2020  tantang  Penggunaan  Dana  Desa  Untuk  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT-  Dana  Desa) namun  tidak  mempertimbangkan  data  penerima  BLT  yang  sah  terkait  dengan  masyarakat yang terdampak Covid-19 dan warga yang melakukan isolasi mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Dea Malinda, Efektivitas  Penggunaan  Dana Desa Dalam Pembangunan  Infrastruktur  Pada Masa  Pandemic  Covid-19  Di  Desa  Benuang  Kecamatan  Talang  Ubi  Kabupaten  Pali,
Skripsi,  Universitas  Sriwijaya  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Jurusan  Ilmu Administrasi Publik, Palembang, 2022.
Eny  Kusdarini, Dasar-dasar  Hukum  Adminstrasi  Negara  dan  Asas-asas  Umum Pemerintahan yang Baik, UNY Press, Yokyakarta, 2011. Harry  Christian  Marpaung, Aspek  Hukum  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  TA  2020 Pada Masa Pandemic Covid-19, Warta Pemeriksa Edisi 11, Jakarta, 2020. Kementrian Keuangan RI, Buku Pintar Dana Desa ,  Kemenkeu, Jakarta, 2017. Laurensius  Arliman  S,  Jurnal: Tinjauan  Kedudukan  Pengguna  Anggaran  dan  Kuasa Pengguna Anggaran, Arena Hukum, Jakarta, 2015. Muhammad  Luthfi  Musthafa,  Tesis  : Implementasi  Pencairan  dan  Pengelolaan  Dana  Desa (DD)  dan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kecamatan  Bener  Kabupaten  Purworejo Tahun Anggaran 2016, Pascasarjana UII Yogyakarta, 2017.
Nadhifah  Nurul  Muthiah ,  Tingkat  Pengetahuan  Dan  Upaya  Masyarakat  Tentang Pencegahan  Penuralan  Covid-19  Di  Kecamatan  Tamalanrea,  Kota  Makasar ,  Skripsi, Universitas  Hasanuddin  Makasar  Fakultas  Kedokteran  Program  Studi  Pendidikan Dokter, Makasar, 2020.
Yunus, N.R., & Rezki, A. Kebijakan Pemberian Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Crona Virus-19 , SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i Jakarta, 2020.