Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## HAK ATAS KESETARAAN DAN ANTI-DISKRIMINASI KELOMPOK IDENTITAS GENDER NETRAL ( NON-BINARY) DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
Miftakhur Rohmah 1 , Wiwik Afifah 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
E-mail: Pluviohile.em@gmail.com 1 , wiwik4fifah@gmail.com 2

## ABSTRACT
Knowledge about non-binary gender identity has become increasingly widespread over the past few years, but that does not mean that these groups are not discriminated and have received recognition in Indonesian positive law. The purpose of this article is to identify human rights violations by the state as a result of the lack of recognition of non-binary gender identity groups in Indonesian positive law. The research method used in making this scientific article is normative. The approach used is statute approach and comparison approach of Indonesian law with Australia and Argentina. The results of this study prove that there are human rights violations against non-binary gender identity groups  by  the  state  in  the  form  of  violations  of  the  right  to  equality  before  the  law  and  non- discrimination.s
Keywords: gender identity, non-binary, violation.

## ABSTRAK
Pengetahuan  mengenai  identitas  gender  non-binary  semakin  luas  tersebar  selama  beberapa tahun  terakhir,  namun  tidak  berarti  kelompok  tersebut  tidak  mendapatkan  diskriminasi  dan telah mendapatkan hak rekognisi dalam hukum positif Indonesia. Tujuan dari atikel ini adalah mengindentifikasi pelanggaran hak asasi manusia oleh negara akibat dari tidak adanya rekognisi terhadap  kelompok  identitas  gender  non-binary  dalam  hukum  positif  Indonesia.  Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan artikel ilmiah ini adalah yuridis normative. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan perbandingan hukum Indonesia dengan negara Australia dan Argentina. Hasil penelitian ini membuktikan adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok identitas gender netral non binary oleh negara berupa pelanggaran hak atas persamaan dihadapan hukum dan non-diskriminasi.
Kata kunci: gender identity, non-binary, violation.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  multikultural  yang  diwarnai  oleh  berbagai macam perbedaan sebagai akibat dari kondisi kewilayahan, suku bangsa, budaya, agama dan  adat  istiadat.  Multikultural  juga  terkait  dengan  pandangan  seseorang  mengenai ragam  kehidupan  di  dunia  maupun  kebijakan  kebudayaan  yang  menekankan  tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut nilai-nilai, sistem, kebiasaan, dan politik yang mereka anut.[1] Konsep multikulturalisme pada dasarnya menyokong gagasan mengenai perbedaan  dan  heterogenitas,  sekaligus  mendorong  isu  kesetaraan  antara  kelompok mayoritas dan minoritas dalam hukum. Pengakuan, perlindungan hukum dan jaminan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
kesetaraan di hadapan hukum semua kelompok yang tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Pada  perkembangannya,  dengan  kemunculan  gerakan  sosial  secara  global,  akses yang lebih besar ke media dan informasi, serta politik demokrasi yang didasarkan pada cita-cita kesetaraan telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan kelompok minoritas. Tak hanya pengakuan terhadap minoritas dalam keberagaman ras, sosial dan budaya yang menjadi sorotan namun juga perbedaan identitas gender.
Identitas  gender  merupakan  pengertian  dan  kesadaran  seseorang  mengenai gendernya  sendiri.  Identitas  gender  seseorang  dapat  selaras  dengan  seksnya  yang ditunjuk  saat  lahir  atau  justru  sepenuhnya  berbeda  dan  ditentukan  sesuai  ekspresi gender  yang  ia  kehendaki  sebagai  manusia  merdeka.[2]  Identitas  gender  biasanya ditetapkan saat lahir dan menjadi fakta sosial dan hukum sejak saat itu. Namun, banyak orang  yang  mengalami  masalah  dengan  jenis  gender  yang  tercatat  saat  lahir  karena Identitas gender mengacu pada pengalaman internal dan individual setiap orang yang dirasakan secara mendalam tentang gender.[3] Hal tersebut memunculkan konflik antara sosial  dan  hukum  ruang  ketika  kelompok  non-binary  diharuskan  berurusan  dengan dokumen  administrasi,  seperti  KTP  (Kartu  Tanda  Penduduk),  SIM  (Surat  Izin Mengemudi), kartu jaminan kesehatan, ijazah sekolah, maupun dokumen-dokumen lain yang mencantumkan nama dan gender yang tidak dianggapnya sesuai. Hal tersebut dapat berdampak secara psikologis seperti rasa takut dan merasa tidak aman untuk mengurus dokumen tersebut maupun fisik, yaitu kekerasan yang berakibat pada kematian karena dianggap  tidak  sesuai  dengan  prinsip  heteronormativitas  gender  yang  dianut masyarakat.[4]
Berkaitan  dengan  urain  latar  belakang,  maka  penulis  akan  membahas  beberapa yang menjadi pokok penjelasan. Dimulai dari bagaimana seharusnya hak yang diterima oleh kelompok identitas gender netral(non-binary) dan bagaimana perlindungan hukum yang  paling  baik  digunakan  mengacu  pada  kedua  negara  pembanding  (Australia  dan Argentina).
Dalam penelitian ini, penulis menyertakan lima jurnal internasional dan nasional penelitian sebelumnya yang membahas mengenai identitas gender khususnya identitas gender netral non-binary:
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
1. Penelitian  dengan  judul  Perlindungan  Hukum  Akan  Pluralisme  Gender  Dan Orientasi Seksual di Indonesia yang ditulis oleh Annida Aqiila Putri & Fida Aifiya Chusna pada tahun 2019. Jurnal ini berfokus pada perlindungan hukum atas hak kebebasan berekspresi adalah salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh  beragam  identitas  gender  dan  orientasi  seksual  di  Indonesia  yang  salah satunya membahas mengenai kelompok gender netral suku bugis, calabai. [5]
2. Penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minori Ompok Minoritas Gender Seba Gender Sebagai Implementasi Pemenuh Asi Pemenuhan Hak Asasi Ak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus Lgbt di Indonesia, India, dan Brunei  Darussalam)  yang  ditulis  oleh  Nindra Wahyu Hapsari  pada  tahun  2019. Jurnal  ini  berfokus pada  membahas  mengenai  pelanggaran  atas  hak komunitas LGBTQ+ yang merupakan ranah privat yang masuk dalam hak sipil yang dijamin oleh HAM dan dilindungi hukum. Jurnal ini membahas pengaturan perlindungan hukum terhadap kelompok LGBTQ+ dan pilihan identitas gender secara general pada negara India dan Brunei.[6]
3. Penelitian dengan judul The Education For Gender Equality And Human Rights In Indonesia: Contemporary Issues And Controversial Problems oleh Ayu Maulidina Larasati  dan  Novia  Puspa  Ayu.  Fokus  penelitian  ini  adalah  Identifikasi permasalahan  hukum  yang  menyangkut  permasalahan  hak  asasi  manusia  yang terjadi  dalam  dunia  pendidikan  Indonesia,  khususnya  mengenai  diskriminasi gender. Walaupun tidak spesifik mengenai non-binary, korelasi dengan penelitian ini  adalah  pentingnya  hukum  Indonesia  dalam  membentuk public  knowledge mengenai  gender  dalam  tatanan  pendidikan  guna  mengurangi  diskriminasi terhadap kelompok minoritas gender.[7]
4. Holzer, Lena. (2020). Smashing the Binary? A new era of legal gender registration in  the  Yogyakarta  Principles  Plus.  Fokus  dari  penelitian  ini  adalah  Fokus pengkajian  ilmu  hukum  tentang  gender non-binary pada  hukum  internasional Yogyakarta Principle. [8]
5. Penelitian dengan judul Gender Recognition as a Human Right oleh Holning Lau Artikel ini berfokus pada perlindungan kelompok non-binary dari kekerasan dan diskriminasi  tidak  memerlukan  penciptaan  seperangkat  hak  khusus  dan  tidak memerlukan  pembentukan  standar hak  asasi  manusia  internasional yang  baru.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Kewajiban hukum Negara untuk melindungi hak asasi manusia kaum non-binary sudah baik ditetapkan dalam hukum hak asasi manusia internasional berdasarkan Deklarasi Universal Manusia Hak dan kemudian menyetujui perjanjian hak asasi manusia  internasional.  Penelitian  sebelumnya  diperlukan  guna  melihat  hukum internasional yang mengakomodir hak dan telah di ratifikasi oleh hukum positif Indonesia dalam jurnal ini. [9]
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Menurut  Peter  Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip dan doktrin hukum yang telah ada guna menjawab isu hukum[10] yang dalam jurnal ini merupakan identifikasi pelanggaran hak asasi manusia atas tidak adanya rekognisi dalam hukum positif terhadap kelompok identitas gender netral (non-binary). Pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach) dengan  membandingkan  hukum negara yang telah mengakomodir pilihan gender ketiga dalam hukum yaitu Australia dan Argentina dengan hukum positif di Indonesia
Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Kelompok  Identitas  Gender  Netral  ( Non-Binary) dalam hukum positif Indonesia
Hak  atas  kesetaraan  menegaskan  bahwa  semua  manusia  dilahirkan  bebas  dan setara. Kesetaraan mengandaikan bahwa semua individu memiliki hak yang sama dan layak  mendapatkan  tingkat  penghormatan  yang  sama.  Semua  orang  berhak  untuk diperlakukan  sama.  Bahwa  undang-undang  dan  kebijakan  pemerintah  tidak  boleh diskriminatif.  Otoritas publik juga  tidak boleh menerapkan  atau  menegakkan  undang- undang, kebijakan, dan program dengan cara yang diskriminatif atau sewenang-wenang sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Non-diskriminasi  merupakan  bagian  integral  dari  prinsip  kesetaraan.  Hal  ini memastikan bahwa tidak seorang pun ditolak haknya karena faktor-faktor seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau  sosial,  properti  atau  kelahiran.  Selain  alasan  tersebut,  diskriminasi  atas  dasar tertentu lainnya juga dapat dilarang. Alasan-alasan ini termasuk usia, kebangsaan, status perkawinan, kecacatan, tempat tinggal dalam suatu negara dan orientasi seksual.[11]
Terdapat keadaan tertentu dimana seseorang dapat diperlakukan secara berbeda untuk  mencapai  kesetaraan[12].  Ini  karena  perbedaan  di  antara  orang-orang  dapat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
mempersulit mereka untuk menikmati hak-hak mereka tanpa dukungan. Perlakuan yang berbeda  mungkin  tidak  termasuk  diskriminasi  yang  dilarang  jika  kriteria  pembedaan tersebut masuk akal dan objektif dan jika tujuannya adalah untuk mencapai suatu tujuan yang sah menurut Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.[13]
Hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi mencakup kewajiban positif dan negatif menahan  diri  dari  diskriminasi  atau  mengikis  kesetaraan  serta  kewajiban  melindungi dan memajukan pemenuhan dan penikmatan hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi bagi  semua  orang  yang  tercantum  tercantum  dalam  pasal  2(1)  dan  26  Kovenan Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik  atau  International  Covenant  on  Civil  and Political Rights, disingkat ICCPR.
Pasal 2 (1) ICCPR menerapkan prinsip non diskriminasi menyatan bahwa Setiap Negara Bagian kepada Kovenan saat ini berusaha untuk menghormati dan memastikan semua orang di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksi hak yang diakui dalam Kovenan saat  ini,  tanpa  membedakan  apapun  seperti  ras,  warna,  jenis  kelamin,  bahasa,  agama, politik  atau  pendapat  lain,  nasional  atau  sosial  asal,  properti,  kelahiran  atau  status lainnya.
Pasal 26 ICCPR menetapkan prinsip kesetaraan: Semua orang sama di depan hukum dan  berhak  tanpa  diskriminasi  untuk  perlindungan  hukum  yang  sama.  Dalam  hal  ini, hukum harus melarang diskriminasi dan jaminan kepada semua orang yang sama dan efektif  perlindungan  terhadap  diskriminasi  di  segala  bidang  seperti  ras,  warna,  jenis kelamin,  bahasa,  agama,  politik  atau pendapat  lain,  nasional  atau  sosial  asal,  properti, kelahiran atau status lainnya.
ICCPR  tidak  secara  khusus  menyebutkan  identitas  gender.  Namun,  Komite  Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menemukan bahwa perjanjian tersebut mencakup kewajiban untuk mencegah diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Komite Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa referensi tentang seks (pasal 2 ICCPR) mencakup orientasi seksual dan identitas gender[14]
Mengingat  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  didasarkan  pada  prinsip-prinsip martabat dan kesetaraan yang melekat pada semua manusia, negara seharusnya berjanji untuk mengambil tindakan bersama dan terpisah, bekerjasama dengan Organisasi, untuk pencapaian  salah  satu  tujuan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  yang  mendorong  dan mendorong rssa hormat dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
bagi semua orang, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Termasuk pemenuhan hak asasi dan perlindungan terhadap kelompok gender netral (non-binary). [15]
Hukum internasional lain yang memuat hak atas kesetaraan dan non-diskriminatif dapat pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).  Terlepas  dari  fakta  bahwa  identitas  gender  sebagai  dasar  diskriminasi, bersama dengan orientasi seksual, tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian hak asasi manusia internasional ini, perjanjian ini berlaku untuk semua orang melalui klausul diskriminasi akhir terbuka mereka. Adapun Kovenan PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan  Budaya,  hal  ini  baru-baru  ini  dikonfirmasi  oleh  Komite  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan Budaya PBB yang menyatakan bahwa "identitas gender diakui sebagai salah satu alasan diskriminasi  yang  dilarang."  atau  contoh,  orang-orang  yang  mengidentifikasi  diri  di daerah biner gender sering menghadapi pelanggaran HAM serius, seperti pelecehan di sekolah atau di tempat kerja.
Pasal 1, 2, 4 dan 5 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial[16] juga  menyatakan  bahwa  negara  harus  menjamin  nilai  non-diskriminasi  pada embangunan masyarakat inklusif, yang melarang perbedaan berdasarkan jenis kelamin, ras, warna, asal etnis, agama, bahasa, kewarganegaraan, orientasi seksual dan identitas gender. Negara harus mengadopsi berbagai tindakan proaktif untuk melawan stereotip negatif  terhadap  kelompok  rentan,  termasuk  di  mana  perempuan  terpengaruh,  yang dapat  menghambat  pemenuhan  hak  asasi  manusia  mereka  dan  meningkatkan permusuhan terhadap mereka di masyarakat. Pemerintah juga harus melaksanakan atau mendukung tindakan untuk mendorong kesetaraan yang lebih besar di semua bidang.
Dari  peraturan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  diskriminasi  terhadap  identitas gender  terjadi  ketika  seseorang  diperlakukan  kurang  baik  daripada  orang  lain  dalam situasi yang sama karena identitas, penampilan, tingkah laku, atau karakteristik terkait gender  orang  tersebut  yang  terkait  dengan  gender.  Tidak  peduli  apa  jenis  kelamin seseorang saat lahir atau apakah orang tersebut telah menjalani intervensi medis.
Diskriminasi  tidak  selalu  secara  langsung  atau  indirect  dan  seringkali  sulit dideteksi. Oleh karena itu, analisis terhadap perlakuan diskriminasi tidak langsung [15] terhadap identitas gender, ekspresi gender harus dilakukan secara fleksibel dan melihat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
semua faktor yang relevan dalam situasi termasuk bukti tidak langsung serta dampak penuh pada orang atau kelompok yang terkena dampak.
Sebaliknya,  diskriminasi  langsung  terjadi  ketika  seseorang  diperlakukan  kurang baik  daripada  orang  lain  dalam  situasi  yang  sama  karena  orientasi  seksual,  identitas gender,  atau  status  interseks  mereka.  Contoh  diskriminasi  identitas  gender  langsung adalah  jika  seorang  penjaga  toko  menolak  untuk  melayani  seseorang  yang mengidentifikasi dan berpenampilan sebagai seorang wanita tetapi memiliki suara yang dalam  dan  terdengar  maskulin,  yang  menyebabkan  asisten  tersebut  merasa  tidak nyaman dengan identitas gender orang tersebut. Contoh lain, diskriminasi dapat terjadi ketika  pemberi  kerja  atau  penyedia  layanan  menerapkan  kondisi,  persyaratan,  atau praktik  yang  tampaknya  memperlakukan  semua  orang  sama  tetapi  sebenarnya merugikan beberapa orang karena orientasi seksual, identitas gender, status interseks, atau  status  perkawinan  atau  hubungan  mereka.  Kondisi  atau  persyaratan  yang  tidak masuk akal tersebut dapat diidentifikasi menjadi diskriminasi yang melanggar hukum.
Kebijakan yang tidak mengizinkan perubahan pada pencatatan jenis kelamin juga merupakan  diskriminasi.  Kebijakan  semacam  itu  mengharuskan  seorang  yang  sedang mengekspresikan gendernya dan tidak sesuai dengan standar sosial yang ada untuk terus mengungkapkan  informasi  tentang  identitas  gendernya  dan  menjelaskan  perbedaan dalam detail pribadi.
Diskriminasi  terkait  kebijakan  seperti  hal  diatas  merupakan  diskriminasi  secara sistemik.  Diskriminasi  tak  hanya  terjadi  antar  individu  namun  juga  bisa  secara  lebih kompleks  dan  sistemik,  tertanam  dalam  pola  perilaku,  kebijakan  dan  praktik  yang merupakan  bagian  dari  struktur  administrasi  atau  budaya  informal  dan  formal  suatu institusi negara.
Kerugian  historis  suatu  kelompok  merupakan  faktor  yang  berkontribusi  pada diskriminasi sistemik.[17] Faktor ini tampak netral di permukaan tetapi dapat memiliki efek  merugikan  atau  negatif,  menciptakan  atau  melanjutkan  ketidakberuntungan  dan membatasi  hak  dan  kesempatan  bagi  orang-orang  yang  tidak  sesuai  gender heteronormativitas.
Negara memiliki kewajiban positif untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam diskriminasi sistemik dan mencegah hambatan dengan merancang kebijakan dan praktik
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
secara inklusif sejak awal. Negara juga harus meninjau sistem dan budaya kelembagaan mereka secara teratur dan menghilangkan hambatan yang ada.
Negara melalui peraturan hukum harus mengatasi masalah aktual yang muncul di masyarakat  yang  berarti  mengubah  kebijakan  dan  praktik  untuk  memasukkan  dan mengakomodasi lebih banyak kelompok minoritas, bukan hanya membuat pengecualian untuk orang yang tidak sesuai dengan sistem yang ada.
Negara dapat teridentifikasi melakukan pelanggaran ham jika memenuhi kmponen pelanggaran hak asasi manusia sebagai berikut;[18]
1) apakah tindakan pemerintah melanggar kehidupan, kebebasan atau keamanan orang tersebut, dan 2) apakah pengambilan hak tersebut telah sesuai dan dijustifikasi dengan  hukum  positif  yang  ada  dalam  masyarakat  internasional  dan  nasional.  Dalam penanganan  dampak  negatif  yang  diterima  oleh  kelompok  gender  netral  seperti diskriminasi,  kekerasan  fisik  dan  psikis,  misgendering  dan  gender  dysphoria  tanpa penanganan  medis  dan  psikologis  yang  mencukupi,  pemerintah  Indonesia  tidak memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum.  Yang  artinya,  pemerintah  Indonesia mengabaikan adanya sederet dampak negatif yang diterima oleh kelompok gender netral di  Indonesia.  Tidak  ada  justifikasi  dari  hukum  positif  Indonesia  mengenai  pembiaran tersebut. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Hak atas perlindungan dan pengakuan kelompok gender netral (non-binary) dalam hukum berkaitan erat dengan pencatatan sipil mengenai jenis kelamin/identitas gender dan nama pada dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta  Lahir  &  Passport.  UU  Administrasi  Kependudukan  mengakomodasi  adanya perubahan atas jenis kelamin namun terbatas pada konteks gender binary yang artinya laki-laki  dapat  merubah  identitas  gendernya  pada  dokumen  penting  negara  menjadi perempuan dan sebaliknya setelah melakukan operasi medis dan mendapatkan putusan pengadilan namun tidak bisa mengidentifikasi dirinya sebagai transgender dan gender ketiga lainnya dalam dokumen negara.
Pada dasarnya, di Indonesia belum ada aturan khusus mengenai penggantian jenis kelamin  bagi  seseorang  yang  telah  melakukan  operasi  kelamin.  Akan  tetapi,  untuk memberikan  perlindungan,  pengakuan,  penentuan  status  pribadi  dan  status  hukum
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
setiap  peristiwa  kependudukan  dan  peristiwa  penting  yang  dialami  oleh  penduduk Indonesia  dan  Warga  Negara  Indonesia  yang  berada  di  luar  wilayah Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  telah  diterbitkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk).
Mengenai penggantian jenis kelamin dan nama berkaitan erat dengan Pasal 56 UU Administrasi  Kependudukan  beserta  penjelasannya.  Dalam  Pasal  56  ayat  (1)  UU Administrasi menyebutkan bahwa, Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Peristiwa  penting  lainnya  yang  dimaksud  dalam  pasal  tersebut  adalah  peristiwa yang  ditetapkan  oleh  pengadilan  negeri  untuk  dicatatkan  pada  Instansi  Pelaksana. Perubahan  jenis  kelamin  yang  dicatatkan  ke  pengadilan  setelah seseorang  melakukan pergantian kelamin secara medis termasuk dalam hal tersebut.
Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk, jika seseorang telah mengubah jenis kelaminnya  harus  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  guna  mendapatkan penetapan dari pengadilan. Penetapan pengadilan ini difungsikan untuk mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin. Setelah mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin  dari  negara  berdasarkan  Penetapan  pengadilan  tersebut,  maka  dapat mengajukan permohonan untuk mengubah identitas baik nama maupun jenis kelamin dalam dokumen kependudukan. Sebagai tindak lanjut dari aturan dalam UU Administrasi Kependudukan  telah  diterbitkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Perpres 25 Tahun 2008).
Akta kelahiran tidak diganti dengan akta yang baru atau adanya penerbitan akta kelahiran yang baru, namun berdasarkan Pasal 52 UU Adminduk jo. Pasal 93 Perpres 25 Tahun  2008  dan  Pasal  56  UU  Adminduk  jo.  Pasal  97  Perpres  25  Tahun  2008,  akta pencatatan  sipil  yang  berkaitan  dengan  perubahan  nama  dan  jenis  kelamin  akan diberikan catatan pinggir oleh Instansi Pelaksana. Catatan pinggir merupakan perubahan status  atas  terjadinya  Peristiwa  Penting  dalam  bentuk  catatan  yang  diletakkan  pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Hal  tersebut  berarti,  UU  Administrasi  Kependudukan  mempertegas  penggunaan gender  binary  atau  heteronormativitas  dalam  pencatatan  dokumen  kependudukan  di Indonesia.  Mekanisme pencatatan  gender di  Indonesia  belum  mengakomodasi  adanya pilihan  atau  perubahan  menjadi  gender  ketiga.  Model  pencatatan  gender  ketiga  telah diadopsi  oleh  berbagai  negara  karena  model  tersebut  dianggap  lebih  humane  dan melindungi  hak  asasi  manusia  dalam perlindungan  dan  pengakuan  terhadap  identitas gender.
Praktik Baik Model Perlindungan Hukum Kelompok Identitas Gender Netral (Non- binary) di Australia dan Argentina
Dengan  karakteristik  masyarakat  multikultural  yang  hampir  sama  dengan Indonesia,  Australia  memberikan  perlindungan  lebih  baik  dalam  pencatatan  Identitas gender  dalam  dokumen  kependudukan.  Pada  tahun  2013,  The  Sex  Discrimination  Act 1984  Bill  diamandemen  untuk  memperkenalkan  perlindungan  baru  terhadap diskriminasi  atas  orientasi  seksual,  identitas  gender  dan  status  interseks  dalam kehidupan  sosial.  Perlindungan  hukum  ini  dilengkapi  dengan  Pedoman  Pemerintah Australia  tentang  Pengakuan  Jenis  Kelamin  dan  Gender  dan  Identitas  Gender  (The Australian  Government  Guidelines  on  the  Recognition  of  Sex  and  Gender).  Pedoman tersebut  mengakui  bahwa  individu  dapat  mengidentifikasi  jenis  kelamin  selain  jenis kelamin yang ditetapkan pada mereka saat lahir, atau mungkin tidak mengidentifikasi secara eksklusif laki-laki atau perempuan, dan hal ini harus tercermin dalam catatan yang dipegang oleh pemerintah. Pedoman ini juga menstandarisasi bukti yang diperlukan bagi seseorang  untuk  mengubah  jenis  kelamin/gender  mereka  dalam  catatan  pribadi  yang disimpan  oleh  departemen  dan  lembaga  Pemerintah  Australia.  Pedoman  ini  berlaku untuk semua departemen dan lembaga Pemerintah Australia yang menyimpan catatan pribadi (termasuk catatan karyawan), dan/atau mengumpulkan informasi seks dan/atau gender.  Pedoman  tersebut  dimulai  pada  1  Juli  2013,  dan  departemen  dan  lembaga Pemerintah Australia diharapkan untuk secara progresif menyelaraskan praktik bisnis mereka yang ada dan yang akan datang dengan pedoman tersebut paling lambat 1 Juli 2016.  Saat  seseorang  meminta  informasi  jenis  kelamin  dan/atau  jenis  kelamin  pada catatan  pribadi  mereka  dicantumkan  diubah,  departemen  dan  lembaga  harus menanggapi  permintaan  koreksi  dalam  waktu  30  hari,  dan,  atas  permintaan  individu,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
mengambil  langkah-langkah  yang  wajar  untuk  memberitahu  pihak  ketiga  tentang koreksi.[19]
Syarat  yang  perlu  dilampirkan  oleh  warga  negara  saat  melakukan  pengurusan pergantian jenis kelamin dalam dokumen kependudukan adalah Pernyataan dari Praktisi Medis  Terdaftar  atau  Psikolog  Terdaftar  yang  menyebutkan  jenis  kelaminnya,  yang dimuat dalam format dokumen Appendix A - Sample statement from a registered medical practitioner or registered psychologist, dokumen perjalanan Pemerintah Australia yang sah,  seperti  paspor  yang  masih  berlaku,  yang  menyebutkan  jenis  kelamin  mereka, atauakta kelahiran negara bagian atau teritori, yang menyebutkan jenis kelamin mereka. Dokumen dari lembaga pencatat kematian dan perkawinan negara bagian atau teritori yang  mengakui  perubahan  jenis  kelamin  dan/atau  jenis  kelamin  juga  akan  dianggap sebagai bukti yang cukup.
Berbeda dengan Indonesia, operasi penggantian kelamin dan/atau terapi hormon bukanlah  prasyarat  untuk  pengakuan  perubahan  gender  dalam  catatan  Pemerintah Australia.  Persyaratan  utama  yang  harus  dipenuhi  adalah  dokumen  pernyataan  resmi dari praktisi medis terdaftar atau psikolog terdaftar yang ditandatangani oleh praktisi medis terdaftar atau psikolog terdaftar. Pernyataan tersebut dimuat dalam Appendix A - Sample  Statement  from  a  Registred  Medical  Practitioner  or  Registered  Psychologist. Model ini dianggap sebagai jalan tengah yang diambil antara hak atas penentuan nasib sendiri dan ilmu pengetahuan medis.
Menggunakan model lain yang berbeda dengan Australia dan Indonesia, Argentina memiliki model pencatatan identitas gender yang berbeda. Berdasarkan UU Argentina No. 26.743 yang mengatur tentang Identitas Gender (“UU Identitas Gender”), setiap orang berhak atas pengakuan identitas gendernya, untuk mengembangkan identitas gendernya secara bebas dan diperlakukan sesuai dengan identitas gendernya. Prosedur perubahan penanda  gender  adalah  proses  administrasi  yang  sederhana,  gratis  dan  hanya membutuhkan beberapa langkah sederhana. Persyaratannya sedikit berbeda yaitu orang tersebut adalah warga negara kelahiran Argentina atau bukan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.1
1 UU Argentina No. 26.743 yang mengatur tentang Identitas Gender (“UU Identitas Gender”),
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Sejak dikeluarkannya Keputusan Pemerintah Argentina No. 476/2021 pada 20 Juli 2021,  orang  non-binary  diakui  oleh  hukum  Argentina.  Prosedur  standar  untuk memperbaiki penentuan nasib sendiri adalah melalui proses administrasi. Persyaratan di  antara  warga  negara  Argentina  berbeda  berdasarkan  cara  mereka  memperoleh kewarganegaraan. Untuk warga negara kelahiran Argentina, persyaratan untuk meminta perubahan  penanda  gender  dan  perubahan  nama  dan  gambar  terkait  adalah  sebagai berikut:2
(1) Untuk memberikan bukti berusia minimal 18 tahun;
(2) Untuk  mengajukan  permintaan  (menggunakan  formulir  yang  telah  ditentukan) ke National  Registry  of  Person  atau  kantor  yang  ditunjuk  yang  meminta  perubahan penanda  gender  dalam  akta  kelahiran  mereka  dan  penerbitan  tanda  pengenal Argentina yang baru;
(3) Untuk memberikan nama pilihan baru yang ingin didaftarkan oleh orang tersebut;
(4) Untuk  menunjukkan  bahwa  kelahiran  orang  tersebut  telah  dicatatkan  secara  sah (jika  kelahiran  orang  tersebut  tidak  dicatatkan  secara  sah,  mereka  harus mendaftarkan kelahirannya terlebih dahulu); dan
(5) Menyerahkan ID Argentina mereka.
Aturan ini menjelaskan bahwa dallam keadaan apapun orang tersebut tidak akan diminta  untuk  membuktikan  operasi  penggantian  kelamin  total  atau  sebagian  sebagai prasyarat atau untuk membuktikan bahwa mereka telah menjalani terapi hormonal atau perawatan psikologis atau medis lainnya. Setelah persyaratan yang disebutkan di atas telah  dipenuhi,  pejabat  publik  yang  bersangkutan  akan  melanjutkan  (tanpa  proses peradilan  atau  administratif  lebih  lanjut)  untuk  memberitahu  perubahan  penanda gender dan nama ke Catatan Sipil dari yurisdiksi tempat orang tersebut dilahirkan dan untuk  mengeluarkan  Argentina  baru.  ID  yang  mencerminkan  jenis  kelamin  yang dirasakan  sendiri  oleh  orang  tersebut.  Efek  hukum  dari  perubahan  ini  berlaku  untuk pihak ketiga sejak saat pendaftaran terkait. Selain itu, Undang-Undang Identitas Gender menetapkan bahwa, bahkan jika seseorang belum mengubah nama mereka di ID mereka, mereka  berhak  dipanggil  dengan  nama  yang  mereka  pilih  atas  permintaan  mereka sendiri,  baik  oleh  entitas  publik  maupun  swasta.  Entitas  publik  yang  mengawasi
2 UU Argentina No. 26.743 yang mengatur tentang Identitas Gender (“UU Identitas Gender)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
pendaftaran  pembetulan  identitas  dan  paspor  seseorang  adalah  National  Registry  of Persons  (ReNaPer).  Peraturan  ReNaPer  saat  ini  memungkinkan  kemungkinan  untuk memperbaiki  identitas  yang  ditentukan  sendiri  di  luar  kategori  binary  "laki-laki"  dan "perempuan".
Menurut ketentuan Undang-Undang Identitas Gender (UU Argentina No. 26.743) dan  Keputusan  Pemerintah  Argentina  No.  476/2021  ketika  seseorang  mengajukan pembetulan gender, mereka dapat meminta agar bidang yang sesuai dengan gender di ID atau paspor mereka diisi dengan “ F” (feminin), “M” (maskulin) atau  “X” (“non -binary, indeterminate, unspecified, indefinite, not report, self- perceived (…) atau arti lain, yang orang yang tidak merasa termasuk dalam sistem binary maskulin / feminin. Keputusan tersebut mengakui bahwa hak orang non-binary untuk diakui oleh identitas yang mereka rasakan sendiri adalah hak atas identitas pribadi, oleh karena itu merupakan hak asasi manusia.
Sebelum diterbitkannya SK No. 476/2021, UU Identitas Gender 2012 (pasal 2, 3 dan 13) telah memberikan kemungkinan untuk memperbaiki identitas yang dirasakan di luar kategori binary. Penolakan oleh pegawai pemerintahan atas pencatatan identitas gender yang dipilih merupakan pelanggaran hak dan diatur secara khusus dalam Keppres. Selain itu,  sebelum  sanksi  dari  keputusan  dimaksud,  ada  juga  beberapa  kasus  yang  telah mendapatkan  putusan  pengadilan  yang  memberikan  hak  untuk  memperbaiki  ID seseorang  tanpa  batasan  kategori  binary.  Keputusan  ini  didasarkan  pada  peraturan domestik dan internasional, serta hukum kasus dari pengadilan internasional.

## KESIMPULAN
Tidak  adanya  pengakuan  terhadap  kelompok  gender  non-binary  merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam hak atas kesetaraan dimuka hukum dan diskriminasi yang dijamin oleh Pasal 2, 16 dan 26 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 1, 2, 4 dan 5 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Yogyakarta principle serta hukum positif Indonesia Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun  1945.  Praktik  baik  pengakuan  rekognisi  gender yang  dilakukan  oleh Argentina dan Australia harus segera dilakukan guna menjamin terlindunginya kelompok gender non-binary di Indonesia.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Wiwik Afifah, S. H, M. H. sebagai dosen pembimbing  serta  Universitas  17  Agustus  1945  Surabaya  yang  telah  memfasilitasi penerbitan

## DAFTAR PUSTAKA
(Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia dan Tantangan ke depan (Tinjauan dari  aspek  Keagamaan  dalam  Meretas  Wawasan  &  Praksis  Kerukunan  Umat Beragama di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Depag RI.
“Yogyakarta Principle,” 2006.
E. Matsuno and S. Budge, “Non -binary/Genderqueer Identities: a Critical Review of the Literature,” Curr. Sex. Heal. Reports , vol. 9, 2017.
C. E et al. , “Standards of care for the health of Transsexual, Transgender, and Gender - nonconforming people, version 7.,” Int. J. Transgenderism , vol. 13, no. 14, pp. 165 – 232, 2012.
A. A. Putri and F. A. Chusna, “Perlindungan Hukum Akan Pluralisme Gender Da n Orientasi Seksual  Di  Indonesia,” Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga  Surabaya ,  2019. [Online]. Available: https://fh.unair.ac.id/en/perlindungan-hukum-akan- pluralisme-gender-dan-orientasi-seksual-di-indonesia/.
N.  W.  Hapsari,  “Perlindungan  Hukum  Terhada p  Kelompok  Minoritas  Gender  Sebagai Implementasi  Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  (Perbandingan  Kasus  Lgbt  Di Indonesia, India Dan Brunei Darussalam),” J. Dharmasisya , vol. 1, no. 28, 2021. A.  M.  Larasati  and  A.  N.  P.,  “The  Education  for  Gender  Equality  and  Hum an  Rights  in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems,” IJICLE , vol. 2, no. 1, pp. 73 – 84, 2020.
L. Holzer, “Smashing the Binary? A new era of legal gender registration in the Yogyakarta Principles Plus 10,” Int. J. Gender, Sex. Law , vol. 1, 2020.
H.  Lau  and  G.  R.  as  a  H.  Right,  “The  Cambridge  Handbook  on  New  Human  Rights: Recognition, Novelty, Rhetoric (edited by Andreas von Arnauld, Kerstin von der Decken  &  Mart  Susi),  Forthcoming.,” UNC  Legal  Studies  Rese ,  2018.  [Online]. Available: https://ssrn.com/abstract=3056110.
P. M. Marzuki, Penelitian Hukum , Revisi. Prenadamedia Grup, 2019.
“International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  (ICCPR),  opened  for  signature,” 1966.
A. A. Khairunnisa, “Penerapan Prinsip -Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah,” J. Manaj. Pemerintah. , vol. 5, no. 1, pp. 65 – 78, 2018.
C. J. in J. V, “FCA 1250 - external site (special measures under the Sex Discrimination Act),” Aust. Munic. Adm. Cleric. Serv. Union , 2004.
“H uman Rights Committee, Toonen v Australia, Communication No. 488/1992, UN Doc CCPR/C/50/D/488/92.”
Policy  on  preventing  discrimination  because  of  gender  identity  and  gender  expression . 2014.
“No Title.” [Online]. Available:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?lang=e n&treatyid=8&doctypeid=11.
J. F. V.D., “Nonbiner Sudah Lama Ada, tapi Kolonialisme Membuatnya Jadi Asing,” 2022. [Online].  Available:  https://magdalene.co/story/nonbiner-sudah-lama-ada-tapi- kolonialisme-membuatnya-jadi-asing.
“Diskriminasi gender,” 2011. [Online].
Available:
https://www.koalisiperempuan.or.id/2011/05/04/diskriminasi- sistemik/#:~:text=Diskriminasi yang disebabkan oleh kebijakan,posisi subordinat di dalam masyarakat.
“The Australian Government Guidelines on the Recognition of Sex and Gender.”