## ASAS PEMUNGUTAN PAJAK DALAM PAJAK PENGHASILAN TRANSAKSI SAHAM DI BURSA
Bangkit Cahyono Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak - BPPK bangkitchyn@gmial.com

## Abstract
Tax collection ideally can meet the principle of tax collection as submitted by Adam Smith is the principle of equality, certainty principle, the principle of convinience of payment, and the principle of effeciency. Income tax imposed on income is additional economic capability received or obtained Taxpayer. While the provisions on the collection of Income Tax on the Sale of Stock Transactions in the Stock Exchange shall be final and calculated with a certain percentage multiplied by the amount of transactions. It is interesting to be analyzed on the application of the four tax collection principles according to Adam Smith against the provision of Income Tax on the sale of shares transaction in Indonesia Stock Exchange (IDX). The results of the analysis show that the four principles of equality tax collection are not met while the other three principles are met. Given the tax function (budgetair) provisions on the collection of Income Tax on transactions on stock sales in the Stock Exchange still needs to be maintained.
Keywords:  tax  collection  principle,  income  tax,  equality  principle,  certainty  principle,  convinience  of payment principle, effeciency principle, tax revenue, budgetair function

## I. PENDAHULUAN
Pada  Tanggal  13  Juli  2017,  perdagangan  di  Bursa  Efek  Indonesia  dibuka  secara  ramai- ramai  oleh  para  mantan  direksi  dan  komisaris  karena  pada  hari  itu  adalah  ulang  tahun  Bursa Efek Indoensia yang ke 25. Pada tahun 2007 pemerintah menggabungkan Bursa Efek Surabaya yang  memperdagangkan  obligasi  dan  Bursa  Efek  Jakarta  yang  memperdagangkan  saham menjadi Bursa Efek Indonesia. Menurut mantan Dirut BEI Erry Firmansyah, ketika pertama kali digabungkan perdagangan saham sekitar Rp300 miliar per hari. “Lalu 2009 sudah menjadi Rp2,9 triliun  per  hari,”  kata  Erry,  ketika  itu.  Hingga  awal  Juni  2017,  rata -rata  perdagangan  saham mencapai Rp8,2 triliun per hari (tirto.id 17 Juli 2017). Sedangkan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia ( BEI) Tito Sulistio mengatakan, kontribusi industri pasar modal ke penerimaan pajak 2016 mencapai Rp 110 triliun atau sekitar 9,95 persen dari realisasi penerimaan pajak 2016 yang mencapai Rp  1.105 triliun  (kompas.com).  Ditahun  2021  perdangan  saham  di  bursa  efek  sudah mencapai  angka  Rp14,270.42  triliun  perhari  di  minggu  ke  empat  bulan  April  2021,  tentunya angka  ini  jauh  meningkat  dibandingkan  pada  tahun  2009  yang  masih  berkisar  Rp2,9triliun  per hari (statustik OJK).
Jenis  pajak  yang  diberlakukan  di  Indonesia  sangat  beragam  berdasarkan  objek  pajak maupun  tata  cara  pengenaannya. Pajak  atas  transaksi  penjualan  saham  di  Bursa  Efek Indonesia (BEI) merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final . Artinya penghasilan yang  dikenakan  Pajak  Penghasilan  final  tidak  digabung  dengan  penghasilan  lain  yang  tidak dikenakan  Pajak  Penghasilan  final  di  Surat  Pemberitahuan  pajak  tahunan  sebagaimana  diatur
dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana  terakhir  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  11 tentang  Cipta  Kerja  (UU PPh).  Pada  saat  melaksanakan  pemungutan  pajak  Pemerintah  harus  sesuai  dengan  asas-asas Pemungutan Pajak sebagaimana pendpat Adam Smith melalui bukunya berjudul ‘ The Wealth of Nation’. Asas-asas pemungutan pajak yang dimaksud adalah asas equality (keadilan), certainty (kepastian  hukum),  convenience  to  payment  (kesenangan),  dan  efficiency  (efisiensi).  Muncul pertanyaan  apakah  Pajak  Penghasilan  atas  traksaksi  penjualan  saham  Bursa  Efek  Indonesia beserta peraturan terkait sudah sesuai dengan asas Pemungutan Pajak oleh Adam Smith ditinjau dari  asas  equality,  certainty,  convenience  of  payment,  dan  effecieny.  Dalam  tulisan  ini  akan dibahas dalam suatu analisis setiap asas pemungutan pajak.
Penulis  telah  meninjau  kesesuaian  ketentuan  Pajak  Penghasilan  atas  transaski  di  Bursa Efek  Indonesia  dengan  asas-asas      pemungutan  pajak  menurut  Adam  Smith,  sehingga  tujuan lebih  jelasnya  adalah  mengetahui  kesesuian  asas  equality,  asas  certainty,  asas  convineance  of payment,  dan  asas  effeciency  dengan  ketentuan  PPh  atas  transaski  penjualan  saham  di  Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun manfaat dari penulisan ini adalah memberikan gambaran kepada pembuat  kebijakan  di  bidang  perpajakan  untuk  tetap  menjalankan  kebijakan  yang  ada  atau merubah apabila belum sesuai dengan asas pemungutan menurut Adam Smith.

## II. KAJIAN PUSTAKA

## A. Pengertian pajak dan hukum pajak
Santoso Brotodiharjo, S.H., dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, mengemukakan beberapa  pendapat  pakar  tentang  definisi  pajak,  salah  satu  pakar  yang  paling  sering  dipakai pendapatnya  dalam  pembahasan  hukum  pajak  di  Indonesia  adalah  Prof.  Rochmat  Soemitro, bahwa :
“Pajak adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontra-prestasi),  yang  langsung  dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
Dari  empat  pengertian  pajak  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  lima  unsur  yang  melekat dalam pengertian pajak, yaitu:
1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut swasta); dan
5. Pajak  digunakan  untuk  membiayai  berbagai  pengeluaran  pemerintah  (rutin  dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.”

## B. Dasar Hukum Pajak Penghasilan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa
Berdasarkan  Pasal  1  UU  PPh  menyebutkan  bahwa  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dikenakan terhadap  Subjek  Pajak  atas  Penghaislan  yang  diterima  atau  diperolehnya  dalam  tahun  pajak. Sedangkan yang menjadi objek PPh berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 UU PPh adalah sebagai berikut: “Yang menjadi  objek  pajak  adalah  penghasilan,  yaitu  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah  kekayaan  Wajib  Pajak
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, …”
Dasar hukum pengenaan atas objek PPh bersifat final adalah Pasal 4 Ayat (2) UU PPh yang berbunyi sebagai berikut :
“Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”
Berdasarkan  pasal  4  ayat  (2)  huruf  c  UU  PPh  penghasilan  dari  transaksi  saham  dan sekuritas  lainnya,  transaksi  derivatif  yang  diperdagangkan  di  bursa,  dan  transaksi  penjualan saham  atau  pengalihan  penyertaan  modal  pada  perusahaan  pasangannya  yang  diterima  oleh perusahaan modal ventura dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.
Sebagai  aturan  pelaksanaan  Pasal  4  ayat  (2)  huruf  c  UU  PPh  pengenaan  PPh  atas penghasilan  dari  transaksi  penjualan  saham  di  bursa  efek  diatur  tersendiri  dengan  Peraturan Pemerintah  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1994  tentang  Pajak Penghasilan  Atas Penghasilan  Dari Transaksi  Penjualan  Saham  di  Bursa  Efek  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  14  Tahun  1997.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  tahun  1994 (PP  41/1994),  penghasilan  dari  penjualan  saham  di  bursa  merupakan  objek  Pajak  Penghasilan yang bersifat final. Tarif pemungutan PPh yang bersifat final adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi  penjualan  saham.  Khusus  untuk  transaski  penjualan  saham  pendiri,  kecuali  saham pendiri  perusahaan  pasangan  usaha  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  modal  ventura,  ditambah dengan 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

## C. Asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith
Dalam abad ke- 18, Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (terkenal dengan nama The Wealth of Nations) melancarkan ajarannya  sebagai  asas  pemungutan  pajak  yang  dinamainya “The Four Maxims” dengan uraiannya sebagai berikut (Santoso Brotodihardjo, 1987):
“
1. Pembagian  tekanan  pajak  di  antara  subjek  pajak  masing-masing  hendaknya  dilakukan seimbang  dengan  kemampuannya,  yaitu  seimbang  dengan  penghasilan  yang  dinikmatinya masing-masing,  di  bawah  perlindungan  pemerintah  (asas  pembagian/asas  kepentingan). Dalam  asas  “equality”  ini  tidak  diperbolehkan  suatu  negara  mengadakan  diskriminasi  di antara  sesama  wajib  pajak,  dalam  keadaan  yang  sama,  para  wajib  pajak  harus dikenakan pajak yang sama pula.
2. Pajak  yang  harus  dibayar  oleh  seseorang  harus  terang  (certain)  dan  tidak  mengenal kompromis (not arbitrary). Dalam asas “certainty” ini, kepastian hukum yang dipentingkan
adalah yang mengenai subjek-objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayaraannya.
3. “ Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor for the contributor to pay it ”. Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan  ini  (yang  juga  disebut  “convenience  of  payment”)  menetapkan  bahwa  pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat- dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
4. “ every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the State ”. Asas  efisiensi  ini  menetapkan  bahwa  pemungutan  pajak  hendaknya  dilakukan sehemat-hematnya; jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.”

## III. METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  penelitian  kepustakaan  yang  dilaksanakan  dengan cara  mempelajari  sejumlah  literatur  untuk  memperoleh  dasar  teoritis  mengenai  permasalahan yang  akan  dibahas.  Data  yang  digunakan  dalam  penulisan      adalah  data  sekunder,  yaitu  data yang  diperoleh  dari  bahan  pustaka  berupa  buku,  ketentuan  perundang-undangan,  artikel  dan lainnya.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Analisis asas equality (keadilan) dalam Pajak Penghasilan atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia
Untuk melihat kesesuian asas equality akan dibahas menjadi 3 bagian yaitu dilihat dari sisi Subjek Pajak, Objek Pajak, dan tarif pajak yang dikenakan. Berikut bahasan menurut penulis:

## 1. Dari sisi Subjek Pajak.
Pertama asas keadilan Pajak Penghasilan final atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia dilihat dari  sisi  Subjek  Pajak  yang  dikenai . Subjek Pajak menurut PP Nomor 14 Tahun  1997  tentang  PPh  atas  transaksi  penjualan  saham  di  Bursa  Efek  Indonesia  yaitu dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan transaksi penjualan saham di bursa efek.  Teori  Adam  Smith  menyebutkan  pajak  yang  adil  harus  disesuaikan  dengan  kemampuan membayar  masing-masing  orang  ( ability  to  pay).  Dalam  pengenaan  Pajak  Penghasilan  atas transaksi penjualan saham di bursa efek. Semua orang, baik pribadi atau badan yang melakukan penjualan  saham  di  Bursa  Efek  Indonesia  dikenakan  pajak  penghasilan  tanpa  membedakan apakah orang tersebut mempunyai “kemampuan” ( ability to pay) atau tidak.       Dari hal tersebut,  penulis  berpandangan  bahwa  pengenaan  Pajak  Penghasilan atas  transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia belum memenuhi prinsip asas keadilan jika dilihat  dari  sisi  Subjek  Pajak  karena  semua  subjek  dianggap  sama,  baik  dia  untung  atau  rugi dalam  melakukan  transaksi penjualan  saham  di Bursa  Efek.  Hal  ini tentu  bertentangan  dengan teori pemungutan pajak yang disampaikan oleh Adam Smith.

## 2. Dari sisi Objek Pajak
Menurut  PP  Nomor  14  Tahun  1997,  objek  PPh  yaitu  atas  penghasilan  yang  diterima  dari
transaksi  penjualan  saham  di  bursa  efek.  Pemungutan  Pajak  Penghasilan  tersebut  bersifat finaldan  oleh  karena  itu  apabila  Wajib  Pajak  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  yang berasal  dari  transaksi  penjualan  saham  di  bursa  efek,  penghasilan  tersebut  tidak  digabung dengan  penghasilan  lainnya  dalam  penghitungan  Pajak  Penghasilan  yang  terutang  dalam pengisian  Surat Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan.  Pengertian  Penghasilan  di  dalam Pasal 4 ayat 1 UU PPh , yaitu :
“setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik  yang berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun” Dalam  jual  beli  saham,  terkadang  untuk  menghindari  potensi  kerugian  yang  makin  besar akibat  penurunan  harga  saham,  maka  seorang  investor  rela  menjual  saham  dengan  harga rendah atau disebut juga dengan istilah penghentian kerugian ( cut loss). Harga saham di pasar sekunder selalu mengalami fluktuasi dikarenakan adanya demand dan supply serta ada beberapa faktor  lain  yang  mempengaruhi  terbentuknya  harga  saham  seperti  tingkat  suku  bunga,  inflasi, kondisi  ekonomi,politik  dan  lain-lain.  Hal  tersebut  tentunya  akan  menyebabkan  subjek  yang melakukan  transaksi  penjualan  saham  akan  mengalami  keuntungan  atau  kerugian.  Pengenaan Pajak Penghasilan final menurut PP Nomor 14 tahun 1997 untuk transaksi saham di bursa adalah berdasarkan  nilai  transaksi  yaitu  sebesar  nilai  bruto  tanpa  memperhitungkan  biaya  yang dikorbankan  investor.  Sedangkan  menurut  penjelasan  Pasal  4  UU  PPh  dikatakan  sebuah penghasilan apabila dia mengalami keuntungan (adanya tambahan kemampuan ekonomis).

## 3. Dari sisi Tarif Pajak
Yang ketiga asas keadilan dilihat dari sisi tarif pajak. Pengenaan tarif Pajak Penghasilan atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia yang bersifat final adalah sebesar 0.1% (nol koma  satu  persen)  dari  jumlah  bruto  nilai  transaksi  penjualan  sedangkan  bagi  pemilik  saham pendiri  dikenakan  sebesar  0,1%  x  Nilai  transaksi  +  0.5%  dari  nilai  saham  pada  30  Desember 1996, dalam hal saham tersebut telah diperdagangkan di bursa efek sebelum 31 Desember 1996 dan  0,1% x  Nilai transaksi  +  0.5% dari nilai saham  pada  saat  IPO, dalam  hal saham  tersebut diperdagangkan dibursa efek pada atau setelah 1 Januari 1996.
Tarif  sebesar  0,1%  dan  0,5%  memang  terlihat  jauh  terlihat  lebih  kecil  daripada  apabila mengenakan  pajak  menggunakan  tarif  pajak Pasal 17  Undang-Undang Pajak Penghasilan  yaitu tarif  progresif  5%,15%,25%  dan  30%,  namun  pengenaan  tarif  pasal  17  UU  PPh  tentu didasarkan  atas  penghasilan  kotor  setelah  dikurangi  biaya  (penghasilan  bersih).  Dalam pengenaan  tarif  Pajak  Penghasilan  final  atas  transaksi  penjualan  saham  di  bursa  ini  tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarakan oleh investor. Biaya-biaya terkait diantaranya adalah biaya  komisi  (commission  fee)  kepada  pialang  dan  biaya  pajak-pajak  lainnya  yaitu  Biaya transaksi bursa = 0,03% dari nilai transaksi, Pajak Pertambahan Nilai = 10% dari nilai transaksi, Pajak Penghasilan final = 0,1% dari nilai transaksi.
Contoh  perhitungan  transaksi  beli  saham  di  Bursa  Efek  Indonesia  untuk  pasar  sekunder. Misal  tuan  A      ingin  melakukan  transaksi  pembelian  atas  saham  ABC  sebanyak  7  slot  dimana harga  saham  ABC  adalah  Rp3,000  per  saham. Misal lagi tuan      A hendak  menjual saham  ABC yang dibeli tadi sebanyak 7 slot tersebut dimana harga saham ABC adalah Rp3,020 per saham. Lebih tinggi sebesar 20 rupiah dari harga beli. Dari ilustrasi diatas terlihat bahwa walaupun harga jual saham sebesar Rp3.020 lebih tinggi dari pada harga saat melakukan pembelian saham yaitu sebesar  Rp3.000,  namun  pada  kenyataannya  tuan  A  tetap  mengalami  kerugian  karena  uang
yang dikeluarkan untuk membeli saham lebih banyak dari pada uang yang didapatkan ketika ia menjual  saham  PT  ABC  setelah  dikurangin  biaya  sehingga  tidak  dikenakan  pajak  menurut ketentuan  Pasal  17  UU  PPh.  Dari  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahawa  pengenaan Pajak  Penghasilan  terhadap  transasksi  penjualan  saham  di  Bursa  Efek  Indonesia  belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan (equality).

## B. Analisis  asas  certainty  (kepastian  hukum)  dalam  Pajak  Penghasilan  atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia
Sudah menjadi sebuah keharusan bahwa sebuah hukum harus memuat unsur keadilan dan kepastian hukum. Semua pajak yang dipungut dan dipotong oleh pemerintah harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dikenakai sanksi hukum. Undang-undang yang  dimaksud  tentu  harus  jelas,  logis  dan  tidak  menimbulkan  keragu-raguan  (multi-tafsir). Adam Smith melalui bukunya berjudul ‘ The Wealth of Natio n’ mengatakan bahwa asas kepastian hukum  (certainty)  dalam  pemungutan  pajak  harus  jelas  mengenai subjek,  objek,  besarnya pajak,  dan  juga  ketentuan  mengenai  waktu  pembayaraannya . Dalam  penerapan  asas kepastian hukum pada pelaksanaan Pajak Penghasilan atas transaksi penjualan saham di bursa diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan dari transaksi penjualan saham  di  bursa  efek  dan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  282/KMK.04/1997  tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  tahun  1997  disebutkan  bahwa  subjek  pajak atas Pajak Penghasilan atas transaksi penjualan saham di bursa efek adalah orang pribadi atau badan  yang  melakukan  penjualan  saham  di  bursa  efek.  Sedangkan  Objek  Pajak  Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997 sttd Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham di bursa efek adalah atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dari setiap transaksi penjualan saham di bursa efek baik penjualan saham biasa atau saham pendiri. Untuk ketentuan besarnya Pajak Penghasilan  atas  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  orang  pribadi  atau  badan  dari transaksi penjualan saham di bursa efek sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi  penjualan.  Setiap  transaksi  penjualan  saham  di  bursa  efek  akan  dikennakan  Pajak Penghasilan  sebesar  0,1%  (satu  per  seribu)  baik  untuk  saham  biasa  maupun  saham  pendiri. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari  nilai  saham  perusahaan  pada  saat  penutupan  bursa  diakhir  1996.  Dalam  hal  saham perusahaan  diperdagangkan  di  bursa  efek  setelah  1  Januari  1997,  maka  nilai  saham sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  sebesar  harga  saham  pada  saat  penawaran umum perdana (IPO).
Ketentuan mengenai waktu pembayaran Pajak Penghasilan atas transaksi penjualan saham di  bursa  efek  diatur  dalam  pasal  4  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  282/KMK.04/1997 pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa  efek  yaitu  wajib  disetorkan  kepada  bank  persepsi  atau  Kantor  Pos  dan  Giro  selambat- lambatnya tangggal 20 (dua puluh) setiap bulan atas transaksi penjualan saham yang dilakukan sebelumnya dan wajib dilaporkan oleh penyelenggara bursa efek selambat-lambatnya tanggal 25 (dua  puluh  lima)  pada  bulan  yang  sama  dengan  bulan  penyetoran.  Dari  penjabaran  tersebut, pengenaan  Pajak  Penghasilan  final  atas  transaksi  penjualan  sahm  di  bursa  efek sudah
memenuhi  ketentuan  asas  kepastian  hukum  (centainty )  menurut  Adam  Smith  karena Subjek  Pajak,  Objek  Pajak,  Tarif  dan  ketentuan  mengenai  pembayaran  sudah  diatur  dengan jelas.

## C. Analisis  asas  convenience  of  payment  dalam  Pajak  Penghasilan  atas  transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia
Adam  Smith  melalui  bukunya  berjudul ‘The  Wealth  of  Nation’ menyatakan  bahwa  pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, misalnya saat wajib pajak menerima penghasilannya atau saat yang tidak menyulitkan bagi wajib pajak.
Saat  terutang  Pajak  Penghasilan  atas  transaksi  penjualan  saham  di  Bursa  Efek  Indonesia adalah  ketika  terjadi  penjualan  saham  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Pada  saat  investor  menerima uang  dari  hasil  transaksi  penjualan  saham.  Dalam  pemotongan  Pajak  Penghasilan  final  atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia sudah dilakukan pada saat yang tepat yaitu saat terjadi penjualan atas saham tersebut. Terjadi penjualan saham artinya seseorang tersebut telah  memperoleh  penghasilan  dari  penjualan  saham  tersebut.  Dari  uraian  tersebut  dapat disimpulkan bahwa pengenaan Pajak Penghasilan final atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek  Indonesia sudah  memenuhi  asas  convenience  of  payment karena  pemungutan dilakukan pada saat yang tepat yaitu saat nvestor menerima uang dari hasil penjualan saham.

## D. Analisis asas Efesiency dalam Pajak Penghasilan atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia
Asas  efisiensi  ini  menetapkan  bahwa  pemungutan  pajak  hendaknya  dilakukan  sehemat- hematnya;  jangan  sekali-kali  biaya  pemungutan  melebihi  pemasukan  pajaknya  (Santoso Brotodihardjo,  1987).  Melihat  bagaimana  pemungutan  PPh  atas  transaksi  penjualan  saham  di BEI  berdasarkan  Pasal  4  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  282/KMK.04/1997,  pelaksanaan pemungutan  Pajak  Penghasilan  atas  penghasilan  dari  transaksi  penjualan  saham  di  bursa  efek yaitu  wajib  disetorkan  kepada  bank  persepsi  atau  Kantor  Pos  dan  Giro  selambat-lambatnya tangggal  20  (dua  puluh)  setiap  bulan  atas  transaksi  penjualan  saham  yang  dilakukan sebelumnya dan wajib dilaporkan oleh penyelenggara bursa efek selambat-lambatnya tanggal 25 (dua  puluh  lima)  pada  bulan  yang  sama  dengan  bulan  penyetoran.  Hal  ini  sama  sekali  tidak melibatkan fiskus dalam melakukan pemungutannya karena dilakukan dengan sistem witholding tax , tentunya ini sangat membantu fiskus dalam melakukan pemungutan pajak sebagai bagian tugasnya.  Boleh  dikatakan  biaya  pemungutannya  dari  sisi  fiskus  sangat  minim.  Fiskus  hanya menerima  laporan  dan  mengawasi  pelaksanaan  kewajiban  pemungutan  oleh  penyelenggara bursa.  Penulis  berpendapat  bahwa  asas  effeciency  sudah  tergambarkan  pada  proses pemungutan PPh atas transaksi penjualan saham di BEI karena biaya yang dikeluarkan rendah dan juga perhitungannya sederhana.

## V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari  bagian  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  keempat  asas  pemungutan  pajak menurut Adam Smith ada satu asas yang belum sesuai yaitu asas equality dikarena pemungutan PPh  Final  atas  transaksi  saham  di  Bursa  Efek  menggunakan  single  tarif  yaiyu  0,1%  yang dikenakan  kepada  siapapun  yang  bertransaksi  tanpa  melihat  kemampuan  ekonomis  pelaku transaksi  sebagaimana  diatur  dalam  UU  PPh.  Namun  demikian,  ketiga  asas  lainnya  sudah
terpenuhi  yaitu  asas certainty,  asas  convinience  of  payment,  dan  asas  effeciency.  Adanya aturanyang  pasti  pemungutan  pajaknya  dari  UU,  Peraturan  Pemerintah,  hingga  peraturan Menteri  Keuangan  sehingga  ada  kepastian  hukum  dalam  pemungutan  pajaknya  membuktikan adanya kepastian hukum pemungutan pajak. Pemungutan pajak pada saat transaksi atau pada saat pelaku memperoleh penghasilan tentunya membuktikan adanya convienence of payment. Kesederhanaan  prosedur  pemungutan  PPh  Final  atas  transaksi  saham  di  Bursa  Efek membuktikan asas efeciency berlaku.
Rekomendasi penulis atas kebijakan pemungutan PPh atas transaksi penjualan saham di BEI secara  Final untuk  keperluan  pragmatis  saat  ini  masih  perlu  dipertahanakan  mengingat  tingkat kepatuhan WP di Indonesia pada umumnya masih rendah, dan terbukti penerimaan pajak dari transaksi  penjualan  saham  di  BEI  cukup  besar yaitu  hampir  9,9%  dari total  penerimaan  pajak pada tahun 2016 dan mengingat salah satu fungsi pajak adalah budgetair.
Rekomendasi  kedua  adalah  karena  kebijakan  pemungutan  PPh  atas  transaksi  penjualan saham di BEI secara Final belum sesuai asas utama dari asas pemungutan pajak menurut Adam Smith yaitu asas  equality, perlu  penambahan ketentuan  dalam  pemungutan  PPh  atas transaksi penjualan  saham  di  BEI  yang  dapat  mencerminkan  rasa  keadilan  dan  hal  ini  memang  perlu dialkukan pengujian dan penelitian lebih lanjut yaitu pemungutan PPh atas transaksi penjualan saham  di  BEI  dapat  saja  tidak  dilakukan  apabila  WP  dapat  menunjukkan  bahwa  kondisi keuangan WP pada akhir tahun diperkirakan dalam keadaan rugi hal ini dapat dibuktikan dengan laporan  keuangan  proforma  WP,  sehingga  WP  yang  dalam  kondisi  rugi  tidak  dilakukan pemungutan PPh atas transaksi penjualan saham di BEI.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang Pajak  Penghasilan.  Jakarta:  Sekretariat Negara.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. No.SE -06/PJ.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.
Brotodiharjo, R. Santoso. 1989. Penghantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Eresco.
Gunadi. 2013. Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia.
Ilyas, Wirawan B, dan Richard Burton. Hukum Pajak. 2013. Jakarta: Salemba Empat.
Mansury, R. 2002. Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000. Jakarta:YP Smith, Adam.
2007. Wealth Of Nations. Digital Edition. Metalibri.
Sumyar,  2003. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan.Yogyakarta:  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta.
Kiandi, Ferry. 2010.“Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Efek melalui Internet di Pasar Modal Indonesia ” . Skripsi . Medan: Universitas Sumatera Utara.
Dijerja, Gahara. 2017. “Realisasi APBN Per 31 Desember 2016”. Dalam http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-realisasi- apbn/2599-realisasi-apbn-per-31-desember-2016.html.
Raharjo, Budi. 2016. “Transaksi Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia Capai Rekor Tertinggi”. http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/16/10/2 7/ofpn46415- transaksi-perdagangan-saham-di-bursa-efek-indonesia-capai-rekor-tertinggi.
Candra Yan, 2017. “25 Tahun Pasar Modal Indonesia”. Dalam https://tirto.id/25-tahun-pasar- modal-indonesia-csNe diakses 7 November 2017
Suryowaty Estu, 2017. “Kontribusi Pajak Pasar Modal Sepanjang 2016 Mencapai Rp 110 Triliun”.
Dalam h ttp://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/10/123108626/kontribusi. pajak.pasar. modal.sepanjang.2016.mencapai.rp.110.triliun diakses 7 November 2017