http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya Jayapangus Press ISSN 2615-0913 (E) Vol. 4 No. 1 (2021)

## Kebijakan Pemerintah dalam Penanaman Modal Asing Di Kota
Batam 2017-2019
Oleh : Edison Edison 1 , Dhani Akbar 2 1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Martim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.
2 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.
1 edison@umrah.ac.id, 2 akbardhani@umrah.ac.id
Keywords: Abstract Investment, Tourism, Local Government Tourism is often seen as an economic engine of foreign exchange exchange  for  economic  development  for  a  country,  including Indonesia.  However,  in  principle  tourism  has  a  broader spectrum  of  development  for  a  country.  Most  of  the  tourists  in Batam tourism especially come from Singapore and Malaysia to enjoy tourism by shopping. For this reason, it is the government's seriousness to develop the tourism industry, as a supporter of the community's  economy.  The  condition  of  Batam  City  is comfortable  and  safe  in  investing  in  Batam  City,  investors  are interested in investing in the business they are interested in. In order to make it easier for investors to obtain licenses and non- licensed  investments  in  carrying  out  business  activities  to produce  goods  or  services  through  ownership  of  domestic  and foreign capital. The government has issued rules and regulations regarding services in sector investment. The tourism sector has the  potential  to  create  employment  and  business  opportunities and  to  increase  and  equalize  the  incomes  of  people  and  the region. Kata Kunci: Abstrak Investasi, Pariwisata, Pemerintah Daerah Pariwisata  sering  dianggap  sebagai  mesin  ekonomi  pertukaran devisa  untuk  ekonomi  pembangunan  untuk  suatu  negara, termasuk  di  Indonesia.  Namun,  pada  prinsipnya  pariwisata memiliki  spektrum  fundamental  dari  pembangunan  yang  lebih luas  untuk  suatu  negara.  Sebagian  besar  wisatawan  di  Batam pariwisata terutama datang dari Singapura dan Malaysia untuk menikmati  pariwisata  dengan  berbelanja.  Untuk  alasan  ini,  itu keseriusan pemerintah perlu mengembangkan industri pariwisata,  sebagai  pendukung  ekonomi  masyarakat.  Kondisi Kota Batam nyaman dan aman dalam berinvestasi Kota Batam, investor tertarik berinvestasi di bisnis yang mereka minati. Agar
untuk  memudahkan  investor  untuk  mendapatkan  lisensi  dan investasi non-lisensi dalam melaksanakan kegiatan bisnis untuk menghasilkan  barang  atau  jasa  melalui  kepemilikan  modal dalam negeri dan asing modal. Pemerintah telah mengeluarkan aturan dan peraturan mengenai layanan dalam investasi sektor.
Sektor pariwisata memiliki potensi untuk menciptakan peluang kerja  dan  peluang  bisnis  dan  untuk  meningkatkan  dan menyamakan pendapatan orang-orang dan daerah.

## Pendahuluan
Penanaman Modal Asing atau (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun,  membeli  total  atau  mengakuisisi  perusahaan.  Penanaman  Modal  di Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2007  tentang  Penanaman Modal.  Dalam  Undang-Undang  ini  yang  dimaksud  dengan  Penanaman  Modal  Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun  yang  berpatungan  dengan  penanam  modal  dalam  negeri  (Pasal  1  Undang- Undang  Nomor  25  tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal).  Penanaman  Modal  Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan adil (andil) dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru.
Menurut  (Wang  &  Wang,  2018)  dalam  penelitiannya  membahas  tentang sinergiritas antara wisatawan dan lingkungan sekitar yang membawa energi baru dalam perekonomian dalam waktu jangka panjang yang menghadirkan pendapatan modal asing meskipun kehadiran pariwisata pengunjung yang sedikit menurun di karenakan beberapa faktor dalam hal ini kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan lingkungan sebagai pengembagan wisata di  masa depan sebagai umpan balik yang menguntungkan semua pihak.  Dampak  lain  kedatangan  wisatawan  serta  pariwisata  di  dalam  pendapatannya menurut  yang  di  teliti  sebanyak  141  negara  kurang  puas  akibat  berbagai  macam keanekaragaman etnis hingga kebijakan dalam pendapatan pariwisata maupun wisatawan yang berkunjung (Churchill & Nuhu, 2018)
Hal  Ini  disebabkan  kurangnya  keperpihakan  dalam  membuat  kebijakan  sebuah negara  yang  telah  di  buat.  Saat  ini  di  dalam  era  globalisasi  yang  semakin  terbuka  dan sangat  tajam,  baik  di  pasar  lokal,  domestik  (nasional),  apalagi  di  dunia internasional/global telah terjadi persaingan yang luar biasa yang sulit untuk di prediksi oleh siapa pun juga. Agar untuk  dapat  memenangkan persaingan, maka oleh untuk  itu
dituntut  adalah  kemampuan  prima  yang  lebih  baik  dalam  hal  kualitas/mutu,  baik  itu kualitas  pelayanan,  kualitas  produk  barang  dan  jasa,  kualitas  kepuasan  pelanggan,  dan kualitas pertanggungjawaban dalam hal kinerja(Salam & Nugroho, 2016). Trend terhadap isu modernisasi dalam organisasi abad 21 menuntut agar organisasi harus dilandasi oleh keluwesan, team kerja yang kompak dan baik serta terarah, kepercayaan yang tinggi, dan penyebaran arus informasi yang akurat dan memadai. Karena jika tidak, organisasi yang merasa selalu cukup puas dengan dirinya dan selalu tertutup serta mempertahankan status quo akan menunggu waktu untuk tenggelam dan menantikan datang nya saat-saat detik kematian.
Saat ini pula pada pasca reformasi yang telah bergulir selama 20 tahun dan era otonomi  daerah  yang  juga  telah  memasuki  usia  19  tahunnya,  manajemen  pengelolaan organisasi  pemerintahan  telah  berada  dalam  keadaan  proses  panjang  menuju  wilayah perubahan yang serius atau transisional dari bentuk karakteristik pengelolaan publik yang berbasiskan pada dominasi pusaran kekuasaan tanpa adanya pertanggungjawaban kinerja yang jelas ke arah situasi pengelolaan publik yang berlandaskan pada keterbukaan dan akuntabilitas serta pemenuhan terhadap kepuasan bagi pengguna jasa dari bentuk peran sebagai  penyelenggara  kepada  peran  sebagai  pengarah  (directing)  dan  pengaturan  atau menjadi fasilitator dalam rangka komitmen kepada pemberdayaan masyarakat; berangkat dari  struktur  dan  kultur  yang  cenderung  tertutup  dan  korup  menuju  kearah  sebuah organisasi yang terbuka, jujur, desentralistik dan demokratis, serta dari keberadaan suatu pemerintahan yang bad governance menuju ke arah situasi pemerintahan yang clean and good governance.
Memaknai dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada pelaksanaan pembangunan agar mampu selalu eksis dan berkeunggulan dalam rangka persaingan yang semakin  kompetitif  dalam  lingkungan  yang  berubah-ubah  tersebut,  maka  kekuatan birokrasi harus secara kontinu melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan yang dimaksud dalam dapat dilakukannya yang mencakup reengineering, restructuring, quality programs,  mergers  and  acquistion,  strategic  change,  dan  cultural  change  (Mainita  & Soleh, 2019).
Kemudian dapat dilihat dalam konteks kekinian di negara kita Indonesia, Undang- Undang Otonomi Daerah telah menggeser dan merubah secara nyata terhadap paradigma kepemerintahan  di  negara  kita,  yang  semulanya  menganut  asas  sentralistik  berubah menjadi  disentralistik,  yang  mana  kewenangan-kewenangan  yang  dulu  serba
terkonsentrasi  di  pemerintah  pusat,  sejalan  sejak  berlaku  nya  paket  Undang-Undang Otonomi  Daerah  yang  terus  mengalami  penyempurnaan  yaitu  dimulai  dari  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 hingga Undang- Undang 23 Tahun 2014 dan telah mengalami perubahan hingga dua kali yakni Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2015  dan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang Pemerintahan Daerah, dan demikian pula menyangkut dengan persoalan keuangan daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 atas perubahan atas Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah.
Dengan hadirnya paket Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut, yang memuat peraturan  tentang  Pemerintahan  Daerah  telah  memberikan  kewenangan  yang  besar kepada  Pemerintah  Daerah  di  dalam  mengatur  hal  tata  kelola  pemerintahannya, sementara  dalam  Perimbangan  Keuangan  Pusat-Daerah  telah  menunjukan  dalam  hal melimpahkan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola sistem penerimaan  dan  pembelanjaan  keuangan  daerah  secara  kreatif,  inovatif,  dan  disiplin anggaran  yang  bertanggungjawab  (Setiawan  et  al.,  2018).  Dari  kesemua  hal  tersebut tujuan  akhirnya  yakni  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  secara lahir  dan  bathin  di  dalam  bingkai  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  melalui  wujud nyata  terhadap  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  yang  prima  di  daerah,  karena dengan  hadirnya  kebijakan  otonomi  daerah  yang  juga  telah  menghadirkan  situasi  dan kondisi sejumlah kekuatan, kelemahan, peluang sekaligus tantangan bagi daerah dalam pengelolaan pembangunan di daerah (Bratakusumah, 2005).
Selanjutnya perlu untuk kita perhatikan bahwa investasi merupakan variabel yang sangat penting dalam menggerakan perekonomian suatu wilayah, baik itu dalam lingkup daerah  maupun  negara.  Suatu  negara  yang  mampu  mencapai  tingkat  pertumbuhan ekonomi yang tinggi salah satunya karena ditunjang besarnya aliran investasi ke negara yang  bersangkutan.  Dalam  hal  ini  keterlibatan  dunia  usaha  (sektor  swasta)  tidak  lagi bersifat komplementer dalam menggerakan kegiatan ekonomi di daerah, namun saat ini peranan  sektor  swasta  menjadi  sangat  penting  dan  strategis  (Wardhana,  2016). Pengalaman  pemerintah  Indonesia  pada  periode  1970-an,  menunjukkan  bahwa  dengan ketersediaan dana dari pendapatan ekspor minyak dan gas dalam jumlah besar memberi keleluasaan bagi pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan.
Pada periode tersebut pemerintah dapat berperan sebagai engine of growth (motor penggerak perekonomian). Pembangunan di berbagai sektor dapat dibiayai oleh investasi
pemerintah. Namun  saat  ini, kondisi  sudah sangat  jauh berbeda;  pemerintah tidak bisa lagi  berperan  sebagai  engine  of  growth  sendirian,  melainkan  sangat  membutuhkan keterlibatan dari setiap sektor baik  itu sektor masyarakat  terlebih  dari lagi dari swasta. (Mahadiansar  et  al.,  2020).  Pemerintah  di  berbagai  level  baik  pusat  maupun  daerah menghadapi  kendala  anggaran  untuk  secara  mandiri  menggerakan  perekonomian. Dengan kata lain, keterlibatan dunia swasta dan masyarakat secara aktif merupakan suatu keniscayaan  dari  sebuah  pengharapan,  sehingga  antara  pemerintah,  swasta,  dan masyarakat  berada  di  barisan  yang  sama  dalam  rangka  menggerakan  perekonomian daerah dan nasional.
Pemerintah  pada  berbagai  level  juga  dapat  dipastikan  tidak  akan  sanggup menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapinya, seperti tingginya angka  pengangguran,  kemiskinan,  kurangnya  infrastruktur  dasar,  dan  lain  sebagainya, jika hanya mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah semata maka  tidak  akan  pernah  ada  percepatan  atas  penanggulangan  terhadap  persoalan- persoalan  hajat  hidup  kebutuhan  dasar  rakyat.  Maka  oleh  untuk  itu  dibutuhkan keterlibatan  sumber  anggaran  non-pemerintah  dari  investasi  sektor  swasta  dan  perakn aktif oleh masyarakat. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan  terpesat  di  Indonesia.  Ketika  dibangun  pada  tahun  1970-an  oleh  Otorita Batam (saat ini bernama BP Batam), kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam  tempo  40  tahun  penduduk  Batam  bertumbuh  hingga  158  kali  lipat.  Saat  ini penduduk  Batam  berjumlah  sekitar  1,2  Juta  Jiwa  Salah  satu  faktor  yang  memicu  kota Batam memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat adalah keringanan bebas pajak (PPN) yang  diberlakukan  bagi  para  pengusaha.  Sebagai  daerah  yang  telah  ditetapkan  sebagai Daerah Ekonomi Khusus tentu ini menjadi lokasi yang diminati banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri.
Kota  Batam  perlu  adanya  pengembangan  pariwisata  bahari,  terutama mengoptimalkan  pantai  sebagai  objek  tujuan  pariwisata  untuk  mendongkrak  angka kunjungan wisatawan internasional. Untuk mengembangkan pariwisata di  pantai, yang perlu dipastikan pertama kali adalah hak pengelolaan di sejumlah pantai. Karena di pulau Batam terdapat beberapa pantai yang potensial untuk dikembangkan di pulau utama dan pulau  penyangga  dan  perlu  disiapkan  regulasi  yang  sesuai  (Yudiatmaja  et  al.,  2017). Selain  regulasi,  untuk  mengembangkan  pariwisata  di  pantai  juga  diperlukan  adanya perbaikan infrastruktur kota untuk menarik wisatawan mancanegara. Pemerintah daerah
dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam memiliki tantangan mendatangkan jumlah investor dan wisatawan ke Kota Batam, membuat Pemerintah Kota Batam  harus  meningkatkan  investment  dan  kunjungan  wisatawan  yang  dilakukan  oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam.
Tujuan khusus  penelitian ini merupakan lanjutan  dari rumusan yang ada dalam yakni  untuk  mencapai  hasil  yang  diharapkan  setelah  penelitian  dan  menganalisi perkembangan  penanaman  modal  asing  di  Kota  Batam  sehingga  tersusunnya  strategi kebijakan yang perlu dan dapat diambil oleh Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kota Batam serta mengungkap perkembangan penanaman modal  asing  di  kota Batam. Tujuan  PMA  Untuk  mendapatkan  keuntungan  berupa  biaya  produksi  yang  rendah, manfaat  pajak  lokal  dan  lain-lain  kemudian  membuat  rintangan  perdagangan  bagi perusahaan-perusahaan  lain.  Selain  itu  PMA  mendapatkan  return  yang  lebih  tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakkan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.

## Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni ingin mendapat data secara alami (apa adanya), kemudian penilaian akan perubahan ini menjadi salah satu sebab bagi penulis menggunakan metode kualitatif (Creswell, 2005; Moleong, 2012).  Metode  yang  dipakai  untuk  mendapat  data  dalam  penelitian  in  adalah  metode kualitatif maka ada komponen-komponen metode kualitatif yang harus diperhatikan oleh peneliti.  Namun  (Miles  et  al.,  2014)  mengemukakan  bahwa  komponen-komponen penelitian  yang  dikenal  dalam  metode  penelitian  kualitatif  yaitu.  metode  dan  alasan menggunakan metode kualitatif, tempat penelitian, instrument penelitian, sampel sumber data penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik analisa data, dan pengujian keabsahan data.  Menurut  (Bogdan  &  Taylor,  1975)  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang datanya  kualitatif,  umumnya  berbentuk  narasi  atau  gambar-gambar.  pada  penelitian kualitatif  ada  data  berupa  angka-angka  tetapi  sebenarnya  angka-angka  tersebut  hanya menjelaskan sesuatu. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun didalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi  kadang  kala  perlu  pula  melihat  sesuatu  yang  bersifat  tersembunyi,  dan  harus melacak lebih jauh kebalik sesuatu yang nyata tersebut

## Hasil Dan Pembahasan

## 1. Gambaran Umum Kondisi Investasi Kota Batam
Kondisi  Kota  Batam  yang  nyaman  dan  keamanan  dalam  berinvestasi  di  Kota Batam,  para  investor  tertarik  untuk  menanamkan  modalnya  dalam  bidang  usaha  yang diliriknya.  Dalam  rangka  mempermudah  investor  memperoleh  perizinan  dan  non perizinan penanaman modal dalam melaksanakan kegiatan usaha memproduksi barang atau jasa melalui kepemilikan modal dalam negeri maupun modal asing. Pemerintah telah mengeluarkan  ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  pelayanan  di bidang  penanaman  modal.  Landasan  hukum  penyelenggaraan  pelayanan  penanaman modal yang terkait dengan perizinan dan non perizinan sebagaimana tertuang dalam pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.
Pasal 25 ayat (4) menyebutkan bahwa setiap perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin, dan ayat (5) menyatakan bahwa izin tersebut  diperoleh  melalui  Sistem  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP).  Hal  ini  lagi dipetegas  lagi  dalam  pasal  26  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  PTSP  bertujuan  untuk membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan  informasi  mengenai  penanaman  modal.  Disamping  itu  lebih  dipertegas  lagi  dalam Perpres No 27 tahun 2009 tentang PTSP yang menyebutkan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dapat dilakukan secara manual dan secara elektronik.
Problematika investasi di Batam sangat kompleks. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah  untuk  berupaya  meningkatkan  daya  saing  nasional  terutama  agar  dapat menarik penanaman modal asing (PMA) ke Indonesia. Salah satu upaya dan terobosan baru  untuk  peningkatan  daya  saing  regional  dan  dinamika  global  serta  mendorong tumbuhnya investasi, melalui Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Batam,  yakni  menetapkan  Batam  sebagai kawasan  Free  Trade  Zone  menjadi  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  (Alfiandri  & Mahadiansar, 2020; Zaenuddin, 2009). Kondisi Kota Batam yang nyaman dan keamanan dalam berinvestasi di Kota Batam, para investor tertarik untuk menanamkan modalnya dalam bidang usaha yang diliriknya. Dalam rangka mempermudah investor memperoleh perizinan  dan  non  perizinan  penanaman  modal  dalam  melaksanakan  kegiatan  usaha memproduksi barang atau jasa melalui kepemilikan modal dalam negeri maupun modal asing.  Pemerintah  telah  mengeluarkan  ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan mengenai pelayanan di bidang penanaman modal.

## 2. Perizinan Penanaman Modal di Kota Batam
Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  Menurut  pasal  1  Undang-undang  PMA  No.1 Tahun  1967  dalam  Manajemen  Penanaman  Modal  Asing  dinyatakan  sebagai  berikut: Pengertian  penanaman  modal  asing  hanya  meliputi  modal  asing  secara  langsung  yang digunakan  untuk  menjalankan  perusahaan  Indonesia  dalam  arti  menanggung  resiko secara  langsung  bagi  pemilik  modal  tersebut  dalam  menanamkan  modalnya.  Menurut (Tandelilin,  2010)  menyebutkan  bahwa  investasi  merupakan  suatu  bentuk  penudaan konsumsi dari masa sekarang untuk masa yang akan datang, yang dalamnya terkandung resiko tidak pastian, untuk itu butuhkan suatu kompensasi atas penundaan tersebut yang bisa kenal dengan istilah keuntungan dari investasi atau gain.
Bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak dan benda-benda, baik yang  dimiliki  oleh  negara  maupun  Indonesia  PMA  disesuaikan  dengan  prioritas pembangunan  yang  sedang  dijalankan.  Penanaman  modal/  investasi  dalam  pandangan (Halim,  2005)  menyatakan  sebuah  komitmen  atas  sejumlah  dana  atau  sumber  daya lainnya  yang  lakukan  pada  saat  ini,  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  sejumlah keuntungan  masa  datang.  Peranan  pemerintah  dalam  pengembangan,  baik  dari  hal investasi  maupun  pariwisata,  sangat  penting.  Terlebih  pemerintah  harus  piawai  dalam menggaet investor-investor asing agar mau untuk menanamkan modalnya di wilayahnya (Pender & Sharpley, 2005; Sharpley & Telfer, 2002)
Pedoman  teknis  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  penanaman  modal  serta prosedur  pelaksanaannya  diatur  kembali  dengan  peraturan  Kepala  BKPM (PERKABKPM)  yaitu  pertama,  Perka  BKPM  nomor  11  tahun  2009  tentang  tata  cara pelaksanaan,  pembinaan  dan  Pelaporan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  di  bidang Penanaman Modal.  Kedua, Perka BKPM  nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. Ketiga, Perka BKPM nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman  Tata  Cara  Pengendalian  Pelaksanaan  Penanaman  Modal.  Keempat,  Perka BKPM nomor 14 tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE). Kelima, SK Gubernur kepulauan Riau  kepada Kota Batam tentang  pelimpahan  sebagian  kewenangan  Gubernur  kepada  kepala  BPM  untuk pemberian perizinan dan non perizinan penanaman modal.

## 3. Berdasarkan Kelembagaan dan Pelayanan Penanaman Modal
Kelembagaan  pelayanan  Perizinan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal  atau  yang disebut  dengan  Dinas  Penanaman  Modal  Terpadu  Satu  Pintu  sebagai  unsur  pelaksana
teknis  pelayanan  adminitrasi  public  di  bidang  Perizinan  dan  Penanaman  Modal  yang dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa mengedepankan pendekatan  birokratisasi,  dengan  menetapkan  pendekatan  pelayanan  publik  yaitu pendekatan secara strategis, fleksibel, bertahap dan berkesinambungan sejalan dengan isu strategis  problematika  yang  ada  pada  tatanan  Pelayanan  Publik  dengan  penyesuaian- penyesuaian terhadap perkembangan dan dinamika tuntutan lingkungan pelayanan serta selalu berupaya memanfaatkan peluang yang ada dan berusaha mengatasi tantangan dan ancaman yang akan datang.
Seiring  dengan  dinamika  tuntutan  pelayanan  publik  yang  prima  dalam mewujudkan Kota Batam sebagai daerah yang kondusif bagi investor untuk berinvestasi di wilayah perbatasan, ada tiga belas perencanaan strategi yang akan dilaksanakan untuk mendapatkan model pengembangan investasi wilayah perbatasan berdasarkan penataan kelembagaan dan pelayananan penanaman modal. Ketiga belas perencanaan strategis ini disusun sebagai landasan operasional dalam melaksanakan kebijakan investasi. Program penyususnan  model  dalapm  pengembangan  investasi  asing  langsung  di  wilayah perbatasan berdasarkan penataan kelembagaan dan pelayanan penanaman modal untuk mencapai  tujuan  pengembangan  invesatasi  dan  mencapai  kepuasan  publik  (investor, calon investor/penanam modal dalam memperoleh pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
Promosi  dan  mencari  investor  agar  terwujudnya  peningkatan  kualitas  investasi yang  memberikan  iklim  investasi  yang  kondusif  bagi  investor  serta  promosi  dan kemitraan dalam berinvestasi, selanjutnya memutuskan suatu kebijakan dalam promosi yaitu meningkatkan fasilitas dalam bidang promosi investasi, penanaman modal kepada investor  melalui  koordinasi  dengan  instantsi  terkait  provinsi  dan  instansti  penanaman modal  dari  pemerintah  pusat.  Mengoptimalkan  promosi  dan  peningkatan  pelayanan informasi  penanaman  modal  untuk  memutuskan  kebijakan  investasi  di  Kota  Batam, khususnya  di  Bidang  Kepariwisataan.  Model  pengembangan  investasi  wilayah perbatasan melalui promosi dan mencari investor dikaji berdasarkan tiga belas indikator untuk  menyusun  model  pengembangan  investasi  wilayah  perbatasan.  Adapun  model pengembangan investasi wilayah perbatasan melalui promosi dan mencari investor terdiri dari beberapa  aspek rangkaian strategis kebijakan sebagai  model promosi  dan mencari investor.

## Kesimpulan
Batam  merupakan  salah  satu  kota  dengan  letak  yang  sangat  strategis.  Selain berada  di  jalur  pelayaran  internasional,  kota  ini  memiliki  jarak  yang  sangat  dekat  dan berbatasan  langsung  dengan  Singapura  dan  Malaysia.  Sebagai  kota  terencana,  Batam merupakan  salah  satu  kota  dengan  pertumbuhan  terpesat  di  Indonesia  dengan menyumbang 60% dari produk domestik bruto Kepulauan Riau dan menempati peringkat ke 17 dari lebih dari 500 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dalam hal kontribusi pendapatan. Akan tetapi belakangan ini pertumbuhan ekonomi Batam cenderung merosot beberapa  tahun  terakhir  ini.  pertumbuhan  ekonomi  Kota  Batam  di  angka  3,  08  % Pertumbuhan pada tahun  2017.
Melihat  beberapa  tahun  terakhir  industri  Batam  ini  menurun  maka  disarankan Pemerintah Kota Batam akan mencari alternatif lain dengan mencari potensi yang lain pada pergeseran tujuan sebagaimana perekonomian global belum pulih salah satunya di penanaman  modal.  Oleh  karena  sektor  penanaman  modal  perlu  dilakukan  secara komprehensif maka Pemerintah Kota Batam menggiatkan menjalin kerjasama yang baik dan  melakukan  kebijakan  untuk  mempermudah  bagi  investor  melakukan  penanaman modal.

## Daftar  Pustaka
Alfiandri, &  Mahadiansar. (2020).  Dampak perubahan free trade zone menjadi special economic  zone  di  Kota  Batam. KEMUDI :  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan , 04 (02), 292–307. https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i2.1945
Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1975). Introduction to Qualitative Research. In Wiley . Bratakusumah, D. S. (2005). Perencanaan pembangunan daerah . PT. Gramedia Pustaka Utama.
Churchill, S. A., & Nuhu, A. S. (2018). The impact of ethnic diversity on tourism revenue and tourist arrivals. Tourism Economics , 24 (6), 753–761.
Creswell,  J.  W.  (2005). Educational  research:  Planning,  conducting,  and  evaluating quantitative and qualitative research (2nd ed.). Merrill.
Halim, A. (2005). Analisis investasi (2nd ed.). Salemba Empat.
Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma pengembangan  model  pembangunan  nasional  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmu
Administrasi : Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , 17 (1), 77– 92. https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550
Mainita,  &  Soleh,  A.  (2019).  Analisis  investasi  asing  langsung  di  indonesia. Jurnal Development , 7 (2), 86–97.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis . SAGE Publications.
Moleong, L. J. (2012). Metodelogi penelitian kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Pender, L., & Sharpley, R. (2005). The Management of Tourism . SAGE Publications.
Salam, A. R., & Nugroho, R. A. (2016). Dampak implementasi enviromental goods (EGs) list terhadap kinerja perdagangan indonesia. Jurnal Borneo Administrator , 12 (2), 113–130.
Setiawan,  R.,  Samin,  R.,  &  Mahadiansar.  (2018). Dampak  Desentralisasi  Terhadap Kapabilitas  Kepala  Daerah (Studi Kasus  Gubernur Riau Periode Tahun 2008- 2013) | Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) . 15–24.
Sharpley, R., & Telfer, D. J. (2002). Tourism and Development : Concepts and Issues .
Channel View Publications.
Tandelilin, E. (2010). Portfolio dan Investasi . Kanisius.
Wang,  M.-C.,  &  Wang,  C.-S.  (2018).  Tourism  the  environment  and  energy  policies.
Tourism Economics , 470 .
Wardhana,  W.  (2016).  Poros  maritim  dalam  kerangka  sejarah  maritim  dan  ekonomi pertahanan. Jurnal Masyarakat & Budaya , 18 (3).
Yudiatmaja, W. E., Safitri, D. P., Maya, A., & Manalu, R. (2017). Inovasi kebijakan dan pemerintah jaringan di era desentralisasi; Studi kasus perda kota Batam no 4 tahun 2015. Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora , 612–631.
Zaenuddin,  M.  (2009).  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  investasi  PMA  di
Batam. JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan , 2 (2), 156–166.

## Dokumen
BPM - PTSP Kota Batam, (http://skpd.batamkota.go.id/penanamanmodal), Tahun 2014 Data Usaha Pariwisata (Direktori), Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam, Tahun 2014. Proyek Investasi Kota Batam, Badan KoordinasIi Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2012