## PROBLEM SEMANTIS DAN SOLUSI PEMAHAMAN MULTICULTURALISM, INTERCULTURALISM, DAN CROSS- CULTURAL

## SEMANTIC PROBLEM AND SOLUTIONS TO UNDERSTANDING MULTICULTURALISM, INTERCULTURALISM, AND CROSS- CULTURAL
Moh. Ali Aziz 1 , Sokhi Huda 2
UIN Sunan Ampel Surabaya
1 e-mail : ali.aziz@uinsby.ac.id
2 e-mail : sokhi.huda@insby.ac.id

## ABSTRAK
Kajian ini bertujuan mengidentifikasi problem semantis dan menemukan solusi pemahaman multiculturalism, interculturalism, dan cross-cultural dengan analisis hermeneutika Gadamer, filologis, dan historis kritis. Hasil kajian ini adalah problem semantis berawal dari multiculturalism yang memiliki banyak arti dan menuai perdebatan di kalangan akademisi. Problem ini mendapat respons berupa transposisi multiculturalism dengan kejelasan fiturnya. Diskusi muncul ketika problem multiculturalism berhadapan dengan tema interculturalism sebagai pendekatan pembanding. Ada dua perspektif argumen; argumen yang mendukung multiculturalism dan argumen responsif. Diskusi problem meningkat ketika “ interculturalism” digunakan untuk menunjukkan model spesifik “ managing cultural diversity” dalam multikulturalisme Kanada yang berbeda dengan important respect dari model interkulturalisme Eropa. Dua pendekatan tersebut memuat indikasi keuntungan strategis dalam pengalihan ke istilah “ interculturalism ” karena istilah “ multiculturalism ” dipandang telah ternoda secara politis selama dekade terakhir. Diskusi dapat menimbulkan puncak kritik terhadap arus studi multikulturalisme yang mengabaikan kontribusi disiplin primer, terutama antropologi dan psikologi sosial, khususnya teori kontak. Pada akhirnya, kajian ini mengajukan tiga poin solusi pemahaman; (1) multiculturalism merupakan konsep holistik dan basis ideologis pengakuan perbedaan budaya, (2) interculturalism merupakan model pengelolaan perbedaan budaya sesuai dengan basis budaya kawasan yang berbeda, (3) cross-cultural bersubstansi pola interaksi, program aksi, skill , dan instrumen manajemen konflik. Kajian ini berargumen bahwa problem semantis multiculturalism, interculturalism, dan cross-cultural memerlukan solusi pemahaman secara spesifik tentang karakteristik masing-masing istilah tersebut.
Kata Kunci : Problem semantis, multiculturalism, interculturalism , cross-cultural

## Abstract :
This  study  aims  to  identify  semantic  problems  and  find  solutions  to  understanding  multiculturalism, interculturalism, and cross-cultural with Gadamer’s hermeneutical, philological, and critical historical analysis. The result of this study is that the semantic problem begins with multiculturalism as a term that has many meanings. This problem received a response in the form of multiculturalism transposition with clarity of its features. The discussion arises when the problem of multiculturalism is faced with the term interculturalism as a comparative approach. There are two perspective arguments; arguments in favor of multiculturalism and responsive arguments. Discussion of the problem increases when “interculturalism” is used to show a specific model of “managing cultural diversity” in Canadian multiculturalism which is different from the important respect of European interculturalism models. The two approaches contain indications of strategic advantages in shifting to the term “interculturalism” because the term “multiculturalism” is seen as having been politically tarnished during the last decades. The discussion culminated in criticism of the current study of multiculturalism which ignores the contributions of primary disciplines, especially anthropology and social psychology, in particular contact theory. Finally, this study proposes a three-point understanding solution; (1) multiculturalism is a holistic concept and an ideological basis for the recognition of cultural differences, (2) interculturalism is a model for managing cultural differences in accordance with the cultural bases of different regions, (3) cross-cultural with the substance of interaction patterns, action programs, skills, and conflict management instruments. This study argues that the semantic problems of multiculturalism, interculturalism, and cross-cultural require specific solutions to understand the characteristics of each of these terms.
Keywords : Semantic problem, multiculturalism, interculturalism, cross-cultural
DOI: 10.14203/jmb.v22i3.1060 Naskah Masuk: Juni 2020 Revisi akhir: Desember 2020 Diterima: Desember 2020

## PENDAHULUAN
Istilah ‘multikulturalisme’ menjadi sangat popu- ler dalam beberapa dekade terakhir, seperti yang sering terjadi pada kata-kata popular di dunia akademik; itu pada akhirnya mengekspresikan makna yang sangat berbeda. Enzo Colombo menulis sebuah esai tentang hal tersebut, meski- pun hanya presentasi yang sangat singkat dan selektif dari debat saat ini dan literatur yang kaya tentang multikulturalisme adalah mungkin. Bahkan, menurut Colombo, diskusi multikultural mengacu pada pelbagai situasi—kebijakan, antara lain integrasi dan rezim negara kesejahteraan, akomodasi hukum dan politik keanekaragaman budaya, pengelolaan imigrasi dan perbatasan nasional, pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan budaya/agama, hidup dengan ‘perbe- daan’  dalam  konteks  sehari-hari,  representasi ideologis dari identitas, budaya dan ‘masyarakat yang baik’ untuk menyebutkan beberapa situasi saja. Hal ini juga melibatkan pelbagai disiplin ilmu; filsafat, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, ilmu politik, pedagogi, dan studi budaya dan poskolonial dengan permasalahan, perspektif, dan perangkat alat yang berbeda. Semua ini mem- benarkan penggunaan istilah dalam bentuk jamak “ multiculturalisms ” untuk menyoroti polisemi (banyak  arti)  dan  menjelaskan  keberpihakan yang tidak terelakkan dari presentasi Colombo yang berfokus pada masyarakat Barat (Colombo, 2015, 800).
Esai Colombo tentang polisemi multikultural- isme sesungguhnya merupakan bagian dari sejumlah kajian tentang problem semantis multikulturalisme. Sejumlah kajian yang menunjukkan adanya prob- lem tersebut dapat ditemukan, di antaranya adalah kajian-kajian Nasar Meer dan Tariq Modood (2012, 1–24), Madood (2015, 11–20), Raffaele Iacovino (2016, 20–24) , Marco Antonsich (2016, 470–493),  Harshad  Keval  (2014,  125–139), Martyn Barrett (2013a), Anders Hanberger (2010, 177–191), Ana  Canen  dan  Michael A.  Peters (2005,  309–313),  Omiunota  Nelly  Ukpokodu (2003, 17–23), Riva Kastoryano (2018, 1–11), dan Michael Emerson (2011). Sejumlah kajian ini menunjukkan adanya problem-problem semantis yang bersubstansi persamaan dan perbedaan, kontras, akibat, pendefinisian ulang kebangsaan
dan solidaritas, dan pencarian model-model ma- syarakat. Sejumlah kajian tersebut menunjukkan adanya problem melalui fokus kajiannya. Meer dan Modood mempersoalkan interkulturalisme yang kontras terhadap multikulturalisme. An- tonsich mengkaji problem interkulturalisme yang bertentangan dengan multikulturalisme dalam debat Cantle-Modood. Keval menunjukkan komentar tentang akibat anti-ras dan anti-kelas terhadap debat dalam penelusurannya terhadap multikultu- ralisme ke interkulturalisme. Barrett menunjukkan adanya potensi perbedaan dan persamaan antara interkulturalisme dan multikulturalisme. Hanberger menunjukkan sejumlah dilema dan tantangan dalam evaluasi terhadap kesadaran multikultural. Canen dan Peters menunjukkan sejumlah isu dan dilema pendidikan multikultural dalam teori, kebijakan, dan praktik. Ukpokodu menunjukkan sejumlah tantangan dan dilema dalam pengajaran pendidikan multikultural dari perspektif kritis. Kastoryano menunjukkan problem pendefinisian ulang kebangsaan dan solidaritas dalam mul- tikulturalisme dan interkulturalisme. Emerson menunjukkan problem pencarian model-model masyaralat di Eropa dan warga muslimnya dalam interkulturalisme.
Sejumlah kajian tersebut menunjukkan adanya problem multikulturalisme dan interkulturalisme. Probem semantis merupakan konsentrasi awal sesuai dengan perspektif kajian yang terkait dengan problem-problem lain dari level teori, kebijakan, praktik, sampai level pencarian model masyarakat yang dipandang kompatibel bagi wilayah tertentu. Bahkan dalam sejumlah problem tersebut terdapat dilema dan tantangan bagi mul- tikulturalisme dan interkulturalisme sebagaimana kajian-kajian Hanberger, Canen dan Peters, dan Ukpokodu. Oleh karena itu, problem semantis multikulturalisme dan interkulturalisme menarik untuk dilacak dan dideskripsikan secara kritis. Hal ini tentu saja menuntut pencarian proporsi deskripsi masing-masing istilah multikultural- isme dan interkulturalisme sekaligus alternatif konseptual untuk memecahkan problem semantis tersebut.
Selain multiculturalism dan interculturalism, ada istilah lain yang muncul dalam percaturan kedua istilah tersebut, yaitu cross-cultural . Akan
tetapi, istilah terakhir ini tidak terlibat dalam debat kecuali hanya sebagai pola interaksi, prog- ram aksi, skill ,  dan  manajemen  konflik  sesuai dengan kebutuhan dalam dan bagi masyarakat multibudaya. Hal ini dapat ditemukan dalam kajian-kajian Steven W. Congden dkk (Congden et al., 2009, 73–89), David Matsumoto (2000, 357–359), David R. Thomas (1994, 2–8), Claude- Hélène Mayer dan Lynette Louw (2012, 3–8), dan Joan C. Doerr (2004).
Dari narasi problematik di atas, kajian ini berusaha menelusuri dan mendeskripsikan pro b- lem semantis multiculturalism , interculturalism, dan cross-cultural dalam konteks keistilahan, di- alektika historis, teoretis, kebijakan, dan praktis. Kajian ini juga berusaha melacak kemungkinan adanya ideologi sebagaimana kajian Siyaves Azeri  (2013,  57–82),  transformasi  dan  kepen- tingan praksis sebagaimana kajian Aneta Bara- koska (2013, 1–7) di balik istilah-istilah tersebut. Konteks dan kemungkinan itu menjadi landasan urgensi kajian ini dengan analisis hermeneutika Gadamer, filologis, dan historis kritis.

## PEMBAHASAN

## 1. Deskripsi Problem Semantis,
Transposisi, dan Fitur
Problem semantis muncul di sekitar istilah-istilah multiculturalism, interculturalism , dan cross-cul - tural . Dua istilah pertama ( multiculturalism, interculturalism ) pada tahap selanjutnya terlibat dalam diskusi intensif, bahkan debat, sedang istilah terakhir ( cross-cultural ) cenderung berposisi pada ranah praksis. Problem semantis berawal dari multiculturalism sebagai istilah yang memiliki ban- yak arti sebagaimana pandangan Enzo Colombo (Colombo, 2015, 800–801). Problem ini mendapat respons dari pandangan Martyn Barret (2013a, 16–18) berupa transposisi multiculturalism sebagai pendekatan dengan kejelasan fiturnya.
Colombo menjelaskan bahwa secara umum, multiculturalism mengacu pada situasi di mana orang-orang yang memiliki kebiasaan, tradisi, ba- hasa dan/atau agama berbeda hidup berdamping- an dalam ruang sosial yang sama, berkeinginan untuk mempertahankan aspek yang relevan dari
perbedaan mereka dan untuk diakui secara publik. Biasanya istilah ini melibatkan evaluasi positif keanekaragaman budaya dan komitmen kelem- bagaan untuk pelestariannya. Multiculturalism sangat erat kaitannya dengan ‘politik identitas’, ‘politik  perbedaan’,  dan  ‘politik  pengakuan’. Semua politik ini menganggap pengakuan yang tepat atas keanekaragaman budaya merupakan langkah yang diperlukan untuk menilai kembali identitas yang tidak dihargai dan mengubah pola representasi dan komunikasi dominan yang me- marginalkan  kelompok  tertentu  (Song,  2017). Faktanya, sebagaimana telaah kritis Colombo, jenis perbedaan yang ditekankan pada multi- kulturalisme dan pengakuan yang diklaimnya dapat sangat berbeda. Dari penjelasan dan kritik Colombo ini terdapat kata kunci utama, yaitu situasi, evaluasi positif, dan politik pengakuan.
Terdapat dua cara mengatasi perbedaan bu- daya. Cara pertama adalah multikulturalisme dapat merujuk pada klaim pengakuan oleh kelompok nasional asli dan sub-negara. (Kymlicka, 1995, 2) Terkait dengan penduduk asli seperti orang Aborigin di Kanada dan Australia, orang Indian Amerika, suku Maori di Selandia Baru, dan suku Inuit di Greenland, debat multikultural mengede- pankan isu-isu pemberdayaan hak-hak kelompok minoritas yang telah ditaklukan, dieksploitasi, dan didiskriminasi oleh penakluk asing (Eropa putih). Penduduk asli menjadi sasaran kekerasan sistematis dan terus-menerus, baik fisik maupun simbolis, dan mereka saat ini menempati posisi marjinal dalam kehidupan ekonomi, politik dan sosial, di mana kemampuan untuk berpartisipasi setara dibatasi oleh representasi dan prasangka negatif (Colombo, 2015, 801).
Debat tersebut berfokus pada kesempatan untuk mendorong kebijakan khusus dalam upaya mendukung penduduk asli untuk me ng- atasi ketidakadilan yang telah lama terjadi dan ketidaksetaraan yang masih ada. Kebijakan dapat mencakup hak atas tanah, hak pemerintahan sendiri, pengakuan hukum adat, dan perwakilan politik yang memadai di lembaga negara-bangsa serta kampanye anti-diskriminasi atau pengakuan simbolis dari peran kelompok-kelompok asli ini dalam sejarah negara yang dimiliki bersama. Se- hubungan dengan kelompok-kelompok nasional,
sub-negara seperti Quebec di Kanada, Basques dan Catalans di Spanyol, Corsicans di Perancis, Flemish dan Walloon di Belgia, Scots and Welsh di Inggris, German di Tyrol Selatan, dan Swedia di Finlandia. Debat multikultural telah berfokus pada kebijakan seperti otonomi teritorial federal atau kuasi-federal, hak penentuan nasib sendiri, jaminan perwakilan di pemerintah dan status ba- hasa resmi, baik di tingkat regional atau nasional (Colombo, 2015, 802).
Cara kedua yaitu terkait dengan kelompok- kelompok yang didiskriminasi dalam masyarakat. Biasanya, debat tersebut berkaitan dengan ma- salah ras dan gender. Integrasi dan diskriminasi terhadap minoritas ‘bertanda rasial’ dan posisi perempuan dalam masyarakat adalah contohnya, mewakili dua persoalan paling sulit tentang kesulitan demokrasi liberal untuk beralih dari egalitarianisme formal ke kesetaraan yang efektif bagi semua warga negara. Meskipun diskriminasi formal telah dihapuskan, tetapi kelompok ras dan perempuan kurang terwakili di tingkat teratas lembaga ekonomi, akademik, dan politik; mereka biasanya memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan mendapat bentuk kekerasan simbolis sehingga menjebak mereka dalam posisi yang keliru dan marginal. Mereka sering digambarkan lebih rendah, tidak rasional, dan tidak layak untuk kekuasaan dan kepemimpinan.
Debat multikultural tersebut berfokus pada perlunya kebijakan tindakan afirmatif yang menguntungkan anggota kelompok yang kurang beruntung dan memungkinkan mereka untuk mengatasi representasi sosial yang negatif. Tindakan  afirmatif  dapat  berupa  kuota  khusus yang diperuntukan bagi anggota kelompok yang kurang beruntung dalam pendidikan tinggi, di dewan perusahaan, di tingkat atas universitas, dan di parlemen, atau hal tersebut dapat berupa per- lakuan istimewa dalam proses seleksi. Perdebatan juga memperkenalkan perlunya perbedaan politik yang spesifik (Young, 2011, 2), yaitu revisi yang lebih radikal dari kriteria yang digunakan untuk mengalokasikan posisi sosial dan barang-barang material. Langkah-langkah afirmatif diambil un - tuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang terpinggirkan memperoleh akses ke forum sosial
dengan kedudukan yang setara. Hal ini mungkin memerlukan aturan berbeda sehingga memung- kinkan organisasi yang terpisah dan eksklusif untuk kelompok tertindas dapat terlibat dalam proses peningkatan kesadaran dan pemberdayaan.
Problem semantis tersebut berawal dari situasi tertentu ke evaluasi positif, politik pe ng- akuan, dan cara mengatasi perbedaan, menuai adanya debat dengan dua fokus. Pertama, debat yang berfokus pada kesempatan untuk mendo- rong kebijakan khusus dalam upaya mendukung penduduk asli untuk mengatasi ketidakadilan yang telah lama terjadi dan ketidaksetaraan yang masih ada. Kedua, debat yang berfokus pada perlunya kebijakan tindakan afirmatif yang menguntungkan anggota kelompok yang kurang beruntung dan memungkinkan mereka untuk mengatasi representasi sosial yang negatif. Dua fokus debat ini menyediakan alternatif-alternatif perspektif. Dalam hemat penulis, debat tersebut memerlukan pandangan yang transformatif un- tuk memperoleh pandangan yang mengarah ke solusi problem. Hal ini dapat ditemukan dalam pandangan Barret yang diawali deskripsi problem semantis ke utilitas fitur multikulturalis.
Menurut pandangan Barret, istilah “mul- tikulturalisme” dan kata sifat yang terkait “multikulturalis” telah memperoleh banyak makna dalam retorika sehari-hari. Sebagai akibatnya, istilah-istilah “multikulturalisme” dan “multikulturalis” sering digunakan dengan cara yang berbeda oleh pembicara yang berbeda. Sejumlah kegunaan ini dipandang tidak pantas oleh Barret. Sebagai contoh, seseorang kadang- kadang mendengar masyarakat yang beragam budaya disebut “masyarakat multikulturalis”. Akan tetapi, penggunaan kata “multikulturalis” ini tidak benar karena istilah “multikultural” seharusnya digunakan di sini, dengan kata lain ini adalah masyarakat “multikultural” (Barrett, 2013b, 16).
Barret melanjutkan pandangannya yang bernuansa asumtif, bahwa masyarakat mungkin beragam secara budaya karena pelbagai alasan seperti melalui imigrasi, orang-orang yang telah lahir dan dibesarkan di lingkungan budaya lain akan membawa fitur-fitur pengaturan tersebut ke masyarakat baru tempat mereka tinggal melalui

## kehadiran kelompok minoritas nasional asli
(seperti Catalan dan Basques di Spanyol, atau Welsh dan Skotlandia di Inggris) atau melalui kehadiran komunitas minoritas yang telah lama menetap  (seperti Yahudi  atau  Roma)  di  suatu negara. Untuk alasan ini, multikulturalisme tidak relevan hanya untuk masyarakat yang ditandai oleh tingginya tingkat imigrasi. Multikulturalisme tidak relevan juga untuk masyarakat yang secara budaya beragam karena kehadiran minoritas na- sional asli dan lama dapat membentuk kelompok minoritas (Barrett, 2013b, 16).
Dalam penggunaan yang tepat, sebagaimana dikutip oleh Barret dari pandangan Kymlicka, istilah “multikulturalisme” menunjukkan jenis pendekatan kebijakan tertentu yang dapat di- gunakan untuk pengelolaan masyarakat yang beragam budaya. Dalam pendekatan ini, budaya kelompok minoritas yang tidak dominan diberi- kan pengakuan dan akomodasi yang sama dengan budaya kelompok dominan. (Kymlicka, 1995, 2003, 147–169). Dengan demikian, pendekatan multikulturalis melibatkan pengakuan dan peng- hormatan terhadap kebutuhan budaya kelompok minoritas dengan membuat kelonggaran terkait fakta bahwa kepercayaan dan praktik mereka mungkin berbeda dari orang-orang kelompok dominan dan dengan mengadaptasikan hukum, dan peraturan untuk memungkinkan minoritas untuk mematuhi praktik budaya mereka sendiri. Hal ini melibatkan penolakan terhadap gagasan bahwa kelompok-kelompok budaya minoritas harus meninggalkan kepercayaan dan praktik budaya mereka yang khas dan berasimilasi dengan budaya mayoritas nasional.
Banting dan Kymlicka, sebagaimana dikutip oleh Barret, telah membantu penyusunan daftar kebijakan yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara tertentu telah atau belum mengadopsi multikulturalisme. Kebijakan yang termasuk dalam daftar di bawah ini merupakan fitur untuk memberikan ilustrasi yang jelas tentang apa arti multikulturalisme dalam praktik:
1) penegasan multikulturalisme konstitusional, legislatif atau parlementer di tingkat pusat dan/atau regional dan kota;
2) adopsi multikulturalisme dalam kurikulum sekolah;
3) masuknya perwakilan etnis dan sensitivitas dalam mandat media publik atau lisensi media;
4) pembebasan dari aturan berpakaian atas dasar agama;
5) memungkinkan kewarganegaraan ganda;
6) pendanaan organisasi atau kegiatan kelom- pok etnis;
7) pendanaan pendidikan dwibahasa atau pengajaran bahasa ibu; dan
8) tindakan afirmatif untuk kelompok imigran yang kurang beruntung (Banting & Kymlicka, 2012) sebagaimana dikutip oleh Barret (2013b, 16–17).
Dalam hemat penulis, secara kritis, delapan fitur tersebut memang dapat dipersoalkan. Akan tetapi, konsentrasi utama adalah aspek uitilitas. Dalam hal ini, ada atau tidaknya delapan un- sur tersebut dapat digunakan untuk menilai negara-negara pada tingkat multikulturalismenya. Banting dan Kymlicka mengusulkan bahwa, untuk setiap fitur skor 1 (kebijakan jelas), 0,5 (kebijakan parsial) atau 0 (tidak ada kebijakan semacam itu) harus diberikan, dan skor ini ke - mudian dapat dijumlahkan untuk menghasilkan keseluruhan skor berkisar antara 0 dan 8 yang mewakili indeks kebijakan multikulturalisme untuk negara yang bersangkutan. Banting dan Kymlicka menyarankan bahwa negara-negara yang mendapatkan skor antara 6 hingga 8 dalam indeks ini sangat multikulturalis, negara-negara yang mendapatkan skor antara 3 hingga 5,5 adalah multikulturalis, dan negara-negara yang skornya antara 0 hingga 2,5 lemah pada aspek multikulturalisme (Barrett, 2013b, 17).
Dengan  penggunaan  klasifikasi  kebijakan multikulturalisme tersebut yang berlaku di ne- gara-negara pada 2010, memunculkan deskripsi sebagai berikut:
1) kuat dalam multikulturalisme: Australia, Kanada, Finlandia, Swedia;
2) sederhana pada multikulturalisme: Belgia, Irlandia, Norwegia, Portugal, Spanyol, Inggris;  dan
3) lemah pada multikulturalisme: Austria, Denmark, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Swiss (Barrett, 2013b, 17).
Perlu dicatat, pada 2010 skor rata-rata keseluruhan untuk negara-negara Eropa adalah 3,1. Sebaliknya, Australia meraih 8 dan Kanada meraih 7,5. Di Eropa, Swedia meraih 7 dan Finlandia meraih 6, sedangkan Denmark meraih 0, lalu Italia dan Swiss meraih 1. Daftar lengkap skor 2010 dari Banting dan Kymlicka ditunjuk- kan pada tabel 1 berikut.
2. Deskripsi Cross-cultural
Menurut pendapat Joan C. Doerr, istilah “ cross- cultural ”  (lintas  budaya)  dapat  dipertukarkan dengan istilah “ intercultural ”  (antarbudaya),
“ multicultural ”  (multikultural)  dan  “ transcul - tural ” (transkultural) (Doerr, 2004, 7). Sebagai contoh, Samovar dkk menyatakan: “ Intercultural communication is the overall encompassing term that  refers  to  communication  between  people from different cultural backgrounds ” (Komuni- kasi antarbudaya adalah keseluruhan istilah yang meng acu pada komunikasi antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda) (Samo - var et al., 1981, 35).
Istilah cross-cultural secara kronologis mengarah pada pola interaksi, pola komuni- kasi, program aksi, skill , dan instrumen yang terkait  dengan  manajemen  konflik.  Kronologi ini semakin jelas dalam dialektika penggunaan
dua istilah “ interculturalism  and  intercultural dialogue ” (antarbudaya dan dialog antarbudaya) yang mengarah ke penggunaan istilah “ cross- cultural ” dalam program kohesi sosial. Hal ini dapat ditelusuri dari kajian Ted Cantle .
Cantle menjelaskan bahwa pembedaan antar- budaya dari dialog antarbudaya adalah penting. Dua istilah ini sering digunakan secara sinonim tetapi harus dilihat sebagai konsep yang sangat berbeda. Dialog antarbudaya tentu telah membantu untuk menantang “ otherness ” dalam semangat keterbukaan, memanfaatkan proses interaksi. Dialog antarbudaya hanyalah bagian penting dari interkulturalisme, berkontribusi dan memupuk pemahaman dan empati terhadap orang lain. Hal ini hampir seluruhnya “relasional” baik dalam konsep maupun praktik. Antarbudaya merupakan program perubahan yang lebih luas, di mana masyarakat mayoritas dan minoritas menganggap diri mereka dinamis dan berwawasan ke luar, ber- bagi tujuan bersama untuk tumbuh bersama dan mengatasi hambatan kelembagaan dan relasional dalam proses tersebut (Cantle, 2013, 80).
Kebingungan antara istilah-istilah tersebut diilustrasikan oleh Meer dan Modood (Tariq Modood  &  Meer,  2012,  30–33)  yang  secara elaboratif melihat pendekatan dialog antarbudaya Eropa, sebagaimana dicirikan oleh European Year of Intercultural Dialogue pada tahun 2008, sebagai “relatif apolitis, menawarkan pertemuan lokal berbasis masyarakat sipil dan keramahta-
Tabel 1. Skor Multikulturalisme pada Tahun 2010 Berdasarkan Indeks Kebijakan Multikulturalisme No. Negara Skor No. Negara Skor 1 Australia 8 10 Germany 2.5 2 Canada 7.5 11 Greece 2.5 3 Sweden 7 12 Austria 1.5 4 Finland 6 13 Ireland 3 5 Belgium 5.5 14 France 2 6 United Kingdom 5.5 15 Netherlands 2 7 Norway 3.5 16 Italy 1 8 Portugal 3.5 17 Switzerland 1 9 Spain 3.5 18 Denmark 0
Sumber: Banting and Kymlicka (2012), dalam Barret (2013,18)
mahan dalam hidup sehari-hari untuk mengkritik multikulturalisme”, tetapi sayangnya mereka me- nyebutnya sebagai salah satu jenis antarbudaya. James, sebagaimana dikutip oleh Cantle juga menyarankan bahwa Komisi Eropa memahami antarbudaya sebagai “dialog antara kelompok- kelompok budaya yang berbeda agar warga Eropa memperoleh pengetahuan dan bakat agar dapat berurusan dengan lingkungan yang lebih terbuka dan kompleks” (Cantle, 2013, 80–81).
Konsep “antarbudaya” dan “dialog antar- budaya” telah digunakan sebagai pendorong kebijakan di Inggris. Pengenalan penghargaan nasional Institute  of  Community  Cohesion (iCoCo) untuk Bridging Cultures (ABCs), yang didukung oleh Baring Foundation , merupakan satu-satunya program dialog antarbudaya yang dikenali dan berakhir pada tahun 2011. Hal ini dibangun di atas gagasan kohesi masyarakat yang sejak awal tahun 2001 telah mendesak “hubungan yang kuat dan positif antara orang-orang dari pelbagai latar belakang” (LGA 2002) dan hal ini kemudian dikembangkan menjadi program untuk interaksi “lintasbudaya”. Program UK didasarkan pada premis bahwa “kontak antarkelompok me- ngurangi prasangka dan meningkatkan dialog dan komunikasi antarbudaya” (James 2008) (Cantle, 2013, 81).
Selanjutnya Cantle menjelaskan, komponen “interaksi lintas budaya” dari program kohesi sosial dan kegiatan dialog antarbudaya, meskipun penekanannya berbeda dan terlepas dari asal- usulnya yang terpisah, telah digunakan untuk sejumlah tujuan yang sama, termasuk:
1) menghilangkan stereotipe, mengubah sikap dan perilaku menjadi “orang lain”;
2) meningkatkan pemahaman dan toleransi secara lebih umum (misalnya dalam dialog antaragama);
3) menciptakan kondisi untuk ko-eksistensi damai, setelah konflik;
4) sebagai komponen dari program kohesi masyarakat yang lebih luas (di Inggris dan baru-baru ini di sejumlah negara lain);
5) untuk mempromosikan pandangan yang lebih positif tentang negara bangsa dan warganya melintasi batas-batas nasional; dan
6) sebagai sarana membangun modal sosial, bertetangga, percaya pada institusi lokal dan “kewarganegaraan yang baik” (Cantle, 2013, 81).
British  Council berbasis di Inggris, tetapi dengan banyak kantor di seluruh dunia dan terlibat dalam promosi hubungan masyarakat. Lembaga tersebut berinvestasi juga dalam eksplorasi konsep dan praktik dialog antarbudaya, dengan iCoCo menghasilkan “ toolkit ” dan panduan sumber daya untuk mempromosikan ide-ide mereka. Karya ini juga bermanfaat untuk mendefinisikan dialog an - tarbudaya dalam istilah berlapis sebagai berikut:
1) Nasional: Suatu proses dinamis di mana orang-orang dari budaya yang berbeda berinteraksi untuk mempelajari dan mem- pertanyakan budaya mereka sendiri dan masing-masing budaya. Seiring waktu, hal ini dapat menyebabkan perubahan budaya. Dialog antarbudaya memahami ketidaksetaraan yang terjadi di masyarakat dan kebutuhan untuk mengatasinya. Hal ini merupakan proses yang membutuhkan sikap saling menghormati dan mengakui hak asasi manusia.
2) Internasional: Dialog antarbudaya bertujuan untuk membekali individu dengan pengeta- huan dan keterampilan yang disebut “kom- petensi antarbudaya” untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang semakin beragam. Pengetahuan tentang nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan dan hak-hak sipil meru- pakan elemen penting dari dialog.
3) Global: Gagasan “dialog antarbudaya” se- bagai titik awal pengakuan akan perbedaan dan multiplisitas dunia tempat kita hidup. Perbedaan pendapat, sudut pandang, dan nilai-nilai ini tidak hanya dalam setiap budaya individu tetapi juga antarbudaya. “Dialog” berupaya mendekati pelbagai sudut pandang dengan keinginan untuk memahami dan belajar dari mereka yang tidak melihat dunia dengan cara yang sama seperti diri kita sendiri (Cantle, 2013, 81–82).
Pada lapis kedua ditemukan key  subject (subjek kunci) “kompetensi antarbudaya”. Bentuk konkret kompetensi ini, di antaranya berupa kom-
petensi komunikasi lintas budaya ( cross-cultural communication ). Di antara sejumlah kajian ten - tang hal ini, sebagai sampel adalah kajian-kajian Thomas, Matsumoto, dan Congden.
Kajian-kajian lainnya mendeskripsikan cross-cultural yang terkait dengan manajemen konflik. Di antaranya adalah kajian-kajian Mayer dan Louw, dan Doerr. Kajian Mayer dan Louw memberikan kepada pembaca dengan wawasan yang mendalam tentang debat teoretis dan pene- litian empiris yang berkaitan dengan manajemen konflik lintas budaya dalam organisasi internasi - onal dari perspektif interdisipliner. Kajian tersebut berisi kajian dari sejumlah penulis yang berdebat dari pelbagai perspektif disiplin ilmu, termasuk antropologi budaya, ilmu politik dan hubungan internasional, manajemen sumber daya manusia dan studi organisasi, serta antropologi interpre- tatif dan etnografi. Contoh dan temuan penelitian dari pelbagai negara dan konteks organisasi yang berbeda memberi pembaca wawasan luas tentang kompleksitas  penelitian  manajemen  konflik. Kajian-kajian tersebut membahas topik dengan pendekatan metodologis yang berbeda mulai dari positivisme ke konstruktivisme sosial dan paradigma interpretatif sehingga memungkinkan untuk pelbagai data penelitian (Mayer & Louw, 2012, 5).
Kajian Doerr meneliti pengaruh perbedaan lintas  budaya  pada  episode  konflik  dalam  or - ganisasi multikultural di Afrika Selatan dengan pendekatan fenomenologis. Sampel terdiri dari tujuh orang yang mewakili enam budaya. Peneliti mengidentifikasi sumber konflik, kemudian me - nentukan kualitas kepemimpinan yang membantu peminimalan konflik. Lima strategi manajemen konflik dibahas dengan eksplorasi lebih lanjut ke dalam penggunaan konfrontasi dan mediasi. Akhirnya, penelitian ini mengeksplorasi hasil positif dan negatif dari konflik dan merekomen - dasikan program pelatihan keragaman dalam tiga tahap; mulai dari karyawan baru, kemudian men- cakup semua karyawan, dan akhirnya menjadi proses pembelajaran yang berkelanjutan dalam organisasi (Doerr, 2004, v).

## 3. Diskusi Problem Semantis
Diskusi problem semantis ini pada sesi awal melibatkan dua argumen. Pertama, argumen kubu pendukung interkulturalisme yang diberikan oleh Council of Europe’s White Paper on Intercultural Dialogue–”Living together as Equals in Dignity” yang menyatakan interkulturalisme dan multikul- turalisme mewakili dua pendekatan yang sangat berbeda. Argumen serupa dibuat oleh Cantle. Kedua, argumen responsif diberikan oleh Meer dan Modood yang menyatakan interkulturalisme tidak berbeda dengan multikulturalisme. Hal itu hanya menekankan kembali sejumlah elemen kunci yang sudah terkandung dalam multikul- turalisme kontemporer (Barrett, 2013b, 15).
Diskusi problem tersebut mengalami pening- katan ketika istilah “interkulturalisme” digunakan untuk  menunjukkan  model  spesifik  “ managing cultural diversity” di Quebec yang diartikulasi- kan dalam oposisi eksplisit terhadap multikul- turalisme Kanada yang berbeda dengan model important respect (rasa hormat yang dijunjung tinggi) dari model interkulturalisme Eropa. Secara kritis, dalam perkembangan diskusi, Kymlicka menyatakan asumsi tentang adanya motif tertentu dalam dua pendekatan tersebut yang tidak jelas berbeda. Akan tetapi, ada keuntungan strategis dalam pengalihan ke istilah “interkulturalisme” karena istilah “multikulturalisme” telah ternoda secara politis selama dekade terakhir (Barrett, 2013b, 15).
Bagaiamanapun perkembangan diskusi problem semantis, Antonsich memberikan kritik terhadap arus studi multikulturalisme. Dia me- nyatakan bahwa:
1) Multikulturalisme telah dibangun di tingkat akademik, hampir sama sekali mengabaikan kontribusi disiplin-disiplin utama, khususnya antropologi dan psikologi sosial;
2) Sangat disesalkan, dalam sebagian besar teks multikultural yang mapan, nyaris tidak dise- butkan kontribusi dari disiplin-disiplin ilmu tersebut.  ‘Teori  kontak’  misalnya,  hampir tidak pernah disebutkan; dan
3) Hasil penelitian: pada semua bidang per- bedaan (gender, kekerasan sektarian, dan orang-orang cacat atau berkebutuhan khusus)
kontak dapat mengubah sikap orang, seperti dapat menghilangkan prasangka dan mengu- rangi stereotip (Antonsich, 2016, 5).
Pada level teoretis, teori multikultural oleh sejumlah ahli dipandang gagal ‘menggabungkan titik-titik’. Teori itu gagal untuk melihat bagaima - na prasangka dapat diubah dalam satu bidang dan berlaku juga untuk bidang lain. Teori itu juga gagal untuk memahami bagaimana masyarakat yang kompleks telah berubah dan tidak hanya dalam arti fisik (dampak internet, dampak media sosial, dampak koneksi virtual), tetapi juga tidak ada yang diserap ke dalam pemahaman politik dan pemikiran multikultural kita. Identitas nasional dan politik nasional sekarang merupakan penentu utama dari gagasan kita tentang perbedaan, tetapi identitas nasional tidak pernah memain- kan peran dalam multikulturalisme, selain dari pengertian yang disebutkan sebelumnya di mana mayoritas diharapkan untuk mengakomodasi mi- noritas. Multikulturalisme belum mencerminkan bagaimana batas-batas nasional benar-benar berubah dan dilemahkan dari atas melalui lem- baga dan organisasi internasional (Agg, 2006, 2; Castells, 2010, 419; Held, 1989, 196), dan dari bawah melalui gerakan pemisahan diri regional dan pengembangan ‘negara kota’ (Barber, 2013) sebagaimana dikutip oleh Antonsich (2016, 5).
Diskusi semantis di atas memperoleh kon- tribusi  dari  argumen  pembelaan  (Cantle)  dan argumen responsif (Meer dan Modood) sesuai dengan perspektif yang melandasinya, asumsi tentang adanya motif-motif tertentu (Kymlicka), kritik  terhadap  arus  studi  (Antonsich),  dan kritik terhadap daya paham teori (Agg, Castells, Held, dan Barber). Hal ini memberikan masuk- an berharga bagi studi multikulturalisme dan interkulturalisme untuk melibatkan kontribusi disiplin-disiplin utama, khususnya antropologi dan psikologi sosial (misalnya yang terpenting adalah teori kontak). Masukan berharga ini mun - cul dari kritik terhadap arus studi yang diberikan oleh Antonsich.
Dalam hemat penulis, diskusi problem se- mantis dalam istilah-istilah “multikulturalisme” dan “interkulturalisme” di atas menuai kontroversi dalam tiga poin. Pertama, penggunaan istilah “mul- tikulturalisme” dan “interkulturalisme” dengan
substansi yang sama. Kedua, penggunaan istilah “multikulturalisme” dan “interkulturalisme” dengan substansi yang berbeda. Istilah “interkulturalisme” digunakan untuk menunjukkan model “ managing cultural  diversity” Kanada. Istilah “multikultu- ralisme” bersubstansi “ important respect” (rasa hormat yang dijunjung tinggi) untuk menunjukkan model interkulturalisme Eropa. Ketiga, promosi penggunaan istilah “interkulturalisme” karena substansi “ important respect” pada istilah “mul- tikulturalisme” yang dipandang ternoda secara politis selama dekade terakhir.
Kontroversi tersebut juga melibatkan telaah kritis berupa asumsi tentang adanya motif-motif tertentu, kritik terhadap arus studi, dan kritik terhadap daya paham teori. Dengan demikian, kontroversi semantis pada gilirannya berimplikasi bukan hanya pada perbedaan makna istilah, tetapi juga pemahaman terhadap variasi fakta dan isi teori. Implikasi ini memerlukan alternatif solusi pema- haman tentang istilah-istilah “ multiculturalism ”,
“ interculturalism ”, dan “ cross-cultural ” secara proporsional dan fungsional.
Kontroversi semantis dan implikasinya semakin tandas ketika kajian-kajian tentang dilema dan tantangan multikulturalisme muncul sebagaimana kajian Hanberger serta Canen dan Peters. Hanberger mempertimbangkan ka- jian Kymlicka yang memperhatikan tiga dilema multikulturalisme yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi (Kymlicka, 2007, 9). Dilema per - tama berkaitan dengan ‘kategori’, yaitu apakah norma dan standar harus ditetapkan untuk semua minoritas (disebut sebagai elemen ‘generik’) atau jika tujuannya adalah untuk mengembangkan norma yang berbeda untuk kelompok imigran, minoritas nasional dan masyarakat adat (disebut sebagai elemen ‘target’). Organisasi internasional telah berganti-ganti antara dua opsi ini. Sebuah rancangan undang-undang Swedia baru yang bertujuan untuk memperkuat bahasa minoritas nasional, termasuk misalnya Yiddish, Romani Chib, Sami, Finlandia dan Meänkieli (Tornedal Finnish),  hanyalah  satu  contoh  dari  kebijakan yang terakhir.
Dilema kedua adalah tidak mudah untuk me ngadopsi multikulturalisme dalam masyarakat yang tidak demokratis seperti dalam demokrasi
liberal yang berkembang sepenuhnya. Dia me- nyebut ini sebagai dilema ‘kondisi dan sekuensi’. Pengalaman Kymlicka adalah organisasi interna- sional telah menganjurkan standar perlindungan minoritas yang tinggi untuk masyarakat demokra- tis atau aturan minimal koeksistensi etnis yang lebih mudah diterima oleh semua masyarakat. Dilema ketiga, yang dianggap lebih kritis adalah hubungan antara ‘keadilan dan keamanan’. Politik etnik kadang-kadang dipertanyakan karena dita- kutkan akan membuka jalan bagi depolarisasi dan kemudian melemahkan demokrasi. Dilemanya adalah beberapa kelompok etnis atau individu dari kelompok etnis tidak dianggap dapat diper- caya dan dengan demikian dapat mengancam keamanan nasional.
Kajian Hanberger menekankan pembahasan tiga cara utama memahami multikulturalisme dan bagaimana kompetensi multikultural dalam evaluasi  dapat  didefinisikan.  Kajian  ini  juga mengembangkan kriteria evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai implikasi multikul- tural dari kebijakan dan program. Kajian ini menyarankan bahwa penilai yang kompeten secara multikultural harus mendapat informasi tentang norma-norma minoritas dan mayoritas dan juga akrab dengan pelbagai model multikul- turalisme. Penilai yang sadar multikultural akan menggunakan pendekatan apresiatif terhadap budaya tradisional yang konsisten dengan hak asasi manusia dan hukum internasional. Evaluasi multikultural yang relevan harus merangsang dis- kusi yang memfasilitasi pemahaman antarbudaya dan kesadaran multikultural. Pengembangan kesadaran multikultural dalam evaluasi dapat dilihat sebagai cara mengembangkan evaluasi demokratis (Hanberger, 2010, 177).
Canen dan Peters secara spesifik menunjuk - kan isu-isu dan sejumlah dilema dalam pendidik- an multikultural. Mereka menjelaskan bahwa mungkin tidak ada sesuatu yang lebih mendesak seperangkat problem filosofis dalam teori pendi - dikan daripada problem yang berada di bawah isu luas tentang perbedaan budaya. Persoalan tentang perbedaan budaya di era modernitas dapat dipertimbangkan dalam istilah abstrak, hal logika perubahan, dan tentang keterbukaan, tetapi tidak dapat dipikirkan tanpa memeriksa konteks
historis penjajahan, konsekuensinya untuk kekaisaran, budaya pemukim putih dan pribumi, dan perjuangan historis melawan pelaksanaan kekuasaan kekaisaran seperti pelbagai bentuk dekolonisasi, penegasan kembali budaya, dan penentuan nasib sendiri (Canen & Peters, 2005, 310).
Dengan naiknya neo-liberalisme pada 1980- an, multikulturalisme menderita serangkaian kemunduran. Pertama, ada kebangkitan serangan dari neo-liberal yang mengkritik multikultural- isme karena diduga menghambat ‘identitas nasi- onal bersama’. Argumen liberal lama mengenai ‘balkanisasi’ negara liberal dikemukakan bersa - maan dengan argumen oleh orang-orang seperti Diane Ravitch, Allan Bloom, Dinesh D’Sousa, Roger Kimball, Thomas Sowell, dan Charles Sykes di AS yang memperingatkan tentang cara multikulturalisme menggerogoti nilai-nilai universal dan menyebabkan relativisme budaya. Kedua, dalam ranah kebijakan publik, pasar menjadi sarana yang disukai untuk alokasi mate- rial publik dan dasar untuk redistribusi daripada intervensi langsung negara. Perspektif ideologis ini mengikis banyak keuntungan politik yang diperoleh selama tahun 1970-an dan multikul- turalisme menjadi target bagi hak yang dipandang matang untuk pembalikan. Namun, pelembagaan multikulturalisme dalam pendidikan dan hukum sebagai kebijakan resmi dalam banyak aspek praktik negara termasuk praktik perekrutan, bahasa resmi, anti-diskriminasi, dan lain-lain, berarti bahwa pembalikan tidak mudah dicapai meskipun iklim politik tersebut tepat (Canen & Peters, 2005, 310) dalam arti kondisional.

## 4. Alternatif Solusi Pemahaman
Kontroversi semantis tersebut memerlukan solusi pemahaman agar dicapai pijakan konseptual sebagai landasan perspektif untuk kajian tentang “ multiculturalism ”, “ interculturalism ”, dan cross-cultural . Dalam hal ini, Kastoryano dalam kajiannya tentang “ Multiculturalism and Intercul - turalism: Redefining Nationhood and Solidarity ” memberikan pandangan umum sebagai berikut:
1) Multikulturalisme dan interkulturalisme menjadi garapan teori normatif tentang
pengelolaan perbedaan, diilhami oleh teori politik dan realitas Kanada;
2) Ketika ditransposisikan ke dalam konteks Eropa, setiap pendekatan memiliki konsepsi sendiri tentang persatuan nasional ( national unity ), kesetaraan, dan solidaritas; dan
3) Sebagian besar analisis telah berorientasi pada teori tunggal, yang mengarah ke in- terpretasi beragam yang diperdebatkan dan kontroversial mengenai integrasi dan ruang publik yang demokratis (Kastoryano, 2018, 1).
Pandangan umum Kastoryano di atas merupakan pertimbangan dalam alternatif solusi pemahaman. Akan tetapi, pandangan ini belum mencakup solusi pemahaman tentang cross-cultural. Bagi penulis, solusi lain dapat diajukan untuk pengayaan solusi pemahaman secara proporsional tentang “multikulturalisme”, “interkulturalisme”, dan cross-cultural sebagai berikut:
1) Multikulturalisme merupakan konsep holis- tik dan basis ideologis pengakuan perbedaan budaya;
2) Interkulturalisme merupakan model penge- lolaan perbedaan budaya sesuai dengan basis budaya kawasan yang berbeda; dan
3) Cross-cultural (lintas  budaya)  merupakan pola interaksi, program aksi, skill , dan instru- men yang terkait dengan manajemen konflik.
Solusi pemahaman yang ketiga berusaha mengatasi perbedaan perspektif di antara pandangan-pandangan Joan C. Doerr dan Ted Cantle.

## 5. Perkembangan Kajian dan Praktik Multikulturalisme, Interkulturalisme, dan Lintas Budaya di Indonesia
Dalam perkembangan kajian untuk konteks In- donesia, istilah multikulturalisme paling banyak digunakan  (86%)  dibanding  istilah  interkul - turalisme (8%) dan istilah lintas budaya (6%). Secara efektif, kuantitas ini diakomodasi dari 79 kajian (penelitian) tentang tiga istilah tersebut. Penggunaan istilah multikulturalisme dapat diklasifikasikan kedalam sepuluh tema kajian;
1)  pendekatan filosofis dalam multikulturalisme diisi  oleh  kajian  Irhandayaningsih  (2012) dan Khairuddin (2018);
2) relasi multikulturalisme dengan Pancasila memuat kajian Shofa (2016) dan Dewantara (2015);
3) relasi multikulturalisme dan Bhinneka Tung- gal Ika disi oleh kajian Dewantara (2019) dan Winataputra (2008);
4) relasi agama dan multikulturalisme memuat kajian Purnawan (2013), Kristianto (2020), dan Mubit (2016);
5) relasi multikulturalisme dan identitas budaya memuat kajian Azra (2007),
6) idealisme masyarakat dan negara multikul- tural memuat kajian Suparlan (2014),
7) pendidikan/pembelajaran multikulturalisme mengakomodasi 43 kajian, di antaranya adalah  kajian  Kumbara  (2009),  Thoyib (2016), Keriapy (2020), dan Mazid (2017);
8) implementasi multikulturalisme mengako- modasi  kajian  Syaifuddin  (2006), Amanda (2016), dan Panjaitan (2019);
9) tantangan dan harapan multikulturalisme diisi oleh kajian Sutono (2016), Nur Syam (2009), Abdullah (2006), dan Sirait (2019); dan
10)  multikulturalisme  dan  manajemen  konflik memuat kajian Gunawan (2011).
Di antara sepuluh tema tersebut, tema yang paling banyak kajiannya adalah pendidikan/ pembelajaran multikulturalisme (63%).
Penggunaan istilah interkulturalisme dapat ditemukan dalam sejumlah kajian yang berkaitan dengan kebudayaan sebagaimana kajian Istiqa- matunnisak (2020), Riffandi (2010), Soemanto (2000),  dan  Salam  (2011);  berkaitan  dengan pendidikan sebagaimana kajian al Hamid (2019); dan berkaitan dengan relasi interkulturalisme dan Pancasila sebagaimana kajian Bolo dkk (2020). Sejumlah kajian ini memberi perhatian terhadap peran Pancasila dalam pendidikan interkul- turalisme, dan interkulturalisme dalam teater, folklore , dan sastra di Indonesia. Sedang istilah lintas budaya digunakan dalam sejumlah kajian tentang relasi dan konflik sosial, bimbingan dan konseling, citra perempuan, dan perkawinan. Hal ini dapat ditemukan dalam kajian Darmojuwono
(2007), Liliweri (2005), Supriatna (2009), Her - mawan (2017), dan Pratamawaty (2017).
Pada ranah kebijakan politik di Indonesia, pengakuan agama Konghucu merupakan tanda penting kebijakan multikultural. Semula, di bawah pemerintahan Soeharto, negara memberlakukan kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa. Akan tetapi setelah jatuhnya Soeharto dan kebangkitan rezim yang demokratis, kebijakan ini berangsur-angsur ditinggalkan dan multikul- turalisme diadopsi. Hal ini dideskripsikan oleh kajian Suryadinata (2003).
Setelah masa rezim orde baru, kebebasan beragama di Indonesia mengalami kemajuan yang  signifikan.  Presiden  K.H.  Abdurrahman Wahid menerbitkan Keputusan Presiden nomor 6/2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden nomor 14/1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang berlaku sejak 17 Januari 2000. Dampaknya adalah penyelenggaraan kegi- atan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa izin khusus dan adanya perkembangan kebebasan beragama dan ber- ekspresi. Agama Konghucu di Indonesia bebas dianut oleh warga negara Indonesia sehingga budaya Cina juga berkembang pesat.
Ada sejumlah kebijakan pemerintah pasca reformasi 1998 yang mengakomodasi kepen- tingan umat Khonghucu dan etnik Tionghoa. Pada tahun 2001, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid menjadikan tahun baru Imlek sebagai hari libur fakultatif bagi etnik Tionghoa. Kebijakan ini dilanjutkan oleh Presiden Megawati dengan penetapan Imlek sebagai hari libur nasional me- lalui Keputusan Presiden nomor 19/2002 tentang Tahun Baru Imlek, pada 9 April 2002. Bentuk pengakuan lain adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55/2007 tentang pendi- dikan agama dan pendidikan keagamaan. Seba- gian isi PP ini mengamanatkan mata pelajaran agama Konghucu dapat diselenggarakan di jalur pendidikan formal.
Kebijakan multikultural tersebut semakin mantap dalam undang-undang yang mengatur kependudukan. Di antaranya adalah undang- undang nomor 12/2006 tentang kewarganega- raan. Pasal 2 dan penjelasan undang-undang ini mendefiniskan,  bahwa  orang  Tionghoa  adalah
orang Indonesia asli. Selanjutnya undang-undang nomor 23/2006 tentang administrasi pendudukan, pada pasal 106 menyebutkan usaha untuk men- cabut sejumlah peraturan pencatatan sipil pada zaman kolonial Belanda sehingga pencatatan perkawinan agama Konghucu dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil. Sebelumnya, Kantor Catatan Sipil tidak mau mencatat pernikahan pemeluk agama Konghucu.
Sejauh kajian dan realitas kebijakan politik tersebut, realitas sosial di Indonesia lebih dekat pada substansi konsep interkulturalisme Eropa daripada multikulturalisme Kanada, karena multi- kulturalisme berimplikasi pada politik pengakuan terhadap semua budaya dari kaum imigran dan pengakuan terhadap aneka selera dengan basis argumen hak asasi manusia, termasuk LGBT. Sedang lintas budaya digunakan untuk solusi problem sosiokultural dan peningkatan kompe- tensi SDM-nya, terutama bagi para pemimpin bangsa Indonesia yang kaya budaya.
Solusi pemahaman yang penulis ajukan pada bagian sebelumnya dapat juga digunakan untuk memahami aneka konsep dalam sejumlah kajian dan realitas di Indonesia yang terkait dengan tiga istilah di atas. Ilustrasinya adalah multikulturalisme dapat digunakan sebagai basis ideologis dengan referensi utama Pancasila. Inter- kulturalisme digunakan sebagai basis relasi sosial dengan pengdepanan “ important respect ” dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sedang lintas budaya digunakan sebagai cara strategis untuk memupuk spirit kebangsaan, mengatasi problem sosiokultural, dan peningkatan skill komunikasi antarbudaya di Indonesia.

## KESIMPULAN
Kajian ini menghasilkan dua poin kesimpulan. Pertama, problem semantis muncul di sekitar tiga istilah: multiculturalism,  interculturalism,  dan cross-cultural . Dua istilah pertama terlibat dalam diskusi intensif, sedang istilah terakhir cenderung berada pada ranah praksis. Problem semantis berawal dari multiculturalism sebagai istilah yang memiliki banyak arti ( polysemous term ). Problem ini mendapat respons berupa transposisi multicul - turalism sebagai pendekatan dengan kejelasan fiturnya.
Dalam perkembangan perspektif kritis, muncul diskusi problem multiculturalism ketika berhadapan dengan istilah interculturalism sebagai pendekatan pembanding. Ada dua perspektif argumen, yaitu argumen yang mendukung mul- ticulturalism dan argumen responsif. Diskusi problem meningkat ketika “ interculturalism” digunakan  untuk  menunjukkan  model  spesifik “ managing cultural diversity” di Quebec yang diartikulasikan dalam oposisi eksplisit terhadap multikulturalisme Kanada, tetapi berbeda dengan important respect dari model interkulturalisme Eropa. Dua pendekatan tersebut memuat indikasi keuntungan strategis dalam pengalihan ke istilah “ interculturalism ” karena tema “ multicultural - ism ” dipandang telah ternoda secara politis selama dekade terakhir. Pada puncak diskusi terdapat kritik terhadap arus studi tentang multikultu- ralisme yang hampir sama sekali mengabaikan kontribusi disiplin primer, terutama antropologi dan psikologi sosial, khususnya teori kontak.
Kedua, penulis mengajukan tiga poin solusi pemahaman;  (1) multiculturalism merupakan konsep holistik dan basis ideologis pengakuan perbedaan budaya, (2) interculturalism merupa- kan model pengelolaan perbedaan budaya sesuai dengan basis budaya kawasan yang berbeda, dan (3) cross-cultural bersubstansi pola interaksi, program aksi, skill , dan instrumen yang terkait dengan manajemen konflik.
Mayoritas data-data dan referensi yang di- gunakan dalam kajian ini adalah fakta-fakta dan sejumlah kajian dan hasil penelitian dengan basis wilayah di Amerika dan Eropa. Penulis belum mengakomodasi karena keterbatasan sejumlah kajian dan hasil penelitian dengan basis wilayah di luar wilayah-wilayah tersebut, misalnya di wilayah Asia, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu,  penerapan  fitur  mulltikulturalis,  sebagai contoh, masih dominan pada dua basis wilayah tersebut. Hal ini dapat menjadi agenda penting dalam kajian multiculturalism , interculturalism , dan cross-cultural pada masa-masa selanjutnya.
Sedang untuk konteks Indonesia, penggunaan istilah multikulturalisme lebih dominan dalam banyak kajian dibanding dengan istilah interkul- turalisme dan istilah lintas budaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  I.  (2006).  Tantangan  Multikulturalisme dalam Pembangunan. Jurnal  Antropologi Sosial Budaya Etnovisi , 2 (1), 12–21.
Agg, C. (2006). Trends in Government Support for Non-Governmental Organizations: Is The “Golden Age” of the NGO Behind Us? In UNRISD programme papers on civil society and social movements . UN Research Institute for Social Development. https://digitallibrary. un.org/record/580162?ln=en al Hamid, I. (2019). Pedagogi Identitas Keagamaan: Official Knowledge dan Interkulturalisme Pendidikan Islam di Papua. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) , 7 (1), 37–54.
Amanda, A. (2016). Peran Agensi Budaya dan Praktik Multikulturalisme di Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Setu Babakan. Jurnal Pemikiran Sosiologi , 3 (2), 40–58.
Aneta,  B.  (2013).  Multiculturalism  as  important characteristic of contemporary education. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education , 1 (1), 1–7. Antonsich, M. (2016). Interculturalism vs multicultur - alism–The Cantle-Modood debate. Ethnicities ,
16 (3), 470–493.
Azeri, S. (2013). Multiculturalism: The Ideology of the New World Order. In F. Kuhn (Ed.), Identi- ties, Cultures, Spaces: Dialogue and Change (pp. 57–82). Cambridge Scholarly Press.
Azra, A. (2007). Identitas dan Krisis Budaya, Mem - bangun Multikulturalisme Indonesia. Jakarta: Pustaka Indonesia .
Banting, K., & Kymlicka, W. (2012). Is There Really a Backlash Against Multiculturalism Policies?: New Evidence from the Multiculturalism Policy Index. In Gritim Working Paper Series (Vol. 14). Universitat Pompeu Fabra. Barber, B. (2013). If mayors ruled the world: dysfunc - tional nations . Rising Cities, Yale. Barrett, M. (2013a). Interculturalism and Multicul - turalism: Similarities and Differences . Council of Europe.
Barrett, M. (2013b). Introduction–Interculturalism and Multiculturalism: Concepts and Controversies. In M. Barrett (Ed.), Interculturalism and Mul - ticulturalism:  Similarities  and  Differences . Council of Europe.
Bolo, A. D., Soares, A. J. R., Sigiro, E. E., Borgias, F., Ganeswara, G. M., Seva, K., Silitonga,
S. G. J., Setiarmo, S. A., Laku, S. K., &
Djunatan,  S.  (2020). Pancasila  dalam  Pen - didikan  Humaniora:  Interkulturalisme  dan
Globalisasi-Internasionalisasi . Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing). Canen, A., & Peters, M. A. (2005). Issues and dilem - mas of multicultural education: theories, policies and practices. Policy Futures in Edu - cation , 3 (4), 309–313. https://doi.org/10.2304/ pfie.2005.3.4.309
Cantle, T. (2013). Interculturalism as a new narrative for the era of globalisation and super-diversity. In Interculturalism  and  Multiculturalism: similarities and differences . Council of Europe.
Castells, M. (2010). The Power of Identity . Wiley- Blackwell.
Colombo,  E.  (2015).  Multiculturalisms:  An  over - view of multicultural debates in western societies. Current  Sociology  Review , 63 (6),
800–824. https://journals.sagepub.com/doi/ abs/10.1177/0011392115586802
Congden, S. W., Matveev, A. V, & Desplaces, D. E. (2009).  Cross-cultural  communication  and multicultural team performance: A German and American comparison. Journal of Comparative International Management , 12 (2), 73–89.
Darmojuwono,  S.  (2007).  Peran  Stereotipe  dalam Komunikasi Lintas Budaya: Kasus Indonesia- Jerman. Linguistik Indonesia , 98–105.
Dewantara, A. W.  (2015).  Pancasila  dan  Multikul - turalisme Indonesia. Studia  Philosophica  et Theologica , 15 (2), 109–126. Dewantara, A. W. (2019). Bhinneka Tunggal Ika seb - agai Model Multikulturalisme Khas Indonesia.
Seminar Nasional Keindonesiaan IV , 396–404. Doerr,  J.  C.  (2004). Dealing  with  cross-cultural conflict  in  a  multicultural  organisation:  an education management perspective . University of South Africa.
Emerson, M. (2011). Interculturalism: Europe and its Muslims in search of sound societal models . Centre for European Policy Studies.
Gunawan, K., & Rante, Y. (2011). Manajemen konflik atasi dampak masyarakat multikultural di Indo- nesia. Jurnal Mitra Ekonomi Dan Manajemen Bisnis , 2 (2), 212–224.
Hanberger,  A.  (2010).  Multicultural  Awareness in Evaluation: Dilemmas and Challenges. Evaluation , 16 (2),  177–191.  https://doi. org/10.1177/1356389010361561
Held, D. (1989). The decline of the nation state. In S. Hall & M. Jacques (Eds.), New Times (pp. 191–204). Lawrence & Wishart. Hermawan, H., & Hamzah, R. E. (2017). Objektifi - kasi Perempuan dalam Iklan Televisi: Analisis Lintas Budaya terhadap Iklan Parfum Axe yang
Tayang di Televisi Indonesia dan Amerika Serikat. Jurnal Kajian Media , 1 (2). Iacovino, R. (2016). Commentary:’interculturalism vs multiculturalism-How can we live together in diversity’ (Vol. 16, Issue 3, pp. 470–493). Sage Publications Ltd.
Irhandayaningsih, A. (2012). Kajian Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia. Humanika , 15 (9). Istiqamatunnisak, I. (2020). Interkulturalisme Bahasa Melayu dalam Hikayat Raja-Raja Pasai. Ar- Raniry, International Journal of Islamic Stud - ies , 4 (2), 359–372.
Kastoryano, R. (2018). Multiculturalism and intercul - turalism: redefining nationhood and solidarity. Comparative  Migration  Studies , 6 (1),  1–11. https://doi.org/10.1186/s40878-018-0082-6
Keriapy, F. (2020). Pendidikan Kristiani Transformatif Berbasis Multikultural Dalam Konteks Indone- sia. Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen , 5 (2), 82–93.
Keval, H. (2014). From ‘Multiculturalism’ to ‘Inter - culturalism’: A commentary on the Impact of De-racing and De-classing the Debate. New Diversities , 6 (2), 125–139.
Khairuddin,  A.  (2018).  Epistemologi  Pendidikan Multikultural di Indonesia. Ijtimaiyah: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya , 2 (1). Kristianto, A., & Pradesa, D. (2020). Landasan Dakwah Multikultural: Studi Kasus Fatwa MUI tentang Pengharaman Pluralisme Agama. Inteleksia: Jurnal  Pengembangan  Ilmu  Dakwah , 2 (01),
153–178.
Kumbara, A.,  & Anom,  N.  (2009).  Pluralisme  dan Pendidikan Multikultural di Indonesia. Dalam Jurnal Jantra , 4 (7), 531–539. Kymlicka, W.  (1995). Multicultural  Citizenship: A Liberal  Theory  of  Minority  Rights .  Oxford University Press.
Kymlicka,  W.  (2003).  Multicultural  States  and Intercultural Citizens. Theory and Research in Education , 1 (2), 147–169. Kymlicka,  W.  (2007). Multicultural  Odysseys: Navigating the New International Politics of Diversity . Oxford University Press. Liliweri, A. (2005). Prasangka dan Konflik; Komu - nikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur . LKiS Pelangi Aksara.
Matsumoto, D. (2000). Cross-Cultural Communica - tion. In Encyclopedia of Psychology (Volume 2,  pp.  357–359).  American  Psychological Association.
Mayer, C.-H., & Louw, L. (2012). Managing Cross- Cultural  Conflict  in  Organizations. Interna-
tional Journal of Cross Cultural Management , 12 (1), 3–8.
Mazid, S. (2017). Rekonstruksi Pendidikan Kewargaan Multikultural Dalam Bingkai Keindonesiaan Yang Beradab. Literasi Hukum , 1 (1).
Meer, N., & Modood, T. (2012). How does Intercultur - alism Contrast with Multiculturalism? Journal of Intercultural Studies , 33 (2), 175–196. https:// doi.org/10.1080/07256868.2011.618266
Modood, T. (2015). What is Multiculturalism and what can it learn from Interculturalism? Ethnicities , 11–20.
Modood, Tariq, & Meer, N. (2012). Interculturalism, multiculturalism or both? Political  Insight ,
3 (1), 30–33. https://doi.org/10.1111%2Fj.2041- 9066.2012.00097.x
Mubit,  R.  (2016).  Peran  Agama  dalam  Multikul - turalisme Masyarakat Indonesia. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman , 11 (1), 163–184.
Panjaitan,  S.  C.,  &  Dewantara, A.  (2019).  Gotong Royong sebagai Prinsip Masyarakat Indonesia untuk Menanggapi Konflik Multikulturalisme. In OSF  Preprints (pp.  1–9).  Open  Science Framework. https://doi.org/10.31219/osf.io/
wqd5v
Pratamawaty, B. B. (2017). Potensi Konflik Perkawi - nan Lintas Budaya Perempuan Indonesia dan Laki-Laki Bule. Kafaah: Journal of Gender Studies , 7 (1), 1–14.
Purnawan,  I.  B.  (2013).  Agama  Dan  Multikultur:
Peran Agama Mewujudkan Multikulturalisme Di Indonesia. Millah:  Jurnal  Studi  Agama ,
13 (1), 1–22.
Riffandi, N. (2010). Interkulturalisme Teater Modern Indonesia. Bandung: Kelir .
Salam, A. (2011). Beberapa Catatan tentang Sastra (Indonesia) dalam Perspektif Interkulturalisme. Dalam Aprinus Salam, Henri Chambert Loir Dan  M.  Haji  Salleh  (Ed.)  Jejak  Sastra  Dan Budaya:  Prosiding  Seminar  Internasional Persembahan Untuk , 70 , 41–54.
Samovar, L. A., Porter, R. E., & Jain, N. C. (1981).
Understanding Intercultural Communication . Wadsworth Publishing Company. Shofa, A. M. A. (2016). Memaknai Kembali Multikul - turalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila. JPK  (Jurnal  Pancasila  Dan  Kewarganega - raan) , 1 (1), 34–40.
Sirait, B. C. (2019). Ancaman Diskriminasi Minoritas Dan Hilangnya Multikulturalisme Di Indone- sia: Studi Kasus Penutupan Gki Yasmin Bogor. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 10 (1), 28–39.
Soemanto, B. (2000). Interkulturalisme dalam Teater Kontemporer: Kasus Kelompok Gandrik Yog- yakarta. In N. Sahid (Ed.), Interkulturalisme dalam Teater . Yayasan untuk Indonesia. Song, S. (2017). Multiculturalism. In The Stanford
Encyclopedia  of  Philosophy (Spring  201). Metaphysics Research Lab, Stanford Uni- versity. https://plato.stanford.edu/entries/ multiculturalism/
Suparlan, P. (2014). Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. Antropologi Indonesia . Supriatna,  M.  (2009).  Bimbingan  dan  Konseling Lintas Budaya. Materi PLPG PPB, FIP, UPI .
Suryadinata, L. (2003). Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme? Antropologi  Indonesia , 71 , 1–12.
Sutono,  A.  (2016).  Pendidikan  Multikultural  dan Multikulturalisme di Indonesia (Realitas, Tantangan, dan Harapan). JPAK: Jurnal Pen - didikan Agama Katolik , 15 (8), 3–11.
Syaifuddin, A. F. (2006). Membumikan multikultur - alisme di Indonesia. Jurnal Antropologi Sosial Budaya Etnovisi , 2 (1), 3–10. Syam, N. (2009). Tantangan Multikulturalisme Indo - nesia: Dari Radikalisme menuju Kebangsaan . Kanisius.
Thomas, D. R. (1994). Understanding cross-cultural communication. South  Pacific  Journal  of Psychology , 7 , 2–8. Thoyib, M. (2016). Model Pengembangan Pendidikan Islam Multikultural di Indonesia . Ponorogo: STAIN Po-Press.
Ukpokodu, O. N. (2003). Teaching multicultural edu - cation from a critical perspective: Challenges and dilemmas. Multicultural Perspectives: An Official Journal of the National Association for Multicultural Education , 5 (4), 17–23. https:// doi.org/10.1207/S15327892MCP0504_4
Winataputra,  U.  S.  (2008).  Multikulturalisme- Bhinneka Tunggal lka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia.
Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 14 (75),
1009–1027. http://jurnaldikbud.kemdikbud. go.id/index.php/jpnk/article/view/364
Young, I. M. (2011). Justice and the Politics of Dif - ference . Princeton University Press.