## KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA DI AMERIKA SERIKAT DAN AUSTRALIA PADA RESONANSI GERAKAN BLACK LIVES MATTER
Shallum Marsha Maryam 1), * Hendra Maujana Saragih 2)
1), 2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Indonesia
*Email Korespondensi : hendramaujanasaragih@civitas.unas.ac.id
Diterima Redaksi: 10-07-2023 | Selesai Revisi: 09-08-2023 | Diterbitkan Online: 06-09-2023

## Abstrak
Sejarah Amerika Serikat yang kurang lebih tiga abad penuh dengan konflik rasial antara orang kulit  putih  dan  orang  kulit  hitam  sangat  kelam.  Kasus  yang  terjadi  terhadap  orang  kulit  hitam bernama George Flyod sangat diperhatikan di Amerika Serikat dan bahkan di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang kulit hitam sering menjadi korban diskriminasi oleh orang kulit  putih  sendiri.  Gerakan Black  Lives  Matter kembali  menarik  perhatian  masyarakat internasional pada tahun 2020. Sekarang, gerakan yang bermula di Amerika Serikat telah sampai ke  Australia.   Australia  sendiri  memiliki  sejarah  panjang  diskriminasi  rasial  terhadap  orang Aborigin. Pemerintah Australia telah secara resmi meminta maaf atas kebijakan diskriminasi rasial di masa lalu dan melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aborigin, tetapi kehidupan mereka masih jauh dari kesejahteraan.
Kata Kunci : Black Lives Matter , Hak Asasi Manusia, Kepedulian

## Abstract
The history of the United States, which is more than three centuries full of racial conflicts between white  people  and  black  people,  is  very  dark.  The  case  of  a  black  man  named  George  Floyd received much attention in the United States and even around the world. This is due to the fact that black people are often victims of discrimination by white people themselves. The Black Lives Matter  movement has returned to the attention of the international community in 2020. Now, the movement that started in the United States has made its way to Australia. Australia itself has a long history of racial discrimination against Aboriginal people. The Australian government has formally  apologized  for  past  policies  of  racial  discrimination  and  made  efforts  to  improve  the welfare of Aboriginal people, but their lives are far from prosperous.
Keywords : Black Lives Matter, Human rights, Caring

## PENDAHULUAN
Black  Lives  Matter adalah  gerakan  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  melawan diskriminasi  dan  rasisme  terhadap  komunitas  kulit  hitam  di  Amerika  Serikat.  Banyak penelitian  membahas  masalah  buta  warna  dan  rasialisme  terhadap  orang  kulit  hitam, terutama di Amerika Serikat. Jurnal #BlackLivesMatter : Gerakan Hak Sipil Generasi Ini, yang  ditulis  oleh  Tanika  Siscoe  dari  Portland  State  University,  melihat  gerakan  BLM berdasarkan sejarah ras di Amerika Serikat.
Black Lives Matter adalah gerakan sosial yang bertujuan untuk menggabungkan satu sama lain sebagai manusia. Gerakan Black Lives Matter telah berkembang menjadi organisasi yang mewakili lebih dari 30 kota di Amerika Serikat dan empat negara di luar Amerika Serikat sejak musim panas 2014. Selain itu, kampanye Black Lives Matter yang tersebar luas di Chicago, Illinois, New York City, dan Oakland, California, antara tahun 2014 dan 2016 menarik perhatian besar dari media AS (Amalia et al., 2021).
Black  Lives  Matter telah  berkembang  menjadi  gerakan  sosial  yang  populer  di Amerika  Serikat  sejak  2013  dengan  tujuan  utama  untuk  mengutuk  dan  menghapus kekerasan  polisi  terhadap  orang  kulit  hitam  dan  rasisme  sistemik  di  negara  itu  secara keseluruhan.  Saat  tagar #BlackLivesMatter menjadi  viral  di  media  sosial,  gerakan  ini mengumpulkan dukungan politik yang signifikan dan memperoleh visibilitas global yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Namun,  di  bawah  pemerintahan  Donald  Trump  (2017-2021),  gerakan  anti-rasis tidak  diragukan  lagi  mengalami  kesulitan.  Pembunuhan  George  Floyd  yang  dilakukan oleh polisi kulit putih di Minneapolis pada 25 Mei 2020 adalah salah satu contohnya. Oleh karena  itu, Black  Lives  Matter pada  awalnya  dapat  dianggap  sebagai  platform  untuk tuntutan politik bersama yang menjangkau batas negara dan melampaui batas.
Beberapa  aspek  yang  membedakan Black  Lives  Matter sebagai  gerakan transnasional  telah  ditemukan  dalam  analisis  pertama:  slogan-slogan  yang  berasal  dari Amerika  Serikat  dan  terkait  dengan  BLM  menyebar  ke  banyak  negara  lain  selama demonstrasi  serentak,  keinginan  untuk  gerakan  transnasional  ditunjukkan  melalui
dukungan untuk penyebab dan pertemuan dengan aktivis di seluruh dunia, dan penyebaran berbagai aksi performatif, seperti berlutut atau mengadopsi slogan (Célestine et al., 2022). Gerakan BLM muncul sebagai tanggapan atas kekerasan polisi dan berbasis pada keyakinan  bahwa  perilaku  polisi  Amerika  diskriminatif,  ditunjukkan  oleh  tingkat kekerasan dan kematian yang lebih tinggi di mana orang kulit hitam terlibat. Selain itu, orang-orang yang berasal dari ras minoritas percaya bahwa mereka dihukum secara tidak proporsional dan dihukum karena pelanggaran yang sama karena bias rasial hakim dan juri. Harus ditekankan bahwa hasil eksperimen mendukung pernyataan ini. Studi ilmiah telah menunjukkan bahwa polisi Amerika menggunakan tindakan yang berpotensi fatal sampai tiga kali lebih banyak terhadap orang kulit hitam dibandingkan dengan orang kulit putih.
Namun,  dalam  kenyataannya,  ini  adalah  contoh  kemajuan  yang  menghadapi fenomena yang telah terjadi berulang kali dalam sejarah Amerika, Contoh kemajuan ini dikenal  sebagai  "reaksi  putih",  yang  berarti  bahwa  setiap  kali  ras  minoritas  di  AS mencapai  kemajuan,  mereka  harus  menghadapi  reaksi  yang  kuat  dan  berlawanan  dari orang kulit putih yang mendukung gerakan ekstremis yang menentang persamaan ras dan mempromosikan Tindakan (Mosaffa & Nazifpour, 2021).
Black Lives Matter adalah gerakan sosial yang didirikan pada tahun 2013 sebagai tanggapan atas masalah diskriminasi rasial yang persisten di Amerika Serikat. Black Lives Matter muncul sebagai tanggapan terhadap berbagai tindak kekerasan yang dialami oleh komunitas Afrika-Amerika di Amerika Serikat yang dilakukan oleh pejabat polisi.
Identitas dapat membantu orang bersatu, tetapi juga dapat menyebabkan kekerasan kultural, yang dapat berkembang menjadi kekerasan terbuka jika dibiarkan terus menerus. Pria  Aborigin  David  Dungay  meninggal  di  penjara  Sydney  pada  tahun  2015,  serupa dengan George Floyd. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga Dungay, yang diwakili oleh pengacara keluarga, Dungay meninggal karena kekerasan yang dilakukan oleh empat anggota  staf  kepolisian.  Keterangan  tersebut  menunjukkan  bahwa  kata-kata  terakhir Dungay mirip dengan kata-kata Floyd, "aku tidak bisa bernapas."
Aksi demonstrasi Black Lives Matter sempat mengejutkan banyak orang Australia, termasuk  elit  politik.  Selain  itu,  tindakan  yang  dilakukan  di  Australia  tidak  hanya
menunjukkan solidaritas, tetapi juga menunjukkan diskriminasi rasial yang telah terjadi di  Australia  selama  bertahun-tahun.  Perdana  Menteri  Australia  Scott  Morrison mengatakan bahwa Black Lives Matter awalnya adalah gerakan untuk menuntut keadilan, tetapi  dia  kemudian  sadar  bahwa  ada  agenda  politis  di  baliknya  (Alexandra  &  Daniah, 2020).
Australia adalah salah satu negara yang memiliki masalah diskriminasi ras karena banyaknya imigran dari berbagai etnis. Oleh karena itu, pemerintah Australia meratifikasi International  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Racial  Discrimination (CERD)  dari  Komite  Hak  Asasi  Manusia  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (UNHRC)  pada tahun  1975  dan  menerapkannya  di  negara  itu  dengan  membuat  Undang-Undang  Anti Diskriminasi Ras pada tahun 1975.
Dalam kasus ini, ada Komisi Diskriminasi Ras yang bekerja di bawah Undang- Undang Diskriminasi  Ras  (RDA), sesuai  dengan  alur mekanisme yang digambarkan di gambar 1. Strategi Nasional Anti Rasisme dibuat oleh Pemerintah Australia dan Komisi Diskriminasi Ahli Hak Asasi (AHRC) pada tahun 2011. Untuk menghasilkan strategi ini, Departemen Attorney-General, Kementerian Departemen Keluarga, Perumahan, Layanan Komunitas  dan  Urusan  Masyarakat  Adat,  Departemen  Imigrasi  dan  Kewarganegaraan, Kongres  Nasional  Penduduk  Asli  Australia,  dan  Dewan  Federasi  Komunitas  Etnis Australia  telah  berkolaborasi  dan  memberikan  masukan  yang  diperlukan  (Dani  & Muharjono, 2021).

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  yang  dilaksanakan  ini  akan  menggunakan  suatu  metode  yang dinamakan  dengan  kualitatif  ataupun  dengan  kata  lain  disebut  sebagai  naturalistik dikarenakan  dilakukan  dengan situasi yang tidak terindikasi hal lain atau disebut dengan alamiah. pada kondisi yang alamiah.
Penelitian  kualitatif,  juga  dikenal  sebagai  penelitian  kualitatif,  adalah  jenis penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak mungkin dicapai melalui teknik kuantitatif atau statistik lainnya. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk menyelidiki sejarah,
kehidupan  masyarakat,  tingkah  laku,  fungsionalisasi  organisasi,  gerakan  sosial,  atau hubungan kekerabatan,
Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang kondisi  konteks  melalui  penjelasan  menyeluruh  dan  mendalam  tentang  kondisi  dalam lingkungan yang alami ( natural setting ). Penelitian ini akan mengeksplorasi situasi aktual di  lapangan  studi.  Selain  itu,  penelitian  ini  menggunakan  paradigma  Post-Positivistik sebagai landasan teoritikal.
Metode  penelitian  kualitatif  ini  muncul  pada  masa  postpositisme,  yang  ditandai dengan perubahan paradigma dalam persepsi fenomena atau realitas. Metode kuantitatif didasarkan pada filsafat humanistis dan fenomenologis. Metode kuantitatif bertentangan dengan pendekatan kualitatif positivisme. Sejarah menunjukkan bahwa penelitian dengan pendekatan  kualitatif  telah  muncul  sebagai  tanggapan  atas  kebutuhan  untuk  menjawab pertanyaan abadi tentang dunia (Nugrahani & Hum, 2014).
Sebagai  evolusi  dari  Positivisme,  postpositivisme  memiliki  karakteristik  yang menonjol.  Karena  Positivisme  memiliki  banyak  kelemahan,  para  pendukung Postpositivisme berusaha mengurangi dan mengubah kelemahan tersebut. Postpositivisme  masih  menargetkan  prediksi  dan  kontrol.  Menurut  (Rijali,  2019), postpositivisme  adalah  kelompok  yang  berusaha  memperbaiki  kekurangan  Positivisme yang hanya bergantung pada observasi. Postpositivisme adalah ideologi yang bertujuan untuk  memperbaiki  kekurangan  Positivisme.  Mereka  berpendapat  bahwa  hukum  alam benar-benar memungkinkan realitas untuk terjadi.
Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus berinteraksi dengan sumber data, seperti yang  ditunjukkan  oleh  teknik  pengumpulan  data  seperti  observasi  dan  wawancara mendalam. Dengan demikian, peneliti kualitatif harus mengenal orang yang memberikan data. Selain itu, metode penelitian kualitatif lebih interaktif saling mempengaruhi dalam melihat  bagaimana  variabel  berinteraksi  satu  sama  lain  pada  objek  yang  diteliti. Akibatnya, tidak ada yang tahu mana variabel inpeden dan dependennya (Rahardjo, 2011)
Tujuan  penulis  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana  Amerika Serikat menangani kasus diskriminasi rasial, seperti Black Lives Matter, sebagai upaya
memerangi  rasisme,  karena  pendekatan  kualitatif  memudahkan  peneliti  untuk mengumpulkan data yang mendalam untuk mengatasi masalah penelitian mereka. Diskusi ini  diharapkan  dapat  membantu  mengakhiri  diskriminasi,  mendorong  toleransi,  dan menciptakan keharmonisan di antara para imigran dari berbagai negara, seiring dengan pencabutan Kebijakan Australia Putih dan pembatasan imigrasi lainnya yang diganti oleh kebijakan multikulturalisme di Australia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  Hak  Asasi  Manusia  di  Amerika  Serikat  pada  resonansi  Gerakan  Black  Lives

## Matter
Dalam  sejarah  rasisme  Amerika  Serikat,  banyak  kasus  pelanggaran  rasial  telah terjadi.  Sejarah rasisme di Amerika Serikat mencatat beberapa kasus pelanggaran rasial yang dilakukan oleh polisi, selain kasus rasisme yang terjadi di masyarakat.  Di Amerika Serikat, kasus rasisme berulang telah berdampak pada kesejahteraan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, terutama perlakuan diskriminatif antara warga kulit hitam dan warga kulit putih.
Rasisme adalah cara berpikir tentang kelompok yang berbeda dalam masyarakat Amerika Serikat.   Memberikan label kepada kelompok minoritas dan mendiskriminasi mereka secara sosial menunjukkan sikap rasis ini. Sifat dan perilaku rasis sendiri dapat menyebabkan  reaksi  emosional  yang  sangat  kuat,  terutama  bagi  mereka  yang  telah mengalami penindasan dan eksploitasi sebagai akibat dari sikap dan perilaku tersebut di Amerika Serikat.
Kasus  kematian George  Floyd  pada 25 Mei  2020 lalu menjadi  salah satu  potret buram panjang dalam sejarah rasisme di Amerika Serikat yang berakhir tragis. Dia telah menjadi  figur  utama  dalam  demonstrasi  menuntut  kesetaraan  dan  keadilan  bagi  warga Afrika-Amerika dan tercatat sebagai aksi protes menentang rasisme terbesar sejak tahun 1960-an (Banda, 2020).
Meskipun hukum internasional mengenai hak asasi manusia menjamin hak semua orang  di  seluruh  negara,  standar  HAM  seringkali  tidak  dapat  diterapkan  di  Amerika Serikat,  sehingga perlu dilaksanakan melalui  hukum  lokal, negara bagian, atau  federal.
Sementara  pengadilan  internasional  dan  badan  pengawas  biasanya  tidak  memiliki kemampuan untuk secara langsung menegakkan keputusan mereka di Amerika Serikat, perjanjian internasional mencakup definisi umum hak-hak tersebut. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan penerapan hak-hak di Amerika Serikat adalah dengan memperkuat perlindungan  hukum  domestik  dengan  menetapkan  undang-undang  yang  mengakui keberadaan  hak-hak  tersebut  dan  memastikan  bahwa  hak-hak  tersebut  diterapkan  oleh pemerintah dan pengadilan AS konsensional. (Kamal et al., n.d.)
Amerika  Serikat  berdiri  atas  demokrasi,  dan  salah  satu  dasar  demokrasi  yang paling dihargai oleh negara itu adalah semangat kebebasan, kebebasan berpendapat, dan gagasan bahwa rakyat mengatur pemerintahan. Amerika Serikat bukan hanya salah satu negara yang paling awal mengadopsi demokrasi, tetapi juga salah satu negara yang terus menjadikan demokrasi sebagai salah satu kebijakan luar negerinya yang paling penting sejak Perang Dingin II (Malik & Darmawan, 2017).
Upaya  Amerika  Serikat  untuk  menyebarkan  demokrasi  ke  seluruh  dunia, membangun tatanan internasional baru yang mendukung demokrasi, dan mempertahankan  demokrasi  dalam  bentuk  apa  pun  yang  terlihat  dalam  kebijakan  luar negerinya.  Sebelum  PD  II,  Presiden  Truman  mengumumkan  Marshall  Plan  untuk membantu  sekutu  Eropa  mempertahankan  demokrasi  dan  memperkuat  ekonomi (Beetham, 1999).
Karena mereka memiliki nilai yang sama, Amerika Serikat mendukung demokrasi global. Mereka juga percaya bahwa demokrasi yang melindungi hak asasi manusia dan kebebasan  berpendapat  dapat  menyelesaikan  masalah  yang  telah  terjadi  sebelumnya. Menurut teori perdamaian demokratis, negara-negara demokratis cenderung menghindari perang (Lynn-Jones, 1998).
Menurut  teori  perdamaian  demokrasi,  penyebaran  demokrasi  ke  seluruh  dunia akan dikaitkan dengan kepentingan Amerika di berbagai wilayah. Seperti yang disebutkan sebelumnya,  penerapan  demokrasi  dianggap  menempatkan  keamanan  dan  kebebasan warga negara Amerika di bawah bahaya. Ini karena negara-negara yang menganut sistem demokrasi  dianggap  lebih  dapat  diandalkan  dan  dianggap  sebagai  rekan  Amerika  di kancah internasional, dengan kemungkinan yang lebih kecil bahwa mereka akan saling
berperang.  Akibatnya,  Amerika  harus  terus  menyebarkan  demokrasi  ke  seluruh  dunia (Weber, 2018).
Hak asasi manusia seperti kebebasan tidak dapat dipisahkan dari demokrasi, jadi penting  untuk  mendukung  dan  melindungi  hak  asasi  ini.  Amerika  Serikat  menyadari bahwa  demokrasi,  hak  asasi  manusia,  dan  kebebasan  tidak  dapat  diterapkan  secara eksklusif dalam kebijakan luar negeri namun, merupakan kesalahan bagi Amerika Serikat untuk  menyimpang  dari  kepentingan  nasionalnya.    Pemerintahan  Amerika  mengajak pemerintahan  untuk  melaksanakan  hak  asasi  sesuai  dengan  komitmen  dan  kewajiban mereka untuk melindungi hak asasi manusia. (Schnetzer, 2019)
Selain  itu,  pemerintah  Amerika  membiayai  agenda  sosial  masyarakat  yang mendukung kebebasan berpendapat, berkumpul, dan hak asasi anak. Agenda ini bertujuan untuk meningkatkan penghargaan terhadap hak buruh, menghentikan kekerasan berbasis gender,  mengurangi  diskriminasi  terhadap  perempuan,  membantu  masyarakat  adat mendapatkan  akses  yang  lebih  baik  ke  keadilan,  dan  mengawasi  penegakan  hak  asasi manusia oleh polisi lokal (Rice, 2000).
Selain  itu,  Amerika  Serikat  berpartisipasi  dalam  upaya  internasional  untuk mempromosikan  dan  melindungi  hak  asasi  manusia.  membuat  kebijakan  internasional yang  menghormati  hak  asasi  manusia  dan  membentuk  dan  membiayai  organisasi internasional  yang  relevan.  Amerika  Serikat  mempromosikan  keamanan  dan  hak  asasi manusia  setelah  berdirinya  Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Majelis  Umum  PBB mengadopsi Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948, yang membahas hak asasi manusia dan kebebasan (McMahon, 2009).
Amerika Serikat didirikan untuk melindungi hak asasi manusia lebih dari dua abad yang lalu. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, telah menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat  sejak  saat  itu.  Demokrasi  adalah  satu-satunya  kepentingan  nasional  yang  dapat mengamankan  kepentingan  lain;  dengan  mendukungnya,  Amerika  Serikat  tidak  hanya mempertahankan hak-hak dasar seperti kebebasan beragama dan hak-hak pekerja, tetapi juga membangun dunia yang lebih aman, stabil, dan sejahtera di mana Amerika Serikat dapat memajukan kepentingannya sendiri (Beetham, 1999)
Rasisme  dan  militerisme  membentuk  fondasi  ekonomi  Amerika.  Kompleks militer-industri-karseral sangat sulit untuk diurai karena banyak industri yang bergantung padanya,  seperti  industri  gas,  minyak,  dan  ekstraktif,  think  tank,  universitas,  pelobi, Kongres,  dan  jumlah  pekerjaan  yang  didukungnya.  Kekayaan  rasial  dan  ketimpangan pendapatan,  sistem  pajak  regresif,  dan  efek  negatif  uang  pada  politik  mempertahankan keadaan saat ini.
Ekonomi  Amerika  digerakkan  oleh  militerisme  dan  rasisme.  Kompleks  militer- industri-karseral sangat sulit untuk diuraikan karena kuantitas dan kualitas pekerjaan yang didukungnya,  keuntungan  perusahaan  yang  dihasilkannya,  dan  jumlah  industri  yang bergantung padanya, seperti sektor minyak dan gas. Kecanduan Amerika pada perang dan rasisme anti-Kulit Hitam berasal dari banyak mitos dasar
Diskriminasi  rasial  terhadap  penindasan  kaum  berkulit  hitam  juga  menjadi perhatian Amerika Serikat.  Patrisse Khan-Cullors, Alicia Garza, dan Opal Tometi, tiga penyelenggara komunitas kulit hitam, memulai Gerakan BLM sebagai salah satu gerakan online  dengan  tagar  #BlackLivesMatter  di  media  sosial.  (Elizabeth,  2015)  Setelah pembunuhan dua pria kulit hitam yang tidak bersenjata, Eric Garner dan Michael Brown, yang dilakukan oleh polisi pada tahun 2014, gerakan BLM muncul. Black Lives Matter tidak pernah berfungsi sebagai gerakan hak asasi manusia selain gerakan hak sipil.
Selain  itu, Montgomery  Improvement  Association (MIA),  yang  didirikan  oleh Martin  Luther  King,  Jr.,  melakukan  upaya  untuk  mendukung  hak  kulit  hitam  dan mendorong perhatian nasional terhadap segregasi ras. Banyak gerakan anti-rasisme yang mendukung  komunitas  kulit  hitam  sebagai  tanggapan  terhadap  masalah  rasisme  di Amerika Serikat yang telah ada sejak era kolonisasi.
Tiga  artis  kulit  hitam  Alicia  Garza,  Patrisse  Cullors,  dan  Opal  Tometi  telah bergabung  dengan  Gerakan  Black  Lives  Matter  (BLM)  sejak  pembunuhan  remaja  17 tahun Trayvon Martin yang dilakukan oleh George Zimmerman pada tahun 2013. ( Black Lives  Matter,  Black  Lives  Matter ,  n.d.)  Pada  7  November  2020,  Presiden  Joe  Biden menyatakan bahwa pemerintahannya akan "mengembalikan jiwa Amerika", mengatakan bahwa  pemilih  AS  telah  memberinya  mandat  "untuk  mencapai  keadilan  rasial  dan membasmi rasisme sistemik di negara ini."
Selain  itu,  dia  menyatakan  bahwa  dia  bermaksud  menggunakan  kepemimpinan moral negara yang dipulihkan untuk membangun konsensus internasional seputar nilai- nilai Amerika dan mendorong negara-negara asing dan lembaga antarpemerintah untuk mengadopsi agenda (Stevens, 2020).

## Upaya kebijakan Australia dalam Resonansi Black Lives Matter untuk melindungi Hak Asasi Manusia terhadap Kaum Aborigin
Komisi  Hak  Asasi  Manusia  Australia  (AHRC)  menyelidiki  dan  menangani keluhan yang melanggar hukum  tentang diskriminasi  seksual,  ras, disabilitas, dan usia. Diskriminasi  seksual  dapat  mencakup  selain  pelecehan  seksual,  diskriminasi  karena kehamilan,  menyusui,  tanggung  jawab  keluarga,  identitas  gender,  status  interseks,  dan orientasi seksual. Selain itu, diskriminasi disabilitas termasuk diskriminasi karena cacat fisik, intelektual, sensorik, pembelajaran, atau penyakit kejiwaan.
Tidak  diragukan  lagi,  AHRC  bergantung  pada  banyak  hal,  mulai  dari  sejarah, pemerintahan,  hingga  perselisihan  dalam  masyarakat  dan  pemerintah  Australia.  Perlu diingat bahwa tradisi demokrasi liberal membentuk struktur pemerintahan Australia. Hal ini  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  Australia,  seperti  toleransi  beragama,  kebebasan berbicara  dan  berserikat,  supremasi  hukum,  dan  institusi  pemerintahannya,  yang  mirip dengan nilai-nilai di Inggris dan Amerika Serikat.
Dimulai  dengan  sejarah  awal  Hak  Asasi  Manusia  di  Australia,  Organisasi  Hak Asasi Manusia Australia (AHRC) didirikan pada tahun 1986 dan mengalami kemajuan dan  stagnasi.  Namun,  setelah  kebijakan  putih  Australia  dihapus  dan  Strategi  Nasional Australia  terkait  persamaan  ras  muncul,  Organisasi  ini  mengalami  kemajuan  yang signifikan.
Sebanyak 396 keluhan diterima sepanjang tahun 2015-2016, dan AHRC berhasil menyelesaikan semua keluhan sampai pada tahap yang beragam. 70% atau 268 keluhan telah diselesaikan dengan cara berdamai. Kemudian, 8% atau 29 keluhan dihentikan, 13% atau  55  keluhan  diakhiri  karena  tidak  dapat  mencapai  konsiliasi,  8%  atau  29  keluhan lainnya ditarik dari penyelesaian, dan 1% atau 15 keluhan diakhiri dengan alasan tertentu.
Selanjutnya,  pemerintah  Australia  membentuk Australian  Human  Rights Commission (AHRC), lembaga nasional pemerintah untuk menangani kasus pelanggaran
Hak Asasi Manusia di Australia. Menurut aturan Australian Human Rights Commission Act  1986,  AHRC  memiliki  prosedur  tugas  kerja.  Pada  prinsipnya,  UNHRC  adalah organisasi  sekaligus  rezim;  di  Australia,  dasar  pelaksanaannya  diadopsi  dalam  bentuk AHRC.  Namun,  aturan  dan  prosedur  yang  digunakan  UNHRC  untuk  memerangi  atau menghentikan diskriminasi ras tidak jauh berbeda. (AUSTRALIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION AHRC)2015-2018 Micaella Dani Social FISIP UPN “Veteran”
Masyarakat suku Aborigin melihat pidato permintaan maaf Kevin Rudd sebagai hasil  dari  perjuangan  panjang  mereka  untuk  hak  asasi  kepada  pemerintah  Australia. Masyarakat  suku  Aborigin mengaku terharu ketika mendengar pidato permintaan maaf Kevin Rudd. Di sisi lain, masyarakat suku Aborigin tentu saja tidak berpuas diri hanya dengan permintaan maaf. Permintaan maaf hanyalah awal bagi para aktivis dan pejuang hak asasi manusia dari masyarakat Aborigin.
Komisi Hak Asasi Manusia Australia memulai program yang disebut Close The Gap  untuk  mendorong  emansipasi  bagi  masyarakat  Aborigin.  Program  ini  berusaha mencapai beberapa tujuan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Aborigin, seperti lapangan kerja, akses ke pendidikan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, dan angka harapan hidup untuk bayi dan balita.
Perdana  Menteri  Scott  Morrison  menyatakan  pada  tahun  2019  bahwa,  selama sebelas  tahun  setelah  permintaan  maaf  Kevin  Rudd,  pemerintah  Australia  gagal memenuhi  hak  dan  upaya  emansipasi  masyarakat  suku  Aborigin.  Morrison  kemudian menyatakan bahwa ia akan mengikuti janji Julia Gillard dan Tony Abbott untuk mengakui hak-hak masyarakat suku Aborigin, termasuk hak konstitusional mereka, dalam konstitusi (Alexandra & Daniah, 2020).

## KESIMPULAN
Sejarah diskriminasi ras di Amerika Serikat telah menunjukkan berbagai insiden yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum,  serta  terkait  dengan  gerakan #BlackLivesMatter yang berjuang untuk  keadilan dan kebebasan dari rasisme terhadap orang  kulit  hitam.  Dalam  konteks  ini,  sistem  hukum  Amerika  Serikat  terbukti  belum mampu mengatasi permasalahan diskriminasi. Contohnya, kejadian penembakan Trayvon
Martin oleh seorang relawan pada tahun 2012 menyulut kemarahan publik dan menjadi titik awal eskalasi kekerasan antara polisi dan komunitas kulit hitam di Amerika Serikat, yang akhirnya mendorong lahirnya gerakan Black Lives Matter.
Gerakan  ini  mengadvokasi  perubahan  dalam  hukum  pidana  untuk  mengatasi kesenjangan dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan  perlindungan  hukum.  Pengaruh  gerakan  ini  pun  berhasil  merambah  ke  tingkat nasional  dan  bahkan  internasional,  mengubah  pandangan  terhadap  isu-isu  yang diusungnya.  Tujuan  utama  gerakan  ini  adalah  mengubah  sistem  secara  sistematis  di negara  tersebut  dengan  harapan  menciptakan  masyarakat  yang  lebih  inklusif  bagi kelompok yang terpinggirkan. Hal ini diupayakan melalui langkah-langkah politik yang seringkali menimbulkan kontroversi.
Di  sisi  lain,  walaupun  pemerintah  Australia  telah  secara  resmi  meminta  maaf kepada  masyarakat  suku  Aborigin  atas  kebijakan-kebijakan  masa  lalu  yang  merugikan mereka dan berkomitmen untuk  meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kebijakan baru, kenyataannya suku Aborigin masih memerlukan perhatian yang lebih intensif dari pemerintah dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, peluang kerja, dan isu- isu sosial yang tidak adil.

## REFERENSI
Alexandra,  F.,  &  Daniah,  R.  (2020).  RESONANSI  BLACK  LIVES  MATTER  DI
AUSTRALIA. Interdependence Journal of International Studies , 1 (2).
Amalia,  A.,  Ridwan,  L.  A.,  Ayu,  R.  K.,  &  Lian,  S.  (2021).  Black  Lives  Matter  in  the United States. Sociae Polites , 22 (2), 101–115.
Banda, O. (2020). Diskriminasi Ras dan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat: Studi Kasus Pembunuhan George Floyd. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis , 5 (2). Beetham, D. (1999). Democracy and human rights (Vol. 249). Polity Press Cambridge.
Célestine, A., Martin‑Breteau, N., &  Recoquillon, C. (2022). Introduction-Black Lives Matter: a transnational movement? Esclavages & Post-Esclavages. Slaveries & Post- Slaveries , 6 .
Dani, M., & Muharjono, M. (2021). AUSTRALIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION (AHRC)  DALAM  MENGURANGI  KASUS  DISKRIMINASI  RAS  DI
AUSTRALIA TAHUN 2015-2018. Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan , 24 (1), 434–462.
Lynn-Jones, S. M. (1998). Why the United States should spread democracy . Belfer Center for Science and International Affairs, John F. Kennedy School ….
Malik, A. K., & Darmawan, W. (2017). Rekam Jejak Malcolm X Dalam Penegakan Hak Sipil Orang Kulit Hitam Amerika Serikat 1957-1965. FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah , 6 (2).
McMahon, R. (2009). Human rights reporting and US foreign policy. Council on Foreign Relations .
Mosaffa, N., & Nazifpour, A. (2021). The Effects of the" Black Lives Matter" Movement on the International Approach of the US Government to Human Rights. Hum. Rts. , 16 , 51.
Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. Solo: Cakra Books , 1 (1), 3–4.
Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif .
Rice, C. (2000). Promoting the national interest. Foreign Aff. , 79 , 45.
Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah , 17 (33), 81– 95.
Stevens, M. (2020). Read Joe Biden’s president-elect acceptance speech: full transcript. New York Times , 9 .
Weber, M. A. (2018). Global Trends in Democracy: Background, US Policy, and Issues for Congress . Congressional Research Service.