Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2024, Vol 5 (1): 26-40 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2024 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v5i1.59

## Komparasi daerah sukses dan gagal pasca pemekaran daerah (Studi kasus: Desa Watu Omok dan Papua)
Comparison of success and failure regions after regional expansion (Case study: Watu Omok Village and Papua)
Tya Efrinamasya Sendhe Siregar 1 , Ayu Pebrianti 2 , Lia Ulvi Miranata Putri 3 , Novi Winarti 4 Universitas Maritim Raja Ali Haji Email Correspondence: tyaefrinamasyas@gmail.com

## Abstract
Regional  development  is  an  attempt  to  expand  the  territory  of  the  state administration with the aim of improving public service, economic development, and the well-being of the people. However, the reconstruction of the area carried out for the welfare of this community has not succeeded; in fact, it remains an area  that  has  eventually  suffered  post-construction  failure.  This  research  uses qualitative research methods with a library study approach. As for the area that succeeded in post-development, it was the village of Watu Omok, which saw some improvement.  It's  because  of  the  support  of  the  public  and  the  government, compliance with conditions, SDA, and even development. Meanwhile, Papua has become a potentially unsuccessful region due to a lack of regional fulfillment. Its causes are financial immaturity and governance, rapid and insufficient formation of aspirations, and a burden on the interests of the political elite.
Keywords: District, DOB, Demonstration
Pendahuluan
Pemekaran  daerah  merupakan  upaya  untuk  memperluas  wilayah administrasi  suatu  negara  dengan  tujuan  meningkatkan  pelayanan  publik, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tidak semua pemekaran  daerah  berhasil  mencapai  tujuan  tersebut.  Dalam  hal  ini, perbandingan  antara  daerah  yang  sukses  dan  gagal  pasca  pemekaran  dapat memberikan  gambaran  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  atau  kegagalan  tersebut.  Media  massa,  media  elektronik,  dan media cetak terus memperdebatkan pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran  daerah.  Banyak  orang  termasuk  akademisi,  praktisi,  dan  politisi, mendapat  perhatian  pada  masalah  ini.  Sejak  reformasi  dimulai  pada  tahun
1998 hingga saat ini, tuntutan pemekaran daerah di Indonesia terus meningkat setiap  tahunnya  bahkan  lebih  besar.  Proses  pemekaran  daerah  di  Indonesia semakin  meningkat,  meskipun  ada  tuntutan  reformasi  yang  mengharuskan sistem ketatanegaraan Indonesia disesuaikan kembali setelah kurang lebih 32 tahun  berada  di  bawah  komando  sentralisasi.  Ide  tentang  menyebarkan pemerintahan mulai muncul pada saat yang sama, pemerintah memberlakukan pemekaran daerah secara masif pada awal tahun 1999 tetapi pada akhirnya pemerintah sendiripun tidak dapat menghentikan tuntutan pemekaran daerah itu sendiri (Suaib, 2020).
Selain  itu,  era  otonomi  daerah  menandai  pergeseran  dari  perspektif sentralisasi Orde Baru ke perspektif desentralisasi, yang diterapkan dalam UU 22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pemekaran  daerah  atau pembentukan  daerah  otonom  baru  (DOB)  adalah  hasil  logis  dari  kebijakan desentralisasi politik. Sebenarnya, kebijakan pemekaran daerah percaya bahwa penataan  daerah,  atau  reformasi  daerah  akan  meningkatkan  kesejahteraan rakyat,  pelayanan  yang  lebih  baik,  demokrasi  yang  lebih  baik,  pertumbuhan ekonomi  yang  lebih  cepat,  keamanan  dan  ketertiban  yang  lebih  baik,  serta hubungan  yang  lebih  baik  antar  daerah.  Pada  sektor  ekonomi,  daerah  yang gagal  cenderung  mengalami  stagnasi  atau  bahkan  penurunan  pertumbuhan ekonomi,  sementara  daerah  yang  sukses  memiliki  kemampuan  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan dan  peningkatan  investasi.  Dengan  demikian,  kerangka  pengembangan ekonomi  setempat  harus  diperbarui  untuk  mempercepat  pertumbuhan ekonomi  penduduk  setempat.  Pembentukan  wilayah  otonom  baru  akan memberikan  peluang  untuk  mengeksplorasi  berbagai  potensi  ekonomi  di wilayah tersebut (Az, 2012).
Pada sektor politik, wilayah politik dapat membangun sistem politik yang demokratis dan stabil. Sebaliknya, daerah yang gagal pasca pemekaran sering menghadapi  perselisihan  politik  atau  dominasi  kelompok  tertentu.  Menurut Pasal  1(1)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  129  Tahun  2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  dan  atas  inisiatif  sendiri  masyarakat.  Oleh  karena  itu, pemekaran  daerah  seharusnya  merupakan  keinginan  masyarakat  daerah untuk  meningkatkan  kesejahteraan  mereka.  Namun,  kepentingan  elit  politik yang ingin mendapatkan kekuasaan melalui pembentukan daerah otonom baru ini  sering  kali  menghambat  aspirasi  masyarakat  daerah  tersebut.  Faktanya, mayoritas  daerah  otonom  baru  yang  dibentuk  setelah  reformasi  tidak mencapai  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Daerah  otonom  baru biasanya hanya menguntungkan elit lokal tertentu. Mayoritas daerah otonom baru  tidak  berhasil,  menurut  R  Siti  Zuhro,  Peneliti  Utama  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (LIPI).  Alasan  politis  sebenarnya  lebih  dominan daripada alasan lain, yang mengakibatkan kegagalan. Kelompok elit politik di daerah yang hanya menginginkan posisi dalam pemerintahan mengeksploitasi pemekaran wilayah. Kelompok elit ini memanfaatkan euforia demokrasi dan
tumbuhnya partai politik untuk menyuarakan "aspirasinya", yaitu mendorong pemekaran (Tenrini, 2012).
Pada  sektor  pendidikan, daerah  pendidikan  yang  berhasil  mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakatnya, sedangkan daerah yang gagal cenderung mengalami penurunan kualitas pendidikan. Ini karena  pemekaran  daerah  tidak  menjamin  peningkatan  kualitas  pendidikan karena  daerah  yang  berhasil  pasca  pemekaran  umumnya  memiliki  visi  dan komitmen  yang  kuat  terhadap  pendidikan,  sedangkan  daerah  yang  gagal cenderung  menghadapi  kesulitan  dalam  pembagian  anggaran  serta peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia.  Pemerintah  dapat  mulai membangun gedung sekolah di setiap distrik di setiap kabupaten pemekaran dan  mengoptimalkan  pengadaan  buku  atau  buku  bacaan  yang  mengandung konten yang tepat lalu terkait infrastuktur pendidikan seperti gedung sekolah, pengadaan  peralatan  sekolah,  dan  adanya  tenaga  kerja  yang  baik  dari  segi kuantitas dan kualitas (Pradana, 2020).
Pemekaran  daerah  dapat  berdampak  positif  atau  negatif  pada  sektor kesehatan,  daerah  yang  sukses  pasca  pemekaran  memiliki  sistem  kesehatan yang baik dan mampu memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakatnya.  Di  sisi  lain,  daerah  yang  gagal  pasca  pemekaran  sering menghadapi masalah dalam penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Akibatnya,  penting  bagi  pemerintah  untuk  mempertimbangkan  elemen- elemen tersebut agar pemekaran daerah dapat berdampak positif pada sektor kesehatan. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kesahatan jiwa dan nyawa setelah  pemekaran  harus  didorong  oleh  sosialisasi  kesehatan  dari pemerintahan  melalui  dinas  kesehatan,  dalam  menjalankan  sosialisasi masyarakat  diharapkan  antusias  dalam  menanggapinya  sehingga  dapat memberikan  pengetahuan  dan  meningkatkan  kesadaran  dalam  menjaga kesehatan jiwa dan nyawa (Harahap et al., 2023).
Redistricting atau  pemisahan  daerah,  adalah  pembentukan  wilayah administratif baru di tingkat provinsi atau kabupaten/kota setelah pemisahan dari  daerah  induk.  Pada  sektor  administrasi  daerah  yang  sukses  memiliki sistem administrasi publik yang efektif dan efisien, namun, daerah yang gagal pasca  pemekaran  seringkali  menghadapi  masalah  dalam  pengelolaan administrasi  publik.  Sementara  itu,  daerah  yang  gagal  pasca  pemekaran seringkali  menghadapi  masalah  administrasi,  karena  mereka  memiliki kebijakan yang jelas, mampu mengelola sumber daya manusia dengan baik, dan menerapkan  teknologi  informasi  dalam  pengelolaan  data  dan  pelayanan publik.  Mereka  mengalami  penurunan  kualitas  pelayanan  publik  karena mereka  gagal  membangun sistem  administrasi yang  efektif. Untuk  mencapai kesuksesan  administrasi  pasca  pemekaran  daerah,  para  pemimpin  daerah harus berkomitmen dan memiliki kemampuan manajerial, serta mendapatkan dukungan  dari  sumber  daya  manusia  dan  teknologi  informasi.  Selain  itu, evaluasi  berkala  diperlukan  untuk  memperbaiki  kekurangan.  Karena  itu, pemekaran  daerah  dapat  membantu  meningkatkan  pelayanan  publik  dan efisiensi administrasi (Indriani & Sudarmono, 2021).
Dalam  sektor  kependudukan,  daerah  pasca  pemekaran  yang  sukses mampu  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakatnya, sementara  daerah  yang  gagal  cenderung  mengalami  peningkatan  angka kemiskinan  dan  pengangguran.  Menurut  pendekatan  komunitas/komunitas, batas-batas  pemerintahan  harus  mencerminkan  sikap  dan  tindakan masyarakat  umum.  Dengan  demikian,  salah  satu  aspek  yang  dapat diperhatikan saat melakukan perluasan wilayah adalah aspek kependudukan. Aspek ini meliputi analisis kuantitas dan kualitas, termasuk kendala minimal jumlah  penduduk  dan  kualitas  penduduk,  kebutuhan  sumber  daya  manusia birokrasi,  dan  keseimbangan  dan  keserasian  persebaran  penduduk.  Daerah pasca  pemekaran  yang  sukses  juga  memiliki  pertumbuhan  penduduk  yang stabil dan terkendali. Mereka mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi penduduknya, mencegah migrasi besar-besaran ke kota-kota besar, dan mereka  juga  memiliki  program  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang efektif, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, daerah pasca pemekaran yang gagal sering mengalami masalah kependudukan seperti  overpopulasi  atau  underpopulasi.  Overpopulasi  dapat  menyebabkan kemiskinan,  pengangguran,  dan  konflik  sosial  karena  sumber  daya  yang terbatas  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  penduduk.  Namun, kekurangan tenaga kerja dan potensi ekonomi yang rendah dapat menghambat kemajuan. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di suatu daerah, pemekaran daerah dapat berhasil, tetapi itu sangat bergantung pada kemampuan  daerah  tersebut  untuk  mengelola  aspek  kependudukan. Pemekaran  daerah  dapat  mencapai  tujuannya  dan  menguntungkan penduduknya  dengan  perencanaan  yang  matang  dan  partisipasi  aktif masyarakat (Pugu, 2022).
Studi kasus yang penulis ambil dari Daerah Otonomi Baru yang berhasil dalam  pemekaran  daerah  adalah  Desa  Watu  Omok  Kecamatan  Talibura Kabupaten Sikka, terdapat dampak pasca pemekaran dalam bidang pelayanan publik,  dampak  di  bidang  kesehatan,  dampak  di  bidang  pendidikan,  dan dampak  di  bidang  perekonomian  masyarakat.  Desa  Watu  Omok  merupakan hasil pemekaran dari Desa Nebe berdasarkan usulan musyawarah Desa Nebe dan  keputusan  Paripurna  Badan  Permusyawaratan  Desa  Nebe  yang  terjadi pada  tanggal  13  September  2015.  Desa  Watu  Omok  menghadapi  banyak masalah  sebelum  pemekaran,  termasuk  infrastruktur  jalan  yang  belum dibangun,  layanan  kesehatan,  dan  pendidikan  yang  kurang.  Selain  itu, masyarakat  setempat  menyampaikan  keinginan  mereka  untuk  melakukan pemekaran  dari  desa  induk  karena  mereka  menghadapi  kesulitan mendapatkan  pelayanan  karena  jarak  desa  induk  yang  jauh  dan  biaya transportasi  yang  tinggi,  serta  fasilitas  pendidikan  dan  pelayanan  kesehatan yang tidak memadai. Pemerintah telah memberikan peluang dan ruang untuk pemekaran Desa Nebe karena jumlah penduduknya yang semakin meningkat. Menurut aturan, Desa Nebe layak untuk dimekarkan menjadi Desa Watu Omok sebagai desa pemekarannya (Frantoka et al., 2023).
Saat ini terdapat 38 Provinsi di Indonesia. Ini termasuk Provinsi Papua Selatan,  Provinsi  Papua  Tengah,  Provinsi  Papua  Pegunungan,  dan  Provinsi Papua Barat Daya. Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan bahwa pemekaran Papua  menjadi  Daerah  Otonomi  Baru  (DOB)  adalah  upaya  yang  telah direncanakan sejak lama dan bertepatan dengan revisi Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2021  tentang  Otonomi  Khusus  Papua.  Penulis  mengambil  Papua sebagai studi kasus dari Daerah Otonomi Baru yang gagal dalam pemekaran daerahnya. Masalah ini disebabkan oleh pemeriksaan hukum terhadap UU yang sudah disahkan, penolakan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural orang asli Papua, dan revisi UU Otonomi Khusus Papua, yang dianggap mengurangi fungsi MRP dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah pusat untuk pemekaran. Pembentukan UU DOB dianggap terlalu cepat dan terburu- buru,  dan  tidak  membahas  Daftar  Inventarisasi  Masalah  (DIM)  dari  DPD, sehingga dianggap menerapkan Fast Track Legislation (FTL) (Maisari, 2022). Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  ditemukan  rumusan  masalah,  yaitu bagaimana komparasi daerah sukses dan gagal pasca pemekaran daerah (studi kasus: Desa Watu Omok dan Papua)?.

## Pemekaran Daerah
Pemekaran daerah adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di wilayah yang lebih kecil. Namun, tidak semua pemekaran daerah berhasil dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Daerah yang sukses pasca pemekaran mampu meningkatkan aksesibilitas  masyarakat  di  sektor  pelayanan  publik  seperti  transportasi umum, sementara daerah yang gagal sering mengalami penurunan pelayanan publik. Pelayanan Publik secara garis besar merupakan Indeks Pembangunan Manuasia  (IPM)  mengukur  pengaruh  kebijakan  ekonomi  terhadap  kualitas hidup  dengan  membandingkan  angka  harapan  hidup,  angka  melek  huruf, tingkat  pendidikan,  dan  standar  hidup.  Kemudian,  dengan  meningkatkan sarana  dan  prasarana  pendidikan,  seperti  sekolah,  guru,  dan  akses  jalan  ke sekolah, serta dengan meningkatkan pendidikan (Wahidin et al., 2020).

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka  atau  kepustakaan  ( library  research )  guna  menganalisis  fenomena sosial yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dokumen atau literature review yang berkaitan dengan penelitian. Sementara itu, metode penelitian ini menggunakan sumber kepustakaan, seperti website , jurnal, dan sebagainya. Sumber-sumber tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis  untuk  mencari  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  menjawab penelitian ini.

## Pembahasan

## Komparasi Beberapa Aspek Pasca Pemekaran Daerah Antara Desa Watu
Omok dan Papua
Pelayanan Publik Desa Watu Omok Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka (Berhasil) Sebelum  Desa  Watu  Omok  didirikan,  banyak  masalah  yang muncul  terkait  pelayanan  yang  sulit  didapatkan.  Ini disebabkan  oleh  wilayah  desa  induk  yang  jauh  atau  jarak, yang  membuat  sebagian  masyarakat  kesulitan  mengurus kebutuhan  administrasi  masyarakat  mereka.  Hasil wawancara  di  atas  menunjukkan  bahwa  pembangunan pelayanan publik baik sebelum maupun sesudah pemekaran mengalami  perkembangan  yang  lebih  baik,  yang  memberi dampak  positif  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan pelayanan.  Dengan  pemekaran  desa  ini,  diharapkan  upaya pembangunan,  terutama  sarana  dan  prasarana,  akan meningkat  untuk  lebih  mempermudah  pelayanan  kepada masyarakat yang membutuhkan lebih banyak pembangunan (Frantoka et al., 2023). Papua (Gagal) Provinsi  Papua  masuk  dalam  zona  merah  kategori  D  atau masuk  kategori  berkualitas  rendah dengan  nilai  32,45  dari hasil  penilaian  Ombudsman  RI  Perwakilan  Provinsi  Papua terhadap penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 lalu. Penilaian ombudsman ini dilakukan untuk mencegah adanya maladministrasi (Ombudsman RI, 2023). Kesehatan Desa Watu Omok Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka (Berhasil) Setelah  pemekaran,  Desa  Watu  Omok  telah  membangun sarana  pelayanan  dan  melakukan  berbagai  upaya  untuk meningkatkan  kesehatan  masyarakat  nya.  Setelah pemekaran,  fasilitas  kesehatan  menjadi  lebih  baik,  dengan munculnya dua posyandu dan satu polindes, yang tidak ada sebelum  pemekaran.  Masyarakat  Desa  Watu  Omok  lebih mudah  mendapatkan  perawatan  kesehatan  setelah pemekaran karena ada fasilitas dan staf kesehatan (Frantoka et al., 2023). Papua (Gagal) Muhadjir  Effendy,  Menteri  Koordinator  Pembangunan Manusia  dan  Kebudayaan,  menyatakan  bahwa  membangun pusat  kesehatan  masyarakat  di  Papua  membutuhkan  biaya enam  kali  lipat  lebih  besar  dibandingkan  dengan  di  Pulau Jawa. Dia menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan harus mengakui masalah ini sebagai masalah sektoral. Di wilayah Papua juga kekurangan tenaga medis seperti dokter, dengan hanya satu dokter untuk setiap puskesmas di tiga kecamatan (Anam, 2023).
Pendidikan Desa Watu Omok Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka (Berhasil) Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyediakan prasarana dan sumber daya  pendidikan.  Yang  menjadi  salah  satu  ukuran kesejahteraan  masyarakat  dapat  dilihat  dari  tingkat pendidikan  mereka.  Bidang  pendidikan  mengalami peningkatan. Sebelum pemekaran, hanya ada satu SD, tetapi sesudah  pemekaran,  ada  sebuah  TK  dan  sebuah  SD tambahan,  sehingga  pembangunan  di  bidang  pendidikan setelah pemekaran adalah sebuah TK dan dua SD (Frantoka et al., 2023). Papua (Gagal) Papua  masih  merupakan  provinsi  yang  terbelakang  atau tertinggal  jauh  dibandingkan  dengan  provinsi  lain  di Indonesia.  Hingga  saat  ini,  pemerintah  dan  rakyat  Papua telah  melakukan  banyak  hal  untuk  memperbaiki  daerah mereka.  Papua  tertinggal  dari  provinsi  lain  karena pendidikan yang tidak merata dan kualitas tenaga kerja yang rendah. Pendidikan adalah kunci keberhasilan pembangunan Papua,  tetapi  ketertinggalan  pendidikan  menjadi  penyebab ketertinggalan  pembangunan.  Berbicara  tentang  masalah pendidikan di Indonesia, terutama Papua, tidak akan cukup. Kurikulum,  pemerataan  guru,  standar  kualifikasi  guru,  dan fasilitas  sekolah  adalah  beberapa  contohnya.  Dalam  proses membangun pendidikan yang berkualitas, Papua menghadapi  masalah  berikut:  kualitas  sekolah  dan fasilitasnya, kemampuan siswa yang tertinggal, keterbatasan tenaga  pendidik,  dan  siswa yang  putus  sekolah  (Mustauda, 2023). Ekonomi Desa Watu Omok Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka (Berhasil) Dalam  bidang  perekonomian,  elemen  yang  dapat  dilihat adalah jenis pekerjaan pokok dan sampingan yang ditekuni oleh  masyarakat,  karena  jenis  pekerjaan  tersebut  akan mempengaruhi aspek ekonomi mereka. Jika dilihat dari jenis pekerjaan,  masyarakat  telah  memiliki  sumber  pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebelum dan sesudah  pemekaran,  dan  dari  sumber  pendapatan  ini masyarakat akan 98% orang adalah petani atau pekebun, 1% adalah PNS, dan 1% adalah karyawan swasta (Frantoka et al., 2023) . Papua (Gagal) Penelitian  yang  dilakukan  oleh  LSM  Forum  Indonesia menunjukkan bahwa PAD Papua tidak pernah mencapai 10 persen  dari  APBD  dari  tahun  2016  hingga  2019.  Menurut Valentinus  Sudarjanto,  DOB  saat  ini  diperkirakan  akan berasal dari APBN dengan estimasi antara 700.000.000.000,00 dan 1.000.000.000.000,00 per Provinsi.
Jika PAD Papua sulit dicapai dan kebutuhan keuangan hanya dapat dipenuhi dengan bantuan dari pemerintah pusat, maka akan sulit untuk mencapai tujuan pemekaran yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata  Cara  Pembentukan  Penghapusan  dan  Penggabungan Daerah.  Peraturan  ini  mencantumkan  tujuan  untuk mempercepat  pelaksanaan  pembangunan  perekonomian daerah.  Namun,  Herman  Suparman,  Direktur  Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), mengatakan  bahwa  pendapatan  dari  pajak  dan  retribusi daerah  adalah  komponen  yang  sangat  penting  dalam  PAD. Namun,  dia  percaya  bahwa  Papua  mengalami  masalah keuangan sendiri. Sementara Papua tidak memiliki industri jasa dan perdagangan yang signifikan, PAD yang dihasilkan akan sangat kecil karena hanya daerah perkotaan atau kota yang  mendapatkan  keuntungan  dari  pajak  dan  retribusi. Karena itu, penggunaan sumber daya alam yang melimpah di wilayah  tersebut  adalah  satu-satunya  pilihan  (BBC  News Indonesia, 2022).

## Faktor Penyebab Kegagalan Pemekaran Daerah
Pemekaran  daerah  yang  dilakukan  tidak  melulu  menghasilkan keberhasilan,  justru  pada  beberapa  daerah  pemekaran  tersebut  gagal dilakukan. Pada rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terdapat 80% DOB yang  dilansir  gagal  dalam  mengupayakan  peningkatan  kesejahterahan masyarakat dengan 34 daerah tertinggal atau miskin akibat pemekaran yang dievaluasi oleh Kementerian Pembangunan Daerah kala itu  (Maulana, 2020). Beberapa kasus gagalnya pemekaran DOB (Daerah Otonomi Baru) dikarenakan ketidakmampuan  DOB  secara  mandiri  dalam  fiskal,  memiliki  permasalahan dalam  pelayanan  publik,  belum  dapat  meningkatkan  kesejahterahan masyarakat, belum dapat meningkatkan daya saing, belum dapat membangun sistem  pemerintahan  yang  baik,  kurangnya  kemandirian  dalam  mengelola APBD, dan lain sebagainya (Mediaindonesia.com, 2022). Oleh karenanya, DOB yang mengalami kegagalan pada dasarnya, membebani negara dan merugikan masyarakat akibat tujuan pemekaran tidak tercapai, tidak terjadi peningkatan kesejahterahan, dan buram sampai tidak terlihatnya percepatan pembangunan (Metrotvnews.com, 2022).
Papua menjadi salah satu daerah yang mengalami pemekaran, pada 25 Juli  2022  terdapat  tiga  Undang-Undang  (Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2022  tentang  Pembentukan  Provinsi  Papua  Tengah,  dan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2022  tentang  Pembentukan  Provinsi  Papua Pegunungan) maka Papua memiliki lima Provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan (Sekretariat Kabinet RI, 2022). Akan tetapi, pemekaran Papua diselimuti kekhawatiran akan ancaman
kegagalan bahkan, berpotensi untuk gagal. Oleh karenanya, masyarakat terbagi menjadi kubu pro dan kontra dalam menyikapi hal ini.
Dengan  demikian,  adanya  potensi  gagalnya  Papua  pasca  pemekaran adalah sebagai berikut:
a. Pembentukan  DOB  (Daerah  Otonomi  Baru)  di  Papua  yang  masih menimbulkan  masalah,  adanya  kekhawatiran  akan  potensi gagalnya  Papua  menjadi  DOB  akibat  ketidakmatangan  persiapan secara finansial karena PAD Papua tahun 2016-2019 tidak pernah mencapai  10%  dari  APBD  maupun  masih  lemahnya  sistem pemerintahan  dari  segi  regulasi  dan  implementasi  singkatnya, masalah  pembentukan  DOB  di  Papua  karena  keuangan  daerah (finansial)  dan  masa  persiapan  (Maisari,  2022).  Sejatinya,  DOB harus mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum memekarkan diri guna terwujudnya kemandirian dan tidak lagi bergantung pada pusat dan daerah induk.
b. Adanya  penerapan Fast-Track  Legislation (FTL)  dalam  Undang- Undang  pembentukan  DOB  di  Papua,  Hal  ini  karena  Masyarakat yang  tergabung  dalam  MRP  (Majelis  Rakyat  Papua)  menyatakan tidak  pernah  mengeluarkan  rekomendasi  mengenai  pemekaran Papua dan pemekaran dilakukan tidak memperhatikan usulan dari MRP, Gubernur, dan DPRP yang menolak pemekaran akibat masih adanya  konflik  antar  suku,  konflik  bersenjata,  dan  fasilitas  yang belum  memadai  sehingga  pemekaran  dilakukan  dengan  cepat (FTL)  dan  efeknya  partisipasi  publik  guna  membahas  Undang- Undang lenyap; sebenarnya Indonesia tidak menerapkan FTL akan tetapi,  ciri  pembentukkannya  yang  berlangsung  cepat  mirip  FTL (Maisari,  2022).  Artinya,  pembentukan  DOB  Papua  dinilai  cepat dan kurang menampung aspirasi masyarakat.
c. Pemekaran Papua dinilai sarat akan kepentingan elite politik, hal ini karena adanya keterlibatan beberapa aktor yang terlibat dalam pemekaran dan masyarakat tidak dilibatkan sehingga pemekaran akan  sulit  dilihat  sebagai  aspirasi  masyarakat  karena  masih timbulnya  permasalahan  kemiskinan  dan  permasalahan  SDM  di Papua  dengan  demikian,  justru  DOB  memicu  konflik  antara  elit, masyarakat, dan antar daerah (Muksin et al., 2021).
d. DOB di Papua tidak dapat menghentikan konflik, meski klaim dari pemerintah dan Panja Komisi II DPR bahwa semua kepala daerah menerima  adanya  rencana  pemekaran  akan  tetapi,  masyarakat terus  melakukan  penolakan  dan  unjuk  rasa  akibat  pembahasan dari RUU pembentukan DOB yang berlangsung selama dua bulan itu  terburu-buru  dan  tidak  menyerap  aspirasi  masyarakat  Papua sedangkan,  DPR  mengatakan  pembahasan  sudah  berjalan  secara akuntabel dan transparan (BBC News Indonesia, 2022).

## Faktor Pendukung Suksesnya Pemekaran Daerah
Desa Watu Omok yang terletak di Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka menjadi salah satu desa yang memberikan dampak baik atau optimal kepada masyarakat di berbagai bidangnya pasca proses pemekaran desa (Frantoka et al.,  2023).  Keberhasilan  ini  sudah  pasti  melibatkan  berbagai  pihak  maupun aspek  yang  merujuk  kepada  faktor  pendukung  dalam  keberhasilan  suatu pemekaran daerah. Perencanaan menjadi tahap yang tidak kalah penting dalam mencapai  keberhasilan  tujuan,  hal  ini  dikarenakan  perencanaan  sebagai bentuk  penggambaran  awal  yang  telah  memiliki  konsep.  Berikut  faktor pendukung internal dan eksternal suksesnya pemekaran daerah:
Pertama, antusias  dukungan  dan  keikutsertaan  masyarakat  sangat diperlukan  dalam  pelaksanaan  pemekaran  daerah.  Beberapa  daerah  di Indonesia  bisa  saja  tidak  menerima  adanya  pemekaran  daerah,  terlebih dibuktikan  dengan  penolakan  dan  tidak  adanya  dukungan  dari  masyarakat (Rohhayati et al., 2023). Adanya penolakan ini akan menghambat perencanaan yang telah diagendakan sebelumnya. Desa Watu Omok mendapat respons baik dari masyarakat terhadap adanya pemekaran desa, Kepala Desa Watu Omok mengemukakan,  dukungan  dan  keikutsertaan  masyarakat  terjalin  melalui berbagai partisipasi baik secara fisik, non fisik, maupun finansial, contohnya, masyarakat ikut serta dalam mengemukakan pandangannya pada saat jadwal pertemuan,  masyarakat  meluangkan  diri  dan  tenaga  pada  kegiatan pembangunan,  serta  masyarakat  menyisihkan  keuangannya  untuk  proses pemekaran itu sendiri tanpa adanya keterpaksaan (Frantoka et al., 2023). Oleh karena itu, masyarakat Desa Watu Omok dapat dikatakan memiliki kesadaran yang tinggi dalam upaya pemekaran desa yang disertai dengan keterlibatannya di berbagai kegiatan pendukung pemekaran desa.
Kedua, terdapat  peran  pemerintah  sebagai  penghubung  dan pengawas pada  penyelenggaraan  pemekaran  daerah  yang  bertujuan  langsung  agar tercapainya  konsep  perencanaan  tersebut  sesuai  dengan  peruntukkannya, salah satunya adalah sebagai peningkatan pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat  (Hamrin & Tanjung,  2020). Selain itu, pemerintah juga  menjadi  pihak  yang  menaungi  proses  persiapan  pemekaran  daerah sampai  dengan  dibuatnya  kebijakan.  Adanya  kesinambungan  proses pelaksanaan pemekaran daerah tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah pusat,  pemerintah  daerah,  dan  pemerintah  desa,  teknis  pengerjaan  melalui kolaborasi  inilah  menjadi  aspek  yang  dapat  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  (Tabuni  et  al.,  2023).  Pemerintah  di  Desa  Watu  Omok  telah mengeluarkan “Peraturan Daerah No 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan 34 Desa  dalam  Wilayah  Kabupaten  Sikka”,  adanya  kebijakan  dalam  bentuk peraturan daerah ini banyak mengatur tentang ketentuan desa setelah adanya pemekaran termasuk pengalokasian dana desa (Soo, 2022).
Ketiga, luas  wilayah  dan  jumlah  penduduk  menjadi  faktor  pendukung suksesnya  pemekaran  daerah  sekaligus  sebagai  syarat  bahwa  desa  tersebut dapat dimekarkan. Wilayah yang dimiliki oleh desa harus memiliki kemudahan akses ke wilayah lain dan terdapat batas wilayah yang akurat berdasarkan peta
desa  maupun  peraturan  yang  dikeluarkan,  selain  itu,  terdapat  jumlah penduduk  yang  telah  ditetapkan  sebagai  syarat  dapat  terbentuknya  desa, seperti:  Pulau  Jawa  minimal  terdapat  6.000  jiwa  atau  setara  dengan  1.200 kepala  keluarga,  Bali  minimal  terdapat  5.000  jiwa  atau  setara  dengan  1.000 kepala  keluarga,  Pulau  Sumatera  minimal  terdapat  4.000  jiwa  atau  setara dengan  800  kepala  keluarga,    Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  Sulawesi  Utara minimal terdapat 3.000 jiwa atau setara dengan 600 kepala keluarga, Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  minimal  terdapat  2.500  jiwa  atau  setara  dengan  500 kepala keluarga, Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo,  dan  Kalimantan  Selatan  minimal  terdapat  2.000  jiwa  atau  setara dengan  400  kepala  keluarga,  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Kalimantan  Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara minimal terdapat 1.500 jiwa atau setara dengan 300 kepala keluarga, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku  Utara  minimal  terdapat  1.000  jiwa  atau  setara  dengan  200  kepala keluarga, serta Papua dan Papua Barat minimal terdapat 500 jiwa atau setara dengan 100  kepala keluarga (Gischa, 2022).  Desa Watu Omok telah memiliki luas  yang  akurat,  yaitu  6.500  m 2 dan  jumlah  penduduk  2.116  jiwa,  hal  ini menyatakan  bahwa  Desa  Watu  Omok  telah  memenuhi  persyaratan  untuk pemekaran desa  (Frantoka et al., 2023). Luas wilayah dan jumlah penduduk dianggap penting untuk ditentukan karena terdapat kaitannya dengan aspek efisiensi dan efektivitas setelah berhasilnya pemekaran desa.
Keempat, sumber  daya  alam  yang  dikembangkan  dapat  menjadi permodalan  ekonomi  yang  berpotensi  memajukan  suatu  daerah,  terlebih daerahnya  berada  di  berbagai  sektor  sumber  daya  alam  yang  sudah menjanjikan, misalnya pertambangan, pertanian, dan lain-lain (Nurmiyati et al., 2021). Desa Watu Omok memiliki salah satu sumber daya alam yang berupa lahan sebagai tempat pertanian yang digunakan untuk bertani atau berkebun, sumber daya alam umumnya menjadi modal ekonomi yang nantinya menjadi sumber kemakmuran dan pendapatan. Apabila suatu daerah memiliki sumber daya alam yang tidak dikembangkan maka pemekaran daerah tersebut tidak akan  sukses,  dikatakan  demikian  karena  tujuan  pemekaran  daerah  untuk memajukan  atau  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  berbagai faktor. Sumber daya alam yang ada dan dapat dikembangkan akan memberikan keuntungan kepada masyarakat, terlebih kegiatan pemanfaatan sumber daya alam akan terus bergulir di kehidupan masyarakat.
Kelima, adanya  pembangunan  yang  merata  membuktikan  bahwa pemekaran  suatu  daerah  tersebut  berhasil,  pemerataan  ini  saling berkelanjutan  dan  dapat  mencapai  seluruh  lapisan  masyarakat  (Mutalib  & Ilmam,  2021).  Pembangunan  yang  merata  dapat  di  lihat  dari  penerapan pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Meratanya pembangunan infrastruktur akan memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan  aktivitas  dan  produktivitas,  pembangunan  ekonomi  akan berpengaruh  pada  pendapatan  dan  kemakmuran  masyarakat,  sama  halnya dengan pembangunan pendidikan dan kesehatan pada suatu daerah.

## Solusi
Dengan  demikian,  dalam  pemenuhan  antisipasi  gagalnya  pemekaran daerah  menjadi  DOB,  pemerintah  harus  secara  tegas  melakukan  analisa dan evaluasi  terhadap  kelayakan  suatu  daerah  untuk  selanjutnya  dapat dimekarkan.  Adanya  analisa  dan  evaluasi  memungkinkan  penyaringan terhadap  daerah  yang  belum  dapat  dimekarkan  agar  dilakukan  penundaan sampai daerah tersebut benar-benar siap untuk dilakukan pemekaran. Selain itu, dalam melakukan pemekaran daerah harus dilakukan dengan perhitungan yang  matang  mengingat  pemekaran  harus  dilakukan  secara  bertahap  untuk menghindari melemahnya salah satu sistem yang dibentuk pada daerah yang dimekarkan.  Disamping  itu,  pemekaran  daerah  harusnya  melibatkan pemangku  kepentingan  terutama  masyarakat  sebagai  aktor  yang  melakukan pengontrolan terhadap daerah tersebut dan aktor yang terlibat langsung dalam berjalannya kehidupan baik sebelum maupun pasca pemekaran.
Pemekaran  daerah  dapat  memberikan  dampak  positif  dan  dampak negatif.  Umumnya  dengan  melihat  berbagai  dampak-dampak  positif,  seperti meratanya  pembangunan,  mudahnya  pelayanan  publik,  serta  meningkatnya partisipasi  dan  kesejahteraan  masyarakat,  memunculkan  persepsi bahwasannya  tidak  terdapat  permasalahan  saat  pelaksanaan  pemekaran daerah.  Akan  tetapi,  tidak  bisa  dipastikan  hal-hal  tersebut  berjalan  tanpa adanya  hambatan  terutama  pada  penggunaan  biaya  dan  munculnya  konflik- konflik yang memiliki kemungkinan untuk terjadi di daerah yang telah berhasil melakukan  pemekaran  daerah.  Melihat  adanya  berbagai  permasalahan termasuk  gagalnya  proses  pemekaran daerah  terdapat  beberapa  solusi  yang dapat  ditawarkan,  seperti  diperlukan  penguatan  peran  pemerintah  dalam mewujudkan  kebijakan  dari  persyaratan  pemekaran  daerah,  pengalokasian dana  pemekaran  daerah,  pengawasan  daerah,  serta  pengantisipasian  dari berbagai konflik. Selain itu, pemekaran daerah harus memiliki rencana yang telah dipertimbangkan baik dari segi partisipasi masyarakat hingga otonomi daerah.  Bagi  daerah  yang  telah  sukses  pasca  pemekaran  daerah  harus  tetap menyertakan  masyarakat  dan  pemerintah  dalam  memajukan  daerah  agar kedudukan  daerah  tersebut  tetap  menjadi  daerah  yang  berhasil  pasca pemekaran daerah seiring berjalannya waktu.

## Kesimpulan
Dampak  dari  dilakukannya  pemekaran  daerah  menjadi  DOB  (Daerah Otonomi  Baru)  adalah  dua  kemungkinan,  yakni  berhasil  dan  gagal.  Dengan demikian,  Desa  Watu  Omok  Kecamatan  Talibura  Kabupaten  Sikka  adalah interpretasi dari daerah yang berhasil pasca pemekaran. Hal ini terlihat dari aspek  pelayanan  publik  yang  berkembang  ke  arah  yang  lebih  baik,  aspek kesehatan  mendapat  perhatian  hingga  berhasil  meningkatkan  fasilitas kesehatan, penambahan fasilitas sekolah pada aspek pendidikan, dan terdapat peningkatan  pendapatan  masyarakat.  Adapun,  suksesnya  Desa  Watu  Omok pasca  pemekaran  didukung  oleh  antusias  masyarakat,  berperannya pemerintah,  memenuhinya  Desa  Watu  Omok  pada  aspek  luas  wilayah  dan
jumlah  penduduk  sebagai  daerah  pemekaran,  tersedianya  SDA  yang  dapat menjadi modal keberhasilan daerah, serta pembangunan yang merata.
Sementara itu, Papua menjadi salah satu daerah yang diprediksi bahkan berpotensi gagal. Hal ini disebabkan oleh pelayanan publik yang masuk dalam zona  merah  karena  rendahnya  kualitas  layanan,  terjadi  kesulitan  dalam memfasilitasi kesehatan dan kurangnya tenaga medis, tidak meratanya akses pendidikan,  serta  PAD  belum  mampu  mencapai  10%.  Penyebab  Papua berpotensi gagal karena persiapan yang kurang matang baik secara finansial maupun sistem pemerintahan, pembentukan DOB yang terlalu cepat, terdapat kepentingan  elite  politik,  dan  cenderung  buru-buru  tanpa  memperhatikan aspirasi masyarakat yang menolak DOB.

## References
Anam, K. (2023). Tenaga Medis & Pusat Kesehatan di Papua Minim! Kok Bisa? Cnbcindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20231002145656-4- 477123/tenaga-medis-pusat-kesehatan-di-papua-minim-kok-bisa (Diakses Pada 4 Desember 2023).
Az, L. S. (2012). Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia.
Supremasi Hukum , 1 (2), 267–286. BBC  News  Indonesia.  (2022). Pemekaran  Provinsi  di  Papua  dikhawatirkan “akan  menjadi  daerah  otonom  gagal”  karena  tidak  ada  masa  persiapan’, kata  pakar .  Bbc.Com.  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-
61955604 (Diakses pada 5 Desember 2023).
Frantoka,  A.  T.,  Yohanes,  S.,  &  Udju,  H.  R.  (2023).  Dampak  Pemekaran  Desa Terhadap  Proses  Pembangunan  Desa  Watu  Omok  Kecamatan  Talibura Kabupaten  Sikka  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa. Jurnal Hukum Online , 1 (6), 20–35.
Gischa, S. (2022). Syarat Pembentukan Desa . Kompas.Com. https://www.kompas.com?skola/read/2022/06/04/143000369/syarat
-pembentukan-desa (Diakses pada 2 Desember 2023).
Hamrin,  &  Tanjung,  A.  (2020).  Politik  Hukum  Pemekaran  Daerah  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah.
National Journal of Law , 2 (1), 187–199.
Harahap,  W.  F.,  Imsar,  &  Rahmani,  N.  A.  B.  (2023).  Analisis  Efektivitas
Pemekaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Maqasyid Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 12 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.
Indriani, D., & Sudarmono. (2021). Isu pemekaran wilayah sebagai komoditas politik  dalam  masyarakat  to  pulo  di  kabupaten  selayar. Jurnal  Politik Profetik , 9 (2), 1–23.
Maisari,  R.  (2022).  Problematika  Pemekaran  Daerah:  Tinjauan  dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua. Jurnal Lex Renaissance , 7 (4), 763–785.
Maulana,  A.  (2020).  Faktor-Faktor  Pembentukan  Daerah  Otonomi  Baru  dan
Dampaknya terhadap Keuangan Negara. Jurnal Ilmiah Ekonomi , 15 (1), 35–
69. https://doi.org/https://doi.org/10.34152/fe.15.1.35-64.
Mediaindonesia.com.  (2022). Hapus  DOB  Gagal .  Mediaindonesia.Com. https://m.mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2766- hapus-dob-gagal (Diakses pada 2 Desember 2023). Metrotvnews.com.  (2022). Bedah  Editorial  MI:  Hapus  DOB  Gagal .
Metrotvnews.Com.  https://m.metrotvnews.com/play/kjCAePP-bedah- editorial-mi-hapus-dob-gagal (Diakses pada 2 Desember 2023).
Muksin,  D.,  Robo,  S.,  Pawane,  A.  R.,  &  Pora,  S.  (2021).  Motif  Politik  Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 6 (2), 265–276. https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11817. Mustauda, A. (2023). Apakah Pendidikan di Papua Sudah Baik? UIN Raden Mas Said  Surakarta.  https://www.uinsaid.ac.id/id/apakah-pendidikan-di- papua-sudah-baik (Diakses pada 4 Desember 2023).
Mutalib, A., & Ilmam, M. A. Z. (2021). Konflik Pemekaran Dusun di Desa Anjani Kabupaten  Lombok  Timur. Jurnal  Solusi  Ilmiah  Kebijakan  Dan Adminidtrasi Publik , 6 (2), 32–40.
Nurmiyati, N., Rahmawati, D. E., & Efendi, D. (2021). Politik Sumber Daya Alam: Studi terhadap Kepentingan Elit Politik Lokal dalam Pemekaran Wilayah di  Kabupaten  Paser  Provinsi  Kalimantan  Timur. Jurnal  Wacana  Politik ,
6 (1), 49–61. https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.29810.
Ombudsman  RI.  (2023). Provinsi  Papua  Masuk  Zona  Merah  Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Tahun 2022 . Ombudsman.Go.Id. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--provinsi- papua-masuk-zona-merah-penyelenggaraan-pelayanan-publik-di-tahun- 2022 (Diakses pada 4 Desember 2023).
Pradana, R. S. (2020). Perbandingan kinerja pembangunan sosial dan ekonomi kabupaten  aceh  barat  dengan  kabupaten  pemekarannya  tahun  2011- 2019. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan , 11 (1), 11–25.
Pugu,  M.  R.  (2022).  Pro  dan  Kontra  Isu  Pemekaran  Papua  Suatu  Kajian Hubungan Internasional. Jurnal Ilmiah Indonesia , 7 (4), 3490–3505.
Rohhayati,  E.,  Fitriyah,  &  Hidayat,  N.  (2023).  Persepsi  Masyarakat  terhadap
Pemekaranwilayah  Kabupaten  Banyumas. Journal  of  Politic  and Government Studies , 12 (4), 530–548.
Sekretariat  Kabinet  RI.  (2022). Pembentukan  Tiga  Provinsi  Baru  di  Papua . Setkab.Go.Id.  https://setkab.go.id/pembentukan-tiga-provinsi-baru-di- papua/ (Diakses pada 2 Desember 2023).
Soo,  F.  (2022). Tahun  2023,  34  Desa  Baru  di  Sikka  Belum  Mendapatkan  ADD . Rri.Co.Id. https://www.rri.co.id/daerah/93442/tahun-2023-34-desa- baru-di-sikka- belummendapatkanadd?utm_source=tags&utm_medium=internal_link& utm_campaign=General Campaign (Diakses pada 2 Desember 2023). Suaib, R. (2020). Urgensi Pemekaran Daerah di Indonesia. Jurnal Government of Archipelago , 1 (1), 34–44.
Tabuni,  N.,  Waworundeng,  W.,  &  Sampe,  S.  (2023).  Perpektif  Pemerintah
Provinsi  Papua  Pada  Penerimaan  Pemekaran  Daerah  Otonomi  Baru  Di Provinsi Papua. Agri-SosioEkonomi Unsrat , 19 (2), 1235–1246. Tenrini, R. H. (2012). Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ? Menyibak Kegagalan Pemekaran. 1–8.
Wahidin,  Firdaus,  &  Ihsan,  M.  (2020).  Otonomi  Daerah  dan  Peningkatan Kesejahteraan  (Studi  Mengenai  Pemekaran  di  Kabupaten  Kampar  dan Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau). Eksekusi , 2 (2), 106–128.