## EVALUASI TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DESA WISATA PETULU MELALUI PERSEPSI MASYARAKAT
Pande Putu Wulandari 1, I Gusti Made Dwi Candra Anggara 2 1,2 Fakultas Bisnis dan Pariwisata Universitas Triatma Mulya Jl. Kubu Gn., Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, 80361 e-mail:, 1 putu.wulandari@triatmamulya.ac.id , 2 candra.anggara@triatmamulya.ac.id

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  community  perceptions  of  the  government's  role  in  the sustainable development of the Petulu Tourism Village, so that relevant stakeholders obtain reflection  in  order  to  build  a  joint  consensus.  The  study  of  community  perceptions  is substantial because it aims to evaluate the phenomenon of tourism development in the region and review community actions. This research was designed with a qualitative approach and an interview guide was used as a data collection instrument. Interview activities involving key informants  from  government  elements,  community  leaders  and  selected  informants  in  three banjars,  namely  Petulu  Gunung,  Nagi  and  Petulu  Desa,  as  well  as  non-participant observations were carried out. The research results show that the public perceives positively the  role  of  government  as  a  regulator,  facilitator,  catalyst  and  innovator.  However,  the government's role as a facilitator in efforts to improve technical and managerial competence through training and development activities for the community still needs to be improved.
Keywords: Petulu Tourism Village, community perception, government’s role

## Pendahuluan
Penelitian  dilatarbelakangi  oleh  fenomena  minimnya  pengembangan  Desa  Wisata Petulu.  Peforma  kawawan  pusat  Desa  Wisata  Petulu  yakti  DTW  Burung  Kokokan,  belum menunjukkan resultan yang signifikan dan mengarah pada penurunan dalam beberapa tahun belakangan,  bahkan  diproyeksi  akan  ditinggalkan  oleh  wisatawan  (Mahadewi  dan  Sudana, 2017). Padahal, habitat burung kokokan (Bulbucus ibis) di desa ini merupakan satu satunya di Bali,  dan  Badan  Pengelola  Objek  Wisata  Burung  Kokokan  (BPOWBK)  telah  dirintis  dan dikelola oleh masyarakat asli setempat. Selain itu, meskipun telah dikembangkan sejak satu dasawarsa lalu, tepatnya tahun 2011, dan pendanaan untuk mengembangkan desa wisata, salah satunya diwujudkan dalam bentuk pembangunan penangkaran khusus burung kokokan di utara desa, nyatanya belum dapat difungsikan seperti yang direncanakan. Maka dari itu, partisipasi antar  pemangku  kepentingan,  termasuk  kepemimpinan  politik  yang  kuat,  untuk mengimplementasikan  partisipasi  yang  holistik,  merupakan  faktor  esensial  dalam keberlanjutan  pariwisata  (Ruhanen  2013;  Mertha,  2015).  Mertha  (2015)  menambahkan bahwa, forward-looking policies dalam mengelola destinasi wisata agar berkelanjutan, adalah suatu ihwal yang dapat membangun hubungan harmonis antara pemerintah, industri pariwisata dan masyarakat lokal. Pemerintah wajib meyakinkan bahwa masyarakat lokal terlibat dalam pengambilan  keputusan,  serta  mendukung  kebijakan agar  tujuan  pembangunan tercapai  (Yi dan Bill, 2012).
Petrevska (2012) menegaskan bahwa bagian fundamental dari peran aktif pemerintah dalam pembangunan pariwisata adalah menetapkan kerangka umum pada regulasi pariwisata. Proses  perencanaan  yang  memadai  dan  efisien,  disesuaikan  dengan  kondisi  lokal,  serta pengelolaan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan, menjadi hal yang esensial dalam regulasi tersebut (Vieira et al, 2016). Sesungguhnya, Pemerintah Daerah Gianyar telah merencanakan tindak  penataan  lingkungan  permukiman  tradisional  Kawasan  Ubud,  yang  dicatat  dalam
Arahan  Rencana  Struktur  Ruang  dan  Pola  Ruang  Kabupaten  Gianyar.  Pada  rencana peruntukan lahan makro, Desa Petulu dirancang sebagai kawasan yang memiliki nilai sejarah dan wisata lingkungan, dengan konsep konservasi dan pelestarian pola fisik kawasan desa.
Berdasarkan  kompleksitas  yang  dialami  Desa  Wisata  Petulu,  maka  diperlukan  suatu kajian  untuk  menganalisis  persepsi  masyarakat  terhadap  peran  pemerintah  dalam pembangunan berkelanjutan Desa Wisata Petulu. Hal ini memiliki urgensi untuk diteliti agar para pemangku kepentingan terkait, dalam hal ini pemerintah, memperoleh retropeksi dalam memformulasikan  kebijakan.  Kajian  mengenai  persepsi  masyarakat  juga  menjadi  hal  yang susbtansial  karena  bertujuan  untuk  mengevaluasi  fenomena  pengembangan  kepariwisataan dan meninjau tindakan masyarakat. Meskipun persepsi masyarakat bersifat dinamis, namun dengan  meninjau  persepsinya  maka  akan  dapat  menunjukkan  kepuasan  atau  ketidakpuasan dalam  pengembangan  pariwisata  di  daerahnya.  Daerah  yang  berbeda  dengan  karakteristik masyarakat  tertentu,  maka  akan  berdampak  pada  hasil  yang  berbeda  pula.  Selain  itu, memandang bahwa masyarakat merupakan subjek yang bersinggungan dengan dampak atas aktivitas pariwisata yang terjadi di daerahnya.
Penelitian ini pun dinilai penting dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian tentang Desa Wisata Petulu dan aspek kepariwisatannya belum banyak ditemukan. Sejumlah penelitian  yang  dijumpai  di  antaranya  menyinggung  tentang  hubungan  antara  masyarakat dengan  investor,  alih  fungsi  lahan,  potensi  wisata,  ekowisata,  hingga  motivasi  wisatawan (Arida  dkk,  2014;  Florencia  dkk,  2016;  Mahadewi  dan  Sudana,  2017;  Suprapta  dan Mahagangga,  2017;  Lindari,  2018;  Handayani  dkk,  2021;  Krisnadewi,  2021;  Sari  dan  Sri, 2021).  Dengan  demikian,  maka  penelitian  ini  mengkaji  Desa  Wisata  Petulu  dari  perspektif yang  berbeda. Manfaatnya, dengan adanya refleksi melalui penelitian  ini, maka pemerintah daerah dapat memainkan perannya secara optimal, sehingga secara bersamaan menstimulasi partisipasi  masyarakat  dan  berimplikasi  terhadap  pembangunan  berkelanjutan  Desa  Wisata Petulu.

## Landasan Konsep
Dalam persepsi manusia, terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan, yang mempersepsikan  sesuatu  itu  positif  maupun  negatif,  dan  akan  mempengaruhi  tindakan manusia yang tampak (Sugihartono dkk, 2007). Murphy (1985) menyebutkan, faktor-faktor yang  mempengaruhi  persepsi  dan  sikap  masyarakat  di  antaranya,  jenis  interaksi  antara wisatawan  dan  masyarakat,  tingkat  ketergantungan  individu  pada  industri,  dan  tingkat perkembangan  pariwisata.  Disamping  itu,  penelitian  lainnya  telah  menyajikan  faktor  yang lebih spesifik, seperti jarak tempat tinggal individu dari sentra pariwisata (Belisle dan Hoy, 1980);  partisipasi  dalam  organisasi  lokal  (Teye et  al, 2002);  ketergantungan  ekonomi  pada industri pariwisata (Madrigal, 1993); hubungan dengan pemerintah (Alrwajfah et al, 2019), dan  sebagainya.  Vigoda,  et  al  (2010)  menyoroti  secara  khusus  bahwa  persepsi  masyarakat terhadap kinerja pemerintah menjadi hal yang substansial, karena berhubungan dengan tingkat kepuasan, evaluasi dan pengembangan sikap yang positif.
Di  sisi  lain,  pemerintah  daerah  memiliki  peran  yang  sangat  substansial  dalam mengembangkan tindakan yang bertujuan untuk menjamin pariwisata semakin berkelanjutan, dengan menimbang bahwa diskusi tentang kebijakan terkait sumber daya yang dimanfaatkan, dikembangkan  secara  lokal  (Brokaj,  2014).  Birkland  (2010)  mengemukakan  pemerintah memiliki  dua  peran  dalam  aktivitas  pembangunan  kepariwisataan,  yakni  (1)  kebijakan fasilitatif,  yaitu  pemerintah  berperan  sebagai  fasilitator,  dalam  hal  memberikan  dukungan berupa  dana,  barang,  dan  peningkatan  jasa  yang  diperlukan;  (2)  kebijakan  regulasi,  yaitu pemerintah sebagai regulator yang bertindak sebagai pemberi kebijakan untuk membatasi dan sebaliknya  memaksa  jenis  perilaku  tertentu.  Selain  itu,  Siagian  (2009:142)  mengemukakan bahwa pemerintah memainkan peranan di antaranya sebagai inovator dan katalisator. Selaku inovator, pemerintah memiliki peran dalam mencetuskan hal-hal baru, seperti inovasi dalam
menciptakan prosedur, cara berpikir baru yang bersifat problem solving dan action oriented, serta lain sebagainya. Sementara itu, sebagai katalisator, pemerintah dapat mengenali faktor positif agar dapat bermanfaat dan mengendalikan faktor negatif sehingga dampaknya dapat diminimalkan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Petulu,  Kecamatan  Ubud,  Kabupaten  Gianyar,  Bali yang  dipilih  secara  purposif dengan  mempertimbangkan  berbagai  fenomena  dalam pengembangan  pariwisata  Desa  Wisata  Petulu.  Permasalahan  pada  penelitian  ini  dijawab dengan  menganalisis  data  yang  diperoleh  melalui  wawancara  terstruktur,  observasi  non- partisipan  dan  studi  kepustakaan.  Analisis  deskriptif  kualitatif  serta  triangulasi  data  yang diterapkan  pada  penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  persepsi  masyarakat  terhadap peran pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan Desa Wisata Petulu. Secara desktriptif kualitatif,  data  disajikan  dalam  bentuk  uraian-uraian  naratif  yang  dilakukan  dengan menampilkan data yang diperoleh, serta memaparkan dan memberi makna terhadap fenomena yang  terjadi  di  lapangan,  sehingga  rumusan  masalah  dapat  terjawab  dan  tujuan  penelitian tercapai.
Informan  kunci  yang  terlibat  di  antaranya,  kepala  Dinas  Pariwisata  dan  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar; Ketua BUMDes Bersama Gianyar Aman; Pemerintah Desa Petulu; Ketua BUMDes Petulu dan Pokdarwis; kepala dan anggota BPOWBK; serta kelian dinas Banjar Petulu Gunung. Selain itu, dilibatkan sejumlah 84 orang masyarakat  di  tiga banjar yakni  Petulu  Gunung,  Petulu  Desa  dan  Nagi  yang  terpilih  di lapangan,  dilakukan  melalui  teknik purposive  sampling. Masyarakat  asli  di banjar tersebut dipilih  karena  tempat  tinggalnya  berdampingan  dengan  DTW  Burung  Kokokan,  sehingga dinilai  dapat  mendeskripsikan  perkembangan  pariwisata  di  sekitarnya.  Persepsi  masyarakat disebut bersifat positif, apabila respon (pendapat atau tindakan) terhadap objek tersebut adalah menandakan persetujuan. Sementara itu, sebuah persepsi disebut negatif, jika respon terhadap suatu objek menandakan penolakan.

## Hasil dan Pembahasan
Pada  pengembangan  pariwisata  berbasis  masyarakat,  masyarakat  memilki  peran  di semua  sektor  pembangunan  baik  sebagai  perencana,  pengambil  keputusan,  investor, pelaksana,  pengelola,  pengawas  maupun  evaluator.  Akan  tetapi,  meskipun  pembangunan pariwisata  berbasis  masyarakat  menekankan  pada  faktor  masyarakat  sebagai  pelaku  utama, peran  lainya  seperti  swasta  dan  pemerintah  masih  diperlukan.  Birkland  (2010),  Siagian (2009:142), Pitana dan Gayatri dalam Hasanah dan Maani (2019) mengemukakan pemerintah memiliki  berbagai  peran  dalam  aktivitas  pembangunan,  termasuk  pembangunan kepariwisataan, yakni regulator, fasilitator, inovator dan katalisator.
Peran-peran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  pembangunan  kepariwisataan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal dan menetap di daerah tujuan wisata. Untuk  meninjau  dan  mengevaluasi  peran  pemerintah  dalam  pengembangan  kepariwisataan yang  terjadi  di  wilayahnya,  kajian  mengenai  persepsi  masyarakat  menjadi  hal  yang substansial.  Selain  itu,  sebagai  “tuan  rumah”  yang  merasakan  dampak  atas  pembangunan pariwisata  di  daerahnya,  persepsi  masyarakat  berkaitan  dengan  dukungan  yang  diberikan kepada  pemerintah  untuk  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  selanjutnya.  Hal  ini  pun sangat  membantu  dalam  memberikan  informasi  tentang  perubahan  persepsi  atau  sudut pandang  masyarakat  lokal  seiring  dengan  berjalannya  perkembangan  pariwisata  di  daerah mereka (Arcana, 2016).
Dalam kasus Desa Wisata Petulu, pengembangannya harus memperhatikan kemampuan dan tingkat penerimaan masyarakat setempat yang dapat diukur melalui persepsi masyarakat sebagai sebuah kegiatan evaluatif. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengetahui karakter dan
kemampuan  masyarakat  yang  dapat  dimanfaatkan  dalam  pengembangan  desa  wisata, menentukan jenis dan tingkat pemberdayaan masyarakat secara tepat.
a) Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Pemerintah sebagai Regulator Pemerintah wajib mengintegrasikan kebijakan dengan mengadopsi dan mengimplementasikan  agenda  keberlanjutan  (van  der  Waldt,  2016).  Agenda  keberlanjutan tersebut termaktub pada Perda Kab. Gianyar No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Gianyar  Tahun  2012-2032  Pasal  51  ayat  (2)  huruf  a  yang menyebutkan bahwa, Kawasan Pariwisata Ubud seluas kurang lebih 7.712 Ha, salah satunya terdiri  atas  wilayah  Petulu  seluas  233  Ha.  RTRW  tersebut  ditujukan  untuk  meningkatkan kualitas lingkungan, kenyamanan, dan keamanan dari pelayanan kawasan pusat pemerintahan desa,  pusat  perdagangan,  pusat  industri  kreatif  dan  daya  tarik  wisata,  salah  satunya  DTW Burung Kokokan di Desa Petulu.
Gambar 1 . Habitat Burung Kokokan di Banjar Petulu Gunung
Selain  kawasan,  pemerintah  Kabupaten  Gianyar  memiliki  kebijakan  lain  dalam pengembangan kepariwisataan, salah satu desa wisata. Desa Petulu ditetapkan sebagai desa wisata  di  Kabupaten  Gianyar  bersamaan  dengan  Desa  Tegallalang,  Buahan  Kaja,  Lebih, Keramas,  Sidan,  Lodtunduh,  Singapadu,  Celuk  dan  Desa  Pejeng  Kangin.  Penetapan  ini merupakan langkah pemerintah dalam upaya mendorong pariwisata berbasis masyarakat. Desa wisata juga dipandang sebagai cara tercepat dan termudah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat  di  desa,  karena  mengandalkan  aset  alam  dan  budaya  yang  tersedia.  Selain  itu, pendekatan ini digunakan untuk mendorong terbentuknya kemitraan antara pihak-pihak terkait (stakeholder).
Berbagai regulasi yang ditetapkan merupakan landasan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam  menetapkan  desa  wisata  di  lingkungan  Kabupaten  Gianyar,  diantaranya  Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata; Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan Budaya Kabupaten  Gianyar  hingga  Peraturan  Bupati  Gianyar  Nomor  127  Tahun  2016  tentang  Tata Cara  Penetapan  Desa  Wisata  di  Kabupaten  Gianyar.  Mekanisme  verifikasi  diaplikasikan dalam menetapkan kelayakan suatu desa menjadi desa wisata melalui penciptaan parameter untuk melakukan penilaian terhadap calon desa wisata. Pada Bab III disebutkan mengenai Tata Cara Penetapan Desa Wisata, yang proses pengajuannya bersifat bottom-up yakni dari desa itu sendiri.  Sebelum  dewan  verifikator  melakukan  penilaian  ke  suatu  desa,  desa  tersebut  harus mengisi dan memenuhi berkas yang diperlukan. Putrawan menyebutkan bahwa: Apabila kita (pemerintah)  yang  menunjuk  atau  secara top-down ,  maka  akan  sulit  dalam  pengembangan desa tersebut secara berkelanjutan, karena kita tidak tahu sesungguhnya apa yang diinginkan oleh desa tersebut. Apabila sebuah desa memandang desa wisata sebagai suatu kebutuhan dan prioritas,  mungkin  dari  bapak perbekel (kepala  desa)  yang  membuat  suatu  program  dalam
perencanaan APBDes-nya, tentunya hal tersebut akan menjadi sesuatu yang positif dan kita (pemerintah) akan menyambutnya” (Wawancara Anak Agung Gde Putrawan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar)
Peran  pemerintah  sebagai  regulator  dalam  pengembangan  Desa  Wisata  Petulu cenderung  dipersepsikan  positif  oleh  masyarakat  yang  memiliki  latar  belakang  atau berkecimpung di pariwisata. Sementara itu, masyarakat lainnya menilai bahwa penetapan ini secara umum tidak berpengaruh secara langsung dalam aktivitas sehari-harinya. Hal ini pun diperkuat dengan pernyataan Oka, Kasi Pemerintahan Desa Petulu yang menyatakan bahwa secara umum, masyarakat tidak ada yang menolak pengembangan desa wisata. Sementara itu, masyarakat yang bergerak di industri pariwisata mendukung penuh penetapan desa wisata. Di sisi  lain,  masyarakat  umum  rasanya  memandang  bahwa  penetapan  ini  tidak  terlalu berpengaruh  terhadap  kehidupannya.”  (Wawancara  dengan  Cokorda  Gede  Oka,  Kasi Pemerintahan Desa Petulu)
Berdasarkan hal tersebut pula, petunjuk dalam mengatur kegiatan pengembangan desa wisata dirasakan manfaatnya secara langsung oleh tokoh-tokoh penggerak atau pelopor, dan tidak langsung oleh masyarakat umum, karena mereka dapat mengembangkan Desa Wisata Petulu  dengan  mengelola  sumber  daya  sehingga  menghasilkan  manfaat  bagi  masyarakat. Sebelum ditetapkan menjadi desa wisata, masyarakat bahkan diberikan pendampingan hingga proses  penetapan  tiba,  sehingga  proses  perencanaan  tersebut  muncul  dari  masyarakat, disiapkan dan melibatkan masyarakat serta didukung oleh pemerintah selaku regulator.
Tosun  (2005)  menegaskan,  organisasi  lokal  non-pemerintah  dan  badan  lokal  terpilih harus  diberdayakan  agar  pembangunan  partisipasi  masyarakat  dapat  berlanjut.  Hal  ini  juga tidak terlepas dari eksistensi pelopor-pelopor di desa wisata. Pelopor ini disebut juga sebagai local  champion. Terminologi local  champion dikatakan  sebagai a  new  community-based leadership  development, walaupun  pada  kenyataannya  telah  tumbuh  dan  berdampak  pada implementasi CBT.
b) Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Pemerintah sebagai Fasilitator
Sebagai  fasilitator,  pemerintah  memberikan  dukungan  berupa  dana,  barang,  dan peningkatan  jasa  yang  diperlukan  pada  sebuah  destinasi.  Dengan  kata  lain,  pemerintah menyediakan segala fasilitas yang mendukung program pengembangan pariwisata. Anstrand dalam  Suganda  (2018)  menekankan,  dalam  implementasi  konsep  pariwisata  berkelanjutan, pengembangan  kapasitas  masyarakat  dan  lingkungan  menjadi  hal  penting  yang  semestinya diperhatikan terlebih dahulu, sementara aspek ekonomi akan menjadi induced impact. Putrawan menyebutkan bahwa sejumlah pelatihan telah dirancang dan dilakukan oleh Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Gianyar.  Tiga  pelatihan  yang  telah  terlaksana  di  antaranya kebersihan, pemandu  wisata, dan pengelolaan homestay . Menu-menu pelatihan yang belum terlaksana adalah peningkatan kapasitas tata kelola kualitas pelayanan keselamatan, keamanan dan kesehatan (K3) di destinasi wisata; tata kelola destinasi wisata dan desa wisata; pelatihan digitalisasi  ( branding, pemasaran  dan  penjualan  pada  desa  wisata, homestay, kuliner, cinderamata,  fotografi);  pembuatan  konten  promosi  multimedia  dan  sistem  informasi termasuk konten peta wisata dan brosur untuk tourist information center.
Namun demikian, peran pemerintah sebagai fasilitator khususnya dalam memberikan kompetensi terhadap SDM, baik itu melalui pelatihan, sosialisasi dan pengembangan lainnya, masih dipandang kurang atau belum cukup oleh masyarakat setempat. Indikasi yang muncul adalah,  hanya  segelintir  masyarakat  yang  memperoleh  akses  untuk  peningkatan  kapasitas SDM  dalam  mengembangkan  desa  wisata,  sementara  masyarakat  lain,  tidak.  Dalem,  dkk (2019) menyebutkan, nampaknya peningkatan SDM yang menguasai tentang burung kokokan, perlu digalakkan sehingga pemanduan yang diberikan kualitasnya lebih meningkat. Pemandu wisata lokal dan penjaga tiket masuk di DTW Burung Kokokan hanya belajar bahasa Inggris
saat  mengenyam  pendidikan  di  sekolah,  dan  belum  memperoleh  pelatihan  bahasa  Inggris lanjutan, seperti english for specific purpose.
Di  sisi  lain,  masyarakat  mempersepsikan  positif  mengenai  peran  pemerintah  sebagai fasilitator dalam hal memberikan bantuan dana untuk pengembangan Desa Wisata Petulu pada umumnya  dan  DTW  Burung  Kokokan  pada  khususnya.  Hal  yang  disoroti  oleh  masyarakat terutama  peran  pemerintah  sebagai  fasilitator  dalam  hal  perencanaan  kawasan  Desa  Wisata Petulu termasuk pembangunan penangkaran, hutan buatan, lahan parkir, wantilan, gapura, pos tiket  dan  amenitas  fisik  lainnya.    Selain  itu,  terdapat  rencana  penataan  trotoar  di  sepanjang DTW Burung Kokokan, serta penataan pepohonan di sepanjang jalan Banjar Petulu Gunung. Selain untuk sarang kokokan, melainkan juga menambah unsur estetika. Kemudian, penataan terhadap titik-titik lokasi untuk  mengamati burung kokokan; penangkaran burung  kokokan; lokasi atau tempat parkir kendaraan dan aspek akesibilitas lainnya.
Gambar 2.  Lahan Parkir di Bagian Utara Desa Petulu
Penataan  kawasan  Desa  Wisata  Petulu  khususnya  DTW  Burung  Kokokan  secara holistik dengan mengedepankan aset alam dan budaya yang dimiliki masyarakat, juga telah dicanangkan dengan  anggaran dana dan  terdiri atas tiga termin, meskipun realisasinya baru terlaksana  sebanyak  30  persen  dari  keseluruhan  rencana.  Selain  itu,  pembangunan  Desa Wisata Petulu tidak terlepas dari  dukungan pemerintah desa  melalui APBDes.  Sumber dari APBDes  adalah  anggaran  dana  desa,  bagi  hasil  pajak,  bagi  hasil  retribusi,  hingga  dana anggaran khusus. Pemerintah desa dapat pula mengajukan proposal, baik pendanaan maupun pemberdayaan masyarakat kepada OPD terkait.
Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  memiliki  tugas  dan  fungsi  untuk memberikan  pendampingan  dan  peningkatan  kapasitas  dalam  pengelolaan  dana  tersebut. Kegiatan  peningkatan  kapasitas  dilakukan  dengan  mengaplikasikan  kombinasi  pendekatan secara bottom  up dan top  down ,  baik  dari  program  pemerintah,  maupun  permohonan  dari masyarakat. Pelatihan dan pemberdayaan mengenai ekonomi masyarakat diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, termasuk pembentukan, pembinaan serta pemberdayaan BUMDes dan desa wisata. BUMDes merupakan “rumah” bagi unit usaha yang ada di desa, dua di antaranya unit desa wisata dan warung desa. Dengan kata lain, BUMDes yang memiliki wewenang  dalam  pengelolaan  pendapatan  desa  dari  unit-unit  usaha  tersebut,  sementara Pokdarwis adalah pelaksana pengelolaan desa wisata.
c) Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Pemerintah sebagai Katalisator
Peran  pemerintah  sebagai  katalisator  menurut  Siagian  (2009:142)  adalah  pemerintah berperan  untuk  mengendalikan  faktor  negatif  agar  dampaknya  dapat  diminimalkan.  Dalam rangka  mewujudkan  hal  tersebut,  pemerintah  dapat  merancang  perencanaan  infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan, baik dari aspek lingkungan, ekonomi dan sosial budaya, serta
mendorong  pemberdayaan  masyarakat  yang  partisipatif,  sehingga  dapat  menarik  manfaat positif dan mendorong laju pembangunan.
Justifikasi  Zakia  (2021) yang  menyebutkan  masyarakat  setempat  terkadang  dianggap sebagai  objek  tanpa  terlibat  secara  aktif  dalam  proses  ekonomi,  nampaknya  tidak  terjadi  di Desa  Wisata  Petulu.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pengelolaan  DTW  Burung  Kokokan  sebagai pusat dari Desa Wisata Petulu yang muncul dari prakarsa dan swadaya masyarakat termasuk local champion yang membentuk BPOWBK, kemudian diiringi dukungan oleh pemerintah. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu wadah desa wisata dan pengelolaannya di bawah naungan BUMDes. Partisipasi yang timbul ditengah-tengah  masyarakat  Petulu  bukan  partisipasi  paksaan  oleh  pemerintah,  melainkan datang  dari  masyarakat.  Pengambilan  keputusan,  pelaksanaan,  hingga  penerimaan  manfaat disesuaikan dengan karakteristik masyarakat.
Masyarakat mempersepsikan bahwa dampak ekonomi atas pengembangan pariwisata di Desa Petulu merupakan dampak yang paling dirasakan. Masyarakat secara umum meyakini perlunya  pelestarian  burung,  dan  menyatakan  pengembangan  ekowisata  berbasis  burung memberikan  manfaat  bagi  mereka,  antara  lain  untuk  sumber  pendapatan,  walaupun  masih terdapat  beberapa  kendala  yang  perlu  diatasi.  Beriringan  dengan  hal  tersebut,  pengelolaan DTW Burung Kokokan pun berangsur membaik, dari yang sebelumnya tidak ditetapkan tiket masuk  dan  pengelolaannya  yang  masih  belum  tertata,  serta  belum  akuratnya  pencatatan wisatawan  yang  berkunjung  ke  DTW  Burung  Kokokan,  hingga  kini  menghasilkan  belasan sampai  puluhan  juta  rupiah  per  bulannya  sehingga  masyarakat  Banjar  Petulu  Gunung memperoleh berbagai manfaat.
Pada  pertengahan  Juli  2011,  jumlah  kunjungan  wisatawan  ke  Daya  Tarik  Wisata Burung Kokokan mulai tercatat secara akurat. Pada tahun  tersebut, jumlah wisatawan yang berkunjung  sebanyak  7.126  orang.  Akan  tetapi,  belum  terdapat  catatan  resmi  mengenai komposisi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik ke Daya Tarik Wisata  Burung  Kokokan.  Namun  diperkirakan  jumlah  wisatawan  domestik  lebih  banyak daripada wisatawan mancanegara, khususnya saat musim burung kokokan berkembangbiak. Hal tersebut disebabkan oleh musim libur wisatawan domestik yang bertepatan dengan musim berkembangbiaknya burung kokokan , yakni di bulan Desember.
Gambar 3. Grafik Kunjungan Wisatawan ke DTW Burung Kokokan
Berdasarkan Gambar 3, jumlah kunjungan wisatawan ke DTW Burung Kokokan dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hingga akhirnya pandemi COVID-19 melanda dan tidak ada pencatatan kunjungan dalam beberapa tahun terakhir ini. Penurunan terbesar terjadi pada tahun  2020  dengan  presentase  sebesar  90  persen.  Rata-rata  jumlah  kunjungan  wisatawan perbulan  dalam  lima  tahun  pertama  yakni  2012  hingga  2016,  berkisar  700  orang  dan berangsur-angsur  menurun  dengan  rerata  perbulannya  200-400  orang  dalam  empat  tahun selanjutnya.
Pengelola berpandangan bahwa hal tersebut disebabkan oleh adanya persaingan dengan DTW lain, pergeseran minat atau permintaan wisatawan, hingga menurunnya jumlah pemandu wisata  atau  agen  perjalanan  yang  memasarkan  serta  mengakomodasi  wisatawan  untuk mengunjungi DTW Burung Kokokan. Faktor alam serta tingkah laku burung kokokan menjadi satu diantara sekian penyebab menurunnya jumlah wisatawan serta pemandu wisata dan agen perjalanan  yang  memasarkan  DTW  Burung  Kokokan.  Hal  ini  disebutkan  pula  oleh  Butler dalam Dwipayana, dkk (2018) bahwa, perubahan jumlah kunjungan wisatawan yang fluktuatif berkaitan dengan dinamika destinasi dan perubahan selera wisatawan sebagai konsumen.
Peran  pemerintah  sebagai  katalisator  dalam  menghadapi  problematika  tersebut  yakni mencanangkan sebuah program untuk mengevaluasi ke-32 desa wisata yang telah ditetapkan sejak  tahun  2017.  Tujuannya,  untuk  mengetahui  posisi  dari  desa-desa  wisata  tersebut,  baik rintisan,  berkembang  maupun  maju  bahkan  stagnan.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  Putrawan, sebagai berikut.
“…  ini  yang  akan  kami  evaluasi  karena  banyak  desa  wisata  yang  telah  ditetapkan seolah-olah mati suri. Sebenarnya potensi yang dimiliki apabila berbicara soal Petulu adalah  kokokan,  sekarang,  bagaimana  mengintegrasikan  agar  wisatawan  yang berkunjung  tidak  hanya  melihat  kokokan.  …  Ketika  berbicara  soal  desa  wisata, sesungguhnya  adalah  daya  tarik  yang  terintegrasi  antara  akomodasi,  restoran  atau kuliner, dan ekonomi kreatif” (Wawancara Anak Agung Gde Putrawan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar).
Gambar 4. Bale Banjar Petulu Gunung
Sementara itu, dampak sosial budaya yang dipersepsikan positif oleh masyarakat Petulu ini  tercermin  dalam  berbagai  kegiatan  sosial  budaya  yang  tetap  berlangsung  dan  disokong dengan manfaat atas pengembangan DTW Burung Kokokan pada khususnya dan Desa Wisata Petulu pada umumnya. Pendapatan dari tiket masuk DTW Burung Kokokan, digunakan untuk mengembangkan  infrastruktur  sosial,  salah  satunya  bale  Banjar  Petulu  Gunung  dan dibelanjakan sebidang tanah. Tujuannya untuk memperluas bale banjar sebagai satu titik untuk mengamati burung kokokan; sebagai tempat menjajakan cinderamata khas Desa Petulu; serta diperuntukkan sebagai tempat kegiatan sosial budaya masyarakat lainnya. Lokasi bale banjar sangat  strategis,  apabila  wisatawan  menghadap  timur,  maka  akan  dapat  mengamati  burung
kokokan.  Sementara  itu,  apabila  menghadap  ke  arah  barat,  wisatawan  dapat  melihat  areal persawahan masyarakat Petulu.
Kondusifnya lingkungan di Banjar Petulu Gunung bagi burung kokokan dapat dilihat dari populasinya yang tampak meningkat, meskipun jumlah pohon bunut telah berkurang dan digantikan  dengan  pohon  lainnya.  Penanaman  pohon  kembali  bersumber  dari  hasil  dari retribusi  tiket  masuk;  kegiatan Corporate  Social  Responsibility (CSR);  sumbangan  dari Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD);  dana  Desa  Petulu;  hingga  perguruan  tinggi.    Sudira mengungkapkan  bahwa  saat  musim  berkembangbiak,  antara  bulan  Oktober  sampai  Maret, hampir lebih dari 10.000 burung bersarang di wilayah Banjar Petulu Gunung. Meskipun belum terdapat  catatan  akurat  mengenai  populasi  burung  kokokan  yang  bersarang  di  Desa  Petulu, namun masyarakat tidak mempersepsikan buruk mengenai keberlanjutan populasinya. Hal ini semakin diperkuat dengan awig-awig , seperti dilarang menembak dan penyelamanan burung kokokan yang hanya diperbolehkan bagi masyarakat Petulu. Kondusifnya lingkungan di DTW Burung  Kokokan  juga  merupakan  dampak  atas  aturan  tentang  pembatasan  bangunan  dan suara. Namun hal ini secara tidak langsung membatasi peluang masyarakat untuk menjalankan bisnis berskala besar. Akibatnya Banjar Petulu Gunung tidak memiliki akomodasi berbintang, namun dapat dijumpai pada Banjar Nagi dan Kutuh.
d) Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Pemerintah sebagai Inovator Sebagai  innovator,  pemerintah  berperan  dalam  menciptakan  hal-hal  baru,  seperti inovasi  untuk  mencetuskan  prosedur  hingga  cara  berpikir  baru  yang  dapat  memecahkan masalah  dan  berorientasi  pada  aksi  nyata (Siagian,  2009:142).  Dalam  kasus  Desa  Wisata Petulu, khususnya DTW Burung Kokokan, ide-ide dalam pengembanganya cenderung timbul dari  masyarakat  Petulu  dan  pemerintah  mengakomodasinya  dalam  bentuk  dukungan  fisik maupun  non-fisik,  beberapa  di  antaranya  adalah  pembangunan  penangkaran  dan  amenitas wisata  lainnya,  pemberian  pelatihan,  giat  reboisasi,  penataan  kawasan,  termasuk  dalam penetapan Desa Wisata Petulu. Ide penangkaran tersebut muncul dari masyarakat Petulu yang mengenali  dan  paham  akan  aset  alam  yang  dimilikinya,  serta  ingin  berinovasi  untuk mengembangkan produk dan memberikan pengalaman terbaik kepada wisatawan. Pemerintah kemudian  memberikan  suntikan  dana  dan  dukungan  moril  kepada  masyarakat  untuk mewujudkannya  dalam  upaya  untuk  memberdayakan  masyarakat,  meskipun  belum  dapat dikelola secara maksimal.
Lebih lampau, masyarakat Petulu yang sebelumnya belum memandang burung kokokan sebagai  aset  pariwisata  yang  dapat  “dikomersialkan”  dan  memberi  manfaat  dalam kehidupannya  dan  lingkungannya,  kemudian  dapat  mengelolanya  sebagai  daya  tarik  wisata karena  melihat  berbagai  pemandu  wisata  acapkali  membawa  wisatawan  untuk  melakukan aktivitas bird  watching di  Desa  Petulu.  Manfaat  yang  lebih  besar  kemudian  diperoleh masyarakat Petulu, khususnya Banjar Petulu Gunung dalam perjalanannya mengelola DTW Burung Kokokan. Hal ini tidak terlepas dari aksi nyata pemerintah yang dipersepsikan positif oleh  masyarakat  dalam  mengakomodasi  kebutuhan  pembangunan  DTW  Burung  Kokokan, salah satu yang mendasar adalah gapura dan pos tiket masuk.
Serupa  halnya  dengan  penetapan  desa  wisata  yang  idenya  muncul  dari  masyarakat Petulu,  agar  kepariwisataan  di  desanya  dirasakan  lebih  luas  dan  memberi  manfaat  secara holistik,  serta  citra  Desa  Petulu  dapat  dikenal  sebagai  desa  wisata.  Ide  ini  kemudian diakomodasi oleh pemerintah melalui penetapan Desa Petulu sebagai desa wisata. Pada saat pemerintah  melakukan  proses  verifikasi  terhadap  calon  desa  wisata,  disinilah  perannya sebagai  inovator  muncul.  Pemerintah  melakukan  pendampingan  dari  sebelum  suatu  desa ditetapkan  hingga  menjadi  desa  wisata.  Ketika  itu,  pemerintah  melihat  motif  partisipasi sekaligus komitmen masyarakat dalam mengembangkan dan mempersiapkan desanya sebagai desa wisata.
Hal  ini  digarisbawahi  pula  oleh  Kencana  dan  Mertha  (2014)  bahwa,  agar  partisipasi masyarakat berdampak optimal, perlu dipahami motif di balik partisipasi. Shoji et al (2010) menambahkan,  terdapat  dua  alasan  dalam  memahami  motif  partisipasi.  Pertama  adalah implikasi kebijakan, artinya partisipasi masyarakat tidak dapat diturunkan, kecuali motifnya diketahui.  Kedua,  memahami  “biaya  partisipasi”  bagi  masyarakat,  terutama  masyarakat dengan kelangkaan sumber daya seperti keterampilan dan waktu untuk berpartisipasi. Hal ini pun menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan desa wisata.
Apabila  calon  desa  wisata  tidak  dapat  memenuhi  skor  dan  dewan  verifikator  belum menyetujuinya setelah berbagai diskusi dan pertimbangan, maka penetapannya akan ditunda. Kemudian,  pemerintah  akan  memberikan  dukungan  dan  saran  agar  desa  tersebut  berbenah untuk  memenuhi  aspek-aspek  penilaian  yang  juga  menandakan  motif  dan  komitmen masyarakat,  sekaligus  mengindikasikan  keberlanjutan  pembangunan  desa  wisata  tersebut. Apabila masyarakat telah dapat memenuhi penilaian dewan verifikator, maka desanya akan ditetapkan  menjadi  desa  wisata  di  Kabupaten  Gianyar.  Pemerintah  memberikan  inovasi lainnya  yang  dapat  dijadikan  pertimbangan  dalam  pemecahan  masalah  desa  wisata,  dua  di antaranya  pendanaan  yang  terbatas  dan  SDM  yang  kurang  kompeten.  Program  kedepanya juga,  pemerintah  akan  senantiasa  mendorong  desa-desa  untuk  mendirikan  BUMDes  dan menggali potensi desanya masing-masing yang dapat dimanfaatkan untuk keberlanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Potensi tersebut baik alam, budaya dan ekonomi kreatif. Hal ini digarisbawahi oleh Ngurah Adi, sebagai berikut.
“Kami  memberikan  dorongan  kepada  pemerintah  desa  untuk  memajukan  BUMDes, apabila  BUMDes  itu  maju,  silahkan  dana  desanya  dimanfaatkan  untuk  penyertaan. Kami juga mendorong untuk pengembangan potensi desa, menjadi daya tarik dan desa wisata”(Wawancara  Dewa  Ngakan  Ngurah  Adi,  Kepala  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar).

## Simpulan dan Saran
Peran-peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan Desa Wisata Petulu, meliputi regulator, fasilitator, katalisator dan inovator, yang dipersepsikan pula oleh  masyarakat  Petulu,  diteliti  pada  penelitian  ini.  Persepsi  terhadap  peran  pemerintah sebagai regulator dinilai positif oleh masyarakat, diikuti oleh peran sebagai fasilitator dalam hal  pendanaan,  termasuk  pembangunan  fisik  kawasan,  dan  peran  sebagai  katalisator  dalam mendorong  pemberdayaan  masyarakat  yang  partisipatif.  Proses  perencanaan  desa  wisata melibatkan  masyarakat  serta  didukung  oleh  pemerintah  selaku  regulator,  fasilitator  bahkan inovator. Sebagai regulator dan katalisator, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan yang mengatur tentang pengembangan Desa Petulu, termasuk petunjuk dalam pemanfaatan sumber daya  serta  pemetaan  kawasan  agar  dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  dan berkelanjutan.
Meskipun  demikian,  peran  pemerintah  sebagai  fasilitator,  yakni  dalam  hal meningkatkan  kompetensi  teknis  dan  manajerial  masih  perlu  ditingkatkan.  Pemerintah disarankan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kepada masyarakat Petulu secara lebih  intensif.  Tujuannya,  agar  pengembangan  desa  wisata  dapat  terarah,  dibimbing  sesuai dengan  aset  dan  keatifan  lokalnya,  serta  meningkatkan  mutu  SDM  pengelola  desa  wisata. Tidak hanya pemerintah, masyarakat disarankan untuk melakukan sinkronisasi antar tokoh- tokoh  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  terkait,  serta  masyarakat  lainnya  dalam mengembangkan ide atau gagasan produk wisata lain, selain DTW Burung Kokokan. Selain itu,  masyarakat  diharapkan  agar  dapat  membangun  desanya  secara  lebih  swadaya, berkomitmen,  menyeluruh  dan  gotong  royong  hingga  melibatkan  kegiatan  evaluasi  yang holistik harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Alrwajfah,  M.  M.,  F.  Almeida-Garcia,  dan  R.  Cortés-Macías.  2019.  Residents’  Perceptions and Satisfaction toward Tourism Development: A Case Study of Petra Region, Jordan. Sustainability, Vol. 11.
Arcana,  K.  T.  P.  2016.  Persepsi  Masyarakat  Lokal  Terhadap  Perkembangan  Akomodasi Pariwisata,  Studi  Kasus:  Desa  Adat  Seminyak,  Kecamatan  Kuta  Kabupaten  Badung, Bali. Analis Pariwisata, Vol. 16, No. 1, 52-60.
Arida, I. N. S., M. Baiquni, J. Damanik, dan H. S. Ahimsa-Putra. 2014. Dinamika Ekowisata Tri  Ning  Tri  di  Bali  Problematika  dan  Strategi  Pengembangan  Tiga  Tipe  Ekowisata Bali. Kawistara, Vol. 4, No. 2, 111-124
Birkland. 2010. An Introduction to The Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making: Fourth Edition . M.E. Sharpe. Brokaj, R. 2014. Local Government’s Role in The Sustainable Tourism Development of A Destination. European Scientific Journal (ESI), Vol. 10, No. 31.
Dwipayana, N. P., E. N. Kencana, dan N. K. T. Tastrawati. 2018. Memodelkan Dampak dan Keberlanjutan  Pariwisata  Pesisir  di  Kabupaten  Badung-Provinsi  Bali. E-Jurnal Matematika, Vol. 7, No. 2, 111-121.
Hasanah, N. dan K. D. Maani. 2019. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Gunung Padang. Journal of Residu, Vol. 3, No. 20, 109-115.
Kencana, I. P. E. N. dan I. W. Mertha. 2014. People Participation as Social Capital Form for Realizing  Sustainable  Ecotourism. International  Journal  of  Social,  Management, Economics and Business Engineering, Vol. 8, No. 10, 3014-3020
Krisnadewi,  N.  K.  2021.  Karakteristik  dan  Motivasi  Wisatawan  Minat  Khusus  yang Berkunjung ke Desa Wisata Petulu dan Tegallalang (tesis). Universitas Udayana. Lindari, P. C., N. N. Subadiyasa, dan I. M. Mega. 2018. Monitoring Perubahan Lahan Sawah dan Alih Kepemilikan Lahan di Kecamatan Ubud Berbasis Remote Sensing dan GIS. E-Jurnal Agroekoteknologi Tropika, Vol. 7, No. 2, 254-263.
Madrigal, R. 1993. A Tale of Tourism in Two Cities. Annals of Tourism Research, Vol. 20, 336–353.
Mahadewi,  N.  P.  E.,  dan  I.  P.  Sudana.  2017.  Model  Strategi  Pengembangan  Desa  Wisata Berbasis  Masyarakat  di  Kecamatan  Tegallalang  Kabupaten  Gianyar. Jurnal  Analisis Pariwisata (JAP), Vol. 17, No. 1.
Mertha,  I.  W.  2015.  Partisipasi  Masyarakat  dan  Peran  Pemerintah  Dalam  Mewujudkan Destinasi Pariwisata Berkualitas (disertasi). Universitas Udayana.
Murphy, P. E. 1985. Tourism: A Community Approach. London: Methuen. Petrevska,  B.  2012.  The  Role  of  Government  in  Planning  Tourism  Development  in Macedonia. Innovative Issues and Approaches in Social Sciences, Vol. 5, No. 3. Ruhanen,  L.  2013.  Local  Government:  Facilitator  or  Inhibitorof  Sustainable  Tourism Development? Journal of Sustainable Tourism, Vol. 21, No. 1, 80-98.
Sari,  N.  P.  R.,  dan  A.  A.  P.  Sri.  2017.  Perkembangan  Usaha  Villa,  Homestay  dan Kontribusinya  Terhadap  Ekonomi  Masyarakat  Lokal  di  Desa  Petulu  Ubud  Bali. Seminar Nasional Sains dan Teknologi IV (Senastek IV) Bali 14-15 Desember 2017.
Shoji,  M.,  K.  Aoyagi,  R.  Kasahara,  dan  Y.  Sawada.  2010.  Motives  Behind  Community Participation: Evidence from Natural and Field Experiments in a Developing Country. Working Paper No. 16. Tokyo: JICA Research Institute.
Siagian, S. P. 2009. Administrasi Pembangunan . Jakarta: Bumi Aksara
Suganda, A. D. 2018. Konsep Wisata Berbasis Masyarakat. A Research Journal on Islamic Economics, Vol. 4, No.1, 29-41.
Sugihartono,  F.  K.  N.,  F.  Harahap,  F.  A.  Setiawati,  dan  S.  R.  Nurhayati.  2007. Psikologi Pendidikan . Yogyakarta: UNY Press.
Suprapta, I. K. A. G., dan I. G. A. O. Mahagangga. 2017. Relasi Antara Investor Pariwisata dengan Masyarakat Lokal Di Desa Pakraman Laplapan Desa Petulu Kecamatan Ubud. Jurnal Destinasi Pariwisata, Vo. 5, No. 1, 51-55.
Teye,  V.,  S.  F.  Sönmez,  dan  E.  Sirakaya.  2002.  Residents’  Attitudes  Toward  Tourism Development. Annals of Tourism Research, Vol. 29, 668–688.
Tosun, C. 2005. Stages in The Emergence of a Participatory Tourism Development Approach in The Developing World. Geoforum, Vol. 36, 333-352.
Van der Waldt, G. 2016. The Role of Government in Sustainable Development: Towards a Conceptual  and  Analytical  Framework  for  Scientific  Inquiry .  Administratio  Publica, Vol. 24, No. 2, 49-72.
Vieira, I., A. Rodrigues, D. Fernandes, dan C. Pires. 2016. The Role of Local Government Management  of  Tourism  in  Fostering  Residents’  Support  to  Sustainable  Tourism Development:  Evidence  from  a  Portuguese  Historic  Town. International  Journal Tourism Policy, Vol. 6, No. 2, 109-135.
Vigoda-Gadot, E. A. Shoham, dan D. R. Vashdi. 2010. Bridging Bureaucracy and democracy in Europe: A Comparative Study of Perceived Managerial Excellence, Satisfaction with Public Services, and Trust in Governance. European Union Politics, Vol. 11, 289-308. Yi, W. dan Bill. 2012. Heritage Protection and Tourism Development Priorities in Hangzhou, China:  A  Political  Economy  and  Governance  Perspective. Tourism  Management Journal , Vol. 33, 988–998.
Zakia.  2021.  Ecotourism  in  Indonesia:  Local  Community  Involvement  and  The  Affecting Factors. Journal of Governance and Public Policy, Vol. 8, No. 2, 93-105.