Jurnal Ilmiah Keimigrasian                                                                                                        Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 Politeknik Imigrasi                                                                                                                                    ISSN: 2622 - 4828

## PENGAWASAN KEIMIGRASIAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA MANDIRI DI GEDUNG EKS KOMANDO DISTRIK MILITER JAKARTA BARAT
Immigration Supervision Of Refugees And Mandiri Suaka Searchers In The Eks Komando Building, Military District, West Jakarta
Mas Budi Priyatno Surya Pranata Politeknik Imigrasi Jalan Raya Gandul No.4 Cinere, Depok, Jawa Barat

## ABSTRACT
The problem of asylum seekers and refugees in Indonesia has become a national problem that needs to be  addressed  seriously  by  relevant  institutions  such  as:  Immigration  Law  Human  Rights  Ministry, Ministry of Foreign Affairs, The Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs of the Republic  of  Indonesia,  Ministry  of  Home  Affairs,  local  government,  TNI,  Polri  as  well  as  various International and National Organizations, religious leaders, community leaders and so on . Apart from being able to cause a situation that is not conducive to society so that it can create its own unrest, this situation can also threaten the country's sovereignty and security. Supervision and law enforcement have begun to be drafted in clear regulations as well as solid governance and institutional management so that there is clarity regarding the supervision and presence of refugees from entering Indonesia to become refugees, resettlement and final reject in real action.
Keywords : Asylum Seekers, International Conventions, Immigration

## ABSTRAK
Masalah  pencari  suaka  dan  pengungsi  di  Indonesia  sudah  menjadi  masalah  nasional  yang  perlu penanganan  secara  serius  oleh  Institusi  terkait  seperti  :  Imigrasi  Kemenkumham,  Kemenlu, Kemenkopolhukam,  Kemendagri,  Pemda  setempat, TNI, Polri  serta  berbagai  Organisasi  Internasional dan  Nasional, Pemuka  agama, pemuka  masyarakat  dan  sebagainya. Selain  dapat  menyebabkan  situasi yang tidak kondusif di masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan tersendiri, situasi tersebut juga dapat  mengancam  kedaulatan  dan  keamanan  negara.  Pengawasan  dan  penegakan  hokum  sudah  mulai dirancang dalam aturan yang jelas juga terhadap ketatalaksanaan pemerintahan dan kelembagaan yang solid sehingga ada kejelasan mengenai pengawasan dan keberadaan pengungsi dari masuk ke Indonesia menjadi pengungsi, Resettlement dan final reject dalam tindakan nyata. Kata Kunci: Pencari Suaka, Konvensi Internasional, Keimigrasian
Jurnal Ilmiah Keimigrasian                                                                                                        Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 Politeknik Imigrasi                                                                                                                                    ISSN: 2622 - 4828

## PENDAHULUAN Latar Belakang
United  Nation  High  Commisioner  of Refugee (UNHCR) merupakan sebuah badan yang  merupakan  bagian  dari  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  atau United  Nation (UN)  yang  memiliki  tugas  khusus  untuk mengurus dan menangani pengungsi dan para pencari  suaka  Organisasi  ini    hadir  saat Indonesia  kebanjiran  Pengungsi  Vietnam  di Pulau  Galang  (1977).  Tugas  Organisasi  ini termasuk  juga  untuk  menentukan  status migran  menjadi  Pengungsi  yang  berada  di Indonesia , juga memfasilitasi penempatan ke negara ke tiga ( Resettlement ).
Maraknya tamu sebagai migran pencari suaka ini karena posisi Indonesia yang terletak diantara  dua  benua  dan  dua  samudera,  yaitu diantara  benua  Asia  dan  Australia,  dan Samudera  Pasifik  dan  Samudera  Hindia, menjadikan  Indonesia    tempat  transit  yang strategis.  Di  sebut  tempat  Strategis  karena terletak persis diantara Negara asal Pengungsi dan  letak  negara  tujuan  pencari  suaka  dan pengungsi  yaitu  Australia  dan  New  Zeland. Sesungguhnya siapa dan warga negara mana yang  dapat  di  kategorikan  sebagai  negara yang warga negaranya pantas untuk meminta perlindungan  UNHCR?  Menurut  Andrew  E. Shacknove, pengungsi adalah seseorang yang melarikan diri dari kondisi yang mengancam keselamatan  dirinya.  Lihat  Andrew  E. Shacknove , "Who Is a Refugee?," Ethics 95, no. 2 (Jan., 1985): hlm. 274.
Sementara  menurut  Peraturan  Presiden No.125 Tahun 2016, pengungsi adalah orang asing  yang  berada  di  wilayah  NKRI disebabkan  karena  ketakutan  yang  beralasan akan  persekusi  dengan  alasan  ras,  suku, agama,  kebangsaan,  keanggotaan  kelompok sosial  tertentu,  dan  pendapat  politik  yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan  dari  negara  asalnya  dan/atau telah  mendapatkan  status  pencari  suaka  atau status  pengungsi  dari  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  melalui  Komisariat  Tinggi  Urusan Pengungsi  di  Indonesia.  Tren  atau  tujuan pencari suaka atau pengungsi dewasa ini telah beralih dari pengungsi yang mencari perlindungan dikarenakan negara yang
bersangkutan  sudah  tidak  dapat  melindungi warganya lagi dari ancaman persikusi menjadi pengungsi yang ingin memperbaiki taraf dan keadaan  hidup  yang  lebih  baik  dan  hal tersebut  tidak  didapatkan  di  negaranya sehingga mereka mencari cara untuk mendapatkan itu di negara lain.
UNHCR  merupakan  sebuah  organisasi dibawah  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (UN) yang  menangani  permasalahan  pengungsi sejak  dari  Perang  Dunia  kedua  hingga  pasca perang  yang  menimbulkan  banyak  korban nyawa  dan  penderitaan  berkepanjangan terutama bagi yang kehilangan keluarga sanak family  dan  harta  benda.  Kenyataan  ini meninggalkan gelombang pengungsian secara global yang hingga saat ini meskipun perang dunia  telah  selesai  namun  permasalahan pengungsi  secara  global  telah  mnjadi permasalahan  yang  serius  bagi  negara  yang bermasalah  denganpeperangan  maupun  yang tidak.  Peranan  UNHCR  dalam  menangani permasalahan  kemanusiaan  ini  mendapat peran penting karena performa dan kontribusi yang  baik,  UNHCR  menjadi  sebuah  figur permanen  yang  hingga  sekarang  ini  menjadi jaringan  antar  pemerintah  formal  dari pemerintahan global.
The  United  Nations  High  Commissioner  for Refugees (UNHCR): The  Politics  and Practice  of  Refugee  Protection ,  hlm.  3  3 Yahya Sultoni, Setyo Widagdo S.H., M.Hum., Herman  Suryokumoro  S.H.,  M.S.,  Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi Dan Perlindungan Hukum Bagi  Pengungsi  Di  Indonesia,  hlm.  3  4 Konvensi 1951 tentang Pengungsi merupakan hal  yang  tercipta  dengan  tujuan  untuk melindungi  para  pengungsi  yang  tersebar  di seluruh dunia. Konvensi 1951, sebagai sebuah instrumen hukum yang muncul setelah Perang Dunia Kedua, pada awalnya hanya membatasi pada orang-orang yang meninggalkan negaranya  dikarenakan  peristiwa-peristiwa yang  terjadi  sebelum  1  Januari  1951  dan  di wilayah  Eropa.  Konvensi  ini  berlaku  mulai pada tanggal 22 April 1954. 5 Protokol 1967 diluncurkan  guna  menghapuskan  batasan geografis  dan  waktu  dalam  Konvensi  1951, yang  pada  akhirnya  menyebabkan  terjadinya
Jurnal Ilmiah Keimigrasian                                                                                                        Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 Politeknik Imigrasi                                                                                                                                    ISSN: 2622 - 4828
amandemen  terhadap  Konvensi  1951,  yang semula  hanya  untuk  tidaklah  memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi yang  datang  dari  seluruh  penjuru  dunia, dengan alasan apapun yang mereka katakan.
Keberadaan  pengungsi  dan  pencari suaka  di  Indonesia  bukan  hal  yang  baru meskipun  Indonesia  belum  meratifikasi Konvensi  1951  tentang  Pengungsi  dan Protokol  1967  yang  berarti  seharusnya bukanlah  kewajiban  Pemerintah  Indonesia untuk  mengurusi  perlindungan  dan  hak-hak mereka  dalam  arti  luas  seperti  memberi tempat  tinggal  dan  perlindungan  secara kemanusiaan.  Tetapi  hanya  berdasarkan  asas kemanusiaan  sebagaimana  tertuang  dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999, Pasal 28,  tentang  Hak  Asasi  Manusia  “ Bahwa setiap  orang  berhak  mencari  suaka  untuk memperoleh perlindungan politik dari Negara lain ”.  Yang  berarti    Indonesia  tetap menjadikan  pengungsi  sebagai    negara penampung  sementara  bagi  mereka.  Dengan keberadaan  pengungsi  dan  pencari  suaka  di Indonesia  membawa  berbagai  permasalahan sosial    yang  akan  timbul  mulai  dari  lokasi tempat  tinggal,  kebutuhan dasar untuk  hidup yang  tidak  terpenuhi hingga  masalah ketertiban  umum  dan  Keamanan  Negara. Selain itu  penempatan ke negara ketiga yang tidak  kunjung  datang  yang  dikarenakan banyaknya  persyaratan  yang  disaratkan  bagi negara  penerima  menjadikan  kesempatan  ini menjadi  kian  sempit  bagi  mereka  di  tiap tahunnya.
Sebagai  pencari  suaka  atau  pengungsi yang  datang  ke  Indonesia  setelah  menjalani proses  permohonan  pada  UNHCR  di  Jakarta lazimnya  mereka  mendapat  bantuan  dalam memenuhi  hidupnya  selama  tinggal  di Indonesia  bahkan  Organisasi  Internasional IOM ( International Organization for Migration )  secara  berkala  akan  membantu dalam menemukan, menampung serta menjamin kelangsungan hidup mereka selama di  Indonesia  juga  memfasilitasi  kepulangan mereka  secara  suka  rela  ke  negara  asal. Keberadaan IOM di Indonesia sesungguhnya tidak  hanya  terkonsentrsi  dalam  penanganan Migrasi  di  Indonesia  namun  juga  terhadap
masalah  kemanusiaan  lain  seperti  adanya korban  bencana  alam  pemulangan  para Pekerja  Migran  Indonesia  dari  Sabah  dan Serawak Malaysia juga bekerja-sama dengan berbagai  Instansi  Pemerintah  Indonesia  dan Swasta masalah Ketatalaksanaan dan peraturan  mengenai  penanganan,  keberadaan migran di Indonesia serta masalah kemanusiaan lainya.
Namun sejak  tanggal 15  Maret 2018,keberadan  dan  kehidupan  para  migran ini  tidak  mendapatkan bantuan dari IOM lagi untuk  menjalani  kehidupan  mereka.  IOM mengambil  kebijakkan  ini  seiring  dengan diperketatnya  aturan  pemerintah  Australia terhadap pengungsi  dimana Australia sebagai penyandang  dana  terbesar  bagi  oprasional IOM di Indonesia serta semangkin kompleknya permasalahan dan terus meningkatnya  jumlah  migran,  pencari  suaka dan  Pengungsi  di  Indonesia.    Pertimbangan lain dari penyetopan bantuan ini yang didapat informasinya dari mantan senior officer IOM (Nabiel Hayaze) adalah permasalahan  jumlah pencari  suaka/pengungsi  terus  bertambah yang tidak sebanding dengan pengungsi yang di  terima  penempatannya  di  negara  tujuan (Resettlement) yang setiap tahunnya semakin menurun.
Mengutip  pernyataan  Kepala  UNHCR Ann  Maymann  (Antara,  Jakarta  2020) Penerimaan  pengungsi  untuk  dilakukan pemukiman  kembali  atau  Resettlement  oleh negara  ketiga  akan  terus  menurun  secara umum  salah  satu  alasan  mengapa  ada  tren penurunan  ini  dalah  seperti  Negara  Amerika Serikat  (AS)  yang  merupakan  negara  tujuan terbesar secara cepat dan drastis menurunkan kuota penerimaan pengungsi  kuota pengungsi sebanyak 30.000. untuk tahun 2019 kemungkinan akan turun hingga 18.000 untuk tahun  2020  ditambah  pada  masa  awal  tahun 2020.
Secara global terjadi Pandemi Covid-19 dimana  sebagian  besar  negara  penerima melakukan  Lockdown  masuk  kenegaranya menjadikan  peroses  penerimaan  pengungsi menjadi  terhenti.  Di  lain  pihak  Indonesia menerbitkan  Peraturan  Presiden  No.125 Tahun  2016  yang  isinya  mengatur  tatacara
Jurnal Ilmiah Keimigrasian                                                                                                        Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 Politeknik Imigrasi                                                                                                                                    ISSN: 2622 - 4828
perlindungan pengungsi di Indonesia sehingga  ruang  gerak  Organisasi  IOM terbatasi  hal  ini  pula  yang  menjadi  alasan penghentian  bantuan  IOM  untuk  Pengungsi yang  ada  di  Indonesia  setelah  tanggal  31 Maret 2018.
Dengan  tanpa  adanya  bantuan  secara material  dari  UNHCR  dan  IOM    para pengungsi  dan  pencari  suaka  mandiri  ini hanya mengandalkan perbekalan yang mereka bawa atau ada dari sebagian dari mereka yang bertahan  atas  bantuan  sanak  family  yang berada di negara asal mereka. Keadaan seperti ini menjadikan mereka berada pada kelompok rentan,  mereka  perlu  perlindungan  dalam menjalankan  kehidupan  mereka  sehari-hari dipihak  lain  ada  larangan  bagi  mereka melakukan pekerjaan.
Tidak  berlebihan  kiranya  keadaan mereka meresahkan kelompok social sekitarnya  yaitu  masyarakat  Indonesia  yang selama ini berada disekeliling sebagai tetngga asing  dengan  kultur  budya  bahasa  yang berbeda,  masyarakat  sekitar  menyadari bahkan sebagian dari masyarakat menyatakan keadaan  yang  kurang  nyaman  merasa terganggu dan tidak nyaman namun ada juga kelompok  masyarakat  yang  mengabaikan keberadaan bahkan ada kelompokyang membantu  finansial  dan  makanan  terutama kepada  anak-anak  pengungsi  tersebut  . keadaan inilah yang menjadi daya Tarik untuk dilakukan  penelitian  untuk  mendeskripsikan keadaan  sesungguhnya  dilapangan  serta bagaimana  harapan  dan  keinginan  mereka kedepannya  juga  bangaimana  solusi  yang sekiranya merekan tidak kunjung diterima ke negara ke-tiga.

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran tentang keadaan Pengungsi dan pencari suaka mandiri yang mendiami bangunan gedung eks, Kodim Jakarta  barat  paska  dihentikannya  bantuan IOM  terhitung  sejak  tanggal  31  Maret  2018 bagi  semua  pengungsi  dan  pencari  suaka  di Indonesia juga dengan diterbitkannya Peraturan Presiden RI. Nomor 125 tahun 2016 tentang pennganan pengungsi dari luar negeri.
Selain  itu  membahas  juga  peran  Rumah detensi  Imigrasi  serta  Instansi  terkait  dalam penanganan,  pengawasan  serta  solusi  yang akan diambil terhadap permasalahan pengungsi mandiri dimaksud.

## METODE PENELITIAN 1. Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif  empiris  dengan  Metode  Kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji keadaan dilapangan  dengan  cara  mendeskripsikan keadaan sesungguhnya melalui observasi dan wawancara  dari  sumber  yang  berhubungan langsung  dengan  obyek  yang  akan  diteliti. Selain  itu  juga  melakukan  studi    pustaka melalui  buku-buku,Peraturan,  jurnal.  Artikel dan  dokumen  yang  berhubungan  dengan obyek  penelitian.    Menurut  Nasir  metode penelitian  merupakan  cara  utama  yang digunakan  peneliti  untuk  mencapai  tujuan  & menentukan  jawaban  atas  masalah  yang diajukan (Hidayat, 2017).

## A. Data Penelitian
Data yang diperoleh dalam penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu:
1) Data  primer  adalah  data  yang diperoleh langsung dari hasil wawancara  secara  langsung  dengan pelaku (pengungsi) juga  pihak terkait untuk memberikan keterangan- keterangan yang diperlukan.
2) Data  sekunder  dalam  penelitian  ini menggunakan  sumber  data  sekunder yaitu data yang sudah didokumentasikan  atau  diarsipkan sehingga  merupakan  data  yang  siap pakai.  Data  sekunder  yang  sudah didokumentasikan yang dapat menjadi bahan-bahan penelitian adalah dokumen-dokumen  yang  mempunyai kekuatan  mengikat  seperti  Undang- Undang,  Keputusan,  dan  pendapat para ahli hukum (Sukartono, 2009).
Jurnal Ilmiah Keimigrasian                                                                                                        Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 Politeknik Imigrasi                                                                                                                                    ISSN: 2622 - 4828

## 2. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian  ini,    lokasi  penelitian  berada di wilayah kerja Kantor  Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dan Tempat penampungan  Pengungsi  Mandiri  di Gedung  eks. Kodim Jakarta, alasannya mengambil  penelitian  pada  tempat dimaksud dikarenakan keberadaan
Rumah detensi Imigrasi Jakarta sebagai
Institusi  yang  bertanggung  jawab  atas pengawasan keberadaan pencari
suaka/pengungsi mandiri tersebut disamping,  petugas  penanggungjawab bangunan  gedung  dan  Pemerintah daerah setempat.
Adapun  letak  bangunan  eks gedung Kodim  Jakbar ini terletak tidak jauh dari lokasi  Rumah detensi Imigrasi Jakarta yaitu di Jalan  S. Parman Nomer 3  Kecamatan  Grogol  Petamburan.
Bangunan  ini  sesungguhnya  terletak  di jalan  utama  (  Jalan  Provinsi)  yang letaknya  agak  jauh  dari  pemukiman penduduk sebagai penampungan Pencari  suaka  dan  Pengungsi  Mandiri lokasi  Eks.  Kodim  Jakarta  merupakan lokasi terbesar di Indonesia saat ini.
3. Sumber Pengumpulan Data
a. Data Primer Adapun  sumber  data  primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung berupa keterangan- keterangan  dan  pendapat  dari  para responden dan kenyataan-kenyataan yang  ada  di  lapangan  melalui observasi  dan  wawancara  kepada Petugas  Rumah  Detensi  Imigrasi Jakarta,  Petugas  IOM  dan  UNHCR Jakarta,  penanggung  jawab  Gedung eks, Kodim Jakarta.
b. Data Sekunder Sedangkan sumber data Skunder dalam  penelitian  ini  diperoleh dengan  mencari  pendapat  ahli  dari buku-buku di perpustakaan, peraturan perundang-undangan karya ilmiah terdahulu serta
tulisan/jurnal  di  berbagai  media cetak dan elektronik.

## PEMBAHASAN

## A. Keadaan  dan  Keberadaan  Pengungsi Di Gedung Eks Kodim Jakarta Barat
Pengungsi mandiri adalah suatu pilihan dimana keadaan yang menjadikan kehidupan pengungsi  menjadi  tangungan  bagi  dirinya sendiri terhitung sejak tangal 31 Maret 2018 IOM  sudah  tidak  melakukan  perlindungan kehidupan bagi pencari suaka dan pengungsi di  Indonesia.  Kehidupan  di  Gedung  Eks Komando  Distrik  Militer  sebagai  tempat penampungan  sementara  Pengungsi  mandiri dan pencari suaka  di Jakarta begitu miris dan memperihatinkan,  keseharian  mereka  hanya duduk-duduk dan bekerja layaknya pekerjaan rumah  tangga  seperti  mencuci  menyetrika sementara  anak-anak  mereka  bermain  di halaman  dan  di  koridor  bangunan  tersebut. Bagi pengungsi yang masih bertahan dengan uang  yang  tersisa  atau  menunggu  kiriman dari keluarga dapat berbelanja di warung atau mini  market  terdekat  dan  yang  telah kehabisan  uang  untuk  hidupnya  hanya berdiam  diri  dengan  menunggu  bantuan sesame  pengungsi  atau  masyarakat  local sekitar atau organisasi kemanusiaan lain,
Salah satu tempat yang menjadi lokasi berkumpul  dan  menjalani  kehidupan  bagi para  pengungsi  mandiri  ini  adalah  Gedung Eks  Komando  Distrik  Militer  (KODIM) Jakarta  Barat.  Gedung  ini  telah  ditempati oleh para pengungsi mandiri selama beberapa tahun  terakhir.  Pengungsi  yang  berada  di tempat  ini    didominasi  pengungsi  yang berasal  dari  tiga  negara,  yakni  Afghanistan, Pakistan,  dan  Srilanka.  Pengungsi  mandiri yang berada di tempat ini tidak menetap lama sebagian  dari  mereka  akan  melakukan mobilitas yang diawasi oleh UNHCR Jakarta dan  secara  berkala  petugas  Rumah  Detensi Imigrasi  Jakarta  melakukan  Pengawasan kegiatan dan mendata tiap bulannya sehingga sukar untuk mengetahui jumlah yang pasti di setiap  bulannya.  Berdasarkan  data  yang diperoleh pada tanggal 8 Maret 2020, jumlah orang yang berada dan tinggal di Gedung Eks
Jurnal Ilmiah Keimigrasian                                                                                                        Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 Politeknik Imigrasi                                                                                                                                    ISSN: 2622 - 4828
Kodim ini adalah sekitar 220 orang. Sebagian besar  dari  mereka  telah  memiliki  status pengungsi  dari  UNHCR,  tetapi  sekitar  80 orang masih berstatus sebagai pencari suaka. Pengungsi  mandiri  yang  berada  disana bertambah  dan  berkurang  tiap  harinya. Penambahan pengungsi mandiri berasal dari pengungsi  yang  sudah  tidak  memiliki  uang lagi  untuk  hidup  mandiri  di  luar,  sehingga datang  untuk  bergabung  di  Gedung  Eks Kodim.  Sementara  sebagian  orang  yang meninggalkan gedung tersebut adalah orang- orang  yang  mendapatkan  bantuan  dari beberapa  organisasi  luar  untuk  menjalani hidup  mereka,  antara  lain  dari  organisasi CRS12,  CWS13,  dan  JRS14.  Ada  kalanya bntuan  tidak  hanya  materi  tapi  juga  tempat penampungan .
Pengungsi mandiri menjalani kehidupan  mereka  secara  bersama-sama  di Gedung  ini.  Kegiatan  mereka  sehari-hari hanyalah  mengerjakan  pekerjaan  rumah tangga, berolahraga, berbincang, dan berkumpul. Tidak ada kegiatan tertentu yang mereka  lakukan  setiap  harinya.  Anak-anak yang ada disana berjumlah sekitar 45 orang, yang  menjalani  hari  mereka  di  gedung tersebut  dan tidak pergi  ke sekolah. Mereka hanya  wajib  belajar  selama  satu  jam  setiap harinya,  yang  diajarkan  oleh  orang  dewasa dari  kalangan  pengungsi  sendiri  namun  ada juga  relawan  local  yang  mengajarkan matematika  dan  Bahasa  inggris,  namun keadaan  ini  tidak  berlangsung  lama  dan kotinue mungkin karena kesibukan pengajar dan relawan serta fasilitas yang terbatas yang menjadi kendala dalam pendidikan belajar ini serta dalam membagi tingkatan pembelajaran karena  mereka  berbeda  usia.  Gedung  yang mereka  tempati  juga  minim  dalam  fasilitas dan  perawatan  dari  Pemerintah  daerah setempat  kesulitan  penerangan(listrik)  dan Air  bersih  juga  menjadi  kendala  lain  dalam kehidupan  di  Eks  Gedung  Kodim  Jakarta barat ini.
Mereka  yang  tinggal  di  tempat  ini keberadaannya rentan terhadap segala masalah  sosial  karena  mereka  belum sepenuhnya  dapat  diterima  oleh  masyarakat setempat, untuk menghindari eksploitasi atau
permasalahan dari lingkungan yang berbahaya.  Lebih  lanjut  Besmellah  Rezaee mengemukakan  bahwa  Pengungsi  adalah kelas  yang  paling  rentan  di  dunia.  Mereka tidak  memiliki  perlindungan  dari  negara manapun sampai dan kecuali mereka diberi. Situasi  putus  asa  mereka  harus  mewajibkan orang  lain  untuk  memperlakukan  mereka dengan  kesadaran  penuh  kasih  bahwa pengungsi  adalah  manusia  dan  kerentanan mereka tidak boleh dipolitisasi  untuk  tujuan yang tidak etis.
Dalam  mejalani  kehidupan  mereka sehari-hari,  mereka  bergantung  kepada pemberian  dari  donator  atau  orang  sekitar. Biaya  hidup  yang  biasa  mereka  keluarkan sebelum  datang  ke  tempat  tersebut  adalah sekitar 1,5 sampai 2 juta rupiah per bulan.15 Setelah  mereka  tidak  memiliki  dana  lagi, mereka  bergantung  kepada  pemberian  dari donator saja. Setiap hari senin dan kamis, ada organisasi  gereja  yang  menyumbangkan makanan kepada mereka. Selain memberikan makanan,  donator  juga  memberikan  buku tulis  dan  susu  untuk  anak-anak,  untuk memenuhi  kebutuhan  mereka  dalam  belajar dan  bertumbuh.  Selain  itu,  biaya  air  dan listrik pun benar-benar ditanggung oleh pihak donatur.  Apabila  tidak  ada  donator  yang memberikan,  maka  mereka  tidak  bisa membayarnya.  Kebutuhan  dana  mereka untuk  melunasi  air  yang  mereka  gunakan mencapai  hampir  8  juta  rupiah  tiap bulannya.17  Selain  itu,  mereka  hanya  bisa menggunakan  listrik  secara  terbatas  untuk menyalakan  kipas  angin,  dan  tidak  bisa menyalakan  lampu  sama  sekali,  sehingga mereka harus tidur dalam kondisi gelap gulita. Kehidupan mereka di sana sembari menunggu  penempatan  ke  negara  ketiga tidaklah seperti yang mereka harapkan.
Sesungguhnya  saat  mereka  melarikan diri  dari  negaranya,  tidak  ada  negara  tujuan tertentu  yang  mereka  harapkan,  hanya berharap  untuk  mendapatkan  perlindungan, kenyamanan,  dan  keamanan.    Sebagian  dari mereka  telah  membayar  Smugler  dengan kedok  travel  Perjalanan  yang  menjanjikan kehidupan  baru  di  Amerika,  di  Australia  di Negara-negra  Eropa  dimana  yang  mereka
tidak  sadari  dimana  keberadaan  negara- negara  tersebut,  Mereka  secara  estafet melakukan perjalanan mellui udara , laut dan darat  sesuai  dengan  uang  yang  mereka setorkan Setahu mereka  di  setiap perjalanan mereka  dialihkan  kepada  kelompok  yang berada  di  negara  persinggahan  dengan perlakuan  tidak  manusiawi  mereka  harus berjalan malam mengenap-endap sebagaimana penjahat  yang lari  dari kejaran polisi.
Di  Negara  asal  mereka  telah  menjual Rumah serta bantuan dari sanak Famili yang berharap jika keadaan di negara baru di tempat baru  mereka  dapat  menarik  dan  membawa kenasib  yang  lebih  baik  kepada  family  yang telah  membantu  itulah  sebabnya  keadaan  ini yang menjadi kesulitan bagi Indonesia untuk melakukan pemulangan kenegara asal karena di negara asal mereka sudah tidak punya apa- apa  lagi.    Mereka  menyampaikan  perasaan mereka  yang  terkadang  banyak  perlakuan yang tidak adil, dimana sebagian dari mereka yang  telah  8-9  tahun  menunggu  penempatan ke negara ketiga, tetapi pengungsi yang baru 1-2  tahun  menunggu  telah  ditempatkan  ke negara  ketiga.  Mereka  tidak  mau  mendegar alasan  Petugas  yang  menyatakan  bahwa sesungguhnya  peneriman  ke  negara  ke  tiga merupakan  hak  dari  Pemerintah  negara tersebut kepada siapa hak ini diberikan bukan alasan keadilan.
Pada  akhirnya,  mereka  harus  bertahan hidup  di  Gedung  Eks  Kodim  dengan  situasi yang serba terbatas dan dapat dikatakan tidak layak hidup yang demikian ini dengan waktu yang  sudah  cukup  lama    akan  mengubah psikologis  dari  para  pengungsi  dan  pencari suaka.  Tanpa  terkecuali  para  pengungsi  dan pencari suaka yang hidup di  Indonesia, yang telah  menjalani  kehidupan  mereka  lama  di negara  lain,  bahkan  mungkin  sejak  mereka lahir,  yang  pada  akhirnya  menanamkan sebuah  kebiasaan  dan  budaya  yang  akhirnya mengakar di dalam diri mereka.
Tentu, seperti yang tadi telah digambarkan, ada sebagian besar dari mereka yang  sulit  melakukan  adaptasi  dengan lingkungan  di  Indonesia,  khususnya  suasana di  tempat  mereka  tinggal  yaitu  gedung  Eks
Kodim  Jakarta.  Kesulitan  dalam  beradaptasi tersebut terjadi dalam beberapa faktor, seperti lingkungan tempat tinggal yang berbeda, cara bersosialisasi,  pakaian,  ataupun  makanan yang  berbeda  dengan  yang  mereka  dapat sebelumnya  atau  yang  selama  ini  mereka rasakan.  Maka  dari  itu  para  pengungsi  dan pencari  suaka  memerlukan  bantuan  dari masyarakat sekitar yang tinggal dekat dengan gedung  Eks  Kodim  Jakarta  untuk  menerima keberadaan  pengungsi  dan  pencari  suaka tersebut.

## B.  Pengawasan  Keberadaan  Pengungsi Mandiri Oleh Rumah Detensi Imigrasi Jakarta
Peraturan  Presiden  RI.  Nomor  125 tahun  2016  tentang  penangann  pengungsi dari luar negeri ( pasal, 35-36.) yang menjadi tugas Rumah Detensi Imigrasi Jakarta hanya bersifat  pengawasan  administrative  sebab bagaimanapun  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  para  pengungsi  mandiri  ini  tindakan yang  dapat  diambil  oleh  rudenim  Jakarta adalah tindakan yang bersifat preventive atau pencegahan  sebab  dinyatakan  secara  jelas dalam  konvensi  1951,  para  pengungsi termasuk  pengungsi  mandiri    diberi  standar minimum  hak  yang  sama  sebagaimana diberikan kepada orang asing pada umumnya. Seorang  pengungsi  juga  diberi  hak-hak khusus yang normalnya tidak dinikmati oleh orang asing karena adanya kenyataan bahwa dia tidak mendapat perlindungan dari negara dimana dia adalah warganegaranya.
Hak-hak pengungsi adalah sebagai berikut:
1. Hak  untuk  tidak  dipulangkan  ke  suatu negara  dimana  mereka  mempunyai alasan  untuk  takut  terhadap  suatu persekusi;
2. Hak  untuk  tidak  diusir,  kecuali  dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti keamanan nasional dan ketertiban umum;
3. Pengecualian  dari  hukuman  karena masuk secara tidak sah ke wilayah negara yang  menjadi  pihak  pada  Konvensi karena  keadaan  dimana  para  pengungsi terpaksa meninggalkan tanah air mereka, maka  boleh  jadi  tidak  mungkin  bagi mereka  untuk  masuk  ke  negara  yang
Jurnal Ilmiah Keimigrasian                                                                                                        Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 Politeknik Imigrasi                                                                                                                                    ISSN: 2622 - 4828
berpontensi  memberi  suaka  kepada mereka dengan cara yang biasa, misalnya dengan paspor atau visa masuk yang sah. Biasanya, masuk atau keberadaan secara tidak sah seperti itu, bagaimanapun juga, tidak boleh dijatuhkan terhadap pengungsi; 4. Hak bergerak dengan bebas,
negaranegara peserta secara hukum wajib memberikan kepada pengungsi di wilayah  mereka  hak  untuk  memilih tempat tinggal dan bergerak secara bebas di dalam wilayah mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi orang asing pada umumnya pada kondisi yang sama; dan
5. Kebebasan  beragama  dan  akses  yang bebas ke pengadilan.
Negara  Indonesia  adalah negara yang berdaulat,  setiap  orang  wajib  hukumnya mentaati  semua  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di Republik ini, tidak terkecuali para pencari suaka dan pengungsi, apalagi  pengungsi  yang  datangnya  secara legal dan bertujuan untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Indonesia atau Negara maju lainnya, Petugas Imigrasi harus dapat melakukan penegakan hokum kepadanya  (  Gatot  Subroto,  anggota  Tim
Penanganan Pengungsi di Indonesia Kemenkopolhutkam,2020).  Dn  jika  didata secara rinci sebagian dari Pengungsi mandiri yan ada di Gedung eks. Kodim ini masuk ke Indonesia  secara  resmi,  menggunakan Paspor kebangsaan dan visa ke Indonesia.
Dalam  kasus  hak  untuk  pengungsi mandiri  ini jelas  bantuan secara materi dan pemenuhan kehidupan sehari-hari sebagaimana  yang  didapat  pada  status pengungsi  pada  umumnya  adalah  sama namun  tidak  didapatkan  oleh  pengungsi mandiri.  Jika  dilihat  cara  masuknya  ke Indonesia  sesungguhnya  sebagian  diantrara pengungsi mandiri ini diberlakukan hal yang sama  sebagaimana  persaratan  Orang  asing masuk  ke  Indonesia  seperti  memiliki  visa, return tiket dan tidak termasuk dalam daftar cekal  selain  itu,  teori  kebijakan  selektif keimigrasian merupakan prinsip dasar yang berlaku bagi seluruh negara di dunia. Dalam
Draft Declaration on the Rights and Duties of State s tahun 1949 negara mempunyai hak dasar  mempertahankan  diri  ( self  defence ) yaitu  bagaimana  negara  dapat  menjaga kedaulatan  negaranya  tersebut.  Kebijakan selektif keimigrasian di Indonesia dicantumkan  dalam  Pasal  75  dan  Bagian Kesatu  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor 6  Tahun  2011  yang  menjelaskan  bahwa  : “Berdasarkan  kebijakan  selektif  ( selective policy )  yang  menjunjung  tinggi  nilai  hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi  orang  asing  yang  memperoleh  Izin Tinggal  di  wilayah  Indonesia  harus  sesuai dengan  maksud  dan  tujuannya  berada  di Indonesia”.
Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam  rangka  melindungi  kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan  keamanan  dan  ketertiban umum  diperbolehkan  masuk  dan  berada  di wilayah  Indonesia.”  Berdasarkan  prinsip hukum  yang  diatur  dalam  Pasal  75  dan Bagian Kesatu Penjelasan UU No. 6 Tahun 2011,  kebijakan  selektif  ini  mengharuskan bahwa:
a. hanya  orang  asing  yang  bermanfaat yang  diperbolehkan  masuk  dan berada di wilayah Indonesia;
b. hanya  orang  asing  yang  tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang
diperbolehkan  masuk  dan  berada  di wilayah Indonesia;
c. orang asing yang masuk dan berada di  wilayah  Indonesia  harus  sesuai dengan maksud dan tujuannya; dan
d. orang  asing  harus  tunduk  pada peraturan hukum di Indonesia.
Dengan  keadaan  yang  demikian  ini selayaknya  petugas  imigrasi  yang  bertugas pada  garis  depan  (TPI)  harus  dapat mencegah  derasnya  peningkatan  pengungsi dari  jalur  resmi  dimana  setelah  mereka masuk  ke  Indonesia  kemudian  mendatangi UNHCR dan meminta perlindungan sebagai pencri  suaka  atau  pengungsi.  Hal  mana banyak dilakukan Warga negara Sri Langka
Jurnal Ilmiah Keimigrasian                                                                                                        Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 Politeknik Imigrasi                                                                                                                                    ISSN: 2622 - 4828
yang melalui jalur sermi menjadi pengungsi dengan maksud suatu saat dapat ke Australia atau  akan  berlama-lama  di  Indonesia  baik sebagai tempat sementra atau tujuan mereka. Koordinasi  dan  penguatan  regulasi  harus dapat  melindungi  apabila  petugas  imigrasi yang dapat  meyakinkan  bahwa orang  asing masuk  dengan  tujuan  yang  tidak  jelas  atau ada  indikasi  menjadi  pengungsi  dapat direject atau ditolak kedatangannya.
Sehingga  pencegahan  datangnya  pengungsi dapat  di  minimalisir  dipihak  lain  petugas dapat dilindungi dari anggapan mengganggu pariwisata  Indonesia.  Selain  itu  harus  ada pengawasan  yang  ketat  dari  atasan  Petugas Imigrasi  mengingat  arus  pengungsi  ini dikendalikan  oleh  Smugler  untuk  menyuap petugas  dalam  melancarkan  aksinya  yaitu menyelundupkan  migran  melalui  cara  yang legal di TPI.

## C.  Solusi  dan  Penegakan  Hukum  Bagi Pengungsi Mandiri
Dari  uraian  sebelumnya  telah  dibahas bahwa  sebagaian  besar  dari  pengungsi mandiri  yang  mendiami  gedung  eks.  Kodim Jakarta  Barat  adalah  korban  perdagangan orang  sehingga  menjadi  dilema  dan  menjadi pertimbangan  kemanusiaan  apabila  tindakan keimigrasian (Deportasi) dilakukan meskipun dalam status Final reject. Karena jika mereka pulang  mungkin  negara  mereka  dapat menjamin  keselamatan  namun  tidak  dapat menjamin  secara  materi  dan  kelangsungan hidupnya karena harta benda telah mereka jual untuk memperoleh pengungsi dan penghidupan yang lebih baik dinegara ke tiga. Dilain  pihak  untuk  memperoleh  jalan Resettlement  semakin  sulit  dan  lama  juga pemulangan ke negara asal dengan sukarelapun engan dilakukan pengungsi yang sudah dalam kondisi yang sulit di negaranya. Mungkin  solusi  yang  disarankan  adalah Peraturan Presiden RI. Nomor 125 tahun 2016 harus  diperluas  lagi  mengenai  perlindungan pemenuhan  kehidupan  secara  wajar  dengan mengedepankan  unsur-unsur  Hak  azasi Manusia. Penanganan Pengungsi dan Pengawasan  oleh  Petugas  Imigrasi  harus
diperluas  dan  apabila  Pengungsi  melakukan pelanggaran  mengganggu  ketertiban  umum atau  membahayakan  negara  dapat  dilakukan penegakan hukum dan pengusiran (sebagaimana  tertuang  dalam  Konvensi 1951).
Di  era  Pandemi  COVID-19  yang  telah melanda secara global mengakibatkan pergerakan  dan  pergeseran  nasib  pengungsi untuk  mendapatkan  status  pengungsi  serta dalam memperoleh penempatan ke negara ke tiga  (Resettlement)  menjadi  stagnant  atau terhenti  seiring  diberlakukan  lockdown  di berbafgai  negara.  Demikian  pula  arus kedatangan  migran  dengan  alur  pengungsi relative  sepi  dri  pemberitaan  ada  beberapa ksus diawal tahun atau awal  pandemic covid 19 ada ditemukannya kapal dengan pengungsi rohimga    sesungguhnya  telah  berlangsung sebelum  masa  Pandemi,  para  pengungsi rohingnya  ini  menjadi  komuditi  dagangan oleh  para  Penyelundup  (Smugler)  untuk mencari  keuntungan  dan  sisanya  dihnyutkan sampai ke Aceh.
Sementara  di  Masa  Pandemi  ini semakin  memprihatinkan  kehidupan  para pengungsi  mandiri  ,  hal  ini  terjadi  karena beban  donator  mereka  juga  mempunyai kewajiban mengatasi korban pandemi COVID-19.  Penulisan  dalam  penelitian  ini juga  terhenti  karena  diberlakukannya    PSBB (Pembatasan  Sosial  Bersekala    Besar  )  di Wilayah DKI Jakarta dan Tangerang.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia  sudah  menjadi  masalah  nasional yang  perlu  penanganan  secara  serius  oleh Institusi terkait seperti : Imigrasi Kemenkumham, Kemenlu, Kemenkopolhukam,  Kemendagri,  Pemda setempat, TNI, Polri serta berbagai Organisasi Internasional  dan  Nasional,  Pemuka  agama, pemuka masyarakat dan sebagainya. Meskipun  Indonesia  belum  meratifikasi Konvensi  Genewa  1951  dan  Protokol  1967 tetapi  kenyataannya,  Indonesia  menerima hampir  seluruh  pengungsi  yang  datang  ke
Jurnal Ilmiah Keimigrasian                                                                                                        Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 Politeknik Imigrasi                                                                                                                                    ISSN: 2622 - 4828
wilayah  Indonesia.  Ketidaklengkapan  dan ketidaksiapan  Indonesia  dalam  menghadapi kedatangan  mereka  pun  tercermin  dengan kondisi  pengungsi  yang  sekarang  ini  ada  di Indonesia.  Seluruh  aktivitas  dan  keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia ini tentu saja tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang  dapat  dilepas  bebas  tanpa  pengawasan. Selain dapat menyebabkan situasi yang tidak kondusif  di  masyarakat  sehingga  dapat menimbulkan  keresahan  tersendiri,  situasi tersebut  juga  dapat  mengancam  kedaulatan dan keamanan negara.
Adanya  pengungsi  dan  pencari  suaka yang  tidur  di  pinggir  jalan  karena  mereka tidak  memiliki  rumah  untuk  singgah, mengemis demi mencari uang karena mereka tidak  ada  yang  mengurus  dan  menjamin, hingga melakukan kejahatan demi melangsungkan  hidupnya.  Keadan  serupa dapat  dijumpai  pada  kenyataan  kehidupan pengungsi  dan  pencari  suaka  mandiri  di gedung Eks, Kodim Jakbar sangat memprihatinkan.  Peranserta  Pemerintah  dan masyarakat  dibutuhkan  dalam  penngan masalah ini Pemerintah Indonesia diharapkan dapat  membagi  tugas  yang  jelas  dan  nyata terhadap tugas UNHCR dan IOM. Pengawasan  dan  penegakan  hokum  sudah mulai  dirancang  dalam  ataturan  yang  jelas juga  terhadap  ketatalaksanaan  pemerintahan dan  kelembagaan  yang  solid  sehingga  ada kejelasan mengenai pengawasan dan keberadaan  pengungsi  dari  masuk  ke Indonesia  menjadi  pengungsi, Resettlement dan final reject dalam tindakan nyata.
Pada masa Pandemi COVID-19 seperti saat ini para pencari suaka dan pengungsipun harus  diperhatikan  kesehatannya  sehungga jangan  sampai  pengungsi  jadi  sumber penyebaran  virus  mematikan  tersebut  karena longgarnya  pengawasan  dan  pengawasan kesehatan mereka disamping mobilitas mereka  juga  dijaga  ketat.  Sebab  dengan Pandemi  ini  praktis  kegiatan  dan  mobilitas pengungsi  diberbagai  belahan  dunia  stagnan dan terhenti dengan kebijakan sebagian besar negara menlockdown keluar masuk orang dari dan  ke  negara  pengirim  dan  penerima pengungsi.  Kosentrasi  Pemerintah  Indonesia
hanya terpusat pada kesehatan pengungsi dan penerapan prokes serta mobilitasnya terutama bagi  pengawasan  secara  keimigrasian  pada pengungsi mandiri.

## SARAN
Dari hasil penelitian dalam pembahasan  diatas  ada  beberapa  saran  yang diajukan atas penelitin ini antara lain :
1. Perlunya penambahan yang mengatur kelangsungan  hidup  pengungsi  dan pengawasan  serta  adanya  kepastian hukum yang lebih konfrehensif, sebab dalam Perpres 125 tahun 2016, masih banyak  yang    belum  menyentuh  dari segi perlindungan, hak,kewajiban,koordinasi  tatalaksana dan Kelembagaan secara luas terhadap keberadaan Pencari suaka dan
Pengungsi.
2. Perlu adanya pembatasan dan wewenang  yang  jelas  antara  tugas UNHCR,  IOM  di  Indonesia  dalm penanganan dan pengawasan pengungsi  dan  pencari  suaka  di Indonesia.  Pengklasifikasian  dalam penentuan  Status  (RSD)  harus  dapat membedakan  antara  Pengungsi  yang perlu  perlindungan  hidup  dengan pengungsi yang ingin mencari perbaikan  taraf  hidup  yang  dating secara legal ke Indonesia.
3. Perlu adanya kerjasama Interpol antar Negara  dan  Imigrasi  antar  negara dalam  menumpas  jaringan  Smugler serta  dilakukan  penegakan  hukum yang tegas bagi apparat  yang terlibat langsung  maupun  tidak  langsung dalam  penangan  Pengungsi  yang korup  atau  mencari  keuntungan pribadi/golongan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Dr. Selly Riawanti, MA Sakharina, Iin Karita dan  Kadarudin. Pengantar  Hukum Pengungsi  Internasional;  Perbedaan Istilah Pencari Suaka; Pengungsi

## Internasional;  dan  Pengungsi  Dalam
Negeri.
Harper,  Erica. International  Law  and Standard Applicapble in Natural
Disaster Situation.
Missbach,  Antje.  2016. Trouble  Transit: Assylum  Seekers  Stuck  In  Indonesia. UMBARA: Indonesian Journal of
Anthropology.
Pamungkas,  Cahyo. Mereka  yang  Terusir: Studi Tentang Ketahanan Sosial
Pengungsi  Ahmadiyah  dan  Syiah  di Indonesia.
United  Nation. The  Politics  and  Practice  of Refugee Protection: The United Nations
High Commissioner for Refugees (UNHCR).
Jurnal
Adha, Abdullah Ibnu. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi di Kantor Imigrasi Kelas I Bogor: Studi Kasus  21  Warga  Negara  Sri-Langka): Politeknik Imigrasi. Arif Resto Kurniawan & Yuliana Primandani. 2018. Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Pada Rudenim Provinsi Sulawesi Selatan: Rudenim Makassar. Shacknove, Andrew E. "Who Is a Refugee?", Ethnics 95 nomor 2. Januari 1985.
International  Organization  for  Migration (IOM)  Indonesia. 2010  :  MISI  IOM  di Indonesia.
Universitas  Brawijaya.  " Alasan  Indonesia Belum  Meratifikasi  Konvensi  1951 Tentang  Pengungsi  dan  Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia."

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011
Tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216).
Peraturan  Presiden  No.  125  Tahun  2016
Tentang  Penanganan  Pengungsi  Dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor 368).
www. peraturan.go.id Wawancara
1. Wawancara kepada Muhammad Hanif alias  Wahid,  penanggung  jawab kegiatan pengungsi mandiri di Gedung Eks  Kodim,  pada  tanggal  8  Februari 2020.
2. Wawancara kepada Sunardi, pengurus ikatan gereja yang memberikan donasi kepada  para  pengungsi  mandiri,  pada tanggal 8 Februari 2020.
3. Wawancara  kepada  Gatot  Subroto  di ruang Poltekim, Depok, Cinere, Jawa Barat, pada April 2020.
4. Wawancara  kepada  Ilham  (UNHCR Jakarta)  per  telepon  pada  Agustus 2020.
5. Wawancara Nabiel Hayaze dan Yaser (IOM  Jakarta)  per  telepon  pada Agustus 2020.