Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN :  2579-4914 P-ISSN :  2579-4701 Volume, 1, Issue 1, Maret 2019

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI PROSES DIVERSI PADA BAPAS KELAS I PADANG

## Lily Reni
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

## ABSTRACT
Based  on  the  General  provisions  on  article  1  point  (4)  of  the  Act  No.  12  Year  1995 Incerning  Corrections  Correctional  Hall  explains  that  the  institution  is  hereinafter referred  to  as  BAPAS  to  carry  out  Correctional  Clients  guidance.  Law  number  11  Year 2012 about the criminal justice system of the child in article 1 point (7) explains that the Diversion  was  the  transfer  of  case  settlement  children  from  criminal  justice  processes  to processes outside of criminal justice. In terms of legal protection and that the rights of the child  not  to  be  broken  then  legal  aid  in  children  by  Bapas  through  Civic  Mentors  (PK) always  accompany  the  child  to  provide  reinforcement  psychological  againstperpetrators. Based on the above, the background can be formulated as the following issues: first, how is the legal protection given to the perpetrators of criminal acts in the process of diversion by  Bapas  Kelas  I  Desert?.Second,  whether  the  constraints  faced  by  the  community Supervisor  Bapas  Kelas  I  Pasture  in  the  granting  of  legal  protection  against  the perpetrators of the crime? and how the effort of overcoming these constraints?.Based on the  results  of  research  and  discussion,  can  be  summed  up  as  follows; First, besides perlindungan law provided by Correctional Hall class of I Pastureagainst the perpetrator of  the  criminal  offenceby  the  criminal  justice  system  diversion  Children  withmentoring, doing  research  Viablein  order  for  rights-the  rights  ofason  not  to  be  broken  as  well  as attempting to do a versioned to provide strengthening psychologically against childabuser to  face  the  process  of  law  faced  by  child  abusers. Second ,  constraints  encountered  in performing the duties of Correctional Hall class I the field include rule of law related to the  regulation  of  the  Minister  Kemenkumham,  inadequate  coordination  with  law enforcement related implementation legislation, SPPA the low quality of human resources, lack of facilities and infrastructure, family factors clients, and budget constraints. Efforts to address these constraints need to be issued Ministerial Regulation for the strengthening of the position of the officer Supervising the community, maximize coordination with law enforcement related legislation SPPA, requiring PK in socialization training or education to improve the quality of HUMAN RESOURCES, complete infrastructure, dissemination to parents of clients, as well as the need to increase the budget.

## PENDAHULUAN
Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap  berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi  anak  (fundamental right  and  freedoms  of children )  serta  berbagai  kepentingan  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  anak.  Jadi perlidungan  hukum  bagi  anak  mencakup  lingkup  yang  sangat  luas. 1 Secara  filosofi  anak sebagai  bagian  dari  generasi  muda,  sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia  yang merupakan  potensi  dan  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  di  masa  yang  akan  datang, yang  memiliki  peran  strategis  serta  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus,  memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula. 2
Anak  perlu  mendapatkan  perlindungan  dari  dampak  negatif  perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bindang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  serta  perubahan  gayadan  cara  hidup  sebagian  orang  tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat  berpengaruh  terhadap  nilai  dan  perilaku  anak.  Penyimpangan  tingkah  laku  atau perubahan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  Anak,  antara  lain,  disebabkan  oleh faktor  di  luar  diri  Anak  tersebut.  Data  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dari Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  menunjukan  bahwa  tingkat  kriminalitas  serta pengaruh  negative  penyalahgunaan  narkotika,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  semakin meningkat.
Dengan  diundangkannya  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  merupakan  pergantian  terhadap  Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar terwujudnya  peradilan  yang  benar-benar  menjamin  perlindungan  kepentingan  terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.
Substansi  yang  paling  mendasar  dalam  undang-undang  ini  adalah  pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksud untuk menghindari dan  menjauhkan  Anak  dari  proses  peradilan  sehingga  dapat  menghindari  stigmatisasi terhadap  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  diharapkan  Anak  dapat  kembali  ke
1 Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti , Bandung,1998, hlm. 153
2 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2011, hlm. 76
dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif. Baik bagi Anak maupun bagi korban  Keadilan Restoratif merupakan suatu  proses  diversi,  yaitu  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu bersama-sama  mengatasi  masalah  serta  menciptakan  suatu  kewajiban  untuk  membuat segala  sesuatunya  menjadi  lebih  baik  dengan  melibatkan  korban,  Anak,  dan  masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.
Terkait  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum,  Hasil  penelitian  terhadap  UU  No.  11  tahun  2012  menunjukkan  bahwa  terdapat berbagai  bentuk  perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Di  sini bentuk perlindungan tersebut dibagi kepada empat bagian, yaitu bentuk perlindungan yang terdapat selama proses hukum berlangsung digunakan istilah litigasi, bentuk perlindungan dalam proses non litigasi, aparat penegak hukum, dan pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum.
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  merupakan  segala  unsur  sistem  peradilan  pidana yang  terkait  di  dalam  penanganan  kasus-kasus  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum (ABH).  Pasal  1  ayat  (5)  Undang-undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa Keadilan Restortif adalah penyelesaian secara adil yang melibatkan  pelaku,  korban  dan  keluarga  mereka  dan  pihak  lain  yang  terkait  dalam  suatu tindak  pidana,bersama-sama  mencari  penyelesaian  terhadap  tindak  pidana,  bersama-sama mencaripenyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan imlikasinya, dengan menekankan kembali  pada  keadaan  semula  dan  bukan  pembalasan.  Sedangkan  Diversi  adalah  sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan Anak pelaku tindak pidana keluar  dari  sistem  peradilan  pidana.  Ide  diversi  khususnya  melalui  konsep Restorative Justice menjadi  suatu  pertimbangan  yang  sangat  penting  dalam  menyelesaikan  perkara pidana yang dilakukan oleh anak. 3
3 D iversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
di Indonesia, http://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia Download hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017, jam 18.24 PM.
Pasal  8  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  telah  menjelaskan  tentang  proses  dari  pelaksanaan  diversi,  hal  ini  juga  dipertegas dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  yang  disingkat  dengan  PERMA RI  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan Pidanan Anak, yang dimaksud dengan Musyawarah Diversi adalah;
Musyawarah  antara  pihak  yang  melibatkan  anak  dan  orang  tua/wali,  korban dan/atau  orang  tua/walinya,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  Pekerja  Sosial Profesional,  perwakilan  dan  pihak-pihak  yang  terlibat  lainnya  untuk  mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restorative.
Sedangkan  Pembimbing  Kemasyarakatan  adalah  fasilitator  yang  ditunjuk  oleh Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  HAM.  RI  untuk  menangani perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Proses  diversi  mengupayakan  agar  anak sedapat  mungkin  tidak  diberikan  hukuman  penjara,  hal  ini  dimaksudkan  untuk menghindari  stigma  negative  terhadap  anak  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana sehingga  diharapkan  nantinya  anak  dapat  kembali  bersosialisasi  dengan  baik  ditengah masyarakat.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  yang  menjadi  permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  Anak  pelaku  tidak  pidana dalam proses diversi oleh Bapas Kelas I Padang?
2. Apa  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  Bapas  Kelas  I Padang dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana?

## METODE PENELITIAN
Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis  normatif yang  didukung  oleh  pendekatan yuridis  empiris Data  yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan  hasil  penelitian.  Spesifikasi  penelitian  ini  adalah deskriptif  analisis yaitu  yang menggambarkan  sekaligus  menganalisis  peraturan  perundang-undangan  dan  teori-teori hokum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
A. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Melalui  Proses Diversi Pada BAPAS Kelas IA Padang
Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana yang dilaksanakan oleh Bapas  sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  Pasal  14  ayat  (2),  (3),  dan  (4)  dan  Pasal  18 UU  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Proses  diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau  orang  tua/walinya,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  Pekerja  Sosial  Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak  pidana  yang  berupa  pelanggaran  tindak  pidana  ringan,  tindak  pidana  tanpa korban,  atau  nilai  kerugian  korban  tidak  lebih  dari  nilai  upah  minimum  provinsi setempat  sebagamana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  dapat  dilakukan  oleh  penyidik bersama  pelaku  dan/atau  keluarganya,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  serta  dapat melibatkan  tokoh  masyarakat.  Selama  proses  diversi  berlangsung  sampai  dengan kesepakatan  diversi  dilaksanakan.  Pembimbing  Kemasyarakatan  wajib  melakukan pendampingan  dan  pengawasan.  Dalam  hal  kesepakatan  diversi  tidak  dilaksanakan dalam  waktu  yang  ditentukan,  Pembimbing  Kemasyarakatan  segera  melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab.
Dapat  disimpulkan  bahwa  pada  tahap  diversi  Bapas  melaksanakan  fungsi pendampingan  dan  pengawasan.  Pendampingan  dilaksanakan  selama  proses  diversi berlangsung  dan  pengawasan  dilaksanakan  terhadap  pelaksanaan  diversi.  Misalnya pembayaran ganti rugi dalam jangka waktu tertentu.
Pada tahap penyidikan, Bapas diatur pada pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 ayat (4)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  perkara  anak,  penyidik  wajib  meminta pertimbangan  atau  saran  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  setelah  tindak  pidana dilaporkan atau diadukan. Hasil Penelitian Kemayarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada  penyidik  dalam  waktu  paling  lama  3  x  24  (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam setelah permintaan penyidik diterima. Selanjutnya dalam tahap penyidikan jika Diversi gagal,  penyidik  wajib  melanjutkan  penyidikan  dan  melimpahkan  perkara  ke  penuntut umum  dengan  melampirkan  berita  acara  diversi  dan  laporan  penelitian kemasayarakatan.
B. Kendala-Kendala  Penerapan  Diversi  Oleh  Bapas  Kelas  I  Padang  Dalam  Proses Pendampingan Anak  Yang Berhadapan Dengan Hukum
Kendala-kendala  yang  dihadapi  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Padang  dalam melakukan  Pendampingan  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  dalam  mejalankan tugasnya  sebagai  petugas  pembimbing  kemasyarakatan  yang  menjadi  kliennya, pembimbing  kemasyarakatan  sering  kali masih  dihadapkan  pada  kendala-kendala baik yang  bersifat  teknis  maupun  nonteknis.  Kendala-kendala  tersebut  dialami  dalam pelaksanaan pendampingan, pembuatan penelitian kemasyarakatan maupun pada tahap pra ajudikasi, adjudikasi hingga tahap post adjudikasi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Aifa  Alamsah  yang  menjabat sebagai  Kepala  Seksi  Bimbingan  Klien  Anak  memberikan  informasi  bahwa  kendala- kendala  yang  dialami  pembimbing  kemasyarakatan  dalam  menjalankan  tugasnya, yaitu; 4

## 1. Berkaitan dengan aturan hukum
Masih  terdapat  adanya  perkara  pidana  anak  tanpa  hadirnya  pembimbing kemasyarakatan,  baik  ditingkat  penyidik  saat  anak  di  mintai  keterangan  penyidik tidak meminta pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak.  Pembimbing kemasyarakatan  tidak  diberikan  kesempatan  untuk  membacakan  laporan  Penelitian Kemasyarakatan  (Litmas)  dan  petugas  pembimbing  kemayarakatan  tidak  diberikan tempat  duduk  dan  ruangan  khusus  di  pengadilan.  Hal  tersebut  sering  terjadi  di persidangan  anak.  Padahal  dalam  UU  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  secara  tegas  mengatur  mengenai  hal-hal  tersebut.  Dalam Pasal  55  ayat  (1)  UU  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak mejelaskan  bahwa  “Dalam  sidang  Anak,  Hakim  wajib  memerintahkan  orang tua/Wali  atau  pendampingan.  Advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya,  dan Pembimbing  Kemasyarakatan  untuk  mendampingi  arti  bahwa  setiap  sidang  yang berkaitan  dengan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  kehadiran  pembimbing kemasyarakatan  sebagai  salah  satu  pihak  dalam  persidangan  merupakan  keharusan dan  wajib.  Karena  tugas  dari  pembimbing  kemasyarakatan  tersebut  adalah  sebagai
4 Wawancara dengan Bapak Aifa Alamsah, SH., M.H., selaku Kasi. Bimbingan Klien Anak pada tanggal 28 Maret 2018 di Bapas Kelas I Padang
pendamping  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  selama  proses  hukumnya berlangsung.  Dalam  Pasal  57  ayat  (1)  UU  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  mengatakan  bahwa  “Setelah  surat  dakwaan  dibacakan, Hakim  memerintahkan  Pembimbing  Kemasyarakatan  membacakan  hasil  penelitian kemasyarakatan  mengenai  Anak  yang  bersangkutan  tanpa  kehadiran  Anak,  kecuali Hakim berpendapat lain.

## 2. Berkaitan dengan koordinasi
Dalam menjalankan  tugasnya  melakukan  perlindungan  terhadap  anak  pelaku  tindak pidana,  Balai  Pemasyarakatan  hanya  bersifat  pasif.  Hal  tersebut  mengandung  arti bahwa  Balai  Pemasyarakatan  hanya  menunggu  jika  ada  instansi  lain,  seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan mengajukan permintaan untuk dibuatkan laporan  penelitian  kemasyarakatan  dan  pendampingan  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum. Lemahnya koordinasi antar sesama penegak hukum yang menangani  perkara  anak  dapat  mengakibatkan  penyelesaian  perkara  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  menjadi  terhambat  yang  berdampak  pula  pada  lamanya penyelesaian suatu perkara anak.

## 3. Sumber Daya Manusia
Keterbatasan  sumber  daya  manusia  secara  kualitas  dari  petugas  Bapas  merupakan salah  satu  kendala  dalam  pelaksanaan  tugas  Bapas  dalam  mendampingi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Kinerja  petugas  dari  Bapas  yang  kurang  maksimal  dan dengan adanya rutinitas dalam melaksanakan tugas sehari-harinya dikantor sehingga bersifat  monoton  dan  tidak  berkembang  karena  perkara  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  yang  ditangani  oleh  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Padang  relatif banyak.  Selain  itu,  kurang  atau  tidak  adanya  pendidikan  dan  pelatihan  dalam  hal penanganan  perkara  pidana  anak  terhadap  Pembimbingan  kemasyarakatan  di  Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang yang berakibat pada tidak berkembangnya pola pikir petugas Balai Pemasyarakatan.
4. Sarana dan Prasarana
Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  melaksanakan  tugasnya  untuk  menangani perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  baik  guna  menysun  laporan  penelitian kemasyarakatan  maupun  mengikuti  dan  menghadiri  persidangan  anak  kurang
didukung dengan adanaya sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sarana dan  prasarana  yang  dimiliki  oleh  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Padang  dalam melakukan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum dengan  cara  mendampingi  anak  dalam  proses  diversi  sangat  memprihatinkan. Adapun  perbedaan  kondisi  tersebut  tentu  saja  dapat  mengakibatkan  kesenjangan sosial diantara Balai Pemasyarakatan dengan aparat penegak hukum lainnya.

## 5. Wilayah kerja yang luas
Bapas  Kelas  I  Padang  memiliki  wilayah  kerja  yang  meliputi  11  (sebelas)  wilayah kerja yang terdiri dari  :1)  Kota Padang;  2) Kota Pariaman; 3)Kota Solok; 4)   Kota Sawahlunto;  5)  Kabupaten  Padang  Pariaman;  6)  Kabupaten  Solok;  8)  Kabupaten Sijunjung;  9)  Kabupaten  Solok  Selatan;  10)  Kabupaten  Pesisir  Selatan;  11) Kabupaten  Dharmasraya;  12)  Kabupaten  Mentawai.  Wilayah  hukum  tersebut termasuk  pula  batas-batas  paling  luar  dari  masing-masing  kabupaten.  Dengan keterbatasan sarana berupa kendaraan dinas, maka pada saat ada tugas kunjungan ke tempat  tinggal  klien  anak  yang  tempatnya  sangat  jauh  dan  terpencil,  untuk menjangkau  daerah-daerah  itu  tentu  sangat  sulit  dilakukan  terutama  bagi  petugas Balai Pemasyarakatan perempuan.

## 6. Faktor Keluarga Klien
Setiap anak merupakan tanggung jawab orang tuanya, akan tetapi tidak semua orang tua  mau  bertanggung  jawab  terhadap  anaknya  yang  menjadi  anak  yang  berkonflik dengan  dengan  hukum.  Bagi  orang  tua  yang  susah  diatur  dan  sudah  berulang  kali melakukan  tindak  pidana,  sering  kali  sudah  tidak  mau  bertanggung  jawab  lagi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anaknya.

## 7. Keterbatasan Alokasi Anggaran atau Dana
Untuk  menunjang  suatu  pelaksanaan  kegiatan  memerlukan  anggaran  atau  dana. Tanpa adanya dana suatu kegiatan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Ibu  Sawati  sebagai  Kepala  Sub.  Seksi  Bimbingan  Klien Anak,  bahwa  kesenjangan  anggaran  antara  Balai  Pemasyarakatan  dengan  aparat penegak  hukum  lain  sangat  jauh  berbeda,  baik  alokasi  anggaran  operasional, administrasi maupun untuk kesejahteraan pegawai.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Padang  dalam melakukan  Pendampingan  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  dalam  menjalankan tugasnya  sebagai  petugas  pembimbing  kemasyarakatan  yang  menjadi  kliennya, pembimbing  kemasyarakatan  sering  kali masih  dihadapkan  pada  kendala-kendala baik yang  bersifat  teknis  maupun  non  teknis.  Kendala-kendala  tersebut  dialami  dalam pelaksanaan pendampingan, pembuatan penelitian kemasyarakatan maupun pada tahap pra ajudikasi, adjudikasi hingga tahap post adjudikasi.
Upaya-upaya  untuk  mengatasi  kendala-kendala  dalam  penerapan  diversi    Oleh Bapas  Kelas  I  Padang  Dalam  Proses  Pendampingan  Anak    Yang  Berhadapan  Dengan Hukum, yaitu;

## 1. Aturan Hukum
Perlu  adanya  payung  hukum  bagi  petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan  untuk melaksanakan  tugas  terutama  dalam  kegiatan  pendampingan  anak  yang  berkonflik dengan hukum baik itu di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Dengan demikian perlu  adanya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI,  Peraturan Menteri tersebut  berisi  materi  yang  diperintahkan  oleh  Undang-Undang  atau  materi untuk melaksanakan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana sejak di  sahkannya  Undang-undang  SPPA  belum  ada.  Maka  dengan  adanya  Peraturan Menteri  tersebut  petugas  pembimbing  kemasyarakatan  dapat  melaksanakan  tugas- tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, guna menjaga atau melindungi hak – hak anak  sebagai  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  peran  aktif  dari  masing- masing aparat dalam melaksanakan fungsi dan perannya masing-masing.
2. Koordinasi
Perlunya  peningkatan  koordinasi  antara  sesama  aparat  penegak  hukum  khususnya dalam  penanganan  perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak.  Baik  itu  jaksa  anak, hakim  anak  dan  Balai  Pemasyarakatan  mengkoordinasikan  guna  membentuk  satu definisi dan kesepahaman dalam penanganan perkara anak pelaku pidana, meskipun jika  dilihat  dari  UU  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, peran  Balai  Pemasyarakatan  dalam  penyusunan  laporan  penelitian  kemasyarakatan turut aktif sesuai dengan apa yang telah dituliskan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sisem  Peradilan  Pidana  Anak.  Adanya  satu  kesepahaman  dalam  mengartikan  UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisem Peradilan Pidana Anak, baik jaksa anak, hakim anak,  dan  pembimbing  kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  dalam melaksanakan  persidangan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dapat berjalan sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing.

## 3. Sumber Daya Manusia
Professional  seorang  petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan  dilatar  belakangi  oleh sumber daya manusia dari petugas itu sendiri, mulai dari cara berpikir maupun cara menggunakan  teknologi  karena  petugas  Balai  Pemasyarakatan  secara  umumnya harus  bekerja  dan  berpikiran  maju  sesuai  dengan  tuntutan  dan  perkembangan  ilmu, dalam  menghadapi  perkaran  anak  yang  semakin  komplek  dan  modern.  Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang juga sebagai pegawai pada Balai Pemasyarakatan  jangan  disibukan  dengan  pekerjaan  rutinitas  sehari-hari  dikantor. Guna meningkatkan kemampuan petugas pembimbing kemasyarakatan  yang handal dan  professional,  petugas  sebaiknya  diikut  sertakan  dalam  pendidikan  pelatihan teknis  pemasyarakatan  khusus  bagi  pembimbing  kemayarakatan  atau  diberi kesempatan  untuk  mengikuti  pendidikan  formal  di  universitas  terutama  yang berkaitan  dengan  bidang  tugasnya.  Dengan  modal  pendidikan  yang  memadai  dan professional,  pembimbing  kemasyarakatan  merasa  percaya  diri  dan  tidak  merasa rendah diri jika duduk bersama dalam melaksanakan tugas di persidangan.

## 4. Sarana dan Prasarana
Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  professional  dituntut  bertindak  cepat  dan  tepat waktu,  baik  untuk  menyusun  hasil  laporan  penelitin  kemayarakatan  atau  ketika mengahadiri  persidangan  anak.  Guna  mendukung  pelaksanaan  tugas  tersebut  perlu didukung  oleh  sarana  dan  prasrana  yang  memadai,  seperti  biaya  perjalanan  yang cukup.  Mengingat  luas  wilayah  kerja  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Padang  yang meliputi  12  (dua  belas)  wilayah  yang  terdiri  dari  4  (empat)  Kota  dan  7  (tujuh) Kabupaten, tidak adanya kendaraan dinas bagi Pembimbing  Kemasyarakatan dalam mencari  dataguna  kelengkapan  data  untuk  menyusun  laporan  penelitian kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan harus mengadakan kunjungan rumah (home visit) tempat tinggal klien dan sekolah, sehingga diperlukan kendaraan dinas. Dengan  adanya  sarana  dan  prasarana  tersebut,  Pembimbing  Kemasyarakatan  dapat
melaksanakan  tugas  dalam  penysunan  laporan  penelitian  kemasyarkatan  dengan tepat  waktu  dan  dapat  menghadiri  persidangan  anak  sesuai  dengan  jadwal  yang disampaikan ke Balai Pemasyarakatan.

## 5. Wilayah Kerja yang Luas
Merupakan  salah  satu  kendala  Balai  Pemasyarakatan  berupa  wilayah  kerja  yang sangat luas dapat diatasi dengan baik apabila Balai Pemasyarakatan memiliki sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Jadi penyelesaian kendala tersebut sangat berkaitan dengan erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi berupa kendaraan  dinasyang  dapat  digunakan  untuk  pelaksanaan  tugas  dari  petugas Pembimbing  Kemasyarakatan  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Padang.  Apabila sarana  dan  prasarana  transportasi  tersedia  dengan  baik,  maka  petugas  Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I  Padang tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan kunjungan ke tempat tinggal klien anak yang jaraknya cukup jauh. Berdasarkan wawancara dan informasi yang didapatkan, solusi yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  wilayah  kerja  dari  Balai Pemasyarakatan  Kelas  I  Padang  yang  sangat  luas,  yaitu  dengan  membangun menempatkan  cabang  Balai  Pemasyarakatan  yang  disebut  dengan  Pos  Bapas  yang ada  ditiap-tiap  Kota  ataupun  pada  setiap  Kabupaten.  Dengan  adanya  pos  Bapas diharapkan  klien  anak  dapat  dengan  mudah  melapor  dan  pembimbing kemasyarakatan  akan  mudah  memberikan  pembimbingan,  pendampingan  dan pengawasan dengan optimal tanpa terkendala jarak.

## 6. Faktor Keluarga Klien
Keluarga klien anak pelaku tindak pidana atau orang tua anak korban tindak pidana merupakan  faktor  penting  dalam  penyelesaian  perkara  anak  pelaku  tindak  pidana ataupun anak korban tindak pidana. Dalam membutuhkan informasi yang dibutuhkan Pembimbing  Kemasyarakatan  terkait  anak  pelaku  tindak  pidana  atau  anak  korban untuk pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan yang paling penting dibutuhkan adalah peran orang tua kedua belah pihak.  Keterbukaan pihak orang tua anak pelaku atau  korban  dengan  memberikan  keterangan  yang  benar  kepada  pembimbing pemasyarakatan  merupakan  tanggung  jawab  dari  kedua  belah  pihak  orang  tua  anak pelaku atau orang tua anak korban. Untuk melaksanakan dan mengatasi kendala yang
berasal  dari  faktor  keluarga  klien,  pembimbing  kemasyarakatan  dapat  melakukan pendekatan  secara  personal  terhadap  keluarga  klien.  Baik  keluarga  anak  pelaku maupun  keluarga  anak  korban.  Dari  itu  setiap  Pembimbing  Kemayarakatan  harus mempunyai  kemampuan    untuk  berintegrasi  secara  persuasive  agar  keluarga  klien mau  bersama-sama  menyelesaikan  perkara  yang  melibatkan  anggota  keluarganya. Solusi  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  memberikan  penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi terhadap keluarga klien mengenai peran-peran dan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang intinya adalah untuk mendampingi dan  membantu  melindungi  anak  yang  berhadapan  atau  yang  berkonflik  dengan hukum  dalam  penyelesaian  perkara  yang  sedang  dihadapinya  agar  mengupayakan yang  terbaik  bagi  anak  tersebut.  Dengan  demikian  diharapkan  pihak  keluarga  klien bersedia  untuk  berjuang  bersama  demi  kepentingan  anak  yang  menjadi  anggota keluarga.

## 7. Keterbatasan Alokasi Anggaran
Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa anggaran atau dana merupakan sautu yang sangat  vital  dalam  setiap  kegiatan.  Tidak  terkecuali  dengan  pelaksanaan  kegiatan- kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Padang  dalam pelaksanaan  tugasnya.  Terbatasnya  anggaran  dana  yang  dimiliki  oleh    Balai Pemasyarakatan  Kelas  I  Padang  dapat  berakibat  terhadap  kurang  optimalnya  tugas yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I  Padang.  Keadaan  seperti  itu,  anggaran  pada  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I Padangharus  ditingkatkan.  Hal  tersebut  dilakukan  mengingat  tugas-tugas  yang diemban  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I Padang sangat berat agar dapat terlaksana dengan optimal. Kesenjangan sosial antara Balai  Pemasyarakatan  dengan  aparat  penegak  hukum  lainnya  dapat  diperkecil dengan  peningkatan  anggaran  dari  pemerintah  yang  dialokasikan  pada  Balai Pemasyarakatan  sehingga  dapat  tercapai  kesetaraan  antara  Balai  Pemasyarakatan dengan penegak hukum lainnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian pembahasan yang penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:
1. Perlindunganhukum terhadap anak pelaku tindak pidana (Anak yang berkonflik dengan hukum)melalui  proses  diversi  oleh  Bapas  Kelas  I  Padang  adalah  telah  dilaksanakan sesuai  aturan  perundang-undangan  SPPA  yaitu  dengan  memberikan  pendampingan pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan  persidangan.  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I Padangsangat aktif dalam penyelesaian perkara-perkara terkait anak terbukti pada data tahun 2016-2017, dari 305 kasus anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum, 301  kasus  yang  dapat  diselesaikan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Padang  secara diversi  membuktikan  bahwa  Balai  Pemasyarakatan  memiliki  peran  yang  sangat  besar. Keberadaan Balai Pemasyarakatan menjadi sangat penting berdasarkanUndang-Undang Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengamanatkan  Bapas mendapatkan  peran  pada  semua  tahap  pada  proses  peradilan  pidana  anak,  yaitu  pada tahapan  pra  ajudikasi,  Balai  Pemasyarakatan  bertugas  melakukan  pendampingan  dan membuat  penelitian  kemasyarakatan  disamping  mengupayakan  proses  diversi, pembimbingan  dan  pengawasan  dengan  memastikan  pemenuhan  hak-hak  anak  terkait penahanan.  Pada  tahap  ajudikasi  Balai  Pemasyarakatan  melaksanakan  pendampingan anak yaitu dengan mendampingi klien anak dalam proses diversi ditingkat pengadilan, memberikan  penguatan  mental  klien  anak  saat  anak  menghadapi  persidangan, memastikan  proses  persidangan  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku, menyampaikan  kepada  hakim  terkait  hal-hal  yang  menguntungkan  bagi  anak  dalam rekomendasi  terhadap  putusan  hakim.  Pada  tahapan  post  ajudikasi,  tugas  Balai Pemasyarakatan  mengawasi  anak  terkait upaya  pemulihan  hubungan  dengan  keluarga, korban, masyarakat dan membuat Litmas untuk program-program reintegrasi.
2. Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Padangdalam  melaksanakan  tugas-tugasnya  dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih banyak menemui  kendala-kendala  yang  dapat  menghambat  pelaksanaan  tugasnya.  Kendala- kendala  tersebut  yaitu  kelemahan  aturan  hukum  yang  berlaku  terhadap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum,  kurangnya  koordinasi  diantara  sesama  aparat  penegak hukum, rendahnya kualitas sumber daya manusia petugas Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang,  kemudian  kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  juga  menjadi
kendala, wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang yang sangat luas meliputi 4  (empat)  Kota  dan  7  (tujuh)  Kabupaten,  keluarga  klien  anak  yang  tidak  kooperatif dengan  petugas  pembimbing  kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I Padang,  dan  alokasi  anggaran  dan  dana  yang  sangat  minim  kepada  Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang.

## REFERENSI
Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti , Bandung,1998.
Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  di  Indonesia, PT.  Raja  Grafindo Persada,Jakarta, 2011.
Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, http://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/
Jecky Tengens. Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidanan Indonesia . www.hukumonlne.com
Yayasan  Pemantau  Anak, Bahan  Masukan  Draft  Laporan  Alternatif  (Inisiatif)  Kovenan Hak  Sipil  dan  Hak  Politik  (Pasal  10):Praktek-Praktek  Penanganan  Anak Berkonflik  Dengan  Hukum  Dalam  Kerangka  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia:
Ikatan Hakim Indonesia, Majalah Varia Peradilan , edisi Juli 2013.
Ida  Rifdiah. Penanganan  Perkara  Anak  pada  Balai  Pemasyarakatan  Jakarta  Timur . https://www.mahkamahagung.go.id
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan.  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  UU.  No.  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidanan Anak.