Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas (Cross Border Insolvency)
Okta Putri Setia Ningtias Universitas Surabaya
Email: Oktaputrisetianingtias@gmail.com
Volume  22  Nomor  2  Agustus  2024:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri.2024 Article  History Submission: 13-06-2024 Revised: 20-07-2024 Accepted: 24-07-2024 Published: 18-08-2024

## ABSTRACT
Article  1  of  Law  No.  37/2004  on  Bankruptcy  and  Postponement  of  Debt  Payment  Obligations, what is meant by Bankruptcy is a general confiscation of all assets of the Bankrupt Debtor whose management  and  management  is  carried  out  by  the  Curator  under  the  supervision  of  the Supervisory Judge as regulated in this Law. Guidelines for the execution of the assets of Bankrupt Debtors located outside Indonesia are not regulated in Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and  Suspension  of  Debt  Payment  Obligations.  Furthermore,  Indonesia  is  not  bound  by  an international agreement related to cross-border insolvency, so that bankruptcy decisions rendered by the Indonesian Commercial Court do not have executorial power outside Indonesia. Therefore, this will lead to the inability to sell the assets of the Bankrupt Debtor to be used as payment to its Creditors. This research uses the juridical-normative method by examining bankruptcy legislation. This research shows that there are no legal provisions that result in legal uncertainty. And the need to regulate the law related to the authority of the curator in executing the debtor's assets in cross- border bankruptcy.
Keywords: Curator; Debtor Assets; Cross-border.

## ABSTRAK
Pasal  1    Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  yang  dimaksud  dengan    Kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pedoman pelaksanaan eksekusi atas harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Kemudian, Indonesia  tidak  terikat  dengan  suatu  perjanjian  internasional  terkait  cross  border  insolvency, sehingga  putusan  kepailitan  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Niaga  Indonesia  tidak  memiliki kekuatan  eksekutorial  di  luar  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  hal  ini  akan  menyebabkan  tidak  dapat dijualnya  harta  Debitor  Pailit  untuk  digunakan  sebagai  pembayaran  kepada  para  Kreditornya. Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis-normatif  dengan  mengkaji  peraturan  perundang- undangan  kepailitan.  Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  belum  adanya  ketentuan  hukum  yang mengakibatkan  ketidakpastian  hukum.  Dan  perlunya  di  atur  hukum  terkait  kewenangan  kurator dalam mengeksekusi aset debitor pada kepailitan lintas batas.
Kata Kunci: Kurator; Aset Debitor; Lintas Batas.
Okta Putri Setia Ningtias Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas ( Cross Border Insolvency )

## PENDAHULUAN
Di era globalisasi, transaksi bisnis semakin kompleks dan menuntut kita untuk menyesuaikan diri seiring dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemajuan ini membuat jaringan semakin dekat, yang memungkinkan transaksi bisnis melintasi batas negara. Tidak hanya di dalam negara, tetapi juga di tingkat global. Interaksi bisnis tentu memiliki jaringan yang luas di seluruh negara dan di seluruh dunia, seperti halnya interaksi sosial. Kemudian muncul pertanyaan tentang hukum mana yang akan diterapkan jika terjadi konflik antara pengusaha asing dan pengusaha lokal.
Daniel  Suryana  menyatakan  bahwa  kepailitan  lintas  batas  negara  adalah  kepailitan  yang berasal dari transaksi bisnis internasional dengan elemen asing di dalamnya, tetapi bukan dari negara di  mana  kepailitan  dilakukan.  Definisi  di  atas  memungkinkan  kita  untuk  mengatakan  bahwa kepailitan lintas batas adalah suatu  kasus  kepailitan yang melintasi  batas  wilayah egara sehingga melibatkan  entitas  luar.  Meskipun  demikian,  Dr.  Marek  Porzyeki  menyatakan  bahwa  kepailitan lintas batas negara terjadi dalam situasi berikut:
a. Debitur memiliki sejumlah aset di luar negeri;
b. Debitur memiliki beberapa kreditur di luar negeri; dan
c. Debitur beroperasi di luar negeri.
d. Debitur adalah entitas multinasional yang memiliki bisnis di beberapa negara
e. Debitur adalah entitas transnasional yang menjalankan bisnis di beberapa negara  Berdasarkan bentuk hukum perusahaan anak lokal. ((legal form of local subsidiaries)
Karena banyaknya kasus kepailitan yang terjadi di berbagai negara, pelaksanaan hukum di negara-negara  tersebut  dilakukan  semaksimal  mungkin.  Sebagai  negara  yang  pernah  mengalami krisis moneter pada tahun 1997, perekonomian  Indonesia mengalami  dampak negatif. Kegagalan debitor sepertinya memperjelas dalam melunasi hutang kepada kreditur. Pada saat itu, pailit adalah opsi lain untuk menyelesaikan utang antara debitur dan kreditur. Salah satu pihak dapat mengajukan pailit.  Karena  melibatkan  elemen  asing,  kepailitan  lintas  batas  termasuk  dalam  kategori  masalah Hukum  Perdata  Internasional  (HPI).  Karena  Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Perdata Internasional (RUU HPI) Indonesia belum disahkan, masalah kepailitan yang terjadi di Indonesia tidak  diatur  secara  rinci  dalam  undang-undang  HPI  Indonesia.  Indonesia  belum  memiliki  hukum kepailitan  internasional  yang  jelas,  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri.  Akibatnya, pengadilan niaga tidak dapat memaksa debitur dengan alasan yurisdiksi negara terbatas, terutama dalam hal eksekusi harta pailit di luar negeri.
Hal itu tentu dapat menghambat kreditur dalam mendapatkan pembayaran dari harta debitur yang pailit. Hukum kepailitan Indonesia menganut  prinsip  universal,  yang berarti bahwa putusan
Okta Putri Setia Ningtias Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas ( Cross Border Insolvency )
pengadilan niaga tentang permohonan pernyataan pailit berlaku untuk seluruh harta debitur, baik di Indonesia  maupun  di  luar  wilayah  Indonesia.  Prinsip  universal  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan  kepailitan  Indonesia  untuk  memberikan  perlindungan  dan  keamanan  bagi seluruh harta debitur. PBB, lebih khusus lagi United Nations Commision on International Trade Law (UNCITRAL), melakukan hal-hal untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan eksekusi aset debitur dalam kasus kepailitan yang mengandung unsur asing (foreign element), di mana aset atau boedel  pailit  berada  di  luar  yurisdiksi  negara.  terobosan  ke  depan  yang  memungkinkan  negara mengakui putusan pailit yang dibuat oleh pengadilan asing untuk dieksekusi, terutama dalam tiga kasus pemberesan boedel pailit.
Problemnya  adalah  hingga  saat  ini,  tidak  semua negara  telah  mengadopsi  undang-undang halus  yang  dibuat  oleh  PBB,  termasuk  Indonesia.  Ini  menimbulkan  masalah,  terutama  masalah kurator,  dalam  hal  pemberesan  harta  boedel  pailit  di  luar  yurisdiksi  Republik  Indonesia.  Contoh kepailitan lintas batas negara, juga dikenal sebagai kepailitan lintas batas, adalah sebagai berikut :
a. Sebuah  badan  hukum  ataupun  perusahaan  yang  memiliki  kedudukan  di  luar  negeri  dan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga di  Indonesia. Badan hukum atau perusahaan tersebut memiliki saham dari sebuah perusahaan yang ada di Indonesia (berbentuk joint venture).
b. Sebuah perusahaan di  luar negeri yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga di  Indonesia. perusahaan tersebut memiliki perjanjian dengan perusahaan Indonesia (misalnya dalam bentuk perjanjian penggunaan nama atau naming right agreement).
c. Seseorang  atau  sebuah  perusahaan  (badan  hukum)  yang  secara  hukum  berkedudukan  di Indonesia.  perusahaan  tersebut  memiliki  aset  dan/atau  saham  di  luar  negeri  atau  memiliki perjanjian dengan perusahaan yang berkedudukan hukum di luar negeri.

## METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, di mana menganalisis sumber daya terkait  seperti  peraturan  perundang-undangan,  perspektif  para  ahli,  doktrin  hukum,  dan  sistem hukum yang relevan. Metode ini melibatkan pengumpulan data dengan memeriksa data sekunder atau  referensi  pustaka,  seperti  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier. Bahan hukum  primer adalah materi yang  memiliki kekuatan hukum  mengikat  untuk  para pihak  yang  terlibat.  Seperti:  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  the  Debtor Rehabilitation and Bankruptct Act, dan UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment (1997).
Okta Putri Setia Ningtias Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas ( Cross Border Insolvency )
Penulis  juga  menggunakan  bahan  hukum  sekunder  berupa  berita  dan  hasil-hasil  penelitian hukum terdahulu berupa buku maupun jurnal. Selain itu, terdapat pula berita artikel dari Internet. Seluruh bahan hukum tersebut dijadikan basis bagi Penulis dalam menelaah urgensi implementasi UNCITRAL  Model  Law  dalam  hukum  kepailitan  di  Indonesia.  Penelitian  menggunakan  analisis deskriptif,  yang  berarti  bahwa  subjek  penelitian  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan  dengan  teori-teori  hukum  yang  menjadi  subjek  penelitian.  Penulis  menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pengaturan Kepailitan batas negara dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  kepailitan  dan  penundaan  pembayaran utang (UU PKPU) memiliki cakupan yang luas, mencakup aspek normatif, materi hukum, dan proses  penyelesaian  utang  piutang.  Di  Indonesia,  konsep  "kepailitan"  dan  "insolvensi" didefinisikan  secara  tegas  dalam  undang-undang  tersebut.  Kepailitan  dijelaskan  sebagai pengambilalihan seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dilakukan oleh kurator di bawah  pengawasan  hakim  pengawas.  Menurut  ketentuan  umum  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 2004, definisi insolvensi tidak dijelaskan. Sebaliknya, disebutkan bahwa insolvensi adalah keadaan  keuangan  di  mana  debitur  tidak  mampu  membayar  utang  kepada  semua  kreditornya. Dari  penjelasan  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  insolvensi  adalah  keadaan  keuangan  di  mana debitur tidak mampu membayar utang kepada semua kreditornya. Seperti yang ditunjukkan oleh definisi  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004,  insolvensi  dan  kepailitan  memiliki  arti  yang berbeda  secara  makna  dan  pengaturan.  Setelah  pengadilan  menetapkan  kepailitan  terhadap debitur, keadaan insolvensi dinyatakan dalam hukum kepailitan Indonesia.
Selain  prinsip  territorial,  instrumen  hukum  kepailitan  Indonesia  mengacu  pada  prinsip universal dalam hal kepailitan. Tetapi prinsip universal ini hanya berlaku untuk aset debitur yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia di luar yurisdiksi hukum Republik Indonesia. Suatu negara dengan prinsip universal dapat melakukan eksekusi terhadap putusan pailit secara langsung.  Sebaliknya,  suatu  negara  dengan  prinsip  teritorial  seperti  Indonesia  tidak  dapat meminta  eksekusi  harta  debitur  di  wilayah  tersebut  secara  langsung,  kecuali  ada  perjanjian bilateral  antara  kedua  negara  atau  dengan  mengajukan  permohonan  pailit  ulang  di  pengadilan yang berwenang.
Dalam hal eksekusi aset debitur yang berada di luar negeri, hukum kepailitan Indonesia tampak tidak konsisten. Prinsip teritorial Indonesia masih berlaku: putusan kepailitan asing tidak
Okta Putri Setia Ningtias Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas ( Cross Border Insolvency )
dapat  diterapkan  terhadap  harta  debitur  yang  berada  dalam  yurisdiksi  Republik  Indonesia. Menurut  prinsip  kedaulatan  wilayah,  atau  kedaulatan  wilayah,  keputusan  asing  tidak  dapat diterapkan secara langsung di  negara lain.  Ini  sesuai  dengan prinsip  kedaulatan negara-negara yang  telah  merdeka.  Pasal  431  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata  (Rv)  mengatur pemberlakuan putusan pengadilan di Indonesia, yang menyatakan bahwa putusan tersebut hanya berlaku dan dapat dieksekusi di wilayah hukum Republik Indonesia, sehingga putusan pengadilan tidak memiliki kekuatan eksekusi di luar negeri.
Studi hukum nasional yang mengatur hukum acara perdata internasional diperlukan untuk menentukan  yurisdiksi  yang  berwenang  untuk  mengadili  perkara  kepailitan  internasional. Beberapa pasal  dalam  Reglement  op de Rechtsvordering  (Rv), Herziene  Inlandsch Reglement (HIR), Burgerlijk Wetboek (BW), Wetboek van Koophandel (WvK), dan juga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU PKPU) adalah sumber  hukum  acara  perdata  internasional  untuk  perkara  kepailitan  yang  melibatkan  badan hukum asing.

## b. Praktek Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency
Pada  umumnya,  hukum  kepailitan  berlaku  bagi  debitur  yang  tidak  mampu  membayar utang atau dalam kondisi keuangan yang tidak sehat (insolvent). Tujuan dari regulasi ini adalah memberikan  solusi  bagi  debitur  yang  mengalami  kesulitan  keuangan  agar  dapat  melakukan restrukturisasi utang meskipun tidak sepenuhnya. Setiap transaksi bisnis antara pelaku usaha dari negara  yang  berbeda  harus  tunduk  pada  regulasi  hukum  yang  berlaku  di  negara  yang terlibat.Politik hukum merupakan domain negara, di mana ekspresi kemauan politik tidak hanya diukur  dari  jumlah  undang-undang  yang  diundangkan,  tetapi  sejauh  mana  masyarakat menginternalisasikan  nilai-nilai  hukum.  Tujuan  utama  pembangunan  hukum  nasional  adalah menciptakan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  serta  mendukung  pembangunan  ekonomi melalui peraturan-peraturan hukum yang relevan. Undang-undang kepailitan menjadi instrumen penting dalam mengatasi masalah utang perusahaan dan memfasilitasi kebutuhan hukum pelaku usaha  dalam  menangani  kepailitan  dan  perkreditan.  Isu  kepailitan  lintas  batas  (cross  border insolvency) muncul ketika masalah kepailitan melibatkan aset atau utang di lebih dari satu negara atau yurisdiksi. Regulasi seperti European Community Regulation Insolvency Proceedings di Uni Eropa dan UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency dirancang untuk memfasilitasi penyelesaian kepailitan lintas batas dengan lebih efektif.
Negara-negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani isu kepailitan lintas
Okta Putri Setia Ningtias Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas ( Cross Border Insolvency )
batas,  tergantung  pada  sistem  hukum  yang  mereka  anut.  Misalnya,  Jepang  dan  Korea  Selatan menggunakan  sistem  hukum  civil  law,  sementara  Thailand  dan  Singapura  menganut  sistem hukum common law. Sebelum adanya reformasi pada tahun 1997, pendekatan territorial dominan dalam  sistem  kepailitan  Jepang  mengakibatkan  pengadilan  Jepang  tidak  mengakui  putusan kepailitan dari luar negeri, dan sebaliknya. Reformasi hukum kepailitan di Jepang menghasilkan perubahan  signifikan  dengan  adopsi  Model  Law  UNCITRAL,  memungkinkan  pengakuan  dan bantuan  terhadap  proses  kepailitan  asing.  Kasus  kepailitan  lintas  batas  sering  kali  melibatkan situasi  di  mana  debitur  memiliki  aset  atau  kegiatan  usaha  di  beberapa  negara,  menimbulkan tantangan terkait boedel pailit yang melintasi batas hukum nasional.
Sebagai contoh, Indonesia menghadapi kesulitan mengeksekusi harta pailit kapal pesiar yang  terletak  di  negara  Afrika  karena  Afrika  belum  mengadopsi  UNCITRAL  Model  Law. Keanggotaan suatu negara dalam UNCITRAL dapat mempengaruhi kemungkinan eksekusi aset pailit  di  negara  lain,  menunjukkan  pentingnya  kerjasama  internasional  dalam  menangani kepailitan lintas batas.

## c. Kekuatan Eksekutorial Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga Indonesia Terhadap Harta Debitor Pailit Yang Terdapat di Luar Indonesia
Dalam konteks cross border insolvency, terdapat dua prinsip yang menjadi panduannya, yaitu  prinsip  universal  dan  prinsip  teritorial.  Secara  konseptual,  prinsip  universal  menegaskan bahwa putusan kepailitan yang dijatuhkan di suatu negara memiliki konsekuensi hukum terhadap aset debitor yang tersebar di berbagai negara. Di sisi lain, prinsip teritorial menyatakan bahwa putusan kepailitan hanya berlaku di negara tempat putusan tersebut diucapkan. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU KPKPU) Indonesia sendiri menganut prinsip universal, yang mengaitkan penerapannya dengan prinsip pari passu prorata parte, yang menjadi dasar berpikir dalam UU KPKPU. Prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa seluruh kekayaan debitor  merupakan  jaminan  bersama  bagi  para  kreditur,  di  mana  hasil  penjualan  akan  dibagi secara  proporsional  di  antara  mereka,  kecuali  ada  kreditur  yang  memiliki  hak  untuk diprioritaskan.
Namun,  UU  KPKPU  tidak  mengatur  secara  spesifik  mengenai  jangkauan  putusan kepailitan  yang  diucapkan  oleh  Pengadilan  Niaga  Indonesia,  sehingga  putusan  tersebut  juga memiliki  implikasi  hukum  di  negara-negara  lain.  Namun,  penerapan  prinsip  universal  yang diadopsi  oleh  UU  KPKPU  bertentangan  dengan  prinsip  kedaulatan  yang  dimiliki  oleh  setiap negara.  Prinsip  kedaulatan  menyatakan  bahwa  suatu  putusan  pengadilan  asing  tidak  dapat
Okta Putri Setia Ningtias Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas ( Cross Border Insolvency )
dilaksanakan secara langsung di wilayah negara lain, karena setiap negara memiliki kedaulatan yang harus dihormati oleh negara-negara lain. Prinsip  ini juga menekankan bahwa pengadilan merupakan  alat  dari  negara  yang  mewakili  kedaulatannya,  sehingga  apabila  suatu  putusan pengadilan  asing  dapat  dieksekusi  tanpa  syarat  di  suatu  negara,  hal  tersebut  dapat  dianggap sebagai pengakuan atas kekuasaan hukum negara asing tempat putusan tersebut diucapkan.
Dalam  konteks  hukum  positif  Indonesia,  Pasal  436  Reglement  op  de  Burgerlijke Rechtvordering menegaskan bahwa untuk eksekusi putusan pengadilan asing di Indonesia, harus ada dasar hukum yang spesifik dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian bilateral, atau perjanjian multilateral. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa  putusan  pengadilan  asing  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk  mengajukan gugatan  baru  di  Pengadilan  Indonesia.  Dalam  menangani  masalah  cross  border  insolvency, berbagai  negara telah menemukan solusi  masing-masing. Sebagai  contoh,  Belanda dan Belgia telah  sepakat  untuk  mengakui  putusan  kepailitan  yang  dijatuhkan  di  masing-masing  negara melalui Netherlands – Belgia Execution Treaty pada 28 Maret 1925, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan di kedua negara. Secara lebih luas, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum  Perdagangan  Internasional  (UNCITRAL)  telah  mengembangkan  suatu  perjanjian internasional  terkait  cross  border  insolvency,  yaitu  UNCITRAL  Model  Law  on  Cross-Border Insolvency  (Model  Law).  Hingga  tahun  2018,  46  negara  di  seluruh  dunia  telah  mengadopsi ketentuan Model Law ke dalam hukum nasional mereka.
Berdasarkan pembukaan Model Law, tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan kasus cross border insolvency secara efektif dengan cara-cara berikut :
a. Mendorong  kerjasama  antara  pengadilan  dan  otoritas  yang  berwenang  di  negara-negara yang terlibat dalam kasus cross border insolvency.
b. Memberikan kepastian hukum bagi perdagangan dan investasi.
c. Menyelenggarakan administrasi yang adil dan efisien dalam cross border insolvency untuk melindungi kepentingan kreditor dan pihak lain yang terlibat, termasuk debitor.
d. Melindungi dan mengoptimalkan nilai dari harta kekayaan debitor.
e. Memberikan  fasilitas  untuk  menyelamatkan  bisnis  yang  mengalami  kesulitan  keuangan, dengan tujuan melindungi investasi dan mempertahankan lapangan kerja.
Melalui  upaya  ini,  Model  Law  bertujuan  untuk  memfasilitasi  negara-negara  dalam menyusun  undang-undang  kepailitannya  dengan  pendekatan  modern,  harmonisasi,  dan kerangka yang adil untuk menangani masalah proses kepailitan lintas batas yang melibatkan debitor yang mengalami kesulitan keuangan atau insolvensi. Ini termasuk situasi di mana
Okta Putri Setia Ningtias Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas ( Cross Border Insolvency )
debitor memiliki aset di lebih dari satu negara atau kreditor dari debitor tersebar di berbagai negara yang  berbeda  dengan  tempat  proses  kepailitan  sedang  berlangsung.  Dengan  adanya  ketentuan mengenai cross border insolvency dalam Model Law, diharapkan dapat menyelesaikan tantangan yang muncul dalam kasus kepailitan lintas batas. Model Law membuka kemungkinan bahwa proses kepailitan yang dijatuhkan oleh satu negara dapat diakui dan dilaksanakan di negara lain, asalkan negara  tersebut  telah  mengakui  proses  kepailitan  yang  dilakukan.  Sehingga,  jika  suatu  proses kepailitan asing sudah diakui oleh negara lain, proses tersebut dapat dieksekusi di negara tersebut.
Indonesia  belum  meratifikasi  perjanjian  internasional,  baik  bilateral  maupun  multilateral, terkait dengan cross border insolvency. Hal ini menjadi faktor penting yang dapat membantu agar putusan kepailitan yang diucapkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia dapat diakui dan dieksekusi di negara lain. Menurut Jerry Hoff, sumber hukum utama untuk menangani masalah hukum perdata internasional  seperti  cross  border  insolvency  adalah  melalui  perjanjian-perjanjian  internasional. Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  putusan  kepailitan  yang  diberikan  oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak dapat dieksekusi di negara lain karena prinsip kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara dan karena Indonesia belum terikat dalam perjanjian internasional apa pun yang berkaitan dengan cross border insolvency. Oleh karena itu, untuk memungkinkan putusan kepailitan  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Niaga  Indonesia  memiliki  kekuatan  eksekutorial terhadap  aset  debitor  yang  berada  di  luar  Indonesia,  Indonesia  perlu  meratifikasi  perjanjian internasional yang terkait dengan cross border insolvency, baik itu dalam bentuk perjanjian bilateral maupun seperti Model Law.

## d. UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency
UNCITRAL  Model  Law  on  Cross  Border  Insolvency,  yang  dibentuk  oleh  UNCITRAL, sebuah  badan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  yang  berperan  penting  dalam  modernisasi  dan harmonisasi  regulasi  bisnis  internasional,  bertujuan  untuk  memberikan  pedoman  dalam pembentukan hukum kepailitan lintas batas di berbagai negara. Model Law ini terdiri dari 32 pasal dan diperkenalkan pada tahun 1997 dengan tujuan membantu negara-negara memperbarui undang- undang  kepailitannya  mengingat  meningkatnya  kasus  kepailitan  lintas  batas  saat  ini  menjadi semakin penting.
Model Law UNCITRAL menyediakan sarana hukum yang mencakup:
(1) Penunjukan kurator dari negara lain sebagai perwakilan di pengadilan.
(2) Pengakuan  putusan  kepailitan  asing  yang  layak  diakui  dan  konsekuensi  dari  pengakuan tersebut.
Okta Putri Setia Ningtias Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas ( Cross Border Insolvency )
(3) Menyediakan  landasan  untuk  kerjasama  dan  koordinasi  antara  pengadilan,  kurator, pengurus, atau melalui sekretariat UNCITRAL.
Model Law ini dimaksudkan untuk memfasilitasi penanganan kasus kepailitan lintas batas secara efektif dan kooperatif di tingkat internasional. Selain itu, di dalam UNCITRAL Model Law, terdapat lima  aspek  penting  yang  dapat  diinterpretasikan  dan  diterapkan  dalam  pembentukan  hukum kepailitan lintas batas, yaitu prinsip aksesibiltias; prinsip pengakuan; proses pengakuan; bantuan; serta kerja sama dan koordinasi.
Pertama, prinsip  aksesibilitas.  Prinsip  akses  membuka  kemungkinan  hakim  suatu  negara mengabulkan prosiding putusan pailit asing di negara tersebut. Permohonan akses dapat meminta:
(1) Memulai proses kepailitan berdasarkan hukum negara yang berlaku (enacting state);
(2) Pengakuan proses asing di negara yang berlaku sehingga perwakilan asing dapat:
a. Berpartisipasi dalam prosiding yang sedang berlangsung dalam negara tersebut;
b. memohon bantuan berdasarkan Model Law.
Kedua, prinsip pengakuan. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menghindari proses yang panjang dan memakan waktu  lama dengan cara menyediakan resolusi  cepat  atas permohonan pengakuan. Perwakilan asing membuat permohonan pengakuan atas prosiding asing berdasarkan UNCITRAL Model Law.  Selanjutnya, penerimaan atau penolakan terhadap permohonan tersebut diatur dalam Article  17  UNCITRAL  Model  Law.  Pengakuan  hanya  dapat  diberikan  dalam  dua  bentuk,  yakni sebagai  foreign  main  proceeding,  yakni  saat  kepentingan  utama  debitur  terletak  pada  negara tersebut,  atau  foreign  non-main  proceeding,  yakni  saat  debitur  memiliki tempat  beroperasi  untuk aktivitas ekonomi tidak sementara dengan sarana dan barang atau jasa manusia. Dalam UNCITRAL Model Law, tidak ada persyaratan resiprositas; pengakuan persidangan asing tidak ditolak semata- mata  karena  penadilan  di  negara  tempat  prosiding  ingin  dieksekusi  tidak  bersedia  memberikan bantuan yang setara dengan perwakilan kepailitan dan negara asalnya. Akan tetapi, pengadilan di negara  penerima  dapat  menolak  jika  pengakuan  tersebut  berkontradiksi  dengan  kebijakan  publik yang ada di negara penerima.
Ketiga, proses  pengakuan. Agar dapat  diakui, sebuah prosiding  harus diterima sebagai  prosiding saing. Untuk itu, perwakilan asing harus dapat membuktikan prosiding tersebut:
a. Merupakan prosiding hukum atau administrasi di negara asing, baik sementara maupun final;
b. Telah  dibawa  sesuai  dengan  hukum  yang  berkaitan  dengan  kepailitan  di  mana  aset  dan urusan debitur tunduk pada kontrol atau pengawasan pengadilan asing; dan
c. Ditujukan untuk reorganisasi atau likuidasi.
Keempat, bantuan. Terdapat tiga jenis bantuan dalam UNCITRAL Model Law. Bantuan sementara
Okta Putri Setia Ningtias Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas ( Cross Border Insolvency )
(dalam  keadaan  mendesak)  yang  dapat  diminta  kapanpun  setelah  permohonan  pengakuan  telah dilakukan. Selanjutnya, terdapat pula bantuan otomatis akibat pengakuan prosiding asing sebagai foreign  main  proceeding.  Terakhir,  dapat  diberikan  bantuan  bebas  diskresi  setelah  pengakuan sebagai main atau non-main proceeding.
Kelima, kerja  sama  dan  koordinasi.  Dapat  disimpulkan  bahwa  UNCITRAL  Model  Law  ingin meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara perwakilan-perwakilan kepailitan dan pengadilan dari negara-engara yang berbeda untuk memastikan proses kepailitan yang mempengaruhi debitur tunggal ditangani dengan sebaik-baiknya kepentingan kreditur. Beberapa kasus telah membuktikan bahwa komunikasi antara pengadilan-pengadilan dan perwakilan-perwakilan kepailitan membantu koordinasi sejumlah proses kepailitan.

## e. Peran dan kewenangan kurator dalam menangani sengketa yang terkait dengan pemberesan boedel pailit debitur
Kurator dalam hukum Indonesia adalah seorang profesional hukum yang memiliki peran khusus  dalam  proses  kepailitan.  Penunjukan  kurator  biasanya  dilakukan  oleh  pengadilan  atau lembaga yang berwenang dalam perkara kepailitan. Dasar hukum  untuk  peran kurator ini dapat ditemukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (UUKPKPU).  Pasal  1  angka  1  UUKPKPU  mendefinisikan kepailitan  sebagai  sita  umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  Pailit  yang  pengurusan  dan pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim  Pengawas.  Peran  kurator diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut dan merupakan bagian integral dari mekanisme penanganan kepailitan di Indonesia. Pengadilan dapat menunjuk satu atau beberapa kurator dalam suatu kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUKPKPU. Penunjukan ini bertujuan untuk menjalankan pemberesan boedel pailit debitur dengan memperhatikan asas kepentingan umum dan prinsip keadilan. Kurator harus memiliki keahlian dan kewenangan yang ditentukan oleh undang- undang, dan bisa berasal dari kalangan pengacara, akuntan, atau profesi lain yang relevan, seperti yang diatur dalam Pasal 18 UUKPKPU.
Fungsi  utama  kurator  adalah  menjalankan  tugas-tugas  terkait  dengan  penyelesaian kepailitan, terutama terkait dengan pengelolaan dan pembagian aset-aset debitur kepada kreditur. Peran  kurator  sangat  penting  dalam  memastikan  bahwa  proses  kepailitan  berjalan  secara  adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kurator juga memiliki keterkaitan erat dengan kelancaran proses pemberesan boedel pailit secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pemberesan boedel pailit menjadi dasar utama bagi kurator dalam menjalankan tugasnya. Dalam
Okta Putri Setia Ningtias Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas ( Cross Border Insolvency )
proses  pemberesan,  kurator  harus  dapat  mengidentifikasi,  mengelola,  dan  membagi  aset-aset debitur secara adil di antara kreditur. Hal ini mencakup pemahaman mendalam terhadap kriteria boedel pailit, yaitu harta kekayaan debitur yang menjadi objek pemberesan.
Dalam menangani sengketa yang mungkin timbul dalam konteks pemberesan boedel pailit, kurator  harus  memastikan  bahwa  setiap  klaim  kreditur  dievaluasi  secara  cermat  dan  objektif. Sengketa dapat timbul terkait dengan klaim yang kompleks, seperti klaim dari pihak ketiga atas sebagian aset boedel atau perselisihan hukum yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, kurator perlu memiliki pemahaman menyeluruh tentang kriteria boedel pailit agar dapat mengelompokkan, mengklasifikasikan,  dan  mengelola  aset-aset  tersebut  dengan  bijaksana.  Kemampuan  kurator dalam  menyelesaikan  sengketa  dan  menjalankan  proses  pemberesan  dengan  baik  akan mempengaruhi  efisiensi  dan keadilan dalam penanganan kepailitan. Aspek kewenangan kurator dalam memediasi antara pihak-pihak yang bersengketa, seperti debitur dan kreditur, menjadi faktor penting dalam mencapai penyelesaian yang adil dan saling menguntungkan.
Selain itu, pengelolaan sengketa yang transparan dan proporsional juga dapat mengurangi risiko konflik kepentingan serta meningkatkan kepercayaan semua pihak yang terlibat dalam proses pemberesan boedel pailit. Kriteria boedel pailit tidak hanya memainkan peran dalam menentukan prioritas  pembagian  aset  kepada  kreditur,  tetapi  juga  dalam  membantu  kurator  mengambil keputusan strategis terkait dengan pembagian kekayaan yang adil dan sesuai dengan hukum.Dalam konteks  ini,  peran  kurator  dan  kriteria  boedel  pailit  saling  berhubungan  untuk  menciptakan lingkungan hukum yang mendukung penyelesaian kepailitan yang adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Keseluruhan proses pemberesan boedel pailit, yang dipantau oleh kurator, menjadi  kunci  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  kepentingan  debitur  dan  kreditur.  Dengan menjalankan  peran  mereka  dengan  profesionalisme,  transparansi,  dan  keadilan,  kurator  dapat memastikan  bahwa  sengketa  yang  muncul  dalam  proses  pemberesan  boedel  pailit  dapat diselesaikan dengan baik, menciptakan dasar yang kokoh untuk pemulihan keuangan debitur dan pemenuhan hak-hak kreditur.
Boedel pailit, dalam konteks hukum kepailitan, mencakup seluruh harta kekayaan debitur yang menjadi objek dalam proses pemberesan. Kriteria boedel pailit menjadi landasan utama bagi kurator dalam mengevaluasi, mengelola, dan membagi kekayaan tersebut untuk memenuhi klaim kreditur. Aset-aset ini meliputi properti bergerak dan tidak bergerak, uang tunai, piutang, serta hak- hak  kekayaan  intelektual  yang  dimiliki  oleh  debitur  pada  saat  dimulainya  proses  kepailitan. Penetapan aset-aset ini menjadi sangat penting dalam menentukan sejauh mana kekayaan debitur dapat  digunakan  untuk  melunasi  hutang-hutangnya.  Namun,  kriteria  boedel  pailit  tidak  terbatas
Okta Putri Setia Ningtias Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas ( Cross Border Insolvency )
pada  aset-aset  kekayaan  yang  jelas  dan  teridentifikasi  saja.  Selain  harta  kekayaan  yang  secara eksplisit terdaftar, boedel pailit juga mencakup aset-aset kekayaan yang mungkin belum terungkap atau  tidak  dipertimbangkan  pada  awal  proses  kepailitan.  Contohnya,  hak  klaim  yang  dapat diperoleh debitur dari pihak ketiga, potensi tuntutan ganti rugi, dan hak-hak lain yang mungkin muncul dalam proses pemberesan.
Oleh karena itu, kriteria boedel pailit harus mempertimbangkan keberlanjutan evaluasi aset selama proses kepailitan berlangsung, untuk memastikan bahwa semua aset yang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban debitur tercakup secara komprehensif. Selanjutnya, kriteria boedel pailit mencakup  pengelompokan  dan  klasifikasi  aset-aset  tersebut  berdasarkan  prioritas  dalam pembagian kepada kreditur. Pengaturan prioritas pembagian aset ini melibatkan klasifikasi antara kreditur preferen, kreditur konkuren, dan kreditur separatis. Kreditur preferen biasanya memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran lebih awal atau prioritas dalam pembagian aset. Sementara itu, kreditur konkuren dan separatis akan mendapatkan pembayaran berdasarkan urutan prioritas tertentu.  Dalam  konteks  ini,  kriteria  boedel  pailit  harus  memperhatikan  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  prioritas  pembagian,  yang  dapat  bervariasi  tergantung  pada  yurisdiksi hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, kriteria boedel pailit tidak hanya mencakup identifikasi dan penilaian aset-aset, tetapi juga pengaturan prioritas pembagian yang adil dan efisien.
Keseluruhan  proses  ini  harus  mengikuti  prinsip-prinsip  keadilan  dan  keberlanjutan  untuk memastikan  bahwa  seluruh  pihak  yang  terlibat,  baik  debitur  maupun  kreditur,  mendapatkan perlakuan  yang  seimbang  dalam  rangka  penyelesaian  kepailitan.  Dengan  mempertimbangkan semua aspek ini, kriteria boedel pailit menjadi instrumen kunci dalam penanganan kepailitan yang transparan dan memenuhi standart keadilan hukum.
KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

## a. Kesimpulan
Secara  keseluruhan,  tantangan  eksekusi  harta  pailit  internasional  yang  dihadapi Indonesia menyoroti perluasan harmonisasi hukum kepailitan lintas batas. Meskipun Undang- Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Pembayaran  Utang  (UU  KPKPU)  Indonesia  telah mengadopsi  prinsip  universal  untuk  memfasilitasi  eksekusi  aset  debitor  di  luar  negeri, hambatan  yang  muncul  dari  prinsip  teritorialisme  masih  signifikan.  Belum  adanya  ratifikasi perjanjian  internasional  seperti  UNCITRAL  Model  Law  menghambat  pengakuan  dan pelaksanaan putusan kepailitan di luar wilayah Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, langkah- langkah seperti meratifikasi perjanjian internasional yang relevan dan memperkuat kerja sama
Okta Putri Setia Ningtias Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas ( Cross Border Insolvency )
internasional  dalam  konteks  kepailitan  dapat  membantu  menciptakan  kerangka  hukum  yang lebih  koheren  dan  efektif  dalam  menangani  kasus  kepailitan  lintas  batas.  Dengan  demikian, Indonesia dapat lebih efisien dalam melindungi kepentingan kreditor dan memfasilitasi proses kepailitan yang adil dan transparan di tingkat global.

## b. Saran Tindak Lanjut
Untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menangani eksekusi harta pailit lintas batas,  beberapa  saran  dapat  dipertimbangkan.  Pertama,  penting  untuk  mempercepat  proses ratifikasi UNCITRAL Model Law tentang Kepailitan, yang akan memberikan landasan hukum yang  konsisten  dan  diakui  secara  internasional  untuk  pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan kepailitan  di  luar  negeri.  Kedua,  pemerintah  perlu  aktif  berpartisipasi  dalam  perundingan internasional untuk memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral dalam masalah kepailitan. Ini termasuk membangun jaringan kerja sama dengan negara-negara lain dalam memfasilitasi pengakuan dan eksekusi keputusan kepailitan. Ketiga, penyempurnaan UU KPKPU Indonesia dengan  mempertimbangkan  aspek-aspek  baru  seperti  pengaturan  prosedur  pengakuan  dan pelaksanaan  putusan  kepailitan  asing  secara  lebih  terperinci  dan  komprehensif  dapat meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi proses hukum. Terakhir, pendidikan dan pelatihan lebih lanjut bagi para profesional hukum, hakim, dan pejabat pemerintah tentang aspek hukum kepailitan lintas batas akan membantu meningkatkan pemahaman dan kapasitas mereka dalam menangani  kasus-kasus  kepailitan  internasional  dengan  lebih  baik.  Dengan  langkah-langkah ini, Indonesia dapat mengatasi tantangan eksekusi harta pailit lintas batas dan mendukung iklim investasi yang lebih stabil dan terpercaya di tingkat global.
Okta Putri Setia Ningtias Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas ( Cross Border Insolvency )

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Satro.2020.  Eksekusi  Harta  Debitor  Pailit  Yang  Terdapat  Di  Luar  Indonesia  Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor. Ganesha Law Review Volume 2 Issue 1, May 2020 Arvian Halim. 2023. Prinsip Resiprositas Dalam Sengketa Kepailitan Lintas Batas Negara (Cross- Border  Insolvency). Al  Qalam:  Jurnal  Ilmiah  Keagamaan  Dan  Kemasyarakatan Vol.  17, No. 4 Juli - Agustus 2023
B.G.M.  Widipradnyana  Arjaya.  2014.  Wewenang  Kejaksaan  Sebagai  Pemohon  Pailit  Untuk Kepentingan  Negara  Terhadap  Utang  Pajak  Subyek  Hukum  Dari  Negara  Anggota  Asean Non-Indonesia  Pasca  Berlakunya  Aec. Jurnal  Rechtsvinding  Media  Pembinaan  Hukum Nasional, Vol. 3 No 2. Agustus 2014
Dicky  Moallavi  Asnil.  2018.  Uncitral  Model  Law  On  Cross  Border  Insolvency  Sebagai  Model Pengaturan  Kepailitan  Lintas  Batas  Indonesia  Dalam  Integrasi  Ekonomi  Asean. Undang: Jurnal Hukum Issn 2598-7933 (Online); 2598-7941 (Cetak) Vol. 1 No. 2 (2018): 323-346, Doi: 10.22437/Ujh.1.2.323-346
Fadila Ilaina Rokhma. 2023. Kewenangan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit Debitur Yang Masih  Dalam  Sengketa. Bureaucracy  Journal:  Indonesia  Journal  Of  Law  And  Social- Political  Governance  P-Issn:  2797-9598  |  E-Issn:  2777-0621  Vol.3  No.3  September  - Desember 2023
Jihan Amalia. 2019. Urgensi Implementasi Uncitral Model Law On Cross-Border Insolvency Di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia Dan Singapura Jihan Amalia. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019
Lia Nopiharni Puspitasari S,Dkk. 2021. Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency. Jurnal Usm Law Review Vol 4 No 2 Tahun 2021
Moh.  Harish  Mubrizul  Haq.  2023.  Model  Law  On  Cross  Border  Insolvency  Dalam  Ratifikasi Pengaturan  Hukum  Kepailitan  Lintas  Batas  Di  Indonesia. Jurnal  Negara  Dan  Keadilan Volume 12 Nomor 2 / Agustus 2023 P-Issn 2302-7010 E-Issn 2721-9801
Mutiara  Bella  Alfianti,Dkk.  2023.  Analisis  Perbandingan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur Dalam Kepailitan Lintas Batas Di Indonesia Dengan Korea Selatan. Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7374-7384 E-Issn 2807-4238 And P-Issn 2807-4246 Website: Https://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative
Rio  Adhitya.  2021.  Analisis  Pembentukan  Asean  Cross  Border  Insolvency  Regulation  Sebagai
Okta Putri Setia Ningtias Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas ( Cross Border Insolvency )
Solusi  Permasalahan  Kepailitan  Lintas  Batas  Di  Asean  . Jurnal  Kepastian  Hukum  Dan Keadilan , Vol. 3 No.1, Desember 2021
Siti Khairrunnisa. 2024. Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara Dalam Perbandingan Hukum Perdata Internasional Antara Indonesia Dan Malaysia. Recht Studiosum Law Review Vol.03, No.01 Mei (2024) E Issn –2961-7812, Pissn–2985-9867
Zakia  Fhadillah,  Dkk.  2023.  Problematika  Kepailitan  Transnasional  Terhadap  Pengurusan  Dan Pemberesan Aset Debitur Pailit. Notaire, Vol 6 (2) 2023: 307-324
Zebi Agustian,Dkk. 2021. Daya Mengikat Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Lintas Batas  Negara. Dinamika  Issn  (Print):  0854-7254  |  Issn  (Online):  2745-9829 Volume  27 Nomor 16 Bulan Juli 2021, 2393-2410