Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI:  https://doi.org/10.31629/juan.v9i2.3884

## Penguatan Fungsi Organisasi Melalui Jabatan Fungsional Studi Kasus Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

## Raja Ariza
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Email : rajaariza1960@gmail.com
Dikirim : 2 November 2021 | Direvisi : 23 November 2021 | Diterima : 29 November 2021

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana strategi penguatan organisasi melalui pengangkatan jabatan fungsional di lingkungan sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sebagian besar jabatan administrator dan seluruh jabatan Pengawas di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau akan diangkat dalam jabatan Fungsional. Sedangkan Jumlah jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator yang ada saat ini lebih banyak dibanding formasi jabatan fungsional yang tersedia ditambah perbedaan tuntutan kompetensi jabatan. penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis Leavitt’s Diamond . Dalam Leavitt’s  Diamond ,  sebuah  organisasi  adalah  bagian  yang  terhubung,  dan  mengubah  satu komponen dapat memengaruhi komponen lainnya. Ada 4 komponen analisis yang dilakukan yaitu komponen tugas ( task ), orang ( people ), teknologi ( technology ), tugas ( task ). Temuan dalam  penelitian  ini  adalah,  50%  responden  ragu  bahwa  penyetaraan  jabatan  dapat memperkuat organisasi, 68,4% responden menganggap bahwa kebijakan penyetaraan jabatan sebagai  tantangan  baru,  64,8%  responden  menjawab  akan  mampu  memenuhi  kompetensi jabatan fungsional. hal ini dipertegas oleh 67,6% responden yang sangat berharap organisasi memiliki rencana penggembangan kompetensi dan berharap diikutsertakan dalam kegiatan pengembangan  kompetensi  tersebut.  Berdasarkan  realita  diatas  mendorong  pemerintah provinsi  Kepulauan  Riau,  melakukan  upaya  pengembangan  sumber  daya  manusia  melalui peningkatan kompetensi manajerial (kepemimpinan dan komunikasi), peningkatan anggaran, pengembangan  kompetensi  jabatan  fungsional  secara  proporsional,  penyusunan  peta  kerja yang  adaptif  dan  dinamis,  penyusunan  dokumen  Analisis  Kebutuhan  Pengembangan Kompetensi  (AKPK)  dan  melakukan  seleksi  internal  penyetaraan  jabatan  fungsional  dan evaluasi  kegiatan  penyetaraan  jabatan  tersebut.  kedepannya  diharapkan  ada  penelitian lanjutan terkait evaluasi gap kompetensi jabatan setelah diberlakukannya penyetaraan jabatan.
Kata  Kunci: Penyetaraan,  jabatan,  Fungsional,  Administrator,  Penguatan,  Organisasi, Leavitt’s Diamond

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  how  the  strategy  to  strengthen  the  organization  through functional  tasks  in  the  regional  secretariat  of  the  Riau  Islands  Province.  Most  of  the administrator positions and all supervisory positions within the Regional Secretariat of the Riau Islands Province will be appointed to functional positions. The number of Supervisory and Position Administrator positions currently available is more than the available functional positions plus the job competency requirements. This research is a quantitative research that uses Leavitt's Diamond analysis. In Leavitt's Diamond, an organization is a connected piece, and  changing  one  component  can  affect  another.  There  are  4  components  of  the  analysis carried  out,  namely  the  components  of  the  task  (task),  people  (people),  technology
(technology),  tasks  (task).  The  findings  in  this  study  are,  50%  of  respondents  doubt  that equalization  can  strengthen  the  organization,  68.4%  of  respondents  consider  that equalization policy is a new challenge, 64.8% of respondents will be able to fulfill functional position competencies. this is confirmed by 67.6% of respondents who really hope to have a competency  development  plan  and  hope  to  be  included  in  these  competency  development activities. Based on the above reality, it encourages the Riau Islands provincial government to  make  efforts  to  develop  human  resources  through  increasing  managerial  competence, increasing  competence,  proportionally  developing  functional  position  competencies, compiling  adaptive  and  dynamic  work  maps,  compiling  Competency  Development  Needs Analysis (AKPK) documents and conducting selections. internal equalization of functional positions and evaluation of the equalization of positions. In the future, it is hoped that there will  be  further  research  on  evaluating  the  competency  gap  of  positions  after  the implementation of the equalization of positions.
Keywords: Positions Equalization, Functional, Administrator, Strengthening Organizational, Leavitt’s Diamond

## PENDAHULUAN
Menurut  UU  No.  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN), mengemukakan bahhwa terdapat tiga jabatan ASN, yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional. Jabatan-jabatan tersebut mempunyai kedudukan yang sama dalam hal menyelenggarakan tugas kenegaraan. Perbedaan diantara ketiga jabatan ASN ini adalah pada fungsinya. Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi diarahkan pada upaya organisasi melalui  penyusunan  langkah  dan  strategi  untuk  mencapai  visi.  Sedangkan,  Jabatan Administrasi  bertujuan  guna  memberikan support bagi  upaya  pencapaian  visi  tersebut. Jabatan  fungsional  sendiri  diarahkan  pada  upaya  membentuk  keahlian  teknis  sesuai kebutuhan  negara.    Ketiga  jabatan  ini  memiliki  tiga  fungsi  yang  sama.  Pertama,  adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Fungsi kedua, sebagai pelayan publik dan fungsi ketiga adalah sebagai perekat persatuan bangsa.
Jabatan Fungsional, memiliki peran dalam menjalankan dan mengemban tugas dan tanggung  jawab  yang  bersifat  teknis.  Dengan  kata  lain,  pejabat  fungsional  ini  adalah kumpulan para ahli seperti ahli irigasi, ahli penataan ruang, ahli perencanaan, ahli hidrologi, ahli pengadaan barang dan jasa, ahli air tanah, dan banyak lagi jenis bidang keahlian yang terus  berkembang  sesuai  tuntutan  zaman  dan  organisasi.  Penyederhanaan  Reformasi Birokrasi  melalui  inisiasi  pemerintah  berupa  Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke  dalam Jabatan Fungsional merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan  atas  PP  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (Permen PAN
dan RB) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Salah satu kebihan jabatan fungsional, salah satunya bhwa  komitmen  jabatan  fungsonal  yang  tinggi  akan  sangat  berpengaruh  pada  pencapaian tujuan organisasi (Rohida, 2011).
Dalam Permen PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi  Ke  Dalam  Jabatan  Fungsional.  Pasal  6  (enam)  Permen  diatas  menyebutkan penyetaraan  jabatan  dilasanakan  sebagai  berikut:  a.  Pejabat  administrator  (Kepala Bidang/Kepala Bagian) disetarakan kedalam jabatan fungsional ahli Madya; b. sedangkan pejabat  pengawas  (Kepala  Sub  Bagian/Bidang/  seksi)  disetarakan  ke  dalam  jabatan fungsional ahli muda; dan c. pelaksana (eselon V) disetarakan dengan jabatan fungsional ahli pertama.
Pada hakekatnya penyetaraan melalui penghapusan eselon IV dan bahkan eselon III adalah  sebuah  kebijakan  yang  bertujuan  untuk  memangkas  alur  birokrasi.  Karena  melalui jabatan fungsional diharapkan ASN akan menjadi professional yang ahli pada satu bidang. Misal  jafung  pengadaan  barang  dan  jasa  untuk  mendapatkan  jabatan  fungsional  dia  harus melewati  proses  seleksi  yang  cukup  ketat  sehingga  pada  saat  dia  dinyatakan  lulus  seleksi tersebut  dia  dapat  diangkat  sebagai  jafung  yang  dipandang  sebagai  spesialisasi  di  bidang pengadaan  barang  dan  jasa.  Dan  dia  pun  ditempatkan  sesuai  bidang  jafungnya,  tidak menyentuh pekerjaan diluar bidang jafungnya, sehingga spesialisasi ahli itu akan terwujud. Namun  yang  menjadi  pertanyaan  sejauh  apa  kesiapan  daerah  dan  ASN  itu  sendiri  dalam menyikapi  wacana  ini.  Kebijakan  dapat  diartikan,  sebagai  sebuah  implementasi  kebijakan yang  menghubungkan  antara  tujuan  kebijakan,  realisasi  kegiatan  dan  hasil  kegatan pemerintah  (Grindle,  2017).  Kenapa  demikian,  karena  keahlian  seseorang  tentunya  harus mendapat penghargaan melalui pembayaran tunjangan yang pantas. Untuk itu sudah siapkah daerah  dalam  memenuhi  tuntutan  tersebut  ini  tentu  menjadi  PR  kita  bersama.  Kemudian ASN,  sejauh  apa  kesiapan  ASN  dalam  mempersiapkan  dirinya  menjadi  fungsional  yang handal dan mumpuni. Bagaimana strategi penguatan organisasi melalui pengangkatan jabatan fungsional di lingkungan sekretariat daerah Provinsi Kepulauan Riau?. Hal ini dapat dilihat, karena strategi dapat diartikan sebagai sebuah rencana tindakan pada waktu akan datang yang dilakukan oleh pimpinan tingkat tinggi (Ritson, 2017).
Dari  total  pegawai  ASN  sebesar  2.835  orang,  ASN  yang  bertugas  di  lingkungan sekretariat  daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau  berjumlah  332  orang,  dengan  jenjang  jabatan pelaksana, Pengawas, Administrator, Jabatan Fungsional, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) hingga JPT madya, dengan rincian sebagai berikut:
Gambar. 1 Profil Jabatan ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

## Sumber: Sistem Informasi Layanan Aparatur Terpadu (SILAT) Tahun 2021
Dari  jumlah  tersebut,  hanya  25  orang  ASN  yang  sudah  dilantik  menjadi  pejabat fungsional,  sedangkan  jumlah  Jabatan  administrator  di  Sekretariat  daerah  berjumlah  103 orang,  jumlah  pejabat  administrator  sesuai  amanat  Permen  PAN  dan  RB  Nomor  28  Tahun 2019  tentang  Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke  dalam  Jabatan  Fungsional  dan  Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 3130/1970/OTDA terkait Penyederhanaan Birokrasi  pada  Jabatan  Administrasi  pada  lingkup  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan surat diatas, maka diperlukan strategi dan analisis penguatan organisasi terkait pengangkatan 103 orang pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional dilingkungan Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
1 13 25 23 80 190 JPT Madya JPT Pertama Fungsional Jabatan Administrator Jabatan Pengawas Jabatan Pelaksana Proﬁl Jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021

## Gambar 2. Perbandingan Peta Jabatan antara formasi dan Eksisting

## Sumber : Sistem Informasi Layanan Aparatur Terpadu (SILAT) Tahun 2021
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  menghasilkan  metode deskriptif.  Penelitian  kuantitatif  diartikan  sebagai  sebuah  penelitian  yang  akan  digunakan memaknai  fenomena  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  yang  sedang  dikaji,  beberapa  hal tersebut seperti  perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang dikemas suatu konteks spesifik dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2021).
Penelitian terdahulu memiliki  arti penting yang kemudian dijadikan penulis sebagai pondasi dalam rangka pembentukan kerangka berpikir dalam penelitian ini. Sehingga dapat digunakan  dalam  menganalisis  hasil  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti-peneliti  relevan sebelumnya. Penelitian terkait dengan upaya penguatan organisasi melalui jabatan fungsional, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Penelitian  sebelumnya  terkait  dengan  peran  peran  jabatan  fungsional  terhadap peningkatan kinerja organisasi, diantaranya dilakukan Pardosi (2018) tentang Peran Peran Jabatan  Fungsional  Auditor  Terhadap  Peningkatan  Kinerja  Birokrat  Di  Lingkungan Inspektorat  Provinsi  Jawa  Tengah  menunjukkan  peran  jabatan  fungsional  Auditor, terhadap    peningkatan    kinerja    Birokrat    di    lingkungan    Inspektorat    Provinsi    Jawa Tengah,  adalah  tumbuhnya peningkatan  sistem  pengawasan  internal  dan  pengendalian pelaksanaan  kebijakan yang dilakukan kepala  daerah (Gubernur/Walikota/Bupati),  serta tumbuhnya  peningkatan    kualitas    dan    profesionalisme    sumber    daya    aparatur pengawasan.
2. Miftahur  (2016) Strategi  Penguatan  Organisasi  pada  Bagian  Organisasi  Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung. Hasil dari penelitian ini antara lain: (1) Strategi yang
0 0 2 4 3 1 41 6 17 0 0 1 0 2 0 10 3 9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Biro Administrasi Perekonomian Biro Kesejahteraan Rakyat Biro Umum Biro Hukum Biro Pemerintahan dan Perbatasan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Layanan Pengadaan Biro Organisasi dan Korpi Biro Humas, Protokol dan Penghubung Perbandingan Peta Jabatan Formasi dan Eksisting Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Peta Jabatan Fungsional Formasi Peta Jabatan Fungsional Eksisting
digunakan  dalam  memperkuat  organisasi  oleh  Bagian  Organisasi  Sekretariat  Daerah Kabupaten  Tulungagung,  dapat  ditinjau  dalam  beberapa  sudut  pandang  penguatan organisasi (Grindle, 2017). Pertama, pemanfaatan personil (SDM), pola kepemimpinan, budaya yang menjadi nilai organisasi, teknik/gaya komunikasi, dan struktur manajerial yang telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil diterapkan; (2) Hasil dari penguatan organisasi yang dilakukan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung yang dilihat dari tercapainya tujuan organisasi antara lain terbentuknya kelembagaan yang efektif dan efisien, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem ketatalaksanaan yang professional dan responsif, serta upaya optimalisasi kualitas dan kapasitas organisasi yang  telah  terwujud  dalam  Bagian  Organisasi  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Tulungagung.
3. Ramadani & Sofyaningrum (2020), Strategi Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya  Mineral  dalam  Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke  Jabatan  Fungsional, mengungkapkan  bahwa  strategi  komunikasi  yang  diterapkan  melalui  komunikator (Pimpinan  Tinggi  Madya  Eselon  I  yang  sebelumnya  mendapat  arahan  dari  Menteri ESDM, Eselon II, Eselon III, Pimpinan Unit dan Kepegawaian di unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM.) yang menyampaikan kepada semua Pejabat Eselon III dan  Eselon  IV  di  Kementerian  ESDM.  Pesan  dari  komunikasikan  yang  disampaikan mengacu informasi dari Kemen PAN dan RB bahwa diharapkan tidak ada pegawai yang dirugikan, akibat penerapan kebijakan ini.
4. Kurniawan  &  Simandjorang  (2020),  Utilisasi  Jabatan  Fungsional  Dalam  Implementasi making Indonesia 4.0,  penelitian ini menjelaskan  bahwa perlunya memperkuat Jabatan Fungsional Ahli sebagai tulang punggung pelaksanaan birokrasi di Indonesia. Beberapa upaya  dapat  dilakukan  dalam  utilisasi  tersebut  diantaranya,  Pertama,  Upaya  penguatan jabatan  fungsional  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  perhatian  dalam  menentukan tunjangan bagi jabatan fungsional khususnya di lingkungan pemerintah daerah. Kedua, upaya  selanjutnya  dilakukan  dengan  peningkatan  anggaran  di  bidang  pengembangan Kompetensi ASN. Ketiga, mewujudkan birokrasi yang lincah ( agile bureaucracy ) melalui pemangkasan struktur (Jabatan Adminitrator dan Pengawas) ke dalam jabatan fungsional. keempat, adanya link and match pengembangan kompetensi (sertifikasi profesi)  melalui optimalisasi  kerjasama  perguruan  tinggi  dan  asosiasi  profesi  masing-masing  jabatan fungsional.
5. Wati  (2017),  Pemberdayaan  Pejabat  Fungsional  Tertentu  dalam  studi  kasus  Jabatan Fungsonal  Ahli  Peneliti  dan  Jabatan  Fungsional  Ahli  Perencana  di  Lingkungan  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Bengkulu.  Penelitian  membahas  tentang berhasil  atau  tidaknya  pemberdayaan  bagi  pejabat  fungsional  sangat  dipengaruhi  oleh komitmen dan konsistensi pimpinan dan pejabat struktural lainnya, dalam memberikan ruang/kesempatan bagi pelaksanaan tupoksi jabatan fungsional yang diteliti, yakni Peneliti dan Perencana.
Hal yang membedakan dalam kegiatan penelitian ini, terletak pada perbedaan metode penelitiaan,  lokus  dan  tujuan  penelitian.  Pada  penelitian  kali  ini,  penulis  berupaya  untuk mengetahui  strategi  penguatan  organisasi  melalui  penyetaraan  jabatan  fungsional  yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan lokus Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan  Riau.  Dalam  menganalisis  penguatan  oragnisasi,  penulis  menggunakan  metode Leavitt’s Diamond .

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  pendekatan  kuantitatif.  Menurut Indriantoro  &  Supomo  (2002)    peneliti  mendapatkan  kumpulan  data  atau  informasi  secara langsung  melalui  penggunaan  instrumentasi-instrumentasi  yang  ditetapkan  sebelumnya. Survei pada kegiatan ini dilakukan melalui pengisian kuesioner terhadap pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Sugiyono (2013)  pengertian  metode  survei  adalah  kegiatan  penelitian  yang  dilaksanakan  dengan memanfaatkan dokumen angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari ialah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel, yang bersifat sosiologis maupun psikologis.
Informan yang penulis jadikan objek pada penelitian ini adalah sampling data yang terdiri dari Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian (Pejabat Administrasi) pada Biro-biro di Lingkungan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Jumlah  responden  berjumlah  39 orang,  terdiri  dari  16  orang  Pejabat  Administrator  (Kepala  Bagian)  dan  23  orang  pejabat Pengawas (Sub Bagian). Observasi yang dilakukan pada kegiatan ini penulis lakukan secara langsung  maupun  tdak  langsung.  Menurut  Wasilah  (2011),  Observasi  penelitian  diartikan sebagai sebuah pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana serta ditujukan
untuk  perolehan  data  yang  dapat  dikendalikan  validitas  atau  reliabilitasnya.  Metode  yang digunakan  pada  penelitian  kali  ini  adalah  metode  analisis Leavitt's  Diamond. Penggunaan metode  ini  memungkinkan  organisasi  melakukan  analisis  dengan  lebih  baik.  dampak  dari Perubahan yang diusulkan dan menggunakan hasilnya dalam strategi implementasinya. Secara ringkas, Leavitt & Zarkasi (1992) membahas 4 komponen Strategi Perubahan yang semuanya saling bergantung, yakni :
Gambar 3. Komponen Levitt’s Diamond Gambar 3. Komponen Levitt’s Diamond

## Sumber : Leavitt & Zarkasi (1992)
Menurut Leavitt, keempat faktor dalam Leavitt's Diamond memiliki interaksi satu sama lainnya,  saling  koheren,  dan  saling  mempengaruhi.  Ini  berguna  untuk  membangun  Strategi Perubahan yang terintegrasi. Pertimbangan inilah yang menuntun penulis untuk menggunakan metode  analisis  ini  dalam  mengetahui  bagaimana  strategi  penguatan  organisasi  melalui penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Komponen Tugas ( Task )
Komponen ini menganalisis beberapa aspek diantaranya tentang tujuan dan harapan administrator  dalam  bekerja,  bagaimana  seorang  pegawai  menggunakan  metode  dan  cara Pejabat  Administrasi  menyelesaikan  pekerjaan  dan  mengapa  unit  kerja  dibutuhkan  oleh organisasi. Temuan pada penelitian ini adalah secara umum kebijakan yang akan dilakukan pemerintah  melalui  kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi tidak terlalu mempengaruhi penghasilan ASN, hal ini disebabkan ASN akan diangkat menjadi pejabat  fungsional  yang  memiliki  kelas  jabatan  yang  sama  dengan  jabatan  administrasi sebelumnya. Kelas jabatan mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pedoman Kelas Jabatan Permen PAN RB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, dimana setiap
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Administrator diberikan penghasilan sesuai  kelas  jabatan.  berdasarkan  survei  yang  dilakukan  penulis  terhadap  39  pejabat administrator dan pengawas, terkait harapan pejabat tersebut terhadap organisasi, didapat data sebagai berikut:

## Gambar 4. Diagram harapan ASN terhadap organisasi

## Sumber: Data survei (diolah oleh penulis)
Harapan ASN terhadap organisasi secara umum terdistribusi rata dengan pilihan yang disediakan.  Mayoritas  pilihan  Pejabat  Administrasi  mengharapkan  atasan  yang  bisa  diajak bertukar pikiran, apresiasi dan feedback yang rutin, wadah untuk berkembang, Relasi yang hangat antar ASN, Arahan yang cukup serta kebebasan eksplorasi, Perasaan aman dan nyaman hadir di dalam organisasi.
Dalam menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Administrator mayoritas menyatakan bahwa saat bekerja mengacu kepada rencana kerja yang telah ditetapkan sebesar 63,2% responden, diikuti  mengerjakan  sesuai  SOP  sebesar  21,1%  responden  dan  mengurutkan  berdasarkan prioritas sebesar 15,8% responden.  Apa yang dilakukan pejabat Administrasi sudah sesuai dengan  dengan  mekanisme  Alur  kerja,  dimana  penetapan  rencana  kerja  melalui lembar/dokumen  yang  berisikan  penugasan  dari  pimpinan/atasan  kepada  pimpinan  jenjang dibawahnya untuk melaksanakan beberapa program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk  Teknis  Perjanjian  Kinerja.  ASN  di  lingkungan  Sekretariat  Daerah  Provinsi Kepulauan  Riau  mengacu  pada  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  ditetapkan  oleh Sekretariat  Daerah.  Penulisan  SOP  yang  disusun  oleh  Perangkat  Daerah  mengacu  pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 35 Tahun 2012  tentang  Pedoman  Penyusunan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Administrasi Pemerintah, standar kualitas pekerjaan baik output dan waktu juga telah ditetapkan dalam SOP tersebut.
57,9%  responden  memahami  urgensi  dibentuknya  organisasi,  39,5%  responden
menjawab  sangat  memahami  dan  hanya  2,6%  responden  yang  menjawab  kadang-kadang. Artinya,  sebagian  besar  Pejabat  Administrasi  mengetahui  tujuan  dari  masing-masing organisasi.  Hadirnya  perangkat  Sekretariat  Daerah  Provinsi  menjalankan  tugas  membantu Gubernur  dalam  penyusunan  kebijakan  dan  pengkoordinasian  administratif  terhadap pelaksanaan  tugas  Perangkat  Daerah  serta  pelayanan  administratif.  Pertimbangan pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada faktor luas  wilayah,  jumlah  penduduk,  keuangan  daerah  serta  besaran  beban  tugas  sesuai  dengan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh  setiap  daerah  melalui  Perangkat  daerah.  berdasarkan  faktor  tersebut  sesuai  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  perangkat  daerah,  Sekretariat  Daerah  Provinsi Kepulauan  Riau  dipertimbangkan  menjadi  Tipe  A,  yang  terdiri  dari  3  asisten  dan  masing- masing membawahi 3 biro. selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Provinsi  Kepulauan Riau Nomor  07  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Sekretariat  Daerah Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari 3 asisten dan 9 biro.

## Komponen Orang ( People )
Analisis  ini  mengukur  beberapa  aspek  diantaranya  perubahan  keyakinan,  sikap  dan perilaku pejabat administrator terhadap pekerjaan ketika nantinya diangkat menjadi pejabat fungsional,  tanggapan  mereka  terhadap  perubahan  yang  akan  terjadi,  pemahaman  terkait tingkat  keahlian  pejabat  administrasi  saat  ini,  bagaimana  orientasi  pengembangan diri/kompetensi  yang  mereka  ikuti  selama  ini.  Temuan  pada  komponen  ini  adalah  sebesar 31,6%  responden  ragu-ragu,  15,8%  tidak  yakin  dan  2,6%  sangat  tidak  yakin  bahwa penyetaraan  jabatan  fungsional  akan  mampu  memperkuat  organisasi,  namun  terdapat  7,9% responden sangat yakin, 42,1% responden  menyatakan yakin bahwa penyetaraan jabatan ke fungsional mampu memperkuat organisasi. Perubahan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional secara langsung akan mempengaruhi pola kerja pegawai, menjadi lebih jelas dan terukur.  Jelas,  hal  ini  disebabkan  oleh  masing-masing  jabatan  fungsional  memiliki  butir kegiatan/uraian  pekerjaan  serta  ukuran  output  setiap  hasil  pekerjaan  yang  mengacu  kepada Petunjuk Teknis (Juknis) instansi pembina Jabatan Fungsional. Terukur, orientasi pekerjaan jabatan  fungsional  adalah  memenuhi  target  angka  kredit  sesuai  jenjang  jabatan  pejabat fungsional yang bersangkutan.
Sebesar  68.4%  responden  menganggap  bahwa  kebijakan  penyetaraan  jabatan administrasi  ke  jabatan  fungsional  sebagai  tantangan  baru,  10.5%  responden  menjawab optimis akan berhasil, 28.9% responden menjawab kebijakan ini membingungkan dan 5,3%
persen  saja  responden  yang  menganggap  bahwa  kebijakan  ini  tidak  pasti.  Hal  ini, menggambarkan  bahwa  kegiatan  sosialisasi  tentang  penyederhanaan  birokrasi  melalui perpindahan  jabatan  administrator  ke  jabatan  struktural,  telah  dilakukan  dengan  baik  oleh Badan  Kepegawaian  Daerah  dan  Biro  Organisasi  dan  Tata  Laksana  Sekretariat  Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Terkait  dengan  penilaian  mandiri  terkait  kompetensi  jabatan  fungsional  yang  akan diduduki,  sebesar  7,9%  responden  sangat  yakin  dan  57.9%  responden  menjawab  yakin. Sisanya  sebesar  21,1%  menjawab  biasa  saja  dan  13,2%  responden  tidak  yakin  kompetensi mereka memenuhi kompetensi jabatan fungsional yang dibutuhkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesiapan dan pemahaman pejabat Administrasi terkait kebutuhan kompetensi jabatan fungsional ayang akan diduduki. Tuntutan jabatan fungsional menuntut beberapa kualifikasi, diantaranya: Pendidikan, Pelatihan, Uji Kompetensi dan beberapa persyaratan lainnya sesuai kompetensi jabatan yang dibutuhkan instansi pembina. Ditinjau dari kompetensi jabatan, maka berpotensi  menimbulkan  gap  kompetensi  antara  jabatan  fungsional  yang  akan  di  emban dengan jabatan administrasi sebelumnya. hal ini, disebabkan karena irisan jabatan struktural (Jabatan  administrasi)  dan  jabatan  fungsional  yang  akan  diduduki  tidak  terlalu  signifikan. semakin  kecil  signifikansi  irisan  tersebut  menuntut  organisasi  untuk  mendorong  pejabat administrator  memenuhi  kompetensinya  dalam  batas  waktu  yang  telah  di  tetapkan.  hal  ini sebagaimana Paparan "Perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah" yang disampaikan Drs. Akmal Malik, M.Si selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 12 April 2021, bahwa untuk perpindahan jabatan  ini  (Pejabat  administrasi  ke  pejabat  fungsional)  "Untuk  saat  ini  pengalihan  jabatan fungsional dilakukan tanpa seleksi".
Selanjutnya, sebesar 10,8% responden menjawab sangat setuju, dan 56.8% responden menjawab setuju terkait penilaian responden bahwa organisasi sudah memiliki perencanaan pengembangan kompetensi (pelatihan/Pendidikan) sesuai kebutuhan jabatan yang saya duduki saat  ini.  Seluruh  pejabat  adminitrasi  di  lingkungan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kepulauan Riau,  seyogyanya  selalu  diikutsertakan  dalam  pelatihan  pengembangan  kompetensi,  yang bertujuan  memenuhi  kompetensi  sesuai  syarat  jabatan.  sejauh  ini,  keterbatasan  anggaran pengembangan kompetensi ASN, disiasati pejabat administrator untuk menempuh beberapa upaya,  diantaranya  tetap  mengupayakan  mengikuti  pelatihan  yang  menggunakan  anggaran, belajar sendiri dan berkonsultasi dengan stakeholder/ teman sejawat yang berpengalaman ( data sharing ).  Dalam  penelitian  ini  juga,  diketahui  bahwa  55.3%  responden  telah  mengetahui
jabatan fungsional yang akan diduki saat penyetaraan jabatan diberlakukan. Sisanya, 18,4% menjawab mungkin mengetahui dan 26,3% responden tidak mengetahui jabatan apa yang akan diduduki. Hal ini menjadi tantangan terkait perlunya sosialisasi penyetaraan jabatan kepada semua  jabatan  administrasi  di  lingkungan  sekretariat  daerah,  dan  mendorong  kepedulian pejabat administrasi untu berpartisipasi aktif.

## Komponen Struktur ( Structure )
Komponen  Struktur  melakukan  analisis  terhadap  bentuk  struktur/hirarki  organisasi; pola sentralisasi atau desentralisasi pola kerja dan penugasan; pola kendali setiap level jabatan; dasar pembentukan sub unit kerja; pengaruh kondisi geografis terhadap struktur; bagaiamana pembagian tugas, alur kerja dan aliran komunikasi. temuan hasil analisis pada komponen ini, adalah walaupun struktur organisasi mengacu pada peraturan perundang-undangan, mayoritas 78.9%  responden  sangat  setuju  terhadap  bentuk  struktur  organisasi  dan  15.8%  responden menilai  bentuk  struktur  organisasi  biasa-biasa  saja  serta  hanya  5,3%  responden  yang  tidak setuju. Hirarki kerja pejabat administrator saat ini, menyesuaikan dengan hirarki atau jabatan berjenjang sesuai struktur jabatan yang tertuang di dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.  hasil pekerjaan pelaksana dilaporkan, kepada Pejabat Pengawas, output pekerjaan pejabat  pengawas  disampaikan  kepada  Pejabat  Administrator,  selanjutnya  Pejabat Administrator menyampaikan Kepada Pejabat pimpinan tinggi secara hirarki, mulai Kepala Biro, Asisten terkait hingga ke Sekretaris Daerah.
Sebagian  besar  responden  sebesar  47,4%  menjawab  bahwa  pola  kerja,  pembagian tugas  dan  alur  perintah  di  unit  organisasi  memiliki  pola  gabungan  tersentralisasi (menyesuaikan keinginan pimpinan) dan Terdesentralisasi (menyesuaikan dengan tugas dan fungsi  jabatan).  Artinya  masih  ada  perintah  pimpinan  yang  diberikan  kepada  bawahan dipengaruhi unsur suka dan tidak suka atau kepercayaan penyelesaian tugas terhadap individu. Unit kerja sekretariat daerah berbeda dengan organisasi perangkat daerah lain, pekerjaaan yang bersifat koordinatif dan administratif, sedangakan OPD bersifat teknis. Dilhat dari prosesnya, perangkat kerja sekretariat daerah berbentuk sentralisasi.
Sebanyak  2,6%  responden  sangat  setuju  dan  63,2%  responden  setuju  bahwa  pola kendali  setiap  level  jabatan  di  lingkungan  Sekretariat  Daerah  sudah  berjalan  dengan  baik. Pengendalian  setiap  level  jabatan  saat  ini  dilakukan  secara  bertingkat,  kontrol  pejabat pelaksana  dilakukan  oleh  pejabat  pengawas,  sedangkan  pejabat  pengawas  dilakukan  oleh pejabat Administrator. Selanjutnya, pengawasan jabatan Administrator dilakukan oleh pejabat
Pimpinan Tinggi dalam hal ini oleh Kepala Biro. pengendalian dilakukan secara teknis melalui Penetapan sasaran Kerja Pegawai yang berbentuk Top Down dan Penetapan Kinerja Pegawai.
Pola Kerja seperti ini, akan berbeda dengan pola kerja Jabatan Fungsional yang diharapkan lebih cepat dan tepat melalui pendekatan kolaborasi kerja. Tipologi maupun Jumlah unit kerja dalam Perangkat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, ditetapkan sesuai pembebanan yang  telah  mengacu  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  diverifikasi  oleh kementerian Dalam Negeri, serta dituangkan Dalam Peraturan Daerah.
Sebesar 42,1% responden sama sekali tidak mengalami kendala kerja terhadap kondisi geografis, namun sebanyak 5,3% responden menjawab setuju, 26,3% menjawab setuju dan 23,7%  menjawab  biasa  saja.  Kondisi  Geografis  yang  berbentuk  kepulauan  mempengaruhi beban  kerja  organisasi,  namun  secara  struktur  tidak  terlalu  mempengaruhi  kinerja.  Karena semua unit organisasi di lingkungan sekretariat daerah Kepulauan Riau, terintegrasi dalam satu komplek pemerintahan yang berlokasi di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang.
Mayoritas  responden  sebesar  84,2%,  setuju  bahwa  dalam  menjalankan  dan menyelesaikan pekerjaan selalu mengacu pada SOP (Standar Operasional Prosedur), sisanya 10,3% responden menyatakan sangat setuju.  Arahan pimpinan kepada bawahan secara umum disampaikan melalui Tulisan dan Lisan, hal ini ditunjukkan oleh hasil survei sebesar 53,8% responden.  Sedangkan  30,08%  responden  mendapat  arahan  dari  melalui  lisan  dan  tulisan. Komunikasi  antara  pejabat  Pengawas  dan  administrator,  umumnya  dilakukan  secara  lisan maupun  tulisan  dalam  bentuk  non  formal,  baik  melalui  komunikasi  langsung  tatap  muka, komunikasi suara (percakapan telpon) dan pemanfaatan sosial media WhatsApp (100%), Short Messagge  Service (SMS)  dan  integrasi  apalikasi  pemanfatan  teknologi  lainnya.  82% responden menjawab telah mendapatkan Ketersediaan jaringan internet dan 48,8% responden juga  memanfaat  surel  (email).  Peralatan  pendukung  teknologi  yang  dimiliki  responden didominasi oleh laptop sebesar 75% dan Personal Computer (PC) sebesar 52,5% serta printer sebesar  62,5%.  Alur  kerja  dan  aliran  komunikasi  ini,  tidak  terlalu  mengalami  perubahan dengan pengalihan jabatan, bahkan cenderung intensitas dan pemanfaatannya semakain dalam dan massif.

## Komponen Teknologi ( Technology )
Komponen ini menganalisis beberapa aspek diantaranya, Peralatan dan proses utama yang mengaktifkan dan mendukung fungsi bisnis Anda, termasuk sistem komputer, perangkat lunak  penting;  Perangkat  apa  pun  yang  memungkinkan  komunikasi  dan  alur  kerja.  temuan
hasil  analisis  adalah  pemanfaatan  teknologi  yang  digunakan  jabatan  administrasi  saat  ini dilakukan secara bervariasi dan adaptasi yang cepat.  Dominasi usia jabatan Administrator dan pengawas di lingkungan sekretariat daerah tersebar secara merata, 5% responden berada di rentang umur 30 - 35 tahun, 25% responden berusia 36 – 40 tahun, 22,5% responden berusia 41-45  tahun,  27,5%  responden  berusia  46-50  tahun  dan  20%  responden  berumur  diatas  50 tahun.
Kemampuan  pemanfaatan  teknologi  memudahkan  organisasi  melakukan  adaptasi perubahan.  masing-masing  pejabat  pengawas  dan  pejabat  administrator  saat  ini  ditunjang dengan  ketersediaan  perangkat  keras  teknologi  informasi,  diantaranya  100%  responden, memanfaatkan  Whatsapp  sebagai  media  komunikasi  yang  digunakan  dalam  berkomunikasi dengan atasan, sejawat dan bawahan, sedangkan 80%, juga memanfaatkan panggilan telpon dalam melakukan komunikasi, serta 47,4% juga memanfaatkan electronic mail (email), dan masih  ada  responden  yang  memanfaatkan Short  Message  Service (SMS)  dan  sosial  media lainnya  seperti  facebook,  Instagram  atau  lainnya.  Pejabat  pengawas  memiliki  dan menggunakan  Komputer/Laptop  dan Gadget  Device ( smartphone). Dalam  penelitian  ini ditemukan 76,9% responden sudah memanfaatkan Laptop dan 3,5% Personal Computer (PC).
Pengaruh  ketergantungan  penyelesaian  pekerjaan  terjhadap  ketersediaan  jaringan  internet menunjukkan  kebutuhan  yang  tinggi.  Sebesar  69,2%  responden  membutuhkan  jaringan internet dalam menunjang tugas dan fungsi responden.
Melalui  pengalihan  jabatan  fungsional,  diperkirakan  pemanfaatan  dan  kepemilikan Komputer/laptop  akan  semakin  meningkat.  hal  ini  dipengaruhi  oleh  pola  kerja  jabatan fungsional yang menuntut keahlian dan mengedepankan kolaborasi serta kecepatan pelayanan. Hal ini ditunjang dengan hasil survei yang menunjukkan 50% responden sangat dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi dalam membantu penyelesaian pekerjaan, serta 35% responden menyatakan teknologi berpengaruh dalam penyelesaiaan pekerjaan.
Mengacu  pada  analisis  Dalam Leavitt’s  Diamond organ  dalam  sebuah  organisasi merupakan  bagian  terhubung,  dan  mengubah  satu  bagian  dapat  mempengaruhi  organ  lain. Oleh karena itu, Perubahan akan dapat berhasil jika semua bagian yang saling berhubungan turut  dipertimbangkan.  Secara  umum  responden  dalam  penelitian  ini  melihat  penyetaraan jabatan  sebagai  sebuah  tantangan  yang  harus  dihadapi  sebagai  dampak  hadirnya  kebijakan pemerintah. Terkait dengan penguatan organisasi, kebijakan penyetaraan jabatan administrasi kedalam  jabatan  fungsional,  penulis  mendapatkan  temuan  penelitian  dilihat  dari  komponen tugas  ( task ),  responden  secara  umum  siap  untuk  bekerja  dalam  posisi  struktural  maupun fungsional,  hal  ini  terlihat  dari  jawaban  responden  yang  mayoritas  menjawab  bahwa
penyetaraan jabatan merupakan sebuah tantangan. responden membutuhkan adanya rencana kerja (63,2% responden), sebagai dasar bertindak (melaksanakan tugas dan fungsi). Kejelasan rencana kerja saat ini sudah baik ditunjang dengan komponen struktur organisasi ( structure ) yang sesuai dengan harapan responden dan aturan perundang-undangan. Namun perlu adanya penekanan  dengan  pembagian  tugas  yang  lebih  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  dibanding menyesuaikan dengan keinginan pimpinan.
Kemudian  dilihat  dari  komponen  orang  ( people ),  responden  menganggap  bahwa kompetensi yang mereka miliki saat ini tidak jauh berbeda dengan tuntutan kompetensi (65% responden)  yang  akan  disetarakan  dalam  jabatan  fungsional.  hasil  penelitian  ini  juga memperlihatkan  masih  adanya  responden  yang  memiliki  gap  kompetensi  terhadap  jabatan fungsional yang kan mereka duduki nantinya. Penilaian kompetensi ini bersifat mandiri dan perlu  dilakukan  evaluasi  lebih  lanjut.  Pada  komponen  teknologi  ( technology ),  infrastruktur teknologi  menjadi  bagian  yang  sangat  berkaitan  erat  pada  komponen  task  dan  komponen people.  Survei  menunjukkan  sekitar  85%  responden  sangat  bergantung  pada  teknologi informasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Artinya, semakin meningkatnya beban pekerjaan responden  maka  kualitas  infrastruktur  teknologi  informasi  harus  semakin  baik.  76,9% responden bergantung pada perangkat laptop dan 69,2% responden bergantung pada jaringan internet.  Jabatan  fungsional  yang  menekankan  pada  pola  kerja  kolaboratif,  cenderung  akan meningkatkan arus komunikasi, saat ini 100% responden memanfatkan sosial media whatsapp sebagai  komunikasi  ke  atas,  antar  teman  sejawat  dan  komunikasi  ke  bawah,  disusul pemanfaatan telpon seluler (80%) dan pemanfaatan surel/email sebesar 47,5%.

## PENUTUP
Dalam penelitian ini terdapat 50% responden ragu bahwa penyetaraan jabatan dapat memperkuat organisasi, 68,4% responden menganggap bahwa kebijakan penyetaraan jabatan sebagai  tantangan  baru,  64,8%  responden  menjawab  akan  mampu  memenuhi  kompetensi jabatan fungsional. hal ini dipertegas oleh 67,6% responden yang sangat berharap organisasi memiliki rencana penggembangan kompetensi dan berharap diikutsertakan dalam kegiatan pengembangan kompetensi tersebut. Dilihat dari struktur mayoritas 78,9% responden puas dengan  struktur  organisasi  saat  ini  dan  ditinjau  dari  pola  kendali  setiap  level  jabatan  di lingkungan sekretariat daerah Provinsi Kepulauan Riau, sebesar 65,8% responden menjawab sudah  berjalan  dengan  baik.    Berdasarkan  realita  di  atas  mendorong  pemerintah  provinsi Kepulauan Riau  melakukan upaya pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi  manajerial  (kepemimpinan  dan  komunikasi),  peningkatan  anggaran,
pengembangan  kompetensi  jabatan  fungsional  secara  proporsional,  penyusunan  peta  kerja yang  adaptif  dan  dinamis,  penyusunan  dokumen  Analisis  Kebutuhan  Pengembangan Kompetensi  (AKPK)  dan  melakukan  seleksi  internal  penyetaraan  jabatan  fungsional  dan evaluasi  kegiatan  penyetaraan  jabatan  tersebut.  Kedepannya  diharapkan  ada  penelitian lanjutan terkait evaluasi gap kompetensi jabatan setelah diberlakukannya penyetaraan jabatan. Saran/rekomendasi  dalam  penelitian  ini  diharapkan  Kepala  Daerah  dapat  membentuk  dan memimpin sebuah Tim Khusus/ Satuan Tugas terkait percepatan dan manajemen penyetaraan jabatan  fungsional  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Tim  berisikan stakeholder lintas perangkat daerah, dimana Sekretaris Daerah dan BKPSDM menjadi leading sector .

## DAFTAR PUSTAKA
Grindle,  M.  S.  (2017). Politics  and  policy  implementation  in  the  Third  World .  Princeton University Press.
Indriantoro,  N.,  &  Supomo,  B.  (2002). Metodologi  penelitian  bisnis  untuk  akuntansi  dan manajemen . Kurniawan, A., & Simandjorang, B. M. T. V. (n.d.). UTILISASI JABATAN FUNGSIONAL DALAM IMPLEMENTASI MAKING INDONESIA 4.0 . Leavitt, H. J., & Zarkasi, M. (1992). Psikologi manajemen: sebuah pengantar bagi individu, dan kelompok di dalam organisasi . Penerbit Erlangga. Miftahur,  L.  (2016). Strategi  Penguatan  Organisasi  pada  Bagian  Organisasi  Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung . Universitas Brawijaya. Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Pardosi,  D.  A.  (2018).  Peran  Jabatan  Fungsional  Auditor  Terhadap  Peningkatan  Kinerja Birokrat  Di  Lingkungan  Inspektorat  Provinsi  Jawa  Tengah. Soumatera  Law  Review ,
1 (2), 251–266.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Ramadani, T., & Sofyaningrum, E. D. (2020). Strategi Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional Communication Strategy of the Ministry of Energy and Mineral Resources in Equalizing Administrative Position to Functional Position. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis- Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik , 23 (2), 239–258. Ritson, N. (2017). Strategic management .
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan R&D . Penerbit Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Wasilah, A. (2011). Pokoknya Kualitatif . Pustaka Jaya.
Wati, R. (2017). PEMBERDAYAAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU. Civil Service Journal , 11 (2 November).