## MODEL EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN BERBASIS WISATA ALAM DI KABUPATEN BANGKA TENGAH
(Effectiveness Model of the Nature Tourism Based Community Forest Program Implementation in Bangka Tengah District)
O KTEDY A NDRYANSAH 1) , D ODIK R IDHO N URROCAHMAT 2) D AN N ANDI K OSMARYANDI 3)
1) Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan, Jalan Lingkar Akademik Kampus IPB Dramaga PO Box 168 Bogor, 16680
2) Departemen Manajemen Hutan, Jalan Lingkar Akademik Kampus IPB Dramaga PO Box 168 Bogor, 16680
3) Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Jl. Lingkar Akademik Kampus IPB Dramaga Bogor 16680

## Email: super_dexter81@yahoo.com

## Diterima 04 April 2019 / Disetujui 21 Juni 2019

## ABSTRACT
Nature tourism-based community forest (NTCF) is one form of community forest utilization in Bangka Tengah District. In its implementation, the effectiveness of this program is relatively different among community forest groups. This difference of effectiveness level could be influenced by various factors. Therefore, identification of these factors needs to be taken into consideration in making decisions to improve the effectiveness of the intended program. This study aims to identify the influencing factors and efforts to improve the effectiveness of NTCF implementation. The method used is the structural equation modeling and qualitative analysis. The results of the study showed that the factors that influence the effectiveness of the  implementation  are  the  attitude  of  the  government,  attitudes  of  community  leaders,  forestry  extension  human  resources,  attitudes  of  non- governmental  organizations  and  the  level  of  education  of  the  community.  For  these  reasons,  the  efforts  should  be  conducted  to  achieve  the effectiveness of the NTCF are to increase the support of community leaders, NGOs, and the government, increase the capacity of human resources for forestry instructors and provide education and training for the groups with relatively low levels of education.
Keywords: community forest, natural tourism, structural equation modeling, utilization

## ABSTRAK
Hutan  kemasyarakatan  berbasis  wisata  alam  (HKm-WA)  merupakan  salah  satu  bentuk  pemanfaatan  hutan  kemasyarakatan  di  Kabupaten Bangka  Tengah.  Dalam  penerapannya,  efektivitas  program  ini  relatif  berbeda  antara  suatu  kelompok  HKm  dengan  kelompok  lainnya.  Perbedaan tingkat efektivitas ini diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh sebab itu, identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut perlu dilakukan sebagai bahan  pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  untuk  meningkatkan  efektivitas  pelaksanaan  program  tersebut.  Penelitian  bertujuan  untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan HKm-WA di Kabupaten Bangka Tengah. Metode  yang  digunakan  adalah  structural  equation  modelling  dan  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan HKm-WA adalah sikap pemerintah, sikap tokoh masyarakat, sumber daya manusia penyuluh kehutanan, sikap lembaga swadaya masyarakat serta tingkat pendidikan masyarakat. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai efektivitas pelaksanaan HKm-WA  adalah  meningkatkan  dukungan  tokoh  masyarakat,  LSM  dan  pemerintah,  meningkatkan  kapasitas  sumberdaya  manusia  penyuluh kehutanan dalam upaya optimalisasi pemenuhan hak kelompok HKm-WA dan prioritas pemberian pendidikan dan pelatihan bagi kelompok dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah.
Kata kunci: hutan kemasyarakatan, wisata alam, structural equation modeling, pemanfaatan

## PENDAHULUAN
Berbagai  bentuk  degradasi  dan  deforestasi  terus terjadi  di  dalam  kawasan  hutan  di  Kabupaten  Bangka Tengah  yang  di  antaranya  disebabkan  secara  langsung oleh  penambangan,  pertanian  komersil  dan  subsisten (Chakravarty et  al. 2012;  Noriko et  al. 2012).  Terkait dengan  hal  tersebut,  Chakravarty et  al. (2012) mengungkapkan  bahwa  strategi  mengurangi  deforestasi, di  antaranya  melalui  manajemen  hutan  partisipatif.  Oleh karena  itu,  hutan  kemasyarakatan  (HKm)  dapat  menjadi salah  satu  solusi  dalam  mengurangi  deforestasi, sebagaimana  pernyataan  Kaskoyo et  al. (2014)  bahwa
program  perhutanan  sosial  (di  antaranya  HKm)  dapat mengurangi deforestasi dan mengurangi kemiskinan. Hal ini  sesuai  dengan  penemuan  Pender et  al. (2008)  yang mengungkapkan  adanya  peningkatan  jumlah  tegakan pada  areal  lokasi  HKm  dan  pendapatan  petani  HKm  di Lampung pada kurun tahun 1999–2005. Gbedomon et al. (2016)  juga  mengungkapkan  adanya  peningkatan pendapatan  rumah  tangga  petani  hutan  masyarakat  di Afrika  Barat  karena  adanya  akses  untuk  memanfaatkan hasil  hutan  melalui  hutan  kemasyarakatan.  Lebih  lanjut, Nurrochmat et  al. (2016)  menyatakan  bahwa  hutan kemasyarakatan  dapat  diterapkan  sebagai  strategi  kelola kelembagaan  melalui  pemanfaatan  hasil  hutan  bukan
kayu ataupun ekowisata. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial menegaskan bahwa hutan kemasyarakatan  (HKm)  adalah  hutan  negara  yang pemanfaatan  utamanya  ditujukan  untuk  memberdayakan masyarakat.  Salah  satu  bentuk  pemanfaatan  izin  HKm adalah  jasa  lingkungan  berupa  wisata  alam.  Kegiatan wisata  alam  mampu  memberikan  pengaruh  positif  bagi peningkatan pendapatan masyarakat bila dikelola dengan baik  (Job  dan  Paesler  2013;  Ekayani et  al. 2014)  serta mendorong upaya konservasi hutan oleh masyarakat bila masyarakat  merasakan  manfaat  ekonomi  dari  kegiatan wisata alam tersebut (Ekayani et al. 2014). Ekayani et al. (2014)  menjelaskan  bahwa  kelestarian  hutan  berbanding lurus  dengan  keberlangsungan  wisata  alam.  Hutan  yang lestari  menjamin  pendapatan  masyarakat  dari  wisata alam sehingga memotivasi masyarakat untuk mempertahankan keberadaan dan fungsi hutan.
Pemberian  izin  HKm  dan  areal  kerja  yang  definitif belum  menjadi  jaminan  bagi  kelestarian  hutan  dan kesejahteraan  masyarakat  (Moeliono et  al. 2015). Implementasi suatu program yang sama dapat memberikan  dampak  yang  berbeda  pada  lokasi  yang berbeda (Purwanto dan Sulistyastuti 2012). Implementasi kebijakan  menurut  Edwards  III  (1980)  adalah  tahapan dalam  pembuatan  kebijakan  antara  pembentukan kebijakan  dan  konsekuensi  kebijakan  terhadap  orang- orang  yang  terdampak.  Implementasi  kebijakan  menjadi salah  satu  masalah  utama  yang  dihadapi  oleh  negara berkembang  dan  terjadi  saat  hasil  suatu  program  tidak dapat  dicapai  (Makinde  2005).  Hal  ini  disebabkan  oleh perbedaan kapasitas pelaksana program antar lokasi.
Program  HKm  berbasis  wisata  alam  yang diterapkan  di  Kabupaten  Bangka  Tengah,  menunjukkan perbedaan  efektivitas  dalam  implementasinya  oleh masing-masing  kelompok.  Perbedaan  tingkat  efektivitas ini  dirasakan  oleh  masyarakat  dari  sisi  ekologis maupun ekonomis  setelah  dua  tahun  pelaksanaan  program.  Pada satu  sisi  terdapat  kelompok  HKm  yang  relatif  sukses mengelola  izin  HKm,  namun  pada  sisi  yang  lain  masih terdapat  kelompok  HKm  yang  belum  mampu  mengelola izin  HKm  tersebut.  Dwidjowijoto  (2007)  menyatakan bahwa efektivitas suatu kebijakan/program sangat terkait dengan  tujuan  program  tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan Steers  (1985),  efektivitas  adalah  kemampuan  suatu
sistem  program  (dengan  unsur  sumber  daya  dan  sarana tertentu)  untuk  memenuhi  tujuan  dan  sasaran  program tersebut. Program HKm yang bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  kelestarian hutan  memiliki  makna  bahwa  efektivitas  program  HKm harus  memberikan  manfaat  ekonomi  bagi  masyarakat dan  manfaat  ekologi  bagi  hutan.  Oleh  sebab  itu, efektivitas  implementasi  program  HKm-WA  mengacu pada  indikator  ekologi  (kondisi  tutupan  hutan)  dan ekonomi  (kontribusi  dan  distribusi  manfaat  ekonomi HKm-WA). Lebih lanjut, keberhasilan/efektivitas implementasi  suatu  program/kebijakan  dipengaruhi  oleh banyak  faktor.  Edwards  III  (1980)  menyebutkan  faktor tersebut yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap dan sistem birokrasi.  Hal  ini  memunculkan  fenomena  perbedaan tingkat  efektivitas  implementasi  program  yang  sama pada  daerah  yang  berbeda  (Purwanto  dan  Sulistyastuti 2012).  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  bertujuan:  (1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi program HKm, dan (2) merumuskan  upaya  yang  diperlukan  untuk  peningkatan efektivitas  implementasi  program  HKm  berbasis  wisata alam tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di  Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Objek  penelitian adalah  tiga  kelompok  HKm  berbasis  wisata  alam  yang telah memiliki izin usaha HKm  (Tabel  1). Pengumpulan data  primer  dilakukan  melalui  observasi  dan  wawancara menggunakan  kuesioner.  Kuesioner  dengan  skala likert 1–5  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  persepsi masyarakat  terkait  implementasi  HKm  yang  meliputi tingkat  efektivitas  dan  indikator-indikator  variabel  laten yang  memengaruhi  efektivitas  tersebut.  Tingkat  skala likert  1–5  menunjukkan  tingkat  kesetujuan  responden terhadap  pernyataan  positif  pada  kuesioner.  Semakin positif respon responden maka semakin tinggi skala likert yang  dipilih  oleh  responden.  Skala  likert  1=sangat  tidak setuju,  2=tidak  setuju,  3=kurang  setuju,  4=setuju  dan 5=sangat  setuju.  Adapun  Responden  adalah  seluruh anggota tiga kelompok HKm sebanyak 80 orang. Adapun informan  berasal  dari  unsur  pemerintah  terkait,  tokoh masyarakat dan akademisi.
Tabel 1  Kelompok HKm berbasis wisata alam di Kabupaten Bangka Tengah
No Kelompok HKm Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm) Lokasi IUPHKm Jumlah Anggota Luas (ha) 1. Gempa 01 SK Gubernur No: 188.44/209/DISHUT/2016 tanggal 29 Februari 2016 Kawasan hutan lindung Pelawan 18 213 2. Gempita SK Gubernur No: 188.44/285/DISHUT/2016 tanggal 29 Maret 2016 Kawasan hutan lindung Lubuk Besar 36 148 3. Tunas Harapan SK Gubernur No: 188.44/207/DISHUT/2016 tanggal 29 Februari 2016 Kawasan hutan lindung Kurau 26 300
Efektivitas implementasi program HKm-WA adalah tingkat  keberhasilan  dalam  pencapaian  tujuan  program. Program  HKm-WA  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  sekaligus  menjaga  kondisi hutan.  Oleh  sebab  itu,  indikator  efektivitas  yang dicermati  adalah  indikator  ekonomi  yaitu  distribusi  dan kontribusi  manfaat  ekonomi bagi anggota kelompok dan indikator ekologi, yaitu kondisi tutupan hutan pada areal izin  HKm.  Indikator  tersebut  diukur  menggunakan kuesioner dengan skala likert.
Pendekatan variance  based structural  equation modeling (VB-SEM) atau partial  least  square (PLS) dilakukan untuk mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan efektivitas implementasi  program  HKm  berbasis  wisata  alam.  PLS lebih  tepat  digunakan  di  antaranya  karena  keterbatasan data  yang  tersedia,  dan  juga  sebaran  data  yang  tidak harus berdistribusi normal (Hair et al. 2012; Ringle et al. 2014). Dalam VB-SEM, indikator dengan skala kategori, ordinal,  interval  maupun  ratio  dapat  digunakan  pada model  yang  sama  dengan  jumlah  sampel  tidak  harus besar.  Selain  itu,  dalam  VB-SEM,  indikator  yang
digunakan  dapat  bersifat  reflektif  maupun  formatif (Ringle et  al. 2014).  Indikator  reflektif  bersifat menjabarkan variabel atau sebagai unsur yang digunakan untuk  mengukur  variabel  laten.  Adapun  indikator formatif bersifat sebagai penyebab atau penyusun kondisi variabel  laten.  Pendekatan  yang  digunakan  untuk menjelaskan  faktor-faktor  yang memengaruhi  efektivitas implementasi  HKm  adalah  model  George  Edward  III (1980), yang selanjutnya dikembangkan menjadi sumber daya manusia (SDM) penyuluh kehutanan dan kelompok, sikap  penyuluh  kehutanan,  sikap  kelompok,  sikap  tokoh masyarakat,  sikap  kepala  desa,  komunikasi,  sikap pemerintah,  birokrasi,  dan  kondisi  sosial  ekonomi kelompok  masyarakat  (Gambar  1  dan Tabel  2). Analisis data  menggunakan software SmartPLS  3.0 student version .
Analisis  deskriptif  kualitatif  dilakukan  untuk merumuskan  upaya  pengembangan  HKm  berdasarkan hasil  analisis  terhadap  faktor  yang  mempengaruhi efektivitas  implementasi  HKm,  hasil  analisis  regulasi terkait, dengan memerhatikan temuan lapangan dan hasil wawancara dengan informan.
Gambar 1  Konsep model struktural efektivitas program HKm-WA

## Tabel 2  Variabel dan indikator efektivitas implementasi HKm-WA
No Variabel laten Simbol Indikator Simbol Reflektif 1. Sumber daya manusia (SDM) penyuluh kehutanan SDM_PK Pemanfaatan teknologi untuk membantu kelompok masyarakat HKm SDMPK1 Pemahaman peraturan tentang HKm SDMPK2 Kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan kelompok HKm maupun pihak lainnya SDMPK3 2. SDM kelompok masyarakat SDM_kel Pemahaman tentang bentuk pemanfaatan jasa lingkungan SDMKel1 Pemahaman terkait aktvitas illegal di dalam kawasan hutan SDMKel2 Pemahaman akan pentingnya fungsi hutan lindung SDMKel3 3. Sikap penyuluh kehutanan Sikap_PK Membantu proses perizinan HKm S_PK1 Membantu dalam hal pengelolaan HKm S_PK2 4. Sikap kelompok masyarakat Sikap_kel Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui izin hutan kemasyarakatan untuk pemanfaatan wisata alam SKel1 Keaktifan dalam setiap kegiatan kelompok HKm SKel2 Kepercayaan di antara sesama anggota kelompok dan ketua HKm SKel3 Intensitas komunikasi antara sesama anggota kelompok SKel4 5. Sikap kepala desa Sikap_KD Membantu proses administrasi perizinan HKm  SKD1 Aktif dalam setiap rapat pengurus dan anggota HKm SKD2 Aktif dalam memberikan motivasi dan saran bagi kelompok HKm SKD3 6. Komunikasi Komunikasi Penyuluhan/sosialisasi mengenai HKm Kom_1 Pemahaman terhadap materi sosialisasi Kom_2 7. Sikap pemerintah Sikap_pem Pemberian bantuan dana untuk pengelolaan HKm SPem1 Pengadaan pelatihan dan pendampingan pengelolaan HKm SPem2 Pemberian bantuan promosi wisata SPem3 Pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha wisata SPem4 Pemberian akses jaringan kerjasama usaha wisata SPem5 8. Sikap tokoh masyarakat Sikap_TM Pemberian motivasi kepada kelompok masyarakat di setiap pertemuan masyarakat STM1 Partisipasi dalam sosialisasi program HKm STM2 Pemberian masukan dan saran untuk pengelolaan HKm yang lebih baik STM3 9. Sikap LSM Sikap_LSM Pemberian dukungan dana LSM1 Pengadaan pelatihan dan pendampingan pengelolaan HKm LSM2 10. Birokrasi Birokrasi Kemudahan dalam proses pengurusan izin HKm B1 Kemudahan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi B2 Formatif 11. Kondisi sosial ekonomi kelompok masyarakat Sosek Pendidikan Dik Pekerjaan Pek Pendapatan Pend Usia Usia

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis  Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap Efektivitas Implementasi Program HKm Berbasis Wisata Alam
Penelitian menunjukkan bahwa hanya HKm Gempa yang  efektif  dalam  implementasi  program  HKm-WA. Program  HKm-WA  mampu  memberikan  dampak ekologis  dan  ekonomis  yang  positif  bagi  anggota kelompok HKm. Kontribusi pendapatan dirasakan cukup memadai  oleh anggota kelompok HKm  Gempa. Kondisi ekologis  kawasan  HKm  juga  relatif  terjaga  dengan  baik dari  berbagai  aktivitas  perambahan,  bahkan  kegiatan rehabilitasi  mangrove  telah  dilaksanakan  oleh  kelompok HKm.  Kondisi  yang  berbeda  ditunjukkan  oleh  HKm Gempita.  Program  HKm-WA  belum  memberikan dampak  ekonomis  yang  positif  bagi  anggota  kelompok HKm,  meskipun  secara  ekologis  kondisi  kawasan  HKm relatif  baik.  Aktivitas  kelola  wisata  belum  dilaksanakan oleh HKm Gempita karena belum adanya bantuan modal usaha  bagi  kelompok.  Adapun  HKm  Tunas  Harapan, program HKm-WA belum memberikan dampak ekonomis  sebab  kelola  usaha  wisata  belum  dilakukan oleh  kelompok  HKm  Tunas  Harapan.  Secara  ekologis, kondisi  kawasan  HKm  Tunas  Harapan  pun  kerap  masih terjadi  perambahan  hutan,  akibat  minimnya  usaha perlindungan hutan oleh kelompok HKm.
Selanjutnya,  berdasarkan  hasil  analisis,  dengan tingkat  kepercayaan  95%  (α=5%)  diketahui  bahwa terdapat  lima  faktor  yang  berpengaruh  secara  nyata terhadap  efektivitas  implementasi  program  HKm-WA. Kelima  faktor  tersebut  adalah  sikap  pemerintah,  sikap
tokoh  masyarakat,  sumber  daya  manusia  penyuluh kehutanan,  sikap  lembaga  swadaya  masyarakat  serta tingkat  pendidikan  masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  dukungan  pemerintah  (Sanudin et  al. 2016), kapasitas  penyuluh  kehutanan  (Suprayitno  2008)  dan peran  tokoh  masyarakat  (Suprayitno et  al. 2015), dukungan  LSM  (Kaskoyo et  al. 2014;  Gbedomon et  al . 2016;  Sanudin et  al .  2016),  serta  tingkat  pendidikan (Senoaji 2011) menjadi faktor penting dalam meningkatkan  efektivitas  implementasi  program  HKm. Selanjutnya, path diagram hasil analisis PLS menunjukkan  hubungan  antara  variabel  laten  sebagai variabel  bebas  dengan  indikator-indikatornya  dan variabel tak bebas (Gambar 2).

## a. Evaluasi model pengukuran (outer model)
Model  pengukuran  variabel  laten  yang  dibangun berdasarkan  teori  implementasi  Edward  III  (1980) selanjutnya diuji dengan beberapa parameter. Analisis ini mencermati  hubungan  antara  variabel  laten  dengan indikator-indikatornya.  Kualitas  model  pengukuran menggunakan parameter uji disajikan pada Tabel 3.
Berdasarkan hasil uji validitas (dengan memperhatikan nilai outer loading dan AVE) menggunakan  SmartPLS,  maka  terdapat  beberapa indikator  reflektif  dalam  penelitian  ini  yang  valid  dan berpengaruh  (Tabel  4).  Adapun  indikator  formatif  yang valid  dilihat  berdasarkan  nilai weight indikator  yang harus  signifikan  dengan  variabel  laten.  Berdasarkan ketentuan  tersebut,  maka  indikator  formatif  yang  valid berdasarkan  kriteria  tersebut  adalah  pendidikan  ( outer weight =1 dan P- value =0,000).
Gambar 2  Model struktural efektivitas implementasi HKm-WA hasil analisis PLS

## Tabel 3  Parameter uji validitas dan realibilitas model pengukuran
Uji Parameter Standar Validitas konvergen Loading factor  (outer loading) >0,7 Average Variance Extracted (AVE) >0,5 Validitas diskriminan Cross loading (Discriminant validity) >0,7 dalam satu variabel Variance inflation factor (VIF) <10 Reliabilitas Cronbach alpha >0,7 Composite reliability (CR) >0,7
Sumber: Hair et al. (2010); Kock (2013)
Tabel 4  Indikator reflektif yang valid dan realibel pada uji validitas dan realibilitas model pengukuran.
Variabel laten Indikator Outer loading Nilai AVE Nilai CR SDM_PK SDMPK1 0,947 0,867 0,951 SDMPK2 0,935 SDMPK3 0,911 Sikap_pem SPem1 0,879 0,861 0,961 SPem3 0,964 SPem4 0,948 SPem5 0,918 Sikap_TM STM2 0,989 0,976 0,988 STM3 0,987 Sikap_LSM LSM1 0,927 0,784 0,879 LSM2 0,842
Tabel 5  Model  struktural  hasil  analisis  PLS  dan  variabel  yang  berpengaruh  terhadap  efektivitas  implementasi  HKm-
WA di Kabupaten Bangka Tengah Hubungan kausalitas Koefisien parameter Standard deviasi T-Statistik P- values SDM_PK → efektivitas 0,14 0,06 2,53 0,01 Sikap_LSM → efektivitas 0,39 0,16 2,17 0,03 Sikap_TM → efektivitas 0,28 0,11 2,72 0,01 Sikap_Pem → efektivitas 0,30 0,08 3,99 0,00 Sosek → efektivitas 0,17 0,09 2,16 0,03
b. Evaluasi model struktural (inner model)
Model  struktural  dapat  dievaluasi  dengan  melihat nilai R 2 pada variabel endogen (Chin 1998) dan koefisien parameter jalur (Hair et al. 2010). Penelitian ini menguji 11 hipotesis:
H1:  SDM  penyuluh  kehutanan  berpengaruh  terhadap efektivitas HKm
H2:  SDM  kelompok  masyarakat  berpengaruh  terhadap efektivitas HKm
H3:  Sikap  penyuluh  kehutanan  berpengaruh  terhadap efektivitas HKm
H4:  Sikap  kelompok  masyarakat  berpengaruh  terhadap efektivitas HKm
H5:  Sikap  kepala  desa  berpengaruh  terhadap  efektivitas HKm
H6:  Komunikasi berpengaruh terhadap efektivitas HKm H7:  Sikap  pemerintah  berpengaruh  terhadap  efektivitas HKm
H8:  Sikap  tokoh  masyarakat  berpengaruh  terhadap efektivitas HKm
H9:  Sikap LSM berpengaruh terhadap efektivitas HKm H10: Birokrasi berpengaruh terhadap efektivitas HKm H11: Kondisi  sosial  ekonomi  berpengaruh  terhadap efektivitas HKm Selanjutnya  berdasarkan  hasil  analisis inner  model menggunakan SmartPLS, maka variabel yang
berpengaruh  terhadap  efektivitas  implementasi  HKm pada    taraf  nyata  5%  adalah  SDM  penyuluh  kehutanan, sikap  LSM,  sikap  tokoh  masyarakat,  sikap  pemerintah, dan  kondisi  sosial  ekonomi  (Tabel  5).  Tingkat signifikansi  masing-masing  variabel  mengacu  pada  P- values berdasarkan  taraf  nyata  yang  digunakan  (Hair et al. 2010).
Kelima  variabel  tersebut  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  efektivitas  implementasi  HKm-WA. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T-statistik yang lebih besar dari nilai T-Tabel pada taraf nyata 5% dan nilai P- values yang lebih kecil dari 0,05 untuk kelima variabel tersebut. Seluruh  koefisien  parameter  bernilai  positif.  Hal  ini bermakna  bahwa  hubungan  variabel  dependen  dan independen  berbanding  lurus  dan  positif.  Semakin  baik nilai  masing-masing  variabel,  maka  akan  semakin meningkat pula tingkat efektivitas implementasi program HKm-WA tersebut.
Berdasarkan  koefisien  parameter  jalur  (Tabel  5), maka model persamaan struktural  yang terbentuk adalah sebagai  berikut:  Efektivitas  HKm-WA  =  0,14  SDM penyuluh  kehutanan  +  0,39  sikap  LSM  +  0,28  sikap tokoh masyarakat + 0,30 sikap pemerintah + 0,17 kondisi sosial  ekonomi.  Parameter  jalur  adalah  parameter  hasil analisis jalur yaitu teknik analisis hubungan sebab akibat yang  inheren  antar  variabel  yang  disusun  berdasarkan
urutan  temporer.  Koefisien  parameter  jalur  digunakan sebagai  besaran  nilai  dalam  menentukan  besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.  Persamaan  tersebut  memiliki  nilai  R 2 sebesar 0,84  (84%).  Nilai  tersebut  mengindikasikan  bahwa variasi  efektivitas  HKm-WA  dapat  dijelaskan  oleh variabel  konstruk  (SDM  penyuluh  kehutanan,  sikap LSM,  sikap  tokoh  masyarakat,  sikap  pemerintah,  dan kondisi  sosial  ekonomi)  sebesar  84%  sedangkan  sisanya yaitu  sebesar  16%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang tidak terdapat dalam model penelitian. Variabel konstruk adalah  variabel  yang  dibangun  dari  konsep  faktor  yang memengaruhi efektivitas implementasi HKm-WA. Menurut  klasifikasi  yang  digunakan  oleh  Chin  (1998), maka  nilai  R 2 tersebut  tergolong  substansial  (nilai R 2 ≥67%).  Variabel di dalam model memiliki efek yang substansial  dalam  meningkatkan  efektivitas  program HKm-WA di Kabupaten Bangka Tengah, sehingga perlu diperhatikan oleh pemerintah agar implementasi program tersebut berjalan efektif.

## 2. Upaya  Peningkatan  Efektivitas  Implementasi Hkm Berbasis Wisata Alam
Fasilitasi  bagi  kelompok  HKm  pasca  terbitnya  izin harus  diberikan  oleh  Pemerintah  agar  kegiatan  HKm berjalan  optimal  (Moeliono et  al. 2015)  dan  efektivitas program  HKm  dapat  terwujud.  Edwards  III  (1980), menyatakan  bahwa  tindak  lanjut  atas  suatu  keputusan dilakukan untuk mengetahui dan memperbaiki permasalahan  dalam  implementasi.  Tindak  lanjut diwujudkan  dalam  bentuk  pembinaan,  pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.
Implementasi  yang  efektif  oleh  kelompok  HKm melalui  wisata  alam  menunjukkan  bahwa  hutan  lestari dapat  memberikan  kontribusi  bagi  ekonomi  masyarakat. Hasil  penelitian  menunjukkan  sebagian  besar  mata pencaharian  anggota  kelompok  HKm  adalah  sebagai petani  (36,25%),  nelayan  (23,75%)  dan  buruh  (15%), dengan  tingkat  ekonomi  yang  relatif  rendah  (51,25% anggota  memiliki  pendapatan  di  bawah  UMP  Bangka Belitung). Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan  adanya  peningkatan  pendapatan  bagi anggota  kelompok  serta  kondisi  tutupan  hutan  yang relatif  terjaga  pada  areal  izin  HKm  Gempa.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kelompok  HKm  Gempa  telah efektif  dalam  mengimplementasikan  program  HKm-WA di  lokasi  izinnya.  Adanya  manfaat  ekonomi  dan ekologi kegiatan  wisata  alam  (Job  dan  Paesler  2013;  Ekayani et al. 2014)  perlu  direspon  Pemerintah  sebagai  alternatif sumber ekonomi masyarakat selain tambang timah. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  tambang  timah  masih menjadi  primadona  masyarakat  di  Kabupaten  Bangka Tengah, khususnya  Desa Perlang, di sekitar lokasi  HKm Tunas  Harapan.  Menurut  Setiawan et  al. (2018), Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bangka  Tengah  masih berkeinginan  meningkatkan  pendapatan  daerah  dari pertambangan.  Hal  ini  ikut  memicu  terjadinya  konversi hutan.  Untuk  itu,  optimalisasi  sumber  daya  hutan
diantaranya  melalui  pemanfaatan  kawasan  hutan  untuk wisata harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  membendung  laju  konversi hutan  serta  membuka  peluang  baru  bagi  sumber pendapatan daerah.
a. Peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan
Penyuluh kehutanan adalah ujung tombak pembangunan  kehutanan.  Penyuluh  kehutanan  memiliki peran strategis untuk mendidik masyarakat agar mau dan mampu mengelola hutan dengan baik (Suprayitno 2008). Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  penyuluh kehutanan yang ada saat ini belum memadai kualitas dan kuantitasnya.  Jumlah  penyuluh  yang  ada  saat  ini  di Bangka  Tengah  (4  dari  5  orang)  berlatar  belakang pendidikan  non  kehutanan.  Selain  itu,  para  penyuluh belum  menguasai  teknologi  (survey  dan  pemetaan). Kemampuan dalam memahami aturan dan berkomunikasi  dirasakan  masih  perlu  ditingkatkan. Sebanyak  40%  anggota  kelompok  menyatakan  bahwa kemampuan  penyuluh  dalam  hal  tersebut  perlu ditingkatkan.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  kapasitas SDM  Penyuluh  kehutanan  harus  diarahkan  pada pemanfaatan  teknologi  dalam  membantu  kelompok HKm,  pemahaman  terhadap  aturan  serta  kemampuan komunikasi  dan koordinasi  dengan semua pihak. Hal  ini diperlukan  agar  implementasi  program  HKm-WA  dapat diimplementasikan  dengan  baik.  Belum  optimalnya peran pendampingan oleh penyuluh kehutanan menyebabkan pengelolaan HKm belum optimal (Nandini 2013).

## b. Peningkatan partisipasi LSM
Secara  umum,  partisipasi  LSM  relatif  rendah. Rendahnya  partisipasi  ini  lebih  disebabkan  intensitas komunikasi  dan  koordinasi  antara  pemerintah  dan  LSM relatif  lemah.  Rendahnya  peran  LSM  ditunjukkan  oleh tidak adanya pendampingan, pelatihan maupun dukungan dana dari LSM kepada kelompok HKm-WA. Selanjutnya,  dari  ketiga  kelompok  HKm-WA  yang  ada, hanya  HKm-WA  Gempa  yang  pernah  mendapatkan pendampingan dari LSM lokal Masyarakat Pecinta Alam. Oleh  sebab  itu,  partisipasi  LSM  dalam  implementasi program  HKm-WA  dalam  pendampingan  dan  dukungan dana  harus  ditingkatkan.  LSM  mampu  berperan  dalam pembangunan  kapasitas  masyarakat  dalam  pengelolaan HKm melalui pendampingan maupun pelatihan (Kaskoyo et  al. 2014)  terkait  kelembagaan,  pengelolaan hutan, kewirausahaan dan pengelolaan wisata. Selain itu, Gbedomon et al. (2016) menemukan bahwa pengelolaan hutan  masyarakat  memiliki  ketergantungan  finansial yang signifikan terhadap LSM. Oleh sebab itu, partisipasi LSM  sangat  dibutuhkan  dalam  implementasi  program HKm-WA.

## c. Peningkatan partisipasi tokoh masyarakat
Partisipasi  tokoh  masyarakat  pada  peningkatan program  HKm-WA  pada  kelompok  HKm-WA  Gempa relatif  baik  dibandingkan  kedua  kelompok  lainnya.
Tokoh  masyarakat  ikut  mensosialisasikan  program HKm-WA  dan  senantiasa  hadir  serta  aktif  memberikan sumbangan pemikiran bagi pengelolaan HKm-WA dalam setiap  pertemuan  kelompok  HKm.  Pada  2  kelompok lainnya,  partisipasi  tokoh  masyarakat  relatif  rendah disebabkan  oleh  tingkat  kepedulian  tokoh  masyarakat yang  relatif  rendah  terhadap  program  kehutanan  akibat minimnya  sosialisasi  program  oleh  pemerintah.  Pada kedua  kelompok  ini,  90,32%  anggota  kelompok menyatakan  bahwa  tokoh  masyarakat  kurang  aktif mensosialisasikan  program  HKm.  Selain  itu,  88,7% anggota  kelompok  juga  menyatakan  bahwa  tokoh masyarakat  jarang  hadir  dan  kurang  aktif  dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi kelompok dalam pertemuan  kelompok,  maupun  dalam  kesempatan lainnya.  Padahal,  tokoh  masyarakat  dapat  berperan  aktif dalam  memberikan  sumbangan  pemikiran  dan  motivasi dalam  pengelolaan  HKm-WA  baik  secara  formal maupun  informal.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tokoh masyarakat  mampu  mempengaruhi  masyarakat  untuk bersikap  dan  bertindak.  Tokoh  masyarakat  harus diarahkan  agar  mau  dan  mampu  memotivasi  serta memberikan  masukan  dan  saran  dalam  pengelolaan HKm dalam setiap pertemuan kelompok serta berpartisipasi  aktif  dalam  sosialisasi  program  HKm. Suprayitno et  al. (2015)  menyatakan  bahwa  tokoh masyarakat  berperan  memotivasi  dan  mempengaruhi masyarakat  untuk  melestarikan  hutan.  Pelibatan  tokoh masyarakat  dalam  tiap  tahapan  pengelolaan  HKm  harus dilakukan. Selain itu, dukungan tertulis tokoh masyarakat sebagai  salah  satu  syarat  dalam  pengajuan  izin  HKm perlu  dipertimbangkan.  Selanjutnya,  verifikasi  teknis sesuai Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan  (PSKL)  Nomor  P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/ 2016,  perlu  melibatkan  tidak  hanya  kepala  desa  tetapi juga tokoh masyarakat.

## d. Peningkatan peran pemerintah
Peran  Pemerintah  dalam  penyediaan  anggaran untuk modal usaha, promosi wisata, sarana dan prasarana maupun  akses  jaringan  kerjasama  usaha  berpengaruh nyata terhadap efektivitas program HKm berbasis wisata alam.  Berdasarkan  Perdirjen  PSKL  Nomor  P.2/PSKL/ SET/KUM.1/3/2017 tentang Pedoman Pembinaan,
Pengendalian dan Evaluasi Perhutanan Sosial, pemerintah  pusat  berperan  dalam  penyelenggaraan pembinaan  sedangkan  pemerintah  provinsi  berperan dalam memfasilitasi pembinaan HKm dimaksud (penyediaan  anggaran  modal  usaha,  promosi,  sarpras maupun  akses  jaringan  kerja  sama).  Pemerintah  pusat perlu meningkatkan perannya dalam penyediaan anggaran  usaha  dan  sarpras,  serta  peningkatan  kapasitas penyuluh  kehutanan.  Adapun  pemerintah  provinsi  lebih kepada  pendampingan,  pelatihan,  promosi  usaha  wisata bagi  kelompok  HKm  dan  membangun  komunikasi  yang intensif  dengan  sektor  pariwisata  dan  pemerintah  desa. Lebih  lanjut, peran pembinaan ini harus dikoordinasikan agar berjalan secara sinergis antar jenjang pemerintahan.
Oleh  sebab  itu,  diperlukan  komitmen (Meta et  al. 2018) dan dukungan anggaran (Taufiqurrohman 2014; Sanudin et al. 2016; Meta et al. 2018) yang optimal. Berdasarkan hasil  penelitian,  peran  pemerintah  sebagaimana  diatur dalam  peraturan  tersebut  belum  berjalan  optimal. Keterbatasan  anggaran  dan  SDM  serta  minimnya koordinasi antarsektor terkait menjadi kendala tersendiri.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  maka  pemerintah perlu  mengupayakan  dukungan  anggaran  dari  sumber pihak ketiga seperti dana Corporate Social Responsibility (CSR)  maupun  LSM,  selain  dari  anggaran  sektor kehutanan  dan  pariwisata.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan penguatan  komunikasi  dan  koordinasi  antar  sektor maupun  antar  jenjang  pemerintahan.  Dukungan  tersebut harus diarahkan pada penguatan kelembagaan, kewirausahaan  (Sanudin et  al. 2016)  dan  pengelolaan hutan serta wisata alam bagi kelompok HKm.
e. Prioritas pendidikan dan pelatihan bagi kelompok dengan  tingkat  pendidikan  anggota  kelompok yang relatif rendah
Tingkat pendidikan anggota kelompok berpengaruh terhadap  efektivitas  implementasi  HKm-WA.  Hasil penelitian  menunjukkan  tingkat  pendidikan  sebagian besar  anggota  kelompok  HKm  Gempa  relatif  lebih  baik dibandingkan dengan kedua HKm lainnya (50% anggota kelompok  berpendidikan  SMU  dan  perguruan  tinggi). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  baik  tingkat pendidikan  anggota  kelompok  HKm  maka  semakin  baik tingkat efektivitas implementasi program HKm. Kemampuan  anggota  kelompok  dalam  memahami substansi  program  HKm-WA  dan  penerapannya  dalam mewujudkan  tujuan  program  HKm-WA  tersebut  selaras dengan  tingkat  pendidikan  yang  dimiliki  anggota kelompok. Senoaji (2011) menegaskan rendahnya tingkat pendidikan  masyarakat  menyebabkan  belum  optimalnya pengelolaan  hutan  kemasyarakatan.  Rendahnya  tingkat pendidikan  ini  perlu  disikapi  dengan  pemberian pendidikan  dan  pelatihan  pengelolaan  hutan  dan  usaha wisata  alam  oleh  pemerintah  dengan  memprioritaskan kelompok HKm yang memiliki tingkat pendidikan relatif rendah.

## SIMPULAN
1. Variabel yang berpengaruh nyata terhadap efektivitas implementasi  HKm  berbasis  wisata  alam  di Kabupaten  Bangka  Tengah  adalah  sumber  daya manusia penyuluh kehutanan, sikap lembaga swadaya masyarakat, sikap tokoh masyarakat, sikap pemerintah, dan tingkat pendidikan.
2. Untuk mewujudkan implementasi program HKm-WA yang  efektif  diperlukan  peningkatan  dukungan  tokoh masyarakat,  LSM,  pemerintah  dan  peningkatan kapasitas  sumberdaya  manusia  penyuluh  kehutanan serta  peningkatan  kualitas  pendidikan  kelompok HKm  dalam  upaya  optimalisasi  pemenuhan  hak kelompok  HKm-WA.  Komitmen  pemerintah  adalah
kunci  dalam  peningkatan  efektivitas  implementasi program tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Chakravarty S, Gosh SK, Suresh CP, Dey AN, Shukla G.
2012.  Deforestation:  Causes,  Effects  and  Control Strategies.  Di  dalam:  C.  A.  Okia,  editor. Global Perspective  on  Sustainable  Forest  Management (pp.  1-28).  Rijeka  (CR):  InTech.  Diunduh  dari http://www.intechopen.com/books/globalperspectiv es-on-sustainable-forest-management/deforestation- causes-effects-and-control-strategies.
Chin WW. (1998). The partial least squares approach for structural  equation  modeling.  Di  dalam:  G.  A. Macoulides,  editor. Modern  methods  for  business research .  New  Jersey  (US):  Lawrence  Erlbaum Associates. hlm 295-336.
Dwidjowijoto  RN.  2007. Analisis  Kebijakan .  Jakarta (ID): PT. Elex Media Komputindo.
Edwards  III  GC.  1980. Implementing  Public  Policy . Washington  DC  (US):  Congressional  Quarterly Press.
Ekayani  M,  Nuva,  Yasmin  R,  Sinaga  F,  Maaruf  LOM. 2014. Wisata alam taman nasional Gunung Halimun Salak:  Solusi  kepentingan  ekologi  dan  ekonomi. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia. 19 (1): 29-37. Gbedomon  RC,  Floquet  A,  Mongbo  R,  Salako  VK, Fandohan  AB,  Assogbadjo  AE,  Glèlè  Kakaї  R. 2016.  Socio-economic  and  ecological  outcomes  of community based forest management: A case study from  Tobé-Kpobidon  forest  in  Benin,  Western Africa. Forest  Policy  and  Economics.  64 :  46-55. doi: https://doi.org/10.1016/j.forpol.2016.01.001. Hair  JF,  Black  WC,  Babin  BJ,  Anderson  RE.  2010. Multivariate  Data  Analysis .  New  Jersey  (US): Pearson Prentice Hall.
Hair  JF,  Sarstedt  M,  Ringle  CM,  Mena  JA.  2012.  An assessment  of  the  use  of  partial  least  squares structural equation modeling in marketing research. Journal  of  the  Academy  of  Marketing  Science. 40 (2): 414-433. doi: https://doi.org/10.1007/ s11747-011-0261-6.
Job  H,  Paesler  F.  2013.  Links  between  nature-based tourism,  protected  areas,  poverty  alleviation  and crises—The  example  of  Wasini  Island  (Kenya). Journal  of  Outdoor  Recreation  and  Tourism.  1-2 : 18-28.
doi: https://doi.org/10.1016/j.jort.2013.04.004.
Kaskoyo  H,  Mohammed  AJ,  Inoue  M.  2014.  Present state of community
forestry (hutan
kemasyarakatan/HKm)  program  in  a  protection forest  and  its  challenges:  case  study  in  Lampung Province. J For Sci. 30 (1): 15-29. doi: http://dx.doi.org/10.7747/JFS.2014.30.1.15. Kock  N.  2013. WarpPLS  4.0  user  manual .  Texas  (US): ScriptWarp Systems.
Makinde T. 2005. Problems of policy implementation in developing  nations:  the  Nigerian  experience. Journal  of  Social  Sciences.  11 (1):  63-69.  doi: 10.1080/09718923.2005.11892495.
Meta  Y,  Basuni  S,  Rusdiana  O.  2018.  Implementation effectiveness  of  water  utilization  permit  grants  In Gunung  Halimun  Salak  National  Park. Media Konservasi. 23 (1): 37-42. doi: 10.29243/ medkon.23.1.37-42.
Moeliono M, Mulyana A, Adnan H, Yuliani EL, Manalu P, Balang. 2015. Ijin saja tidak cukup: Belajar dari hutan  kemasyarakatan  (HKm)  Bulukumba .  Bogor (ID):  World  Agroforestry  Center  (ICRAF)  South East Asia Regional Program.
Nandini R. 2013. Evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan  (Hkm)  pada  hutan  produksi  dan hutan  lindung  di  Pulau  Lombok. JPHT.  10 (1):  43- 55. doi: 10.20886/jpht.2013.10.1.33-42.
Noriko  H, Martin H, Veronique De S, Ruth  SDF, Maria B, Louis V, Arild A, Erika R. 2012. An assessment of  deforestation  and  forest  degradation  drivers  in developing  countries. Environmental  Research Letters.  7 (4):  1-12.  doi:  10.1088/1748-9326/7/4/ 044009.
Nurrochmat  DR,  Darusman  D,  Ekayani  M.  2016.
Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan:  Teori  dan  Implementasi .  Bogor  (ID): IPB Press.
Pender J, Suyanto S, Kerr J, Kato E. 2008. Impacts of the hutan  kemasyarakatan  social  forestry  Program  in the Sumberjaya Watershed, Lampung Barat District of Sumatra, Indonesia. IFPRI Discussion Paper No.
00769.
Purwanto  EA,  Sulistyastuti  DR.  2012. Implementasi Kebijakan  Publik:  Konsep  dan  Aplikasinya  di Indonesia . Yogyakarta (ID): Penerbit Gava Media. Ringle CM, Silva Dd, Bido D. 2014. Structural equation modeling  with  the  SmartPLS. Brazilian  Journal  of Marketing. 13 (2): 56-73. doi: 10.5585/
remark.v13i2.2717
Sanudin  S,  Awang  SA,  Sadono  R,  Purwanto  RH.  2016. Perkembangan  hutan  kemasyarakatan  di  Provinsi Lampung  (Progress  of  community  forest  in Lampung  Province). J  Manusia  dan  Lingkungan. 23 (2): 276-283. doi: 10.22146/jml.725.
Senoaji  G.  2011.  Kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat sekitar  hutan  lindung  Bukit  Daun  di  Bengkulu. Sosiohumaniora. 13 (1): 17. doi: 10.24198/ sosiohumaniora.v13i1.5458.
Setiawan  D,  Nurrochmat  DR,  Kuncahyo  B.  2018. Acceptability model of the use of forest area policy in  Bangka  Belitung. Media  Konservasi.  23 (1):  12. doi: 10.29243/medkon.23.1.65-76.
Steers  MR.  1985. Efektivitas  Organisasi  Perusahaan . Jakarta (ID): Erlangga.
Suprayitno AR. 2008. Pelibatan masyarakat lokal: Upaya memberdayakan  masyarakat  menuju  hutan  lestari.
Jurnal  Penyuluhan.  4 (2):  135-138.  doi:  10.25015/ penyuluhan.v4i2.2179.
Suprayitno  AR,  Sumardjo  S,  Gani  DS,  Sugihen  BG.
2015. Dukungan lingkungan sosial budaya terhadap kemampuan petani dalam pengelolaan hutan kemiri di  Kabupaten  Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan.
Jurnal  Penyuluhan.  8 (1):  2-14.  doi:  10.25015/ penyuluhan.v8i1.9890.
Taufiqurrohman.  2014.  Implementasi  kebijakan  hutan kemasyarakatan: Studi kasus hutan kemasyarakatan di Dusun Kalibiru, Kulon Progo [tesis] . Yogyakarta (ID): Universitas Gajah Mada.