## Research Article
Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak
Novi Novitasari 1* , Nur Rochaeti 2 1
Program Studi Ilmu Hukum, President University
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro * novitasari1097@gmail.com

## ABSTRACT
The abuse and distribution of Narcotics has spread to the point where all circles are victims. The purpose of this study is "to analyze the factors that influence children to become narcotics abuse offenders in the Semarang area, to find out, explain and analyze the enforcement of rules against offenders of narcotics abuse by children. The method used in this study is normative juridical research. The approach method used in the preparation of this writing is normative juridical research and also uses deductive thinking methods. The results of the research show that  the  factors  that  influence  children  to  become  perpetrators  of  narcotics  abuse  are  legal  substance,  legal structure,  facilities,  legal  culture  and  society.  The  most  influential  factor  is  the  child's  own  internal.  Law enforcement against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse by children has been effective. The role of parents is to educate children properly so that they are not easily influenced by doing things that violate the law. Especially for judges to do diversion against children who commit crimes so that it has a good impact on the psychology of children who are dealing with the law.
Keywords: Law Enforcement; Narcotics Abuse; Child.

## ABSTRAK
Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tujuan penelitian ini “ untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika di daerah Semarang,  untuk  mengetahui,  memaparkan dan  menganalisis  Penegakan aturan terhadap  pelaku tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  anak. Metode  yang  dipakai  pada studi  ini dilakukan dengan  penelitian  yuridis normatif. Metode  pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penyusunan  penulisan  ini adalah penelitian yuridis normative dan juga menggunakan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian di dapat faktor yang mempengaruhi anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum dan masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh merupakan internal anak itu sendiri. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak telah efektif. Peran orang tua untuk mendidik anak dengan baik agar tidak mudah terpengaruh melakukan hal-hal yang melanggar  hukum.  Terkhusus  kepada  Hakim  untuk  melakukan  diversi  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana sehingga memberikan dampak yang baik bagi psikologi anak yang berhadapan dengan hukum. ”
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penyalahgunaan Narkotika; Anak.
97

## A. PENDAHULUAN
Ancaman  bahaya  penyalahgunaan  narkotika  di negara Indonesia  kian semakin  tinggi dan  menunjuk pada  generasi belia (Maruf, 2018).  Bahkan telah memasuki  taraf sekolah-sekolah dan  juga kampus. Kelompok  usia belia sangat  rawan  terhadap penyalahgunaan  dan sirkulasi gelap  narkotika. Berdasarkan data  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi (BNNP)  Jateng,  pengguna  paling  banyak merupakan kalangan  pekerja  (50,34%)  disusul  pelajar  dan mahasiswa  (27,32%),  dan  pengangguran  (22,32%). Hal ini disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jateng, Brigjen Pol. Muhammad Nur dalam Forum Group Discussion (FGD) “Jawa Tengah Darurat  Narkoba”  di  Gedung  DPRD  Jateng  di  Jalan Pahlawan  Kota  Semarang,  Kamis  (14/3).  Kegiatan yang dibuka Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi itu diikuti  banyak  puluhan  peserta menurut kalangan mahasiswa,  jurnalis,  dan  aktivis  antinarkoba (Gatra.com, 2019).
Seluruh “ lapisan  masyarakat  telah  banyak terkontaminasi  narkoba.  Bahkan,  narkoba telah menyasar  banyak  kalangan  anak-anak  dan pula remaja. Rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkotika dalam usia yang sangat belia yaitu umur 12- 15  tahun.  Angka  penyalahgunaan pada kalangan pelajar  dan  mahasiswa untuk  pernah  pakai  sebesar 7,5  persen  dan  setahun  pakai  4,5  persen.  Angka penyalahgunaan  narkotika  ini  juga  berbeda  menurut jenis  kelamin,  usia  dan  jenjang  pendidikan.  Angka penyalahgunaan  pada  kelompok  laki-laki  lebih  tinggi disbanding  perempuan.  Semakin  tinggi  jenjang
pendidikan  maka  semakin  besar  angka  kejadian penyalahgunaan narkotika.
Berdasarkan data menurut BNNP Jateng di atas bahaya rentan narkotika merupakan usia muda 12-15 tahun disebut dengan anak. Menurut Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan  Anak,  Pasal  1  ke  1  yang  disebut  anak adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  di  dalam kandungan.  Anak merupakan bagian  dari  generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan  potensi  dan  penerus  cita-cita  perjuangan bangsa,  yang  mempunyai peranan  strategis,  memiliki karakteristik dan  sifat spesifik,  memerlukan  pelatihan dan  proteksi pada rangka  menjamin  pertumbuhan & perkembangan  fisik,  mental, & sosial  secara  utuh, serasi, selaras, dan seimbang. ”
Meningkatnya  penyalahgunaan  narkotika pada kalangan  anak  dalam  usia  muda  telah  mengisi  dan menambah pola kriminalitas baru (Kibtyah,2017). Oleh lantaran itu, saat anak sebagai pelaku  tindak  pidana negara wajib menaruh proteksi kepadanya (Hutahaean,2013). Kejadian penyalahgunaan narkotika pada kota nisbi tinggi  dibandingkan kabupaten.  Hal  ini  mengindikasi  bahwa sirkulasi narkotika  jauh  lebih  marak pada kota-kota  besar daripada  kabupaten. Berdasarkan  data  awal yang penulis dapatkan menurut BNNP  Jateng  dari  tahun 2019-2020  taraf penyalahgunaan  Narkotika  semakin tinggi setiap tahunnya sampai mencapai 60%.
98
Secara hukum negara sudah menaruh proteksi anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002, tentang Perlindungan  Anak. Adanya aturan  mengenai  perlindungan  anak untuk meningkatkan perlindungan  terhadap anak disamping juga terdapat aturan mengenai penanganan anak yang melakukan  tindak  pidana,  yaitu Undang-Undang Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan perlakuan spesifik terhadap  anak-anak  yang  melakukan  suatu  tindak pidana, baik pada aturan acaranya juga peradilannya (Nofitasari, 2016).
Penanganan anak yang menjadi pelaku  tindak pidana,  aparat  penegak  hukum  senantiasa wajib memperhatikan syarat anak  yang tidak  sama dari orang dewasa. Sifat dasar anak menjadi pribadi yang masih labil, masa depan anak menjadi aset bangsa, & kedudukan  anak  di  masyarakat  yang  masih membutuhkan  proteksi bisa dijadikan  dasar dapat mencari  suatu  solusi  alternative  bagaimana menghindarkan  anak menurut suatu  sistem  peradilan pidana  formal,  penempatan  anak pada penjara, & stigmatisasi  terhadap  kedudukan  anak menjadi narapidana.  Hal  ini  mengingat  sifat  anak & keadaan psikologisnya pada beberapa hal ekslusif memerlukan perlakuan spesifik  dan proteksi yang  khusus juga, terutama  terhadap  tindakan-tindakan  yang dalam hakekatnya bisa merugikan  perkembangan  mental juga jasmani anak (Maskur, 2012). ”
Melihat  fakta “ pada lapangan tidak  jarang hak- hak  anak pada proses  penegakan  hukum  terhadap
hak-hak  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  tidak dilindungi dalam setiap  proses  penyidikan sampai peradilannya  (Haling dkk,  2018).  Tentunya  amanat Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012, pada hal  ini harus mengutamakan keadilan restorative (restorative justice), merupakan pemenuhan keadilan dan proteksi pada hak-hak anak tadi. Kedudukan anak berdasarkan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012,  Pasal  22 anak  hanya bisa dijatuhi  pidana menurut ketentuan undang-undang  yang  berlaku.  Sedangkan buat anak yang  berusia  8-18  tahun  maka bisa dipidana menggunakan Batasan-batasan eksklusif sinkron Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012.  Maka menurut itu seharusnya anak yang berusia 8-18 tahun pula  wajib di  upayakan diversi, supaya terwujudnya keadilan restorative bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba. Sehingga anak  tidak  dirampas  kemerdekaannya & bisa berkembang  sinkron menggunakan harkat & prestise anak  itu  sendiri.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut, maka  dirumuskan  permasalahan sebagai berikut, Pertama, apa saja faktor-faktor  yang mempengaruhi  anak  sebagai  pelaku  penyalahgunaan narkotika ?; Kedua,  bagaimana proses  peradilan terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika ?;
Ketiga, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak penyalahgunaan narkotika ? ”
Beberapa penelitian sebelumnya terdapat yang membahas mengenai penegakan aturan hukum terhadap  pelaku  tindak  pidana  anak misalnya yang ditulis  Nurika  Latiff  Hikmawati menggunakan judul
“Efektivitas  Penerapan  Sanksi  Pidana  Penjara Terhadap  Anak  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana” (Hikmawati,  2019).  Dalam penelitian tersebut, membahas keefektifitasan Sistem  Peradilan Pidana anak.  Mengarah  ke  kebijakan  hukum  pidana & juga penegakan  hukumnya.  Sri  Rahayu  menulis tentang “Diversi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara Pidana yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan  Pidana  Anak”  (Rahayu, 2015).  Dalam penelitian itu,  membahas  bagaimana  Diversi menjadi bentuk mediasi penal pada penyelesaian kasus tindak pidana  anak & juga  pengaturan  Diversi menjadi alternative  penyelesaian kasus tindak  pidana  anak pada sistem  peradilan  pidana  anak  di  Indonesia. Penelitian  mengenai  Konsep  Restorative  Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga ditulis oleh Randy  Pradityo  dengan  penelitian  yang  berjudul “Restorative  Justice  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak”  (Pradityo, 2016).  Dalam  penelitian  tersebut mengkaji  mengenai  Restorative  Justice  yang adalah implementasi konsep berdasarkan diversi yang sudah dirumuskan pada sistem  peradilan  pidana  anak. Penegakan  hukum  pidana  terhadap  penyalahgunaan narkotika  merupakan  kebijakan  integral  terhadap kontrol penggunaan narkotika secara internasional. Hal tersebut sudah  dikaji  dalam  penelitian  seperti  yang ditulis oleh Ian G. Waddell yang berjudul “International Narcotics  Control”  (Waddell,  1970).  Faktor penyalahgunaan  narkotika  oleh  anak  juga  tidak  bisa dipandang  sebagai  fenomena  yang  kontemporer  dan harus  dilakukannya  penegakan  hukum  agar  dapat meminimalisir  kasus  penyalahgunaan  narkotika.
Pembahasan  tersebut  sebelumnya  sudah  pernah diteliti  dan  ditulis  oleh  David  Moore  yang  berjudul “Contemporary Drug Problems” (Moore, 2020).
Artikel-artikel tadi membahas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara universal. Berdasarkan hal  tersebut,  maka  saya  menulis  bagaimana penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  terhadap  anak,  sehingga dapat menjadi acuan kepastian hukum di masa yang akan datang.
Dalam  penulisan  artikel  ini  akan  mengkaji ketentuan-ketentuan  yang  mencakup  beberapa  hal tersebut  yang  juga  akan  menggunakan  beberapa peraturan mengenai tindak pidana anak dan peraturan lainnya  sebagai  bahan  kajian  untuk  menjawab permasalahan yang diteliti.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipakai pada artikel ini menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif. Metode  penelitian  yuridis  normatif adalah  penelitian hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan-bahan  pustaka  atau  data  sekunder belaka (Sunggono,  2003). Dengan  menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan  yang  ditarik  dari  sesuatu  yang  sifatnya umum  yang  sudah  dibuktikan  bahwa  dia  benar  dan kesimpulan  itu  ditujukan  untuk  sesuatu  yang  sifatnya khusus)  (Soekanto,  &  Mahmudji,  2003). Metode yuridis  normatif digunakan untuk  menganalisis  norma peraturan  perundang-undangan  mengacu  pada  nilai-
100
nilai  kesejahteraan  dan  keadilan  dalam  masyarakat (Dillah, & Suratman, 2013).
Analisis  yang  dilakukan  bersifat  kualitatif  dan tidak  menekankan dalam kuantitas  data,  melainkan dalam kualitasnya (Marzuki,  2010). Sumber  data dalam  artikel  ini berupa penelusuran dokumen peraturan  perundang-undangan,  buku,  jurnal  hukum, pendapat  para  ahli  untuk  menjelaskan  permasalahan dalam penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
Penyebab  anak “ melakukan  tindak  pidana narkotika  atau  melakukan  penyalahgunaan  narkotika, bisa diklasifikasikan  atas  (tiga) 3 golongan  yaitu (Soedjono,  1985)  : 1.Yang  Ingin  Mengalami  (the experience  seekers),  yang  memperoleh  pengalaman baru  yang  sensasional,  bahwa  narkoba bisa mengakibatkan sensasi  yang bisa diketahui menurut teman dekat atau sahabat , film, surat kabar. Ia ingin turut  mengalami dampak-dampak  akibat narkotika dengan banyak alasan diantaranya :  menghilangkan kerumitan hayati yang dialami; menggunakan maksud agar diketahui orang tuanya, supaya terkejut, panik & memberikan perhatian  terhadapnya  (bagi  anak-anak yang kurang menerima perhatian lebih dari orangtua); untuk  memperlihatkan rasa  kesetiakawanan;sekedar terdorong  rasa  ingin  tahu  mencoba  atau  meniru, ataupun  rasa  ingin  memahami bagaimana  rasanya dampak dan  pengaruh  yang disebabkan oleh narkotika;  2. Yang  Ingin  Menjauhi  Realitas  atau
phenomenom atau  fenomena (the  oblivion  seekers), yang  mengalami  kegagalan pada  empiris hidupnya, menganggap dirinya akan selalu mengalami tekanan- tekanan  yang tiba  menurut fenomena-fenomena hayati,  mencari  pelarian  pada global khayal  dengan memakai narkoba. Alasan  lain  penggunaan  narkoba pada hal  ini merupakan: untuk  menghilangkan  rasa kesepian menggunakan maksud  mendapatkan pengalaman-pengalaman  emosional; Untuk  mengisi kekosongan & merasa  bosan lantaran kesibukan; Untuk  menghilangkan  rasa  kekecewaan,  kegelisahan & banyak sekali kesulitan yang sukar diatasi; 3. Yang Ingin  Merubah  Kepribadiannya  (personality  change), yang  tidak  percaya  diri  yang  merasa  dirinya  kurang menurut yang lain, dan merasa memalukan atau takut untuk berhubungan dengan yang lain terutama dengan yang  berlainan  jenis,  atau  menghadapi  sekelompok orang.  Mereka  beranggapan  bahwa  rasa  takut,  malu dan sebagainya dapat dihilangkan oleh narkoba, maka dia  merubah  kepribadiannya  dengan  menggunakan narkoba  sebagai  alat.  Juga  alasan  lain pada hal  ini merupakan: untuk pertanda keberanian pada melakukan  tindakan-tindakan  berbahaya, misalnya : mengebut, berkelahi; Untuk mempermudah penyaluran sex; Untuk  mencari  arti  dalam  hayati, berdasarkan si pemakai (dalam keadaan bimbang). ”
Hawari pada penulisan mengungkapkan bahwa dampak atau  bujukan teman  dekat (Peer  Ground) merupakan 81.3% dari awal seseorang menggunakan NAZA, selanjutnya dari teman itu pula suplai diperoleh untuk  pemakaian  berikutnya,  dan  dari teman  itu jugalah kekambuhan terjadi, 58,36% (Hawari, 1997).
101
Penyalahgunaan “ narkotika dalam dewasa  ini pada kalangan remaja, telah hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini menyebabkan bahwa semua unsur  yang terdapat  pada masyarakat,  dilibatkan & bersatu  memerangi sirkulasi narkotika.  Meskipun Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1997 sudah memberikan  ganjaran  pidana  yang relative berat, bahkan menggunakan ancaman  pidana sanksi mati, tetapi pada tengah  gencarnya  upaya  aparat  penegak hukum  dan  masyarakat  dalam  memerangi sirkulasi dan  penyalahgunaan  narkotika dan obat-obatan terlarang (drug abuse), yang terlibat & sebagai korban semakin  menggila,  bahkan telah menyusup  ke  desa- desa & meracuni anak-anak sekolah.
Peredaran  narkotika pada sekolah,  tidak mengenal  diskriminasi  dan  tidak  hanya  memasuki sekolah umum. Para sindikat mengadakan pendekatan pada murid dengan pertama sekali merasakan secara perdeo  atau gratis.  Setelah  korban  terlena menggunakan kenikmatan  narkotika menggunakan obat-obatan  terlarang,  narkotika  tidak  lagi  didapat dengan  gratis, menggunakan tawaran supaya murid tadi mau membantu mereka menawarkan obat-obatan terlarang  tersebut  kepada  teman-teman  sekolahnya. jika setuju,  maka  tidak  saja  narkoba  yang  gratis diperoleh, namun pula sejumlah uang tertentu sebagai imbalan.  Modus  operandi  yang  juga  pernah  terjadi, yang  trend  adalah  melakukan  peredaran  narkoba dengan menggunakan berbagai piranti sekolah seperti pulpen,buku-buku,  penghapus  dan  sebagainya  untuk menciptakan  proses  ketergantungan  terhadap narkotika.
Menurut hasil penelitian Dadang Hawari bahwa di  antara  faktor-faktor  yang  berperan  dalam penggunaan  narkotika  adalah : a. Faktor  kepribadian anti  sosial  atau  psikopatik; b. Kondisi  kejiwaan  yang mudah  merasa  kecewa  atau  depresi; c. Kondisi keluarga  yang  meliputi  keutuhan  keluarga,  kesibukan orang tua, hubungan orang tua dan anak; d. Kelompok teman sebaya; e. Dan narkotikanya itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran baik resmi maupun tidak resmi. ”
Menurut  pendapat  Sumarno  Ma’sum  bahwa faktor  terjadinya  penyalahgunaan  narkotika “ secara garis besar dikelompokkan kepada tiga bagian, yaitu : a. Obat kemudahan didapatinya obat secara sah atau tidak, status hukumnya yang masih lemah dan obatnya mudah  menimbulkan  ketergantungan  dan  adiksi; b. Kepribadian  meliputi  perkembangan  fisik  dan  mental yang labil, kegagalan cita-cita, cinta, prestasi, jabatan dan lain-lain, menutup diri dengan lari dari kenyataan, kekurangan  informasi  tentang  penyalahgunaan  obat keras, berpetualang dengan sensasi yang penuh risiko dalam  mencari  identitas  kepribadian,  kurangnya  rasa disiplin, kepercayaan agamanya minim; c. Lingkungan, meliputi  rumah  tangga  yang  rapuh  dan  kacau, masyarakat yang kacau, tidak adanya tanggung jawab orang tua dan petunjuk serta pengarahan yang mulia, pengangguran,  orang  tuanya  juga  kecanduan  obat, penindakan  hukum  yang  masih  lemah,  berbagai bantuan dan kesulitan zaman. ”
Beberapa  penyebab  lain  anak-anak  terjerumus “ menyalahgunakan  narkotika  adalah :  a.Kesibukan orang  tua; b.Orang  tua  tidak  memperhatikan
102
kehidupan anaknya yang masih sekolah karena terlalu sibuk; c.Broken  Homes; d. Anak-anak  kehilangan bimbingan karena rumah tangga orang tua berantakan, sehingga  anak  mudah  masuk  lembah  narkotika; e. Perubahan  social  dan  cara  hidup  yang  mendadak berkelebihan; f. Segala  yang  diperlukan  anak  ada, mudah memancing seorang anak ke lembah narkotika; g. Menemukan kesulitan dalam pelajaran; h. Mobilitas pemuda; i. Biasanya anak-anak muda senang melihat yang baru dan mengembara, dan dalam perjalanan ini mungkin berkenaan dengan kelompok pemakai ganja; j. Informasi yang salah atau berkelebihan; Orang yang tadinya  tidak  memahami  masalah  narkotika  menjadi ingin  mengetahui,  tetapi  dari  segi  negatifnya,  atau banyak  cerita  sensasi  yang  dibuat  sehingga  orang tertarik mencobanya (Nadeak, 1978).
2. Proses Peradilan Terhadap Anak  sebagai
Pelaku Tindak Pidana
Penyalahgunaan

## Narkotika
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  memiliki 4  tahapan  yaitu  :  Tahap  penyidikan, tahap penuntutan penuntut umum, tahap persidangan, tahap pembinaan  di LPKA  (Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak)  atau  lembaga  atau  tempat  Anak menjalani  masa  pidananya.  Hal  ini  juga  ditegaskan pada  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  18  Tahun  2015  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak,  LPKA mempunyai  tugas  melaksanakan  pembinaan  anak didik permasyarakatan (lbhbali.or.id, 2020).
Pada Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smg telah  dijelaskan  dengan  rinci  mengenai  Identitas
terdakwa,  hasil  dari  penyidikan,  dakwaan  primer maupun  subsider,  tuntutan,  fakta-fakta  persidangan yang menjelaskan mengenai barang bukti, keterangan saksi-saksi  yang  diajukan  dalam  persidangan,  dan keterangan  terdakwa,  dasar-dasar  pertimbangan hakim, putusan, analisis kasus, dan kesimpulan.
Pengaturan terhadap penyalahgunaan narkotika bagi anak menurut ketentuan hukum di Indonesia telah diatur ketentuan pidananya hingga maksimal ancaman hukumannya untuk itu,  dapat dilihat dan disimpulkan bahwa  Putusan  No.1/Pid.Sus-Anak/2017/PN  Smg telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ”

## 3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi  Anak Penyalahgunaan Narkotika
Upaya proteksi “ aturan hukum terhadap anak bisa dilakukan pada bentuk  proteksi terhadap kebebasan & hak asasi anak atau fundamental rights and freedoms of children (Arief, 1998). Hak-hak anak menurut Konvensi  Hak  Anak,  (Ohchr.org,1989), bisa dirumuskan menjadi sebagai berikut, yaitu : the right to survival atau  hak  terhadap  kelangsungan  hidup; the right  to  development atau  hak  untuk  tumbuh kembang;the  right  to  protection atau  hak  terhadap perlindungan;the  right  to  participation atau  hak guna berpartisipasi.
Perlindungan aturan hukum terhadap hak-hak anak  tadi,  bermaksud  untuk  melindungi  berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak
103
asasi  anak,  yaitu perlindungan hukum  terhadap  anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak.
Dalam  rangka  memaksimalkan  perlindungan bagi  anak  di  Indonesia,  khususnya  perlindungan hukum  maka  diterbitkan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Seiring perkembangan,  maka  Undang-undang  Perlindungan Anak  ini  kemudian  diubah  melalui  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  (selanjutnya  disingkat  UU Perlindungan Anak). ”
Pada tahun 2016, guna meningkatnya masalah-masalah kekerasan  utamanya  kekerasan seksual  terhadap  anak  maka  diterbitkan  Peraturan Pengganti  Undang-Undang  (Perppu) mengenai Perlindungan Anak. Perppu tadi selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang  melalui  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2016 mengenai Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 mengenai Perlindungan Anak.
Dari perjalanan  panjang  pembentukan  UU Perlindungan  Anak  tadi,  terlihat  bahwa  negara menaruh perhatian berfokus terhadap kasus proteksi anak di negara Indonesia. Perhatian berfokus ini pada rangka  melindungi & menegakkan  hak-hak  anak, termasuk anak penyalahgunaan narkotika. Dalam UU Perlindungan spesifik bagi anak yang sebagai korban penyalahgunaan  narkotika,  alkohol,  psikotropika,  dan zat adiktif lainnya (napza).
Pemerintah & forum “ negara  lainnya berkewajiban & bertanggungjawab buat  menaruh proteksi spesifik pada anak salah satunya adalah anak yang  merupakan korban  penyalahgunaan  narkotika, alkohol, psikotropika dan zat  adiktif  lainnya  (napza) (Pasal 67 ayat (1) UU Perlindungan Anak). ”
Selain  itu,  Indonesia  juga mempunyai UU Narkotika,  mengatur  bahwa  pemerintah  melakukan training segala aktivitas yang herbi narkotika mencakup upaya  mencegah  perlibatan  anak pada bawah  umur pada penyalahgunaan dengan aliran gelap  narkotika.  Mencegah  generasi  muda  dan  anak usia  sekolah  dalam  penyalahgunaan  narkotika, termasuk  dengan  memasukkan  pendidikan  yang berkaitan  dengan  narkotika pada kurikulum  sekolah dasar hingga lanjutan  atas  (Pasal  60  ayat  (2c)  UU Narkotika).
Dalam  sistem  peradilan  pidana  anak pada Indonesia, menurut UU SPPA, maka setiap anak yang melakukan  tindak  pidana,  dimungkinkan buat diperhadapkan pada proses peradilan layaknya pelaku tindak pidana lainnya. Termasuk anak penyalahgunaan narkotika, dapat diperhadapkan pada sistem peradilan pidana formal.
Sistem peradilan “ pidana anak dapat diartikan sebagai  segala  unsur  sistem  peradilan  pidana,  yang terkait  di  dalam  penanganan masalah-masalah kenakalan anak.Pertama,polisi menjadi institusi formal saat anak  nakal  pertama  kali  bersentuhan  sistem peradilan. Kedua, jaksa dan forum pembebasan bersyarat  yang  akan  memilih apakah  anak  akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga,
pengadilan anak, tahapan saat anak akan ditempatkan pada pilihan-pilihan,  mulai berdasarkan dibebaskan hingga
dimasukkan pada institusi penghukuman.Keempat atau  yang  terakhir artinya institusi  penghukuman  (Purnianti, Supatmi, & Tinduk, 2003). ” Sistem  peradilan “ anak  mencakup segala aktivitas inspeksi dan pemutusan kasus yang menyangkut  kepentingan  anak.  Yaitu  segala  aktivitas yang  dilakukan  oleh  polisi,  jaksa,  hakim  dan  pejabat lain, wajib berdasarkan dalam suatu  prinsip artinya demi  kesejahteraan  anak dan kepentingan  anak (Sudarto, 2010). Dengan  demikian,  sistem  peradilan pidana anak, mencakup segala kegiatan pemeriksaan dan  pemutusan  perkara  anak,  yang  dilakukan  sejak penyelidikan  atau  penyidikan  oleh  polisi,  penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim dan penghukuman oleh lembaga pemasyarakatan, seluruh rangkaian  aktivitas  ini  tentunya  dilakukan menggunakan mempertimbangkan  kepentingan  anak (Kristian, 2017).
Sebagai  pihak  rentan,  banyak  dampak  buruk bagi anak (khususnya anak pelaku tindak pidana) bila ditempatkan pada proses  peradilan  pidana.  Adapun dampak  buruk  tersebut,  antara  lain  berupa  tindak kekerasan. Tindak kekerasan berupa fisik, psikis juga seksual.  Kekerasan  fisik, diantaranya :  pemukulan, penyiksaan, digunduli  rambutnya,  ditampar,  disulut rokok,  ditempatkan pada tahanan  campur bersama pelaku  kejahatan  orang  dewasa,  atau  tindakan  lain yang  kejam dan tidak  manusiawi  lainnya, tak  jarang dijumpai anak (Hadisuprapto,2003). ”
Kekerasan  psikis diantaranya : bentakan, pengancaman, “ caci maki, istilah-istilah kotor, hinaan, & sebagainya.  Pengaruh  psikologis  atau  kejiwaan  jua akan berdampak negative dalam anak, dampak proses peradilan  pidana.  Kekerasan  psikis  ini bida menyebabkan  syok bagi  anak.  Kekerasan  seksual, diantaranya :  pemerkosaan,  pencabulan,penyiksaan, pelecehan seksual. ”
Dampak kurang baik lainnya, proses peradilan pidana  berbekas pada ingatan  anak.  Pengalaman menjalani  rangkaian  proses  peradilan  yang melelahkan,  akan  berbekas  di  dalam  ingatan  anak. Efek  negative  itu  berupa  ketakutan,  kegelisahan, gangguan  tidur,  gangguan  nafsu  makan juga gangguan  jiwa.  Akibatnya  anak sebagai gelisah, tegang,  kehilangan  kontrol  emosional,  menangis, gemetaran, membuat malu, dan sebagainya.  Efek negative  pun  berlanjut  selesainya anak  dijatuhi putusan  pemidanaan, misalnya stigma  yang berkelanjutan (Herlina, 2004).
Dampak “ buruk  proses  peradilan  pidana formal,  juga  dapat  berupa  trauma,  stigma,  dan  anak dikeluarkan  dari  sekolah  (Wahyudi dkk, 2009). Berbagai kekerasan yang diterima anak, menimbulkan trauma. Stigma atau  cap  jahat  pada diri  anak  pelaku kenakalan juga melekat, sehingga anak tersebut selalu dikhawatirkan akan berbuat jahat lagi.
Anak juga berpotensi dikeluarkan dari sekolah, karena  untuk  menghadapi  proses  hukum  yang membelitnya,  anak  terpaksa  harus  beberapa  kali  ke kantor  polisi  ataupun  tidak  datang  sekolah.  Pihak sekolah tentunya mempunyai aturan terkait kehadiran,
apabila jumlah kehadiran anak tidak memenuhi, maka pihak  sekolah akan  memberikan  sanksi  tegas  pada anak.
Menurut  Apong  Herlina,  dampak  buruk tersebut,  dapat  digambarkan,  sebagai  berikut  : (Herlina, 2004) Pertama, pada tahap pra persidangan. Pengaruh  buruk  terhadap  anak  berupa  ketakutan, kegelisahan,  gangguan  tidur,  gangguan  nafsu  makan maupun dapat menjadi gangguan jiwa. Dampak buruk lainnya  yaitu  pemeriksaan  medis,  pertanyaan  yang tidak  simpatik,  diulang-ulang  dan  kasar,  dan  tidak berperasaan  oleh  petugas  pemeriksa,  harus menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang tidak  menyenangkan,  dan  melakukan  rekonstruksi, wawancara  dan  pemberitaan  oleh  media,  menunggu persidangan, proses persidangan tertunda, pemisahan dari keluarga atau tempat tinggal. ”
Kedua, pada  tahap  persidangan.  Pengaruh “ buruk berupa: anak menjadi gelisah , menangis, malu, depresi,  gangguan  berpikir  dan  lain-lain,  yaitu menunggu  dalam  ruangan  pengadilan,  kurang pengetahuan  tentang  proses  yang  berlangsung,  tata ruang  sidang,  berhadapan  dengan  saksi  dan  korban, berbicara dihadapan para petugas pengadilan, proses pemeriksaan dalam sidang. Ketiga, atau yang terakhir, pada  tahap  setelah  persidangan.  Dampak  buruk berupa:  putusan  hakim,  tidak  adanya  tindak  lanjut, stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah, kemarahan dari  pihak  keluarga.  Keseluruhan pengaruh  atau dampak  buruk  tersebut,  harus  dijalani  anak  saat ditempatkan di dalam proses peradilan pidana, akibat mempertanggungjawabkan perbuatan nakalnya.
Menghindari dampak buruk tersebut, maka UU SPPA  mengakomodir  program  yang  dinamakan diversi.  Secara  singkat  diversi  adalah  pengalihan penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 ayat (7) UU SPPA). Menurut Jack E. Bynum, diversion is an attempt  to  divert  or  channel  out,  youthful  offenders from  the  juvenile  justice  system  (Bynum, & Thompsson, 2002). Diversi adalah suatu tindakan atau perlakuan buat mengalihkan  atau  menempatkan pelaku  tindak  pidana  anak,  termasuk  anak penyalahgunaan narkotika, keluar berdasarkan sistem peradilan. ”
Diversi bisa berbentuk, perdamaian menggunakan atau  tanpa  kerugian,  penyerahan kembali  kepada  orangtua  atau  wali,  keikutsertaan dalam  pendidikan  atau  pelatihan  dan  pelayanan masyarakat  (Pasal  11  UU  SPPA). Adapun  yang sebagai kondisi diversi,  yakni  diversi bisa dilakukan dalam anak  yang  melakukan  tindak  pidana  yang diancam menggunakan pidana penjara pada bawah 7 (tujuh)  tahun  dan  bukan adalah pengulangan  tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA).
Anak  penyalahguna “ narkotika,  apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini  jelas,  melanggar  hak-hak  anak.  Melalui  diversi, anak penyalahguna narkotika mendapatkan perlindungan.  Diversi  memberikan perlindungan  atas hak-hak  asasi  anak  (Gultom, 2012).  Oleh  sebab  itu, diversi  merupakan  salah  satu  upaya  perlindungan hukum  bagi  anak  penyalahguna  narkotika,  untuk
menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam UU SPPA. ”
Bentuk diversi “ terhadap  anak  sebagai penyalahguna  narkotika  dimungkinkan  dengan penyerahan  kembali  kepada  orangtua/wali  atau keikutsertaan  dalam  pendidikan  dan  pelatihan  dan pelayanan  masyarakat.  Kewenangan  penilaian  ini, tentunya berada di wilayah penyidikan yakni Kepolisian Republik  Indonesia  (Polri)  atau  Badan  Narkotika Nasional/Daerah (BNN/D). Sehingga anak benar-benar mendapatkan  perlindungan.  Anak  penyalahguna narkotika  di  diversi  (dialihkan),  dengan  menolong  si anak  agar  terbebas dari  jeratan  narkotika  di masa mendatang. ”
Narkotika “ digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  6  UU  Narkotika. Narkotika  golongan  I,  golongan  II  dan  golongan  III. Penggolongan  narkotika  menjadi  tiga  macam didasarkan  pada  tingkat  khasiat  obat,  tujuan,  dan potensi  menimbulkan  ketergantungan.  Dalam  bagian Penjelasan dan Lampiran I UU Narkotika, disebutkan definisi dan jenis-jenis narkotika tersebut.
Jenis-jenis  narkotika  juga  disebutkan  dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  13  Tahun  2014 tentang  Perubahan Penggolongan  Narkotika, Keseluruhan  penggolongan  narkotika  tersebut,  juga sangat  berdampak  pada  penerapan  hukum  terhadap anak penyalahguna narkotika.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya maka  dapat disimpulkan, bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu  anak  ingin memperoleh  pengalaman  baru  yang  sensasional, mengalami kegagalan pada empiris hidupnya dan rasa tidak  percaya  diri.  Hal  ini  harus  mendapat  perhatian khusus  terhadap  proses  penegakan  hukumnya  agar melihat  pada  sisi empiris  melalui  pendekatan  integral terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan.
Selanjutnya,  proses  peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut ketentuan hukum di Indonesia telah diatur ketentuan pidananya hingga maksimal ancaman hukumannya. Sehingga dapat dilihat dan disimpulkan bahwa  Putusan  No.1/Pid.Sus-Anak/2017/PN  Smg telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan  penyalahgunaan narkotika secara internasional melalui fundamental rights and freedoms of  children dan  konvensi hak anak,  sedangkan  di Indonesia dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan  Anak dan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Dalam berbagai aturan hukum tersebut, terlihat bahwa negara  menaruh  perhatian  berfokus  terhadap  kasus proteksi anak di negara Indonesia. Perhatian berfokus ini  pada  rangka  melindungi  &  menegakkan  hak-hak anak,  termasuk  anak  penyalahgunaan  narkotika. Dalam  UU  Perlindungan  spesifik  bagi  anak  yang
sebagai  korban  penyalahgunaan  narkotika,  alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku  Tindak  Pidana  Anak. Jurnal  Yudisial,
Vol.6, (No.1), pp.64-79.
Haling,  Syamsul.,  Halim, Paisal.,  Badruddin,
Syamsiah.,  &  Djanggih,  Hardianto.  (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang  Pendidikan  Menurut  Hukum  Nasional Dan Konvensi  Internasonal. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.48, (No.2), pp.361-378.
Hikmawati,  Nurika L. (2019).  Efektivitas  Penerapan Sanksi  Pidana  Penjara  Terhadap  Anak  Yang Melakukan  Tindak  Pidana, Pena; Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol.18, (No.2), p.73.
Kibtyah,  M.  (2017).  Pendekatan  bimbingan  dan konseling  bagi  korban  pengguna  narkoba. Jurnal Ilmu Dakwah, Vol.35, (No.1), pp.52-77.
Maskur,  Muhammad A.  (2012).  Perlindungan  hukum terhadap  anak  nakal  (Juvenile  delinquency) dalam  proses  acara  pidana  Indonesia.
Pandecta:  Research  Law  Journal, Vol.7, (No.2), pp.171-181.
Maruf,  A.  (2018).  Pendekatan  Studi  Islam  Dalam Rehabilitasi  Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal Tawadhu, Vol.2, (No.1), pp.381-409.
Moore, D. (2020). Contemporary Drug Problems. Sage
Journals, Vol.47, (No.3), pp.167-189.
Nofitasari, S.  (2016).  Sistem  Pemidanaan  Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku  Tindak  Pidana. Fairness  and  Justice: Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum, Vol.14, (No.2), pp.183-219.
Pradityo, R. (2016), Restorative Justice dalam Sistem Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal  Hukum  dan Peradilan, Vol.5, (No.3), p.310.
Rahayu,  S. (2015).  Diversi  Sebagai  Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana  Anak. Jurnal Ilmu  Hukum,  Vol.6, (No.1), p.45.
Wahyudi, Setya., Suhardjana, Johannes., Prayitno,
Kuat  Puji.,  & Retnaningrum,  Swi  Hapsari. (2009). Pengembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan  Pidana  Anak  sebagai  Perlindungan dan  Upaya  Menghindari  Pengaruh  Buruk Proses  Peradilan  Terhadap  Anak. Jurnal Kertha Wicaksana, Vol.15, (No.1), p.23.
Waddel, Ian G. (1970). International Narcotics Control.
Cambridge  University Journal,  Vol.64,  (No.2), pp.310-323.

## DISERTASI
Hadisuprapto, P. (2003). Pemberian Malu Reintegratif Sebagai  Sarana  Non  Penal  Penanggulangan Perilaku  Delinkuensi  Anak  (Studi  Kasus  di Semarang  dan  Surakarta). Universitas Diponegoro.

## BUKU

## Arief, Barda N. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan dan
Pengembangan  Hukum  Pidana. Bandung:
Citra Aditya.
Dillah,  H.Philips.,  & Suratman.  (2013). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
Gultom,  M.  (2012). Perlindungan  Hukum  Terhadap
Anak  dan  Perempuan. Bandung:  Reflika Aditama.
Hawari,  D. (1997)  Al-Qur’an, ilmu Kedokteran  Jiwa Kesehatan  Jiwa. Yogyakarta: PT. Dana  Bakti
Primayasa.
Kristian. (2017). Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan
Sistem  Penegakan  Hukum Di  Indonesia.
Jakarta: Prenada Media Group.
Marzuki,  Peter  M.,  (2010). Penelitian  Hukum  (Edisi
Revisi). Jakarta: Kencana  Prenada  Media
Grup
Nadeak,  Wilson.,  (1978) Korban  Ganja  dan  Masalah
Narkotika. Bandung:Indonesia  Publishing
House.
Soedjono.  (1985). Narkotika  dan  Remaja. Alumni,
Bandung: Alumni.
Sudarto.  (2010). Kapita  Selekta  Hukum  Pidana.
Alumni, Bandung: Alumni.
Sunggono,  Bambang.  (2003). Metodologi  Penelitian
Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Soekanto  ,  Soerjono.,  &  Sri  Mahmudji.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Bynum, Jack  E.,  & Thompsson, William  E.  (2002).
Juvenile  Delinquency  a  Social  Approach.
Boston: Allyn and Bacon A Peason Education Company.
Herlina, A. (2004). Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan  Dengan  Hukum; Manual Pelatihan  untuk  Polisi. Jakarta:  POLRI  &

## UNICEF
Purnianti.,  Supatmi,  Mamik  Sri.,  &  Tinduk, Ni  Made
Martini.  (2003). Analisa  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  (Juvenvile  Justice  System). Jakarta: UNICEF Indonesia.

## SUMBER ONLINE
Gatra.com. (2019). Ratusan Ribu Orang Jawa Tengah Pengguna Narkoba.
Retrieved from https://www.gatra.com/detail/news/399489-
Ratusan-Ribu-Orang-Jawa-Tengah- Pengguna-Narkoba.
Lbhbali.or.id. (2020). Selamat  Datang  Website  Resmi Lembaga  Bantuan  Hukum  Bali. Retrieved from www.lbhbali.or.id
Ohchr.org  (1989). Convention  on  The  Rights  of  The
Child. Retrieved from https://www.ohchr.org/Documents/Professional
Interest/crc.pdf