## HUBUNGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DENGAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI JAWA BARAT

## Rully Dea Clara RM Heni Mulyani

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  hubungan  pendapatan  asli daerah dan dana alokasi umum dengan belanja modal pada pemerintah daerah se-provinsi Jawa  Barat  tahun  anggaran  2012.  Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah,  belanja modal  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  pengadaan  asset  sebagai  investasi  yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan publik. Faktanya, hal ini belum tercapai sepenuhnya apabila melihat alokasi belanja modal yang relatif belum  terlalu tinggi dibandingkan  dengan  belanja  lainnya,  padahal  semakin  banyak  belanja  modal  berupa infrastruktur tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  verifikatif. Populasi  dan  sampel  pada  penelitian  ini  adalah  26  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat. Pengujian  statistik  yang  digunakan  adalah  analisis  korelasi multiple dengan  uji  F  dan  uji  t pada  taraf  signifikansi  5%.  Perhitungan  statistik  tersebut  dibantu software  SPSS  V.20  for windows dan Microsoft Excel 2010 .
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  PAD  memiliki  hubungan  positif  yang  sangat kuat  dengan  belanja  modal  sebesar  0,9013.  Begitu  pula  dengan  DAU  memiliki  hubungan positif  yang  sedang  dengan  belanja  modal  sebesar  0,5898.  Selain  itu,  dengan menggunakan  korelasi multiple didapatkan  hasil  bahwa  PAD  dan  DAU  memiliki  hubungan positif yang sangat kuat dengan belanja modal sebesar 0,9413.
Kata  Kunci  : Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Belanja  Modal, Keuangan Daerah.

## Pendahuluan
Pemerintah Daerah (pemda) harus mampu  mengalokasikan  belanja  modal dengan  baik  karena  belanja  modal merupakan  salah  satu  langkah  bagi pemerintah  daerah  untuk  memberikan pelayanan kepada publik.
Peningkatan investasi modal dalam  bentuk  aset  tetap,  yakni  peralatan, bangunan,  infrastruktur,  dan  harta  tetap lainnya  diharapkan  mampu  meningkatkan kualitas  layanan  publik,  karena  aset  tetap yang  dimiliki  sebagai  akibat  adanya belanja  modal  merupakan    prasyarat utama  dalam    memberikan  pelayanan publik  oleh  pemerintah  daerah.  Dengan adanya  pelayanan  publik  yang  baik,  akan mendorong  investor  untuk  menanamkan modalnya  di  daerah,  yang  nantinya  akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah.
Namun,  fakta  yang  terjadi  saat  ini adalah  pemerintah  daerah  lebih  banyak mengalokasikan pendapatan yang
diperoleh  untuk  membiayai  belanja  rutin atau  belanja  operasi  daripada  belanja modal. Padahal seperti yang telah dijelaskan  sebelumnya,  belanja  modal diharapkan  akan  menambah  daya  tarik investor  untuk  berinvestasi  di  daerah tersebut,  menambah  pendapatan  asli daerah  yang  akhirnya  akan    mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap  pemerintah  pusat  sehingga kemandirian daerah tercapai.
Persentase belanja pegawai, belanja  barang  dan  jasa,  serta  belanja lainnya  (belanja  rutin)  di  seluruh  provinsi di  Indonesia  meningkat  setiap  tahunnnya dengan  nilai  yang  relatif  konstan.  Hal  ini berbanding terbalik dengan Belanja Modal yang  mengalami  penurunan  sekitar  8% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
Komponen  yang  memiliki  proporsi terbesar  dalam  belanja  rutin  adalah belanja pegawai. Belanja pegawai merupakan  belanja  yang  dipergunakan unuk membayar gaji pegawai pemerintah,
atau lebih dikenal dengan Pegawai Negeri Sipil.  Dalam  hal  ini,  belanja  pegawai dipandang  sebagai  belanja  tetap,  dimana jumlahnya kemungkinan besar tidak dapat dikurangi  karena  pemerintah  tidak  dapat mengurangi jumlah PNS melalui mekanisme  Pemutusan  Hubungan  Kerja (PHK)  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh pihak swasta. Jumlah PNS akan berkurang  dengan  mekanisme  pensiun. Oleh  karena  itu,  pemerintah,  termasuk pemerintah  daerah,  sangat  sulit  untuk menurunkan  jumlah  belanja  pegawai tersebut.
Namun,  hal  ini  seharusnya  tidak menjadi  penghalang  untuk  meningkatkan alokasi anggaran belanja modal.
Pemerintah  daerah  dapat  menjadikan  hal ini  sebagai  pemicu  untuk  menghasilkan PAD  yang  lebih  besar  agar  belanja  rutin dapat  terpenuhi  dan  belanja  modal  juga dapat  mengalami  peningkatan.  Apalagi jika Rancangan Undang-Undang Aparatur
Sipil
Negara (RUU ASN) yang direncanakan akan disahkan pada Januari
2014  sudah  final  dan  fix  ditetapkan sebagai  Undang-Undang  Aparatur  Sipil Negara yang didalamnya mengatur mekanisme baru dalam
sistem kepegawaian  di  pemerintahan,  maka masalah  belanja  pegawai  ini  tidak  akan menjadi  alasan  sedikitnya  belanja  modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Salah  satu  poin  penting  dalam Rancangan  Undang –  Undang  Aparatur Sipil  Negara  adalah  dalam  penerapan sistem  pembiayaan  gaji  pegawai.  Gaji pegawai  aparatur  sipil  negara  (pegawai asn) dalam RUU ASN pasal 75 paragraf 8 tentang penggajian :
1.  Pemerintah  wajib  membayar  gaji yang  adil  dan  layak  kepada  PNS sesuai  dengan  beban  pekerjaan dan tanggung jawab PNS.
2.  Gaji  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) harus memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan PNS. 3.  Gaji  sebagaiman  dimaksud  pada ayat (1) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pembiayaan  gaji  pegawai  DPR dibebankan pada APBN baik ASN di pusat
maupun  daerah  sedangkan  pegawai pemerintah  dibebankan  pada  APBN  bagi ASN di pusat dan dibebankan pada APBD bagi  ASN  di  daerah.  Khusus  Jabatan Eselon  Senior  ((JES)  (Eselon  I  dan  II (pusat  dan  daerah))  gaji  pokok  dan tunjangan dibebankan pada APBN. Sementara UU tentang Keuangan Negara belum  diubah  maka  gaji  tetap  dibayarkan oleh instansi/daerah masing-masing.
Pada  Kabupaten/Kota  di  Jawa Barat,  belanja  modal  yang  notabene merupakan belanja produktif, masih memiliki  proporsi  yang  relatif  kecil  dan hanya  mencapai  20%  dari  total  anggaran belanja  daerah.  Hal  ini  dapat  ditunjukkan oleh tabel berikut :
Tabel 1 Alokasi Belanja Modal (rata-rata) pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
(dalam jutaan rupiah) Tahun Belanja Modal Total Belanja Persentase B.Modal/Total Belanja 2008 196.015 1.047.007 19 2009 201.221 1.153.990 17 2010 187.642 1.256.965 15 2011 233.206 1.538.188 15 2012 367.170 1.763.052 21
Sumber : Hasil audit BPK, (data diolah)
Dari  tahun  2008  hingga  tahun  2010, persentase  belanja  modal  terhadap  total belanja  pemerintah  daerah  (pemda)  terus menurun.  Pada  tahun  2010  ke  2011 menunjukan persentase yang sama, yaitu 15%  yang  merupakan  persentase  belanja modal  terkecil  selama  4  tahun  tersebut. Walaupun  pada  tahun  2012  mengalami kenaikan persentase menjadi 21%, namun jumlahnya masih tergolong kecil.
Rata-rata  belanja  modal  secara keseluruhan belanja daerah adalah 20,83%,  dengan  rincian  9  pemda  telah melakukan  belanja  modal  diatas  rata-rata dan sisanya sebanyak 17 pemda melakukan  belanja  daerah  dibawah  rata- rata.  Sebanyak  65,39%  pemda  di  Jawa Barat masih sedikit sekali mengalokasikan keuangan  daerahnya  pada  belanja  modal dari total belanja daerahnya.
Sebenarnya tidak ada ukuran yang mengharuskan  besarnya  belanja
modal.  Alokasi  belanja  modal disesuaikan  dengan  kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Halim dan Abdullah, 2006:19).
Akan tetapi melihat keadaan seperti  itu,  dapat  menimbulkan  indikasi bahwa pemda lebih banyak mengalokasikan  belanjanya  pada  sektor- sektor  yang  kurang  diperlukan  dan  lebih banyak  digunakan  untuk  belanja  rutin yang kurang produktif dibandingkan untuk meningkatkan  pelayanan  publik,  sebab dari 100% belanja daerah rata-rata hanya 20,83%  yang  digunakan  untuk  belanja modal  dalam  rangka  pengadaan  aset untuk  investasi  yang  bertujuan  untuk meningkatkan pelayanan publik.

## Kerangka Pemikiran
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Dengan kata lain, daerah diberi kewenangan yang luas  dalam  mengolah  sumber  daya potensial yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan yang akan digunakan sebagai sumber  pembiayaan  kegiatan  operasional daerah dan sumber pembiayaan pembangunan dalam upaya meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  di  daerah tersebut.  Otonomi  daerah  ini  diharapkan dapat  meningkatkan  kemandirian  daerah dalam  pengelolaan  segala  sumber  daya daerah dengan mengutamakan kepentingan publik.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah. APBD  merupakan  wujud  pengelolaan keuangan  daerah  yang  ditetapkan  setiap tahun dengan Peraturan Daerah. Di dalam APBD ini terkandung banyak kepentingan publik yang menjadikan APBD ini sebagai alat  yang  penting  dalam  pengelolaan keuangan daerah. APBD pada hakekatnya  mencerminkan  bagaimana
pemerintah  daerah  mengelola  keuangan daerahnya.
Pemanfaatan  anggaran  belanja seharusnya  dialokasikan  untuk  hal-hal produktif,  misalnya  untuk  pembangunan. Penerimaan pemerintah
daerah seharusnya  dialokasikan  untuk  program- program  layanan  publik.  Pengalokasian belanja modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat sehingga masyarakat menjadi produktif dan nantinya dapat meningkatkan kembali penerimaan daerah. Fakta  yang  terjadi  saat  ini  adalah pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan pendapatan yang
diperoleh  untuk  membiayai  belanja  rutin atau  belanja  operasi  daripada  belanja modal. Padahal seperti yang telah dijelaskan  sebelumnya,  belanja  modal diharapkan  akan  menambah  daya  tarik investor  untuk  berinvestasi  di  daerah tersebut,  menambah  pendapatan  asli daerah  yang  akhirnya  akan  mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap  pemerintah  pusat  sehingga kemandirian daerah tercapai.
Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah  daerah  terdiri  dari  belanja publik  dan  belanja  aparatur,  akan  tetapi dalam  rangka  peningkatan  pelayanan publik,  dari  alokasi  dana  belanja  modal yang  relatif  kecil  dari  jumlah  keseluruhan belanja  daerah  tersebut,  maka  akan  lebih bijak  apabila  pemda  lebih  mengutamakan belanja modal yang bersifat publik.
Mengingat masih lemahnya kemampuan  daerah  dalam  menggali sumber  pendapatan  yang  berasal  dari daerahnya  sendiri  maka  penggunaan belanja  modal  harus  difokuskan  pada program-program yang secara berkesinambungan dapat mendukung peningkatan,  penyempurnaan  maupun memperbaiki  sarana  dan  prasarana  yang dapat menunjang
peningkatan pembangunan,
kesejahteraan
masyarakat,  dan  merangsang  terciptanya sumber  pendapatan  baru.  Belanja  ini dapat berupa pembangunan dan perbaikan pada sektor-sektor yang memang  sangat  diperlukan  daerah  atau dengan kata lain pemerintah daerah harus melakukan skala prioritas dalam
penentuan belanja modal seperti memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi yang dapat menstimulus  produktivitas  perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (masa depan), sehingga akhirnya dapat berdampak pada peningkatan pendapatan  daerah.  Dan  jikalau  pemda akan  melakukan  belanja  modal  bagi aparatur, maka haruslah untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan  publik.  Atau  dengan  kata  lain, bahwa  tujuan  akhirnya  adalah  untuk pelayanan publik.
Faktor keuangan merupakan salah satu  faktor  yang  penting  dalam  setiap kegiatan  pemerintahan.  Dalam  rangka menjalankan tugasnya pemerintah daerah harus  memiliki  sumber  keuangan  yang cukup memadai, karena untuk melaksanakan pembangunan daerah diperlukan  biaya  yang  tidak  sedikit. Pendapatan  daerah  merupakan  sarana pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan tujuan  maksimalisasi  kemakmuran  rakyat. Sumber pendapatan daerah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari pendapatan asli daerahnya dan pendapatan  daerah  yang  bersumber bukan dari pendapatan asli daerahnya.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) merupakan  pendapatan  daerah  yang bersumber  dari  pendapatan  asli  daerah. PAD  terdiri  dari  pajak  daerah,  retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain pendapatan  asli  daerah  yang  sah.  “PAD sebenarnya  merupakan  andalan  utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan  pembangunan”  (Saragih, 2003  :  55).  Semakin  besar  jumlah  uang yang  tersedia,  semakin  banyak  pula kemungkinan  kegiatan  atau  pekerjaan yang dapat dilaksanakan.
Abdullah dan Halim pada penelitian  tahun  2004  mengemukakan bahwa  “pendapatan  daerah  berpengaruh terhadap belanja modal. Meskipun proporsi  PAD  maksimal  hanya  sebesar 10%  dari  total  pendapatan  daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran  cukup  besar.”  Pemerintah daerah berusaha meningkatkan
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  melalui pajak daerah,
sebagai sumber pendapatan  daerah  dalam  meningkatkan belanja  modal.  Kontribusi  pajak  daerah sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah,  hal  ini  menunjukan  bahwa peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah mampu  meningkatkan  belanja  modal. Semakin  besar  pendapatan  daerah  yang berhasil  dipungut  oleh  pemerintah  daerah maka  akan  semakin  besar  pula  alokasi belanja  modal  yang  akan  dianggarkan oleh  pemerintah  daerah.  Dengan  asumsi bahwa pada dasarnya belanja modal yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  ditetapkan setelah  belanja/pengeluaran  daerah  yang bersifat rutin sudah tertutupi.
Namun pada penelitian pada tahun 2006,  Studi  yang  dilakukan  oleh  Abdullah dan Halim (2006:19) menyimpulkan bahwa  “PAD  (pendapatan  sendiri)  tidak berasosiasi positif terhadap belanja modal.”  Temuan  yang  sama  juga  pada penelitian  yang  dilakukan  oleh  Harianto dan Adi (2007), dan Putro (2011).
PP No. 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan  kemampuan daerah dalam menghasilkan
pendapatan.
Sehingga apabila Pemda
ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyrakat,  maka  Pemda  harus  menggali PAD yang sebesar-besarnya
“Penerimaan  daerah  dari  unsur PAD  saja  belum  mampu  memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan  wewenang  daerah  jelas akan membutuhkan dana tambahan daerah”  (Saragih,  2003:  49),  sehingga daerah masih tetap membutuhkan bantuan  atau  dana  perimbangan  yang berasal  dari  pusat.  Salah  satu  dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah  pusat  yaitu  Dana  Alokasi Umum.  “Dana  perimbangan  ini  bertujuan untuk  mengurangi  ketimpangan  fiskal antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah” (UU No. 33/2004). DAU merupakan  sumber  pendapatan  daerah yang berasal dari pendapatan luar daerah atau dana hibah murni, dimana kewenangan  penggunaannya  diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat.
Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya
penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian,  terjadi  transfer  yang  cukup signifikan  dalam  APBN  dari  pemerintah pusat  ke  pemerintah  daerah.  Pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum  untuk  memberikan  pelayanan kepada  publik  yang  direalisasikan  melalui belanja modal.
Abdullah dan Halim (2004)
menyatakan  bahwa  “dana  transfer  jangka panjang berupa DAU berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah  dana  transfer  dapat  menyebabkan penurunan  dalam  pengeluaran  belanja modal.”
Hasil  penelitian  Harianto  dan  Adi (2007) semakin memperkuat bukti empiris tersebut.  Mereka  menemukan  bahwa “kemandirian  daerah  tidak  menjadi  lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi.”  Hal  ini  memberikan  indikasi  kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja  modal  akan  sangat  dipengaruhi sumber penerimaan DAU. Berbagai pemaparan  diatas  dapat  disimpulkan semakin  tinggi  DAU  maka  alokasi  belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena  daerah  yang  memiliki  pendapatan daerah  berupa  DAU  yang  besar  maka belanja modal akan meningkat.
Studi  mengenai  hubungan  antara PAD  dan  DAU  dengan  alokasi  belanja modal sebenarnya telah banyak dilakukan melalui  kajian  empiris.  DAU  juga  memiliki hubungan  dengan  alokasi  belanja  modal. Holtz-Eakin at al (dalam Harianto dan Adi, 2007)  menyatakan  bahwa  “terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah  pusat  dengan belanja modal.” Kemudian  Gamkhar  dan  Oates  (dalam Maimunah,  2006  :  5)  menyatakan  bahwa “pengurangan  jumlah  transfer  ( cut  in  the federal  grants )  menyebabkan  penurunan dalam  pengeluaran  daerah.”  Saragih (2003  :  57)  pun  mengemukakan  bahwa “pengalaman  empiris  menunjukan  bahwa sebagian  besar  daerah  tidak  mampu ngandalkan PAD untuk membiayai kebututuhan  pengeluarannya,  sehingga
harus  mendapatkan  dana  dari  pusat berupa
DAU untuk membiayai
pengeluaran d aerah.”
Penelitian  hubungan  DAU  dengan belanja  modal  pernah  dilakukan  oleh  Ikin Solikin  (2007)  dengan  hasil  bahwa “terdapat  hubungan  positif  yang  kuat antara DAU dengan Belanja Modal.”

## Hipotesis
Berdasarkan  pemaparan  kerangka pemikiran di atas, hipotesis dalam penelitian  ini  yang  diajukan  adalah “Terdapat Hubungan Positif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi  Umum  (DAU)  dengan  Belanja Modal  di  Pemerintah  Daerah  Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012”

## Populasi dan Sampel
Populasi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Pemerintah  Daerah setingkat  Kabupaten/Kota  yang  ada  di Jawa  Barat  yang  mencantumkan  laporan realisasi  APBD  pada  tahun  2012. Sampel pada  penelitian  ini  adalah  26  Pemerintah Daerah  setingkat  Kabupaten/Kota  yang ada  di  Provinsi  Jawa  Barat  pada  tahun 2012.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  data  yang diperlukan dalam penelitian ini, cara  yang digunakan  adalah  studi  dokumentasi, dilakukan  dengan  cara    mengumpulkan dokumen-dokumen  Laporan  Keuangan Pemerintah  yang    berkaitan  dengan  data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini.    Data  yang  digunakan  oleh  penulis diperoleh  dari  website  resmi  Badan Pemeriksa Keuangan RI di http://www.bpk.go.id    dan  dari  Badan Pemeriksaan  Keuangan  RI  Perwakilan Jawa Barat Jl. Moh. Toha No. 164

## Teknik  Analisi  Data  dan  Pengujian Hipotesis
Analisis data adalah proses penyederhanaan  data  dalam  bentuk  yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk  itu,  data  yang  dihimpun  dari  hasil penelitian  di  lapangan  akan  disusun  dan dibandingkan  dengan  data  kepustakaan, kemudian  dilakukan  analisis  untuk  ditarik kesimpulan.
Analisis dalam penelitian ini menggunakan  statistik  parametrik  dengan menggunakan  model  korelasi  multiple. Alasan  penggunaan  analisis  ini  merujuk pada  tujuan  penelitian    ingin  melihat hubungan dari variabel bebas pendapatan asli daerah  dan dana alokasi umum    dengan  variabel  terikat  belanja modal,  dan  analisis  korelasi  multiple adalah  teknik  yang  sesuai  dengan  tujuan tersebut.

## Pengujian Hipotesis
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis  perlu  dilakukan  analisis  korelasi multipel  untuk  menentukan  koefisien korelasi antar variabel.
Koefisien  korelasi  multipel  ( R y.12 ) merupakan  koefisien  korelasi  secara simultan  antara  pendapatan  asli  daerah dan  dana  alokasi  umum  dengan  belanja modal. Nilai r 12 , r y1 dan r y2 berturut-turut menunjukkan  koefisien  korelasi  antara pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi umum,  pendapatan  asli  daerah  dan belanja  modal,  serta  dana  alokasi  umum dan belanja modal.
Nilai r 12 tersebut ditentukan dengan  menggunakan  analisis  korelasi Pearson  Product  Moment. Selain  kedua koefisien korelasi tersebut perlu ditetapkan  juga  koefisien  korelasi  parsial yang  menunjukkan  keeratan  hubungan antara  variabel  Y  dengan  sebagian variabel  bebas  apabila  sebagian    lagi dianggap tetap (Sudjana, 2004:265).
Rumusan  hipotesis  statistik  yang digunakan dalam penelitian ini diantanya: a.  Rumusan  hipotesis  statistik  untuk menentukan  korelasi  parsial  antara pendapatan  asli  daerah  dan  belanja modal.
H 0 1 ∶ ρ 1 = 0 Tidak terdapat hubungan  Pendapatan Asli Daerah dengan belanja modal di Pemerintah Daerah Se- Provinsi  Jawa  Barat tahun anggaran 2012
H 1 1
∶ ρ 1 ≠ 0 Terdapat hubungan positif antara Pendapatan Asli Daerah  dengan  belanja
modal  di  Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2012 b.  Rumusan  hipotesis  statistik  untuk menentukan korelasi parsial antara  dana  alokasi  umum  dan belanja modal.
H 0 2
∶ ρ 2 = 0 Tidak terdapat hubungan Dana Alokasi  Umum  dengan belanja modal di Pemerintah Daerah Se- Provinsi  Jawa  Barat tahun anggaran 2012
H 1 2
∶ ρ 2 ≠ 0 Terdapat hubungan positif antara Dana Alokasi  Umum  dengan belanja modal di Pemerintah Daerah Se- Provinsi  Jawa  Barat tahun anggaran 2012
c.  Rumusan  hipotesis  statistik  untuk menentukan korelasi antara
Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi Umum dengan belanja modal.
H 0 3 ∶  R = 0 Tidak terdapat hubungan  Pendapatan Asli  Daerah  dan  Dana
Alokasi  Umum  dengan terhadap  belanja  modal di  Pemerintah  Daerah Se-Provinsi  Jawa  Barat tahun anggaran 2012 H 1 3 ∶  R ≠ 0 Terdapat hubungan positif antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi  Umum  dengan belanja modal di Pemerintah  Daerah  Se- Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2012
Uji  t  digunakan  untuk  menguji hipotesis  secara  parsial.  Rumus  yang digunakan  adalah  dengan  rumus  t hitung . Setelah diperoleh t hitung , selanjutnya bandingkan dengan t tabel . Taraf signifikansi yang  digunakan  adalah  0,05  dengan derajat  kebebasan,  dk  =  n-3.  Adapun kaidah kriteria pengujiannya adalah:
Jika  -t tabel ≤  t hitung <  t tabel maka  H 0 diterima dan H 1 ditolak Jika  t hitung >  t tabel atau  -t hitung ≤  -t tabel maka H 0 ditolak dan H 1 diterima
Apabila  t hitung >  t tabel atau  -t hitung ≤  - t tabel maka  koefisien  korelasi  parsial tersebut  menunjukkan  adanya  pengaruh secara  parsial  antara  sebagian  variabel bebas  dan  variabel  terikat.  Begitu  juga sebaliknya,  apabila  -t tabel ≤  t hitung <  t tabel maka  koefisien  korelasi  parsial  tersebut tidak  menunjukkan  adanya  pengaruh secara  parsial  antara  sebagian  variabel bebas dan variabel terikat.
Untuk menguji hipotesis
berkorelasi multipel, yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh  terhadap  belanja  modal dengan menggunakan rumus F hitung. Setelah diperoleh F hitung , selanjutnya bandingkan
dengan F tabel .
Taraf signifikansi  yang  digunakan  adalah  0,05 dengan  derajat  kebebasan,  dk  Pembilang =  k,  dk  penyebut  =  n-k-1.  Adapun  kaidah kriteria pengujiannya adalah:
Jika  F hitung >  F tabel atau  -F hitung <  - F tabel , maka H 1 3 diterima dan H 0 3 ditolak Jika  F hitung ≤  F tabel atau  -F hitung ≥  - F tabel , maka H 1 3 ditolak dan H 0 3 diterima
Hasil Penelitian Hubungan  Pendapatan  Asli  Daerah dengan Belanja Modal pada Pemerintah Daerah  Se-Provinsi  Jawa  Barat  Tahun Anggaran 2012
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang dilakukan, secara parsial, hubungan antara  Pendapatan  Asli  Daerah  dengan Belanja  Modal  pada  pemerintah  daerah se-Provinsi  Jawa  Barat  tahun  anggaran 2012  memiliki  nilai  sebesar  0,9013  yang berarti  bahwa  pendapatan  asli  daerah dengan  belanja  modal  memiliki  hubungan yang  sangat  kuat/sangat  erat.  Dengan membandingkan t hitung dengan t tabel , dimana variabel independen PAD memiliki t hitung sebesar 9,9809 dengan t tabel , sebesar 2,069, maka  t hitung >  t tabel maka H 0 1 ditolak dan H 1 1 diterima.  Maka  berdasarkan pengujian  pada  penelitian  ini  terbukti bahwa  terdapat  hubungan  positif  yang sangat kuat/sangat erat antara pendapatan  asli  daerah  dengan  belanja modal  pada  pemerintah  daerah  se- Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2012.
Hasil  penelitian  ini  serupa  dengan hasil  penelitian  Ikin  Solikin  (2007)  dan Putro  (2011)  yang  menyatakan  bahwa
terdapat  hubungan  positif  dan  signifikan antara  PAD  dengan  belanja  modal. Secara teoritis pendapatan sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan  yang  dapat  digunakan  untuk membiayai  pelayanan  publik.  Namun, untuk kasus pemerintah daerah di Indonesia,  persentase  tersebut  hanya sekitar  5-7%  dari  total  penerimaan pemerintah daerah.
Daerah  yang  ditunjang  dengan sarana  dan  prasarana  memadai  akan berpengaruh  pada  tingkat  produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan  PAD  diharapkan  mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian  anggaran  belanja  modal oleh  pemerintah.  “Peningkatan  investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada  gilirannya  mampu  meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap  pembangunan  yang  tercermin dari adanya peningkatan PAD” (Mardiasmo,  2004).  Dengan  kata  lain, hasil  perhitungan  PAD  dan  belanja modal memiliki  hubungan  positif  yang  sangat tinggi  memiliki  makna,  pembangunan berbagai  fasilitas  sektor  publik  (belanja modal)  akan  berujung  pada  peningkatan pendapatan daerah.
Pelaksanaan
desentralisasi  membuat  pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah  untuk  menunjang  peningkatan PAD.
Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 Berdasarkan  hasil  pengujian  yang dilakukan, secara parsial, hubungan antara  Dana  Alokasi  Umum  dengan Belanja  Modal  pada  pemerintah  daerah se-Provinsi  Jawa  Barat  tahun  anggaran 2012  memiliki  nilai  sebesar  0,5898  yang berarti bahwa dana alokasi umum dengan belanja  modal  memiliki  hubungan  yang cukup/sedang.  Dengan  membandingkan t hitung dengan t tabel , dimana variabel independen  DAU  memiliki  t hitung sebesar 3,5029 dengan  t tabel , sebesar 2,069, maka
t hitung >  t tabel maka H 0 2 ditolak  dan H 1 2 diterima.  Maka  berdasarkan  pengujian pada penelitian ini terbukti bahwa terdapat hubungan  positif  yang  cukup/sedang antara dana alokasi umum dengan belanja modal  pada  pemerintah  daerah  se- Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2012.
Hasil penelitian ini hampir serupa dengan  penelitian  Ikin  Solikin  (2007)  dan Putro  (2011)  yang  menyatakan  bahwa terdapat  hubungan  positif  dan  signifikan antara DAU dengan belanja modal. Hal ini mengindikasikan  pula  bahwa  terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari  pemerintah  pusat  yaitu  DAU,  dengan aloksi  pengeluaran  daerah  melalui  aloksi belanja modal.
Holtz-Eakin et al (dalam Hariyanto  dan  Adi,  2007)  menyatakan bahwa  terdapat  keterkaitan  sangat  erat antara  transfer  dari  pemerintah  pusat dengan belanja modal. Kemudian Gamkhar  dan  Oates  (dalam  Maimunah, 2006:5) juga menyatakan bahwa pengurangan  jumlah  transfer  ( cut  in  the federal  grants )  menyebabkan  penurunan dalam  pengeluaran  daerah.  Hal  ini mengindikasi  bahwa  semakin  tinggi  DAU maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi.
Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana  Alokasi  Umum  dengan  Belanja Modal  pada  Pemerintah  Daerah  Se- Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  Anggaran 2012
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang dilakukan,  secara  simultan  hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi  dengan  Belanja  Modal  pada pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Barat tahun  anggaran  2012  memiliki  nilai sebesar  0,9413  yang  berarti  bahwa pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi umum  dengan  belanja  modal  memiliki hubungan  yang  sangat  kuat/sangat  erat. Dengan  membandingkan  F hitung dengan F tabel , dimana diperoleh nilai F hitung sebesar 89,3464  sedangkan  F tabel pada  tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05) adalah 3,42. Hal  ini  berarti  bahwa  nilai  F hitung >  F tabel (89,3464  >  4,28).  Maka  berdasarkan pengujian  pada  penelitian  ini  terbukti bahwa  terdapat  hubungan  positif  yang sangat  kuat/sangat  erat  antara  variabel
Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi  Umum  dengan  belanja  modal pada pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2012.
PAD  dan  DAU  sangat  berperan terhadap  pembiayaan  belanja  daerah. Akan  tetapi  pemerintah  daerah  belum mampu  mengandalkan  PAD  sepenuhnya untuk  membiayai  desentralisasi.  Begitu pula  dengan  pemerintah  pusat  yang  tidak mau sepenuhnya memberikan DAU karena  akan  menambah  ketergantungan daerah  kepada  pusat.  PAD  adalah  "kas bebas"  yang  boleh  dialokasikan  untuk belanja  apa  saja,  tergantung  kebijakan Pemda,  kecuali  untuk  belanja  gaji  dan tunjangan  pegawai  sebab  sudah  ditutupi dengan  DAU.  PAD  menjadi  bagian  dari perhitungan  DAU,  sebab  DAU  adalah alokasi dari APBN untuk menutupi kesenjangan  fiskal.  Kesenjangan  fiskal diukur  dari  selisih  antara  kebutuhan daerah dengan kemampuan daerah. PAD menjadi  bagian  dari  kemapuan  keuangan daerah itu. Jadi,  kalau PAD naik (kemampuan  keuangan  daerah  naik), seharusnya DAUnya turun.
Apabila daerah
memiliki pendapatan  besar  maka  belanja  pun dapat  ikut  ditingkatkan.  Dalam  penelitian ini  menunjukan  adanya  hubungan  sangat kuat  antara  PAD  dengan  DAU  atas hubungannya  dengan  belanja  modal.  Hal tersebut  menunjukan  bahwa  adanya hubungan  yang  sangat  kuat  antara pendapatan dan belanja modal. Pemerintah  daerah  Se-Provinsi  Jawa Barat  diharapkan  aktif  dalam  menggali potensi –  potensi  daerah  yang  dapat meningkatkan  PAD  yang  bersumber  dari penerapan belanja modal, sehingga diharapkan  ketergantungan  akan  DAU dapat  berkurang  dan  pelayanan  publik tetap terpenuhi dengan maksimal.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  pada  pemerintah  daerah  Se- Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2012, dapat disimpulkan bahwa :
1.  Kabupaten Bogor memiliki PAD tertinggi yaitu sebesar Rp 1.048.230.704.202,00 dan PAD
terendah adalah Kota Banjar yaitu Rp
54.684.690.641,00. Total DAU tertinggi  diterima  Kabupaten  Bogor dengan jumlah DAU Rp.
1.672.614.142.000,00 dan daerah dengan  DAU  terendah  adalah  Kota Banjar  dengan  jumlah  DAU  sebesar
Rp 281.851.254.000,00. Total belanja modal  seluruh  populasi  sebesar  Rp 9.546.420.767.261,00  dengan  rata- rata Rp 367.170.029.510,04. Kabupaten  Bogor  adalah  Pemda dengan  total  belanja  modal  tertinggi sebesar  Rp.  1.035.467.433.416,00. Sedangkan  yang  terendah  adalah Kota  Sukabumi  yakni  sebesar  Rp 61.371.774.294,00.
2.  Hubungan PAD dengan belanja modal pada penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat  kuat  antara  PAD  dengan belanja  modal.  Hal  ini  dapat  diartikan bahwa pembangunan berbagai fasilitas  sektor  publik  (belanja  modal) akan  berujung  pada  peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas
utama pemerintah daerah untuk
menunjang peningkatan PAD.
3.  Hubungan DAU dengan belanja modal pada penelitian ini menunjukan hasil bahwa terdapat hubungan positif yang  sedang  antara  DAU  dengan belanja  modal.  Hal  ini  dapat  diartikan bahwa  semakin  tinggi  DAU  maka pengeluaran  pemerintah  atas  belanja modal pun akan semakin tinggi.
4.  Berdasarkan penelitian mengenai hubungan  PAD  dan  DAU  dengan belanja  modal  dapat  diketahui  bahwa terdapat hubungan positif yang sangat  kuat  antara  PAD  dan  DAU dengan belanja modal pada pemerintah  daerah  se-Provinsi  Jawa Barat tahun anggaran 2012.

## Saran
1.  Pemerintah  daerah  diharapkan  lebih memprioritaskan anggaran untuk kepentingan publik dengan  cara meningkatkan  alokasi  belanja  modal untuk  kepentingan  publik.  Sebab dengan meningkatnya alokasi belanja modal  akan  semakin  meningkatkan investasi yang nantinya akan
meningkatkan  pendapatan  daerah akibat  dari  semakin  produktivnya masyarakat. 2.  Tingginya PAD yang dihasilkan adalah tolok ukur kemandirian daerah. Semakin tingginya PAD tersebut maka akan semakin mengurangi ketergantungan pemerintah daerah
terhadap pemerintah pusat. Hal ini menunjukan tercapainya  salah  satu  tujuan  dari otonomi  daerah.  Salah  satu  cara meningkatkan  PAD  dapat  dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.
3.  Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian  ini  dapat  dijadikan  acuan untuk  melakukan  penelitian  lanjutan dengan  mempertimbangkan  faktor- faktor lain yang mempengaruhi semua variabel, salah satunya adalah perbedaan sistem setelah disahkannya RUU ASN, serta dengan menambahkan sampel
yang digunakan  dan  memperluas  periode pengamatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku : Arikunto,S.  (2002). Prosedur  Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta Ghozali,  I.  (2012). Statistik  Multivariat SPSS .    Penerbit  BP  Universitas Diponegoro.
Halim,  A.  (2002). Akuntansi  Keuangan Daerah . Jakarta : Salemba Empat _____________.  (2004). Seri  Bunga
Rampai  Manajmenen  Keuangan daerah Pengelolaan Keuangan
Daerah .  Yogyakarta:  UPP  AMP YKPN _____________. (2007). Pengelolaan Keuangan  Daerah .  Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Hasan,  I.  (2004 ).  Analisis  Data  Penelitian dan Statistik . Jakarta: Bumi Aksara Mardiasmo  (2004). Akuntansi  Sektor Publik . Yogyakarta : Andi Yogyakarta Mahmudi.  (2006).    Analisis  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Andi
Riduwan,  dan  Akdon.  (2010). Rumus  dan Data  dalam  Analisis  Statistika . Bandung  : Alfabeta. Saragih, J.P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan  Keuangan  Daerah  dalam Otonomi .  Bogor:  Penerbit  Ghalia Indonesia. Sudjana  (2003). Teknik  Analisis  Regresi dan  Korelasi .  Bandung  :  Penerbit PT. Tarsito Bandung
Sudjana (2005). Metoda Satistika .
Bandung  :  Penerbit  PT.  Tarsito Bandung
Sugiyono.  (2012). Metode  Penelitian Bisnis . Bandung Alfabeta Ulum.I.  (2008).  Akuntansi  Sektor  Publik. Malang: UMM Press

## Peraturan  Pemerintah  dan  Perundang- undangan :
Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  No.  13 Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No.  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
No.  55  tahun  2005  tentang  Dana Perimbangan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No.  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintah _____________. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  17 tahun  2003  tentang  Keuangan Negara,  Departemen  Komunikasi dan Informatika. Jakarta. _____________. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah.  Departemen  Komunikasi dan Informatika. Jakarta. _____________. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta. _______________. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta. _______________. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

## Sumber Jurnal :
Abdullah,  S.,  dan  Halim  A.  (2004 ). “Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja
Pemerintah  Daerah  :  Studi  Kasus Kabupaten  dan  Kota  di  Jawa  dan Bali” . Simposium Nasional Akuntansi VI, hal. 1140-1159.
Abdullah, S., dan Halim A. (2006). “Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan’ .    Jurnal  Akuntansi Pemerintah.  Vol.2No.2  Hal  17-32 [online]. Tersedia :
http://syukriy.wordpress.com/2008/ 10/20/studi-atas-belanja-modal- pada-anggaran-pemerintah- daerah-dalam-hubungannya- dengan-belanja-pemeliharaan-dan- sumber-pendapatan/
Adi,  P.H.  (2006). ”Hubungan  Antara Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah,
Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah” .
Simposium Nasional Akuntansi  IX.
Darwanto,  dan  Yustikasari,  Y.  (2007). “Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana  Alokasi  Umum  terhadap Pengalokasian  Anggaran  Belanja
Modal” . Simposium Nasional Akuntansi.  Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan  Sektor  Publik,  Vol  08 No.  01.  February  2007.  BPFE UGM. Yogyakarta Halim,  A.,  dan  Abdullah,  S.  (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di  Pemerintahan  Daerah:  Sebuah Peluang  Penelitian  Anggaran  dan Akuntansi .
Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1): 53-64.
Harianto, D., dan Adi, P.H.(2007). ”Hubungan  Antara  Dana  Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita” .
Simposium Nasional Akuntansi  X. Maimunah,  M.  (2006). Flypaper  Effect Pada  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD)  terhadap  Belanja  Daerah pada  Kabupaten/Kota  di  Pulau Sumatera. Simposium  Nasional Akuntansi  IX. Solikin, Ikin. 2007. Hubungan pendapatan    asli    daerah  dan dana    alokasi    umum  dengan belanja  modal di  jawa  barat.  18 Desember 2013.
http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/P RODI.AKUNTANSI/196510122001 121- IKIN_SOLIKIN/Jurnal_PAD.pdf
Sumber Internet : _______________.
(2013). Antara. Pengendara  di  Garut  Keluhkan Jalanan Rusak . http://www.antarajawabarat.com/lih at/berita/30221/pengendara-di- garut-keluhkan-jalanan-rusak _______________.  (2013).  Republika.
Jalur  Pantura,  Cikampek-Cirebon
Masih Banyak Jalan Rusak
http://www.republika.co.id/berita/na sional/umum/13/06/19/momcdv- jalur-pantura-cikampekcirebon- masih-banyak-jalan-rusak _______________.  (2013).  Tribun  News. P ejabat  Biarkan  Jalanan  Rusak
Parah  di  Bogor,  Warga  ancam gabung  ke  Tangerang  Selatan . http://www.tribunnews.com/tribunn ers/2013/10/18/pejabat-biarkan- jalanan-rusak-parah-di-bogor- warga-ancam-gabung-ke- tangerang-selatan Editorial  Media  Indonesia. Menggenjot Belanja  Modal. Edisi  25  Agustus 2008. [online]. Tersedia
: http://www.media-indonesia.com
Html [18 Oktober 2013]
Website BPK RI www.bpk.go.id Website Departemen Keuangan RI http://www.djpk.depkeu.go.id Website Tribun Jabar www.tribunnews.com