## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 06 | Nomor 01 | Juni 2022 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Tinjauan  Hukum  Islam  dan  Undang  Undang  Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap Jual Beli Barang Berformalin.

## Mundhori 1
1 Institut Agama Islam Negeri Kediri │ mundhori@iainkediri.ac.id

## Abstrak
Jual  beli  yang  merupakan  salah  satu bentuk dari  sikap  tolong  menolong  dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak akan terlaksana tanpa adanya orang lain menjadi suatu pedoman dalam menjalankan suatu transaksi muamalah. Meskipun mereka  tahu  bahwa  terdapat  dampak  negatif  yang  ada  pada  formalin.  Dalam hukum  Islam  pencampuran  bahan  formalin  ke  dalam  suatu  makanan diperbolehkan dengan catatan formalin yang dicampurkan tersebut sesuai dengan kadar  toleransi  yang  telah  ditetapkan.  Legalnya  penggunaan  bahan kimia  yang dicampurkan  pada  makanan  sebatas  zat  kimia  yang  ada  pada  makanan  tidak membahayakan  pada  tubuh  atau  memenuhi  kadar  toleransinya.  sedang  dalam hukum positif dalam undang-undang perlindungan konsumen dijelaskan larangan penggunaan  bahan  pengawet  formalin  yang  terdapat  pada  UUD  NO.  8  Tahun 1999  tentang  konsumen,  UUD  NO.  7  Tahun  1996  tentang  pangan,  dan  juga terdapat  dalam  KUHPerdata  pasal-pasal  yang  mengatur  pemidanaan  dari perbuatan-perbuatan  hukum.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( Field Research )  dan  metode  yang  digunakan  adalah  analisis  induktif  dengan pendekatan  kualitatif  yang  akhirnya  akan  didapatkan  data  deskriptif  mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang –undang perlindungan konsumen (UUPK) terhadap pelaksanaan jual beli barang berformalin yang terdapat di desa Glodog, Palang, Tuban. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kadar toleransi yang  digunakan  oleh  para  produsen  tidak  melampaui  batas  ambang penggunaannya. Hasil ini diperoleh dari analisis peneliti tentang gambaran dari pelaksanaan jual beli barang berformalin di desa Glodog yang dicocokkan dengan syarat  serta  rukun  yang  ada  dalam  transaksi  jual  beli  barang  berformalin  yang seharusnya atau sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif.
Kata Kunci: Jual beli, Formalin, Undang-Undang Perlindungan Konsumen

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970

## Review of Islamic Law and the Consumer Protection Laws (UUPK) Against the Sale and Purchase of Formalinated Goods

## Abstract
Sale and Purchase which is a form of mutual assistance in meeting the needs of life which will not be carried out without the presence of other people becomes a guideline in carrying out a muamalah transaction. Although they know that there is  a  negative  impact  on  formalin.  In  Islamic  law,  mixing  formalin  into  food  is allowed with a note that the formalin is mixed according to the tolerance level that has been set. It is legal to use chemicals that are mixed in food to the extent that the chemicals present in the food do not harm the body or meet its tolerance levels. while in positive law the consumer protection law explains the prohibition on the use of formalin preservatives contained in UUD NO. 8 of 1999 concerning consumers, UUD NO. 7 of 1996 concerning food, and there are also articles in the Civil Code that regulate the punishment of legal acts. This research is field research  (Field  Research)  and  the  method  used  is  inductive  analysis  with  a qualitative  approach  which  will  eventually  obtain  descriptive  data  on  how  the review  of  Islamic  law  and  consumer  protection  laws  (UUPK)  on  the implementation  of  buying  and  selling  formalin  goods  found  in  the  village  of Glodog,  Cross,  Tuban.  This  research  shows  that  the  tolerance  levels  used  by manufacturers  do  not  exceed  the  threshold  for  use.  These  results  are  obtained from the researcher's analysis of the description of the implementation of buying and  selling  formalin  goods  in  Glodog  village  which  is  matched with  the  terms and pillars that exist in the transaction of buying and selling formalin goods that should be or in accordance with Islamic law and positive law.
Keywords: Buy and sell, Formalin, Consumer Protection Laws

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  makanan yang  berkembang  pesat  dalam  sektor pembuatan makanan telah menghasilkan  pelbagai  variasi  rasa, bahan  serta  kaedah  sehingga  sukar mengesan kehalalan menggunakan deria  semata-mata.  Pendedahan  isu  ini penting  untuk  perkembangan  pesat teknologi  makanan  yang  menuntut supaya  para  ulama  dan  saintis  lebih peka dan prihatin dengan permasalahan yang timbul dan dapat ditangani dengan peredaran masa. Dalam masa yang sama, para  pengguna  tidak  merasa  waswas dalam  pemilihan  produk  makanan (Salahudin et. al, 2015)
Agama Islam adalah ciptaan Allah SWT  dengan  bersendikan  iman,  Islam dan ihsan, yang mana telah mempunyai nilai  keluhuran  yang  tinggi  dibanding agama  agama  lain  ciptaan  manusia, karena  disamping  ciptaan-Nya  ia  juga mendapat  pengakuan  disisi-Nya  serta mendapat ridho dari-Nya pula . (Al-aziz,
2004) Manusia adalah makhluk bermasyarakat  yang  tidak  dapat  hidup sendiri.  Dalam  Al  Qur’an  telah dijelaskan  bahwa  Allah  SWT  telah menjadikan  manusia  masing  masing saling  membutuhkan  satu  sama  lain, supaya  mereka  tolong  menolong,  tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing masing, baik dengan  jalan  jual  beli,  sewa  menyewa,
bercocok  tanam  atau  perusahaan  yang lainnya. Hal tersebut baik dalam urusan kepentingan  sendiri  ataupun  untuk kemaslahatan  umum.  Karena  dengan cara  demikian,  kehidupan  masyarakat menjadi  teratur  dan  subur,  pertalian yang satu dengan yang lainpun menjadi teguh. (S. Rasyid, 2018)
Syariah Islam sebagai suatu hukum yang  dibawa  oleh  rasul  terakhir,
mempunyai keunikan tersendiri. Syariah  ini  bukan  saja  komperhensif, tetapi juga universal . Karakter istimewa penting  sebab  tidak  akan  ada  syariah yang lain yang datang untuk menyempurnakannya. Komperhensif berarti  syariah  Islam  merangkum seluruh  aspek  kehidupan,  baik  ritual (ibadah)  maupun  sosial  (muamalah).
Ibadah  diperlukan  untuk  menjaga ketaatan  dan  keharmonisan  hubungan manusia  dengan  Tuhan-Nya  dimuka bumi ini. Muamalah sendiri diturunkan untuk  menjadi Rules  Of  The  Game manusia dalam kehidupan sosial, sistem muamalah  merupakan  hukum  lengkap yang  disampaikan  Rasulullah  SAW. Universal bermakna syariah Islam dapat diterangkan  dalam  setiap  waktu  dan tempat  sampai  hari  akhir  nanti. Universal  ini  tampak  jelas  terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah  tidak  membeda-bedakan
antar muslim dan non muslim.
Kenyataanya  ini  tersirat  dalam  suatu ungkapan  yang  diriwayatkan  oleh
Sayyidina Ali :
“Dalam bidang
muamalah, kewajiban  mereka  adalah  kewajiban
kita,dan  hak  mereka  adalah  hak  kita” (Antonio, 2005)
Dalam  kehidupan  sehari  hari manusia  tidak  pernah  lepas  dari  tukar menukar  sesuatu  dengan  yang  lainnya atau  yang  disebut  barter  (  jual  beli  ). Sebagai  hamba  Allah  SWT  yang beriman  kita  tidak  ingin  melakukan transaksi  jual  beli  yang  melanggar hukum  syara’  sehingga  transaksi tersebut  mempunyai  nilai  ibadah.  Jual beli  yang  mempunyai  nilai  ibadah adalah  jual  beli  yang  sesuai  dengan perjanjian  atau  yang  telah  dibenarkan dan disepakati syara’.
Allah  SWT  mensyari’atkan  jual beli  sebagai  pemberian  keluangan  dan keleluasaan  kepada  hamba-hambanya, karena  semua  manusia  secara  pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan , dan papan. Kebutuhan seperti ini  tak  pernah  putus  selama  manusia masih  hidup.  Tak  seorang  pun  dapat memenuhi  hajat  hidupnya  sendiri,
karena ini manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih  sempurna  dari  pada  saling  tukar, dimana  seseorang  memberikan  apa yang  ia  miliki  untuk  kemudian  ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.  (AR.  Ghazaly  dkk, 2012).
Pembangunan perekonomian nasional  pada  era  4.0  harus  dapat mendukung  tumbuhnya  dunia  usaha sehingga mampu
menghasilkan beraneka  barang  dan  atau  jasa  yang memiliki  kandungan  teknologi  yang

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat  banyak  dan  sekaligus mendapat  kepastian  atas  barang  dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian  konsumen  (UUPK  Citra Umbara, 2012).
Hasil  investigasi  dan  pengujian laboratorium yang dilakukan balai besar pengawasan obat dan makanan terdapat sejumlah  produk  makanan  seperti  ikan asin,  tahu  dan  mie  basah  memakai formalin  sebagai  pengawet.  Formalin adalah bahan pengawet industri beracun. Di  Indonesia,  formalin  sering  disalah gunakan  oleh  produsen  makanan  yang tidak bertanggung jawab sebagai pengawet  makanan  seperti  mi  basah, ikan  asin,  ikan  segar,  tahu,  ayam,  dan lain-lain.  Dalam  sebuah  pemeriksaan oleh Balai Besar POM (Pemeriksa Obat dan  Makanan)  di  Jawa  Barat  ternyata 75.8%  dari  29  jenis  mi  basah  yang beredar di pasaran mengandung pengawet  formalin  (Agus  Budianto, 2011).  Disektor  industri  sebenarnya formalin  sangat  banyak  manfaatnya, dalam  industri  perikanan  formalin digunakan untuk menghilangkan bakteri  yang  biasa  hidup  disisik  ikan, meskipun  demikian  bahan  ini  juga sangat  beracun  bagi  ikan  dan  sangat membahayakan  apabila  dikonsumsi. Adanya  bahan  aditif  dan  pengawet berbahaya dalam makanan ini
sebenarnya sudah lama menjadi rahasia umum.  Fakta  ini  lebih  menyadarkan masyarakat  bahwa  selama  ini  terdapat bahaya  formalin  yang  mengancam
kesehatan  yang  berasal  dari  konsumsi makanan sehari hari.
Adanya  kenyataan  bahwa  manusia yang  pada  dasarnya  adalah  makhluk sosial yang hidup bermasyarakat untuk saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk  mencukupi  kebutuhan  antara yang  satu  dengan  yang  lainnya merupakan  salah  satu  alasan  penjualan barang  barang  yang  mengandung formalin di Kecamatan Palang Kabupaten  Tuban  diperjualbelikan. Oleh karena itu tanpa adanya aturan dan norma-norma  dalam  undang-undang yang tepat dalam mengatur permasalahan-permasalahan  dalam  hal memberi perlindungan konsumen tanpa mengakibatkan kerugian bagi
konsumen,  maka  dalam  pelaksanaan perdagangan  yang  baik  dan  benar menurut hukum Islam juga telah diatur dalam  undang-undang  RI  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen yang mana peraturan tersebut untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan  kepentingan  konsumen dan  pelaku  usaha  sehingga  tercipta perekonomian  yang  sehat.  Praktek  jual beli  di  Kecamatan  Palang  Kabupaten Tuban  adalah  mayoritas  beragama Islam  dan  tinggal  dinegara  Indonesia yang  mana  seharusnya  mereka  juga harus menerapkan
ketentuan berdasarkan  hukum  Islam  dan  undang- undang yang dianut oleh negara. Dalam hal  ini  terdapat  sedikit  masalah  yang terjadi di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban  dalam  proses  produksi  dan  tata laksana  jual  beli  barang  yang  mana
barang  yang  diperjual  belikan  tersebut mengandung  formalin  yang  sangat membahayakan apabila dikonsumsi.
Konsumen  adalah  pengguna  akhir (end  user)  dari  suatu  produk,  yaitu setiap  pemakai  barang,  dana  atau  jasa yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Untuk meningkatkan  harkat  dan  martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran,  pengetahuan,  kepedulian, kemampuan dan kemandirian
konsumen  untuk  melindungi  dirinya serta  menumbuh-kembangkan  sikap pelaku  usaha  yang  bertanggung  jawab. Perlindungan  konsumen  adalah  segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan kepada konsumen (Suci Hayati, 2019).
Proses  perlindungan  diri  dari  zat yang kimia berbahaya khususnya dalam hal barang konsumtif sebagai makanan pokok  ataupun  makanan  tambahan setiap  hari,  harus  menjadi  perhatian utama  bagi  konsumen  karena  proses konsumsi makanan juga harus mengedepankan kemaslahatan dan kesehatan.  Dalam  Undang-undang  No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang bertujuan  memberikan  kepastian  dan perlindungan  hukum  untuk  meningkat- kan,  mengarahkan  dan,  memberi  dasar bagi  pembangunan  kesehatan.  Sebagai perangkat  hukum  kesehatan  yang dinamis  diharapkan  dapat  menjangkau perkembangan  yang  makin  komplek yang  akan  terjadi  dalam  kurun  waktu mendatang. Untuk itu perlu penyempur-
naan  dan  penginte-grasian  perangkat (Nainggolan, 2012).

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah yang menggunakan  menggunakan  metode kualitatif yakni suatu prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata  dalam paragraf  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang  dan  prilaku  yang  dapat  diamati.
(Moloeng, 2010) Pelaksanaan penelitian  ini  memang  terjadi  secara alamiyah yang disesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif yaitu natural setting. (Sugiyono, 2009) Tanpa adanya manipulasi  data  dari  pihak  subjek ataupun objek penelitian.

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  akan  dilakukan  oleh di  Desa  Glodog  Kecamatan  Palang Kabupaten Tuban. Fokus penelitian ini hanya  pada  satu  tempat  di  atas  karena hampir sebagian penduduk desa Glodog adalah  bermata  pencaharian  sebagai pedagang  dan  nelayan  atau  perikanan, yang  mana  sebagian  dari  mereka  pula adalah pedagang atau pemproduksi ikan yang  mana  ikan  tersebut  tercampur dengan formalin sebagai bahan pengawet.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  dalam  penelitian  adalah data  kualitatif  yang  di  dalamnya terdapat  dua  sumber  data  yaitu  sumber data  primer  yaitu  sebuah  data  yang

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
dalam penyajiannya menggunakan kata- kata maupun tindakan, dan sumber data lainnya  berupa  data  sekunder  yaitu berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dengan, Pertama dengan menggunakan metode interview, yang  dilakukan  oleh  berbagai  pihak yang  telah  dipilih  oleh  pihak  peneliti sebagai  informan,  guna  mendapatkan data  yang  berkaitan  dengan  jual  beli barang  yang  mengandung  formalin. Sedang  teknik  yang  digunakan  dalam interview  ini  adalah  interview  bebas. Kedua menggunakan metode dokumentasi,  metode  ini  digunakan untuk  memperoleh  data  dari  dokumen- dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan masyarakat Kecamatan  Palang.  Seperti  deskripsi wilayah, data penduduk, data biografis, perekonomian,
pendidikan, dan sebagaainya.  Ketiga  adalah  metode observasi,  peneliti  menggunakan  cara observasi  non  partisipan  yakni  peneliti terlibat  langsung  dengan  aktivitas orang-orang  yang  sedang  diamati  akan tetapi  tidak  terlibat  dan  hanya  sebagai pengamat independent. (Sugiyono,
2009)

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan metode deskriptif eksploratif  dalam  menganalisis  dari hasil penelitian, Riset deskriptif eksploratif  bertujuan  untuk  menggali secara  luas  tentang  sebab-sebab  atau
hal-hal  yang  mempengaruhi  terjadinya sesuatu.  Sedangkan  Riset  deskriptif developmental adalah modal riset yang diadakan untuk penyempurnaan sepenuhnya sedang  proses  dalam pengolahan  data  sebagai  berikut:  a) Mencatat hasil lapangan, b) Mengumpulkan,  memilah-milih,  dan mengklasifikasikan data dan c. Berfikir, dengan  jalan  supaya  data  tersebut mempunyai  makna  dengan  tahapan sebagai  berikut:  a)  Membaca  dan mempelajari data, b) mempelajari kata- kata  yang  ditandai  dan  diberi  kode selanjutnya  menggunakan  analisis  data induktif untuk dapat lebih mengungkap fakta,  menguraikan  data  secara  penuh, dan menemukan pengaruh untuk melihat  seberapa  besar  hubungannya  .
(Moloeng, 2010)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Umum Keadaan Masyarakat Desa Glodog Kecamatan
Palang Kabupaten tuban.
Desa Glodog adalah salah satu desa yang  terdapat  di  Kecamatan  Palang Kabupaten Tuban  dengan  luas  wilayah 205 ha, dengan jumlah penduduk yang termasuk banyak di
Wilayah Kecamatan  Palang  Kabupaten  Tuban,
secara garis besar terbilang dalam tabel sebagai berikut:

## Tabel 1: Jumlah Penduduk Desa Glodog
No Jenis Kelamin Jumlah Jiwa 01 Laki-Laki 2.551 02 Perempuan 2.499 03 Laki-laki dan Perempuan 5.050

## Sumber : Wawancara yang diolah

## Keadaan Sosial Ekonomi
Desa Glodog merupakan salah satu desa yang  cukup  strategis  untuk  melakukan aktivitas ekonomi. Sebagian masyarakat desa  berprofesi  sebagai  nelayan  atau perikanan  dan  perdagangan.  Hal  ini dapat dilihat sebagaimana table berikut:
Tabel 2: Jenis Mata Pencaharian Penduduk No Jenis Mata pencaharian Jumlah 1 Pertanian 170 2 Peternak 9 3 Perdagangan 294 4 Nelayan atau Perikanan 690 5 PNS 26 6 TNI 4 7 Polri 2 8 Perangkat Desa 11 9 Bidan 1 10 Wiraswasta 589 11 Jasa Lainnya 420 Jumlah 2.216 Sumber : Wawancara yang diolah

## Keadaan Pendidikan
Pendidikan  merupakan  salah  satu point penting.
Sehingga untuk
menjaganya, maka pembangunan dalam
bidang  pendidikan  terus  dilakukan. Begitu  juga  dengan  pembangunan sarana pendidikan yang menunjang dari terlaksananya  pendidikan  di  Desa Glodog sebagai mana berikut:
Tabel 3: Sarana Pendidikan
No . Jenis Pendidikan Jumlah Pendidikan Umum 1. PAUD 1 2. TK 3 3. RA 1 4. MI 1 5. SD 1 6. MTs - 7. MA - 8. Perguruan Tinggi - Pendidikan Khusus 1. TPQ 4 2. Madrasah Diniyah 3 3. Pondok Pesantren - 4. Kursus Komputer - Jumlah 14 Sumber : Wawancara yang diolah
Dari  adanya  sarana-sarana  yang cukup  memadai  di  Desa  Glodog, menjadi  salah  satu  sebab  masyarakat Glodog  mempercayakan  pendidikan awal bagi anak-anaknya di Desa Glodog sendiri.

## Deskripsi Penelitian Proses Produksi dan Jual Beli Barang Berformalin.
Dalam  penelitian  ini  penliti  perlu mengetahui  faktor  apa yang  melatar belakangi  adanya  pemberian  formalin kedalam suatu makanan di Desa Glodog, Palang,  Tuban.  Sebelum  menjelaskan hal  di  atas  perlu  dijelaskan  apa  yang dimaksud  dengan  jual  beli  barang berformalin, jual beli berformalin yakni
jual beli suatu barang yang mana barang yang diperjual belikan tersebut tercampur  dengan  formalin  yang  mana sangat besar sekali manfaatnya dibidang industri  perikanan  akan  tetapi  juga sangat  berbahaya  apabila  terakumulasi kedalam  tubuh. Hampir sebagian penduduk  desa  Glodog  adalah  bermata pencaharian  sebagai  pedagang  dan nelayan  atau  perikanan,  yang  mana sebagian  dari  mereka  pula  adalah

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
pedagang  atau  pemproduksi  ikan  yang mana  ikan  tersebut  tercampur  dengan formalin sebagai bahan pengawet.
Penggunaan formalin dirasa sangatlah  membantu  masyarakat  yang berpendapatan menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, yang mana
dengan menggunakan  bahan  pengawet  dapat mengawetkan ikan yang mereka produksi,  menurut  para  pedagang, mereka sengaja membubuhkan formalin bahan pengawet agar supaya ikan yang telah  kering  tersebut  tidak  cepat ditumbuhi jamur dan lebih awet hingga tiga  hari.(Mas’ud,  2013)  Bagi  penjual penggunaan bahan pengawet ini sangatlah  mendatangkan  keuntungan yang sangat membantu keadaan perekonomian  mereka  serta  sebagai tuntutan  permintaan  oleh  si  pembeli sepaya  ikan  yang  dibeli  tersebut  dapat awet apabila dijual kembali dipasaran.
Sistem Transaksi Jual Beli dan Proses Produksi  Barang  Berformalin  di Desa  Glodog,  Kecamatan  Palang, Kabupaten Tuban.
Pada  dasarnya  pengawetan  telah terjadi dimasyarakat Desa Glodog sejak lama,  akan  tetapi  pengawetan  dengan menggunakan bahan berformalin barulah akhir-akhir  ini dilakukan berdasarkan perkembangan zaman
sekarang,  dan  ini  adalah  salah  satu bentuk  pekerjaan  yang  ditekuni  oleh sebagian  masyarakat  Desa  Glodog, adapun cara pengawetan yang dilakukan  masyarakat  Desa  Glodog bermacam-macam, kadang pengawetan
dengan  menggunakan  sinar  matahari yakni  dengan  dijemur  berjam-jam, adakalanya dengan pencampuran garam dan es balok yang diletakkan diatas ikan yang  dijual  tersebut,  dan  adakalanya dicampurkan  dengan  formalin  sebagai bahan  pengawet.  Penggunaan  formalin ini  banyak  diminati  oleh  masyarakat, karena masyarakat menganggap penggunaan  bahan  pengawet  formalin ini lebih dapat menghemat pengeluaran uang  yang  mana  misalnya  cara pengawetan dengan garam dan es balok dirasa lebih boros dan mahal maka dari itu para pedagang menggunakan bahan pengawet formalin untuk mengawetkan ikan  yang  akan  mereka  produksi.
Meskipun penggunaan
formalin tersebut dilarang oleh Dinas Kesehatan akan tetapi kebanyakan pedagang masih menggunakan bahan pengawet formalin yang  mana  mereka  berpedoman  pada kadar  toleransi  yang  diperbolehkan dalam dunia kesehatan. Untuk mengkaji   permasalahan   penggunaan zat      tambahan      berbahaya  formalin, pendekatan      yang      tepat      untuk digunakan   adalah   pendekatan yuridis normatif.    Jenis    ini    lebih    tepat digunakan    mengingat    dampak    atau akibat  bahaya  yang  cukup  luas  bagi konsumen    pengguna    zat    tambahan berbahaya    seperti    formalin    ini    jika digunakan    pada    makanan  (Gibtiah, 2019).
Transaksi  jual  beli,  mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi:
Penjual dan pembeli,
Keberadaannya  sangatlah  penting sebab  tidak  dapat  dikatakan  akad  jika tidak  ada  penjual  maupun  pembeli begitu  pula  tidak  akan  terjadinya  ijab dan qobul tanpa adanya mereka. Kedua belah  pihak  tersebut  yang  melakukan perjanjian  jual  beli  tersebut  haruslah: Berakal,  berdasar  kehendak  sendiri, tidak melaksankan hal mubadzir (boros), dan  baligh.  sistem  jual  beli  barang berformalin  sudah  terpenuhi  dan  tidak bertentangan  dengan  syara’.  Karena kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang  sudah  dewasa  atau  berumur  20 tahun ke atas.
Barang yang dijadikan obyek transaksi jual beli
Obyek  transaksi  jual  beli  ini haruslah barang-barang yang memenuhi beberapa syarat yaitu: Suci, bermanfaat, barang dapat diserahkan, barang merupakan  kepunyaan  penjual,  dan barang  diketahui  oleh  si  pembeli  baik zat,  bentuk,  kadar  (ukuran),  dan  sifat- sifatnya jelas.
Barang  yang  dijadikan  obyek dalam transaksi jual beli di Desa Glodog, Palang,  Tuban  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  adalah  ikan  yang  dijual belikan  yang  mengandung  formalin yang di dalam hukum Islam dan undang -  undang  perlindungan  konsumen (UUPK)  tidak  sah  diperjual  belikan karena salah satu syarat dari rukun jual beli  tidak  terpenuhi  yaitu  adanya manfaat  yang  mana  lebih  besar madhorotnya  dari  pada  manfaat  yang ditimbulkan  dari  padanya.  Proses produksi ikan yang mengandung
formalin  yakni  berawal  dari  ikan  segar yang baru saja dibeli dari nelayan yang mana  diproses  melalui  beberapa  tahap yaitu: 1) Pengawetan, dengan ikan yang segar  tersebut  direndam  dengan  air garam  dan  dicampur  dengan  bahan pengawet  formalin  sebagai  bahan pengawet  supaya  ikan  tersebut  dapat awet apabila dijual kembali.yang mana biasanya  ikan  tersebut  dapat  awet hingga  tiga  atau  empat  hari,  2) Pengeringan, dengan pengeringan hasil yang  dapat  dituju  yakni  supaya  ikan tersebut  dapat  awet.  Setelah  melalui beberapa tahap ikan tersebut sudah siap diproduksi,  kebanyakan  pembeli  yang datang adalah para penjual pasaran yang akan  menjual  kembali  ikan  tersebut  di pasar.
Hasil dari interview yang dilakukan dengan  beberapa  pedagang  sekaligus orang yang memproduksi barang (ikan) berformalin di Desa Glodog Kecamatan Palang  Kabupaten  Tuban,  rata-rata mereka mengolah dengan memproduksi ikan yang sudah kering. Dengan proses pemberian bahan pengawet 80 - 110 ml per 1 ton ikan yang diawetkan, dengan cara  mencampurkan  bahan  pengawet tersebut saat direndam dengan air garam, lalu  ikan  tersebut  dikeringkan  dengan sinar  matahari  sampai  ikan  tersebut dirasa sudah kering.
Analisis Pelaksanaan Jual Beli Barang  Berformalin  di  Desa  Glodog Kecamatan Palang Kabupaten
Tuban.
Analisis aqid (penjual dan pembeli)

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Proses produksi dan sistem jual beli barang  berformalin  di  Desa  glodog kebanyakan dilakukan oleh para nelayan  yang  mana  menggunakan formalin    supaya  ikan  tersebut  dapat awet dan tidak mudah ditumbuhi jamur, tetapi juga terkadang ada selain mereka seperti  para  pemproduksi  ikan  yang mana  membeli  ikan  dari  nelayan  yang akan  diproses  ulang  sebagai  barang dengan  bentuk  yang  berbeda.  Kegiatan ini dilakukan mereka untuk mencukupi segala  kebutuhan  sehari-hari  mereka, merujuk pada syarat perjanjian jual beli para  pedagang  yang mayoritas  nelayan mayoritas dewasa dan serta proses akad jual  beli  untuk  pemenuhan  kebutuhan maka  mereka  telah  memenuhi  syarat dalam akad jual-beli.
Analisis barang obyek transaksi jual- beli
Transaksi jual beli barang berformalin yang dilakukan oleh
masyarakat  Desa  Glodog  rata-rata adalah  ikan,  karena  dilihat  dari  letak geografis  Desa  Glodog  sendiri  terletak di  daerah  lautan  sehingga  mata pencaharian penduduk
setempat kebanyakan sebagai nelayan dan pemproduksi  ikan,  merujuk  penjualan barang  yang  mengandung  formalism aka  jika  berdasakan  pada  syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam obyek akad, maka  tidak  bisa  melakukan  akad  atas suatu  barang  yang  terdapat jalalah (sesuatu  yang  tidak  diketahui  /  samar) didalamnya  karena  hal  itu  dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain / perselisihan.

## Sighot akad
Shighot  akad  adalah  unsur  yang paling utama dari jual beli, shighot akad sendiri  mempunyai  beberapa  syarat diantaranya: (Yazid, 2009)
a. Qobul sesuai dengan ijab, maksudnya  kesepakatannya  harga harus sesuai dengan antara aqidain.
b. Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majlis,  artinya  kedua  belah  pihak hadir  dan  mebicarakan  topik  yang sama, apabila ijab dan qobul belum selesai dan salah satu meninggalkan majlis, maka dianggap tidak sah

## Ada nilai tukar pengganti barang
Perdagangan dalam kaitannya dengan  nilai  tukar  pengganti  barang pada  dasarnya  Islam  memberikan kebebasan  dan  menyerahkan  persoalan itu kepada pelaku ekonomi (penjual dan pembeli).  Dengan  demikian  ketentuan ini  akan  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan asalkan dalam ketentuannya tidak  adanya  saling  merugikan  dan penipuan  antara  kedua  belah  pihak, dalam  artian  dilakukan  sebagaimana kesepakatan.  Hal  ini  sesuai  dengan firman  Allah  di  dalam  surat  An-Nisa’ ayat 29 (Kemenag RI, 2021):
َ  ُُّّ  ُُّّ  ا    ا   َ  ُُّّ اُُّّ   ااُُّّيُكُُُُُُُُُّّّّّّّّّْنَ آاُُُُُُُُُّّّّّّّّّاَُُُّّّياأ  ايَ ُ    ُ ُُُُُُُُُّّّّّّّّ آاُُُُُُُُّّّّّّّّب نُبِ  م كا  ُّياُّب  م كانَا   اأ ناأ   ْ ا ا  لَ  م ك  ُ   نَِاٍاُّت  اا  نَا آاُُُُُّّّّتِ ان  كات م كُب انآا  اََْ ْنُ  لَ  م كاُُُُُُُُّّّّّّّّس ف ُّناأ َ    ُّت قاُّت آنمي ُحا
.
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan  jalan  perniagaan  yang  Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
Nilai  tukar  pengganti  barang  yang dipakai dalam transaksi tersebut adalah uang  atau  harta  yang  sepadan  dengan barang  yang  dijual,  mengenai  nilai tukarnya  tidak  ada  masalah  yang mengganjal  para  penjual  dan  pembeli selagi mereka berdua sepakat.
Analisis  Hukum  Islam  Dan  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen (UUPK)  Terhadap  Jual  Beli  Barang Berformalin
Analisis  hukum  Islam  terhadap  jual beli barang berformalin
Hukum  Islam  sangat  berhubungan dengan  hukum  yang  ada  di  Indonesia karena  sama-sama  melarang  jual  beli makanan  berformalin.  Akan  tetapi Hukum  Islam  mengatur  lebih  luas, bahwa  tujuan  hidup  manusia  yaitu mengabdi  kepada  Allah  SWT.  Hukum Islam  dalam  masyarakat  berfungsi mengatur  berbagai  hubungan  manusia di  atas  muka  bumi  agar  tidak  berbuat kerusakan  dan  zalim  dengan  cara penggunaan zat berbahaya pada makanan (Rochman et al, 2018).
Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai  pemberian  keluangan  dan keleluasaan  kepada  hamba-hambanya, karena  semua  manusia  secara  pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang,
pangan  dan  papan.  Kebutuhan  seperti ini  tak  pernah  putus  selama  manusia masih  hidup,  karena  manusia  dituntut berhubungan  satu  sama  lain.  (AR. Ghazaly, 2012)
Sebagai  hamba  Allah  SWT  yang beriman  kita  tak  ingin  melakukan transaksi  jual  beli  yang  melanggar hukum  syara’  sehingga  transaksi  jual beli  tersebut  mempunyai  nilai  ibadah, yakni  jual  beli  yang  sesuai  dengan perjanjian  atau  yang  telah  dibenarkan dan disepakati oleh syara’.  Penggunaan bahan formalin sebagai bahan pengawet yang dicampurkan pada ikan juga dapat dijadikan  salah  satu  faktor  pendorong bagi  masyarakat  dan  bermanfaat  di dunia industri perikanan dalam perekonomian yang mana dalam
tatalaksana  atau  penerapannya  sesuai dengan kadar toleransi penggunaannya, sehingga dalam tatalaksana dapat sesuai dengan  hukum  Islam.  Sehubungan dengan  rukun  dan  syarat  pelaksanaan jual beli, pelaksaan jual beli dan proses produksi ikan di Desa Glodog juga telah dilakukan  dengan  baik  karena  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan hukum  Islam.  Namun  selama  ini pelaksanaan  jual  beli  ikan  di  Desa Glodog belum semuanya berjalan lancar, dalam artian tercapai sesuai target yang diinginkan.
Bagi  mereka  yang  berpenghasilan menengah keatas memungkinkan adanya transaksi produksi dengan jalan menjual  ikan  tanpa  bahan  kimia formalin  akan  tetapi  menggunakan  es balok  dan  lain  sebagainya,  namun berbalik  jika  dipandang  bagi  mereka

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
yang
berpenghasilan menengah kebawah  yang  memungkinkan  adanya transaksi produksi dengan menggunakan  formalin  karena  mereka beranggapan bahwa lebih ringan biayanya  dari  pada  menggunakan  es balok  dan  sebagainya.  Dengan  alasan ini, mereka (pengguna formalin)
terpaksa  harus  menggunakan  bahan formalin  sebagai  bahan  pengawet  pada ikan  yang  dirasa  sangatlah  membantu masyarakat yang
berpenghasilan menengah  kebawah  dalam  memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka meskipun mereka mengetahui akibat dari penggunaan  barang  berformalin  sangat membahayakan  jiwa.  Sebagai  suatu aspek  primer  dalam  hidup  manusia sehingga  pangan  pun  tak  lepas  dari kejahatan pihak yang ingin mendapatkan  keuntungan  lebih.  Salah satunya adalah menggunakan  zat pengawet  yang  dilarang  Formalin sebagai  bahan  tambahan  pangan.  Tahu merupakan  merupakan  salah  satu produk pangan yang biasanya dicampurkan  zat  pengawet  Formalin sebagai bahan tambahan pangan. Tentunya  penggunaan  zat  pengawet tersebut  dilarang,  dalam  peraturan perundangan-undangan
terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Terdapat sanksi pidana berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan apabila kedapatan dan terbukti menggunakan  bahan  tambahan  pangan
yang dilarang (Nim DH, 2020)
Penyalahgunaan  formalin  tentunya akan mendatangkan kemadharatan,
antara lain adalah bahayanya pada tubuh manusia  yang  dapat      membawa  pada kematian. Dalam hukum Islam kemadharatan  wajib  dihindari  dan ditinggalkan, terlebih menyangkut dengan  nyawa  manusia.  Hal  ini  sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:
لآصلمَ ب ج ى   مدق  دسآفلمَ ء د “menolak  atau  menghindari  atau meninggalkan kemadharatan lebih diutamakan  dari  pada  mengambil kemaslahatan” (Ubbady, 1388 H) Menggunakan formalin pada makanan  mengandung  maslahah,yakni makanan  tersebut  dapat  awet,  pelaku usahanya pun mendapat laba, dan lebih ringan biayanya. Akan tetapi kemadharatan  tersebut  sangat  bahaya dan  bahayanya  mengancam  semua orang  yang  mengkonsumsi,  maka tentunya  meninggalkan  kemadharatan tersebut lebih utama dilakukan. Meskipun  formalin  adalah  barang berbahaya  akan  tetapi  formalin  juga mempunyai  kadar  toleransi  yang  telah ditetapkan,  sehubungan  dengan  kadar toleransi  yang  telah  ditetapkan,  subjek yang penulis teliti, mereka para penjual yang  menggunakan  bahan  formalin yang dicampurkan pada makanan yang mereka  jual  sesuai  dengan  kadar toleransi formalin, dan tidak menyalahi kadar  toleransi  yang  telah  ditetapkan. Dalam  hukum  Islam  terdapat  satu kaidah fiqih yang berbunyi:
ى    يندنَ لدي تىح ةحبِلإَ ءآيشلأَ فى  صلأَ
يمٍحتنَ
“Hukum  asal  segala  sesuatu  adalah boleh  sampai  adanya  dalil  (petunjuk, argumentasi) yang menunjukkan adanya  keharaman  melakukan  sesuatu tersebut” (Abdullah bin Said, 1388 H)
Jika  kita  Bahasa  tentang  formalin, sebenarnya  bahan  ini  boleh  digunakan, namun  bahan  ini  akan  menjadi  haram digunakan  apabila  adanya  dalil  atau petunjuk atau adanya argumentasi yang membuat  formalin  haram  digunakan, akan  tetapi  dalam  kasus  formalin  ini bahaya  yang  ditimbulkan  bersifat spesifik  yaitu  tidak  muncul  secara otomatis  dari  formalin  itu  sendiri melainkan  baru  akan  berbahaya  jika sampai  melampaui  kadar  toleransinya. Jadi,  timbulnya  bahaya  adalah  jika mencapai  kadar  tertentu,  sebaliknya kalau  kadar  itu  belum  tercapai  maka bahaya itupun belum muncul. Bolehnya menggunakan  formalin  adalah  selama digunakan  sesuai  dengan  fungsi  dan kadar toleransinya dan dikatakan haram apabila bahan tersebut disalahfungsikan. Dalam Bahtsul masa’il santri kelas XVI
FMP3 penggunaan bahan kimia diperbolehkan dicampurkan pada makanan, namun sebatas zat kimia yang ada pada makanan tidak membahayakan pada  tubuh  (baik  diwaktu  seketika  / diduga  kuat  akan  terjadi  waktu setelahnya) dengan tingkat
membahayakan la tuhmalu adatan yang
artinya  bahaya  yang  tidak  mampu ditanggung  manusia  normal  (Bahtsul masa’il Ponpes Al-Amin, 2013). Dalam kitab Hasyiah  al-Bujairomiy  Ala  al-
Khotib
setiap perkara yang membahayakan  badan  dan  akal  itu
diharamkan  diantaranya  seperti  yang telah diketahui tentang rokok yang telah dinukil  dari  ahli-ahli  yang  telah dipercaya  ( tsiqoh )  bahwa  rokok  itu menyebabkan  adanya  kebutaan  dan sesak  nafas,  adapun  yang  dimaksud dengan  bahaya  tersebut  yaitu  bahaya yang  tidak  dapat  ditanggung  manusia normal  bukan  mutlak  bahaya.    Seperti pendapat imam al-adzroi:
ي   يكنَ ينبنَ  ٍضنَ دٍَلمَ :ي  ذء َ لآق مت يٍب ش  ٍضنَ ق ط    َدآ
“Tiap  perkara  yang  membahayakan badan. Imam al-Adzro’I berkata: adapun  yang  dimaksud  dengan dhoror (bahaya)  yang  jelas  (pasti)  adalah bahaya  yang  tidak  dapat  ditanggung manusia  normal  bukan  mutlak  bahaya (Imam  syaubari)”  (Abdullah  bin  Said, 1388 H)
Dalam kitab asna al matholib menyatakan:
هحٍش  ا   بٍِنَ  ببِ  فى  ىكبسنَ  لآق هيف حصي لم هنلأ ينطنَ   َ مٍي  جآا م ن مٍحيف هتٍثكب ٍضي نأ    ثيدح “As-Subki  berkata  dalam  bab  Riba dalam  syarahnya  kitab minhaj ,  tidak diharamkan  memakan  tanah  karena tidak ada hadist shohih yang menyatakannya, kecuali berbahaya sebab banyaknya maka haram”
Dari  pendapat  di  atas  juga  dapat disamakan  dengan  formalin,  tidak haram  memakan  tanah  kecuali  karena banyaknya  memakan  tanah  tersebut membuatnya  menjadi  haram  karna

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
berbahaya, begitu juga formalin, penggunaan  formalin  diperbolehkan dengan  catatan  sesuai  dengan  kadar toleransinya,  baru  akan  berbahaya jikalau  melebihi  dari  batas  ambang toleransinya. (Al-Anshariy, 926 H)
Analisis Undang - Undang Perlindungan  Konsumen  (UUPK) terhadap jual beli barang berformalin.
Formalin  adalah  bahan  pengawet berbahaya,  yang  dilarang  digunakan untuk mengawetkan makanan, formalin yang diambil dari nama dagang larutan Formaldehid dalam  air  dengan  kadar 10 % hingga 40%. Sebenarnya formalin digunakan  sebagai  pembersih  lantai, gudang,  pakaian,  dan  juga  sebagai Getmisida dan Fungsida pada tanaman dan sayuran (Tian, 2009) Formalin merupakan larutan komersial  dengan  konsentrasi  10-40% dari  formaldehid,  bahan  ini  biasanya digunakan sebagai Antiseptic, Germisida,  dan  Pengawet.  Formalin mempunyai banyak nama kimia diantaranya adalah: Formal , Paraforin, Morbicid,  Methanal,  Formalith ,  dan lain-lain,  formalin  bisa  ditemukan dalam  bentuk  yang  sudah  diencerkan, dengan  kandungan  formaldehid  10-40  % (Miftah farid, 2013).
Larangan jual beli barang berformalin  ini  berdasarkan  Undang- Undang  positif  Indonesia,  Undang- Undang R.I Nomor 8 Tahun 1999 pasal 8  tentang  perlindungan  konsumen  dan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1996 tentang  pangan  (UUPK  Citra  Umbara,
2012)    untuk  lebih  jelasnya  Undang- undang  dalam  bentuf  pdf  bisa  di akses pada link berikut:
https://bit.ly/UUPK_8_th1999
Meskipun ketentuan undang- undang  positif  indonesia  tidak  diatur dalam  hukum  Islam  tetapi  antara keduanya saling mengisi dan melengkapi,  itu  artinya  antara  undang- undang positif dan hukum Islam seiring dan sejalan khususnya yang melakukan perbuatan  yang  demikian  ini  adalah orang-orang Islam yang juga tunduk di dalam hukum positif Indonesia sebagai warga yang taat hukum, sehingga secara tidak  langsung  hukum  Islam  melalui hukum positif Indonesia juga mencermati  dan  menanggapi  kasus semacam  itu  karena  jual  beli  barang- barang berformalin terjadi di Indonesia yang  notabene  penduduknya  adalah mayoritas  beragama  Islam.  Perjanjian atau  perikatan  adalah  suatu  hubungan hukum  mengenai  harta  kekayaan  harta benda  antara  dua  orang  yang  memberi hak  pada  yang  satu  untuk  menuntut barang  sesuatu  dari  yang  lainnya, sedangkan  orang  yang  lainnya  ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.
Sekedar perbandingan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri  pada  Pasal  1320  dinyatakan mengenai syarat-syarat sah suatu perjanjian  antara  lain  (Subekti  dan
Tjitrosudibio, 2004):
1. Sepakat mereka yang mengikat diri.
2. Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.
Artinya  dalam  kasus  jual  beli barang-barang  berformalin  menurut pasal  1320  KUHPerdata  adalah  batal demi  hukum  (tidak  sah),  karena perbuatan tersebut bertentangan dengan point  yang  nomor  4  yakni  suatu  sebab yang  halal.  Dalam  hal  ini,  barang- barang berformalin adalah sebab keharaman. Perubahan status hukum ini dikarenakan  bahwa  status  hukum barang  tersebut  adalah  barang  yang dapat membahayakan
kesehatan
(menurut Undang-Undang) secara otomatis  akan  berubah  menjadi  yang diharamkan.  Dalam  hal  transaksinya, berarti orang yang melakukan transaksi jual  beli  barang-barang  berformalin dianggap  melakukan  perbuatan  dan dihukumi  melakukan  perbuatan  yang dilarang. Sabda Rosulullah:
ا مّ س  هي   الله ى ص بى نَ نَ عفَ  ابَ ة آف هديب  جٍنَ  م  لآق ؟ بي َ بسكنَ يَ  ئس
م آلحَ هححص    زبنَ : هَ  (   بر  عيب ( “Dari rifaah bin Rafi r.a (katanya):
Sesungguhnya  nabi  Muhammad  SAW pernah  ditanyai,  manakah  usaha  yang paling  baik?  Beliau  menjawab:  ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.” (HR.  Al  Bazar  dan  dinilai  shohih  oleh Al  Hakim.)  (Muhammad  bin  Ismail: 1995)
Mabrur di atas diartikan dengan فيف تن ٍَجآفنَ ينمينَ ا  ص خ آ   ه ةع شنَ ة  آعلمَ   شعنَ ا “ Mabrur berarti suatu perkara (jual beli)  yang  murni  yang  tidak  disertai
dengan  sumpah  atau  dakwaan  karena membersihkan  jual  belinya  dengan perkara muamalah yang lain “
Hadist  nabi  diatas  menerangkan bahwa  usaha  jual  beli  barang-barang berformalin  antara  kedua  belah  pihak berarti dianggap sebagai perbuatan yang dilarang.  Masuk  dalam  ketentuan  nash dan  hadist  karena  merupakan  jual  beli yang  tidak  bersih,  akibat  dari  barang yang  diperjual  belikan  termasuk  dalam kategori  status  barang  yang  berbahaya jika  terkonsumsi,  dengan  demikian perbuatan  tersebut  jual  beli  barang- barang berformalin bertentangan dengan  hadist  nabi  sehingga  perbuatan tersebut  tidak  diperbolehkan.  Dari pengertian  di  atas  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  jual  beli  barang- barang  yang  mengandung  formalin menurut  Undang-Undang    tentang perlindungan  konsumen  adalah  tidak sah,  karena  kerugian  yang  ditimbulkan dari jual beli barang-barang berformalin lebih  banyak  dari  pada  kebaikan  dan manfaat bagi konsumen.
Pelaku  ekonomi  dalam  suatu perekonomian  terdiri  dari  konsumen dan produsen. Peran sebagai konsumen adalah rumah tangga, sedangkan pemerintah  dan  perusahaan  berperan sebagai  produsen,  konsumen,  dan sekaligus  sebagai  pengatur  kegiatan perekonomian.
Posisi
konsumen merupakan  posisi  yang  sangat  rentan dan  kadang  diabaikan  oleh  produsen. Oleh  karena  itu,  pemerintah  menjamin kepastian  Fondasi  Aturan  Pengamanan pemakai  pada  dasarnya,  ada  dua  alat aturan  pokok  sebagai  dasar  aturan

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
pengamanan  pemakai  di  Indonesia, adalah (Sihite, 2020):
1. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai asalsemua sumber aturan di Indonesia,  menjelaskan  pendirian nasional  bermaksud  agar  mencapai masyarakat benar dan sejahtera.
2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 mengenai Pengamanan Konsumen  (UUPK).  terbentuknya Undang-undang  ini  menyampaikan tentang Pangan yaitu dengan menetapkan  standarisasi  khususnya terhadap pangan yang akan diperdagangkan keinginan bagi rakyat Indonesia, untuk mendapatkan pengamanan terhadap kerugian  yang  dirasakan  terhadap jual beli suatu benda dan pelayanan. UUPK menggaransi adanya ketegasan aturan terhadap pemakai. 3. Undang–Undang  Nomor  18  Tahun
2012 dalam Bab 6 butir 1 dijabarkan tentang pangan yaitu dengan menetapkan  standarisasi  khususnya terhadap pangan yang akan diperdagangkan. Peranan  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan (BPOM) dalam
Pengawasan  Bahan  Makanan  yang Diawetkan  dengan  Bahan  Kimia Berbahaya
Tugas  BPOM  dalam  menjalankan tugas  pemerintahannya  sangat  penting karena  bahan  makanan  yang  dijual dalam  masyarakat  sering  diawetkan dengan bahan formalin, pengawet yang termasuk dalam daftar tambahan kimia yang  dilarang  dalam  pangan  (Cahyadi,
2009). Peran  BPOM  dalam  hal melakukan  pengawasan  adalah  sebagai upaya  antisipasi  terhadap  peredaran makanan  yang  tidak  patut  dikonsumsi oleh  masyarakat.  Untuk  menjamin keamanan pangan yang diperdagangkan, BPOM  mewajibkan  semua  produk pangan  olahan  industri  untuk  dinilai terlebih  dahulu  keamanan  pangan tersebut dan diberikan nomor pendaftaran  sebelum  diedarkan.  Untuk meningkatkan  keamanan  pangan  di Indonesia,  BPOM  Menyusun  standar dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan persyaratan  keamanan  pangan  setelah menganalisis  risiko  bahaya  parameter. Upaya  yang  dilakukan  BPOM  selain meningkatkan keamanan pangan adalah menghimbau  produsen  dan  konsumen akan  kesadaran  mereka  dengan  cara menyelenggarakan  penyuluhan  atau kampanye  keamanan  pangan  untuk menyadari bahwa ini merupakan tanggung jawab dari semua pihak, mulai dari pihak produsen, pemerintah hingga konsumen. Selain itu, BPOM melakukan  evaluasi  atas  mutu  dan keamanannya  serta  melakukan  strategi dengan  cara  meningkatkan  kompetensi dan memperkuat
infrastruktur pengawasan  dengan  terus  mengikuti perkembangan  teknologi  dan  tren perdagangan  sehingga  mendapat  cara pengamanan  yang  lebih  efektif,  efisien dan berkelanjutan (Wilbert et al, 2020).
Untuk  dapat  menjamin  suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka Pemerintah menuangkan  Perlindungan  Konsumen dalam  suatu  produk  hukum.  Hal  ini
penting  karena  hanya  hukum  yang memiliki  kekuatan  untuk  memaksa pelaku  usaha  untuk  menaatinya,  dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Mengingat dampak penting yang dapat ditimbulkan  akibat  tindakan  pelaku usaha  yang  sewenang-wenang  dan hanya  mengutamakan  keuntungan  dari bisnisnya  sendiri,  maka  pemerintah memiliki  kewajiban  untuk  melindungi konsumen  yang  posisinya  memang lemah,  di  samping  ketentuan  hukum yang melindungi
kepentingan konsumen  belum  memadai  (Fernanda,
2018)

## KESIMPULAN
Tinjauan hukum Islam dan undang- undang perlindungan
konsumen
terhadap jual beli barang-barang
berformalin yang dilaksanakan di Desa Glodog Palang Tuban dalam penelitian dapat  disimpulkan  sebagai  berikut: Pertama, bahwa mengenai pelaksanaan proses  produksi  dan  jual  beli  barang berformalin  yang  dilaksanakan  oleh masyarakat desa Glodog dapat digambarkan  sebagai  suatu  tatanan transaksi yang berkembang
dimasyarakat    desa  Glodog  yang berawal  dari  adanya  pencampuran bahan pengawet formalin kedalam ikan yang  mereka  akan  jual  dengan  alasan supaya  ikan  yang  akan  dijual  tersebut dapat awet dan tidak mudah ditumbuhi jamur.  Penggunaan  bahan  pengawet formalin ini dilakukan oleh masyarakat
desa  Glodog  agar  menghemat  biaya produksi mereka, walaupun penggunaan formalin dapat menimbulkan  dampak  negative  bagi tubuh namun masyarakat masih menggunakan  bahan  kimia  tersebut dengan alasan penggunaan bahan kimia formalin  tersebut  tidak  melampaui kadar toleransi dan batas ambang yang ditentukan penggunaannya. Kedua, dalam pandangan hukum Islam jual beli barang  yang  mengandung  formalin yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat Desa  Glodog  adalah  diperbolehkan dengan catatan zat kimia yang dicampurkan  pada  makanan  tersebut tidak melampaui batas ambang penggunaannya dan harus sesuai
dengan  kadar  toleransi  yang  boleh ditolerir  oleh  tubuh  (0.2  mg),  karna dalam  kasus  formalin  bahaya  yang ditimbulkan bersifat spesifik yakni tidak muncul  secara  otomatis  dari  formalin tersebut melainkan baru akan berbahaya jika sampai kadar tertentu (6 gram) jadi timbulnya bahaya adalah jika mencapai kadar  tertentu,  sebaliknya  kalau  kadar itu belum tercapai bahaya itupun belum muncul.  Sedangkan  dalam  undang- undang perlindungan konsumen (UUPK)  jual  beli  barang  berformalin menurut  undang-undang  No.  8  Tahun 1999  tentang  perlindungan  konsumen adalah  tidak  sah  karena  kerugian  yang ditimbulkan  dari  jual  beli  barang berformalin  lebih  banyak  dari  pada kebaikan dan manfaatnya bagi konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi, Y. (2009). Fiqih Muamalah . Yogyakarta: Logung Pustaka.
Al Anshariy, I. Z. (926 H ). Asna al Matholib Jus I. Jakarta: Dar al kutub al Islami .
Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
As Shunaniy, M. (1995). Subulus Salam , Surabaya: Al Ikhlas.
Bahtsul Masa’il. (2013). XVI FMP3 . Kediri: PonPes Al-Amin.
Budianto,  Agus.  (2011)  Formalin  Dalam  Kajian  Undang-Undang  Kesehatan; Undang-Undang  Pangan  Dan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen Formalin In Health, Food And Consumer Protection Laws Studies. Jurnal Legislasi Indonesia, 8 (1), 151-172. https://doi.org/10.54629/jli.v8i1.353 Cahyadi,  W.  (2009). Analisis  dan  Aspek  Kesehatan:  Bahan  Tambahan  Pangan .
Jakarta: Bumi Aksara.
Kementerian Agama RI. (2021). Terjemahan aljumanatul ali Al-Qur’an . Bandung: Penerbit JART.
Ghazaly, A.R. M.A DKK. (2012). Fiqh Muamalat . Jakarta: Kencana.
Gibtiah.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Atas  Penggunaan Bahan  Formalin  Pada  Makanan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam .  Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat, 19 (1), 49-62.
https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.2721
Hayati,  Suci  (2019).  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Jual  Beli  Barang  Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Adzkia: : Jurnal Hukum dan Ekonomi
Syariah, 7 (2), 259-278. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v7i2.1784.
Irwandi, I., & Setiawan, H. (2022). Praktek Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label Halal Menurut Hukum Islam. AL-ILMU , 7 (1), 132-155. https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AIJKIS/article/view/353
Moleong,  L.  J.  (2010). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Nainggolan, A. (2012). Studi Eksploratif Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan  Tanggung  Jawab  Pelaku  USAha  Atas  Penggunaan  Bahan  Kimia Formalin pada Makanan di Jakarta. Jurnal Ilmiah Widya , 218755.
NIM,  D.  H.  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Usaha  Yang  Menggunakan Formalin Sebagai Pengawet Dalam Produk Tahu Di Pontianak Berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Jurnal Fatwa  Hukum ,  3(3).  https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view
/40930
Rasyid, S. (2018). Fiqih Islam . Bandung: Sinar Baru Algensindo.
Rochman, A., Iskandar, M. R., & Febriadi, S. R. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap  Jual  Beli  Makanan  Berformalin  di  Pasar  Cihaurgeulis  Kota Bandung Dikaitkan dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Bandung.
http://103.78.195.33/handle/123456789/16265
Salahudin,  A.,  Hamdan,  M.  N.,  &  Ramli,  M.  A.  (2015).  Penggunaan  teknologi pengesanan  halal  terhadap  produk  makanan:  Kajian  menurut  perspektif
hukum Islam. In Proceeding of the 2nd International Convention on Islamic Management (p. 1).
Sihite,  Bernald.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Atas  Produk Mie  Basah  Yang  Mengandung  Formalin. Jurnal  Hukum  Adigama, 3  (1), 1071-1090. http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v3i1.8941
Subekti  S.  H,  Tjitrosudibio  R.  (2009) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata , Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D . Bandung: Alfabeta. Tian. (2009). Perencanaan Usaha Mie Basah . Bandung: Penerbit Angkasa.
Ubbady,    A.  S.  M.  (1388  H). Idhoh  al  Qowaid  al Fiqhiyah Surabaya:  Maktabah Hidayah.
_______. (2012). Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen ,  Bandung:  Citra Umbara.
Wilbert, Krisdayanti Wau, & Venessa Chelsia. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak  Pidana  Perdagangan  Mie  Kuning  Basah  dengan  Menggunakan Bahan  Formalin  (Putusan  Nomor  2796/Pid.Sus/2018/PN  Mdn). Jurnal Mercatoria 13 (1), 62-74. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3645