## SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA
M. Faried Dzikrullah Lembaga Advokasi dan Layanan Publik (LALP) Email : dfariddzikrullah@gmail.com

## Abstrak
Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai salah satu lembaga peradilan yang saat  ini  sedang  mengembangkan  implementasi  keterbukaan  informasi  publik, meski  pada  awal  implementasinya  sempat  menghadapi  kendala  seiring  dengan keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten,  disamping  karena banyaknya peraturan yang harus diterapkan dalam keterbukaan informasi publik. Karenanya  perlu  kiranya  masing-masing  peraturan  tersebut  dapat  diselaraskan dalam  implementasinya  di  melalui  sinkronisasi  implementasi  peraturan perundang-undangan tersebut.
Kata kunci: implementasi, sistem informasi, administrasi perkara

## Abstract
The Religious Courts of Malang Regency as one of the judiciary institutions that is  currently  developing  the  implementation  of  openness  of  public  information, although  at  the  beginning  of  its  implementation  had  faced  obstacles  in  line  with the  limitations  of  competent  human  resources,  as  well  as  the  number  of regulations  to  be  applied  in  public  information  disclosure.  Therefore  it  is important  that  each  of  these  regulations  can  be  adjusted  in  its  implementation through the synchronization of the implementation of the laws and regulations.
Keywords: implementation, information system, administration of things

## PENDAHULUAN
Memasuki  era  globalisasi  seperti  saat  ini  maka  dunia  teknologi  dan informasi  telah  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat  dan  selalu menghadirkan  banyak  kemudahan  bagi  para  penggunanya.  Dengan  adanya perkembangan  teknologi  dan  informasi  maka  arus  informasi  semakin  cepat, sehingga  segala  kebutuhan  informasi  dapat  dengan  mudah  kita  dapatkan  hanya dalam hitungan detik. Hal ini menjadikan teknologi dan informasi bukan menjadi hal  yang  tabu  di  masyarakat,  justru  menjadi  kunci  utama  dalam  menjalankan aktifitas  sehari-hari  baik  di  bidang  perekonomian  dan  bisnis,  kesehatan, pariwisata,  transportasi  bahkan  peradilan.  Oleh  karena  itu,  upaya  untuk mengimbangi  pesatnya  perkembangan  teknologi  dan  informasi  harus  dilakukan, maka  sejalan  dengan  hal  tersebut  kita  dituntut  untuk  mengikuti  perkembangan yang ada, tidak terkecuali lembaga pemerintahan.
Pemerintah  sebagai  penyedia  utama  layanan  publik,  dituntut  untuk mengikuti  perkembangan  teknologi  dan  informasi  agar  pelayanan  publik  yang diberikan  lebih  sederhana,  efektif,  efisien,  dan up  to  date .  Selain  itu,  mobilitas masyarakat  yang  semakin  tinggi  menuntut  pemerintah  untuk  menyediakan pelayanan  yang  mudah,  murah,  cepat,  efektif  dan  efisien.  Dalam  mewujudkan tuntutan  tersebut,  maka  inovasi  pelayanan  publik  yang  mengedepankan percepatan dan kemudahan pelayanan mutlak diterapkan oleh pemerintah dengan memanfaatkan berbagai kecanggihan teknologi dan informasi saat ini.
Indonesia  adalah  Negara  hukum 1 ,  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  1 Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, munculnya negara konstitusional  pada dasarnya  merupakan suatu  proses  sejarah. Suatu  proses  sejarah perjuangan bangsa  Indonesia menuju negara konstitusional 2 yang  demokrasi 3 .  Dengan  demikian  maka  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  harus  berlandaskan  dan berdasarkan atas hukum.
Negara  hukum  merupakan  suatu  negara  yang  dalam  wilayahnya  terdapat alat-alat  perlengkapan  negara,  khususnya  alat-alat  perlengkapan  dari  pemerintah dalam  tindakannya  terhadap  para  warga  negara  dan  dalam  hubungannya  tidak boleh  bertindak  sewenang-wenang,  melainkan  harus  memperhatikan  peraturan- peraturan  hukum  yang  berlaku,  dan  semua  orang  dalam  hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 4

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  peneliti  lakukan  ini  adalah  penelitian  yuridis sosiologis  atau  peneliian  non  doktrinal  dengan  menggunakan  pendekatan sosiologis  dan  yuridis.  Dalam  penelitian  ini  sumber  data  yang  digunakan  adalah sumer data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  menggunakan  deskriptif analitis.

## PEMBAHASAN
Salah satu  bidang yang mendapatkan jaminan hukum  di  Indonesia adalah hak  masyarakat  dalam  memperoleh  informasi  publik,  UUD  1945  menjamin adanya  hak  atas  informasi  sebagai  salah  satu  hak  asasi  manusia,  sebagaimana dalam  Pasal  28F  UUD  1945      disebutkan  “setiap  orang  berhak  untuk
1 Sudargo  Gautama, Pengertian  Tentang  Negara  Hukum ,  Alumni,  Bandung,  1973,  hal. 13.
2 CF. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern : Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk- Bentuk Konstitusi Dunia, Nusa Media, Bandung, 2008, hal. 1.
3 Soehino, Hukum  Tata  Negara  Perkembangan  Sistem  Demokrasi  Di  Indonesia, BPFE, Yogyakarta, 2010, hal. 1.
4 Wikipedia, Negara  Hukum, http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum,  diakses  pada tanggal 9 September 2017, pukul 08.00 WIB.
berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan   pribadi  dan lingkungan  sosialnya  serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki, menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Jaminan  mendapatkan  informasi  juga  tertuang  dalam  ketentuan  Pasal  19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ( Universal Declaration of Human Rights ) Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dimana  disebut  bahwa  “Setiap  orang  berhak  untuk mengeluarkan  pendapat  danekspresinya;  hak  ini  mencakup  kebebasan  untuk memiliki  pendapat  tanpa  adanya  campur  tangan,  dan  juga  hak  untuk  mencari, menerima,  dan  menyebarkan  informasi  dan  ide  melalui  media  apapun,  dan  tak boleh dihalangi”.
Penjaminan  hak  atas  informasi  sebagai  salah  satu  hak  asasi  manusia  juga ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai hasil ratifikasi dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Keterbukaan  informasi  publik  merupakan  sarana  dalam  mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lain serta segala  sesuatu  yang  berakibat  pada  kepentingan  publik.  Selain  itu,  keterbukaan informasi  publik  ini  merupakan  ciri  khas  negara  demokrasi  yang  menjunjung tinggi  kedaulatan  rakyat  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  baik. 5 Dan  Indonesia  merupakan  Negara  demokrasi  tentu  harus  pula  mengedepankan transparansi kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Partisipasi  publik  dalam  proses  politik  adalah  keharusan  yang  mutlak dipenuhi  dalam  sebuah  pemerintahan  yang  demokratis.  Partisipasi  ini  bisa mengambil bentuk pemberian dukungan atau penolakan terhadap  kebijakan yang diambil  oleh  badan  publik  penyelenggara  negara  ataupun  evaluasi  terhadap kebijakan  tersebut.  Untuk  itu  publik  atau  warga  negara  memerlukan  sejumlah informasi  yang yang berkaitan dengan proses dan substansi  kebijakan itu. Tanpa pengetahuan yang memadai, partisipasi publik tidak lebih hanya sebuah seremoni politik yang dilakukan secara reguler. Agar partisipasi publik itu lebih bermakna, maka penyediaan informasi bagi publik harus mencakup agenda politik yang akan dijalankan  pemerintah,  berbagai  kebijakan  dan  keputusan  yang  telah  dibikin  dan dilaksanakan, dan informasi tentang berbagai alternatif kebijakan–baik kebijakan yang dipilih maupun tidak dipilih.
Pemerintahan  yang  terbuka  berisi  badan-badan  publik  yang  terbuka kepada  masyarakat  dalam  rangka  pelayanan.  Dengan  membuka  akses  publik terhadap informasi diharapkan semua badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab  dan  berorientasi  pada  pelayanan  rakyat  dengan  sebaik-baiknya. Keterbukaan informasi bukan hanya menguntungkan bagi masyarakat tetapi juga penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif dan legislatif, maupun yudikatif. Jika informasi  publik  tersedia  dengan  cukup,  maka  pimpinan  lembaga  penyelenggara pemerintahan  dalam  arti  luas  bisa  memanfaatkan  pengawasan  oleh  masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan gerak organisasi hingga ke daerah-daerah. Toby Mendel menyatakan bahwa : Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi  dalam  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good governance ), dan kebebasan memperoleh informasi ( public access to information )
5 http://puspiptek.ristek.go.id/media.php?module=detail  berita&id=1763-pelaksanaan-uu- no-14-tahun-2008-tentang-keterbukaan-informasi-publik-permasalahan-dan-solusinya.html diakses pada tanggal 9 September 2017, pukul 13.12 WIB.
merupakan  salah  satu  prasyarat  untuk  menciptakan  pemerintahan  terbuka  ( open government ). 6
Pemerintahan  terbuka  adalah  penyelenggaraan  pemerintahan  yang transparan,  terbuka,  dan  partisipatoris.  Semakin  terbuka  penyelenggaraan  negara untuk  diawasi  publik,  maka  penyelenggaraan  negara  tersebut  makin  dapat dipertanggungjawabkan. Pada tataran badan usaha, konsep pengelolaan yang baik ( good corporate governance ) juga sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan. Tata kelola yang baik memiliki sejumlah indikator antara lain keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan koherensi. 7
Menurut Mas Achmad Santosa, pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya  jaminan  atas  lima  hal,  yaitu  : Pertama, hak  untuk  memantau  perilaku pejabat  publik  dalam  menjalankan  peran  publiknya; Kedua, hak  untuk memperoleh informasi; Ketiga, hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; Keempat, ke bebasan berekspresi yang antara lain diwujudkan dalam kebebasan pers; dan Kelima, hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas keempat hak terdahulu. 8
Pada  masyarakat  modern,  kebutuhan  atas  informasi  semakin  banyak  dan semakin  urgen.  Informasi  menjadi  kebutuhan  dasar  dalam  pengambilan keputusan-keputusan  personal  dan  sosial.  Perkembangan  teknologi  komunikasi turut mendorong perkembangan informasi. Setiap detik, informasi terus menyebar dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  dengan  cepat  akibat  perkembangan  teknologi komunikasi. 9 Setiap hari kita disuguhi informasi dari belahan dunia yang berbeda nyaris  pada  saat  bersamaan.  Batas-batas  antar  negara  seolah  menjadi  hilang ( borderless  world )  akibat  pesatnya  perkembangan  informasi.  Tidak  ada  satu  pun negara yang bisa secara mutlak menghambat pesatnya laju arus informasi. Ketertutupan dalam menjalankan penyelenggaraan negara akan mengakibatkan  penyalahgunaan  dalam  bentuk  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme (KKN),  di  setiap  tingkatan  pemerintahan  (eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif). Kasus-kasus  seperti  penyimpangan  dana  Perpajakan,  dana  BLBI,  dan  kasus korupsi  merupakan  bukti  dari  tidak  adanya  keterbukaan  dalam  birokrasi pemerintahan.  Koalisi  Untuk  Kebebasan  Informasi  menyebut  dua  hal  penting untuk  memberantas  KKN  di  Indonesia  yang  harus  segera  dibangun  adalah penguatan sistem penegakan hukum untuk memberikan efek jera dan mewujudkan pemerintahan Indonesia sebagai pemerintahan terbuka dan transparan.
Kebebasan  informasi  atau  jaminan  atas  akses  publik    terhadap  informasi ( public access to information ), sistem negara yang demokratis ( democratic state ) dan tata pemerintahan yang baik ( good governance ) merupakan tiga konsep yang
6 Toby Mendel, Kebebasan Memperoleh Informasi, Sebuah Survei Perbandingan Hukum, UNESCO, Jakarta, 2004, hal. 31.
7 Kristian  Erdianto,  dkk. Implementasi  Hak  Atas  Informasi  Publik  :  Sebuah  Kajian  dari Tiga  Badan  Publik  Indonesia. Edisi  Pertama. Centre  for  Law  and  Democracy dan  Yayasan  Dua Puluh Delapan, Jakarta, 2012, hal. 45.
8 Mas Achmad Santosa, Good Governance dan Hukum Lingkungan , ICEL, Jakarta, 2001, hal. 22.
9 Komisi  Informasi  Pusat  Republik  Indonesia  dan Indonesian  Center  for  Environmental Law  (ICEL),  Anotasi  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik, Edisi Pertama. Yayasan Tifa, Jakarta, 2009. hal. 3.

## Jurnal Negara dan Keadilan
saling  terkait  satu  dengan  lainnya. 10 Dengan  adanya  kebebasan  informasi membuat  masyarakat  dapat  mengontrol  setiap  langkah  dan  kebijakan  yang diambil  oleh  Pemerintah.  Dalam  negara  demokrasi,  penyelenggaraan  kekuasaan harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kembali  kepada  rakyat.  Adapun  tolak  ukur untuk menilai apakah tindakan pemerintah itu sejalan dengan negara hukum atau tidak  dapat  diketahui  dengan  menggunakan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang layak. 11
Komitmen  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  transparan  tersebut, diwujudkan  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik.    Undang-Undang    ini  baru  diberlakukan sejak tahun 2010 atau dua tahun setelah disahkan. Dalam undang-undang tersebut mewajibkan lembaga ekskutif, legislatif dan hukum maupun lembaga pemerintah lainnya  yang  didanai  oleh  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) maupun  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  untuk  menyediakan informasi terkait kebijakan, kegiatan dan keuangan kepada rakyat.
Gagasan ideal dalam undang-undang tersebut jika tidak terlaksana dengan baik,  maka  akan  menjadi  tulisan  di  atas  kertas  belaka.  Masalah  implementasi mencakup  sikap  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  yang  cenderung segan menyediakan informasi dan kurang responsif terhadap undang-undang baru, sementara  masyarakat  sipil  kekurangan  pengetahuan  dan  kesadaran  tentang  hal- hal yang disebut di atas.
Setiap  badan  publik  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  7  Ayat  (3) Undang-Undang  wajib  membangun  dan  mengembangkan  sistem  informasi  dan dokumentasi  untuk  mengelola  informasi  publik  secara  baik  dan  efisien  sehingga layanan  informasi  dapat  memberikan  akses  dengan  mudah.  Bahkan  lebih  lanjut setiap  badan  publik  perlu  melakukan  pengelolaan  informasi  dan  dokumentasi yang  dapat  menjamin  penyediaan  informasi  yang  mudah,  cermat,  cepat  dan akurat.  Dari  segi  praktis,  sebagai  lembaga  yang  fungsi  dan  tugas  pokoknya berhubungan  dengan  penyelenggaraan  negara,  setiap  Badan  Publik  tidak  lepas dari  pengawasan  rakyat,  baik  dalam  konteks  individu,  kelompok  orang,  badan hukum,  ataupun  badan  publik  lainnya.  Pengelolaan  dan  penyelenggaraan keterbukaan  informasi  publik  secara  baik  dan  benar  dapat  memberikan  beberapa keuntungan praktis bagi Badan Publik dan kepada bangsa secara keseluruhan. 12
Adapun  yang  maksud  keterbukaan  informasi  publik  dalam  tataran implementasinya adalah  mempersiapkan perangkat,  sarana dan pra sarana.  Pada tataran  ini  adanya  perubahan  paradigma  mengenai  informasi,  data  dan  layanan menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  badan  publik  dalam  pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008, karena luasnya cakupan tugas pokok dan fungsi. Meskipun  secara  normatif  hak  dan  kewajiban  pemohon  informasi,  pengguna informasi  dan  badan  publik  telah  tergambar  dalam  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2008. Ada beberapa aspek badan publik yang memerlukan perhatian, yakni perlunya dibentuk sistem untuk memisahkan dan memilah informasi publik yang
10 Ignatius  Haryanto, Apa  Itu  Kebebasan  Memperoleh  Informasi? ,  Lembaga  Studi  Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, 2005, hal. 13.
11 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 242.
12 Dessy  Eko  Prayitno,  dkk., Melaksanakan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ICEL, Jakarta, 2010, hal. 4.
dapat  diakses  dan  yang  dikecualikan,  pendokumentasian,  katalogisasi  semua informasi  publik,  mekanisme  pelayanan  informasi  baik  secara  internal, interkoneksi  antar  lembaga/badan  publik  dan  pihak  eksternal,  serta  persiapan terkait  infrastruktur,  baik  berupa  teknologi  informasi,  sumber  daya  manusia  dan sistem. 13
Tersirat maksud tersebut di atas bahwa ketersediaan instrumen pendukung pengelolaan  informasi  dan  dokumentasi  merupakan  kebutuhan  yang  mutlak menjadi perhatian penting bagi setiap badan publik dan perlu dipersiapkan dalam kegiatan pra implementasi undang-undang tersebut, tanpa terkecuali oleh lembaga yudikatif dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Transaparansi  peradilan  bagi  Mahkamah  Agung  saat  ini  bukan  saja menjadi  kebutuhan  publik  tetapi  juga  kebutuhan  seluruh  warga  badan  peradilan. Dengan  adanya  transparansi  peradilan,  secara  perlahan  akan  terjadi  penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integritas warga peradilan. 14 Keterbukaan informasi  yang  efektif  dan  efisien  merupakan  bagian  dari  komitmen  Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi. Bahkan jauh sebelum lahirnya Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  dan Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  1  Tahun  2010  tentang  Standar  Layanan Informasi Publik tersebut, Mahkamah Agung sudah lebih dahulu mengimplementasikan  adanya  keterbukaan  informasi  publik,  sebagaimana dituangkan  dalam  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
Komitmen  lembaga  peradilan  di  bawah  Mahkamah  Agung  untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien sebagaimana  amanat  ketentuan  dalam  peraturan  peraturan  perundang-undangan tersebut, diwujudkan dengan merevisi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor:  144/KMA/VIII/2007  tentang  Keterbukaan  Informasi  di  Pengadilan, menjadi  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  1- 144/KMA/SK/2011  tentang  Pedoman  Pelayanan  Informasi  di  Pengadilan.  Surat keputusan ini merupakan pedoman teknis dalam pelaksanaan pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan.
Inovasi  pelayanan  publik  harus  mendapat  dukungan  dari  berbagai stakeholder termasuk sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan dengan baik. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik  kepada  masyarakat  di  semua  lini  tanpa  terkecuali  sistem  peradilan  yang termasuk  dalam  Lembaga  Yudikatif.  Pengadilan  agama  sebagai  salah  satu  dari bagian dari Lembaga Yudikatif yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung telah  melakukan  beberapa  agenda  reformasi  termasuk  dalam  pemanfaatan teknologi  dan  informasi.  Salah  satunya  diwujudkan  dalam  bentuk  Sistem Informasi  Administrasi  Perkara  Pengadilan  Agama  (SIADPA)  yang  saat  ini bernama  SIADPAPlus  yang  secara  resmi  digunakan  di  seluruh  Indonesia  sejak
13 Arief  Mudatsir  Mandan, Sekilas  tentang  UU  KIP ,  makalah  dipresentasikan  pada Seminar  UU  KIP  Departemen  Hukum  dan  HAM,  http://www.depkumham.go.id,  diakses  pada tanggal 23 Nopember 2017, pukul 13.00 WIB.
14 Ridwan  Mansyur, Keterbukaan  Informasi  di  Pengadilan  pada  Penerapan  Sistem Penelusuran Perkara , https://www.mahkamahagung.go.id/images/news/ KETERBUKAAN %20_INFORMASI_PADA  _PENGADILAN.pdf ,  diakses  pada  tanggal  9  Juni  2017,  pukul  06.30 WIB.
tahun  2005  hingga  sekarang.    SIADPA  lahir  karena  selama  ini  pola  yang digunakan  di  pengadilan  agama  yaitu  pola  Bindalmin  (Pembinaan  dan Pengendalian  Administrasi  Pengadilan)  belum  mampu  menjawab  permasalahan penyampaian  informasi  seputar  perkara  yang  sedang  ditangani  oleh  pengadilan agama,  seperti  informasi  terkait  sejauh  mana  proses  perkara  serta  lamanya pembuatan  pelaporan  perkara.  Fenomena  meningkatnya  kesadaran  masyarakat akan  penyelesaian  perkara  di  pengadilan  agama  tersebut,  menjadikan  pengadilan agama  membutuhkan  manajemen  perkara  yang  dapat  diandalkan  dan  efisien dengan  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  dan  informasi  berupa  SIADPA. Sistem  Informasi  Administrasi  Perkara  Pengadilan  Agama  (SIADPAPlus) pertama  kali  diterapkan  oleh  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  yang kemudian  di  akuisisi  oleh  Badan  Peradilan  Agama  (Badilag)  Berawal  dari tuntutan  masyarakat  mengenai  penyampaian  informasi  perkara  serta  jumlah perkara yang tinggi di Pengadilan Kabupaten Malang yang mencapai sekitar 400 perkara  setiap  bulan.  Tingginya  perkara  yang  masuk  tidak  diimbangi  oleh ketersediaan  sumber  daya  manusia  dan  penerapan  sistem  manual  tanpa memanfaatkan  teknologi  informasi,  sehingga  pilihan  untuk  bekerja  di  luar  jam kantor  bagi  pegawai  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  tidak  dapat dihindarkan  untuk  mengurangi  penumpukan  perkara.  SIADPA  muncul  sebagai sarana untuk membenahi sistem administrasi perkara dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, akuntabilitas, efektif serta transparansi.
SIADPAPlus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terintegrasi dengan berbagai  aplikasi  unggulan,  salah  satunya  dengan  aplikasi Audio  to  Text Recording (ATR).  Berdasarkan  hasil  kompetisi  inovasi  pelayanan  publik peradilan  pada  Tahun  2015,  aplikasi Audio  to  Text  Recording (ATR)  berhasil menjadi  pemenang  sekaligus  sebagai  juara  favorit  berdasarkan vote dari masyarakat.
Aplikasi Audio  to  Text  Recording merupakan  aplikasi  yang  berfungsi untuk  mengubah  suara  menjadi  teks  secara  otomatis  yang  digunakan  Pengadilan Agama  Kabupaten  Malang  untuk  merekam  jalannya  persidangan.  Hal  ini  tentu dapat menjadi salah satu sarana mempercepat proses penyelesaian berkas perkara serta  berdampak  langsung  terutama  bagi  hakim  dan  panitera  atau  panitera pengganti.  Bagi  hakim  dengan  adanya  aplikasi Audio  to  Text  Recorder (ATR) proses pembuatan putusan bisa lebih cepat, sedangkan bagi panitera atau panitera pengganti  penggunaan  ATR  bisa  mempercepat  proses  pembuatan  Berita  Acara Persidangan  (BAP).  Adapun  penggunaan  aplikasi  ATR  dilaksanakan  dalam beberapa tahap, setelah semua tahap penggunaan ATR telah selesai maka langkah selanjutnya  yaitu  membuka  aplikasi  SIADPAPlus  untuk  mengisi  Berita  Acara Persidangan  dengan  memasukkan  nomor  perkara  terlebih  dahulu  (sumber: dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Malang).
Latar belakang melakukan inovasi ini lantaran jumlah perkara yang masuk pada  tahun  2014  ke  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  sebanyak  8.700 perkara.  Sementara  itu,  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  hanya  memiliki tenaga  hakim  yang  berjumlah  15  orang  (termasuk  ketua  dan  wakil  ketua)  dan tenaga  panitera  atau  panitera  pengganti  dengan  jumlah  14  orang  termasuk panitera, wakil panitera, dan panitera muda.
Dari  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang keterbukaan informasi publik di Pengadilan tersebut di atas, telah terlihat terdapat
potensi  ketidaksinkronan  antara  peraturan  yang  satu  dengan  yang  lainnya karenanya  sangatlah  penting  dilakukan  sinkronisasi  dalam  pengimplementasian peraturan tersebut, hal ini sangat penting karena sangat berpengaruh pada berbagai perubahan  yang  sudah  barang  tentu  membawa  dampak  yang  penting  dalam peningkatan kinerja guna menuju lembaga peradilan yang agung.
Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  sebagai  salah  satu  lembaga peradilan  di  bawah  Mahkamah  Agung  saat  ini  sedang  mengembangkan implementasi  keterbukaan  informasi  publik,  meski  pada  awal  implementasinya sempat menemui kendala seiring dengan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten,  disamping  karena  banyaknya  peraturan  yang  harus  diterapkan  dalam keterbukaan  informasi  publik. 15 Karenanya  penulis  berpendapat  perlu  kiranya masing-masing  peraturan  tersebut  dapat  diselaraskan  dalam  implementasinya  di Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  melalui  sinkronisasi  implementasi peraturan perundang-undangan tersebut.

## PENUTUP
Sinkronisasi  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1- 144/KMA/SK/I/2011  dengan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  secara umum telah mencapai  taraf yang baik,  namun  masih  terdapat  muatan yang tidak sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang,  seperti  penunjukan  PPID  pada pengadilan tingkat  pertama dan banding  serta  satuan kerja eseolan  I Mahkamah Agung  tidak  memenuhi  kualifikasi  sebagai  pejabat  yang  membidangi  informasi publik  dan  memiliki  kompetensi  di  bidang  pengelolaan  informasi  dan dokumentasi.  Implementasi  sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  tentang keterbukaan  informasi  publik  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  dapat dikatakan  secara  umum  berjalan  dengan  baik,  baik  dari  segi  substansi,  struktur maupun budaya hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
CF. Strong, 2008, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern : Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, Bandung: Nusa Media.
Dessy  Eko  Prayitno,  dkk.,  2010, Melaksanakan  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta: ICEL. Ignatius  Haryanto,  2005, Apa  Itu  Kebebasan  Memperoleh  Informasi? ,  Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
Komisi  Informasi  Pusat  Republik  Indonesia  dan Indonesian  Center  for Environmental  Law  (ICEL), 2009. Anotasi  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik, Edisi  Pertama. Jakarta: Yayasan Tifa, Jakarta.
Hasil  wawancara  dengan  Ahmad  Fadhilah  Muhtar,  Wakil  Sekretaris  Pengadilan  Agama Kabupaten Malang, pada tanggal 8 Nopember 2014, pukul 13.43 WIB.
Kristian  Erdianto,  dkk.  2012, Implementasi  Hak  Atas  Informasi  Publik  :  Sebuah Kajian dari Tiga  Badan Publik Indonesia. Edisi Pertama. Jakarta: Centre for Law and Democracy dan Yayasan Dua Puluh Delapan.
Mas Achmad Santosa, 2001, Good Governance dan Hukum Lingkungan , Jakarta: ICEL
Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Rajawali Pers. Soehino,  2010, Hukum  Tata  Negara  Perkembangan  Sistem  Demokrasi  Di Indonesia, Yogyakarta: BPFE.
Sudargo Gautama, 1973, Pengertian Tentang Negara Hukum , Bandung: Alumni.
Toby  Mendel,    2004, Kebebasan  Memperoleh  Informasi,  Sebuah  Survei Perbandingan Hukum, Jakarta: UNESCO

## Internet
Arief  Mudatsir  Mandan, Sekilas  tentang  UU  KIP ,  makalah  dipresentasikan  pada Seminar UU KIP Departemen Hukum dan HAM, http://www.depkumham.go.id,  diakses  pada  tanggal  23  Nopember  2017, pukul 13.00 WIB. Http://puspiptek.ristek.go.id/media.php?module=detail berita&id=1763-
pelaksanaan-uu-no-14-tahun-2008-tentang-keterbukaan-informasi-publik- permasalahan-dan-solusinya.html diakses pada tanggal 9 September 2017, pukul 13.12 WIB.
Ridwan Mansyur, Keterbukaan Informasi di  Pengadilan pada Penerapan Sistem Penelusuran  Perkara , https://www.mahkamahagung.go.id/images/news/ KETERBUKAAN  %20_INFORMASI_PADA  _PENGADILAN.pdf ,  diakses pada tanggal 9 Juni 2017, pukul 06.30 WIB.
Wikipedia, Negara  Hukum, http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum,  diakses pada tanggal 9 September 2017, pukul 08.00 WIB.