## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3916/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Strategi Manajemen Komunikasi Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pacitan dalam Pengelolaan Naskah Dinas Melalui Aplikasi SIDAKU

## (Sistem Integrasi dan Dokumentasi Arsip Hukum)
Sulthan Zaidan Tamami 1 , Ayub Dwi Anggoro 2
12 Universitas Muhammadiyah Ponorogo Article Info Abstract Article history: Received 3 Oktober 2022 Publish 18 November 2022 Elections, hereinafter referred to as general elections, are the sovereignty of the people to elect candidates for state leaders which are conducted every 5 years. In the implementation of  elections,  there  is  an organizing  body,  namely the KPU,  this  has  been  mentioned in Article 22 E paragraph 5 of the 1945 Constitution which then states that general elections are held by a General Election Commission which is national, permanent and independent. The  author's  purpose  of  conducting  research  is  to  find  out  how  effective  the  SIDAKU application is in managing Legal and Documentation archives at the Law and Supervision Division  of  the  Pacitan  KPU  and  how  to  organize  the  new  work  system  for  KPU employees.  Because  an  organization  must  experience  changes  in  every  era  that  it  goes through, that the main priority is to determine the targets to be achieved in these changes so that leaders and management can formulate an effective strategy with stages, namely, human  resources,  functional  resources,  technological  capabilities,  and  organizational capabilities. In principle, SIDAKU is a forum for grouping all official documents that are packaged digitally at the Pacitan KPU.
Key words: kpu,sidaku,manajemen komunikasi
Keywords: First keyword Second keyword
Third keyword Fourth keyword
Fifth keyword Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 3 Oktober 2022 Publish 18 November 2022 Pemilu yang selanjutnya disebut dengan pemilihan umum adalah kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpin negara yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dalam pelaksanaan pemilu terdapat lembaga penyelenggara yaitu KPU, hal ini telah disebut pada pasal 22 E ayat 5 UUD 1945 yang kemudian disebutkan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi  Pemilihan  Umum  yang  bersifat  nasional,tetap  dan  mandiri.  Tujuan  penulis melakukan  penelitian  untuk  mengetahui  seberapa  efektif  aplikasi  SIDAKU  dalam pengelolaan  arsip Hukum dan Dokumentasi  pada  Divisi  Hukum  dan  Pengawasan KPU
Pacitan serta bagaimana cara pengorganisasian yang dilakukan tentang  sistem kerja yang baru  kepada  pegawai  KPU.  Karena  dalam  suatu  organisasi pasti  mengalami  perubahan pada  setiap  zaman  yang  dilaluinya,  bahwa  yang  menjadi  prioritas  utama  adalah menentukan target yang akan dicapai dalam perubahan tersebut sehingga pemimpin dan manajemen  dapat  menyususn  strategi  yang  efektif  dengan  tahapan  yaitu,  sumber  daya manusia, sumber fungsional,kapabilitas teknologi, dan kapabilitas organizational. Secara prinsipil  SIDAKU  adalah  wadah  untuk  pengelompokan  seluruh  naskah  dinas  yang dikemas secara digital pada KPU Pacitan.

## Kata kunci: kpu,sidaku,manajemen komunikasi
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Sulthan Zaidan Tamami
Universitas Muhammadiyah Ponorogo Email: sulthanzaidant@gmail.com@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pemilu yang selanjutnya disebut dengan pemilihan umum  adalah kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpin negara yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dalam pelaksanaan pemilu terdapat lembaga penyelenggara yaitu KPU, hal ini telah disebut pada pasal 22 E ayat 5 UUD 1945 yang kemudian disebutkan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional,tetap dan mandiri. Dalam upayanya menciptakan iklim demokrasi yang sehat, tentu perlu dibentuk satu struktur di dalamnya untuk melaksanakan tugas tugasnya. Yang kemudian itu dapat diterjemahkan oleh seluruh anggota dalam satu pola komunikasi yang terjalin  dengan  baik  serta  upaya  untuk  mencapai  tujuan  serta  kerjasama  antar  pegawai
didalamnya. Setiap organisasi, komunikasi merupakan aspek yang utama, karena dalam suksesi organisasi atau lembaga ditentukan oleh teknik komunikasinya (Barnard, 1958: 8)[1].
Hal  itu  kemudian  menjadi  pertanyaan  mengapa  soal  pola  komunikasi  yang  baik  tersebut harus  dilakukan  dan  bagaimana  cara  efektif  agar  dapat  mencapai  tujuan  bersama.  Harold  D. Laswell  [2]  bahwasanya  ada  beberapa  unsur  komunikasi  yang  dibagi  menjadi  5  oleh  Laswell yakni:
1. Komunikator ( communicator,source,sender )
2. Pesan             ( message )
3. Media            ( channel,media )
4. Komunikan   ( communicant,communicatee,receiver,recipient )
5. Efek              ( effect,impact,influence )
Dapat disimpulkan dari pernyataan Lasswell tersebut,bahwa komunikasi adalah hubungan antara dua orang atau lebih dengan menggunakan media sehingga dapat menimbulkan pengaruh. Dengan  begitu  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  pegawainya  bahwa  dengan  menjalin  komunikasi yang  baik  dapat  menimbulkan  efek  tentang  peningkatan  pengetahuan,membangun  tanggung jawab,serta  perilaku  sehingga  kinerja  yang  dilakukanya  akan  terus  mengalami progress yang berdampak baik bagi institusi atau lembaga. Dan sebagai salah satu alat dari komunikasi adalah bahasa,  dalam  hal  ini  bahasa  menjadi  salah  satu  tolak  ukur  keberhasilan  dari  komunikasi  baik secara individu maupun kolektif. Sebagaimana  Yusuf&Ridwan menekankan terciptanya dialog dua arah dan sekaligus melahirkan pertukaran informasi yang relatif seimbang merupakan hasil dari sebuah proses komunikasi [3].Apalagi di era sekarang banyak informasi yang dengan mudah masuk, sehingga proses penangkapan informasi harus dapat dipahami serta dianalisa dengan baik.
Karena  dalam  hal  berhubungan  dengan  banyak  orang  ini  seringkali  terjadi miskomunikasi,mulai  dari  penyampaian  pesan  tidak  secara  keseluruhan,  perbedaan  informasi yang  diterima,  sehingga  dapat  memunculkan  masalah  baru  (efek  domino).  Yang  kemudian perlunya pemegang tinggi atau dapat dikatan dengan salah seorang yang berkompeten  dalam hal komunikasi  sehingga  dapat  terkoordinir  dengan  mudah.  Ini  erta  kaitanya  dengan  perencanaan kedepan  yang  selanjutnya  terdapat  beberapa  langkah  diantaranya  pengambilan  keputusan, resolusi konflik,evaluasi kerja sampai dengan melakukan komuikasi dengan pihak eksternal.
Dalam  penyampaian  pesan/gagasan  itu  kiranya  perlu  suatu  manajemen  yang  mengatur secara  tugas  pokok  dan  fungsi  pada  setiap  bagian  pada  suatu  instansi/lembaga.  Oleh  karena itu,peran seorang leader sebagai  pemegang  tampuk  pimpinan  itu  mempunyai  kemampuan memanajemen  anggotanya.  Mengutip  pendapat  dari  A.F.  Stonner,  bahwa  manajemen  adalah suatu proses perencanaan,pengorganisasian,kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta memanfaatkan segala sumber daya yang ada demi mencapai tujuan[2].
Sehingga  meminimalisir  resiko,menciptakan  iklim  kerja  yang  baik  antar  pegawai,serta gerakan  yang  dilakukan  dapat  terarah  untuk  mencapai  tujuan.  Serta  inovasi,kreatifitas  dan modernisasi  adalah  suatu  keniscayaan  pada  sebuah  organisasi  sehingga  nampak  jelas  ciri khas,nilai  dan  tujuannya.  Selain  baiknya  pola  yang  dibentuk  secara  sistematis  serta pengoptimalan dalam tubuh internal ini dapat memudahkan pekerjaan dan nantinya dapat menjadi kesan baik oleh publik eksternal. Serta hal ini dapat bermanfaat guna menambah mutu pegawai dan  lembaga.  Seiring  dengan  mempersiapkan  sumber  daya  manusia  tentu  kesiapan  tentang teknologi informasi juga perlu dipersiapkan.
Kemudian ditengah berkembangnya segala aspek kehidupan yang modern,hendaknya perlu dilihat juga tentang kesiapan teknologi seperti disebutkan sebelumnya, untuk mengambil langkah yang efisien guna menggapai komunikan, menciptakan komunikasi yang baik dalam lingkungan kerja, serta memanajemen setiap kebutuhan yang ada didalamnya.
Oleh  karna  itu  tujuan  penulis  melakukan  penelitian  untuk  mengetahui  seberapa  efektif aplikasi  SIDAKU  dalam  pengelolaan  arsip  Hukum  dan  Dokumentasi  pada  Divisi  Hukum  dan Pengawasan KPU Pacitan serta bagaimana cara pengorganisasian yang dilakukan tentang  sistem kerja yang baru kepada pegawai KPU. Karena sebelumnya pengelolaan arsip,dokumentasi,naskah
dinas dan yang berhubungan dengan surat dilakukan secara manual atau dengan hardfile ditambah dengan  sudah  adanya  sistem  JDIH  yang  sudah  terintegrasi  KPU  se  Indonesia,  yang  kemudian dengan  adanya  inisiasi  dan  inovasi  dari  Divisi  Hukum  dan  Pengawasan  KPU  Kab.Pacitan  ini bertransformasi dengan menggunakan softfile yang harapanya dapat membawa kemajuan dalam meyelesaikan tugas tugas KPU. Yang kemudian setiap naskah  yang ingin ditemukan itu dapat dicari  dengan  menu  ( tools )  yang  ada  di  dalam  aplikasi  tersebut.  Naskah  Dinas  merupakan informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang  berwenang  di  lingkungan  Lembaga  Negara  dan  Pemerintahan  Daerah  dalam  rangka penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  dan  pembangunan.  Berangkat  dari  proses  transformasi pembangunan divisi Hukum dan Pengawasan KPU Pacitan tersebut yang selaras dengan JDIHN. JDIHN  yang  selanjutnya  disebut  dengan  Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Arsip  Hukum adalah  wadah  pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum  secara  tertib,terpadu  dan berkesinambungan,serta  merupakan  sarana  pemberian  layanan  informasi  hukum  secara lengkap,akurat,mudah dan cepat. yang di dalamnya terdapat tujuan yang diantaranya:
1. menjamin  terciptanya  Pengelolaan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  yang  terpadu  dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainya;
2. menjamin  ketersediaan  dokumentasi  dan  informasi  hukum  yang  lengkap  dan  akurat  serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
3. mengembangkan  kerja  sama  yang  efektif  antara  pusat  jaringan  dan  anggota  jaringan  serta antar sesame anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
4. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik,transparan,efektif,efisien,dan bertanggungjawab. (Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 Pasal 3)

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, deskriptif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang  alamiah  dimana  peneliti  adalah  sebagai  faktor  kunci[4].  Penelitian  kualitatif  merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode induktif dan bersifat penjelasan, yang sesuai dengan fakta lapangan  sehingga  landasan teori  menjadi  acuan  untuk  menjadi  alat analisis. [5]  Dengan melakukan  wawancara  dengan stakeholders yang  ada  di  KPU  Kab.Pacitan  dan  dengan  bukti dokumentasi baik yang di publikasikan dan tidak di publikasikan. Penulis memilih dengan metode ini  karena  dengan  jenis  metode  penelitian  seperti  ini  bisa  memperoleh  informasi  yang  lebih komprehensif dan bisa mengetahui fakta di lapangan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MEKANISME KOMUNIKASI PEGAWAI KPU KAB.PACITAN
Dalam  organisasi  atau  lembaga,baik  dari  organisasi  masyarakat,  organisasi  politik, organisasi bisnis dan lembaga negara pada umumnya memiliki tujuan.hal itu dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan oleh personil yang ada dilamnya yang selalu melakukan inovasi serta melakukan  keputusan  yang  paling  mendasar  guna  mengembangkan  satu  lembaga/organisasi. Tentu didalamnya perlu membentuk suatau struktur hierarrkis, dimana ada pemegang kontrol dari sekelompok orang yang ada didalamnya. Dengan demikian proses komunikasi yang berada pada lingkungan  tersebut  bisa  berjalan  sesuai  pada  aturan  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Menurut Argenti suatu organisasi membutuhkan komunikasi internal antara atasan dengan bawahan untuk menjaga  hubungan agar  saling  terbuka  dalam  hal  pekerjaan[6].Maka  dari  itu  komunikasi  yang terjalin dalam KPU Pacitan, dalam hal pengelolaan naskah dinas maupun arsip hukum yang di inisiasi oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, melakukan reformulasi di lingkungan kerjanya.
Yang  pada  sebelumnya  sistem  yang  dijalankan  untuk  pengelolaan  Naskah  Dinas  atau Keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  KPU  RI,  KPU  Provinsi  terintegrasi  dengan  JDIH  (Jaringan Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum).  Tapi  dalam  sistem  informasi  tersebut  terbatas  pada  soal
fitur  jenis  naskah  dinas  yang  di upload .  Berangkat  dari  permasalahan  tersebut  KPU  Pacitan berangggapan bahwa harus ada satu sistem informasi yang dapat memuat seluruh naskah dinas sehingga jika seluruh jenis naskah dinas dapat termuat pada suatu wadah, bisa memudahkan para anggota/staff  dalam  pengelolaannya.  Maka  dari  itu  perlu  adanya  inisiator  yang  memberikan kreativitas dan perubahan sosial yang konstruktif. Dalam hal ini berarti memperbarui cara kerja serta media yang digunakan untuk mengelola naskah dinas, jika dalam wadah tersebut (JDIH) kurang dapat memenuhi kebutuhan yang ada pada KPU Pacitan.
Tabel 1. Jenis Jenis Dokumen Hukum yang ada di JDIH KPU RI
No  Dokumen Hukum  Rincian Jenis Dokumen Hukum
1 Undang Undang
2 Peraturan 3 Keputusan 1. Keputusan KPU 2. Keputusan Sekretaris Jendral 4 Monografi 5 Edaran 1. Surat Dinas 2. Surat Edaran 6 Putusan
Karena  dalam  suatu  organisasi  pasti  mengalami  perubahan  pada  setiap  zaman  yang dilaluinya,  bahwa  yang  menjadi  prioritas  utama  adalah  menentukan  target  yang  akan  dicapai dalam  perubahan  tersebut  sehingga  pemimpin  dan  manajemen  dapat  menyususn  strategi  yang efektif dengan tahapan yaitu, sumber daya manusia, sumber fungsional,kapabilitas teknologi, dan kapabilitas  organizational  (Jones,  1997  [7].  Dalam  prosesnya memang  tidak instan  akan tetapi proses tersebut juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada pada organisasi tersebut,  sekaligus  memberikan  kesempatan  pada  setiap  anggtota  KPU  Pacitan  untuk mengembangkan  lembaganya.  Selain  itu  Jones  juga  memaparkan  bahwasanya,  sumber  daya manusia  merupakan  asset  yang  penting  dan  sangat  berharga  karena  terkait  ketrampilan  dan kemampuan  karyawan  yang  akan  berdampak  pada  kompetensi  dan  berkembangnya  organisasi [7].
Struktur Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
Pembina
Sulis Styorini, S.Pd, M.Si (Ketua KPU Kab.Pacitan)
Agus Susanto, S.Pd (Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kab. Pacitan)
Aswika Budhi Arfandy, SH (Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kab.Pacitan)
Eko Setiawan, S.Pd Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kab.Pacitan)
Iwit Widhi Santoso, S.Pd
(Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Masayarakat KPU Kab.Pacitan)
Penanggung Jawab
Bambang Sutejo, S.Sos, MM
(Sekretaris KPU Kab.Pacitan )
Upaya perencanaanya dan penyampaian pesan  tentu dimulai secara struktural, mulai dari divisi hukum dan pengawasan KPU Pacitan. Sehingga upaya untuk merubah perilaku lama, yang dimaksut disini adalah pengemasan naskah dinas berbentuk fisik ke bentuk softfile dapat berjalan dengan media yang sudah ditentukan. Kemudian itu berjalan sampai muara sehingga seluruh staff KPU  Pacitan  dilibatkan  dalam  mengoprasionalkan  sistem  SIDAKU.  Karena  dalam  proses  ini setiap  pegawai  akan  mendapatkan  pengalaman  untuk  mengembangkan  kapasitas  serta memudahkan akses untuk setiap pegawai yang ingin mencari arsip hukumm atau naskah dinas. Selain itu karena KPU ini bersifat lembaga publik tentu dengan adanya inovasi baru ini membantu dalam hal penyelenggaraan pemilu dan pelayanan eksternal. Dengan demikian ketika dokumen tersebut sewaktu waktu dibutuhkan, dapat memudahkan seluruh staff.
Selain itu, komunikasi organisasi adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan kesepakatan pengelola yang terjalin atara atasan dengan bawahan atau dari bawahan ke atasan dan juga dari orang orang yang memiliki otoritas sederajat yang mendengarkan,menulis serta mengevaluasi program Masmuh, 2008 : 5[8].
Komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang berawal dari suatu tingkat yang tinggi dalam organisasi ke tingkatan yang lebih rendah. Dengan tujuan untuk memberikan intruksi pekerjaan, penyampaian  informasi  dan  menunjukkan  perbendaharaan  masalah  pada  tingkat  yang  lebih rendah  untuk  memperoleh  umpan  balik  tentang  kinerja.  (  Robbins,  2007  :  394  [8]).  Selain  itu proses  yang  telah  melewati  arus  tersebut  dapat  ditafsirkan  oleh  struktur  yang  ada  dibawahnya untuk  memperbaiki  dan  mengembangkan  kinerja  untuk  mencapai  target  yang  ditentukan  pada suatu  organisasi.  Dalam  prakteknya  tentu  masih  diperlukan  adaptasi,  karena  sebuah  teori  bila dihadapkan  dengan  fakta  yang  ada  tentu  ada  sebagian  yang  perlu  penyesuaian.maka  dari  itu proses controlling terus dilakukan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM serta dibantu oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Pacitan.
Langkah ini juga memberi pengaruh baru pada perilaku birokrasi yang ada pada lembaga KPU, dengan keterlibatan seluruh pegawai. Karena pada contoh kasus tahun 2020 lau, pada saat penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati pacitan, naskah dinas yang berupa keputusan pengangkatan bada adhoc, jumlahnya bisa mencapai ribuan. Karena pada saat itu belum terdapat Sistem Integrasi dan Dokumentasi Arsip Hukum (SIDAKU) maka seluruh kegaitan pengarsipan masih dilakukan dengan cara manual yang berbentuk fisik yang dilakukan dalam bentuk rak arsip.
Gambar 1. Model pengarsipan lama KPU Pacitan Yang berbentuk hardfile
Ditambah  lagi  secara  terjadwal  KPU  Pacitan  melakukan  rapat  pleno  yang  mengeluarkan naskah dinas berita acara.  Kemudian naskah tersebut diberikan label sesuai judul sesuai tanggal dan  tahun  penetapanya.  Setelahnya,  ditata  dalam  lemari  arsip  dibawah  koordinasi  Sub  Bagian Hukum dan SDM KPU Pacitan. Tentu tidak kali ini saja KPU Pacitan mengeluarkan naskah dinas, dimana  naskah  yang  sudah  berusia  lama  di  letakkan  dalam  lemari  tertututp,  kemudian  naskah dinas  yang  baru  diletakkan  pada  lemari  yang  terbuka.  Akan  tetatpi  segala  kemungkinan  bisa terjadi. Tentu terdapat langkah langkah preventif yang dilakukan oleh seluruh staff, akan tetapi apabila terjadi banjir atau bencana alam yang lain tentu dapat berpotensi merusak naskah dinas yang berbentuk fisik tersebut. Terdapat dua permasalahan utama dalam hal pemeliharaan, yaitu
permasalahan  teknis  dan  ekonomis.  Permasalahan  teknis  adalah  segala  bentuk  upaya  untuk menghilangkan kemungkinan akibat kondisi fasilitas. Sedangkan permasalahan ekonomis adalah biaya  yang  perlu  dikeluarkan  untuk  kegiatan  pemeliharaan,  agar  fasilitas  yang  diguakan  bisa terlaksana dengan efisien dengan memperhatikan aspek biaya yang dikeluarkan [9].
Hal  tersebut  juga  menjadi  salah  satu  prioritas  utama  landasan  KPU  Pacitan  dalam menciptakan  dan  mengembangkan  sitem  SIDAKU  ini.  Disisilain  dokumen  yang  diarsipkan tersebut adalah dokumen yang bersifat internal dan rahasia. Oleh karena itu sistem ini akan terus dikawaloleh  segenap  pegawai    KPU  Pacitan  dalam  rangka  pengoptimalan  birokrasi  serta pengelolaan produk produk yang dikeluarkan agar dapat terjaga dengan baik, yang dimulai dari pembangunan sumber daya manusiayang selanjutnya melalui proses kepemimpinan,pengorganisasian serta pengendalian upaya.

## SIDAKU SEBAGAI SISTEM INTEGRASI NASKAH DINAS
Secara prinsipil SIDAKU adalah wadah untuk pengelompokan seluruh naskah dinas yang dikemas secara digital pada KPU Pacitan. Yang bersifat intern dan memudahkan akses, karana sistem ini dibuat khusus untuk dikelola pada wilayah kerja KPU Pacitan. Berbeda dengan JDIH yang bersifat menyeluruh mulai dari KPU RI turun hingga wilayah Provinsi dan kabupaten, yang dimana semua tingkatan lembaga ini wajib memiliki sistem iini. Serta sifat dari sistem ini adalah terbuaka dimana sebagian naskah dapat di akses oleh masyarakat umum, selain itu muatan yang ada didalamnya terbatas hanya sampai dengan produk hukum dan keputusan, akan tetapi terdapat tiga  jenis  naskah  utama  yang  dimana  seluruh  tingkatan  pasti  ada,  yakni:  naskah  dinas arahan,naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus.
Dimana naskah yang telah ditetapkan tersebut menjadi hukum yang berlaku dari tingkatan pusat  sampai  dengan  kabupaten.  Serta  badan  adhoc  karena  dalam  penerapanya,  perlua  suatu hukum  yang  mengatur  pada  setiap  tahapan  pemilu.  Media  ini  merupakan  sarana  untuk menyebarluaskan pada seluruh masyarakat serta pendigitalisasian produk hukum yanga ada pada KPU.
Tidak berhenti sampai disitu, hal ini kemudian yang dapat dibaca oleh jajaran KPU Pacitan untuk membuat wadah sendiri untuk memuat seluruh naskah yang bersifat intern KPU Pacitan. Karena terdapat keterbatasan pada menu yang ada pada sistem JDIH tersebut, sedangkan dalam wilayah  kerjanya  pada  kabupaten  dirasa  juga  perlu  suatu  model  pengarsipan  yang  bisa  lebih banyak memuat mode naskah dinas. Berangkat dari situasi tersebut tidak dijadikan masalah dan kendala oleh KPU Pacitan, khususnya divisi hukum dan pengawasan.
Maka  dari  itu  dari  divisi  hukum  dan  pengawasan  yang  membidangi  proses pendokumentasian dan publikasi hukum dengan dibantu oleh sub bagian hukum dan sumber daya manusia membuat sistem SIDAKU ini.Langkah ini tentu mendapat respon positif bagi seluruh jajaran  KPU  Pacitan,  dan  mendapatkan  dukungan  penuh  oleh  seluruh  komisioner  maupun sekretariat.  Yang  bahu  membahu  membangun  kemajuan  untuk  lembaganya  sehingga pengembangan ini dapat terus dilakukan. Sebagaimana (Soesanto 1976) [10] bahwa komunikasi bertujuan untuk menjaga keharhominas diantara pelaku pelaku komunikasi. Dengan begitu juga lingkungan kerja bisa tetap berjalan dengan baik dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan struktur di dalamnya dengan tetap mendukung diantara satu sama lain.
Tabel.2 fitur yang ada dalam sistem SIDAKU
Dashboard Pencarian Arsip Naskah Dinas Berita Acara Naskah Dinas Penetapan 1. JDIH KPU Pacitan 2. Keputusan KPU 3. Keputusan Sekretaris Naskah Dinas Penugasan 1. Surat Tugas Ketua 2. Surat Tugas Sekretaris 1. Surat Dinas Ketua 2. Surat Dinas Sekretaris
Naskah Dinas Korespondensi  3. Nota Dinas Masuk
4. Nota Dinas Keluar 5. Surat Undangan Naskah Dinas Khusus 1. Surat Pengantar 2. Surat Peringatan 3. Surat Perjanjian 4. Surat Kuasa 5. Pengumuman Pelaporan SPIP API Integrasi
Dalam peluncuran ceremonial lewat media online meet , sistem tersebut juga mengundang jajaran KPU RI, Ilham Saputra ketua KPU Provinsi Jawa Timur Chairul Anam serta seluruh KPU Kabupaten se-Jawa Timur, dimana sistem ini mendapat sambutan baik. Tentu hal ini juga akan menjadi tantangan tersendiri oleh jajaran KPU Pacitan dalam rangka menyambut pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada 2024 mendatang.
Karena  SIDAKU  ini  bersifat  tertutup,  maka  perlu  adanya  kata  kunci.  Yang  menjadi pemegang kendali utama yakni jajaran sub bagian hukum dan sumber daya manusia KPU Pacitan. Kemudian beberapa staff diberikan hak akses  oleh operator utama, sehingga dapat meng upload naskah dinas dan dapat di akses melalui SIDAKU. Seluruh naskah dinas yang ada di dalam sistem SIDAKU  sudah  terklasifikasi  sesuai  dengan  jenisnya.  Dan  dilengkapi  dengan  fitur  pencarian naskah dinas, yang berbasis kata kunci nomor naskah dinas atau nama naskah dinas. Pada fitur pencarian ini adalah bagian yang paing fundamental dalam sistem  SIDAKU ini, karena melalui fitur tersebut dapat melakukan proses pencarian dengan cepat. Selain pengoptimalan sumber daya manusia  yang  ada  pada  lembaga  ini,  dalam  perjalanannya  juga  menggunakan  media  sebagai sarana untuk memudahkan pekerjaan.
Kemudian  ada  dua  kategori  untuk  masuk  pada  sistem  ini,    yang  pertama User dan  yang kedua adalah Admin . Kedua kategori tersebut memiliki pengertian berbeda, jika memasuki sistem menggunakan  kategori User memiliki  hak  untuk  mengakses  dan download naskah  dinas  akan tetapi tidak bisa untuk Upload dokumen. Yang kedua, jika masuk menggunakan kategori admin memiliki hak untuk mengakses, download , upload dan mengubah dokumen. User dapat dilakukan oleh siapapun jika diberikan hak akses dengan diberikan kata kunci oleh sub bagian hukum dan sumber daya manusia. Sedangkan kategori admin hanya dapat diakses oleh salah satu staff dari masing masing sub bagian.
Dalam  proses upload pada  sistem  SIDAKU  diperlukan  pencantuman  nomor  dan  judul naskah  dinas,nantinya  ini  berguna  untuk  memudahkan  proses  pencarian.  Setelah  itu  mengisi sesuai  tanggal  penetapan,  serta  jenis  dan  dan  status  naskah  dinas  yang  akan  diunggah,  yang dimaksut  dari  status  naskah  disini  adalah  naskah  dinas  yang  bersifat  baru,  perubahan  atau pencabutan. Yang terakhir adalah bagaimana dokumen dokumen yang akan di upload tersebut dalam format pdf .

## 4. KESIMPULAN
Tercermin pada aktivitas dari lingkungan kerja KPU Kab.Pacitan bahwa strategi manajemen komunikasi  dapat  berjalan  baik,  karena  dalam  prakteknya  telah  melakukan  perencanaan, pengorganisasian  oleh stakeholders serta  memberi  kesempatan  pada  setiap  pegawai  untuk mengembangkan  diri  pada  proses  peralihan  kinerja  setelah  adanya  sistem  SIDAKU  dan  pada proses komunikasi tersebut dapat ditangkap dengan baik seluruh pesan yang disampaikan untuk memaksimalkan  media  yang  ada  untuk  mengubah  perilaku  birokrasi.  Serta  perubahan  yang dilakukan  pada  wilayah  internal  ini  di  apresiasi  baik  oleh  jajaran  yang  ada  di  atasnya  (KPU Provinsi,  KPU  RI)  dan  menginspirasi  KPU  seluruh  Kabupaten  untuk  juga  mengembangkan lembaganya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1] E. Kuswarno, “Efektivitas Komunikasi Organisasi”.
[2] M.  Riinawati  and  Pd, PENGANTAR  TEORI  MANAJEMEN  KOMUNIKASI  DAN ORGANISASI .
[3] D. Sahputra, “Manajemen Komunikasi Suatu Pendekatan Komunikasi,” J. SIMBOLIKA Res. Learn. Commun. Study , vol. 6, no. 2, pp. 152–162, Oct. 2020, doi: 10.31289/simbollika.v6i2.4069.
[4] “BAB III METODE PENELITIAN”.
[5] R. D. Ramadhani and S. H. Putri, “Strategi Komunikasi PPSBR Lembang dalam Membentuk Konsep  Diri  dan  Aspek  Psychological  Well-Being  pada  Remaja  PMKS,” J.  Ilmu  Sos.  dan Pendidik. , vol. 6, no. 1, pp. 2598–9944, 2022, doi: 10.36312/jisip.v6i1.2862/http.
[6] “strategi komunikasi internal dalam organisasi selama transisi 2019-2020”.
[7] M.  R.  Romadona  and  S.  Setiawan,  “Communication  of  Organizations  in  Organizations Change’s Phenomenon in Research and Development Institution,” J. Pekommas , vol. 5, no. 1, p. 91, Apr. 2020, doi: 10.30818/jpkm.2020.2050110.
[8] U.  Meningkatkan  Pelayanan  Krisna  Mulawarman,  Ms.  -Yeni  Rosilawati,  K.  Mulawarman, Ms.  Yeni  Rosilawati,  and  M.  Dosen  Program  Studi  Ilmu  Komunikasi,  “Komunikasi Organisasi pada Dinas Perijinan Kota Yogyakarta”.
[9] S.  Tim  Penyusun  Penulis,  S.  Efendi,  D.  Pratiknyo,  I.  Edi  Sugiono,  and  M.  Editor, MANAJEMEN OPERASIONAL .
[10] F.  Hasmawati,  “MANAJEMEN  DALAM  KOMUNIKASI  *  Dosen  KOMI Pascasarjana  UIN  Sumatera  Utara  **  Ketua  Jurusan  Ilmu  Komunikasi  FDK  UINSU  ***
Menyelesaikan S3 Komunikasi Islam PPs UINSU”, [Online]. Available: https://communicationdominan.wordpress/201/12/18/pengantar_
[1] E. Kuswarno, “Efektivitas Komunikasi Organisasi”.
[2] M.  Riinawati  and  Pd, PENGANTAR  TEORI  MANAJEMEN  KOMUNIKASI  DAN ORGANISASI .
[3] D. Sahputra, “Manajemen Komunikasi Suatu Pendekatan Komunikasi,” J. SIMBOLIKA Res. Learn. Commun. Study , vol. 6, no. 2, pp. 152–162, Oct. 2020, doi: 10.31289/simbollika.v6i2.4069.
[4] “BAB III METODE PENELITIAN”.
[5] R. D. Ramadhani and S. H. Putri, “Strategi Komunikasi PPSBR Lembang dalam Membentuk Konsep  Diri  dan  Aspek  Psychological  Well-Being  pada  Remaja  PMKS,” J.  Ilmu  Sos.  dan Pendidik. , vol. 6, no. 1, pp. 2598–9944, 2022, doi: 10.36312/jisip.v6i1.2862/http.
[6] “strategi komunikasi internal dalam organisasi selama transisi 2019-2020”.
[7] M.  R.  Romadona  and  S.  Setiawan,  “Communication  of  Organizations  in  Organizations Change’s Phenomenon in Research and Development Institution,” J. Pekommas , vol. 5, no. 1, p. 91, Apr. 2020, doi: 10.30818/jpkm.2020.2050110.
[8] U.  Meningkatkan  Pelayanan  Krisna  Mulawarman,  Ms.  -Yeni  Rosilawati,  K.  Mulawarman, Ms.  Yeni  Rosilawati,  and  M.  Dosen  Program  Studi  Ilmu  Komunikasi,  “Komunikasi Organisasi pada Dinas Perijinan Kota Yogyakarta”.
[9] S.  Tim  Penyusun  Penulis,  S.  Efendi,  D.  Pratiknyo,  I.  Edi  Sugiono,  and  M.  Editor, MANAJEMEN OPERASIONAL .
[10] F.  Hasmawati,  “MANAJEMEN  DALAM  KOMUNIKASI  *  Dosen  KOMI Pascasarjana  UIN  Sumatera  Utara  **  Ketua  Jurusan  Ilmu  Komunikasi  FDK  UINSU  ***
Menyelesaikan S3 Komunikasi Islam PPs UINSU”, [Online]. Available:
https://communicationdominan.wordpress/201/12/18/pengantar_