INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9454-9464 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan Asas Equality dalam Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai
Patrick Winson Salim 1 ✉ , Sota James Sakila 2 , Rasji 3
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Email: patrick.205210190@stu.untar.ac.id, 1 ✉

## Abstrak
Kenaikan  tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  hingga  11%  adalah  langkah  yang  bertujuan  untuk memperkuat pilar keuangan negara. PPN yang dikenakan pada setiap transaksi memiliki peran penting dalam  mendanai  program-program  pemerintah,  termasuk  program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional (PEN). Sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai akan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2025. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan penerapan asas equality dalam pemungutan pajak. Riset  bertujuan  untuk  menjawab  pertanyaan  tentang  “Bagaimana  as as  equality  dalam  perpajakan dapat diartikan dan diimplementasikan dalam kebijakan kenaikan PPN?”. Studi ini mengadopsi riset kualitatif  dengan  jenis  penelitian  berbasis  perpustakaan  (library  research).  Hasil  riset  menegaskan bahwa asas equality memiliki peran yang penting dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemungutan pajak tidak memberatkan masyarakat. Pajak harus diterapkan dengan prinsip menjaga keseimbangan antara kemampuan ekonomi masyarakat dan kebutuhan mereka, terutama saat negara sedang dalam fase pemulihan ekonomi. Oleh karenanya, kebijakan kenaikan tarif PPN seharusnya tidak menimbulkan beban tambahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
Kata  Kunci:  Asas Equality; Pajak Pertambahan Nilai; Pemulihan Ekonomi Nasional
Abstract
The increase in the Value Added Tax (VAT) rate to 11% is a measure aimed at strengthening the financial pillar of the state. VAT which is levied on every transaction plays a crucial role in funding government programs,  including  the  National  Economic  Recovery  Program  (PEN).  In  accordance  with  the Harmonization of Tax Regulations Act (HPP) No. 7 of 2021, the increase in the Value Added Tax rate will be implemented gradually until 2025. In this context, it is important to consider the application of the principle of equality in tax collection.  This research aims to address the question of “How the principle of equality in taxation can be interpreted and implemented in the policy of increasing VAT?". This  study  adopts  qualitative  research  with  a  library-based  research  design.  The  research  findings affirm that the principle of equality plays a significant role in the government decision-making process. Its purpose is to ensure that tax collection does not burden the public. Taxes should be applied with the principle of maintaining a balance between the economic capacity of the public and their needs, especially when the country is in an economic recovery phase. Therefore, the policy of increasing the VAT rate should not impose additional burdens on taxpayers in meeting their basic needs.
Keyword: Equality Principle; Value Added Tax; National Economic Recovery Program.

## PENDAHULUAN
Pajak  memiliki  peran  penting  dalam  ekonomi  suatu  negara,  karena  kontribusinya sangat vital untuk mendukung  berbagai aspek kehidupan  di dalamnya (Stephanie, 2022). Meskipun  peran  pajak  dalam  mendukung  perkembangan  sektor-sektor  penting  dalam negara  ini  sangat  signifikan,  kesadaran  akan  hal  ini  belum  tersebar  luas  di  kalangan masyarakat.  Penyebabnya  adalah  bahwa  manfaat  dari  pembayaran  pajak  tidak  selalu dirasakan secara langsung oleh warga negara (Ferry Anka Sugandar, et al,. 2022).
Pemerintah  Indonesia  telah  melakukan  serangkaian  perbaikan,  peningkatan,  dan perubahan dalam sektor perpajakan guna meningkatkan penerimaan pajak (Sulastri et al., 2023).  Terutama,  untuk  mengatasi  dampak  pandemi  Covid-19  pada  aktivitas  ekonomi  di Indonesia,  pemerintah  telah  mengesahkan  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 7 Oktober 2021, yang kemudian resmi menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 pada 29 Oktober 2021. Tujuannya adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca- Covid-19 dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Dian Hasbiah Putri dan Suparna Wijaya, 2022).
Dalam  UU  HPP  tersebut,  terdapat  pembahasan  utama  yang  mengubah  beberapa ketentuan yang telah berlaku dalam UU Perpajakan, salah satunya adalah reformasi pada UU PPN  yang  mencakup  kenaikan  tarif  PPN  secara  bertahap.  Awalnya,  besaran  tarif  PPN  di Indonesia adalah 10% (sepuluh persen) dengan sistem tarif tunggal. Namun, pada bulan April 2022,  pemerintah  telah  meningkatkan  tarif  PPN  menjadi  11%  (sebelas  persen),  dan rencananya akan terus dilakukan secara bertahap hingga tahun 2025 (Rafiq Wahyu Novianto,
et al., 2023).
Kenaikan tarif pajak PPN telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, para  pendukung  argumen  bahwa  langkah  ini  merupakan  upaya  yang  diperlukan  untuk meningkatkan  pendapatan  negara,  terutama  dalam  konteks  pemulihan  ekonomi  pasca- pandemi  Covid-19.  Mereka  berpendapat  bahwa  pendapatan  tambahan  dari  PPN  dapat digunakan  untuk  mendukung  program-program  sosial  dan  pembangunan  yang  akan memberikan  manfaat  jangka  panjang  bagi  masyarakat.  Namun,  di  sisi  lain,  banyak  yang merasa  bahwa  kenaikan  tarif  PPN  dapat  memberikan  beban  ekonomi  tambahan  kepada masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Mereka khawatir bahwa ini dapat  mengurangi  daya  beli  mereka  dan  mempengaruhi  kesejahteraan  ekonomi  mereka (Hukumonline).
Meskipun  barang-barang  dan  jasa-jasa  esensial  yang  sangat  dibutuhkan  oleh masyarakat  akan  mendapatkan  pembebasan  dari  PPN.  Kebijakan  peningkatan  tarif  PPN sebesar 11% di Indonesia saat ini masih dianggap relatif rendah, mengingat bahwa tarif ini berada di bawah rata-rata tarif global yang digunakan dalam penerapan PPN di berbagai negara, yang dikenal sebagai Goods and Services Tax (GST). Sebagai perbandingan, data dari DDTC  Fiscal  Research  and  Advisory  menunjukkan  bahwa  dari  127  negara  yang  terdapat datanya  pada  tahun  2020,  rata-rata  tarif  pajak  di  negara-negara  tersebut  adalah  sekitar 15,4%. Jika melihat 31 negara di Asia, rata-rata tarif pajak yang diterapkan oleh negara-negara tersebut adalah sekitar 12% (Deyola Agasi dan Rahmi Zubaedah, 2022).
Sudah seharusnya Lembaga pengumpul pajak perlu memperhatikan sejumlah faktor penting saat menjalankan proses pemungutan pajak. Salah satu di antaranya adalah prinsip pemungutan  pajak.  Prinsip  equality  berperan  penting  dalam  pengambilan  pajak  kepada masyarakat, asas ini mengacu pada prinsip bahwa pemungutan pajak harus dilakukan tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks ini, semua individu atau entitas yang memiliki kondisi yang sama harus diperlakukan secara sama dalam hal pembayaran pajak. Prinsip tersebut menyiratkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak, perhatian diberikan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para wajib pajak (Klikpajak, 2023).
Dalam  teori,  tidak  ada  perdebatan  tentang  kekuasaan  negara  untuk  melakukan pemungutan pajak  terhadap warganya. Namun, isu yang seringkali diperdebatkan adalah sejauh mana pemerintah menjalankan tugas tersebut dengan adil. Asas equality merupakan prinsip  yang  sangat  penting  yang  harus  diterapkan  ketika  mengenakan  pajak,  dan pertanyaannya adalah apakah pemerintah telah menerapkan prinsip ini dengan baik. Salah satu isu yang patut diperhatikan adalah apakah pemerintah telah mempertimbangkan asas keadilan sosial dalam kenaikan tarif pajak, terutama terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang meningkat menjadi 11% dan  akan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2025. Hal
tersebut  mengharuskan  masyarakat  untuk  membayar  PPN  sebesar  11%.  Pertanyaannya adalah, apakah tindakan ini dianggap adil secara sosial?
Keadilan  sosial  dalam  konteks  pajak  mencakup  berbagai  pertimbangan,  seperti apakah pajak tersebut memberatkan kelompok masyarakat tertentu secara tidak adil, apakah pajak  tersebut  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  secara  merata,  dan  apakah  ada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi mereka yang kurang mampu. Oleh karena itu, perlu untuk menilai apakah kenaikan PPN ini mempertimbangkan aspek-aspek tersebut (Wahyudi, 2022).
Pemerintah  harus  secara  cermat  mempertimbangkan  dampak  kenaikan  PPN  ini terhadap  berbagai  kelompok  masyarakat,  terutama  yang  berpenghasilan  rendah  dan menengah  ke  bawah.  Dalam  mengambil  kebijakan  perpajakan,  pemerintah  harus memastikan  bahwa  asas  keadilan  sosial  menjadi  landasan  utama  dalam  pengambilan keputusan. Dengan demikian, evaluasi secara kritis terhadap dampak kenaikan tarif pajak dan penggunaan  pendapatan  pajak  menjadi  langkah  penting  dalam  menjaga  keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan keadilan sosial terhadap warganya.
Dalam rangka mengidentifikasi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, inti da ri permasalahan yang akan diteliti dapat diformulasikan sebagai berikut: “bagaimana asas equality dalam perpajakan dapat diartikan dan diimplementasikan dalam kebijakan kenaikan PPN.”  Riset  ini  memiliki  tujuan  utama  untuk  menganalisis  apakah  kebijakan  perp ajakan tersebut yang diterapkan oleh pemerintah telah mempertimbangkan prinsip equality  dalam pengenaan tarif pajak. Dalam tulisan ini, Penulis berharap dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terkait kebijakan kenaikan PPN dengan mempertimbangkan aspek-aspek equality.

## METODE PENELITIAN
Riset ini mengadopsi metode  penelitian kualitatif dengan jenis  penelitian berbasis perpustakaan  (library  research).  Riset  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian  hukum dengan  pendekatan  normatif.  Riset  hukum  normatif  adalah  jenis  penelitian  yang menggunakan  sumber  data  sekunder  atau  literatur  sebagai  basis  untuk  penyelidikan. Metode ini melibatkan pencarian dan analisis peraturan hukum serta literatur yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Penelitian hukum normatif mencakup analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, penelusuran struktur hukum, evaluasi terhadap konsistensi hukum dalam konteks vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta studi sejarah hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2009).
Riset  ini  menerapkan  pendekatan  konseptual  dalam  penulisannya.  Pendekatan konseptual  dipilih  karena  fokus  penelitian  adalah  pada  pemahaman  pandangan  dan
doktrin  dalam ilmu hukum, serta konsep hukum yang relevan dengan isu yang tengah diselidiki.  Pendekatan  ini  diterapkan  dengan  tujuan  untuk  menghasilkan  analisis  yang mendalam  dan  memadai  terkait  dengan  penerapan  asas  equality  dalam  kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai
Pada tahun 2020, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data yang diperoleh dari International Monetary Fund (IMF), terjadi penurunan signifikan sebesar 4,5% dibandingkan dengan angka PDB pada tahun 2019. Apabila kita menilik ke belakang sejarah ekonomi Indonesia, tahun 1998 merupakan momen yang  bersejarah,  ketika  terjadi  krisis  moneter  yang  melanda  negara  ini.  Pada  masa  itu, Indonesia  mengalami  penurunan  PDB  yang  sangat  drastis.  Namun,  perlu  dicatat  bahwa penurunan  tersebut  tidak  berlangsung  lama.  PDB  Indonesia  kemudian  pulih  dan  stabil kembali, hingga pada tahun 2020, ketika pandemi Covid-19 melanda. Indonesia sekali lagi mengalami penurunan PDB kali ini sebesar 0,5% (Dedi Junaedi dan Faisal Salistia, 2020).
Dengan berjalannya waktu, pandemi Covid-19 yang mulai mereda telah memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia. Dampak ini tidak hanya terbatas pada tekanan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga berdampak pada sektor perpajakan, yang memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi negara. Salah satu upaya  yang  patut  disoroti  adalah  penyederhanaan  aturan  perpajakan  melalui  Undang- Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (HPP)  No.  7  Tahun  2021.  Langkah  ini  diambil untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan (David Luntungan, 2022).
Selain itu, sebagai bagian dari reformasi perpajakan, terdapat juga kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap yang dimasukkan ke dalam UU HPP. Reformasi ini bertujuan  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  dan  mendukung  program-program pemulihan ekonomi yang lebih luas. Dari tanggal 1 April 2022, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  secara  resmi  dinaikkan  menjadi  11%,  peningkatan  tarif  ini  akan  dilakukan  secara bertahap hingga tahun 2025 sebesar 12%. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengatasi defisit yang terjadi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak dimulainya pandemi.
Hal ini sejalan dengan Pasal 23A dalam UUD NRI tahun 1945 mengamanatkan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk mendukung keperluan negara diatur melalui undang- undang”. Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa segala jenis pajak dan
pungutan  yang  bersifat  wajib  harus  diselaraskan  dengan  peraturan  yang  berlaku  dalam undang-undang yang berlaku di negara ini. Hal ini merupakan dasar hukum yang mendasari sistem  perpajakan  di  Indonesia,  menjamin  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pengumpulan dana publik.
Mengingat  bahwa,  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  memiliki  peranan  yang  signifikan dalam menghasilkan pendapatan pajak bagi Indonesia. Menduduki posisi kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh) dengan menyumbang sekitar 30% dari total pendapatan  pajak negara. PPN  adalah  jenis  pajak  konsumsi  yang  diterapkan  pada  barang-barang  dan  jasa  yang dianggap sebagai barang dan jasa yang wajib dikenakan pajak, yang berada dalam lingkup daerah  pabean.  Pajak  ini  diterapkan  pada  setiap  tahap  peredaran,  mulai  dari  produsen hingga  konsumen  akhir,  dengan  nilai  pajak  yang  dapat  diidentifikasi  pada  setiap  tahap transaksi (Pajak.com, 2023).
Mardiasmo mengemukakan, bahwa pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap peningkatan nilai yang terjadi pada barang atau jasa selama proses peredaran, mulai dari tahap produksi hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen. Konsep ini mengindikasikan bahwa nilai tambah dikenakan pada setiap tahap dalam proses produksi dan distribusi, dan ini berkontribusi pada pendapatan penerimaan pajak negara. Dengan kata lain, PPN mengenakan pajak pada nilai tambah yang terakumulasi selama barang atau jasa berpindah tangan dalam perekonomian (Mardiasmo, 2011).
Kenaikan  tarif  PPN  menjadi  11%  adalah  bagian  dari  strategi  untuk  mengatasi  defisit APBN dan memperkuat perekonomian nasional. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan fakta  bahwa  tarif  PPN  di  Indonesia  masih  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  rata-rata negara-negara anggota G20 dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang umumnya menerapkan tarif PPN sekitar 15-15,5%. Oleh karena itu, langkah ini memberikan  kesempatan  untuk  menyamakan  tarif  PPN  Indonesia  dengan  standar internasional, sambil  juga  berkontribusi pada perbaikan keuangan negara dan penguatan ekonomi nasional (Maria Yolanda dan Icha Fajriana, 2023).
Kenaikan  tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  oleh  pemerintah  telah  menimbulkan berbagai pro dan kontra di berbagai kalangan. Perdebatan seputar kenaikan PPN adalah isu yang kompleks dan memerlukan pertimbangan matang antara aspek fiskal dan sosial dalam kebijakan perpajakan. Meskipun pada dasarnya kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) tersebut tidak berlaku  secara merata untuk semua barang dan  jasa,  melainkan ada sejumlah barang dan jasa yang tetap mendapatkan fasilitas bebas PPN. Ini mencakup barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi, serta jasa-jasa seperti kesehatan, pendidikan, sosial, asuransi, keuangan, angkutan
umum, dan tenaga kerja. Selain itu, vaksin, buku pelajaran, kitab suci, air bersih (termasuk biaya  sambung/pasang  dan  biaya  beban  tetap),  serta  listrik  (kecuali  untuk  rumah  tangga dengan daya lebih dari 6600 VA) juga tetap terhindar dari peningkatan PPN (Indonesiabaik, 2023).

## Dampak Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai
Kenaikan tarif PPN sebesar 11% membawa dampak yang  sangat  beragam yang bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Dampak negatif pertama berkaitan dengan daya beli masyarakat yang signifikan terpengaruh, khususnya dalam hal harga barang dan jasa  yang  naik,  terutama  barang-barang  kebutuhan  sehari-hari.  Terdapat  kekhawatiran bahwa kenaikan PPN dapat menyebabkan kenaikan harga pangan dan energi, yang dapat memberikan tekanan tambahan pada anggaran rumah tangga (Fatchul Majid, et. al., 2022).
Selain itu, kenaikan tarif PPN juga berpotensi berdampak pada berbagai sektor industri, termasuk sektor jasa transportasi. Harga yang lebih tinggi dapat memengaruhi mobilitas dan keputusan konsumen  dalam menggunakan layanan transportasi. Kekhawatiran dan protes dari masyarakat yang merasa terbebani oleh kenaikan ini juga mungkin muncul, menciptakan ketidakpuasan dan perasaan ketidakadilan.
Di  sisi lain, kenaikan tarif PPN  sebesar 11 persen  juga memiliki  dampak positif pada anggaran  negara.  Kenaikan  ini  membantu  memulihkan  anggaran  negara  yang  sempat mengalami  ketidakstabilan  selama  masa  pandemi.  Meskipun  peningkatan  tarif  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  berdampak  langsung  pada  masyarakat,  penting  untuk mengkontekstualisasikan hal ini dalam kerangka yang lebih luas. Pemerintah perlu berupaya memastikan  bahwa  dampak  negatifnya  terhadap  kelompok  yang  kurang  mampu  dapat diatasi, sambil menggunakan pendapatan tambahan untuk memajukan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
Harus diingat bahwa setiap kebijakan pemerintah telah melalui proses yang cermat dan penuh pertimbangan. Sebagai anggota masyarakat, kita perlu menghargai upaya pemerintah dalam memperbaiki ekonomi Indonesia pasca pandemi, sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga dan manfaatnya dirasakan oleh semua. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan tarif PPN harus dipandang sebagai bagian dari strategi lebih besar untuk mendukung pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Penerapan Asas Equality Dalam Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Secara  hukum,  pajak  diatur  dengan  jelas  dalam  undang-undang  yang  memberikan legitimasi kepada negara untuk mengenakan pajak. Hal ini menciptakan hubungan hukum
antara  individu  (baik  orang  pribadi  maupun  badan  hukum)  dan  negara,  yang  melibatkan kewajiban  dan  hak  perpajakan  yang  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku. Namun, dalam hal ini hukum juga melindungi wajib pajak dari tindakan sewenang- wenang  yang  mungkin  dilakukan  oleh  negara  dalam  pengenaan  pajak  (Marihot  Pahala Siahaan, 2010). Prinsip ini sejalan dengan asas pemungutan pajak, yaitu asas equality atau kesetaraan, yang menjamin perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses perpajakan.
Dalam  karyanya  "The  Wealth  of  Nations,"  Adam  Smith  menguraikan  empat  prinsip dasar  yang  dikenal  sebagai  "The  Four  Cannons  Maxims  of  Taxation"  untuk  memastikan keadilan  dalam  pemungutan  pajak.  Keempat  prinsip  tersebut  adalah  prinsip  kesetaraan (equality)  dan  keadilan  (equity),  prinsip  kepastian  hukum  (certainty),  prinsip  kenyamanan pembayaran  (convenient  of  payment),  dan  prinsip  efisiensi  dalam  pengumpulan  pajak (economic of collection), yang mengharuskan biaya  pengumpulan  pajak harus sebanding dengan  jumlah  pajak  yang  dikenakan.  Dalam  konteks  penulisan  ini,  prinsip  kesetaraan (equality)  menjadi  sangat  relevan  karena  menjamin  bahwa  pajak  diterapkan  secara  adil kepada semua pihak.
Prinsip  keadilan  dalam  perpajakan,  yang  juga  dikenal  sebagai  asas  equality sebagaimana didefinisikan oleh Adam Smith, merujuk pada prinsip bahwa beban pajak harus sebanding dengan kemampuan finansial individu untuk membayarnya (ability to pay) dan juga  harus  sejalan  dengan  manfaat  yang  diperoleh  dari  pengeluaran  tersebut.  Hal  ini menekankan  pentingnya  adanya  keseimbangan  yang  adil  antara  besarnya  pajak  yang dikenakan  kepada  setiap  individu  dan  manfaat  yang  diperolehnya  dari  layanan  dan infrastruktur yang didanai oleh pajak tersebut.
Dalam  upaya  mencapai  keadilan,  langkah  yang  esensial  adalah  memastikan pemungutan pajak dilakukan secara menyeluruh dan merata. Kebijakan perpajakan dianggap adil ketika terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban antara wajib pajak dan pihak fiskus. Prinsip-prinsip tersebut menjadi panduan bagi pembuat undang-undang perpajakan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut mencerminkan konsep keadilan. Prinsip- prinsip  ini  digunakan  sebagai  alat  evaluasi  untuk  menilai  sejauh  mana  undang-undang perpajakan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, dengan kriteria utamanya adalah sejauh mana prinsip-prinsip atau persyaratan pemungutan pajak tersebut tercermin dalam undang- undang yang bersangkutan (Bohari, 2002).
Dalam konteks kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai, penerapan asas equality sebagai prinsip fundamental adalah suatu keharusan. Prinsip ini memandang bahwa besarnya pajak yang dikenakan pada setiap individu harus disesuaikan dengan kemampuan finansial
mereka dan manfaat yang mereka terima. Terutama dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai  (PPN),  penting  bagi  kebijakan  pajak  untuk  mempertimbangkan  berbagai  tingkat pendapatan  dan  kebutuhan  masyarakat.  Dengan  memastikan  bahwa  pajak  tidak memberatkan kelompok yang kurang mampu, PPN dapat menjadi alat yang lebih adil dalam mengumpulkan pendapatan bagi negara. Oleh karena itu, asas equality menjadi prinsip kunci dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan ekonomi.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil riset  yang  disajikan  dalam jurnal  ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan  yang  diambil  pemerintah  untuk  meningkatkan  pajak  pertambahan  nilai merupakan  keputusan  yang  tepat  mengingat  bahwa  dampak  yang  dihasilkan  dari serangkaian  perbaikan,  peningkatan,  dan  perubahan  dalam  sektor  perpajakan  guna meningkatkan penerimaan pajak. Terutama, untuk mengatasi pemulihan ekonomi nasional akibat pasca pandemi covid-19. PPN terbukti memiliki kontribusi yang sangat signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, dalam penerapannya  asas equality memiliki  peran  yang  fundamental  dalam  proses  pengambilan  kebijakan  pajak pertambahan nilai. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemungutan pajak tidak memberatkan masyarakat, sehingga pajak harus diterapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan ekonomi masyarakat dan kebutuhan mereka, terutama dalam situasi di mana negara sedang dalam fase pemulihan ekonomi. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama secara sinergis dan  berkolaborasi  dalam  mendukung  pemulihan  ekonomi  yang  efektif  dan  efisien. Kerjasama  yang  baik  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dapat  mempercepat  proses pemulihan  ekonomi  nasional  dan  mencapai  hasil  yang  optimal.  Dengan  demikian, pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Soerjono, Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 2009.
Mardiasmo, Perpajakan edisi revisi, Yogyakarta, PT Andi, 2011.
Siahaan,  Marihot  Pahala, Hukum  Pajak  Elementer  Konsep:  Dasar  Perpajakan  Indonesia,
Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
David  Luntungan,  ‘Perpajakan  UMKM  di  Era  Undang -Undang  Harmonisasi  Perpajakan:
MSMe’s Taxation in the Era of Tax Harmonization Law’. Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi, vol. 8 no. 1, November 2022.
Dedi  Junaedi  dan  Faisal  Salistia,  ‘Dampak  Pandemi  Covid -19  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Negara- Negara Terdampak’. Simposium Nasional Keuangan Negara, vol.
2 no. 1, Desember 2020.
Deyola  Agasi  dan  Rahmi  Zubaedah,  ‘Urgensi  Kenaikan  Tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai Berdasarkan  Asas  Kepentingan  Nasional’, Perspektif  Hukum,  vol.  22  no.  2, November 2022.
Dian Hasbiah Putri dan Supa rna Wijaya, ‘Pajak pertambahan nilai final: belajar dari Ghana dan China’, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), vol. 3 no. 2, Juni 2022.
Fatchul Majid, Hilda Shofiatus Sholikhah, dan Lintang Sarwendah, ‘Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PP N) Pada Masyarakat Di Indonesia’. JAMANTA: JURNAL
MAHASISWA AKUNTANSI UNITA, vol. 2 no. 2, April 2022.
Ferry Anka Sugandar, Rizky Dwi Pradana, Fikri Jamal, Serena Ghean Niagara, Candra Nur
Hidayat, ‘Kesadaran Hukum Wajib Pajak dan Manfaatnya Dalam Upaya Pe ningkatan Pembangunan’, BHAKTI HUKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, vol. 1 no.
1, Januari 2022.
Maria Yolanda dan Icha Fajriana,  ‘Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Kenaikan Tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai  11%  pada  KPP  Pratama  Palembang  I lir  Barat’. SINOMIKA  Journal:  Publikasi  Ilmiah  Bidang  Ekonomi  dan  Akuntansi,  vol.  1  no.  6,
Maret 2023.
Rafiq Wahyu Novianto, Rendi Dwi Putra Ramadhan, Safira Faradisa Azzahra, Ferry Irawan,
‘Menelaah  Kenaikan  Tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai  Ditinjau  dari  Asas  Keadilan’,
Jurnalku, vol. 3 no. 2, Juli 2023.
Stephanie, S. (2022). The Effect Of Accounting Understanding, Tax Incentives, And Tax Socialization On Pmk 86/2020 On Msme Taxpayer Compliance Affected By The Pandemic. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 3(06), 562 – 573.
Sulastri, S., Andesto, R., & Oktris, L. (2023). The Determinant of Tax Compliance in Indonesia (Experience in E-Commerce Environment). Journal Research of Social Science,
Economics, and Management, 3(1), 49 – 67.
Wahyudi. ‘Peran Strategis Pajak Mewujudkan Keadilan Sosial’. Journal of Law and Nation,
vol. 1 no. 1, Agustus 2022.
Hukumonline,  “Pro  Kontra  Kenaikan  PPN  11  Persen”,  diakses  melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-kenaikan-ppn-11-persen lt6234651e4e47d/?page=1 pada 6 September 2023.
Indonesiabaik, “Tidak semua barang dan jasa dikenai PPN 11%, apa saja?”, diakses pada https://indonesiabaik.id/videopendek/tidak-semua-barang-dan-jasa-dikenai-ppn- 11-apa-saja  pada 17 September 2023.
Klikpajak,  “Prinsip  Pajak  di  Indonesia  dan  Penerapannya”,  diakses  melalui https://klikpajak.id/blog/4-prinsip-pajak-di-indonesia/ pada 7 September 2023. Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021  Nomor  246,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).