## ANALISIS PENGENAAN TARIF PAJAK PROGRESIF PADA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR THE FOUR MAXIMS (STUDI KASUS SAMSAT KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATRA BARAT)
Muammar Khaddafi 1 , Annesa Dianty Darwin 2
1,2 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh  Lhokseumawe

## khaddafi@unimal.ac.id
Abstract: This  study  was  conducted  to  determine  the  imposition  of  a  progressive  tax  rate  on  motor  vehicle taxes based on The Four Maxims in Pasaman Barat Regency, Sumatra Barat. The method used in this study was  a  qualitative  descriptive  method.  The  type  of  data  used  in  this  study  was  primary  and  secondary  data. Data  collection  techniques  in  this  study  were  interviews,  observations,  and  documentation.  The  purpose  of this  study  was  to  determine  how  to  impose  a  progressive  tax  rate  on  motorized  vehicle  tax  based  on  four principles  of  tax  collection.  The  results  show  that  the  tax  principle  as  still  appropriate  and  relevant  to  be applied, namely the principles of tax collection proposed by Adam Smith, which are equality, legal certainty, the convenience of payment, and principles efficiency (economic of collection).
Keywords: Motor Vehicle Tax, Progressive Taxation Rates, Four Maxims.

## PENDAHULUAN
Pajak progresif  merupakan pajak dengan sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan  kenaikkan  objek  pajak.  Pajak  progresif kendaraan  bermotor  dikabupaten  pasaman  barat mulai diterapkan pada 1 januari 2013 dan mulai dijalankan  pada  awal  tahun  2013.Penerapan pajak  progresif  ini  diharapkan  dapat  menekan jumlah  kendaraan  bermotor  serta  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah.  Namun  karena  masih banyak  dari  wajib  pajak  yang  belum  mengerti
sepenuhnya  tentang  penerapan  pajak  progresif ini, menyebabkan terjadinya permasalahan  pada saat  warga  akan  melakukan  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor.  Mereka  harus  membayar lebih  besar  yang  disebabkan  jumlah  kendaraan yang  terdaftar  atas  nama  warga  tersebut meskipun  kendaraan  tersebut  sudah  tidak dimilikinya  lagi.  Ini  terjadi  karena  warga  yang telah  menjual  kendaraannya,  namun  kendaraan tersebut masih atas namanya sehingga dikenakan pajak progressif atas kendaraan  yang sudah tidak dimilikinya lagi. Tabel 1 Data Jumlah Kendaraan Bermotor SAMSAT Kabupaten Pasaman Barat Tahun Jumlah (unit) 2012 38,461 2013 37,734 2014 36,727 2015 36,705 2016 36,515 2017 35,637 Sumber: SAMSAT  Kabupaten Pasaman Barat,2018 Dari  data  diatas  dapat  dilihat  jumlah  unit kendaraan  bermotor  dari  tahun  ke  tahun.  Pada
tahun  2012  sebelum  diterapkannya  pajak progresif,  terdapat  38,461  unit  kendaraan
bermotor  diKabupaten  Pasaman  Barat,  namun setelah diterapkannya pajak progresif kendaraan bermotor  pada  tahun  2013,  terjadi  penurunan jumlah kendaraan bermotor, dan terus  menurun hingga akhir
tahun
2017. Setelah
diberlakukannya  pajak  progresif  ini,  masih banyak  masyarakat  yang  tidak  nyaman  dengan penerapan pajak progresif tersebut,  dikarenakan  mereka  membayar  lebih banyak  dari  yang  seharusnya,  ini  disebabkan
karena kurangnya  informasi yang  detail mengenai pajak progresif ini kendaraan bermotor ini.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka peneliti mengambil judul: “Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor  Berdasarkan  The  Four  Maxims (Studi  Kasus  SAMSAT  Kab.Pasaman  Barat Provinsi Sumatra Barat)” .

## TINJAUAN PUSTAKA

## Dasar-Dasar Pajak Pengertian Pajak
Menurut Waluyo (2011):“Pajak adalah iuran kepada  Negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,  dengan  tidak  mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan  yang  gunanya  adalah  untuk  mebiayai pengeluaran  umum  berhubungan  dengan  tugas
Negara
untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

## Fungsi Pajak
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  dari Negara  yang  mempunyai  fungsi  (Mardiasmo 2011), yaitu :
1)Fungsi  anggaran (budgetair) sebagai  sumber dana  bagi  pemerintah,  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2)Fungsi  mengatur (regulerend) sebagai  alat pengatur  atau  melaksanakan  pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

## Syarat Pemungutan Pajak
Syarat pemungutan pajak
menurut
Mardiasmo (2013):
1. Pemungutan  pajak  harus  adil(syarat keadilan)
2. Pemungutan  pajak  harus  berdasarkan Undang-Undang(syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien
5. Pemungutan pajak harus sederhana

## Teori  yang  dapat  mengatur  pemungutan pajak
Teori  yang  menjelaskan  tentang  pemberian hak  kepada  Negara  untuk  memungut  pajak menurut Mardiasmo (2011):
1. Teori asuransi Negara  melindungi  keselamatan  jiwa, harta  benda,dan  hak-hak  rakyatnya.
Oleh  karena  itu  rakyat  harus  membayar pajak  yang  diibaratkan  sebagai  suatu premi  asuransi  karena  memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori kepentingan Beban  pajak  kepada  rakyat  didasarkan pada kepentingan masing-masing orang.Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin  tinggi  pajak  yang  harus dibayar.
3. Teori daya pikul Beban  pajak  untuk  semua  orang  harus sam  beratnya,  artinya  pajak  harus dibayar  sesuai  dengan  daya  pikul masing-masing orang. 4. Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajk terletak  pada  hubungan  rakyat  dengan negaranya,  sebagai  warga  Negara  yang berbakti,  rakyat  harus  selalu  menyadari bahwa  pembayaran  pajak  adalah  suatu kewajiban.
5. Teori azas daya beli Dasar  keadilan  terletak  pada  akibat pemungutan pajak.

## Sistem pemungutan pajak
System pemungutan pajak dibagi tiga:
1. Official Assessement System
Merupakan sistim pemungutan pajak yang  member  wewenang  kepada pemerintah umtuk menentukan besarnya pajak terutang.
2. Self Assessement System Merupakan sistim pemungutan pajak yang  member  wewenang  kepada wajib  pajak  untuk  menghitung, membayar  dan  melaporkan  sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Withholding System Merupakan sistim pemungutan pajak yang  member  wewenang  kepada pihak ketiga untuk memotong, memungut  besarnya  pajak  yang terutang oleh wajib pajak.

## Hambatan Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2013), ha,batan pemungutan  pajak  dapat  dikelompokkan  sebagai berikut:
1. Perlawanan Pasif Masyarakat  tidak  mau  (pasif)  dalam membayar pajak.
2. Perlawanan Aktif Meliputi  semua  usaha  dan  perbuatan secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

## Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut  Mardiasmo  (2013),  tarif  kendaraan bermotor adalah:
1. 1,5%  untuk  kepemilikan  kendaraan bermotor pribadi dan badan.
2. 1,0%  untuk  kendaraan  bermotor angkutan umum
3. 0,5%  untuk  kendalaan ambulance , pemadam kebakaran, sosial
keagamaan dan instansi pemerintah.

## Wajib Pajak
Menurut  Undang-Undang  No.  28  Tahun 2007  pasal  1  ayat  (1)  tentang  Tata  Cara Perpajakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  wajib pajak adalah sebagai berikut:
“Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau badan yang menurut ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakn ditentukan untuk melakukan  kewajiban  perpajakan,  termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.”

## Pajak Daerah Pengertian Pajak Daerah
Menurut  Undang-Undang  No.  28  Tahun 2009  Tentang  Pajak  Daeran  dan  Retribusi Daerah:
“Pajak  daerah,  yang  selanjutnya  disebut Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara langsung dam digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

## Ciri-Ciri Pajak Daerah
Ciri-Ciri Pajak Daerah antara lain:
1. Pajak  Daerah  berasal  dari  pajak Negara  yang  diserahkan  kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan  dilakukan  berdasarkan Undang-Undang.
3. Pajak  Daerah  dipungut  oleh  daerah berdasarkan kekuatan Undang- Undang atau kegiatan hukum lainnya.
4. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga  daerah  atau  untuk  membiayai pengeluaran  daerah  sebagai  badan hukum public.

## Pajak Kendaraan Bermotor Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di  semua  jenis  jalan  darat  dan  digerakkan  oleh peralatan  teknik  berupa  motor  atau  peralatan lainnya  yang  berfungsi  untuk  mengubah  suatu sumber  daya  energy  tertentu  menjadi  tenaga gerak  kendaraan  bermotor  yang  bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

## Subjek Pajak Kendaraan Bermotor
Subjek  pajak  kendaraan  bermotor  adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai  kendaraan  bermotor  (Pasal  4  ayat  (1) UU PDRD).
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan  Pajak  Kendaraan  Bermotor
Berdasarkan  Perda  Provinsi  Sumatra  Barat No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Berdasarkan  Perda  Provinsi  Sumatera Barat  No.  4  Tahun  2011  tentang  pajak  daerah, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
Dalam  pasal  6  angka  (1)  dasar  pengenaan PKB adalah:
a. Berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor
b.  Bobot  yang  secara  relatif  tingkat  kerusakan jalan  dan/atau  pencemaran  lingkungan  akibat penggunaan kendaraan bermotor.
Dalam  pasal  7,  tarif  PKB  pribadi ditetapkan sebagai berikut:
a. Untuk kepemilikan pertama sebesar
1,5% b. Untuk kepemilikan kedua dikenakan  tarif  progresif  sebesar 2%
c. Untuk  kepemilikan  ketiga  sebesar 2,5%
d. Untuk kepemilikan keempat sebesar 3%
e. Untuk  kepemilikan  kelima  dan seterusnya  akan  dikenakan  sebesar 3,5%.

## Pajak Progresif Pengertian Pajak Progresif
Menurut  Koswara  (2000),  pajak  progresif adalah  pajak  diterapkan  bagi  kendaraan  pribadi baik  roda  dua  dan  roda  empat  dengan  nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama.

## Konsep The Four Maxims
Asas-asa  pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor  oleh  Adam  Smith  yaitu  (Diana Sari,2013)
1. Asas  Keadilan  (Asas  Equality)  setiap wajib pajak harus dberlakukan
berdasarkankan  tarif  pajak  progresif pada pajak kendaraan bermotor.
2. Asas Kepastian Hukum(Asas Certainty)dasar  pengenaan  tarif  pajak bermotor dipungut berdasarkan undang-undang.
3. Saat yang paling tepat dalam
pembayaran  pajak(Asas  convenience of  payment)sesuai  dengan  tanggal dimana  wajib  pajak  membeli  pajak kendaraan bermotor yang akan dikenai pajak.
4. Asas  Efisiensi  (Asas  Efficiency) Berdasarkan  mekanisme  samsat  yang ada.dimana  terdapat  fasilitas  yang memadai  dalam  rangka  menunjang pemungutan  pajak  yang  seminim mungkin.

## Penelitian Terdahulu
Sebagai  pertimbangan  dalam  penelitian  ini berikut  dicantumkan  penelitian  yang  dilakukan sebelumnya.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fabrianti  (2011) dalam  penelitiannya  mengenai  Analisis  Sistem Pengendalian  Pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD pada Dispenda  Kota  Singkawang,  Hasil  Penelitian  ini adalah  system  pemungutan  pajak  kendaraan bermotor    di  dispenda  kota  singkawang  sudah efektif  dengan  adanya  bagian-bagian  yang terlihat lebih dari pada satu bagian, seperti bagian pengambilan  formulir,  danpengisian  formulir, penetapan  PKB  dan  penetapan  SWDKLLJ  dan bagian  pembayran  dan  penyerahan.  Selain  itu formulir yang digunakan serta rangkap distribusinya sudah dijalankan dengan baik.
Nugraha  pada  tahun  2012  dengan  judul Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan  Bermotor  Berdasarkan  Peraturan Daerah  Jawa  Timur  No.  9  Tahun  2010  tentang Pajak  Daerah.  Hasil  penelitian  tersebut  adalah masih banyak masyarakat yang menjual kendaran bermotornya, namun belum melakukan
balik  nama,  sehingga  penjual  tersebut  masih terdaftar  sebagai  pemilik  kendaraan  yang  sudah dijualnya  tersebut,  dan  apabila  dia  membeli kendaraan  baru  maka  dia  akan  dikenakan  pajak progresif.
Penelitian  yang  dilakukan  Dianita  (2012) yang  berjudul  Pengaruuh  Pelayanan  terhadap Kepuasaan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Progresif  Kendaraan  Bermotor  di  Samsat  Kota Bandung.Hasil  penelitiannya  adalah  pelayanan pembayaran progresif kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat yaitu sebesar 0,629 atau 62,9%.
Penelitian  yang  dilakukan  Rudi  Irwanto (2015)  yang  berjudul  Analisis  Penerapan  Pajak Progresif  terhadap  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Makassar).Hasil peneitiannya menunjukkan bahwa  setelah  diberlakukannya  pajak  progresif, persentase penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan. Penelitian Adi (2012) dengan judul Penerapan  Pajak  Progresif  Kendaraan  Bermotor Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah (Up3ad) Samsat Surakarta.Dalam penelitian ini ditemukan bahwa belum dipisahkannya  subjek  dan  objek  pajak  progresif sehingga belum dapat diketahui jumlah penerimaan dari pajak progresif itu sendiri.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian dengan menggunakan metode  analisis  data  kualitatif  yang  sifatnya deskriptif,  yaitu  dengan  prosedur  pemecahan masalah  dengan  cara  memaparkan  semua  data yang  diperoleh  dari  hasil  observasi  yang kemudian dianalisis lalu ditarik kesimpulan.

## Objek Penelitian
Objek dari penelitian ini adalah Samsat Kota Padang,  karena  kantor  Samsat  ini  melayani administrasi  tentang  Pajak  Kendaraan  Bermotor untuk wilayah Kota Padang dan telah menerapkan pajak progresif.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah:
1. Data Kualitatif, berupa hasil wawancara terhadap objek penelitian.
2. Data  Kualitatif,  berupa  data  tarif pajak progresif.
Sumber data dalam penelitian ini yaitu:
1. Data Primer, diperoleh secara langsung  dari  hasil  dokumentasi  dan
Volume 6, Nomor 2, Agustus 2018
wawancara  oleh  peneliti  terhadap objek penelitian.
2. Data  Sekunder,  data  yang  diperoleh secara  tidak  langsung  dengan  cara memperoleh dari kepustakaan,
catatan,  jurnal  dan  arsip  perusahaan, berupa  rekapitulasi  penerimaan  pajak kendaraan bermotor.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian ini antara lain:
1. Studi Kepustakaan Yaitu  pengumpulan  data  dengan membaca literatur-literatur yang
berhubungan  dengan  masalah  yang diambil.
2. Penelitian Lapangan Penelitian lapangan berupa:
a. Wawancara, merupakan
percakapan  dua  orang,  yang dimulai oleh pewawancara dengan tujuan memperoleh keterangan sesuai dengan penelitian dan dipusatkan olehnya  olehnya  pada  isi  dan dititik beratkan tujuan-tujuan deskripsi, prediksi dan penjelasan sistematik  mengenai  penelitian tersebut.
b. Dokumentasi,  merupakan  suatu cara  pengumpulan  data  dengan menggunakan  dokumentasi  dari
Samsat Kota Padang.

## Metode Analisis Data
Dalam  penelitian  ini,  metode  analisis  data yang  digunakan  adalah  Deskriptif  Analisis, menurut  Sugiyono  (2007),  “Deskripsi  analisis yaitu  suatu  metode  yang  dapat  digunakan  untuk meneliti  sekelompok  manusia,  suatu  kondisi, sistim  pemikiran  ataupun  suatu  peristiwa  pada masa sekarang.”

## Hasil Penelitian dan Pembahasan Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian
Sejarah Samsat di Indonesia System Administrasi Manunggal Satu Atap(Samsat)  adalah  suatu  sistim  kerjasama secara terpadu antara POLRI, Dispenda Provinsi dan  PT. Jasa  Raharja  (Persero)  dalam  pelayanan untuk  menerbitkan  STNK  dan  TNKB  yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas Negara baik melalui pajak kendaraan bermotor, BBNKB, dan  SWDKLLJ  yang  dilaksanakan  pada  satu kantor yaitu Kantor Bersama Samsat.
Gambaran Umum Mengenai Samsat Kab.pasaman Barat Samsat Kab.Pasaman Barat bertugas mengurus  administrasi  perpajakan  kendaraan bermotor  di  Kab.Pasaman  Barat.Berada  di  Jln. M. Natsir No.61 Telp (0753) 7464029
Fax.(0753)  7464029Simp.Ampek  Pasaman  barat yang  didirikan  pertama  kali  tahun  2007  yang pertama kali diketua oleh Harfianda Harman,S.H Visi dan Misi Samsat Kota Padang:
a. Visi
“Terwujudnya  pelayanan  cepat,  tepat dan akurat berbasis teknologi informasi  menuju  pemerintahan  yang bersih.” b. Misi
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 2. Meningkatkan sumber daya manusia 3. Meningkatkan  identifikasi  dan keamanan kepemilikan kendaraan bermotor 4. Meningkatkan  pelayanan  daerah dan pusat

## Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI UPTD P3 KOTA PADANG Sumber: SAMSAT Kabupaten pasaman barat 2018,
Struktur organisasi merupakan suatu susunan  yang  menghubungkan  antara bagian dari setiap komponen yang terdapat dalam  sebuah  instansi.  Dengan  adanya
struktur  organisasi  maka  akan  terdapat pembagian  kerja  yang  jelas  dan  dapat menunjukkan  fungsi  serta  tugas  yang berbeda dalam sebuah isntansi.

## KEPALA UPTD
Kesubag TU
Kasi Penagihan Kasi Penetapan

## HASIL PENELITIAN
Pengenaan  Tarif  Pajak  Progresif  pada  Kendaraan  Bermotor  Provinsi  di  Kabupaten Pasaman Barat penentuan urutan Pajak Progresif
Tabel 2
Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi di Kabupaten Pasaman Barat
No Target Tahun Jenis Penerimaan PKB BBNPKB 1. 2013 Rp 14.018.931.000 Rp 195.393.000 2. 2014 Rp 14.566.188.000 Rp 173.993.000 3. 2015 Rp 16.112.000.000 Rp 211.021.300 4. 2016 Rp 18.508.740.800 Rp 305.054.000 5. 2017 Rp 20.765.473.050 Rp 415.707.760 Sumber : Samsat Provinsi di Kabupaten Pasaman Barat, 2018 Berdasarkan  Tabel  2  diatas  terlihat bahwa  target  penerimaan  pajak  daerah provinsi di kabupaten Pasaman Barat selama 5  tahun  yaitu  mulai  tahun  2013-2017  di targetkan meningkat .
Gambar 2 Persentase Target Penerimaan Tarif Pajak Progresif PKB tahun 2013-2017
sumber : Diolah Peneliti, 2018
Dari  Gambar  2  diatas  dapat  dijelaskan bahwa  persentase  penerimaan  Tarif  Pajak Progresif PKB pada tahun 2013 sebesar 17% sedangkan  pada  tahun  2014  sebesar  17%,
sedangkan  pada  tahun  2015  sebesar  19%, sedangkan  pada  tahun  2016  sebesar    22%,
sedangkan tahun 2017 sebesar  25%. Tabel 3
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi di Kabupaten Pasaman Barat
No Tahun Realisasi Jenis Penerimaan PKB BBNPKB 1. 2013 Rp 14.740.279.300 Rp 200.329.500 2. 2014 Rp 16.270.280.550 Rp 207.133.300 3. 2015 Rp 17.831.466.000 Rp 238.486.950 4. 2016 Rp 19.982.338.400 Rp 328.359.400 5. 2017 Rp 20.765.473.050 Rp 415.707.760
Sumber : Samsat Provinsi di Kabupaten Pasaman Barat, 2018
0% 17% 17% 19% 22% 25%

## Persentase Target Penerimaan Tarif Pajak Progresif PKB tahun 2013-2017
2013 2014 2015 2016 2017
Berdasarkan  Tabel  4.2  diatas terlihat  bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan
bermotor  dari  tahun  2013-2017  mengalami peningkatan. Gambar 3
Persentase Realisasi Penerimaan PKB tahun 2013-2017
Sumber : Diolah Peneliti 2018
Dari  Gambar  3  diatas  dapat  dijelaskan bahwa  persentase  penerimaan  Tarif  Pajak Progresif PKB pada tahun 2013 sebesar 17% sedangkan  pada  tahun  2014  sebesar  18%,
sedangkan  pada  tahun  2015  sebesar  20%, sedangkan  pada  tahun  2016  sebesar    22%, sedangkan tahun 2017 sebesar  23%.
Tabel 4 Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan

## Bermotor Provinsi di Kabupaten Pasaman Barat
No Tahun Target Realisasi PKB BBNPKB PKB BBNPKB 1. 2013 Rp 14.018.931.000 Rp 195.393.000 Rp 14.740.279.300 Rp 200.329.500 2. 2014 Rp 14.566.188.000 Rp 173.993.000 Rp 16.270.280.550 Rp 207.133.300 3. 2015 Rp 16.112.000.000 Rp 211.021.300 Rp 17.831.466.000 Rp 238.486.950 4. 2016 Rp 18.508.740.800 Rp 305.054.000 Rp 19.982.338.400 Rp 328.359.400 5. 2017 Rp 20.765.473.050 Rp 415.707.760 Rp 20.765.473.050 Rp 415.707.760 Sumber : Samsat Provinsi di Kabupaten Pasaman Barat, 2018
Dari tabel 4 diatas dapat dilihat
perbandingan  antara  target  dan  realisasi penerimaan  Pajak  Kendaraan Bermotor  Jadi dapat  disimpulkan  penerimaan  realisasi penerimaan  PKB  dan  BBNPKB  mencaapi
jumlah yang ditargetkan dan setiap tahunnya mengalami peningkatan.
Tabel 5 Realisasi Denda Pajak Kendaraan Bermotor 2013-2017 Tahun Jumlah PKB yang Tepat Waktu Total Denda 2013 23.336 41.666.000 2014 28.698 36.458.000 2015 32.366 30.358.000 2016 34.424 28.576.000
0% 17% 18% 20% 22% 23%

## Realisasi Penerimaan PKB 2013-2017
2013 2014 2015
2016 2017
2017 35.365 25.498.000
Sumber : Samsat Provinsi  di kabupaten Pasaman, 2018

## Perhitungan Denda Pajak Kendaraan Bermotor :
Bapak  B,  Total  Baharudin  memiliki kendaran bermotor roda empat berupa mobil dan terlambat membayarnya selama 8 bulan, Total pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 250.000  perhitungannya  adalah  sebagai berikut : Jumlah  PKB  X  Tarif  Denda  PKB  X Lamanya denda Rp 250.000 X 25% X 8/12 = Rp 41.666 Untuk perhitungan denda SWDKLLJ dilakukan oleh Jasa Raharja. Tabel 6Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2013 dan tahun 2017 Tahun Target Tahun Anggaran (Rp) Realisasi Penerimaan (Rp) % Dari Target 2013 14.018.931.000 14.740.279.300 105,15% 2014 14.566.188.000 16.270.280.550 111,70% 2015 16.112.000.000 17.831.466.000 110,67% 2016 18.508.740.800 19.982.338.400 107,96% 2017 20.765.473.050 20.765.473.050 109,12%
Sumber : Samsat Provinsi di Kabupaten Pasaman Barat, 2018
Dari  tabel  diatas  terlihat  jelas  bahwa SAMSAT  Provinsi  di  Kabupaten  Pasaman Barat  melaksanakan  asas  efisiensi  dengan cukup  baik,  dimana  penerimaan  pajak kendaran  bermotor  ditahun  2013  sampai 2017  telah  melebihi  target  yang  ditetapkan Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahsan  dan analisa  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka penulis  dapat  menarik  kesimpulan  sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui peraturan tarif pajak  progresif  terhadap  wajib pajak kendaraan bermotor Dikabupaten Pasaman Barat sesuia  dengan  Peraturan  Daerah mengenai Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dikeluarkan pada  Tahun    2013  berdasarkan
Peraturan  daerah  Provinsi  di Kabupaten  Pasaman  Barat  No.  8 Tahun 2013 dan mulai dijalankan khusus  di  SAMSAT  Provinsi  di Kabupaten Pasaman Barat Pada 1
Januari 2013.
2. Sistem dan Prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  pada SAMSAT  Provinsi  di  Kabupaten Pasaman  Barat  memiliki  tahap- tahap,  mulai  dari  pendaftaran, penetapan,  pembayaran  sampai ke tahap pengesahan.
3. Pengenaan  Tarif  Pajak  Progresif pada  Pajak  Kendaraan  Bermotor
berdasarkan  “The  Four  Maxims” masih  dianggap  relevan,  yaitu asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan  oleh  Adam  Smith yaitu diantaranya adalah kesamaan dan keseimbangan (equality), kepastian hukum (certainly),  asas  ketepatan  waktu
(convenience  of  payment),  dan asas efisiensi (economic of collection). 4. Mengetahui Tingkat Pertumbuhan Tarif Pajak Progresif  pada  Pajak  Kendaraan Bermotor  menunjukkan  besarnya presentase pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor  dari  tahun  ke  tahun mengalami peningkatan.

## Saran
Saran  yang  dapat  dikemukakan  oleh peneliti  agar  lebih  dapat  meningkatkan penerimaan  dari  pajak  progresif  kendaraan bermotor diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Pihak  SAMSAT  Provinsi  di
Kabupaten Pasaman Barat harus lebih  memberikan  pemahaman terhadap  pengenaan  Tarif  pajak progresif  ini  agar  masyarakat
tidak  bingung  ketika  membayar pajak  yang  lebih  tinggi  dari biasanya.
2. Untuk  mempermudahkan  dan mempercepat pelayanan SAMSAT Provinsi di Kabupaten Pasaman Barat perlu dilakukan  penambahan  loket- loket pembayaran sehingga tidak terjadi penumpukan antrian  yang  terlalu  banyak,
agar  pelayanan  menjadi  efektif dan efisien.
3. Sebaiknya pihak SAMSAT memberikan  informasi  melalui brosur atau media social tentang informasi pembayaran tarif pajak secara progresif.dan pembayaran secara online segera diterapkan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran
4. Sebaiknya  pencatatan  terhadap pajak  progresif  ini  dipisahkan agar  dapat  diketahui  kontribusi pajak progresif kendaraan bermotor  terhadap  pendapatan dari  pajak  kendaraan  bermotor serta  agar  diketahui  jumlah subjek dan objek pajak progresif ini. 5. Untuk  penelitian  selanjutnya dapat diharapkan dapat memprluas  objek  penelitiannya dan  periode  penelitian  dapat diperluas  bukan  hanya  dalam  5 tahun terakhir.

## Daftar Pustaka
Adi, 2012.Penerapan Pajak Progresif Kendaraan  Bermotor      Dalam Upaya Meningkatakan Pendapatan   Asli   Daerah. Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Davey,  K.J.1988.  Pembiayaan    Pemerintah Daerah, Jakarta: Universitas Indonesia Press. Diana,Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Refika Aditama. Bandung Dianita, 2012.Pengaruh Pelayanan Terhadap  Kepuasan  Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Progresif  Kendaraan  Bermotor  di Samsat  Kota  Bandung,  skripsi Program Serjana Universitas Indonesia. Ernawati, eka dan Ni Putu Eka Widiastuti.2013. Dampak Pengenaan  Tarif  Pajak  Kendaraan Bermotor Di Provinsi DKI Jakarta.Jurnal  Economi  Resource Volume 11, No 2. Fajriani.2013.Pengenaan Tarif Pajak Progresif  Pada  Pajak  Kendaraan Bermotor.Jurnal  Vol  1  No  2. Universitas Surabaya. Surabaya. Tahun 2017. Febriati.2011.Analisis  Sistem  Pengendalian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  Dalam  Peningkatan  PAD pada Dispenda Kota Singkawang.Jurnal Eksos Volume 7, No 2. http://pajakonline.net/pengertia n-pajak- progresif, Pengertian Pajak Progresif,  (online,  di  akses  22 Desember 2015). http://www:informasi-pajak (online),
Answar.diakses 12 februari 2016. http://djafa.org/infosamsat-pajak-progresif- kendaraan-bermotor/. http://www.kerjanya.net/faq/4256-pajak- progresif-atas-pajak-kendaraan- bermotor.html,  Pajak  Progresif  atas Pajak  Kendaraan  Bermotor,  (Online, di akses 7 November 2014).
Irwanto,  Rudi.  2015.  Analisis  Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak
Kendaraan  Bermotor  pada  SAMSAT Kota Makassar.skripsi Program Serjana Universitas Hasanuddin Makassar Kurniawan,  2014.  .Analisis    Dampak Sebelum    dan    Sesudah    Penerapan Pajak  Progresif  Kendaraan  Bermotor Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten  Karanganyar).  Program Studi    Diploma    III    Perpajakan Fakultas    Ekonomi    Universitas Sebelas Maret. Mardiasmo,  2013.  Perpajakan,(edisi  revisi 2013). Yogyakarta: CV.Andi Offset.
Mulyadi.2001.Sistem
Akuntansi.STIE YKPN,edisi ke-3.Yogyakarta. Nugraha,Agung  Harist.  2012.  Penerapan Pajak  Progresif    Terhadap  Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang
Pajak  Daerah  (Studi  di  Kantor bersama  SAMSAT  Malang    Kota). Jurnal Ilmiah. Universitas
Brawijaya.Malang.
Saidi, Muhammad Djafar. 2010. Pembaruan
Hukum Pajak.Jakarta:Rajawali Pers. Siahaan,  2006.Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.  Jakarta:  PT.Raja      Grafindo Persada. Sutedi,  2010.  Pajak  Daerah.  Jakarta:Sinar Grafika. Suprianto,  Edy.  2011.  Perpajakan      di Indonesia,   edisi   pertama,   cetakan pertama,  Penerbit  :  Graha  Ilmu, Yogyakarta. Sugiyono, 2010.Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung. Waluyo,  2011.  Perpajakan  Indonesia,  Edisi 10.Selemba Empat:Jakarta. Yunita  Sari,  Komang.(.2017).  Analisis Dampak  Penerapan  Pajak  Progresif
Pada  Kendaraan  Bermotor  Roda Empat  terhadap  Tingkat  Penjualan Mobil Baru Di Kecamatan
Buleleng.E-Jurnal  S1  AK  Universitas
Pendidikan  Ganesha.Volume  7  No  1 Tahun 2017. Yunus,  Abdul  Thalib.  2010.  Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan  Asli Daerah pada Kabupaten Bone
Bolango  Di  Provinsi  Gorongtalo. Jurnal  Economic  Resaurces  Volume 11,No 4.