Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 7 Juli 2021

## KEPASTIAN  HUKUM  PENYELESAIAN  SENGKETA  E-COMMERCE  DI INDONESIA SECARA ONLINE

## Stefani
Universitas Jember Email: cmstefani94@gmail.com

## Abstrak
E-commerce adalah  bentuk  perdagangan  secara  elektronik  yang memberikan penawaran  transaksi  yang  lebih  cepat,  mudah  dan  praktis  serta  mampu mempertemukan  pembeli  dengan  berbagai  macam  penjual  yang  berbeda  dalam suatu  media.  Pengembangan e-commerce juga  dituntut  dalam  keamanan, kenyamanan  dalam  melakukan  transaksi  serta  kesiapan  sumber  dayanya  sehingga tidak menghambat perkembangan kegiatan perekonomian digital dan meminimalisir  resiko.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penyelesaian sengketa  e-commerce  secara  online  di  Indonesia  serta  menemukan  kepastian hukumnya.  Penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendeketan  konseptual.  Terdapat  beberapa peraturan peruindang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa e- commerce ,  seperti  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016,  serta  dalam  Undang-Undang  Perdagangan  Nomor  7  tahun  2014. Penyelesaian  sengketa  dapat  melalui  litigasi  atau  non  litigasi.  Online  Dispute Resolution adalah salah satu bentuk penyelesaian non litigasi. Namun ODR belum diatur  secara  khusus  di  Indonesia.  Hukum  harus  dapat  memberikan  kepastian  dan kemanfaatan  bagi  masyarakat  (konsumen).  Kesimpulan  yang  didapat  yaitu  belum terdapat kepastian hukum terkait sistem online dispute resolution di Indonesia.
Kata kunci : e-commerce; kepastian hukum; sengketa; penyelesaian.

## Abstract
E-commerce  is  a  form  of  electronic  commerce.  The  emergence  of  e-commerce provides  transaction  offers  that  are  faster,  easier,  and  more  practical  as  well  as being  able  to  bring  together  buyers  with  a  variety  of  different  sellers  in  one medium.  The  development  of  e-commerce  is  also  required  in  terms  of  security, convenience in conducting transactions, and the readiness of its resources so that it does not hinder the development of digital economic activities and minimize risks. This  study  aims  to  analyze  online  e-commerce  dispute  resolution  inIndonesia  and find the legal certainty. The author uses a normative juridical research method with a  statute  approach  and  a  conceptual  approach.  There  are  several  laws  and regulations  governing  e-commerce  dispute  resolution,  such  as  Law  Number  8  of 1999  concerning  Consumer  Protection  which  aims  to  protect  consumers,  Law  on Information  and  Electronic  Transactions  Number  11  of  2008  in  conjunction  with
Law Number 19 of 2016, as well as in the Trade Law Number 7 of 2014. Disputes can  be  settled  through  litigation  or  non-litigation.  Online  Dispute  Resolution  is  a form  of  non-litigation  settlement.  However,  ODR  has  not  been  specifically regulated in Indonesia. The law must be able to provide certainty and benefit to the community (consumers). The conclusion that can be drawn is that there is no legal certainty regarding the online dispute resolution system in Indonesia.
Keywords: e-commerce; legal certainty; dispute; resolution.

## Pendahuluan
Kemajuan teknologi kini semakin pesat dan melekat dengan kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat hubungan dunia menjadi tanpa  batas , terdapat  perubahan  secara  signifikan  dan  cepat  dalam  berbagai  bidang kehidupan . Penggunaan  teknologi  dan  internet  tidak  lagi  hanya  sebatas  untuk mengakses  informasi  pada  sosial  media  melainkan  juga  sebagai  sarana  transaksi  jual beli  yang  dikenal  pula  dengan  istilah e-commerce . E-commerce adalah  bentuk perdagangan  secara  elektronik;  yakni  pertukaran  barang  dan/atau  jasa  serta  informasi ( Romindo et al., 2019). Hal ini tentunya  sangat berdampak bagi  perkembangan  bidang bisnis  di  Indonesia.  Pemanfaatan  internet  dalam  dunia  bisnis  dilakukan  dengan  alasan efisiensi serta modernisasi untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
Hadirnya e-commerce memberikan  penawaran  transaksi  yang  lebih  cepat, mudah  dan  praktis  serta  mampu  mempertemukan  pembeli  dengan  berbagai  macam penjual  yang  berbeda  dalam  suatu  media  ( Sitompul,  Syaifuddin,  &  Yahanan,  2016 ). Dengan  adanya e-commerce pembeli  tidak  perlu  lagi  berkunjung  ke  toko  fisik  untuk membeli  suatu  barang  melainkan  cukup  memesan  secara  online  dan  membaca persyaratan yang telah dibuat oleh si penjual menggunakan media elektronik. Besarnya jumlah  pengguna  internet  di  Indonesia  menjadi  salah  satu  faktor  pendorong berkembangnya  transaksi  perdagangan  elektronik  di  Indonesia.  Pemerintah  melihat potensi  dalam  bidang  ekonomi  tersebut  sehingga  memiliki  tujuan  untuk  mendukung pengembangan  perdagangan  elektronik  di  Indonesia.  Budi  Raharjo  mengungkapkan bahwa  Indonesia  berpotensi  dan  memiliki  kompeten  cukup  untuk  mengembangkan e- commerce ( Putra ,  2014). Pengembangan e-commerce juga  dituntut  dalam  keamanan, kenyamanan dalam melakukan transaksi serta kesiapan sumber dayanya sehingga tidak menghambat perkembangan kegiatan perekonomian digital dan meminimalisir resiko.
Pertumbuhan e-commerce di Indonesia meningkat pesat, berdasarkan data tahun 2017 menurut ilmu One Data, sepuluh peringkat teratas terdapat empat e-commerce dan enam  marketplace  yang  mendominasi  bisnis  digital  dipimpin  oleh  Lazada,  Tokopedia, Blibli,  Shopee,  Bukalapak.  Menurut  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika, Indonesia sendiri menduduki peringkat ketiga di Asia dalam jumlah pengguna internet. E-commerce sendiri  terbagi  menjadi  beberapa  macam  seperti  iklan  baris,  online marketplace,  shopping  mall,  toko  online,  serta  toko  online  di  media  sosial.  Berbagai macam  layanan e-commerce membuat  persaingan e-commerce di  Indonesia  semakin kuat  dan  menunjukkan  bahwa  ada  potensi  besar  terhadap  perekonomian  di  Indonesia.
Transaksi  melalui  perdagangan  elektronik  tidak  selalu  memberikan  keuntungan  saja, tetapi terdapat pula kelemahan dalam bertransaksi di dunia maya.
Transaksi  jual  beli  merupakan  salah  satu  jenis  perjanjian  yang  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  buku  III,  sedangkan  perdagangan  elektronik merupakan bentuk inovasi dari jual beli tersebut. Kekuatan mengikatnya perjanjian ini berawal  dari  adanya  sepakat  antara  kedua  pihak  yang  dinyatakan  baik  secara  tertulis maupun  lisan  yang  mengikat  para  pihak  dengan  segala  akibat  hukumnya  ( Suharnoko , 2004). Seringkali dalam setiap transaksi jual beli baik yang dilakukan secara langsung maupun  secara  online  melalui e-commerce konsumen  merupakan  pihak  yang  lemah, dan  hak-haknya  seringkali  tidak  terpenuhi.  Mengenai  hak  dan  kewajiban  baik  pelaku usaha  maupun  konsumen  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen Nomor 8 tahun 1999. E-commerce tidak sepenuhnya  selalu  menguntungkan konsumen sebab  lemahnya  regulasi  yang  melindungi  konsumen,  produsen e-commerce belum sepenuhnya beritikad baik, belum ada perlindungan data konsumen.
Pemerintah  mendukung  hadirnya e-commerce di  Indonesia  dengan  adanya aturan secara umum dalam Undang-undang, baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen  maupun  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Nomor  11 tahun  2008  jo  Undang-undang  Nomor  19  tahun  2016,  serta  dalam  Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2014. Pada dasarnya jual beli dalam e-commerce memiliki konsep  yang  sama  dengan  jual  beli  secara  langsung  yaitu  dengan  adanya  tahapan penawaran  dan  penerimaan.  Artinya  ada  persetujuan  dari  pihak  konsumen,  namun  hal ini  tak  lepas  juga  dapat  menimbulkan  sengketa  yang  timbul  dari  wanprestasi  yang dialami  oleh  pihak  konsumen  ataupun  pihak  penjual  yang  memungkinkan  timbulnya gugatan.  Para  pihak  yang  bersengketa  tentu  ingin  segera  menuntaskan  permasalahan mereka  secara  efektif  dan  efisien,  terlebih  lagi  apabila  pihak  yang  bersengketa  berada pada wilayah yurisdiksi yang berbeda. Sengketa tidak hanya terjadi karena wanprestasi melainkan dapat pula karena perbuatan melanggar hukum. Salah satu unsur penting dari perbuatan melawan hukum yaitu tuntutan ganti kerugian.
Semakin  meningkatnya  jumlah  transaksi  jual  beli  online  maka  semakin meningkat  pula  angka  sengketa  yang  terjadi  dalam  transaksi  perdagangan  elektronik. Penyelesaian  sengketa  diselenggarakan  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk dan  besarnya  ganti  rugi  dan/atau  mengenai  tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak terulangnya lagi kerugian yang diderita konsumen. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi  mencatat  sepanjang  2017,  lembaga  tersebut  menerima  642  pengaduan,  yang  16 persen di antaranya atau 101 pengaduan terkait transaksi belanja online. Karya tulis ini bertujuan  untuk  menganalisis  mengenai  prinsip  kepastian  hukum  dalam  penyelesaian sengketa  transaksi e-commerce di  Indonesia  secara  online.  Dalam  mencapai  tujuan tersebut,  penulis  menggunakan  teori  tujuan  hukum  yaitu  kepastian  hukum,  keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.
Sebagai  bahan  perbandingan  untuk  penelitian  maka  penulis  mencantumkan penelitian  terdahulu  yang  membahas  mengenai  topik  yang  relevan  yaitu  oleh  Rachel Oktalia  Cahyono,  dalam  karyanya  yang  berjudul  Kepastian  Hukum  Dalam  Perjanjian
Electronic  Commerce. Karya  tulis  tersebut  pada  intinya  memuat  mengenai  upaya hukum  atas  sengketa  dalam  transaksi  di e-commerce. pada  penelitian  tersebut  lebih berfokus  pada  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  sebelum  melakukan  transaksi dalam e-commerce. Perjanjian  online  yang  dibuat  untuk  melindungi  para  pihak  dalam transaksi,  sedangkan  dalam  karya  tulis  ini  lebih  berfokus  pada  kepastian  hukum penyelesaian sengketa e-commerce. Penelitian ini penting dilakukan guna memberikan bentuk penyelesaian sengketa yang lebih efisien, cepat, dan mudah digunakan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau juga dikenal dengan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan mencari kebenaran koherensi  dari  aturan-aturan  hukum,  norma  hukum,  maupun  prinsip  hukum  ( Marzuki , 2019).  Penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  mengidentifikasi  masalah, melakukan  penalaran,  serta  menganalisis  masalah  hukum  yang  ada  sehingga  dapat menjawab isu hukum yang diteliti. Pendekatan penelitian yang dapat digunakan peneliti terdapat  lima  macam  yaitu  pendekatan  kasus,  pendekatan  konseptual,  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  historis,  serta  pendekatan  komparatif.  Berdasarkan kelima  pendekatan  diatas,  maka  penulis  menggunakan  dua  macam  pendekatan  yaitu berupa pendekatan perUndang-undangan serta pendekatan konseptual.
1. Pendekatan Perundang-undangan
Pendekatan  dengan  undang-undang  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  menilik dari undang-undang ataupun regulasi yang sesuai dengan fokus pada isu hukum yang diteliti.  Penggunaan  pendekatan  ini  untuk  mengetahui  kesesuaian  antara  undang- undang ataupun regulasi dengan peraturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.
2. Pendekatan Konseptual
Pendekatan  konsep  ialah  pendekatan  dengan  menggunakan  pandangan  hukum  yang ada,  juga  doktrin-doktrin  ilmu  hukum  yang  dapat  digunakan  sebagai  suatu argumentasi  dalam  menganalisis  isu  hukum.  Artinya  bahwa  peneliti  menggunakan doktrin,  konsep,  maupun  pandangan  yang  berkembang  dan  telah  ada  untuk membantu  dalam  memecahkan  isu  hukum  yang  dihadapi  dan  mendapatkan  suatu kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Tentang Penyelesaian Sengketa E-commerce
E-commerce memiliki karakter sebagai berikut: transaksi oleh dua pihak penjual dan pembeli, terjadinya pertukaran atas barang/jasa/informasi, serta penggunaan sistem elektronik  dalam  transaksinya  ( Romindo et  al.,  2019).  Semakin  meningkatnya penggunaan e-commerce di Indonesia menyebabkan peningkatan jumlah sengketa yang terjadi  saat  transaksi  elektronik  dilakukan. E-commerce sebagai  suatu  media  yang
mencakup  berbagai  hal  seperti  jaringan  komunikasi,  penyimpanan,  pengamanan, pengambilan  data  serta  banyak  elemen  lainnya. E-commerce merupakan  transaksi perdagangan yang dimungkinkan secara digital antar organisasi dengan organisasi atau dengan  individual  serta  antar  individual  dengan  individual  ( Sarwono  &  Prihartono , 2012).    Tingkat  kerumitan  yang  cukup  tinggi  tentunya  sangat  riskan  untuk  terjadi malfungsi sehingga berbagai pihak perlu meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi  agar  tidak  merugikan  berbagai  pihak.  Posisi  pembeli  (konsumen)  merupakan posisi  yang  paling  lemah,  cenderung  menjadi  korban  atas  tindakan  sewenang-wenang pelaku usaha dan memerlukan perlindungan hukum untuk dapat memberikan keamanan, dan  penegakan  hukum  yang  tegas  ( Hamid  &  SH ,  2017).  Kegiatan  jual  beli  yang mengglobal  ini  sangat  riskan  karena  juga  menyangkut  transaksi  antar  negara.  Penjual harus  menyampaikan  informasi  kepada  konsumen  dengan  benar,  jujur  dan  jelas  serta tidak  memberikan  pernyataan  yang  dapat  menyesatkan  konsumen  ( MARPI  &  Kom , 2020).
Adanya e-commerce tidak memungkiri terhadap kemungkinan adanya sengketa. Sengketa  merupakan  hal  yang  dianggap  buruk  dan  patut  untuk  dihindari/dicegah. Penyelesaian sengketa pada jaman dahulu dilakukan dengan cara informal berdasarkan hukum  adat  ataupubn  kebiasaan,  dan  kini  berkembang  dengan  berdasarkan  hukum tertulis  di  Indonesia  ( Rahmawayi,  SH,  &  Rukiyah  Lubis ,  2018).  Terdapat  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  bertujuan  untuk melindungi  konsumen  dari  sengketa  yang  dapat  saja  terjadi.  Pemerintah  hadir  dengan memberikan  peraturan-peraturan  umum  mengenai  perdagangan  elektronik  yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19  tahun  2016  tentang  ITE,  tercantum  dalam  pasal  10  ayat  (1)  bahwa  setiap  pelaku usaha  yang  menyelenggarakan  Transaksi  Elektronik  dapat  disertifikasi  oleh  Lembaga Sertifikasi  Keandalan.  Sertifikasi  keandalan  sebagai  bentuk  bukti  bahwa  pelaku  usaha telah  melalui  penilaian  dan  audit  dari  badan  berwenang  sehinggga  memiliki  logo sertifikasi  dalam  bentuk  trust  mark  pada  laman  ( home  page )  pelaku  usaha.  Sertifikasi keandalan merupakan bentuk jaminan hukum dari negara kepada masyarakat agar aman dalam bertransaksi melalui e-commerce , namun faktanya masih banyak kasus penipuan yang  terjadi  dalam e-commerce sebab  belum  diterapkannya  lembaga  sertifikasi keandalan  di  Indonesia  secara  masif.  Peraturan  mengenai  Sertifikat  Keandalan  juga tercantum dalam pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik.  Pada  tahun  2013  pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan Lembaga Sertifikasi Keandalan (selanjutnya disebut LSK), yang tentunya menjadi lapangan usaha baru bagi industri IT.
Salah satu LSK yang ada yakni i-trust Telkom namun hanya untuk penggunaan internal  dan  belum  ada  yang  untuk  komersil.  LSK  sebagai  lembaga  penjamin  bagi konsumen untuk mempercayai suatu e-commerce masih belum dapat terpenuhi sehingga masih  menyebabkan  terjadi  banyak  kasus  sengketa  pada e-commerce .  Banyak  kendala yang  dialami  pemerintah  untuk  dapat  menyelaraskan  antara  pertumbuhan e-commerce di  Indonesia  dengan  peraturan  hukum  yang  mengatur.  Manfaat  hadirnya  LSK  tentu
dapat mencegah terjadinya sengketa sebab adanya jaminan dari negara yang melindungi konsumen  sebagai  pihak  yang  lemah  dalam  transaksi.  Masalah  legal  di  internet  yang belum  terjangkau  oleh  hukum  secara  jelas  seperti  mengenai  kontrak  online  dan e- commerce .  Dalam  hal  kontrak  dilakukan  di  cyberspace,  peraturan  tidak  memiliki perbedaan.  Namun,  bagaimanapun  terdapat  keadaan  di  dunia  maya  yang  sama  sekali baru  dan  tidak  ada  suatu  ketentuan  pun  yang  berlaku  sehingga  menyebabkan ketidakpastian  dan  resiko  bisnis  sangat  tinggi.  Perubahan  drastis  dari  perilaku komunikasi  yang  biasanya  menggunakan  kertas  (paper)  dan  kemudian  menggunakan elektronik mengubah sistem kehidupan masyarakat. Gaya hidup yang beralih dari wujud (fisik)  ke  elektronik  (non  fisik)  disebutkan  sebagai  ruang  maya  (cyberspace).  Dalam hukum  perdata  bisnis,  kegiatan  didunia maya  ini  terjadi  dalam  bentuk  kontrak  dagang elektronik ( E-commerce ). Kontrak dagang tidak lagi merupakan paper-based economy , tetapi digital electronic economy.
Perlu  diakui  bahwa  UU  ITE  masih  memerlukan  peraturan  turunan  sebagai petunjuk  pelaksanaan  mengenai  implementasi  transaksi  elektronik  itu  sendiri. Pengaturan transaksi E-commerce dalam UU ITE dapat dijabarkan sebagai berikut.:
1) Diperlukannya  keberadaan  suatu  Lembaga  Sertifikasi  Keandalan  untuk melakukan sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksi;
2) Pengaturan pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat (3);
3) Pengaturan  mengenai  Kontrak  Elektronik  terhadap  Transaksi  Elektronik  (Pasal 18 Ayat (1));
4) Penyelesaian Sengketa atas Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (3);
5) Sistem Elektronik sebagai sistem pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 19);
6) Pengaturan  mengenai  Agen  Elektronik  sebagai  perantara  dalam  melakukan Transaksi Elektronik (Pasal 21 dan 22) ( Hanim , 2014).
Peraturan  pelaksana  diperlukan  untuk  menjamin  adanya  kepastian  dalam  hukum  yang dapat melindungi konsumen maupun para pihak lainnya.
Perdagangan  melalui  sistem  elektronik  juga  diatur  dalam  Undang-undang Perdagangan  Nomor  7  Tahun  2014  pasal  1  angka  24,  yaitu  merupakan  perdagangan yang  transaksinya  dilakukan  melalui  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik. Dalam  Undang-Undang  Perdagangan  pasal  65  mengenai  perdagangan  melalui  sistem elektronik,  pada  pasal  65  ayat  (5)  bahwa:  dalam  hal  terjadi  sengketa  dengan  transaksi dagang  melalui  sistem  elektronik,  orang  atau  badan  usaha  yang  mengalami  sengketa dapat  menyelesaikan  sengketa  tersebut  melalui  pengadilan  atau  melalui  mekanisme penyelesaian  sengketa  lainnya.  Hukum  memberikan  pilihan  penyelesaian  sengketa melalui  litigasi  ataupun  non  litigasi.  Kedua  pilihan  tersebut  tentunya  memiliki kekurangan  dan  kelebihannya.  Penyelesaian  melalui  litigasi  yang  umunya  lebih didominasi pihak yang kuat tentu sangat jarang menghasilkan putusan win-win solution. Selain  itu  penyelesaian  melalui  pengadilan  memakan  waktu  yang  lama,  dan  biasanya digunakan  sebagai  langkah  terakhir  apabila  langkah  non  litigasi  tidak  dapat menyelesaiakan  masalah.  Penyelesaian  sengketa  litigasi  yaitu  melalui  jalur  pengadilan kini mulai ditinggalkan karena memakan waktu  yang lama, mahal serta prosedur yang
berbelit  ( Hariyani,  Serfiyani,  &  Purnomo ,  2018).  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa merupakan langkah lain yang dapat ditempuh pihak bersengketa yang telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor  30  tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.

## 2. Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa E-commerce Melalui Online Dispute Resolution di Indonesia
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian,  yaitu pertama, adanya  aturan  yang  bersifat  umum  membuat  individu  mengetahui  perbuatan  apa  yang boleh  atau  tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua,  berupa  keamanan  hukum  bagi  individu dari  kesewenangan  pemerintah  karena  dengan  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau  dilakukan oleh negara terhadap  individu  ( Syahrani  &  Hukum ,  1999).    Teori  kepastian  hukum  adalah  suatu yang telah pasti serta tidak menimbulkan multitafsir; kontradiktif dan masyarakat dapat melaksanakan  ( Sulfinadia ,  2020). Kepastian  hukum  menghendaki  adanya  upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya  kepastian  bahwa  hukum  berfungsi  sebagai  suatu  peraturan  yang  harus  ditaati ( Asikin , 2012).
Kepastian  dan  keadilan  bukanlah  sekedar  tuntutan  moral,  melainkan  secara factual  mencirikan  hukum.  Suatu  hukum  yang  tidak  pasti  dan  tidak  mau  adil  bukan sekedar hukum yang buruk.  Kepastian dalam hukum merupakan suatu bentuk jaminan akan adanya keadilan yang didapatkan masyarakat dihadapan hukum. Kepastian hukum didapatkan dari aturan-aturan hukum yang berlaku, peraturan-peraturan tersebut sebagi batas  antara  hak  dan  kewajiban,  perintah  dan  larangan.  Penyelesaian  sengketa  melalui litigasi  dan  non-litigasi.  Penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  yakni  sebagian  besar tugasnya  adalah  menyelesaikan  sengketa  dengan  menjatuhkan  putusan  (constitutive) misalnya  menjatuhkan  putusan  atas  sengketa  waris,  perbuatan  melawan  hukum  dan sebagian  kecil  tugasnya  adalah  penangkalan  sengketa  dengan  menjatuhkan  penetapan pengadilan  (deklaratoir)  misalnya  penetapan  wali,  pene tapan anak  angkat  dan  lain-lain ( Wiryawan,  Artadi,  &  Atmaja ,  2010). Nonlitigasi  sebagai  kebalikan  dari  litigasi (argumentum  analogium)  adalah  untuk  menyelesaikan  sengketa  di  luar  pengadilan melalui  perdamaian  dan  penangkalan  sengketa  dengan  perancangan-perancangan kontrak  yang  baik.  Penyelesaian  sengketa  secara  nonlitigasi  meliputi  bidang  yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum. Online  Dipute  Resolution (untuk  selanjutnya  disebut  ODR)  merupakan  salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang juga dikenal dengan model arbitrase online.  Pengaturan  mengenai  ODR  secara  jelas  dan  rinci  belum  terdapat  dalam peraturan hukum di Indonesia.
ODR memiliki kelebihan dimana dalam penggunaannya yang efisien dan efektif, sert  tidak  membutuhkan  biaya  yang  besar.  Tata  cara  ODR  tidak  jauh  berbeda  dengan APS,  perbedaan  yang  mendasar  hanya  pada  kehadiran  fisik  para  pihak  yang  terlibat
tidak  diperlukan  lagi.  Pada  umumnya  meskipun  belum  ada  peraturan  yang  lebih  jelas mengenai  ODR  di  Indonesia,  pada  prakteknya  para  pihak  yang  bersengketa  lebih memilih menggunakan ODR karena ketidak berpihakannya dan lebih mematuhi standar. Penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan  ODR  dimungkinkan  untuk  dilakukan karena tanda tangan elektronik kini dapat menjadi bukti hukum sesuai dengan UU ITE ( Hariyani et al ., 2018). Sistem penyelesaian sengketa melalui ODR tentu akan menjadi cara  yang  akan  berkembang  di  masa  mendatang  mengingat  semakin  meningkatnya pengguna e-commerce di  Indonesia,  dan  banyaknya  sengketa  yang  dialami  konsumen. Pada bulan Maret 1998 dalam “communication on the out of court settlement of court consumer disputes”, komisi Eropa telah mempresentasikan standar minimun dari proses ODR, antara lain:
1. Pembuat  keputusan  harus  bersifat  independen  dari  segala  asosiasi  profesional yang menunjuk dirinya (independen).
2. Proses  dalam  penyelesaian  sengketa  harus  bersifat  transparan  (prinsip transparan).
3. Para  pihak  harus  diberikan  kesempatan  yang  sama  untuk  mengemukakan pendapatnya,  serta  diberikan  akses  yang  sama  untuk  membuktikan  (prinsip adversarial).
4. Konsumen  harus  mampu  untuk  mewakili  dirinya  sendiri  dalam  proses penyelesaian sengketa dan bebas  dari biaya apapun. Putusan harus dibuat secara cepat  dan  pembuat  putusan  harus  mempunyai  peran  aktif  dalam  proses penyelesaian sengketa (prinsip efektifitas).
5. Konsumen tidak boleh dikesampingkan dari ketentuan/aturan wajib dari hukum tempat  badan  pembuat  keputusan  berada  dan  dari  negara  dimana  konsumen tercacat sebagai warga negara (prinsip legalitas).
6. Jika  putusan  mengikat  kepada  konsumen  tanpa  bantuan  pengadilan,  maka konsumen harus menerimanya dan bersikap waspada (prinsip kebebasan).
7. Pada  semua  tahap  penyelesaian  sengketa,  konsumen  dapat  diwakili  oleh  atau dibantu  oleh  pihak  ketiga,  misalnya  pengacara  (prinsip  perwakilian)  ( Basarah , 2011).
Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS belum tercantum secara jelas. Pada pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam  suatu  perjanjian  tertulis  yang  dibuat  para  pihak  sebelum  timbul  sengketa,  atau suatu  perjanjian  arbitrase  tersendiri  yang  dibuat  para  pihak  setelah  timbul  sengketa. Mengenai ODR tersirat dalam pasal 4 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 yaitu dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat,  maka  pengiriman  teleks,  telegram,  faksimili,  e-mail  atau  dalam  bentuk  sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak. Isi pasal tersebut dapat menjadi acuan bagi para pihak untuk  melaksanakan ODR. Namun belum  ada  kepastian  payung  hukum  yang  jelas  mengatur  mengenai  ODR,  seperti bagaimana  pendaftaran  ODR  nantinya,  apakah  juga  didaftarkan  ke  pengadilan  seperti
arbitrase  pada  umumnya  dimana  arbitrase  nasional  di  pengadilan  negeri  sedangkan untuk arbitrase internasional didaftarkan pada pengadilan negeri Jakarta Pusat. UU ITE berperan  penting  di  masa  digitalisasi  ini  untuk  memenuhi  segala  unsur  hukum  yang dibutuhkan  masyarakat  dalam  berselancar  di  dunia  maya.  Perlu  adanya  kepastian hukum  terlebih  lagi  yang  mengatur  mengenai  ODR  secara  jelas  untuk  mempermudah masyarakt dalam menerapkan sistem ODR.

## 3. Kemanfaatan  Hukum  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Online Dispute Resolution
Peraturan e-commerce ditujukan untuk memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan e-commerce serta  menjamin  perlindungan, kepastian  kepada  pelaku  usaha  elektronik,  penyelenggara e-commerce ,  dan  konsumen dalam  melakukan  kegiatan  perdagangan  melalui  sistem  elektronik.  Dalam  peraturan tersebut  tentunya  mengandung  asas  kemanfaatan.  Asas  kemanfaatan  merupakan  asas yang menyertai kepastian hukum dan keadilan hukum ( Hidayat , 2018).  Artinya bahwa selain  kepastian  dan  keadilan  dihadapan  hukum,  hukum  harus  memiliki  manfaat  bagi masyarakat. Hukum hadir bukan hanya sebagai pintu pembatas untuk mebatasi hak dan kewajiban,  tetapi  juga  bermanfaat  bagi  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan perlindungan masyarakat oleh negara. Hukum bertujuan sebesar-besarnya hanya untuk kemanfaatan  manusia  yang  dimaksud  dengan  memberikan  kebahagiaan  bagi  umat manusia ( Gede & Putu , 2018). ODR yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa tentunya akan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat apabila nantinya dapat  digunakan  secara  massal  oleh  masyarakat.  Saat  ini  masyarakat  sering  kali melakukan  transaksi  dalam e-commerce seperti  dalam  tokopedia,  shopee,  dan sebagainya.  Sering  kali  konsumen  dihadapai  sengketa  dengan  pihak  penjual  karena berbagai  alasan,  dan  penyedia  layanan  belum  mampu  untuk  membantu  menyelesaikan permasalahan.  Dengan  adanya  lembaga  ODR  yang  dapat  beroperasi  untuk  umum tentunya akan memudahkan konsumen untuk menyelesaikan permasalah secara online.
Para  pihak  tidak  perlu  untuk  hadir  secara  fisik  dalam  bernegosiasi  dan sebagainya, sebab dapat dilakukan secara online. Selain itu para pihak tidak perlu lagi takut  akan  menghabiskan  biaya  mahal  seperti  saat  di  pengadilan,  dan  jangka  waktu penyelesaian sengketa yang lebih cepat sehingga putusan final didapat secepat mungkin. Segala  kemanfaatan  tersebut  tentunya  sangat  menguntungkan  bagi  para  pihak  yang bersengketa.  ODR  dalam  penggunaan  melalui  sistem  online  dengan  menggunakan  e- mail,  nomor  telepon.  Tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  dimasa  mendatang  para pebisnis  tentu  lebih  memilih  penyelesaian  melalui  online  dispute  resolution,  namun belum  ada lembaga  penyedia  jasa  layanan  ODR  yang  beroperasi  di  Indonesia.  Hal  ini tentunya  dapat  menjadi  peluang  bagi  para  investor  di  Indonesia  untuk  mulai mengembangkan  lembaga    penyedia  jasa  layanan  ODR  di  Indonesia  yang  memiliki prospek  besar  dimasa  mendatang,  sehingga  memberi  kemanfaatan  dan  peluang  bagi investor  Indonesia.  ODR  sendiri  telah  digunakan  salah  satunya  di  Amerika,  dan tergolong  baru  di  Indonesia.  ODR  merupakan  suatu  wadah  bagi  masyarakat  yang
seharusnya  dapat  digunakan  secara  efektif,  namun  diperlukan  peraturan  hukum  yang jelas. Proses penyelesaian sengketa secara online terdiri dari:
a) Para pihak setuju dalam bentuk perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase online.;
b) Pemberitahuan  kepada  para  pihak  dan  perhitungan  jangka  waktu  penyelesaian sengketa oleh Provider.;
c) Pemohon  harus  membuat  dokumen  yang  berisi  tuntutan  kepada  administrative site;
d) Pemberitahuan isi tuntutan Pemohon kepada Termohon oleh Provider;
e) Jawaban atas tuntutan Pemohon oleh Termohon.;
f) Jawaban atas tuntutan balasan.
g) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian sengketa;
h) Menggunakan bahasa yang digunakan dalam perjanjian arbitrase,
i) Melakukan hearing;
j) Tempat  dari  putusan  dapat  ditentukan  oleh  para  pihak,  apabila  para  pihak  tidak menentukan, maka tempat dari putusan ditentukan oleh arbiter
k) Memberitahukan isi putusan.
Langkah-kangkah  tersebut  merupakan  langkah  yang  harus  ditempuh  dalam penyelesaian  sengketa  melalui  ODR.  Tata  cara  preoses  ODR  tersebut  disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang dapat dipakai pada tempat arbitrase dilaksanakan/diperjanjikan  dengan  tidak  bertentangan  dengan  kepentiangn  umum  dan ketertiban.  Pemerintah  perlu  menyiapkan  mengenai  lembaga  penyedia  jasa  layanan ODR,  kesediaan  layanan  internet  yang  memadai  di  Indonesia,  peraturan  pelaksana mengenai ODR, serta edukasi kepada masyarakat mengenai ODR sehingga masyarakat tidak  lagi  bingung  dan  buta  arah  mengenai  tindakan  yang  harus  ditempuh  bila  ada sengketa  dalam  transaksi  elektronik.  Pada  Undang-Undang  ITE  Pasal  41  disebutkan bahwa  pemerintah  melindungi  kepentingan  umum  dari  segala  jenis  gangguan  sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban  umum,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Sistem penyelesaian sengketa melalui ODR ini telah diterapkan di negara lain seperti Amerika, Eropa,  dan  mampu  meningkatkan  jumlah  pengguna e-commerce dinegara  tersebut ( Sugiarto , 2019). Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang tentunya memiliki  peluang  besar  untuk  mengembangkan  pola  transaksi  jual  beli  dalam  era digitalisasi  ini,  sehingga  diperlukan  peran  besar  negara  untuk  mendukung  dan mendorong  masyarakat  dalam  membangun  perekonomian  negara  dengan  perlindunga hukum yang mampu menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat.

## Kesimpulan
Indonesia  memiliki  peraturan  tentang  perdagangan  elektronik  secara  umum dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2018  jo  Undang-undang  Nomor  19  tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Belum  ada  kepastian  hukum  terkait  sistem  online dispute resolution di Indonesia sebab belum ada peraturan maupun peraturan pelaksana yang  menjelaskan  secara  detail  tentang  ODR  namun  peraturan  secara  umum  telah dimuat  dalam  Undang-Undang  ITE  dan  Undang-Undang  Perdagangan,  juga  Undang- Undang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  sebagai  pedoman  ODR.  ODR akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di masa mendatang melihat dari perkembangan angka  pengguna e-commerce di  Indonesia,  sehingga  diperlukan  payung  hukum  yang mampu  melindungi  masyarakat  secara  normatif  agar  Indonesia  dapat  bersaing  dengan negara lain di dunia.

## Bibliografi
Asikin,  Zainal.  (2012). Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia . Rajagrafindo  Persada, Jakarta .
Basarah,  Moch.  (2011). Prosedur  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase Tradisional dan Modern . Yogyakarta: Genta Publishing .
Gede,  Atmadja  I.  Dewa,  &  Putu,  Budiartha  I.  Nyoman.  (2018). Teori-teori  Hukum . Cetakan Pertama, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Malang, Jawa Timur.
Hamid,  Abd  Haris,  &  SH,  M.  H.  (2017). Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia (Vol. 1) . SAH MEDIA.
Hanim, Lathifah. (2014). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM E-COMMERCE SEBAGAI  AKIBAT DARI  GLOBALISASI EKONOMI . Jurnal Pembaharuan Hukum , 1 (2), 191–199.
Hariyani,  Iswi,  Serfiyani,  Cita  Yustisia,  &  Purnomo,  R.  Serfianto  Dibyo.  (2018). Penyelesaian  sengketa  bisnis:  litigasi,  negosiasi,  konsultasi,  pendapat  mengikat, mediasi,  konsiliasi,  adjudikasi,  arbitrase,  dan  penyelesaian  sengketa  daring .  PT Gramedia Pustaka Utama.
Hidayat,  Firman.  (2018). Tinjauan  Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan,  Dan Kemanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Di Buat Oleh Notaris . Fakultas Hukum UNISSULA.
MARPI, YAPITER, & Kom, S. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan  kontrak  elektronik  dalam  transaksi  e-commerce .  PT.  ZONA  MEDIA MANDIRI.
Marzuki,  Menurut  Peter  Mahmud.  (2019). Ian  McLeod,  Terry  Hutchinson  serta  Jan Gijssels dan Mark . Hukum Perjanjian , 37.
Putra, Setia. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual- Beli Melalui E-Commerce . Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2), 197–208.
Rahmawayi, Intan Nur, SH, M. H., & Rukiyah Lubis, S. H. (2018). Win-Win Solution Sengketa Konsumen . Media Pressindo.
Romindo,  Romindo,  Muttaqin,  Muttaqin,  Saputra,  Didin  Hadi,  Purba,  Deddy Wahyudin, Iswahyudi, M., Banjarnahor, Astri Rumondang, Kusuma, Aditya Halim Perdana, Effendy, Faried, Sulaiman, Oris Krianto, & Simarmata, Janner. (2019). E- Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya . Yayasan Kita Menulis.
Sarwono,  Jonathan,  &  Prihartono,  K.  (2012). Perdagangan  online:  cara  bisnis  di internet . Jakarta: PT Elex Media Komputindo .
Sitompul,  Meline  Gerarita,  Syaifuddin,  M.,  &  Yahanan,  Annalisa.  (2016). Online
Dispute  Resolution  (ODR):  Prospek  Penyelesaian  Sengketa  E-Commerce  di Indonesia . Jurnal Renaissance , 1 (2), 75–93.
Sugiarto, Suprihantosa. (2019). ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) SEBAGAI ALTERNATIF  PENYELESAIAN  SENGKETA  DI  ERA  MODERNISASI . Qawãnïn: Journal of Economic Syaria Law , 3 (1), 50–65.
Suharnoko,  Hukum  Perjanjian.  (2004). Teori  dan  Analisa  Kasus . Jakarta,  Kencana Prenada Media .
Sulfinadia,  Hamda.  (2020). Meningkatkan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Studi  Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan . Deepublish.
Syahrani, Riduan, &  Hukum, Rangkuman Intisari  Ilmu. (1999). Penerbit Citra Aditya Bakti . Bandung.
Wiryawan,  I.  Wayan,  Artadi,  I.  Ketut,  &  Atmaja,  Made  Jiwa.  (2010). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan . Udayana University Press.