## Indonesia dalam Pusaran Politik Energi Global

## Angga Nurdin Rachmat Universitas Jenderal Achmad Yani
Abstract Energy emerges as a strategic issue as industrial countries begin to strive to increase their economic growth. This condition is related to the need for source, distribution and price of guaranteed energy sources. The achievement of these con- ditions will not be easy because the must compete each other for energy accsess. However, for developing countries with considerable energy reserves this condi- tion leads them in two situations where the first will be a bargaining power that leads to the achievement of national interests and on the other hand will be a curse that makes them an object of exploitation of advanced industrial countries. Re- ferring to these conditions Indonesia is a country with a lot of resources. There- fore, this paper describes the dynamics of global energy politics and how Indonesia should take advantage of the opportunity of the dynamics of global energy politics.
Keywords: global energy politics, industrial countries, Indonesia
Abstrak Energi telah muncul sebagai isu strategis bagi negara industri dalam rang- ka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini tentu saja membutuhkan jaminan ketersediaan, distribusi dan harga yang terjangkau dari sumber energi. Untuk mencapai kondisi tersebut tentu bukan hal yang mudah mengingat terjad- inya kompetisi diantara sesama negara industri untuk mendapatkan akses sumber energi tersebut. Namun bagi negara berkembang dengan ketersediaan energi akan menajadi pisau bermata dua pada satu sisi akan menjadi instrumen dalam rangka meningkatkan posisi tawar dalam politik internasional dan disisi lain akan menjadi kutukan karena membuat mereka menjadi objek eksploitasi dari negara industri un- tuk memperoleh sumber energi. Merujuk pada hal ini Indonesia merupakan negara berkembang dengan cadangan sumber energi yang cukup besar perlu untuk me- waspadai pusaran politik energi global yang dimotori oleh negara-negara industri. Oleh karena itu artikel ini mendeskripsikan mengenai posisi Indonesia dalam pusa- ran politik energi global  terkait dengan potensi cadangan energi yang dimilikinya.
Kata-kata kunci : politik energy global, negara industri, Indonesia
Indonesian Perspective, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2018):  66-78
Pendahuluan Ketersediaan energi yang bersumber dari bahan bakar fosil (minyak dan gas) saat ini menjadi permasalahan strategis khususnya bagi negara-ne- gara industri maju. Permasalahan muncul jika merujuk dalam penelitian Goldberg (1992: 15) yang memberikan proyeksi konsumsi energi dunia di masa depan dalam beberapa dekade terakhir sebelum tahun 1980 mencer- minkan ekspektasi pertumbuhan yang berkelanjutan dari perkiraan 3 pers- en per tahun yang berarti konsumsi energi akan meningkat empat kali lipat dalam kurun waktu 50 tahun ke depan. Peningkatan konsumsi energi yang berhadapan dengan ketersediaan akan berbanding lurus dengan tingginya tingkat kompetisi dalam mendapatkan sumber energi tersebut khususnya diantara negara-negara industri maju. Tingginya tingkat kompetisi dalam memperebutkan sumber energi sangat rentan menimbulkan konflik. Konf - lik akan menjadi resiko mengingat energi merupakan factor krusial dari perkembangan teknologi dan pembangunan ekonomi (Chow, Kopp & Port - ney, 2003).
Dalam kompetisi untuk mendapatkan sumber energi, aktor negara diposisikan sebagai konsumen dan produsen. Konsumen lebih banyak dari negara industri yang memerlukan komoditas tersebut sementara produs- en kebanyakan merupakan pemilik dari komoditas energi. Interaksi yang kemudian terjalin tidak hanya kompetisi diantara negara industri namun juga bagaimana interaksi antara negara industri dengan negara produsen sumber energi. Hunter (1966) mengatakan bahwa salah satu negara yang memiliki cadangan sumber energi yang cukup besar adalah Indonesia seh- ingga menjadi mitra strategis bagi beberapa negara untuk memenuhi kebu- tuhan energinya.
Beranjak dari realitas tesebut maka dalam tulisan ini akan menyoroti mengenai posisi Indonesia saat ini dan apa yang harus dilakukan Indonesia dalam dinamika politik energi yang dijalankan oleh negara-negara indus- tri maju. Pembahasan ini menjadi penting mengingat Indonesia memiliki cadangan sumber energi yang cukup besar yang berpotensi meningkatkan daya tawar Indonesia dalam politik energi global. Pembahasan dalam tu- lisan ini akan diawali dengan gambaran terkait ditempatkannya isu energi dalam kajian keamanan melalui proses sekuritisasi dalam ruang lingkup global. Sekuritisasi ini kemudian menyeret isu energi dalam pusaran poli- tik yang dijalankan oleh negara-negara konsumen sumber energi. Implikasi dari kondisi ini adalah bagaimana posisi Indonesia sebagai sebuah nega- ra dengan jumlah cadangan energi yang cukup besar dalam politik energi global. Terakhir, artikel ini menyoroti keberadaan cadangan energi Indone- sia di masa depan sehingga menjadi bahan kajian terhadap kelangsungan pembangunan dan posisi Indonesia dalam politik energi global.
Sekuritisasi Energi dalam Politik Global Perluasan konsepsi keamanan telah membawa isu baru seperti per- masalahan energi ke dalam ranah strategis bagi aktor-aktor yang terkait di dalamnya. Menurut Yani dkk (2017: 59) hal tersebut membuktikan bah- wa keamanan tidak lagi bersifat obyektif melainkan inter-subyektif yang dikenal dengan sekuritisasi. Artinya, isu energi telah disekuritisasi oleh negara-negara industri maju mengingat kebutuhan yang semakin besar terhadap cadangan sumber energi yang semakin hari semakin berkurang. Meskipun hal ini telah disadari oleh Amerika Serikat sejak tahun 1914 pada saat Perang Dunia I, kesadaran akan peran vital dari ketersediaan energi se- makin meningkat terkait dengan krisis minyak tahun 1973 karena embargo minyak dari Timur Tengah ke Amerika Serikat, Jepang dan negara industri di Eropa Barat. Para elit di Amerika Serikat dan Inggris menegaskan min- yak sebagai public service, komoditi pasar dan salah satu penentu keamanan nasional (Ja`far, 2009: 100).
Negara-negara produsen minyak yang tergabung dalam Organiza- tion of Petroleum Importing Countries (OPEC) dan negara industri maju mer- upakan aktor utama dalam sekuritisasi isu energi. OPEC dan negara indus- tri maju menyadari bahwa energi merupakan unsur yang sangat vital bagi perkembangan teknologi di samping secara politis memiliki konsekuensi bagi pertumbuhan ekonomi baik dalam tataran lokal, nasional, dan global; dan bahkan sistem politik internasional dapat mempengaruhi terbentuknya aliansi dan komitmen pertahanan nasional (Chow, Kopp & Portney, 2003). Di sisi lain, terjadi kenaikan permintaan terhadap sumber energi yang se- makin tinggi dari waktu ke waktu seiring dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju.
Berdasarkan realitas tersebut sekuritisasi terhadap isu energi terse- but memunculkan konsep energy security atau keamanan energi. Burgess (dalam Synder, 2008: 70) mengatakan bahwa saat ini energi telah menja- di dimensi sentral dalam merumuskan kebijakan keamanan. Setiap terjadi gejolak harga minyak dunia, misalnya terkait dengan instabilitas kawasan seperti konflik maupun gangguan jalur distribusi senantiasa menjadi per - hatian dari negara-negara konsumen industri maju. Mereka melakukan perhitungan strategis untuk mengamankan pasokan minyak sekalipun dengan penggunaan kekuatan militer. Oleh sebab itu, energi serta keter- sediaan maupun aksesnya menjadi obyek vital untuk diamankan dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang dimiliki negara-negara. Secara  konseptual,  Deese  (1980)  mendefiniskan  keamanan  energi sebagai kondisi dimana suatu negara merasakan probabilitas tinggi bah- wa ia akan memiliki pasokan energi yang memadai baik energi yang ber- sifat tradisional maupun non-tradisional dengan harga terjangkau. Deese menekankan bahwa kondisi aman dalam isu energi ini adalah saat ada ja- minan terhadap sumber energi, jalur distribusi dan stabilitas harga. Kea- manan energi kemudian tidak hanya menjadi isu domestic setiap negara melainkan telah muncul sebagai permasalahan global. Dunia telah terinte- grasi dan saling terkait satu sama lain tak terkecuali dalam hal ini adalah pasar energi global.
Burgess (dalam Synder, 2008: 70) menyatakan bahwa hubungan antara aktivitas pasar global dengan ancaman yang akan dihadapi dalam menjamin keamanan energi terkait dengan tiga hal yaitu krisis minyak, perubahan iklim dan stabilitas kawasan Timur Tengah sebagai penyedia sumber energi terbesar. Dengan demikian maka keamanan energi dan ana- lisis keamanan energi saat ini menjadi elemen dalam menentukan politik luar negeri dan politik internasional. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kepentingan nasional suatu negara khususnya terkait dengan kebutuhan energi tersebut dalam pengambilan kebijakan luar negerinya terhadap ne- gara lain (Deese, 1980).
Isu terorisme dan stabilitas di negara penyuplai menjadi pertim- bangan penting dalam upaya untuk mencapai keamanan energi bagi nega- ra-negara industri maju. Meskipun terorisme tidak lagi menjadi ancaman langsung terhadap wilayah maupun warga Barat, tetapi sabotase terhadap kepentingan-kepentingan Barat misalnya jalur distribusi energi masih cukup mengkhawatirkan. Hal ini terkait dengan penyebaran ideologi jihad global dan kenaikan harga minyak yang ikut mendorong aksi-aksi teror ter- hadap fasilitas energi negara-negara Barat di kawasan Timur Tengah yang mayoritas penduduknya Muslim (Koknar, 2009: 18). Saat ini yang menjadi perhatian adalah ancaman terorisme dan perompakan di wilayah perairan. Distribusi energi dalam jumlah besar seringkali dilakukan dengan meng-
gunakan sarana transportasi laut. Oleh karena itu gangguan yang dihadapi oleh kapal-kapal yang memuat minyak, batu bara dan gas akan mengang- gu suplai energi tersebut sehingga perlu untuk diperhatikan. Stabilitas di negara penyuplai energi sangat penting bagi negara konsumen. Negara penyuplai akan menjadi ancaman jika negara tersebut mengalami pergantian pemerintahan dengan rezim yang tidak koopera- tif dan kemudian menghentikan pasokan energinya dan mengalihkannya kepada  pihak  lain.  Hal  ini  pernah  terjadi  pada  saat  krisis  minyak  tahun 1960 dan 1970-an dimana negara-negara Timur Tengah menghentikan pasokan minyak terhadap Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini kemudian menyebabkan naiknya harga minyak dunia yang membuat terganggunya stabilitas ekonomi global. Oleh karena itu, negara-negara Barat cenderung akan mendukung rezim yang kooperatif dengan negaranya untuk menja- min pasokan energinya tetap terjaga. Hal ini yang ditunjukan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara yang ada di Timur Tengah dengan senan- tiasa mendukung rezim yang berkuasa meskipun mereka tidak menerap- kan standar-standar HAM maupun demokrasi yang sering dipromosikan kepada negara-negara lain.
Politik Energi Global Berkembangnya industrialisasi membuat permintaan energi semak- in bertambah. Kondisi ini yang kemudian membuat politik energi menjadi semakin kompleks. Terlebih bagi negara-negara industri baru baru seperti China dan India yang kemudian menyaingi Amerika Serikat dan Eropa se- bagai konsumen energi terbesar. Akses energi sangat penting untuk mem- pertahankan pertumbuhan ekonomi di China dan India dimana industri- alisasi yang dilakukan telah mempekerjakan ratusan juta orang sementara mereka masih berada dalam kemiskinan dan populasi yang terus tum- buh (Pasqual et al., 2010: 9). Bagi negara-negara tersebut industri mereka tidak boleh berhenti karena hal ini akan membuat terhambatnya pertum- buhan ekonomi yang menyebabkan kemiskinan dan pengangguran yang lebih besar. Karena itu, suplai energi yang menyokong industri tersebut harus selalu tersedia dan senantiasa ditingkatkan. Kondisi ini kemudian membuat negara-negara industri saling berlomba untuk mencari sumber energi di tempat-tempat baru. Konsekuensinya, perebutan sumber energi akan menjadi medan perang yang dahsyat di abad-21, meskipun di sisi lain juga mendorong kerjasama (Carton, 2009: 30).  Hal ini membuat kekuatan- kekuatan besar dunia berada dalam kompetisi untuk menguasai cadangan energi yang ada di negara lain.
Fenomena kompetisi tersebut merupakan cermin dari upaya pen- capaian kepentingan nasional untuk mendapatkan atau meningkatkan kekuasaan. Di masa yang akan datang besar atau kecilnya kekuasaan
Indonesian Perspective, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2018):  66-78
sebuah negara akan sangat ditentukan dari jumlah cadangan energi yang dimilikinya. Tanpa kita sadari fenomena perlombaan penguasaan energi yang dilakukan oleh negara-negara maju sebenarnya dimaksudkan untuk menghindarkan mereka dari penggunaan cadangan energi mereka sendi- ri. Sumber energi yang berasal dari luar akan digunakan untuk menopang industrialiasai dan sebagian akan disimpan sebagai cadangan. Mereka menyadari bahwa di masa depan cadangan tersebut akan sangat berhar- ga untuk kemudian dijadikan sebagai sumber kekuasaan. Sebagai ilustrasi, meskipun sebuah negara memiliki ratusan atau bahkan ribuan kendaraan tempur canggih, tanpa adanya bahan bakar untuk menggerakannya maka kendaraan tempur yang bagaimanapun canggih dan hebatnya hanya akan menjadi pajangan semata. Oleh karena itu sumber energi juga menjadi indikator bagi kapabilitas sebuah negara dalam menjalankan perang dan mampu bertahan dalam kondisi yang tidak menentu.
Kompetisi dalam menguasai sumber energi membuat negara yang memiliki sumber energi menjadi korban. Fenomena ini dapat dilihat dari salah satu contoh kasus perang di Libya, dimana keputusan Khadafi un - tuk memberikan porsi lebih kepada perusahaan asal China membuat ne- gara-negara Eropa merasa terancam, oleh karena itu serangan ke Libya juga memiliki motif untuk menyingkirkan perusahaan minyak China dari Libya. China memandang bahwa National Oil Company (NOC) adalah sen- jata bagi pemerintah China yang secara agresif melakukan eksplorasi dan produksi minyak diseluruh dunia untuk menjamin keamanan energi agar tidak disaingi oleh kompetitor energi yang lain (Downs dalam Pasqual & Zambetakis, 2009: 73).
Hal yang sama juga terjadi dengan Irak dimana intervensi Ameri - ka Serikat tidak dapat dilepaskan dari upaya penguasaan sumber-sumber minyak di negara tersebut. Hal ini terkait dengan pembagian konsesi ek - splorasi minyak kepada perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Penguasaan terhadap sumber minyak di Irak tersebut sangat penting mengingat permintaan minyak sebagai sumber energi untuk menunjang industrialisasi mereka sangat besar. Jika Sadd- am Hussein tidak segera disingkirkan maka sumber minyak tersebut akan jatuh ke pihak lain yang sama-sama haus akan sumber energi di kawasan ini. Rutledge (2005: xi-xii ) mengungkapkan bahwa bukti sejarah menun - jukan bahwa perhatian dan keterlibatan Amerika Serikat dalam permasa- lahan geopolitik minyak dengan sendirinya akan memberikan gambaran yang  jelas mengenai alasan bahwa minyak adalah faktor kunci Amerika Serikat dan sekutunya untuk melakukan invasi ke Irak.
Kebutuhan akan energi ini membuat kebijakan strategis dari setiap negara industri menjadi dinamika yang menarik. Strategi ini bisa dilaku- kan dengan politik patronase yaitu mendikte negara sumber energi melalui berbagai bantuan ekonomi, militer maupun politik, liberalisasi pasar yang
akan membuka pintu investasi dalam bidang minyak dan gas. Alternat- ifnya, negara industri bisa melakukan penggulingan pemerintahan yang tidak kooperatif seperti yang dilakukan Amerika Serikat di Irak. Pendeka- tan berbeda dijalankan oleh China dengan pragmatisme dalam pemenu- han kebutuhan energi mereka. China mulai melirik Afrika sebagai wilayah sumber pemenuhan kebutuhan energi setelah sulit untuk bersaing dengan Amerika Serikat dan negara Eropa lain di Timur Tengah dengan pendeka- tan yang sangat berbeda. China datang dengan berbagai bantuan serta in- vestasi tanpa memberikan persyaratan yang biasa diberikan oleh Amerika Serikat dan negara Eropa lain. Kondisi ini tentu disambut dengan baik oleh negara-negara Afrika yang tengah membutuhkan investasi maupun bantu- an ekonomi.
Bagi negara yang memiliki cadangan sumber energi yang besar, ke- beradaan sumberdaya tersebut merupakan anugerah sekaligus kutukan. Bagi negara yang mampu untuk mengelola dinamika persaingan antar ne- gara maju dalam memperoleh akses terhadap sumber energi akan mam- pu memaksimalkan keuntungan demi kesejahteraan masyarakat maupun posisi dalam politik internasional. Namun, bagi negara yang kurang bijak dalam mengelola dinamika persaingan tersebut, maka kerugian besar akan menanti karena hanya menjadi obyek eksploitasi dari negara-negara yang berkepentingan. Eksploitasi ini seringkali tidak hanya dalam hal sumber- daya energi namun juga politik mengingat negara-negara industri akan melakukan berbagai strategi dalam rangka mengamankan akses terhadap sumber energi yang dimiliki oleh sebuah negara.
Posisi Indonesia dalam Pusaran Politik Energi Global Indonesia dianugrahi kekayaan sumberdaya alam yang sangat melimpah, khususnya minyak bumi, gas alam dan batubara. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam energi; cadangan minyak sebesar 9 miliar barel dengan kapasitas produksi 500 juta barel per tahun, cadangan gas 182 triliun kaki kubik dengan kapasitas produksi 3 triliun kaki kubik per tahun, dan cadangan batubara 19,3 miliar ton dengan kapasitas pro- duksi 130 juta ton per tahun (Prasetyono, 2008: 215-216). Oleh sebab itu, In- donesia sangat diperhitungkan negara-negara industri maju sebagai salah satu sumber cadangan energi untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Dengan kepemilikan sumber energi yang cukup besar Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk  memainkan peran dalam politik energi global yang saat ini menjadi perhatian dari negara-negara industri maju. Cadangan sumber energi yang dimiliki membuat Indonesia pernah menjadi anggota OPEC; organisasi negara-negara pengekspor minyak. Ke- beradaan Indonesia dalam OPEC dapat dipahami sebagai salah satu me- kanisme untuk menunjukan kapasitas dalam rangka menjaga stabilitas harga minyak dunia. Melalui OPEC, Indonesia telah menjadi bagian dari
negara-negara dengan kepemilikan cadangan energi khususnya minyak bumi dengan orientasi ekspor. Keberadaan Indonesia dalam OPEC telah menunjukan kapabilitas dan kapasitas sumber energi yang dimiliki untuk berkontribusi terhadap pengaturan stabilitas harga minyak dunia. Di satu sisi, OPEC menjadi wadah bagi Indonesia untuk menunjukan peran dalam politik energi dunia. Di sisi lain, OPEC membawa dampak negatif bagi In- donesia terkait dengan upaya untuk menjamin kedaulatan serta stabilitas energi domestik karena belum siapnya Indonesia dalam mengelola sumber energi secara mandiri.
Tahun 2008, Indonesia memutuskan mengakhiri keanggotaannya di OPEC. Mawikere (2016) mengatakan terdapat dua faktor yang membuat Indonesia memutuskan keluar dari OPEC yakni ketidakmampuan Indone- sia dalam memenuhi tuntutan kuota produksi minyak dan kebijakan sta- bilisasi harga minyak domestik yang terkait dengan harga minyak dunia. Dua faktor tersebut membuktikan bahwa meskipun Indonesia memiliki cadangan sumber energi yang cukup besar namun belum mampu meman- faatkannya sebagai instrumen untuk memainkan peranan dalam politik en- ergi global. Cadangan sumber energi yang dimiliki Indonesia semestinya mampu menciptakan daya tawar saat berhadapan dengan negara-negara industri.
Selain dimanfaatkan untuk menopang daya tawar internasional, In- donesia juga dapat menggunakan sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat. Kemakmuran dan keamanan negara, perusahaan, bahkan individu semua bermuara pada ketersediaan dari energi (Canton, 2009: 31). Keter- sediaan energi akan menunjang pembangunan serta penciptaan lapangan kerja lewat industrialisasi yang secara langsung dapat dinikmati oleh rak- yat. Kenaikan harga minyak dunia yang membuat kepanikan negara-ne- gara lain, seharusnya menjadi peluang bagi Indonesia untuk mendapat- kan keuntungan yang lebih dari hasil penjualan sumber energi khususnya minyak bumi tersebut sebagai modal pembangunan. Negara-negara yang memiliki cadangan minyak besar seperti Arab Saudi maupun Venezuela mampu memberikan jaminan terhadap ketersediaan sumber energi bagi kebutuhan domestik dengan harga yang terjangkau. Ketersediaan serta keterjangkauan harga bahan bakar maupun gas mampu menopang per- tumbuhan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
Menyadari posisi strategis energi dalam menopang pembangunan maupun keamanan negara, saat ini kebijakan energi nasional Indonesia di- arahkan untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. 1 Ketahanan en-
1 Ketahanan Energi merupakan istilah yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam Un- dang-Undang No.30 Tahun 2007  Tentang Energi. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa ketahanan energi didasarkan kepada “energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi, berkead - ilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkun- gan hidup, ketahanan nasional dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional”.
ergi mempunyai dua aspek yaitu keamanan energi dan kemandirian energi. Keamanan energi merupakan jaminan terhadap kebutuhan energi nasional jangka panjang sedangkan kemandirian energi merupakan kemampuan untuk menggunakan sumberdaya dan teknologi untuk memenuhi kebutu- han energi nasional (Kementerian ESDM, 2010: 179). Dalam hal keamanan energi, Indonesia sudah seharusnya mengedepankan upaya dalam me- maksimalkan berbagai potensi sumber energi yang dimilikinya. Karena tidak seperti negara-negara lain yang saling berlomba untuk menguasai sumber energi di wilayah atau negara lain, Indonesia hanya tinggal me- mikirkan bagaimana mengelola dan memanfaatkan seoptimal mungkin sumber-sumber energi yang dimilikinya.
Namun hal ini tampaknya masih jauh dari kenyataan karena hingga saat ini sumber-sumber energi yang dimiliki oleh Indonesia masih diperun- tukan untuk memuaskan kebutuhan energi dari negara lain. Hingga saat ini di sektor migas, penguasaan cadangan migas oleh perusahaan asing masih dominan. Data Kementerian ESDM menunjukkan 69,9 persen industri mi- gas Indonesia didominasi asing, sekitar 70 persen di antaranya perusahaan asal AS seperti Chevron, Conoco Philips dan Exxon Mobil. Perusahaan mi - gas nasional hanya menduduki porsi sebesar 29,1 persen dalam industri migas  (Gandhi,  2014:  88).  Hal  ini  menunjukan  bahwa  Indonesia  seakan tidak memiliki kedaulatan dalam mengelola sumber-sumber energinya. Seiring dengan semakin meningkatnya permintaan terhadap sumber energi fosil, Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan energi yang cukup besar senantiasa menjadi incaran bagi negara-negara industri untuk memenuhi kebutuhan sumber energinya. Kondisi ini menjadi pel- uang sekaligus ancaman terkait dengan politik energi yang akan dijalankan oleh beberapa negara untuk menjamin kebutuhan energi mereka. Menjadi peluang jika pemerintah Indonesia mampu menjadikan cadangan energi yang dimiliki sebagai daya tawar dalam rangka memenuhi kepentingan nasional, khususnya untuk memenuhi kesejahteraan dan kemajuan rakyat. Dalam hal ini Indonesia harus memainkan peranan sentral untuk mengako- modasi semua pihak tanpa mengorbankan cadangan energi yang dimilki. Sementara akan menjadi ancaman jika Indonesia tidak mampu memainkan peranan tersebut karena akan menimbulkan persaingan tidak sehat dian- tara negara-negara yang berkepentingan dengan cadangan energi yang di- miliki Indonesia. Persaingan ini bukan tidak mungkin akan memunculkan instabilitas politik di dalam negeri bahkan upaya penggulingan pemerin- tahan seperti yang dilakukan di Libya maupun Irak dengan tujuan men- guasai sekaligus menutup akses dari negara lain terhadap cadangan energi yang dimiliki oleh Libya dan Irak.
Oleh sebab itu, keamanan energi bagi Indonesia sama artinya den- gan kedaulatan energi. Ironisnya, ketika saat ini Indonesia menjadi negara pengimpor minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan energinya. Batu-
bara, gas alam dan sumber energi lainnya belum sepenuhnya digunakan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan energi (Prasetyono, 2008: 216). Pada- hal dengan cadangan energi yang sangat besar Indonesia seharusnya dap- at memenuhi kebutuhan energi dalam negeri tanpa harus mengandalkan impor minyak dari negara lain. Kedaulatan energi akan memungkinkan alokasi anggaran untuk impor energi tersebut dapat dialokasikan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Permasalahan klasik yang sering dikemukakan hingga saat ini ada- lah ketersediaan sumberdaya manusia untuk mengelola sumber-sumber energi yang sangat berlimpah tersebut. Kondisi tersebut membuat Indone- sia memiliki ketergantungan terhadap keberadaan investasi asing dalam bidang energi. Dengan demikian, masyarakat Indonesia tidak akan mampu menikmati sumber energi yang berasal dari wilayahnya secara langsung dan harus membayar dengan harga yang lebih mahal.
Ketergantungan kepada pihak asing dalam menyediakan dan me- menuhi kebutuhan energi domestik menjadi permasalahan yang sangat serius untuk diselesaikan. Hampir seluruh aktivitas ekonomi maupun per - tahanan negara masih menggunakan sumber energi dari bahan bakar fosil yang belum bisa dipenuhi secara mandiri. Kelangsungan hidup sebuah ne- gara dari ancaman pihak eksternal akan terkait dengan kepemilikan cadan- gan energi untuk menggerakan seluruh Alat Utama Sistem Persenjataan yang dimiliki mengingat teknologi persenjataan masih dioperasionalisasi- kan dengan sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil.
Kondisi tersebut membuat Indonesia harus segera melakukan pem- benahan terkait dengan tata kelola minyak dan gas sebagai sumber energi utama dalam menunjang pembangunan dan keamanan wilayah. Karena seperti yang dipaparkan sebelumnya, keberadaan dari cadangan energi In- donesia telah banyak menarik minat dari berbagai negara yang tengah ber- lomba-lomba dalam mendapatkan sumber energi khususnya energi fosil. Bila pembenahan tidak segera dilakukan, bukan tidak mungkin Indonesia hanya sebagai obyek dalam politik energi global yang memunculkan anca- man tidak hanya terhadap cadangan sumber energi namun lebih dari itu pada kemandirian bangsa Indonesia di berbagai sektor.
Masa Depan Sumber Energi Indonesia Bila Indonesia tidak memiliki kedaulatan terhadap akses sumber energinya, maka dapat dipastikan cadangan energi yang dimiliki oleh In- donesia hanya akan menjadi pemuas kebutuhan energi negara-negara lain. Bukan tidak mungkin di masa yang akan datang rakyat Indonesia tidak dapat lagi menikmati sumber-sumber energi tersebut karena telah diang- kut oleh negara-negara lain. Kondisi ini tentu saja membahayakan bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Hal tersebut berarti Indonesia akan
sangat tergantung kepada pihak lain yang kemungkinan akan memonopoli distribusi sumber energi yang sangat terbatas.
Tidak seperti negara-negara maju, kebijakan energi Indonesia masih mengandalkan eksplorasi, belum melakukan upaya-upaya untuk menyim- pan cadangan tersebut untuk kebutuhan di masa depan. Menurut Prase- tyono (2008: 217) tujuan utama kebijakan energi Indonesia sebagai nega- ra berkembang adalah kontribusi energi terhadap pembangunan nasional dengan menyediakan sumber energi yang bersih dan murah bagi rakyat. Impor energi yang dilakukan Indonesia masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi bukan dalam rangka untuk menambah cadan- gan energi. Terlebih saat ini kemampuan produksi lapangan minyak bumi semakin menurun sehingga membatasi tingkat produksinya. Dalam satu dekade terakhir, kapasitas produksi kilang Bahan Bakar Minyak (BBM) da- lam negeri tidak bertambah, sedangkan permintaan BBM di dalam negeri meningkat dengan cepat. Sebagai contoh pada 2005 impor minyak bumi untuk kebutuhan bahan baku kilang BBM sudah mencapai 40 persen se- dangkan impor BBM untuk pemakaian dalam negeri mencapai 32 persen (Kementrian Riset dan Teknologi, 2006: 3). Data tersebut memperlihatkan bahwa hingga saat ini Indonesia masih belum mampu untuk memenuhi keamanan maupun kemandirian dalam hal energi. Terlebih dengan paso- kan yang masih banyak tergantung kepada negara lain padahal di negara sendiri cadangan energi melimpah semakin membuat Indonesia berada dalam posisi yang sangat rawan dalam menyediakan kebutuhan energi bagi rakyatnya di masa yang akan datang. Meskipun saat ini telah banyak dilakukan riset dalam mencari energi alternatif, tetapi hal tersebut membu- tuhkan waktu yang sangat panjang dalam implementasinya.
Kondisi itu masih diperparah dengan usia industri minyak bumi na- sional yang masuk kategori tua; lebih dari 100 tahun sementara produksin- ya semakin menurun. Sepanjang sejarah Indonesia, puncak produksi min- yak terjadi sebanyak dua kali yaitu pada 1977 dan 1995 dimana produksi minyak bumi masing-masing sebesar 1,68 juta dan 1,62 juta barel per hari. Setelah 1995 produksi minyak Indonesia rata-rata menurun sekitar 12% per tahun (Hutagalung et al., 2015: 2). Di samping penurunan produksi, permasalahan lain yang harus diperhatikan adalah berkurangnya cadan- gan energi yang ada di Indonesia. Menurut Kementerian ESDM tahun 2009 cadangan minyak mentah Indonesia akan habis dalam kurun waktu 22.99 tahun, gas selama 58.95 tahun dan batubara selama 82.01 tahun. Hasil per - hitungan ini menggunakan asumsi bahwa tidak ditemukan lagi ladang-la- dang baru sebagai sumber energi fosil. Sementara, konsumsi menunjukkan bahwa konsumsi energi Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada periode 2000-2008, konsumsi energi akhir mengalami pening- katan rata-rata per tahun sebesar 2.73 persen dari 764.40 juta menjadi 945.52
Indonesian Perspective, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2018):  66-78
juta barel (Elinur et al., 2010: 98).
Apabila pemerintah Indonesia tidak secara serius memperhatikan masalah keamanan dan kemandirian energi saat ini bukan tidak mung- kin di masa yang akan datang Indonesia hanya akan jadi penonton saat negara-negara masih dapat menggunakan sumber energi bagi kebutuhan rakyatnya.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  Indonesia  mungkin  telah  keha - bisan cadangan energi yang telah banyak dieksploitasi oleh negara-negara lain, sementara kelangkaan energi akan membuat negara lain enggan un- tuk menjual cadangan energinya kepada Indonesia. Selain itu, walaupun ada yang akan menjual sumber energi dapat dipastikan akan dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Hal ini akan membuat Indonesia akan semakin sulit untuk berkembang dikarenakan stagnasi industri dan pem- bangunan akibat kelangkaan sumber energi tersebut. Terlebih jika keter- gantungan kepada energi fosil belum dapat sepenuhnya dilepaskan maka dapat dipastikan alokasi dana untuk pemenuhan sumber energi tersebut akan semakin membengkak dan membebani anggaran negara sehingga memotong anggaran untuk alokasi kesejahteraan maupun pendidikan. Berdasarkan realitas tersebut energi yang akan menjadi barang yang sangat langka di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemerintah ha- rus bijaksana dalam menggunakannya serta berupaya untuk memelihara cadangan-cadangan energi yang dimiliki.  Sinergi antara kebijakan pemer- intah dalam bidang energi dan kesadaran hemat energi dari masyarakat akan menjadi upaya nyata yang dapat dilakukan saat ini untuk menghada- pi kelangkaan energi di masa yang akan datang. Selain itu, perlu upaya di- versifikasi energi dalam kehidupan sehari-hari sehingga permintaan akan energi fosil khususnya dapat diturunkan serta dapat disimpan untuk masa yang akan datang.
Kesimpulan
Keberadaan energi saat ini telah menjadi sebuah komoditas strat- egis serta isu yang krusial bagi sebuah negara. Keadaan ini menciptakan kompetisi dalam rangka mendapatkan jaminan atas kelangsungan akses dan distribusi energi. Kompetisi ini menempatkan negara industri sebagai aktor utama dan negara berkembang dengan sumberdaya energi sebagai komoditas. Indonesia sebagai negara berkembang dengan cadangan sum- ber energi yang cukup besar perlu menyadari mengenai posisi serta dina- mika dalam politik energi dari negara-negara besar. Indonesia perlu untuk melakukan penguatan posisi dalam politik energi melalui kebijakan energi dalam negeri yang bertujuan untuk meningkatkan bargaining position da- lam rangka memenuhi kepentingan nasional dan bukan menjadi pelayan bagi kebutuhan energi negara industri semata. Namun kenyataan hingga saat ini kesadaran akan upaya untuk mengubah posisi Indonesia dalam
Daftar Pustaka Canton, J. (2009). Extreme Future. Ciputat: Pustaka Alvabet. Chow, J., Kopp, R.J, & Portney, P.R. (2003). Energy Resources and Global Development. Science 302(5650).  pp. 1528-1531. Deese, D. A. (1980). Energy: Economics, Politics and Security. International Security 4(3), pp. 140-153. Elinur, et.al. (2010). Perkembangan Konsumsi dan Penyediaan Energi da- lam Perekonomian Indonesia. Indonesia Journal of Agricultural Eco- nomics 2(1), pp.  98-119.
Gandhi, P. (2014). Analisis Kualitatif Nilai Ekspor Migas Indonesia dan Kepemilikian Blok Migas oleh Perusahaan Asing di Indonesia. Ju- rnal Ekonomi Pertanian, Sumber Daya dan Lingkungan 1, pp. 87-101. Hunter, A. (1996). The Indonesian Oil Industry. Australian Economic Papers 5(5), pp. 59-106.
Hutagalung,  et.al.  (2015). Rencana Strategis 2015-2019 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral . Jakarta: Kementerian ESDM. Ja`far, M. (2009) Energynomics. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Kementerian ESDM. (2010). Outlook Energi Indonesia. Jakarta: Kemente- rian ESDM.
Kementerian Negara Riset dan Teknologi. (2006). Buku Putih Energi: Indone- sia 2005-2025. Jakarta: Kementrian Negara Riset dan Teknologi RI. Mawikere, J.C. (2016). Implikasi Kuota Minyak Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) dengan Kebijakan Keanggotaan dan Harga Bahan Bakar Minyak Pemerintah Indonesia Tahun 2008. Ju- rnal Analisis Hubungan Internasional 5(2), pp. 126-137.
Prasetyono, E. (2008). Energy Security: an Indonesia Perspective. Dalam: Marquina, A. eds, Energy Security Vision on Asia and Europe. New York: Palgrave Macmillan.
Rutledge, I. (2005) Addicted to Oil: America’s Relentless Drive for Energy Secu- rity. London: IB Taurus.
Yani, Y.M, et.al. (2017). Pengantar Studi Keamanan . Malang: Intrans Publish- ing.
politik energi global sangat sulit untuk diwujudkan. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani melalui kebijakan yang tepat dalam tata kelola en- ergi domestik bukan tidak mungkin Indonesia akan mendapatkan nasib yang sama dengan negara-negara lain yang telah terlebih dahulu merasa- kan bahwa cadangan energi mereka merupakan kutukan daripada sebuah anugerah.