## PENETAPAN TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN YANG MELAMPAUI AMBANG BATAS PADA PRODUK PANGAN OLAHAN
(Analisis Laporan Polisi Nomor : LP/173/A/VI/2017/Spkt Sbr)

## Dito Landerson
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: ditolanderson12@gmail.com

## ABSTRACT
The use of food additives is regulated in Law Number 18 of 2012 concerning Food. Additives are  used  to  improve the  quality  and  durability  of  food,  but  additives contain  substances  that are harmful to health, so there are restrictions on their use. Although there is a threshold for its use, it is still found that there are foodstuffs that violate these provisions, as is the case in the  police  report  number  LP/173/A/VI/2017/SPKT  SBR.  For  this  reason,  an  investigation  is needed, so that the suspect can be charged with legal provisions.

## Keywords: Investigation, Processing Products

## ABSTRAK
Penggunaan  bahan  tambahan  pangan  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2012 tentang  Pangan.  Bahan  tambahan  digunakan  untuk  meningkatkan  mutu  dan  daya  tahan makanan,  namun  bahan  tambahan  mengandung  zat  berbahaya  bagi  kesehatan  sehingga terdapat  pembatasan  pada  penggunaannya.  Meskipun  terdapat  ambang  batas  penggunaannya masih  ditemukan  adanya  bahan  pangan  yang  melanggar  ketentuan  tersebut,  sebagaimana perkara  dalam  laporan  polisi  nomor  LP/173/A/VI/2017/SPKT  SBR.  Untuk  itu  diperlukan penyidikan, sehingga dapat menjerat tersangka dengan ketentuan hukum.
Kata Kunci : Penyidikan, Produk Pengolahan

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  salah  satu  syarat  dalam  mencapai  kesejahteraan  hidup  yang telah dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Hal ini  tertuang dalam Pasal 28H ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  menyebutkan bahwa  setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan. Kesehatan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  adalah  keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental,  spritual  maupun  sosial  yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Salah  satu  penunjang  agar  kesehatan  dapat  terwujud  ialah  dari  asupan  gizi  dalam makanan  yang  dikomsumsi  sehari-hari.  Dalam  hal  ini  Negara  berkewajiban  mewujudkan ketersediaan,  keterjangkauan  dan  pemenuhan  konsumsi  Pangan  yang  cukup,  aman,  bermutu
dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata  di  seluruh  wilayah  Negara  Indonesia  di  sepanjang  waktu  dengan  memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
Bahan  pangan  atau  makanan  yang  dikonsumsi  sehari-hari,  harus  memenuhi  standart kesehatan,  adapun  definisi  makanan  yang  sehat  adalah  makanan  yang  tidak  mengandung bahan  yang  dapat  merugikan  mahluk  hidup  yang  mengkonsumsinya.  Namun  masyarakat cenderung  mengabaikan  kwalitas  makanan  dengan  mengutamakan  rasa,  sehingga  sering menggunakan  tambahan  bumbu  atau  bahan  lain  seperti  penyedap  rasa,  kecap,  saus  dan  yang lainnya.  Tanpa  memperdulikan  efek  yang  akan  diterima  oleh  tubuh.  Bahaya  penggunaan bahanbahan tambahan dalam makanan relatif lama tergantung  dengan keadaan dan ketahanan tubuh.
Penambahan  bahan  kedalam  makanan  sudah  dikenal  sejak  ratusan  tahun  yang  lalu oleh manusia. Tujuan penambahan bahan atau zat-zat tertentu ke dalam makanan secara umum adalah  untuk  meningkatkan  nilai  gizi  makanan,  memperbaiki  nilai  estetika  dan  sensori makanan  dan  memperpanjang  umur  simpan (shelf  life) makanan.  Namun,  didalam penggunaannya harus diberikan batasan dengan istilah ambang penggunaan.
Terdapat pengertian bahan tambahan yang digunakan dalam bahan pangan disebutkan dalam  Pasal  1  angka  2  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun  2013  tentang  Batas  Maksimum  Penggunaan  Bahan  Tambahan Pangan Pengawet, yang menyebutkan bahwa:
Bahan  Tambahan  Pangan,  selanjutnya  disingkat  BTP,  adalah  bahan  yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
Bahan tambahan makanan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja kedalam makanan  dalam  jumlah  kecil,  dengan  tujuan  untuk  memperbaiki  penampakan,  cita  rasa, tekstur,  flavor  dan  memperpanjang  daya  simpan.  Pengawetan  makanan  pada  dasarnya  dapat dilakukan  secara  alami  dengan  penggunaan  garam  atau  dengan  mengeringkan  makanan. Namun, tidak semua makanan dapat diawetkan menggunakan cara ini. Oleh sebab itu, banyak penggunaan bahan kimia untuk proses pengawetan makanan. kebanyakan pengawet makanan berbahan kimia yang digunakan aman untuk dikonsumsi setiap hari, namun, terdapat beberapa jenis  pengawet  makanan  berbahaya  yang  patut  diwaspadai.  Konsumsi  bahan  pengawet berbahaya dalam kurun waktu yang lama, dapat menyebabkan masalah kesehatan serius.
Produk  pangan  olahan  yang  sering  dijumpai  sebagai  bahan  penambah  cita  rasa makanan  ialah  kecap,  saus  sambal.  Kandungan  yang  ada  dalam  kecap  atau  saos  yang  ada dipasaran  salah  satunya  ialah  bahan  pengawet,  dimana  digunakan  untuk  dapat  menjaga  agar bentuk  dan  rasa  yang  terdapat  didalamnya  dapat  bertahan  lebih  lama.  Sebagaimana  yang disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  4  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2013  tentang  Batas  Maksimum  Penggunaan  Bahan Tambahan Pangan Pengawet, menyebutkan bahwa:
Pengawet  ( preservative )  adalah  bahan  tambahan  pangan  untuk  mencegah  atau menghambat  fermentasi,  pengasaman,  penguraian,  dan  perusakan  lainnya  terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme.
Salah  satu  bahan  pengawet  yang  terdapat  pada  kecap  ialah  asam  benzoate  yang disebut juga sebagai senyawa antimikroba karena tujuan penggunaan zat pengawet ini dalam
produk  kecap  adalah  untuk  mencegah  pertumbuhan  khamir  dan  bakteri  terutama  untuk makanan yang telah dibuka dari kemasannya. Pengawet makanan  sodium benzoate seringkali digunakan  dalam  proses  produksi  berbagai  macam  produk  makanan  dan  minuman  kemasan. Penggunaan bahan pengawet ini biasanya tercantum pada label kemasan sebagai daftar bahan dasar produk tersebut.

## PEMBAHASAN
A. Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka Oleh Penyidik Direskrimsus Polda Sumbar Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Penggunaan  Bahan  Tambahan  Pada  Laporan Polisi Nomor LP/173/A/VI/ 2017/Spkt Sbr
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  14  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum  Acara Pidana menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang  yang  karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.
Keputusan  penyidik  untuk  menetapkan  seseorang  sebagai  tersangka  merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:
1) Penetapan  tersangka  berdasarkan  paling  sedikit  2  (dua)  alat  bukti  yang  didukung barang bukti.
2) Penetapan  tersangka  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dilaksanakan  melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.
Berdasarkan  aturan  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  untuk  menetapkan  seseorang sebagai  tersangka  tindak  pidana  harus  ada  minimal  2  buah  alat  bukti  permulaan  yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar hukum oleh penyidik dalam menetapkan seseorang itu adalah tersangka.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap penyidikan tindak pidana penggunaan bahan tambahan pada produk pangan olahan sebagaimana laporan polisi  nomor LP/173/A/VI/2017/Spkt  Sbr,  yang  ditangani  Subdit  I  Indagsi  (Industri,  Perdagangan  dan Asuransi)  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  (Ditreskrimsus)  Kepolisian  Daerah Sumatera  Barat.  Menurut  AKBP  Yunizar  Yudhistira,  S.H,  M.H,  terdapat  tindakan- tindakan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  berdasarkan  ketentuan  dalam  KUHAP  dan Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  tentang Penyidikan  Tindak  Pidana,  maka  penetepan  tersangka  dalam  perkara  tersebut  penyidik berpijak pada alat bukti yang diperoleh penyidik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
Adapun tindak pidana ini terungkap setelah anggota Subdit I indagsi Ditreskrimsus Polda  Sumatera  Barat  melakukan  penyelidikan  berdasarkan  dengan  Surat  Perintah Penyelidikan  Nomor  SP.Lidik/67/V/2017/Ditreskrimsus,  tanggal  10  Mei  2017. Sebagaimana  yang  diketahui  pada  bab  sebelumnya,  dalam  melakukan  penyelidikan tersebut  salah  satu  dari  anggota  Subdit  I  Indagsi  Ditreskrimsus  membeli  sampel  kecap yang diperjualbelikan di pasaran. Dari kemasan tersebut polisi mengetahui alamat tempat pembuatan kecap dan sambel produksi perusahaan cahaya Baru.
Selanjutnya,  polisi  mendatangi  lokasi  perusahaan  Cahaya  Baru,  ditemukan karyawan perusahaan Cahaya Baru sedang memproduksi kecap dan sambel dan beberapa orang karyawan sedang melakukan pengolahan dan pembungkusan terhadap hasil produksi berupa  kecap  dan  sambel  dan  ditemukan  juga  bahan  baku  berupa  tepung,  gula  aren, rempah-rempah, garam, pewarna, perasa, sari kedelai serta bahan tambahan pangan berupa Natrium  Benzoat  dan  Cyclamate  serta  tawas  yang  digunakan  sebagai  bahan  tambahan pangan dalam pembuatan kecap dan sambel tersebut.
Hasil  produksi  berupa  kecap  dan  sambal  dilakukan  pengambilan  sampel  oleh penyidik  untuk  pengujian  secara  laboratorium.  Berdasarkan  hasil  uji  laboratorium  yang telah  dilakukan  oleh  BPOM  Kota  Padang,  ditemukan  Sodium  benzoat  dan  Cyclamate dalam  kandungan  kecap  tersebut  diatas  yang  melebihi  ambang  batas  untuk  pangan. Penyidik  melakukan  upaya  paksa  berupa  penyitaan  terhadap  barang  bukti  yang berhubungan  dengan  perkara  berdasarkan  SP.Sita/08/VII/2017/  Ditreskrimsus  tanggal  3 Juli 2017, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti.
Berdasarkan  Surat  Perintah  Penyitaan  tersebut  diatas  telah  dimintakan  Penetapan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: B/08.c
/VII/2017/Ditreskrimsus, tanggal 19 Juli 2017, telah diterbitkan Surat Penetapan Penyitaan Penyitaan dari Ketua
Pengadilan
Negeri Padang Nomor : 531/P.VII/Pen.Pid/2017/PN.PDG, tanggal 27 Juli 2017.
Berdasarkan  penyitaan  barang  bukti  kemudian  Penyidik  Ditreskrimsus  Polda Sumatera Barat menerbitkan surat perintah penyidikan nomor: Sp. Sidik/ 23/VII/2017/Ditreskrimsus,  tanggal  3  Juli  2017  yang  kemudian  diterbitkannya  surat pemberitahuan  dimulainya  penyidikan  nomor:  SPDP/12/VII/2017/  Ditreskrimsus,  tanggal 5 Juli 2017 ke Kejaksaan Negeri Padang.
Setelah  dilakukan  penyitaan  oleh  penyidik,  maka  dilakukan  pemanggilan  dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu:
1. Saksi Tio Setiawan Pgl Tio anggota Kepolisian Dinas di Subdit I Ditreskrimsus Polda Sumbar
2. Saksi  Yudi  Prasetio,  S,  Sos  Pgl  Yudi  anggota  Kepolisian  Dinas  di  Subdit  I Ditreskrimsus Polda Sumbar,
3. Saksi Heendri Pahmi Pgl Pahmi Alias Ajo, Saksi Ernawati Pgl Erna,
4. Saksi Yusra,Amd Pgl Era,
5. Saksi Djoni Pgl Djoni,
6. Saksi Silvia Yusnita, SE Pgl Via,
7. Romi Harianto Pgl Romi,
8. Saksi Khairul Abdullah, S.Kom Pgl Rul,
9. Saksi Afdinal Agus Pgl Nal, Saksi Pgl Bob,
10. Saksi  dari  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sumatera  Barat  atas  nama  Dra.Yudihartati, M.Farm, Apt Pgl Nanik,
11. Saksi  dari  Dinas  Perindusterian  Perdagangan  Provinsi  Sumatera  Barat  atas  nama Syahrial, MM,
12. Saksi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Padang atas nama Yonfirman, Ssi, Apt Pgl Yon,
13. Saksi dari Dinas Kesehatan Kota Padang atas nama Indrawati.A, SH. M.Sc Pgl In
14. Tersangka Iskandar Salim Alias Awa.
Dalam  menemukan  bukti  permulaan  yang  cukup  agar  tindak  pidana  dapat diungkap,  maka  dilakukanlah  gelar  perkara.  Gelar  perkara  adalah  suatu  upaya  berupa pegelaran  proses  perkara  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dalam  rangka  menyelesaikan tindak pidana secara tuntas guna menetapkan si tersangka oleh penyidik.
B. Kendala  Yang  Dihadapi  Penyidik  Direskrimsus  Polda  Sumbar  Dalam  Penetapan Seseorang  Menjadi  Tersangka  Tindak  Pidana  Penggunaan  Bahan  Tambahan  Pada Laporan  Polisi  Nomor  LP/173/A/VI/  2017/Spkt  Sbr  Dan  Upaya  Mengatasi  Kendala Tersebut
Terkait  dengan  kendala  yang  ditemui  penyidik  berdasarkan  dari  hasil  penelitian, maka  peneliti  menemukan  beberapa  poin  kendala  dalam  kegiatan  penyidik  dalam menetapkan  tersangka  yang  meliputi,  dalam  menetapkan  tersangka  penyidik  harus mengadakan  pemeriksaan  saksi  yang  cukup  banyak  dan  harus  menunggu  hasil laboratorium  berupa  beberapa  sample  produk  makanan  yang  diproduksi  oleh  perusahaan tersebut.  Banyaknya  saksi  yang  hanya  menjalankan  pekerjaan  dalam  pabrik  kegiatan produksi kecap pada perusahaan Cahaya Baru tersebut.
Sehingga  penyidik  membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  menentukan tersangkanya serta menentukan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Saksi-saksi yang  telah  dilakukan  pemeriksaan  oleh  pihak  penyidik  Ditreskrimsus  Polda  Sumatera Barat pada umumnya menerangkan bahwa tidak mengetahui terkait penggunaan campuran bahan-bahan pengawet seperti Sodium Benzoate dan Cyclamate dalam produksi kecap dan sambal tersebut. Adapun jumlah saksi yang merupakan kariawan pada Perusahaan Cahaya Baru yang dipimpin oleh Iskandar Salim adalah sebanyak 9 (sembilan) orang.
Dalam hal ini justru si peracik bumbu atau jumlah takaran dalam membuat kecap dan  sambal  dengan  menggunakan  bahan  tambahan  pangan  tidak  dimintai  pertanggung jawaban  dikarenakan  si  peracik  merupakan  karyawan  yang  bekerja  di  bawah  perintah tersangka  yaitu  pemilik  pabrik  tersebut.  Adapun  yang  menjadi  karyawan  Perusahaan Cahaya Baru yang meracik kecap adalah Hendri Fahmi Pgl Ajo dan peracik sambel adalah Ernawati  Pgl  Erna  dan  peracik  Asam  Cuka  adalah  Delinar  Pgl  Del.  Tersangka menerangkan bahwa yang menunjuk saudari Ernawati Pgl Erna sebagai penanggung jawab dalam  memproduksi  kecap  pada  Perusahaan  Cahaya  Baru  adalah  tersangka  sendiri  dan Saudari Ernawati Pgl Erna bekerja adalah di bawah kendali tersangka.
Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pihak kepolisian, didapatkan informasi bahwa ketika  Ernawati  Pgl  Erna  ataupun  Hendri  berhalangan  hadir  pada  pekerjaannya  tidak  ada orang lain yang dapat menggantikan posisi Ernawati Pgl Erna dan Hendri sebagai peracik sambal maupun kecap tersebut.
Dalam keterangannya, Erna menerangkan bahwa dia bekerja sebagai karyawan di perusahaan  kecap  dan  sambal  Cahaya  Baru,  tugas  tanggung  jawab  Erna  adalah  sebagai peracik bahan-bahan untuk pembuatan sambel dan bekerja pada perusahaan Cahaya Baru tersebut semenjak tahun 1998.
Sehingga  tidak  tertutup  kemungkinan  adanya  keterlibatan  peracik  bahanbahan yang  akan  digunakan  dalam  produksi  kecap  maupun  sambal  tersebut.  Namun  si  peracik mengaku  bahwa  dia  hanya  menjalankan  pekerjaannya  sesuai  dengan  apa  yang diperintahkan  oleh  tersangka,  karena  tersangka  merupakan  penanggung  jawab  atau
pimpinan  pada  perusahaan  Cahaya  Baru  tersebut.  Kemudian  terkait  pemilik  perusahaan meminta penangguhan penahanan dengan alasan kesehatan, sehingga proses pemberkasan perkara  tersebut  membutuhkan  waktu  lama  hingga  harus  mengumpulkan  bukti  transaksi keuangan dan memeriksa agen distributor guna mengetahui sebaran produk pangan olahan yang mengandung benzoat secara melawan hukum.
Banyaknya peraturan yang terkait dengan perbuatan tersangka. Sehingga penyidik membutuhkan  waktu  yang  lama  dalam  menentukan  pasal  yang  tepat  untuk  menjerat perbuatan  tersangka.  Selanjutnya  terkait  dengan  kewenangan  yang  juga  dimiliki  oleh beberapa  pihak  yaitu  antara  penyidik  Polri  dengan  Penyidik  Pegawai  Negri  Sipil  (PPNS) sehingga  penyidik  Ditreskrimsus  Polda  Sumatera  Barat terhambat  dalam  kewenangannya untuk  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  pangan  yang  juga  merupakan  kewenangan Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil,  sehingga  penyidik  Ditreskrimsus  harus  berkoordinasi terlebih dahulu dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Terkait  penyidikan  tindak  pidana  penggunaan  bahan  tambahan  yang  melampaui ambang  batas  pada  produk  pangan  olahan  yang  terjadi  di  Kota  Padang,  merupakan kewenangan  dari  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  di  lingkungan  Pemerintahan Daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang  Pangan,  penyidikan  dalam  tindak  pidana  di  bidang  pangan  dapat  dilakukan  oleh penyidik Polri dan penyidik PPNS, yang menyebutkan bahwa:
Pada Pasal 132 menerangkan bahwa:
1) Selain  pejabat  polisi  negara  Republik  Indonesia,  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang  khusus sebagai  penyidik  untuk  melakukan  penyidikan  dalam  tindak  pidana  di  bidang  Pangan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  Hukum  Acara Pidana.
2) Penyidik  pegawai  negeri  sipil  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berwenang:  a. Melakukan  pemeriksaan  atas  kebenaran  laporan  atau  keterangan  berkenaan  dengan tindak pidana di bidang Pangan; b. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar  dan  diperiksa  sebagai  tersangka  atau  sebagai  saksi  dalam  tindak  pidana  di bidang  Pangan;  c.  Melakukan  penggeledahan  dan  penyitaan  terhadap  barang  bukti tindak  pidana  di  bidang  Pangan;  d.  Meminta  keterangan  dan  barang  bukti  dari  orang atau  badan  hukum  sehubungan  dengan  tindak  pidana  di  bidang  Pangan;  e.  Membuat dan  menandatangani  berita  acara;  f.  Menghentikan  penyidikan  apabila  tidak  terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Pangan; dan g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pangan.
3) Penyidik  pegawai  negeri  sipil  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
4) Apabila  pelaksanaan  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  memerlukan tindakan  penangkapan  dan  penahanan,  penyidik  pegawai  negeri  sipil  melakukan koordinasi  dengan  pejabat  penyidik  kepolisian  negara  Republik  Indonesia  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
6) Pengangkatan  pejabat  penyidik  pegawai  negeri  sipil  dan  tata  cara  serta  proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun,  karena  tindak  pidana  penggunaan  bahan  tambahan  yang  melampaui ambang  batas  pada  produk  pangan  olahan  sebagaimana  dalam  laporan  polisi  nomor LP/173/A/VI/2017/Spkt  Sbr,  terkait  dari  penggunaan  bahan  tambahan  yang  melampaui ambang batas pada produk pangan olahan tersebut ternyata tidak hanya menyangkut aspek pengawasan  dan  perizinannya,  tetapi  juga  akibatnya  atau  efek  sampingnya,  seperti terjadinya  gangguan  kesehatan  serta  kematian  akibat  mengkosumsi  makanan  yang menggunakan  bahan  pengawet  atau  bahan  tambahan  pangan  yang  melampaui  ambang batas maksimal yang telah ditetapkan undang-undang.

## KESIMPULAN
1. Penetapan seseorang menjadi tersangka oleh Penyidik Direskrimsus Polda Sumbar dalam penyidikan  tindak  pidana  penggunaan  bahan  tambahan  pada  laporan  polisi  nomor LP/173/A/VI/2017/Spkt  Sbr  yaitu  diawali  pemeriksaan  terhadap  pekerja  perusahaan cahaya  baru  yang  menerangkan  bahwa  penggunaan  bahan  tambahan  sudah  ditentukan dalam  resep  pembuatan  kecap  dan  saus  oleh  pemilik  perusahaan.  Penggunaan  benzoat pada  produk  tersebut  ditujukan  untuk  memperpanjang  masa  kadaluarsa  sehingga  dapat menguntungkan perusahaan. Sehingga terpenuhinya unsur setiap orang yang menggunakan bahan  tambahan  yang  melampaui  batas  dalam  Pasal  75  ayat  (1)  huruf  a  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan  tersangka  yang  mengakui  perbuatannya  didukung  dengan  barang  bukti,  maka penyidik menetapkan pemilik perusahaan Iskandar Salim Alias Awa sebagai tersangka.
2. Kendala  yang  dihadapi  Penyidik  Direskrimsus  Polda  Sumbar  dalam  penetapan  seseorang menjadi tersangka tindak pidana penggunaan bahan tambahan, terdiri dari kendala yuridis dan  non  yuridis  yaitu  pada  pada  kendala  yuridis,  dalam  menetapkan  tersangka  harus menunggu  hasil  laboratorium  dari  BPOM,  guna  mencukupkan  alat  bukti  dalam menetapkan tersangka, penyidik harus meminta keterangan ahli dari Dinas Kesehatan dan Dinas  perdagangan  terlebih  dahulu,  sehingga  memakan  waktu  yang  cukup  lama. Selanjutnya kendala non yuridis  yaitu penyidik tidak memiliki alat uji tersendiri. Adapun upaya  penanggulangan  kendala  tersebut  diadakan  tindakan  konfrontir  kepada  para  saksi pekerja  dan  pemilik  serta  dikaitkan  dengan  keterangan  ahli  yang  menerangkan  bahwa sebagai  pelaku  usaha  memiliki  kewajiban  beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag 1 , Grafindo, Jakarta, 2002.
Cahyo Suparinto, Bahan Tambahan Pangan , Penerbit Kanesius, Yogyakarta, 2006
Damayanti, Komunikasi  terapeutik  dalam  praktek  keperawatan ,  Refika  Aditama,  Bandung, 2008.
HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
Harmita, Amankah  Pengawet  Makanan  Bagi  Manusia .  Majalah  Ilmu  Kefarmasian,  FMIPA- UI, Depok.  Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum  Pidana Melalui Pendekatan hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Hamidi, Metode  Penelitian  Kualitatif .  Aplikasi  Praktis  Pembuatan  Proposal  dan  Laporan Penelitian, UMM, Malang, 2004.