## PERAN KOMISI PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN ANAK DAERAH (KPPAD) PROVINSI KALBAR DALAM MENANGANI PROSTITUSI ANAK REMAJA DI KOTA PONTIANAK
Nurul Amira Fitriani 1 , Arkanudin 2 , Syarifah Ema Rahmaniah 3 , Annisa Rizqa Alamri 4
1 FISIP Universitas Tanjungpura; fitrianiamira1404@gmail.com
2 FISIP Universitas Tanjungpura; arkanudin@fisip.untan.ac.id
3 FISIP Universitas Tanjungpura; syf.ema@fisip.untan.ac.id
4 FISIP Universitas Tanjungpura; diffiannisa@gmail.com
* Correspondence: fitrianiamira1404@gmail.com
Abstract: Cases  of  prostitution  that  have  occurred  at  this  time  have  spread  among teenagers, the government has formed a special institution to handle child cases, one of which is the Regional Child Protection and Supervision Commission (KPPAD) of West Kalimantan Province as a forum to reduce the number of juvenile prostitution. This study aims to determine the efforts made by the KPPAD of West Kalimantan Province in the increasing number of juvenile prostitution cases. This study uses a descriptive qualitative aimed  at  explaining  the  efforts  made  by  the  KPPAD  of  West  Kalimantan  Province  in dealing with cases of child prostitution in Pontianak City, information obtained from in- depth interviews. The results of this study found that, 1) the KPPAD of West Kalimantan Province  carried  out  prevention  efforts  carried  out  by  the  KPPAD  of  West  Kalimantan Province, as well as the form of handling carried out by advocating legal protection and mediation  of  adolescents  involved  in  prostitution  cases,  2)  Effectiveness  of  the  roles carried  out  by  the  KPPAD  of  West  Kalimantan  Province  in  handling  child  prostitution cases in Pontianak City.
Abstrak: Kasus prostitusi yang terjadi saat ini sudah merambat di kalangan anak remaja, pemerintah membentuk sebuah lembaga khusus menangani kasus anak salah satunya adalah  Komisi  Perlindungan  dan  Pengawasan  Anak  Daerah  (KPPAD)  Provinsi Kalimantan Barat sebagai wadah untuk menekan angka prostitusi anak remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPPAD Provinsi kalimantan Barat dalam kasus prostitusi remaja yang sedang meningkat. Penelitian ini menggunakan kualikatif  deskriptif  ditujukan  untuk  menjelaskan  upaya  yang  dilakukan  oleh  KPPAD Provinsi  kalimantan  Barat  dalam  menangani  kasus  prostitusi  anak  di  Kota  Pontianak informasi didapat dari wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa,
1) KPPAD Provinsi Kalimantan Barat melakukan upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPPAD  Provinsi  Kalimantan  Barat,  serta  bentuk  penanganan  yang  dilakukan  dengan memberikan  advokasi  perlindungan  hukum  serta  mediasi  terhadap  anak  remaja  yang terlibat  kasus  prostitusi,  2)  Efektivitas  peran  yang  dilakukan  oleh  KPPAD  Provinsi Kalimantan Barat dalam menangani kasus prostitusi anak di Kota Pontianak.
Kata Kunci: Anak di Bawah Umur, KPPAD, Prostitusi Anak, Remaja.

## 1.  Pendahuluan
Prostitusi  merupakan  peristiwa  penjualan  diri  dengan  memperjualbelikan badan,  kehormatan  dan  kepribadian  kepada  banyak  orang  untuk  memuaskan nafsu-nafsu  seks  dengan  suatu  imbalan  pembayaran.  Praktek  prostitusi merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan sosial dan sudah terjadi sejak zaman  dahulu  dan  sampai  sekarang  semakin  marak  terjadi  (Kartono,  1981)
Seiring dengan perkembangan teknologi, prostitusi sekarang bisa diakses melalui dunia  online  atau  internet  yang  sekarang  disebut  dengan  prostitusi  online,  hal inilah  yang  sekarang  marak  terjadi  dan  menjadi  fenomena  baru  didalam  bisnis prostitusi (Eddyono, Hendra, & Budiman, 2017). Di Provinsi Kalbar lebih tepatnya di Kota Pontianak kasus prostitusi semakin marak terjadi, hal ini dibuktikan dengan puluhan  anak  remaja  di  bawah  umur  yang  terjaring  razia  di  beberapa  hotel menjelang tahun baru dan diamankan oleh pihak terkait, anak remaja di bawah umur tersebut telah dipesan oleh pria hidung belang secara online melalui sebuah aplikasi media sosial dan chatting .
Kasus lainnya sebanyak 20 orang berhasil diamankan petugas. Terdiri dari 10 pria dan 10 wanita, 5 diantara wanita yang diamankan terdapat anak yang masih di  bawah  umur.  Ketua  KPPAD  Provinsi  Kalbar,  Ibu  Eka  Nurhayati  Ishak menyatakan,  kasus  prostitusi  online  di  Kota  Pontianak  sudah  menggurita  dan mengkhawatirkan. Berdasarkan investigasi lanjutan, 60 orang anak sudah dipesan oleh  pria  hidung  belang  untuk  malam  pergantian  tahun  baru  2021.  Pada  bulan maret 2021, terdapat 18 remaja di bawah umur pelaku prostitusi terjaring. Razia penggerebakan di salah satu hotel di Pontianak Selatan, sebanyak 11 anak masih aktif bersekolah, yakni 6 siswa SMP dan 5 siswa SMA, sedangkan 7 anak tidak sekolah. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2019 berjumlah 4 kasus, kemudian  di  tahun  2020  pada  saat  COVID-19  melanda  kasus  prostitusi  anak meningkat menjadi 40 kasus, dan di tahun 2021 semakin meningkat sebanyak 69 kasus. Melihat angka kasus prostitusi yang semakin meningkat maka peran dari KPPAD  Provinsi  Kalbar  semakin  dibutuhkan  untuk  menangani  anak-anak  yang terlibat  prostitusi.  Kemudian  penulis  juga  mendapatkan  data  anak  yang  terlibat prostitusi berdasarkan pendidikan, sebagai berikut :
Tabel 1: Data pendidikan anak remaja kasus prostitusi 2020-2021
Sumber: KPPAD Provinsi Kalbar Data pendidikan anak Jumlah Putus Sekolah 56 Sekolah Menengah Pertama 28 Sekolah Menengah Atas 25 Total 109
Berdasarkan data tabel di atas menunjukan bahwa anak-anak yang terlibat kasus prostitusi dengan status putus sekolah berjumlah 56 orang, dan pada tingkat SMP berjumlah 28 orang. Dalam menangani kasus anak yang terlibat prostitusi KPPAD Provinsi Kalbar mempunyai tugas pokok dan fungsi salah satunya yaitu melakukan sosialisasi,  advokasi,  dan  pengawasan  dimana  hal  tersebut  sesuai  dengan keputusan  Gubernur  Kalimantan  Barat.  Menurut  Undang-Undang  perlindungan anak  Pada  pasal  76  tahun  2014,  tugas  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia (KPAI) dijelaskan bahwa:
1.  Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  perlindungan  dan pemenuhan hak anak.
2.  Memberikan  masukan  dan  usulan  dalam  perumusan  kebijakan  tentang penyelenggaraan     perlindungan anak.
3.  Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.
4.  Menerima  dan  melakukan  penelaahan  atas  pengaduan  masyarakat mengenai pelanggaran hak anak.
5.  Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak.
6.  Melakukan  kerja  sama  dengan  lembaga  yang  dibentuk  masyarakat  di bidang perlindungan anak, dan
7.  Memberikan  laporan  kepada  pihak  berwajib  tentang  adanya  dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.
Sementara itu KPPAD Provinsi Kalbar juga memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 276/DPP-PA/2018, antara lain:
a.  Melakukan  sosialisasi  dan  advokasi,  menerima  pengaduan  dan memfasilitasi  pelayanan  masyarakat  terhadap  kasus-kasus  pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak yang berwenang.
b.  Menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang.
c.  Menyampaikan  dan  memberikan  masukan  saran  dan  pertimbangan kepada Gubernur, DPRD, Instansi terkait ditingkat Provinsi Kalbar.
d.  Mengumpulkan data dan Informasi terkait dengan perlindungan anak.
e.  Melakukan  pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  tentang  perlindungan anak.
f.  Melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  anak  di  Provinsi Kalbar.
g.  Menyampaikan  pelaporan  hasil  penyelenggara  tugas  kepada  Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Kalbar  selaku  Lembaga  Teknis  Daerah  yang  menangani  permasalahan anak  dan  tembusan  disampaikan  kepada  ketua  DPRD  Provinsi  Kalbar,
Sekretaris Daerah dan Bupati/ Walikota Se-Kalimantan Barat.
Dari  aturan  tersebut  terlihat  bahwa  pemerintah  sudah  melakukan  upaya  untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman terutama prostitusi yang terjadi.
Sejauh  yang  dapat  diamati,  riset  mengenai  fenomena  prostitusi  anak  di perkotaan  telah  banyak  dibahas.  (Anggraini,  2020)  menelaah  kehidupan  anak- anak yang terjerumus ke dalam dunia prostitusi memiliki latar belakang keadaan ekonomi  dan  sosial-budaya  yang  beragam.  Alasan  perekonomian  yang  sulit menjadi  faktor  yang  paling  umum  terjadi,  namun  hal  tersebut  tidak  menjadikan semua  anak  yang  terlibat  prostitusi  berasal  dari  keluarga  miskin,  ada  juga beberapa anak yang berasal dari keluarga yang memiliki perekonomian menengah ke  atas.  Disamping  itu,  terdapat  faktor  sosial  budaya  yang  berkaitan  dengan kurang  terpenuhinya  fungsi  dari  lingkungan  keluarga,  lingkungan  pertemanan, gaya hidup, kemajuan teknologi, dan rasa depresi. Kedua faktor tersebut saling berkaitan  sehingga  membentuk  habitus  yang  menyebabkan  seorang  anak terjerumus ke dalam dunia prostitusi.
Sejalan  dengan  kebijakan  pemerintah  dalam  menangani  kasus  anak (Azizah, 2020) melakukan riset mengenai peran dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAI) dalam melindungi anak dari eksploitasi seksual komersial, di KPAI Eksploitasi  Seksual  Komersial  Anak  (ESKA)  termasuk  ke  dalam  kegiatan trafficking dan  eksploitasi,  namun  terdapat  beberapa  sumber  yang  mengatakan eksploitasi dan trafficking adalah bagian dari ESKA (International, 2006) Azizah menelaah tentang bentuk peran yang dilakukan oleh KPAI dalam melindungi anak dari  kasus  eksploitasi  seksual  komersial  dengan  melakukan  pengawasan  dan perlindungan  dengan  tujuan  agar  hak  anak  dapat  terpenuhi,  selanjutnya  KPAI melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, melakukan rujukan kepada mitra/lembaga  yang  berwenang.  (Hertini,  Wattimena,  &  Azizah,  2018)  juga melakukan  riset  mengenai  kebijakan  pemerintah  dalam  menangani  kasus prostitusi  anak  yang  berada  di  Thailand,  dimana  pemerintah  Thailand  bekerja sama dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF) untuk melindungi anak- anak  remaja  dari  kasus  prostitusi  yang  banyak  terjadi  di  Thailand,  berdasarkan hasil  yang  ditemukan  UNICEF  bekerja  sama  dengan  pemerintah  Thailand
melakukan upaya penting seperti child protection dan Sistem Perlindungan Anak (CPMS)  untuk  memantau  dan  mengidentifikasi  anak-anak  yang  beresiko  atau telah menjadi korban kekerasan , pelecehan, pengabaian, dan eksploitasi seksual.
Bertolak dari studi-studi yang telah dijabarkan sebelumnya, kasus prostitusi yang terjadi kepada anak remaja sangat perlu untuk ditangani lebih serius tidak hanya dibebankan kepada pemerintah atau lembaga terkait, namun dari keluarga dan masyarakat sekitar juga perlu untuk mulai peka terhadap kasus prostitusi anak ini. Pada penelitian ini penulis fokus untuk membahas tentang upaya pencegahan yang  dilakukan  oleh  KPPAD  Provinsi  Kalbar  dalam  menangani  kasus  prostitusi anak sesuai dengan tugas pokok, selain itu penulis melakukan analisa efektifitas program dari tugas pokok KPPAD Provinsi Kalbar dalam melakukan analisis ini, penulis menggunakan indikator efektivitas dari Budiani (2007), dimana indikator efektifitas  program  terdiri  dari  empat  yaitu:  1)  Ketepatan  sasaran  program,  2) Sosialisasi  program,  3)  Tujuan  Program,  dan  4)  Pemantauan  program.  Dengan tujuan  untuk  mengetahui  apakah  program  yang  dibuat  untuk  mencegah, melindungi, dan menangani kasus anak terutama kasus prostitusi sudah berjalan sesuai  dengan  tugas  pokok  yang  diberikan.  Berikut  adalah  output  yang  ingin dicapai  dari  hasil  penelitian  ini,  sebagaimana  yang  penulis  gambarkan  dalam diagram berikut:
•Angka prostitusi anak semakin meningkat setiap tahunnya •Banyak anak dibawah umur yang terlibat kasus prostitusi •Kurangnya sosialisasi dan edukasi dampak dari prostitusi
•Lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak Identifikasi masalah • Mendeskripsikan upaya penanganan yang dilakukan oleh KPPAD dalam menangani prostitusi anak di Pontianak. •Menganalisis tingkat efektivitas fungsi KPPAD dalam melakukan advokasi perlindungan hukum, dan mediasi terhadap anak remaja kasus prostitusi. Tujuan •Teridentifikasinya peran KPPAD Provinsi Kalbar dalam menangani kasus prostitusi anak remaja •Melalui advokasi perlindungan hukum anak-anak yang terlibat prostitusi mendapatkan perlindungan dari segala macam bentuk diskriminasi dan melalui  mediasi dapat diperoleh kesepakatan antara pihak yang bersangkutan •Hasil penelitian ini bisa memberi pandangan kepada berbagai pihak bahwa anak yang terlibat prostitusi sebaiknya di dampingi, di awasi, dan di arahkan ke kegiatan yang lebih positif

## Output

## Dasar Hukum Perlindungan Anak
Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan dari  perlindungan,  menurut  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  adalah  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera. Menurut pendapat Bismar Siregar sebagaimana yang dikutip Irma Setyowati Soemitro menjelaskan perlindungan anak lebih difokuskan kepada hak- hak anak yang diatur hukum, bukan kewajibannya. Mengingat secara yuridis anak belum  dibebani  kewajiban  dan  mereka  belum  bisa  dikatakan  sebagai  pelaku dikarenakan mereka masuih berada di bawah umur.
Berdasarkan bentuk perlindungan yang dikemukakan oleh (Gosita, 1989) perlindungan  anak  dikelompokan  menjadi  dua  jenis  yaitu  perlindungan  anak bersifat yuridis dan non yuridis. Sementara bentuk perlindungan anak yang bersifat non yuridis lebih mengarah kepada kehidupan sosial, seperti perlindungan anak untuk  bersosialisasi  di  masyarakat.  Dalam  melakukan  advokasi  berupa perlindungan terhadap anak remaja kasus prostitusi, KPPAD Provinsi Kalbar lebih cenderung menggunakan bentuk perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.
Advokasi  dan  perlindungan  tidak  dapat  dipisahkan.  Kedua  hal  ini  saling beriringan  dan  sejalan.  Advokasi  dalam  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap anak  korban  kejahatan  seksual  adalah  melalui  upaya  perlindungan  dari pemberitaan  identitas  melalui  media  masa  dan  untuk  menghidari  labeliasi, pemberian jaminan keselamatan, mendapat pendampingan atau advokasi selama proses  perkara  dan  setelahnya,  serta  pemberian  aksesbilitas  untuk  dapat memperoleh informasi perkembangan perkara.

## Mediasi
Dalam melakukan penanganan kasus prostitusi anak diperlukan mediasi antara  KPPAD  Provinsi  Kalbar  dengan  pihak  yang  bersangkutan.  Menurut pendapat  John  W.  Head  mediasi  adalah  suatu  prosedur  penengahan  di  mana seseorang bertindak sebagai ”kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas permasalahan yang terjadi dapat
dipahami  dan  mungkin  didamaikan,  tetapi  tanggung  jawab  utama  tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri (Head, 1997).
Dalam pendapat Head kendaraan yang dimaksud untuk berkomunikasi antar para pihak dalam melakukan mediasi terhadap anak remaja kasus prostitusi adalah  KPPAD  Provinsi  Kalbar.  Dengan  melakukan  mediasi  terhadap  wali  atau orang  tua  si  anak,  KPPAD  Provinsi  Kalbar  memberikan  pilihan  apakah  anak tersebut bersedia dilakukan pembinaan di shalter, atau dikembalikan ke orang tua dengan  catatan  tidak  akan  mengulangi  kesalahan  yang  sama  dan  dilakukan pemantauan kepada si anak.
Mediator  adalah  pihak  netral  yang  membantu  para  pihak  dalam  proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan  cara  memutus  atau  memaksakan  sebuah  penyelesaian  penting dari  mediator  seperti  yang  disampaikan  oleh  (Mustain,  2016)  adalah  sebagai berikut:
a.  Netral : Artinya mediator bersikap netral dan tidak berat ke salah satu pihak, kemudian  selalu  membina  hubungan  baik  dan  menitik  beratkan  persamaan. KPPAD Provinsi Kalbar menjadi tempat mediasi kasus anak tanpa terkecuali
b.  Membantu Para Pihak : Sebagai mediator perlu membangun kepercayaan para pihak  yang  bermasalah  lebih  dahulu.  Banyak  cara  yang  dapat  dilakukan mediator untuk menanamkan kepercayaan, misalnya dengan memperkenalkan diri melakukan penelusuran kesamaan dengan para pihak. Kesamaan tersebut mungkin dari segi hubungan kekeluargaan, pendidikan, agama, profesi, hobi, dan apa saja yang dirasakan dapat memperdekat jarak dengan para pihak yang bersangkutan
c.  Tidak menggunakan Cara Memutus Atau Memaksakan Sebuah Penyelesaian: Mediator tidak akan mempengaruhi salah satu pihak untuk menggoalkan cita- cita pihak yang lain. Kemudian harus dijelaskan pula bahwa mediator mampu merahasiakan permasalahan pihak-pihak yang sedang dihadapi. Hal ini penting agar  para  pihak  tidak  sungkan  dalam  mengemukakan  akar  perselisihan  dan menemukan jalan keluar.
Maka  dari  itu  mediator  berperan  penting  dalam  memberikan  keputusan sehingga  tidak  memberatkan  salah  satu  pihak,  mediasi  sendiri  bertujuan  untuk mendapatkan  win-win  solution  dimana  mediasi  dapat  mengantarkan  para  pihak yang  bersengketa  pada  perwujudan  kesepakatan  damai  yang  permanen  dan lestari, karena dalam mediasi ini memposisikan para pihak yang bersengketa pada
posisi  yang  sama,  tidak  ada  pihak  yang  dikalahkan  maupun  pihak  yang  akan dimenangkan  (Syahrizal,  2009).  Jadi  dalam  proses  mediasi,  kedua  belah  pihak berkedudukan di posisi yang sama dengan mencari kesepakatan agar tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak ada yang merasa keberatan atas kesepakatan yang telah dibuat.
2.  Hasil Penelitian
Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh KPPAD Provinsi Kalbar Dalam Kasus Prostitusi Anak Remaja
Upaya  KPPAD  Provinsi  Kalbar  dalam  menangani  masalah  prostitusi  anak remaja ini sangat penting untuk menuntaskan masalah ini, sehingga anak-anak Kalimantan  Barat  dapat  tumbuh  dengan  cemerlang.  Kebutuhan  anak  secara jasmani,  rohani,  sosial,  dan  agama  harus  terpenuhi  agar  mereka  dapat melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara  wajar  dalam  kehidupan  masyarakat,  hal tersebut  sejalan  dengan  pengertian  terbentuknya  KPAI  memperlihatkan  suatu realita  bahwa  pemerintah  menaruh  perhatian  dan  berupaya  untuk  memberikan perlindungan terhadap anak-anak agar terhindar dari perbuatan yang merugikan (Djusfi, 2010). Dalam hal mengatasi masalah terhadap anak di Kalimantan Barat KPPAD  Provinsi  Kalbar  memiliki  tujuan  agar  kasus  anak  yang  terlibat  prostitusi dapat  berkurang  atau  terminimalisir,  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  KPPAD Provinsi Kalbar  mempunyai program yaitu sosialisasi dan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait, sebagai upaya pencegahan
2.1.1 Sosialisasi
Masa remaja merupakan masa peralihan menuju dewasa pada masa ini anak remaja  memiliki  perubahan  mulai  dari  fisik  maupun  tingkah  laku,  hal  tersebut sejalan  dengan  pendapat  menurut  (Irwanto,  1994)  di  mana  periode  remaja dianggap  sebagai  masa  transisi  dalam  periode  anak-anak  ke  periode dewasa,pada periode ini sering terjadi perubahan yang sangat kompleks mulai dari fisik, sikap, dan emosi.sering kali anak remaja yang baru mengalami masa transisi melakukan hal yang tidak terpuji, dunia prostitusi memiliki banyak sekali lubang untuk  menjerumuskan  anak  remaja,  salah  satu  faktor  pendorong  seorang  anak terlibat  prostitusi  menurut  (Sedyaningsih,  1999)  adalah  keadaan  ekonomi  yang tidak stabil, kemudian adanya rasa putus asa akan hidup, dan faktor paling sering dijumpai  adalah  lingkungan  pertemanan  yang  tidak  sehat.  Edukasi  berupa sosialisasi ini menjadi hal yang penting bagi KPPAD Provinsi Kalbar  menjalankan tugas dan fungsi pokonya karena edukasi berupa sosialisasi ini merupakan upaya
pencegahan.  Dan  upaya  pencegahan  ini  KPPAD  Provinsi  Kalbar    tidak  dapat bekerja sendiri, maka dari itu diperlukan kerjasama dengan segala pihak baik itu orangtua, mahasiswa, guru, dan masyarakat secara luas. Sosialisasi ini dilakukan dengan  tujuan  memberikan  pemahaman  kepada  orang  tua  dan  anak  tentang kekerasan  terhadap  anak,  baik  kekerasan  fisik,  psikis,  dan  kejahatan  seksual. Tingginya kasus prostitusi anak remaja di Kalimantan Barat harus diketahui oleh masyarakat luas agar mereka sadar akan pentingnya melindungi, dan mengawasi anak anak remaja agar tidak terjerumus kedalam dunia prostitusi.
Gambar 1: Sosialisasi oleh KPPAD Provinsi Kalbar di salah satu (SMP) Kota Pontianak.
Sumber: LayananKPPAD 20/09/2021
Gambar  di  atas  merupakan  kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan  KPPAD Provinsi  Kalbar  sebagai  upaya  pencegahan  dan  memberikan  edukasi  kepada masyarakat  (orang  tua),  dan  siswa  siswi.  Sosialisasi  tersebut  dilakukan  disalah satu  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  dan  Madrasah  Aliyah  Negri  (MAN)  di Kota  Pontianak.  Ibu  Sulasti  selaku  Wakil  Ketua  KPPAD  Provinsi  Kalbar menyampaikan  KPPAD  Provinsi  Kalbar  sebagai  lembaga  perlindungan  anak memiliki  tujuan  agar  kasus  anak  terutama  prostitusi  ini  dapat  berkurang  atau bahkan menjadi zero, agar Kota Pontianak menjadi Kota yang sehat dari kasus prostitusi anak.

## Melakukan Bentuk Kerja Sama Dengan Pihak Terkait
Bentuk  upaya  pencegahan  yang  dilakukan  oleh  KPPAD  Provinsi  Kalbar selanjutnya  adalah  membangun  kerja  sama  dengan  berbagai  pihak  terkait. KPPAD Provinsi kalbar dalam menjalankan tugas melakukan kerja sama dengan
berbagai  pihak,  karena  kasus  prostitusi  merupakan  kasus  yang  tidak  dapat ditangani  sendiri  oleh  KPPAD  Provinsi  Kalbar.      Hubungan  sistem  sosial  dan interelasi  mengacu  pada  terciptanya  hubungan  emosional  solidaritas  dan bekerjasama  sebagai  bentuk  dari  tujuan  perkembangan  relasi  kolektif.  Untuk mencegah semakin banyak kasus prostitusi anak. remaha KPPAD Provinsi Kalbar melakukan kerja sama dengan beberapa instansi pemerintah seperti kepolisian, Satpol PP, untuk melakukan razia gabungan.
Razia  yang  dilakukan  di  lokasi-lokasi  yang  teridentifikasi  sering  terjadi prostitusi, beberapa hotel di pontiank juga menjadi target dalam razia gabungan. Selain  bekerja  sama  dengan  pihak  kepolisian  dan  Satpol  PP,  KPPAD  Provinsi Kalbar juga bekerja sama dengan Dinas Sosial sebagai wadah untuk anak-anak remaja  yang  terlibat  prostitusi  untuk  dilakukan  pembinaan.  Kerja  sama  yang dilakukan oleh KPPAD Provinsi Kalbar akan terus memerlukan dukungan sebagai bentuk  pencegahan  kasus  prostitusi  anak  agar  dapat  berkurang.  Berdasarkan urian  diatas  diperkuat  dengan  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  Ibu  Sulasti selaku Wakil Ketua KPPAD Provinsi Kalbar yaitu setiap menerima laporan pihak KPPAD  Provinsi  Kalbar  akan  langsung  berkoordinasi  dengan  pihak  kepolisan begitu juga sebaliknya pihak kepolisan akan langsung berkoordinasi dengan kami jika mereka mendapat laporan kasus prostitusi dan kasus lainnya.
Gambar 2 : Proses pendataan terhadap anak yang terlibat prostitusi
Sumber : Tribun Pontianak 08/12/2020
Gambar tersebut adalah hasil dari razia gabungan yang dilakukan pada tahun 2020, berdasarkan data yang diperoleh KPPAD Provinsi Kalbar bersama Polersta Pontianak  melakukan  penggerebekan  di  salah  satu  hotel  yang  berada  di  Jalan Imam Bonjol. Dari hasi pengamanan tersebut terjaring dua puluh delapan orang, termasuk  sepuluh  anak  di  bawah  umur.  Laki-laki  berjumlah  tujuh  belas,  dan
perempuan  berjumlah  11  orang,  mereka  berada  di  tujuh  kamar  yang  berbeda. Kasus  lainnya  terjadi  pada  awal  tahun  2021,  KPPAD  Provinsi  Kalbar  bersama Satpol  PP  Pontianak,  dan  Polsek  Pontianak  Selatan  melakukan  pengamanan disalah satu hotel yang berkawasan di Pontianak Selatan, hasil dari pengamanan tersebut  empat  orang  diduga  terlibat  dalam  prostitusi,  dari  hasil  pemeriksaan empat orang yang diamankan terdiri dari dua orang perempuan masih di bawah umur, dan dua orang laki-laki sudah dewasa. Selain melakukan prostitusi mereka juga positive menggunakan narkotika jenis inek (ekstasi).
Selain  bekerja  sama  dengan  pihak  kepolisian  dan  Satpol  PP,  KPPAD Provinsi Kalbar juga sebagai partner Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi  Kalbar    dalam  memberikan  perlindungan  kepada  anak  sesuai  dengan ketetapan  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak      yang  mana anak  berhak  untuk  mendapat  perlindungan  dari  berbagai  hal, KPPAD  Provinsi Kalbar  sebagai  mitra  Dinas  Pemberdayaan  dan  Perlindungan  Anak  Provinsi Kalbar    dalam  pembinaan  dan  pendampingan,  anak-anak  remaja  yang  sudah terdata  akan  dikirim  ke  shalter  UPT-PPA  milik  Dinas  Pemberdayaan  dan Perlindungan  Anak  Provinsi  Kalbar,  sementara  anak-anak  yang  identitasnya berasal dari Kota Pontianak akan dikirimkan ke shalter anak tingkat kota.

## Efektivitas  Peran  KPPAD  Dalam  Melakukan  Penanganan  Kepada  Anak Remaja Yang Terlibat Prostitusi
Efektivitas  dapat  diukur  dengan  membandingkan  antara  rencana  yang  telah ditentukan dengan hasil nyata yang terjadi. KPPAD Provinsi Kalbar memiliki tugas pokok  dan  fungsi  sesuai  dengan  keputusan  Gubernur  Kalimantan  Barat  No. 276/DPP-PA/2018.  Salah  satu  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  terdapat  dalam keputusan tersebut adalah advokasi dan meneriman pengaduan dan memfasilitasi pelayanan  masyarakat  terhadap  kasus-kasus  pelanggaran  hak  anak  kepada pihak-pihak  yang  berwenang  termasuk  mediasi  (Budiani,  2007)  menyatakan bahwa  untuk  mengukur  efektivitas  suatu  program  dapat  dilakukan  dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:
a)  Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
b)  Sosialisasi  program  yaitu  kemampuan  penyelenggara  program  dalam melakukan  sosialisasi  program  sehingga  informasi  mengenai  pelaksanaan
program dapat tersampaikan kepada masyarakat umum, dan sasaran pesera program pada khususnya.
c)  Tujuan  program,  yaitu  sejauh  mana  kesesuaian  antara  hasil  pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
d)  Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.
Untuk  memperoleh  data  tentang  efektivitas  peran  KPPAD  Provinsi  Kalbar dalam  melakukan  advokasi  perlindungan  hukum  dan  mediasi  terhadap  anak remaja yang melakukan prostitusi, peneliti memperoleh data melalui wawancara mendalam terhadap 5 orang responden. Dapat dijelaskan hasil dari wawancara tertutup tersebut sebagai berikut:
a) Ketepatan Sasaran Peran Advokasi Perlindungan Hukum Dan Mediasi
Ketepatan  sasaran  yaitu  dengan  melihat  sejauh  mana  peran  atau  fungsi KPPAD  Provinsi  Kalbar  dapat  diterima  sesuai  dengan  sasaran  yang  telah ditentukan, peran tersebut berupa advokasi perlindungan hukum dan mediasi oleh KPPAD  Provinsi  Kalbar.  Advokasi  yang  diberikan  adalah  perlindungan  hukum terhadap  korban,  hal  tersebut  sejalan  dengan  yang  disampaikan  oleh (Notoatmodjo, 2003) dimana advokasi adalah upaya pendekatan terhadap orang lain  yang  dianggap  dapat  berpengaruh  terhadap  suatu  keberhasilan  program. Negara  perlu  memberikan  jaminan  perlindungan  terhadap  anak  sesuai  dengan Undang-Undang 35 tahun 2013 yang berisi perlindungan untuk menjamin hak-hak anak dan melindungi ancaman diskriminasi sosial.
Selain melakukan advokasi, KPPAD Provinsi Kalbar juga melakukan mediasi terhadap anak yang terlibat prostitusi dan orang tua/wali anak tersebut. Tujuan dari mediasi  ini  adalah  untuk  mendaptkan  kesepakatan  bersama  dimana  KPPAD Provinsi  Kalbar  sebagai  mediator  seperti  yang  diejalaskan  oleh  (Head,  1997) mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai ”kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang  berbeda  atas  permasalahan  yang  terjadi  dapat  dipahami  dan  mungkin didamaikan,  tetapi  tanggung  jawab  utama  tercapainya  suatu  perdamaian  tetap berada di tangan para pihak sendiri.
Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran advokasi perlindungan hukum dan sasaran penerima mediasi adalah anak-anak remaja yang terlibat kasus prostitusi yang  telah  diamankan  oleh  KPPAD  Provinsi  Kalbar.  Berdasarkan  analisis  dari wawancara  yang  sudah  dilakukan  hampir  seluruh  anak  mendapatkan
perlindungan  dari  KPPAD  Provinsi  Kalbar  pada  saat  diamankan  oleh  petugas, namun  sebagian  dari  anak-anak  tersebut  menjawab  mereka  belum  dapat merasakan perlindungan yang diberikan. Selanjutnya dalam melakukan mediasi seluruh anak menjawab mereka melakukan mediasi terhadap orang tua mereka dengan KPPAD Provinsi Kalbar sebagai mediator, namnun hanya tiga dari lima anak yang mendapatkan kesepakatan bersama.
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa program advokasi dan mediasi  dalam  kasus  prostitusi  anak  yang  ditujukan  kepada  anak-anak  remaja yang terlibat prostitusi secara umum telah terlaksana. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menerima program advokasi dan mediasi, meskipun tidak  sepenuhnya  berjalan  dengan  baik  KPPAD  Provinsi  Kalbar  telah  berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak remaja tersebut.

## b)  Sosialisasi  Advokasi  dan  Mediasi  Terhadap  Anak-Anak  Remaja  Kasus Prostitusi
Sosialisasi  ini  dilakukan  oleh  KPPAD  Provinsi  Kalbar  bertujuan  untuk memberikan  informasi  kepada  anak-anak  remaja  kasus  prostitusi  tentang advokasi  perlindungan  hukum  dan  mediasi,  sosialisasi  juga  memiliki  tujuan memberikan penjelasan kepada mereka bahwa di dalam advokasi perlindungan hukum, mereka dijamin kerahasiaan identitasnya, dilindungi dari segala macam bentuk  diskriminasi,  dan  didampingi  dalam  memenuhi  hak-haknya  (Arif,  1989). Dari  hasil  wawancara  terhadap  responden  anak,  tiga  dari  lima  anak  menjawab mereka mendapatkan informasi tentang hak perlindungan terhadap mereka, dan untuk  sosialisasi  tentang  mediasi  seluruh  responden  anak  menjawab  sebelum dilakukan  mediasi  KPPAD  Provinsi  Kalabr  memberikan  sosialisasi  berupa informasi dan kelanjutan dari proses mediasi, agar tercapai kesepakatan bersama, empat  dari  lima  anak  menjawab  KPPAD  provinsi  Kalbar  memberikan  beberapa pilihan kepada orang tua/wali dan anak.
Berdasarkan hasil dari jawaban responden anak terhadap sosialisasi advokasi dan mediasi yang dilakukan oleh KPPAD Provinsi Kalbar sudah cukup baik, dapat dilihat dari anak-anak tersebut mendapatkan informasi apa saja hak yang mereka dapatkan dikarenakan mereka masih dibawah umur dan dilindungi oleh undang- undang  namun  tidak  berarti  mereka  akan  dibebaskan  begitu  saja  setelah diamankan,  maka  dari  itu  perlu  adanya  pemberitahuan  terkait  mediasi  kepada orang tua/wali anak agar dapat mengetahui isi dari mediasi tersebut.
c) Tujuan Advokasi dan Mediasi Terhadap Anak Remaja Kasus Prostitusi
Tujuan  dari  advokasi  perlindungan  hukum  adalah  agar  anak  tersebut  tetap dapat  tumbuh  dan  berkembang  tanpa  khawatir  masyarakat  mengucilkannya, melindungi anak tersebut dari berbagai macam bentuk diskriminasi serta ancaman dari  luar,  melindungi  anak  tersebut  untuk  tetap  dapat  memenuhi  hak-haknya (Arif,1989) perlindungan advokasi non yuridis yang diberikan yaitu dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan. Untuk mediasi sendiri memiliki tujuan agar pihak yang bersangkutan dapat menemukan titik kesepakatan tanpa merasa keberatan di salah satu pihak. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh responden anak empat dari lima anak menjawab mereka terbantu dalam memenuhi hak-haknya, kemudian untuk perlindungan dalam bidang sosial dengan merahasiakan identitas mereka agar mereka merasa aman seluruh responden menjawab bahwa identitas mereka dirahasiakan dengan menggunakan nama samaran, yang artinya KPPAD Provinsi  Kalbar  sangat  menjamin  keamanan  mereka  dari  bocornya  identitas mereka ke pihak luar atau media.
Selanjutnya  tujuan  dari  advokasi  memberikan  perlindungan  di  bidang kesehatan dengan melakukan pendampingan terhadap anak tersebut sebanyak tiga  dari  lima  anak  memberikan  jawaban  bahwa  mereka  mendapatkan pendampingan  dalam  pengecekan  kesehatan,  pendampingan  tersebut  sebagai bentuk perlindungan agar anak tersebut tetap merasa aman dan tidak mendapat diskriminasi dari lingkungan setempat, dan tujuan dari advokasi perlindungan yang terkahir  dalam  bidang  pendidikan,  dimana  KPPAD  Provinsi  Kalbar  berupaya melakukan negosiasi kepada pihak sekolah agar anak tersebut dapat melanjutkan pendidikannya , dua dari lima responden anak menjawab mereka bisa melanjutkan sekolah atas bantuan KPPAD Provinsi Kalbar, kemudian tiga dari lima anak sudah tidak ingin melanjutkan sekolah dan sudah lama putus sekolah. sehingga KPPAD Provinsi Kalbar tidak bisa memaksakan untuk anak tersebut lanjut bersekolah.
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tujuan dari advokasi perlindungan hukum  dan  mediasi  yang  dilakukan  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  KPPAD Provinsi Kalbar belum dapat mencapai tujuan tersebut secara sempurna, namun juga  tidak  berarti  tujuan  tersebut  tidak  tercapai.  Dalam  artian  masih  perlu  di optimalkan Kembali agar dapat tercapai keseluruhannya. Selanjutnya tujuan dari mediasi  yang  dilakukan  bersama  orang  tua/  wali  untuk  mencapai  kesepakatan bersama sebanyak dua dari lima anak menjawab mereka belum menemukan titik tengah dari mediasi yang dilakukan, hal tersebut dilatarbelakangi oleh orang tua
yang  malu  terhadap  kasus  anaknya  yang  terlibat  prostitusi  sehingga  orang  tua menyerahkan kepada KPPAD Provinsi Kalbar untuk dilakukan pembinaan, namun terdapat juga orang tua yang tidak ingin anaknya dilakukan pembinaan sehingga KPPAD  Provinsi  Kalbar  melakukan  perjanjian  dengan  orang  tua/wali  sebelum anak tersebut dipulangkan.

## d) Pemantauan Advokasi Perlindungan Hukum dan Mediasi
Pemantauan  program,  diartikan  sebagai  kegiatan  yang  dilakukan  setelah dilaksanakannya  program  sebagai  bentuk  perhatian  kepada  peserta  program . Pemantauan  program  yang  dimaksud  adalah  pengawasan  terhadap  anak-anak kasus prostitusi yang sudah selesai baik itu selesai bermediasi maupun advokasi perlindungan hukum, sebanyak satu dari lima responden anak menjawab bahwa masih  mendapat  pengawasan  dari  pihak  KPPAD  Provinsi  Kalbar,  dan  untuk pengawasan  advokasi  perlindungan  hukum  sebanyak  tiga  responden  anak menjawab mereka mendapatkan advokasi perlindungan hukum meskipun sudah selesai berurusan dengan KPPAD Provinsi Kalbar. hal tersebut juga didukung oleh informasi yang diberikan oleh Komisioner KPPAD Provinsi Kalbar Bapak Alik R Rosyad,  mereka  tetap  mendapat  perlindungan  hukum  seperti  kerahasiaan identitas dan data mereka dijamin oleh KPPAD Provinsi Kalbar. Kemudian KPPAD Provinsi Kalbar melakukan pengawasan dengan tetap menghubungi mereka dan mengikuti  mereka  dari  akun  sosial  medianya  seperti  Instagram, Whatsapp ,  dan Facebook .
Berdasarkan 4 (empat) indikator efektivitas fungsi advokasi perlindungan hukum  dan  mediasi  yang  dilakukan  oleh  KPPAD  Provinsi  Kalbar  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  fungsi  tersebut  berjalan  dengan  baik  namun  masih  belum optimal. Dari ke 4 (empat) indikator yang dijelaskan indikator yang masih sangat perlu  ditingkatkan  adalah  indikator  pemantauan  dimana  setelah  mereka  selesai berurusan  dengan  KPPAD  Provinsi  Kalbar,  tidak  semuanya  mendapat pengawasan.  Dan  indikator  yang  sudah  berjalan  dengan  baik  adalah  indikator ketepatan sasaran advokasi perlindungan hukum dan mediasi, kemudian indikator sosialisasi  program  advokasi  perlindungan  hukum  dan  mediasi,  dan  indikator tujuan fungsi advokasi perlindungan hukum, dan mediasi.

## Referensi
Anggraini, P. D. (2020). Praktik Sosial Anak Secara Online.
Arif, G. (1989). Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademi Pressindo.
Azizah, K. (2020). (Azizah, 2020) Melakukan Riset Mengenai Peran Dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (Kpai) Dalam Melindungi Anak Dari Eksploitasi Seksual Komersial. Jakarta.
Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi dan Sosial .
Djusfi, A. R. (2010). Kedudukan dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jurnal Public Policy .
Eddyono, S. W., Hendra, R., & Budiman, A. A. (2017). Melawan Praktik Prostitusi Anak  di  Indonesia  dan  Tantangannya. Jakarta  Selatan:  Institute  For Criminal Justice Reform.
Gosita, A. (1989). Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo.
Head, J. W. (1997). Pengantar Umum Hukum Ekonomi. Jakarta: Proyek ELIPS.
Hertini, R. S., Wattimena, A. N., & Azizah, N. (2018). Kerja Sama United Nations Childern's  Fund  (UNICEF)  dan  Pemerintah  Thailand  Dalam  Menangani Kasus Prostitusi Anak di Thailand. Islamic World and Politics .
International,  E.  (2006). Global  Monitoring  Report  On  The  Status  Of  Action Againsts  Commercial  Sexual  Exploitation  Of  Children  In  Cambodia. Saladaeng: Printing, Co. Ltd.
Irwanto. (1994). Psikologi Umum. Cetakan III. Jakarta: Gramedia Pustaka.
John,  H.  W.  (1997). Pengantar  Umum  Hukum  Ekonomi. Yogyakarta:  ELIPS Project.
Kartono, K. (1981). Patologi Sosial. Jakarta: Rajawali Press.
Mustain. (2016, Desember). Mediator . Retrieved from http://sipp.pn-labuha.go.id/.
Notoatmodjo,  S.  (2003). Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia,. Jakarta:  PT. Rineka Cipta.
Sedyaningsih.  (1999). Perempuan-Perempuan  Keramat  Tunggak. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Syahrizal, A. (2009). Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
©  2021  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access publication  under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).