## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 3 Nomor 1, Oktober 2018
ISSN Print: 2528-6137 Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Mail Bride Order Dalam Prespektif HAM Internasional
Hidayatika Gilang Pamungkas Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang E-mail: hidayatikagp@gmail.com
Abstract: Human trafficking become a very serious problems in national and international. The forms of human trafficking vary, likes the implementation of inter-country marriage through order (Mail-Order Bride).  There  are  two  forms,  first  by  foreign  workers  with  Indonesian  women  for  a  certain  time  and women get financial compensation. Second, the bride does not know the true condition of the prospective husband.  Human trafficking  shows  humanity's  respect as God's  gift  has  been  tainted,  thus  deemed  to violate human rights
Keywords: Human Traficking; Mail Bride Order; Human Rights; Law
Abstrak: Perdagangan  manusia  telah  menjadi  permasalahan  sangat  serius  di  nasional  maupun internasional. Bentuk-bentuk kejahatan perdagangan manusia beragam. Salah satunya penyelenggaraan perkawinan  antar  negara  melalui  pesanan  (Mail-Order  Bride).  Ada  dua  bentuk,  pertama  dilakukan pekerja asing dengan perempuan Indonesia untuk waktu tertentu dan perempuan mendapat kompensasi finansial.  Kedua,  pengantin  perempuan  tidak  mengetahui  kondisi  sebenarnya  dari  calon  suami. Perdagangan manusia menunjukkan penghormatan kemanusiaan sebagai pemberian Allah telah dinodai, sehingga dianggap melanggar Hak Asasi Manusia
Kata Kunci: Human Traficking; Mail Bride Order; HAM; Hukum

## A. Pendahuluan
Permasalah  human  trafficking  sudah  terjadi  sejak  dahulu  dan  merupakan kejahatan  terorganisir  Internasional  yang  memiliki  daya  jangkau  Internasional, bahkan  dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan  terhadap  masyarakat  Internasional (delicta juris gentium).  Kejahatan yang terorganisir (organized crime) yang artinya suatu kejahatan  yang dilakukan dalam  suatu  jaringan  yang terorganisir tapi dalam suatu organisasi bawah tanah dan dilakukan dengan cara canggih karena pengaruh kemajuan  tekhnologi,  informasi  dan  transformasi  sehingga  batas  negara  hampir tidak dikenal apalagi dengan pengawasan yang tidak ketat di daerah perbatasan atau tempat  pemeriksaan  imigrasi  juga  mempermudah  terjadinya  tindak  pidana perdagangan  orang  dan  sifatnya  lintas  Negara.    Human  Traficking  menjadi  salah satu  dari  lima  kejahatan  terbesar  di  dunia  yang  harus  ditanggulangi  karena  akibat yang di timbukan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.
Pengertian  perdagangan  orang  menurut  protokol  PBB  pada  Convention Against  Transnational  Organized  Crime  yang  diselenggarakan  di  Palermo  Italy tahun 2000 adalah
“the  recruitment, transportation,  transfer,  harbouring  or receipt of  persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving  or  receiving  of  payment  or  benefits  to  achieve  the  consent  of  a  person having control over another person, for the purpose of exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”. Sedangkan  definisi  perdagangan  orang  menurut  Undang-Undang  Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 yaitu:
“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang    kendali  atas  orang lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi”.
Kegiatan eksploitasi tersebut seperti pelacuran (eksploitasi prostitusi), kerja atau  layanan  paksa,  pebudakan  atau  praktik-praktik  serupa  perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. Kejahatan ini memangsa mereka yang lemah  secara  fisik,  emosional  atau  ekonomi,  dan  mengeksploitasi  mereka  yang tidak  berdosa,  terutama  dari  kelompok  masyarakat  marjinal  dan  sedang berkembang.  Pihak  yang  sering  menjadi  korban  adalah  wanita  dan  anak-anak. Mereka  dianggap  sebagai  makhluk  yang  lemah  untuk  melakukan  perlawanan, apalagi para  sindikat human trafficking nya adalah para pria. Untuk kriteria  anak- anak  yang  menjadi  korban  biasanya  anak  dibawah  18  tahun  dan  wanita  diatas  18 tahun  yang  sudah  dianggap  dewasa  untuk  diperjual  belikan.  Sering  kali  mereka melakukannya dengan cara lain, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindah-tanganan, dan penampungan atau penerimaan orang.
Bentuk-bentuk tindakan yang masuk kategori tindakan pidana perdagangan orang  pun  beragam,  salah  satunya  adalah  penyelenggaraan  kawin  kontrak  dan perkawinan  antar  negara  melalui  pesanan  (mail-order  bride).  Bentuk  pertama umumnya  dilakukan  pekerja  asing  dengan  perempuan  Indonesia  untuk  waktu
tertentu  dimana  perempuan  mendapat  kompensasi  finansial.  Sedangkan  bentuk kedua  umumnya  pengantin  perempuan  tidak  mengetahui  kondisi  sebenarnya  dari calon  suami.  Beberapa  kelompok  orang  yang  'merekrut'  pasangan  mereka  dari lokasi yang jauh secara geografis.
Indonesia  sebenarnya  termasuk  sasaran  empuk  perdagangan  orang.  Baik yang  berkedok  pengiriman  tenaga  kerja  dan  duta  kesenian,  maupun  pekerja  seks komersial.  Indonesia  telah  menjadi  negara  pengirim,  transit  dan  negara  penerima. Laporan  Departemen  Kehakiman  Amerika  Serikat  pada  2002  (Trafficking  in Persons  Report)  menempatkan  Indonesia  ke  dalam  kelompok  Tier  3,  yakni kelompok  negara  yang  tidak  banyak  melakukan  upaya  mencegah  perdagangan orang.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  junal  ini  akan  mengkritisi  konsep  bride  mail order  itu  sebenarnya  dan  bride  mail  order  menurut  perspektif  HAM Internasionalnya.

## B. Permasalahan
Berdasarkan pendahuluan tersebut diatas, penulis merumuskan permasalahan  yaitu  Bagaimana  konsep  mengenai  Mail  Bride  Order    dalam perspektif HAM internasional?

## C. Metode Pendekatan
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  karena  mengandalkan  kedalaman  data dengan metode deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan, menelaah, dan menganalisis secara sistematis suatu fakta tentang keadaan tertentu, di mana metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat dari obyek itu sendiri.

## D. Pembahasan
1. Bride Mail Order
Human  trafikking merupakan  bentuk  perbudakan  modern,  terjadi  baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan perkembangan teknologi informasi,  komunikasi  dan  tranformasi  maka  modus  perdagangan  manusia semakin canggih. 1 Muncul modus baru bagi agen-agen tertentu dengan tujuan mendapatkan  keuntungan  secara  komersil.  Hal  ini  dapat  ditemui  di  internet seperti  munculnya  fenomena Bride  Mail  Order. Istilah  ini  berkembang  pesat beberapa  tahun  ini  di  beberapa  Negara,  terutama  di  Indonesia. Bride  Mail Order merupakan  salah  satu  bagian  dari  perdagangan  manusia  yang terselubung. Dengan alih-alih nama yang berbeda tetapi intinya sama saja. Bride  Mail  Order adalah  dimana  para  wanita  dari  suatu  negara  dipesan untuk dijadikan istri oleh pria dari Negara lain tanpa si wanita tahu siapa pria yang  akan  dinikahi.  Pengantin  pesanan  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengeruk keuntungan  semata  bagi  agen  penyedia.  Bagi  wanita  objeknya  tujuannya adalah  untuk  meringankan  beban  keluarga  mereka. 2 Tetapi  dalam kenyataannya,  biasanya  setelah  dinikahkan  oleh  sang  pria,  wanita  tersebut
1 B. Rahmanto, 2005, Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika , Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm 12
2 Novianti,  2014, TINJAUAN  YURIDIS  KEJAHATAN  PERDAGANGAN  MANUSIA  (HUMAN TRAFFIKKING) SEBAGAI KEJAHATAN LINTAS BATAS NEGARA , Jurnal Ilmu Hukum FH-Universitas Jambi, hlm 51
dijadikan  sebaga  pembantu  rumah  tangga  maupun  pembantu  seks  dengan memperjual  belikan  mereka.  Mereka  akan  mengeksploitasi  wanita  tersebut sesuai  keinginan  mereka  dan  keuntungannya  tentu  saja  hanya  akan  masuk kepada mereka.
Berbeda  dengan  jenis trafficking yang  lain,  kekerasan  atau  kejahatan pada jenis trafficking melalui pesanan pengantin perempuan ini baru dirasakan setelah pengantin perempuan sampai di negara tujuan. Perlakuan buruk berupa kekerasan  dalam  rumah  tangga  yakni  berupa  kekerasan  fisik  (pemukulan), harus  menanggung beban  pekerjaan  sangat  berat  baik  di  rumah  sebagai pengganti pembantu rumah tangga  maupun dieksploitasi karena  harus bekerja berat  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidup.  Mereka  juga  tidak  mendapatkan kepastian  hukum  sebelum  menetap  selama  4  tahun, maka  selama  itu  mereka masih  dianggap  warga  negara  kelas  rendah. 3 Selain  itu  praktik pengantin pesanan  itu kebanyakan dibarengi dengan  berbagai tindak  pelanggaran seperti penipuan, pemberian janji-janji palsu, pemalsuan identitas, kepemilikan paspor ganda, pemaksaan kehendak,  mempekerjakan anak di bawah umur, tipu daya, hingga  jerat  utang.  Pernikahan  yang  terjadi  bukan  bertujuan  untuk mencari pasangan  hidup  dan  kemandirian,  melainkan  eksploitasi  pihak-pihak  tertentu untuk mengeruk keuntungan.
Hal ini dikarenakan adanya himpitan ekonomi dan pendidikan dari sang korban. Mereka mengganggap dengan menjadi istri “bule” maupun istri orang luar  negeri  dianggap  bisa  menaikkan  derajat  maupun  perekonomian  keluarga mereka.  Oleh  karena  itu  mereka  dengan  siap  menerima  resiko  apa  saja  yang akan  diterima  mereka  selepas  dinikahkan.  Atau  para  pelaku  melakukan kegiatan  ini  dengan  menawarkan  pekerjaan  sebagai  pembantu  rumah  tangga, ataupun pekerja–pekerja toko yang nantinya  akan dipekerjakan di  luar  negeri, sebagai  tabir  untuk  menutupi  tujuan  sebenarnya  yaitu  dijual  ke  pria  di  Luar Negeri  sana.  Biasanya  akan  dijual  ke  Negara-negara  Maju  maupun berkembang,  seperti  Taiwan,  Malaysia,  Amerika  Serikat,  Singapura  dan lainnya.
Dahulu  mereka  melakukan  kegiatan  ini  dengan  diam-diam  dan mendatangi  satu-satu  korban  yang  akan  dijadikan Bride  Mail  Order .  Tetapi sekarang  tindakan  perdagangan  manusia  ini  dilakukan  terang-terangan sekarang  dengan  melalui  web  di  internet.  Didalam  Web  tersebut  tertera  jelas kegiatan Bride  Mail  Order yakni  berisi  foto-foto  dari  wanita  yang  akan  di pesan,  umur  dan  asal  mereka.  Foto  dari  mereka  justru  menampakkan  bahwa mereka  bangga  untuk  melakukan Bride  Mail  Order .    Saya  mendapatkan  web dari internet, dimana wajah-wajah orang Indonesia terpajang didalamnya untuk Bride Mail Orde .
Selain  di  Indonesia,  terdapat  beberapa  perusahaan  yang  menjalankan usahanya dibidang  ini. Beberapa perusahaan  menjual katalog calon pengantin mereka  untuk  biaya  berlangganan.  Yang  lain,  terutama  yang  berbasis  di Internet,  membebankan  pelanggan  berdasarkan  jumlah  wanita  yang  ingin mereka  hubungi,  sering  menawarkan potongan  harga  massal  untuk pelanggan yang  memilih  banyak  wanita.  Harga  rata-rata  berkisar  antara  lima  sampai sepuluh  dolar  per  wanita  untuk  sebuah  alamat.  Pelanggan  bebas  untuk
3 http: www .pontianakpost.// korban-pengantin-pesananan-singkawang.htm. didownload tanggal 24 November 2017
berhubungan  dengan  wanita  yang  alamatnya  telah  mereka  beli  sesuai  pilihan mereka. Beberapa agen  menawarkan contoh surat  dan tip  menulis  surat untuk membantu  konsumen  mereka  memenangkan  hati  wanita  yang  telah  mereka pilih. 4
Warga  Negara  di  seluruh  negara  berkembang  banyak  berharap  dapat menemukan  kehidupan  yang  lebih  baik  untuk  mereka  sendiri  di  luar  negeri. Pria,  di  negara-negara  yang  menarik  bagi  imigran  seperti  Amerika  Serikat, menemukan  bahwa  mereka  memiliki  keunggulan  strategis  dalam  merawat wanita dalam situasi seperti  itu. Namun, komunikasi dan arus  informasi antar individu  tersebut  belum  pernah  bertemu.  Mereka  hanya  melihat  berdasarkan informasi  saja.  Di  sinilah  perusahaan Bride mail-order mengambil  peran. Perusahaan-perusahaan  ini  masuk  untuk  memberi  informasi  kepada  pihak- pihak  sehingga  mereka  dapat  menemukan  seseorang  untuk  dinikahi.  Dengan demikian, pria di  Amerika Serikat dapat  bertemu  (baik secara pribadi  jika dia bepergian  ke  luar  negeri  atau  melalui  surat)  dengan  wanita  yang diingankannya. 5
Konsumen  laki-laki  memberikan  semua  masukan  finansial  ke  dalam transaksi.  Dia  membayar  informasi  tentang  wanita  yang  ingin  dia  temui  dan kesempatan  untuk  menghubungi  mereka.  Wanita,  mirip  dengan  produk, dipasarkan  berdasarkan  informasi  pribadinya,  dan  diteliti  berdasarkan informasi  yang  diminta  konsumen.  Pasar  perkawinan  ini  terdiri  dari  sisi permintaan  dimana  preferensi  individu  memainkan  peran  berkaitan  dengan cinta,  ketertarikan  fisik,  pendapatan,  status  sosial,  usia,  etnisitas,  agama  dan lain-lain dan sisi penawaran, struktur peluang pasar.
Struktur  kesempatan  menentukan  probabilitas  bahwa  seseorang  mampu mewujudkan  preferensinya.  Pilihan  pasangan  dibatasi  oleh  komposisi demografis  daerah  pencarian  dan  jenis  dan  jumlah  tempat  pertemuan  yang sering dikunjungi orang. 6 Sebuah tinjauan literatur oleh Houston 7 menunjukkan bahwa  metafora  pasar  perkawinan  digunakan  untuk  mempelajari  ketersediaan relatif  pasangan  yang  sesuai  di  tingkat  lokal 8 ,  regional 9 ,  nasional 10 ,  dan  skala internasional 11 . Bride Orde Mail di Indonesia termasuk kasus baru yang perlu
4 Kathryn A. Lloyd, 2010, Wives for Sale: The Modern International Mail-Order Bride Industry
5 Ibid
6 Kalmijn, M. and Flap, H. (2001) „Assortative meeting and mating: unintended consequences of organized  settings  for  partner  choices‟,  Social  Forces,  79(4):  1289312.dikutip  dari  Blossfeld,  H.P.  and Meyer, U. (1988) „Labor market segmentation in the Federal Republic of Germany: an empirical study of segmentation theories from a life course perspective‟, European Sociological Review, 4(2): 12340.
7 Houston, S., Wright, R., Ellis, M., Holloway, S. and Hudson, M. (2005) „Places of possibility: where mixed-race partners meet‟, Progress in Human Geography, 29(6): 70017.
8 Nı´ Bhrolcha´in, M., Wilson, T. and Sigle-Rushton, W. (2002) „Local marriage markets in Great Britain: how diverse?‟, Population Trends, 109: 2735.
9 Bratter,  J.  and  Zuberi,  T.  (2001)  „The  demography  of  difference:  shifting  trends  of  racial diversity  and  interracial  marriage  19601990‟,  Race  and  Society,  4(2):  13348  dikutip  dari  Lichter,  D., LeClere, F. and McLaughlin, D. (1991) „Local marriage markets and the marital behavior of black-and- white women‟, American Journal of Sociology, 96(4): 84367.
10 Rosenfeld,  M.  (2002)  „Measures  of  assimilation  in  the  marriage  market:  Mexican  Americans 19701990‟,  Journal  of  Marriage  and the  Family,  64(1): 15262  dikutip dari  Nı´  Bhrolcha´in,  M.  (2001) „Flexibility in the marriage market‟, Population: An English Selection, 13(2): 947.
11 Adams, P. and Ghose, R. (2003) „India.com: the construction of a space between‟, Progress in Human Geography, 27(4): 41437 dikutip dari Piper, N. (1997) „International marriage in Japan: „„race‟‟ and „„gender‟‟ perspectives‟, Gender, Place and Culture, 4(3): 32138.
ditanganinya. Belum ada pengaturan yang jelas bagaiman perlindungan hukum bagi  sang  korban  dan  bagaimana  sanksi  untuk  sang  pelaku.  Sehingga pemerintah Indonesia perlu  mempertegas peraturan-peraturan  mengenai Bride Mail  Order sebelum  kegiatan  ini  telah  meluas  di  Indonesia  dan  mendapatkan perhatian serius dari PBB.
2.   Bride Mail Order dalam Perspektif HAM Internasional Berbicara  tentang  hak  asasi  manusia  maka  pertama  yang  perlu  ditinjau pengertian  dari  negara  hukum  atau  yang  lebih  sering  disebut  rule  of  law. Negara  hukum  atau  rule  of  law  dalam  arti  menurut  konsepsi  dewasa  ini, mempunyai  sendi-sendi  yang  bersifat  universal,  seperti  pengakuan  dan perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi,  legalitas  dari  pada  tindakan  Negara dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum  dan  terjaminnya  peradilan  yang  bebas.  Menurut  Deklarasi  Universal Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  yang  terdapat  didalam  Pasal  7  menyebutkan bahwa:  orang  didepan  hukum  mempunyai  hak  yang  sama  dan  berhak  atas perlindungan  hukum  yang  sama  tanpa  diskriminasi  apapun  yang  melanggar deklarasi  ini  dan  terhadap  segala  hasutan  untuk  melakukan  diskriminasi tersebut.
Secara  mendasar  hak  asasi  manusia  meliputi  hak  untuk  hidup,  hak  untuk merdeka  dan  hak  untuk  memiliki  sesuatu.    Hak-hak  asasi  tersebut  terus berkembang  menurut  tingkat  kemajuan  budaya.  Adapun  hak  asasi  manusia dalam kehidupan dapat dibedakan sebagai berikut : Hak asasi pribadi (personal right);  Hak  asasi  politik  (polotical  right);  Hak  asasi  hukum  (legal  equality right);  Hak  asasi  ekonomi  (property  right);  Hak  Asasi  Peradilan  (procedural right);  dan  Hak  asasi  sosial  budaya  (social  culture  right).  Maka  dengan demikian, hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai milik atau kepunyaan yang  bersifat  mendasar  atau  pokok  yang  melekat  pada  seseorang  sebagai anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  hak  asasi  manusia  dijabarkan  atau dikembangkan  menjadi kewajiban-kewajiban dan  hak-hak  lainnya.  Hak asasi tidak  dapat  dipisahkan  dari  eksistensi  pribadi  manusia  itu  sendiri.  Hak  asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika  hal  itu  terjadi  maka  manusia  kehilangan  martabat  yang  sebenarnya menjadi  inti  nilai  kemanusiaan,  perwujudan  hak  asasi  manusia  dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain.
Bride  Mail  Order  yang  bagian  dari  Human  Traficking  merupakan kejahatan  yang  keji  terhadap  hak  asasi  manusia,  yang  mengabaikan  hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani,  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  dan  lainnya  seperti  yang tercantum  dalam  Pasal  20  Undang-Undang  Nomer  39  Tahun  1999  Tentang Hak  Asasi  Manusia  “Tidak  seorang  pun  boleh  diperbudak  atau  diperhamba. Perbudakan  atau  perhambaan,  perdagangan  budak,  perdagangan  wanita,  dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”.
Kejahatan  ini  telah  meluas  dalam  bentuk  jaringan  kejahatan  yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar Negara maupun dalam negara,  sehingga  menjadi  ancaman  terhadap  masyarakat,  bangsa  dan  Negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak  asasi  manusia.  Kejahatan  ini  salah  satu  bentuk  perlakuan  terburuk  dan pelanggaran  harkat  dan  martabat  manusia,  dengan  sendirinya  merupakan
pelanggaran  hak  asasi  manusia.    Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengormatan akan harkat dan martabat manusia jelas dan nyata dinodai. Harkat dan martabat itu  adalah  anugerah  Tuhan.  Oleh  sebab  itu,  human  trafficking  itu  bentuk perlawanan  akan  anugerah  Tuhan.  Hal  ini  diperlukan  keamanan  dan perlindungan  tetapi  keamanan  tidak  akan  tercapai  dengan  baik  apabila  hanya bergantung  pada  peran  negara  tetapi  juga  oleh  kerjasama  transnasional  antar aktor non-negara.
Bride  Mail  Order,  fenomena  kawin  pesanan  ini  muncul  seiring  dengan semakin  bertambah  maraknya  penjualan  wanita  disana.  Melihat  keuntungan berlipat  yang  dapat  dihasilkan  dari  praktek  perdagangan  wanita  melalui  cara Bride  Mail  Order  ini  pun  membuat  banyak  pihak-pihak  tidak  bertanggung jawab  memanfaatkan  situasi  ini.  Di  mata  masyarakat  internasional,  bahwa tindakan  ini  melanggar  Hak  Asasi  Manusia.  Karena  dalam  Pasal  20  ayat  (3) Konvenan  Hak  Sipil  dan  Politik  bahwa  “tidak  ada  satu  pun  perkawinan  yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak  menikah”.  Dalam  tindakan  ini,  Bride  Mail  Order    dilakukan  dengan adanya  ketidaktahuan  dari  pihak  perempuan  bahwa  akan  dinikahkan.  Mereka dijadikan  istri,  yang  nantinya  para  wanita  korban  kawin  pesanan  ini  akan dijadikan  pekerja  seks  komersial,  dan  buruh  dengan  kata  buruh  ilegal  yang rawan akan penang-kapan.
Kejahatan  ini  sebagai  bentuk  pelanggaran  HAM  tersebut  secara interseksional.    Seringkali  kasus-kasus  terhadap  perempuan  dipandang  secara sempit  hanya  sebagai  akibat  diskriminasi  jender  dan  mengabaikan  kenyataan bahwa mereka memasuki jaringan tersebut sebagai akibat dari diskriminasi ras dan  kelas  sosial.    Berdasarkan  beberapa  pasal  yang  mengatur  hak  asasi manusia  dalam  deklarasi  PBB  dan  UUD  1945  untuk  dapat  berlaku  secara efektif,  maka  hak  asasi  tersebut  harus  dipertahankan  dan  dilindungi,  dan sebagai  konsekuensinya  harus  diatur  dalam  hukum  positif  yang  berupa peraturan  hukum  sebagai  bagian  dari  hukum  nasional.    Serta  dalam  Pasal  5 ayat  (1)  Konvensi  Perempuan  menetapkan  bahwa  negara  peserta  wajib melakukan upaya dan  langkah tepat untuk mengubah pola tingkah  laku sosial dan  budaya  laki-laki  dan  perempuan  dengan  maksud  untuk  mencapai penghapusan prasangka, kebiasaan dan segala praktik lainnya yang didasarkan atas  inferioritas  atau  superioritas  salah  satu  jenis  kelamin  atau  berdasar  peran streotipe bagi laki-laki dan perempuan. .

## E. Penutup
Bride  Mail  Order,  istilah  ini  berkembang  pesat  beberapa  tahun  ini  di beberapa  Negara,  terutama  di  Indonesia.  Bride  Mail  Order    merupakan  salah satu  bagian  dari  perdagangan  manusia  yang  terselubung.  Dimana  para  wanita dipesan  untuk  dijadikan  istri  oleh  pria  dari  Negara  lain  tanpa  si  wanita  tahu siapa  pria  yang  akan  dinikahi.  Bagi  wanita  tujuannya  adalah  untuk meringankan  beban  keluarga  mereka.  Tetapi  dalam  kenyataannya,  biasanya setelah dinikahkan oleh  sang pria, wanita tersebut dijadikan  sebaga pembantu rumah  tangga  maupun  pembantu  seks  dengan  memperjual  belikan  mereka. Mereka  akan  mengeksploitasi  wanita  tersebut  sesuai  keinginan  mereka  dan keuntungannya tentu saja hanya akan masuk kepada mereka.
Bride  Mail  Order,  Fenomena  kawin  pesanan  ini  muncul  seiring  dengan semakin bertambah maraknya penjualan wanita disana. Melihat keuntungan berlipat yang dapat dihasilkan dari praktek perdagangan wanita melalui cara bride  mail  order  ini  pun  membuat  banyak  pihak-pihak  tidak  bertanggung jawab  memanfaatkan  situasi  ini.  Di  mata  masyarakat  internasional,  bahwa tindakan ini melanggar Hak Asasi Manusia. Karena dalam Pasal 20 ayat (3) Konvenan  Hak  Sipil  dan  Politik  bahwa  “tidak  ada  satu  pun  perkawinan yang  dapat  dilakukan  tanpa  persetujuan  yang  bebas  dan  penuh  dari  para pihak  yang  hendak  menikah”.  Dalam  tindakan  ini,  Bride  Mail  Order dilakukan dengan adanya ketidak tahuan dari pihak perempuan bahwa akan dinikahkan. Mereka dijadikan istri, yang nantinya para wanita korban kawin pesanan  ini  akan  dijadikan  pekerja  seks  komersial,  dan  buruh  dengan  kata buruh  ilegal  yang  rawan  akan  penangkapan.  Oleh  sebab  itu,  human trafficking ini bentuk perlawanan akan anugerah Tuhan, perlunya keamanan dan perlindungan tetapi keamanan tidak akan tercapai dengan  baik apabila hanya  bergantung  pada  peran  negara  tetapi  juga  oleh  kerjasama transnasional antar aktor non-negara.
Bride Mail Order merupakan kasus yang masih awam untuk masyarakat Indonesia,  maupun  internasional.  Belum  ada  pengaturan  yang  jelas bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  sang  korban  dan  bagaimana  sanksi untuk sang pelaku. Karena kasus ini  melanggar HAM yang telah diberikan oleh Tuhan sebagai kodrat sejak lahir. Serta perlunya pendidikan yang lebih baik  untuk  para  perempuan-perempuan  dengan  kemampuan  ekonomi  yang rendah  bahwa  menjadi  istri  dari  seorang  “bule”  tidaklah  semuanya  akan hidup  enak,  apalagi  pernikahan  mereka  dengan  cara  Bride  Mail  Order. Dengan  kejahatan  tersebut  banyak  terjadi  kekerasan  maupun  pelecehan. Oleh  karena  itu,  pemerintah  Indonesia  perlu  mempertegas  peraturan- peraturan mengenai Bride Mail Order sebelum kegiatan ini lebih meluas di Indonesia dan mendapatkan perhatian serius dari PBB.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams, P. and Ghose, R., 2003, „India.com:  the construction of a space between‟,
Progress in Human Geography, 27(4): 414 37
B.  Rahmanto,  2005,  Perdagangan  Perempuan  Dalam  Jaringan  Pengedaran Narkotika, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
Bratter,  J.  and  Zuberi,  T.  2001  „The  demography  of  difference:  shifting  trends  of racial diversity and interracial marriage 1960 1990‟, Race and Society, 4(2): 133 48.
Darling, M.J.T, 2002, Intersectionality: Understanding and Applying
Intersectionality  to  Confront  Globalization”,  dipresentasikan  pada  AWID  9th
International Forum October 5, Guadalajara, Mexico
El-Muhtaj,  M.,  2005,  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Konstitusi  Indonesia,  Sinar Grafika, Jakarta.
Fathul Jannah, et.al.,2003, Kekerasan terhadap Istri, Yogyakarta: LKIS
Herlina  Permata  Sari,  2005,  ANALISIS  INTERSEKSIONALITAS  TERHADAP

## RANCANGAN AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN PERDAGANGAN
(TRAFFICKING)  PEREMPUAN  DAN  ANAK,  Jurnal  Kriminologi  Indonesia  Vol.  4 No. I September : 7 – 13, hlm 8
Hermawan,  Yulius  P.  2007.  Transformasi  dalam  Studi  Hubungan  Internasional Aktor, Isu dan Metodologi, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 42
Houston, S., Wright, R., Ellis, M., Holloway, S. and Hudson, M. (2005) „Places of possibility:  where  mixed-race  partners  meet‟,  Progress  in  Human  Geography,  29(6): 700 17.
Ika Paramita Karuniawati, 2014, Penegakan Hukum Di Indonesia Terhadap Masalah ”mail  order  bride  (Studi  atas  penyelesaian  masalah  kawin  pesanan  di  Nunukan, Kalimantan  Timur)  ”,  Mimbar  Keadilan,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Edisi  Mei-November,
Universitas Airlangga Surabaya.
Kalmijn,  M.  and  Flap,  H.,  2001,  „Assortative  meeting  and  mating:  unintended consequences of organized settings for partner choices‟, Social Forces, 79(4): 1289 312.
Kathryn  A.  Lloyd,  2010,  Wives  for  Sale:  The  Modern  International  Mail-Order Bride Industry
Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
Nı´  Bhrolcha´in,  M.,  Wilson,  T.  and  Sigle-Rushton,  W.  2002,  „Local  marriage markets in Great Britain: how diverse?‟, Population Trends, 109: 27 35.
Nurhenny,  H.,  2010,  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Kebijakan  Hukum  Pidana dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta.,
Novianti,  2014,  Tinjauan  Yuridis  Kejahatan  Perdagangan  Manusia  (Human Traficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara, Jurnal Ilmu Hukum FH-Universitas Jambi
Priyanto,  D,  2013,  Tindak  Pidana  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia,  Sinar  Grafika,
Jakarta
Riswan  Munthe,  2015,  Perdagangan  Orang  (Trafficking)  sebagai  Pelanggaran  Hak Asasi  Manusia,    Jurusan  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Medan  Area, Indonesia
Romli Atmasasmita, 2006, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama,

## Bandung
Rosenfeld,  M.,  2002,  „Measures  of  assimilation  in  the  marriage  market:  Mexican Americans 1970 1990‟, Journal of Marriage and the Family, 64(1): 152 62.
Thomas Niedomysl, John O¨ sth and Maarten van Ham, 2010, The Globalisation of Marriage Fields: The Swedish Case,
The United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted by General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
http:www.pontianakpost.// korban-pengantin-pesananan-singkawang.html