## INTISARI
Pandemi Covid-19 sejak kemunculannya di tanah air terus memberikan dampak nyata bagi kehidupan manusia. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang cukup ramai dari  adanya  aktivitas  masyarakat  baik  itu  masyarakat  lokal  maupun  pendatang  tetntunya memiliki potensi untuk meluasnya paparan Virus Covid-19 ini lebih  cepat.  Hal ini tentunya membutuhkan  suatu  penanggulangan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  sektor  guna mempercepat penanganan ini seperti apa yang dilakukan oleh BPBD DIY dengan MCCC PWM DIY. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya peran NGO yaitu MCCC dengan BPBD DIY dalam penanggulangan Covid-19 di wilayah D.I Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian berupa metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasilnya diketahui bahwa pola hubungan yang dilakukan antara kedua lembaga tersebut dilakukan melalui pembentukan posko dukungan yang sejatinya memiliki 3 fungsi utama yakni cipta kondisi, dekontaminasi dan pemulasaran jenazah Covid-19. Collaborative Governance  antara  MCCC  PWM  DIY  dengan  BPBD  DIY  menunjukkan  intensitas  yang  baik dalam  melakukan  penanganan  Pandemi  Covid-19.  Kesimpulan  yang  didapat  bahwasannya pola  kolaborasi  yang  dilakukan  ini  cenderung  efektif  mengingat  penanganan  lapangan membutuhkan suatu tindakan cepat dengan dukungan sumber daya yang mencukupi yang dipenuhi melalui interaksi antar sektor.

## JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol.6, No.2, 2021 DOI: 10.14710/ jiip.v6i2.11743
Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Studi Kasus : Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan

## Muhammadiyah Covid-19 Command Center
Vicky  Alfitra  Perdana 1 ,  Ahmad  Syafiqurrohman 2 ,  Muhammad  Noor  Cahyadi  Eko Saputro 3 , Nita Aribah Hanif 4 , Muhammad Miftahul Ahsan 5 , Rahmawati Husein 6 1,2,3,4,5,6 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Dikirimkan: 16 Juli 2021 Direvisi: 29 September 2021 Diterbitkan: 30 September 2021

## Pendahuluan
Penelitian  ini  mengkaji  tentang collaborative  governance yang  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD)  bersama  Muhammadiyah  Covid-19  Command  Center  (MCCC)  dalam upaya penanggulangan Covid-19 di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Pasca ditemukannya postif Covid-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020, pemerintah pusat

## KATA KUNCI
Collaborative Governance, Pandemi Covid-19, Efektivitas
melalui  kebijakan  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  12  Tahun  2020  telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana non-alam nasional. Untuk merespons Keppres tersebut  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  memberlakukan  masa tanggap darurat Covid-19 selama 91 hari, terhitung sejak 29 Februari 2020 sampai 29 Mei 2020 (Nugraheny, 2020).
Bersamaan dengan itu, Kementerian Kesehatan juga menerbitkan peraturan No 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan ini ditujukan kepada daerah yang berpotensi sebagai daerah dengan penularan virus sangat tinggi.  Adapun  faktor  yang  menentukan diterapkannya  aturan  PSBB  berdasarkan dari peningkatan  kasus  positif  secara  signifikan  dan  banyaknya  Orang  Dalam  Pengawasan (ODP) di daerah tersebut. Daerah yang pertama kali menerapkan PSBB adalah Provinsi DKI Jakarta, sementara Provinsi DIY baru menerapkan PSBB pada tahun 2021 melalui Intruksi  Gubernur  DIY  Nomor  1/INSTR/2021  Tentang  Pengetatan  Secara  Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM).

## Gambar 1. Trend Kasus Positif Covid-19 di DIY
Sumber: Corona.Jogjaprov.go.id, 2021
Data diatas menunjukan bahwasannya kasus paparan Covid-19 di DIY meningkat pesat.  Sejak  Minggu,  8  November  2020  terdapat  4.237  kasus  positif  dan  sekitar  714 orang yang sedang  dirawat dan tersebar di seluruh wilayah Provinsi DIY (PEMDA DIY, 2020) . Data  terbaru  menunjukkan  bahwasannya sampai dengan  tanggal  27  Mei 2021 terdapat 43.835 kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi DIY (Pemda DIY, 2021). Hal ini merupakan konsekuensi dari “keterlambatan” pemberlakuan PSBB di DIY yang  mengakibatkan  daerah  ini  masuk  dalam  zona  merah  penyebaran  Covid-19 (Shalihah,  2021).  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Provinsi  DIY  perlu  untuk  melakukan
tindakan  pencegahan  secara  cepat  dan  taktis  meliputi  kegiatan  penyelamatan  dan evakuasi,  isolasi,  perlindungan,  pengawasan, penyelamatan  serta  pemulihan  korban Covid-19. Melalui  tindakan  pencegahan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  DIY tersebut diharapkan dapat mengurangi secara drastis kasus penularan positif Covid-19.
Kasus positif yang semakin meningkat tersebut mendorong Pemerintah Provinsi DIY untuk berupaya melakukan respon yang lebih aktif dan efektif. Namun, mengingat keterbatasan tangan pemerintah dalam menjangkau seluruh masyarakat di wilayahnya, pemerintah membutuhkan bantuan dari stakeholders lain salah satunya seperti sektor swasta dalam melakukan penanganan dengan cepat dan optimal (Pitri, 2017). Kondisi ini pun memantik salah satu organisasi masyarakat  terbesar di DIY yaitu Persyarikatan Muhammadiyah  untuk  membentuk  satuan  khusus  penanganan  Covid-19  yang  diberi nama Muhammadiyah  Covid-19  Command  Center (MCCC)  (Fadel,  2020).  Bentuk kepedulian  dari  Muhammadiyah  terhadap  pandemi  Covid-19  yang  menyebar  secara luas mendorong berbagai tindakan penanganan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan menjadikan persyarikatan ini dianggap organisasi paling peduli Covid-19 berdasar survei masyarakat (Fakhruddin, 2021). Ditengah Keadaan yang cukup luar biasa ini mendorong MCCC  dan  Pemerintah  DIY  melalui  BPBD  berkolaborasi  dan  menciptakan  tata  kelola manajemen kebencanaan sebagai respon dari krisis Pandemi Covid-19 di Provinsi DIY.
Pola hubungan antara MCCC sebagai organisasi masyarakat dan Pemerintah Provinsi DIY terkait penanganan Pandemi Covid-19 merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya peran NGO yaitu MCCC dengan BPBD DIY dalam penanggulangan Covid-19 di wilayah D.I Yogyakarta. Penilitian ini  akan  bermanfaat  untuk  mendorong  adanya collaborative  governance antara Pemerintah  DIY  dan  Muhammadiyah  selaku  salah  satu  organisasi  masyarakat  untuk berkolaborasi menanggulangi wabah Covid-19 di wilayah Provinsi DIY. Oleh karena itu, penelitian  ini  akan  mengkaji  bagaimana  manajemen collaborative  governance dan memberikan penilaian terhadap efektifitasnya. Hal ini sesuai dengan visi besar dari SDGs yang mengutamakan adanya kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang  dilakukan  secara  partisipatif  dalam  memberikan  pelayanan  yang  bersifat membangun untuk mencapai tujuan dan target dari SDGs, khususnya poin nomor 3 yaitu memastikan  kehidupan  yang  sehat  dan  mendukung  kesejahteraan  bagi  semua  untuk semua usia (SDG ’s, 2017) .
Adapun  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  membahas  terkait  peran collaborative  governance  dalam  penanganan  bencana  seperti  pada  artikel  jurnal  dari (Majid, Muchin, & Sunariyanto, 2021) yang membahas mengenai bagaimana interelasi atau  kerjasama  antar  kolaborasi governance dalam  penanganan  covid-19  di  Malang. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwasanya dalam penanganan bencana covid-19 pemerintah memang membutuhkan bantuan dan kolaborasi yang terjalin dengan baik bersama  stakeholders  lain  guna  penangananan  covid-19  yang  lebih  efektif.  Dengan adanya  kerjsaama  ini,  maka  akan  meningkatkan  daya  pemerintah  dalam  melakukan penanggulangan  covid-19  seiring  bertambahnya  kapasitas  kemampuan  dari  bantuan masing-masing stakeholders tersebut (Machruf, Hermawan, & Meutia, 2020).
Kemudian  menyangkut collaborative  governance juga  dikaji  dalam  penelitian (Agustina,  2018)  yang  menyatakan  bahwa  pemerintah  perlu  bersinergi  dalam meningkatkan  kewaspadaannya  terhadap  ancaman  bencana  yang  mungkin  terjadi.
Penelitian  dari  (Mutiarawati  &  Sudarmo,  2017)  juga  turut  membahas  mengenai kolaborasi governance dalam penanganan suatu bencana, yaitu rob di Kota Pekalongan. Dari  temuan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  memang  sangat membutuhkan  bantuan  stakeholders  dengan  komitmen  dan  sinergi  yang  baik  serta saling  mengisi  satu  dengan  yang  lain  agar  dapat  menanggulangi  bencana  dengan optimal. Penelitian yang sama pun dibahas dalam kajian (Bustari, Laksono, & Hasanbasri, 2018)  yang  menyatakan  sinergitas  yang  baik  sangat  perlu  dilakukan  mengingat banyaknya  urusan  pemerintah  yang  menjadikannya  memiliki  keterbatasan  apabila harus bergerak sendiri salah satunya dala penanggulangan bencana. Penelitian (Suarjat, 2017) ini dapat dilihatt bahwa pentingnya jalinan Kerjasama yang baik dengan kejelasan status  yang  mungkin  memengaruhi  peran  serta  bentuk  sinergi  yang  dilakukan  guna mengefektivkan penanggulangan bencana. Konsep ini pun diperkuat dengan penelitian (Pratikno & Kurniadi, 2020) yang menunjukan bahwa Kerjasama yang baik akan sangat mempengaruhi  hasil  dan  upaya  dari  penanggulangan  bencana  itu  sendiri. Kurangnya efektivitas  dalam  sebuah collaborative  governance ini  merupakan salah  satu  sumber utama  dalam  permasalahan  kurang  optimalnya  suatu  penanganan  masalah  atau bencana sehingga upaya tersebut belum berjalan dengan semestinya sebagaimana yang ditujukan, yang mana pernyataan ini disebutkan dalam penelitian  (Rusmanto, N. U. P, 2018) dan penelitian (Darwati, samad, & Wekke, 2019).
Fakta  ini  pun  memperkuat  dasar  dari  penelitian  ini  bahwa  kerjasama  dalam penanggulangan  bencana  sangat  perlu  dilakukan  mengingat  adanya  keterbatasan waktu, tenanga dan anggaran dari pemerintah. Penelitian terdahulu hanya fokus pada aspek  efektivitasnya,  padahal  tata  kelola collaborative  governance perlu  juga dibahas dalam  konteks  penanganan  kebencanaan.  Hal  ini  dikarenakan  tata  kelola  atau manajemen kebencanaan juga perlu ditinjau untuk menilik bagaimana pola kolaborasi dapat berjalan. Tentunya sangat selaras dengan tujuan penelitian ini yang mana akan menilik  efektivitas  melalui  manajemen  kolaborasi  yang  dilakukan  sehingga mendapatkan  informasi  yang  cukup  rinci  dari  permasalahan  yang  sedang  diteliti. Kemudian studi kasus yang digunakan yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang cukup rawan akan kasus peningkatan Covid-19 sekaligus merupakan kota wisata dan kota pelajar yang mana cukup ramai didatangi oleh pendatang baik itu wisatawan maupun  pelajar  yang  datang  dari  luar  daerah.  Mengingat  wilayah  Provinsi  DIY  yang terlalu  luas  dan  banyaknya  penduduk  yang  ada  membuat  suatu  keterbatasan  dalam penanganan sehingga kerjasama antar pihak pemerintah dengan stakeholders seperti salah  satunya  dari  pihak  swasta  sangatlah  dibutuhkan.  Hal  inilah  yang  akan  menjadi fokus  yang  menarik  untuk  dikaji  mengingat  saat  ini  Indonesia  tengah  dilanda  wabah Covid-19, tak terkecuali Provinsi DIY yang hingga saat ini belum menemui tanda-tanda berakhirnya  pandemi. Tentunya  menurut  peneliti  sangat  menarik  untuk  menilik bagaimana dilematika penanganan Covid-19 di DIY ini dikarenakan dari segi kondisi yang ada. Banyak kajian collaborative governance hanya memahami efektivitas, padahal Pola manajemen kolaborasi serta intensitasnya juga perlu untuk dikaji.
Maka dari itu, peneliti mencoba mengkaji pola hubungan antar pemangku kepentingan dalam collaborative governance dalam penanggulangan COVID-19 di DIY dan mengkaji tentang  tata  kelolanya,  kemudian  hasil  yang  diperoleh  akan  kembali  dinilai  tentang efektivitas  kolaborasi  tersebut.  Mengacu  pada  (Irawan  Denny,  2017),  konsep
collaborative  governance adalah  kerja  sama  antar  pemangku  kepentingan  (dalam konteks penelitian ini  adalah swasta)  dalam  hal penyelenggaraan pemerintahan  yang merupakan suatu upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik. Istilah kerja  sama  ini dapat  melibatkan  antar pemangku  kepentingan  yang  berkaitan  seperti pemerintah,  swasta,  serta  masyarakat. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan menggunakan  indikator  tersebut  sebagai  bahan  acuan  dalam  mengambil  data. Nantinya data yang sudah diperoleh akan di uji

## Bagan 1. Prinsip-Prinsip dalam Kolaborasi
Sumber: Margerum, 2008
Peneliti  mencoba  mengkaji  pola  hubungan  antar  pemangku  kepentingan menggunakan pengukuran dari (Margerum, 2008), yang mencakup prinsip keterlibatan, motivasi bersama, dan kapasitas untuk aksi bersama menggunakan indikator teori efektivitas kolaborasi agar mendapatkan suatu kesimpulan yang  memberikan  pemahaman  terkait  pola  kolaborasi  dalam  penanganan  bencana pandemi ini.  Beni Pekei (2016:69-70) dalam (Sunarmin, Utami and Yulianita, 2019) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan yang dilakukan pemerintah sedemikian  rupa  sehingga  memungkinkan  program  dapat  direncanakan  dan dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan  dengan  biaya  serendah  rendahnya  dan  waktu secepat  cepatnya.  Adapun  faktor  penentu  dari  efektivitas  yaitu  sebagai  berikut  :  a.) Faktor Sumber Daya Manusia, seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya  fisik  seperti  peralatan  kerja,  tempat  bekerja  serta  dana  keuangan,    b.)  Faktor Struktur  Organisasi  yaitu  susunan  yang  stabil  dari  jabatan-jabatan  baik  itu  structural maupun  fungsional,  c.)  Faktor  Teknologi Pelaksanaan  Pekerjaan,  d.) Faktor  Dukungan kepada  aparatur  dan  pelaksanaannya  baik  pimpinan  maupun  masyarakat,  e.)  Faktor Pimpinan  dalam  arti  kemampuan  untuk  mengkombinasikan  keempat  faktor  tersebut kedalam satu usaha yang berdaya guna dan  berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.  Adapun  ndikator  efektivitas  kolaborasi  menurut  Gray  dalam  (Eprilianto,
Pradana, & Sari, 2020) yaitu : 1.) Pencapaian sasaran/tujuan 2.) Peningkatan hubungan antar organisasi 3.) Pengembangan organisasi.

## Gambar 2. Teori Efektivitas Kolaborasi
Sumber: Gray dalam Eprilianto dkk, 2020 (Olahan pribadi, 2021).
Setelah  mendapatkan  kesimpulan  dari  teori  efektivitas  tersebut,  nantinya  akan diolah  sebagai  informasi  yang  sudah  siap  untuk  dijadikan  pembahasan  penelitian  ini. Kedua  hubungan  stakeholder  dan  efektivitas  ini  dianggap  sangat  penting  agar  dapat mendapatkan  kesimpulan  dari  permasalahan  ini.  Kemudian,  penelitian  ini  akan dilakukan  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  berupa  metode  kualitatif  dengan pendekatan studi kasus. Kemudian, data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Pertama, data primer didapatkan dengan cara melakukan  wawancara  mendalam (in-depth  interview) .  Wawancara  mendalam  akan dilakukan secara online dengan  menggunakan  aplikasi zoom meeting. Di samping  itu, wawancara  juga  dilakukan via telepon  dan chatting dengan  menggunakan  aplikasi WhatsApp terhadap  informan-informan  yang  dianggap  perlu  untuk  dilakukan wawancara lebih mendalam. Adapun yang menjadi target narasumber dalam penelitian yaitu aparatur dari Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mana dalam menangani hal ini dilimpahkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dan  Ketua Muhammadiyah  Covid-19 Command  Center (MCCC)  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Kedua, data  sekunder didapatkan  dengan  cara desk  study terhadap  kajian-kajian  terdahulu  yang  memiliki kesamaan topik tentang penanaganan pandemi Covid-19 di Provinsi DIY ini. Selain itu, data  sekunder  juga  berupa  dokumen,  arsip,  vidio,  foto  dan  laporan-laporan  yang berkaitan dengan fokus penelitian.
Data-data yang didapatkan kemudian dianalisa dengan menggunakan interactive model. Data akan dibagi ke dalam tiga tahap analisa yaitu melakukan reduksi data untuk tetap  berada  pada  fokus  penelitian,  melakukan display data  untuk  menyajikan  data secara deskriptif, terakhir menganalisa secara komprehensif untuk menarik kesimpulan atas kolaborasi dua instansi yang diteliti ini.
Efektivitas kolaborasi
Pencapaian sasaran/tujuan
Peningkatan hubungan antar organisasi Pengembangan organisasi

## Determinasi Kolaborasi antara MCCC PWM DIY dengan BPBD DIY
Keterbatasan tangan pemerintah untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah dalam penanggulangan suatu bencana melatarbelakangi pemerintah untuk  menjalin  kerjasama  dengan  pihak  lain  seperti  dari  unsur  stakeholders, sebagaimana yang diatur  dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan dijelaskan pula dalam penelitian (Agustina, 2018) dan (Isngadi & Khakim, 2021).  Dalam  hal  ini  salah  satu  stakeholders  yang  dirangkul  oleh  BPBD  DIY  adalah Muhammadiyah.  Seperti  yang  diketahui,  Muhammadiyah  melalui  MDMC  merespon dengan cepat adanya situasi pandemi ini yakni dengan membentuk sebuah lembaga ad hoc yang  dinamakan  Muhammadiyah  Covid-19  Command  Center  (MCCC).  MCCC merupakan realisasi dari penugasan PP Muhammadiyah supaya terjalin koordinasi antar Majelis  (Falahuddin,  2020).  MCCC  sendiri  didirikan  berdasarkan  Surat  Maklumat  PP Muhammadiyah  Nomor  02/MLM/1.0/H/2020  Tentang  Wabah  Covid-19.  Meskipun dalam  jalinan  Kerjasama  antara  MCCC  dan BPBD ini  tidak  didasarkan  pada  perjanjian tertulis hitam di atas putih sebagaimana perjanjian MoU yang biasanya dilakukan oleh kerjasama lainnya, namun dalam praktik lapangan kerjasama ini berjalan dengan lancar yang berorientasi pada kesamaan misi konsensus.
Kerjasama  tanpa  perjanjian  formal ini dapat  saja  dilakukan  sebagaimana  yang disebutkan dalam penelitian (Mutiarawati & Sudarmo, 2017) yang menyebutkan bahwa hubungan collaborative governance dapat berjalan atas dasar perjanjian formal maupun informal.  Dalam  Kerjasama  dengan  perjanjian  formal  memang  dapat  dengan  mudah mendeskripsikan prosedur maupun pembagian tugas dalam partisipasinya, namun beda kasusnya  apabila  perjanjian    collaborative  governance  tersebut  dilakukan  dalam  hal kebencanaan  maka  akan  lebih  tepat  dilakukan  kolaboratif  informal  dikarenakan kerjasama tersebut bersifat tidak terduga dan momentum. Menurut (Majid et al., 2021) menyatakan bahwasannya kolaborasi merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pihak- pihak yang terlibat dalam kolaborasi yang memiliki kesamaan tujuan dan saling memberi manfaat  satu  dengan  yang  lain  yang  didasari  pada  kepentingan  masyarakat.  Sama halnya  dengan  kolaborasi  yang  dilakukan  oleh  MCCC  PWM  dan  BPBD  DIY  dalam memerangi pandemi Covid-19.
Narasumber dari perwakilan MCCC maupun BPBD menyatakan bahwa kerjasama diantara keduanya diawali dengan tergabungnya dalam satu wadah yang dikomandoi oleh BPBD yang disebut dengan posko dukungan atau posduk untuk saling mengisi dan melengkapi dari segi kontribusi SDM relawan Covid-19 hingga fasilitas pendukung lain seperti peralatan dan armada penunjang. Di posduk yang terletak di Markas Tim Reaksi Cepat  (TRC)  BPBD  DIY  inilah  keduanya  saling  melibatkan  diri  dalam  setiap  upaya penanggulangan Covid-19 dari mulai penyediaan shelter, dekontaminasi, pemulasaran, hingga  cipta  kondisi.  Kemudian  menurut    (Margono,  Masithoh,  &  Priyo,  2020)    dan (Ichsan,  2020),  MCCC  juga  membantu  BPBD  dalam  penyediaan  rumah  sakit  rujukan covid-19 yang disiagakan dari rumah sakit kepemilikan Muhammadiyah seperti Rumah Sakit  Muhammadiyah  dan  Aisyah  (RSMA)  sebanyak  77  rumah  sakit  yang  tersebar  di seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali DIY. Partisipasi yang diberikan oleh MCCC ini  juga  merupakan  salah  satu  wujud  dari  adanya  kesadaran  akan  rasa  kepedulian terhadap  misi  kemanusiaan  yang  menjadi  komitmen  tersendiri  bagi  Muhammadiyah (Falahuddin, 2020).
Meskipun  posduk  telah  resmi  ditutup  pada  1  Maret  2021  sebagaimana  yang diakui oleh narasumber dari BPBD namun kerjasama antara BPBD dan MCCC PWM DIY masih  terjalin  dengan  baik  hingga  kini.  Hal  inipun  dibuktikan  dengan  masih  adanya kolaborasi  dan  Kerjasama  untuk  saling  mengisi  satu  sama  lain  apabila  terdapat keterbatasan sumber daya pendukung penaggulangan Covid-19, baik dari pihak BPBD maupun  MCCC.  Pernyataan  ini  juga ditegaskan  oleh pihak  MCCC  maupun  BPBD yang masih saling mem-back up dalam hal kebutuhan SDM relawan, persediaan alat sarana prasarana,  persediaan  RS  rujukan  hingga  persediaan  armada  seperti  ambulan. Sebagaimana kontribusi MCCC tersebut juga sempat dibahas dalam penelitian (Safri’ah, 2020). Kerjasama berkelanjutan dan saling memberi partisipasi ini dilatarbelakangi oleh adanya  rasa  saling  percaya  dan  kesadaran  saling  membutuhkan  diantara  keduanya. Pentingnya  kepercayaan  yang  terbangun  dalam  sebuah  kolaborasi  berdasarkan pengalaman  yang  pernah  dilewati  keduanya  menjadi  salah  satu  modal  dalam terbentuknya kolaborasi yang berjalan dengan baik. Secara tidak langsung, hal tersebut dapat memantik kolaborasi yang dilakukan agar menjadi kerjasama berkelanjutan dari masa  ke  masa,  sebagaimana  konteks  saling  percaya  ini  sempat  dijelaskan  dalam (Pratikno  &  Kurniadi,  2020).  Hal  ini  juga  diperkuat  oleh  (Setiawan,  2019)  yang menyatakan bahwa suatu kepercayaan nantinya akan berpengaruh terhadap komitmen dalam proses kolaborasi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Purwadi selaku ketua MCCC PWM DIY, menjelaskan bahwasannya diantara kedua lembaga ini tingkat kepercayaan yang telah terbangun begitu kuat. Hal tersebut disebabkan karena kedua lembaga telah memiliki kedekatan  secara  emosional  yang  membuat  tingkat  kepercayaan  kedua  lembaga tersebut  begitu  tinggi  hingga  tidak  perlu  menggunakan  langkah  yang  prosedural maupun  birokratis  dalam  melakukan  kerjasama  yang  dijalankan.  Bahkan  dalam kolaborasi ini tidak ada pembagian tugas secara khusus yang mengatur terkait dengan peran masing-masing lembaga sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kerjasama pada umumnya. Dikarenakan bentuk kerjasama ini tidak didasari oleh MoU, akan tetapi misi saling membantu diantara keduanya tetap berjalan berjalan dengan baik. Hal  ini pun sangat  bertolak  belakang  dengan  penelitian  (Musta,  Billah,  &  Mustofa,  2018)  yang menyatakan bahwa setiap lembaga memiliki perannya masing-masing yang dilakukan guna mencapai sebuah tujuan. Hal ini diperkuat dengan penelitian Uphoff (2000) dalam (Anen,  2016)  yang  menyatakan  bahwa  tanpa  peran  dan  aturan  dalam  pengambilan keputusan dan mobilisasi sumber daya, maka tindakan kolektif menjadi cenderung sulit dilakukan.

## Dinamika  Komunikasi  dan  Pembagian  Informasi  dalam Collaborative Governance
Komunikasi  memiliki  peran  penting  (important  role)  bagi  pengelolaan kelembagaan  ataupun  pengorganisasian  terutama  ditengah  situasi  darurat kebencanaan  (Sampurno,  Kusumandyoko,  &  Islam,  2020).  Hal  tersebut  dikarenakan dengan adanya komunikasi yang berjalan baik antar kedua belah pihak (dalam hal ini BPBD  dan  MCCC)  maka  proses  untuk  mencapai  tujuan  bersama  akan  lebih  mudah digapai  (Mulyono,  Elshap,  &  Kartika,  2018).  Ditengah  situasi  krisis  Pandemi  Covid-19 kolaborasi  antar  kelembagaan  menjadi  hal  yang  wajib  untuk  dilakukan  salah  satunya
adalah untuk mencapai efektivitas dalam penanganan kebencanaan. Komunikasi antar- pemangku  kepentingan  dapat  berperan  penting  dalam  sistem  penanganan  karena tingkat efektivitasnya tergantung pada bagaimana kapasitas sektor yang terlibat untuk segera menanggapi pesan (Badri, Lubis, Susanto, & Suharjito, 2018). Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan dengan melibatkan kolaborasi antar lembaga adalah dengan dibentuknya  Posko  Dukungan  (Posduk).  Posduk  merupakan  sebuah  wadah  yang menampung  berbagai  macam  lembaga  penanganan  Covid-19  di  Provinsi  DIY  salah satunya adalah MCCC PWM DIY. Fungsi dibentuknya Posduk berkaitan dengan evakuasi serta pemakaman jenazah Covid-19 yang membutuhkan kolaborasi banyak pihak agar penanganan dapat berjalan dengan lancar.
Komunikasi serta koordinasi terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19 pada level provinsi dilakukan dengan wadah terpusat yaitu melalui posko dukungan (Posduk) dengan BPBD selaku fasilitator kegiatan ini. Menariknya, pola komunikasi yang dilakukan antara  BPBD  dengan  MCCC  terkait  respon  kebencanaan  pandemi  Covid-19  dilakukan dengan  cara  non-formal  yakni  melalui  sosial  media  seperti  whatsapp  group  (WAG). Endro,  Relawan  BPBD  DIY  menuturkan  bahwasannya  “kalo  yang  distri butifnya  sama, dari DIY kan unsur-unsurnya sama mba, bisa lewat media social, dalam tanda kutip WA, bisa lewat komunikasi HT itu bisa” (wawancara Juni 2021). Hal tersebut senada dengan pernyataan Purwadi, Ketua MCCC PWM DIY bahwasannya “Komunikasinya ya it u tadi ya berangkat itu tadi antara mccc dengan bpbd itu hubungannya secara emosional sudah sangat dekat” (wawancara Juni 2021). Koordinasi serta pola komunikasi yang dilakukan antara BPBD dengan MCCC atau lembaga lain yang termasuk didalam Posko Dukungan (Posduk) bisa dilakukan dengan menggunakan WAG.
Bentuk  lain  koordinasi  yang  dilakukan  adalah  melalui  perangkat  HT  yang digunakan  untuk  memonitoring  relawan  yang  sedang  menjalankan  tugas.    Walaupun pola komunikasi dilakukan sebagian besar secara non-formal dan insidental tetapi miss komunikasi  yang  terjadi  antara  BPBD  dengan  MCCC  tergolong  nihil.  “sepengetahuan saya begitu selama ini belum ada informasi dari temen-temen relawan di lapangan itu miss komunikasi begitu ya” Ujar Purwadi (wawancara Juni 2021). Meski menggunakan pola koordinasi yang tidak formal BPBD selaku pemegang komando tetap melaksanakan monitoring  dan  evaluasi  kepada  seluruh  anggota  Posduk.  Rentang  dilakukannya Monitoring dan Evaluasi seringkali dilakukan antara 2-3 bulan sekali untuk memantau kinerja dan kemajuan kolaborasi antar lembaga khususnya MCCC.
Keterlibatan  dalam  penanganan  Covid-19  memerlukan  keterbukaan  informasi antara MCCC dan BPBD DIY agar terciptanya kesinambungan informasi. Apabila kedua lembaga  menjalin  sebuah  koordinasi  maka  keterbukaan  informasi  dalam  hal penanganan  Pandemi  menjadi  sangat  penting  untuk  dilakukan  (Supriadi,  2017).  KH Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) menuturkan dalam wawancaranya  pentingnya  untuk  memberikan  keterbukaan  informasi  publik  ataupun organisasi ditengah Pandemi Covid-19 diantaranya: a) Optimalisasi hak masyarakat atas informasi  publik,  b)  Menciptakan  good  governance  dan  c)  Mendorong  peran  aktif masyarakat terkait kebijakan publik (Ninditya, 2021). Sebagai organisasi yang bergerak di  bidang  penanganan  Pandemi  Covid-19  MCCC  dan  BPBD  DIY  berfungsi  untuk membantu  peran serta aktif  pemerintah  terutama pada  fase  tanggap darurat  seperti saat  ini.  BPBD  DIY  dan  MCCC  melakukan  penanganan  tidak  hanya  terkait  dengan
penanganan secara teknis tetapi juga berfungsi untuk memberikan kebenaran informasi melalui  diseminasi  informasi  yang  diberikan  kepada  masyarakat  (Bafadhal  & Santoso, 2020).
Keterbukaan informasi serta keterlibatan aktif kedua lembaga dalam mengelola informasi  secara  kredibel  sebelum  diedarkan  kepada  masyarakat  menjadi  prasyarat wajib yang baik melalui media sosial ataupun media massa (Musaffak & Setiawan, 2020). Melalui hasil pengamatan di lapangan dan hasil olah data wawancara, pola pembagian informasi  antara  MCCC  dan  BPBD  dapat  dikategorikan  menjadi  2  hal  yakni  Informasi Internal (antar lembaga) dan Informasi Ekternal (Masyarakat). Informasi internal dapat berupa:  Pertama,  ketersediaan  armada  ambulance  guna  pemakaman  Covid-19  dan penjemputan pasien Covid-19 menuju Rumah Sakit; Kedua, Pembagian informasi terkait ketersediaan  personil  pemakaman  pasien  meninggal  akibat  Covid-19  dan;  Ketiga, Ketersediaan shelter yang dikoordinasikan antara BPBD dan MCCC. Ketiga hal tersebut merupakan  bentuk  pembagian  informasi  yang  sering  dilakukan  antara  MCCC  dengan BPBD terutama dalam merespons pelonjakan kasus Pandemi Covid-19 di Provinsi DIY. Pembagian informasi tersebut dikomunikasikan melalui media seperti whatsapp group.
Pertama,  terkait  dengan  armada  yang  dimiliki  oleh  MCCC  PWM  DIY  guna pemakaman  covid-19  secara  kuantitas  memang  tersebar  di  media  sosial.  Terdapat armada    Ambulance  yang  penggunaannya  tidak  hanya  dikhususkan  bagi  masyarakat Muhammadiyah  melainkan  bagi  siapa saja  yang  membutuhkan  baik  itu  melalui BPBD DIY  ataupun  masyarakat  yang  menghubungi  secara  langsung  melalui  nomor  darurat yang  disediakan.  Kedua,  pelaksanaan  pemulasaran  jenazah  Covid-19  tidak  bisa sepenuhnya  diserahkan  hanya  kepada  tenaga  kesehatan  melainkan  perlunya dikolaborasikan  dengan  pihak-pihak  swasta  seperti  MCCC.  Dalam  pelaksanaannya, BPBD  DIY  seringkali  mendapatkan  permintaan  bantuan  dari  Rumah  Sakit  di  seluruh Provinsi DIY. Dikarenakan keterbatasan SDM serta armada maka BPBD DIY berkolaborasi dalam hal pembagian relawan hingga peminjaman Armada Ambulance.
Ketiga,  Informasi  terkait  shelter  menjadi  hal  yang  sangat  penting  untuk dikomunikasikan. Apabila BPBD mendapatkan laporan terkait penuhnya bangsal pada RS pemerintah maka MCCC menawarkan bantuanya dengan memberikan daftar shelter yang  tersedia.  Terdapat  5  Shelter  yang  dimiliki  oleh  MCCC  PWM  diantaranya  UNISA (Daya  tampung  78),  UMY  (Daya  tampung  35),  GOSE  (Daya  tampung  27),  UAD  (Daya tampung  96)  dan  PPA  (Daya  tampung  42)  (Mucovid19,  2021a).  Pembagian  informasi terkait shelter di MCCC dikerjasamakan dengan berbagai lembaga penanganan Covid- 19 yang tergabung didalam Posduk yang dikomandoi oleh BPBD. Apabila terdapat pasien positif Covid-19 yang memiliki gejala berat maka Dinas Sosial selaku pengelola shelter milik pemerintah akan mengkonfirmasi penempatan pasien tersebut dan jika RS milik Pemerintah  tidak  tersedia  maka  akan  dikonfirmasi  ulang  kepada  shelter  milik Muhammadiyah (yang dikoordinasikan oleh MCCC) terkait ketersediaan ruangan mulai dari bangsal, ICU ataupun IGD.
Tabel 1. Daftar Media Diseminasi Informasi BPBD dan MCCC
Sumber; Berbagai Sumber (Olahan Penulis, 2021)
Pembagian  informasi  secara  eksternal  antara  MCCC  dan  BPBD  DIY  mencakup beberapa  hal  seperti  diseminasi  informasi,  Call  Center  Covid-19  dan  lain  sebagainya. Diseminasi Informasi merupakan penyebaran informasi secara valid kepada kelompok sasaran  atau  masyarakat  tujuan  sesuai  dengan  kasus  atau  problematika  yang  sedang berkembang  di masyarakat (Rodiah, Budiono, & Rohman, 2018). Dari berbagai macam kanal sosial media dan media massa seperti pada Tabel 1 tersebut diharapkan informasi yang  diberikan  setelah  melalui  penjaringan  informasi  yang  ketat  akan  menciptakan informasi yang komunikatif serta mampu melawan arus Informasi hoax yang tersebar di media sosial maupun media massa terkait dengan Pandemi Covid-19 (Michael, 2020). Namun,  strategi  yang  lain  juga  perlu  diterapkan  seperti  bekerjasama  dengan  media nasional  ataupun  lokal  agar  memperkuat  jejaring  publik  sehingga  informasi  dapat tersebar tidak hanya dalam lingkup regional tetapi hingga level nasional (Subekti, Hafiar, &  Bakti,  2020).  Kemudian,  untuk  mengurangi  kecemasan berlebih  masyarakat  terkait informasi  Covid-19  yang  tersebar  maka  MCCC  memberikan  layanan Call  Center yang terdiri  dari  layanan  konsultasi  kesehatan,  layanan  konsultasi  agama  dan  layanan dukungan psikososial (Mucovid19, 2021).

## Membangun Kekuatan Bersama dalam lingkup Kolaborasi
Keterlibatan stakeholder dalam suatu penanganan bersama terjalin melalui pola kolaborasi. Dalam melakukan suatu kolaborasi, pengembangan organisasi merupakan suatu  hal  yang  perlu  dilakukan  agar  dapat  terus  bergerak  dalam  mencapai  tujuan bersama (Abidin, Firdaus, & Syed, 2021). Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) pun juga  merupakan  hal  yang  strategis  untuk  dilakukan  dalam  pengembangan  organisasi dikarenakan  SDM  merupakan  kunci  dalam  mewujudkan  keberhasilan  kinerja  suatu organisasi  (Mistriani,  Maria,  &  Damayanti,  2020).  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah (BPBD) DIY selaku fasilitator dalam kegiatan kolaborasi ini perlu mengkoordinir setiap  sektor  yang  ada  melalui  wadah  berupa  pos  dukungan  serta  Muhammadiyah Covid-19  Command  Center  (MCCC)  PWM  DIY  sebagai  swasta  yang  turut  bergabung dalam kolaborasi ini perlu untuk menunjang setiap kebutuhan di dalam posduk. Meski bukan suatu kewajiban bagi MCCC untuk memberikan aspek pendukung secara penuh namun lembaga ini siap melakukan hal yang dibutuhkan secara kerelawanan.
Media Diseminasi Informasi Media Sosial/Media Massa
BPBD MCCC Website http://bpbd.jogjaprov.go.id/cov id-19 https://covid19.muhammadiyah.id/ Instagram @Bpbd_diy @Mucovid19 Facebook Pusdalopsbpbddiy Mucovid2019 Twitter Pusdalops_diy Mucovid19
BPBD selaku komando utama dalam Posduk memberikan penawaran terhadap seluruh  lembaga  yang  tergabung  dalam  Posduk  yang  berkaitan  terkait  kesiapan  SDM ataupun  Armada  sebelum  melakukan  responsi.  Hal  tersebut  dilakukukan  agar penanganan  dapat  tetap  terstruktur  dan  terarah  mengingat  setiap  Tim  yang  selesai melaksanakan  penugasan  baik  itu  cipta  kondisi,  dekontaminasi,  pemulasaran  dan penghantaran  wajib  untuk  istirahat  selama  1x24  Jam.  Dikarenakan  setiap  tim  hanya diperbolehkan melakukan satu kali pemulasaran disetiap harinya maka diperlukannya SDM  yang  mumpuni  dalam  melaksanakan  kegiatan  pemulasaran.  Oleh  karena  itu, perekrutan tenaga posduk tidak dilakukan secara bebas melainkan terdapat beberapa syarat diantaranya: 1) Pengalaman yang mumpuni, 2) Maksimal berumur 50 tahun, 3) sehat  jasmani  dan  rohani,  4)  Rekomendasi  dari  lembaga  penanganan  Covid-19  yang tergabung dalam Posduk.  Setelah dilakukan proses rekruitmen SDM maka dilakukanlah Bimbingan  Teknis  (BIMTEK)  agar  setiap  calon  relawan  mampu  melaksanakan  tugas secara maksimal.
Bagan 2. Pola Kolaborasi antara BPBD BIY dengan MCCC PWM DIY dalam Posduk

## Sumber: Berbagai Sumber (Olahan Pribadi, 2021).
Pola  kolaborasi  antara  BPBD  dengan  MCCC  didalam  Posko  Dukungan  sejatinya memiliki 3 fungsi utama yakni Cipta Kondisi, Dekontaminasi dan Pemulasaran jenazah Covid-19. Ketiga hal tersebut berjalan lancar dari awal dibentuknya Posko Dukungan ini pada  tahun  2020.  Berjalannya  waktu,  kebutuhan  akan  pemulasaran  jenazah  pasien Covid-19  kian  dibutuhkan  seiring  dengan  melonjaknya  kasus  positif  Covid-19.  Hal tersebut  mendorong  kinerja  yang  sigap  dari  Posduk  yang  tergabung  didalamnya berbagai  macam  lembaga  penanganan  Covid-19  dan  salah  satunya  adalah  MCCC. Ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia  serta  Sumber  Daya  Teknis  (SDT)  seperti  relawan
pemulasaran  jenazah,  Ambulan  serta  APD  menjadi  kunci  pokok  berjalannya  posko dukungan  Provinsi  DIY.  Oleh  karenanya,  untuk  menciptakan  kesinambungan  antara lembaga satu dengan lembaga yang lain maka dibutuhkanlah colaborative governance dalam  pemenuhan  kebutuhan  penanganan  Pandemi  Covid-19  baik  itu  secara  SDM ataupun SDT.
MCCC  PWM  DIY  masih  memiliki  keterbatasan dalam hal  kepemilikan ambulan karena  beragam  klasifikasi  yang  harus  dipenuhi  sehingga  peralatan  dan  standar  yang dimiliki oleh ambulan dari MCCC PWM DIY belum setara dengan yang ada di rumah sakit pada umumnya. Seperti yang disampaikan oleh Ketua MCCC PWM DIY Bapak Purwadi yang  menyampaikan  bahwa,  “Eeee,  ambulan  yang  membawa  pasien  ringan,  dengan ambulan yang membawa pasien ee emergence, itu berbeda. Nah, maka, ee dari 40 itu, yang  kita  siapkan  u ntuk  covid  ini  sekitar  8  armada”.  Dari  pernyataan  tersebut membuktikan minimnya sumber daya ambulans yang dimiliki oleh MCCC PWM DIY yang hanya 8 buah saja. Namun yang terpenting dalam masa penanggulangan pandemi covid- 19  ini  adalah  ambulans  yang  dimiliki  oleh  MCCC  mampu untuk  mengantarkan  pasien baik warga Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah ke rumah sakit saat diminta pertolongan  dari  BPBD  Provinsi  DIY.  Hal  ini  juga  didorong  dengan  adanya  prinsip kolaborasi yang menjadi pedoman dan semangat utama dari gerak BPBD DIY maupun MCCC PWM DIY.
Armada  BPBD  yang  dapat  berguna  untuk  mendukung  jalannya  penghantaran pemakaman  dengan  prosedur  protokol  covid-19  kepada  pihak  swasta  yang membutuhkan  atau  malah  sebaliknya.  Mengingat  kondisi  perkembangan  pandemi Covid-19  yang  masih  belum  mereda  membuat  setiap  sektor  perlu  saling  mendukung agar  tercapainya  penanganan  yang  baik  seperti  halnya  ketika  rumah  sakit  yang memerlukan armada ambulan maka bisa berkoordinasi dengan tim yang ada di BPBD terlebih  dahulu.  Dalam  penggunaan  ambulan  sendiri,  setiap  setelah    melakukan pemakaman, maka armada tersebut perlu melalui prosedur protokol covid-19 dengan pengistirahatan armada selama 1x12 jam untuk selanjutnya dapat melaksanakan tugas kembali.
Selain  pemenuhunan  teknis  ambulan,  hal  lain  yang  perlu  dipersiapkan  yaitu ketersediaan alat pelingdung diri (APD) untuk setiap tim yang akan bertugas. Petugas perlu  mengikuti  protokol  yang  mengharuskan  menggunakan  APD  lengkap  kostum lengan panjang sekali pakai dan kedap air, sarung tangan nonsteril dan sarung tangan yang menutupi manset kostum, pelindung wajah atau kacamata untuk mengantisipasi adanya percikan cairan tubuh, masker bedah, dan sepatu tertutup dengan  shoes cover yang  mana  dapat  melindung  petugas  dari  paparan  virus  yang  cukup  berbahaya  ini (Pribadi,  Kasetyaningsih,  Julaeha,  Nurcahyati,  &  Fajrin,  2021).  Untuk  pemenuhan kebutuhan  tersebut  seperti  APD  maupun  persediaan  dekontaminasi,  BPBD  sebagai fasilitator  posduk  melakukan  pengajuan  pemenuhan  kebutuhan  ke  pemerintah. Walaupun kolaborasi didalam posduk ini tidak terdapat pemenuhan kebutuhan secara finansial, tetapi pemenuhan barang siap pakai tersebut diakomodir secara langsung oleh masing-masing  sektor  dalam  bentuk  barang  fisik.  Sehingga,  setiap  sektor  didalam posduk ini saling mendukung dalam hal teknis agar kegiatan penanganan dapat berjalan dengan maksimal dan mencapai tujuan bersama.

## Penutup
Collaborative  governance antar  lembaga  ditengah  pandemi  Covid-19  sangat dibutuhkan.  Hal  tersebut  dikarenakan  melalui  adanya  manajemen  tata  kelola kebencanaan yang saling bekerjasama antara sektor pemerintah dengan swasta maka diharapkan  dapat  menciptakan  pola  penanganan  yang  maksimal.  Hal  tersebut  yang menjadi fokus dalam penelitian kami yakni mengkaji terkait kolaborasi antara BPBD DIY dengan  MCCC  PWM  DIY  terkait  penanganan  pandemi  covid-19  di  Provinsi  DIY. Walaupun  kolaborasi  yang  tercipta  tidak  berdasarkan  skema  kerjasama  yang  formal seperti pembentukan MoU tetapi manajemen kebencanaan yang dibangun oleh kedua lembaga tersebut sangat maksimal. hal ini dapat kita lihat secara langsung melalui pola kolaborasi  yang  terbangun  didalam  satuan  Posko  Dukungan  (Posduk)  dimana  atara BPBD DIY dan MCCC PWM DIY saling bahu-membahu dalam menangani pandemi Covid- 19 di Provinsi DIY.
Posko Dukungan dikomandoi secara langsung oleh BPBD DIY dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga penanganan Pandemi Covid-19 di Provinsi DIY salah satunya adalah  MCCC.  Secara  khusus,  Posduk  memiliki  beberapa  fungsi  yakni  dekontaminasi, Cipta  Kondisi  dan  Pemulasaran  Jenazah  Covid-19.  Dalam  penelitian  ini,  kami mendapatkan  beberapa  hal  diantaranya  kolaborasi  yang  dilakukan  antara  MCCC  dan BPBD terbangun melalui rasa saling percaya antara kedua lembaga diikarenakan tensi kolaborasi antara kedua lembaga tersebut sudah tinggi  bukan hanya dalam penanganan pandemi yang notabene adalah bencana non-alam melainkan bencana-bencana lainnya. Oleh  karena  itu,  Fondasi  kolaborasi  antara  MCCC  PWM  DIY  dan  BPBD  DIY  sejatinya sudah  terbangun  melalui  kerjasama-kerjasama  dalam  penanganan  kebencanaan sebelum-sebelumnya.
Komunikasi serta pembagian informasi didalam kolaborasi antara lembaga BPBD DIY dan MCCC PWM DIY menjadi hal yang sangat penting. Dengan adanya komunikasi yang  baik  dan  lancar  antara  kedua  lembaga  maka  akan  memberikan  kolaborasi  yang maksimal  pula.  Beberapa  diantaranya  dilakukan  melalui  metode  non-formal  (tidak memakai surat, MoU dan bentuk formal lainnya) yakni melalui whatsapp group (WAG) Posko Dukungan. Beberapa kebutuhan yang dibagikan antara BPBD dan MCCC seperti pembagian Informasi Ambulance bagi pemulasaran Covid-19, ketersediaan Rumah Sakit dan  perkembangan  Positif  Covid-19  di  Wilayah  DIY.  Pembagian  informasi  serta komunikasi seperti yang disebutkan diatas menunjukkan hasil yang baik dengan tidak adanya  miss  komunikasi  dalam  pelaksanaan  responsi  di  lapangan  sesuai  dengan pendapat dari kedua narasumber baik itu dari BPBD dan MCCC PWM DIY.
Pelaksanaan  penanganan  Pandemi  covid-19  tentu  membutuhkan  pemenuhan Sumber  Daya  Manusia  dan  Sumber  Daya  Teknis.  Beberapa  pemenuhan  SDM  yang dilakukan antara BPBD dan MCCC PWM DIY dilaksanakan sebagian besar terkait dengan pemulasaran  Jenazah  Pandemi  Covid-19.    Disisi  lain,  kolaborasi  yang  dilakukan  untuk memenuhi  kebutuhan  Sumber  Daya  Teknis  dalam  penanganan  pandemi  Covid-19 diantaranya  adalah  pemenuhan  armada  ambulans  dan  Pemenuhan  APD  dalam melaksanakan responsi di lapangan. Kedua hal tersebut dilaksanakan dengan landasan kolaborasi dan manajemen kerjasama yang baik dalam melakukan penanganan Pandemi Covid-19. Dengan berbagai macam penemuan tersebut maka kolaborasi antara MCCC PWM DIY dengan BPBD DIY dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Walaupun terdapat
beberapa  kekurangan  dalam  melaksanakan  penanganan  secara  bersama  tetapi  tidak mengurangi esensi dari kolaborasi yang terbangun dengan baik antara MCCC PWM DIY dan BPBD DIY dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Provinsi DIY.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terimakasih  kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi khususnya Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Republik Indonesia  yang  telah  memberikan  pendanaan  terhadap  program  ini.  Penulis  juga mengucapkan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya Laboratorium  Ilmu  Pemerintahan  UMY  yang  telah  memberikan  dukungan  terhadap program ini, serta narasumber yang berkenan untuk memberikan diwawancarai dalam penelitian ini.

## Pendanaan
Kegiatan  ini  didanai  oleh  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi melalui Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Republik Indonesia melalui Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2021.

## Daftar Pustaka
Abidin, M. Z. bin Z., Firdaus, A., & Syed , M. A. M. (2021). Komunikasi Strategik dalam Pengurusan  Organisasi. Jurnal  Pengajian  Media  … .  Retrieved  from https://ejournal.um.edu.my/index.php/JPMM/article/view/27880
Agustina,  D.  (2018).  Kolaborasi  Antara  Aparatur  Birokrasi  Pemerintah  Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Fprb) Diy Dalam Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.
Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi , 9 (1), 87 – 103.
https://doi.org/10.31334/trans.v9i1.87
Anen,  N.  (2016). Peran  Modal  Sosial Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Hutan  Rakyat  di Keluarahan Selopuro Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri . 16 (2), 72 – 81. Badri,  M.,  Lubis,  D.  P.,  Susanto,  D.,  &  Suharjito,  D.  (2018).  Sistem  Komunikasi
Peringatan Dini Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan) , 19 (1), 1.
https://doi.org/10.31346/jpikom.v19i1.1266
Bafadhal,  O.  M.,  &  Santoso,  A.  D.  (2020). Memetakan  Pesan  Hoaks  Berita  Covid  19
Indonesia Lintas Kategori, Sumber dan Jenis Disinfomasi . 6 (2), 235 – 249.
Bustari,  A.,  Laksono,  T.,  &  Hasanbasri,  M.  (2018).  Kolaborasi  lintas  sektoral  dalam kesiapsiagaan  bencana  banjir  studi  kasus  di  Kabupaten  Aceh  Tamiang. Jurnal Online Keperawatan Indonesia , 1 (1), 42 – 64. Darwati,  D.,  samad,    muhammad  ahsan,  &  Wekke,  I.  S.  (2019). Collaborative Governance  Dalam  Pengelolaan  Integrated  Community  Shelter  Pasca  Bencana  di Kota Palu . https://doi.org/10.31227/osf.io/7kjte
DIY,  Pemda.  (2021).  Data  Covid-19.  Retrieved  from  corona.jogjaprov.go.id  website: https://corona.jogjaprov.go.id/data-statistik
DIY,  PEMDA.  (2020).  Yogyakarta  Tanggap  Covid-19.  Retrieved  November  8,  2020, from  corona.jogjaprov.go.id  website:  https://corona.jogjaprov.go.id/data-
statistik
Eprilianto, D. F., Pradana, G. W., & Sari, Y. E. K. (2020). Digital Inovasi Sektor Publik : Efektivitas  Kolaborasi  Dalam  Implementasi  Inovasi  Dega  Digital. Jurnal  EL- RIYASAH , 10 (2), 127. https://doi.org/10.24014/jel.v10i2.8909
Fadel,  M.  (2020).  Muhammadiyah  Bentuk  Lembaga  MCCC.  Retrieved  from Metrosulawesi.id
website: https://metrosulawesi.id/2020/04/28/muhammadiyah-bentuk-lembaga-mccc/ Fakhruddin, M. (2021). Survei LKSP: Muhammadiyah Paling Peduli Covid-19. Retrieved from republika.co.id website:
https://www.republika.co.id/berita/qcqzcr327/survei-lksp-muhammadiyah- paling-peduli-covid19
Falahuddin.  (2020).  Respons  Muhammadiyah  Menghadapi  Covid-19. Maarif , 15 (1), 137 – 152. https://doi.org/10.47651/mrf.v15i1.81
Ichsan,  M.  (2020).  Islamic  Philantrophy  and  Muhammadiyah’s  Contribution  to  the
Covid-19 Control In Indonesia. Afkaruna , 16 (1), 114 – 131.
https://doi.org/10.18196/aiijis.2020.0116.114-130
Irawan  Denny.  (2017).  Collaborative  Governance  (Studi  Deskriptif  Proses Pemerintahan  Kolaboratif  Dalam  Pengendalian  Pencemaran  Udara  di  Kota Surabaya ). IR-Perpustakaan Universitas Airlangga , 5 , 1 – 12.
Isngadi,  &  Khakim,  M.  (2021).  Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 Tentang  Penanggulangan  Bencana  dan  Fikih  Kebencanaan  Terhadap  Perilaku Warga Muhammadiyah (Studi Kasus Covid-19). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 202. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31470
Machruf, I. N., Hermawan, D., & Meutia, I. F. (2020). Penanggulangan Pra Bencana Alam  Tsunami  di  Kabupaten  Lampung  Selatan  dalam  Perspektif  Collaborative Governance. Administrativa:  Jurnal  Birokrasi,  Kebijakan  Dan  Pelayanan  Publik ,
2 (1), 129 – 146. https://doi.org/10.23960/administrativa.v2i1.25
Majid,  A.  I.,  Muchin,  S.,  &  Sunariyanto.  (2021).  INTERELATION  INSTITUSIONAL COLLABORATION  DALAM  PENAGGULANGAN  BENCANA  COVID  19  DI  KOTA MALANG ( Study Pada Satgas Covid-19 Kota Malang ). Jurnal Respon Publik , 15 (1), 64 – 69.
Margerum,  R.  D.  (2008).  A  typology  of  collaboration  efforts  in  environmental management. Environmental Management , 41 (4), 487 – 500. https://doi.org/10.1007/s00267-008-9067-9
Margono,  Masithoh,  R.  F.,  &  Priyo.  (2020).  Preparedness  prevention  of  Covid-19 Muhammadiyah  residents  in  Magelang,  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Kesehatan Keperawatan , 16 (2), 01 – 10. https://doi.org/10.26753/jikk.v16i2.492 Michael, T. (2020). Kesulitan Dalam Memaknai Kesempurnaan Informasi Era Covid-19.
Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan , 4 (1), 231 – 237.
Mistriani,  N.,  Maria,  A.  D.,  &  Damayanti,  V.  (2020).  Pentingnya  Pelaku  Industri Pariwisata Dibekali Uji Kompetensi Lewat Daring untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pariwisata di Indonesia. Edutourism Journal Of Tourism Research ,
2 (1), 32. https://doi.org/10.46964/jtr..v2i1.325 Mucovid19. (2021). Whatsapp Center.
Mulyono,  D.,  Elshap,  D.  S.,  &  Kartika,  P.  (2018).  IMPLIKASI  PELATIHAN  MITIGASI

## BENCANA TERHADAP KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT MENGHADAPI BENCANA
GEMPA. Jurnal Ilmiah P2M STKIP Siliwangi P2M STKIP Siliwangi , 5 (2), 1 – 6.
Musaffak,  &  Setiawan,  A.  (2020).  Membaca  Kritis  Sebagai  Salah  Satu  Langkah Antisipasi Misinformasi di Masa Pandemi. Prosiding Seminar Bahasa Dan Sastra Indonesia , (4), 454 – 459.
Musta, W., Billah, I. N., & Mustofa, M. H. (2018). Peran Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah  Muhammadiyah  (LAZISMU)  Dalam  Pemberdayaan  Ekonomi  Mustahik Periode 2016-2018 . 58 – 69.
Mutiarawati,  T.,  &  Sudarmo.  (2017).  Collaborative  Governance  dalam  Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. Jurnal Wacana Publik , 1 (2), 48 – 62.
Ninditya,    fransiska.  (2021).  Wapres  ingatkan  tiga  hal  pentingnya  keterbukaan informasi publik.
Nugraheny,  D.  E.  (2020).  Masa  Darurat  Bencana  akibat  Virus  Corona  Diperpanjang hingga  29  Mei.  Retrieved  February  27,  2021,  from  kompas.com  website: https://nasional.kompas.com/read/2020/03/17/13515461/masa-darurat-bencana- akibat-virus-corona-diperpanjang-hingga-29-mei
Pitri,  T.  A.  (2017). KOLABORASI  PEMERINTAH  DAN  MASYARAKAT  DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN: PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI RIAU TAHUN 2015-2016 .
Pratikno, H., & Kurniadi, A. (2020). KOLABORATIF PENGELOLAAN CANDI BOROBUDUR DALAM PENANGGULANGAN BENCANA GUNUNG MERAPI . 4 (1), 30 – 39. Pribadi,  P.,  Kasetyaningsih,  S.  W.,  Julaeha,  Nurcahyati,  &  Fajrin,  E.  S.  (2021).

## PEMBERIAN PEMAHAMAN TENTANG PEMULASARAN JENAZAH YANG
TERKONFIRMASI COVID 19 SESUAI PROTOKOL KESEHATAN . 1 , 6.
Rodiah, S., Budiono, A., & Rohman, S. (2018). Model Diseminasi Informasi Komunikasi Kesehatan  Masyarakat  Pedesaan  di  Kabupaten  Bandung  Barat  The Dissemination  Model  Of  Health  Communication  Information  in  Rural. Jurnal Kajian Komunikasi , 6 (2), 175 – 190.
Safri’ah, A. A.  (2020). Kajian Sosiologis Pandemi Covid -19. Jurnal Sosiologi Reflektif , 15 (1), 213. https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.2038
Sampurno, M. B. T., Kusumandyoko, T. C., & Islam, M. A. (2020). Budaya Media Sosial, Edukasi  Masyarakat,  dan  Pandemi  COVID-19. SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya Syar-I , 7 (5). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15210
SDG’s. (2017). Tujuan SDG’s. Retrieved
from SDG’s website:
https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg
Setiawan, R. (2019). Colaborative Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Dumai
Dalam Menaggulangi Kebakaran Lahan  Di Kota Dumai. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi , 5 (2), 62 – 68.
https://doi.org/10.25299/wedana.2019.vol5(2).4677
Shalihah, N. F. (2021). Daftar Zona Merah 14 Februari 2021: 44 Zona Merah, Jateng Terbanyak.  Retrieved  February  26,  2021,  from  kompas.com  website: https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/17/150500265/daftar-zona-merah- 14-februari-2021--44-zona-merah-jateng-terbanyak?page=all
Suarjat,  J.  (2017). EVALUASI  EFEKTIVITAS  SATUAN  REAKSI  CEPAT  PENANGGULANGAN
BENCANA WILAYAH BARAT . 8 (1).
Subekti,  P.,  Hafiar,  H.,  &  Bakti,  I.  (2020).  Penggunaan  Instagram  oleh  Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengoptimalkan destination branding Pangandaran. PRofesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat , 4 (2), 174. https://doi.org/10.24198/prh.v4i2.23545
Supriadi,  Y.  (2017).  Relasi  Ruang  Publik  Dan  Pers  Menurut  Habermas. Jurnal  Kajian Jurnalisme , 1 (1), 1 – 20. https://doi.org/10.24198/kj.v1i1.12228

## Daftar Narasumber
Endro  Sambodo  (Informan  1),  Kepala  Bidang  Operasi  TRC  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  5  Juni  2021,  Pukul  11.00 WIB.
Purwadi (Informan 2), Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) PWM Provinsi  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  29  Juni  2021,  Pukul  13.00 WIB

## Tentang Penulis
Vicky  Alfitra  Perdana adalah  Mahasiswa  Program  Studi  S1  Ilmu  Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Ahmad  Syafiqurrohman adalah  Mahasiswa  Program  Studi  S1  Ilmu  Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Muhammad  Noor  Cahyadi  Eko  Saputro adalah  Mahasiswa  Program  Studi  S1  Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Nita Aribah Hanif adalah Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Muhammadi Miftahul Ahsan adalah Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Rahmawati  Husein adalah  Dosen  Program  Studi  S1  Ilmu  Pemerintahan  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.