## PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VIEL TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS
Oleh:
Irawati, S.H., M.H *)
Irawati.irawati08@gmail.com

## ABSTRACT
Limited  Liability  Company  is  one  form  of  company  that  is  widely  used  in Indonesia. As an artificial Person, Limited Company  activities are carried  out by the Board  of  Directors.  The  problem  in  this  research  is  how  is  the  Board  of  Directors' responsibility for Ultra Vires actions which results in bankruptcy of the Limited Liability Company in the Limited Liability Company Law and how is the Piercing the Corporate Veil principle on the responsibilities of Directors in Limited Liability Companies. In this study  the  author  uses  a  Normative  Juridical  approach  which  means  that  research refers  to  legal  norms  and  legislation.  Based  on  the  results  of  the  research,  the Responsibility  for  bankruptcy  of  the  Company  in  the  event  that  the  bankruptcy application  is  filed  on  the  basis  of  ultra  vires  actions  Members  of  the  Board  of Directors were initially in the personal responsibility of the Members of the  Board of Directors, because the Board of Directors took actions beyond the limits of authority set forth in the Articles of Association and in the relevant laws and regulations.  If the responsibility is viewed from who receives the economic benefits from the results of the ultra vires action, the Company, the Company together with the Directors must be jointly and severally responsible for the bankruptcy of the Company.
Keywords: Responsibilities, Directors, Ultra Vires, Bankruptcy.

## ABSTRAK
Perseroan  Terbatas  adalah  salah  satu  bentuk  perusahaan  yang  banyak digunakan di Indonesia. Sebagai artificial person maka kegiatan Perseroan Terbatas dilakukan  oleh  Direksi.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana tanggung  jawab  Direksi  atas  tindakan ultra  vires yang  mengakibatkan  kepailitan Perseroan  Terbatas  dalam  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  dan  bagaimana prinsip piercing the corporate veil terhadap tanggung jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  pendekatan  Yuridis Normatif  yang  artinya  bahwa  penelitian  mengacu  kepada  norma-norma  hukum  dan peraturan  perundang-undangan.    Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  Tanggung Jawab  atas  kepailitan  Perseroan  dalam  hal  permohonan  pernyataan  pailit  tersebut diajukan atas dasar tindakan ultra vires Anggota Direksi pada awalnya berada pada ranah  tanggung  jawab  pribadi  Anggota  Direksi,  karena  Anggota  Direksi  melakukan
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
tindakan di luar batas kewenangan yang diatur baik dalam Anggaran Dasar maupun dalam  peraturan  perundangan-undangan  terkait.  Apabila  tanggung  jawab  tersebut ditinjau  dari  siapa  yang  menerima  manfaat  ekonomi  dari  hasil  tindakan ultra  vires tersebut  adalah  Perseroan,  maka  Perseroan  bersama  Anggota  Direksi  harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kepailitan Perseroan.
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Direksi, Ultra Vires, Kepailitan.

## I. PENDAHULUAN
Perusahaan  adalah  istilah  ekonomi  yang  dipakai  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  dan  Perundang-Undangan  di  luar  KUHD. Berdasarkan asas konkordansi dalam Pasal 131 Indonesische Staatsreggeling (IS),  sebelum  diadakan  perubahan  terhadap  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Dagang  (KUHD)  yaitu  penghapusan  Pasal  2  sampai  dengan  Pasal  5  KUHD tentang pedagang dan perbuatan perdagangan yang kemudian diganti dengan istilah “perusahaan” dan “perbuatan perusahaan” (Abdulkadir, 1991: 5).
Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk perusahaan  yang banyak digunakan  di  Indonesia,  karena  memiliki  keistimewaan  yang  tidak  dimiliki  oleh bentuk  perusahaan  lainnya.  Salah  satu  keistimewaan  Perseroan  Terbatas adalah  bentuk  hukum  Perseroan  yang  berbadan  hukum.  Karena  bentuknya yang  berbadan  hukum  maka  Perseroan  Terbatas  adalah  subjek  hukum  yang mandiri,  sebagaimana  orang  perorangan  yang  memiliki  kecakapan  untuk bertindak dalam hukum dan  mempertahankan haknya di dalam  hukum. Organ Perseroan  Terbatas  terdiri  dari  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS), Direksi,  dan  Komisaris.  Menurut  Pasal  1  Angka  4  Ketentuan  Umum  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseoran Terbatas,  RUPS  adalah  organ  Perseroan  yang  mempunyai  wewenang  yang tidak  diberikan  kepada  direksi  atau  komisaris  dalam  batas  yang  ditentukan undang-undang  ini  dan  atau  dalam  anggaran  dasar.  Sebagai artificial  person, maka  kegiatan  Perseroan  Terbatas  dilakukan  oleh  Direksi.  Direksi  mewakili Perseroan Terbatas  dalam  menjalankan kegiatannya  baik di dalam  maupun di luar pengadilan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Pasal 1 angka 5  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan  Terbatas.  Dengan  demikian  keberadaan  Direksi  sangat  penting dalam  Perseroan  Terbatas,  oleh  karena  itu  diperlukan  orang  yang  tepat  dan benar-benar mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas tersebut.
Setiap  anggota  direksi  wajib  pula  beritikad  baik  dan  penuh  tanggung jawab  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk  kepentingan  perseroan.  Jika  dalam menjalankan  tugasnya  ada  indikasi  bahwa  seorang  direksi  menyalahgunakan kekuasaan  yang  diberikan  kepadanya  untuk  kepentingan  pribadi  dan menyebabkan  kerugian  finansial  yang  berujung  pada  pailitnya   perseroan, maka  seorang  direksi  dapat  dimintai  pertanggungjawabannya  secara  pribadi atau  harta  kekayaan  pribadinya  dapat  dijadikan  jaminan  pelunasan  hutang- hutang perseroan yang sedang dalam kepailitan.
Tanggung  jawab  direksi  dalam  Perseroan  Terbatas  yang  mengalami kepailitan  tidak  semata-mata  didasarkan  pada  ketentuan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas,  di dalam  hukum  perusahaan,  umumnya  dikenal  prinsip-prinsip    hukum  yang mengatur  tentang  bagaimana  seorang  direksi  bertanggung  jawab  kepada perseroan  terbatas,  jika  perbuatan  direksi  itu  menyebabkan  palilitnya  suatu perseroan.
Anggota  direksi  paling  sering  melakukan  tindakan ultra  vires dibandingkan  organ  perseroan  lainnya,  karena  anggota  direksi  merupakan organ perseroan yang memiliki fungsi paling penting atas jalannya perseroan, di mana  direksi  menjalankan  fungsi  pengurusan  dan  fungsi  perwakilan. Konsekuensi  dari  fungsi  tersebut,  direksi  harus  mengambil  keputusan  dalam jalannya perseroan dan ia pula yang mewakili perseroan untuk menindaklanjuti setiap  keputusan tersebut, sehingga apabila terjadi risiko dari tindakan tersebut maka  direksi  lah  yang  paling  bertanggungjawab  atas  risiko  yang  terjadi.  Dari kesimpulan  tersebut,  menarik  untuk  ditelaah  lebih  lanjut  mengenai  bagaimana “Tanggung Jawab Atas Kepailitan Perseroan Yang Diakibatkan Oleh Tindakan Ultra Vires Direksi Berdasarkan Prinsip Piercing The Corporate Veil”.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  dapat  ditarik  permasalahan  yaitu  :
1) bagaimana  tanggung  jawab  direksi  atas  tindakan ultra  vires yang mengakibatkan kepailitan Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  40 Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas? 2) Bagaimana prinsip Piercing  the  Corporate  Veil terhadap  tanggung  jawab  direksi  dalam Perseroan Terbatas?
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  utamanya adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu cara/ prosedur yang digunakan
untuk  memecahkan  masalah  dengan  penelitian  terhadap  data  sekunder,  yang fokus  perhatiannya  menekankan  pada    hukum  positif.  Metode  pendekatan  ini digunakan  sebagai  dasar  pertimbangan  bahwa  permasalahan  yang  diteliti berkisar  pada  Tanggung  Jawab  Direksi  terhadap  kepailitan  Perseroan Terbatas.
Dalam  menganalisa  masalah  yang  ada  dikaji  berdasarkan  peraturan perundang-undangan,  prinsip-prinsip,  teori-teori  dan  azas-azas  hukum  yang berlaku  dengan  bantuan  ilmu  sosial  yang  lain  guna  mengetahui  dan mendapatkan data mengenai bagaimana tanggung jawab Direksi atas tindakan ultra  vires yang  mengakibatkan  kepailitan  Perseroan  Terbatas  serta, mengetahui upaya yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.
Faktor  Yuridis  adalah  penelitian  yang  berdasarkan  pada  norma-norma hukum,  kaidah-kaidah  hukum  atau  peraturan-peraturan  yang  berhubungan dengan  obyek  penelitian.  Dalam  hal  ini  disebut  sebagai  faktor  yuridis  adalah norma  hukum  atau  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  Perseroan Terbatas dan Kepailitan (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006 : 118).
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  analitis.  Deskriptif analitis  ialah  menggambarkan  masalah  yang  kemudian  menganalisis permasalahan  yang  ada  melalui  data-data  yang  telah  dikumpulkan  kemudian diolah  serta  disusun  dengan  berlandasakan  kepada  teori-teori  dan  konsep- konsep yang digunakan (Sunaryati Hartono, 1994: 89) .
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  data  sekunder yang  diperoleh  dari  kepustakaan  yang  meliputi  bahan  hukum  primer  yaitu meliputi  perundang-undangan  dan  bahan  hukum  sekunder  meliputi  semua publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen-dokumen  resmi, meliputi  buku-buku  teks,  kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum  dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder terutama adalah  buku  teks  karena  buku  teks  berisi  mengenai  prinsip-prinsip  dasar  ilmu hukum  dan  pandangan-pandangan  klasik  para  sarjana  yang  mempunyai klasifikasi tinggi  (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 142) .
Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh  peneliti  untuk  mengumpulkan  data.  Metode  atau  teknik  menunjuk  suatu kata  yang  abstrak  dan  tidak  diwujudkan  dalam  benda,  tetapi  hanya  dapat
dilihatkan  penggunaannya  melalui  angket,  pengamatan,  ujian,  dokumen  dan lainnya (Riduan, 2004: 97).
Teknik  pengumpulan  data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  yaitu  studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap  peraturan  perundang-undangan,  literatur-literatur,  tulisan-tulisan  para pakar  hukum,  bahan  kuliah  dan  putusan-putusan  pengadilan  yang  berkaitan dengan  penelitian  ini,  serta  dapat  pula  berasal  dari  internet  untuk  pelengkap bahan hukum primer.
Metode  analisis  bahan  hukum  menggunakan  deskriptif  kualitatif.  Bahan hukum  dianalisis    dengan  jalan  menafsirkan  dan  mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Kualitatif menggunakan  metode  pengamatan,  dan  penelaahan  dokumen,  yang  berarti analisis  data  yang  berpedoman  pada  usaha  penemuan  asas-asas  dan informasi  baru  yang  berasal  dari  data  yang  berupa  kata-  kata,  gambar,  dan bukan angka- angka (Riduan, 2004: 11).
Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam    penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  tanggung  jawab  direksi  atas  tindakan ultra  vires yang mengakibatkan  kepailitan  Perseroan  Terbatas  dalam  Undang-Undang Perseroan Terbatas serta untuk mengetahui prinsip Piercing the Corporate Veil dalam Hukum Perusahaan mengenai tanggung jawab direksi.
Dengan  harapan  berguna  bagi  pengembangan  teori  ilmu  hukum  dan aktualitas  Ilmu  Hukum  Perdata    lebih  khususnya  tentang  Hukum  Peusahaan, sehingga  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  kepada  akademisi  maupun masyarakat  mengenai  berbagai  permasalahan  yang  berkaitan  dengan tanggung jawab direksi dalam kepailitan Perseroan Terbatas di Indonesia.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1.  Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas
Perseroan  Terbatas    adalah  badan  hukum  yang  didirikan berdasarkan  perjanjian.  Perseroan  Terbatassebagai  badan  hukum bukanlah  makhluk  hidup  sebagaimana  manusia,  ia  adalah  makhluk artificial . Badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri,  oleh  karena  itu  ia  tidak  dapat  melakukan  perbuatan  sendiri,  ia
harus  bertindak  dengan  perantaraan  orang  alamiah  (manusia),  tetapi orang  tersebut  tidak  bertindak  atas  nama  dirinya,  tetapi  atas  nama  dan tanggung jawab badan hukum (Ali Ridho , 1986: 17).
Organ  Perseroan  Terbatas  berdasar  pada  ketentuan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007    Tentang  Perseroan Terbatas adalah:
a.  Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) b.  Direksi dan c.  Dewan Komisaris
Direksi  adalah  organ  perseroan  yang  bertanggung  jawab  penuh pengurusan  perseroan  untuk  kepentingan  dan  tujuan  perseroan  serta mewakili  perseroan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.  Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 99  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007    Tentang Perseroan  Terbatas  tidak  berwenang  mewakili  perseroan  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan,  apabila  terjadi  perkara  di  pengadilan  antara perseroan  dengan  anggota  direksi  yang  bersangkutan,  atau  anggota direksi  yang  bersangkutan  mempunyai  benturan  kepentingan  dengan perseroan.  Itikad  baik  direksi  untuk  menjalankan/  mengurus  perseroan secara  profesional  dengan Skill dan  tindakan  pemeliharaan  semuanya dimaksudkan  untuk  kepentingan  usaha  perseroan  termasuk  pula kepentingan para pemegang saham.

## 2.2.  Prinsip Ultra Vires
Definisi ultra  vires menurut  Black  (1990:  1522) adalah  “ an  act performed without any authority to act on subject .” Ultra vires didefinisikan sebagai  “tindakan  yang  dilakukan  tanpa  otoritas  untuk  bertindak  sebagai subjek”.  Dalam  bahasa  Latin, ultra  vires berarti  “di  luar”  atau  “melebihi” kekuasaan  ( outside  the  power )  yaitu  kekuasaan  yang  diberikan  hukum terhadap  suatu  badan  hukum  (dalam  hal  ini  badan  hukum  perseroan diwakili  oleh  Organ  Perseroan  dalam  melakukan  tindakan  hukumnya). Istilah  lain  yang  seringkali  digunakan  untuk  mendefinisikan ultra  vires adalah  “pelampauan  wewenang”  (Munir  Fuady,  2010:  102). Ultra  vires diterapkan  dalam  arti  luas  yakni  tidak  hanya  kegiatan  yang  dilarang  oleh
Anggaran  Dasarnya,  tetapi  termasuk  juga  tindakan  yang  tidak  dilarang, tetapi melampaui kewenangan yang diberikan.

## 2.3.  Tinjauan Umum Tentang  Kepailitan
Kepailitan  secara  etimologi  berasal  dari  kata  pailit.  Istilah  pailit berasal  dari  kata  Belanda  yaitu failliet yang  mempunyai  arti  ganda  yaitu sebagai  kata  benda  dan  sebagai  kata  sifat.  Istilah failliet sendiri  berasal dari  Perancis  yaitu faillite yang  berarti  pemogokan  atau  kemacetan pembayaran . (  Victor  Situmorang  dan  Soekarso,  1994:  18).  Sedangkan dalam  bahasa  Indonesia,  pailit  diartikan  bangkrut.  Pailit  adalah  suatu keadaan  dimana  seorang  debitor  tidak  membayar  utang-utangnya  yang telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih.  Menurut  R.  Subekti  dan  R. Tjitrosudibio,  pailit  adalah  keadaan  seorang  debitur  apabila  ia  telah menghentikan  pembayaran  utang-utangnya.  Suatu  keadaan  yang menghendaki  campur  tangan  Majelis  Hakim  guna  menjamin  kepentingan bersama dari para kreditornya. (Zaeny Asyhadie, 2005: 225).

## III. HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN
3.1.  Tanggung jawab Direksi atas tindakan ultra vires yang mengakibatkan kepailitan pada  Perseroan Terbatas.
Direksi  merupakan  badan  pengurus  perseroan  yang  paling  tinggi, karena  direksi  berhak  dan  berwenang  untuk  menjalankan  perusahaan, bertindak  untuk  dan  atas  nama  perseroan  (baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan)  dan  bertanggung  jawab  atas  pengurusan  dan  jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.
Keberadaan  dan  fungsi  direksi  Perseroan  Terbatas  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas  dapat  dilihat  dari  beberapa  ketentuan sebagai berikut:
a. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  yang  menyatakan  organ  perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.
b. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007    Tentang  Perseroan  Terbatas  yang  menyatakan  direksi  adalah
organ  perseroan  yang  berwenang  dan  bertanggungjawab  penuh  atas pengurusan  perseroan  untuk  kepentingan  perseroan  sesuai  dengan maksud  dan tujuan  perseroan serta  mewakili  perseroan,  baik di  dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
c.  Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  yang  menyatakan,  pengurusan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  92  Ayat  (1)  wajib  dilaksanakan setiap anggota direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.
d. Pasal  97  jo  Pasal  98  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40 Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  yang  menyatakan,  direksi bertanggung jawab penuh  atas  pengurusan  perseroan  untuk kepentingan  dan  tujuan  perseroan  serta  mewakili  perseroan,  baik  di dalam maupun di luar pengadilan.
3.2.  Tindakan Ultra Vires Direksi  dalam Kepailitan Perseroan Terbatas
Dalam menjalankan tugasnya, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh,  dengan  konsekuensi  setiap  tindakan  dan  perbuatan  yang dilakukan  oleh  direksi  akan  dianggap  dan  diperlakukan  sebagai  tindakan dan  perbuatan  perseroan,  sepanjang  mereka  bertindak  sesuai  dengan apa  yang  ditentukan  dalam  Anggaran  Dasar  ( intra  vires )  dan  tidak melampui  batas  kewenangannya.  Selama  direksi  melaksanakan  tugas sebagaimana  seharusnya (intra  vires), maka  sudah  selayaknya  tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, walaupun Pasal 1367 ayat  (1)  dan  (3)  KUH  Perdata  merumuskan  bahwa  : “Seorang  tidak  saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena  perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang- barang  yang  berada  dibawah  pengawasannya .” Begitu pula  dalam  Pasal 1367 Ayat (3) KUHPerdata disebutkan “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat  orang-orang  lain  untuk  mewakili  urusan-urusan  mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan- pelayan, atau  bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang- orang ini dipakainya.”
Setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  direksi  memiliki  peran  ganda, yaitu disatu pihak menunjukan keberadaan atau eksistensi Perseroan, dan dipihak  lain  menjadi  pembatasan  bagi  kecakapan  bertindak  Perseroan. (Gunawan Widjaja, 2008).  Perbuatan hukum yang Perseroan tidak cakap untuk  melakukannya  karena  berada  di  luar  cakupan  ,maksud  dan  tujuan dikenal  sebagai  perbuatan ultra  vires .  Dengan  demikian  perbuatan Ultra Vires pada  prinsipnya  adalah  perbuatan  yang  batal  demi  hukum  dan  oleh karena itu tidak mengikat Perseroan.
Ultra  vires mengandung  arti  bahwa  perbuatan  tertentu  itu  pada hakikatnya  adalah  sah  (dalam  hubungan  dengan  pihak  lain),  tetapi ternyata  berada  di  luar  kecakapan  bertindak  Perseroan  Terbatas, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan atau berada di luar ruang lingkup Jika  perbuatan  tersebut  melampaui  kewenangan  yang  diberikan oleh  anggaran  dasar,  maka  pengurus  perseroan  tersebut  harus bertanggung jawab sampai harta pribadinya dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri, baik pidana maupun perdata. Sampai seberapa jauh suatu perbuatan  dapat  dikatakan  telah  menyimpang  dari  maksud  dan  tujuan perseroan  sehingga  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan ultra  vires, harus  dapat  dilihat  dari  kebiasaan  atau  kelaziman  yang  terjadi  dalam praktik dunia usaha.
Dalam  hal  operasional  Perseroan  Terbatas  yang  dikemudian  hari mengakibatkan  timbulnya  utang-piutang    bagi  Perseroan  maka penyelesaiannya  tetap  menggunakan  harta  kekayaan  Perseroan.  Dalam kriteria  tertentu  utang  dapat  diselesaikan  melalui  Lembaga  Kepailitan. Untuk menyelesaikan utang melalui Lembaga Kepailitan diperlukan syarat dan  prosedur  terntentu  yang  mana  di  antaranya  adalah  debitur  memliki minimal dua utang yang diantaranya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, memiliki dua orang kreditor atau lebih, pembuktian terhadap utang dengan cara  yang  sederhana.  Pasal  104  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007    Tentang  Perseroan  Terbatas menyatakan  bahwa: “Direksi  tidak  berwenang  mengajukan  permohonan pailit  atas  Perseroan  sendiri  kepada  pengadilan  niaga  sebelum memperoleh  persetujuan  RUPS  dengan  tidak  mengurangi  ketentuan
sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) “
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  104  Ayat  (1)  di  atas  maka  dapat diketahui bahwa dalam hal Perseroan memiliki utang kepada para kreditur dan  telah  memenuhi  syarat  untuk  diselesaikan  dengan  Lembaga Kepailitan maka direksi Perseroan boleh mengajukan pailit ke Pengadilan Niaga  apabila  mendapat  persetujuan    dari  RUPS.  Menurut  ketentuan dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004 Tentang Kepailitan dan PKPU bahwa yang berhak mengajukan pailit bisa dilakukan baik oleh debitur maupun kreditur.
Terdapat  dua  syarat,  agar  Anggota  Direksi  dapat  dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng dalam kepailitan Perseroan yaitu apabila:
1. Kepailitan itu terjadi karena kesalahan atau kelalaian anggota direksi;
2. Harta  pailit  ( boedel  pailit )  tidak  cukup  untuk  membayar  seluruh kewajiban utang kepada para kreditur.
Dalam  hal  kedua  syarat  tersebut  di  atas  terpenuhi  maka  setiap Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng ( jointly  and severally  liable )  terhadap  kewajiban  pembayaran  utang  yang  tidak terlunasi dari harta Perseroan yang dipailitkan tersebut.
Tanggung  jawab  secara  tanggung  renteng  tersebut,  berlaku  juga terhadap  anggota  direksi  yang  salah  atau  lalai  yang  pernah  menjabat sebagai  anggota  direksi  dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  sebelum penetapan pernyataan pailit diucapkan.
Mengenai  tanggung  jawab  direksi  yang  perseroannya  mengalami pailit,  maka  tidak  serta  merta  (tidak  demi  hukum)  pihak  direksi  harus bertanggung  jawab  secara  pribadi.  Agar  pihak  anggota  direksi  dapat dimintakan  tanggung  jawab  pribadi  ketika  suatu  perusahaan  pailit, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. terdapatnya  unsur  kesalahan  (kesengajaan)  atau  kelalaian  dari  direksi (dengan pembuktian biasa);
b. untuk membayar utang dan ongkos-ongkos kepailitan, haruslah diambil terlebih  dahulu  dari  aset-aset  perseroan.  Bila  aset  perseroan  tidak mencukupi, barulah diambil aset direksi pribadi.
Diberlakukan  pembuktian  terbalik  ( omkering  van  bewijslast )  bagi anggota  direksi  yang  dapat  membuktikan  bahwa  kepailitan  perseroan bukan karena kesalahan. (kesengajaan) atau kelalaiannya (Hadi Subhan, 2000: 225).
Dari  ketentuan-ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  kedua pasal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  baik  direksi  maupun  komisaris Perseroan  Terbatas  dapat  dituntut  secara  pidana  bila  mereka  telah menyebabkan  kerugian  para  kreditur  Perseroan  Terbatas  dan  dapat dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan jika mereka turut  serta  dalam  atau  memberi  persetujuan  atas  perbuatan-perbuatan yang  melanggar  anggaran  dasar  Perseroan  Terbatas  dan  perbuatan- perbuatan  tersebut  mengakibatkan  kerugian    sehingga  Perseroan Terbatas  dinyatakan  pailit,  atau  turut  serta  dalam  memberi  persetujuan atas  pinjaman  dengan  persyaratan  yang  memberatkan  dengan  maksud menunda  kepailitan  Perseroan  Terbatas,  atau  lalai  dalam  mengadakan pembukuan  sebagaimana  diwajibkan  oleh  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007    Tentang  Perseroan  Terbatas  dan anggaran dasar Perseroan Terbatas.
Di  samping  pertanggungjawaban  perdata (civil  liability) tersebut, direksi  dapat  dikenakan  pertangungjawaban  pidana (criminal  liability) dalam  kepailitan  Perseroan  Terbatas  ini.  Ketentuan  pidana  ini  bcrkait dengan  tindakan  organ  perseroan  setelah  Perseroan  Terbatas  tersebut dinyatakan  pailit  dan  juga  berkait  dengan  terjadinya  pailit  perseroan terbatas.  Ketentuan  pertangungjawaban  pidana  terhadap  direksi  ini antara lain diatur dalam Pasal 398 dan 399 KUHP.
3.3.  Prinsip Piercing the Corporate Viel dalam tanggung jawab Direksi Kata Piercing the  Corporate  Viel terdiri  dari  kata-kata Pierce : menyobek/  mengoyak/  menembus,  dan Viel :  kain/  tirai/  kerudung  dan Corporate :  perusahaan.  Karena  itu  secara  harfiah,  istilah Piercing  the Coorporate  Veil berarti  menyingkap  tirai  perusahaan.  Sedang  dalam  ilmu hukum  perusahaan  merupakan  suatu  prinsip  atau  teori   yang  diartikan sebagai  suatu  proses  untuk  membebani   tanggung  jawab  ke  pundak orang lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh  perusahaan pelaku,  tanpa  melihat  kepada  fakta  bahwa   perbuatan  tersebut
sebenarnya  dilakukan  oleh  perusahaan  pelaku  tersebut. (Munir  Fuady: 2005).
Pada  umumnya  prinsip piercing  corporate  viel diartikan  sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak  orang atau perusahaan  lain  atas  tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  perusahaan pelaku, tanpa  mempertimbangkan bahwa sebenarnya perbuatan tersebut dilakukan  oleh/atas  nama  perseroan  pelaku.  Dengan  demikian, piercing corporate viel ini pada hakikatnya merupakan doktrin yang memindahkan tanggung  jawab  dari  perusahaan kepada  pemegang saham, direksi, atau komisaris,  dan  biasanya  doktrin  ini  baru  diterapkan  jika  ada  klaim  dari pihak ketiga kepada perseroan.
Bagaimana  jika  tindakan  direksi  yang  merupakan  tanggung jawabnya  baik  selaku  direksi  maupun  bertanggung  jawab  pribadi menyebabkan  suatu  perseroan  itu  bangkrut  dan  akhirnya  dipailitkan?. Prinsip Piercing  The  Corporate  Viel ini  dapat  digunakan  untuk  meminta direksi  bertanggung  jawab  secara  pribadi  apabila  terbukti  menyebabkan pailitnya perseroan.
Dalam  hal  terjadinya  kepailitan  perseroan,  maka  tidak  secara a priori direksi  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  perseroan  tersebut, namun,  sebaliknya  bahwa  direksi  mesti  bebas  dari  tanggung  jwab terhadap  kepailitan  Perseroan  Terbatas.  Tanggung  jawab  direksi  yang perusahaannya  mengalami  pailit,  pada  prinsipnya  adalah  sama  dengan tanggung jawab direksi yang perusahaan tidak mengalami pailit.
Ada  2  (dua)  tindakan ultra  vires yang  menyebabkan  tanggung Jawab  sesuai  kewenangan  dari  direksi,  yaitu  karena  terjadinya  kerugian karena  kesalahan  atau  kelalaian  anggota  direksi  (Pasal  97  ayat  (3),  (4), dan  (5)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas; Pasal 104 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas).
Berdasar ketentuan Pasal di atas dapat diketahui bahwa tanggung jawab pribadi direksi dan atau komisaris berubah menjadi tanggung jawab renteng  manakala  keanggotaan  direksi  terdiri  atas  2  (dua)  anggota  atau lebih.  Dari  ketentuan  ini  memberikan  kesimpulan  bahwa  prinsip Piercing the  Corporate  Viel dapat  diberlakukan  bagi  pemegang  saham  dan  atau
pengurus  perseroan  yang  dalam  hal  ini  adalah  direksi  dibawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

## IV.  KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1.  Kesimpulan
Tanggung  jawab  atas  kepailitan  perseroan  dalam  hal  permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan atas dasar tindakan ultra vires anggota direksi  yang  pada  awalnya  berada  pada  ranah  tanggung  jawab  pribadi anggota direksi, karena anggota direksi  melakukan tindakan di luar batas kewenangan  yang  diatur  baik  dalam  Anggaran  Dasar  maupun  dalam peraturan  perundangan-undangan  terkait.  Apabila  tanggung  jawab tersebut  ditinjau  dari  siapa  yang  menerima  manfaat  ekonomi  dari  hasil tindakan ultra  vires tersebut  adalah  perseroan,  maka  perseroan  bersama anggota  direksi seharusnya bertanggung  jawab secara tanggung renteng atas kepailitan perseroan tersebut

## 4.2.  Saran
Prinsip Piercing  the  Corporate  Viel dapat  dijadikan  dasar  untuk menarik  anggota  direksi  agar  bertanggung  jawab  secara  tanggung renteng  dengan  perseroan.  Tanggung  jawab  secara  tanggung  renteng antara perseroan dan anggota direksi merupakan model yang ideal dalam menanggulangi kepailitan  perseroan  yang  disebabkan oleh tindakan ultra vires anggota direksi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku-buku
Asyhadie, Zaeny, 2005, Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  2006, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum , Jakarta, Sinar Grafika.
Fajar,  Mukti  dan  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif Dan Empiris, Jakarta, Pustaka Pelajar.
Fuady,  Munir,  2003, Perseroan  Terbatas  Pradigma  Baru, Bandung,  PT  Citra Aditya Bakti.
-----------------,2002,  Hukum Bisnis  dalam  teori  dan  praktek :  buku  ketiga, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
----------------  ,2002, Doktrin-Doktrin  Modern  Dalam  Corporate  law ,  Bandung,  PT Citra Aditya Bakti.
-----------------,2005,Perlindungan Pemegang  Saham  Minoritas ,  Bandung,  CV Utomo.
Hadi,  M  Subhan,  2000, Hukum  Kepailitan,  Prinsip,  Norma  dan  Praktik  di Peradilan , Jakarta,Prenada Media Group edisi pertama.
Lexy,  J.  Moleong,  2005 Metode  Penelitian  Kualitatif ,  Edisi  Revisi,  Bandung, Remaja Rosdakarya.
Mahmud Marzuki, Peter, 2007, Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana.
M.  Hasan,  Iqbal,  2002, Pokok-Pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  dan Aplikasinya , Jakarta,Ghalia  Indonesia.
Muhammad,  Abdulkadir,  1991, Pengantar  Hukum  Perusahaan  Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.
Muljadi,  Kartini  &  Gunawan  Widjaja,  2004, Pedoman  Menangani  Perkara Kepailitan , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Ridho,  Ali , 1986 ,  Badan  Hukum  dan  Kedudukan  Hukum  Perseroan  dan Perkumpulan Koperasi , Bandung,Yayasan Wakaf Alumni Bandung.
Riduan, 2004, Metode dan Teknik Menyusun Tesis , Bandung, Citra Aditya Bakti.
Situmorang,Victor,  dan  Soekarso,1994, Pengantar  Hukum  Kepailitan  di Indonesia , Jakarta, Rineka   Cipta.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,  1990, Penelitian  Hukum  Normatif , Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta, UI-Press.
Sunaryati, Hartono,1994, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20 , Bandung, Alumni.
Widjaja, Gunawan, 2008, Resiko Hukum Sebagai Direksi ,Komisaris dan Pemilik Perseroan Terbatas , Jakarta, Forum Sahabat.
Yani,  Ahmad  dan  Gunawan  Widjaja,  2000, Perseroan  Terbatas, Jakarta,  Raja Grafindo Persada.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan dan PKPU.