## TRANSAKSI JUAL BELI PISANG DENGAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH DI DESA SANA TENGAH
Moh. Kholilur Rahman 1 , Sukron 2 , Fadoilul Umam 3
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 123
Email : Moh.holilurrahman99@gmail.com 1 , ahmadsukron12ratg@gmail.com 2 , fadloilulumam99@gmail.com 3

## Abstrak:
Praktik jual beli pisang yang terjadi di Desa Sana Tengah masih jauh untuk bisa dikatakan  sesuai  dengan  sistematika  akad wakalah  bil  ujrah .  Pasalnya,  secara implementasi  di  lapangan  masih  mempunyai  banyak  keluhan  dari  masyarakat, karena  dinilai  merugikan.  Oleh  karenanya,  peneliti  mempunyai  keinginan  untuk meneliti agar dapat memberikan sebuah landasan secara metodologis berdasarkan kepastian  hukum  fikih  muamalah.  Adapun  dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan metode wawancara dengan jenis penelitian Field research di dalam menjawab dua rumusan masalah dari objek penelitian; pertama, untuk mengetahui transaksi  jual  beli  pisang  yang  terjadi  di  Desa  Sana  Tengah  Kecamatan  Pasean Kabupaten  Pamekasan.  Kedua,  seperti  apa  sebenarnya  implementasi  akad wakalah bil  ujrah pada  transaksi  penjualan  pisang  tersebut.  Dari  kedua  pokok permasalahan  tersebut.  Pertama,  pihak  yang  diwakili  hanya  dapat  memberikan barang  jualan  kepada  yang  mewakili  tanpa  menentukan  harga  yang  hendak dijualkan.  Kedua,  pihak  yang  mewakili  tidak  sesuai  dengan  akad wakalah  bil ujrah yang semestinya harus dilakukan. Bentuk ketidaksesuaiannya, yakni ketika pihak  yang  mewakili  tidak  mengikuti  hak  dan  kewajiban  yang  diwakilkannya, sebagaimana akad diawal yang telah disepakati.
Kata Kunci: Akad Wakalah, Jual Beli Pisang, Pamekasan.

## Abstract
The practice of buying and selling bananas that occurs in Sana Tengah Village is still far from being able to be said to be in accordance with the systematics of the wakalah  bil  ujrah  contract.  The  reason  is,  implementation  in  the  field  still  has many complaints from the public, because it is considered detrimental. Therefore, researchers  have  the  desire  to  conduct  research  in  order  to  provide  a methodological  basis  based  on  the  legal  certainty  of  muamalah  fiqh.  In  this research,  the  researcher  used  an  interview  method  with  a  field  research  type  of research to answer two problem formulations of the research object; First, to find out  the  banana  buying  and  selling  transactions  that  occur  in  Sana  Tengah Village,  Pasean  District,  Pamekasan  Regency.  Second,  what  is  the  actual implementation  of  the  wakalah  agreement  in  banana  sales  transactions?  From these two main issues, first, the party being represented can only give goods for sale to the representative without determining the price at which they will be sold. Second,  the  representing  party  does  not  comply  with  the  wakalah  bil  ujrah
contract  which  should  be  carried  out.  The  form  of  non-compliance  is  when  the representing party does not follow the rights and obligations of the person being represented, as agreed in the initial contract.
Keywords: Banana Sales, Pamekasan, Wakalah Contract.

## A. Pendahuluan
Manusia adalah makhluk sosial yang sampai kapanpun tidak pernah lepas dari  praktik  saling  ketergantungan  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Salah satu  bentuk  perilaku  sosial  manusia  yakni  saat melakukan  sebuah  transakasi jual  beli,  hal  itu  dilakukan  sebagai  bentuk  kebutuhan  hidupnya  dan  hal  itu juga  memerlukan  dua  pihak.  Jual  beli  disini  dapat  dipahami  sebagai  suatu proses tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara penjual  dan  pembeli.  Adapun  secara  terminologi,  jual  beli  merupakan  suatu perjanjian  di  dalam  tukar  menukar  barang  benda  atau  barang  dengan  uang yang  mempunyai  nilai  secara  sukarela  diantara  kedua  belah  pihak,  yakni dengan  adanya  satu  penerima  benda-benda  dan    pihak  lainnya  menerima sesuai kesepakatan yang telah disepakati dan ditetapkan berdasarkan syariat. 1 Sedangkan  menurut  ulama Malikiyah ,  mendefinisikan  jual  beli  secara umum  ialah  akad Mu’awwadhah (timbal  balik)  selain  mamfaat  dan  bukan juga  untuk kesenangan. Akan tetapi, jual beli dalam arti khusus merupakan akad Mu’awwadhah , kecuali untuk mendapatkan mamfaaat dan bukan untuk memperoleh  kesenangan.  Jadi  dapat  dipahami  bahwa  jual  beli  merupakan perilaku  transaksi  tukar-menukar  barang,  antara  satu  dengan  lainnya  yang diperbuat  secara  sukarela  melalui akad  (Ijab  dan  Qabul)  berupa  ucapan  atau mekanisme yang berbeda, tanpa menghilangkan esensi dari akad tersebut, dan tentunya sesuai dengan ketentuan-kentuan syariat. 2
Disamping itu, transaksi jual beli tidak selalu berangkat dari seorang diri sebagai subjek dalam melakukan akad  penjual atau pembeli. Buktinya masih ada  sebagian  dalam  transaksi  jual  beli  masih  menggunakan  akad wakalah , yakni  dengan  cara  diwakilkan  (melimphakan  kuasanya  tehadap  seseorang) dalam  melakukan  transaksi,  perwakilan  tersebut  bisa  berupa  kelembagaan atau  perorangan.  Namun  akad  semacam  ini  bisa  tejadi  karena  disebabkan seorang  yang  diwakili  dikarenakan  tidak mampu  dalam  melaksanakan  akad, seperti  tidak  bisa  memutuskan  sebuah    negosiasi  dengan  pihak  pembeli ataupun  penjual.  Jadi, wakalah disini  dapat  dipahami  adalah  seseroang pemberi  wewenang  atau  kuasa  tehadap  orang  yang  dianggap  mampu  dapat melaksanakan  perintah,  serta  mampu  melaksanakannya  berdasarkan  aturan syariat,  selama  si  penerima  kuasa  masih  dalan  batas  yang  ditentukan. 3
1 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 68-69.
2 Abd  Misnu, Fiqh  Muamalah  Al-Maaliyah:  Hukum  Ekonomi  Dan  Bisnis  Syariah (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 106.
3 Abdul Hakim et al., “Mewakilkan Perwakilan Dalam Jual Beli Tanah (Studi Kasus Desa Semangko  Kecamatan  Marang  Kayu),” Ats-Tsarwah 1,  no.  2  (2021),  hlm.  56, https://doi.org/https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/131.
Menurut  pandangan  fuqaha  syafi’yah wakalah mempunyai  arti    ungkapan atau penyerehan kuasa ( al-Muwakkil ) tehaap oran lain ( al-wakil ) untuk dapat melaksanakan  suatu  pekejaan  yang  bisa  untuk  digantikan  ( an-Naqbalu Anniyabah ),  serta  juga  dapat  dilakukan  oleh  pemeberi  kuasa,  berdasarkan ketenetuan yang dikukan oleh pemberi kuasa selama hidup. 4
Namun  berdasarkan  realitas  di  lapangan  yang  terjadi  di  Desa  Sana Tangah, Kecematan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Madura, praktik jual beli dengan  penggunaan  akad wakalah  waklah  bil  ujrah cukup  sering  dipakai.
Salah satunya dalam transaksi jual beli pisang dengan cara mewakilkan  atau memberikan  kuasa  terhadap  orang  (yang  mewakili)  pada  penjualan  barang, berupa  pisang  untuk  dapat  dijualkan  di  pasar  dan  kemudian  wakil  akan menerima ujrah ( fee ).  Akad  semacam  ini    masuk  dalam  ketagori  akad wakalah  bil  ujrah, sebenarnya  pemberi  kuasa  harus  mempunyai  keabsahan dalam  melakukan  pekerjaanya.  Tapi  dikarenakan  ia  tidak  mampu  untuk mengerjakannya  sendiri,  maka  diwakilkan  terhadap  orang  yang  dinilai mempunyai  kemampuan,  serta  juga  memenuhi  akan  ketentuan  syariat. Artinya, selama transaksi dilakukan, maka tidak boleh seorang pemberi kuasa atau wewenang dalam keadaan ganguan jiwa (gila), atau mungkin masih anak kecil.
Adapun  secara  analisis  sederhana  dan  sepintas  memang  transaksi  jual beli  yang  terjadi  di  Desa  Sana  Tengah  ini  sudah  dapat  dikatakan  memenuhi unsur-unsur  yang  ada  pada  akad wakalah .  Akan  tetapi  realitas  dilapangan, berdasarkan  hasil  pengamatan  secara  empiris  justru  kontradiktif  dengan ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  dalam  fiqh  muamalah.  Ketidaksesuaian tersebut  dapat  dilihat  dengan  adanya  keluhan  dari  pemberi  kuasa  dalam melakukan  transaksi  jual  beli  pisang,  hal  itu  memperkuat  fakta  di  lapangan. Misal,  si  pemberi  kuasa  saat  meminta  untuk  mewakilkan  penjualan  pisang, seringkali  pihak  yang  mewakili  keluar  dai  koridor-koridor  yang  sudah disepakati  di  awal,  salah  satunya  dengan  tidak  memperjelas  barang  yang dijualnya, terjual berapa. Padahal akad di awal pemberi kuasa meminta hanya untuk satu buah pisang saja, akan tetapi penerima kuasa acapkali menganggap kuasa  yang  diterimanya  berlaku  seterusnya,  salah  satunya  ia  mengambil pisang  di  kebun  tanpa  sepengetahuan  yang  punya,  lalu  kemudian  hanya mengatakan  pisang  yang  dimilikinya  (pemberi  kuasa)  sudah  terjual sedemekian,  yakni  hanya  dengan  memberikan  dengan  sejumlah  sembako (gula,  garam  dan  kopi)  tanpa  tahu  angka  nominalya.  Jadi  disini,  peniliti mempunyai  keinginan  untuk  melakukan  kajian  secara  metodologis  dengan menggunakan akad wakalah bil ujrah yang dipiki dapat memecahkan sebuah pesoalan tersebut.
Lebih  spesifik  penelitian  ini  mengacu  pada  dua  persoalan,  yang kemudian  diangakat  dalam  rumusan  masalah; pertama ,  bagaimana  transaksi jual beli pisang di Desa Sana Tengah? Kedua bagaimana implementasi akad
4 Abd  Misnu, Fiqh  Muamalah  Al-Maaliyah:  Hukum  Ekonomi  Dan  Bisnis  Syariah ,  hlm. 234-245.
wakalah  bil  ujrah dalam  transaksi  jual  beli  di  Desa  Sana  Tengah?.  Selain untuk  mengetahui  jawaban  dua  rumusan  tersebut,  peneliti  juga  mempunyai alasan  lain,  seperti  ingin  memberikan  pemahaman  sudut  pandang  agama dalam  bidang  muamalah,  dengan  berlandaskan  kajian  yang  bersifat metodolgis  ilmiah,  agar  kemudian  masyarakat  khususnya  di  Desa  Sana Tengah,  Kecamatan  Pasean,  Kabupaten  Pamekasan  lebih  berhati-hati  dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam di dalam melakukan transaksi  jual  beli,  dengan  begitu  tidak  ada  lagi  transaksi  yang  menyalahi aturan syariat Islam.
B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  berbasis  penelitian  lapangan  ( field  research ), yang kemudian pada bagian ini melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan hasil secara empirik, bisa berupa orang  ataupun lembaga tertentu  yang  dapat  diminta  jawaban  dalam  memenuhi  fakta  penelitian.
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  pendekatan diksriptif-kualitatif  dengan  menjabarkan  atau  mendiskripsikan  hasil  dari penlitian, baik beupan tindakan dan ucapan yang telah peniliti dapati selama proses penelitian. 5
Karena  penelitian  ini  menggunakan field  research dengan  melakukan pendekatan  kualitatif,  maka  peneliti  mengambil  sumber  data  yang  memang benar-benar  fakta  yang  sudah  terjadi  di  lapangan.  Adapun  untuk pengumpulan  data  yang  digunakan  dari  penelitian  ini  terdiri  dari  observasi, wawancara dan pengumpulan data berupa bentuk dokumen, buku dan jurnal yang dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan  dalam penelitian ini.
Selain  itu,  penelitian  secara  praktis  dalam  pengumpulan  data  terbagi menjadi  dua  bagiaan,  yakni  primer  dan  sekunder.  Data  premir  disini merupakan hasil dai observasi dan wawacara tehadap objek peneleitian, yang dalam hal ini di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Sedangkan  data  sekunder  merupakan  data  tambahan  yang  dapat  diperoleh dari  sumber  tertulis  (jurnal,  buku  atau  dokumen  lainnya)  yang  bisa dipertanggung jawabkan.
Selanjutnya,  setelah  data  terkumpul  peneliti  melakukan  analisis  data. Analasis data merupakan bagian dari proses untuk mencari, memperoleh, dan menyusun  secara  sistematis  setelah  nanti  didapatkan  di  lapangan. 6 Namun untuk  lebih  jelasnya  bagaimana  proses  dari  analisis  data  tesebut,  penulis memberikan rician sebagai berikut:
Pertama, reduksi  data  ialah  langkah  yang  dilakukan  untuk  membuat berupa  singkatan,  musatkan  data,  dan  membuat  batas-batas  dari permasalahan.  Reduksi  data  merupakan  bagian  dari  analisis  yang  dilakukan untuk  mempertegas,  memperpendek,  dan  menjadikannya  lebih  fokus, sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.
5 Lexi  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  (Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2014), hlm. 4.
6 Moh  Nazir, Metodologi  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Proposal ,  (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2011), hlm. 2.
Kedua, penyajian  data,  yakni  sebuah  rangkaian  yang  sistematis  dan terorganisir dari sebuah imformasi, yang nantinya dapat menghasilkan sebuah kesimpulan dari riset tersebut. Dengan memerhartikan penyajian data, peneliti dapat memahami dari kejadian dalam bentuk utuh.
Ketiga, penarikan  kesimpulan,  pada  bagian  ini  merupakan  bagian  dari suatu hal yang sudah utuh dari objek yang diteliti. Sehingga dalam penarikan kesimpulan ini berdasarkan adanya penggabungan suatu informasi yang telah disusun dalam bentuk kesamaaan data yang telah disajikan melalui informasi tersebut. 7

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Konsep Dasar Akad Wakalah Bil Ujrah
Sebelum  masuk  terhadap  poin  pembahasan,  penulis  akan  lebih dulu  sedikit  memberikan  penjelesan  atau  gambaran  secara  umum  dari pengertian jual-beli. secara etimologi jual beli berasal dari bahasa al-bay’u yang  memiliki  arti  jual-beli  atau  pedagangan  terhadap  satu  objek  barang. Adapun  secara  terminologis,  Al-Imam  An-Nawawi  menjelaskan    bahwa jual-beli  merupakan  suatu  transaksi  tukar  menukar  harta  dengan  harta secara kepemilikian. 8
Seiring  dengan  perkembangan  fiqih  muamalah,  maka  jual  beli seringkali mamakai dengan cara perwakilan (pemebrian kuasa) atau lebih dikenal  sebagai wakalah .  Disini wakalah dapat  dipahami  sebagai  bentuk penyerahan kuasa dri siri sendiri terhadap penerima kuasa (mewakili), agar kemudian  orang  lain  dapat  menggantikan  pekerjaannya. 9 Disamping  itu, wakalah banyak memiliki definisi, secara bahasa wakalah , diantaranya Al- Hifzhu yang  artinya  perlindungan  dan Al-Tafwidh (penyerahan)  atau dikenal dengan pemberian kuasa. 10 Dalam hal ini ialah pihak penjual yang memberikan  kuasa  terhadap  orang  yang  mewakilinya  dalam  melakukan transaksi dengan pembeli.
Para  ulama  empat  madzab  mendefinisikan wakalah ada  sedikit perbedaan  secara  umum,  akan  tetapi  secara  subtansi  memiliki  kesamaan. Malikiyah  dan  Syafi’iyah  mendefinisikan wakalah sebagai  penggantian oleh  seseorang  terhadap  orang  lain  dalam  hak  yang  dimilikinya  sebagai sebuah  tindakan  hukum,  agar  kemudian  orang  lain  yang  mewakilinya dapat  mengerjakannya.  Sedangkan  Hanabilah  dan  Hanafiyah  juga memiliki  kesamaan  definisi,  dimana  keduanya  mendefinikan wakalah ialah penempatan atau penggantian seseorang terhadap dirinya untuk dapat melakukan suatu tasharruf terhadap orang lain yang dapat menggantikannya. 11
7 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 247- 252.
8 Ahmad Sarawat, Fiqh Jual-Beli (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 7.
9 Muahammad Abu Bakar, Fiqih Islam (Surabaya: Karya Abditama, 1995), hlm. 163.
10 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hlm. 231.
11 Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 289.
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 157-170
Adapun wakalah bil ujrah merupakan akad yang dilatarbelakangi dengan adanya kajian-kajian fiqih muamalah kontemporer yang kerap bisa ditemui  di  lembaga  kuangan  syariah. 12 Secara  definitif,  Majlis  Ulama Indonesia  (MUI)  mendefinisikan wakalah merupakan  suatu  adanya pemberian  akad  kepada muwakkil (pemberi  kuasa)  terhadap wakil (penerima  kuasa)  untuk  melakukan  perbuatan  tertentu  yang  bisa diwakilkan.  Sedangkan wakalah  bil  ujrah sendiri  didefinisikan  adanya suatu  akad wakalah yang  disertai  dengan  adanya ujrah (upah). 13 Dari definisi ulama tersebut bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa penegertian wakalah merupakan  sebuah  proses  pemberian  suatu  kekuasaan  dirinya terhadap  orang  lain,  yang  kemudian  orang  yang  diberikan  kewenangan dalam  mewakili  memiliki  tanggung  jawab  apa  yang  seharusnya diwakilinya.  Disamping  itu, ujrah dapat  dipahami  secara  pelaksanaannya dalam wakalah merupakan bentuk dari sebuah imbalan ataupun upah yang diberikan  terhadap  orang  yang  mewakili  oleh  orang  yang  minta diwakilkan. 14
Adapun rukun dan syarat dalam akad wakalah sebagai berikut: 15
a. Orang yang pemberi kuasa (mewakilkan) syaratnya yang harus dipenuhi  ialah  harus  mengetahui  hal  yang  diwakilkan  masuk ketagori baik dan buruk (mumayyis), sehingga yang dikerjakan harus pada orientasi pada kebaikan.
b. Wakil (orang yang wakili) harus juga sudah dapat membedakan antara yang haqq (baik) dan batil (buruk).
c. Ada sesuatu yang diwakilkan.
d. Sighat atau perkataan mewakilkan.
Sementara  itu,  berdasarkan  ketentuan  fatwa  Dewan  Syariah
Nasioanal  Malis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  tentang akad  wakalah  bil ujrah terkait sighat akadnya sebagai berikut: 16
a. Akad wakalah  bil  ujrah dalam  sebuah  kesepakatan  harus dilakukan  secara  jelas  dan  tegas,  dan  dapat  dimengerti  oleh keduanya, wakail ataupun muwakkil.
12 Nur Musayadah dan Asiah Wati, “Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Pembayaran Rekening Listrik,” Jurnal Al-Hakim 4, no. 2 (2022), hlm. 154,
https://doi.org/https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/5214/2107.
13 Fatwa  DSN  MUI  No.  113/DSN-MUI/IX/2017  Tentang  Wakalah  Bil  Ujrah, https://drive.google.com/file/d/1RcQnT2xlxxeLkSdmVSk1M1RHyVB39ciP/view,  Diakses  pada Tanggal 27 September 2023.
14 Fatwa  DSN  MUI  No.52/DSN-MUI/III/2006, Tentang  Akad  Wakalah  Bil  Ujrah  Pada Asuransi  Syariah  Dan  Reasuransi  Syariah, https://doi.org/https://drive.google.com/file/d/0BxTl- lNihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view?resourcekey=0-l48SDBpnVmSZo10Z2Pnn9w  Diakses  pada tanggal 27 September 2023.
15 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , hlm. 235.
16 Fatwa  DSN  MUI  No.  113/DSN-MUI/IX/2017  Tentang  Wakalah  Bil  Ujrah, https://drive.google.com/file/d/1RcQnT2xlxxeLkSdmVSk1M1RHyVB39ciP/view,  Diakses  pada Tanggal 27 September 2023.
b. Secara  praktiknya akad  dapat  dilalukan  dengan  berupa  ucapan lisan,  tertulis,  isyarat  dan  juga  dapat  dilakukan  dengan  alat bantu  tekhnologi  (elektronik)  yang  sesuai  syariah,  serta perundang-undangan yang berlaku. Adapun  ketentuan  wakil  dan  muwakkil  juga  diatur  dalam  fatwa DSN-MUI, sebagai berikut; a. Secara  praktiknya  wakil  dam  muwakkil  boleh  dilakukan  oleh orang atau kelembagaan, baik badan hukun taupun tidak.
b. Harus  cakap  hukum,  sebagaiaman  diatur  dalam  syraiah  dan perundang-undangan. c. Muwakkil berkewajiban  untuk  memiliki  kewenangan  dalam memberikan  kuasa  terhadap  pihak  lain,  bisa  berupa  kewengan ashliyyah maupun niyabiyyah .
d. Muwakkil mempunyai  kemampuan  dan  kewajiban  dalam memberi ujrah . e. Wakil bisa  mempertanggungjawabkan,  serta  mewujudkan sesuatu yang telah menjadi kuasa dalam perbuatan hukum yang telah diwakilinya.
Secara  dasar  normatif  dijelaskan  pula  dalam  Al-Qur’an surat  QS. Yusuf (12): 55. ٌ مْيِلَع ٌ ظْيِفَح ٌْيِ نِا ٌِنِٕىۤا َزَخ ِۚ ِض ْرَ ْلْا ىٰلَع ٌْيِنْلَعْجا ٌَلاَق Artinya:  Jadikanlah  aku  bendaharawan  Negara ( Mesir ) . Sesungguhnya  aku  adalah  orang  yang  pandai  menjaga  lagi berpengalaman . 17
Adapun  dalam  dalil  dalam  hadist  Nabi,  sebgaimana  dikutuip  oleh Mujahid  dalam  penelitiannya,  yang  diriwayatkan  oleh  abu  Daud  r.a  dari Jabir  r.a  ia  berkata:  aku  keluar  pergi  ke    khaibar,  lalu    aku  datang  ke Rosulullah SAW dan beliau bersabda, “bila engkau datang pada wakilku di khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq” (HR. Abu Daud). 18

## 2. Transaksi Jual Beli Pisang di Desa Sana Tengah
Transaksi  jual  beli  dalam  sebuah  perdagangan  tidak  selalu  dapat dilakukan secara pribadi oleh orang yang hendak melakukan sebuah akad. Hal  semacam  itu  peneliti  menemukan  studi  kasusnya  di  Dusun  Taretah Desa  Sana  Tengah,  yang  mana  seorang  pemilik  sebuah  barang  (pisang) yang hendak dijual kerapkali memakai perwakilan untuk kemudian barang tersebut  dijualkan  di  pasar.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh penulis, adanya perwakilan dalam jual beli, spesifiknya jual beli pisang di Desa  Sana  Tengah  dilatarbelakangi  karena  adanya  kepercayaan masyarakat  terhadap  salah  satu  orang  yang  menurutnya  dinilai  lebih
17 Al-Qura’an Kemenag Surat Yusuf Ayat 55, Sumber: Https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/per-Ayat/Surah/12?From=55&to=111, Diakses Apad Tanggal 20 September 2023.
18 Mujahid  Mujahid,  “Analisis  Penerapan  Akad  Wakalah  Bil  Ujrah  Pada  Layanan  Go- Food,” At-Taradhi:  Jurnal  Studi  Ekonomi 10,  no.  1  (2019),  hlm.  93,  https://doi.org/10.18592/at- taradhi.v10i1.2803.
memahami  pangsa  pasar  dan  harga  yang  berlaku. 19 Makanya  kemudian banyak masyarakat meminta untuk dijualkan barang (pisang) tersebut.
Proses awal dalam memberikan hak kuasanya (mewakilkan) dalam penjualan  pisangnya,  biasanya  pemilik  memberikan  kesempatan  untuk melihat kondisi barang terlebih dahulu di kebun, lalu kemudian si pemilik memberikan  pisang  tersebut  kepada  pihak  yang  diminta  mewakilinya untuk  menjualkan  di  pasar,  dan  kemudian  pemilik  nantinya  hanya  akan menunggu hasil dari penjualan barang tersebut. 20
Selanjutnya,  si  pemilik  barang  sebelum  melakukan  kesepakatan sebagaimana  yang  menjadi  aturan  syarat  utama  dalam  fikih  muamalah keduanya  melakukan  sebuah  kesepakatan  berupa  akad  ( ijab dan qabul ). Karena  akad  menjadi  penting  dalam  sebuah  transaksi  ini,  sebab  akan berpengaruh terhadap wakil (penerima kuasa) untuk melakukan penjualan barang  yang  telah  disepakatinya.  Setelah  selesai  terjadinya  akad,  maka selanjutnya penerima kuasa akan menjualkan pisang yang telah muwakkil (pemberi  kuasa)  berikan  kepadanya. 21 Akan  tetapi  disamping  itu,  salah satu  pemilik  pisang  mengaku  bahwa  seringkali  terjadi  ketidaksesusaian dengan kesepakatan sebelumnya, salah satunya soal harga barang , dimana saat  memberiakn  (wakil)  hasil  uang  dari  penjulan  tidak  pernah  memberi dalam  bentuk  uang  tunai  ,  serta  juga  tidak  memberi  tahu  barang  yang dimiliki (pemberi kuasa) laku penjualanya berapa di pasar, hanya saja saat barang  sudah  terjual  diberikanlah    sembako,  seperti  minyak  goreng, garam,  ikan,  dll.  Hal  yang  serupa  juga  dirasakan  oleh  Jumali 22 dan Junaidi 23 selaku pemilik kebun pisang.
Pada  sisi  lain,  wakil  (penerima  kuasa)  menilai  dalam  transaksi yang  dia  lakukan  sudah  jelas.  Karena  Ia  berangggapan  dari  penjualan pisang  tersebut  sudah  melakukan  kewajibannya  dengan  menjualkan  yang orang  lain  dipercayai  untuk  dijual  olehnya,  dan  juga  telah  memberikan
19 Hasil  Wawancara  Penulis  dengan  Sumarti  dan  Hayati,  Warga  Setempat  Yang  Pernah Melakukan  Hak  Kuasanya  Dalam  Mejual  Barangnya  Terhadap  Orang  Tersebut.  Wawancara Langsung Dilakukan Pada Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 09:30 WIB.
20 “Khariyah, Pemilik  Pisang  Yang Diwawancarai  Secara Langsung Pada 25 Januari  2023 Pukul 13:30 WIB.”
21 “Rohman,  Pemilik  Pisang  Yang  Diwawancarai  Secara  Langsung  Pada  26  Januari  2023 Pukul 15:00 WIB.”
22 Jumali,  “Saya  pernah  juga  meminta  ke  pihak  wakil  untuk  menjualkan  pisang  di  kebun saya.  Karena  saya  belum  tahu  harga  pasaran  pisang,  makanya  saya  meminta  perwakilan  kepada seseorang yang kebetulan orang tersebut di rumah hanya dia (wakil) yang kerap mejualkan pisang sekitar.  Tapi  yang  disayangkan  saat  penerimaan  uang  dari  hasil  penjualan,  karena  pemberiannya tidak  berupa  uang,  tapi  berupa  sembako  dan  mkanan.  Sangat  jauh  dari  kesepakatan  dari  awal”. Wawancara secara langsung pada tanggal 28 Januari 2023, pukul 14:30 WIB”.
23 Junaidi,  “Saya  selama  meminta  untuk  menjualkan  pisang  di  kebun  juga  tidak  pernah menerima berupa uang, justru berupa sembako. Padahal ksesepakatan diawal saya meminta untuk tahu  hasil  (harga)  dari  penjualannya.  Tidak  hanya  itu,  kadang  wakil (penrima  kuasa)  mengambil sendiri  pisang  di  kebun  tanpa  memberi  tahu  dulu  bahwa  akan  dijualkan,  tahu-tahu  sudah  saya diberitahu  pisang  saya  sudah  laku,  alasannya  karena  sudah  sering  diminta  menjualkan  pisang saya”. Wawancara secara langsung pada tanggal 30 Januari 2023, pukul 15:00 WIB".
hasil penjual berupa sembako. 24 Hal itu yang kemudian menjadi salah satu problem  dalam  sebuah  akad  ini,  karena  ada  suatu  hal  yang  secara ketentuan fiqh muamalah adanya ketidaksesuian.
Meski  demikian,  pada  dasarnya  dalam  setiap  transaksi  yang  perlu diperhatikan memang adalah akad dari sebuah kesepakatan, tak terkecuali juga  dalam  akad wakalah  bil  ujrah. Akan  tetapi  apabila  dalam  sebuah akad  tidak  memiliki  kejelasan,  apalagi  keluar  dari  kesepakatan  diawal sebagaimana  dalam  transaksi  jual  beli  dengan  akad wakalah  bil  ujrah pisang yang terjadi di Desa san Tengah. Adapun mengenai barang berupa sembako  yang  diberikan  wakil  terhadap  muwakkil  juga    dinilai  tidak memiliki nilai yang pantas terhadap pisang yang telah dijual. Akan tetapi bila memiliki kelayakaan sesuai barang (pisang), mungkin sudah dianggap tidak bermasalah, karena secara nilai dengan uang sama. 25
Berdasarkan  uraian  diatas,  tentang  praktik  jual  beli  dengan menggunakan  akad wakalah  bil  ujrah di  Desa  Sana  Tengah,  setidaknya memiliki beberapa pembahasan penting yang akan menjadi bagian analisis dari  peneltian  ini,  berikut  diantaranya: pertama ,  muwakkil  memberikan kepercayaan  terhadap  wakil  untuk  melakukan  transaksi  dalam  jual  beli pisang, karena dianggap wakil lebih paham soal pasar. Kedua, objek akad pada transaksi ini adalah berupa pisang yang dimiliki oleh muwakkil, yang kemudian  barang  tersebut  diberikan  secara  langsung,  atau  terkdang ditebang  sendiri  di  kebun  oleh  penerima  kuasa. Ketiga, pemilik  merasa dirugikan  terhadap  hasil  dari  penjualan  pisang,  karena  wakil  tidak memberikan  kejelasan  terkait  hasil  dari  penjualan  pisangnya,  hanya  saja memberikan  berupa  sembako. Kelima ,  muwakkil  merasa  keberatan  bila wakil  (penerima  kuasa)  melakukan  pengambilan  pisang  di  kebun  pemilik tanpa  adanya  kesepatan  kembali,  dengan  alasan  adanya  kebiasan  ia mewakili. Keenam, transaksi dalam jual beli pisang dengan akad wakalah bil  ujrah di  Desa  Sana  Tengah  masih  belum  memenuhi  unsur  ketentuan dalam fiqih muamalah, seperti syarat dan rukun dalam wakalah.
3. Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada Transaksi Jual Bali Pisang Pada  bagian  ini  penulis  akan  menganilisis  hasil  dari  penilitian lapangan,  sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  untuk  kemudian  dapat memahami  secara  metodologis  bagaimana  sebenarnya  implementasi  akad wakalah  bil  ujrah dalam  transaksi  jual  beli  di  Desa  Sana  Tengah. Transaksi  jual  beli  ini  merupakan  praktik  dengan  cara  memberikan perwakilan  berupa  kuasa  untuk  menjualkan  barang,  dalam  hal  ini  pisang untuk  dijualkan  oleh  pihak  yang  telah  diminta  oleh muwakkil dengan menunjuk wakil.
24 “Homsatun,  Wawancara  Secara  Langsung  Pada  Tanggal  5  Februari  2023,  Pukul  9:00 WIB.”
25 Misnayu,  "Wawancara  Secara  Langsung  Pada  Tanggal  6  Februari  2023,  Pukul  15:00 WIB.”
Secara praktik di lapangan jual beli dengan akad wakalah bil ujrah di Desa  Sana  Tengah  yang  ditemukan  oleh  peniliti  ada  ketidaksesuaian antara  praktik  dan  teori  akad wakalah  bil  ujrah berdasarkan  perspektif hukum  Islam.  Oleh  karenanya  perlu  ditelaah  kembali  keberdaan  prantik jual  beli  pisang  di  Desa  Sana  Tengah.  sedangkan  sebuah  transaksi  dapat dikatakan  sah  apabila  dalam  akadnya  sudah  memenuhi  syarat  dan  rukun yang sudah penulis uraikan sebelumnya. Hal demikian semakin diperkuat dengan  ketentuan  Kompilasi  Hukum  ekonomi  Syariah  (KHES)    BAB XVII  tentang  wakalah,  pasal  452    harus  memenuhi  rukun  dan  syarat sebagai berikut:
1. Rukun ; wakil, muwakkil dan akad
2. Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan Kabul
3. Penerimaan  diri  sebagai  penerima  kuasa  bisa  dilakukan  dengan lisan, tertulis, isyarat, dan atu perbuatan.
4. Akad  pemebrian  kuasa  batal  apabila  pihak  penerima  kuasa  untuk menjadi penerima kuasa. Serta juga perlu dipahami dalam pasal selanjutnya, yakni pasal 453 dengan bunyi; “izin  dan  persetujuan  sama  dengan  pemberian  untuk bertindak sebagai penerima kuasa”. 26
Disamping  itu,  terkait  ketentuan wakil dan muwakkil juga  diatur dalam fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad wakalah bil ujrah , sebagai berikut;
a. Secara  praktiknya  wakil  dam  muwakkil  boleh  dilakukan  oleh orang atau kelembagaan, baik badan hukun taupun tidak.
b. Harus  cakap  hukum,  sebagaimana  diatur  dalam  syariah  dan perundang-undangan. c. Muwakkil berkewajiban  untuk  memiliki  kewenangan  dalam memberikan  kuasa  terhadap  pihak  lain,  bisa  berupa kewenangan ashliyyah maupun niyabiyyah .
d. Muwakkil mempunyai  kemampuan  dan  kewajiban  dalam memberi ujrah . e. Wakil bisa  mempertanggungjawabkan,  serta  mewujudkan sesuatu yang telah menjadi kuasa dalam perbuatan hukum yang telah diwakilinya.
Dari  uraian  diatas,  penulis  dapat  memberikan  kesimpulan,  bahwa
dalam  akad wakalah  bil  ujrah di  Desa  Sana  Tengah,  jika  dilihat  dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah, ternyata ada pada bagian tertentu dalam  praktiknya  tidak  sesuai  dan  tidak  dipenuhi  oleh  wakil  (penerima kuasa),  yakni  tidak  bertindak  berdasarkan  kesepakatan  diawal,  seperti memberikan hasil dari penjualan berupa sembako saja, padahal seharusnya diberikan berupa uang tunai. Ditambah wakil dalam praktiknya melakukan pengambilan  pisang  tanpa  sepengatahuan  pemilik,  padahal  pada  bagian
26 Dikeluarkan  Oleh  Mahkamah  Agung  Republic  Indonesia  Direktoral  Jenderal  Badan Peradilan Agama Tahun 2011.
rukun dan syarat sudah diatur dalam KHES, pasal 452 bahwa sahnya akad wakalah harus ada pemberian kuasa berupa ijab dan Kabul. Maka dengan begitu akad dalam jual beli pisang dengan akad wakalah bil ujrah di Desa Sana Tengah tidak sah karena tidak dipenuhinya sebuah akad. Sementara  itu,  dalam  sudut  pandang  fatwa  DSN-MUI  yang  tidak terpenuhi  terkait  ketentuan wakil dan muwakkil, pihak muwakkil tidak mampu  memberikan ujrah (upah)  dengan  alasan  merasa  dirugikan  oleh wakil ,  karena  dalam  praktiknya  pihak  penerima  kuasa  kerap  melakukan pengambilan  pisang  secara  sepihak  tanpa  sepengetahuan  pemiliknya. Meski wakil juga  meberikan  hasil  penjualannya,  berupa  sembako. Sedangkan  pihak wakil tidak  dapat  mempertanggungjawabkan  apa  yang sudah menjadi kewajibannya, ialah tidak memperjelas hasil dari penjualan. Padahal akad yang sudah disepakati ialah harus ada transparansi soal harga pisang yang terjual. Berarti praktik jual beli pisang dengan akad wakalah bil  ujrah di  Desa  Sana  Tengah  tidak  memenuhi  ketentuantuan  hak  dan kewajiban  oleh  para  pihak, wakil ataupun muwakkili sebagaimana  diatur dalam fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad wakalah bil ujrah.
Maka  dengan  demikian  praktik jual  beli dengan  akad wakalah  bil ujrah di  Desa  Sana  Tengah  tidak  dapat  dikatakan  sah,  karena  muwakkil dan wakil secara praktinya tidak memenuhi unsur hukum ekonomi syariah, yakni  pada  bagian  syarat  dan  rukun.  Padahal  sebuah  akad  apapun  dalam jual beli, tak terkecuali akad wakalah bil ujrah semestinya perlu dipenuhi juga. Sebagimana firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah aayat 1 :
ا ْوُف ْوَاِِۗد ْوُقُعْلاِب ا ْْٓوُنَمٰا ٌَنْيِذَّلا اَهُّيَآْٰي
“Wahai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  janji-janji” .  (QS: Al-Maidah:1) 27
Dalam  hadist  juga  dijelaskan,  sebagaimana  dikutip  Muhammad Abdul Wahab, yang diriwayatkan dari Ibnu Majah dari Aisyah r.a:
Dari  Aisyah  r.a  bahwasanya  nabi  bersabda:  “ setiap  syarat  (isi perjanjian)  yang  tidak  ada  dasasrnya  dalam  al-Qur’an  adalah  batal, walaupun seratus syarat” (HR. Ibnu Majah) 28
Setelah  dipertegas  dengan  firman  Allah  SWT  dan  hadits  nabi diatas,  maka  dengan  demikian  praktik  jual  beli  di  Desa  Sana  Tengah dengan  akad wakalah  bil  ujrah jelas  tidak  sah  dan  keluar  dari  ketentuan hukum  ekomomi  syari’ah ataupun  ketentuan  dari  fiqih  muamalah.  Sebab dalam  akad  tersebut  tidak  terpenuhi  syarat  dan  rukun  dalam  akad  antara kedua belah pihak.
27 Al-Qura’an Kemenag Surat Al-Maidah Ayat 1, Sumber: Https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/per-Ayat/Surah/5?From=1&to=120,  Diakses  pada  Tanggal 22 Agustus 2023.
28 Muhammad Abdul Wahab, Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 34-35.

## D. Penutup
Praktik jual beli pisang dengan akad wakalah bil ujrah di Desa Sana Tengah, setelah  dipahami  dan  dianalisis  menggunakan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syari’ah (KHES) dan Fatwa DSN MUI, maka dapat diambil kesimpulan bahwa status akad tersebut tidak sah. Karena pihak muwakkil dan wakil tidak memenuhi tanggung jawab masing-masing berdasrkan kesepakatan dalam akad.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abd Misnu. Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah . Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022.
Ahmad Sarawat. Fiqh Jual-Beli . Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah . Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah . Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
———. Fiqih Muamalah . Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002. Lexi J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
Moh Nazir. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal . Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Muahammad Abu Bakar. Fiqih Islam . Surabaya: Karya Abditama, 1995.
Muhammad Abdul Wahab. Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah . Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2016.

## Jurnal
Hakim,  Abdul,  Sekolah  Tinggi,  Ilmu  Syarì,  Hidayatullah  Balikpapan,  Arfan Sekolah,  and  Tinggi  Ilmu  Syarì.  “Mewakilkan  Perwakilan  Dalam  Jual  Beli Tanah  (Studi  Kasus  Desa  Semangko  Kecamatan  Marang  Kayu).” Ats- Tsarwah 1, no. 2 (2021): 56. https://doi.org/https://e-
journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/131.
Mujahid,  Mujahid. “Analisis  Penerapan Akad  Wakalah  Bil  Ujrah  Pada Layanan Go-Food.” At-Taradhi:  Jurnal  Studi  Ekonomi 10,  no.  1  (2019):  88. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i1.2803.
Nur  Musayadah  dan  Asiah  Wati.  “Akad  Wakalah  Bil  Ujrah  Pada  Pembayaran Rekening  Listrik.” Jurnal Al-Hakim 4, no. 2 (2022): 154. https://doi.org/https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al- hakim/article/view/5214/2107. Websites Al-Qura’an Kemenag Surat Yusuf Ayat 55, Sumber: Https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/per-Ayat/Surah/12?From=55&to=111,
Diakses Apad Tanggal 20 Juli 2023, n.d.
Dikeluarkan  Oleh  Mahkamah  Agung  Republic  Indonesia  Direktoral  Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011, n.d.
Fatwa  DSN  MUI  No.  113/DSN-MUI/IX/2017  Tentang  Wakalah  Bil  Ujrah,  n.d. https://doi.org/https://drive.google.com/file/d/1RcQnT2xlxxeLkSdmVSk1M 1RHyVB39ciP/view.
Fatwa  DSN  MUI  No.52/DSN-MUI/III/2006  Tentang  Akad  Wakalah  Bil  Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. , n.d.
https://doi.org/https://drive.google.com/file/d/0BxTl- lNihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view?resourcekey=0-
l48SDBpnVmSZo10Z2Pnn9w.

## Wawancara
Homsatun, “Wawancara Secara Langsung Pada Tanggal 5 Februari 2023, Pukul 9:00 WIB”. n.d.
Jumali, “Wawancara Langsung pada Tanggal 28 Januari 2023, Pukul 14:30 WIB” n.d.
Junaidi, “Wawancara Langsung pada Tanggal 30 Januari 2023, Pukul 15:00 WIB” n.d.
Khariyah, “Pemilik Pisang Yang Diwawancarai Secara Langsung Pada 25 Januari 2023 Pukul 13:30 WIB” n.d.
Misnayu,  "Wawancara  Secara  Langsung  Pada  Tanggal  6  Februari  2023,  Pukul 15:00 WIB” n.d.
Rohman, “Pemilik Pisang Yang Diwawancarai Secara Langsung Pada 26 Januari 2023 Pukul 15:00 WIB” n.d.
Sumarti  dan  Nurhayati,  “Wawancara  Langsung  pada  Tanggal  20  Januari  2023, Pukul 09:30 WIB” n.d.