ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021 │ 43
THE EFFECT OF SHARIA SUPERVISORY BOARD AND AUDIT COMMITTEE ON SHARIA BANKING PERFORMANCE (STUDY ON SHARIA NTB BANK)

## Anwar Musaddad
Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang Email: 19800015@student.uin-malang.ac.id
Nur Asnawi
Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang Email: asnawi@manajemen.uin-malang.ac.id
Eko Suprayitno
Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang Email: suprayitno@pbs.uin-malang.ac.id

## Abstract
This  research  discusses  the  influence  of  the  Sharia  Supervisory  Board  (DPS)  and  the  Audit Committee on the performance of Islamic banking in a case study at Bank NTB Syariah. This research is a descriptive study  using multiple regression analysis method and processed using SPSS  version  16.  Based  on  the  results  of  the  study  it  was  concluded  that  partially  the  Sharia Supervisory  Board  (X1)  had  a  significant  influence  on  Islamic  banking  performance  with  a significance value of 0.05. Meanwhile, the Audit Committee (X2) has no significant effect on the performance of Islamic banking. Meanwhile, the Sharia Supervisory Board (X1) and the Audit Committee  (X2)  simultaneously  have  a  significant  relationship  with  Islamic  banking performance.
Keywords: Audit Committee, SBS, Islamic Banking

## Abstrak
Penelitian  ini  ingin  menguji  pengaruh  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  dan  Komite Audit  terhadap  kinerja  perbankan  syariah  studi  kasus  pada  Bank  NTB  Syariah. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  metode  analisis regresi  berganda  dan  diolah  dengan  menggunkan  SPSS  versi  16.  Berdasarkan  hasil penelitian  disimpulkan  bahwa  secara  parsial  Dewan  Pengawas  Syariah  (X1)  memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  perbankan  syariah  dengan  nilai  signifikansi sebesar  0,05.  Sedangkan  Komite  Audit  (X2)  tidak  berperngaruh  signifikan  terhadap kinerja  perbankan  syariah.  Dan  Secara  simultan  Dewan  Pengawas  Syariah  (X1)  dan Komite  Audit  (X2)  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kinerja  perbankan syariah.
Kata Kunci : Komite Audit, DPS, Perbankan Syariah
44 │ Anwar Musaddad, Nur Asnawi, Eko Suprayitno, PERAN KOMITE AUDIT DAN DPS TERHADAP KINERJA

## Dasar Pemikiran
Sistem  perbankan  Islam  berkembang  pesat  selama  beberapa  tahun  terakhir  dan membuktikan  potensinya  untuk  bekerja  sebagai  sistem  alternatif  yang  kompetibel  dan paralel untuk menyediakan jasa keuangan (Ahmad et al., 2011). Keinginan masyarakat Islam  akan  adanya  sebuah  perbankan  yang  benar-benar  menerapkan  ajaran  Islam menjadi  salah  satu  sebab  lahirnya  perbankan  Islam  (Firdaus,  2007).  Selain  itu  bank konvensional  dianggap  tidak  mampu  mengatasi  permasalahan  ekonomi  saat  itu sehingga lahirnya bank syariah diharapakan mampu menjadi solusi sekaligus menjawab pertentangan antara bunga bank dengan riba (Anggadini, 2014).
Jumlah bank syariah hingga akhir desember 2020 mencapai  14  bank umum syariah (BUS),  20  unit  usaha  syariah  (UUS)  dan  163  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS).  Dari  sisi  aset,  perbankan  syariah  juga  mengalami  pertumbuhan  yang signifikan.  Pada  akhir  tahun  2020  aset  perbankan  mengalami  peningkatan  dari  tahun sebelumnya.    Total  aset  perbankan  syariah  mencapai  Rp.  593948.000.000.000  pada tahun  2020  (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2020).  Perkembangan  bank  syariah  ini  tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi terutama tantangan internal.
Tantangan  internal  yang  dialami  oleh  perbankan  syariah  adalah  masih  lemahnya kinerja  bank  syariah  berupa  kurangnya  sumber  daya  insani  bank  syariah,  baik  secara kualitas maupun kuantitas serta masih kurangnya inovasi produk perbankan syariah dan sosialisasi  perbankan  syariah  kepada  masyarakat  (Alamsyah,  2012).  Realitas menunjukkan bahwa selama ini sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi perbankan  syariah  masih  banyak  yang  kurang  berpengalaman  baik  secara  akademis maupun praktis dalam bank syariah (Firdaus, 2007).
Dalam  beberapa  kasus,  teramati  bahwa  bank  syariah  tidak  bisa  sempurna  sesuai dengan  syariat  Islam,  baik  karena  sistem  ekonomi,  aturan  pemerintah  yang  ada, kurangnya pengetahuan dan keseriusan karyawan, kurangnya riset dan pengembangan, serta  kurangnya  aturan  dan  regulasi  perbankan  syariah  (Ullah,  2014).  Kegagalan memenuhi prinsip-prinsip yang mendasari keuangan Islam ini akan menimbulkan risiko syariah dan merusak kredibilitas dan reputasi industri perbankan syariah (Hamza, 2013).
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021 │ 45
Di  samping  itu,  tidak  sedikit  kasus fraud yang  terjadi  di  perbankan  syariah.  Dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa kasus yang terjadi. Baik kasus yang terjadi karena oknum dari internal bank ataupun kasus yang melibatkan pihak eksternal.  Seperti kasus kredit fiktif, penggelapan dan pembobolan dana nasabah, dan beberapa kasus lain. Hal ini tentu berakibat terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah (Gunawan, 2014).
Untuk  menanggulangi  hal  tersebut  maka  Bank  Indoensia  telah  mengesahkan Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  11/33/PBI/2009  yang  berisi  aturan good corporate  governance (GCG)  pada  perbankan  syariah.  Gubernur  Bank  Indonesia  pada tahun  2006  juga  telah  membuat  peraturan  Nomor  8/4/PBI/2006  yang  menyatakan bahwa  prinsip-prinsip  GCG  wajib  dilaksanakan  oleh  bank dalam  setiap  kegiatan usahanya  pada  seluruh  tingkatan  dan  jenjang  organiasi.  Tata  kelola  perusahaan  yang baik dalam industri perbankan sangatlah diperlukan, guna menuju perbankan yang sehat (Usman,  2012).  GCG  berfungi  untuk  meminimalisis  banyaknya  risiko  yang  dihadapi bank syariah, baik berupa risiko finansial ataupun risiko reputasi (Faozan, 2013).
Pelaksanaan  GCG oleh  perbankan  syariah  seperti  diatur  dalam  PBI  No. 11/33/PBI/2009,  diawasi  oleh  Komite  Audit  yang  dibentuk  oleh  dewan  komisaris. Komite Audit memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas yang ada di bank syariah. Komite Audit bertanggung jawab untuk memeriksa dan  memastikan  informasi  dalam  Laporan  keuangan  telah  menggambarkan  kondisi perusahaan  sebenarnya  serta  telah  sesuai  dengan  standar  akuntansi  yang  telah  di  buat. Komite  Audit  juga  bertanggung  jawab  akan  kesesuaian  tata  kelola  perusahaan  dengan perundang-undangan  dan  peraturan  yang  berlaku  serta  pengawasan  terhadap perusahaan.
Sebagai industri yang dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem yang sesuai dengan syariat  Islam,  bank  syariah  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  produk, operasional, dan manajemennya telah sesuai dengan aturan syariah baik (Hamza, 2013). Maka  disamping  diawasi  oleh  Komite  Audit,  pelaksanaan  GCG  dalam  industri perbankan  syariah  juga  diawasi  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  berperan
46 │ Anwar Musaddad, Nur Asnawi, Eko Suprayitno, PERAN KOMITE AUDIT DAN DPS TERHADAP KINERJA
memastikan  seluruh  kegiatan  perbankan  syariah  telah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah (Hasan, 2009)
Dengan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang Peran Komite  Audit  dan  Dewan  Pengawas  Syariah  terhadap  Kinerja  Perbankan  Syariah. Penelitian  ini  dilakukan  pada  Bank  NTB  Syariah  yang  merupakan  salah  satu  Bank Pembangunan  Daerah  yang  melakukan  konversi  ke  sistem  syariah.  Melalui  penelitian ini, penulis ingin mengetahui peran Komite Audit dan DPS terhadap kinerja perbankan syariah di BPD NTB Syariah.

## Kinerja Perbankan Syariah

## 1.  Pengertian Kinerja
Kinerja  adalah  hasil  dari  fungsi  atau  indikator  suatu  profesi  atau  pekerjaan  dalam waktu  tertentu  (Yossa  &  Zunaidah,  2013).  Kinerja  dapat  didefinisikan  sebagai  hasil kerja  individu  maupun  kelompok  dalam  suatu  organiasi  berupa  peningkatan  kuantitas maupun kualitas (Ilyas, 2012). Kinerja merupakan tindakan nyata yang dihasilakan oleh setiap  individu  sebagai  prestasi  kerja  yang  sesuai  dengan  tugas  dan  perannya  dalam sebuah perusahaan (Yani, 2012).

## 2.  Kinerja dalam Persfektif Islam
Dalam Islam, konsep tentang kinerja disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur’an dan Hadis.  Islam  sangat  menganjurkan  kepada  umatnya  untuk  bekerja  karena  bekerja merupakan  kewajiban  manusia  di  dunia  yang  tidak  boleh  dilupakan.  Dan  di  sisi  lain Islam  pun  melarang  manusia  yang  telah  diberikan  kemampuan  untuk  bekerja  menjadi peminta-minta.
Dalam surat al-Taubah (9) ayat 105 Allah SWT. berfirman yang artinya :
“Dan  katakanlah  kepada  kaum  mukmin:  ‘Beramal  shalihlah  kalian!  Allah  dan Rasulnya  akan  menilai  amal  kalian.  Begitu  juga  orang-orang  akan  menilai  kalian. Pada  hari  kiamat  kelak,  kalian  akan  dikembalikan  kepada  Allah,  Tuhan  yang  Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Allah akan mengabarkan kepada kalian semua perbuatan yang telah kalian lakukan di dunia’”.
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021 │ 47
Dalam ayat ini Allah SWT. memerintahkan umat manusia, khususnya kaum mukmin untuk  melakukan amal  shalih yang  tidak  hanya  terbatas  pada amal (perbuatan)  yang bersifat  ‘ ubudiyyah tetapi  juga  perbuatan  yang  bersifat  duniawi  seperti  bekerja, berdagang,  menjadi  pegawai  dan  sebagainya.  Karena  perbuatan  yang  telah  dilakukan, baik yang besifat ‘ ubudiyyah ataupun yang bersifat duniawi akan dilihat dan dinilai oleh Allah, Rasul dan orang mukmin.
Namun  manusia  tidak  hanya  dituntut  untuk  bekerja  apa  adanya  saja  melainkan bekerja  dengan  kemampuan  terbaik  yang  dia  miliki.  Dalam  sebuah  hadis  yang diriwayatkan oleh Abu Ya’la, Rasul Saw. bersabda yang artinya :
“Sesungguhnya Allah SWT. menyukai bila kalian melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan itqon (profesional)”.
Karena  itu,  kewajiban  manusia  untuk  bekerja  harus  disertai  dengan  profesionalitas. Profesionalitas  berarti  pekerjaan  yang  dia  lakukan  sesuai  dengan  keahlian  yang  dia miliki.  Dan  pekerjaan  yang  dia  lakukan  haruslah  dikerjakan  dengan    kinerja  terbaik yang  dia  miliki.  Sehingga  dia  akan  mendapatkan  kehidupan  yang  baik  berupa kecukupan finansial, intelektual, spritual, pisikal, emosional, dan sosial.

## 3.  Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah
Persfektif  keuangan  tidak  lagi  menjadi  satu-satunya  pengukuran  kinerja,    tetapi diperlukan  integrasi  antara  pengukuran  kinerja  keuangan  dan  pengukuran  kinerja  non keuangan  serta  stratgi  yang  kompetibel  demi  keamanan  masa  depan  perbankan  (Al- Beshtawi et al., 2014). Pengukuran kinerja keuangan berkaitan erat dengan produk dan aktivitas  operasional  keuangan  seperti  pengendalian  biaya,  profitabilitas  dan  likuiditas yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  keuntungan.  Hingga  saat  ini,  rasio  keuangan masih digunakan untuk  mengukur tingkat kesehatan keuangan secara keseluruhan oleh bank komersil dan manajemen mereka (Eljelly & Ahmed, 2013).
Sedangkan pengukuran kinerja non keuangan menggunakan informasi-informasi non keuangan  yang  berfokus  pada  kualitas  pelayanan  terhadap  pelanggan.  Dengan peningkatan  globalisasi,  persaingan  yang  kuat,  dan  perubahan  teknologi,  banyak
48 │ Anwar Musaddad, Nur Asnawi, Eko Suprayitno, PERAN KOMITE AUDIT DAN DPS TERHADAP KINERJA
perusahaan  telah  menerapkan  pengukruan  kinerja  mereka  dengan  menggabungkan ukuran kinerja keuangan dan kinerja non keuangan (Marie et al., 2014).

## 4.  Pengawasan dalam Islam
Islam memerintahkan dilaksanakannya pengawasan adalah untuk membenarkan yang hak  mengoreksi  yang  salah,  dan  meluruskan  yang  tidak  lurus  (Romly,  2015). Pengawasan  menurut  pandangan  Islam  setidaknya  dapat  dilihat  dalam  dua  perpefktif. Pertama ,  kontrol  yang  bersumber  dari  dalam  diri  sendiri  yang  merupakan  waujud keimanan  dan  ketakwaan  seseorang  kepada  Allah  SWT. Kedua ,  pengawasan  akan menjadi lebih efektif jika pengawasan memiliki mekanisme tersendiri yang berasal dari pimpinan  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  tugas  yang  telah  didelegasikan  serta kesesuaiannya dengan perencanaan tugas, dan lain-lain.
Dalam Islam dikenal sebuah lembaga yang bernama Hisbah. Hisbah adalah lembaga yang  bertugas  untuk  melakukan  pengawasaan  dan  penyelidikan  terhadap  adanya indikasi  kemungkaran  dan  melakukan  pengoreksian  serta  penertiban  terhadap kemungkaran  tersebut  sehingga  kondisi  yang  berguna  bagi  kepentingan  umum  dan menjauhkan  diri  yang  merugikan  umum.  Hisbah  juga  dapat  berarti  lembaga  yang bertugas  mengawasi  pasar  untuk  menjamin  keadilan  dan  tata  niaga  yang  adil  dalam interaksi  manusia  dan  untuk  mencegah  perbuatan  zalim  terhadap  binatang  (Romly, 2015).

## 5.  Pengawasan dalam al-Qur’an dan Hadis
Dalam islam ada keyakinan bahwa setiap manusia memiliki pendamping berupa dua malaikat  yang  bertugas  untuk  mengawasai  tingkah  laku  manusia  kapanpun  dan  di manapun manusia itu berada. Perbuatan manusia yang baik dan yang buruk di catat oleh kedua  malaikat  tersebut.  Semua  yang  telah  dicatat  oleh  dua  malaikat  itu  akan dipersaksikan dan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT (Umiamief, 2011).
Dalam al-Qur’an surat Az-Zukhruf (43): 80, Allah SWT berfirman yang artinya:
“Apakah  orang  kafir  Quraisy  menyangka  bahwa  kami  tidak  mendengar  pembicaraan rahasia  dan  bisiskan  mereka  untuk  menghancurkan  dakwah  Muhammad?  Janganlah
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021 │ 49
orang-orang kafir beranggapan begitu. Para malaikat Kami senantiasa mencatat setiap perkataan dan perbuatan mereka”.
Pengawasan  Allah  bersifat  menyeluruh  dan  total.  Dia  Allah  Swt  adalah ar-Raqib yang  menjaga  segala  sesuatu,  mengawasinya,  hingga  tak  ada  sesuatu  pun  yang  luput dari-Nya. Allah menyuruh para malaikat yang mulia untuk selalu mencatat gerak-gerik makhluk-Nya (Antonio, 2013).

## 6.  Peran Komite Audit
Dalam  Forum  for  Corporate  Governance  in  Indonesia  (FGCI)  mengenai  tata  kelola perusahaan,  dinyatakan  tentang  peran  Komite  Audit  dalam corporate  governance . Komite  Audit  memiliki  tanggung  jawab  atas  3  hal,  yaitu:  Memeriksa  Laporan keuangan, mengontrol tata kelola perusahaan, dan melakukan pengawasan perusahaan. a. Laporan Keuangan
Komite  Audit  memiliki  tanggung  jawab  memastikan  bahwa  manajemen  membuat laporan  keuangan  yang  benar  sehingga  dapat  menunjukkan  kondisi  yang  sebenarnya tentang  hal-hal  berikut:  (i).  Kondisi  keuangan  perusahaan  (ii).  Hasil  usaha  (iii). Komitmen dan rencana dalam jangka panjang.
b. Tata Kelola Perusahaan
Komite  Audit  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  undang-undang  dan peraturan yang berlaku telah diajalankan oleh perusahaan
c. Pengawasan Perusahaan
Tangung  jawab  Komite  Audit  untuk  pengawasan  perusahaan  adalah  mengawasi potensi-potensi  yang  mengandung  risiko  dan  memahami  sistem  pengendalian  intern. Komite Audit juga bertugas untuk memantau proses pengawasan  yang dijalankan oleh auditor internal.
50 │ Anwar Musaddad, Nur Asnawi, Eko Suprayitno, PERAN KOMITE AUDIT DAN DPS TERHADAP KINERJA

## 7.  Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)
DPS adalah badan independen yang dipercayakan dengan tugas untuk mengarahkan, meninjau  dan  mengawasi  kegiatan  perbankan  syariah  (Grassa  &  Matoussi,  2014). Dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  nomor  11/33/PBI/2009  disebutkan  tentang  tanggung jawab  dan  tugas  yang  harus  dilakukan  DPS  adalah  menyampaikan  nasihat  dan  saran kepada  seluruh  direksi  serta    melakukan  pengawasan  terhadap  aktivitas  bank  agar sejalan dengan prinsip syariah. Beberapa tanggung jawab dan tugas  yang dimiliki DPS meliputi antara lain:
a. Memastikan  dan  menilai  produk  yang  dikeluarkan  bank  telah  memenuhi  prinsip syariah dan pedoman operasional.
b. Melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank agar tidak menyimpang dari fatwa DSN-MUI.
c. Menyampaikan  permintaan  fatwa  kepada  DSN-MUI  untuk  mengeluarkan  fatwa hukum terhadap produk baru bank ssyariah.
d. Melakukan  pengawasan  terhadap  mekanisme  penyaluran  dan  penghimpunan  dana serta  layanan  jasa  yang  dimiliki  oleh  bank  syariah  secara  berkala  agar  tidak  keluar dari prinsip syariah.
e. Meminta data dan informasi dari satuan kerja bank dalam pelaksanaan tugasnya yang terkait dengan aspek syariah.

## Pengembangan Hipotesis
Dalam  penelitian  ini  penulis  membuat  beberapa  hipotesis  berdasarkan  kepada  teori penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ada.
H1.  “Dewan  Pengawas  Syariah  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  bank syariah”
H2. “Komite Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah”
H3.  “Dewan  Pengawas  Syariah  dan  Komite  Audit  secara  bersama-sama  memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah”

## Metode Penelitia
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021 │ 51
Populasi  untuk  penelitian ini  adalah seluruh karyawan/pegawai  Bank NTB  Syariah. Pemilihan  sampel  dari  populasi  yang  telah  ada  menggunakan  metode convience sampling .  Target  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  karyawan/pegawai  Bank  NTB Syariah  yang  berada  di  kantor  pusat  atau  kantor-kantor  cabang.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada  karyawan  bank-bank  syariah  yang menjadi objek penelitian.
Dalam  kuesioner  ini  skala  likert  dijadikan  sebagai  skala  pengukuran.  Skala  likert adalah merupakan pengukuran  dimana  responden  diminta untuk  memilih jawaban dari masing-maisng  pernyataan  yang  diberikan  untuk  menentukan  tingkat  kesetujuan  atau ketidaksetujuan mereka (Noor, 2013). Dalam prosedur pengkuruan skala likert, masing- masing  pernyataan  dalam  kuesioner  diberi  skor  satu  sampai  lima  yang  mempunyai tingkatan dari sangat negative sampai sangat positif.

## 1.  Model Penelitian
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  hubungan  antara Komite  Audit,  DPS,  dan  kinerja  perbankan  syariah.  Pengujian  hipotesis  menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan persamaan berikut:
𝑌 = 𝑎 + 𝑏 1 𝑥 1 + 𝑏 2 𝑥 2 + 𝑒
Dimana:
𝑌 : Kinerja bank syariah
𝑎 : Konstanta
𝑏 1 : Parameter koefisien regresi variabel independen/nilai koefisien regresi 𝑏 2 : Parameter koefisien regresi variabel independen/nilai koefisien regresi 𝑥 1 : Komite Audit
𝑥 2 : Dewan Pengawas Syariah
𝑒 : Error
52 │ Anwar Musaddad, Nur Asnawi, Eko Suprayitno, PERAN KOMITE AUDIT DAN DPS TERHADAP KINERJA

## 2.  Analisis Data
Peneliti  melakukan  beberapa  analisis  data  dalam  penelitian  ini.  analisis  tersebut berupa: uji hipoteis, uji asumsi klasik, uji kualitas data, dan statistik deskriptif.

## 1. Statistik Deskriptif
Gambaran data dalam statistik deskriptif dilakukan dengan melihat nilai maksimum, minimum, sum,  range, varian,  standar  deviasi,  rata-rata  ( mean ),  data  dari  kuesioner yang  telah  diisi  oleh  responden.  Statistik  deskrptif  mengubah  data  menjadi  sebuah informasi yang bisa difahami dengan lebih mudah dan jelas.
2. Uji Kualitas Data
Uji  kualitas  data  dilakukan  agar  kesimpulan  yang  dihasilkan  dari  penelitian  tidak salah atau memberikan gambaran  yang jauh berbeda dengan keadaan  yang sebenarnya (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). Untuk melakukan uji kualitas maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas:
a. Uji Validitas
Peneliti melakukan uji validitas untuk mengukur sah atau tidaknya suatu  kuesioner. Suatu  keusioner disebut  valid jika  kuesioner dapat  mengungkapkan sesuatu  yang  akan diukur oleh kuesioner tersebut. Adapun teknik yang peneliti pilih untuk uji validitas ini adalah teknik korelasi  product  moment. Uji  validitas dihitung dengan membandingkan nilai nilai r-Tabel dengan r-hitung (pada taraf signifikansi 5%). Jika r-hitung lebih besar (>) dari r-Tabel makah pernyataan tersebut dikatakn valid.
b. Uji Reliabilitas
Uji reliabillitas adalah untuk mengukur tingkat konsistensi jawaban responden.  Jika jawaban  terhadap  pertanyaan  konsisten  dan  stabil  dari  waktu  ke  waktu    maka  suatu koesioner dikatakan reliabel. Kehandalan yang menyangkut kekonsistenan jawaban dari waktu ke waktu. Untuk melakukan uji reliabilitas maka dilakukan dengan menggunakan metode cronbach’s alpha.  Suatu variabel dikatakan relaiabel jika koefisien cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6.
3. Uji Asumsi Klasik
Ada tiga pengujian yang dilakukan dalam uji asumsi klasik ini, yaitu:
a. Uji Normalitas
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021 │ 53
Uji  normalitas  data  adalah  uji  distribusi  data  untuk  mengetahui  suatu  data  tersebar secara normal atau tidak. Data yang dapat digunakan dalam analisis parametrik. Hanya data  yang  tersebar  secara  normal.  Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  uji  t  dan  f dengan asumsi bahwa distribusi normal diikuti oleh nilai residual. Bila asumsi ini tidak diterapkan  maka  uji  statistik  menjadi  tidak  valid.  Uji  normalitas  dalam  penelitian  ini dilakukan melalui uji Kolmogorof-Smirnov.
b. Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  dilakukan  agar  data  terbebas  dari  multikolinieritas. Multikolinearitas  adalah  keadaan  di  mana  dalam  pembentukan  model  regresi  linear terjadi  hubungan  atau  korelasi  yang  kuat  diantara  variabel  bebas  yang  diikutsertakan. Agar  model  regresi  dalam  penelitian  ini  diketahui  mengalami  gejala  multikolinearitas atau tidak akan dilakukan dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF).
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah data terbebas dari gejala  heteroskedastisitas.  Heteroskedastisitas  adalah  yaitu  variasi  residual  dari  satu pengamatan  ke  pengamatan  lain  tidak  sama.  Karena  sebuah  data  harus  bersifat homoskedastisitas,  yaitu  variasi  residual  sama  dari  satu  pengamatan  satu  dengan pengamatan  yang  lain.  Hal  ini  untuk  memberikan  keakuratan  yang  lebih  tinggi  dalam pendugaan  model.  Uji  heteroskedastisitas  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  uji glejser.
4. Uji Hipotesis
Dalam  analisis  regresi  berganda  ini  dilakukan  beberapa  pengujian,  yaitu  uji  nilai koefisien korelasi (R) dan determinasi (R Square), uji f, dan uji t (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015)
a. Uji Koefisien Korealasi (R)
Uji koefisien korelasi merupakan uji hipotesis asosiatif variabel independen (X1, X2) dengan  variabel  dependen  (Y)  secara  simultan.  Uji  koefisien  korelasi  dilakukan  untuk mengetahui  kekuatan  hubungan  linear  dan  arah  hubungan  dua  variabel  acak.  Uji Koefisien Determinasi (R Square)
54 │ Anwar Musaddad, Nur Asnawi, Eko Suprayitno, PERAN KOMITE AUDIT DAN DPS TERHADAP KINERJA
Uji  koefisien  determinasi  digunakan  untuk  mengetahui  berapa  besar  variabel independen memberikan pengaruh secara bersama-sama kepada variabel dependen. b. Uji Parsial (uji t-student)
Uji  t  dilakukan  untuk  menjawab  apakah  variabel  independen  memiliki  pengaruh secara  parsial  kepada  variabel  dependen.  Uji  ini  dilakukan  dengan  cara  melihat  nilai  t hitung dengan t Tabel dan kemudian membandingkannya.
Uji Simultan (Uji Fisher)
Uji f dilakukan untuk menjawab apakah variabel independen memiliki pengaruh secara simultan kepada variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan cara melihat nilai f hitung dengan f Tabel dan kemudian membandingkannya.

## Pembahasan
Tabel berikut menunjukkan hasil uji statistik deskriptif data penelitian:
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive statistics N Range Minimum Maksimum Sum Mean Std. Deviation KA 48 22 26 48 1880 39,17 3,448 DPS 48 31 19 50 1834 38,21 5,383 KPS 48 10 25 35 1393 29,02 2,099 Valid N (listwise) 48
Sumber: Data primer yang telah diolah
Dari  hasil  uji  pada  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  jumlah  kuesioner  yang  terkumpul adalah 48 buah. Untuk variabel Komite Audit jumlah seluruh skor adalah 1880 dengan skor terkecil adalah 26, dan skor terbesar adalah 48, sehingga rangenya adalah 22. Rata- rata skor dari 48 kuesioner yang terkumpul adalah 39,17 dengan standar deviasi 3,448.
Untuk variabel DPS jumlah seluruh skor adalah 1834 dengan skor terkecil adalah 19, dan  skor  terbesar  adalah  50,  sehingga  rangenya  adalah  31.  Rata-rata  skor  dari  48 kuesioner  yang  terkumpul  adalah  38,21  dengan  standar  deviasi  5,383.  Untuk  variabel Kinerja  Perbankan  Syariah  jumlah  seluruh  skor  adalah  1393,  skor  terkecil  adalah  25, skor terbesar adalah 35, sehingga rangenya adalah 10. Rata-rata skor dari 48 kuesioner yang terkumpul adalah 29,02 dengan standar deviasi 2,099.
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021 │ 55

## Uji Kualitas Data
1. Uji Validitas
a. Uji validitas variabel Komite Audit
Hasil uji validitas pada variabel Komite Audit terdapat pada tabel berikut:

## Tabel 4.2 Uji Validitas terhadap Variabel Komite Audit (X1)
No. Pertanyaan Nilai r-Hitung Nilai r-Tabel Keterangan
1 0,372 0,284
Valid 2 0,439 0,284 3 0,546 0,284 4 0,681 0,284 5 0,496 0,284 6 0,521 0,284 7 0,696 0,284 8 0,789 0,284 9 0,860 0,284 10 0,593 0,284 Sumber: Data yang telah diolah

## b. Uji validitas variabel DPS
Hasil uji validitas pada variabel DPS terdapat pada tabel berikut:

## Tabel 4.3 Uji Validitas terhadap Variabel DPS (X2)
No. Pertanyaan Nilai r-Hitung Nilai r-Tabel Keterangan
1 0,633 0,284 Valid
2 0,805 0,284 3 0,662 0,284 4 0,888 0,284 5 0,767 0,284 6 0,679 0,284 7 0,789 0,284 8 0,598 0,284 9 0,798 0,284 10 0,610 0,284
Sumber: Data primer yang telah diolah
c. Uji validitas variabel Kinerja Perbankan Syariah
Hasil  uji  validitas  pada  variabel  Kinerja  Perbankan  Syariah  terdapat  pada  tabel berikut:

## Tabel 4.4 Uji Validitas terhadap Variabel Kinerja Perbankan Syariah (Y)
No. Pertanyaan Nilai r-Hitung Nilai r-Tabel Keterangan 1 0,589 0,284 Valid
56 │ Anwar Musaddad, Nur Asnawi, Eko Suprayitno, PERAN KOMITE AUDIT DAN DPS TERHADAP KINERJA
2 0,683 0,284 3 0,589 0,284 4 0,575 0,284 5 0,792 0,284 6 0,647 0,284 7 0,384 0,284
Sumber: Data primer yang telah diolah
2. Uji reliabilitas
Hasil  uji  reliablitas  pada  variabel  Komite  Audit,  DPS,  dan  Kinerja  Perbankan Syariah terdapat pada tabel berikut:
Tabel 4.5 Uji Reliabilitas terhadap Variabel X1, X2 dan Y2
Variabel Cronbach’s Alpha Nilai r-Tabel Keterangan Komite Audit 0,802 0,284 Reliabel Dewan Pengawas Syariah 0,887 0,284 Reliabel Kinerja Perbankan Syariah 0,717 0,284 Reliabel Sumber: Data yang telah diolah
Uji Asumsi Klasik
1. Uji normalitas data
Tabel berikut menunjukkan hasil uji normalitas data:
Tabel 4.6 Uji Normalitas Data
Un standarized Residual Asy mp. Sig. (2-tailed) 0.274
Sumber: Data primer yang telah diolah
Tabel  di  atas  menunjukkan  hasil  uji  normalitas  dengan  nilai  signifikansi  sebesar 0,274  yang  lebih  besar  dari  0,05  menggunakan  uji  K-S.  Kesimpulannya  adalah  bahwa data tersebar dengan normal.
2. Uji multikolinearitas
Tabel berikut menunjukkan hasil uji multikolinearitas:

## Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas
Coefficients Model Colliniearity statistics Keterangan Tollerance VIF KA 0,370 2,703 Bebas multikolinearitas DPS 0,370 2,703 Bebas multikolinearitas
Sumber: Data yang telah diolah
Berdasarkan  hasil  perhitungan  uji  multikolinearitas  diperoleh  nilai tollerance untuk  Komite  Audit  sebesar  dan  DPS  sebesar  0,370  yang  lebih  besar  dari  0,1.
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021 │ 57
Sedangkan nilai VIF untuk Komite Audit dan DPS sebesar 2,703 yang lebih kecil dari 10  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kedua  variabel  bebas  tersebut  terbebas  dari multikolinearitas.
3. Uji heteroskedastisitas Hasil uji heteroskedastisitas terdapat pada tabel berikut:

## Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas
Coefficient Model Sig Keterangan (Constant) 0,694 KA 0,735 Homoskedastisitas DPS 0,302 Homoskedastisitas
Sumber: Data yang telah diolah
Berdasarkan  tabel  di  atas  diperoleh  hasil  perhitungan  uji  heteroskedastisitas menggunakan uji glesjer dengan nilai signifikansi di atas 5%. Nilai signifikansi Komite Audit  sebesar  0,735,  DPS  sebesar  0,302.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel independen terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau data bersifat homoskedastisitas.

## Uji Hipotesis Penelitian
a. Uji koefisien korelasi (R)
Hasil uji koefisien korelasi terdapat pada tabel berikut:
Tabel 4.91 Uji Koefisien Korelasi
Model summary
Mode R R Square Adjusted R square 0,458 0,210 0,174
Sumber: Data primer yang telah diolah
Menurut  tabel  di  atas  nilai  koefisien  korelasi  adalah  sebesar  0,458.  Ini  dapat menunjukkan  bahwa  hubungan  variabel  independen  dengan  variabel  dependen  cukup kuat
b. Uji Koefisien Determinasi (R Square)
Hasil uji koefisien korelasi terdapat pada tabel berikut:
58 │ Anwar Musaddad, Nur Asnawi, Eko Suprayitno, PERAN KOMITE AUDIT DAN DPS TERHADAP KINERJA

## Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi
Model summary
Mode R R Square Adjusted R square 0,458 0,210 0,174
Sumber: Data yang telah diolah
Dalam  tabel  di  atas  dijelaskan  nilai  koefisien  determinasi  sebesar  0,210.  Artinya Komite  Audit  dan  DPS  dapat  menjelaskan  variabel  kinerja  perbankan  syariah  sebesar 0,210.  Sedangakan  sisanya  dijelaskan  dan  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  lain  yang  tidak diteliti.
c. Uji Parsial (uji t-student)
Hasil uji t terdapat pada Tabel berikut:
Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (Uji t-student)
Coefficients Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig B Std. Error Beta (Constant) 26,270 3,291 7,983 0,000 KA -0,179 0,133 -0,294 -1,347 0,185 DPS 0,255 0,085 0,654 3,004 0,004 Sumber: Data yang telah diolah
Tabel coefficients di  atas  adalah  hasil  pengujian  untuk  variabel  Komite  Audit terhadap  kinerja  perbankan  syariah  yang  menunujukkan  nilai  t-hitung  sebesar  -1,347 dan tingkat signifikansi 0,185. Karena t hitung memiliki nilai lebih kecil dari t tabel dan nilai  signifikansi  lebih  besar  dari  0,05  maka  H0  diterima  dan  H1  ditolak  sehingga hipotesis tidak dapat diterima. Dengan demikian tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel Komite Audit terhadap kinerja perbankan syariah.
Hasil  pengujian  untuk  variabel  DPS  terhadap  kinerja  perbankan  syariah menunjukkan nilai  t-hitung sebesar 3,004 dan tingkat  signifikansi  0,004.  karena nilai  t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak  dan  H1  diterima  sehingga  hioptesis  dapat  diterima.  Dengan  demikian  terdapat pengaruh signifikan dari variabel DPS terhadap kinerja perbankan syariah.
d. Uji Simultan (Uji Fisher)
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021 │ 59
Hasil uji f terdapat pada tabel berikut:
Tabel 4.122 Hasil Uji Simultan (Uji Fisher)
ANOVA Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Regression 43,372 2 21,686 5,965 0,005 Residual 163,607 45 3,63 Total 206,979 47
Sumber: Data yang telah diolah
Hasil uji f pada tabel anova di atas diperoleh nilai f hitung sebesar 5,965 dan tingkat signifikasni  0,005.  Karena  f  hitung  lebih  besar  dari  f  dan  nilai  signifikansi  lebih  kecil 0,05  maka  dapat  disimpulkan  H0  ditolak  dan  H1  diterima.  Dengan  demikian  variabel kinerja perbankan syariah dipengaruhi signifikan oleh variabel  Komite Audit dan DPS secara bersama-sama.

## Hasil dan Pembahasan

## 1.  Analisis pengaruh DPS terhadap kinerja perbankan syariah
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  DPS  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  perbankan  syariah.  Dengan  demikian  adanya  kebaradaan DPS  menentukan  terhadap  peningkatan  kinerja  perbankan  syariah.  Semakin  tinggi pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPS,  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  peningkatan kinerja  perbankan  syariah.  Sedangkan  semakin  rendah  pengawasan  dari  DPS  terhadap perbankan  syariah,  maka  semakin  rendah  pula  peningkatan  kinerja  perbankan  syariah. Penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Musibah  &  Alfattani  (2014) yang menyimpulkan bahwa ada hubungan diantara DPS dan kinerja perbankan syariah yang ada di negara Gulf Cooperation Countries (GCC).
Variabel  DPS  mendapat  nilai  indeks  baik.  Artinya  responden  berpendapat  bahwa DPS  berpengaruh  baik  terhadap  peningkatkan  kinerja  perbankan  syariah.  Hal  tersebut didukung oleh fakta bahwa DPS melakukan pengawasan rutin terhadap masing-masing cabang Bank NTB Syariah yang tersebar di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat.
Dalam  setiap  pengawasan  rutin  yang  dilakukan  terhadap  Bank  NTB  Syariah,  DPS menilai  dan  memastikan  pemenuhan  prinsip  syariah  oleh  Bank  NTB  Syariah.  DPS
60 │ Anwar Musaddad, Nur Asnawi, Eko Suprayitno, PERAN KOMITE AUDIT DAN DPS TERHADAP KINERJA
mengawasi  perkembangan  produk  perkembangan  apakah  telah  sesuai  dengan  fatwa DSN-MUI, meminta informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja bank syariah. Di samping  itu  DPS  juga  rutin  memberikan  nasihat  kepada  seluruh  manajemen  dan karyawan Bank NTB Syariah sehingga dapat meningkatkan spiritualitas karyawan agar dapat menjalankan tugasnya sesuai aturan syariah yang telah ditetapkan. Pada akhirnya hal ini akan meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja perbankan syariah.

## 2.  Analisis pengaruh Komite Audit terhadap kinerja perbankan syariah
Hasil  uji  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  variabel  Komite  Audit  tidak  memiliki pengaruh  signifikan  dalam  kinerja  perbankan  syariah.  Artinya  peningkatan  kinerja perbankan  syariah  tidak  dipengaruhi  oleh  semakin  tingginya  peran  yang  dilaksanakan oleh Komite Audit. Begitupula peningkatan kinerja perbankan syariah tidak dipengaruhi oleh  semakin  rendahnya  peran  yang  dilaksanakan  oleh  Komite  Audit.  Hasil  penelitian ini  mendukung  kesimpulan  yang  disampaikan  oleh  Al-Matari  et  al.  (2014) penelitiannnya  yang  meneliti  tentang  “pengaruh  Komite  Audit  terhadap  kinerja perusahaan”. Dalam penelitiannya, Al-Matari et al. (2014) mengukur pengaruh Komite Audit  dengan  jumlah  pertemuan  dan  ukuran  Komite  Audit.  Al-Matari  et  al.,  (2014) menyimpulkan bahwa “Komite Audit tidak ada memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.”
Hasil  penelitian  ini  juga  mendukung  penelitian  lain  yang  ditulis  oleh  Rouf  (2011) yang meneliti tentang  “hubungan mekanisme corporate governance dan  nilai  (kinerja) perusahaan  di  negara  berkembang.”  Dalam  penelitiannya  Rouf  (2011)  menyimpulkan bahwa “Komite Audit  yang merupakan bagian mekanisme corporate governance tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  nilai  (kinerja)  perusahaan  yang  diukur  dengan  ROA dan  ROE.”  Penelitian  lain  yang  menunjukkan  tidak  ada  hubungan  signifikan  antara Komite Audit dan kinerja perusahaan adalah penelitian yang dilakukan oleh  Al-Matari et al. (2014b), Coleman (2008), Ghabayen (2012), Hsu & Petchsakulwong (2010).
Walaupun  variabel  Komite  Audit  mendapat  nilai  indeks  baik,  namun  hasil  analisa data  kuesioner  menunjukkan  bahwa  Komite  Audit  tidak  mempunyai  hubungan signifikan  dengan  kinerja  perbankan  syariah.  Ini  berarti  bahwa  Komite  Audit  secara
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021 │ 61
teori seharusnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah namun  ada  hal-hal  lain  yang  menyebabkan  Komite  Audit  tidak  memiliki  pengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. Tidak berpengaruh signifikannya Komite Audit terhadap kinerja perbankan syariah dapat terjadi karena beberapa hal berikut:
Pertama, terjadi  sampel  bias  atau  ketidaksesuaian  pemilihan  sampel  responden dengan tema yang diteliti. Target responden dalam penelitian ini adalah para karyawan yang  memiliki  pengetahuan  dan  berhubungan  langsung  dengan  Komite  Audit  seperti kepala  cabang  dan  bagian  internal  audit.  Namun  dalam  penelitian  ini  yang  menjadi responden penelitian adalah kebanyakan berasal dari karyawan yang tidak berhubungan langsung  dengan  Komite  Audit  sehingga  menyebabkan  persepsi  mereka  bisa  jadi berbeda  dengan  kenyataan  sebenarnya  mengenai  komite  Komite  Audit  ( lag  of perception ).
Kedua, hasil  uji  korelasi  antara  variabel  Komite  Audit  dengan  kinerja  perbankan syariah  hanya  memiliki  nilai  korelasi  yang  kecil.  Hasil  uji  korelasi  variabel  Komite Audit dan Kinerja Perbankan Syariah ditunjukkan oleh tabel berikut:
Tabel 4.13  Uji Korelasi Variabel Komite Audit dan Kinerja Perbankan Syariah
Model summary
Mode R R Square 0,226 0,051
Sumber: Data yang telah diolah
Tabel  di  atas  menunjukkan  nilai  korelasi  antara  variabel  Komite  Audit  dengan kinerja  perbanakan  syariah  hanya  0,226  atau  hubungan  keduanya  lemah.  Ini  berarti bahwa  indikator  yang  digunakan  untuk  menghubungkan  antara  variabel  Komite  Audit dengan  variabel  kinerja  perbankan  syariah  kurang  tepat.  Sehingga  menyebabkan  tidak signifikannya pengaruh variabel Komite Audit terhadap kinerja perbankan syariah.
62 │ Anwar Musaddad, Nur Asnawi, Eko Suprayitno, PERAN KOMITE AUDIT DAN DPS TERHADAP KINERJA

## Simpulan
Dari penelitian ini ada beberpa hal yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:
1. Secara parsial variabel kinerja perbankan syariah tidak dipengaruhi secara signifikan oleh Komite Audit. Artinya semakin tinggi atau rendahnya peran Komite Audit tidak memiliki  pengaruh  terhadap  peningkatan  kinerja  perbankan  syariah.  Hal  ini disebabkan  oleh pertama, pemilihan  sampel  yang  bias,  di  mana  responden  tidak mengetahui  dan  berhubungan  secara  langsung  dengan  tema  yang  penliti  angkat sehingga menimbulkan lag of perception terhadap Komite Audit atau persepsi  yang tidak  sesuai  dengan  kenyataan  sebenarnya. Kedua, indikator  yang  digunakan  untuk menghubungakan  antara  variabel  Komite  Audit  dengan  variabel  kinerja  perbankan syariah  kurang  tepat.  Ini  dapat  dilihat  dari  hasil  uji  korelasi  antara  variabel  Komite Audit dan Kinerja Perbankan Syariah yang lemah.
2. Secara  parsial  variabel  DPS  memiliki  hubungan  signifikan  terhadap  kinerja perbankan  syariah.  Artinya  semakin  tinggi  peran  yang  dilakukan  oleh  DPS,  maka akan  semakin  meingkatkan  kinerja  perbankan  syariah.  Semakin  rendah  peran  yang dilakukan oleh DPS maka akan menurunkan tingkat kinerja perbankan syariah. Hal  ini  didukung  oleh  ruang  lingkup  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPS  yang masih kecil. Dengan demikian peran yang harus dilakukan oleh DPS seperti menilai dan  memastikan  pemenuhan  prinsip  syariah,  mengawasi  perkembangan  produk perkembangan  apakah  telah  sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI,  dan  rutin  memberikan nasihat  kepada  seluruh  manajemen  dan  karyawan  Bank  NTB  Syariah  dapat terlaksana dengan baik.
3. Secara  simultan  variabel  Komite  Audit  dan  DPS  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap  kinerja  perbankan  syariah.  Komite  Audit  tidak  berpengaruh  secara signifikan,  namun  dengan  adanya  kebaradaan  DPS  maka  kinerja  perbankan  syariah dapat terus meningkat.
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021 │ 63

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  A.,  Rehman,  K.,  &  Safwan,  N.  (2011).  "Testing  a  Model  of  Islamic  Banking Based  on  Service  Quality,  Customer  Satisfication  and  Bank  Performance". Africian Journal of Business Management , 5 (5), 1880–1885.
Alamsyah, H. (2012, April). "Perkembangan dan prospek perbankan syariah Indonesia (tantangan  dalam  menyongsong  MEA  2015) . " Ceramah  Ilmiah  Ikatan  Ahli Ekonomi Islam, Jakarta.
Al-Beshtawi, Suleiman, H., Zraqat, O. M., & Al-Hiyasat, H. M. (2014). "The Impact of Corporate Governance on Non Financial Performance in Jordanian Commercial Banks  and  Islamic  Banks." International  Journal  of  Financial  Research , 5 (3), 54–67.
Al-Matari,  E.  M.,  Al-Swidi,  A.  K.,  &  Fadzil,  F.  H.  B.  (2014a).  "Audit  Committee Characteristics and Executive Committee Characteristics and Firm Performance in Oman: Empirical Study." Asian Social Science , 10 (12), 98–113.
Al-Matari, E. M., Al-Swidi, A. K., & Fadzil, F. H. B. (2014b). "The Effect of Board of Directors  Characteristics,  Audit  Committee  Characteristics  and  Executive Committee Characteristics on Firm Performance in Oman: An Empirical Study". Asian Social Science , 10 (11), 149–171.
Aravik,  H.,  Sulastyawati,  D.,  &  Yunus,  N.  R.  (2020). Leadership  Concept  At  Sharia Bank;  A  Theoretical  Study . Islamic  Banking:  Jurnal  Pemikiran  Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 5(2), 21-32.
Anggadini, S. D. (2014). "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia terhadap Bank Syariah." Majalah Ilmiah Unikom , 12 (1), 77–84.
Antonio, M. S. (2013). Asma’ul Husna for Succes in Business & Life (1st ed.). Tazkia Publishing.
Coleman,  A.  K.  (2008).  "Corporate  Governance  and  Firm  Performance  in  Africa:  A Dynamic  Panel  Data  Analysis." Journal  for  Studies  in  Economics  and Econometriks , 32 (2), 1–24.
Eljelly,  A.  M.,  &  Ahmed,  A.  (2013).  "Performance  Indicators  of  Banks  in  A  Total Islamic  Banking  System:  The  case  of  Sudan." Intenational  Journal  of  Islamic and Middle Eastern Finance and Management , 6 (6), 142–155.
Faozan,  A.  (2013).  "Implementasi  Good  Corporate  Governance  dan  Peran  Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah." La_Riba , 7 (1), 1–14.
Firdaus, M. (2007). Konsep dan Implementasi Bank Syariah . Renaisan.
64 │ Anwar Musaddad, Nur Asnawi, Eko Suprayitno, PERAN KOMITE AUDIT DAN DPS TERHADAP KINERJA
Ghabayen, M. A. (2012). "Board Characteristics and Firm Performance: Case of Saudi Arabia." International  Journal  of  Accounting  and  Financial  Reporting , 2 (2), 168–200.
Grassa,  R.,  &  Matoussi,  H.  (2014).  "Corporate  Governance  of  Islamic  Banks:  A Comparative Study Between GCC and Southeast Asia Countries." International Journal  of  Islamic  and  Middle  Eastern  Finance  and  Management , 7 (3),  346– 362.
Gunawan. (2014). Tribunnews.Com .
Hamza, H. (2013). "Sharia Governance in Islamic Banks: Effectiveness and Supervision Model." International  Journal  of  Islamic  and  Middle  Eastern  Finance  and Management , 6 (3), 226–237.
Hasan,  Z.  (2009).  "Corporate  Governance:  Western  and  Islamic  Perspectives." International Review of Business Research , 5 (1), 227–293.
Hisamuddin,  N.,  &  Tirta,  M.  Y.  K.  (2012).  "Pengaruh  Good  Corporate  Governance Terhadap  Kinerja  Keuangan  Bank  Umum  Syariah." Jurnal  Akuntansi Universitas Jember , 10 (2), 109–138.
Hsu,  W.  Y.,  &  Petchsakulwong,  P.  (2010).  "The  Impact  of  Corporate  Governance  on the  Efficiency  Performance  of  the  Thai  Non-Life  Insurance  Industry." The International Association for the Study of Insurance Economics , 35 (1), 28–49. Ilyas, Y. (2012). Kinerja: Teori, Penilaian dan Penelitian . FKM UI.
Lupiyoadi, R., & Ikhsan, R. B. (2015). Praktikum Metode Riset Bisnis . Salemba Empat.
Marie, A. A., Ibrahim, M. E., & Al-Nasser, A. D. (2014). "Effects of Financial and Non Financial Performance Measures on Customer’s Perceptions of Service Quality at  Islamic  Banks  in  UAE." International  Journal  of  Economics  and  Finance , 6 (10), 201–213.
Musibah, A. S., & Alfattani, W. S. B. W. Y. (2014). "The Mediating Effect of Financial Performance  on  The  Relationship  Between  Shariah  Supervisory  Board Effectiveness,  Intelectual  Capital  and  Corporate  Social  Responsibility,  of Islamic  Banks  in  Gulf  Cooperation  Council  Countries." Asian  Social  Science , 10 (17), 139–164.
Noor, J. (2013). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (1st ed.). Kharisma Putra Utama.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2020). Statistik  Perbankan  Syariah  per  Desember  2020 (pp. 1–103). Otoritas Jasa Keuangan.
Romly.  (2015). Al-Hisbah  Al-Islamiyah:  Sistem  Pengawasan  Pasar  dalam  Islam . Deepublish.
Rouf, M. A. (2011). "The Relationship between Corporate Governance and Value of the Firm  in  Developing  Countries:  Evidence  from  Banglades." The  International Journal of Applied Economics and Finance , 5 (3), 237–244.
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021 │ 65
Ullah,  H.  (2014).  "Shari’ah  Compliance  in  Islamic  Banking:  An  Empirical  Study  on Selected Islamic Banking in Bangladesh." International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management , 7 (2), 182–199.
Umiamief.  (2011).  Controlling  Perspektif  al-Qur’an. Umiamief.Wordpress.Com . https://umiamief.wordpress.com/2011/03/08/controlling-perspektif-al-quran/
Usman, R. (2012). Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia . Sinar Grafika. Yani, M. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia . Mitra Wacana Media.
Yossa, S. & Zunaidah. (2013). "Analisis Pengaruh Kemampuan Karyawan, Pembagian Tugas dan  Motivasi  terhadap Kinerja Karyawan  pada PT. Pelabuhan  Indonesia II  (Persero)  Cabang  Palembang." Jurnal  Manajemen  Dan  Bisnis  Sriwijaya , 11 (4), 263–286.
66 │ Anwar Musaddad, Nur Asnawi, Eko Suprayitno, PERAN KOMITE AUDIT DAN DPS TERHADAP KINERJA