## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Kebijakan Politik Pemerintahan Bojonegoro dalam Mengelola Sumber Daya Alam Minyak Bumi
Reny Yulianty Pegawai Kecamatan Bourno, Kab. Bojonegoro Reny_yulianty1996@yahoo.com
Diny Fitrhatin Pendamping Desa, Kabupaten Tuban dnyftrh@gmail.com
Received: 01 Juli 2020; Revised: 10 Juli 2020; Accepted : 20 Juli 2020; Published : Agustus 2020; Available online : Agustus 2020.

## Abstract
Bojonegoro  is  a  district  with  abundant  natural  resources  (petroleum)  and  has  been exploited since the colonial era until now, but until 2008 Bojonegoro is still the poorest area in  East  Java.  But  after  2008  under  the  leadership  of  Suyoto,  Bojonegoro  improved  in managing  its  Natural  Resources  for  the  greatest  prosperity  of  its  people.  Among  the developments  carried  out  by  the  Bojonegoro  Regency  Government  after  2008  can  be  seen from  several  development  indicators  which  include:  Economic  Growth,  Poverty  Rate, Sustainable Development Goals (SDGs), Open  Government Partnership (OGP). Bojonegoro is an example of the success of the Regional Government in managing Natural Resources in the Regional  Autonomy  Region.  This  can  be  an  example  for  other  autonomous  regions  in managing natural resource management policies for the greatest prosperity of the people.
Keywords: Regional Autonomy, Natural Resource Management, Petroleum, Bojonegoro

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020

## Pendahuluan
Pertamakali otonomi daerah mulai  diwacanakan,  ada  kekhawatiran sekaligus  optimisme  yang  berkembang saat  itu.  Optimisme  berakar  dari perubahan  pola  pembangunan  dari lahirnya  desentralisasi  dari  pusat  ke daerah.  Dalam  arus  optimisme  mengalir pula  kekhawatiran  perubahan  itu  hanya memindahkan  kebocoran  dari  pusat  ke daerah,  yang  dalam  banyak  kasus terbukti  nyata.  Tidak  sedikit  pejabat daerah  yang  terbukti  melakukan  tindak pidana  korupsi.  Banyak  kepala  daerah yang  berperilaku  seperti  raja-raja  kecil. Maka  dari  itu,  cukuplah  alasan  bagi mereka untuk mengatakan: desentralisasi di Indonesia telah kebablasan  dan  resentralisasi  adalah keniscayaan. 1
Ironisnya, pelaksanaan dibeberapa  daerah  bisa  dikatakan  gagal total  sehingga  yang  dibutuhkan  saat  ini adalah evaluasi menyeluruh. Tetapi tidak semua daerah mengalami kegagalan, ada daerah  yang  berhasil  mengembangkan sumber  daya  alam  untuk  pengurangan angka  kemiskinan  dan  pengembangan
1 Purwo Santoso, Keluar dari Kekalutan Desentralisasi  di  Indonesia ,  Disampaikan    dalam Seminar  Daerah:   Otonomi  Daerah:   Problematika dan  Tantangannya,    yang  diselenggarakan    oleh Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan,    Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  Univeritas  Mulawarman, Samarinda pada tanggal 8 Mei 2014.
pendidikan seperti
Kabupaten
Bojonegoro  sekadar  menyebutkan  satu contoh bisa dijadikan proyek percontohan  keberhasilan  pelaksanaan otonomi daerah.
Dalam  literatur  kolonial  Belanda, Bojonegoro  selalu  digambarkan  sebagai salah  satu  daerah  termiskin  dan  paling terbelakang  di  Jawa.  Tanahnya  tandus dan  hampir  tidak  ada  irigasi.  Lahan pertanian Bojonegoro berkualitas buruk. Daerah  yang  subur  di  dekat  Bengawan Solo  juga  sering  menjadi  sia-sia  terkena banjir  selama  musim  hujan.  Bojonegoro disebut-sebut  sebagai  daerah  yang secara  sosial-ekonomi  sangat  terpuruk, karena  setiap  tahun  dilanda  bencana banjir dan kekeringan yang mengakibatkan  produktifitas  pertanian sangat  rendah  dan  akibatnya  sering  kali penduduknya  mengalami  kemiskinan yang endemis serta kelaparan. 2
Sejarah  kemiskinan  yang  ada  di Bojonegoro,  berubah  menjadi  berkah saat  ditemukannya  Sumber  Minyak  oleh Lembaga  Minyak  dan  Gas  (LEMIGAS), sebuah  lembaga  studi  yang  menjadi bagian  dari  AKAMIGAS  mengatakan bahwa  Banyu  Urip,  Sukowati,  Jambaran dan  Alas  Tua  menyimpan  kandungan
2 Penders,  C.L.M. Bojonegoro  1900-1942.  A.Story of  EndemicPoverty  in.  North  East  Java  Indonesia. (Singapura, Gunung Agung,1984) Hlm. 34

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
minyak mentah sampai 1,4 miliar barrel.
Selain  minyak  mentah,  blok  Cepu  juga memiliki  kandungan  gas  sebesar  8,772 triliun  kaki  kubik.  Sedangkan  untuk  gas, yang bisa diangkat sebesar 72 %. 3 Tetapi dengan  ditemukannya  ladang  minyak tersebut  sekaligus  menjadi  kutukan  bagi Bojonegoro jika tidak bisa mengelolanya dengan  arif  dan  bijaksana.  Dalam  acara Forum Akademisi untuk Migas di Jakarta, akhir 2015 lalu, Bupati Suyoto
menyebutkan permasalahan dalam pengelolaan daerah bukan saja membangun  rasa  memiliki  masyarakat dalam  semua  aspek,  melainkan  juga meningkatkan keterlibatan publik seluas-luasnya. 4
Dari  uraian  di  atas  dapat  di  tarik permasalahan
sebagai berikut:
Bagaimana produk kebijakan di Bojonegoro  dengan  sejarah  kemiskinan dan korupsi para pejabatnya bisa dengan baik  mengelola  Minyak  Bumi.  Apa dampak  dari  kebijakan  tersebut  bagi kesejahteran Masyarakat Bojonegoro.

## PEMBAHASAN
Kebijakan
Pemerintah di Era
Desentralisasi
3 Tim  Peneliti  Kontras. Laporan  Penelitian  Bisnis Militer di Perusahaan Pengeboran Minyak Bojonegoro  Jawa  Timur .  (Bojonegoro  :  Kontras, 2004). Hlm. 14
4 Apridar. Desain Ulang Otonomi Daerah . Selasa, 3 Mei  2016  11:20  [Original  Published  by  “Serambi Indonesia”]
Argumentasi pokok untuk
menjawab pertanyaan mengapa
diperlukan otonomi daerah atau desentralisasi  dapat  dijawab  dengan mengacu pada adanya beberapa keragaman  dari  setiap  daerah.  Dengan desentralisasi  maka  pemerintah  pusat dapat  mengetahui  secara  jelas  apa  yang diperlukan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Setiap wilayah di daerah mempunyai  keunikan  tersendiri  dalam banyak  hal  seperti  geografi,  budaya, tingkat  perkembangan  ekonomi,  potensi sumberdaya alam dan sebagainya. Tidak ada  pemerintahan  secara  terpusat  yang dapat  membuat  kebijakan  dan  program yang  sama  untuk  setiap  daerah  untuk mencapai  sasaran  secara  tepat.  Karena itu  melalui  desentralisasi  diharapkan masing-masing  pemerintahan  di  setiap daerah dapat mengatasi permasalahannya dan memberi prioritas apa  yang  akan  dikembangkan  karena mereka  sendiri  yang  mengetahui  secara baik  potensi  alam  yang  tersedia  beserta keinginan dan harapan-harapan masyarakatnya.
Satu  hal  yang  diperlukan  oleh setiap  daerah  dalam  menjalankan Otonomi  ialah,  kepastian  bahwa  setiap daerah yang berotonomi dapat melangsungkan policy-making yang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
demokratis.  Ini  memiliki  setidaknya  dua makna.  Pertama, policy  making yang diperlukan  adalah  yang  efektif  dalam mengatasi masalah publik yang mengedepan  atau  teridentifikasi.  Kedua, policy making tersebut semakin mengejawantahkan  gagasan  demokrasi. 5
Kita  tahu  bahwa  yang  didambakan rakyat  bukan  hanya  adanya  pejabat daerah  yang  bisa  berkuasa  secara otonom  dari  pemerintah  nasional, melainkan teratasinya masalah Indonesia  dari  daerah-daerah.  Harus dipastikan kewenangan untuk mengurus dan  mengatur  rumah  tangga  daerah tumbuh  dengan  ekspresi  semangat berdemokrasi. Dalam policy-making inilah  proses  berdemokrasi  dan  proses berotonomi  daerah  hadir  sebagai  paket two-in-one .  Ini  berarti  bahwa,  titik  temu agenda  demokratisasi  dan  desentralisasi adalah  proses policy-making ,  dan  titik temu  ini  tidak  kita  perlakukan  sebagai titik  strategis  untuk  mengoptimalkan pengelolaan kedua proses itu.
Sehubungan dengan hal itu harap dicatat bahwa, yang menjadi satu adalah penghayatannya  dalam  praktek.  Lebih dari  itu,  yang  harus  menghati  bukan hanya  pejabat  pemerintah  melainkan rakyat yang menjadi pemilik
5 Robert  E.  Goodin,  “ Democracy,  Preferences  and Paternalism ,”  Policy  Sciences,  Vol.  26,  No.  3, Democracy and the Policy Sciences (Aug., 1993).
pemerintahan  daerah,  yang  sejauh  ini belum  merasa  menjadi  pemilik.  Hal  itu harus dimanifestasikan dalam proses dan rumusan  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah-pemerintah  daerah.  Ada kesulitan untuk memahami dan mengelola proses perubahan yang bukan hanya semakin mendasar melainkan juga semakin  belum  dikenali  sebelumnya. Untuk  itulah  konsep  transformasi dipakai  untuk  menggantikan  konsep reformasi  yang  popular  selama  ini. Muara dari desentralisasi adalah terwujudnya pemerintahan yang demokratis  berbasis  otonomi  daerah, bukan  sekedar  ada  kepastian  bahwa daerah  tepatnya  instansi  dan  pejabat- pejabat  pemerintah  setempat  memiliki cukup  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus rumah tangaa sendiri. Demokrasi  harus  diwujudkan  secara lebih  nyata,  lebih  operasional  dan  lebih bernakna di level lokal, mulai dari wadah kelembagaan yang ada. 6
Policy-making yang  demokratis selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan  kemampuan  masyarakat dan  sumberdaya  yang  ada  dimobilisasi dengan  lebih  baik.  Dengan  cara  seperti ini  maka  program  seperti  pendidikan, pelayanan  kesehatan,  upaya  rehabilitasi
6 Purwo  Santoso, Menolak  Stagnasi  Demokratisasi: Otonomi  Daerah  Sebagai  Akualisasi dalam   Riptek Vol.5 No.I Tahun 2011, Hal.: 45–60.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
hutan  dan  lahan,  dan  pembangunan pertanian  dapat  direalisasi  lebih  cepat dan  lebih  terarah.  Bertumpu  pada kemampuan  lokal  dari  masyarakat  dan sumberdaya  ini  maka  upaya  menolong diri  sendiri  akan  lebih  menonjol  dalam mengatasi masalah lokal, tidak tergantung  kepada  bantuan  dari  pusat dan dari luar.
Konteks  Ekonomi  Politik  Daerah Penghasil Minyak Bumi
Di  era  otonomi  daerah  pula harapan  dan  kecemasan  ini  bersarang, persis ketika hubungan kekuasaan pusat dan  daerah  direorganisasikan.  Dalam situasi  baru  ini  pemerintah  kabupaten memiliki  kewenangan  yang  lebih  besar untuk  menyusun  agenda,  baik  dalam menggali  potensi  daerah  secara  mandiri maupun  mengelola  urusan  ekonomi  dan pemerintahan  secara  relatif  otonom. Aspirasi  desentralisasi  ditujukan  agar jarak  antara  rakyat  dan  pembuat kebijakan  menjadi  lebih  dekat  baik secara politik maupun geografis.
Sehingga
memungkinkan rakyat
berpartisipasi langsung dalam menyusun dan  mengontrol  kebijakan  pemerintah daerah  agar  memenuhi  hajat  hidup rakyat.
Bagi  daerah  penghasil  migas, harapan  kemakmuran  dicapai,  dan sekaligus  dibatasi  oleh,  ketentuan
pemerintah  pusat  mengenai  besarnya saham daerah dalam kerangka penyertaan modal ( Participating Interest , PI)  dan  dana  bagi  hasil  (DBH)  yang diperoleh  pemerintah  daerah  (pemda). Semakin  besar  persentase  keduanya, semakin  besar  pula  pendapatan  yang diterima  oleh  pemda.  Nampak  jelas bahwa di era otonomi daerah, pengelolaan sektor migas adalah kebijakan yang tidak didesentralisasikan. Berdasarkan  Undang-undang  No  22 Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas Bumi (Migas), pengelolaan dan pemanfaatan  kekayaan  migas  adalah kewenangan  pemerintah  pusat  baik  dari segi pengaturan, pengawasan, pengelolaan  dan  pemanfaatannya.  Dasar pertimbangannya adalah: “Bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya  alam  strategis  tidak  terbarukan yang  dikuasai  oleh  negara  serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai  peranan  penting  dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya  harus  dapat  secara maksimal  memberikan  kemakmuran  dan kesejahteraan rakyat.”
Konsepsi  “dikuasai  oleh  negara” dapat  dimaknai  sebagai  “dimiliki  oleh negara”,  yaitu  kepemilikan  dalam  arti yang luas, kepemilikan dalam pengertian

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
hukum  publik  yang  tentunya  berfungsi sebagai sumber bagi pengertian kepemilikan perdata (private ownership).
Bumi,  air,  dan  seluruh  kekayaan  yang terkandung  dalam  perut  bumi  dan  air tidak  hanya  dipahami  dalam  pengertian penguasaan  melalui  control  dan  fungsi regulasi  semata.  Dengan  dikuasai  oleh Negara,  maka  kekayaan  sumber  daya alam yang kita miliki, seluruhnya  adalah untuk  kepentingan  seluruh  rakyat. 7
Seiring  dengan  otonomi  daerah  dimana pemda  menuntut  untuk  terlibat  dalam pengelolaan sumberdaya alam di daerahnya,
pemerintah pusat mengakomodir dengan pembagian saham penyertaan modal kepada daerah. Pemerintah pusat menerbitkan PP No. 35 Tahun  2004  tentang  Kegiatan  Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang memuat keharusan  adanya Participating  Interest sebesar  10%  yang  menjadi  hak  pemda yang  pengelolaannya  dijalankan  oleh Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD), entah  berupa  Perusahaan  Daerah  (PD)
atau Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan ketentuan,
saham Perseroan  Terbatas  (PT)  bisa  dimiliki oleh  Pemda,  Perusahaan  Daerah  (PD), swasta  dan  masyarakat  tetapi  bagian terbesar  dari  saham  Perseroan  Terbatas
7 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  Ekonomi ,  (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), Hlm. 281
(PT) dimiliki oleh Pemda atau Perusahaan  Daerah  (PD).  Pada  dasarnya pengaturan  hukum  ini  dimaksudkan untuk  memberi  peluang  keterlibatan pemerintah  daerah  untuk  mengelola kekayaan  alam  di  wilayahnya  sebagai konsekuensi  eksploitasi  kekayaan  alam lokal tersebut oleh para investor.
Pembangunan  harus  memenuhi tiga  komponen  dasar  yang  dijadikan sebagai  basis  konseptual  dan  pedoman praktis  dalam  memahami  pembangunan yang  paling  hakiki  yaitu  kecukupan ( sustenance) memenuhi kebutuhan pokok,  meningkatkan  rasa  harga  diri atau  jati  diri  ( self  esteem) ,  serta kebebasan  ( freedom) untuk  memilih. Pembangunan  harus  dipandang  sebagai suatu  proses  multidimensional  yang mencakup berbagai perubahan mendasar  atas  struktur  sosial,  sikap- sikap  masyarakat,  dan  institusi-institusi nasional,  disamping  tetap  mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi,
penanganan  ketimpangan  pendapatan, serta pengentasan
kemiskinan.
Pembangunan  harus  mencerminkan perubahan  total  suatu  masyarakat  atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan  individu  maupun  kelompok- kelompok  sosial  yang  ada  didalamnya

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
untuk  bergerak  maju  menuju  suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual. 8
Potret Keberhasilan Pengelolaan Sumber  Daya  Alam  (Minyak  dan  Gas) di Bojonegoro
Meski  berlimpah  sumber  daya alam  berupa  Minyak  Bumi  sejak  1893 (Kontras,  2004:11)  hingga  sekarang, tetapi  masyarakat  Bojonegoro  masa  lalu masih terjerat kemiskinan, pemerintahan yang  tidak  berpihak  rakyat.  Akibatnya, hingga 2007 Bojonegoro adalah kabupaten  termiskin  nomer  3  di  Jawa Timur (BPS, 2007).
Berbagai permasalahan  Bojonegoro  :  Kemiskinan Endemis,  Korupsi  di  Pemerintahan, Infrastruktur  dengan  kualitas  yang rendah, Pelayanan public dengan kualitas rendah, APBD yang rendah dan memiliki hutang dalam pembiayaan pembangunan, tidak ada ruang komunikasi  antara  pemerintah  dan rakyat.  Fokus  ramainya  isu  pengelolaan cadangan  migas  baru-baru  ini  di Kabupaten  Bojonegoro  yang  terkait dengan SDM di daerah. Mengingat orang- orang yang tinggal di daerah dimana SDA ini  berada  merupakan  pihak  pertama yang  lebih  berhak  merasakan  hasil
8 Todaro, M.P. dan Smith, Stephen C, Pembangunan Ekonomi  di  Dunia  Ketiga ,  edisi  Kedelapan,  (New York: The Addison Wesley, 2003)
pengupayaan  SDA,  namun  juga  pihak pertama  pula  yang  akan  merasakan kemungkinan munculnya semua dampak negatif  sebelum,  selama  dan  sesudah aktifitas  explorasi  dan  exploatasi  SDA (masalah  kejutan  demografis  dengan bertambahnya penduduk (pekerja) sementara,  kejutan  infrastruktur  sosial karena  kultur  hidup  yang  akan  berubah, masalah  lingkungan  akibat  exploatasi SDA dan lain sebagainya).
Keberhasilan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro dalam
meminimalisir  jurang  pengetahuan  yang begitu  besar  antara  pelaku  industri migas  yang  memang  sangat  profesional dibidangnya  dengan  SDM  daerah.  Pada gilirannya,  semakin  kecilnya  jurang pengetahuan  ini,  dalam  batasbatas tertentu,  akan  semakin  menambah semangat  daerah  untuk  memajukan dirinya melalui aktifitas-aktifitas mandiri dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang dalam hal ini bisa diakomodasi oleh
SDI daerah. Keberlangsungan  hubungan  SDA,  SDI, SDM  yang  berkelanjutan  akan  sulit terwujud  jika  tidak  ada  komitmen  yang tulus  dari  semua  pihak  yang  berperan dalam  aktifitas  pengelolaan  SDA  dalam pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan  SDM  daerah.  Masing- masing  mempunyai  fungsi  yang  bisa

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
digambarkan  sebagai  berikut:  industri pengelola (seperti
Pertamina,
ExxonMobil, PetroChina, dan lain sebagainya)  adalah  eksekutor  sekaligus pengelola  yang  profesional  SDA  dan pemerintah  (baik  di  pusat  dan  terutama dalam  kewenangan  tertentu-  di  daerah) adalah  regulator  dan  pengontrol  semua aktifitas eksekusi dan pengelolaan SDA.
Diantara  kedua  pihak,  terletak SDM  handal  yang  akan  menjalankan perannya  masing-masing.  Jika  sudah dikenal  bahwa  SDM  dari  pihak  industri adalah SDM yang profesional, maka SDM daerah  yang  akan  menyertai  proses pengelolaan SDA di daerahnya juga harus profesional. Ini menuntut proses pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.  Perguruan  Tinggi  dan lembaga pendidikan ke-profesi-an lainnya  mempunyai  peran  yang  penting dalam konteks ini. Oleh karena itu, keikut sertaan pemerintah daerah dan, terutama,  industri  dalam  berinvestasi  di
bidang
pengembangan dan pemberdayaan  SDM  daerah  patut disyukuri  dan  dijadikan  maskot  dalam upaya  pengelolaan  SDA  yang  adil, bermartabat dan berkelanjutan.
Perguruan  Tinggi  (universitas)  dan lembaga pendidikan ke-profesi-an, selain berperan sebagai tempat dididiknya SDM daerah  dalam  mengelola  SDA,  juga  bisa
berperan sebagai faktor dinamisator dan inovator  dalam  upaya pemetaan  sumber daya  alam  melalui  aktifitas  penelitian dan  pengembangan  yang  mengacu kepada  kebutuhan  lokal  daerah.  Rantai konglomerasi industri-pemda- universitas ini bisa berperan sebagai SDI yang diharapkan mampu untuk menelorkan  SDM-SDM  daerah  handal sebagai  faktor  kunci  keberhasilan pengelolaan SDA.
Suksesnya  rantai  konglomerasi diatas  hanya  akan  terwujud  jika  Pemda Jatim, melalui pengawalan dan pengawasan  DPRD  Jatim,  mampu  meng- elaborasi  fungsi  partisipasinya  menjadi fungsi:
• Akselerator: proses
pembelajaran pengelolaan sumber daya migas oleh
Pemerintah Daerah. Aktifitas eksplorasi  dan  produksi  (EP) cadangan migas mencakup pekerjaan-pekerjaan  teknis  yang luas  mulai  dari  aspek  eksplorasi, pengembangan  dan  produksi lapangan migas. Di setiap tahapan pekerjaan  teknis  tersebut,  Pemda sudah  bisa  berperan  dengan  cara menempatkan wakil-wakilnya dalam partisipasi interest pengelolaan  Blok  Cepu,  untuk menyerap  sebanyak  mungkin

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
teknologi  dan  menjadikannya sebagai  aset  kemampuan  daerah. Secara  teknis  ini  bisa  terjadi  jika Pemda  Jatim,  melalui  wakilnya dalam  PI,  bisa  menempatkan wakilnya  sebagai  representative pada  posisi  manajemen  operasi,
eksplorasi dan procurement ;
• Regulator: pengelolaan  migas  di wilayah  kerja  Jawa  Timur  dalam hal  perimbangan  pengawasan wewenang  pusat  dan  daerah. Terbukanya  kesempatan  untuk berpartisipasi  dalam  pengelolaan suatu sumber daya migas, adanya akses untuk secara legal mengawasi  sumber  daya  daerah dalam  kerangka  otonomi  daerah, dan tingginya resiko (baik teknis- geologis,  ekonomis,  sosial  dan politis)  dari  suatu  pengelolaan sumber daya migas bisa menyebabkan munculnya ketimpangan perimbangan wewenang,  khususnya  antara pemerintah propinsi dan kabupaten  sendiri  terkait  dengan regulasi pengelolaan sumber daya migas. Pemda dan dengan pengawalan DPRD Jatim diharapkan mampu untuk memerankan  fungsi  regulasinya disini dalam kerangka
penyeimbangan wewenan propinsi-kabupaten. Secara teknis ini  bisa  terjadi  jika  Pemda  Jatim, melalui  wakilnya  dalam  PI,  bisa menempatkan  wakilnya  sebagai representative  pada  posisi  PR serta  manajemen  aspek  legal  dan operasi;
• Mediator: kepentingan  regional masyarakat  Jawa  Timur  pada umumnya, dan kabupaten penghasil  dan  sekitarnya,  pada khususnya. Telah disinggung diatas  bahwa  setiap  aktifitas  EP suatu  lapangan  akan  mempunyai dampak  baik  positif  dan  negatif. Dampak  positif  dan  negatif  ini bisa  dijadikan  peluang  dan tantangan dalam kerangka menyuarakan kepentingan daerah (baik kabupaten maupun propinsi). Kepentingan masyarakat Jawa Timur, khususnya kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya, akan bisa
tersampaikan,  jika  Pemda  Jatim melalui keterlibatan dalam
pengelolaan  Blok  Cepu  (PI) terlibat  langsung  secara  personal dan interest dalam setiap pengambilan keputusan pemanfaatan  hasil  EP  pada  aspek pengembangan masyarakat.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
Secara  teknis  ini  bisa  terjadi  jika Pemda  Jatim,  melalui  wakilnya dalam  PI,  bisa  menempatkan wakilnya  sebagai  representative pada posisi manajemen pengembangan masyarakat ( community
development
management ).
Tulisan ini berfokus pada periode tahun  (2008 – 2016),  karena  sejak sebelum  2008  Bojonegoro  di  Bawah Kepemimpinan Santoso 9 tidak memberikan  perubahan  dan  dampak yang  signifikan  dalam  pengelolaan  SDA terhadap  pembangunan  di  Bojonegoro. Pasca  2008  Bojonegoro  di  pimpin  oleh Bupati Bojonegoro Suyoto yang mempunyai  visi  menjadikan  Bojonegoro sebagai  daerah  lumbung  pangan  dan energi  dan  membangun  Bojonegoro berfokus pada: 1) pembangunan SDM; 2) pembangunan infrastruktur yang mendukung  pertumbuhan  ekonomi  3) pengelolaan  fiskal  berkelanjutan  melalui
dana abadi migas. Pengelolaan Bojonegoro  dengan  pemerintahan  yang
9 Menurut berita di laman Kompas.com Mantan Bupati  Bojonegoro  M.  Santoso  (70),  menjadi terpinana kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Tahun  2007  senilai  Rp  6 Miliar  dan  juga  terjerat  kasus  korupsi  dana pembebasan  lahan  Blok  Cepu  Rp.  3,8  Miliar, sehingga  di  vonis  dengan  hukuman  penjara selama 6 Tahun. Di akses pada http://regional.kompas.com/read/2012/09/17 /21011021/twitter.com 09:55 WIB
transformative  (Santono  dkk,  2016). Kinerja pembangunan Kabupaten Bojonegoro selama di bawah
kepemimpinan  Bupati  Suyoto  akan dibahas dari beberapa indikator pembangunan yang meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Sustainable  Development Goals (SDGs), Open Government
Partnership (OGP) .
Pembangunan  harus  memenuhi tiga  komponen  dasar  yang  dijadikan sebagai  basis  konseptual  dan  pedoman praktis  dalam  memahami  pembangunan yang  paling  hakiki  yaitu  kecukupan ( sustenance) memenuhi kebutuhan pokok,  meningkatkan  rasa  harga  diri atau  jati  diri  ( self  esteem) ,  serta kebebasan  ( freedom) untuk  memilih. Pembangunan  harus  dipandang  sebagai suatu  proses  multidimensional  yang mencakup berbagai perubahan mendasar  atas  struktur  sosial,  sikap- sikap  masyarakat,  dan  institusi-institusi nasional,  disamping  tetap  mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi,
penanganan  ketimpangan  pendapatan, serta pengentasan
kemiskinan.
Pembangunan  harus  mencerminkan perubahan  total  suatu  masyarakat  atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
keragaman kebutuhan dasar dan keinginan  individu  maupun  kelompok- kelompok  sosial  yang  ada  didalamnya untuk  bergerak  maju  menuju  suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual (Todaro, 2003).
Efek  Pengelolaan  Minyak  dan  Gas terhadap Pembangunan
di
Bojonegoro Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan  baik  di  daerah  perkotaan maupun daerah pedesaan dalam periode jangka  waktu  tertentu  akan  membawa suatu perubahan yaitu tingkat pertumbuhan  ekonomi  yang  diikuti  oleh perubahan-perubahan  dalam  struktur dan  corak  kegiatan  ekonomi  suatu wilayah  atau  yang  lebih  dikenal  dengan perubahan  struktur  ekonomi.  Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai sebaran/distribusi  dari  masing-masing komponen  yang  membentuk  ekonomi suatu  wilayah  dan  biasanya  disajikan dalam bentuk persentase.
Pertumbuhan ekonomi
merupakan ukuran dinamis yang digunakan  untuk  melihat  perubahan tingkat ekonomi antar periode.
Perubahan  ini  diukur  dengan  satu ukuran  /  satu  periode  yang  disebut kondisi  ekonomi  pada  tahun  dasar. Pertumbuhan ekonomi Bojonegoro
secara  umum  dari  tahun  2008  kian melesat menjadi Kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi  di  Provinsi  di  Jawa  Timur, bahkan secara nasional. Tabel dan grafik berikut  ini  memperlihatkan  angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro,  Provinsi  Jawa  Timur,  dan pertumbuhan  ekonomi  Nasional.  Laju pertumbuhan  ekonomi  adalah  kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan  itu  lebih  besar  atau  lebih  kecil (Sukirno,  2000).  Pertumbuhan  ekonomi merupakan  indikator  untuk  melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan  syarat  keharusan  ( necessary condition )  bagi  pengurangan  tingkat kemiskinan.
Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan.
Pertumbuhan  Ekonomi  dengan migas  tahun  2015  tumbuh  sebesar 19,87%  meningkat  signifikan  dibanding tahun  2014  karena  meningkatnya  lifting migas  yang  cukup  besar  di  tahun  2015 mencapai  30  juta  barel  lebih  atau meningkat sebesar 40% dibanding lifting tahun  2014.  Pertumbuhan  ekonomi tanpa migas tahun 2015 tumbuh sebesar 5,99% sedikit melambat dibanding tahun 2014  karena  pengaruh  perlambatan ekonomi global yang berpengaruh secara

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
langsung
disektor konstruksi, transportasi,  jasa  keuangan,  real  estate dan  beberapa  sektor  lainnya.  Hal  inilah yang mendorong Suyoto, untuk menetapkan “peta jalan” ( road map ) agar setelah  migas  habis  dari  Bojonegoro, kabupaten  ini  masih  dapat  terus membangun  secara  berkelanjutan.  Sejak memangku  jabatan  Bupati  Bojonegoro periode  2008 – 2013,  Suyoto  langsung membenahi  berbagai  regulasi  dalam pengelolaan dana bagi hasil migas.  Pada tahun  2011,  Kabupaten  Bojonegoro menginisiasi  peraturan  daerah  (perda) tentang  ruang  wilayah  migas  dan pertanian serta perda terkait pemberdayaan masyarakat lokal.
Pemkab  dan  DPRD  kembali  akan menerbitkan  perda  terkait  pengolahan migas,  yang  diistilahkan  sebagai  dana abadi. Peraturan daerah ini akan disusun pada  tahun  2016,  khusus  dana  abadi mulai  dianggarkan  tahun  ini  sebesar  Rp 100 miliar . Dana abadi  ini  berasal dari dua  sumber  utama  yaitu  dana  bagi  hasil dan bunga penyertaan saham ( participating interest ). Dari perhitungan kedua  sumber  pendapatan  tersebut, Kabupaten  Bojonegoro  merencanakan mengumpulkan  hingga  Rp  20  triliun. Dengan  dana  abadi  ini  Kabupaten Bojonegoro  saat  ini  memperbaiki  dan menambah  infrastruktur  pendidikan
secara bertahap. Selain diinvestasikan di sektor keuangan, dana abadi migas yang diterima  oleh  kabupaten  dibelanjakan untuk  pembangunan  kualitas  manusia. Pada  tahun  2015,  sekurangnya  12.000 warga  Bojonegoro  mengikuti  pelatihan tenaga kerja kejuruan.
Publikasi  Situs  Resmi  Pemkab Bojonegoro  (www.bojonegorokab.go.id, 2017)  menyampaikan  beberapa  hal  saat menjadi  narasumber  dalam  program Economic  Challenges,  dengan  Tema Outlook  2015  dan  proyeksi  Migas  2016, di  Metro  TV  bersama  Menteri  ESDM, Sudirman  Said,  dan  Kepala  SKK  Migas, Amien  Sunaryadi.  Dua  diantara  tujuh point  penting  yang  disepakati  dalam diskusi tersebut adalah, pertama , Konsep dana  abadi  yang  digagas  Bojonegoro harus  jalan  meski  produksi  minyak belum  maksimal  dan  harganya  turun. Dengan  konsep  itu  sedikit-sedikit  dana dari  DBH  Migas  mulai  dikumpulkan sebagai  dana  abadi  ( petroleum  fund ) tahun 2016 dengan target Rp100 milyar; Kedua , tata kelola migas di daerah sudah harus masuk domain eksklusif dan tidak inklusif  lagi,  karena  harus  mengkaitkan antara  konsep  pertumbuhan  ekonomi daerah  (produk  demostik  regional bruto/PDRB naik) melalui industrialisasi hilir  secara  luas  ( foreward  linkage ) dengan  membangun  industri  listrik,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
refinery (kilang  mini),  pupuk  dan  lain- lain.  Dengan  berbagai  kegiatan  produksi tersebut  akan  menjadi  berkah  bagi ekonomi rakyat Bojonegoro.

## KESIMPULAN
Kebijakan  politik  desentralisasi dan pelaksanaan Otonomi Daerah dalam skala besar-besaran yang telah berlangsung setidaknya selama 2 dekade terakhir.  Tetapi  tidak  sedikit  pejabat daerah  yang  terbukti  melakukan  tindak pidana  korupsi  serta  banyak  kepala daerah yang berperilaku seperti raja-raja kecil. Maka dari itu, cukuplah alasan bagi mereka untuk mengatakan: desentralisasi di Indonesia telah kebablasan.  Tidak  ada  jaminan  bahwa demokrasi  bisa  membudaya  berkat pemberlakuan mekanisme dan tata kerja baru diantara para penyelenggara negara mengingat  berbagai  tatanan  mekanistik yang  diberlakukan  begitu  mudah  di siasati  dengan  kiat-kiat  politik  dalam domain  informal.  Tetapi  tidak  semua daerah mengalami kegagalan, ada daerah yang  berhasil  mengembangkan  sumber daya  alam  untuk  pengurangan  angka kemiskinan dan pengembangan pendidikan seperti Kabupaten Bojonegoro  sekadar  menyebutkan  satu contoh bisa dijadikan proyek
percontohan  keberhasilan  pelaksanaan otonomi daerah.
Bojonegoro merupakan kabupaten dengan  Sumber  Daya  Alam  (Minyak Bumi)  yang  melimpah  dan  sudah dieksploitasi  sejak  era  jaman  kolonial hingga  sekarang,  tetapi  hingga  2008 Bojonegoro  masih  menjadi  daerah termiskin  di  Jawa  Timur.  Tetapi  pasca 2008  di  bawah  kepemimpinan  Suyoto, Bojonegoro  berbenah  dalam  mengelola Sumber  Daya  Alamnya  untuk  sebesar- besar kemakmuran rakyatnya. Diantaranya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro pasca 2008 dapat dilihat dari beberapa  indikator  pembangunan  yang meliputi:
Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Sustainable Development Goals (SDGs), Open Government Partnership (OGP) .
Bojonegoro menjadi contoh dari keberhasilan  Pemerintah  Daerah  dalam mengelola  Sumber  Daya  Alam  diera Otonomi  Daerah.  Hal  ini  bisa  menjadi contoh  bagi  daerah-daerah  otonom  lain dalam  mengelola  kebijakan  pengelolaan sumber  daya  alam  guna  sebesar-besar kemakmuran rakyat.

## Daftar Pustaka
Apridar.  2016. Desain  Ulang  Otonomi Daerah .  Selasa,  3  Mei  2016  11:20 [Original  Published  by  “Serambi Indonesia”]

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
Asshiddiqie,  Jimly.  2010. Konstitusi
Ekonomi .  Jakarta:  Penerbit  Buku
Kompas.
Goodin,  Robert  E.  1993.  “ Democracy,
Preferences  and  Paternalism ,”
Policy  Sciences,  Vol.  26,  No.  3,
Democracy and the Policy Sciences (Aug., 1993).
Marsh,  David  dan  Gerry  Stoker.  2002.
Theory  and  Methods  in  Politial Science. Hampshire: Palgrave Macmilla.
Moleong,  Lexy  J.  2004. Metodologi Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT
Remaja Rosdakarya.
Penders,  C.L.M.  1984. Bojonegoro  1900- 1942.  A.Story  of  EndemicPoverty in.  North  East  Java  Indonesia.
Singapura: Gunung Agung.
Santoso,  Purwo.  2011. Menolak  Stagnasi Demokratisasi:  Otonomi  Daerah Sebagai  Akualisasi dalam   Riptek
Vol.5 No.I Tahun 2011.
Santoso,  Purwo.  2014. Keluar  dari
Kekalutan Desentralisasi
di
Indonesia ,  Disampaikan    dalam
Seminar    Daerah:    Otonomi Daerah:    Problematika    dan
Tantangannya, yang diselenggarakan    oleh  Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik  Univeritas  Mulawarman,
Samarinda  pada  tanggal  8  Mei 2014.
Todaro, M.P. dan Smith, Stephen C. 2003.
Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia Ketiga ,  edisi  Kedelapan.  New York: The Addison Wesley.
Tim  Peneliti  Kontras. Laporan  Penelitian Bisnis  Militer  di  Perusahaan Pengeboran  Minyak  Bojonegoro Jawa Timur . (Bojonegoro : Kontras, 2004).