## DAMPAK HUKUM PEMOTONGAN UPAH  PADA PERMENAKER NO. 5 TAHUN
2023 TERHADAP HAK PEKERJA DAN  PEMBANGUNAN EKONOMI

## SUMIYATI, ELFRIDA RATNAWATI*
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti sumi.dppspn@gmail.com, *elfirida.r@trisakti.ac.id
Abstract: For the purpose of discussing the impact of the law on wage cuts, in the Republic of Indonesia  Minister  of  Manpower  Regulation  Number  5  of  2023  on  the  protection  of worker/labor  rights  and  economic  development,  this  research  was  conducted.  Through  a juridical-empirical  research  method  approach,  namely  a  method  of  approaching  the implementation of normative legal rules that are connected and occur in society at every legal event.  Study  of  documents  or  library  materials,  as  well  as  observation,  are  tools  used  by researchers to collect data. From the research results, it shows that the implementation of the Republic  of  Indonesia  Minister  of  Manpower  Regulation  Number  5  of  2023  has  given  the authority  to  entrepreneurs  in  certain  labor-intensive  sectors,  to  cut  or  reduce  the  wages  of their  workers/laborers,  by  25%  of  the  wages  usually  received,  and  pay  them  below  the minimum wage standard as wages. The lowest level is the safety net, this is of course contrary to the promotion of living  wages,  which  will  have a negative impact on reducing the  welfare level of workers/laborers, and of course it is contrary to the purpose of the law, as well as the purpose of economic development itself, namely realizing justice, usefulness and prosperity. , and prosperity, for society, nation and state based on Pancasila, as stated in the ideas of J.D. Mrs.  Hart  regarding  Law  and  Economic  Development,  which  must  fulfill  the  elements: predictability, codification of objectives, procedural ability, balancing factors, accommodation, definition and clarity regarding status . Keywords: Impact of the law on wage cuts, protection of workers’/laborers’ wages, economic development.
Abstrak: Untuk  tujuan  membahas  dampak  hukum  pemotongan  upah,  pada  Permenaker  RI Nomor 5  Tahun  2023  terhadap  perlindungan  hak  pekerja/buruh  dan    pembangunan ekonomi, maka penelitian ini dilakukan. Melalui pendekatan metode riset yuridis-empiris,  yaitu sebuah metode  pendekatan  terhadap  pemberlakuan  aturan    hukum  normative  yang  terhubung,  dan terjadi  di  masyarakat  pada  setiap  peristiwa  hukumnya.  Studi  dokumen  atau  bahan  pustaka, serta  observasi,  adalah  alat  yang  digunakan  peneliti  untuk  pengumpulan  data.  Dari  hasil penelitian,  menunjukan  bahwa  pemberlakuan  Permenaker  RI  Nomor  5  Tahun  2023  telah memberikan kewenangan kepada pengusaha sektor padat karya tertentu, untuk memotong atau mengurangi  upah  pekerja/buruhnya,  sebesar  25%  dari  upah  yang  biasa  diterima,  dan membayarkannya di bawah standar upah minimum sebagai upah terendah yang menjadi jaring pengaman,  hal  ini  tentunya  bertentangan  dengan  promosi  upah  layak,  yang  akan  berdampak buruk  pada  menurunnya  tingkat  kesejahterahan  masyarakat  pekerja/buruh,  dan  tentunya bertentangan dengan tujuan  hukum dibuat, maupun tujuan pembangunan ekonomi itu sendiri, yaitu  mewujudkan    keadilan,  kebermanfaatan,  kesejahteraan,  dan  kemakmuran,  bagi masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, seperti yang tertuang dalam gagasannya J.D.  Ny  Hart  tentang  Hukum  dan  Pembangunan  ekonomi,  dimana  harus  memenuhi    unsur- unsur  :  dapat  diprediksi,  kodifikasi  tujuan,  kemampuan  procedural,  faktor  penyeimbang, akomodasi,  definisi dan kejernihan tentang status.
Kata  Kunci: Dampak  hukum  pemotongan  upah,  Perlindungan  Upah  pekerja/buruh, Pembangunan Ekonomi.

## A. Pendahuluan
Pembangunan  ekonomi  adalah  salah  satu    instrument  yang  sangat  penting  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya,  mendongkrak  pertumbuhan  ekonomi,  tentu menjadi cara utama yang dipilih oleh negara, pertimbangannya adalah pada saat pertumbuhan ekonomi  meninggi,  secara  otomatis  kesejahteraan  masyarakatpun  akan  meningkat.cSejalan
dengan  strategi  Pembangunan  yang  dianut  Indonesia  saat  ini,  yaitu  mengarah  pada  strategi trickle down effect (Prayitno, 2009). Dalam pandangan strategi trickle down effect , ketika suatu negara  menggenjot  pertumbuhan  ekonomi  setinggi-tingginya,  maka  pada  negara  tersebut, pemerataan  pembangunan  dapat  terwujud,  sehingga  hasil  akhirnya  akan  mengalir  ke  bawah, harapannya  akan  dinikmati  oleh  masyarakat  miskin.  Akan  tetapi  faktanya  tidak  demikian, karena strategi tersebut tidak terbukti, dan fenomena yang terjadi dewasa ini memperlihatkan, pihak  swasta  selalu  memotori  pertumbuhan  ekonomi,  hingga  setiap  tetesan  yang  jatuh  selalu ditempatkan  pada  wadah  baru,  padahal  sejatinya  tetesan  tersebut  diharapkan    dapat  utuh mengalir dan dinikmati oleh masyarakat miskin.
Untuk  mengantisipasi  masalah  tersebut,  Pembangunan  Ekonomi  semestinya  diimbangi dengan Pembangunan di bidang hukum, sehingga mendapat landasan hukum yang kuat, tidak seperti  yang  terjadi  pada  era  orba.  Pembangunan  hukum  sering  dikesampingkan  guna memburu pesatnya pertumbuhan ekonomi, dampaknya adalah ketimpangan ekonomi semakin lebar,    adanya  ketidakseimbangan    dalam  masyarakat,  ekonomi  biaya  tinggi,  korupsi,  kolusi antara pejabat dan pengusaha, dan sebagainya.
Satjipto  Rahardjo  dalam  pandangannya,  “fungsi  hukum  sebagai  perlindungan  bagi kepentingan  manusia,  dan  karenanya  hukum  harus  dilaksanakan.  Hubungan  hukum  dan pembangunan  ekonomi  yaitu  bahwa  hukum  dapat  menjadi  pegangan  dan  acuan  dalam melakukan  kegiatan  ekonomi  dan  dapat  menciptakan  norma  ataupun  peraturan  hukum  yang mendukung  dalam  kegiatan  ekonomi  dalam  rangka  pembangunan  ekonomi.  Hukum  menjadi alat  untuk  mencapai  kesejahterahan  sosial  sebagai  tujuan  ekonomi  yang  dicita-citakan  oleh masyarakat.  Sehingga  dalam  pembangunan  ekonomi  ,  hukum  dapat  menjaga  dan  mengatur agar  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  dapat  dirasakan  oleh  semua  pihak  dan  tidak mengorbankan  hak  dan  kepentingan  pihak  yang  lemah  dengan  melalui  pembuatan  peraturan atau  undang-undang.  Maka  dengan  cara  tersebut  hukum  akan  mempunyai  peranan  yang penting dalam pembangunan ekonomi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi menjadi sangat  penting  karena  selain  dapat  menyelesaikan  masalah  yang  timbul,  hukum  juga  dapat berperan sebagai peletak dasar-dasar dari pembangunan itu sendiri
Seperti  juga  yang  melatarbelakangi  diterbitkan  dan  diberlakukannya  Permenaker  RI (Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia)  No.  5  Tahun  2023    Tentang Penyesuaian  Waktu  Kerja  Dan  Pengupahan  Pada  Industri  Padat  Karya  Tertentu  Yang Berorientasi  Ekspor  Yang  Terdampak  Perubahan  Ekonomi  Global,”  atas  dasar  menjawab tantangan  kebutuhan  tentang  Krisis  Global  terkait  dampak  perubahan  ekonomi  global,  demi menjaga keberlangsungan usaha dan bekerja, pada perusahaan yang ada di sektor padat karya tertentu,  yang  memasarkan  hasil  produksinya  ke  luar  negeri  yaitu  ke  negara  Amerika  Serikat dan  negara  di  benua  Eropa,  yang  terdampak  krisis  global,  yang  memicu  turunnya  kebutuhan pasar (order). Dalam Permenaker RI No. 5 Tahun 2023 ini, memberikan  kewenangan  kepada para pengusaha yang ada di industri padat karya tertentu, untuk melakukan pengaturan dengan menyesuaikan  waktu  kerja  dan  upah,  berdasarkan  kebutuhan  ordernya,    yang  pada  akhirnya, mengakibatkan  pemotongan  upah  kepada  para  pekerja/buruhnya,  dan  membayarkan minimalnya  sebanyak  75%  (tujuh  puluh  lima  persen)  dari  upah  yang  biasa  diterima, diberlakukan  kepada  perusahaan  dengan  minimal  pekerja  sebanyak  200  (dua  ratus)  orang, pada    industri  mainan  anak,  industri  furniture,  industri  alas  kaki,  industri  pakaian  jadi,  dan industri  tekstil  dengan  prosentase    biaya  tenaga  kerja,  berbanding  biaya  produksi,  sekurang- kurangnya sebanyak  15% (lima belas persen).
Berdasarkan  ulasan  tersebut  diatas,  penulis  mencoba  menganalisa  dampak “Permenaker  RI  No.5  Tahun  2023  Tentang  Penyesuaian  Waktu  Kerja  Dan    Pengupahan Pada  Industri  Padat  Karya  Tertentu  Yang  Berorientasi  Ekspor  Yang  Terdampak  Perubahan Ekonomi Global,” terhadap tarap hidup pekerja/buruh pada  industri tersebut, berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pengusahanya, untuk melakukan penyesuaian waktu kerja dan  pemotongan  upah  paling  banyak  sebesar  25%  dari  upah  pekerja/buruh,    yang  biasa diterima.

## B. Metodologi Penelitian
Menggunakan  metode  hukum  empiris  atau  yuridis-empiris,  adalah  metode  penelitian hukum  yang  digunakan  berupa  produk  dari  perilaku  hukum.  Pokok  kajiannya  yaitu pelaksanaan/implementasi  ketentuan  hukum  positif  tertulis,  dan  kontrak  secara  faktual  di setiap  suatu  peristiwa  hukum  tertentu,  yang  terjadi  di  masyarakat,  untuk  memperoleh  tujuan yang  telah  ditentukan.  Penelitian  Hukum  Empiris  memanfaatkan  studi  kasus  hukum  empiris, berupa  perilaku  hukum  yang  ada  di  masyarakat.  Sumber  data  penelitian  hukum  empiris,  data primer  dan  data  sekunder,  dengan  mengacu  pada  hasil  observasi  di  lokasi  penelitian,  dengan alat pengumpulan data, berbentuk  studi dokumen atau bahan  pustaka, focus group discussion (fgd)  dan  observasi  dengan  wawancara.  Deskriptif  kualitatif  merupakan  sifat  dari  penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1.Kesesuaian Dengan Dasar Yang Melatarbelakangi Pemberlakuan Permenaker RI No.5 Tahun 2023.
Dalam  dunia  usaha,  banyak  faktor  dari  dunia  lainnya,  ikut  mempengaruhi  tanpa  henti, padahal kehidupan usaha tidak bisa berdiri sendiri, keterhubungan tersebut terkadang menutup keutamaan  atas  dunia  bisnis,  yang  akhirnya  membuat  dunia  bisnis  harus  patuh,  dan  menuruti ketentuan-ketentuan  yang  ada.  Namun  hal  yang  banyak  terjadi  adalah  sebaliknya,  seringkali dunia usaha diutamakan, sehingga ada kecenderungan  mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah ada, bahkan sering kali mengorbankan nilai moral, dan prinsip-prinsip pembentukan hukum,  dan  pembangunan  ekonomi,  atas  dasar  investasi,  seperti  juga  yang  melatarbelakangi terbentuknya  Permenaker  RI  Nomor  5  Tahun  2023,  bahwa  diawali  oleh  adanya  perang Ukraina  dan  Rusia  yang  mengakibatkan  krisis  pangan  dan  energi  di  beberapa  negara  yang terdampak namun tidak permanen, begitupun tentang dinaikannya suku  bunga beberapa Bank Sentral  seperti  Inggris  sebesar 200 basis point, Eropa 300 basis point dan Amerika 250 basis point  yang  sempat  membuat  dampak  krisis  namun  tidak  permanen,  begitupun  beberapa tanggapan  dari  pengamat  ekonomi  seperti  Chatib  Basri  (2023),  Bima  Yudistira,  bahkan  Sri Mulyani  yang  dikutip  melalui  beberapa  media  elektronik  maupun  media  social,  yang  pada kesimpulannya bahwa Indonesia pada triwulan awal tahun 2023 ini kondisi ekonomi menurun namun  cenderung  stabil  dibanding  negara-negara  lain,  artinya  Indonesia  tidak  berpotensi Krisis  Global  (CNN,  2023),  namun  hal  ini  dinarasikan  oleh  para  pengusaha  padat  karya berorientasi  ekspor  menjadi  ketakutan  sendiri,  sehingga  meminta  kepada  Kementrian Ketenagakerjaan  RI  untuk  mengajukan  kelonggaran  dalam  pengaturan  jam  kerja  dan pembayaran  upah,    mengingat  ada  pengurangan  beberapa  order  namun  tidak  merata,  hal  ini bisa  dimungkinkan  karena  setiap  tahun  ada  fase-fase  low  session  order,  tidak  hanya  tahun 2023  ini  karena  dipengaruhi  oleh  order  berdasarkan  kebutuhan  past  fashion  dalam  beberapa musim,  yang  kemudian  permintaan  ini  direspon  baik  oleh  Kementrian  Ketenagakerjaan  RI dengan  mengeluarkan  Permenaker  RI  Nomor  5  Tahun  2023,  tanpa  menganalisa  dampak  dari pemberlakuan  peraturan  tersebut,  mengingat  ada  norma  hukum  ketenagakerjaan  yang  akan bertentangan  apabila  peraturan  ini  dipaksakan  untuk  diberlakukan,  seperti  norma  yang terkandung  pada  Upah  minimum  dalam  UU  Cipta  Kerja  jo.PP  36  Tahun  2021  yang mengamanatkan “larangan pembayaran upah di bawah upah minimum” yang sudah ditetapkan pemerintah  dimana  upah  minimum  adalah  jaring  pengaman  sebagai  pemenuhan  kebutuhan hidup  sebulan  untuk  pekerja  lajang,  bagaimana  bisa  memenuhi  kebutuhan  hidup  sebulan apabila  upah  sebulan  untuk  hidup  lajang  sudah  terpotong  25%,  sementara  harus  juga memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga,  yang  ditanggungnya  dalam  keluarganya,  dengan  begitu ada taraf hidup yang menurun yang tidak bisa terpenuhi dengan baik,  sebagaimana  kita tahu bahwa  tujuan  dari  pembangunan  ekonomi  adalah  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat sebagai  warga  negara  yang  harus  diwujudkan  kesejahteraannya,  begitu  juga  dengan  peran hukum dalam pembangunan harus bisa mewujudkan keadilan, ketentraman dan kesejahteraan, dan  kepastian  hukum,  sehingga  kalau  berkaca  terhadap  teori  J.D.  Ny  Hart,  peranan  hukum dalam pembangunan ekonomi harus bisa memenuhi unsur-unsur,  bisa diperkirakan, memiliki
kemampuan  prosedural,  kodifikasi  tujuan,  menjadi  faktor  penyeimbang,  akomodasi,  serta definisi dan kejelasan tentang status.
2.Permenaker  RI  No.  5  Tahun  2023    Tentang  Penyesuaian  Waktu  Kerja  Dan Pengupahan  Pada  Industri  Padat  Karya  Tertentu  Yang  Berorientasi  Ekspor  Yang Terdampak  Perubahan  Ekonomi  Global,”  bertentangan  dengan  Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya.
Dalam  Pasal  28D  ayat(2)  UUD  1945  menjamin  bahwa  “Setiap  orang  berhak  untuk bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan  perlakukan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja.” Begitupun dalam UU Ketenagakerjaan “Setiap orang yang bekerja berhak untuk memperoleh penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan .”  dalam pemenuhan  dan  perlindungannya  menjadi  tanggungjawab  negara  dalam  hal  ini pemerintah,  yang  membidangi  ketenagakerjaan,  melalui  produk  kebijakannya  yang diwujudkan  dalam    peraturan  perundang-undangan  menyangkut  ketenagakerjaan,  salah satunya  adalah Permenaker RI Nomor 5 Tahun 2023 Tentang  “Penyesuaian Waktu Kerja & Pengupahan  Pada  Perusahaan  Industri  Padat  Karya  Tertentu  Berorientasi  Ekspor  Yang Terdampak perubahan Ekonomi Global.”
Perubahan  Ekonomi  Global  menjadikan  dasar  untuk  perubahan  kebijakan ketenagakerjaan,  padahal  baru  potensi  dan  belum  ada  sumber  yang  menyatakan  perubahan ekonomi  global  akan  berlangsung  secara  permanen  di  Indonesia,  terhadap  Permenaker  ini, diterbitkan  dengan  tujuan  untuk  menjaga  keberlangsungan  bekerja  bagi  para  pekerja/buruh, serta menjaga keberlangsungan berusaha pada perusahaan dari sektor padat karya tertentu yang kecenderungan  melakukan  ekspor,  yang  berdampak  pada  perubahan  ekonomi  global. Sementara yang dimaksud penyesuaian waktu kerja dan  pengupahan, pada perusahaan  sektor padat  karya  tertentu,  yang  memiliki  kecenderungan  ekspor,  yang  berdampak  pada  perubahan ekonomi global yang dilakukan oleh perusahaan, pembatasan kegiatan usaha akibat perubahan ekonomi  global.  Pembatasan  kegiatan  usaha  sebagai  halnya  yang  dimaksud  mengakibatkan pengusaha dapat melakukan pengurangan waktu kerja, yang disesuaikan dengan pengurangan upah  atau  pemotongan  upahnya,  hal  ini      dilakukan  dengan  tujuan    mencegah  terjadinya pemutusan hubungan kerja.
Sejalan  dengan  kenyataan  dan  perkembangan  di  lapangan  yang  terjadi,  bahwa urusan  hubungan  kerja  yang  menyangkut  upah,  perintah  dan  pekerjaan,  selalu  tidak sesuai  antara  hukum  yang  diharapkan  dengan  kenyataannya,  sebagaimana  produk kebijakan  negara  pada  perlindungan  upah,  yang  termuat  dalam  UU  No.13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  jo.  UU  No.6  Tahun  2023  tentang  Cipta  Kerja  dan  PP  No.36 Tahun  2021  tentang  Pengupahan,  adalah  sebagai  berikut,  bahwa  “pemerintah menetapkan  kebijakan  pengupahan  sebagai  salah  satu  upaya  mewujudkan  hak pekerja/buruh untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam  penerapan  sistem  pengupahan  tanpa  diskriminasi ”  serta  “setiap  pekerja/buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.”  “Pengusaha dilarang  membayar  upah  lebih  rendah  dari  upah  minimum,”  begitu  amanat  yang  terkandung pada Pasal 23 ayat (3) PP 36/2021.
Dalam  Pasal  88  ayat  (2)  UU  Ketenagakerjaan  jo.  UU  Cipta  Kerja  jo.  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja, disebutkan  bahwa  “Pemerintah  Pusat  menetapkan  kebijakan  pengupahan  sebagai  salah  satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 88E  ayat  (2)  UU  Ketenagakerjaan  jo.  UU  Cipta  Kerja  jo.  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (Perpu)  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja,  disebutkan  bahwa “Pengusaha  dilarang  membayar  Upah  lebih  rendah  dari  Upah  minimum.”  Sedangkan  untuk Upah  di  atas  Upah  minimum  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  antara  pengusaha  dan pekerja/buruh di perusahaan.
Jika  menilik  pada  pasal  tersebut  diatas  tertunya  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Republik  Indonesia  No.  5  Tahun  2023    sangat  bertentangan  dengan  UU  di  atasnya,  dimana Penyesuaian  Waktu  Kerja  Dan  Pengupahan  Pada  Industri  Padat  Karya  Tertentu  Yang Berorientasi  Ekspor  Yang  Terdampak  Perubahan  Ekonomi  Global,  telah  memberikan kewenangan  pada  Pengusaha  industri  padat  karya  tertentu  yang  berorientasi  ekport  untuk menyesuaikan  waktu  kerja  dan  menyesuaikan  besaran  upah  pekerja/buruh  dengan  ketentuan Upah yang dibayarkan pada Pekerja/Buruh paling  sedikit 75% (tujuh puluh lima persen)  dari Upah  yang  biasa  diterima,  artinya  peraturan  ini  a  quo  telah  memberikan  otoritas  kepada pengusaha  untuk  memotong  upah  pekerja/buruh  maksimal  sebesar  25%  dari  upah  yang  biasa diterima,  padahal  kalau  bicara  Upah  minimum  yaitu  upah  terendah  yang  dibayarkan  sebagai imbalan atas  jasa dan/atau pekerjaan  yang  sudah dilakukan atau  yang akan dilakukan  sebagai jaring pengaman. Berdasarkan perlindungan  upah dalam  peraturan perundang-undangan yang ada,  maka  pemotongan  upah  kepada  pekerja/buruh,  sebagaimana  diamanatkan  dalam Permenaker  No.5  Tahun  2023,  akan  mengancam  hak  pekerja  atas  upah  minimum,  dan tentunya  akan  semakin  menjauhkan,  kondisi  pekerja  dari  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan,  serta  menunjukan  kondisi  ketidakadilan,  dan  ketidakbermanfaatan,  serta  tidak adanya  kepastian  hukum,  dalam  menegakan  implementasi  perlindungan  upah  pekerja/buruh, yang  diatur  oleh    Pasal  88  ayat  (2)  UU  Ketenagakerjaan  sebagaimana  diubah  oleh  UU  Cipta Kerja.
Bahkan dalam amanat pasal 88E ayat (2) jo. pasal 185 tentang larangan membayar upah di  bawah  upah  minimum,  adalah  bagian  dari  tindak  pidana  kejahatan,  dan  ancaman terhadapnya,  adalah  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun,  dan  paling  lama  4  (empat) tahun,  dengan  denda  paling  sedikit  Rp.100.000,-  (serratus  juta)  dan  paling  banyak Rp.400.000,- (empat ratus juta). Bahwa dalam penelitian  yang  sudah dilakukan oleh Komnas HAM, sebagai tindaklanjut atas laporan para pekerja/buruh, yang terdampak oleh Permenaker RI  No.5  Tahun  2023,  yang  sudah  diterbitkan  dalam  bentuk  kajian,  tentang  Dampak Permenaker  RI  Nomor  5  Tahun  2023  Tentang  Penyesuaian  Waktu  Kerja  Dan  Pengupahan Pada  Industri  Padat  Karya  Tertentu  Yang  Berorientasi  Ekspor  Yang  Terdampak  Perubahan Ekonomi  Global  terhadap  hak-hak  pekerja,  telah  menyimpulkan:  "Berdasarkan  temuan  data terkait kondisi pekerja/buruh, serta kajian terhadap pengaturan Permenaker  No.5 Tahun 2023, kajian ini menyimpulkan sebagai berikut:
1)Penyesuaian  Upah  yang  terjadi  pada  pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  RI No.5  Tahun  2023  karena  adanya  penyesuaian  waktu  kerja,  akan  berdampak  kepada pembayaran  upah,  yang  mengurangi  hak  atas  upah  pekerja/buruh  dan  tentunya  ini berpotensi  merugikan  pekerja/buruh  itu  sendiri,  serta  merupakan  tindakan  yang  tidak adil,  sebagaimana  dinyatakan  Pasal  88A  ayat(5)  UU  Cipta  Kerja  “apabila  kesepakatan yang  dicapai  lebih  rendah,  atau  bertentangan  dengan  peraturan,  maka  kesepakatan tersebut  batal  dan  pengaturan  pengupahan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.”
2)Ada tiga penerapan Permenaker 5 Tahun 2023 yang sudah dibentuk oleh Perusahaan yaitu: diberlakukan  langsung  tanpa  adanya  perundingan  dengan  pihak  Serikat  Buruh/Serikat Pekerja,  dilakukan  perundingan  oleh  Perusahaan  dan  telah  disepakati,  serta  Perusahaan yang  masih  dalam  tahap  proses  perundingan  1  dan  2  dengan  pihak  Serikat  Buruh/ Serikat Pekerja, hingga saat ini.
3)Ditemukan  bentuk  pelanggaran  pembayaran  upah  yang  dilakukan  oleh  pihak  Perusahaan yaitu:  pekerja/buruh  diliburkan  dan  tidak  dibayar,  tidak  dihitungnya  penambahan  jam waktu kerja/lembur,  diliburkan tetapi diganti dengan cuti tahunan, serta tidak diliburkan tetapi  ada  pemotongan  upah,  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  dengan ditawarkan/sukarela.
4)Permenaker  5  Tahun  2023  berpotensi  melanggar  beberapa  hak  asasi  pekerja  sebagai berikut: hak atas 38 pekerjaan dan upah yang layak; hak atas keterbukaan informasi; dan hak Perempuan; hak berserikat, berkumpul dan berorganisasi. ”
Sehingga  direkomendasikan:  1)  Pemberlakuan  Permenaker  No.5  Tahun  2023  tidak diperpanjang  oleh  Menteri  Ketenagakerjaan  RI;  dan  2)  Menteri  Ketenagakerjaan  RI  untuk tidak menerbitkan kebijakan yang serupa di masa mendatang.

## D. Penutup
Berdasarkan  tinjauan  dari  beberapa  aturan  dan  hasil  kajian  dari  Komnas  HAM,  tulisan ini  menyimpulkan  sebagai  berikut:  Dalam  Pembangunan  yang  baik,  pertumbuhan  ekonomi tidaklah  menjadi hal  yang  semata-mata  harus dikejar,  namun jaminan perlindungan terhadap Hak Azazi Manusia terhadap warganegaranya yang terkandung dalam Konstitusi Negara, baik itu  hak  sipil,  hak  ekonomi,  hak  social,  maupun    budaya,  kesemuanya  adalah  hal  yang  paling penting untuk diperhatikan. Berkaitan  dengan  pemberlakuan  Permenaker  RI  No.5  Tahun 2023,    Peranan  Hukum  dalam  Pembangunan  Ekonomi  menjadi  tidak  berfungsi  dengan baik,  karena  hukum  yang  terbentuk  berdampak  pada  ketidakadilan  dan  bertentanga n dengan  pembangunan  ekonomi  masyarakat  pekerja  pada  perusahaan    industri  padat karya  berorientasi  ekspor.  Dalam  menghadapi  tantangan  perubahan  zaman,  karena  adanya dampak  perubahan  ekonomi  global,  diperlukan  adanya  pembaharuan  hukum,  namun  prinsip keadilan,  kebermanfaatan  serta  kepastian  hukum  harus  lebih  diperhatikan,  sehingga kepentingan  manusia  akan  terlindungi,  dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang  tercipta  dengan tatanan  masyarakat  yang  tertib,  dan  seimbang.  Penyesuaian  Upah  yang  terjadi  pada pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  RI  No.5  Tahun  2023  karena  adanya penyesuaian  waktu  kerja,  akan  berdampak  kepada  pembayaran  upah,  yang  mengurangi  hak atas upah pekerja/buruh dan tentunya ini berpotensi merugikan pekerja/buruh itu sendiri, serta merupakan  tindakan  yang  tidak  adil,  bahkan  tidak  sesuai  dengan  promosi  Upah  layak,  yang cenderung  memarjinalkan  atau  memiskinkan  pekerja/buruh,  juga  semakin  membuat  gap ketidakadilan dan ketidakpastian semakin dalam.

## Daftar Pustaka
Sumbarprov.go.id, “Strategi Pembangunan Sosial : Upaya Pengentasan Masalah Kemiskinan”, 30  Oktober  2015,  https://sumbarprov.go.id/home/news/6010-strategi-pembangunan- sosial-upaya-pengentasan-masalah-kemisk,     [diakses 04 November 2023].
Fh.umj.ac.id,  “Arah  Pembangunan  Hukum  Nasional  Menurut  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945”,  29  Februari  2016,  https://fh.umj.ac.id/arah- pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik- indonesia-tahun-1945/ [diakses 04 November 2023].
e-Journal  Komunitas  Yustisia  Universitas  Pendidikan  Ganesha,  Cahya  Palsari,  “Kajian Pengantar  Ilmu  Hukum:Tujuan  Dan  Fungsi  Ilmu  Hukum  Sebagai  Dasar  Fundamental Dalam  Penjatuhan  Putusan Pengadilan” , April 2021, [diakses 07 November 2023]. Microsoft  Word  –  Dewa  Ayu  Made  Kresnak  Puspita  Santi,  “Fungsi  Hukum  Dalam
Pembangunan Ekonomi”,
file:///C:/Users/Asus/Downloads/6246-1-10303-1-10-
20130821%20(2).pdf
Journal  of  International  Law  and  Policy,  “Law  and  Economic  Development“,  Tahun  1980, dalam Journal of International Law and Policy, Vol. 9, Hal. 231
Nurul Hikmah, “Hubungan Antara Demokrasi Dengan Pembangunan Ekonomi”, hlm.53 L.  Michael  hager ,  “ The  Role  of  Lawyer  in  Developing  Countries”.  (dalam)  Erman Rajagukguk, “ Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi”, (1, 2, 3), Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana, 2000. hlm 120
Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, ISSN 2085-9970. Vol. 12 Nomor 01. 2021. Teguh  prasetyo,  “Pembaharuan  Hukum”,  Indeks  hlm  173  ;  Bibliografi  hlm  182,  Malang: Setara Press., 2017 Ellya Rosana, “Hukum Dan Perkembangan Masyarakat”, 2013
Sonny-tobelo.com,  “Teori  Tujuan  Hukum”,  Pungus,  http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori- tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html, [diakses 20 Oktober 2023]
Randy Ferdiansyah, “Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch”, http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html.
Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”, 2003, Yogyakarta: Liberty. Soedjono Dirjosisworo, “Pengantar Ilmu Hukum”, 1983, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Muchsin, “Ikhtisar Ilmu Hukum”, 2006, Jakarta: Badan Penerbit Iblam. jdih.kemnaker.go.id,  “Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  RI  Nomor  5  Tahun  2023”,  2023, https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2023PMNaker005.pdf. jdih.kemnaker.go.id,  “Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan”, https://jdih.kemnaker.go.id/katalog-27-Undang-undang.html.
jdih.kemnaker.go.id,  “Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Cipta  Kerja”,  2023, https://jdih.kemnaker.go.id/katalog-2302-Undang-undang.html.
Jdih.kemnaker.go.id,  “Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  Tentang  Pengupahan”, 2021, https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PP362021.pdf. Komnas HAM, “Kajian Permenaker 5 Tahun 2023”, – 170923.pdf Kompas.com,  “UU  Cipta  Kerja:  Pengusaha  Bayar  Upah  di  Bawah  Minimum  Dipenjara  4 Tahun”, Kompas.com - 24/03/2023, 14:52 WIB Aryo Putranto Saptohutomo Editor. Romi Sukma, S.H., Staf Bkd Provinsi Sumatera Barat, “Strategi Pembangunan Sosial : Upaya Pengentasan Masalah Kemiskinan”, Sumbarprov.go.id.
Wirutomo,  P.  “Sociological  Reconceptualization  of  Social  Development:  With  Empirical Evidence from Surakarta City, Indonesia”, Asian Social Science , 2014, 10(11) Jones, D. N., & Truell, R.  “The Global  Agenda for Social Work and Social Development: A place to link together and be effective in a globalized world”, International Social Work, 2012, 55(4), 454–472.
Jurnal  Yudisial,  “Penerapan  Konsep  Hukum  Pembangunan  Ekonomi  Dalam  Upaya Pencegahan  Eksploitasi  Pekerja  Alih  Daya”,  Iskandar  Muda  &  Muhammad  Kadafi, 2013, Fakultas Ekonomi Universitas Malahayati, Jurnal Yudisial (6).