Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal yang Layak bagi Warga Terdampak Penggusuran

## Ridha Wahyuni
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia Email: wahyuniridha182@gmail.com

## Artikel info
Artikel history: Diterima : 02-04-2022 Direvisi : 15-04-2022 Disetujui : 18-04-2022
Kata Kunci: pengadaan tanah; pembangunan; penggusuran; tempat tinggal; hak asasi manusi

## Abstrak
Penggusuran masih menjadi salah satu cara yang digunakan pemerintah dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan terutama terhadap masyarakat  yang  tidak  memiliki  dokumen  hak  kepemilikan  tanah meskipun  warga  telah  mengusai  tanah  tersebut  sebagai  lahan  tempat tinggal  dalam  waktu  yang  lama.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dampak  penggusuran  terhadap  perlindungan  hak  atas tempat  tinggal  yang  layak  bagi  warga  di  RT/RW  03/03  Batu  Ceper, Tanggerang  sebagai  warga  yang  terdampak  penggusuran  akibat pembangunan serta mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah Kota  Tangerang  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  jaminan keberlangsungan hidup warga yang terdampak. Metode penelitian yang digunakan  yuridis-empiris  yaitu  dengan  mengkaji  ketentuan  hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kota  Tangerang  menyediakan Rusunawa  kepada  warga  terdampak  untuk  relokasi  namun  warga menolak,  hal  ini  karena  penunjukkan  Rusunawa  tersebut  dilakukan sepihak  oleh  pemerintah  sehingga  masih  belum  memperhatikan standar-standar  penyediaan  tempat  tinggal  yang  layak  sesuai  standar hak  asasi  manusia  yang  terdiri  dari  aspek  ketersediaan,  aspek keterjangkauan  biaya  dan  aspek  lokasi.  Oleh  karena  itu,  diharapkan kepada  Pemerintah  setempat  sebelum  melakukan  penggusuran  perlu melibatkan  partisipasi  masyarakat  terdampak  untuk  mengindetifikasi kebutuhan-kebutuhan  warga  terkait  pemenuhan  tempat  tinggal pengganti  guna  menjamin  perlindungan  atas  keberlangsungan  hidup warga setelah mereka digusur.

## Abstract
Evictions  are  still  one  of the  methods  used  by the  government in the context of land acquisition for development, especially for people who do  not  have  land  ownership  rights  documents  even  though  residents have  controlled  the  land  as  land  for  residence  for  a  long  time.  This study aims to determine the impact of eviction on the protection of the right  to  adequate  housing for  residents  in RT/RW 03/03 Batu Ceper, Tangerang as residents affected by eviction due to development and to find out how the responsibility of the Tangerang City government is to provide  protection for guarantees  of  survival.  affected  residents.  The research method used is juridical-empirical, namely by examining the applicable  legal  provisions  and  what  happens  in  social  reality.  The results  showed  that  the  Tangerang  City  Government  provided Rusunawa to affected residents for relocation but residents refused, this is because the appointment of the Rusunawa was done unilaterally by the government so that they still did not pay attention to the standards for providing adequate housing according to human rights standards
Keywords: land acquisition; development; evictions; shelter; human rights
consisting of aspects of availability. , aspects of cost affordability and location aspects. Therefore, it is hoped that the local government before carrying  out  an  eviction  needs  to  involve  the  participation  of  the affected community to identify the needs of the residents regarding the fulfillment of replacement housing in order to ensure the protection of the survival of the residents after they have been evicted.
Koresponden author: Ridha Wahyuni Email: wahyuniridha182@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA
2022

## Pendahuluan
Misi Pembangunan Nasional menekankan perlunya pemberdayaan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini merupakan  salah  satu  amanat  konstitusi  dalam  Pasal  33(4)  UUD  1945.  Untuk melaksanakan mandat tersebut maka pemerintah wajib melakukan berbagai upaya untuk mencapai  kemakmuran  dan  kesejahteraan  setiap  warga  negara  melalui  pembangunan yang  berkelanjutan  ( Setyaningrum et  al.,  2021).  Namun  praktiknya,  berbagai  bentuk pembangunan  yang  masif  dilakukan  oleh  pemerintah  saat  ini  kerap  menimbulkan permasalahan  hak  asasi  manusia  terutama  ketika  berhadapan  dengan  pelaksanaan kebijakan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  melalui  mekanisme  pengusuran pemukiman  warga  terutama  warga  yang  menempati  kawasan  padat  penduduk  di perkotaan.
Pembangunan di kawasan perkotaan umumnya terkonsentrasi pada pembangunan fisik  dan  normalisasi  fungsi  lahan.  Atas  dasar  kebutuhan  tersebut  maka  pemerintah setempat  mengambil  alih  tanah-tanah  melalui  klaim  tanah  negara  namun  pada  sisi  lain tanah-tanah tesebut telah lama dikuasai oleh masyarakat. Umumnya mereka merupakan masyarakat  pendatang/urban  yang  mencari  peruntungan  kehidupan  di  kota-kota  besar, yang kemudian mendirikan tempat tinggal di atas lahan-lahan terlantar (kosong). Mereka telah menguasai tanah-tanah tersebut secara aktif dalam waktu yang lama namun mereka tidak memiliki bukti kepemilikan hukum atas tanah yang telah lama mereka kuasai karena memang  sulitnya  memperoleh  hak  kepemilikan  hak  atas  tanah  di  kawasan  perkotaan. Kondisi  tersebut  tentu  menimbulkan  kerentanan  terhadap  jaminan  perlindungan  ruang tempat  tinggal  bagi  warga  urban  karena  sewaktu-waktu  mereka  dapat  digusur  oleh pemerintah  setempat  dalam  rangka  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  demi kepentingan umum ( Muhtarom , 2020).
Kondisi tersebut sama halnya dengan apa yang dialami oleh 10 Kepala Keluarga yang  berada  di  RT  03/RW03  Batujaya  Utara,  Batu  Ceper,  Kota  Tanggerang.  Hampir sebagian  besar  warga  tidak  memiliki  dokumen  kepemilikan  hak  atas  tanah  sehingga ketika warga dihadapkan pada klaim pemerintah Kota Tangerang atas kepemilikan tanah sebagai aset Daerah serta adanya kebutuhan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum  maka  warga  tidak  bisa  mempertahankan  penguasaan  atas  tanah  dan  tempat
tinggalnya  dari  kebijakan  pengadaan  tanah  melalui  penggusuran.  Kerentanan  ini  juga tidak bisa terlepas dari kedudukan warga yang tidak memiliki dokumen kepemilikan hak atas  tanah  sehingg  mereka  tidak  bisa  memperoleh  ganti  kerugian  yang  layak  atas hilangnya bangunan tempat tinggalnya. Meskipun warga telah bertempat tinggal di atas tanah tersebut dalam jangka waktu yang lama  namun fakta tersebut tidak bisa menjadi dasar  pertimbangan  bagi  pemerintah  setempat  untuk  memberikan  ganti  kerugian  agar warga  bisa  memperoleh  tempat  tinggal  pengganti  yang  layak  guna  keberlanjutan hidupnya.
Pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang saat itu adalah untuk  melaksanakan  program  pembangunan  berupa  pengembangan  fasilitas  gedung pendidikan SDN Batu jaya yang lokasi lahan yang akan digunakan berada di lahan tempat tinggal warga. Penggusuran dilakukan terhadap warga karena warga tidak memiliki alas hak  atas  tanah  tersebut  ( Asikin  &  Suhartana ,  2017).  Meskipun  pemerintah  Kota Tangerang telah memberikan pilihan bagi warga untuk direlokasi ke Rusunawa Cibodas namun  karena  proses  penunjukan  dan  penetapan  hunian  pengganti  tidak  melibatkan partisipasi  masyarakat  yang  terdampak  sehingga  rencana  relokasi  ke  hunian  pengganti tidak  terlaksana.  Adapun  alasan-alasan  warga  tidak  bersedia  dipindahkan  ke  Rusunwa Cibodas karena Rusun yang disediakan bagi warga cukup jauh dari tempat tinggal mereka sebelumnya,  jauhnya  lokasi  tempat  tinggal  pengganti  sangat  mempersulit  warga  untuk dapat  mengakses sumber-sumber mata pencarian dan tempat  bekerja selama ini. Selain itu, untuk jangka panjang, dengan adanya kebijakan uang sewa karena warga menempati Rusun  yang  bersifat  sewa  maka  hal  itu  semakin  memperberat  kondisi  ekonomi  warga yang  terdampak  karena  akan  menambah  biaya  konsumsi  rumah  tangga  mereka kedepannya.
Dampak  pengusuran,  selain  hilangnya  tempat  tinggal  warga  juga  menyebabkan hilangnya  sumber  mata  pencarian  (pekerjaan)  karena  sebelumnya  warga  lebih  banyak menyandarkan hidup di sektor perdagangan/berdagang di sekitar lahan tempat tinggalnya dan berkerja yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal mereka sebelum tempat tinggal mereka digusur ( Johani et  al., 2018).  Hal ini tentu berdampak pada permasalahan hak asasi manusia karena warga berpotensi kehilangan penikmatan atas tempat tinggal yang layak sekaligus sumber mata pencaharian bagi keberlanjutan hidup.
Hak atas tempat tinggal yang layak, sebagai penjabaran dari hak dasar manusia untuk  mendapatkan  kehidupan  yang  layak  serta  jaminan  keberlanjutan  hidup  ke  arah perbaikan  kondisi  hidup  yang  terus  menerus  ( realisasi  progressive ).  Prinsip  ini merupakan  salah  satu  unsur  penting  bagi  terjaminnya  penikmatan  keseluruhan  hak ekonomi,  sosial  dan  budaya  (ekosob).  Hak  ini  telah  tercantum,  antara  lain  di  dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 25 ayat (1), Pasal 40 UU No. 39 Tentang HAM dan UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 11 ayat (1) ( Fathani , 2012).
Indonesia  sebagai  negara  yang  telah  meratifikasi  Kovenan  perlindungan  Hak Ekosob  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi  hak  seluruh  warga  negaranya  tanpa terkecuali ( non-dikriminatif ) termasuk perlindungan hak atas tempat tinggal yang layak sebagai  pemenuhan  hak  dasar  manusia  ( Darajati  &  Syafei ,  2020).  Bagi  Indonesia, ratifikasi  dan  ratifikasi  instrumen  hukum  hak  asasi  manusia  internasional  berimplikasi
pada tugas dan tanggung jawab negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk ketika Negara hendak melakukan pembangunan melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Pada  praktiknya,  kebijakan  pengadaan  tanah  melalui  penggusuran  berpotensi besar menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia khususnya terhadap penikmatan hak atas  tempat  tinggal  dan  kelanjutan  hidup  warga  terdampak.   Pelaksanaan  pengosongan tanah-tanah  tanpa  adanya  pelibatan  partisipasi  masyarakat  juga  akan  menimbulkan permasalahan  pada  saat  pemerintah  akan  melakukan  relokasi  warga.  Partisipasi  dan musyawarah  adalah  kunci  utama  di  dalam  proses  relokasi  ( Dianto ,  2021).  Sebelum relokasi  dilangsungkan,  pemerintah  dan  pihak-pihak  yang  akan  terdampak  harus  telah terlebih  dahulu  menjelajahi  segala  kemungkinan  lain.  selain  itu,  musyawarah  yang seimbang juga dapa menjadi wadah bagi pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan- kebutuhan  warga  terdampak  akibat  kebijakan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan.
Namun  pendekatan  ini  jarang  digunakan  oleh  pemerintah  dalam  pelaksanaan pengosongan tanah yang diatasnya terdapat pemukiman warga, terutama terhadap warga yang tidak memiliki alas hak atas tanah.
Berdasarkan  berbagai  dampak  penggusuran  yang  telah  diuraikan  di  atas, penelitian  ini  lebih  memfokuskan  pada  masalah  perlindungan  hak  atas  tempat  tinggal yang layak bagi keberlangsungan hidup bagi 10 KK warga Batu Ceper Kota tangerang, warga  yang  terdampak  penggusuran.  Permaslahan  ini  dinilai  penting  diangkat  karena perlindungan tempat tinggal yang layak merupakan salah satu hak asasi manusia namun penikmatan  warga  atas  hak  tersebut  telah  dihilangkan  akibat  penggusuran,  dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; Apakah Pemerintah Kota Tangerang telah menerapkan standar perlindungan hak asasi manusia bagi pemenuhan hak tempat tinggal yang  layak  guna  menjamin  keberlanjutan  hidup  10  (sepuluh)  Kepala  Keluarga RT03/RW03,  kelurahan  Batujaya  Timur,  Batu  Ceper  Warga  yang  terkena  dampak penggusuran akibat pembangunan.
Meskipun penelitian terkait tema penggusuran tempat tinggal dan permasalahan hak asasi  manusia telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, akan tetapi belum ada  yang  secara  khusus  mengaitkan  pada  dampak  penggusuran  terhadap  perlindungan tempat  tinggal  yang  layak  bagi  warga  yang  terdampak  penggusuran  khususnya  untuk menjamin keberlanjutan hidup warga terdampak berdasarkan hak asasi manusia
Sebagai contoh penelitian yang pernah diangkat oleh ( Primawardani , 2018) yang menyatakan bahwa pemerintah kota Surabaya telah menyediakan tempat tinggal tapi tidak semua  korban  gusuran  dapat  difasilitasi  untuk  mendapatkan  tempat  tinggal  karena  ada yang  tidak  memiliki  KTP  Kota  Surabaya    sedangkan  penelitian  oleh  ( Fathani ,  2012) menyatakan  bahwa  penggusuran  menimbulkan  berbagai  macam  pelanggaran  hak  asasi manusia  oleh  karena  itu  cara-cara  tersebut  harus  dihindari  oleh  pemerintah  setempat dalam melaksanaan kebijakan penataan ruang terbuka hijau. Sementara dalam penelitian ini lebih mefokuskan pada dampak penggusuran terhadap jaminan perlindungan hak atas tempat  tinggal  yang  layak  bagi  keberlanjutan  kehidupan  warga  yang  terdampak penggusuran melalui studi kasus penggusuran 10 KK warga di RT/RW 03/03, Batuceper, Kota Tangerang.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengunakan  pendekatan  kualitatif  yang  menganalisis  data-data secara  deskriptif  analitis.  Tidak  melakukan  analisis  data-data  berupa  angka-angka. Sementara jenis penelitian adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi di masyarakat, atau penelitian yang benar- benar  terjadi  di  masyarakat  dengan  tujuan  untuk  menemukan  fakta-fakta  yang  dapat dijadikan  sebagai  data  penelitian  ( Benuf  &  Azhar ,  2020).  Lokasi  penelitian  di RT/RW03/03,  Kelurahan  Batujaya,  Kecamatan  Batuceper,  Kabupaten  Tangerang, Provinisi Banten. Jenis data yang digunakan, Pertama data primer merupakan data yang diperoleh  dari  sumber  pertama,  yakni  hasil  wawancara  dengan  aparatur  pemerintah daerah  setempat.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  beberapa  literatur-literatur,  jurnal- jurnal  dan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  terkait.  Data  Sekunder  adalah  data yang  diperoleh  dengan  melakukan  studi  kepustakaan.  Pengambilan  sampel  dilakukan dengan  teknik purposive  sampling .  Adapun  teknik  pengumpulan  data;  pertama, wawancara yang dilakukan melalui wawancara mendalam yang berisi  pertanyaan yang bersifat  terbuka.  Kedua,  Study  Kepustakaan  merupakan  alat  pengumpulan  data  yang dilakukan melalui beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan

## Hasil dan Pembahasan
1. Pengusuran  Terhadap  Tempat  Tinggal  10  KK  Warga  Batujaya,  Batu  Ceper, Tangerang Akibat Pengembangan gedung SDN 01 Batujaya, Kota Tangerang Pengusuran yang telah dilakukan oleh Pemerintah  Kota Tangerang terhadap tempat tinggal 10 Kepala Keluarga (KK), di RT/RW 03/03 Batujaya, Batuceper, Kota Tangerang yang terjadi pada penghujung tahun 2018 telah menghilangkan bangunan tempat tinggal dari 35 (tiga puluh lima)  jiwa termasuk 9 (sembilan) orang wanita dan 12 (dua belas) anak-anak. Penggusuran dilakukan akibat adanya rencana pemerintah Kota  Tangerang  yang  akan  melakukan  perluasan  bangunan  SDN  01  Batu  Jaya. Menurut penjelasan Kasubag Bantuan Hukum Pemkot Tangerang Budi Dharmawanto Arief “ bahwa lahan yang digunakan oleh warga tersebut adalah aset Pemerintah Kota Tangerang, Jadi ketika pemerintah membutuhkan lahan tersebut untuk pembangunan maka  lahan  tersebut  harus  diambil  kembali  untuk  kepentingan  publik  sementara terkait adanya tuntutan ganti rugi dari warga atas bangunan yang telah dihancurkan, pemerintah  tidak  bisa  memenuhinya  karena  tuntutan  warga  itu  tidak  ada  dasar hukumnya mengingat lahan tersebut merupakan aset negara”.
Berdasarkan  hasil  audiensi  Komnas  HAM  dengan  jajaran  Pemerintah  Kota Tangerang, yang dipimpin oleh Asisten II Bagian Pemerintahan menjelaskan bahwa “pengosongan  lahan  telah  dilakukan  melalui  tahapan-tahapan  yang  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah telah melayangkan beberapa kali surat peringatan dan  permintaan  tertulis  kepada  warga  agar  warga  membongkar  sendiri  rumahnya mengingat  penguasaan  yang  telah  mereka lakukan  atas  lahan tersebut  adalah ilegal namun warga tidak mematuhinya, memang ada permintaan dari warga agar mereka diberikan  uang  kerohiman  agar  mereka  bisa  membeli  rumah  kembali  namun permintaan  tersebut  tidak  bisa  dipenuhi  oleh  pemerintah  karena  tidak  ada  landasan hukumnya, hal ini mengingat tanah yang telah dikuasai warga merupkan tanah milik
pemerintah  kota  Tangerang”.    Lebih  lanjut  Kepala  Dinas  Aset  Daerah  Pemkot Tangerang menjelaskan bahwa “lahan seluas 380M2 yang dikuasai oleh warga selama ini  merupakan  lahan  seluas  5.497  M2  yang  merupakan  aset  milik  pemerintah  Kota Tangerang sesuai Keputusan Bupati Tangerang No. 030/KP745/Tahun 2017 Tentang Penetapan Status Barang Milik Negara/Daerah dengan pengguna barang tercatat atas nama Dinas Pendidikan kemudian dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang. Adapun dasar pelimpahan aset tersebut dari Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang melalui Berita Acara Serah Terima Aset Negara Nomor 030/5026-PLK/1999 dan berdasarkan peta bidang tanggal 7 Agustus 2007”
Klaim kepemilikan lahan oleh pemerintah Kota Tangerang tersebut dibantah oleh  salah  seorang  perwakilan  warga  terdampak  penggsuran  yakni  Sdr.Dadang,  ia mengakui bahwa lahan seluas 380 M2 yang selama ini warga kuasai merupakan tanah warisan dari kakek warga bernama Abdul Fatah (alm), Abdul Fatah telah menguasai dan  mengusahakan  lahan  tersebut  sejak  1959  jadi  sudah  dikuasai  jauh  sebelum berdirinya  gedung  sekolah  SDN  01  Batujaya.Sdr  Abud.  Fatah  (alm)  mendapatkan tanah tersebut dari Kepala Desa Batujaya, jadi status tanah tersebut merupakan tanah titisarah. Warga telah menguasai lahan tersebut hampir 30 tahun dengan itikad baik dan  selama  itu  tidak  ada  gangguan.  Warga  juga  telah  mengajukan  permohonan sertifikat  namun  tidak  kunjung  diterbitkan  oleh  Kantor  Pertanahan  setempat.  Pada 1993 warga juga telah mengurus PBB sehingga sampai saat ini warga juga telah taat membayar  PBB    atas  penguasaan  tanah  tersebut.    Warga  juga  telah  memiliki  KTP bukti sebagai penduduk yang sah di atas lahan tersebut.
Perwakilan  LBH  Jakarta,  Sdri.  Yenny  menjelaskan  bahwa  terkait  klaim pemerintah  kota  Tangerang  yang  tiba-tiba  menyatakan  bahwa  tanah  tersebut merupakan  aset  daerah  masing  sangat  prematur  karena  secara  hukum  kepemilikan pemerintah atas tanah tersebut masih belum bisa dibuktikan khusunya terkait bukti- bukti  kepemilikan  tanah  sebagai  aset  Pemerintah  Daerah.  Karena  berdasarkan pengecekan informasi ke Kantor Pertanahan Kota Tanggeran tidak ditemukan adanya bukti  kepemilikan  pemerintah  Kota  Tangerang  atas  tanah  tersebut  terutama  dalam bentuk sertifikat atas nama pemerintah kota Tangerang. Jadi status kepemilikan tanah masih  abu-abu/masih  tidak  jelas.    Informasi  ini  senada  dengan  penjelasan  Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, ia menyatakan bahwa “ status kepemilikan atas tanah di RT 03/RW 03, Batu jaya, Batu Ceper yang diklaim oleh masing-masing pihak masih  belum  jelas,  belum  ada  yang  berstatus  sebagai  pemilik  atas  tanah  tersebut, sementara untuk  memastikan apakah tanah yang telah dikuasai  oleh warga tersebut merupakan bagian aset pemerintah kota Tangerang seluas 5.497 M2 atau bukan maka harus dilakukan pengukuran ulang guna memastikan batas-batas tanah tersebut.  Jika merujuk  pada  Pasal  49  ayat  (1)  UU  Nomor  1 Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara  hal  ini  penting  sebagai  bukti  kepemilikan  yang  menunjukkan  bahwa  betul negara  adalah  pemilik  atas  tanah  tersebut  sehingga  bisa  menjadi  landasan  bagi negara/pemerintah untuk mengklaimnya.
Pada  3  Oktober  2018,  Pemerintah  Kota  Tangerang  tetap  melakukan pembongkaran terhadap tempat tinggal warga. Umumnya tempat tinggal warga yang digusur  berupa  bangunan-bangunan  permanen  termasuk  bangunan  kios  tempat
berdagang  warga.  Pemerintah  setempat  mengakui  bahwa  pengusuran  telah  melalui tahapan  dan  mekanisme  yang  berlaku  termasuka  melibatkan  warga  namun  warga mengakui bahwa mereka selama ini idak pernah diajak berkomunikasi/dialog. Warga hanya  menerima  beberapa  surat  perintah  dan  peringatan  meskipun  warga  pernah mengajukan  permohonan  kepada  pemerintah  untuk  berdialog  namun  permohonan tersebut  tidak  dihiraukan  oleh  pejabat  terkait  malah  pemerintah  setempat menyodorkan  semacarm  surat  pernyataan  kepada  warga  agar  dan  meminta  warga menandatangani  surat  pernyataan  tersebut.  Surat  pernyataan  tersebut  berisikan “bahwa  benar  warga  telah  menguasai  tanah  milik  pemerintah”  karena  warga  buta hukum akhirnya warga menandatangani surat pernyataan tersebut, mereka mengakui bahwa  mereka  betul-betul  tidak  mengetahui  untuk  apa  surat  itu  dibuat  dan  dalam kondisi tertekan
Pemerintah Kota Tangerang memang ada menawarkan Rusunawa bagi warga yang  tempat  tinggalnya  terkena  pembongkaran,  warga  yang  terdampak  akan direlokasi ke Rusunawa Cibodas, hal ini sesuai dengan pernyataan Camat Batuceper, Sdr. Hidayatullah ia menyatakan “bahwa pemerintah akan mefasilitasi warga untuk pindah ke Rusunawa Cibodas karena warga telah menempati tanah negara dan tidak mempunyai sertifikat, sehingga penggusuran tidak bisa dielakan dan warga juga tidak akan  mendapatkan  uang  kerohiman  karena  tidak  ada  dasar  hukumnya  .  Warga menolak  tawaran  tempat  tinggal  untuk  relokasi  karena  penunjukkan  lokasi  hunian pengganti tersebut ditetapkan oleh pemerintah secara sepihak tanpa ada musyawarah dengan warga. Warga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak mempertimbangakan  dampak  sosial  dan  ekonomi  jika  warga  tetap  direlokasi  ke Rusunawa  Cibodas  pasca  digusur.  Adapun  alasan  warga  menolak  direlokasi  ke Rusunawa Cibodas diantaranya:
a. lokasi Rusun yang cukup jauh dari hunian warga saat ini.
b. warga  yang  umumnya  mengantungkan  sumber  mata  pencarian  dari  berdagang akan kehilangan sumber mata pencariannya.
c. Jauhnya  lokasi  relokasi  dari  akses  tempat  kerja  sebagian  warga  sehingga  akan menambah biaya hidup dan menekan kondisi ekonomi.
d. Rusun jauh dari akses layanan publik mendasar.
e. Pengenaan uang sewa kepada warga kerena rusun bersifat sewa, hal ini tentu akan menambah biaya konsumsi rumah tangga ke depannya.
Sdri. Reni salah seorang warga yang terdampak penggusuran mengakui bahwa pemerintah  setempat  tidak  memberikan  uang  ganti  rugi  minimal  untuk  bangunan tempat  tinggal  milik  warga  yang  telah  dihancurkan.  Meskipun  warga  disediakan Rusunawa untuk relokasi namun itu bersifat pinjaman dan sewaktu-waktu warga bisa diusir kerena tidak mampu membayar uang sewa, kondisi ini tentu tidak memberikan dampak perbaikan ekonomi malah akan semakin menyulitkan warga. Saat  ini yang warga butuhkan adalah tempat tinggal yang layak untuk keberlanjutan hidup  Rumah yang telah ditempati warga berpuluh tahun telah rata dengan tanah sementara hunian pengganti untuk relokasi dinilai tidak mempertimbangan dampak ekonomi dan sosial warga.  Penggusuran  menjadikan  warga  tidak  bisa  mendapatkan  hunian  yang  layak
sementara tempat tinggal yang layak merupakan hak dasar manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya.
2. Hak atas Tempat Tinggal yang Layak Merupakan Bagian Hak Asasi Manusia Ketersediaan  tempat  tinggal,  akses  terhadap  sumber  daya  ekonomi  dan keterjangkauan terhadap layanan umum merupakan elemen penting untuk menjamin keberlanjutan hidup manusia. Konsep perlindungan terhadap jenis hak ini telah diatur di dalam instrument hukum nasional yakni Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke II yang menyatakan” bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”  kemudian  di  dalam  Pasal  40  UU  No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia,  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak  untuk  bertempat  tinggal  serta berkehidupan yang layak”. Namun, pasal ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut batasan mengenai apa itu ukuran/standar hidup “layak”
Batasan  mengenai  apa  itu  “layak”  baru  ditemukan  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Mukmin  Zakie.  Wawancara  tersebut  dilakukan  oleh  Komnas HAM ketika menyusun penelitian tentang “Penilaian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum” pada 24 Juli 2018 ( Suntoro , 2019). Sdr. Mukmin menjelaskan bahwa “penilain ukuran layak dan adil sedapat mungkin diperhitungkan dengan  seksama  sehingga  kerugian  bisa  dipulihkan”  sementara  kerugian–kerugian yang  nyata  diderita  lebih  diartikan  terkait  kehilangan  keuntungan,  nilai  kerugian bisnis  dan  tanah/bangunan  termasuk  kehilangan  pendapatan/pekerjaan”  Sehingga masyarakat terdampak bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik.  Kemudian, arti berkehidupan yang layak secara tidak langsung juga diatur di dalam Pasal 9 (1) UU No. 39/1999, menyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya” ketentuan pasal ini berkaitan dengan jaminan perlindungan hak untuk hidup  bagi setiap individu. Di dalam konstitusi  Hak Hidup diakui  sebagai  hak  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  kondisi  apapun  sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 amandemen ke II, yang menyatakan “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak Bergama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui dihadapan hukum, dan hak  untuk  tidak  dituntut  atas    dasar  hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
United Nations Human Rights Comitee menegaskan bahwa hak untuk hidup ( right  to  life )  merupakan  supreme  rights    sehingga  negara  tidak  boleh  mengurangi ( derogation )  hak  tersebut  tersebut  dalam  kondisi  apapun  .  Dalam  Diskursus  HAM bahwa hak untuk hidup juga berkaitan dengan hak untuk keberlanjutan hidup sebagai bagian indikator perlindungan hak asasi manusia dan hak ini saling berkaitan/saling ketergantungan  dengan  pemenuhan  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  (ekosob) termasuk hak atas tempat tinggal (kebutuhan papan). Berdasarkan penjelasan di atas maka  Hak  Hidup  merupakan  bagian  dari  jenis  hak  yang  tidak  dapat  dikurangi pemenuhannya  oleh  negara  dalam  kondisi  apapun  karena  akan  berdampak  pada jaminan keberlanjutan hidup manusia dan hak ini juga berkaitan dengan perlindungan hak atas tempat tinggal.
Perlindungan mengenai hak atas tempat tinggal dan berkehidupan yang layak diatur  di  dalam  Pasal  11  Kovenan  Internasional Tentang  Hak Ekonomi, Sosial  dan Budaya (EKOSOB) kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Ekosob. Di dalam  Pasal 11 ayat (1)    UU  No.11  Tahun  2005  menjelaskan  bahwa para  pihak  dalam  kovenan  ini mengakui hak atas standar hidup yang wajar bagi diri mereka sendiri dan keluarganya. Menyadari  perlunya  kerjasama  internasional,  pihak-pihak  regional  telah  berjanji untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mewujudkan hak ini.
Berdasarkan  ketentuan  di  dalam  Konvensi  tersebut  menegaskan  bahwa  hak berkehidupan layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang perlindungan dan pemenuhannya wajib dilakukan oleh Negara. Standar kehidupan yang layak dijamin bagi setiap individu tanpa terkecuali (non-diskriminasi) dan keluarganya serta adanya perbaikan terhadap kondisi hidup yang terus semakin meningkat ( Wattimena & Hattu , 2021).    Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  maka  negara  dituntut  untuk  melakukan tindakan-tindakan  positif  secara  berangsur-angsur  menuju  realisasi  progresif  guna melindungi  dan  memenuhi  hak-hak  dasar  manusia.    Untuk  mencapai  standar kehidupan yang layak bagi manusia maka menekankan bagi negara-negara mengenai pentingnya  membangun  kerja  sama  internasional  guna  mendukung  kelancaran pemuhan  hak  tersebut.  Kerjasama  dilakukan  guna  memastikan  agar  semua  hal-hal yang  menghambat  dapat  diminimalisir.  Mengenai  ruang  lingkup,  “hak  atas  tempat tinggal dan berkehidupan yang layak”, ditafsirkan berdasarkan  beberapa pendekatan sebagai berikut ( Gumansing , 2015) :
a. Hak atas pemukiman secara integral terkait dengan HAM lainnya yang terkandung dalam  hak  ekonomi  dan  budaya.  Istilah  “pemukiman”  ditafsirkan  dengan  cara memperhitungkan  berbagai  pertimbangan  lainnya,  diantaranya  yang  paling penting  adalah  harkat  atas  tempat  tinggal  harus  memberikan  jaminan  kepada semua  orang  tanpa  memandang  pendapatan  dan  memperhatikan  aksesnya terhadap sumber ekonomi;
b. Merujuk pada Pasal 11 ayat 1 Konvensi Ekosob, arti pemukiman yang layak itu berkaitan  dengan  aspek  perlindungan  hukum  atas  penguasaan,  ketersediaan berbagai  pelayanan  (fasilitas  umum  dan  infrastruktur),  keterjangkauan, aksesbilitas, kelayakan hunian, lokasi, kelayakan, budaya dengan mempertimbangan faktor-faktor sosial, ekonomi dan budaya, ekologi dan faktor- faktor  lain  yang  menentukan  agar  kehidupan  masyarakat  bisa  lebih  baik  dan nyaman.
Dalam Pasal 11 ayat (1) Konvensi Hak Ekosob telah mengatur bahwa “hak atas  tempat  tinggal  yang  layak  merupakan  hak  yang  dilindungi  karena  hak  ini berkorelasi  dengan  jaminan  peningkatan  kualitas hidup  yang  lebih  baik  bagi  setiap orang  tanpa  terkecuali”.  Kondisi  tempat  tinggal/pemukiman  harus  bisa  mengakses semua  ketersediaan  kebutuhan  mendasar  menusia  untuk  mendukung  keberlanjutan hidup yang berkualitas. Makna untuk tujuan keberlanjutan yang berkualitas tersebut, tentu  berhubungan  dengan  ketersediaan  tempat  tinggal  yang  layak  dan  manusiawi memenuhi standar kesehatan dan lingkungan yang baik. Senada dengan hal tersebut, Deklarasi Rio De Janeiro yang digagas oleh United Nations Center for Human Rights
Settlements, Agenda 21 dan Deklarasi Habitat menyatakan bahwa “rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi hak semua orang untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau” ( adequate and affordable shelter for all )  ( Ruslan Renggong , 2018).
Berdasarkan  beberapa  ketentuan  di  atas  menegaskan  bahwa  penyediaan tempat  tinggal  yang  layak  dan  rasa  aman  atas  bertempat  tinggal  merupakan  bagian dari  hak  asasi  manusia  oleh  karena  itu  menjadi  kewajiban  negara  dalam  hal  ini pemerintah  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  tersebut  akan  terus  dilindungi  dari segala  bentuk  praktik-praktik  yang  menimbulkan  pelanggaran  HAM  salah  satunya pada  saat  melakukan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  maka  pelaksanaan pengosongan  lahan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  juga  harus  memberikan perlindungan hak asasi  manusia bagi  warga terdampak tidak hanya terhadap warga yang  memiliki  dokumen  kepemilikan  termasuk  masyarakat  yang  tidak  memiliki dokumen.  Dalam  konteks  ini  pemerintah  setempat  perlu  mempertimbangkan kelayakan lokasi dan kelayakan hunian pengganti bagi menjami keberlanjutan hidup warga  yang  akan  dipindahkan  sehingga  keberlanjutan  hidup  warga  bisa  terjamin, terlindungi  serta adanya upaya perbaikan kehidupan yang terus menerus. Perlakuan yang  sama  terhadap  setiap  warga  negara  tanpa  terkecuali  merupakan  prinsip perlindungan  hak  asasi  manusia  yang  bersifat  non  diskriminasi  dan  universalisme. Dengan  adanya  penerapan  prinsip  ini  memberikan  kesetaraan  bagi  manusia  untuk mendapatkan perlindungan yang sama guna pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia oleh Negara.
3. Perlindungan  Hak  Atas  Tempat  Tinggal  Yang  Layak  bagi  10  (sepuluh)  KK Warga  Terdampak  Penggusuran  oleh  Pemerintah  Kota  Tangerang  Perspektif HAM
Tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia disamping makanan, air, dan sandang.  Oleh karena itu jenis hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang pemenuhannya wajib disediakan oleh negara sekaligus sebagai indikator untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah baik Pusat maupun Daerah merupakan perwujudan negara dalam arti  bergerak  melalui  aparaturnya  wajib  melaksanakan  mandat  rakyat  untuk melindungi  dan  menjamin  terwujudnya  kesejahteraan  seluruh  masyarakat  termasuk melindungi hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya.  Perlindungan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 I ayat 4 UUD 1945 amandemen ke II dan Pasal 71 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia  yang  menyatakan  bahwa  “Pemerintah  (baik  pusat/daerah)  wajib  dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia  yang  diatur  di  dalam  undang-undang  ini,  peraturan  perundang-undang lainnya dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.
Negara  yang  bercirikan  demokrasi  pada  saat  menjalankan  kekuasaan mempunyai tanggung jawab ( state obligation ) terhadap HAM ( Muhshi et al., 2019).
State  Obligation  menekankan  pada  3  (tiga)  prinsip  yang  harus  diimplementasikan, yakni;  Pertama,  Negara  sebagai  pelindung  HAM  ( how  to  protect ).  Kedua,  Negara
bertugas menjamian Penghormatan HAM ( how to respect ). Ketiga, Negara menjamin pemenuhan  HAM  ( how  to  fullfil ),  termasuk  pemenuhan  di  bidang Ekonomi,  Sosial dan Budaya ( Adipatni , 2018). Berdasarkan beberapa konsep kewajiban dan tanggung jawab tersebut maka kedudukan Pemerintah Kota Tangerang merupakan bagian dari Negara  yang  berdasarkan  Undang-Undang  memiliki  tanggung  jawab  untuk melindungi, menghormati, menegakan hak asasi manusia termasuk perlindungan hak atas  tempat  tinggal  yang  layak  bagi  semua  warganya  ketika  dihadapkan  pada pelaksanaan kebijakan pembangunan.
Pembangunan  yang  digiatkan  oleh  Pemerintah  harus  menghormati  prinsip- prinsip keberlanjutan hidup manusia sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia  hal  ini  penting  diimplementasikan  karena  tujuan  dari  pembangunan  itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahtreraan dan kebahagiaan masyarakat dan tidak  menimbulkan  kemiskinan  baru  bagi  sekelompok  masyarakat  tertentu.  Hal  ini senada dengan apa yang telah digariskan UNDP tentang konsep pembangunan yang berkelanjutan. UNDP mewajibkan setiap negara khususnya negara berkembang agar dapat  memperhatikan  hubungan  antara  konsep  pembangunan  berkelanjutan  dengan kehidupan  manusia  termasuk  perlindungan  dan  penghormatan  terhadap  hak  asasi manusia.  Dalam  konteks  ini,  UNDP  menekankan  pentingnya  pendekatan pembangunan manusia yang berkelanjutan ( sustainable depelopment ) terutama bagi mencapai  kesehjateraan  masyarakat  secara  umum  .  Oleh  karena  itu,  pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah idealnya tetap memperhatikan keberlanjutan hidup manusia  termasuk  perlindungan  atas  tempat  tinggal  yang  layak  bagi  kesejahteraan masyarakat.
Pemikiran tersebut dilatarbelakangi karena pada umumnya pembangunan sering  dihadapkan  pada  kebutuhan  lahan  yang  luas  sehingga  akan  berdampak  pada munculnya  kebijakan  negara  untuk  melakukan  penggusuran  terhadap  tanah-tanah yang diatasnya telah ada pemukiman penduduk khususnya terhadap warga yang tidak memiliki  dokumen  kepemilikan  hukum  yang  sah  maka  kondisi  ini  tentu  bisa menimbulkan  masalah  saat  tanah  yang  telah  mereka  tempati  akan  digunakan  oleh pemerintah  dengan  alasan  untuk  pembangunan.  Meskipun  warga  telah  bertempat tinggal di atas lahan tersebut dalam waktu yang cukup lama namun fakta tersebut tidak menjadi  pertimbagan  bagi  pemerintah  sehingga  pemerintah  tetap  melakukan pengusuran  sementara  mekanisme  ganti  rugipun  tidak  bisa  diberlakukan  terhadap warga karena mereka tidak memiliki dokumen kepemilikan hak atas tanah.
Umumnya, kebijakan pengosongan tanah dilakukan atas nama “kepentingan umum” yang kerap menjadi legitimasi untuk melakukan tindakan penggusuran warga ,  penggusuran  ini  sering  mendapatkan  perlawan  dari  warga  yang  terdampak ( Primawardani , 2018). Adanya reaksi dari warga tersebut tentu tidak mengherankan karena warga akan berjuang untuk dapat mempertahankan hak atas tempat tinggalnya dari  penggusuran.  Gambaran  kondisi  tersebut,  sama  halnya  dengan  peristiwa penggusuran  yang  dihadapi  oleh  10  KK  warga  di  Batu  jaya  timur,  Batu  Ceper. Beberapa rumah warga telah digusur, ketika dilakukan penggusuran sebagian besar warga melakukan brikade guna melindungi bangunan tempat  tinggalnya yang akan dibongkar  oleh  petugas  keamanan  dan  Satpol  PP.  Warga  terus  bertahan merintangi
masuknya  petugas  ke  pemukimannya  sehingga  aksi  dorong  mendorongpun  tidak dapat  terelakkan  antara  warga  dengan  aparat  keamanan,  bentrok  fisikpun  tak  dapat terhindarkan.
Tindakan  tersebut  dilakukan  warga  sebagai  reaksi  atas  pendekatan  represif aparat yang akan membongkar bangunan tempat tinggal warga . Sementara pada sisi lain  tempat  hunian  untuk  relokasi  warga  tidak  kunjung  ada  titik  temunya  karena mandeknya proses negosiasi antara pemerintah dengan perwakilan warga terdampak.
Berdasarkan  Komentar  umum  CESR  Nomor  7  Tahun  1997  menyatakan bahwa “ Penggusuran menimbulkan pelanggaran berbagai jenis hak-hak dasar warga terdampak,  diantaranya:  pelanggaran  hak  hidup  dan  hak  atas  tempat  tinggal  yang layak  karena  akibat  penggusuran  tidak  sedikit  warga  yang  kehilangan  tempa tinggalnya. Jika pengosongan tanah tidak dapat dihindari maka relokasi (pemindahan) bagi warga terdampak merupakan pilihan terakhir yang dapat dilakukan pemerintah namun  pemerintah  harus  tetap  memperhatikan  semua  syarat  dan  alternatif penyelesaian  bagi  pemulihan  terhadap  dampak  sosial  dan  ekonomi  yang ditimbulkannya.  Pelibatan  partisipasi  masyarakat  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah secara maksimal  karena praktiknya sarana komunikasi dan konsultasi yang tidak baik antara masyarakat dan pemerintah dapat menimbulkan permasalahan saat dilakukan pengosongan lahan seperti tidak diperolehnya kesepakatan untuk relokasi warga.
Dalam Pasal 11 ayat (1) Komentar Umum No. 7 Tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ekosob) mengatur jelas bahwa “pelaksanaan pemindahan orang haruslah memperhatikan syarat-syarat berikut:
a. Harus adanya informasi yang jelas dan lengkap berikut alternatif-alternatif tempat tinggal yang disiapkan;
b. Pemindahan  orang  harus  dijamin  oleh  hukum  dan  sejalan  dengan  perjanjian- perjanjian  bahwa  semua  sumber  daya  pemulihan  akan  disediakan  bagi  pihak- pihak yang berdampak (termasuk pemulihan kondisi ekonomi, sosial dan budaya);
c. Adanya ruang negosiasi-negosiasi guna mencegah penggunaan kekerasan syarat ini erat dengan pelaksanaan asas partisipatif;
d. Adanya kompensasi layak dan masuk akal;
e. Pemindahan orang tidak boleh menjadinya individu-individu tidak berumah dan rawan mengalami pelanggaran hak asasi manusia.
Selanjutnya di dalam Basic Principle and Guidelines on Develompment Based Evictiona  and  Dispalecement .  Pada  bagian  kedua,  kebijakan  umum  ( General Obligation ),  Bab  II Sebelum  Penggusuran  ( Prior  to  Evictions )  No.  37  menyatakan bahwa “ perencanaan di perkotaan di dalam proses pembangunan haruslah melibatkan semua  pihak  yang  mungkin  akan  terdampak,  oleh  karena  itu  pemerintah  harus memperhatikan  unsur-unsur  sebagai  berikut:  (a)  pihak  yang  akan  terkena  dampak langsung  dari  penggusuran  yang  direncanakan  dan  audiensi  publik  akan  diberikan pemberitahuan  yang  sesuai  dan  sesuai  dalam  kerangka  perencanaan  untuk menemukan  alternatif  pemulihan  ( remedy );  (b)  penyebaran  informasi  yang  relevan secara aktif dan mendalam dari pejabat terkait, termasuk pengumpulan data kondisi lahan, dan rekomendasi rencana pemukiman kembali yang komprehensif dan spesifik untuk pelaksanaan pengamanan bagi kelompok rentan; (c) jangka waktu yang wajar
bagi  publik  untuk  mengevaluasi,  mengomentari,  atau  menolak  keberatan  publik terhadap rencana tersebut; (d) memberikan kesempatan dan upaya untuk membantu warga  memahami  dasar  hukum,  mekanisme  dan  saran  lain  untuk  memberi  mereka ruang untuk menawarkan pilihan lain”
Apabila merujuk pada peristiwa penggusuran yang dialami oleh 10 KK, warga RT 03/03 Batujaya, Batuceper, Tangerang menunjukkan bahwa dampak penggusuran membuat  warga  tidak  dapat  memperoleh  tempat  tinggal  yang  layak,  layak  disini adalah tempat tinggal yang dapat menjamin keberlanjutan hidupnya. Hal ini juga tidak bisa  terlepas  dari  minimnya  ruang  negosiasi  yang  tersedia  antara  warga  terdampak dengan  pemerintah  sebelum  dilakukan  penggusuran.  Ruang  negosiasi  sangat dibutuhkan  guna  mengindetifikasi  dampak  yang  timbul  akibat  penggusuran, penjelasan  mengenai  tempat  relokasi  bagi  warga  dan  upaya-upaya  pemerintah setempat  untuk  melakukan  pemulihan  ( remedy )  atas  kerugian  yang  timbul  akibat penggusuran.
Pemerintah Kota Tangerang menentukan sepihak dan tergesa sehingga upaya penanganan  dan pemulihan akibat penggusuran tidak terkomunikasikan baik dengan warga  terdampak  sehingga  masyarakat  tidak  memberikan  respon  positif    termasuk dalam penentuan lokasi tempat tinggal pengganti untuk relokasi.
Warga  mengakui  bahwa  hunian  untuk  relokasi  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  tidak  mempertimbangkan  aspek  pemulihan  terhadap  dampak  ekonomi dan sosial warga sehingga cenderung tidak memperhatikan keberlanjutan hidup warga setelah mereka digusur. Akibatnya, warga memilih untuk tidak menepati hunian yang telah  disediakan  oleh  pemerintah  Kota  Tangerang.  Kondisi  ini  menjadikan  warga terdampak tidak memiliki tempat tinggal yang tetap akibat penggusuran. Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  salah  seorang  perwakilan  warga  terdampak  yakni;  Sdr. Dadang bahwa sebelum pemerintah melakukan penggusuran terhadap warga, ia dan beberapa  warga  terdampak  lainnya  tidak  pernah  diajak  oleh  pemerintah  setempat untuk  berkomunikasi  khususnya  terkait  pemulihan  hak-hak  mereka  setelah  tempat tinggal  mereka  digusur,  penunjukkan  lokasi  tempat  tinggal  pengganti  dilakukan sepihak  oleh  pemerintah,  pemerintah  tidak  mempertimbangkan  dampak  ekonomi, lokasi  dan  akses  terhadap  layanan  publik  yang  semestinya  harus  diperhatikan mengingat  hal yang paling dibutuhkan warga adalah tempat tinggal pengganti yang layak  setelah  rumah  mereka  digusur  hal  ini    penting  guna  menjamin  keberlanjutan hidup warga terutama dari aspek ekonomi dan sosial.
Apabila merujuk pada Komentar Umum No. 7 (1997) tentan Hak Atas Tempat Tinggal  Yang  Layak  dari  Pengusiran  Paksa,  tepatnya  di  dalam  Pasal  11  ayat  (1) Konvensi Hak Ekosob, angka 16 menyatakan bahwa “pengusiran/penggusuran tidak boleh menjadikan individu-individu tidak berumah atau rawan terhadap pelanggaran hak  asasi  manusia  lainnya.  Dimana  orang-orang  yang  terdampak  tidak  mampu menyediakan kebutuhan mereka sendiri maka negara harus menerapkan segala ukuran yang  tepat  untuk  memaksimalkan  sumber  daya  yang  tersedia  khususnya  bagi penyediaan perumahan yang layak serta akses-akses pendukungnya harus tersedia.
Konvensi  Internasional  di  bidang  Hak  Ekosob  ( Covenant  On  Economic, Social And Cultural Rights ) telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU
No  11/2005  tentang  HAK  Ekosob.  Perjanjian  Internasional  ini  merupakan  aturan umum standar untuk mengevaluasi pelaksanaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia  yang  dilindungi  oleh  Kovenan  ini,  khususnya  terkait  dengan  pelaksanaan perlindungan  hak  ekonomi  dan  sosial  di  setiap  negara  yang  telah  meratifikasi Kovenan.  Oleh karena itu, terdapat pengaturan dalam komentar umum sebagai acuan yang  mengatur  tentang  pentingnya  perlindungan  suaka  bagi  semua  orang  tanpa terkecuali. Kemudian di dalam General Comment No.7 Tentang Hak Ekosob Pasal 11 juga mengatur jaminan untuk melindungi dan menghormati tempat tinggal yang layak dari  segala bentuk  penggusuran paksa juga diberikan.  Inti dari ketentuan ini adalah untuk  menekankan bahwa tidak ada yang terganggu oleh tempat  tinggal, dan untuk memberikan pengaturan yang lebih beradab/manusiawi di mana negara membutuhkan tanah untuk pembangunan.
Beberapa  peraturan  di  atas  menekankan  pada  tanggung  jawab  negara  untuk melindungi hak atas tempat tinggal bagi setiap warga negara namun jika lahan tempat tinggal warga dibutuhkan oleh negara untuk kepentingan umum/pembangunan maka negara  dalam  hal  ini  melalui  pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk mengupayakan  cara-cara  pemindahan  warga  dengan  tetap  menghormati  prinsip- prinsip kemanusiaan, menghindari kekerasan dan memberikan jaminan ketersediaan relokasi tempat tinggal pengganti yang layak. Layak disini tidak hanya layak dalam arti fisik tapi juga layak dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.
Menurut  Pasal  11  ayat  (1)  Perjanjian  Ekosob,  kewajiban  negara  untuk memperhatikan  hak  setiap  orang  untuk  memperoleh  standar  hidup  yang  layak  bagi dirinya sendiri  dan keluarganya termasuk pangan, pakaian dan tempat  tinggal, juga peningkatan  kondisi  hidup  yang  berkelanjutan  (terus  menerus).  Hak  Asasi  manusia atas tempat  tingal  yang layak dapat  ditarik  sebagai  salah satu  indikator pemenuhan sumber-sumber hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan Demikan terdapat beberapa standar-standar  yang  harus  dipenuhi  agar  sebuah  hunian/tempa  tinggal  dapat dikatakan layak berdasarkan hak asasi manusia, yakni :
Adanya  legalitas  kepemilikan,  kepemilikan  disini  maksudnya  bahwa  setiap orang  seharusnya  memiliki  tingkat  kepemilikan  tertentu  hal  ini  penting  untuk menjamin perlindungan dari berbagai bentuk gangguan termasuk pengusiran paksa;
Umumnya  warga  yang  terdampak  penggusuran  hanya  disediakan  tempat tinggal  pengganti  dalam  bentuk  Rusun  yang  sifatnya  sewa  hal  ini  tentu  berlaku ketentuan  hukum  sewa  menyewa  sehingga  jika  suatu  saat  warga  tidak  mampu membayar  sewa  maka  mereka  akan  berpotensi  digusur  kembali  hal  ini  bisa  terjadi karena  kerentanan  mereka  mengingat  mereka  bukan  sebagai  Pemilik  atas  property tersebut;
a. Ketersediaan akan berbagai  layanan dasar dan fasilitas khusus untuk  kesehatan, pendidikan, kenyamanan dan kebutuhan dasar lainnya yang terjangkau;
b. Semua orang yang berhak atas perumahan yang layak, termasuk kelompok rentan, harus memiliki akses ke perumahan yang layak;
c. Lokasi,  perumahan  yang  layak  harus  berada  di  lokasi  yang  memiliki  akses terhadap pekerjaan, pelayanan, kesehatan, sekolah/pendidikan dan fasilitas umum lainnya.
Beberapa  standar pemenuhan hak atas tempat tinggal  layak tersebut berlaku kepada  semua  orang  tanpa  terkecuali  termasuk  terhadap  mereka  yang  terkena penggusuran akibat kerentanan mereka, hal ini merujuk pada redaksi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Kovenan tentang perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) yang menegaskan bahwa “semua orang tanpa terkecuali berhak memperoleh standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk tempat tinggal.”, dan hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia atas tempat tinggal yang layak ( Cahyani & Putri , 2021). Kemudian di dalam pragrap 32 Global Strategi for Housing ,” tetapkan tujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan, identifikasi sumber daya yang tersedia untuk  tujuan  tersebut  dan bagaimana negara dapat  menggunakannya dengan paling efektif”  Dalam konteks ini komite menilai bahwa perlu adanya realisasi penuh atas hak  atas  tempat  tinggal  yang  layak.  Oleh  karena  itu,  negara-negara  anggota  harus mengambil  langkah  strategis  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  agar  kondisi  tempat tinggal yang tersedia bagi masyarakat dapat terus meningkat kualitasnya ( progressive realization ) termasuk dari aspek sarana dan prasarana yang memadai.
The Office the United Nation High Commisioner for Human Rights (OCHR) dalam dokumennya mengenai progressive realization menegaskan cakupan kewajiban bagi negara pihak untuk melakukan dua hal, yakni: (a) mengambil  langkah-langkah yang  diperlukan  untuk  sepenuhnya  menerapkan  atau  menegakkan  hak-hak  ekosob; (b)  Memanfaatkan  semua  sumber  daya  yang  tersedia.  Sarah  Joseph  kemudian membahas  realisasi  progresif  dalam  bukunya Handbook  of  International Human Rights  Law  Studies ,  hal  ini  menggarisbawahi  pentingnya  mewujudkan  hak-hak ekonomi dan sosial setiap warga negara sesegera mungkin secara berkesinambungan, bertahap, berkembang dan progresif ( Suntoro & Komnas , 2021). Jika konsep tersebut kita  hubungkan  dengan  dampak  penggusuran  terhadap  10  kk  warga  RT  03/03 Batuceper  yang  menimbulkan  hilangnya  tempat  tinggal  warga  sementara  hunian pengganti  yang  disediakan  tidak  menjadi  pilihan  bagi  warga  karena  pertimbangan akses  lokasi,  sumber  mata  pencarian  dan  tekanan  biaya  hidup  bagi  warga  yang terdampak.  Kondisi  ini  membuat  warga  terdampak  terpaksa  tidak  memilih  hunian relokasi  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  namun  warga  mimilih  untuk  tetap bertahan hidup di dekat lokasi gusuran baik dengan cara mengontrak atau menumpang di  rumah-rumah  saudara.  Kondisi  tersebut  tentu  menunjukkan  adanya  penurunan terhadap kualitas kehidupan warga terdampak karena pada awalnya mereka memiliki tempat  tinggal  yang tetap namun setelah digusur kondisi  mereka rentan mengalami pelanggaran  hak  asasi  manusia  khususnya  hak  untuk  mendapatkan  akses  tempat tinggal yang layak guna keberlanjutan hidupnya.
Meskipun  Pemerintah Kota Tanggerang telah menunjuk  Rusunawa Cibodas untuk  dijadikan  relokasi  namun  ada  beberapa  apek  yang  masih  belum dipertimbangkan dalam penunjukkan hunian pengganti bagi warga terdampak yakni mengenai  standar  pemenuhan  jaminan  keberlanjutan  hidup  warga  setelah  warga terdampak  dipindahkan.  Jika  kita  merujuk  pada  Komentar  Umum  No.4  Hak  Atas Tempat Tinggal  yang  Layak,  Pasal  11  ayat  1  perjanjian  Hak Ekosob  pada  angka  8 menjelaskan  bahwa  unsur  kelayakan  terkait  dengan  tempat  tinggal  tidak  hanya terbatas pada kondisi fisiknya saja namun juga harus memenuhi beberapa aspek-aspek
yang  dapat  menjamin  keberlanjutan  hidup  manusia  diantaranya:  (1).  aspek ketersediaan berupa keterjangkauan terhadap beberbagai fasilitas umum seperti; pusat layanan  kesehatan,  pendidikan,  kenyaman  dan  keamanan  pemenuhan  kebutuhan pangan,  (2)  Keterjangkaun  biaya.  Tempat  tinggal  pengganti  idealnya  tidak menimbulkan dampak terhadap penambahan biaya konsumsi rumah tangga sementara pembebanan uang sewa tentu semakin menekan kondisi  ekonomi warga terdampak penggusuran, (3) aspek lokasi, tempat tinggal  yang layak harus berada pada lokasi- lokasi terbuka, terbuka disini dalam arti dekat dengan tempat pekerjaan dan aktivitas sumber-sumber  ekonomi  warga.  Beberapa  aspek  tersebut  penting  menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan ruang hunian pengganti guna relokasi warga  terdampak  penggusuran  sehingga  tempat  tinggal  pengganti  yang  disediakan dapat menjamin keberlanjutan hidup warga yang terkena gusuran.
Berdasarkan Basic  Principle  and  Guidelines  on  Develompment  Based Evictiona  and  Dispalecement pada  bagian  kedua,  kebijakan  umum  (General Obligation),  Bab  II  Sebelum  Penggusuran  ( Prior  to  Evictions ),  No.  61  dan  63, menyataka  bahwa  ”semua  orang  yang  digusur,  terlepas  dari  apakah  mereka mempunyai  hak  atas  kepemilikan  tanah  atau  hak  atas  properti,  mereka  sama-sama mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi  atas  kerugian  yang  nyata ditimbulkan, penyelamatan harta benda termasuk tempat tinggal asal untuk menjamin keberlangsungan  hidupnya.  Maka  pemerintah  perlu  melakukan  penilaian  terhadap kerugian  ekonomi,  kehilangan  mata  pencarian/pendapatan,  kehilangan  kesempatan pendidikan,  mendapatkan  layanan  kesehatan,  pemukiman  kembali  dan  biaya transportasi (dalam aspek relokasi jauh dari sumber mata pencarian) hal ini mengingat karena  sebelumnya  rumah  dan  tanah  yang  telah  lama  mereka  tinggali  telah memberikan sumber penghidupan ekonomi bagi keluarganya. Oleh karena itu dampak dan kerugian harus dinilai dan diperhitungkan termasuk kerugian bisnis, inventaris, ternak dan penurunan pendapatan”.

## Kesimpulan
Pemerintah  Kota  Tangerang  telah  menyediakan  ruang  hunian  baru  untuk melakukan relokasi bagi 10 kepala keluarga warga yang terdampak penggusuran akibat rencana  pengembangan  gedung  SDN  01  Batujaya.  Pembebanan  uang  sewa  atas  Rusun tentu  bisa  menambah  beban  biaya  konsumsi  rumah  tangga  warga  sementara  jaminan sumber pendapatan warga setelah digusur akan semakin tidak menentu karena hilangnya sumber mata pencarian. Oleh karena itu, guna melindungi  dan menjamin keberlanjutan hidup  warga  terdampak  penggusuran  maka  pemerintah  idealnya  sebelum  melakukan penggusuran  tempat  tinggal  warga  perlu  membuka  ruang  dialog  dengan  warga terdampaak  guna mengidentifikasi  berbagai  aspek  diantaranya  lokasi,  ketersediaan  dan keterjangkauan pada saat penentuan hunian pengganti untuk merelokasi warga terdampak penggsuran.  Hal  ini  penting  agar  warga  dapat  melanjutkan  kehidupannya  secara  layak setelah mereka digusur dan bukan semakin menurunkan kualitas kehidupan warga.

## Bibliografi
Adipatni, S. A. D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Mendapat Perlakuan  Diskriminatif. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master Law Journal) , 7 (1), 122–132.
Asikin,  Z.,  &  Suhartana,  L.  W.  P.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Pemilikan  Hak  Atas Tanah  Bagi  Warga  Masyarakat  Rowok  di  Kawasan  Bisnis  Pariwisata  Selong Belanak, Kabupaten Lombok Tengah. Jatiswara , 30 (3).
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  penelitian  hukum  sebagai  instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20–33.
Cahyani,  A.,  &  Putri,  A. S.  (2021).  Meninjau  Respon  Masyarakat  Terkait  Pemenuhan Hak Ekosob Melalui  Kebijakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang , 7 (1), 65–88. https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.703
Darajati, M. R., & Syafei, M. (2020). Politik Hukum Pembentukan Dua Kovenan HAM Internasional Tentang Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya. Syiah Kuala Law Journal , 4 (2), 106–122.
Dianto,  D.  (2021).  Hukum  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Berbasis  Rapulung Sumbawa. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 5 (2).
Fathani, S. M. (2012). Penggusuran Sebagai Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Perspektif Ham: Studi Kasus Penggusuran Taman Bersih, Manusiawi Dan Berwibawa (Bmw). Jurnal Kriminologi Indonesia , 7 (2).
Gumansing,  C.  D.  F.  (2015).  Kompleksitas  Penerapan  Peraturan  Tata  Kelola  Rumah Susun Menurut Sistem Strata Title. Lex Et Societatis , 3 (8).
Johani, R. A., Nulhaqim, S. A., &  Gutama, A. S. (2018).  Conflict Stages Between PT Kereta Api and Bandung Citizen. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 5 (2), 102–110.
Muhshi,  A.,  Indrayati,  R.,  Fadhilah,  N.  L.,  Wildana,  D.  T.,  Satyaningtyas,  A.  C.,  & Bahrul,  M.  (2019).  Kajian  Tentang  Model  Rencana  Aksi  Daerah  Hak  Asasi Manusia  (RADHAM)  Kabupaten  Bondowoso  Tahun  2018. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 49 (2), 425–442.
Muhtarom,  A.  (2020). Pengorganisasian  Kelompok  Tani  Oleh  Serikat  Tani  Mandiri (Stam)  Dalam  Memperjuangkan  Kepemilikan  Tanah  (desa  bulupayung  kec. Patimuan kab. Cilacap) skripsi . IAIN.
Primawardani,  Y.  (2018).  Peremajaan  dan  Pengembangan  Wilayah  Perkotaan  Melalui Penggusuran  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  di  Kota  Surabaya (Rejuvenation and Development of Urban Areas Through Eviction Viewed from Human  Rights  Perspective  in  Surabaya  City). Jurnal  HAM  Vol , 9 (1),  51–68. http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.51-68
Ruslan Renggong, S. H. (2018). Hukum Pidana Lingkungan . Kencana.
Setyaningrum, R. A., Trisiana, A., & Kirana, A. (2021).  Geostrategi Indonesia melalui
Pendekatan Kesejahteraandalam Konsepsi Ketahanan Nasional di Bidangekonomi. Jurnal  Global  Citizen:  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Pendidikan Kewarganegaraan , 1–11.
Suntoro, A. (2019). Penilaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum: perspektif HAM. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 5 (1), 13–25.
Suntoro,  A.,  &  Komnas,  H.  A.  M.  (2021).  Implementasi  Pencapaian  Secara  Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Jurnal Ham , 12 (1), 1–18.
Wattimena, J. A. Y., & Hattu, V. V. (2021). Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan Ham Dalam Masa Pandemi Covid-19. SASI , 27 (2), 247–266.