## ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK NO.105 AKUNTANSI MUDHARABAH PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) SIDOGIRI DI KECAMATAN PAGAK KABUPATEN MALANG
Tri Wulandari
(Program studi akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang) e-mail : tri.wulan21@yahoo.co.id
Dr. Abdul Halim, SE,AK,MM,CA Ati Retna Sari, SE,AK,MSA,CA
(Program studi akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang)
ABSTRAK : Penelitian  ini  memiliki  tujuan  menganalisis  tentang  Implementasi  PSAK No.105 Akuntansi Mudharabah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak Kabupaten  Malang.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Data  Kualitatif, sedangkan  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Data  primer  diperoleh melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BMT Sidogiri  di  Kecamatan  Pagak    menerapkan  transaksi  berdasarkan  PSAK  105  tentang  perlakuan akuntansi mudharabah. Dari hasil perhitungan indeks pengungkapan menunjukan bahwa kualitas pengungkapan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  tergolong  dalam  pengungkapan  yang  lengkap. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil perhitungn jumlah indeks yang telah diungkapkan sebanyak 7 poin  dan  membandingkannya  dengan  total  keseluruhan  indeks  yang  seharusnya  diungkapkan yaitu  10  poin,  sehingga  dapat  menghasilkan  angka  index  pengungkapan  sebesar  70  %.    Ada beberapa  poin  yang  belum  diungkapkan  antara  lain  yaitu  :  Dalam  penyajian  BMT  Sidogiri  di Kecamatan Pagak belum sesuai, Dalam PSAK 105paragraf 25. BMT Sidogiri Kecamatan Pagak dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai kewajiban lancar bukan  sebagai  dana  syirkah  temporer.  Dalam  penyajian  BMT  Sidogiri  di  Kecamatan  Pagak Belum sesuai. Dalam PSAK 105 paragraf 29. BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak hak pihak ketiga diakui sebagai beban bagi hasil.  Dalam Pengungkapan BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak belum sesuai.  Dalam  PSAK  105  paragraf  39.  BMT  Sidogiri  di  Kecamatan  Pagak  rincian  dana  syirkah temporer diakui sebagai Kewajiban jangka pendek. Dari beberapa poin yang belum diungkapkan pada  BMT  Sidogiri  di  Kecamatan  Pagak  disebabkan  karena  latar  belakang  pendidikan  dan pengalaman  pegawai  yang  belum  memahami  tentang  transaksi  atau  standart  syariah. Dikarenakan  pada  penelitian  ini  peneliti  hanya  mendapatkan  data  yang  diperoleh  kurang memadai,  karena  peneliti  hanya  melakukan  penelitian  di  tingkat  cabang  pembantu,  maka  untuk peniliti  selanjutnya  dapat  melakukan  penelitian  ditingkat  cabang  atau  pusat  agar  data  yang diproleh dapat memadai dan lengkap
Kata Kunci : PSAK No.105, Akuntansi Mudharabah, Indeks Pengungkapan

## PENDAHULUAN
Akuntansi  di  dalam  islam  antara  lain  berhubungan  dengan  pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak – hak dan kewajiban secara adil.  Akuntansi  di  dalam  islam  juga  harus  memfokuskan  pada  peloporan  yang  jujur mengenai  posisi  keuangan  entitas  dan  hasil  –  hasil  operasinya,  dengan  cara mengungkapan apa yang halal dan apa yang haram. Ini berarti bahwa akuntansi keuangan di  dalam  islam  mempunyai  sasaran  –  sasaran  yang  harus  disadari  dan  dipatuhi  oleh akuntan  keuangan  di  dalam  islam.  Seorang  akuntan  di  dalam  islam  ketika  membuat
pencatatan  transaksi  baik  penghimpunan  dana  maupun  penyaluran  dana  yang  akan disajikan  dalam  laporan  keuangan  haruslah  jujur  dan  bertanggung  jawab  serta  sesuai dengan PSAK Perbankan Syariah. Penghimpunan dana sangat penting bagi bank syariah maupun  BMT  karena  akan  digunakan  sebagai  sumber  dana  untuk  kegiatan  operasional bank  syariah  maupu  BMT  dengan  berbasis  islam.  Sehingga  peneliti  ingin  menganalisis penerapan PSAK 105 pada BMT Sidogiri Kecamatan Pagak.

## TINJAUAN PUSTAKA
PSAK  No.105  bertujuan  untuk  mengakui,  mengukur,  menyajikan  dan  mengungkapkan transaksi-transaksi  atau  kejadian-kejadian  operasional  organisasi.  Akan  tetapi  penekanan  pada PSAK  tersebut adalah pada pengakuan dan pengukuran transaksi   yang terjadi pada mudharabah sehingga dapat memberi penilaian pada transaksi yang berlaku dilapangan. Dalam PSAK No.105 juga  mengatur  perlakuan  akuntansi  lembaga  keuangan  syariah  baik  bank  maupun  non-bank.
Lembaga  keuangan  syariah  adalah  lembaga  keuangan  yang  mengeluarkan  produk  keuangan syariah  dan  yang  mendapat  izin  operasional  sebagai  lembaga  keuangan  syariah.  Definisi  ini menegaskan  bahwa  suatu  lembaga  keuangan  syariah  harus  memenuhi  2  unsur,  yaitu  unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.
Unsur  kesesuaian  suatu  lembaga  keuangan  syariah  dengan  syariah  islam  dan  unsur legalitas  operasi  sebagai  lembaga  keuangan.  Unsur  kesesuaian  suatu  lembaga  keuangan  syariah dengan  syariah  islam  secara  tersentralisasi  diatur  oleh  dewan  syariah  nasional  yang  diwujudkan dalam  berbagai  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  tersebut.  Adapun  unsur  legalitas  operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan izin operasi.
Beberapa institusi tersebut antara lain sebagai berikut  :
a. Bank  Indonesia  sebagai  institusi  yang  berwenang  mengatur  dan  mengawasi  bank  umum dan bank perkreditan rakyat.
b. Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi asuransi dan pasar modal.
c. Kantor  Menteri  Koperasi  sebagai  institusi  yang  berwenang  mengatur  dan mengawasi koperasi.
Lembaga keuangan syariah secara operasional dibina dan diawasi oleh departemen keuangan  yang dijalankan oleh Bapepam  LK, sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsi-prinsip syariah dilakukan oleh dewan syariah MUI.
1. Pengakuan dan pengukuran
a. Dana  mudharabah  yang  disalurkan  oleh  pemilik  dana  diakui  sebagai  investasi mudharabah  pada  saat  pembayaran  kas  atau  penyerahan  aset  nonkas  kepada pengelola dana.
b. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut :
1. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
2. Investasi  mudharabah  dalm  bentuk  aset  nonkas  diukur  sebesar  nilai  wajar  aset nonkas pada saat penyerahan.
c. Jika  nilai  investasi  mudharabah  turun  sebelum  usaha  dimulai  disebabkan  rusak, hilang,  atau  faktor  lain  yang  buka  kelalaian  atau  kesalahan  pihak  pengelola  dana, maka  penurunan  nilai  tersebut  diakui  sebagai  kerugian  dan  mengurangi  saldo investasi mudaharabah.
d. Jika  sebagian  investasi  mudharabah  hilang  setelah  dimulainya  usaha  tanpa  adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
e. Usaha  mudaharabah  diangggap  mulai  berjalan  sejak  dana  atau  modal  usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.
f. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam  kegiatan  usaha  mudharabah,  maka  kerugian  tersebut  tidak  langsung mengurangi jumlah investasi, namn diperhitungkan pada saat bagi hasil.
g. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukan oleh :
1. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi
2. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan yang lazim dan yang telah ditentukan dalam akad
3. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
h. Jika akad mdharabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.
i. Jika  investasi  mudharabah  melebihi  satu  periode  pelaporanm  penghasilan  usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
j. Kerugian  yanng  terjadi  dalam  suatu  periode  sebelum  akad  mudharabah  berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan, kerugian investasi.
k. Pengakuan  penghasilan  usaha  mudharabah  dalam  praktik  dapat  diketahui berdasarkan  laporan  bagi  hasil  atas  realisasi  penghasilan  usaha  dari  pegelola  dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
l. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.
m. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.
n. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebesar jumlah kas  atau  nilai  wajar  aset  nonkas  yang  diterima.  Pada  akhir  periode  akuntansi,  dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.
o. Jika  pengelola  dana  menyalurkan  dana  syirkah  temporer  yang  diterima  maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan.
p. Pengelola dana  mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.
q. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil.
r. Hak  pihak  ketiga  atas  bai  hasil  dana  syirkah  temporer  yang  sudah  diperhitungkan tetapi  belum  dibagikan  kepada  pemilik  dana  diakui  sebagai  kewajiban  sebesar  bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
s. Kerugian  yang  diakibatkan  oleh  keslaahn  atau  kelallaian  pengelola  dana  diakui sebagai beban pengelola dana.
t. Jika  pengelola  dana  juga  menyertakan  dana  dalm  mudharabah  musytarakah,  maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebgai investasi mudharabah.
u. Akad  mudharabah  musytarakah  merupakan  perpaduan  antara  akad  mudharabah  dan akad musyrakah.
2. Penyajian
Pengelola dana menyajikan transaksi mudahrabah dalam laporan keuangan:
a. Dana  syirkah  temporeer  dari  pemilik  dana  disajikan  sebesar  nilai  tercatatnya  untuk setiap jenis mudharabah.
b. Bagi  hasil  dana  syirkah  temporer  yang  sudah  diperhitungkan  tetapi  belum duserahkan  kepada  pemilik  dana  disajikan  dana  sebgai  pos  bagi  hasil  yang  belum dibagikan di kewajiban.
3. Pengungkapan
Pengelola dana mengungkapan hal – hal yang terkait transaksi mmudharabah, tetapi tidak terbatas, pada :
a. Isi  kesepakatan  utama  usaha  mudharabah,  seperti  porsi  dana,  pembagian  hasil usaha, aktivitas usaha mudahrabah dann lain – lain
b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
c. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah
d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian laporan Keuangan syariah.
Definisi disclosure  index menurut  Chariri  dan  Ghozali  (2005)  memiliki  arti tidak  menutupi.  Jika  dihubungkan  dengan  laporan  keuangan disclosure mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai  hasil  aktivitas  suatu  unit  usaha.  Sedangkan  Putranto  (2012)  memberikan pengertian  indeks  pengungkapan  merupakan  rasio  antara  jumlah  elemen  (item) informasi yang dipenuhi dengan jumlah elemen informasi maksimum dipenuhi.
Menurut  Imhoff  dalam  Almilia  dan  Retrinasari  (2007),  bahwa  tingginya kualitas informasi akan sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan. Untuk mengukur kelengkapan  pengungkapan.  Untuk  perhitungan  indeks  kelengkapan  pengungkapan dapat melakukan tahap- tahap berikut ini :
a. Memberi  skor  untuk  setiap  item  pelengkap  secara  dikotomi,  dimana  jika  suatu item diungkapkan maka diberi nilai 1(satu), dan jika tidak diungkapkan diberi nilai 0 (nol).
b. Skor yang diperoleh setiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan skor total.
c. Menghitung  indeks  kelengkapan  pengungkapan  dengan  cara  membagi  total  skor yang diperoleh dengan totl skor yang diharapkan dapat diperoleh oleh perusahaan.

## METODE
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif  yaitu  data  yang berbentuk  kata-kata,  bukan  dalam  bentuk  angka.  Data  kualitatif  diperoleh  dari  hasil  wawancara ataupun  dokumentasi  dimana  yang  menggambarkan  keadaan  Baitul  Mal  Wat  Tamwil  (BMT) Sidogiri  di  Kecamatan  Pagak  secara  langsung  menjadi  objek  penelitian.Sumber  data  pada penelitian  ini  menggunakan  data  primer.  Data  yang  diperoleh  dari  pengurus  Baitul  Mal  Wat Tamwil (BMT) Sidogiri di Kecamatan Pagak dalam hal ini adalah bapak Abd. Salim selaku Ketua Capem  Baitul  Mal  Wat  Tamwil  (BMT)  Sidogiri  di  Kecamatan  Pagak  yang  menangani  langsung bagian yang terkait dengan transaksi mudharabah pada periode  2014 dan 2015. Sehingga sumber data  yang  digunakan  peneliti  adalah  sumber  data  internal.Sumber  data  dalam  penelitian  ini  juga menggunakan data sekunder. Data sekunder  adalah data yang sudah tersedia dan dapat bersumber dari catatan yang ada pada koperasi Baiutl Mal Wat Tamwil (BMT) Sidogiri di Kecamatan Pagak seperti  profil  dan  laporan  keuangan    yang  ada  di  Baitul  Mal  Wat  Tamwil  (BMT)  sidogiri dikecamatan  Pagak.Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

## PEMBAHASAN
Baitul  Mal  Wat  Tamwil  (BMT)  Sidogiri  di  Kecamatan  Pagak    menyajikan  laporan keuangan transaksi mudharabah kedalam bagian laporan keuangan umum  perusahaan. Penyajian laporan keuangan transaksi mudharabah tidak disajikan secar terpisah sehingga diperlukan catatan- catatan  tambahan  sebagai  tambahan  informasi  terutama  untuk  transaksi  mudharabah  yang  telah dilakukan  oleh  perusahaan.  Tujuan  dari  penyajian  laporan  keuangan  adalah  untuk  memberikan informasi  yang  menjadi  dasar  dari  keputusan-keputusan  ekonomi  bagi  pengguna  laporan keuangan. Belkaoui (2011), menyebutkan bahwa ada  dua kelompok pengguna laporan keuangan yaitu  pengguna  langsung  dan  pengguna  tidak  langsung.  Pengguna  langsung  meliputi  pemilik perusahaan  dan  para  pemegang  saham,  kreditor  dan  pemasok,  manajemen  perusahaan,  otoritas perpajakan,  pekerja  dalam  suatu  organisasi  dan  para  pelanggan.  Sedangkan  pengguna  tidak langsung  meliputi  analis  dan  penasihat  keuangan,  bursa  saham,  pengacara,  pihak-pihak  yang berwenang  dalam  pengaturan  atau  pendaftaran,  pers  keuangan  dan  agen-agen  pelaporan,  asosiasi perdagangan, serikat pekerja,pesaing, masyarakat umum, dan dan departemen pemerintah lainnya.
Penyajian laporan keuangan sehendaknya disajikan secara wajar yang diungkapkan oleh scott  dalam  Bellkaoui  (2011),  yaitu  bahwa  aturan,  prosedur,  dan  teknik  akuntansi  hendaknya wajar,  tidak  bias  dan  tidak  memihak.  Mereka  hendaknya  tidak  bertindak  untuk  melayani  suatu kepentingan  tertentu.  Setiap  terjadinya  mudharabah  di  BMT  Sidogiri  di  Kecamatan  Pagak  ada perjanjian-perjanjian secara tertulis antara pihak BMT dengan pihak nasabah. Perjanjian-perjanjian ini  mencakup  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  pembiayaan  mudharabah,  diantaranya  tentang pihak-pihak  yang  terkait  transaksi  mudharabah,  kesepakatan  nisbah,  definisi  mudharabah,tentang dokumen jaminan pembiayaan, cara pembayaran transaksi mudharabah, jangka waktu pembayaran mudharabah,  batasan-batasan  terhadap  pengelola  dana,  syarat-syarat  realisasi,  serta  penyertaan saksi-saksi terjadinya akad mudharabah.
Menurut  Chariri  dan  Ghozali    (2005),  menyatakan  bahwa  apabila  suatu  transaksi  atau peristiwa  tertentu  tidak  dapat  dimasukkan  sebagai  bagian  dari  laporan  keuangan  utama,  maka transaksi-transaksi  tersebut  dapat  diungkapkan  melalui  cara  lain,  seperti  catatan  atas  laporan keuangan, informasi pelengkap, media pelaporan ain, dan informasi lain. Ada beberapa item yang telah diungkapkan oleh BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak  yaitu Pengakuan dan pengukuran  1) Jika  pengelola  dana  menyalurkan  dana  syirkah  temporer  yang  diterima  maka  pengelola  dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan. 2) Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana  syirkah  temporer  secara  bruto  sebelum  dikurangi  dengan  bagian  hak  pemilik  dana.  3)  Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil. 4) Kerugian  yang  diakibatkan  oleh  keslaahn  atau  kelalaian  pengelola  dana  diakui  sebagai  beban pengelola  dana.  5)  Dana  syirkah  temporer  dari  pemilik  dana  disajikan  sebesar  nilai  tercatatnya untuk  setiap  jenis  mudharabah.  6)  Bagi  hasil  dana  syirkah  temporer  yang  sudah  diperhitungkan tetapi  belum  duserahkan  kepada  pemilik  dana  disajikan  dana  sebgai  pos  bagi  hasil  yang  belum
dibagikan di kewajiban. 7)Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil  usaha,  aktivitas  usaha  mudahrabah  dann  lain  –  lain.  8)  Penyaluran  dana  yang  berasal  dari mudharabah muqayyadah.
Selain  ada  item-item  yang  sudah  sesuai,  di  BMT  sidogiri  Kecamatan  Pagak  masih  ada item-item yang belum sesuai. Item-item yang belum diungkapkan pada BMT sidogiri Kecamatan Pagak ada 3 (tiga) item antara lain yaitu :
1. Penyajian BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak belum sesuai, Dalam PSAK 105paragraf 25 yaitu
“ Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah  temporer  sebesar  jumlah  kas  atau  nilai  wajar  aset  non  kas  yang  diterima. Pada  akhir  periode  akuntansi,  dana  syirkah  temporer  diukur  sebesar  nilai tercatatnya”.
BMT Sidogiri Kecamatan Pagak dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad  mudharabah  diakui  sebagai  kewajiban  lancar  bukan  sebagai  dana  syirkah temporer. Apabila dilihat dari hasil penelitian ini, penyajian yang belum sesuai dengan PSAK  105  atau  akad mudharabah disebabkan  karena  latar  belakang  pendidikan  dan kurangnya pengalaman pegawai BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak terhadap akuntansi keuangan  syariah.  Pegawai  BMT  Sidogiri  di  Kecamatan  Pagak  belum  sepenuhnya mengusai  atau  mengerti  tentang  penyajian  transaksi  mudharabah.  Di  dalam  penyajian transaksi  ini  apabila  salah  menyajikan  maka  akan  mempengaruhi  laporan  neraca, karena  apabila  dana  yang  diterima  dari  pemilik  dana  diakui  sebagai  kewajiban  lancar bukan  sebagai  dana  syirkah  temporer  maka  pada  saat  pengelola  dana  atau  entitas mengalami kerugian, maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pengelola dana.
Dana  syirkah  temporer  adalah  dana  yang  diterima  sebagai  investasi  dengan jangka  waktu  tertentu  dari  indivdu  dan  pihak  lainnya,  yang  mana  entitas  syariah mempunyai  hak  untuk  mengelola  dan  menginvestasikan  dana  tersebut  dengan pembagian  hasil  investasi  berdasarkan  kesepakatan.  Dana  syirkah  kotemporer  tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban karena entitas syariah tidak berkewajiban, ketika mengalami  kerugian,  untuk  mengembalikan  jumlah  dana  awal  dari  pemilik  dana kecuali  akibat  kelalaian  entitas  syariah.  Dana syirkah  temporer juga  tidak  bisa dikategorikan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan dengan pemegang saham seperti hak  voting  dan  hak  atas  realisasi  keuntungan  yang  berasal  dari  aset  lancar  dan  non- investasi (KDPPLKS paragraf 87-88).
Lembaga  keuangan  BMT  Sidogiri  di  Kecamatan  Pagak  dalam  melakukan penyajian dana syirkah temporer pada neraca tidak boleh disajikan sebagai kewajiban lancar,  karena  entitas  syariah  tidak  berkewajiban  ketika  mengalami  kerugian  untuk
mengembalikan  jumlah  dana  awal  dari  pemilik  dana  kecuali  akibat  kelalaian  entitas syariah.  BMT  Sidogiri  di  Kecamatan  Pagak  harus  memasukkan  pada  pos  tersendiri yaitu pada pos syirkah temporer.
2. Penyajian  BMT  Sidogiri  di  Kecamatan  Pagak  Belum  sesuai,  PSAK  105  paragraf  29 yaitu
“ Hak  pihak  ketiga  atas  bagi  hasil  dana  syirkah  kotemporer  yang  sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar  bagi  hasil  yang  menjadi  porsi  hak  pemilik  dana  “. Pada  BMT  Sidogiri  di Kecamatan  Pagak  bagi  hasil  pendapatan  kepada  nasabah  diakui  sebagai  beban  bagi hasil.  Apabila  dilihat  dari  hasil  penelitian  ini,  penyajian  yang  belum  sesuai  dengan PSAK  105  atau  akad mudharabah disebabkan  karena  latar  belakang  pendidikan  dan kurangnya  pengalaman  pegawai  BMT  Sidogiri  di  Kecamatan  Pagak.  Pegawai  BMT Sidogiri  di  Kecamatan  Pagak  belum  sepenuhnya  mengusai  atau  mengerti  tentang penyajian  transaksi  mudharabah.  Di  dalam  penyajian  transaksi  ini  apabila  salah menyajikan  maka  akan  mempengaruhi  pada  laporan  laba  rugi,  karena  apabila  hak pihak  ketiga  atas  bagi  hasil  pada  laporan  laba  dimasukkan  sebagai  beban  bagi  hasil maka beban pada BMT Sidogiri Kecamatan Pagak akan mengalami kenaikan.
Hak  pihak  ketiga  atas  bagi  hasil  adalah  bagian  bagi  hasil  pemilik  dana  atas keuntungan  dan  kerugian  hasil  investasi  bersama  entitas  syariah  dalam  suatu  periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian  kepada  pemilik  dana  atas  investasi  yang  dilakukan  bersama  dengan  entitas syariah.  Oleh  karena  itu,  hak  pihak  ke  tiga  atas  bagi  hasil  tidak  bisa  dikelompokkan sebagai  beban  (  ketika  untung  )  atau  pendapatan  (ketika  rugi)  (KDPPLKS  paragraf 107).  Dari  penjelasan  tersebut  maka  lembaga  keuangan  BMT  Sidogiri  di  Kecamatan Pagak  pada  saat  membagihasilkan  pendapatan  kepada  nasabah,  disajikan  sebagai  hak pihak  ketiga  atas  bagi  hasil  pada  laporan  laba  rugi.  Sehingga  pada  laporan  laba  rugi BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak dapat sebagai alat ukur kinerja entitas syariah.
3. Pengungkapan  BMT  Sidogiri  di  Kecamatan  Pagak  belum  sesuai,  PSAK  105  paragraf 39 (b) yaitu
“  Pengelola  dana  mengungkapkan  hal  –  hal  terkait  transaksi  mudharabah,  rincian dana  syirkah  temporer  yag  diterima  berdasarkan  jenisnya”. Pada  BMT  Sidogiri  di Kecamatan  Pagak  rincian  dana  syirkah  temporer  diakui  sebagai  Kewajiban  jangka pendek.  Apabila  dilihat  dari  hasil  penelitian  ini,  pengungkapan  yang  belum  sesuai dengan  PSAK  105  atau  akad mudharabah disebabkan  karena  latar  belakang pendidikan  dan  kurangnya  pengalaman  pegawai  BMT  Sidogiri  di  Kecamatan  Pagak. Pegawai  BMT  Sidogiri  di  Kecamatan  Pagak  belum  sepenuhnya  mengusai  atau mengerti  tentang  pengungkapan  transaksi  mudharabah.  Di  dalam  pengungkapan
transaksi  ini  apabila  salah  mengungkapan  maka  akan  mempengaruhi  catatan  atas laporan keuangan, karena apabila  pengelola dana tidak  mengungkapkan hal  – hal  yag terkait  transaksi  mudharabah  seperti  rincian  dana  syirkah  temporer  yang  diterima berdasakan jenisnya maka pihak yang membaca akan salah paham dalam mengartikan catatan  atas  laporan  keuangan  tersebut. Maka  dari  itu  BMT  Sidogiri  di  Kecamatan Pagak  dalam  mengungkapkan  hal-  hal  terkait  transaksi  mudharabah,  harus  dengan rincian  dana syirkah  temporer yang  diterima  berdasarkan  jenisnya,  selain  itu  dana syirkah temporer bukan diakui sebagai kewajiban.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkah  bahwa  kualitas  pengungkapan  yang  dilakukan  oleh perusahaan  tergolong  dalam  pengungkapan  yang  lengkap.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dari  hasil perhitungan  tingkat  indek  pengungkapan  yaitu  sebesar  62,5%.  Hal  tersebut  diperoleh  dari  hasil perhitungan jumlah poin  yang telah diungkapkan  yaitu  sebanyak 5 poin dan  membandingkannya dengan  keseluruhan  poin  yang  sebanyak  8  poin.  Pengungkapan  ini  sudah  cukup  memberikan informasi-informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pengguna  laporan  keuangan.  Menurut  Lang  dan Lundholm  (1993)  dalam  Ningrum  (2007),  yang  menyebutkan  bahwa  perusahaan  dengan pengungkapan  tinggi  merupakan  perusahaan  dengan  kinerja  bagus.  Hal  ini  ditunjukkan  bahwa terdapat  hubungan  yang  signifkan  antara  tingkat  pengungkapan  dengan  kinerja  perusahaan. Sehingga, BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak seharusnya dapat meningkatkan informasi-informasi yang  memang  seharusnya  diungkapkan  agar  kelengkapan  pengungkapan  jauh  lebih  baik.  Jika dalam  laporan  keuangan  tidak  disajikan  informasi-informasi  tersebut,  maka  perusahaan  harus memaparkan  informasi  tersebut  dalam  catatan  atas  laporan  keuangan  atau  catatan  dalam  bentuk laiin yang mampu memberikan informasi yang lebih terinci.
Hal ini berbeda dengan pendapat Hendriksen dan Breda (1992) dalam buku  Chariri dan Ghozali  menjelaskan  bahwa  ada  beberapa  pihak  yang  mengartikan  bahwa  pengungkapan  penuh atas laporan keuangan sebagai penyajian informasi yang berlebihan, sehingga tidak bisa dikatakan layak. Terlalu banyak informasi akan membahayakan karena penyajian rincian yang tidak penting justru  akan  mengaburkan  informasi  yang  signifikan  dalam  membuat  laporan  keuangan  tersebut sulit  dipahami.  Oleh  karena  itu  pengungkapan  yang  tepat  mengenai  informasi  yang  penting  bagi investor  dan  pihak  lainnya,  hendaknya  bersifat  cukup,  wajar  dan  lengkap.  Pernyataan  tersebut sama  dengan  pendapat  yang  diungkapkan  oleh  Anwar  (2010),  bahwa  suatu  pengungkapan  yang memadai  akan  berdampak  positif  bagi  para  pemakai  laporan  keuangan  dalam  pengambilan keputusan.  Namun  perlu  dipertimbangkan  bahwa  manfaatnya  harus  lebih  besar  dibadingkan dengan  biaya  yang  terjadi.  Sehingga  perlu  dilihat  informasi  mana  yang  penting  untuk  disajikan, karena  infromasi  yang  berlebihan  juga  tidak  dapat  dimaksimalkan  penggunaannya.  Sehingga entitas harus mampu memilih informasi-informasi apa yang perlu diungkapkan dan informasi yang tidak perlu diungkapkan.
Perusahaan  juga  perlu  meningkatkan  jumlah  item  yang  seharusnya  diungkapkan, sehingga laporan keuangan lebih dapat diandalkan. Jika dalam laporan keuangan tidak mencakup informasi-informasi tersebut,  maka perusahaan  harus  memaparkannya dalam catatan atas laporan keuangan.  Jika  semua  informasi  dapat  disajikan  dengan  baik,  maka  kebutuhan  pemegang  saham atas  informasi  tersebut  dapat  terpenuhi,  sehingga  mereka  ada  gambaran  tentang  kemampuan perusahaan.  Hal  ini  bermanfaat  bagi  pengambilan  keputusan,  selain  itu  perlunya  meningkatkan pemahaman  bagi  Sumber  Daya  Manusi  (SDM)  perusahaan  tentang  transaksi  syariah  khususnya transaksi mudharabah, sehingga semua kegiatan yang berhubungan dengan transaksi mudharabah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan atau standart yang berlaku.
Upaya  yang  harus  dilakukan  BMT  Sidogiri  agar  lembaga  keuangan  tersebut  dapat menyajikan  informasi-  informasi  dengan  baik,  maka  lembaga  keuangan  tersebut  harus mengembangkan  pemahaman  bagi  Sumber  Daya  Manusia  perusahaan.  Menurut  Martoyo  (1992), tujuan  pengembangan  sumber  daya  manusia  adalah  dapat  ditingkatkannya  kemampuan, ketrampilan, dan sikap karyawan atau anggota organisasi sehingga lebih efektif dan efisien  dalam mencapai sasaran – sasaran program ataupuntujuan organisasi. Menurut Manullang (1980), tujuan pengembangan  pegawai  sebenarnya  sama  dengan  tujuan  latihan  pegawai.  Sesungguhnya  tujuan latihan atau tujuan pengembangan pegawai yang efektif, adalah untuk memperoleh tiga hal anatara lain  yaitu  untuk  menambah  pengetahuan,  menambah  keterampilan  dan  merubah  sikap.  Apabila disimpulkan bahwa tujuan pengembangan pegawai pada umumnya agar pegawai dapat melakukan pekerjaan lebih efisien , agar pengawasan lebih sedikit terhadap pegawai, agar pegawai lebih cepat berkembang.  Oleh  karena  itu  BMT  Sidogiri  agar  dapat  memahami  dan  menerapkan  standar keuangan  syariah  yang  benar  maka  harus  di  adakan  pengembangan  seperti  pendidikan  dan pelatihan di tingkat pusat sidogiri atau pun di tingkat Cabang.