## TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM MEMBUANG SAMPAH YANG MEMBAHAYAKAN PEMAKAI JALAN (Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep
Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum)
Author Dyah Ayu Mardiyah 1
Arif Santoso 2 , Abshoril Fithry 3 diahayusumenep@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

## ABSTRAK
Hasil  penelitian menunjukkan 1. perilaku  membuang  sampah  yang  dilakukan pengusaha    Yang  Membahayakan  Pemakai  Jalan  merupakan  suatu  tindakan  yang melanggar  ketentuan peraturan daerah  yang  mengganggu  ketertiban  umum. pada tempat-tempat sampah yang telah ditetapkan; dan pasal 9 ayat  huruf e menyatakan Membuang sampah, bangkai atau barang-barang lainnya yang dapat membahayakan para pemakai jalan atau mengganggu ketertiban umum. 2. Ketentuan Pidana tentang pelanggaran membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya diatur diatur berdasarkan  Pasal  205  ayat  (1)  KUHAP  tindak  pidan  ringan  yaitu  Perkara  yang diancam  dengan  pidana  penjara  atau  kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  dan  atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);.
Key word : Jurisdictional responsibility, Waste and Effort Agent

## PENDAHULUAN
Pengelolaan sampah saat ini menjadi permasalahan yang cukup pelik. Jika tidak dilakukan dengan penanganan yang baik, dikhawatirkan mengganggu keseimbangan yang menimbulkan kerugian danakan mencemari lingkungan, baik terhadap tanah, air, maupun udara. Pengelolaan sampah juga diamanatkan dalam ayat 1 pasal 28H UUD 1945 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan  lingkungan  hidup  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan.    Terdapat  pula  beberapa  sarana  dan  prasarana  pengelolaan  sampah  di berbagai  wilayah  Indonesia,  namun  volume  sampah  terus  meningkat.  Sehingga sampah menjadi masalah baru di masyarakat dan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah  Rumah  Tangga  Dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga,Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Sampah , Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah,dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan  Sampah  Sejenis,  maka  untuk  operasionalisasi  perlu  ditindaklanjuti  dengan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Kabupaten/Kota.
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (dalam Sustaining Partnership, 2011),  terkait  dengan  pengelolaan  sampah  telah  diatur  oleh  pemerintah  bahwa sebenarnya  pengelolaan  sampah  tidak  hanya  menjadi  kewajiban  pemerintah  saja. Masyarakat  dan  pelaku  usaha  sebagai  penghasil  sampah  juga  bertanggung  jawab menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pemerintah melalui Undang-Undang tersebut memberi ruang yang cukup banyak bagi pemerintah Provinsi, Kotamadya atau Kabupaten untuk merencanakan dan mengelola sampah dalam kawasannya.
Pada dasarnya perilaku manusia itu sendiri yang akan mempengaruhi alam serta kesejahteraan manusia dan juga makhluk lain, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal  1  ayat  (1)  undang  -  undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dibalik masyarakat yang tidak semuanya sadar akan kebersihan lingkungan  dengan  tidak  membuang  sampah  pada  tempatnya,  juga  tidak  lepas  dari kebijakan  pemerintah  yang  belum  tegas  dalam  menertibkan  masyarakat  untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak adanya Peraturan Desa yang secara eskplisit mengatur  pembuangan  sampah,  tidak  layaknya  sarana  prasarana,  tidak  adanya sosialisasi  pada  masyarakat  dan  yang  terakhir  secara  tegas  tidak  memberi  sanksi administratif.
Paradigma  pengelolaan  sampah  yang    bertumpu  pada  pendekatan  akhir  yaitu sampah  dikumpulkan,  diangkut,  dan  dibuang  ke  tempat  pemrosesan  akhir  sampah sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma  baru  memandang  sampah  sebagai  sumber  daya  yang  mempunyai  nilai ekonomi  dan  dapat  dimanfaatkan,  misalnya,  untuk  energi,  kompos,  pupuk  ataupun untuk bahan baku industri (UU Nomor  18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah).
Selain  itu,  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  81  Tahun  2012  tentang Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga
menyatakan  bahwa  pemerintah    kabupaten/kota  selain  menetapkan  kebijakan  dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, juga menyusun dokumen rencana induk. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03  Tahun  2013  tentang  Penyelenggaraan Prasarana  dan  Sarana  Persampahan  dalam Penanganan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga menyatakan  bahwa  kota  sedang  dan  kecil  diharuskan  untuk  menyusun  Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP).
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,   yang  menjadi  rumusan  dalam  penelitian ini, adalah  1. Apa urgensi adanya larangan terhadap pelaku usaha dalam membuang sampah yang membahayakan pemakai jalan ? (ditinjau dari Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum) 2.  Bagaimana  penerapan  sanksi pidana  terhadap  pelaku  pembuang  sampah  sembarangan  berdasarkan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Sumenep  Nomor  3  Tahun  2002  tentang  Ketertiban  Umum  ? Dengan    demikian    yang    menjadi    tujuan    dalam    penelitian    ini,  adalah    1.Untuk menganalisis  urgensi  adanya  larangan  terhadap  pelaku  usaha  dalam  membuang sampah yang membahayakan pemakai jalan  (ditinjau dari Perda Kabupaten Sumenep Nomor  3  Tahun  2002  tentang  Ketertiban  Umum)2.    Untuk  menganalisis  penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

## TINJAUAN  PUSTAKA
Sampah  adalah  buangan  yang  diperoleh  oleh  suatu  proses  produksi    industri maupun  domestik  (rumah  tangga).  Sedangkan  UU  No  18  Tahun  2008  tentang Pengelolaan Sampah, mendefinisikan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau  proses  alam  yang  berbentuk  padat  atau  semi  padat  berupa  zat  organik  atau anorganik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah  tidak  berguna  lagi  dan  dibuang  ke  lingkungan.  Secara  umum  pengelolaan sampah  di  perkotaan  dilakukan  melalui  3  tahan  kegiatan,  yaitu:  pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah terdiri dari kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah harus bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya.
Pengelolaan sampah sangat penting untuk mencapai kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, dengan demikian sampah harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar hal-hal negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir.
Peraturan  Perundang-undangan,  Peraturan  Menteri  dan  Peraturan  Pemerintah, diantaranya landasan hukum tentang persampahan adalah:
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2017  tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah Rumah Tangga.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah Tangga
5. Permen  PU  No.  03/PRT/M/2013  tentang  Penyelenggaraaan  Prasarana  dan Sarana  Persamapahan  dan  penanganan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Kepastian  hukum  merupakan  sebuah  jaminan  bahwa  hukum  tersebut  harus dijalankan  dengan  cara  yang  baik.  Kepastian  hukum  menghendaki  adanya  upaya pengaturan  hukum  dalam  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh  pihak  yang berwenang  dan  berwibawa,  sehingga  aturan-aturan  itu  memiliki  aspek  yuridis  yang dapat  menjamin  adanya  kepastian  bahwa  hukum  berfungsi  sebagai  suatu  peraturan yang harus ditaati.
Adapun  faktor  penegakan  hukum  terletak  pada  faktor-faktor  yang mempengaruhinya.  Faktor-faktor  tersebut  mempunyai  arti  yang  netral,  sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut: 1
1. Faktor hukumnya sendiri, yakni Peraturan Perundang-Undangan.
1 Nur  Solikin,  2019, Hukum  Masyarakat  dan  Penegakan  Hukum, Pasuruan,  Penerbit  Qiara Media,  hlm 88
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidan ringan yaitu Perkara yang diancam  dengan  pidana  penjara  atau  kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  dan  atau denda  sebanyak-banyaknya  Rp.  7500  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah);  Penghinaan ringan,  kecuali  yang  ditentukan  dalam  paragraf  2  bagian  ini  (Acara  Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHAP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga  termasuk  wewenang  pemeriksaan  Tipiring  (Surat  Edaran  Mahkamah  Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian digunakan untuk menjamin keakuratan suatu karya ilmiah yang telah  disusun  dengan  pendekatan  normatif.  Penulisan  dalam  penelitian  karya  tulis ilmiah  harus  menggunakan  metode  yang  tepat  untuk  mencari,  menemukan, mengembangkan,  dan  menganalisis  permasalahan  yang  dihabah  dalam  penelitian, serta menguji kebenaran objektif,
Pendekatan penelitian sehingga  hasilnya  akan  menunjukkan  norma  hukum yang  berlaku dengan  pendekatan  penelitian, adalah :
a) Pendekatan Perundang-undangan ( Statutes Approach)
Pendekatan  Perundang-undangan  ( statue  approach ),  yaitu  pendekatan  yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.
b) Pendekatan Konseptual ( Conseptual Approach)
Pendekatan  konseptual  dilakukan  manakala  peneliti  tidak  beranjak  dari aturan hukum yang ada. Akan tetapi pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara beranjak  dari  pandangan  atau  doktrin  yang  berkembang  dari  di  dalam  ilmu
hukum.
Sumber  data  dalam  penelitian   hukum dengan  mempergunakan  pada  dua sumber, yaitu :
1. Bahan Hukum Primer
1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah (UUPS),
3. Undang  Undang    Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah ,
7. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No.  13  Tahun  2012  tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle
8. Peraturan Daerah Kabupaten  Sumenep Nomor 12 Tahun  2012 Tentang Pengelolaan Sampah,
9. Peraturan Daerah Kabupaten  Sumenep Nomor 03 Tahun  2002 Tentang Ketertiban Umum.
2. Bahan Hukum sekunder
Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum,  kamus  hukum,  ensiklopedia  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  desertasi  hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, dan lain sebagainnya.
Teknis  analisis  bahan  hukum  Langkah-langkah  yang  dapat  dilakukan  dari pendapat Peter Mahmud Marzuki yaitu :
1. Mengidentifikasi  fakta  hukum  dan  mengeliminir  hal-hal  yang  tidak  relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak pecahkan.
2. Pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dan  bahan  non  hukum  yang  sekitarnya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1 Urgensi  Adanya  Larangan  Terhadap  Pelaku  Usaha  Dalam  Membuang Sampah  Yang  Membahayakan  Pemakai  Jalan  Ditinjau  Perda  Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum
Kegiatan  pengelolaan  sampah  yang  menjadi  tanggung  jawab masyarakat adalah (1) kegiatan pewadahan dan pemilahan sampah di sumber, (2) pengolahan sampah skala masyarakat di sumber, (3) pengumpulan sampah dari sumber ke TPS. Sedangkan kegiatan pengelolaan sampah permukiman yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang menyerahkan kepada  Badan Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan,  adalah  (1)  penampungan  sampah  berupa TPS, (2) Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, (3) pengolahan sampah skala kota,  dan  (4)  pemrosesan  akhir  sampah.  Permasalahan  persampahan  di Kabupaten    Sumenep  bukan  hanya  disebabkan  karena  peningkatan  jumlah penduduk  saja,  namun  disebabkan  pula  dari  rendahnya  tingkat  pelayanan prasarana  dan  sarana  dasar  lingkungan  khususnya  dalam  bidang  pelayanan persampahan,  yang  mengakibatkan  penanganan  sampah  yang  tidak  tuntas sehingga menimbulkan adanya timbunan-timbunan sampah yang tidak terangkut setiap harinya, setiap harinya hanya 80% saja yang dapat terangkut sedangkan 20% timbulan sampah masih tertinggal ditempat tempat sampah, hal  ini  terlihat jelas  diberbagai  lingkungan  kelurahan  dan  desa.
Perilaku    membuang    sampah    yang    dilakukan  pengusaha    Yang Membahayakan  Pemakai  Jalan  merupakan  suatu  tindakan  yang  melanggar ketentuan peraturan daerah  yang  mengganggu  ketertiban  umum. Hal itu secara jelas  mengganggu: 1.  Ketertiban, Dimana dalam pasal  3 ayat (1)  Ketertiban merupakan  tanggung  jawab  Pemerintah  Kabuapten  bersama  masyarakat;  (2) Pemerintah  dan  masyarakat  wajib  memelihara  ketertiban  dan  keamanan  serta menjaga  keutuhan  bangsa  serta  menjunjung  tinggi  supremasi  hukum.  2. Kebersihan  dan  keindahan  Secara  nyata  sampah  yang  dibuang  sembarangan
mengurangi  kebersihan  dan  keindahan,  terlebih  sampah  dibiarkan  atau berserakan akan menimbulkan penyakit.
2. Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pembuang  Sampah Sembarangan  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum
Masyarakat Kabupaten Sumenep  sampai saat ini masih menganggap sampah sebagai buangan yang tidak lagi berguna, dan tak dapat dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelolah sampah masih terpaku pada kebiasaan lama yaitu sampah  dikumpulkan,  diangkut,  dan  dibuang  ke  Tempat  Pemrosesan  Akhir (TPA),  setiap  harinya  hanya  80%  saja  yang  dapat  terangkut  sedangkan  20% timbulan sampah masih tertinggal ditempat tempat sampah, hal  ini  terlihat  jelas diberbagai  lingkungan  kelurahan  dan  desa.
Penerapan sanksi pidana pelaku pembuang sampah sembarangan atau tidak  pada  tempatnya  diatur  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sumenep  Nomor  3 Tahun 2002, pada Bab IX pasal  25  ayat (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam  Peraturan  Daerah  ini  selain  ketentuan  dalam  pasal  16  dan  Pasal  19, diancam  hukuman  kurungan  setinggi  tingginya  6  (enam)  bulan  atau  denda sebanyak-banyaknya  Rp.  5.000.000  (lima  juta  rupiah);  (2)  Tindak  Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Pemidanaan  dalam  Perda  Kabupaten  Sumenep  dalam  membuang sampah semabarangan merupakan penerapan salah-satu Teori Pemidanaan yaitu Teori Relatif atau Tujuan ( Doel Theorien ) yang berdasar bahwa pidana adalah alat  untuk  menegakkan  tata  tertib  (hukum)  dalam  masyarakat.  Bukan  sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku namun sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.
Menurut  hemat  peneliti  penerapan  sanksi  pidana  sebelumnya  pelaku pelanggaran  yang  diajukan  ke  Pengadilan  sebagai  kasus  tindak  pidana  ringan dimana  sanksi  yang  akan  dikenakan  berupa  denda  mulai  dari    Rp  100.000,- (seratus  ribu  rupiah)  yang  jika  tidak  dapat  disanggupi  oleh  terdakwa  dapat diganti  menjadi  sanksi  kurungan  selama  3  hari.  Penerapan  sanksi  denda tergantung dari kesanggupan pelaku, karena dalam pemidanaan.
Maka    secara  konseptual  pengelolaan  sampah,  berdasarkan  para  ahli merupakan  usaha  untuk  mengatur  atau  mengelola  sampah  dari  proses pengumpulan,  pemisahan,  pemindahan,  pengangkutan,  sampai  pengolahan  dan pembuangan akhir.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil  penelitian  menunjukkan    membuang  sampah  yang membahayakan pemakai jalan  selain  membuat  lingkungan kotor  dan  mengurangi rasa keindahan  termasuk  juga  mengganggu  ketertiban  umum pemakai  jalan,  hal yang  dilakukan    pelaku    usaha    dalam    membuang    sampah    sangat    bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep yang menyatakan Membuang sampah pada tempat-tempat sampah yang telah ditetapkan; Membuang sampah, bangkai atau barang-barang  lainnya  yang  dapat  membahayakan  para  pemakai  jalan  atau mengganggu ketertiban umum;
1. Perilaku  membuang  sampah  yang  dilakukan pengusaha  Yang Membahayakan Pemakai Jalan merupakan suatu tindakan yang melanggar  ketentuan peraturan daerah  yang  mengganggu  ketertiban  umum. Hal itu secara jelas  mengganggu: Ketertiban, dan Kebersihan dan keindahan.
2. Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pembuang  Sampah  Sembarangan Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sumenep  sangtalah  jelas,    selain dikenakan    sangsi    administratif    dan  denda  juga    dilihat    dari    tindak  pidana pelanggaran membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya diatur diatur  berdasarkan  KUHAP  tindak  pidan  ringan  yaitu  Perkara  yang  diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Berbagai  saran  alternatif  yang  dapat  diberikan  pada  peningkatan  kualitas kerja:
1. Kepada Instansi Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan lebih meningkatkan lagi pengawasan  dan  penegakan  hukum  kepada  pelaku  pelanggaran  Perda Pengelolaan Sampah, tidak hanya di pusat kota namun juga secara menyeluruh ke  sudut  wilayah  Kota.  Dalam  hal  pemberian  sanksi  administratif  juga diharapkan lebih tegas yang dapat menimbulkan efek jera terhadap masyarakat
yang  membuang  sampah  sembarangan  sehingga  cita  hukum  yang  diharapkan dapat terealisasikan.
2. Pemerintah harus lebih aktif lagi untuk bisa melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan PPNS dalam membantu menemukan dan menetapkan pelaku pembuang sampah    sembarangan  di  wilayah  masing-masing.  Selain  itu  pemerintah  juga diharapkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah berserta ketentuan sanksi pidana bagi orang yang membuang sampah sembarangan agar masyarakat tahu, tertib aturan dan harapan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad, 2018, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Alex,  S,  2017, Sukses  Mengolah  Sampah  Organik  Menjadi  Pupuk  Organik , Yogyakarta, Pustaka Baru Press,
Andri.  2017. Perilaku  Masyarakat  Membuang  Sampah.. Dikutip  tanggal  25  April 2016 dari http://proposalsampah.blogspot.co.id/ Asikin Zainal, 2018, Pengantar Tata Hukum Indonesia , Jakarta  Rajawali Press. Chusnul  Chotimah  (Eds.),  2020, Pengelolaan  Sampah  dan  Pembangunan  Ekonomi Kreatif, Jakarta, Akademia Pustaka. Dyah Ochtorina Susanti dan A‟an Efendi, 2018. Penelitian Hukum (Legal Research),
Jakarta: Sinar Grafika.
Enri  Damanhuri,  2018 Pengelolaan  Sampah  Terpadu, edisi  kedua,  Bandung.  ITB Press,
Hadiwiyoto, 2017, Perencanaan Pembangunan , Jakarta, CV. Haji.
Hadiwiyoto, 2018, Penanganan dan Pemanfaatan Sampah , Jakarta,Yayasan Idayu,
Peter Mahmud Marzuki, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, Nugroho dan Dahuri, 2018, Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, Jakarta: Pustaka LP3ES Nur  Solikin,  2019, Hukum  Masyarakat  dan  Penegakan  Hukum, Pasuruan,  Penerbit Qiara Media,
Ruslan Renggong, 2018 Hukum Pidana Lingkungan, Jakarta: Prenamedia Group Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “ Asas Kepastian Hukum  Dalam  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Berbentuk Peraturan  Lembaga  Negara  Dan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang ,” Jurnal Imu Hukum 16 Sihahaan, 2017, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta : Erlangga.
Sujarwo  ,  2018, Pengelolaan  Sampah  Organik  dan  Anorganik, Yogyakarta:
Universitas.

## Jurnal
Putu Eka Mawarni Casmitha  (2021), Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah  Sembarangan  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Pengelolaan  Sampah  (Studi  Di  Satuan  Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng). Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 Agustus 2021 Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum  Dalam  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Berbentuk Peraturan  Lembaga  Negara  Dan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang,” Jurnal Imu Hukum 16, no. 1 (2020): 88–100.  113-114
Teguh  Wicaksono  (2021),  Pembuangan  Sampah  Di  Jalan  Umum  Yang  Dilakukan Oleh Pengendara Kendaraan Pribadi. Mimbar Keadilan, Volume 14 Nomor 2, Agustus 2021

## Perundang-undangan
Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS),
Undang  Undang    Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Peraturan  Pemerintah  Nomor  81  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33  Tahun  2010  Tentang  Pedoman Pengelolaan Sampah ,
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No.  13  Tahun  2012  tentang  Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle