## PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA VIDEO CONFERENCE
Oleh :
Michael Winters Wijaya Email : michael.winters.mw99@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Airlangga

## Abstrak
Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna  Jasa  (PMPJ),  akan  tetapi  dalam  pelaksanaan  PMPJ  notaris  mengalami permasalahan,  khususnya  dalam  hal  pelaksanaan  RUPS  yang  menggunakan  video conference  yang  kemudian  dibuat  relaas  akta  berita  acara  RUPS,  dengan  terus berkembangkan  teknologi  maka  notaris  sangat  mungkin  dikelabuhi  oleh  para  pihak  seperti dengan penggunaan teknologi “deep fake”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana  penerapan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  oleh  notaris  dalam  pembuatan akta  berita  acara  RUPS  yang  menggunakan  video  conference?”.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  aturan  terkait  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  notaris  yang  diatur dalam pasal 39 UUJN hanya efektif bilamana diterapkan menggunakan metode konvensional saja,  sehingga  diperlukan  peran  dari  Kemenkumham  dan  Organisasi  Notaris  untuk memberikan  upaya  preventif  bagi  notaris.  Selain  itu  notaris  perlu  untuk  diberikan  akses interoperabilitas  data  kependudukan  dan  data  korporasi  untuk  memudahkan  notaris  untuk melakukan verifikasi kartu identitas pengguna jasa notaris.
Kata kunci: Notaris, PMPJ, RUPS.

## Abstract
Notaries in carrying out their positions are required to apply the Principles of Recognizing Service  Users  (PMPJ),  but  in  the  implementation  of  PMPJ,  notaries  experience  problems, especially  in  the  implementation  of  the  GMS  using  video  conferencing  which  is  then  made relaas  deed  of  GMS  minutes,  with  the  continued  development  of  technology,  notaries  are very  likely  to  be  deceived  by  the  parties  such  as  the  use  of  "deep  fake"  technology.  The formulation  of  the  problem  in  this  research  is:  "How  is  the  application  of  the  principle  of recognizing  service  users  by  notaries  in  making  deeds  of  minutes  of  GMS  using  video conferencing?".  The  results  of  this  study  indicate  that  the  rules  related  to  the  principle  of recognizing notary service users stipulated in article 39 of the UUJN are only effective when applied  using  conventional  methods,  so  the  role  of  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights and  Notary  Organizations  is  needed  to  provide  preventive  efforts  for  notaries.  In  addition, notaries need to be given access to interoperability of population data and corporate data to facilitate notaries to verify the identity cards of notary service users.
Keywords: Notary, PMPJ, GMS

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Indonesia  adalah  negara  hukum sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945). Indonesia  sebagai  negara  hukum  memiliki sebuah  ciri  khusus,  karena  Pancasila  harus dijadikan  landasan  pokok  dan  sumber hukum,  sehingga  Indonesia  sebagai  negara hukum  dapat  juga  dinamakan  negara hukum Pancasila. 1 Dunia komersial dewasa ini  terus  mengalami  perkembangan  yang begitu pesat, oleh karena Indonesia merupakan  negara  hukum  maka  dalam melakukan  kegiatan  komersial,  hukum selalu digunakan sebagai bingkainya kegiatan  komersial,  hal  ini  tentu  bertujuan agar  para  pihak  dalam  dunia  komersial saling  diuntungkan  dan  terhindar  dari kerugian.
Hakekat  manusia  secara  faktual adalah  bersosok  sebagai homo  economicus, sesuai  dengan  hakekat  kodratinya.  sosok manusia  sebagai homo  economicus, hampir setiap  perbuatannya  selalu  diukur  dengan rasio untung dan rugi, sesungguhnya hal ini merupakan inti dari bisnis. 2 Oleh karena itu dalam  dunia  komersial  diperlukan  adanya
1 Yance  Arizona, Negara  Hukum  Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia ,  Perkumpulan  HuMa,  Jakarta,  2019,
h.13.
2 Mochamad  Isnaeni, Seberkas  Diorama  Hukum Kontrak , Revka Petra Media, Surabaya, 2018, h.2.
perjanjian  yang  harus  dibuat  oleh  para pihak yang mana perjanjian itu dapat dibuat dalam  bentuk  tertulis  ataupun  lisan. Perjanjian  dalam  bentuk  tertulis  dapat  juga disebut sebagai akta, definisi akta merupakan  suatu  surat  yang  memang dengan sengaja dibuat, untuk dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa, yang ditandatangani. 3 Akta  dapat  dibedakan menjadi  dua  jenis  menjadi  akta  dibawah tangan  ( onderhands  acte )  dan  akta  otentik ( authentic acte ).
Pasal  1867 Burgerlijk  Wetboek (BW)  menyatakan  :  “Pembuktian  dengan tulisan  dilakukan  dengan  tulisan-tulisan otentik  maupun  dengan  tulisan-tulisan  di bawah  tangan.”  Berdasarkan  ketentuan pasal  ini  maka  dapat  disimpulkan  bahwa dalam  Hukum  keperdataan  di  Indonesia mengenal  alat  bukti  tertulis  yang  berupa akta dan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu  akta  otentik  ( authentic  acte) dan  akta di bawah tangan ( onderhands acte) .
Notaris merupakan salah satu pejabat  yang  diberi  kewenangan  untuk membuat  akta  otentik,  menurut  kententuan dalam  pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  Tentang  Jabatan  Notaris  (UUJNP) “ Notaris  adalah  pejabat  umum  yang
3 Ria  Trisnomurti, Notaris  &  Teknik  Pembuatan Akta Notaris , Pustaka Pena Press, Makassar, 2019, h.16.
berwenang  untuk  membuat  akta  autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagai- mana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya” .  Pejabat  umum  merupakan  organ negara  yang  dilengkapi  dengan  kekuasaan umum ( met openbaar gezag bekleed ),  yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan  sebagian  kekuasaan  negara dalam  hal  pembuatan  dan  peresmian  alat bukti  tertulis  dan  autentik  dalam  bidang hukum perdata. 4
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  autentik, harus  menjalankan  tugasnya  dengan  rasa tanggung  jawab  yang  tinggi  dan  memiliki sikap  yang  manusiawi  yang  berarti  notaris dalam  menjalankan  jabatannya  seharusnya bersikap  seperti  memandang  bahwa  hukum itu  tidak  hanya  dari  segi  formalitas  saja namun tentu juga dari kebenaran sejati yang sesuai  dengan  hati  nurani. 5 Selain  itu notaris  sebagai  pejabat  umum  sudah seharusnya  mempunyai  pengetahuan  yang luas  mengenai  berbagai  aspek  hukum,  dan mempunyai  keterampilan  yang  baik  untuk menyusun  akta,  agar  tidak  problematika hukum  bagi  klien  maupun  bagi  notaris  itu sendiri pada kemudian hari.
4 Ghansham  Anand, Karakteristik  Jabatan  Notaris di  Indonesia ,  Prenadamedia  Group,  Jakarta,  2018, h.18.
5 Abdullah  Dian  Triwahyuni,  “Kewajiban  Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum”,
Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan , Vol. 5 No. 1, April 2020, h.10.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa perkembangan  teknologi  terjadi  dengan begitu  pesat  di  era  revolusi  industri  4.0 yang  juga  diiringi  dengan  berkembangnya era society 5.0,  hal  ini  tentunya  sangat berdampak  pada  berbagai  aspek  dalam kehidupan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat. Pada  era society 4.0  teknologi  mulai diterapkan dan digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh informasi,  kemudian  pada  era society 5.0 setiap  perilaku  kehidupan  akan  ditafsirkan dengan kecerdasan buatan ( artificial intelligence ) kemudian akan ditransformasi- kan  dengan  jutaan  data  melalui  internet ( internet of thing ). 6
Salah  satu  aspek  yang  telah  terdampak perkembangan  teknologi  adalah  badan hukum  perseroan  terbatas  (selanjutnya disebut  PT),  perkembangan  teknologi memberikan kemudahan bagi PT dalam hal menyelenggarakan  rapat  umum  pemegang saham  (RUPS),  hal  ini  dapat  terlihat  dari aturan  pasal  77  ayat  (1)  undang-undang nomor  40  tahun  2007  tentang  perseroan terbatas  (selanjutnya  disebut  UUPT)  yang mengatur  bahwa  penyelenggaran  RUPS dapat dilakukan menggunakan media elektronik,  yang  bentuknya  bisa  atau  boleh menggunakan  sarana  media  telekonfrensi,
6 Hani  Atun  Mumtaha  dan  Halwa  Annisa  Khoiri, “Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri  4.0  dan  Society  5.0  Pada  Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce)”, Jurnal Pilar Teknologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik , Vol. 4 No. 2, Novemer 2019, h.55.
media  video  konferensi,  atau  sarana  media elektronik lainnya.
Setiap penyelenggaraan RUPS, wajib  dibuat  risalah.  Dengan  demikian pembuatan  risalah  RUPS  dapat  dikatakan bersifat imperatif ( mandatory rule ).
Bilamana  dalam  penyelenggaraan  RUPS tidak  dibuat  risalahnya,  maka  RUPS tersebut  tidak  sah  dan  dianggap  tidak pernah  ada  ( never  existed ).  Akibatnya,  hal- hal  yang  diputuskan  dan  ditetapkan  dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan. 7
Ketentuan  mengenai  penandatanga- nan  risalah  RUPS  secara  elektronik  dan secara  konvensional  memiliki  perbedaan, dalam  hal  RUPS  diselenggarakan  secara konvensional  maka  menurut  pasal  90  ayat (1) UUPT akta risalahnya cukup ditandatangani  oleh  ketua  rapat  dan  paling sedikit  (satu)  orang  pemegang  saham  yang dipilih  dari  dan  oleh  peserta  RUPS, sedangkan bilamana RUPS diselenggarakan menggunakan media  elektronik maka risalahnya menurut pasal 77 ayat (4) UUPT harus  disetujui  dan  ditandatangani  oleh seluruh peserta RUPS.
Menurut pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat  umum  pemegang  saham  perusahaan tersebut  secara  elektronik,  RUPS  yang diselenggarakan  secara  elektronik  maka
7 Muhammad  Yahya  Harahap, Hukum  Perseroan Terbatas , Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.340.
risalahnya  wajib  dibuat  dalam  bentuk  akta notariil  oleh  notaris  yang  terdaftar  di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak memerlukan  tanda  tangan  dari  para  peserta RUPS.
Bilamana  Perseroan  Terbatas  hendak melakukan  perubahan  anggaran,  maka menurut  ketentuan  dalam  pasal  19  UUPT perubahan  anggaran  dasar  harus  ditetapkan oleh  RUPS.  Kemudian  bila  merujuk  pada ketentuan  pasal  9  ayat  (2)  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2021 Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pendaftaran Pendirian,  Perubahan,  dan  Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, perubahan  anggaran  dasar  dan/atau  data harus  dimuat  atau  dinyatakan  dalam  akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Akta yang dibuat  oleh  notaris  dalam  hal  perubahan anggaran dasar ini dapat dibagi menjadi dua jenis  yaitu  akta  berita  acara  rapat  dan  akta pernyataan keputusan rapat.
Akta  berita  acara  RUPS  dapat dikalisifikasikan sebagai akta relaas , dalam akta  ini  notaris  menulis  atau  mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar secara langsung  oleh  notaris  yang  dilakukan  para pihak. 8 Sedangkan  akta  pernyataan  ke- putusan rapat dapat diklasifikasikan sebagai akta partij .  definisi  akta partij adalah  akta
8 Habib  Adjie, Hukum  Notaris  di  Indonesia:  Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan  Notaris ,  Refika  Aditama,  Bandung,  2008, h.13.
yang  dibuat  di  hadapan  notaris,  suatu  akta yang  dibuat  berdasarkan  keterangan  atau perbuatan  pihak  yang  menghadap  notaris, dan  keterangan  atau  perbuatan  itu  agar dikonstatir  oleh  notaris  untuk  dibuatkan akta. 9
Notaris  dalam  menjalankan  jabatan- nya  harus  menerapkan  prinsip  mengenali pengguna  jasa  sebagaimana  diamanatkan oleh  pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  2017  tentang Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pengguna Jasa  Bagi  Notaris.  Akan  tetapi  karena perkembangan  teknologi  yang  begitu  pesat maka  hal  ini  sangat  menyulitkan  notaris dalam menerapkan  prinsip  mengenali pengguna  jasa,  terutama  dalam  hal  mem- buat  akta  risalah  RUPS  yang  diselenggara- kan dengan menggunakan video conference dan  akta  risalah  RUPS  tersebut  dibuat dengan  bentuk  berita  acara  rapat,  karena dengan  perkembangan  teknologi  yang begitu  pesat  ini  juga  diikuti  dengan penyalahgunaan  teknologi  yang  dijadikan sebagai  sarana  untuk  melakukan  kejahatan berbasis  siber,  seperti  contohnya  meng- gunakan  teknologi deepfake untuk  menge- labuhi  notaris  dan  para  peserta  rapat lainnya.
9 Rio  Utomo  Hably  dan  Gunawan  Djajaputra, “Kewenangan  Notaris  Dalam  Hal  Membuat  Akta Partij  (Contoh  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor:  1003  K/PID/2015)”, Jurnal  Hukum Adigama , Vol. 2 No. 2, Desember 2019, h.1.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  problematika  yang  telah dipaparkan  diatas  maka  penulis  tertarik untuk  melakukan  penelitian  hukum  terkait dengan  “Bagaimana  penerapan  prinsip mengenali  pengguna  jasa  oleh  notaris dalam  pembuatan  akta  berita  acara  RUPS yang menggunakan video conference ?”

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Hukum.  Tidak  perlu  menggunakan  istilah penelitian  normatif  karena  istilah legal research atau  dalam  bahasa  Belanda rechtsonderzoek sudah  pasti  normatif. 10
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam  ilmu  hukum, bukan  sekedar know-about. 11 Sebagai kegiatan know-how ,  penelitian  hukum dilakukan  untuk  memecahkan  isu  hukum yang diteliti. 12
Penelitian  ini  menggunakan  bahan- bahan hukum untuk memecahkan problematika hukum dan untuk memperoleh  bahan  hukum  tersebut  penulis melakukan studi pustaka dengan melakukan penelusuran  terhadap  peraturan  perundang-
10 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum  Edisi Revisi ,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2016, h.55.
11 Ibid., h.60.
12 Ibid., h.133.
undangan  dan  literatur  terkait  dengan prinsip  mengenali  pengguna  jasa  oleh notaris  dalam  pembuatan  akta  berita  acara RUPS yang menggunakan video conference.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang- undang ( statute approach )  ,dan pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ).  Pen- dekatan  undang-undang  pada  dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang dihadapi, pendekatan ini merupakan penelitian  yang  mengutamakan  bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang- undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan konseptual  adalah  jenis  pendekatan  dalam penelitian  hukum  yang  memberikan  sudut pandang  analisis  penyelesaian  permasala- han  dalam  penelitian  hukum  dilihat  dari aspek  konsep-konsep  hukum  yang  melatar- belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan  sebuah  peraturan  kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. 13

## PEMBAHASAN
Pengertian Perseroan Terbatas
(selanjutnya disebut PT) diatur dalam pasal
1  angka  1  UUPT,  yang  menyatakan
13 Irwansyah, Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  & Praktik  Penulisan  Artikel ,  Mirra  Buana  Media, Yogyakarta, 2021, h.147.
“Perseroan  Terbatas,  yang  selanjutnya disebut  Perseroan,  adalah  badan  hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan  berdasarkan  perjanjian,  me- lakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam saham  dan  memenuhi  persyaratan  yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan  pelaksanaannya.” Merujuk  pada peraturan  tersebut  maka  dapat  disimpulkan bahwa  UUPT  merupakan  hukum  tertulis dan  salah  satu  sumber  hukum  formil,  yang dengan  tegas  menyatakan  bahwa  PT merupakan rechtspersoon . 14
PT  sebagai  organisasi  yang  ter- struktur  memiliki  organ  yang  terdiri  dari Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS), Direksi,  dan  Komisaris.  Ketentuan  organi- sasi  dapat  diketahui  melalui  ketentuan undang-undang  perseroan,  anggaran  dasar, anggaran  rumah  tangga,  dan  keputusan RUPS. 15 Kedudukan  ketiga  organ  PT  yaitu direksi,  komisaris,  dan  RUPS  tidaklah berjenjang  ke  bawah  ( unter  geordnerd ) melainkan kedudukan ketiga organ tersebut “sejajar”  ( neben ),  yang  berarti  satu  dengan yang  lain  tidak  ada  yang  lebih  tinggi  atau lebih  rendah.  Masing-masing  memiliki tugas  dan  kewenangannya  sendiri-sendiri
14 Herri  Swantoro, Hukum  Perseroan  Terbatas  & Ancaman Pailit , Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2019, h.17.
15 Adrian  Sutedi, Buku  Pintar  Perseroan  Terbatas , Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, h.16.
menurut  anggaran  dasar  dan  peraturan perundang-undangan. 16
Menurut  ketentuan  dalam  pasal  75 UUPT,  RUPS  memiliki  kewenangan  yang tidak  diberikan  kepada  direksi  atau  dewan komisaris,  dalam  batas  yang  ditentukan dalam  UUPT  dan/atau  anggaran  dasar. Bilamana  dalam  undang-undang  dan/atau anggaran  dasar  telah  ditentukan  sebagai tugas  direksi  dan/atau  tugas  komisaris, maka  perbuatan  tersebut  tidak  boleh dilakukan oleh RUPS.  Akan  tetapi  bila  ada suatu  tugas  atau  wewenang  yang  tidak ditentukan  sebagai  tugas  direksi  dan/atau komisaris,  maka  tugas  tersebut  adalah wewenang RUPS. 17
Penyelenggaran RUPS yang bertujuan  untuk  melakukan  perubahan anggaran dasar harus memperhatikan beberapa  aspek  saat  mengubah  Anggaran Dasar. Pasal 88 UUPT mengatur bahwa:
“ RUPS untuk  mengubah  anggaran dasar  dapat  dilangsungkan  jika dalam  rapat  paling  sedikit  2/3  (dua pertiga)  bagian  dari  jumlah  seluruh saham  dengan  hak  suara  hadir  atau diwakili  dalam  RUPS  dan  keputusan adalah  sah  jika  disetujui  paling sedikit  2/3  (dua  pertiga)  bagian  dari jumlah  suara  yang  dikeluarkan, kecuali  anggaran  dasar  menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.”
Jika  kuorum  kehadiran  tidak  tercapai maka dapat dilakukan RUPS kedua dengan
16 Rudhi  Prasetya, Teori  &  Praktik  Perseroan Terbatas , Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.41.
17 Ibid., h.42.
catatan  harus  membuat  pernyataan  bahwa RUPS pertama telah dijalankan tetapi  tidak mencapai  kuorum.  RUPS  kedua  sah  dan memiliki  hak  dalam  hal  pengambilan keputusan  jika  dalam  RUPS  dihadiri  atau diwakili  minimal  ⅓  dari  total  keseluruhan saham  dengan  hak  suara.  Apabila  masih tidak mencapai kuorum maka yang berwenang  menetapkan  kuorum  untuk RUPS  ketiga  adalah  Ketua  Pengadilan Negeri atas dasar permohonan dari perseroan. Dalam pelaksanaan RUPS ketiga pun  harus  membuat  pernyataan  bahwa RUPS  kedua  telah  dijalankan  tetapi  tidak mencapai  kuorum.  RUPS  kedua  dan  ketiga dilangsungkan dalam kurun waktu minimal 10 hari dan maksimal 21 hari setelah RUPS sebelumnya dijalankan. 18
RUPS  sebagai  organ  yang  memiliki kewenangan  untuk  mengambil  keputusan, dalam  setiap  keputusan  yang  diambil  perlu memperhatikan  ketentuan  dalam  anggaran dasar  dan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  karena  anggaran  dasar merupakan keinginan dari shareholders dan stakeholders yang dituangkan dalam anggaran  dasar.  Selain  itu  karena  pada esensinya  perseroan  terbatas  merupakan perjanjian,  dan  pelaksanaan  RUPS  adalah pelaksanaan  perjanjian  yang  dituangkan dalam anggaran dasar perseroan.
18 Niru  Anita  Sinaga,  “Hal-Hal  Pokok  Pendirian Perseroan  Terbatas  di  Indonesia”, Jurnal  Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 8 No. 2, 2018, h.31.
Berlakunya  asas pacta  sunt  servanda yang berarti  perjanjian  bersifat  mengikat  seperti undang-undang  bagi  para  pihak  yang membuatnya maka sekaligus  melaksanakan anggaran  dasar  dan  tugas  menjalankan undang-undang baik secara materil maupun formil. 19
Berdasarkan  jenisnya  maka  RUPS  dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : a) RUPS  tahunan  :  RUPS  jenis  ini  wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat  6  (enam)  bulan  setelah  tahun buku  berakhir.  Pada  RUPS  tahunan harus  diajukan  seluruh  dokumen  dari laporan tahunan perseroan.
b) RUPS  lainnya  :  RUPS  jenis  ini  dapat dilakukan  sewaktu-waktu  berdasarkan kebutuhan  atas  kepentingan  perseroan. Ini  antara  lain  jika  perseroan  sedang mengalami  krisis  atau  keadaan  yang sangat  mendesak  sehingga  memerlukan penyelenggaraan RUPS untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 20
Penyelenggaran RUPS menurut UUPT dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu  RUPS  konvensional  yang  diatur dalam  pasal  76  UUPT  dan  RUPS  melalui media  elektronik  yang  diatur  dalam  pasal
19 Vivy  Julianty  dan  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra, “Kedudukan  Hukum  Akta  Penegasan  Notaris Terhadap  Akta  Perubahan  Perseroan  Terbatas Yang  Tidak  Didaftarkan”, Jurnal  USM  Law Review , Vol. 5 No. 1, Mei 2022, h.244.
20 Orinton  Purba, Petunjuk  Praktis  Bagi  RUPS, Komisaris,  dan  Direksi  Perseroan  Terbatas  Agar Terhindar  Dari  Jerat  Hukum ,  Raih  Asa  Sukses, Jakarta, 2011, h.27.
77 ayat (1) UUPT, yang  mana para peserta RUPS  tidak  wajib  untuk  hadir  secara  fisik di  tempat  yang  sama  dimana  RUPS diselenggarakan,  akan  tetapi  peserta  yang tidak  hadir  tetap  dapat  mengikuti  rapat dengan  cara  mendengar,  melihat  dan menyaksikan  apa  yang  dibahas  dalam RUPS,  menggunakan  teknologi telecom- ference , video  conference atau  media elektronik lainnya. 21
Perseroan  Terbatas  bilamana  hendak melaksanakan RUPS melalui media elektronik,  maka  risalah  RUPS  yang dilaksanakan  menggunakan  media  elek- tronik  wajib  dibuat  dalam  bentuk  akta notariil  oleh  Notaris  yang  terdaftar  di Otoritas  Jasa  Keuangan  tanpa  memerlukan tanda  tangan  dari  peserta  RUPS,  hal  ini diatur  dalam  ketentuan  pasal  12  POJK Nomor 16/POJK.04/2020.
Menurut  ketentuan  dalam  pasal  90 UUPT,  setiap  kali  PT  mengadakan  RUPS maka  harus  dibuat  risalah  RUPS,  risalah RUPS  dapat  dibuat  dengan  bentuk  akta bawah  tangan  ataupun  dalam  bentuk  akta otentik.  Dalam  hal  risalah  RUPS  dibuat dalam  bentuk  akta  otentik  maka  dalam pembuatannya diperlukan peran notaris.
Bila  ditinjau  dari  sejarahnya,  kata Notaris bersumber pada kata Notarius, yang pada  zaman  romawi  merujuk  pada  orang-
21 Mira  Nila  Kusuma  Dewi,  “Kedudukan  Hukum Akta  Risalah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS)  Melalui  Media  Elektronik”, Jurnal  Arena Hukum , Vol.9 No. 1, Agustus 2016, h.113.
orang yang menjalankan pekerjaan menulis. 22
Pengertian  Notaris  menurut  UUJN yang  sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  1 angka 1 UUJN adalah “ pejabat umum yang berwenang  untuk  membuat  akta  autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagai- mana  dimaksud  dalam  UndangUndang  ini atau  berdasarkan  undang-undang  lain- nya.” Dari ketentuan pasal 1 angka 1 UUJN tersebut  dapat  dipahami  bahwa  fungsi pejabat  umum  yaitu  notaris  mempunyai kewenangan  untuk  membuat  sesuatu  yang disebut dengan akta autentik yang memiliki kaitan  dengan  segala  perbuatan,  segala perikatan,  perjanjian,  dan  segala  ketetapan dan semuanya itu telah diatur dalam hukum positif. 23
Definisi notaris menurut UUJN berbeda  dengan  Peraturan  Jabatan  Notaris yang lama (PJN, Ordonansi Staatblad 1860 Nomor  3)  yang  mendefinisikan  notaris sebagai :
“ Art  1.  De  notarissen  zijn  openbare ambtenaren,  uitsluitend  bevoegd,  om authentieke akten op te maken wegens alle  handelingen,  overeenkomsten  en beschikkingen, waarvan eene algemeene  verordening  gebiedt  of  de belanghebbenden  verlangen,  dat  bij authentiek geschrift blijke zal,
22 R  Soegondo  Notodisoerjo, Hukum  Notariat  di Indonesia  Suatu  Penjelasan ,  Jakarta,  Rajawali,
1982, h.13.
23 Triwahyuni  Dian  Abdullah,  “Kewajiban  dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum”, Jurnal  Hukum  Kenotariatan  Acta  Comitas ,  Vol.  5 No.1, April 2020, h.2.
daarvan de dagteekening ta verzekeren,  de  akten  in  bewaring  te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit teg even; alles  voorzoover  het  opmaken  dier akten door eene algemeene verordening  niet  ook  aan  andere ambtenaren  of  personen  opgedragen of  voorbehouden  is.” (Pejabat  umum yang  satu-satunya  berwenang  untuk membuat  akta  otentik  mengenai semua  perbuatan,  perjanjian  dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan  umum  atau  oleh  yang berkepentingan  dikehendaki  untuk dinyatakan  dalam  suatu  akta  otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan  aktanya  dan  memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya  sepanjang  pembuatan  akta itu  oleh  suatu  peraturan  umum  tidak juga  ditugaskan  atau  dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.) 24
Pengertian  notaris  sebagai  pejabat umum satu-satunya yang diberikan kewena- ngan  dalam  membuat  akta  tidak  lagi  di- gunakan  dalam  UUJN,  meskipun  termino- logi  satu-satunya  ( uitsluitend) tidak  lagi dicantumkan  dalam  UUJN  pengertian tentang  notaris  tidak  berubah  total  karena terminologi  satu-satunya  ( uitsluitend) telah tercakup  dalam  penjelasan  UUJN  yang menyatakan  bahwa  notaris  merupakan pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat  akta  otentik  sejauh  pembuatan
24 Abdul  Ghofur  Anshori, Lembaga  Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika , Yogyakarta, UII Press, 2013, h.14.
akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. 25
Menurut  R.  Soegondo  Notodisoerjo, Notaris  diartikan  sebagai  Pejabat  Umum ( Openbare  ambtenaren), karena  berkaitan erat  dengan  wewenang  atau  tugas  dan kewajiban  utama  yaitu  membuat  akta otentik. 26
Seorang  notaris  sudah  seharusnya merupakan figuur yang  keterangannya dapat  dipercaya,  tanda  tangan  dan  cap stempelnya  dapat  memberikan  jaminan serta  bukti  yang  kuat,  tidak  memihak kepada  siapapun,  merahasiakan  perbuatan hukum  klien,  membuat  akta  yang  dapat melindungi  klien  agar  terhindar  dari masalah  hukum  di  kemudian  hari.  Notaris sangat  berbeda  dengan  advokat  yang membela  hak  hukum  seseorang  ketika orang  tersebut  mengalami  masalah  hukum, sedangkan  notaris  harus  berusaha  untuk mencegah  terjadinya  masalah  hukum  bagi klien. 27
Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa (selanjutnya disebut PMPJ) menurut ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang  (selanjutnya  disebut  UU
25 Ibid ., h.15.
26 Sjaifurrachman, Aspek  Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta , Bandung, Mandar Maju, 2011, h.62.
27 Tan  Thong  Kie, Studi  Notariat  &  Serba-Serbi Praktek  Notaris ,  Jakarta,  PT  Ichtiar  Baru  van Hoeve, 2007, h.449.
TPPU),  merupakan  prinsip  yang  wajib diterapkan  oleh  pihak  pelapor,  prinsip  ini ditetapkan  oleh  setiap  lembaga  pengawas dan dan pengatur. Menurut penjelasan pasal 18  ayat  (2)  UU  TPPU  yang  dimaksud dengan  “menerapkan  prinsip  mengenali pengguna  jasa”  adalah customer  due dilligence (CDD)  dan Enhanced  Due Dilligence (EDD)  sebagaimana  dimaksud dalam  rekomendasi  5  (lima) Financial Action  Task  Force  (FATF)  on  Money Laundering.
Notaris  sebagai  pejabat  umum memiliki  kewajiban  untuk  menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa untuk ikut mendukung  pemberantasan  tindak  pidana pencucian uang di Indonesia yang seringkali terjadi. Bila merujuk pada pasal 2 ayat  (2)  Permenkumham  Nomor  9  Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, maka penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi  notaris  meliputi  identifikasi  pengguna jasa,  verifikasi  pengguna  jasa,  pemantauan transaksi  pengguna  jasa.  Selain  diatur dalam  Permenkumham  Nomor  9  Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna  Jasa  Bagi  Notaris,  sebetulnya bila  ditelisik  lebih  cermat  maka  prinsip mengenali pengguna jasa ini sudah terkandung  di  dalam  UUJN,  hal  ini  diatur dalam  kentuan  pasal  39  UUJN  yang menyatakan:
“(1)  Penghadap  harus  memenuhi syarat sebagai berikut:
a.  paling  rendah  berumur  18  (delapan belas)  tahun  atau  telah  menikah;  dan b. cakap melakukan perbuatan hukum. (2)  Penghadap  harus  dikenal  oleh Notaris  atau  diperkenalkan  kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur  paling  rendah  18  (delapan belas)  tahun  atau  telah  menikah  dan cakap  melakukan  perbuatan  hukum atau  diperkenalkan  oleh  2  (dua) penghadap lainnya.
(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  dinyatakan  secara  tegas dalam Akta.”
Bila  merujuk  pada  kentuan  pasal  39 UUJN tersebut maka notaris dalam mengenali pengguna jasanya harus mengidentifikasi  identitas penghadap untuk mengetahui  usia  penghadap  saat  itu  sudah genap  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum atau dapat juga mengidentifikasi penghadap dari  bukti  akta  nikah  bilamana  pengadap memberikan keterangan bahwa telah menikah meskipun usianya belum genap 18 (delapan  belas)  tahun.  Akan  tetapi  sejak berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan,  perkawinan  hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah berusia 19  (sembilan  belas)  tahun,  perkawinan  di bawah usia 19 tahun dimungkinkan apabila telah  memperoleh  disepensasi  kawin  dari pengadilan.
Penghadap  dalam  melakukan  per- buatan  hukum  dihadapan  notaris  tentu
menunjukkan  bukti  kartu  tanda  penduduk (KTP)  kepada  notaris.  KTP  yang  saat  ini sudah berbasis elektronik menurut ketentuan  pasal  1  angka  14  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merupakan  “ Kartu  Tanda  Penduduk  yang dilengkapi  dengan  cip  yang  merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang  diterbitkan  oleh  Instansi  Pelaksana” . Melalui  bukti  KTP  yang  telah  ditunjukkan penghadap  pada  notaris  maka  notaris diharapkan  mampu  mengenali  penghadap sesuai dengan identitas yang telah diperlihatkan oleh penghadap pada notaris.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang miliki  kewenangan  untuk  membuat  akta otentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya yang  sebagaimana  telah  diatur  dalam undang-undang,  harus  menerapkan  prinsip mengenali pengguna jasa dalam menjalankan  jabatannya.  Penerapan  prinsip mengenali  pengguna  jasa  oleh  notaris  ini selain  untuk  memberikan  kepastian  hukum juga  ditujukan  untuk  mendukung  upaya pemerintah  dalam  melakukan  pencegahan dan  pemberantasan  pencucian  uang  dan pendanaan terorisme.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia telah memberikan  panduan  mengenai  langkah- langkah yang dapat dilakukan notaris dalam rangka penerapan prinsip mengenali
pengguna  jasa,  melalui  Surat  Edaran
Kementerian Hukum
dan HAM (kemenkumham)  Nomor  AHU.UM.01.01- 1232.  Bila  merujuk  pada  surat  edaran kemenkumham tersebut maka dalam menerapkan  prinsip  mengenali  pengguna jasa,  notaris  dapat  melakukan  langkah- langkah berikut ini:
1) Identifikasi jenis jasa yang digunakan oleh orang yang menggunakan jasa notaris;
2) Notaris  melakukan  komunikasi  dengan pengguna jasa;
3) Notaris  melakukan  analisis  pengguna jasa dan atau pemilik manfaat ( beneficial owner );
4) Penerapan Prinsip  Mengenali Pengguna Jasa  (PMPJ)  atas  dasar  tingkat  risiko tindak pidana pencucian uang;
5) Notaris melakukan verifikasi dokumen;
6) Notaris melakukan update
perkembangan informasi dan/atau dokumen;
7) Notaris  melakukan  pelaporan  ke  Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK).
Penerapan  PMPJ  ini  bila  dikaitkan dengan  pembuatan  akta  berita  acara  RUPS oleh  notaris  maka  langkah-langkah  yang harus  dilakukan  notaris  dalam  melakukan penerapan PMPJ diantara lain adalah :
1. Identifikasi  jenis  jasa  :  dalam  hal  ini adalah  pembuatan  akta  berita  acara RUPS,  yang  mewajibkan  notaris  untuk
hadir dalam RUPS yang diselenggarakan menggunakan video  conference ini. Notaris  harus  melakukan  identifikasi terhadap  para  peserta  RUPS  melalui video  yang  dimunculkan  di  layar  secara live oleh  para  peserta  yang  hadir  dalam RUPS.
2. Notaris  menyampaikan  pada  seluruh peserta  RUPS  yang  memiliki  hak  suara dalam rapat bahwa notaris membutuhkan informasi yang digunakan untuk melakukan  verifikasi  dan  identifikasi dalam rangka penerapan PMPJ.
3. Notaris mengidentifikasi apakah pengguna  jasa  notaris  ini  merupakan pengguna  jasa  yang  beresiko  rendah, sedang, atau tinggi terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
4. Notaris  menerapkan  PMPJ  berdasarkan resikonya,  atas  dasar  analisis  yang  telah dilakukan sebelumnya.
a. Bila  perusahaan  yang  menggunakan jasa  notaris  ini  tergolong  dalam pengguna  jasa  yang  beresiko  rendah maka  penerapan  PMPJ  dilakukan dengan  penerapan  PMPJ  sederhana yang  meliputi  nama  perusahaan, alamat  dan  nomor  telpon,  dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai  wewenang  bertindak untuk dan atas nama korporasi.
b. Bila  perusahaan  tergolong  dalam pengguna  jasa  yang  beresiko  sedang maka penerapan PMPJ yang
dilakukan  notaris  adalah  dengan melakukan  identifikasi  dokumen-
dokumen yang meliputi, nama lengkap, surat keputusan pengesahan badan  hukum,  bentuk  badan  usaha, bidang  usaha,  alamat  terbaru  dan nomor  telpon,  sumber  dana,  tujuan transaksi, wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan.
c. Bila  perusahaan  tergolong  dalam pengguna  jasa  yang  beresiko  tinggi maka penerapan PMPJ yang dilakukan  notaris  adalam  PMPJ mendalam  dengan  informasi  dan dokumen yang meliputi, nama lengkap, surat keputusan pengesahan badan  hukum,  bentuk  badan  usaha, bidang  usaha,  alamat  terbaru  dan nomor  telpon,  sumber  dana,  sumber kekayaan,  tujuan  transaksi,  wewe- nang  bertindak  untuk  dan  atas  nama perseroan. Selain dokumen-dokumen ini  notaris  juga  perlu  melakukan pengawasan  lebih  lanjut  terkait dengan hubungan usaha dan pemilikan  pola  transaksi  yang  perlu dianalisis  kembali  dan  melakukan identifikasi  secara  berulang  hingga notaris  yakin  bahwa  informasi  yang diberikan telah valid.
Notaris dalam melakukan penerapan PMPJ  saat  membuat  akta  berita  acara RUPS yang dilakukan menggunakan media elektronik tentu mengalami beberapa
kendala  dalam  pelaksanaannya,  kendala dalam  pelaksanaan  PMPJ  yang  dialami notaris diantara lain meliputi :
a) Dalam hal notaris hadir langsung dalam RUPS  yang  diselenggarakan  melalui video conference , maka notaris dihadapkan  dengan  kesulitan  untuk mengidentifikasi para pihak yang menjadi  peserta  rapat,  karena  dengan perkembangan  teknologi  ini  diiktu  juga dengan semakin berkembangnya kejahatan siber ( cyber crime ) salah satu yang dapat digunakan untuk mengelabuhi  notaris  adalah  dengan menggunakan teknologi deep fake yang dapat  memalsukan  wajah  dan  suara yang  sangat  mirip  dengan  aslinya . Notaris sebagai  salah  satu  profesi  di  bidang hukum  tentu  tidak  semua  notaris menguasai  keilmuan  di  bidang  siber secara mendalam untuk dapat mengatasi pengelabuhan para pihak dengan menggunakan  berbagai  teknologi  yang ada.
b) Pada prinsipnya, notaris dalam menjalankan  jabatannya  bersifat  pasif melayani klien yang menghadap padanya.  Notaris  hanya  mengemban tugas  untuk  mengkonstantir  kehendak para  pihak  dalam  akta  terkait  dengan saja yang diterangkan oleh klien, notaris tidak  berhak  mengubah,  mengurangi atau  menambah  apa  yang  diterangkan
para  penghadap. 28 Menurut  Yahya Harahap, sifat pasif notaris bila dipandang  dari  segi  rasio  maka  tidak mutlak  tapi  difleksibelkan  secara  relatif dengan  acuan  penerapan  bahwa  pada prinsipnya  notaris  tidak  berwenang menyelidiki kebenaran keterangan  yang diterangkan oleh klien. 29
c) Notaris  tidak  dapat  mengetahui  apakah kartu  tanda  penduduk  (KTP)  yang diperlihatkan pengguna jasa pada notaris itu asli atau tidak, karena notaris tidak memiliki akses untuk memverifikasi keaslian KTP.
d) Dalam hal notaris curiga dengan jumlah penambahan  modal  ke  dalam  perseroan
yang tidak wajar, maka cukup sulit bagi notaris untuk menanyakan secara mendetail  kepada  para  pihak  mengenai asal  usul  harta  tersebut,  karena  hal tersebut  tentu  bila  dipandang  secara etika  menjadi  kurang  etis  dalam praktek.  Sehingga  notaris  hanya  dapat mengetahui  asal  usul  sumber  dana tersebut  berdasarkan  apa  yang  telah disampaikan oleh klien notaris.
Prinsip  mengenali  pengguna  jasa  oleh notaris memang tertuang secara
28 Vitto Odie Prananda, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris  Atas  Pembuatan  Akta  Oleh  Penghadap Yang Dinyatakan Palsu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006)”  Vol.  8  No.  2, Jurnal  Humani , November 2018, h.138.
29 Muhammad  Yahya  Harahap, Segi-Segi  Hukum Perjanjian ,  Sumur  Bandung,  Bandung,  1982, h.573.
ekspilisit dalam pasal 39 UUJN, akan tetapi menurut  analisa  penulis  pengenalan  yang dilakukan  notaris  dalam  UUJN  itu  hanya dapat  efektif  bilamana  dilakukan  secara konvensional,  sehingga  dalam  hal  RUPS secara elektronik prinsip pengenalan pengguna  jasa  yang  diatur  dalam  UUJN masih  belum  mengakomodir  hal  tersebut, sehingga  notaris  dalam  menerapkan  PMPJ saat RUPS elektronik harus memiliki upaya preventif secara pribadi seperti menggunakan  aplikasi deep  fake  detector, ataupun  jenis  aplikasi  lain  yang  dapat dijadikan upaya preventif notaris agar tidak dikelabuhi oleh para pihak.

## KESIMPULAN
Notaris sebagai openbare ambtenaren dalam  menjalankan  jabatannya  tetap  harus menerapkan  prinsip  mengenali  pengguna jasa,  untuk  membantu  upaya  pemerintah dalam  menanggulangi  adanya  pencucian uang dan pendaanaan yang ditujukan untuk melakukan terorisme, namun dalam realitasnya terkhusus ketika notaris membuat berita acara RUPS yang diselenggarakan dengan menggunakan video  conference ,  notaris  tentu  kesulitan dalam  memverifikasi  apakah  para  peserta dalam  RUPS  ini  memang  adalah  orang yang  mempunyai  hak  suara  atau  bukan, karena dewasa ini dimungkinkan penggunaan  teknologi  seperti deep  fake
yang  dapat  memalsukan  wajah  dan  suara yang sangat mirip dengan aslinya, sehingga dalam  hal  ini  diperlukan  peran  dari
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) maupun dari
organisasi  notaris  yaitu  Ikatan  Notaris Indonesia (INI), untuk memberikan pelatihan ataupun kiat-kiat bagi para notaris untuk  dapat  melakukan  upaya  preventif agar  tidak  dengan  mudah  dikelabuhi  oleh para pihak yang tidak beritikad baik dengan menggunakan teknologi karena tidak menutup  kemungkinan  dikemudian  hari akan  muncul  teknologi  baru  selain deep fake yang dapat digunakan para pihak untuk mengelabuhi  notaris.  Selain  itu  diperlukan aturan  agar  notaris  dapat  memiliki  akses interoperabilitas  data  kependudukan  dan data korporasi dengan menggunakan aplikasi  penyelenggaraan  jasa  notaris  yang seyogyanya  dibuat  oleh  kemenkumham, guna memudahkan notaris untuk melakukan verifikasi kartu identitas pengguna jasa notaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  TD,  “Kewajiban  dan  Tanggung
Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum”  (2020)  05  No.  2  Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas
Adjie  H, Hukum  Notaris  di  Indonesia:
Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Refika Aditama 2008)
Anand  G, Karakteristik  Jabatan  Notaris  di Indonesia (Prenadamedia Group 2018) Anshori AG, Lembaga Kenotariatan
Indonesia  Prespektif  Hukum  dan Etika (UII Press 2013)
Arizona  Y, Negara  Hukum  Bernurani: Gagasan  Satjipto  Rahardjo  tentang Negara Hukum Indonesia (Perkumpulan HuMa 2019)
Dewi  MNK,  “Kedudukan  Hukum  Akta
Risalah  Rapat  Umum  Pemegang
Saham (RUPS) Melalui Media
Elektronik” (2016) 9 Nomor 1 Jurnal
Arena Hukum
Hably RU dan Djajaputra G, “Kewenangan Notaris  Dalam  Hal  Membuat  Akta Partij (Contoh Kasus Putusan
Mahkamah  Agung  Nomor:  1003 K/PID/2015)”  (2019)  1  Nomor  2 Jurnal Hukum Adigama
Harahap  MY, Segi-Segi  Hukum  Perjanjian (Sumur Bandung 1982)
——, Hukum  Perseroan  Terbatas (Sinar Grafika 2016)
Irwansyah, Penelitian  Hukum  Pilihan Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel (Ahsan  Yunus  ed,  Revisi,  Mirra Buana Media 2021)
Isnaeni  M, Seberkas  Diorama  Hukum Kontrak (Revka Petra Media 2018)
Julianty  V  dan  Putra  MFM,  “Kedudukan Hukum  Akta  Penegasan  Notaris Terhadap  Akta  Perubahan  Perseroan Terbatas  Yang  Tidak  Didaftarkan” (2022)  5  Nomor  1  Jurnal  USM  Law Review
Kie  TT, Studi  Notariat  &  Serba-Serbi Praktek  Notaris (PT  Ichtiar  Baru  van Hoeve 2007)
Lubis I, Transformasi Digital
Penyelenggaraan  RUPS  (e-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary (Kencana 2022)
Mumtaha  HA  dan  Khoiri  HA,  “Analisis
Dampak Perkembangan Revolusi
Industri  4.0  dan  Society  5.0  Pada Perilaku  Masyarakat  Ekonomi  (E-
Commerce)”  (2019)  4  JURNAL PILAR  TEKNOLOGI :  Jurnal  Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik 55
Notodisoerjo  RS, Hukum  Notariat  di Indonesia Suatu Penjelasan (Rajawali 1982)
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum
Edisi Revisi (Revisi, Kencana Prenada Media Group 2016)
Prananda  VO,  “Perlindungan  Hukum  Bagi Notaris  Atas  Pembuatan  Akta  Oleh
Penghadap  Yang  Dinyatakan  Palsu (Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 385
K/PID/2006)”  (2018)  8  Nomor  2
Jurnal Humani
Prasetya  R, Teori  &  Praktik  Perseroan
Terbatas (Sinar Grafika 2019)
Purba  O, Petunjuk  Praktis  Bagi  RUPS,
Komisaris,  dan  Direksi  Perseroan Terbatas  Agar  Terhindar  Dari  Jerat
Hukum (Raih Asa Sukses 2011)
Sinaga  NA,  “Hal-Hal  Pokok  Pendirian Perseroan  Terbatas  di  Indonesia” (2018)  8  Nomor  2  Jurnal  Ilmiah Hukum Dirgantara
Sjaifurrachman,
Aspek
Pertanggungjawaban  Notaris  dalam Pembuatan Akta (Mandar Maju 2011)
Sutedi  A, Buku  Pintar  Perseroan  Terbatas (Raih Asa Sukses 2015)
Swantoro H, Hukum Perseroan Terbatas &
Ancaman Pailit (Rayyana
Komunikasindo 2019)
Trisnomurti R, Notaris & Teknik
Pembuatan  Akta  Notaris (Kadarudin ed, Pustaka Pena Press 2019) Triwahyuni AD, “Kewajiban Dan
Tanggung  Jawab  Notaris  Sebagai Pejabat  Umum”  (2020)  5  Acta Comitas 1

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Michael  Winters  Wijaya,  S.H., Lahir  di Surabaya tanggal 25 Agustus 1999, penulis menempuh  pendidikan  Sarjana  Hukum  di Unversitas Pelita Harapan (2017-2020), dan saat  ini  penulis  merupakan  mahasiswa  di program studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya.