Madrasah Diniyah: Antara Realitas, Political Will , dan Political Action Yusuf Hanafiah Universitas Ahmad Dahlan yusuf.hanafiah@pai.uad.ac.id
Abstrak:: Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  kondisi riil Madrasah Dininyah di kota Yogyakarta beserta dinamikanya; political  will  dan  political  action  pemerintah  c.q  Kemenag  Kota Yogyakarta  mengatur  keberadaan  dan  pelaksanaan  pendidikan keagamaan  oleh  Madin;  serta  apa  saja  tantangan  yang  dihadapi Kemenag  kota  Yogyakarta  dalam  membina  Madin.  Jenis  metode dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  menggunakan  tipe penelitian  deskriptif  analitik.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan 1)  Madin-Madin  tdi  kota  Yogyakarta  dapat  beroperasi menjalankan kegiatan pembelajaran dengan beberapa problematika yang  dihadapi,  di  antaranya  kelemahan  dalam  tata  lembaga  dan tatakelola;  kurikulum  yang  stagnan;  minimnya  SDM  secara kualitas  dan  kuantitas;  minimnya  sarana  dan  prasarana;    trend penurunan  animo  peserta  didik;  serta  minimnya  pendanaan;  2) Kementerian  Agama  Yogyakarta  telah  melakukan  upaya-upaya pembinaan  yang  bersifat  regulatif-normatif  dalam  terhadap Madin;  dan  3)  Tantangan  yang  dihadapi  pemerintah  dalam memajukan  Madin  secara  umum  adalah  perlunya  political  will (kemauan/keberpihakan  politik)  dan  political  action  (tindakan politik) dengan melakukan beberapa hal di antaranya menerbitkan kebijkan  makro  yang  lebih  berpihak  terhadap  Madin; meningkatkan  kerjasama  lintas  instansi  birokrasi;  merumuskan kebijakan  anggaran  yang  lebih  pro-Madin;  dan  peningkatan substansi layanan dan pembinaan.
Kata Kunci: Madrasah Diniyah, Realitas, Political Will, Political Action

## Pendahuluan
Perkembangan  zaman  beserta  transformasinya  berjalan  dengan begitu  cepat  tanpa  terbendung.  Hal itu  berimplikasi  pada  seluruh  lini kehidupan,  termasuk  dalam  bidang  pendidikan.  Bidang  pendidikan merupakan  salah  satu  sektor  yang  paling  awal  terkena  dampak  dari perkembangan  dan  transformasi  zaman.  Dari  situlah  bidang pendidikan  dituntut  untuk  dapat  merespon  sekaligus  beradaptasi dengan kondisi tersebut secara cepat, tepat, dan terukur. Adaptasi yang cepat dan tepat akan memberikan impact positif bagi dunia pendidikan secara  menyeluruh.  Adapun  bilamana  dunia  pendidikan  merespon secara lambat, maka wajah pendidikan akan kehilangan arah.
Dinamika  sebagaimana  disebutkan  di  atas  juga  terjadi  dan berlaku  di  negeri  ini.  Di  antara  tantangan  utama  dunia  pendidikan pada era modern ini adalah degradasi moral di kalangan anak bangsa. Para  ahli  telah  berupaya  merespon  hal  tersebut  dengan  memberikan sumbangsih  pemikirannya  dalam  menangani  degradasi  moral  yang terjadi  akibat  arus  perkembangan  zaman.  Salah  satu  solusi  utama dalam  menjawab  tantangan  degradasi  moral  anak  bangsa  adalah dengan  memperkuat  pendidikan  agama  dan  budi  pekerti.  Dunia pendidikan  Islam  di  Indonesia  dalam  ulasan  sejarah  mempunyai sebuah  institusi  pendidikan  tradisional  yang  legendaris.  Institusi tersebut adalah Madrasah Diniyah, yang selanjutnya disebut Madin.
Madrasah  Diniyah  (Madin)  merupakan  sebuah  institusi pendidikan agama di luar jalur sekolah umum yang menjadi alternatif bagi  peserta  didik  yang  tidak  mendapatkan  materi  pendidikan keagamaan secara memadai di sekolah formal. 40 Peranan utama Madin sebagaimana  tertera  dalam  Peraturan  Menteri  Agama  RI  Nomor  13 Tahun  2014  tentang    Pendidikan  Agama  Islam  pasal  1  ayat  1  adalah melengkapi, mengembangkan,  dan memperkaya pendidikan keagamaan  bagi  peserta  didik  secara  terstruktur  di  luar  jalur pendidikan formal.
Berangkat dari sini,  Madin kerap disebut juga sebagai Madrasah Diniyah  Takmiliyah  (pelengkap).  Sehingga  secara  hukum,  Madin merupakan  jenis  pendidikan  nonformal.  Faktanya,  secara positioning Madin  dengan  sistem  pendidikan  nasional  terbilang  sangat  strategis. Madin  merupakan  bagian  integral  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari sistem  pendidikan  di  negeri  ini.  Madin  secara  historis  telah  mampu memerankan  dirinya  dalam  kancah  pendidikan  tanah  air,  khsususnya dalam hal penguatan pendidikan keagamaan bagi masyarakat luas. 41 Seiring berjalannya waktu, Madin mengalami berbagai dinamika di setiap masanya. Pada masa awal berdirinya, yakni rentang abad 19 dan 20, Madin masih berwujud sebagai sebuah institusi dengan konsep yang sederhana yang merupakan pengembangan dari pesantren.  Kala itu,  Madin  menyelenggarakan  proses  pengajaran  di  masjid-masjid, langgar, maupun surau. Madin hanya terbatas mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam serta bahasa Arab yang menjadi kebutuhan masyarakat. 42
40 Depertemen  Agama  RI, Pedoman  penyelenggaraan  dan  Pembinaan
Madrasah Diniyah (Jakarta: Depag, 2003), hal. 7.
41 Departemen  Agama  RI, Pondok  Pesantren  dan  Madrasah  Diniyah: Pertumbuhan  dan  Perkembangannya ,  Jakarta:  Departemen  Agama  RI,  2003,  hal.
63.
42 Direktorat  Jendral  Kelembagaan  Agama  Islam, Pondok  Pesantren  dan
Madrasah Diniyah , Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hal. 21-22.
Pada  masa  orde  baru,    diterbitkan  Surat  Keputusan  Bersama (SKB)  tiga  menteri,  yakni  menteri  agama,  menteri  pendidikan  dan kebudayaan,  dan  menteri  dalam  negeri.  Isi  dari  SKB  tersebut  adalah ihwal  peningkatan  mutu  pendidikan  madrasah.  Dalam  rangka meningkatkan  mutu  tersebut,  dicanangkan  perombakan  kurikulum madrasah  secara  massif  dengan  persentasi  30%  muatan  agama,  dan 70%  muatan  ilmu  pengetahuan  umum.  Akibat  kebijakan  tersebut, Madin  menuai  gejolak  karena  posisinya  seakan  hanya  menjadi pelengkap dari sekolah-sekolah formal. 43
Adapun pada masa kini, eksistensi Madin juga tidak dapat lepas dari  dinamika  serta  problematika  yang  seakan  selalu  melekat,  di antaranya yaitu 1) dari aspek manajerial, banyak terdapat Madin yang status  kepemilikannya  atas  nama  pribadi,  yayasan,  masjid,  dan pesantren.  Hal  tersebut  berpotensi  menyebabkan  mismanajemen internal  kepengurusan;  2)  kuantitas  dan  kualitas  SDM  yang  belum memadai;  dan  3)  hambatan  psikologis  di  internal  kepengurusan  yang membuat  banyak  Madin  sulit  menerima  dan  merespon  perubahan yang  datang  dari  eksternal 44 .  Selain  ketiga  fakta  di  atas,  keberadaan Madin  saat  kurang  diketahui  oleh  publik  secara  luas.  Keberadaannya laksana pepatah Arab “ wujuudihi ka’adamihi ”, yaitu eksistensinya tidak banyak diketahui oleh khalayak umum. Hal tersebut tentu saja menjadi sebuah  problematika  tersendiri,  khususnya  bagi  Kementerian  Agama yang  selanjutnya  disebut  Kemenag  selaku  pembina  dalam penyelenggaraan Madin.
Sebelum  disahkannya  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional  (Sisdikdas) Nomor 20 Tahun 2003, Madrasah Diniyah dikenal sebagai  Madrasah.  Madin  mempunyai  peran  melengkapi  dan menambah  Pendidikan  Agama  bagi  anak-anak  yang  bersekolah  di sekolah-sekolah  umum  pada  pagi  hingga  siang  hari,  kemudian  pada sore harinya mereka mengikuti pendidikan agama di Madin. Tumbuh kembangnya  Madin  ini  di  latarbelakangi  oleh  keresahan  sebahagian orang tua siswa, yang merasakan pendidikan agama di sekolah umum kurang  memadai  untuk  mengantarkan  anaknya  untuk  dapat melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan yang diharapkan. 45
43 Nizah,  N. Dinamika  Madrasah  Diniyah:  Suatu  Tinjauan  Historis .
Edukasia :  Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Islam,  vol. 11 No.1.    tahun  2016,  hal.
189.
44 M.  Ishom  Saha. Dinamika  Madrasah  Diniyah  di  Indonesia  Menelusuri AkarSejarah Pendidikan Formal . (Jakarta: Pustaka Mutiara, 2005), hal 83.
45 Agus Basri, Pendidikan Islami Sebagai Penggerak Pembaharuan , Bandung: Al-Ma’arif, 1984, hal. 46.
Riset multi-perspektif seputar Madin yang dilakukan oleh Ismail menyatakan, pemerintah perlu melakukan upaya peningkatan kualitas Madin  secara  menyeluruh  agar  ke  depannya  Madin  dapat  lebih fungsional dan kontributif. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pegembangan  SDM  Madin  agar  mampu  menyelenggarakan pendidikan  agama  secara  lebih  berkualitas. 46 Penelitian  berikutnya yang  berkenaan  dengan  Madin  adalah  yang  dilakukan  oleh  Rosnita pada tahun 2019 , hasilnya menunjukkan bahwa banyak dari pengajar di  Madin  yang  tidak  memenuhi  kualifikasi sebagai  seorang  pendidik, metode  pembelajaran  masih  menggunakan  pola  konvensional, kurikulum  yang  diterapkan  tidak  mengalami  pengembangan,  dan pemerintah  maupun  masyarakat  menunjukkan  sikap  kurang  peduli terhadap Madin. 47
Problematika  lain  yang  dihadapi  oleh  Madin  saat  ini  adalah persoalan  eksistensi.  Sebagaimana  diketahui  bersama,  saat  ini pemerintah  c.q  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  telah menerapkan  kebijakan  lima  hari  sekolah  yang  bermuara  pada  sistem full  day  school di  mana  rata-rata  kegiatan  pembelajaran  di  sekolah- sekolah  selesai  hingga  sore  hari. 48 Kebijakan  ini  dianggap  dapat mengancam eksistensi Madin seagai suatu entitas lembaga pendidikan keagamaan  di  Indonesia  secara  umum.  Titik  permasalahannya  adalah kebanyakan  Madin  menyelenggarakan  kegiatan  pembelajaran  di  sore hari. Di sisi lain, para siswa baru pulang di sore hari akibat penerapan full  day  school, mereka  sudah  kehabisan  waktu  dan  energi  untuk mengikuti pembelajaran di Madin.
Berpijak  pada  realitas  kekinian  dan  literatur  terdahulu,  maka dapat  diketahui  bahwa  Madin  memiliki  peranan  penting  dalam pengajaran  pendidikan  keagamaan  yang  menjadi  kebutuhan masyarakat  luas.  Namun  dalam  perjalanan  waktu,  Madin  kerap menemui  berbagai  problematika  sebagaimana  telah  disebutkan  di muka.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  menjabarkan  seputar  peranan Kementrian Agama di Kota Yogyakarta selaku pembina Madin dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan.
Artikel  ini  mengupas  seputar  bagaimana  kondisi  riil  Madin  di kota Yogyakarta; bagaimana political will dan political action pemerintah
46 Ismail, I. Madrasah Diniyah Dalam Multi Perspektif . Kabilah: Journal of Social Community, Vol. 2 No. 2, Tahun 2018. 47 Rosnita,  R. Evaluasi  Pembelajaran  Di  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah Awaliyah  Al  Washliyah  Di  Kabupaten  Batu  Bara. Miqot:  Jurnal  Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 42 No. 2, Tahun 2019, hal. 459.
48 Istiyani,  D.  (2017). Tantangan  dan  Eksistensi  Madrasah  Diniyah  sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia . Edukasia Islamika, 127.
c.q Kemenag Kota  Yogyakarta mengatur keberadaan dan pelaksanaan pendidikan  keagamaan  oleh  Madin;  dan  apa  saja  tantangan  yang dihadapi Kemenag kota Yogyakarta dalam membina Madin. Artikel ini menyajikan  hal-hal  baru  yang  belum  dikupas  oleh  literatur  terdahulu dari  perspektif  kondisi  riil  Madin  dan  kebijakan  manajerial  yang dijalankan  oleh  Kemenag dalam  upaya  pengembangan  Madin di  kota Yogyakarta.

## Metode Penelitian
Jenis  metode  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan menggunakan  tipe  penelitian  deskriptif  analitik.  Subyek  penelitian adalah  Kemenag  Kota  Yogyakarta  selaku  pembina  Madin,  sedangkan obyek  penelitian  ini  adalah  upaya  pengembangan  Madin  yang dilaksanakan oleh Kemenag dari perspektif manajerial, kebijakan, dan regulasi.  Teknik  pengumplan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik  wawancara  mendalam,  observasi,  dan  dokumentasi. Wawancara  mendalam  dilakukan  terhadap  beberapa  narasumber,  di antaranya  kepala  seksi    Pendidikan  Diniyah  dan  Pondok  Pesantren serta  beberapa  pengelola  Madin  di  kota  Yogyakarta.  Observasi dilakukan  di  beberapa  Madin,  sedangkan  dokumentasi  dilakukan dengan  menghimpun  dokumen-dokumen  terkait  penyelenggaraan Madin di kota Yogyakarta. Adapun tahapan teknik analisis data adalah dengan melakukan reduksi data, analisis data, dan penyimpulan. 49

## Hasil dan Pembahasan Realitas  Madrasah Diniyah di Kota Yogyakarta
Di  kota  Yogykarta  terdapat  sebanyak  31  Madin  yang  terdaftar secara  resmi  di  Kantor  Kemenag  kota  Yogyakarta.  Mereka  tersebar di beberapa  kecamatan  maupun  kelurahan.  Seluruh  Madin  sebagaimana disebutkan  di  atas  berstatus  aktif  secara  operasional  dengan  tingkat keaktivan  yang  variatif.  Di  antara  ragam  keaktivan  Madin-Madin tersebut ada yang berjalan lancar dalam kegiatan pembelajaran dan ada pula  yang  berjalan  dengan  tertatih-tatih.  Madin  yang  lancar  dalam penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran  biasanya  adalah  Madin  yang berada  di  lingkungan  pesantren.  Hal  tersebut  dikarenkan  secara manajemen, SDM, kurikulum, dan sarana prasarana sudah mencukupi dan terintegrasi dengan pesantren. Adapun untuk Madin yang berjalan dengan  tertatih-tatih  adalah  mereka  yang  berada  di  luar  pesantren. Mayoritas  dari  mereka  adalah  Madin  yang  dikelola  oleh  masyarakat secara swadaya.
49 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2009.
Sebagaimana  kondisi  Madin  di  daerah  lain,  Madin  di  kota Yogyakarta  juga  mengalami  realita dan dinamika  tersendiri. Beberapa aspek  yang  berkenaan  dengan  realita  dan  dinamika  Madin  di  kota Yogyakarta dirumuskan sebagai berikut:
Pertama ,  aspek  kelembagaan  dan  manajerial,  Undang-Undang Sisdiknas  Nomor  20  Tahun  2003,  pasal  30  ayat  (1),  (2),  (3).  Ayat  (1) pendidikan  keagamaan  diselenggarakan  oleh  pemerintah  dan/atau kelompok  masyarakat  dari  pemeluk  agama,  sesuai  dengan  peraturan peraturan  perundang-undangan.  Ayat  (2)  pendidikan  keagamaan berfungsi  mempersiapkan  peserta  didik  menjadi  anggota  masyarakat yang  memahami  dan  mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  agamanya dan/atau  menjadi  ahli  ilmu  agama,  Ayat  (3)  pendidikan  keagaman dapat  diselenggarakan  pada  jalur  pendidikan  formal,  nonformal  dan informal.
Seluruh  Madin  di  kota  Yogyakarta  berada  di  bawah bimbingan dan kordinasi dengan Kantor Kemenag kota Yogyakarta. Sebagaimana regulasi  yang  berlaku,  setiap  Madin  harus  berada  di  bawah  instruksi dan  kordinasi  dari  Kanwil  Kemenag  tempat  Madin  tersebut  berada. 50 Hal ini senada dengan yang tertera di  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Madrasah Diniyah pasal 21, yang  pada  prinsipnya,  setiap  Madin  yang  berdiri  harus  mendapatkan izin  dari  Kemenag  kabupaten/kota  setempat.  Madin-Madin  yang  ada di kota Yogyakarta memiliki dua tipologi, yaitu 1) Madin yang berada di lingkungan pesantren; dan 2) Madin yang berada di luar lingkungan pesantren.
Fakta  menunjukkan,  mayoritas  Madin  di  kota  Yogyakarta merupakan Madin yang berada di luar lingkungan pesantren. Mereka kebanyakan  berada  di  tengah-tengah  masyarakat  dan  dikelola langsung oleh masyarakat. Kegiatan pembelajaran Madin dilaksanakan di  pesantren,  masjid,  mushalla,  rumah  ustadz/kyai,  maupun  tempat lain yang representatif. Dalam hal kepengurusan dan penyelenggaraan, Madin-Madin  tersebut  seluruhnya  dikelola  murni  oleh  masyarakat. Mereka  yang  menjadi  pengelola  (pengurus)  mendapatkan  Surat Keputusan  (SK)  kepengurusan  langsung  dari  Kanwil  Kemenag  kota Yogyakarta.  Seluruh  Madin  yang  terdaftar  di  Kemenag  Yogyakarta adalah  Madin  dengan  status  non-formal.  Artinya,  Madin-Madin tersebut  tidak  memiliki  hubungan  struktural  langsung  dengan Kemenag.  Posisi  Kemenag  dalam  hal  ini  hanyalah  sebatas  sebagai pembina.
50 Abdullah  Fajar, Peradaban  dan  Pendidikan  Islami ,  Jakarta:  Rajawali Press, 1996, hal. 54.
Seperti  halnya  yang  terjadi  di  daerah-daerah  lain,  pada  aspek kelembagaan  dan  manajerial,  Madin  di  kota  Yogyakarta  mengalami beberapa kendala di antaranya:
1) Kekuatan  kelembagaan  Madin  yang  tidak  merata  satu  dengan yang  lain.  Madin  yang  berada  di  bawah  naungan  pesantren memiliki tata kelembagaan yang lebih baik dan terstruktur. Hal ini dikarenakan  secara  pengelolaan,  Madin  tersebut  terintegrasi dengan  pengelolaan  pesantren  yang  menaunginya  dengan kuantitas  SDM  yang  relatif  tercukupi.  Sedangkan  untuk  Madin yang berada di luar pesantren, mereka belum maksimal secara tata kelembagaan.  Mayoritas  mereka  dikelola  secara  swadaya  oleh masyarakat dengan segala keterbatasan SDM.
2) Kemampuan manajemen pengelola Madin yang tidak merata dan cenderung  kurang  maksimal.  Sebagaimana yang  terjadi  pada  sisi tata  kelembagaan,  Madin  yang  berada  di  lingkup  pesantren, mereka  relatif lebih  optimal dalam  aspek  manajemen.  Sedangkan yang  terjadi  pada  Madin  di  luar  pesantren,  mereka  menerapkan sistem    manajemen  pengeleolaan  dengan  seadanya.  Kuantitas SDM  pengelola  masih  menjadi  faktor  dominan  pada  kasus  ini. Selain itu, kurang optimalnya aspek manajemen  disebabkan oleh banyaknya  pengelola  Madin  yang  cenderung  lebih  fokus  pada pekerjaan  atau  profesi  utamanya.    Sehiangga  seakan-akan pengelolaan  Madin  menjadi  prioritas  kedua,  bukan  prioritas utama.
Kedua ,  aspek  kurikulum,  pada  dasarnya  seluruh  Madin  di Indonesia  memiliki  ciri  khas  yang  sama  pada  aspek    kurikulumnya. Kesamaan tersebut terletak pada konten-konten atau ilmu-ilmu agama Islam  yang  diajarkan  seperti  Fiqh,  Aqidah,  Akhlak,  Tarikh,  Qur’an Hadits, dan bahasa Arab. Hal ini merupakan kurikulum mainstream dan telah  menjadi  tradisi  sejak  lama  bagi  kebanyakan  Madin  di  tanah  air. Hal tersebut dikarenakan pada awal mula berdirinya, Madin memang fokus untuk mengajarkan Ilmu agama dan bahasa Arab. 51 Adapun  untuk  konteks  Madin  di  kota  Yogyakarta,  mayoritas dari mereka juga menerapkan kurikulum sebagaimana mestinya Madin di  daerah  lain.  Hanya  saja  Kemenag  kota  Yogyakarta  memberikan kesempatan  seluas  mungkin  kepada  mereka  untuk  lebih mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan masing-masing. Bahkan mereka  diharapkan  untuk  mampu  mengimprovisasi  kurikulum  yang
51 Gunawan Ary, Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia , Jakarta: Bina Aksara, 1986, hal. 59.
ada.  Pada  aspek  ini,  Madin  di  kota  Yogyakarta  menganut  asas fleksibilitas dan akomodatisf.
Kenyataan di lapangan menunjukkan kebanyakan dari Madin di kota  Yogyakarta  memberikan  tambahan-tambahan  muatan  pelajaran sesuai kebutuhan mereka. Hal ini juga tentunya menyesuaikan dengan SDM  dan  sarpras  yang  tersedia  di  setiap  Madin.  Mengingat  setiap Madin  memiliki  perbedaan  kemampuan  dalam  hal  pemenuhan  SDM dan sarpras.
Seperti  umumnya  Madin  di  daerah  lain,  Madin  di  kota Yogyakarta  memiliki  tiga  tingkatan,  yaitu  Diniyah  Awaliyah,  Diniyah Wustha,  dan  Diniyah  ‘Ulya. 52 Adapun  rinciannya  adalah  sebagai berikut:
1) Madrasah  Diniyah  awaliyah  untuk  siswa-siswa  sekolah  dasar  (4 tahun)
2) Madrasah  Diniyah  Wustha  untuk  siswa-siswa  sekolah  lanjutan pertama (3 tahun)
3) Madrasah  Diniyah  ‘Ulya  untuk  siswa-siswa sekolah  lanjutan  atas (3 tahun)
Dalam  rangka  menumbuh  kembangkan  ciri  madrasah  sebagai satuan  pendidikan  yang  bernapaskan  Islam,  maka  tujuan  madrasah diniyah dilengkapi dengan “memberikan bekal kemampuan dasar dan keterampilan  dibidang  agama  Islam  untuk  mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat dan warga Negara”.  Berkaitan  dengan  program  pengajaran  ada  beberapa  bidang studi yang diajarkan seperti.:
1) Al-Qur’an Hadits
2) Aqidah Akhlak
3) Fiqih
4) Sejarah Kebudayaan Islam
5) Praktek Ibadah
6) Bahasa Arab
Pada  mata  pelajaran  Qur’an-Hadits  santri  diarahkan  kepada pemahaman  dan  penghayatan  santri  tentang  isi  yang  terkandung dalam  qur’an  dan  hadits.  Mata  pelajaran  aqidah  akhlak  berfungsi untuk  memberikan  pengetahuan  dan  bimbingan  kepada  santri  agar meneladani  kepribadian  nabi  Muhammad  SAW,  sebagai  Rasul  dan hamba Allah, meyakini dan menjadikan Rukun Iman sebagai pedoman berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia dengan alam sekitar.
Sedangkan  mata  pelajaran  Fiqih  diarahkan  untuk  mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina santri untuk mengetahui memahami  dan  menghayati  syariat  Islam.  Sejarah  Kebudayaan  Islam
52 Ibid, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah .... hal. 23
merupakan  mata  pelajaran  yang  diharapkan  dapat  memperkaya pengalaman  santri  dengan  keteladanan  dari  Nabi  Muhammad  SAW dan  sahabat  dan  tokoh  Islam.  Bahasa  Arab  sangat  penting  untuk penunjang  pemahaman  santri  terhadap  ajaran  agama  Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan Islam dan hubungan antar bangsa degan  pendekatan  komunikatif.  Dan  praktek  ibadah  bertujuan melaksanakan ibadah dan syariat agama Islam. 53
Sistem    pengembangan  kurikulum  Madin dapat  dilakukan  oleh Kementerian    Agama  Pusat  Kantor  Wilayah/Kementerian  Agama rovinsi  dan  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kotamadya  atau  oleh pengelola kegiatan Madin itu sendiri. Adapun di kota Yogyakarta, pola pengembangan  kurikulum  dilakukan  oleh  masing-masing  Madin dengan  mengacu  pada  panduan  penyelenggaraan  Madin  dengan didampingi  oleh  Kemenag  Yogyakarta.  Prinsip  pokok  untuk mengembangkan  tersebut  ialah  tidak  menyalahi  aturan  perundang- undangan  yang  berlaku  tentang  pendidikan  secara  umum,  peraturan pemerintah,  keputusan  Menteri  Agama  dan  kebijakan  lainnya  yang berkaitan  dengan  penyelenggaraan  madrasah  diniyah.  Kementerian Agama  Pusat  hanya  sebatas  memberikan  rambu-rambu  yang  perlu diperhatikan oleh sitap Madin dalam pengembangan dan implementasi kurikulum, yakni 1) fleksibilitas krikulum; 2) berorientasi pada tujuan; 3) efektifitas dan efesiensi; dan 4) kontinuitas. 54
Pada aspek pengembangan dan implementasi kurikulum, Madin masih belum mampu keluar dari problem makro yang bersifat klasik. Nizah dalam hasil penelitiannya menyebutkan beberapa problematika tersebut  adalah  1)  belum  adanya  dokumen  tertulis  kurikulum;  2) kurikulum  hanya  sekedar  dimaknai  sebagai  buku  ajar;  3)  pendekatan kurikulum  hanya  sebatas  pada finishing penyampaian  materi  pada buku ajar; dan 4) minimnya kompetensi SDM. 55
Problematika  semacam  di  atas,  setidaknya  juga  terjadi  pada Madin  di  kota  Yogyakarta.  Bagi  Madin  yang  berada  di  lingkungan pesantren,  pengembangan  dan  implementasi  kurikulum  tidaklah menjadi  masalah  berarti.  Kurikulum  yang  mereka  terapkan  berbasis pada kurikulum yang ada di pesantren itu sendiri. Ketersediaan SDM mereka  cukup  memadai  secara  kuantitas  maupun  kualitas.  Mereka cukup merekrtut para ustadz ataupun kyai yang berdinas di pesantren
53 Ibid. Dinamika Madrasah Diniyah di Indonesia... hal. 42.
54 Ibid, Pedoman  penyelenggaraan  dan  Pembinaan  Madrasah  Diniyah ....  hal 16-18. 55 Nizah,  N. Dinamika  Madrasah  Diniyah:  Suatu  Tinjauan  Historis .
Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. Vol. 11 No.1.  Tahun 2016.
tersebut  sebagai  pengajar  di  Madin.  Sedangkan  untuk  Madin  yang dikelola  oleh  masyarakat,  kebanyakan  kurikulum  mereka  belum mengalami  pengembangan  secara  signifikan.  Bahkan  dalam  beberapa kasus    beberapa  di  antara  mereka  ada  yang tidak  memenuhi  muatan- muatan  pelajaran,  sebagai  contoh  hanya  mengajarkan  pelajaran  Al- Qur’an  dan  Hadits  saja,  atau  hanya  mengajarkan  beberapa  pelajaran saja.  Penyebabnya  adalah  karena  keterbatasan  SDM  yang  sanggup untuk  mengajar.  Tidak  semua  Madin  melakukan  evaluasi  dan pengembangan  kurikulum  secara  berkala.  Ada  kecenderungan kurikulum yang diterapkan dari dahulu hingga kini masih sama.
Ketiga ,  aspek  sumber  daya  manusia  (SDM),  SDM  merupakan komponen  vital  dalam  suatu  lembaga  pendidikan.  Kualitas  dan kuantitas  SDM  akan  sangat  menentukan  kemajuan  suatu  institusi pendidikan.  Berbicara  mengenai  SDM  dalam  kontek  Madin,  secara spesifik  adalah  mereka  para  pengelola  dan  tenaga  pendidik. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa tidak semua Madin di kota Yogyakarta memiliki SDM yang memumpuni dalam mengelola Madin secara baik dan konsisten. Khususnya bagi Madin yang dikelola secara  swadaya  oleh  masyarakat,  mereka  kebanyakan  hanya memberdayakan  SDM  dari  unsur  masyarakat  sekitar  Madin  berada. Ada beberapa Madin yang prinsip kerja SDMnya adalah sukarela dan swakelola.  Padahal  secara  ideal,  guru  hendaknya  memiliki  empat kompetensi yang selalu melekat padanya, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan personal. Keempat kompetensi terebut berlaku pada setiap orang yang berprofesi sebagai guru.
Sudah  menjadi  pengetahuan  umum  bahwasanya  keberadaan guru  di  suatu  aktifitas  pendidikan,  merupakan  unsur  yang  vital. Sukmadinata  (1997:  89)  mengatakan  bahwa  ketiadaan  kurikulum, tempat  belajar  representatif,  dan  sarana  penunjang  pembelajaran lainnya tidak akan menjadi polemik serius bila masih terdapat guru. 56 Artinya,  keberadaan  guru  pada  prinsipnya  di  atas  segala program  dan  sarana  penunjang  pendidikan.  Karena  gurulah  yang dapat mengoperasikan program dan sarana-sarana tersebut. Landasan ideal  bagi  seorang  guru  haruslah  memiliki  standar  profesionalisme yang memumpuni. Guru sebagai seorang pendidik, secara profesional idealnya  1)  menguasai  bidang  ilmu  yang  diajarkan  kepada  peserta didik secara komprehensif; 2) selain menguasai ilmu, guru hendaknya selalu  berupaya  meningkatkan  kapasitas  keilmuannya;  3)  memiliki kemampuan transfer  of  knowledge yang  baik;  dan  4)  memiliki  standar moralitas  yang  tinggi.  Sebagai  seorang  suri  teladan,  guru  wajib
56 Abuddin  Nata, Inovasi  Pendidikan  Islam ,  Jakarta:  Salemba  Diniyah, 2016, hal. 55.
memiliki  akhlak  yang  baik  agar  dapat  menjadi  inspirasi  bagi  para peserta  didiknya. 57 Tuntutan  profesionalisme  sebagaimana  disebutkan di  atas,  seyogyanya  dapat  menjadi  cambuk  untuk  berkemajuan, meskipun  tidak  sedikit  yang  menjadikannya  sebagai  sebuah  beban profesi.
Adapun  berkenaan  dengan  tenaga  pendidik,  mayoritas  Madin melakukan  rekrutmen  tenaga  pendidik  secara  mandiri.  Kebanyakan dari  mereka  memanfaatkan  SDM  yang  ada  di  lingkungan  tempat Madin itu berada. Warga setempat yang dianggap memiliki kualifikasi atau  kemampuan  dalam  ilmu  agama,  mereka  akan  diminta  untuk mengajar di Madin tersebut. Hal ini mayoritas terjadi pada Madin yang dikelola  oleh  masyarakat  (Madin  di  luar  lingkungan  pesantren). Bahkan  tidak  sedikit  dari  Madin  yang  memberdayakan  tenaga pendidik dari kalangan mahasiswa.
Mahasiswa  yang  direkrut  biasanya  merupakan  mereka  yang berasal dari luar daerah yang tinggal di rumah-rumah kos yang ada di sekitar  kampung  tempat  Madin  tersebut  berada.  Semangat  tinggi, waktu  luang,  dan  kesukarelaan  menjadi  alasan  utama  perekrutan tenaga  pengajar  dari  kalangan  mahasiswa.  Berbeda  dengan  Madin yang  dikelola  oleh  masyarakat,  untuk  Madin  yang  dikelola  oleh pesantren,  tidaklah  mengalami  kesulitan  berarti  dalam  hal  pengajar. Kebanyakan  pengajar  mereka  ambil  dari  para  Ustadz  maupun  Kiyai yang  mengajar  di  pesantren  tersebut.  Mereka  secara  kompetensi keilmuan agama tidak perlu diragukan lagi.
Realitas  di  era  Globalisasi  ini  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi pergeseran  signifikan  terhadap  peranan  vital  guru  dalam  dunia pendidikan.  Di  antara  faktor  yang  menyebabkan  hal  itu  adalah penggunaan  teknologi  secara  massif.  Turunan  dari  perkara  ini  adalah terjadinya disorientasi guru sebagai seorang pendidik sejati. Perubahan status guru sebagai sebuah pekerjaan profesional menjadikan guru itu sendiri  tidak  ubahnya  sebagai  seorang  pekerja  profesional  yang terbelenggu  oleh  asas  profesionalitas  kerja,  bahkan  juga  terkadang terbelenggu oleh budaya transaksional yang bersifat politis. 58
Kenyataan  seperti  itu  saat  ini  seakan  menjadi  sebuah  fenomena umum yang terjadi di berbagai spektrum pendidikan. Guru-guru yang mengabdikan  dirinya  di  Madin  sedikit  banyak  mulai  terimbas fenomena  seperti  itu.  Akibatnya,  akan  muncul  berbagai  problem  baru yang menjadi kelanjutan problem klasik bagi guru di Madin. Termasuk dalam  hal  ini  adalah  Madin  di  kota  Yogyakarta  yang  pada
57 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012, hal. 163.
58 Ibid , hal. 56.
kenyataannya juga tidak dapat terhindar dari problematika pada aspek SDM, khususnya tenaga guru.  Di antara masalah-masalah yang sering muncul pad aspek ini adalah:
1) Minimnya  SDM  dari  tenaga  pengajar  baik  secara  kuantitas maupun  kualitas.  Jumlah  Madin  dengan  berbagai  mata pelajarannya  belum  ditopang  secara  memadai  oleh  kuantitas tenaga pendidik.
2) Kompetensi  pengajar,  secara  kompetensi,  sebenarnya  Kemenag kota  Yogyakarta  menetapkan  regulasi  berupa  standar  bagi  guru Madin  yaitu  berpendidikan  S1  PAI/Studi  Islam  atau  sekurang- kurangnya adalah lulusan pondok pesantren. Pada kenyataannya, standar tersebut belum dapat dipenuhi oleh kebanyakan Madin.
3) Banyaknya  para  pengajar  Madin  yang  berstatus  sebagai mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Manakala mereka telah menyelesaikan  masa  studinya,  mereka  akan  kembali  ke  daerah masing-masing.  Hal  ini  tentu  saja  akan  beribas  pada  kekosongan tenaga pengajar di suatu Madin.
4) Mengajar di Madin bukan merupakan profesi utama bagi sebagian orang. Sudah merupakan rahasia umum bahwa banyak di antara guru Madin yang memiliki profesi lain yang lebih ditekuni sebagai wahana utama dalam mencari nafkah.  Hal tersebut menyebabkan para  guru  tidak  fokus  dalam  mengajar.    Sehingga  persepsi  yang muncul adalah menjadikan Madin sebagai prioritas ke sekian.
5) Minimnya  insentif  yang  diterima  oleh  para  guru.  Problem  ini memiliki  benang  merah  dengan  poin  sebelumnya.  Minimnya insentif  yang  diperoleh  dari  mengajar  di  Madin  menyebabkan banyak orang lebih fokus pada profesi lain. Muncul persepsi bagi sebagian  orang  bahwa  mengajar  di  Madin  tidak  ubahnya  seperti tenaga  sukarelawan.  Diakui  atau  tidak,  persoalan  insentif  akan dapat mempengaruhi peforma guru dalam mengajar.
Keempat ,  aspek  sarana  dan  prasarana  (sarpras),  sebagai  sebuah institusi  pendidikan  Madin  seyogyanya  mempuanyai  sarpras  yang memadai untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Berbicara mengenai sarpras  Madin  yang  ada  di  kota  Yogyakarta  dapat  dikatakan  secara keseluruhan  belum  memadai.  Meskipun  untuk  Madin yang  berada di pesantren, mereka telah mampu memenuhi kebutuhan sarpras mereka. Akan tetapi bagi Madin yang dikelola oleh masyarakat umum, kondisi sarpras  secara  keseluruhan  belum  dapat  dikatakan  ideal.  Banyak Madin  yang  belum  memiliki  gedung  milik  sendiri.  Mereka  biasanya menggunakan  masjid,  mushalla,  atau  bahkan  rumah  warga  untuk menyelenggarakan  kegiatan  pembelajaran.  Sarana-sarana  penunjang lain  seperti  media  pembelajaran  dan  buku  ajar  juga  belum  dapat dikatakan  memadai.    Kemenag  kota  Yogyakarta  sebenarnya  telah
berupaya mendistribusikan buku-buku ajar ke berbagai Madin. Tetapi upaya  tersebut  belum  cukup  untuk  meng- cover kebutuhan  buku  di setiap Madin karena terkendala stok yang dikirim dari Kemenag Pusat.
Kelima , animo peserta didik dan eksistensi lulusan, peserta didik pada Madin yang dinaungi oleh pesantren lebih banyak dan stabil. Hal tersebut tidak lain adalah karena mayoritas siswanya adalah para santri itu sendiri. Meskipun Madin di pesantren tetap membuka kesempatan bagi siswa dari luar pesantren. Namun berbanding terbalik bagi Madin yang  non-pesantren,  jumlah  peserta  didik dan  animonya  tidak  terlalu signifikan.    Terjadi    trend  penurunan  jumlah  peserta  didik  Madin secara  umum  di  kota  Yogyakarta.  Status  Madin  yang  merupakan pelengkap  pendidikan  keagamaan  di  sekolah  formal  menjadikan masyarakat  memposisikan  Madin  bukan  sebagai  prioritas  utama pendidikan. Ditambah lagi dengan diberlakukannya kebijakan full day school membuat para peserta didik kehabisan waktu dan tenaga untuk mengikuti pembelajaran di Madin yang biasanya diselenggarakan sore hari.  Terdapat  trend  penurunan  animo  peserta  didik  pada  setiap jenjang  Madin.  Untuk  Selain  itu,  menjamurnya  sekolah-sekolah  Islam dengan  konsep  terpadu  juga  mempengaruhi  trend  penurunan  animo siswa di Madin. 59
Adapun  bila  berbicara  mengenai  eksistensi  lulusan,  orang  akan sangat  jarang  menyebutkan  bahwa  dirinya  merupakan  alumni  Madin tertentu.  Seluruh  lulusan  Madin  yang  ada  di  Yogyakarta  secara kulaifikasi  tidak  akan  diakui  bilamana  tidak  mengikuti  ujian  yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Direktur Jendral. Aturan tersebut tertera dalam Peraturan Menteri  Agama  Nomor  13  Tahun  2014  Pasal  49  Ayat  1.  Hal  ini merupakan sebuah konsekuensi regulatif karena label ‘nonformal’ yang melekat pada satuan pendidikan yang bernama Madin.
Keenam , aspek pendanaan, aspek ini merupakan hal yang tidak kalah pentingnya bagi eksistensi suatu lembaga pendidikan, termasuk Madin.  Sumber  utama  pendanaan  Madin  di  kota  Yogyakarta  adalah dari uang SPP peserta didik. Sebagian Madin juga memperoleh sumber pendanaan  dari  para  donatur  baik  perorangan  maupun  lembaga. Sebagai  contoh,  ada  satu  lembaga  yaitu  Badan  Amil  Zakat  Nasional (Baznas)  kota  Yogyakarta  yang  secara  berkala  menyalurkan  dana pengembangan  bagi  Madin.  Kemenag  kota  Yogyakarta  juga memberikan dana bantuan kepada Madin meskipun sifatnya temporer.
Bagaimanapun  juga,  iuran  SPP  masih  menjadi  tumpuan  utama keuangan  Madin.  Hal  tersebut  tentu  saja  tidak  dapat  mencukupi seluruh biaya operasional dan belanja pegawai Madin. Untuk beberapa
59 Ibid, Dinamika Madrasah Diniyah .... hal. 195.
Madin yang dikelola oleh pesantren atau yayasan besar biasanya tidak terlalu  mengalami  kendala    keuangan.  Namun  bagi  Madin  yang berbasis  di  Mayarakat,  masalah  keuangan  menjadi  problem  yang cukup  memberatkan.  Di  antara imbas  terbesar  dari  masalah  anggaran ini  adalah  belanja  pegawai  (insentif  pengajar  dan  karyawan).  Banyak Madin  yang  memberikan  insentif  kepada  para  pengajar  dengan  ala kadarnya.  Meskipun  juga  Kementrian  Agama  kota  Yogyakarta  telah berupaya memberikan insentif temporer kepada para pengajar, namun secara nominal masih terbilang kecil. Memajukan Madrasah Diniyah: Sebuah Peranan Birokrasi Sebagai  pembina  dan  kordinator  pelaksanaan  Madin,  Kemenag Yogyakarta  berupaya  melakukan  pembinaan  sekaligus  usaha pengembangan  Madin.  Seksi  Pendidikan  Diniyah  dan  Pondok Pesantren  menjadi  ujung  tombak  secara  struktural  dalam  membina sekaligus  memantau  penyelenggaraan  Madin  yang  ada  di  kota Yogyakarta.  Kepala  Seksi  Pendidikan  Diniyah  dan  Pondok  Pesantren Kemenag  Yogyakarta  mengakui,  bahwa  hingga  saat  ini  pihaknya belum  memiliki  dokumen  tertulis  yang  secara  khusus  berisikan program  pembinaan  Madin.  Pihaknya  melakukan  pembinaan  dengan berpijak  pada  buku  pedoman  penyelenggaraan  umum  Madin  yang disusun oleh Kemenag pusat. Secara garis besar, upaya yang dilakukan Kementerian  Agama  Yogyakarta  dalam  membina  Madin  terbagi menjadi  tiga  aspek,  yakni  1)  pengembangan;  2)  penguatan;  3) monitoring; dan 4) evaluasi.
Pertama ,  aspek  kelembagaan  dan  manajerial,  pada  bagian  ini Kemenag  Yogyakarta  mengakui  bahwa  Madin  yang  ada  di  kota Yogyakarta  tidak  semua  memiliki  kekuatan  kelembagaan  dan manajerial yang merata. Banyak Madin yang dikelola secara apa danya berdasarkan  kemampuan  yang  ada  dan  cenderung  kurang  maksimal. Peranan  Kemenag  dalam  hal  ini  adalah  dengan  melakukan pendampingan  Madin.  Bagi  Madin  yang  berada  di  jalur  nonformal, upaya  yang  dilakukan  oleh  Kemenag  bukan  pada  aspek  regulasi penyelenggaraan  pendidikan  yang rigid .  Tetapi  upaya  yang  dapat dilakukan  oleh  Kemenag  adalah  dengan  memompa  motivasi  Madin agar mampu berkembang dengan baik. 60 Manifestasi dari upaya memotivasi sebagaimana disebutkan di atas adalah dengan melakukan pendampingan terhadap Madin. Upaya tersebut  berwujud  dukungan  moril  dan  dukungan  secara  normatif kepada  Madin  agar  terus  berkembang.  Pendampingan  Madin  secara teknis  pada  dasarnya  dilakukan  oleh  Pengawas  Pendidikan  Islam. Merujuk  pada  Peraturan  Menteri  Agama Nomor  13  Tahun  2014  Pasal
60 Ibid, Penyelenggaraan Pesantren ... hal. 27.
54  Ayat  2,  tentang  Pendidikan  Keagamaan  Islam  dinyatakan  bahwa proses  pengawasan,  pendampingan,  dan  supervisi  pendidikan  bagi Madin menjadi kewenangan milik Pengawas Pendidikan Islam. 61 Peranan  Pengawas  Pendidikan  Islam  cukup  sentral  dalam pendampingan  Madin,  khususnya  dalam  aspek  kelembagaan  dan manajerial.  Para  pengawas  tersebut  secara  formal  telah  memiliki landasan  hukum  untuk  melakukan  kegaiatan  pendampingan sebagaimana  disebutkan  di  atas.  Kemenag  kota  Yogyakarta mengagendakan kegiatan pendampingan kelembagaan dan manajerial Madin  secara  berkala.  Meskipun  pada  praktiknya,  kegiatan pendampingan atau yang juga dikenal dengan istilah turun ke bawah (turba)  belum  seoptimal  sebagaimana  telah  dicanangkan.  Idealnya dalam  setiap  semester,  semua  Madin  mendapat  pendampingan. Namun  faktanya    tidaklah  demikian.  Para  pengawas  mesti  berbagi waktu untuk melakukan pendampingan di lembaga pendidikan formal yang lebih menjadi skala prioritas.
Di  samping  pelaksanaan  pendampingan    oleh  Pengawas Pendidikan  Islam,  Kemenag  Yogyakarta  juga  melakukan  upaya penguatan  kelembagaan  dan  manajerial  dengan  mengadakan pertemuan  setiap  semester  sekali  yang  diwadahi  oleh  Forum Komunikasi  Diniyah  Takmiliyah  (FKDT)  Yogyakata.  Dalam  forum tersebut,  diharapkan  para  pengelola  Madin  dapat  menjalin silaturrahim,  bertukar  pengalaman  dan  wawasan  ihwal  pengelolaan Madin  secara  optimal.  Upaya  lain  yang  dilakukan  adalah  dengan menyelenggarakan  seminar  pelatihan  manajemen  pengelolaan  Madin. Hanya  saja,  waktu  pelaksanaan  pelatihan  tersebut  tidak  berkala, melainkan  hanya  temporer  saja.  Kendala  anggaran  menjadi  polemik utama. Tanpa anggaran yang memadai, Kemenag tidak dapat berbuat banyak.
Kedua ,  aspek  kurikulum,  terdapat  suatu  paradigma  umum seputar  urgensi  kurikulum  dalam  pelaksanaan  pendidikan.  Peranan kurikulum  pada  suatu  unit  pendidikan  merupakan  suatu  instrumen strategis  yang  berkorelasi  pada  pencapaian  kulaitas  satuan pendidikan. 62 Paradigma  di  atas  tentunya  juga  berlaku  bagi  setiap lemabaga  pendidikan  apapun  itu  wujudnya.  Termasuk  dalam  hal  ini adalah  Madin.  Sebagaimana  telah  dipaparkan  sebelumnya,  bahwa prinsip  penyusunan  kurikulum  Madin  di  kota  Yogyakarta  adalah berpegang  pada  asas  fleksibilitas  dan  akomodatif.  Artinya, pengembangan  dan  pelaksanaan  kurikulum  diserahkan  kepada
61 Ibid, Pedoman Penyelenggaraan .... hal. 67. 62 Zainuddin, Reformasi  Pendidikan ,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2008, hal. 213.
masing-masing  Madin.  Kemenag  tidak  memberlakukan  standar  baku pada  aspek  kurikulum.  Madin  kebanyakan  menggunakan  standar umum kurikulum yang telah ada. Kemenag Yogyakarta menggunakan ketentuan-ketentuan    umum  dalam  mendorong  implementasi kurikulum pada setiap Madin. Di antara ketentuan tersebut ialah:
1) Untuk  jenjang  Awaliyah,  masa  studi  selama  4  tahun  dengan jumlah jam belajar maksimal 18 jam pelajaran setiap pekannya.
2) Untuk jenjang Wustha, masa studi selama 2 tahun dengan jumlah jam belajar maksimal 18 jam pelajaran setiap pekannya.
3) Untuk jenjang Ulya, masa studi selama 2 tahun dengan jumlah jam belajar maksimal 18 jam pelajaran setiap pekannya. Selain  itu,  Kemenag  Yogyakarta  secara  sederhana  membuat
patokan program pelaksanaan pengajaran yang terdiri dari:
1) Tujuan institusional dan bidang studi
2) Struktur kurikulum
3) Sistematika penyajian
4) Sistem evaluasi
5) Tujuan pembelajaran
6) Pokok-pokok bahasan
Harapan  dari  penetapan  standarisasi  minimal  pada  aspek kurikulum  adalah  supaya  terwujud  kesamaan  dan  kesetaraan kurikulum antar unit Madin. Lewat forum FKDT, Kemenag melakukan sinkronisasi  kurikulum  Madin.  Upaya  lain  yang  dilakukan  adalah dengan pendistribusian buku ajar kepada Madin yang membutuhkan. Pendistribusian  ini  tidak dapat  merata  karena  keterbatasan  stok  buku yang  dikirim  langsung  dari  Kemenag  pusat.  Di  samping  itu,  secara temporer  Kemenag  menyelenggarakan  seminar  pengembangan kurikulum  dan  metode  pengajaran  bagi  guru-guru  Madin.  Namun kenyataan  di  lapangan  berkata  lain,  banyak  dari  Madin  yang  tidak menggunakan pakem yang telah ditetapkan Kemenag dengan berbagai macam  alasan  serta  kendalanya  masing-masing.  Bahkan  dalam beberapa  kasus,  terdapat  Madin  yang  hanya  mengajarkan  beberapa mata ajar saja.
Ketiga ,  aspek  sumber  daya  manusia  (SDM),  dalam  dunia pendidikan  sebagaimana  telah  diketahui  bersama,  bidang  SDM merupakan  aset  paling  vital.  Keberadaannya  laksana  lokomotif  yang menarik  gerbong-gerbong  yang  berisikan  para  penuntut  ilmu  dan generasi  masa  depan.  Kualitas  SDM  menjadi  hal  mutlak  yang  harus diperhatikan  oleh  seluruh  stake  holders  yang  terlibat  dalam penyelenggaraan  pendidikan.  Seperti  yang  telah  dijabarkan sebelumnya,  aspek  SDM  baik  secara  kualitas  ataupun  kuantitas merupakan salah satu kelemahan utama Madin. Masalah tersebut juga umum  terjadi  di  berbagai  Madin  di  daerah-daerah  lain.  Selaku
pembina,  Kemenag  memiliki  tanggung  jawab  dalam  kaitan pengembangan  SDM  Madin.  Dalam  aspek  SDM,  sebagaimana  telah dipaparkan  di  atas,  kelemahan  utama  terletak  pada  kualifikasi  dan kuantitas  pengajar.  Berkenaan  dengan  peningkatan  kualitas  pengajar, Kemenag Yogyakarta melakukan berbagai upaya di antaranya dengan mengadakan program pelatihan guru-guru Madin.
Program  di  atas  dilaksanakan  secara  temporer  menyesuaikan situasi  dan  kondisi  khususnya  mata  anggaran  yang  ada  di  Kemenag Yogyakarta.  Program  lain  yang  dilakukan  adalah  pembinaan  khusus para  guru  melalui  forum  FKDT.  Program  ini  dilaksanakan  setahun sekali. Di dalam forum ini digunakan sebagai wahana pembinaan oleh Kemenag  terhadap  para  guru  dengan  orientasi  terwujudnya peningkatan  kualitas.  Metode  pendampingan  bagi  para  guru  juga diterapkan  kendati  tidak  berjalan  secara  rutin.  Pendampingan  yang dimaksud  ialah  pendampingan  yang  dilakukan  oleh  Pengawas Pendidikan Islam. Bilamana dikerucutkan, maka terdapat 3 upaya yang telah  dilakukan  Kemenag  Yogyakarta  dalam  upaya  pengembangan SDM pengajar, yakni motivasi, pelatihan, dan pendampingan.
Dalam  konteks  memberikan  motivasi,  Kemenag  dapat memfokuskan pada peningkatan motivasi kerja dengan mengacu pada teori-teori motivasi. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya motivasi kerja dalam  lembaga  pendidikan  memiliki  impact  yang  besar  bagi optimalisasi  kegiatan  pendidikan  itu  sendiri.  Raga  manusia  pada dasarnya  selalu  membutuhkan  dorongan  kuat  untuk  dapat  berkarya secara  maksimal.  Oleh    karena  itu,  tidak  ada  salahnya  bilamana Kemenag  dalam  hal  pendampingan  guru,  memakai  teori  motivasi, seperti berikut ini:
1) Teori Kebutuhan Maslow Setiap manusia mempunyai lima spesifikasi kebutuhan yang terdapat  dalam  diri  mereka,  di  antaranya  kebutuhan  psikologis; keamanan;  sosial;  penghargaan;  dan  aktualisasi  diri.    Maslow meyakini,  terpenuhinya  kelima  kebutuhan  tersebut  akan memberikan  dorongan  atau  motivasi  lebih  bagi  setiap  individu untuk berbuat sesuatu. Jika salah satu di antara kelima hal tersebut tidak terpenuhi, sedikit banyak akan mempengaruhi kinerja setiap orang. 63
2) Pendekatan Motivasi Intrinsik
Thomas  mendeskripsikan  orang  yang  termotivasi  secara intrinsik  ialah  mereka  yang  memiliki  kepedulian  terhadap
63 Saefullah. Manajemen  Pendidikan  Islam .  Bandung:  Pustaka  Setia. 2013. hal. 263.
profesinya,  berupaya  keras  untuk  melakukan  hal  terbaik,  dan memperoleh kekuatan dan kepuasan ketika melakukannya. 64 Kedua  pendekatan  motivasi  kerja  di  atas,  setidaknya  dapat dipakai dalam upaya memotivasi para guru. Di samping itu juga dapat dipakai  dalam  menentukan  pendekatan,  program,  serta  langkah strategis Kemenag dalam memajukan Madin pada aspek SDM. Saat ini, fakta menunjukkan bahwa tidak optimalnya kinerja SDM di antaranya adalah  disebabkan  kurangnya  motivasi  diri  yang  notabene  itu merupakan tabiat insani. Jikalau pemenuhan hak secara materiil belum dapat terealisasi, hendaknya Kemenag selalu memberikan rasonalisasi dan dorongan progresif bagi SDM Madin.
Dalam  aspek  SDM,  terdapat  kendala  kuantitas  yang  terjadi  di banyak  Madin.  Mereka  mengalami  kekurangan  tenaga  pengajar  yang bersedia mengabdi di tempat mereka. Dalam urusan ini, Kemenag c.q kepala  seksi  Pendidikan  Diniyah  dan  Pondok  Pesantren  mengakui belum mendapat solusi jitu. Kendala tersebut selama ini dikembalikan ke  masing-masing  unit  untuk  melakukan  rekrutmen  tenaga  pengajar secara  mandiri.  Hal  solutif  yang  dilakukan  oleh  Kemenag  adalah dengan  menempatkan  beberapa  Pengawas  Pendidikan  Islam  untuk mengajar  di  Madin.  Namun  hal  tersebut  tentu  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan  pengajar  di  setiap  Madin.  Bahkan  mayoritas  dari  unsur pengawas mendedikasikan diri mereka untuk mengajar di Madin atas nama pribadi. Akan tetapi secara kuantitas tidak memadai dan mereka cenderung  menjadikan  hal  tersebut  sebagai  bentuk  pengabdian. Kemenag menyadari bahwa kendala minimnya penghargaan bagi para guru  Madin  menjadi  faktor  utama  setiap  Madin  dalam  memenuhi kebutuhan pengajar.
Keempat ,  aspek  sarana  dan  prasarana  (sarpras),  sebagai  media penunjang  keterlaksanaan  kegiatan  pendidikan,  aspek  sarpras mempunyai peran yang cukup penting. Terlebih lagi di era modern ini, pemenuhan aspek sarpras selayaknya menjadi prioritas setiap lembaga pendidikan.  Berbicara mengenai sarpras, telah dijabarkan sebelumnya bahwa  terdapat  banyak  Madin  dengan  kondisi  sarpras  ala  kadarnya. Kemenag  dalam  hal  ini  sebenarnya  telah  berupaya  mendistribusikan dana  bantuan  operasioal  untuk  Madin  dalam  kaitan  pemenuhan sarpras. Hanya saja secara nominal masih jauh dari kata cukup. Bahkan dalam satu tahun, Kemenag Yogyakarta hanya mampu
mendistribusikan  dana  stimulan  kepada  7  dari  31  Madin  yang  ada. Minimnya  anggaran dari  pusat  memaksa  Kemenag  Yogyakarta  untuk mendistribusikan  dana  tersebut  secara  bergantian  setiap  tahunnya. Bahkan  manurut  penutuan  kepala  seksi  Pendidikan  Diniyah  dan
64 Ibid., Manajemen Pendidikan Islam ... hal. 265
Pondok  Pesantren  Kemenag  Yogyakarta,  mata  anggaran  yang didistribusikan dari Kemenag pusat secara keseluruhan pada tahun ini mengalami penurunan cukup signifikan. Dia tidak menjelaskan secara rinci  apa  yang  menyebabkan  pemangkasan  mata  anggaran  tersebut. Pada prinsipnya, kebijakan pemangkasan anggaran tersebut pasti akan memiliki  efek  domino  di  segala  sektor  kegiatan  dan  pendanaan Kemenag di tingkat daerah.
Belum lama ini, Kemenag pusat telah merilis aplikasi Simsarpras (sistem  informasi  manajemen  sarana  dan  prasarana)  bagi  madrasah diniyah  dan  pondok  pesantren.  Ini  merupakan  aplikasi  online  yang dirancang  untuk  pendataan  dan  manajemen  sarpras  di  lingkungan Madin  dan  pesantren.  Kehadiran  aplikasi  tersebut  diharapkan  dapat memudahkan  bagi  Madin  maupun  pesantren  dalam  menginventarisir aset  mereka.  Di  samping  itu,  adanya  aplikasi  ini  bertujuan  untuk memudahkan  mereka  dalam  mengajukan  bantuan  pengadaan  sarpras secara online. Dirilisnya aplikasi tersebut sebenarnya merupakan suatu langkah  positif.  Namun,  mengingat  jumlah  Madin  dan  pesantren  di tanah  air  yang  sangat  banyak  dan  di  saat  bersamaan  terjadi pemangkasan  anggaran  di  Kemenag,  hal  tersebut  tentu  akan  menjadi problem  tersendiri  bagi  pemerintah  dalam  mencukupi  kebutuhan sarpras setiap Madin.
Kelima , animo peserta didik dan eksistensi lulusan, berdasarkan hasil  monitoring  dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  Kemenag Yogyakarta,  banyak  Madin  yang  mengeluhkan  terjadinya  trend penurunan peserta didik akibat kebijakan lima hari sekolah. Imbasnya hampir  dari  semua  sekolah  formal  melaksanankan  pembelajaran dengan  sistem full    day  school .  Para  siswa  selesai  dari  kegiatan pembelajaran di sore hari. Sedangkan di lain sisi, sore hari sebenarnya merupakan  waktu  bagi  Madin  untuk  melaksanakan  kegiatan pembelajarannya.  Para  siswa  hampir  tidak  memiliki  sisa  waktu  lagi untuk  mengikuti  kegiatan  Madin.  Mengenai  kebijakan  lima  hari sekolah, ormas besar Nahdlatul Ulama (NU) pernah melancarkan kritik keras  kepada  pemerintah.  Di  antara  poin  kritikan  mereka  adalah kebijakan  tersebut  dapat  mengancam  eksistensi  lembaga  pendidikan keagamaan seperti Madin. 65
Pihak  Kemenag  Yogyakarta  sendiri  mengakui  belum menemukan  solusi  jitu    mengenai  keluhan  Madin  dalam  persoalan penurunan  animo  peserta  didik.  Pihak  Kemenag  Yogyakarta  sudah mencoba  mengkomunikasikan  hal  tersebut  dengan  instansi
65 Eko. NU Tolak Kebijkan Sekolah Lima Hari . Diakses Tanggal 18  Februari 2020.  Dari  https://www.merdeka.com/peristiwa/nu-tolak-kebijakan-sekolah- lima-hari.html
pemerintahan  lain  seperti  Dinas  Pendidikan  kota  Yogyakarta.  Akan tetapi, dari komunikasi yang sudah dilakukan belum diperoleh sebuah solusi  jitu  dalam  persoalan  di  atas.  Komunikasi  yang  telah  dilakukan baru  pada  taraf  wacana  dan  belum  sampai  pada  taraf  tindak  lanjut maupun  penetapan  regulasi.  Kemenag  Yogyakarta  juga  belum merancang  regulasi  khusus  berkaitan  dengan  hal  ini.  Hal  itu dikarenakan,  kebijakan  lima  hari  sekolah  telah  menjadi  sebuah  sistem yang mengakar sampai ke tingkat bawah ( grassroot ) sistem pendidikan nasional.  Penanganannya  membutuhkan  kolaborasi  antar-instansi pemerintahanan  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah.  Adapun berkenaan dengan kualifikasi lulusan Madin yang belum diakui secara formil,  Kemenag  pada  prinsipnya  mendorong  kepada  para  lulusan untuk  mengikuti  ujian    persamaan  yang  diselenggarakan  oleh  satuan pendidikan  formal  yang  terakreditasi  dan  ditunjuk  secara  resmi  oleh pemerintah.  Hingga  saat  ini  belum  terbit  regulasi  terbaru  tentang lulusan Madin menggantikan regulasi sebelumnya.
Keenam ,  aspek  pendanaan,  hingga  saat  ini  aspek  pendanaan merupakan masalah paling pelik dan klasik bagi kebanyakan Madin di seluruh tanah air. Aspek pendanaan bagi sebuah lembaga pendidikan laksana  bahan  bakar  yang  menggerakkan  mesin  agar  dapat  berjalan sebagaimana  mestinya.  Konsekuensi  logisnya,  bila  suatu  lembaga pendidikan  mengalami  kendala  dalam  hal  pendanaan,  maka  aktivitas pendidikan  di  dalamnya  akan  berjalan  dengan  tidak  maksimal. Sebagaimana  telah  dipaparkan  di  muka,  bahwa  mayoritas  Madin  di Yogyakarta  masih  mengandalkan  sumber  pendanaan  dari  iuran bulanan ( syahriyah )  siswa yang berbentuk uang SPP. Bagi Madin yang berada  satu  manajemen  dengan  pesantren,  atapun  Madin  yang  di bawah  yayasan  besar  tentu  tidak  terlalu  bermasalah  dengan pendanaan.  Namun  bagi  Madin  kecil  yang  dikelola  swadaya  oleh masyarakat  tentu  itu  cukup  memberatkan.  Terlebih  lagi  bilamana terjadi trend penurunan animo peserta didik yang pasti akan berimbas pada income Madin tersebut.
Sebagai  suatu  bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional  yang termaktub dalam undang-undang,  Madin sudah selayaknya mendapat perhatian  ekstra  dari  pemerintah  pusat  maupun  daerah.  Terlebih  lagi pemerintah  saat  ini  sedang  menggaungkan  pendidikan  karakter  yang itu  sejalan  dengan  visi  utama  Madin.  Sebagaimana  disebutkan  dalam Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional    (Sisdikdas)  Nomor  20 Tahun 2003, bahwa dalam konteks pendanaan pendidikan di Indonesia menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara  pemerintah,  orang  tua,  dan masyarakat.  Lebih  spesifik  lagi,  dalam  Peraturan  Menteri  Agama Nomor  13  Tahun  2014  Pasal  53  Ayat  1,  disebutkan  bahwa  dalam
pendanaan Madin terdapat beberapa pihak yang bertanggung jawab di antaranya:
1) Penyelenggara;
2) Pemerintah;
3) Pemerintah Daerah;
4) Masyarakat; dan/atau
5) Sumber lain yang sah
Dalam  konteks  pendanaan  Madin,  peranan  penyelenggara, orang tua, dan masyarakat tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena pada dasarnya  Madin  dilahirkan  dari  rahim  masyarakat.  Pada  dasarnya pemerintah  memiliki  wewenang  sekaligus  tanggung  jawab konstitusional  untuk  memajukan  pendidikan  keagamaan  khususnya Madin  yang  ada  di  tanah  air.  Dalam  konteks  pendanaan,  idealnya pemerintah tidak perlu ragu untuk mengucurkan anggaran besar bagi pengembangan Madin. Namun fakta tidak sepenuhnya sejalan dengan idealita.
Banyak  dari  Madin  di  berbagai  daerah,  termasuk  di  kota Yogyakarta  yang  menghadapi  permasalahan  pendanaan.  Implikasi terbesar  dari  minimnya  pendanaan  ini  adalah  pada  aspek  pengadaan sarprasa dan penggajian pegawai. Sumber pendanaan yang berasal dari eksternal  Madin  diperoleh  dari  dana  stimulan  Kemenag  dan  Baznas Yogyakarta.  Walaupun  sebenarnya  secara  nominal  belum  bisa memenuhi kebutuhan belanja Madin secara keseluruhan.
Kemenag  Yogyakarta  telah  melakukan  upaya  sesuai  prosedural dengan menyalurkan dana yang berasal dari Kemenag pusat. Persoalan kembali muncul ketika ada kebijakan pemangkasan anggaran Kemenag daerah  secara  menyeluruh.  Artinya,  tidak  banyak  dana  yang  bisa disalurkan  oleh  Kemenag  Yogyakarta  kepada  Madin.  Kemenag  harus menyalurkan  dana  yang  terbatas  tersebut  secara  bergilir  setiap tahunnya.  Upaya  kerjasama  antar  instansi  pemerintahan  juga dilakukan oleh Kemenag Yogyakarta. Dalam hal ini kerjasama dengan Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Yogyakarta.  Hasilnya,  ada  alokasi pendanaan  yang  dianggarkan  oleh  pemkot  kepada  Madin  melalui Kemenag.  Secara  kuantitas  tidaklah  besar,  dan  hanya  berfokus  pada vakasi tenaga pengajar. Kendati demikian, pola kerjasama semacam ini patut  mendapatkan  apresiasi  dan  harus  dikembangkan  lebih  lanjut. Sebagaimana amanat undang-undang, pemerintah baik pusat maupun daerah berkewajiban memikirkan pendanaan pendidikan.
Pada aspek pendanaan Madin, sebenarnya ada opsi lain dengan melibatkan  pihak  ketiga.  Pihak  ketiga  dalam  hal  ini  bisa  berasal  dari suatu badan usaha ataupun perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta.  Kemenag  bisa  saja    menggandeng  mereka  sekaligus mengarahkan  dana  CSR  mereka  bagi  pengembangan  Madin.  Secara
birokrasi,  tidak  ada  regulasi  yang  secara  spesifik  mengatur  skema semacam  di  atas.  Namun  demikian,  secara normatif  Kemenag  merasa khawatir akan terbentuknya preseden negatif dari publik. Sebagaimana telah  diketahui  bersama,  kerjasama  antara  pemerintah  dengan  badan usaha  dalam  pendanaan,  sekalipun  tujuannya  positif  akan  riskan terjadi  penyimpangan.  Sekurang-kurangnya  akan  timbul  persepsi kurang  baik  dari  masyarakat.  Dalam  hal  ini  Kemenag  lebih  memilih untuk tidak menggunakan opsi ini.
Pemerintah  dalam  hal  pendanaan  pendidikan  tentu  saja  tidak dapat  berjalan  sendiri  tanpa  dukungan  pihak  lain.  Sebagaaimana disebutkan  dalam  undang-undang,  orang  tua  peserta  didik  dan masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan. Maka, di samping bekerja sama antar instansi pemerintahan, Kemenag juga  dapat  melibatkan  peranan  masyarakat  secara  lebih.  Upaya pendekatan  secara  elegan  akan  dapat  menumbuhkan  peran  dan kepedulian  masyarakat  terhadap  pendidikan,  termasuk  dalam  hal  ini adalah Madin.
Pendekatan  terhadap  orang  tua  peserta  didik  menjadi  hal penting karena para orang tualah pihak yang paling utama memikirkan pendidikan  anak.  Orang  tua  menjadi  pihak  yang  paling  bertanggung jawab  mencukupi  kebutuhan  sekolah  anak.  Selain  itu,  instrumen masyarakat  juga  tidak  dapat  dikesampingkan.  Karena  embrio pendidikan itu lahir dari masyarakat. Peranan strategis masyarakat di antaranya 1) pendirian; 2) pengadaan SDM; 3) pengadaan infrastruktur; 4)  pengadaan  dana;  dan  5)  sumbangan  pemikiran. 66 Maka  sudah menjadi  suatu  keharusan  bagi  pemerintah  untuk  merangkul  unsur masyarakat  dan  orang  tua  dalam  menyelesaikan  persoalan pendidikan, khususnya Madin.
Tantangan Madrasah Diniyah: Political Will dan Political Action Dalam  lintasan  memori  sejarah  hingga  dewasa  ini,  Madin  telah memberikan  sumbangsih  terhadap  pengembangan  pendidikan keagamaan  di  tanah  air.  Madin  sebagai  sebuah  bagian  dari  sistem pendidikan  nasional  telah  membuktikan  kiprahnya  dalam  upaya pembentukan  watak  dan  kepribadian  bangsa.  Pergantian  zaman beserta  hiruk  pikuknya  telah  membuat  Madin  bertransformasi  guna mempertahankan  eksistensi.  Hingga  dewasa  ini,  Madin  masih menyisakan  persoalan  internal  yang  seakan  tidak  pernah  bertepi. Orang  tua  dan  masyarakat  sebagai  embrio  lahirnya  Madin,  dalam ulasan sejarah telah membuktikan kiprah serta kepeduliannya.
66 Ibid. Reformasi Pendidikan ... hal. 110
Kementerian    Agama  selaku  pembina  Madin  mengakui  sendiri, bahwa  di  antara  problematika  terbesar  yang  dihadapi  Madin  adalah minimnya perhatian dari pemerintah. Inti persoalannya adalah terletak pada  kurangnya  keberpihakan  dan  tindakan  riil  secara  politis    dari pemerintah  yang  berupa  substansi  pelayanan  dan  pembinaan  bagi Madin. 67 Oleh  karenanya,  pengembangan  Madin  secara  birokratis harus  dipikirkan  secara  serius  oleh  pemerintah.  Dalam  konteks  ini, pemerintah  memerlukan political  will (kemauan/keberpihakan  politik) dan political  action (tindakan  politik).  Keduanya  merupakan  dua  hal yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain.  Pemerintah  sebagai pemangku  utama  kebijakan  dengan  segala  perangkatnya  dapat melakukan hal-hal yang positif bagi pengembangan Madin.
Pertama ,  mengeluarkan  kebijkan  makro  yang  lebih  berpihak terhadap  Madin.  Meskipun  saat  ini  telah  terdapat  beberapa  kebijakan pemerintah  terhadap  Madin,  baik  yang  tertuang  dalam  undang- undang,  peraturan  pemerintah,  peraturan  menteri  agama,  dan sebagainya,  akan  tetapi  secara  umum  kesemuannya  itu  sebatas  pada aturan penyelenggaraan yang bersifat regulatif. Belum terdapat aturan maupun perundang-undangan baru yang secara spesifik lebih berpihak pada  Madin  pada  aspek  pembinaan  berkelanjutan,  pengembangan semua lini, dan layanan subtantif. Kalaupun sudah ada, biasanya hanya berupa  kebijakan  lokal  yang  sifatnya  temporer  dan  belum  terintegrasi secara holistik.
Dengan  segala  kewenangannya,  pemerintah  di  tingkat  pusat maupun daerah sangat memungkinkan untuk membuat kebijakan pro- Madin. Terlebih saat ini terdapat undang-undang otonomi daerah yang memungkinkan  setiap  pemerintah  daerah  untuk  membuat  kebijakan pengembangan  pendidikan  secara  mandiri  sesuai  dengan  kebutuhan dan  potensi  kedaerahan. 68 Pemerintah  pusat  idealnya  mulai mengurangi penyelenggaraan pendidikan nasional dengan pendekatan birokratis-sentralistis  yang  notabene  membuat  instansi-instansi pendidikan yang ada di daerah, termasuk Madin kurang berkembang secara  mandiri. 69 Pemerintah  di  tingkat  pusat  cukup  menerbitkan kebijakan makro yang pro-Madin, kemudian untuk pelaksanaan secara teknis,  daerah  sangat  dimungkinkan  untuk  mengembangkannya  di tingkat lokal.
Kedua ,  meningkatkan  kerjasama  lintas  instansi  birokrasi. Pemerintah  di  semua  tingkatan  sangat  memungkinkan  untuk melakukan  kolaborasi  lintas  instansi  birokrasi.  Pada  dasarnya,  dalam
67 Ibid., Pondok Pesantren ... hal. 26.
68 Ibid., Reformasi Pendidikan ... hal. 44
69 Ibid., hal. 210.
mengelola  pendidikan  bukan  hanya  semata  tanggung  jawab  tunggal Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  maupun  Kementerian Agama, namun lebih dari itu, ada beberapa instansi pemerintahan lain yang  dapat  menjadi  bagian  dari  instrumen  dalam  pengembangan pendidikan  nasional  secara  berkesinambungan.  Keterlibatan  beberapa instansi  pemerintahan  akan  dapat  mempermudah  pengembangan pendidikan khususnya pada Madin secara efektif dan efisien. Selain itu, juga  dapat  meminimalisir  keluarnya  regulasi-regulasi  yang  saling tumpang tindih.
Ketiga , merumuskan kebijakan anggaran yang lebih pro-Madin. Kebijakan  penganggaran  pendidikan  merupakan  urusan  makro pemerintah  di  tingkat  pusat.  Urusan  anggaran  merupakan  perkara yang  sangat  sentral  bagi  keberlangsungan  penyelenggaraan  negara secara  umum,  termasuk  dalam  bidang  pendidikan.  Sebagaimana amanat  konstitusi,  anggaran  minimal  bagi  sektor  pendidikan  adalah 20%  dari  total  keseluruhan  anggaran  belanja  negara.  Persentase tersebut  sebenarnya  tidaklah  terlampau  kecil.  Hanya  saja  diperlukan efektifitas  dan  efisiensi  penggunaan  anggaran  tersebut  yang  saat  ini belum bisa direalisasikan di semua sektor. Sebagai contoh, pada tahun 2017,  persentase  anggaran  pendidikan  antara  Indonesia  dan  Vietnam sama-sama  berada  di  angka  20%  dari  total  anggaran  belanja  negara. Namun kenyataanya, kualitas penyelenggaraan pendidikan di Vietnam masih lebih baik dari Indonesia. 70
Pada  prinsipnya,  jumlah  anggaran  pendidikan  yang  besar bukanlah  suatu  jaminan  akan  kualitas  pendidikan  di  suatu  negara. Sebut saja Finlandia, negara dengan predikat pendidikan terbaik dunia saja  hanya  menganggarkan  di  bawah  15%  dari  total  keseluruhan anggaran belanja negara. 71 Namun telah menjadi pemahaman bersama bahwasanya efektifitas pengunaan anggaran yang lebih baik dan tepat sasaran,  menyebabkan  Finlandia  menjadi  negara  dengan  kualitas pendidikan  terbaik  dunia.  Secara  kebijakan  makro,  pemerintah  tidak terlalu  perlu  untuk  meningkatkan  rasio  anggaran  pendidikan  secara ekstrem. Namun dalam konteks penganggaran pendidikan bagi Madin, pemerintah  perlu  meningkatkan  anggaran  sesuai  standar  kebutuhan. Selain  daripada  penganggaran  dari  sektor  APBN,  pemerintah  sangat mungkin  untuk  menggandeng  badan  usaha  baik  itu  milik  negara ataupun swasta. Orientasinya adalah supaya CSR atau dana sosial lain yang  dimiliki  oleh  perusahaan  tersebut  dapat  diarahkan  ke pengembangan pendanaan Madin. Hal demikian juga memungkinkan
70 Dinda  Audriene  Muthmainah . Anggaran  Sama,  Pendidikan  Indonesia Kalah Jauh Dari Vietnam . Diakses 18 Februari 2020. Dari CNN Indonesia.
71 Yohanes  Enggar  Harususilo. 5  Negara  Dengan  Alokasi  Anggaran
Pendidikan Terbesar . Diakses 18 Februari 2020. Dari Kompas.com.
dilakukan  oleh  pemerintah  di  tingkat  daerah.  Terutama  daerah  yang banyak memiliki perusahaan-perusahaan raksasa.
Keempat , peningkatan substansi layanan dan pembinaan. Seperti yang  telah  dijabarkan  sebelumnya,  bahwa  mayoritas  Madin  yang  ada adalah berada di jalur nonformal.  Artinya, seluruh pengelolaan berada di  masyarakat  secara  penuh.  Tidak  ada  tanggung  jawab  secara struktural  Madin  terhadap  Kemenag.  Demikian  pula  yang  selama  ini terjadi,  bahwa  pola  layanan  dan  pembinaan  yang  diberikan  oleh Kemenag  hanya  bersifat  temporer  dan  terkesan  normatif  saja.  Tidak mengherankan  bila  muncul  preseden  di  tengah  publik  bahwa pemerintah  kurang  memperhatikan  Madin.  Amanat  konstitusi menyebutkan  secara  tegas,  bahwa  pemerintah  adalah  pihak  yang paling  utama  bertanggung  jwab  dalam  menyelenggarakan  sekaligus memajukan pendidikan di tanah air. Maka tidak berlebihan apabila ada tuntutan  dari  masyarakat  supaya  pemerintah  lebih  memperhatikan keadaan Madin secara menyeluruh.
Kolaborasi  antar  instansi  pemerintah,  sebagaimana  disebutkan sebelumnya, dapat menjadi solusi peningkatan layanan dan pembinaan terhadap  Madin.  Terlebih  saat  ini  dengan  adanya  otonomi  daerah, sangat memungkinkan bagi pemerintah untuk mengembangkan Madin secara  serius.  Sebagai  permisalan,  Kementerian  Agama  di  tingkat kabupaten  bekerjasama  dengan  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  dalam rangka peningkatan kualitas guru Madin; penyelarasan jadwal kegiatan pembelajaran  antara  sekolah  formal  dengan  Madin;  integrasi  Madin dengan  sekolah  formal;  dan  sebagainya.  Peluang  kolaborasi  antar instansi pemerintah di tingkat daerah semacam ini merupakan sesuatu yang konstitusional dan tidak cacat hukum.

## Kesimpulan
Dalam  lintasan  sejarah,  Madin  telah  memberikan  banyak sumbangsih  bagi  upaya  pembentukan  karakter  anak  bangsa  serta penguatan  keagamaan  bagi  mereka.  Seiring perubahan  zaman,  Madin telah bertransformasi demi beradaptasi dalam mengarungi kencangnya era  globalisasi.  Berbagai  macam  dinamika  serta  problematika  selalu ditemui di setiap zamannya.
Madin-Madin yang berada di wilayah kota Ygyakarta berjumlah 31    yang  keseluruhannya  dibawah  bimbingan  Kemenag  Yogyakarta. Secara  keseluruhan  Madin-Madin  tersebut  dapat  beroperasi menjalankan  kegiatan  pembelajaran.  Terdapat  banyak  problematika yang dihadapi Madin, di antaranya kelemahan dalam tata lembaga dan tatakelola;  kurikulum  yang  stagnan;  minimnya  SDM  secara  kualitas dan  kuantitas;  minimnya  sarana  dan  prasarana;    trend  penurunan animo peserta didik; serta minimnya pendanaan.
Kementerian Agama Yogyakarta selaku pembina utama Madin- Madin  yang  berada  di  wilayah  kota  Yogyakarta  telah  melakukan upaya-upaya  yang  regulatif-normatif  dalam  melakukan  pembinaan Madin.  Kemenag    Yogyakarta  telah  menyalurkan  bantuan  dana operasional umum kepada Madin. Upaya peningkatan SDM dilakukan dengan  menyelenggarakan  pelatihan-pelatihan.  Kerjasama  antar instansi  pemerintahan  telah  dilakukan,  di  antaranya  ada  yang  telah membuahkan  hasil,  dan  ada  pula  yang  baru  pada  tataran  wacana. Kendala  utama  yang  dialami  Kemenag  Yogyakarta  dalam pengembangan  Madin  adalah  masalah  anggaran  operasional  dari Kemenag pusat yang minim, bahkan terjadi pemangkasan cukup besar.
Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam memajukan Madin secara  umum  adalah  perlunya political  will (kemauan/keberpihakan politik) dan political action (tindakan politik). Beberapa hal konkrit yang dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  di  antaranya  menerbitkan  kebijkan makro  yang  lebih  berpihak  terhadap  Madin;  meningkatkan  kerjasama lintas  instansi  birokrasi;  merumuskan  kebijakan  anggaran  yang  lebih pro-Madin; dan peningkatan substansi layanan dan pembinaan.

## Daftar Pustaka
Ary, Gunawan. Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia . Jakarta: Bina Aksara. 1986. Basri, Agus. Pendidikan Islami Sebagai Penggerak Pembaharuan . Bandung:
Al-Ma’arif. 1984.
Departemen  Agama  RI. Pondok  Pesantren  dan  Madrasah  Diniyah: Pertumbuhan  dan  Perkembangannya .  Jakarta:  Departemen  Agama
RI. 2003. Depertemen  Agama  RI. Pedoman  penyelenggaraan  dan  Pembinaan
Madrasah Diniyah. Jakarta: Depag. 2003. Direktorat  Jendral  Kelembagaan  Agama  Islam. Pondok  Pesantren  dan Madrasah Diniyah . Jakarta: Departemen Agama RI. 2003.
Eko. NU Tolak Kebijkan Sekolah Lima Hari . Diakses Tanggal 18  Februari 2020. Dari www.merdeka.com.
Fajar, Abdullah. Peradaban dan Pendidikan Islami . Jakarta: Rajawali Press.
1996.
Harususilo,  Yohanes  Enggar. 5  Negara  Dengan  Alokasi  Anggaran Pendidikan Terbesar . Diakses 18 Februari 2020. Dari Kompas.com.
Ismail,  I. Madrasah  Diniyah  Dalam  Multi  Perspektif .  Kabilah :  Journal  of Social Community, Vol. 2 No. 2, Tahun 2018. Istiyani,  D. Tantangan  dan  Eksistensi  Madrasah  Diniyah  sebagai  Entitas Kelembagaan  Pendidikan  Keagamaan  Islam  di  Indonesia .  Edukasia
Islamika, 127. 2017. Muthmainah,  Dinda  Audriene . Anggaran  Sama,  Pendidikan  Indonesia Kalah  Jauh  Dari  Vietnam .  Diakses  18  Februari  2020.  Dari  CNN Indonesia. Nata, Abuddin. Inovasi Pendidikan Islam . Jakarta: Salemba Diniyah. 2016.
Nata,  Abuddin. Manajemen  Pendidikan:  Mengatasi  Kelemahan  Pendidikan Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012.
Nizah,  N. Dinamika  Madrasah  Diniyah:  Suatu  Tinjauan  Historis . Edukasia :  Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Islam.  Vol. 11 No.1.
Tahun 2016. Rosnita,  R. Evaluasi  Pembelajaran  Di  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah Awaliyah Al Washliyah Di Kabupaten Batu Bara. Miqot: Jurnal Ilmu- Ilmu Keislaman. Vol. 42 No. 2, Tahun 2019. Saefullah. Manajemen Pendidikan Islam . Bandung: Pustaka Setia. 2013. Saha,  M.  Ishom. Dinamika  Madrasah  Diniyah  di  Indonesia  Menelusuri
AkarSejarah Pendidikan Formal . Jakarta: Pustaka Mutiara. 2005. Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung:
Alfabeta. 2009.
Zainuddin. Reformasi Pendidikan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.