## THE EFFECT OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS, HUMAN RESOURCES
COMPETENCE, AND CONTROL SYSTEMS GOVERNMENT INTERNS TO THE QUALITY OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS WITH ACCOUNTABILITY AS VARIABLE INTERVENTION (SURVEY ON OPD OF JAMBI CITY)
PENGARUH PENERAPAN SAP, KOMPETENSI SDM DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI EMPIRIS DI KOTA JAMBI)
Dwi Febri S 1) , Sri Rahayu 2) , Wiralestari 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2019
2&3) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  the  application  of  SAP,  HR  Competence,  Government  Internal  Control System  (SPIP)  on  the  Quality  of  Financial  Reports  with  Accountability  as  an  intervening  variable.  The  unit  of analysis of this research is the Regional Government Organization of Jambi City. The research sample was 64 OPD respondents  in  Jambi  City  using  purposive  sampling  method.  Data  collection  is  done  directly  by  using  a questionnaire  containing  59  question  items.  This  study  uses  data  analysis  techniques  in  the  form  of  path  analysis (path analysis)  with the help  of SPSS software. The results showed that the application of SAP and SPIP through Accountability had an effect on the Quality of Financial Statements, while HR Competence through Accountability did not affect the Quality of Financial Statements.
Keywords :  Implementation SAP, Competency Human Resources, System of Internal Control, Accountabilty, Quality of Financial Reporting .

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan SAP, Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP)  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  dengan  Akuntabilitas  sebagai  variabel  intervening.  Unit analisis penelitian ini pada Oganisasi Perangkat Daerah Kota Jambi. Sampel penelitian sebanyak 64 responden OPD di  Kota  Jambi  dengan  menggunakan  metode purposive  sampling. Pengumpulan  data  dilakukan  secara  langsung dengan menggunakan kuesioner yang berisikan 59 item pertanyaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis jalur ( path analysis) dengan bantuan software SPSS . Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP  dan  SPIP  melalui  Akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan,  sedangkan  Kompetensi SDM melalui Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Kata kunci : Penerapan SAP, Kompetensi SDM, SPIP, Akuntabilitas, Kualitas Laporan Keuangan.

## 1.  PENDAHULUAN

## 1.1.  Latar Belakang Penelitian
Konsep  desentralisasi  dalam  Undang-Undang  No. 23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  telah menunjuk  tiga  pola  otonomi  yaitu  otonomi  provinsi, otonomi  kabupaten  dan  otonomi  desa.  Kebijakan  ini memberikan  ruang  bagi  pemerintah  daerah  untuk membangun dan mengembangkan daerah mereka secara mandiri (Muda, dkk. 2018). Selain itu tujuan terpenting dari desentralisasi adalah untuk mendekatkan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Melalui desentralisasi, diharapkan  dapat  meningkatkan  transparansi,  efesiensi, efektifitas dan akuntabel pelaksanaan birokrasi pemerintah daerah (Bahl & McMullen, 2000).
Pemerintah  daerah  berupaya  untuk  mewujudkan keseimbangan  antara  hak  daerah  berupa  perolehan pendapatan  daerah  dengan  kewajiban  daerah  dalam menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Selain  itu,  Pemerintah  daerah mempunyai  kewajiban  mempublikasikan  informasi melalui laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan  keputusan  (Mahaputra  dan  Putra,  2014) yang  disebut  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Selanjutnya  disebut  LKPD).  LKPD  yang  disusun dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (Selanjutnya  disebut  SAP)  maka  akan  memenuhi elemen-elemen good governance antara lain akuntabilitas  dan  transparansi  (Yudi,  dkk.  2018). Kualitas  laporan  keuangan  yang  baik  harus  memenuhi kriteria  karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan pemerintah  seperti  yang  disyaratkan  dalam  SAP  yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010).
Sejalan  dengan  pernyataan  Menteri  Keuangan menyatakan  bahwa  laporan  keuangan  yang  selalu  kita lakukan  dan  diaudit  secara  independen  oleh  BPK  bisa dijadikan  alat  untuk  memberikan  feedback  bagi perencanaan  penganggaran  yang  lebih  baik  terhadap kinerja  pemerintah  yang  lebih  baik  dalam  rangka  kita untuk  mendesain  dan  mengeksekusi  program  program pembangunan  secara  lebih  baik,  karena  tujuan  dari perbaikan  pengelolaan  keuangan  negara  adalah  untuk terus meningkatkan kualitas kita di dalam menggunakan keuangan  negara  ini  untuk  mencapai  tujuan  melalui cara-cara yang baik (Putera, 2018). Namun, pencapaian opini  atas  laporan  keuangan  itu  bukan  tujuan  akhir diminta  kepada  jajaran  kementerian  keuangan  untuk melihat  apakah  terutama  Pemerintah  Daerah  yang mendapatkan  opini  WTP  memiliki  korelasi  dengan kinerja pembangunannya karena pada akhirnya keuangan  negara  termasuk  dana  transfer  ke  daerah  dan keuangan  di  pemerintahan  daerah  itu  adalah  instrumen untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  dalam  rangka menyejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas sumber daya manusia,
mengurangi pengangguran dan mengurangi kesenjangan (Hidayat, 2018).
Berdasarkan  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester (Selanjutnya disebut IHPS) 2018 terdapat permasalahan mengenai  ketidaksesuaian  akun  yang  ada  dengan  SAP. Badan  Pemeriksa  Keuangan  mengungkapkan  dari  542 LKPD  Tahun  2017  yang  diperiksa  BPK,  sebanyak  131 LKPD  memperoleh  opini  selain  WTP,  yaitu  113  WDP dan  18  TMP.  LKPD  yang  belum  memperoleh  opini WTP  karena  terdapat  akun-akun  dalam  laporan keuangan  yang  disajikan  tidak  sesuai  dengan  SAP dan/atau  tidak  didukung  dengan  bukti  yang  cukup (IHPS, 2018).
Hal  yang  menjadi  permasalahan  umum  lainnya bahwa  untuk  menerapkan  manajemen  sumber  daya manusia, seringkali yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas. Bahkan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  latar belakang  akuntansi  masih  sangat  sedikit.  Kebutuhan akuntan  di  pejabat  pemerintah  daerah  di  Indonesia adalah  sekitar  25.000  orang  (Afiah  dan  Rahmatika 2014).  Sumber  daya  manusia  merupakan  faktor  kunci dan  memegang  peranan  paling  besar  dari  penyusunan laporan  keuangan.  Meskipun  didukung  oleh  sarana pendukung  yang  canggih,  tetapi  tanpa  adanya  SDM yang  kompeten  juga  akan  kurang  optimal  (Yudi,  dkk. 2018).
Selanjutnya  terkait  dengan  kualitas  laporan keuangan  yaitu  sesuai  dengan  hasil  temuan  BPK  2018 di  mana  Sistem  Pengendalian  Intern  atas  542  LKPD ditemukan 6.222 kelemahan SPI yang terdiri atas 2.083 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan  pelaporan,  2.887  permasalahan  kelemahan  sistem pengendalian  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan belanja,  dan  1.252  permasalahan  kelemahan  struktur pengendalian  intern.  Permasalahan  kelemahan  SPI secara umum terjadi (IHPS, 2018) karena:
1.   Pejabat  yang  bertanggung  jawab  belum  optimal dalam  melakukan  pembinaan  pemahaman  akuntansi dan  pelaporan  kepada  pelaksana  tugas,  serta  belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
2.   Pemda belum mengidentifikasi kelemahan dan risiko aplikasi  serta  menyesuaikan  kebijakan  akuntasi dengan buletin teknis SAP.
3.   Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD)  kurang cermat dalam melakukan verifikasi anggaran belanja dan pembiayaan.
4.   Pejabat  yang  bertanggung  jawab  belum  optimal dalam  melaksanakan  pengawasan  dan  pengendalian pengelolaan  dan  penatausahaan  terkait  dengan pendapatan pajak dan retribusi.
5.   Pejabat  yang  bertanggung  jawab  belum  menyusun kebijakan/  SOP  yang  diperlukan  sebagai  pedoman melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
6.   Pemda  belum  menindaklanjuti  secara  tuntas  dan menyeluruh  atas  rekomendasi  hasil  pemeriksaan BPK sebelumnya.
Beberapa  penelitian  mengenai  pengaruh  standar akuntansi  pemerintahan,  kompetensi  sumber  daya manusia,  sistem  pengendalian  intern  pemerintah terhadap  akuntabilitas  menunjukkan  hasil  yang  tidak konsisten.  Penelitian  Ichlas,  dkk  (2014)  menunjukkan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian  intern  pemerintah  berpengaruh  terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya penelitian Kewo dan Afiah (2017) menunjukkan standar akuntansi  pemerintahan  juga  berpengaruh  terhadap akuntabilitas.
Adapun  penelitian  lain  dilakukan  Syarifudin (2014)  menyatakan  bahwa  SPIP  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi kompetensi SDM tidak berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan. Pradono  dan  Basukianto  (2015)  menyatakan  bahwa sumber  daya  manusia  dan  sistem  pengendalian  internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Sedangkan  menurut  Yeny,  dkk  (2016)  kompetensi sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah  Daerah.  Begitupun  dengan  penelitian Budiawan  dan  Purnomo  (2014)  menyatakan  bahwa sistem  pengendalian  internal  tidak  berpengaruh  positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Begitupun  dengan  penelitian  Inapty  dan  Martiningsih (2016)  yang  menyatakan  bahwa  penerapan  standar akuntansi  pemerintahan,  sistem  pengendalian  internal tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  informasi  laporan keuangan.
Oleh  karena  itu,  maka  Peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul  Pengaruh  Standar Akuntansi  Pemerintahan,  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia,  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kota Jambi).

## 1.2.   Rumusan Masalah
Sehubungan  dengan  uraian  diatas  maka  rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pengaruh langsung Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi  Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  dengan  Akuntabilitas  sebagai  Variabel Intervening?
2. Bagaimanakah  pengaruh  tidak  langsung  Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi  Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  dengan  Akuntabilitas  sebagai  Variabel Intervening?
2.  KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 2.1.   Kajian Pustaka
2.1.1. Teori Keagenan ( Agency Theory )
Teori  keagenan  berkaitan  dengan  hubungan  yang ada dalam pemisahan kepemilikan dan manajemen, atau dalam  pemisahan  fungsi-fungsi  pengambilan  risiko, pengambilan  keputusan  dan  manajemen.  Jika  prinsipal dan  agen  memiliki  tujuan  yang  sama  maka  agen  akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal, tetapi sebaliknya pertentangan  terjadi  apabila  agen  tidak  menjalankan perintah prinsipal untuk kepentingannya sendiri (Jensen dan Meckling, 1976).
Eisenhardt  (1989)  menyatakan  bahwa  teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri ( self interest ),  manusia  memiliki  daya  pikir  terbatas mengenai persepsi masa mendatang ( bounded rasionality ),  dan  manusia  selalu  menghindari  risiko ( risk averse ).
Teori  keagenan  juga  dapat  terjadi  pada  organisasi antara  pemerintah  (agen)  dan  publik  (prinsipal). Pemerintah merupakan pihak yang pilih serta dipercaya oleh  publik  untuk  bekerja  demi  kepentingan  publik. Untuk  itu  Pemerintah  diberikan  sebagian  kekuasaan untuk  membuat  keputusan  bagi  kepentingan  publik.
Oleh
karena itu, pemerintah wajib mempertanggungjawabkan  semua  upayanya  kepada publik. Memonitor kinerja pemerintah merupakan suatu keharusan  bagi  publik,  agar  tujuan  organisasi  dapat dicapai  dengan  efisien  serta  tercapainya  akuntabilitas publik (Lane, 2003).
Akuntabilitas  publik  dapat  dimaknai  dengan adanya  kewajiban  pemerintah  untuk  memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak  publik  yang memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban  tersebut  (Mardiasmo,  2006:20) yang  tercermin  dalam  laporan  keuangan  pemerintah untuk  membantu  dalam  pengambilan  keputusan  baik keputusan  ekonomi,  sosial,  maupun  politik.  Hubungan ini  dapat  digambarkan  sebagai  suatu  hubungan keagenan ( agency relationship ).

## 2.1.2.  Teori Kontijensi
Munculnya  teori  kontijensi  dalam  akuntansi pemerintahan  berawal  dari  adanya  keinginan  untuk melakukan  suatu  reformasi  terhadap  sistem  akuntansi pemerintahan  dari  sistem  akuntansi  tradisional  menjadi sistem  akuntansi  yang  lebih  informatif.  Sistem  yang lebih  informatif  akan  tertuju  pada  pasokan  informasi yang  komprehensif  dan  dapat  diandalkan  serta menyediakan  dasar  untuk  kontrol  keuangan  pada kegiatan  pemerintah.  Govindarajan  (1986)  dalam Marani  dan  Supomo  (2002)  mengemukakan  bahwa untuk  mengatasi  ketidakkonsistenan  dari  berbagai  hasil penelitian tersebut, bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontijensi (contigency approach). Penggunaan  pendekatan  kontijensi  memungkinkan adanya  variabel-variabel  lain  yang  dapat  bertindak sebagai  faktor  intervening  atau  moderating  yang mempengaruhi  hubungan  antara  Standar  Akuntansi Pemerintah,  Kompetensi  SDM,  dan  SPIP  dengan kualitas laporan keuangan.
Dengan  demikian  melalui  pendekatan  kontijensi penelitian ini mengargumenkan keberhasilan Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia,  dan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  secara  bersama-sama berpengaruh  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang berkualitas dipengaruhi oleh Akuntabilitas.

## 2.1.3.  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 71  Tahun  2010  Pasal  1  Ayat  (3)  menjelaskan  tentang pengertian  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  sebagai berikut:
“Standar
Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya  disingkat  SAP,  adalah  prinsip-prinsip akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.”
Selain  itu  SAP  merupakan  prasyarat  yang mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  upaya  peningkatan kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  di  Indonesia (Bastian, 2005:134).
SAP  diterapkan  di  ruang  lingkup  pemerintahan, yaitu  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  dan  satuan organisasi  di  lingkungan  pemerintah  pusat/daerah,  jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.  SAP  dibentuk  oleh  sebuah  Komite  Standar Akuntansi Pemerintahan (Selanjutnya disebut KSAP).
Beberapa penelitian mengenai pengaruh penerapan standar  akuntansi  pemerintahan  terhadap  kualitas laporan  keuangan  telah  dilakukan  oleh  Kusumah (2012);  Daniel  Kartika  Adhi  dan  Yohanes  Suhardjo (2013); Evicahyani dan Setiawina (2016); serta Putriasri dan  Abdullah  (2017)    menyatakan  bahwa  Penerapan
SAP  berpengaruh  positif  dan  signifikan,  terhadap kualitas  laporan  keuangan.  Hasil  penelitian  Kusumah (2012) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi  pemerintahan  dan  kualitas  laporan  keuangan pada  SKPD/OPD  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  masuk kategori  baik  dan  terdapat  pengaruh  antara  penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan.
Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013) dengan  judul  penelitian  Pengaruh  Standar  Akuntansi Pemerintah,  Kualitas  Aparatur  Pemerintah  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  menunjukkan  bahwa Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  berpengaruh terhadap  Kualitas  Laporan  keuangan.  Demikian  juga hasil  penelitian  Evicahyani  dan  Setiawina  (2016) menyatakan bahwa Penerapan SAP berpengaruh positif dan  signifikan,  terhadap  kualitas  LKPD  Kabupaten Tabanan. Putriasri dan Abdullah (2017) juga menunjukkan  hasil  penelitiannya  bahwa  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  berpengaruh  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah DIY.

## 2.1.4.  Kompetensi Sumber Daya Manusia
Spencer  &  Spencer  (1993)  mengatakan  bahwa kompetensi  adalah  karakteristik  yang  melandasi individu  yang  terkait  dengan  kriteria  yang  dirujuk efektif  dan  atau  kinerja  unggul  dalam  pekerjaan  atau situasi.  Sedangkan  sumber  daya  manusia  menurut Sutrisno  (2010),  merupakan  satu-satunya  sumber  daya yang  memiliki  akal  perasaan,  keinginan,  keterampilan, pengetahuan,  dorongan,  daya,  dan  karya  (rasio,  rasa, dan  karsa).  Semua  potensi  SDM  tersebut  berpengaruh terhadap  upaya  organisasi  dalam  mencapai  tujuan. Dapat  disimpulkan  bahwa  kompetensi  sumber  daya manusia  adalah  kemampuan  dari  manusia  baik  berupa pemikiran, keterampilan, pengetahuan secara efektif dan efisien  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawab dalam mencapai sebuah tujuan organisasi.
Mulyadi (2010) dalam Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan  Indonesia  (Prinsip  Kelima:  Kompetensi  dan Kehati-hatian Profesional) dikatakan bahwa kompetensi diperoleh  melalui  a)  pengetahuan  termasuk  keahlian dalam  akuntansi  dimulai  dengan  pendidikan  formal yang  diperluas  dengan  pengalaman  praktik  sebagai akuntan.  Pendidikan  dalam  arti  luas  adalah  pendidikan formal, pelatihan atau pendidikan lanjut. b) pengalaman adalah kemampuan yang dimiliki akuntan  untuk belajar dari kegiatan-kegiatan masa lalu yang berkaitan dengan seluk  beluk  laporan  keuangan.  Pengalaman  seseorang ditunjukkan  dengan  telah  dilakukannya  berbagai pekerjaan  atau  lamanya  seseorang  dalam  bekerja  untuk mendapatkan  ilmu  formal.  Semakin  lama  masa  kerja dan  pengalaman  yang  dimiliki  seorang  akuntan,  maka akan  semakin  baik  dan  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan yang dihasilkan. Akuntan yang berpengalaman  memilliki  ketelitian  dan  kemampuan yang baik dalam menyelesaikan pekerjaannya.
Penelitian  mengenai  pengaruh  kompetensi  SDM terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh Pradono  dan  Basukianto  (2015)  menyatakan  bahwa sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan  keuangan  SKPD  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah. Penelitian Setyowati, dkk (2016) menunjukkan bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Semarang salah satunya adalah kompetensi sumber daya manusia. Begitupun dengan penelitian Evicahyani, dan Setiawina (2016)  yang  menunjukkan  bahwa  Kompetensi  sumber daya  manusia  adalah  salah  satu  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Begitupun dengan penelitian  Putriasri  dan  Abdullah  (2017)  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah DIY.

## 2.1.5.  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Institut Akuntan Publik Indonesia (2011) mendefinisikan  pengendalian  intern  sebagai  suatu proses  yang  dijalankan  oleh  dewan  komisaris, manajemen  dan  personel  lain  entitas  yang  didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian  tiga  golongan  tujuan  berikut  ini:  keandalan pelaporan  keuangan,  efektivitas  dan  efisiensi  operasi, dan  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan  yang berlaku (Agoes, 2012).
Sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2008  Tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah menyebutkan  bahwa  sistem  pengendalian  intern pemerintah terdiri atas unsur, antara lain: 1) Lingkungan Pengendalian,  melalui  penegakan  integritas  dan  nilai etika,  komitmen  terhadap  kompetensi,  kepemimpinan yang  kondusif,  pembentukan  struktur  organisasi  yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung  jawab  yang  tepat,  penyusunan  dan  penerapan kebijakan  yang  sehat  tentang  pembinaan  sumber  daya manusia,  perwujudan  peran  aparat  pengawasan  intern pemerintahan  yang  efektif,  hubungan  kerja  yang  baik dengan  Instansi  Pemerintah  terkait,  2)  Penilaian  Risiko yang  terdiri  dari  identifikasi  risiko,  analisis  risiko,  3) Kegiatan  Pengendalian  terdiri  dari  review  atas  kinerja instansi  Pemerintah  yang  bersangkutan,  pembinaan sumber  daya  manusia,  pengendalian  atas  pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik dan aset, penerapan review  atas  indikator  dan  ukuran  kinerja,  pemisahan fungsi,  otorisasi  atas  transaksi  dan  kejadian  penting, pencatatan  akurat  dan  tepat  waktu  atas  transaksi  dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya pencatatannya,  akuntabilitas  terhadap  sumber  daya  dan pencatatannya,  dokumentasi  yang  baik  atas  sistem pengendalian  intern  serta  transaksi  atas  kejadian penting,  4)  Informasi  dan  Komunikasi,  dan  5) Pemantauan Pengendalian Intern.
Terdapat  beberapa  penelitian  mengenai  pengaruh penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  terhadap kualitas  laporan  keuangan  telah  dilakukan  oleh Basukianto  (2015);  Karamoy,  Poputra  (2016);  dan Kesuma,  Anwar,  dan  Darmansyah  (2017);  serta penelitian Afiah dan Rahmatika (2014). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  informasi laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah.  Penelitian Basukianto  (2015)  yang  berjudul  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi  Dan  Implikasi  Kebijakan  (Studi  Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) menunjukkan bahwa  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan  SKPD  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Penelitian  Karamoy,  Poputra (2016)  menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Teluk  Wondama. Begitupun  dengan  penelitian  Kesuma,  Anwar,  dan Darmansyah (2017) mengenai Pengaruh Good
Governance,  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi  Aparatur  Pemerintah  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pada  Satuan  Kerja Kementerian  Pariwisata,  menunjukkan  bahwa  sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas  laporan  keuangan.  Hasil  penelitian  Afiah  dan Rahmatika (2014) juga menunjukkan bahwa Pengendalian  Internal  Memiliki  Pengaruh  Positif Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.
2.1.6 . Akuntabilitas
Menurut  Mardiasmo  (2009),  Akuntabilitas  publik adalah  kewajiban  pemegang  amanah  (agent)  untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada pemberi  amana  (principal)  yang  memiliki  hak  dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.  Adapun  menurut  PP  No.  71  Tahun  2010, akuntabilitas  mempertanggungjawabkan  pengelolaan sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan  yang dipercayakan kepada entitas  pelaporan dalam  mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
Akuntabilitas  Publik  yang  harus  dilakukan  oleh organisasi  sektor  publik  terdiri  atas  beberapa  aspek, antara  lain:  1)  Akuntabilitas  Hukum  dan  Kejujuran,  2) Akuntabilitas  Manajerial,  3)  Akuntabilitas  Program  4) Akuntabilitas Kebijakan.
Beberapa penelitian menyatakan peran akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan, seperti penelitian oleh Anggreini dkk (2018); Azlim dkk (2012)
bahwa  penerapan  akuntabilitas  berpengaruh  pada kualitas informasi keuangan.

## 2.1.7.  Kualitas Laporan Keuangan
Bastian (2010) mendefinisikan laporan keuangan yaitu  hasil  dari  proses  akuntansi  yang  menyajikan informasi  yang  berguna  untuk  pengambilan  keputusan oleh  berbagai  pihak  yang  berkepentingan.  Selain  itu, menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010 mendefinisikan  laporan  keuangan  sebagai  laporan terstruktur  mengenai  posisi  keuangan  dan  transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
Laporan  keuangan  memiliki  karakteristik  yang merupakan  prasyarat  normative  agar  laporan  keuangan pemerintah  dapat  memenuhi  kualitas  yang  dikehendaki berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  71  tahun  2010, antara  lain:  1)  Relevan,  2)  Andal,  3)  Dapat dibandingkan, 4) Dapat dipahami

## 2.2.   Kerangka Pemikiran
Berdasarkan  latar belakang  serta kajian pustaka di atas,  maka  kerangka  pemikiran  digambarkan  sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## 2.3.  Hipotesis Penelitian
Adapun  hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian ini adalah:
H 1 :  Penerapan
SAP
berpengaruh
terhadap Akuntabilitas H 2 :  Kompetensi SDM
berpengaruh terhadap Akuntabilitas H 3 :  Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas
H 4 :  Penerapan  SAP  berpengaruh  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan
H 5 :  Kompetensi  SDM  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan
H 6 :  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  terhadap Kualitas Laporan Keuangan
H 7 :  Akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan

## 3.  METODOLOGI

## 3.1.   Desain Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Penelitian  deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan  karakteristik  variabel  yang  diteliti  dalam suatu  situasi  (Sekaran,  2017).  Dari  sisi  pengumpulan data  penelitian  ini  dapat  disebutkan  sebagai  penelitian survey.  Menurut  Danang  (2016),    penelitian  survey adalah metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara  langsung  dari  sumber  asli,  berupa  penyebaran kuesioner yang diambil dari suatu sampel dalam sebuah populasi.
Adapun  metode  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur  menggunakan software SPSS. Pada penelitian ini diperoleh persamaan struktural aalah sebagai berikut:
Persamaan substruktur I
Z = P YX1 X 1 + P YX1 X 2 + P YX3 X 3 + ε1
Persamaan substruktur II
Y = P YX1 X 1 + P YX1 X 2 + P YX3 X 3 + P YX4 X 4 + ε1
Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  yaitu merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung oleh  peneliti  tentang  variabel-variabel  yang  menarik untuk  tujuan  spesifik  dari  penelitian.  Sedangkan  data sekunder yaitu merujuk pada informasi yang dikumpulkan  dari  sumber-sumber  yang  sudah  ada (Sekaran, 2003).
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dalam bentuk persepsi atau jawaban responden penelitian yang diperoleh  melalui  penyebaran  kuesioner.  Sedangkan data sekunder berupa literatur, artikel, hasil laporan, dan sebagainya sebagai data pendukung dalam penelitian ini yang diperoleh dari instansi terkait.

## 3.2.  Populasi dan Sampel
Dalam  penelitian  ini  unit  analisis  yang  digunakan yaitu  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kota  Jambi  yang berhubungan  dan  adanya  keterkaitan  dengan  kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Populasi  mengacu  pada  seluruh  kelompok  orang, peristiwa,  atau  hal-hal  menarik  yang  ingin  diselidiki oleh peneliti (Sekaran, 2003). Populasi dalam penelitian ini adalah PPA, PPK, dan satu orang staf keuangan yang ada  pada  seluruh  Dinas  Kota  Jambi,  yang  kemudian dipilih  menjadi  sampel  berdasarkan  kriteria  sesuai dengan  metode purposive  sampling sebanyak  64 responden.

## 3.3.  Operasionalisasi Variabel
Adapun  penjelasan  mengenai  penentuan  dimensi pada tiap-tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a.   Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip- prinsip  akuntansi  yang  ditetapkan  dalam  menyusun dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah. Dengan  berpedoman  pada  SAP,  maka  perlu diperhatikan  penerapan  SAP  agar  hasil  dari  laporan keuangan  daerah  dipertanggungjawabkan.  Adapun instrumen  diukur  dengan  PSAP  yang  terdapat  di dalam Standar sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010.
b.   Kompetensi SDM
Kompentensi  sumber  daya  manusia  merupakan faktor penting didalam suatu organisasi dibandingkan  elemen  lainnya,  seperti  modal  dan teknologi,  karena  manusialah  yang  memegang kendali  terhadap  yang  lain.  Instrumen  pengukuran merujuk  kepada  Mulyadi  (2010)  dengan  dimensi pengetahuan dan pengalaman.
c.   Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Instrumen  pengukuran  sistem  pengendalian  intern merujuk  kepada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun  2008  berdasarkan  pada Committee  of Sponsoring  Organization  of  the  Tread  Way Commission (COSO).
d.   Akuntabilitas
Dimensi  akuntabilitas  yang  harus  dipenuhi  oleh lembaga-lembaga publik tersebut menurut Hopwood dan Tomkins, 1984; Elwood, 1993 dalam Mardiasmo  (2009:21-23)  antara  lain;  akuntabilitas hukum  dan  kejujuran,  akuntabilitas  manajerial, akuntabilitas pogram, dan akuntabilitas kebijakan.
e.   Kualitas Laporan Keuangan
Variabel  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  diukur  dengan  instrumen  karakteristik kualitatif  laporan  keuangan  berdasarkan  PP  No.  71 Tahun 2010 yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

## 3.4      Pengujian Hipotesis
Uji  statistik  ini  digunakan  untuk  menguji keberhasilan  koefisien  regresi  secara  parsial.  Dengan pengujian ini dapat diketahui apakah variabel independen  (X)  secara  tunggal  berpengaruh  terhadap variabel independen (Y),  yaitu dengan  membandingkan antara  nilai thitung  masing-masing  variabel independen dengan ttabel dengan derajat kesalahan 5 % (  = 0,05).
Selain  itu,  pengujian  ini  dapat  sekaligus digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompentensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  dengan  akuntabilitas  sebagai variabel  intervening  dengan  melihat  nilai  t  masing- masing  variabel.  Berdasarkan  nilai  t  tersebut,  maka dapat  diketahui  variabel  independen  mana  yang mempunyai  pengaruh  paling  bermakna  atau  signifikan terhadap variabel terkait.
Dengan kriteria pengujian:
• Tolak H 0 dan terima H 1 jika t hitung ≥ t tabel.
• Terima H 0 dan tolak H 1 jika t hitung < t tabel.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.  Hasil Penelitian
4.1.1.  Analisis Deskriptif
1)  Variabel Penerapan SAP
Berdasarkan  kuesioner  yang  telah  disebarkan  dan diisi  oleh  responden,  dapat  dilihat  hasil  pengisisian sebagai berikut:
Melalui  jumlah  skor  tanggapan  dari  16  pernyataan yang  diajukan  mengenai  penerapan  SAP,  maka dapat  diketahui  bahwa  tanggapan  responden mengenai  penerapan  SAP  termasuk  dalam  kategori “baik”.
2)  Kompetensi Sumber Daya Manusia
Berdasarkan  kuesioner  yang  telah  disebarkan  dan diisi  oleh  responden,  dapat  dilihat  hasil  pengisisian sebagai berikut:
Melalui  jumlah  skor  tanggapan  dari  5  pernyataan yang  diajukan  mengenai,  maka  dapat  diketahui
bahwa  tanggapan  responden  mengenai  kompetensi SDM termasuk dalam kategori “baik”.
3)  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Berdasarkan  kuesioner  yang  telah  disebarkan  dan diisi  oleh  responden,  dapat  dilihat  hasil  pengisisian sebagai berikut:
Melalui  jumlah  skor  tanggapan  dari  16  pernyataan yang  diajukan  mengenai,  maka  dapat  diketahui bahwa  tanggapan  responden mengenai SPIP termasuk dalam kategori “baik”.
4)  Akuntabilitas
Berdasarkan  kuesioner  yang  telah  disebarkan  dan diisi  oleh  responden,  dapat  dilihat  hasil  pengisisian sebagai berikut:
Melalui  jumlah  skor  tanggapan  dari  11  pernyataan yang  diajukan,  maka  dapat  diketahui  bahwa tanggapan responden mengenai akuntabilitas termasuk dalam kategori “baik”.
5)  Kualitas Laporan Keuangan
Berdasarkan  kuesioner  yang  telah  disebarkan  dan diisi  oleh  responden,  dapat  dilihat  hasil  pengisisian sebagai berikut:
Melalui  jumlah  skor  tanggapan  dari  11  pernyataan yang  diajukan,  maka  dapat  diketahui  bahwa tanggapan  responden  mengenai  kualitas  laporan keuangan termasuk dalam kategori “baik”.

## 4.1.2.  Uji Kualitas Data
4.1.2.1.  Uji Validitas
Penelitian ini menggunakan sebanyak 59 pernyataan,  adapun  item  pernyataan  yang  berasal  dari variabel  penerapan  SAP  (X1)  sebanyak  16  pernyataan, variabel kompetensi SDM (X2) sebanyak 5 pernyataan, variabel kompetensi SDM (X2) sebanyak 5 pernyataan, 16  (enam  belas)  butir  pertanyaan  mengenai  sistem pengendalian  intern  pemerintah,  11  (sebelas)  butir pertanyaan  mengenai  akuntabilitas,  11  (sebelas)  butir pertanyaan mengenai kualitas laporan keuangan.
R  tabel  diperoleh  dengan  melihat  tabel  product moment  seperti  yan  dilampirkan  dalam  penelitian, dengan  cara  membaca  df=  n  –  2  taraf  sig  5%.  Oleh karena  itu  r  tabel  dalam  penelitian  ini  sebesar  0,254. Hasil pengujian validitas data sebagai berikut:

## Tabel 1. Hasil Uji Validitas
Variabel Hasil Penerapan SAP Valid Kompetensi SDM Valid Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Valid Akuntabilitas Valid Kualitas Laporan Keuangan Valid
Berdasarkan  hasil  pengujian  dapat  disimpulkan bahwa  seluruh  item  pertanyaan  memiliki  nilai  r  hitung yang  lebih  besar  dari  r  tabel,  sehingga  item-item tersebut  layak  digunakan  sebagai  alat  ukur  dalam penelitian  dan  dapat  digunakan  untuk  analisis selanjutnya.
4.1.2.2.  Uji Reliabilitas
Kuesioner  dikatakan  andal  apabila  koefisien reliabilitas bernilai positif dan lebih besar dari pada 0,6 metode  yang  digunakan Alpha-Cronbach dengan bantuan  software  SPSS.  Adapun  hasil  dari  uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

## Tabel 2. Hasil Uji Reliablitas
Item Pernyataan Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Penerapan SAP 0,696 Reliabel Kompetensi SDM 0.686 Reliabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0.758 Reliabel Akuntabilitas 0,637 Reliabel Kualitas Laporan 0,658 Reliabel
Berdasarkan diketahui bahwa nilai reliabilitas butir pernyataan pada kuesioner masing-masing variabel yang sedang  diteliti  lebih  besar  dari  0,6.  Hasil  ini menunjukkan bahwa butir-butir peryataan pada kuesioner andal untuk mengukur variabelnya.

## 4.1.3. Uji Asumsi Klasik
4.1.3.1  Uji Normalitas Data
Hasil perhitungan  uji normalitas dengan analis grafik dengan bantuan software SPSS, sebagai berikut:

## Gambar 2.

## Uji Normalitas Melalui Analisis Grafik
Distribusi  data  residual  normal,  maka  garis  yang menggambarkan  data  sesungguhnya  akan  mengikuti garis  diagonalnya  dan  tidak  berpencar.  Berdasarkan Gambar 2, data telah berdistribusi normal.
Selain  itu  dilakukan  uji  normalitas  melalui  uji statistik.  Normalitas  data  dapat  dilihat  dengan menggunakan  uji  Normal  Kolmogrov-Smirnov  Test. Jika  Sig  >  0,05  maka  data  berdistribusi  normal  dan sebaliknya.  Hasil  perhitungan  uji  normalitas  dengan  uji statistik  dengan  bantuan  software  SPSS,  sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Melalui Uji Statistik
Berdasarkan  output  SPSS  di  atas  diperoleh  nilai Sig.  uji  normalitas  dengan  menggunakan  metode Kolmogorov-Smirnovs sebesar 0,791. Dikarenakan nilai p-value  tersebut  lebih  besar  dari  alpha  (0,791  >  0,05), maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.
4.1.3.2   Uji Multikolinearitas
Hasil    pengujian    multikolinearitas,    sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Uji Multikoliniearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF SAP .578 1.730 SDM .962 1.040 SPIP .593 1.687 AKUNTABILITAS .542 1.846
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  keempat variabel  memiliki  nilai Tolerance Value di atas 0,1 dan VIF kurang dari 10. Jadi dapat  dinyatakan bahwa  tidak ada  multikolinearitas  antar  variabel  independen  dalam model regresi.
4.1.3.3   Uji  Heterokedasitas
Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan  grafik scatterplot dapat  dilihat  pada gambar berikut ini:

## Gambar 3. Grafik Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan  analisis  grafik  scatterplot  pada gambar  di  atas  bahwa  titik-titik  menyebar  dan  tidak membentuk pola yang jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.
4.1.3.4   Pengujian Analisis Jalur
Analisis  jalur  merupakan  perluasan  dari  analisis regresi  linier  berganda  atau  analisis  regresi  yang digunakan  untuk  mengukur  hubungan  kausalitas  antar
variabel.    Hubungan  kausalitas  antar  variabel  dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

## Gambar 4. Diagram Jalur
Dapat  dilihat  pada  Gambar  4  antara  variabel  X1, X2,  dan  X3  berpengaruh  langsung  terhadap  Y  atau sering  disebut direct  effect .  Sedangkan  antara  variabel X1,  X2,  dan  X3  terhadap  variabel  Z  menggambarkan bentuk  mediasi  yaitu  pengaruh  tidak  langsung  atau disebut indirect  effect .  Menurut  Riduan  dan  Kuncoro (2013), untuk mengetahui  pengaruh  tidak  langsungnya sebuah  jalur  dengan  cara mengalikan koefisien  tidak langsungnya.  Pengukuran  pengaruh  langsung  maupun tidak langsungnya dapat dilihat sebagai berikut:
a.   Pengaruh  Penerapan  Penerapan  SAP  terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Akuntabilitas
Pengaruh  langsung  penerapan  SAP  terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,290 sedangkan pengaruh tidak langsungya sebesar 0,387 x 0,358 = 0,1385. Dari hasil tersebut dapat diketahui total sebesar 0,290 + 0,1385 = 0,428. Hal ini berarti besarnya  pengaruh  total  penerapan  SAP  terhadap kualitas  laporan  keuangan  melalui  Akuntabiltas yaitu 42,8 %
b.   Pengaruh  Kompetensi  SDM  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan melalui Akuntabilitas
Pengaruh  langsung  kompetensi  SDM  terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,066
sedangkan pengaruh tidak langsungya sebesar 0,021 x 0,358 = 0,0075. Dari hasil tersebut dapat diketahui total  pengaruh  sebesar  0,066 +  0,0075  =  0,141.  Hal ini berarti besarnya pengaruh total kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan melalui Akuntabiltas yaitu 1,41 %
c.   Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  melalui Akuntabilitas.
Pengaruh  langsung  SPIP  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  sebesar  0,270  sedangkan  pengaruh  tidak langsungya  sebesar  0,389  x  0,358  =  0,1392.  Dari hasil tersebut dapat diketahui total pengaruh sebesar 0,270  +  0,1392  =  0,409.  Hal  ini  berarti  besarnya pengaruh  total  penerapan  SAP  terhadap  kualitas laporan keuangan melalui Akuntabiltas yaitu 40,9%.
Tabel 5. Koefisien Analisis Jalur Variabel Koefisien Jalur Pengaruh Kausal Langsung Tidak Langsung Total Pengaruh X 1 terhadap Z 0,387 0,387 - 0,387 X 2 terhadap Z 0,021 0,021 - 0,021 X 3 terhadap Z 0,389 0,389 - 0,389 X 1 terhadap Y 0,290 0,290 0,387 x 0,358 = 0,1385 0,428 X 2 terhadap Y 0,066 0,066 0,021 x 0,358 = 0,0075 0,141 X 3 terhadap Y 0,270 0,270 0,389 x 0,358 = 0,1392 0,409 Z terhadap Y 0,358 0,358 - 0,358

## 4.1.3.5   Pengujian Hipotesis
Berdasarkan pengujian data persamaan substruktur I melalui software SPSS, dihasilkan sebagai berikut:
Tabel 6. Uji Hipotesis Substruktur I
Coefficients a Model T Sig. 1 (Constant) 1.887 .064 SAP 3.261 .002 SDM -.210 .835 SPIP 3.329 .002 a. Dependent Variable: AKUN
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  hasil  pengujian hipotesis 1, 2, dan 3 dijelaskan sebagai berikut:
 Pengujian  hipotesis  1,  nilai  t  hitung  penerapan  SAP (X 1 )  sebesar  3,261  berarah  positif  (>1,671)  dengan signifikan  sebesar  0,002  (<0,05).  Dengan  demikian H_0 ditolak dan menerima Hα dan dapat dinyatakan bahwa  penerapan  SAP  berpengaruh  terhadap akuntabilitas.
 Pengujian  hipotesis  2,  nilai  t  hitung  kompetensi SDM  (X 2 )  sebesar  -0,210  berarah  negatif  (>1,671) dengan  signifikan  sebesar  0,836  (<0,05).  Dengan demikian  H_0  diterima  dan  menolak  Hα  sehingga dapat  dinyatakan  bahwa  kompetensi  SDM  tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas.
 Pengujian  hipotesis  3,  nilai  t  hitung  SPIP  (X3)  d sebesar  3,329  berarah  posiitif  (>1,671)  dengan
signifikan  sebesar  0,002  (<0,05).  Dengan  demikian H_0  ditolak  dan  menerima  Hα  sehingga  dapat dinyatakan  bahwa  SPIP  berpengaruh  terhadap akuntabilitas.
Pengujian koefisien determinasi, sebagai berikut:

## Tabel 7. Koefisien Determinasi Substruktur I
Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R square sebesar  0,458  atau  45,8%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pengaruh  variabel  penerapan  SAP,  kompetensi  SDM, dan SPIP terhadap Akuntabilitas sebesar 42,9%.
Selanjutnya, hasil pengujian selanjutnya persamaan  substruktur  II  melalui  software  SPSS, dihasilkan sebagai berikut:
Tabel 8. Uji Hipotesis Substruktur II Coefficients a Model t Sig. 1 (Constant) 1.357 .180 SAP 2.586 .012 SDM -.759 .451 SPIP 2.439 .018 AKUN 3.091 .003 a. Dependent Variable: LK
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  hasil  pengujian hipotesis 4, 5, 6, dan 7 dijelaskan sebagai berikut:
 Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa pengujian  hipotesis  4,  nilai  t  hitung  penerapan  SAP (X1)  sebesar  2,586  berarah  positif  (>1,671)  dengan signifikan  sebesar  0,012  (<0,05).  Dengan  demikian H_0 ditolak dan menerima Hα dan dapat dinyatakan bahwa  penerapan  SAP  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan.
 Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa pengujian  hipotesis  5,  nilai  t  hitung  kompetensi SDM  (X2)  dengan  nilai  sebesar  -0,759  berarah negatif  (>1,671)  dengan  signifikan  sebesar  0,451 (>0,05).  Dengan  demikian  H_0  diterima  dan menolak  Hα  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa kompetensi  SDM  tidak  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan.
 Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa pengujian  hipotesis  6,  nilai  t  hitung  SPIP  (X3)
sebesar  2,439  berarah  posiitif  (>1,671)  dengan signifikan  sebesar  0,018  (<0,05).  Dengan  demikian H_0  ditolak  dan  menerima  Hα  sehingga  dapat dinyatakan  bahwa  SPIP  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan.
 Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa pengujian hipotesis 7, nilai t hitung akuntabilitas (Z) sebesar  3,091  berarah  posiitif  (>1,671)  dengan signifikan  sebesar  0,003  (<0,05).  Dengan  demikian H_0  ditolak  dan  menerima  Hα  sehingga  dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Pengujian Koefisien Determinasi, sebagai berikut:
Tabel 9.

## Koefisien Determinasi Substruktur II
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .775 a .600 .571 3.11863 a. Predictors: (Constant), AKUN, SDM, SPIP, SAP
Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R square sebesar  0,600  atau  60%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pengaruh  variabel  penerapan  SAP,  kompetensi  SDM, SPIP, Akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan sebesar  57,1%.  Sedangkan  42,9%  dipengaruhi  atau dijelaskan oleh variabel lain.

## 4.2.  Pembahasan
4.2.1.  Pengaruh Penerapan SAP terhadap Akuntabilitas
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  pertama  antara penerapan  SAP  terhadap  akuntabilitas  didapatkan  hasil penerapan SAP berpengaruh akuntabilitas sesuai dengan hasil  uji  hipotesis.  Hasil  tersebut  menjelaskan  bahwa semakin  baik  penerapan  SAP  maka  semakin  baik  pula akuntabilitas  organisasi  tersebut.  Pengukuran  terkait penerapan  SAP  menggunakan  peraturan  No.  71  tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Hasil  penelitian  ini  juga  sesuai  dengan  penelitian Ichlas  dkk  (2014)  bahwa  penerapan  SAP  berpengaruh terhadap  akuntabilitas  dalam  penerapan  SAP  untuk melaporkan  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  serta hasil  yang  dicapai  dalam  pelaksanaan  kegiatan  secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Hasilnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kewo  dan Afiah  (2017);  Febrianto  dkk  (2017);  dan  Zeyn  (2011) menyatakan  bahwa  penerapan  SAP  berpengaruh terhadap  akuntabilitas.  Semakin  tinggi  penerapan  SAP, semakin tinggi juga tingkat akuntabilitas maka semakin berkualitas laporan keuangan organisasi tersebut.
4.2.2.  Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Akuntabilitas
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  kedua  antara kompetensi  SDM  terhadap  akuntabilitas  didapatkan hasil  kompetensi  SDM  tidak  berpengaruh  terhadap akuntabilitas sesuai dengan hasil uji hipotesis pada tabel 4.20. Selain itu karakteristik responden yang menjawab, mayoritas  responden  berasal  dari  sarjana  dan  dalam masa  kerja  5-10  tahun.  Selanjutnya  diketahui  bahwa nilai  koefisien  kompetensi  SDM  juga  minus,  dengan intepretasi jika kompetensi SDM tinggi atau naik, maka akuntabilitas turun.
Hasil  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  Zirman dkk  (2010)  yang  menyatakan  kompetensi  aparatur Pemerintah  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas kinerja  instansi  Pemerintah.  Penelitian  Subroto  (2009) yang  mengemukakan  bahwa  rendahnya  kompetensi sumber daya manusia aparat pemerintah desa merupakan  faktor  penghambat  pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  yang  akuntabel.  Rendahnya  kompetensi sumber  daya  manusia  serta  monitoring  dan  evaluasi yang kurang efektif mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Bahkan  dengan  kompetensi  SDM  yang  tinggi,  maka kemungkinan seseorang melakukan fraud juga besar.
4.2.3.  Pengaruh Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah terhadap Akuntabilitas
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  ketiga  antara  SPIP terhadap akuntabilitas didapatkan hasil SPIP berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  sesuai  dengan  hasil uji hipotesis. Hasil tersebut menjelaskan bahwa semakin baik  penerapan  SPIP  maka  semakin  baik  pula akuntabilitas  organisasi  tersebut.  Indikator  pengukuran terkait  SPIP  mengacu  kepada  Peraturan  Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 berdasarkan pada Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission (COSO).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Ichlas,  dkk  (2014);  Saputra  (2018);  Asfiryati  (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini karena akuntabilitas keuangan suatu  daerah  akan  terlaksana  jika  sistem  pengendalian intern dalam instansi daerah berjalan dengan baik.

## 4.2.4.  Pengaruh  Penerapan  SAP  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  keempat  antara penerapan  SAP  terhadap  kualitass  laporan  keuangan didapatkan  hasil  penerapan  SAP  berpengaruh  terhadap kualitas  laporan  keuangan  sesuai  dengan  hasil  uji hipotesis.  Hasil  tersebut  menjelaskan  bahwa  semakin baik  penerapan  SAP  maka  semakin  baik  pula  kualitas laporan keuangan organisasi tersebut.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  oleh  Kusumah  (2012); Daniel  dan  Suhardjo  (2013);  Evicahyani  dan  Setiawina (2016); serta Putriasri dan Abdullah (2017) menyatakan bahwa  penerapan  SAP  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga memberikan bukti  empiris  bahwa  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  Kota  Jambi  sebagai  mana  Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  mengenai  Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP).
4.2.5.  Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  kelima  antara kompetensi  SDM  terhadap  kualitass  laporan  keuangan didapatkan  hasil  kompetensi  SDM  tidak  berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan  sesuai  dengan  hasil uji  hipotesis.  Selain  itu  juga  dilihat  nilai  koefisien minus,  yang  mana  dapat  diintepretasikan  bahwa semakin  baik  kompetensi  SDM  maka  semakin  turun kualitas laporan keuangan yang dihasilkan organisasi.
Hasil  penelitian  ini  sama  dengan  yang  dilakukan oleh  Yeny  dkk  (2016);  Inapty  dkk  (2016)  menyatakan kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi  laporan  keuangan.  Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan penelitian sebelumnya, penyebabnya oleh faktor demografi  (umur,  latar  belakang  pendidikan,  dan  masa kerja)  SDM  Kota  Jambi  yang  masih  belum  memadai, maka  dari  itu  sangat  dibutuhkan  pengalaman  serta peningkatan  kompetensi  pengetahuan  dengan  cara memperbanyak  bimbingan  dan  teknik,  seminar  serta sosialisasi, bahkan melakukan studi banding.
4.2.6.  Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Berdasarkan hasil uji hipotesis keenam antara SPIP terhadap  kualitas  laporan  keuangan  didapatkan  hasil SPIP  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan sesuai  dengan  hasil  uji.  Hasil  tersebut  menjelaskan bahwa  semakin  baik  penerapan  SPIP  maka  semakin baik pula kualitas laporan keuangan organisasi tersebut.
Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Basukianto  (2015);  Karamoy  dan  Poputra  (2016); Kesuma  dkk  (2017);  serta  penelitian  Afiah  dan Rahmatika  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  SPIP berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hasil penelitian  ini  membawa  implikasi  bahwa  untuk meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah,  dinas-dinas  di  kota  Jambi  dituntut  untuk meningkatkan  penerapan  sistem  pengendalian  intern  di lingkungannya.

## 4.2.7.  Pengaruh  Akuntabilitas  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  ketujuh  antara akuntabilitas  terhadap  kualitas  laporan  keuangan didapatkan  hasil  akuntabilitas  berpengaruh  terhadap kualitas  laporan  keuangan  sesuai  dengan  hasil  uji hipotesis.  Hasil  tersebut  menjelaskan  bahwa  semakin baik  penerapan  akuntabilitas  maka  semakin  baik  pula kualitas laporan keuangan organisasi tersebut.
Hasil penelitian ini sama halnya dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Anggreini  dkk  (2018);  Azlim  dkk (2012) bahwa penerapan akuntabilitas berpengaruh pada kualitas  informasi  keuangan.  Pengelolaan  keuangan secara  efektif  setiap  OPD  di  pemerintah  daerah merupakan  salah  satu  pelayanan  publik  yang  dapat dilakukan  untuk  pembiayaan  operasional  kepada masyarakat dengan menerapkan konsep good governance  (akuntabilitas).  Hasil  ini  juga  merupakan implikasi  semakin  tingginya  penerapan  akuntabilitas, maka  semakin  baik  kualitas  laporan  keuangan  di  Kota Jambi

## 5.  SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.  Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan  pembahasan yang telah dilakukan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1.  Penerapan  SAP  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas di OPD Kota Jambi.
2.  Kompetensi  SDM  tidak  berpengaruh  terhadap akuntabilitas di OPD Kota Jambi.
3.  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas di OPD Kota Jambi.
4.  Penerapan  SAP  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan di OPD Kota Jambi.
5.  Kompetensi  SDM  tidak  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kota Jambi.
6.  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan  di  OPD  Kota Jambi.
7.  Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kota Jambi.
5.2.  Saran
Peneliti  bermaksud  memberikan  beberapa  saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yaitu:
1.  Bagi  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kota  Jambi, untuk  tetap  menjaga  kualitas  laporan  keuangan, terutama dari kompetensi SDM. Berusaha meningkatkan  dengan  cara  mengisi  staf  SDM  yang
latar  belakang  pendidikan  sesuai  bidangnya, memberikan  bimbingan  dan  teknik  pelaksanaan yang dapat meningkatkan kualitas SDM, melakukan sosialisasi terhadap aturan-aturan terbaru, serta studi banding.
2.  Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  tertarik  untuk meneliti  masalah  yang  sama,  disarankan  untuk menambah  jumlah  sampel  yang  diteliti,  menambah variabel  dan  indikator  lain  yang  diteliti  dalam penelitian ini. Menggunakan unit analisis yang lebih luas  seperti  tingkat  provinsi.  Selain  itu  juga  bisa menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  agar  dapat lebih mengeksplorasi variabel-variabel dalam penelitian dengan pengumpulan data berupa wawancara atau observasi secara langsung.

## DAFTAR REFERENSI
Afiah, Nunuy Nur dan Dien Noviany Rahmatika. 2014. Factors  Influencing  The  Quality  Of  Financial Reporting  And  Its  Implications  On  Good Government  Governance  (Research  On  Local Government  Indonesia) .  International  Journal  of Business,  Economics  and  Law,  Vol.  5,  Issue  1 (Dec.) pp.111-121.
Anggreini, Ni Made., Widanaputra., dan Asri D P. 2018. P engaruh  Good  Governance  dan  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  pada  Kualitas  Laporan Keuangan  di  Kota  Denpasar. E-Jurnal  Akuntansi Universitas  Udayana.  Vol.  22,  Januari,  pp  :  352- 380. ISSN: 2302-8556
Bahl,  R.  and  N.  McMullen.  2000. Aturan-Aturan Implementasi  Desentralisasi  Fiskal .  Center  for International  Reform  and  The  Informal  Sector (IRIS).  University  of  Maryland  at  College  Park. March.
Bastian,  Indra.  2005. Akuntansi  Sektor  Publik .  Jakarta: Penerbit Erlangga.
Budiawan,  Desiana  Anugrah  dan  Budi  S.  Purnomo. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan  Koersif  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Wilayah I Bogor  Provinsi  Jawa  Barat) .  Jurnal  Riset Akuntansi  Dan  Keuangan,  2  (1),  2014,  276-288 276
Daniel,  Kartika  A  dan  Yohanes  Suhardjo. Pengaruh Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  dan Kualitas  Aparatur  Pemerintah  Daerah  terhadap kualitas  Laporan  Keuangan  Studi  Kasus  pada Kemnterian  Kota  Tual) .  Jurnal  STIE  Semarang, Vol.5. No.3. 2013.
Edy,  Sutrisno.  2010. Manajemen  Sumber  Daya Manusia.Edisi  Pertama .  Cetakan  Pertama.  Jakarta : Penerbit Kencana
Eisenhardt,  Kathleem.  1989. Agency  Theory:  An Assesment  and  Review .  Academy  of  Management Review, 14. Hal 57-74.
Evicahyani,  Sagung,  I.,  &  Setiawina,  N,  D.  2015. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Tabanan . E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 5(03).
Hidayat, Ali Akhmad Noor. 2018. Sri Mulyani: Banyak Daerah  Dapat  WTP  Tapi  Korupsi  Tetap  Jalan . Melalui  https://bisnis.tempo.co/read/1128287/sri- mulyani-banyak-daerah-dapat-wtp-tapi-korupsi- tetap-jalan diakses tanggal 4 Februari 2019.
Ichlas,  dkk.  2014. Pengaruh  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan,  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  Dan  Aksesibilitas  Laporan Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas  Keuangan Pemerintah  Kota  Banda  Aceh .  Jurnal  Magister
Akuntansi  Pascasarjana  Universitas  Syiah  Kuala. Vol. 3, No. 4, November 2014. ISSN 2302-0164.
Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  I  Tahun  2018
Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
Inapty,  M  Ali  Fikri,  Biana  A,  dan  RR  Sri  Pancawati Martiningsih.  2016. Pengaruh  Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintah,  Kompetensi  Aparatur  dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan  Keuangan .  Mataram:  Jurnal  Ilmu Akuntansi. Vol. 9, No. 1, hal. 27-42.
Jensen  dan  Meckling.  1976. The  Theory  of  The  Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership  Structure .  Journal  of  Financial  and Economics. 3:305-360.
Lane,  Jan-Erik.  2003. Management  and  public organization:  The  principal-agent  framework . University  of  Geneva  and  National  University  of Singapore.
Kesuma, Desmaria Puji, Choirul Anwar, dan Darmansyah.  2017. Pengaruh  Good  Governance, Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pada Satuan  Kerja  Kementerian  Pariwisata .  Jurnal Ilmiahwidya  Ekonomika  Volume  1  Nomor  2 Desember 2017. pp 141- 146.
Kewo,  Cecilia  Lelly  dan  Nunuy,  Nur  Afiah.  2017. Pengaruh  Penganggaran  Partisipatif,  Kejelasan Sasaran
Anggaran Dan
Implementasi Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial
Instansi  Pemerintah  Daerah  Serta Implikasinya Pada  Akuntabilitas  Keuangan.  Seminar  Nasional Akuntansi  dan  Bisnis  Universitas  Widyatama. Proceedings ISSN 2252-3936.
Mardiasmo.  2006. Pewujudan  Transparansi  dan Akuntabilitas  Publik  Melalui  Akuntansi  Sektor Publik:  Suatu  Sarana  Good  Governance .  Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 1, Mei 2006
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik , Yogyakarta: ANDI.
Mahaputra,  I  Putu,  U  R.,  dan  Putra,  I  Wayan.  2014.
Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah . E-Jurnal Akuntansi Universitas  Udayana  8.2  hal:  230-244.  ISSN: 2302-8556.
Marani  dan  Supomo,  2002. Motivasi  dan  Pelimpahan
Wewenang  Sebagai  Variabel  Moderating  Dalam Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran  Dengan  Kinerja  Manajerial .  Journal Riset Akuntasi Indonesia 2 Januari.
Muda,  Iskandar,  Abdul  Haris  Harahap,  Erlina, Syafruddin  Ginting,  Azhar  Maksum  dan  Erwin Abubakar.  2018. Factors  of  quality  of  financial report  of  local  government  in  Indonesia .  IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science.
Mulyadi. 2010. Auditing Edisi Keenam buku 1 . Jakarta:
Salemba Empat
Peraturan  Pemerintah  nomor  60  tahun  2008  tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan  Pemerintahan  No.  71  Tahun  2010  tentang Sistem  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  pengertian dari Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
Pradono,  Febrian  Cahyo  Dan    Basukianto.  2015. Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah: Faktor  Yang  Mempengaruhi  Dan  Implikasi Kebijakan  (Studi  Pada  Skpd  Pemerintah  Provinsi Jawa  Tengah) .  Jurnal  Bisnis  Dan  Ekonomi  (Jbe), September 2015, Hal. 188 – 200
Pujanira,  Putriasri  Dan  Abdullah  Taman.  2017.
Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Dan Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY . Jurnal Nominal / Volume Vi Nomor 2 / Tahun 2017. pp 14-28
Putera,  Andri  Donnal.  2018. Sri  Mulyani:  Banyak Laporan  Keuangan  Daerah  WTP,  tapi  Kepala Daerahnya Korupsi . Melalui https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/20/123 447426/sri-mulyani-banyak-laporan-keuangan-
daerah-wtp-tapi-kepala-daerahnya-korupsi  diakses tanggal 4 Februari 2019
Sekaran, Uma. 2003. Research Methods for Business: A Skill-Building  Approach.  4th  Edition .  New  York: John Wiley & Sons
Sekaran,  Uma  &  Roger  Bougie.  2017. Metode Penelitian  untuk  Bisnis  Edisi  6  Buku  I .  Jakarta: Salemba Empat.
Setyowati,  Lilis.  Isthika,  Dan  Pratiwi.  2016. Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Semarang . Kinerja, Volume 20, No.2. Hal. 179-191
Sukrisno,  Agoes. 2012. Auditing  (Petunjuk  Praktis Pemeriksaan  Akuntan  oleh  Akuntan  Publik)  Edisi
Keempat . Salemba Empat: Jakarta.
Sunyoto, Danang. 2016. Metodologi Penelitian Akuntansi . Bandung: PT Refika Aditama.
Spencer,  Lyle.,  dan  Signe  M.  Spencer.  1993. Competence  at  Work,  Models  For  Superior
Performance . Canada : John Wiley & Sons, Inc.
Syarifudin, Akhmad. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  dengan  Variabel
Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab
Kebumen). Jurnal  Fokus  Bisnis,  Vol.  14  No.  02, Desember 2014. ISSN: 1693-5209.
Yeny,  Herman  Karamoy,  Dan  Agus  T.  Poputra.  2016.
Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kualitas Informasi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Teluk  Wondama .  Jurnal  Emba  Vol.4 No.3 September 2016, Hal. 682-694.
Yudi.,  Sri  Rahayu.,  dan  Rahayu.  2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penyusunan
Laporan  Keuangan  SKPD  Di  Kota  Jambi .  Jurnal Akuntansi  dan  Keuangan  Unja  Vol.  3  No.  1  pp: 59-66. ISSN: 2460-6235.