Vol. 2 No. 1 (2020) pp. 1-15 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Urgensi Pengaturan Alat Bukti Elektronik sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum

## Sheila Maulida Fitri
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia email: sheilamaulidaf@gmail.com
DOI : https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.659
Submitted: November 2019 Revised: November 2019 Accepted:Januari 2020

## ABSTRAK
Kata Kunci: Kedudukan Alat Bukti, Alat Bukti elektronik, Kepastian Hukum Upaya  penegakan  hukum  mustahil  dipisahkan  dari  proses pembuktian.  Keberadaan  bukti  elektronik  membawa  suatu perubahan  dalam  sistem  penegakan  hukum  di  era  teknologi  dan informasi.  Dalam  perjalanannya,  sistem  hukum  Indonesia  dinilai belum  lengkap  mengatur  prosedur  penanganan  bukti  elektronik dan  adanya  dualisme  penafsiran  kedudukan  bukti  elektronik dalam  sistem  hukum  acara  pidana.  Artikel  ini  mengkaji problematika  kebijakan  pengaturan  bukti  elektronik  di  Indonesia dan urgensi pengaturan bukti elektronik guna mencapai kepastian hukum.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  yudiris-normatif yakni  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah bangunan sistem norma. Berdasarkan kajian perundang-undangan, terdapat  dualisme  penafsiran  kedudukan  bukti  elektronik  dalam sistem  hukum  acara  pidana  Indonesia  dan  ketidaklengkapan pengaturan  prosedur  perolehan,  pemeriksaan  serta  pengelolaan alat  bukti  elektronik.  Sudah  seharusnya  pemerintah  mendukung upaya  pencapaian  kepastian  hukum  dengan  mencantumkan  alat bukti  elektronik  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP).

## ABSTRACT
Keywords: Electronic Evidence, Criminal Law System. It  is  impossible  to  separate  law  enforcement  efforts  from  the  evidentiary process.  The  existence  of  electronic  evidence  brings  a  change  in  the  law enforcement  system  in  the  era  of  technology  and  information.  Along  the way,  the  Indonesian  legal  system  is  considered  incomplete  in  regulating procedures  for  handling  electronic  evidence,  and  it  is  a  dualism  in  the
Vol. 2 No. 1 (2020)
interpretation  of  the  position  of  electronic  evidence  in  the  criminal procedural  law  system.  This  article  examines  the  problems  of  electronic evidence  regulation  policy  in  Indonesia  and  the  urgency  of  electronic evidence regulation to achieve legal certainty. The type of research used is juridical-normative, namely legal research that puts the law as a building system  of  norms.  Based  on  the  study  of  legislation,  there  is  a  dualism  in the  interpretation  of  the  position  of  electronic  evidence  in  the  Indonesian criminal  procedural  law  system  and  the  incomplete  regulation  of procedures  for  obtaining,  examining  and  managing  electronic  evidence. The  government  should  support  efforts  to  achieve  legal  certainty  by including electronic evidence in the Criminal Procedure Code (KUHAP).

## 1 PENDAHULUAN
Internet telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besarmasyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia. Asosiasi Penyelenggara  Jaringan  Internet  Indonesia  (APJII)  dalam  laporan  surveinya Tahun  2017  menunjukan  data  bahwa  54,68%  penduduk  Indonesia  sudah mengakses  jaringan  internet  yaitu  sebesar  143,26  Juta  jiwa  dari  total  populasi penduduk  Indonesia  sebanyak  262  juta  jiwa (APJII,  2017) .  Selama  periode Maret  hingga  14  April  2019  jumlah  pengguna  internet  di  Indonesia  mencapai 10,12  persen  dari  total  populasi  sebanyak  264  juta  jiwa  penduduk  Indonesia, sebanyak  171,17  juta  jiwa  atau  sekitar  64,8  persen  sudah  aktif  mengakses internet. Data tersebut seharusnya diimbangi dengan  pemahaman masyarakat mengenai resiko ancaman di ruang siber (Mukhlasin, 2019) .
Kemajuan  teknologi  dan  informasi  memang  memberikan  banyak manfaat  dan  keuntungan  dalam  perkembangan  kehidupan  sehari-hari  namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini juga berbanding lurus dengan munculnya berbagai  jenis  kejahatan  yang  bersinggungan  dengan  teknologi  dan  internet. Bentuk  kejahatan  ini  dapat  dilakukan  dengan  mudah  dalam  hitungan  detik tanpa diketahui siapapun juga (Renny N.S. Koloay, 2016) .
Soerjono  Soekanto  menyatakan  bahwa  kemajuan  dibidang  teknologi akan  berjalan  bersamaan  dengan  munculnya  perubahan-perubahan  dibidang kemasyarakatan (Sitompul,  2012) .  Perubahan-perubahan  itu  dapat  meliputi nilai  sosial,  kaidah-kaidah  sosial,  pola  perilaku,  organisasi  dan  susunan lembaga kemasyarakatan.2 Kejahatan ini dinilai sangat canggih dan sulit untuk diketahui  siapa  pelakunya.  Hal  ini  karena  internet  merupakan  suatu  media komunikasi  yang  tidak  terlihat  (maya),  sehingga  pelaku  kejahatan  dapat dengan mudah menghilangkan jejak tanpa dapat diketahui dengan jelas siapa
Vol. 2 No. 1 (2020)
dan  di  mana  keberadaanya.  Kejahatan  ini  lebih  dikenal  dengan  sebutan cybercrime atau kejahatan siber (Barda Nawawi Arief, 2006) .
Era  reformasi  telah  mendorong  pesatnya  perkembangan  sistem  hukum nasional yang terkait dengan Teknologi Informasi dan  Komunikasi (Makarim, 2015) .  Integrasi  segala  aspek  kehidupan  masyarakat  dengan  teknologi informasi  membawa  dampak  yang  tentunya  sangat  signifikan  pada perkembangan hukum. Salah satu perkembangan hukum tersebut yaitu adanya pengakuan  terhadap  keberadaan  bukti  elektronik  pada  proses  pembuktian  di persidangan misalnya hasil cetak short message service (SMS), dan cetak foto dari handphone (HP) (Heniyatun  et  al.,  2018) .  Hal  ini  telah  dimulai  sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (selanjutnya  disebut  dengan  “UU  Tipikor”)  khususnya  pada  Pasal 26A,  diikuti  dengan  pencantumannya  dalam  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian tetap dipertahankan dalam perubahannya yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang  (selanjutnya  disebut  “UU  PPTPPU”).  Selanjutnya diatur  dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”). Pengaturan terkait bukti elektronik dalam  beberapa  UU  senyatanya  masih  memiliki  berbagai  permasalahan  dan ketidaklengkapan hukum.
Permasalahan pertama salah satunya berkaitan dengan kedudukan dan klasifikasi  jenis  alat  bukti.  Pada  UU  Tipikor,  kedudukan  bukti  elektronik dikategorikan  sebagai  alat  bukti  Petunjuk  yang  tentunya  hal  ini  memiliki konsekuensi  logis  pada  kekuatan  mengikatnya  bagi  hakim  dalam  proses pembuktian  di  persidangan.  Sedangkan  dalam  UU  ITE  menyatakan  bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti baru yang setara dengan  jenis-jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP.
Permasalahan  kedua  yaitu  adanya  ketidaklengkapan  hukum  dan ketidakseragaman  hukum  di  kalangan  APH  mengenai  bagaimana  tata  kelola bukti  elektronik  dalam  sistem  hukum  acara  Indonesia  mulai  dari  proses perolehan,  pemeriksaan  sampai  pada  pengelolaan  bukti  elektronik  tersebut agar  memenuhi  keabsahaan    sebagai  suatu  alat  bukti.  Hal  ini  mulai  menjadi
concern  sejak  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  20/PUU-XIV/2016 dalam  perkara  tentang  pengaturan  bukti  elektronik  dalam  Pasal  26A  UU Tipikor  dan  Pasal  5  Ayat  (1)  dan  (2)  UU  ITE.  Dalam  putusannya,  MK menyebutkan bahwa untuk dapat menjadi alat bukti yang sah, maka perolehan bukti  elektronik  harus  dilakukan  secara  sah  pula.  Perolehan  yang  tidak  sah mengakibatkan  bukti  tersebut  harus  dikesampingkan  oleh  hakim  dan  tidak memiliki  kekuatan  hukum.  Oleh  karena  itu,  urgensi  pengaturan  mengenai perolehan  dan  tata  kelola  bukti  elektronik  menjadi  mutlak  dibutuhkan  untuk segera  diakomodasi  dalam  sistem  hukum  acara  Indonesia  guna  memberikan kepastian hukum.
Indonesia  pada  dasarnya  sudah  memiliki  peraturan  mengenai bagaimana  prosedur  perolehan  sebuah  bukti  yang  memenuhi  kualifikasi  dan keabsahan  agar  dapat  digunakan  oleh  hakim  dalam memeriksa  dan  memutus suatu  perkara.  Secara  umum  pengaturan  mengenai  prosedur  penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat telah diatur dalam Pasal 38 hingga Pasal 49 KUHAP. Namun, sama halnya dengan KUHP, KUHAP pun diniliai sudah jauh tertinggal  dengan  perkembangan  dinamika  hukum  yang  ada  di  masyarakat masa  kini  khususnya  mengenai  bukti  elektronik  yang  tentunya  memiliki perbedaan  fundamental  pada  aspek  karakteristik  bukti  sebagaimana  yang diatur dalam KUHAP.

## 2 METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  analitis,  sedangkan pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  dengan  pendekatan  konseptual untuk  menjelaskan  dan  mengaitkan  dengan  teori-  teori  yang  relevan.  Sumber data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  sekunder  yang  didapat dari  literatur  dan  sumber  hukum  primer,  sekunder,  serta  tersier.  Adapun sumber hukum utama yang dipakai mencakup Kitab Undang- Undang Hukum Aacara  Pidana  (KUHAP)  dan  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil penelitian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif.
Vol. 2 No. 1 (2020)
3 HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hukum  Pembuktian  dan  Alat  Bukti  dalam  Hukum  Acara  Pidana  di Indonesia
3.1.1 Konsep Hukum Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia
Pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah sekumpulan ketentuan yang  berisi  pedoman  mengenai  cara/prosedur  yang  dibenarkan  UU  guna membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan  ketentuan  yang  mengatur  berbagai  alat  bukti  yang  dibenarkan undang-undang  dan  boleh  dipergunakan  hakim  untuk  membuktikan kesalahan terdakwa (M. Yahya Harahap, 2003) .
Ada  enam  butir  pokok-pokok  yang  menjadi  tolok  ukur  dalam  teori pembuktian sebagai berikut (Bambang Purnomo, 2004) :
1. Dasar  pembuktian  yang  tersimpul  dalam  pertimbangan  keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar ( bewijsgonden );
2. Alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau ( bewijsmiddelen );
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan ( bewijsvoering );
4. Kekuatan  pembuktian  dalam  masing-masing  alat  bukti  dalam  rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan ( bewijskracht );
5. Beban  pembuktian  yang  diwajibkan  oleh  Undang-undang  untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan ( bewijslast ) dan;
6. Bukti  minimum  yang  diperlukan  dalam  pembuktian  untuk  mengikat kebebasan hakim ( bewijsminimum ).
Berdasarkan butir-butir tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa alat bukti  menjadi  salah  satu  komponen  terpenting  dalam  sistem  pembuktian, khususnya bagaimana cara penguraian alat bukti sampai pada bagaimana cara mendapatkan,  mengelola  dan  mempergunakan  serta  menilai  bagaimana kekuatan  pembuktian  yang  melekat    pada  suatu  alat  bukti  agar  dapat membentuk keyakinan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara (Yusuf Eko Nahuddin,  2016) .  Cara-  cara  tersebut  tentu  harus  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  agar  tidak  hanya  memenuhi kebenaran materiil namun juga kebenaran formil.

## 3.1.2 Pengertian dan Jenis-jenis Alat Bukti
Alat  bukti  merupakan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian  guna  membentuk  suatu  keyakinan  bagi  hakim  atas  kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Prameswari et al., 2015) .  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  menentukan  secara  limitatif  alat  bukti  yang sah  menurut  undang-undang.  Di  luar  jenis-jenis  bukti  tersebut  tidak dibenarkan  dipergunakan  untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa.  Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas dengan  aturan  tersebut.  alat  bukti  yang  dinilai  dan  dibenarkan  memiliki “kekuatan  pembuktian”  hanya  terbatas  kepada  alat-alat  bukti  itu  saja. Pembuktian  dengan  alat  bukti  di  luar  jenis  alat  bukti    itu,  tidak  mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.
Jenis alat bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:
1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan  informasi  di  masyarakat maka  banyak  tindak  pidana  yang  melibatkan  sarana  elektronik  baik  sebagai alat  maupun  sebagai  objek  tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  guna  mengatasi keterbatasan  jenis  alat  bukti  di  dalam  KUHAP  dan  guna  mengakomodasi kebutuhan  akan  legalitas  penggunaan  bukti  elektronik  di  persidangan,  maka penggunaan bukti elektronik mulai diakomodasi dalam UU Tipikor pada tahun 2001  dan  selanjutnya  diakomodasi  dalam  UU  ITE  yang  sesungguhnya  masih memiliki celah hukum yang akan dibahas pada sub bab berikutnya.

## 3.2 Pengertian dan Konsep Mengenai Bukti Elektronik
UU  ITE  tidak  memberikan  penjelasan  secara  eksplisit  dalam  pasal- pasalnya  mengenai  definisi  bukti  elektronik,  namun  dalam    ketentuan Pasal  5 ayat  (1)  disebutkan  bahwa  Informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik berikut dengan hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah. Pada ayat (2) kemudian  menyatakan  bahwa  keduanya  baik  informasi  maupun  dokumen
Vol. 2 No. 1 (2020)
elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Pribadi, 2018) .
Definisi informasi elektronik diatur secara rinci dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU ITE yaitu
“satu  atau    sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (ED4, surat elektronik  (electronic  mail),  telegram,  teleks,  telecopy  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda, angka,  Kode  Akses,  simbol,  atau  perforasi  yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Sedangkan definisi dokumen elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 4 yaitu “setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau  disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital, elektromagnetik,  optikal,  atau  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.
Bahwa  bukti  elektronik  merupakan  data  yang  tersimpan  dan/atau ditransmisikan  melalui  sebuah  perangkat  elektronik,  jaringan,  atau  sistem komunikasi.  Data  inilah  yang  dibutuhkan  untuk  membuktikan  sebuah kejahatan  yang  terjadi  di  persidangan,  bukan  bentuk  fisik  dari  perangkat elektroniknya  seperti  komputer  atau  laptop  namun  isinya  yang  berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana( Partnership, 2020b) .
Kompleksitas  bukti  elektronik  yang  kerap  kali  disalahartikan  sebagai perangkat  elektroniknya  menunjukan  bahwa  sesungguhnya  bukti  elektronik memiliki  karakteristiknya  sendiri  yang  tentu  akan  berpengaruh  pada bagaimana  cara  kita  memperlakukan  bukti  tersebut.  Karakteristik  bukti elektronik ada dua yaitu:
1. Membutuhkan  alat  khusus  untuk  melihat/membacanya,  yang  terdiri  dari perangkat keras ( hardware ) dan perangkat lunak (software);
2. Bersifat  rentan  ( fragile )  yaitu  mudah  diubah,  dimanipulasi  serta dimusnahkan.
Berdasarkan  kedua  hal  tersebut  di  atas,  maka  jelaslah  tidak  bisa sembarang  orang  dapat  menajdi  pihak  yang  mengelola  bukti  elektronik layaknya  alat  bukti  konvensional,  ia  diwajibkan  memiliki  pemahaman  dan keahlian di bidang elektronik.
Atas  dasar  karakteristik  tersebut  maka  dalam  dunia  internasional dikenal empat prinsip dasar penanganan bukti elektronik sebagai berikut:
1. Terpeliharanya integritas data;
2. Adanya personel yang kompeten;
3. Terpeliharanya chain of custody;
4. Kepatuhan terhadap regulasi.
Prinsip-prinsip  penangan  bukti  elektronik  tersebut  sejauh  ini  belum secara  menyeluruh  dituangkan  dalam  regulasi  khusus yang  berisi  pengaturan mengenai  prosedur  penanganan  berikut  kriteria  keabsahannya  untuk  menjadi alat bukti di muka pengadilan.

## 3.3 Problematika Pengaturan pengelolaan Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum di Indonesia

## 3.3.1 Kedudukan Bukti Elektronik dalam sistem hukum di Indonesia
Pada  aspek  materiil,  kedudukan  bukti  elektronik  telah  jelas  diakui  di Indonesia,  namun  bukan  berarti  tidak  ada  masalah  yang  terkandung  di dalamnya.  Hal  ini  dikarenakan  terdapat  ketidakseragaman  substansi pemberlakuan  suatu  jenis  bukti  elektronik.  Dalam  UU  Tipikor,  kedudukan bukti  elektronik  dikategorikan  sebagai  alat  bukti  Petunjuk  yang  tentunya  hal ini memiliki konsekuensi logis pada kekuatan mengikatnya bagi hakim dalam proses pembuktian di persidangan.
Sementara sejumlah UU lain termasuk UU ITE menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti baru yang setara dengan jenis-jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pada Pasal 38 UU PPTPPU dan UU Terorisme juga mencantumkan alat bukti elektronik yang didalamnya  megandung  definisi  tersendiri  sehingga  menimbulkan  kesan bahwa  bukti  elektronik  hanya  dapat  digunakan  untuk  tindak  pidana  tertentu dan  tidak  berlaku  secara  umum  bagi  seluruh  jenis  tindak  pidana  pada umumnya  yang  bersinggungan  dengan  elektronik.  Hal  ini  jelas  menimbulkan ketidakpastian  hukum  dalam  menangani  perkara  lain  tersebut  dan  berpotensi menjadi penghambat dalam penanganannya.
Pada  substansi  hukum  materiil,  adanya  dualisme  pemahaman kedudukan bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia berimplikasi pada kekuatan  mengikatnya  bukti  tersebut.  Ketika  suatu  bukti  elektronik  dimaknai sebagai  perluasan  alat  bukti  petunjuk  sebagaimana  yang  terjadi  dalam  UU Tipikor,  maka  sebagaimana  bukti  petunjuk  ia  terikat  dengan  ketentuan  Pasal
Vol. 2 No. 1 (2020)
188 KUHAP sebagai berikut: Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang  karena  kesesuaiannya  menandakan  bahwa  telah  terjadi  suatu  tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
Eddy  O.S.  Hiariej mengungkapkan bahwa petunjuk adalah circumtantial  evidence atau  bukti  tidak  langsung  yang  bersifat  pelengkap  atau accesories  evidence .  Hal  ini  berarti  petunjuk  bukanlah  alat  bukti  mandiri  dan bergantung  pada  alat  bukti  sebelumnya,  ia  merupakan  alat  bukti  sekunder yang  diperoleh  dari  alat  bukti  primer,  dalam  hal  ini  adalah  keterangan  saksi, surat, dan keterangan terdakwa (Eddy OS Hiariej, 2012). Sehingga jika dimaknai sebagai  perluasan  alat  bukti  petunjuk,  mka  alat  bukti  elektronik  memiliki kedudukan yang lebih lemah dari alat bukti lain.

## 3.3.2 Problematika Prosedur Penanganan Bukti Elektronik
Pada  UU  ITE  syarat  formil  alat  bukti  elektronik  diatur  dalam  Pasal  5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE, yaitu:
1. Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah:
a. Surat yang menurut UU harus dbuat dalam bentuk tertulis.
b. Surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  undang-  undang  harus dibuatdalam  bentuk  akta  notariil  atau  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat pembuat akta.
2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
Pada  praktiknya,  para  penegak  hukum  memiliki  perbedaan  pendapat mengenai  alat  bukti  elektronik.  Ada  yang  memposisikan  bukti  elektronik sebagai  alat  bukti  keenam,  ada  yang  menjadikan  alat  bukti  elektronik  sebagai perluasan dari alat bukti di Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Komisaris Besar Polisi Muhammad Nuh Al-Azhar menyatakan bahwa kedua pendapat tersebut benar, yang  terpenting  adalah  peorlehan  alat  bukti  itu  didapat  secara  sah (Hutomo, 2019) .  Sementara  teknis  prosedur  perolehan  bukti  elektronik  di  Indonesia masih sangat minim dan belum berlaku secara umum.
Pertama, pada tahap aplikatif penegakan hukum, proses perolehan bukti yang  dimulai  dengan  penggeledahan  menjadi  sangat  penting  guna menemukan  alat  bukti  yang  dapat  mengungkap  kebenaran  di  muka persidangan.  Namun,  meskipun  kita  telah  memiliki  instrument  hukum  yaitu UU  ITE,  di  dalamnya  belum  memiliki  ketentuan  yang  jelas  dan  khusus
mengenai  prosedur  penggeledahan  bukti  elektronik  pihak  kepolisian  harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan (A. Aco Agus & Riskawati, 2016) . Hal ini  dapat  terlihat  dimana  di  dalamnya  hanya  terdapat  satu  pengaturan mengenai proses penggeledahan bukti elektronik yaitu di Pasal 43 Ayat (3) dan (4).
Pasal tersebut juga memberikan limitasi pemberlakuannya terbatas pada jenis  tindak  pidana  dalam  UU  ITE.  Hal  ini  jelas  menjadi  permasalahan bagaimana  legalitas  dan  keabsahan  penggeledahan  bukti  elektronik  bagi perkara lain di luar UU ITE selama ini. Diperlukan adanya standar pengaturan agar  mengikat  bagi  seluruh  jenis  tindak  pidana  yaitu  dengan  melakukan pengaturan  di  dalam  peraturan  induk  yang  bersifat  mengikat  secara menyeluruh  seperti  KUHAP.    Hal  ini  sebagaimana  yang  dilakukan  Negara Belanda,  bahwa  hal  tersebut  sudah  diakomodasi  dalam Wetboek  van Strafvordering.
Selain  itu,  dalam  Pasal  30  UU  ITE  mengatur  larangan  melawan  hukum dan  tanpa  hak  mengakses  komputer  dan  sistem  elektronik  orang  lain. Sedangkan  dalam  UU  ITE  tidak  mengatur  bagaimana  solusi  atas  kondisi  jika seseorang  menolak  memberikan  akses  pada  perangkatnya  guna  kepentingan penyelidikan maupun penyidikan, hal ini menjadi sangat bertentangan karena tidak  ada  pengaturan  berupa  solusi  atas  kondisi  tersebut.  di  Belanda  hal  ini telah  diakomodasi,  jika  terjadi  kondisi  yang  demikian  maka  dapat  dilakukan secara  paksa  oleh  penyidik  yang  berwenang.  Pada  praktiknya,  teknis pelaksanaan  penggeledahan  bukti  elektronik  diserahkan  pada  masing-masing lembaga penegak hukum karena belum ada peraturan yang memberlakukannya secara umum.
Kedua,  pada  tahap  pemeriksaan  bukti  elektronik  yaitu  mencakup ketiadaan  standar  kualifikasi  bagi  ahli  yang  dapat  menggeledah  dan  menyita bukti  elektronik.  Dalam  UU  ITE  hanya  disebutkan  bahwa  ahli  digital  forensic akan  menentukan  keabsahan  suatu  alat    bukti  elektronik  di  persidangan, namun  tidak  disertai  kriteria  ahli  digital  forensik  yang  seperti  apa  sehingga berpotensi  menimbulkan  ambiguitas  yang  berpengaruh  pada  kualitas  bukti elektronik  tersebut.  Selain  itu,  tidak  ada  kewajiban  menjaga  kerahasiaan  data yang  terdapat  dalam  bukti  elektronik  tersebut  sehingga  diragukan  mampu menjamin  serta  memenuhi  hak  privasi  si  pemilik  perangkat  yang  didalamnya terkandung dokumen dan/atau informasi elektronik.
Vol. 2 No. 1 (2020)
Sementara  di  Negara-negara  lain  teah  mengakomodasi  kekuranga- kekurangan  tersebut,  Amerika  Serikat  diatur  dalam Electronic  Crime  Scene Investigation: A Guide for First  Responders,US  Departement  of  Justice,  Inggris diatur  dalam  Good  Practice  Guide  for  Computer-Based  Electronic  Evidence, Association of Chief Police (ACPO) (Partnership, 2020a) .
Ketiga,  pada  aspek  pengelolaan  bukti  elektronik          juga      memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut (Partnership, 2020b) :
1. Tidak  ada  aturan  yang  jelas  mengenai  pihak  yang  diberikan  kewenangan untuk melakukan penyimpanan data;
2. Tidak adanya aturan mengenai prosedur permintaan data kepada pemilik perangkat yang di dalamnya terdapat bukti elektronik;
3. Tidak ada prosedur keamanan terkait data-data yang tidak relevan dengan perkara, khususnya data pribadi pemilik perangkat;
4. Tidak ada batas maksimal jangka waktu penyimpanan data (retensi);
5. Tidak ada pengaturan tentang status data pasca pemerikaan di persidangan selesai (putusan).
6. Berdasarkan  pemaparan  tersebut  di  atas,  maka  nampak  sesungguhnya instrumen hukum terkait bukti yang berbasis elektronik di Indonesia belum lengkap.
3.3.3 Urgensi pengaturan bukti elektronik Guna Mencapai Kepastian   Hukum
Pada  sub  bab  sebelumnya  telah  dijelaskan  berbagai  problematika pengaturan  mengenai  bukti  elektronik,  berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas maka  dibutuhkan  pengaturan  yang  lebih  rinci  dan  berlaku  secara  umum dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Perubahan  dan  Perkembangan  Teknologi  yang  begitu  cepat  memicu lahirnya  berbagai  Modus  Operandi  Kejahatan.  Sebagaimana  kita  ketahui bahwa  Hukum  memang  selalu  tertinggal  dari  perubahan  di  masyarakat.
Hal ini dikarenakan hukum dibuat berdasarkan fakta empiris yang terjadi di  masyarakat  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  ketertiban  dengan mengatur  hak  dan  kewajiban  antar  masyarakat.  Penggunaan  teknologi yang  begitu  pesat  dengan  sifat  kecanggihannya  yang  membutuhkan keahlian khusus berpotensi menimbulkan jenis dan modus operandi baru. Jika  tidak  segera  dilakukan  pembaharuan  substansi  hukum  maka dikhawatirkan  hukum akan semakin tertingal dan tidak bisa menjangkau fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat.  Bentuk  formulasi  hukum  secara
tertulis  diharapkan  mampu  menciptakan  kepastian  baik  pada  tataran preventif maupun represif.
2. Putusan  MK  No.  20/PUU-  XIV/2016  mempersyaratkan  suatu  alat  bukti dalam hal ini bukti elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila diperoleh secara sah. Sementara prosedur teknis perolehan hingga penyajian  bukti  elektronik  di  muka  persidangan  hingga  kini  belum memiliki  peraturan  yang  beraku  standar  dan  seragam  bagi  seluruh aparatur penegak hukum.
3. Perbedaan  karakteristik  alat  bukti  elektronik  jauh  berbeda  dengan  alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti elektronik  membutuhkan  keahlian  khusus  dalam  perlakuannya,  ia  sangat mudah  mengalami  perubahan,  mudah  dimanipulasi,  digandakan,  bahkan mudah ditransmisikan.
4. Sehubungan  dengan  karakteristik  pada  poin  c  tersebut,  maka  baik  sejak dalam  proses  perolehan  maupun  pemeriksaannya  memiliki  keterkaitan dengan dengan hak privasi seseorang khususnya pada data-data lain yang dinilai  tidak  relevan  dengan  perkara  yang  sedang  diperiksa  namun terdapat pada perangkat elektronik bersangkutan.
Pada  hakikatnya  keyakinan  hakim  dalam  pembuktian  perkara  pidana sangat  terkait  dengan  konsep  kebenaran  materil  yang  dianut  dalam  hukum pidana, yaitu kebenaran yang sesungguhnya (Boyoh, 2015) . Kebenaran materiil tersebut baru akan didapatkan ketika dalam prosesnya telah memenuhi syarat- syarat formil maupun materiil.
Menurut  Soerjono  Soekanto  efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu (Soerjono Soekanto, 2008) :
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Adapun  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  guna  merespon ketidaklengkapan aturan hukum mengenai bukti elektronik dapat ditinjau dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas sebagai berikut:
Vol. 2 No. 1 (2020)
1. Faktor  hukumnya:  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  Pembaharuan Substansi  Hukum  acara  sehingga  dapat  berlaku  secara  umum  melalui pembaharuan  KUHAP  sehingga  dapat  menjadi  solusi  adanya  dualisme pemahaman  yang  berbeda  mengenai  bukti  elektronik  dan  juga  menjamin kepastian  hukum  dalam  proses    perolehan,  pengelolaan  dan  penyajian bukti elektronik itu sendiri di muka persidangan.
2. Faktor penegak hukum: meningkatkan upaya pengembangan SDM para  APH  di  masing-masing  instansi  baik  kepolisian,  kejaksaan  maupun kehakiman  dan  badan-badan  yang  terkait  disesuaikan  dengan perkembangan era digital.
3. Faktor sarana & prasarana: selain meningkatkan kualitas SDM, tidak akan berarti  jika  tidak  ditunjang  dengan  peningkatan  fasilitas  sarana  dan prasarana  berupa  sistem  komputasi  yang  mendukung  APH  dalam melaksanakan  tugasnya khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang berbasis elektronik.
4. Faktor  masyarakat:  peningkatan  kesadaran  hukum  khususnya  yang berkaitan  dengan  etika  dalam  penggunaan  teknologi  informasi.  Semakin tinggi kesadaran masyarakat maka akan semakin  tinggi  pula kemungkinan pelaksanaan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor  kebudayaan:  berkaitan  dengan  upaya  poin  empat  di  atas,  jika kesadaran dan kebiasaan itu telah terjadi terus menerus maka akan menjadi budaya  yang  baik  di  masyarakat  sehingga  dapat  meminimalisir kemungkinan  menjadi  korban  atau  target  tindak  pidana  siber  dan  tindak pidana  lainnya  atau  minimal  dapat  mengkualifisir  apa  saja  yang  dapat dijadikan alat bukti yang relevan dengan tetap memahami hak privasinya agar tidak terviktimisasi oleh sistem yang ada.

## 4 KESIMPULAN
Perdebatan  masalah  bukti  elektronik  di  Indonesia  masih  terfokus  pada apakah  alat  bukti  elektronik  berdiri  sendiri  atau  menjadi  bagian  dari  bukti petunjuk.  Beda  halnya  dengan  di  Negara-negara  lain,  seperti  Belanda,  Inggris dan  Amerika  Serikat  yang  sudah  mengatur  bagaimana  cara  perolehan  dan implikasi  hukum  dari  cara  perolehan  tersebut.  Terdapat  dua  permasalahan yaitu  adanya  dualisme  pemahaman  mengenai  kedudukan  bukti  elektronik  di kalangan  APH,  satu  sisi  menyatakan  Bukti  Elektronik  merupakan  perluasan
alat  bukti  petunjuk,  pandangan  lain  menyatakan  bahwa  bukti  elektronik merupakan bukti tambahan yang setara dengan alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
Selain itu juga adanya ketidakseragaman substansi pemberlakuan suatu jenis  bukti  elektronik  antara  UU  yang  satu  dengan  yang  lainnya  sehingga menimbulkan  kesan  bahwa  keabsahan  bukti  elektronik  secara  materiil  hanya berlaku  pada  tindak  pidana  yang  diatu  dalam  suatu  UU  itu  saja.  Kedua, masalah  perolehan,  pemeriksaan  dan  pengelolaan  bukti  elektronik  belum tercakup  dalam  UU  ITE,  satu-satunya  pasal  yang  mengatur  mengenai penggeledahan  bukti  elektronik  diatur  dalam  Pasal  43  Ayat  (3)  dan  (4)  yang menyatakan  bahwa  harus  dilakukan  dengan  izin  ketua  pengadilan  negeri setempat dan prosedur selanjutnya diserahkan pada masing-masing instansi.
Urgensi  pengaturan  bukti  elektronik  guna  mencapai  kepastian  hukum (i)  Perubahan  dan  Perkembangan  Teknologi  yang  begitu  cepat  memicu lahirnya  berbagai  Modus  Operandi  Kejahatan.  (ii)  Putusan  MK  No.  20/PUU- XIV/2016  mempersyaratkan  suatu  alat  bukti  dalam  hal  ini  bukti  elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang saha apabila diperoleh secara sah. (iii) Perbedaan  karakteristik  alat  bukti  elektronik.  (iv)  keterkaitan  dengan  dengan hak  privasi  seseorang.  Rekomendasi  penulis  yaitu  perlu  segera  dilakukan pembaharuan  substansi  hukum  dalam  KUHAP  guna  mengakomodasi ketidaklengkapan  regulasi  terkait  pengaturan  bukti  elektronik  sehingga mampu  mencapai  tujuan  hukum  yaitu  Keadilan  hukum,  kemanfaatan  hukum dan  yang  terpenting  adalah  kepastian  hukum.  Pembaharuan  KUHAP  dinilai lebih  tepat  dan  bermanfaat  dibandingkan  membuat  aturan  baru  guna menghindari  kondisi over  regulation. Peningkatan  kualitas  SDM,  sistem penegakan  hukum,  sarana  dan  prasarana  yang  berbasis  teknologi  informasi guna menunjang penegakan hukum yang berbasis teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Aco  Agus,  &  Riskawati.  (2016).  Penanganan  Kasus  Cyber  Crime  Di  Kota Makassar  (Studi  Pada  Kantor  Kepolisian  Resort  Kota  Besar  Makassar).
Jurnal Supremasi , XI (1), 20–29.
APJII.  (2017). Infografis  Penetrasi  &  Perilaku  Penguna  Internet  Indonesia  Survey Tahun 2017 .
Bambang Purnomo. (2004). Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia, . Liberti. Barda  Nawawi  Arief.  (2006). Tindak  Pidana  Mayantara  (Perkembangan  Kebijakan
Vol. 2 No. 1 (2020)
Cyber Crime di Indonesia . Raja Grafindo Perkasa.
Boyoh,  M.  (2015).  Memutus,  Independensi  Hakim  Dalam  Kebenaran,  Perkara Pidana Berdasarkan Materiil. Lex Crimen , IV (4), 115–122.
Eddy OS Hiariej. (2012). Teori & Hukum Pembuktian . Erlangga.
Heniyatun,  Iswanto,  B.  T.,  &  Sulistyaningsih,  P.  (2018).  Kajian  Yuridis Pembuktian  dengan  Informasi  Elektronik  dalam  Penyelesaian  Perkara Perdata di Pengadilan. VARIA JUSTICIA , 14 (1), 30–39.
Hutomo,  D.  (2019). Keabsahan  Bukti  Elektronik  dalam  Hukum  Acara  Pidana . Hukumonline.
M.  Yahya  Harahap.  (2003). Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali . Sinar Grafika.
Makarim,  E.  (2015).  Keautentikan  Dokumen  Publik  Elektronik  Dalam Administrasi  Pemerintahan  Dan  Pelayanan  Publik. Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan , 45 (4), 508–571.
Mukhlasin, A. (2019). Kepemimpinan Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0.
Jurnal Tawadhu , 3 (1), 674–691.
Partnership, K. (2020a). Perbandingan, Prosedur Pengelolaan Bukti elektroni .
Partnership,  K.  (2020b). Bukti  Elektronik  Di  Indonesia  Pengaturan  Tentang Perolehan, Pemeriksaan, Dan Pengelolaan Bukti Elektronik (Electronic Evidence) . 1–18.
Prameswari,  N.,  Samirah,  &  Yuliati,  S.  W.  (2015).  Kedudukan  Alat  Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana. Jurnal Verstek , 3 (2), 1–10.
Pribadi,  I.  (2018).  Legalitas  Alat  Bukti  Elektronik  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana. Lex Renaissance , 1 (3), 109–124.
Renny  N.S.  Koloay.  (2016).  Perkembangan  Hukum  Indonesia  Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Jurnal Hukum Unsrat , 22 (5),
16–27.
Sitompul,  J.  (2012). Cyberspace  Cybercrimes  Cyberlaw  Tinjauan  Aspek  Hukum Pidana . Tatanusa.
Soerjono  Soekanto.  (2008). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . PT. Raja Grafindo Persada.
Yusuf  Eko  Nahuddin.  (2016).  Pembuktian  Dalam  Perspektif  Hukum Lingkungan. Jurnal Cakrawala Hukum , 7 (2), 147–155.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License