Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Kepentingan Dalam Regulasi Ekonomi

## Faishal Rizki Pratama
Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Email: faisrpratama@gmail.com
Abstrak. Konsolidasi perbankan merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat guna meningkatkan skala ekonomis dari Bank di Indonesia dan  peningkatan  efektivitas  pengawasan  Bank  secara  terkonsolidasi.  Dalam  penulisan  ini  akan dibahas  mengenai  kebijakan  kepemilikan  tunggal  pada  perbankan  di  Indonesia  yang  diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017, yang menitikberatkan pada pembentukan Bank Holding Company (BHC). Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang artinya bahan penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan- bahan hukum yang mengikat seperti ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hasil karya penelitian  hukum.  Penelitian  ini  akan  menjelaskan  bagaimana  relevansi  antara  teori  kepentingan dalam  regulasi  ekonomi  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Barry  M.  Mitnick  dengan  kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan di Indonesia berdasarkan POJK tersebut.
Kata Kunci : Kepemilikan Tunggal, Bank Holding Company (BHC), Fungsi Holding.
Abstract. Banking consolidation is one of the prerequisites for realizing a strong Indonesian banking structure in order to increase the economies of scale of banks in Indonesia and increase the effectiveness  of  consolidated  bank  supervision.  In  this  paper,  we  will  discuss  the  Single  Presence policy in banks in Indonesia which is regulated based on the Financial Services Authority Regulation Number 39 / POJK.03 / 2017, which focuses on the formation of a Bank Holding Company (BHC). This  writing  uses  a  normative  juridical  research  method,  which  means  that  the  research  material used  is  secondary  data  consisting  of  legally  binding  materials  such  as the  provisions  of  laws  and regulations as well as the results of legal research work. This study will explain how the relevance of the  theory  of  interest  in  economic  regulation  as  proposed  by  Barry  M.  Mitnick  and  the  Single Presence policy in Indonesian banks based on the POJK.
Keywords: Single Presence Policy, Bank Holding Company (BHC), Holding Function.

## PENDAHULUAN
Perbankan  adalah  segala  sesuatu  yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan industri perbankan  diperlukan  instrumen  hukum perbankan.  Menurut  Muhammad  Djumhana, hukum  perbankan  adalah  sebagai  kumpulan peraturan  hukum  yang  mengatur  kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya,  serta  hubungannya  dengan bidang kehidupan yang lain.
Konsolidasi perbankan merupakan salah satu  prasyarat  untuk  mewujudkan  struktur
perbankan  Indonesia  yang  sehat  dan  kuat. Diharapkan dengan adanya konsolidasi perbankan terjadi peningkatan skala ekonomis dari  Bank  di  Indonesia  dan  peningkatan efektivitas  pengawasan  Bank,  khususnya melalui
pengawasan Bank secara terkonsolidasi. Sementara itu, rencana integrasi sektor keuangan ASEAN pada tahun 2020  yang  memungkinkan  Bank  dengan kualifikasi tertentu ( Qualified ASEAN Banks – QAB)  bebas  beroperasi  di  kawasan  ASEAN, akan  meningkatkan  persaingan  antara  Bank nasional dengan bank dari kawasan ASEAN.
Untuk  mengantisipasi  integrasi  sektor keuangan  regional  dan  global  tersebut,  perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
ketahanan dan daya saing perbankan nasional, baik melalui akselerasi konsolidasi perbankan maupun  upaya-upaya  untuk  meningkatkan kesehatan  Bank,  kualitas  penerapan  tata kelola,  maupun  meningkatkan  permodalan Bank.  Perlu  disadari  bahwa  ketahanan  dan daya  saing  perbankan  yang  kuat  sangat dipengaruhi  dan  membutuhkan  dukungan struktur  perbankan  yang  kuat.  Struktur perbankan  yang  kuat  menjadi  kerangka  dasar yang diharapkan mampu mendukung peningkatan  perekonomian  nasional,  antara lain  dapat  dicapai  melalui  penataan  struktur kepemilikan Bank.
Dengan  mempertimbangkan  hal  di  atas dan  sehubungan  dengan  beralihnya  fungsi, tugas,  dan  wewenang  pengaturan  dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan  dari  Bank  Indonesia  ke  Otoritas Jasa  Keuangan,  terdapat  pengaturan  kembali terkait  Kepemilikan  Tunggal  pada  perbankan Indonesia,  yang  salah  satunya  dilakukan dengan  memberikan  alternatif  penyesuaian struktur  kepemilikan  saham  Bank  melalui pembentukan  Perusahaan  Induk  di  Bidang Perbankan ( Bank Holding Company ) maupun pelaksanaan Fungsi Holding.
Kebijakan pemilikan tunggal di Indonesia  diatur  antara  lain  dalam  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  8/6/PBI/2006  tentang
Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia,  yang  kemudian  dilengkapi  dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/32/DPNP/  tanggal  12  Desember  2007 perihal Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Selanjutnya Peraturan Bank
Indonesia  tersebut  berganti  dengan  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.
Dalam  perkembangannya  regulasi  atau pengaturan  mengenai  Kepemilikan  Tunggal pada Perbankan mengalami pergeseran berbarengan  dengan  beralihnya  fungsi,  tugas, dan  wewenang  pengaturan  dan  pengawasan jasa  keuangan  di  sektor  perbankan  dari Bank Indonesia  ke  Otoritas Jasa  Keuangan.  Hal  ini dipertegas  dengan  ketentuan  Pasal  18 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)
Nomor 39/POJK.03/2017 Tentang
Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia yang berbunyi:
“Pada  saat  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia  Nomor  14/24/PBI/2012  tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5382), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Merujuk  pada  bunyi  Pasal  tersebut, maka  dapat  diketahui  bahwa  fungsi  regulasi yang dimiliki Bank Indonesia terkait Kepemilikan  Tunggal  pada  Perbankan  di Indonesia  telah  beralih  menjadi  fungsi  yang dikendalikan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan, ditandai  dengan  lahirnya  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39/POJK.03/2017 Tentang Kepemilikan Tunggal  Pada  Perbankan  Indonesia  yang mencabut berlakunya Peraturan Bank Indonesia  Nomor  14/24/PBI/2012  tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis pengaturan  tentang  Kepemilikan  Tunggal ( Single  Presence  Policy )  pada  Perbankan  di Indonesia dalam Tinjauan Politik Hukum dan Teori Kepentingan Dalam Regulasi di Bidang Ekonomi menurut Barry M. Mitnick.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  merupakan  metode penelitian  yuridis  normatif,  yang  termasuk dalam lapisan ilmu  hukum  berupa  dogmatika hukum,  karena  fokus  yang  dikaji  pada penelitian  ini  adalah  aspek  penerapan  dari hukum  positif  baik  berupa  undang-undang maupun  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan  lainnya  sebagai  derivatif  dari undang-undang  itu  sendiri.  Penelitian  hukum normatif atau penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau  data  sekunder  belaka.  Penelitian  hukum normatif  mencakup  penelitian  terhadap  asas- asas  hukum,  sistematika  hukum,  sinkronisasi hukum,  perbandingan  hukum  dan  sejarah hukum.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi kepustakaan  terhadap  peraturan  perundang-
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
undangan yang terkait dengan pajak pertambahan nilai dan pertambangan batubara.
Dalam melaksanakan penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh  melalui  studi  kepustakaan.  Data sekunder  merupakan  data  primer  yang  telah diolah  lebih  lanjut  dan  disajikan  baik  oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.  Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.  Dalam  penelitian  ini, penulis menggunakan  beberapa bahan hukum primer  yaitu  merupakan  bahan  hukum  yang mempunyai  kekuatan  mengikat  antara  lain berupa peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1) Definisi Bank dan Hukum Perbankan
Bank adalah badan usaha yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkan  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak . Dalam Pasal 5 Undang-Undang
Perbankan,  menurut  fungsinya  jenis  bank terdiri atas:
a. Bank Umum
Bank  Umum  adalah  bank  yang melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran.
Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan  perhatian  yang  lebih  besar kepada kegiatan tertentu, antara lain:
i. melaksanakan  kegiatan  pembiayaan jangka panjang;
ii. pembiayaan  untuk  mengembangkan koperasi;
iii. pengembangan  pengusaha  golongan ekonomi lemah/ pengusaha kecil;
iv. pengembangan ekspor non migas; dan
v. pengembangan pembangunan perumahan.
Dari  pengertian  ini,  maka  dengan sendirinya  Bank  Umum  adalah  bank pencipta uang giral.
b. Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha secara  konvensional  atau  berdasarkan Prinsip  Syariah  yang  dalam  kegiatannya tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran.
Dari  pengertian  ini,  maka  dengan sendirinya  BPR  adalah  bukan  bank pencipta uang giral, sebab BPR tidak ikut memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran.
Menurut  bentuk  badan  usaha,  jenis kelembagaan bank dapat dibedakan atas:
a. Bentuk  hukum  suatu  Bank  Umum  dapat berupa:
1) Perseroan Terbatas;
2) Koperasi;
3) Perusahaan Daerah.
b. Bentuk  hukum  suatu  Bank  Perkreditan Rakyat dapat dibedakan atas:
1) Perusahaan Daerah;
2) Koperasi;
3) Perseroan Terbatas; atau
4) Bentuk  lain  yang  ditetapkan  dengan Peraturan Pemerintah. Industri perbankan mempunyai
karakteristik  usaha  yang  berbeda  apabila dibandingkan  dengan  industri  nonperbankan pada  umum-nya.  Perbedaan  yang  mendasar terutama  terlihat  dari  dua  aspek,  yaitu: pertama,  eksistensi  lembaga  keuangan  sangat bergantung  pada  unsur  kepercayaan  dan kedua,  hubungan  bank,  masyarakat  dan pemerintah  merupakan  wujud  ikatan  sosial dalam artian bahwa masyarakat mengharapkan agar  pemerintah  dapat  melindungi  hak  milik individu.
Menurut Munir Fuady, hukum
perbankan  merupakan  seperangkat  kaidah hukum  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber  hukum,  yang  mengatur  masalah- masalah  perbankan  sebagai  lembaga,  dan aspek  kegiatannya  sehari-hari,  rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tanggung  jawab  para  pihak  yang  tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak  boleh  dilakukan  oleh  bank,  eksistensi perbankan,  dan  lain-lain  yang  berkenaan dengan dunia perbankan.
Peraturan perundang-undangan di sektor perbankan serta penegakannya harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan  akibat  ekonominya  serta dalam  rangka  melindungi  fungsi  perbankan dalam perekonomian negara dan upaya untuk memantapkan  kepercayaan  masyarakat  pada industri perbankan. Nicolas A. Lash mengemukakan  ada  lima  tujuan  pengaturan industri perbankan, yaitu:
a. menjaga  keamanan  agar  kegiatan  industri perbankan  tidak  mudah colaps mengingat kegiatan  industri  perbankan  sangat  rentan terhadap ketidakpercayaan masyarakat;
b. terciptanya  iklim  kompetisi  yang  sehat, bahwa hukum perbankan harus menciptakan suatu kondisi agar tidak terjadi dominasi oleh bank besar terhadap kegiatan industri perbankan secara keseluruhan;
c. memastikan  agar  bank  dapat  menyalurkan kredit-kreditnya  kepada  pihak  yang  betul- betul memerlukan;
d. melindungi  dan  menjaga  agar  nasabah diperlakukan  secara  adil  ( fair )  oleh  bank, berhubung  nasabah  selalu  dalam  posisi tawar yang lemah; dan
e. terciptanya  suasana  yang  kondusif  bagi pengambilan  kebijakan  moneter,  agar hukum  perbankan  dapat  secara  efisien menentukan  lembaga-lembaga  yang  harus mengambil kebijakan moneter.
2) Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Di  Indonesia  Berdasarkan  Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017
Kepemilikan  Tunggal  adalah  suatu kondisi  dimana  suatu  pihak  hanya  dapat menjadi  pemegang  saham  pengendali  pada  1 (satu)  Bank.  Pemegang  Saham  Pengendali yang  selanjutnya  disingkat  PSP  adalah  badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:
a. memiliki  saham  perusahaan  atau  Bank sebesar  25%  (dua  puluh  lima  persen)  atau
lebih  dari  jumlah  saham  yang  dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau b. memiliki  saham  perusahaan  atau  Bank kurang  dari  25%  (dua  puluh  lima  persen) dari  jumlah  saham  yang  dikeluarkan  dan mempunyai  hak  suara  namun  yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan  pengendalian  perusahaan  atau Bank,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung .
Perusahaan  Induk  di  Bidang  Perbankan ( Bank  Holding  Company )  yang  selanjutnya disingkat  BHC  adalah  badan  hukum  yang dibentuk  dan/atau  dimiliki  oleh  PSP  untuk mengonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Bank yang menjadi anak perusahaannya.
BHC  dapat  berdiri  sendiri  sebagai  1 (satu)  badan  hukum  atau  berupa  perusahaan induk  di  bidang  keuangan  ( financial  holding company )  yang  mengonsolidasikan  lembaga keuangan yang dimiliki oleh PSP.
Fungsi Holding adalah suatu fungsi yang dimiliki oleh PSP berupa Bank yang berbadan hukum  Indonesia  atau  instansi  Pemerintah Pusat untuk mengonsolidasikan dan mengendalikan  secara  langsung  seluruh aktivitas Bank yang menjadi anak perusahaannya.
Di Indonesia tidak dikenal dengan istilah Universal Banking yang ada adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha Commercial Banking dan  melakukan  kegiatan Investment Banking melalui  anak-anak  usahanya  (grup usaha). Di Amerika Serikat Gramm – Leach – Bliley  Act  (GLBA,  1999) merubah  struktur peraturan  yang  sangat  mengatur  keuangan industri  AS,  dengan  menghapus  aturan  yang membatasi  afiliasi  dan  persaingan  antara organisasi  perbankan,  perusahaan  keamanan dan  perusahaan  asuransi,  dengan  tujuan membina  persaingan  dan  meningkatkan efisiensi  produksi  perusahaan.  Untuk  tujuan ini,  muncul Financial  Holding  Company (FHC)  yang  dapat  terlibat  dalam  berbagai kegiatan keuangan. FHC memiliki sekitar 86% dari keseluruhan aset konsolidasi semua BHC per Desember 2004.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Berdasarkan POJK Nomor 39/POJK.03/2017,  Otoritas  Jasa  Keuangan memiliki peran sebagai berikut:
a. melakukan  penilaian  kemampuan  dan kepatutan  terhadap  calon  anggota  direksi dan  calon anggota  dewan  komisaris  BHC sesuai  dengan  ketentuan  Otoritas  Jasa Keuangan  yang  mengatur  mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.
b. melakukan  pengaturan  dan  pengawasan terhadap  BHC  dan  terhadap  Fungsi Holding sebagai  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  tugas  pengaturan  dan pengawasan Bank.
c. dapat  melakukan  pemeriksaan  terhadap BHC  dan  Fungsi Holding baik  secara berkala maupun sewaktu-waktu dalam hal diperlukan. Berdasarkan POJK Nomor
39/POJK.03/2017,  diatur  beberapa  hal  yang harus  dilakukan  oleh  Pemegang  Saham Pengendali  (PSP)  dalam  mengonsolidasikan dan  mengendalikan  secara  langsung  seluruh aktivitas Bank yang menjadi anak perusahaannya.  Berikut  merupakan  hal-hal yang diatur dalam POJK Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, antara lain dalam Pasal 2 POJK Nomor 39/POJK.03/2017 disebutkan  bahwa  Setiap  pihak  hanya  dapat menjadi  PSP  pada  1  (satu)  Bank.  Adapun terdapat pengecualian atas hal yaitu bagi:
a. PSP  pada  2  (dua)  Bank  yang  masing- masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah; dan
b. PSP pada 2 (dua) Bank yang salah satunya merupakan  bank  campuran  ( joint  venture bank ).
Dalam  hal  pihak  yang  menjadi  PSP melakukan  pembelian  saham  Bank  lain sehingga menjadi PSP pada lebih dari 1 (satu) Bank,  dan  karena  setiap  pihak  hanya  dapat menjadi  PSP  pada  1  (satu)  bank, maka  pihak yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang  dilakukan  dengan  cara  sebagaimana diatur dalam Pasal 3, antara lain:
a. melakukan  penggabungan  atau  peleburan atas Bank yang dikendalikan;
b. membentuk BHC
c. membentuk Fungsi Holding.
Pemenuhan ketentuan untuk melakukan penggabungan atau peleburan serta membentuk  BHC  wajib  dilakukan  dalam waktu  paling  lama  1  (satu)  tahun  setelah pelaksanaan pembelian saham Bank lain yang mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria  sebagai  PSP  dari  Bank  yang  dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam  Pasal  3  ayat  (4),  pemenuhan ketentuan  untuk  membentuk  fungsi Holding wajib  dilakukan  dalam  waktu  paling  lama  6 (enam)  bulan  setelah  pelaksanaan  pembelian saham  Bank  lain  yang  mengakibatkan  yang bersangkutan  memenuhi  kriteria  sebagai  PSP pada lebih dari 1 (satu) bank.
Berdasarkan  permintaan  PSP  dan  Bank yang  dikendalikan,  Otoritas  Jasa  Keuangan dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyesuaian pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam  hal  menurut  penilaian  Otoritas  Jasa Keuangan  permasalahan  yang  dihadapi  PSP dan/atau  Bank  yang  dikendalikan  cukup kompleks sehingga menyebabkan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  ayat  (1)  tidak  dapat  diselesaikan  dalam jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).
Dalam  hal  PSP  yang  tidak  melakukan pemenuhan  ketentuan  sebagaimana  telah disebut  di  atas,  Pasal  11  ayat  (1)  telah mengatur  bahwa  PSP  dilarang  melakukan pengendalian  dan  dilarang  memiliki  saham dengan  hak  suara  pada  masing-masing  Bank lebih  dari  10%  (sepuluh  persen)  dari  jumlah saham Bank.
Mekanisme atau Tata Cara Pembentukan BHC dan Pembentukan Fungsi Holding diatur dalam Pasal 5, yang memuat ketentuan bahwa bentuk  badan  hukum  BHC  yaitu  perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di Indonesia.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (2) BHC  hanya  dapat  melakukan  kegiatan penyertaan, mencakup penyediaan jasa manajemen  untuk  meningkatkan  efektivitas konsolidasi,  strategi  usaha,  dan  optimalisasi keuangan kelompok usaha yang dikendalikan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
BHC  berada 1 (satu) tingkat di atas Bank yang dikendalikan  secara  langsung.  BHC  dapat berdiri  sendiri  sebagai  1  (satu)  badan  hukum atau  berupa  perusahaan  induk  di  bidang keuangan  ( financial  holding  company )  yang mengonsolidasikan  lembaga  keuangan  yang dimiliki oleh PSP.
Berdasarkan  Pasal  6,  Fungsi Holding hanya dapat dilakukan PSP berupa Bank yang berbadan  hukum  Indonesia  atau  instansi Pemerintah  Pusat.  Fungsi  Holding  dipimpin oleh salah satu anggota direksi pada Bank yang menjadi  PSP  atau  salah  satu  pejabat  yang ditunjuk  oleh  pimpinan  tertinggi  instansi Pemerintah Pusat.
PSP  yang  memilih  untuk  membentuk BHC wajib menyampaikan rencana pelaksanaan pembentukan BHC dan pengalihan  saham  dari  PSP  kepada  BHC kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dengan melampirkan  dokumen  pendukung  paling sedikit:
1) berita acara Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank;
2) rancangan anggaran dasar pendirian BHC;
3) rancangan  akta  pengalihan  saham  Bank; dan
4) daftar  calon  anggota  direksi  dan/atau anggota dewan komisaris BHC.
Proses  pengalihan  saham  dari  PSP kepada  BHC  dikecualikan  dari  ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan  bank  umum,  serta  ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembelian saham bank umum.
Pengalihan saham dari PSP kepada BHC yang dilakukan berdasarkan kewajiban dalam ketentuan ini dikecualikan dari ketentuan yang berlaku  bagi  calon  pemegang  saham  Bank untuk  menyesuaikan  kepemilikan  sahamnya dengan  batas  maksimum  kepemilikan  saham sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  mengatur mengenai  kepemilikan  saham  bank  umum. Bank yang membentuk Fungsi Holding wajib menyampaikan informasi dan dokumen pendukung mengenai pelaksana Fungsi Holding  dan  rencana  pelaksanaannya  kepada Otoritas  Jasa  Keuangan.  BHC  dan  Fungsi
Holding wajib memberikan arah strategis dan mengonsolidasikan  laporan  keuangan  Bank yang menjadi anak perusahaan.
PSP  yang  tidak  melakukan  pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengalihkan kelebihan saham di  atas  10%  (sepuluh  persen)  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  11  ayat  (3)  kepada pihak  lain  paling  lama  1  (satu)  tahun  setelah berakhirnya jangka waktu pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4).
Bank yang akan diambil alih oleh pihak yang telah  menjadi PSP sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  wajib menyampaikan rencana pemenuhan ketentuan tersebut  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  pada saat  mengajukan  izin  pengambilalihan,  yang memuat  paling  sedikit  cara  yang  dipilih, rencana tindak ( action plan ), dan jadwal waktu pelaksanaan.
Rencana  pemenuhan  ketentuan  tersebut dapat  disusun  dan  disampaikan  oleh  masing- masing  Bank  atau  bersama-sama  oleh beberapa  Bank  dengan  PSP  yang  sama  dan wajib  ditandatangani  oleh  direksi  dan  dewan komisaris masing-masing Bank serta diketahui oleh PSP.
Bank yang akan diambil alih oleh pihak yang telah menjadi PSP wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemenuhan  ketentuan  kepada  Otoritas  Jasa Keuangan  setiap  triwulan  terhitung  sejak persetujuan  Bank  atas  rencana  pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) POJK.
Rencana  pemenuhan  ketentuan  serta laporan perkembangan pelaksanaan pemenuhan ketentuan disampaikan kepada:
a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah bagi Bank yang  berkantor  pusat  di  wilayah  Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
b. Kantor  Regional  Otoritas  Jasa  Keuangan atau  Kantor  Otoritas  Jasa  Keuangan setempat,  sesuai  dengan  wilayah  tempat kedudukan kantor pusat Bank.
Dalam  hal  Bank  dan  PSP  tidak melakukan pemenuhan ketentuan yang dimaksud  pada  Pasal  2  ayat  (1),  maka
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
berdasarkan ketentuan Pasal 11, bank dengan PSP  wajib  mencatat  kepemilikan  saham  dan hak  suara  dalam  Rapat  Umum  Pemegang Saham  paling  tinggi  sebesar  10%  (sepuluh persen) dari jumlah saham Bank. Di samping itu,  bank  juga  wajib  menatausahakan  jumlah kelebihan saham di atas 10% (sepuluh persen) milik  PSP  sebagai  saham  tanpa  hak  suara sampai  dengan  saham  dimaksud  dialihkan kepada pihak lain.
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (4), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), dan/atau Pasal 10 ayat (4) Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang  Kepemilikan Tunggal  pada  Perbankan  di  Indonesia, dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis; dan/atau
b. pencantuman  anggota  direksi,  anggota dewan komisaris, dan/atau pejabat eksekutif  dalam  daftar  pihak  yang mendapat  predikat  Tidak  Lulus  dalam  uji kemampuan  dan  kepatutan  sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
uji kemampuan dan kepatutan ( fit and proper test ).
Bank yang tidak melaksanakan kewajiban pencatatan kepemilikan saham dan hak  suara  dalam  Rapat  Umum  Pemegang Saham paling tinggi sebesar 10% dari jumlah saham  bank  dan  menatausahakan  jumlah kelebihan  saham  di  atas  10%  milik  PSP sebagai saham tanpa hak suara sampai dengan saham dimaksud dialihkan kepada pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan/atau Pasal 11 ayat (3), dikenakan:
a. sanksi  administratif  berupa  denda  sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan/atau
b. sanksi  dalam  penilaian  aspek  tata  kelola pada penilaian tingkat kesehatan Bank.
PSP  yang  memiliki  lebih  dari  1  (satu) Bank  namun  tidak  memenuhi  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12 dikenakan sanksi administratif berupa larangan  menjadi  PSP  pada  seluruh  bank  di Indonesia untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Pengenaan sanksi ini tidak
menghilangkan kewajiban PSP untuk mengalihkan  kelebihan  saham  di  atas  10% (sepuluh  persen)  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 12.
Anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris  BHC  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencantuman anggota direksi dan/atau anggota dewan  komisaris  BHC  dalam  daftar  pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan  mengenai  uji  kemampuan  dan kepatutan ( fit and proper test ).
3) Kebijakan  Kepemilikan  Tunggal  Pada Perbankan di Indonesia (Single Presence  Policy)  Ditinjau  dari  Teori
Kepentingan Dalam Regulasi di Bidang Ekonomi Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan
Indonesia apabila ditinjau dari teori kepentingan dalam regulasi (hukum) di bidang ekonomi  yang  dikemukakan  oleh  Barry  M. Mitnick sebagaimana tertuang dalam bukunya yaitu The  Political  Economy  of  Regulation , yang terdiri dari empat teori, yaitu:
a. Consumer protection theory (teori perlindungan konsumen) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017
tentang
Kepemilikan  Tunggal  Pada  Perbankan Indonesia,  sejatinya  memiliki  semangat positif  yang  bertujuan  untuk  melindungi konsumen  dari  suatu  produk  dalam  hal  ini bank sebagai penyedia jasa perbankan bagi nasabah. Single  Presence  Policy memberi kesempatan bagi bank untuk menjadi entitas dengan  struktur  perbankan  yang  sehat  dan kuat sehingga dapat melindungi kepentingan masyarakat khususnya nasabah. b. Industry protection theory (teori
perlindungan  kepentingan  industri  atau pelaku usaha)
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  39/POJK.03/2017  dibentuk  dengan tujuan  untuk  melindungi  kepentingan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kegiatan industri perbankan untuk menjadi entitas  dengan  struktur  perbankan  yang sehat dan kuat sehingga mendapat kepercayaan dan reputasi yang baik di mata masyarakat khususnya nasabah.
c. Bureaucratic behavior theory (teori
kepentingan birokrasi atau pemerintah) Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan  representasi  pemerintah  dalam menerbitkan POJK Nomor
39/POJK.03/2017,  dapat  dilihat  sebagai upaya pelayanan yang terbaik dari birokrasi yaitu  dengan  memperluas  wewenang  dan mandat  dalam  pelayanan.  Dalam  hal  ini Otoritas  Jasa  Keuangan  selaku  regulator berupaya  memberikan  pelayanan  terbaik bagi  masyarakat  khususnya  nasabah  bank dengan  membentuk  iklim  perbankan  yang dapat melindungi kepentingan nasabah, dan bagi  dunia  perbankan  dalam  rangka mewujudkan struktur perbankan yang sehat. Selain  itu  bagi  PSP  dan  Bank  dalam melayani  pemenuhan  kewajiban  PSP  dan Bank  yang  diamanahkan  dalam  POJK tersebut.
d. Public Interest Theory (Teori Kepentingan Publik)
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  39/POJK.03/2017  dibuat  untuk menjaga  keseimbangan  dan  kepentingan masyarakat  secara  keseluruhan  termasuk guna  mewujudkan  tujuan  nasional  pada bidang perbankan dan kepentingan masyarakat selaku nasabah atau konsumen yang menggunakan jasa perbankan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan dalam penulisan ini, yakni sebagai berikut:
1. Kebijakan  kepemilikan  tunggal  ( single presence  policy )  pada  perbankan  di Indonesia  adalah  salah  satu  cara  yang digunakan dalam mewujudkan konsolidasi perbankan  yang  merupakan  salah  satu prasyarat  untuk  mewujudkan  struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Fungsi  regulasi  dalam Single  Presence Policy di Indonesia telah beralih dari yang semula  oleh  Bank  Indonesia  menjadi
fungsi  yang  dimiliki  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan, sejalan dengan terbitnya Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 39/POJK.03/2017  tentang  Kepemilikan Tunggal  Pada  Perbankan  Indonesia  yang mencabut  berlakunya  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  14/24/PBI/2012  tentang Kepemilikan  Tunggal  pada  Perbankan Indonesia,  dimana  dalam  POJK  tersebut mengatur  ketentuan  dan  mekanisme  yang perlu ditempuh oleh PSP dan Bank dalam pembentukan Bank  Holding  Company (BHC) dan Pelaksanaan Fungsi Holding .
2. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 39/POJK.03/2017  tentang  Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia relevan dengan  teori  kepentingan  dalam  regulasi (hukum) di bidang ekonomi yang dikemukakan oleh Barry M. Mitnick antara lain Consumer  protection  theory (teori perlindungan konsumen),
Industri
protection  theory (teori  perlindungan kepentingan  industri  atau  pelaku  usaha), Bureaucratic behavior theory (teori kepentingan  birokrasi  atau  pemerintah), dan Public Interest Theory (Teori
Kepentingan Publik).

## SARAN
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 tentang
Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesi masih perlu dilakukan  evaluasi  secara  berkala  sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman,
khususnya  terkait  ketentuan  dimana  Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan perpanjangan  jangka  waktu  penyesuaian pemenuhan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  2  ayat  (1),  dalam  hal  menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan
permasalahan  yang  dihadapi  PSP  dan/atau Bank  yang  dikendalikan  cukup  kompleks sehingga menyebabkan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak  dapat  diselesaikan  dalam  jangka  waktu yang telah ditentukan.
Otoritas  Jasa  Keuangan  perlu  mengkaji dan mengklasifikasikan hal-hal apa saja yang tergolong  kompleks,  sehingga  pelaksanaan administrasi  dalam  pemenuhan  ketentuan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dalam  pembentukan  BHC dalam  rangka pelaksanaan  Kepemilikan  Tunggal  Pada Perbankan  di  Indonesia  dapat  berjalan  secara efektif  dan  efisien.  Tentunya  dari  sisi  bank yang akan melakukan pembentukan BHC juga harus sebisa mungkin dengan upaya terbaiknya memenuhi ketentuan POJK Nomor: 39/POJK.03/2017
dengan penuh
tanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA Buku/Literatur
Bruggink,  J.J.H..  1999. Refleksi  Tentang Hukum,  Terjemahan  Bernard  Arief Sidharta ,  Bandung:  Citra  Aditya Bhakti.
Djumhana, Muhammad. 1993. Hukum Perbankan  di  Indonesia ,  Bandung: Alumni.
Fuady,  Munir.  1999. Hukum  Perbankan Modern Buku Kesatu , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Gazali,  Djoni  S.,  Rachmadi  Usman.  2012. Hukum  Perbankan ,  Jakarta  :  Sinar
Grafika.
Juwana,  Hikmahanto, Bunga  Rampai  Hukum
Ekonomi  dan  Hukum  Internasional . 2002. Jakarta: Lentera.
Lash,  Nicholas  A.  1987. Banking  Laws  and Regulations: An Economic Perspective , USA: Prentice Hall Inc. Marzuki,  Peter  Mahmud.  2013. Penelitian Hukum, Edisi Revisi , Jakarta:
Kencana. Sembiring,  Sentosa.  1993. “Sinopsis  Hukum Perbankan”, dalam Percikan Gagasan Tentang Hukum II: Kumpulan  Tulisan  Ilmiah  Hukum Alumni  dan  Dosen  Fakultas  Hukum UNPAR , A.F. Erawaty et.al.,
Bandung: Citra Aditya Bakti. Artikel atau Jurnal Elyasiani,  Elyas,  and  Yong  Wang.  2012. “Bank holding company diversification and production efficiency”, Applied Financial Economics ISSN 0960–3107 print/ISSN 1466–4305 online,
(Routledge Taylor & Francis Group.
Lubis,  Todung  Mulya.  1990.  “In  Search  of Human Rights; Legal-Political
Dilemmas of Indonesia’s New Order,
1966-1990”,  S.J.D.  Dissertation  at Boalt Hall Law School University of Berkeley. Surya  Iman  Wahyudi,  “Pendekatan  Ekonomi Kearah Penafsiran Konstitusi”, Artikel  dalam  Jurnal  Tata  Negara Volume  1  Nomor  1.  (Jakarta:  Pusat Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tutik,  Titik  Triwulan.  2013.  “Ilmu  Hukum: Hakekat  Keilmuannya  Ditinjau  dari Sudut  Filsafat  Ilmu  dan  Teori  Ilmu Hukum”, Jurnal Hukum dan Pembangunan  Tahun  ke-43  No.2 April-Juni 2013. Zaharah, Iftitah. 2014. “Pengawasan
Terintegrasi  Antara  Induk  dan  Anak Perusahaan Di Bidang Perbankan dan Jasa  Keuangan  (Suatu  Tinjauan Terkait  Dengan  Konglomerasi  di Bidang  Keuangan)”,  Tesis,  Program
Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Indonesia. Peraturan Perundang-undangan dan
Ketentuan Lain
Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan,  Undang-  Undang  No  7 Tahun  1992  sebagaimana  telah diubah  dengan  UU  No  10  Tahun 1998 ,  LN  Nomor  31  Tahun  1992, TLN Nomor 2865.
Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Undang- Undang No 23 Tahun 1999 , LN Nomor 66 Tahun 1999, TLN Nomor 3843.
Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang- Undang  No  40  Tahun  2007 ,  LN
Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756.
Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Otoritas  Jasa  Keuangan,  Undang- Undang  No  21  Tahun  2011 ,  LN Nomor 111 Tahun 2011, TLN Nomor 5253.
Otoritas  Jasa  Keuangan, Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  tentang  Kepemilikan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Tunggal Pada Perbankan Indonesia,
POJK Nomor 39/POJK.03/2017.