Equilibrium : Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tanggilingo Kabupaten Bone Bolango
Nur’ain Utina 1 , Lisda Van Gobel 2 , Yahya Antu 3 Maemunah 4
123 Universitas Bina Taruna Gorontalo Email: nurainunbita22@gmail.com
4 Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: maemunah@unismuh.ac.id
Abstract . The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  more  about  how  village government  policies  support  rural community empowerment programs through the utilization of the Village Fund Budget in Tanggilingo Village. This  researcher uses a descriptive type of qualitative approach. This data collection was carried out  through observation and interviews using interview guidelines submitted to a number of informants. The results of the study  show  that  the  village  government  does  not  involve  the  community  in  MSME  activity  programs.  In  the stages  of  the  empowerment  program  that  utilize  village  budget  funds  that  are  not  as  planned.  Unclear information  about  the  village  budget.  What  the  village  government  is  doing  is  still  lacking  because  the government  only  steps  down  once  a  year.  It  is  suggested  that  the  village  government  should  involve  the community  in  planning  the  empowerment  program.  The  village  government  provides  assistance  in  every community empowerment program. The village government is more open and delivers the budget used in the empowerment program that utilizes the Village Fund. The village government evaluates on a scale so that the empowerment program runs well.
Keywords : Utilization of Village Funds; Community Empowerment { Abstrak . Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  lebih  dalam  mengenai  bagaimana  kebijakan pemerintah  desa  dalam  menunjang  program  pemberdayaan  masyarakat  pedesaan  melalui  pemanfaatan Anggaran  Dana  Desa  di  Desa  Tanggilingo.  Peneliti  ini  menggunakan  jenis  deskriptif  pendekatan  Kualitatif. Pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi dan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang diajukan kepada sejumlah informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat  di  dalam  program  kegiatan  UMKM.  Di  dalam  tahapan  program  pemberdayaan  yang memanfaatkan  dana  desa  anggaran  yang  tidak  sesuai  yang  direncanakan.  Informasi  yang  kurang  jelas tentang anggaran dana desa. Yang dilakukan pemerintah desa masih kurang karena pemerintah hanya turun satu tahun satu kali saja. Disarankan pemerintah Desa harus melibatkan masyarakat di dalam perencanaan program pemberdayaan. Pemerintah desa melakukan pendampingan di dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa lebih terbuka dan melakukan penyampaian terhadap anggaran yang digunakan dalam program pemberdayaan yang memanfaatkan Dana Desa. Pemerintah desa melakukan evaluasi secara berskala agar program pemberdayaan berjalan dengan baik.
Kata Kunci : Pemanfaatan Dana Desa; Pemberdayaan Masyarakat

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  wujud  pemerintahan  terkecil  yang  terdapat  di  Indonesia,  kebanyakan penduduknya  bekerja  sebagai  petani  serta  mengenyam  bangku  sekolah  yang  relatif  rendah,  dan dipimpin oleh Kepala Desa. Pada undang-  undang no 6 tahun 2014 tentang desa, Desa merupakan kesatuan  warga  hukum  yang  memiiki  batasan  daerah  yang  berwenang  buat  mengendalikan  serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan warga setempat bersumber pada prakarsa warga, hak
Prodi Pendidikan Sosiologi Sosiologi http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium
Equilibrium : Jurnal Pendidikan Vol. XI. Issu 1. Januari-April 2023
Equilibrium : Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
asal-usul,  serta  ataupun  hak  tradisional  yang  diakui  serta  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia, (Bender, 2016)
Selaku  ujung  tombak  pemerintahan  desa,  diharapkan  desa  sanggup  meningkatkan  serta memaksimalkan  kemampuan  yang  terdapat  di  desa  serta  dalam  pengurusan  seluruh  suatu  yang sifatnya  ke  administrasian  oleh  warga,  (Pertiwi  et  al.,  2021).  Buat  melakukan  tugas  serta  urusan tersebut  hingga  dibutuhkan  sokongan  sumber  energi  baik  personil,  dana  ataupun  perlengkapan ataupun fitur penunjang yang lain. Buat seperti itu dalam undang- undang no 6 tahun 2014 tentang Desa  tersebut  pula  sudah  mengendalikan  Keuangan  Desa  serta  Peninggalan  Desa  dalam  rangka membagikan  pelayanan  pada  warga  antara  lain  dari  sumber-  sumber  Pemasukan  Asli  Desa, terdapatnya kewajiban untuk Pemerintah dari pusat hingga dengan Kabupaten ataupun Kota Salah satu  wujud  transfer  dana  desa  dari  pemerintah  merupakan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  ialah bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten bone bolango.
Akibat  sosial  serta  ekonomi  sangat  mempengaruhi  untuk  tingkatan  kesejahteraan  warga, (Arsana  &  Olilingo,  2020).  Perihal  ini  diakibatkan  terdapatnya  pembatasan  aktivitas  ekonomi  yang secara  makro  merendahkan  perkembangan  ekonomi  serta  menimbulkan  banyak  orang  kehabisan pekerjaan sehingga berpotensi tingkatkan jumlah warga miskin. Kurang terdapatnya warga tentang khasiat dana desa yang tidak pas di warga.
Dana desa ialah salah satu kebijakan Pemerintah Pusat buat menguatkan desa, (Mohi et al., 2022).  Pengelolaan  Dana  Desa  dicoba  bersumber  pada  sebagian  kebijakan  mulai  dari  Undang- Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri  hingga  dengan  Peraturan  Kepala  Wilayah. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa bisa dikatakan baik apabila ketiga perspektif tersebut diatas berjalan dengan baik sebab pengelolaan Dana Desa sudah cocok dengan peraturan perundang-  undangnya  yang  mengaturnya,  serta  apabila  dari  ketiga  perspektif  salah  satunya  tidak berjalan  dengan  mudah  ini  berarti  penerapan  kebijakan  pengelolaan  pengelolaan  Dana  Desa  tidak berjalan  dengan  baik  ataupun  tidak  cocok  dengan  peraturan  perudang-  undangan  yang mengaturnya.
Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer lewat Anggaran Pemasukan serta Belanja Wilayah kabupaten/ kota serta digunakan buat  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  penerapan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan,  serta  pemberdayaan  warga.  Pemberdayaan  warga  meliputi  3  perihal  ialah, pengembangan  (enabling),  memperketat  kemampuan  ataupun  energi  (empawering),  serta terciptanya  kemandirian,  (Ahmad  et  al.,  2022).  Bersumber  pada  penafsiran  diatas  hingga  bisa dimaksud  kalau  pemberdayaan  tidak  saja  terjalin  pada  warga  yang  tidak  mempunyai  keahlian, hendak  namun pula terjalin pada warga yang mempunyai energi yang masih terbatas,  sampai bisa diberdayakan sampai menggapai kemandirian (Suharto, 2009).
Arah pembangunan serta pemberdayaan warga desa yang sangat efisien merupakan dengan mengaitkan  warga  serta  faktor  pemerintahan,  (Arsana  et  al.,  2022).  Keterlibatan  warga  sangat dibutuhkan  dalam  pembangunan  desa.  Sebab  proses  pembangunan  desa  bukan  cuma  sebatas membangun  fasilitas  serta  prasarana  yang  dibutuhkan,  namun  proses  pembangunan  desa membutuhkan waktu yang panjang.
Dalam  perihal  perencanaan  pengelolaan  anggaran  dana  desa  dibutuhkan  terdapatnya keterlibatan warga baik dalam  penerapan aktivitas serta transparansi dana itu sendiri. Tidak  hanya itu  pada  hasil  penilaian  dana  desa  butuh  terdapatnya  keterbukaan  dari  aparat  desa  kepada  warga terhadap hasil penerapan pemberdayaan. Contohnya dalam penerapan pemberdayaan telah efisien serta telah berjalan dengan baik, tetapi dalam perencanaan serta pengawasan pengelolaannya masih kurang partisipasi dari warga dan koordinasi yang belum berjalan dengan baik. Bila perihal tersebut berjalan  dengan  baik,  hingga  besar  mungkin  warga  bisa  lebih  meningkatkan  diri  buat  menggapai kemajuan  bersama semacam yang diharapkan dari program ini, ialah terciptanya warga yang lebih berdaya.
Tidak  hanya  itu,  desa  pula  memiliki  peluang  buat  meningkatkan  ekonomi  warga  lewat pelatihan  serta  pemasaran  kerajinan  warga,  pengembangan  usaha  peternakan  serta,  pemanfataan
Equilibrium : Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
area  perkarangan  lewat  BUMDes.  Perihal  ini  cocok  dengan  syarat  Peraturan  Pemerintah  No  60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pemasukan serta belanja negeri, pasal 19 ayat 1 serta 2 yang menarangkan kalau dana desa digunakan buat membiayai penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan,  pemberdayaan  warga,  serta  kemasyarakatan.  Pemakaian  dana  desa yang  dialokasikan  buat  bidang  pembangunan  merupakan  sebesar  70%  serta  bayaran  yang dialokasikan buat operasional desa tidak melebihi 30%. Pemakaian dana desa oleh pemerintah desa wajib digunakan secara efisien supaya tujuan yang sudah diresmikan lewat proses musyawarah bisa tercapai  dengan  baik  serta  optimal.  Desa  memiliki  wewenang  yang  berarti  dalam  menolong pemerintah  wilayah  dalam  penerapan  program  pemberdayaan  sebab  pemerintah  desa  jadi  bagian berarti  dalam  menunjang  penerapan  otonomi  wilayah  dan  mendesak  terciptanya  proses pemanfaatan dana desa yang berguna untuk warga.
Program pemberdayaan ini butuh di dukung oleh pemerintah desa lewat Alokasi dana desa supaya  program  pemberdayaan  ini  dapat  terlaksana  dengan  efisien  dengan  efektif  Oleh  sebab  itu pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa butuh mencermati mulai dari perencanaan program penerapan,  transparansi  pengelolaan  Anggran  serta  melaksanakan  penilaian  pada  program  yang sudah  di  laksanakan  pada  warga  desa.  Bersumber  pada  hasil  observasi  yang  jelas.  Di  jalani  periset kalau ada sebagian kasus yang terjalin di desa Tanggilingo ialah masih minimnya perencanaan yang dicoba  oleh  pemerintah  desa  dalam  merumuskan  program-  program  pemberdayaan  yang  di mengaitkan  warga.  Contohnya  banyak  keluhan  dari  warga  atas  program-  program  pemberdayaan yang tidak pas sasaran di warga. Masih kurang penerapan pemerintah desa mengaitkan warga desa dalam  kegiataan  program  pemberdayaan  lewat  pemanfaatan  dana  desa.  Contohnya  pemerintah desa tidak mengaitkan warga dalam aktivitas program pemberdayaan yang sepatutnya mengaitkan warga  pemerintah  desa  tidak  mengaitkan  Sehingga  warga  tidak  mengetahuai  penerapan pemanfaatan program pemberdayaan yang terdapat di desa Tanggilingo.
Minimnya transparansi dalam pemanfaatan dana desa cocok program yang jelas di tetapkan. Contohnya pemanfaatan dana desa di desa Tanggilingo belum transparan kepada warga, sepatutnya anggaran  program  pemberdayaan  dana  desa  di  ketahuai  oleh  warga  tetapi  pemerintah  desa tangglingo tidak terbuka tentang pemanfaatan dana desa tersebut. Berikutnya minimnya pemerintah desa  dalam  melaksanakan  penilaian  program  pemberdayaan  dengan  menggunakan  dana  desa. Contohnya pemerintah desa cuma turun satu kalli dikala terdapat kegiaatan program pemberdayan yang sudah dicoba oleh warga serta sepatutnya pemerintah desa melaksanakan penilaian Kala akhir tahun tetapi telah tidak terdapat  lagi pengecekan dari pemerintah desa sehingga pemerintah desa tidak menggunakan dana desa itu dengan baik.
Kasus ini kerap memunculkan keluhan dari warga desa Tanggilingo sepatutnya perencanaan pemanfatan  anggaran  dana  desa  dibutuhkan  terdapatnya  keterlibatan  warga  dalam  penerapan aktivitas transparansi dana desa. Belum seluruhnya di tahu oleh warga hasil penilaian program yang terdapat  di  Desa  Tanggilingo.  Tetapi  realitasnya  pemerintah  desa  tidak  terbuka  kepada  warga tentang  pemanfaatan  dana  desa  yang  di  sebabkan  banyak  warga  yang  kurang  mengerti  tentang pemanfaatan  dana  desa,  berapa  jumlah  anggran  pemanfaatan  yang  diperoleh  buat  apa  dana tersebut digunakan.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yaitu  suatu penelitian  yang  menggunakan  data  berupa  kalimat  tertulis,  lisan,  perilaku,  fenomena,  peristiwa, suatu bentuk pengetahuan baru yang menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai obyek studi untuk mendapatkan metode penyelesaian masalah, (Mulyadi, 2012). Penelitian ini termasuk dalam katagori  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  analisis  deskriptif,  yaitu  metode  yang  dilakukan dengan cara mengumpulkan mempersiapkan, dan menganalisis data Sehingga gambaran yang jelas mengenai  masalah  yang  diteliti,  (Mayangsari  &  Puspitasari,  2019).  Penelitian  ini  di  fokuskan  pada Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Tanggilingo.
Data Primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara  kepada  Kepala  Desa  1  Orang,  Bendahara  1  Orang,  Sekretaris  1  Orang,  Kepala  Dusun  3

## Equilibrium : Jurnal Pendidikan
Orang, Masyarakat 3 Orang. Semuanya 9 Orang. Pada penelitian ini data sekunder di peroleh peneliti secara tidak  langsung melalui  media  perantara,  beberapa  bukti,  catatan  atau  laporan  historis yang tersusun di dalam arsip. Peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif, yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Penelitian
Data  hasil  penelitian  yang  akan  disajikan  pada  bagian  ini  adalah  data  hasil  wawancara  yang diperoleh  dari  informan,  wawancara  dilakukan  antara  lain  berkenan  dengan Pemanfaatan  Dana Desa dalam menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten  Bone  Bolango. Penelitian  ini  menggunakan  Fokus  Perencanaan,  Pelaksanaan, Transparansi dan Evaluasi. Berdasrkan hasil pengumpulan data melalui wawancara  serta pencatatan sekunder secara kualitatif maka hasilnya dapat dideskripsikan sebagai berikut.

## Perencanaan
Perencanaan  dalam  hal  ini  adalah  perencanaan  pemanfaatan  Dana  desa  dalam  program pemberdayaan masyarakat di desa tanggilingo. Hasil wawancara dengan informan kunci (MB) selaku Kepala Desa Tanggilingo.
”Untuk  perencanaan  pemanfaatan  dana  desa    yang  ada  di  Desa Tanggilingo  perencaanan  kami  di  desa  ini    sudah  dilakukan  berdasarkan kesepakatan antara pemerintah desa dengan BPD dengan toko masyarakat juga di dalam rapat (musrebangDes) agar pemanfataan dana desa di desa kami ini berjalan dengan maksimal. Agar supaya masyarakat tau kalau  kita di  desa  memanfaatkan  dana  desa  dengan  baik  tidak  ada  kami  tutupi. (Wawancara, 28 September 202 2)
Dari  pernyataan  informan kunci  di  atas menunjukan  bahwa  perencanaan yang ada  di  desa tanggilingo sudah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara BPD dengan pemerintah desa dengan toko masyakarakat di dalam rapat Musrebandes agar pemanfaatan dana desa di tanggilingo berjalan dengan masksimal. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan (WD) selaku sekretaris Desa
“ Perencanaan  program  di desa  ini  yang  kami  laksanakan  pertama  itu  ada rapat (musrebangDes) di mana kita rapat Bersama-sama masyarakat agar mereka tau kita di desa bagaimana _untuk program-program  itu ada yang namanya  UMKM  yang  terbentuk  warung-warung  yang  kami  salurkan kemasyarakat yang mana berhak  untuk dapat  (wawancara, 28 September 2022)
Dari  pernyataan  informan  di  atas  menunjukan  bahwa    perencanaan  di  desa  tanggilingo sudah  ada  kesepakatannya  dari  pemerintah  desa  untuk  program-program  pemberdayaan  UMKM yang  ada  di  desa  tanggilingo  sudah  melalui  Musrebangdes.  Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan informan (HO) selaku bendahara desa.
“Dengan  adanya  dana  desa  ini  memberikan  manfaat  yang  sangat  besar bagi  saya  dengan  masyarakat    memberikahan  kemudahan    kepada  saya untuk  merealisasikan    segala  bentuk  program-program  desa    tanggilingo yang telah kami kesepakati Bersama dalam Musrembangdes. (wawancara: 28 September 2022)
Equilibrium : Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Dari  pernyataan  informan  di  atas  menunjukan    bahwa  dengan  adanya  dana  desa  sangat bermanfaat  bagi  bendahara  desa  dengan  masyarakat  agar  memberikan  kemudahan  untuk meerealisasikan segala bentuk program-program yang ada di desa.
Selanjutnya hasil wawancara dengan informan (YS) selaku masyarakat.
“Kami  tidak  mengetahui  tentang  perencanaan  yang  ada  di  desa  maupun program yang ada di desa yang kami tau hanya UMKM semacam warung tapi anggarannya tidak sesuai dengan kami harapkan”. (wawancara: Rabu 29 September 2022)
Dari  pernyataan informan di atas dapat menunjukan bahwa masyarakat  tidak mengetahui tentang  program  atau  perencanaan  yang  ada  di  desa  anggaran  yang  tidak  sesuai  dengan  harapan masyarakat. Seharusnya harus ada penjelasan dari pemerintah desa atas anggran yang tidak sesuai.

## Pelaksanaan
Pelaksanaan  dalam  hal  ini  adalah  pelaksanaan  program-program  pemberdayaan  dengan memanfaatkan  dana  desa    belum  berjalan  optimal.Hasil  wawancara  yang  diperoleh  dari  informan kunci (MB) selaku kepala desa.
“Pada  pelaksanaan  program  pemberdayaan  kami  selaku  pemerintah desa,setelah  melalui  beberapa  proses  perencanaan.,seperti  Musrebangdes ,rencana  kerja  pembangunan(RKP)  anggaran  kami  ini  yang  sesuai  yang  di rencanakan  pada  tahap  pelaksanaan.(wawancara  Rabu,  28  september 2022)
Dari pernyataan informan kunci di atas menunjukan bahwa dengan adanya dana desa ini sangat bermanfaat  bagi  pemerintah  desa  dengan  melalui  beberapa  proses  pelaksanaan  seperti musrebngdes dan RKP yang sudah di rencanakn pada pelaksanaan program pemberdayaan.
Selanjutnya Hasil wawancara yang diperoleh informan (YB) Kepala dusun Satu.
“Untuk  pelaksanaan  program  pemberdayaan  dengan  anggaran  ini  kami sudah  laksanakan  program-programnya  supaya  masyarakat  tau  kita pemerintah desa memanfaatkan program-program yang ada di desa yaitu UMKM. (Wawancara Rabu,28 September)
Dari pernyataan informan di atas menunjukan pelaksanaan program pemberdayaan dana desa pemerintah desa sudah melaksanakan program dengan sebaik-baiknya.
Selanjutnya Hasil wawanacra dengan informan (YR) selaku masyarakat.
“Kami  masyarakat    tidak  mengetahui  tentang  pelaksanaan  yang  ada  di desa maupun program-program pemberdayaan yang ada di desa kami juga ini  tidak  mengetahuai  anggaran  program  UMKM  yang  ada  di  desa“ (Wawancara, Rabu,28 September)
Dari pernyataan informan di atas menunjukan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan dana  desa  tersebut  masyarakat  tidak  mengetahui  disebabkan  pemerintah  desa  tidak  melibatkan mereka pun tidak mengetahuai tentang anggaran UMKM yang ada di desa tanggilingo.

## Transparansi
Transparansi  dalam  hal  ini  keterbukaan  pemerintah  desa  kepada  masyarakat  tentang anggran dana desa. Hasil wawancara dengan informan kunci (MB) Selaku kepala desa.
Equilibrium : Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
“Untuk  pemberian  program-program  seperti  UMKM  yang  ada  di  desa tanggilingo yang telah di verfikasi oleh kepala dusun,dan kami tidak saling menutupi anngran ini, anggran seperti itu,kami juga memberikan seperti itu sebelum  kami  memberikan  bantuan  kepada    masyarakat  kepala  dusun dengan  saya  melihat  lansgung  siapa  yang  berhak  untuk  dapat. (Wawancara, Rabu, 28 September 2022)
Dari  pernyataan  informan  dia  atas  menunjukan  bahwa    kepala  desa  dan  kepala  dusun sebelum  memberikan  program  UMKM  kepada  masyarakat  mereka  memvertikasi  terlebih  dahulu atau turun langsung siapa yang berhak dapat program UMKM tersebut. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan (HO) selaku bendahara desa.
“Pemanfaatan dana desa untuk desa tanggilingo itu terbuka karena setiap rapat saya perlihatkan kepada masyarakat untuk anggran dana desa dan di gunakan  apa  saja-apa  saja  anggran  itu  saya  perlihatkan  jumlah anggrannya juga (Wawancara Rabu, 28 September 2022)
Dari  pernyataan  informan  di  atas  menunjukan  bahwa  pemanfaan  Dana  Desa  Didesa Tangglingo sangat terbuka karena pada saat rapat untuk program-program UMKM masyarakat yang dapat UMKM pemerintah desa pelihatkan kepada masyarkat berapa jumalah anggran untuk program UMKM  dan  di  gunakan  apa-apa  saja.  Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan  informan  (YA)  Kepala dusun satu menyatakan bahwa :
“Transparansi  itukan  semacam  di  bikin  baliho,agar  masyarakat  itu  lebih paham,berapa besar dana desa untuk anggran program
pemberdayaan,dan  supaya  lebih  jelas  harus  dibiking  baliho  supaya masyarakat lebih tau berapa jumalah anggran dana desa yang ada di desa, tanggilingo dana di manfaatkan untuk apa,semua harus tercantam di situ. (wawancara, Rabu 28 September 2022)
Dari  pernyataan  informan  di  atas  menunjukan  bahwa  dana  desa  di  desa  tanggilingo  harus terbuka kepada masyarakat harus ada yang di tercantum di papan baliho berapa Program Anggran Dana Desa dan harus jelas.
Selanjutnya hasil wawancara dengan informan (WP) Selaku masyarakat menyatakan bahwa.
“Ini bantuan UMKM tidak transparan seharusnya dana yang di terima oleh kita masyarakat yang penerima UMKM  itu harus sesuai RAP. pada waktu kita  mau  menerima  ternyata  tidak  sesuai  yang  sudah  di  catumkan sebelumnya  di  RAP  itu  tidak  sesuai  harapan  kita  (wawanacara,  Rabu  28 September)
Dari pernyataan informan di atas menunjukan bahwa bantuan UMKM  tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena tidak  terbuka pemerintah desa  kepada masyarakat karena anggrannya tidak  sesuai dengan di Rap sebelumnya.  Selanjutnya hasil wawancara dengan informan (YS)  selaku masyarakat menyatakan.
“Saya  dari  tahun  2020  saya  dapat  UMKM  tapi  saya  liat  anggarannya sampai sekarang hanya begitu saja tidak transparan anggran desa ini tidak sesuai  yang  di  kasih  di  lihat  di  RAP  kebanyakan  di  desa  itu  kurang  sekali
Equilibrium : Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
mereka memberikan informasi kepada kita masyarakat. (Wawancara, Rabu 28 september)
Dari  pernyataan  informan  di  atas  menunjukan  bahwa  pemerintah  desa  tidak transparan  kepada  masyarakat  sehingga  banyak  masyarakat  yang  mengatakan  bahwa anggrannya tidak sesuai yang ada di RAP yang di cantumkan sebelumnya.

## Evaluasi
Evaluasi  adalah  pemerintah  desa  dalam  melakukan  evaluasi  program  pemberdayaan kemasyarakat dengan memanfaatkan dana desa tersebut. Hasil wawancara yang diperoleh informan kunci (MB) Selaku kepala desa.
“Untuk  pemanfaatan  dana  desa  di  desa  tanggilingo  saya  dengan pemerintah  desa  terutama  kepala  dusun  setiap  bulan  kami  mengeveluasi yang kami evaluasi itu yang dapat program pemberdayaan terutama yang menyangkut  bantuan  UMKM  kami  di  desa  ini  terutama  saya  kepala  desa untu  memerintahkan  kepada  kepala  dusun  untuk  turun  langsung bagaimana  perkembangkan  untuk  UMKM  warung-warung.  (Wawancara, 28 September 2022)
Dari pernyataan informan di atas menunjukan bahwa untuk program UMKM di desa tanggilingo pemerintah  desa  setiap  bulan  turun  langsung  atau  mengevaluasi  perkembangan  masyarakat  yang mendapatkan UMKM apakah warung-warung untuk UMKM masih berjalan.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan  informan  (MH)  selaku  kepala  dusun  dua  menyatakan bahwa :
“Setiap  ada  program  untuk  bantuan  saya  sebagai  kepala  dusun  dua sebelum  kita  memberikan  bantuan  UMKM  tersebut  seperti  warung  kami melihat dulu siapa masyarakat yang berhak untuk dapat itu kami evalausi duluan  misalkan  masyarakat  yang  kekurangan  ekonomi  itu  kami  berikan untuk bantatuan tersebut. (Wawancara, 28 September 2022)
Dari pernyataan informan di atas dapat di simpulkan bahwa setiap ada program kepala dusun turun  langsung  atau  mengevalusi  masyarakat  yang  berhak  untuk  dapat  bantuan  program  UMKM seperti warung-warung.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan  informan  (NN)  selaku  kepela  dusun  tiga  menyatakan bahwa.
“Saya  kepala  dusun  tiga  sekitar  sekitar  enam  orang  yang  dapat  UMKM  di lingkuangan saya sebelum saya memberikan UMKM tersebut saya mendata dulu  supaya  masyarakat  tau  kalua  untuk  pemanfaatan  dana  desa  di  desa tanggilingo  ini  kami  pergunakan  sebaik-baiknya,mana  yang  berhak masyarakat  untuk  dapat  supaya  masyarakat  tidak  ada  yang  iri  dengan bantuan tersebut. (Wawancara, 28 September 2022)
Dari  pernyataan  informan  di  atas  dapat  di  simpulkan  bahwa  untuk  pemberian  program tersebut untuk kepala dusun tiga turun langsung atau mendata langsung mana yang berhak yang dapat  program  tersebut  supaya  masyarakat  tau  pemerintah  desa  menggunakan  dana  tersebut. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan  (YR) Selaku masyarakat menyatakan bahwa
“Pemerintah  desa  ini  tidak  rutin  melihat  langsung  keadaan  UMKM  atau sudah  bagaimana  hasilnya  sekarang,mereka  hanya  melihat  satu  kali  saja mereka  hanya  menyalurkan  baru  sudah  tidak  ada  lagi    mengevaluasi (Wawancara Rabu 28 September 2022).
Equilibrium : Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Dari  pernyataan  informan  di  atas  dapat  di  simpulkan  bahwa  pemerintah  desa  hanya memberikan  pembagian  UMKM,  akan  tetapi  tidak  rutin  dalam  mengevaluasi  bagaiman  kemajuan serta keluhan masyarakat dalam program UMKM tersebut untuk warung-warung.

## 2. Pembahasan
Sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  fokus  yang  digunakan  adalah Perencanaan,  Pelaksanaan,  Transparansi  dan    Evaluasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  focus tersebut dapat dinyatakan bahwa. Menurut Tjokroamidjojo dalam (Hasan, 2018) perencanaan dalam arti  seluas-luasnya  merupakan  suatu  proses  mempersiapkan  secara  sistematis  kegiatan-kegiatan yang  akan  dilakukan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu.  Perencanaan  adalah  suatu  cara bagaimana  mencapai  tujuan  sebaik-baiknya  dengan  sumber-sumber  yang  ada  supaya  lebih  efektif dan efisien. perencanaan di Desa Tanggilingo belum berjalan dengan baik,atau belum sesuai dengan keinginan  masyarakat  perencanaan  yang  ada  di  desa    maupun  program-program  yang  ada  di  desa tidak diketahuai oleh masyarakat sehingga masih banyak keluhan dari masyarakat tentang program- program  seperti  UMKM  yang  tidak  sesuai  harapan  masyarakat.  Tidak  memiliki  keterlibatan  dalam perencanaan program, salah satu masalah yang dapat muncul   dalam tahap perencanaan Program Pemberdayaan  Masyarakat  sangat  diperlukan,oleh  karena  itu  program-program  yang  dilaksanakan bukan  hanya  untuk  kepentingan  individual  tetapi  kepentingan  bersama.Maka  dengan  itu masayarakat  sebagai  kelompok  sasaran  harus  berperan  aktif  dalam  memberikan  masukan  serta saran  terhadap  pemerintah  desa  dalam  penyusunan  program.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa perencanaan  di  Desa  Tanggilingo  kurang  karena  masih  banyak  keluhan  dari  masyarakat  atas pemanfaatan perencaanan desa program UMKM yang tidak sesuai harapan masyarakat.
P elaksanaan adalah suatu aktivitas,  aksi, tindakan, atau lebih dari itu, terdapat mekanisme sistem dengan kegiatan terencana untuk mencapai tujuan, (Sari & Arifin, 2021). Dalam pelaksanaan dana  desa  tersebut  mendapat  ketidak  kepercayaan  masyarakat  kepada  pihak  pelaksana  kegiatan dalam  hal  ini  disebabkan banyak  keluhan  dari  masyarakat  atas  pelaksanaan  kegiataan.  masyarakat biasa  tidak  mengetahui  standar  pelaksanaan,selain  itu  pelaksanaan  kegiataan  hanya  formalitas semata,oleh karena kurangnya pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa dengan melibatkan masyarakat  saat  ada  rapat  musrebangsdes.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan kurangnya  pemerintah  desa  dalam  memanfaatkan  dana  desa  dengan  melibatkan  masyarakat tersebut.
Transparansi  publik  yaitu  transparansi  adalah  Keterbukaan  secara  sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan  sumber  daya  publik,  (Andriani,  2019).  Dalam  transparansi  tentang  pemanfaatan  dana desa kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan yang jumlah anggaran di RAB di berikan kepada masyarakat  seharusnya  pemerintah  desa  memberikan  yang  sesuai  yang  di  RAB  sehingga menimbulkan  permasalahan  dari  masyarakat  mendapat  ketidakkepercayaan  masyarakat  lagi sehingga  masyarakat  kurang  memahami  tentang  anggaran  yang  ada  di  desa  oleh  karena  itu pemerintah  desa  harus  transparan  kepada  masyarakat  tentang  program  atau  anggaran  UMKM tersebut harus di sesuaikan di RAB untuk pemberian bantuan tersebut. Sehingga dapat di simpulkan bahwa  transparansi  dalam  anggaran  tersebut  belum  transparan  karena  pada  saat  ada  anggaran bantuan  UMKM  tidak  sesuai  harapan  masyarakat  karena  tidak  sesuai  yang  di  RAB  yang  di cantumkan.
Evaluasi  merupakan  suatu  program  dapat  dilakukan  penilaian  secara  sistematik,  rinci,  dan menggunakan  prosedur  yang  sudah  diuji  secara  cermat,  (Kawung  et  al.,  2020).  Dalam  evaluasi  di Desa  Tanggilingo    pemerintah  desa  hanya  mengevaluasi  saat  ada  program  bantuan  UMKM  yang dapat  menimbulkan  kekecewaan  dari  masyarakat  karena  pemerintah  desa  tidak  rutin  saat mengevaluasi UMKM tersebut  oleh karena itu pemerintah desa  harus melihat  perkambangan atau kemajuan masyarakat saat di berikan UMKM tersebut kadang UMKM masyarakat itu hanya berapa satu  bulan  sudah  tidak  ada  lagi  jadi  pemerintah  harus  rutin  melihat  kemajuan  bantuan  UMKM
Equilibrium : Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
tersebut.  Sehingga  dapat  disimpulkan  evaluasi  di  Desa  Tanggilingo  belum  baik  masih  kurang mengevaluasi.
Dari keempat fokus yang telah dijelaskan melalui pembahasan hasil penelitian, menunjukan bahwa penelitian  pemanfaatan dana desa dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat di Desa  Tanggilingo  Kecamatan  Kabila  Kabupaten  Bone  Bolango  yang  dilihat  dari  segi  perencanan, pelaksanaan,  transparansi,  evaluasi  dari  sisi  penjelasan  dari  pemerintah  desa  sudah  baik  tapi  dari masyarakat masih kurang dan banyak keluhan tentang program-program tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pemanfaatan dana- desa dalam menunjang Program pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanggilingo dapat di tarik kesimpulan bahwa Pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat di dalam perencanaan program kegiataan UMKM. Di dalam tahapan pelaksanaan program pemberdayaan yang memanfaatkan dana desa  anggaran  yang  tidak  sesuai  yang  di  rencanakan  pada  tahap  pelaksanaan  serta  ketiadaan pendampingan pemerintah desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Informasi yang kurang jelas  tentang  anggaran  dana  desa  yang  tidak  transparan  pada  program  pemberdayaan  yang  tidak sesuai  harapan  masyarakat.  Evaluasi  yang  dilakukan  pemerintah  desa  masih  kurang  karena pemerintah hanya turun satu tahun satu kali saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  D.,  Sulasmi,  S.,  Arsana,  I.  K.  S.,  Djaba,  M.,  &  Gintulangi,  S.  O.  (2022).  Analisis  Tingkat Kemandirian, Efektivitas, Dan Desentralisasi Keuangan Serta Strategi Peningkatanya Sebagai Upaya  Pencapaian  Arah  Kebijakan  Pembangunan  Wilayah  di  Kota  Gorontalo. Jurnal  Sains Sosio Humaniora , 6 (1), 922–933.
Andriani,  M.  (2019).  Pengaruh  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  masyarakat  terhadap pengelolaan  dana  desa  (studi  pada  Desa  Luk,  Kecamatan  Rhee,  Kabupaten  Sumbawa). E- Journal Akuntansi FEB Universitas Teknologi Sumbawa , 1 (2), 1–13.
Arsana,  I.  K.  S.,  Nggilu,  R.,  &  Nusu,  O.  S.  (2022).  Pkms  Pemberdayaan  Kelompok"  Karawo  Indah" Dalam  Peningkatan  Pendapatan  Melalui  Pelatihan,  Manajemen  Usaha  Dan  Inovasi Pemasaran. Indonesia Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat , 1 (1), 37–44.
Arsana, I. K. S., & Olilingo, F. Z. (2020). Economic Shift And Inequality Between Provinces In Sulawesi Island,  Republic  Of  Indonesia. Proceedings  of  International  Interdisciplinary  Conference  on Sustainable Development Goals (IICSDGs) , 3 (2), 40–47.
Bender,  D.  (2016).  DESA:  Optimization  of  variable  structure  modelica  models  using  custom annotations. Proceedings  of  the  7th  International  Workshop  on  Equation-Based  Object- Oriented Modeling Languages and Tools , 45–54.
Hasan,  S.  (2018).  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  dalam  Penataan  Hukum  Nasional. Meraja Journal , 1 (3).
Kawung, A. M., Lumolos, J., & Sampe, S. (2020). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Mahakeret Barat dan Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado. JURNAL EKSEKUTIF , 1 (4).
Mayangsari,  I.  N.,  &  Puspitasari,  D.  (2019).  Analisis  Perlakuan  Akuntansi  Zakat  pada  Lembaga  Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Bondowoso. International Journal of Social Science and Business , 3 (1), 28–35.
Mohi, E. M. H., Nggilu, R., & Arsana, I. K. S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dana  Desa  di  Kabupaten  Bone  Bolango. Al-Mada:  Jurnal  Agama,  Sosial,  Dan  Budaya , 5 (4),
579–587.
Equilibrium : Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Mulyadi, M. (2012). Riset desain dalam metodologi penelitian. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media , 16 (1), 71–80.
Pertiwi,  A.,  Dema,  H.,  Mustanir,  A.,  &  Anugrah,  E.  (2021).  Penerapan  E-Government  Dalam Mewujudkan  Transparansi  Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa  (Studi  Pada  Pemerintahan  Desa Bulo Timoreng). PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan , 9 (3), 130–139.
Sari, P., & Arifin, J. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan Dilihat Dari Aspek Komunikasi Di Desa Mahe Seberang Kecamatan Haruai. Japb , 4 (1), 426–440.
Suharto, E. (2009). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat .