## CORAK PEMIKIRAN HUKUM MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH

## Bakhtiar
UIN Imam Bonjol Padang
Email: tiar_dwi@yahoo.com
Abstrak: Muhammadiyah sebagai organisasi
keagamaan yang bergerak dibidang dakwah sampai hari ini tampak masih kuat dan kokoh. Dalam mewujudkan fungsinya sebagai organisasi keagamaan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjihnya telah melahirkan banyak produk pemikiran hukum baik berupa putusan maupun fatwa telah mempengaruhi wacana pemikiran hukum di Indonesia. Produk pemikiran hukum ini terus berkembang dan bahkan pada kasus-kasus tertentu terjadi perubahan sejalan dengan perubahan sosial. Hukum pada konteks perubahan sosial berfungsi sebagai sarana kontrol sosial ( social control ) dan sarana untuk mengubah masyarakat ( social engineering ). Pemikiran hukum yang lahir dari produk majelis ini bercorak tajdid, toleran, terbuka, tidak berafiliasi pada mazhab tertentu, kolektif dan meringankan
Kata kunci : Tarjih, hukum dan corak

## A. LATAR BELAKANG
Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi dan gerakan Islam di Indonesia yang masih dapat bertahan secara kuat dan kokoh sejak didirikan jauh sebelum Indonesia hingga sekarang. Salah satu faktor yang menyebabkan bertahannya organisasi ini karena memiliki kekuatan dan dinamisasi dalam penyesuaian dengan perubahan yang terjadi. Dalam
pergerakannya, Muhammadiyah selain ditopang oleh amal usahanya dalam bidang pendidikan dari sekolah
Taman Kanak-Kanak hingga
Perguruan Tinggi, bidang kesehatan dari klinik hingga rumah sakit, bidang layanan sosial dan ekonomi juga memiliki dasar dan basis yang kuat dalam pemikiran keagamaan. Salah satu pemikiran keagamaan itu berkaitan dengan pemikiran hukum Islam (fikih). Hasil pemikiran hukum tersebut bukan hanya pada konteks wacana, tetapi telah menjadi pedoman dan tuntunan
sebagian besar masyarakat Islam Indonesia. Selain itu juga memiliki pengaruh terhadap politik hukum di tanah air.
Dalam mewujudkan hal itu, Muhammadiyah membentuk satuan organisasi yang berfungsi dan berwenang untuk mengkaji dan memberikan fatwa tentang keagamaan dan khususnya berkaitan dengan hukum Islam. Satuan organisasi ini adalah Majelis Tarjih, yang dibentuk tahun 1927.Sejak terbentuknya lembaga fatwa ini hingga tulisan ini diturunkan telah melahirkan banyak produk pemikiran keagamaan termasuk dalam bidang hukum Islam yang mempengaruhi wacana pemikiran hukum di Indonesia baik dalam tataran teoritis maupun aplikatif mulai dari bidang ibadah yang bersifat privat hingga hukum publik.
Produk pemikiran yang dimaksud dalam dokumen resmi Muhammadiyah lebih populer dengan sebutan putusan dan fatwa. Sebagian besar produk pemikiran hukum
Received: 23 th December 2016; Revised: 25 th January 2017; Accepted: 28 th February 2017
78 Al-Qalb , Jilid 9, Edisi 1, Maret 2017 tersebut sebagian besarnya sudah dibukukan baik secara terpisah maupun dalam bentuk himpunan. Putusan Tarjih dalam bentuk yang terpisah ditemukan pada buku yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih kerjasama dengan penerbit Suara Muhammadiyah dengan tema-tema tertentu, seperti fikih kebencanaan, fikih air, pedoman hisab, manasik haji dan sejenisnya. Dalam bentuk himpunan putusan sudah dibukukan dalam satu buku khusus dengan judul “Himpunan
Putusan Tarjih Muhammadiyah”.
Buku dalam bentuk himpunan putusan ini sudah berkali-kali diterbitkan. Selain itu, dalam masalah-masalah
tertentu sebagaimana terdapat dalam buku himpunan tersebut telah dilakukan pengembangan dan evaluasi. Hasilnya, ada sebagian yang diputuskan berbeda atau terjadi perubahan dengan yang sebelumnya dan ada pula yang bersifat memperkuat keputusan yang lama. Produk dari putusan ini merupakan hasil dari proses permusyawaratan yang berlapis mulai dari tingkat tim kecil yang dibentuk oleh Majelis Tarjih untuk menyiapkan draf keputusan hingga melibatkan semua ahli hukum dan ahli lain yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas baik yang tergabung dalam Majelis Tarjih dari tingkat pusat hingga daerah maupun di luar Muhammadiyah sendiri.
Sedangkan dalam bentuk fatwa, umumnya terdistribusi pada majalah Suara Muhammadiyah yang terbit dua kali dalam sebulan. Fatwa ini dilihat dari sisi prosesnya, tidak terlalu banyak melibatkan ahli hukum dan ahli lainnya, melainkan didiskusikan dalam waktu dan jumlah orang yang terbatas, kecuali pada kasus-kasus tertentu terutama yang memiliki dampak dan resistensi langsung terhadap masyarakat banyak. Prosesnya cukup hanya pada tingkat divisi fatwa Tarjih. Kemudian diterbitkan oleh majalah “Suara Muhammadiyah” sebanyak dua kali dalam sebulan. Materinya lebih banyak merespon hal-hal yang berkaitan dengan persoalan aktual yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, apabila lebih dicermati materi yang terdapat di dalamnya ada sebagian terkesan dalam bentuk
pengulangan terhadap jawaban yang sebelumnya. Sebagiannya ada pula yang menjelaskan tentang putusan Tarjih sebelumnya dan sedikit yang benar-benar baru. Fatwa dalam bentuk ini sama halnya dengan putusan, sudah dihimpun dan diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul “Tanya Jawab Agama”. Himpunan fatwa tersebut hingga sekarang sudah terbit sebanyak delapan (8) jilid yang membahas berbagai persoalan keagamaan.
Kesemua produk pemikiran Tarjih ini baik dalam bentuk putusan maupun fatwa didorong untuk mengaktualisasikan ajaran Islam sejalan dengan konteks sosialnya dengan cakupan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan benda dan lingkungannya. Pada konteks demikian produk pemikiran ini secara umum sama dengan fikih yang dihasilkan melalui ijtihad oleh ulama sebelumnya.
Dalam proses penemuannya, majelis ini pada dasarnya menggunakan metode yang juga digunakan oleh para mujtahid lainnya sebagaimana yang dikembangkan dalam ilmu ushul fikih. Secara teoritis, majelis ini dalam menemukan hukum menggunakan tiga metode, yaitu; Pertama , bayani , yaitu metode itjihad dengan
menggunakan pendekatan kebahasaan atau linguistik karena sumber hukum Islam baik Alquran maupun hadis, keduanya berbahasa Arab dan pengungkapan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat pada kedua sumber tersebut tidak dalam satu pola melainkan bervariasi. Oleh sebab itu, kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan adalah kaidah bahasa Arab, tidak bahasa yang lain. Kedua , qiyasi , yaitu penemuan hukum dengan menggunakan metode penerapan hukum yang sudah ditetapkan oleh nash kepada peristiwa hukum yang baru muncul sehingga hukumnya sama dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh nash. Metode ini diterapkan ketika tidak ada nash yang secara langsung menunjuk kepada ketentuan hukum terhadap masalah baru. Ketiga , istihsani , yaitu penemuan hukum dengan menggunakan pertimbangan kebutuhan dan kemaslahatan meskipun pada kasus-kasus tertentu hukum yang ditetapkan
Bakhtiar, Corak Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah… 79 secara zahir kurang sejalan dengan yang terdapat pada teks nash.
Selain menggunakan metode penemuan hukum di atas, Majelis Tarjih menggunakan corak dan karakteristik sendiri yang membedakannya dengan ulama dan lembaga fatwa lainnya. Corak yang dimaksud, di antaranya bersifat tajdid, terbuka, tidak berafiliasi dengan mazhab tertentu, toleran dan taisir. Hal inilah yang membedakan produk pemikirannya dengan ulama dan lembaga fatwa lainnya.
Sehubungan dengan hal itu, tulisan berupaya untuk mengungkap tentang corak dan karakteristik pemikiran hukum yang dihasilkan oleh majelis ini.

## B. IJTIHAD, PERUBAHAN HOKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL
Ijtihad, perubahan hukum dan perubahan sosial adalah fenomena yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Demikian pula sebaliknya, perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena merupakan kelengkapan dari kebudayaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengaruh timbal balik antara perubahan sosial dan perubahan hukum secara mendasar ditemukan dalam sifat dan watak hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial dan tuntutan-tuntutan dalam masyarakat yang didorong oleh berbagai faktor yang bergerak dalam kehidupan masyarakat. 1 Dalam konteks demikian perubahan sosial senantiasa diberi arah oleh hukum, sehingga perubahan-perubahan sosial dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan bagi umat manusia, bukan malah sebaliknya. Apabila hukum dihadapkan kepada perubahan sosial, ia akan menempati salah satu dua fungsi, yaitu; Pertama , bisa berfungsi sebagai sarana kontrol sosial ( social control ), yaitu suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi
1 Sudjono Dirdjosisworo, Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial , (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 76
orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. 2 Hukum pada ranah ini merupakan sarana untuk mempertahankan stabilitas sosial, dan karena fungsinya itu hukum tertinggal dari perubahan sosial. Selain itu, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat ( social engineering ). Pada sisi ini hukum merupakan sarana pengubah struktur sosial dengan membawa masyarakat ke dalam suatu tatanan baru dan blue-print terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. 3 Kedua , hukum merupakan produk sejarah yang dalam batas- batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya dan politik. Dalam hal itu hukum dituntut akomodatif terhadap persoalan masyarakat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.
Hukum dalam teori sosial adakalanya tertinggal dari perkembangan masyarakat apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Apabila kondisi ini terjadi dapat dipastikan akan terjadi hambatan-hambatan bahkan akan menimbulkan disorganisasi, yaitu memudarnya kaidah-kaidah lama sementara kaidah-kaidah baru belum tersusun. Kemudian kondisi ini bisa berlanjut terjadinya anomie, yaitu keadaan tidak adanya pegangan bagi masyarakat sehingga dapat menyebabkan situasi kacau. Jika hukum berada dalam kondisi seperti ini perubahan yang dituntut adalah perubahan materi hukum sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Sebaliknya, jika perkembangan dan pertumbuhan sosial tertinggal dari perubahan hukum, maka materi hukum tidak memerlukan perubahan, tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah penerapannya dalam masyarakat.
Sehubungan dengan hal itu, hukum Islam yang ditemukan oleh ahli hukum Islam dari Alquran dan hadis dengan ruang lingkupnya manusia dengan manusia, manusia
2 Sutjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu tinjauan Teoritis serta Pengalaman- Pengalaman di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1983), h. 112
3 Imam Syaukani, Imam, Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 22
80 Al-Qalb , Jilid 9, Edisi 1, Maret 2017 dengan benda dan lingkungannya dapat berubah apabila tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh hubungan timbal balik dengan perubahan sosial (waktu, tempat dan adat). 4 Keadaan dan perkembangan masyarakat menjadi pertimbangan hukum sehingga hukum benar-benar punya arti dan berfungsi di tengah masyarakat serta bisa mewujudkan maqashid al-syari’ah, yaitu nilai- nilai dan sasaran-sasaran syarak yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh Syari’ (pembuat hukum), yaitu Allah. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari’at, yang ditetapkan oleh Syāri’ dalam setiap ketentuan hukum. 5 Upaya menetapkan hukum dengan memberikan penafsiran baru untuk menjawab berbagai persoalan dan perubahan sosial dengan tetap mengacu kepada tujuan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan, menolak kemudaratan dan kerusakan serta mewujudkan keadilan bahkan kemaslahatan harus lebih didahulukan daripada sarana yang lainnya. 6 Kemudian penetapan hukum baru sangat dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dan perkembangan yang timbul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjadikan perkembangan baru itu sebagai pertimbangan hukum agar hukum tersebut mampu mewujudkan tujuan hukum syarak pada setiap zaman, tempat dan keadaan dengan berpedoman kepada Alquran dan hadis. Apalagi keadaan para ahli hukum
4 Ibn Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, (Riyad : Dar Ibn al-Jauzi, 1423H), Juz I, h. 14
5 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami , (Bairut: Dar al-Fikr, 1986), Juz II, h. 1017
6 Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 123;
Yusdani, Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktulisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi , (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 139
Islam akan selalu berbeda sejalan dengan kondisi sosial yang mengitarinya. 7 Dalam sejarah pemikiran hukum ( tarikh al-tasyri’ ) diungkapkan bahwa hukum lahir dan memiliki corak yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sosial, budaya, politik, ekonomi dan letak geografis. Hukum yang lahir antara suatu daerah dengan daerah lain memiliki corak yang berbeda meskipun dalam kasus yang sama. Misalnya, corak hukum yang lahir di Irak dan Madinah memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan kultur kedaerahannya. Abu Hanifah berbasis di Baghdad melahirkan corak pemikiran hukum lebih rasional dan kemudian juga berkembang di beberapa daerah lainnya seperti di Kufah. Sedangkan Imam Malik berbasis di Madinah melahirkan produk pemikiran hukum dengan corak lebih dominan menggunakan hadis. Pemikiran hukum yang bercorak Irak dikenal dalam sejarah hukum Islam sebagai ahl al- ra’yi sedangkan pemikiran dengan corak berbasis di Madinah disebut ahl al-hadits . Munculnya perbedaan corak pemikiran hukum tersebut dipengaruhi kondisi tempat, budaya, sosial, politik dan geografis. Bagdad dan Kufah sebagai basisnya ahli hukum bercorak rasional jaraknya cukup jauh dari Madinah sebagai pusat hadis sehingga ketersediaan hadis sangat terbatas.
Sementara itu persoalan yang dihadapi di daerah ini lebih dinamis dan kompleks dibandingkan dengan di Madinah. Apalagi masyarakat di Irak sudah terbiasa hidup dengan peradaban metropolis karena berada di bawah pengaruh kerajaan Bizantium. Hal ini berbeda dengan corak pemikiran hukum yang berbasis di Madinah. Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut tidak
sekomplit sebagaimana dihadapi oleh umat Islam di Irak. Daerahnya masih dalam kultur agraris dan sederhana. Apalagi di daerah ini, Nabi SAW dan para sahabatnya bermukim dalam waktu yang lama dan bahkan menjadi pusat penyebaran dan pengembangan Islam sehingga setiap ada persoalan bernuansa hukum dapat dengan mudah mencari hadis sebagai sumber
7 Yusuf al-Qardhawi, al-Ijtihad fī al-Syari’ah al- Islamiyyah ma al-Nazarah al-Tahliliyah fī al-Ijtihad al-Mu’ashir , (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985), h. 101
Bakhtiar, Corak Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah… 81 hukum. Apabila hadis tidak ditemukan, praktik masyarakat Islam di Madinah dapat dijadikan sebagai acuan. Sebab, tradisi masyarakat Madinah sangat dekat dengan kehidupan Nabi SAW.

## C. KARAKTERISTIK PEMIKIRAN HUKUM
Bagi Majelis Tarjih, ijtihad mesti dihidupkan sepanjang zaman dan tidak boleh ditutup. Apabila ijtihad ditutup, umat Islam akan mengalami kemunduran dan
terkebelakang dari umat lain. Oleh sebab itu, pemikiran hukum yang dianut oleh Muhammadiyah bersifat tajdid. Tajdid dalam konteks ini tidak hanya dipahami dalam bentuk upaya melakukan perubahan dari hal-hal yang bersifat kasuistik (fur’iyah) melainkan perlu dilakukan pemurnian terhadap hal-hal yang dasar sehingga tidak dicampuri antara ajaran yang bersifat pokok dengan tradisi dan keyakinan lain. Oleh sebab itu, tajdid bagi Muhammadiyah menjadi watak dan bagian dari ajaran Islam serta menjadi salah satu bagian terpenting yang menopang bertahan dan berkembangnya organisasi ini. Tajdid pada konteks demikian berorientasi pada pemurnian dan peningkatan, pengembangan serta modernisasi dan bukan memenangkan suatu pendapat dengan mengabaikan pendapat lain, tetapi berupaya melakukan pencarian kebenaran hidup secara terus menerus dengan menghimpun sebanyak mungkin bukti. 8 Istilah ini lebih populer dengan sebutan purifikasi dan dinamisasi.
Pertama , tajdid dalam pengertian pemurnian atau purifikasi. Tajdid dalam aspek ini dimaksudkan untuk memelihara matan ajaran Islam yang dikembalikan kepada dasar dan sumber ajaran Islam, yaitu Alquran dan sunnah yang meliputi akidah, ibadah dan pembentukan akhlaq al-karimah . 9 Ketiga bentuk ajaran Islam itu tidak berubah dengan alasan dan kondisi apapun. Oleh karenanya mesti dipelihara dan dipertahankan kemurniannya dengan mengembalikan
8 Muhammad Azhar, “Problematika Manhaj dan
Kelembagaan Tarjih Muhammadiyah”,
Suara
Muhammadiyah , No. 05 Tahun ke-92, 1-15 Maret
2007, h. 35
9 Ibid,.
keseluruhannya kepada Alquran dan hadis. Pemurnian dalam bentuk demikian didasarkan pada Alquran dan Sunnah, tidak dicampurkan dengan keyakinan lain yang datang dari luar Islam sebagaimana dipertegas dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup (MKCH)
Muhammadiyah bahwa “Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid’ah dan khurafat, tanpa mengabaikan toleransi menurut ajaran Islam.” 10 Corak pemikiran tersebut muncul sejalan dengan fenomena praktik keagamaan yang berkembang pada sebagian umat Islam yang melaksanakan ajaran Islam dengan mencampuradukannya, seperti praktik tawasul , kultus individu terhadap orang-orang yang dianggap wali dan keramat, kepercayaan kepada klenik, mistik, perdukunan dan sejenisnya. Corak pemikiran seperti ini sampai sekarang tetap dipertahankan karena praktik keagamaan sebagaimana dijelaskan di atas belum sepenuhnya habis bahkan muncul pula praktik-praktik keagamaan lainnya, seperti faham sinkretisme dan relativisme agama, keyakinan bahwa semua agama benar, semua pemeluk agama akan masuk sorga.
Begitu pula dalam bidang ibadah. Bagi Muhammadiyah bidang ini harus dibersihkan pula dari pengaruh dan praktik tambahan dan perubahan di luar yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana ditegaskan dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah yang menyatakan bahwa “Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia.” 11 Sehubungan dengan corak pemikiran tersebut, majelis ini dalam manhajnya menegaskan bahwa qiyas tidak dapat digunakan dalam menetapkan soal ibadah. Pendekatan penemuan hukum dalam konteks ini menurut Majelis Tarjih lebih tepat digunakan untuk bidang muamalat, selain ibadah. Sedangkan dalam bidang ibadah prinsipnya sudah ditetapkan cara, tempat, bacaan dan tatacaranya secara rinci dan tegas.
10 Haedar Nashir, Memahami Ideologi
Muhammadiyah , (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), h. 117
82 Al-Qalb , Jilid 9, Edisi 1, Maret 2017
Oleh karena itu tidak ada lagi ruang untuk menambah dan menguranginya. Penambahan dan perubahannya dapat terjadi tidak dalam kaitan dengan tatacaranya, tetapi dalam hal pendukung dan media yang dapat membantu pelaksanaan ibadah tersebut.
Apabila penambahan dan perubahannya terjadi pada tatacaranya dapat dikategorikan sebagai perbuatan
bid’ah. 12 Dengan
demikian pemurnian yang dimaksud adalah memelihara dan memisahkan ajaran Islam dari tambahan dan perubahan dengan praktik ibadah lainnya karena penjelasan dalam bidang ini sudah diatur secara tegas dan rinci. Dalam hal itu suatu item ibadah harus jelas tingkatan dan kualitas nashnya.
Prinsip yang dipegang oleh majelis ini sejalan dengan kaidah yang dirumuskan oleh ulama fikih umumnya bahwa hukum asal dari ibadah adalah haram, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Sebab, tata aturan dan tata caranya sudah di atur secara rinci dan tegas. Oleh karena itu setiap bentuk ibadah yang dilaksanakan harus diyakini secara pasti ada dalilnya dari Alquran dan Sunnah. Apabila tidak ditemukan mesti ditinggalkan meskipun perbuatan tersebut sudah mentradisi di tengah masyarakat. Kemudian yang dicari bukan nash yang melarang, tetapi nash yang memerintahkannya. Sedangkan dalam bentuk akhlak al-karimah, tajdid dimaksudkan untuk memurnikan nilai-nilai akhlak mulia sebagaimana ditegaskan dalam MKCH yang menyatakan bahwa “Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Alquran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi pada nilai-nilai ciptaan manusia”. 13 Hal ini memberikan petunjuk bahwa ukuran baik dan buruk tidak diukur dari akal dan opini masyarakat melainkan didasarkan pada Alquran dan Sunnah. Implikasinya, suatu perbuatan akan dapat memiliki sifat yang sama dan tetap antara satu tempat dengan tempat yang lain atau dari
12 Hamka Siregar, “Mencari Format Baru Tarjih Muhammadiyah”, Makalah , disampaikan dalam Musyawarah Nasional Tarjih ke-26 Muhammadiyah tanggal 1-5 Oktober 2003 di Padang
13 www.muhammadiyah.or.id, “Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah”, diakses tanggal 25 Februari 2015
suatu zaman ke zaman lainnya. Hal ini berbeda dengan etika dan moral yang ukurannya didasarkan pada akal dan pendapat umum.
Semua aspek yang disebutkan di atas bagi Majelis Tarjih tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan, kon disi dan tempat yang harus dipelihara dan dipertahankan. Kemudian lebih banyak pada aspek ta’abbudi dan tidak wilayahnya untuk dikembangkan dan dinamisasikan. 14 Berdasarkan hal itu gagasan tajdid dalam bidang ini lebih ditekankan pada usaha mengembalikan kemurnian ajaran Islam dari pengaruh budaya lokal dan keyakinan lainnya dengan didasarkan pada Alquran dan hadis.
Kedua , tajdid dalam pengertian dinamisasi dan pengembangan atau ajaran Islam yang bersifat terbuka. Aspek ini dimaksudkan sebagai pembaharuan penafsiran, peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan, kemasyarakatan dan kemaslahatan dalam mengamalkan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh pada Alquran dan sunnah. 16 Aspek ini meliputi pengembangan ajaran Islam dalam aspek sosial, politik, ekonomi, seni, budaya, pendidikan dan lain sebagainya yang didasarkan pada prinsip- prinsip dasar yang sudah dijelaskan di dalam Alquran dan as-Sunnah. Semua hal itu didorong untuk mengaktualisasikan ajaran Islam sejalan dengan konteks di mana Islam itu berada dengan dan perkembangan dan perubahan sosial. Sebab, ajaran Islam yang bersifat muamalat bersifat lentur dan dapat disesuaikan dengan kondisi, zaman dan tempat. Oleh karena itu pengaturannya tidak rinci sehingga tidak menyulitkan dalam pelaksanaannya. Pada sebagian yang lain memang belum ada pengaturannya dalam nash. Hal ini dapat dimaklumi karena secara sosiologis wahyu itu turun dalam rentang waktu tertentu, yaitu semasa Nabi SAW masih hidup. Setelah beliau meninggal tidak ada lagi wahyu yang turun. Selain itu jumlahnya juga
14 Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 3 , (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), h. 230
16 Ibid, . h. 231
Bakhtiar, Corak Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah… 83 sangat terbatas, sementara persoalan yang dihadapi umat Islam sangat komplit dan tanpa batas. Pada tataran yang seperti ini ada ruang yang lebar bagi umat Islam untuk terus berkarya dan membangun kreatifitas bersama dengan kelompok lain. Apabila terdapat perbedaan menjadi sesuatu yang sangat alamiah. Dalam konteks demikian ijtihad dapat dilakukan dengan menafsirkannya kembali sejalan dengan perkembangan masyarakat.
Tajdid dalam bentuk ini bertujuan memfungsikan Islam sebagai furqan, hudan dan rahmatan lil’alamin termasuk mendasari dan membimbing perkembangan kehidupan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu tidak semua yang baru itu adalah bid’ah, karena bid’ah hanyalah terdapat pada wilayah ‘ibadah mahdhah . Sedangkan muamalah al-dunyawiyat menuntut adanya dinamisasi, inovasi dan dapat dikaji secara rasional. Apabila dalam persoalan-persoalan ini terdapat dalil yang menjelaskannya, maka dalil itupun perlu untuk dikaji penting atau tidaknya dilakukan reinterpretasi. Sebaliknya, jika dalilnya tidak ada diperlukan pertimbangan kebutuhan dan maslahah. Selain itu penjelasan ulama sebelumnya boleh jadi sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang sehingga tidak dapat diterapkan karena kondisi, tempat dan zamannya sudah berubah. Namun, bukan berarti menolak pendapat para ulama sebelumnya melainkan dihargai dengan cara dijadikan sebagai subjek untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu majelis ini sangat kuat dan gigih mempertahankan pendapat bahwa pintu ijtihad masih tetap terbuka dan menolak ide taklid. Ijtihad dalam hal itu menjadi kata kunci untuk melakukan pembaharuan yang harus berlangsung dari pemikiran umat Islam dengan didasarkan pada Alquran dan hadis terhadap gejala-gejala sosial, keagamaan dan sejarah yang sewaktu-waktu harus ditinjau kembali nilai-nilai kebenarannya. Sebab, sesuatu yang sudah diputuskan dan difatwakan Majelis Tarjih merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena setiap hasil keputusan tidak terlepas dari konteks zaman dan psikologis anggota Tarjih yang terlibat dalam perumusannya. Dalam aspek ini, pengembangan tajdid dilakukan dalam
menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan isu sosial keagamaan,
sosial budaya, sosial politik, sosial ekonomi, sains dan teknologi, lingkungan hidup, etika dan rekayasa genetika serta bioteknologi. Di samping itu juga isu-isu yang berkaitan dengan masalah keadilan dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, hubungan pria dan wanita dalam Islam, civil society , agama dan kekerasan sosial, spiritualitas keagamaan, penguatan kesadaran moralitas publik, pemecahan KKN, dialog dan hubungan antar agama, integrasi dan disintegrasi nasional, kepekaan pluralisme keagamaan dalam bidang pendidikan dan pengajaran dan lain-lain.
Karakteristik lain dari pemikiran hukum Muhammadiyah bersifat toleran. Toleran yang dimaksudkan di sini adalah sifat yang dimiliki oleh Muhammadiyah dalam menghargai, membiarkan dan membolehkan pendapat pihak lain yang berbeda dengan keputusan dan fatwanya serta tidak menganggap pendapatnya yang berbeda dengan keputusannya sebagai pendapat yang salah. 17 Di samping itu majelis ini sejak dari awal pembentukannya sudah menegaskan tidak menganggap dirinya saja yang paling benar, sementara yang lain keliru. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Tarjih mengakui adanya kemungkinan berbeda pendapat dengan kelompok umat Islam lain, yang sama-sama berpeluang untuk benar. 18
Kemudian di luar pelaksanaan ibadah, Majelis Tarjih wilayah ataupun daerah diberikan pula keleluasaan untuk melakukan ijtihad dan merumuskan tuntunan keagamaan sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal di mana warga Muhammadiyah berada sehingga pengaturannya tidak mungkin bersifat nasional dalam satu model. Tuntunan pelaksanaan tentang prosesi dan pesta perkawinan misalnya. Sebab, adat perkawinan masyarakat Indonesia sangat beragam sehingga tidak mungkin dijadikan dalam model yang sama. Oleh sebab itu, Majelis Tarjih wilayah ataupun daerah dapat membuat tuntunan sendiri yang
17 Suciati, Mempertemukan Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Majelis Tarjih
PP Muhammadiyah , (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2006), h. 47
18 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat
Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), h. 382
84 Al-Qalb , Jilid 9, Edisi 1, Maret 2017 didasarkan pada prinsip-prinsip nash sejalan dengan adat dan kearifan lokal yang berlaku pada masing-masing daerah.
Perbedaan yang berbasis pada pada toleransi demikian bukan hanya berlaku dengan kelompok umat Islam lainnya, tetapi juga antara Majelis Tarjih dengan individual anggota Tarjih itu sendiri. Dalam sejarahnya, perbedaan seperti ini tidak hanya dalam konteks teoritis tetapi fakta empiris menunjukkan hal itu. Misalnya, pendapat Djindar Tamimi, sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berbeda dengan putusan Tarjih tentang menentukan kriteria awal bulan kamariah. Ia memilih menggunakan kriteria ijtima’ qabla fajar , sedangkan putusan Tarjih menetapkan ijtima’ qabla gurub . Perbedaan yang sama juga terjadi baru-baru ini antara keputusan Majelis Tarjih dengan Tono
Saksono, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah masih dalam konteks menentukan awal bulan kamariah. Terjadinya perbedaan ini sangat terbuka dan dimungkinkan karena majelis ini memberikan ruang dan kelonggaran bagi anggotanya yang yakin dengan pendapatnya lebih kuat selama tidak didemontrasikan secara terbuka kepada publik. Sebab, hal itu menjadi etika organisasi.
Kemudian corak pemikiran hukum Muhammadiyah lainnya adalah terbuka. Keterbukaan yang dianut oleh Majelis Tarjih merupakan salah satu bagian terpenting dalam ijtihad. Keterbukaan yang dimaksud adalah keputusan dan fatwa Tarjih yang sudah ditetapkan sebelumnya terbuka bagi siapa saja termasuk pihak yang berada di luar Muhammadiyah untuk mengevaluasinya. Hasil evaluasi itu dapat saja sama, memperkuat dan bahkan kemungkinan ada yang berbeda dengan putusan dan fatwa Tarjih. Dalam hal itu majelis ini memberikan apresiasi terhadap pihak yang telah memberikan kritikan dan masukan dengan mengemukakan dalil dan argumentasi kuat bagi penyempurnaan keputusan dan fatwa Tarjih baik dalam bidang ibadah maupun muamalat. Keterbukaan semacam ini semakin dapat dipahami karena keterbatasan kemampuan dan sumber daya meskipun putusan dan fatwa itu dilakukan secara kolektif. Selain itu situasinya juga tidak sama antara satu periode dengan periode yang lain. Hal itu menuntut adanya pertimbangan selain dalam
bentuk teks nash juga kemaslahatan yang lebih luas. Tambah lagi akses terhadap sumber- sumber data atau literatur ada kemungkinan masih sangat terbatas.
Perkembangan ini semakin terbuka melakukan peninjauan atau evaluasi terhadap keputusan dan fatwa sebelumnya sehingga putusan-putusan dan fatwa hukum dapat dilihat secara komprehensif, lebih bermaslahat dan lebih rasional. 19 Menyadari hal itu, majelis ini menegaskan bahwa “produk hukum yang dihasilkan pada masa tertentu bukanlah yang paling benar, tetapi di saat memutuskan dipandang paling mendekati kebenaran di antara dalil-dalil yang didapati di kala itu.” 20 Hasil keputusan Tarjih itupun tidak bersifat mutlak dan terdapat kebebasan untuk menganut pendapat lain di luar dari yang diputuskan oleh Majelis Tarjih. Hal itu dilakukan majelis ini untuk mendapatkan argumen dari dalil yang lebih kuat dan lebih akurat, selalu terpelihara dari penyimpangan- penyimpangan dan menjaga persatuan dikalangan Muhammadiyah dengan berdasar Alquran dan hadis. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dianut oleh majelis ini bahwa keputusan yang sudah diambil bukanlah yang paling benar, tetapi di saat memutuskan dipandang paling mendekati kebenaran di antara dalil-dalil yang didapati di saat itu.
Kemudian sifat keterbukaan dimaksud dapat dilihat dalam tiga bentuk, yaitu;
Pertama , tidak tertutup. Maksudnya, tidak membatasi diri pada diri sendiri baik pada waktu proses musyawarah maupun setelah adanya berupa putusan. Pada waktu proses terjadinya musyawarah, majelis ini mengundang pihak di luar Muhammadiyah untuk ikut memberikan saran dan masukan terhadap persoalan yang dibicarakan baik pada konteks sesama organisasi Islam maupun secara personal dengan pakar yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu yang relevan di
19 Patmono SK, “Muhammadiyah di Penghujung Abad XX; Liberalisasi, Kenapa Berhenti?”, dalam M. Rusli Karim, Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar , (Jakarta: Rajawali, 1986), h.50
20 Asjmuni Abdurrahman, Metode Ijtihad Muhammadiyah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 19
Bakhtiar, Corak Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah… 85 luar jalur ulama. 21 Begitu pula dalam bentuk putusan yang sudah diambil majelis ini secara terbuka menerima berbagai masukan dan kritikan jika ada pihak yang menemukan dalil- dalil baru untuk penyempurnaan atau mengevaluasi putusan yang sudah diambil. Dalam hal itu, majelis ini menegaskan bahwa putusan majelis sangat dimungkinkan untuk kembali dievaluasi dan dikoreksi dalil dan argumen yang dinilai kurang kuat. 22 Hasilnya, sangat dimungkinkan terjadinya perubahan sehingga akan berbeda dengan putusan yang sudah berlalu disebabkan adanya temuan data yang lebih kuat daripada yang sebelumnya termasuk keputusan yang terdapat pada Himpunan Putusan Tarjih. 23 Di samping itu kemungkinan pula keputusannya dapat memperkuat atau mengukuhkan keputusan sebelumnya. Bukan hanya sebatas itu, bagi warga Muhammadiyah yang mendapatkan dalil yang lebih kuat daripada yang ditemukan oleh majelis sebelumnya, majelis
ini mempersilahkan kepada yang bersangkutan untuk mengamalkannya dengan catatan agar mengajukan usul untuk peninjauan kembali keputusan tersebut.
Kedua , tidak membatasi diri. Sifat dalam bentuk ini diwujudkan dengan tidak membatasi diri pada satu pendapat saja melainkan mengambil berbagai pendapat yang berkembang baik dikalangan internal maupun luar guna mendapatkan data yang lebih akurat dan komprehensif. Untuk keperluan sumber data ini, Majelis Tarjih bahkan menggandeng atau bermitra secara khusus dengan pihak luar untuk dimintai masukan dan sarannya terutama dalam persoalan-persoalan yang memiliki keterkaitan langsung dengan perkembangan
21 Arbiyah Lubis, Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan , (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 95
22 Syamsul Anwar, “Beberapa hal tentang Manhaj Tarjih dan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah”, dalam Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas, (ed), op. cit ,. h. 4
23 Mu’ammal Hamidy, “Manhaj Tarjih dan Perkembangan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah”, dalam Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas (ed), op. cit, h. 21
dan kemajuan tekhnologi. 24 Sifat tidak membatasi diri ditegaskan majelis ini dengan membuka diri dalam menerima kritikan dan koreksian dari siapapun asal disertai dengan argumen dan dalil-dalil yang lebih kuat dengan tujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan. Secara lebih nyata hal itu dilakukan oleh majelis ini pada proses Musyawarah Tarjih dengan mengikutsertakan cendikiawan dari berbagai bidang keahlian. Kemudian dikembangkan dengan usaha pendekatan interdisiplener menuju tercapainya hasil kesimpulan-kesimpulan yang lebih mantap.
Ketiga , tidak bersifat rahasia. Sifat dalam bentuk ini dimaksudkan bahwa proses dalam musyawarah dan putusan yang sudah ditetapkan tidak ada yang disembunyikan agar tidak diketahui oleh orang lain. Dalam proses musyawarah selain dengan mengundang pihak lain, majelis ini juga mengundang dan membuka diri terhadap pihak media untuk ikut melihat secara dekat proses yang ada untuk dipublikasikan kepada masyarakat luas. Begitu pula dalam bentuk putusan yang sudah diambil, majelis ini tidak merahasiakannya. Hal itu ditunjukan dengan adanya sosialisasi baik secara internal maupun eksternal melalui berbagai media yang ada, seperti seminar, pengkajian, penerbitan buku, jurnal, seminar maupun media sosial dan cetak. Sifat ini sejalan dengan prinsip tajdid yang dianut Muhammadiyah bahwa keputusan Majelis Tarjih masih ada kemungkinan mengalami perubahan kalau sekiranya dikemudian hari ada dalil/alasan atau data baru yang dipandang lebih kuat.
Karakteristik pemikiran hukum Muhammadiyah selanjutnya adalah tidak berafiliasi pada mazhab tertentu termasuk empat mazhab yang terkenal dikalangan umat Islam (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali) melainkan berpegang kepada Alquran dan hadis yang sahih. 25 Dengan kata lain
24 Ahmad Azhar Basyir, “Memahami Masalah Lima dan Matan Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah”, dalam Haedar Nashir (ed), Dialog Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah, Yogyakarta: Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah , 1992,
(Yogyakarta: Badan Pendidikan Kader PP
Muhammadiyah, 1992), h. 40
25 Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa-Fatwa Tarjih... 3 , h. 226 dan
86 Al-Qalb , Jilid 9, Edisi 1, Maret 2017 Muhammadiyah tidak memiliki pertalian atau hubungan khusus dengan salah satu mazhab fikih yang berkembang dalam Islam dengan menggunakan metode yang sudah disepakati. Hal itu sejalan dengan prinsip yang dianut bahwa Muhammadiyah menolak sikap taqlid dan fanatisme mazhab karena taqlid dan kefanikan itu membelenggu perkembangan pemikiran sekaligus berlawanan dengan identitas sebagai gerakan tajdid. 26 Ini artinya Muhammadiyah independen karena tidak terikat dengan mazhab fikih dan hanya berpegang pada Alquran dan sunnah. Pilihan corak seperti ini berimplikasi terhadap majelis yang mesti terbuka terhadap perubahan, lebih banyak bersifat terbuka, dikoreksi sendiri dan dikoreksi oleh orang lain.
Namun, kemandiriannya dalam berijtihad tidak berarti melepaskan sama sekali dari cara berpikir atau manhaj yang telah dibangun oleh para ahli ushul fikih dan fikih masa lalu. Pendapat yang berkembang dikalangan ulama sebelumnya sebagaimana tersebar dalam kibta-kitab fikih, majelis ini melakukan penilaian, mana dasar yang kuat, itulah yang kemudian dipilih. 27 Selain itu pendapat tersebut juga dijadikan sebagai perbandingan, pertimbangan pembahasan, petunjuk untuk sampai pada menentukan diktum norma hukum yang lebih sesuai dengan semangat jiwa Alquran dan hadis. 28 Dalam bentuk yang lebih praktis hal itu ditandai dengan penggunaan kaidah-kaidah dan pendapat ulama yang sudah dirumuskan ulama sebelumnya sebagai rujukan selama mengacu pada jiwa Alquran dan sunnah. Prinsip yang dimiliki majelis ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa:
Sirajuddin Zar, Muhammadiyah di Indonesia1959-166 (Perkembangan Keagamaan serta Perannya dalam Gerakan Sosial dan Politiknya) , (Padang: IAIN-Press, 2000), h. 63
26 Ibid,. h. 228; Syakirman M. Noor, Pemikiran Pembaharuan Muhammadiyah Refleksi Konseptual Aspek Teologi, Syariah dan Akhlak , (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001), h. 68
27 Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa-Fatwa Tarjih...3 , op. cit,. h.
226
َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ َلﻮُﺳَر ﱠنَأ ،ُﻪَﻐَﻠَـﺑ ُﻪﱠﻧَأ ؛ٌﻚِﻟﺎَﻣ ﺎَﻨَـﺛﱠﺪَﺣ َبﺎَﺘِﻛ :ﺎَﻤِِ  ْﻢُﺘْﻜﱠﺴََﲤ ﺎَﻣ اﻮﱡﻠِﻀَﺗ ْﻦَﻟ ،ِﻦْﻳَﺮْﻣَأ ْﻢُﻜﻴِﻓ ُﺖْﻛَﺮَـﺗ :َلﺎَﻗ
29 ﻢﻠَﺳَو ﻪﻴَﻠَﻋ ﷲ ﻰﻠَﺻ ِﻪِّﻴِﺒَﻧ َﺔﱠﻨُﺳَو , ِﷲ “Diriwayatkan dari Anas Ibn Malik berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: Aku telah meninggalkan kepadamu sekalian dua perkara, tidak akan tersesat kamu selama berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya”.
Muhammadiyah dalam hal ini berupaya untuk meretas dan keluar dari belenggu kebekuan pemikiran dan fanatisme mazhab yang sedang dialami umat Islam serta menjadi prinsip dasar bagi Muhammadiyah dalam menjunjung tinggi ilmu termasuk penggunaan metode istinbath dan ijtihad termasuk juga tafsirannya tidak terbatas pada kitab-kitab tafsir klasik termasuk juga tafsir yang ditulis ulama sekarang dan dipecahkan secara bersama tidak secara sendirian. Secara teroritis prinsip tidak bermazhab ini selain ditegaskan dalam beberapa dokumen resmi Muhammadiyah, secara praktis terlihat dalam keputusan dan fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih sejak dari awal pembentukannya.
Dalam suatu kasus, majelis ini kadang sama pendapatnya dengan ulama Hanafiyah karena dipandang lebih kuat di antara pendapat-pendapat yang ada. Kemudiaan pada masalah lain sama dengan pendapatnya ulama Malikiyah dan Syafi’iyah. Misalnya, persoalan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, Muhammadiyah lebih dekat pendapatnya dengan ulama Hanafiyah yang mengemukakan bahwa persentuhan tersebut tidak sampai membatalkan wudhu’. Begitu pula dalam konteks tidak melafazkan niat dalam shalat sama dengan pendapat ulama Malikiyah. Dalam persoalan membaca ta’awuz sebelum membaca al-Fatihah pada rakaat pertama pendapat Majelis Tarjih lebih dekat dengan pendapat Imam Syafi’i. Kemudian pada persoalan do’a kunut keputusan majelis ini lebih dekat pada pendapat Imam Hanbali. 30
29 Ibid,., Mālik Ibn Anas, al-Muwatha’ Riwayah Abu Mus’ab al-Zuhri al-Madinni , (Bairut: Muasasah al-Risalah, 1991), Juz II, h. 70
30 Syakirman M. Noor, Pemikiran Pembaharuan Muhammadiyah Refleksi Konseptual Aspek Teologi,
Bakhtiar, Corak Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah… 87 Selain mempertimbangkan dan mengambil pendapat para imam-imam mazhab, majelis ini juga melakukan terobosan dengan berupaya keluar dari pendapat-pendapat yang berkembang terutama ketika dinilai ada nash yang jelas dan bertentangan dengan pendapat para imam mazhab. Dalam hal itu majelis ini lebih mengutamakan mengambil dan berpegang pada nash. Dalam kasus-kasus tertentu Majelis Tarjih dalam ijtihadnya tidak mengamalkan makna zahir dari suatu hadis melainkan berupaya untuk mencari illat nya.
Dengan demikian
Muhammadiyah dalam ber istinbath tidak menjauhi ulama sebelumnya, namun tidak mengkultus- individukannya. Sikap ini dapat dilihat ketika melakukan istinbath dari nash-nash yang ada melalui persamaan illat sebagaimana yang dilakukan ulama-ulama salaf dan khalaf. 31 Prinsip ini sebagaimana ditegaskan dalam fatwanya bahwa cara demikian merupakan juga pelaksanaan dari yang dianjurkan oleh imam mazhab.
Prinsip yang dianut oleh Muhammadiyah itu merupakan pelaksanaan agama yang bersumber pada Alquran dan hadis dan sesuai dengan anjuran para imam mazhab sehingga tidak mengikatkan diri pada mazhab tertentu, tetapi terikat dengan sumber Alquran dan hadis. 32 Kemudian masing-masing imam mazhab tidak mengklaim pendapatnya sebagai pendapat yang paling benar, sedangkan pendapat lain keliru.
Para imam mazhab sendiri tidak menginginkan pendapatnya diikuti oleh pengikutnya tidak secara proposional bahkan menyarankan kepada murid dan pengikutnya agar mengambil dasar-dasar hukum dari Alquran dan hadis karena keduanya mesti dijadikan sebagai sumber, bukan yang lain. Ini memberikan pemahaman bertaqlid harus dihindari. Begitu pula sesuatu yang tidak jelas dalil dan argumennya tidak boleh diamalkan meskipun itu datang dari pimpinan. Apalagi berkaitan dengan masalah ibadah mahdhah . Prinsip tegas dalam bidang ini adalah dilarang melaksanakannya selama tidak ada dalil yang
Syariah dan Akhlak , (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001), h. 71-72
31 Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih... op.
cit , h. 198
32 Ibid, . h. 14
menjelaskan atau memerintahkannya. Berbeda dengan persoalan ibadah, bidang muamalat lebih lentur. Prinsipnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini yang diatur hanyalah prinsip-prinsip dasar sedangkan operasional dan teknis serta sarana prasarananya diserahkan kepada manusia sejalan dengan perkembangan waktu, kondisi dan tempat serta kebutuhan kemaslahatan. Selama prinsip-prinsip tersebut tidak dilanggar, selama itu pula perbuatan itu dapat dibenarkan.
Begitu pula dalam metode istinbath , Muhammadiyah tidak mengikatkan diri pada pola mazhab tertentu. Walaupun demikian, bukan berarti lepas sama sekali dari pendapat para fuqaha . Justru pendapat para fuqaha tersebut menjadi objek penelitian mana di antaranya yang lebih kuat dan mendekati pada jiwa Alquran dan sunnah. Dengan begitu, tidak mungkin majelis ini membebaskan dari ulama masa lalu. Pada suatu kasus tertentu, kadang majelis ini mengikuti pola tertentu dari satu mazhab, tetapi di sisi lain juga mengambil pendapat yang lain.
Konsep ijmā’ diterima hanya dikalangan sahabat, karena masa itulah yang sangat mungkin terjadi, tetapi sesudah itu sulit terjadi karena wilayah Islam yang sudah semakin luas dan umat Islam yang tersebar dari berbagai belahan dunia. Begitu pula qiyās diterima sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama tidak berkaitan dengan ibadah mahdah karena bidang ini sudah dijelaskan aturannya secara rinci dan tegas. Dalam hal itu tidak boleh melakukan kreatifitas dan inovasi dengan manambah atau mengurangi meskipun dalam satu huruf. Meskipun majelis ini memiliki kesamaan pendapat dengan mazhab Hanabilah dalam kasus di atas bukan berarti Muhammadiyah dikatakan sebagai pengikut mazhab ini karena dalam waktu yang bersamaan majelis ini menerima metode ijtihad yang dikembangkan dan digunakan oleh mazhab lain. Bahkan terkadang dipergunakan oleh majelis ini secara simultan dalam menyelesaikan suatu persoalan dan terkadang juga ditemukan penggunaan satu metode untuk menyelesaikan satu masalah dalam ijtihad Muhammadiyah. 33 Berdasarkan hal itu Majelis
33 Ki Ageng A.F. Wibisono, “Sumber Hukum dan Pelibatan Akal dalam Aktifitas Ijtihad
88 Al-Qalb , Jilid 9, Edisi 1, Maret 2017
Tarjih terlihat tidak memiliki keterikatan dengan mazhab tertentu, bahkan secara teoritis dan aplikatif majelis ini berusaha menerima dan mengembangkan manhaj istinbath yang telah dibangun oleh ulama ushul fikih sebelumnya.
Kemudian pengamalan keagamaannya tidak bertaqlid kepada salah satu mazhab.
Kemudian jamā’ī (kolektif) juga menjadi karakteristik pemikiran hukum Muhammadiyah. Ijtihad dalam bentuk ini dilakukan dengan musyawarah 34 yang melibatkan banyak orang dalam berbagai keahlian tidak hanya dalam ilmu-ilmu keislaman tetapi juga dalam bidang-bidang umum lainnya yang relevan dengan masalah yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam terminologi hukum Islam sistem ijtihad seperti ini disebut ijtihād jamā’ī .
Dengan bergabungnya banyak orang dengan lintas disiplin ilmu, persyaratan yang bersifat ideal sebagaimana dikemukakan ulama ushul fikih klasik akan dapat terpenuhi secara kolektif. Lagi pula saat ini sulit terpenuhi persyaratan mujtahid secara individual sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan ushul fikih klasik karena semakin tajamnya pembidangan ilmu pengetahuan termasuk dalam khazanah Islam. Oleh karena itu dalam penetapan hukum tidak akan mungkin dapat diselesaikan secara komprehensif oleh perorangan karena keterbatasan kemampuan. Apalagi persoalan yang dihadapi umat semakin komplit dan dinamis. Melalui lembaga ijtihad ini segala persyaratan ijtihad yang telah dirumuskan para ahli ushul fikih telah dipenuhi oleh Muhammadiyah secara kolektif, tidak secara individual.
Dalam hal itu forum Musyawarah Tarjih dapat menghadirkan banyak orang dan multi disiplin ilmu. Kemudian produk hukum yang dilahirkan oleh majelis ini merupakan hasil kajian dan musyawarah banyak orang bahkan proses pembahasannya dilakukan secara berlapis. Pembahasan dan rumusan awal dilakukan oleh tim kecil yang dibentuk oleh
Muhammadiyah”, Suara Muhammadiyah , No. 22 Tahun ke-95, 16-30 November 2010. h. 23
34 M. Muchlas Abror, “Memilih Ijtihad dan Menolak Taqlid”, dalam Suara Muhammadiyah , No. 23 Tahun ke-96, 1-15 Desember 2011, h. 43
Majelis Tarjih Pusat. Hasil rumusan itu dikirimkan kepada wilayah-wilayah untuk dibahas secara kritis dengan melibatkan seluruh anggota Tarjih baik yang ada di wilayah maupun daerah dan cabang. Selanjutnya, hasil kajian wilayah tersebut dibawa dalam forum musyawarah nasional untuk disampaikan dan dibahas dengan seluruh anggota Majelis Tarjih seluruh Indonesia dan luar negeri. Prinsip dasar dalam keputusan itu mesti didasarkan pada Alquran dan hadis serta pertimbangan pendapat para ulama. 35
Oleh sebab itu pendapat perorangan baik yang datang dari pimpinan persyarikatan maupun anggota Majelis Tarjih tidak dipandang sebagai pendapat majelis, kecuali jika pendapat itu sudah dibahas dalam musyawarah Tarjih, kemudian menjadi putusan majelis. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hukum yang dijadikan sebagai pedoman oleh warga Muhammadiyah adalah keputusan yang dilakukan melalui proses kajian yang mendalam dan musyawarah setelah ditanfizkan oleh Pimpinan Muhammadiyah. Dalam hal itu ijtihad bukan perbuatan yang mudah dilakukan karena terkait dengan mobilisasi sumber daya. Artinya, ijtihad ini merupakan pekerjaan berat karena putusan yang diambil akan mengatasnamakan hukum syara’ meskipun dalam salah satu riwayat diungkapkan jika salah dalam itjihad masih tetap mendapat pahala satu. Apalagi, jika dihubungkan dengan peringatan Allah sebagaimana terdapat dalam QS. an-Nahl: 116.
Karakteristik
pemikiran
hukum Muhammadiyah adalah taysir. Sejak dari awal, Muhammadiyah memegang prinsip ini, dimana dalam pelaksanaan ajaran Islam memberikan tuntunan agar tidak mencampurinya dengan keyakinan yang bukan berasal dari agama sehingga tidak menjadi beban yang memberatkan. Kemudian pelaksanaan ajaran Islam harus dijalankan dengan menggembirakan dan sederhana dengan tidak dibebani oleh praktik takhayul, bid’ah dan khurafat. Praktik yang bukan berasal dari ajaran Islam dan memberatkan misalnya, upacara-upacara menjelang kelahiran anak.
35 Yusuf Abdullah Puar, Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah , (Jakarta: Pustaka Antara, 1989), h. 178
Bakhtiar, Corak Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah… 89 Perempuan yang hamil dalam masa usia tujuh bulan, pihak keluarga merasa memiliki kewajiban untuk melaksanakan “nitoni”. Upacara ini dipastikan mengeluarkan biaya yang cukup besar dan jelas sangat membebani seseorang. Upacara yang seperti ini tidak ada dalam Islam, kecuali yang dianjurkan adalah syukuran. Akan lebih baik mendo’akan agar anak yang ada dalam kandungan dan ibunya dalam keadaan sehat dan lahir selamat. Bersamaan dengan itu pula, Muhammadiyah menuntut agar pihak keluarga memberikan perhatian kepada bayi dan ibunya untuk menjaga kesehatannya sesuai dengan tuntunan ilmu kesehatan. 36 Begitu pula dalam resepsi pernikahan, praktik adat kadang memberatkan dari segi pembiayaan. Hal ini bertentangan dengan anjuran Islam yang menghendaki kesederhanaan dan tidak berlebihan serta tidak memberatkan. 37

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa p erubahan ijtihad, hukum dan perubahan sosial merupakan masalah yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Hukum apabila berhadapan dengan perubahan sosial, akan berfungsi sebagai sarana kontrol sosial ( social control ) dan sarana untuk mengubah masyarakat ( social engineering ). Secara teoritis upaya penemuan hukum yang terdapat pada teks nash dalam menjawab berbagai persoalan dan perubahan sosial mengacu kepada kemaslahatan dan mewujudkan keadilan. Oleh karena itu hukum lahir dan memiliki corak yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sosial, budaya, politik, ekonomi dan letak geografis.
Kemudian ijtihad bagi Muhammadiyah selalu terbuka dan tidak boleh ditutup karena akan menyebabkan umat akan mengalami kemunduran dan kejumudan. Oleh karena itu pemikiran hukum yang dihasilkan Muhammadiyah memiliki karakteristik dan corak yang berbeda dengan ijtihad ulama dan lembaga ijtihad lainnya. Corak yang dimaksud, di antaranya; Pertama , bersifat tajdid, yaitu;
36 Ibid,. h. 46
37 Ibid,.
berorientasi pada pemurnian dan peningkatan, pengembangan serta modernisasi. Tajdid dalam bentuk pemurnian atau purifikasi adalah memelihara matan ajaran Islam yang dikembalikan kepada dasar dan sumber ajaran Islam, yaitu Alquran dan sunnah yang meliputi akidah, ibadah dan pembentukan akhlaq al- karimah . Semua aspek ini tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan, kondisi dan tempat dan harus dipelihara dan dipertahankan. Sedangkan tajdid dalam pengertian dinamisasi dan pengembangan atau ajaran Islam yang bersifat terbuka adalah pembaharuan penafsiran, peningkatan, pengembangan dan modernisasi dengan mempertimbangkan aspek- aspek kebutuhan, kemasyarakatan dan kemaslahatan dalam mengamalkan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh pada Alquran dan sunnah. Aspek ini meliputi pengembangan ajaran Islam dalam aspek sosial, politik, ekonomi, seni, budaya, pendidikan dan lain sebagainya yang didasarkan pada prinsip- prinsip dasar yang sudah dijelaskan di dalam Alquran dan Sunnah. Kedua , bersifat toleran, yaitu sifat menghargai, membiarkan dan membolehkan pendapat pihak lain yang berbeda dengan keputusan dan fatwanya serta tidak menganggap pendapatnya yang berbeda dengan keputusannya sebagai pendapat yang salah. Ketiga , bersifat terbuka, yaitu keputusan dan fatwa Tarjih yang sudah ditetapkan sebelumnya terbuka bagi siapa saja termasuk pihak yang berada di luar Muhammadiyah untuk mengevaluasinya.Kemudian sifat keterbukaan itu dimaksudkan tidak tertutup, tidak membatasi diri dan tidak bersifat rahasia. Keempat , tidak berafiliasi pada mazhab tertentu termasuk empat mazhab yang terkenal dikalangan umat Islam (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali) melainkan berpegang kepada Alquran dan hadis yang sahih. Namun, kemandiriannya dalam berijtihad tidak berarti melepaskan sama sekali dari cara berpikir atau manhaj yang telah dibangun oleh para ahli ushul fikih dan fikih masa lalu. Pendapat yang berkembang dikalangan ulama sebelumnya sebagaimana tersebar dalam kitab-kitab fikih, majelis ini melakukan penilaian, mana dasar yang kuat, itulah yang kemudian dipilih. Keempat , bersifat jamā’ī (kolektif), yaitu melibatkan banyak orang dalam berbagai keahlian tidak hanya dalam ilmu-ilmu
90 Al-Qalb , Jilid 9, Edisi 1, Maret 2017 keislaman tetapi juga dalam bidang-bidang umum lainnya yang relevan dengan masalah yang akan ditetapkan hukumnya. Kelima , bersifat taysir , yaitu pelaksanaan ajaran Islam memberikan
tuntunan agar tidak
mencampurinya dengan keyakinan yang bukan berasal dari agama sehingga tidak menjadi beban yang memberatkan, menggembirakan dan sederhana dengan tidak dibebani oleh praktik takhayul, bid’ah dan khurafat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdurrahman, Asjmuni, Metode Ijtihad
Muhammadiyah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009 Abror, M. Muchlas, “Memilih Ijtihad dan Menolak Taqlid”, dalam Suara Muhammadiyah , No. 23 Tahun ke-96, 1- 15 Desember 2011
Ibn Anas, Malik, al-Muwatha’ Riwayah Abu Mus’ab al-Zuhri al-Madinni , Bairut: Muasasah al-Risalah, 1991, Juz II
Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975 Azhar, Muhammad, “Problematika Manhaj dan Kelembagaan Tarjih Muhammadiyah”, Suara Muhammadiyah , No. 05 Tahun ke-92, 1- 15 Maret 2007
Basyir, Ahmad Azhar, “Memahami Masalah Lima dan Matan Keyakinan Cita-Cita
Hidup Muhammadiyah”, dalam Haedar Nashir (ed), Dialog Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah, Yogyakarta: Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah , 1992, Yogyakarta: Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 1992 Dirdjosisworo, Sudjono, Sosiologi Hukum:
Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial , Jakarta: Rajawali, 1983
Hamka Siregar, “Mencari Format Baru Tarjih Muhammadiyah”, Makalah , disampaikan dalam Musyawarah
Nasional Tarjih ke-26 Muhammadiyah tanggal 1-5 Oktober 2003 di Padang al-Jauziyah, Ibn Qayyim, I’lam al- Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, Riyad : Dar Ibn al-Jauzi, 1423H, Juz I
Lubis, Arbiyah, Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan , Jakarta: Bulan Bintang,
1993 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009 Nashir, Haedar, Memahami Ideologi Muhammadiyah , Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016 Noor, Syakirman M., Pemikiran Pembaharuan Muhammadiyah Refleksi Konseptual Aspek Teologi, Syariah dan Akhlak , Padang: Baitul Hikmah Press,
2001
Puar, Yusuf Abdullah, Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah , Jakarta: Pustaka Antara, 1989
al-Qardhawi, Yusuf, al-Ijtihad fī al-Syari’ah al-Islamiyyah ma al-Nazarah al-
Tahliliyah fī al-Ijtihad al-Mu’ashir , Kuwait: Dar al-Qalam, 1985
Raharjo, Sutjipto, Hukum dan Perubahan
Sosial Suatu tinjauan Teoritis serta
Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Bandung: Alumni, 1983
SK, Patmono, “Muhammadiyah di Penghujung Abad XX; Liberalisasi,
Kenapa Berhenti?”, dalam M. Rusli Karim, Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar , Jakarta: Rajawali, 1986
Suciati, Mempertemukan Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Majelis Tarjih PP
Muhammadiyah , Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2006 Syakirman M. Noor, Pemikiran Pembaharuan Muhammadiyah Refleksi Konseptual Aspek Teologi, Syariah dan
Akhlak , Padang: Baitul Hikmah Press,
Bakhtiar, Corak Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah… 91 Syaukani, Imam, Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 3 , Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004
Wibisono, Ki Ageng A.F., “Sumber Hukum dan Pelibatan Akal dalam Aktifitas Ijtihad Muhammadiyah”, Suara Muhammadiyah , No. 22 Tahun ke-95, 16-30 November 2010 www.muhammadiyah.or.id,
“Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah”, diakses tanggal 25 Februari 2015
Yusdani, Peranan Kepentingan Umum dalam
Reaktulisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi , Yogyakarta: UII Press, 2000 Zar, Sirajuddin, Muhammadiyah di Indonesia1959-166 (Perkembangan Keagamaan serta Perannya dalam Gerakan Sosial dan Politiknya) , Padang: IAIN-Press, 2000 al-Zuhaili, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami ,
Bairut: Dar al-Fikr, 1986, Juz II