## IMPLEMENTASI AKAD ISTIṢNÂ’ DALAM INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

## Miming Utami
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam E-mail: miming.utami@gmail.com

## Rina Shahriyani Shahrullah
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam E-mail: rina@uib.ac.id

## Elza Syarief
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam E-mail: elza.syarief@uib.ac.id

## ABSTRAK
Industri perbankan memainkan peran kunci dalam ekonomi Indonesia dengan fokus pada stabilitas dan keamanan sistem keuangan nasional, untuk mewujudkan sektor perbankan  yang  sehat.  Terbagi  menjadi  bank  konvensional  dan  bank  syariah, definisi bank syariah berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah bank yang  beroperasi  berdasarkan  prinsip  syariah.  Saat  ini,  bank  syariah  juga menyediakan  berbagai  pilihan  distribusi  dana,  termasuk  melalui  pembiayaan istiṣnâ’ . Istiṣnâ’ adalah kontrak  pembiayaan  objek  dalam  bentuk  pemesanan  dan pembuatan,  sesuai  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  disepakati  antara  pembeli ( mustaṣni’ ) dan penjual ( ṣâni’ ). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kontrak Istiṣnâ’ di  Indonesia  dan  menganalisis  risiko  bank  syariah  dalam implementasi kontrak istiṣnâ’ paralel dalam industri perbankan syariah Indonesia. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  normatif  yuridis  dengan  studi  literatur untuk menganalisis doktrin dan nilai yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  konsep  kontrak  Istiṣnâ’  dalam  industri  Perbankan  Syariah  di  Indonesia sesuai dengan prinsip Hukum Islam. Namun, implementasi kontrak Istiṣnâ’ paralel dalam  industri  perbankan  syariah  memiliki  risiko  pembiayaan  yang  signifikan. Oleh karena itu, Indonesia melalui otoritas keuangan dan lembaga yudisial  perlu konsisten menerapkan dan mengawasi implementasi kontrak Istiṣnâ’ dalam industri perbankan  syariah,  untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  nasional  yang sejahtera dan berkelanjutan.
Kata kunci : Industri perbankan syariah, kontrak istiṣnâ’, risiko pembiayaan

## A. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara berkaitan erat dengan kegiatan perbankan. Bank  adalah  suatu  wadah  keuangan  atau finansial  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  untuk  kemudian  disalurkan
kembali kepada masyarakat dalam berbagai produk dan jasa perbankan guna meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  itu sendiri  (Muttaqin,  2018).  Masyarakat yang  mendapatkan  dana  dari  perbankan tersebut  kemudian  memanfaatkan  dana
yang diperoleh dalam berbagai usaha atau kegiatan  pada  sektor  ekonomi.  Oleh karena  itu,  industri  perbankan  berperan penting  sebagai  jantung  dan  roda penggerak perekonomian suatu negara.
Sistem operasional perbankan Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional  dan  bank  syariah.  Bank konvensional adalah bank yang menjalankan  kegiatan  usahanya  secara kovensional  dengan  berlandaskan  pada undang-undang  atau  hukum  formil  yang berlaku.  Sedangkan  bank  syariah  adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan regulasi  bank  syariah  yang  berlaku (Sobarna,  2021)  (Arini  Ayatik,  Dyah Ochtorina  Susanti,  2022).  Salah  satu regulasi  yang  mengatur  mengenai  bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah).
Seiring berkembangnya industri perbankan di Indonesia, eksistensi perbankan  syariah  mulai  populer  dan semakin  diminati  oleh  masyarakat.  Bank syariah  juga  melakukan  penghimpunan dana  dan  penyaluran  dana  selayaknya bank  umum  melalui  berbagai  jenis produk dan jasa yang tentunya berdasarkan  prinsip  syariah.  Beberapa bentuk  produk  Bank  Syariah  dalam kegiatan  penyaluran  atau  pembiayaan
dana  kepada  masyarakat  adalah  akad salâm dan  akad istiṣnâ’ (Iftitah,  2023).
Akad istiṣnâ’ adalah perjanjian pembiayaan  berupa  transaksi  jual  beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan  barang  dengan  kriteria  dan persyaratan  tertentu  yang  disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan (Ilmi, 2022).
Pada  peresmian  salah  satu  bank syariah  2021  lalu,  Presiden  Jokowi berpesan  bahwa  perbankan  syariah  harus mampu  memberikan layanan  keuangan syariah  dan  produk  yang  kompetitif dengan  pasar  guna  menjawab  kebutuhan konsumen,  mulai  dari  pelaku  UMKM, korporasi,  hingga  ritel  ( Harapan  Besar Jokowi  dari  Bank  Syariah  Indonesia Republika  Online ,  no  date).  Di  tengah pertumbuhan  industri  perbankan  syariah yang  menunjukkan  tren  positif,  skema pembiayaan  atau  akad istiṣnâ’ belum memperlihatkan akselerasi yang diharapkan.
Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah  Mei  2023  yang  dirilis  oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
pembiayaan jenis akad istiṣnâ’ pada tahun 2020  adalah  21  miliar,  pada  tahun  2021 adalah  4  miliar,  pada  tahun  2022  adalah 24  miliar,  pada  tahun  2023  (periode Januari-Mei)  adalah  13  miliar  (Otoritas Jasa  Keuangan,  2023) . Nominal  tersebut tergolong  rendah  jika  dibandingkan
dengan akad piutang lainnya seperti akad qarḍ dan murâbahah .
Dalam menjalankan kegiatan
usahanya,  ada  risiko-risiko  yang  timbul baik pada bank umum maupun pada bank syariah.  Risiko  ini  timbul  karena  adanya ketidakpastian pada kolektabilitas pembiayaan dan pelunasan kewajiban dari debitur.  Dalam  aplikasinya,  apabila debitur  tidak  dapat  melunasi  kewajiban kepada bank, maka dana yang terhimpun dari masyarakat yang diharapkan berputar memberikan  keuntungan  bagi bank menjadi  hangus  pada  pembiayaan  macet atau bermasalah (Lestari, 2014).
Oleh  karena  itu,  sangat  penting  bagi bank  untuk  melakukan  pengelolaan portofolio  pembiayaan  yang  tepat  dan melaksanakan  manajemen  risiko  yang baik  guna  menurunkan  risiko  terjadinya pembiayaan  bermasalah.  Penelitian  ini menjawab dua identifikasi masalah yaitu: Bagaimanakah  konsep  akad istiṣnâ’ dalam  industri  perbankan  syariah  di Indonesia  dan  bagaimana  risiko  bank syariah  dalam  akad istiṣnâ’ paralel  pada industri perbankan syariah di Indonesia?
Guna menjawab rumusan masalah di atas,  peneliti  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  metode penelitian  yang  dilakukan  dengan  studi pustaka  untuk  mengkaji  kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku (Soekanto  and  Mamudji,  2019)  (Iftitah,
2023b).  Dalam  penelitian  ini,  penulis hendak  mengkaji  berbagai  norma  hukum yang  berkaitan  dengan  obyek  penelitian yaitu  regulasi  yang  berkaitan  dengan istiṣnâ’ yang  tercantum  dalam  UU Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan aturan turunan terkait lainnya.  Bahan  hukum  sekunder  berupa buku-buku,  jurnal-jurnal,  media  cetak atau internet. Data tersebut diperoleh dari bahan kepustakaan ( library research ) dan studi  dokumen  yang  kemudian  dianalisis secara  deskriptif  kualitatif  sebagaimana konsepsi mengenai aktivitas atau perilaku manusia  secara  aktual  dan  empirikal dalam produksi, distribusi, dan konsumsi yang didasarkan pada prinsip syariat Islam yang  bersumber  dari  Al-Quran  dan  As- Sunnah  serta  Ijma  para  ulama  (Nafis, 2011).

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Konsep  Akad  Istiṣnâ’  dalam Industri  Perbankan  Syariah  di
Indonesia
Istiṣnâ’ adalah  salah  satu  akad  yang sering  digunakan  di  dunia  perbankan maupun  keuangan  syariah. Istiṣnâ’ telah dikenal  sejak  zaman  Rasulullah  dan berkembang hingga saat ini atas kesepakatan  para  ulama.  Pengelolaannya pun didasarkan pada hukum serta prinsip- prinsip ekonomi Islam. Istiṣnâ’ merupakan  salah  satu  produk  perbankan
syariah  dalam  kategori  penyaluran  dana dalam  bentuk  piutang. Istiṣnâ’ adalah akad  jual  beli  dalam  bentuk  pemesanan pembuatan  barang  tertentu  berdasarkan kriteria  dan  persyaratan  tertentu  yang disepakati  antara  pembeli  atau mustaṣni’ dengan  penjual  produsen  atau ṣâni’ dengan  harga  dan  cara  pembayaran  yang disepakati  oleh  kedua  belah  pihak (Borhan, 2002).
Pada praktiknya, istiṣnâ’ tidak hanya menyangkut  barang  yang  diproduksi langsung  oleh  penjual  tetapi  bisa  juga berupa kredit kepemilikan rumah (KPR). Akad  ini  sering  dipersamakan  dengan akad  salam  karena  sama-sama  mengatur mengenai  jual  beli.  Namun,  terdapat beberapa  perbedaan  akad  salam  dan istiṣnâ’ yang  dapat  menjadi  patokan dalam transaksi syariah. Beberapa perbedaan tersebut adalah barang pesanan dalam  akad istiṣnâ’ adalah  benda  yang belum  tersedia  dan  harus  dibuat  sesuai keinginan pembeli,  sedangkan pada  akad salam,  benda  tersebut  telah  ada  dan memiliki desain yang sesuai. Pembayaran pada  jual  beli istiṣnâ’ dapat  secara  tunai saat  akad  dilakukan,  angsuran,  maupun bayar di akhir ketika pesanan sudah siap. Pada istiṣnâ’ ,  biasanya  penjual  harus membuat  pesanan  yang  masuk  terlebih dahulu  sehingga  akan  memakan  waktu cukup  lama.  Sedangkan  proses  transaksi akad  salam  lebih  cepat  karena  barang
yang  dipesan  sudah  tersedia  di  gudang penjual (Al-Feel, 2019).
Dasar  hukum  akad istiṣnâ’ di Indonesia  utamanya  berdasarkan  prinsip- prinsip  hukum  Islam  (Al-Quran  dan  As- Sunnah) (Iftitah, 2022)
dan diimplementasikan melalui beberapa regulasi  dan  fatwa  terkait.  Akad istiṣnâ’ sebagai  istilah  teknis  dalam  hukum ekonomi  Islam  tidak  secara  khusus disebutkan  dalam  Al-Quran  dan  As- Sunnah  dengan  kata  " istiṣnâ’ ".  Namun, prinsip-prinsip  yang  mendasari  akad istiṣnâ’ dapat ditemukan dalam Al-Quran dan  As-Sunnah  melalui  prinsip-prinsip umum  yang  terkait  dengan  jual  beli, kontrak,  dan  kerjasama  dalam  konteks ekonomi. Prinsip kebebasan dan kesepakatan: Al-Quran menekankan pentingnya  kesepakatan  dan  kebebasan dalam  melakukan  transaksi  ekonomi. Misalnya,  dalam  Surah  Al-Baqarah (2:282), Allah SWT menyebutkan tentang pentingnya menetapkan  perjanjian secara tertulis  dan  memberikan  hak  kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menetapkan syarat-syarat transaksi.
Prinsip  keadilan  dan  keseimbangan: Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Misalnya, dalam Surah Al-Hujurat (49:9), Allah  SWT  menyebutkan  agar  orang- orang  berlaku  adil  dalam  transaksi  dan tidak  merugikan  orang  lain.  Prinsip
kerjasama  dan  saling  membantu:  Al- Quran  dan  As-Sunnah  juga  mendorong umat  Muslim  untuk  bekerja  sama  dan saling membantu dalam konteks ekonomi. Misalnya, dalam Surah Al-Maun (107:7), Allah  SWT  menyebutkan  pentingnya memberikan bantuan kepada orang-orang yang  membutuhkan  (Riani,  Efiza  and Fitri, 2023).
Meskipun  akad istiṣnâ’ tidak  secara langsung disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah,  prinsip-prinsip  dasar  yang mendasarinya, seperti kebebasan kontrak, keadilan, dan kerjasama, dapat ditemukan dalam nash-nash (teks-teks) Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan pedoman dan prinsip-prinsip ekonomi  yang  berdasarkan  ajaran  Islam. Pemahaman  dan  aplikasi  praktis  akad istiṣnâ’ secara  rinci  lebih  banyak dikembangkan  melalui  interpretasi  oleh ulama,  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional (DSN), dan pengembangan hukum  Islam oleh  para  cendekiawan  dan  praktisi  di bidang ekonomi Islam.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  memberikan  landasan  hukum bagi  lembaga  perbankan  syariah  di Indonesia.  Pasal  19  ayat  (1)  huruf  d menyatakan bahwa:
“Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi menyalurkan pembiayaan berdasarkan  akad  murabahah,  akad
salam, akad istiṣnâ’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”.
Pasal  ini  memberikan  dasar  hukum yang  luas  untuk  pelaksanaan  berbagai jenis  akad  syariah,  termasuk istiṣnâ’ , dalam kegiatan perbankan syariah.
Meskipun  UU  Perbankan  Syariah tidak  mengatur  secara  rinci  tentang  akad istiṣnâ’ ,  undang-undang  ini  memberikan landasan hukum umum yang mendukung praktik  dan  implementasi  akad istiṣnâ’ dalam  kegiatan  perbankan  syariah  di Indonesia.  Implementasi  dan  regulasi lebih  lanjut  terkait  dengan  akad istiṣnâ’ dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  yaitu pada  lampiran  6  SK  BI  No  32/34/SK tanggal  12/05/99 Dir Bi,  tentang prinsip Kegiatan  Usaha  Perbankan  Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor:
6/24/PBI/2004 Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor:  7/46/PBI/2005  tentang  akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha berdasarkan  prinsip  syariah.  Selain  itu, ada  lembaga  negara  yaitu  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi melakukan  pengawasan  yang  terintegrasi terhadap  keseluruhan  kegiatan  di  dalam sektor perbankan ( Tentang OJK , no date). Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)
merupakan  landasan  aturan  terkait  akad Istiṣnâ’  di  Indonesia.  Dewan  Syariah Nasional (DSN)  adalah  Lembaga  yang dibentuk  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia yang  bertugas  dan  memiliki  kewenangan untuk  menetapkan  fatwa  tentang  produk, jasa,  dan  kegiatan  bank  yang  melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah  (Ilyas,  2021) . DSN  MUI
mengeluarkan fatwa-fatwa yang memberikan panduan dan pedoman dalam pelaksanaan  akad Istiṣnâ’ yaitu  Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000
tentang Jual Beli Istiṣnâ’ dan Fatwa DSN Nomor  22/DSN-MUI/III/2002  tentang Jual Beli Istiṣnâ’ Paralel.
Fatwa DSN Nomor 06/DSN- MUI/IV/2000  tentang  Jual  Beli Istiṣnâ’ menjelaskan ketentuan
tentang pembayaran  bahwa  alat  bayar  harus diketahui  jumlah  dan  bentuknya  (baik berupa  uang,  barang,  atau  manfaat), pembayaran  dilakukan  sesuai  dengan kesepakatan,  pembayaran  tidak  boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Kemudian  ketentuan  tentang  barang disebutkan bahwa barang harus jelas ciri- cirinya  dan  dapat  diakui  sebagai  hutang, barang harus dapat dijelaskan spesifikasinya,  penyerahannya  dilakukan kemudian, waktu  dan tempat  penyerahan barang  harus  ditetapkan  berdasarkan kesepakatan.  Pembeli  ( mustaṣni’ )  tidak boleh menjual barang sebelum
menerimanya,  tidak  boleh  menukar barang  (kecuali  dengan  barang  sejenis sesuai  kesepakatan),  dalam  hal  terdapat cacat  atau  barang  tidak  sesuai  dengan kesepakatan,  pemesan  memiliki  hak khiyâr (hak  memilih)  untuk  melanjutkan atau  membatalkan  akad.  Ketentuan  lain mengatur  dalam  hal  pesanan  sudah dikerjakan  sesuai  dengan  kesepakatan, hukumnya  mengikat,  semua  ketentuan dalam  jual  beli  salam  yang  tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istiṣnâ’ ,  jika  salah  satu  pihak  tidak menunaikan  kewajibannya  atau  jika terjadi perselisihan di  antara kedua belah pihak,  maka  penyelesaiannya  dilakukan melalui  Badan  Arbitrasi  Syariah  setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah  (Tazkiya,  Harahap  and Purwadi, 2022).
Akad jual beli istiṣnâ’ yang dilakukan oleh  bank  syariah  pada  umumnya berbentuk  paralel,  yaitu  sebuah  bentuk akad istiṣnâ’ antara nasabah dengan bank syariah,  kemudian  untuk  memenuhi kewajibannya  kepada  nasabah,  bank syariah  memerlukan  pihak  lain  sebagai produsen.  Fatwa  DSN  Nomor  22/DSN- MUI/III/2002  tentang  Jual  Beli Istiṣnâ’ Paralel  menjelaskan  bahwa  jika  bank syariah  melakukan  transaksi istiṣnâ’ , untuk  memenuhi  kewajibannya  kepada nasabah,  bank  syariah  dapat  melakukan istiṣnâ’ lagi dengan pihak lain pada objek
yang sama, dengan syarat istiṣnâ’ pertama tidak bergantung ( mu’allaq ) pada istiṣnâ’ kedua;  bank  syariah  selaku mustaṣni’ tidak  diperkenankan  untuk  memungut MDC  ( margin  during  construction )  dari nasabah  atau ṣâni’ karena  hal  ini  tidak sesuai  dengan  prinsip  syariah;  semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad istiṣnâ’ (Fatwa  DSN  Nomor  06/DSN- MUI/IV/2000) berlaku pula dalam istiṣnâ’
paralel.  Kemudian  jika  salah  satu  pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di  antara kedua belah pihak,  maka  penyelesaiannya  dilakukan melalui  Badan  Arbitrasi  Syariah  setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa-fatwa ini dikeluarkan oleh  DSN  MUI  berdasarkan  interpretasi dan ijtihâd (usaha pemikiran hukum) para ulama berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.  Fatwa  DSN  MUI  memiliki kekuatan  hukum  yang  mengikat  bagi lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia (Afrelian and Furqon, 2019).
Selain  itu,  pelaksanaan  akad istiṣnâ’ juga  harus  sesuai  dengan  rukun istiṣnâ’ yang  berlaku  dalam  hukum  Islam,  yaitu: 1). penjual ( ṣâni’ ) yang bertugas membuat atau  menyiapkan  pesanan  sesuai  kriteria, mereka  berhak  menerima  pembayaran sesuai harga barang, baik secara tunai atau melalui  cicilan;  2).  pemesan  ( mustaṣni’ ) adalah  sebagai  pihak  yang  memberi kriteria pesanan dan melakukan
pembayaran  (Nafisah  and  Adinugraha, 2021); 3). kesepakatan ( ijâb-qabûl ) adalah pernyataan dari penjual dan pemesan yang membentuk  suatu  akad;  4).  objek  akad ( maṣnû’ )  dalam istiṣnâ’ merupakan barang  yang  dipesan  dimana  agar transaksi dapat dilakukan, maka harus ada kejelasan  terkait  apa  dan  bagaimana wujud  pesanan  (Riani,  Efiza  and  Fitri, 2023).
Dalam pelaksanaannya, akad istiṣnâ’ perlu  memenuhi  4  (empat)  syarat. Pertama adalah  pihak  berakal  dan  cakap hukum, dimana agar dapat melaksanakan akad,  baik  penjual  maupun  pemesan dalam  jual  beli istiṣnâ’ harus  sehat jasmani rohani, tidak gila atau pikun berat, serta  tidak  dalam  pengampuan  sehingga mampu  melakukan  perbuatan  hukum. Kedua adalah ada kejelasan terkait kriteria objek  akad  dimana  pemesan  harus memberikan  kriteria  rinci  terkait  bentuk, ukuran,  warna,  serta  fungsi  barang pesanannya  sehingga  penjual  memiliki gambaran  yang  jelas  saat  membuatnya. Objek akad tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang atau syara’ (najis, haram, samar atau menimbulkan kemudharatan). Ketiga adanya keleluasaan  dalam  melakukan  jual  beli dimana  saat  melaksanakan  akad,  tidak boleh ada tekanan atau paksaan sehingga kedua  belah  pihak  memiliki  keleluasaan dalam  menentukan  kriteria  pesanan  dan
negosiasi  harga. Keempat adalah  saling ridhâ dan tidak mengingkari janji, dimana kedua  belah  pihak  harus  ridha  untuk menjalankan istiṣnâ’ hingga  selesai  dan kewajiban pembeli maupun penjual dalam akad istiṣnâ’ adalah menepati janji sesuai kesepakatan  awal  (Hidayatullah  and Yaqin, 2022).
Pada proses pembiayaan akad istiṣnâ’ , salah satu hal krusial yang perlu diperhatikan  untuk  disepakati  bersama adalah  mengenai  metode  pembayaran. Metode  pembayaran  dalam  akad istiṣnâ’ dapat  disepakati  melalui  beberapa  opsi. Opsi  pertama  adalah  pembeli  melakukan pembayaran  lunas  dimuka  setelah  akad (sebelum pembuatan barang). Opsi kedua adalah  pembeli  melakukan  pembayaran dengan  cara  dicicil  selama  proses pembuatan  barang.  Opsi  ketiga  adalah pembeli  melakukan  pembayaran  diakhir yaitu  ketika  proses  pembuatan  barang telah  selesai.  Selain  opsi  tersebut, pembayaran dapat dilakukan dengan cara
kombinasi dari ketiga metode pembayaran (B, Susilowati and Eltivia, 2023).
Akad istiṣnâ’ terbagi  menjadi  dua jenis yaitu akad istiṣnâ’ dan akad istiṣnâ’ paralel.  Dalam  Perbankan  syariah,  akad istiṣnâ’ adalah akad antara nasabah selaku pemesan  barang  dengan  Bank  Syariah selaku penyedia barang dengan spesifikasi
dan  harga  yang  telah  disepakati  bersama (Al-Feel,  2019).  (Skema  akad  istiṣnâ’ digambarkan dalam Gambar 1). Sedangkan  akad istiṣnâ’ paralel  (atau akad istiṣnâ’ kedua) adalah akad turunan dari  akad istiṣnâ’ yaitu  akad  antara  bank syariah  dengan  produsen  barang  yang dipesan oleh nasabah (sesuai dengan akad utama).  (Skema  akad istiṣnâ’ paralel digambarkan pada Gambar 2).
Dengan  timbulnya  akad,  tentu  ada penyelesaian atau berakhirnya akad. Akad istiṣnâ’  akan  berakhir  apabila  semua  hak dan kewajiban dalam akad telah terpenuhi dengan baik. Disamping itu, akad istiṣnâ’ akan  berakhir  apabila  telah  terjadi
Gambar 1.  Skema Akad Istiṣnâ’ (Sumber: Bahan Sekunder (Zaky, no date)
kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak untuk mengakhiri akad yang telah mereka sepakati  sebelumnya.  Akad istiṣnâ’ juga bisa  berakhir  dengan  status  batal  demi hukum  karena  timbulnya  kondisi  hukum yang  menghalangi  pelaksanaan  atau penyelesaian  akad  (Muhammad  Ardi, 2016).
Sesuai dengan Teori Hukum Ekonomi
Syariah, bank syariah
merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan yang  timbul  sebagai  jawaban  atas kebutuhan  masyarakat  Indonesia  dalam transaksi keuangan. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh kemajemukan masyarakat  Indonesia yang mayoritasnya adalah  umat  muslim.  Bank  syariah  hadir sebagai  alternatif  jasa  perbankan  yang semakin lengkap bagi masyarakat Indonesia terutama bagi masyarakat yang menghindari riba.
Karakteristik sistem perbankan syariah  yang  beroperasi  dengan  prinsip- prinsip syariah juga menyediakan beragam  jasa  perbankan,  salah  satunya
adalah  pembiayaan istiṣnâ’ .  Perbankan syariah dalam kegiatannya mengutamakan  aspek  keadilan  dalam bertransaksi,  investasi  yang  beretika, mengedepankan  nilai-nilai  kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari  kegiatan  spekulatif  dalam bertransaksi keuangan.
Indonesia  menganut dual  banking system atau sistem perbankan ganda yaitu bank konvensional dan bank syariah. Oleh karena  itu,  prinsip-prinsip  hukum  Islam dijadikan  sebagai  pedoman  serta  diserap kedalam hukum positif Indonesia. Sehingga  regulasi  terkait  perbankan syariah di Indonesia seperti UU Perbankan  Syariah,  PBI,  Peraturan  OJK tetap  disesuaikan  dengan  prinsip  hukum Islam  serta  didukung  oleh  Fatwa  DSN MUI yang bersumber dari Al-Quran, As- Sunnah,  serta  Ijma  para  Ulama.  Semua regulasi tersebut diharapkan saling terintegrasi  guna  menjaga  stabilitas perbankan  Indonesia  serta  mendukung mobilisasi  dana  masyarakat  secara  lebih
Gambar 2.  Skema Akad Istiṣnâ’ Paralel (Sumber: Bahan Sekunder (Zaky, no date)
luas  untuk  meningkatkan  kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor
perekonomian nasional.
2. Risiko Bank Syariah dalam Akad Istiṣnâ’  Paralel  pada  Industri Perbankan Syariah di Indonesia
Akad istiṣnâ’ dalam  perbankan syariah pada umumnya diterapkan dalam beberapa  produk  seperti  perumahan,
apartemen, serta gedung perkantoran. Bank syariah adalah
lembaga keuangan syariah yang beroperasi  berdasarkan  prinsip-prinsip syariah  dalam  transaksi  muamalah. Hal ini berarti bank syariah bukan merupakan sektor rill melainkan sektor moneter. Oleh karena  itu,  bank  syariah  tidak  dapat melaksanakan akad istiṣnâ’ secara mandiri  dalam  pembiayaannya  tanpa adanya  akad istiṣnâ’ paralel  karena  bank syariah tidak menyediakan atau memproduksi  barang  melainkan  hanya sebagai  perantara  antara  nasabah  dengan produsen (Mousa Abu Eid, 2022).
Ketentuan tentang pembiayaan istiṣnâ’ dalam  bank  syariah  dengan  akad paralel  tertuang  dalam  fatwa  DSN  No. 22/DSN-MUI/III/2002  tentang  Jual  Beli Istiṣnâ’ Paralel. Dalam  fatwa  tersebut dijelaskan  mengenai  kebolehan  akad istiṣnâ’ dengan cara paralel dan larangan pemungutan Margin  While  Construction (MDC)  dari  pembeli.  Sedangkan  untuk
ketentuan  teknisnya  diatur  dalam  fatwa DSN  No.  06/DSN-MUI/IV/2000  tentang Jual Beli Istiṣnâ’ . Fatwa itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian yaitu ketentuan tentang pembayaran,  ketentuan  tentang  barang dan ketentuan lain.
Dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan  adanya  pertimbangan  serta kehati-hatian  agar  kepercayaan  yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga  pembiayaan  yang  diberikan tepat sasaran dan pengembalian pembiayaan  tersebut  tepat  waktu  sesuai dengan akad perjanjian. Tidak kembalinya pembiayaan  yang  diberikan  oleh  suatu bank berarti secara langsung mengancam kelangsungan hidup bagi bank itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa dana pembiayaan  yang  diberikan  tersebut berasal  dari  himpunan  dana  masyarakat dalam  bentuk  tabungan,  giro,  ataupun deposito.
Dalam  industri  perbankan  syariah Indonesia,  akad istiṣnâ’ mempunyai risiko-risiko  dalam  aplikasinya.  Risiko dalam  aplikasi  akad istiṣnâ’ dapat dikategorikan  menjadi  beberapa  aspek yang  akan  dipaparkan  sebagai  berikut (Danupranata and Riduwan, 2020).
a. Risiko  terkait  produsen:  pengalaman produsen akan mempengaruhi kualitas produk  yang  dihasilkan,  kemampuan finansial produsen akan mempengaruhi
kelancaran produksi, dan waktu pengiriman atau penyelesaian produksi akan  mempengaruhi  tenggat  waktu yang telah disepakati.
b. Risiko terkait nasabah apabila nasabah kurang  memiliki  pemahaman  dalam memberikan  spesifikasi  produk  yang jelas  maka  akan  menyebabkan  hasil produk  yang  tidak  sesuai  dengan harapan nasabah.
c. Risiko terkait produk yang memerlukan  kondisi  khusus  selama produksi atau tidak memenuhi standar sehingga  bisa  menyebabkan  kerugian atau masalah hukum.
d. Risiko durasi akad atau kontrak dimana semakin  lama  durasi  kontrak  maka semakin  tinggi  juga  risiko  terkait perubahan  kondisi  ekonomi  yang  bisa mempengaruhi kegiatan produksi.
e. Risiko  kredit  yaitu  dari  sisi  produsen jika  tidak  bisa  memenuhi  kewajiban pengiriman  sesuai  akad  atau  dari  sisi nasabah  jika  terkendala  mengenai pembayaran.
f. Risiko  likuiditas  bank  dimana  bank mengalami  kendala  dalam  memenuhi kewajiban pembayaran kepada
produsen.
g. Risiko  harga  dan  nilai  tukar,  yaitu terjadinya  perubahan  harga  produk secara  signifikan  selama  periode  akad dan  perubahan  kurs  dalam  mata  uang yang berbeda.
h. Risiko  pelaksanaan  dan  administratif: hal  ini  terjadi  jika  produsen  gagal memenuhi kewajibannya sesuai
kontrak sehingga menyebabkan kerugian pada nasabah dan ketidaksesuaian  etika  atau  efisiensi oleh nasabah maupun produsen dalam adminitrasi akad.
i. Risiko pasar dan referensi  harga yaitu risiko  yang  muncul  akibat  dari perubahan  kondisi  pasar  yang  dapat mempengaruhi harga atau ketersediaan bahan  baku  produksi  dan  kesulitan bank dalam penentuan referensi  harga produk  berdasarkan  perubahan  pasar atau kondisi lainnya.
j. Rsiko  keuangan  yang  terjadi  apabila produsen  atau  nasabah  mengalami kesulitan finansial
sehingga menghambat proses pelaksanaan akad. Berdasarkan uraian di atas, implementasi  akad istiṣnâ’ oleh  bank syariah  pada  industri  perbankan  syariah Indonesia termasuk kategori risiko tinggi. Oleh karena itu, sangat penting bagi bank syariah  untuk  melaksanakan  manajemen risiko  yang  efektif  sehingga  transaksi pembiayaan atau akad selesai dengan baik (Sarker, 2022).
Seiring
pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah di  Indonesia,  maka  peluang  timbulnya sengketa juga tinggi. Dalam implementasi akad istiṣnâ’ terkadang  timbul  sengketa
yang  tidak  dapat  dihindari.  Bermula  dari perselisihan  antar  pihak  yang  tidak terselesaikan hingga  berujung  pada pelaksanaan hak dan kewajiban akad yang tidak terpenuhi (Fajriawati, 2022). Penyelesaikan  sengketa  akad istiṣnâ’ dalam  prinsip  hukum  islam  diutamakan melalui  musyawarah  mufakat.  Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan solusi  bagi  para  pihak,  maka  dapat ditempuh  penyelesaian  sengketa  melalui jalur  litigasi  atau  non  litigasi.  Pada umumnya choice  of  forum dicantumkan dalam  akad  yang  telah  disepakati para  pihak.  Namun  apabila  hal  tersebut tidak  diatur  dalam  akad,  maka  dapat disepakati  bersama  pasca  terjadinya sengketa.
Penyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi  atau  disebut  juga Alternative
Dispute Resolution (ADR) dalam
perbankan  syariah  dilaksanakan  oleh
Badan Arbitrase Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia atau disingkat “Basyarnas-MUI”. Basyarnas- MUI adalah adalah  sebuah  lembaga arbitrase yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di luar peradilan ( Basyarnas-MUI-Berdamai Lebih Baik daripada Berselisih , no date).
Opsi lainnya adalah penyelesaian sengketa  melalui  jalur  litigasi  yang menjadi kewenangan absolut dari pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan
Agama  sesuai  dengan  Pasal  55  UU Perbankan Syariah.
Salah  satu  sengketa  ekonomi  syariah terkait  akad istiṣnâ’ yang  diadili  oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan diputus dengan Putusan
Nomor:
1963/Pdt.G/2019/PA.JS. Sengketa tersebut terjadi  antara  PT.  Curah  Laju  Utama sebagai  penggugat  melawan  PT.  Bank Muamalat Indonesia, Tbk. sebagai tergugat dan  dua  pihak  turut  tergugat  lainnya. Kronologi singkat mengenai duduk perkara  adalah  sebagai  berikut:  bahwa penggugat  adalah  nasabah  pemohon pembiayaan Pembangunan Pelabuhan Sungai di Lampung sebesar Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah) kepada tergugat berdasarkan Akad Istiṣnâ’ nomor  22  di  hadapan  notaris dengan  agunan  lima  bidang  tanah.  Tiga dari  agunan  tersebut  merupakan  milik Syafrida  dan  dua  lainnya  milik  Meirita, dimana  keduanya  memberikan  kuasa  hak tanggungan kepada penggugat hanya untuk sebagai  jaminan  kerja  sama  pada  akad istiṣnâ’ tersebut.
Sebelum  berakhirnya  akad istiṣnâ’ , penggugat dan tergugat  merestrukturisasi akad istiṣnâ’ menjadi  akad  pembiayaan Line Facility Al Musyarakah tanpa adanya kuasa  hak  tanggungan  yang  baru  utk Akad  Pembiayaan Line  Facility  Al Muyarakah tersebut  sehingga  pemilik tanah  mengajukan  gugatan  perdata  ke
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Seiring  waktu.  terjadi  perselisihan  antara penggugat  dan  tergugat  dalam  akad musyarakah kemudian tergugat melakukan pelelangan atas agunan tersebut. Penggugat berdalil bahwa tindakan  lelang  oleh  tergugat  adalah tindakan  premature  karena  perselisihan belum  diselesaikan  secara  musyawarah atau  melalui  Basyarnas  sebagaimana tercantum  dalam  akad.  Pada  amarnya, majelis hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya.
Atas  putusan  tersebut,  penggugat melakukan  upaya  hukum  banding  ke
Pengadilan  Tinggi  Agama  (PTA)  DKI dengan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.JK  yang  amarnya memutuskan menerima permohonan
banding, membatalkan
putusan pengadilan  agama,  dan  menyatakan gugatan  penggugat  tidak  dapat  diterima. Atas putusan tersebut, Penggugat melakukan  Upaya  hukum  Kasasi  ke Mahkamah Agung (MA). Melalui Putusan  Nomor  56  K/Ag/2021,  MA memutuskan menolak permohonan kasasi dari PT. Curah Laju Utama.
Berdasarkan perkara tersebut di atas, terlihat  bahwa  PT.  Bank  Muamalat Indonesia, Tbk. sebagai bank syariah yang memberikan  pembiayaan  melalui  akad istiṣnâ’ kepada  PT.  Curah  Laju  Utama sebagai  nasabah,  memiliki  risiko  yang
tinggi  dalam  pelaksanaan  akad istiṣnâ’ tersebut.  Bank  syariah  menerima  agunan sebagai  jaminan  dalam  akad,  namun bank  kurang  teliti  saat  restrukturisasi akad istiṣnâ’ karena  tidak  mengajukan pembaharuan  kuasa  hak  tanggungan dari  akad istiṣnâ’ ke  Akad  Pembiayaan Line  Facility  Al  Musyarakah .  Bank disarankan  menyelesaikan  perselisihan atau  sengketa  dengan  nasabah  sesuai dengan  kesepakatan  yang  tercantum dalam  akad,  yaitu  melalui  musyawarah mufakat  dan  atau  melalui  lembaga Basyarnas.  Penyelesaian  sengketa  yang baik  diharapkan  akan  menjaga  stabilitas bank itu sendiri.
Berdasarkan  Teori  Hukum  Ekonomi Syariah, aktivitas dan perilaku masyarakat, bank, serta produsen dalam transaksi keuangan akan mempengaruhi  pelaksanaan  pembiayaan itu sendiri. Transaksi pembiayaan istiṣnâ’ paralel dalam perbankan syariah melibatkan  pihak  bank  syariah,  nasabah, dan  produsen.  Bank  syariah  sebagai lembaga keuangan syariah yang menyediakan  jasa  dan  produk  perbankan perlu  manajemen  yang  baik  dalam aplikasinya  untuk  meminimalisir  risiko- risiko yang ada sehingga setiap pembiayaan yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik.
Sebelum  menyetujui  permohonan pembiayaan istiṣnâ’ , bank perlu
menerapkan manajemen risiko yang baik dan  tepat,  salah  satunya  adalah  dengan melaksanakan prinsip know your customer atau prinsip mengenal nasabah, hal  ini  terkait  apakah  nasabah  yang mengajukan pembiayaan istiṣnâ’ memiliki kapabilitas dalam
menyelesaikan  pembayaran  yang  telah disepakati bersama.
Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam  pembiayaan istiṣnâ’ paralel  oleh bank  syariah  adalah  mengenai  produsen. Produsen  yang  berpengalaman  serta profesional  tentunya  akan  melaksanakan akad dengan baik dan tepat waktu. Hal ini akan  mempengaruhi  akad istiṣnâ’ antara bank  syariah  dan  nasabah  karena  objek pada pembiayaan tersebut dikerjakan oleh produsen dalam akad istiṣnâ’ paralel.

## C. SIMPULAN
Implementasi  akad istiṣnâ’ dalam industri  perbankan  syariah  di  Indonesia melibatkan  nasabah  sebagai  pemesan barang dan bank syariah sebagai penyedia barang  sesuai  spesifikasi  dan  harga  yang
disepakati.  Akad istiṣnâ’ paralel  juga diperlukan, yaitu akad antara bank syariah dan  produsen  barang  sesuai  dengan  akad utama,  karena  bank  tidak  memproduksi barang  sendiri.  Proses  ini  tunduk  pada prinsip-prinsip syariah Islam, Fatwa DSN, dan  UU  Perbankan  Syariah.  Namun, implementasinya  dihadapkan  pada  risiko tinggi, sehingga manajemen risiko menjadi  krusial.  Bank  harus  menerapkan langkah-langkah efektif untuk memastikan  kelancaran  transaksi  dan penyelesaian akad. Apabila terjadi sengketa,  penyelesaiannya  dapat  melalui musyawarah,  jalur  litigasi,  atau  non litigasi.  Keseluruhan,  implementasi  akad istiṣnâ’ dalam industri perbankan syariah di Indonesia memiliki peran sentral dalam mematuhi  prinsip-prinsip  syariah  serta regulasi yang berlaku, dengan pengelolaan  risiko  yang  cermat  untuk menjaga  kualitas  transaksi  dan  menjaga kepercayaan nasabah.[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Afrelian,  M.I.  and  Furqon,  I.K.  (2019) ‘Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan
Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga  Keuangan  Syariah’, Jurnal Ilmiah  Mizani:  Wacana  Hukum,
Ekonomi Dan Keagamaan , 6(1), p. 1. Al-Feel, N.Z.  (2019)  ‘Manufacture contract (Istisna’a), concept,
importance &  risks’, Humanities  and
Social  Sciences  Reviews ,  7(5),  pp. 1039–1052. Available at: https://doi.org/10.18510/hssr.2019.75 139.
Arini  Ayatik,  Dyah  Ochtorina  Susanti,

## R.I.T. (2022) ‘Implikasi Hukum Bagi
Akta  Pembiayaan  Murabahah  yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Syariah’,
Jurnal Supremasi , 12(2). Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.3545 7/supremasi.v12i2.1821.
B, N.I.R., Susilowati, K.D.S. and Eltivia, N.  (2023) The  Practice  of  Islamic Contracts in Islamic Bank X . Atlantis Press  International  BV.  Available  at: https://doi.org/10.2991/978-94-6463- 026-8.
Basyarnas-MUI  –  Berdamai  Lebih  Baik daripada Berselisih (no date).
Borhan,  J.T.  (2002)  ‘Istisna’  in  Islamic Banking:  Concept  and  Application’,
Jurnal Syariah , 10(2), pp. 99–108.
Danupranata,  G.  and  Riduwan  (2020) ‘Risk Analysis of Islamic Rural Bank Financing  Contracts:  Evidence  of
Indonesia’, Journal of Islamic Economics , 3(1), pp. 2622–4798.
Fajriawati (2022) ‘Penyelesaian Sengketa Perbankan  Syariah  Melalui  Litigasi Dan Non Litigasi Di Medan’, SOSEK : Jurnal  Sosial  dan  Ekonomi ,  2(3),  p. 148.
Harapan Besar Jokowi dari Bank Syariah Indonesia  |  Republika  Online (no date).
Hidayatullah,  I.  and  Yaqin,  M.A.  (2022) ‘Risk  Of  Istiṣnâ’  Contracts  In  Sharia Commercial Banks’, Muhasabatuna : Jurnal  Akuntansi  Syariah ,  1(1),  pp. 027–040. Available at: https://doi.org/10.54471/muhasabatun a.v1i1.1699.
Iftitah,  A.  (2022)  ‘Hukum  Islam’,  in
Hukum Islam . Des 2022. Sada Kurnia Pustaka.
Iftitah, A. (ed.)  (2023a) Hukum Ekonomi Syariah .  Juli  2023.  Sada  Kurnia Pustaka.
Iftitah, A. (ed.) (2023b) Metode Penelitian Hukum .  Mei  2023.  Sada  Kurnia
Pustaka. Available at: https://repository.sadapenerbit.com/in dex.php/books/catalog/book/54. Ilmi,  M.  (2022)  ‘Produk  Dan  Jasa Perbankan Syariah: Jual Beli (Murabahah,  Salam,  Istiṣnâ’’)  Dalam Teori  Dan  Akuntansi’, Mukammil:
Jurnal  Kajian  Keislaman ,  5(2),  pp.
148–174.
Ilyas, R. (2021) ‘Peran Dewan Pengawas
Syariah  Dalam  Perbankan  Syariah’,
JPS (Jurnal Perbankan Syariah) , 2(1), pp. 42–53. Available at:
https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295.
Lestari,  E.P.  (2014)  ‘Risiko  Pembiayaan dalam Akad Istiṣnâ’ pada Bank Umum Syariah’, Jurnal Hukum dan Ekonomi
Syari‟ah , 2.
Mousa Abu Eid , Q. (2022)
‘Istisna’a   Contract  as  a  Financing Tool for Industrial Clusters’, Finance and Business Economies Review , 6(4),
pp. 252–265. Available at: https://doi.org/10.58205/fber.v6i4.12 6. Muhammad  Ardi  (2016)  ‘Asas-Asas
Perjanjian  (Akad)  Hukum  Kontrak Syariah  dalam  Penerapan  Salam  dan Istisna’, Jurnal Hukum Diktum , 14(2),
pp. 272–279.
Muttaqin,  R.  (2018)  ‘Pertumbuhan ekonomi  dalam  perspektif  Islam’,
Maro , 1(2), pp. 117–122.
Nafis, C.M. (2011) Teori Hukum Ekonomi Syariah . Kesatu. Jakarta: UI Press.
Nafisah, N. and Adinugraha, H.H. (2021) ‘Istiṣnâ’ ’ Contract Application in the 57  Plisket  Convection  Business’, Al- Tsaman , pp. 56–62.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (2023)  ‘Statistik
Perbankan  Syariah  -  April  2023’,
Statistik Perbankan Syariah
[Preprint].
Riani, Y., Efiza, H.F. and Fitri, R. (2023)
‘Penerapan Pembiayaan Akad Istiṣnâ’ Pada  Bank  Syariah’,  2,  pp.  886–896.
Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.5834 4/jmi.v2i6.241. Sarker,  A.A.  (2022)  ‘Shari  ’  ah  Non- Compliance Risks in Islamic Banking: Concept , Significance and Management Methodology’, 32(03 &
04), pp. 1–35.
Sobarna,  N.  (2021)  ‘Analisis  Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional’, Eco-Iqtishodi : Jurnal
Ilmiah Ekonomi dan Keuangan
Syariah , 3(1), pp. 51–62. Available at:
https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.
v3i1.665.
Soekanto,  S.  and  Mamudji,  S.  (2019)
Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu
Tinjauan  Singkat) .  1st  edn.  Depok: Raja Grafindo Persada.
Tazkiya, K., Harahap, B. and Purwadi, H.
(2022) ‘Comparative Study of Islamic
Legal  Systems  in  the  Application  of the Istiṣnâ’ ’ Agreement in  Indonesia and  Malaysia’, International  Journal of  Law  and  Society  (IJLS) ,  1(3),  pp. 211–220.
Tentang OJK (no date).
Zaky,  A.  (no  date) Presentasi  Akuntansi Istiṣnâ’ .