JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)
Volume 12 Nomor 1 (Maret 2024)
E-ISSN : 2746-8178 DOI :   10.47828/jianaasian.v12i1.198

## Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
Ahmad Kolyubi 1* , Suwaib Amiruddin 2 , Riswanda 3
1,2,3 Magister Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 13/06/2024 Revised 07/07/2024 Accepted 13/07/2024

## Abstract
In this study, there is an identification of a gap between what is expected and the actual reality in the efforts of the Tangerang district government in fulfilling the rights of persons with disabilities. This gap, which  is  called  das  sein  and  das  sollen,  encouraged  researchers  to  make  a  thesis  on  the  issue.  The purpose of this study is to provide a detailed description of the level of accessibility of public services available to individuals  with disabilities  within the Tangerang Regency  local  government. Zeithaml, Parasuraman, and Berry (as cited in Hardiansyah, 2018: 63) propose that to assess the quality of service actually perceived by consumers, there are specific indicators of service quality that can be categorised into  five  categories  of  service  quality,  namely  tangible,  reliability,  responsiveness,  assurance,  and empathy.  The  results  of  this  study  have  several  points  1)  Incomplete  regulations  or  technical implementation standards for  public services  for  persons with disabilities in the form of Tangerang Regent regulations as guidelines for the implementation of Tangerang Regency PERDA No. 11/2018 concerning the protection and fulfilment of the rights of persons with disabilities; 2) The attitude of government officials towards persons with disabilities The government is one of the important actors in the successful implementation of public service accessibility for persons with disabilities. 3) Attitudes of non-disabled people towards people with disabilities and people with disabilities towards non-disabled people  In  addition  to  the  government  as  an  important  actor  in  the  successful  implementation  of accessibility of public services for persons with disabilities, non-disabled people have an important part in the successful implementation of public service accessibility for persons with disabilities. Suggestions for the Tangerang Regency Government, especially public service providers from the executive branch, to immediately make a Tangerang Regent Regulation (PERBUP) regarding the fulfilment of the rights of persons with disabilities so that it can become a guideline and technical guidance for all public service providers.
Keywords: Public Services, Accessibility, Disability

## Abstrak
Dalam penelitian ini adanya identifikasi kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan sebenarnya dalam upaya pemerintah kabupaten tangerang dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Kesenjangan yang disebut dengan istilah das sein dan das sollen inilah yang mendorong peneliti untuk membuat tesis mengenai permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran rinci mengenai tingkat aksesibilitas pelayanan publik yang tersedia bagi individu penyandang disabilitas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian ini terdapat beberapa poin 1) Belum lengkapnya regulasi atau aturan standar pelaksanaan teknis  pelayanan  publik  bagi  penyandang  disabilitas  yang  berupa  peraturan  Bupati  Tangerang
sebagai  petunjuk  pelaksanaan  PERDA  Kabupaten  Tangerang  No.  11  Tahun  2018  tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; 2) Sikap aparatur Pemerintah terhadap penyandang  Disabilitas  Pemerintah  merupakan  salah  satu  aktor  penting  dalam  keberhasilan penyelengaraan aksesibiltas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. 3) Sikap Masyarakat non disabilitas  Terhadap  Penyandang  Disabilitas  dan  Masyarakat  Penyandang  disabilitas  terhadap Masyarakat  Non  Disabilitas  Selain  Pemerintah  sebagai  aktor  penting  dalam  keberhasilan penyelengaraan  aksesibiltas  pelayanan  publik  bagi  penyandang  disabilitas  selanjutnya  adalah Masyarakat Non disabilitas yang mempunyai bagian penting dalam keberhasilan terselenggaranya aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dengan baik. Saran Pemerintah Daerah kabupaten  Tangerang  khususnya  penyelenggara  pelayanan  publik  dari  lembaga eksekutif untuk segera membuatkan peraturan Bupati (PERBUP) Tangerang mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas agar bisa menjadi pedoman dan petunjuk teknis seluruh penyelengara pelayanan publik.
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Aksesibilitas, Disabilitas

## PENDAHULUAN
Kabupaten Tangerang merupakan  bagian  dari  Provinsi Banten  dan  dikenal  sebagai  kota industri. Berdasarkan Sumber Publikasi  statistik  keuangan  Provinsi Banten,  Pendapatan  Asli  Daerah
(PAD)  Kabupaten  Tangerang  dari tahun  2020  sampai  dengan  2022 selalu  Menempati  posisi  tertinggi
Pemerintah  Kabupaten  Tangerang telah  menunjukkan  komitmennya dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda)  Nomor  11  Tahun  2018. Peraturan  ini  bertujuan  untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya  hak-hak  penyandang disabilitas, termasuk hak aksesibilitas dan layanan publik.
Hal ini mencerminkan keseriusan, komitmen, dan  tanggung  jawab  pemerintah kabupaten tangerang dalam menjunjung tinggi hak-hak penyandang  disabilitas.  Sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  53  bagian keempat belas tentang hak aksesibilitas:  1)  Pemerintah  Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi pemenuhan  aksesibilitas  fasilitas umum bagi penyandang disabilitas; 2) Aksesibilitas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. aksesibilitas fisik; dan b. aksesibilitas non fisik; 3) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a meliputi aksesibilitas pada: a. bangunan umum; b. sarana lalu lintas; dan  c.  sarana  komunikasi;  4) Aksesibilitas  non  fisik  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b meliputi kemudahan dalam pelayanan informasi dan Non Diskriminatif.
Aksesibilitas  mengacu  pada penyediaan  atau  modifikasi  sarana dan  prasarana  dalam  kehidupan sehari-hari  untuk  mengakomodasi kebutuhan  penyandang  disabilitas. Hal  ini  termasuk  mengadaptasi lingkungan  fisik  agar  penyandang disabilitas  dapat  melakukan  aktivitas sehari-hari  secara  mandiri  (Tarsidi,
2011).  Menurut  Lubis,  penerapan aksesibilitas  sebaik-baiknya  sangat penting  untuk  menjamin  kesetaraan kesempatan di seluruh aspek kehidupan  dan  penghidupan.  Hal  ini memerlukan  pemberian  kemudahan dan keamanan bagi seluruh penggunanya, tanpa ada pengecualian (Arrachmin, 2012). Memastikan  aksesibilitas  bagi penyandang disabilitas sangat penting agar  mereka  dapat  berpartisipasi penuh  dalam  berbagai  kegiatan  dan meraih  kesempatan  yang  adil  di
*) Penulis Korespondensi E-mail : ahmadkolyubi13@gmail.com
seluruh aspek kehidupan dan pekerjaan. Hal ini mencakup penyediaan langkah-langkah aksesibilitas yang diperlukan (Mujimin, 2006). Namun komitmen Pemda Kabupaten Tangerang dalam memenuhi  amanat  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2016  tampaknya hanya sebatas pernyataan retoris atau sekedar pemenuhan kewajiban semata.  Hal  ini  terlihat  dari  masih minimnya  program  ramah disabilitas di  antara  15  program  unggulan Kabupaten  Tangerang,  sebagaimana diberitakan di Tangerangkab.go.id/profile. Akibatnya,  terlihat  beberapa  fasilitas layanan  tidak  dirancang  akomodatif atau  lamban  dalam  menerapkan kebijakan  yang  bertujuan  untuk menegakkan hak-hak individu penyandang disabilitas, baik dari segi fasilitas  fisik  maupun  non  fisik. Mengingat  besarnya  Pendapatan  Asli
Daerah  (PAD)  di  wilayah  Kabupaten Tangerang,  maka  kebebasan  untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang memenuhi kebutuhan dan  hak  penyandang  disabilitas sangatlah penting. Peneliti mengidentifikasi adanya  kesenjangan  antara  apa  yang diharapkan dengan kenyataan sebenarnya  dalam  upaya  pemerintah kabupaten tangerang dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.  seperti  yang  dikeluhkan salah  satu  penyandang  disabilitas terhadap  salah  satu  Gedung  di pemerintah daerah kabupaten Tangerang yang tidak ramah
disabilitas  karena  sulitnya  akses untuk  naik  ke  lantai  dua  dan  tiga (Tangerangnews.com), berikut adalah gambar  yang  peneliti  dapatkan  pada obeservasi awal.
Gambar 1.   Akses antar Lantai
Sumber: Peneliti 2024 Dari  fenomenologi  inilah  yang peneliti  anggap  adanya  kesenjangan yang  disebut  dengan  istilah das  sein dan das  sollen sehingga  mendorong peneliti  untuk  membuat  penelitian mengenai  permasalahan  tersebut dengan judul “Aksesibilitas Pelayanan Publik  Bagi  Penyandang  Disabilitas Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Tangerang”

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  pendekatan  kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa  aksesibel  pelayanan  publik pemerintah  Kabupaten  Tangerang bagi penyandang disabilitas. Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di Kabupaten  Tangerang,  khususnya  di Kecamatan Tigaraksa dan sekitarnya, yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang.
Dimulai  pada  bulan  Agustus 2023,  peneliti  telah  melakukan observasi dasar untuk proyek penelitiannya. Studi literatur, observasi lapangan termasuk percakapan  dengan  para  pemangku kepentingan dan penyandang disabilitas,  serta  laporan  langsung dari  tangan  pertama  menjadi  bagian dari observasi ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tangibel (Berwujud) Pelayanan publik yang diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah
Kabuptaen Tangerang terhadap penyandang  disabilitas  belumlah optimal  terlihat  pada  beberapa fasilitas  fisik  yang  disediakan  seolah tanpa  mekanisme  standar  yang diterapkan  oleh  Peraturan  menteri Pekerjaan Umum Tahun 2006 tentang pedoman teknis
Fasilitas
dan Aksesibilitas  pada  bangunan  gedung dan  lingkungan,  seperti  terlihat  pada gambar berikut:
Gambar 2.   Loket Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas pada Pelayanan Dinsos Kab. Tangerang
Sumber: Peneliti, 2014 Loket  pelayanan  khusus  bagi penyandang  disabilitas  pada  Dinsos kabupaten  Tangerang  terlalu  tinggi sehingga  sulit  untuk  diakses  bagi penyandang disabilitas fisik terutama pengguna  kursi,  loket  pelayanan khusus  bagi  penyandang  disabilitas harusnya  mudah  untuk  diakses  bagi semua  penyandang  disabilitas  tanpa terkecuali . Standar yang seharusnya untuk loket pelayanan bagi penyandang disabilitas
haruslah dapat  memperhatikan  kemampuan, serta  keadaan  yang  dibutuhkan  bagi penyandang  disabilitas,  seperti  pada penyandang disabilitas fisik pengguna kursi  roda  ukuran  loket  haruslah disesuaikan dengan tinggi serta jarak pengguna kursi roda.
Gambar 3. Ruang Bebas Vertikal dan Mendatar Bagi Pengguna Kursi
Roda
a. Ruang Bebas Vertikal b. Ruang Bebas Mendatar Sumber: Permen PU No. 30/PRT/M/2006 Gambar 4. Ruang Untuk Lutut Bagi Pengguna Kursi Roda Sumber: Permen PU No. 30/PRT/M/2006 Gambar 5. Akses Kelantai Dua dan Tiga pada Gedung DPRD Kab. Tangerang
Sumber: Peneliti, 2014
Terlihat  pada  gambar  5.
fasilitas akses yang disediakan hanya menggunakan  tangga  tanpa  dibantu dengan  lift  untuk  akses  menuju ruangan ruangan lainnya
Gambar 6. Tidak Tersedia Area / Kursi Tunggu Khusus bagi Disabilitas pada Pelayanan
Disdukcapil Kab. Tangerang
Sumber: Peneliti, 2014 Gambar  6.  merupakan  antrian Masyarakat  dalam  kepengurusan administrasi di kantor dinas kependudukan  dan  catatan  sipil kabupaten Tangerang, keadaaan seperti  pada  gambar  tersebut  terjadi setiap  hari  Ketika  pelayanan  dibuka,
namun pemerintah daerah dalam hal ini  Dinas  kependudukan  dan  catatan sipil tidak menyediakan ruangan atau tempat  khusus  bagi  penyandang disabilitas  yang  akan  melakukan pengurusan administrasi. Kekurangan  fasilitas  yang disediakan pemerintah daerah kabupaten  Tangerang  seharusnya dapat  diantisipasi  dengan  kesiapan atau  penempatan  petugas  yang standby khusus  untuk  memberikan informasi  atau  pendampingan  bagi penyandang  disabilitas  yang  akan melakukan pelayanan administrasi
Gambar 7. Loket Khusus Pelayanan Administrasi bagi Penyandang Disabilitas yang Tidak Terdapat Petugas Untuk Melayani
Sumber: Peneliti, 2024
Reliability (Kehandalan)
Pemerintah  daerah  kabupaten Tangerang  belum  memiliki  standar pelayanan  yang  jelas  khusus  bagi penyandang  disabilitas,  sehingga setiap  organisasi  perangkat  daerah (OPD) tidak menerapkan standarisasi yang  baku  mengenai  bagaiman menyelenggarakan pelayanan khusus bagi  penyandnag  disabilitas,  seperti apa  yang  disampaikan  ibu  lili  Ketika wawacara dengan peneliti bahwasannya: “.  .  . Kita  OPD-OPD  kabupaten Tangerang  belum  mempunyai kesepakatan  Bersama  dalam penanganan penyandang disabilitas,  yang  seharusnya kita  Bersama-sama  dalam menangani dan melayani penyandang disabilitas mampu selaras antar OPD/Dinas sesuai dengan  bidang  keahlian  dan focus  dari  masing-masing  OPD yang ada dikabupaten Tangerang” (wawancara dengan ibu lili dari dinas sosial Kab.  Tangerang,  4  Juni  2024 jam 10:20 WIB, kantor DINSOS
Kab. Tangerang). Sehingga  kecermatan  dalam melayani  penyandang  disabilitas  dan kemampuan  serta  keahlian  petugas dalam  penggunaan  alat  bantu  untuk penyandang  disabilitas  masih  dirasa kurang  optimal  karena  tidak  adanya pelatihan  khusus  dalam  peningkatan SDM para petugas dalam penyelengaraan  pelayanan  khusus bagi penyandang disabilitas, Peneliti  pernah  menemukan langsung dilapangan terhadap petugas  yang  tampak  bingung  Ketika mendorong  penyandang  disabilitas pengguna  kursi  roda  ketika  pada acara  pelepasan  dan  penyambutan Jemaah haji di area pusat pemerintahan  daerah  kabupaten Tangerang  tepatnya  di  Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Tangerang  dan  di  masjid  agung kabupaten Tangerang di tigaraksa.

## Responsiviness (Ketanggapan)
Ketanggapan
pemerintah daerah  kabupaten  tangerang  dalam memberikan pelayanan dari bebarapa aspek sudah dirasa cukup memuaskan bagi  penerima  layanan  seperti disediakannya ruangan khusus pengaduan pada pelayanan administrasi  di  disukcapil  kabupaten tangerang serta penjadwalan pelayanan dengan berbasiskan kecamatan  dengan  masing  nomor whastapp,  disamping  itu  pemerintah daerah kabupaten Tangerang memperluas  pelayanan  berbasiskan online  melalui  aplikasi  “Tangerang gemilang”  yang  dapat  diunduh  di Google Play Store dan App Store.
Gambar 8. Tampilan Aplikasi “Tangerang Gemilang”
Sumber: Peneliti, 2024
Gambar 9. Informasi Jadwal Pelayanan Administrasi
Kependudukan Pada Disdukcapil Kabupaten Tangerang Sumber: Peneliti, 2024 Pengaduan atau keluhan masyarakat  pemerintah  kabupaten Tangerang menyediakan kanal khusus pengaduan  pelayanan  publik  resmi dan  terintegrasi  secara  nasional melalui laman lapor.tangerangkab.go.id.  kemudian masyarakat  juga  bisa  mengunduh aplikasi  SP4N-LAPOR  melalui  Google Play Store dan App Store. Melalui kanal tersebut, masyarakat bisa mengajukan keluhan terkait pelayanan publik jika terdapat kendala  atau  terhambat  dan  tidak sesuai  standar  pelayanan,  kemudian pemerintah  kabupaten  Tangerang akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang  berlaku.  Informasi  pengaduan serta pelayanan ini disosialisasikan ke seluruh  kecamatan,  kelurahan  dan desa  serta  kebeberapa  media  online seperti: side.merahputih.com, abouttng.com  dan  akun  instagram disdukcapilkabtangerang Dengan  berbagai  inovasi  yang telah dilakukan pemerintah kabupaten Tangerang dalam memberikan pelayanan publik dengan bebasis  online  dapat  membantu kemudahan  masyarakat  khususnya penyandang disabilitas dalam mengurus berbagai keperluan kepengurusan admistrasi di pemerintahan kabupaten Tangerang.
Assurance (Jaminan) Pemerintah  daerah  kabupaten Tangerang dalam memberikan jaminan terhadap pelayanan penyandang disabilitas dalam ketepatan  waktu,  legalitas  produk pelayanan  yang  diberikan  serta jaminan  kepastian  dalam  pelayanan secara normatif sudah berjalan cukup optimal dengan banyaknya himbauan atau sosialisasi pelayanan cepat tanpa ada  pungutan  biaya  baik  secara kelembagaan  antar  OPD  ataupun dengan  stakehoder  dan  masyarakat langsung serta online.
Gambar 10. Informasi Pelayanan Gratis bagi Masyarakat dalam Kepengurusan  Bantuan Penerima Iuran Kartu Indonesai Sehat (PBI
KIS) pada Dinas Sosial Kabupaten Tangerang
Sumber: Dinsos.tangerangkab.go.id, 2024 Tetapi  pada  realitas  keadaan sesungguhnya masih banyak terdapat oknum  yang  menjadi  hambatan keberhasilan  program  jaminan  ini berhasil diberikan, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden  yang  diantaranya  adalah bapak ompong (penyandang
disabilitas mental) dengan pendampingnya  bapak  anda  winarta bahwasannya dengan alasan keterbatasan  kuota  blangko  dalam kepengurusan KTP atau kepengurusan  administrasi  lainnya dengan  berbagai  macam  alasan  yang kemudian waktu kepengurusan menjadi tidak adanya kejelasan waktu penyelesaian  sehingga  diharuskan biaya kepengurusan tersebut. “. . . Saya kalo bikin KTP dan KK engga  gratis  pa,  karena  kalo gratis, jadinya suka engga jelas waktunya dan ngantrinya panjang, tempatnya jauh harus ke  kabupaten,  saya  mau  lapor juga bingung pa, yang ada nanti malah diomelin sama petugasnya” (wawancara dengan  penyandang  disabilitas mental (Ompong) dan pendampingnya  (Anda),  2  Juni 2024  pukul  13:12  WIB,  di rumah peduli disabilitas, Pasarkemis) . Emphaty (Empati) Pelayanan aparatur pemerintah kepada penyandang disabilitas  dalam  skala  prioritas belum cukup optimal karena petugas jaga  pada  loket  khusus  disabilitas tidak selalu standby keadaan tersebut disebabkan  ada  beberapa  petugas yang  harus  menjalankan  dua  peran sekaligus  selain  melayani  loket disabilitas  juga  harus  melayani  loket non disabilitas, kemudian di beberapa OPD  yang  tidak  menyediakan  akses khusus disabilitas disamakan perlakuannya  dengan  non  disabilitas yaitu  mengantri  sesuai  urutan kedatangan.
Gambar 11. Pelayanan Khusus Disabilitas yang Tidak Dijaga oleh

## Petugas
Sumber: Peneliti, 2024 Sikap  ramah  serta  sopan santun  para  petugas  pelayanan terhadap  penyandang  disabilitas masih cenderung tidak konsisten dan merata  pada  seluruh  OPD  di kabupaten Tangerang, ketidak konsistenan sikap ramah serta sopan santun  petugas  ketika  melakukan pelayanan  terhadap  penyandang disabilitas  dipengaruhi  oleh  keadaan aparatur  atau  kesiapan  pemerintah daerah dalam melakukan pembekalan/peningkatan  SDM  serta seleksi  penempatan  para  petugas khusus disabilitas tentang bagaimana menghadapi keberagaman penyandang disabilitas dan penggunaan  alat-alat  khusus  untuk disabilitas.
Sikap diskriminatif pemerintah daerah  kabupaten  Tangerang  dalam memberikan  pelayanan  publik  yang mudah  diakses  oleh  penyandang disabilitas masih dirasakan oleh para penyandang disabilitas seperti terlihat  pada  pelayanan  disdukcapil kabupaten  Tangerang  yang  tidak diberikan  tempat  duduk  khusus  bagi penyandang  disabilitas  juga  pada ruang  pengaduan  yang  disamakan perlakuannya  dengan  non  disabilitas yaitu  harus  ikut  berdesakan  dengan situasi  keadaan  ruangan  yang  tidak cukup  luas,  kemudian  dikantor  dinas sosial  kabupaten  Tangerang  kursi tunggu  antrian  khusus  disabilitas yang  dipakai  oleh  non  disabilitas
karena  tidak  ada  pembatas  khusus atau petugas yang mengingatkan. Dari kelima dimensi pendekatan  teori  dan  prinsip-prinsip aksesibilitas  dari  peraturan  menteri Pekerjaan Umum nomor 30/PRT/M/2006  yang  dipergunakan serta temuan-temuan peneliti dilapangan dapat digambarkan keadaan fakta aksesibilitas pelayanan publik  yang  diberikan  pemerintah daerah kabupaten Tangerang terhadap  penyandang  disabilitas masih  diluar  standar  prinsip-prinsip aksesbilitas  dan  belum  masuk  dalam kategori pelayanan yang berkualitas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian dan  temuan  dilapangan,  maka simpulan  akhir  tentang  Aksesibilitas Pelayanan  Publik  Bagi  Penyandang Disabilitas  Pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Tangerang  masih  diluar standar  prinsip-prinsip  aksesibilitas dan  belum  masuk  dalam  kategori pelayanan  yang  berkualitas,  keadaan ini  karena  masih  ditemukannya beberapa  kendala  atau  hambatan yang berpengaruh terhadap pemenuhan  aksesibilitas  pelayanan publik  yang  diselengarakan  oleh pemerintah daerah kabupaten Tangerang  terhadap  penyandang disabilitas  untuk  dapat  berjalan secara  optimal  dan  menyeluruh, factor-faktor yang menjadi hambatan atau  kendala  tersebut  antara  lain adalah:
1) Belum  lengkapnya  regulasi  atau aturan standar pelaksanaan teknis pelayanan publik bagi penyandang disabilitas yang berupa peraturan Bupati Tangerang sebagai petunjuk  pelaksanaan  PERDA Kabupaten  Tangerang  No.  11 Tahun 2018 tentang perlindungan dan  pemenuhan  hak  penyandang disabilitas;
2) Sikap aparatur Pemerintah terhadap  penyandang  Disabilitas Pemerintah merupakan salah satu aktor  penting dalam keberhasilan penyelengaraan aksesibiltas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. terkendalanya aksesibilitas  pelayanan  publik dipemerintah  daerah  kabupaten Tangerang saat ini juga dipengaruhi oleh kurangnya kepedulian  dan  responsivitas aparatur  pemerintah  terutama aktor pembuat kebijakan terhadap para penyandang disabilitas;
3) Sikap  Masyarakat  non  disabilitas Terhadap  Penyandang  Disabilitas dan Masyarakat Penyandang disabilitas  terhadap  Masyarakat Non Disabilitas. Selain  Pemerintah  sebagai aktor  penting dalam keberhasilan penyelengaraan aksesibiltas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas  selanjutnya  adalah Masyarakat  Non  disabilitas  yang mempunyai bagian penting dalam keberhasilan terselenggaranya aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang  disabilitas  dengan baik, juga masyarakat penyandang disabilitas  itu  sendiri  sebagai penerima  manfaat.  Dua  tipologi masyarakat  ini  haruslah  selaras saling  menghargai  dan  mengerti menghilangkan  stigma  terhadap sesama.

## REFERENSI
Buana,  I  Ketut  Surya  Buana,  2018. Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian  Bagi  Difabel  Dalam Menggunakan Fasilitas Pelayanan Publik Pada Perbankan.
Firdaus,  Ferry,  2014. Aksesibilitas dalam  Pelayanan  Publik  untuk Masyarakat  dengan  Kebutuhan
Khusus. Frederickson,  H.  George.  2010. Social
Equity  and  Public  Administration
Origina,
Developments, and Applications. M.E  Sharpe  New
Work.
https://opendata.tangerangkab.go.id,
Profile  Kabupaten  Tangerang ,  5 Mei 2024. https://tangerangkab.bps.go.id/, Data Penduduk Kabuapten Tangerang . 5 Mei 2024. https://tangerangkab.bps.go.id/,
Jumlah Disabilitas . 1 Mei 2024. Katalog  BPS, Kabupaten  Tangerang dalam Angka (Tangerang Regency in  Figure), Badan  Pusat  Statistik
Kab. Tangerang 2015.
Mujimin,  M.  (2006).  Implementasi pembelajaran  tematik  bagi  anak berkelainan.  In  JKP  (Jurnal Pendidikan Khusus) (Vol. 2, Issue 2). Ndaumanu, Frichy. 2020. Hak Penyandang  Disabilitas:  Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan  Oleh  Pemerintah Daerah (Disability Rights: Between Responsibility And Implementation  By  The  Local Government). Nuravica,  Lelly,  2017. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas  Publik  Di  Kabupaten
Tangerang. Panjaitan,  Doli  Tua  Mulia  Raja,  2021. Administrasi Publik, Eureka Media  Aksara,  Desember  2021 Anggota  IKAPI  Jawa  Tengah  NO. 225/JTE/2021. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang  No.  11  Tahun  2018, Tentang  Perlindungan  dan  Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor : 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis FAsilitas  dan  Aksesibilitas  pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Prajalani,  Yuniviana  Nur  Hari,  2017. Aksesibilitas Bagi Anak

## Berkebutuhan  Khusus  di  SLB
Negeri Sukoharjo. Salsabila,  Syifa,  2021. Aksesibilitas Fasilitas  Pelayanan  Publik  Di Beberapa Wilayah Dan Implementasi Undang-Undang Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas. Sawir,  Muhammad,  2021. Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan  Publik  Konseptual  dan
Praktik. Deepublish Yogyakarta. Sumardika, I Putu. 2021 . Pelaksanaan
Perlindungan Hukum
bagi
Penyandang  Disabilitas  dalam Mendapatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Tabanan.
Tarsidi,  D.  (2011).  Kendala  Umum
yang Dihadapi Penyandang Disabilitas  dalam  Mengakses
Layanan  Publik.  Jassi  Anakku, 11(2). Thobari,  Slamet.  2014. Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas  Publik  bagi  Penyandang Disabilitas di Kota Malang.
Undang-undang RI No 8 Tahun 2016, Tentang Penyandang Disablitas. Widinarsih,  Dini.  2019. Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi.