JGAR. Volume 2 No 2 December 2021 / Yuanita, dkk. / Pengelolaan Sanitasi Pada Pemerintah Lokal

## Pengelolaan Sanitasi Pada Pemerintah Lokal: Studi Kasus Peningkatan Kelembagaan Prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kabupaten Ponorogo
Sanitation Management in Local Government: A Case Study of Institutional Improvement of the Sludge Treatment Plant in Ponorogo Regency
Mike Yuanita 1 , Ismy Nur Syahbiba 2 , Nanang Haryono 3
1 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
2 Konsultan Individu Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur
3 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya Corresponding author: nanang.haryono@fisip.unair.ac.id

## Abstract
Sanitation management is an important part of sustainability in line with the Sustainable Development  Goals  (SDGs).  For  this  reason,  the  Directorate  General  of  Human Settlements (IPLT) has built an infrastructure for sewage treatment plants (IPLT) in an effort to increase public access to sanitation services. For optimal and sustainable IPLT, it  is  necessary  to  separate  the  functions  of  regulator  and  operator  managing  the sanitation  sector  through  institutional  development  of  the  technical  implementing  unit (UPTD). The focus of the discussion of this article is on the analysis of the institutional development  of  the  UPTD  for  the  management  of  IPLT  Infrastructure  in  Ponorogo Regency in 2021. The results of the research are that institutional development is running according  to  the  SE  Ministry  of  Home  Affairs  No  061/4338/OTDA  concerning Consultation Guidelines for the Establishment of Branch Offices and UPTDs, however, in  the  consultation  process  for  KA  UPTD  PALD  Ponorogo  Regency  at  the  Bureau  of Organization of East Java Province was delayed because of the "Acceleration Process for Equalization of Positions in the Regional Government Environment" agenda by the Ministry  of  Home  Affairs  as  stated  in  a  Circular  from  the  Ministry  of  Home  Affairs Number 800/6078/OTDA. This process requires coordination

## Keywords: sanitation, local government, institutions

## Abstrak
Pengelolaan  sanitasi  menjadi  bagian  penting  untuk  keberlanjutan  sejalan  dengan Sustainable  Development  Goals  (SDGs).  Untuk  hal  tersebut  infrastruktur  instalasi pengolahan  lumpur  tinja  (IPLT)  telah  dibangun  oleh  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya upaya  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  layanan  sanitasi.  Untuk  optimal  dan berkelanjutan  IPLT  maka  perlu  pemisahan  fungsi  regulator  dan  operator  pengelola bidang sanitasi melalui pengembangan kelembagaan unit pelaksana teknis dinas (UPTD).
Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 2 No. 2  December 2021 hal 102-120 https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/index
Accepted : December 19, 2021 Published : December 23, 2021
This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/ licenses/by-sa/4.0/)
Fokus  pembahasan  artikel  ini  pada  analisis  pengembangan  kelembagaan  UPTD  untuk pengelolaan  Prasarana  IPLT  Kabupaten  Ponorogo  tahun  2021.  Hasil  penelitian  adalah pengembangan  kelembagaan  berjalan  sesuai  SE  Kemendagri  No  061/4338/OTDA tentang Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD namun demikian, pada  proses  konsultasi  KA  UPTD  PALD  Kabupaten  Ponorogo  pada  Biro  Organisiasi Provinsi  Jawa  Timur  tertunda  karena  adanya  agenda  “Akselerasi  Proses  Penyetaraan Jabatan  di  Lingkungan  Pemertintah  Daerah”  oleh  Kemendagri    sebagaimana  tertuang dalam  Surat  Edaran  dari  Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor  800/6078/OTDA.  Pada proses ini perlu koordinasi
Kata kunci : sanitasi, pemerintah lokal, kelembagaan

## Pendahuluan
Pembangunan  infrastruktur  instalasi  pengolahan  lumpur  tinja  (IPLT)  telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut  upaya  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  layanan  sanitasi.  Secara kelembagaan untuk dapat melakukan pelayanan sanitasi secara optimal dan berkelanjutan perlu  adanya  pemisahan  fungsi  regulator  dan  operator  pengelola  bidang  sanitasi. Peningkatan kualitas lingkungan melalui pengelolaan air limbah domestik lumpur tinja merupakan variabel penting dalam upaya memberi  pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Air  bersih  dan  sanitasi  yang  layak  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia.  Pada sustainable  development  goals  (SDGs)  di  bidang  lingkungan  adalah  memastikan masyarakat  mencapai  akses  universal  terhadap  air  bersih  dan  sanitasi.  Secara  spesifik dalam  SDGs  6.2  disebutkan  pada  tahun  2030,  mencapai  akses  terhadap  sanitasi  dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta  kelompok  masyarakat  rentan  (https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-6/).  Faktor  tata kelola utama yang diidentifikasi dari kerangka teoretis dan analitis untuk tata kelola dan analisis  kelembagaan  (Scott,  2014;  Harris  et  al.,  2011;  Ostrom,  2005)  adalah:  konteks (faktor  struktural/eksogen);  institusi  (aturan  main);  aktor/stakeholder  dan  insentif;  dan driver dan hambatan (Chong et al., 2016). Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tata kelola ini dalam konteks pemberian layanan sanitasi, fokus utama penelitian ini adalah dinamika  di  dalam  pengembangan  kelembagaan  UPTD  untuk  pengelolaan  Prasarana IPLT Kabupaten Ponorogo.
Kabupaten  Ponorogo  berdasarkan  kondisi  eksisting  telah  dibangun  IPLT  yang berlokasi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo  dengan luas area 2,5  ha  yang  dibangun  pada  tahun  2017  dan  31  Januari  2018  telah  dilaksanakan  serah terima Pree  Hand  Open (PHO)  dari  Satker  PSPLP  Jawa  Timur  kepada  Kepala  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Infrastruktur IPLT saat pada tahun 2021 dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPKP) Kabupaten Ponorogo. Lokasi IPLT dengan pusat kota Kabupaten Ponorogo berjarak sekitar 9,6 km. Peta Lokasi infrastruktur IPLT Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada gambar 1.1

## Gambar 1  Lokasi Infrastruktur IPLT Kabupaten Ponorogo
Sumber: RTRW Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 dalam SSK Kabupaten Ponorogo 2018-2022, hal II-2
Pengelolaan  air  limbah  domestik  lumpur  tinja  merupakan  tuntutan  kebutuhan masyarakat  karena  kalau  tidak  dikelola  akan  mencemari  lingkungan.  Hal  ini  karena,

## Lokasi Infrastruktur IPLT
Kabupaten Ponorogo
setiap hari manusia menghasilkan sisa buangan metabolisme tubuh berupa tinja. Jumlah volume  limbah  domestik  tinja  sejalan  dengan  jumlah  penduduk  yang  ada  pada  suatu wilayah.  Untuk  optimalisasi  layanan  dan  keberkelanjutan  prasarana  IPLT  maka  perlu pemisahan  fungsi  regulator  dan  operator  pengelola  bidang  sanitasi  melalui pengembangan  kelembagaan  unit  pelaksana  teknis  dinas  (UPTD).  Fokus  pembahasan artikel ini pada analisis pengembangan kelembagaan UPTD untuk pengelolaan Prasarana IPLT Kabupaten Ponorogo tahun 2021.

## Metode Penelitian
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  maka  digunakan  metode  kualitatif.  Proses pengumpulan  data  melalui  wawancara,  focus  group  discussion,  data  sekunder,  dan dokumentasi.  Analisis  Data  dilakukan  secara  kualitatif  model  interaktif  melalui membandingkan antara fakta yang terjadi di lapangan dengan berbagai literatur dan teori yang relevan.

## Deskripsi Kabupaten Ponorogo
Kabupaten  Ponorogo  adalah  salah  satu  diantara  38  kabupaten/kota  yang  ada  di Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Ponorogo memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada perlintasan jalur primer jalur lintas selatan dan jalan provinsi Madiun- Ponorogo-Pacitan.  Ibukota  Kabupaten  Ponorogo    berjarak    198    km  dari  Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo terletak pada 111’7’ hingga 111’52’ Bujur Timur dan 7’49 hingga 8’20’ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah  1.371,78  km²,    atau    menempati    sekitar    3,5%    (tiga    setengah    persen)    luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan,  yang  meliputi  307  desa/kelurahan,  1.002  dusun/lingkungan,  2.274  Rukun Warga (RW) dan 6.869 Rukun Tetangga (RT).  Batas wilayah administrasi Kabupaten Ponorogo adalah:
Sebelah Utara  : Kabupaten   Magetan,   Kabupaten   Madiun  dan  Kabupaten Nganjuk
Sebelah Timur : Kabupaten    Tulungagung    dan    Kabupaten Trenggalek
Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan
Sebelah Barat  : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri
Berikut adalah data jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo yang terdokumentasi dalam Kabupaten Ponorogo Dalam Angka Tahun 2021 sebagai berikut.

## Tabel 1
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Kabupaten Ponorogo Tahun 2020
Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2021: hal 42.
Laju pertumbuhan penduduk merupakan hitungan angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan tabel 1.1 diatas pada tahun 2019-2020 laju pertumbuhan penduduk per tahun di Kabupaten Ponorogo 1,01%. Kepadatan  penduduk  Kabupaten  Ponorogo    rata-rata  per  km2  adalah  692  pada  tahun 2020.  Kecamatan  terpadat  adalah  Kecamatan  Ponorogo  dengan  3.438.  Pada  sisi  lain kepadatan terrendah adalah Kecamatan Pudak 187 per km2.

## Kebijakan Tata Kelola Air Limbah Domestik Kabupaten Ponorogo
Kebijakan dan program yang selama ini telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo  untuk  pengelolaan  ALD  diantaranya  adalah  membangun  IPLT  Tahun  2017 (dibantu  anggran  APBN  Pemerintah  pusat),  membangun  infrastruktur  air  limbah  yang bersifat komunal pada beberapa wilayah di Kabupaten Ponorogo berupa Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) melalui program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat  (SLBM),  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM)  dan  Sanitasi  Berbasis Masyarakat (SANIMAS). Berikut data sebaran SLBM, KMS dan SANIMAS Kabupaten Ponorogo yang dibangun pada rentang waktu 2011-2019:

## Tabel 2
Lokasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) SLBM, KMS dan SANIMAS Kabupaten Ponorogo 2011-2019
Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ponorogo, Th 2020
Berdasarkan  data  SLBM,  KMS  dan  SANIMAS  Kabupaten  Ponorogo  terdapat  68  titik yang dibangun pada rentang waktu tahun 2011-2019. Jumlah populasi kabupaten dalam pengelolaan sanitasi air limbah dapat dilihat pada gambar peta akses cakupan air limbah domestik black  water seperti  dalam  tabel  1.6  dan  gambar  1.9  peta  cakupan  akses  dan sistem  layanan  air  limbah  domestik  Kabupaten  Ponorogo  (informasi  terdapat  dalam
Instrumen SSK  lembar kerja” Form 2”, peta cakupan layanan air limbah digambarkan bahwa  Kabupaten  Ponorogo  saat  ini  akses  layanan  pengelolaan  air  limbah  domestik adalah  meliputi;    BABS  sebesar  16,58%  atau  41.326  KK,  akses  dasar sebesar  18,03% atau  44.949  KK,  SPALD-S  (meliputi  setempat  individual,  sharing,  sistem  komunal dengan sarana prasarana berupa MCK dan MCK++) sebesar  65,83% atau 161.592 KK dan  SPALD-T  (seistem  terpusata  yaitu  berupa  IPAL  Komunal,  MCK  Kombinasi  dan IPAL Kawasan) sebesar 0,56% atau 1400  KK disamapaikan sebagai  berikut:

## Gambar 2 Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik
Sumber  :  POKJA AMPL  Dinas  Terkait  (Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman (PKP)  dan  Dinkes  Kabupaten  Ponorog  tahun  2017  (dalam  SSK  Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 hal II-35)

## Tabel 3
Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini Di Kabupaten Ponorogo Untuk Klasifikasi Wilayah Perdesaan
Sumber  :  Data  Sekunder  Pokja  SKPD  Terkait  (  Dinas  PKP  dan  Dinkes)  Kabupaten Ponorogo tahun 2016 (dalam SSK Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 hal II-36)
Tabel 4
Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini di Kabupaten Ponorogo Untuk Klasifikasi wilayah Perkotaan
Sumber  :  Data  Sekunder  Pokja  SKPD  Terkait  (  Dinas  PKP  dan  Dinkes)  Kabupaten Ponorogo tahun 2016 (dalam SSK Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 hal II-37)
Cakupan  layanan  air  limbah  Kabupaten  Ponorogo  untuk  wilayah  perdesaan disampaikan  bahwa  jumlah  penduduk  total  adalah  221.970  KK  akses  layanan pengelolaan air limbah domestiknya meliputi;  BABS sejumlah 40.837 KK, akses dasar sebesar 43.276 KK, SPALD-S meliputi sistem setempat individual sebesar  123.285 KK, setempat  komunal  dengan  sarana  prasarana  berupa  MCK  dan  MCK++  sebesar  13.473 KK dan SPALD-T berupa SPALD permukiman hanya pada berbasis masyarakat dengan sarana    IPAL  Komunal  dan  MCK  Kombinasi  sebesar  850  KK  dan  untuk  SPALD-T perkotaan masih belum ada yang ada adalah  SPALD-T kawasan tertentu berupa IPAL Kawasan tertentu sejumlah 250  KK
Pada wilayah perkotaan, cakupan layanan air limbah Kabupaten Ponorogo dengan jumlah  penduduk  total  adalah  27.297  KK  akses  layanan  pengelolaan  air  limbah domestiknya meliputi;  BABS sejumlah 489 KK, akses dasar sebesar 1.673 KK, SPALD- S meliputi sistem setempat individual sebesar  23.933 KK, , setempat komunal dengan sarana  prasarana  berupa  MCK  dan  MCK++  sebesar  901  KK  dan  SPALD-T  berupa SPALD permukiman hanya pada berbasis masyarakat dengan sarana  IPAL Komunal dan MCK  Kombinasi  sebesar  300  KK  dan  untuk  SPALD-T  perkotaan  dan    SPALD-T kawasan tertentu masih belum ada di wilayah perkotaan Ponorogo.
Kondisi sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik kabupaten Ponorogo berdasarkan tabel kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik bahwa di  Kabupaten  Ponorogo  ada  SPALD  setempat  skala  komunal  yaitu  MCK/MCK++ sebanyak 68 unit dan dibangun tahun 2011-2019 dengan kondisi masih berfungsi dan ada SPALD-T  skala  permukiman  berbasis  masyarakat  berupa  IPAL  Komunal  dan  IPAL Kombinasi  sebanyak  23  unit  dibangun  tahun  2014-2016  dan  kondisi  masih  berfungsi.
Berikut tabel kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik kabupaten Ponorogo lebih jelas disampaikan kondisimya:

## Tabel 5

## Kondisi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik
No.  Jenis Satuan Jumlah /Kapasitas Kondisi Keterangan Berfungsi Tidak Berfungsi SPAL Setempat (Sistem On- Site) 1. SPALD-S  Skala Individual Unit - - - Data  Unit  tidak  tersedia Hanya data KK dari STBM org 2. SPALD-S  Skala Komunal (MCK/MCK++) Unit 19 Berfungsi - Kawasan Permukiman/ pasasrPonpes  dan  Pasar (DAK SLBM dan SANIMAS) SPAL Terpusat (Sistem Off- Site) SPALD-T  skala permukiman : 1 MCK Kombinasi Unit 14 Berfungsi - - 2. IPAL Komunal Unit 9 Berfungsi - - 3. IPAL Kawasan Unit 1 Berfungsi Kawasan Pondok Gontor 4. IPAL Terpusat Unit - - - - Pengolahan Lumpur Tinja 1 Truk Tinja Unit 2 Berfungsi - Ada Truck Tinja swasta tapi belum  teridentifikasi  oleh Dinas LH 2 IPLT : Kapasitas 25 m3/hari 1 Berfungsi - IPLT  Mrican    Kecamatan Jenanga Ponorogo Sumber : Pokja AMPL SKPD terkait  Dinas PKP dan Dinas LH  (dalam SSK Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 hal II-40)
Keterangan :
IPLT : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah.
Berdasarkan  data  sistem  pengelolaan  air  limbah  domestik  terpusat  (SPALD-T) dan  sistem  pengelolaan  air  limbah  domestik  setempat  (SPALD-S)  tabel  1.9  diatas, terdapat  sebagian  wilayah  kecamatan  yang  perlu  ditingkatkan.    Diperlukan  langkah- langkah inovatif untuk mewujudkan SDGs dalam mewujudkan sanitasi berkelanjutan

## Tabel 6
Capaian Pengelolaan Air Limbah SPALD-S dan SPALD-T Kabupaten Ponorogo Tahun 2020
Sumber  :  Dinas  Pekerjaan  Umum  Perumahan  dan  Kawasan  Pemukiman  Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 (diolah).
Berdasarkan  tabel  diatas  diketahui  pada  tahun  2020  presentase  layanan  76,92%.  Pada sebagian besar wilayah capainnya mendekati antara target dan realisasi.

## Analisis Pengembangan Kelembagaan UPTD untuk Pengelolaan Prasarana IPLT

## Kabupaten Ponorogo
Fokus  pembahasan  artikel  ini  pada  analisis  pengembangan  kelembagaan pengelolaan  Prasarana  IPLT  Kabupaten  Ponorogo  tahun  2021.  Upaya  optimal  dan berkelanjutan  prasarana  IPLT  maka  langkah  pemisahan  fungsi  regulator  dan  operator pengelola  bidang  sanitasi  dilakukan  melalui  pengembangan  kelembagaan  berupa  unit pelaksana teknis dinas (UPTD).

## Stakeholder  yang  terlibat  dalam  Tim  Pengembangan  Kelembagaan  Pengelolaan Prasarana IPLT
Stakeholder  yang terlibat pengembangan kelembagaan adalah perwakilah dari lembaga sebagai berikut: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Ponorogo; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)  Kabupaten  Ponorogo;  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Ponorogo; Badan  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kabupaten  Ponorogo;  Bagian Organisasi dan Tata  Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo; Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Ponorogo No 188.45/899/405.20/2021.
Proses pengembangan kelembagaan digunakan pedoman sesuai SE Kemendagri No  061/4338/OTDA  tentang  Pedoman  Konsultasi  Pembentukan  Cabang  Dinas  dan UPTD yang hasilnya diringkas sebagai berikut:

## Tabel 7

## Ringkasan Cek list Kriteria Persyaratan Pembentukan UPTD PALD Kabupaten Ponorogo
No Kriteria Indikator Alat Uji Validitas Keterangan 1 2 3 4 5 1 Melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Urusan yang menjadi kewenangan daerah Lampiran UU 23 /2014 Kewenangan  pemerintah  kabupaten sebagaimana  diatur  dalam  lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem  air  limbah  domestik  dalam daerah kabupaten/kota. Bukan merupakan kegiatan perumusan kebijakan Lihat hasil kerja dalam kajian Tugas  UPTD  PALD:  a.Pelaksana teknis  operasional  pengolahan  dan pemrosesan lumpur tinja di IPLT b.Pelaksana  kebijakan  operasional sarana dan prasarana IPLT. Bukan merupakan kegiatan lintas OPD Lihat hasil kerja dalam kajian UPTD PALD melaksanakan sebagian tugas teknis operasional sub urusan air limbah domestik dari Dinas Pekerjaan Umum  Perumahan  dan  Kawasan Pemukiman  Kabupaten  Ponorogo yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kawasan Permukiman (Peraturan Bupati Ponorogo  Nomor  139  Tahun  2019 Paragraf  7,  Pasal  30  Ayat  1),  Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman (Peraturan  Bupati  Ponorogo  Nomor 139 Tahun 2019 Pasal 34). Memerlukan arahan, pengaturan dan pembagian kerja, pengawasan dan/atau pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya Lihat hasil kerja dalam kajian Dinas  PUPKP  Kabupaten  Ponorogo merupakan  regulator  dan  UPTD
PALD  Kabupaten  Ponorogo  sebagai operator  IPLT  sebagian  tugas  teknis operasional  Dinas  PUPKP  Bidang Kawasan  Permukiman  (  Peraturan Bupati  Ponorogo  Nomor  139  Tahun
2019  Paragraf  7,  Pasal  30  Ayat  1), Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman (Peraturan Bupati Ponorogo  Nomor  139  Tahun  2019 Pasal 34). 2 Penyediaan Barang atau Jasa yang diperlukan masyarakat atau perangkat daerah lain Barang atau jasa yang diberikan bersifat konkrit dan terukur baik barang/jasa kolektif maupun barang/jasa individu Lihat hasil kerja dalam kajian Jasa UPTD PALD adalah: a.Penyedotan lumpur tinja –
penyedotan  dilakukan  secara  on  call dan  atau  secara  layanan  lumpur  tinja terjadwal (L2T2); b.membawa lumpur tinja  dari  warga-kantor  pemerintah- sekolah  –MCK++  sanimas  ke  IPLT dengan truk sedot tinja; c.pengolahan dan  pemrosesan  lumpur  tinja  pada IPLT  Kabupaten  Ponorogo  dengan kapasitas  12,5  M3/hari    atau  4 truk/hari  dengan  rata-rata  kapasitas truk  3  m 3 yang  mampu  melayani  21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Penyediaan barang dan jasa diperlukan secara terus menerus Lihat frekuensi dan volume produk layanan Layanan  operasional  yang  dilakukan UPTD  PALD  Kabupaten  Ponorogo diperlukan  terus  menerus  setiap  hari. Program  layanan  lumpur  tinja  dapat menerapkan  sistem  layanan  lumpur tinja terjadwal (L2T2) dimana penjadwalan penyedotan disetiap rumah perlu dikelola optimal. 3 Memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan/atau dalam penyelenggara an pemerintahan Layanan kepada masyarakat menjadi cepat dan efektif Bandingkan waktu dan biaya layanan Optimalisasi operasional IPLT Kabupaten Ponorogo dengan operator UPTD  PALD  Kabupaten  Ponorogo untuk  mendekatkan  layanan  publik bidang sanitasi khususnya pengelolaan  lumpur  tinja  kepada masyarakat  Kabupaten  Ponorogo. Pengembangan lembaga UPTD PALD  berkontribusi  pada    layanan pengelolaan  lumpur  tinja  menjadi dekat, murah dan cepat.. Layanan yang diberikan UPT tersebut merupakan layanan pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat atau penyelenggara pemerintahan Cek akibat jika layanan itu tdk ada Lumpur tinja merupakan hasil metabolisme  manusia  setiap  hari. Pada wilayah padat penduduk apabila septic  tank penuh  akan  menjadi persoalan  yang  dapat  menganggu lingkungan hidup dan manusia sekitarnya.  Berdasarkan  pemikiran tersebut layanan UPTD PALD dibutuhkan masyarakat Ponorogo. Layanan yang diberikan belum disediakan oleh BUMN, BUMD, SWASTA, atau Penyedia lainnya Cek fungsi layanan publik atau layanan privat Layanan IPLT di Kabupaten Ponorogo  belum  disediakan  oleh
BUMN BUMD, dan Swasta.
Berdasarkan  hal  tersebut,  UPTD PALD  yang  mengelola  IPLT  penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan. 4 Tersedia sumber daya Pegawai yang akan ditempatkan pada Cek jumlah pegawai pada SDM UPTD PALD berjumlah 9 orang yang berasal dari PNS Dinas  PUPKP
yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana UPT tidak mengakibatkan terganggunya kinerja unit-unit organisasi yang lain unit kerja yang pegawainya ditugaskan ke UPT Kabupaten  Ponorogo  dan  tenaga harian lepas. Tidak menambah pegawai baru baik PNS ataupun Honorer Cek jumlah pegawai yang dibutukan UPTD  PALD  Kabupaten  Ponorogo tidak akan menambah SDM baru baik PNS  maupun  Honorer.  SDM  UPTD PALD  Kabupaten  Ponorogo  akan mengoptimalkan SDM eksisting yaitu 6  orang  pegawai  tidak  tetap  saat  ini bertugas  mengoperasional  IPLT  dan tiga jabatan baru yaitu  kepala UPTD PALD,  Kepala  Sub  Bagian  Tata Usaha, dan Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan yang direncanakan  berasal  dari  SDM  PNS yang ada di Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo. Belanja Pegawai dan biaya operasional kantor tidak mengurangi belanja publik Cek rasio belanja pegawai dengan belanja non pegawai Belanja  pegawai  UPTD  PALD  tidak mengurangi belanja publik. penambahan anggaran belanja pegawai sebelum dan setelah pembentukan  lembaga  UPTD  PALD Dinas  PUPKP  adalah  2,228%  - 2,313%  =  0,084%.  sehingga  nilai tersebut berada dibawah 0,5% sehingga  dapat  diartikan  bahwa pembentukan UPTD PALD Kabupaten Ponorogo yang menginduk  pada  Dinas  Perumahan Rakyat  Kawasan  Permukiman  Cipta Karya  Kabupaten  Ponorogo    dapat direalisasikan Tersedianya sarana dan prasarana kerja berupa kantor dan perlengkapannya Cek daftar sarana yang akan digunakan Pembentukan  UPTD  PALD  telah tersedia  sarana  dan  prasarana  berupa kantor dan perlengkapannya. 5 Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu Dukomen SOP sudah ditandatangani oleh kepala perangkat daerah Cek No SK Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Ponorogo tentang SOP UPTD PALD Dokumen SOP sudah disahkan
Kepala  Dinas  PUPKP  Kabupaten Ponorogo.  (Lampiran  Naskah  KA tentang SOP UPTD PALD Kabupaten Ponorogo). 6 Tersediaanya jabatan fungsional/ teknis sesuai dengan tugas Terdapat tenaga teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Cek Tenaga Teknis Yang dibutuhkan dan nama tenaga yang tersedia Tersedia tenaga teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan  pada  UPTD  PALD  sesuai kebutuhan.
dan fungsi UPTD yang bersangkutan beserta latar
belakang pengalaman
Sumber data: primer penelitian, 2021.
Semua  kriteria  dalam  pengembangan  kelembagaan  sebagaimana  diatur  pada  SE Kemendagri  No  061/4338/OTDA  tentang  Pedoman  Konsultasi  Pembentukan  Cabang Dinas  dan  UPTD  dapat  dipenuhi.  Namun  demikian  ada  kendala  pada  pada  proses konsultasi KA UPTD PALD Kabupaten Ponorogo pada Biro Organisiasi Provinsi Jawa Timur  tertunda  karena  adanya  agenda  “Akselerasi  Proses  Penyetaraan  Jabatan  di Lingkungan Pemertintah Daerah” oleh Kemendagri  sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/6078/OTDA. Hal ini menunjukkan kurang koordinasi antar kementerian dalam menjalankan program sehingga ada benturan dan menghambat proses birokrasi perogram yang lain.

## Kesimpulan
Berdasarkan fokus penelitian disimpulkan pembentukan UPTD PALD Kabupaten Ponorogo memenuhi semua kriteria sesuai SE Kemendagri No 061/4338/OTDA tentang Pedoman  Konsultasi  Pembentukan  Cabang  Dinas  dan  UPTD.  Analisis  rasio  belanja pegawai,  peghitungan  penambahan  anggaran  belanja  pegawai  sebelum  dan  setelah pembentukan  UPTD  PALD  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Perumahan  dan  Kawasan Pemukiman Kabupaten Ponorogo adalah 0,084%,  angka tersebut berada dibawah 0,5% sehingga dapat diartikan bahwa pembentukan UPTD PALD Kabupaten Ponorogo yang menginduk  pada  dinas  Dinas  Pekerjaan  Umum  Perumahan  dan  Kawasan  Pemukiman Kabupaten Ponorogo  dapat direalisasikan. Namun demikian pada proses konsultasi KA UPTD PALD Kabupaten Ponorogo pada Biro Organisiasi Provinsi Jawa Timur tertunda karena  adanya  agenda  “Akselerasi  Proses  Penyetaraan  Jabatan  di  Lingkungan Pemertintah Daerah” oleh Kemendagri  sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/6078/OTDA

## Daftar Pustaka
Bappenas. 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak . https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-6/.
Chong,  J.,  Abeysuriya,  K.,  Hidayat,  L.,  Sulistio,  H.,,  Ross,  K.  and  Willetts,  J.  (2016).
Strengthening Governance Arrangements for Small City and Town Sanitation .
Report  prepared  by  the  Institute  for  Sustainable  Futures,  University  of Technology Sydney, Kemitraan Partnership for Governance Reform and SNV
Indonesia for the Australian Aid Indonesia Infrastructure Initiative (IndII).
Harris,  D.,  Kooy,  M.  and  Jones,  L.  (2011). Analysing  the  Governance  and  Political
Economy  of  Water  and  Sanitation  Service  Delivery .  Working  Paper  334.
London: Overseas Development Institute.
Ostrom,  E.  (2005). Understanding  Institutional  Diversity .  Princeton:  Princeton
University Press.
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ponorogo  Nomor  4  Tahun  2019  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ponorogo  Nomor  6  Tahun  2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo
Peraturan  Bupati  Ponorogo  Nomor  139  Tahun  2019  tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja  Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ponorogo
SE Kemendagri No 061/4338/OTDA tentang Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang

## Dinas dan UPTD
Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/6078/OTDA

## SE Kemendagri No 061/4338/OTDA tentang Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD
Scott, W.R. (2014 ). Institutions and Organizations: Ideas, Interests and Identities : SAGE Publications.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah