## KERJASAMA UNICEF-UNFPA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK DI IN- DIA TAHUN 2016-2019

## Dian Justicia Jiwami
Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia Email: jiwamidianjusticia@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci:
Perkawinan  anak,  India;
UNICEF, UNFPA.
Perkawinan  anak  merupakan  masalah  yang  dapat  ditemukan  di  semua  negara, terutama  negara  berkembang.  India  adalah  negara  dengan  tingkat  perkawinan anak tertinggi. Kompleksitas dan tingginya tingkat perkawinan anak disebabkan oleh  tekanan  ekonomi,  norma  budaya  dan  sosial  yang  didominasi  oleh  ideologi patriarki,  dan  ketidaksetaraan  gender,  sehingga  menempatkan  anak  perempuan sangat  rentan  menjadi  korban  perkawinan  anak.  Melalui  program  global  yang dilakukan oleh UNICEF dan UNFPA untuk mengakhiri praktik perkawinan anak di  India,  telah  memberikan  dampak  positif  dengan  kesadaran  masyarakat, khususnya  anak  perempuan  dan  orang  tua  tentang  kesehatan  reproduksi  dan mental,  serta  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  perkawinan  anak.  Kerja sama  antara  UNICEF dan  UNFPA juga  mendorong pemerintah untuk  membuat kebijakan untuk mengurangi perkawinan anak.
ABSTRACT Keywords : Child  marriage;  India; UNICEF; UNFPA Child  marriage  is  a  problem  that  can  be  found  in  all  countries,  especially developing countries. India is the country with the highest child marriage rate. The  complexity  and  high  level  of  child  marriage  is  caused  by  economic pressures,  cultural  and  social  norms  that  are  dominated  by  patriarchal ideology, and gender inequality, placing girls very vulnerable to become victims of  child  marriage.  Through  a  global  program  carried  out  by  UNICEF  and UNFPA  to  end  the  practice  of  child  marriage  in  India,  it  has  had  a  positive impact  with public  awareness,  especially  girls  and parents  about  reproductive and  mental  health,  as  well  as  the  negative  impacts  caused  by  child  marriage. Cooperation between UNICEF and UNFPA also encourages the government to make policies to reduce child marriage .

## PENDAHULUAN
Perkawinan  anak  dapat  didefinsikan  sebagai  sebuah  praktik  pernikahan  yang  melibatkan anak  di  bawah  usia  18  tahun,  perkawinan  anak  merupakan  pernikahan  yang  terjadi  tanpa persetujuan penuh dari salah satu atau kedua pihak dan di mana salah satu atau kedua pihak tidak dapat  mengakhiri  atau  meninggalkan  pernikahan  karena  dorongan  atau  paksaan  dari  keluarga maupunlingkungan sosial(Lu et al., 2016).
Perkawinan  anak  adalah  sebuah  bentuk  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia  (UN, 1989).  Hal  ini  disebut  sebagai  pelanggaran  karena  adanya  tindakan  yang  menghalangi  seorang anak untuk mendapatkan hak-haknya seperti, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak bermain,
hak  untuk  mendapatkan  perlindungan,  hak  terhadap  akses  kesehatan,  hak  untuk  mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak un- tuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran da- lam  pembangunan (Chandraningrum, 2016),  sebagaimana  yang telah  diatur dalam konvensi in- ternasional Convention on the Rights of Child (CRC).
Dampak dari perkawinan anak ini juga secara permanen dapat menimbulkan kerusakan pa- da diri seorang anak baik secara fisik, mental, maupun emosional, perkawinan anak tidak hanya menimbulkan  dampak  pada  individu,  tetapi  juga  berdampak  bagi  masyarakat  dan  negara.  Be- berapa  contoh  dari dampak buruk  perkawinan anak adalah kerusakan alat  genital akibat aktivi- tasseksual karena ketidaksiapan  secara  fisik dan tindakan  kekerasan  dalam rumah  tangga  yang sering  terjadi  (Girls  not  Bride,  2019;  (Kidman,  2017).  Selain  itu  juga  belum  matangnya  usia anakperempuan  ketika  hamil,  mengakibatkan  konsekuensi  bagi  bayi  dan  ibu  (UNFPA,  2013), sepertitingkat kematian pada bayi dan ibu yang lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kuranggizi,  dan  beresiko terkena  hambatan pertumbuhan atau  stunting (UNFPA, 2013).  Akibat dari  kurang  gizi  dan  stunting,  mengakibatkan  rendahnya  kualitas  sumberdaya  manusia  usia produktif, sehingga mengakibatkan kemiskinan antar generasi (Geritnya, 2018)
Banyaknya alasan  yang  mendasari terjadinya perkawinan anak,  di  mulai  dari kemiskinan, agama atau kepercayaan, norma sosial dan kebudayaan patriarki yang sudah mengakar dan men- jadi  pedoman  bagi  masyarakat  setempat  (Roest,  2016; (Singh  &  Espinoza  Revollo,  2016) ,  hingga ketimpangan gender terhadap anak  perempuan yang  tidak dianggap  berharga  seperti anak laki- laki (IPU & WHO, 2016). Alasan inilah yang mengakibatkan anak perempuan jauh lebih rentan dinikahkan pada usia yang masih dini dibandingkan dengan anak laki-laki (Nour, 2009).
Asia  selatan  memiliki  angka  tertinggi  kasus  perkawinan  anak  di  dunia.  Hampir  setengah atau  45%  dari  seluruh  perempuan  yang  berusia  20-24  tahun  dilaporkan  telah  menikah  sebe- lumberusia 18 tahun dan 1 dari 5 perempuan atau 17% perempuan sudah menikah sebelum beru- sia 15 tahun (UNICEF, 2021), India merupakan salah satu negara yang memiliki masalah serius dengan  praktik  perkawinan  anak.  Diperkirakan  setiap  tahunnya,  sedikitnya  1,5  juta  anak  per- empuan India  yang berusia  di  bawah 18 tahun telah  menikah,  hal  ini  yang  menyebabkan India menjadi  rumah  bagi  pengantin  anak  terbesar  di  dunia,  terhitung  sepertiga  dari  total  global (UNICEF, 2019). Hampir 16% remaja perempuan berusia 15-19 tahun telah menikah (UNICEF, 2017)
Melihat  tingginya  kasus  perkawinan  anak  yang  terjadi  di  banyak  negara,  mengakibatkan isu ini mulai menajadi perhatian dunia dan muncul gagasan serta kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan anak adalah
dengan  melakukan  kerjasama  antar  negara  atau  dengan  organisasi  internasional  yang  mem- ilikiperhatian khusus terhadap isu perkawinan anak (Archer, 2002).
Di tahun 2016 The United Nations Children’s Emergency Fund (UNICEF) bersama United Nations Population Fund (UNFPA) dalam  sebuah  program kerjasama  yaitu, Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage, di mana untuk pertama kalinya strategi yang men- cakup berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, gizi serta air dan sani- tasi  disatukan  dalam  mengani  perkawinan  anak.  Program  global  ini  diluncurkan  untuk  me- nangani  perkawinan  anak  di  12  negara  dengan  prevelensi  tertinggi  yaitu,  Bangladesh,  Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, India, Mozambik, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Yaman dan Zam- bia (UNICEF, 2021).
The  UNICEF-UNFPA  Global  Programme  to  End  Child  Marriage  mendorong  hak  rema- japerempuan untuk mencegah perkawinan dan kehamilan serta membantu mereka mencapai as- pirasinya  melalui  pendidikan  dan  jalur  alternatif.  The  Global  Program  memendukung  rumah tangga  dalam  menunjukan  sikap  positif,  memberdayakan  anak  perempuan  untuk  mengarahkan masa  depan  mereka  sendiri,  dan  memperkuat  layanan  yang  memungkinkan  mereka  untuk melakukannya.  Ini  juga  membahas  kondisi  mendasar  yang  menopang  perkawinan  anak,  men- gadvokasi undang-undang dan kebijakan yang melindungi hak-hak anak perempuan dengan me- nyoroti  pentingnya  menggunakan  data  yang  kuat  untuk  menginformasikan  kebijakan  tersebut (UNICEF, 2021)

## METODE
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Metode penelitiankualitatif adalah cara untuk menemukan dan memahami signifikansi yang melekat pad amasalah  sosial  dan  manusia  (Creswell,  2015)  dan  bertujuan  untuk  mengembangkan  cara  pan- dang dari mereka yang  diamati dan dibentuk melalui penggunaan kata-kata dan gambaran holis- tik (menyeluruh dan mendalam).
Jenis penelitian ini adalah studi kasus, menurut Creswell dalam studi kasus, peneliti harus menelaah  kuantitas  tunggal  dari  fenomena  (kasus)  yang  dibatasi  oleh  ruang  dan  waktu,  9  pro- gram,  peristiwa,  proses,  lembaga,  atau  kelompok  sosial)  dan  mengumpulkan  data  secara  men- dalam  dengan  menggunakan  berbagai  prosedur  pengumpulan.  Dalam  penelitian  ini, menggunakan studi kasus untuk menelaah bagaimana isu perkawinan anak yang terjadi di India dan upaya  UNICEF  dan  UNFPA  dalam  mencegah  praktik perkawinan anak di India (Jackson  & Sorensen, 2005) .
Mencari  sumber  dan  mengevaluasi  keakuratan  informasi  yang  diberikan  adalah  dua langkah  dalam  proses  pengumpulan  data  dalam  teknik  pengumpulan  data  dengan  kajian  doku- men.  Laporan  organisasi  internasional  yang  relevan  dengan  penelitian  penulis,  serta  publikasi dari pemerintah, menjadi sumber yang digunakan. Penulis juga menggunakan artikel jurnal dan
Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) | 748
penelitian  sebelumnya  dengan  topic  perkawinan anak  sebagai  data pendukung  dalam penelitian tentang peran UNICEF dan UNFPA dalam mencegah praktik perkawinan anak di India.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Masalah Perkwinan Anak dan Penanganannya di India
Perkawinan anak mengakhiri masa kanak-kanak dan berdampak negatif pada hak anak un- tuk mendapatkan hak  dasar  mereka  seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan.  Perkawinana- nak  berdampak  pada  anak  perempuan  dan  anakl  aki-laki,  namun  dalam  perkawinan  anak  per- empuan cenderung lebih dirugikan dibandingkan dengan anak laki-laki. Perkawinan anak meru- pakan sebuah fenomena yang sudah mengakar di masyarakat India. Usia legal untuk melakukan pernikahan di India yaitu, 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki (Prohibition of child marriage act, 2006). India merupakan rumah bagi 223 jutapengantin anak, dan dari jumlah tersebut  102  juta  menikah  sebelum  berusia  15  tahun  (UNICEF,  2021).  Menurut  data  NFHS-4 (National  Family  Health  Survey)  Pada  tahun  2015-2016  India  berhasil  mencapai  sejumlah perkembangan yang signifikan, prevelensi perkawinan anak menurun tajam dari 47% persen per- empuan  yang  menikah  sebelum  berusia  18  tahun  dan  18%  perempuan  yang  menikah  sebelum berusia  15  pada  tahun  2008-2014  menurun  menjadi  27%  perempuan  yang  menikah  sebelum berusia 18 tahun dan 7% perempuan yang menikah sebelum berusia 15 tahun pada tahun 2015- 2016  (IIPS,  2015-16).  Perkawinan  anak  umum  terjadi  di  daerah  pedesaan  atau  daerah  dengan tingkat  ekonomi  kebawah  dibandingkan  dengan  daerah  perkotaan.  Secara  umum  tingkat perkawinan anak paling tinggi terjadi di bagian tengah dan barat India. Tingkat perkawinan anak di  distrik Rajasthan  dan  Bihar  mencapai 47%  hingga 51% (India,  girlsnotbride.org).  Meski  ter- jadi penurunan yang signifikan, hal ini tidak dapat biarkan tetap terjadi karena, dapat memuncul- kan akibat berkepanjangan yang bersifat permanen (Lal, 2015).
Perkawinan  anak  yang  terjadi  di  India  disebabkan  oleh  berbagai  macam  faktor  yang  te- lahmengakar kuat di  masyarakat. Norma sosial  dan tradisi  yang  menjadi  pedoman hidup dalam masyarakat, menempatkan perempuan sebagai objek yang tidak memiliki kekuasaan atas dirinya. Orang  tua  menganggap  bahwa  mereka  miliki  control  penuh  terhadap  anak  mereka  karena  itu mereka berhak untuk memutuskan kapan dan dengan siapa anak akan dinikahkan. Seorang anak perempuan  dianggap  rentan  terhadap  eksploitasi  dan  pelecehan  seksual,  sehingga  menikahkan anak  perempuan  dilihat  sebagai  jalan  keluar  untuk  mencegah  dan  melindungi  anak  perempuan dari  segala  tindakan yang  dapat  merusak  martabat keluarga  tanpa  memikirkan kesiapan  mental dan fisik anak perempuan (Why child marriage happens, girlsnotbride.org;  (Plan Asia Regional Office, 2021) Young Lives & NCPCR, 2017)
2. PenyebabTerjadinyaPerkawinan Anak di India
Faktor penting dalam perkawinan anak adalah kemiskinan. Anak perempuan dianggap se- bagai beban dalam keluarga (IPU & WHO, 2016) sehingga dengan kedok perkawinan, anak per- empuan dijadikan sebagai sebuah bentuk startegi keamanan financial dalam jangka pendek untuk menguran  dan dalam  beberapa kasus  perkawinan dapat  berlangsung  dengan imbalan  berupater- nak,  barang, atau  sumberdaya  yang  dapat  mendukung keberlangsungan  hidup keluarga (Young Lives  &  NCPCR,  2017)  Sistem  ini  seakan  memperkuat  anggapan  adanya  ‘transaksi  ekonomi’ dalam suatu perkawinan (UNICEF, 2019).
Rendahnya  tingkat  pendidikan  seorang  anak  perempuan  menjadi  penyabab  dan  dampak dari terjadinya perkawinan anak (Young Lives & NCPCR, 2017). Kesempatan anak perempuan untuk mengenyam  pendidikan  formal lebih  minim dibandingkan dengan anak laki-laki. Hal  ini disebabkan karena, anak laki-laki dipandang sebagai aset masa depan dan basis ekonomi dalam- sebuah keluarga (Lal, 2015) Anak laki-laki yang bersekolah diharapkan mendapatkan pekerjaan yang lebih  baik untuk  mengangkat ekonomi keluarga, oleh karena  itu  mendidik anak  perempu- antidak diprioritaskan dari pada mendidik anak laki-laki yang bertanggungjawab merawat orang tuanya  di  kelak  (India,  girlsnotbride.org)  Sedangkan  anak  perempuan  tidak  memiliki  banyak kesempatan  untukmengenyampendidikan  formal,  karena  anak  perempuan  pada  akhirnya  akan tetap  berada  di  rumah  dan  mengurus  pekerjaan  rumah  tangga,  sejumlah  penelitian  menyatakan bahwa  anak  perempuan  dari  keluarga  miskin  dan  tidak  sekolah  sangat  rentan  dinikahkan  oleh orang tuanya (UNICEF  &  UNFPA, 2019). Perempuan yang  menyelesaikan pendidikan  sekolah mengengah atau di atasnya cenderung menunda pernikahan mereka (Raj, Mcdougal, Silverman, & Rusch, 2014; (Singh & Espinoza Revollo, 2016) ; UNICEF & UNFPA, 2018).
Pada  beberapa  kasus  yang  terjadi,  jarak  yang  jauh  dan  sulitnya  akses  kesekolah  menjadi alasan orang tua untuk tidak menyekolahkan anak mereka. Anak perempuan yang tidak memiliki pendidikan  dan  kemampuan  serta  keterampilan  dalam  bekerjapun  merasa  bahwa  dengan  meni- kah  dapat  menyelamatkan  dirinya  dan  keluarga  dari  permasalahan  ekonomi  serta  dapat  mem- berikan perlindungan dan keamanan baginya. Sehingga menikah dipandang sebagai jalan keluar dari permasalahan yang ada (Hadiwinata, 2017).
India  sebagai negara yang  memiliki  system  patriarki  yang  sangat kuat dalam tradisi  mau- pun  dalam  norma  sosial,  menempatkan  perempuan  pada  posisi  yang  tidak  berdaya  dan  tanpa kuasa atas tubuhnya, karena perempuan  pada umumnya  harus  patuh  dan tunduk pada laki-laki. Dalam  masyarakat  yang  masih  bersifat  tradisional,  perkawinan  dipandang  sebagai  suatu kewajibansosial dan bagian dari warisan sosial. Kesucian atau keperawanan anak perempuan di- anggap sebagai penanda kehormatan ayahnya dalam budaya partiarki (Caldwell at al, 1983; Dy- son  &  Moore,  1983: (Paul  &  Elder,  2019) .  Hal  ini  memotivasi  orang  tua  untuk  menikahkan  anak perempuannya lebih cepat. Pengantin laki-laki, bersedia untuk menikahi anak perempuan dengan
mahar  yang  lebih  rendah  karena,  perempuan  yang  berusia  lebih  mudah  memliki  peluang  yang lebih  kecil  melakukan  kontak  seksual  sebelumnya (Jensen  &  Thornton,  2003) .  Beberapa  anak  per- empuandijanjikan  menikah  sebelum  mereka  lahir  untuk  “mengamankan”  masa  depan  mereka. Setelahmereka  mamasuki  masa  pubertas,  gaun  atau  upacara  “pengiriman”  berlangsung  dan mereka  dikirim  kerumah  suami  mereka  untuk  memulai  kehidupan  pernikahan  (India,  girlsnot- bride.org) Anak perempuan yang sudah menikah merupakan bagian dari keluarga suaminya dan anak perempuan diharapkan menjadi istri yang mudah beradaptasi, patuh, pekerja keras dan ber- bakti kepada suaminya (India, girlsnotbride.org)

## 3. Dampak dari Perkawinan Anak
Pernikahan yang terjadi pada anak-anak membatasi mereka dalam mengasah kompenten- sikemampuan dasar mereka secara penuh dengan mengorbankan pendidikan, ketrampilan mata- pencaharian,  kesehatan  fisik  dan  mental,  yang  mengakibatkan  terciptanya  “rantai  kemiskinan” terutama  di  kalangan  anak  perempuan.  Rendahnya  nilai  perempuan  di  mata  masyarakat dibandingkan dengan laki-laki, menempatkan anak perempuan tidak memiliki pilihan lain selain menikah.  Perkawinan  anak  menyebabkan  anak  perempuan  memiliki  anak  lebih  awal  dan  lebih banyak (Paul & Elder, 2019) . Hal ini berdampak pada rantai kemiskinan yang tidak terputus, karena semakin  banyak  anak  maka  semakin  meningkat  beban  ekonomi  dalam  rumah  tangga.  Rantai kemiskinan  yang tidak  terputus  inilah,  yang  pada akhirnya  dapat  mengakibatkan kerugian  bagi negara.
Ketika  seorang  masih  dalam  tahap  anak-anak,  pernikahan  bukanlah  sesuatu  yang  harus dilakukan  tetapi  harus  dihindari.  Secara  fisik  dampak  yang  ditimbulkan  banyak  terjadi  pada anakperempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun. Pada banyak kasus anak yang menikah sebelum berusia 18 tahun rentan mengalami permasalahan reproduksi, kehamilan yang tidak di- inginkan,  tanggungjawab  reproduksi,  dan  mengalami  banyak  komplikasi  pada  masa  kehamila- nhingga melahirkan yang dapat membahayakan nyawa ibu dan anak (UNICEF & UNFPA, 2019; (Paul  &  Elder,  2019) Perkawinan  anak  juga  meningkatkan  resiko  kekerasan  dalam  rumah  tangga, salah  satunya  yaitu  pemerkosaan  dalam  pernikahan,  di  mana  dapat  mengakibatkan  penyebaran virus  dan  penyakit,  termaksud  HIV  (Kidman,  2017).  Sebagian  besaranak  yang  menikah  pada usia dini, tidak memiliki informasi dan akses terhadap kontrasepsi dan kesehatan reproduksi.
Kurangnya  informasi  dan  akses  kesehatan  reproduksi,  berdampak  pada  kehamilan  dini. Anak  perempuan  yang  berusia  di  bawah  15  tahun  lima  kali  lebih  rentan  meninggal  saat  me- lahirkan  atau  ketika  hamil.  Kurangnya  gizi  dan  nutrisi  ketika  hamil  juga  mengakibatkan,  bayi lahir  dalam  keadaan  prematur,  kurang  gizi,  dan  beresiko  terkena  hambatan  pertumbuhan  atau stunting.  Angka kematian anak  yang lahir  dari ibu  di bawah 20 tahun  hampir 75% lebih tinggi (Basha,  2016).  Usia  anak  yang  belum  matang  dan  tanggungjawab  dalam  mengurus  keluarga,
secara psikologis dapat mengakibatkan trauma sehingga berdampak negative terutama bagi anak perempuan.  Pada akhirnya,  perkawinan anak menciptakan banyak kasus  KDRT  (Kekerasan  da- lam Rumah Tangga)  dan  berpotensi  menyebabkan  celaka bagi kedua  belah  pihak  dalam ikatan perkawinan  ini.  Dalam  beberapa  kasus  anak  perempuan  yang  sudah  berumah  tangga  percaya bahwa seorangsuami dibenarkan untuk memukul istrinya dan itu merupakan hak dari suami ter- sebut (Basha, 2016) Tindakan  KDRT juga mengakibatkan terjadinya  perceraian pada usia  yang masih dini.

## 4. Peran UNICEF dan UNFPA dalam Mengurangi Perkawinan Anak di India
Program  global  yang  dilakukan  oleh  UNICEF-UNFPA  selama  tahun  2016-2019  telah memainkan peran penting  dalam mempercepat  momentum untuk mengakhiri perkawinan anak- melalui agenda global, regional, dan nasional, kebijakan nasional dan dukungan legislative serta- dengan  menunjukan  aksi  masyarakat  yang  inovatif.  Program  global  telah  menjangkau  jutaan orang di 12 negara program ini berlangsung dengan melakukan intervensi yang dirancang untuk mengakhiri perkawinan anak.
Dengan  mendukung  intervensi  berbasis  data  untuk  mengakhiri  perkawinan  anak  se- bagaipraktik  berbahaya yang  melanggar hak asasi  manusia,  UNICEF-UNFPA  melalui  program yang  berpusat  pada  permberdayaan  anak  perempuan,  melibatkan  keluarga  dan  masyarakat, memperkuat  system  pendidikan,  kesehatan  dan  perlindungan,  serta  mengubah  undang-undang dan  kebijakan  yang  diskriminatif,  telah  berkontribusi  untuk  menjamin  hak  untuk  berkembang, hak  untukpendidikan,  dan  hak  untuk  kesehatan  termasuk  Hak-hak  Kesehatan  Seksual  dan  Re- produksi  (HKSR),  hak  perlindungan  hukum,  dan  hak  untuk  hidup  bebas  dari  kekerasan,  khu- susnya kekerasan berbasis gender dan kekereasan terhadap anak (UNICEF & UNFPA, 2019)

## 5. Pemberdayaan Remaja Putri dengan Kemampuandan Informasi
Upaya  bersama  yang dilakuakan oleh  UNICEF dan  UNFPA  melalui program global  sa- lah  satunya  dengan  meluncurkan  program  pendidikan  keterampilan  hidup  yang  efektif  di masyarkatserta pengaturan kelembagaan. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan remaja perempuan  yang  paling  terpinggirkan  untuk  membuat  pilihan  berdasarkan  informasi,  terutama mereka yang berisiko mengalami perkawinan anak atau yang sudah menikah.
Keberhasailan dari program ini dapat dilihat di sebagian besar negara bagian yang men- erapkan pendidikan keterampilan hidup secara besar-besaran yaitu, Rajasthan, Odisha, dan Bihar sebanyak 5.573.006 remaja putrid berpartisipasi aktif dalam satu program intervensi yang ditar- getkan. Pada tahun 2019, kerangka keterampilan hidup UNICEF yang diterapkan dalam program pemberdayaan remaja menjangkau 1.192.179 remaja perempuan dalam wilayah program global, 4,3 juta anak perempuan dan 2,4 juta anak laki-laki di 13 negara bagian.
Intervensi  keterampilan  hidup  menyatukan  berbagai  pemangku  kepentingan  dan pemerintah  untuk  mengembangkan  sumber  materi  bagi  guru  dan  fasilitator;  mengintegrasikan keterampilan  hidup  dalam  buku  teks  di  negara  bagian  Maharashtra  dan  Gujarat;  meluncurkan modul keterampilan hidup di delapan distrik di negara bagian Madhya Pradesh yang menjangkau sekitar 400.000 siswa; membangun fasilatas untuk guru; dan mendemonstrasikan model berbasis keseniantradisional yang inovatif di sekolahmenengah. Sejak tahun 2016 pencapaian dalam pro- gram  pemberdayaan remaja terus melampaui  dari target  yang  ditetapkan,  meskipun  pada tahun 2019, jumlah pertisipan remaja tidak mencapai target yang di tentukan.

## 6. Pemberdayaan Anak Perempuan Melalui Dukungan Pendidikan
Dengan  dukungan  program  global,  349.619  remaja  perempuan  putus  sekolah  telah didukung untuk mendaftar sekolah dan program pelatihan khusus atau pembelajaran percepatan di  negara bagian yang  memiliki tingkat anak  putus  sekolah tinggi.  Di  Uttar Pradesh, dukungan pengembangan kapasitas dari UNICEF untuk identifikasi yang lebih baik menyebabkan sepuluh kali lebih banyak anak putus sekolah yang teridentifikasi pada tahun 2019 dibandingkan dengan 2018.  Dan  sekitar  96%  anak-anak  di  utamakan  kependdikan  formal.  Negara  bagian  juga  telah mengadopsi  program  komperhensif  yang  disebut  SHARDA  untuk  identifikasi  dan  pendaftaran anak putus sekolah yang efektif.
Bekerjasama  dengan  National  Council  for  Education  Research  and  Training  (NCERT), pejabat negara dari sembilan negara bagian diorientasikan pada paket pelatihan khusus NCERT yang  baru dikembangkan. Sejalan  dengan itu,  UNICEF  melakukan seruan  untuk solusi inovatif untuk menjangkau anak-anak putus  sekolah dengan  solusi yang  teridentifikasi dan di  pamerkan di  marketplace  yang dihadiri  oleh  pejabat  pemerintah nasional  dan  negara bagian, civil  society organizations (CSO) dan actor swasta.
Sejak tahun 2016, 349.619 remaja perempuan di wilayah program yang didukung untuk- mengakses  dan tetap bersekolah  di  sekolah  dasar atau sekolah menengah  pertama atau pendidi- kan non-formal, termasuk di dalamnya 10.372 anak perempuan putus sekolah dari daerah kumuh di perkotaan yang didukung untuk mendaftar dan tetap bersekolah, serta 5.305 anak perempuan yang  berhasil  diutamakan  untuk  kembali  kesekolah  dasar  formal.  Dan  pada  tahun  2019, sebanyak 217.731 remaja perempuan  di  wilayah program  yang  didukung  untuk mengakses dan tetapbersekolah.

## 7. Pemberdayaan Masyarakat untuk Kesetaraan Gender
Sebagai  bagian  dari implementasi  action  plan pemerintah untuk mengakhiri perkawinan anak  di  Rajashthan,  UNFPA  dan  UNICEF  mendukung  pelatihan  para  pemimpin  Panchayat (pemerintah  daerah)  untuk  membangun  pemahaman  tentang  peran  dan  tanggungjawab  mereka dalam  meningkatkan  nilai  perempuan  dan  anak  perempuan  dalam  mencegah  pernikahan  anak.
UNFPA bersama DIrektorat Pemberdayaan Perempuan melalui siaran radio Naubat Baja, mem- bagikan  informasi  terkait  kesehatan  seksual  dan  reproduksi,  kesetaraan  gender,  dan  pem- berdayaan anak perempuan. Selain melalui siaran radio, diskusi bersama para remaja perempuan dan orang tua  serta  masyarakat juga  dilakukan  oleh NGOs yang terlibat dalam  program ini  se- bagai upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak serta kampanye tentang kesehatan sek- sual  dan reproduksi  seperti  yang  telah  di  sirakan  melalui radio Naubat Baja. Di  bihar,  program ini mendukung Women Development Corporation dalam mengimplementasikan kebijakan pem- berdayaan  perempuan  (2015)  dan  sekarang  telah  menjadi  kampanye  di  seluruh  negara  bagian untuk menghapuskan praktek perkawinan anak (Candraningrum, 2016).
Kampanye  yang  dilakukan  melalui  siaran  radio  serta  diskusi  bersama  masyarakat  dan remaja  perempuan,  menghasilkan  dampak  positif di  mana,  masyarakat  semakin  menyadari usia minimum untuk melakukan pernikahan bagi perempuan dan laki-laki, serta hukuman penjara dan denda bagi pelaku perkawinan anak. Meskipun banyak masyarakat yang menyadari bahwa prak- tik perkawinan anak banyak terjadi dan sangat umum terjadi di mana 80% terjadi di negara bagi- an, namun sangat sedikit masyarakt, tokoh masyarakat atau polisi yang melakukan intervensi un- tuk menghentikan praktik perkawinan anak.

## 8. Memperkuat Sistem Pencegahan dan Perlindungan
Program  ini  memfokuskan  pada  upaya  peningkatan  terhadap  akses  informasi kesehatanseksual  dan  reproduksi  bagi  para  remaja,  termasuk  layanan  konseling.  Program  ini disalurkan melalui peningkatan kapasitas dan inovasi dalam meningkatkan mekanisme pelatihan, pedampingan,  dan  pemantauan  program  kesehatan  remaja.  Sebagai  hasil  dari  inisiatif  program ini, negara bagian Rajasthan mengalami peningkatan kunjungan remaja perempuan dan laki-laki kepusat kesehatan remaja  sebesar 14% antara tahun 2018 dan 2019. Pada  tahun 2017 UNICEF berkerjasama  dengan  Institute  of  Social  and  Sciences  dalam  mengembangkan  pelatihan  e- learning  untuk  konselor  dalam  program  Kesehatan  Remaja  Nasional,  guna  memungkinkan mereka memberikan layanan konseling yang baik tentang kesehatan remaja termasuk kesehatan emosional dan mental pada remaja(Dietrich et al., 2018).

## 9. Memperkuat Kebaikan dan Kerangka Legislatif
UNICEF dan UNFPA bersama-sama mendukung pengembangan action plan dari negara- negara bagian dengan berdasarkan data-data dan responsif gender untuk mengakhiri perkawinan anak di Rajasthan pada tahun 2017, Bihar tahun 2018, dan Odisha tahun 2019, melalui kerjasama dengan  Department  for  Women  and  Child  Development.  Di  antara  inisiatif  yang  terkait dengankampanye  di  seluruh  negara  bagian  untuk  mengakhiri  perkawinan  anak,  Di  Bihar, UNICEF terus berperan dalam mengkatalisasi dan mengadvokasi perubahan kebijakan. UNICEF memberikandukungan  dalam  melakukan  tinjauan  intensif  terhadap  undang-undang  yang  ada
(UU Pencegahan  Perkawinan  Anak, 2006) dan aturan untuk amandemen  yang diperlukan  guna memastikan  ketentuan  yang  ketat  dan  mekanisme  pemantauan  yang  efektif.  UNFPA  dan UNICEF  di  Rajahstan,  dalam  kemitraan  dengan  Direktorat  Pemberdayaan  Perempuan,  me- nyusun  aturan  undang-undang  tersebut  sedangkan  ditinjuau  oleh  departemen  hokum  untuk  di- setujui;  demikian  juga  di  Odisha,  kedua  lembaga  tersebut  mendukung  Departemen  Perempuan dan Perkembangan Anak dalam mengamandemen dan memberitahukan aturan larangan pernka- han anak di Odisha pada tahun 2009 (Dietrich et al., 2018).

## 10. Memperkuat Data dan Bukti
Sebagai  bagian  dari  program  global,  UNICEF  dan  UNFPA  mendukung  pembangunan nasional (UNICEF untuk Beti Bachao Beti Padhao di tingkat nasional), dan  system  manajemen informasi  tingkat  di  beberapa  negara  tertentu  (UNFPA  untuk  Pembangunan  Perempuan  dan Anak  di Rajahstan). Dukungan yang  diberikan  mencakup pemetaan  dan  peninjauan  skema  dan permintaan,  pemetaan  struktur  aliran  data  untuk  rencana  yang  berbeda,  identifikasi  indicator pemantauan utama, pengembangan mekanisme pelaporan untuk kemajuan fisik dan keuangan di bawah skema yang berbada, dan pengembangan system manajemen informasi yang berbasis web selamafase I, UNFPA mendukung penelitian tentang “Child Marriage-History, Debates, and Fu- ture Direction” dan tinjauan berbasis data tentang perubahan sikap orang tua dan pergeseran nilai anak perempuan di seluruh domain pendidikan, pekerjaan, pernikahan, hak milik dan ritual me- lalui  survey  ekstensif  dari  studi  yang  ada.  Penelitian  ini  akan  diterbitkan  pada  tahun  2020  dan akan berguna untuk memandu program dan strategi penelitian.
Kedua lembaga tersebut juga mendukung analisis data berdasarkan sensus dan NFHS un- tuk memamdu kebijakan tingkat Negara bagian dan tingkat terprogram terkait remaja dan pemu- da,  termasuk  pengembangan  rencana  tingkat  negara  bagian  dan  distrik  untuk  mengakhiri perkawinan  anak,  seperti  Odisha  dan  Rajahstan.  Di  Rajasthan  dan  Odisha,  advokasi  juga mengarah  pada  pemberitahuan  peraturan  negara  bagian  di  bawah  undang-undang  tentang  per- nikahahan anak dan penunjukan petugas pelarangan perkawinan anak di semua distrik di Rajjah- stan.  Selanjutnya,  evaluasi  dan  penelitian  implementasi  inisiatif  program  dilakukan,  dan digunakan untukmenginformasikan strategi masa depan dan dukungan program.
Studi  tinjauan  “driver  and  strategy”  yang  dipimpin  oleh  UNICEF  tentang  mengakhiri perkawinan  anak  menyarankan  beberapa  perubahan  nasional  untuk  mengakhiri  pernikahan  un- tukmerespon lebih baik, terutama dalam konteks negara india. Bukti yang didapatkan dari india dan di tempat lain menunjukan sejumlah praktik yang mungkin menjanjikan untuk melemahkan kekuatan pendorong penikahan anak yang bertahan.

## 11. Tantangan yang dihadapi UNICEF dan UNFPA
a. Masyarakat dan lingkungan
Bekerjasama dengan remaja perempuan yang dibesarkan dan hidup di lingkungan miskin dan  tekanan  ekonomi  yang  menjadi  factor  utama  perkawinan  anak,  menjadi  tantangan  dalam melakukan  intervensi  berbasis  keterapilan  hidup  atau  life  skill.  Di  Bigar,  Rajahsthan,  Madhya Pradesh,  Benggala  Barat,  Jharkhand  dan  Maharashtra,  praktik  perkawinan  anak  paling  umum terjadi  di  masyarakat  miskin.  Seperti  yang  terjadi  di  Maharashtra  di  distrik  Beed,  terjadinya migrasi tahunan yang disebabkan oleh kekeringan dan tekanan pertanian selama bertahun-tahun, menyabakan anak perempuan sangat rentan terrhadap perkawinan anak. Perkawinan anak terjadi sebelum dan selama migrasi ini berlangsung.
Dalam kondisi  seperti ini keluarga  melihat perkawinan anak  sebagai  cara  untuk menga- tasikemiskinan, karena anak yang telah menikah akan dikontrak untuk menjadi pekerja tebu, dan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak perempuan dari segala bentuk kekerasan. Pola yang seperti ini, di mana penggerak ekonomi yang diperkuat dengan kebiasan sosial yang memperkuat praktik perkawinan anak terus terjadi.

## b. Kebijakan Pemerintah
Tatangan yang dihadapi dalam memberdayakan anak perempuan melalui pendidikan ada- lah, isu anak yang putus sekolah sebagian besar tidak tercantum dalam wacana pendidikan nasi- oanal,  termasuk  dalam  rancangan  kebijakan  pendidikan  nasional,  sehingga  jutaan  anak  tid- akdapat bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak bagi mereka.

## c. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Kesetaraan Gender
Dalam  mengkampanyekan  kesetaraan  gender  serta  dampak  negatif  yang  ditimbulkan dariperkawinan anak,  mengalami  beberapa  penolakan terutama  dalam kecakapan  hidup, terma- sukdiskusi  tentang  perubahan  fisik,  mental  dan  emosional  selama  masa  remaja;  manajemen kesehatan  menstruasi;  dan  kesehatan  reproduksi  yang  diperkenalkan  di  sekolah-sekolah.  Tan- tangan ini secara bertahap diatasi melalui diskusi dan kempanye pada masyrakat secara intensif.
Tantangan  lainnya  yang  di  hadapi  adalah  terlibat  dengan  pemimpin  Panchayat,  hal  ini disebabkan  oleh  berbagai  tanggungjawab  administrasi  yang  saling  bersaing.  Namun  dengan adanya  keterlibatan  terus-menerus  dan  penjangkauan  kedinas  pemerintahan  daerah,  sehingga menciptakan  ruang  untuk  advokasi  yang  berkaitan  antara  anak  perempuan  dengan  anggota pemerintahdaerah.
d. Memperkuat system pencegahan dan perlindungan
Di Madhya Pradesh, pelatihan konselor dari program kesehatan remaja nasional mengala- mi hambatan karena konselor yang baru mengenal platform e-learning dan keterlambatan dengan pihak yang terlibat dalam hal kordinasi dan peluncuran modul. Sedangkan di Rajasthan, banyak- nya  pergantian  konselor  serta  kekosongan  jabatan  mengakibatkan  tidak  ada  pelatihan  dan secaratidak  langsung  berdamapak  pada  anak  perempuan  yang  tidak  memiliki  akses  untuk
Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) | 756
melakukankonseling tentang perkawinan anak atau berbagai bentuk bantuan rujukan yang diper- lukan oleh anak perempuan.

## e. Memperkuat kebaikan dan kerangka legislative
Tantangan  yang  dihadapi  dalam  memperkuat  kebijakan  dan  keragka  legislative  adalah penekanan  yang  kuat  dalam  penerapan  undang-undang  menentang  perkawinan  anak  secara ekslusifdengan tidak adanya upaya untuk melibatkan keluarga, masyarakat, dan anak perempuan dan laki-laki secara memadai serta tidak memperhatikan pada kesehatan anak, seksualitas, Pen- didikan  dan  layanan  pendukung.  Pendidikan  ini  hanya  berfokus  pada  penanganan  perkawinan anakmelalui  kerangka  hukum  yang  menghukum  tanpa  mengatasi  akar  penyebab  perkawinan anak, selain itu juga berdampak buruk pada anak perempuan dan laki-laki yang menikah karena pilihan.

## f. Memperkuat data dan bukti
Su litnya   me ne mu k a n  ru a ng  da la m  s yst e m  pe m er inta h   u ntu k   bek er ja   da - la mm ema nta u   da n  mela ca k   pela k sa a n  pr ogr a m.  Per a n  or ga nisa s i  inter na si ona l  di ba wa h  PBB  ha ru s  terli ba t   da la m  a d vok a si   r egu la r   da n   int en si f  di  b ida ng   ini. T a nta nga n  la innya   ya n g  di ha da pi   t er k a it   den ga n  p ela k sa na a n  pr o gr a m pe meri nta h  se perti,   te ng ga t   wa k tu   ya ng  t etu nda ,  pe ng elu a r a n  ya ng  tida k   k on sis - ten  da n  t erpu tu s -pu tu s,  s erta k ese nja nga n   pr oc edu r a l  ju ga   m e mp en ga r u hi  pr o se s da n  ha sil   pe ma nta u a n  da n  e va lu a si.  Me ngi nga t   sk a la   oper a si  UN I C EF  da n  UN - FPA  a da la h   me ndu k u ng  da n  me mp er k u a t   siste m  da ta   p em er int a h.  Sela in  itu   ta n- ta nga n  la innya   ya n g  diha da pi   a da la h  k u r a ngnya   da ta   pema nta u a n  di  lu ar   jenis k ela min  se perti, k a sta , di sa bilita s, u sia ,  wila ya h p er k ota a n  a ta u pe de sa a n.

## KESIMPULAN
Perkawinan anak merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. India sebagai  negara  dengan  tingkat  perkawinan  anak  yang  tinggi,  hal  ini  menyebabkan  India  men- jadirumah  bagi  pengantin  anak  terbesar  di  dunia,  hamper  sepertiga  dari  total  perkawinan  anak secara global. Perkawinan anak di India di dukung oleh permasalahan ekonomi, norma sosial dan budaya yang sangat erat dengan system patriarki. Dampak dari perkawinan anak ini tidak hanya terjadi pada anak terutama anak perempuan, tetapi juga berdampak pada lingkungan dan negara, karena menikahkan anak pada usia dini mengakibatkan rantai kemiskinan yang sulit terputus.
Dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh UNICEF dan UNFPA dalam upaya mengu- rangi perkawinan anak di India, melalui program-programnya memberikan dampak positif salah satunya dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama orang tua dan anak dalam masa- lah kesehatan reproduksi serta dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan anak.
Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) | 757
UNICEF dan UNFPA juga membatu dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan anak, teru- tama kebutuhan dasar anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Archer, C. (2002). International organisations . Routledge.
Basha, P. C. (2016). Child marriage: Causes, consequences and intervention programmes. Inter- national Journal of Humanities and Social Science Research , 2 (11), 19–24.
Candraningrum,  D.  (2016).  Pernikahan  Anak:  Status  Anak  Perempuan. Jurnal  Perempuan , 21 (1), 4–8.
Dietrich,  S.,  Meysonnat,  A.,  Cebotari,  V.,  Reinold,  J.,  Gassmann,  F.,  Roosen,  I.,  &  Foster - McGregor,  N.  (2018). Key  drivers  of  the  changing  prevalence  of  child  marriage  in  three countries in South Asia . Unicef Rosa/UnfpaApro. Hadiwinata, B. S. (2017). Studi dan Teori HubunganInternasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Jackson,  R.,  &  Sorensen,  G.  (2005).  Pengantar  Studi  HubunganInternasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Jensen,  R.,  &  Thornton,  R.  (2003).  Early  female  marriage  in  the  developing  world. Gender  & Development , 11 (2), 9–19.
Kidman,  R.  (2017).  Child  marriage  and  intimate  partner  violence:  a  comparative  study  of  34 countries. International Journal of Epidemiology , 46 (2), 662–675. Lal, B.  S. (2015). Child  marriage in India:  Factors and  problems. International Journal of Sci- ence and Research , 4 (4), 2993–2998.
Lu, Y. C., Zhang, J. J., Luo, F., Huang, M. T., & Yang, H. (2016). RNA-sequencing Oryza sativa transcriptome in response to herbicide isoprotruon and characterization of genes involved in IPU detoxification. RSC Advances , 6 (23), 18852–18867.
Nour, N. M. (2009). Child marriage: a silent health and human rights issue. Reviews in Obstet- rics and Gynecology , 2 (1), 51. Paul, R., & Elder, L. (2019). The miniature guide to critical thinking concepts and tools . Row- man & Littlefield.
Plan  Asia  Regional  Office.  (2021,  September). Asia  child  marriage  initiative:  Summary  of  re- search  in  Bangladesh,  India,  and  Nepal. Https://Plan-International.Org/Publications/Asia- Child-Marriage-Initiative, Diakses 21 September 2021).
Singh, A., & Espinoza Revollo, P. (2016). Teenage marriage, fertility, and well-being: panel ev- idence from India .
UNICEF. (2021). UNFPA-UNICEF global programme to end child marriage: India country pro- file.  . (Https://Www.Unicef.Org/Media/88816/File/Child-Marriage-India-Profile-2019.Pdf, Diakses 21 Mei 2021).
Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) | 758