Literate.v7i1.5650
E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 1, Januari 2022

## EFEKTIFITAS TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

## Damas Ali Wijaya, Retno Sunu Astuti, Budi Puspo Priyadi
Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Indonesia Email: damasjayz@gmail.com, retnosunu@gmail.com, budipuspo@yahoo.com

## Abstrak
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  Perwakilan  Provinsi  Jawa  Tengah melaksanakan  tugas  pemeriksaan  atas  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo.  Status  tindak  lanjut  rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut masih ada yang belum selesai tindaklanjutnya, ada yang belum  ditindaklanjuti  dan  tidak  dapat  ditindaklanjuti.  Terkait  dengan  hal  tersebut penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  efektifitas  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan  tindak  lanjut  atas  rekomendasi  hasil  pemeriksaan,  dan  apa  yang menjadi  faktor-faktor  penghambat  dan  pendukung  dalam  menindaklanjuti rekomendasi  hasil  pemeriksaan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan kualitatif, analisis data sekunder, observasi dan wawancara dengan informan yang dipilih  yaitu  pejabat  teknis  di  Inspektorat,  BPPKAD,  pejabat  dan  auditor  di  BPK yang  menangani  pemantauan  tindak  lanjut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa fungsi  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam  pemantauan belum  berjalan  sebagaimana  mestinya,  masih  terjadinya  permasalahan  serupa  di tahun berikutnya menunjukkan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan belum sepenuhnya  efektif,  namun  tindakan  perbaikan  sesuai  rekomendasi  telah  efektif dalam memperoleh opini WTP.
Kata Kunci : pemeriksaan; rekomendasi; tindaklanjut

## Abstract
The  Audit  Board  (BPK)  representative  of  Central  Java  Province  carries  out  the task of examination of the management and financial responsibility of the region at the  Wonosobo  Regency  Government.  The  status  of  follow-up  recommendations  of the  examination  result  is  still  there  that  has  not  been  completed  follow-up,  some that  have  not  been  followed  up  and  cannot  be  followed  up.  Related  to  this,  this study aims to analyze the effectiveness of local governments in carrying out follow- up on the recommendations of examination results, and what are the inhibiting and supporting factors in following up on the recommendations of examination results. This  research  was  conducted  with  qualitative  approach,  secondary  data  analysis, observation  and  interview  with  selected  informants,  namely  technical  officials  in the Inspectorate, BPPKAD, officials and auditors in the CPC who handle follow-up monitoring. The results showed that the function of compliance with the laws and regulations  in  monitoring  has  not  worked  as  it  should,  still  the  occurrence  of similar problems in the following year shows the follow-up recommendations of the
examination results have not been fully effective, but remedial action according to the recommendations has been effective in obtaining WTP opinions.
Keywords: checks; recommendations; follow-ups
Received: 2021-12-20; Accepted: 2022-01-05; Published: 2022-01-15

## Pendahuluan
Berdasarkan  amanat  UUD  1945  dan  salah  satu  aturan  pelaksananya  yaitu  UU Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah, yang terdiri atas pemeriksaan keuangan,  pemeriksaan  kinerja,  dan  pemeriksaan  dengan tujuan  tertentu (Raba,  2017) . Laporan hasil pemeriksaan menghasilkan suatu rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh  pejabat  pemerintah  daerah.  Dalam  rangka  menjalankan  kegiatan  pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, maka diterbitkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, untuk menggantikan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 yang mengatur perihal yang sama (Indonesia, 2007) .
Data  rekapitulasi  hasil  pemeriksaan  tahun  2005  sampai  dengan  tahun  2018  di BPK  Perwakilan  Provinsi  Jawa  Tengah  menunjukkan  bahwa  dalam  pelaksanaan pemantauan  tindak  lanjut  terdapat  sebanyak  11.254  temuan  dengan  rekomendasi sebanyak  25.849.  Terdapat  perbedaan  antara  jumlah  temuan  dengan  rekomendasi karena  dalam  satu  temuan  ada  yang  rekomendasinya  lebih  dari  satu.  Dari  sebanyak 25.847  rekomendasi  tersebut,  sebanyak  22.269  tindak  lanjut  telah  sesuai  dengan rekomendasi (TS), sebanyak 3.212 tindaklanjut belum sesuai dengan rekomendasi (TB), sebanyak  361  belum  ditindaklanjuti  (BT)  dan  sebanyak  9  rekomendasi  tidak  dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (TD), dengan rincian:

## Tabel 1

## Tindak Lanjut Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah sampai dengan
Semester I Tahun 2018 No. Pemda Status Tindak Lanjut Jumlah TS TB BT  TD 1. Prov. Jawa Tengah 1.157   176 102 - 1.435 2. Kabupaten Banjarnegara         745 43 4 - 792 3. Kabupaten Banyumas 607 75 - - 682 4. Kabupaten Batang 450 92 1 - 543 5. Kabupaten Blora 643 53 - - 696 6. Kabupaten Boyolali 628 13 - - 641 7. Kabupaten Brebes 594   200 7 - 801 8. Kabupaten Cilacap 756 60 20 - 836 9. Kabupaten Demak 563 52 - - 615 10.  Kabupaten Grobogan 647 91 5 - 743 11.  Kabupaten Jepara 484 70 - 1 555 12.  Kabupaten Karanganyar         588 52 11 - 651
No. Pemda Status Tindak Lanjut Jumlah TS TB BT  TD 13.  Kabupaten Kebumen 592 23 54 - 669 14.  Kabupaten Kendal 561   131 2 - 694 15.  Kabupaten Klaten 687 79 2 - 768 16.  Kabupaten Kudus 689 74 - 2 765 17.  Kabupaten Magelang 765   134 - - 899 18 Kabupaten Pati 563 93 - - 656 19.  Kabupaten Pekalongan 494 60 - - 554 20.  Kabupaten Pemalang 574   101 34 - 709 21.  Kabupaten Purbalingga 533   114 35 - 682 22.  Kabupaten Purworejo 648 86 13 - 747 23.  Kabupaten Rembang 592   127 - - 719 24.  Kabupaten Semarang 515 58 33 - 606 25.  Kabupaten Sragen 631 49 - 1 681 26.  Kabupaten Sukoharjo 611   112 - - 723 27.  Kabupaten Tegal 545 60 - - 605 28.  Kabupaten Temanggung         539 53 - - 592 29.  Kabupaten Wonogiri 550 12 - 1 563 30.  Kabupaten Wonosobo 593   222 8 1 824 31.  Kota Magelang 664   115 - - 779 32.  Kota Pekalongan 507 67 7 - 580 33.  Kota Salatiga 555 78 - 2 635 34.  Kota Semarang 787   159 24 1 971 35.  Kota Surakarta 616 76 - - 692 36.  Kota Tegal 605   138 3 - 746 Jumlah Total 22.278 3.198  365 9 25.849
Sumber: Rekapitulasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan data hasil rekapitulasi pada Tabel 1 di atas diketahui bahwa seluruh pemerintah  daerah  di  Jawa  Tengah  telah  menindaklanjuti  rekomendasi  hasil pemeriksaan  BPK,  dan  masih  ada  sebagian  pemerintah  daerah  yang  belum menindaklanjuti rekomendasi serta tidak dapat menindaklanjuti dengan alasan yang sah.
Padahal Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 pada Pasal 3 juncto UU Nomor 15 Tahun  2004  Pasal  20  mengatur  bahwa  pejabat  wajib  menindaklanjuti  rekomendasi dalam  laporan  hasil  pemeriksaan  setelah  hasil  pemeriksaan  diterima.  Dalam  hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan yang dilampiri dengan  dokumen  pendukung.  Jawaban  atau  penjelasan  tersebut  disampaikan  kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan BPK diterima oleh DPRD dan  Kepala  Daerah.  Selain  itu,  dalam  UU  Nomor  15  Tahun  2004  Pasal  20  ini  juga mengatur  bahwa  pejabat  yang  diketahui  tidak  melaksanakan  kewajiban  tersebut  dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian (Korje, 2016) .
Berdasarkan  berbagai  informasi  yang  telah  diuraikan  di  atas,  diketahui  bahwa dengan  adanya  rekomendasi  yang  belum  ditindaklanjuti  tersebut,  menunjukkan  bahwa masih  terdapat  pejabat  dari  pemerintah  daerah  yang  bersangkutan  menindaklanjuti rekomendasi  lebih  dari  60  hari.  Terdapat  juga  kondisi  rekomendasi  yang  telah ditindaklanjuti  dalam  jangka  waktu  60  hari  namun  belum  sesuai  dengan  rekomendasi dan  masih  dalam  proses  penyelesaian.  Tindak  lanjut  atas  rekomendasi  dapat  berupa pelaksanaan  seluruh  atau  sebagian  dari  rekomendasi.  Sehingga  dokumen  pendukung yang disampaikan belum membuktikan adanya penyelesaian rekomendasi laporan hasil pemeriksaan  dan  penyelesaian  tindak  lanjut  atas  rekomendasi  terkait  dengan  pihak  di luar  entitas.  Atas  rekomendasi  yang  belum  ditindaklanjuti  tersebut  belum  ada pengenaan sanksi administratis dimaksud (Halim & Bawono, 2011) .
Peraturan  BPK  Nomor  2  Tahun  2017  pada  Pasal  5  mengatur  bahwa  dalam  hal tindak  lanjut  atas  rekomendasi  tidak  dapat  dilaksanakan  dalam  jangka  waktu  paling lambat 60 (enam puluh) hari, pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Alasan sah ini tidak  membebaskan  Pejabat  dari  kewajiban  untuk  menindaklanjuti  rekomendasi  hasil pemeriksaan.  Dengan  masih  adanya  tindak  lanjut  yang  belum  ditindaklanjuti menunjukkan  bahwa  pejabat  yang  menindaklanjuti  melebihi  waktu  60  hari  belum menyampaikan alasan sahnya kepada BPK. Apabila sudah menyampaikan alasan yang sah,  maka  status  tindak  lanjutnya  dapat  berada  pada  status  tindak  lanjut  belum  sesuai dengan  rekomendasi  atau  hanya  sekedar  tercatat  di  keterangan  mengapa  belum ditindaklanjuti.  Sementara  itu,  sampai  dengan  saat  ini  belum  ada  catatan  keterangan mengapa rekomendasi belum ditindaklanjuti (Howlett & Rayner, 1995) .
Dari  sebanyak  36  pemerintah  daerah  (provinsi/kabupaten/kota)  di  Jawa  Tengah, dapat  diuraikan  persentase  penyelesaian  tindak  lanjut  yang  telah  sesuai  dengan rekomendasi dari yang tertinggi ke yang terendah adalah sebagai berikut.

## Tabel 2

## Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK sampai dengan
tahun 2018 No. Pemda Persentase Penyelesaian 1. Kabupaten Boyolali 97,97 % 2. Kabupaten Wonogiri 97,69% 3. Kabupaten Banjarnegara 94,07% 4. Kabupaten Sragen 92,67% 5. Kabupaten Blora 92,39% 6. Kabupaten Demak 91,54% 7. Kabupaten Temanggung 91,05% 8. Kabupaten Cilacap 90,43% 9. Kabupaten Karanganyar 90,32% 10.  Kabupaten Tegal 90,08% 11.  Kabupaten Kudus 90,07% 12.  Kabupaten Klaten 89,45% 13.  Kabupaten Pekalongan 89,17%
No. Pemda Persentase Penyelesaian 14.  Kabupaten Banyumas 89,00% 15.  Kabupaten Kebumen 88,49% 16.  Kota Surakarta 87,57% 17.  Kota Pekalongan 87,41% 18 Kota Salatiga 87,40% 19.  Kabupaten Jepara 87,21% 20.  Kabupaten Grobogan 87,08% 21.  Kabupaten Purworejo 86,75% 22.  Kabupaten Pati 85,82% 23.  Kabupaten Semarang 85,41% 24.  Kota Magelang 85,24% 25.  Kabupaten Magelang 85,09% 26.  Kabupaten Sukoharjo 84,51% 27.  Kabupaten Batang 82,87% 28.  Kabupaten Rembang 82,34% 29.  Kota Tegal 81,10% 30.  Kota Semarang 81,05% 31.  Kabupaten Pemalang 80,96% 32.  Kabupaten Kendal 80,84% 33.  Prov. Jawa Tengah 80,63% 34.  Kabupaten Purbalingga 78,15% 35.  Kabupaten Brebes 74,16% 36.  Kabupaten Wonosobo 71,97%
Sumber: Rekapitulasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Dari  data  Tabel  2  di  atas  diketahui  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo mempunyai  persentase  penyelesaian  terendah  dibandingkan  dengan  daerah  lain  di wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  persentase  sebesar  71,97%  (593  dari  824 rekomendasi  telah  sesuai/selesai  ditindaklanjuti).  Dengan  pertimbangan,  sehingga penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Permasalahan  terkait  tindak  lanjut  ini  juga  menjadi  perhatian  peneliti  lainnya, antara lain dilakukan oleh: (Purba, 2014) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi  perkembangan  yang  positif  dan  signifikan  atas  opini  LKPD.  Charles  Bohlen Purba  juga  merincikan  persentase  status  tindak  lanjut  di  masing-masing  pemerintah daerah di Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur, berapa persen rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti dari masing-masing status tindak lanjut. Kemudian (Arianto, Heriyanto, &  Karneli,  2018) dengan  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  semakin  banyak permasalahan  kelemahan  SPI  dan  penyimpangan  atas  peraturan  perundang-undangan yang  ditemukan  oleh  BPK  selama  pemeriksaan  pada  tahun  tersebut,  maka  dengan tindak lanjut perbaikan yang memadai akan mendorong BPK untuk memberikan opini atas  kewajaran  penyajian  laporan  keuangan  pada  tahun  tersebut  menjadi  lebih  baik.
Selanjutnya ada (Lusiana,  Djamhuri, &  Prihatiningtias,  2017) yang  hasil  penelitiannya menunjukkan  terdapat  banyak  kelemahan  dalam  proses  penyelesaian  TLHP  yang menyebabkan  penyelesaian  TLHP  belum  optimal.  Selanjutnya  hasil  penelitian (Tresnawati,  2016) yang  menyatakan  bahwa  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  dapat memperbaiki  kualitas  laporan  keuangan.  Jadi  semakin  tinggi  tindak  lanjut  hasil rekomendasi,  maka  semakin  baik  kualitas  laporan  keuangan.  Dengan  demikian  ada benang  merah  disini  bahwa  semakin  banyak  penyelesaian  tindak  lanjut  yang menyebabkan  permasalahan  di  pengelolaan  keuangan  daerah,  maka  laporan  keuangan pemerintah  daerah  akan  semakin  baik  dan  akuntabel,  untuk  selanjutnya  mendapatkan opini yang baik dan wajar dari BPK.
Oleh  karena  itu,  efektifitas  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  ini,  pada  akhirnya ditentukan  sejauh  mana  entitas  pemeriksaan,  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah  daerah, melakukan  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  BPK.  Pejabat  pemerintah daerah melakukan tindak  lanjut  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  BPK  merupakan salah satu  fungsi/tugas  aparatur  pemerintahan  dalam  menjalankan  kegiatan  administrasi negara.  hal  ini  selaras  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh (Anggara,  2012) yang menyatakan  bahwa  administrasi  negara  mempunyai  tiga  pengertian  pokok,  yaitu administrasi  negara  sebagai  fungsi/tugas  pemerintah,  administrasi  negara  sebagai aparatur pemerintahan, dan administrasi negara sebagai proses teknis pengerjaan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  efektifitas  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan  tindak  lanjut  atas  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  pengelolaan  dan tanggung  jawab  keuangan  daerah  supaya  tidak  muncul  lagi  permasalahan  serupa  di pemeriksaan tahun berikutnya.

## Metode Penelitian
Sebagaimana  dikemukakan  oleh (Singarimbun  &  Effendi,  2019) bahwa  ada beberapa jenis penelitian, antara lain penelitian survei, eksperimen, grounded research, kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan analisa data sekunder. Penelitian ini dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif (Cresswell,  2017) ,  observasi  di  lapangan, analisis data sekunder dan wawancara dengan informan yang dipilih yaitu pejabat teknis di  Inspektorat,  BPPKAD,  pejabat  dan  auditor  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jawa  Tengah yang  menangani  pemantauan  tindak  lanjut  dan  informan  yang  dipilih  secara  acak berdasarkan  perkembangan  penelitan  atau  permasalahan  yang  terjadi  di  lapangan. Instrumen penelitian ini adalah diri peneliti sendiri, informan, dan wawancara. Adapun alat  bantu  yang  dapat  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain  handphone,  laptop, dokumen-dokumen  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini,  ATK,  dan  alat  bantu lainnya.  Teknik  analisa  data  yang  digunakan  adalah  dengan  analisa  kepustakaan  dan dokumen  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  penelitian  ini,  pengamatan  langsung (observasi)  di  lapangan,  dan  dengan  wawancara  dilakukan  secara  terbuka (Moleong, 2007) .

## Hasil dan Pembahasan
Kewenangan pemberian status tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi dan  status tidak  dapat  ditindaklanjuti  dengan  alasan  yang  sah  ada  pada  Anggota  BPK. Sedangkan pemberian status tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi dan status belum  ditindaklanjuti  ada  pada  Kepala  Perwakilan  BPK.  Hal  ini  berpengaruh  pada perbedaan  kepastian  status  tindak  lanjut  pada  saat  dilaksanakannya  tugas  pemantauan tindak lanjut oleh BPK yang tidak dapat segera disampaikan sesegera mungkin kepada pemerintah daerah atas status tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi dan status rekomendasi  tidak  dapat  ditindaklanjuti  dengan  alasan  yang  sah  karena  membutuhkan waktu  lebih  lama  atas  proses  penyampaian  berjenjang  untuk  ditetapkan  oleh  Anggota BPK.  Hal  tersebut  berbeda  dengan  status  tindak  lanjut  belum  sesuai  dengan rekomendasi  dan  status  rekomendasi  belum  ditindaklanjuti  yang  segera  bisa disampaikan dan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah (Tjandra, 2006) .
Dalam tabel 3 dibawah ini dapat diketahui bahwa dari tahun 2005 sampai dengan tahun  2018  telah  dilakukan  24  kali  pemeriksaan  dengan  jumlah  temuan  sebanyak  348 dengan  diberikan  sebanyak  824  rekomendasi.  Dari  rekomendasi  tersebut  telah  selesai ditindaklanjuti (TS) sebanyak 593 rekomendasi, belum selesai ditindaklanjuti dan masih dalam proses penyelesaian (TB) sebanyak 222 rekomendasi, belum ditindaklanjuti (BT) sebanyak  8  rekomendasi,  dan  1  rekomendasi  tidak  dapat  ditindaklanjuti  dengan  alasan yang sah (TD). Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 s.d 2018 dapat diuraikan dalam tabel 3 berikut ini:

## Tabel 3

## Rekapitulasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan di Pemkab
Wonosobo Tahun 2005 s.d 2018 No. Tahun dan Obyek Pemeriksaan Pemeriksaan Status Tindak Lanjut Temuan  Rekomendasi TS TB BT  TD 1. 2018: LKPD TA 2017 22 42 21 20 1 0 2. 2017: PAD TA  2017 13 72 15 57 0 0 2017: LKPD TA 2016 16 52 26 26 0 0 3. 2016: Kinerja JKN TA 2016 14 38 13 25 0 0 2016: LKPD TA 2015 20 50 22 28 0 0 4. 2015: Belanja Modal TA 2015 6 15 8 7 0 0 2015: LKPD TA 2014 14 38 21 16 1 0 5. 2014:  Kinerja PDAM 11 39 28 8 3 0 2014: LKPD TA 2013 12 30 18 10 2 0 6. 2013:  Kinerja  Operasional  RSUD TA 2012-2013 18 58 54 4 0 0 2013: LKPD TA 2012 14 23 20 3 0 0 7. 2012: LKPD TA 2011 19 52 52 0 0 0 8. 2011: PAD TA 2010 – 2011 22 45 44 1 0 0 2011- LKPD TA 2010 19 30 30 0 0 0
No. Tahun dan Obyek Pemeriksaan Pemeriksaan Status Tindak Lanjut Temuan  Rekomendasi TS TB BT  TD 9. 2010: Belanja Daerah TA 2009 14 36 31 4 0 1 2010:LKPD TA 2009 17 35 34 1 0 0 10.  2009: LKPD TA 2008 19 31 29 2 0 0 11.  2008: LKPD TA 2007 25 51 50 1 0 0 12.  2007: Dana Perimbangan 3 3 2 1 0 0 2007: Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2006 4 4 4 0 0 0 2007: LKPD TA 2006 10 19 17 2 0 0 13.  2006: Belanja Daerah TA 2005- 2006 15 31 27 3 1 0 2006: LKPD TA 2005 10 15 13 2 0 0 14.  2005: LKPD TA 2004 11 15 14 1 0 0 Jumlah 348 824 593  222 8 1
Sumber: TLRHP Kabupaten Wonosobo Semester 2 Tahun 2018
Rekomendasi  yang  belum  selesai  ditindaklanjuti  sebanyak  222  tersebut  masih dalam  proses  penyelesaian  oleh  pihak  Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo  berpotensi masih terjadi permasalahan serupa pada tahun-tahun berikutnya yang akan datang. Hal ini  dapat  dilihat  dari  hasil  pemeriksaan  atas  sistem  pengendalian  internal  (SPI)  atas laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  dalam  3  tahun  terakhir  dari  tahun  2015  sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut.
a. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Wonosobo  Tahun  2017  memuat  temuan  pemeriksaan  atas  sistem pengendalian  intern  atas  pengelolaan  kas  di  kas  daerah  TA  2017  belum  memadai, pengelolaan  kas  di  Bendahara  Pengeluaran  pada  beberapa  OPD  belum  memadai, pengelolaan  Tabulin  (Tabungan  Bersalin)  sebesar  Rp613.077.362,00  tidak  tertib, Pengakuan  Piutang  BPHTB  belum  sesuai  SAP,  pengelolaan  persediaan  pada Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo  TA  2017  belum  memadai,  saldo  uang  muka sebesar  Rp150.000.000,00  dan  saldo  persediaan  sebesar  Rp14.274.218,00  pada  PT GDA  belum  dapat  diyakini  kewajarannya,  terdapat  aset  jalan  dan  tanah  jalan  yang belum dicatat dan terdapat ruas jalan di lingkungan kelurahan yang belum ditetapkan statusnya,  fasilitas  umum  dan  fasilitas  sosial  perumahan  belum  diserahkan  oleh pengembang,  pengelolaan  tunjangan  profesi  guru  dan  tambahan  penghasilan  pada Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga  belum  memadai,  perhitungan  dan pembayaran  iuran  Jaminan  Keselamatan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian  (JKK-JKM) belum sepenuhnya sesuai ketentuan, belanja listrik PJU sebesar Rp.2.800.204.572,00 belum dapat diyakini kewajarannya, pemborosan pada kegiatan padat karya sebesar Rp.24.192.118,80, pengelolaan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik belum  memadai,  dan  kesalahan  penganggaran  senilai  Rp8.188.298.785,00  pada APBD/APBD-Perubahan Kabupaten Wonosobo TA 2017.
b. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Wonosobo  Tahun  2016,  memuat  temuan  pemeriksaan  atas  sistem pengendalian  intern  atas  pengelolaan  dan  penatausahaan  kas  Kabupaten  Wonosobo belum  memadai,  penyajian  piutang  pajak  daerah  Kabupaten  Wonosobo  tidak didukung dengan dokumen yang memadai, pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya tertib, aset tanah dan bangunan Pasar Induk (Pasar Atas) Wonosobo  hasil kemitraan Pemerintah  Kabupaten Wonosobo  yang  dikerjasamakan  dengan  pihak  ketiga  belum sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
c. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Wonosobo  Tahun  2015,  memuat  temuan  pemeriksaan  atas  sistem pengendalian  intern  atas  kelemahan  penatausahaan  keuangan  pada  Pemerintah Kabupaten  Wonosobo,  data  piutang  pajak  daerah  per  31  Desember  2015  belum akurat, pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya memadai, pengelolaan pendapatan pajak  hotel  belum  optimal,    pengelolaan kios/los  pasar  pada  Pemerintah  Kabupaten Wonosobo belum optimal,  pengelolaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk pembangunan kembali Pasar Induk Wonosobo  belum  memadai,  kelemahan  penyajian  dana  BOS  dalam  Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Dari  uraian  data  di  atas  diketahui  bahwa  dalam  laporan  hasil  pemeriksaan  atas sistem pengendalian intern laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo selama  3  tahun  berturut-turut  terdapat  permasalahan  serupa  yang  terjadi  setiap  tahun, yaitu permasalahan mengenai pengelolaan dan penatausahaan aset tetap. Permasalahan serupa lain yang masih ada di tahun-tahun berikutnya meski tidak setiap tahun muncul adalah  permasalahan  penatausahaan  keuangan  daerah,  pengelolaan  persediaan,  dan piutang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ketua Tim pemeriksaan di BPK  Perwakilan  Provinsi  Jawa  Tengah, diperoleh  ketrangan  bahwa  hasil  pemeriksaan atas  Sistem  Pengendalian  Intern  inilah  yang  seringkali  menjadi  bahan  pertimbangan kualifikasi  opini  pengelolaan  keuangan  daerah  oleh  BPK.  Laporan  hasil  pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari 3 buku yang merupakan satu kesatuan  yang  tidak  terpisahkan,  yaitu  Buku  I  terkait  dengan  Laporan  Hasil Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan,  Buku  II  terkait  dengan  Laporan  Hasil Pemeriksaan  atas  Sistem  Pengendalian  Intern,  dan  Buku  III  terkait  dengan  Laporan Hasil  Pemeriksaan  atas  Kepatuhan  Terhadap  Peraturan  Perundang-Undangan.  Hasil pemeriksaan  di  Buku  II  lah  yang  seringkali  menjadi  bahan  pertimbangan  kualifikasi opini pengelolaan keuangan daerah
Berdasarkan  tabel  1  terdapat  8  rekomendasi  hasil  pemerikaan  yang  statusnya belum ditindaklanjuti, yang berasal dari sebanyak 8 temuan pemeriksaan dengan uraian:
Tabel 4

## Laporan Hasil Pemeriksaan yang Rekomendasinya Belum ditindaklanjuti
No. Judul LHP BPK Jumlah Rekomendasi Belum Ditindaklanjuti Temuan 1. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 1 1 2. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI  atas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Wonosobo Tahun 2014 1 1 3. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Kinerja  atas  Penyediaan Air  Bersih  Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo,  PDAM Tirta Aji danan Instansi Terkait Lainnya Di Wonosobo Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014 3 3 4. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI  atas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Wonosobo Tahun 2013 2 2 5. Hasil  Pemeriksaan  atas  Belanja  Daerah  Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2005 dan 2006 1 1 Total 8 8
Sumber: LHP BPK dan TLRHP Kabupaten Wonosobo Semester 2 Tahun 2018
Rincian  lebih  lanjut  dari  8  temuan  dan  rekomendasi  yang  berasal  dari  5  laporan hasil pemeriksaan BPK dapat diuraikan di sebagai berikut:
a. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Wonosobo  Tahun  2017  dengan  Nomor  63/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018  tanggal 23 Mei 2018 pada temuan pemeriksaan terkait dengan pengelolaan persediaan yang belum memadai, dengan rekomendasi agar Bupati Wonosobo memerintahkan Kepala Dinas  PUPR  untuk  menugaskan  Bendahara  Pengeluaran  Dinas  PUPR  untuk mengikuti pelatihan terkait pertanggungjawaban belanja bahan pakai habis.
b. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2014 dengan Nomor
25/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2015  tanggal  05  Mei  2015  pada  temuan  pemeriksaan terkait  keterlambatan  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  belanja  hibah. Rekomendasinya  adalah  agar  Bupati  Wonosobo  memberikan  sanksi  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  kepada  penerima  hibah  karena  tidak  melaksanakan kewajibannya atas pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban dana hibah.
c. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Kinerja  atas  Penyediaan  Air  Bersih  Pemerintah Kabupaten Wonosobo, PDAM Tirta Aji dan Instansi Terkait Lainnya Di Wonosobo Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014 dengan Nomor 400
C/LHP/BPK/XVIII.SMG/11/2014  Tanggal  7  November  2014  dengan  temuan pemeriksaan:  pertama,  PDAM  belum  memiliki  corporate  plan  atau  bussiness  plan, dengan  rekomendasi  agar  Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo  tidak  menarik  deviden
selama  PDAM  belum  mencapai  cakupan  pelayanan  80%.  Selanjutnya  temuan pemeriksaan  kedua,  PDAM  belum  memiliki  unsur  kelembagaan,  tata  laksana,  dan sumberdaya  penyediaan air  bersih  yang memadai,  dengan  rekomendasi  agar  Bupati Wonosobo  memerintahkan  kepada  Dewan  Pengawas  supaya  dalam  melaksanakan tugas  dan  wewenang  sesuai  Permen  PU  Nomor  18  Tahun  2007  tentang Penyelenggaraan  Pengembangan  SPAM  dan  Permen  PU  Nomor  18/M/PRT/2012 tentang  Pembinaan  Penyelenggaraan  SPAM,  dan  yang  ketiga  PDAM  belum memiliki  pedoman  pemeliharaan  dan  perbaikan  instalasi  produksi  dan  jaringan distribusi untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air bersih, dengan rekomendasi Bupati Wonosobo agar tetap memperhitungkan penggunaan air PDAM pada  TR  kalianget  selama  TR  Kalianget  belum  memperoleh  aliran  air  dari  Sumber mata air Baru.
d. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Wonosobo  Tahun  2013  Nomor  28/LHP/BPK/  XVIII.SMG/05/2014 tanggal  6  Mei  2014,  dengan  rincian:  pertama,  pada  temuan  mengenai  pengelolaan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan hasil lelang eks tanah bengkok pada  Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo  tidak  sesuai  ketentuan  Senilai Rp363.084.000,00. Direkomendasikan kepada Bupati Wonosobo agar memerintahkan  Lurah  Sapuran  untuk  memerintahkan  penyimpan  uang  hasil  lelang eks  tanah  bengkok  agar  menyetorkan  hasil  lelang  sebesar  Rp21.234.000,00  ke  kas daerah,  dan  yang  kedua,  pada  temuan  mengenai  Bendahara  Pengeluaran  terlambat menyampaikan  Laporan  Pertanggungjawaban  Fungsional  kepada  PPKD  selaku BUD,  rekomendasi  yang  ditujukan  kepada  Bupati  Wonosobo  adalah  agar memerintahkan  BUD  untuk  menetapkan  batas  waktu  penyampaian  SPM  dan penerbitan SP2D akhir tahun dan menjalankannya secara tegas.
e. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  Belanja  Daerah  Kabupaten  Wonosobo  Tahun Anggaran  2005  dan  2006  Nomor  06/R/XIV.YK/01/2007  Tanggal  11  Januari  2007 pada temuan pemeriksaan mengenai kegiatan ganti rugi tanah untuk pengembangan kawasan  wisata  Dieng  TA  2006  dilaksanakan  tidak  sesuai  ketentuan,  dengan rekomendasi ditujukan kepada Bupati Wonosobo agar memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata  selaku  Pengguna  Angggaran  untuk  menarik  kerugian  daerah  sebesar Rp125.670.000,00 dan menyetorkannya ke kas daerah.
Dari  uraian  di  atas  diketahui  bahwa  terdapat  temuan  pemeriksaan  atas  laporan keuangan  daerah  di  tahun  berikutnya  (dalam  hal  ini  tahun  2017)  yang  serupa  dengan permasalahan  di  pemeriksaan  tahun  sebelumnya  (dalam  hal ini tahun  2013  dan  2014), yaitu  permasalahan  terkait  pengelolaan  persediaan,  meskipun  rekomendasi  hasil pemeriksaan  pada  tahun  sebelumnya  telah  ditindaklanjuti,  dan  dengan  rekomendasi yang belum tentu sama dan berbeda.
Berdasarkan  tabel  1  terdapat  satu  rekomendasi  hasil  pemerikaan  yang  statusnya tidak  dapat  ditindaklanjuti  dengan  alasan  yang  sah.  Rekomendasi  itu  berasal  hasil pemeriksaan  atas  belanja  daerah  Kabupaten  Wonosobo  pada  tahun  anggaran  2009 Nomor  86/R/LHP/XVIII.SMG/01/2010  Tanggal  29  Januari  2010  dengan  temuan
mengenai realisasi pengadaan obat di RSUD Setjonegoro tidak sesuai dengan ketentuan tentang  pengelolaan  keuangan  daerah.  Rekomendasi  atas  temuan  tersebut  BPK menyarankan  Bupati  Wonosobo  untuk  menetapkan  Peraturan  Bupati  tentang mekanisme  pencairan  dana  APBD  untuk  keperluan  setiap  bulan  bagi  RSUD  yang diprioritaskan  untuk  belanja  yang  bersifat  mengikat  dan  belanja  yang  bersifat  wajib sesuai bunyi pasal 132 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Per tanggal 17 Desember 2012  pihak  Inspektorat  menyatakan  bahwa  per  Januari  2011,  RSUD  Wonosobo  telah menjadi  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD)  dan  sudah  bukan  merupakan  satuan kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  atau  organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  murni  yang pembiayaan  kegiatannya  hanya  mengandalkan  dari  APBD  semata,  sehingga rekomendasinya  tidak  dapat  dilaksanakan.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Kabupaten Wonosobo  telah  melakukan  evaluasi  kebijakan  dalam  menindak  lanjuti  rekomendasi hasil pemeriksaan, karena dinilai bahwa rekomendasi tersebut sudah tidak relevan lagi untuk  dilaksanakan.  Sehingga  berdasarkan  hasil  penilaian  atau  evaluasi  tersebut, kebijakan  yang  diambil  untuk  menyelesaikan  tindakan  perbaikan  sesuai  rekomendasi tersebut dihentikan.
Berdasarkan  keterangan  dari  staf  Bagian  Evalap  dan  Perencanaan  Inspektorat bahwa  di  Inspektorat  Kabupaten  Wonosobo  ada  program  kegiatan  untuk  menangani tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan,  baik  itu  dari  pihak  internal  pemerintah  (Inspektorat Kabupaten dan Provinsi, BPKP) maupun pihak eksternal pemerintah (Badan Pemeriksa Keuangan) terdapat mata anggaran kegiatan tersendiri, tujuannya adalah agar prosentase tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  meningkat.  Untuk  pemeriksaan  yang  berasal  dari internal,  baik  itu  dari  Inspektorat  Kabupaten  Wonosobo  maupun  Inspektorat  Provinsi Jawa  Tengah  sudah  tercapai,  namun  untuk  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  dari  Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah belum tercapai.
Rekomendasi  yang  tidak  segera  ditindaklanjuti  oleh  Pemerintah  Kabupaten Wonosobo  berdampak  pada  ditemukannya  permasalahan  yang  serupa  dalam pemeriksaan  BPK  atas  laporan  keuangan  pada  tahun  berikutnya.  Permasalahan  yang berulang  kali  ditemui  oleh  BPK  adalah  terkait  pengelolaan  dan  penatausahaan keuangan,  aset  tetap,  persediaan  dan  piutang.  Hal  ini  tentunya  menunjukkan  bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum sepenuhnya efektif  dalam  meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban keuangan daerah.
BPK  telah  menerbitkan  regulasi  berupa  Peraturan  BPK  Nomor  2  Tahun  2017 mengenai  pemantauan  pelaksanaan  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil  pemeriksaan BPK. Regulasi  ini  menjadi  salah  satu  pedoman  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo  dan pihak  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  melaksanakan  kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Selain Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tersebut di atas, BPK juga menerbitkan Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I- XVIII.2/10/2015,  yang  mengatur  bahwa  entitas  perlu  membuat  rencana  aksi  sebagai bentuk  rencana  tindak  lanjut.  Pemantauan  menurut  Dunn  (2003:  509)  dapat dimanfaatkan  untuk  menginformasikan  sebab  dan  akibat  yang  timbul  dari
dikeluarkannya  suatu  kebijakan  publik.  Ketentuan  dalam  Pasal  2  Peraturan  Badan Pemeriksa  Nomor  2  Tahun  2017,  dapat  diilustrasikan  bahwa  disebabkan  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  Perwakilan  Provinsi  Jawa  Tengah  menyerahkan  laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah kepada DPRD dan  Bupati  Wonosobo,  maka  mengakibatkan  DPRD,  Bupati  Wonosobo,  dan/atau Pejabat  OPD  satuan  kerja  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo  sebagai terperiksa  melakukan  suatu  tindakan  dan/atau  langkah  perbaikan  sebagaimana rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
(Dunn,  2003)  juga  membagi  pemantauan  dalam  4  fungsi  yaitu:  kepatuhan, pemeriksaan,  akuntansi,  eksplanasi.  Fungsi  pertama  yang  terkait  dengan  kepatuhan (compliance) dapat dikatakan bahwa pemantauan dapat dilakukan untuk menilai sejauh mana  para  pejabat  pemerintahan  Kabupaten  Wonosobo  selaku  pelaksana  kebijakan mematuhi  ketentuan  atau  aturan  di  Peraturan  BPK  Nomor  2  Tahun  2017.  Peraturan tersebut  mengatur  bahwa  pejabat  Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo  wajib melaksanakan  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  setelah  laporan  hasil pemeriksaan  diterima,  berupa  penjelasan  atau  jawaban  tertulis  atas  pelaksanaan tindakan  dan/atau  perbaikan  sebagaimana  direkomendasikan  dalam  laporan  hasil pemeriksaan,  yang  wajib  disampaikan  dalam  kurun  waktu  60  hari  setelah  laporan tersebut  diterima.  Bahwa  terdapat  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  yang  belum ditindaklanjuti,  sudah  merupakan  suatu  bukti  bahwa  terdapat  ketidakpatuhan  dari pejabat  Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo  Peraturan  BPK  Nomor  2  Tahun  2017. Ketidakpatuhan  pertama  Pejabat  terperiksa  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Wonosobo  belum  memenuhi  kewajibannya  dalam  melaksanakan  tindak  lanjut  atas rekomendasi  pada  saat  diterimana  laporan  hasil  pemeriksaan.  Ketidakpatuhan  kedua yaitu  disebabkan  oleh  Pejabat  terperiksa  di  lingkungan  Pemerintah  kabupaten Wonosobo  belum  melakukan  tindak  lanjut,  maka  berakibat  belum  adanya  penjelasan atau  jawaban  tertulis  atas  pelaksanaan  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil  pemeriksaan. Ketidakpatuhan  ketiga  disebabkan  belum  adanya  tindak  lanjut  atas  rekomendasi  hasil pemeriksaan  yang  telah  lampau,  sehingga  mengakibatkan  kewajiban  menyampaikan data atau dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan telah melewati jangka waktu  maksimal  60  hari,  setelah  laporan  hasil  pemeriksaan  diterima.  Peraturan  BPK Nomor  2  Tahun  2017  pada  Pasal  4  mengatur  bahwa  jawaban  atau  penjelasan  dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut merupakan dokumen yang cukup,  kompeten  dan  relevan  serta  telah  diverifikasi  oleh  aparat  pengawasan  intern. Dengan  belum  selesai  dan  belum  ditindaklanjutinya  rekomendasi  laporan  hasil pemeriksaan  (LHP)  BPK  itu  maka  terdapat  permasalahan  masih  ada  dokumen  tindak lanjut yang belum atau tidak cukup, kompeten dan relevan, serta menimbulkan indikasi masih terdapat kelemahan dalam verifikasi dokumen tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat  Daerah  selaku  aparat  pengawasan  intern.  Sehingga  ada  fungsi  kepatuhan yang belum berjalan atau terlaksana sepenuhnya sebagaimana mestinya.
Fungsi  kedua  yang  terkait  dengan  pemeriksaan  (auditing),  dalam  hal  ini  yang dilakukan oleh BPK Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan
dan  tanggung  jawab  keuangan  daerah  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Wonosobo.  Berdasarkan  hasil  observasi  di  lapangan  diketahui  bahwa  Pemerintah Kabupaten  Wonosobo  mengelola  keuangan  daerah  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  melakukan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat,  antara  lain diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana prasarana insfrastruktur (misalnya gedung, jalan, jembatan) maupun penyediaan barang dan jasa (misalnya pelayanan e-KTP, Kartu Keluarga)  yang  harus  dipertanggungjawabkan  dalam  bentuk  laporan  keuangan pemerintah  daerah  setiap  tahunnya.  Laporan  keuangan  inilah  yang  dilakukan pemeriksaan  oleh  BPK  setiap  tahunnya  memenuhi  amanat  peraturan  perundangan, dengan  membandingkan  antara  kriteria  yang  ditetapkan  atau  ketentuan  atau  aturan dibandingkan  dengan  kondisi  senyatanya  atau  realisasi  pelaksanaan  APBD  atau implementasi dalam melakukan pelayanan publik.
Fungsi  ketiga  terkait  dengan  akuntansi  yang  berhubungan  dengan  rekomendasi hasil  pemeriksaan  dapat  memberikan  gambaran  informasi  ke  pada  Bupati  Wonosobo, selaku  pembuat  kebijakan,  mengenai  permasalahan  apa  saja  yang  terjadi  dalam pengelolaan  keuangan  daerah,  sehingga  memberikan  kepastian  kepada  Bupati Wonosobo dalam membuat kebijakan untuk melakukan tindakan perbaikan. Contohnya adalah terkait adanya temuan pemeriksaan BPK pada tahun 2017 mengenai pembayaran tunjangan  kompensasi  Cipta  Kondisi  Daerah  untuk  Tim  Koordinasi  Penyelenggara Pemerintahan membebani keuangan daerah sebesar 199 juta rupiah, maka berdasarkan rekomendasi  BPK,  mulai  tahun  2018  dan  untuk  tahun-tahun  selanjutnya  Bupati Wonosobo menghentikan pemberian tunjangan tersebut dengan tidak menganggarkannya lagi dalam APBD Kabupaten Wonosobo. Dan setelah diteliti lebih lanjut,  memang  benar  tunjangan  kompensasi  Cipta  Kondisi  Daerah  sudah  tidak dianggarkan lagi sejak bulan April 2018.
Fungsi  keempat  adalah  eksplanasi,  dapat  dikatakan  bahwa  pemantauan  tindak lanjut  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK  dapat  membantu Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam merancang program-program yang selaras dan seimbang  dengan  penetapatan  kebijakan  publik  atau  pengambilan  keputusan  untuk mengimplementasikan kebijakan dalam kerangka perbaikan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik lagi, menjadi lebih akuntabel dan transparan sehingga dapat bermanfaat dalam  memajukan  dan  mensejahterakan  masyarakat  Kabupaten  Wonosobo.  Dalam proses  menindaklanjuti  rekomendasi  hasil  pemeriksaan,  pemerintah  daerah mengevaluasi  program  dan  kebijakan  yang  diimplementasikannya,  untuk  melakukan tindakan  perbaikan  yang  sesuai  dengan  rekomendasi,  sehingga  temuan  pemeriksaan yang telah terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah tidak lagi menimbulkan patologi. Namun  dalam  implementasinya  patologi  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  masih terus terjadi.
Sehubungan  dengan  menghindari  timbulnya  patologi  birokrasi  dari  Pemerintah Kabupaten  Wonosobo  sebagai  akibat  dari  belum  selesainya  rekomendasi ditindaklanjuti,  maka  diperlukan  adanya  evaluasi  kebijakan  terkait  dengan  efektifitas pengambilan keputusan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.
Apabila  apabila  upaya  penyelesaian  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  untuk  tujuan  agar pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  daerah  Kabupaten  Wonosobo  menjadi lebih  akuntabel  dan  transparan,  maka  efektifitas  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo  dapat  dikatakan belum  sepenuhnya  efektif,  karena  permasalahan  serupa  yang  masih  terus  terjadi  dapat menjadi  pertimbangan  BPK  dalam  memberikan  kualifikasi  opini.    Hasil  penelitian  ini juga  sejalan  dengan  hasil  penelitian (Tresnawati,  2016) bahwa  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan. Jadi semakin tinggi tindak lanjut hasil rekomendasi maka semakin baik kualitas laporan keuangan. Sehingga dapat diartikan  sebaliknya  juga  bahwa  semakin  rendah  tindak  lanjut  rekomendasi  maka kualitas laporan keuangan juga menjadi tidak semakin baik. Dapat dilihat dari laporan hasil  pemeriksaan  atas  SPI  dari  tahun  2013  sampai  dengan  2017,  jumlah  temuan pemeriksaannya cenderung fluktuatif meningkat.
Namun  seperti  apa  yang  disampaikan  oleh  Bidang  Akuntansi  Evaluasi  dan Pelaporan BPPKAD bahwa apabila upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan  daerah  dengan  tujuan  perbaikan  pengelolaan  keuangan  daerah  Pemerintah Kabupaten Wonosobo  supaya  dapat  meningkatkan  opini  laporan  keuangan  pemerintah daerah,  maka  tujuan  yang  diharapkan  telah  tercapai,  yakni  laporan  keuangan  daerah Kabupaten Wonosobo telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  dengan  hasil  penelitian (Arianto  et  al.,  2018) yaitu  BPK akan  terdorong  untuk  memberikan  kualifikasi  opini  yang  lebih  baik  atas  kewajaran penyajian  laporan  keuangan  pada  tahun  tersebut  dengan  adanya  tindakan  perbaikan yang memadai atas temuan permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam hasil pemeriksaan BPK.
Salah  satu  pendekatan  evaluasi  yang  dikemukakan  oleh (Dunn,  2003) adalah evaluasi formal (formal evaluation) dengan salah satu tipenya adalah evaluasi formatif yang meliputi berbagai usaha untuk secara kontinu dan periodik memantau pencapaian tujuan  dan  target  formal.  Pemantauan  pelaksanaan  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil pemeriksaan  oleh  BPK  pada  Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo  dilakukan  secara  terus menerus setiap tahun dan periodik setiap semester sekali atau dalam setahun dilakukan 2 kali pemantauan, yakni setiap akhir semester I atau pada bulan Juni atau Juli dan akhir Semester  II  atau  pada  bulan  Desember.  Tujuan  yang  diharapkan  dari  kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksan ini adalah semua rekomendasi dapat  ditindaklanjuti  tanpa  terkecuali,  sehingga  target  formalnya  adalah  pengelolaan keuangan  daerah  dapat  dilaksanakan  tanpa  adanya  sutau  permasalahan.  Namun  dalam implementasinya tujuan dan target formal yang diharapkan belum tercapai.
Tindak  lanjut  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  Pemerintah Kabupaten  Wonosobo,  memenuhi  permintaan  BPK,  telah  didukung  oleh  adanya  suatu rencana aksi (action plan) dari pemerintah daerah sebagai bentuk agenda setting untuk melakukan  tindakan  atau  perbaikan  sesuai  rekomendasi  hasil  pemeriksaan,  yang didalamnya  telah  termaktub  perumusan  kebijakan  apa  yang  akan  di  ambil  untuk diimplementasikan  dalam  kerangka  perbaikan.  Harapan  dan  tujuan  dari  Sekretaris
Inspektorat  dan  Kepala  Bidang  Akuntansi  Evaluasi  dan  Pelaporan  BPPKAD  untuk mempertahankan opini laporan keuangan supaya tetap WTP juga merupakan pendorong penyelesaian  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan.  Sedangkan  yang  menghambat  upaya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan antara lain kuantitas pegawai atau  staf  di  Sub  Bagian  Evaluasi  dan  Pelaporan  Inspektorat  masih  kurang  memadai dalam melaksanakan tugas pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh OPD atau satuan kerja terperiksa. OPD atau satuan kerja kadangkala menyediakan data  dan  dokumen  yang  diminta  oleh  Inspektorat  terkadang  tidak  sesuai  dengan  yang diharapkan dan ditentukan. Tingkat eselonitas Inspektur di Kabupaten Wonosobo rata- rata setara dengan kepala OPD atau satuan kerja lainnya yaitu pejabat setingkat eselon 2, sehingga tidak mempunyai kewenangan yang cukup efektif dalam daya paksa dalam level  yang  setara.  Perubahan  Regulasi  dan  SOTK  pada  tahun  2015  dengan  terbentuk dinas dan kantor baru dan unit kerja yang dihilangkan karena melebur dengan OPD lain di lingkungan Pemkab Wonosobo, maupun ditarik ke Pemprov Jateng, serta pergantian beberapa  kepala  OPD,  bendahara  pengeluaran,  bendahara  penerimaan,  dan  pengurus barang  mengalami  pergantian,  yang  kurang  memahami  core  bussiness  administrasi pelaksanaan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan,  cukup  menghambat  penyelesaian  tindak lanjut  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  tahun  yang  telah  lama.  Selain  itu,  pengurus barang  OPD  belum  dibekali  dengan  sarpras  memadai  misalnya  belum  dibekali laptop/PC  unit  khusus,  laptop/PC  unit  yang  ada  di  dinas  belum  diinstal  dengan  Simda BMD secara online atau dilengkapi dengan kendaraan dinas untuk memantau aset tetap yang  tersebar  di  wilayah  Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo  sehingga  menghambat penyelesaian tindak lanjut atas temuan aset tetap yang terus menjadi temuan BPK.

## Kesimpulan
Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo  sudah  berusaha  dalam  melaksanakan  tindak lanjut  atas  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  atas  pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan  daerah  seefektif  mungkin.  Hal  ini  ditunjukkan  bahwa  meskipun  persentase penyelesaian tindak lanjut sebesar 71,97 % yang merupakan terendah se Jawa Tengah, namun  opini  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  sudah  memperoleh  predikat  wajar tanpa pengecualian (WTP) sejak tahun 2016. Hal ini dapat terjadi karena permasalahan yang  timbul  dan  menjadi  temuan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dibawah  ambang  batas toleransi  dan  tidak  material  serta  tidak  perpasif  yang  tidak  mempengaruhi  kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Sedangkan  rekomendasi  yang  tidak  segera  ditindaklanjuti  oleh  Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdampak pada ditemukannya permasalahan yang serupa dalam pemeriksaan  BPK  atas  laporan  keuangan  pada  tahun  berikutnya.  Permasalahan  yang berulang  kali  ditemui  oleh  BPK  adalah  terkait  dengan  pengelolaan  dan  penatausahaan keuangan,  aset  tetap,  persediaan  dan  piutang.  Hal  ini  tentunya  menunjukkan  bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum sepenuhnya efektif  dalam  meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban keuangan  daerah.  Masih  adanya  permasalahan  serupa  di  tahun  berikutnya  meskipun
rekomendasi  atas  hasil  pemeriksaan  sebelumnya  telah  selesai  ditindaklanjuti, disebabkan  oleh  faktor:  1).  Perbedaan  OPD  atau  satuan  kerja  yang  dijadikan  sebagai sample pemeriksaan antara tahun lalu, tahun ini, dan tahun berikutnya. Sehingga apabila permasalahan di satu OPD rekomendasi perbaikan telah selesa dilaksanakan, maka OPD lain  yang  tidak  menjadi  sample  pemeriksaan  tidak  diketahui  apakah  mempunyai permasalahan  yang  sama,  belum  tentu  turut  serta  melaksanakan  perbaikan  yang direkomendasikan.  2).  Perbedaan  obyek  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan meskipun di akun, fokus pemeriksaan, sasaran pemeriksaan  dan OPD atau satuan kerja yang sama.
Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo  disarankan  untuk  meningkatkan  persentase penyelesaian  tindak  lanjut  atas  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  atas  pengelolaan  dan tanggung jawab keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Pemantauan  Pelaksanaan  Tindak  Lanjut  Rekomendasi Hasil  Pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Langkah-langkah  perbaikan  dalam meningkatkan  efektivitas  tindak  lanjut  atas  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  antara  lain sebagai  berikut:  1).  Tersedianya  kebijakan  teknis  terkait  pelaksanaan  tindak  lanjut rekomendasi  hasil  pemeriksaan  yang  lengkap,  jelas  dan  ringkas  yang  sesuai  dengan kekhasan,  kekhususan  dan  kearifan  lokal  daerah.  Setelah  itu  mengkomunikasikan kebijakan  penyelesaian  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  dengan  lebih intensif  kepada  seluruh  OPD  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo.  2). Komunikasi  dengan  BPK  ketika  tim  auditor  BPK  melakukan  pemeriksaan  dan menemukan  permasalahan,  mengenai  jenis  dan  bentuk  rekomendasi  yang  dapat dilaksanakan dalam tataran operasional, supaya rekomendasi dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran, berdaya guna dan efektif. 3). Menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  dengan  lebih  memadai,  sehingga  pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dapat dijadikan sebagai awal mula dalam mengambil  kebijakan  pengelolaan  keuangan  daerah  supaya  lebih  baik  lagi.  4). Meningkatkan  efektivitas  monitoring  dan  evaluasi  atas  pelaksanaan  tindak  lanjut  atas rekomendasi  hasil  pemeriksaan  dengan  mengedepankan  faktor  pendukung  dan menciptakan  solusi  meminimalisir  bahkan  menghilangkan  faktor  penghambat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

## BIBLIOGRAFI
Anggara,  Sahya.  (2012). Ilmu  Administrasi  Negara:  Kajian  Konsep,  Teori,  dan  Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance (Vol. 1). CV Pustaka Setia. Google Scholar
Arianto, Handoko, Heriyanto, Meyzi, & Karneli, Okta. (2018). KSPI, KTPPU, TLRHP Dan  Opini  Bpk  Atas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah. JIANA  (Jurnal  Ilmu Administrasi Negara) , 15 (1), 13–22. Google Scholar
Cresswell,  J.  W.  (2017). Research  Design :  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed (Edisi Ketiga) . Yogyakarta: Pustaka Belajar. Google Scholar
Dunn, William N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik . Google Scholar
Halim, Abdul, & Bawono, Icuk Rangga. (2011). Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn . Google Scholar
Howlett,  Michael,  &  Rayner,  Jeremy.  (1995).  Do  ideas  matter?  Policy  network configurations  and  resistance  to  policy  change  in  the  Canadian  forest  sector. Canadian Public Administration , 38 (3), 382–410. Google Scholar
Indonesia,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik.  (2007). Peraturan  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara . Google Scholar
Korje,  Berhanu  Gemule.  (2016).  Assessment  of  implementation  of  audit recommendations  in  public  sectors  in  Oromia  regional  government  public institutions  (2003-2006  EC). The  International  Journal  of  Business  & Management , 4 (2), 21. Google Scholar
Lusiana,  L.,  Djamhuri,  A.,  &  Prihatiningtias,  Y.  W.  (2017).  Analisis  Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Jurnal Economia , 13 (2), 171. Google Scholar
Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Purba,  Charles  Bohlen.  (2014).  Opini  dan  Status  Tindak  Lanjut  Rekomendasi  Badan Pemeriksa  Keuangan  pada  Pemerintah  Daerah  di  Kalimantan  Barat,  Tengah,  dan Timur. Jurnal Akuntansi , 18 (3), 383–407. Google Scholar
Raba,  Mieke  Rayu.  (2017).  Peran  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  Dalam Melakukan  Pemeriksaan  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Negara  Untuk Mewujudkan  Pemerintahan  Yang  Baik  Menurut  UU  No.  15  Tahun  2006. Lex Crimen , 6 (3). Google Scholar
Singarimbun,  Masri,  &  Effendi,  Sofian.  (2019). Metode  penelitian  survai . Google

## Scholar
Tjandra,  W.  Riawan.  (2006).  Hukum  Keuangan  Negara,  Jakarta:  PT. Gramedia Widiasarana Indonesia . Google Scholar
Tresnawati,  Fera.  (2016). Pengaruh  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Dengan  Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan Sebagai Variabel Moderating: Studi Empiris pada Kementerian/LembagaRepublik Indonesia . Universitas Pendidikan Indonesia. Google Scholar

## Copyright holder:
Damas Ali Wijaya, Retno Sunu Astuti, Budi Puspo Priyadi (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: