## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM  PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL TANPA IZIN DI NAGARI SURANTIH KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

## Fajar Adil Oka Masri
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: ajaradiloka63@gmail.com

## ABSTRAK
Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas- asas  pengaturan  dan  juga  mengandung  sifat-sifat  yang  melindungi  kepentingan  konsumen. Hukum  konsumen  dapat  didefinisikan  sebagai  keseluruhan  asas  dan  aturan  yang  mengatur hubungan  dan  masalah  dengan  penyediaan  dan  penggunaan  barang  dan/atau  jasa  antara penyedia  dan  pengguna  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang  didukung  oleh  pendekatan  yuridis  empiris,  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder sebagai  data  utama  dengan  data  primer  sebagai  data  pendukung  yang  dikumpulkan  melalui studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  dengan  teknik  wawancara.  Data  tersebut  kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa:  1)  Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  adalah  segala upaya  yang  menjamin  kepastian  hukum  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen dan  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai benteng  untuk menghilangkan  tindakan  sewenang- wenang yang merugikan pelaku usaha saja. demi perlindungan konsumen. Kewenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. perlindungan konsumen belum dilakukan oleh pelaku usaha  dengan  baik,  tidak  memiliki  izin  dari  dinas  kesehatan  dan  tidak  memiliki  standar pengobatan  yang  baik.  2)  Pengawasan  Pemerintah  Nagari  Surantih  terhadap  perlindungan obat  tradisional  dilakukan  dengan  melakukan  pemantauan  dan  pengawasan  jika  ada pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelayanan  pengobatan  tradisional.  Namun,  kelemahan pemerintah  tidak  menutupinya  dan  memaksa  para  praktisi  pengobatan  tradisional  untuk segera  mendapatkan izin  agar  pengobatan  tersebut memiliki  standar  pengobatan  yang  benar dari dinas kesehatan setempat. 3) Obat tradisional sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dengan  adanya  obat  tradisional  masyarakat  dapat  berobat  dengan  biaya  yang  sangat  murah dan  sudah  terbukti  pengobatannya  manjur  dan  bahan  yang  digunakan  sangat  aman,  namun dampaknya  juga  ada.  seperti  kasus  yang  dijelaskan  diatas  dimana  pasien/penderita  merasa pengobatan  yang  dilakukan  membuat  penyakitnya  berkembang  bahkan  merasakan  penyakit lainnya juga.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Praktik Pengobatan Tradisional Tanpa Izin

## PENDAHULUAN
Kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  di  bidang  pelayanan  kesehatan  tradisional, diperlukan terciptanya hubungan yang sehat antara para pihak yaitu pelaku usaha pengobatan
tradisional dengan pasien. Produsen atau pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut  bertanggung  jawab  dalam  mengusahakan  tercapainya  kesejahteraan  rakyat  itu.  Dunia usaha  harus  mampu  menghasilkan  berbagai  barang  dan/atau  jasa  yang  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dengan pemastian terhadap mutu, jumlah yang mencukupi, serta keamanan pada pemakai barang dan/atau jasa yang diedarkan di pasar (Janus Sidabalok, 2010: 83).
Saat  ini  banyak  pelaku  usaha  pengobatan  tradisional  di  Indonesia,  menawarkan pelayanan  pengobatan  tradisional  dan  obat  tradisional.  Untuk  menarik  minat  masyarakat tidak  jarang  pelaku  usaha  pengobatan  tradisional  ini  memasang  iklan  yang  berlebihan  agar pasien  datang  berobat.  Padahal  ini  sangat  merugikan  konsumen  apabila  pelayanan  yang diberikan tidak sesuai dengan iklan yang ditawarkan.
Kesepakatan  antara  pelaku  usaha  pengobatan  tradisional  dengan  pasien  sebagai konsumen jasa untuk memakai jasa, yaitu keahlian dalam pengobatan tradisional baik secara lisan  maupun  tertulis.  Maka  adanya  hubungan  hukum  pasien  dengan  pelaku  usaha pengobatan  tradisional  adalah  hubungan  hukum  antara  konsumen  dengan  penyedia  jasa. Hubungan  hukum  tersebut  dapat  dikatakan  hubungan  kontraktual.  Masyarakat  yang menggunakan keahlian jasa pengobatan tradisional dapat disebut sebagai konsumen jasa.
Pengobatan tradisional merupakan salah satu cabang pengobatan alternatif yang bisa didefinisikan  sebagai  cara  pengobatan  yang  dipilih  oleh  seseorang  bila  cara  pengobatan konvensional  tidak  memberikan  hasil  yang  memuaskan  (Asmino,  1995:  177).  Pengobatan tradisional  adalah  pengobatan  dan  atau  perawatan  dengan  cara,  obat,  dan  pengobatannya yang  mengacu  pada  pengalaman  dan  keterampilan  turun  temurun  dan  diterapkan  sesuai dengan  norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Pengobatan  tradisional  (batra)  adalah seseorang  yang  diakui  dan  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  sebagai  orang  yang  mampu melakukan pengobatan secara tradisional.
Obat  tradisional  adalah  bahan  atau  ramuan  yang  berupa  bahan  tumbuhan,  bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional  telah  digunakan  untuk  pengobatan  berdasarkan  pengalaman.  Obat  tradisional secara  turun-temurun  telah  digunakan  untuk  kesehatan  berdasarkan  pengalaman.  Obat tradisional telah digunakan oleh berbagai aspek masyarakat mulai dari tingkat ekonomi atas sampai  tingkat  bawah,  karena  obat  tradisional  mudah  didapat,  harganya  yang  cukup terjangkau dan berkhasiat untuk pengobatan, perawatan dan pencegahan penyakit 1 .
Nagari Surantih merupakan salah satu nagari di Pesisir Selatan Sumatera Barat yang memiliki  kultur  adat  budaya  salingka  Nagari  berbeda  dari  nagari  lain  dalam  kehidupannya. Salah satu kultur budaya dalam aspek kehidupan yang masih dikenal saat ini adalah tentang sistim  pengobatan  ramuan  tradisional.  Pengetahuan  tentang  pengobatan  diturunkan  oleh orang  tua  di  nagari  (niniak).  Resep  pengobatan  diwariskan  dan  diterima  secara  lisan  dari orang tua terdahulu dan terus dipakai serta diwariskan kepada anak cucunya. Walau asal usul ramuan  pengobatan  ini  didapat  dengan  cara  tidak  tertulis  namun  masih  dilazimkan pemakaiannya dimasyarakat.
1 Dirjen POM RI. Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB). Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta, 1994.
Pengertian  perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  terhadap subyek  hukun  dalam  bentuk  perangkat  hukum  baik  yang  bersifat  preventif  maupun  yang bersifat  represif,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Dengan  kata  lain  perlindungan hukum  sebagai  suatu  gambaran  dari  fungsi  hukum,  yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 2

## METODE PENELITAN
Penelitian    ini    merupakan    penelitian    hukum  dengan  spesifikas  deskriptif  analitis . Pendekatan  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif sebagai  pendekatan  utama  dan  didukung  dengan  pendekatan  yuridis  empiris.  Data  yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh  melalui  studi  lapangan  dan studi  kepustakaan  yang  kemudian  di  analisis  secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  usulan  penelitian  ini  difokuskan untuk data skunder dan data primer yang mana terdiri dari:
a. Data  sekunder  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan (library  Research) dan  studi dokumen. Data sekunder berupa peraturan dan norma hukum kesehatan dan perlindungan konsumen,  buku-buku,  makalah,  jurnal,  artikel  internet  yang  berhubungan  dengan perlindungan  hukum  bagi  pasien  sebagai  konsumen  jasa  pelayanan  kesehatan  di  bidang pengobatan tradisional dan lain sebagainya.
b. Data primer akan dikumpulkan melalui penelitian lapangan yang mana penelitian ini guna uantuk  melegkapi  dan  menambah  kekurangan  data  yang  ada  dalam  data  skunder. Pengumpulan  data  menggunakan  tehnik  observasi  dan  wawancara  secara  mendalam. Partisipan  observation  dipilih  untuk  dapat  menjalin  hubungan    komunikasi  dan  interaksi yang  baik  dengan  para  informan  pada  saat  pengobatan  tradisional  ini  dari  awal  sampai akhir pelaksanaan.

## PEMBAHASAN

## A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pratik Pengobatan Tradisional
Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Rumusan  tersebut  diharapkan dapat  dijadikan  sebagai  benteng  untuk  meniadakan  tindakan  sewenang-wenang  yang merugikan  pelaku  usaha  hanya  demi  untuk  kepentingan  perlindungan  konsumen. Kewenang- wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.
Oleh  karena  itu,  agar  segala  upaya  memberikan  jaminan  kepastian  hukum, ukurannya  secara  kualitatif  ditentukan  dalam  UUPK  dan  undang-undang  lainnya  yang juga  dimaksudkan  dan  masih  berlaku  untuk  memberikan  perlindungan  konsumen,  baik dalam Hukum Privat (Perdata) maupun bidang Hukum Publik.
Pengobatan  tradisional  yang  dilakukan  (Y)  sudah  cukup  lama  dan  sudah  banyak berhasil  dalam  menangani  penyakit  dari  masyarakat  namun  dari  kasus  yang  telah diterangkan sebelumnya bahwa kasus ini bermula pada saat  korban (X) datang ke pelaku usaha  (Y)  dengan  tujuan  untuk  mengobati  penyakit  pada  tubuhnya  yang  merasa  sakit
2 Rahayu, , Pengangkutan Orang , etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, 2009
kepala,  badan  dan  perut,  tetapi  pada  satu  waktu  (X)  datang  kembali  ke  (Y)  meminta pertanggungjawabannya  sebagai  pelaku  usaha,  karena  (X)  merasa  belum  sehat  malah merasakan sakit bertambah. Hingga akhirnya kasus ini dibawa ke  pihak pimpinan nagari yaitu kepala kampung dan wali nagari.
Mengenai  kegiatan  usaha  pengobat  tradisional  memang  sejak  awal  pelaku  usaha (Y)  sudah  tidak  memiliki  itikad  baik  untuk  menjalankan  kegiatan  praktik  pengobatan tradisionalnya. Permasalahan ini sudah terlihat di mana (Y) yang  belum  melakukan proses  pengurusan  perizinan  praktik  usaha  tetapi  sudah  menyebarkan  kegiatan  usahanya lewat  orang  lain  melalui  mulut  kemulut  dan  juga  telah  menjalankan  praktik  pengobatan. Jelas di sini, bahwa (Y) memang tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 7 UUPK,  di  mana  ia  tidak  memiliki  itikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  dan tidak  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dari  jasa pengobatannya.  Sedangkan,  berdasar  pada  Pasal  4  UUPK,  (X)  selaku  konsumen pemanfaat  jasa  pengobatan  tradisional  memiliki  hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa,  hak  untuk  memilih  barang  serta mendapatkan  barang-barang  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan yang dijanjikan, hak untuk atas informasi barang yang benar dan jelas dan jujur mengenai kondisi  dan  jaminan  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  dibelinya,  akan  tetapi  hak-  hak  itu tidak diperolehnya secara penuh dari pelaku usaha (Y).
Di  sinilah  permasalahan  yang  sering  memunculkan  terjadinya  sengketa  antara konsumen  dan  pelaku  usaha,  di  mana  antara  kepentingan  konsumen  berbenturan  dengan kewajiban  dari  pelaku  usaha.  Permasalahan  yang  muncul  dari  kelalaian  yang  dilakukan oleh pelaku usaha/pengobat tradisional (Y) adalah terkait dengan:
1. Masalah periklanan yang berkaitan dengan isi Pasal 10 Undang- undang Perlindungan Konsumen,  di  mana  diterangkan    dalam  ketentuan  tersebut  pelaku  usaha  dalam menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk  diperdagangkan  dilarang menawarkan,  mempromosikan,  mengiklankan  atau  membuat  pernyataan  yang  tidak benar  atau  menyesatkan  mengenai  kondisi,  tanggungan,  jaminan,  hak  atau  ganti  rugi atas  suatu  barang  dan/atau  jasa.  Namun,  dalam  kasus  ini  pelaku  usaha  (Y)  sudah menyebarkan  tempat  usaha  dan  jenis  usahanya  lawan  masyarakat  yang  satu  kepada yang  lainnya  dengan  menawarkan  sesuatu  yang  dapat  menyesatkan  konsumen,  karena tidak  memberitahukan  kondisi  yang  sebenarnya  bahwa  pelaku  usaha/pengobat tardisional. Hal  ini tentu sudah melanggar ketentuan Pasal 10 huruf c, di mana pelaku usaha/pengobat  tradisional  (Y)  tidak  memberitahukan  kondisi  sebenarnya  yang  dapat membawa dampak menyesatkan bagi konsumen.
2. Mengenai perizinan tempat praktik pengobatan pelaku usaha/pengobat tradisional (Y), di  mana  ia  sudah  membuka  tempat  praktik  dan  menerima  konsumen  padahal  belum melakukan  proses  perizinan  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Hal  ini jelas telah bertentangan dengan Kepmenkes No. 1076 Tahun 2003 dalam Pasal 14 Ayat (1), dimana dinyatakan bahwa pengobat tradisional yang melakukan pekerjaan/praktik sebagai  pengobat  tradisional  harus  memiliki  STPT  dan  SIPT.  Apabila  melanggar ketentuan diatas, maka sanksi yang diterima oleh pelaku usaha/pengobat tradisional (Y) sesuai  ketentuan  Pasal  33  Ayat  (2)  Kepmenkes  No.  1076  Tahun  2003  dapat  berupa:
teguran  lisan,  teguran  tertulis,  pencabutan  STPT  atau  SIPT,  penghentian  sementara kegiatan, dan larangan melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.
Sedangkan untuk pertanggungjawaban pelaku usaha, dapat dilihat dalam Pasal 19 Undang-undang  Perlindungan  Konsumen,  di  mana  terhadap  kasus  ini  dapat dikualifikasikan  secara  perdata  dan  pidana.  Tanggung  jawab  pelaku  usaha  pengobatan tradisional (Y) yang melakukan kelalaian dalam praktik usahanya hanya sebatas apa yang telah  ditetapkan  dalam  Pasal  19  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen,  yakni  berupa tanggung  jawab  secara  perdata  dan  secara  pidana,  di  mana  konsumen  yang  merasa dirugikan (X) dapat meminta ganti rugi dalam bentuk, pengembalian uang atau pengantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Terhadap tanggung jawab pidananya, pemberian sejumlah ganti rugi tersebut  ternyata  tidak  menghapuskan  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  yang berdasarkan pada pembuktian mengenai unsur kesalahannya. Sehingga korban (X) masih dapat menuntut secara pidana ke pelaku usaha (Y), walaupun ia sudah menerima ganti rugi berupa pengembalian uang jasa yang setara nilainya.
Pertanggungjawaban  secara  perdata  dapat  dimintakan  kepada  pelaku  usaha  (Y) apabila  konsumen  (X)  mengajukan  tuntutan  ganti  kerugian  berdasarkan  wanprestasi  atau tuntutan  ganti  kerugian  yang  berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum.  Dalam  kasus  ini, tuntutan  ganti  rugi  yang  didasarkan  perbuatan  melawan  hukum  lebih  tepat  untuk digunakan daripada tuntutan berdasarkan wanprestasi. Hal ini dikarenakan bentuk prestasi yang  diperjanjikan  oleh  kedua  pihak  tidaklah  jelas,  di  mana  tidak  memuat  syarat  sahnya perjanjian  yang  sesuai  dengan  Pasal  1320  KUHPerdata  mengenai  objek  apa  yang diperjanjikan  diantara  kedua  pihak  karena  didalam  pengobatan  tradisional  tidak  memuat standar  pengobatan  seperti  halnya  dalam  pengobatan  konvensional  (kedokteran).  Untuk dapat  menuntut  ganti  kerugian  berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum  harus  dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Perbuatan itu harus melawan hukum
Perbuatan  melawan  hukum  tidak  lagi  hanya  sekadar  melanggar  undang-undang, melainkan perbuatan melawan hukum tersebut dapat berupa: Melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat; berlawanan dengan kesusilaan baik, berlawanan  dengan  sikap  hati-hati  yang  seharusnya  diindahkan  dalam  pergaulan masyarakat  terhadap  diri  atau  benda  orang  lain.  Dalam  hal  ini  kegiatan  usaha  yang dijalankan oleh pelaku usaha (Y) telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan  Konsumen  dan  Kepmenkes  1076  Tahun  2003,  karena  (Y)  seperti  yang telah  diterangkan  sebelumnya  telah  melanggar  Pasal  10  huruf  c  Undang-undang Perlindungan Konsumen mengenai periklanan yang menyesatkan dan Pasal 14 Ayat (1) Kepmenkes 1076 Tahun 2003 mengenai masalah pendaftaran/perizinan tempat praktik usaha yang bermasalah.
2. Ada kerugian;
Pasien  (X),  selaku  konsumen  pemanfaat  jasa  pengobatan  tradisional.  Ini  merupakan kerugian secara imaterriil yang diterima oleh (X). Sedangkan terhadap uang jasa yang telah  dikeluarkan  oleh  (X)  dalam  upayanya  untuk  mengobati  penyakit  ternyata  tidak terwujud,  dan  pada  akhirnya  uang  itu  terbuang  secara  percuma.  Ini  adalah  kerugian
material  yang  diderita  oleh  (X)  selaku  konsumen  pemanfaat  jasa  pengobatan tradisional.
3. Ada hubungan sebab akibat (kausal); Jelas  terdapat  hubungan  sebab  akibat  antara  konsumen  (X)  dengan  pelaku  usaha  (Y) dalam  kasus  ini  dalam  hubungannya  antara  kerugian  yang  diterima  oleh  (X)  dengan tindakan yang dilakukan oleh (Y).
4. Ada kesalahan (schuld).
Unsur  kesalahan  ini  dapat  dibuktikan  oleh  (X)  dengan  menyatakan  bahwa  tindakan yang dikerjakan oleh (Y) telah mengakibatkan kerugian.
Dengan  demikian,  pengobat  tradisionl  (Y)  dapat  digugat  secara  perdata berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum,  karena  unsur-unsur  dari  perbuatan  melawan hukum  tersebut  telah  terpenuhi.  Korban  (X)  dapat  menuntut  ganti  rugi  berdasarkan perbatan  melawan  hukum  kepada  pengobat  tradisional  (Y)  sesuai  dengan  Pasal  1365 KUHPerdata.  Seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  pelaku  usaha  (Y)  yang sudah memberikan ganti rugi, dan telah di cari jalan damai maka pelaku usaha (Y) tidak lagi di pidana karena kasusnya telah dicari jalan penyelesaiannya.
Mengenai  kegiatan  usaha  pengobat  tradisional  memang  sejak  awal  pelaku  usaha (YY)  sudah  tidak  memiliki  itikad  baik  untuk  menjalankan  kegiatan  praktik  pengobatan tradisionalnya.  Permasalahan  ini  sudah  terlihat  di  mana  (YY)  yang  belum  melakukan proses  pengurusan  perizinan  praktik  usaha  tetapi  sudah  menyebarkan  kegiatan  usahanya lewat  orang  lain  melalui  mulut  kemulut  dan  juga  telah  menjalankan  praktik  pengobatan. Jelas di sini, bahwa (YY) memang tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 7 UUPK, di mana ia tidak memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan tidak  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dari  jasa pengobatannya.  Sedangkan,  berdasar  pada  Pasal  4  UUPK,  (XX)  selaku  konsumen pemanfaat  jasa  pengobatan  tradisional  memiliki  hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa,  hak  untuk  memilih  barang  serta mendapatkan  barang-barang  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan yang dijanjikan, hak untuk atas informasi barang yang benar dan jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan/atau jasa yang dibelinya, akan tetapi hak-hak itu tidak diperolehnya secara penuh dari pelaku usaha (YY).
Di  sinilah  permasalahan  yang  sering  memunculkan  terjadinya  sengketa  antara konsumen  dan  pelaku  usaha,  di  mana  antara  kepentingan  konsumen  berbenturan  dengan kewajiban  dari  pelaku  usaha.  Permasalahan  yang  muncul  dari  kelalaian  yang  dilakukan oleh pelaku usaha/pengobat tradisional (YY) adalah terkait dengan:
1. Masalah periklanan yang berkaitan dengan isi Pasal 10 Undang- undang Perlindungan Konsumen,  di  mana  diterangkan    dalam  ketentuan  tersebut  pelaku  usaha  dalam menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk  diperdagangkan  dilarang menawarkan,  mempromosikan,  mengiklankan  atau  membuat  pernyataan  yang  tidak benar  atau  menyesatkan  mengenai  kondisi,  tanggungan,  jaminan,  hak  atau  ganti  rugi atas  suatu  barang  dan/atau  jasa.  Namun,  dalam  kasus  ini  pelaku  usaha  (YY)  sudah menyebarkan  tempat  usaha  dan  jenis  usahanya  lawan  masyarakat  yang  satu  kepada yang  lainnya  dengan  menawarkan  sesuatu  yang  dapat  menyesatkan  konsumen,  karena tidak  memberitahukan  kondisi  yang  sebenarnya  bahwa  pelaku  usaha/pengobat
tardisional. Hal ini tentu sudah melanggar ketentuan Pasal 10 huruf c, di mana pelaku usaha/pengobat tradisional (YY) tidak memberitahukan kondisi sebenarnya yang dapat membawa dampak menyesatkan bagi konsumen.
2. Mengenai  perizinan  tempat  praktik  pengobatan  pelaku  usaha/pengobat  tradisional (YY),  di  mana  ia  sudah  membuka  tempat  praktik  dan  menerima  konsumen  padahal belum melakukan proses perizinan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Sedangkan  untuk  pertanggungjawaban  pelaku  usaha,  dapat  dilihat  dalam  Pasal  19 Undang-undang  Perlindungan  Konsumen,  di  mana  terhadap  kasus  ini  dapat dikualifikasikan secara perdata dan pidana. Tanggung jawab pelaku usaha pengobatan tradisional (YY)  yang melakukan kelalaian dalam praktik usahanya hanya sebatas apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 19 Undang-undang Perlindungan  Konsumen,  yakni berupa  tanggung  jawab  secara  perdata  dan  secara  pidana,  di  mana  konsumen  yang merasa  dirugikan  (XX)  dapat  meminta  ganti  rugi  dalam  bentuk,  pengembalian  uang atau pengantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan.  Terhadap  tanggung  jawab  pidananya, pemberian  sejumlah  ganti  rugi  tersebut  ternyata  tidak  menghapuskan  kemungkinan adanya  tuntutan  pidana  yang  berdasarkan  pada  pembuktian  mengenai  unsur kesalahannya.  Sehingga  korban  (XX)  masih  dapat  menuntut  secara  pidana  ke  pelaku usaha  (YY),  walaupun  ia  sudah  menerima  ganti  rugi  berupa  pengembalian  uang  jasa yang setara nilainya.
Pengobatan  tradisional  di  Nagari  Surantih  Kecamatan  Sutera  sudah  lama berkembang namun belum ada yang memiliki izin pendirian tempat pengobatan, sehingga pernah  terjadi  beberapa  kasus.  Dari  dua  kasus  diatas  maka  dapat  diketahui  dalam penyelesaian  kasus  pengobatan  tradisional  di  nagari  Surantih  Kecamatan  Sutera  dalam penyelesaian kasusnya masih bisa di cari jalan damai lewat pemerintahan nagari.

## B. Pengawasan  Pemeritah  Terhadap  Pengobatan  Tradisional  Tanpa  Izin  Di  Nagari Surantih
Pengawasan  dan  Pembinaan  oleh  pemerintah  atas  penyelenggaraan  perlindungan konsumen  sebagaimana  dimaksud  Pasal  1  dilaksanakan  oleh  menteri  dan/atau  menteri teknis  terkait.  Adanya  keterlibatan  pemerintah  dalam  pembinaan  dan  penyelenggaraan perlindungan  konsumen  berdasarkan  ketentuan  Pasal  29  UUPK,  didasarkan  pada kepentingan  yang  diamanahkan  oleh  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  bahwa kehadiran negara untuk mensejahterahkan rakyat.
Didalam  pengawasan  terhadap  peredaran  obat  tradisional  berbahan  kimia/zat berbahaya selain pemerintah ada juga Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), LPKSM  serta  masyarakat  yang  kemudian  turut  ambil  bagian  didalamnya  diatur  dalam UUPK  Pasal  30.  Yang  dimana  apabila  diperhatikan  secara  seksama  pasal  ini  tampak bahwa  pengawasan  lebih  banyak  menitipberatkan  pada  peran  masyarakat  dan  LPKSM, dibanding  dengan  pemerintah  yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  menteri  dan/atau menteri  teknis  yang  terkait.  Pengawasan  menuntut  upaya  pemberian  pemahaman  dari peningkatan kesadaran yang menjadi hak konsumen, dan itu bukanlah sesuatu yang mudah bagi  LPKSM  dan  masyarakat.  Setelah  lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2001 tentang Pembinaan.
Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan  Konsumen, bahwa ketidakjelasan peran pemerintah yang seolah hanya menyerahkan tugas pengawasan kepada masyarakat dan  LPKSM  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam  Pasal  30  UUPK.  Kini  menjadi jelas, oleh karena dalam peraturan ini pemerintah telah ikut aktif melakukan pengawasan sebagaimana  masyarakat  dan  LPKSM  walaupun  dengan  objek  pengawasan  yang  sedikit berbeda.  Untuk  mewujudkan  tujuan  UUPK,  pemerintah  bertanggung  jawab  atas pembinaan  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  (Pasal  29  ayat  (1)  UUPK).  Dalam hal  ini  menteri  yang  ruang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya  meliputi  bidang perdagangan dan/atau menteri teknis terkait lainnya (Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 1 butir 13 UUPK) adalah Menteri Perdagangan.
Dari  2  kasus  diatas  ppihak  pemerintah  seperti  Wali  Nagari  dan  Kepala  Kampung melakukan  penyelidikan  dengan  memanggil  kedua  pihak  untuk  dimintai  keterangan. Kemudian dilanjutkan  dengan proses penyelesaian kasus dengan cara meminta pihak (X) untuk  menyampaikan  keluhan  yang  dirasakan  dan  kemudian  meminta  pihak  (Y)  untuk menanggapi  dan  memberi  solusi  atas  kelalaian  dalam  pengobatan  yang  telah dilakukannya.  Pihak  (Y)  merasa  telah  telah  melakukan  pengobatan  sesuai  dengan  yang seperti biasa dilakukan, (Y) merasa pengobatan yang dilakukan sama dengan pengobatan yang  selama  ini  dilakukan  dan  belum  pernah  ada  kejadian  apa  pun.  Setelah  terjadi perdebatan  maka  diambil  solusi  oleh  pihak  pemerintah  bahwa  yang  dilakukan  Pihak  (Y) salah karena izin dari pengobatan tersebut tidak ada dan telah merugikan pihak (X) maka pihak  (Y)  harus  mengurus  izin  kembali  dan  harus  mengembalikan  uang  yang  telah diberikan  kepadanya  kepada  pihak  (X).  Pihak  (Y)  menyetujui  mengganti  atas  kelalaian yang telah dilakukan.
Pengawasan  pemerintah  nagari  surantih  terhadap  perlindungan  pengobatan tradisional  telah  dilakukan  dengan  cara  mengawasi  dan  meninjau  jika  ada  pelanggaran yang dilakukan oleh Jasa pengobatan tradisional, seperti memberikan perdamaian terhadap masalah  yang  terjadi  antara  pelaku  usaha  dengan  penerima.  Seperti  yang  terjadi  pada kasus  diatas  yang  mana  pelaku  usaha  melakukan  kesalahan  sehingga  penerima  jasa menuntut  dan  meminta  pertanggung  jawaban,  dengan  adanya  pengawasan  pemerintah sehingga permaslahan tersebut bias diatasi dan tidak samapai di meja hukum/ pengadilan.

## C. Manfaat  dan  Dampak  Pengobatan  Tradisional  Terhadap  Masyarakat  Nagari Surantih
Penegakan  hukum  atau  kasus  peredaran  obat  tradisional  berbahan  kimia/zat berbahaya  belum  berjalan  optimal,  sehingga  membuat  pelaku  usaha  dalam  melakukan aksinya  bisa  secara  leluasa.  Produsen  dan  distributor  obat  tradisional  merupakan  pelaku usaha  yang  bertanggung  jawab  terhadap  obat  tradisional  yang  beredar  di  pasaran.  Untuk menghadapi  persaingan  yang  sangat  ketat  pada  era  globalisasi  saat  ini,  terkadang  pelaku usaha  obat  tradisional  melakukan  tindakan-tindakan  yang  menghalalkan  segala  cara dengan melakukan berbagai pelanggaran dalam memproduksi obat tradisional.
Hal  ini  dilakukan  agar  mendapat  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  tanpa memperhatikan  kesehatan  dan  keselamatan  jiwa  konsumen.  BPOM  telah  mengeluarkan kebijakan melalui peringatan public warning Nomor: HK.00.01.43.2773 tertanggal 2 Juni 2008  tentang  Pelarangan  peredaran  54  merek  produk  obat  tradisional  yang  dicampur
dengan bahan kimia berdasarkan hasil pengawasan obat tradisional melalui sampling dan pengujian laboratorium yang diambil dari 16 kota sepanjang tahun 2007. Menurut kepala BPOM  Pusat,  Husniah  Rubiana  Thamrin  Akib,  54  merek  jamu  tersebut  terdiri  dari  obat kuat,  pegal  linu,  penambah  keperkasaan  pria,  asam  urat  dan  pelangsing  yang  seluruhnya terbukti mengandung zat kimia berbahaya seperti sibutramin hidroklorida, sildenafil sitrat, siproheptadin,  fenilbutason,  asam  mefenamat,  prednisone,  metempiron,  teofilin,  dan parasetamol.  Zat-zat  kimia  tersebut  dapat  meningkatkan  tekanan  darah  tinggi,  denyut jantung,  dan  sulit  tidur,  selain  itu  dapat  juga  memicu  sakit  kepala,  mual,  muntah,  diare, anemia,  gagal  ginjal,  nyeri  gangguan  penglihatan  hingga  kematian.  Di  antara  54  merek obat  tradisional  yang  dilarang  beredar,  46  produk  menggunakan  registrasi  fiktif  yang keberadaan alamatnya sulit dilacak dan ketujuh merek lainnya 1 (satu) diantaranya produk impor dan 6 (enam) lainnya produk lokal sehingga izin edarnya dicabut.
Dari  keterangan  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  ada  beberapa  bentuk-  bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, yaitu:
a. Memproduksi  obat  tradisional  yang  tidak  memenuhi  standar  dan/atau  persyaratan dengan mencampur obat tradisional dengan zat-zat kimia berbahaya;
b. Memproduksi  obat  tradisional  yang  tidak  sesuai  dengan  produk  yang  didaftarkan  di BPOM;
c. Mencantumkan  nomor  registrasi  fiktif  pada  kemasan  produk  yang  dibuat  sehingga keberadaan alamatnya sulit dilacak;
d. Mencampurkan  obat  yang  sudah  kadaluarsa  ke  dalam  obat  tradisional  yang  diedarkan sehingga obat tradisional yang diperdagangkan berasal dari bahan-bahan berbahaya;
e. Menggunakan  kemasan  obat  tradisional  dengan  gambar-  gambar  yang  seronok,  dan tulisan yang hiperbolis.
Pengobatan  tradisional  yang  beredar  pada  nagari  surantih  cukup  berkembang  dan sangat bermanfaat bagai masyarakat seperti:
1. Dapat lebih mempermudah masyarakat cepat dalam penangana penyakit
2. Tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak, terutama bagi masyarakat yang memiliki ekonomi sengat minim.
3. Begitu  juga  dengan  adanya  pengobatan  tradisional  masyarakat  nagari  surantih  bias dengan mudah mendapatkan obat.
Namun pengobatan tradisional juga berdampak pada masyarakat, seperti:
1. Pengobatan tidak memiliki izin sehingga tidak memiliki standar pengobatan dan belum teruji,  walau  sudah  lama  berkembang  dan  tidak  ada  pengawasan  dari  dinas  kesehatan sehingga dapat menimbulkan penyakit lain seperti kasus diatas
2. Pengobatan  yang dilakukan belum teruji sehingga  dapat berdampak bagi kesehatan, seperti bahan yang digunakan cara pengolahan dan yang lainnya seperti kasus diatas yang mana dalam meracik ramuan tidak sesuai sehingga menimbulkan penyakit lain akibat ramuan tersebut.
3. Pengobatan  tradisional  juga  dapat  berdanpak  bagi  masyarakat  apabila  pengobatan belum teruji seperti dalam menangani kasus diatas patah tulang, jika belum memiliki standar  yang  baik  dalam  menangani  patah  tulang  tersebut  dapat  berdanpak  kepada penderita seperti tulang membusuk dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN
1. Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen  dan  diharapkan  dapat dijadikan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku  usaha  hanya  demi  untuk  kepentingan  perlindungan  konsumen.  Kewenang- wenangan  akan  mengakibatkan  ketidakpastian  hukum.  Dari  penelitian  ini  dapat disimpulkan  bahwa  perlinndungan  konsumenn  belum  dilakukan  seperti  pelaku  usaha belum  memiliki  izin  oleh  dinas  kesehatan  dan  belum  memiliki  standar  pengobatan  yang baik.
2. Pengawasan  Pemerintah  Nagari  Surantih  terhadap  perlindungan  pengobatan  tradisional telah  dilakukan  dengan  cara  mengawasi  dan  meninjau  jika  ada  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  Jasa  pengobatan  tradisional,  seperti  memberikan  perdamaian  terhadap masalah  yang  terjadi  antara  pelaku  usaha  dengan  penerima.  Namun  kelemahan  dari pemerintah  tidak  menyarankan  dan  memaksa  pelaku  pengobatan  tradisional  untuk  cepat melakukan pengurusan izin agar pengobatannya memiliki standar pengobatan yang benar dari dinas kesehatan setempat.
3. Pengobatan  tradisional  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat  karena  dengan  adanya pengobatan  tradisional  masyarakat  dapat  berobat  dengan  biaya  yang  sangat  murah  dan sudah  banya  terbukti  pengobatannya  ampuh  dan  ramuan  yang  digunakan  sangat  aman, namun dampaknya juga ada seperti kasus yang telah dijelaskan diatas yang mana pasien/ penderita  merasa  pengobatan  yang  dilakukan  tambah  membuat  penyakitnya  berkembang dan bahkan penyakit lain pula yang dirasakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Asmino, P. Pengalaman  Peribadi  dengan  Pengobatan  Alternatif .  Airlangga  University Press. Jakarta. 1995.
Bambang sugono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia ,  Penerbit  PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2010.
Dirjen  POM  RI. Petunjuk  Pelaksanaan  Pembuatan  Obat  Tradisional  Yang  Baik  (CPOTB).
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta, 1994.
Rahayu , Pengangkutan Orang , etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, 2009
Moleong, Lexy J.. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya (2010)
Nasution, Az. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UUNomor 8 Tahun 1999-LN. 1999 No. 42. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) FHUI.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  23  tahun  1992  tentang  Kesehatan.  (1992).  Jakarta: Depkes RI
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
Peraturan  Pemerintah  No.58  Tahun  2001  Tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
Departemen Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, Kepmenkes No. 1076/Menkes/SK/VII/2012.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Kesehatan, UU No. 23 Tahun 1992, LN No. 100 Tahun 1992,  TLN  No.  3495.  Indonesia,  Undang-  Undang  Tentang  Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 tahun 1999, TLN No. 3821

## Internet
Pelayanan Pengobatan www.sijorimandiri.net/jl/index.php . 24 Juli 2019.
Rachmad Puageno, Quo Vadis Pengobatan Tradisional www.puageno.multiply.com/journal/item/7 29 Juli 2018. Tradisional.  Indonesia,  Sabarudin  Juni.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dilihat Dari Segi Kerugian
Akibat
Barang Cacat dan Berbahaya.
http://library.usu.ac.id/modules.php . 23 Maret 2020.