## EVALUASI DAN IMPLEMENTASI SISTEM SURVEILANS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS 1 DENPASAR BARAT TAHUN 2019
Irma Rubianti 1 , A.A.S.Sawitri 2 , I Ketut Gita 3 , Nikman Azmin 4 , Olahairullah 5 1, 4,5 Program Studi Pendidikan Biologi STKIP Bima
2 Dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
3 Surveilance officer Dinas Kesehatan Kota Denpasar
(Email: biologinikman@gmail.com )

## Abstrak
Kota Denpasar merupakan daerah endemis DBD, dengan jumlah kasus DBD menampati urutan  ke-5,  dan  Incidence  Rate  (IR)  menempati  urutan  ke-8  di  Provinsi  Bali.  Pencegahan  dan penanggulangan  DBD  diupayakan  dari  segi  preventif  yaitu  dengan  memutus  mata  rantai penularan  DBD,  diantaranya  dengan  pelaksanaan  surveilans.  Dari  hasil  surveilans  diharapkan bisa menekan jumlah kasus dan angka kesakitan DBD. Program tersebut dapat terlaksana dengan baik  atau tidak sangat dipengaruhi oleh peran serta dari seluruh pihak seperti pejabat setempat, petugas  kesehatan  dan  seluruh  lapisan  masyarakat,  sehingga  perlu  dilakukan  evaluasi pelaksanaan  surveilans  kasus  DBD  di  wilayah  kerja  Dinas  Kesehatan  Kota  Denpasar berdasarkan  atribut  surveilans.  Metode  evaluasi  sistem  surveilans  dilakukan    secara  kualitatif meliputi  input,  proses,  dan  output,  dan  berdasarkan  atribut  surveilans.  Pengembangan  sistem surveilans  menggunakan  metode  intervensi  dengan  mengidentifikasi,  mengadvokasi,  dan menbagikan  formulir  KD/RS  DBD  kepada  12  praktek  dokter  swasta  yang  ikut  dalam pengembangan  sistem  surveilans  DBD.  Hasil  penelitian:  Dari  12  praktek  dokter  swasta  yang harus  teridentifikasi,  hanya  10  dokter  yang  berhasil  ditemukan  oleh  peneliti.  Setelah  melakukan evalusi  selama  3  bulan,  tidak   ada  satupun  dokter  praktek swasta  yang  melaporkan  kasus  DBD sehingga  laporan  kasus  berjumlah  o  (nol). Tidak adanya kasus DBD yang dilaporkan disebabkan diantaranya  adalah:  pada  saat      membagikan      formn      KD/DBD      kepada      dokter,      ada beberapa   dokter   yang menyatakan bahwa apabila ada kasus DBD mereka langsung merujuknya ke Rumah sakit, dan bila ditemukan  suspect DBD akan disarankan melakukan pemeriksaan darah di Laboratorium, setelah itu biasanya pasien akan langsung ke Rumah Sakit. Ada juga Penyebab lainnya  kemungkinan  dokter  tidak  ada  waktu  karena  banyaknya  pasien  yang  harus  ditangani untuk  mengisi  form  KD/DBD  dan  menghubungi  peneliti  untuk  pelaporan  kasus  DBD.  Selain  itu juga  karena  praktek  dokter  swasta  merasa  tidak  berkewajiban  untuk  melaporkan  kasus  DBD kepada  pihak  puskesmas.  Pengembangan  sistem  surveilans  untuk  pelaporan  kasus  DBD  oleh praktek  doktek  swasta  tidak  berhasil  dalam  menjadikan  data  kasus  DBD  yang  lebih  akurat  dan representatif. Hal ini disebabkan karena praktek dokter swasta yang berjumlah 10 orang, selama 3 bulan tidak ada yang melaporkan kasus DBD ke Puskesmas I Denpasar Bar a.
Kata kunci : Evaluasi, Implementasi, Surveilans, DBD

## PENDAHULUAN
Demam  berdarah  dengue  (DBD)  masih merupakan masalah kesehatan masyarakat dan
menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi.  Jumlah  kasus  yang  dilaporkan cenderung mengalami peningkatan  dan daerah
penyebarannya  semakin  meluas.  Kerugian sosial yang ditimbulkan diantaranya berkurangnya usia harapan penduduk, kematian  anggota  kluarga  dan  kepanikan dalam  keluarga  ( Azmin  dkk,  2019) .  Dampak ekonomi  secara  langsung  yang  diderita  oleh penderita  DBD  adalah  biaya  pengobatan, sedangkan  dampak  tidak  langsungnya  yaitu kehilangan  mendapatkan  obat  herbal,  waktu kerja,  waktu  sekolah  dan  biaya  tidak  terduga yg  dikeluarkan  selain  biaya  transportasi  dan akomodasi  selama  dirawat  (Azmin  dan Rahmawati, 2019).
Kota  Denpasar  merupakan  salah  satu daerah  endemis  DBD  di  Provinsi  Bali  yang hampir  setiap  tahunnya  menduduki  peringkat pertama  dalam  jumlah  kasus  DBD.  Jumlah kasus  DBD  selama  tahun  2008  di  Kota Denpasar  tercatat  sebanyak  3.264  orang dengan  kematian  sebanyak  10  orang  sehingga Case  Fatality  Rate (CFR)  sebesar  0,31%. Tahun  2015  di  kota  Denpasar  kasus  DBD sebanyak  1.581  dengan  angka  kematian  14 orang,  dan  IR  216.  Pada  tahun  2016  kasus DBD 2.851 dengan angka kematian 18 orang , dan  IR  434.  Di  Propinsi  Bali,  Kota  Denpasar untuk kasus DBD menampati urutan ke-5, dan untuk  IR  menempati  urutan  ke-8  (Rakor Jumantik, 2017). Pencegahan dan penanggulangan  DBD  diupayakan  dari  segi preventif  yaitu  dengan  memutus  mata  rantai penularan DBD, diantaranya dengan
pelaksanaan  surveilans.  Dari  hasil  surveilans diharapkan  bisa  menekan  jumlah  kasus  dan angka kesakitan DBD. Program tersebut dapat terlaksana  dengan  baik  atau  tidak  sangat dipengaruhi oleh peran serta dari seluruh pihak seperti  pejabat  setempat,  petugas  kesehatan dan seluruh lapisan masyarakat.
Kegiatan  surveilans  DBD  di  Kota Denpasar,  diantaranya  yang  dilakukan  di Puskesmas  I  Denpasar  Barat  dimana  data tersangka  DBD  (Demam  Berdarah  Dengue) dan  penderita  DD  (Demam  Dengue),  DBD, SSD  (Sindrom  Syok  Dengue)  yang  diterima puskesmas  hanya  berasal  dari  Puskesmas sendiri,  Rumah  Sakit  dan  Dinas  Kesehatan Kota, sedangkan pelaporan dari unit pelayanan kesehatan  lain  (dokter  praktek      swasta, poliklinik,      dan      lain-lain)      belum      ada. pengumpulan data juga berasal dari penyelidikan epidemiologi (PE) yang dilakukan  oleh  jumantik.  Pengembangan sistem  surveilans  sangat  diperlukan  untuk mendorong  dokter  praktek      swasta  ikut melaporkan  kasus  DBD  yang  ditemukan ditempat praktek mereka, sehingga kasus DBD yang dilaporkan akurat dan representative.

## METODE PENELITIAN
Metode evaluasi sistem surveilans dilakukan    secara  kualitatif  meliputi  input, proses,  dan  output  dan  berdasarkan  atribut surveilans.Pengembangan  sistem  surveilans
menggunakan metode intervensi dengan mengidentifikasi, mengadvokasi, dan menbagikan  formulir  KD/RS  DBD  kepada  12 praktek  dokter  swasta  yang  ikut  dalam pengembangan sistem surveilans DBD.

## HASIL PENELITIAN INPUT
1. Masalah  Sumber    Daya    Manusia (Ketenagaan).  Dari  hasil  wawancara  yang dilakukakan, pelaksanaan surveilans mengalami  kendala  dalam  jumlah  tenaga yang  masih  dianggap  masih  kurang.  Beban kerja  yang  dimiliki  oleh  petugas  surveilans juga masih dinggap berat, karena 1 petugas surveilans  memilki  tugas  rangkap  sebagai perawat  di  Puskesmas  juga.  Petugas surveilans  DBD  juga  bertugas  untuk surveilans penyakit menular lainnya, seperti campak,  diare,  dan  lain-lain,  yang  disebut sebagai Surveilans Terpadu (STP).
2. Pendanaan.  Dana  diperoleh  dari  alokasi APBD  dengan  pembagian  disesuaikan terhadap  kebutuhan  program.  Anggaran untuk  program  DBD  hampir  setiap  tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintahan Kota Denpasar dalam menangani penyakit terkait DBD. Anggaran untuk program pencegahan dan penaggulangan  DBD  beasar  dari  APBD. Rincian  penggunan    anggaran  program
DBD termasuk adalah untuk honor koordinator jumantik dan jumantik.
3. Material (Diagnosis). Puskesmas
I
Denpasar    Barat,    penegakkan    diagnosis DBD    yaitu  dengan  pemeriksaan  trombosit secara  berkala  sebanyak  3  kali.  Misalnya pada  pemeriksaan      pertama      trombosit pasien      sebesar      200.000/µl,      maka pasien kemudian disuruh untuk memeriksakan  trombosit  lagi  pada  hari berikutnya.  Jika  pada  pemeriksaan  ke-2 trombosit  pasien  sebesar  100.000/µl  maka pasien  akan  di  diagnosa  DBD.  Apabila trombosit pasien sebesar ≤100.000/µl, maka pasien  langsung  dirujuk  ke  Rumah  Sakit untuk penanganan lebih lanjut.
4. Sarana (Formulir) Berdasarkan studi dokumentasi  yang  dilakukan  di  Puskesmas I  Denpasar  Barat,  formulir  yang  digunakan oleh  puskesmas  dalam  penemuan  kasus DBD  di  antaranya  adalah  form  KD-PKM DBD,  KD/RSDBD,  Form  Penyelidikan Epidemiologis  (PE)  dan  hasil  penyelidikan epidemiologis. Form KD-PKM DBD sudah terisi  oleh  puskesmas  (100%)  mulai  dari identitas  pasien,  tanggal  mulai  sakit, tanggal  mulai  dirawat,  diagnosa  awal, diagnosa  akhir,  dan  hasil  pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan wawancara dengan  petugas  puskesmas  bahwa    begitu puskesmas    dapat    mendeteksi    adanya tersangka  DBD,  maka petugas akan segera
melapor  ke  Dinkes  Kota  Denpasar  dalam waktu 1×24 jam dengan menggunakan form KD-PKM  DBD.  Begitu  juga  dengan  form KD/RS-  DBD  sudah  100%  diisi.  Form Penyelidikan  Epidemiologis  (PE)  dan  hasil penyelidikan PE meliputi tanggal lapor, unit lapor,  nama  tersangka  DBD,  alamat, Desa/Kelurahan,  tanggal  dilakukan  PE, tanggal    penyuluhan,    tanggal    fogging, tanggal    abatesasi,    ABJ,  nilai      trombosit dan      HCT,      tanggal      pelaksanaan, petugas   pelaksana   dan mengetahui tanda tangan  kepala  puskesmas  juga  telah  diisi 100%  yang  artinya  tidak  ada  satu  kolom pun yang tak terisi/kosong.

## PROSES
Pengumpulan dan pelaporan data. Pengumpulan dan pencatatan data di Puskesmas  I  Denpasar  Barat  dilakukan  setiap hari, bila ada laporan tersangka DBD (Demam Berdarah Dengue) dan  penderita  DD  (Demam Dengue), DBD, SSD (Sindrom Syok Dengue). Data tersangka DBD dan penderita DD, DBD, SSD  yang  diterima  puskesmas  hanya  berasal dari  Puskesmas  sendiri,  Rumah  Sakit  dan Dinas  Kesehatan  Kota,  sedangkan  pelaporan dari  unit  pelayanan  kesehatan  lain  (dokter praktek   swasta,   poliklinik,   dan   lain-lain) belum   ada.   Selain   itu   juga pengumpulan data  berasal  dari  penyelidikan  epidemiologi (PE) yang dilakukan oleh jumantik.
Penyelidikan Epidemiologi yang dilakukan  oleh  jumantik, yaitu  dengan melakukan observasi lapangan dari kasus yang dilaporkan  oleh  RSUD  dan  RS  swasta      dan mengisi  formulir  PE  yang  sudah  disedikan oleh Dinas Kesehatan  Kota  Denpasar. Formulir  PE  yang  sudah  terisi  kemudian diserahkan  dan  direkap  oleh  koordinator jumantik,  setelah  itu  diserahkan  ke  petugas surveilans  DBD  di  Puskesmas  I  Denpasar Barat.      Data  hasil  PE  trsebut  kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Pelakanaan PE di tingkat puskesmas diawasi oleh petugas surveilans DBD di Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
Dari  12  praktek  dokter  swasta  yang harus  teridentifikasi,  hanya  10  dokter  yang berhasil  ditemukan  oleh  peneliti.  Peneliti sudah  berusaha  untuk  menemukan  2  dokter tersebut  yaitu  dokter  dengan  kode  008  dan 009,  dengan  menanyakan  ke  penduduk setempat, akan tetapi mereka tidak mengetahui.  Hal  ini  disebabkan  dokter tersebut pindah tempat praktek

## Advokasi  dan  membagikan  form  KD/RS DBD Praktek Dokter Swasta
Dari  10  praktek  dokter  swasta  yang diadvokasi  dan  dibagikan  form  KD/DBD hanya  7  dokter  yang  berhasil  peneliti  temui langsung  dan  dijelaskan  pengembangan sistem  surveilans  yang  peneliti  lakukan, sedangkan  3  dokter  hanya  dijelaskan  kepada petugas  apotek  dan  perawat  yang  bertugas  di tempat praktek dokter yang bersangkutan. Hal ini  disebkan  karena   3  doktek  tersebut  boleh ditemui apabila semua pasien yang berkunjung selesai ditangani. Karena keterbatasan  waktu  dan  peneliti  harus menemui  dokter  yang  lainnya,  sehingga hanya dijelaskan dan dibagikan form KD/DBD  kepada  petugas  apotek  atau
perawatnya untuk disampaikan kepada dokter yang  bersangkutan.  Doktek  praktek  swasta diharuskan  melaporkan  kasus  DBD  dengan mengisi form KD/RS DBD dan menghubungi nomor  kontak  peneliti  yang  tetera  di  dalam form  tersebut.  Berikut  data  dokter  yang berhasil  diadvokasi  dan  dibagikan  form KD/RS DBD

## Kasus  DBD  yang  dilaporkan  oleh  Dokter Praktek Swasta
Setelah  teridentifikasi,  teradvokasi,  dan terbagikan  form  KD/DBD  ke  praktek  dokter swasta,  peneliti  mengidentifikasi  jumlah laporan  kasus  DBD  selama  3  bulan  oleh dokter  praktek  swasta.    Berikut  jumlah kasus  yang  dilaporkan      setiap  minggu selama tiga bulan.
Tabel  2 .  Kasus  DBD  dari  praktek  dokter swasta  yang  dilaporkan    setiap  minggu  pada bulan September-November 2019
Setelah  melakukan  evalusi  selama  3 bulan,  tidak      ada  satupun  dokter  praktek swasta yang melaporkan kasus DBD sehingga  laporan  kasus  berjumlah  o  (nol). Tidak  ada  atau  rendahnya  pelaporan  kasus DBD  oleh  dokter  praktek  swasta  sejalan dengan pengembangan implementasi surveilans DBD yang dilakukan oleh Pitriyanti  (2016)  dimana  hasilnya  hanya  2 kasus  yang  dilaporkan  oleh  dokter  praktek swasta. Hasil dari wawancara peneliti dengan Pitriyanti,  bahwa  rendahnya  pelaporan  kasus DBD oleh praktek dokter swasta dikarenakan oleh  banyak  faktor,  diantaranya  adalah peneliti  tidak  berusaha  untuk  mengingatkan kembali dokter praktek swasta untuk melaporkan  kasus  DBD  dan  kedekatan kekerabatan  dengan  dokter  swasta  sangat berpengaruh terhadap pelaporan  kasus  DBD, dimana  Pitriyanti  mengaku  bahwa  2  kasus yang  dilaporkan  adalah  kasus  DBD  yang berasal dari dokter praktek swasta  yang kenal baik dengan Pitriyanti.
Tidak adanya kasus DBD yang dilaporkan  disebabkan  diantaranya  adalah: pada  saat      membagikan      formn      KD/DBD kepada      dokter,      ada      beberapa      dokter yang  menyatakan  bahwa  apabila  ada  kasus DBD  mereka  langsung  merujuknya  ke Rumah  sakit,  dan  bila  ditemukan    suspect DBD akan disarankan melakukan pemeriksaan  darah  di  Laboratorium,  setelah
itu  biasanya  pasien  akan  langsung  ke  Rumah Sakit.  Ada  juga  Dokter  yang  menyatakan bahwa sekarang masyarakat sudah pintar, jika ada  anggota  keluarganya    yang    panas    lebih dari    3    hari,    mereka  akan    langsung membawanya    ke  Rumah  sakit  dan  tidak dibawa  ke  praktek  Dokter  Swasta.  Penyebab lainnya kemungkinan  dokter  tidak  ada  waktu karena banyaknya pasien yang harus ditangani  untuk  mengisi  form  KD/DBD  dan menghubungi  peneliti  untuk  pelaporan  kasus DBD.  Selain  itu  juga  karena  praktek  dokter swasta  merasa  tidak  berkewajiban  untuk melaporkan  kasus  DBD  kepada  pihak puskesmas.
Kelemahan  dari  pengembangan  sistem surveilans  DBD  ini  adalah,  peneliti  tidak berusaha untuk mengingatkan kembali dokter praktek  swasta  yang  diadvokasi  untuk melaporkan  kasus  DBD,  sehingga  ada kemungkinan  dokter  praktek  swasta  lupa untuk menghubungi penelti dalam melaporkan kasus

## KESIMPULAN
Pengembangan  sistem  surveilans  untuk pelaporan  kasus  DBD  oleh  praktek  doktek swasta  tidak  berhasil  dalam  menjadikan  data kasus DBD yang lebih akurat dan representatif.  Hal  ini  disebabkan  karena praktek  dokter  swasta  yang  berjumlah  10 orang,  selama  3  bulan  tidak  ada  yang
melaporkan  kasus  DBD  ke  Puskesmas  I Denpasar Barat

## DAFTAR PUSTAKA
Azmin,  N.,  Rahmawati,  A.,  &  Hidayatullah, M.  E.  (2019).  Uji  kandungan  fitokimia dan etnobotani tumbuhan obat tradisional berbasis pengetahuan lokal di kecamatan Lambitu kabupaten Bima. Florea: J Biol Pembelajarannya , 6 , 101-113
Azmin, N. N. (2019). Inventarisasi Tumbuhan Obat  Tradisional  Di  Kecamatan  Wera Kabupaten Bima. Oryza Jurnal Pendidikan Biologi, 8(2), 34-39 Azmin, N., & Rahmawati, A. (2019). Skrining Dan  Analisis  Fitokimia  Tumbuhan  Obat Tradisional Masyarakat
Kabupaten Bima. Jurnal  Bioteknologi  &  Biosains
Indonesia (JBBI), 6(2), 259-268
Centre  for  Desease  Control  and  Prevention
(CDC).    2001.    Updated    Guidlines    for Evaluating  Public  Health  Surveilance System.
Depkes,    R.I.,    2005.    Pencegahan    dan Pemberantasan    Demam    Berdarah Dengue  di Indonesia. Jakarta:Direktorat Jenderal PP & PL.
Dinkes  Kota  Denpasar  .  2016.  Laporan
Surveilans  DBD    di    Wilayah  Kerja Puskesmas  Denpasar  Barat  I.  P2P  DBD Dinas Kesehatan Kota Denpasar .
Kemenkes.  2003.  Pedoman  Penyelenggaraan
Sistem Surveilans Epidemiologi
penyakit  Menular  Dan  Penyakit  Tidak
Menular Terpadu. Kemenkes RI
Mahfudhoh,  B.  2015.  Komponen  Sistem Surveilans  Demam  Berdarah  Dengue
(DBD) Di Dinas Kesehatan Kota Kediri.
Artikel Ilmiah. FKM Universitas Airlangga. Surabaya.
Sitepu,  Frans.Y.,  Suprayogi,  A.,  Pramono,  D. 2012. Evaluasi dan Implementasi Sistem Surveilans  Demam  Berdarah  Dengue
(DBD) di Kota Singkawang, Kalimantan
Barat.  Artikel  Vol.  8.  Yogyakarta:
Universitas Gadjah Mada Sri Wulandari, Wiwit. 2009. Evaluasi Pelaksanaan  Program  Pencegahan  dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah  Dengue  Dinkes  Kabupaten Magetan Tahun 2008. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Zumaroh.2013. Evaluasi Pelaksanaan Surveilans  Kasus  Demam  Berdarah Dengue  Di  Puskesmas  Putat  Jaya Berdasarkan Atribut Surveilans. Fakultas Kesehatan Masyarakat .Surabaya.Universitas Airlangga Denbar, P.I., 2016. Profil puskesmas Denpasar Barat. , (65), pp.65–66