## EVALUASI KEAMANAN INFORMASI E-GOVERNMENT MENGGUNAKAN MODEL DEFENSE IN DEPTH

## Fanny Novianto
Program Studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Email : fannynovianto@yahoo.co.id

## Abstrak
Kemajuan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  yang  demikian  pesat  memudahkan  masyarakat  dalam berkomunikasi  dan  mendapatkan  informasi.  Informasi  yang  bernilai  strategis  perlu  dilakukan  pengamanan  dan pemangku  kepentingan  harus  menyadari  segala  potensi  kerawanan  dalam  transaksi  sistem  informasi  dan komunikasi. Terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam membangun keamanan sistem informasi dalam e-government . Aspek pertama yang harus dipenuhi adalah confidentially dan privacy. Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  saat  ini  menerapkan  e -government dalam  proses  bisnis  internal  dan layanan publik. Salah satunya adalah penggunaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Data dan informasi dalam SDP bersifat rahasia karena salah satunya memuat tentang data dan informasi pelaku kriminal di Indonesia. Dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  semakin  banyaknya  informasi  yang  disajikan  oleh  pemerintah sebagai bagian dari pelayanan publik semakin besar pula kerentanan terhadap keamanan dan kerahasiaan sistem informasi itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan  penerapan  model defense  in  depth untuk  menganalisa  keamanan  informasi  yang  melibatkan  beberapa lapisan  keamanan  untuk  menjaga  informasi  agar  tetap  aman.  Hasil  analisa  deskriptif  menjelaskan  bahwa perancangan  dan  pengembangan  SDP  memperhatikan  prinsip  dasar  keamanan  informasi  yaitu  kerahasiaan, integritas  dan  ketersediaan  data.  Namun  terdapat  kerentanan  celah  keamanan  informasi  yang  sangat  mungkin terjadi pada lapisan host defense, network defense, dan physical defense .
Kata kunci : keamanan informasi, e-government, SDP, defense in depth

## EVALUATION OF E-GOVERNMENT INFORMATION SECURITY USING THE DEFENSE IN DEPTH MODEL

## Abstract
The  rapid  progress  of  Information  and  Communication  Technology  (ICT)  makes  it  easier  for  people  to communicate and get information. Information of strategic value needs to be safeguarded and stakeholders must be aware of all potential vulnerabilities in information and communication system transactions. There are several aspects that must be met in building information security in e-government. The first aspect that must be met is confidentially  and  privacy.  The  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  of  the  Republic  of  Indonesia  is  currently implementing  e-government  in  internal  business  processes  and  public  services.  One  of  them  is  the  use  of  the Correctional Database System (SDP). Data and information in SDP are confidential because one of them contains data and information on criminal offenders in Indonesia. With the use of information technology and the more information presented by the government as part of public services the greater the vulnerability to the security and confidentiality of the information system itself. The research method used is a qualitative method with a case study approach  with  the  application  of  the  defense  in  depth  model  to  analyze  information  security  involving  several layers of security to keep information safe. Descriptive analysis results explain that the design and development of  SDPs  pay  attention  to  the  basic  principles  of  information  security,  namely  confidentiality,  integrity  and availability of data. But there are vulnerabilities in information security loopholes that are very likely to occur at the layer of host defense, network defense, and physical defense.
Keywords : information security, e-government, SDP, defense in depth

## 1. PENDAHULUAN
Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang demikian pesat memudahkan  masyarakat  dalam  berkomunikasi  dan mendapatkan  informasi.  Informasi  yang  bernilai strategis perlu diperlakukan secara khusus, dan oleh karena  itu  semua  pihak  terutama  para  pemangku kebijakan harus mengerti arti pentingnya pengamanan informasi dan menyadari segala potensi kerawanan  dalam  transaksi  sistem  informasi  dan komunikasi.
Ada enam strategi yang harus dilakukan dalam pengembangan e-government ,  strategi  pertama mengembangkan  sistem  pelayanan  yang  handal  dan terpercaya,  serta  terjangkau  oleh  masyarakat  luas. Kedua  menata  sistem  dan  proses  kerja  pemerintah dan  pemerintah  daerah  otonom  secara  holistik. Strategi  ketiga  yaitu  memanfaatkan  teknologi informasi  dan  komunikasi  secara  optimal.  Strategi keempat  adalah  meningkatkan  peran  serta  dunia usaha  dan  mengembangkan  industri  telekomunikasi dan teknologi informasi dalam negeri. Strategi kelima adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia disertai dengan meningkatkan elektronifikasi masyarakat, dan strategi keenam adalah melaksanakan  pengembangan  secara  sistematis melalui tahapan yang realistik dan terukur (Presiden RI 2003).
Dalam  penerapan e-government ,  terdapat beberapa resiko atau kerawanan di dalamnya, antara lain  resiko  kecurangan,  kesalahan,  keterlambatan, interupsi  layanan  dan safety  critical  system . Kerawanan  sistem e-government dapat  diturunkan tingkatnya  dengan  cara  mengintegrasikan  aspek layanan  keamanan  informasi  dan security  control yang bersifat prosedural maupun administratif.
Terdapat  beberapa  aspek  yang  harus  dipenuhi dalam membangun keamanan sistem informasi dalam e-government .  Aspek  pertama  yang  harus  dipenuhi adalah confidentially dan privacy , hal ini diperlukan untuk  menjaga  informasi  dari  orang  yang  tidak berhak  mengakses.  Untuk  meningkatkan  jaminan privacy dapat menggunakan kriptografi dan steganografi .  Aspek  kedua  adalah integrity dimana dalam aspek ini informasi maupun sistem tidak boleh diubah  tanpa  seijin  pemilik  informasi.  Aspek  ketiga adalah availability yaitu ketika dibutuhkan, pengguna yang berhak akan selalu dapat mengakses informasi dan  aset  yang  berkaitan.  Untuk  aspek  keempat  dan kelima  adalah authentication dan access  control . Sedangkan  aspek non  repudiation adalah  aspek keenam  yang  harus  dipenuhi.  Dalam  aspek  ini seseorang  tidak  dapat  menyangkal  bahwa  ia  telah mengirimkan  suatu  data  digital  (Richardus,  Indrajit, and Eko 2011).
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  saat  ini  menerapkan  e - government dalam proses bisnis internal dan layanan publik.  Berbagai  inovasi  telah  dilakukan  oleh Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia
Republik  Indonesia  untuk  mengembangkan e- government yang ditujukan untuk melayani masyarakat,  menghilangkan  pungutan  liar  dan menciptakan kinerja yang transparan dan akuntabel. Salah  satunya  adalah  penggunaan  Sistem  Database Pemasyarakatan (SDP).
SDP  adalah  solusi  teknologi  informasi  yang komprehensif  yang  mencakup  semua  proses  bisnis Pemasyarakatan.  SDP  didefinisikan  sebagai  seluruh sistem  informasi  yang  meliputi  pengumpulan, penyaringan, manajemen, presentasi dan komunikasi informasi  Pemasyarakatan.  Tujuan  pengembangan SDP adalah untuk memberikan informasi pemasyarakatan  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan layanan publik kepada lembaga pemerintah, masyarakat  dan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan (WBP)  yang  efektif,  efisien,  akuntabel,  dan transparan melalui teknologi informasi.
Data dan informasi dalam SDP bersifat rahasia karena  salah  satunya  memuat  tentang  data  dan informasi pelaku kriminal di Indonesia (Kemenkumham  2016).  Hanya  data  dan  informasi tertentu  atas  persetujuan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  yang  diijinkan untuk di bagi kepada  masyarakat. Dengan pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  semakin banyaknya informasi yang disajikan oleh pemerintah sebagai bagian dari pelayanan publik semakin besar pula kerentanan terhadap keamanan dan kerahasiaan sistem informasi itu sendiri (A. Wijaya 2019).
Ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  adalah penerapan  e -government SDP  di  lingkungan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah penerapan model defense in depth untuk  menganalisa  keamanan  informasi  yang melibatkan  beberapa  lapisan  keamanan  untuk menjaga informasi agar tetap aman.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 e-government
e-government bukanlah  sebuah  obat  atau  jalan pintas  menuju  pada  perbaikan  atau  pertumbuhan ekonomi  yang  signifikan  secara  cepat,  atau pencapaian  efisiensi  kinerja  pemerintahan  dalam waktu  singkat,  atau  pembentukan  mekanisme pemerintahan  yang  bersih  dan  transparan; e- government adalah  sarana  atau  alat  untuk  menuju kepada obyektif-obyektif tersebut (R. E. Indrajit, A. Zainuddin, and D. Rudianto 2007) . Penerapan e-government merupakan  bentuk dari  implementasi  penggunaan  teknologi  informasi bagi  pelayanan    pemerintah  kepada  publik  yaitu bagaimana pemerintah memberikan informasi kepada pemangku kepentingan ( stakeholder ) melalui sebuah portal  web.  Alasan  utama  mengimplementasikan  e- government (E. Indrayani 2016) .
a. e-government meningkatkan efisiensi;
b. e-government memperbaiki kualitas pelayanan;
16 CyberSecurity dan Forensik Digital Vol. 3, No. 1, Mei 2020, hlm. 16-18
c. e-government membantu  mencapai  keluaran kebijakan yang lebih baik;
d. e-government berkontribuusi  dalam  mencapai tujuan ekonomi;
e. e-government dapat  menjadi  kontributor  utama dalam pelaksanaan reformasi;
f. e-government membangun  kepercayaan  antara pemerintah dan warga negara/ citizens .

## 2.2 Keamanan Informasi
Informasi merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah organisasi karena merupakan salah satu sumber  daya  strategis  dalam  meningkatkan  nilai usaha.  Oleh  karena  itu  maka  perlindungan  terhadap informasi (keamanan informasi) merupakan hal yang mutlak  harus  diperhatikan  secara  sungguh‐sungguh oleh  segenap  jajaran  pemilik,  manajemen,  dan karyawan  organisasi  yang  bersangkutan.  Keamanan informasi  yang  dimaksud  menyangkut  kebijakan, prosedur,  proses,  dan  aktivitas  untuk  melindungi informasi  dari  berbagai  jenis  ancaman  terhadapnya sehingga  dapat  menyebabkan  terjadinya  kerugian‐ kerugian bagi kelangsungan hidup organisasi.
Prinsip  Keamanan  adalah  sebagai  berikut  (H. Azaim 2017) :
a. Kerahasiaan  :  memastikan  bahwa  informasi tertentu  hanya  dapat  diakses  oleh  mereka  yang berhak atau memiliki wewenang untuk memperolehnya;
b. Integritas  :  melindungi  akurasi  dan  kelengkapan informasi melalui sejumlah metodologi pengolahan yang efektif;
c. Ketersediaan  :  memastikan  bahwa  informasi terkait dapat diakses oleh mereka yang berwenang sesuai dengan kebutuhan.
2.3 Defense In Depth
Sebuah  konsep  dalam  keamanan  teknologi informasi yang melibatkan beberapa lapisan keamanan untuk menjaga informasi agar tetap aman. Ide  dibalik  pendekatan  Defense  in  Depth  adalah untuk  mempertahankan  sistem  terhadap  serangan tertentu  dengan  menggunakan  beberapa  metode independen.  Konsep  ini  digagas  oleh  National Security Agency  (NSA) sebagai pendekatan komprehensif untuk keamanan informasi (T. Hendra 2017).Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  biaya dan usaha serangan terhadap sistem TI yang dimiliki sebuah  organisasi  dengan  mendeteksi  serangan,
melakukan respon terhadap serangan dan menyediakan lapisan pertahanan.
1. Layer 1 : Data Defense
Data  adalah  salah  satu  sumber  daya  paling berharga di banyak organisasi. Jika data menjadi rusak, hilang atau terexpose pesaing maka banyak organisasi akan terpengaruh. Data dapat dilindungi  melalui  penggunaan  Daftar  kontrol akses  (ACLs)  pada  file  dan  folder,  enkripsi  dan strategi backup and restore yang efektif;
2. Layer 2 : Application Defense Lapisan  keamanan  aplikasi  mengontrol  akses  ke informasi  sensitif.  Ini  termasuk  server  web, e- commerce ,  layanan  internet  dan  suara.  Aplikasi dapat  dilindungi  melalui  penggunaan  otentikasi, otorisasi dan kebijakan password;
3. Layer 3 : Host Defence Host  merupakan  komputer  yang  menjalankan aplikasi klien dan server.
4. Layer 4 : Network Defense Segmen  jaringan  terdiri  dari  dua  atau  lebih perangkat  yang  berkomunikasi  satu  sama  lain pada bagian jaringan fisik atau logis yang sama. Jika  segmennya  logis,  mereka  disebut  sebagai virtual  local  area  networks  (VLAN).  Pengguna domain  tidak  boleh  diberi  akses  administrator lokal  untuk  menghindari  penghapusan  atau penginstalan perangkat lunak yang tidak diinginkan;
5. Layer 5 : Perimeter Defense Jaringan  ditambahkan  antara  jaringan  yang dilindungi dan jaringan eksternal untuk memberikan lapisan keamanan tambahan. Setiap layanan  yang  diberikan  kepada  pengguna  di jaringan eksternal dapat ditempatkan di perimeter jaringan;
6. Layer 6 : Physical Defense Akses  fisik  ke  komputer  akan  memberi  pencuri data  kesempatan  untuk  menonaktifkan  kata sandi.Server yang harus dijaga adalah lingkungan yang  aman  dimana  hanya  personil  tertentu  yang memiliki akses;
7. Layer 7 : Policies, Procedures, dan Awareness Prinsip-prinsip  keseluruhan  mengatur  strategi keamanan  dari  organisasi  manapun.  Tanpa
Gambar 1. Prinsip keamanan informasi
Gambar 2. Defense in depth layer
lapisan ini, seluruh strategi gagal. Kebijakan dan praktik keamanan tertulis dengan baik.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  yang merupakan  metode  analisis  deskriptif  terfokus  pada suatu  aktivitas  tertentu  untuk  diamati  dan  dianalisis secara cermat hingga tuntas.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan melalui  wawancara,  observasi  dan  studi  literatur. Dalam  wawancara,  narasumber  yang  dipilih  adalah yang  berkaitan  langsung  dengan  SDP  sesuai  level dalam SDP yaitu operator, supervisor dan administrator. Dalam observasi dilakukan pengamatan  secara  langsung  aktivitas  dalam  SDP muai dari level operator hingga administrator. Studi literatur  digunakan  dengan  mempelajari  peraturan- peraturan,  kebijakan,  dokumen  standar  operasional prosedur  dan  dokumen  pendukung  lainnya  yang relevan dengan penelitian.
Tahapan  penelitian  yang  digunakan  adalah sebagai berikut :
1. Menentukan  objek  penelitian  yaitu  Sistem Database  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Melakukan  studi  literatur  untuk  mengumpulkan informasi  tentang  teori,  konsep,  metode  yang relevan;
3. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan defense in depth layer ;
4. Pengumpulan  data  melalui  observasi  dan wawancara;
5. Pengolahan  data  yang  telah  dikumpulkan  sesuai dengan layer yang ditentukan;
6. Melakukan analisa deskriptif dari data yang telah diolah sesuai dengan layer ;
7. Memberikan  kesimpulan  berdasarkan defense  in depth layer .

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  analisa defense  in  depth  layer terhadap penerapan  SDP  di  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  adalah  sebagai berikut :
1. Layer 1 : Data Defense
Pengamanan  data  dalam  SDP  dilakukan  dengan cara  memberikan access  control dimana  user diberikan hak akses tertentu untuk mengakses sistem atau  informasi.  Administrator  SDP  mengamankan informasi  dengan  cara  mengatur  hak  atas  informasi apa  saja  yang  boleh  diakses  oleh  operator  dan supervisor.  Hak  akses  meliputi  hanya  melihat,  hak akses  penuh,  tidak  punya  akses,  dual  password  dan hak  delete.  Fitur  dual  password  digunakan  apabila memerlukan akses ke fitur tertentu dan membutuhkan izin dari supervisor.
Fitur  tambahan  untuk  pengamanan  data  dengan menggunakan fungsi log file yang menginformasikan waktu,  jenis  file,  nama  user  yang  melakukan perubahan  dan  log  pengguna  yang  memberikan informasi nama user, waktu, jenis perubahan dan info akses  aplikasi.  Strategi backup dan restore data dilakukan  secara  efektif  dimana  proses  backup  data dilakukan rutin secara harian dan berjalan otomatis Dalam SDP juga memungkinkan pertukaran data antar  instansi  penegak  hukum  lainnya  yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Proses pertukaran  data dan informasi  antar instansi melalui proses  enkripsi  yang  diamankan  dalam  Otorisasi Sertifikat Digital (OSD) oleh Lembaga Sandi Negara (Kemkominfo 2016).
2. Layer 2 : Application Defense
Di  level  pengamanan  aplikasi,  manajemen password pada awalnya di tentukan oleh administrator  kepada  operator  dan  supervisor  dan berikutnya  dilakukan  penggantian  password  oleh masing-masing  operator  dan  supervisor.  Ancaman utama yang terjadi adalah terkait security awareness dimana operator/supervisor dengan mudah memberikan password ke orang yang dikenal.
Sistem otentikasi sudah tersedia melalui sertifikat digital  yang  menjamin  keabsahan  informasi.  Tidak hanya  itu,  fitur biometric menggunakan  sidik  jari sudah  tersedia  khusus  pemberian  layanan  informasi bagi WBP sehingga tidak mungkin ada penyalahgunaan  informasi.  Untuk  sistem  otorisasi sudah  dilakukan  pada  user  dengan  tingkatan  yang berbeda untuk mengakses informasi tertentu.
Patch  Management sudah  dilakukan  dengan tujuan  untuk  memperbaiki  program,  meningkatkan fitur  aplikasi  dan  menambal  celah  keamanan ( vulnerabilities )  yang  ditemukan  (H.  Bintara  2017). Dalam patch  management ,  administrator  akan menerima  notifikasi  yang  berisi  ketersediaan patching ,berikutnya  vendor  akan  menginformasikan patch  scheduling kepada  administrator  untuk melakukan download dan update patch .  Dalam proses patch  deployment dan post  deploymen t dilakukan pengawasan oleh vendor untuk memastikan proses berjalan dengan baik.
3. Layer 3 : Host Defence
Sistem  operasi  pada  host  yang  menjalankan aplikasi  SDP  pada  server  dan  klien  menggunakan Windows  Server  2012.  Sistem  operasi  ini  memiliki cakupan  keamanan  yang  cukup  baik  dibandingkan Windows  versi  sebelumnya.  Akan  tetapi  ancaman terhadap sistem operasi pada host tetap memungkinkan.  Administrator  tidak  melakukan operating  system  hardening yaitu  proses  untuk menilai atau menimbang apakah arsitektur keamanan pada  sistem  operasi  berjalan  baik  atau  tidak,  tidak dilakukan audit policy untuk mengantisipasi berbagai serangan terhadap sistem operasi(Fahmi 2014).

## 18 CyberSecurity dan Forensik Digital Vol. 3, No. 1, Mei 2020, hlm. 18-18
Perangkat lunak anti virus yang terinstall tidak up to  date dan  menggunakan  perangkat  lunak  dengan kemampuan  terbatas  atau  free  antivirus.  Celah keamanan  lainnya  adalah  perangkat  lunak,  services atau package yang tidak perlu terinstall pada sistem operasi.  Idealnya  semua  perangkat  lunak,  services atau  packages  yang  tidak  diperlukan  oleh  sistem operasi  dihilangkan  dan  cukup  menggunakan services  standar  pada  sistem  operasi  sebelum terhubung dengan internet.
4. Layer 4 : Network Defense
Jalur  komunikasi  yang  digunakan  dalam  SDP terenkripsi  dengan  Virtual  Private  Network  (VPN) melalui aplikasi Logmein Hamachi. Dengan aplikasi ini  antara  server  dengan  klien  atau  antar  komputer terhubung  secara  langsung  melalui  internet  secara private  dan  untuk  mengakses  network  VPN  melalui proses otentikasi dan enkripsi.
Proses  pengaman  jaringan  yang  digunakan  pada SDP  terbatas  pada  penggunaan  VPN.  Lemahnya pengamanan fisik jaringan menimbulkan kerentanan keamanan informasi.
5. Layer 5 : Perimeter Defense
Penerapan  perimeter  defense  dilakukan  dengan menggunakan  router  mikrotik,  akan  tetapi  hanya terbatas  pada  konfigurasi  standar  mikrotik  seperti penggantian username dan password router mikrotik. Belum ada upaya untuk mengoptimalkan penggunaan mikrotik sebagai perimeter defense .
Untuk  optimalisasi  keamanan  jaringan  bisa dengan  menerapkan  Demilitarized  Zone  (DMZ) dengan tujuan untuk menambahkan lapisan keamanan  jaringan  area  lokal  (LAN)(L.  Cleghorn 2013).  Dengan  menggunakan  DMZ,  dari  jaringan publik, untuk bisa mengaksesnya, peran router yang terkoneksi  sangat  dibutuhkan.  DMZ  sangat  berguna sebagai  keamanan,  karena  jaringan  publik  tidak langsung terkoneksi dengan server.
6. Layer 6 : Physical Defense
Upaya  pembatasan  akses  fisik  ke  server  sudah dilakukan  dengan  menempatkan  pada  ruangan khusus dan akses terbatas hanya pada administrator. Server ditempatkan pada lokasi yang aman dari banjir dilengkapi  pendingin  udara  (AC)  dan fire  security system .
Kerentanan  terletak  pada  penempatan  perangkat jaringan yang mudah di akses oleh siapapun. Kabel- kabel  yang  tidak  dikelola  secara  rapi  menimbulkan ancaman  yang  cukup  serius  dan  menyulitkan prosedur  perbaikan  ketika  terjadi  masalah  pada jaringan.
7. Layer 7 : Policies, Procedures, dan Awareness
Sumber  daya  manusia  adalah  yang  terlemah dalam  sebuah  rantai  pengamanan.  Upaya  yang dilakukan untuk mengoptimalkan keamanan informasi  dari  sisi  sumber  daya  manusia  antara  lain
melalui  menetapkan  peraturan-peraturan  dan  sanksi terhadap  pelanggaran  berupa  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia,  menerapkan sistem  operasional  prosedur  untuk  mengefektifkan proses,  meningkatkan  kepedulian  user  terhadap keamanan informasi melalui pelatihan-pelatihan.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Perancangan dan pengembangan SDP memperhatikan prinsip dasar keamanan informasi yaitu  kerahasiaan,  integritas  dan  ketersediaan data.
2. Data  dan  informasi  dalam  SDP  bersifat  rahasia, dalam  pengembangan  SDP  untuk  menjaga kerahasiaan  data  diberlakukan  akses  terbatas sesuai  dengan  hak  dan  kewenangan,  lalu  lintas user  dalam  penggunaan  SDP  terekam  dalam  log file dan log pengguna. Untuk menjaga integritas data dalam SDP, Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Lembaga Sandi Negara yang mengeluarkan  Otorisasi  Sertifikat  Digital  (OSD) yang  menjamin  otentikasi  informasi  ketika dilakukan  pertukaran  data  dan  informasi  antar nstansi penegak hukum;
3. Untuk  menjamin  ketersediaan  data  sudah dilakukan  prosedur  backup  data  secara  harian, apabila  terjadi  kehilangan  data  bisa  segera dilakukan restore data;
4. Prosedur pengamanan aplikasi dilakukan dengan cara  menggunakan password  strength dari administrator  kepada  user  operator/supervisor, penggunaan  fitur biometric menggunakan  sidik jari  WBP  dan patching untuk  memperbaiki program dan menambal celah keamanan.
5. Kerentanan  celah  keamanan  informasi  sangat mungkin  terjadi  pada  lapisan host  defense, network defense, dan physical defense .
6. Instalasi  antivirus  yang  tidak up  to  date , penggunaan perangkat lunak free edition dengan kemampuan  terbatas,  instalasi  services  atau packages yang tidak dibutuhkan pada host server, lemahnya  pengamanan  fisik  jaringan  dan kurangnya security  awareness dari  sumber  daya manusia  merupakan  titik  kerentanan  keamanan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  WIJAYA.  2019.  “Information  Security  Strategy To  Counter  Cyber  Threats  in  Electronic Procurement  Systems”. Study  of  Hacker Attacks 5: 71–86.
E.  INDRAYANI.  2016. E-Government :  Konsep,
Implementasi Dan Perkembangan Di Indonesia .
FAHMI.  2014.  “Mengenal  System  Hardening (FreeBSD  System)”.  July  4,  2014 <https://www.fahmi.my.id/mengenal-
system-hardening.html>  [accessed  5  May 2020].
H.  AZAIM.  2017.  “Mengenal  Confidentiality,
Integrity, Dan Availability Pada Keamanan Informasi”.  Netsec  Indonesia.  January  5, 2017 <https://netsec.id/confidentiality-
integrity-availability-keamanan-informasi/>
[accessed 3 May 2020].
H. BINTARA. 2017. “Pentingnya Patch Management”.  Netsec  Indonesia.  February
1, 2017 <https://netsec.id/pentingnya-patch- management/>  [accessed  2  December 2019]. KEMENKUMHAM. 2016. “P. M. H. Dan H. A. M. R.  I.    Nomor  39  Tahun  2016,  ‘Sistem Database Pemasyarakatan,’”. KEMKOMINFO. 2016. “P. M. K. Dan I. R. I. No. 4
Tahun 2016,
‘Sistem
Manajemen
Pengamanan Informasi’”.
L.  CLEGHORN.  2013.  “Network  Defense
Methodology: A Comparison of Defense in Depth and Defense in Breadth”. Journal of Information Security 04: 144–49.
<https://doi.org/10.4236/jis.2013.43017>. PRESIDEN  RI.  2003.  “Instruksi  Presiden  RI  No.3 Tahun  2003,  ‘Kebijakan  Dan  Strategi Nasional Pengembangan E-Government,’”. R.  E.  INDRAJIT,  A.  ZAINUDDIN  AND  D.
RUDIANTO. 2007. Electronic Government in Action. 2007 . RICHARDUS,  INDRAJIT  AND  EKO.  2011. Manajemen  Keamanan  Informasi  Dan Internet . T. HENDRA. 2017. “Denfense in Depth”. June 8, 2017 <https://medium.com/@tonyhendrap/denfe nse-in-depth-6e3928899b10> [accessed 29 April 2020].