PERGESERAN PERAN  PARTAI POLITIK  PASCA PUTUSAN  MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR :
22-24/PUU-VI/2008

## JUNAIDI
Perumahan Palem Regency Blok C No. 7 Pekanbaru
Abstrak Abstrak Abstract Dalam pasal 214 UU No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota Legislatif menenetukan    penetapan   calon terpilih   ditentukan   oleh   batas minimal   perolehan   suara   30% Bilangan   Pembagi  Pemilih  (BPP), jika   batas   minimal  tersebut   tidak tercapai   maka   penentuan   calon terpilih   selanjutnya   berdasarkan nomor urut.  Berdasarkan putusan
MK No.   22-24/PUU-VI/2008
pasal   tersebut   dicabut.  Dengan putusan   tersebut,   peran   partai politik   menjadi   berkurang terhadap penentuan caleg terpilih dalam   pemilihan   umum.   Partai hanya   berperan   menampilkan caleg-calegnya   dalam   Daftar Calon, sementara yang menentukan   terpilih   tidak terpilihnya adalah pemilih. In section 214 UU number 10 year 2008   about   general   election legislative   member   determine chosen   candidate   stipulating determined   by   minimum boundary   of   acquirement   voice 30% gratuity   of   common denominator elector ( BPP), if the threshold  is   not   reached   then further  selected  based   on   the determination   of candidate sequence   numbers.  Based   on   the decision of the Court Number 22- 24/PUU-VI/2008 article   is repealed.   With  this   decision,  the role of political parties is reduced to   the determination of candidates  elected  in the general election. Party only the sharing to present its legislative candidate in candidate list, whereas determining   chosen   or   is   not chosen by elector.

## Kata Kunci : Caleg, Partai politik

## A. Pendahuluan
Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia sangat mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini sangat mudah dipahami, karena   partai   politik   merupakan   gambaran   wajah   peran   rakyat   dalam percaturan politik nasional atau dengan kata lain merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat.
Romantika  kehidupan   partai   politik   sejak   kemerdekaan,  ditandai dengan  bermunculannya  banyak  partai  (multi   partai). Secara teoritikal, makin   banyak   partai   politik   memberikan   kemungkinan   yang   lebih   luas bagi   rakyat   untuk   menyalurkan   aspirasinya   dan   meraih   peluang   untuk memperjuangkan   hak-haknya   serta   menyumbangkan   kewajibannya sebagai warga negara.
Memasuki periode Orde Baru, tepatnya setelah Pemilihan Umum 1971   pemerintah   kembali   berusaha   menyederhanakan   Partai   Politik. Seperti   pemerintahan   sebelumnya,   banyaknya   Partai   Politik   dianggap tidak   menjamin   adanya   stabilitas   politik   dan   dianggap   mengganggu program pembangunan. Usaha pemerintah ini baru terealisasi pada tahun 1973, partai yang diperbolehkan tumbuh hanya berjumlah tiga yaitu Partai Persatuan   Pembangunan   (PPP),   GOLKAR   dan   Partai   Demokrasi Indonesia (PDI).
Demokratisasi   yang   berkembang   dengan   gegap   gempita,   barulah memberikan angin sejuk bagi kaum cendekiawan yang sejak lama bosan dengan   system   otoritarian   gaya   Suharto   yang   telah   mangangkangi perekonomian   nasional   selama   32   tahun   dengan   model   oligarkhi. Demokratisasi   yang   dikembangkan   pasca-reformasi   meliputi   dua   hal; pertama ,   demokrasi   prosedural   atau   formal   yang   berupa   Pemilu   yang lebih   bebas   (tanpa   kelibatan   militer   dalam   eskalasi   pemilihan,   mulai penjaringan   calon   sampai   penetapan   bakal   calon   legislatif), kedua , demokrasi   partisipatif   yang   diletakan   pada   pengambilan   kebjakan eksekutit memunculkan proses eksperimentasi demokrasi yang sungguh mengasyikan.
Era   reformasi   muncul   sebagai   gerakan   korektif   dan   pelopor perubahan-perubahan  mendasar  di  berbagai  aspek  kehidupan.  Gerakan reformasi   yang   melahirkan   proses   perubahan   dan   melengserkan pemerintahan orde baru dan melahirkan UU No. 3 Tahun 1999 tentang partai politik memungkinkan sistem multi partai kembali bermunculan.
Harapan peran partai sebagai wadah penyalur aspirasi politik akan semakin baik, meskipun hingga saat ini belum menunjukkan kenyataan. Hal ini terlihat dari kampanye Pemilu yang masih diwarnai banyaknya
partai politik yang tidak mengaktualisasikan aspirasi rakyat dalam wujud program partai yang akan diperjuangkan.
Mirip   dengan   fenomena   lama   dimana   yang   ada   hanya   janji   dan slogan-slogan kepentingan politik sesaat. Meskipun rezim otoriter telah berakhir   dan   keran   demokrasi   telah   dibuka  secara  luas   sejalan   dengan bergulirnya proses reformasi.
Perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat   belum   terpenuhi   secara   maksimal.   Aspirasi   rakyat   belum tertangkap,   terartikulasi,   dan   teragregasikan   secara   transparan   dan konsisten. Distorsi atas aspirasi, kepentingan, dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan politik, baik distorsi yang datangnya dari elit   politik,   penyelenggara   negara,   pemerintah,   maupun   kelompok- kelompok kepentingan.
Di lain pihak, institusi pemerintah dan negara tidak jarang berada pada   posisi   yang   seolah   tidak   berdaya   menghadapi   kebebasan   yang terkadang melebihi batas kepatutan dan bahkan muncul kecenderungan yang   mengarah   anarkis   walaupun   polanya   tidak   melembaga   dan   lebih banyak bersifat kontekstual.
Namun   demikian,   sudahkah   hasilnya   dirasakan   oleh   seluruh lapisan   masyarakat.   Demokrasi   prosedural   kita,   sedemikian   rupa   telah menjelma   menjadi   sebuah   teladan   demokrasi   delegatif   yang   dikuasai sepenuhnya  oleh   individu-individu   wakil  rakyat  yang   kita   pilih   metalui proses Pemilihan Umum. Sedangkan selebihnya, tidak diatur dengan baik bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses-proses yang dilalui para wakil rakyat ketika mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Para wakil rakyat setelah terpilih dan duduk di kursi parlemen, di berbagai   tingkatan,   cenderung   memerankan   dirinya   sebagai   delegasi rakyat;   yang   memiliki   kewenangan   penuh   untuk   menentukan   dan membuat   keputusan   tanpa   perlu   mendengarkan   dan   belajar   (apalagi meminta pendapat dan persetujuan) dan rakyat yang diwakilinya. Faktor kepentingan individu dan kepentingan kelompok lalu menjadi penggerak yang   lebih   dominan   di   ranah   proses   pengambilan   keputusan   yang
bertujuan   untuk   menjamin   hajat   hidup   rakyat.   Terutama   menyangkut perencanaan anggaran pendapatan dan belanja (APBN/APBD).
Cerminan dari wakil rakyat yang telah hilang keabsahan moral dan perannya  selaku   wakil  rakyat,  selain   sekadar   formalitas.  Mereka  bukan wakil   rakyat   yang   berbuat   untuk   rakyat,   tetapi   sekadar   bekerja   untuk dirinya   dengan   mengatasnamakan   rakyat.   Bahkan   para   wakil   rakyat   di parlemen   lebih   memikirkan   kepentingan   partainya   ketimbang   rakyat sementara yang memilih mereka adalah rakyat itu sendiri.
Kesemuanya itu tidak terlepas dari peran partai politik selama ini. Tanggung jawab patai politik dalam memajukan kehidupan berdemokrasi yang   lebih   bermartabat   dan   sesuai   dengan   cita-cita   bangsa   patut dipertanyakan.   Tanggung   jawab   partai   politik   disini   adalah   mulai   dari pendidikan politik bagi masyarakat sampai pada rekruetmen para calon legislatif   yang   akan   mewakili   kepentingan   rakyat.  Dsisi   lain   yang   tidak kalah   pentingnya   adalah   sistem   penentuan   calon   terpilih   yang   diatur dalam undang-undang pemilu.
Tanggal   23   Desember   2008   lalu   menjadi   momen   penting   bagi perjalanan   demokrasi   di   negeri   ini.   Mahkamah   Konstitusi   (MK)   telah menganulir pasal 214 UU No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota Legislatif dengan   putusan   No.   22-24/PUU-VI/2008.   Sebelum   dianulir,   pasal   ini menjelaskan   bahwa   penetapan   calon   terpilih   ditentukan   oleh   batas minimal perolehan suara 30% Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), jika batas minimal tersebut tidak tercapai maka penentuan calon terpilih selanjutnya berdasarkan nomor urut.
Ketentuan   klausul   pasal   tersebut   memang   masih   memposisikan nomor urut sebagai faktor dominan. Keuntungan besar diperoleh calon legislatif (caleg) dengan nomor urut atas. Meski caleg lain dengan nomor urut bawah sudah bekerja keras, jika mereka tidak mencapai perolehan suara minimal 30% BPP, maka secara otomatis nomor urut diatasnya yang akan memperoleh limpahan suara dan kursi. Pengalaman dalam praktek pemilu sebelumnya, sangat sulit bagi seorang caleg untuk meraih batas suara tersebut. Sehingga ada posisi ini, aspek keseimbangan, keadilan dan keterbukaan demokrasi telah terpasung oleh sistem  nomor urut.
Dominasi nomor urut pada pasal 214 sebelum dianulir oleh MK, sesungguhnya   tak   berbeda   jauh   dengan   sistem   proporsional   terbuka ‘setengah hati’ pada Pemilu 2004 lalu. Hanya aspek 30% BPP saja yang menjadi   warna   baru.   Meski   demikian,   secara   politis,   yang   diutamakan adalah nomor urut. Sebab perolehan angka 30% BPP bagi caleg di internal parpol merupakan faktor yang sedemikian sulit setelah perolehan kursi parpol sebesar 50% BPP. Hal itu karena dua sisi.
Di satu sisi, banyaknya parpol kontestan pemilu dan melimpahnya caleg di masing-masing parpol kian membingungkan masyarakat pemilih. Preverensi  pemilih  yang   diprediksi   akan   terpecah-belah   oleh  kehadiran parpol baru, akan diperparah oleh prediksi besarnya kesalahan memilih karena kesulitan membedakan kertas suara untuk anggota DPR RI dan DPRD.
Di sisi lain, meningkatnya angka swing voter , floating mass dan golput .   Tingginya   ketiga   kluster   pemilih   itu   membuktikan   rendahnya aspirasi rakyat pemilih terhadap parpol dan calegnya. Sehingga pendulum suara yang awalnya diharapkan dapat mengangkat perolehan suara parpol dan caleg, kini kian menipis.
Pada titik   ini, lagi-lagi  yang   diuntungkan   adalah  caleg  bernomor urut atas. Karenanya, posisi pimpinan parpol mempunyai otoritas sangat dominan dalam hal positioning Daftar Calon Tetap (DCT) yang disahkan KPU.  Disinilah   bentuk   wujud   oligarki   partai   politik   beroperasi.  Potensi jual  beli   kursi   menjadi   warna  lain   dari   ketimpangan  oligarki   pimpinan parpol.
Di berbagai belahan dunia, oligarki partai kerap dituding sebagai penyebab utama persoalan demokrasi. Oligarki pula yang menstimulasi perceraian   politisi   dengan   partai   yang   telah   membesarkannya.   Dalam proses   berdemokrasi   di   Indonesia,   khususnya   untuk   sistem   pemilu, oligarki parpol dapat dilihat dari dua hal: 1
Pertama, manajemen   internal   parpol.   Selama   ini   hampir   semua parpol peserta pemilu menggunakan manajerial top-down. Kemauan elit
1 Ali Masykur Musa, Berakhirnya Oligarki Partai Politik ,     Koran Sindo,   27 Desember 2008.
(pimpinan parpol) telah menjadi sebuah kemutlakan untuk dilaksanakan oleh  segenap  jajaran  pengurus  parpol.  Dominasi   pimpinan   parpol  (one men show) dalam mengatur setiap ritme kebijakan parpol mengondisikan macetnya   roda   koordinasi   organisasi.   Sehingga   ia   telah   menyebabkan sumber   daya partai   hanya beredar  dari  oligoi  yang  satu  ke  oligoi  yang lainnya.   Penyelesaian   konflik   hanya   didasarkan   pada   aspek   kedekatan dengan pimpinan parpol, ketimbang mekanisme organisasi. Itulah yang kini tampak dari penentuan nomor urut caleg.
Kedua, Pola rekrutmen. Besarnya otoritas elit parpol menjadi aspek utama tidak sehatnya pola rekrutmen, karena masing-masing pihak tak lagi   menonjolkan   kualitas   dan   kapabilitas   politik.   Sebaliknya   hanya melakukan   pendekatan   personal   dan   emosional.   Tak   jarang   bahkan dengan  pendekatan  finansial. Fakta ini  muncul  dengan  hadirnya  caleg- caleg baru tak dikenal yang tiba-tiba mendapatkan jatah nomor urut dasi.
Dengan demikian, Antrean menuju jenjang karier pun menjadi panjang dan rapat. Koncoisme menggantikan pola rekrutmen berdasarkan prestasi. Demokrasi internal partai lalu mati suri dan hanya menyediakan pilihan abaikan atau tinggalkan.
Pada   titik   ini,   oligarki   telah   mensimplifikasi   peran   partai   hanya sebatas political broker. Ia pada gilirannya akan mereduksi fungsi partai, sekaligus   menguras   energi   partai   hanya   untuk   mengalkulasi   peluang. Padahal,  banyak  urusan  strategis  secara konstitusional diserahkan  atau paling   tidak   melibatkan   partai   politik.   Kewenangan   partai   politik mengusung   calon   kepala   daerah,   misalnya,   bukan   hanya   telah memberinya   hak   istimewa,   namun   menuntut   setiap   kader mengembangkan kompetensinya.

## B. Batasan Masalah
Dari   uraian   latar   belakang   di   atas   maka   dapat   diidentifikasi permasalahan   pokok   yaitu  Bagaimanakah   Peran   Partai   Politik   Sebelum dan   sesudah   adanya   Putusan   Mahkamah   Konstitusi   No.22-24/PUU- VI/2008 ?

## C. Peran dan Fungsi Partai Politik di Indonesia.
Sejarah   Ketatanegaraan   kita,   terjadi   pasang   surut   dalam membangun Sistem Pemerintahan. Pada dasarnya, Negara yang kuat dan didukung   oleh   Pemerintah   yang   kuat   tanpa   memberi   ruang   terhadap peran   serta   (Partisipasi)   segenap   komponen   masyarakat   serta   tidak memberi peran Lembaga Negara baik Legislatif maupun Yudikatif dalam proses   pembangunan   dan   demokrasi,   maka   Negara   tersebut   tidak   bisa dikatakan   sebagai Negara   Demokrasi .   Negara   tersebut   cenderung Otoriter dan berorientasi pada kekuasaan, bahkan membentuk Hegemoni/ dominasi   kekuasaan/kekuatan   negara   terhadap   masyarakat,   sehingga ruang   Demokrasi   tertutup.   Akibatnya   adalah   Pembangunan   yang dijalankan   pemerintah   tidak   secara   signifikan   mendatangkan “Kemakmuran dan Keadilan” .  Lihat  sebagai  contoh  pemerintahan Marcos di Philipina, Reza Pahlevi di Iran sebagian besar negara Amerika Latin   dengan   pemerintahan   otoriter   sekitar   tahun   1960-1980,   dan Indonesia   era   Soekarno   dan   Soeharto,   telah   mengalami   pasang   surut kehidupan politik dan demokrasi.
Historis   dan   Empiris   Ketatanegaan   Bangsa   Indonesia   sejak   1945 hingga 1998, menyisakan trauma dan rasa takut di masyarakat sehingga terjadinya perubahan Pemerintahan ORLA, ORBA ke Reformasi seakan memberi harapan masyarakat akan Pemerintahan yang Demokratis dan bisa   membawa   kemakmuran   serta   keadilan   di   tengah   krisis multidimensional.   Walaupun   di   awal   cenderung   terjadi   Euforia,   akan tetapi mampu melahirkan perubahan kebijakan secara mendasar. Kondisi tersebut   menuntut   Partai   Politik   untuk   berperan   menjembatani   dan menampung aspirasi masyarakat serta memperjuangkan kepentingan2x- nya. Tidak hanya itu, dalam UU No.32/2004 tentang PEMDA, khususnya dalam   PILKADA   secara   langsung,   Parpol   harus   memberi jalan/menampung Calon   Perorangan agar   bisa   mencalonkan   diri, sehingga   parpol   dituntut   untuk   secara   demokratis   mengakomodirnya. Apabila parpol tidak mampu melaksanakan dan bahkan secara Internal tidak mereformasi diri dengan kaderisasi kepemimpinan secara baik dan
lewat kebijakan-kebijakannya yang demokratis, maka akan ditinggalkan oleh masyarakat/konstituennya.
Kenyataan   di   atas   bisa   kita   terima   apabila   masyarakat   terus menginginkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, namun bila terjadinya krisis kepercayaan terhadap parpol tersebut diakibatkan adanya Kelompok   Kepentingan atau Vested   Interes yang   merasa   belum terwakili,   kemudian   menuntut,   seperti Kaum   Gender sehingga   lahir kebijakan 30 persen di sahkan tanpa kemudian Kaum Gender tersebut berjuang   sendiri,   maka   justru   hal   ini   mengalami   kemunduran   dalam membangun   Sistem   Perpolitikan   dan   Demokrasi   di   Indonesia.   Sebab sebelumnya   pernah   diatur   dalam   UUD   1945   sebelum   di   Amandemen, yaitu   adanya   Utusan   daerah   dan   Golongan-golongan   melalui penunjukan/pengangkatan  tanpa  dipilih, sehingga kemudian  dipandang tidak   demokratis   bahkan   dianggap   tidak   mewakili daerahnya/golongannya.
Sistem   Multi   Partai   pada   dasarnya   memberikan   peluang   seluruh masyarakat   untuk   berjuang   dan   menyalurkan   kepentingannya   baik dengan mendirikan partai maupun melalui partai yang sudah ada. Hal ini telah sesuai pula dengan Konstitusi kita akan kebebasan berserikat dan berkumpul, sehingga jangan sampai kemudian ada pemaksaan kehendak bahkan   anarkhis,   premanisme   dll   yg   bisa   men-ciderai   Demokrasi   itu sendiri. Begitu pula dengan wacana Calon Independen dalam PILGUB dan PILKADA,   walaupun   Mahkamah   Konstitusi   memutuskan   adanya   Calon Independen ( cenderung menyimpang Prinsip2x dari Sistem Perwakilan Politik yang diperankan oleh Parpol), tetapi mekanisme pelaksanaannya haruslah dikembalikan kepada pembuat kebijakan yaitu Presiden dengan persetujuan DPR, sehingga saat ini terjadi tarik ulur dalam pembahasan RUU Pemilu dan Parpol serta perubahan UU no.32/2004, antara Partai Besar   dan   Kecil   akan   menjadi   wajar   sepanjang   diputuskan   secara demokratis.   Disamping   itu,   Sistem   Multi   Partai   di   manapun   di   dunia selalu   mengalami   kekacauan   dimana   ada   Partai   kecil   tetapi   memiliki pengaruh sangat besar dari dukungannya dalam masyarakat.
Pada masa Pra-Demokrasi Terpimpin (Nopember 1945-Juni 1959), Sistem Parlementer menyebabkan eksistensi Kabinet sangat diwarnai oleh Parpol   yang   ada   dalam   Parlemen/Legislatif,   sehingga   Kabinet   yang terbentuk   adalah Kabinet   Parlementer .   Dengan   demkiian   posisi Parlemen sangat kuat dan terjadi ketidakseimbangan dalam Pemerintahan sehingga Kebijakan-kebijakan Pembangunan dari Eksekutif dalam hal ini Presiden   banyak   yang   tidak   dapat   dijalankan.   Hal   itulah   yang   memicu munculnya gerakan Ekstra Parlementer dimana Presiden dibantu Tentara untuk membubarkan Parlemen dan lahirlah masa Demokrasi Terpimpin dengan menetapkan Presiden seumur hidup. Namun setelah Juni tahun 1959 kita kembali ke UUD1945, dimana Presiden sebagai Mandataris MPR serta   Menteri2x   dibawah   kendali   Presiden,   sehingga   lahirlah   kabinet Presidensiil dengan Demokrasi Terpimpin. Banyak penyimpangan2x yang dilakukan Presiden waktu itu, yaitu telah melampaui wewenang Legislatif seperti   adanya   PP   no   14/1960,   bila   Legislatif   tidak   bisa   mengambil keputusan   terkait   RUU/tdk   ada   kata   mufakat   maka   Presiden   bisa memutuskan sendiri. Begitu pula dengan turut campurnya thd Lembaga Yudikatif   dengan   lahirnya   UU   no   19/1964   yang   dianggap   menyimpang dari   UUD   1945.   Setelah   itu   lahirlah   Pemerintahan   ORBA   dengan Ketetapan MPRS no XXXXIV/1968, Soeharto diangkat sebagai Presiden dan   setelah   Pemilu   1977   terjadi   Fusi   dari   Multi   Partai   menjadi   dua(2) Parpol dan Golkar sebagai Organisasi Peserta Pemilu (OPP).
Kalau    kita    melihat    Sistem    Pemerintahan    ERA    ORBA (1967- 1999) , kehidupan Demokrasi dan Politik dimatikan yang secara sistematis tidak   dikembangkan   sesuai   dengan   keinginan   masyarakat   & perkembangan politik global, maka dampaknya adalah terciptanya Budaya Politik Paternalistik yang berorientasi pada “kekuasaan”.
Dominasi Eksekutif, yaitu Presiden dalam hal ini Soeharto sebagai Mandataris   MPR,   di   Birokrasi   Pemerintahan   dan   Militer,   ditambah dengan   difusi-kannya   Jumlah   Partai   yang   sebelumnya   Multi   Partai menjadi  dua(2)  Partai  plus  Golkar  yang  ketiganya tidak  bisa dikatakan sebuah Parpol, karena kekuasaan Soeharto mampu meng-hegemoni dan menjadikannya   sekedar   sebagai   OPP(Organisasi   Peserta   Pemilu).
Hegemoni   Kekuasaan   itu   sangat   sistematis   dan   terstruktur   sampai   di tingkat daerah baik Propinsi maupun Kab/Kota , sehingga Pemerintahan cenderung   sentralistis   dan   otoriter   serta   Personal   yaitu   Soeharto   yang telah   berlangsung   selama   kurang   lebih   32   tahun   dengan   Demokrasi Pancasila   yang   hanya   dijadikan   alat   Kekuasaan   semata.   Konsepsi Kekuasaan seperti ini mirip dengan Konsep Gramsci tentang Hegemoni. Dalam   Konteks   Politik   modern,   Negara   (State)   semakin   lama   semakin kuat   dan   besar,   maka   akan   sulit   dikontrol   sehingga   rakyat/masyarakat cenderung dieksploitasi.

## 1. Peran Sebagai Wadah Penyalur Aspirasi Politik
Untuk  melihat  seberapa  jauh  peran  partai  politik   sebagai   wadah penyalur aspirasi politik rakyat, sekali lagi harus dilihat dalam konteks prospektif   sejarah   perkembangan   bangsa   Indonesia   itu   sendiri. Pada awal   kemerdekaan ,   partai   politik   belum   berperan   secara   optimal sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat. Hal ini terlihat dari   timbulnya   berbagai   gejolak   dan   ketidak   puasan   di   sekelompok masyarakat   yang   merasa   aspirasinya   tidak   terwadahi   dalam   bentuk gerakan-gerakan   separatis   seperti   proklamasi   Negara   Islam   oleh Kartosuwiryo   tahun   1949,   terbentuknya   negara   negara   boneka   yang bernuansa   kedaerahan.2   Negara-negara   boneka   ini   sengaja   diciptakan oleh   Belanda   untuk   memecah   belah   persatuan   dan   kesatuan.   Namun kenapa hal itu terjadi dan ditangkap oleh sebagian rakyat pada waktu itu? Jawabannya   adalah   bahwa   aspirasi   rakyat   berbelok   arah   mengikuti aspirasi penjajah, karena tersumbatnya saluran aspirasi yang disebabkan kapasitas sistem politik belum cukup memadai untuk mewadahi berbagai aspirasi   yang   berkembang.   Di   sini   boleh   dikatakan   bahwa   rendahnya kapasitas sistem politik, lebih disebabkan oleh karena sistem politik masih berada pada tahap awal perkembangannya.
Pada fase berikutnya dalam sejarah perjalanan bangsa yaitu masa Orde Lama , peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat   juga   belum   terlaksana   sesuai   dengan   yang   diharapkan.   Partai politik   cenderung   terperangkap   oleh   kepentingan   partai   dan/   atau
kelompoknya   masing-masing   dan   bukan   kepentingan   rakyat   secara keseluruhan.   Sebagai   akibat   daripadanya   adalah   terjadinya   ketidak stabilan   sistem   kehidupan   politik   dan   kemasyarakatan   yang   ditandai dengan   berganti-gantinya   kabinet,   partai   politik   tidak   berfungsi   dan politik   dijadikan   panglima,   aspirasi   rakyat   tidak   tersalurkan   akibatnya kebijaksanaan   politik   yang   dikeluarkan   saat   itu   lebih   bernuansa kepentingan politik dari pada kepentingan ekonomi, rasa keadilan terusik dan ketidak puasan semakin mengental, demokrasi hanya dijadikan jargon politik,   tapi   tidak   disertai   dengan   upaya   memberdayakan   pendidikan politik rakyat.
Di   zaman   pemerintahan   Orde   Baru,   peran   partai   politik   dalam kehidupan berbangsa dicoba ditata melalui UU No. 3 Tahun 1973, partai politik yang jumlahnya cukup banyak di tata menjadi 3 kekuatan sosial politikyang terdiri dari 2 partai politik yaitu PPP dan PDI serta 1 Golkar. Namun penataan partai politik tersebut ternyata tidak membuat semakin berperannya partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat. Partai   politik   yang   diharapkan   dapat   mewadahi   aspirasi   politik   rakyat yang terkristal menjadi kebijakan publik yang populis tidak terwujud. Hal ini terlihat dari kebijaksanaan publik yang dihasilkan pada pemerintahan orde   baru   ternyata   kurang   memperhatikan   aspirasi   politik   rakyat   dan cenderung   merupakan   sarana   legitimasi   kepentingan   penguasa   dan kelompok tertentu. Akibatnya pembangunan nasional bukan melakukan pemerataan   dan   kesejahteraan   namun   menimbulkan   ketimpangan   dan kesenjangan sosial di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini  dikarenakan  peran  partai  politik sebagai  wadah penyalur   aspirasi   politik   rakyat   oleh   pemerintahan   orde   baru   tidak ditempatkan   sebagai   kekuatan   politk   bangsa   tetapi   hanya   ditempatkan sebagai mesin politik penguasa dan assesoris demokrasi untuk legitimasi kekuasaan semata. Akibatnya peran partai politik sebagai wadah penyalur betul-betul   terbukti   nyaris   bersifat   mandul   dan   hampir-hampir   tak berfungsi.
Era   reformasi muncul   sebagai   gerakan   korektif   dan   pelopor perubahanperubahan   mendasar   di   berbagai   aspek   kehidupan.   Gerakan
reformasi   yang   melahirkan   proses   perubahan   dan   melengserkan pemerintahan orde baru dan melahirkan UU No. 3 Tahun 1999 tentang partai politik memungkinkan sistem multi partai kembali bermunculan. Harapan   peran   partai   sebagai   wadah   penyalur   aspirasi   politik   akan semakin baik, meskipun hingga saat ini belum menunjukkan kenyataan. Hal ini terlihat dari kampanye Pemilu yang masih diwarnai banyaknya partai politik yang tidak mengaktualisasikan aspirasi rakyat dalam wujud program partai yang akan diperjuangkan. Mirip dengan fenomena lama dimana yang ada hanya janji dan sloganslogan kepentingan politik sesaat. Meskipun rezim otoriter telah berakhir dan keran demokrasi telah dibuka secara   luas   sejalan   dengan   bergulirnya   proses   reformasi,   namun perkembangan   demokrasi   belum   terarah   secara   baik   dan   aspirasi masyarakat   belum   terpenuhi   secara   maksimal.   Aspirasi   rakyat   belum tertangkap,   terartikulasi,   dan   teragregasikan   secara   transparan   dan konsisten. Distorsi atas aspirasi, kepentingan, dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan politik, baik distorsi yang datangnya dari elit   politik,   penyelenggara   negara,   pemerintah,   maupun kelompokkelompok kepentingan. Di lain pihak, institusi pemerintah dan negara tidak jarang berada pada posisi yang seolah tidak berdaya menghadapi   kebebasan   yang   terkadang   melebihi   batas   kepatutan   dan bahkan muncul kecenderungan yang mengarah anarkis walaupun polanya tidak melembaga dan lebih banyak bersifat kontekstual.

## 2. Peran sebagai Sarana Sosialisasi Politik
Budaya   politik   merupakan   produk   dari   proses   pendidikan   atau sosialisasi   politik   dalam   sebuah   masyarakat.   Dengan   sosialisasi   politik, individu   dalam   negara   akan   menerima   norma,   sistem   keyakinan,   dan nilai-nilai   dari   generasi   sebelumnya,   yang   dilakukan   melalui   berbagai tahap,   dan   dilakukan   oleh   bermacam-macam   agens,   seperti   keluarga, saudara, teman bermain, sekolah (mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan   tinggi),   lingkungan   pekerjaan,   dan   tentu   saja   media   massa, seperti radio, TV,surat kabar, majalah, dan juga internet. Proses sosialisasi atau pendidikan politik Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup
untuk   memunculkan   masyarakat   madani   ( civil   society ).   Yaitu   suatu masyarakat yang   mandiri, yang   mampu  mengisi  ruang   publik  sehingga mampu   membatasi   kekuasaan   negara   yang   berlebihan.   Masyarakat madani   merupakan   gambaran   tingkat   partisipasi   politik   pada   takaran yang   maksimal.   Dalam   kaitan   ini,   sedikitnya   ada   tiga   alasan   utama mengapa   pendidikan   politik   dan   sosialisasi   politik   di   Indonesia   tidak memberi   peluang   yang   cukup   untuk   meningkatkan   partisipasi   politik masyarakat. 2
Pertama , dalam masyarakat kita anak-anak  tidak  dididik untuk menjadi   insan   mandiri.   Anak-anak   bahkan   mengalami   alienasi   dalam politik keluarga. Sejumlah keputusan penting dalam keluarga, termasuk keputusan tentang nasib si anak, merupakan domain orang dewasa. Anak- anak   tidak   dilibatkan   sama   sekali.   Keputusan   anak   untuk   memasuki sekolah,  atau   universitas   banyak   ditentukan   oleh   orang   tua   atau   orang dewasa   dalam   keluarga.   Demikian   juga   keputusan   tentang   siapa   yang menjadi   pilihan   jodoh   si   anak.   Akibatnya   anak   akan   tetap   bergantung kepada orang tua. Tidak hanya setelah selesai pendidikan, bahkan setelah memasuki   dunia   kerja.   Hal   ini   berbeda   sekali   di   barat.   Di   sana   anak diajarkan untuk mandiri dan terlibat dalam diskusi keluarga menyangkut hal-hal   tertentu.   Di   sana,   semakin   bertambah   umur   anak,   akan semakinsedikit   bergantung   kepada   orang   tuanya.   Sementara   itu   di Indonesia sering tidak adahubungan antara bertambah umur anak dengan tingkat   ketergantungan   kepada   orang   tua,   kecuali   anak   sudah   menjadi “orang” seperti kedua orang tuanya.
Kedua , tingkat politisasi sebagian terbesar masyarakat kita sangat rendah. Di kalangan keluarga miskin, petani, buruh, dan lain sebagainya, tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi, karena mereka lebih terpaku kepada   kehidupan   ekonomi   dari   pada   memikirkan   segala   sesuatu   yang bermakna politik. Bagi mereka, ikut terlibat dalam wacana politik tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia dan sejenisnya, bukanlah skala prioritas yang penting. Oleh karena itu, tingkat sosialisasi
2 Afan   Gaffar,   “ Politik   Indonesia   Transisi   Menuju   Demokrasi ,”   Pustaka   Pelajar Indonesia, Cetakan I, Mei, 1999.
politik warga masyarakat seperti ini baru pada tingkat kongnitif, bukan menyangkut   dimensi-dimensi   yang   bersifat   evaluatif.   Oleh   karena   itu, wacana tentang kebijakan pemerintah menyangkut masalah penting bagi masyarakat menjadi tidak penting buat mereka. Karena ada hal lain yang lebih penting, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar.
Ketiga , setiap individu yang berhubungan secara langsung dengan negara   tidak   mempunyai   alternatif   lain   kecuali   mengikuti   kehendak negara,   termasuk   dalam   hal   pendidikan   politik.   Jika   kita   amati, pendidikan   politik   di   Indonesia   lebih   merupakan   sebuah   proses penanaman nilai-nilai dan keyakinan yang diyakini oleh penguasa negara. Hal   itu   terlihat   dengan   jelas,   bahwa   setiap   individu   wajib   mengikuti pendidikan politik melalui program-program yang diciptakan pemerintah. Setiap   warga   negara   secara   individual   sejak   usia   dini   sudah   dicekoki keyakinan yang sebenarnya adalah keyakinan kalangan penguasa. Yaitu mereka   harus   mengikuti   sejak   memasuki   SLTP,   kemudian   ketika memasuki SMU, memulai kuliah di PT, memasuki dunia kerja, dan lain sebagainya. Proses pendidikan politik melalui media massa, barangkali, sedikit   lebih   terbuka   dan   individu-individu   dapat   lebih   leluasa   untuk menentukan   pilihannya   menyangkut   informasi   yang   mana   yang   dapat dipertanggung-jawabkan kebenaran dan ketepatannya.
3. Peran sebagai Sarana Rekrutmen Politik
Peran partai politik sebagai sarana rekruitmen politik dalam rangka meningkatkan   partisipasi   politik   masyarakat,   adalah   bagaimana   partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) Menyiapkan kader- kader   pimpinan   politik;   (2)   Selanjutnya   melakukan   seleksi   terhadap kader-kader yang dipersiapkan; serta (3) Perjuangan untuk penempatan kader   yang   berkualitas,   berdedikasi,   memiliki   kredibilitas   yang   tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan jabatan politik yang   bersifat   strategis.   Makin   besar   andil   partai   politik   dalam memperjuangkan   dan   berhasil   memanfaatkan   posisi   tawarnya   untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut; merupakan indikasi bahwa   peran   partai   politik   sebagai   sarana   rekrutmen   politik   berjalan secara efektif.
Rekrutmen   politik   yang   adil,   transparan,   dan   demokratis   pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan   nasib   rakyat   banyak   untuk   mensejahterakan   dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara. Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita-rasa kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat luas. Oleh karena itulah tidaklah berlebihan bilamana dikatakan bahwa rekrutmen politik mengandung implikasi pada pembentukan   cara   berpikir,   bertindak   dan   berperilaku   setiap   warga negara   yang   taat,   patuh   terhadap   hak   dan   kewajiban,   namun   penuh dengan suasana demokrasi dan keterbukaan bertanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun bila dikaji secara sekilas sampai dengan saat inipun proses rekrutmen politik belum berjalan secara terbuka, transparan, dan demokratis yang berakibat pemilihan kader menjadi tidak obyektif. Proses penyiapan   kader   juga   terkesan   tidak   sistematik   dan   tidak berkesinambungan. Partai politik dalam melakukan pembinaan terhadap kadernya   lebih   inten   hanya   pada   saat   menjelang   adanya event-event politik; seperti konggres partai, pemilihan umum, dan sidang MPR. Peran rekrutmen politik masih lebih didominasi oleh kekuatan-kekuatan di luar partai politik.
Pada   era   reformasi   seperti   sekarang,   sesungguhnya   peran   partai politik masih sangat terbatas pada penempatan kader-kader politik pada jabatan-jabatan   politik   tertentu.   Itupun,   masih   belum   mencerminkan kesungguhannya   dalam   merekrut   kader   politik   yang   berkualitas, berdedikasi,   dan   memiliki   loyalitas   serta   komitmen   yang   tinggi   bagi perjuangan   menegakkan   kebenaran,   keadilan,   dan   kesejahteraan   bagi rakyat   banyak.   Banyak   terjadi   fenomena   yang   cukup   ganjil,   dimana anggota   DPRD   di   beberapa   daerah   tidak   menjagokan   kadernya,   tetapi justru memilih kader lain yang belum dikenal dan belum tahu kualitas profesionalismenya,   kualitas   pribadinya,   serta   komitmennya   terhadap nasib rakyat yang diwakilinya. Proses untuk memenangkan seoramg calon pejabat   politik   tidak   berdasarkan   pada   kepentingan   rakyat   banyak   dan
bahkan   juga   tidak   berdasarkan   kepentingan   partai,   tetapi   masih   lebih diwarnai dengan motivasi untuk kepentingan yang lebih bersifat pribadi atau kelompok. Meskipun tidak semua daerah mengalami hal semacam ini,   namun   fenomena   buruk   yang   terjadi   di   era   reformasi   sangat memprihatinkan,   Dalam   kondisi   seperti   itu,   tentu   saja   pembinaan, penyiapan, dan seleksi kader-kader politik sangat boleh jadi tidak berjalan secara memadai.

## D. Pengujian Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008
Tepat   pada   Selasa   23   Desember   2008   Mahkamah   Konstitusi membacakan   putusannya   atas   Perkara   Nomor   22/PUU-VI/2008   dan Nomor   24/PUU-VI/2008   tentang   Perkara   Permohonan   Pengujian Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Pemilu  Anggota  DPR, DPD   dan   DPRD.   Putusan   Mahkamah   Konstitusi   (MK)   mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dengan membatalkan Pasal 214 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;
”...Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf   e   Undang-Undang   Nomor   10   Tahun   2008   tentang Pemilihan   Umum   Anggota   Dewan   Perwakilan   Rakyat,   Dewan Perwakilan   Daerah,   dan   Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2008   Nomor   51, Tambahan   Lembaran   Negara  Republik   Indonesia  Nomor   4836) bertentangan   dengan   Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik Indonesia Tahun 1945 ”. 3
Lebih lanjut Mahkamah berpendapat:
”Ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 yang menentukan bahwa calon terpilih adalah   calon   yang   mendapat   di   atas   30%   (tiga   puluh   per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang   memperoleh   30%   (tiga   puluh   per   seratus)   dari   BPP lebih   dari   jumlah   kursi   proporsional   yang   diperoleh   suatu partai   politik   peserta   Pemilu   adalah   inkonstitusional.
3 Putusan   Mahkamah   Konstitusi   Nomor   22-24/PUU-VI/2008   tentang   Pengujian Undang- Undang (PUU) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.
Inkonstitusional   karena   bertentangan   dengan   makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas  dan  dikualifisir   bertentangan   dengan  prinsip  keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan   dalam   penetapan   anggota   legislatif   akan benarbenar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada   dua   orang   calon   yang   mendapatkan   suara   yang   jauh berbeda secara ekstrem terpaksa calon yang mendapat suara banyak   dikalahkan   oleh   calon   yang   mendapat   suara   kecil, karena   yang   mendapat   suara   kecil   nomor   urutnya   lebih kecil”.
Seiring   dengan   keluarnya   putusan   tersebut,   berbagai   macam perbedaan  pendapat   menyeruak   kepermukaan   di   tengah-tengah   publik. Ada yang mendukung, namun tidak sedikit pula yang menentangnya. Bagi mereka yang kontra, sebagian besar berasal dari kaum perempuan, LSM perempuan dan para pegiat isu gender. Menurut mereka putusan MK ini dianggap   telah   menafikan   ketentuan   affirmative   action   sebagaimana diatur   dalam   UU   Pemilu.   Pasal   55   ayat   (2)   UU   No.   10   Tahun   2008 menyatakan  ”Di   dalam   daftar  bakal  calon sebagaimana dimaksud  pada ayat   (1),   dalam   setiap   3   (tiga)   orang   bakal   calon   terdapat   sekurang- kurangnya   1   (satu)   orang   perempuan   bakal   calon”.   Oleh   karenanya beberapa calon legislatif (caleg) yang berada di nomor urut kecil – caleg perempuan   utamanya   –   merasa   dirugikan   atas   putusan   ini.   Seperti diketahui,   sebagai   upaya   untuk   menciptakan   kesetaraan   gender   antara laki-laki   dan   perempuan   di   Indonesia   dalam   segala   aspek   kehidupan khususnya di bidang politik, DPR bersama Pemerintah telah mengambil kebijakan affirmasi yang kemudian dituangkan dalam Pasal 53 dan 55 ayat (2)   UU   Pemilu   serta   dipertegas   lagi   dalam   Pasal   214   huruf   e,   yang menyatakan ” D alam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang- kurangnya   30%   (tiga   puluh   perseratus)   dari   BPP,   maka   calon   terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut”.
Di satu sisi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 yang menganulir pasal 214 menjadi semacam cambuk bagi para elit parpol untuk benar-
benar memberian porsi lebih besar bagi kompetisi yang sehat, keadilan politik dan demokrasi. Sebagai warga negara yang taat hukum, putusan MK itu niscaya ditaati dan dipraktikkan oleh semua parpol sebagai peserta Pemilu. Pada saat bersamaan, suara terbanyak sekaligus member lahan subur   bagi   tumbuhnya   demokrasi   di   negeri   ini.   Terdapat   beberapa implikasi konstruktif yang dapat dirasakan: 4
Pertama, tergusurnya   oligarki   elit   parpol.   Faktor   nomor   urut dianggap   menyimpan   semangat   oligarkhi   elit   parpol,   dengan   besarnya kekuasan   elit   parpol   dalam   menentukan   nomor   urut  calon.   Kolusi   dan nepotisme kerap terjadi. Karena kedekatan antara calon dengan pimpinan parpol,   maka   ia   akan   mendapatkan   ‘nomor   dasi’.   Sebaliknya   yang disinyalir   berseberangan,   meski   punya   integritas   lebih   baik   akan mendapat   ‘nomor   sepatu’.   Dengan   demikian,   suara   terbanyak   tak   lagi ditentukan oleh segelintir elit paprol, melainkan oleh rakyat.
Kedua, rakyat memilih langsung, parpol tidak dapat menghalangi pilihan rakyat. konsekwensi dari sistem proporsional adalah keniscayaan suara   mayoritas,   atau   biasa   disebut   majoritarian   democracy.   Rakyat mempunyai   kedaulatan   untuk   menentukan   aspek   mayoritas   tersebut dengan   pelbagai   preverensinya.   Kedaulatan   rakyat   adalah   kedaulatan mayoritas   yang   sekaligus   menghilangkan   potensi   tirani   minoritas   elit. Karena   itu,   demokrasi   dari   rakyat,   oleh   rakyat   dan   untuk   rakyat, substansinya merupakan hasil dari pilihan-pilihan mereka mereka dalam skala mayoritas.
Ketiga, mendekatkan   caleg   dengan   konstituen.   Para   caleg   akan berlomba dan bekerja keras memperoleh dukungan dari rakyat pemilih agar mendapat suara terbanyak. Intensitas pendekatan niscaya dilakukan agar   mereka   percaya   dengan   figure   sang   caleg.   Rakyat   kini   semakin cerdas.   Mereka   tentu   akan   memilih   caleg   yang   dirasa   lebih   dekat   dan dikenal   sekaligus   dinilai   cakap   menangani   masalah   kemasyarakatan. Karena   rakyatlah   yang   secara   langsung   menjadi   ornament   demokrasi, maka   nomenklatur   itu   menuntut   pelibatan   rakyat   lebih   besar   dalam
4 Ali Masykur Musa, Op. Cit.
penentuan calon terpilih. Demokrasi yang masih mengacu pada ‘nomor urut’ sesungguhnya masih belum sepenuhnya merepresentasi kedekatan kehendak rakyat dalam memilih wakilnya di parlemen.
Keempat, menghilangkan   praktek   jual   beli   kursi   (nomor   jadi). Praktek menjelang pemilu, tak sedikit orang membeli ‘nomor dasi’ agar mereka   dijamin   berkantor   di   senayan.   Penerapan   suara   terbanyak mengakibatkan   tak   berfungsinya   nomor   urut,   sehingga   jual-beli   nomor jadi tak akan terjadi.
Pada akhirnya, putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 adalah hasil optimum   dari   capaian   pembenahan   sistem   kepartaian   dalam   sistem pemilu.   Ia   mendedahkan   berakhirnya   oligarki   elit   parpol   yang   selama puluhan tahun bercokol di urat nadi sistem politik kita. Oligarki runtuh, demokrasi pun kukuh. Kini tinggal bagaimana pihak-pihak terkait, baik KPU maupun parpol, mengimplementasi sistem ini di lapangan
E. Peran Partai Politik Pasca Keluarnya Putusan MK No: 22- 24/PUU-VI/2008
MK telah mengabulkan permohonan uji materi UU 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum pasal 214 huruf a, b, c, d, e mengenai sistem nomor urut, dengan demikian penentuan calon legislatif harus mengacu pada   putusan   MK   dengan   menggunakan   suara   terbanyak. Para   caleg   yang   tidak   tidak   berada   di   nomor   urut   satu   sangat   setuju dengan keputusan MK yang memberi kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan dirinya bahwa mereka walau tidak di urutan pertama tetapi dapat   meraup   suara   terbanyak.   Tentu   saja   keputusan   ini   memberi konsekwensi yang sangat luas.
Pertama , setelah diputuskan, para partai yang memperdagangkan nomor urut, memperdagangkan kursi parlemen akan mengalami konflik intern. Pasti itu. Mereka yang telah membayar untuk mendapatkan urut satu,   paling   tidak   akan   melakukan   protes   secara   intern.   Dari   sinilaha konflik akan terjadi. Bagaimana sikap partai. Tentu beragam. Ada yang menerima dengan tasyakuran. Ada yang menerima dengan catatan. Dan ada yang menolak tetapi tidak protes karena putusan MK.
Kedua, mudah-mudahan terungkap kebobrokkan di tubuh parpol yang   di   dalamnya   ada   suap   menyuap   intern   pengurus   parpol   terkait penentuan nomor urut kursi pencalegan,
Ketiga, Pertemanan dalam penentuan nomor urut kursi pencalegan telah   dihapus   oleh   MK.   Biar   saja   yang   bekerja   yang   akan   menikmati menjadi anggota parlemen. Jika nomor urut, maka ada yang tidak bekerja tetapi mendapatkan berkah suara karena pertemanan tersebut.
Keempat ,   Sisi   keadilan.   Terwujudnya keadilan. Kelima ,   Tidak mengkhianati suara rakyat. Nomor urut itu mengkhianati suara rakyat.
Dengan dihapusnya   nomor   urut,   maka   suara   rakyat   akan   tetap   sesuai dengan hati nurani rakyat siapa yang menjadi pilihannya.
Keenam, ada   upaya   bekerja   dan   bersaing   secara   ketat   masing- masing caleg. Maka antara intern caleg bisa bentrok. Bisa saja tidak rukun. Saling   jegal.   Saling   fitnah.   Inilah   resiko   politik   dengan   ketetapan   MK tersebut.
Dalam   putusannya   MK   menilai,   pasal   tersebut   hanya menguntungkan para caleg yang berada di nomor urut jadi yakni 1, 2, dan 3.   Sedangkan,   caleg   yang   berada   di   nomor   urut   buntut   meski mendapatkan   suara   terbanyak,   tapi   perolehan   suaranya   itu   diberikan kepada  nomor  urut  jadi.   Hakim   konstitusi   Arsyad   Sanusi   menjelaskan, pasal   214   huruf   a,  b,   c,  d,  e   yang   menentukan   pemenang   adalah   yang memiliki suara di atas 30 persen dan menduduki nomor urut lebih kecil adalah   inskontitusional,   bertentangan   dengan   kedaulatan   rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pasal tersebut dianggap tidak adil karena   mengandung   standar   ganda   yang   memaksakan   pemberlakukan hukum   yang   berbeda   dalam   kondisi   yang   sama.   “Yaitu   menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg.
Pertimbangan   hukum     Mahkamah   Konstitusi     mengabulkan gugatan uji materi atas pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008 tentang Pemilu 2009 di antaranya, ketentuan pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e UU No 10/2008 yang menyatakan bahwa calon anggota legislatif terpilih adalah   calon   yang   mendapat   suara   di   atas   30   persen   dari   bilangan
pembagian pemilu (BPP) atau menempati nomor urut lebih kecil, dinilai bertentangan   dengan   makna   substantif   dengan   prinsip   keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 28 d ayat 1 UUD 1945

## F. Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan jpembahasan diatas maka dapat ditarik   kesimpulan   sebagai   berikut: Pertama ,   Sebelum   keluarnya Putusan   Mahkamah   Konstitusi   No.22-24/PUU-VI/2008   bahwa   peran partai   politik   dalam   menentukan   caleg   sangat   besar.   Sehinga   jadi   atau tidaknya   seorang   caleg   sangat   ditentukan   oleh   pimpinan   partai   politik melalui   nomor   urut   dalam   Daftar   Calon.   Untuk   mendapatkan   posisi nomor   urut   paling   atas   biasanya   ditempati   orang-orang   terdekat   ketua partai atau bahkan berdasarkan setoran uang kepada pimpinan parpol . Hal   ini   juga   sebenarnya   menjadi   penyebab   mengapa   orang   lebih cenderung membentuk partai baru alasannya adalah demi posisi dalam nomor urut.
Kedua , Setelah keluarnya   Putusan Mahkamah Konstitusi No.22- 24/PUU-VI/2008   peran   partai   politik   menjadi   berkurang   terhadap penentuan caleg terpilih dalam pemilihan umum. Partai hanya berperan menampilkan   caleg-calegnya   dalam   Daftar   Calon,   sementara   yang menentukan   terpilih   tidak   terpilihnya   adalah   pemilih.   Perubahan mekanisme   penentuan   caleg   terpilih   ini   menghilangkan   oligarki   partai politik yang terjadi selama ini. Peran partai melemah, meskipun dalam Undang-Undang Pemilu ditegaskan peserta pemilu adalah partai politik.
2. Saran
Dalam   rangka   menyonsong   Pemilu   2014   Undang-Undang   No.10 Tahun 2008 sedang dilakukan perubahan oleh DPR. Bahkan muncul lagi keinginan   dari   sejumlah   partai   di   DPR   untuk   mengembalikan   sistem penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut, dengan alasan bahwa peserta pemilu adalah partai politik bukan perseorangan. Oleh karena itu penulis menyarankan sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak sangat sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat dan harus tetap dipertahankan. Siapa yang menentukan caleg yang bakal jadi sepenuhnya
hak mutlak dari rakyat bukan partai politik. Bila perlu dalam UU Pemilu ditegaskan bahwa peserta pemilu adalah perorangan yang diusulakn oleh partai politik.

## G. Daftar Pustaka
Alfian, Komunikasi   Politik   Dan   Sistem   Politik   Indonesia ,   Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
Budiardjo, Miriam, Pengantar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2000
Gaffar,   Afan   “ Politik   Indonesia   Transisi   Menuju   Demokrasi ,”   Pustaka Pelajar Indonesia, Cetakan I, Mei, 1999
Mardjono, H., Hartono, S.H., Reformasi Politik Suatu Keharusan , Gema Insani Press, Jakarta, 1998.
Musa, Ali Masykur, Berakhirnya Oligarki Partai Politik ,     Koran Sindo, 27 Desember 2008.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia- UI Press, Jakarta, 1986
Subianto,   Bijah, Penguatan   Peran   Partai   Politik   dalam   Peningkatan Partisipasi  Politik   Masyarakat, Jurnal, Naskah   no.20   Juni-Juli 2000.
Surbakti,   A.,   Ramlan, Reformasi   Kekuasaan   Presiden ,   Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008
Media Indonesia, Rabu 6 September 2006