## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.789-797 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.179

## IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA IGAL KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021
Amiral Amra Opransiski 1 , Dadang Mashur 2
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Correspondent author : amiraligal01@gmail.com Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax 0761-63272, Indonesia

## Abstract
It  is  known  that  this  development  has  not  shown  results  that  are  in  accordance  with  the maximum  then  it  is  also  known  that  only  a  few  development  programs  have  been  carried out,  from  the  observations  it  is  known  that  the  condition  of  the  Igal  village  facilities  looks apprehensive, one  of which  is  the  road  and  bridge  which  is  the  only  access  to  Igal  Village damaged,  therefore  it  can  be  seen  that  the  management  and  use  of  village  funds, especially in the field of development, have not been carried out properly. This study aims to explain  and  describe  and  analyze  the  implementation  of  the  Village  Revenue  and Expenditure Budget, especially in the Village Development Sector of Igal District, and to find out  the  inhibiting  factors  for  its  implementation.  This  study  uses  a  qualitative  research  type with a descriptive phenomenological approach, then determining the research subject using purposive  techniques,  then  collecting  data  using  interviews,  documentation,  and observation. After conducting research it was found that the implementation of the APBDesa had  been  carried  out  quite  well  even  though  there  were  several  indicators  that  were  not optimal such as the environment, policy goals, and resources, while the inhibiting factors for the  implementation  of  the  APBDesa  in  the  development  sector  included  implementing capacity, village facilities and also community participation.
Keywords: budget; development sector; Implementation

## Abstrak
Diketahui  pembangunan  ini  belum  menunjukkan  hasil  yang  sesuai  dengan  maksimal kemudian  diketahui  juga  program  pembangunan  yang  dilakukan  hanya  sedikit,  dari pengamatan diketahui kondisi fasilitas desa Igal terlihat memprihatinkan, salah satunya jalan dan  jembatan  yang  menjadi  satu-satunya  akses  menuju  Desa  Igal  mengalami  kerusakan, sehingga dapat dilihat bahwa pengelolaan dan penggunaan dana desa khususnya dalam bidang  pembangunan  belum  terlaksana  dengan  baik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  dan  mendeskripsikan  serta  menganalisis  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  khususnya  di  Bidang  Pembangunan  Desa  Kecamatan  Igal  serta mengetahui  faktor  penghambat  pelaksanaannya.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi  deskriptif,  kemudian  penentuan subjek  penelitian  menggunakan  teknik  purposive,  kemudian  pengumpulan  data menggunakan  wawancara,  dokumentasi  dan  observasi.  Setelah  dilakukan  penelitian diketahui  bahwa  pelaksanaan  APBDesa  sudah  terlaksana  dengan  cukup  baik  meskipun terdapat beberapa indikator yang belum optimal seperti lingkungan, sasaran kebijakan dan sumber  daya,  sedangkan  faktor  penghambat  pelaksanaan  APBDesa  di  daerah.  bidang pembangunan meliputi kapasitas pelaksana, fasilitas desa dan juga partisipasi masyarakat.

## Kata Kunci: anggaran;  Implementasi; sektor pembangunan
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA IGAL KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.789-797         Amiral Amra Opransiski, Dadang Mashur DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.179 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Desa  adalah  kesatuan  warga  hukum  yang  mempunyai  batasan  daerah  yang memiliki  kewenangan  untuk  pengurusan  dan  pengaturan  kebutuhan  penduduknya,    yang didasarkan  adat  dan  asal  usul  desa  yang  dihormati  dan  diakui  oleh  system  pemerintah indonesia.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  khususnya  desa  bisa  menjadi  kuntungan  untuk pemerintahan  desa  khususnya  dalam  pengaturan,  mengurus  dan  juga  melaksanakan pemerintahannya  sendiri,  dan  juga  dengan  itu  terdapat  beban  tambahan  kewajiban  dan juga  tanggungjawan  bagi  desa,  tetapi  pelaksanaan  pemerintahan  desa  tntu  mesti dijalankan dan pertanggungjawabkan, yang mana maksudnya ialah pada keuangan desa dari segi pengelolaanya.
Didasari  dengan  peraturan  itu  dan  juga  telah  jelas  bahwa  pelaksanaan  sektor pembangunan  desa  dari  keuangan  desa  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah maupun  desa  didasarkan  prinsip  uang  mengikuti  fungsi  maknsnya  ialah  dana  tersebut mengikuti fungsi dari pemerintah yang juga jadi tanggungjawab dan kewajiban dari tingkat pemeirntahan masing-masing. Khususnya pada sistem yang berlaku pada sekarang ini desa memiliki kedududkan yang sangat strategis terlebih pada pembantuan pemerintah daerah pada  proses  pelaksanaan  pemerintahannya,  hal  tersebut  juga  dalam  hal  pembangunan. Seluruhnya itu dilaksanakan sebagai bentuk nyata dari pemerintah daerah ikut mmeberikan dukungan untuk penyelengaraan ototnomi daerah di daerahnya.
Desa  mempunyai  wewenang  untuk  mengurus  dan  juga  mengatur  warganya  yang disesuaikan  dengan  keadaan  budaya  dan  sosial  khususnya  pada  aturan  keuangannya. Pelaksanaan  pemerintahan  desa  diharapkan  mampu  menstimulasi  meningkatnya kemandirian  dan  kapasitas  masyarakat  melalui  ikutsertaan  mereka  untuk  pemanfaatan sumber daya desa demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Penyelengaraan desa di wujudkan  pada  sistem  pemerintahannya  yang  melakukan  pengaturan,  perencanaan  dan juga  pengembangan  jangka  panjang  dengan  peraturan  atau  kebijakan  juga  sumber pendanaan untuk segala sektor urusan desa.
APBDesa merupakan sebagai  salah  satu  intrument  atau  alat  yang  penting  dalam menentukan tercapainya Good Governance atau pemerintahan yang baik, APBDesa . Tata kelola  pemerintah  yang  baik  bisa  diketahui  dengan  langkah  pertanggungjawaban  dalam penyusunan  APBDesa.  Desa  memiliki  peran  dalam  pelaksanaan  otonomi  yang  asli  dapat melakukan inisiatif maupun prakarsa untuk mengolah anggaran desa. Hal tersebutnenukuju arti  dengan  hadirnya  otonomi  bagi  desa,  sehingga  menjadian  desa  lebih  flexibel  untuk penentuan  arah  peraturan  khususnya  pada  pembangunan  didesa  pada  rancangan APBDesanya.  Pada  prinsionya  APBDesa  ialah  perencanaan  mengenai  pengelouaran  dan juga  pendapatan  desa  sepanjang  satu  tahun  yang  disusun  oleh  Kepala  Desa  dan  juga bersama dengan BPD kemudian di tetapkan dalam Perdes sebagau pedoman pengelolaan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.789-797 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.179
keuangan  desa,  program  maupun  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerinntah  desa  untuk pembangunan desa demi mencapai kesejahteraan masyarakat desa.
Desa  Igal  merupakan  salah  satu  desa  di  Provinsi  Riau  Kabupaten  Indragiri  hilir  yang menjadi sorotan akhir-akhir ini disebabkan fasilitas akses masuk jembatan dan jalannya dinilai tidak  layak  dan  rusak  sehingga  membahayakan  warga  yang  keluar  masuk  desa. Dikarenakan  Desa  Igal  merupakan  Desa  dengan  banyak  mata  pencarian  seperti  nelayan dan perkebunan kelapa tentunya masalah akses, fasilitas dnan infrastruktur di Desa  harus di sesuaikan  dengan  mobilitas  masyarakat  yang  tinggi,  sehingga  masyarakat  dapat  menjual hasil  melaut  dan  juga  perkebunan  kelapanya  kepada  Desa  dan  Kecamatan  hingga  ibu Kota.
Setelah mendapatkan data khususnya pada tahun 2021 terlihat bahwa program dan kegiatan pembangunan fasilitas jalan jembatan atau fisik Desa Igal terlihat belum maksimal, untuk  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  berjalan  dengan  baik  tetapi  untuk pembangunan  fisik  jerambah,  jalan  dan  juga  jembatan  belum  terselesaikan  hingga  kini padahal  jika  merujuk  kepada  anggaran  2  tahun  yang  lalu  bidang  pembangunan merupakan  bidang  dengan  anggaran yang  paling  tinggi.  Sehingga  sampai  saat  ini  konidsi akses dan infratsruktur lainnnya didesa dalam kategori memprihatinkan.
Maka dari itu, berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti mengusulkan penelitian ini  dengan  tujua  untuk mengetahui  dan  menganalisis  usaha  pemeierntah  Desa  Igal  dalam pelaksanaan  pembangunan  desa  yang  bersumber  pada  APBDesa  dan  juga  ingin mengetahui lebih jelas mengenai pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2021 serta faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pelaksanaannya.

## Review Teoritis

## Konsep Kebijakan Publik
Kebijakan  ialah  sebagai  bentuk  tekanan  dari  pemerintah  sebagai  langkah  penyelesaian permaslaahan  yang  sedang  terjadi  pada  masyakat  pada  seluruh  aspek  kehidupannya. Kemudian menurut Asmawati (2018: 2379) kebijakan publik ialah suatu sistem dan rangkaian dari sedikit atau banyaknya aktivitas  dan berhubungan serta mempunyai akibat khususnya untuk yang memiliki kepentingan sebagai peraturan yang berlainan. Menurut Thomas R Dye (dalam  Wayne  Parsons,  2005:  xi)  yang  dilkutip dari  (Elwan,  L.O.M,  2011:15). “public  policy  is whatever governments choose to do or not to do” kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak  melakukan  sesuatu.  Keduanya,  menurut  definisi  Dye,  merupakan  kebijakan  publik karena  merupakan  upaya  mencapai  tujuan  tertentu  dan  keduanya  memiliki  dampak terhadap masyarakat (Supriadin et al., 2020)

## IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA IGAL KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.789-797         Amiral Amra Opransiski, Dadang Mashur DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.179 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## Konsep Implementasi Kebijakan
Implemnetasi  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Iqsan,  2018:23)  menjelaskan implementasi ialah aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat maupun individu serta  kelompok  dalam  pemerintah  juga  swasta  dan  diarahkan  kepada  terciptanya  tujuan yang  telah  ditetapkan  pada  kebijakan  pemerintah  tersebut.  Van  Meter  dan  Van  Horn mempunyai  pandangan  tersendiri  mengenai  implementasi  kebijakan  bahwasannya lembaga  pemeirntah  dalam  menyelengarakan  tugas-tugasnya  sudah  tentu  akan menilmbukan  akibat  positif  bagi  mayarakat  dan  juga  seluruh  tujuan  dari  pemerintah  telah jelas. Tetapi pada kenyataannya lembaga pemerintah sangat sering mengalami tugas dari arahan  peraturan  udang-udang  hal  tersebut  menjadikan  pemerintah  terkadang membuat kebijakan  yang  berlainan  dengan  kebutuhan  masyarakat  serta  tidak  tahu  arah kebijakannya  sendiri.  Demikian  halnya  menurut  Jones  (1991)  dalam  La  Ode  Muhammad Elwan,  (2011:  18)  menjelaskan  bahwa  Implementasi  kebijakan  mudah  dimengerti  secara teoritik dan  konseptual,  namun  tidak senantiasa  demikian  dalam  bentuknya  yang  kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020)

## Faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan
Terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  pelaksanan  kebijakan  yang  lebih jelas menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Ramli, 2017:19), antara lain:
a. Ukuran dan tujuan kebijakan
Kebijakan yang baik harus memiliki ukuran yang jelas dan tujuan yang ingin dicapai, untuk  mengukur  keberhasilan  kebijakan  maka  pembuat  kebijakan  harus memasukkan  ukuran  kinerja  kebijakan  agar  mengetahui  apakah  suatu  kebijakan tersebut berhasil atau tidak dan mencapai tujuan atau tidak.
b. Sumber Daya
Untuk mendukung keberhasilakn dari suatu kebijakan pemerintah harus menyediakan sumber  daya,  seperti  manusia,  anggaran,  fasilitas  dan  juga  operasional  sehingga para perlaksana dapat melaksanakan kebijakan tersebut tanpa kekuarangan suatu apapun, baik itu manusia dari segi jumlah dan kualitas kapasitas, anggaran dari segi jumlah dan operasional untuk mobilitas.
c. Karakteristik  agen  pelaksana  adalah  bagaimana  dukungan  organisasi  dalam pelaksanaan suatu kebijakan.
d. Sikap para pelaksana
Bagaimana  sikap  dari  para  pelaksana  terhadap  kebijakan  yang  telah  ditetapkan apakah  menerima  atau  menolak  kebijakan  tersebut,  apakah  melaksanakan  tetapi tidak profesional atau melaksanakan secara profesional. (Suwarjeni, 2019:39).
e. Komunikasi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.789-797 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.179
Komunikasi  dalam  suatu  kebijakan  memiliki  kedudukan  yang  juga  sangat  pentung dikarenakan  pada  tahap  implementasi  pertukaran  informasi  antar  lini,  rapat  dan  juga sosialisasi dilakukan dengan komunikasi antar pelaksana.
f. Lingkungan
Lingkungan  merupakan  faktir  dan  juga  tujuan  dari  kebijakan  itu  sendiri,  lingkungan dimana kebijakan diterapkan kemudian lingkungan juga sebagai tujuan dari kebijakan. Maka  dari  itu  untuk  mendukung  kebijakan  tersebut  maka  pemerintah  harus menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  seperti  ekonomi  yang  baik,  masyarakat yang melek politi dan kondisi sosial masyarakat yang juga baik.

## Definisi Desa
Definisi  desa  menurut  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014,  adalah  Desa  adalah  kesatuan warga  hukum  yang  mempunyai  batasan  daerah  yang  memiliki  kewenangan  untuk pengurusan dan pengaturan kebutuhan penduduknya,  yang didasarkan adat dan asal usul desa yang dihormati dan diakui oleh system pemerintah indonesia.

## Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  APBDesa  ialah  perencanaan  mengenai pengelouaran dan juga pendapatan desa sepanjang satu tahun yang disusun oleh Kepala Desa  dan  juga  bersama  dengan  BPD  kemudian  di  tetapkan  dalam  Perdes  sebagau pedoman  pengelolaan  keuangan  desa,  program  maupun  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerinntah  desa  untuk  pembangunan  desa  demi  mencapai  kesejahteraan  masyarakat desa.

## METODOLOGI
Jenis  penelitian  ini  ialah  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  dengan  tujuan  untuk menganalisis  fenomena  yang  terjadi  dengan  alat  pengumpul  data yang  telah  ditetapkan, lokasi  penelitian  ini  ialah  di  Desa  Igal  Kecamatan  Mandah  subjek  atau  informan  pada penelitian  ini  di  tentukan  dengan  teknik  purposive  atau  yang  memiliki  pengetahuan mengenai  pelaksanaa  pembangunan  desa  baik  itu  pemerintah  dan  juga  masyarakatnya. Teknik  Pengumpulan  Data  dalam  penelitian  ini  ialah  Observasi  yang  diteliti.  Observasi, wawancara dan Dokumentasi.
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam (Elwan  et  al.,  2022).  Kondensasi  data  merujuk  pada  proses  seleksi,  fokus  studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk untuk menjelaskan dan  mendeskripsikan  serta  menganalisis  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja

## IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA IGAL KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.789-797         Amiral Amra Opransiski, Dadang Mashur DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.179 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Desa  Tahun  2021  khususnya  di  Bidang  Pembangunan  Desa  Kecamatan  Igal  serta mengetahui faktor penghambat pelaksanaannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Ukuran dan tujuan kebijakan
Ukuran dalam kebijakan ialah parameter kinerja kebijaka dan tujuan kebijakan merupakan sasaran  dari  kebijakan  tersebut,  maka  dalam  pelaksanaan  kebijakan  tentunya  harus  jelas ukuran dan tujuan umum seta khususnya. Seperti dikatehui bahwa masalah yang hingga kini terus terjadi di Desa Igal ialah infrastruktus seperti jembatan dan jalan yang surat kemudian setelah  melakukan  observasi  diketahui  air  pada  rumah  masyarakat  tergolong  kotor,  maka dari itu pemerintah desa haruslah menganggarkan dana untuk perbaikan fasilitas desa dan juga fasilitas lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat desa.
Melalui  pengumpulan  data  yang  dilakukan  diketahui  beberapa  kegiatan  pada  program pembangunan jalan, jerambah dan jembatan di Desa Igal pada tahun 2021 belum selesai dan  tidak  maksimal  dan  hingga  tahun  2022  belum  selesai,  sehingga  menurut  kinerja kebjakan  Perdesa  APBDesa  tahun  2021  belum  berjalan  dengan  baik  dan  tergolong  kinerja kebijakannya  rendah.  Pada  implementasi  sebuah  kebijakan  haris  sesuai  antara  ukkuran,  isi dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sehingga  jika  semanya  telah  direncanakan  dan dilaksanakan dengan mengikut pada SOPnya bukan tidak mungkin suatu kebijakan tersebut akan berhasil.

## 2. Sumber daya
Untuk  mendukung  keberhasilakn  dari  suatu  kebijakan  pemerintah  harus  menyediakan sumber  daya,  seperti  manusia,  anggaran,  fasilitas  dan  juga  operasional  sehingga  para perlaksana dapat melaksanakan kebijakan tersebut tanpa kekuarangan suatu apapun, baik itu  manusia  dari  segi  jumlah  dan  kualitas  kapasitas,  anggaran  dari  segi  jumlah  dan operasional  untuk  mobilitas.  Sebagai  pelaksana  dikut  sertakan  masyarakat,  pemerintah desa,  lembaga  RT  dan  RW  serta  dusun,  kemudian  juga  dibantu  oleh  kelompok  pemuda Desa, tetapi masih terjadinya ketidak berhasilan pembangunan biarpuns ecara jumlah SDm telah mencukupi dan anggaran juga telah di tetapkan belum tercapai dengan semestinya adanya faktor seperti kualitas sumber daya manusia yang baik tentunya dapat menentukan keberhasilan pembangunan dengan menggunakan tenaga ahli sehingga dapat melakukan perhitungan yang detail pada pembangunan fisik desa.

## 3. Agen pelaksana
Agen  pelaksana  disini  memiliki  arti  struktur  dan  rentang  kendali  yang  tidak  panjang  dan mudah untuk dilaksanakan. Ketahui bahwa pemeirntah desa melakukan kunjungan kedusun khususnya  yang  mempunyai  kondisi  jembatan,  jerambah  maupun  jalan  yang  rusak,  untuk mengetahui  informasi  keperluan  pembangunan  dan  juga  mengajak  masarakat  dan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.789-797 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.179
perwakilan  untuk juga  ikut  dalam  pembangunan.  Seperti  diketahui  bahwa  rentang  kendali pemerintah  desa  cukup  singkat  maka  dari  itu  dapat  dimanfaatkan  edngan  baik  untuk menyebarkan informasi dan mempersingkat administrasi lainnya
4. Sikap para pelaksana
Sikap para pelaksana merupakan bagaimana pelaksana kebijakan menjalankan kebijakan tersebut  baik  penerimaan  dan  penolakan  dari  pelaksa  tentunya  dapat  berpengaruh terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Dari hasil penelitia diketahui bahwa para pelaksana bidang  pembangunan  yang  besumber  APBDesa  Desa  Igal  terlihat  sangat  mendukung, masayakat  juga  mendukung  melalui  rapat  dan  usulan  tetapi  belum  pada  partisipasinya, dikarenakan  masyakat  yang  masih  sibuk  dengan  pekerjaannya  sebagai  petani  dan  juga nelayan sehingga belum bisa ikut dalam kegiatan pembangunan.

## 5. Komunikasi
Komunikasi  dalam  suatu  kebijakan  memiliki  kedudukan  yang  juga  sangat  penting dikarenakan  pada  tahap  implementasi  pertukaran  informasi  antar  lini,  rapat  dan  juga sosialisasi  dilakukan  dengan  komunikasi  antar  pelaksana,  pada  penelitian  diketahui  bahwa pihak pemerintah desa melakukan komunikasi melalui sosialisasi  dan tidak langsung melalui poster dan baliho.

## 6. Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik
Lingkungan merupakan faktir dan juga tujuan dari kebijakan itu  sendiri, lingkungan dimana kebijakan diterapkan kemudian lingkungan juga sebagai tujuan dari kebijakan. Maka dari itu untuk mendukung kebijakan tersebut maka pemerintah harus menciptakan lingkungan yang mendukung  seperti  ekonomi  yang  baik,  masyarakat  yang  melek  politi  dan  kondisi  sosial masyarakat yang juga baik.
Faktor penghambat Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Igal Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021
1. Kondisi  Infrastruktur  Desa: Fasilitas  yang  baik  maka  akan  melancarkan  kegiatan  keluar masuknya  masyarakat  desa  dan  akses  yang  mudah  untuk keluar dan  masuk desa  juga dan juga dapat melancarkan mobilitas masyarakat antar dusun dan desa.
2. Kemampuan  dan  kapasitas  Aparatur :  Pengembangan  sumber  daya  manusia  melalui pelatihan  pengelolaan  keuangan  desa  dan  bimbingan  teknis  sangat  perlu  dan  terbukti meningkatkan  kapasitas,  kemampuan,  pengetahuan  dan  keahlian  aparatur  Desa. Chayadi, Yudi (2016)
3. Partisipasi  masyarakat  desa: Tingkat  partisipasi  masyarakat  Desa  igal  tergolong  rendah hal ini dikarenakan kesimbubkan dan budaya kerja dari masyarakat itu sendiri, sehingga

## IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA IGAL KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.789-797         Amiral Amra Opransiski, Dadang Mashur DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.179 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
masyarakat  belum  dapat  secara  maksimal  ikut  serta  dalam  kegiatan  pembangunan  di dusun masing-masing.

## KESIMPULAN
Setelah  dilakukan  penelitian  mengenai  APBDesa  telah  di  laksanakan  dengan  cukup  baik dengan  mengacu  kepada  hasil  dari  rapat  musyawarah  tetapi  pada  tujuannya  belumn tercapai,  sumber  daya  pelaksana  yang  masih  belum  memadai  dari  segi  kualitas,  dan pelaksana  yang  belum  profesional,  serta  lingkungan  politik  masyarakt  yang  belum  melek terhadap peraturan, kondisi sosial masyarakat yang bekerja dan ekonomi yang belum stabil menjadikan keikut sertaan masyarakat menjadi rendah. Adapun faktor penghambat antara lain masih terbatasnya APBDes, Kondisi infrastruktur desa, kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa  dan partisipasi masyarakat desa Igal.
Rekomendasi:
1. Kepada  pemerintah  desa  untuk  memaksimalkan  pelaksanaan  bidang  pembangunan khususnya fisik agar dapat meningkatkan akses masuk ke desa igal dan mempermudah mobilitas  masyarakat  desa,  untuk  program  kesehatan  dan  pembinaan  masyarakat dapat  berjalan  dengan  maksimal  agar  menggunakan  tenaga  ahli  dari  kecamatan maupun daerah agar lebih maksimal hasilnnya.
2. Kepada  pemerintah  desa  Igal  untuk  melakukan  perbaikan  kondisi  infrastrukur  desa secepatnya,  menganggarkan  biaya  peningkatan  kemampuan  aparat  dan  juga meningkatkan  keasaran  masyarkat  untuk  ikut  berpartisipasi  pada  kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerinntah secara gotong royong.

## REFERENSI

## Book:
Agustino, Leo. (2013). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Alam dan Faried. (2012). Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: Refika Aditama Friedrich. (2007). Kebijakan Publik. Bandung: Mandar Maju.
Purwanto,  Ewan  Agus.  (2012).  Impelementasi  Kebijakan  Publik.  Konse,  dan  Aplikasinya  di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
Subarsono.  (2012).  Analisis  Kebijkan  Publik  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Tahir, Arifin (2014), Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah . Bandung: Alvabeta
Wahab, Abdul Solichin. (2014). Analisis Kebijakan . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Wiratna, V. S. 2019. Hakikat Desa. Yogyakarta. Penerbit: Pustaka Baru Press

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.789-797 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.179

## Journal
Yudi  Dwi  Chayadi,  2016.  Kinerja  Pemerintah  Desa  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi Pada  Desa  Karang  Rejo  Kecamatan  Stabat  Kabupaten  Langkat).  E-Jurnal Administrasi Publik
Kiki, S. 2017. “tata kelola keuangan desa”. Akuntansi dan bisnis, Vol. 15, No. 1, hal. 33-37.
La  Ode  Muhammad  Elwan,  Muhammad  Yusuf,  &  La  Ode  Herman  Halika.  (2022).  MINING POLICY  CONFLICT:  Recruitment  of  Local  Workers  in  Morosi  Industrial  Estate,  Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Sanusi,  et  al.  2019.  Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. Volume 2 Nomor 3
Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506

## Peraturan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa peraturan  Menteri  keuangan  No.  50/PMK.07/2017  tentang  pengelolaan  Transfer  kedaerah dan Dana Desa
Peraturan  Menteri Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  nomor 3  tahun
2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021
Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 8 tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2019