Abstrak — Indonesia mempunyai luas 3,25 juta km 2 lautan, dan 2,55  juta  km 2 Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE).  Indonesia memperoleh  hak  kewenangan  memanfaatkan  ruang  laut  yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumberdaya  hayati  dan  non  hayati,  penelitian,  dan  yuridiksi mendirikan  instalasi  ataupun  pulau  buatan.  Jika  Indonesia tidak  memaksimalkan  kebijakan  dalam  mengatur  ruang  laut akan  terjadi  konflik  dan  merugikan  negara  dan  masyarakat. Konflik  yang  terjadi  di  laut  dikarenakan  belum  adanya kepastian  batas-batas  kegiatan  ( spatial  boundary  system )  di wilayah  perairan  laut  sehingga  menimbulkan  tumpang  tindih antar jenis kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan ruang laut. Untuk  mereduksi  konflik  di  ruang  laut  pemerintah  menyusun Undang  –  Undang  No  1  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang – Undang 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Luaran dari UU No. 1 Tahun 2014 salah satunya adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil  (RZWP3-K).  Penelitian  ini  akan  membuat peta  kondisi  eksisting  pemanfaatan  ruang  laut,  melakukan inventarisasi dan analisis izin lokasi dan pengelolaan ruang laut, di Kab. Situbondo  menggunakan RZWP3-K yang disahkan di Perda Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Penelitian  ini menghasilkan bahwa pemanfaatan ruang laut yang terdapat di Kab.Situbondo  berupa  keramba  jaring  apung  (KJA),  wisata pariwisata pantai, wisata bawah laut, dan pipa gas bawah laut. Dari  79  pemanfaatan  ruang  laut  hanya  ada  1  (satu)  yang memiliki  izin  yaitu  pipa  gas  bawah  laut,  dan  hanya  19% pemanfaatan  ruang  laut  yang  sesuaian  dengan  RZWP3-K Provinsi Jawa Timur.
Kata  Kunci:  Izin  Lokasi  dan  Pengelolaan,  Kab.  Situbondo, Pemanfaatan Ruang Laut, RZWP3-K.

## I. PENDAHULUAN
NDONESIA  memiliki  luas  wilayah  kurang  lebih 8.205.961 km 2 , dimana dua pertiga wilayahnya merupakan wilayah perairan [1]. Wilayah laut Indonesia mempunyai luas 3,25  juta  km 2 lautan,  dan  2,55  juta  km 2 Zona  Ekonomi Eksklusif  (ZEE)  [2].  Di  samping  itu  berdasarkan  UNCLOS 1982, Indonesia memperoleh hak kewenangan memanfaatkan  ruang  laut  yang  menyangkut  eksplorasi, eksploitasi  dan  pengelolaan  sumberdaya  hayati  dan  non hayati, penelitian, dan yuridiksi mendirikan instalasi ataupun pulau buatan. Jika Indonesia tidak memaksimalkan kebijakan dalam  mengatur  ruang  laut  akan  terjadi  konflik  dan merugikan  negara  dan  masyarakat.  Konflik  yang  terjadi  di
laut  dikarenakan  belum  adanya  kepastian  batas-batas kegiatan ( spatial boundary system ) di  wilayah perairan laut sehingga  menimbulkan  tumpang  tindih  antar  jenis  kegiatan pengusahaan  dan  pemanfaatan  ruang  laut  [3].  Salah  satu contoh  penyebab  konflik  di  ruang  laut  di  Pesisir  Kab. Situbondo adalah rendahnya pengetahuan dan kesadaran para nelayan  dalam  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan rendahnya  kesadaran  para  nelayan  untuk  melengkapi  surat- surat  perahu  seperti  Pas  kecil,  SIUP  dan  SPI  serta  Surat Keterangan  Andon  bagi  nelayan  yang  akan  melakukan penangkapan ikan di luar daerah [4].
Untuk  mereduksi  konflik  di  ruang  laut  pemerintah menyusun  Undang  –  Undang  No  1  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil [5] dan Undang  –  Undang  32  Tahun  2014    Tentang  Kelautan[4]. Luaran  dari  UU  No.  1  Tahun  2014  salah  satunya  adalah Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil (RZWP3-K).  Salah  satu  wilayah  yang  sudah  memiliki RZWP3-K  adalah  Jawa  Timur.  RZWP3-K  Jawa  Timur bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan  pulau-pulau  kecil  Provinsi  yang  terintegrasi,  aman, berdaya  guna,  serta  berkelanjutan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Jawa  Timur  dengan  prinsip partisipatif  [6].  Salah  satu  fungsi  dari  RZWP3-K  ini  adalah sebagai  salah  satu  acuan  dalam  rujukan  konflik  di  perairan laut.  Adanya  RZWP3-K  ini  belum  menjadi  solusi  tuntas karena  pemerintah  provinsi  Jawa  Timur  baru  menetapkan RZWP3-K pada tahun 2018, namun pemanfaatan ruang laut di Jawa Timur sudah ada sebelum ditetapkannya RZWP3-K Jawa Timur[7].
Penelitian ini melakukan pembuatan peta kondisi eksisting pemanfaata  ruang  laut,  inventarisasi,  dan  analisis  perizinan bangunan  laut,  di  Kab.  Situbondo  karena  Provinsi  Jawa Timur sudah memiliki RZWP3-K yang disahkan di Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil.  Bangunan  Laut  yang  dimaksud  adalah pemanfaatan ruang laut yang bersifat menetap sesuai dengan UU  No  1  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Data  yang  akan digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data pemanfaatan  ruang  laut  eksisting  milik  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Provinsi  Jawa  Timur.  Penelitian  ini  diharapkan dapat  memetakan  persebaran  pemanfaatan  ruang  laut  yang

## Analisis Izin Lokasi dan Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RZWP3-K (Studi Kasus: Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur)
Dimas Haryo Nugroho Putro, Yanto Budisusanto. Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan dan Kebumian, Institut Teknologi Sepuluh Nopember , Surabaya, 60111
e-mail : yanto_b@geodesy.its.ac.id
I
bersifat menetap di Pesisir Kab. Situbondo dan memberikan rekomendasi terkait isu tentang perizinan pemanfaatan ruang laut, dan menjadi referensi bahan dalam peninjauan kembali RZWP3-K.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Lokasi Penelitian
Pada  penelitian  ini  dilakukan  di  pesisir  Kabupaten Situbondo, Pronvisi Jawa Timur. Secara geografis berada di posisi antara 7° 35’ – 7° 44’ Lintang Selatan dan 113° 30’ – 114° 42’ Bujur Timur. Secara administratif, wilayah pesisir Kabupaten  Situbondo  kearah  daratan  mencakup  wilayah administrasi  kecamatan  dan  ke  arah  perairan  laut  sejauh  12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan.
Gambar 1. Lokasi Penelitian (Modifikasi dari RZWP3-K 2018)

## B. Alat
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
a. Perangkat Lunak Pengolahan Data SIG
b. GPS Handheld
c. Kamera

## C. Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. RZWP3-K Jawa Timur Tahun 2018-2038.
b. Data  eksisting  penggunaan  ruang  laut  Pesisir  Kab. Situbondo  milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
c. Data izin lokasi dan pengelolaan pemanfaatan ruang laut Pesisir Kab. Situbondo.
d. Data  penggunaan  ruang  laut  bidang  migas  milik  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
e. Data  penggunaan  ruang  laut  bidang  pariwisata  milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
f. Data penggunaan ruang laut bidang telekomunikasi milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
D. Tahapan Penelitian
Berikut adalah tahapan pada penelitian ini:
a. Layer data RZWP3-K diidentifikasi untuk
mengklasifikasikan zona – zona perencanaan pemanfaatan  laut.  Di  dalam  data  RZWP3-K  berisikan layer alokasi  pemanfaatan  ruang  laut  yang  akan digunakan  sebagai  acuan,  setelah layer tersebut diidentifikasi dibuatlah peta alokasi ruang untuk dijadikan peta dasar yang akan digunakan.
b. Data  penggunaan  ruang  laut  kemudian  dianalisa  dan klasifikasi  untuk  dijadikan  acuan  padasaat  survei lapangan.  Klasifikasi yang dilakukan adalah memisahkan jenis  pemanfaatan  ruang  laut  menjadi  beberapa  jenis, seperti  keramba  jaring  apung,  pantai  pariwisata,  wisata bahari, dll.
c. Dilakukan  proses  tumpeng  tindih layer ( overlay )  antara data  RZWP3-K  dengan  data  penggunaan  ruang  laut, sehingga  memiliki  Peta  identifikasi  RZWP3-K  untuk dilanjutkan ketahap pelaksanaan.
d. Setelah  peta  dasar  dan  data  penggunaan  ruang  laut eksisting  sudah  disiapkan,  dilakukan  survei  lapangan. Validasi lapangan dilakukan dengan metode pengukuran menggunakan GPS Handheld , kamera, dan wawancara.
e. Wawancara  dengan  pengelola  untuk  mendapatkan informasi  terkait  perizinan  pemanfaatan.  Diharapkan dengan  wawancara  ini  masyarakat  ataupun  pengelola dapat memberikan penjelasan terkait perizinan.
f. Menghimpun  data,  lalu  mevalidasi  data  yang  sudah dihimpun  dengan  survei  lapangan.  Data  yang  sudah sesuai  dengan  RZWP3-K  dan  berizin  dapat  langsung didigitalisasi tetapi untuk data yang belum sesuai dengan RZWP3-K dan/atau tidak berizin akan dilakukan analisis untuk menjadi rekomendasi berikutnya.
g. Hasil  wawancara  adalah  data  spasial register dan non- register di mana data register adalah data yang memiliki izin dari Dinas Kelautan dan  Perikanan,  sedangkan data non-register adalah  data  yang  tidak  terdaftar  atau  tidak memiliki izin di Dinas Kelautan dan Perikanan.
h. Validasi  Data  dilakukan  dengan  survei  lapangan  dan wawancara  di  mana  untuk  membuktikan  pemanfaatan tersebut  sesuai  dengan  data  perizinan  lokasi  dan/atau pengelolaan.
i. Data  yang  didapat  dari  survei  lapangan  dan  wawancara akan memberikan luaran berupa persebaran pemanfaatan laut  eksisting  dan  perizinan  lokasi  dan  pengelolaan. Analisis  data  yang  dilakukan  dengan  mengacu  pada peraturan yang berlaku terutama Perda Jawa Timur No. 1 Tahun 2018 dan PP No. 24 Tahun 2018
j. Data spasial register dan non-register dikonversi kedalam data  digital  menggunakan  perangkat  lunak  SIG.  Data tersebut  bisa  titik  atau  luasan  dan  berisikan  atribut  – atribut terkait spasial dan perizinan
k. Data  tersebut  di plot dan  dibuat layout untuk menghasilkan Peta Kondisi Eksisting Pemanfaatan Ruang Laut di Pesisir Kab. Situbondo.
l. Semua  data  dan  analisa  lalu  dimuat  kedalam  laporan akhir.

## III. HASIL DAN ANALISIS
A. Peta Identifikasi RZWP3-K
Pada  penelitian  ini  menghasilkan  peta  identifikasi RZWP3-K.  Hasil  dengan  ukuran  A4  terdapat  pada  bagian lampiran  dengan  skala  1:550.000.  Peta  ini  menggunakan proyeksi Universal  Transverse  Mercator dengan  zona  49S. Referensi  datum  yang  digunakan  ada  WGS84.  Garis  pantai yang digunakan sebagai batas antara darat dengan laut adalah HWL  ( High  Water  Level) .  Satuan  yang  digunakan  adalah meter.  Hasil  peta  identifikasi  dapat  dilihat  pada  bagian lampiran.
U T
S B
Pada  peta  identifikasi  RZWP3-K  ini  terdapat  beberapa informasi  yaitu  batas  administrasi  dan  pembagian  zona rencana  alokasi  ruang  laut.  Berikut  adalah  identifikasi  zona dan sub zona pada RZWP3-K:
Tabel 1. Identifikasi Simbol Peta Identifikasi RZWP3-K

## B. Data Eksisting Pemanfaatan Ruang Laut
Data eksisting  memuat data lokasi KJA (Keramba Jaring Apung), pipa gas bawah laut, wisata pantai pantai, dan wisata bawah laut. Berikut adalah data eksisting pemanfatatan ruang laut di Kabupaten Situbondo:
Tabel 2 Data Eksisting Pemanfaatan Ruang Laut Kabupaten Situbondo
No Simbol Jenis Fitur Informasi Jumlah 1 Luasan Wisata Bawah Laut 8 2 Luasan Wisata Pantai 2 3 Titik Perikanan Budidaya 68 4 Garis Pipa Minyak dan Gas 1

## C. Hasil Rekapitulasi Data Eksisting
Pemanfaatan ruang  laut di Kabupaten Situbondo tersebar diberbagai zona, berikut hasil rekapitulasi data eksisting:
Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Data Eksisting Jenis Pemanfaatan Alokasi Ruang Laut (Sub Zona) Jumlah Total KJA KKP3K 59 68 Pelayaran Regional 2 Budidaya Perikanan 4 KKP 3 Pariwisata Pantai Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1 2 KKP3K 1 Pipa Gas Pipa Minyak dan Gas 1 1 Wisata Bawah Laut KKP 1 8 KKP3K 7

## D. Hasil Wawancara
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Hartoyo sebagai Ketua  Asosiasi  Petani  Keramba  Kab.Situbondo  dan  Ibu Rawatrimurti  sebagai  Pegawai  DPM  PTSP  Kab.  Situbondo mengatakan,  adanya  peraturan  terbaru  yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang salah
isinya memuat para pelaku usaha harus mendaftarkan ulang kegiatan  berusaha  untuk  mendapatkan  Nomor  Induk Berusaha  (NIB).  Sejalan  dengan  Surat  Edaran  yang dikeluarkan  oleh  mentri  Kelautan  dan  Perikanan  Ibu  Susi Pudji  Astuti  yaitu  Surat  Edaran  Nomor  543/MEN- KP/VIII/2018  di  mana  ada  lima  poin  dan  dua  poin  di antaranya adalah:
a. Pelaku usaha mengajukan permohonan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS.
b. Setelah  mendapatkan  NIB  pelaku  usaha  selanjutnya mengajukan permohonan izin usaha dan izin operasional/izin komersial.
Namun,  hingga  22  Mei  2019  belum  ada  pelaku  usaha sektor  kelautan  di  Kab.  Situbondo  yang  melakukan pendaftaran ulang.

## E. Analisis Izin Lokasi dan Pengelolaan
Berdasarkan  hasil  analisis  wawancara  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dan Surat Edaran Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018. Seluruh pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Situbondo seperti KJA, Wisata bawah laut, dan Pantai Pariwisata tidak memiliki izin lokasi dan pengelolaan.
Berbeda dengan pipa minyak/gas bawah laut, pemanfaatan tersebut  tidak  diperlukan  pendaftaran  ulang  dan  izin lokasinya  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  2018  Tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, pada bagian penjelasan pasal 85  “Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik”[8]  .  Sehingga  izin  lokasi  masih  berlaku  hingga batas waktu yang ditentukan.
Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Izin Lokasi dan Pengelolaan Berdasarkan PP No 24 Tahun 2018 Jenis Pemanfaatan Jumlah Pemanfaatan Izin Lokasi Izin Pengelolaan KJA 68 0 X Pariwisata Pantai 2 0 0 Pipa Gas 1 1 X Wisata Bawah Laut 8 0 0 Total 79 1 0

## F. Analisis Izin Lokasi dan Pengelolaan dengan RZWP3-K
Analisis  izin  lokasi  dan  pengelolaan  dengan  RZWP3-K yang  dilakukan  menggunakan  peraturan  terbaru  yaitu, Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik,  Undang  -  Undang  No  1  Tahun  2014  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pipa  bawah  laut  sesuai  dengan  RZWP3-K  yaitu  pada  zona Pipa/Kabel Bawah Laut, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur  No  1 Tahun  2018 Tentang  Rencana  Zonasi  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Hasil  analisa  izin  lokasi  dan pengelolaan dengan RZWP3-K akan terbagi  menjadi empat kelompok, yaitu:
a. Berizin dan Sesuai dengan RZWP3-K
b. Berizin dan Tidak Sesuai dengan RZWP3-K
c. Tidak Berizin dan Sesuai dengan RZWP3-K
d. Tidak Berizin dan Tidak Sesuai dengan RZWP3-K
No Simbol Zona Sub Zona Luas (Ha) 1 Perikanan Budidaya Budidaya Laut 22703.454 2 Pelabuhan DLKr DLKp 581.870 3 Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) 195.375 4 Kawasan Konservasi Pesisir & Pulau Kecil (KKP3K) Kawasan Konservasi Pesisir & Pulau Kecil (KKP3K) 5746.301 5 Migrasi Biota Laut Migrasi Biota Tertentu 87.067 6 Migrasi Biota Laut Migrasi Penyu 13809.158 7 Perikanan Tangkap Pelagis 283547.254 8 Perikanan Tangkap Pelagis dan Demersal 10001.424 9 Alur Pelayaran Pelayaran Nasional 1283.578 10 Alur Pelayaran Pelayaran Regional 13434.054 11 Pipa/Kabel Bawah Laut Pipa Minyak dan Gas 781.370 12 Pariwisata Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 4.495
Maksud dari kata “Berizin” adalah mempunyai izin lokasi dan/atau izin pengelolaan [9][10].
1) Berizin dan Sesuai dengan RZWP3-K
Dari  seluruh  pemanfaatan  ruang  laut  di  Kabupaten Situbondo  yang  memiliki  izin  lokasi  dan/atau  pengelolaan dan  sesuai  dengan  RZWP3-K  hanya  pengunaan  pipa  gas bawah laut di Kecamatan Banyulugur.
Gambar 2. Pipa Gas Bawah Laut di Kecamatan Banyulugur
Pipa  tersebut  berada  pada  zona  Pipa/Kabel  Bawah  Laut dan sub zona Pipa Minyak dan Gas.  Pipa bawah laut sesuai dengan  RZWP3-K,  yaitu  berada  pada  zona  Pipa/Kabel Bawah Laut.
2) Berizin dan Tidak Sesuai dengan RZWP3-K
Dari  hasil  rekapitaluasi  dan  analisis  data  eksisting pemanfaaan ruang laut dan RZWP3-K, Kabupaten Situbondo tidak memiliki pemanfaatan laut yang berizin dan tidak sesuai dengan RZWP3-K.
3) Tidak Berizin dan Sesuai dengan RZWP3-K
Dari  seluruh  pemanfaatan  ruang  laut  di  Kabupaten Situbondo  terdapat  14  pemanfaatan  ruang  laut  yang  tidak memiliki izin dan sesuai dengan RZWP3-K. Berikut adalah pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin  dan sesuai dengan RZWP3-K:
Tabel 5. Jenis Pemanfaatan Ruang Laut yang Tidak Berizin dan Sesuai dengan RZWP3-K Jenis Pemanfaatan Jumlah Pantai Pariwisata 2 Wisata Bawah Laut 8 KJA 4
Terdapat  dua  pantai  pariwisata  di  Kabupaten  Situbondo, yaitu Pantai Pasir Putih di Kecamatan Bungatan dan Pantai Pathek  di  Kecamatan  Panarukan.  Pantai  Pasir  Putih  berada pada dua zona sekaligus yaitu zona Pariwisata dan KKP3K, sedangkan Pantai Pathek berada pada zona KKP3K. Seluruh wisata  pantai  di  Kab.  Situbondo  sesuai  dengan  RZWP3-K yaitu hanya berada pada zona Pariwisata dan KKP3K.
Terdapat delapan wisata bawah laut yang tersebar pada tiga kecamatan di Kabupaten Situbondo.
Tabel 6. Persebaran Wisata Bawah Laut di Kab Situbondo yang Tidak Berizin dan Sesuai dengan RZWP3-K
Nama Kecamatan Jumlah Zona KKP3K Zona KKP Kecamatan Bungatan 3 √ √ Kecamatan Kendit 1 √ Kecamatan Banyuputih 4 √
Gambar 3. Pantai Pasir Putih dan Pantai Pathek
Pada tabel 6 wisata bawah laut tersebar pada dua zona yaitu zona  KKP3K  dan  KKP.  Seluruh  wisata  bawah  laut  sesuai dengan RZWP3-K yaitu berada pada zona KKP3K dan KKP.

## Gambar 4. Persebaran Wisata Bawah Laut di Kab. Situbondo
Terdapat empat KJA yang berada sesuai dengan RZWP3- K, KJA tersebut berada pada satu zona yang sama yaitu zona Perikanan Budidaya.
Tabel 7. Persebaran KJA di Kab. Situbondo yang Tidak Berizin dan Sesuai dengan RZWP3-K Nama Kecamatan Jumlah Kecamatan Bungatan 3 Kecamatan Panarukan 1
Empat  KJA  sesuai  dengan  RZWP3-K,  yaitu  berada  pada zona perikanan budidaya.

## 4) Tidak Berizin dan Tidak Sesuai dengan RZWP3-K
Dari  seluruh  pemanfaatan  ruang  laut  di  Kabupaten Situbondo  terdapat  64  pemanfaatan  ruang  laut  yang  tidak berizin  dan  tidak  sesuai  dengan  RZWP3-K,  seluruh pemanfaatan tersebut adalah  keramba jaring apung. Berikut adalah persebaran keramba jaring apung yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan RZWP3-K:
Gambar 6. Persebaran KJA di Kab.Situbondo.
KJA  tersebut  tersebar  di  empat  kecamatan  di  Kab. Situbondo  yaitu  Kecamata  Bungatan,  Kecamatan  Kendit, Kecamatan Panarukan, Kecamatan Jangkar, dan Kecamatan Banyuputih.Berikut adalah tabel persebaran KJA yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan RZWP3-K:
Tabel 8.
Persebaran KJA yang Tidak Berizin dan Tidak Sesuai dengan RZWP3-K
Zona Jumlah KJA Kec. Bungatan Kec. Kendit Kec. Panarukan Kec. Jangkar Kec. Banyuputih Zona KKP3K 3 40 5 0 4 Zona KKP 10 0 0 0 0 Zona Alur Pelayaran 0 0 0 2 0 TOTAL 13 40 5 2 4
Pada zona KKP3K, KKP, dan Alur Pelayaran berdasarkan Perda  No  1  Tahun  2018  Tentang  Rencana  Zonasi  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun 2018-2038 dan Undang - Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KJA  tidak  sesusai  dan  tidak  diperbolehkan  sesuai  dengan RZWP3-K walaupun memiliki izin sekalipun.

## G. Presentase Kesesuaian dengan RZWP3-K
Dari  informasi  pada  tabel 3 dan  uraian  hasil  analisis  izin lokasi dan pengelolaan, seluruh ketidaksesuaian berasal dari KJA yaitu berjumlah 64 unit dari total seluruh pemanfaatan yang ada di Kabupaten Situbondo. Sehingga dapat diketahui bahwa presentase kesesuaian pemanfaatan ruang laut dengan RZWP3-K  hanya  19%,  sedangkan  ketidaksesuaian  berada pada presentase 81%.

## IV. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Peta  identifikasi  RZWP3-K  dan  kondisi  eksisting pemanfaatan  ruang  laut  di  Pesisir  Kab.  Situbondo  dengan
skala  1:550.000  yang  memuat  pembagian  12  zona  alokasi pemanfaatan  ruang  laut  dan  4  (empat)  jenis  pemanfaatan ruang  laut,  yaitu  keramba  jaring  apung,  wisata  bawah  laut, pantai pariwisata, dan pipa gas bawah laut.
Hasil inventaris izin lokasi dan pengelolaan ruang laut di Kab.  Situbondo  hanya  terdapat  1  (satu)  pemanfaatan  ruang laut yang memiliki izin lokasi, yaitu Pipa Gas Bawah Laut di Kecamatan Banyulugur.
Kesesuaian kondisi eksisting dengan RZWP3-K, diketahui bahwa  hanya  19%  pemanfaatan  ruang  laut  yang  sesuai dengan zonasi di RZWP3-K dan dari 19% pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan zonasi di RZWP3-K hanya terdapat 1  (satu)  pemanfaatan  ruang  laut  yang  berizin  dan  sesuai dengan RZWP3-K.

## B. Saran
Perlu  adanya  penertiban  pemanfaatan  ruang  laut  yang sudah terbangun namun tidak sesuai dengan RZWP3-K. Juga perlu  adannya  sosialisasi  langsung  kepada  seluruh  pelaku usaha sektor kelautan secara bertahap agar para pelaku usaha sadar akan hukum dan tertib administrasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  seluruh  pihak yang  membantu  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini,  terutama kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang  telah  memberikan  data  penunjang  penelitian  ini  dan seluruh  masyarakat  Kab.Situbondo  yang  telah  bersedia memberikan  waktu  serta  informasi  kepada  penulis  untuk menunjang penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] BIG,  “BIG  Sediakan  Data  dan  Informasi  Geospasial  untuk Mendukung  Industri  Bahari,”  2015.  [Online].  Available:  url: http://www.big.go.id/big-sediakan-data-dan-informasi-geospasial- untuk-mendukung-industri-bahari.
[2] Kementeriam  Kelautan  dan  Perikanan,  “Maritim  Indonesia, Kemewahan  Yang  Luar  Biasa,”  2018.  [Online].  Available: https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang- luar-biasa.
[3] R.  Y.  Astuti,  “Implementasi  Kadaster  Laut  Sebagai  Acuan  Dalam Penerbitan  Izin  Lokasi Menurut  Uu No.1  Tahun  2014  Dan  Permen- Kp No.23 Tahun 2016,” Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2018.
[4] Pemerintah Republik Indonesia, Undang – Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan . Indonesia, 2014.
[5] Pemerintah Republik Indonesia, Undang – Undang No 1 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007 Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil . Indonesia, 2014.
[6] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 Tentang  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 . Indonesia, 2018.
[7] Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur, RZWP3-K  2017-2037 .  Indonesia, 2016.
[8] Pemerintah  Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik . Indonesia, 2018.
[9] Pemerintah  Republik  Indonesia, Rancangan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Tentang  Izin  Lokasi  dan  Izin  Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil . Indonesia, 2015.
[10]  Pemerintah  Republik  Indonesia, Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Kelautan Dan Perikanan di Jawa Timur . 2016.