Analisis  Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab

## Meuthia Azzahra*, Eva Misfah Bayuni, Iwan Permana
Prodi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  Fakultas  Syariah,  Universitas  Islam Bandung, Indonesia.
* tugasmeuthia@gmail.com , evambayuni@gmail.com, iwanperman4@gmail.com
Abstract. One  of  many  online  transportation  services  which  are  widely  used  nowadays  is  Grab Indonesia. Based on the classification, the practice of online taxi is classified as ijarah amal or wages. In addition to their standard fees, Grab also charged order cancellation fees to its passengers. The fare that should be paid by passengers who cancel their orders is Rp1000 for Grab Bike and Rp3000 for Grab Car services. This regulation has been applied in Lampung and Palembang since June 17, 2019. Based on that, the author is moved to discover the Islamic law perspective on the order cancellation fee applied by Grab. So the title of this research is “The Analysis of Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN- MUI/VIII/2004 regarding the Order Cancellation Fee on the Grab Application”. This is a qualitative research  that  produces  descriptive  data.  The  data  was  collected  using  a  literature  study  technique,
namely through collecting information from the official Grab Indonesia website, books, papers, and digital news. The collected data is analyzed with interactive analysis techniques that consisted of data reduction, data presentation and conclusion. The result of this study is that the order cancellation fees charged  by  Grab  are  generally  in  line  with  the  provisions  of  Fatwa  DSN-MUI  No.  43  of  2004.
However, in terms of fee level, Grab charges the fee amount at the beginning of the transaction, which means that the fees charged do not necessarily reflect the actual losses suffered by the driver. The conclusion is that the level of fees charged doesn’t comply with the provisions of Fatwa DSN-MUI No. 43 of 2004.
Keywords: fatwa DSN-MUI, order cancellation fee, Grab .
Abstrak. Salah satu dari sekian banyak layanan transportasi online yang paling sering digunakan saat ini adalah Grab Indonesia. Berdasarkan pembagiannya, praktik ojek online ini tergolong dalam ijarah  amal  alias  upah-mengupah.  Selain  tarif  operasional  pada  umumnya,  pihak  Grab  juga memberikan tarif pembatalan order kepada penumpangnya. Tarif yang harus dibayar oleh penumpang yang membatalkan orderannya yaitu Rp1000 untuk Grab Bike dan Rp3000 untuk layanan  Grab Car dan sejenisnya. Kebijakan ini mulai berlaku di kota Lampung dan Palembang sejak tanggal 17 Juni 2019.  Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  tergerak  untuk  menganaliss  bagaimana  pandangan  hukum Islam  terhadap  tarif  pembatalan  order  yang  diterapkan  Grab.  Maka  judul  dari  penelitian  ini  yaitu “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi ( Ta’widh ) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang  hasilnya  berbentuk  data-data  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan informasi dari website resmi Grab Indonesia, buku- buku, karya tulis ilmiah, dan berita-berita elektronik. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan teknik  analisis  interaktif  yang  terdiri  atas  reduksi  data,  penyajian  data,  kemudian  penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kebijakan tarif pembatalan order yang diterapkan Grab sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004 secara umum. Namun, jika dilihat dari segi besaran tarifnya, Grab menerapkan besaran tarif di awal transaksi, berarti tarif yang dibebankan tersebut belum tentu sama dengan kerugian riil yang dialami oleh pengemudi. Maka dapat disimpulkan bahwa besaran tarif yang dibebankan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004.
Kata Kunci: fatwa DSN-MUI, tarif pembatalan order, Grab .

## A. Pendahuluan
Salah satu dari sekian banyak layanan transportasi online yang terkenal adalah Grab Indonesia. Selain  tarif  operasional  pada  umumnya,  Grab  memberikan  tarif  pembatalan  order  kepada penumpangnya. Tarif yang harus dibayar oleh penumpang yang membatalkan orderannya yaitu sebesar Rp1000 untuk Grab Bike dan Rp3000 untuk layanan Grab Car dan sejenisnya. Kebijakan ini mulai berlaku di kota Lampung dan Palembang sejak tanggal 17 Juni 2019.
Maka menurut kebijakan tersebut, berarti calon penumpang diharuskan membayar tarif pembatalan  order  untuk  mengganti  kerugian  yang  dialami  oleh  pengemudi.  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  pihak  Grab  dalam  hal  ini  mengambil  tarif  ganti  rugi  atas  pembatalan  yang dilakukan oleh penumpangnya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dari penelitian ini yaitu: “Bagaimana  analisis  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  43  Tahun  2004  terhadap  penerapan  tarif pembatalan  order  di  aplikasi  Grab?”.  Selanjutnya,  tujuan  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui  bagaimana analisis Fatwa  DSN-MUI  Nomor  43 Tahun  2004 terhadap penerapan tarif pembartalan order di aplikasi Grab.

## B. Metodologi Penelitian

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  karena  data-data  yang  diolah  berbentuk deskriptif seperti informasi  mengenai tarif  pembatalan order  di aplikasi  Grab, sehingga tidak perlu melalui prosedur statistik untuk menemukan sebuah kesimpulan.

## Jenis Data Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  data  pustaka.  Data  pustaka  yaitu  data  penelitian  yang diperoleh  peneliti  dari  dokumentasi,  laporan,  buku  atau  hasil  penelitian  yang  bersifat kepustakaan.
Penelitian  ini  dapat  dikatakan  penelitian  kepustakaan  karena  penulis  tidak  terjun langsung ke lapangan ataupun menyebar angket. Rujukan-rujukan terkait penelitian ini didapat dari literatur-literatur seperti buku, jurnal, dan juga informasi dari website resmi objek penelitian yaitu website resmi Grab Indonesia.

## Sumber Data Penelitian
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder.  Data  sekunder biasanya  berupa  catatan,  bukti,  atau  laporan  historis  yang  tersusun  dalam  arsip  (data dokumenter)  yang  dipublikasikan  dan  yang  tidak  dipublikasikan.  Dalam  penelitian  ini  data sekunder  diperoleh  dari  lembaga  maupun  perusahaan  atau  pihak-pihak  yang  berhubungan dengan  penelitian  ini.  Data  yang  ada  pada  penelitian  ini  bersumber  dari  website  resmi  Grab Indonesia.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi berupa informasi mengenai harga produk jasa Grab dan juga penerapan dana pembatalan order yang diterapkan oleh Grab. Data-data tersebut tercantum dalam website resmi Grab Indonesia.

## Teknik Analisis Data
Model  atau  teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  yaitu  teknik  analisis  interaktif  yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman. Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen atau  langkah-langkah  yang  harus  dilalui,  yaitu:  (1)  reduksi  data,  (2)  sajian  data,  dan  (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.
1. Reduksi data : Pada tahap ini penulis mencari informasi mengenai kebijakan penerapan tarif pembatalan order yang diterapkan oleh Grab, mengaitkannya dengan Fatwa DSN- MUI yang membahas mengenai ganti rugi, dan juga mencari sumber atau referensi dari buku-buku,  jurnal,  skripsi  dan  literatur  lainnya  yang  membahas  mengenai  ganti  rugi maupun Fatwa DSN-MUI.
2. Sajian  data  :  Pada  tahap  ini,  penulis  mengumpulkan  semua  data  mengenai  ganti  rugi khususnya menurut Islam, dan menyajikannya dalam bentuk deskriptif di Bab II.
Penarikan kesimpulan : setelah dilakukan analisis, maka dapat dihasilkan kesimpulan berupa analisis kesesuaian antara ketentuan penerapan tarif pembatalan order dengan ketentuan ganti rugi menurut Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  No.  43  Tahun  2004  tentang  Ganti  Rugi  ( Ta’widh ),  ganti  rugi boleh  dilaksanakan  asalkan  memenuhi  syarat-syarat  tertentu.  Untuk  menganalisis  kesesuaian antara kebijakan ganti rugi yang ditetapkan Grab dengan ketentuan ganti rugi yang ditetapkan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004, penulis akan menjabarkannya sesuai poin-poin di bawah ini:
1. “Ganti  rugi  hanya  bisa  dikenakan  kepada  pihak  yang  melakukan  sesuatu  yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik secara sengaja atau karena kelalaian”.
Secara sengaja maupun tidak sengaja, penumpang Grab yang membatalkan order dapat menimbulkan kerugian bagi mitra pengemudi yang bersangkutan. Maka sesuai ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004, Grab boleh membebankan tarif ganti rugi untuk menutup kerugian mitra pengemudi.
2. “Kerugian  yang  dapat  dikenakan  ganti  rugi  hanyalah  kerugian  riil  yang  dapat  diper- hitungkan dengan jelas”
“Yang  termasuk  kerugian  riil  adalah  biaya-biaya  riil  yang  dikeluarkan  dalam  rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan”.
Kerugian  yang  dialami  oleh  mitra  pengemudi  jika  penumpangnya  membatalkan  order yaitu  kerugian  materiil  dan  immateriil.  Kerugian  materiil  yaitu  berupa  bahan  bakar minyak yang terbuang selama perjalanan menuju titik jemput. Kerugian immateriil yaitu waktu  yang  terbuang  sia-sia  dan  juga  kesempatan  untuk  mendapatkan  pesanan  dari penumpang lain.
3. “Besar ganti rugi harus sama dengan besar kerugian riil ( real loss ) yang pasti dialami ( fixed cost ) dalam transaksi tersebut, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi di masa depan ( potential loss ) karena adanya peluang yang hilang ( opportunity loss atau al- furshah al-dhai’ah )”.
Kerugian bahan bakar minyak yang terbuang merupakan kerugian materiil yang dapat dihitung  secara  jelas.  Sedangkan  kerugian  imateriil  tidak  bisa  diperhitungkan  dengan jelas. Maka sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43 tersebut, tarif ganti rugi hanya  boleh  dibebankan  untuk  kerugian  bahan  bakar  minyak  yang  terbuang  selama perjalanan.
4. “Ganti  rugi  hanya  boleh  dikenakan  pada  transaksi  yang  menimbulkan  utang  piutang ( dain ), seperti salam, istishna’ serta murabahah dan ijarah” . Praktik ojek online ini tergolong dalam ijarah amal alias upah-mengupah. Pengendara Grab  sebagai  pihak  yang  memberi  jasa/tenaga  ( mu’jir/ajir ),  penumpang  sebagai pengupah ( musta’jir ), dan jasa transportasi sebagai objek ijarah ( manfa’ah ). Para pihak melakukan perjanjian melalui aplikasi Grab untuk sebuah perjalanan ke tujuan tertentu dengan  tarif  yang  sudah  ditentukan.  Setelah  perjalanan  berakhir,  penumpang  harus membayar  sejumlah  tarif  yang  sudah  ditentukan  di  awal  transaksi  tadi.  Maka  sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004, ganti rugi yang diterapkan oleh Grab ini boleh dilakukan.
5. “Besar  ganti  rugi  harus  sesuai  dengan  keru-gian  riil  dan  tata  cara  pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak”.
Grab menetapkan tarif ganti rugi sebesar Rp1000 untuk  Grab Bike dan Rp3000 untuk Grab Car , Grab Car 6, Grab Car Plus dan Grab Taxi dengan ketentuan waktu pembatalan 5  menit  setelah  mendapatkan  mitra  pengemudi.  Tarif  tersebut  berlaku  secara  mutlak sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Tidak  ditentukan  berdasarkan  waktu,  jarak,  ataupun lainnya. Padahal, dalam setiap perjalanan, kondisi yang ditempuh mitra pengemudi tidak
mungkin sama rata. Ditambah lokasi penjemputan yang jaraknya berbeda-beda dan juga waktu pembatalan yang tidak selalu 5 menit tepat.
Jika Grab mematok besaran tarif tetap seperti itu, maka tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43 di atas. Karena tarif yang diberikan tidak selalu sesuai dengan kerugian riil yang dialami.
6. “Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad”.
Besaran tarif pembatalan order atau tarif ganti rugi yang ditetapkan oleh Grab ini sudah diinformasikan  kepada  para  pengguna  Grab  ketika  kebijakan  ini  mulai  berlaku  yaitu sejak tanggal 17 Juni 2019. Seluruh pengguna  Grab di Lampung dan Palembang akan mendapatkan pemberitahuan di aplikasi masing-masing seperti gambar di bawah ini :
Artinya,  Grab  sudah  menetapkan  besaran  tarif  ganti  rugi  di  awal  akad.  Maka  dapat dikatakan kebijakan ini tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004  yang  menyebutkan  bahwa  tarif  ganti  rugi  tidak  boleh  dicantumkan  dalam  akad, karena besarnya kerugian yang dialami tidak mungkin sama dan situasinya pun berbeda. Sehingga  tarifnya  harus  diperhitungkan  dengan  jelas  sesuai  dengan  kerugian  yang dialami.

## D. Kesimpulan
Kebijakan penerapan tarif pembatalan order yang dilakukan Grab di Lampung dan Palembang tersebut sesuai dengan ketentuan umum ganti rugi yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004. Namun jika ditinjau dari besaran tarif yang ditetapkan oleh Grab yaitu sebesar Rp1000  untuk  Grab Bike dan  Rp3000  untuk  Grab Car yang  mana  telah  disebutkan  di  awal transaksi, maka kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 yang  menyebutkan  bahwa  besaran  ganti  rugi  tidak  boleh  disebutkan  dalam  akad.  Alasannya karena besaran ganti rugi yang boleh dibebankan yaitu hanyalah kerugian riil yang dialami oleh pihak yang terlibat, sehingga hanya bisa dihitung secara jelas setelah kerugian tersebut terjadi, bukan  di  awal  akad  yang  mana  kerugian  belum  terjadi.  Sehingga  besaran  ganti  rugi  dapat diperhitungkan secara jelas tanpa adanya spekulasi.

## Acknowledge
Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan ridho-Nya lah penelitian ini dapat
terselesaikan. Kepada Ibu Eva Misfah Bayuni, S.E.I., M.E.Sy., dan juga Bapak Iwan Permana, S.Sy.,M.E.Sy.,  yang  telah  membantu  dan  membimbing  penulis  dalam  melakukan  penelitian, tidak  lupa  jajaran  dosen  dan  staff  Fakultas  Syariah  UNISBA  yang  banyak  memberikan  ilmu sehingga tercetuslah judul penelitian ini, dan juga kerabat yang senantiasa mendukung penulis.

## Daftar Pustaka
[1] Adam, P. (2018). Fikih Muamalah Adabiyah (Anna (ed.); 1 ed.). PT. Refika Aditama.
[2] Dewan  Syariah  Nasional-MUI.  (2004). Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No.  43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh) .
[3] Santoso, H., & Anik. (2015). Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 01 , 110.
[4] Website Grab Indonesia . (2021). https://www. Grab.com/id/
[5] (Adam, 2018; Dewan Syariah Nasional-MUI, 2004; Santoso & Anik, 2015; Website Grab Indonesia , 2021)