## PENGUATAN SISTEM KONTEKSTUAL DALAM COLLABORATIVE GOVERNANCE
( STUDI PADA PENGEMBANGAN AGROPOLITAN DI KABUPATEN SUMENEP)
STRENGTHENING CONTEXTUAL SYSTEM IN COLLABORATIVE GOVERNANCE
( A STUDY ON AGROPOLITAN DEVELOPMENT IN SUMENEP DISTRICT)
Oleh: Rillia Aisyah Haris Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Madura Email: rillia@wiraraja.ac.id

## Abstract
Agropolitan  as  rural  areas,  forests,  and  a  unified  system  of  agricultural  areas  that  are integrated  and  connected  through  a  network  system  can  be  studied  as  part  of  a  public administration  study.  The  public  administration  perspective  views  agropolitan  development as  a  process  of  developing  agropolitan  areas  through  policy  and  management  approaches. This  is  a  big  job  that  cannot  be  handled  by  the  government  alone,  but  must  involve  many stakeholders who collaborate and work together so that the goals of agropolitan development to realize the improvement of community welfare can be realized. The study of strengthening the  contextual  collaborative  governance  system  in  agropolitan  development  is  important. strengthening  this  contextual  system  has  a  high  urgency  as  the  initial  phase  in  the collaboration  process  that  determines  the  chances  of  successful  collaborative  governance. This study uses descriptive qualitative methods with interactive data analysis techniques. The results  of  the  study  indicate  that  the  contextual  collaborative  governance  system  in agropolitan  development  has  the  potential  to  be  a  driving  force  for  the  formation  of collaborative governance regimes.
Keyword s: Local Economic Development, Collaborative Governance, Context System

## Abstrak
Agropolitan sebagai kawasan pedesaan, hutan, dan kesatuan sistem kawasan pertanian  yang saling  terintegrasi  dan  terkoneksi  melalui  sistem  jejaring  dapat  dikaji  sebagai  bagian  dari kajian  administrasi  publik.    Perspektif  administrasi  publik  memandang  pengembangan agropolitan sebagai proses pengembangan kawasan agropolitan melalui pendekatan kebijakan dan  manajemen.  Ini  merupakan  pekerjaan  besar  yang  tidak  bisa  ditangani  oleh  pemerintah saja  melainkan  harus  melibatkan  banyak  stakeholder  yang  berlokaborasi  dan  bersinergi supaya  tujuan  pengembangan  agropolitan  untuk  mewujudkan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  dapat  terwujud.  Kajian  mengenai  penguatan  sistem  kontekstual collaborative governance dalam pengembangan agropolitan menjadi penting. penguatan sistem kontekstual ini memiliki urgensi yang tinggi sebagai fase awal dalam proses kolaborasi yang menentukan peluang  keberhasilan collaborative  governance .  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif  dengan  teknik  analisis  data  interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  sistem  kontekstual collaborative  governance dalam  pengembangan  agropolitan berpotensi sebagai pendorong terbentuknya collaborative governance regimes.
Kata Kunci: Pengembangan Agropolitan, Collaborative Governance , Sistem Kontekstual

## 1. PENDAHULUAN
Pengembangan kawasan agropolitan  memerlukan  penyatuan  erat antara  sumber  daya  manusia  dan  sumber daya alam melalui upaya peningkatan nilai tambah  dan  sumber  daya.  Ketersediaan sumber  daya  alam,  fasilitas,  organisasi sosial masyarakat, dan ragam infrastruktur penunjang  merupakan  unsur-unsur  yang berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan agropolitan. Kekuatan pembangunan yang bersumber dari optimalisasi  unsur-unsur  tersebut  akan menciptakan  jalinan  yang  kuat  dalam pengembangan kawasan agropolitan sehingga kawasan perdesaan menjadi maju dan  berkembang  (Agustina  &  Artiningsih, 2017).  Dalam  pengembangan  agropolitan, perlu  melibatkan  kolaborasi  dari  banyak stakeholder  karena  tidak  mungkin  untuk dikerjakan sendiri. Beberapa hasil penelitian  tentang  implementasi  kebijakan pengembangan  agropolitan  menunjukkan sejumlah  permasalahan  yang  dihadapi dalam pengembangan agropolitan meliputi ketidaksiapan stakeholder dalam pengembangan  agropolitan,  kurangnya koordinasi dan komitmen antar stakeholder yang  terlibat,  masih  kurangnya  sarana prasarana penunjang pengembangan kawasan agropolitan, serta masih rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia (Istoriyah, 2017).
Oleh  karena  itu  urgensi  penelitian mengenai  kesiapan  dan  penguatan  sistem konteksual collaborative governance dalam  pengembangan  agropolitan  penting dan  sesegera  mungkin  untuk  dilakukan. Ansell  dan  Gash  dalam  tinjauan  kritis mereka terhadap berbagai studi, memberikan  model  kontingensi  untuk  tata kelola  kolaboratif  yang  mengidentifikasi dan  mengelompokkan  berbagai  faktor yang  berguna  untuk  mengatur  praktik  tata kelola kolaboratif dan memprediksi hasilnya.  Mereka  berpendapat  bahwa  sifat dan  kualitas  hasil  kolaborasi  tergantung pada  proses,  dan  bahwa  proses  itu  sendiri dipengaruhi oleh atau tergantung pada tiga elemen  penyumbang  utama:  kondisi  awal, desain  kelembagaan,  dan  kepemimpinan fasilitatif.  Kondisi  awal  yang  dimaksud disini  antara  lain  meliputi  sumber  daya yang dibutuhkan dalam  kolaborasi  (Ansell & Gash, 2008).
Sementara  dalam  penelitian  ini mengacu  kepada  pendapat  Emerson  dan Nabatchi  bahwa  kolaborasi  lintas  batas tidak terjadi dalam ruang hampa melainkan muncul dan berkembang dalam konteks  sistem  yang  kompleks  dan dinamis  dari  berbagai  kondisi  yang  saling terkait  antara  politik,  hukum,  ekonomi, sosial  budaya  dan  lingkungan.  Konteks sistem  yang  luas  dan  dinamis  ini menciptakan  peluang  dan  kendala  yang secara  langsung  mempengaruhi  perjalanan
kolaborasi  baik  itu  dinamika  maupun kinerja  kolaborasi  dari  waktu  ke  waktu. Tata  kelola  kolaboratif  dimulai  dan berkembang dalam konteks sistem berlapis-lapis.  Elemen  utama  dari  konteks sistem  meliputi  kondisi  sumber  daya  atau layanan,  kerangka  kebijakan  dan  hukum, karakteristik  sosial  ekonomi  dan  budaya, karakteristik jaringan, dinamika politik dan hubungan kekuasaan, dan sejarah konflik ( Emerson & Nabatchi, 2015a).
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas,  maka  disusunlah  rumusan  masalah sebagai  berikut:  1)  kondisi  sumber  daya dalam  pengembangan  agropolitan;  2) Kerangka hukum kebijakan yang mengatur pengembangan  agropolitan;  3)  hubungan kekuasaan/ dinamika politik antar stakeholder yang terlibat; 4) kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pengembangan agropolitan.

## 2. TINJAUAN TEORITIS
Collaborative governance merupakan  perspektif  yang  representatif untuk  memahami  prinsip-prinsip  tata kelola  modern  antara  berbagai  bidang pemerintahan  karena  kapasitas  konsensus dinilai  mampu  mengatasi  sebagian  besar isu-isu  kontemporer  dalam  masyarakat melalui negosiasi aktor. Kolaborasi seringkali  diartikan  sebagai  tata  kelola lembaga  publik  dan  para  pemangku kepentingan non negara mencapai
konsensus  dalam  melaksanakan  kebijakan publik  dan  pengelolaan  barang-barang publik (Ansell & Gash, 2008). Collaborative  governance juga  diartikan sebagai sebuah konsep yang menggambarkan  proses  fasilitasi  dan mengoperasikan  rencana  multi  organisasi dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh organisasi tunggal (Agranoff, 2003).
Berbeda  halnya  dengan  pernyataan beberapa  ahli  tersebut  diatas,  tata  kelola kolaboratif didefinisikan dari sudut pandang  yang  lebih  luas, collaborative governance didefinisikan  sebagai  proses dan  struktur  pengambilan  keputusan  dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan  sejumlah  orang,  melintasi batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan,  dan  /  atau  ruang  publik, swasta,  dan  sipil  untuk  melaksanakan tujuan publik (Emerson et al., 2012).
Kolaborasi tidak berlangsung dalam  ruang  yang  hampa.    Dalam memutuskan  untuk  berkolaborasi  juga perlu  mempertimbangkan  konteks,  tujuan, pilihan  dan  motivasi  dari  para  aktor  yang berkolaborasi. Untuk menunjukkan adanya eskalasi  yang  meningkat  pada  skala kolaborasi, dijelaskan mengenai intensifitas  dan  motivasi  dengan  rentang pendekatan yang kontras. Beberapa pilihan
(choices) dan  motivasi (motivation) tersaji menurut  konteks (context) dan  tujuan
(purpose) dari  kolaborasi  (O’Flynn  & Wanna, 2008).
Jika Wanna (2008) membagi dimensi  kolaborasi  dari  tingkat  tertinggi sampai terendah serta menjelaskan konteks dan  tujuannya  maka    berbeda  hal  nya dengan  Roberts  (2004).  Ia  menyatakan bahwa  kolaborasi  merupakan  fase  terakhir dalam  jejaring  kerjasama.  Perkembangan jejaring dimulai dari fase networking, fase koordinasi, kooperasi, hingga sampai pada fase  kolaborasi.  Pada  fase  kolaborasi  ini telah  ada  peningkatan  kapasitas  organisasi secara  formal  untuk  mencapai  tujuan bersama,  saling  berbagi  sumber  daya maupun  resiko,  tanggung  jawab  dan manfaat (Robert, 2004).
Ansell  dan  Gash  (2008)  memiliki empat variabel luas yaitu starting conditions, institutional design, leadership ,  dan collaborative  process . Masing-masing  variabel  luas  ini  dapat dipisahkan  menjadi  variabel  yang  lebih sempit  atau  sub  variabel.  Variabel  proses kolaboratif  diperlakukan  sebagai  inti  dari model ini. Sedangkan kondisi awal, desain kelembagaan,  dan  variabel  kepemimpinan direpresentasikan  sebagai  kontribusi  kritis atau  konteks  penting  dalam  proses kolaboratif. Kondisi awal sebuah organisasi  sangat  menentukan  dasar  dari tingkat  kepercayaan,  konflik,  dan  modal sosial yang  dapat  menjadi  peluang
sekaligus tantangan selama proses kolaborasi.
Sementara itu, Emerson dan Nabatchi  mengemukakan  Kerangka  kerja integratif  yang  digambarkan  sebagai  tiga dimensi  bersarang,  yang    ditampilkan sebagai  kotak,  mewakili  konteks  sistem umum,  rezim  tata  kelola  kolaborasi (CGR), dinamika dan tindakan kolaboratifnya.
Kotak terluar, digambarkan  oleh  garis-garis  yang  solid, mewakili  konteks  sistem  ( system  context ) di  sekitarnya  atau  tuan  rumah  pengaruh politik, hukum, sosial ekonomi, lingkungan dan lainnya yang mempengaruhi  dan  dipengaruhi  oleh Collaborative Governance Regime . Konteks  sistem  ini  menghasilkan  peluang dan kendala serta mempengaruhi dinamika kolaborasi  yang  berlangsung  sejak  awal dan seiring waktu. Dari konteks sistem ini muncul pendorong, termasuk kepemimpinan,  insentif  konsekuensial, saling  ketergantungan,  dan  ketidakpastian, yang  membantu  memulai  dan  menetapkan arah  untuk Collaborative  Governance Regime (Emerson et al., 2012) .

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti melakukan  pendekatan  terhadap  obyek penelitian  dengan  menggali  informasi sesuai  dengan  persepsi  peneliti  dan informan  dan  dapat  berkembang  sesuai
dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Peneliti juga senantiasa menginterpretasikan  makna  yang  tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan,  hasil  observasi  lapangan  dan catatan  pribadi.  Fokus  penelitian  ini mengacu kepada sistem kontekstual collaborative governance menurut Emerson  dan  Nabatchi  (2015)  yang diamati dari kondisi sumber daya, kerangka  hukum  kebijakan,  hubungan kekuasaan/  dinamika  politik,  dan  sosial ekonomi masyarakat dalam pengembangan agropolitan di Kabupaten Sumenep.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Kondisi Sumber Daya
Kondisi  sumber  daya  publik  atau layanan  publik  merupakan  salah  satu elemen  utama  dalam  konteks  sistem. Sumber  daya  publik  sangat  penting  dalam mengidentifikasi masalah dasar atau peluang di mana collaborative governance regime  akan  terbentuk.  Kondisi  sumber daya  publik  meliputi  semua  keadaan terhadap  sumber  daya  publik  baik  itu potensi,  kelebihan,  kekurangan  terhadap sumber  daya  lingkungan  dan  alam. Kondisi sumber daya, dalam penelitian ini diamati  dari  kondisi  sumber  daya  alam komoditi  unggulan  bawang  merah,  sarana prasarana  transportasi,  infrastruktur  jalan, sarana  prasarana  pertanian,  sumber  daya
manusia serta sumber daya anggaran  yang menunjang pengembangan agropolitan.
Bawang  merah  adalah  salah  satu komoditi holtikultura yang banyak dikembangkan di Indonesia dan  tergolong dalam  kategori  komoditi  bernilai  tinggi ( high value comodity ). Bawang merah juga termasuk  dalam  kelompok  rempah  yang tidak  memiliki  rempah  pengganti  yang berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan.  Bawang  merah  ini  tidak  hanya sebagai  penyedap  rasa  tetapi  juga  banyak mengandung  manfaat  bagi  kesehatan. Bawang merah memiliki padat nutrisi yang rendah  kalori  yang  bermanfaat  sebagai vitamin, mineral, dan antioksidan. Bawang merah Varietas Rubaru ini memiliki aroma yang tajam  yang khas dan gurih, sehingga membuat  bumbu  masakan  lebih  harum. Semakin  harum  bumbu  masakan  maka akan  semakin  sedap  masakan  yang  dibuat sehingga  dapat  menambah  nafsu  makan (Isdiantoni, 2012).
Usaha  tani  bawang  merah  dapat menjadi  salah  satu  sumber  pendapatan bagi  petani,  apalagi  saat  ini  usahatani bawang merah sudah tidak hanya berorientasi  pada  pemenuhan  kebutuhan rumah tangga semata, tetapi juga berorientasi  pada  usaha  komersial.  Hal  ini dilakukan  petani  karena  usahatani  bawang merah lebih menguntungkan dibandingkan dengan usahatani pangan lainnya (Isdiantoni, 2012).
Isdiantoni  (2012)  juga  menyatakan bahwa didalam kegiatan usahatani bawang merah,  untuk  mendapatkan  hasil  yang tinggi  dan  mutu  yang  baik,  sorang  petani harus  mampu  menguasai  teknik  budidaya yang  baik  dan  benar,  serta  mampu mengalokasikan  sumber  dayanya  secara efisien. Dengan hasil yang tinggi dan mutu yang  baik  diharapkan  pendapatan  yang tinggi  dapat  dengan  mudah  diperoleh. Untuk  itu  hal  ini  perlu  didukung  dengan ketersediaan sarana prasarana serta kompetensi  sumber  daya  manusia  yang memadai.
Ketersediaan sarana prasarana seperti  sarana  parsarana  transportasi  yang baik  dan  memadai  dapat  meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya dalam kegiatan langsung produktif ekonomi yang selanjutnya dapat memperluas atau meningkatkan pertumbuhan (Gopalakrishna  &  Leelavathi,  2011). Ketersediaan  sarana  prasarana  transportasi yang  memadai  juga  berpengaruh  pada investasi dan pertumbuhan melalui peningkatan  produktivitas  dan  efisiensi. Dengan  adanya  peningkatan  produksi tersebut maka berdampak pada peningkatan pertumbuhan yang selanjutnya  akan  mempengaruhi  tingkat kesejahteraan (Srinivasu, 2013).
Transportasi juga mendukung peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat, meningkatkan  produktivitas  dan  daya
saing,  serta  mewujudkan  kemandirian ekonomi.  Transportasi  juga  memegang peranan  penting  dalam  perkembangan perekonomian  nasional  karena  mampu menggerakan  sektor  strategis  ekonomi domestik.  Oleh  karena  itu,  pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi  perlu  untuk  terus  menerus dilakukan (Iswarah et al., 2018).
Berdasarkan data yang tertera pada Kabupaten  Sumenep  dalam  Angka  tahun 2018,  Kabupaten  Sumenep  telah  memiliki jalan  sepanjang  1.544.676  km,  dengan kondisi  jalan  baik  sepanjang  667.361  km, kondisi  jalan  rusak  ringan  376.165  km, dan kondisi  rusak berat  mencapai  501.150 km.  Jenis  jalan  terbagi  atas  jalan  negara, jalan  propinsi  sepanjang  61.120  km,  dan jalan  kabupaten  sepanjang  1.544.676  km. Adapun  kondisi  jalan  Di  Kecamatan Rubaru  terdiri  dari  jalan  kabupaten  dan jalan  desa  dengan  kondisi  baik  sepanjang 152 km, kondisi sedang 28.9 km dan rusak ringan 20.1 km.
Sementara  itu,  sarana  angkutan darat  bermotor  di  Kecamatan  Rubaru didominasi  oleh  kendaraan  bermotor  roda tiga  sejumlah  158  unit  dan  sepeda  motor sejumlah 2.723 unit yang tersebar diseluruh  desa  di  Kecamatan  Rubaru. Untuk  kendaraan  bermotor  roda  tiga  pada umumnya  digunakan  untuk  mengangkut benih dan hasil panen masyarakat setempat.  Akses  jalan  yang  tidak  terlalu
lebar menjadi salah satu alasan masyarakat petani lebih suka menggunakan kendaraan bermotor  roda  tiga  seperti  Viar  atau odong-odong  sebagai  sarana  angkutan pertanian  yang  mengangkut  benih,  pupuk maupun hasil panen.
Berdasarkan pada data-data mengenai kondisi sarana prasarana transportasi  tersebut  diatas  maka  untuk menyelesaikan  masalah  transportasi  ini maka diperlukan upaya-upaya yang terkoordinasi  secara  menyeluruh  dan konsisten dan berkesinambungan.
Ketersediaan  sarana  prasarana  transportasi perdesaan  sangat  berpengaruh  terhadap kelancaran roda perekonomian masyarakat desa  (Umiyatun,  2017).  Ketersediaan sarana  prasarana  transportasi    berdampak luas  pada  kelancaran  lalulintas  yang kemudian  juga  sangat  mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat (Haryanto, 2009). Sebagaimana permasalahan  yang  terjadi  di  lokasi pengembangan  agropolitan  di  Kecamatan Rubaru, banyak masyarakat maupun petani yang  mengeluhkan  kondisi  jalan  yang sempit  ataupun  jalan  yang  rusak  sehingga menghambat jalur-jalur perekonomian berupa  jalur  produksi  dan  distribusi  hasil pertanian  dan  juga  menghambat  investor untuk berinvestasi karena kondisi infrastruktur  jalan  yang  sempit  yang  tidak memenuhi standart.
Pemenuhan infrastuktur transportasi merupakan sektor yang dominan dan mempengaruhi banyak sektor lainnya,  sehingga  ketika  terdapat  kendala dalam pemenuhan infrastruktur transportasi  maka  hal  ini  juga  akan menimbulkan  kendala  pada  banyak  sektor terkait  lainnya  (Kadarisman  et  al.,  2015). Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan sasaran implementasi program  agropolitan  (Iqbal  &  Anugrah, 2009).    Hal  ini  dimaksudkan  untuk peningkatan produktifitas khususnya komoditi  unggulan  yang  dikembangkan  di kawasan agropolitan Rubaru yaitu bawang merah.
Kegiatan pengadaan dan pengembangan  sarana  prasarana  pertanian di  Kabupaten  Sumenep  khususnya  dalam program pengembangan kawasan agropolitan  Rubaru  telah  dilaksanakan setidaknya  dalam  kurun  waktu  5  tahun terakhir  yakni  sejak  tahun  2014  hingga saat ini. Kegiatan tersebut difokuskan pada pengembangan areal luas tanam, pengadaan alat produksi pertanian, pembangunan  gudang,  bantuan  para-para, pemeliharaan  embung  dan  saluran  irigasi yang tersebar di seluruh desa di Kecamatan Rubaru. Sebagaimana dinyatakan  oleh  Iqbal  dan  Anugerah (2009)  bahwa  ketersediaan  infrastruktur pada  kawasan  agropolitan  berpengaruh
besar  pada  keberadaan  komoditi  unggulan di kawasan tersebut. Eksistensi sarana dan prasarana  pertanian  ini  harus  mampu dijaga  dan  dipertahankan  dengan  baik, tidak  hanya  selama  program  berlangsung tetapi juga sesudahnya.
Pemenuhan  sarana  dan  prasarana pertanian juga akan semakin bermakna dan bermanfaat ketika didukung dengan adanya  kompetensi  sumber  daya  manusia dan  anggaran  yang  memadai.  Salah  satu manfaat  kolaborasi  yang  paling  dikenal adalah  potensialnya  untuk  berbagi  dan memanfaatkan  sumber  daya  yang  langka. Dukungan  anggaran  yang  memadai  dan akses ke sumber daya lain yang diperlukan sangat berperan penting dalam keberhasilan jaringan kolaboratif (Emerson & Nabatchi, 2015).
Keberhasilan kolaborasi sangat didukung oleh infrastruktur, teknologi  dan sumber  daya  manusia  yang  memadai (Bang  &  Kim,  2016).  Emerson  dan Nabatchi  (2015)  juga  menyatakan  bahwa kondisi  sumber  daya  atau  layanan  publik merupakan  hal  yang  sangat  sentral,  yang menyediakan  masalah  dasar  atau  peluang di  mana  CGR  terbentuk.  Emerson  dan Nabatchi (2015) mengatakan bahwa kondisi  sumber  daya  atau  layanan  publik merupakan  hal  yang  sangat  sentral,  yang menyediakan  masalah  dasar  atau  peluang di  mana  CGR  terbentuk.  Pada  umumnya CGR  muncul  sebagai  tanggapan  atas
kondisi  sumber  daya  dan  layanan  publik yang  dapat  ditargetkan  untuk  perbaikan, perluasan  ataupun  pembatasan  melalui tindakan kolaboratif.
b. Kerangka Hukum Kebijakan
Sejumlah kerangka hukum
kebijakan  telah  disusun  untuk  dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan  agropolitan  di  Kabupaten
Sumenep  antara  lain  yaitu  Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/38/KEP/435.013/2011  tentang  Lokasi Program Pengembangan
Kawasan Agropolitan,  Perda  Kabupaten  Sumenep Nomor  12  Tahun  2013  tentang  RTRW Kabupaten  Sumenep  Tahun  2013-2033, serta  Masterplan  Kawasan  Agropolitan Kabupaten Sumenep Tahun 2014.
Masterplan  kawasan  agropolitan Kabupaten  Sumenep  telah  disusun  sejak tahun  2009  memuat  tentang  konsep perencanaan,  pentahapan  pengembangan, serta  rekomendasi  yang  akan  digunakan sebagai  acuan  untuk  mengembangkan Kecamatan  Rubaru  sebagai kawasan agropolitan.  Dalam  perkembangannya, sesuai arahan RTRW Kabupaten Sumenep tahun  2013-2033  maka  perlu  dilakukan revisi/  penyesuaian  terhadap  masterplan kawasan  agropolitan  yang  telah  disusun tahun  2009  sehingga  disusunlah  Revisi Masterplan  Tahun  2014  yang  bertujuan untuk:  1)  menyusun  jenis  komoditas unggulan yang prospektif untuk
dikembangkan; 2) menyusun batas wilayah pengembangan  agropolitan;  3)  menyusun rencana  pengembangan  kawasan  prioritas agropolitan  termasuk  cluster  komoditas unggulan  dan  sistem  tata  ruang;  4) menyususn kebutuhan sarana dan prasarana;
5) menyusun arahan pengembangan ekonomi kawasan agropolitan; 6) menyusun model pengembangan  sumberdaya  manusia  dan kapasitas kelembagaan yang dibutuhkan.
Dalam  tata  kelola  kolaboratif ( collaborative governance ), kerangka hukum  kebijakan  yang  digunakan  sebagai pedoman  pelaksanaan  sebuah  kegiatan merupakan variabel yang penting.
Kerangka  hukum  merupakan  variabel penting  dalam  tata  kelola  kolaboratif (Amsler,  2016).  Sementara  itu,  Emerson dan  Nabatchi  (2015)  juga  menyatakan bahwa  kerangka  hukum  kebijakan  yang memfasilitasi  suatu  tindakan  kolaboratif sangat terkait dan mempengaruhi efektifitas tindakan kolaboratif tersebut.
Emerson  dan  Nabatchi  (2015) menjelaskan  bahwa  kerangka  hukum kebijakan  muncul  dari  sistem  legislatif, administratif,  peraturan,  dan  yudisial  yang memungkinkan  dan  membatasi  tidak hanya  pengambilan  keputusan  publik  dan tindakan  pribadi  tetapi  juga  pekerjaan CGR. Kerangka kelembagaan ini mencakup undang-undang substantif, aturan, regulasi, mandat, perintah
eksekutif, memorandum panduan kebijakan,  dan  persyaratan  hukum  lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya  dan  layanan  publik,  serta  ketentuan prosedural  yang  mempengaruhi  peluang untuk  lintas  batas  kolaborasi.  Tindakan kolaboratif  yang  efektif  sangat  terkait dengan  kebijakan  publik  dan  kerangka hukum  baik  yang  memfasilitasi  maupun yang  membatasi  tindakan  kolaboratif tersebut.  Dengan  demikian  dapat  ditarik kesimpulan bahwa pengembangan kawasan  agropolitan  Rubaru  Kabupaten Sumenep  telah  memiliki  kerangka  hukum kebijakan  yang  memadai  sebagai  variabel penting yang akan mendukung collaborative governance dalam pengembangan agropolitan.
c. Hubungan Kekuasaan/Dinamika
Politik
Hubungan kekuasaan/dinamika
politik pengembangan kawasan agropolitan dalam perspektif collaborative governance diamati  dari  pola  pengaruh dan  mekanisme  kontrol  dari  masing- masing  stakeholder  yang  terlibat.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  hubungan kekuasaan/ dinamika politik dalam pengembangan  agropolitan  di  Kabupaten Sumenep didominasi oleh unsur pemerintah  daerah  saja  dalam  hal  ini Bappeda dan Dinas Pertanian, Hortikultura dan  Perkebunan  Kabupaten  Sumenep. Bappeda  memiliki  peran  utama  sebagai
koordinator tim pengembangan agropolitan  yang  mengkoordinir  semua organisasi  perangkat  daerah  yang  terlibat, melakukan  monitoring  terhadap  progres yang telah dilaksanakan dan melaporkannya  langsung  kepada  Bupati Sumenep.  Sementara  secara  teknis  yang paling  dominan  berperan  adalah    Dinas Pertanian,  Hortikultura  dan  Perkebunan Kabupaten  Sumenep  sedangkan  Dinas  PU Bina  Marga,  Dinas  PU  Sumber  Daya  Air, dan  Disperindag  Kabupaten  Sumenep hanya  berperan  sebagai  pendukung  dalam pengembangan  agropolitan.    Sementara peran  dari  empat  stakeholder  yang  lain belum nampak karena belum terikat secara kelembagaan sebagai satu tim pengembangan agropolitan.
Menurut  Emerson  dan  Nabatchi (2015)  dinamika  politik  dan  hubungan kekuasaan ada, baik secara formal maupun informal  di  dalam  dan  di  semua  sektor akan mempengaruhi pembentukan, kelanjutan,  dan  kinerja  CGR.  Kondisi politik  dan  kekuasaan  ini  sangat  penting dalam  menyediakan  atau  membatasi  akses dan  dukungan  dari  pembuat  keputusan publik. Selain itu, ketidakseimbangan yang ekstrim dalam kekuasaan antara pemangku kepentingan  dapat  membuat  kolaborasi menjadi  sulit  (misalnya,  Ansell  dan  Gash 2008;  Bryson,  Crosby,  dan  Stone  2006; Huxham dan Vangen 2005).
Menelaah peran Bappeda Kabupaten  Sumenep  selaku  koordinator dalam  pengembangan  agropolitan  dari sudut  pandang  Emerson  dan  Nabatchi (2015)  memang  memiliki  peran  penting sebagai  motor  penggerak  kolaborasi  para stakeholder yang terlibat dalam pengembangan agropolitan.
Peran
Bappeda  yang  aktif  dalam  mengkoordinir, memantau serta melaporkan semua progress  yang  timbul  dari  program pengembangan  agropolitan  ini  sangat mempengaruhi  antusiasme  dari  semua stakeholder  untuk  turut  mensukseskan program  ini.  Pendistribusian  kekuasaan pada  dasarnya  telah  dilakukan  secara merata  di  tataran  organisasi  perangkat daerah.    Semuanya  saling  terhubung  dan saling  bergantung.  Kelima  organisasi perangkat  daerah  tersebut  sama-sama memiliki  peran  penting  berdasarkan  tugas dan  fungsinya  masing-masing,  sehingga saling  terikat  dan  saling  bergantung  satu sama lain.
Namun  realitanya  masing-masing stakeholder dalam pengembangan agropolitan  masih  tampak    jalan  sendiri- sendiri.  Padahal,  dalam  pengembangan agropolitan  dari  hulu  ke  hilir  harus dirancang  secara  berkesinambungan  tidak hanya  pada  saat  program  tersebut  sedang dijalankan.  Adanya  pola  pikir  bahwa pemenuhan  sarana  prasarana/  infrastruktur maupun pelatihan-pelatihan hanya
dilaksanakan  pada  saat  program  sedang berjalan,  mindset  tersebut  harus  segera dirubah.  Ketersediaan  sarana  prasarana harus  tetap  dipelihara  dan  dilestarikan untuk  penggunaan  jangka  panjang  dan berkelanjutan,  sementara  pelatihan  tetap dilaksanakan  berkesinambungan.  Untuk merombak mindset tersebut  dibutuhkan praktisi  dari  akademisi  yang  secara kontinyu  berperan  sebagai  pendamping mulai  dari  proses  produksi,  distribusi hingga  promosi  dan  pemasaran.  Begitu juga  dengan  peran  media  yang  harus dioptimalkan,  tidak  hanya  terfokus  pada satu  media  saja  sehingga  tujuan  publikasi program  pengembangan  agropolitan  di Rubaru  dapat  tersebar  secara  luas  dan merata.
Dinamika politik/ hubungan kekuasaan  dari  kelima  stakeholder  dalam pengembangan agropolitan dapat dikatakan belum terdistribusi secara seimbang.  Hal  ini  dapat  menjadi  kendala dalam terbentuknya collaborative governance pada  program  pengembangan agropolitan  di  Kabupaten  Sumenep.  Oleh karena  itu  untuk  dapat  mendistribusikan hubungan  kekuasaan  secara  seimbang, kelima  stakeholder  yang  terlibat  antara lain,  pemerintah,  swasta,  kelompok  tani, media  dan  perguruan  tinggi  perlu  diikat secara  kelembagaan  dalam  satu  tim pengembangan  agropolitan  yang  memuat
semua unsur baik dari pemerintah, swasta, masyarakat, media dan perguruan tinggi.
d. Sosial
Ekonomi/ Budaya

## Masyarakat
Karakteristik masyarakat yang guyup, gotong royong dalam kebersamaan merupakan modal dasar untuk menggugah partisipasi  masyarakat  dalam  mendukung program-program pembangunan.
Karakteristik  masyarakat  Rubaru  yang masih mengedepankan kepentingan bersama,  hubungan  kekerabatan  yang masih  tinggi  dan  sangat  kental  telah mewujudkan  pola  hubungan  dan  pola komunikasi  antar  warga  masyarakat  di Kecamatan Rubaru terbangun dengan baik.
Pola  hubungan  sosial  ini  sangat mempengaruhi  tingkat  partisipasi  warga masyarakat Rubaru untuk ikut andil dalam pengembangan agropolitan. hal ini ditunjukkan dengan antusiasme dan tingginya  tingkat  kesadaran  para  petani  di Rubaru untuk belajar, meningkatkan kompetensi  mereka  dalam  bertani  dengan belajar  kepada  para  petugas  penyuluh lapangan  yang  bertugas  di  BPP  Rubaru. Selain  itu  juga  peran  kepala  desa  dan tokoh  masyarakat  juga  berperan  aktif dalam memfasilitasi penyampaian informasi-informasi yang berkaitan dengan pengembangan agropolitan seperti informasi  tentang  bantuan  pupuk,  bantuan bibit,  bantuan  sarana  prasarana  disamping juga  informasi  mengenai  pelatihan  dan
bimbingan  teknis  yang  diselenggarakan oleh BPP Rubaru.
Berbagai upaya pendekatan- pendekatan  juga  dilakukan  oleh  para petugas  penyuluh  lapangan  (PPL)  secara aktif  dan  persuasif  dengan  ikut  terlibat dalam  acara-acara  kemasyarakatan  seperti kompolan,  pengajian,  tahlilan,  mauludan, ronda  dan  lain  sebagainya  dengan  tujuan selain agar dapat  membina hubungan baik dan  kekeluargaan  dengan  masyarakat setempat, juga dapat menyampaikan informasi-informasi pertanian dengan lebih cepat dan tepat.
Emerson  dan  Nabatchi  (2015)
mengatakan
bahwa memahami
karakteristik  sosial  ekonomi  dan  budaya itu  penting.  Pertama,  karakteristik  sosial ekonomi/ budaya dapat berkontribusi pada kualitas  maupun  kondisi  sumber  daya  dan layanan publik. Kedua, karakteristik sosial ekonomi / budaya masyarakat mencerminkan  kumpulan  bakat  publik yang dapat dimanfaatkan dalam pemecahan  masalah  kolaboratif.  Dalam penelitian ini, karakteristik sosial ekonomi/budaya masyarakat Rubaru dapat berkontribusi  dan  dimanfaatkan  untuk menggugah  partisipasi  masyarakat  dalam pengembangan agropolitan di Rubaru.

## 5. PENUTUP
Semua  unsur  sistem  kontekstual dalam collaborative  governance yang
terdiri  dari  kondisi  sumber  daya/  layanan publik,  kerangka  kebijakan  dan  hukum, dinamika  politik/  hubungan  kekuasaan, karakteristik  sosial  ekonomi  dan  budaya, secara  bersama-sama  telah  membentuk prospek  dan  tantangan  untuk  memulai kolaborasi dalam pengembangan agropolitan di Kecamatan Rubaru Kabupaten  Sumenep.  Menurut  Emerson dan  Nabatchi  (2015),  unsur-unsur  dari sistem  kontekstual  ini  penting  berikut kondisi  dalam  sistem  kontekstual  itu sendiri yang berpengaruh terhadap pembentukan  CGR  sekaligus  menjadi pendorong terbentuknya CGR.

## DAFTAR PUSTAKA
Agranoff, R. and M. M. (2003).
Collaborative  Public  Management:
New
Strategies for Local
Government .  Georgetown  University
Press, Washington DC.
Agustina,  I.,  &  Artiningsih,  A.  (2017).
Evaluasi  Implementasi  Masterplan Kawasan
Agropolitan Ciwidey Menggunakan  Logic  Models. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan . https://doi.org/10.14710/jwl.5.1.1-10 Amsler,  L.  B.  (2016).  Collaborative Governance: Integrating Management,  Politics,  and  Law. Public Administration Review . https://doi.org/10.1111/puar.12605 Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative  governance  in  theory and  practice. Journal  of  Public Administration Research and Theory . https://doi.org/10.1093/jopart/mum03 2
Bang,  M.  S.,  &  Kim,  Y.  (2016).
Collaborative  governance  difficulty and  policy  implication. Disaster
Prevention and Management .
https://doi.org/10.1108/dpm-12-2015- 0295
Emerson,  K.,  &  Nabatchi,  T.  (2015).
Collaborative governance regimes .
Emerson,  K.,  Nabatchi,  T.,  &  Balogh,  S.
(2012). An integrative framework for collaborative  governance. Journal  of Public  Administration  Research  and Theory .
https://doi.org/10.1093/jopart/mur011
Gopalakrishna, & Leelavathi, D. S. (2011).
Infrastructure and Human Development  in  India:  An  Inter-state
Comparison. Journal of Global Economy , 7 (4).
Haryanto, S. (2009). Perumusan Kebijakan Transportasi  di  Indonesia:  Bersifat
Reaktif atau Antisipatif. Jurnal
Dinamika Masyarakat, Sistem Transportasi Kota , 8 (3), 1646–1649. Iqbal,  M.,  &  Anugrah,  I.  S.  (2009). Rancang  Bangun  Sinergi  Kebijakan
Agropolitan dan pengembangan Ekonomi Lokal Menunjang Percepatan  Pembangunan  Wilayah. Jurnal  Analisis  Kebijakan  Pertanian ,
7 (2), 169–188.
Isdiantoni.  (2012).  Kelayakan  Ekonomi
Teknologi  Petani  Pada  Usahatani
Bawang  Merah  Varietas  Sumenep  (
Studi Kasus di Desa Rajun Kecamatan  Pasongsongan  Kabupaten Sumenep). Cemara , 9 (1).
Istoriyah, L. (2017). Implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan. Dinamika , 4 (3), 461–467.
Iswarah,  A.  A.,  Idris,  A.,  &  Hasanah,  N. (2018). Implementasi Kebijakan Transportasi  dalam  Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Kota Samarinda  (  Studi  Kasus  Pada Angkutan  Kota  di  Kota  Samarinda).
Ilmu Pemerintahan , 6 (4). Kadarisman, M., Gunawan, A., &
Ismiyati. (2015). Implementasi Kebijakan  Sistem  Transportasi  Darat dan Dampaknya terhadap
Kesejahteraan Sosial di Jakarta Policy
Implementatation Of Land
Transportation System and Its Impact
Towards  Social  Welfare  In  Jakarta.
Jurnal  Manajemen  Transportasi  & Logistik (JMTransLog) . O’Flynn,  J.,  &  Wanna,  J.  (2008).
Collaborative  Governance :  A  new era  of  public  policy  in  Australia? (J. O’Flynn, Janine ; Wanna (ed.)). ANU
E Press Australia. https://doi.org/10.26530/oapen_4588 84 Robert,  J.  (2004). Alliances,  Coalitions And Partnership: Building Collaborative  Organization .  New Society Publisher.
Srinivasu,  B.  (2013).  Infrastructure  of Development  and  economic  Growth:
Prospects and Perspective. Journal of Bussiness  Management  and  Social Sciences Research , 2 . Umiyatun.  (2017). Transportasi  Sebagai Pendukung  Sasaran  Pembangunan Nasional . http://dephub.go.id/post/read/transpor tasi-sebagai-pendukung-sasaran- pembangunan-nasional?language=id