## Kewajiban Perpajakan Yang Melekat Pada Entitas Pendidikan
Nancy Mayriski Siregar Prodi Perpajakan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan nancyunpabsiregar@gmail.com
Desi Triana Munthe Prodi Perpajakan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan desymunthe14@gmail.com
Article’s History:
Received 12 April 2023; Received in revised form 28 April 2023; Accepted 14 Mei 2023; Published 1 Juni 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Siregar,  N.  M.,  &  Munthe,  D.  T.  (2023).  Kewajiban  Perpajakan  Yang  Melekat  Pada  Entitas  Pendidikan.  JEMSI  (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (3). 850 – 855. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1184

## Abstrak:
Pendidikan sangat penting bagi kita semua karena dengan pendidikan dapat menambah wawasan dan mencerdaskan kita. Semua keluarga di Indonesia menginginkan anggota keluarganya mempunyai pendidikan sampai jenjang yang paling tinggi, dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  pendidikan  warga  Indonesia  terutama  di  kota  kota  besar  maka  banyak  didirikan yayasan  untuk  mengelola  pendidikan  Taman  Kanak  Kanak  ,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah Menengah Atas sampai Perguruan Tinggi.Untuk mendirikan yayasan harus memenuhi ketentuan Undang-undang tentang Yayasan selain itu juga harus mengikuti ketentuan yang lain diantaranya ketentuan perpajakan.
Keywords: Pph pasal 21,Pph pasal 23 dan Pph pasal 26
JEL Classification: H2

## Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945  pada  Pasal 31  Undang-  menyatakan;  (1)  Setiap warga  negara  berhak  mendapat  pendidikan.  (2)  Setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan pemerintah  wajib  membiayainya.  Dalam  Undang-undang  nomor  20  tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan nasional  telah  diatur  bahwa  satuan  pendidikan  formal  dapat  didirian  baik  oleh  pemerintah  atau  yang  dikenal dengan sebutan sekolah negeri ataupun  oleh masyarakat atau  yang dikenal dengan sebutan sekolah swasta. Data sekolah yang ada di Indonesia pada tahun ajaran 2020/2021 sebagai berikut:
Dari  grafik  diatas  diketahui  bahwa  jumlah  satuan  pendidikan  baik  pada  tingkat  Sekolah  Dasar  (SD), Sekolah Menegah Pertama (SMP), Sekolah Menegah Atas (SMA) dan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) yang didirikan  oleh  Pemerintah  dan  masyarakat  cukup  signifikan  berdasarkan  jumlah.  Adapun  pemetaan  sekolah negeri dan sekolah swasta perjenjang pendidikan pada TA. 2020/2021 sebagai berikut:
Jenjang Negeri Swasta Total SD 131.058 86.225  217.283 SMP 23.670 16.927 40.597 SMA 6.899 6.966 13.865 SMK 3.579 10.499 14.078

## Jumlah  165.206  120.617  285.823
Dari tabel diatas diketahui bahwa secara jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 217.283 dengan 131.058 merupakan  sekolah  negeri  dan  86.225  sekolah  swasta  ,  Sekolah  Menegah  Pertama  (SMP)  sebanyak  40.597 dengan 23.670 merupakan sekolah negeri dan 16.927 sekolah swasta, Sekolah Menegah Atas (SMA) sebanyak 13.865  dengan  6.899  merupakan  sekolah  negeri  dan  6.966  sekolah  swasta  dan  Sekolah  Menegah  Kejuruan (SMK) sebanyak 14.078 dengan 3.579 merupakan sekolah negeri dan 10.499 sekolah swasta.
Dari  uraian  diatas  diketahui  bahwa  ada  sebanyak  285.823  satuan  pendidikan  baik  yang  didirikan  oleh Pemerintah  dan  masyarakat  yang  dalam  kegiatan  operasionalnya  melakukan  pengumpulan  dana  dari masyarakat,  ada  proses  pembelanjaan  baik  untuk  operasional  satuan  pendidikan,  pembelian  sarana  dan prasarana, pemeliharaan, pembangunan gedung dan honorarium pegawai maupun guru.   Dari data pada TA. 2020/2021  mengenai  jumlah  satuan  pendidikan  yang  ada  di  Indonesia  memunculkan  pertanyaan  perihal kewajiban perpajakan yang mengikat satuan pendidikan negeri dan swasta terkait transaksi keuangan dan non keuangan yang berlangsung pada industri tersebut.
Penelitian  memiliki  potensi  untuk  ditelaah  secara  ilmiah,  kajian  penelitian  ini  bertujuan  menganalisis kewajiban  perpajakan  satuan  pendidikan  yang  didirikan  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  yang  nantinya diharapkan  bisa  menjadi  sumber  informasi  kepada  satuan  pendidikan  yang  didirikan  oleh  pemerintah  dan masyarakat  atas  kewajiban  perpajakan  yang  mengikat  transaksi  keuangan  dan  menjadi  masukan  bagi pemerintah  atau  regulator  dalam  mengawasi  kewajiban  perpajakn    satuan  pendidikan  yang  didirikan  oleh pemerintah dan masyarakat.
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, adapun masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut  :  1.  Apakah  ada  kewajiban  perpajakan  yang  melekat  pada  satuan  pendidikan  yang  diridikan  oleh Pemerintah,  2.  Apakah  ada  kewajiban  perpajakan  yang  melekat  pada  satuan  pendidikan  yang  diridikan  oleh Masyarakat.  Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas  maka  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah:  1.  Untuk mengetahui  kewajiban  perpajakan  yang  melekat  pada  satuan  pendidikan  yang  didirikan  oleh  Pemerintah,  2. Untuk mengetahui kewajiban perpajakan yang melekat pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat. Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 1. Ada kewajiban perpajakan yang melekat pada satuan pendidikan yang diridikan  oleh  Pemerintah,  2. Ada  kewajiban perpajakan  yang  melekat  pada satuan  pendidikan  yang  diridikan oleh Masyarakat.

## Metodelogi
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan  pada  aspek  pemahaman  secara  mendalam  terhadap  suatu  masalah  daripada  melihat permasalahan  untuk  penelitian  generalisasi.  Metode  penelitian  ini  lebih  suka  menggunakan  teknik  analisis mendalam, yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.
Tujuan  dari  pendekatan  penelitian  kualitatif  ini  bukan  suatu  generalisasi  tetapi  pemahaman  secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. Adapun dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kewajiban perpajakan sekolah milik pemerintah maupun swasta. Penelitian ini dilakukan pada sekolah milik  pemerintah maupun milik masyarakat. Waktu Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.
Parameter  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pengetahuan  perangkat  Desa  Pematang  Serai terhadap  kewajiban  perpajakan.  Defenisi  operasional  variabel          adalah  suatu  dimensi  yang  diberikan  pada suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional
yang  diperlukan  untuk  mengukur  variabel  tersebut,  Sugiyono  (2014).  Variabel  dalam  penelitian  ini  dijelaskan dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagai berikut:
Definisi Operasional Variabel Variabel
Definisi Operasional PPh 21 Pajak yang dipotong oleh bendahara desa yang berkaitan  dengan  pembayaran  gaji,  upah,
honorarium,  bonus,  insentif  atau pembayaran lain kepada orang pribadi PPh 22 Pajak    yang  dikenakan  atas  tambahan  nilai kemampuan  ekonomis  yang  diterima  oleh wajib pajak
PPN Pemungutan pajak atas pembelian barang / jasa kena pajak yang jumlah nominalnya di atas Rp
1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
Tarif PPN adalah 10 % dari dasar pengenaan pajak (harga tidak termasuk PPN).
Menurut  (Sugiyono,  2015) mendefinisikan  “Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas: objek/subjek  yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari dan  kemudian  ditarik  kesimpulan.”  Populasi  adal ah  sekelompok  orang,  kejadian  atau  segalasesuatu  yang mempunyai karakteristik tertentu, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat, maka dilakukan pengambilan contoh  dari  suatu  populasi  yang  akan  diteliti.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  sekolah  milik  pemerintah maupun milik masyarakat.
Menurut (Ghozali, 2016), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Adapun  teknik sampling yang  digunakan  adalah  sampling  jenuh. Menurut  (Ghozali  &  Latan,  2015) pengertian dari sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel adalah sekumpulan data yang diambil dari suatu populasi, sampel digunakan untuk menarik kesimpulan dari  populasi,  pengambilansampel  dilakukan  karena  dalam  mengumpulkan  data  dari  sebuah  populasi  sering terjadi  banyak  kendala  yang  tidak  memungkinkan  untuk  meneliti  semua  populasi,  kendala  tersebut  biasanya karena situasi, tenaga, dan biaya. Sampel dalam penelitian ini menggunakan puposive sampling yaitu penarikan sampel  menggunakan  teknik  exidental  sampling  yaitu  sampel  yang  dijumpai  secara  langsung  yang  bersedia mengisi data penelitian berupa kuisioner. Menurut (Ghozali, 2015) “Teknik pengump ulan data merupakan cara- cara memperoleh data dan keterangan-keterangan yang mendukung dalam penelitia n ini”, Teknik  pengumpulan  data  yang  sesuai  dengan  kebutuhan,  penulis  menggunakan  metode  pengumpulan data dengan cara yaitu: 1. Interview atau wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan subjek yang berkaitan  dengan  pemahaman  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  dalam  aspek  perpajakan,  2.  Studi dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Salah satu kegiatan Yayasan di bidang sosial adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Yayasan di bidang  Pendidikan  sesuai  ketentuan  perpajakan  yang  diatur  dalam  Undang  Undang  Ketentuan  Umum Perpajakan  termasuk  dalam  kriteria  Badan,  sedangkan  menurut  Undang  Undang  Pajak  Penghasilan  bahwa Badan  termasuk  dalam  Subjek  Pajak,maka  Yayasan  bidang  pendidikan  merupakan  Subjek  Pajak,  karena  itu harus terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dimana lokasi yayasan itu berada untuk didaftarkan sebagai Wajib Pajak  Terdaftar.  Apabila  yayasan  sudah  terdaftar  menjadi  Wajib  Pajak  maka  Yayasan  mempunyai  kewajiban untuk melakukan pembukuan dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan maupun SPT Masa PPh baik pasal 21, Pasal 23 maupun Pasal 26.
Pembukuan pada dasarnya adalah  pencatatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berisi setiap transaksi baik pengeluaran maupun pendapatan yang pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan rugi laba dan neraca dan laporan penggunaan dana (Long et al., 2022). Laporan Keuangan  merupakan  data  untuk  pengisian  SPT  Tahunan  dan  sebagai  lampiran  yang  diwajibkan  ketika
menyampaikan  SPT  Tahunan,  dengan  demikian  yayasan  dibidang  pendidikan  wajib  melakukan  pembukuan, membuat  laporan  keuangan  dan  mengisi  SPT  Tahunan  dan  menyampaikan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak (Bunarunraksa & Nuangjamnong, 2022) . Selain itu juga apabila dalam laporan rugi laba ada biaya biaya yang dikeluarkan untuk:
a. pembayaran  gaji  karyawan,  honor  dosen  atau  pembayaran  lain  sehubungan  penggunaan  jasa  termasuk jasa  pekerja  bebas,  wajib  memungut  dan  memotong  pajak  penghasilan  Pasal  21,  setelah  dipotong  dan dipungut  harus  disetorkan  ke  Bank,  kemudian  dilaporkan  setiap  bulan  menggunakan  sarana  SPT  masa PPh Pasal 21.
b. pembayaran  Bunga,  dividen  dan  royalty,  hadiah  penghargaan  bonus  dan  sejenisnya  selain  yang  telah dipotong PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta selain yang sudah dipotong PPh pasal 4 ayat 2, serta imbalan sehubungan jasa tehnik dan manajemen, jasa konstruksi , jasa konsultan dan jasa lainnya , wajib memotong dan memungut PPh pasal 23 dan meneyetorkannya ke Bank, dan wajib melaporkan dengan menggunakan sarana SPT masa PPh pasal 23, kewajiban lapor tidak perlu tiap  bulan  tapi  tergantung  apabila  ada  pembayaran  atas  transaksi  tersebut  diatas,  apabila  pembayaran tersebut diatas dikeluarkan untuk subjek pajak luar negeri maka harus memungut , memotong pasal 26 dan menyetorkannya ke Bank serta harus lapor ke Kantor Pelayanan Pajak menggunakan sarana SPT Masa PPh pasal 26 tidak perlu lapor tiap bulan tapi tergantung apabila ada pembayaran.
Sesuai  Undang  Undang  Pajak  Penghasilan  bahwa  yang  menjadi  objek  pajak  adalah  penghasilan. Penghasilan Yayasan diperlakukan sebagai berikut:
a. Mulai 1 Januari 2001 sesuai mulai berlakunya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000, bahwa sisa lebih yang  diterima  yayasan  di  bidang  pendidikan  tidak  diatur  dalam  batang  tubuh  undang  undang      yang mengatur  yang  tidak  termasuk  objek  pajak  ini  berarti  sisa  lebih  atau  penghasilanbruto/  omzet  setalah dikurangi  biaya  biaya  yayasan  termasuk  objek  pajak,  tapi  dalam  peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak disebutkan bahwa dana pembangunan gedung sarana itu berasal dari sisa lebih dibukukan masuk ke dana pembangunan  di  passiva  dan  lawan  transaksinya  di  aktiva.  Pada  saat  dana  pembangunan  digunakan diakui sebagai penghasilan, dan sebesar dana yang telah digunakan tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun pajak yang bersangkutan.
b. Terhitung  Tanggal  1  Januari  2009  sampai  dengan  sekarang      bahwa  sisa  lebih  yang  diterima  yayasan bergerak  dibidang  pendidikan  termasuk  yang  dikecualikan  dari  pengenanan  pajak.pengaturan  detailnya diatur di peraturan Menteri Keuangan yang intinya   sisa lebih yang bukan objek pajak atau tidak dikenakan pajak  adalah  sisa  lebih  yang  digunakan  untuk  sarana  dan  prasarana  kegiatan  pendidikan  dan/atau penelitian  dan  pengembangan  yang  diselenggarakan  bersifat  terbuka  kepada  pihak  manapun,  dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.
Dari uraian diatas diambil kesimpulan bahwa apabila penghasilan yayasan dikurangi biaya iaya operasional atau biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan menghasilkan sisa lebih, maka sisa lebih tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak , sepanjang sisa lebih digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana  pendidikan,  sehingga  tidak  ada  pajak  penghasilan  yayasan  di  bidang  pendidikan  terutang  (Choi  & Shin,  2023), akan  tetapi sisa lebih  itu  belum  digunakan  atau  belum  habis  sampai  4  tahun  sejak  diperolehnya maka sisa hasil lebih tersebut menjadi objek (Alexander & Pisa, 2023). Jadi apabila sisa lebih tersebut digunakan untuk sarana dan prasarana pendidikan maka dalam SPT Tahunan yayasan di bidang pendidikan akan terlihat PPh  terutang  nihil  sehingga  tidak  ada  pembayaran  PPh  pasal  25  dan  pasal  29.Selain  itu  juga  di  peraturan Direktur  Jenderal  disebutkan  bahwa  aktiva  yang  dibeli  dari  sisa  lebih  ,  biaya  penyusutannya  tidak  boleh dibiayakan. Apabila pembangunan gedung dan prasarana pendididikan dibiayai dari pinjaman maka perlakuan biaya biaya bunga atas dana pinjaman tersebut diperlakukan sebagai bagian dari harga perolehan gedung dan prasarana kegiatan pendidikan apabila pinjaman diperoleh sebelum pembelian atau pembangunan gedung , dan biaya  bunga  diakui  sebagai  biaya  apabila  pembayaran  bunga  dibayarkan  setelah  selesainya  proses pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan(Rubolino, 2023).
Kewajiban  lain  yang  harus  dilakukan  Yayasan  terhitung  mulai  berlakunya  Undang – Undang  Pajak Penghasilan Tahun 2000 selain yang telah disebutkan diatas adalah:
1. Pencatatan tersendiri atas sisa lebih yang diterima dan yang digunakan setiap tahun;
2. Wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.
3. Wajib membuat pernyataan bahwa Sisa lebih akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih  tersebut,  dan  Sisa  lebih  yang  tidak  digunakan  pada  tahun  diperolehnya  tersebut  akan  digunakan untuk  pembangunan  gedung  dan  prasarana  pendidikan  dan/atau  penelitian  dan  pengembangan  paling lama  4  (empat)  tahun  sejak  diperolehnya  sisa  lebih  tersebut  yang  merupakan  lampiran  dalam  Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak diperolehnya sisa lebih;
4. Laporan mengenai penyediaan dan penggunaan sisa lebih.
Materi pada angka 2 , 3 dan 4 disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar  dalam  lampiran  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan.Apabila  Yayasan  tidak menyampaikan  laporan  tersebut  diatas  maka  sisa  lebih  yayasan  menjadi  objek  pajak  yang  harus  dikenakan Pajak Penghasilan (Messacar, 2023).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK. 03/2020 berlaku untuk Tahun Pajak 2020. Perbedaan aturan lama dan yang paling terbaru terhitung tahun pajak 2020 adalah sebagai berikut:
c. tidak diperlukan lagi pernyataan karena dalam peraturan menteri keuangan tersebut tidak diatur;
d. perlakuan penyusutan dimana dalam aturan lama pembelian aktiva dari sisa lebih penyusutannya tidak boleh diperhitungkan sebagai biaya;
e. sementara untuk aturan baru semua aktiva yang dibeli sebelum tahun 2000 ditulis harga perolehannya berdasarkan sisa buku dan dilakukan penyusutan sesuai ketentuan yang berlaku.
Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tidak mempunyai kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai  karena  Jasa  pendikan  yang  diserahkan  oleh  Yayasan  di  bidang  Pendidikan  merupakan  jasa  yang  tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelaahan  terhadap  aturan  perpajakan  yang  ada  yang      dilakukan  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan adalah:
1. Harus terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak dimana Yayasan berlokasi.
2. Wajib melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan serta menyampaikan SPT Tahunan beserta lampiran yang dipersyaratkan dalam SPT Tahunan beserta lampiran sebagai berikut:
a. rencana  fisik  sederhana  dan  rencana  biaya  pembangunan  dan  pengadaan  sarana  dan  prasarana kegiatan pendidikan.
b. Pernyataan bahwa Sisa lebih akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau  penelitian  dan  pengembangan  paling  lama  4  (empat)  tahun  sejak  diperolehnya  sisa  lebih tersebut, dan Sisa lebih yang tidak digunakan pada tahun diperolehnya tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
c. Laporan mengenai penyediaan dan penggunaan sisa lebih
3. Pencatatan tersendiri atas sisa lebih yang diterima dan yang digunakan setiap tahun; dan
4. Memotong dan memungut PPh PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 apabila ada pengeluaran yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan Pasal 23 serta pasal 26 selanjutnya menyetorkan dan melaporkannya melalui SPT Masa
Terhitung  mulai  tahun  pajak  tahun  2020  mulai  berlaku  peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  68/PMK. 03/2020,  perbedaan  yang  mendasar  dalam  aturan  baru  ini  terutama  tidak  diperlukan  surat  pernyataan,  dan perlakuan  aktiva  yang  dibeli  sebelum  tahun  2000  sisa  buku  dicatat  sebagai  harga  perolehan  dan  disusutkan sesuai ketentuan yang berlaku

## Referensi
Alexander,  A.,  &  Pisa,  M.  (2023).  Credit  refinancing  and  corporate  tax  avoidance. Journal  of  Accounting  and Public Policy , xxxx , 107073. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2023.107073 Bunarunraksa,  P.,  &  Nuangjamnong,  C.  (2022).  R&D  tax  credits,  technology  spillov ers,  and  firms’  product convergence Seong. Journal of Corporate Finance , 2 (2), 48 – 61. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2023.102407
Choi, S., & Shin, J. (2023). Journal of Economic Behavior and Organization Household indebtedness and the macroeconomic  effects  of. Journal  of  Economic  Behavior  and  Organization , 209 ,  22 – 52. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.02.022 Ghozali, I. (2015). Statistik Non Parametrik . Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Ghozali, I. (2016). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least Squares . Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Long,  F.,  Lin,  F.,  &  Ge,  C.  (2022).  Impact of  China’s  envi ronmental  protection  tax  on corporate  performance: Empirical  data  from  heavily  polluting  industries. Environmental  Impact  Assessment  Review , 97 (April), 106892. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2022.106892 Messacar, D. (2023). Loss-averse tax manipulation and tax-preferred savings. Journal of Economic Behavior and Organization , 207 , 257 – 278. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.01.014 Rubolino, E. (2023). Does weak enforcement deter tax progressivity? Journal of Public Economics , 219 , 104833. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2023.104833 Sugiyono. (2015). Statistik Non Parametrik Untuk Pemula . Alfabeta.