## IMPLEMENTASI KERJASAMA DAERAH KUNCI BERSAMA
(KUNINGAN, CIREBON, CIAMIS, CILACAP, BANJAR, BREBES, MAJALENGKA)

## Yuwanto

## Abstract
Kunci  bersama  is  inter-regional  cooperation  conducted  eight  counties and  cities that border region,  in West Java  and  Central  Java.The  cooperation covers many  aspects  but  is currently focused on the improvement of infrastructure such as roads connecting the border between the districts. such cooperation has become one of the main methods to accelerate regional  development.  This  research  focuses  on  how  this  collaboration  process  and  what programs  have  been  carried  out  with  a  qualitative  approach.  The  results  of  this  research indicate  that  maximum  cooperation  has  not  done  so  already,  but there  are  some  programs that accomplished.
Key word : Implementation, cooperation, local government.

## A.  PENDAHULUAN
Secara normatif, Indonesia pascareformasi  telah  memiliki  landasan hukum  kerjasama  daerah  yang  tertuang  di dalam  pasal-pasal  UU  No.  22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan  UU  No.  32 Tahun  2004  dan  diatur lebih lanjut dengan PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. UU No. 32 Tahun 2004 pasal 195 ayat  (1)  misalnya,  menegaskan  bahwa: “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan  kerja  sama  dengan  daerah lain  yang  didasarkan  pada  pertimbangan efisiensi  dan  efektifitas  pelayanan  publik, sinergi dan saling menguntungkan.”
Secara  teoritis,  istilah  kerjasama ( cooperation )  telah  lama  dikenal  dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi  dan  kualitas  pelayanan  (Rosen, 1993).  Kerjasama  telah  dikenal  sebagai cara  yang  jitu  untuk  mengambil  manfaat dari  ekonomi  skala  ( economies  of  scales ).
Agar  berhasil  melaksanakan  kerjasama tersebut  dibutuhkan  prinsip-prinsip  umum sebagaimana  terdapat  dalam  prinsip  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  (Edralin, 1997),  yaitu:    (1) transparasi ,  yaitu pemerintah  daerah  yang  telah  bersepakat untuk melakukan kerjasama harus transparan  dalam  memberikan  berbagai data  dan  informasi  yang  dibutuhkan  dalam rangka kerjasama tersebut (2)
akuntabilitas , yaitu kesediaan untuk memertanggungjawabkan,    menyajikan, melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala
aktivitas  dan  kegiatan  yang  terkait  dengan kegiatan  kerjasama,  termasuk  kepada DPRD  sebagai  wakil  rakyat,  atau  kepada para  pengguna  pelayanan  publik  (3) partisipatif ,  yaitu  penggunaan  bentuk- bentuk  konsultasi,  dialog,  dan  negosiasi dalam  menentukan  tujuan  yang  harus dicapai,  cara  mencapainya  dan  mengukur kinerjanya, termasuk cara membagi kompensasi  dan  risiko  (4) efisiensi ,  yaitu pertimbangan  bagaimana  menekan  biaya untuk memeroleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana  menggunakan  biaya  yang sama  tetapi  dapat  mencapai  hasil  yang lebih  tinggi  (5) efektivitas ,  yaitu  selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan  target  atau  tujuan  yang telah  ditetapkan  dalam  kerjasama  dengan hasil  yang  nyata  diperoleh  (6) konsensus , yaitu  upaya  terus-menerus  untuk  mencari titik  temu  agar  masing-masing  pihak  yang terlibat dalam kerjasama.
Salah satu bentuk kerjasama daerah diprakarsai oleh pemerintah Kabupaten  Kuningan  melalui  “pertemuan puncak  Kuning an”  (Kuningan Summit ) pada  bulan  Mei  2011  untuk  membentuk kerjasama  daerah  yang  dinamai  “Kunci Bersama”  (Kuningan,  Cirebon,  Ciamis, Cilacap,  Banjar,  Brebes,  Majalengka). Penyatuan  pandangan  dalam  membentuk wacana  “Kunci  Bersama”  tidak  terlepas dari upaya melaksanakan berbagai panduan  normatif  dalam  bentuk  peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah.
Faktor  yang  mendorong  adanya kuncibersama  adalah  infrastruktur  publik yang rusak di wilayah perbatsan, kesenjangan  ekonomi,  kesehatan,  dan pendidikan.  Kerjasama  tersebut  mencakup banyak  bidang  yaitu  sosial,  ekonomi,
kesehatan,  pendidikan,  pariwisata.  Namun saat  ini  masih  berfokus  pada  perbaikan infrastruktur  publik  seperti  jalan-jalan  yang menghubungkan  antar  wilayah  perbatasan kabupaten/kota.

## B.  PEMBAHASAN

## B.1.  Kondisi Perbatasan Antar Daerah
Sebelum  beranjak  pada  penelitian dan pembahasan maka perlu digambarkan mengenai  kondisi  perbatasan  yang  ada pada  kawasan  kunci  bersama.  perbatasan tersebut  jika  dilihat  secara  geografis  tentu satu  sama  lain  jaraknya  tidak  sama  persis antar daerah. Ada daerah yang berbatasan langsung  ada  juga  daerah  yang  tidak berbatasan  langsung  namun  mempunyai keterikatan satu sama lain. Kondisi perbatasan kabupaten yang secara langsung  adalah  seperti  kuningan  dengan kabupaten  majalengka  dan  kabupaten cirebon.  Ketiga  daerah  tersebut  berada dalam wilayah administratif yang unik yaitu perbatasannya  didalam  wilayah  gunung ceremai.  Kondisi  seperti  itu  yang  menurut ketua  BKAD  harus  dikelola  dengan  baik, seperti yang dituturkan :
“ Perbatasan wilayah kabupaten kuningan, majalengka, dan kabupaten  cirebon  memang  unik, dimana  terdapat  satu  wilayah  yang mempunyai  potensi  wisata  (talaga remis) yang dikelola oleh dua kabupaten (kuningan
dan kab.cirebon),pemerintah kabupaten cirebon  mendapatkan  pendapatan dari  tiket  masuk  sedangkan  pemkab. Kuningan  mendapatkan  pemasukan dari retribusi.”
Kondisi  unik  tersebut  memang memerlukan  pengkajian  dan  penelitian agar  tidak  terjadi  konflik  yang  terkait dengan  pemasukan  pada  kas  daerah  dari wilayah perbatasan. Maka dari itu telah ada kesepakatan  antara  kabupaten  kuningan dengan kabupaten cirebon untuk mengelola  bersama  guna  menghindari konflik  tersebut.  Selain  dari  wilayah  yang berbatasan  langsung  ada  juga  wilayah yang  tidak  berbatasan  secara  langsung seperti  kabupaten  kuningan  dengan  kota cirebon. DR. Imam menuturkan “Sebetulnya  ada  juga  wilayah  yang  tidak berbatasan  secara  langsung  seperti  kota
cirebon  dengan  kuningan,  namun  Air bersih  dari  kuningan  mengalir  dan  masuk ke  wilayah  kota,  sehingga  diadakan kerjasama  dalam  mengelola  air  tersebut untuk bisa dimanfaatkan secara bersama.”
Jika  dilihat  secara  geografis  maka yang  berbatasan  langsung  dengan  kota cirebon  adalah  kabupaten  cirebon  maka dari  itu  kota  cirebon  tetap  dimasukan sebagai  anggota  kunci  bersama.  karena jalan  di  daerah  perbatsan  kedua  daerah tersebut  banyak  mengalami  kerusakan. Kabupaten cirebon juga berbatasan dengan kabupaten majalengka ada beberapa  ruas  jalan  yang  rusak,  seperti sepanjang jalan raja galuh. Kedua kabupaten  tersebut  telah  berunding  untuk melakukan  perbaikan  jalan  raja  galuh secara bersama-sama.
Selama  ini  masyarakat  perbatasan kuningan dan ciamis sangat mendambakan jalan yang bagus agar bisa mendukung laju perekonomian mereka dan menekan modal produksi  dari  transportasi,  karena  semakin rusak jalan maka akan semakin menghambat perekonomian mereka termasuk  ongkos  transportasi.  Kondisi  riil yang  terjadi  adalah  di  wilayah  perbatasan yaitu  kecamatan  selajambe  kabupaten kuningan  dengan  kecamatan  rajadesa kecamatan  ciamis  mengalami  jalan  yang rusak, banyak sekali warga yang mengeluh dengan  jalan  yang  rusak  hampir  satu  kilo meter tersebut dan menyesalkan pemerintah belum memperbaiki jalan tersebut.  Ciamis  juga  berbatasan  dengan cilacap,  isu  yang  sangat  sensitif  di perbatsan  ini  adalah  sungai  citanduy  yang masing-masing  mempunyai  pandangan yang  berbeda  apakah  perlu  disodet  atau tidak, karena keduanya mempunyai kepentingan yang berbeda.
Sementara itu isu perbatasan secara administratif memang sering menjadi  isu  yang  sensitif  maka  dari  itu kuningan  membuat  pembatasan  dengan brebes  secara  jelas  dalam  hal  wilayah
administratif  melalui  gapura  setinggi  12 meter  dengan  ornamen  kujang  yang bernilai 1,2 Milyar dari APBD Provinsi Jawa Barat. Dan pemerintah brebes pun berupaya  akan  melakukan  hal  yang  sama agar  menjadi  batas  yang  jelas  anatara kabupaten kuningan dengan Brebes.
Ternyata  telah  ditemukan  dalam penelitian  sebelumnya  yang  dimuat  dalam koran  pikiran  rakyat  ada  perpindahan penduduk  lintas  batas  daerah  yaitu  sekitar tujuh puluh kepala keluarga (285 jiwa) asal desa penanggapan, kecamatan Banjarharja  kabupaten  brebes  ke  desa/ kecamatan  Cibingbin  kabupaten  kuningan, dan  sebaliknya  ada  empat  puluh  keluarga dari  kuningan  ke  brebes.  Motif  mereka adalah untuk memperbaiki ekonomi, namun  mereka  melintasi  batas  tanpa mengurus KTP yang resmi  menjadi penduduk sekitar.
Tentunya  model  perpindahan  yang demikian  itu  merupakan  fenomena  yang sulit dideteksi dan memunculkan kerawanan  secara  administratif.  Selain persoalan  administratif,  kuningan  dengan brebes juga menjajaki pembangunan infrasturktur  jalan  yang  menghubungkan kedua  kabupaten  tersebut  yaitu  jalan cibingbin  ( kuningan  )  menuju jawa  tengah melalui  jalan  banjar  harja  (  Brebes).  Sisi positif  keterhubungan  antara  kuningan dengan  brebes  adalah  adanya  potensi ekonomi  yaitu  bawang.  Kuningan  sering sekali  kekurangan  bawang  sedangkan brebes adalah termasuk penghasil bawang merah  yang  sangat  besar,  maka  jika  bisa dilakukan kerjasama akan memaksimalkan pendapatan masing-masing daerah.
Sementara perbatasan Cilacap dengan kuningan ditemukan hal yang tidak biasa  dimana  wilayah  cilacap  ada  yang berbahasa dan beradat sunda. Perbatasan cilacap  dengan  kuningan  adalah  Dayeuh luhur  dan  hutan  kuta  agung  cilacap  dan desa  mandapaya  kuningan.  Secara  adat istiadat  dan  budaya  Dayeuhluhur  ikut kedalam  adat  dan  budaya  Sunda  ini  bisa dibuktikan  dengan  bahasa  dan  juga  adat yang digunakann masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Dayeuhluhur merupakan  desa  yang berada  di  ujung  barat  Kabupaten  Cilacap. Hutan  kuta  agung  terkadang  ada  konflik perbatasan dan kepemilikan lahan
penduduk,  yang  mana  hal  tersebut  harus diselesaikan.  Persoalan-persoalan  diatas baik  yang  bersifat  negatif  maupun  bersifat positif dapat disinergikan dan atau diselesaikan  secara  intens  dalam  sebuah kerjasama intergovermental kunci bersama.

## B.2.  Jumlah  dan  Kepadatan  Penduduk Kawasan Kunci Bersama
Kondisi  kependudukan  merupakan keadaan  yang  berkaitan  dengan  kondisi demografis  pada  suatu  wilayah.  Kondisi kependudukan dapat mencerminkan gambaran  potensi  sumberdaya  manusia dari  segi  kulitas  dan  kuantitas  dalam kegiatan  pembangunan  serta  selain  itu memiliki  hubungan  dengan  penyediaan fasilitas pelayanan. Penduduk yang jumlahbesar merupakan asset bagi pembangunan
jika penduduknya berkualitas. Kabupaten  Cirebon  memiliki  jumlah penduduk terbesar
dibandingkan kabupaten/kota perbatasan lainnya, sementara  Kota  Banjar  memiliki  jumlah penduduk  paling  kecil.  Adapun  jumlah penduduk  Kabupaten  Cirebon  sebanyak 2.065.142  jiwa  dan  Kota  Banjar  sebanyak 175.165  jiwa.  Sedangkan  untuk  daerah kabupaten/kota  lainnya,  secara  umum jumlah  penduduknya  berkisar  pada  angka satu  jutaan  lebih,  kecuali  Kota  Cirebon. Adapun jika daaerah kabupaten/kota tersebut  diurutkan  berdasarkan  jumlah penduduknya  yang  paling  besar  setelah Kabupaten  Cirebon  yaitu  :  Kabupaten Brebes  (1.732.719),  Kabupaten  Cilacap (1.641.031),
Kabupaten Ciamis (1.531.359), Kabupaten Majalengka (1.166.733), Kabupaten Kuningan (1.037.558), dan Kota Cirebon (295.764). Untuk mengetahui karakteristik perkembangan
jumlah penduduk
diperlukan  pemahaman  terhadap  tingkat perkembangan penduduk yang dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik
perkembangan jumlah
penduduk  sebagai  salah  satu  dasar pertimbangan dalam menentukan perkiraan jumlah penduduk pada beberapa tahun  mendatang  (proyeksi  penduduk).
Dengan mengamati
karakteristik perkembangan laju pertumbuhan
penduduk  di  wilayah  perencanaan,  maka
dapat  diperkirakan  kecenderungan (trend) pola  perkembangan  penduduk  di  masa mendatang.
Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan.    Permasalahan  tersebut diantaranya  besarnya  jumlah  penduduk dan tidak meratanya penyebaran penduduk.
Kepadatan penduduk kawasan Kunci Bersama di daerah Jawa Barat yaitu sebesar  974  jiwa/km 2 lebih  kecil  jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk di  daerah  Jawa  Tengah  yang  besarnya 1.322 jiwa/km 2 . Adapun kepadatan penduduk terbesar berada di Kota Cirebon, yang  mencapai  angka  7.919  jiwa/km 2 , disusul  dengan  Kabupaten  Cirebon  (2.085 jiwa/km 2 ), Kabupaten Brebes (1471 jiwa/km 2 ),  Kota  Banjar  (1.327  jiwa/km 2 ), Kabupaten  Majalengka  (969  jiwa/km 2 ), Kabupaten Kuningan (868 jiwa/km 2 ),
Kabupaten  Cilacap  (728  jiwa/km 2 ),  dan terakhir Kabupaten Ciamis (627 jiwa/km 2 ).

## B.3.  Potensi Sumber Daya Manusia
Penduduk  merupakan  salah  satu modal  pembangunan  yang  dapat  berposisi sebagai  subyek  sekaligus  obyek  yang potensial  bagi  suatu  wilayah.  Keberadaan penduduk  dapat  menjadi  modal  yang potensial  juga  sekaligus  dapat  menjadi beban pembangunan.
Kondisi
ini tergantung  pada  kualitas  penduduk  yang dimiliki wilayah yang bersangkutan. Permasalahan  mendasar  yang  biasanya terkait  dengan  penduduk  adalah  terjadinya ketidakseimbangan  antara  pertumbuhan jumlah  penduduk  dengan  penyediaan sarana pendukungnya yang meliputi sarana pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sektor pembangunan lainnya.  Sehingga  dalam  hal  ini  perlunya perencanaan  yang  matang  dalam  bidang kependudukan maupun penyediaan fasilitas umum demi terciptanya
ketercukupan  antara  kebutuhan  penduduk berikut pemenuhannya. Seperti yang diketahui,  jumlah  penduduk  yang  ada merupakan potensi penting dalam pengembangan daerah perbatasan. Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan  dan  pelatihan  keterampilan strategis  merupakan  cara  terbaik  dalam kegiatan mengelola potensi SDA
perbatasan yang belum dapat termanfaatkan secara maksimal.
Tenaga  kerja  adalah  modal  bagi geraknya  roda  pembangunan.  Jumlah  dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami  perubahan  seiring  dengan berlangsungnya proses demografi. Peningkatan  jumlah  penduduk  umumnya diikuti  pula  dengan  penambahan  jumlah angkatan  kerja  yang  tentunya  menuntut peningkatan  penyediaan  lapangan  kerja. Makin  padatnya  penduduk  cenderung  di pusat kota kecamatan dan daerah perkotaan, dimana banyak terdapat kegiatan-kegiatan  ekonomi  masyarakat  di berbagai bidang usaha yang dapat memberikan  lapangan  pekerjaan  seperti perdagangan, industri, pengangkutan, pertanian,  pertambangan,  pemerintahan, jasa-jasa dan lain-lain.
Naik turunnya angka beban tanggungan  bukan  berarti  naik  turunnya tanggungan ekonomi penduduk usia produktif terhadap usia belum/tidak produktif.  Meskipun  penduduk  usia  kurang 15  tahun  dan  penduduk  usia  diatas  65 tahun  termasuk  penduduk  tidak  produktif faktanya  banyak  diantara  mereka  yang bekerja membantu ekonomi rumah tangga.

## B.4.  Analisis Pembahasan
1. Motivasi Kunci Bersama
Pemerintahan suatu daerah tentunya  memiliki  visi  dan  misi  untuk pembangunan  agar  masyarakat  dapat merasakan  kehidupan  yang  nyaman  dan sejahtera.  Namun  dalam  kenyataannya ternyata  perwujudan  dari  visi  dan  misi setiap  daerah  untuk  kesejahteraan  rakyat tersebut memunculkan berbagai tantangan, apalagi mengenai daerah perbatasan yang sebagian  besar  sering  terabaikan  dalam pembangunan  karena  kondisi  jarak  dan waktu  dari  pusat  kota  pemerintahan kabupaten/kota.
Tidak  jarang  dalam  perwujudan kesejahteraan tersebut membutuhkan pihak  lain  demi  tercapainya  visi  dan  misi pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini yang dibahas adalah mengenai kesejahteraan  suatu  daerah  perbatasan. Tidak  jarang  bahwa  kesenjangan  terjadi  di wilayah  perbatasan  suatu  daerah  seperti jauhnya fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan  yang  tidak  memadai,  akses
ekonomi yang susah, ruas jalan rusak yang jarang  diperhatikan,  fasilitas  rekreasi  yang kurang,  dan  masih  banyak  lagi  hal  lain yang belum tereksplorasi. Persoalan tersebut  ternyata  terjadi  pada  wilayah perbatasan  “kunci  bersama”,  dimana terdapat  banyak  persoalan  khususnya dalam infrastruktur publik yang mendukung terhadap  laju  perekonomian  seperti  jalan. Selain  dari  itu,  yang  paling  menonjol  juga adalah  indeks  pembangunan  manusianya. Setidaknya  hal  tersebutlah  yang  menjadi gagasan  awal  Aang  Hamid  Suganda sehingga  hal  tersebut  menjadi  salah  satu dasar  terciptanya  kerjasama  antar  daerah “kunci  bersama”  (Kabupaten  Kuningan, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten  Ciamis,  Kabupaten  Cilacap, Kabupaten  Brebes,  Kota  Banjar  dan Kabupaten Majalengka).
Salah  satu  dari  adanya  dorongan untuk  melakukan  kerjasama  antar  daerah tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan  Manusia  setiap  daerah yang  tergabung  dalam  KUNCI  BERSAMA. Jika  dilihat  dari  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  Jawa  Barat  berdasarkan data BPS Jawa Barat tahun 2010; capaian IPM  Provinsi  Jawa  Barat  sebesar  71,64 sedangkan capaian
IPM untuk kabupaten/kota  Jabar  Bagian  Timur  yaitu Kabupaten Kuningan,
Cirebon,
Majalengka,  Ciamis,  Kota  Banjar  memiliki angka  yang  bervariasi  dan  lebih  rendah dari  capaian  IPM  jabar,  dengan  rata-rata 70,68  poin.   Begitu  pula  dengan  Provinsi Jawa  Tengah,  capaian  IPM  Provinsi  Jawa Tengah  pada  tahun  2009  sebesar  72,1 poin  lebih  tinggi  daripada  capaian  IPM Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap yang rata-ratanya hanya 70,04 poin.
Selain  dari  IPM  kerja  sama  juga ditujukan  pada  infrastruktur  jalan  sebagai sarana penunjang laju ekonomi masyarakat  perbatasan.    Kerusakan  jalan termasuk  jalan  rusak  yang  berada  pada perbatasan setiap daerah Kab./Kota sehingga  hal  tersebut  menjadi  salah  satu dasar  kerjasama  daerah  “kunci  bersama”. perbaikan jalan bertujuan untuk memperlancar akses ekonomi masyarakat. Apabila panjang jalan dibandingkan dengan  luas  wilayah,  didapatkan  bahwa Provinsi  Jawa  Barat  memiliki  angka perbandingan  sebesar  1:1,27.  Hal  ini
berarti,  tiap  1  Km  jalan  di  Provinsi  Jawa Barat  dapat  melayani  area  seluas  1.270 m 2 .  Namun  kenyataanya  menunjukan bahwa  pelayanan  jalan justru  lebih  banyak bertumpuk di kawasan perkotaan dibandingkan dengan kawasan perdesaan. Misalnya  saja,  di  Kabupaten  Ciamis didapatkan  angka  perbandingan  1:2,93 sedangkan di Kota Bandung angka perbandingannya  1:0,14.  Hal  ini  bisa mengindikasikan  bahwa  jika  dibandingkan dengan  Kabupaten  Ciamis,  pembangunan di  Kota  Bandung  cenderung  lebih  cepat karena  banyak  kawasan-kawasan  yang berkembang pesat sehingga membutuhkan pelayanan transportasi yang lebih optimal.
Selain dari Infrastruktur jalan, kepadatan penduduk dan tingkat kesehatan  di  wiliyah  perbatasan  pada waktu  sebelum  ide  diwujudkan  dalam kuningan  summit  dengan  data  tahun  2010 menjadi  pertimbangan  “kunci  bersama”. kepadatan  penduduk  di  wilayah  kunci bersama  sebelum  adanya  kesepakatan dalam “kuningan  summit” data  kepadatan menunjukan kepadatan penduduk Kawasan  Kunci  Bersama  di  daerah  Jawa Barat yaitu sebesar 974 jiwa/km 2 lebih kecil jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk  di  daerah  Jawa  Tengah  yang besarnya 1.322 jiwa/km 2 . Adapun kepadatan  penduduk  terbesar  berada  di Kota Cirebon, yang mencapai angka 7.919 jiwa/km 2 , disusul dengan Kabupaten Cirebon (2.085 jiwa/km 2 ), Kabupaten Brebes (1471 jiwa/km 2 ), Kota Banjar (1.327 jiwa/km 2 ),  Kabupaten  Majalengka  (969 jiwa/km 2 ), Kabupaten Kuningan (868
jiwa/km 2 ), Kabupaten
Cilacap (728 jiwa/km 2 ),  dan  terakhir  Kabupaten  Ciamis (627 jiwa/km 2 ).
Kepadatan di daerah kunci bersama dengan  penduduk  yang  tercatat  diatas tentulah  harus  dipikirkan  dalam  bidang kesehatannya.  Suatu  kualitas  hidup  baik bisa  dilihat  dari  Angka  Harapan  Hidup (AHH)  dan  jumlah  kematian  di  daerah, sehingga  dapat  bisa  kita  nilai  mengenai tingkat kesehatan tersebut. Jika dilihat dari capaian  IPM  khususnya  sektor  kesehatan maka yang ada di peringkat teratas adalah kota  cirebon,  namun  meskipun  berbatasan dengan kabupaten cirebon kondisi tersebut tidak  serta  merta  mendongkrak  IPM kesehatan  kabupaten  cirebon,  dan  jika
dibandingkan lagi dengan kabupaten
Brebes yang berbatasan dengan
kabupaten  cirebon  maka  Brebes  tingkat IPM dalam kesehatannya lebih rendah dari kabupaten cirebon.
Salah  satu  hal  yang  mungkin  dapat dilakukan untuk mendongkrak capaian IPM sektor kesehatan diantaranya yaitu memudahkan akses masyarakat ke fasilitas  kesehatan  dengan  melakukan pembangunan  sarana  kesehatan  secara lebih  merata.  Dari  kajian  tim  BKAD Kuncibersama menyimpulkan bahwa meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat diantaranya melalui pembangunan di bidang kesehatan. Dengan demikian pembangunan  di  bidang  kesehatan  yang ditujukan  agar  semua  lapisan  masyarakat memperoleh  pelayanan  kesehatan  secara mudah, murah dan merata. Upaya pemerintah
untuk meningkatakan pelayanan  kesehatan  diantaranya  dengan menyediakan  bebagai  fasilitas  kesehatan umum  seperti  puskesmas,  posyandu,  pos obat  desa,  pondok  bersalin  desa  serta penyedian fasilitas air bersih.
Selain rumah sakit, puskesmas juga merupakan  sarana  kesehatan  yang  paling dekat dengan masyarakat. Akses masyarakat  di  Kawasan  Kunci  Bersama terhadap  sarana  kesehatan  berupa  rumah sakit dan puskesmas sudah cukup memadai. Hal ini terlihat dari adanya akses terhadap  rumah  sakit  dan  puskesmas  di setiap  kabupaten/kota  di  Kawasan  Kunci Bersama.  Adapun  akses  rumah  sakit  dan puskesmas  terbanyak  yaitu  di  daerah Kabupaten  Ciamis,  dimana  terdapat  13 rumah sakit dan 178 puskesmas.
Dari  kajian  ilmu  politik  mempunyai nilai  tersendiri  untuk  melakukan  penelitian ini  karena  hal  ini  termasuk  kajian  yang sangat  menarik  untuk  diteliti  berkaitan dengan kepentingan dan implementasi dari kebijakan  yang  dibuat  yaitu  kerjasama antar  daerah. Kondisi perbatasan memang membutuhkan  kajian  mendalam  untuk dapat  menyelesaikan  persoalan  yang  ada diperbatasan.  Seperti  yang  dipaparkan  di atas  bahwa  paling  tidak  hal  tersebutlah yang  menjadi  alasan  bupati  kuningan  H. Aang  Hamid  Suganda  untuk  berinisiatif melakukan  kerjasama  antar  daerah  yang berbatasan dengan kab.kuningan. menurut Drs. H. Nunung Sanuhri, M.Pd. :
“ ini  merupakan  pemikiran  H.  Aang Hamid  Suganda  yang  original  tanpa kepentingan  apapun,  dengan  kata lain  merupakan  keinginan  Bupati kuningan  untuk  memajukan  daerah khususnya  daerah  perbatasan  yang ada di lingkungan kuncibersama”.
2. Proses Pembentukan Kunci Bersama Pembangunan antar daerah
merupakan upaya untuk memberikan pelayanan  yang  maksimal  dari  pemerintah terhadap  masyarakat.  Pelayanan  tersebut bisa  berupa  pembangunan  fasilitas  publik yang  diperlukan  oleh  wilayah  atau  daerah yang yang terisolir dan jauh dari pusat kota dalam  mengakses  fasilitas  publik  yang mencakup  seluruh  bidang  kehidupan  baik secara  ekonomi,  sosial,  hukum,  dan fasilitas  publik  lainnya  seperti  layanan kesehatan.
Pada poin sebelumnya telah dibahas bahwa pembangunan suatu daerah,  khususnya  daerah  perbatasan antar  kabupaten/kota  bahkan  propinsi, tentu  memerlukan  kerjasama  antar  pihak baik  pemerintah  secara  khusus  maupun masyarakat  secara  umum  agar  tercapai program pemerintah dalam mensejahterakan
masyarakat dan masyarakatpun
merasa diuntungkan dengan adanya program tersebut. Tentunya  hal  ini  tidak  mudah  dan membutuhkan penggagas serta pemrakarsa ide kerjasama yang betul-betul serius  dalam  mewujudkan  visi  dan  misi kerjasama tersebut.
Dalam “kunci  bersama”  ini  yang menjadi penggagas dan pemrakarsa adalah  H.  Aang  Hamid  Suganda  sebagai bupati kabupaten Kuningan dengan persiapan awal mengadakan agenda “ Kuningan  Summit ”  yang  dilaksanakan pada  6-7  Juni  2011  dan  dalam  pertemuan tersebut ditandatangani
MoU ( Memorandum of
Understanding ) mengenai kerjasama  “kunci  bersama”  oleh Bupati/Walikota  di  delapan  (8)  wilayah (Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon, Kabupaten  Cirebon,  Kabupaten  Ciamis, Kabupaten  Cilacap,  Kabupaten  Brebes, Kota  Banjar  dan  Kabupaten  Majalengka) serta  Gubernur  Jawa  Barat  dan  Gubernur Jawa  Tengah. Agenda  “kuningan  summit” telah  membahas  poin-poin  kerjasama
secara  umum,  yaitu  indikasi  kebutuhan kerjasama yang dibuatkan dalam program- program pembangunan wilayah perbatasan namun  belum  dijabarkan  pada  hal  teknis termasuk  besaran  dana  dan  sumber  dana yang dibutuhkan.
Para  pemangku  jabatan  sangat menyadari  bahwa  diperlukan  suatu  wadah untuk  menjalin  kerjasama  antar  daerah, maka  dibentuklah  Badan  Kerjasama  Antar Daerah                (BKAD)  “Kunci  Bersama”. BKAD  kunci  bersama  merupakan  suatu lembaga yang masih baru dan membutuhkan  banyak  pelajaran  dan  ilmu dalam  menjalankan  kerja-kerja  organisasi untuk  mencapai  tujuan,  maka  dari  itu  para pihak  terkait  dengan    “BKAD  kunci bersama”  mengadakan  studi  banding  ke Yogyakarta  selama  tiga  hari  yaitu  tanggal 16-18 November 2011.  Adapun mengenai maksud  dan  tujuan  dari  studi  banding tersebut  adalah  tukar  pemikiran  dan mendapatkan  ilmu  serta  pengalaman  dari para  pelaku  kerja  sama  antar  daerah perbatasan yaitu Kartamantul,
Barlingmascakeb,  dan  Sampan.  Dalam rapat  koordinasi  yang  diselenggarakan  di Hotel  ibis  Yogyakarta  itu,  dilakukan  juga pemaparan dari Kartamantul, Barlingmascakeb, dan Sampan.
Pada  hari  pertama  tanggal  16 November dilakukan pemaparan dua bentuk  kerjasama  antar  daerah  yaitu  dari Barlingmascakeb  dan  Sampan.  Dari  data yang  diperoleh  dapat  dijabarkan  sedikit mengenai kedua lembaga tersebut yaitu : Barlingmascakeb
Nama Barlingmascakeb merupakan akronim  dari  Banjarnegara,  Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen. Lembaga kerjasama Barlingmascakeb berdiri  tanggal  28  Juni  2003  melalui keputusan bersama Lima
Bupati (Banjarhegara,  Purbalingga,  Banyumas,
Cilacap Dan Kebumen) No.  : 130 A,4,36,48,16,  tentang  lembaga  regional Barlingmascakeb. Fokus kerjasama
Barlingmascakeb adalah Regional
Management  dan  Regional  Marketing. Bidang  kerjasamanya  antara  lain  sektor pariwisata, Investasi, perdagangan, kesehatan, sosial, infrastruktur dan lingkungan hidup.
Sampan
SAMPAN  adalah  sebuah  lembaga kerjasama di bidang investasi, perdagangan  dan  pariwisata  antara  7 kota/kabupaten se-eks karesidenan Pekalongan,  meliputi:  Kota  Pekalongan, Kab.  Pekalongan,  Kab.  Batang  ,  Kab. Pemalang,  Kab.  Tegal  ,  Kota  Tegal,  Kab. Brebes.  Sampan  dibentuk  berdasarka Peraturan bersama walikota tegal, walikota pekalongan,  bupati  brebes,  bupati  tegal, bupati  pemalang,  bupati  pekalongan,  dan bupati  batang  nomor  188.4/001/2005, nomor  1  th  2005,  nomor  7  th  2005  dan nomor  9  th  2005  tentang  pembentukan lembaga  kerjasama  regional  management yang berorientasi pada regional marketing.

## Kartamatul
Pada  hari  kedua  rakor  dilakukan paparan  materi  dari  Sekretariat  Bersama Kartamantul  (Yogyakarta –  Sleman  – Bantul).  Sekber  Kartamantul  berdiri  tahun 2001,  walaupun  sebenarnya  kerjasama antar  daerah  ini  mulai  dilakukan  sejak tahun 1990. Bidang kerjasama Kartamantul adalah  masalah-masalah  perkotaan  yaitu pengelolaan sampah, pengolahan air limbah,  penyediaan  air  bersih,  sistem transportasi,  sarana  jalan  dan  sistem drainase.
Keunggulan dari sekber Kartamantul adalah adanya Baseline Kerjasama
yaitu Master
Plan Pembangunan  Perkotaan  Terpadu  yang disepakati  dan  dikembangkan  bersama. Kepemimpinan  (leadership)  yang  berjalan dengan  baik,  Regulasi  bertujuan  untuk kepentingan bersama. Keterlibatan masyarakat  dan  LSM  yang  tinggi,  adanya Komitmen untuk membiayai secara bersama sama Tempat Pembuangan Akhir Sampah  atas  dasar  volume  sampah, Instalasi Pengolah Air Limbah dan Operasional  Kantor  Sekretariat  Bersama. Karena berbagai keunggulan inilah, dilakukan  studi  banding  ke  tempat  objek kerjasama  Kartamantul  yaitu  ke  TPA Kartamantul  dan  Pengolahan  Air  Limbah yang semuanya ada di Kabupaten Bantul.
Dari  hasil  studi  banding  tersebut ternyata BKAD “Kunci bersama” mendapatkan  berbagai  tambahan  ilmu yang salahsatunya adalah mampu membuat  formulasi  mengenai  struktur keorganisasian  BKAD  kunci  bersama. Dibutuhkan berbagai pemikiran dan analisa
yang  tepat  agar  struktur  tersebut  sesuai dengan  kebutuhan  untuk  efektivitas  dan efisiensi operasional.
3. Anggaran Kunci Bersama
Perencanaan  dan  pembangunan daerah perbatasan tentunya membutuhkan sokongan dana untuk dapat merealisasikannya.  Dalam  kerjasama  ini sempat  mencuat  issu  bahwa  nantinya Kunci  Bersama  akan  dijadikan  sebagai provinsi  tersendiri,  maka  pihak  provinsi baik  jawa  barat  maupun  jawa  tengah menolak untuk memberikan bantuan namun  setelah  diluruskan  oleh  para pemangku  kepentingan  bahwa  ini  hanya mencakup  kerjasama  perbatasan  dan mengenai pemekaran untuk menjadi provinsi  itu  bukan  menjadi  tujuan  utama. Bagi  BKAD  kunci  bersama,  memang  tidak menutup  kemungkinan  untuk  menjadi provinsi  yang  baru.  Namun  hal  tersebut tidak  menjadi  fokus  bagi  BKAD  kunci bersama  karena  saat  ini  hanya  berfokus pada  pembangunan  daerah  perbatasan khususnya  dalam  pembangunan  yang bersifat infrastruktur.
Setelah  dijelaskan  sedemikian  rupa maka  pihak  Pemprov  jawa  barat  melalui gubernurnya  langsung  Ahmad  Heryawan akan  memberikan  dukungan  baik  materil maupun  moril  kepada  kunci  bersama. Berlainan  dengan  sikap  pemprov  jawa barat,  sampai saat ini pihak pemprov jawa tengah  belum  memberikan  sinyalemen yang  menguntungkan  bagi  kunci  bersama setelah  bibit  waluyo  digantikan  oleh Gandjar Pranowo. Pada prinsipnya pembiayaan  operasional  pembangunan  di wilayah  kunci  bersama  adalah  tanggung jawab  bersama  pemerintah  pusat  melalui kemendagri  maupun  kementrian  terkait, pihak  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah kabupaten/kota. Sampai saat ini pemerintah  pusat  baru  hanya  menggarkan dan  berkontribusi  berupa  pemberi  fasilitas yang  bersifat  akomodatif  jika  pihak  kunci bersama  akan  melakukan  pertemuan- pertemuan.  Lalu  dari  pihak  provinsi  jawa barat telah menyepakati untuk memberikan sokongan  dana  pertahun  sebesar  Rp.  10 Milyar,  meskipun  BKAD  kunci  bersama telah  mengajukan  Rp.  75  Milyar  namun yang  disepakati  akan  dibantu  sebesar  Rp. 10  Milyar,  seperti  yang  dikatakan  oleh ketua BKAD DR. Imam :
“Dalam  kuningan  summit  tersebut diawali dengan issu strategis mengenai perbatasan yang jumlahnya ada sepuluh issu. Sehingga berkomitmen dan diketahui oleh  masing-masing  provinsi.  Karena jawa barat ada enam kabupaten kota perhatian  gubernur  cukup  serius menanggapi  ini  sampai  akhirnya gubernur jawa barat berani mendanai setiap  tahun  10  Milyar  rupiah  yang sampai tahun 2013 ini sudah dialokasikan 20 Milyar untuk pembangunan di wilayah kunci bersama.  untuk  jawa  tengah,  kita masih  merintis  karena  diulang  lagi dari awal setelah pergantian gubernur  pak  bibit  oleh  pak  ganjar pranowo, akhirnya belum ada pertemuan  kembali  dengan  pihak pemprov jawa tengah.”
Diantara  sekian  banyak  data  maka berikut  adalah  sebagian  dari  indikasi realisasi anggaran yang ada :
1.  Perawatan, pembangunan, dan perapatan  pilar  batas  wilayah  Jateng- Jabar  sebesar  Rp.  500.00.000  untuk Wialyah  perbatasan  Provinsi  Jawa Barat-Jawa  Tengah  di  Kabupaten Kuningan    dengan  menggunakan APBD Jawa Barat
2.  600.000.000  untuk  perawatan  jalan Kab. Kuningan-Kab. Brebes
3.  Untuk  perbaikan  jalan  brebes  dan kuningan kabupaten brebes mengalikasikan dana sebesar
Rp.400.000.000
4.  Biaya  Operasional  Badan  Kerjasama Antar  Daerah  (BKAD)  Kunci  Bersama sebesar  Rp.    750.000.000,  dengan menggunakan  anggaran  dari  Provinsi Jawa barat.
5.  Pembangunan  tugu  batas    antar  prov dan  kab.  Sebesar  Rp.  400.000.000 dari APBD kab. Brebes.

## B.5.  Realisasi Program
Seperti yang telah dijelaskan sedikit di atas bahwa kerjasama ini bersifat umum namun untuk sekarang ini lebih difokuskan pada  perbaikan  infrastrukur  perbatasan jalan  antar  kabupaten/kota.  Program  yang telah terlaksana diantaranya :
1.  Rehabilitasi  ruas  jalan  Padabeunghar (kuningan) – Padaherang Kec.
Sindangwangi (Majalengka). Yang menjadi pelaksana adalah dinas binamarga dan ciptakarya. 2.  Pembangunan  jalan  penghubung  ruas Kalimati ke Jembatan Kalimati (kuningan) –  Loji  (cirebon).  Pelaksana dinas  binamarga  dan  cipta  karya  kab. Kuningan
3.  Peningkatan  jalan  Cibogo  kab.cirebon tembus  Ciperna  Kec.  Harjamukti  Kota Cirebon.  Pelaksana  Dinas  Pekerjaan
Umum, Perumahan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kota Cirebon. 4.  Peningkatan jalan Puloerang – Karangmalang.  Pelaksana  DPU  Kota Banjar 5.  Pembangunan gapura perbatasan antara  kuningan  dengan  kabupaten brebes. Program  tersebut  saat  ini  masih seputar pembangunan fisik dan direncanakan  ke  depan  akan  berkembang ke bidang yang lainnya.

## C.  PENUTUP
Kuningan summit merupakan momentum  yang  tepat  bagi  terlaksananya kerjasama  kunci  bersama.  dimana  dalam deklarasi  tersebut  tercipta  sebuah  jalinan komunikasi  dan  kesepakatan  bersama untuk  membangun  daerah  perbatsan  di wilayah kunci bersama. kesepakatan tersebut  berjalan  secara  dinamis,  dimana program-program  yang  dicanangkan  dan diajukan  sangat  berkembang  tidak  hanya pada  tataran  kerjasama  infrastruktur  saja namun  akan  diarahkan  ke  bidang  lain kedepannya.
Anggaran menjadi salah satu faktor penentu suksesnya pembangunan diwilayah  kunci  bersama,  sehingga  pihak BKAD  KUNCI  BERSAMA  selalu  mencoba mensinergiskan  anggaran  dengan  pihak pemerintah pusat maupun provinsi. Semua pihak  sepakat  bahwa  anggaran  kunci
bersama  adalah  tanggung  jawab  bersama yaitu  pemerintah  pusat,  provinsi,  dan kabupaten/kota.  Sampai  saat  ini  yang sudah menunjukan komitmen untuk membantu  adalah  pemerintah  provinsi jawa barat sebesar Rp. 10 Milyar pertahun.
Saat  ini  kerjasama  Kunci  bersama masih  dinilai  belum  maksimal,  karena  saat ini  masih  dalam  tahap  penelitian  dan pengembangan  serta  evaluasi  program yang  ada.  Program  yang  saat  ini  sedang difokuskan
adalah
pembangunan infrastruktur. Meskipun demikian
kedepannya  kunci  bersama  tidak  menutup kemungkinan kunci bersama akan melakukan  kerja  sama  yang  komprehensif dalam berbagai bidang baik sosial, ekonomi,  budaya,  administratif,  kesehatan, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alm, James., Aten, R. and Bahl, R. 2001. “Can Indonesia Decentralise Successfully? Plans,
Problems, and Prospects,” Bulletin of Indonesian Economic Studies 37 (1). Alm, James., Bahl, Roy. 1999. Decentralization in Indonesia: Prospect and Problems . PEG- USAID.
Amri,  Puspa  Delima.  2000. Dampak  Ekonomi  dan  Politik  UU  No.  22  dan  25  Tahun  1999 Tentang Otonomi Daerah . CSIS working paper 054. Babbie, Earl. 2007. The Practice of Social Research . Eleventh edition. Thomson Wadsworth. Buku laporan. 2011. BKAD KUNCI BERSAMA. Kuningan.
Chalid,  Pheni.  2005. Otonomi  Daerah:  Masalah,  Perberdayaan,  dan  Konflik .  Cetakan Pertama. Jakarta: Kemitraan.
Cheema,  G.  Shabbir.,  Rondinelli,  A.  Dennis.  2007. “Decentralization  and  Governance”  in Decentralizing  Governance:  Emerging  Concepts and  Practices.  Cheema,  G.  Shabbir., Rondinelli, A. Dennis, eds . Washinfton D.C.: Brooking Institution Press. Edralin,  J.S.  1997. The  new  local  governance  and  capacity  building:  A  strategic  approach . Regional Development Studies , Vol. 3. Fattah,  Sulaeman.  2002. Kompleksitas  Otonomi  Daerah  di  Indonesia  (Telaah  terhadap Antisipasi  Konseptual,  Politik  dan  Birokrasi .  Jurnal  Administrasi  Negara.  Vol.  II  No.2, April 2002.
Haris,  Syamsudin.  et.al.  2006. Membangun  Format  Baru  Otonomi  Daerah .  Jakarta:  LIPI Press.
Henry,  N.  1995. Public  Administration  and  Public  Affairs .  Sixth  Edition.  Englewood  Cliffs, N.J.: Prentice –Hall.
Keban,  Yeremias  T.  “Kerjasama  Antar  Pemerintah  Daerah  Dalam  Era  Otonomi:  Isu St rategis,  Bentuk  dan  Prinsip.”  Diakses  dari  www.bappenas.go.id/get-file- server/node/8504
Mayer, B. 2000. The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner’s Guide . San Fransisco: Jossey-Bass.
Robbins, S.P. 1990. Organization Theory: Structure, Desain and Applications (Third Edition). Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall, Inc.
Rosen,  E.D.  1993. Improving  Public  Sector  Productivity:  Concept  and  Practice .  London: Sage Publications, International Educational and Professional Publisher.
Tarigan,  Antonius.  2009. “Meningkatkan  Daya  Saing Wilayah.” Buletin  Tata  Ruang ,  Maret- April 2009.