## KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA
Dady Hendrawan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda hendrawandady7@gmail.com
Naskah diterima: 27 Mei 2017; revisi: 15 Oktober 2017; disetujui: 24 Oktober 2017
Abstract
The Prosecutor on behalf of the state for the sake of the public is entitled to file  a  judicial  review  law  although  the  Criminal  Procedure  Code  does  not regulate  it,  but  in  practice  the  Prosecutor  is  allowed  to  conduct  a  judicial review,  when  it  concerns  the  general  interests.  The  filing  of  this  Repeater legal  remedy  as  a  legal  breakthrough  to  break  through  legalistic,  as  the principles of legislation in Indonesia under existing regulation.s
Keywords: authority, judicial review, prosecutor, criminal case.

## I.  LATAR BELAKANG
Kejaksaan  Republik  Indonesia  sebagai  lembaga  penuntutan  tertinggi  di  bidang hukum mempunyai peran utama dalam penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa di negeri ini. Sebagai lembaga pemerintah yang melaksa- nakan  kekuasaan  negara  di  bidang  penuntutan,  dan  sebagai  badan  yang  berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran kejaksaan sebagai gardu depan penegakan hukum demikian penting dan strategis (Harian Sinar Harapan, Senin, 21 Juli 2003).
Sebagai  institusi  peradilan,  kewenangan  kejaksaan  dapat  langsung  dirasakan oleh  masyarakat  luas.  Oleh  karena  itu,  sebagai  salah  satu  ujung  tombak  dalam  pene- gakan hukum, peran kejaksaan diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sistem  peradilan  pidana  terpadu  adalah  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  sistem penegakan hukum. Dalam sistem peradilan pidana terdapat empat sub-sistem yakni: (1) Kepolisian;  (2)  Kejaksaan;  (3)  Pengadilan  (4)  Lembaga  Pemasyarakatan  (http://www. komisihukum.go.id).
Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana memiliki kewenangan di  bidang  penuntutan  dan  memegang  peranan  yang  sangat  krusial  dalam  proses  pene- gakan hukum. Sebagai institusi peradilan, maka kewenangan kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu peran Kejaksaan meminta kepada ha- kim  untuk  menempatkan  seseorang  Terdakwa  di  rumah  sakit  atau  tempat  perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau  disebabkan  oleh  hal-hal  yang  dapat  membahayakan  orang  lain,  lingkungan  atau dirinya  sendiri.  Bahwa  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  kejaksaan
membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara  atau  instansi  lainnya,  juga  kejaksaan  dapat  memberikan  pertimbangan  dalam bidang hukum kepada instansi lainnya.
Disamping  tugas  dan  wewenang  Kejaksaan  RI  tersebut,  Jaksa  Agung  juga memiliki tugas dan wewenang, yaitu:
1. Menetapkan  serta  mengendalikan  kebijakan  penegakan  hukum  dan  kea- dilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
2. Mengefektifkan  proses  penegakan  hukum  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang;
3. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
4. Mengajukan  kasasi  demi  kepentingan  umum  kepada  Mahkamah  Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
Upaya hukum yaitu hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan  pengadilan.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  diatur  dalam Bab XVII yaitu upaya hukum biasa dan Bab XVIII upaya hukum luar biasa yang pada waktu berlakunya HIR diatur di luar HIR. Tentang upaya hukum biasa diatur Bab XVII dimana bagian kesatu mengenai pemeriksaan tingkat Banding, bagian kedua mengenai pemeriksaan tingkat kasasi. Dalam Bab XVII upaya hukum luar biasa meliputi bagian kesatu  mengenai  pemeriksaan  tingkat  Kasasi  demi  kepentingan  hukum.  Bagian  kedua yaitu mengenai Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekua- tan hukum tetap.
Upaya hukum luar biasa mengenai Peninjauan Kembali terhadap putusan penga- dilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP ini, yaitu bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memper- oleh  kekuatan  hukum  tetap,  kecuali  putusan  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada  Mahkamah  Agung  dengan  memperhatikan  Pasal  263  ayat  (1)  KUHAP  (M. Yahya Harahap, 2006:614).
Kemajuan zaman sekarang ini yang berkembang dengan pesat dan mengakibat- kan berbagai macam perilaku manusia sehingga diperlukan satu perangkat hukum yang dapat  mengatur  dan  dapat  mencegah  tindak  kejahatan  dan  pelanggaran  pidana,  yang oleh karenanya harus ada kepastian hukum agar tercipta keadilan di bidang hukum bagi semua masyarakat.
Salah satu masalah hukum yang akhir-akhir ini dipermasalahkan adalah masalah upaya  hukum  Peninjauan  Kembali  yang  sampai  sekarang  ini  dinilai  oleh  berbagai kalangan  masih  belum  memiliki  kepastian  dalam  prakteknya  sehingga  menimbulkan kebingungan didalam berpraktek Hukum Acara Pidana. Berbagai contoh ketidak pastian upaya  hukum  Peninjauan  Kembali  yakni  Kasus  Muchtar  Pakpahan  yang  Peninjauan Kembali-nya  diajukan  oleh  Jaksa,  yang  jelas-jelas  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  Pasal  263  ayat  (1)  yang  berbunyi:  Bahwa  terhadap  Putusan  Pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  kecuali  putusan  bebas  atau  lepas  dari
segala  tuntutan  hukum,  terpidana  atau  ahli  warisnya  dapat  mengajukan  permintaan Peninjauan  Kembali  kepada  Mahkamah  Agung.  Kasus  Muchtar  Pakpahan  inilah  yang membuat  upaya  hukum  Peninjauan  Kembali  menjadi  kontroversi  dikalangan  penegak hukum, pakar hukum maupun masyarakat di Indonesia (Karni Ilyas, 2009).
Kasus  Muchtar  Pakpahan  yang  dihukum  Pengadilan  Negeri  Medan  dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan karena menghasut para buruh yang kemudian dibebaskan ditingkat Kasasi berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Septem- ber  1995  No.  395/K/Pid/1995.  Terhadap  putusan  bebas  Mahkamah  Agung  tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali dan berdasarkan putusan Mah- kamah Agung, tanggal 25 Oktober 1996 Nomor: 55/PK/Pid/1996, mengabulkan permo- honan  Peninjauan  Kembali  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  menjatuhkan  pidana  selama  4 tahun penjara.
Alasan  dari  Jaksa  mengajukan  PK  dalam  kasus  ini,  yaitu  adanya  kekhilafan Majelis Hakim Agung dan alasan dari Jaksa Penuntut Umum mengenai segi formalnya dapat  mengajukan  Peninjauan  Kembali  yaitu  hak  Jaksa  Penuntut  Umum/Kejaksaan dalam mengajukan permintaan Peninjauan Kembali yaitu kapasitasnya sebagai Penuntut Umum yang mewakili negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian perka- ra  pidana.  Dengan  demikian  permintaan  Peninjauan  Kembali  ini  bukan  karena  kepen- tingan pribadi Jaksa Penuntut Umum atau lembaga kejaksaan tetapi untuk kepentingan umum/negara,  yang  dimaksud  kepentingan  umum  menurut  penjelasan  Pasal  49 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  yaitu kepentingan  bangsa  dan  negara  dan  atau  kepentingan  masyarakat  bersama  dan  atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Belum  adanya  pengaturan  yang  tegas  dalam  KUHAP  mengenai  hak  Jaksa mengajukan  permintaan  Peninjauan  Kembali.  Perlu  adanya  suatu  tindakan  atau  aturan hukum yang tegas untuk memperjelas hak Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan mengaju- kan  Peninjauan  Kembali.  Dasar  dari  Jaksa  dalam  mengajukan  permintaan  Peninjauan Kembali, yaitu (Majalah Varia Peradilan. Nomor 137, Februari 1997):
1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2004  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  sebelumnya  telah dicabut)
Pasal  24  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekua- saan  Kehakiman,  terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  ke- kuatan  hukum  tetap,  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dapat  mengajukan peninjauan  kembali  kepada  Mahkamah  Agung,  apabila  terdapat  hal  atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang
Pihak yang bersangkutan disini dalam perkara pidana yaitu tiada lain adalah Jaksa Penuntut Umum disatu pihak dan Terpidana dipihak lain.
2. Pasal 263 ayat (1) KUHAPidana Dalam  pasal  ini  tidak  secara  tegas  menyatakan  bahwa  Jaksa  Penuntut Umum/Kejaksaan  berhak  untuk  mengajukan  permintaan  Peninjauan  Kem- bali  kepada  Mahkamah  Agung,  namun  yang  jelas  pasal  ini  tidak  melarang
Jaksa  Penuntut  Umum/  Kejaksaan  untuk  melaksanakan  hal  tersebut.  Wajar apabila  permintaan  Peninjauan  Kembali  terhadap  putusan  bebas  atau  lepas dari  segala  tuntutan  hukum  oleh  terpidana  atau  ahli  warisnya,  dikecualikan karena  putusan  tersebut  sudah  menguntungkan  bagi  terpidana.  Maka  demi tegaknya  hukum  dan  keadilan  terhadap  putusan  Pengadilan  yang  dikecua- likan tersebut (putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut) adalah  menjadi  hak  Jaksa  Penuntut  Umum/Kejaksaan  untuk  mengajukan Peninjauan Kembali sebagai pihak yang berkepentingan sepanjang terdapat alasan  yang  cukup  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  263  ayat  (2)  KU- HAPidana.
3. Pasal 263 ayat (3) KUHAPidana, menyatakan: Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada pasal 263 ayat (3)
KUHAP  terdapat  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam suatu putusan itu  suatu  perbuatan  yang  didakwakan  telah  dinyatakan  terbukti  akan  tetapi tidak  diikuti  oleh  suatu  pemidanaan,  maka  berdasarkan  hal  tersebut  tidak mungkin  terpidana  atau  Ahli  Warisnya  menggunakan  pasal  263  ayat  (3) KUHAP ini sebagai dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali dikarena- kan  tidak  akan  menguntungkan  bagi  dirinya  si  terpidana  sendiri.  Dengan demikian pertanyaan mengapa ketentuan pasal ini diatur dalam ayat tersen- diri dan untuk siapa pasal ini dimuat dan pengaturannya, maka jawaban yang paling  tepat  tiada  yang  lain  kecuali  untuk  Jaksa  Penuntut  Umum  sebagai pihak yang berkepentingan diluar terpidana atau ahli warisnya. Kesimpulan ini  diperkuat  oleh  pendapat Amir  Hamzah dalam  bukunya  Upaya  Hukum Dalam  Perkara  Pidana,  yang  mengatakan  kurang  adil  apabila  dalam keputusan  itu  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  diberikan  hak  dan  wewenang mengajukan  permintaan  Peninjauan  Kembali.  Lagi  pula  dalam  peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum KUHAP), yaitu dalam Reglement Op de straf vordering dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1980, terdapat ketentuan bahwa yang harus mengajukan permohonan Penin- jauan  Kembali  adalah  Jaksa  Agung,  Terpidana  atau  pihak  yang  berkepen- tingan.  Pemikiran  yang  terkandung  dalam  perundang-undangan  yang  lama tersebut  tetap  menjadi  sumber  inspirasi  dalam  merumuskan  ketentuan- ketentuan  KUHAP,  sehingga  seyogyanya  apabila  permintaan  Peninjauan Kembali dapat pula diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Terhadap kasus Gandhi Memorial School alasan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali, yaitu dikarenakan kehilafan Hakim dimana majelis Hakim Agung menyatakan bahwa Terdakwa Ram Guluma alias Vram tidak terbukti perbuatan sebagaimana yang didakwakan  Jaksa,  yaitu  Dakwaan  Kesatu  Pasal  266  ayat  (1) jo .  Pasal  64  ayat  (1) KUHP, Subsidair Pasal 266 (2) jo . Pasal 64 (1) KUHP, lebih Subsider Pasal 263 (2) jo . 64 (1) KUHPidana, Dakwaan Kedua yaitu Primair Pasal 374 jo . 64 (1) jo . Pasal 22 (1)
ke  (1)  KUHPidana,  Subsidair  Pasal  263  (2) jo .  64  (1) jo .  55  (1)  ke  (1)  KUHPidana. Kekhilafan Hakim disini yaitu mengatakan bahwa Surat Kuasa Palsu yang dibuat oleh Terdakwa  untuk  untuk  mendirikan  Yayasan  The  Gandhi  Memorial  Fundation  (GMF) melalui Akta Notaris disini tidak dipertimbangkan oleh majelis Hakim (Varia Peradilan Majalah Hukum, No. 195, Desember 2001, Tahun XVII).
Kasus dr. Eddy Linus Waworuntu dan Handaya Surya Wibawa dan Irman Adi Wibowo,  yaitu  alasan  Jaksa  Penuntut  Umum  mengajukan  Peninjauan  Kembali  dalam kasus ini yaitu bahwa adanya bukti baru (novum) yang sangat menentukan yaitu adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 871 K/PDT/2003 antara Handaya Surya Wiba- wa, Ir. Email Adi Wibawa Lawan Prof. Dr. Singgih Dirga Gunarsa dan Putusan Mahka- mah  Agung  RI  Nomor:  870  K/PDT/2003.,  tanggal  3  Februari  2004  antara  dr.  Eddy Linus  Waworuntu  lawan  Prof.  Dr.  Singgih  Dirga  Gunarsa  (Varia  Peradilan  Majalah Hukum, No. 260 Mei 2007, Tahum Ke XXII).
Alasan  Jaksa  melakukan  Peninjauan  Kembali  dalam  kasus  dr.  Eddy  Linus Waworuntu  ini  adalah  adanya  kekhilafan  atau  kekeliruan  Hakim  dalam  putusannya yang  mempertimbangkan,  menyatakan  bahwa  Terdakwa  tidak  dapat  mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dilakuknya secara pidana dengan mengatakan bahwa Akte No. 18 Tahun 2001 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, padahal didalam Akte tersebut pada tanggal 7 Juli 2001 dihadiri oleh Terdakwa saja bukan yang lain sehingga kalau ada penyerahan/pembagian tanggung jawab antara penerima kuasa adalah mereka para Terdakwa sendiri pelakunya yang menunjukan adanya kesepakatan jahat diantara para terdakwa yang seolah-olah rapat tersebut dihadiri oleh 17 orang peserta rapat dan selanjutnya mereka menghadap ke Notaris Iwan Halimiy, SH sehingga melahirkan Akte No. 18 Tahun 2001.
Alasan  dalam  perkara  pidana  lain  Jaksa  melakukan  Peninjauan  Kembali  pada kasus  Polly  Carpus  Budihari  Priyatno  adalah  karena  adanya  kekeliruan  yang  nyata dalam  hal  kesalahan  penerapan  hukum  yang  dilakukan  oleh  majelis  Hakim  Kasasi dalam  hal  hukum  pembuktian  dan  fakta  kejadian,  dimana  majelis  Hakim  Kasasi melakukan penilaian terhadap pembuktian yang mana seharusnya itu wewenang Judex Factie bukan Judex  Juridis sebagaimana  adanya  Jurisprudensi  Mahkamah  Agung Nomor: 14 PK/Pid/1997, yang menegaskan"keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibe- narkan karena merupakan penggulangan fakta dari yang telah diterangkan dalm persi- dangan tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berupa penilaian hasil pembuk- tian yang bersifat penghargan tentang suatu kenyatan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam  tingkat  Kasasi  dan  pemeriksaan  mengenai  fakta-fakta  hukum  berakhir  pada tingkat  banding,  sehingga  pemeriksaan  Kasasi  bukan  memeriksa  mengenai  peristiwa dan pembuktiannya (Varia Peradilan Majalah Hukum, Nomor 268, Maret 2008, Tahun Ke XXIII No. 268 Maret 2008).
Hal ini terlihat dalam pertimbangan Mahkamah Agung yang jelas memperlihat- kan  kekeliruan  yang  nyata  dari judex  juris yang  melakukan  penilaian  pembuktian sehingga judex juris berkesimpulan menyebut kemungkinan ada tidaknya Arsen masuk dalam tubuh Munir sebelum penerbangan dari Jakarta ke Singapura dan dalam pener-
bangan  Jakarta  ke  Singapura  dan  sesudah  penerbangan  Jakarta-Singapura.  Pendapat Majelis Hakim tersebut memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena Judex juris telah melakukan penilaian penilian terhadap pembuktian yang  merupakan kewenangan  Judex  factie (Varia  Peradilan  Majalah  Hukum,  Nomor 268, Maret 2008, Tahun Ke XXIII No. 268 Maret 2008).
Alasan Jaksa melakukan Peninjuan Kembali dalam kasus Polly Carpus Budihari Priyatno yaitu karena adanya keadaan baru (novum). Sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf  ( a) KUHAP,  salah  satu  alasan  diajukan  Peninjauan  Kembali  adalah  apabila terdapat  keadaan  baru  yang  menimbulkan  dugaan  kuat  bahwa  jika  keadaan  itu  sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka hasilnya akan menjadi putusan yang  berbeda. Novum tersebut  tersebut  dikaitkan  dengan  fakta-fakta  yang  dipersida- ngan, yaitu adanya keterangan Ahli dr. Rer Nat I Made Agung yang mengatakan kema- tian  Munir  diperkirakan  antara  delapan  sampai  sembilan  jam  setelah  keracunan  dan menurut keterangan Saksi dr. Tarmizi yang mengatakan bahwa korban Munir mening- gal 3 jam sebelum mendarat (Varia Peradilan Majalah Hukum, Nomor 268, Maret 2008, Tahun Ke XXIII No. 268 Maret 2008).
Saksi Raymond J. Lautihamalo Alias Ongen mengatakan bahwa ia diperkenal- kan  oleh  Josep  Ririmase  dengan  Asrini  Utami  Putri  di Waiting  Room  Gate  D42 , Bandara  Changi  Singapura  ketika  itu  Ongen  masuk  kedalam  Coffe  Bean  dan  melihat Pollycarpus berjalan dari counter pemesanan minuman dan membawa 2 gelas minuman dan  Ongen  juga  memesan  minuman  dan  duduk  berjarak  sekitar  2  meter  dari  tempat duduk  Munir,  Pollycarpus  dan  Ongen  melihat  Munir  dan  Pollycarpus  duduk  sambil minum. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimanakah kewenangan dasar pemberian kewenangan dalam ilmu hukum?  bagaimanakah  kewenangan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  melakukan  penin- jauan kembali?

## II. METODE PENELITIAN
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian
Tipe  penelitian  hukum  yang  dilakukan  adalah  yuridis  normatif  (Joni  Ibrahin, 2005:282), dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah untuk menganalisis kewenangan Jaksa dalam melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara pidana. Penelitian yuridis normatif dinamakan juga dengan penelitian hukum normatif atau  penelitian  hukum  doktrinal.  Jenis  penelitian  ini  digunakan  untuk  permasalahan satu,  yaitu  untuk  mengetahui  mengapa  Jaksa  Penuntut  Umum  berwenang  melakukan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dan permasalahan ke dua, yakni untuk mengetahui bagaimana praktek peradilan Indonesia membenarkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadi- lan  yang  berkekuatan  tetap,  serta  permasalahan  nomor  3  (tiga)  diatas,  yakni  tentang alasan-alasan yang bagaimanakah digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menga- jukan Peninjauan Kembali dalam praktek peradilan.
Menurut  Soerjono  Soekanto  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Burhan  Ashofa, bentuk penelitian normatif itu dapat berupa (Burhan Ashofa, 1996:14):
a. Inventarisasi hukum positif;
b. Penemuan asas hukum;
c. Penemuan hukum in concreto ;
d. Perbandingan hukum;
e. Sejarah hokum.
Soetandyo  Wignjosoebroto  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Bambang Sunggono, membagi penelitian hukum doctrinal/yuridis normatif sebagai berikut:
1) Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
2) Penelitian  yang  berupa  usaha  penemuan  asas-asas  dan  dasar-dasar  falsa- fah (dogma atau doctrinal) hukum positif;
3) Penelitian  yang  berupa  uasaha  penemuan  hukum in  concreto yang  layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.
Pendekatan  yang  dikakukan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  yaitu menelaah semua undang-undang yang bersangkutan  dengan  upaya  hukum  Penin- jauan  Kembali,  sedangkan  pendekatan  kasus  yang  perlu  dipahami  adalah ratio decidendi (Peter  Mahmud  Marzuki,  2007:119), yaitu  alasan-alasan  hukum  yang  digu- nakan  oleh  hakim  untuk  sampai  kepada  putusannya  yang  dalam  hal  ini  alasan-alasan hukum  yang  di  gunakan  oleh  hakim  untuk  mengabulkan  Peninjauan  Kembali  yang dilakukan oleh Jaksa tersebut.
B. Sumber Data
Sumber  data  penelitian  yang  digunakan  merupakan  data  sekunder  yang  terdiri dari:
a) Bahan Hukum Primer Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  bersifat  autoratif  artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang- undangan  yang  diurut  berdasarkan  hirarki  dan  putusan  pengadilan  seperti yang terdapat dalam KUHAPidana dan UU Nomor 48 Tahun 2009 (sebagai referensi  tambahan  UU  Nomor  14  Tahun  1970  dan  UU  Nomor  4  Tahun 2004  yang  dahulunya  berlaku  dan  telah  dicabut  Tentang  Kekuasaan  Keha- kiman) serta UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
b) Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder  merupakan  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan merupakan  dokumen  resmi,  seperti:  buku-buku  teks,  hasil-hasil  penelitian, pendapat  para  sarjana,  kasus-kasus  hukum,  yurisprudensi,  artikel,  majalah dan  jurnal  ilmiah  hasil-hasil  seminar  atau  pertemuan  ilmiah  lainnya  yang relevan dengan penelitian ini.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. I, No. 2, Desember 2017 ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## c) Bahan Hukum Tersier.
Bahan  hukum  tersier  atau  bahan  hukum  penunjang  yang  mencakup  bahan yang  memberi  petunjuk-petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  seperti  kamus  umum,  kamus  hukum serta bahan hukum primer, sekunder dan tersier di luar hukum yang relevan dan  dapat  dipergunakan  untuk  melengkapi  data  yang  diperlukan  dalam penelitian  ini.  Penggunaan  secara  layak (fair  use) terhadap  bahan-bahan hukum yang diperoleh dari internet untuk tujuan ilmiah (Joni Ibrahin, 2005: 340).
C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  kepustakaan (library research) , dengan meneliti sember bacaan yang berhubungan dengan topik tesis ini, seperti: buku-buku hukum, makalah hukum, artikel dan bahan penunjang lainnya. D. Analisis Data
Data yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan, diurutkan, dan diorga- nisasikan dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Lexy Moleong, 1999:103). Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif, yakni dengan mempela- jari,  menganalisis  dan  memperhatikan  kualitas  serta  kedalaman  data  yang  diperoleh sehingga memperoleh data yang dapat menjawab permasalahaan dalam penelitian ini.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Dasar Hukum Pemberian Kewenangan
Hukum  Acara  Pidana  didalamnya  ada  dikenal  asas  praduga  tak  bersalah (Pre- sumption  of  innocent) dimana  ini  digunakan  menjadi  landasan  teori  yang  akan  digu- nakan  dari  segi  teknis  yuridis  ataupun  dari  segi  teknis  penyidikan  dinamakan  prinsip akusatur  atau accusatory  procedure  (accusatorial  system). Prinsip  akusatur  menem- patkan kedudukan tersangka Terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan (M. Yahya Harahap, 2006:40):
a. Adalah  subjek,  bukan  sebagai  objek  pemeriksaan,  karena  Tersangka  atau Terdakwa  harus  didudukkan  dan  diperlakukan  dalam  kedudukan  manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri;
b. Objek  pemeriksaan  dalam  prinsip  akusator  adalah  "kesalahan"  (tindakan pidana)  yang  dilakukan  Tersangka/Terdakwa  ke  arah  itulah  pemeriksaan ditujukan.
Sedangkan teori yang kedua, yaitu Teori Keadilan dari Aristoteles yang menya- takan adil itu dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding dan mengemukakan ada 2 (dua) bagin keadilan, yakni (Van Apeldoorn, 1981:23-24):
1. Keadilan Komutatif , yaitu keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya  dengan  tidak  mengingat  jasa-jasa  perseorangan  dalam  hubungan individu dengan orang lain.
http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
2. Keadilan Distributif ,  yaitu  kepantasan  adalah  suatu  bentuk  "sama"  dengan prinsip  bahwa  kasus  yang  sama  seharusnya  diperlakukan  dalam  cara  yang sama  dan  kasus  yang  berbeda  diperlakukan  dalam  cara  yang  berbeda. Keadilan memberikan tiap-tiap orang jatah menurut jasanya,  tidak  menun- tut  supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya melainkan kesebandingan  (kesamaan  yang  sebanding  atau  persamaan  yang  propor- sional). Jika pembentuk Undang-Undang memerintahkan hakim supaya kepu- tusannya  memperhatikan  keadilan  adalah  untuk  menghindari  pemakaian peraturan  umum  dalam  hal-hal  yang  khusus  yaitu  dengan  berpedoman  pada kepantasan (redelijkheid) dan itikad baik.
Teori criminal  justice  system menurut  Purpura  mempunyai  tiga  titik  perhatian, yaitu  hukum  pidana  secara materil  (Criminal  law), hukum  pidana  formil (The  law  of criminal  procedure), hukum  pelaksanaan  pidana (The  enforcement  of  criminal  law) . Semua  ini  ditujukan  sebagai  usaha  untuk  memberikan  perlakuan  yang  adil  kepada semua  orang  yang  dituduh  telah  melakukan  kejahatan  dan  Purpura  juga  mengatakan bahwa sistem peradilan pidana (Criminal justice system) merupakan suatu sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang bertu- juan  untuk  melindungi  dan  menjaga  ketertiban  masyarakat,  mengendalikan  kejahatan, melakukan  penangkapan  dan  penahanan  terhadap  pelaku  kejahatan,  memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui kompenen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak Terdakwa (Mahmud Mulyadi, tt:41).
Mengenai teori hak dari korban dalam menanggulangi kejahatan oleh Mardjono Reksodiputro, yaitu mengatakan menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar  berada  dalam  batas-batas  toleransi.  Menyelesaikan  sebagaian  besar  laporan  mau- pun  keluhan  masyarakat  yang  menjadi  korban  kejahatan  dengan  mengajukan  pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Hal lain yang  tidak  kalah  penting  yaitu  mencegah  terjadinya  korban  kejahatan  serta  mencegah pelaku untuk menggulangi kejahatannya (Mahmud Mulyadi, tt:41).
Konsepsi teoritis tentang hukum yang mempengaruhi cara pandang hakim, yaitu hakim  semestinya  dalam  memutus  perkara  tidak  hanya  membolak  balik  fakta-fakta hukum  dan  berupaya  menjustifikasi  pandangannya  berdasarkan  bunyi  kaidah-kaidah hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan,  lebih  dari  itu  idealnya  hakim  wajib menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam  masyarakat  sebagaimana  yang  diamanahkan  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman. Dengan demikian ideal- nya  putusan  hakim  didasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan  hukum  yang  meng- adopsi  nilai-nilai  hukum,  rasa  keadilan  yang  mencerminkan  penguasaan  teoritis  dan filosofis (Mahmud Mulyadi, tt:41).
Sedangkan  menurut  teori Content  Ronal  Dworkin yang  mengatakan  bahwa kepada  hakim  diminta  supaya  hukum  distrukturisasi  oleh  prinsip-prinsip  keadilan  dan kewajaran  dan  mempertimbangkan  secara  moral  apa  yang  baik  dan  buruk  melalui
penafsiran  hakim  melalui  undang-undang in  casu KUHAPidana  (Otje  Salman,  et.al., 2008:93).  Sedangkan  mengenai Teori  Retributive yang  murni (The  pure  retributivist) pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat, sedangkan Pompe pada pokoknya  berpendapat  Asas  Legalitas  itu  bukanlah  asas  mutlak  sebab  dalam  keadaan mendesak demi keadilan dan kemanfaatan boleh disingkirkan. Keadilan dan kemanfaa- tan  tidak  boleh  ditujukan  kepada  sebagian  besar  rakyat,  sebagai  dikemukakan  oleh penganut-penganut  utilitarisme,  juga  tidak  terhadap  masa  yaitu  suatu  jumlah  tertentu orang-orang  sebagai  diajarkan  oleh  demokrasi  dan  bukan  terhadap  golongan  tertentu yakni kaum proletar , seperti diperjuangkan oleh kaum komunis, tetapi untuk masyara- kat seluruhnya.
Mengenai  Peninjauan  Kembali  Jaksa  ini  dalam  Undang-Undang  Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekua- saan  Kehakiman  menyatakan  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dapat  merngajukan  PK terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dimana ketentuan ini hanya berlaku untuk perkara perdata dan pidana, dimana dalam perkara pidana pihak- pihak  yang  dimaksud  disini  adalah  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Terdakwa.  Dalam prakteknya yurisprudensi yang selama ini berjalan Mahkamah Agung telah melakukan penafsiran  ekstensif  dalam  bentuk  pertumbuhan  atau  perluasan  makna (growth  the meaning) terhadap ketentuan dalam KUHAP (Antara News, 2007).
Penafsiran Ekstensif ini dilakukan untuk melakukan penyelesaian perkara yang bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. KUHAP Secara maksimal diguna- kan untuk mendapatkan kebenaran materil dengan cara melenturkan atau mengembang- kan  atau  melakukan  penafsiran ekstensif terhadap  ketentuan-ketentuannya.  Pencarian kebenaran  ini  antara  lain  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  kesempatan  kepada korban  tindak  pidana  untuk  mengajukan  upaya  hukum  lebuh  lanjut  dimana  Jaksa  Pe- nuntut  Umum  sebagai  pihak  yang  mewakili  korban  kolektif  maupun  individual  yang juga  memiliki  hak  mengajukan  upaya  hukum.  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  dasarnya merupakan  pihak  yang  mewakili  kepentingan  masyarakat  secara  kolektif  maupun individual (Antara News, 2007).
Untuk  pengaturan  pihak  yang  berhak  untuk  mengajukan  PK  telah  diatur  pada Pasal 263 (1) KUHAP, yang berbunyi:
"Terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.
Menurut pengertian sehari-hari, kalau kalimat tersebut dibaca dalam keseluruhan dan  kaitan  antara  satu  dengan  yang  lain,  jelas  bahwa  dalam  hal  Hakim  menyatakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka terpidana atau ahli warisnya tidak boleh mengajukan permintaan Peninjauan Kembali. Hukum Acara Pidana adalah bagaiamana cara negara melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya  suatu  pelanggaran  hukum  pidana.  Menurut Simon ,  hukum  acara  pidana
adalah  mengatur  bagaimana  negara  dengan  alat-alat  pemerintahannya  menggunakan hak-haknya untuk memidana. Sedangkan menurut De bos Kemper hukum acara pidana adalah  sejumlah  asas  dan  peraturan  undang-undang  yang  mengatur  bagaimana  negara menggunakan  hak-haknya  untuk  memidana.  Secara  umum  Hukum  Acara  Pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan)  dalam  lingkup  hukum  pidana.  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia  diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Andi Hamzah, 2005:4).
Upaya Hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak meneri- ma putusan pengadilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur da- lam  Bab  XVII,  yaitu  upaya  hukum  biasa  dan  Bab  XVIII  upaya  hukum  luar  biasa. Mengenai  upaya  hukum  biasa  meliputi  Banding  dan  Kasasi  dan  itu  diatur  dalam  Bab XVII  KUHAPidana  (Moch.  Faisal  Salam,  2001:352).  Terdakwa  atau  Penuntut  Umum berhak  untuk  meminta  Banding  terhadap  putusan  pengadilan  tingkat  pertama,  kecuali terhadap  putusan  bebas,  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  yang  menyangkut  masalah kurang tepatnya penerapan hukum (Pasal 67 KUHAP). Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang menetapkan  bahwa  atas  semua  putusan  pengadilan  tingkat  pertama,  yang  tidak merupakan  pembebasan  dari  dakwaan  atau  putusan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum, dapat dimintakan Banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangku- tan, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.
Sedangkan  Kasasi  yaitu  terhadap  putusan  yang  diberikan  pada  tingkat  terakhir oleh pengadilan lain dari Mahkamah Agung, Kasasi dapat dimintakan kepada Mahka- mah Agung Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 1970 (Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 48  Tahun  2009),  sedangkan  dalam  KUHAPidana  Kasasi  itu  adalah  terhadap  putusan perkara  pidana  yang  diberikan  pada  tingkat  terakhir  oleh  pengadilan  lain  selain  dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan per- mintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHAP) (Moch. Faisal Salam, 2001:352). Upaya hukum luar biasa meliputi pemeriksaan  kasasi  demi  kepentingan  hukum  dan  Peninjauan  Kembali  ini  merupakan pengecualian  dan  penyimpangan  dari  upaya  hukum  biasa  yaitu  Banding  dan  Kasasi. Kasasi demi kepentingan hukum, yaitu terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung dapat diajukan per- mohonan Kasasi satu kali oleh Jaksa Agung.
Herziening atau Peninjauan Kembali adalah suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap  atas  suatu  perkara  pidana,  berhubungan dengan  ditemukannya  fakta-fakta  yang  dulu  tidak  diketahui  oleh  Hakim,  yang  akan menyebabkan  dibebaskannya  Terdakwa  dari  tuduhan  (Bachtiar  Sitanggang,  1997). Herziening atau  Peninjuan  Kembali  merupakan  upaya  hukum  luar  biasa  sifatnya  dan ditujukan  untuk  mendampingi  upaya  hukum  lainnya  (banding,  kasasi,  kasasi  demi kepentingan hukum). Bahwa ada pakar yang mengatakan bahwa peninjauan kembali ini selalu  berdampingan  dengan  kasasi  demi  kepentingan  hukum  peninjauan  kembali sebagai  upaya  hukum  luar  biasa  hanya  diajukan  bagi  Tertuduh  maupun  Jaksa.  Begitu
juga  dengan  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  terhadap  suatu  perbuatan  tercela  atau atas  sesuatu  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  merupakan  tugas Mahkamah Agung meluruskannya (Leden Marpaung, 2000:12).
Peninjauan  Kembali  atau Herziening dalam  konteks  penyelesaian  perkara tingkat upaya hukum luar biasa dapatlah diartikan melihat atau mengamati, apakah hal- hal tertentu yang dirumuskan secara konkret oleh Undang-Undang dapat di jumpai atau tidak  dalam  uraian  alasan  yang  dijadikan  dasar  permintaan  Peninjauan  Kembali  yang bersangkutan  dan  hal  yang  dirumuskan  oleh  Undang-Undang  yang  dimaksud  disini adalah (Mangasa Sidabutar, 1999:153):
a. Keadaan Baru (dalam bahasa Latin lazim disebut Novum );
b. Alasan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
c. Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
d. Perbuatan dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.
Jaksa  adalah  pejabat  fungsional  yang  diberi  wewenang  oleh  Undang-Undang untuk  bertindak  sebagai  Penuntut  Umum  dan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  serta  wewenang  lain  berdasarkan  Undang- Undang, sedangkan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang- Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim [UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1) dan (2)].
Kewenangan  atau  wewenang  adalah  suatu  istilah  yang  biasa  digunakan  dalam lapangan  hukum  publik.  Namun  sesungguhnya  terdapat  perbedaan  diantara  keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau  administratif.  Karenanya,  merupakan  kekuasaan  dari  segolongan  orang  tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang  bulat.  Sedangkan  wewenang  hanya  mengenai  suatu  bagian  tertentu  saja  dari kewenangan.  Wewenang  adalah  hak  untuk  memberi  perintah,  dan  kekuasaan  untuk meminta dipatuhi.
Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemu- kan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja  dengan  kewenangan,  dan  kekuasaan  sering  dipertukarkan  dengan  istilah  kewena- ngan,  demikian  pula  sebaliknya.  Bahkan  kewenangan  sering  disamakan  juga  dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang  memerintah  dan  pihak  lain  yang  diperintah” ( The  rule  and  the  ruled )  (Miriam Budiardjo, 1998:35-36).
Berdasarkan  pengertian  tersebut  di  atas,  dapat  terjadi  kekuasaan  yang  tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “blote match” (Suwoto Mulyosudarmo, 1990:30), sedang- kan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewe- nang  rasional  atau  legal,  yakni  wewenang  yang  berdasarkan  suatu  sistem  hukum  ini
dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara (A. Gunawan Setiardja, 1990:52).
Dalam  hukum  publik,  wewenang  berkaitan  dengan  kekuasaan  (Philipus  M. Hadjon,  1998:1).  Kekuasaan  memiliki  makna  yang  sama  dengan  wewenang  karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan for- mal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelengga- raan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu (Rusadi Kantaprawira, 1998: 37-38 ) : a) hukum; b) kewe-nangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijak- bestarian; dan f) kebajikan.
Kekuasaan  merupakan  inti  dari  penyelenggaraan  negara,  agar  negara  dalam keadaan  bergerak (de  staat  in  beweging) sehingga  negara  itu  dapat  berkiprah,  bekerja, berkapasitas,  berprestasi,  dan  berkinerja  melayani  warganya.  Oleh  karena  itu  negara harus  diberi  kekuasaan.  Kekuasaan  menurut  Miriam  Budiardjo  adalah  kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara (Miriam Budiardjo, 1998:35).
Agar  kekuasaan  dapat  dijalankan,  maka  dibutuhkan  penguasa  atau  organ sehingga  negara  itu  dikonsepkan  sebagai  himpunan  jabatan-jabatan (een  ambten complex) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan  kewajiban  tertentu  berdasarkan  konstruksi  subyek  dan  kewajiban (Rusadi Kantaprawira,  1998:39).  Dengan  demikian  kekuasaan  mempunyai  dua  aspek,  yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi  ( inkonstitusional ),  misalnya  melalui  kudeta  atau  perang,  sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.
Kewenangan  sering  disejajarkan  dengan  istilah  wewenang.  Istilah  wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “ bevoegheid ” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan  antara  istilah  kewenangan  dengan  istilah  “ bevoegheid ”.  Perbedaan  tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “ bevoegheid ” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang  seharusnya  digunakan  dalam  konsep  hukum  publik  (Philipus  M.  Hadjon, 1998:20).
Ateng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenan  (Ateng  Syafrudin,  2000:22).  Kita  harus  membedakan  antara  Kewenangan (authority,  gezag) dengan  wewenang (competence,  bevoegheid) .  Kewenangan  adalah apa  yang  disebut  kekuasaan  formal,  kekuasaan  yang  berasal  dari  kekuasaan  yang diberikan  oleh  undang-undang  sedangkan  wewenang  hanya  mengenai  suatu  “ onder- deel ”  (bagian)  tertentu  saja  dari  kewenangan.  Di  dalam  kewenangan  terdapat  wewe- nang-wewenang (rechtsbe  voegdheden) .  Wewenang  merupakan  lingkup  tindakan  hu- kum  publik,  lingkup  wewenang  pemerintahan,  tidak  hanya  meliputi  wewenang  mem- buat keputusan pemerintah (bestuur) , tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksa-
naan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Secara  yuridis,  pengertian  wewenang  adalah  kemampuan  yang  diberikan  oleh peraturan  perundang-undangan  untuk  menimbulkan  akibat-akibat  hukum  (Indroharto dalam Paulus Efendie Lotulung, 1994:65).
Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah:
“Bevoegheid  wet  kan  worden  omscrevenals  het  geheel  van  bestuurechttelijke bevoegdheden  door  publiekrechtelijke  rechtssubjecten  in  het  bestuurechttelijke rechts-verkeer” . (Wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berke-naan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik) (Stout HD dalam Irfan Fachruddin, 2004:4).
Dari  berbagai  pengertian  kewenangan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian yang berbeda deng- an  wewenang (competence) .  Kewenangan  merupakan  kekuasaan  formal  yang  berasal dari  undang-undang,  sedangkan  wewenang  adalah  suatu  spesifikasi  dari  kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.
Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  organ  (institusi)  pemerintahan  dalam  melaku- kan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi  oleh  kewenangan  yang  diperoleh  dari  konstitusi  secara  atribusi,  delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar kons- titusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada  organ  pemerintahan  yang  lain.  Pada  mandat  tidak  terjadi  pelimpahan  apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi  mandat.  Dalam  pemberian  mandat,  pejabat  yang  diberi  mandat  menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).
Seringkali  kita  menemukan  istilah  yang  disamakan  dengan  kata  wewenang adalah  kekuasaan.  Tetapi  dalam  ruang  lingkup  Hukum  Tata  Negara  kebanyakan  ahli hukum  tata  negara  menggunakan  istilah  wewenang.  Wewenang  dalam  bahasa  Inggris disebut authority atau  dalam  bahasa  belanda bovedegheid ,  yang  kira-kira  arti  singkat dari wewenang adalah kekuasaan yang sah/ legitim.
Kenapa  dikatakan  sebagai  kekuasaan  yang  sah?,  karena  undang-undang  yang memberikan  kewenangan/kesahihan  terhadap  pejabat  tersebut  atau  dengan  kata  lain tidak  ada  kewenangan  tanpa  undang-undang  yang  mengaturnya.  Mengenai  hal  ini disebut dengan Asas Legalitas, yakni berasal dari kata lex yang berarti undang-undang. Dengan demikian, munculnya kewenangan adalah membatasi agar penyelengga- ra negara dalam melaksanakan pemerintahan dapat dibatasi kewenangannya agar tidak berlaku  sewenang-wenang.  Kemudian  muncul  pula  asas  dalam  hukum  administrasi negara “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban” . Oleh karena itu siapa pun
atau  pejabat  manapun  harus  mempertanggungjawabkan  setiap  tugas  dan  kewenangan- nya.
Maka,  untuk  mengetahui  lebih  lanjut  dari  pada  siapa  yang  mesti  bertanggung jawab dari pejabat tersebut maka hal ini penting untuk diuraikan tiga cara memperoleh wewenang, yaitu:
1). Atribusi
Atribusi adalah  pemberian  kewenangan  pemerintahan  oleh  pembuat  undang- undang  kepada  organ  pemerintahan  tersebut.  Artinya  kewenangan  itu  bersifat  melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatan yang diembannya. Misalnya berdasarkan Pasal 41  UU  Nomor  27  Tahun  2009  tentang  MD3  menegaskan “DPR  dapat  membentuk undang-undang untuk disetuji bersama dengan Presiden”.
Dalam  pengertian  lain,  Indroharto,  mengemukakan  tiga  macam  kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi (Ridwan HR., 2008:104):
1. Atribusi;
2. Delegasi; dan
3. Mandat.
Atribusi  ialah  pemberian  kewenangan  oleh  pembuat  undang-undang  sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:
1. yang  berkedudukan  sebagai  original  legislator  di  tingkat  pusat  adalah  MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama sama pemerintah sebagai  yang  melahirkan  suatu  undang-undang,  dan  ditingkat  daerah  adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
2. yang  bertindak  sebagai  delegated  legislator,  seperti  presiden  yang  berdasarkan pada  suatu  ketentuan  undang-undang  mengeluarkan  peraturan  pemerintah  di mana  diciptakan  wewenang-wewenang  pemerintahan  kepada  Badan  atau Jabatan TUN tertentu.
Atribusi  merupakan  wewenang  untuk  membuat  keputusan  ( besluit )  yang  lang- sung  bersumber  kepada  undang-undang  dalam  arti  materiil.  Atribusi  juga  dikatakan sebagai  suatu  cara  normal  untuk  memperoleh  wewenang  pemerintahan.  Sehingga tampak  jelas  bahwa  kewenangan  yang  didapat  melalui  atribusi  oleh  organ  pemerintah adalah  kewenangan  asli,  karena  kewenangan  itu  diperoleh  langsung  dari  peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbul- nya  kewenangan  baru  yang  sebelumnya  kewenangan  itu,  tidak  dimiliki  oleh  organ pemerintah yang bersangkutan.
J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberi- kan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewe- nangan  yang  ada  sebelumnya.  Badan  legislatif  menciptakan  kewenangan  mandiri  dan
bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkom- peten.
2). Delegasi
Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula  kewenangan  si  A,  untuk  selanjutnya  menjadi  kewenangan  si  B.  Kewenangan yang  telah  diberikan  oleh  pemberi  delegasi  selanjutnya  menjadi  tanggung  jawab penerima  wewenang.  Mandat,  di  situ  tidak  terjadi  suatu  pemberian  wewenang  baru maupun  pelimpahan  wewenang  dan  Badan  atau  Pejabat  TUN  yang  satu  kepada  yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.
F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR., 2008:105) mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:
1. Atribusi; dan
2. Delegasi.
Atribusi  berkenaan  dengan  penyerahan  wewenang  baru,  sedangkan  delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang  secara  atributif  kepada  organ  lain,  jadi  secara  logis  selalu  didahului  oleh atribusi).
Dalam  pengertian  lain,  Delegasi  adalah  pelimpahan  kewenangan  pemerintahan dari  organ  pemerintahan  yang  satu  kepada  organ  pemerintahan  lainnya.  Atau  dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangan. Jadi tanggung jawab/tanggung gugat berada pada  penerima  delegasi/delegataris.  Misalnya,  pemerintah  pusat  memberi  delegasi kepada  semua  Pemda  untuk  membuat  Perda  (termasuk  membuat besluit /  (keputusan) berdasarkan  daerahnya  masing-masing.  Jenis  pelimpahan  wewenang  secara  delegasi, untuk “beliau” digunakan jika yang diberikan kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu  tingkat  di  bawahnya,  sehingga  untuk  beliau  (u.b)  digunakan  setelah  atas  nama (a.n).  Pelimpahan  wewenang  ini  mengikuti  urutan  sampai  2  (dua)  tingkat  struktural dibawahnya  dan  pelimpahan  ini  bersifat  fungsional.  Persyaratan  yang  harus  dipenuhi, yakni:
a. Materi  yang  ditangani  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab  pejabat  yang melimpahkan;
b. Dapat  digunakan  oleh  pejabat  yang  ditunjuk  sebagai  pemangku  jabatan sementara atau yang mewakili;
c. Pada  dasarnya  wewenang  penandatanganan  meliputi  surat-surat  untuk kepentingan  internal  dalam  lingkungan  lembaga  Negara  yang  melampaui batas lingkup jabatan pejabat yang menandatangani surat;
d. Tanggung jawab berada pada pejabat yang dilimpahkan wewenang.
Ada  perbedaan  mendasar  antara  kewenangan  atribusi  dan  delegasi.  Pada atri- busi ,  kewenangan  yang  ada  siap  dilimpahkan,  tetapi  tidak  demikian  pada delegasi .
Berkaitan  dengan  asas  legalitas,  kewenangan  tidak  dapat  didelegasikan  secara  besar- besaran,  tetapi  hanya  mungkin  dibawah  kondisi  bahwa  peraturan  hukum  menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.
Delegasi  harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut  (Philipus  M.  Hadjon, 1998:94):
a. Delegasi  harus  definitif,  artinya  delegasian  tidak  dapat  lagi  menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya  dimungkinkan  jika  ada  ketentuan  yang  memungkinkan  untuk  itu dalam peraturan perundang-undangan;
c. Delegasi  tidak  kepada  bawahan,  artinya  dalam  hirarki  kepegawaian  tidak diperkenankan adanya delegasi;
d. Kewajiban  memberi  keterangan  (penjelasan),  artinya  delegasi  berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
e. Peraturan  kebijakan  (beleidsregel),  artinya  delegasi  memberikan  instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.
Kewenangan  harus  dilandasi  oleh  ketentuan  hukum  yang  ada  (konstitusi), sehingga  kewenangan  tersebut  merupakan  kewenangan  yang  sah.  Dengan  demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan ter- sebut. Stroink menjelaskan  bahwa  sumber  kewenangan  dapat  diperoleh  bagi  pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewena- ngan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif  guna  mengatur  dan  mempertahankannya.  Tanpa  kewenangan  tidak  dapat  dike- luarkan suatu keputusan yuridis yang benar.
3). Mandat
Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama (a/n)  pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  memberi  mandat.  Tanggung  jawab  tidak berpindah  ke  mandataris,  melainkan  tanggung  jawab  tetap  berada  ditangan  pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum  yang  ditimbulkan  oleh  adanya  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  mandataris adalah  tanggung  jawab  si  pemberi  mandat.  Sebagai  suatu  konsep  hukum  publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu (Philipus M. Hadjon, 1998:90):
1. Pengaruh;
2. Dasar hukum; dan
3. Konformitas hukum.
Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan  perilaku  subjek  hukum.  Komponen  dasar  hukum  ialah  bahwa  wewe- nang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum
mengandung  makna  adanya  standar  wewenang,  yaitu  standar  umum  (semua  jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).
Mandat umumnya diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan. Pelimpahan wewenang yang dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya adalah  wewenang  penandatanganan.  Bentuk  pelimpahan  penandatanganan  adalah merupakan jenis pelimpahan wewenang secara mandat, atas nama digunakan jika yang menandatangani  surat  telah  diberi  wewenang  oleh  pejabat  yang  bertanggung  jawab berdasarkan  bidang  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  pejabat  yang  bersangkutan. Pejabat yang bertanggung jawab melimpahkan wewenang kepada pejabat di bawahnya, paling banyak hanya 2 (dua) rentang jabatan struktural di bawahnya. Persyaratan pelim- pahan wewenang ini adalah:
a. Pelimpahan wewenang harus dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu dalam bentuk Instruksi Dinas atau Surat Kuasa;
b. Materi  yang  dilimpahkan  harus  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab pejabat yang melimpahkan;
c. Pada  dasarnya  wewenang  penandatanganan  meliputi  surat-surat  untuk kepentingan ke luar maupun di dalam lingkungan lembaga Negara tersebut;
d. Penggunaan  wewenang  hanya  sebatas  kewenangan  yang  dilimpahkan kepadanya  dan  materi  kewenangan  tersebut  harus  dipertanggungjawabkan oleh yang dilimpahkan kepada yang melimpahkan;
e. Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan surat berada pada pejabat yang diatasnamakan.
Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh  organ  lain  atas  namanya.  Pada  mandat  tidak  terjadi  peralihan  tanggung  jawab, melainkan  tanggung  jawab  tetap  melekat  pada  sipemberi  mandat.  Misalnya  instruksi Gubernur kepada Sekretaris Daerah agar ia bertanda tangan untuk keputusan pencairan anggaran pendidikan. Jadi di sini jika jika keputusan yang hendak digugat berarti tetap yang digugat sebagai tergugat adalah Gubernur.
Mengenai rumusan mandat, oleh Philipus M. Hadjon mengemukakan “Kewena- ngan  membuat  keputusan  hanya  dapat  diperoleh  dengan  dua  cara,  yaitu  atribusi  atau delegasi.  Oleh  karena  mandat  merupakan  suatu  pelimpahan  wewenang  kepada  bawa- han.  Pelimpahan  ini  bermaksud  memberi  wewenang  kepada  bawahan  untuk  membuat keputusan a.n. Pejabat TUN yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputu- san  Pejabat  TUN  yang  memberi  mandat.  Dengan  demikian  tanggung  jawab  dan  tang- gung  gugat  tetap  pada  pemberi  mandat.  Untuk  mandat  tidak  perlu  ada  ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intim-hirarkis organisasi pemerintahan”.
Penjabaran  dari  beberapa  kewenangan  diatas,  diantara  atribusi,  delegasi  dan mandat, maka kewenangan yang lebih tepat diberikan terhadap Jaksa Penuntut Umum adalah kewenangan berupa mandat, mengingat kewenangan tersebut adalah pelimpahan wewenang antara atasan dengan bawahan secara tingkatan hirarkis, pengembanan dari
wewenang  itu  pun  dilihat  dari  maksud  dan  peruntukkannya  sesuai  dengan  isi  pelim- pahan  mandat  yang  diberikan  oleh  Jaksa  Agung  terhadap  bawahannya  dan  biasanya bersifat formal khusus, salah satunya yakni mandat secara khusus yang diberikan oleh Jaksa  Agung  kepada  bawahannya  (Jaksa  Penuntut  Umum)  dalam  hal  pelimpahan kewenangan  berupa  upaya  hukum  luar  biasa  atau  Peninjauan  Kembali  dalam  perkara pidana.
B. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Peninjauan Kembali B.1. Korban yang Diwakili oleh Jaksa
Pengertian  korban  kejahatan  berkaitan  erat  dengan  sifat  kejahatan  itu  sendiri. Korban  kejahatan  pada  mulanya  hanya  diartikan  sebagai  korban  dari  kejahatan  yang bersifat konvensional, misalnya pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, dan pencurian. Kemudian  diperluas  pengertiannya  menjadi  kejahatan  yang  bersifat  non  konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika, kejahatan terorganisir, kejahatan terhadap  kemanusiaan (crime  againts  humanity), penyalahgunaan  kekuasaan.  Sedang- kan  Mardjono  Reksodiputro  (1987:96)  mengatakan  mengenai  korban  ini  meliputi  pe- langgaran  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  yang  bersumber  dari illegal  abuses  of economic power dan illegal abuses of public power.
Korban  kejahatan  dalam  hukum  pidana  sangat  sulit  diberikan  batasan  secara pasti  karena  kejahatan  atau  pelanggaran  hukum  pidana  dapat  menimbulkan  dampak yang luas materil dan immateril baik langsung maupun tidak langsung. Hukum pidana tidak  memberikan  penjelasan  tentang  siapa  yang  menjadi  korban  dari  suatu  kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. Batasan tentang korban kejahatan itu dapat ditemukan dalam  disiplin  non  hukum  pidana  misalnya  viktimologi  dan  kriminologi.  Pasal  dalam hukum  pidana  secara  tidak  langsung  ada  juga  yang  memberikan  pengertian  yang ditujukan  terhadap  korban  kejahatan  dalam  konteks  yang  beragam  seperti  pengadu, pelapor, saksi atau saksi korban dan pihak ketiga yang berkepentingan dan pihak yang dirugikan  sebagai  penggabung  dalam  prosedur  pidana  (Istilah  pihak  yang  dirugikan disini ditujukan kepada korban kejahatan sebagai mana dalam penjelasan Pasal 98 ayat (1),  tetapi  ketentuan  ini  dalam  konteks  keperdataan  dalam  rangka  penggabungan perkara perdata dalam prosedur acara pidana).
Penentuan batasan pengertian korban kejahatan atau dampak kejahatan terhadap korbannya merupakan bagian yang tidak mudah untuk dirumuskan karena menjangkau pada aspek-aspek kehidupan yang bersifat tidak terbatas dan tidak terhitung. Maka lebih mudah  untuk  menentukan  batasan  kejahatan  dari  pada  merumuskan  batasan  dampak kejahatan  terhadap  korbannya.  Penjelasan  mengenai  korban  kejahatan  paling  tidak mencukup 3 hak yaitu siapa yang menjadi korban kejahatan, penderitaan dan kerugian apa yang dialami oleh korban kejahatan dan siapa yang bertanggung jawab dan bagai- mana penderitaan atau kerugian yang dialami oleh  korban  tersebut  setelah  dipulihkan. Atas  pertimbangan tersebut  pengkajian tentang posisi hukum korban kejahatan dalam lingkupnya ini dipulihkan melalui upaya hukum Peninjauan Kembali.
Korban kejahatan dikelompokkan dalam beberapa kelompok antara lain, yaitu : korban kejahatan bersifat abstrak, misalnya negara atau masyarakat, korban kelompok,
misalnya organisasi atau kelompok berdasarkan ras, agama, etnis, suku, warna kulit atau karena  adanya  persamaan  kepentingan  dan  korban  yang  nyata,  misalnya  individu  dan individu.
Kajian  terhadap  korban  yang  nyata  ini  memiliki  ciri-ciri  yang  mudah  diamati dan paling sering terjadi dalam masyarakat seperti kejahatan terhadap badan atau nyawa dan  kejahatan  terhadap  kesusilaan  ini  disebut  sebagai  korban  kejahatan  konvensional yang  mana  korban  kejahatannya  konvensional  dan  korban  kejahatannya  bersifat  lang- sung dan nyata yang menimbulkan kerugian kepada korbannya.
Posisi hukum dari korban kejahatan diartikan sebagai kedudukan hukum korban dalam hukum pidana. Posisi hukum korban tersebut dapat diketahui melalui kajian ten- tang konsep kejahatan atau pelanggaran hukum pidana yaitu hak atau kepentingan sia- pakah yang dilanggar oleh pelanggar hukum pidana, konsep kejahatan menjadi pokok pangkal  pengkajian  posisi  hukum  korban  kejahatan  dalam  sistim  peradilan  pidana, karena dalam pelaksanaanya hak-hak yang telah dimiliki dan akan dimiliki oleh korban kejahatan akan memiliki dasar hukum yang lebih kuat jika eksistensi dan posisi hukum- nya diakui oleh hukum pidana. Posisi hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana dilakukan pada peraturan hukum pidana formil dan materil yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan sistem peradilan pidana.
Hukum  itu  adalah  suatu  sistem  yaitu  sistem  norma-norma  (Hukum  dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki ciri-ciri umum suatu sistem hukum, tetapi batasan yang diberikan berbeda karena melihyat dari sudut pandang yang berbeda sebagaimana dikatakan Hans Kelsen , yaitu melihat sistem hukum dari sudut hukum positif dikaitkan dengn teorinya yang terkenal dengn norma dasar). Sebagai sistem hukum memiliki sifat umum  dari  suatu  sistem.  Paling  tidak  ada  memiliki  tiga  ciri  umum  yaitu  menyeluruh (Wholes), memiliki  beberapa  elemen (Elements) ,  semua  element  saling  terkait (Rela- tions) , kemudian membentuk struktur. Maka sistem hukum memiliki cara kerja sendiri untuk mengukur validitas suatu norma dalam suatu sisitem hukum tersebut. Sedangkan Lawrence W. Friedman memberi konsep suatu sistem hukum dalam arti yang lebih luas yang  meliputi  3  elemen,yaitu  element  struktural,  substansi,  budaya  hukum  (Budaya Hukum  menurut Lawrence  M.  Friedman ,  yaitu  sikap  orang  terhadap  hukum  yang dipengaruhi  oleh  kepercayaan,  nilai,  ide  dan  pengharapan-pengharapan,  maka  dengan adanya  empat  element  tersebut  secara  implisit  Friedman  mengakui  bahwa  masalah hukum tidak bisa digeneralisasikan pada lintas sistem hukum, karena budaya hukum itu adalah khas dari masing-masing masyarakat) dan elemen ke empat yaitu dampak (Ele- ment keempat ini ditujukan kepada dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi kajian para peneliti).
Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan  atau kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh  suatu  tindak  pidana.  Perlindungan  saksi korban  disini  berasaskan  pada  penghargaan  atas  harkat  dan  martabat  manusia,  rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, kepastian hukum. Perlindungan terhadap korban ini beertujuan:  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan  atau  korban  dalam  memberikan setiap keterangan dalam proses peradilan pidana.
Perlindungan  terhadap  para  saksi  dan  korban  ini  berasaskan  pada  penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminasi, dan kepastian hukum. Perlindungan saksi dan korban  bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan  atau  korban  dalam  memberikan  keterangan  pada  setiap  proses  peradilan  pidana saksi  dan  korban  berhak  untuk  mendapat  (Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2008 tentang Saksi dan Korban):
1. Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga  dan  harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
7. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
8. Mendapat identitas baru;
9. Mendapatkan tempat kediaman baru;
10. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
11. Mendapat nasihat hukum; dan
12. Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu  perlindu- ngan berakhir.
Pengertian  korban  menurut Arif  hwa  Gosita ,  yaitu  mereka  yang  menderita jasmaniah  dan  rohaniah  sebagai  akibat  tindakan  orang  lain  yang  mencari  pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Dari pengertian ini diuraikan secara rinci bahwa korban kejahatan ada yang bersifat individual dan kolektif.
Korban  individual  ini  dapat  diidentifikasi  sehingga  perlindungan  korban dilakukan secara nyata akan tetapi korban kolektif sangat sulit diidentifikasi. Sedangkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingku- ngan  Hidup  diberikan  jalan  keluar  terhadap  korban  kolektif  berupa  hak  melakukan upaya  hukum  menuntut  ganti  rugi  atau  pemulihan  lingkungan  hidupmelalui  gugatan perwakilan  kelompok (class  action). Pengkajian  dari  perspektif  jenisnya,  koraban kejahatan  ada  yang  bersifat  langsung  yaitu  korban  kejahatan  itu  sendiri,  dan  tidak langsung (korban semua abstrak), yaitu masyarakat (Lilik Mulyadi, 2004:120).
Selin dan Wolfgang mengklasifikasikan  secara  eksplisit  jenis  korban  sebagai berikut, yaitu :
a. Primary Victimization adalah korban individual. Korbannya merupakan orang perorangan atau bukan kelompok;
b. Secondary Victimization, k orban merupkan kelompok seperti badan hukum;
c. Tertiary vctimazation, korban merupakan seperti kelompok badan hukum;
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. I, No. 2, Desember 2017 ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
d. Tertiary victimiation, korban merupakan masyarakat luas;
e. Mutual victimazatio, korban merupakan pelaku, misalnya pelacuran, perzina- han, narkotika; dan
f. Novictimazation, korban  tidak  segera  dapat  diketahui,  misalnya  konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.
Apabila  dikaji  lebih  jauh  dari  persektif  kerugian,  korban  dapat  diderita  oleh seorang, kelompok masyarakat, maupun masyarakat luas. Selain itu kerugian korban ju- ga dapat bersifat materil yang lazimnya dinilai dengan uang dan immateril yakni perasa- an takut, kejutan, psikis. Sedangkan dalam sistim peradilan Indonesia ternyata kedudu- kan  korban  relatif  kurang  diperhatikan  karena  ketentuan  hukumnya  masih  bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (Mardjono Reksodiputro dalam JE. Sahetapy, 1994:78).
Sistim peradilan Indonesia yang memberikan kewenangan Jaksa untuk mewakili kepentingan korban kejahatan. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan masyarakat sebagai  konsekuensi  logis  dari  teori  kontrak  sosial  dan  teori  solidaritas  sosial.  Model perlindungan  terhadap  korban  kejahatan  ini  yaitu  model  hak-hak  prosedural.  Secara singkat model ini menekankan agar korban berperan aktif dalam proses peradilan pida- na seperti membantu Jaksa Penuntut Umum dilibatkan dalam setiap pemeriksaan perka- ra yang didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat. Begitu juga dengan korban  bisa  mendapatkan  kembali  harga  diri  dan  kepercayaan  dirinya.  Keterlibatan korban dalam proses peradilan tentunya mempunyai dampak positif dan negatif (Muladi dan Barda Nawai Arief, 1992:78).
Partisipasi korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebab- kan kepentingan pribadi terletak diatas kepentingan umum. Secara historis teori tersebut merupakan  latar  belakang  terhadap  terbebtuknya  lambaga  Kejaksaan  sebagaiamana yang  dikatakan  oleh Jan  J.M.  Van  Dijk,  The  Hague ,  bahwa  secara  historis,  argumen inilah  yang  melatarbelakangi  atau  sebagai  justifikasi  terhadap  terbentuknya  Jaksa  Pe- nuntut Umum.
Sedangkan alasan yang diberikan oleh orang yang menolak hak korban diberi- kan untuk melakukan Peninjauan Kembali, yaitu dengan diberikannya peran individual kepada  korban  dalam  proses  persidangan  atau  penuntutan  terhadap  pelaku,  berarti membuatnya  ikut  bertanggung  jawab  atas  jalannya  persidangan  serta  dari  hasil  proses persidangan tersebut. Tanggung jawab ini akan menjadi tekanan yang cukup berat bagi korban  dalam  berbagai  segi.  Tekanan  bisa  muncul  dari  pihak  dengan  siapa  korban melakukan kontak dan atau disebabkan oleh pihak Polisi atau Jaksa yang memanfaatkan hak-haknya untuk kepentingan umum.
Model hak-hak prosedural ini dapat menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan individual sikorban, disamping suasana peradilan yang bebas dan dilandasi asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dapat terganggu oleh pendapat korban tentang hukuman yang dijatuhkan karena didasarkan atas pemikiran emosional sebagai  upaya  untuk  mengadakan  pembalasan.  Selain  itu  menetapkan  Jaksa  Penuntut Umum  sebagai  yang  mewakili  korban  sering  kali  dalam  prakteknya  aspirasi  korban
kurang  diperhatikan  sehingga  menimbulkan  ketidak  puasan  atas  tuntutan  Jaksa  dan putusan  Hakim.  Aspek  inilah  merupakan  salah  satu  yang  dipicu  karena  secara  prose- dural korban tidak mempunyai peluang untuk menyatakan ketidak puasannya terhadap tuntutan Jaksa dan putusan Hakim.
Jaksa  Penuntut  Umum  sebagai  lembaga  yang  mewakili  korban  dalam  tuntutan pidananya lebih banyak menguraikan penderitaan korban akibat tindak pidana yng dila- kukan  oleh  pelaku.  Dengan  tolak  ukur  tersebut,  pengajuan  tuntutan  pidana  hendaknya harus didasarkan pada keadilan yang ditinjau dari kaca mata korban. Dengan demikian Jaksa  Penuntut  Umum  cenderung  menuntut  hukuman  yang  relatif  tinggi,  sedangkan Terdakwa  atau  Penasihat  Hukumnya  berhak  memohon  hukuman  yang  seringan- ringannya. Bahkan kalau memungkinkan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum.  Putusan  Hakim  yang  berupa  pemidanaan (veroor- deling) sebagaimana dikatakan Barda Nawawi Arief dari simposium pembaharuan hu- kum pidana nasional tahun 1980, yaitu sebagai berikut (Barda Nawawi Arief, 1996:43):
1. Kemanusiaan,  dalam  arti  bahwa  persidangan  tersebut  menjunjung  tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif,  dalam  arti  bahwa  pemidanaan  itu  mampu  membuat  orang  sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap  jiwa  yang  positif  dan  konstruktif  bagi  usaha  penanggulangan  keja- hatan.
3. Keadilan,  dalam  arti  bahwa  pemidanaan  tersebut  dirasakan  adil,  baik  oleh terhukum, korban, maupun masyarakat.
Apabila dijabarkan, ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHAP telah membatasi kor- ban dalam hal berikut:
a. Ditinjau  dari  anasir  prosesnya,  maka  tidak  ada  aturan  atau  pedoman  yang harus dilakukan korban apabila merasa tidak puas atas putusan Hakim ten- tang  besarnya  ganti  kerugian  yang  dijatuhkan.  Konkertnya,  korban  tidak mempunyai  proses  langsung  untuk  melakukan  upaya  hukum  Banding. Karena  itu,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  100  ayat  (2)  KUHAP  maka  per- mintaan banding putusan  ganti   kerugian  baru  dapat  dijalankan  apabila perkar  pidananya  dilakukan  upaya  hukum  banding.    Konkretnya,  jika  kor- ban  berkeinginan  untuk  mengajukan  banding,  jalurnya  hanya  melalui penuntut umum yang belum tentu menyetujui   kehendak   korban.   Hal   ini dikarenakan  jalur  tersebut  bukan merupakan  ketentuan  undang-undang, melainkan    berdasarkan    pendekatan  persuasif  antara  korban  dan  Penuntut Umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perlindungan korban yang diberikan  melalui  ketentuan  dimaksud  belum  sepenuhnya  dapat  menjamin kepentingan korban dalam upaya untuk mencari keadilan;
b. Perlindungan  korban  melalui  upaya  hukum  Banding  tergantung  kepada Penuntut Umum. Tegasnya, besar kemungkinan terjadi perbedaan pandang dan  kepentingan  antara  korban  dan  Penuntut  Umum.  Jika  korban  berkei-
nginan mengajukan Banding sedangkan Penuntut Umum menerima putusan, maka  keinginan  korban  untuk  melakukan  upaya  hukum  Banding  telah tertutup.
Aspek ini merupakan konsekuensi logis dari sistem peradilan pidana Indonesia yang  menempatkan  eksistensi  Lembaga  Kejaksaan  sebagai  wakil  kepentingan  korban kejahatan, disatu sisi sebagai lembaga yang mewakili korban, idealnya Kejaksaan lebih mementingkan  korban.  Akan  tetapi,  Penuntut  Umum  masih  mengacu  kepada  pelaku tindak pidana. Untuk itu, pada masa mendatang (ius constituendum) sebagai reorientasi, revaluasi KUHAP guna menghilangkan aspek negatif perlu  diatur eksistensi Lembaga Kejaksaan  yang  mewakili    korban    atau  masyarakat  secara  tegas,  atau  korban  dapat secara langsung menggunakan sendiri suatu upaya hukum.
Pembatasan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 100 ayat (2) KUHAP, perlin- dungan  kepada  korban  melalui  ketentuan  Pasal  99  ayat  (1)  KUHAP  ternyata  relatif kurang  sempurna.  Berdasarkan  ketentuan  ini,  apabila  terjadi  penggabungan  gugatan ganti  kerugian,  untuk  memeriksanya  harus  bermuara  pada  hukum  acara  perdata.  Ter- lebih  lagi  khususnya  kewanangan  bersifat  absolut  yang  harus  diajukan  kepada  Penga- dilan Negeri dimana tergugat bertempat tinggal.
Terdakwa  yang  diadili  perkara  pidananya  disidangkan  diluar  wilayah  tempat tinggal  atau  tempat  kediamannya,  tentu  pangadilan  negeri  tersebut  tidak  akan  meme- riksa dan tidak akan mengadilinya karena salah satu asas dalam hukum pedana menya- takan  bahwa  terdakwa  akan  diadili  dimana  perbuatan  tersebut  dilakukan.  Oleh  karena itu,  jika  hukum  acara  pidana  benar-benar  hendak  memperhatikan  kepentingan  korban, diperlukan  adanya  penyempurnaan  dalam  KUHAP  itu  sendiri  dengan  memberikan peran lebih besar kepada korban dalam mengajukan upaya hukum Banding.
Korban dapat mengajukan Banding jika tidak merasa puas atas putusan hakim, baik menyangkut pemidanaan maupun terhadap tuntutan ganti kerugian. Demikian pula halnya  mengenai  kewenangan  mengadili  sepanjang  hal  yang  menyangkut  kerugian materil  tidaklah  memerlukan  pemisahan  antara  kompetensi  peradilan  pidana  dan  per- kara perdata terkait dengan gugatan ganti kerugian.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  sebagai  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  yang  mengatur  mengenai  upaya  hukum  Peninjaauan  Kembali sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 263 ayat 1 KUHAP. Mengatakan bahwa yang berhak untuk melakukan permohonan Peninjauan Kembali menurut Pasal 263 ayat  (1) KUHAP,  yaitu  hanya  terpidana  dan  ahli  warisnya ,  mengenai  Jaksa diberikan hak untuk  mengajukan  Peninjauan  Kembali  dalam  KUHAP  tidak  ada  diatur.  Pasal  263 KUHAP tersebut juga, memberi celah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagaiamana yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP.
Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diaju- kan  permintaan  Peninjauan  Kembali  apabila  dalam  putusan  itu  suatu  perbuatan  yang dinyatakan  terbukti  namun  tidak  diikuti  pemidanaan.  Maka  disinilah  celah  bagi  Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum  Peninjauan  Kembali. Upaya hukum
Peninjauan  Kembali  sebagaiamana  dimaksud  dalam  Pasal  263  ayat  (3)  KUHAP  ini tidak memungkinkan Terpidana mengajukan upaya hukum Peninjauaan Kembali terha- dap  putusan  bebas  yang  mana  ini  akan  merugikan  bagi  dia  untuk  mengajukan  upaya hukum Peninjauan Kembali.
Jaksa dalam hal ini dianggap perlu untuk melakukan Peninjauan Kembali terha- dap  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  walaupun  KUHAP  sebagai peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  tidak  mengatur  mengenai  upaya  hukum Peninjauan  Kembali  yang  dilakukan  oleh  Jaksa,  dimana  yang  diatur  hanya  Terpidana saja.
Jaksa sebagai mengatasnamakan negara demi kepentingan umum berhak menga- jukan upaya hukum Peninjauan Kembali walaupun KUHAP tidak mengaturnya, namun dalam  prakteknya  Jaksa  diperbolehkan  melakukan  upaya  hukum  Peninjauan  Kembali, apabila menyangkut mengenai kepentingan umum. Pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali  ini  sebagai  terobosan  hukum  untuk  menerobos  legalistik,  sebagaimana  asas perundang-undangan  di  Indonesia  berdasarkan  peraturan  yang  ada  (Barda  Nawawi Arief, 1996:4).
Sebagaimana  dikatakan  pula  oleh  Alvi  Syahrin  dalam  bukunya  beberapa masalah hukum, mengenai teori keseimbangan hukum, yang mengatakan bahwa hukum mengendalikan  keadilan (law  wants  justice ).  Keadilan  yang  dikehendaki  hukum  harus mencapai  nilai  persamaan  (equality),  hak  asasi  individu (individual  right), kebenaran (truth) ,  kepatuhan (fairnes), dan  melindungi  masyarakat (protection  public  interest) . Hukum  yang  mampu  menegakkan  nilai-nilai  tersebut,  jika  dapat  menjawab  (Alvi Syahrin, 2009:3):
a. Kenyataan relita yang dihadapi masyarakat;
b. Yang mampu menciptakan ketertiban; dan
c. Yang  hendak  ditertibkan  adalah  masyarakat,  oleh  karena  itu  orde  yang dikehendaki adalah ketertiban sosial yang mampu berperan.
Berdasarkan  teori  keseimbangan  yang  dikatakan  Alvi  Syahrin  bahwa  keadilan yang dikehendaki oleh hukum itu harus mempunyai persamaan (equality) . Dalam pene- litian ini penulis  merasa  Peninjaun  Kembali  yang  terdapat  didalam  KUHAP  Pasal 263  Ayat  (1)  KUHAP,  bahwa  yang  diperbolehkan  mengajukan  Peninjauan  Kembali adalah terpidana, atau ahli warisnya. Maka muncul pertanyaan mengapa KUHAP juga tidak  mengatur  Peninjaun  Kembali  yang  dilakukan  oleh  korban  yang  diwakili  oleh Jaksa  Penuntut  Umum,  yang  mana  dalam  hal  ini  korban  dan  terpidana,  mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum.
Dalam  hal  konteks  putusan  pengadilan,  yang  memutus  Peninjauan  Kembali adalah disini Hakim, bukan Jaksa, jadi menurut penulis putusan yang tidak adil menurut Terdakwa  disini  adalah  putusan  Hakim,  bukan  putusan  Jaksa  jadi  tidak  wajar  apabila haknya tidak diakui oleh KUHAP, karena sama-sama mereka tidak mendapat putusan yang  adil.  Namun  timbul  pertanyaan,  bagaimana  dengan  hak  korban,  yang  tidak  puas dengan putusan Hakim, apabila tidak diatur didalam Undang-Undang mengenai haknya
untuk  melakukan  Peninjaun  Kembali,  sedangkan  terpidana  apabila  tidak  puas  dengan putusan Mahkamah Agung dapat melakukan Peninjauan Kembali, maka dalam hal ini adalah  tidak  adil  menurut  penulis,  apabila  korban  yang  diwakili  oleh  Jaksa  Penuntut Umum tidak diperbolehkan melakukan Peninjauan Kembali. Sementara terpidana dalam hal ini diakui oleh Undang-Undang untuk melakukan Peninjauan Kembali.
Berdasarkan teori keseimbangan diatas keadilan yang dikehendaki hukum harus mencapai  nilai  persamaan  adalah  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya,  karena  hak antara  terpidana  dan  korban  tidak  dipersamakan  dalam  undang-undang  untuk  mencari keadilan  terhadap  suatu  putusan  Hakim  yang  tidak  adil.  Maka  menurut  penulis  untuk rancangan  KUHAP  yang  akan  datang  supaya  hak  korban  yang  diwakili  oleh  Jaksa Penuntut Umum diberikan wewenang untuk melakukan upaya hukum Peninjaun Kem- bali, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan diantara kedua belah pihak.

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari 2 pokok permasalahan di atas adalah sebagai berikut:
1. Kewenangan yang diberikan terhadap Jaksa Penuntut Umum adalah kewena- ngan  berupa  mandat,  mengingat  kewenangan  tersebut  adalah  pelimpahan wewenang antara atasan dengan bawahan secara tingkatan hirarkis, pengem- banan dari wewenang itu pun dilihat dari maksud dan peruntukkannya sesuai dengan  isi  pelim-pahan  mandat  yang  diberikan  oleh  Jaksa  Agung  terhadap bawahannya  dan  biasanya  bersifat  formal  khusus,  salah  satunya  yakni mandat secara khusus yang diberikan oleh Jaksa Agung kepada bawahannya (Jaksa  Penuntut  Umum)  dalam  hal  pelimpahan  kewenangan  berupa  upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali dalam perkara pidana.
2. Jaksa  sebagai  mengatasnamakan  negara  demi  kepentingan  umum  berhak mengajukan  upaya  hukum  Peninjauan  Kembali  walaupun  KUHAP  tidak mengaturnya,  namun  dalam  prakteknya  Jaksa  diperbolehkan  melakukan upaya  hukum  Peninjauan  Kembali,  apabila  menyangkut  mengenai  kepen- tingan  umum.  Pengajuan  upaya  hukum  Peninjauan  Kembali  ini  sebagai terobosan hukum untuk menerobos legalistik, sebagaimana asas perundang- undangan di Indonesia berdasarkan peraturan yang ada.

## V. SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  maka  penulis  dapat  merekomendasikan  2 (dua) hal penting sebagai berikut:
1. Perlu  kiranya  diatur  dalam  revisi  KUHAP  yang  baru,  pengaturan  tenggang waktu permintaan permohonan Peninjauan Kembali dan peraturan   berapa
kali permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan oleh pihak Terdak- wa dan Jaksa Penuntut Umum demi kepastian hukum.
2. Untuk  mencegah  ketidakpastian  hukum  dan  sekaligus  untuk  menjaga asas  keadilan  dan  untuk  melindungi  kepentingan  masyarakat  atau  kepenti- ngan umum, maka sebaiknya kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali perlu diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masya- rakat Indonesia , Yogyakarta: Kanisius, 1990. Alvi Syahrin, Beberapa Masalah Hukum , Medan, PT. Sofmedia, 2009. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana , Jakarta: Sapta Artha Jaya, 2005. Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung  Jawab ,  Jurnal  Pro  Justisia  Edisi  IV,  Bandung:  Universitas Parahyangan, 2000.
Antara News, Tim JPU bersikeras Upaya PK yang dilakukan Oleh Jaksa terhadap kasus Pollycarpus tidak langgar hukum , http:www.antara.com, 2007.
Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan Dengan Pidana Penjara , Semarang: Undip, 1996. Burhan Ashofa, Metode Penelitiian Hukum , Jakarta: Rieneke Cipta, 1996. Didi  Atmadilaga, Sekitar  Filsafat  Ilmu  Penerapan  dan  Metode  Ilmiah ,  Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran, 1994.
Harian Sinar Harapan, Senin, 21 Juli 2003, Mewujudkan Doktrin "Tri Krama Adhy- aksa , (Online), http://www.sinarharapan.co.id.
Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerin- tah , Bandung: Alumni, 2004. JE.  Sahetapy, Viktimologi,  Sebuah  Bunga  Rampai, Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan,
1987.
Joni Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: Bayume- dia, 2005.
Karnilyas, Herziening  atau  Peninjauan  Kembali ,  http://www.hamline.edu/apakabar/ basisdata/.html, diakses 3 Mei 2009
Komisi Hukum Nasional 17 April 2004, Memantapkan Langkah Reformasi Kejak- saan , http://www.komisihukum.go.id.
Leden  Marpaung, Perumusan  Memori  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali , Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan ke-10, 1999.
Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana kriminologi dan Viktimologi , Jakarta: PT. Djambatan, 2004.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. I, No. 2, Desember 2017 ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksa- an  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali) , Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Mahmud Mulyadi, Sistem Peradilan Pidana , Sekolah Pasca Sarjana Ilmu Hukum USU. Majalah Varia Peradilan. Nomor 137,  Februari 1997.
Majalah Varia Peradilan. No. 195, Desember 2001, Tahun XVII. Majalah Varia Peradilan. No. 260 Mei 2007, Tahun Ke XXII.
Majalah Varia Peradilan. Nomor 268, Maret 2008, Tahun Ke XXIII. Mangasa Sidabutar, Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999. Mardjono  Reksodiputro, Kriminologi  dan  Sistim  Peradilan  Pidana, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994.
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998. Moch.  Faisal  Salam, Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  dan  Praktek ,  Bandung: Mandar Maju, 2001.
Muladi  dan  Barda  Nawai  Arief, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana ,  Bandung:  Alumni, 1992.
Otje Salman, et.al., Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kem- bali , Bandung: Refika Aditama, 2008.
Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , Jakarta:  Kencana  Prenada  MediaGroup,
2007.
Philipus  M.  Hadjon, Tentang  Wewenang  Pemerintahan  ( Bestuurbevoegdheid ) ,  Ma- kalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. Rusadi  Kantaprawira, Hukum  dan  Kekuasaan ,  Makalah, Yogyakarta:  Universitas Islam Indonesia, 1998.
Suwoto  Mulyosudarmo, Kekuasaan  dan  Tanggung  Jawab  Presiden  Republik Indonesia,  Suatu  Penelitian  Segi-Segi  Teoritik  dan  Yuridis  Pertanggungja- waban Kekuasaan , Surabaya: Universitas Airlangga, 1990.
Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Pradnya Paramita,1981.