## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 196-211 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index

## PENGGUNAAN QAWĀ’ID FIQHIYYAH SEBAGAI METODOLOGI ISTINBAT HUKM OLEH MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN LAJNAH BAHSUL
MASAIL (LBM) NAHDHATUL ULAMA (NU)
THE USE QAWĀ’ID FIQHIYYAH AS A LEGAL ISTINBATH METHODOLOGY BY THE MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH AND LAJNAH BAHSUL
MASAIL (LBM) NAHDHATUL ULAMA (NU)

## Safriadi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe
Email: safriadi@iainlhokseumawe.ac.id Keywords: ABSTRACT Qawā'id Fiqhiyyah, LBM, Majlis Tarjih, Muhammadiyah, NU Qawā'id  Fiqhiyyah  has  an  important  role  and  position  in  the  legal discovery process by the Tarjih Council and LBM NU, as stated in the framework of the Majlis Tarjih and LBM NU. This research focuses on answering  2  important  things,  1)  the  use  of  the  Qawā'id  Fiqhiyyah mechanism  as  a  methodological  argument,  2)  the  contribution  of Qawā'id Fiqhiyyah to contemporary legal discoveries in Lajnah Bahsul
Masail  (LBM)  Nahdhatul  Ulama  (NU)  and  Majlis  Tarjih Muhammadiyah.  This  research  is  an  analytical  and  qualitative descriptive  research  with  a  logical  philosophical  and  empirical approach.  The  results  are  first.  The  mechanism  for  using  Qawā'id Fiqhiyyah  as  methodological  proof  is  carried  out  by  linking  (Ilḥāq)  a new  case  with  an  old  case  that  already  has  a  legal  answer  under  the basis  of  Qawā’id  Fiqhiyyah  .  Second,  the  contribution  of  Qawā'id Fiqhiyyah  in  the  discovery  of  contemporary  law  in  the  LBM  as  a reinforcement  for  the  decisions  taken,  is  used as  supporting  evidence, especially  since  tanẓīr  and  ilḥāq  are  needed  to  develop  the  insight  of Fiqh,  but  if  the  main  evidence  is  that  no  legal  answers  are  found, Meanwhile, Qawā'id Fiqhiyyah contribusion the Muhammadiyah Tarjih Council is the main evidence for finding/istinbāṭ law. From these two institutions  it  can  be  analyzed  that  Qawā'id  Fiqhiyyah  is  used  and required in legal istinbāt, but the proportion is still supporting the main evidence. Kata kunci: ABSTRAK Qawā’id Fiqhiyyah, LBM, Majlis Tarjih, Muhammaddiyah, NU Qawā'id  Fiqhiyyah mempunyai  peran  dan  kedudukan  penting  dalam proses  penemuan  hukum  oleh  Majelis  Tarjih  dan  LBM  NU, sebagaimana  tertuang  dalam  kerangka  Majlis  Tarjih  dan  LBM  NU. Penelitian ini fokus menjawab 2 hal penting, 1) pemanfaatan mekanisme Qawā'id  Fiqhiyyah sebagai  dalil  metodologis,  2)  Kontribusi Qawā'id
Fiqhiyyah terhadap  penemuan  hukum  kontemporer  dalam  Lajnah Bahsul  Masail  (  LBM)  Nahdhatul  Ulama  (NU)  dan  Majlis  Tarjih Muhammadiyah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dan  kualitatif  dengan pendekatan  filosofis  logis  dan  empiris.  Hasilnya pertama .  Mekanisme  penggunaan Qawā'id  Fiqhiyyah sebagai pembuktian  metodologis  dilakukan  dengan  mengaitkan  (Ilḥāq)  suatu kasus  baru  dengan  kasus  lama  yang  sudah  ada  jawaban  hukumnya  di bawah  landasan Qawā'id  Fiqhiyyah . Kedua ,  kontribusi Qawā'id Fiqhiyyah dalam  penemuan  hukum  kontemporer  di  LBM  sebagai penguat  atas  keputusan  yang  diambil,  dijadikan  bukti  pendukung, apalagi  diperlukan tanẓīr dan ilḥāq untuk  mengembangkan  wawasan

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 196-211 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Fiqh,  namun  jika  dari  pokoknya  bukti  tidak  ditemukannya  jawaban hukum, Sedangkan kontribusi Qawā'id Fiqhiyyah dalam Majelis Tarjih
Muhammadiyah adalah sebagai alat bukti utama untuk menemukan/istinbāṭ  hukum.  Dari  kedua  lembaga  tersebut  dapat dianalisis  bahwa Qawā'id Fiqhiyyah digunakan  dan  diwajibkan  dalam istinbāt yang  sah,  namun  proporsinya  masih  sebagai  pendukung  dari bukti-bukti yang utama.
Diterima : 24 Oktober 2023; Direvisi : 28 Maret 2024; Disetujui : 28 Maret 2024; Tersedia online : 12 April 2024
How to cite: Safriadi, “Penggunaan Qawā’id Fiqhiyyah sebagai Metodologi Istinbat Hukm oleh Majlis Tarjih  Muhammadiyah  dan  Lajnah  Bahsul  Masail  (LBM)  Nahdhatul  Ulama  (NU)”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 5, No. 1 (2024): 196-211. doi: 10.36701/bustanul.v5i1.1112.

## PENDAHULUAN
Qiyās yang  merupakan  salah  satu  perangkat  metodologis  untuk  pengembangan hukum perlu ditinjau kembali pada era sekarang ini. Hal ini disebabkan qiyas adalah alat bagi  para  mujtahid  mutlak  untuk  menemukan  hukum,  sedangkan  sosok  yang  mampu untuk  menjadi  mujtahid  mutlak  telah  mengalami  kekosongan  yang  cukup  lama. 1 Sehingga  penggunaan qiya ̅ s ,  dalam  prosedur istinba ̅ ṭ aḥka̅m (penetapan  hukum  Islam) masih menyisakan permasalahan, diantaranya: 1. Kesatuan dasar-dasar syarī‘ah cenderung terabaikan, mengingat aplikasinya dilakukan secara parsial. Artinya, ada kecenderungan kurang merespons atau memanfaatkan da- lil-dalil  hukum  secara komperehensif. Seperti dilansir oleh  al-Na’im, ijtihad (qiyās) dalam kerangka uṣūl al-fiqh konvensional mempunyai kelemahan-kelemahan metod- ologis yang fundamental, sehingga apapun yang dilakukan bagi pembaharuan hukum Islam  tanpa  merekontruksi  struktur uṣūl  al-fiqh klasik  tidak  akan  menghasilkan sesuatu yang signifikan. 2
2. Qiyās sangat terikat akurasi tehnikal dan kekakuan logika formal.
3. Terdapat  kesulitan  dalam  mengaplikasikan  syarat-syarat  dan  rukun qiyās. sehingga banyak  yang  berpindah  dari  metode qiyās ,  kepada  metode  lain  yang  berpola  sama, umpamanya istiḥsān. 3
4. Qiyās hanya bisa diaplikasikan hanya pada jumlah yang terbatas, padahal permasala- han hukum selalu mengalami perkembangan.
Dari  kenyataan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  perlu  dicari  metode  baru  untuk melakukan  pengembangan  terhadap  hukum  Islam  serta  menjawab  permasalahan  yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satunya adalah melalui prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam. 4 Dimana salah satu bentuk realisasi prinsip umum tersebut melalui metode Qawā’id Fiqhiyyah.
1 Luthfi Hadi Aminuddin, “Insidad Bab Al-Ijtihad Dan Pengaruhnya Terhadap Madhhab Shafi‘I,” Justicia Islamica , 2016, https://doi.org/10.21154/justicia.v9i2.346.
2 Abdullah Ahmed Al-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah (Yogyakarta: LKiS, 1997). H. 197
3 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Kairo: Dar Nafais, 1997). H. 79
4 Agung  Wibowo dan  Arif  Sugitanata,  “Teori  Pertingkatan Norma  Dan  Penemuan  Hukum  Islam (Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep),” JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab 3, no. 1 (2023): 79–96, https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.50.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 196-211 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Banyak penelitian yang telah dilakukan tentang penggunaan Qawā’id Fiqhiyyah, diantaranya:
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Syamsul  Hilal,  menyimpulkan  bahwa Qawā’id Fiqhiyyah bisa  dijadikan  sebagai  sumber  hukum  Islam.  Menurutnya  sifat Qawā’id Fiqhiyyah berkonstruk lentur, fleksibel dan akseptebel terhadap permasalahan umat Islam baik yang klasik maupun yang kontemporer. 5
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Safriadi,  ia  menjelaskan  bahwa Qawā’id Fiqhiyyah dengan  kerangka  epistemologinya  yang  bersifat  induktif-deduktif  mampu diterapkan dalam pengembangan fikih modern. 6
Penelitian yang dilakukan oleh Abbas Arfan. Ia menyimpulkan bahwa para ulama terbagi menjadi tiga kelompok dalam melihat peran Qawā’id Fiqhiyyah, yaitu: a) ulama yang menolak asas-asas hukum sebagai acuan langsung penalaran hukum Islam; b) pihak yang  memperbolehkan  penggunaan  asas  hukum  sebagai  alat  bukti  atau  acuan  dalam penalaran  hukum;  dan  c)  mereka  yang  berada  pada  posisi  tengah,  membolehkan penggunaan asas hukum sebagai acuan dengan syarat asas tersebut harus bersumber dari sumber utama hukum Islam (Al-Qur'ân dan Sunnah ). 7
Secara teori, Qawā’id Fiqhiyyah bisa dijadikan dalil metodologis disamping qiyās untuk menjawab peristiwa hukum kontemporer. Kepentingan merujuk kepada Qawā’id Fiqhiyyah juga di dukung oleh salah satu tokoh fikih di Indonesia yaitu Sahal Mahfudh lewat  teorinya  fikih  yang  bernuansa  sosial 8 .    Menurutnya  pengembangan  fikih  secara qawli  bisa  dilakukan  dengan  cara  memperluas  penggunaan Qawā’id  Fiqhiyyah untuk digunakan  bukan  hanya  pada  persoalan  fikih  individu  yang  menyangkut  halal  haram, melainkan  juga  untuk  memecahkan  berbagai  persoalan  yang  menyangkut  kebijakan publik, baik yang menyangkut kebijakan politik, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain.
Dalam  konteks  keindonesiaan,  terdapat  dua  organisasi  Islam  yang  paling  besar dan memberi pengaruh besar bagi masyarakat Islam di Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama (NU)  dan  Muhammadiyah,  kedua  organisasi  ini  lahir  dan  dituntut  untuk  senantiasa tanggap dan responsif dalam setiap persoalan keumatan dalam dinamika dan perubahan sosial  manusia  dan  kemanusiaan.  Oleh  karena  itu,  perumusan  metodologi  diperlukan guna  “mendekatkan”  keberadaannya  dengan  realitas  keumatan  yang  senantiasa berkembang dan ini mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap sikap keberagamaan. Oleh karena demikian, bagi Muhammadiyah lahirlah Majlis Tarjih. Majelis ini menjadi penguat  bagi  legitimasi  hukum  sosial  bagi  Muhammadiyah  dalam  memandu  dan mendidik  umat  sesuai  dengan  cita-cita  yang  didesainnya.  Sedangkan  untuk  NU  juga mempunyai Lajnah Bahsul Masail (LBM) . Ini merupakan satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi NU untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat Nahdiyyin, Lajnah Bahsul Masail tidak  saja  dikenal  sebagai  forum  yang  sarat  dengan  muatan  kitab-kitab  salaf
5 Syamsul Hilal, “Qawâ‘id Fiqhiyyah Furû‘iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam,” 2000.
6 Safriadi, Qawā ’id Al-Fiqhiyyah (Kajian Terhadap Kerangka Epistemologi Dan Penerapannya Dalam Pengembangan Fikih) , 1st ed. (Semarang: Duta Media Publishing, 2020).
7 Abbas Arfan, “Aplikasi Al-Qawâ‘id Al-Fiqhîyah Sebagai Nalar Deduktif Dalam Istinbât Hukum Islam,” ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 8, no. 2 (2014): 292, https://doi.org/10.15642/islamica.2014.8.2.292-315.
8 Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial (Yogyakarta: LKis, 2004).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 196-211 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
klasik, tetapi juga merupakan sebuah lembaga di bawah NU yang menjadi candra muka. Karena dengan adanya Lajnah Bahtsul Masail , fatwa-fatwa hukum yang dihasilkan akan tersosialisasikan ke berbagai daerah di Indonesia. 9 Maka penelitian ini bertujuan untuk melihat penggunaan Qawā’id Fiqhiyyah dalam penemuan hukum dari dua lembaga fatwa tersebut.
Penelitian  ini  lebih  memilih  pendekatan  historis  dan  sosiologis,  karena  bentuk penelitian  yang  penulis  lakukan  adalah  model  aplikatif Qawā’id  Fiqhiyyah ,  karena pemikiran  para  ulama  dapat  dipastikan  selalu  berdialog,  bersentuhan,  dan  melibatkan aspek historis, sosiologis, dan budaya. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan ada- lah penelitian kepustakaan ( library research ), yaitu penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya berupa teks, seperti buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen lain. Penulis dalam melakukan penelitian ini hanya menelaah dokumen hasil fatwa baik dari NU maupun dari Muham- madiyyah, kemudian dilihat sejauh mana peranan Qawā’id Fiqhiyyah dalam perumusan fatwa di dalam kedua lembaga tersebut . Penelitian ini bersifat deskriptif analisi s. 10 Dalam hal ini adalah mendeskripsikan penggunaan Qawā’id Fiqhiyyah sebagai dalil metodolo- gis serta melihat kontribusi Qawā’id Fiqhiyyah di dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Tarjih Muhammadiyah dan LBM NU.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  teknik  studi  dokumenter. Teknik  ini  merupakan  cara  mengumpulkan  data  melalui  peninggalan  tertulis,  seperti buku-buku, arsip-arsip, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah  penelitian. 11 Dalam  hal  ini,  penulis  mengumpulkan  hasil  fatwa  Majlis  Tarjih Muhammadiyah  dan  hasil  muktamar  NU yang  dianggap  perlu,  kemudian  dilampirkan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Qawā’id Fiqhiyyah sebagai Dalil Metodologis
Sebagaimana  telah  dijelaskan,  bahwa Qawā’id  Fiqhiyyah disusun  dengan  cara induktif (istiqrā’), oleh karena demikian, cara kerja metode induktif tentang ilmu yang lengkap adalah sebagai berikut: 12
Dari bagan di atas, dapat dipahami bahwa fakta-fakta hasil observasi disimpulkan dengan induksi menjadi  sebuah  hukum  dan  teori.  Hukum  dan  teori  itu  berguna  untuk menjelaskan  dan  meramalkan.  Ketika  fakta  mengatakan  bahwa  logam  memuai  jika  di panaskan,  Maka  orang  memasang  rel  kereta  api  dengan  celah  di  tempat-tempat
9 Imam Yahya, Dinamika Ijtihad NU (Semarang: Walisongo Press, 2009). H. 39
10 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta, 1986).
11 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
12 Safriadi  Safriadi,  “ISTIQRĀ’  DAN  PENERAPANNYA  TERHADAP  AL-QAWĀ`ID  AL- FIQHIYYAH,” Jurnal  Ilmiah  Mizani:  Wacana  Hukum,  Ekonomi  Dan  Keagamaan 5,  no.  2  (2019), https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1439.
Fakta Induksi Hukum dan Teori Deduksi

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 196-211 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
sambungan, supaya tidak bengkok oleh sinar matahari. Penjelasan seperti ini dilakukan dengan cara “deduktif”.
Sebelum muncul rumusan-rumusan kaidah, tadinya yang tersedia adalah banyak ketentuan  fikih  yang  juga  disebut furû’ atau juz’iyat .  Inilah  yang  merupakan  fakta. Aturan-aturan fikih serupa yang berserak dalam segala cabang hukum, ibadah transaksi, pidana,  hukum  antar  golongan,  perdata  dan  sebagainya,  oleh  para  ulama digeneralisasikan menjadi kaidah umum. Kaidah ini menjadi hukum baru yang disarikan dari hukum-hukum spesifik itu.
Kaidah لازي رارضلا (bahaya/kerugian harus disingkirkan) adalah pengetahuan baru yang disimpulkan dari banyak furû’ yang mendukung upaya mencegah timbulnya bahaya atau kerugian. Di antara furû’ yang banyak itu misalnya, ada ketentuan khiyar dalam jual beli  untuk  melindungi  pembeli  dari  kerugian  karena  membeli  barang  yang  salah  atau dengan  harga yang salah. Adanya ketentuan mengenai pengampuan (kuartel) mencegah kerugian  pada  pihak-pihak  terkait,  baik  selaku  debitur  maupu  kreditur.  Kewajiban mengangkat  pimpinan  Negara dimaksudkan  mencegah  kekacauan  atau  anarki  dalam Negara dan masyarakat.
Demikian  pula  di  tetapkan  sanksi-sanksi  hukuman  adalah  diperlukan  untuk mencegah  terjadinya  kejahatan.  Istri  diperbolehkan  meminta  perceraian  kepada pengadilan jika suaminya ternyata cacat, sakit atau tidak mampu memberi nafkah. Tentu ini dimaksudkan agar istri tersebut terlindungi hak-haknya. 13 Indikasi yang mendukung bahwa alasan Qawā‘id Fiqhiyah bisa dijadikan landasan metodologis, dengan perangkat yang dimiliki olehnya yaitu ilḥāq adalah uraian yang disampaikan oleh Zakaria Anṣari dalam kitabnya sebagai berikut: 14
Pertama,  Qawā‘id  Fiqhiyah dapat  membentuk malakah 15 fikihiyah (kecakapan personal dalam menguasai persoalan-persoalan fikih).
Kedua, dengan adanya malakah tersebut, seseorang akan mampu melakukan ilḥāq serta  mengetahui  status  hukum  berbagai  masalah  (lama)  yang  belum  termuat  dalam berbagai kitab (fikih) serta kasus-kasus baru yang senantiasa berkembang, seiring dengan perkembangan  zaman.  Yang  dimaksud ilḥāq adalah  proses  sintesa  atas  dua  persoalan, karena keduanya sama-sama berada dalam satu kaidah. 16
Dalam hal ini, bagi muqallid hasil ijtihad imam mazhab diposisikan sebagaimana naṣṣ  al-Syāri‘ .  Karena  imam  mazhab  telah  merumuskan  fikih  mazhabnya  berdasarkan Alqur’an  dan  al-Hadis.  Kemudian  dari  hasil qiya ̅ s imam  mazhab  tersebut,  murid- muridnya merumuskan al-Qawā‘id ataupun Ḍawābiṭ al-Fiqhīyah dan mengembangkannya  lebih  lanjut  (untuk  menjawab  persoalan-persoalan  baru).  Hampir semua persoalan fikih yang terabstraksikan dalam berbagai kitab dapat dipreferensikan pada  kaidah-kaidah  tersebut,  bahkan  berbagai  kasus  baru  bisa  diselesaikan  dengan merujuk  kaidah-kaidah  tersebut  melalui ilḥāq, yaitu  mensintesakan  berbagai  persoalan
13 ‘Abd  al-Raḥman  bin  Abī  Bakr  Jalāl  al-Dīn  al-Suyūṭī, Al-Asybāh  Wa  Al-Naẓā`ir  Fî  a-Nahw (Beirut: Muassasah Risalah, 1985).
14 Zakariyā al-Anṣarī, Al-Ghurar Al-Bahiyyah Fī Sharḥ Al-Bahjah Al-Wardīyah, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyyah, 1997).
15 Ahmad Zamanhuri, Al-Jawhar Al-Maknūn (Indonesia: Sanggapurah, n.d.).
16 Zakariyā al-Anṣarī, Al-Ghurar Al-Bahiyyah Fī Sharḥ Al-Bahjah Al-Wardīyah, .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 196-211 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
fikih,  karena  kesemuanya  berada  pada  substansi ḍābiṭ yang  kuat. 17 Adapun  perangkat ilḥāq adalah al-Qawā‘id dan Ḍawābiṭ  al-Fiqhiyah yang  dalam  proses  perumusannya dilakukan oleh murid-murid imam mazhab ( aṣḥāb al-wuju ̅ h ) dari naṣ maupun ketentuan pokok ( uṣūl ) yang telah dirumuskan imam mazhab. 18
Menurut analisa penulis, konsep Qawā‘id Fiqhiyah bisa dijadikan jawaban atas beberapa kritik  para tokoh  terhadap konsep ilḥāq 19 ketika dijadikan sebagai  alat untuk pengembangan hukum baru (persoalan kontemporer). Ketika ilḥāq didefinisikan sebagai upaya  menyamakan  kasus  baru,  yang  belum  dibahas  dalam al-Kutub  al-Mu‘tabarah, dengan kasus lama, yang sudah dibahas dalam al-Kutub al-Mu‘tabarah, karena keduanya sama-sama di bawah satu kaidah dari Qawā‘id Fiqhiyah, maka definisi tersebut secara tidak  langsung  memberikan  ketegasan  bahwa  pijakan  epistemologi  dari ilḥāq adalah Qawā‘id Fiqhiyah. 20
Dari  uraian  ini,  dapat  dipahami  bahwa Qawā‘id  Fiqhiyah walaupun  hasil rangkuman dari kasus-kasus furū’ yang memiliki kesamaan, namun karena sifatnya yang abstrak,  memiliki  kekuatan  logikal  yang  tinggi,  sehingga Qawā‘id  Fiqhiyah tersebut dianggap  memiliki  daya  cakup  yang  lebih  luas  dari furū’ yang  menjadi  penyusunnya. Qawā‘id  al-Fiqhiyah yang  melalui ilḥāq inilah  kemudian  digunakan  sebagai  landasan deduksi berikutnya yang bersifat ekstra-tekstual, sesudah deduksi berdasarkan landasan wahyu, terutama dalam kasus hukum yang memang tidak tercantum di dalam wahyu. Di sini  fungsi  kaidah-kaidah  itu  sama  dengan  fungsi  hasil  induksi  dalam  logika  maupun pengetahuan, meramalkan dan menjelaskan kasus yang belum pernah diobservasi, yang dalam  konteks  pemikiran  hukum  Islam  adalah  kasus  hukum  baru  yang  belum  pernah disikapi  sebelumnya, terutama karena memang belum disinggung oleh sumber-sumber wahyu, baik langsung maupun tidak langsung.
Berkaitan  dengan  peralihan  dari  konsep  induksi  kepada  konsep  deduksi,  maka kedudukan Qawā‘id Fiqhiyah dibedakan menjadi dua, yaitu : 21
1. Qawā‘id Fiqhiyah sebagai pelengkap, bahwa Qawā‘id Fiqhiyah digunakan sebagai dalil  setelah  menggunakan  dua  dalil  pokok,  yaitu  Alqur’an  dan  Hadis. Qawā‘id Fiqhiyah yang dijadikan sebagai dalil pelengkap tidak ada ulama yang memperde- batkannya, artinya ulama “sepakat” tentang menjadikan Qawā‘id Fiqhiyah sebagai dalil pelengkap.
2. Qawā‘id Fiqhiyah sebagai dalil mandiri, bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan Qawā‘id Fiqhiyah sebagai dalil hukum mandiri.  Imam  al-Haramayn  al-Juwayni  berpendapat  bahwa Qawā‘id  al-Fiqhiyah
17 Ibid.
18 Riza  Rifani,  “Konsep  Ilhaq  Al-Masail  Bi  Nazhairiha  Dan  Metode  Penerapannya  Pada  Kasus Kontemporer,” Jurnal Al-Nadhair 2, no. 1 (2023): 13–30, https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.23.
19 Sukron Ma’mun, “Ilhaq Dalam Bahtsul Masa’Il Nu; Antara Ijtihad Dan Ikhtiyat,” Alqalam 28, no. 1 (2011): 63, https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i1.512.
20 Safriadi, Qawā ’id Al-Fiqhiyyah (Kajian Terhadap Kerangka Epistemologi Dan Penerapannya Dalam Pengembangan Fikih) .
21 Ya’qūb bin Abd Wahāb al-Bāḥisīn, Al-Istiqrā’ Wa Aśaruhu Fī Al-Qawā‘id Al-Uṣūliyah (Riyadh: Dar Tadhmuriyah, n.d.). h. 609-621

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 196-211 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
boleh dijadikan dalil mandiri. Namun al-Hawani 22 menolak pendapat Imam al-Ha- ramayn. Menurutnya, menurut al-Hawani, berdalil hanya dengan Qawā‘id Fiqhiyah tidak  dibolehkan.  Al-Hawani  mengatakan  bahwa  setiap  kaidah  bersifat  pada umumnya, aghlabiyah ,  atau akśariyat .  Oleh  karena  itu,  setiap  kaidah  mempunyai pengecualian-pengecualian. Karena memiliki pengecualian yang kita tidak menge- tahui secara pasti pengecualian-pengecualian tersebut, Qawā‘id Fiqhiyah tidak di- jadikan sebagai dalil yang berdiri sendiri merupakan jalan keluar yang lebih bijak. Kedudukan Qawā‘id Fiqhiyah dalam kontek studi fikih adalah simpul sederhana dari masalah-masalah fikih yang begitu banyak.
Akar penemuan istilah “ ilḥāq” dapat ditelusuri dari hasil pemikiran Jalāl al-Dīn al-Suyūtī, dalam kitabnya yang berjudul al-Asybāh wa al-Naẓā’ir. 23 Dalam muqaddimah kitab  tersebut,  al-Suyūṭī  menjelaskan  bahwa  kasus-kasus  hukum  yang  muncul  dapat diselesaikan dengan merujuk kasus-kasus yang sama (asybāh) atau kasus yang sebanding (al-Naẓā’ir), yang telah diketahui status hukumnya.
ثم هابشلأاو لاثملأا فرعأ .ةنسلا و باتكلا في كغلبي لم امم كردص في جلتيخ اهيف مهفلا مهفلا يرت قلحا ليإ اههبشأ و الله ليإ اهبحأ ليإ دمعاف كلذ دنع روملأأ سق
Artinya:  Pahamilah  baik-baik  persoalan  yang  menyita  perhatianmu  menyangkut  soal yang tidak terdapat dalam Alqur’an dan hadis. Kenalilah contoh-contoh dan kemiripan- kemiripannya,  kemudian  qiyaskanlah  persoalan-persoalan  itu.  Usahakankah  sungguh- sungguh untuk mendapatkan keputusan yang menurutmu paling disukai oleh Allah dan yang paling dekat kepada kebenaran…”
Dalam surat di atas, Umar secara tegas, memerintahkan agar Abū Mūsā al-Anṣarī, benar-benar memahami dan meneliti hukum-hukum furū’ , yang mempunyai kemiripan (al-Asybāh  wa  al-Naẓā’ir ) guna  membangun  analogi  hukum pada  persoalan-persoalan yang tidak diterangkan hukumnya oleh naṣ . Hal tersebut, didasarkan pada frase terakhir dari  teks  surat  Umar fī mā tarā (menurut  kenyakinanmu).  Frase  tersebut,  memberikan isyarat  bahwa  Umar  memberi  kewenangan  kepada  Abū  Mūsā  al-Anṣarī,  untuk memutuskan  hukum,  sesuai  hasil ijtihād- nya,  yakni  dengan  cara  menganalogkan persoalan  yang  tidak  mempunyai  pijakan naṣṣ ,  dengan  hukum  suatu  kasus,  yang  telah jelas naṣṣ- nya. Sampai di sini, jelas Umar merekomendasikan penerapan qiyās.
Selanjutnya, setelah proses qiyās dilakukan, maka ada frase seterusnya dari surat Umar, yaitu śumma qis al-Umūr ‘inda zalika fa‘mid ilā aḥabbihā ilallāh wa asybahihā ila  al-Ḥaqq. Frase  ini,  dapat  dipahami  sebagai  perintah  Umar  kepada  Abū  Mūsā  al- Asy‘arī,  untuk  melakukan  eksplorasi  atas  dalil-dalil  dan  persoalan-persoalan  yang memiliki  kemiripan ‘illat, untuk  kemudian  dirumuskan  kaidah-kaidahnya.  Dari  sini, selanjutnya qiyās akan melahirkan ratusan kaidah-kaidah yang dikenal dengan Qawā’id Fiqhiyyah.
22 Ya’qūb bin Abd Wahāb al-Bāḥisīn, Al-Istiqrā’ Wa Aśaruhu Fī Al-Qawā‘id Al-Uṣūliyah (Riyadh: Dar Tadhmuriyah, n.d.). h. 621
23 Ta ̅ j al-Di̅n al-Subki̅, Al-Asyba ̅ h Wa Al-Naḍā’ir (Mesir: Dar Kutub Ilmiyah, n.d.).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 196-211 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Pada dasarnya gagasan ilḥāq ini sama dengan gagasan qiya ̅ s. 24 dimana tugas qiyās untuk  menjawab  permasalahan  baru  dengan  mencontohkan  jawaban  terhadap  masalah lama yang telah tersedia juga adalah gagasan keberadaan Qawā’id Fiqhiyyah . Dan cara kerja qiyās juga sama dengan tata cara kerja Qawā’id Fiqhiyyah, namun perbedaan antara keduanya dimana yang menjadi kompetensi qiyās yaitu ushul fikih dan memiliki unsur illat dengan  persyaratan  yang  ketat,  sedangkan Qawā’id  Fiqhiyyah landasan  kerjanya adalah  hikmah  (sifat  yang  lebih  abstrak) 25 dengan  adanya  landasan  hikmah  tersebut, Qawā’id Fiqhiyyah memiliki  daya cakup yang  luas meliputi  banyak kasus  hukum  dan memiliki kelenturan untuk memahami kasus hukum baru.
Penggunaan  Qawā’id  Fiqhiyyah  dalam  Lajnah  Bahsul  Masail (LBM)  Nahdhatul Ulama (NU)
Untuk dapat melihat posisi dan peranan Qawā’id Fiqhiyyah dalam Lajnah Baḥsul Masail (seterusnya penulis ringkas dengan akronim LBM), yaitu dengan merujuk kepada kaidah tata cara istinbāṭ al-Aḥkām yang dirumuskan dalam kerja LBM NU, yaitu: 26 1. Kerja LBM NU mengambil hukum yang manṣūs maupun mukharraj dari kitab-kitab fikih  mazhab  bukan  langsung  dari  sumber  Alqur’an  dan  Hadis.  Ini  sesuai  dengan sikap  yang  terpilih  dalam  bermazhab,  yang  berarti  bertaqlid  tidak  dalam  posisi berijtihad mutlaq, ijtihad mazhab, maupun ijtihad fatwa.
2. Metodologi uṣūl al-Fiqh dan Qawā’id Fiqhiyyah dalam LBM dipakai sebagai pen- guat  atas  keputusan  yang  diambil,  apalagi  diperlukan tanẓīr dan ilḥāq untuk mengembangkan wawasan fikih.
3. Ijtihad, taqlīd , talfīq dipahami  oleh  NU  sesuai  dengan  ketentuan  dan  pengertian ulama Syafi’iyah.
4. Referensi para ulama NU sebahagian besar adalah kitab-kitab Syafi’iyyah.
5. Keputusan LBM NU tidak mengikat secara organitoris bagi warganya.
Berdasarkan hasil keputusan LBM Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa  Timur  Di  Pondok  Pesantren  Manba’ul  Hikam,  Mantenan  Udanawu  Blitar,  pada tanggal 24-25 Muharram 1431 H/09-10 Januari 2010 M. Pada saat itu, komisi B, yang membahas  persoalan  tematik  (mawḍū‘īyah),  mengkaji  tentang  format  penetapan  hasil baḥs  al-Masā’il di  lingkungan  NU,  sebagai  tindak  lanjut  dari  tradisi  baru  dalam Muktamar  NU  XXXI  di  Donohu  dan  Solo.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam Muktamar tersebut, terjadi perkembangan dalam format penetapan hasil baḥs al-Masā’il , yaitu pencantuman ayat, hadith dan Qawā‘id Fiqhiyah . 27
Terkait dengan hal tersebut, terdapat tiga permasalahan yang diangkat di dalam baḥs al-Masā’il Udanawu Blitar, yaitu:
24 Luthfi  Hadi  Aminudin,  “Ilḥāq  Al-Masā’il  Bi  Naẓārihā  Dan  Penerapannya  Dalam  Baḥṣ  Al- Masā’il,” Jurnal at Tahrir 13 (2013).
25 Abdul  Mun’im,  “Al-Qawa’id  Al-Fiqhiyyah:  Proses  Penalaran  Induktif  Dalam  Kajian  Hukum Islam,” Jurnal Asy-Syir’ah 43, no. 2 (2009): 301–37, http://www.asy-syirah.uin- suka.com/index.php/AS/article/view/100%0A.
26 Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial (Yogyakarta: LKis, 2004). H. 45
27 Luthfi  Hadi  Aminudin,  “Ilḥāq  Al-Masā’il  Bi  Naẓārihā  Dan  Penerapannya  Dalam  Baḥṣ  Al- Masā’il,” Jurnal at Tahrir 13 (2013).h. 206

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 196-211 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
1. Bagaimana para peserta melihat prosedur penetapan hasil baḥs al-Masā’il dalam NU, termasuk kemungkinan mencantumkan ayat-ayat Alqur’an, Hadis, Qawā‘id Fiqhi- yah ?
2. Jika  memang  diperlukan  mencantumkan  Alqur’an  dan  hadis,  bagaimana  prosedur penulisannya?  Apakah  menggunakan  urutan  sesuai  dengan  tingkat  kekuatannya (Alqur’an, hadis kemudian qawl al-‘ulama’ ) ataukah qawl al-‘ulama ’ yang relevan, baru kemudian dikuatkan ayat Alqur’an dan hadith serta Qawā‘id Fiqhiyah ?
3. Sejauh mana urgensi membuat muqāranāt al-Maḍāhib dalam baḥs al-Masā’il NU dengan menggunakan al-Kutb al-Mu‘tabarah yang telah dirumuskan dalam Munas Alim ulama’ di Surabaya.
Kemudian setelah mendengarkan pendapat para peserta, musaḥḥih dan perumus, komisi B, memutuskan:
1. Tidak ada keharusan mencantumkan al-Qur’an dan hadis. Namun jika kita mengam- bil pendapat ulama yang mengutip dari dalil naṣṣ (ayat Alqur’an, hadis dan Qawā‘id Fiqhiyah , maka selayaknya dicantumkan juga.
2. Prosedur  penetapan  hasil baḥs al-Masā’il di  lingkungan  NU  seperti  dalam  format yang tertera di atas sudah tepat. Sedangkan kemungkinan mencantumkan ayat-ayat Alqur’an, hadis dan Qawā‘id Fiqhiyah yang juga dilakukan oleh imam, mufti, pada qawl yang kita ambil dalam menjawab masail , maka selayaknya dalil naṣ tersebut dicantumkan.
3. Membuat muqāranāt al-Maḍāhib dengan menggunakan al-Kutub al-Mu‘tabarah su- dah  saatnya  dilakukan,  mengingat  banyaknya  masalah  yang  tidak  mungkin diselesaikan dengan hanya satu madhhab .
Menurut  Sahal  Mahfud  bahwa  kaidah-kaidah  pengambilan  hukum  yang  di rumuskan ulama terdahulu masih tetap relevan hingga kini. Jadi yang perlu di lakukan adalah pengembangan fikih melalui kaidah-kaidah tadi, menuju fikih yang kontekstual. 28 Dalam tata cara kerja LBM untuk memfungsikan dalil, juga diperlukan Qawā’id Fiqhiyyah. Dalam ushul fikih, ada dua kaidah yang selalu dipakai ketika memfungsikan dalil. Pertama, Qā‘idah Uṣūliyah Lughawiyah ,  Kedua Qā‘idah Lughawiyah Tasyrī’iyah . Qawā’id  Fiqhiyyah yang  merupakan  hasil  ijtihad  dengan  pola  pendekatan empiris-historis-induktif, memiliki spesifikasi lentur mencakup beberapa  permasalahan fikih yang disimpulkan dalam redaksi yang singkat dan padat.
Berikut ini penulis lampirkan contoh putusan dari LBM NU yang didalamnya bisa dilihat  peranan Qawā’id  Fiqhiyyah dalam  fatwa  LBM  tentang  kasus  lokalisasi prostitusi. 29
Dari  perspektif  fikih,  lokalisasi  pelacuran  hukumnya  boleh.  Menurut  keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke- XXXI di Boyolali Solo Jawa Tengah 29 November-01 November 2004 memutuskan melegalkan lokalisasi prostitusi bukan taghyīr munkārat , bahkan  membenarkan,  menolong,  dan  melestarikan  kemaksiatan  itu  dan  hukumnya adalah haram. Upaya taghyīr munkārat justru dengan penutupan tempat-tempat maksiat
28 Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial .h. 49
29 Mega  Dwi  Permata  Sari,  “Dampak  Lokalisasi  Pekerja  Seks  Komersial  (Psk)  Bagi  Masyarakat Sekitar  Desa  Badak  Baru  Muara  Badak,” EJournal  Sosiatri-Sosiologi 7,  no.  3  (2019):  68–80, https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp- content/uploads/2019/07/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Genap (07-22-19-10-42-21).pdf.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 196-211 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
dan  memberikan  hukuman  kepada  para  pelakunya.  Mereka  mendasarkan  pada  dalil Alqur’an surat Al-Isra’ ayat 32, surat al-Maidah ayat 2.
Sahal  Mahfudz  memberi  jawaban  bahwa  prostitusi  jelas  dilarang  agama.  Tapi sebagai  persoalan  sosial  yang  kompleks,  prostitusi  tak  akan  musnah  hanya  dengan diharamkan. Dalam kondisi demikian, terdapat dua pilihan yang sama-sama membawa kerusakan (mafsadah): atau membiarkan prostitusi menyebar secara gelap di masyarakat dan tak terkontrol, atau melokalisirnya sehingga bisa dikontrol.
Qawā’id  Fiqhiyyah mengajarkan,  bila  ada  dua  pilihan  yang  sama-sama mengandung mafsadah , yang lebih ringanlah yang mesti dipilih :
امهفخأ باكتربا اررض امهمظعأ يعور نتادسفم ضراعت اذإ 30
Artinya:
Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan.
Sebenarnya,  kalau  acuannya  kitab-kitab  tentang Qawā’id  Fiqhiyyah ,  pendekatan frontal  yang  hitam  putih  terhadap  kasus  fikih  justru  jarang  ditemukan.  Yang  lazimnya adalah  penekanan  tentang  pentingnya  memperhitungkan  kompleksitas masalahnya. Setidaknya ada tiga Qawā’id Fiqhiyyah yang menunjukkan hal itu, termasuk dalam kasus lokalisasi.
Pertama , kaidah tentang keharusan menghilangkan kerusakan ( ḍarar ), ل ازي ررضلا
31
Artinya: Mudarat itu dapat dihapus Kemudaratan tersebut baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Namun usaha menghilangkan  kerusakan  tak  boleh  dengan  cara-cara  yang  merusak.  Tak  boleh  juga melahirkan  kerusakan  baru.  Dengan  kata  lain,  yang  perlu  ditimbang  bukan  hanya  isi hukumnya,  tapi  juga  ongkos  sosial  dan  solusi  terhadap  masalahnya.  Dan  seperti digambarkan dalam kasus  lokalisasi  di  atas, terhadap sesuatu  yang haram  pun kita tak bisa langsung membumihanguskannya begitu saja,
Kedua , keadaan tak terelakkan atau suatu kemestian ( ḍarūrah ) bisa membolehkan hal yang tadinya terlarang :
32 تاروضلمحا حيبت تارورضلا
Artinya:
Darurat  atau  kebutuhan  yang  mendesak  bisa  membolehkan  sesuatu  yang sebelumnya terlarang.
30 Safriadi, Qawā ’id Al-Fiqhiyyah (Kajian Terhadap Kerangka Epistemologi Dan Penerapannya Dalam Pengembangan Fikih) , 1st ed. (Semarang: Duta Media Publishing, 2020).
31 Abbas  Arfan,  “Peran  Kaidah-Kaidah  Fikih  Dalam  Pengembangan  Pemikiran  Hukum  Islam Kontemporer,” Proceedings of the 16th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS ) , 2016.
32 Safriadi, Qawā ’id Al-Fiqhiyyah (Kajian Terhadap Kerangka Epistemologi Dan Penerapannya Dalam Pengembangan Fikih) .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 196-211 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Kaidah  inilah  yang  dipakai,  misalnya,  oleh  al-Ghazālī  sebagai  landasan  fikih politiknya yang bertumpu pada realisme. Al-Ghazālī menegaskan, 33 dalam situasi ketika tak  mungkin  lagi  ditemukan  pemimpin  yang  sesuai  dengan  kriteria  syariah,  maka penguasa yang tak sesuai kriteria syar’i bisa dianggap sah, asalkan mampu menegakkan tatanan  sosial.  Sebab,  bila  pemimpin  seperti  itu  tak  diakui  lantaran  tak  sesuai  syariah, maka umat akan berada dalam situasi yang lebih berbahaya menurut fikih, yakni situasi tanpa pemimpin yang niscaya melahirkan kekacauan sosial dan politik. Dengan kata lain, situasi yang tak terelakkan (ḍarurah) menyebabkan apa yang tadinya terlarang menjadi boleh.
Sedangkan kaidah ketiga berbunyi:
34 ةمكمح ةداعلا
Artinya:
Adat kebiasaan dapat di tetapkan sebagai hukum. Kaidah  ini  menunjukkan  bahwa  adat  kebiasaan  oleh  hukum  Islam  juga mengakomodasinya.  Kaidah  ini  meniscayakan  adanya  keragaman  fikih,  mengingat budaya lokal umat Islam juga beragam.
Tiga Qawā’id Fiqhiyyah di atas mengarahkan pada kesimpulan bahwa hukum Islam bukanlah sebuah paket baku yang sudah jadi dari atas, yang tinggal diterapkan begitu saja pada  situasi  manapun  dan  kapanpun.  Karena  hukum  Islam  ternyata  sangat mempertimbangkan kenyataan kongkret di mana kaum muslim berada. Hubungan antara keduanya  bukanlah  hubungan  satu  arah  yang  bersifat top-down ,  melainkan  saling mempengaruhi.  Kenyataan  tak  hanya  melulu  harus  disesuaikan  dengan  suatu  putusan syara’, melainkan juga bisa membuat putusan tersebut menyesuaikan diri dengannya.
Jadi,  dari  uraian  diatas,  dapat  dipahami  bahwa  diperbolehkannya  lokalisasi prostitusi  harus  disertai  dengan  pemahaman  yang  valid  bahwa  diperbolehkannya  hal tersebut untuk membatasi penyebaran wabah HIV/AIDS. Selain itu dengan terciptanya lokalisasi,  negara  dapat  memantau  dan  memberikan  sosialisasi-sosialisasi  penyadaran bahwa masih terdapat banyak lapangan pekerjaan yang lebih bermartabat daripada harus berkutat dengan penyerahan harga diri.

## Penggunaan Qawā‘id Fiqhiyyah dalam Lembaga Majlis Tarjih Muhammadiyah
Muhammadiyah  dalam  metodologi  ijtihadnya  tidak  meninggalkan Qawā’id Fiqhiyyah ,  sebagai  sebuah  alat  untuk  menemukan/ber istinbāṭ hukum.  Majelis  Tarjih menetapkan  kaidah  lima  ( mabādi`  al-khams ),  yang  dalam  Himpunan  Putusan  Tarjih disebut dengan al-Masā’il al-Khams, sebagai landasan untuk kaidah-kaidah berikutnya, (yakni apa yang dimaksud Agama, Dunia, Ibadah, Sabilillah dan Qiyās ). Masalah lima dapat disebut sebagai paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah.
Paradigma  inilah  sebenarnya  yang  melandasi  gerak  aksentuasi  keagamaan, intelektual  dan  pengembangan  keilmuan  di  Muhammadiyah.  Artinya  adalah pengembangan pemikiran keagamaan dan intelektual serta perumusan ilmu uṣūl al-fiqh
33 Safriadi,  “Inilah  Nasihat  Imam  Ghazali  Untuk  Pemimpin,” Serambi  Indonesia ,  2023, https://aceh.tribunnews.com/2023/10/19/inilah-nasihat-imam-al-ghazali-untuk-pemimpin.
34 Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh, Sejarah Dan Kaidah Asasi (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 196-211 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
yang dijadikan dasar dalam peng- istinbāṭ- an hukum di Muhammadiyah harus dilembari oleh semangat “masalah lima itu”. 35
Bagi  Muhammadiyah,  agama  adalah  agama  Islam  yang  dibawa  oleh  Nabi Muhammad SAW, yaitu apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam Sunah yang shahih berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat.
Ibadah adalah bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintah-perintah-Nya, menjauhi larangan-larangan-Nya dan mengamalkan segala yang  diizinkan  Allah.  Ibadah  ada  dua,  yakni  yang  umum  dan  khusus.  Ibadah  umum adalah segala amalan yang diizinkan Allah. Sedangkan ibadah khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah tentang tingkah dan cara-cara pelaksanaannya.
Sabīlillah ialah jalan yang menyampaikan kepada keridaan Allah, berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk memuliakan kalimat (agama)-Nya dan melaksanakan hukum-hukum-Nya.
Sementara  masalah qiyās ,  Muhammadiyah  tidak  secara  khusus  membahasnya. Tetapi  menguraikan  dalam  makna  yang  umum.  Yaitu  bahwa  dasar  mutlak  untuk berhukum  dalam  agama  Islam  ialah Al-Qur’an dan al-Hadis dan bahwa  di  mana perlu dalam  menghadapi  soal-soal  yang  telah  terjadi  dan  sangat  dihajatkan  untuk diamalkannya,  mengenai  hal-hal  yang  tidak  bersangkutan    dengan  ibadah maḥḍah , padahal untuk alasan atasnya tidak ada naṣ ṣarih dalam Alquran atau Sunnah shaḥīḥah , maka  dipergunakanlah  alasan  dengan  jalan  ijtihad  dan istinbāṭ dari naṣ-naṣ yang  ada melalui persamaan illat , sebagaimana telah dilakukan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf. Pembahasan  masalah qiyās di  Muhammadiyah  ini  membuka  peluang  untuk penggunaan Qawā’id Fiqhiyyah sebagai salah satu alat bantu untuk berijtihad. Apalagi hal  ini  dirangkaikan  dengan  pengertian  keempat  masalah  di  atas.  Maka  semakin mengokohkan  bahwa  Muhammadiyah  dalam  menetapkan  hukum  tidak  meninggalkan Qawā’id Fiqhiyyah , baik langsung maupun tidak langsung.
Di  bawah  ini  disebutkan  contoh  penerapan Qawā’id  Fiqhiyyah dalam  fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam kasus transpalansi organ tubuh: Menurut  Majelis  Tarjih,  transplantasi  adalah  masalah ijtihadiyah  dunyawiyah ,  maka hukumnya  berputar  pada ilat- nya.  Karena  itu,  dalam  memutuskan  persoalan  ini  dalam hukum yang berbeda, yakni :
a) Transplantasi dari segi melukai dan merusak jaringan dan organ hukumnya haram.
b) Ototransplantasi yang donor dan resipiennya satu individu hukumnya mubah.
c) Homotransplantasi,  baik  living  donor  maupun  cadaver  donor  karena dhārurāt menurut medis (ahli yang mu’tabar) hukumnya mubah.
d) Semua  pencangkokan  yang  membahayakan  baik  ruhaniyah  maupun  jasmaniyah hukumnya haram.
Akan  tetapi  dalam  keputusan  ini,  Majelis  Tarjih  tidak  menyertakan  satupun Qawā’id Fiqhiyyah . Hanya saja menyertakan sebuah hadis Nabi  yang menjadi  sumber Qawā’id Fiqhiyyah yang berkenaan dengan membahayakan (darurat), yakni:
35 Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi Dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).h. 12-14

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 196-211 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index

## رارض لاو ررض لا
Artinya:
Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri  serta membuat kerusakan pada orang lain. (H.R. Ahmad dan Ibn Majah dari Ibn Abbas).
Di samping itu juga ada sebuah pernyataan pengantar bahwa transplantasi adalah masalah ijtihadiyah dunyawiyah , maka hukumnya berputar pada illat- nya. Namun, dalam pembahasan  tentang  transplantasi  dipandang  dari  segi  hukum  Islam    dalam  Muktamar Tarjih ke-21 di Klaten yang dibawakan oleh Asjmuni Abdurrahman, dijelaskan panjang lebar  mengenai Qawā’id  Fiqhiyyah dan Qawā’id  Uṣūliyyah yang  relevan  dengan persoalan  ini.  Menurutnya,  dalam  masalah  transplantasi  akan  dihadapkan  pada kemudaratan. Oleh karena itu, Qawā’id Fiqhiyyah yang bertujuan memelihara ruh Islam dalam memelihara hukum, mewujudkan ide-ide yang tinggi, baik mengenai hak keadilan, persaudaraan  maupun  dalam  memelihara maṣlaḥaḥ ,  menolak mafsadat serta memperhatikan  keadaaan  dan  suasana  dan  kaidah  itu  di- istinbāṭ- kan  dari dalālah  naṣ yang umum dan  dari prinsip-prinsip serta illat-illat hukum dan ketetapan akal. 36 Dengan kaidah tersebut para mujtahid merasa lebih mudah dalam meng- istinbāṭ -kan hukum bagi suatu masalah, yakni dengan menggolongkan pada masalah yang serupa di bawah satu kaidah.
Menurut  Asjmuni  Abdurrahman,  beberapa  kaidah  yang  relevan  dengan permasalahan transplantasi ini adalah:
لازي ررّضلا
Artinya: Kemudaratan itu dihilangkan. Ini merupakan kaidah pokok dalam lingkup kebahayaan. Kaidah ini masuk dalam kategori  kaidah  eliminasi  (pengurangan atau penyempitan) kesulitan bagi manusia dan tidak  hanya  mencakup  persoalan rukhṣah .  Karena  kaidah  ini  masih  memungkinkan memiliki cakupan yang cukup luas yang belum terjadi ketika kaidah ini dibuat.
Menurut  Hasbi  Ash-Shiddieqy,  dengan  memperhatikan  hukum-hukum  yang dipancarkan  dari  kaidah  ini,  maka  nyatalah  bahwa  syari’at  Islam  sangat  berusaha menjauhkan  kemadharatan  dari  manusia,  baik  dari  perseorangan  maupun  dari masyarakat, guna mewujudkan keadilan yang merata. 37

## ناكملإا ردقب عفدي ررضلا
Artinya: Mudarat dicegah sedapat mungkin. Prinsip dalam hukum Islam bahwa segala yang menimbulkan kemudaratan harus dihindari  dan  diusahakan  hilangnya.  Dengan  demikian,  dalam  transplantasi  ini  ada kemadharatan yang harus dihilangkan. Dan sampai di sini, Majelis Tarjih sudah sesuai menggunakan kaidah ini.
فخلأا ررضلبا لازي دشلأا ررّضلا
36 Hasbi Asshiddiqie, Filsafat Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki, 2001). H. 414
37 Ibid.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 196-211 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index

## Artinya:
Mudarat yang lebih berat dihilangkan dengan madharat yang lebih ringan. Menurut  Asjmuni  Abdurrahman,  pada  dasarnya  setiap  manusia  tidak  diizinkan mengadakan suatu kemadharatan yang akan menimpa dirinya, baik berat maupun ringan. Demikian  pula  tidak  diizinkan  membuat  kemudaratan  untuk  orang  lain.  Dan  pada prinsipnya kemudaratan itu harus dihilangkan. Tetapi dalam menghilangkan kemudaratan itu, tidak boleh sampai menimbulkan kemudaratan yang lainnya, baik ringan apalagi lebih berat.  Namun  demikian,  karena  kemudaratan  harus  dihilangkan  dan  dalam menghilangkan  kemudaratan  itu  terpaksa  menimbulkan  kemudaratan  yang  lain,  maka haruslah  ditemukan  dengan  jalan  menghilangkan  kemudaratan  yang  menimbulkan kemudaratan yang relatif lebih ringan.
Dalam pelaksanaan pencangkokan itu sebagai batas terakhir dari cara pengobatan, sehingga tanpa menempuh pencangkokan akan menimbulkan kemafsadatan (kerusakan lebih  lanjut  atau  kerugian),  maka  dapat  digolongkan  pula  pencangkokan  itu  sebagai tindakan darurat. 38
ةصاخ وأ تناك ةماع ةرورضلا ةلزنم لزنت ةجالحا
Artinya:
Hajat atau kebutuhan itu menempati  tempatnya kedaruratan, baik  secara umum maupun secara khusus.
Jadi dengan kaidah ini, dapat diambil pengertian bahwa keringan itu tidak hanya terbayas pada yang ḍarūrat saja, tetapi terdapat juga pada kebutuhan. Atau dengan kata lain bahwa keringanan itu dibolehkan karena adanya hajat sebagaimana dibolehkan pada yang darurat. 39
Asjmuni  Abdurrahman  memerinci  dua  masalah  yang  akan  mendatangkan  kerusakan, yakni:
a. Apabila tidak dilakukan pencangkokan akan terdapat mudarat, yakni kematian.
b. Bila  dilakukan  pencangkokan  akan  terpaksa  melakukan  hal  yang  mendatangkan kemudaratan,  yakni  melakukan  operasi  pengambilan  jaringan  atau  organ,  hanya kalaupun  tidak  dilakukan  pencangkokan  tidak  sampai  mengakibatkan  kematian, tetapi akan mengakibatkan cacat.
Setelah  memperhatikan  beberapa  dalil  dari  Al-Qur’an  dan  hadis  dan  diperkuat dengan Qawā’id Fiqhiyyah , maka menurut Asjmuni AR, hukum pencangkokan dengan tujuan pengobatan untuk menghindarkan cacat badan, adalah mubah .
Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan kaidah dalam Majlis Trajih bersifat sebagai alat bantu (pendukung dari dalil utama) di samping Al-Qur’an dan Hadis.

## KESIMPULAN
Mekanisme penggunaan Qawā’id Fiqhiyyah sebagai dalil metodologis dilakukan dengan  cara  menghubungkan  ( ilḥāq )  kasus  baru  dengan  kasus  lama  yang  sudah  ada jawaban hukumnya dibawah landasan Qawā’id Fiqhiyyah, artinya, ia menjadi landasan deduksi yang bersifat ekstra-tekstual. Qawā‘id Fiqhiyah walaupun hasil rangkuman dari
38 Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi Dan Aplikasi .
39 Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh, Sejarah Dan Kaidah Asasi (Jakarta: Raja Grafindo, 2012). H. 146

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 196-211 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
kasus-kasus furū’ yang  memiliki  kesamaan,  namun  karena  sifatnya  yang  abstrak, memiliki  kekuatan  logikal  yang  tinggi,  sehingga Qawā‘id  Fiqhiyah tersebut  dianggap memiliki  daya  cakup  yang  lebih  luas  dari furū’ yang  menjadi  penyusunnya.  Fungsi kaidah-kaidah itu sama dengan fungsi hasil induksi dalam logika maupun pengetahuan, meramalkan dan menjelaskan kasus yang belum pernah diobservasi.
Penggunaan Qawā’id Fiqhiyyah dalam penemuan hukum kontemporer di LBM sebagai penguat atas keputusan yang diambil, apalagi diperlukan tanẓīr dan ilḥāq untuk mengembangkan  wawasan  fikih,  namun  apabila  dari  dalil  utama  tidak  ditemukan jawaban  hukumnya,  maka Qawā’id  Fiqhiyyah mutlak  digunakan  sebagi  dalil  utama. Sedangkan  kontribusi Qawā’id Fiqhiyyah dalam  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah  adalah sebagai sebuah alat bantu untuk menemukan/ber istinbāṭ hukum. Dari kedua lembaga ini dapat  dianalisa  bahwa Qawā’id  Fiqhiyyah digunakan  dan  diperlukan  dalam istinbāt hukum, namun proporsinya masih sebagai alat bantu dan pendukung dari dalil utama.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Abd  al-Raḥman  bin  Abī  Bakr  Jalāl  al-Dīn  al-Suyūṭī, Al-Asybāh  Wa  Al-Naẓā`ir  Fî  a- Nahw (Beirut: Muassasah Risalah, 1985).
Abbas Arfan, “Aplikasi Al-Qawâ‘id Al-Fiqhîyah Sebagai Nalar Deduktif Dalam Istinbât Hukum  Islam,” ISLAMICA:  Jurnal  Studi  Keislaman 8,  no.  2  (2014):  292, https://doi.org/10.15642/islamica.2014.8.2.292-315.
Abdul  Mun’im,  “Al-Qawa’id  Al-Fiqhiyyah:  Proses  Penalaran  Induktif  Dalam  Kajian Hukum  Islam,” Jurnal  Asy-Syir’ah 43,  no.  2  (2009):  301–37,  http://www.asy- syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/100%0Ahttps://www.asy- syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/100/100.
Abdul Wahhab khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Kairo: Dar Nafais, 1997). Abdullah Ahmed Al-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah (Yogyakarta: LKiS, 1997) Agung Wibowo and Arif Sugitanata, “Teori Pertingkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam  (Pendalaman  Dan  Rekonstruksi  Konsep),” JURNAL  DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab 3, no. 1 (2023): 79– 96, https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.50.
Ahmad Zamanhuri, Al-Jawhar Al-Maknūn (Indonesia: Sanggapurah, n.d.). Asjmuni  Abdurrahman, Manhaj  Tarjih  Muhammadiyah;  Metodologi  Dan  Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
Hasbi Asshiddiqie, Filsafat Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki, 2001) Imam Yahya, Dinamika Ijtihad NU (Semarang: Walisongo Press, 2009) Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh, Sejarah Dan Kaidah Asasi (Jakarta: Raja Grafindo, 2012). Luthfi Hadi Aminuddin, “Insidad Bab Al-Ijtihad Dan Pengaruhnya Terhadap Madhhab Shafi‘I,” Justicia Islamica , 2016, https://doi.org/10.21154/justicia.v9i2.346. Luthfi Hadi Aminudin, “Ilḥāq Al-Masā’il Bi Naẓārihā Dan Penerapannya Dalam Baḥṣ
Al-Masā’il,” Jurnal at Tahrir 13 (2013).
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (jakarta: Rineka Cipta, 2004).
Mega  Dwi  Permata  Sari,  “Dampak  Lokalisasi  Pekerja  Seks  Komersial  (Psk)  Bagi Masyarakat Sekitar Desa Badak Baru Muara Badak,” EJournal Sosiatri-Sosiologi 7, no. 3 (2019): 68–80, https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 196-211 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
content/uploads/2019/07/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Genap  (07-22- 19-10-42-21).pdf.
Riza Rifani,  “Konsep  Ilhaq Al-Masail Bi  Nazhairiha Dan Metode Penerapannya Pada Kasus  Kontemporer,” Jurnal Al-Nadhair 2, no. 1 (2023): 13–30, https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.23.
Safriadi  Safriadi,  “Istiqrā’  Dan  Penerapannya  Terhadap  Al-Qawā`Id  Al-Fiqhiyyah,” Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 5, no. 2 (2019), https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1439.
Safriadi, Qawā  ’id  Al-Fiqhiyyah  (Kajian  Terhadap  Kerangka  Epistemologi  Dan Penerapannya  Dalam  Pengembangan  Fikih) ,  1st  ed.  (Semarang:  Duta  Media Publishing, 2020).
Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial (Yogyakarta: LKis, 2004). Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (jakarta, 1986).
Sukron  Ma’mun,  “Ilhaq  Dalam  Bahtsul  Masa’Il  Nu;  Antara  Ijtihad  Dan  Ikhtiyat,”
Alqalam 28, no. 1 (2011): 63, https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i1.512. Syamsul Hilal, “Qawâ‘id Fiqhiyyah Furû‘iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam,” 2000.
Ta ̅ j al-Di̅n al-Subki̅, Al-Asyba ̅ h Wa Al-Naḍā’ir (Mesir: Dar Kutub Ilmiyah, n.d.). Ya’qūb bin Abd Wahāb al-Bāḥisīn, Al-Istiqrā’ Wa Aśaruhu Fī Al-Qawā‘id Al-Uṣūliyah (Riyadh: Dar Tadhmuriyah, n.d.). h. 609-621
Zakariyā al-Anṣarī, Al-Ghurar  Al-Bahiyyah  Fī  Sharḥ  Al-Bahjah  Al-Wardīyah, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyyah, 1997).