## PEMIKIRAN SIYASAH SYAR’IYAH IBNU TAIMIYAH (KAJIAN TERHADAP KONSEP IMAMAH DAN KHILAFAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM)

## Anton Afrizal Candra
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau email: antonafrizal1304@law. uir. ac. id

## ABSTRAK
Dalam  pemikiran  Ibnu  Taimiyah  (661- 728  H  /  1263-1328  M),  Khilafah  bukanlah sebuah  sistem  tertentu,tetapi  khilafah adalah  sistem  pemerintahan,  politik  dan manajemen yang sesuai dengan sistem yang diimplementasikan  khulafa’  al-rasyidin  baik secara sempurna maupun tidak. Menurutnya bahwa  yang  paling  terpenting  dari  konsep negara  khilafah  atau  Imamah  yaitu  bahwa negara  mampu  menerapkan  Syari’at  untuk mewujudkan  kemashlahatan  masyarakat secara  umum  dengan  berpegang  teguh kepada prinsip tauhid, karena prinsip utama dalam  tatanan  politik  dan  pemerintahan Islam  yaitu  bahwa  kekuasaan  adalah  milik Allah Swt.
Kata  Kunci  : Pemikiran  Siyasah  Syar’iyah, Pemerintahan Islam, Ibnu Taimiyah.
A.   Pendahuluan D alam  Pemikiran  politik  Islam  dikenal  istilah siyasah syar’iyah ,  yaitu  “pengaturan  kemaslahatan  manusia berdasarkan  syara’”. 2 Kebanyakan  ulama  bersepakat  tentang kemestian  menyelenggarakan siyasah berdasarkan syara’. Kesepakatan  tersebut  terangkum  dalam  pernyataan  Ibn  al- Qayyim al-Jauziyah : “ laa Siyasah illa maa wafaqa asy-Syara’a ” “ Tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syara’” 3 Pemikiran politik Islam pada umumnya merupakan produk “perdebatan besar”  yang  terfokus  pada  masalah  religi  politik  tentang Imamah  dan  kekhalifahan.  Di  Madinah,  tempat  yang  dipilih Nabi Muhammad untuk menetap setelah teraniaya di Mekkah, dimana pada masa tahun pertama terdapat sedikit kontroversi mengenai siapa yang pantas mengendalikan politik.
Dalam teori maupun peraktik, Nabi menempati posisi yang unik sebagai pemimpin dan sumber spiritual undang-undang ketuhanan, namun sekaligus juga pemimpin pemerintahan Islam yang  pertama.  Kerangka  kerja  konstitusional  pemerintahan ini  terungkap  dalam  sebuah  dokumen  terkenal  yang  disebut dengan “konstitusi madinah” atau “piagam madinah”. 4
Dalam dokumen tersebut terdapat langkah pertama dan amat penting bagi terwujudnya sebuah badan pemerintahan Islam atau ummah. Menurut piagam itu, konsep suku tentang pertalian  darah  digantikan  dengan  ikatan  iman  yang  bersifat logis.  Piagam  ini  juga  menyuguhkan  landasan  bagi  prinsip saling menghormati dan menghargai antara orang-orang Islam dan  “orang-orang  yang  mengikuti,  bergabung  dengan  dan
1 Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dalam Bidang Hukum Islam.
2 H.  A.  Djazuli, Fiqh  Siyasah;  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  dalam Rambu-rambu Syari’ah , Kencana, Jakarta. 2003. Hal 1 3 Ibid , Hal. 15
4 Khalid Ibrahim Jindan. Teori Politik Islam. Risalah Gusti. Surabaya. Cet I. 1995. Hal 1, Lihat juga H. A Djazuli, Op. cit . , Hal. 14.
berjuang bersama mereka. ” Mereka, yang dimaksud dengan pembukaan piagam adalah masyarakat Yahudi Madinah. 5
Masalah  pokok  yang  menimbulkan  perdebatan di atas yaitu masalah kepemimpinan negara setelah meninggalnya  Nabi  Muhammad  saw  atau  akhir pemerintahan khalifah Utsman. Oleh sebab itu. Lahirlah pemikiran  masing-masing  diwakili  oleh  golongan “Khawarij, Syi’ah dan Sunni” diantara pemikiran ketiga itu adalah persoalan pemerintahan Islam. Perdebatan itu melibatkan berbagai masalah seperti basis obligasi politik,  syarat-syarat  pemerintahan  Islam.  Proses terjadinya  konstitusi  dan  perombakan  terhadap kekuasaan  yang  ada.  Kupasan  berikut  yang  diawali dengan teori khawarij tentang pemberontakan adalah suatu upaya untuk menjelaskan posisi masing-masing ketiga aliran dalam berbagai masalah, yaitu: 6

## .   Khawarij dan Pemberontakan
Golongan khawarij mempunyai kepercayaan yang amat kuat terhadap agama yang dipeluknya sehingga menolak  terhadap  segala  bentuk  perbuatan  dosa kendati amat sepele. Sikap itu menimbulkan dogma- dogmanya yang lain, seperti keyakinan bahwa setiap perbuatan  merupakan  bagian  dari  iman.  Artinya, setiap muslim berkewajiban melaksanakan kebajikan dan  menjauhi  kemungkaran  serta  mewujudkan persamaan hak antara orang-orang beriman. Mereka menganggap  kesalehan  sebagai  watak  dan  pribadi setiap  muslim  yang  tidak  dapat  ditawar  oleh  sebab itu,  seorag  pelaku  dosa  besar  diponis  sebagai  kafir meskipun ia telah mengucapkan dua kalimat syahadat atau melaksanakan semua bentuk pribadatan.
Andai  kepercayaan  khawarij  diterjemahkan kedalam  prilaku  politik,  kita  menemukan  bahwa ciri  umatnya  adalah  hak  mutlak  tidak  hanya menentang, tetapi juga memberontak pemerintahan yang  berkuasa,  jika  terbukti  bahwa  tindakan  atau 5 Untuk mengetahui secara lengkap dokumen piagam madinah terdaftar  didalam  salah  satu  buku,  yang  ditulis  oleh.  Salim  Ali al-Bahansawi.  Asy-syari’ah  al-muftara  ‘Alaihha.  Alih  bahasa. Mustolah Maufur M. A Wawasan Sistem Politik Islam. Pustaka Al- Kausar. Jakarta. Cet. I. 1996. Hal 280-285
6 Khalid Ibrahim Jindan. Op. Cit . hal 5
karakternya tidak segaris dengan standar baku undang- undang pemerintahan atau iman. Menurut standar ini, pemerintahan atau iman haruslah orang atau pribadi utuh dan adil serta saleh dengan mengabaikan ajaran- ajaran Al-Qur’an.
Karena  pemujaan  yang  berlebihan  terhadap  Al- Qur’an, mereka seringkali meremehkan Sunnah atau Hadits  penyimpangan  kecil  apapun  dari  ajaran  Al- Qur’an yang dilakukan setiap muslim dianggap cukup untuk menyebut sebagai penghinaan tuhan sehingga patut  diganjar  dengan  hukuman  yang  paling  keras, tak  peduli  apakah  ia  rakyat  jelata  atau  penguasa. Bila seorang pelaku itu kebetulan seorang pemimpin Islam,  maka  cukup  untuk  alasan  mereka  untuk menumbangkan dan mengakhiri kekuasaannya.
Telah  disebutkan  dimuka  bahwa  khawarij,  pada akhirnya,  membangkang,  dan  bahkan  membunuh Ali karena pandangan mereka yang negatif mengenai diri dan pribadinya. Memang, sisi penting persoalan yang  mereka  angkat  bukan  masalah  kekhalifahan atau  Imamah,  tetapi  pelaksanaan  Syari’at  yang digariskan didalam Al-Qur’an. Siapapun yang mampu melaksanakan  syariat  tersebut  dianggap  memenuhi syarat  untuk  menjadi  imam  atau  pemimpin.  Cara berfikir seperti itu menggiring mereka untuk menampik keabsahan kekhalifahan yang semata berasal dari suku Quraisy,  prinsip  kunci  dalam  pemikiran  sunni  yang dianggap mulia disepanjang negara-negara Islam 7 .
Konsep Khawarij secara kaku dan keras menolak pemerintahan seperti itu seraya menegaskan bahwa siapapun,  bangsa  Arab  maupun  budak  hina  dari negara  Ethiofia  (abissinia),  lelaki  atau  perempuan, berhak  memimpin  umat  islam,  selama  ia  mampu menunjukkan  kecakapan  dan  determinasinya  untuk melaksanakan  ajaran-ajaran  Al-Qur’an  serinci mungkin.

## 2.   Syi’ah dan Imamah
Menurut  salah  satu  sumber,  para  pakar  syi’ah adalah muslim pertama yang melahirkan teori tentang Imamah. Mereka berpendapat bahwa Imamah tidak
7 Ibid hal 6
hanya  merupakan  suatu  sistem  pemerintahan,  tapi juga  rancangan  tuhan,  suatu  kepercayaan  yang kita  anggap  sebagai  penegas  keimanan.  Buku-buku dogmatik syi’ah nyaris secara konsisten mengulag-ulang pernyataan tentang pentingnya Imamah yang absolut dengan berdasarkan pada hadits kontroversional yang menyebutkan,” siapapun yang meninggal dunia tanpa Imamah  yang  benar  pada  masanya,  berarti  ia  mati sebagai orang yang tidak beriman”.
Aspek  kemutlakan  konsep  syi’ah  tentang Imamah  tersebut  didasarkan  fungsi  bahwa  syariat tidak akan berjalan tanpa adanya kekuasaan mutlak berfungsi  memelihara  serta  menafsirkan  pengertian yang  benar  dan  murni  terhadap  syariat  itu.  Setelah memandang  keterbatasan-keterbatasan  pertanda ketidaksempurnaanya  akal  manusia,  kaum  syi’ah mengatakan  bahwa  orang  yang  memenuhi  syarat untuk  berperan  sebagai  pelindung  dan  penafsir hukum  tuhan  hanyalah  perantara  supra  manusiawi yang diberi petunjuk oleh pencipta hukum tersebut 8 .
Karenanya,  kaum  syi’ah  mengembangkan  teori mereka  tentang  Imamah  segaris  dengan  ketentuan imam yang dipilih oleh Tuhan dan bukan hasil pilihan umat  (manusia).  Prilaku  tuhan  (Allah)  itu  disebut dengan  lutf  atau  rahmat  (grace),  sedangkan  urutan Imam-imam  tunjukan  Allah  dikenal  istilah  imamah. Bahkan, golongan syi’ah mengklaim bahwa Nabi atas perintah Allah, menunjukkan Ali sebagai imam yang pertama,  kemudian  Ali  menunjuk  penerusnya  dan seterusnya sampai dengan imam yang ke duabelas.
Imam yang terakhir itu diyakini telah meninggal dunia pada tahun 871 M, pada usia yang belia. Sejak kematiannya itu ia dinyatakan sebagai petunjuk jalan manusia dari kediamannya tersembunyi, ia juga disebut dengan “sosok yang dinantikan” (al-muntazar), yang bakal muncul kembali bila dunia telah penuh dengan tirani. Ia kemudian akan menggantikan dan mewarnai dunia dengan keadilan.
8 Qamruddin  Khan.  The  Political  Thought  Of  Ibnu  Tamiyah. Terjemah.  Anas  Mahyuddin.  Pemikiran  Politik  Ibnu  Taimiyah. Pustaka. Bandung. Cet. II. 2001. hal 56

## 3.   Sunni dan Khalifah
Secara  etimologis,  kata  kekhalifahan  (khalifah) berarti  “menggantikan  seseorang”.  Tetapi,  dalam semboyan  politik  islam  sunni,  kata  itu  merujuk pada  wewenang  seseorang  yang  berfungsi  sebagai pengganti Nabi dalam kepastiannya sebagai pemimpin masyarakat, namum bukan fungsi kenabiannya. Kata imam  juga  pernah  digunakan  para  penulis  Muslim dengan  arti  yang  serupa  kecuali  golongan  syi’ah yang  memakainya  dalam  arti  yang  khusus  terurai  di atas.  Kata  imam  merujuk  pada  Negara  islam  dalam arti  yang  umum  dan  dianggap  mecerminkan  masa pemerintahan Nabi dan sesudahnya. namun ada juga yang mengajukan pendapat bahwa istilah itu secara tegas  merupakan  gambaran  priode  kedua.  Sedang mereka  yang  dianggap  mengembangkan  teori  sunni tentang  kekhalifahan  nyaris  selalu  mengemukakan istilah  tersebut  sebagai  cermin  pemerintahan  islam pasca Nabi 9 .

## B.   Biografi Ibnu Taimiyah (661-728 H / 1263-1328 M)
Nama  lengkapnya  Ahmad  Taqi  al-Din  Abu  Al- Abbas  Ibn  Abdul  Halim  Ibn  Abd-Salam  Abdullah  Ibn Muhammad  Ibn  Taimiyah.  Goldziher  melukiskannya sebagai  “pemilik  pribadi  yang  terkemuka  abad  ke tujuh  belas  Hijriah.  “Ibnu  Taimiyah  digambarkan sebagai teolog muslim abad ketiga belas dan empat belas yang paling kenamaan 10 .
Ibnu  Taimiyah  lahir  22  januari  1262  di  Harran, dekat Damaskus, dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan amat terikat dengan mazhab  hambali.  Sang  kakek,  Abdus  Salam  adalah ulama  pengkaji  (pemuka)  agama  yang  terkemuka di  Bagdad,  ibukota  kekhalifahan  Abbasiyah  dan kediaman  yang  disinggahinya  pada  tahun-tahun terakhir  kehidupannya.  Tradisi  serupa  diteruskan oleh  putranya,  Abdul  Halim  (ayah  ibnu  taimiyah), yang menjadi kepala sekolah ilmu hadis terkemuka di
9 Ibid hal. 152 10 H.  M.  Yusran  Asmuni.  Pengantar  Studi  Pemikiran  dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam. Dirasah Islamiyah III. Pt. Raja Garfindo Persada. Jakarta. Cet I. 1995, hal. 52

## Anton Afrizal Candra . Pemikiran Siyasah Syar’iyah  Ibnu Taimiyah
Damaskus, perbatasan dengan Harran yang berbasis perpindahan  keluarganya  setelah  bangsa  Mongol menjarah  negeri  itu.  Bangsa  mongol  menerjang kearah barat dari Irak setelah mengakhiri kekhalifahan abbasyah,  sementara  Syi’ah  berada  di  bawah pemerintahan Mamluk yang berpusat di Kairo.
Ketika  pindah  ke  Damaskus,  Ibnu  Taimiyah baru  berusia  7  tahun  setelah  ayahnya  wafat  pada tahun  1284,  Ibnu  Taimiyah  baru  berumur  21  tahun, menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru dan khatib pada masjid-masjid sekaligus menggali karirnya yang  kontroversial  dalam  kehidupan  masyarakat sebagi teolog yang aktif. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai pemikir, tajam intuisi, berfikir dan bersikap bebas, setia kepada kebenaran, piawai dalam berpidato dan lebih dari itu, penuh dengan keberanian dan ketekunan. Ia memiliki  semua  persyaratan  yang  mengantarkannya kepada pribadi yang luar biasa.

## C.   Pemikiran  Ibnu  Taimiyah  tentang  Siyasah Syar’iyah.
1.   Politik dalam perspektif Yunani dan Islam.
“Manusia  adalah  seekor  hewan  yang  didorong oleh lingkungan (alamnya) untuk berkehidupan yang berbudi  luhur.  ”Demikianlah  pemikiran  Aristoteles yang masyhur tentang Negara. Menurut pendaptnya, Negara atau asosiasi politik lahir melalui proses alam dan  perkembangan  yang  diperlukan  dalam  hidup manusia. Disitulah Negara merupakan bentuk tertinggi dalam jenjang evolusioner. Dalam
Negara itu pula hakekat moral manusia terbentuk dalam sifat-sifat yang khusus dan mencapai bentuknya yang tertinggi 11 .
Karenanya,  bagi  orang  yunani  klasik,  terutama Aristoteles,  Negara  tidak  hanya  dipahami  sebagai bentuk  organisasi  sosial  yang  kebradannya  dapat diterima atau ditolak tergantung kepada kebutuhan- kebutuhan tertentu pada sebuah masyarakat tertentu, tetapi  Negara  juga  tidak  lepas  dari  sudut  pandang yang lebih luas, yakni melibatkan segi-segi ethos dan 11 Aristoteles. The Politics . Disunting oleh Ernets Brker ( Oxford University Press. 1973 ). Hal 111
psikologi  manusia.  Asumsi  yang  dianggap  sebagai dasar (basis) pemikiran politik yunani itu merupakan bukti  yang  ditemukan  dalam  berbagai  tulisan  plato dan aristoeles 12 .
Plato  memberikan  teori  politiknya  dengan menunjukkan bahwa keadilan yang sebenarnya hanya dapat  terwujud  dalam  konteks  Negara  republik, konsep  yang  ditawarkannya  tenang  Negara.  Negara itulah yang memajukan filsafat dan kekuatan politik. Meskipun  tujuanya  sama,  tetapi  logika  Aristoteles mempunyai sedikit perpaduan. Ia mengatakan bahwa pemenuhan berbagai kebutuhan biologis, sosial dan etika manusia hanya dapat terwujud jika ia tergabung dalam  aneka  asosiasi  (perhimpunan),  yang  bermula dari keluarga dan berakhir pada Negara. Karena segala sesuatu ditentukan oleh tujuan akhirnya. Aristoteles menganggap keanggotaan dalam sebuah masyarakat sipil  sebagai  persyaratan  bagi  aktualisasi  segenap kemampuan  manusia  seutuhnya.  Oleh  karena  itu manusia  yang  berada  diluar  asosiasi  politik  akan gagal  menunjukkan  sifat-sifat  dan  potensi-potensi manusiawinya,  atau  bahkan  dia  akan  berprilaku melebihai binatang buas.
Plato,  Aristoteles  dan  semua  ahli  teori  klasik “mengakui adanya analogi yang kuat antara organisasi Negara  dan  organisasi  manusia  itu  sendiri.”  Jadi, tatkala  Plato  berbicara  tentang  tiga  unsur  dalam diri  manusia  (rasio,  ruh  dan  nafsu),  saat  itu  pula  ia mengatakan  adanya  tiga  komponen  utama  dalam sebuah  masyarakat,  yakni  pemerintah,  tentara  dan para  pekerja.  Andaikata  sebuah  pribadi  yang  utuh mesti  terdiri  dari  tiga  unsur  yang  seimbang,  maka sebuah  masyarakat  yang  stabil  atau  adil  juga  dapat terwujud bila memenuhi tiga unsurnya yang berjalan seimbang  dengan  berpijak  pada  pembagian  kerja yang jelas 13 .
Teori  atau  konsep  tentang  Negara  mempunyai sejumlah kesamaan dengan konsep yunani. Misalnya, ungkapan  berikut  menjelaskan  pemikiran  Ibnu Taimiyah  tentang  perlunya  pemerintahan.  Tidak ada  manusia  yang  mampu  meraih  kesejahteraan
12 Ibid hal 200 13 Khalid Ibrahim Jindan. Op. Cit . hal 40
Anton Afrizal Candra . Pemikiran Siyasah Syar’iyah  Ibnu Taimiyah
sempurna baik didunia maupun diakhirat, kecuali jika ia  tergabung  dalam  sebuah  perkumpulan  (ijtima’), mewujudkan kerja sama dan tolong-menolong. Kerja sama  dan  tolong-menolong  dimaksudkan  untuk menggapai  manfaat  dan  mencegah  apapun  yang membahayakan mereka. Maka dapat dikatakan bahwa manusia  adalah  mahluk  politik  yang  dibentuk  oleh alam.  Tetapi,  perkumpulan  manusia  itu  perlu  diatur dengan  berbagai  ketentuan  yang  dapat  menjaga kesejahteraan  mereka,  baik  yang  berupa  perintah maupun  larangan.  Mereka  juga  harus  mematuhi peminpin  yang  terpilih  demi  mencapai  cita-cita bersama serta menjauhi segala prilaku yang menjadi sumber  kejahatan.  Lebih  dari  itu,  semua  manusia harus taat pada penguasa yang menentukan perintah dan mengeluarkan larangan. Orang-orang yang tidak terkait  pada  satu  kitab  suci  atau  mereka  yang  tidak menganut  suatu  agama  tertentu,  namun  mematuhi raja-raja mereka dalam segala persoalan menyangkut kepentingan  duniawi,  bisa  benar  dan  dapat  juga terjebak dalam kekeliruan 14 .
Pendapat  ini  perlu  dikutip  sebab  dirasa  cukup penting  untuk  membuktikan  bahwa  Ibnu  Taimiyah mempunyai  kemiripan  dengan  bangsa  yunani klasik  yang  menggolongkan  evolosi  Negara  dan pemerintahan  kedalam  kecendrungan  natural yang  berada  dalam  diri  manusia,  kecendrungan natural  itu  mendorongnya  untuk  bergabung  dengan sesama  manusia  untuk  menggapai  cita-cita  yang terkait  dengan  kebajikan  dan  kebahagiaan  mereka. Obyektipitas  pendekatan  ini  terletak  pada  sifatnya universal  serta  adanya  penekanan  terhadap  prinsip utilitarianisme  yang  terwujud  dalam  ungkapan seperti  “menghindari  segala  hal  yang  mencelakakan dan  meraih  apapun  yang  mendatangkan  manfaat”. Stelah menegaskan universalitas kebutuhan manusia akan adanya pemerintahan, Ibnu Taimiyah mencatat bahwa mereka yang tidak menganut pada suatu kitab suci  juga  mampu  memetik  manfaat  adanya  asosiasi politik.  Namun,  ia  menambahkan  pada  bagian penutup  kutipan  itu  bahwa  suatu  asosiasi  politik yang  bebas  agama  dapat  terjebak  dalam  berbagai
14 Ibnu Taimiyah. Majmu’ Fatawa…. Jilid 20. Hal 62
kepentingan  yang  salah.  Meski  demikian,  dengan atau tanpa agama, asosiasi politik mampu tetap tegak berdir dan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat universal dan permanen.
Ibnu  Taimiyah,  juga  menggunakan  analogi organisme  manusia,  terutama  saat  ia  membagi  jiwa manusia  menjadi  tiga  bagian,  namun  istilah  yang digunakan berasal dari keyakinan agamanya. Menurut pendapatnya, situasi optimal dalam sisi suasana jiwa manusia  yang  pertengahan  adalah mutmainnah. Mutmainnah  (jiwa  yang  tenang)  itu  berada  diatas dua  sisi  jiwa  yang  lain,  pemarah  ( al-ammarah )  dan jiwa  yang  selalu  menyesal  ( al-lawwamah ).  Konsep plato  tentang  jiwa  yang  banyak  bergabung  pada kemampuan akal dan lebih sering dipengaruhi paham utilitarianisme jelas tidak sejalan dengan konsep Ibnu Taimiyah. Allah dan bukan akal, begitu ungkapannya, adalah sumber petunjuk dan bimbingan jiwa manusia. Jadi  keadaan  manusia,  mutmainnah  atau  ammarah, akan  menentukan  prilakunya.  Seseorang  yang dikuasai jiwa “mutmainnah” pasti menjadi figur yang berprilaku adil dan segaris dengan agama. Sebaliknya, orang yang hanyut dalam berbagai kenikmatan materi dan  tindakan-tindakan  tak  bermoral  atau  tanda landasan  agama,  tentu  karena  ia  dikendalikan  oleh jiwa “ammarah”. Seseorang mungkin juga terombang- ambing  diantara  ajaran  agama  dan  godaan-godaan dunia  materi,  sehingga  ia  akan  menyesali  dirinya setelah  berbuat  salah.  Inilah  sebenarnya  ciri  orang yang dikuasai jiwa “Lawwamah ” 15 .
Bila dikatakan bahwa masa kekhalifahan Abu Bakar dan  Umar  ditandai  dengan  suasana  yang  harmonis dan  stabil,  ibnu  Taimiyah  menegaskan  bahwa  umat islam saat itu “lebih dekat kepada masa nabi sehingga lebih  kuat  memegang  teguh  keyakinan,  sementara para  pemimpinnya  menunjukkan  ketegasan  sikap dalam  melaksanakan  berbagai  kewajiban  disamping terpercaya  dalam  segala  prilakunya.  ”  Dengan  kata
15 Ibnu Taimiyah. Al-Hisbah Fi al-Islam ( Damaskus. Dar al-Kutub al-Arabiyyah,  1967).  Hal  83.  Juga  kitap  ini  sudah  diterjemahkan kedalam  bahasa  inggris  (  The  Institusion  Of  The  Hisba),  lalu  di terjemahkan lagi dalam bahasa indonesia ( Tugas Negara menurut Islam ) oleh Arif Maftuhin. Fustaka Pelajar. Cet I. 2004. Hal 131- 134
Anton Afrizal Candra . Pemikiran Siyasah Syar’iyah  Ibnu Taimiyah
lain,jiwa  mereka  dalam  suasana  yang  paling  tenang (Mutmainnah).  Disisi  lain,  akhir  masa  pemerintahan utsman  dan  awal  pemerintahan  Ali,merupakan periode  yang  penuh  dengan  konflik  internal  dan kericuhan.  Dengan  mengikuti  analogi  jiwa,  Ibnu Taimiyah  mengatakan  bahwa  periode  itu  muncul karena penduduknya larut dalam jeratan hawa nafsu, sehingga  tidak  mampu  membedakan  antara  yang baik  dan  yang  buruk.  Suasana  itu  lahir  karena  jiwa telah  dikuasai  oleh  nafsu  “ Lawwamah ”.  Ia  memang tidak  memberikan  contoh  sejarah  tentang  apa  yang mesti  dipantau  Negara  bila  mengalami  situasi  yang menjerumuskan  jiwa  kedalam  kondisi  “ Ammarah ”. Walaupun demikian, dengan istilah-istilah yang bersifat umum,  Ibnu  Taimiyah  melukiskan  sifat  nafsu  makan yang  tidak  terkendali  sebagai  biang  terjerumusnya manusia kedala suasana tidak adil dan tentram karena hilangnya moral dan tiadanya keyakinan agama yang kuat 16 .

## 2.    Kewajiban Mendirikan Negara
Dalam  pandangan  Ibnu  Tamiyah  kewajiban mendirikan  sebuah  Negara  atau  kekuasaan,  bukan berdasarkan Ijma’, sebagaimana pendapat kebanyakan para  pemikir  Sunni.  Ia  lebih  lanjut  menekankan bahwa  keberadaan  suatu  negara  merupakan  upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan melaksakan  syariat  Islam.  Menurut  Ibnu  Tamiyah, kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara  sempurna  kecuali  dengan  bermasyarakat. Untuk  mengaturnya  tidak  bias  tidak  memerlukan pemimpin.  Dalam  keterangannya  yang  lain,  di sebutkan  bahwa  untuk  mewujudkan  kesejahteraan umat  didunia  dan  di  akhirat  serta  untuk  mencegah perbuatan-perbuatan jahat dan mungkar. , diperlukan seorang pemimpin serta rakyat harus mematuhinya 17 . Pentingya  kepemimpinan  bagi  masyarakat,  Ia didasarkan  kepada  Hadis  dan  Karakteristik  ajaran islam.  Hadis  dimaksud  antara  lain,  sabda  Rasulullah saw:  “Apabila  ada  tiga  orang  melakukan  perjalanan
16 Ibid hal 85 17 Ibnu Taimiyah. Majmu’ a-Rasail al-Kubra ( Kairo: Maktabah al-Misriyyah). Jilid I. hal 36
maka  hendaklah  mereka  mengangkat  salah  seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin mereka”, dan sabdanya  yang  lain  “Tidak  boleh  bagi  tiga  orang yang berada di tengah padang pasir, kecuali mereka mengangkat seorang dari mereka untuk jadi pemimpin mereka”. Sedangkan karakteristik ajaran islam adalah agama  yang  memiliki  seperangkat  hukum,  perintah fan  larangan.  Allah  memerintahkan  manusia  supaya melaksakan amar ma’ruf nahi mungkar, jihad, keadilan, ibadah  haji,  bermasyarakat  yang  teratur,  menolong orang  teraniaya,  dan  melaksanakan  hukuman (hudud).  Semuanya  tidak  biasa  dilaksanakan  kecuali adanya kekuasaan dan pemimpin. Karena itu, di awal pembahasannya mengenai masalah ini, Ia menegaskan bahwa  mengatur  orang  banyak  termasuk  kewajiban agama,  bahkan  agama  tidak  akan  tegak  kecuali  ada pemimpin 18 .  Pemikiran  ini  jelas  merupakan  realisasi dari dasar aspek dhururiyat dan tujuan syariat islam yaitu menciptakan kemashalatan.
Dengan  demikian  menegakkan  pemerintahan bagi Ibnu Tamiyah karena ajaran agama. Dibentuknya pemerintahan  itu  dimaksudkan  untuk  mengabdi kepada  Allah 19 .  Pengabdian  dan  pimpinan  kepada Allah  dan  Rasul-Nya  merupakan  pendekatan  diri kepada  Allah.  Jadi  pemerintahan  merupakan  alat mengabdi  kepada  Allah  bukan  alat  untuk  mencari kedudukan  dan  materi.  Jika  yang  tersebut  terakhir terjadi  maka  akan  rusak  binasalah  segala  urusan. Dalam  kaitan  pentingya  pemerintahan,  ia  mengutip pendapat  yang  mengatakan:  “enam  puluh  tahun  di bawah pemerinthan seorang kepala negara yang zalim lebih baik dari pada satu malam tanpa seorang kepala negara” 20 .
Jadi  jelas  bahwa  alasan  mendirikan  negara bagi  Ibnu  Tamiyah  bukan  karena  pertimbangan Ijma’  tetapi  karena  perintah  agama  mewujudkan kesejahteraan umat, mencegah perbuatan-perbuatan yang merugikan , menegakkan keadilan, menggalang persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, dan untuk
18 Ibnu  Taimiyah as-Syiasah  as-Syar’ah  Fi  Islah  al-Rai’wa  al- Ra’iyyah (Bairut. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1409 H/1988 M). hal 135 19 Ibid hal 139
20 Ibid hal 140
melaksanakan syariat Islam. Untuk merealisasikannya memerlukan  kekuasaan  dan  pemimpin  karena pemerintah  bertujuan  untuk  mengabdi  kepada Allah,  menurut  Ibnu  Tamiyah  mendirikan  negara itu  merupakan  kewajiban  agama,  dan  rakyat  harus mentaatinya.  Bila  tidak,maka  tujuan-tujuan  yang positif itu tidak mungkin tercapai.
Dari  uraian  diatas,  terlihat  dengan  jelas  bahwa formulasi  kemashalatan  bersama  hanya  dengan keberadaan  suatu  Negara  yang  dikelola  secara  baik. Hal  ini  merupakan  landasan mashlahat ,  karena menciptakan  kemaslahatan  atau  kemanfaatan  serta menghindarkan kerusakan adalah asas maslahat yang utama.

## 3.   Landasan  Amanah  dan  Keadilan  dalam  Praktik Penyelenggaraan Negara
Seperti  telah  disinggung  diatas  bahwa  amanah dan keadilan sangat mewarnai pemikiran politik Ibnu Tamiyah.  Karenanya  dua  hal  itu  tidak  dapat  dipisah kan  dalam  praktek  penyelenggaraan  Negara.  Hal tersebut merupakan implementasi yang sangat besar dalam  menciptakan  kemashalatan  bersama.  Bila amanah tersebut di tunaikan dengan sangat baik maka keadilan pun akan terwujud. Dalam surat an-Nisa’ ayat 58 disebutkan: “ Sesunggunhya Allah memerintahkan kamu  agar  menyampaikan  amanah  kepada  mereka yang  berhak  menerimanya,  dan  memerintahkan apabila  kamu  menetapkan  hukum  diantara  manusia agar  kamu  netapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya Allah  memberikan  pengajaran  yang  sebaik-baiknya kepada kamu dan sungguh Allah itu Dzat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
Ayat  diatas  berkenan  dengan  pemerintahan dan  kepemimpinan  dalam  memelihara  amanah  dan menegakkan  keadlian.  Karen  itu,  dalam  mengurus kepentingan  umat  pemegang  kekuasaan  dalam menetapkan  pejabat  Negara  harus  mengutamakn orang-orang yang memilki kecakapan dan kemampuan, bukan karena ada ikatan primordial. Sedangkan ayat 59  surat  an-Nissa’  “  Hai  orang-orang  yang  beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-
Nya  dan  kepada  pemimpin  kamu,  maka  jika  kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikan hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu merupakan sikap terbaik”.
Ayat  diatas  ditujukan  kepada  rakyat.  Disamping mentaati  perintah  Allah  dan  Rasul-Nya  mereka  juga harus  mentaati  segala  kebijakan  pemerintah  yang tidak bertentangan dengan syariat. Mereka tidak boleh taat kepada pemerintahan yang melakukan maksiat. Dalam pandangan Ibnu Tamiyah, ketaatan rakyat akan terwujud  apabila  pemimpin  Negara  menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil dalam menetapkan  hukum.  Ini  akan  terealisasi  apabila pemerintah  didasarkan  pada  system  yang  baik  dan efektif, dan kebijaksanaan politik yang adil 21 .
Ibnu Tamiyah menjelaskan bahwa menyelesaikan perkara  yang  timbul  diantar  orang  banyak,  wajib diselesaikan menurut hukum dengan cara yang adil, sebagaiman yang diperintahkan oleh Allah dan Raasul- Nya.  Problem-problem  yang  sering  timbul  diantara orang banyak antara lain: masalah pembagian harta warisan;  masalah  muamalt  seperti  jual  beli,wasiat, pengiriman  dan  pemasukan  barang  (ekspor-impor), serikat  kerja,  perburuhan,  hibah,  waqaf,  dan sebagainya.  Semua  harus  diselesaikan  dengan  adil. Kareena urusan dunia dan akhirat tidak bias menjadi kecuali dengan menegakkan keadilan. Keadilan yang bersifat lahiriyah, yang dapat dipahami orang banyak, misalnya,  wajib  menentukan  harga  yang  pantas  bgi pembeli,  haram  berlaku  curang  dalam  takaran  dan timbangan,  wajib  bersifat  benar  dan  terus  terang, haram  berdusta,  khianat,  dan  menipu.  Sedangkan keadilan  yang  bersifat  bathin  menjadi  prinsip pokok  bagi  setiap  peraturan  perundang-undangan yang  harus  dipatuhi  oleh  semua  orang  islam.  Pada umumnya yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya di bidang  muamalat  dimaksudkan  untuk  mewujudkan keadilan dan mencegah aniaya serta manipulasi yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi.
21 Ibid hal 8-9. Juga dikutip oleh Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara,ajaran, sejarah dan pemikiran, edisi ke V. hal 85
Anton Afrizal Candra . Pemikiran Siyasah Syar’iyah  Ibnu Taimiyah
Selain  menyampaikan  amanah  dan  penegakan keadilan  dengan  baik  dan  benar,  para  pemimpin Negara  harus  mebudayakan  musyawarah.  Sebab, Allah telah memerintahkan hal itu kepada Rasul-Nya. Perintah  musyawarah  kepada  Nabi  untuk  mengikat hati  para  sahabatnya,  dan  menjadi  teladan  bagi umat  yang  akan  dating  kemudian.  Itulah  sebabnya Nabi Muhammad saw mebudayakan musyawarah di kalangan sahabatnya. Suka bermusyawarah merupakan cerminan salah satu sifat orang yang beriman dan di puji Allah. Jika musyawarah telah dilakukan ternyata sebagian besar menghendaki agar mengikuti petunjuk kitab  dan  Sunnah  atau  Ijmak  kaum  muslimin,  maka menurut Ibnuh Tamiyah wajiblah mengikuti kehendak itu.  Tidak  seorang  pun  boleh  menyimpang  dari pendapat demikian, sekalipun ia seorang terkemuka dalam  lapangan  agama  atau  politik.  Pemimpin  (ulil amri) dalam surat an-Nisa’ ayat 59 menurut pendapat Ibnu  Tamiyah  terdiri  dari  para  pemimpin  Negara (umara)  dan  ulama.  Pandangan  seperti  ini  hampir sama  dengan  pendapat  al-Ghazali 22 .  Karena  itu,  jika ingin masyarakat itu baik, maka kelompok kedua itu harus  terdiri  dari  orang-orang  yang  terbaik.  Dalam mewujudkan cita-cita positif tersebut kedua golongan itu (umara dan ulama) wajib menjalin kerja sama yang baik, yang berpedoman kepada petunjuk al-Qur’an dan Hadis. Segala persoalan yang timbul wajib mengambil dasar patokan kepadanya. Bila tidak mungkin, karena sukar  mencari  dalil-dalil,  atau  dalil  yang  ada  sama kuatnya serta sulit untuk dipegangi atau sebab-sebab lain, maka orang boleh saja turut kepada orang yang dipercaya kualitas ilmu dan agamanya.
Disinilah peranan Ijtihad dibudayakan. Karena itu, Ibnu Tamiyah dikenal sebagai tokoh pemikir islam yang gencar memasrakan ijtihad dalam rangka pemurnian agama  dari  pemikiran-pemikiran  dan  pengalaman agama yang sesat.
Dari  uraian  di  atas  tergambar  jelas  formulasi mashlahat  dalam  pemikiran  politik  Ibnu  Tamiyah
22 Jeje Abd Rojak, Politik Kenegaraan Pemikiran-Pemikiran al- Ghazali dan Ibnu Taimiyah . Pt. Bina Ilmu. Surabaya. Cet I. 1999 hal  135.  Dimana  ia  mengutip  pendapat  imam  al-Ghazali. Ihya’ Ulum ad-Din Cet I. hal 31. Bahwa al-Ghazali mempunyai konsep hubungan ulama dan umara seperti saudara kembar.
seperti terlihat dalam landasan amanah dan keadilan; penempatan  pejabat  berdasarkan  kecakapan  dan kualitas,  hubungan  pejabat  dan  ulama,  serta  asas musyawarah  dan  kebijakan  politik  yang  mengacu kepada kepentingan bersama. Artinya, bahwa Negara itu berperan dalam menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda secara sempurna.

## 4.   Islam dan Kedaulatan
Telah  diketahui  bahwa  argument  Ibnu  Tamiyah tentang  sumber-sumber  hukum  dan  legislasi  Islam dimaksudkan  untuk  menitikberatkan  pada  satu masalah  pokok,  setelah  melalui  proses  analisa  final dapat  ditarik  kesimpulan,  bahwa  sumber-sumber tersebut memuat risalah Allah yang terungkap dalam kitab suci al-Qur’an dan Hadis , yang secara kolektif disebut  “ Syariat ”.  Seluruh  bangunan  Islam  didirikan pada  dua  prinsip  dasar  yaitu  ke-Esaan  Allah  secara mutlak  dan  penegasan  sikap  bahwa  Muhammad adalah  utusan  Allah  ( Laa  Ilaha  Illallah , Muhammad Rasulullah ).  Karena  Muhammad  diyakini  sebagai Rasul  yang  membawa  misi  untuk  menegaskan  ke- Esaan Allah sebagaimana terungkap dalam Al-Qur’an, maka manisia dituntun kepada keyakinan bahwa Dzat yang maha kuasa hanya Allah semata. Firman Allah:
Artinya : “Katakanlah: “Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan,  Engkau  berikan  kerajaan  kepada  orang yang  Engkau  kehendaki  dan  Engkau  cabut  kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang  yang  Engkau  kehendaki  dan  Engkau  hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. ”(QS. Ali Imran: 26)
Artinya  : “kepunyaan  Allah-lah  kerajaan  langit  dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu. ” (QS. Ali Imran: 189)
+ % 2 2 % 1 - 0 & + 2 % 1 ' = & ) - % 2 % 1 ' = & + + % ' = & + % ' = & * * / , 1 - * ) = - < % " ) 4795 % # 2 ( 1 $2 " ) / ( % % - * ) = - < % , ) 46:;5 $ + % . / & + 0 2 ) / ( , / % / ) ' 0 + / $ / ( 0 + 2 / ) $ + / * - 0 / ) = % , ) ! + 1
3 * ! %
" $ & 1 . > 46985

## % 3 ( % 2 ) 2 2 + # 1 + - 0 ) / ( ) 0 / @ 0 A
# 1 ' % , . $ 1 ' ( * / * + @? $ ' )
* + / % ! *
) $ $ $ " / $ )
" 1 4795 . % 0 2 ) * " / 1 / -
/ , / 1 / -
. $ 1 % @A ( 4795 + % 2 2 % 1 - 0 & + 2 % 1 ' = & ) - % 2 % 1 ' = & + + % ' = & + % ' = & * * / , 1 - * ) = - < % " ) 4795 % # 2 ( 1 $2 " ) / ( % % - * ) = - < % , ) 46:;5
$ + % . / & + 0 2 ) / ( , / % / ) ' 0 + / $ / ( 0 + 2 / ) $ + / * - 0 / ) = % , ) ! + 1
3 * ! % " $ & 1 . >
46985
% 3 ( % 2 ) 2 2 + # 1 + - 0 ) / ( ) 0 /

## @ 0 A #
1 ' % , . $ 1 ' ( * / * +
@?
$ ' ) * + / % ! * ) $ $ $ " / $ )
" 1 4795 . % 0 2 ) * " / 1 / -
/ , / 1 / -
. $ 1 % @A ( 4795
Anton Afrizal Candra . Pemikiran Siyasah Syar’iyah  Ibnu Taimiyah
Ayat-ayat Al-Qur’an tersebut, menegaskan bahwa Allah adalah sumber segala kekuasaan. Al-Qur’an juga menegaskan bahwa Allah sebagai pemilik kekuasaan mutlak menghendaki manusia agar mampu berperan sebagai  wakil  (khilafah)-nya  di  bumi.  Oleh  sebab itu,  manusia  dapat  mengklaim  dirinya  mempunyai kekuasaan  takterbatas  sepanjang  digunakan  hanya demi memenuhi kehendak-Nya 23 . Firman Allah:
Artinya : “dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa- penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk  mengujimu  tentang  apa  yang  diberikan-Nya kepadamu.  Sesungguhnya  Tuhanmu  Amat  cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-An’am: 165).
Artinya : “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan  (perkara)  di  antara  manusia  dengan adil  dan  janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu, karena  ia  akan  menyesatkan  kamu  dari  jalan  Allah. Sesungguhnya  orang-orang  yang  sesat  darin  jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. (QS. Shad : 26)
Dengan  konsep  kekuasaan  itu  tidak  ada  lagi pertentangan antara kekuasaan Allah dan kebutuhan manusia  akan  adanya  pemerintahan.  Allah berkedudukan  sebagai  satu-satunya  pemilik  segala kekuatan  dan  kekuasaan.  Tetapi,  ujian  kekuatan dan  kekuasaan  itu  “didelegasikan  kepada  Nabi  atau khalifah Allah di bumi yang mendapat instruksi untuk menegakkan pemerintahan yang adil”.
23 Khalid Ibrahim Jindan. Teori Politik Islam. Hal 61
Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya,  usai wafatnya  Nabi,  ”secara  diam-diam  umat  Islam memahami  bahwa  Allah  telah  mendelegasikan  uji coba  kekuasaan-Nya  kepada  masyarakat  Islam  yang akan segera memilih pengganti Muhammad sebagai khalifah(wakil Allah)”. Ibnu taimiyah yang menyebut pemerintahan Islam sebagai “Bayangan Allah di muka bumi”.

## 5.   Islam dan Bentuk Negara
Ibnu  Taimiyah  sedikitpun  tidak  menyinggung bentuk konstitusi Negara Islam. Ia hanya menampilkan bahasan  mengenai  urgensi  kekuasaan  dalam menegakkan  Syariat  dan  kewajiban  umat  untuk mematuhinya. Jadi Syariat dihargai karena kandungan dan  isinya.  Tidak  adanya  rujukan  bagi  suatu  bentuk pemerintahan  disitu  tidak  dianggap  sebagai  sebuah ketidaksempurnaan,  tetapi  justru  sebagai  akibat kebijaksanaan Allah agar tidak mengikat.
Ibnu  Taimiyah  menyerang  sunni  dan  syi’ah menurut  pandangannya,  bahwa  tidak  ada  dasar dalam Al-Qur’an dan As-Sunah tentang teori khilafah tradisional  maupun  teori  imamah  yang  mutlak.  Ia melihat  Islam  sebagai  suatu  tatanan  sosial  yang mempunyai hukum tertinggi, yaitu hukum Allah. Oleh sebab  itu,  ia  sama  sekali  tidak  tertarik  pada  Negara dan  formasinya  meskipun  menerima  Negara  itu sebagai suatu kebutuhan agama. Artinya, Negara Islam yang  memenuhi  syarat  adalah  suatu  pemerintahan yang  mendasarkan  pada  Syariat  sebagai  penguasa tertinggi
Kehadiran Ibnu Taimiyah dengan pandangannya tentang Syariat sebagai sumber kekuasaan final dan standar  mutlak  bagi  segala  ragam  kekuasaan  dan kekuatan menghindarkan sebuah gerakan \Islam dari pengaruh  theokrasi.  Dalam  sistem  itu,  posisi  ulama tidak bisa disamakan dengan kedudukan para pendeta karena  kekuasaan  mereka  tidak  berasal  ordinasi pemerintah, tetapi berakar pada pengetahuan mereka tentang Syariat, suatu kenyataan yang memungkinkan setiap  muslim  berpengetahuan  memiliki  kedudukan sebagai alim(orang yang berpengetahuan agama) 24 .
24 Ibid hal 67
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
3 * ! % " $ & 1 . > 46985 % 3 ( % 2 ) 2 2 + # 1 + - 0 ) / ( ) 0 / @ 0 A # 1 ' % , . $ 1 ' ( * / * + @? $ ' ) * + / % ! * ) $ $ $ " / $ ) " 1 4795 . % 0 2 ) * " / 1 / - / , / 1 / - . $ 1 % @A ( 4795
Anton Afrizal Candra . Pemikiran Siyasah Syar’iyah  Ibnu Taimiyah

## 6.   Pengangkatan Kepala Negara
Ibnu  Taimiyah  tidak  secara  khusus  membahas bagaimana sistem pengangkatan kepala negara, akan tetapi memperhatikan beberapa buah pikiran-pikiran nya di atas dapat terbaca bagaimana ia merumuskan hal  ini.  Memang  pemikir  kenegaraan  muslim  dari golongan  sunni  umumnya  sangat  berbeda  dengan pola syi’ah dengan system imamah.
Menurut  Ibnu  Taimiyah,  doktrin  Syi’ah  tentang adanya nash penetapan kepala negara adalah bohong besar 25 .  Ia  juga  mengkritik  doktrin  tokoh  Syi’ah tersebut, bahwa imam diangkat oleh Allah seperti Ali diangkat oleh Allah menjadi imam dan telah dibuktikan secara  Ijma’ 26 .  Demikian  pula  dia  tidak  menerima doktrin Sunni bahwa kepala negara diangkat dengan cara pemilihan. Sejak masa permulaan katanya, tidak terdapat pemilihan pemimpin secara murni dikalangan umat  Islam.  Yang  ada  dukungan  dan  persetujuan umat  Islam.  Artinya,  pengangkatan  khalifah  empat ( al-Khulafaur  Rasyidin )  sebagai  acuan  doktrin  para pendahulunya,  tidak  atas  dasar  murni,  mereka mendapat  persetujuan  umat  yang  ditandai  dengan adanya  mubaya’at,  yakni  sumpah  kesetiaan  antara dua  pihak:  kepala  negara  (imam)  dan  masyarakat dan  untuk  mengadakan  kerja  sama.  Dukungan  dan persetujuan umat itu menurut Ibnu Taimiyah adalah cerminan dari keinginan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya 27 .
Dengan keritikannya itu, mestinya Ibnu Taimiyah mengajukan  pemikiran  alternatif  lain  dalam pengangkatan kepala negara. Tetapi dalam hal ini ia tidak menyinggungnya. Justru ia bicarakan penunjukan dan pengangkatan kepala negara oleh pemimpin yang mendapatkan  kepercayaan  mengelola  kepentingan umat  Islam.  Dalam  hal  ini  dia  mengutip  sabda Rasulullah  saw  dan  pendapat  Umar  Ibnu  Khattab. Menurut Rasulullah, bila pemimpin mempercayakan urusan  umat  kepada  seseorang  padahal  ada  orang yang lebih baik dan mampu mengurus hal itu, maka
25 Jeje Abd Rojak, Politik Kengaraan . Hal 36. di kutip dari. Kitab Munhaj as- Sunnah Ibnu Taimiyah. jilid I. hal 38
26 Ibid Minhaj as-Sunnah 39
27 Ibnu Taimiyah as- Syiasah as-Syar’iyyah. Hal 135
pemimpin  itu  menghianati  Allah,  Rasul-nya  dan umat  islam.  Sedangkan  Umarmengatakan  seorang pemimpin mempercayakan suatu urusan umat kepada seseorang  berdasarkan  yang  aktual  (kecakapan  dan kemampuan), maka pemimpin itu telah mengkhianati Allah, Rasulullah, dan umat Islam.
Karena  itu,  Ibnu  Taimiyah  menegaskan  adalah kewajiban  seorang  pemimpin  dalam  menempatkan para  pejabat  Negara  lebih  dulu  meneliti  siapa-siapa yang  berhak  untuk  menjadi  pemimpin  yang  akan menjadi  wakil-wakil  seluruh  daerah  sebagai  wakil pemegang  kekuasaan  (kepala  Negara)  dari  tingkat atas  sampai  tingkat  bawah.  Seperti  para  hakim, para  pemimpin  militer,  para  pejabat  keuangan  yang terdiri dari mentri-mentri dari sekertaris Negara, para petugas  pemungut  pajak  dan  zakat, pejabat-pejabat daerah, kepala pasar, kepala desa, imam sembahyang, muadzin,  guru,  petugas  haji  dan  sebagainya  harus berdasarkan  kecakapan  dan  kemampuan  untuk menduduki jabatan itu. Bukan karna hubungan keluarga atau sahabat, berasal dari satu daerah, pengikut satu aliran (mazhab), satu suku bangsa, suku menjilat, atau karna imbalan uang, dan pemusuhan terhadap yang lebih  berhak  dan  lebih  mampu.  Bukan  pula  karena menuntut jabatan itu Rasullah saw pernah bersabda: Bahwa kami tidak akan pernah menyerahkan jabatan kepemimpinan ini kepada orang yang menuntutnya”. (H. R. Bukhari dan Muslim) 28 .
Lebih  lanjut  Ibnu  Taimiyah  menjelaskan  dalam memilih dan menempatkan seseorang haruslah orang yang terbaik dan lebih utama diantara yang ada untuk menduduki  sebuah  jabatan.  Bila  hal  ini  dilakukan dengan cermat, dan orang terpilih telah menduduki jabatan  itu  karena  memang  haknya,  hendaklah  Ia menunaikan amanah dan kewajiban itu. Jika Ia telah melakukannya  dengan  sebaik-baiknya,  berarti  Ia dipandang sebagai pemimpin yang berlaku menurut pandangan Allah. Tapi jika karena suatu sebab Ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
Pandangan  Ibnu  Taimiyah  tersebut  harus  diakui sebagai  sumbangan  pemikiran  yang  berharga  bagi pemegang kekuasaan cara menempatkan pembantu-
28 Ibid
Anton Afrizal Candra . Pemikiran Siyasah Syar’iyah  Ibnu Taimiyah
pembantunya  menduduki  suatu  jabatan.  Yakni berdasarkan  pertimbangan  actual  dan  objektif (kecakapan, keahlian dan kemampuan). Hanya saja dia tidak berbicara tentang system pengangkatan kepala Negara.  Apakah  ini  merupakan  pengaruh  ungkapan “sultan adalah bayangan Allah diatas bumi-Nya “yang berarti sumber kekuasaan datang dari Allah 29 .
Sekalipuun  tidak secara jelas mempermulasikan system  pengangkatan  kepala  Negara  justru  disini kepiawaian  Ibnu  Taimiyah  dalam  menerapkan  asas maslahat. Boleh jadi dalam pandangan Ibnu Taimiyah system  pengangkatan  kepala  negara  bisa  dengan modal  atau  bentuk  apa  saja,  asalkan  Ia  sanggup menjaga amanah dan menciptakan keadilan bersama.
Dengan hanya menggariskan landasan etik dan moral, seperti  kualitas  dan  integritas  serta  kecakapan  bagi orang yang akan menempati jabatan dipemerintahan, maka pendapatnya itu lebih memungkinkan berlaku dalam  semua  sistem  kekuasaan.  Itulah  sebabnya bila  Ibnu  Taimiyah  lebih  mementingkan  persyaratan seseorang  yang  akan  menduduki  jabatan  itu  dari pada  sistem  yang  didahulukan.  Karena  hal  itu  lebih memungkinkan  bahwa  bila  benar-benar  mengikuti Syariat  Islam,  pengangkatan  kepala  negara  tidak mungkin dengan cara-cara yang tidak terpuji.

## 7.   Syarat-syarat Kepala Negara
Sekalipun  Ibnu  Taimiyah  tidak  merumuskan secara  konkrit  system  pengangkatan  kepala  negara, tapi Ia sangat memperhatikan klasifikasi calon kepala negara atau pejabat pemerintah. Ia berpendapat orang yang  pantas  menjabat  kepala  pemerintahan  adalah yang  memiliki  kualifikasi  kekuatan  ( al-Quwwah )  dan integritas ( al-Amanah ), yaitu orang yang paling baik bekerja  adalah  orang  yang  kuat  lagi  dipercaya  ( al- Qawiy  al-Amin ).  ini  didasarkan  pada  pernyataan  Al- Qur’an dalam surat al-Qashash : 26 :
29 Ada  Persamaan  Ibnu  Taimiyah  dengan  Imam  al-Ghazali, dikutip oleh. H. Munawir Sjadzali, M. A. Islam dan Tata Negara. Hal 89
Artinya ; “ salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.
Ibnu  Taimiyah  mengakui  bahwa  kekuatan  dan amanah sekaligus dalam diri seseorang memang sulit dijumpai.  Karena  itu,  untuk  menempatkan  orang dalam tiap-tiap jabatan pimpinan, harus sesuai antara kemampuan dan kedudukan itu. apabila ditemui dua orang.  Satu  diantaranya  lebih  besar  integritas  dan yang  lain  lebih  menonjol  kekuatannya,  maka  yang lebih diutamakan adalah mana yang lebih bermanfaat bagi bidang jabatan itu dan lebih sedikit resikonya 30 .
Ibnu  Taimiyah  tidak  mengsyaratkan  bagi  calon kepala negara dari golongan Quraisy, bagaimana pemikir sunni, alasannya adalah hal ini masih diperselisihkan. maka  ini  tidak  mungkin  diterapkan.  Sejalan  dengan persyaratan kepala negara diatas, harus benar-benar berkualitas dan mempunyai tanggung jawab amanah, karena ia dituntut agar melaksanakan tujuan utama Syariat Islam, yaitu terwujudnya kesejahteraan umat lahir  dan  batin  serta  tegaknya  keadilan  dan  aman dalam bermasyarakat 31 .

## 8.   Tujuan Negara
Ibnu  Taimiyah  berbicara  tentang  amat  perlunya ada  pemerintahan,  bahwa  tujuan  mendirikan suatu  pemerintahan  untuk  mengelola  urusan  umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karna agama  tidak  mungkin  tegak  tanpa  pemerintahan. Karena Allah telah memerintahkan amar ma’ruf dan nahi  munkar  (menganjurkan  orang  yang  berbuat baik  dan  melarang  orang  berbuat  jahat  atau tercela) 32 , dan misi atau tugas tersebut tidak mungkin dilaksanakan  tanpa  kekuatan  atau  kekuasaan  dan pemerintahan. Dengan kata lain, bahwa keberadaan Negara itu diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan  jiwa  dan  hak  millik  rakyat,  serta
30 Jeje Abd Rojak, Op. Cit . hal 139 31 Ibid hal 140
32 Ibnu Taimiyah. Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Pustaka Shadra. Jakarta. 2002. Hal 10
+ % 2 2 % 1 - 0 & + 2 % 1 ' = & ) - % 2 % 1 ' = & + + % ' = & + % ' = & * * / , 1 - * ) = - < % " ) 4795 % # 2 ( 1 $2 " ) / ( % % - * ) = - < % , ) 46:;5 $ + % . / & + 0 2 ) / ( , / % / ) ' 0 + / $ / ( 0 + 2 / ) $ + / * - 0 / ) = % , ) ! + 1 3 * ! % " $ & 1 . > 46985 % 3 ( % 2 ) 2 2 + # 1 + - 0 ) / ( ) 0 / @ 0 A # 1 ' % , . $ 1 ' ( * / * + @? $ ' ) * + / % ! * ) $ $ $ " / $ ) " 1 4795 . % 0 2 ) * " / 1 / - / , / 1 / -
. $ 1 % @A ( 4795

## Anton Afrizal Candra . Pemikiran Siyasah Syar’iyah  Ibnu Taimiyah
terpenuhinya kebutuhan materi semata, tetapi lebih dari  itu,  adalah  untuk  menjamin  berlakunya  segala perintah dan hukum Allah 33 .

## D.   Kesimpulan
Dari  pemaparan  di  atas  disimpulkan,  bahwa negara  dalam  pandangan  Ibnu  Taimiyah  bukanlah ditegakkan  Allah  atau  berdasarkan  kekuatan  militer semata.  Akan  tetapi  negara  merupakan  tempat terjalinnya  kerja  sama  diantara  semua  anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-cita ideal mereka bersama.  Oleh  karena  keberadaan  negara  adalah sebagai  sistem  untuk  menegakkan  Syari’at  Allah dimuka bumi. Bagi Ibnu Taimiyah masalah istilah suatu negara apakah dengan menggunakan istilah Imamah atau  Khilafah  tidaklah  menjadi  hal  yang  substansial tetapi  yang  paling  terpenting  adalah  terlaksananya Syari’at Islam di Negara tersebut. Tujuan mendirikan suatu  pemerintahan  untuk  mengelola  urusan  umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama  tidak  mungkin  tegak  tanpa  pemerintahan. Karena Allah telah memerintahkan amar ma’ruf dan nahi munkar (menganjurkan orang yang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat atau tercela),dan misi atau tugas tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa kekuatan atau kekuasaan dan pemerintahan.

## Daftar Pustaka
Anas  Mahyuddin,  2001,  Pemikiran  Politik  Ibnu Taimiyah. Terjemah Dari (The political Though Of  Ibnu  Taimiyah  Karya  Qamaruddin  Khan).
Penerbit Pustaka. Bandung.
Arif  Maftuhin  Dzofir.  2004, Tugas  Negara  Menurut Islam. Terjemahan dari ( The Institution Of The Hisba) Karya  Ibnu  Taimiyah  ,  Pustaka  Pelajar. Yogyakarta.
Bustanuddin Agus, 2002, Amar Ma’ruf Nahi Munkar ( Terjemahan)  Karya  Ibnu  Taimiyah,  Pustaka
Shadra. Jakarta.
33 H. Munawir Sjadzali, Op. Cit . hal 89
H.  A.  Djazuli,  2003. Fiqh  Siyasah;  Implementasi Kemaslahatan  Umat  dalam  Rambu-rambu

## Syari’ah, Kencana. Jakarta
H.  Munawir  Sjadzali,  1993,  Islam  dan  Tata  Negara. (ajaran,  sejarah  dan  pemikiran).  UI-PRESS. Jakarta.
H. M. Yusran Asmuni, 1995, Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam. (Dirasah Islamyah III). PT Raja Grafindo Persada.
Jakarta.
Ibnu Taimiyah. 1992, as-Syiasah as-syar’iyah Fi Islah al-Rai’ wa al-Rai’yyah . Dar Fikr lubnan-Bairut.
Ibnu  Taimiyah.  1996,  Majmuk  al-Rasail  al-Kubra.
Kairo. Mesir.
Jeje Abdul Rajak, 1999, Politik Kenegaraan (Pemikiran- pemikiran al-Ghazali dan  Ibnu  Taimiyah).  PT. Bina Ilmu. Surabaya.
Khalid Ibrahim Jindan. 1995, Teori Politik Islam (Telaah kritis  Ibnu  Taimiyah  Tentang  Pemerintahan Islam). Risalah Gusti , Surabaya.
Mustolah  Maufur,  1995,  Wawasan  Sistem  Politik Islam,  Terjemahan  dari  (kitab asy-Syari’ah  Al- Muftara Alaiha, karya Salim Ali Al-Bahansawi ).
Pustaka al-Kautsar. Jakarta.
Anton Afrizal Candra . Pemikiran Siyasah Syar’iyah  Ibnu Taimiyah