Volume 17, Nomor 1 (2022), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v17i1.41904
Pemanfaatan Dana Desa bagi kegiatan usaha kecil menengah di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul,

## Provinsi D.I. Yogyakarta
The utilization of Village Fund for small and medium enterprises in Wirokerten Village, Banguntapan District, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta Province
D I Arrosyid 1 dan A M Sukmawati 1
1 Program  Studi  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota,  Fakultas  Sains  dan  Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

## Corresponding author’s email: danindraiqbal44@gmail.com
Abstrak. Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Wirokerten digunakan untuk kegiatan pembangunan (70%)  dan  pemberdayaan  masyarakat  (30%).  Di  sisi  lain,  Desa  Wirokerten  juga memiliki  ragam  potensi  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  sehingga  pengalokasian Dana Desa untuk UKM terus meningkat dari tahun ke tahun dengan jumlah persentase pertambahannya  kurang  lebih  9%.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  menemukenali efektivitas pemanfaatan Dana Desa bagi kegiatan UKM di Desa Wirokerten. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  wawancara  mendalam  kepada  9 informan,  observasi  lapangan,  dan  dokumentasi.  Temuan  penelitian  menunjukkan bahwa  kegiatan  UKM  di  Desa  Wirokerten  dikelola  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Wirajaya  Makmur.  BUMDes  ini  mengelola  beberapa  kelompok  UKM, seperti  sentra  emping  melinjo,  pengrajin  sepatu  rajut,  pembuatan  paving  block, perkebunan  hidroponik,  dan  pemilahan  sampah.  Pemanfaatan  Dana  Desa  bagi kegiatan  UKM  belum  efektif  karena  adanya  permasalahan  dalam  partisipasi masyarakat. Kendala yang dihadapi adalah pola pikir masyarakat sulit diubah karena masih  menjadikan  pertanian  sebagai  mata  pencaharian  utama  dan  enggan  beralih atau  mencari  penghasilan  tambahan  dari  kegiatan  lain.  Selain  itu,  minimnya
pengalaman  dan  keterampilan  anggota  UKM  untuk  menemukan  inovasi  baru  serta rendahnya  keinginan  untuk  meneruskan  program-program  yang  ada  menyebabkan UKM menjadi kurang mandiri dan bergantung pada Dana Desa.
Kata Kunci: Dana Desa; Desa Wirokerten; Partisipasi Masyarakat; UKM
Abstract. Village fund is fund sourced from the State Revenue and Expenditure Budget which  are  intended  for  villages  to  finance  the  implementation  of  government activities,  village  development,  fostering  and  empowering  village  communities.  The village fund of Wirokerten Village is allocated for village development activities (70%) and community empowerment (30%). On the other hand, Wirokerten Village also has various Small and Medium Enterprises (SMEs), thus the allocation of village fund for SMEs  continues  to  increase  from  year  to  year  with  a  total  percentage  change  of approximately 9%. This article aims to find out the effectiveness of utilizing village fund for SMEs activities in Wirokerten Village. This study used qualitative research method with  qualitative  descriptive  analysis  technique.  Data  was  collected  using  in-depth interview with 9 informants, field observations, and documentation. The findings show that SMEs activities in Wirokerten Village are managed by Village-Owned Enterprise (BUMDes)  Wirajaya  Makmur.  This  BUMDes  manages  several  SMEs  groups,  such  as emping  melinjo  center,  knitting  shoe  craftsmen,  paving  block  factories,  hydroponic plantation, and waste sorting. The utilization of village funds for SMEs activities is less effective  due  to  the  problem  in  community  participation.  The  main  constraints  are community's mindset which is difficult to alter since they still make agriculture as the main  livelihood  and  are  reluctant  to  shift  or  look  for  additional  income  from  other activities. In addition, lack of experience and skills of SMEs members to discover new innovations  and  low  eagerness  to  continue  existing  programs  causes  SMEs  less independent and dependent on village funds.
Keywords: Community Participation; SMEs; Village Fund; Wirokerten Village

## 1. Pendahuluan
Dana Desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  [1].  Lebih  lanjut, menurut UU No 32 Tahun 2004 [2], pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat desa  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  dengan  persyaratan  yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yaitu diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi  dan  keanekaragaman  daerah.  Untuk  itu,  Dana  Desa  merupakan  bagian  dari  dana pemerataan  pusat  dan  daerah  yang  dikhususkan  untuk  desa  dalam  mengimplementasikan layanan  pemerintah  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas hidup masyarakat desa.
Dana Desa diterima melalui perencanaan pembangunan pedesaan. Pengalokasian Dana Desa hendaknya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan
rencana  kerja  pemerintah  desa  [3].  Pemanfaatan  alokasi  Dana  Desa  merupakan  wujud desentralisasi bidang keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa. Porsi alokasi Dana Desa yang diberikan menyesuaikan dengan program atau rencana kerja pemerintah desa yang peruntukannya  dapat digunakan  untuk pembangunan fisik dan  pemberdayaan  masyarakat. Dana Desa juga berpeluang untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan Dana Desa  memiliki  manfaat,  salah  satunya  yaitu untuk  mengurangi  ketimpangan  pembangunan antardesa melalui optimalisasi pelayanan publik dan pengembangan potensi [4].
Namun  demikian,  implementasi  penggunaan  Dana  Desa  seringkali  kurang  optimal.  Hal  ini dikarenakan dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kebijakan yang ada,  sumber  daya  manusia  sebagai  pengelola  Dana  Desa  yang  masih  belum  memadai, pembangunan  fasilitas  dan  infrastruktur  yang  belum  terealisasi,  dan  minimnya  partisipasi masyarakat.  Menurut  pendapat  Asni  [5]  bahwa  kemampuan  pemerintah  desa  dalam manajemen keuangan berpengaruh dalam keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Hal ini terkait dengan  kemampuan  perangkat  desa  dalam  menyusun  APBDes,  perencanaan  dan  program pembangunan desa serta kemampuan administrasi lainnya [6,7].
Padahal partisipasi masyarakat, modal sosial, dan peran kelembagaan pengelola menentukan efektivitas  implementasi  penggunaan  Dana  Desa  [5,8,9].  Untuk  itu,  Dana  Desa  hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa agar menjadi lebih otonom, namun juga dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan [10]. Maka dengan adanya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa, diharapkan akan mewujudkan desa yang kuat dan mandiri, yaitu desa yang mampu menentukan program prioritas untuk memenuhi kebutuhan lokal dan melaksanakan  perencanaan  desa  sehingga  mampu  memecahkan  masalah  desa  [11]. Partisipasi masyarakat juga bermanfaat untuk mengontrol penggunaan anggaran Dana Desa [12].
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  Desa  Wirokerten,  Kecamatan  Banguntapan,  Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Wirokerten memiliki luas wilayah sebesar 386,17  Ha  dan  terdiri  dari  delapan  pedukuhan  serta  75  RT.  Adapun  peta  administrasi  dan pembagian delapan dukuh di Desa Wirokerten terlihat di Gambar 1.
Desa  Wirokerten  memiliki  beragam  potensi,  seperti  desa  wisata,  pemancingan  ikan  bawal, obat  herbal,  serta  Usaha  Kecil  dan Menengah  (UKM).  UKM  di  Desa  Wirokerten  tersebar  di enam  dukuh,  yaitu  di  Kepuh  Kulon,  Wirokerten,  Glondong,  Mutilan,  Grojogan  dan  Kepuh Wetan.  UKM  tersebut  dikelola  oleh  BUMDes  Wirajaya  Makmur  yang  mengelola  beberapa kelompok UKM, yaitu sentra emping melinjo, pengrajin sepatu rajut, pembuatan paving block , perkebunan hidroponik, dan pemilahan sampah.
Desa  Wirokerten  pertama  kali  mendapat  alokasi  Dana  Desa  pada  tahun  2015.  Kebijakan pengalokasian ini tercantum dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tata  Cara  Pengalokasian  Dana  Desa  dan  Besaran  Dana  Desa  untuk  Setiap  Desa  Tahun Anggaran 2015 [13]. Ketentuan besaran alokasi Dana Desa tertuang dalam peraturan bupati
yang  diperbarui  setiap  tahunnya.  Adapun  besaran  alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Wirokerten tahun 2015 hingga 2019 terlihat di Gambar 2. Besaran Dana Desa yang diterima oleh setiap desa pada setiap tahun tidak sama karena tergantung pada kemampuan APBN yang kemudian mempengaruhi pengalokasiannya untuk APBDes.
Gambar 1. Peta administrasi Desa Wirokerten.
Proporsi  pengalokasian  Dana  Desa  di  Desa  Wirokerten  untuk  kegiatan  pembangunan  fisik sekitar 70% dan pemberdayaan masyarakat sekitar 30%. Fokus perencanaan dan sasaran Dana Desa di Desa Wirokerten tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini  menentukan  arah  perencanaan  dan  sasaran  Dana  Desa  untuk  satu  tahun  kedepan. Penyusunan  RKPDesa  mengacu  pada  fokus  perencanaan  Pemerintah  Desa  yang  tertuang dalam RPJMDesa.
Gambar 2. Alokasi Dana Desa di Desa Wirokerten tahun 2015-2019 (dalam rupiah).
Berdasarkan  temuan  Muslihah  [14]  mengenai  pemanfaatan  Dana  Desa  pada  75  desa  di Kabupaten  Bantul  menunjukkan  bahwa  Dana  Desa  berdampak  positif  pada  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Dana  Desa  mampu  meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja melalui  implementasi  program-program  yang  bersumber  dari  Dana  Desa.  Namun,  kondisi berbeda nampak terjadi di Desa Wirokerten. Meskipun UKM telah tersebar di hampir seluruh dukuh  di  Desa  Wirokerten,  namun  Desa  Wirokerten  tergolong  desa  dengan  tingkat kemiskinan  tertinggi  kedua  di  Kecamatan  Banguntapan,  yaitu  19%  dari  total  penduduk  di Kecamatan Banguntapan. Grafik pada Gambar 3 menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin di Kecamatan Banguntapan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyerapan Dana Desa bagi aktivitas pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk kegiatan UKM belum optimal.
Gambar 3. Jumlah penduduk tergolong miskin per desa di Kecamatan Banguntapan [15].
Dana Desa di Desa Wirokerten dialokasikan untuk beberapa kegiatan, seperti pelatihan UKM, pelatihan KWT dan Gapoktan, bantuan alat, dan fasilitasi promosi pameran produk di Bantul Expo. Tulisan ini berfokus pada pengalokasian Dana Desa bagi kegiatan UKM. UKM di Desa Wirokerten  disinyalir  belum  mampu  sepenuhnya  meningkatkan  perekonomian  masyarakat serta  mendorong  keterlibatan  masyarakat  di  dalamnya.  Terdapat  beberapa  kendala  atau hambatan  yang  mungkin  mempengaruhi  implementasi  alokasi  Dana  Desa  untuk pengembangan  UKM  di  Desa  Wirokerten.  Padahal  Dana  Desa  yang  dialokasikan  bagi  Desa Wirokerten memiliki besaran yang cenderung meningkat, meskipun proporsi untuk kegiatan pemberdayaan  masyarakat  masih  kecil  (sekitar  30%).  Berdasarkan  permasalahan  tersebut, penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukenali  efektivitas  pemanfaatan  Dana  Desa  bagi kegiatan UKM di Desa Wirokerten.

## 2. Metode
Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode penelitian  kualitatif dengan  pendekatan studi  kasus.  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menggali informasi  secara  mendalam  serta  membangun  makna  terhadap  suatu  fenomena/kejadian berdasarkan pandangan dari para informan [16]. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Creswell [16] mendefinisikan pendekatan studi kasus  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi  dan  menganalisis  mendalam  suatu  program,
peristiwa,  aktivitas  dalam  kurun  waktu  tertentu  sehingga  kasus  dibatasi  oleh  aktivitas  dan waktu.
Metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  dipilih  karena  penelitian bertujuan  untuk  menemukenali  efektivitas  pemanfaatan  Dana  Desa  di  Desa  Wirokerten dengan time frame lima tahun terakhir (2015-2019), yaitu sejak Desa Wirokerten menerima Dana  Desa untuk  pertama  kali  pada  tahun 2015 hingga  tahun  terakhir saat data penelitian didapatkan,  yaitu  data  tahun  2019.  Adapun  tahapan  penelitian  studi  kasus  yang  dilakukan terlihat pada bagan di Gambar 4.
Gambar 4. Bagan dalam tahapan proses pendekatan studi kasus.
Penelitian  dilakukan  dengan  metode  pengumpulan  data  primer  dan  sekunder.  Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah wawancara mendalam ( in-depth interview ), observasi  lapangan,  dan  dokumentasi.  Wawancara  mendalam  dilakukan  dengan  teknik purposive sampling dan snowball sampling dengan total jumlah informan sebanyak sembilan informan, meliputi perangkat desa, ketua BUMDes, ketua Gapoktan, ketua KWT, dan pelaku UKM.  Wawancara  difokuskan  untuk  menggali  informasi  mengenai  persebaran  lokasi  UKM, kinerja UKM dari tahun ke tahun, kinerja penggunaan Dana Desa, dampak pemanfaatan Dana Desa  bagi  UKM,  dan  faktor  penghambat  pemanfaatan  Dana  Desa  untuk  pemberdayaan masyarakat,  khususnya  UKM.  Observasi  lapangan  dan  dokumentasi  dilakukan  ke  beberapa UKM, seperti UKM pengrajin sepatu rajut di Dusun Glondong, UKM emping melinjo di Dusun Kepuh  Kulon,  UKM  pembuatan paving  block di  Dusun  Mutilan,  perkebunan  hidroponik  di Dusun  Wirokerten,  UKM  pemilahan  sampah  yang  berada  di  Dusun  Kepuh  Wetan  untuk mengamati  dan  mendokumentasikan  kondisi  fisik  dari  lokasi  UKM  serta  keberlangsungan kegiatan UKM. Sementara itu, metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan telaah dokumen  kebijakan  perencanaan  desa,  seperti  RPJMDesa  dan  APBDesa  serta  berbagai literatur terkait dengan studi.
Analisis  dilakukan  dengan  teknik  analisis  deskriptif  kualitatif  yang  berupaya  untuk memberikan  penjelasan  informasi  secara  mendalam  mengenai  objek  pengamatan  dengan menggunakan  data  deskriptif.  Miles  &  Hubberman  [17]  menjelaskan  teknik  analisis  data
kualitatif pada umumnya terdiri dari beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi  data.  Adapun  aplikasi  tahapan  teknik  analisis  data  kualitatif  pada  penelitian  ini terjelaskan di Gambar 5. Pada tahap awal reduksi data, peneliti melakukan transkripsi hasil wawancara untuk menuangkan keseluruhan informasi yang didapatkan. Setelah itu, informasi yang relevan diberi kode ( coding ) dengan format (Nama informan/tanggal wawancara/nomor urut  baris  pada  transkrip  wawancara),  kemudian  dikelompokan  atau  dikategorikan berdasarkan  tema-tema  tertentu.  Pada  tahap  penyajian  data,  informasi  disajikan  secara deskriptif  dan  didukung  oleh  tabel,  grafik,  dan  peta-peta  untuk  memperjelas  deskripsi. Sementara  itu,  untuk  menguji  keabsahan/validitas  hasil  penelitian  digunakan  teknik triangulasi  sumber  data  dengan  cara  mengecek  informasi  yang  telah  diperoleh  melalui beberapa sumber, yaitu wawancara, observasi, dan telaah dokumen.
Gambar 5. Proses teknik analisis data kualitatif.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan

## 3.1. Profil UKM di Desa Wirokerten
Desa Wirokerten memiliki lima jenis UKM yang tersebar di enam dukuh sehingga secara total terdapat  delapan  kelompok  UKM di  Desa  Wirokerten.  Kelima  jenis  UKM  tersebut,  meliputi emping melinjo, pengrajin sepatu rajut, pembuatan paving block , perkebunan hidroponik, dan pemilahan sampah. Lokasi persebaran delapan kelompok UKM di Desa Wirokerten terlihat di Gambar 6.
UKM  pengrajut  sepatu  terdapat  di  Dusun  Glondong.  Kegiatan  UKM  masih  berlangsung  di rumah warga karena belum memiliki tempat sendiri untuk keberlangsungan kegiatan UKM. Hasil produksi tersebut berupa kerajinan sepatu rajut, sandal rajut, sepatu rajut anak-anak, sandal/sepatu  wanita,  dan  sebagainya  yang  masih  menggunakan  tangan.  Hasil  kerajinan sepatu rajut terlihat di Gambar 7a. Selain itu, terdapat juga alat untuk memintal benang tetapi sebagian  besar  proses  produksinya  masih  menggunakan  tangan  atau  manual  sehingga pemberdayaan  masyarakat  diperlukan  dalam  proses  produksi  sepatu  rajut.  Namun, keterlibatan  masyarakat  masih  terbatas.  Anggota  tetap  pengrajut  sepatu  hanya  10  orang sedangkan anggota tidak tetap kurang lebih delapan orang.
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 6. Persebaran UKM di Desa Wirokerten.
UKM  emping  melinjo  memiliki  level produksi  skala  rumahan.  Jenis  kegiatan  pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah aktivitas produksi dengan menggunakan alat berupa alas besi  dan  pemukul  emping,  dan  berbahan  baku  buah  melinjo  yang  masih  dikerjakan  secara manual. Hasil produksi emping melinjo tersebut akan dijual juga di ruko/toko sekitar tempat UKM  yang  memproduksi  emping  melinjo  (lihat  Gambar  7b).  UKM  emping  melinjo  memiliki pekerja tetap sebanyak delapan orang dan pekerja tidak tetap kurang lebih 16 orang. Hasil produksinya  berupa  emping  melinjo  manis  (besar),  emping  melinjo  pedas  (besar),  emping melinjo manis (kecil), dan emping melinjo pedas (kecil).
(a)
(b)
Gambar 7. (a) Hasil kerajinan sepatu rajut di Dusun Glondong, (b) Hasil UKM sentra emping melinjo di Dusun Kepuh Kulon.
UKM  pembuatan paving  block dilakukan  di  sebuah  bangunan  semi  permanen  yang  dimiliki oleh BUMDes Wirajaya Makmur. Luas lahan yang digunakan kurang lebih sebesar 25 m 2 . Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa produksi  beragam bentuk paving block dengan menggunakan alat berupa besi cetak dan berbahan baku semen, pasir dan kerikil yang masih
dilakukan dengan tenaga manusia. Jumlah pekerja tetap di UKM pabrik paving block sebanyak 15  orang  dan  pegawai  tidak  tetap  sekitar  20  orang.  Hasil  produksi  dari  UKM paving  block adalah beragam bentuk paving block yang dapat digunakan untuk pembangunan jalan, taman, perumahan, dan sebagainya.
UKM  perkebunan  hidroponik  berlangsung  di  sebuah  lahan  yang  dimiliki  oleh  BUMDes Wirajaya  Makmur.  Jenis  kegiatan  yang  dilakukan  adalah  kegiatan  perkebunan  sayuran hidroponik, seperti sawi, cabai, bayam, brokoli dan seledri. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan hidroponik kurang lebih sekitar 30 orang. Masyarakat terlibat dalam seluruh proses,  mulai  dari  pembibitan,  penanaman  benih,  perawatan  tanaman,  pemupukan,  dan pemanenan.
Terakhir,  UKM  pemilahan  sampah  di  Dusun  Kepuh  Wetan  dilakukan  di  sebuah  bangunan permanen. Bangunan permanen digunakan untuk pengumpulan sampah plastik yang sudah dipilah  oleh  warga  masyarakat  Desa  Wirokerten.  Jenis  kegiatan  yang  dilakukan  adalah pemilahan sampah plastik yang bisa didaur ulang dan bisa diolah menjadi kerajinan, seperti tas, taplak meja, dan lainnya. Adapun jumlah masyarakat yang terlibat dalam UKM ini sekitar 45 orang.

## 3.2. Analisis pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan UKM
3.2.1. Alur  pengajuan  dan  fokus  sasaran  Dana  Desa .  Alur  pengajuan  Dana  Desa  di  Desa Wirokerten  berasal  dari  Pemerintah  Pusat  yang  dialirkan  melalui  Pemerintah  Kabupaten Bantul. Sebelum itu, Pemerintah Desa Wirokerten menyusun terlebih dahulu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Fokus perencanaan yang tertuang dalam RKPDesa ini mengacu pada program-program yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).  RPJMDesa  dan  RKPDesa  tersebut  akan  menjadi  satu-satunya  dokumen perencanaan  desa  untuk  penyusunan  APBDesa  yang  diatur  melalui  Peraturan  Desa. Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten, pemerintah kota serta dari pemerintah provinsi. Tidak hanya itu, mengingat pentingnya RKPDesa maka dibutuhkan  peran  dari  Pemerintah  Desa  untuk  dapat  merancang  program-program  yang menjadi  prioritas  pembangunan  setahun  ke  depan.  Setelahnya  RKPDesa  disusun  untuk diajukan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah BPD mencermati RKPDesa tersebut melalui  Musrembang,  BPD  dapat  menyetujui  RKPDesa  dan  Pemerintah  Desa  dapat mengajukan ke Pemerintah Kabupaten. Untuk itu, pengalokasian Dana Desa menyesuaikan dengan program-program yang dicantumkan dalam RKPDesa.
Keuangan  desa  tertuang  dalam  APBDesa  yang  merupakan  rencana  keuangan  tahunan Pemerintah  Desa  yang  dibahas  dan  disetujui  oleh  Pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  ditetapkan  dalam  peraturan  desa  (Perdes).  Dana  Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang bersifat seperti hibah/bantuan keuangan yang diberikan  oleh Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Desa  melalui undang-undang  tentang desa.  Pemerintah  Pusat  menempatkan  desa  sebagai  ujung  tombak  pembangunan  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Desa  diberikan  kewenangan  dan  diberikan  sumber
dana  untuk  menjalankan  kewenangannya  dan  meningkatkan  ekonomi  serta  kesejahteraan masyarakat.  Setiap  tahunnya,  Dana  Desa  yang  diterima  oleh  setiap  desa  tidak  sama. Pengalokasian APBDes untuk Dana Desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN).  Perhitungan  pengalokasian  Dana  Desa  berpatokan  pada Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor  60 tahun  2014 [1].  Namun  saat  ini, PP Nomor 60  tahun 2014 telah diganti dengan PP Nomor 22 tahun 2015 [18].
Peruntukkan  Dana  Desa  di  Desa  Wirokerten  memiliki  sasaran  untuk  pembangunan  kurang lebih  70%  dan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  kurang  lebih  30%.  Namun  demikian, persentase  peruntukkan  Dana  Desa  untuk  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa Wirokerten dari tahun ke tahun bertambah jumlahnya. Hal ini dikarenakan, pada tahun 2018 sasaran  Dana  Desa  di  Desa  Wirokerten  mulai  berkonsentrasi  untuk  pemberdayaan masyarakat.
Bantuan Dana Desa khususnya untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Wirokerten berfokus pada pengembangan BUMDes, pelatihan UKM (Usaha Kecil dan Menengah), Gapoktan, KWT (Kelompok Wanita Tani), bantuan alat, dan fasilitasi promosi pameran produk di Bantul Expo. Sedangkan untuk pengelolaan BUMDes, bersumber dari Dana Desa yang sudah dialokasikan dari RPJMDes dan APBDes pada tahun yang bersangkutan. Sementara itu, saat ini Dana Desa dikelola oleh beberapa lembaga, yaitu BUMDes, Gapoktan, KWT (Kelompok Wanita Tani), dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa). Hal tersebut disampaikan oleh beberapa informan mengenai fokus sasaran Dana Desa pada tahun 2019 berikut.
“Untuk  lembaga  khususnya  pemberdayaan  masyarakat  itu  ada  Gapoktan,  KWT (Kelompok  Wanita  Tani),  LPMD  (Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa)  dan BUMDes Wirajaya Makmur mas [19].”
“Dana Desa masih banyak untuk pembangunan di fisik kemarin mas, yang di nonfisik itu masuknya ke pendidikan, modal, pelatihan, dan kesehatan dan sebagainya. Untuk pemberdayaan masyarakat sendiri kita baru hanya pemberian modal awal, pelatihan dan pemberian alat saja mas, kita baru mulai berfokus ke pemberdayaan masyarakat mulai tahun 2018 kemarin mas. Kita masih dominan untuk pembangunan fisik tapi untuk persentase pemberdayaan masyarakat itu dari tahun ke tahun itu bertambah mas  jumlahnya.  Kalau  sekarang  konsentrasinya  memang  untuk  pemberdayaan masyarakat, mas [20].”
”Prioritas  desa  masih  dominan  untuk  pembangunan  fisik  tapi  setiap  tahun  untuk persentase  pemberdayaan  masyarakat  semakin  bertambah  mas.  Untuk pemberdayaan  kita  berfokus  pada  BUMDes,  pelatihan  UKM,  Gapoktan  dan  KWT, bantuan alat dan fasilitasi promosi pameran produk di Bantul Expo mas [21].”
3.2.2. Fokus  Dana  Desa  untuk  kegiatan  UKM .  Desa  Wirokerten  memiliki  delapan  kelompok UKM,  yaitu  UKM  emping  melinjo  di  Dusun  Wirokerten  dan  Kepuh  Kulon,  UKM  pembuatan paving  block di  Dusun  Grojogan  dan  Muntilan,  UKM  pemilahan  sampah  di  Dusun  Kepuh
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Wetan, UKM sepatu rajut di Dusun Glondong, dan UKM hidroponik di Dusun Grojogan dan Wirokerten. Fokus kegiatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang UKM disalurkan melalui lembaga desa, BUMDes Wirajaya Makmur (lihat Gambar 8). Bantuan yang  diberikan  berupa  bantuan  modal  awal,  bantuan  peralatan  produksi,  biaya  dan skill pelatihan, dan fasilitasi dalam pameran Bantul Expo. Bantuan-bantuan tersebut bermanfaat untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
Gambar 8. BUMDes Wirajaya Makmur saat mendampingi pelatihan hidroponik di Desa Wirokerten.
Jenis  UKM  yang  menjadi  unggulan  di  Desa  Wirokerten  adalah  UKM  emping  melinjo.  Ini dikarenakan hasil produk dari UKM emping melinjo telah berhasil diproduksi dan dipasarkan keluar  daerah  serta  pernah  dipamerkan  dalam  Bantul  Expo.  Hasil  produksi  emping  melinjo tersebut juga dipasarkan pada ruko atau toko di sekitar lokasi produksi UKM emping melinjo sehingga cakupan pemasarannya meluas.
“Kalau  untuk  kegiatannya  kita  melakukan  pelatihan  UKM-UKM  dek,  UKM-nya  ada banyak di sini ada UKM pemilahan sampah, UKM pengrajin sepatu rajut, UKM pabrik paving block , desa wisata, pemancingan ikan bawal, obat herbal, UKM perkebunan hidroponik,  UKM  sentra  emping  melinjo.  BUMDes  juga  memberikan  modal  awal untuk  UKM-UKM  tersebut  dek,  jadi  kita  memberikan  bantuan  modal  awal,  terus pelatihan, lalu kita juga memberikan alat produksi untuk memproduksi UKM itu dek [22].”
“Untuk UKM kita berikan bantuan berupa pelatihan, bantuan alat dan memfasilitasi pameran di Bantul Expo. Untuk hasil produknya UKM-nya banyak sekali kalau di sini, ada sentra emping melinjo, pengrajin sepatu rajut, pabrik paving bloc k, perkebunan hidroponik, pemilahan sampah, pemancingan ikan bawal dan obat herbal [23].”
“Dalam alokasi Dana Desa untuk BUMDes tahun kemarin untuk modal, pelatihan dan penataan modal alat saja kemarin mas. Untuk kegiatannya, yaitu pelatihan UKM yang dinaungi BUMDes, mas [20].”
Jika  dilihat dari  keterlibatan  masyarakat  dalam  kegiatan  UKM, anggota  yang  terlibat dalam UKM tersebut adalah kurang lebih 20 orang per UKM. Oleh karena itu, jika terdapat delapan UKM maka anggota yang terlibat keseluruhan berjumlah kurang lebih 160 orang. Hal tersebut dikarenakan  terdapat  anggota  yang  tidak  tetap,  yang  mana  terkadang  ikut  kegiatan  UKM tersebut tetapi terkadang juga tidak mengikuti. Maka dapat dikatakan bahwa anggota tidak tetap hanya terlibat saat dibutuhkan.
“Ada  8  UKM  di  bawah  naungan  BUMDes  dek,  ada  desa  wisata,  pemancingan  ikan bawal, UKM obat herbal, UKM pemilahan sampah, UKM pengrajin sepatu rajut, UKM pabrik paving block , UKM perkebunan hidroponik, UKM sentra emping melinjo. Kalau paling dominan, kita ada UKM empling melinjo dek. Untuk anggotanya kurang lebih sekitar 20 orang per UKM, kalau 8 UKM ya berarti 160an orang, kita juga ada anggota tidak  tetap  kadang  ikut  gabung  kadang  tidak,  biasanya  anggota  tidak  tetap  itu masyarakat di sekitar itu yang mempunyai mata pencaharian petani. Jadi, kalau ada pesanan yang ada dipanggil untuk mengerjakan, kadang ada yang berhalangan juga jadi memang tidak terdaftar [22].”
“UKM yang paling dominan masih sentra emping melinjo sama pengrajin sepatu rajut dek di Desa Wirokerten ini. Sekitar 20 orang per UKM dek, jadi kalau 8 UKM ya tinggal dikalikan saja 8 dikali 20 jadi 160-an orang jumlahnya, soalnya kan tidak tetap dek orang-orangnya, kadang ikut gabung kadang tidak, jadi kalau ada pesanan yang ada yang  dipanggil  untuk  mengerjakan,  kadang  ada  yang  berhalangan,  jadi  tidak  tetap [24].”
Jika dilihat secara kuantitas, jumlah anggota ini masih tergolong kecil. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat tertarik untuk bergabung menjadi anggota UKM dikarenakan fokus pada mata  pencaharian  sebagai  petani  dan  buruh  tani.  Grafik  pada  Gambar  9  memperlihatkan mayoritas mata pencaharian penduduk di Desa Wirokerten sebagai petani.
Gambar 9. Mata pencaharian penduduk di Desa Wirokerten [17].
3.2.3. Dampak  pemanfaatan  Dana  Desa. Dana  Desa  yang  diberikan  memiliki  manfaat  pada aspek  ekonomi  dan  sosial  masyarakat.  Dana  Desa  di  Desa  Wirokerten  dialokasikan  untuk
beberapa kegiatan, seperti pelatihan KWT dan Gapoktan, pelatihan UKM, bantuan modal awal dan peralatan, dan fasilitasi pameran saat Bantul Expo. Namun, pada tulisan ini  Dana Desa difokuskan pada pengelolaan Dana Desa bagi UKM.
Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  Dana  Desa  yang  diberikan  belum sepenuhnya dapat berkontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Wirokerten. Beberapa hal yang menjadi kendala, di antaranya yaitu pola pikir masyarakat yang belum bisa berpikir maju dan enggan keluar dari “zona nyaman” terhadap mata pencahariannya sebagai petani atau  buruh  tani.  Sebagian  besar  masyarakat  masih  menjadikan  pertanian  sebagai  sumber penghasilan  utama  dan  enggan  beralih  maupun  mencari  sumber  penghasilan  tambahan. Kegiatan UKM bagi sebagian besar anggota yang juga berprofesi sebagai petani hanya digeluti ketika  ada  pesanan  dan  akan  kembali  menjadi  petani  saat  pesanan  telah  selesai.  Padahal, kegiatan  UKM  yang  beragam  di  Desa  Wirokerten  berpeluang  untuk  meningkatkan perekonomian  masyarakat  jika  digeluti  dengan  lebih  seksama.  Selain  itu,  penyebab lainnya karena  kegiatan  UKM  juga  merupakan  jenis  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang notabene memerlukan  waktu  cukup  lama  untuk  dapat  melihat  manfaat  yang  dihasilkan. Berbeda  dengan  perkembangan  fisik  yang  dapat  langsung  dirasakan  manfaatnya  sehingga dampak sosial dan ekonomi dari UKM belum begitu signifikan dirasakan.
“Karena  kurangnya  keaktifan  masyarakat,  terus  kurangnya  kesadaran  untuk  lebih maju dari  masyarakat, masyarakatnya  yang masih  susah  untuk  diajak berkembang [19].”
“Sampai  saat  ini  yang  sudah  berhasil,  yaitu  pelatihan  kelompok  tani  wanita, Gapoktan,  pelatihan  hidroponik,  pengolahan  sampah.  Tetapi  dalam  hal  BUMDes, saat  ini  sudah berjalan tetapi  belum berjalan dengan baik  karena  belum  ada dana operasional awal. Selain itu, pengurusnya juga sudah sepuh-sepuh sehingga kurang produktif  untuk  mencari  profit/keuntungan.  Mereka  membuat paving  block atau kerajinan kalau ada pesanan saja, jika tidak ada pesanan yang kembali menjadi petani atau mata pencaharian sebelumnya [23].”
“Faktor internal lebih ke kualitas sumber daya manusia, masyarakatnya yang masih susah untuk diajak berkembang, hanya satu dua saja yang mau diajak untuk berusaha dan  berkembang.  Hanya  segelintir  masyarakat  saja,  tidak  semuanya  aktif  mas. Padahal  setiap  kita  mau  adakan  kegiatan  dalam  hal  pengelolaan  Dana  Desa,  kita adakan sosialisasi mas, kalau masyarakat setuju ya lanjut, kalau masyarakat rasanya kurang setuju ya kita ganti dengan kegiatan yang lain. Terutama di masyarakat sekitar yang mau diadakan kegiatan tersebut [20].”
“Kalau menurut saya ya karena memang masyarakat di sini masih susah untuk diajak berkembang dek, masih  enak  di zona nyaman,  ya  kalau  pekerjaannya  sudah  enak, kalau hanya buruh tani ya kan kasihan, tapi ya kita masih berusaha untuk merubah mindset pola pikir masyarakat untuk diajak berkembang [24].”
Bagi  UKM  yang  telah  ada  saat  ini,  UKM  masih  bergantung  pada  bantuan  pemodalan  dan peralatan  yang  diberikan  oleh  desa.  UKM  yang  ada  masih  belum  cukup  mandiri  untuk melaksanakan  aktivitas  produksinya.  Terdapat  keterbatasan  kreativitas  dan  partisipasi masyarakat  dalam  mengelola  dan  mengembangkan  UKM  sehingga  kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas UKM masih sangat bergantung dengan ketersediaan Dana Desa. Selain itu,  juga  masih  rendahnya  keterampilan  dan  tingkat  pendidikan anggota  UKM  dalam mengembangkan  UKM.  Kondisi  ini  sesuai  dengan  latar  belakang  pendidikan  masyarakat  di Desa Wirokerten yang didominasi oleh tamatan SD sebesar 19% dan SMA sebesar 26% seperti yang terlihat pada grafik di Gambar 10. Meskipun pihak desa telah berupaya mengalokasikan Dana  Desa  untuk  peningkatan  kapasitas  UKM,  namun  partisipasi  dari  para  anggota  untuk melaksanakan dan meneruskan masih rendah.
“Kalau menurut saya faktor-faktornya, yaitu masyarakat yang belum gerak aktif untuk mau diajak bekembang dari program-program yang ada mas [25].”
“Karena  kalau  untuk  pemberdayaan  masyarakat  sendiri,  kalau  kita  mengadakan pemberdayaan  masyarakat  tetapi  pola  pikir  masyarakatnya  masih  rendah  ya percuma, kita latih dan sudah menggelontorkan dana yang cukup besar, tetapi setelah mendapatkan pelatihan tidak mau mengerjakan dan meneruskan untuk melanjutkan, karena belum ada niat dan pola pikir yang belum berkembang dari masyarakat. Jadi kita harus membentuk pola pikirnya dulu [23].”
“Ya itu tadi dek pola pikir masyarakat yang belum berkembang. Soalnya kita sudah sering  mengadakan  pelatihan  tetapi  masyarakat  masih  tidak  mau  melanjutkan kegiatan  tersebut  ya  mau  gimana  lagi  dek.  Kita  mengadakan  pemberdayaan masyarakat tetapi pola pikir masyarakatnya masih rendah ya percuma, kita latih dan sudah  menggelontorkan  dana  yang  cukup  besar,  tetapi  setelah  mendapatkan pelatihan tidak mau mengerjakan dan meneruskan untuk melanjutkan ya sama saja. Karena belum ada niat tersendiri dari masyarakat [24].”
Gambar 10. Latar belakang pendidikan masyarakat di Desa Wirokerten [17].
Sebagaimana hasil wawancara dengan pengelola BUMDes Wirajaya Makmur dan pemerintah desa bahwa keberadaan Dana Desa di Desa Wirokerten belum efektif termanfaatkan untuk kegiatan  pemberdayaan  masyarakat,  khususnya  untuk  pengembangan  UKM.  Hal  ini dikarenakan  beberapa  ukuran  keberhasilan  penyelenggaraan  berdasarkan  keberhasilan penggunaan Dana Desa, seperti meningkatnya perekonomian masyarakat, usaha/ UKM bisa berjalan dengan mandiri tanpa bantuan dari Pemerintah Desa, sering mengikuti pameran dan promosi  yang  masif,  serta  menghasilkan  profit/keuntungan  untuk  keluarga  masing-masing belum  dirasakan  oleh  masyarakat.  Keberlanjutan  program-program  UKM  juga  diragukan untuk bisa berlanjut. Meskipun dari segi pendanaan pemerintah desa terus menggelontorkan Dana Desa untuk peningkatan kapasitas UKM, namun dari segi partisipasi masyarakat belum maksimal.
“Ya  bisa  dikatakan  belum  efektif  mas,  tetap  dana  anggaran  untuk  pemberdayaan masyarakat kita naik terus mas tiap tahun, anggarannya ada kenaikan untuk alokasi ke pemberdayaan masyarakat maupun pembinaan tapi ya gitu mas untuk masalah inovasi dan kesadaran masyarakat itu yang masih kurang [20].”
“Kalau  dikatakan  belum  ya  memang  belum  berhasil  secara  keseluruhan.  Kurang berhasilnya  karena  memang  biaya  operasionalnya  tidak  ada  sehingga  keaktifan masyarakat yang memang masih kurang. Ya memang ada satu dua kelompok warga masyarakat yang sudah menjalankan UKM ini dengan rutin dan menjadikan kegiatan ini sebagai mata pencaharian, tetapi tidak banyak dek [24].”

## 3.3. Diskusi: pemanfaatan Dana Desa untuk UKM
Pengalokasian Dana Desa di Desa Wirokerten telah berjalan sesuai prosedur. Pengalokasian dimulai dengan adanya musrenbangdes yang dituangkan dalam RKPDesa. Jika dilihat dari segi besaran Dana Desa dari tahun ke tahun, Dana Desa juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun meskipun pada tahun 2019 lalu mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Selain itu,  juga  telah ada  keinginan  dari  pemerintah  desa  untuk  menambah  proporsi  penggunaan Dana  Desa  untuk  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dan  memperkecil  proporsi  untuk anggaran pembangunan fisik .
Meskipun  anggaran  Dana  Desa  untuk  pemberdayaan  masyarakat  meningkat,  namun menghadapi kendala pada inovasi dan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan UKM.  Beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebabnya  adalah  pola  pikir  masyarakat  yang  sulit diubah  karena  enggan  beralih  profesi  atau  mencari  sumber  penghasilan  tambahan  dari mengelola  UKM.  Masyarakat  masih  menjadikan  petani  atau  buruh  tani  sebagai  mata pencaharian  utama.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  keterampilan  dan  tingkat  pendidikan masyarakat sehingga mengurangi minat masyarakat untuk bergabung menjadi anggota UKM sehingga menghambat perkembangan UKM.
Menurut  Boedijono  [26],  Dana  Desa  dikatakan  efektif  untuk  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  apabila  terjadi  perkembangan  perekonomian  warga  desa.  Hal  ini  ditandai  oleh adanya  bantuan  peralatan  bagi  UMKM  dan  pelaku  usaha,  perluasan  lapangan  pekerjaan,
pelatihan  dan  pembinaan  bagi  masyarakat  untuk  mengembangkan  usaha,  serta  akses infrastruktur yang baik. Lebih lanjut, menurut Zakariya [27] bahwa Dana Desa seharusnya juga mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian soft infrastructure, seperti akses pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diketahui bahwa pemanfaatan  Dana  Desa  untuk  kegiatan  UKM  di  Desa  Wirokerten  belum  efektif.  Hal  ini dikarenakan  Dana  Desa  belum  memberikan  manfaat  optimal  bagi  peningkatan  ekonomi masyarakat.  Hanya  segelintir  masyarakat  yang  sudah  merasakan  dampak  Dana  Desa  bagi peningkatan ekonomi masyarakat, yaitu masyarakat atau anggota yang aktif berkegiatan di dalam  UKM  dan  mendapatkan  manfaat  dari  program-program,  seperti  pelatihan  dan peningkatan  keterampilan.  Apabila  dilihat  dari  dampak  ekonomi,  pemanfaatan  Dana  Desa belum  memberikan  peningkatan  yang  signifikan  karena  pola  pikir  masyarakat  yang  masih belum  berubah.  Meskipun  Dana  Desa  telah  digelontorkan  cukup  besar,  namun  setelah mendapatkan pelatihan para pelaku usaha kurang memiliki niat untuk melanjutkan. Selain itu, juga  terkendala  oleh  masalah  inovasi,  kesadaran  masyarakat  untuk  mau  berkembang,  dan keaktifan  masyarakat.  Namun  demikian,  pemerintah  desa  akan  lebih  berupaya  untuk memberikan  sosialisasi  terhadap  UKM  dan  pelatihan-pelatihan  serta  mengubah  pola  pikir masyarakat Desa Wirokerten.
Jika disandingkan dengan Instrumen Pendataan Profil Desa Wirokerten tentang penggunaan Dana Desa di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, temuan kondisi di Desa Wirokerten juga  sama-sama  menunjukkan  hasil  yang  belum  efektif  [28].  Hal  tersebut  disebabkan  oleh kurangnya  respon  masyarakat  untuk  mau  terlibat  dalam  program-program  pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua desa di Kabupaten Bantul belum optimal untuk memanfaatkan Dana  Desanya.  Seperti  penelitian  Atmojo  [29]  tentang  penggunaan  Dana  Desa  untuk pengembangan  ekonomi  berbasis  masyarakat  di  Desa  Bangunjiwo,  Kabupaten  Bantul  yang sudah sangat efektif. Partisipasi masif dari masyarakat desa, terutama saat musrenbangdes untuk  memberikan  usulan  program  pembangunan  desa,  kritik  pelaksanaan  serta  adanya inisiatif  pemerintah  desa  untuk  menggerakkan  masyarakat  menjadikan  pemanfaatan  Dana Desa menjadi efektif atau optimal. Dampak Dana Desa dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonomi.
Upaya  untuk  mengoptimalkan  pemanfaatan  Dana  Desa  agar  manfaatnya  dapat  dirasakan banyak  pihak,  maka  diperlukan  langkah  untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat  seperti inisiasi  dari  pemerintah  untuk  mendorong  keikutsertaan  masyarakat  dalam  pembangunan desa.  Hal  ini  dapat  ditempuh  dengan  memprioritaskan  program-program  terkait  dengan peningkatan  perekonomian  lokal,  mengubah  pola  pikir  pemimpin  desa,  dan  membuka mindset masyarakat melalui peran dari tokoh-tokoh masyarakat bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan  merupakan  usaha  bersama  sedangkan  dana  pemerintah  terbatas  sehingga perlu integrasi peran dari berbagai pihak [30].
Selain  mendorong  partisipasi  masyarakat,  juga  diperlukan  upaya  dari  pemerintah  daerah untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ).  Hal  ini dikarenakan  dalam  pelaksanaan  penggunaan  Dana  Desa  juga  diperlukan  kemampuan
pengelola  untuk  memberikan  pelaporan.  Sosialisasi  tentang  penggunaan  Dana  Desa  juga diperlukan disini, agar masyarakat mengetahui dan tertarik untuk terlibat menggunakannya. Oleh  karena  itu,  perlu  peningkatan  kualitas  dan  kompetensi  SDM  aparatur  desa  sebagai pengelola Dana Desa secara administratif dan untuk pelaporan serta transparansi penggunaan Dana  Desa  [14,31].  Pengelolaan  keuangan  desa  harus  dilakukan  berdasarkan  tata  kelola pemerintahan yang baik ( good governance ). Hal yang menjadi perhatian penting dalam good governance dan  mencapai  desa  yang  otonom,  yaitu  transparansi  dan  akuntabilitas  [32]. Serupa  dengan  pendapat  Hambali  [33]  bahwa  untuk  meningkatkan  produktivitas  ekonomi melalui  Dana  Desa  diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan  kapasitas  institusi  desa  dan kelompok  usaha  serta  melibatkan  berbagai  aktor  untuk  upaya  tersebut,  yaitu  akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha.  Maka, dalam upaya mencapai efektivitas penggunaan Dana Desa  dalam  pengembangan  kegiatan  UKM,  Pemerintah  Desa  Wirokerten  perlu  untuk melakukan beberapa hal, meliputi: 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik; 2)  Menciptakan  ruang  yang  lebih  luas  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses pembangunan  dan  pengembangan  potensi  ekonomi;  3)  Meningkatkan  pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat agar lebih mandiri dan memiliki nilai tambah penghasilan; 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna meningkatkan  dan  memperkuat  produktivitas  serta  daya  saing;  dan  5)  Meningkatkan pembangunan hard dan soft  infrastructure pedesaan  untuk  meningkatkan  aksesibilitas masyarakat.

## 4. Kesimpulan
Pemanfaatan Dana  Desa  untuk  kegiatan  UKM  di  Desa  Wirokerten belum  efektif.  Meskipun memiliki banyak potensi UKM, namun keberadaan UKM tersebut belum mampu mengubah citra  Desa  Wirokerten  sebagai  salah  satu  desa  dengan  tingkat  kemiskinan  tertinggi  di Kecamatan  Banguntapan,  Kabupaten  Bantul.  Hal  ini  dikarenakan  karena  terdapat  kendala, yaitu aspek partisipasi masyarakat. Berdasarkan segi partisipasi masyarakat, Desa Wirokerten dihadapkan pada kendala minimnya keterlibatan masyarakat dalam program-program UKM yang  diinisiasi  dengan  menggunakan  Dana  Desa,  sulitnya  mengubah  pola  pikir  masyarakat yang masih mengandalkan mata pencaharian menjadi buruh tani, dan UKM yang ada saat ini masih  bergantung  pada  lembaga  pemberdayaan  dari  segi  pendanaan  sehingga  sulit berkembang. Tidak hanya itu, manfaat Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat dirasakan manfaatnya dibandingkan untuk kegiatan  pembangunan  fisik.  Kondisi  ini  menjadikan  dampak  ekonomi  belum  signifikan dirasakan oleh masyarakat Desa Wirokerten. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penelitian selanjutnya diarahkan untuk menemukan strategi yang dapat mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Wirokerten dengan fokus pada menggugah partisipasi masyarakat.

## Referensi
[1] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014.
[2] Republik  Indonesia.  Undang-Undang  No  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah

## 2004.
[3] Wibowo  GA.  Evaluasi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Untuk  Pembangunan  Sarana Prasarana Desa (Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri). J Pembang Wil Kota 2017;13:313–25. https://doi.org/10.14710/mkmi.%v.%i.1-19.
[4] Artino  A,  Juanda  B,  Mulatsih  S.  Keterkaitan  Dana  Desa  Terhadap  Kemiskinan  di Kabupaten
Lombok Utara. Tataloka 2019;21:381–9.
https://doi.org/10.14710/tataloka.21.3.381-389.
[5] Asni F, Maryunani, Sasongko, Budi D. The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau). IOSR J Bus Manag 2013;10:1–9.
[6] Yulita  R,  Mashur  D.  Efektivitas  Pelaksanaan  Penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. J Online Mhs Fak Ilmu Sos Dan Ilmu Polit 2016;3:1–13.
[7] Sofiyanto  M,  Mardani  RM,  Salim  MG.  Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam  Upaya Meningkatkan  Pembangunan Di  Desa  Banyuates  Kecamatan  Banyuates Kabupaten Sampang. J Ris Manaj 2017;6:28–38.
[8] Isti  DN,  Komar  O,  Heryanto  N.  Persepsi  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap Pemanfaatan  Dana  Desa  Untuk  Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Desa  Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. J Pendidik Luar Sekol 2016;13:52– 62.
[9] Tahili  MH,  Haning  MT.  Strengthening  the  Capacity  of  Village  Government  in  the Implementation of Village Fund Policy at Maros Regency of South Sulawesi Province. Proc. 2018 Annu. Conf. Asian Assoc. Public Adm. "Reinventing Public Adm. a  Glob. World  A  Non-Western  Perspect.  Ser.  Adv.  Soc.  Sci.  Educ.  Humanit.  Res.,  vol.  191, 2018, p. 383–91. https://doi.org/10.2991/aapa-18.2018.36.
[10]  Dewi DAS, Syafingi HM, Aji AB. Paradigma Aparatur Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk  Pemberdayaan  Masyarakat.  Pandecta  Res  Law  J  2018;13:139–49. https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i2.16020.
[11]  Margayaningsih DI. Peningkatan Pemberdayaan dan Kemandirian Desa dalam Rangka Otonomi Daerah. J Publiciana 2015;8:164–91.
[12]  Syamsi S. Partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa. JISIP J Ilmu Sos Dan Ilmu Polit 2014;3:21–8.
[13]  Pemkab  Bantul.  Peraturan  Bupati  Bantul  Nomor  29  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 2015.
[14]  Muslihah S, Siregar HO, Sriniyati. Dampak Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat. J Akuntansi, Ekon Dan Manaj Bisnis 2019;7:85–93. https://doi.org/10.30871/jaemb.v7i1.1027.
[15]  BPS  Kabupaten  Bantul.  Data  Terpadu  Program  Penanganan  Fakir  Miskin  Kecamatan Banguntapan. Bantul: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul; 2017.
[16]  Creswell JW. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Belajar; 2017.
[17]  Miles  MB,  Huberman  AM.  Analisis  Data  Kualitatif  Buku  Sumber  Tentang  Metode-
Metode Baru. Jakarta: UI Press; 1992.
[18]  Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  Tentang  Dana  Desa  yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015.
[19]  Agung W. Komunikasi Personal 2020.
[20]  Rini. Komunikasi Personal 2020.
[21]  Rakhmawati. Komunikasi Personal 2020.
[22]  Kusworo D. Komunikasi Personal 2020.
[23]  Widyanto. Komunikasi Personal 2020.
[24]  Alamsyah N. Komunikasi Personal 2020.
[25]  Syahroni. Komunikasi Personal 2020.
[26]  Boedijono,  Wicaksono  G,  Puspita  Y,  Bidhari  SC,  Kusumaningrum  ND,  Asmandani  V. Efektifitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Untuk  Pembangunan  Dan  Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. J Ris Manaj Dan Bisnis Fak Ekon UNIAT 2019;4:9–20. https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237.
[27]  Zakariya. Budget Policy That Encourages Economic Growth and Village Empowerment. Int J Innov Creat Chang 2020;13:1726–37.
[28]  Pemerintah  Desa  Wirokerten.  Instrumen  Pendataan  Profil  Desa  Wirokerten.  Bantul: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul; 2017.
[29]  Atmojo  ME,  Fridayani  HD,  Kasiwi  AN,  Pratama  MA.  Efektivitas  dana  desa  untuk pengembangan  potensi  ekonomi  berbasis  partisipasi  masyarakat  di  Desa Bangunjiwo.
ARISTO Sos Polit Hum 2017;5:126–40.
https://doi.org/10.24269/ars.v5i1.423.
[30]  Sawitri  D.  Keikutsertaan  Masyarakat  Dalam  Pengembangan  Lokal  (Studi  Kasus: Pengembangan Desa di Jawa Barat). J Reg City Plan 2006;17:39–60.
[31]  Fitriyani  LY,  Marita,  Windyastuti,  Nurahman  RW.  Determinants  of  Village  Fund Allocation.
J Akunt Multiparadigma 2018;9:526–39.
https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9031.
[32]  Ferina  IS,  Burhanuddin,  Lubis  H.  Tinjauan  Kesiapan  Pemerintah  Desa  Dalam Implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir). J Manaj Dan Bisnis Sriwij 2014;14:321–36. https://doi.org/10.29259/jmbs.v14i3.3991.
[33]  Hambali  IR,  Niode  IY.  Improvement  of  Village  Productive  Economy  Through  Village Funds Financing. Int J Appl Bus Int Manag
2019;4:104–12.
https://doi.org/10.32535/ijabim.v4i3.688.