## Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Lambertus Josua Tallaut 1 , Ade Adhari 2
1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, E-mail: lmbrtsjs99@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, E-mail: adea@fh.untar.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk:  20 Februari  2022 Diterima:  17 April 2022 Terbit:  25 April 2022 Keywords: Legal Certainty;  Investigation; Corruption Crime; Corruption Eradication Commission Corruption  crimes  at  the  investigation  stage,  the  authority  is owned  by the  Prosecutor's  Office,  the  Police,  and the  KPK.  The authority  of the  KPK is regulated  in Article  11 of the KPK Law. However,  in  practice,  the  Prosecutor's  Office  investigates corruption  cases  that  fall under  the  authority of the  KPK, which results  in  legal  uncertainty.  The  purpose  of  this  research  is  to understand  the  essence  of  legal certainty,  and  its  application  is related to the authority to investigate the KPK normatively, as well as to be investigated by the Attorney  General's  Office. The type of research  used  is juridical-empirical,  the  research  approach is the law approach and the case approach. Certainty is a legal value that underlies the birth of legal principles and norms,  therefore it must be upheld because  the consequences  are goals rather than law. The prosecutor's  action  in  investigating  the  corruption  case  is  the authority  of the  KPK to create  legal uncertainty,  which means  it violates  the  value  of  legal certainty.  The  prosecutor's  reasoning that  Article  11 is just  a norm  is clearly not  true,  because  Article 11 is part of a strategic  criminal  law formulation  policy and also the  case  investigated by  the Prosecutor's  Office  caused  problems because  it  did not  file an  appeal against  the  decision  of PT  DKI Jakarta which was considered to have violated the sense  of justice. Prosecutors'  actions violate the value of legal certainty,  injure the characteristics  of the  rule  of law  and  injure  the  strategic  city  of criminal law policies at the formulation stage.
Keywords :  Legal  Certainty;  Investigation;  Corruption  Crime;
Corruption Eradication Commission

## Abstrak
Kata  kunci: Kepastian Hukum; Penyidikan; Tindak Pidana Korupsi; Komisi Pemberantasan  Korupsi
Corresponding  Author: Ade Adhari, E-mail: : adea@fh.untar.ac.id
Tindak  pidana  korupsi  pada tahap  penyidikan,  kewenangannya dimiliki oleh Kejaksaan,  Kepolisan dan  juga KPK.  Kewenangan KPK  diatur  dalam  Pasal  11  UU  KPK.  Meski  demikian,  dalam praktik,  Kejaksaan  menyidik  perkara  Tipikor  yag  menjadi kewenangan KPK, yang berakibat pada munculnya ketidakpastian hukum.  Tujuan  dari  peneilitian  ini  adalah  untuk  memahami tentang  esensi  dari  kepastian  hukum,  serta  penerapannya dikaitkan  dengan  kewenangan  menyidik  KPK  secara  normatif, juga  disidik  oleh  Kejaksaan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah yuridis-empiris,  pendekatan  penelitin  adalah pendekatan undang-undang  dan  pendekata  kasus.  Kepastian  adalah  nilai
DOI: 10.38043/jah.v5i1.3426 hukum  yang  mendasari  lahirnya  azas  dan  norma  hukum,  oleh karena itu harus dijunjung karena konsekuensinya  adalah tujuan daripada hukum.  Tindakan  kejaksaan  menyidik  perkara  Tipikor merupakan  kewenangan  KPK  menimbulkan  ketidakpastian hukum  yang  artinya  melanggar  nilai  kepastian  hukum.  Alasan kejaksaan yang menyatakan bahwa Pasal 11 hanyalah norma jelas tidak  benar,  karena  Pasal  11  adalah  bagian  dari  kebijakan formulasi  hukum  pidana yang  strategis  dan  juga  perkara  yang disidik oleh Kejaksaan  tersbebut  meinumbulkan  masalah  karena tidak mengajukan kasasi terhadap putusan  PT DKI  Jakarta  yang dinilai menciderai  rasa  keadilan.  Tindaka  Kejaksaan  melanggar nilai  kepastian  hukum,  menciderai  karakteristik  negara  hukum serta  menciderai  strategisitas  kebijakan  hukum  pidana  pada tahapan formulasi.
Kata  Kunci :  Kepastian  Hukum;  Penyidikan;  Tindak  Pidana Korupsi; Komisi Pemberantasan  Korupsi
.

## 1. Pendahuluan
Tindak pidana korupsi (Tipikor) bukanlah masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik  di  negara maju  maupun  negara  berkembang  termasuk  juga  Indonesia. 1 Andi Hamzah  mendefinisikan  korupsi  sebagai  perbuatan  yang  busuk,  buruk,  bejat, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian dan kata-kata atau  ucapan  yang  menghina  atau  memfitnah. 2 Data  statistik  dari  situs  Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 31 Maret 2021 mencatat sebanyak 199 perkara tindak korupsi yang terjadi pada tahun 2018, 145 perkara pada tahun 2019, 91 kasus pada tahun 2020 dan 22 kasus pada tahun 2021. Meski grafik tersebut menurun namun tetap tidak bisa dipungkiri bahwa Tipikor masih menunjukan eksistensinya di Indonesia.
Tipikor  menimbulkan  dampak  negatif  yaitu  merugikan  keuangan  negara, perekonomian  negara,  dan  menghambat  pembangunan  nasional.  Karena  korupsi merupakan  tindak  pidana  yang  bersifat  sistematik  dan  merugikan  pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang  bersifat  menyeluruh,  sistematis,  dan  berkesinambungan  baik  pada  tingkat nasional  maupun  tingkat  internasional. 3 Pemberantasan terhadap  Tipikor  menjadi sebuah keharusan guna menyelamatkan negara dari krisis. Semangat dan upaya untuk memberantas  korupsi  di  Era  Reformasi  ditandai  dengan  lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (UU Tipikor).  Hadirnya UU Tipikor menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia serius dalam memberantas korupsi.
1 Viktor  K. Pesik. (2014). “ Kewenangan KPK dalam Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi ” . Jurnal Lex et Societatis ,  Vol. II  No. 6, hal. 105.
2 Andi Hamzah. (1991). Korupsi di Indonesia. Jakarta: Penerbit  Sinar Grafika, hal. 7.
3 Cindy Rizka Tirzani Koesoemo.  (2017). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  dalam Penananganan Penyidikan  dan Penuntutan Tindak  Pidana Korupsi. Lex  Crimen Vol.  VI,  No.  1, Jan-Feb,  hal. 62.
Penindakan terhadap Tipikor  pada tahap penyidikian  dilakukan  oleh  tiga  lembaga penegak  hukum  yang  berbeda,  yaitu  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Republik Indonesia (KPK), Kejaksaan Republik  Indonesia dan Kepolisian Republik  Indonesia. KPK  merupakan lembaga  yang  lahir  bersamaan dengan  diundangkannya Undang- Undang Nomor 30  Tahun 2002 tentang Komisi  Pemberantasan Korupsi  (UU  KPK). Lahirnya KPK merupakan pelaksanaan amanat Pasal 43 ayat (1) dan (2)   UU Tipikor yang berbunyi:
(1)   Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2)  Komisi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  mempunyai  tugas  dan wewenang  melakukan  koordinasi  dan  supervisi,  termasuk  melakukan penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KPK  dibentuk  karena  institusi  Kepolisian,  Kejaksaan, Peradilan, Partai  Politik  dan Parlemen yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam  korupsi. 4 Penyidikan  terhadap  perkara  Tipikor  oleh  tiga  lembaga  penegak hukum yang berbeda tentu akan menimbulkan ketumpangtindihan kewenangan dan juga ketidakpastian hukum, oleh sebab itu  UU KPK menentukan kriteria penyidikan perkara Tipikor oleh KPK yang tertuang dalam ketentuan Pasal 11 5 , yang berbunyi:
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berwenang  melakukan  penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:
a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  kepada  kepolisian  dan/atau kejaksaan.
(3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ”
UU KPK telah menentukan secara tegas tentang kriteria penyidikan perkara Tipikor oleh KPK dengan lembaga penegak hukum lain. Namun dalam tatanan praktik tidak berjalan  sesuai  dengan  amanat  undang-undang  tersebut.  Perkara  Tipikor  yang memenuhi ketentuan Pasal 11 UU KPK justru disidik oleh Kejaksaan. Pada praktiknya ditemukan banyak sekali kasus demikian dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu contohnya adalah perkara Tipikor yang dilakukan oleh mantan Jaksa Pinangki  Sirna Malasari. Perkara tersebut  ditindak oleh  Kejaksaan Agung Republik Indonesia sampai pada tahap eksekusi putusan pengadilan. Padahal perkara mantan
4 Totok  Sugiarto, (2013), “Peranan Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 18, No.  1, hal. 188.
5 Marfuatul  Latifah, (2012),  “ Legalitas Kewenangan  Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi ”, Jurnal Negara Hukum: Vol.  3, No. 1, hal. 100.
Jaksa Pinangki memenuhi rumusan Pasal 11 UU KPK yang merupakan kewenangan KPK RI.  Fenomena tersebut  di  atas berdampak pada ketidakpastian hukum perihal kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Tipikor sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 11 UU KPK. Padahal, kepastian hukum adalah tujuan daripada hukum karena kedudukannya sebagai nilai hukum. Selain itu, perkara yang ditangai Kejaksaan tersebut mendapat sorotan dan kritik tajam dari publik, bukan hanya karena putusan pengadilannya yang tidak mencerminkan keadilan, tetapi juga sikap Kejaksaan yang  tidak  melakukan  kasasi  terhadap putusan Pengadilan  Tinggi  yang menghukum Pinangki dengan hukuman penjara 4 tahun.
Berdasarkan uraian tersebut diangkatlah judul penelitian ini adalah “ Kepastian Hukum Penerapan  Kriteria  Kewenangan Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  oleh Komisi  Pemberantasan Korupsi Republik  Indonesia ”. Penelitian  ini  perlu  dilakukan karena penelitian sebelumnya dengan pembahasan yang sama, hanya mengkaji secara normatif, sedangkan dalam penelitian ini, dilakukan juga kajian empiris kepada aparat penegak hukum yaitu Jaksa yang terlibat langsung dalam proses penyidikan perkara Tipikor  yang menjadi kewenangan KPK, sehingga alasan sebenarnya dari Kejaksaan melakukan  penyidikan  terhadap perkara  Tipikor  yang  secara  normatif  ditegaskan perkara tersebut merupakan kewenangan KPK, bukan Kejaksaan.

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian adalah sarana yang mendasar dalam proses  pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai suatu proses dalam menemukan   aturan   hukum,    prinsip hukum   maupun doktrin   hukum   untuk menjawab   isu  -isu   dan   permasalahan hukum   yang   sedang   dihadapi. 6 Penelitian ilmiah ini menggunakan jenis penelitian yuridis  empiris,  yaitu  penelitian hukum  mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 7
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ). Pendekatan Undang-Undang ( statute aproach ) adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan,  keberadaan  norma  pada  peraturan  perundang-undangan apakah bersifat  umum  atau khusus  dan  juga apakah norma tersebut  berada dalam peraturan  perundang-undangan  yang  lama  atau  baru. 8 Pendekatan  kasus  (case approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus  yang  berkaitan dengan isu  yang  dihadapi yang  telah  menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 9

## 3. Hasil Dan Pembahasan
6 Peter  Mahmud Marzuki,  (2011), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hal. 35.
7 Abdulkadir Muhammad, (2004), Hukum dan Penelitian Hukum ,  Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 134.
8 Peter  Mahmud Marzuki, (2013), Penelitian Hukum:  Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 180.
9 I. Made Pasek Diantha, (2019), Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 59.

## 3.1 Kepastian Hukum dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Mengawali pembahasan pada sub  bahasan ini, pertama-tama akan penulis antarkan para pembaca untuk terlebih dahulu memahami kepastian hukum secara komprehensif. Memahami kedudukan kepastian hukum dalam sistem hukum serta konsekuensi dari kedudukannya  tersebut  serta  karakteristiknya.  Setelah  memahami  konsep  dari kepastian hukum, maka akan mudah bagi kita untuk memahami seberapa pentingnya kepastian  hukum  tersebut  dalam  aktivitas  hukum,  khususnya  dalam  pelaksanaan kriteria perkara Tipikor yang secara normatif merupakan kewenangan KPK.
Gustav Radbruch melalui teorinya tentang nilai dasar hukum, mendudukan keadilan ( Gerechtigkeit ), kemanfaatan ( Zweckmassigkeit ) dan kepastian hukum  ( Rechtssicherheit ) sebagai nilai hukum. 10 Kepastian hukum menurut Gustav adalah salah satu dari ketiga nilai dasar atau fundamental dari hukum. Teori tersebut juga digunakan oleh para ahli hukum  setelahnya  untuk  terus  meneliti  lebih  jauh  tentang dinamika  hukum,  yang artinya teori  dari Gustav tersebut tidak  diragukan lagi.  Klasifikasi  kepastian hukum adalah sebagai nilai dasar hukum oleh Gustav.
Nilai dalam sistem  hukum digambarkan secara hierarki bersamaan dengan asas dan norma. 11 Hirarki dalam sistem hukum mendudukan nilai sebagai sesuatu yang sifatnya sangat abstrak dan luas, yang kemudian dikerucutkan sedikit  lebih konkret oleh asas dan  kemudian  dikonkretkan  oleh  norma.  Nilai  merupakan  suatu  yang  dikejar tercapainya, dijunjung tinggi, dan dipertahankan bersama oleh suatu kelompok orang- orang  atau  masyarakat. 12 Lebih  lanjut  tentang  pembahasan  nilai,  Sidharta mengkategorikan  sistem  nilai  menjadi  2  (dua),  yaitu  nilai  dasar  yang  merupakan landasan atau acuan untuk mencapai sesuatu dan nilai tujuan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Nilai dalam konteks hukum memiliki makna sebagai suatu cita-cita atau tujuan yang mau dicapai dan dipertahankan oleh hukum.
Kepastian hukum yang  berkedudukan sebagai  nilai dasar hukum, diletakan sebagai dasar atau acuan daripada hukum. Oleh karena kedudukannya yang sangat esensial dalam  hukum,  maka  kepastian  hukum  menjadi  penting  untuk  selalu  dituju  dan dipertahankan dalam setiap aktivitas hukum. Setelah mengetahui kedudukan kepastian hukum dalam sistem  hukum, selanjutnya akan saya jabarkan terkait definisi dan ciri khas atau karakter dari nilai kepastian hukum.
Radbruch memaknai kepastian hukum dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Masih berkenaan dengan kepastian hukum, Jan Michiel Otto mengartikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:
1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
10 Satjipto Rahardjo, (2012), Ilmu Hukum ,  Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 19
11 Wagiman,  (2016) “ Nilai,  Asas,  Norma,  dan  Fakta  Hukum:  Upaya  Menjelaskan  dan  Menjernihkan Pemahamannya ”, Jurnal Filasafat Hukum Vol.  1, No. 1, hal. 48.
3. Warga secara  prinsipil  menyesuaikan perilaku  mereka  terhadap  aturan- aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan)  yang  mandiri  dan  tidak  berpikir  menerapkan aturan-aturan  hukum  tersebut  secara  konsisten  sewaktu  mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
Kepastian hukum adalah keadaan di mana tersedianya aturan hukum tertulis sebagai representasi  hukum,  serta  aturan  tersebut  dijalankan  secara  taat  dan  konsisten. Pentingnya kepastian hukum membuat para ahli memasukan nilai kepastian hukum sebagai salah satu unsur penting dari konsep negara hukum. Aristoteles, seorang ahli pikir dari Yunani berpendapat bahwa: 13
“Negara hukum  adalah negara yang berdiri  di  atas hukum  yang menjamin  keadilan  bagi  seluruh  warga  negara.  Dengan  adanya keadilan dalam masyarakat, maka akan tercapai kebahagiaan. Untuk itu harus ditanamkan norma-norma susila pada rakyat, agar mereka menjadi  warga  yang  baik,  dan  peraturan-peraturan hukum  juga harus mencerminkan keadilan.”
Masih dengan konsep negara hukum, Frederich Stahl yang mengungkapkan setidaknya terdapat 4 (empat) unsur dari negara hukum atau Rechstaat, yaitu: 14
1. Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
4. Adanya Peradilan Administrasi Negara yang berdiri sendiri (independent)
Simorangkir  mengartikan  negara  hukum  sebagai  negara  yang  menerapkan  asas legalitas, yaitu tindakan negara berdasarkan hukum. Hukum ditempatkan pada tempat tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari undang- undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum. Terakhir, Scheltema menjabarkan  ciri  negara  hukum  atau  rechtsstaat,  yaitu:  a)  kepastian  hukum;  b) persamaan; c) demokrasi; d) pemerintahan yang melayani umum.
Negara hukum yang baik adalah negara yang dalam penyelenggaraannya, membatasi kekuasaan pemerintah dengan undang-undang,  menerapkan asas kepastian hukum, menerapkan asas  legalitas,  menetapkan perbuatan-perbuatan pemerintah  di  dalam undang-undang. Semua unsur yang disebutkan di  atas memuat tujuan hukum yakni kepastian hukum. Negara-negara hukum yang  menjunjung tinggi  kepastian hukum adalah negara-negara hukum yang bernaung dalam sistem hukum eropa kontinental, mengingat prinsip  utama dalam sistem  hukum  tersebut  adalah hukum  diwujudkan dalam bentuk kaidah-kaidah yang tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga memliki  kekuasaan yang mengikat.
13 Maleha Soemarsono, (2007), “Negara Hukum  Indonesia Ditinjau Dari Sudut  Teori Tujuan Negara” , Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No. 2, hal. 305.
14 Made  Hendra  Wijaya,  (2015), “Karakteristik Konsep Negara Hukum  Pancasila” , Jurnal  Advokasi Vol. 5, No. 2, hal. 202.
Prinsip ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. 15
Ketiga lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk menyidik perkara Tipikor menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang tentu tidak baik dalam dunia penegakan  hukum.  Untuk  menghindari  tumpang  tindih  kewenangan  antara KPK dengan  penegak  hukum  yang  lain  serta  menghadirkan  kepastian  hukum  dalam kewenangan  menyidik,  UU  KPK  memberikan  kriteria  perkara  yang  menjadi kewenangan KPK. Kriteria tersebut termuat dalam rumusan Pasal 11 yang berbunyi:
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:
a. melibatkan aparat  penegak hukum,  Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
b. menyangkut kerugian negara paling  sedikit Rp1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah).
(2) Dalam  hal  Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  memenuhi  ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.
(3) Komisi  Pemberantasan  Korupsi  melakukan  supervisi  terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada a yat (2).”
KPK  hanya  menangani  perkara  Tipikor  yang  melibatkan  aparat  penegak  hukum, penyelenggaran negara serta kerugian negara minimal 1 (satu) miliar rupiah. Perkara yang tidak termasuk kriteria tersebut, wajib diserahkan oleh KPK kepada Kepolisian dan/atau Kejaksaan.
Rumusan Pasal 11 tersebut adalah hasil perubahan UU No. 19 Tahun 2019. Rumusan Pasal 11 pada UU 30 Tahun 2002 berbunyi:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berwenang  melakukan  penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:
a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau;
c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
15 Fajar  Nurhardianto, (2015), “Sistem  Hukum  dan Posisi Hukum  Indonesia” ,  Jurnal TAPIs  Vol.  11, No. 1, hal. 37.
Sekilas terlihat sama, namun sedikit ada perbedaan yang memiliki dampak signifikan, yaitu pada rumusan terbaru, ditegaskan secara tegas pada ayat (2) bahwa ketika perkara Tipikor  tersebut tidak memenuhi kriteria, maka KPK wajib menyerahkannya kepada Kepolisian  dan/atau  Kejaksaan.  Ada  sebuah  ketegasan  bahwa  KPK  tidak  boleh mencampuri  tangannya  dalam  penanganan  korupsi  yang  bukan  kriteria kewenangannya.
Perubahan bunyi rumusan 11 tersebut bukan tanpa alasan dan tentu alasan tersebut lahir seiring dengan dialektika yang dilakukan oleh pembuat undang-undang dengan berbagai  elemen  dalam  Rapat  Dengar  Pendapat  Umum  (RDPU).  RDPU 16 yang dilakukan oleh Komisi III dengan DPP KNPI, AMPS FH UI dan Yayasan Komunal pada tanggal 23 Januari 2007 sepertinya menjadi alasan perubahan rumusan Pasal 11 tersebut. Kenapa demikian? Karena ketiganya sama-sama sependapat bahwa KPK cenderung melakukan  tebang  pilih  perkara,  cenderung  membiarkan  koruptor-koruptor  besar bebas berkeliaran karena adanya intervensi kekuasaan, sedangkan perkara kecil selalu dengan sigap bereaksi. Ketiganya kompak menuntut KPK untuk fokus kepada perkara yang skalanya besar.
Peneliti  melihat  bahwa sepertinya  pendapat yang  disampaikan ketiga  elemen  pada RDPU di atas yang kemudian ditindaklanjuti oleh pembuat undang-undang mengubah rumusan Pasal 11. Pembuat undang- undang membuat KPK hanya boleh fokus pada perkara yang besar, yaitu perkara yang melibatkan para pejabat, penegak hukum dan skala kerugian negara yang di  atas 1 (satu) miliar. Dengan demikian KPK tidak akan bisa lagi melakukan tebang pilih dalam menindak perkara Tipikor.
Meski  telah  dipisahkan  secara  tegas  mengenai  kriteria  perkara  yang  menjadi kewenangan KPK, dalam tatanan praktik tidak dijalankan secara taat dan konsisten oleh KPK maupun Kejaksaan. Sebagai contoh, perkara Tipikor mantan Jaksa Pinangki yang ditangani oleh  Kejaksaan Agung Republik  Indonesia yang berakhir dengan Putusan Pengadilan  Tinggi  DKI  Nomor  10/PID.SUS-TPK/2021/PT  DKI.  Perkara  Pinangki secara normatif merupakan kewenangan KPK.
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan  yaitu  menyidik  perkara  Tipikor  yang merupakan  kriteria  perkara  yang  menjadi  kewenangan  KPK  berakibat  pada ketidakpastian hukum penerapan Pasal 11 UU KPK karena ketentuan Pasal 11 tidak dijalankan secara taat dan konsisten oleh Kejaksaan dan KPK. Padahal tujuan daripada hukum adalah menghadirkan kepastian hukum. Fence M. Wantu, tentang pentingnya kepastian hukum, berpendapat bahwasannya hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak  lagi  dapat dijadikan pedoman perilaku  bagi  semua orang. 17 Tindakan  Kejaksaan  berimplikasi  pada  hilangnya  makna  dari  UU  KPK, khususnya Pasal 11, karena tidak bisa lagi dijadikan pedoman bagi KPK dan Kejaksaan dalam menjalankan tugas sesuai kewenangan.
Argumentasi yang mungkin  muncul untuk membela  Kejaksaan adalah bahwa yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah implementasi nilai kemanfaatan. Namun saya berpikir
16 Indonesia,  (2007), Laporan  Singkat  Rapat  Dengar  Pendapat  Umum  (RDPU), Komisi  III  DPR  RI dengan DPP KNPI,  AMPS  FH UI  dan Yayasan Komunal.
17 Fence  M.  Wantu,  (2007), “Antinomi  Dalam  Penegakan  Hukum  Oleh  Hakim” ,  Jurnal  Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No., Yogyakarta:  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal. 388
bahwa kalau bisa menghadrikan kepastian hukum dan kemanfaatan secara bersamaan, kenapa  harus  salah  satu  dikorbankan?  Apakah  kriteria  perkara  yang  menjadi kewenangan KPK, ketika disidik oleh KPK tidak akan menimbulkan manfaat? Apakah hanya Kejaksaan saja yang bisa menghadirkan manfaat? Selama kepastian hukum dan kemanfaatan  bisa  sama-sama  dihadirkan  dalam  aktivitas  hukum,  maka  jangan korbankan salah satunya.
Peneliti  juga  berpikir  bahwa  dalam  hal  penyelenggaraan kekuasaan  dalam  proses peradilan pidana yang  seharusnya dituju adalah kepastian hukum. Tindakan aparat penegak  hukum  harus  dibatasi  dan  ditentukan  di  dalam  peraturan  perundang- undangan. Bagian  pentingnya  adalah  wewenang itu  didistribusikan,  baik  dengan peraturan formal atau konvensi, dengan cara yang memastikan bahwa tidak ada satu organ pemerintahan memiliki kemampuan praktis untuk menjalankan kekuasaan yang tidak  terkendali. 18 Hal  tersebut  guna  menghindari  kesewenang-wenangan  aparat penegak hukum dalam menjalankan kekuasaannya.
3.2. Alasan  Kejaksaan  Melakukan  Penyidikan  terhadap  Perkara  Tindak Pidana Korupsi yang Merupakan Kewenangan Komisi  Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Pembahasan pada sub bahasan kedua ini, peneliti menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan menggunakan metode wawancara dengan narasumber dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung). 19
Narasumber ketika ditanya tentang alasan Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap kriteria  perkara  yang  menjadi  kewenangan  penyidikan  KPK,  menjawab  bahwa Kejaksaan melakukan  penyidikan  terhadap  kriteria  perkara  Tipikor  yang  menjadi kewenangan menyidik KPK karena Pasal 11 hanyalah Pasal normatif, namun dalam pelaksanaannya baik  Kejaksaan maupun  Kepolisian  boleh  melakukan  penyidikan. Ketika  Kejaksan  sudah  melakukan  penyidikan,  KPK  harus  menghormati  dan membiarkan Kejaksaan melanjutkannya.
Sebelum membahas tentang pernyataan dari Jaksa Abvianto, pertama-tama mari kita bahas  tentang kewenangan dari  Kejaksaan dan  KPK  dalam  melakukan penyidikan terhadap  Tipikor.  Kewenangan KPK  dan  Kejaksaan untuk  melakukan  penyidikan terhadap  Tipikor  bersumber  dari  kewenangan  Atribusi,  yaitu  kewenangan  yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan menurut UU Kejaksaan, harus ditentukan secara jelas di dalam undang-undang. Kewenangan yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi tentunya harus berdasarkan UU Tipikor. Tidak ada  satu  pasal  pun  yang  secara  tegas  memberikan  kewenangan kepada  kejaksaan sebagai  penyidik.  Apalagi  Pasal  26  UU  Tipikor  dengan  rumusan;  Penyidikan, penuntutan, dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dalam  perkara  tindak  pidana
18 John Samples, (2002), James Madison and the Future  of Limited Government ,  Washington D.C: Cato Institute,  hal. 6.
19 Peneliti,  (2021), Wawancara ,  dengan  Jaksa  Penyidik  Satgassus  pada  Jampidsus,  Kejaksaan Agung Republik  Indonesia, (Jakarta:  Zoom Meeting,  12 Desember  2021)
korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain  dalam  undang-undang  ini.  Kewenangan  Jaksa  untuk  melakukan  penyidikan terhadap perkara Tipikor sangatlah kabur dan cenderung memiliki kekuatan yang tidak kuat jika dibandingkan dengan KPK, karena tidak ditentukan secara tegas di dalam UU Tipikor maupun UU KPK.
UU  KPK  secara  tegas  membagi  kewenangan  KPK  untuk  perkara  Tipikor  yang memenuhi  rumusan  Pasal  11,  dan  perkara  yang  tidak  memenuhi  rumusan  Pasal tersebut harus diserahkan kepada Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Tindakan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara Tipikor yang menjadi kewenangan KPK merupakan bentuk penerobosan terhadap batasan dalam pelaksanaan, yaitu melampaui kewenangan, sebagaimana batasan dalam pelaksanaan kewenangan yang disampaikan oleh  Kontjoro  salah  satunya  adalah pelaksanaan kewenangan tersebut  tidak  boleh melampaui  lingkup bidang atau materi kewenangan. 20
Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari  kebijakan/politik  hukum  pidana. Kebijakan hukum  pidana menurut Sudarto identik dengan pengertian kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan  hukum  pidana. 21 Kebijakan  hukum  pidana  adalah  upaya  rasional  dalam menanggulangi  kejahatan  menggunakan  sarana  hukum  pidana  yaitu  peraturan perundang-undangan pidana yang relevan dengan perkembangan waktu.
Lebih  lanjut mengenai  kebijakan hukum  pidana, Barda Nawawi Arief  mengatakan bahwa kebijakan hukum pidana melalui 3 (tiga) tahapan kebijakan, yaitu: 22
1. Tahapan  kebijakan  formulatif  atau  tahap  kebijakan  legislatif,  yaitu  tahap penyusunan  atau  perumusan  hukum  pidana  oleh  lembaga  legislatif  selaku pembuat undang-undang;
2. Tahapan kebijakan aplikatif atau tahap kebijakan yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum; dan
3. Tahapan  kebijakan  eksekusi  atau  tahapan  kebijakan  eksekutif,  yaitu  tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana
UU KPK merupakan bagian dari kebijakan formulasi. UU KPK adalah bentuk kebijakan formulasi hukum pidana formil dalam menanggulangi kejahatan korupsi. Sama seperti pendapat tentang makna dari kebijakan hukum pidana di atas, yang menitikberatkan kebijakan hukum pidana pada upaya untuk membuat  perundang-undangan pidana tetap relevan dengan  perkembangang waktu. Untuk  menjaga tetap  relevan dengan perkembangan waktu, UU KPK telah mengalami 2 (dua) kali reformulasi, yang pertama dengan Perpu No. 1 Tahun 2015 yang kemudia ditetapkan menjadi UU, dan perubahan yang kedua dengan UU No. 19 Tahun 2019.
20 Moh. Gandra, (2020), “Kewenanangan Atribus,  Delegsi dan Mandat” , Khazanah Hukum, Vo.2, No. 3: 92-99, hal. 95.
21 Barda  Nawawi  Arief,  TT, Kebijakan  Hukum  Pidana  (Penal  Policy) ,  Bahan  Kuliah  Program Magister  Ilmu Hukum Universitas Diponegoro,  hal. 8.
22 Barda Nawawi Arief,  (2008), Masalah Penegakan Hukum  dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 79.
Beberapa Pasal direformulasi agar dapat memenuhi kebutuhan hukum. Salah satu Pasal yang  juga  direformulasi  adalah  Pasal  11,  terkait  kriteria  perkara  yang  menjadi kewenangan menyidik KPK. Pasal 11 tersebut merupakan hasil  dari audiensi antara DPR dengan berbagai elemen masyarakat yang selalu memantau kinerja dari lembaga independen yang  bernama KPK. Sejatinya rumusan Pasal 11  terebut  adalah bentuk realisasi aspirasi masyarakat yang menginginkan lembaga pemberantasn korupsi lebih fokus pada perkara yang besar dan yang melibatkan para pejabat tinggi. 23
Selanjutnya mari  kita  bahas tentang pernyataan Jaksa  Abvianto. Pemahaman Jaksa Abvianto terhadap norma menurut  peneliti  adalah sebuah kekeliruan,  karena yang namanya norma pada dasarnya adalah pedoman, oleh  sebab  itu  hukumnya adalah wajib untuk dijalankan. Ada nilai kepastian hukum di dalam Pasal 11 tersebut terkait lembaga penegak hukum mana yang berwenang untuk jenis perkara yang dimaksud. Selain  itu,  Hans Kelsen  menyebutkan bahwa norma itu  aspeknya adalah apa yang seharusnya atau das  sollen,  dan  bukan  apa yang  senyatanya das  sein. 24 KPK  yang seharusnya berwenang menyidik, bukan Kejaksaan. Kemudian yang perlu  dipahami bahwa  kebijakan  formulasi  menurut  Barda  Nawawi  Arief  adalah  kebijakan  yang strategis dari proses penegakan hukum “ in concreto ”.
Pasal 11 UU KPK adalah kebijakan formulasi dalam menanggulangi kejahatan. Sebagai kebijakan yang strategis, maka tidak boleh ada penyimpangan terhadap norma Pasal 11 tersebut. Ketika terjadi penyimpangan, maka secara logika, strategi dalam memberantas kejahatan  korupsi  menjadi  berantakan  sehingga  akan  membuat  pemberantasan terhadap Tipikor menjadi tersendat, bahkan tidak berjalan sebaik-baiknya. Selain itu, penyimpangan terhadap norma Pasal 11 seakan seperti celaan bagi para ahli hukum yang  merancang rumusan  Pasal  tersebut,  dan  juga  penghianatan terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan KPK mengambil peran dalam perkara yang besar dan melibatkan aparat penegak hukum maupun pejabat negara. Akan menjadi seperti apa lingkungan penegakan hukum di negara Indonesia, bila para aparat penegak hukum berpikir bahwa norma yang membatasi kewenangannya dianggap hanya sebagai hiasan dalam  undang-undang?  Pastinya  akan  timbul  kesewenang-wenangan  karena kewenangan yang besar dan tidak dibatasi.
Perkara yang ditangani oleh Kejaksaan, yaitu perkara Tipikor mantan Jaksa Pinangki menimbulkan polemik.  Jaksa Pinangki divonis oleh  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan  Putusan  Nomor:  38/Pid.Sus-TPK/2021.PN.  Jkt.Pst.  dengan  sanksi  pidana penjara 10 tahun. Kemudian putusan tersebut dianjukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta oleh JPU dan Penasihat Hukum. Kemudian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor: 10/PID.SUSTPK/2021/PT DKI., memangkas hukuman Jaksa Pinangki dari yang sebelumnya  10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Masalah muncul karena putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat ( inkracht ) setelah JPU memutuskan tidak mengajukan kasasi atas putusan tersebut.
Putusan tersebut mendapat sorotan dari para ahli hukum di Indonesia. Berbagai ragam komentar, mulai dari putusan pengadilan yang dinilai menciderai rasa keadilan, JPU
23 Indonesia, (2007) Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ,  Komisi III  DPR RI dengan DPP KNPI,  AMPS  FH UI  dan Yayasan Komunal.
24 Putera Astomo,  (2014), “Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen tentang  Hukum  dengan Gagasan Satjipto Rahardjo tentang  Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum” ,  Yustisia Edisi 90, 2014, hal. 7.
yang tidak peka dengan rasa keadilan karena tidak mengajukan kasasi. Secara pribadi, peneliti melihat adanya problem yang menciderai rasa keadilan dari putusan banding tersebut,  sebab  Jaksa  Pinangki  terbukti  melakukan  3  (tiga)  tindak  pidana,  yaitu menerima suap, melakukan TPPU, dan ketiga adalah permufakatan jahat. Fakta bahwa Pinangki  adalah  seorang  apara  penegak  hukum,  seharusnya  menjadi  alasan  yang memberatkan,  karena  sebagai  pejuang  pengekana  hukum  seharusnya  menegakan hukum, bukan menggunakan hukum untuk keuntungan dengan cara melanggarnya. JPU  sebagai  tumpuan  terakhir  masyarakat  dalam  melihat  keadilan,  justru  tidak melakukan kasasi terhadap putusan tersebut yang membuat masyarakat dan pemerhati hukum menilai Kejaksaan tidak serius dalam menangani kasus Pinangki.
Kembali pada persoalan kewenangan menyidik perkara Tipikor. Perkara Jaksa Pinangki merupakan kriteria perkara Tipikor  yang menjadi kewenangan KPK, namun disidik oleh  Kejaksaan. Jika  pemahaman Jaksa  Abvianto terus  dipertahankan, maka bukan tidak  mungkin  akan  muncul  kasus  serupa  seperti  Jaksa  Pinangki.  Perkara  yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara serta kerugian negara minimal 1 miliar sebaiknya berikan saja kepada KPK.
Sengketa  kewenangan  penyidikan  antara  KPK  dan  Polri  dalam  perkara  Tipikor Simulator  SIM  yang  terjadi pada  tahun  2002 juga merupakan bukti  masalah yang muncul akibat ketidaktaatan pada Pasal 11 UU KPK. KPK dan Polri sama-sama merasa berwenang untuk menyidik 73 perkara tersebut, padahal perkara tersebut sudah jelas secara normatif adalah kewenangan KPK karena merugikan negara di atas 1 miliar dan pelakunya adalah aparat penegak  hukum,  yaitu  anggota  Polri.  Keadaan seperti  ini muncul  karena  Pasal  50  UU  KPK  mengizinkan  Kejaksaan  dan/atau  Kepolisian melakukan  penyidikan.  Bukan  tidak  mungkin  hal  demikian  akan  terjadi  lagi  ke depannya jika rumusan batasan kewenangan dalam penyidikan perkara Tipikor masih dilanggar atau hanya dianggap sebagai norma belaka dan tidak harus ditaati. Sejatinya pembatasan kewenangan dalam norma peraturan perundang-undangan adalah cara strategis  guna  menghindari  ego  sektoral,  konfik  kewenangan  dan  tindakan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan rangkaian pembahasan di atas, kesimpulan yang  dapat diambil  adalah tindakan  Kejaksaan menyidik  perkara  Tipikor  yang  merupakan kewenangan KPK menimbulkan ketidakpastian hukum yang artinya melanggar nilai dasar hukum yakni kepastian  hukum.  Alasan  Kejaksaan  sangatlah  tidak  memiliki  urgensi  dan  juga menciderai  kestrategisan  tahapan  dalam  kebijakan  hukum  pidana  yakni  tahapan formulasi. Saran yang dapat Peneliti sampaikan adalah, taatilah norma-norma hukum yang  ada  yang  membatasi  kewenangan.  Selain  itu  untuk  KPK  mungkin  dapat membentuk perwakilan di setiap daerah yang ada di Indonesia sama seperti Kejaksaan dan Kepolisian untuk menjawab kewenangan yang begitu besar kepada KPK.
Ucapan Terima Kasih ( Acknowledgments )
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya yang begitu luar biasa dicurahkan kepada Penulis.
Izinkanlah Penulis  dalam  kesempatan ini  menyampaikan ucapan terimakasih  yang tulus  kepada  Fakultas  Hukum  Universitas  Tarumanagara  sebagai  kawah Candradimuka bagi Penulis dalam mendalami ilmu hukum. Ucapan terimakasih juga yang tulus kepada dosen pembimbing Penulis, Dr. (Cand) Ade Adhari, S.H.,M.H., yang dengan tulus mendidik dan membimbing Penulis. Terakhir namun yang paling dalam dan tulus, terimakasih dan cinta kepada kedua orang tua dan saudara Penulis yang penuh cinta dan kasih sayang selalu  memberikan  support dan nasihat-nasihat yang baik. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi

## Buku
Arief,  B.N.  (2008). Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Diantha, I.M.P. (2019). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hamzah, A. (1991). Korupsi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
Marzuki, P.M. (2011), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
____________. (2013). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Muhammad. A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. Rahardjo, S. (2012). Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.

## Jurnal
Astomo, P. (2014). “Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum” .Yustisia Edisi 90. 2014.
Arief, B.N & TT, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) . Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
Gandra, M. (2020). “Kewenanangan Atribus, Delegsi dan Mandat” . Khazanah Hukum, Vo.2. No. 3: 92-99. Indonesia. (2007). Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) . Komisi III DPR RI dengan DPP KNPI. AMPS FH UI dan Yayasan Komunal.
Koesoemo.  C.R.T.  (2017). Eksistensi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam Penananganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen Vol. VI, No. 1, Jan-Feb.
Latifah, M. (2012).  “ Legalitas Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi ”. Jurnal Negara Hukum: Vol. 3. No. 1. Nurhardianto, F. (2015). “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia” . Jurnal TAPIs Vol. 11. No. 1.
Pesik, V.K. (2014). “Kewenangan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ”. Jurnal Lex et Societatis . Vol. II No. 6. Peneliti, (2021), Wawancara . Jaksa Penyidik Satgassus pada Jampidsus, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jakarta: Zoom Meeting. 12 Desember 2021.
Samples, J. (2002). James Madison and the Future of Limited Government . Washington D.C: Cato Institute. Sugiarto, T.  (2013). “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 18, No. 1. Soemarsono,  M.  (2007). “Negara Hukum  Indonesia  Ditinjau  Dari  Sudut  Teori  Tujuan Negara” . Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No. 2.
Wantu, F.M.  (2007). “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim” . Jurnal Berkala Mimbar Hukum. Vol. 19. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Wijaya, M.H. (2015). “Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila” . Jurnal Advokasi Vol. 5. No. 2. Wagiman.  (2016).  “ Nilai,  Asas,  Norma,  dan  Fakta  Hukum:  Upaya  Menjelaskan  dan Menjernihkan Pemahamannya ”. Jurnal Filasafat Hukum Vol. 1, No. 1.