## ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)
Oleh

## Joko Pramono
Dosen Tetap STIE AMA Salatiga

## Abstrak
Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.22 tahun 1999, tentang pelaksanaan otonomi daerah, maka terjadi perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah.  Otonomi  daerah  adalah  wewenang  yang  dimiliki  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  masyarakatnya  menurut  kehendak  sendiri  berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan UU yang berlaku. Untuk menilai kinerja Pemerintah  Daerah  (Pemda)  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya,  antara  lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda. Hasil  analisis  rasio  keuangan  selanjutnya  dipergunakan  sebagai  tolak  ukur  dalam menilai tingkat kemandirian, efisiensi, efektivitas, keserasian dan pertumbuhan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan keuangan Pemerintah  Kota  Surakarta  tahun  2010  dan  2011  serta  untuk  mengetahui  tingkat efisiensi dan efektivitas Pemkot Surakata dalam mengelola sumber dayanya.
Data    yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  keuangan Pemerintah  Kota  Surakarta  tahun  2011.  Selanjutnya  data  akan  di  analisis  dengan menggunakan  enam  rasio  keuangan  yaitu  :  rasio  kemandirian,  rasio  efektivitas,  rasio efisiensi,  rasio  keserasian,  rasio  pertumbuhan  dan  rasio  kemampuan  mengembalikan pinjaman  (DSCR).    Hasil  analisis  data  menyebutkan  bahwa  kinerja  keuangan  Pemkot Surakarta  yang  masih  kurang  adalah  di  aspek  kemandirian  dan  aspek  keserasian, karena rasio kemandiriannya sebesar 15,83% (2010) dan 22,44 (2011) sedangkan rasio belanja  terhadap  APBD  sebesar  90,24%  (2010)  dan  86,90%  (2011),  rasio  belanja modal terhadap APBD sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011). Tingkat efisiensi dan efektivitas  Pemkot  Surakarta  dalam  mengelola  dana  sudah  sangat  efisien  dan  efektif, karena  rasio  efektivitasnya  94,81%  (2010)  dan  102,79%  (2011)  sedangkan  rasio efisiensinya 27,95% (2010) dan 14,15% (2011). Pertumbuhan PAD cukup tinggi yakni sebesar  58,93%,  pendapatan  naik  19,92%.  Belanja  operasi  naik  14,58%  dan  belanja modal  naik  61,03%.  Kemampuan  melunasi  pinjaman  masih  mencukupi  karena  rasio DSCR sebesar 15,25% (2010) dan 17,84% (2011).
Pemerintah  Kota  Surakarta  diharapkan  berupaya  untuk  lebih  meningkatkan PAD  nya  dengan  mengoptimalkan  pengelolaan  sumber  daya  dan  memperluas  sektor- sektor  yang  berpotensi  menambah  PAD,  sehingga  ketergantungan  pendapatan  dari Pemerintah  Pusat  bisa  semakin  berkurang.  Pemerintah  Kota  Surakarta  agar  lebih proporsional  di  dalam  mengalokasikan  belanjanya,  yakni  mengurangi  belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.
Kata kunci : kinerja keuangan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio DSCR

## A. PENDAHULUAN
Akuntansi  dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah  seni,  ilmu  ( science )  maupun perekayasaan  ( technology ),  namun  juga  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  proses. Sesuai  ragam  ukuran  dan  bentuk  organisasi  pengguna  informasi  akuntansi,  maka bidang  akuntansi  dapat  di  klasifikasikan  ke  dalam  dua  bidang  utama,  yaitu  : akuntansi  sektor  privat  dan  akuntansi  sektor  publik.  Akuntansi  sektor  privat  adalah suatu  proses  akuntansi  untuk  mencatat  aktivitas  ekonomi  perusahaan  yang berorientasi  laba  ( profit  oriented )  atau  istilah  lainnya  adalah  perusahaan  swasta. Sedangkan  akuntansi  sektor  publik  ditujukan  bagi  organisasi  yang  bersifat  nir  laba, seperti : Yayasan, LSM dan Pemerintah.
Untuk bisa lebih memahami akuntansi sector public, maka akuntansi sebaiknya dilihat  sebagai  sebuah  proses  (Abdul  Halim,  2012),  seperti  definisi  yang  diberikan oleh  American  Accounting  Association  1966  berikut  ini  :  “  akuntansi  adalah  suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi  ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.
Dengan  demikian  akuntansi  sektor  publik  dapat  di  definisikan  sebagai  suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi  ekonomi (keuangan)  dari  suatu  organisasi  atau  entitas  public  seperti  Pemerintah,  LSM,  dan lain-lain  yang  dijadikan  sebagai  informasi  dalam  rangka  mengambil  keputusan ekonomi oleh stakeholders.
Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.22 tahun 1999, tentang pelaksanaan otonomi  daerah,  maka  terjadi  perubahan  yang  mendasar  dalam  pengelolaan keuangan  daerah.  Otonomi  daerah  adalah  wewenang  yang  dimiliki  daerah  otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan UU yang berlaku.
Terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah,    Pemerintah  dengan persetujuan  DPR  –  RI  telah  menetapkan  satu  paket  undang-undang  di  bidang Keuangan Negara :
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
Ketiga  perangkat  UU  tadi  menjadi  dasar  bagi  institusi  Negara  mengubah  pola administrasi  keuangan  ( financial  administration )  menjadi  pengelolaan  keuangan ( financial management )
Undang  –  Undang  no.  17  tahun  2003  mewajibkan  Presiden  dan Gubernur/Bupati/Walikota  untuk  menyampaikan  Laporan  Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan, yang meliputi :
1. Laporan realisasi APBN/APBD
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas laporan keuangan
5. Dilampiri laporan keuangan Negara/daerah dan badan lainnya.
6. Disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Untuk mewujudkan tata kelola yang baik ( good governance ), Pemerintah melakukan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Usaha  reformasi  keuangan  Negara  mencakup  :  Peraturan  Perundang-Undangan, Kelembagaan, Sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Peraturan  Pemerintah  nomor  105  tahun  2000  tentang  pengelolaan  dan pertanggungjawaban  keuangan  daerah,  menegaskan  bahwa  pengelolaan  keuangan daerah  harus  dilakukan  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  efisien,  efektif,  transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan asas  keadilan  dan  kepatutan.  Kemampuan  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  dalam mengelola  keuangan  dapat  dilihat  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah, yang  mencerminkan  kemampuan  Pemda  dalam  membiayai  pelaksanaan  tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah  daerah  sebagai  pihak  yang  diberi  wewenang  menjalankan  kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  daerahnya  dalam bentuk  laporan  keuangan  yang  disusun  berdasarkan  Pernyataan  Standar  Akuntansi Pemerintahan nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan.
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi  keuangan  dan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  pelaporan selama  satu  periode  pelaporan.  Laporan  keuangan  terutama  digunakan  untuk mengetahui  nilai  sumber  daya  ekonomi  yang  dimanfaatkan  untuk  melaksanakan kegiatan  operasional  pemerintahan,  menilai  kondisi  keuangan,  mengevaluasi efektivitas  dan  efisiensi  suatu  entitas  pelaporan  dan  membantu  menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk  melaporkan upaya-upaya yang  telah  dilakukan  dan  hasil  yang  dicapai  dalam  pelaksanaan  kegiatan  secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan antar generasi
5. Evaluasi kinerja.
Komitmen Pemerintah dalam upaya mewujudkan laporan keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, adalah dengan diterbitkannya Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  24  tahun  2005,  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah  (SAP).  SAP  yang  pertama  masih  menggunakan  basis  kas  modifikasi belum berbasis akrual, karena menjadi masa transisi dari single entry menuju double entry. Berdasarkan  PP  24  tahun  2005  tersebut,  Pemerintah  Daerah  masih diperkenankan untuk menggunakan basis kas modifikasi hingga lima tahun ke depan. Sehingga sesuai amanat PP tersebut diterbitkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun  2010,  tentang  SAP.  Melalui  SAP  terbaru  tersebut  Pemda  mulai  tahun  2011 diwajibkan menggunakan basis akrual  dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Adanya  SAP  menjadi  era  baru  bagi  perkembangan  akuntansi  sektor  publik khususnya akuntansi pemerintah di Indonesia.
Untuk menilai kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda. Hasil  analisis  rasio  keuangan  selanjutnya  dipergunakan  sebagai  tolak  ukur  dalam menilai (Abdul Halim, 2007 : 230) :
1. Kemandirian  keuangan  daerah  dalam  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan
2. Efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah
3. Sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Kontribusi  masing-masing  sumber  pendapaan  dalam  pembentukan pendapatan daerah.
5. Pertumbuhan/perkembangan  perolehan  pendapatan  dan  pengeluaran  yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
Penggunaan  analisis  rasio  keuangan  pada  organisasi  sektor  publik,  khususnya Pemda  belum  banyak  dilakukan,  tidak  seperti  untuk  sektor  privat  yang  sudah  sering dilakukan. Hal tersebut dikarenakan :
1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada organisasi Pemda  yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh organisasi yang bersifat privat.
2. Penilaian  keberhasilan  APBD  sebagai  penilaian  pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  daerah  lebih  ditekankan  pada  pencapaian  target, sehingga  kurang  memperhatikan  perubahan  yang  terjadi  pada  komposisi ataupun struktur APBD.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  peneliti  melakukan  penelitian dengan  judul  Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Menilai  Kinerja  Pemerintah  Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta).

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  kajian  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  peneliti  membuat perumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  kinerja  Pemerintah  Kota  Surakarta  pada  tahun  2011  dan  2010 berdasarkan analisis rasio keuangan ?
2. Sejauh  mana  Pemerintah  kota  Surakarta  bisa  melaksanakan  efisiensi  dan efektivitas dalam pengelolaan sumber dayanya ?

## C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Surakarta  selama  tahun 2011 dan 2010.
2. Untuk  mengetahui  tingkat  efisiensi  dan  efektivitas  Pemerintah  Kota  Surakarta dalam mengelola sumber dayanya selama tahun 2011 dan 2010.

## D. MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini  :
1.  Bagi Peneliti
Untuk  mengembangkan  akuntansi  sektor  publik,  khususnya  dalam  menilai kinerja keuangan Pemerintah daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah
Diharapkan  dapat  menjadi  tolok  ukur  dan  bahan  pertimbangan  pengambilan keputusan  yang  terkait  dengan  kinerja  keuangan  Pemda,  baik  jangka  pendek maupun jangka panjang.
3. Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  sebagai  bahan  untuk  mengkaji    lebih  lanjut kinerja keuangan pemerintah daerah.

## E. TINJAUAN PUSTAKA
1. Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  adalah  gambaran  tentang  neraca  /  laporan  posisi  keuangan, laporan  rugi  laba  dan    laporan  perubahan  modal  dari  suatu  perusahaan  yang  terjadi pada  saat  tertentu.  Laporan  keuangan  ini  diperlukan  oleh  investor,  karyawan, pemberi  pinjaman, pemasok  dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan masyarakat  sebagai  bahan  informasi  untuk  mengambil  keputusan  dalam  rangka mengakomodasikan  kepentingan  masing-masing.  Laporan  keuangan  biasa  dibuat oleh  perusahan  pada  akhir  periode  atau  pada  akhir  tahun  buku.  Laporan  keuangan dapat  dibuat  secara  bulanan,  triwulanan,  semesteran  dan  tahunan.  Namun  untuk kepentingan pihak eksternal laporan keuangan dibuat secara tahunan.
Laporan  keuangan  tahunan  meliputi  :  Neraca,  Laporan  Rugi  Laba,  Laporan laba ditahan dan Laporan Arus Kas.   Dalam laporan keuangan terdapat dua macam informasi  penting  yang  diperoleh  para  pemegang  saham,  yaitu  bagian  dari  uraian, yang berupa kata pengantar dari pucuk pimpinan, perusahaan, yang menggambarkan hasil  usaha  kegiatan  perusahan  selama  satu  periode  (satu  tahun)  yang  lalu  serta membahas perkembangan-perkembangan baru yang terjadi yang akan mempengaruhi kegiatan perusahan dimasa yang akan datang.
Tujuan  dari  laporan  keuangan  adalah  menyajikan  informasi  yang menyangkut  posisi  keuangan,  kinerja  serta  perubahan  posisi  keuangan  suatu perusahan  yang  bermantaat  bagi  sebagian  besar  pemakai  laporan  keuangan  dalam pengambilan keputusan  ekonomi.
Aktivitas  ekonomi  di  Indonesia  dapat  dibagi  ke  dalam  sektor  privat,  sektor publik  dan  sektor  nir  laba.  Khususnya  di  sektor  publik  dikenal  adanya  dua  entitas yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
Entitas  akuntansi  merupakan  unit  pemerintahan  yang  mengelola  anggaran, aset  dan  kewajiban  yang  menyelenggarakan  akuntansi  dan  menyajikan  laporan keuangan  atas  dasar  akuntansi  yang  diselenggarakannya.  Sedangkan  entitas pelaporan  merupakan  unit  pemerintahan  yang  terdiri  dari  satu  atau  lebih  entitas akuntansi  yang  menurut  ketentuan  perundang-undangan  wajib  menyajikan  laporan pertanggungjawaban  berupa  laporan  keuangan  yang  bertujuan  umum  yang  terdiri dari :
a. Pemerintah pusat
b. Pemerintah daerah
c. Masing-masing  kementerian  negara  atau  lembaga  di  lingkungan  pemerintah pusat
d. Satuan  organisasi  di  lingkungan  pemerintah  pusat/daerah  atau  organisasi lainnya.
Pada organisasi Pemerintah Daerah laporan keuangan  yang dikehendaki diatur  oleh  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  105  tahun  2000,    Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 pasal 81 ayat (1) serta lampiran XXIX butir (11), PP nomor 58  tahun  2005  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah,  Permendagri  nomor  13 tahun 2003 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, PP nonor 24  tahun  2005  mengenai  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang  diperbarui  lagi melalui PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sesuai PP nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan terdiri dari :
a. Laporan realisasi anggaran (LRA)
b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL)
c. Neraca
d. Laporan Operasional (LO)
e. Laporan arus kas (LAK)
f. Laporan perubahan ekuitas (LKE)
g. Catatan atas laporan keuangan (CaLK).
Terdapat  perbedaan  mendasar  antara  Standar  Akuntansi  Pemerintah  menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  2005  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintah  berdasarkan  PP  nomor  71  tahun  2010.  Perbedaan  mendasar  tersebut adalah  pada  pemakaian  basis  pencatatan.  Jika  SAP  tahun  2005  menggunakan basis  kas  modifikasi  atau  basis  menuju  akrual,  yang  penjelasannya  adalah  untuk mencatat aset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual, untuk pencatatan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas.
Pada  SAP  sesuai  PP  71  tahun  2010  sudah  ditegaskan  bahwa  Pemerintah  Daerah harus  berkomitmen  menggunakan  basis  akrual  dalam  setiap  pencatatan keuangannya.
2. Analisis Laporan Keuangan
Analisis  laporan  keuangan  berarti:  "menguraikan  pos-pos  laporan keuangan  menjadi  unit  informasi  yang  lebih  kecil  dan  melihat  hubungannya yang  bersifat  signifikan  atau  yang  mempunyai  makna  antara  satu  dengan  yang lain  baik  antara  data  kuantitatif  maupun  non  kuantitatif  dengan  tujuan  untuk mengetahui  kondisi  keuangan  lebih  dalam  yang  sangat  penting  dalam  proses menghasilkan  keputusan  yang  tepat."  (Harahap,  1998).  Bagi  organisasi  privat, analisis laporan keuangan pada umumnya meliputi :
a. Rasio  likuiditas adalah rasio  yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan segera atau jangka pendek.
b. Rasio  leverage  adalah  rasio  yang  mengukur  perbandingan  dana  yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam dari kreditur.
c. Rasio  aktivitas  adalah  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  efektif  atau tidaknya  perusahaan  dalam  menggunakan  dan  mengendalikan  sumber  yang dimiliki perusahaan.
d. Rasio  profitabilitas  adalah  rasio  yang  mengukur  kemampuan  perusahaan dalam menghasilkan laba.
Rasio-rasio  tersebut  perlu  disusun  untuk  memberikan  informasi  kepada  pihak yang  berkepentingan dengan perusahaan, yaitu :
a. Kreditur,  baik  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang,  yaitu  untuk  menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.
b. Pemegang  saham  atau  pemilik  perusahaan,  yaitu  untuk  menganalisis kemampuan perusahaan membayar deviden atau memperoleh laba.
c. Pengelola,  yaitu  sebagai  informasi  yang  dapat  dipakai  sebaga  dasar  dalam mengambil keputusan.
Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai  macam  informasi  yang  tersaji  dalam  laporan  keuangan.  Perbedaan  analisis laporan keuangan bisnis dan sektor publik terletak pada objeknya.
Penggunaan  analisis  rasio  keuangan  pada  sektor  publik  belum  begitu  banyak dilakukan,  sehingga  secara  teori  belum  ada  kesepakatan  mengenai  nama  dan  kaidah pengukurannya  (Abdul  Halim,  2007  :  231).    Meskipun  demikian,  dalam  rangka pengelolaan keuangan daerah  yang transparan dan akuntabel, analisis rasio  keuangan terhadap  laporan  keuangan  Pemda  perlu  dilaksanakan,  meskipun  kaidah  akuntansi dalam  laporan  keuangan  Pemda  berbeda  dengan  laporan  keuangan  yang  dimiliki organisasi privat. Pemda yang memiliki tugas menjalankan kegiatan pembangunan.
Pihak  yang  berkepentingan  dengan  analisis  rasio  keuangan  pada  laporan keuangan daerah adalah (widodo, 2001: 261):
1.    DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
2.    Pemerintah eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3.    Pemerintah  pusat  /  provinsi  sebagai  bahan  masukan  dalam  pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4.    Masyarakat  dan  kreditur,  sebagai  pihak  yang  akan  turut  memiliki  saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.
Analisis  keuangan  dapat  diartikan  sebagai  usaha  mengidentifikasi  ciri-ciri  keuangan berdasarkan  laporan  keuangan  yang  tersedia.  Dalam  mengadakan  analisis  keuangan diperlukan  ukuran  tertentu.  Ukuran  yang  sering  digunakan  adalah  rasio.    Menurut Munawir (1995:64)  rasio merupakan hubungan atau perimbangan antara satu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain.
Bentuk dari analisis rasio keuangan adalah analisis aset, yang dapat diartikan :
a. Membandingkan  nilai  tiap-tiap  pos  aset  dalam  neraca  tahun  sekarang dengan tahun sebelumnya (dua perioda pelaporan)
b. Menghitung proporsi dan persentase masing-masing kelompok aset dengan total aset
c. Menghitung modal kerja (working capital) yang dimiliki pemerintah daerah
d. Menghitung rasio keuangan terkait dengan aset
e. Mengevaluasi hasil penghitungan, interpretasi dan prediksi
Sedangkan bentuk dari analisis aset meliputi :
a. Analisis pertumbuhan
b. Analisis proporsi
c. Analisis modal kerja
d. Analisis rasio :
1) Rasio likuiditas
2) Rasio Solvabilitas
3) Rasio leverage
Tujuan dari masing-masing rasio keuangan adalah
a. Analisis pertumbuhan
yaitu  melakukan  perbandingan  nilai  tiap-tiap  pos  aset  dalam  neraca  dengan tujuan untuk mengetahui persentase perubahan posisi aset pemerintah daerah selama dua perioda berurutan .
b. Analisis proporsi
bermanfaat  untuk  melihat  potret  aset  pemerintah  daerah  secara  lebih komprehensif,  yaitu  apakah  kelompok  aset  tertentu  nilainya  terlalu  besar atau terlalu kecil dari nilai yang wajar
c. Analisis modal kerja
bermanfaat  untuk  menilai  kecukupan  keuangan  pemerintah  daerah  dalam memenuhi  kebutuhan  pelaksanaan  operasi  rutin  harian  tanpa  harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan dana cadangan atau penggunaan pos pembiayaan lainnya.
d. Analisis rasio
1) Rasio likuiditas
Rasio  likuiditas  menunjukkan  apakah  pemerintah  daerah  memiliki  aset yang cukup untuk melunasi utang yang jatuh tempo
2) Rasio solvabilitas
Rasio  solvabilitas  digunakan  untuk  melihat  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  memenuhi  seluruh  kewajibannya,  baik    jangka  pendek maupun jangka panjang.
3. Penilaian Kinerja
Penilaian  adalah  suatu  proses  atau  sistem  yang  digunakan  untuk  menentukan nilai  kuantitatif  sesuatu  objek,  perkara,  atau  keadaan.  Nilai  kuantitatif  ini  biasanya dinyatakan dalam suatu unit angka yang tetap dengan menggunakan alat pengukuran yang berkaitan.
Kinerja  dapat  digambaran  sebagai  suatu  kegiatan  atau  program  dalam mewujudkan  sasaran  dan  tujuan,  misi  dan  visi  organisasi  yang  tertuang  dalam perumusan skema strategi suatu organisasi (Bastian,2001:329),  sedangkan penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun  proses  (Larry  D.  Stout  dalam  Bastian,  2001:329).  Artinya  bahwa  setiap kegiatan  organisasi  merupakan  suatu  proses  yang  tercatat  dalam  misi  dan  sejalan dengan tujuan organisasi, dimana kegiatan tersebut dikatakan sukses apabila hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Penilaian kinerja merupakan suatu alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (James B. Whittaker dalam Bastian, 2001:121).
a. Tujuan Penilaian Kinerja
Tujuan  pokok  pengukuran  kinerja  adalah  untuk  memotivasi  karyawan dalam  mencapai  tujuan  organisasi  dan  dalam  memenuhi  standar  perilaku  yang telah  ditetapkan  sebelumnya  agar  dapat  mencapai  hasil  yang  diinginkan  (Nogi, 2003:108).
Secara umum, tujuan penilaian kinerja adalah :
1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
2) Untuk  mengukur  kinerja  finansial  dan  non  finansial  secara  tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.
3) Sebagai  alat  untuk  mencapai  kepuasan  berdasarkan  individual  dan kemampuan kolektif yang rasional (Ulum, 2004:277).
Pada dasarnya penilaian kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu:
a) Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah
b) Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan
c) Untuk  mewujudkan  pertanggungjawaban  publik  dan  memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2004:121).
b. Manfaat Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi organisasi, yaitu :
1) Memberikan  pemahaman  mengenai  ukuran  yang  digunakan  menilai  kinerja manajemen.
2) Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan
3) Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema    kerja dan pelaksanaannya.
4) Membantu mengungkap dan memecahklan masalah yang ada
5) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
6) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif (Ulum, 2004 : 277).
4.  Informasi yang digunakan dalam penilaian kinerja
a. Informasi Finansial
Penilaian  laporan  kinerja  finansial  diukur  berdasarkan  anggaran  yang telah  dibuat,  dimana  pengukuranya  dilakukan  dengan  menganalisis  varian antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan.
Analisis varian secara garis besar berfokus pada:
1) Varian Pendapatan
Varian  pendapatan  adalah  semua  penerimaan  daerah  dalam  bentuk peningkatan  aktiva  atau  penurunan  utang  dari  berbagai  sumber  dalam periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan.  Berdasarkan  UU  no.23  tahun 2004 sumber pendapatan daerah ada tiga yaitu:
a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari :
(1) Pajak daerah
Pajak  daerah  adalah  semua  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari sumber  ekonomi  asli  daerah  atau  pajak.      Jenis  pajak  kabupaten  / kota  terdiri  dari  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak
reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak  parkir  (Abdul  Halim, 2004:64).
(2) Restribusi daerah
Restribusi daerah adalah pendapatan yang berasal dari restribusi dari daerah,  yang  meliputi  restribusi  pelayanan  kesehatan,  restribusi  air, restribusi  pertokoan,  restribusi  kelebihan  muatan    dan  sebagainya (Abdul Halim, 2004:64).
(3) Bagian laba usaha daerah
Bagian  laba  usaha  daerah  adalah  pendapatan  daerah  yang  berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(4) Lain-lain pendapatan asli daerah
Lain-lain  pendapatan  asli  daerah  adalah  pendapatan  daerah  yang berasal  dari  lain-lain  milik  pemerintah  daerah.  Pendapatan  ini berasal  dari  hasil  penjualan  kekayaan  daerah  yang  tidak  dipisahkan dan  penerimaan  jasa  giro,  selisih  nilai  tukar  rupiah  terhadap  mata uang  asing,  komisi,  potongan  atau  bentuk  lain  sebagai  akibat  dari penjualan oleh daerah.
b)  Dana Perimbangan
Dana  perimbangan  adalah  dana  yang  berasal  dari  penerimaan anggaran  pendapatan  belanja  negara  yang  dialokasikan  kepada  daerah untuk  membiayai  kebutuhan  daerah.  Jumlah  dana  perimbangan ditetapkan  setiap  tahun  anggaran  dalam  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah. Dana perimbangan terdiri atas (Abdul Halim, 2004 : 65).
1) Dana  bagi  hasil,  dibagi  menjadi  dua  yaitu  dana  bagi  hasil  yang bersumber dari pajak, contohnya pajak bumi dan bangunan, bea hak atas  tanah  dan  bangunan  dan  dana  bagi  hasil  yang  bersumber  dari sumber daya alam manusia yaitu pemberian hak atas tanah negara.
2) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana  alokasi  umum  adalah  dana  yang  berasal  dari  anggaran pendapatan  negara  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  membiayai  kebutuhan
pengeluarannya  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Dana alokasi  umum  untuk  suatu  daerah  dialokasikan  atas  dasar  celah fiskal,  (kebutuhan  fiskal  kapasitas  fiskal  daerah)  dari  alokasi  dasar. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 20% dari pendapatan  dalam  negri  neto  yang  ditetapkan  dalam  APBN.  Porsi DAU  antara  propinsi  dan  daerah  kabupaten/kota  ditetapkan berdasarkan  imbangan  kewenangan  antara  propinsi,  kabupaten  dan kota.
3) Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana  alokasi  khusus  adalah  dana  yang  berasal  dari  anggaran pendapatan  belanja  negara  yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk membiayai  kebutuhan  tertentu  (Abdul  Halim,  2004  :  65).  Besarnya dana  alokasi  khusus  ditetapkan  setiap  tahun  dalam  APBD berdasarkan  masing-masing  bidang  kegiatan  disesuaikan  dengan ketersediaan  dana  dalam  APBD.  Dana  alokasi  khusus  dialokasikan kepada  daerah  tertentu  untuk  mendanai  kegiatan  khususnya  yang merupakan unsur daerah.
4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Lain-lain  pendapatan  terdiri  atas  pendapatan  hibah  (bantuan  yang tidak menguat dan pendapatan dana darurat).
2) Varian pengeluaran
Varian  pengeluaran  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah      terdiri dari :
a) Varian belanja rutin
Anggaran belanja rutin merupakan anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat  lancar, rutin  dan secara terus menerus yang  dimaksudkan  untuk  menjaga  kelemahan  roda  pemerintahan  dan memelihara  hasil-hasil  pembangunan.  Dengan  telah  diberikannya kewenangan untuk mengelolah  daerah, maka belanja rutin  diprioritaskan pada  optimalisasi  fungsi  dan  tugas  rutin  perangkat  daerah.  Peningkatan belanja  rutin  yang  diusulkan  oleh  setiap  pengganggaran  harus  diikuti dengan  penigkatan  mutu  pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat.
Perencanaan  belanja  rutin  sedapat  mungkin  menerapkan  pendekatan anggaran  kinerja,  hal  tersebut  bertujuan  untuk  memudahkan  analisis  dan evaluasi  hubungan  antara  kebutuhan  dan  hasil  serta  manfaat  yang diperoleh,  anggaran  belanja  rutin  meliputi  belanja  APBD,  belanja  kepala daerah dan wakil kepala daerah, belanja sekretaris  daerah  dan perangkat lainnya.
b) Varian belanja pembangunan.
Anggaran  belanja  pembangunan  adalah  anggaran  yang  disediakan untuk  membiayai  proses  perubahan,  yang  merupakan  perbaikan  dan pembangunan  menuju  kemajuan  yang  ingin  dicapai.  Pengeluaran  yang dianggarkan  dalam  pengeluaran  pembangunan  didasarkan  atas  alokasi sektor industri, pertanian dan kehutanan, hukum, transportasi, dan lain sebagainya (Abdul Halim, 2004: 223-226).
c)  Informasi non finansial
Informasi non finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas kerja  manajemen,  informasi  non  finansial  biasanya  digunakan  dalam pengukuran kinerja dengan menggunakan balanced scorecard (Mardiasmo,  2004:123).  Informasi  non  finansial  dapat  berupa  tingkat kepuasan pelanggan, lingkungan eksternal  dan internal,  pembelajaran dan pertumbuhan serta non  finansial (dapat  dinyatakan dalam bentuk  variabel kunci  atau  sering  disebut  dengan key  success  faktor ).  Variabel  kunci adalah  variabel  yang  mengindikasikan  faktor-faktor  yang  menjadi  sebab kesuksesan organisasi (Ulum, 2004:279).
3.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berdasarkan pasal 64 ayat (2) UU no 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah didaerah, APBD adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah,  dimana  disatu  pihak  menggambarkan  perkiraan  pengeluaran  setinggi- tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1  tahun  anggaran  tertentu  dan  sumber-sunber  penerimaan  daerah  guna menutupi  pengeluaran-pengeluaran.  Definisi  tersebut  merupakan  pengertian APBD pada era orde baru (Mamesa dalam Halim, 1995:20). Pengertian APBD
pada  masa  orde  lama  adalah  perencanaan  pekerjaan  keuangan  yang  dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislatif (DPRD) memberikan  kredit  kepada  badan  eksekutif  (Kepala  daerah)  untuk  melakukan pembiayaan  guna  kebutuhan  rumah  tangga  daerah  sesuai  dengan  rancangan yang  menjadi  dasar  penetapan  anggaran  dan  yang  menunjukkan  semua penghasilan  untuk  menutup  tadi  (Wajong  dalam  Abdul  Halim,  2004:15). Berdasarkan  peraturan  perundangan  no.17  tahun  2000  tentang  pinjaman daerah,  APBD dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.
APBD adalah suatu anggaran daerah (Abdul Halim, 2004: 16). Dari definisi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa    APBD  merupakan  program pemerintah daerah dalam bentuk angka.Unsur-unsur anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu :
1) Rencana kegiatan suatu daerah dan uraian secara rinci.
2) Terdapat sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi  biaya-biaya  dan  aktifitas  serta  biaya-biaya  yang  merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4) Periode anggaran yaitu biasanya 1 tahun (Abdul Halim, 2004:16).
b. Perkembangan susunan anggaran pendapatan dan belanja daerah
Diera pra reformasi bentuk dan susunan APBD mula-mula berdasarkan UU  no.6  tahun  1975  terdiri  atas  anggaran  rutin  dan  anggaran  pembangunan. Anggaran rutin dibagi menjadi pendapatan rutin dan belanja sendiri, demikian pula dengan anggaran pembangunan dibagi menjadi pendapatan pembangunan dan  belanja  pembangunan.  Susunan  tersebut  mengalami  perubahan  dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pada tahun 1984-1988, dimana APBD tidak lagi  dibagi  atas  anggaran  rutin  dan  anggaran  pembangunan,  tapi  dibagi  atas pendapatan dan belanja dengan rincian:
1. Pendapatan dibagi menjadi:
a. Pendapatan dari daerah
b. Penerimaan pembangunan
c. Unsur kas dan perhitungan (UKP) (Abdul Halim, 2004:16).
2.  Belanja dibagi menjadi:
a. Belanja rutin diklasifikasikan menjadi:
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang
3) Belanja Pemeliharaan
4) Belanja Perjalanan dinas.
5) Belanja tidak tersangka.
b. Belanja pembangunan diklasifikasikan menjadi 21 sektor, yaitu meliputi sektor industri, sektor kehutanan dan pertanian, sektor sumber daya dan migrasi, sektor tenaga kerja, sektor perdagangan, pengembangan usaha daerah,  keuangan    daerah  dan  koperasi,  sektor  transportasi,  sektor pembangunan  dan  energi,  sektor  pariwisata  dan  komunikasi  daerah, sektor  pembangunan  daerah  dan  pemukiman,  sektor  lingkungan  hidup dan  tata  ruang,  sektor  pendidikan,  kebudayaan  nasional,  kepercayaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  pemerintah  daerah  olah  raga,  sektor kependudukan  dan  keluarga  sejahtera,  sektor  kesehatan,  kesejahteraan sosial,  peranan  wanita,  sektor  perumahan  dan  pemukiman,  sektor agama,  sektor  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  sektor  hukum,  sektor aparatur  pemerintah  dan  pengawasan,  sektor  politik,  penerangan komunikasi  dan  media  massa,  sektor  keamanan  dan  ketertiban  umum dan sektor pembayaran kembali pinjaman (Abdul Halim, 2004:16).
Perubahan  kedua  di  era  pra  reformasi  terjadi  pada  tahun  1998  yaitu pada  bagian  pendapatan  dari  daerah  perubahan  yang  terjadi  pada klasifikasinya. Jika pada bentuk sebelumnya pendapatan daerah terbagi menjadi empat  yaitu sisa lebih perhitungan  tahun lalu Pendapatan Asli Daerah,  bagi  hasil  pajak  /  bukan  pajak  dan  sumbangan  /  bantuan menjadi satu bagian. Bagian tersebut bernama pendapatan yang berasal dari  penerimaan  pemerintah  atau  instansi  yang  lebih  tinggi  (Abdul Halim, 2004:16).
Bentuk  APBD  terbaru  berdasarkan  keputusan  menteri  dalam  negeri no.29 tahun 2002 adalah:
1) Pendapatan, yang dibagi menjadi tiga kategori:
a. Pendapatan asli daerah, merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
b. Dana  perimbangan,  merupakan  dana  yang  bersumber  dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang di alokasikan pada daerah untuk membiyai kebutuhan dananya.
c. Lain-lain pendapatan yang sah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah,  pinjaman,  ekuitas  dana  dan  cadangan,  aset,    dan  sisa anggaran.
2) Belanja, yang digolongkan menjadi tiga, yaitu :
a. Belanja  aparatur  daerah,  merupakan  belanja  yang  manfaatnya  tidak secara  langsung  dinikmati  oleh  masyarakat  tetapi  dirasakan  secara langsung  oleh  aparatur,  contohnya  pembelian  kendaraan  dinas, pembelian bangunan gedung dan lain sebagainya.
b. Belanja  pelayanan  publik,  merupakan  belanja  yang  manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat  umum, contohnya pembangunan jembatan dan jalan raya dan sebagainya.
c. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
3) Pembiayaan
Pembiayaan  merupakan  kategori  baru  yang  belum  ada  pada  APBD  di era  pra  reformasi,  dimana  pembiayaan  berfungsi  sebagai  pemisah pimpinan  dari  pendapatan  daerah.  Pembiayaan  adalah  sumber penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  yang  dimaksudkan  untuk  menutup defisit anggaran , pembiayaan dikelompokkan menjadi :
a. Sumber penerimaan daerah yaitu :
1) Sisa lebih anggaran penerimaan tahun lalu.
2) Penerimaan pinjaman dan obligasi.
3) Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.
4) Transfer dari dana cadangan.
b. Sumber pengeluaran daerah yaitu :
1) Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.
2) Penyertaan modal.
3) Transfer ke dana cadangan.
4) Sisa lebih anggaran tahun sekarang.

## F . METODE PENELITIAN
1. Tipe Penelitian
Peneliti  menggunakan  penelitian  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan untuk  mengetahui  nilai  variabel  mandiri  tanpa  membuat  perbandingan  atau menghubungkan dengan variabel lain.
2. Populasi dan Sampel
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  keuangan  Pemerintah  kota Surakarta tahun 2011, 2010.
3. Variabel Penelitian
Penelitian ini menggunakan variabel berupa rasio-rasio keuangan yang relevan yaitu :
a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
b. Rasio Efektivitas
c. Rasio keserasian
d. Rasio Belanja rutin terhadap APBD
e. Rasio Belanja Modal terhadap APBD
f. Rasio DSCR ( Debt Service Coverage Ratios )
4. Jenis dan Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yaitu  laporan  keuangan  yang diperoleh dari Pemerintah Kota Surakarta.
5. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  yang  bersifat  historis,  yakni  data  sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang dipublikasikan.
Selanjutnya  untuk  mencari  sumber  teori  dan  pelaksanaannya  diperoleh  dari riset pustaka, penelitian sejenis yang dipublikasikan lewat Jurnal Penelitian.
6. Metode Analisis Data
Penelitian ini  menggunakan analisis berupa rasio keuangan sebagai berikut :
1) Rasio Kemandirian daerah (Abdul Halim, 2007)
Rasio Kemandirian daerah = Pendapatan Asli Daerh Bantuan Pusat + Pinjaman 2) Rasio efektivitas = Realisasi penerimaan PAD

## Target Penerimaan PAD
3)   Rasio keserasian
a) Rasio belanja rutin/operasi=   Belanja rutin/operasi
Total APBD b) Rasio belanja modal = Belanja Modal Total APBD 4) Rasio efisiensi = Biaya memungut PAD Realisasi PAD 5) Rasio pertumbuhan = PAD t 1 – PAD t0 PAD t 0 6) RASIO DSCR =
DSCR  = PAD + Dana Bagi Hasil +DAU – Belanja Wajib
Angsuran Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain
Keterangan :
- Belanja wajib terdiri belanja pegawai dan belanja anggota DPRD
- Biaya  lain  meliputi  biaya  administrasi,  provisi,  komitmen,  asuransi, denda
b.  Kerangka Pemikiran
Untuk  memperjelas  konsep  dan  arah  penelitian,  maka  peneliti  membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :
Gambar 1 : Kerangka pemikiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Analisis Kinerja Keuangan dengan rasio keuangan
Kinerja keuangan Pemda

## G. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Deskripsi Obyek Penelitian
Kota  Surakarta  memiliki  luas  wilayah  44,04  Km2  terbagi  menjadi  5 Kecamatan,  yakni  Laweyan,  Serengan,  Pasar  Kliwon,  Jebres  dan  Banjarsari  serta 51  Desa.    Berbatasan  langsung  dengan  Kabupaten  Karanganyar  dan  Kabupaten Boyolali  di  sebelah  utara,  Kabupaten  Sukoharjo  di  sebelah  selatan,  Kabupaten Sukoharjo  dan  Kabupaten  Karanganyar  di  sebelah  barat  dan  timur. Kota  Surakarta  terkenal  dengan  batik,  keraton,  pasar  Gede  dan  pasar  Klewer, sehingga  bidang  perekonomian  di  dominasi  oleh  kegiatan  pariwisata  dan perdagangan dan jasa. Kota Surakarta lebih dikenal dengan sebutan Kota Solo.
Untuk  pariwisata,  eksistensi  keraton  Kasunanan  Surakarta  Hadiningrat  dan Mangkunegaran  menjadikan  Solo  sebagai  poros  sejarah,  seni,  budaya,  yang memiliki  nilai  jual.  Nilai  jual  ini  termanifestasi  melalui  bagunan  kuno,  tradisi kerajaan  yang  terpelihara,  dan  karya  seni  yang  menakjubkan,  tatanan  penduduk setempat  yang  tidak  lepas  dari  sentuhan-sentuhan  kultural  dan  spiritual  keraton yang  semakin  menambah  daya  tarik.  Salah  satu  tradisi  yang  berlangsung  turun temurun  dan  semakin  mengangkat  nama  daerah  ini  adalah  membatik.  Seni  dan pembatikan  solo  menjadikan  daerah  ini  menjadi  pusat  batik  di  Indonesia. Pariwisata dan perdagangan ibarat dua sisi mata uang, sektor pariwisata tidak akan ada  artinya  bila  didukung  sektor  perdagangan,  minimal  keberadaan  perdagangan cendera mata dan kerajinan khas daerah menjadikan pariwisata semakin berdenyut. Berbeda  dengan  kegiatan  perdagangan,  sektor  pertanian  kurang  bisa  diandalkan, kebutuhan  pokok  seperti  beras,  sayur-sayurandan  bahan  dasar  protein  yang seharusnya  terpenuhi  melalui  sektor  ini  harus  bergantung  dari  daerah  lain. Pemberdayaan  sektor  pertanian  hampir  tidak  mungkin  dapat  dilakukan,  sama sulitnya  dengan  mengembangkan  wilayah  permukiman  akibat  keterbatasan  lahan. Secara  kumulatif,  sektor  tersier  yang  terdiri  dari  usaha  perdagangan,  hotel,  dan restoran,angkutan, dan komunikasi serta jasa-jasa menjadi andalan daerah. Terdapat beberapa  industri  pengolahan  yang  didominasi  oleh  industri  rumahtangga, kebanyakan industri bergerak dalam bidang pembuatan batik dan pakaian jadi yang hasilnya tidak hanya dinikmati oleh pasar setempat dan nasional, tetapi juga pasar internasional.
Jumlah  penduduk  Kota  Surakarta  pada  tahun  2012  adalah  545.653  jiwa, terdiri  dari  266.724  laki-laki  dan  278.929  perempuan.  Rasio  jenis  kelamin  Kota Surakarta  95,62  persen,  ini  menunjukkan  bahwa  penduduk  laki-laki  lebih  sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Jika dikaitkan dengan kelompok umur nampak  bahwa  proporsi  penduduk  perempuan  yang  lebih  besar  berada  pada kelompok-kelompok  umur  tua.  Sehingga  untuk  perencanaan  pembangunan kependudukan  di  bidang  kesehatan,  kelompok  manula  perempuan  ini  menjadi penting  mengingat  pada  umumnya  manula  perempuan  lebih  tidak  sejahtera dibandingkan dengan manula laki-laki.
2. Analisis Dan Pembahasan
a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian  keuangan  daerah  (otonomi  fiskal)  mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  masyarakat  yang  telah  membayar pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  daerah  (Abdul  Halim,2012). Selanjutnya  Abdul  Halim  (2012)  menyatakan  bahwa  kemandirian  keuangan daerah  ditunjukkan  oleh  besar  kecilnya  pendapatan  asli  daerah  (PAD) dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat  (transfer pusat) maupun dari pinjaman
Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya  Rasio  kemandirian juga  mengerah  digambarkan  ketergantungan  daerah  terhadap  sumber  dana eksternal,  terutama  dari  pemerintah  pusat  dan  provinsi.  Semakin  tinggi  rasio kemandirian  daerah,  tingkat  ketergantungan  terhadap  bantuan  pihak  eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.
Rasio  kemandirian  juga  menggambarkan  tingkat  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  daerah.  Semakin  tinggi  rasio  kemandirian,  semakin  tinggi partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  menggambarkan  bahwa  timgkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.
Untuk  menilai  tinggi  rendahnya  rasio  kemandirian  pemerintah  daerah, bisa mengacu pada Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut :
Tabel 1  Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Rendah sekali 0% - 25% Rendah 25% - 50% Sedang 50% - 75% Tinggi 75% - 100%
Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 /1996
Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dapat dihitung sebagai berikut:
Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut (berdasarkan lampiran):
Tabel 2. Perhitungan Rasio Kemandirian Pemkot Surakarta
Tahun Anggaran 2010-2011 Tahun Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Pinjaman Rasio (Rp) (Rp) (Rp) Kemandirian (%) 2010 113,946,007,542 718,819,616,671 825,560,150 15.83 2011 181,096,816,152 797,685,713,177 9,440,433,953 22.44
Sumber : Data sekunder diolah
Berdasarkan  tabel  1  diatas,  nampak  bahwa  Pemerintah  kota  Surakarta  tingkat kemandiriannya  mengalami  peningkatan  hal  ini  bisa  di  lihat  dari  adanya  peningkatan rasio  kemandirian  dari  15,83%  menjadi  22,44  %.  Tetapi  jika  hasil  rasio  kemandirian dibandingkan  dengan  pedoman  tingkat  kemandirian  dan  kemampuan  keuangan  dari Kepmendagri tahun 1996, maka Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2010 tingkat kemampuan keuangannya masih rendah sekali.
b. Rasio Efektifitas
Rasio  ini  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah
Pemda dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar  1  atau  100  persen.  tetapi  semakin  tinggi  rasio  efektivitas  berarti
kemampuan  daerah  semakin  baik.  Guna  memperoleh  ukuran  yang  lebih  baik, rasio  ini  perlu  didampingi  dengan  rasio  efisiensi.    Pemerintah  telah  menyusun pedoman  penilaian  tingkat  efektivitas  keuangan  daerah,  melalui  Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 berikut ini.
Tabel 2  Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah
Kriteria Efektivitas Persentase Efektifitas (%) Sangat Efektif >100 Efektif >90 – 100 Cukup Efektif >80 – 90 Kurang Efektif >60 – 80 Tidak Efektif ≤60 Sumber :Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 Tabel 3 Perhitungan Rasio Efektifitas Tahun Target PAD (Rp) Realisasi PAD (Rp) Rasio Efektivitas (%) 2010 120.183.277.000  113.946.007.542 94,81 2011 176.176060.000 181.096.816.152 102,79
Sumber : Data Sekunder diolah
Berdasarkan  tabel  diatas  nampak  bahwa  terjadi  peningkatan  rasio  efektifitas  dari 94,81%  menjadi  102,79%  pada  tahun  2011,  sehingga  kriteria  efektifitas  meningkat dari “efektif” menjadi “sangat efektif” . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah  Kota  Surakarta  pada  tahun  2011  telah  sangat  efektif    dalam  mengelola PAD nya.
c. Rasio Efisiensi
Rasio  efisiensi  menggambarkan  perbandingan  antara  besarnya  biaya  yang dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi  pendapatan  yang diterima. Pemda dikatakan efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di baah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin  baik.  Pemda  perlu  menghitung  secara  detail  besarnya  biaya  yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya, sehingga dapat  diketahui  cara  memungut  pendapatannya  efisien  atau  tidak.  Hal  ini  perlu dilakukan,    meskipun  Pemda  berhasil  merealisasikan  penerimaan  pendapatannya
sesuai  target  yang  ditetapkan,  namun  ternyata    biaya  untuk  memperoleh pendapatan lebih besar dari capaian pendapatannya, maka itu menjadi sia-sia.
Tabel 4  Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan
Kriteria Efisiensi Persentase Efisiensi 100% keatas Tidak Efisien 90%-100% Kurang Efisien 80%-90% Cukup Efisien 60%-80% Efisien Kurang dari 60% Sangat Efisien
Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996
Tabel 5  Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun Realiasasi Penerimaan  Biaya Pemungutan Rasio PAD (Rp) PAD (Rp) Efisiensi ( %) 2010 113,946,007,542 31,848,558,675 27.95 2011 181,096,816,152 25,617,156,298 14.15
Sumber : Data Sekunder diolah
Tabel diatas diketahui bahwa rasio efisiensi mengalami peningkatan dari 27,95% di tahun 2010 menjadi 14,15% di tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota  Surakarta  dalam  mengelola  pendapatan  asli  daerahnya  sudah  “sangat  efisien” karena hasil rasio efisiensi kurang dari 60%.
d. Rasio Keserasian
Rasio  keserasian  merupakan  rasio  yang  mendeskripsikan  aktivitas  Pemerintah Daerah  dalam  memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja  rutin  dan  belanja pembangunan secara optimal.  Semakin tinggi  prosentase dana  yang dialokasikan untuk  belanja  rutin  berarti  prosentase  belanja  investasi  yang  dipakai  untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil (Abdul Halim, 2012). Selanjutnya rasio keserasian dapat di formulasikan sebagai berikut :
a) Rasio belanja rutin/operasi  = Belanja rutin/operasi
Total APBD
b) Rasio belanja modal = Belanja Modal
Total APBD
Sampai  saat  ini  belum  ada  pedoman  yang  ideal  tentang  besarnya  rasio  belanja rutin  maupun  rasio  belanja  modal,  karena  sangat  dipengaruhi  dinamika pembangunan  dan  kebutuhan  investasi  yang  diperlukan  untuk  mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. (Abdul Halim, 2012).
Tabel 6. Perhitungan Rasio Keserasian (Belanja Rutin dibanding Total APBD)
Tahun Belanja Operasi (Rp) Total APBD (Rp) Rasio Belanja Operasi dibanding Total APBD (%) 2010 745.272.527.188  825.858.500.472 90,24 2011 853.958.610.775  982.645.954.738 86,90 Sumber : Data Sekunder diolah
Tabel 7. Perhitungan Rasio Keserasian (Belanja Modal dibanding Total APBD)
Tahun Belanja Modal (Rp) Total APBD (Rp) Rasio Belanja Modal dibanding Total APBD (%) 2010 79.762.498.284 825.858.500.472 9,65 2011 128.443.148.963  982.645.954.738 13,07
Sumber : Data Sekunder diolah
Dari perhitungan rasio keserasian di atas nampak bahwa sebagian besar dana yang dimiliki  Pemerintah  Kota  Surakarta  masih  digunakan  untuk  kebutuhan  belanja operasi walaupun terjadi penurunan dari 90,24% (2010) menjadi 86,90% (2011). Demikian pula rasio belanja modal terhadap APBD masih relatif kecil, walaupun sudah terdapat kenaikan dari 9,65% (2010) menjadi 13,07% (2011).
e. Rasio Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan  mengukur  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilan  yang  telah  dicapai  selama beberapa  periode  (Abdul  Halim,  2012).  Jika  pertumbuhan  untuk  masing-masing komponen  sumber  pendapatan  dan  pengeluaran  sudah  diketahui,  maka  dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang perlu mendapat perhatian.
Rasio pertumbuhan
= PAD t 1 – PAD t0 PAD t 0

## Tabel 8. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan
Tahun PAD (Rp) Total Pendapatan (Rp) Rasio Pertumbuhan PAD (%) Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%) 2010 113.946.007.542     858.513.967.372 - - 2011 181.096.816.152  1.029.523.688.529 58,93 19,92 Sumber : Data Sekunder diolah Tabel 9. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Tahun Belanja Operasi (Rp) Belanja Modal (Rp) Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi (%) Rasio Pertumbuhan Belanja Modal (%) 2010 745.272.527.188    79.762.498.284 - - 2011 853.958.610.775  128.443.148.963 14,58 61,03
Sumber : Data Sekunder diolah
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  pada  tahun  2011  PAD  Pemkot Surakarta mengalami pertumbuhan cukup tinggi yakni sebesar 58,93 % . Demikian juga  untuk  total  pendapatan  di  tahun  2011  mengalami  pertumbuhan  sebesar 19,92%.  Sedangkan  untuk  belanja  operasi  mengalami  pertumbuhan  sebesar  14,58
%  dan  untuk  belanja  modal  mengalami  pertumbuhan  sangat  tinggi  yakni  sebesar 61,03 %.
f. Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (Debt Service Coverage Ratio).
Menurut  PP  24  tahun  2005  tentang  Pinjaman  Daerah,  Rasio  DSCR  merupakan perbandingan  antara  pendapatan  asli  daerah,  bagian  daerah  dari  pajak  bumi  dan bangunan,  penerimaan  sumber  daya  alam  dan  bagian  daerah  lainya  serta  dana alokasi  umum  setelah  dikurangi  belanja  wajib,  dengan  penjumlahan  angsuran pokok,  bunga  dan  biaya  pinjaman  lainnya  yang  jatuh  tempo.  Ukuran  minimal DSCR adalah 2,5
DSCR  = PAD + Dana Bagi Hasil +DAU – Belanja Wajib
Angsuran Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain
Keterangan :
- Belanja wajib terdiri belanja pegawai dan belanja anggota DPRD
- Biaya  lain  meliputi  biaya  administrasi,  provisi,  komitmen,  asuransi, denda
Tabel  10 . Rasio DSCR Keterangan 2011 (Rp) 2010 (Rp) PAD 181,096,816,152 113,946,007,542 Dana Bagi Hasil Pajak 65,620,049,942 78,940,017,683 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 4,387,918,394 3,209,306,533 DAU 473,888,738,000 499,448,133,400 Jumlah 724,993,522,488 695,543,465,158 Belanja Pegawai 616,552,889,233 547,661,637,646 Angsuran Pokok Hutang 4,213,072,718 7,370,277,066 Belanja Bunga 1,864,595,060 2,326,912,038 Jumlah 6,077,667,778 9,697,189,104 RASIO DSCR 17.84% 15.25%
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan membayar kembali pinjaman  dari  Pemerintah  Kota  Surakarta  pada  ahun  2010  dan  2011  sangat  baik, dikarenakan rasio DSCR nya di atas 2,5.

## I. PENUTUP
1. Simpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan  yang dilakukan pada bab  sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Surakarta  untuk  tahun  2010  dan  2011 yang  masih  kurang  atau  perlu  menjadi  perhatian  adalah  pada  aspek kemandirian dan aspek keserasian.
b. Kemandirian  Pemerintah  Kota  Surakarta  dalam  memenuhi  kebutuhan  dana untuk  penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan,  pembangunan dan pelayanan masyarakat  masih  sangat    rendah,  karena  rasionya  hanya  sebesar  15,83  % (2010) dan 24,44% (2011).
c. Pemkot  Surakarta  dalam  menggunakan  dananya  masih  belum  berimbang, karena  sebagian  besar  APBD  masih  digunakan  untuk  belanja  operasional, yakni sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011). Di lain pihak rasio belanja modal  terhadap  APBD  juga  masih  rendah  yaitu  sebesar  9,65%  (2010)  dan 13,07% (2011)
d. Kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Surakarta  untuk  tahun  2010  dan  2011 yang  sudah  baik  adalah  pada  aspek  efisiensi,  efektivitas,  pertumbuhan  dan kemampuan membayar pinjaman.
a. Pemkot Surakarta sangat efisien di dalam mengelola PAD nya, hal ini bisa di lihat dari hasil perhtingan rasio efisiensi sebesar 27,95% (2010) dan 14,15% (2011)
b.  Efektivitas  Pemkot  Surakarta  dalam  mengelola  PAD  nya  mengalami peningkatan  dari  efektif  menjadi    sangat  efektif,  yakni  dari  94,81%  (2010) meningkat menjadi 102,79% (2011).
c.  Jumlah  pendapatan  dan  jumlah  PAD  mengalami  pertumbuhan  yang  positif, untuk pendapatan naik sebesar 19,92%, sedangkan PAD mengalami kenaikan cukup  tinggi    yakni  sebesar  58,93%.  Di  lain  pihak  belanja  operasi  naik sebesar 14,58% dan belanja modal naik sangat tinggi sebesar 61,03%.
d.  Pemkot  Surakarta  memiliki  kemampuan  di  dalam  membayar  kembali pinjaman,  karena  hasil  perhitungan  rasio  DSCR  sebesar  15,25%  (2010)  dan 17,84% (2011).
e. Kinerja keuangan dari Pemkot Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 ditinjau dari  aspek  pengelolaan  pendapatan  asli  daerahnya  sudah  sangat  efektif  dan efisien.
2. Saran
1. Pemerintah  Kota  Surakarta  diharapkan  berupaya  untuk  lebih  meningkatkan PAD  nya  dengan  mengoptimalkan  pengelolaan  sumber  daya  dan  memperluas sektor-sektor  yang  berpotensi  menambah  PAD,  sehingga  ketergantungan pendapatan dari Pemerintah Pusat bisa semakin berkurang.
2. Pemerintah  Kota  Surakarta  agar  lebih  proporsional  di  dalam  mengalokasikan belanjanya,  yakni  mengurangi  belanja  operasional  dan  meningkatkan  belanja modal.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian Indra dan Gatot S, 2003, Sistem Akuntansi Sektor Publik- Konsep untuk Pemerintah Daerah , Salemba Empat, Jakarta.
Bastian Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik , Suatu Pengantar, Erlangga
Halim Abdul , 2007. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah , Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
----------------, 2012, Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah , Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.
Halim Abdul, et.al. 2012. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik ,
Salemba Empat, Jakarta.
Harahap Sofyan Sahri, 2006. Analitis Kritis atas Laporan Keuangan , Raja Grafindo, Jakarta
Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, Standar Akuntansi Keuangan Indonesia , Salemba Empat, Jakarta
Kasmir, 2008, Analisis Laporan Keuangan , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Munawir, S, 2004, Analisa Laporan Keuangan , Edisi IV, Liberty, Yogjakarta.
Mardiasmo, 2004, Akuntansi Sektor Publik, CV. Andi Offset, Yogjakarta
Sawir, Agnes, 2005. Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005  tentang STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN , Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010  tentang STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN , Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat