## PENERAPAN SOP PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK  TERHADAP UMKM PADA WILAYAH KECAMATAN KRAMAT JATI
Oleh: Deddy Dariansyah Universitas Indraprasta PGRI
Email:
deddyjogjazz@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Dengan  telah  diterbitkan  Undang  Undang  No  11  Tahun  2016  dan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pengampunan Pajak, sangat penting  dikarenakan  masih  banyak  Wajib  Pajak  UMKM  diwilayah  kerja  Kantor Pelayanan  Pajak  Kramat  Jati  yang  belum  melaporkan  seluruh  kekayaan  baik berwujud  maupun  tidak  berwujud  pada  SPT  Tahun  2016.  Berdasarkan  Laporan Kantor  Pelayanan  Pajak  Kramat  Jati  Wajib  Pajak  UMKM  yang  telah  mengikuti Program Amnesti Pajak sesuai dengan prosedur sebanyak 1451, diharapkan uang dari  tebusan  amnesti  pajak  dapat  tercapainya  penerimaan  Pajak  pada  Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati pada tahun 2017. Agar dapat tercapainya penerimaan pada  Pajak  Kantor  Pelayanan  Pajak  Kramat  Jati  terus  meningkatkan  kegiatan Ekstensifikasi  Pajak,  bermanfaat  untuk  menjaring  Wajib  Pajak  UMKM  baru dengan  sistem  jemput  bola  agar  dapat  mengikuti  Program  Pengampunan  Pajak dapat  berjalan  dengan  semestinya,  sehingga  Tax  Ratio  dapat  meningkat  setiap tahunnya.
Kata  Kunci:  Peraturan  Pemerintah,  Amnesti  Pajak.  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan  laporan  Kementerian  Keuangan  untuk  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  (APBN)  2016,  dari  pemerintah  menetapkan  target  penerimaan Pajak  non-PPh  Migas  adalah  Rp.  1.546  trilyun,  sedangkan  pendapatan  PPh Minyak  dan  Gas  Bumi  sebesar  Rp.  41.4  Triliun.  Dengan  perluasan  dasar perhitungan  tersebut,  pemerintah  mengusulkan  rasio  penerimaan  Pajak  ( Tax Ratio )  dalam  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Perubahan (APBN) 2016 sebesar 13% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan semakin meningkatnya  target  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  pada  struktur  APBN dari  tahun  ke  tahun,  yang  besarnya  rasio  penerimaan  sektor  pajak  terhadap  total penerimaan dalam negeri berkisar 78% . untuk di tahun 2016 ini saja, total target penerimaan  sektor  pajak  pada  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN  ) sebesar 1.546 Trilyun. Berikut ini Tabel Target Penerimaan Pajak selama 5 tahun dari  Tahun  2012  sampai  dengan  2016  dari  Direktorat  Jendral  Pajak  berdasarkan APBN adalah sebagai berikut:
No  Tahun Penerimaan Pajak  Jumlah Target Penerimaan 1 2012 Rp 980 triliun 2 2013 Rp 1.072 triliun 3 2014 Rp 1.110 triliun 4 2015 Rp 1.294 trilyun 5 2016 Rp 1.546 trilyun Sumber Direktorat Jendral Pajak
Dari  tabel  di  atas  terlihat  sangat  jelas  bahwa  setiap  tahunnya  target penerimaan  Pajak  meningkat  jumlahnya,  berdasarkan  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  (APBN).  Hal  ini  diperlukan  langkah-langkah  strategis  dan  tepat oleh  Direktorat  Jendral  Pajak  sebagai  institusi  pengumpul  penerimaan  negara  di Indonesia,  agar  rencana  penerimaan  pajak  dapat  tercapai,  dari  Pihak  Direktorat Jendral  Pajak  menjalankan  Program  Ekstensifikasi  dan  Intensikasi,  salah  satu diantaranya  Program  Pengampunan  Pajak (Tax  Amnesty) .  Berdasarkan  data dashboard Direktorat  Jenderal  Pajak,  pada  Oktober  2016  pada  nilai  pernyataan harta berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) telah mencapai Rp 3.811 triliun. Jika  dirinci,  sebanyak  Rp  2.690  triliunmerupakan  deklarasi  dalam  negeri. kemudian, sebanyak Rp 979 triliun berupa dana deklarasi luar negeri dan sisanya Rp  142  triliun  merupakan  dana  repatriasi.  Salah  satu  tujuan  Program Pengampunan Pajak (Tax Amesty) adalah target pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak agar bisa menarik sekitar Rp1.000 Triliun sampai dengan Rp 4.000 triliun  dana  yang  terparkir  di  luar  negeri,  diharapkan  dapat  tercapainya  target penerimaan Pajak setiap tahunnya.
Dalam praktiknya, bila dilakukan penelitian secara langsung kepada subjek pajak, bahwa melaksanakan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) saat ini yang sederhana, mudah dilaksanakan dengan tarif yang sangat rendah merupakan salah satu yang diinginkan oleh masyarakat. Kondisi tersebut tidak terkecuali bagi kalangan pelaku usaha  yang tergolong dalam  Usaha Mikro Kecil  dan  Menengah dengan  berbagai  keterbatasan  yang  ada  ditengah  kegiatan  usaha  pada  saat  ini, diharapkan  dapat  diperoleh  yaitu  berupa  keuntungan  yang  telah  diharapkan, sehingga  dapat  menjaga  dan  mendorong  kelangsungan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  yang  terus  berlanjut,  atas  dasar  pemikiran  tersebut  penulis  tertarik untuk  meneliti  Penerapan  Standar  Operasional  Prosedur  Program  Pengampunan Pajak  terhadap  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  Pada  Wilayah Kecamatan  Kramat  Jati.  Berdasarkan  Laporan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Kramat Jati  Pengusaha  UMKM  yang  mengikuti  Program  Amnesti  Pajak  sebanyak  1451 Wajib  Pajak  UMKM,  diharapakan  sebelum  akhir  Program  Amnesti  Pajak  akhir Maret  2017  lebih  banyak  lagi  Wajib  Pajak  yang  mengikuti  Program  Amnesti Pajak sehingga dapat tercapainya penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kramat  Jati.  Sebelum  membahas  lebih  lanjut  penerapan  dari  Program  Amnesti Pajak  ini,  berikut  ini  beberapa  pengertian  yang  perlu  dikemukakan  dalam memahami dan melaksanakan Program Pengampunan Pajak sebagaimana berikut ini.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Pajak berasal dari (dari bahasaLatin taxo ; "rate") adalah iuran rakyat kepada negara  berdasarkan  undang-undang,  sehingga  dapat  dipaksakan,  dengan  tidak mendapat  balas  jasa secara  langsung. Sedangkan  definisi Pajak  menurut  Undang Undang Nomor 16 tahun 2009  tentang perubahan tentang  Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan,  Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang  Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar  besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Sedangkan definisi Pajak menurut kutipan Jurnal Pajak Tryana AM Tiradaa Volume 3 (2013) Waluyo (2011:4) menyatakan pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga  yang  memenuhi  syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  agar membayar  sejumlah  uang  ke  Kas  Negara  yang  bersifat  memaksa,  dan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung.  Sedangkan  Wajib  Pajak  dibagi  menjadi dua  menurut  kutipan  Jurnal  Pajak  Winda  Kurnia  Fikriningrum  (2012),  adalah wajib  pajak  merupakan  orang  pribadi  atau  badan,  meliputi  pembayar  pajak, pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016,  Pengampunan Amnesti  Pajak  adalah  penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang,  tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016, selain  memberikan  pengampunan  untuk  sanksi  administrasi, tax  amnesty juga dimaksudkan  untuk  menghapuskan  sanksi  pidana,  serta  pengampunan  pajak  ( tax amnesty) juga  dapat  diberikan  kepada  pelaporan  sukarela  data  kekayaan  wajib pajak yang belum dilaporkan pada masa sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang  mungkin  belum  dibayarkan.  Namun  demikian  Tax  Amnesty  ini  ditujukan tidak hanya kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki harta atau aset di luar negeri  saja.  Bagi  Wajib  Pajak  dalam  negeri  khususnya  bagi  Wajib  Pajak  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  berhak  untuk  mengikuti  Program Pengampunan Amnesti Pajak ini apabila masih ada harta atau aset yang belum di laporkan  dalam  SPT  Tahunannya  sehingga  tetap  terdapat  unsur  keadilan. Sedangkan  menurut  kutipan  Jurnal  Pajak  Ngadiman  dan  Daniel  Huslim  (2015) menyatakan Tax  amnesty adalah  suatu  kesempatan  waktu  yang  terbatas  pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang  berkaitan  dengan  masa  pajak  sebelumnya  atau  periode  tertentu tanpa  takut hukuman pidana.
1. Subjek dan Objek Program Amnesti Pajak Dalam pasal 3 undang undang Amnesty Pajak, Subjek Amnesti pajak adalah setiap Wajib Pajak berhak untuk mendapatkan pengampunan pajak melalui pengungapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan kecuali Wajib Pajak yang sedang:
a. Dilakukan  penyidikan  dan  berkas  penyidikannya  telah  dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Republik Indonesia
b. Dalam proses peradilan pengadilan Republik Indonesia
c. Menjalani hukum pidana, atas Tindak Pidana di bidang Perpajakan
Apabila  belum  terdaftar  sebagai  Wajib  Pajak  (belum  Ber  NPWP)  agar mendaftarkan  diri  untuk  mendapatkan  NPWP  dulu  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak dimana  Wajib  Pajak  tempat  tinggal  atau  domisili.  Sedangkan  Objek  Amnesti Pajak  adalah  meliputi  pengampunan  atas  kewajiban  perpajakan  sampai  dengan akhir tahun pajak terakhir,  yang  belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak terdiri atas:
a) Pajak Penghasilan
b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
2. Tujuan  Program  Amnesti  Pajak  berdasarkan  Undang-undang  nomor  11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
a) Mempercepat  pertumbuhan  dan  restrukturisasi  ekonomi  melalui pengalihan  Harta,  yang  antara  lain  akan  berdampak  terhadap peningkatan  likuiditas  domestik,  perbaikan  nilai  tukar  Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
b) Mendorong  reformasi  perpajakan  menuju  sistem  perpajakan  yang lebih  berkeadilan  serta  perluasan  basis  data  perpajakan  yang  lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
c) Meningkatkan  penerimaan  pajak,  yang  antara  lain  akan  digunakan untuk pembiayaan pembangunan.
3. Manfaat Program Amnesti Pajak
a) Peningkatan Tax Ratio melalui pencapaian target penerimaan pajak pada setiap tahunnya
b) Peningkatan investasi dan likuiditas domestik, serta perbaikan nilai tukar rupiah, dan penurunan suku bunga.
c) Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid komprehensif dan terintegrasi.
4. Program  Amnesti  Pajak (Tax  Amnesty) tetap  berpegang  teguh  berdasarkan asas :
a) Kepastian  hukum,  yaitu pelaksanaan pengampunan pajak  harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum.
b) Keadilan, yaitu pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang telibat.
c) Kemanfaatan, yaitu seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat  bagi  kepentingan  negara,bangsa  dan  masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
d) Kepentingan  nasional,  yaitu  pelaksanaan  pengampunan  pajak kepentingan  bangsa,negara  dan  masyarakat  di  atas  kepentingan lainnya.
5. Dasar Hukum Program Amnesti Pajak
Dasar  Hukum  perhitungan  Program  amnesti  pajak  adalah  Pasal  4 Undang  Undang  No  11  Tahun  2016  dan  Pasal  10  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU No 11 Tahun 2016  Tentang  Pengampunan  Pajak  serta  (kutipan  Jurnal  pajak  4).  Untuk menghitung besarnya uang tebusan yang harus dibayar sehingga wajib pajak memperoleh  pengampunan  pajak,  fasilitas  yang  diberikan  oleh  Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan  sanksi  administrasi  perpajakan,  serta  penghapusan  sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT.
6. Tarif Program Amnesti Pajak Sebagaimana  yang  tertuang  dalam  pasal  4  UU  No  11  Tahun  2016, Harta adalah  akumulasi  tambahan  kemampuan  ekonomis  berupa  seluruh kekayaan,  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  baik  bergerak  maupun tidak  bergerak  baik  yang  digunakan  untuk  usaha  maupun  bukan  untuk usaha,  yang  berada  didalam  dan/atau  diluar  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Sedangkan  Utang  adalah  jumlah  pokok  utang  yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta. Tarif uang tebusan atau harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  yang  dialihkan  ke  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dan  diinvestasikan  dalam  jangka  waktu  paling  singkat  3  tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
a) 2%  (dua  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan  pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga, pada tanggal 18 Juli s.d 30 September 2016
b) 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada 1
Oktober 2016 sampai dengan  31 Desember 2016
c) 5%  (lima  persen)  untuk  periode  penyampaian  surat  pernyataan terhitung  sejak  tangggal  1  Januari  2017  sampai  dengan  tanggal  31
Maret 2017. Tarif  uang  tebusan  bagi  Wajib  Pajak  UMKM  yang  peredaran usahanya sampai dengan pada tahun pajak terakhir adalah sebesar : a) 0,5% (nol koma  lima persen) bagi  wajib pajak  yang  mengungkapkan nilai  harta  sampai  dengan  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
b) 2%  (dua  persen)  bagi  wajib  pajak  yang  mengungkapkan  nilai  harta lebih  dari  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar)  dalam  Surat Pernyataan.
Selain  landasan  teori  diatas  tentang  Program  Amnesti  Pajak,  dari  pihak
Direktorat  Jendral  Pajak  juga  memberikan  penjelasan  simbol  makna  tentang Program Amnesti Pajak yaitu : Ungkap, Tebus, Lega
Ungkap adalah  sebuah  pernyataan  dari  Wajib  Pajak  untuk  bersedia melaporkan  seluruh  kekayaan,  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada didalam dan/atau diluar negeri, yang belum dilaporkan
salam  SPT  Tahunan  PPh  terakhir.  Belum  dilaporkannya  kekayaan  tersebut  bisa dikarenakan  kelalaian  atau  keadaan  diluar  kekuasaan  yang  dialami  Wajib  Pajak, sehingga  kolom  Harta  dan  Utang  dalam  SPT  Tahunan  PPh  belum  diisi  dengan benar, lengkap dan jelas.
Tebus adalah  pembayaran  sejumlah  uang  ke  kas  Negara  untuk  mendapatkan Amnesti  Pajak,  berupa  pelepasan  hak  Negara  untuk  menagih  pajak  yang seharusnya  terutang  dari  pengungkapan  kekayaan  yang  dilakukan  oleh  wajib pajak kepada Direktorat Jendral Pajak. Uang Tebusan atas Amnesti Pajak dihitung dengan  cara  mengalihkan  tarif  Uang  Tebusan  dengan  Nilai  Harta  Bersih  yang telah diiungkapkan oleh wajib pajak.
Lega adalah  sebuah  perasaan  yang  nantinya  akan  menaungi  wajib  pajak manakala  mereka  telah  memanfaatkan  pengampnan  pajak.  Dengan  diterimanya Pengampunan  Pajak,  Wajib  Pajak  akan  mendapatkan  penghapusan  atas  pajak yang  seharusnya  terutang  sanksi  administrasi  perpajakan,  dan  sanksi  pidana  di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015.
Menurut  Kutipan  Jurnal  UMKM  Hasan  (2013)  pengertian  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  berdasarkan  Undang  Undang  No  20  Tahun  2008  adalah sebagai berikut:
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau  usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan  yang dimiliki, dikuasai, atau  menjadi  bagian baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau  usaha  besar dengan  jumlah kekayaan  bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  :  197/PMK.03/2013 pengertian  Pengusaha  Kecil  adalah  Pengusaha  yang  selama  satu  tahun  buku melakukan  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  dengan jumlah  peredaran  bruto  dan/atau  penerimaan  bruto  tidak  lebih  dari  Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).
Sedangkan menurut Undang Undang No 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil  dan  menengah,  menyatakan  paahwa  pengertian  Usaha  Mikro  adalah  usaha produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau  badan  usaha  perorangan  yang memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini. Selanjutnya pengertian Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  Usaha
Menengah  atau  Usaha  Besar  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Kecil  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini.  dan  terakhir  pengertianUsaha  Menengah adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun tidak  langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau  Usaha  Besar  dengan  jumlah  kekayaan bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-  Undang ini.  Didalam  Undang  Undang  UMKM  No  20  Tahun  2008  dan  kutipan (Mangonting,  2017)  menyatakan  “  isi  kutipan”  Jurnal  UMKM    Usaha  Mikro Usaha  Kecil  dan  Menengah  secara  tegas  juga  memberikan  kriteria  dari  usaha untuk dikategorikan sebagai berikut:
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
c. sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian  yang digunakan dalam Penelitian ini adalah menganalisa Penerapan  Standar  Operasional  Prosedur  Program  Amnesti  Pajak  sudah  sesuai dengan  Pasal  4  Undang  Undang  No  11  Tahun  2016  dan  Pasal  10  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 / PMK.03/2016  yang ada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Kecamatan Kramat Jati.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum  menjelaskan  lebih  lanjut  bagaimana  mekanisme  Standar Operasional  Prosedur  Program  Amnesti  Pajak (Tax  Amnesty) bagi  Wajib  Pajak UMKM  di  Wilayah  Kecamatan  Kramat  Jati  dapat  mengikuti  Program  ini? Sebenarnya  cara  yang  perlu  dilakukan  tidak  terlalu  sulit,  hampir  sama  dengan yang  ada  di  dalam  negeri,  sejalan  dengan  semboyan  Program  Amnesti  Pajak yaitu: Ungkap, Tebus dan Lega sebagaimana digencarkan diberitakan selama ini. Berikut ini mekanisme Prosedur yang perlu disiapkan Wajib Pajak UMKM, agar nantinya  pengajuan  permohonan  Amnesti  Pajak  Wajib  Pajak  UMKM  ke  Kantor Pelayanan  Pajak  Kramat  Jati  tidak  ditolak  oleh  tim  penerima  berkas (helpdesk  ) dan tim peneliti berkas, sebagai berikut.
1. Wajib  Pajak  UMKM  terlebih  dahulu  Membuat  laporan  Daftar  Harta  yang dimiliki  pada  Tahun  Pajak  awal  Januari  sampai  dengan  akhir  Desember, yaitu:
a. Wajib Pajak UMKM dengan membuat Daftar Hartakeseluruhan, harta yang  dimiliki  atau  yang  sudah  pernah  atau  belum  di  laporkan  pada SPT Tahunan PPh Badan / Orang Pribadi
b. Setelah itu Wajib Pajak UMKM membuat daftar harta tambahan yang dipisahkan  berdasarkan  lokasi  dan  perlakuan:Harta  tambahan  dalam negeri , Harta  Tambahan  di  Luar  Negeri  yang  hendak  di  repatriasi , Harta Tambahan di Luar Negeri yang tidak akan di repatriasi.
2. Setelah  selesai  Wajib  Pajak  UMKM  membuat  laporan  Daftar  Harta  yang dimiliki  pada  Tahun  Pajak  Awal  Januari  sampai  dengan  Akhir  Desember, kemudian  membuat  Laporan  Daftar  Hutang  yang  dimiliki  keseluruhan hutang, baik yang sudah laporkan atau belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh  Badan  /  Orang  Pribadi.  Daftar  Hutang  Tambahan  yang  dipisahkan berdasarkan lokasi dan perlakuan :
a. Hutang tambahan dalam negeri
b. Hutang  Tambahan  di  Luar  Negeri  terkait  harta  yang  hendak  di repatriasi
c. Hutang  Tambahan  di  Luar  Negeri  terkait  harta  yang  tidak  akan  di repatriasi
3. Hitung Jumlah Uang Tebusan Amnesti Pajak Setelah  daftar  harta  dan  daftar  hutang  selesai  dibuat,  maka  langkah selanjutnya  sebelum  Wajib  Pajak  UMKM  adalah  menghitung  jumlah  uang tebusan yang harus dibayar terkait dengan jumlah tambahan harta dan utang, Berikut ini mekanisme perhitungan jumlah Uang tebus Amnesti Pajak.

## Mekanisme Perhitungan Pengampunan Pajak
Menurut Kutipan Jurnal D Erica (2017) menyatakan  Sesuai dengan Pasal 4 Undang  Undang  No  11  Tahun  2016  dan  Pasal  10  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 118 / PMK.03/2016 dan Kutipan Jurnal Pajak bahwa
Seorang  Wajib  Pajak  UMKM  memiliki  harta  yang  berada  dalam  Surat Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Tahun  Pajak  2015  (SPT  Pajak Penghasilan terakhir), Wajib Pajak melaporkan:
a. Nilai harta Rp 3.000.000.000,-
b. Nilai hutang Rp 1.000.000.000,-
c. Nilai harta bersih Rp 2.000.000.000,-
Setelah  akhir  September  Wajib  Pajak  UMKM  melaporkan  kembali  dengan mengikuti Progam Amnesti Pajak, dalam surat pernyataan yang disampaikan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga (akhir September 2016) diketahui adalah sebagai berikut:
a. Nilai harta Rp 4.000.000.000,-
b. Nilai hutang Rp 1.000.000.000,-
c. Nilai harta bersih Rp 3.000.000.000,-
Dengan  demikian  dasar  perhitungan  pengenaan  uang  tebusan  bagi  Wajib Pajak  UMKM  adalah:  Rp  3.000.000.000,-  –  Rp  2.000.000.000,-  =  Rp 1.000.000.000,-
Tarif  yang  dikenakan  untuk  uang  tebusan  Amnesti  Pajak  dikenakan  0,5  % sesuai dengan  Undang Undang  Amnesti pajak, apabila  bagi wajib pajak UMKM yang  mengungkapkan  nilai  harta  sampai  dengan  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan.
Rp 1.000.000.000 x 0,5 % = Rp 5.000.000,-
4. Mengisi Formulir Amnesti Pajak Setelah Wajib Pajak UMKM selesai menghitung besaran uang tebusan dan telah  memiliki  bayangan  nominalnya,  maka  langkah  selanjutnya  adalah mengisi  lampiran  lembar  "surat  pernyataan  harta  untuk  pengampunan pajak", ingat untuk mengisi laporan pajak apapun itu selalu dimulai dengan mengisi lampiran. Wajib Pajak UMKM bisa mendapatkan formulir Amnesti Pajak  melalui  internet  dapat  diunduh  dengan  mengunjungi  website Direktorat Jendral Pajak www. Pajak. go.id/ amesti pajak atau Wajib Pajak bisa  mendatangi  Kantor Pelayanan Pajak terdekat  untuk  meminta  Formulir Amnesti Pajak. Pertama tama Wajib Pajak UMKM dapat membuka aplikasi Amesti  Pajak  terintegrasi  dalam  bentuk  excel  telah  unduh,  bagian  pertama yang harus anda isi adalah sheet isian data sebagai berikut:
a) SURAT PERNYATAAN : Bila baru pertama kali menyampaikan maka isi 1
b) NPWP : Isikan NPWP Wajib Pajak tanpa tanda baca cukup nomer saja
c) NAMA : Isikan Nama Wajib Pajak
d) NIK KTP : Isikan NIK bila wajib pajak adalah Orang Pribadi,
kosongkan bila wajib pajak badan
e) NOMOR PASSPORT :Isikan bila wajib pajak adalah Orang Pribadi jika memliki Passport, kosongkan bila wajib pajak badan
f) ALAMAT DI INDONESIA : Isi dengan alamat tempat tinggal / kantor di Indonesia
g) ALAMAT DI LUAR NEGERI : Isikan dengan alamat tempat tinggal / kantor di luar negeri
h) BIDANG USAHA : Isikan bidang usaha sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar pada saat pertama kali anda mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dulu
i) TELEPON RUMAH : Isi dengan Nomer telepon rumah bila ada, bila tidak ada cukup dikosongkan
j) NOMOR HANDPHONE : Masa ndak punya HP :D
k) ALAMAT EMAIL : Isikan alamat email anda
l) UMKM YA / TIDAK : Pilih Pada dropdown apakah peredaran usaha anda setahun tidak melebihi 4.800.000.000 bila dibawah maka pilih ya, dan bila diatas maka pilih tidak
m) KLU (KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA) : KLU anda dapat anda lihat di lembar surat keterangan terdaftar sama halnya dengan bidang usaha n) PEMBUKUAN : Pilih apakah anda menggunakan pembukuan atau tidak
o) PERIODE PEMBUKUAN : Periode pembukuan normalnya adalah dimuai dari bulan januari sampai bulan desember jadi isikan 0112 artinya bulan 01 sampai bulan 12
p) DI AUDIT ATAU TIDAK : Bila anda diaudit oleh akuntan publik maka pilih ya dan bila tidak maka pilih tidak
q) PAKAI KONSULTAN ATAU TIDAK : Silahkan pilih pada dropdown menu apakah anda menggunakan konsultan publik atau tidak
r) NAMA KONSULTAN : Kosongkan bila anda tidak menggunakan konsultan dan membuat sendiri laporan perpajakan anda
s) TARIF UNTUK HARTA YANG DIALIHKAN KE DN : Silahkan isikan tarif anda, baca di halaman TARIF bila anda tidak mengetahui
t) TARIF UNTUK HARTA TIDAK DIBAWA KE DN : Kosongkan bila anda tidak memiliki harta diluar negeri, baca di halamanTARIF
bila anda tidak mengetahui u) JENIS WAJIB PAJAK : Pilih apakah anda wajib pajak orang pribadi atau anda wajib pajak badan
v) NAMA PENANDATANGAN : Isikan direktur bila badan dan isi sesuai nama wajib pajak bila anda adalah wajib pajak orang pribadi
w) NPWP Isikan NPWP direktur bila badan dan isi sesuai NPWP wajib pajak bila anda adalah wajib pajak orang pribadi
x) ALAMAT : Isikan alamat orang yang menandatangani
y) KOTA SURAT DIBUAT : Isi kota tempat terdaftar sesuai dengan kartu NPWP
z) NAMA KANTOR PELAYANAN PAJAK : Isikan Nama Kantor tempat anda terdaftar
5. Isi Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak
Wajib  Pajak  UKM  harus  mengisi  semua  isi  surat  pernyataan  harta  untuk pengampunan pajak yang tertera didalam surat pernyataan tersebut
6. Cetak Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak Apabila  Wajib Pajak UMKM telah  mengisi semua  formulir  Amnesti Pajak dengan benar dan lengkap maka saatnya untuk mencetak, jangan lupa "surat pernyataan  harta  untuk  pengampunan  pajak"  dicetak  menggunakan  kertas folio A4.
7. Siapkan  Data  Pendukung  Surat  Pernyataan  Harta  Untuk  Pengampunan Pajak
Untuk  melengkapi  surat  pernyataan  harta  diperlukan  data  pendukung,  data pendukung  yang dimaksud adalah data  yang  mendukung pernyataan  Wajib Pajak UMKM yang telah tertera pada surat pernyataan harta. Contoh nyata surat pendukung adalah rekening hutang di bank, bukti hutang di FIF / BAF dan  bukti  hutang  lainnya.  Untuk  harta  Wajib  Pajak  tidak  perlu  membawa buktinya karena pengakuan tanpa bukti sudah cukup untuk harta.
8. Konsultasikan  perhitungan  pengampunan  Pajak  dengan  petugas  AR  / Account Representative
Bila  semua  telah  siap  maka  saatnya  Wajib  Pajak  berkonsultasi  dengan petugas  Account  Representatif  tentang  kebenaran  penghitungan  yang  telah anda  buat,  bisa  mendatangi  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  terdekat  atau  bisa melalui  telepon,  email,  atau  whatsapp,  bila  anda  tidak  memiliki  nomor Petugas Account Representatif maka gunakan tips ini untuk mencari kantor pajak yang telah disediakan untuk anda :
1) Hubungi petugas telkom (kode kota) 108 contoh 0356-108
2) Tanyakan kepada petugas telkom berapa nomer kantor pajak kota anda
3) Hubungi Kantor Pajak kemudian minta disambungkan ke HELP DESK
4)
Sebutkan NPWP Wajib Pajak UMKM dan tanya siapa petugas AR / minta dihubungkan dengan petugas AR / cukup minta nomer telepon petugas AR anda kepada petugashelp desk. Wajib Pajak UMKM dapat berkonsultasi tentang perhitungan uang tebusan yang di hitung apakah sudah benar atau belum.
9. Membayar Uang Tebusan Amnesti Pajak Apabila  Wajib  Pajak  telah  berkonsultasi  dengan  petugas  Account Representatif  dan  disimpulkan  tidak  ada  masalah  dengan  perhitungan Amnesti pajak,  maka  Wajib Pajak dapat  langsung  membayar uang tebusan amnesti pajak di Bank Persepsi atau  Bank  yang telah  bekerja sama dengan pihak  Direktorat  Jendral  Pajak,  baik  Bank  BUMN,  BUMD,  Swasta  dalam negeri,  Kantor  Pos,  atau  bisa  menggunakan  Anjungan  Tunai  Mandiri (ATM) bank terdekat, setelah membayar maka Wajib Pajak dapat membawa bukti print dari ATM tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak.
10. Bawa  Berkas  Permohonan  Pengampunan  Amnesti  Pajak  ke  Kantor Pelayanan Pajak
Setelah  Wajib  Pajak  UMKM  membayar  uang  tebusan  pada  Bank,  Kantor Pos atau ATM, selanjutnya Wajib Pajak UMKM dapat menyampaikan surat pernyatan  harta  untuk  Program  Pengampunan  Pajak  beserta  lampirannya pada  Kantor  Pajak  Kramat  Jati,  dari  data  yang  dilaporkan  wajib  data  yang asli  dan  harus  sesuai,  setelah  diperiksa  petugas  kantor  pajak  kemudian Wajib  Pajak  UMKM  akan  mendapatkan  surat  keterangan  dalam  waktu kurang lebih 10 hari setelah proses tersebut berlangsung.

## Bagan Prosedur Program Pengampunan Pajak UMKM
Dari hasil penelitian selama Tiga ( bulan ) bulan September sampai dengan Desember  2016  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Kramat  Jati,  sejumlah  1451  Wajib Pajak  UMKM  telah  mengikuti  Prosedur  Program  Amnesti  Pajak  berdasarkan Undang  Undang  No  11  Tahun  2016  dan  Pasal  10  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016

## E. SIMPULAN dan SARAN
Dengan telah diterbitkan Undang Undang No 11 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pengampunan Pajak, sangat penting  dikarenakan  masih  banyak  Wajib  Pajak  khususnya  UMKM  belum melaporkan  seluruh  kekayaan,  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha,  yang  berada didalam dan /atau diluar negeri didalam SPT Tahunan Pajak  Penghasilan  terakhir.  Belum  dilaporkannya  kekayaan  tersebut  bisa dikarenakan  kelalaian  atau  keadaan  diluar  kekuasaan  yang  dialami  Wajib  Pajak, sehingga  kolom  Harta  dan  Utang  dalam  SPT  Tahunan  PPh  belum  diisi  dengan benar, lengkap dan jelas.
Pertimbangan  Pemerintah  penerapan  pengenaan  pengampunan  pajak  bagi Wajib  Pajak  UMKM,  Tarif  uang  tebusan  pengampunan  pajak  bagi  Wajib  Pajak UMKM  yang  peredaran  usahanya  sebesar  :  0,5%  (nol  koma  lima  persen)  bagi
wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp
10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  dalam  Surat  Pernyataan;  atau2%  (dua persen)  bagi  wajib  pajak  yang  mengungkapkan  nilai  harta  lebih  dari  Rp 10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar)  dalam  Surat  Pernyataan.  didasari  atas  rasa keadilan  yang  ingin  diberikan  kepada  Wajib  Pajak  UMKM.  Peran  UMKM dirasakan  sangat  penting  bagi  negara  Republik  Indonesia  untuk  menggerakan perekonomian  sektor  riil,  dan  pemasukan  pendapatan  negara  dari  sektor  Pajak khususnya.
Dari data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kramat Jati Tahun 2016, jumlah Wajib  Pajak  UMKM  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Kramat  Jati,  sejumlah  1451, telah  mengikuti  Prosedur  Program  Amnesti  Pajak  berdasarkan  Undang  Undang No  11  Tahun  2016  dan  Pasal  10  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 118/PMK.03/2016.  Dari  data  tersebut  merupakan  sangat  bagus  untuk  potensi penerimaan  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kramat  jati  dalam menjalankan  Program  Pengampunan  Pajak,  selain  itu  Kantor  Pelayanan  Pajak Kramat Jati terus menjalankan Ekstensifikasi Pajak untuk menjaring Wajib Pajak UMKM  baru  yang  belum  mengikuti  Program  Pengampunan  Pajak  sebagai penerimaan  pajak  pada  Wilayah  kerja  Kecamatan  Kramat  Jati.  Berbagai  macam cara  menjalankan  program  Ekstensifikasi  Pajak  dalam  menjaring  Wajib  Pajak UMKM yang ada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati antara lain:
1. Mapping  Survey  terhadap  pelaku  usaha  UMKM  di  wilayah Kecamatan Kramat Jati
2. Melaksanakan  sosialisasi  dan  memberikan  informasi  Program pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak UMKM dengan mendatangi di tempat usaha UMKM, seperti di pinggir jalan, Pasar, Mall, di wilayah Kelurahan kelurahan pada Kecamatan di Kramat Jati.
3. Mengadakan  program  jemput  bola  dari  pegawai  pajak  Kantor Pelayanan  Pajak  Kramat  Jati,  dengan  mendatangani  pelaku  usaha
UMKM  dalam  menjalankan  Program  Pengampunan  Pajak,    serta menerima  laporan  Surat  Pemberitahuan  Tahun  (SPT)  Wajib  Pajak UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA
Laporan  Data  Penerimaan  Wajib  Pajak,  2016.  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Kramat Jati
Laporan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN),  2016.  Kementerian Keuangan RI
Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor:  Nomor  118/PMK.03/2016  tentang Pengampunan Pajak
Resmi, Siti, Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta 2016
Soemitro,  Rohmat,  dalam  (  Mardiasmo)  Perpajakan,  Penerbit  BPFE  Yogyakarta
2016
Undang  Undang  Nomor  Undang  Undang  No  11  Tahun  2016  tentang Pengampunan Pajak dan Prosedur. 2016. Republik Indonesia.
Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Waluyo, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta 2017
Erica, D. (2017). Prosedur Perhitungan Thd Pengampunan Pajak. E- Journal BSI ,
7.
Fikriningrum,  W.  K.  (2012).  Analisis  Faktor  Faktor  Yang  Mempengaruhi  WP Orang  Pribadi  Dalam  Memenuhi  Kewajiban  Membayar  Pajak. Jurnal Undip , 2.
Hasan. (2013). Indentifikasi Dan Klasifikasi UMK Di Sekitar Kampus Universitas Parahyangan. Journal Unpar , 2.
Huslim,  N.  D.  (2015).  Pengaruh  Sunset  Policy  Tax  Amnesty  Dan  Sanksi  Pajak Thdp Kepatuhan WP Pada KPP Kembangan. E Jounal Tarumanagera , 232.
Ngadiman. (2015). Pengaruh Susnset Policy Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Thd Kepatuhan WP Pada KPP Kembangan. E Journal Tarumanegara , 233.
Pajak,  T.  A.  (2013).  Kesadaran  Perpajakan  Sanksi  Pajak  Sikap  Fiskus  Thd Kepatuhan WPOP Dikabupaten Minahasa Selatan. Unsrat E Journal , 2.