## ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN MULTI GUNA TANPA AGUNAN DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) BMT BEE MASS NGAWI

## AGUS PURWANTO
Ketua/Hakim Utama Muda, Pengadilan Tinggi Agama Banyuwangi

## Abstrak
Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS)  BMT  Bee  Mass  Ngawi menawarkan pembiayaan multi guna tanpa agunan. Pelaksanaan jenis pembiayaan ini  meskipun  memiliki  plafon  yang  rendah  namun  memiliki  potensi  yang  besar terjadinya wanprestasi karena tanpa adanya agunan yang diserahkan nasabah.
Penelitian  ini  bertujuan  (1)  Untuk  menjelaskan  pelaksanaan  pembiayaan multi  guna  tanpa  agunan  dengan  akad  ijarah;  (2)  Untuk  menjelaskan  tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan multi guna tanpa agunan dengan akad ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bee Mass Ngawi.
Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.  Melalui  pendekatan  ini  akan  diketahui  pelaksanaan  pembiayaan  multi guna tanpa agunan dengan akad ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bee Mass Ngawi.
Hasil penelitian menemukan bahwa : (1) Praktek pelaksanaan pembiayaan multi guna tanpa agunan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bee Mass Ngawi merupakan akad murabahah karena tidak terjadi akad sewa menyewa seperti pada ketentuan akad ijarah. (2) Akad pembiayaan yang telah dipraktekkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bee Mass Ngawi bila ditinjau dari konsep fiqh ternyata sudah sah dan sesuai.
Saran yang diajukan pada penelitian ini adalah (1) Perlu ditambah produk pembiayaan  dengan  prinsip  syariah  agar  mampu  memberikan  kemudahan  bagi kaum  muslim.  (2)  Perlu  penerapan  system  pembiayaan  multi  jasa  dengan  akad ijarah dengan sebenarnya agar tercapai visi misi yang telah dicantumkan. (3) Perlu bantuan dan pengawasan yang lebih intensif agar pembiayaan dengan akad ijarah dapat  saling  menguntungkan.  (4)  Sedapat  mungkin  plafond  pembiayaan  pada KJKS  BMT  Bee  Mass  Ngawi  ditinggikan  untuk  lebih  memberikan  pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Kata Kunci : ijarah, pembiayaan multi guna tanpa jaminan

## Pendahuluan
Konsep muamalah dalam
islam bermakna luas, salah satunya adalah konsep perbankan syariah yang
dimunculkan
sebagai  sistem  ekonomi  yang dilakukan  oleh  setiap  muslim dalam  bermuamalah,  pendasaran
bunga yang digolongkan kedalam
fiqih yang berarti haram.
Mulailah timbul usaha-usaha
untuk  mendirikan  bank  alternatif non-ribawi.
Dengan  keluarnya  undang- undang  No.  10  tahun  1998  yang merupakan  revisi  dari  peraturan pemerintah  No.  72  tahun  1992 tentang sebuah bank yang beroperasi  dengan  sistem  bagi hasil,  maka  seiring  dengan  hal tersebut  banyak  pula  lembaga keuangan non bank yang muncul dengan  sistem  bagi  hasil,  salah satunya  adalah  BMT  ( baitul  mal wa tanwil ).
Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan,  manusia  adalah makhluk yang senantiasa bergantung  dan  terikat  serta saling membutuhkan kepada yang  lain  untuk  memberikan
kemaslahatan bagi ummat manusia,  maka  dalam  islam diajarkan  tentang  sikap  saling membantu. Secara naluriah, manusia  saling  tolong  menolong
demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama.
Namun  banyak  juga  diantara manusia  yang  saling  membantu dalam hal keburukan atau kemaksiatan.  Karena  hal  itu, maka Allah memberikan batasan- batasan  dalam  hal  apa  sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara
mereka.  Sikap  saling  membantu itu  bisa  berupa  pemberian  tanpa pengembalian, seperti zakat, infaq,  shadaqah,  ataupun  berupa
pinjaman yang harus
dikembalikan seperti, sewa- menyewa. Hubungan individu dengan lainnya, seperti
pembahasan  masalah  hak  dan kewajiban,  harta,  jual  beli,  kerja sama  dalam  berbagai  bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa,  penggunaan  jasa  dan kegiatan-kegiatan  lainnya  yang
sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqih muamalah. 1
Salah  satu  bentuk  tolong-
menolong yang dimaksud
tersebut  dalam  islam  adalah Ijarah. Tujuan utama Ijarah  yaitu saling  membantu  dan  saling mencukupi  terhadap  apa  yang mereka  inginkan,  dimana  dalam ijarah  pihak  penyewa  butuh terhadap  pemilikan  manfaat  atas barang,  sedangkan  pihak  yang
menyewakan membutuhkan harga  atau  pembayaran  atas pemberian manfaat barang, bukan barangnya tetapi manfaatnya. Ijarah adalah suatu bentuk
aktifitas  antara  dua  pihak  yang berakad  guna  meringankan  salah
satu pihak atau saling
meringankan dan merupakan bentuk  tolong-menolong  yang diajarkan  agama.  Ijarah  pada prakteknya  adalah  melakukan akad  untuk  mengambil  manfaat sesuatu  yang  diterima  dari  orang lain  dengan  jalan  membayar
1 M.  Ali  Hasan, Berbagai  Macam Transaksi  dalam  Islam  (Fiqh  Muamalah) , (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2003), h. 1.
sesuatu  dengan  perjanjian  yang telah  ditentukan  dengan  syarat- syarat yang sesuai dengan ketentuan syar’i. 2
Bentuk  muamalah  ijarah ini  sangat  dibutuhkan  dalam kehidupan  manusia  dan  syari’at Islam  membenarkan.  Seseorang kadang  dapat  memenuhi  salah satu  kebutuhan  hidupnya  tanpa melalui proses pembelian, karena jumlah uang yang terbatas cukup dengan cara sewa  menyewa saja. Maka  disamping  muamalah  jual- beli muamalah ijarah mempunyai peranan  yang  sangat  penting dalam kehidupan sehari-hari, kesulitan akan timbul seandainya sewa  menyewa  tidak  dibenarkan dalam Islam. 3
Akad ijarah dalam
lembaga  keuangan  syariah  dapat digunakan untuk transaksi penyewaan suatu barang maupun penggunaan  suatu  jasa  yang dibutuhkan oleh nasabah.
Menurut  Rizal  Yahya  transaksi
2 H. Moh. Rifai, Konsep Perbankan Syari’ah ,  (Semarang  :  CV.  Wicaksana, 2002),   h. 77
3 H.  Hamzah  Ya’qub, Kode  Etik Dagang  Menurut  Islam ,  (Bandung  :  CV. Diponegoro, 2002), h. 320
ijarah memiliki beberapa keunggulan  jika  dibandingkan
dengan jenis akad lainnya, yaitu :
(1) dibandingkan dengan akad  murabahah,  akad  ijarah lebih  fleksibel  dalam  hal objek  transaksi.  Pada  akad murabahah,  objek  transaksi haruslah berupa barang, sedangkan  pada  akad  ijarah, objek  transaksi  dapat  berupa jasa,  seperti  jasa  kesehatan, pendidikan,  ketenagakerjaan, pariwisata,  dan  lainnya  yang tidak  bertentangan  dengan syariah.  (2)  dibandingkan dengan  investasi,  akad  ijarah mengandung  resiko  usaha yang  lebih  rendah,  yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap. 4 Sewa ( financial dan operational  lease )  atau  ijarah dapat  dipakai  sebagai  bentuk
pembiayaan, meskipun pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan tetapi merupakan aktifitas usaha seperti jual-beli. Individu yang membutuhkan  pembiayaan  untuk membeli  asset  dapat  mendatangi
pemilik dana (dalam hal ini bank)
untuk membiayai pembelian
4 Rizal  Yahya,  Aji  Erlangga Martawireja,  Ahim  Abdurahim, Akuntansi Perbankan  Syariah  Teori  &  Kontemporer ,
(Jakarta : Salemba Empat, 2009), h. 286.
asset  produktif.  Pemilik  dana
kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakanannya  kepada  yang membutuhkan asset tersebut. Bentuk pembiayaan ini merupakan  salah  satu  teknik pembiayaan  ketika  kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli set terpenuhi, dan investor  hanya  membayar  sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli asset tersebut.
Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah  (KJKS)  BMT  Bee  Mass Ngawi  merupakan  salah  satu lembaga  keuangan  syariah  non bank yang berkembang di wilayah Kabupaten Ngawi. Salah satu  produk  yang  ditawarkan pada  KJKS  BMT  Bee  Mas Ngawi  adalah  pembiayaan  multi guna  tanpa  agunan.  Pelaksanaan jenis  pembiayaan  ini  meskipun memiliki  plafon  maksimal  yang rendah  namun  memiliki  potensi yang besar terjadinya wanprestasi karena tanpa adanya agunan yang diserahkan  nasabah.  Untuk  itu
dalam membuat kesepakatan dengan  nasabah  perlu  prinsip kehati-hatian  agar  tujuan  tolong menolong  yang  menjadi  dasar pemberian  produk  ini  dapat terlaksana dengan baik.

## Pengertian Ijarah
Penelitian ini akan membahas pembiayaan multi guna  tanpa  agunan  dengan  akad ijarah. Untuk itu perlu
dikemukakan  pengertian  tentang
ijarah  berdasarkan  pendapat  para ahli.
Menurut  Sayyid  Sabid menjelaskan  bahwa  salah  satu bentuk  kegiatan  manusia  dalam muamalah  adalah  ijarah  atau sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa,  upah-mengupah  dan  lain- lain.  Al  Ijarah  berasal  dari  kata
Al  Ajru  yang  berarti  Al  ‘Iwa ḍ u (ganti). 5 Menurut pengertian
syara’,  Al  Ijarah  ialah:  Suatu
jenis  akad  untuk  mengambil
5 Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah  13 , terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma’arif , 2012), h. 7.
manfaat dengan jalan
penggantian. 6
Dengan  demikian  ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah  yang  melibatkan  dua
buah pihak, yaitu penyewa sebagai  orang  yang  memberikan barang  yang  dapat  dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya  dengan  penggantian atau tukaran yang telah ditentukan  oleh  syara’  tanpa
diakhiri dengan kepemilikan.
Dalam  istilah  hukum  Islam, orang  yang  menyewakan  disebut Mu’ajjir,  sedang  orang  yang menyewa  disebut  Musta’jir  dan sesuatu  yang  diakadkan  untuk diambil manfaatnya disebut Ma’jur,  sedangkan  jasa  yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut Ajran atau Ujrah (upah). 7
Dalam  buku  Aliy  As’ad dijelaskan bahwa “Ijarah menurut arti  bahasa  adalah  nama  upah”. 8
Sementara itu menurut
6 Ibid 7 Ibid.
8 Aliy  As’ad, Tarjamah  Fathul Mu’in ,  (Kudus  :  Menara  Kudus,  2006),  h.
Sudarsono  menjelaskan  bahwa “ijarah adalah
suatu jenis
perikatan  atau  perjanjian  yang
bertujuan  mengambil  manfaat
suatu  benda  yang  diterima  dari
orang lain dengan jalan
membayar  upah  sesuai  dengan perjanjian  dan  kerelaan  kedua belah  pihak  dengan  rukun  dan syarat yang telah ditentukan”. 9

## Dasar Hukum Ijarah
Al-ijarah  dalam  bentuk
sewa  menyewa  maupun  dalam
bentuk upah mengupah merupakan  muamalah  yang telah disyariatkan dalam Islam.
Hukum  asalnya  menurut  Jumhur
Ulama  adalah  mubah  atau  boleh bila  dilaksanakan  sesuai  dengan
ketentuan  yang  ditetapkan  oleh
syara’  berdasarkan  ayat  al- Qur’an, hadist Nabi dan ketetapan Ijma Ulama. Dasar hukum tentang
kebolehan  al-ijarah  dalam  al-
Quran  terdapat  dalam  beberapa ayat  diantaranya  firman  Allah antara lain adalah :
9 Drs.  Sudarsono,  S.H., Pokok- Pokok  Hukum  Islam ,  (Jakarta  :  PT.  Rineka Cipta, Cet. VII, 2009), h. 422
1. Surat at-Thalaq ayat 6 :
“Jika mereka telah menyusukan  anakmu,  maka berilah upah mereka”
2. Surat al-Qashash ayat 26:
“Salah  seorang  dari  wanita itu  berkata:  wahai  bapakku, upahlah  dia,  sesungguhnya orang  yang  engkau  upah  itu adalah  orang  yang  kuat  dan dapat dipercaya”.
Sedangkan  dasar  hukum ijarah  yang  berasal  dari  hadits Nabi diantaranya adalah :
1. Al  Bukhari  dan  Muslim
meriwayatkan dari Ibnu
Abbas  bahwa  Nabi  SAW. bersabda:
“Rasulullah  SAW  berbekam, kemudian  beliau  memberikan upah  kepada  tukang-tukang itu”.
2. Riwayat Ibnu Maajah,
Rasulullah bersabda:
”Berikanlah  upah  atau  jasa kepada  orang  yang  diupah sebelum kering keringatnya”.

## 3. Imam  Bukhori  meriwayatkan
dalam  hadis  dari  Aisyah  RA. menyebutkan:
“Rasulullah  SAW  dan  Abu Bakar  menyewa  seseorang penunjuk jalan yang ahli dari bani  Dail  yang  memeluk Agama  kafir  Quraisy,  kedua beliau  membayarnya  dengan kendaraannya  kepada  orang tersebut, dan menjanjikannya digua  Tsur  sesudah  tiga malam  dengan  kendaraan keduanya”.
4. Hadits riwayat Imam Bukhori
:
“Tiga  golongan  yang  aku memusuhinya  besuk  dihari kiamat,  yaitu  orang  yang memberikan kepadaku kemudian  menarik  kembali, orang  yang  menjual  orang yang merdeka kemudian makan  harganya,  dan  orang yang  memperkerjakan  orang lain dan telah selesai pekerjaannya tetapi tidak memberikan upahnya”. Adapun dasar hukum ijarah  berdasarkan  ijma’  ialah semua  umat  sepakat,  tidak  ada seorang  ulama  pun  membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun  ada  beberapa  orang
diantara  mereka  yang  berbeda pendapat,  tetapi  hal  itu  tidak dianggap. 10 Umat  Islam  pada masa  sahabat  telah  berijma’ bahwa  ijarah  dibolehkan  sebab bermanfaat bagi manusia. 11
Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan  sepanjang  sejarah di  seluruh  negeri  telah  sepakat akan  legitimasi  ijarah. 12 Dari beberapa  nash  yang  ada,  kiranya dapat  dipahami  bahwa  ijarah  itu
disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan  dan  kekurangan. Oleh  karena  itu,  manusia  antara
yang satu dengan yang lain selalu terikat  dan  saling  membutuhkan.
Ijarah (sewa
menyewa)
merupakan  salah  satu  aplikasi
10 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,  2002), h. 117
11 Rachmat Syafe’i, Fiqih Mua’malah ,  (Bandung:  CV.  Pustaka  Setia,
2001), h. 124
12 Muhammad  Syafi’I  Antonio, Bank  Syariah,  dari  Teori  ke  Praktek , (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 35.
keterbatasan  yang  dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian  diatas,  rasanya  mustahil manusia bias berkecukupan
hidup  tanpa  berijarah  dengan manusia.  Oleh  karena  itu  boleh dikatakan  bahwa  pada  dasarnya ijarah  itu  adalah  salah  satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau  saling  meringankan,  serta termasuk salah satu bentuk tolong  menolong  yang  diajarkan
agama.

## Pengertian Pembiayaan
Menurut  Undang-undang
Pokok  Perbankan  No.  10  tahun 1998,  pengertian  pembiayaan adalah  penyediaan  atau  tagihan yang  dipersamakan  dengan  itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan  antara  bank  dengan pihak  lain  yang  mewajibkan
pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau
tagihan  tersebut  setelah  jangka
waktu  tertentu  dengan  imbalan atau bagi hasil. 13 Membahas tentang pembiayaan,  Syafi’i  Antonio mengemukakan pendapatnya
bahwa :
Dalam  perbankan  syari’ah sebenarnya  penggunaan  kata pinjam  meminjam  kurang tepat  digunakan  disebabkan dua  hal  :  pertama,  pinjaman merupakan salah satu metode hubungan  finansial  dalam Islam. Kedua, pinjam meminjam adalah akad komersial  yang  artinya  bila seseorang  meminjam  sesuatu ia  tidak  boleh  diisyaratkan untuk  memberikan  tambahan atas pokok pinjamannya, karena  setiap  pinjaman  yang menghasilkan manfaat adalah riba,  sedangkan  para  ulama’ sepakat bahwa riba itu haram.
Oleh karena itu dalam perbankan syari’ah, pinjaman tidak  disebut  kredit  akan tetapi disebut pembiayaan. 14 Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Praktek  usaha  koperasi
yang dikelola secara syariah telah tumbuh  dan  berkembang  di masyarakat serta mengambil
13 Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
14 Syafi’i  Antonio, Bank  Syari’ah Dari  Teori  Ke  Praktek ,  (Jakarta:  Gema
Insani, 2001), h. 170
bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.  Di  masyarakat  telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan
payung  hukum  koperasi.  Hal inilah  yang  mendorong  Menteri Negara  Koperasi  dan  Usaha Kecil  dan  Menengah  untuk menerbitkan  Surat  Keputusan Nomor
91/Kep/MKUKM/IX/2004  agar koperasi BMT (KJKS) harus juga tunduk  dengan  koperasi  yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Berdasarkan ketentuan yang  disebut  Koperasi Jasa
Keuangan Syariah (KJKS) adalah
koperasi  yang  kegiatan  usahanya
bergerak  dibidang  pembiayaan,
investasi  dan  simpanan  sesuai pola bagi hasil (syariah). 15
Dengan  demikian  semua  BMT
yang  ada  di  Indonesia  dapat
digolongkan dalam KJKS,
15 KPRI  Kipas, KJKS  dan  UJKS ,
online pada
http://edisi03.blogspot.co.id/2008/08/kjks- dan-ujks.html,  diakses  09  Januari  2016  Jam 20:34 WIB
mempunyai  payung  Hukum  dan legal  kegiatan  operasionalnya asal  saja  memenuhi  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pengertian  BMT  adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya  berintikan  konsep  baitul mal  wat  tamwil,  BMT  sesuai namanya  terdiri  dari  dua  fungsi utama, baitul  maal (bait = rumah maal= harta) dimaksudkan sebagai  lembaga  amil,  zakat (LAZ)  yaitu  menerima  titipan dana  zakat,  infaq  dan  shadaqah
serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan  dan  amanahnya, baitut tamwil ( bait = rumah, attamwil = pengembangan  harta)  melakukan kegiatan  pengembangan  usaha- usaha  produktif  dan  investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi  pengusaha  mikro  dan kecil dengan antara lain
mendorong  kegiatan  menabung dan menunjang pembiayaan
kegiatan ekonominya. 16
16 Ahmad  Rodoni  dan  Abdul hamid, Lembaga  Keuangan  Syari’ah ,
(Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 60.
Dalam definisi operasionalnya KJKS adalah lembaga  usaha  ekonomi  rakyat
kecil  yang  beranggotakan  orang atau  badan  hukum  berdasarkan prinsip  syari’ah  dan  prinsip koperasi.  Dalam  melaksanakan kegiatannya  KJKS  mempunyai asas  dan  landasan,  visi,  misi, fungsi  dan  prinsip-prinsip  serta ciri  khas  yang  dimiliki  oleh
KJKS sebagai lembaga keuangan syari’ah non bank yang mempunyai legalitas dan berbadan hukum.

## Hasil Penelitian
Jenis  jasa  KJKS  BMT
Bee  Mass  Ngawi  yang  akan dijadikan  fokus  pada  penelitian ini  adalah  pembiayaan  multi guna  tanpa  agunan.  Adapun pernyataan  akad  ijarah  yang disepakati  dalam  pembiayaan multi  guna  tanpa  agunan  pada KJKS  BMT  Bee  Mass  Ngawi adalah sebagai berikut :

## Contoh: AKAD IJARAH
TRIO SUGENG PRASTYO, SE Manajer Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah Baitul  Maal  wat  Tamwil  Bee Mass  yang  selanjutnya  disingkat KJKS  BMT  Bee  Mass  yang berkantor  di  Jalan  Letjen  Sutoyo No. 51 Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Propinsi  Jawa  Timur,  dalam  hal ini bertidak dalam jabatan berdasarkan surat kuasa pengurus
KJKS  BMT  Bee  Mass  serta  sah mewakili  KJKS  BMT  Bee  Mass yang  berkantor  di  Jalan  Letjen Sutoyo  No.  51  Desa  Jururejo, Kecamatan  Ngawi,  Kabupaten Ngawi,  Propinsi  Jawa  Timur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Nama : Tempat tanggal lahir : Pekerjaan : Alamat rumah : Nomor KTP : Nomor telepon : Dalam hal ini didampingi, dibantu  dan  telah  mendapatkan persetujuan  dari  suami/istri  satu- satunya. Nama : Tempat tanggal lahir : Pekerjaan : Alamat rumah : Nomor KTP : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak  pertama  dan  kedua selanjutnya  disebut  para  pihak bertindak  sebagaimana  tersebut di  atas  menerangkan  terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a. Perjanjian inidilandaskan pada  ketakwaan  kepada  Allh SWT. Saling percaya, ukhuwah  islamiyah,  tolong menolong  dan  rasa  tanggung jawab b. Berdasarkan formulir pengajuan permohonan
pembiyaan ijarah pada tanggal...bulan…….tahun… ….dari  pihak  kedua  kepada pihak pertama c. Berdasarkan surat persetujuan penvairan pembiyaan ijarah pada tanggal....bulan....tahun... dari pihak  pertama  kepada  pihak kedua. Berdasarkan hal-hal tersebut  di  atas,  para  pihak bersepakat  untuk  mengadakan akad  pembiyaan  ijarah  dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 Pengertian 1. Akad pembiyaan ijarah adalah kesepakatan pembayaran atas suatu manafaat  dari  suatu  barang dan  atau  jasa  antara  para pihak  diman  pihak  pertama sebagai  pembayaran  tunai atau  cash  kepada  pihak  lain yang  berhubungan  dengan pihak  kedua  yang  disertai margin keuntungan yang disepakti  para  pihak  di  awal perjanjian. 2. Pembiyaan adalah keseluruhan dana yang digunakan para pihak pertama untuk melunasi pembayaran atas manfaat dari suatu  barang  dan  suatu  jasa yang  diberikan  kepada  pihak kedua.
3. Syariah  adalah  hukum  islam yang  bersumber  dari  Al- Qur’an  dan  Hadis  serta sumber-sumber lainya.
4. Barang dan atau jasa adalah........
yang dapat
dijadikan objek transaksi yang dihalalkan menurut syariah  islam  yang  dibayar dari  barang  dan  atau  jasa yang akan digunakan. 5. Uang muka adalah dana yang disediakan pihak kedua kepada pihak pertama sebagai tanda keseriusan atas penggunaan manfaat dari barang  dan  atau  jasa  yang digunakan.
6. Potongan  harga  atau  hadiah adalah potongan margin keuntungan yang telah disepakati  bersama  yang  dan atau  tidak  dapat  diberikan pihak  pertama  kepada  pihak kedua. 7. Hari  kerja  adalah  hari  senin sampai  sabtu,  pada  bulan yang  bersangkutan  kecuali hari libur.
Pasal 2 Jumlah dan jenis manfaat penggunaan barang dan atau jasa yang dibiayai
Pihak pertama telah
membayar  tunai  atau  cash  biaya penggunaan  manfaat  dari  suatu barang  dan  atau  jasa  yang digunakan  pihak  kedua  untuk membayar jasa layanan :
a. Nama jasa layanan : pendidikan, kesehatan,
renovasi rumah
b. Nama penyelenggara :
c. Alamat :
d. Rincian layanan :
e. Harga  keseluruhan  pelunasan
Rp .............,00 (.................rupiah) 1. Selanjutnya para pihak sepakat  dan  setuju  untuk menentukan besarnya
pembayaran  tunai  atau cash atas  pengambilan  manfaat dari  barang  dan  atau  jasa tersebut  dengan  perincian sebagai berikut: a. Pembiyaan dari pihak pertama sebesar Rp ................,00 (............rupiah) b. Margin  keuntungan  yang disepakati sebesar Rp...........,00 (............rupiah) c. Total  kewajiban  pihak kedua sebesar Rp ......................., 00 (.....................rupiah) 2. Dengan  demikian  para  pihak sepakat  untuk  menetapkan besarnya biaya pelunasan atas pemindahan manfaat dari barang  dan  atau  jasa  yang dibayar  pihak  kedua  adalah sebesar  Rp  ………......,00 (...........................rupiah) Pasal 3

## Potongan harga atau diskon
Potongan  harga  atau  diskon harga  atas  margin  pelunasan  dan pengambilan manfaat dari barang dan  atau  jasa  sebagaimana  yang dimaksud  pada  pasal  2  (dua  ayat 1(satu)  yang  diberikan  oleh ..........  baik  yang  terjadi  sebelum akad  maupun  sesudah  akad merupakan hak pihak kedua.
Pasal 4
Kepemilikan manfaat atas barang dan atau jasa Dengan  disepaktinya  akad  ini maka pihak pertama telah menyerahkan manfaat atas barang  dan  atau  jasa  kepada pihak kedua dalam keadaan baik,
layak dan tidak rusak, yang telah diketahui  oleh  para  pihak  tanpa ditengkan  lebih  lanjut  dalam akad  ini  untuk  dipakai  dan dipergunakan sebagaiman mestinya. 1. Pihak  pertama  tetap  sebagi pemilik  atas  manfaat  dari barang  dan  atau  jasa  tersebut hingga  pihak  kedua  melunasi seluruh kewajiban yang dibebankan pihak pertama. 2. Resiko kerusukan dan kekerungan dari manfaat barang  dan  atau  jasa  tersebut di atas mulai hari ini menjadi tanggung  jawab  pihak  kedua termasuk penurunan nilai ekonomi dan barang dan atau jasa tersebut. Pasal 5 Jangka waktu pembiayaan 1. Pihak  kedua  wajib  melunasi pembayaran  yang  diberikan pihak pertama untuk pembelian  barang  ini  dalam jangka  waktu...........  (.........) bulan  terhitung  sejak  tanggal ditandatanganinya  akad  ini dan  wajib  dilunasi  selambat- lambatnya pada tanggal......bulan........20......... . 2. Jika sebelum  masa perjanjian berakhir pihak kedua melakukan  pelunasan  lebih cepat  dari  tanggal jatuh temponya maka akan diberikan diskon sebesar 50% (lima  puluh  perseratus)  dari jumlah sisa kewajiban margin yang belum dibayarkan.
Pasal 6 Pembayaran Angsuran dan Denda
Mingguan 1. Pihak  kedua  wajib  melunasi total pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal  2  (dua)  ayat  4  (empat) sejumlah Rp................,00 (.............rupiah) secara angsuran kepada pihak pertama  sebesar  Rp.........,00 (........rupiah) pada hari ............ setiap minggunya. Mingguan 1. pihak  kedua  wajib  melunasi total pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal  2  (dua)  ayat  4  (empat) sejumlah Rp........(.......rupiah) secara angsuran kepada pihak pertama sebesar Rp........(......rupiah) selama 2(dua)  minggu  1(satu)  kali pada hari........ Bulanan 1. pihak  kedua  wajib  melunasi total pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal  2  (dua)  ayat  4  (empat) sejumlah Rp......,00 (........rupiah)  secara  angsuran kepada pihak pertama sebesar Rp.......,00 (.......rupiah) setiap bulannya pada tanggal ...........bulan yang bersangkutan, kecuali tanggal pembayaran  angsuran  jatuh pada hari libur, maka pembayaran angsuran dibayar pada hari kerja sebelumnya.
Untuk  Tempo  (lebih  dari  1 bulan) 1. pihak pertama wajib melunasi margin keuntungan pembiayaan  secara  cicilan sejumlah  Rp........(......rupiah) setiap bulan pada tanggal........ bulan yang
bersangkutan  dan  membayar seluruh pembiayaan yang diterima plus margin keuntungan  bulan  terakhir pada tanggal ..........sebesar...........,00 (.......rupiah). Untuk Tempo (1 bulan) 1. Pihak  kedua  wajib  melunasi total pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal  2  (dua)  ayat  4  (empat) sejumlah Rp...........,00 (......rupiah) pada tanggal...........  bulan............... 20….... 2. Apabila  karena  suatu  hal pihak  terpaksa  melakukan penagihan  ketempat  pihak kedua,  maka  akan  dikenakan biaya  tagih  sebesar                Rp 5.000,00  (lima  ribu  rupiah) setiap kali penagihan.
Khusus  yang  dari  6  kali angsuran 1. apabila  pihak  kedua  tertib dalam melakukan pembayaran  angsuran  selama 6  (enam)  kali  berturut-turut sebelum dan atau sama dengan  tanggal  .......(......) setiap  bulannya  maka  akan diberikan intensif sebesar Rp.......,00  (........rupiah)  yang kemudian didebet dalam rekening  simpanan  Bee  Mass Aktif  yang  dimiliki  pihak
kedua. 2. Apabila  pihak  kedua  karena kelalaiannya terlambat melakukan pembayaran angsuran  maka  dikenakan denda  sebesar  Rp.  5000,00 (lima ribu rupiah) yang bersifat final dan wajib dibayar kepada pihak pertama
untuk  dimasukkan  ke  dana Baitul  Maal  (pengembangan sosial masyarakat).
Pasal 7 Biaya-biaya Biaya  administrasi  yang terdiri dari biaya-biaya pengawasan  survey,  cetak  akad, form  biaya  form  survey,  form surat persetujuan pembiyaan (SP3),  kartu  angsuran,  slip-slip dan  amplop  uang,  materai,  dan dana ta’awun dan tadhamun serta infak baitul maal sejumlah Rp ...............,00 (.................rupiah) merupakan beban  dan  harus  dibayar  oleh pihak kedua.
Pasal 8
Syarat-syarat yang harus diperhatikan pihak kedua
Hal-hal yang harus dilaksanakan:
a. Manfaat atas barang dan atau jasayang  dibiayai  ini  bener- bener digunakan sesuai syariah. b. Apabila setelah akad pembiyaan  berakhir  pihak kedua menunggak atau pembiayaan dihentikan secara  sepihak  oleh  pihak pertama,  maka  biaya-biaya yang timbul dari akad ini dan syarat-syarat lain tetap berlaku.
c. Menyerahkan  kepada  pihak pertama  asli  surat-surat  bukti kepemilikan jaminan sebagaimana  tersebut  dalam pasal  8  akad  ini  untuk disimpan  oleh  pihaka  pihak pertama sampai dengan selesai akad pembayaran ini. d. Memperbarui dan memperpanjang ijin-ijin  yang sudah  tidak  berlaku  dan disampaikan  kepada  pihak kedua. Pasal 9 Cidera janji
3. Pihak  kedua  dianggap  telah melanggar  akad  ini  bila terbukti  pihak  kedua  telah melakukan  sa;ah  satu  atau lebih perbuatan-perbuatan berikut ini: a. Terlambat membayar angsuran selambat lambatnya satu bulan dari jadwal yang disepakati b. Nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya setelah tanggal jatuh tempo hutang. c. Nasabah tidak bisa memberikan keterangan yang  meyakinkan  kepada Koperasi  atas  terjadinya keterlambatan pembayaran tersebut.
Pasal 10 Penyelesaian perselisihan 1. Segala perselisahan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi atau dalam melaksanakan  akad-akad  ini maka para pihak pertama dan pihak  kedua  akan  berusaha untuk  menyelesaikan  secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisahan melalui musyawarah  untuk  mufakat
tidak menghasilkan
keputusan  yang  disepakati oleh  pihak  pertama,  maka dengan ini para pihak sepakat atau setuju untuk menunjukan dan menetapkan serta memberikan  kuasa  kepada lembaga  hukum  dan  atau pengadilan  agama  di  mana akad murabahah ini ditandatangani  dan  segala biaya  yang  timbul  menjadi beban pihak kedua. Pasal 11 Ketentuan-ketentuan lain
1. Ketentuan  –ketentuan  lain, kuasa-kuasa  (wakalah)  yang diberikan  oleh  pihak  kedua kepada  pihak  pertama  dalam akad ini diberikan berasaskan ketentuan syariah dengan hak subsitusi  dan  tidak  dapat ditarik kembali baik ketentuan undang-undang yang  mengakhiri  pemberian kuasa (sebagaimana ditentukan  dalam  pasal  1813 KUH  Perdata)  maupun  oleh sebab apapun juga dan kuasa- kuasa  tersebut  merupakan bagian  yang  tidak  dapat dipisahkan dari akad pembiyaan  ini  yang  tanpa adanya  kuasa-kuasa  tersebut akad ini tidak akan dibuat 2. Segala  sesuatu  yang  belum diatur  dalam  akad  ini  tunduk pada  hukum  positif  yang berlaku  di  Indonesia  dan dituangkan dalam surat menyurat,  kertas-kertas,  dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam akad ini.
3. Akad  ini  mulai  berlaku  sejak ditandatangi oleh para pihak.

## ANALISIS DATA PENELITIAN
A. Pelaksanaan pembiayaan multi guna  tanpa  agunan  dengan akad  ijarah  di  Koperasi  Jasa
Keuangan Syariah (KJKS)

## BMT Bee Mass Ngawi
Pelaksanaan  pembiayaan multi  guna  tanpa  agunan  pada KJKS  BMT  Bee  Mas  terdapat dua  pihak  yang  terlibat  dengan akad  ijarah,  yaitu  :  orang  yang menyewa  (nasabah),  dan  pihak yang diberikan upah oleh
nasabah dengan pembiayaan dari koperasi tersebut. Praktek
pembiayaan  multi  guna  tanpa agunan  dengan  akad  Ijarah  di BMT Bee Mas ada yang dinamakan  Akad  Ijarah.  Dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa pasal yang menerangkan praktek pembiayaan dengan ijarah
sebagai berikut :
1. Pada  Pasal  I  ,  terdapat definisi  dari  perjanjian  yang dilakukan, adapun definisinya adalah sebagai berikut :
Dalam perjanjian yang dimaksud dengan:
a. Akad  pembiyaan  ijarah, yaitu kesepakatan pembayaran  atas  suatu manafaat dari suatu barang  dan  atau  jasa antara  para  pihak  dimana pihak  pertama  sebagai pembayaran  tunai  atau cash  kepada  pihak  lain yang berhubungan dengan  pihak  kedua  yang disertai margin keuntungan yang
disepakati  para  pihak  di
awal perjanjian. b. Syariah,  adalah  Hukum
Islam  yang  bersumber dari  Al-Quran  dan  As-
Sunnah
c. Multi  guna,  adalah  akad
pembiayaan transaksi multi  guna  dalam  jasa keuangan  agar  nasabah dapat memperoleh manfaat  untuk  pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan,  dan  jasa lainnya.
d. Pengakuan  sewa-piutang sewa adalah surat pengakuan nasabah
berkewajiban  membayar sewa kepada koperasi yang dibuat dan ditandatangani nasabah dan  diterima  serta  diakui oleh  koperasi  karenanya
berlaku dan bernilai sebagai  bukti  sah  tentang adanya kewajiban
pembayaran  dari  nasabah kepada  koperasi  sebesar jumlah  sewa  barang  yang terhutang.
e. Uang  muka,  potongan harga, dan hari kerja
2. Pasal  2  yang  menyangkut jumlah  dan  jenis  manfaat penggunaan  barang  dan  atau jasa yang dibiayai
a. Nasabah dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah menerima pembiayaan
multi  guna  dari  koperasi
guna  (tujuan)  sejumlah (nominal) ditambah
dengan sewa manfaat
(ujroh)  sebesar  (ujroh).
Sehingga  jumlah  untuk sewa manfaat kepada koperasi sebesar (total).
b. Dengan  transaksi  multi
guna  tersebut  nasabah
dengan  ini  menyatakan secara sah berhutang kepada  koperasi  sejumlah (total).
3. Pasal 3 menyangkut potongan harga
Potongan  harga  atau  diskon harga  atas  margin  pelunasan
dan  pengambilan  manfaat
dari barang dan atau jasa.
4. Pasal  4  yang  menyangkut kepemilikan manfaat atas
barang dan atau jasa Pihak pertama telah menyerahkan  manfaat  atas
barang  dan  atau  jasa  kepada pihak  kedua  dalam  keadaan baik,  layak  dan  tidak  rusak, yang  telah  diketahui  oleh para  pihak  tanpa  ditengkan
lebih  lanjut  dalam  akad  ini untuk dipakai dan dipergunakan sebagaiman
mestinya.
5. Pasal  5  mengenai  jangka waktu pembiayaan
a. Pembiayaan  ini  diberikan
untuk (jangka waktu)
bulan  terhitung  semenjak
tanggal  (tanggal  akad) hingga tanggal (jatuh tempo). b. Nasabah wajib melakukan pembayaran kembali  kepada  Koperasi secara  angsuran  setiap bulannya sebesar (angsuran) terhitung
mulai  angsuran  pertama
tanggal  (tanggal  mulai
sampai tanggal selesai)
c. Nasabah akan mendapatkan potongan harga  apabila  sebelum masa  perjanjian  berakhir
nasabah melakukan pelunasan lebih cepat dari tanggal jatuh temponya. 6. Pasal 6 mengenai pembayaran  angsuran  dan denda a. Nasabah mengetahui pembayaran angsuran baik secara mingguan maupun bulanan b. Nasabah menyepakati denda yang harus dibayarkan  apabila terjadi
wanprestasi.

## 7. Pasal  7  yang  menyangkut
biaya-biaya dalam perjanjian Nasabah setuju untuk membayar dimuka (tunai atau melalui  rekening  nasabah) kepada Koperasi seluruh biaya  biaya  yang  timbul karena  perjanjian  ini.  Biaya administrasi  yang  terdiri  dari biaya-biaya
pengawasan
survey,  cetak  akad,  form biaya form survey, form surat persetujuan pembiyaan (SP3), kartu  angsuran,  slip-slip  dan amplop  uang,  materai,  dan dana  ta’awun  dan  tadhamun serta infak baitul maal.
8. Pasal  8  mengenai  syarat-
syarat yang harus diperhatikan pihak kedua a. Manfaat  atas  barang  dan atau  jasayang  dibiayai  ini
bener-bener digunakan
sesuai syariah. b. Apabila setelah akad
pembiyaan berakhir pihak
kedua  menunggak  atau pembiayaan dihentikan secara  sepihak oleh pihak pertama, maka biaya-
biaya  yang  timbul  dari
akad  ini dan  syarat-syarat lain tetap berlaku.
c. Menyerahkan kepada
pihak  pertama  asli  surat-
surat  bukti  kepemilikan jaminan sebagaimana
tersebut  dalam  pasal  8
akad  ini  untuk  disimpan oleh pihaka
pihak
pertama  sampai  dengan
selesai  akad  pembayaran
ini.
d. Memperbarui dan
memperpanjang  ijin-ijin yang  sudah  tidak  berlaku dan  disampaikan  kepada pihak kedua.
9. Pasal  9  yang  menyangkut tentang Peristiwa Cidera Janji
Apabila terjadi hal hal dibawah  ini  (setiap  kejadian demikian, sebelum dan sesudah  ini  masing  masing secara  tersendiri  atau  secara
bersama sama disebut sebagai
“Peristiwa Cidera Janji”)
a. Terlambat membayar angsuran selambat lambatnya satu bulan dari jadwal yang disepakati
b. Nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya setelah tanggal jatuh tempo hutang. c. Nasabah tidak bisa
memberikan keterangan yang  meyakinkan  kepada Koperasi  atas  terjadinya keterlambatan pembayaran tersebut. 10. Pasal  10  yang  menyangkut
tentang penyelesaian
perselisihan
a. Segala  perselisihan  yang timbul  berdasarkan  akad ini  antara  para  pihak berkenan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat b. Apabila usaha menyelesaikan  perbedaan pendapat atau perselisahan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan  keputusan yang disepakati oleh
pihak pertama, maka
dengan  ini  para  pihak
sepakat  atau  setuju  untuk menunjukan dan menetapkan serta memberikan kuasa kepada  lembaga  hukum dan atau pengadilan agama  di  mana  akad murabahah ini ditandatangani  dan  segala biaya yang timbul menjadi beban pihak
kedua.
11. Pasal  11  yang  menyangkut tentang  ketentuan-ketentuan
lain a. Ketentuan –ketentuan lain, kuasa-kuasa (wakalah)  yang  diberikan
oleh  pihak  kedua  kepada pihak pertama dalam akad ini  diberikan  berasaskan ketentuan  syariah  dengan hak  subsitusi  dan  tidak dapat ditarik kembali baik ketentuan  undang-undang
yang mengakhiri pemberian kuasa (sebagaimana  ditentukan dalam  pasal  1813  KUH
Perdata)  maupun  oleh
sebab  apapun  juga  dan kuasa-kuasa tersebut
merupakan  bagian  yang tidak  dapat  dipisahkan dari  akad  pembiyaan  ini yang tanpa adanya kuasa- kuasa  tersebut  akad  ini
tidak akan dibuat b. Segala sesuatu yang
belum  diatur  dalam  akad
ini  tunduk  pada  hukum positif  yang  berlaku  di Indonesia  dan  dituangkan dalam  surat  menyurat,
kertas-kertas, dan merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dalam
akad ini.
Pihak  pertama  dan  kedua sepakat  dengan  ini  mengikatkan diri  satu  terhadap  yang  lain, bahwa  untuk  perjanjian  ini  dan segala  akibatnya  memberlakukan syariat islam dan peraturan
perundang-undangan  lain  yang tidak bertentangan dengan syariah. Setelah perjanjian disetujui  oleh  kedua  pihak  yakni pihak  KJKS  BMT  Bee  Mass
Ngawi  dengan  nasabah,  maka
pihak koperasi akan menyerahkan draf asumsi kepada nasabah.  Adapun  draf  asumsi pembiayaan tersebut berisi
nominal  dan  jangka  waktu  yang akan digunakan.
Adapun praktek
pembiayaan  dengan  akad  ijarah di  KJKS  BMT  Bee  Mass  Ngawi berbeda  dengan  yang  terdapat pada kitab Fiqh. Jika dalam kitab Fiqh  diterangkan  bahwa  ijarah adalah  sewa  menyewa  barang untuk  diambil  manfaatnya,  di KJKS  BMT  Bee  Mass  Ngawi tidak menyewakan barang kepada  nasabah,  akan  tetapi
memberikan dana talangan untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan
renovasi rumah. Dengan demikian  KJKS  BMT  Bee  Mass Ngawi lebih cenderung
menggunakan  akad  Murabahah yaitu  pembiayaan  berdasarkan jual  beli  dimana  bank  bertindak selaku  penjual  dan  nasabah selaku pembeli. Harga beli
diketahui  bersama  dan  tingkat keuntungan untuk bank
disepakati di muka.
Guna
memperkuat
penjelasan  di  atas,  dilakukan wawancara  dengan  Bapak  Trio Sugeng Prastyo, SE selaku
Manajer  KJKS  BMT  Bee  Mass
Ngawi  yang  memberi  penjelasan tentang  pelaksanaan  pembiayaan multi  guna  tanpa  agunan  dengan akad  ijarah  di  Koperasi  Jasa Keuangan  Syariah  (KJKS)  BMT Bee Mass Ngawi  sebagai  berikut
: “Untuk pembiayaan multiguna tanpa  agunan pada KJKS kami maka akan dibuat akad  ijarah  yang  merupakan penyataan  ijab  dan  kabul antara kedua  belah pihak dan sifatnya  mengikat.  Sehingga nasabah akan memahami kewajiban dalam menggunakan pembiayaan yang  kami  berikan.  Setelah dilakukan survey dan disetujui  maka  nasabah  akan mendapatkan pembiayaan sesuai  dengan  jumlah  yang disetujui  KJKS  BMT  Bee Mas Ngawi”. 17
Hasil  wawancara  di  atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan  multi  guna  tanpa agunan  dengan  akad  ijarah  di
17 Hasil  wawancara  dengan  Bp. Trio  Sugeng  Prastyo,  SE  selaku  Manager KJKS  BMT  Bee  Mass  Ngawi,  tanggal  19 Oktober 2015.
Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah (KJKS)  BMT  Bee  Mass  Ngawi telah memenuhi rukun dan syarat ijarah karena terdapat pernyataan ijab dan Kabul. Dalam memberikan  pembiayaan,  KJKS BMT  Bee  Mass  Ngawi  masih
menggunakan prinsip kehati- hatian  yaitu  dengan  dilakukan survey sebelum pembiayaan dengan  akad  ijarah  diberikan kepada  nasabah.  Nasabah  juga mengetahui  dan  memahami  isi sighat ijarah yang disepakati.
Pelaksanaan  pembiayaan multi  guna  tanpa  agunan  dengan akad  ijarah  di  KJKS  BMT  Bee Mass  Ngawi  ini  juga  terbukti membantu nasabah dalam
memenuhi kebutuhannya. Hal ini sesuai  dengan  hasil  wawancara dengan Bapak Purwanto
Budisusilo,  selaku  nasabah  pada
KJKS  BMT  Bee  Mass  Ngawi
sebagai berikut :
“Ya,  waktu  saya  merenovasi rumah, kebetulan saya kekurangan dana untuk membayar  tukang.  BMT  Bee
Mass  menjadi  solusi  masalah saya  waktu  itu  pak.  Saya dapat membayar upah tukang tepat  waktu  karena  talangan dari  pembiayaan  multi  guna
tanpa agunan. Prosesnya cepat dan mudah”. 18
Hasil  wawancara  di  atas
diperkuat dengan wawancara kepada Ibu Darwati selaku nasabah  pada  KJKS  BMT  Bee Mass Ngawi sebagai berikut : “Sangat membantu pak. Waktu  itu  ibu  saya  butuh biaya perawatan dokter karena  sakit.  Saya  bingung mau  pinjam  uang  kemana karena  tidak  punya  agunan. Kemudian  ada  tetangga  yang menyarankan untuk menyarankan  saya  ke  BMT Bee Mass”. 19
Hasil  wawancara  dengan dua nasabah di atas menunjukkan bahwa  kehadiran  pembiayaan multi  guna  tanpa  agunan  dengan akad  ijarah  di  KJKS  BMT  Bee Mass Ngawi mampu memberikan
solusi bagi nasabah yang
membutuhkan.  Adapun  alokasi
penggunaan pembiayaan ini adalah  untuk  talangan  biaya renovasi  rumah  dan  perawatan dokter.
18 Hasil  wawancara  dengan  Bp. Purwanto  Budisusilo  selaku  Nasabah  KJKS BMT  Bee  Mass  Ngawi,  tanggal  9  Januari 2016.
19 Hasil  wawancara  dengan  Ibu Darwati  selaku  Nasabah  KJKS  BMT  Bee Mass Ngawi, tanggal 9 Januari 2016.
Setiap  perusahaan  tentu memiliki kendala dalam
melaksanakan aktivitas usahanya. Kondisi  ini  tentu  dialami  KJKS BMT  Bee  Mass  Ngawi  seperti penuturan  Bapak  Trio  Sugeng Prastyo sebagai berikut :
“Kalau  masalah  kendala, tentu  saja  yang  utama  adalah ketika  ada  nasabah  yang cidera janji. Meskipun jumlahnya tidak besar, karena pembiayaan  multiguna  tanpa agunan  di  sini  maksimal plafond  nya  lima  juta  rupiah, namun masalah nasabah cidera janji tentu akan menghambat  perkembangan koperasi kami”. 20 Penjelasan di atas diperkuat hasil wawancara dengan  Ibu  Darwati  tentang kemampuan memenuhi kewajiban dalam membayar
pembiayaan  dengan  baik  sebagai berikut :
“Awalnya  angsuran  saya lancar  selama  tiga  bulan. Namun  karena  suami  saya jarang  mendapat  pekerjaan sebagai  sopir  carteran,  saya kesulitan membayar angsuran pak.  Lha  gimana  lagi  wong
20 Hasil  wawancara  dengan  Bp. Trio  Sugeng  Prastyo,  SE  selaku  Manager KJKS  BMT  Bee  Mass  Ngawi,  tanggal  19 Oktober 2015.
untuk  makan  saja  masih  pas- pasan”. 21
Kedua  penjelasan  di  atas menunjukkan bahwa kendala utama  yang  dihadapi  dalam
pelaksanaan  pembiayaan  multi
guna  tanpa  agunan  dengan  akad ijarah  di  KJKS  BMT  Bee  Mass Ngawi  adalah  adanya  nasabah
yang cidera janji. Plafond
tertinggi  pembiayaan  jenis  ini adalah  sebesar  lima  juta  rupiah.
Namun  apabila  terjadi  cidera janji  seperti  yang  dialami  ibu Darwati sebagaimana hasil wawancara  di  atas  tentu  akan menghambat perkembangan
KJKS  BMT  Bee  Mass  Ngawi.
Untuk  itu  perlu  dilakukan  upaya agar permasalahan cidera janji ini dapat  teratasi  dengan  baik  dan disepakati kedua belah pihak.
Penyelesaian permasalahan nasabah yang cidera  janji,  sudah  diatur  dalam
pasal  10  akad  ijarah  yang disepakati kedua belah pihak. Hal ini  sesuai  dengan  penjelasan
21 Hasil  wawancara  dengan  Ibu Darwati  selaku  Nasabah  KJKS  BMT  Bee Mass Ngawi, tanggal 9 Januari 2016.
Bapak  Trio  Sugeng  Prastyo  dari
hasil wawancara sebagai berikut : “Selama saya menjadi Manajer  di  sini,  jika  ada masalah  nasabah  cidera  janji semua dapat diselesaikan secara  musyawarah  mufakat. Kami akan meminta informasi  permasalahan  yang dihadapi  nasabah.  Kemudian kami  melakukan  pendekatan secara  Islami.  Pada  dasarnya semua nasabah bersedia membayar kewajibannya. Cuman perlu dibuat kesepakatan baru tentang jangka  waktu  pelunasan  agar meringankan mereka dan tidak  merugikan  KJKS  Bee Mass”. 22
Penjelasan di atas, diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Darwati yang memberi keterangan tentang langkah ditempuh dalam menyelesaikan hutang pada
KJKS  BMT  Bee  Mass  Ngawi sebagai berikut :
“Ini  saya  dan  keluarga  saya berusaha  mencari uang untuk bayar  hutang  ke  BMT  Bee Mass. Hasil musyawarah dengan  BMT,  kami  diberi kelonggaran waktu untuk melunasi hutang kami.
Makanya  sedikit-sedikit  saya
22 Hasil  wawancara  dengan  Bp. Trio  Sugeng  Prastyo,  SE  selaku  Manager KJKS  BMT  Bee  Mass  Ngawi,  tanggal  19 Oktober 2015.
menabung  dibantu  anak  saya yang kerja di Surabaya untuk melunasi hutang kami”. 23
Kedua hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan langkah yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan nasabah  cidera  janji.  Informasi tentang permasalahan yang dihadapi nasabah dalam memenuhi  kewajibannya  sesuai akad ijarah akan dimusyawarahkan  sehingga  akan ditemukan  penyelesaian  masalah yang dihadapi. Disisi lain,
kesungguhan nasabah dalam berusaha  memenuhi  kewajiban
juga menjadi point penting dalam menyelesaikan  masalah  cidera janji  ini.  Kelonggaran  waktu yang  diberikan  KJKS  BMT  Bee Mass  Ngawi  kepada  nasabah
agar dapat memenuhi kewajibannya  merupakan  solusi yang meringankan nasabah. Penjelasan di atas
menunjukkan  bahwa  akad  ijarah
23 Hasil  wawancara  dengan  Ibu Darwati  selaku  Nasabah  KJKS  BMT  Bee Mass Ngawi, tanggal 9 Januari 2016.

## yang dilakukan pada KJKS BMT
Bee Mass Ngawi tidak menyewakan barang sesuai kebutuhan  nasabah,  melainkan memberikan dana talangan melalui  pembiayaan  multi  guna tanpa agunan.  Kondisi seperti  ini membuat  akad  yang  terjadi  pada KJKS  BMT  Bee  Mass  Ngawi lebih cenderung pada akad
Murabahah.  Pernyataan  ijab  dan
kabul  pada  akad  yang  disepakati lebih cenderung pada pembiayaan dimana nasabah
tidak  menyewa  barang  atau menggunakan jasa seperti tukang untuk  renovasi  rumah  yang ditunjuk  oleh  KJKS  BMT  Bee Mass Ngawi maupun dokter yang menjadi  rekanan.  Nasabah  dapat membeli  barang  sendiri  atau memilih  jasa  yang  dibutuhkan tanpa  ada  campur  tangan  dari KJKS  BMT  Bee  Mass  Ngawi. Dengan  demikian  pelaksanaan akad  pembiayaan  multi  guna tanpa  agunan  pada  KJKS  BMT Bee Mass Ngawi lebih cenderung pada  akad  murabahah  daripada ketentuan pada akad ijarah.
Pada pasal 10  akad  ijarah
pembiayaan  multi  guna  tanpa agunan di KJKS BMT Bee Mass
Ngawi menjelaskan adanya penyelesaian  perselisihan  antar pihak yang bersepakat melakukan  ijab  dan  Kabul.  Pada pasal  tersebut  disebutkan  bahwa penyelesaian  perselisihan  dapat diajukan melalui pengadilan agama.  Kondisi  ini  semakin memperkuat  bahwa  akad  yang terjadi  pada  KJKS  BMT  Bee Mass  Ngawi  merupakan  akad murabahah. Hal ini sesuai dengan Ketentuan  Pasal  55  UU  No.  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah mengatur bahwa:
(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Agama.
(2) Dalam  hal  para  pihak  telah memperjanjikan penyelesaian  sengketa  selain
sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), penyelesaian
sengketa  dilakukan  sesuai
dengan isi Akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) tidak boleh bertentangan  dengan  Prinsip Syariah. Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan  yang  dilakukan oleh  shahib  al-mal  (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan  melalui  transaksi jual beli  dengan  penjelasan bahwa  harga  pengadaan  barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba  bagi  shahib  al-mal  dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. 24
KJKS  BMT  Bee  Mass Ngawi  selaku  shahib  al-mal (pemilik modal) melakukan transaksi jual beli dengan nasabahnya melalui akad
murabahah  tentang  pengadaan barang  dan  jasa  serta  telah disepakati  keuntungan  atau  laba yang  akan  diterima.  Selain  itu cara pengembalian pinjaman
24 Pasal  20  angka  6  Peraturan Mahkamah  Agung  No.  02  Tahun  2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
kepada nasabah juga dapat
dilakukan  secara  tunai  maupun angsur.  Kondisi  ini  yang  terjadi
pada  akad  di  KJKS  BMT  Bee Mass  Ngawi.  Temuan  dari  hasil
wawancara dengan nasabah memperoleh fakta bahwa pembiayaan  multi  guna  tanpa agunan di KJKS BMT Bee Mass Ngawi menguntungkan bagi
nasabah.  Bagi  KJKS  BMT  Bee Mass Ngawi tentu juga mendapatkan  keuntungan  sesuai
laba  yang  telah  disepakati  dalam akad.  Berdasarkan  penjelasan  di atas  dapat  dikemukakan  bahwa akad  pembiayaan  multi  guna tanpa agunan di KJKS BMT Bee
Mass  Ngawi  merupakan  akad murabahah.
B. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan  multi  guna  tanpa agunan  dengan  akad  ijarah  di Koperasi Jasa Keuangan Syariah  (KJKS)  BMT  Bee Mass Ngawi Sebagai Sebuah Perusahaan  yang  bergerak  dalam bidang  jasa,  khususnya  jasa keuangan  KJKS  BMT  Bee  Mass
Ngawi  dalam  mengembangkan
usahanya,
berkewajiban
mengetahui  hal-hal  yang  dapat mengakibat suatu perjanjian
menjadi  sah  atau  tidak  ( fasid ).
Hukum  ijaroh  telah  disepakati
oleh  para  ulama  seluruhnya dengan landasan “Mempersewakan barang, dibenarkan  syara”.    Adapun Firman  Allah  yang  dijadikan
dalil hukum sewa-menyewa diantaranya adalah :
1. Al-Qur’an
Firman Allah Surat al-
Baqarah:233:
و َالْوَ ول ِدواو واُِ رْ ِِلْول أوورلَأ وَِلَأ ود وَورللْو ِِواووَأ وَواو ِاو رلَوَو راَِوَردَوأو راَِولَ َِو ولرولَورََللَ َِو ِلَأوَوَول ودووووُولَوَِْلَأ و ولووو رُد لُِِو ِلََرتوَالَّلب وَِْرأ ودوَالَّلۚ ِلَ رَ وَََوَّلبو ولوووَوَّوُِ  لدو َلرهو ا ِ واو لََُورلب َوْروولَ وَرتواَوورلَأ ود ووور روولَ وَرتولرولَواََللَ َِودو ولود وأوَأ وَواو ِِراوِوِو وِرلَلو ولَِِٰردور  رَأ وَِلَأوَوَول ود و َِ لدَو وب ودوَو لٍَِّردو ِْأوِوبو ِاولو َلَوررِ و ِِواوِولبَِ وَواو ِِره ودوِوَو رََِّوَولووَْوٍل و ونوِ ووَْوٍل و ونوِوِولأوَ ول ِدواوأَلُ رْ ِِولِْوب َودوِوللِ ََو وأو رهوِولرَِوَولووِوللَِوب وَِواوأَل وَِلأ ودوو َتأوأَل َبأ ودوِو رُدلُِِو ِلََرت واَِ رروتووَِلَو ُِوبوَو رتوو َتأ
“Dan jika  kamu  ingin anakmu disusukan oleh orang lain,  maka  tidak  ada  dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah  kepada  Allah dan  ketahuilah  bahwa  Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.
Surat Al-Kahfi ayat 77
وُِوْ ِِوۚووَِْٰواوَوَوبواوأو رهو لََلو وَو وَوِْاَوِ و ِِواوأ َِوتو وِوَوَّوَِْواوَو وُِْولِ أ وأََأوو ر وَوََّرِوأووو  وَوِوَو لَْل درَوَّلْ َوۚو وِو ََو ٍِوْو ِِواولوْ رِلْو َِولَووََوَۚولرود أ َِِ واوررَِوَولو و ِلويَب ولو وجِررا
”Maka  keduanya  berjalan;
hingga tatkala keduanya
sampai kepada penduduk suatu  negeri,  mereka  minta dijamu kepada penduduk negeri  itu,  tetapi  penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka,  kemudian  keduanya mendapatkan  dalam  negeri itu  dinding  rumah  yang hamper  roboh,  Maka  Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". 2. Hadist a. Imam Bukhori meriwayatkan dalam hadis  dari  Aisyah  RA. Menyebutkan: “Rasulullah  SAW  dan Abu Bakar menyewa seseorang  penunjuk  jalan yang  ahli  dari  bani  Dail yang  memeluk  Agama kafir Quraisy, kedua beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada  orang  tersebut, dan menjanjikannya digua  Tsur  sesudah  tiga malam dengan kendaraan keduanya”. b. Hadits riwayat Imam Bukhori : “Tiga golongan yang aku memusuhinya besuk dihari kiamat, yaitu orang  yang  memberikan kepadaku kemudian menarik  kembali,  orang yang menjual orang yang merdeka kemudian makan harganya, dan orang yang memperkerjakan orang  lain  dan  telah selesai pekerjaannya tetapi  tidak  memberikan upahnya”. Ijarah merupakan salah satu jalan untuk
memenuhi hajat manusia.
Oleh  sebab  itu  para  ulama menilai  bahwa  Ijarah  itu merupkan  suatu  hal  yang diperbolehkan. Begitu pula di
KJKS BMT Bee Mass Ngawi, mekanisme dana yang digunakan untuk pembiayaan  didapatkan  dari menghimpun dana dari
masyarakat, menyalurkan
pembiayaan,  menerima  dana dan  menyalurkan  dana  zakat, infaq,  shodaqoh,  melakukan kegiatan  lain  yang  lazim dilakukan oleh Bank Pembiayaan  Rakyat  Syari’ah
sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah. Melihat prosedur pembiayaan ijarah yang dipraktekkan oleh KJKS BMT Bee Mass Ngawi diatas,  maka  bisa  diketahui
secara  pasti  apakah  praktek
pembiayaan sudah sesuai
dengan  fiqh  ataukah  belum.
Hal  ini  bisa  terlihat  dari syarat  sahnya  Ijarah  adalah sebagai berikut:
a. Kerelaan  dua  pihak  yang melakukan akad
Saling  merelakan antara pihak yang berakad
ini  berdasarkan  firman
Allah:  surat  An-Nisa  :  29
sebagai berikut : ﻠُﻜﺄﺘَﻻ ﺍﻭُﻨَﻤٰﺍ َﻦْﻴِﺬّﻠﺍﺎَﻬُّﻴَ ﺎٰﻴ ﺍﻭ ْﻦﺃ ﱠﻻِﺍ ِﻞِﻄﺎَﺒْﻠ ﺎِﺒ ﻢُﻜَﻨْﻴَﺒ ْﻢُﻜَﻠﺍَﻮْﻤَﺍ ْﻢﻜْﻧِّﻤ ٍﺾﺍَﺮَﺘ ْﻦَﻋ ًﺓَﺮﺎَﺠِﺘ َﻦﻮُﻜَﺘ ۚ ﷲﺍﻦﺇ  ﻢﻜﺴﻔﻧﺃ ﺍﻮﻠﺘﻘَﺘَﻻَﻮ ﺎﻤﻴﺤﺮ ﻢﻜﺑﻦﺎﻜ “Hai  orang-orang  yang
beriman,  janganlah  kamu saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan bathil,  kecuali  dengan jalan  perniagaan  yang berlaku dengan suka sama  suka  di  antara kamu. Dan janganlah kamu  membunuh  dirimu, sesungguhnya Allah adalah  Maha  Penyayang kepadamu”. b. Mengetahui manfaat dengan  sempurna  barang yang di akadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Manfaat,  Jenis  dan  sifat barang  yang  diakadkan harus jelas. Syarat tersebut dimaksudkan untuk  menolak  terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Seperti halnya tidak boleh menyewa  barang  dengan
manfaat  yang  tidak  jelas yang  dinilai  secara  kira kira,  sebab  dikhawatirkan barang tersebut tidak mempunyai faedah. 25
c. Hendaklah  barang  yang
menjadi  objek  transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut
kriteria, realita dan syara’
Maksud  dari  syarat  ini adalah,  kegunaan  barang
25 Syeikh  Ali  Ahmad  Al-Jurjawi, Tarjamah  Falsafah  dan  Hikmah  Hukum Islam , (Semarang, Asy Syifa’,1992), h.397.
yang  disewakan  itu  harus jelas dan dapat dimanfaatkan  oleh  pihak penyewa  sesuai  dengan kegunaannya menurut realita, kriteria dan syara’. Apabila  barang  itu  tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian  sewa  menyewa itu  dapat  dibatalkan. 26 Jumhur Ulama fiqh berpendapat  bahwa  Ijarah adalah  menjual  manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.  Oleh  karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk  diambil  buahnya, domba untuk diperah susunya,  sumur  untuk diambil  airnya  dan  lain lain,  karena  semua  itu bukan manfaatnya, melainkan barangnya. 27 26 Suhrawardi  K.  Lubis, Op.Cit ,  h. 146
27 Rahman Syafei, Op.Cit , h.122.
d. Dapat diserahkannya sesuatu  yang  disewakan berikut kegunaannya
(manfaatnya).
Maksudnya  adalah,  tidak sah menyewakan kendaraan  yang  masih belum dibeli, atau menyewakan  hewan  yang terlepas  dari  pemiliknya, lahan tandus untuk pertanian dan lain
sebagainya  yang  tidak sesuai dengan persetujuan (akad) antara kedua belah pihak.  Barang  yang  akan disewakan harus jelas dan dapat langsung diserahkan  kepada  pihak penyewa  sekaligus  dapat diambil kegunaannya.
e. Bahwa  manfaat,  adalah hal  yang  mubah,  bukan yang diharamkan 28 Kemanfaatan yang
dimaksud mubah dan tidak  diharamkan  adalah kemanfaatan  yang  tidak ada larangan dalam
syara’,  kemanfaatan  itu
28 Sayid Sabiq, Op.Cit , h.13
tidak sah apabila menyewakan tenaga (orang) dalam hal kemaksiatan, karena maksiat wajib ditinggalkan. Pembiayaan ijarah yang  dipraktekkan  di  KJKS BMT Bee Mass Ngawi
ternyata telah memenuhi ketentuan-ketentuan syara’.
Menurut analisis penulis pembiayaan yang dipraktekkan oleh KJKS BMT  Bee  Mass  Ngawi  ini sudah  sah  karena  syarat- syaratnya yang telah terpenuhi dengan benar. Namun pembiayaan pada KJKS BMT Bee Mass Ngawi cenderung  menerapkan  akad murabahah dibandingkan
akad ijarah.
Ijarah  yang  dilakukan
KJKS BMT Bee Mass Ngawi memang  tidak  sama  persis dengan  definisi  ijarah  yang dikenal  dalam  kitab  fiqh. Dalam  kitab  fiqh  dijelaskan bahwa  Ijarah  adalah  suatu jenis perikatan atau perjanjian
yang  bertujuan  mengambil manfaat  suatu  benda  yang diterima  dari  orang  lain dengan  jalan  membayar upah sesuai  dengan  perjanjian  dan kerelaan  kedua  belah  pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. 29
Praktek pembiayaan multi  guna  tanpa  jaminan dengan  akad  ijarah  yang dilaksanakan  di  KJKS  BMT Bee  Mass  Ngawi  bukanlah menyewakan  suatu  barang untuk  diambil  manfaatnya ataupun
mempekerjakan
seseorang  untuk  diberikan upah.  Praktek  ijarah  yang dilaksanakan oleh KJKS BMT Bee Mass Ngawi hanya menyalurkan  dana  talangan kepada nasabah yang
memerlukan untuk biaya pendidikan,  kesehatan  dan renonvasi  rumah.  Hal  ini sesuai dengan
hasil wawancara  dengan  Bapak Trio  Sugeng  Prastyo,  SE selaku  Manajer  KJKS  BMT
29 Drs.  Sudarsono,  S.H., Op.Cit ,  h. 422
Bee  Mass  Ngawi  sebagai
berikut : “Dalam pembiayaan multi  jasa  dengan  akad ijarah  yang  digunakan untuk  merenofasi  rumah misalnya, dana yang diberikan oleh KJKS BMT  Bee  Mass  Ngawi kepada nasabah itu bukan digunakan untuk membeli material, akan tetapi digunakan untuk membayar tukang. Sedangkan dalam pembiayaan  pendidikan, pembiayaan  multi  jasa yang  diserahkan  kepada nasabah  itu  diharapkan benar  benar  digunakan dalam  pendidikan,  bukan untuk hal hal lainnya”.
30

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil
penelitian  dan  pembahasan  yang telah  dilakukan,  maka  dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut :
1. Praktek pelaksanaan pembiayaan multi guna tanpa agunan  pada  Koperasi  Jasa
Keuangan  Syariah  (KJKS)
30 Hasil  wawancara  dengan  Bp.
Trio  Sugeng  Prastyo,  SE  selaku  Manager KJKS  BMT  Bee  Mass  Ngawi,  tanggal  19
Oktober 2015.
BMT Bee Mass Ngawi merupakan  akad  murabahah karena  tidak  terjadi  akad sewa  menyewa  seperti  pada ketentuan akad ijarah. Dengan demikian perlu
dilakukan  koreksi  tentang akad  pembiayaan  multi  guna tanpa  agunan  antara  pihak Koperasi  dan  pihak  Nasabah. Dalam  akad  tersebut  terdapat
beberapa pasal yang menerangkan  bahwa  praktek pembiayaan Multi Guna Tanpa Agunan terdapat penyelesaian perselisihan
dapat  dilakukan  hingga  pada
pengadilan  agama  sehingga
akad  ini  merupakan  akad
murabahah.  Disamping  itu, pihak Koperasi Jasa Keuangan  Syariah  (KJKS) BMT  Bee  Mass  Ngawi  juga menganjurkan dana digunakan  untuk  jasa  tenaga atau pendidikan dan kesehatan yang bukan disediakan oleh pihak koperasi melainkan atas
pilihan  nasabah.  Hal  ini memperkuat  adanya  praktek
akad  murabahah  di  Koperasi Jasa Keuangan Syariah
(KJKS)  BMT  Bee  Mass
Ngawi. 2. Akad  pembiayaan  yang  telah
dipraktekkan  oleh  Koperasi Jasa Keuangan Syariah
(KJKS)  BMT  Bee  Mass
Ngawi  bila  ditinjau  dari konsep  fiqh  ternyata  sudah
sah  dan  sesuai,  hal  ini  dapat
dilihat  dari  akad  pembiayaan yang dipraktekkan sudah
sesuai dengan ketentuan-
ketentuan  syara’,  dan  dengan adanya  kesepakatan  antara kedua  belah  pihak  yaitu antara koperasi dengan
nasabah.

## SARAN
1. Koperasi Jasa Keuangan
Syariah  (KJKS)  BMT  Bee Mass  Ngawi  harus  tetap berkarya  dalam  membangun perekonomian untuk menopang kehidupan bermasyarakat  dengan  cara islam, terutama dalam mengeluarkan  produk  produk pembiayaan  dengan  prinsip syariah agar mampu memberikan  kemudahan  bagi
kaum muslim.
2. Koperasi Jasa Keuangan
Syariah  (KJKS)  BMT  Bee Mass Ngawi diharapkan dapat  menerapkan  system pembiayaan multi jasa dengan  akad  ijarah  dengan sebenarnya  agar  tercapai  visi misi  yang telah dicantumkan. Selain  itu,  diharapkan  KJKS BMT  Bee  Mass  Ngawi  tidak hanya berlabel syariah namun
di dalamnya masih menggunakan sistem konvensional  hanya  untuk menarik nasabah. 3. Perlu bantuan dan pengawasan yang lebih intensif agar pembiayaan dengan  akad  ijarah  dapat saling menguntungkan.
4. Sedapat  mungkin  diusahakan plafond  pembiayaan  pada
KJKS BMT Bee Mass Ngawi
ditinggikan untuk lebih memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat
melalui  kerja  sama  dengan
BRI atau BNI, dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Rodoni  dan  Abdul  hamid, 2008, Lembaga Keuangan Syari’ah , Jakarta: Zikrul Hakim

## Ajeng  Mar‘atus  Solihah,  2014,
Penerapan  Akad  Ijarah  pada Pembiayaan  Multijasa  dalam Perspektif  Hukum  Islam ,  Az Zarqa’,  Vol.  6,  No.  1,  Juni
2014
Aliy  As’ad,  2006, Tarjamah  Fathul
Mu’in , Kudus : Menara Kudus
Drs.  Sudarsono,  S.H.,  2009, Pokok- Pokok  Hukum  Islam ,  Cet.  VII,
Jakarta : PT. Rineka Cipta Hendi Suhendi, 2002, Fiqh Muamalah ,  Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada H. Hamzah Ya’qub, 2002, Kode Etik Dagang Menurut Islam , Bandung : CV. Diponegoro H.  Moh.  Rifai,  2002, Konsep Perbankan Syari’ah , Semarang : CV. Wicaksana Kasmir, 2001, Manajemen Perbankan ,  Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada Lexy  J.  Moleong,  2002, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung,: Remaja Rosdakarya M.  Ali  Hasan,  2003, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam
(Fiqh  Muamalah) ,  Jakarta  : PT. Grafindo Persada Muhammad, 2002, Lembaga- Lembaga Keuangan Umat Kontemporer ,  Yogyakarta  : UII Press
Muhammad  Syafi’I  Antonio,  2001, Bank  Syariah,  dari  Teori  ke Praktek , Jakarta : Gema Insani
Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Rachmat  Syafe’i,  2001, Fiqih Mua’malah ,  Bandung:  CV.
Pustaka Setia Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim,  2009, Akuntansi Perbankan  Syariah  Teori  & Kontemporer , Jakarta : Salemba Empat
Sayyid  Sabiq,  2012, Fikih  Sunnah 13 , terj. Kamaluddin A.

## Marzuki, Bandung: Al Ma’arif
Sugiyono,  2013, Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D , Bandung: CV.Alfabeta Suharsimi Arikunto, 2009, Manajemen Penelitian , Jakarta: PT. Rineka Cipta Suratman  dan  H.  Philips  Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum , Bandung: CV. Alfabeta Syafi’i Antonio, 2001, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek , Jakarta: Gema Insani
Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, 1992, Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam ,
Semarang, Asy Syifa’
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998 Tentang Perbankan
Internet :
Edi  Wijayanto, Tinjauan  Hukum
Islam  Terhadap  Praktek  Akad Pembiayaan Ijarah (Studi Kasus  Di  BMT  Al-Madinah Jajar Laweyan Surakarta Jawa Tengah) , (Jurnal Publikasi  Ilmiah,  Online  pada http://eprints.ums.ac.id/36946/ 1/JURNAL%20PUBLIKASI% 20ILMIAH.pdf,  diakses  jam 21:  34  WIB  Tanggal  02 Oktober 2015)
KPRI Kipas, KJKS dan UJKS , online pada http://edisi03.blogspot.co.id/ 2008/08/kjks-dan-ujks.html, diakses  09  Januari  2016  Jam 20:34 WIB
Misbah  Abidin, Analisis  Hukum Islam  Terhadap  Pembiayaan Multi  Jasa  Dengan  Akad Ijarah  Di  Bank  Pembiayaan
Rakyat  Syari'ah  (BPRS)  Mitra
Harmoni  Semarang ,  (Online pada http://eprints.walisongo.ac.id/2 004/1/ 42311083_Coverdll.pdf, diakses  jam  21  :  43  WIB Tanggal 02 Oktober 2015)