Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi ISSN : 2442 - 9708 (Online) Vol. 22  No. 2 September 2022 : 171 -190
ISSN : 1411 - 8831 (Print)
Doi:  http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v22i2.15103

## TATA KELOLA PEMERINTAHAN PUSAT DALAM PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
Sahala Purba 1 * 2 Kuras Purba 2
1 Universitas Methodist Indonesia
Universitas Sari Mutiara Indonesia
* sahala824@gmail.com

## Abstract
This research intends to evaluate whether the development of North Tapanuli Regency which is located in North Sumatra Province is successful or not in terms of the analysis of local government financial statements from 8  aspects of measurement, including: Proportion of Regional Financial Autonomy, Proportion of Regional Financial Independence, Proportion of Size of Fiscal Decentralization, Proportion of Effectiveness PAD, Proportion of Efficiency of PAD, Proportion of Effectiveness of Regional Taxes, Proportion of Efficiency of Regional Taxes and  Proportion of Contribution Size of BUMD. This research is quantitative descriptive research with the subject of research on local government financial information during 2013-2020, and the object of research is Information on  Budget Realization, Balance Sheet, and Information on Details of Regency PAD Revenue. The data collection technique used is the documentation method. The data analysis technique used is financial proportion analysis. The results of the research show that out of 8  (eight) proportions of measurement of regional government financial statement analysis, West Pakpak district experienced failure in development in terms of 5 (five) proportions, namely Proportion of Regional Financial Autonomy, Proportion of Regional Financial Independency, Proportion of Size of Fiscal Decentralization, Proportion of PAD Efficiency, Proportion of Regional Tax Efficiency, while Toba district only has a weakness in the Proportion of Size of Fiscal Decentralization, Humbang Hasundutan Regency is only weak in the Proportion of Effectiveness of PAD while Samori Regency is weak in the Proportion of Contribution Size of BUMD, meaning that it can be concluded that overall the central government has succeeded in developing Tapanuli Regency North.
Keywords : Financial Information Analysis, Financial Performance, North Tapanuli Regency Development

## Abstrak
Riset ini bermaksud untuk mengevaluasi apakah pengembangan Kabupaten  Tapanuli Utara  yang  terletak  di  Provinsi  Sumatera  Utara  berhasil  atau  tidak  ditinjau  dari analisis laporan keuangan pemerintah  daerah dari 8 aspek  pengukuran antara lain: Proporsi  Otonomi  Finansial  Daerah,  Proporsi  Ketidakmandirian  Finansial  Daerah, Proporsi  Ukuran  Desentralisasi  Fiskal,    Proporsi  Keefektifan  PAD,  Proporsi Keefisienan  PAD,  Proporsi  Keefektifan  Pajak  Daerah,  Proporsi  Keefisienan  Pajak Daerah  dan  Proporsi  Ukuran  Sumbangan  BUMD.  Riset  ini  adalah  riset  deskriptif
kuantitatif  dengan  Subjek  Riset  informasi  Finansial  pemerintah daerah  selama tahun 2013-2020,  dan  objek  riset  Informasi  Realisasi  Anggaran,  Neraca,  dan  Informasi Rincian Penerimaan PAD Kabupaten. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah metode  dokumentasi.    Teknik  analisis    data    yang  dipakai  adalah  analisis  proporsi finansial.  Hasil  riset  menunjukkan,  dari  8  (delapan)  proporsi  pengukuran  analisis laporan keuangan pemerintahan daerah terdapat kabupaten Pakpak Barat mengalami kegagalan  dalam  pengembangan  ditinjau  5  (lima)  proporsi  yaitu  Proporsi  Otonomi Finansial  Daerah,  Proporsi  Ketidakmandirian  Finansial  Daerah,  Proporsi  Ukuran Desentralisasi  Fiskal,    Proporsi  Keefisienan  PAD,  Proporsi  Keefisienan  Pajak Daerah, sedangkan kabupaten Toba hanya memiliki kelemahan pada Proporsi Ukuran Desentralisasi  Fiskal,  Kabupaten  Humbang  Hasundutan  hanya  lemah  pada  Proporsi Keefektifan  PAD  sedangkan  Kabupaten  Samori  lemah  dari  Proporsi  Ukuran Sumbangan  BUMD,  berarti  bisa  diambil  kesimpulannya  secara  keseluruhan pemerintah  pusat  telah  berhasil  melakukan  pengembangan  Kabupaten  Tapanuli Utara.
Kata  Kunci: Analisis  Informasi  Finansial,  Performa  Finansial,  Pengembangan Kabupaten Tapanuli Utara
JEL Classification : M48, L38, J21, J18, I38, H11
Submission date : August 2022                                    Accepted Date : September 2022 *Corresponding Author

## PENDAHULUAN
Pada masa pemerintahan Belanda yang bertempat di Kota Sibolga. Keresidenan Tapanuli  pada  dulunya  dikatakan  Residentie  Tapanuli  terdapat  4  Afdeling (Kabupaten)  yaitu  Afdeling  Batak  Landen,  Afdeling  Padang  Sidempuan,  Afdeling Sibolga  dan  Afdeling  Nias.  Afdeling  Batak  Landen  yang  dikepalai  seorang  Asisten Residen yang ibu kotanya berkedudukan di Kota Tarutung (Wikipedia, n.d.)
Kabupaten Tapanuli  Utara pada awalnya telah dimekar jadi Kabupaten Dairi pada  tahun  1956,  pada  tahun  1998  sesuai  dengan  UU  No.  12  Tahun  1998  Tapanuli Utara  dikemangkan  kembali  jadi  Kabupaten  Toba  Samosir,  pada  tahun  2003 pengembangan  ketiga  Kabupaten  Tapanuli  Utara  dilakukan  kembali  jadi  adanya kabupaten  Humbang  Hasundutan  sesuai  dengan  UU  No.  9  Tahun  2003  serta Kabupaten  Dairi  kembali  dikemangkan  jadi  Kabupaten  Pakpak  Barat,  selanjutnya pada  tahun  2003  dengan  UU  No.  36/2003  Kabupaten  Toba  Samosir  dikemangkan lagi  menjadi  Kabupaten  Samosir  dan  yang  terakhir  adanya  perubahan  nama Kabupaten Toba Samosir jadi Kabupaten Toba sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2020 pada tanggal 3 Maret 2020
Pemerintah  pusat  sudah  memutuskan  dua  undang-undang  (UU  RI  No.  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  2014)  serta  (UU  RI  No.  33  Tahun  2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2004).  Dengan  adanya  pengesahan  UU  Nomor  23  Tahun  2014  maka  Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki diikuti dengan adanya sumber  daya  manusia  yang  mumpuni  akan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan kedamaian  masyarakat  setempat  melalui  pembangunan  infrastruktur  dan  layanan
publik  yang  optimal,  dengan  terjadinyanya  desentralisasi  ini  kemudahan  dalam pengendalian  yang  dilakukan  oleh  pemangku  daerah  dapat  lebih  leluasa  jika dibandingkan  dengan  sentralisasi,  Pemerintah  daerah  telah  diserahkan  tanggung jawab untuk lebih efektif dalam menggarap sendiri kegiatan-kegiatan penyelenggaraan daerah (Dora dalam jurnal (Siswanto & Maylani, 2022)).
Pemangku  otonomi  daerah  diminta  untuk  menjalankan  program  pemerintah yang  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  menggunakan  anggaran  belanja  daerah  secara tepat  waktu  serta  tepat  sasaran,  dengan  terwujudnya  efektivitas  dan  efisiensi  ini diharapkan  program-program  kegiatan  pemerintah  daerah  dapat  terwujud,  dengan adanya  otonomi  daerah  ini  diharapkan  pemangku  pemerintah  daerah  dapat mengoptimalkan  sumber  daya  alam  yang  ada  dalam  wilayah  daerah  masing-masing, sehingga  diharapkan  dapat  menaikkan  PADnya,  dimana  selama  ini  ketergantungan daerah  terhadap  pemerintah  pusat  sangat  tinggi  sekali,  ini  berarti  pemerintah  daerah tidak  betul-betul  bekerja  dalam  menggali  potensi  alam  yang  ada  dalam  wilayahnya, ini bisa terlihat dari laporan keuangan pemerintah yang mayoritas ketidakmandiriannya  sangat  tinggi.  Salah  satu  kesuksesan  pemangku  daerah  dalam pengembangan  daerah  adalah  ketika  daerah  yang  dikembangankan  dapat  bertumbuh sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan (Susilawati et al ., 2018)
Pemekaran  daerah  diharapkan  dapat  menaikkan  kemandirian  keuangan  daerah dalam mengalih potensi sumber daya alam yang dimiliki, tetapi sampai sekarang masih banyak  daerah  yang  dimekarkan  maupun  daerah  yang  tidak  dimekarkan  tidak  dapat melakukan  kemandirian  keuangannya,  ini  berarti  para  pemangku  kepentingan  daerah tidak  dapat  mengalih  potensi  alam  yang  ada  disekitarnya  dan  juga  tidak  dapat mendatangkan  para  investor  asing  untuk  melakukan  investasi  pada  daerah  masing- masing, sehingga dengan lemahnya kemandirian daerah ini, para pemangku pemerintah daerah hanya banyak meminta bantu sumbangan kepada pusat untuk menutupi belanja operasionalnya,  hal  ini  didukung  oleh  para  peneliti-peneliti  yang  dilakukan  oleh (Siswanto & Maylani, 2022), (Nugraeni et al ., 2022), (Marliani, 2022), (Mulyaningsih &  Sunaningsih,  2022),  (Hakim  &  Rosidah,  2021),  (Nalle et  al .,  2021),  (Drastiana  & Himmati,  2021),    (Setianingrum  &  Haryanto,  2020),  (Zukhri,  2020),    (Purbandari, 2019),  (Susanto,  2019),  (Farida  &  Nugraha,  2019),  (Sartika,  2019),    (Tanan  &  Duri, 2018),  (Susilawati et  al .,  2018),  (Saputra  &  Fernando,  2017)  dan  (Hariyanti et  al ., 2017)  yang  menyatakan  bahwa  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  masih  sangat rendah, tetapi menurut (Melmambessy, 2022) rasio kemandirian masuk dalam kategori sedang tetapi menurut (Amanda et al ., 2021) ada 2 tahun mengalami penurunan  dan 2 tahun berikutnya mengalami kenaikan.
Ketergantungan  keuangan  daerah  masih  sangat  mayoritas  tinggi  kepada pemerintah  pusat,  pemangku  kepentingan  daerah  tidak  mau  bekerja  keras  dalam mengalih  potensi  alam  yang  ada  disekitarnya,  karena  pemangku  kepentingan  daerah beranggapan bahwa jika dananya kurang bisa diminta dari pemerintah pusat, akibatnya pemerintah daerah kurang berusaha dalam menaikkan pendapatan asli daerahnya serta tidak  adanya funishment kepada  pemangku  kepentingan  apabila  pendapatan  asli daerahnya  tidak  mengalami  kenaikan,  akibat  tidak  adanya  funishment  inilah  yang mengakibatkan ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi kepada pusat, akibatnya negara kita semakin lama semakin banyak hutang untuk menutupi  APBN  dan  APBD, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Melmambessy, 2022), (Siswanto & Maylani, 2022), (Marliani, 2022), (Nalle et al ., 2021), (Sakinah & Satriawan, 2021), (Zukhri,  2020),  (Susilawati et  al .,  2018),  (Saputra  &  Fernando,  2017)  dan  (Tanan  &

## Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 22 No.2 September 2022
Duri,  2018)  yang  menyatakan  bahwa  ketergantungan  keuangan  daerah  masih  sangat tinggi  kepada  pemerintahan  pusat.  Tetapi  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  (Widiyaningsih  &  Prihatiningsih,  2021)  yang  menyatakan  bahwa  ketergantungan keuangan daerah kepada pusat sudah mulai membaik
Derajat  desentralisasi  fiskal  digunakan  untuk  menganalisis  seberapa  besar kesanggupan  keuangan  daerah  dalam  membiayai  belajar  daerahnya  yang  diukur  dari pendapatan  asli  daerah  dibandingkan  dengan  total  pendapatan  daerah,  daerah  yang bagus adalah ketika pendapatan asli daerahnya lebih besar dari pendapatan transfer dari pusat,  tetapi  jika  dilihat  dari  fakta  dilapangan  yang  menyatakan  bahwa  derajat desentralisasi masih kategori sedang sampai rendah untuk beberapa kabupaten dan kota yang  ada  di  provinsi  yang  ada  di  indonesia  ini,  penyebabnya  juga  kurang  sungguh- sungguh pemangku kepentingan daerah dalam mengalih potensi alam yang ada dalam kabupaten  dan  kota  masing-masing,  sehingga  tidak  dapat  mengoptimalkan  dalam pencapaian  PADnya,  hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Siswanto &  Maylani,  2022),  (Sakinah  &  Satriawan,  2021)  dan  (Susilawati et  al .,  2018)  yang menyatakan  bahwa  derajat  desentralisasi  fiskal  masih  dalam  kategori    cukup,  tetapi berbeda  dengan  dan  (Nalle et  al .,  2021)  (Zukhri,  2020),  (Saputra  &  Fernando,  2017) yang  mengungkapkan  bahwa  derajat  desentralisasi  fiskal  masuk  dalam  kelompok sedang sampai dengan cukup dan tetapi yang paling tidak bagus  yaitu hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  (Melmambessy,  2022),  (Harahap,  2020),  (Tanan  &  Duri,  2018) dan (Hariyanti et al ., 2017),  yang menyatakan kurang  sampai rendah sekali Dalam  hal  Efektifitas  PAD,  mayoritas  pemerintah  daerah    telah  efektif  dalam merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang  dianggarkan,  ini  disebabkan  pemerintah daerah  hanya  menaikkan  sebagian  kecil  saja,  artinya  anggaran  PADnya    yang  dibuat tidak  menggambarkan  secara  optimal  dalam  menggali  potensi  alam  yang  ada  dalam lingkungan  pemerintah  daerah,  sehingga  dengan  adanya  kesungguhan  dari  pemangku kepentingan daerah akan dapat menggali potensi alam di sekitar daerah masing-masing untuk menaikkan PADnya dan hasilnya  untuk kesejahteraan masyarakat setempat, hal inilah  yang  membuat  efektifitas  PAD  selalu  efektif  karena  kenaikkan  anggarannya hanya  kecil  tahun  demi  tahun,  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh  (Siswanto & Maylani, 2022), (Marliani, 2022), (Sakinah & Satriawan, 2021), (Hakim & Rosidah, 2021), (Farida & Nugraha, 2019) dan (Susanto, 2019)  yang menyatakan  bahwa  efektifitas  PAD  sudah  masuk  dalam  kelompok  efektif,  tetapi menurut (Melmambessy, 2022), (Mulyaningsih & Sunaningsih, 2022),(Nugraeni et al ., 2022)  (Setianingrum  &  Haryanto,  2020),  (Tanan  &  Duri,  2018)  dan  (Saputra  & Fernando,  2017)  yang  menyatakan  bahwa  efektifitas  PAD  masuk  dalam  kelompok sangat  efektif,  dan  bahkan  ada  juga  yang  masuk  dalam  kategori  tidak  efektif  yang dilakukan peneliti (Drastiana & Himmati, 2021) dan (Amanda et al ., 2021) Efesiensi  PAD  pada  umumnya  pemerintah  daerah  melakukan  efisiensi  PAD yang  artinya    biaya  yang  dikeluarkan  untuk  mendapatkan  PAD  relatif  lebih  kecil dibandingkan  dengan  penerimaan  PADnya,  jika  ditinjau  dari  rasio  ini  banyak pemerintah  daerah  yang  berhasil  melakukan  efisiensi  PAD,  Cuma  yang  menjadi kendala yang paling besar itu adalah penerimaan PADnya tidak pernah lebih besar dari pendapatan  transfer,  seandainya  pemerintah  daerah  di  Indonesia  dapat  mencapai pendapatan  aslinya  lebih  besar  dari  pendapatan  transfer,  maka  bisa  dipastikan  negara kita  ini  bisa  dikategorikan  menjadi  negara  maju,  tetapi  itu  sangat  sulit  dilaksanakan karena  kurangnya  keseriusan  pemangku  kepentingan  daerah  dalam  mengalih  potensi alamnya, masalah efisiensi PAD ini banyak peneliti yang menyatakan bahwa efisiensi
PADnya  sangat  efisien  dan  efisien  yang  dilakukan  oleh  (Siswanto  &  Maylani,  2022), (Mulyaningsih & Sunaningsih, 2022), (Marliani, 2022), (Drastiana & Himmati, 2021), (Hakim  &  Rosidah,  2021),  (Moridu,  2021),  (Tanan  &  Duri,  2018),  (Taras  &  Artini, 2017)  dan  (Susilawati et  al .,  2018)  tetapi  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh (Amanda et al ., 2021), (Susanto, 2019) , (Farida & Nugraha, 2019) dan (Saputra & Fernando,  2017)  yang  menyatakan  bahwa  efisiensi  PAD  masih  dalam  kategori  tidak efisien
Rasio  efektivitas  pajak  daerah  adalah  kesanggupan  pemerintah  daerah  dalam menagih  pajak  daerahnya  masing-masing  sesuai  dengan  target  yang  telah  ditentukan oleh  pemerintah  daerah  pada  awalnya,  jika  dilihat  dari  fakta-fakta  dilapangan  telah banyak  pemerintah  daerah  yang  melakukan  efektitas  dalam  penagihan  pajak  daerah sesuai  dengan  yang  telah  dianggarkan,  hal  ini  senada  dengan  penulis  yang  diperbuat oleh  (Yakub et  al .,  2022),  (Siswanto  &  Maylani,  2022)    dan  (Taras  &  Artini,  2017) yang  menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  telah  efektif  dalam  penagihan  pajak daerahnya.
Rasio  efisiensi  pajak  daerah  adalah  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  penagihan pajak  daerah  lebih  kecil  jika  dibandingkan  dengan  penerimaan  pajak  daerah,  hal  ini sangat baik bagi pemerintah daerah jika hal ini dapat diterapkan dalam pemerintahanya, dengan  adanya  efisiensi  ini  akan  dapat  mempergunakan  pajak  daerah  tersebut  untuk kepentingan  masyarakat  setempat  di  bidang  pendidikan,  kesehatan  dan  infrastruktur, maka  dengan  demikian  kesejahteraan  masyarakat  setempat  akan  tercapai,  dari  hasil penelitian terdahulu banyak yang menyatakan bahwa rasio efisiensi pajak daerah sangat efisiensi  yang  dilakukan  oleh  penelitian  (Siswanto  &  Maylani,  2022)    dan  (Taras  & Artini, 2017),
Derajat kontribusi BUMD, ujung tombak terakhir dari PADnya adalah dengan mengoptimalkan  potensi  alam  yang  ada  disekitar  daerah  pemerintah  daerah  dengan cara  membentuk  BUMD,  semakin  banyak  BUMD  yang  terbentuk  diharapkan  dapat menyumpangkan  PADnya,  tetapi  kenyataan  dilapangan  masih  banyak  pemerintah daerah  yang  belum  optimal  dalam  menjalankan  BUMD  sehingga  bisa  dilihat  dividen yang  didapatkan  dari  laba  BUMD  nya  rata-rata  sangat  kecil,  akibatnya  PADnya  juga sangat  kecil,  hal  ini  lah  yang  membuat  pemerintah  daerah  tidak  optimal  dalam menggali  potensi  alam  yang  ada  dalam  sekitar  daerah  masing-masing,  hal  ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  (Siswanto & Maylani, 2022) yang menyatakan bahwa  derajat  kontribusi  BUMD    masih  dalam  kategori  cukup  baik,  tetapi  terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tanan & Duri, 2018) yang menyatakan bahwa kota Jayapura kontribusi BUMDnya masih dalam kelompok kecil, sedangkan menurut (Widiyaningsih  &  Prihatiningsih,  2021)  bahwa  derajat  kontribusi  BUMD  pada  Kota Surakarta sudah tergolong baik.
Adapun  kegunaan  dari  riset  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  apakah pengembangan kabupaten Tapanuli Utara yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat berhasil  atau  tidak  jika  ditinjau  dari  analisis  laporan  keuangan  dengan  8  proporsi pengukuran selama 8 tahun pengamatan, dan juga sebagai evaluasi kepada masyarakat setempat akan kinerja pemimpin daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah selama 8 tahun tersebut.
Adapun  perbedaan  riset  ini  adalah  riset  ini  belum  pernah  diteliti  dalam  hal mengevaluasi  pengembangan  kabupaten  yang  terjadi  di  Indonesia  ini,  laporan keuangan yang dianalisis selama 8 (delapan) tahun (2013-2020) dan pengukuran yang digunakan  menggunakan 8 proporsi.

## Telaah Pustaka Proporsi Otonomi Keuangan daerah
Proporsi  otonomi  keuangan  daerah  adalah  proporsi  yang  dapat  digunakan untuk mengevaluasi otonomi keuangan pemerintah daerah dalam rangka pengeluaran pembiayaan  infrastruktur, Pelayanan  publik  dan  kegiatan  pemerintah  lainnya. Proporsi  Otonomi  keuangan  daerah dalam  jumlah  PAD  relatif  terhadap  pendapatan daerah  ditunjukkan  dengan  benar yang  b e r s u m b e r   d a r i   p e n g h a s i l a n l a i n   s e p e r t i   p enghasilan  transfer.  Semakin  tinggi  nilai  proporsi  otonomi keuangan  daerah  berarti semakin tinggi pula otonomi keuangan daerah yang dimiliki (Abdul Halim, 2012).

## Proporsi Ketidakmandirian Keuangan  Daerah
Proporsi  Ketidakmandirian  keuangan  daerah  diperoleh  dengan  cara menandingkan total pemasukan dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah,  dengan  pendapatan  asli  daerah  bruto (Mahmudi,  2016)  diharapkan  proporsi ketidakmandirian  keuangan  daerah  ini  adalah  kecil,  sehingga  daerah-daerah  yang diotonom semakin mandiri dalam memperoleh pemasukan dari daerah masing-masing untuk belanja operasional daerah masing-masing.

## Proporsi Ukuran Desentralisasi Fiskus
Proporsi  asas  desentralisasi  fiskus menggunakan  indikator  sejauh  mana kewenangan  dan  responsibilitas  yang  dikasih  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengakali dan memaksimalkan pendapatan daerah. Ukuran desentralisasi merupakan salah  satu  manfaat  finansial  yang  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  tingkat kompetensi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.  Proporsi  ini  merupakan  besaran  kontribusi  PAD  terhadap  total pendapatan  asli  daerah. Semakin  tinggi  sumbangan  PAD  maka  semakin  tinggi  pula kapabilitas  pemerintah  daerah  dalam  mewujudkan  desentralisasi  (Bisma  &  Susanto, 2010).

## Proporsi Efektivitas Penghasilan Asli Daerah
Proporsi  Keefektifan  penghasilan  asli  daerah  adalah  sebagai  penjelasan  atas pemerintah  daerah  dalam  menghasilkan  pendapatan  asli  daerah  yang  terprogram dengan  anggaran  tetap  berdasarkan  kapasitas  aktual masing-masing  daerah. Proporsi Keefektifan dimaksudkan  untuk membahas seberapa besar Keefektifan  dari  program keuangan  daerah  yang  dilaksanakan  pemangku  kepentingan  daerah.  Proporsi Keefektifan  PAD  mengatakan  kapabilitas  pemerintah  daerah  dalam  mengatur pemasukan PAD  sesuai dengan yang dianggarkan (Mahmudi, 2016)

## Proporsi  Keefisienan  Penghasilan  Asli  Daerah
Proporsi  Keefisienan  PAD  perlu  diperhitungkan  untuk  menakar  besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam mendapatkan pemasukan asli daerah dengan  cara  mengalih  potensi  alam  yang  ada  dalam  sekitarnya  secara  maksimum. Proporsi  ini  dihitung  dengan  cara  menandingkan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  daerah  untuk  mendapatkan  PAD  dengan  menandingkan  realisasi  PAD (Mahmudi, 2016). Semakin kecil nilai proporsi ini  maka semakin efisien  pemerintah daerah dalam melaksanakan perolehan pemasukan asli daerahnya (Abdul Halim, 2012)

## Proporsi Efektifitas Fiskus daerah
Keefektifan  fiskus  daerah  adalah  seberapa  efektif  pemangku  kepentingan daerah  dalam  penagihan  pajak  daerah  yang  telah  dianggarkan  dibandingkan  dengan anggaran  yang  dibuat,  pemerintahan  yang  baik  adalah  ketika  semua  program  yang telah  ditetapkan  pada  awalnya  dapat  tercapai  sesuai  dengan  yang  diinginkan. Keefektifan merupakan perbandingan realisasi dengan anggaran. realisasi perwujudan akibat suatu kegiatan atau program terhadap warga sedangkan output merupakan hasil yang  dicapai  dari  suatu  program  aktivitas  dan  kebijakan  (Mahsun,  2019).  Analisis efektifitas  fiskus  daerah  yaitu  analisis  yang  mencerminkan  kapabilitas  pemerintah daerah dalam target/anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Abdul Halim,  2012).  Semakin  tinggi  proporsi  ini  maka  semakin  bagus  bagi  pemerintahan daerah.

## Proporsi Keefisienan Fiskus daerah
Keefisienan    fiskus  daerah mengacu  pada  cara  mereka  beroperasi,  dapat dikatakan  bahwa efisiensi  produksi  ketika  menghasilkan  produk  dengan  penggunaan sumber  daya  dan  sumber  daya  yang  efektif,  efisiensi  adalah  perbandingan  produksi dan impor. Output adalah  pelaksanaan pengeluaran untuk pembangkitan pendapatan daerah  dan  input  merupakan  pelaksanaan  pendapatan  daerah  (Mahsun,  2019). Efisiensi  otoritas  pajak  dievaluasi  di  otoritas  pajak  daerah,  jika  tingkat  yang  dicapai kurang dari 10%, efisiensi otoritas pajak daerah tercapai.

## Proporsi Ukuran Sumbangan BUMD
BUMD  adalah  entitas  ekonomi  yang  berdasarkan  Pasal  1(40)  (RU  No.  23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 2014) dan Pasal 1(1) (PP, 2017), seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Proporsi ini berguna untuk mengetahui seberapa  besar  kontribusi  bisnis  lokal  dalam  mendukung  pendapatan  lokal. Proporsi ini dihitung  dengan  menandingkan  pendapatan  daerah  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah dibagi dengan total Pendapatan Asli Daerah (Mahmudi, 2016)

## Metodologi Riset
Metodologi riset ini memakai deskripsi kuantitatif dengan menelaah informasi finansial  yang  telah  diaudit  oleh  BPK  Sumut  periode  2013-2020.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  teknik  dokumentasi.  Langkah  selanjutnya  adalah menghitung  bobot  dari  data  keuangan  yang  diperoleh.  Data  tersebut  kemudian dianalisis menurut para ahli yang sudah ada, kemudian dinarasikan ke dalam keadaan sebenarnya  dilapangan  untuk  mengambil  keputusan  mengenai  penjelasan  kinerja keuangan pemerintah daerah induk dan  kabupaten yang dimekarkan (Taras & Artini, 2017).  Analisis  laporan  keuangan  dimanfaatkan  untuk  mendalami  problem  dan peluang  yang  ada  dalam  laporan  keuangan  (Mahsun,  2019).  Analisis  performa keuangan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi mengenai  keuangan  pemerintah  daerah  induk  dan  keuangan  daerah  pemekaran sebagai  komponen  dalam  pengambilan  keputusan  dan  penilaian.  Performa  keuangan pemerintah daerah periode 2013-2020 yang akan dianalisis. Proporsi yang digunakan dalam  penelitian  ini  meliputi: Proporsi  Otonomi  Finansial  Daerah,  Proporsi Ketidakmandirian Keuangan daerah, Proporsi  Ukuran Desentralisasi Fiskus, Proporsi Keefektifan  PAD,  Proporsi  Keefisienan  PAD,  Proporsi  Keefektifan  Fiskus  daerah, Proporsi Keefisienan Fiskus daerah, Proporsi Ukuran Sumbangan BUMD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proporsi Otonomi
Proporsi Otonomi ini untuk menakar seberapa besar sumbangsih realisasi total PAD dibandingkan dengan penghasilan transfer yang diperoleh oleh setiap Kabupaten induk  (Tapanuli  Utara)  serta  hasil  pengembangan  kabupaten  Tapanuli  Utara  setiap tahunnya,  untuk  melihat  apakah  hasil  pengembangan  kabupaten  Tapanuli  Utara  yang dilakukan  oleh  pemerintahan  pusat  berhasil  atau  tidak.  Tolak  ukurnya  adalah  ketika rata-rata  rasio  proporsi  otonominya  mendekati  atau  lebih  bagus  dari  kabupaten induknya berarti dikatakan pemerintah berhasil melakukan pengembangan Kabupaten Induk,  tetapi  sebaliknya  jika  rasionya  jauh  berbeda  dengan  rasio  induknya  maka  bisa dikatakan pemerintah pusat gagal dalam melakukan pengembangan induknya.
Jika  dilihat  dari  tabel  1  rata-rata  proporsi  otonomi  selama  tahun  2013  –  2020 diperoleh  rasionya  kabupaten  Induk  selama  8  tahun  tersebut  sebesar  9,85%  masih  di kategori  sangat  rendah  sekali  dengan  pola  hubungan  instruktif,  sedangkan  rata—rata rasio  kabupaten  pengembangan  tidak  jauh  beda  dengan  rasio  induknya,  tetapi  yang menjadi evaluasi untuk pemerintah pusat adalah Kabupaten Pakpak Barat dimana rata- rata  rasionya  selama  8  tahun  hanya  sebesar  4,54%,  bisa  dikatakan  Pemerintah  pusat telah  gagal  melakukan  pengembangan  Kabupaten  Pakpak  Barat  dari  Kabupaten  Dairi jika ditinjau dari segi proporsi otonomi.

## Tabel 1 Proporsi Otonomi
Tahun Proporsi Otonomi (dalam %) Rata- rata (Dalam %) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tapanuli Utara 4.98 8.16 8.00 8.70 15.39 9.39 11.81 12.36 9.85 Hasil Pengembangan Tapanuli Utara Dairi 4.41 7.57 7.18 6.97 12.79 7.76 7.23 9.90 7.98 Pakpak Barat 2.49 3.52 5.33 3.79 6.07 3.95 6.90 4.27 4.54 Humbang Hasundutan 3.03 4.47 5.12 5.56 11.45 12.89 9.60 9.78 7.74 Toba 3.47 3.75 4.15 3.30 3.44 7.17 6.91 7.84 5.00 Samosir 5.98 7.17 5.33 5.36 9.62 6.47 7.41 8.19 6.94 Rata-Rata 3.88 5.30 5.42 5.00 8.67 7.65 7.61 7.99 6.44
Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan keuangan daerah Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022
Otonomi(%) Kapasitas keuangan Model koneksi 0% - 25% Sangat Rendah Sekali Instruktif 25% - 50% Rendah Sekali Konstruktif 50% - 75% Sedang Parsipatif 75% - 100% Tinggi Delegatif
Semakin tinggi proporsi maka semakin tinggi otonomi daerah tersebut. (Abdul Halim, 2012)

## Proporsi Ketidakmandirian Keuangan daerah
Proporsi  Ketidakmandirian  keuangan  daerah  dipakai  untuk  menganalisis seberapa  besar  ketidakmandirian  keuangan  daerah  dengan  menandingkan  antara penghasilan  transfer  dengan  penghasilan  daerah,  jika  rasionya  besar,  ini  berarti pemerintahan  daerah  sangat  tergantung  kepada  pemerintah  pusat  untuk  mendanai operasional  pemangkuan  pemerintahannya.  Keberhasilan  pemerintah  pusat melakukan pengembangan jika rasio kabupaten induk tidak jauh beda dengan rasio kabupaten  pengembangan  atau  rasio  kabupaten  pengembangan  dibawah  rasio kabupaten  induk,  dan  sebaliknya  maka  di  kategorikan  pengembangan  kabupaten tidak berhasil dilakukan.
Dari hasil pengamatan terlihat pada tabel 2, dimana rata-rata rasio proporsi ketidakmandirian  keuangan  daerah  selama  8  tahun  untuk  kabupaten  induk  sebesar 88,09%  masuk  dalam  kategori  Tinggi,  sedangkan  untuk  kabupaten  pengembangan mendekati  rasio  induk,  kecuali  Kabupaten  Pakpak  Barat  rasionya  sebesar  99,50% yang artinya bahwa pengembangan Kabupaten Pakpak Barat telah gagal dilakukan oleh  pemerintahan  pusat,  karena  tingkat  ketidakmandirian  kabupaten  tersebut sangat tinggi.

## Tabel 2 Proporsi Ketidakmandirian Keuangan daerah
Tahun Proporsi Ketidakmandirian Keuangan daerah (Dalam %) Rata-rata (Dalam %) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tapanuli Utara 89.37 89.40 92.59 90.99 86.43 87.23 85.11 83.57 88.09 Hasil Pengembangan Tapanuli Utara Dairi 94.32 92.26 92.09 91.84 72.43 88.06 88.06 85.99 88.13 Pakpak Barat 93.49 94.13 136.08 96.34 94.27 94.76 83.10 103.84 99.50 Humbang hasundutan 94.57 108.94 91.45 85.48 86.39 83.49 80.02 78.78 88.64 Toba 79.57 91.22 86.75 80.45 78.74 76.29 73.85 72.76 79.95 Samosir 84.14 83.73 94.87 94.12 91.15 91.38 92.30 92.37 90.51 Rata-rata 89.22 94.06 100.25 89.64 84.60 86.80 83.47 86.75 89.35 Sumber : Hasil olahan dari Informasi Laporan keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2022 Tolak ukur Ketidakmandirian(%) Kapasitas keuangan 0% - 25% Rendah Sekali 25% - 50% Rendah 50% - 75% Sedang 75% - 100% Tinggi
Semakin tinggi proporsi maka semakin tinggi Ketidakmandirian daerah terhadap penyelengara pusat.
(Mahmudi, 2016)

## Proporsi Ukuran Desentralisasi Fiskus
Proporsi  ini  menakar  seberapa  besar  ukuran  desentralisasi  fiskus  dalam menghasilkan  penghasilan  asli  daerah  dengan  menakar  penghasilan  asli  daerah dengan  penghasilan  daerah,  semakin  tinggi  rasionya  maka  semakin  optimal
pemangkun  daerah  dalam  memperoleh  penghasilan  asli  daerahnya  tersebut (Mahmudi, 2016).
Dari hasil pengamatan terlihat pada tabel 3, dimana rata-rata rasio proporsi ukuran  desentralisasi  fiskus  selama  8  tahun  (2013-2020)  kabupaten  induk  sebesar 8,62%  masuk  dalam  kategori  rendah  sekali  sedangkan  untuk  kabupaten pengembangan  mendekati  rata-rata  rasio  kabupaten  induk,  bahkan  ada  rata-rata rasionya  lebih  tinggi  dari  kabupaten  induk,  ini  berarti  bahwa  pengembangan  yang dilakukan  adalah  tepat,  tetapi  ada  dua  kabupaten  pengembangan  yang  jauh  dari rasio kabupaten induk yaitu kabupaten Pakpak Barat sebesar 4,52% dan Kabupaten Toba  sebesar  3,93%,  dari  hasil  ini,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  kedua  kabupaten telah  gagal  dilakukan  pengembangan  dari  sudut  proporsi  ukuran  desentralisasi fiskus.
Tabel 3 Proporsi Ukuran Desentralisasi Fiskus Tahun Proporsi Ukuran Desentralisasi Fiskus (Dalam %) Rata- rata (Dalam %) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tapanuli Utara 4.45 7.29 7.41 7.91 13.30 8.19 10.05 10.33 8.62 Hasil Pengembangan Tapanuli Utara Dairi 4.16 6.98 6.61 6.40 9.26 6.84 6.37 8.51 6.89 Pakpak Barat 2.33 3.32 7.25 3.65 5.72 3.75 5.74 4.44 4.52 Humbang hasundutan 54.87 56.91 71.15 52.69 30.88 92.50 74.62 75.45 63.63 Toba 2.76 3.42 3.60 2.66 2.71 5.47 5.10 5.70 3.93 Samosir 5.03 6.00 5.05 5.04 8.77 5.91 6.84 7.56 6.28 Rata-rata 13.83 15.33 18.73 14.09 11.47 22.89 19.73 20.33 17.05 Sumber : Hasil olahan dari Informasi Laporan keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2022 Tolak ukur Proporsi Keterangan 0 -10% Rendah Sekali 10 - 30% Rendah 31- 40% Cukup 41 - 50% Tinggi >50% Sangat Tinggi
Semakin tinggi sumbangan PAD maka semakin tingggi pula kapabilitas pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi (Bisma & Susanto, 2010).

## Proporsi Keefektifan PAD
Proporsi  Keefektifan  PAD  mencerminkan  kapabilitas  pemerintah  daerah dalam  mewujudkan  penghasilan  asli  daerah  yang  diprogramkan  dengan  target  yang ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Proporsi  Keefektifan  PAD  mengatakan kapabilitas  pemerintah  daerah  dalam  memobilisasi  pemasukan  PAD  sesuai  dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016).
Dari hasil pengamatan terlihat pada tabel 4, dimana rata-rata rasio proporsi keefektifan  PAD  selama  8  tahun  (2013-2020)  kabupaten  induk  sebesar  110,25% sedangkan  untuk  kabupaten  pengembangan  mendekati  rasio  kabupaten  induk, bahkan ada rasionya lebih tinggi dari kabupaten induk seperti Pakpak Barat sebesar
116,09%,  sedangkan  yang  lainnya  masih  dibawah  rasio  kabupaten  induk,  tetapi selisihnya  tidak  jauh  beda  dengan  rasio  kabupaten  induk,  maka  bisa  dikatakan bahwa  pengembangan  kabupaten  induk  berhasil  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat jika ditinjau dari proporsi ke efektivan PAD.

## Tabel 4 Proporsi Keefektifan PAD
Tahun Proporsi Keefektifan PAD (Dalam %) Rata- rata (Dalam %) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tapanuli Utara 101.05 130.98 115.83 101.92 102.77 91.75 108.27 129.44 110.25 Hasil Pengembangan Tapanuli Utara Dairi 138.97 89.77 79.19 103.28 104.04 74.74 86.28 103.26 97.44 Pakpak Barat 89.25 134.99 191.12 113.63 100.27 84.97 113.40 101.11 116.09 Humbang hasundutan 86.06 73.44 75.38 91.35 91.80 122.56 108.40 119.75 96.09 Toba 99.59 98.14 90.51 98.14 90.51 107.12 100.98 108.48 99.19 Samosir 115.72 133.63 120.07 107.44 98.60 87.40 93.16 90.59 105.83 Rata-rata 105.92 106.00 111.25 102.77 97.04 95.36 100.45 104.64 102.93 Sumber : Hasil olahan dari Informasi Laporan keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2022 Tolak ukur Proporsi Efektifitas (%) Kapasitas keuangan >100 Sangat Efektif 100 Efektif 90 – 99 Cukup Efektif 75 – 89 Kurang Efektif < 75 Tidak Efektif
Semakin tinggi proporsi maka semakin tinggi kapabilitas pemerintah daerah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan anggarannya. (Mahmudi, 2016)

## Proporsi Keefisienan PAD
Proporsi  Keefisienan  PAD  ini  digunakan  untuk  menakar  seberapa  efisien pemangku  pemerintah  dalam  melakukan  pemungutan  biaya  perolehan  PAD dibandingkan  dengan  realisasi  PAD  yang  diperoleh  pada  periode  tersebut, semakin kecil  rasionya  maka  semakin  efisien  pemangkun  pemerintah  dalam  melakukan pembiayaan perolehan PAD.
Dari hasil pengamatan terlihat pada tabel 5, dimana rata-rata rasio proporsi keefisienan  PAD  kabupaten  induk  selama  8  tahun  (2013-2020)  sebesar  rata-rata 0,86%,  masuk  dalam  kategori  sangat  efisien,  sedangkan  untuk  kabupaten pengembangan mendekati rasio kabupaten induk, bahkan ada rasionya lebih rendah seperti  Kabupaten  Humbanghasundutan,  dimana  rata-rata  rasionya  selama  8  tahun adalah sebesar 0,50%, sedangkan yang jauh rata-rata rasionya dari kabupaten induk adalah  kabupaten  Pakpak  Barat  sebesar  11%  masuk  dalam  kategori  efisien,  maka dalam  hal  ini  bisa  dikatakan  bahwa  pengembangan  kabupaten  Pakpak  Barat  telah
gagal  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  jika  ditinjau  dari  segi  proporsi  keefisienan PAD.

## Tabel 5 Perhitungan Proporsi Keefisienan PAD
Tahun Proporsi Keefisienan PAD (Dalam %) Rata- rata (Dalam %) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 Tapanuli Utara 1.37 1.23 0.97 1.14 0.49 0.52 0.51 0.65 0.86 Hasil Pengembangan Tapanuli Utara Dairi 1.37 1.38 0.95 0.93 0.52 0.34 1.04 0.85 0.92 Pakpak Barat 0.00 0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 Humbang hasundutan 0.00 1.00 0.65 0.86 0.51 0.00 0.59 0.37 0.50 Toba 0.59 1.02 1.12 4.50 2.92 1.42 2.08 1.77 1.93 Samosir 0.73 0.61 0.89 0.83 0.22 1.32 1.21 1.42 0.90 Rata-rata 0.54 0.80 0.72 19.03 0.83 0.62 0.98 0.88 3.05
Sumber : Hasil olahan dari Informasi Laporan keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2022
Tolak ukur Keefisienan (%) Kapasitas keuangan < 10% Sangat Efisien 10% - 20% Efisien 21% - 30% Cukup Efisien 31% - 40% Kurang Efisien > 40% Tidak Efisien
Semakin tinggi proporsi maka semakin tinggi kapabilitas pemerintah daerah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan anggarannya. (Mahmudi, 2016)

## Proporsi Keefektifan Fiskus daerah
Analisis efektifitas fiskus daerah  yaitu menganalisis  kapabilitas  pemerintah daerah  dalam  mendapatkan  penghasilan  asli  daerah  dengan  cara  membandingkan realisasi fiskus daerah dengan anggara fiskus daerah  (Abdul Halim, 2012).
Dari hasil pengamatan terlihat pada tabel 6, dimana rata-rata rasio proporsi keefektifan  fiskus  daerah  kabupaten  induk  selama  8  tahun  (2013-2020)  sebesar 111,62%  masuk  dalam  kategori  sangat  efektif,  sedangkan  untuk  kabupaten pengembangan  mendekati  rasio  kabupaten  induk,  bahkan  ada  rata-rata  rasionya lebih  tinggi  dari  kabupaten  induk  seperti  Pakpak  Barat  sebesar  120,87%  dan Kabupaten  Samosir  115,59%,  sedangkan  yang  lainnya  masih  dibawah  rasio kabupaten induk, tetapi selisihnya tidak jauh beda dengan rata-rata rasio kabupaten induk,  kecuali  Kabupaten  Humbanghasundutan  dimana  rata-rata  rasionya  sebesar 69,06%  masuk  dalam  kategori tidak efektif,  jika  ditinjau  dari  proporsi  keefektifan fiskus  daerah,  maka  pengembangan  Kabupaten  Humbanghasundutan  telah  gagal dilakukan oleh pemerintah pusat.

## Tabel 6 Proporsi Keefektifan Fiskus daerah
Tahun Proporsi Keefektifan Fiskus Daerah (Dalam %) Rata- rata (Dalam %) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tapanuli Utara 132.15 138.95 117.78 112.43 90.46 70.78 83.84 146.57 111.62 Hasil Pengembangan Tapanuli Utara Dairi 101.55 101.57 93.33 93.40 123.91 84.71 96.10 75.67 96.28 Pakpak Barat 122.76 163.12 119.58 129.50 107.08 73.85 110.78 140.26 120.87 Humbang hasundutan 71.35 61.48 51.90 29.38 35.24 101.68 82.96 118.47 69.06 Toba 96.44 91.14 58.30 32.57 37.92 110.42 85.17 117.57 78.69 Samosir 135.17 148.23 112.33 110.87 107.62 108.60 102.66 99.24 115.59 Rata-rata 109.90 117.41 92.20 84.69 83.71 91.67 93.59 116.30 98.68
Sumber : Hasil olahan dari Informasi Laporan keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2022
Tolak ukur Proporsi Efektifitas (%) Kapabilitas Finansial >100 Sangat Efektif 100 Efektif 90 – 99 Cukup Efektif 75 – 89 Kurang Efektif < 75 Tidak Efektif
Semakin tinggi proporsi maka semakin tinggi kapabilitas pemerintah daerah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan anggarannya. (Mahmudi, 2016)

## Proporsi Keefisienan Fiskus daerah
Performa  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  biaya  pengumpulan dibandingkan  dengan  realisiasi  fiskus  daerah,  semakin  kecil  proporsinya  maka semakin  efesien  kabupaten  dalam  melakukan  realisasi  fiskus  daerah.  Dari  hasil pengamatan  terlihat  pada  tabel  7,  dimana  rata-rata  rasio  proporsi  keefi(DAsienan fiskus  daerah  selama  8  tahun  (2013-2020)  untuk  kabupaten  induk  sebesar  6,07% masuk  dalam  kategori  sangat  efisien,  sedangkan  untuk  kabupaten  pengembangan mendekati rata-rata rasio kabupaten induk, bahkan ada rata-rata rasionya lebih kecil dari  kabupaten  induk  seperti  Humbanghasundutan  sebesar  3,04%  dan  Kabupaten Samosir  sebesar  3,88%,  sedangkan  kabupaten  pengembangan  yang  lainnya  masih mendekati rasio kabupaten induk, kecuali kabupaten Pakpak Barat dimana rata-rata rasionya  selama  8  tahun  sebesar  76,80  masuk  dalam  kategori  tidak  efisien,  dari hasil  ini  pengembangan  kabupaten  pakpak  barat  telah  gagal  dilakukan  oleh pemerintah pusat.

## Tabel 7 Proporsi Keefisienan Fiskus daerah
Tahun Proporsi Keefisienan Fiskus Daerah (Dalam %) Rata- rata (Dalam %) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tapanuli Utara 8.61 6.95 8.33 8.40 5.59 3.10 3.22 4.37 6.07 Hasil Pengembangan Tapanuli Utara Dairi 8.56 10.03 7.24 7.27 5.81 2.16 5.60 5.67 6.54 Pakpak Barat 0.00 0.00 0.00 614.43 0.00 0.00 0.00 0.00 76.80 Humbang hasundutan 0.00 6.11 0.65 6.03 4.94 0.00 3.81 2.79 3.04 Toba 2.80 4.66 5.18 20.65 13.50 4.09 5.09 4.61 7.57 Samosir 3.29 2.93 5.00 4.66 1.11 4.23 4.22 5.63 3.88 Rata-rata 2.93 4.75 3.61 130.61 5.07 2.10 3.74 3.74 19.57
Sumber : Hasil olahan dari Informasi Laporan keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2022
Tolak ukur Keefisienan (%) Kapasitas keuangan < 10% Sangat Efisien 10% - 20% Efisien 21% - 30% Cukup Efisien 31% - 40% Kurang Efisien > 40% Tidak Efisien
Performa pemerintah daerah otonom  jika kurang dari 10% atau semakin kecil maka dapat dinyatakan semakin baik/efisien. (Mahsun, 2019)

## Proporsi Ukuran Sumbangan BUMD
Proporsi  ini  berguna  untuk  mengevaluasi  sebesar  besar  laba  BUMD  dapat berkontribusi  terhadap  penghasilan  daerah  dengan  cara  menandingkan  laba  BUMD dengan Realisasi PAD (Mahmudi, 2016).
Dari hasil pengamatan terlihat pada tabel 8, dimana rata-rata rasio proporsi ukuran  sumbangan  BUMD  selama  8  tahun  (2013-2020)  kabupaten  induk  sebesar 8,86%  sedangkan  untuk  kabupaten  pengembangan  ada  rata-rata  rasionya  lebih tinggi dari kabupaten induk seperti Kabupaten Dairi sebesar 13,23% dan Kabupaten Toba  sebesar  13,41%,  sedangkan  yang  lainnya  masih  dibawah  rasio  kabupaten induk,  tetapi  selisihnya  tidak  jauh  beda  dengan  rasio  kabupaten  induk,  kecuali kabupaten  Samosir  dimana  rata-rata  rasionya  sebesar  5,88%,  ini  perlu  ditinjau kembali,  karena  Kabupaten  Samosir  adalah  pusat  pariwisata  di  danau  toba Sumatera  utara,  jadi  dalam  hal  ini  pemerintah  pusat  telah  gagal  dalam  melakukan pengembangan  kabupaten  Samosir  sebagai  pusat  pariwisata  di  Sumatera  Utara bahkan di Indonesia.

## Tabel 8 Proporsi Ukuran Sumbangan BUMD
Tahun Proporsi Ukuran Sumbangan BUMD (Dalam %) Rata- rata (Dalam %) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tapanuli Utara 18.96 7.04 8.99 10.02 5.26 8.96 5.99 5.67 8.86 Hasil Pengembangan Tapanuli Utara Dairi 20.91 7.81 11.95 14.75 8.39 17.59 9.11 15.34 13.23 Pakpak Barat 13.88 5.00 3.60 6.28 5.73 6.95 3.70 5.41 6.32 Humbang hasundutan 20.20 8.48 11.70 9.69 6.80 5.21 6.10 6.15 9.29 Toba 15.48 8.05 11.36 18.31 15.56 14.10 13.89 10.54 13.41 Samosir 6.05 3.23 6.19 5.84 4.53 5.72 7.49 8.03 5.88 Rata-rata 15.31 6.51 8.96 10.97 8.20 9.91 8.06 9.09 9.63
Sumber : Hasil olahan dari Informasi Laporan keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  proporsi  Otonomi,  kabupaten  pengembangan  yang  mengalami kegagalan  pengembangan  hanya  Kabupaten  Pakpak  Barat  dimana  rata-rata  rasionya selama  8  tahun  sebesar  4,54%  sedangkan  kabupaten  induk  sebesar  9,85%,  artinya pemerintahan  pusat  melakukan  kegagalan  dalam  pengembangan  kabupaten  Pakpak Barat,  dimana  dalam  pembiayaan  pembangunan,  layanan  dan  program  pemerintah masih sangat rendah sekali dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya.
Pada  Proporsi  Ketidakmandirian  Finansial  selama  8  tahun,  kabupaten  yang mengalami  kegagalan  hanya  kabupaten  Pakpak  Barat  dimana  rata-rata  rasionya sebesar  99,05%  sedangkan  kabupaten  yang  lainnya  mendekati  kabupaten  induk sebesar  88,09%,  ini  berarti  Kabupaten  Pakpak  Barat  memiliki  tingkat ketidakmandirian yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain, berarti dalam hal ini pemerintah pusat telah gagal melakukan pengembangan akan kabupaten ini.
Untuk proporsi Ukuran Desentralisasi Fiskus terdapat 2 (dua) kabupaten yang mengalami  pengembangan  yaitu  Kabupaten  Pakpak  Barat  dimana  rata-rata  rasionya sebesar  4,52%  dan  Kabupaten  Toba  dengan  rata-rata  rasionya  sebesar  3,93% dibandingkan  dengan  rata-rata  rasio  induk  sebesar  8,24%,  artinya  bahwa  kedua kabupaten ini dalam mengakali dan memaksimumkan penghasilan masih dikategorikan sangat  rendah  sekali.  Maka  dalam  hal  pengembangan  pemerintah  pusat  telah  gagal memekarkan kabupaten ini jika ditinjau dari proporsi ini.
Pada  proporsi  Keefektifan  PAD  selama  8  tahun  semua  kabupaten pengembangan mengalami keberhasilan karena rata-rata rasionya mendekati rata-rata rasio  kabupaten  induk  sebesar  110,25%  masuk  dalam  kategori  sangat  efektif,  ini berarti  kabupaten  pengembangan  dapat  mewujudkan  penghasilan  asli  daerah  yang diprogramkan  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  pada  daerah masing-masing  kabupaten  pengembangan.  Jika  ditinjau  dari  proporsi  ini,  berarti pemerintah pusat telah berhasil melakukan pengembangan kabupaten induk.
Pada  proporsi  pengukuran  Keefisienan  PAD  hanya  ada  satu  kabupaten  yang rata-rata rasionnya jauh dari kabupaten induk,  yaitu kabupaten Pakpak Barat dimana rata-rata  rasionya  sebesar  11%  masuk  dalam  kategori  efisien,  sedangkan  kabupaten yang lainnya sama dengan kabupaten induk dengan rata-rata rasionya sebesar 0,86%
masuk  dalam  kategori  sangat  efisien,  ini  berarti  Kabupaten  Pakpak  Barat  dalam pengumpulan  PADnya  masuk  dalam  kategori  efisien,  tetapi  dalam  hal  ini  kabupaten Pakpak  Barat  tidak  bisa  mengikuti  kabupaten  lainnya  dalam  pengumpulan  PADnya. Maka  dalam  hal  ini  pemerintah  pusat  telah  gagal  melakukan  pengembangan Kabupaten ini.
Dalam pengukuran Proporsi  Keefektifan  Fiskus daerah, kabupaten  Humbang Hasundutan  mengalami  kegagalan  dalam  proporsi  ini,  karena  rata-rata  rasionya selama  8  tahun  sebesar  69,06%  masuk  dalam  kategori  tidak  efektif  dibandingkan dengan  rata-rata  rasio  kabupaten  induknya  sebesar  6,07%  masuk  dalam  kategori sangat  efektif,  ini  berarti  Kabupaten  Humbang  Hasundutan  tidak  efektif  dalam mendapatkan penghasilan asli daerah, dan ini salah satu  kegagalan pemerintah pusat dalam melakukan pengembangan kabupaten jika ditinjau dari pengukuran ini.
Pada  proporsi  keefisienan  fiskus  daerah,  kabupaten  Pakpak  Barat  juga mengalami kegagalan jika ditinjau pengukuran ini, karena rata-rata rasionya selama 8 tahun  sebesar  76,08%  masuk  dalam  kategori  tidak  efisien  dibandingkan  rata-rata rasio kabupaten induk sebesar 6,07% masuk dalam kategori sangat efisien, ini berarti bahwa  Kabupaten  Pakpak  Barat  dalam  melakukan  pengumpulan  Fiskus  daerah sangat tidak efisien, maka dengan demikian pengembangan kabupaten Pakpak Barat mengalami kegagalan.
Pada  proporsi  ukuran  sumbangan  BUMD,  dari  5  (lima)  kabupaten  yang dikemangkan  hanya  Kabupaten  Samosir  yang  penerimaan  sumbangan  BUMD  yang paling  kecil  yaitu  sebesar  5,88%  sedangkan  kabupaten  induk  rata-rata  rasionya sebesar  8,86%,  dalam  hal  ini  Pemerintahan  Kabupaten  Samosir  telah  gagal memanfaatkan  BUMD  untuk  menaikkan  penghasilan  PADnya,  padahal  Kabupaten Samosir ada pada tempat wisata danau toba, serta penghasil bawang putih terbesar di Sumatera Utara.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## Simpulan
Dari hasil riset ini, bisa disimpulkan bahwa secara keseluruhan pengembangan Kabupaten  Tapanuli  Utara  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat  telah  berhasil dilakukan,    ini  bisa  dilihat  dari  analisis  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang tinjau  dari  8  proporsi  pengukuran,  hanya  kabupaten  Pakpak  Barat  yang  memiliki  5 proporsi  pengukuran  yang  paling  rendah  dibandingkan  dengan  kabupaten pengembangan  yang  lain,  sedangkan  3  kabupaten  lain  masing-masing  memiliki  satu kegagalan  yaitu  Kabupaten  Humbang  Hasundutan  yang  memiliki  kegagalan  pada proporsi  keefektifan  fiskus  daerah,  Kabupaten  Toba  memiliki  kegagalan  dalam proporsi  ukuran  desentralisasi  fiskus,  sedangkan  Kabupaten  Samosir  memiliki kelemahan pada proporsi ukuran sumbangan BUMD.

## Keterbatasan
Adapun  yang  menjadi  keterbatasan  dalam  riset  ini,  adalah  evaluasi  kinerja pemerintah kabupaten hanya dilihat dari analisis laporan keuangan dengan 8 proporsi pengukuran, tahun pengamatan hanya 8 tahun saja yaitu tahun 2013-2020.

## Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Adapun yang menjadi saran dalam riset ini adalah untuk memperbanyak tahun pengamatan,  serta  untuk  pemerintah  daerah  Kabupaten  Pakpak  agar  dapat mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber manusia yang ada, sehingga kabupaten Pakpak  Barat  ini  dapat  sejajar  ataupun  lebih  bagus  dengan  kabupaten  pengembangan yang lain terutama dari kabupaten induk, untuk Kabupaten Humbang Hasundutan agar dapat  lebih  efektif  dalam  mendapatkan  PADnya  dan  begitu  juga  untuk  Kabupaten Toba  harus  mengoptimalkan  dari  proporsi  pengukuran  desentralisasi  fiskus  dan terakhir untuk kabupaten Samosir, harus mengoptimalkan sumber daya alam yang ada disekitar  danau  toba  untuk  menaikkan  sumbangan  BUMD  terhadap  PAD  kabupaten Samosir.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed.) . Penerbit Salemba Empat.
Amanda,  R.,  Arief,  K.,  &  Ishak,  J.  F.  (2021).  Analisis  Laporan  Realisasi  Anggaran Untuk  Mengukur  Kinerja  Keuangan  Pada  Pemerintah  Kota  Bandung. Indonesian Accounting Research Journal , 2 (1), 52–62.
Bisma,  &  Susanto.  (2010).  Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. Ganec Swara , 4 (3), 75–86. Drastiana, T., & Himmati, R. (2021). Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja  Keuangan  Pada  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  Dan  Provinsi  Jawa Tengah  Pada  Tahun  2019-2020. SOSEBI:  Jurnal  Penelitian  Mahasiswa  Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam , 1 (1), 51–65.
https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4915
Farida,  A.  S.,  &  Nugraha,  R.  F.  M.  (2019).  Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Subang. Publica:  Jurnal  Pemikiran  Administrasi  Negara , 11 (2), 107–124. https://doi.org/10.15575/jpan.v11i2.7644
Hakim,  &  Rosidah,  U.  (2021).  Analisis  Rasio  Untuk  Menilai  Kinerja  Pemerintah Daerah  (Studi  Kasus  Pada  BPPKAD  Kabupaten  Cilacap  Tahun  2015-2019). Jurnal Manajemen Dan Ekonomi , 4 (1), 68–88.
Harahap,  H.  F.  (2020).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Tapanuli  Tengah. Ekonomis:  Journal  of  Economics  and  Business , 4 (1),  34–38. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87
Hariyanti,  D.,  Marheni,  &  Yenfi.  (2017).  Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Menilai Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Pangkalpinang  Tahun  Anggaran 2010-2015. Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis Dan Keuangan (JIABK) , 10 (2), 48–59. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrxhWjE_OVeamoAUij3RQx.;_ylu=X3oDMT ByajVjNzRjBGNvbG8Dc2czBHBvcwM0BHZ0aWQDBHNlYwNzcg-- /RV=2/RE=1592159556/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fwww.e-jurnal.stie- ibek.ac.id%2Findex.php%2FJIABK%2Farticle%2Fdownload%2F270%2Fpdf/RK =2/RS=5hCN
Mahmudi.  (2016). Analisis  laporan  keuangan  pemerintah  daerah .  Yogyakarta :  Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016.
Mahsun,  M.  (2019). Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik  1-9 .  Tangerang  Selatan : Universitas Terbuka, 2019.
Marliani,  N.  (2022).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Bandung
Tahun 2016-2020. JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi) , 14 (1), 11–20. https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84
Melmambessy,  D.  (2022).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota  Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah,  Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal  Dan  Efektivitas. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis , 13 (2),  10–15. https://doi.org/10.55049/jeb.v13i2.90
Moridu,  I.  (2021).  Efisiensi  dan  Efektivitas  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Banggai. Jurnal Sinar Manajemen , 08 (02), 90–97.
file:///C:/Users/user/Downloads/1643-Article Text-3266-1-10-20210807 (2).pdf Mulyaningsih,  A.  P.,  &  Sunaningsih,  S.  N.  (2022).  Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk Mengukur  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus:  BPPKAD Kabupaten  Magelang  tahun  2017  –  2020). Distribusi  -  Journal  of  Management and Business , 6 (3), 612–622. https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67
Nalle, F. W., Oki,  K.  K., & Sangaji, P. M. M. (2021). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Inovasi , 17 (1), 184–197. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/13
18/Nalle et al. - 2021 - Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pe.pdf Nugraeni,  Paramitalaksmi,  R.,  &  Wafa,  Z.  (2022).  Kemandirian  dan  Efektivitas Pemerintah Daerah di Masa Pandemi Covid 19. Jurnal Riset Akuntansi , 8 (1), 22– 29.
Purbandari,  T.  (2019).  Analisis  Rasio  Kemandirian,  Rasio  Aktivitas,  dan  Rasio Pertumbuhan  untuk  Mewujudkan  Efisiensi  Anggaran  (Studi  pada  Kabupaten Madiun). Jurnal Pemerintahan, Pembangunan Dan Inovasi Daerah , 1 (1), 15–33. https://jurnal.madiunkab.go.id/index.php/bp/article/view/14%0Ahttps://jurnal.mad iunkab.go.id/index.php/bp/article/download/14/15
Sakinah,  L.,  &  Satriawan,  B.  (2021).  Analisis  Kapasitas  Keuangan  Daerah  Empat Kabupaten  Di  Madura  2015-2019. Buletin  Ekonomika  Pembangunan , 2 (2),  249– 271.
Saputra,  B.,  &  Fernando,  R.  (2017).  Kontribusi  Sumber-Sumber  PAD  Dalam Mendukung  Kemandirian  Keuangan  Daerah  di  Kabupaten  Sleman. Jurnal  Riset Akuntansi Dan Keuangan , 5 (3), 1515–1534.
Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah  Kepulauan  Meranti. Inovbiz:  Jurnal  Inovasi  Bisnis , 7 ,  147– 153. https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i2.1207
Setianingrum,  R.  D.,  &  Haryanto.  (2020).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Dan  Kota  Provinsi  Jawa  Tengah. Diponegoro  Journal  of Accounting , 9 (2), 1–15. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting Siswanto, & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah. Nominal:  Barometer  Riset  Akuntansi  Dan Manajemen , 11 (1), 184–195.
Susanto,  H.  (2019).  Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Mengukur  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  Mataram. Distribusi  -  Journal  of  Management  and Business , 7 (1), 81–92. https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67
Susilawati,  D.,  Kusumastuti  Wardana,  L.,  &  Fajar  Rahmawati,  I.  (2018).  Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman.
Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia , 1 (2), 91–98. https://doi.org/10.18196/jati.010210
Tanan, C. I., & Duri, J. A. (2018). Analisis Rasio Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan dan  Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  (Studi  Kasus  Pemerintah  Kota Jayapura). Future:  Jurnal  Manajemen  Dan  Akuntansi , 6 (1),  91–101. https://www.neliti.com/publications/276917/analisis-rasio-untuk-pengukuran- kinerja-keuangan-dan-evaluasi-kinerja-keuangan-p
Taras,  T.,  &  Artini,  L.  G.  S.  (2017).  Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Dalam Upaya  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Di  Kabupaten  Badung  Bali. E-Jurnal Manajemen Unud , 6 (5), 2360–2387.
UU.  (2004). UU  RI  No.  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah . UU.  (2014). UU  RI  No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah . https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat- db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf
Widiyaningsih,  V.  A.,  &  Prihatiningsih,  M.  (2021).  Analisis  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  Surakarta  Tahun  2017-2019. Proceeding  Seminar
Nasional & Call For Papers , 54–67. https://doi.org/10.47202/mak.v33i02.127 Wikipedia. (n.d.). Kabupaten Tapanuli Utara . https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tapanuli_Utara Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah  serta  retribusi  daerah  dan  kotribusinya  terhadap  pendapatan  asli  daerah. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen , 19 (1), 15–28. https://doi.org/10.29264/jkin.v19i1.10789
Zukhri,  N.  (2020).  Kinerja  Keuangan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  Ditinjau dari  Derajat  Kemandirian,  Ketergantungan,  dan  Desentralisasi  Fiskal. Jurnal Perbendaharaan  Keuangan  Negara  Dan  Kebijakan  Publik , 5 (2),  143–149. https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213