e-ISSN : 2621-4105

## PELAKSANAAN OTONOMI DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

## Bambang Adhi Pamungkas
Magister Hukum Univeritas Semarang, Semarang bambangadhip24@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  pelaksanaan  otonomi  desa  pasca penerbitan undang-undang. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh komunitas kelompok manusia dan saling melakukan interaksi antara satu sama lainnya, memiliki tatanan sosial yang mengatur  kehidupan  masyarakatnya  melalui  tradisi,  adat  istiadat  dan  hukum  yang  relatif mandiri.  Lahirnya  UU  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Desa  memberikan  keluwesan  pada pemerintahan Desa dalam menjalankan pemerintahannya sendiri secara demokrtis. Melalui asas rekognisi  dan  subsidiaritas,  Pemerintahan  Desa  dijalankan  berdasarkan  otonomi  dan  hak  asal- usul.   Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptis analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Simpulan  dari hasil penelitian ini adalah penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan dan mengurus kepentingan masyarakatnya  melalui  perencanaan  pembangunan  desa  diselenggarakan  dengan  mengikut sertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa serta agar Desa dapat terintegrasi dan dilaksanakan dengan baik, pemerintah harus segera melakukan revisi yang ada dalam UU Desa, antara lain terhadap norma hukum yang masih menimbulkan konflik baik vertikal maupun horizontal serta perlu adanya pembahasan yang jelas dalam perubahan Undang- Undang  Desa  antara  kewenangan  Kemendagri  dan  Kementrian  desa  terkait  program pembangunan.

## Kata Kunci:  Desa; Otonomi Desa; Pelaksanaan
e-ISSN : 2621-4105

## IMPLEMENTATION OF THE POST-REGULATION AUTONOMY OF VILLAGE NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGE

## Bambang Adhi Pamungkas
Master of Law, Semarang University Law, Semarang bambangadhip24@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  implementation  of  village  autonomy  after  the issuance of the law. Village is a region that is occupied by human groups that interacts with one another,  having  a  social  order  that  regulates  the  society  life  through  traditions,  customs  and laws  that  is  relatively  independent.  The  raise  of  Law  No  6  of  2016  concerning  village  gives flexibility  to  the  village  government  in  conducting  its  own  rule  democratically.  Through  the concepts of recognition and subsidiarity, the village government is running based on autonomy and the right of origin.   This  research  used  normative  juridical  methods  with  analytical descriptive  research  specifications.  The  data  used  in  this  research  is  the  secondary  data  that was  obtained  through  primary,  secondary  and  tertiary  law  materials.  The  results  of  this research  is  that  the  implementation  of  village  government  is  a  subsystem  of  the  governance system. It means that the village has authority and management to community needs through the village  development  planning  by  involving  the  village  community  through  meetings  so  that  the village  can  be  integrated  and  implemented  well.  The  Government  have  to  immediately  revise various  conflicting  rules  that  exist  in  the  Village  Law,  including  the  laws  and  norms  that resulted conflicts both vertically and horizontally. Needed a clear discussion in the Village Law revision between the Ministry of Home Affairs authority and the Minister of Village in the field of development program.
Keywords: Village; Village Autonomy; Implementation.
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  kesatuan  tersusun  atas  pemerintahan  pusat  dan daerah, yang secara spesifik diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan,  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota  itu  mempunyai  pemerintahan  daerah  yang  diatur  dengan  Undang-undang. Pasca  Reformasi  1998,  melalui  amandemen  UUD  1945,  kewenangan  pemerintah pusat  dan  daerah  mengalami  perubahan  yang  begitu  signifikan.  Demikian  itu terlihat dalam sistem ketatanegaraan dari sentralisasi menuju arah desentralisasi.
Status Pemerintah Daerah dan Desa, secara konstitusional telah diatur dalam UUD  1945,  serta  peraturan  perundang-undangan  lainnya  mengenai  Pemerintahan Daerah  dan  Pemerintahan  Desa  sejak  awal  kemerdekaan  sampai  pasca  Reformasi hingga  saat  ini.  Dalam  konstitusi  Indonesia,  yang  mengatur  tentang  Pemerintahan Daerah secara spesifik dibahas dalam Pasal 18 UUD  NRI Tahun 1945. Penjelasan dari  Pasal  18  Undang-undang  Dasar  1945  tersebut  menyebutkan  bahwa  daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam  daerah  yang  lebih  kecil.  Daerah-daerah  yang  bersifat  otonom  ( streak  dan locale  rechtsgemen-schappen )  atau  bersifat  daerah  administrasi  belaka,  semuanya menurut  aturan  yang  akan  ditetapkan  dengan  undang-undang.  Di  daerah  yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.
Keberadaan  Desa  secara  yuridis  formal  diakui  dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  untuk  selanjutnya disebut dengan UU No. 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  Desa.  Berdasarkan  ketentuan  ini  maka  desa  dapat  menjalankan kekuasaannya  yang  lebih  luas  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan
e-ISSN : 2621-4105
pemerintah  berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Namun  UU  No.  9 Tahun  2015  ini  secara  garis  besar  masih  terlalu  umum  mengatur  tentang  Desa, akibatnya  pengelolaan  Desa  menjadi  lamban  karena  harus  menunggu  Peraturan Pemerintah  di  atasnya.  Oleh  karenanya  maka  lahirlah  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  yang  untuk  selanjutnya  Penulis sebut sebagai UU Desa.
Terlepas  dari  kronologi  tarik  ulurnya  kepentingan  politik  lahirnya  UU  Desa tersebut,  respon  lahirya  justru  lebih  menyorot  pada  pendanaan,  atau  besaran  dana yang didapatkan masing-masing desa. Padahal masih banyak hal yang juga “urgent” selain  urusan  pendanaan  yang  menjadi  tolak  ukur  kesejahteraan  dari  amanat undang-undang tersebut.
Sebagaimana diketahui bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk  mengembalikan  eksistensi  desa  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum yang  keduduknnya  masih  kabur,    UU  Desa  ini  memberikan  keluwesan  dalam menjalankan pemerintahannya sendiri secara demokrtis. Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, Pemerintahan Desa dijalankan berdasarkan otonomi dan hak asal-usul.
B. PERMASALAHAN
1. Bagaimana  pelaksanaan  otonomi  desa  pasca  Undang-Undang    Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa ?
2. Apakah  problematika  yang  dihadapi  dan  solusi  atas  pelaksanaan  otonomi  desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?
C. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Desa Secara Umum
Istilah Desa sendiri menurut Koentjaraningrat diambil dari bahasa sansekerta yang berartikan tanah, tumpah darah.   Selanjutnya, pengertian Desa menurut Kamus
e-ISSN : 2621-4105
Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  kesatuan  wilayah  yang  dihuni  oleh  sejumlah keluarga  yang  mempunyai  sistem  pemerintahan  sendiri  (dikepalai  oleh  seorang Kepala  Desa)  atau  desa  merupakan  kelompok  rumah  di  luar  kota  yang  merupakan kesatuan. 1
Hanif  Nurcholis  memberikan  pengertian tentang  Desa  adalah  suatu  wilayah yang ditingali oleh sejumlah orang  yang  saling mengenal, hidup  bergotong royong, memiliki  adat  istiadat  yang  relatif  sama,  dan  mempunyai  tata  cara  sendiri  dalam mengatur  kehidupan  kemasyarakatannya, 2 sedangkan  R  Bintarto  mendefinisikan Desa  sebagai  perwujudan  geografis  yang  ditimbulkan  oleh  unsur-unsur  fisiografis, sosial,  ekonomis  politik,  serta  kultural  setempat  dalam  hubungan  dan  pengaruh timbal balik dengan daerah lain. 3
Dengan  definisi  tersebut,  UU  Desa  telah  menempatkan  desa  sebagai organisasi  campuran  (hybrid)  antara  masyarakat  berpemerintahan  (self  governing community)  dengan  pemerintahan  lokal  (local  self  government).  Dengan  begitu, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (authority). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus  pemerintahan  masyarakat  yang  membentuk  kesatuan  entitas  hukum. Artinya,  masyarakat  juga  mempunyai  kewenangan  dalam  mengatur  desa sebagaimana pemerintahan desa. 4

## 2. Pemerintahan Desa
Pemerintah  adalah  perangkat  (organ)  negara  yang  menyelenggarakan pemerintahan,  sedangkan  pemerintahan  adalah  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh perangkat  negara,  yaitu  pemerintah,  sehingga  dapat  diartikan  bahwa  Pemerintahan
1 https://jagokata.com/arti-kata/desa.html diakses pada tanggal 7 Agustus 2019 pukul 19:57 wib
2 Hanif  Nurcholis ,  Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa ,  (Jakarta  :  Erlangga, 2011)  hlm. 4
3 R. Bintarto, Geografi Desa , (Yogyakarta : Up.Spring, 1989)  hlm. 4
4 M  Salahudin, Kewenangan  Desa  dan  Regulasi  Desa ,  Cetakan  Pertama,  Jakarta  :  Kemernterian Desa PDTT RI 2015), hlm. 11-12
e-ISSN : 2621-4105
Desa  adalah  sebagai  kegiatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu Pemerintahan Desa.
Pemerintahan  desa  berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (2)  PP  No.  43  Tahun  2014 Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah  desa  adalah  kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 5
Fungsi  pengawasan  BPD  meliputi  pengawasan  terhadap  pelaksanaan Peraturan  Desa,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  dan  Keputusan  Kepala Desa. Pelaksanaa Peraturan Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  pemerintahan  desa  membutuhkan sumber  keuangan  dan  pendapatan  desa.  Keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa. 6 Hak  dan kewajiban sebagaimana  yang dimaksud tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

## 3. Dana Desa
Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. 7 Berdasarkan  UU  Desa,  Desa  diberikan  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  kewenangannya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritas desa.
5 Pasal 1 Ayat (3) PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
6 Ibid . Pasal 71 Ayat (1)
7 Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  241  Tahun  2014  pasal  1  tentang  Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
e-ISSN : 2621-4105
Menurut  Pasal  18  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari  APBD  Kabupaten/Kota  yang  bersumber  dari  bagian  Dana  Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah  yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).
Berdasarkan  Pasal  11  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No  60  Tahun  2014, Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah di  setiap  kabupaten/kota  dan  rata-rata  Dana  Desa  setiap  provinsi.  Rata-rata  Dana Desa  setiap  provinsi  dialokasikan  berdasarkan  jumlah  desa  dalam  provinsi  yang bersangkutan  serta  jumlah  penduduk  kabupaten/kota,  luas  wilayah  kabupaten/kota, angka  kemiskinan  kabupaten/kota,  dan  tingkat  kesulitan  geografis  kabupaten/kota dalam  provinsi  yang  bersangkutan.  Besaran  Dana  desa  di  setiap  Desa  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  tersebut,  dihitung  berdasarkan  jumlah  penduduk  desa,  luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis.

## 4. Otonomi Desa
Otonomi  desa  merupakan  otonomi  asli,  bulat,  dan  utuh  serta  bukan merupakan  pemberian  dari  Pemerintah. 8 Juliantara  menerangkan  bahwa  otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan  rumah  tangganya  sendiri  dengan  dasar  prakarsa  dari  masyarakat.  Otonomi dengan  sendirinya  dapat  menutup  pintu  intervensi  institusi  diatasnya,  sebaliknya tidak  dibenarkan  proses  intervensi  yang  serba  paksa,  mendadak,  dan  tidak  melihat realitas komunitas. 9
Tugas  utama  pemerintah  dalam  rangka  otonomi  desa  adalah  menciptakan kehidupan  demokratis,  memberi  pelayanan  publik  dan  sipil  yang  cepat  dan membangaun  kepercayaan  masyarakat  menuju  kemandirian  desa,  untuk  itu  desa tidak  dikelola  secara  teknokratis  tetapi  harus  mampu  memadukan  realita  kemajuan
8 H.A.W.  Widjaja, Otonomi  Desa  :  Merupakan  Otonomi  Yang  Asli,  Bulat  dan  Utuh ,  (Jakarta  : Rajawali Pers, 2008) hlm. 165
9 Dadang Juliantara, Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2003) hlm 116
e-ISSN : 2621-4105
teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma,  kaidah,  dan  pranata-pranata  sosial  lainnya.  Potensi-potensi  desa  berupa  hak tanah (tanah bengkok, titisari dan tanah-tanah khas Desa lainnya), potensi penduduk, sentra-sentra  ekonomi  dan  dinamika  sosial-politik  yang  dinamis  itu  menuntut kearifan  dan  professionalisme  dalam  pengelolaan  desa  menuju  optimalisasi pelayanan, pemberdayaan, dan dinamisasi pembangunan masyarakat desa.

## 5. Hubungan Otonomi Daerah dengan Otonomi Desa
Otonomi  Daerah  merupakan  perwujudan  pelaksanaan  asas  desentralisasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  suatu  negara.  Berdasarkan  asas  tersebut kekuasaan negara akan terbagi antara Pemerintah Pusat disatu pihak dan Pemerintah Daerah dilain pihak.
Negara  Republik  Indonesia  sebagai  Negara  kesatuan  menganut  asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan  dan  keleluasaan  kepada  Daerah  untuk  menyelenggarakan  Otonomi daerah.  Karena  itu,  pasal  18  UUD  NKRI  Tahun  1945,  antara  lain,  menyatakan bahwa  pembagian  Daerah  Indonesia  atas  dasar  besar  dan  kecil,  dengan  bentuk  dan susunan  pemerintahannya  ditetapkan  dengan  undang-undang.  Dalam  kaitannya otonomi desa, dikuatkan dengan bunyi pasal 18 B ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 yang  menyatakan  bahwa  “Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan pemerintah  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur  dengan undang-undang.”
Kehadiran  kebijakan  Otonomi  Daerah  yang  diterapkan  melalui  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun    2014  Tentang  Pemerintah  Daerah  sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undanng Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diharapkan akan    memberikan    wewenang    yang    besar    kepada  Daerah    untuk    mengatur wilayahnya    sesuai    dengan    aspirasi    masyarakatnya.  Undang-Undang  ini  diangap berwatak  demokratis  karena  didalamnya  memuat  aturan    yang    dianggap    akan memberikan  jalan  bagi  terjadinya  proses pemberdayaan bagi masyarakat di daerah
e-ISSN : 2621-4105
termasuk  masyarakat  Desa.  Karena  Undang-undang    ini    juga    memuat    kebijakan mengenai  desa  yang  mengarah kepada adanya Otonomi Desa yang luas.
Kebijakan    Otonomi    Daerah    ini    diharapkan    mampu  meningkatkan    taraf hidup  bagi  masyarakat  di  desa. Impian  yang  sangat diharapkan  dari  masyarakat desa  dengan  adanya  kebijakan  ini  adalah masyarakat  diberi  kewenangan  dan tanggungjawab    atas    pemanfaatan  sumberdaya  alam  yang  ada  didesanya  dan  bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya  alam  dan  sumber  daya  lainnya.  Kebijakan ini    bagi    masyarakat    desa  dianggap    akan    memberikan    kesempatan    kepada Pemerintah    Daerah    untuk  lebih    dapat    memajukan    masyarakatnya    melalui berbagai  langkah-langkah kebijakan  yang  sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan masyarakat  di wilayahnya.

## D. METODE PENELITIAN

## 1. Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  yang  peneliti  gunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach ).  Metode  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  ini  dilakukan  dengan  cara  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa
2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian  ini  lebih  mengarah  kepada  spesifikasi  penelitian  yang deskriptis analitis , dimana Penulis mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap data yang diteliti, dalam hal ini  pelaksanaan otonomi serta bagaimana problematika yang dihadapi dan solusinya pasca diterbitkannya UU Desa.

## 3. Jenis Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## 4. Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  Penulis  gunakan  dalam  penelitian  tentang Pelaksanaan  Otonomi  Desa  Pasca  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  ini  adalah  penelitian    kepustakaan  ( literature  research )  dan  juga  melalui
e-ISSN : 2621-4105
penelitian  melalui  internet  ( internet  research ).  Data  kepustakaan  ini    Penulis peroleh  dari  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  dokumen  resmi,  publikasi dan  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  dalam  penelitian  ini. Sedangkan  penelitian  melalui  internet  ini  Penulis  lakukan  dengan  menggunakan search enggine (mesin pencari)  untuk menemukan bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder.

## 5. Metode Analisis Data
Analisis  normatif  kualitiatif  Penulis  gunakan    untuk      menganalisis permasalahan  dalam penelitian tentang “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”  Dalam mendeskripsikannya, Penulis membuat  ulasan    serta  telaah  kritis  mengenai  konsep-konsep  dan  teori-teori  yang dikemukakan  oleh  para  ahli  terhadap  komparasi  perundang-undangan  dalam kaitannya  terhadap  pelaksanaan  otonomi  desa,  hubungan  otonomi  daerah  dengan otonomi  desa  untuk  menggiring  opini  yang  dapat  dijadikan  rujukan  untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dalam penelitian.

## E. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undanng  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah memberikan  wewenang   yang  besar  kepada Daerah  untuk mengatur  wilayahnya  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakatnya. Undang-Undang ini berwatak  demokratis  karena  didalamnya  memuat  aturan    yang    dianggap    akan memberikan  jalan  bagi  terjadinya  proses pemberdayaan bagi masyarakat di daerah termasuk  masyarakat  Desa.  Karena  Undang-undang    ini    juga    memuat    kebijakan mengenai  desa  yang  mengarah kepada adanya Otonomi Desa yang luas .
Lahirnya UU Desa pada 15 Januari 2014 yang lalu merupakan terobosan baru dengan semangat melakukan akselerasi kesejahteraan masyarakat desa, yang secara terstruktur  sedemikian  rupa  mengatur  mulai  dari  penataan  desa,  penyelenggaraan
e-ISSN : 2621-4105
pemerintahan  desa,  hak  dan  kewajiban  desa  dan  masyarakat  desa,  peraturan  desa, keuangan  desa  dan  asset  desa,  pembangunan  desa  dan  kawasan  pedesaan,  badan usaha  milik  desa,  kerjasama  desa,  lembaga  kemasyarakatan  desa  dan  lain sebagainya.
Pengaturan  desa  memiliki  13  (tiga  belas)  prinsip  atau  asas  yang  harus dijadikan  perhatian  oleh  para  pemangku  kepentingan  dalam  melakukan  pengaturan desa.  Sejatinya  prinsip  atau  asas  ini  lebih  dikedepankan  para  pengambil  kebijakan ketika hendak merumuskan regulasi di bawah UU Desa.
Salah  satu  kekuatan  UU  Desa  dari  ketiga  belas  asas  tersebut  adalah  asas subsidiaritas dan asas rekognisi. Dua kekuatan itu membuat desa memiliki kekuatan untuk mengatur dirinya sendiri berdasar aset dan potensi yang dimilikinya.
Asas rekognisi yaitu bentuk pengakuan dan penetapan desa berdasarkan asal- usul,  sedangkan  asas  subsidiaritas  yaitu  bentuk  pengakuan  dan  penetapan kewenangan pemerintah desa dalam mengelola dapur pemerintahannya sendiri yang bertujan  pada  kepentingan  masyarakat  desa.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  Desa dengan  UU  Desa  ini  memiliki posisioning yang  otonom,  desa  diakui  sebagai  hak asal usul, seperti penjelasan sebelumnya  bahwa desa sejak dulu sudah otonom, dan asas  subsidioritas,  kewenangan  yang  berskala  lokal  desa  dalam  mengatur  segala aktivitas penyelenggaraanya.
Bagi  sebagian  besar  aparat  desa,  otonomi  adalah  suatu  peluang  baru  yang dapat  membuka  ruang  kreativitas  bagi  mereka  dalam  mengelola  pengembangan desa.  Selain  itu  dari  sisi  masyarakat,  poin  penting  yang  dirasakan  didalam  era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya  rantai  birokrasai  dimana  hal  tersebut  secara  langsung  maupun  tidak langsung berpengaruh terhadap jalanya pembangunan desa dalam pengembanganya.
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  merupakan  subsistem  dari  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  sehingga  desa  memiliki  kewenangan  dan  mengurus kepentingan  masyarakatnya.  Maka  selain  memberikan  posisi  yang  kuat  kepada Kepala  Desa  seperti  Kepala  daerah,  dalam  UU  Desa  ini  memperkenalkan  lembaga
e-ISSN : 2621-4105
baru  yang  disebut  musyawarah  desa  yang  merupakan  sebuah  forum permusyawaratan  yang  diikuti  oleh  BPD,  Pemerintah  Desa,  dan  unsur  masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis. Artinya, setiap desa harus menghidupkan  sebuah  forum  politik  yang  inklusif  di  mana  persoalan  strategis dimusyawarahkan  bersama.  Secara  demikian  diharapkan  masyarakat  desa  akan berkembang menjadi komunitas yang kohesif.
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  kuat  hanya  dapat  terwujud  jika partisipasi  masyarakat  lokal  desa  sangat  tinggi  dalam  pembangunan  desa. Perencanaan  pembangunan  desa  diselenggarakan  dengan  mengikut  sertakan masyarakat  desa  melalui  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa,  yang menetapkan  prioritas,  program,  kegiatan  dan  kebutuhan  pembangunan  desa  yang didanai  oleh  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  swadaya  masyarakat  desa, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota. Pembangunan desa  dilaksanakan  dengan  semangat  gotong  royong  serta  memanfaatkan  kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Sementara itu, pelaksanaan program sektor yang masuk  ke  desa  diinformasikan  kepada  pemerintah  desa  dan  diintegrasikan  dengan rencana  pembangunan  desa.  Penyusunan  APBDes  dilakukan  dengan  melibatkan partisipasi masyarakat dan Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat.
Pemerintah Desa juga berwenang untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  yang  dikelola  dengan  semangat  kekeluargaan  dan  gotong-royong. BUMDes itu bisa bergerak di bidang ekonomi, pedagangan, pelayanan jasa maupun pelayanan umum lainnya sesuai ketentuan umum peraturan perundang-undangan.
Menyadari  sangat  pentingnya  transparasi,  UU  Desa  mengharuskan dikembangkannya sistem informasi desa yang bisa diakses oleh masyarakat desa dan semua  pemangku  kepentingan.  Kebersamaan  dan  kohesivitas  akan  lebih  mudah direalisasikan  jika  ditegakkan  dengan  transparansi.  Masyarakat  desa  berhak mendapatkail  info  dan  melakukan  pemantauan  mengenai  rencana  dan  pelaksanaan pembangunan desa.
e-ISSN : 2621-4105
2. Problematika  dan  Solusi  Atas  Pelaksanaan  Otonomi  Desa  Pasca  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2.1 Problematika di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Polemik  hubungan  secara  kelembagaan  Pasca  UU  Desa  tidak  hanya muncul pada tingkat Desa dan Kecamatan saja, 2 (dua) Kementerian pun saling mendalilkan  kewenangannya  untuk  mengelola  desa,  yaitu  Kementerian  Dalam Negeri    dan  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggl  dan Transmigrasi.  Tarik  menarik  kewenangan  urusan  pedesaan  antara  Kemendagri dan  Kemendesa  masih  menjadi  polemik,  karena  keduanya  mempunyai interpretasi  yang  berbeda  terkait  soal  peraturan  desa.  Kemendagri  yang mengurusi  masalah  desa  sebelum  Kemendesa  berpegang  pada  UU  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun Kemendesa berpegang pada Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi  Kementerian.  Dalam  Perpres  tersebut  menyebutkan  bahwa Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggl  dan  Transmigrasi  termasuk dalam Kelompok Kementerian Negara, sehingga semua urusan kewenangan desa diinterpretasikan menjadi kewenangan Kementerian itu.
Persoalan lain dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa adalah terkait dengan tugas dan fungsi Kepala Desa serta hak dan Kewajiban dari Kepala Desa. Kepala  Desa  sebagai  ujung  tombak  di  Desa seringkali  dianggap  sebagai  tokoh yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan warga masyarakatnya. Kendalanya, Kepala  Desa  masih  minim  pengetahuan  tentang  hukum,  utamanya  yang  paling dominan  pada  persoalan  tanah.  Mulai  dari  sengketa  tanah  antar  warga, pengelolaan  tanah  kas  desa  dan  yang  paling  banyak  menyita  perhatian  adalah ketentuan  Pasal  66  UU  Desa  tentang  penghasilan  Kepala  Desa  dan  Perangkat Desa.
Hubungan  yang  tidak  baik  antara  Kepala  Desa  dengan  Sekretaris  dan Perangkat  Desa  maupun  BPD  pun  secara  tidak  langsung  dapat  mempengaruhi kinerja Kepala Desa dalam memberikan pelayanan bagi masyarakatnya.
e-ISSN : 2621-4105

## 2.2 Problematika di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pasal  114  Ayat  (1)  PP  Nomor  43  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa perencanaan  pembangunan  Desa  disusun  berdasarkan  hasil  kesepakatan  dalam musyawarah  Desa,  kemudian  dalam  Pasal  116  Ayat  (1)  disebutkan  pula  bahwa dalam  menyusun  RPJMDes  dan  RKPDes,  Pemerintah  Desa  wajib menyelenggarakan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  Desa  secara partisipatif.  Akan  tetapi  hal  tersebut  dirasa  kurang  optimal  dan  hanya  sebagai simbolik  saja  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  114  PP  Nomor  43  Tahun  2014 karena seringkali usulan dalam musyawarah desa tersebut tidak terealisasikan.
Kasus  tanah  kas  desa  juga  menjadi  hambatan  bagi  pembangunan  desa. Seperti  telah  dibahas  dalam  bab  sebelumnya  bahwa  tanah  kas  desa  termasuk dalam kekayaan asli desa. Kekayaan desa  yang berupa tanah kas desa, di pulau jawa  dipergunakan  sebagai  bengkok  (penghasilan  kepala  desa  dan  perangkat desa)  dan  dipergunakan  sebagai  bondo  desa  (tanah  kekayaan  desa).  Sebagai salah  satu  sumber  pendapatan  desa  dan  pendapatan  perangkat  desa,  tanah  kas desa  mestinya  merupakan  tanah  produktif.  Namun  pada  kenyataannya  tidak sedikit  tanah  kas  desa  yang  dimiliki  desa  kondisinya  tidak  produktif  sehingga akan  mempengaruhi  hasil  produksinya.  Dengan  adanya  UU  Desa,  terkait pengelolaan  kekayaan  milik  desa  mengalami  perubahan  yaitu  dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan  Aset  Desa,  yang  memberi  peluang  bagi  desa  untuk  dapat melaksanakan pemindahtanganan aset desa berupa tanah melalui tukar menukar. Dalam  Permendagri  tersebut  pemindahtanganan  aset  desa  berupa  tanah  tidak hanya  yang  akan  digunakan  untuk  kepentingan  umum,  tetapi  juga  bukan  untuk kepentingan  umum,  dan  tanah  kas  desa  selain  untuk  kepentingan  umum  dan bukan untuk kepentingan umum.
Kurangnya  sosialisasi  kebijakan  dan  penerapan  fungsi-fungsi  manajemen terhadap  pengelolaan  dana  pada  desa  tidak  optimal justru  menimbulkan  Kepala Desa  terjerat  kasus  korupsi.  Sedikitnya  tercatat  181  kasus  korupsi  dengan  184
e-ISSN : 2621-4105
tersangka  korupsi  dengan  nilai  kerugian  sebesar  40,6  milyar  rupiah. 10 Sebagai contoh  Desa  Merden  di  Kabupaten  Banjarnegara  dimana  Kepala  Desa melakukan  penyelewengan  pendapatan  desa  yang  berasal  dari  persewaan  tanah bengkok dan tanah kas desa, dan  Desa  Wangandowo di  Kabupaten Pekalongan dimana  Kepala  Desa  melakukan  penyelewengan  pendapatan  asli  desa  yang berasal dari penjualan sejumlah tanah dari desa  kepada pihak ketiga yang hasil penjualannya tidak disetor ke kas desa.
2.3 Problematika di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Merencanakan,  melaksanakan  dan  mengendalikan  kegiatan  pembinaan kemasyarakatan merupakan wewenang yang harus dikelola Desa. UU Desa tidak merinci  dengan  jelas  kewenangan  dan  fungsi  Kepala  Desa  untuk  melakukan pembinaan  kemasyarakatan  baik  dari  segi  mekanisme  ataupun  bentuk pelaksanaannya.
Tidak  update  nya  monografi  meneyebabkan  Kepala  Desa  kesulitan  dalam menerapkan  kebijakan  sosial,  sedangkan  dalam  Pasal  86  UU  Desa mengamanatkan  Desa  harus  memiliki  sistem  informasi  terkait  dengan  potensi yang ada, baik berupa potensi fisik maupun non fisik. Data-data yang valid dan selalu  diperbaharui  akan  mempermudah  pemerintah  dalam  menentukan  arah kebijakan.
Pembangunan  Desa  skala  lokal  terkendala  dengan  pola  kebijakan  tata ruang  perdesaan  yang  berpola  top-down,  sehingga  tidak  jarang  menyebabkan desa  kehilangan  akses  sumber  daya  akibat  kebijakan  tata  ruang  yang  belum mengakomodir aspirasi desa.
2.4 Problematika di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program-program  pemberdayaan  yang  ada  pada  pemerintahan  desa sebelumnya  sudah  cukup  bagus  terutama  sebagai  sarana  untuk  mengentaskan
10 Artikel  Online,  ICW  :  Ada  181  Kasus  Korupsi  Dana  Desa  Rugikan  Negara  Rp  40,6  Milliar, (https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan- negara-rp-406-miliar?page=all ),diakses pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 0:10 WIB
e-ISSN : 2621-4105
kemiskinan  di  desa,  sebagai  contoh  PNPM  Mandiri.  Akan  tetapi  hasil  dari kegiatan  kebanyakan  masih  berupa  fisik,  sehingga  kurang  memberikan pembelajaran bagi kemandirian. Selain itu, revitalisasi pada asas gotong royong dalam  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  perlu  ditingkatkan,  sebagai  contoh beberapa  kelompok  masyarakat  yang  berhasil  secara  mandiri  membangun usahanya  seringkali  berkembang  sendiri  tanpa  memperdulikan  kelompok  lain. Persoalan  status  hukum  usaha  dan  perlindungan  hukum  bagi  hasil  usaha pemberdayaan masyarakat juga masih menjadi hambatan.
Kegagalan lain dalam hal pemberdayaan masyarakat desa adalah anggapan dana  stimulan  dari  pemerintah  seringkali  dijadikan  ajang  ‘bancakan’.  Paling banyak  adalah  bantuan  untuk  mendirikan  koperasi  simpan  pinjam,  akhirnya banyak sekali yang terjerat kasus pengelolaan dana bantuan simpan pinjam yang seringkali ditemukan bahwa pengelola adalah orang-orang terdekat Kepala Desa.

## 2.5 Solusi Atas Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Keputusan  Pemerintah  untuk  membagi  kewenangan  Kementerian  urusan desa  kepada  dua  Kementerian  berpotensi  melanggar  UU  Desa.  Solusi  terbaik agar  pelaksanaan  UU  Desa  dapat  terintegrasi  dan  dilaksanakan  dengan  baik, Pemerintah harus segera melakukan revisi dalam UU Desa, antara lain terhadap norma  hukum  yang  masih  menimbulkan  konflik  baik  vertikal  maupun horizontal,  norma  hukum  yang  tidak  jelas,  norma  hukum  yang  masih  kosong salah  satu contohnya  adalah  Peraturan  Desa  tidak  dibuat  oleh  Kepala  Desa  dan BPD akan tetapi hanya dibuat oleh Kepala Desa.
Kapasitas  Desa  dalam  menyelenggarakan  pembangunan  masih  terbatas. Keterbatasan  itu  dapat  dideteksi  pada  aras  pelaku  (kapasitas  aparat  pemerintah desa  dan  masyarakat),  kualitas  tata  kelola  desa,  maupun  sistem  pendukung (support  sistem )  yang  diwujudkan  melalui  regulasi  dan  kebijakan  pemerintah yang  terkait  dengan  desa.  Hal  itu,  pada  akhirnya  mengakibatkan  kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengedalian, dan pemanfaatan kegiatan pembangunan
e-ISSN : 2621-4105
kurang  optimal,  sehingga  kurang  memberikan  dampak  terhadap  peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Merespon  kondisi  itu,  Pemerintah  sesuai  amanat  UU  Desa,  menyediakan tenaga  pendamping  profesional,  yaitu:  Pendamping  Lokal  Desa  (PLD), Pendamping  Desa  (PD),  sampai  Tenaga  Ahli  (TA)  di  tingkat  Pusat,  untuk memfasilitasi pemerintah desa melaksanakan UU Desa secara konsisten.
Aspek  lain  yang  juga  harus  diperhatikan  secara  serius  dalam  pengelolaan pembangunan  desa  adalah  ketersediaan  data  yang  memadai,  menyakinkan,  dan up  to  date,  mengenai  kondisi  objektif  maupun  perkembangan  Desa-Desa  yang menunjukkan pencapaian
pembangunan desa. Koreksi atas kelemahan/kekurangan  dan  upaya  perbaikan  terkait  problematika  atas pelaksanaan otonomi desa harus terus diupayakan oleh Kementerian Desa PDTT secara proaktif, salah satunya dengan meluncurkan Program Inovasi Desa (PID).
Program prioritas Menteri Desa PDTT, melalui peningkatkan produktivitas perdesaan dengan bertumpu pada:
1. Pengembangan  kewirausahaan,  baik  pada  ranah  pengembangan  usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
3. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan , khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa
F. PENUTUP
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  merupakan  subsistem  dari  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  sehingga  desa  memiliki  kewenangan  dan  mengurus kepentingan masayarakatnya melalui perencanaan pembangunan desa diselenggarakan  dengan  mengikut  sertakan  masyarakat  desa  melalui  musyawarah perencanaan  pembangunan  desa,  yang  menetapkan  prioritas,  program,  kegiatan  dan kebutuhan  pembangunan  desa  yang  didanai  oleh  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
e-ISSN : 2621-4105
kabupaten/Kota  Pemerintah  harus  segera  melakukan  revisi  berbagai  aturan-aturan dalam UU Desa. antara lain terhadap norma hukum yang masih menimbulkan konflik baik vertikal maupun horizontal, norma hukum yang tidak jelas, norma hukum yang masih  kosong,  serta  untuk  meningkatkan  kapasitas  dalam  menyelenggarakan pembangunan desa dengan menyediakan tenaga pendamping profesional.
.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Amrusyi, Fahmi. 1987. Otonomi Dalam Negara Kesatuan, dalam Abdurrahman (editor),
Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah. Jakarta : Media Sarana Press
Ali, Zainuddin. 2015. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika Asshiddiqie,  Jimly.  1994.  Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  Dalam  Konstitusi  dan
Pelaksanaannya Di Indonesia. Jakarta :  PT Ichtiar Baru Van Hoeve
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitualisme. 2006. Jakarta: Konstitusi Press Bintarto, R. 1993. Geografi Desa. Yogyakarta : Up Spring
Busroh, A. Daud. 1993. Ilmu Negara. Jakarta : Bumi Aksara Diantha, I. M. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif.  Jakarta : Prenada Media Group.
Dwipayana, Ari. 2003. Membangun Good Governance Di Desa. Yogyakarta : IRE Press Gadjong A.S.A. 2007. Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum. Bogor : Ghalia Indonesia
Gie.  Liang,  The  .  1969.  Pertumbuhan  Pemerintahan  Daerah  di  Negara  Republik Indonesia.  Jakarta : Gunung Agung
Hadi, Sutrisno. 1987. Metodologi Riset Nasional. Magelang : Akmil
Hatta,  Muhammad,  dikutip  dari  Suhartono  Dkk,  Politik  Lokal;  Parlemen  Desa:  Awal Kemerdekaan  Sampai  Jaman  Otonomi  Daerah,  Yogyakarta  :  Lapera  Pustaka Utama
Huda,  Ni’matul.  2015.  Hukum  Pemerintahan  Desa;  Dalam  Konstitusi  Indonesia  Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi.    Malang : Setara Press
Ina  E.  Slamet,  dikutip  dari  Suhartono  Dkk.  2001.  Politik  Lokal;  Parlemen  Desa:  Awal Kemerdekaan  Sampai  Jaman  Otonomi  Daerah,  Yogyakarta  :  Lapera  Pustaka Utama
Juanda. 2004. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung :  Alumni, 2004
Juliantara,  Dadang.  2003.    Pembaharuan  Desa,  Bertumpu  Pada  Angka  Terbawah.
Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama.
Kansil,  C.S.T.  dan  Christine.2004  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia;  Hukum Administrasi Daerah. Cetakan kedua. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
e-ISSN : 2621-4105
Mahmud, Peter. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta : Rajawali Press.
Mamudji, S. S. 2007. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Mari‟un. 1975. Azas-azas Ilmu Pemerintahan.Yogyakarta : Fisip UGM
Moleong,  L.J.  2000.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya
Nurcholis,  H.  2011.  Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Jakarta  :
Erlangga
Pambudi,  H.  2011.  Politik  Pemberdayaan,  Jalan    Mewujudkan  Otonomi  Desa, Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama
Pratikno.  2003.  Cetakan  III.  Kompleksitas  Persoalan  Otonomi  Daerah  di  Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Ryaas  Rasyid.  1997.  Kajian  Awal  Birokrasi  Pemerintahan  Politik  Orde  Baru.  Jakarta: Yarsif Watampone
Salahudin, M. 2015. Cetakan Pertama. Kewenangan Desa dan Regulasi Desa. Jakarta : Kemernterian Desa PDTT RI
Salam,  D    S.  2003.  Otonomi    Daerah    Dalam    Perspektif    Lingkungan,    Nilai    dan Sumber Daya. Jakarta : Djambatan
Susanti, D.O.  2015. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta : Sinar Grafika Semarang,  Pasca  Sarjana.  2015.  Panduan  Penulisan  Usulan  penelitian  dan  Tesis.
Semarang : Universitas Semarang.
Soehino.  2004.  cetakan  kedua.  Hukum  Tata  Negara  Perkembangan  Otonomi  Daerah.
Yogyakarta: BPFE
Soemantri, Sri. M. 1981. Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara. Jakarta : Rajawali
Syafrudin, Ateng. 1985. Pasang Surut Otonomi Daerah. Bandung : Binacipta Tahir,  Irwan,  S.W.  2004.  Cetakan  Pertama.  Prospek  Pengembangan  Desa.  Bandung  : CV Fokusmedia
Widjaja, H.A.W. 2008 Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh.
Jakarta : Rajawali Pers

## JURNAL dan ARTIKEL
Septi Nur Wijayanti. 2016. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014.  Jurnal Media Hukum, Volume 23 Nomor 2, 186-199.
Zaenal  Arifin.  2015.  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Dan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Terhadap  Pelaksanaan  Otonomi  Desa  Di Kabupaten  Jepara.  Semarang,  Magister  Ilmu  Hukum  Pasca  Sarjana  Universitas Sultan Agung
Gufron.  2016.  Hubungan  Antara  Pemerintah  Daerah  dan  Pemerintah  Desa  Dalam Konsep  Otonomi  Pasca  Reformasi  Di  Indonesia.  Yogyakarta,  Magister  Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia
e-ISSN : 2621-4105

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-
Undanng Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  114  Tahun  2014  tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  241  Tahun  2014  pasal  1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa