…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
PERLINDUNGAN  HUKUM  BIDAN  DALAM  PELAYANAN  KEBIDANAN  DI  PRAKTIK MANDIRI BIDAN ANI DEWI SATRIANI
Oleh Galuh Permatasari 1* , Fitri Setianingsih 2 1,2 STIKES Griya Husada Sumbawa Email: 1* galuhpermatasari09@gmail.com
Article History: Received: 26-06-2024 Revised: 05-07-2024 Accepted: 29-07-2024
Abstract: Latar  belakang:  Perlindungan  Hukum  Bidan Praktik di atur dalam UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan  Pasal  57  dan  75.  Pasal  57  menentukan  bahwa: “tenaga  dalam  menjalankan  praktik  berhak  memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan  standar  profesi,  standar  pelayanan  profesi,  dan standar  prosedur  operasional.”  Pasal  75  menentukan bahwa:  “  tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan  praktik berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  sesuai  dengan ketentuan perundang- undangan”. Metode: Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  Penelitian: Bidan  merupakan  salah  satu  profesi  dalam  bidang kesehatan.  Bidan  dalam  melakukan  praktik  kebidanan harus  sesuai  dengan  standart.  Sebagai  tenaga  kesehatan dalam  menjalankan  praktik  wajib  memberikan  pelayanan kesehatan  sesuai  dengan  standart  profesi,  standart pelayanan  profesi,  standart  prosedur.  Perlindungan  bidan dalam  melakukan  Praktik  Kebidanan  berhak  memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan  kompetendinya,  kewenangan  dan  memenuhi  kode etik,  standart  prosedur  operasional,  menurut  undang- undang  nomor  4  tahun  2019  tentang  kebidanan  Pasal  60. Simpulan dan saran: Simpulan dari penelitian ini yaitu Bidan dalam melaksanakan tugasnya dinaungi oleh kewenangannya sebagai tenaga kesehatan yang
memberikan  pelayanan.  Dalam  menjalankan  tugas  sesuai kewenangan,  bidan  harus  menjalankan  kewenangannya sesuai  standar  profesi,  standar  pelayanan  dan  standar prosedur  operasional  agar  mendapatkan  perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap bidan yang bertugas di praktik mandiri bidan dilakukan melalui IBI.

## Keywords:
Perlindungan, Hukum, Bidan, Praktik Mandiri

## PENDAHULUAN
Bidan  adalah  seorang  tenaga  kesehatan  yang  merupakan  suatu  komponen

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
pemberi pelayanan kesehatan kepada  masyarakat sehingga perannya menjadi penting karena bersangkutan dengan pelayanan kesehatan bagi ibu di Indonesia. Undang-Undang No.  4  Tahun  2019  tentang  Kebidanan  menjelaskan  bahwa  “bidan  merupakan  seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan  untuk  melakukan  praktik  Kebidanan.”  Bidan  dapat  menjalankan  Praktik Kebidanan secara mandiri atau bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas. Praktik bidan secara mandiri atau Praktik Mandiri Bidan. Bidan yang  melakukan  praktik  mandiri  harus  memenuhi  persyaratan  yang  diatur  pada Peraturan Menteri Kesehatan atau PMK No. 28 Tahun 2017 mengenai Izin Penyelenggara Praktik  Bidan  dan  harus  lulus  pendidikan  profesi.  Bidang  ilmu  yang  mempelajari kehamilan,  persalinan,  kesuburan,  hingga  fungsi  reproduksi  adalah  bidang  ilmu kebidanan.
Dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia, bidan memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam menyediakan pelayanan maternal dan neonatal. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang berkualitas, banyak bidan  yang  memilih  untuk  membuka  praktik  mandiri.  Praktik  ini  tidak  hanya memberikan  akses  layanan  kesehatan  yang  lebih  mudah  bagi  masyarakat,  tetapi  juga berkontribusi  dalam  mengurangi  beban  pelayanan  kesehatan  di  fasilitas  kesehatan pemerintah.  Namun,  di  balik  itu  semua,  bidan  yang  menjalankan  praktik  mandiri menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan perlindungan hukum.
Perlindungan  hukum  bagi  bidan  dalam  praktik  mandiri  merupakan  isu  yang krusial, mengingat mereka beroperasi dalam konteks hukum yang sering kali kompleks. Tuntutan  hukum,  risiko  malpraktik,  dan  tekanan  dari  masyarakat  merupakan  hal-hal yang harus dihadapi. Di satu sisi, terdapat undang-undang dan regulasi yang mengatur praktik bidan, namun di sisi lain, implementasi dan pemahaman terhadap perlindungan hukum  tersebut  sering  kali  belum  memadai.  Hal  ini  menyebabkan  kekhawatiran  di kalangan bidan, yang berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada pasien (Prakasa, A. 2019).
Praktik mandiri yang dijalankan oleh bidan sering kali dihadapkan pada situasi yang rentan terhadap risiko hukum. Kasus-kasus malpraktik atau keluhan  dari pasien dapat berujung pada tuntutan hukum, yang tidak jarang berakibat pada hilangnya lisensi praktik  atau  citra  profesi.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  mengetahui  sejauh  mana perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  bidan  dan  bagaimana  hal  tersebut  dapat meningkatkan kepastian dan kenyamanan mereka dalam menjalankan praktiknya.
Berlandaskan  latar  belakang  yang  diungkapkan,  perlu  dilakukan  kajian  secara khusus  untuk  memperoleh  rumusan  hukum  tentang  bidan  yang  bertugas  di  Praktik Mandiri Bidan. Bidan dalam melakukan pelayanan kesehatan di praktik mandiri bidan berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  sesuai  dengan  perundang-undangan kebidanan nomor 4 tahun 2019.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan hukum yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis  yaitu  penelitian  hukum  yang  memperoleh  data  dari  sumber  data  primer.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  fenomena  hukum  dengan  mendalam, mengutamakan  pemahaman  tentang  konteks  sosial,  budaya,  dan  nilai-nilai  yang mempengaruhi praktik, interpretasi, serta penerapan hukum (Priyanto, M. 2019).

## Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu,
1. Observasi
Proses  observasi  yang  dilakukan  yaitu  dengan  pengamatan  langsung  terhadap  objek yang diteliti. Observasi berupa pengamatan, perekaman dan melakukan studi terhadap cara ibu dalam pencegahan postpartum blues
2. Wawancara
Wawancara  dilakukan  untuk  mengumpulkan  informasi  dan  data  secara  langsung dengan langkah tanya jawab kepada subjek penelitian.
3. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi bukubuku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan  penelitian.  Metode  yang  dilakukan  dengan  membaca  literatur,  jurnal  ilmiah ataupun bahan pustaka lain yang berkaitan dengan bahasan penelitian ini.

## Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam  masyarakat. Proses  pengumpulan  data  kualitatif  umumnya  menitikberatkan  pada  wawancara  dan observasi dan membuat analisis datanya berupa analisis tekstual dari hasil transkrip atau catatan lapangan yang tidak terstruktur.
Analisis  kualitatif  dilaksanakan  dengan  cera  mengamati  fakta  yang  terjadi  di lapangan,  kemudian  digabungkan  dengan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  hasil  studi kepustakaan  yang  pada  akhirnya  hasil  analisis  tersebut  dipaparkan  secara  deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.
Analisis  kualitatif  dilaksanakan  dengan  cera  mengamati  fakta  yang  terjadi  di lapangan,  kemudian  digabungkan  dengan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  hasil  studi kepustakaan  yang  pada  akhirnya  hasil  analisis  tersebut  dipaparkan  secara  deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif (Salim, H. & Ali, A. 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum bagi bidan yang mencakup temuan tentang  aspek  hukum,  tantangan  yang  dihadapi,  serta  rekomendasi  untuk  meningkatkan perlindungan hukum bagi bidan dalam praktik mereka. Hal tersebut membutuhkan tingkat pemahaman hukum yang baik dikarenakan banyak bidan menunjukkan pemahaman yang cukup mengenai regulasi yang mengatur praktik kebidanan, seperti Undang-Undang Praktik Kebidanan. Namun, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
tanggung  jawab  hukum  serta  pengalaman  dalam  menangani  kasus  hukum  dikarenakan sebagian besar bidan yang pernah menghadapi situasi hukum, seperti tuntutan malpraktik atau masalah etik merasa tidak siap secara hukum untuk menangani situasi semacam itu sehingga perlu adanya dukungan hukum bagi profesi bidan.

## Pembahasan
Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai  kepentingan  dalam  masyarakat.  Sejalan  dengan  itu,  perlindungan  hukum  juga dijelaskan suatu hak memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perllindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmat semua hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum  (Soekanto,  2019).  Berdasarkan  penjelasan  tersebut, hukum  dalam  hal  ini  berfungsi  agar  mewujudkan  perlindungan  bagi  subjek  hukum. Perlindungan  ini  berguna  tidak  hanya  sebagai  adaptif  dan  fleksibelm  tetapi  untuk  yang sifatnya prediktif dan antisipatif. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh otoritas tertentu kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum. Perlindungan hukum diberikan  bagi  tenaga  kesehatan  sebagai  subyek  hukum  yang  melakukan  tugasnya  sesuai dengan standar profesinya.
Layanan bidan merupakan bentuk dari kerja profesi yang ijinnya diberikan kepada bidan oleh dinas kesehatan dengan memperoleh SIPB (Surat Ijin Praktik Bidan). Tujuan dari layanan bidan yaitu bertanggungjawab dalam sistem layanan kesehatan untuk memberikan penanganan  kepada  kesehatan  ibu  dan  anak  sehingga  terwujud  kesehatan  keluarga  dan masyarakat. Bidan dalam menjalankan tugasnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari layanan kesehatan, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Layanan bidan memiliki lingkup pada individu, keluarga dan masyarakat dengan berupaya meningkatkan, mencegah, melakukan penyembuhan dan pemulihan.
Pada pasal 60 undang-undang nomor 4 tentang kebidanan menjelaskan bahwa bidan memperoleh  perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  pelayanan  sesuai  dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Peraturan ini menjadi dasar  bidan  dalam  melakukan  kewenangannya  untuk  memberikan  pelayanan  meliputi pelayanan  kesehatan  ibu,  pelayanan  kesehatan  anak,  pelayanan  kesehatan  reproduksi perempuan  dan  keluarga  berencana,  serta  pelaksanaan  tugas  berdasarkan  pelimpahan wewenang,  dan/atau  pelaksanaan  tugas  dalam  keadaan  keterbatasan  tertentu.  Perlu diperhatikan  bahwa  bidang  mendapatkan  perlindungan  hukum  jika  dalam  menjalankan layanannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan yang berlaku di rumah sakit yang ditempatkan, dan standar prosedur operasional untuk bidang yang dikerjakannya di rumah sakit yang ditempatkan.
Standar profesi, standar prosedur dan standar prosedur operasional pada bidan perlu dijalankan  agar  memperoleh  perlindungan  hukum.  Bidan  memiliki  hak  untuk mempertahankan  kredibilitasnya  dalam  suatu  kasus  hukum  yang  terkait  aspek  legal  atas dasar peraturan yang berlaku. Hak ini bukan untuk melindungi bidan untuk melakukan hal yang  tidak  seharusnya  di  luar  kewenangan  bidan.  Perlindungan  hukum  bagi  bidan  agar memberikan keadilan bagi bidan dalam suatu perkara yang melibatkan bidan bersangkutan, untuk  dapat  ditinjau  dari  aspek  kewenangan  yang  dijalankan.  Apabila  dalam  praktiknya bidan  tidak  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  kewenangannya,  maka  tetap  bidan
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
bersangkutan  harus  bertanggung  jawab  dan  diberikan  sanksi.  Dasar  pendapat  tersebut dikarenakan  praktiknya  terdapat  dua  kemungkinan,  yaitu  jika  terdapat  kerugian  kepada bidan secara kesehatan dan keamanan yang disebabkan pasien, kemungkinan masalah ini tidak sampai ranah hukum. Namun, jika adanya kerugian bagi pasien dan keluarganya maka secara  langsung  kesalahan  akan  dilimpahkan  kepada  tenaga  medis,  dalam  hal  ini  tenaga medis perlu mendapatkan perlindungan hukum (Arimbi D, 2013).
Profesi  bidan  dalam  membuat  standar  profesinya  dilakukan  oleh  Ikatan  Bidan Indonesia (IBI). IBI memiliki fungsi untuk mengontrol bidan sebagai anggota dengan tujuan untuk  menjaga,  mengendalikan  mutu  layanan  dan  pengabdian  profesi  bidan.  Upaya  IBI dalam mengawasi dan mempertahankan mutu profesionalitas bidan agar melindungi bidan dan  masyarakat.  Perlindungan  hukum bagi  bidan  yang  melakukan  tugasnya dan  terdapat kasus dimana merugikan pihak pasien dilakukan melalui  peran IBI.  IBI dalam melakukan penanganan  kasus  dilakukan  melalui  mediasi  antara  pihak  bidan  dan  keluarga  pasien, sehingga dapat ditelaah lebih jauh dan tidak merambat ke lingkungan hukum. Fungsi IBI juga dalam menjalankan perannya agar mengatasi turunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya di lingkup profesi bidan (Kurnia, R. 2018).
Bidan  yang  melakukan  penyimpangan  yang  disengaja  atau  tidak  disengaja,  meski sesuai dilakukan audit oleh dewan khusus. Audit dilakukan untuk menggali persoalan yang terjadi antara bidan dan pasien oleh IBI atau Dinas Kesehatan di Kabupaten setempat. Bila dalam pelaksanaan layanannya terbukti adanya pelanggaran atau penyimpangan yang tidak sesuai  dengan  kewenangan  bidan,  maka  bidan  akan  diberikan  sanksi  tegas  melalui  IBI. Tujuan  sanksi  agar  bidan  melakukan  tugasnya  sesuai  dengan  kewenangan  dan  standar profesi, standar pelayanan serta prosedur operasional. Sanksi berupa imbalan negatif dari kerugian yang ditentukan oleh hukum yang berlaku yang dilakukan oleh organisasi profesi IBI. Sanksi yang dapat diterima bidan jika melakukan tidak sesuai dengan kewenangannya, maka diberikan sanksi disiplin, berupa sanksi administratif berupa teguran secara lisan dan tertulis, pencabutan izin praktik sementara dan bahkan pencabutan izin praktik selamanya.
Bidan  juga  yang  melakukan  pelanggaran  dapat  dihadapkan  dengan  pengadilan. Pelanggaran yang dilakukan oleh bidan kemudian di tindak lanjut oleh IBI melalui Majelis Pembelaan Anggota (MPA) IBI dan Majelis Pertimbangan Etik Bidan (MPEB) IBI, ditindak lanjut  dengan  menilai  bidan  yang  bersangkutan  telah  benar-benar  melakukan  kesalahan. Apabila dari hasil penilaian MPA IBI dan MPEB IBI pelanggaran yang terjadi tidak disebabkan oleh bidan, dan bidan yang bersangkutan sudah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang berlaku, maka IBI melalui MPA dan MPEB memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum terhadap bidan yang bersangkutan dalam menghadapi tuntutan atau gugatan di pengadilan karena secara hukum  bidan  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  secara  administrasi,  perdata  hingga pidana  jika  dalam  menjalankan  tugas  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan dalam perundang-undangan (Widyantoro, W. 2017).

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Bidan  dalam  melaksanakan tugasnya  dinaungi  oleh  kewenangannya  sebagai  tenaga  kesehatan  yang  memberikan pelayanan.  Kewenangannya  bidan  ditujukan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  meliputi

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
pelayanan  kesehatan  ibu,  pelayanan  kesehatan  anak,  pelayanan  kesehatan  reproduksi perempuan  dan  keluarga  berencana,  serta  pelaksanaan  tugas  berdasarkan  pelimpahan wewenang,  dan/atau  pelaksanaan  tugas  dalam  keadaan  keterbatasan  tertentu.  Untuk mengawasi kewenangan bidan dilakukan evaluasi agar memastikan bidan tidak melakukan tindakan  di  luar  kewenangannya,  sehingga  berakibat  pada  konsekuensi  hukum.  Hasil mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  bidan  yang  bertugas  di  praktik  mandiri  bidan dilakukan melalui IBI. Bidan untuk mendapatkan perlindungan hukum harus menjalankan kewenangannya  sesuai  standar  profesi,  standar  pelayanan  dan  standar  prosedur operasional.  Apabila  terjadi  pelanggaran  yang  mengakibatkan  bidan  di  bawah  ke  ranah pengadilan, maka dilakukan tinjauan oleh IBI melalui MPA IBI dan MPEB IBI. Jika bidan yang bersangkutan  menjalankan  standar  profesi,  standar  pelayanan  dan  standar  prosedur operasional, maka bantuan hukum akan diberikan oleh IBI dalam menghadapi tuntutan atau gugatan  di  pengadilan.  Secara  hukum  akan  dimintai  pertanggungawaban  sesuai  dengan tindakan yang dilakukan secara administrasi, perdata maupun pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Arimbi, D. (2013). Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan dalam Praktik Medis. Jurnal Hukum dan Kesehatan.
[2] Kurnia,  R.  (2018).  Aspek  Hukum  dalam  Praktik  Kesehatan:  Malpraktik  dan  Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan. Jakarta: Rajawali Pers.
[3] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 mengatur tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan.
[4] Prakasa,  A.  (2019).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Bidan  dalam  Pelayanan  Kesehatan  di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kesehatan.
[5] Priyanto, M. (2019). Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Malang: Setara Press.
[6] Salim,  H.  &  Ali,  A.  (2015).  Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Hukum.  Jakarta:  Sinar Grafika.
[7] Soekanto, Soerjono. (2019). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
[10] Widyantoro, W. (2017). Risiko Hukum dalam Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan. Jakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Kesehatan.