## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 18  No. 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
TANGGUNG JAWAB NOTARIS PPAT DALAM PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI YANG MERUGIKAN PIHAK LAIN (Studi Putusan Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.BJ)
Oleh :

## Addy Pariudin, Muhammad Yamin Lubis, Marzuki
The  notary  has  responsibility  for  the  deed  he made,  if  the  notary  deed  causes  harm  to  other parties, then the notary can be held accountable.  One  of  the  cases  that  occurred  in the  jurisdiction  of  the  Stb  District  Court,  namely a civil lawsuit against the deed of relinquishment of  land  rights  made  by  a  notary  who  had  been examined and put on trial by Binjai District Court with the Verdict Number 09/Pdt.G/2013/PN.Bj.
The  deed  of  relinquishment  of  land  rights  made by  a  notary  and  caused  harm  to  other  parties, and  then  the  notary  can  be  held  accountable, civilly,  administratively  and  criminally,  if  the making  of  the  deed  is  fulfilled  with  a  criminal offense. The legal consequences of relinquishing land rights are detrimental to other parties, namely the cancellation of the deed.
As for the conclusion, the authority of a notary in making a deed in the land sector is regulated in Article  15  paragraph  (2)  letter  f  of  the  UUJN, namely  making  a  deed  related  to  land.  The notary's  responsibility  for  the  deed  he  made consists  of  civil,  criminal,  based  on  UUJN  and based  on  the  code  of  ethics  of  the  notary profession. In civil law, a person feels that his or her  civil  rights  have  been  violated,  then  that person  has  the  right  to  file  a  claim  for compensation and the acquisition of the violated rights.  The  Verdict  No.  09/Pdt.G./2013/PN  Bj,  it appears  that  the  role  of  a  notary  in  this  case  is to  make  a  deed  of  relinquishment  of  rights between  Defendant  II  to  Defendant  XVII  to Defendant  I.  Meanwhile,  the  notary  must  know or  must  first  know  the  validity  of  the  deed.  The land  deed  is  related  to  the  legal  action  desired by the appearers, by checking with the National Land Agency.
Keywords: Liability,  Notary,  Release  of  Land Rights.

## Abstrak
Notaris  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  akta yang  dibuatnya,  jika  akta  notaris  tersebut menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain,  maka terhadap notaris itu dapat dimintakan pertanggungjawaban.  Salah  satu  kasus  yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stb, yakni tuntutan perdata terhadap akta pelepasan hak  atas  tanah  yang  dibuat  oleh  notaris  yang telah  diperiksa  dan  diadili  oleh  Pengadilan Negeri Binjai dengan Nomor Putusan 09/Pdt.G/2013/PN.Bj.
Akta  pelepasan  hak  atas  tanah  yang  dibuat notaris  dan  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak lain,  maka  terhadap  notaris  tersebut  dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara perdata, administrasi maupun pertanggungjawaban pidana jika dalam pembuatan akta tersebut terpenuhi delik pidana. Akibat  hukum  pelepasan  hak  atas  tanah  yang merugikan  pihak  lain,  yakni  batalnya  akta tersebut.
Adapun  kesimpulannya  kewenangan  notaris dalam  pembuatan  akta  di  bidang  pertanahan  di atur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, yakni membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.  Tanggung  jawab,  notaris  terhadap akta  yang  dibuatnya  terdiri  dari tanggung  jawab secara perdata, pidana, berdasarkan UUJN dan berdasarkan  kode  etik  profesi  notaris.  Secara hukum perdata, seorang merasa hak keperdataannya dilanggar, maka orang tersebut memiliki  hak  untuk  mengajukan  tuntutan  ganti kerugian  dan  perolehan  hak  yang  dilanggar tersebut.  Putusan  No  09/Pdt.G./2013/PN  Bj, terlihat bahwa peran notaris dalam hal ini adalah membuat  akta  pelepasan  hak  antara  tergugat  II s/d tergugat XVII kepada tergugat I. Sementara, notaris  mengetahui  atau  terlebih  dahulu  patut mengetahui  keabsahan  dari  akta-akta  tanah terkait dengan perbuatan hukum yang diinginkan  oleh  para  penghadap,  dengan  cara melakukan  pengecekan  ke  Badan  Pertanahan Nasional.
Kata  Kunci :  Tanggung  Jawab,    Notaris, Pelepasan Hak Atas Tanah.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Meningkatnya  kebutuhan  akan  tanah,
maka penguasaan atau pemilikan tanah semakin  lama  semakin  diperkuat  dengan berbagai  upaya  hukum  yang  diperlukan  untuk menjaga  kelestarian  dan  ketentraman  atas kepemilikannya. 1 Upaya  pemerintah  dalam mewujudkan  tertib  di  bidang  pertanahan  adalah dengan  membuat  regulasi  hukum  pertanahan yang  berlaku  secara  nasional,  yaitu  dengan diterbitkannya  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). 2
Hukum agraria mengatur mengenai macam-macam  bentuk  hak  atas  tanah,  salah satunya  adalah  hak  perseorangan  atas  tanah (hak  milik  atas  tanah).  Hak  perserorangan  atas tanah  adalah  hak  yang  memberi  wewenang kepada  pemegang  haknya  (perseorangan, sekelompok  orang  secara  bersama-sama,  dan bahan  hukum)  untuk  memakai,  dalam  arti menguasai, menggunakan  dan  atau  mengambil manfaat dari tanah tertentu. 3
Diantara  hak-hak  atas  tanah  yang disebutkan dalam Pasal UUPA memuat terdapat salah  satu  hak  yang  disebut  sebagai  hak  milik dan menurut UUPA diantara hak-hak atas tanah tersebut,  hak  milik  merupakan  hak  yang  ter (dalam arti: paling) kuat dan terpenuh. 4
Menurut M. Yamin, bahwa: Hak-hak  atas  tanah  yang  dapat  dipunyai oleh  orang  (antara  lain,  Hak  Milik,  Hak Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak
1 Andy  Hartono, Panduan  Lengkap  Hukum Praktis  Kepemilikan  Tanah ,  Laskbang  Yustisia, Surabaya, 2015, h. 4
2 Irwan  Permadi, Unifikasi  dan  Pluralisme Hukum Agraria ,  Genta Publishing, Yokyakarta, 2010, h. 2.
3 Ibid ., h. 83.
4 Yusriadi, Industrialisasi  &  Perubahan  Fungsi Sosial  Hak  Milik  Atas  Tanah .  Genta  Publishing, Yokyakarta, 2010, h. 19
Pakai),  hak miliklah yang  paling  kuat  dan penuh.  Frasa  kata  terkuat  dan  terpenuh ini  dilihat  dari  sifat  dan  isi  hak  tersebut dibanding dengan hak-hak yang berada di bawahnya. 5
Sementara  itu,  Mohammad  Machfudi
Zarqoni menjelaskan bahwa:
Diantara hak-hak tanah yang diatur dalam UUPA,  ada  yang  sifatnya  khusus,  yang bukan  sekedar  berisikan  kewenangan untuk  memakai  suatu  bidang  tanah tertentu yang dihaki, tetapi juga mengandung hubungan psikologis- emosional  antara  pemegang  hak  dengan tanah yang bersangkutan. 6
Memberikan  kepastian  hukum  mengenai hak-hak  atas  tanah  bagi  seluruh  rakyat Indonesia, maka pemerintah melakukan kebijakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah Republik  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  19  UUPA,  yang  menyebutkan  bahwa “untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 7
Pendaftaran  tanah  bertujuan  terciptanya tertib administrasi di bidang pertanahan. Adapun yang  dimaksud  dengan  hak  tanah  adalah  hak yang  memberi  wewenang  kepada  pemegang haknya untuk menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. 8 Notaris berdasarkan sistem hukum nasional  merupakan  pejabat  umum  yaitu  organ negara yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara dalam  melaksanakan
5 Muhammad  Yamin, Jawaban  Singkat Pertanyaan  Dalam  Komentar  Atas  Undang-Undang Pokok Agraria , Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, h. 21
6 Mohammad  Machfudi  Zarqoni, Hak  Atas Tanah . Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, h. 37
7 A.P.  Parlindungan ,  Komentar  atas  Undang- Undang  Pokok  Agraria ,  Mandar  Madju,  Bandung 1993, h. 133.
8 Urip  Santoso, Hukum  Agraria  Kajian Komprehensif ,  Prenada  Kencana  Media  Group, Jakarta, 2012, h. 10.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di bidang hukum perdata. 9
Masyarakat  menganggap  bahwa  Notaris adalah  pejabat  tempat  untuk  mendapatkan nasihat  yang  dapat  diandalkan.  Segala  sesuatu yang  ditulis  serta  ditetapkan  adalah  benar. Notaris  adalah  pejabat  pembuat  dokumen  yang kuat  dalam  suatu  peristiwa  atau  proses  hukum. Sesuai  dengan  pendapat  yang  dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa:
Akta  Notaris  merupakan  salah  satu  jenis dari  akta  autentik,  karena  akta  Notaris dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk  itu  oleh  penguasa  dan  undang- undang.  Dalam  hal  menjamin  otensitas dari  akta  autentik  itu  pejabat  terikat dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam  undang-undang.  Sehingga  hal  itu merupakan jaminan dipercayainya pejabat tersebut,  maka  akta  autentik  itu  cukup dibuktikan  oleh  akta  itu  sendiri.  Jadi  akta autentik  dianggap  dibuat  sesuai  dengan kenyataan  seperti  yang  dilihat  oleh pejabat itu,
sampai dibuktikan sebaliknya. 10
Notaris memiliki kewenangan yang cukup luas  di  bidang  pembuatan  akta  autentik.  Hal  ini dapat  dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  15  ayat  (1) Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004  Jo Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris,  selanjutnya disebut  dengan  UUJN.  Berdasarkan  bunyi redaksi  Pasal  15  ayat  (1)  UUJN,  diketahui bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk:
Membuat  akta  autentik  mengenai  semua perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan yang diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan
9 Herliene  Boediono, Pertanggungjawaban notaries  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  30  Tahun 2004, (Dilemma Notaries Diantara Negara, Masyarakat Dan Pasar) , Renvoi, Jakarta, 2005, h. 33 10 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yokyakarta, 2005, h. 147- 148
untuk  dinyatakan  dalam  akta  autentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan Akta, menyimpan akta, memberikan grosse , salinan dan kutipan Akta, semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan oleh undang-undang.
Kewenangan  Notaris  dalam  membuat akta  autentik  tidak  saja  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  15  ayat  (1)  UUJN  di  atas,  tetapi lebih  dari  itu  Notaris/PPAT  juga  memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berkaitan  dengan  pertanahan.  Hal  ini  secara tegas  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  UUJN, yang berbunyi: “…Notaris berwenang pula untuk membuat Akta yang berkaitan dengan pert anahan.”
Secara normatif, peralihan hak atas tanah secara administrasi tertib pertanahan dilaksanakan oleh Pejabat Umum Pembuat Akta Tanah  (selanjutnya  disingkat  dengan  PPAT). Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  37 Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997 ten tang  Pendaftaran  Tanah,  bahwa:  “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun,  jual  beli,  hibah,  dan  perbuatan  hukum pemindahan  hak  lainnya,  kecuali  pemindahan hak  melalui  lelang  hanya  dapat  didaftarkan  jika dibuktikan  dengang  akta  yang  dibuat  oleh PPAT”.
Perbuatan  hukum  yang  ditetapkan  dalam Pasal  37  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  adalah  jual beli,  tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  dalam perusahaan  dan  perbuatan  hukum  pemindahan hak  lainnya  kecuali    pemindahan  hak  melalui lelang. 11 Dengan demikian, maka dapat
11 Mohammad  Machfudh  Zarqoni, Hak  Atas Tanah,  Perolehan  Asas  dan  Turunannya,  Serta Kaitannya Dengan Jaminan Kepastian Hukum ( Legal Guarante e) Maupun Perlindungan Hak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dipahami  bahwa  peralihan  hak  atas  tanah merupakan  bagian  kewenangan  dari  Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Kewenangan  Notaris  dalam  membuat akta  yang  berkaitan  di  bidang  pertanahan  yang diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  huruf f, tentunya pelaksanaan  kewenangan  ini  menjadi  sangat kontroversi,  karena  terdapat  2  (dua)  pejabat umum  yang  memiliki  kewenangan  di  bidang pertanahan, yaitu PPAT dan Notaris. Kehadiran Pasal  15  ayat  (2)  huruf  f  UUJN  telah menimbulkan  silang  pendapat  yang  sampai sekarang  ini  belum  terselesaikan.  Ada  tiga penafsiran dari pasal tersebut, yaitu: 12
1.  Notaris telah mengambil semua wewenang  PPAT  menjadi  wewenang Notaris atau telah menambah wewenang Notaris.
2.  Bidang  pertanahan  telah  kembali menjadi wewenang Notaris.
3.  Tetap  tidak  ada  pengambil  alihan  dari PPAT  atau  pengambilan  wewenang kepada  Notaris,  baik  PPAT  maupun Notaris  telah  mempunyai  wewenang sendiri-sendiri.
Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya  harus  bersikap  cermat,  teliti  dan hati-hati,  khususnya  dalam  membuat  sebuah akta.  Supaya  akta  yang  dibuat  tidak  cacat hukum,  sebab  harus  dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat  umum  dan  tidak merugikan orang  lain.  Selain  diperlukan  kehati-hatian  dan ketelitian  dalam  menjalankan  tugasnya,  Notaris juga  harus  mempunyai  perilaku  yang  baik  dan tidak  tercela,  dan  tidak  mengabaikan  keluhuran martabat  serta  melakukan  kesalahan  baik  di dalam  maupun  di  luar  tugas  menjalankan jabatan Notaris.
Kepemilikannya ( Property  Right ),  Prestasi  Pustaka, Jakarta, 2015, h. 153.
12 Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan  PPAT, PT  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2009,  h. 83.
Proses  pembuatan  akta  pelepasan  hak tanah  oleh  Notaris/PPAT,  pejabat  Notaris/PPAT harus sungguh-sungguh meneliti dan memeriksa  identitas  para  pihak,  memeriksa berkas-berkas dan kepemilikan hak atas tanah.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT bertujuan untuk  mengetahui keabsahan  dari  kepemilikan  hak  atas  tanah. Sehingga  perbuatan  hukum  dari  para  pihak yang  dicatat  oleh  pejabat  Notaris/PPAT  dalam akta  yang  akan  dibuatnya  tersebut  tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Salah  satu  contoh  kasus,  yaitu  perkara gugatan  pihak  ketiga  yang  diajukan  ke Pengadilan Negeri Binjai menyangkut penerbitan  pelepasan  hak  atas  tanah  oleh Notaris/PPAT.  Perkara  ini  telah  menjalani pemeriksaan  di  muka  persidangan,  yakni  di Pengadilan  Negeri  Binjai  dan  telah  diputus berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Binjai No: 09/Pdt.G/2013/PN.Bj.
Sengketa  pelepasan  hak  atas  tanah tersebut,  diketahui  bahwa  Notaris/PPAT  telah menerbitkan  akta  pelepasan  hak  tanah  yang tanah  tersebut  bukanlah  milik  dari  para  pihak yang  melepaskan  hak  tanahnya.  Dengan  kata lain,  para  pihak  yang  melepaskan  hak  tanah tersebut  bukanlah  pemilik  mutlak  dari  tanah tersebut,  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi pihak lainnya.
Pelepasan  hak  milik  atas  tanah  dapat dilakukan dengan akta yang menyatakan bahwa hak  yang  bersangkutan  telah  dilepaskan  oleh pemegang  haknya,  secara  notariil  atau  bawah tangan, yaitu dengan:
1.  Akta  Notaris/PPAT  yang  menyatakan bahwa  pemegang  yang  bersangkutan melepaskan hak atas tanah (dalam hal ini Hak Milik), atau

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2.  Surat  keterangan  dari  pemegang  hak
bahwa pemegang hak
yang bersangkutan  melepaskan  hak  atas tanah  (dalam  hal  ini  Hak  Milik)  yang dibuat  di  depan  dan  disaksikan  oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau
3.  Surat  keterangan  dari  pemegang  hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan  melepaskan  hak  atas tanah  (dalam  hal  ini  Hak  Milik)  yang dibuat  di  depan  dan  disaksikan  oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat. Akta pelepasan hak atas tanah, baik yang dibuat  oleh  pejabat  Notaris/PPAT  dalam  bentuk akta,  maupun  dalam  bentuk  surat  keterangan yang  disaksikan  oleh  pejabat  pemerintahan, dalam  hal  ini  adalah  Camat  atau  surat keterangan  dari  Kepala  Badan  Pertanahanan Nasional  merupakan  suatu  pernyataan  tentang pelepasan hak atas tanah. Sehingga dalam akta atau surat keterangan pelepasan hak atas tanah tersebut  harus  dicantumkan  klausul  mengenai maksud  dari  bahwa  pelepasan  hak  atas  tanah tersebut dan dicantumkan pula besarnya jumlah ganti  rugi  kepada  pemegang  hak  atas  tanah. Dengan  adanya  pelepasan  hak  atas  tanah, maka tanah yang bersangkutan menjadi milik si penerima hak atau kepada siapa hak atas tanah tersebut diberikan sesuai dengan identitas yang tertera  dalam  akta  atau  surat  keterangan pelepasan hak atas tanah tersebut.
Pelepasan  hak  atas  tanah  dimaksudkan untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  tanah  dalam usaha-usaha pembangunan, baik yang dilakukan  instansi/badan  pemerintah  maupun kepentingan  swasta.  Setiap  hak  atas  tanah dapat  diserahkan  secara  sukarela  kepada negara. Penyerahan secara sukarela inilah yang disebut  melepaskan  hak,  dalam  prakteknya
istilah  sukarela  itu  tidak  murni  lagi,  sebab  ada unsur paksaan.
Pelepasan  hak  atas  tanah  merupakan salah  satu  cara  pemindahan  atau  pengalihan hak  milik  atas  tanah.  Dasar  hukum  dari pelepasan  hak  atas  tanah  disebutkan  secara tegas  dalam  ketentuan  Pasal  20  ayat  (2) Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria
(selanjutnya  disebut  UUPA),  yang  menyatakan: hak  milik  dapat  beralih  dan  dialihkan  kepada pihak lain.
Pengalihan  hak    milik  berdasarkan ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  26  (1) Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  dapat dilakukan  dengan  cara:    jual  beli,  penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian  menurut  adat  dan  perbuatan  lain yang  dimaksudkan  untuk  memindahkan  hak milik  serta  pengawasannya  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.
Pelepasan atau pengalihan hak milik atas tanah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  26  ayat (1)  UUPA,  ditegaskan  kembali  dalam  Pasal  37 ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:  “peralihan  hak  atas  tanah  dan  hak milik  atas  satuan  rumah  susun  melalui jual  beli, tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  dalam perusahaan  dan  perbuatan  hukum  pemindahan hak lainnya”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa  pelepasan  hak  atas  tanah  merupakan salah  satu  cara  untuk  mengalihkan  hak  milik atas tanah kepada pihak lain.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Binjai  No: 09/Pdt.G/2013/PN.Bj,  terkait  dengan  sengketa pelepasan  hak  atas  tanah,  diketahui  bahwa Notaris/PPAT telah menerbitkan akta pelepasan hak  tanah  Dengan  ganti  Rugi  No.  222  tanggal

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
21  Januari  2013,  yakni  dari  tergugat  I  s/d  IXVII dengan menerima ganti rugi.
Sengketa  pelepasan  hak  atas  tanah  ini bermula  dari  pemberian  kuasa  tergugat  II  s/d tergugat IXVII kepada tergugat I, yang kemudian berdasarkan kuasa tersebut Tergugat I kemudian untuk membuat Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan ganti Rugi No. 222 tanggal 21  Januari  2013  yang  dibuat  oleh  Tergugat XXVIII  Perbuatan  mana  dilakukan  Tergugat  II sampai  XXVII  tanpa  sepengetahuan  dari Penggugat  selaku  ahli  waris  Irmin  Diana  selaku pemegang  hak  yang  sah  dan  telah  memiliki sertifkat  Hak  Milik  atas  obyek  sengketa.  Para pihak  (Tergugat  I  s.d  IXVII)  yang  melakukan pelepasan  hak  atas  tanah  tersebut  bukanlah pemilik  mutlak  dari  tanah  yang  menjadi  objek sengketa,  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi pihak lainnya  yaitu  Penggugat  selaku  ahli  waris Irmin Diana selaku pemegang hak yang sah dan telah  memiliki  sertifkat  Hak  Milik  berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 434.
Notaris/PPAT,  meskipun  hanya  mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap, namun seorang  juga  Notaris/PPAT  harus  mengikuti ketentuan umum yang berlaku khusus mengenai  peralihan  hak  atas  tanah,  namun Notaris/PPAT  perlu  untuk  meminta  dilampirkan keterangan  dari  pejabat  pemerintah,  seperti keterangan  Lurah  yang  menyatakan  bahwa terhadap  obyek  tanah  tersebut  tidak  terdapat silang sengketa.
Keterangan mengenai objek tanah berkaitan dengan adanya peristiwa hukum yang akan  dilakukan  atas  objek  tanah  oleh  para pihak,  yang  akan  dibuatkan  aktanya  oleh  atau dihadapan pejabat Notaris/PPAT, maka Notaris/PPAT  dapat  pula  meminta  keterangan dari  Badan  Pertanahan  mengenai  obyek  tanah yang akan dialihkan.
Dengan  demikian,  perlu  adanya  sikap kehati-hatian  dari  pejabat  Notaris/PPAT  dalam membuat  akta  pelepasan/peralihan  hak  atas tanah  sehingga  tidak  menimbulkan  kerugian bagi  orang  lain.  Tetapi,  dalam  perkara  ini Notaris/PPAT (Tergugat XXVIII) tidak
melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kecermatan  dalam  membuat  akta  pelepasan hak  atas  tanah  yang  menjadi  objek  sengketa. Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan ganti Rugi  No.  222  tanggal  21  Januari  2013  yang dibuat  oleh  Notaris/PPAT  telah  menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dalam hal ini ahli waris Irmin Diana selaku pemegang hak yang sah dan telah  memiliki  sertifkat  Hak  Milik  berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 434.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas, persoalan mengenai tanggung jawab Notaris/PPAT  dalam  pelepasan  hak  milik  atas tanah  cukup  menarik  untuk  diteliti,  dalam penelitian tesis dengan judul: Tanggung Jawab Notaris/PPAT  Dalam  Pelepasan  Hak  Atas Tanah  Dengan  Ganti  Rugi  Yang  Merugikan
Pihak Lain (Studi Putusan No.
09/Pdt.G/2013/PN.BJ).

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di atas,  maka  dapat  ditentukan  beberapa  pokok permasalahan  yang  menjadi  kajian  dalam pembahasan penelitian, yang antara lain:
1.  Bagaimana kewenangan Notaris/PPAT
dalam pembuatan akta autentik yang berkaitan dengan tanah?
2.  Bagaimana  tanggung  jawab  Notaris/PPAT dalam  pembuatan  akta  pelepasan  hak  atas tanah yang menimbulkan kerugian?
3.  Bagaimana  pertimbangan  Hakim  dalam memutus  sengketa  pelepasan  hak  atas tanah  berdasarkan  ganti  rugi  yang  dibuat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
oleh  Notaris/PPAT  dalam  putusan  No. 09/Pdt.G/2013/PN.Bj?

## C.  Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  permasalahan  di  atas,
penelitian ini adalah berusaha untuk
menemukan  jawaban  terhadap  pertanyaan- pertanyaan berikut: 1.  Untuk mengetahui kewenangan Notaris/PPAT dalam pembuatan akta autentik yang berkaitan dengan tanah.
2.  Untuk mengetahui tanggung jawab
Notaris/PPAT dalam pembuatan akta
pelepasan hak atas tanah yang menimbulkan kerugian.
3.  Untuk  mengetahui  pertimbangan  Hakim dalam memutus sengketa terhadap
pelepasan hak atas tanah berdasarkan ganti rugi  yang  dibuat  oleh  Notaris/PPAT  dalam putusan No. 09/Pdt.G/2013/PN.Bj.

## D.  Manfaat  Penelitian
Penelitian  mengenai  permasalahan  di atas,  diharapkan  memberikan  faedah  sebagai berikut:
1.  Manfaat Teoritis
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan
sumbangan pemikiran dan manfaat akademis untuk pengembangan ilmu hukum, terutama  hukum  keperdataan,  khususnya bidang hukum agraria/pertanahan.
2.  Manfaat Praktis
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan masukan  kepada  Pejabat  Pembuat  Akta
Tanah/Notaris/PPAT. Dengan adanya pengkajian permasalahan ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris/PPAT menyadari akibat-akibat yang dapat ditimbulkan  atas  penerbitan  suatu  akta autentik.
3.  Manfaat Akademis
Manfaat  akademis  merupakan  syarat  dalam menyelesaikan  program  Pasca  Sarjana  Ilmu Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara.

## E.  Kerangka Teori dan Konsep
1.  Kerangka teori Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai  istilah  tersebut  pada  dasarnya  sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas  dan  yang  lain lebih  sempit  kajiannya,  akan tetapi isi  dari  kerangka  teoritik  adalah  konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan. 13 Kata  teoritik  atau  teoritis  atau theorical berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori. 14
Kata teori berasal dari kata theoria dalam bahasa  Latin  yang  berarti  perenungan.  Kata theoria itu  sendiri  berasal  dari  kata thea yang dalam  bahasa  Yunani  berarti  cara  atau  hasil pandang. 15 Dalam  penelitian  ilmiah,  adanya kerangka  teoritis  adalah  merupakan  suatu kerangka  dari  mana  suatu  masalah  dan hipotesis diambil atau dihubungkan.
Peter  Mahmud  Marzuki  menyatakan bahwa:“Penelitian  hukum  dilakukan  untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskrepsi dalam menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi.” 16
Kedudukan  teori  dalam  suatu  penelitian  hukum sangat  penting,  di  mana  teori  membuat  jelas
13 Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.
14 Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum Sebuah Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156
15 Soetandyo
Wigjosoebroto, Hukum, Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya , Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184
16 Peter M.Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta:  Kencana  Prenada  Media,  Jakarta,  2010,  h. 35

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
nilai-nilai  oleh  postulat-postulat  hukum  sampai kepada  landasan  filosofisnya  yang  tertinggi. 17
Teori  hukum  sendiri  boleh  disebut  sebagai kelanjutan  dari  mempelajari  hukum  positif, setidak-tidaknya  dalam  urutan  yang  demikian itulah  kita  merekonstruksikan  kehadiran  teori hukum secara jelas. 18

## a.  Teori hak (kepemilikan)
Hubungan  hukum  antara  tanah  dengan manusia  akan  melahirkan  hak  milik,  baik  hak milik  individual  maupun  hak  milik  kolektif. Menurut  Notonagoro  terdapat  dua  kelompok teori yang mendasari hubungan antara manusia dan  tanah.  Pertama,  teori-teori  yang  bertolak dari  manusia  sebagai  individu  seperti  teori hukum  kodrat,  teori-teori  metafisis,  dan  teori- teori  biologis.  Kedua,  teori-teori  yang  bertolak dari  manusia  sebagai  makluk  sosial,  seperti teori hukum historis, positif, dan sosiologis. 19
Dalam  pergaulan  hidup  manusia  akan melahirkan  hak-hak  individual,  hak-hak  kolektif, ataupun kedua-duanya kolektif individual. Sementara  itu  faktor  tanah  akan  melahirkan macam-macam  hak  atas  tanah,  seperti  HM, HGU,  HGB,  HP,  HSB,  ataupun  hak-hak  yang berkaitan  dengan  tanah,  misalnya  hak  sewa tanah  pertanian,  hak  gadai,  hak  bagi  hasil, ataupun hak numpang.
Teori  hukum  kodrat  yang  mendasari hubungan  antara  manusia  dan  tanah  seperti yang  dikemukakan  oleh  Notonagoro  di  atas, dalam  konteks  hukum  tanah  nasional  (UUPA) diambil  jalan  tengahnya.  Faktor  manusia memunculkan konsep hak atas tanah individual, tanpa  mengabaikan  hak  atas  tanah  kolektif.
17 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254
18 Ibid ., h. 253 19 B.  Arief  Sidharta, Meuwissen  Tentang Pengembanan  Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum, dan Filsafat Hukum , Rafika Aditama, Bandung, 2009, h. 97-98.
Artinya  tidak  semata-mata  menitikberatkan  hak pribadi (dalam paham kapitalis) atau hak kolektif (dalam  paham  sosialis),  namun  kedua  macam hak  tersebut  diakomodir  dalam  hukum  tanah nasional.  UUPA  mengakui  hak  atas  tanah individu  dan  hak  atas  tanah  bersama,  termasuk hak atas tanah masyarakat hukum adat.
Teori  hukum  kodrat  mengajarkan  suatu realita  bahwa  sebelum  ada manusia  sudah  ada tanah.  Tanah  bagi  manusia  adalah  syarat mutlak.  Manusia  tidak  akan  ada  tanpa  tanah. Terdapat  hubungan  mutlak  yang  sangat  erat antara  manusia  dengan  tanah.  Hubungan mutlak itu baru sebatas dalam abstraksinya.
Menurut  John  Locke  inti  utama  dari hukum  kodrat  bahwa  manusia  sekali  dilahirkan mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya. Guna mempertahankan hidup, manusia membutuhkan benda-benda lain di luar dirinya termasuk tanah. Pemerolehan tanah dan hak  atas  tanah  dalam  rangka  mempertahankan hidup diperlukan suatu perbuatan dari manusia. Perbuatan  itu  bisa  berupa  mempergunakan tanah  (okupasi)  atau  mengusahakan  tanah (kreasi).  Okupasi  dan  kreasi  akan  melahirkan hak milik atas tanah. 20
Secara  kodrati  disadari  bahwa  tanah berada  dalam  jumlah  yang  terbatas,  sehingga ada  kalanya  jumlah  manusia  melebihi  batas. Tidak  lagi  setiap  orang  mempunyai  hubungan langsung  atau  hubungan  sepenuhnya  dengan tanah,  dengan  menyisihkan  orang  lain,  tetapi hanya  sekedar  pemakaian  tanah  milik  pihak lain.  Pihak lain  di  sini  bisa  orang  perorang  atau negara,  bila  hubungannya  dengan  orang perorang,  maka  berarti  pemakaian  tanah tersebut atas dasar perjanjian dengan
20 Aslan  Noor, Konsep  Hak  Milik  Atas  Tanah Bagi  Bangsa  Indonesia ,  Mandar  Maju,  Bandung, 2006, h. 26.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pemiliknya,  tetapi  jika  pihak  lain  itu  adalah negara/penguasa,  berarti  hal  ini  terkait  dengan persoalan  pengaturan  tanah  oleh  penguasa. Penguasa  bertugas  memelihara,  menjaga  dan mengontrol tanah yang ada di wilayah kekuasaannya, 21 sehingga penguasa bisa memberikan  tanahnya  kepada  penduduk  tidak harus  dengan  hak  milik,  misalnya  dengan konsesi, erpacht di  masa Agrarische  Wet dan HGU, HGB atau Hak Pakai di masa UUPA.
Kepemilikan  hak  atas  tanah  sebagai bagian  dari  sumber  daya  agraria  yang  semula hanya sekedar sebagai wadah kegiatan kehidupan makhluk hidup, lambat laun fungsinya  mulai  bergeser  menjadi  benda  yang mempunyai  nilai  ekonomis  atau  harga  yang tinggi.
Berkenaan  dengan  nilai  tanah  sebagai salah satu sumber daya agraria yang
mempunyai  nilai,  baik  secara  sosial  maupun ekonomi, Mochtar
Kusumaatmadja menyebutkan, bahwa: makin lama makin terasa bahwa alam, tanah, udara, dan air, berubah dari suatu  benda  yang  bebas  menjadi  benda ekonomis yang sangat berharga. 22
Teori kepemilikan tentang tanah mengenai  teori  pemilikan de  facto dan de  jure, bahwa  ketika  seorang  menjadi  warga  negara secara de  facto orang  tersebut  adalah  pemilik tanah dan kalau tanah yang dimilikinya dikuasai secara nyata dan didaftarkan, ia menjadi pemilik de jure . 23
Terjadinya  perselisihan  dalam  lingkup hukum perdata, termasuk di dalamnya sengketa
21 Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan  Agraria  di  Indonesia ,  Jakarta:  Bina Aksara, Jakarta, 1994,  h. 43.
22 Adrian  Sutedi, Peralihan  Hak  Atas  Tanah dan Pendaftarannya , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.
11
23 O.C.Kaligis, Pendapat  Ahli  Dalam  Perkara Pidana , Jakarta, Penerbit: Alumni, 2008, h. 80
pemilikan  hak  atas  tanah  didasari  pada  adanya benturan  kepentingan  (hak)  antara  para  pihak. Penyelesaian benturan kepentingan (hak) melalui persidangan kemudian disebut perkara. 24 Pemeriksaan  perkara  perdata,  maka pembuktian  merupakan  suatu  momen  yang penting bagi para pihak yang bersengketa untuk menunjukkan  kejelasan  perkara  kepada  Hakim agar dapat dinilai apakah dalil-dalil yang dimuat dalam gugatan dapat dibuktikan oleh penggugat.
Setiap  orang  yang  merasa  haknya  telah dirugikan,  maka  orang  tersebut  harus  mampu membuktikan  haknya  yang  mana  yang  telah dirugikan  tersebut.  Pasal  1865  KUH  Perdata, menyatakan bahwa:
Barang siapa yang mengajukan peristiwa- peristiwa  atas  mana  ia  mendasarkan sesuatu  hak,  diwajibkan  membuktikan peristiwa-peristiwa  itu;  sebaliknya  barang siapa yang mengajukan peristiwa- peristiwa  guna  pembantahan  hak  orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa  itu. ”  Misalnya,  jika seorang  menggugat  orang  lain  supaya orang ini dihukum menyerahkan sebidang tanah,  karena  benda  ini  termasuk  harta peninggalan  ayahnya,  tetapi  pendirian  ini disangkal oleh tergugat, maka orang yang menggugat  itu  diwajibkan  membuktikan bahwa  ia  adalah  ahliwaris  dari  si meninggal  dan  tanah  tersebut  betul kepunyaan  si  meninggal  itu.  Jika  ia  telah berhasil  membuktikan  hal-hal  tersebut dan pihak tergugat masih juga membantah  haknya  karena  katanya  ia telah membeli tanah tersebut secara sah, maka tergugat ini diwajibkan membuktikan adanya jual beli itu. 25
Penggunaan teori kepemilikan dan pembuktian  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis permasalahan ketiga yang diajukan dalam penelitian, yaitu mengenai dasar
24 Wahju  Muljono, Toeri  dan  Prakatik Peradilan  Perdata  Di  Indonesia ,  Pustaka  Yustisia, Yokyakarta, 2008, h. 105.
25 Subekti, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata ,  PT Intermasa, Jakarta, 2003, h. 177.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pertimbangan  hukum  majelis  hakim  dalam menjatuhkan putusan dalam sengketa
pelepasan  hak  atas  tanah  yang  dilaksanakan berdasarkan  akta  Notaris/PPAT  dalam  putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 09/Pdt.G/2013/PN.Bj.
b.  Teori Tanggung Jawab Hukum
Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam  kajian  hukum  tata  Negara  dan  hukum administrasi.  Begitu  pentingnya  kedudukan kewenangan  sehingga F. A. M Stroink dan J. G Steenbeek  menyebutkan  konsep  inti  dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi. 26
Literatur  hukum  administrasi  dijelaskan
bahwa
istilah wewenang seringkali
disepadankan dengan istilah kekuasaan.
Padahal,  istilah  kekuasaan  tidaklah  identik dengan  istilah  wewenang.  Kata  wewenang berasal    dari  kata  “ authority ”  (inggris)  dan “ gezag ”  (Belanda).  Adapun  kekuasaan  berasal dari  kata power Inggris  dan  “ macht ”  (Belanda).
Dari  kedua  istilah  ini  jelas  tersimpul  bahwa perbedaan  makna  dan  pengertian  sehingga penempatan kedua istilah ini haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati. 27
Bagir    Manan  dalam  Ridwan  Halim, menjelaskan  bahwa  wewenang  dalam  bahasa hukum  tidak  sama  dengan  kekuasaan  ( macht ).
Kekuasaan  hanya  menggambarkan  hak  untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan wewenang  sekaligus  berarti  hak  dan  kewajiban ( rechteen en plicthen ). 28 Sedangkan menurut P. Nicolai  dalam  Aminuddin  Ilmar  menyatakan bahwa:
Wewenang  adalah  kemampuan  untuk melakukan tindakan atau perbuatan
26 Ridwan  Halim.  2006. Hukum  Administrasi Negara . Jakarta: Rajawali Pers, h.100.
27 Aminuddin  Ilmar.  2014. Hukum  Tata Pemerintahan .  Jakarta:  Prenada  Kencana  Media Group, h. 102
28 Ridwan Halim., Op. Cit ., h. 102.
hukum  tertentu,  yakni  tindakan  atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapkan  akibat  hukum.  Selanjutnya, dikemukakan  bahwa  dalam  wewenang pemerintahan  itu  tersimpul  adanya  hak dan  kewajiban  dari  pemerintah  dalam melakukan tindakan atau perbuatan. 29
Kewenangan  mandat,  penerima  mandat (mandataris)  hanya  bertindak  untuk  dan  atas nama  pemberi  mandat  ( mandans ),  tanggung jawab  akhir  dari  keputusan  yang  diambil mandataris tetap berada pada mandans . Hal ini karena  pada  dasarnya,  penerima  mandat  ini bukan pihak lain dari pemberi mandat. 30
Berdasarkan  uraian  di  atas,  secara  jelas dapat dipahami bahwa wewenang pemerintahan yang  menjadi  dasar  tindakan  atau  perbuatan pemerintahan  meliputi  tiga  jenis  wewenang, yakni: wewenang yang diperoleh secara atribusi, dan berasal dari peraturan perundangan  adalah  wewenang  yang  bersifat asli.  Dengan  kata  lain,  organ  pemerintahan memperoleh  kewenangan  secara  langsung  dari rumusan  norma-norma  pasal  tertentu  dalam suatu perundang-undangan.
Berkenaan  dengan wewenang  yang dimiliki  oleh  Notaris/PPAT,  maka  kewenangan dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris/PPAT adalah kewenangan yang diperoleh secara Atribusi, yaitu wewenang yang diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  No.  37  Tahun    1998  Tentang Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  ini, maka PPAT diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu
29 Aminuddin Ilmar., Op. Cit ., h. 102.
30 Ridwan Halim. Op. Cit ., h. 109

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  berkenaan  dengan  hak  atas  tanah  atau hak milik atas satuan rumah susun.
Peristiwa  hukum  atau  hubungan  hukum yang  terjadi  di  masyarakat  harus  memiliki kekuatan  mengikat  bagi  masyarakat.  Suatu peristiwa  hukum  atau  hubungan  hukum  akan memiliki  kekuatan  mengikat  apabila  kepastian hukum.  Hens  Kelsen  sebagaimana  dikutip  oleh Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa:
Hukum  adalah  sebuah  sistem  norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek  “seharusnya”  atau  “ das  sollen ”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang  apa  yang  harus  dilakukan. Norma-norma  adalah  produk  dan  aksi manusia yang deliberatif . Undang-undang yang  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat umum  menjadi  pedoman  bagi  individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan  itu  menjadi  batasan  bagi masyarakat dalam  membebani atau melakukan  tindakan  terhadap  individu. Adanya  aturan  itu  dan  pelaksanaan aturan  tersebut  menimbulkan  kepastian hukum. 31
Menurut  Utrecht  sebagaimana  dikutip Dominikus Rato, kepastian hukum mengandung dua makna, yaitu:
Pertama  adanya  aturan  bersifat  umum membuat  individu  mengetahui  perbuatan yang  boleh  dan  atau  tidak  boleh dilakukan,  dan  kedua,  berupa  keamanan hukum  bagi  individu  dari  kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang  bersifat  umum  itu  individu  dapat mengetahui  apa  saja  yang  dibebankan atau  dilakukan  oleh  negara  terhadap individu. 32
Teori  kepastian  hukum  menegaskan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum  dalam  hubungan-hubungan  pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh  karena  hukum”.  Dalam  tugas  hukum
31 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu Hukum ,  Prenada  Kencana  Media  Group,  Jakarta, 2008, h. 158
32 Dominikus  Rato, Filsafat  Hukum  Mencari dan  Memahami Hukum , Laskbang Pressindo, Yokyakarta, 2010, h. 59
tersebut  tersimpul  dua  tugas  lain,  yakni  hukum harus  menjamin  keadilan maupun  hukum  harus tetap  berguna.  Akibatnya  kadang-kadang  yang adil  terpaksa  dikorbankan  untuk  yang  berguna. Ada  2  (dua)  macam  pengertian  “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.
Kepastian  dalam  hukum  tercapai  jika hukum itu yang terwujud dalam undang-undang tidak terdapat ketentuan-ketentuan saling bertentangan  satu  sama  lainnya.  Dengan  kata lain,  undang-undang  itu  dibuat  berdasarkan “ rechtswerkelijkheid ”  (kenyataan  hukum)  dan dalam  undang-undang  tersebut  tidak  dapat istilah-istilah  yang  dapat  di  tafsirkan  berlain- lainan. 33
Kepastian  hukum  sangat  identik  dengan pemahaman  positivisme  hukum.  Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya
sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit. 34 Undang-undang  dan  hukum  memang tidak  diidentikkan, 35 meskipun  kenyataannya hukum dipahami sebagai undang-undang.
Penerapan  hukum  dalam  arti  undang- undang, dalam konteks peradilan menyebabkan hakim  positivis  hanya  sebagai  corong  undang- undang.  Artinya,  setiap  peristiwa  hukum  yang terjadi  di  tengah  masyarakat  haruslah  memiliki sarana atau undang-undang yang mengaturnya, sehingga  peristiwa  tersebut  dapat  memiliki kekuatan  hukum  dan  memperoleh  perlidungan hukum.
33 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. , h. 35 34 Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, Dasar- Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum, PT.  Citra  Aditya Bhakti, Bandung, 2004, h. 42-43.
35 Pontang  Moerad, Pembentukan  Hukum Melalui  Putusan  Pengadilan  Dalam  Perkara Pidana, Alumni, Bandung, 2005, h.120.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kepastian  hukum  merupakan  suatu  asas mutlak ada dalam suatu negara hukum. Menurut Philipus  M.  Hadjon,  konsep rechstaat lahir  dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya  revolusioner,  sebaliknya konsep rule  of  law berkembang  secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria rechstaat dan rule  of  the  law itu sendiri. 36 Berangkat dari keinginan untuk mewujudkan  hukum  sebagai    panglima  dalam penyelenggaraan  negara,  kemudian  muncullah konsep negara hukum ( rechtstaat ).
Menurut Carl J. Friedrich Stahl sebagaimana dikutip Mariam Budiarjo,
setidaknya  terdapat  empat  unsur  berdirinya negara  hukum  ( rechstaat ),  yaitu:  adanya pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan. 37
Berbagai  peristiwa  hukum  yang  terjadi  di masyarakat,  salah  satu  diantaranya  adalah pelepasan  hak  atas  tanah.  Peristiwa  hukum  ini tentunya  harus  memperoleh  kepastian  hukum, melalui  pembuatan  akta  pelepasan  hak  atas tanah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah PPAT.
PPAT  sebagai  pejabat  umum  yang memiliki  wewenang  untuk  membuat  akta  yang berkaitan  dengan  hak  atas  tanah  dalam menjalan  tugas  dan  kewajibannya  tersebut haruslah  benar-benar    memberikan  kepastian hukum  bagi  para  pihak  yang  terlibat  di  dalam perbuatan  atau  peristiwa  hukum  tersebut.  Oleh karenanya,  PPAT  harus  dengan  sungguh- sungguh  memperhatikan  segala  ketentuan  dan
36 Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum Bagi Rakyat di Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya, 1998, h. 72.
37 Mariam  Budiarjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik , PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, 2007, h. 57
syarat  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya tersebut.
Praktiknya  kerang  terjadi  penyimpangan oleh  PPAT  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya  sebagai  pejabat  umum  pembuat  akta tanah. Berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan  pelepasan  hak  atas  tanah  dengan ganti  rugi  yang  menyebabkan  kerugian  bagi pihak  lain  yang  objek  kajian  dalam  penelitian tesis  ini,  maka  tidak  dapat  dilepaskan  dari pelaksanaan  kewenangan  dan  wewenang  dari PPAT  sebagai  pejabat  umum  yang  diberi kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan hak atas tanah.
Doktrin  ilmu  hukum,  kekuasaan  sering dideintikan  dengan  kewenangan,  di  mana istilah  kekuasaan  sering  dipertukarkan  dengan istilah  kewenangan,  demikian  pula  sebaliknya. Kewenangan  sering  pula  disamakan  dengan wewenang.  Kekuasaan  biasanya  berbentuk hubungan  dalam  arti  bahwa  ada  satu  pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah ( the rule and the ruled ). 38
Membedakan  makna  dari  kekuasaan, kewenangan dan wewenang, maka dapat dilihat penjelasan yang diberikan oleh Ateng Syarifudin, sebagai berikut:
Kewenangan  dan  wewenang  memiliki makna  yang  harus  dibedakan,  sehingga antara  kewenangan (authority,  gezag) dengan wewenang (competence, bevoegheid) harus dibedakan.
Kewenangan  adalah  apa  yang  disebut kekuasaan  formal,  kekuasaan  berasal dari  kekuasaan  yang  diberikan  oleh undang-undang,  sedangkan  wewenang hanya  mengenai  suatu  “ onderdeel ” (bagian) tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang (rechtsbe  voegdheden) yang  merupakan lingkup  tindakan  hukum  publik,  lingkup wewenang  pemerintahan,  tidak  hanya meliputi  wewenang  membuat  keputusan
38 Ibid ., h. 35-36.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pemerintah (bestuur) ,  tetapi  meliputi wewenang  dalam  rangka  pelaksanaan tugas,  dan  memberikan  wewenang  serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 39
Kewenangan  atau  wewenang  adalah suatu  istilah  yang  biasa  digunakan  dalam lapangan  hukum  publik,  namun  terdapat perbedaan  diantara  keduanya.  Kewenangan adalah  apa  yang  disebut  “kekuasaan  formal”, kekuasaan  yang  berasal  dari  kekuasaan  yang diberikan  oleh  undang-undang  atau  legislatif dari  kekuasaan  eksekutif  atau  administratif. Kewenangan dapat dikatakan sebagai kemampuan  yang  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.
Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  seorang pejabat atau lembaga pemerintah dapat diperoleh  melalui  3  (tiga)  cara  yaitu,  dengan, Atribusi, Delegasi, dan Mandat. 40 Cara
memperoleh  kewenangan  tersebut  berkaitan erat dengan mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban wewenang yang dijalankan oleh seseorang pejabat. Wewenang yang dimiliki oleh
Notaris/PPAT, maka kewenangan dan wewenang  yang  dijalankan  oleh  Notaris/PPAT adalah  kewenangan  yang  diperoleh  secara atribusi,  yaitu  wewenang  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah No. 37 Tahun  1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  Oleh  karena  itu,
PPAT dalam pelaksanaan pertanggungjawabannya didasari pada
tanggung  jawab  secara  hukum,  yaitu  berkaitan
39 Ateng  Syafrudin, Menuju  Penyelenggaraan Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan  Bertanggung Jawab ,  Universitas  Parahyangan,  Bandung,  2002,  h. 22.
40 Aminuddin Ilmar., Op. Cit ., halaman 104.
dengan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan  oleh  PPAT  dalam  menjalankan tugas  dan  fungsinya  sebagai  pejabat  umum pembuat akta tanah.
Konsep  yang  terkait  dengan  kewajiban hukum  adalah  konsep  tanggung  jawab  hukum ( liability ).  Seseorang  yang  bertanggung  jawab secara  hukum  atas  perbuatan  tertentu  bahwa dia  dapat  dikenakan  suatu  sanksi  dalam  kasus perbuatannya  bertentangan  atau  berlawanan hukum.  Sanksi  dikenakan deliquet karena perbuatannya  sendiri  yang  membuat  orang tersebut bertanggung jawab. Subyek responsibility dan  subyek  kewajiban  hukum adalah  sama.  Menurut  Hans  Kelsen  dalam teorinya  tentang tanggung jawab hukum menyatakan  bahwa,  “seseorang  bertanggung jawab  secara  hukum  atas  suatu  perbuatan tertentu  atau  bahwa  dia  memikul  tanggung jawab  hukum,  subyek  berarti  bahwa  dia bertanggung jawab atas  suatu sanksi dalam hal perbuatan  yang  bertentangan”. 41 Lebih  lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:
Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang  diharuskan  oleh  hukum  disebut kekhilafan  ( negligence );  dan  kekhilafan biasanya  dipandang  sebagai  satu  jenis lain  dari  kesalahan  ( culpa ),  walaupun tidak  sekeras  kesalahan  yang  terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan  atau  tanpa  maksud  jahat,  akibat yang membahayakan. 42
Hans  Kelsen  membedakan  tanggung jawab hukum ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu: 43
1.  Pertanggungjawaban  individu  yaitu seorang  individu  bertanggung  jawab
41 Hans  Kelsen, General  Theory  Of  Law  and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik ,  terjemahan  Somardi,  BEE  Media  Indonesia, Jakarta, 2007, h. 81.
42 Ibid ., h. 83.
43 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni , terjemahan  Raisul  Mutaqien,  Nuansa  &  Nusamedia, Bandung, 2006, h.140.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri; 2.  Pertanggungjawaban  kolektif  berarti bahwa  seorang  individu  bertanggung jawab  atas  suatu  pelanggaran  yang dilakukan oleh orang lain;
3.  Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4.  Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung  jawab  atas  pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.
Alasan  digunakannya  teori  tanggung jawab  dalam  penelitian  ini  adalah  berkaitan dengan  tanggung  jawab  dari  Notaris/PPAT dalam membuat akta pelepasan hak atas Tanah yang  tidak  sesuai  dengan  keadaan  yang sebenarnya  sehingga  menyebabkan  kerugian bagi pihak lain.
Adanya  aturan  hukum  yang  mengatur mengenai  wewenang  dari  Notaris/PPAT,  maka dalam pelaksanaan wewenang tersebut haruslah dilaksanakan dengan sungguh- sungguh  dan  berdasarkan  pada  ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, pelaksanaan wewenang  oleh  Pejabat  Negara  harus  dapat dipertanggungjawabkan.

## 2.  Kerangka konsep
Konsepsi  berasal  dari  bahasa  latin,
conceptus yang  memiliki  arti  sebagai  suatu kegiatan  atau  proses  berpikir,  daya  berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.
Peranan  konsep  dalam  penelitian  adalah  untuk menghubungkan  dunia  teori  dan  observasi, antara  abstraksi  dan  realitas.  Konsep  diartikan sebagai  kata  yang  menyatakan  abstrak  yang digeneralisasikan  dari  hal-hal  yang  khusus,
yang  disebut  dengan  definisi  operasional. 44
Menghindari  terjadinya  perbedaan  pengertian tentang  konsep  yang  dipakai  dalam  penelitian ini,  perlu  dikemukakan  mengenai  pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut: 1.  Tanggung jawab
Tanggung  jawab  dalam  hukum  adalah sesuatu  akibat  lebih  lanjut  dari  pelaksanaan peranan,  baik  peranan  itu  merupakan  hak dan  kewajiban  ataupun  kekuasaan.  Secara umum  tanggung  jawab  hukum  diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau  berprilaku  menurut  cara  tertentu  tidak menyimapang  dari  peraturan  yang  telah ada. 45 Tanggung  jawab  Notaris/PPAT  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai pejabat  umum  pembuat  akta  autentik,  Habib Adjie menjelaskan, sebagai berikut:
Notaris/PPAT  sebagai  pejabat  publik produk  akhirnya  yaitu  akta  autentik, yang    terikat  dalam  ketentuan  hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat  sebagai  Keputusan  Tata  Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan  final  dan  tidak  menimbulkan  akibat hukum  perdata  bagi  seseorang  atau badan  hukum  perdata,  karena  akta merupakan  formulasi  keinginan  atau kehendak ( wilsvorming ) para pihak yang dituangkan  dalam  akta  Notaris/PPAT yang  dibuat  di  hadapan  atau  oleh Notaris/PPAT  dan  bukan  kehendak Notaris/PPAT. 46
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  tanggung  jawab  adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, tanggung  jawab  juga  merupakan  kesadaran manusia  akan  tingkah  laku  atau  perbuatannya yang  disengaja  maupun  yang  tidak  disengaja.
44 Sumadi  Suryabrata, Metodelogi  Penelitian, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 34.
45 Ridwan Halim, Op. Cit ., h. 341.
46 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik ,
PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, h.163-164.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tanggung jawab juga berarti  melakukan perbuatan  sebagai  perwujudan  kesadaran  atau keinsafan  atas  segala  akibat  yang  ditimbulkan atas apa yang telah diperbuatnya. 47
2.  Notaris
Menurut  Pasal  1  angka  1  UUJN,  adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya”.
Selain  Notaris,  dalam  UUJN  dikenal terdapat  pula  Notaris  pengganti.    Pasal  1  ayat (3)    UUJN,  menyebutkan:  “Notaris  Pengganti adalah seorang yang untuk  sementara diangkat sebagai  Notaris  untuk  menggantikan  Notaris yang  sedang  cuti,  sakit  atau  untuk  sementara berhalangan  menjalankan  jabatannya  sebagai Notaris.  Notaris  merupakan  seorang  pejabat negara  atau  pejabat  umum,    dalam  UUJN disebutkan  bahwa  pejabat    umum    adalah orang    yang    menjalankan    sebagian  fungsi publik  dan  negara,  khususnya  dibidang  hukum perdata. 48
Segi  etimologi,  Pejabat  Umum  adalah pejabat  yang  diangkat  oleh  pemerintah  serta memiliki  kewenangan  tertentu  dalam  suatu lingkungan  pekerjaan  yang  tetap  (karena memangku  suatu  jabatan)  yang  berkaitan dengan  pelayanan  terhadap  masyarakat. 49
Mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  pejabat umum pengertian yang lebih jelas diberikan oleh Herliene  Boediono,  yang  menjelaskan  sebagai berikut:
Pejabat umum ( openbare ambtenaren ) diartikan sebagai pejabat yang diserahkan tugas untuk membuat akta autentik  yang  melayani  kepentingan masyarakat  dan  kualifikasi  seperti  itu
47 Munir  Fuady, Konsep  Hukum  Perdata , Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 274.
48 Habib  Adjie, Hukum  Notaris  Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2008, h.16.
49 Ibid ., h. 17
diberikan kepada Notaris/PPAT. Istilah atau  kata  pejabat    diartikan    sebagai pegawai pemerintah yang memegang    jabatan  (unsur  pimpinan) atau  orang  yang  memegang  suatu jabatan, dengan kata lain pejabat lebih menunjuk kepada orang yang memangku suatu jabatan. 50
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dipahami  bahwa  Notaris  adalah  pejabat  umum yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku.
3.  Pejabat Pembuat Akta Tanah
Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah, secara  normatif  adalah  pejabat  umum  yang diberikan kewenangan  untuk  membuat  akta- akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai  hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas satuan rumah susun.
PPAT dapat dibagi menjadi 3 (tiga), PPAT Umum,  PPAT  Sementara,  dan  PPAT  Khusus. PPAT  Umum,  adalah  PPAT  yang  diberikan kewenangan  untuk  membuat  akta-akta  otentik mengenai  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
PPAT sementara adalah pejabat pemerintah  yang  ditunjuk  karena  jabatannya untuk  melaksanakan  tugas  PPAT  dengan membuat  akta  PPAT  di  daerah  yang  belum cukup  terdapat  PPAT.  Sedangkan  PPAT Khusus  adalah  pejabat  Badan  Pertanahan Nasional  yang  ditunjuk  karena  Jabatannya untuk  melaksanakan  tugas  PPAT  dengan membuat  akta  PPAT  tertentu  khusus  dalam rangka  pelaksanaan  atau  tugas    pemerintah tertentu.
4.  Pelepasan hak atas tanah
50 Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan  Hukum Perdata  di  Bidang  Kenotariatan ,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 286.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Menurut  Pasal  1  angka  9  Undang-Undang No.  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum, disebutkan:  Pelepasan  Hak  adalah  kegiatan pemutusan  hubungan  hukum  dari  pihak  yang berhak  kepada  negara  melalui  Lembaga Pertanahan.
Pengertian  pelepasan  hak  atas  tanah juga dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 angka 9  Peraturan  Presiden  No.  71  Tahun  2012 tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum, yang  menyebutkan:  “pelepasan  hak  atas  tanah adalah  kegiatan  pemutusan  hubungan  hukm dari  pihak  yang  berhak  kepada  negara  melalui BPN”. Urip Santoso menjelaskan bahwa:
Pelepasan  hak  atas  tanah  atau  penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan  hubungan  hukum  antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang  dikuasainya  dengan  memberikan ganti  rugi  atas  dasar  musyawarah. Adanya pelepasan atau penyerahan hak atas  tanah,  berarti  bahwa  hak  atas tanah  yang  dilepaskan  atau  diserahkan berakibat  atas  tanahnya  menjadi  hapus dan  tanahnya  kembali  menjadi  tanah yang dikuasai langsung oleh negara. 51
Lebih lanjut J. Andy Hartanto, menjelaskan bahwa:
Terjadinya  pelepasan  hak  atas  tanah karena  calon  pemegang  hak  yang akan  menerima  peralihan  hak  atas tanah  tersebut  adalah  bukan  orang atau  pihak  yang  merupakan  subjek hukum yang dapat menerima peralihan  hak  atas  tanah  yang  akan dialihkan,  sebagai  contoh  tanah  yang akan  dialihkan  kepada  suatu  Badan
Hukum  Indonesia  adalah  tanah  yang berstatus  hak  milik,  ini  tidak  bisa dilakukan karena Badan Hukum Indonesia  bukanlah  subjek  hukum
51 Urip  Santoso, Pendaftaran  dan  Peralihan Hak  Atas  Tanah ,  Prenada  Kencana  Media  Group, Jakarta, 2010, hal. 71.
yang  dapat  menerima  peralihan  hak atas tanah dengan status hak milik. 52

## 5.  Ganti kerugian
Salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban dalam  prosedur  pelepasan  hak  adalah  dengan diberikan  ganti  kerugian.  Tetapi,  pelepasan objek  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  yang  dimiliki  pemerintah  atau  dikuasai oleh  pemerintah  berdasarkan  Undang-Undang No.  2  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum,  tidak  diberikan  ganti kerugian. Dimaksud dengan ganti rugi berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  10 Undang-Undang 2 Tahun 2012, adalah penggantian  yang  layak  dan  adil  kepada  pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
Pembebasan  tanah  tidak  saja  dapat dilakukan untuk kepentingan instansi pemerintahan  saja,  namun juga instansi  swasta yang dalam hal ini terkait dengan proyek-proyek yang  bersifat  menunjang  kepentingan  umum atau dalam bidang kepentingan pembangunan.
Pembebasan  hak  atas  tanah  adalah suatu tindakan perbuatan hukum untuk memutuskan  hubungan  subjek  hak  atas  tanah dengan  ibjek  hak  atas  tanah,  maka  dari  itu pembebasan  hak  atas  tanah  menyangkut  3 (tiga)  kepentingan,  yaitu:  kepentingan  umum, kepentingan swasta, dan kepentingan pemerintah  yang  pembebasan  dilakukan  oleh pihak swasta. 53
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  pelepasan  hak  atas  tanah adalah  langkah  pertama  yang  dilakukan  dalam pelaksanaan  pengadaan  tanah.  Pelepasan  hak atas  tanah  ialah  penyerahan  secara  suka  rela
52 Andy  Hartanto, Panduan  Lengkap  Hukum Praktis , Laskbang, Yokyakarta, 2015, h. 123-124.
53 Ibid ., h. 24.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hak  atas  tanah  berdasar  atas  musyawarah kepad  apihak  pemohon  dengan  menyertakan ganti  rugi  yang  telah  disepakati  oleh  calon penerima  hak  dengan  pihak  yang  ingin melepaskan haknya.
Perbuatan  orang  atau  subjek  hukum dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua,  yaitu perbuatan  yang    sesuai    dengan  hukum  dan perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum. Perikatan  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum adalah  merupakan  suatu  bentuk  perbuatan melawan  hukum  ( onrechtmatigedaad )  yang diatur  dalam  Pasal  1365-1380  KUH  Perdata. 54
Perikatan yang lahir dari perjanjian dalam hal ini dikarenakan kedua belah pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengikatkan diri, dimana kedua  belah  pihak  mempunyai  hak  dan kewajiban yang harus dipenuhi. 55
Pasal  1365  KUH  Perdata  menyatakan bahwa:  “Tiap  perbuatan  melanggar  hukum, yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian tersebut. ”Selanjutnya, Pasal 1366 KUH Perdata men yatakan bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan  perbuatannya,  tetapi  juga  untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati- hatiannya.” 56
Pihak  lain  adalah  subjek  hukum  yang memiliki  atau  merasa  memiliki  hak  atas  suatu objek  tanah,  yang  akibat  adanya  peristiwa hukum  tertentu  yang  dilakukan  oleh  pihak lainnya  telah  menimbulkan  kerugian  atas  hak yang dimilikinya.
54 Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Perdata Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2000,  h. 200-201.
55 Ibid ., h. 244-245.
56 Subekti  dan  Tjitrosudibio, Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata ,  Pradnya  Paramita.  Jakarta, 2008, h. 346.
II. KEWENANGAN NOTARIS/PPAT DALAM  MEMBUAT  AKTA  AUTENTIK

## YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
A.  Kewenangan Notaris/PPAT
Dalam Pembuatan  Akta  Pelepasan  Hak  Atas Tanah
Notaris/PPAT  seringkali  dipahami  secara bersamaan  oleh  masyarakat.  Hal  ini  wajar, karena  antara  kewenangan  yang  dimiliki  oleh notaris  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh PPAT  memiliki  persamaan,  yaitu  sama-sama berwenang  untuk  membuat  akta  di  bidang pertanahan.  Munculnya  persepsi  yang  keliru  di masyarakat  dapat  pula  dilihat  dari  kedudukan notaris  yang  juga  dapat  merangkan  sebagai PPAT.  Dengan  demikian,  maka  wajar  jika masyarakat  umum  memiliki  persepsi  bahwa notaris  adalah  PPAT,  atau  sebaliknya  PPAT adalah notaris.
Persepsi yang belum tepat di masyarakat tentang  Notaris  dan  PPAT,  di  mana  secara umum  masyarakat  beranggapan  bahwa  Notaris dan  PPAT  adalah  dua  jabatan  yang  sama, dilihat  dari  sudut  pandang  hukum  adalah  suatu pemahaman  yang  perlu  untuk  diluruskan. Sebab,  Notaris  dan  PPAT  adalah  jabatan  yang berbeda.  Seorang  yang  menjadi  Notaris  belum tentu seorang PPAT, demikian pula sebaliknya.
Menghindari  terjadi  kekeliuran  dalam memahami  kewenangan  dari  masing-masing jabatan publik tersebut, maka ada baiknya lebih dahulu  dijelaskan  perbedaan  dari  kewenangan masing-masing jabatan  publik  tersebut.  Dengan demikian dapat dipahami perbedaan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  notaris  dan  juga kewenangan yang dimiliki oleh PPAT, berkenaan  dengan    kewenangan  dari  masing-

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
masing jabatan tersebut dalam membuat akta di bidang pertanahan.

## 1.  Kewenangan  Notaris  dalam  membuat
Akta di Bidang Pertanahan Wewenang notaris penting untuk diuraikan, mengingat  tugas dan fungsi notaris di masyarakat  begitu  penting  ( urgen ),  karena menyangkut tentang pencatatan peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak ke dalam akta  notaris  yang  bertujuan  untuk  memberikan jaminan kepastian hukum. Ustad Adil, menjelaskan bahwa:
Peran dan fungsi Notaris sangat diperlukan  untuk  saat  ini  dan  masa  yang akan  datang.  Peranan  dan  kepedulian dari  Notaris  yang  bertugas  di  setiap kecamatan  di  seluruh  Indonesia  kelak secara  merata  sangat  berguna  dan berfungsi  untuk  membuat  dan  membantu masyarakat  pedesaan  agar  membuat surat tanda bukti kepemilikan tanah lahan pertanian dan perumahan mereka dengan biaya  murah  dan  cepat.  Atas  dasar  ini, sangat  diperlukan  generasi muda  bangsa untuk menekuni dan mengikuti pendidikan magister kenotariatan dalam upaya mengetahui  seluk-beluk  pertanahan  dan penataan  administrasi  pertanahan  di Indonesia  khususnya  bagi  rakyat  di pedesaan  yang  masih  sangat  banyak belum  memiliki  tanda  bukti  hak  atas tanahnya. 57
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang berwenang  membuat  akta  otentik,  di  samping kewenangan  lainnya  yang  ditentukan  oleh undang-undang.  Saat  berlakunya  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris, mulai muncul perdebatan terkait adanya kewenangan  notaris  dalam membuat  akta  yang berkaitan  dengan  pertanahan.  Hal  ini  di  picu karena  kewenangan  tersebut  juga  ada  pada pejabat lain yang dalam hal ini PPAT.
57 Ustad Adil, Mengenai Notaris Syariah , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 24-25.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  pembuat akta,  termasuk  akta  bidang  pertanahan,  maka dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  itu seorang  Notaris  tidak  boleh  keluar  dari  koridor yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang. Tan  Thong  Kie  Dalam  Ustad  Adil,  menjelaskan bahwa:
Kedudukan  seorang  Notaris  sebagai suatu  fungsionaris  dalam  masyarakat hingga sekarang masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai pejabat  tempat  seseorang  memperoleh nasihat  yang  bisa  diandalkan.  Segala sesuatu yang ditulis serta yang ditetapkannya (konstatir) adalah benar. Ia adalah  pembuat  dokumen  yang  kuat dalam suatu proses hukum. 58
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  Inti  dari  tugas  Notaris  ialah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum  antara  para  pihak,  yang  secara  mufakat meminta  jasa  Notaris,  yang  pada  asasnya adalah  sama  dengan  tugas  hakim  yang memberi  putusan  tentang  keadilan  antara  para pihak  yang  bersengketa.  Dengan  demikian, maka  Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya sehari-hari harus bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun intervensi.
Kewenangan  yang  diberikan  kepada Notaris  sebagaimana  diatur  dalam  UUJN, menunjukkan  betapa  pentingnya  peran  Notaris dalam kehidupan masyarakat. Namun, pemberian  kewenangan  yang  begitu  luas  dan adanya  kewenangan  yang  terkesan  tumpang tindih   ( over  laving )  dalam  praktiknya  terkadang menimbulkan beberapa persoalan hukum.
Ruang  lingkup  kewenangan  yang  dimiliki oleh  Notaris  sebagai  pejabat  pembuat  akta
58 Ibid ., hal. 26 .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
autentik, dapat dilihat bahwa antara kewenangan  Notaris  dan  PPAT  di  bidang pertanahan memiliki kemiripan atau persamaan. Oleh  karena  itu,  perlu  untuk  mengetahui batasan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan pembuatan akta yang menjadi kewenangan PPAT dan yang menjadi kewenangan Notaris. Kewenangan notaris, sebagaimana disebutkan dalam UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UU  Nomor  2  Tahun  2014,  Pasal  15  ayat  (1) adalah:
Notaris berwenang membuat Akta autentik  mengenai  semua  perbuatan,
perjanjian, dan penetapan yang
diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  dan/atau  yang  dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan
Akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang pembuatan  akta itu  tidak juga  ditugaskan atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh undang-undang.
Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  notaris selanjutnya  disebutkan  dalam  ayat  (2),  yang mengatur beberapa kewenangan notaris lainnya, yaitu:
a.  mengesahkan  tanda  tangan  dan menetapkan  kepastian  tanggal  surat di  bawah  tangan  dengan  mendaftar dalam buku khusus;
b.  membukukan  surat-surat  di  bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c.  membuat  kopi  dari  asli  surat-surat  di bawah  tangan  berupa  salinan  yang memuat  uraian  sebagaimana  ditulis dan  digambarkan  dalam  surat  yang bersangkutan;
d.  melakukan  pengesahan  kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e.  memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. membuat  akta  yang  berkaitan  dengan pertanahan; atau
g.  membuat akta risalah lelang.
Perluasan kewenangan notaris dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN, yang  menyebutkan  bahwa,  selain  kewenangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat (2),  Notaris  mempunyai  kewenangan  lain  yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Terkait  dengan  kewenangan  membuat akta  yang  berkaitan  pertanahan  ini  terjadi kekaburan  makna  atau  juga  disebut Vague Norm . Pada ayat (1) dalam penjelasan undang- undang  tersebut  menyatakan  bahwa  Pasal  15 ayat 2 huruf (f), disebutkan “cukup jelas”, artinya harusnya  tidak  terjadi  perbedaan  penafsiran terkait dengan ketentuan ayat tersebut sehingga dengan  serta  merta  semua  hal  yang  berkaitan dengan  pertanahan  notaris  berwenang  untuk membuat akta.
Menurut  Habieb  Adjie,  terdapat  tiga penafsiran berkaitan dengan kewenangan notaris  dalam  membuat  akat  di  bidang pertanahan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  15 huruf f, yaitu:
1.  Notaris telah mengambil alih semua wewenang  ppat  menjadi  wewenang  notaris atau telah menambah wewenang notaris.
2.  Bidang  pertanahan  menjadi  wewenang notaris.
3.  Tetap  tidak  ada  pengambilan  dari  PPAT atau pengambilan wewenang kepada notaris,  baik  ppat  maupun  notaris  telah memiliki wewenang masing-masing. 59
Memahami kewenangan notaris berkaitan dengan  pembuatan  akta  bidang  pertanahan, maka  dalam  membangun  kontruksi  hukum terhadap  masalah  ini  dapat  diawali  dari  esensi pembuatan  akta  bidang  pertanahan  itu  sendiri. Pelaksanaan  kewenangan  membuat  akta  yang berkaitan  dengan  pertanahan  tidak  dapat dipisahkan dengan masalah pendaftaran tanah.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pendaftaran  tanah  diatur  dalam  Pasal  19 Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  Nomor 5 Tahun 1960, disebutkan:
(2)  Untuk  menjamin  kepastian  hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(3)  Pendaftaran  tersebut  dalam  ayat  (1) pasal ini meliputi : (a)  Pengukuran,  perpetaaan  dan pembukuan tanah;
(b)  Pendaftaran  hak-hak  atas  tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
(c)  Pemberian surat-surat tanda bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai alat pembuktian yang kuat.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  19  UUPA tersebut,  jelas  terlihat  bahwa  pemerintah mengamanatkan  tentang  “pendaftaran  tanah”. Pendaftaran  tanah  sendiri  menurut  Boedi Harsono adalah:
Rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah/negara  secara  terus  menerus dan teratur berupa pengumpulan keterangan  atau  data  tertentu  mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah- wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan  dan  penyajiannya  bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan  jaminan  kepastian  hukum  di bidang  pertanahan,  termasuk  penerbitan tanda-buktinya dan pemeliharaannya. 60
Pendaftaran  tanah  merupakan  awal  dari proses  lahirnya  sebuah  bukti  pemilikan  atas tanah,  hal  ini  dimaksudkan  untuk  menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.
Dalam  Pasal  19  UUPA  ditegaskan  mengenai perlunya  pendaftaran  tanah  dalam  rangka memberikan jaminan kepastian hukum.
Sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan  Pasal  19  UUPA  tersebut,  maka kemudian  dibentuk  dan  diterbitkan  PP  No.  24
60 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indoneisa , Penerbit Djambatan, Jakarta, 2008, h. 72
Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Pada proses pendaftaran tanah ini kemudian diperlukan  suatu  alat  bukti  yang  memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum.
Akta  autentik  sebagai  alat  bukti  yang terkuat  dan  terpenuh  mempunyai  peranan penting,  karena  melalui  akta  autentik  ini ditentukan  secara  jelas  hak  dan  kewajiban, menjamin kepastian hukum dan juga
diharapakan untuk menghindari adanya sengketa.
Pasal  9  PP  No.  24  tahun  1997, disebutkan  tentang  obyek  pendaftaran  tanah yang  meliputi:  Tanah  hak  pengelolaan,  Hak tanggungan,  Tanah  wakaf,  Hak  milik  atas satuan rumah susun, Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, Tanah Negara.
Berkaitan  dengan  obyek  pendaftaran tanah,  maka  diperlukan  suatu  akta  dalam memperoleh hak atas tanah tersebut yaitu akta- akta yang berkaitan dengan pertanahan. Dalam kamus  umum  bahasa  Indonesia  makna  dari kata  “ berkaitan ”  adalah  saling  mengait, bersangkutan  (yang  satu  dengan  yang  lain), atau segala yang berkaitan (dengan). 61
Memperhatikan  substansi  Pasal  Pasal  15 ayat  (2)  huruf  f  UU  Nomor  30  Tahun  2004, jo UU  Nomor  2  Tahun  2014,  tentang  Jabatan Notaris,  secara  ekplisit  ditegaskan  bahwa notaris  berhak  untuk  membuat  akta-akta  yang berkaitan dengan pertanahan terhadap hak atas tanah  seperti  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah, pembagian  hak  bersama  dan  seterusnya  yang berkaitan dengan pertanahan. Namun, praktiknya notaris tidak diperkenankan membuat
61 WJS.  Poerwadarminta, Kamus  Umum Bahasa  Indonesia ,  Balai  Pustaka,  Jakarta,  2014,  h. 507

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
akta pertanahan jika notaris tersebut belum lulus ujian  yang  dilakukan  Departemen  Kehakiman mengenai  ujian  untuk  diangkat menjadi  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 62
Substansi  Pasal  15  huruf  f  memiliki makna  yang  ambigu  atau  maknanya  menjadi kabur  ketika  dihadapkan  pada  kenyataan  yang menentukan  seorang  notaris  yang  belum  lulus ujian  yang  dilakukan  Departemen  Kehakiman mengenai  ujian  untuk  diangkat menjadi  Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak dapat membuat akta di bidang pertanahan.
Kondisi  demikian  telah  menimbulkan problema  hukum,  yakni  tidak  dapat  ditentukan apa hukumnya secara tepat ( legal Indeterminacy ). Legal indeterminacy ini kemungkinan  disebabkan  oleh  berbagai  hal, antara  lain:  kekaburan  makna  ( vagueness ),  ke- mendua-artian makna  ( ambiguity ), inkonsistensi ( inconsistensy ) dan konsep-konsep yang mendasar bertentangan atau bersaing. 63
Pembuatan  akta-akta  yang  berkaitan dengan  pertanahan  sampai  saat  ini  masih menjadi  tugas  dari  PPAT,  hal  ini  sebagaimana disebutkan  dalam  PP  Nomor  37  Tahun  1998, tentang PPAT terutama dalam Pasal 2 ayat (1), bahwa  PPAT  bertugas  membuat  akta  sebagai bukti  telah  dilakukannya  perbuatan  hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas  satuan  rumah  susun  sebagai  dasar  bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah.
Dari sisi teori kepastian hukum, pengertian kewenangan notaris dalam membuat akta  yang  berkaitan  dengan  pertanahan  ini menjadi  kabur  karena  pelaksanaannya  terdapat akta-akta  yang  berkaitan  dengan  pertanahan
62 Supriadi, Hukum  Agraria ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2012,  h. 171.
63 Boedi Harsono, Op. Cit ., h. 72.
yang  tidak  dapat  atau  pejabat  yang  ditugaskan untuk membuatnya tidaklah berwenang.
Suatu peraturan yang baik dan memberikan  kepastian  hukum,  jika  dalam peraturan  perundang-undangan  substansinya tidak  bersifat  ambigu  (multi  tafsir).  Apabi  terjadi keambiguan bahasa, maka akan terjadi ketidakpastian hukum. 64
Pasal  15  ayat  (2)  huruf  (f)  UUJN, merupakan  bentuk  dari  bahasa  hukum  yang ambigu,  hal  ini  disebabkan  karena  ketika  UUJN disahkan  mengandung  polemik  dan  perdebatan tentang makna dari pasal tersebut, meski dalam Pasal  15  ayat  (1)  sendiri  disebutkan  “bahwa sepanjang  pembuatan  akta  tersebut  tidak  juga ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh undang- undang”, karena dalam pelaksanaannya terdapat  akta-akta  yang  berkaitan  dengan pertanahan  yang  tidak  dapat  atau  pejabat  yang ditugaskan untuk membuatnya tidaklah berwenang.
Menentukan  adanya  kepastian  di  dalam hukum,  maka  terdapat  beberapa  syarat  yang harus dipenuhi, sebagaimana dikemukakan oleh Jan  M.  Otto  yang  dikutip  oleh  Sidharta  yaitu bahwa  kepastian  hukum  dalam  situasi  tertentu mensyaratkan sebagai berikut:
1)  Adanya  berbagai  aturan  hukum  yang dapat dimaknai dengan jelas,
konsisten dan mudah diperoleh ( accesible ),  yang  diterbitkan  oleh kekuasaan negara;
2)  Bahwa  semua  instansi  pemerintahan menerapkan  dan  menjalankan  semua aturan hukum tersebut secara konsisten  dan  juga  tunduk  dan  taat kepadanya. 65
64 Jazim  Hamidi,  dalam Butir-butir  Pemikiran dalam  Hukum , Mengenal  Lebih  dekat  Hermeneutika Hukum , Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 93. 65 Sidharta  Gautama, Kepastian  Hukum  di Indonesia , Penerbit Cahaya, Bandung, 2006, h. 85.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Memaknai  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  (f) UUJN agar tidak memiliki kekaburan makna jika ditinjau  dari teori  kepastian  hukum, maka  harus dengan  memahami  teks  otoritatif  dalam  pasal tersebut  serta  melihat  keberlakuan  kaidah hukum. Untuk dapat menghimpun dan mensistematisasi,  maka  teks  otoritatif  itu  harus dipahami,  memahami  teks  berarti  mengetahui makna  dari  teks  itu,  dan  pengetahuan  tersebut diperoleh  dengan  menginterpretasi  teks  yang bersangkutan.  B.  Arief  Sidharta  selanjutnya mengemukakan bahwa:
Dalam  menginterpretasi  teks  otoritatif berarti  mendistilasi  kaidah  hukum  dari dalam teks itu serta sekaligus menentukan  makna,  artinya  jangkauan wilayah  keberlakuan  (penerapan),  kaidah hukum  tersebut,  karena  itu  interpretasi sesungguhnya  selalu  mengarah  pada kejadian konkret. 66
Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  notaris, berdasarkan  teori  kewenangan  merupakan kewenangan yang diperoleh secara atibusi yang diberikan  oleh  undang-undang.  Hal  ini  dapat diketahui  dari  dasar  perolehan  kewenangan, bahwa  notaris  dalam  membuat  akta  yang berkaitan  dengan  pertanahan  berasal  dari undang-undang  yang  merupakan  kewenangan atribusi  yang  artinya  pemberian  wewenang pemerintahan  yang  baru  oleh  suatu  ketentuan dalam  peraturan  perundang-undangan  yang dalam hal ini adalah UUJN, sehingga kewenangan  yang  didapat  melalui  atribusi adalah  merupakan  kewenangan  yang  bersifat asli.
Berdasarkan  sumber  kewenangan  yang dimiliki  oleh  notaris  ini,  maka  seharusnya kewenangan  notaris  dalam  membuat  akta pertanahan  adalah  kewenangan  yang  asli, artinya  memang  kewenangan  untuk  membuat
66 JJ.H.  Bruggink, Refleksi  Tentang  Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 149.
akta  yang  berkaitan  dengan  pertanahan  ini menjadi kewenangan notaris tanpa pembatasan akta-akta  apa  saja  yang  dibuatnya  hal  ini meskipun  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  UUJN  ada pembatasan  bahwa  kewenangan  itu  tidak  juga ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Sebaliknya,  kewenangan  yang  dimiliki oleh  PPAT  pada  dasarnya  sama  dengan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  notaris,  yaitu kewenangan  yang  bersifat  atribusi,  artinya kewenangan  ini  juga  diperoleh  melalui  undang- undang.  Kewenangan  PPAT,  dapat  dilihat  pada Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang Hak  Tanggungan  (UUHT)  (LN  RI  Tahun  1996 Nomor :  42).  Dari  sini  dapat  dilihat  bahwa  tidak terdapat peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah atau  peraturan  yang  khusus  mengesampingkan peraturan  yang  umum,  karena  baik  PPAT maupun  Notaris  diatur  oleh  undang-undang tersendiri.
Adanya ketentuan mengenai PPAT dalam Undang-Undang Hak Tanggungan adalah sebagai  sarana  untuk  mencegah  terjadinya polemik,  karena  jika  PPAT  tidak  diatur  atau disebut  dalam  UU  Hak  Tanggungan  ini,  maka secara  otomatis  PPAT  hanya  diatur  dalam  PP, sehingga  ketika  UUJN  diundangkan  dan terdapat pasal yang berkaitan dengan kewenangan  notaris  dalam membuat  akta  yang berkaitan dengan pertanahan, maka kewenangan  PPAT  akan  menjadi  gugur  karena kewenangan ini hanya akan menjadi kewenangan  notaris  sesuai  dengan  asas “lex superior derogat lex inferior” , di mana peraturan yang  lebih  tinggi  mengesampingkan  peraturan yang  lebih  rendah  tingkatannnya  apabila  saling bertentangan.  Hal  mana  diatur  dalam  sistem hierarki  peraturan  perundang-undangan  yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dapat  dilihat  pada  Pasal  7  Undang-Undang  No.
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor : 82).
Keberadaan dan kewenangan PPAT juga diatur  dan  disebutkan  dalam  undang-undang yang  lain,  yaitu  rumusan  Pasal  14  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1985  (LN  RI Tahun 1985 Nomor 75) Tentang Rumah Susun, yang menyebutkan: “Pemberian hipotik sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  dan Pasal  13  dilakukan  dengan  akta  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  dan  wajib  didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten dan Kotamadya untuk dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan.” Namun, setelah diterbitkannya  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2011  Tentang  Rumah  Susun,  maka  ketentuan hukum  yang  berlaku  dalam  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  1985  Tentang  Rumah  Susun, dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.  Dalam  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2011  Tentang  Rumah Susun,  sebagai  pengganti  dari  undang-undang sebelumnya  tidak  ada  satu  pasalpun  yang menyebutkan keberadaan dan kewenangan dari PPAT.
Undang-undang  lain  yang  mengakui eksistensi  dari  PPAT  adalah  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  1997,  (LN  RI  Tahun  1997 Nomor  44)  Tentang  Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah  dan  Bangunan  Pasal  24  Ayat  (1) “Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah/Notaris  hanya dapat  menandatangani  akta  pemindahan  hak atas  tanah  dan  atau  bangunan  setelah  Wajib Pajak m enyerahkan bukti pembayaran pajak.” Selanjutnya, dalam UUJN sendiri mengakui  eksistensi  keberadaan  PPAT  yaitu yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g notaris  dilarang  “merangkap  jabatan  sebagai Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dan/atau  Pejabat
Lelang  Kelas  II  di  luar  tempat  kedudukan Notaris.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  aka  dapat dipahami  bahwa  kewenangan  notaris  dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan  disesuaikan  dengan  kewenangan yang  telah  diatur  dalam  undang-undang.  Oleh karena itu, baik notaris  maupun PPAT berwenang  sesuai  dengan  kewenangan  yang dimiliki yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan  PPAT  (eksistensi  PPAT disebutkan pada Undang-Undang No. 04 Tahun 1996,  tentang  Hak  Tanggungan,  bahwa  baik Undang-Undang  No.  16  tahun  1985,  tentang Rumah Susun, UU No. 21 Tahun 1997, tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan UUJN).

## 2.  Kewenangan  PPAT  Dalam  Membuat Akta Bidang Pertanahan
Kewenangan PPAT
berpedoman Peraturan  Pemerintah  No.  37  Tahun  1998 Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  dinyatakan bahwa  PPAT  merupakan  pejabat  umum  yang berwenang  membuat  akta  mengenai  perbuatan hukum  tertentu  atas  tanah,  atau  hak  milik  atas satuan  rumah  susun.  Wewenang  PPAT  lebih sempit dibanding notaris, dan diangkat diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Berdasarkan ketentuan Pasal 95
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala Badan  Pertanahanan  Nasional  No.  3  Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah juncto Pasal  2  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  No.  37  Tahun  1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, disebutkan  bahwa  perbuatan  hukum  yang menjadi kewenangan PPAT, adalah:
1.  Jual beli

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2.  Tukar menukar 3.  Hibah 4.  Pemasukan  ke  dalam  perusahaan ( inbreg ).
5.  Pembagian hak bersama.
6.  Pemberian  hak  guna  bangunan/hak pakai atas hak milik.
7.  Pemberian hak tanggungan
8.  Surat kuasa membebankan hak tanggungan. 67
Perbuatan  hukum  di  bidang  pertanahan lainnya  yang  menjadi  wewenang  dari  PPAT untuk  membuat  perjanjian  tentang  kepemilikan rumah  tempat  tinggal  atau  hunian  oleh  orang Asing  yang  berkedudukan  di  Indonesia,  sesuai dengan  Pasal  3  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah Nomor  41  Tahun  1996  Tentang  Kepemilikan Rumah  Tinggal  atau  Hunian  oleh  Orang  Asing yang berkedudukan di Indonesia.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  No.  37  Tahun  1998 Tentang  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  dapat dipahami bahwa pembuatan akta pelepasan hak atas  tanah  merupakan  kewenangan  notaris sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  15  ayat (2)  huruf  f  UUJN,  yang  menyebutkan  notaris berwenang  membuat  akta  yang  berkaitan dengan  pertanahan.  Oleh  karena,  dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah  No.  37  Tahun  1998  Tentang Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  tidak  disebutkan mengenai  pelepasan  hak  atas  tanah  sebagai wewenang yang dimiliki oleh PPAT.
Pelaksanaan  wewenang  Notaris  di  bidang pertanahan dapat dilaksanakan sepanjang tidak diatur  atau  merupakan  wewenang  yang  sudah ada pada PPAT.
Penjelasan mengenai masing-masing kewenangan  dari  pejabat  umum  yang  diberi wewenang  dalam  membuat  akta  di  bidang pertanahan,  yaitu  notaris  dan  PPAT,  maka
67 Ibid ., hal. 91.
dapat  dilihat  bahwa  substansi  hukum  yang diatur  dalam  UUJN  dan  PP  No.  37  Tahun  1998 Tentang Peratura Pejabat Pembuat Akta Tanah belum  terdapat  sinkronisasi  hukum.  Bahkan, dapat  dilihat  bahwa  substansi  dari  kedua peraturan  perundang-undangan  tersebut  saling bertentangan. Dengan demikian, dapat dikatakan  bahwa  pengaturan  kewenangan PPAT  dan  Notaris  berdasarkan  substansi hukum  yang  mengaturnya  masih  bersifat ambigu  (multi  tafsir).  Dengan  kata  lain, substansi  hukum  yang  mengatur  tentang kewenangan  PPAT  dan  Notaris  belum  memiliki kepastian hukum.
Kepastian  dalam  hukum  hanya  dapat dicapai  apabila  hukum  yang  terwujud  dalam undang-undang tidak terdapat ketentuan- ketentuan  yang  saling  bertentangan  satu  sama lainnya.  Dengan  kata  lain,  undang-undang  itu dibuat berdasarkan “ rechtswerkelijkheid ” (kenyataan  hukum)  dan  dalam  undang-undang tersebut  tidak  dapat  istilah-istilah  yang  dapat ditafsirkan secara berlainan. 68

## B.  Pelapasan Hak Atas Tanah

## 1.  Pelepasan Hak Atas Tanah
Hak  tanah  merupakan  hak  penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang,  kewajiban  dan/atau  larangan  bagi pemegang  haknya  untuk  berbuat  sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi  kriteria  atau  tolak  ukur  di  antara  hak- hak  penguasaan  atas  tanah  yang  diatur  dalam hukum tanah. 69
Dengan  adanya  hak  menguasai  dari negara, maka negara dapat menguasai hak atas
68 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. , h. 35
69 Boedi Harsono, Op. Cit ., h. 24.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tanah  dan  memberikan  serta  menentukan  hak- hak  atas  tanahyang  disebut  tanah,  kepada  dan dipunyai  oleh  orang-orang  baik  sendiri  maupun bersama  dengan  orang  lain  serta  badan-badan hukum.
Macam-macam  hak-hak  atas  tanah  yang diberikan  dan  ditentukan  oleh  Negara  kepada orang  atau    badan-badan  hukum,  terdiri  dari beberapa macam hak, sesuai dengan ketentuan Pasal  16  ayat  (1)  UUPA,  yaitu  :  Hak  Milik,  Hak Guna  Usaha,Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai, Hak  Sewa,  Hak  Membuka  Tanah,  Hak Memungut Hasil Hutan.
Selain  hak-hak  yang  disebutkan  dalam  di atas,  terdapat  pula  hak-hak  lainnya  yang  juga dapat  diberikan  oleh  Negara,  sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 UUPA, bahwa : Hak- hak  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  hak-hak tersebut  di  atas  yang  akan  ditetapkan  dengan undang-undang  serta  hak-hak  yang  sifatnya sementara. Adapun hak-hak lain yang dimaksudkan  dalam  pasal  ini,  diantaranya  ialah Hak  Gadai,  Hak  Usaha  Bagi  Hasil,  Hak Menumpang dan Hak sewa tanah Pertanian.
Pihak  yang  dapat  mempunyai  hak  atas tanah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA, yaitu :  “tiap-tiap  Warga  Negara  Indonesia,  baik  laki- laki maupun perempuan mempunyai kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh sesuatu  hak  atas  tanah  untuk  mendapat manfaat  dan  hasilnya,  baik  bagi  diri  sendiri maupun keluarganya”.
Sementara  itu,  hak-hak  atas  tanah  dapat pula  diberikan  Negara  kepada  Warga  Negara Asing atau badan hukum asing yang mempunyai  perwakilan  di  Indonesia  dengan pembatasan  hanya  untuk  hak  pakai  atau  hak sewa saja.
Dari  berbagai  macam  hak  atas  tanah tersebut, maka hak milik adalah hak yang paling
kuat.  Hak  milik  merupakan  adalah  hak  turun temurun,  terkuat,  dan  terpenuh  yang  dapat dipunyai  orang  atas  tanah,  dengan  mengingat ketentuan  dalam  Pasal  6.  Hak milik merupakan hak  yang  paling  kuat  atas  tanah,  yang memberikan  kewenangan  kepada  pemiliknya untuk  memberikan  kembali  suatu  hak  lain  di atas  bidang  tanah  hak  milik  yang  dimilikinya tersebut (berupa Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai, dengan pengecualian Hak Guna Usaha), yang hamper sama dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya. 70
Seseorang  dapat  menggunakan  tanah dengan  hak  milik  yang  terpenuh  dan  terkuat, tetapi dibatasi oleh Pasal 6 UUPA. Hal ini sesuai dengan  ketentuan  hak  menguasai  dari  Negara bahwa  biarpun  atas  sesuatu  hak  atas  tanah telah diletakkan sesuatu hak, namun pemerintah sebagai  organisasi  kekuasaan  tetap  berhak untuk mengatur dan melaksanakannya (membuat  aturan-aturan  dan  melaksanakannya (eksekusi). 71
Hak  milik  dapat  beralih  dan  dialihkan kepada  pihak  lain. Peralihan  hak  tersebut  wajib didaftarkan  menurut  ketentuan-ketentuan  yang berlaku  sebagai  bukti  yang  kuat  mengenai pemilikan  dan  hapusnya  hak  milik  serta  sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.
Peralihan  atau  pemindahan  hak  adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan  hak  dari  suatu  pihak  ke  pihak lain.  Maka  dengan  dialihkannya  suatu  hak menunjukkan  adanya  suatu  perbuatan  hukum yang  disengaja  dilakukan  oleh  satu  pihak dengan  maksud  memindahkan  hak  miliknya kepada orang lain, dengan demikian
70 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja, Op. Cit. , h.30
71 A.P. PArlindungan, Op. Cit. , h.140

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pemindahannya  hak  milik  tersebut  diketahui atau  diinginkan  oleh  pihak  yang  melakukan perjanjian  peralihan  hak  atas  tanah. 72 Secara umum  terjadinya  peralihan  hak  atas  tanah  itu dapat  disebabkan  oleh  berbagai  perbuatan hukum antara lain:
1.  Jual beli 2.  Tukar menukar 3.  Hibah 4.  Waris 5.  Pemasukan dalam perusahaan 6.  Lelang 7.  Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik
8.  Pemberian hak tanggungan
9.  Pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan. 73
Sebelum  melakukan  peralihan  hak  atas tanah,  antara  kedua  pihak  terlebih  dahulu melakukan perjanjian atau kesepakatan mengenai  bidang  tanah  yangakan  dialihkan haknya tersebut.Jual-beli yang dilakukan menurut Hukum Adat bukanlah suatu
“perjanjian” sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan KUHPerdata, melainkan suatu perbuatan  hukum  yang  dimaksudkan  untuk menyerahkan  tanah  yang  bersangkutan  oleh penjual  kepada  pembeli,  dan  bersamaan dengan  itu  penjual  menyerahkan  harganya kepada pembeli. Antara pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan secara bersamaan,  dan  sejak  saat  itu  pula  hak  atas tanah yang bersangkutan telah berpindah.
Setiap  peralihan  hak  atas  tanah,  yang dilakukan dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau  hibah  harus  dibuat  di  hadapan  PPAT.Jual- beli,  tukar  menukar  atau  hibah  ini  dalam konsepsi  hukum  adat  adalah  suatu  perbuatan hukum  yang  bersifat  terang  dan  tunai.  Terang dimaksudkan  bahwa  perbuatan  hukum  tersebut
72 Urip Santoso. Op. Cit ., h. 87
73 Adrian  Sutedi, Sertifikat  Hak  Atas  Tanah , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 76.
harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang  yang  menyaksikan  dilaksanakan atau  dibuatnya  perbuatan  hukum  tersebut. Sedangkan  dengan  tunai  diartikan  bahwa dengan selesainya perbuatan hukum dihadapan PPAT  berarti  pula  selesainya  tindakan  hukum yang dilakukan dengan segala akibat hukumnya.Ini  berarti  perbuatan  hukum  tersebut tidak  dapat  dibatalkan  kembali,  kecuali  terdapat cacat  cela  secara  substansi  mengenai  hak  atas tanah  (hak  milik)  yang  dialihkan  tersebut, atau cacat  mengenai  kecakapan  dan  kewenangan bertindak atas bidang tanah tersebut.
Agar peralihan hak atas tanah, khususnya hak milik atas tanah tersebut dapat terselenggara  secara  benar,  maka  seorang PPAT  yang  akan  membuat  peralihan  hak  atas tanah  harus  memastikan  kebenaran  mengenai hak  atas  tanah  tersebut,  dan  mengenai kecakapan  dan  kewenangan  bertindak  dari mereka  yang  akan  mengalihkan  dan  menerima pengalihan hak atas tanah tersebut. 74
Dalam hukum pertanahan, untuk memperoleh  dan  mendapatkan  tanah  dapat pula dilakukan dengan cara pelepasan hak atas tanah. Pelepasan hak atas tanah pada dasarnya hampir  sama  atau  memiliki  kemiripan  dengan peralihan  hak  atas  tanah melalui  jual  beli.  Akan tetapi,  pada  prosesnya  antara  peralihan  hak atas  tanah  melalui  jual  beli  dengan  pelepasan hak atas tanah memiliki perbedaan.
Pelepasan hak atas tanah adalah kegiatan  melepaskan  hubungan  hukum  antara pemegang  hak  atas  tanah  dengan  tanah  yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar  musyawarah.  Pasal  1  angka  9  Peraturan Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan    Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
74 Urip Santoso. Op. Cit ., h. 88.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
disebutkan,  Pelepasan  hak  adalah  kegiatan pemutusan  hubungan  hukum  dari  pihak  yang Berhak kepada negara melalui BPN.
Pelepasan  tanah  hanya  dapat  dilakukan atas  dasar  persetujuan  dan  kesepakatan  dari pihak  pemegang  hak  baik  mengenai  tehnik pelaksanaannya  maupun  mengenai  besar  dan bentuk  ganti  rugi  yang  akan  diberikan  terhadap tanahnya.  Kegiatan  pelepasan  hak  ini  bukan hanya  dilakukan  untuk  kepentingan  umum semata  akan  tetapi  juga  dapat  dilakukan  untuk kepentingan swasta.
2.  Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah
Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai mekanisme pembuatan akta pelepasan  hak  atas  tanah,  maka  perlu diperhatikan mengenai pejabat yang berwenang untuk membuat akta pelepasan hak atas tanah. Mengingat  berkaitan  dengan  akta  di  bidang pertanahan  terdapat  dua  pejabat  publik  yang diberi  dan  memiliki  kewenangan,  yaitu  notaris dan PPAT.
Berkenaan  dengan  pelepasan  hak  atas tanah, meskipun hampir sama dengan peralihan hak  atas  tanah  melalui  jual  beli,  namun  pada dasarnya  antara  keduanya  memiliki  perbedaan, yaitu terletak  pada  cara memperoleh  tanah  dan tujuannya.    Sebagaimana  telah  dijelaskan bahwa  pejabat  umum  yang  berwenang  dalam membuat  akta  yang  berkaitan  dengan  tanah adalah  notaris  dan  PPAT.  Kemudian  muncul pertanyaan, yaitu pejabat mana yang berwenang  untuk  membuat  akta  pelepasan  hak atas tanah.
Terkait dengan pembuatan akta
pelepasan  hak  atas  tanah  maka  di  sini  perlu diperhatikan kewenangan
PPAT, yang disebutkan  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  No.  37  Tahun  1998  Tentang
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  di  mana perbuatan  hukum  yang  menjadi  kewenangan PPAT, adalah:
1.  Jual beli
2.  Tukar menukar
3.  Hibah
4.  Pemasukan  ke  dalam  perusahaan ( inbreg ).
5.  Pembagian hak bersama.
6.  Pemberian  hak  guna  bangunan/hak pakai atas hak milik.
7.  Pemberian hak tanggungan
8.  Surat kuasa membebankan hak tanggungan.
Kewenangan  notaris  adalah  bersifat sempit,  artinya  notaris  bisa membuat  akta  yang berkiatan  dengan  pertanahan  sepanjang  akta tersebut  bukan  merupakan  kewenangan  PPAT. Berdasarkan  Pasal  131  ayat  (3)  Peraturan Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  No.  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah, permohonan  pendaftaran  hapusnya  hak  atas tanah  tidak  akan  diterima,  apabila  tidak memenuhi syarat sebagai berikut:
(3)   Pendaftaran  hapusnya  hak  atas tanah  dan  Hak  Milik  atas  Satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh dilepaskannya  hak  tersebut  oleh pemegangnya dilakukan oleh Kepala
Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan dengan melampirkan: a. 1)  Akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak tersebut, atau 2)  Surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak  tersebut  yang  dibuat  di depan  dan  disaksikan  oleh Camat  letak  tanah  yang bersangkutan, atau 3)  Surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bersangkutan melepaskan hak  tersebut  yang  dibuat  di depan  dan  disaksikan  oleh Kepala Kantor Pertanahan. b.  persetujuan  dari  pemegang  Hak Tanggungan apabila hak tersebut dibebani Hak Tanggungan; c.  sertifikat hak yang bersangkutan.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut  di atas,  dapat  diketahui  bahwa  pembuatan  akta pelepasan hak atas tanah merupakan wewenang  yang  dapat  dijalankan  oleh  notaris. PPAT tidak berwenang membuat akta pelepasan hak atas tanah disebabkan akta yang menjadi  kewenangan  PPAT  secara  tersurat telah  ditetapkan  dalam  Pasal  2  Ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  No.  37  Tahun  1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Mengenai  mekanisme  pembuatan  akta pelepasan  hak  atas  tanah  oleh  notaris  sedikit memiliki  perbedaan  dengan  pembuatan  akta lainnya  yang  menjadi  wewenang  notaris. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal bahwa pelepasan hak atas tanah erat kaitannya dengan  kepentingan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum atau pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum maupun  swasta.  Pihak  yang  berkepentingan dalam  pengadaan  tanah  adalah,  pemerintah dan pihak swasta.
Kegiatan  pembangunan  tidak  digunakan oleh  perusahaan  swasta  untuk  hanya  menjadi tanggung jawab keperluan pembangunan perumahan,  Pemerintah,  akan  tetapi  juga dibutuhkan  industri  (pabrik),  pertokoan,  peran aktif dari perusahaan swasta maupun masyarakat.  Pembangunan  yang  dilaksanakan oleh  perusahaan  swasta  untuk  tersebut  tidak dapat  dilepaskan  dengan  kebutuhan  tanah sebagai  wadah  kegiatannya.  Dengan  perkataan lain,  realisasi  dari  pelaksanaan  pembangunan
baik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  maupun swasta  membutuhan  lahan  (tanah)  yang  akan digunakan untuk keperluan pembangunan perumahan, industri pabrik, pertokoan, perkantoran, rumah sakit dan lain sebagainya.
Dasar  hukum  pelepasan  hak  atas  tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 UUPA. Ketentuan Pasal 27,  Pasal  34  dan  Pasal  40  UUPA  mengatur tentang hapusnya hak atas tanah, yang meliputi hak  milik,  hak  guna  usaha  dan  hak  guna bangunan.  Hapusnya  hak  atas  tanah,  baik  hak milik,  hak  guna  usaha  dan  hak  guna  bangunan sebagaimana  diatur  dalam  pasal-pasal  tersebut di  atas  erat  kaitannya  dengan  kewenangan negara di bidang pertanahan untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum. Dengan  demikian,  pelepasan  hak  atas  tanah untuk  kepentingan  umum  adalah  perwujudan dari  fungsi  sosial  dari  semua  hak  tanah  yang diatur dalam Pasal 6 UUPA.
Pelepasan  atau  penyerahan  hak  atas tanah  adalah  kegiatan  melepaskan  hubungan hukum  antara  pemegang  hak  atas  tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan  ganti rugi  atas  dasar  musyawarah. Salah  satu  kunci  yang  menentukan  dalam perbuatan hukum di atas adalah yang berkenaan  dengan  ganti  rugi  dalam  pelepasan hak  atau  pembebasan  tanah  tersebut,  yang merupakan  imbalan  sebagai  pengganti  nilai tanah  yang  diserahkan  oleh  pemilik  atau pemegang hak atas tanah.
Pelepasan  hak  atas  tanah  merupakan suatu  perbuatan  hukum  yang  erat  kaitannya dengan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum, baik itu oleh pemerintah maupun swasta. Dalam  pelaksanaan  pelepasan  hak  atas  tanah, maka  mengacu  pada  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum joucnto Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal  49  Peraturan  Presiden  Nomor  71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah diselenggarakan oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  (selanjutnya disebut  BPN),  yang  dilaksanakan  oleh  Kepala Kantor  Wilayah  BPN  selaku  ketua  pelaksana pengadaan tanah.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  di  atas, dapat dipahami bahwa pembuatan akta pelepasan  hak  atas  tanah,  dalam  kegiatan pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum bukanlah  menjadi  wewenang  mutlak  dari pejabat  notaris.  Oleh  karena  pembuatan  akta pelepasan hak atas tanah dapat pula dilaksanakan  langsung  oleh  Kepala  Kantor BPN.  Sesuai  dengan  Pasal  97  Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan:
Pelepasan  hak  Objek  Pengadaan  Tanah dilaksanakan  oleh  Pihak  yang  Berhak kepada negara di hadapan Kepala Kantor Pertanahan
setempat.
Kemudian
Pelepasan  hak  Objek  Pengadaan  Tanah tersebut  dibuat  dalam  berita  acara pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah.
Sebelum pembuatan akta pelepasan hak, tentunya  terlebih  dahulu  telah  jelas  mengenai kedudukan  para  pihak,  yakni  pihak  yang  akan melepaskan  haknya  dan  calon  penerima  hak yang dilepaskan dan untuk kepentingan apa hak
tersebut  dilepaskan  serta  jumlah  ganti rugi  atas pelepasan hak itu.
Pelaksanaan  wewenang  notaris  dalam pembuatan  akta  pelepasan  hak  atas  tanah tidaklah  jauh  berbeda  dengan  pembuatan  akta notaril  lainnya.  Di  mana  para  pihak  yang berkepentingan  datang  kehadapan  notaris  dan menyatakan  serta menerangkan  kepada  notaris tentang  adanya  perbuatan  hukum  atas  objek tanah berupa pelepasan hak atas tanah.
Seorang  notaris  sebelum  membuat  Akta Pelepasan  Hak  dengan  Ganti  Rugi  ini  terlebih dahulu  harus  memeriksa  keabsahan  dan kelengkapan  alas  hak maupun  surat-surat  yang berhubungan  dengan  pembuktian  kepemilikan tanah tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai syarat  pembuatan  akta.    Untuk  pembuktian material  atau  kebenaran  isi  surat-surat  yang berkenaan dengan eksistensi bidang tanah yang bersangkutan,  Notaris  tidak  secara  langsung pergi  ketempat  dimana  letak  tanah  itu  berada. Dengan  demikian,  wewenang  untuk  menilai secara langsung tentang kebenaran materil alas hak  bukanlah  menjadi  bagian  dari  wewenang notaris.  Pejabat  notaris  dalam  membuat  akta, cukup memeriksa bukti-bukti hak yang diberikan kepadanya  tanpa  perlu  turun  kelapangan  untuk memeriksa kebenarannya.
Pembuatan  akta  oleh  notaris  supaya memenuhi  dan  mencapai  kebenaran  materil, maka  haruslah  dipenuhi  syarat-syarat  formal yang  telah  ditentukan  dalam  pembuatan  akta tanah,  yaitu  seluruh  dokumen-dokumen  yang terkait  dengan  status  kepemilikan  hak  atas tanah. Dalam hal pemeriksaan bukti kepemilikan hak  atas  tanah,  dokumen-dokumen  penting yang  harus  dipenuhi  terkait  dengan  status kepemilikan hak atas tanah, antara lain:
1.  Keterangan silang sengketa, meskipun pengeluaran  surat  keterangan  silang sengketa  atas  tanah  tidak  memiliki

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dasar  hukumnya,  praktiknya  surat tersebut  sering  digunakan  sebagai salah satu alat bukti kepemilikan tanah oleh  pemiliknya.  Pada  dasarnya  surat silang sengketa hanya bersifat keterangan  mengenai  keadaan  fisik tanah  di lapangan  yang  diketahui  oleh Lurah maupun Camat.
2.  Terhadap  objek  tanah  yang  masih merupakan  kesatuan  tanah  bundel warisan  maka  harus  ada  fatwa  yang menerangkan  tentang  tanah  tersebut dari  instansi  yang  berwenang  yaitu dari  Pengadilan  Negeri  untuk  orang pribumi yang beragama Kristen, sedangkan  Surat  Keterangan mewaris yang  dibuat  oleh  Notaris  diberikan terhadap golongan Tionghoa. Sedangkan  untuk  golongan  orang pribumi  yang  beragama  Islam  dapat dibuat  sendiri  oleh  semua  ahli  waris dengan  diketahui  Lurah  atau  dibuat oleh  Camat  atau  Pengadilan  Agama setempat.
3.  Identitas para penghadap harus dikenal  oleh  notaris,  sebab  jika  terjadi pemalsuan  mengenai  diri  seseorang dihadapan notaris akan berakibat akta tersebut menjadi batal secara relatif. 75
Setelah  notaris  melakukan  pemeriksaan terhadap  seluruh  dokumen-dokumen  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  pelepasan  hak atas  tanah,  maka  kemudian  mencatatkan peristiwa  hukum  tersebut,  yang  inti  dari  akta pelepasan  hak  atas  tanah  tersebut  menyatakan bahwa  pemegang  hak  yang  bersangkutan  telah melepaskan hak atas tanahnya. Akta atau surat dimaksud  umumnya  berjudul  Akta  Pelepasan Hak  (APH)  atau  Surat  Pelepasan  Hak  (SPH). Dengan  telah  dibuatnya  akta  pelepasan  hak oleh  notaris,  maka  tanah  yang  bersangkutan akan  menjadi  tanah  negara.  Pihak  yang memerlukan  tanah  tersebut  dapat  mengajukan permohonan  hak  atas  tanah  yang  baru  ke Kantor  Pertanahan  setempat  sesuai  ketentuan undang-undang dan sesuai keperluannya.
75 R.  Soegondo  Notodisoerjo, Hukum  Notariat di  Indonesia  Suatu  Penjelasan ,  Rajawali  Pers, Jakarta, 2001, h. 148.
Sehingga pihak yang bersangkutan mendapatkan  hak  atas  tanah  sesuai  ketentuan undang-undang dan sesuai keperluannya.
Penting untuk diketahui bahwa pelepasan hak atas tanah pada dasarnya untuk pembangunan  dan  kepentingan  umum  yang terdiri  dari  2  (dua)  pihak  yang  berkepentingan, yaitu  pemerintah  dan  swasta.  Apabila  pihak yang  berkepentingan  atas  pelepasan  hak  atas tanah tersebut adalah pemerintah, pada praktiknya  proses  pelepasan  hak  atas  tanah tidak  terlalu  sulit.  Oleh  karena,  pemegang  hak atas  tanah  (pemilik)  cukup  membuat  akta pelepasan  hak  atas  tanah  berupa  akta  notaril yang  menyatakan  bahwa  pemegang  hak  atas tanah  telah  melepaskan  tanah  miliknya  kepada pemerintah  untuk  kepentingan  tertentu  sesuai dengan rencana pengadaan tanah tersebut.
Namun,  jika  yang  berkepentingan  atas pelepasan hak atas tanah tersebut adalah pihak swasta, maka proses pelepasan hak atas tanah tidak  dapat  secara  langsung  dilakukan  antara pemilik  hak  atas  tanah  kepada  pihak  swasta yang  membutuhkan  tanah  (lahan)  tersebut. Pemilik  atau  pemegang  hak  atas  tanah  terlebih dahulu harus membuat akta pelepasan hak atas tanah  yang  ditujukan  kepada  pemerintah (negara), lalu kemudian pihak swasta mengajukan  permohonan  hak  atas  tanah dengan  status  tanah  yang  dimaksud  yaitu  Hak Guna Bangunan  atau Hak lainnya yang diingini.

## C.  Akibat Hukum Pelepasan Hak Atas Tanah
Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan  suatu  akibat  dari  tindakan  yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan  oleh  pelaku  hukum.  Akibat  yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan  tindakan  yang  dilakukan merupakan tindakan  hukum  yaitu  tindakan  yang  sesuai

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  hukum  yang  berlaku. 76 Sedangkan menurut Achmad Ali, akibat hukum adalah suatu akibat  yang  ditimbulkan  oleh  hukum,  terhadap suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  subjek hukum. 77
Soeroso menyatakan bahwa suatu perbuatan  hukum  adalah  setiap  perbuatan subjek  hukum  (manusia  atau  badan  hukum) yang  akibatnya  diatur  oleh  hukum  dan  karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. 78
Berdasarkan pengertian perbuatan hukum yang diungkapkan oleh Soeroso di atas, dapat dipahami bahwa perbuatan hukum adalah suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  subjek hukum (manusia atau badan hukum), perbuatan mana  dapat  menimbulkan  suatu  akibat  yang dikehendaki  oleh  yang  melakukannya.  Jika perbuatan  itu  akibatnya  tidak  dikehendaki  oleh yang melakukan atau salah satu di antara yang melakukannya,  maka  perbuatan  itu  bukan perbuatan hukum.
Lebih  tegasnya,  akibat  hukum  adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum  yang  dilakukan  oleh  subyek  hukum terhadap  obyek  hukum  atau  akibat-akibat  lain yang  disebabkan  karena  kejadian-kejadian tertentu  oleh  hukum  yang  bersangkutan  telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.
Mengenai  akibat  hokum  pelepasan  hak atas  tanah,  berdasarkan  penjelasan  yang diberikan  oleh  Soeroso,  yaitu  suatu  perbuatan hukum  adalah  setiap  perbuatan  subjek  hukum (manusia  atau  badan  hukum)  yang  akibatnya diatur  oleh  hukum  dan  karena  akibat  tersebut dapat  dianggap  sebagai  kehendak  dari  yang
76 Soeroso, Pengantar  Ilmu  Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 295.
77 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum, Prenada Kencana Media Group, Group, 2015, h. 192.
78 Soeroso., Op. Cit ., h. 296.
melakukan  hokum.  Dengan  demikian,  untuk menentukan  akibat  hokum  terhadap  pelepasan hak  atas  tanah,  maka  dapat  dilihat  ketentuan hokum yang mengatur mengenai hal pelepasan hak atas tanah.
Ketentuan  hokum  positif  menyebutkan bahwa  pelepasan  hak  atas  tanah  merupakan hapusnya  hak  atas  tanahnya  dan  tanahnya kembali  menjadi  tanah  Negara.  Sesuai  dengan ketentuan  Pasal  27  huruf  a  angka  2  UUPA, yang  menyebutkan  hak  milik  hapus  bila tanahnya jatuh kepada Negara karena penyerahan  secara  sukarela.  Demikian  pula hak-hak  lainnnya,  dapat  hapus  karena  adanya pelepasan oleh pemegang haknya.
Pelepasan hak atas tanah tidak menyebabkan berpindahnya hak dari pemegang hak  kepada  pihak  yang  memberikan  ganti kerugian  (swasta),  melainkan  hak  atas  tanah tersebut  menjadi  hapus  dan  status  haknya menjadi tanah negara.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas, maka  dengan  dibuatnya  akta  pelepasan  hak atas tanah, maka hak atas tanah menjadi hapus dan  tanahnya  kembali  menjadi  tanah  negara. Dengan  kata  lain,  akibat  pelepasan  hak  atas tanah  adalah  hak  atas  tanah  menjadi  tanah negara  dan  selanjutnya  dapat  diberikan  kepada pihak swasta yang memberi ganti kerugian.

## III. TANGGUNG
JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PELEPASAN  HAK  ATAS  TANAH YANG MENIMBULKAN KERUGIAN

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## A.  Kedudukan  Hukum  Akta  Pelepasan  Hak Atas Tanah Yang Dibuat Notaris
Di Indonesia pejabat umum yang memiliki kewenangan  terkait  dengan  pembuatan  akta yang  berkaitan  di  bidang  pertanahan  atau mengenai  hak  atas  tanah  adalah  pejabat pembuat  akta  tanah  (PPAT)  dan  notaris. Wewenang  dari  PPAT  dan  Notaris  sebagai pejabat  umum  pembuat  akta  tanah  dan pembuat  akta  yang  berhubungan  dengan bidang pertanahan masing-masing telah memiliki dasar hukum.
Wewenang  PPAT  sebagai  pembuat  akta tanah  diatur  secara  jelas  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  37  Tahun  1998  Tentang Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah jo Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  No.  37  Tahun  1998  Tentang Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah.
Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  No.  24 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  No.  37  Tahun  1998  Tentang Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah,  menyebutkan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah,  selanjutnya  disebut  PPAT,  adalah pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak  atas tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah Susun.
Tugas pokok PPAT, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) adalah, yaitu: melaksanakan  sebagian  kegiatan  pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai  hak  atas  tanah  atau  hak    milik  atas satuan  rumah  susun,  yang  akan  dijadikan sebagai dasar bagi pendaftaran perubahan data
pendaftaran  tanah  yang  diakibat  perbuatan hukum  itu.  Lebih  lanjut  Pasal  2  ayat  (2) ditegaskan  mengenai  perbuatan  hukum  apa saja  yang  menjadi  wewenang  dari  PPAT berkaitan dengan pelaksanaan wewenang PPAT dalam  membuat akta pertanahan. Adapun  perbuatan  hukum  yang  berkaitan dengan  wewenang  PPAT  dalam  membuat  akta pertanahan,  meliputi:  jual  beli,  tukar  menukar, hibah,  pemasukan  ke  dalam  perusahaan, pembagian  bersama,  pemberian  hak  guna banguna, pemberian hak tanggungan,
pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.
Praktiknya, perbuatan hukum yang demikian  juga  tidak  jarang  dilakukan  oleh Notaris,  misalnya  Akta  Pengikatan  Jual  Beli (APJB)  dalam  peralihan  hak  atas  tanah,  dalam hal  ini  perlu  dipahami  bahwa  pembuatan  Akta Pengikatan  Jual  Beli    (APJB)  bukanlah merupakan  tindakan  yang  bermaksud  untuk mengambil  alih  wewenang  PPAT  sebagai pejabat pembuat akta tanah.
Akta  Pengikatan  Jual  Beli    (APJB)  yang dibuat  notaris,  hanya  dapat  dilakukan  terhadap kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  belum bersertifikat,  sehingga  notaris  dalam  hal  ini dapat melakukan pencatatan terhadap peristiwa hukum  peralihan  hak  atas  tanah  tersebut. Namun,  jika  tanah  tersebut  telah  bersertifikat, maka  wewenang  tersebut  menjadi  kewenangan PPAT.
Menurut  Pasal  1  angka  1  UUJN,  notaris adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana  ditetapkan  dalam  UUJN.  Notaris adalah pejabat umum, dalam undang-undang ini tidak  dijelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan pejabat  umum.  Maka  dari  itu,  dapat  dilihat pengertian  pejabat  umum  yang  diberikan  oleh

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Boedi Harsono, sebagai berikut: “Pejabat umum adalah  seorang  yang  diangkat  pemerintah dengan  tugas  dan  kewenangan  memberikan pelayanan umum di bidang tertentu”. 79
Notaris adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan  oleh  pemerintah  melalui  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  wewenang notaris  adalah  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  dalam  membuat  akta  autentik berdasarkan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan dalam undang-undang (UUJN). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa notaris adalah pejabat  umum.  Sebagai  pejabat  umum,  maka akta notaris yang dibuat oleh notaris adalah akta autentik,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal 1868  KUHPerdata:  “akta  autentik  adalah  suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang…”.
Menurut  Mohammad  Machfudh  Zarqoni, terdapat  3  (tiga)  unsur  yang  harus  dipenuhi dalam  suatu  akta,  agar  akta  tersebut  dapat dinyatakan sebagai akta autentik, yaitu: 80
1.  Di  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh undang-undang.
2.  Dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat umum.
3.  Akta  itu  dibuat  oleh  atau  dihadapan pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  itu dalam ditempat dimana akta itu dibuat. Wewenang  notaris  dalam  membuat  akta pelepasan  hak  atas  tanah  di  dasari  pada ketentual  Pasal  15  ayat  (2)  huruf,  yang menyebutkan:  “…  notaris  berwenang  pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan…”. Berdasarkan ketentuan pasal ini, notaris  memiliki  kewenangan  untuk  membuat
79 Boedi  Harsono, PPAT  Sejarah  Tugas dan  Kewenangannya ,  Majalah  Renvoi,  Jakarta, 2007, h. 11,
80 Mohammad  Machfudh  Zarqoni, Op. Cit ., h. 47
akta  yang  berkaitan  di  bidang  pertanahan, termasuk dalamnya kewenangan membuat akta pelepasan hak atas tanah.
Apabila dicermati, maka wewenang membuat  akta  pelepasan  hak  atas  tanah merupakan  wewenang  yang  dimiliki  notaris. PPAT, tidak memiliki wewenang untuk membuat akta  pelepasan  hak  atas  tanah,  oleh  karena wewenang sebagai pejabat pembuat akta tanah secar tegas telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2)  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah No.  37 Tahun  1998 Tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan demikian,  dapat  dikatakan  notaris  adalah pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta pelepasan  hak  atas  tanah,  dan  akta  pelepasan hak atas tanah yang dibuat notaris berkedudukan  sebagai  akta  autentik  yang memiliki kekuatan pembuktian.
B.  Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta
Pelepasan Hak Atas Tanah Yang

## Menimbulkan Kerugian
Tanggung  jawab  Notaris  sebagai  profesi yang  lahir  dari  adanya  kewenangan  yang diberikan  kepadanya  yang  disertai  dengan kewajiban yang harus dilaksanakan.
Kewenangan  dan  kewajiban  tersebut  secara sah  dan  terikat  mulai  berlaku  sejak  Notaris mengucapkan  sumpah  jabatannya  sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Pelaksanaan tugas dan jabatannya membuat  akta  autentik,  suatu  akta  yang  dibuat oleh  Notaris  dapat  digugat  ke  pengadilan  dan berakibat batal demi hukum melalui pembatalan yang  ditetapkan  pengadilan.  Pembatalan  suatu

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
akta yang dibuat oleh notaris erat kaitan dengan terjadinya kesalahan atau adanya suatu perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang  yang  dilakukan  oleh  notaris tersebut (perbuatan
melanggar/melawan hukum). Sebagai pejabat
umum, Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap akta yang telah  dibuatnya  tersebut.  Apabila  akta  yang dibuat  Notaris  dikemudian  hari  mengandung sengketa,  maka  hal  ini  perlu  dipertanyakan, apakah  akta  ini  merupakan  kesalahan  Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam  memberikan  keterangannya  terhadap Notaris. Adapun contohnya yaitu seperti adanya kesepakatan  yang  telah  dibuat  antara  Notaris dengan  salah  satu  pihak  yang  menghadap sehingga  merugikan  pihak  lainnya.  Menurut Kranenburg  dan  Vegtig  dalam  Ridwan  Halim, pertanggungjawaban  pejabat  dilandasi  pada  2 (dua), yaitu:
1.  Teori fautes  personalles ,  yaitu  teori yang  menyatakan  bahwa  kerugian terhadap  pihak  ketiga  dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya  itu  telah  menimbulkan kerugian.  Dalam  teori  ini  beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
2.  Teori fautes  de  services ,  yaitu  teori yang  menyatakan  bahwa  kerugian terhadap  pihak  ketiga  dibebankan pada  instansi  dari  pejabat  yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung  jawab  dibebankan  kepada jabatan. 81
Penerapannya,  kerugian  yang  timbul  itu disesuaikan  pula  apakah  kesalahan  yang dilakukan  itu  merupakan  kesalahan  berat  atau kesalahan  ringan,  di mana  berat  dan  ringannya suatu  kesalahan  berimplikasi  pada  tanggung jawab yang harus ditanggung.
81 Ridwan HR, Op. Cit ., h. 365.
Tanggung  jawab  Notaris  terhadap  akta autentik yang yang dibuatnya, berdasarkan teori fautes  personalles ,  maka  notaris  bertanggung jawab  secara perorangan (individu) atau pribadi terhadap  akta  yang  dibuatnya.  Hal  ini  sejalan dengan pendapat
Habib Adjie yang menyatakan: Bahwa  Notaris  merupakan  suatu  jabatan publik  yang  mempunyai  karakteristik yaitu: “sebagai jabatan, Notaris mempunyai kewenangan tertentu, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah,  tidak  menerima  gaji/pensiun dari yang mengangkatnya dan akuntabilitas  atas    pekerjaannya  kepada masyarakat. 82
Kedudukan  dan  proses  pengangkatan jabatan notaris, yaitu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah (dalam hal ini pemerintah yang dimaksud  adalah  Menteri  Kehakiman  dan  Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia), menggambarkan bahwa seorang Notaris
merupakan suatu jabatan publik.
Sebagai  pejabat  publik  yang  berfungsi membuat  akta  autentik,  Notaris  berwenang memberikan legal  advice dan  memeriksa  serta menilai  sebuah  perjanjian  apakah  sudah memenuhi  kaidah  perjanjian  yang  benar  dan tidak  merugikan  salah  satu  pihak.  Notaris merupakan  salah  satu  komponen  profesi  di bidang hukum yang perannya sengat besar bagi pemerintah.  Undang-undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menentukan bahwa  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya, seorang  Notaris  harus  memiliki  integritas  dan bertindak professional. 83
Berkaitan  dengan  pertanggungjawaban Notaris,  Habib  Adjie,  menjelaskan  bahwa konsep  pertanggungjawaban  ( accountability ) Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya
82 Habib  Adjie, Sanksi  Perdata  dan Administratif … , Op. Cit . h.15-16.
83 Ustad Adil. Op.Cit ., h. 3.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik , terdiri dari:
1.  Akuntabilitas spiritual Hal  ini  berkaitan  dengan  keyakinan  secara langsung-vertikal  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa.  Akuntabilitas  spiritual  ini seharusnya  mewarnai  dalam  setiap tidnakan /perbuatan ketika menjalankan tugas dan jabatan. 2.  Akuntabilitas moral kepada publik. Kehadiran Notaris adalah untuk melayani kepentingan masyarakat yang  membutuhkan  akta-akta  autentik ataupun  surat-surat  lainnya  yang menjadi kewenangan Notaris.
3.  Akuntabilitas hukum Notaris  bukan  orang  jatabatan  yang “imun”  (kebal)  dari  hukum,  jika  ada perbuatan  atau  tindakan  Notaris  yang menurut ketentuan hukum yang berlaku dapat dikategorikan melanggar  hukum  (pidana,  perdata, administrasi),  mau  tidak  mau  Notaris harus bertanggung jawab. 4.  Akuntabilitas professional
Notaris  dapat  dikatakan  professional jika dilengkapi dengan berbagai keilmuan  yang  mumpuni  ( intellectual capital ).
5.  Akuntabilitas administrative Sebelum  menjalankan  jabatan  tugas sebagai  Notaris,  sudah  tentu  telah mempunyai surat
pengangkatan sebagai  Notaris  sehingga  legalitas tidak perlu dipertanyakan lagi. 84 Sementara itu, Nico membedakan tanggung  jawab  Notaris  menjadi  empat  macam yaitu:
1.  Tanggung jawab Notaris secara perdata  terhadap  kebenaran  materiil terhadap akata yang dibuatnya; 2.  Tanggungjawab Notaris secara pidana  terhadap  kebenaran  materiil dalam akta yang dibuatnya; 3.  Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan  jabatan  Notaris  terhadap kebenaran  materiil  dalam  akta  yang dibuatnya;
4.  Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris. 85
84 Habib  Adjie, Hukum  Notaris  Indonesia , Op.Cit ., h. 34. 85 Tanggung Jawab Notaris di Tinjau Dari Aspek  Perdata,  Pidana,  Adminitrasi  dan  Kode
Berdasarkan  tanggung  jawab  Notaris yang  dikemukakan  oleh  Nico  di  atas,  maka bentuk pertanggungjawaban dari Notaris terhadap  akta  yang  dibuatnya  dapat  diuraian sebagai berikut:
1.  Tanggung jawab Notaris secara Perdata  terhadap  kebenaran  materiil suatu Akta Menurut doktrin hokum, setiap penggunaan kewenangan di dalamnya
terkandung pertanggungjawaban. Dalam menentukan  system  pertanggungjawaban  dari pelaksanaan  suatu  kewenangan,  maka  perlu diketahui  terlebih  dahulu  mengenai  tata  cara memperoleh  dan  menjalankan  kewenangan. Oleh  karena  tidak  semua  pejabat  tata  usaha negara yang menjalankan kewenangan pemerintahan  itu  secara  otomatis  memikul tanggung jawab hukum. 86
Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang  biasanya  praktis  baru  ada  arti apabila  orang  itu  melakukan  perbuatan  yang tidak  diperbolehkan  oleh  hukum  dan  sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUH Perdata  dinamakan  perbuatan  melawan  hukum ( onrecht  matigedaad ).  Apabila  dihubungkan dengan  kewenangan  Notaris,  maka  di  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  tidak  tertutup kemungkinan seorang Notaris melakukan perbuatan melakukan hukum yang
menimbulkan  kerugian  kepada  pihak  lain, sehingga padanya dapat dituntut atau dimintakan
pertanggungjawaban secara perdata.
Etik. wardanirizki.blogspot.com ,  diakses  23 Januari 2016 Pukul 17: 40 WIB
86 Ridwan HR. Op. Cit ., h. 360.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Menurut Munir Fuady, perbuatan
melawan  hukum  dalam  arti  luas  apabila perbuatan tersebut:
a.  Melanggar hak orang lain
Hukum memberikan hak kepada setiap  orang,  hak  yang  dimaksudkan dalam hal ini adalah hak subjektif recht yang  pada  prinsipnya  diberikan  untuk melindungi kepentingannya. Berdarasarkan  yurisprudensi  hak-hak yang paling penting berkenaan dengan  perbuatan  melawan  hukum adalah  hak-hak  pribadi  seperti  hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik dan hak-hak kekayaan. b.  Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang diberikan berdasarkan hukum.  Kewajiban  ini  mencakup  yang tertulis maupun tidak tertulis,
kewajiban hukum bukan hanya berbuat tapi juga  tidak berbuat sesuatu  berdasarkan  hukum,  apabila melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang diamanahkan  oleh  hukum  maka  itulah yang  disebut  dengan  bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
c.  Bertentangan dengan kesusilaan yang baik
Norma  kesusilaan  adalah  norma  yang berlaku  sesuai  dengan  pergaulan
hidup dalam  masyarakat, karena pergaulan  hidup  dalam  masyarakat bersifat statis maka tolak ukur kesusilaan  juga  tidak  tetap  (selalu mengalami  perubahan).  Hal-hal  yang dahulu  dianggap  tidak  layak  saat  ini dapat dianggap layak, begitu juga hal- hal  yang  dianggap  tidak  layak  saat  ini bisa  saja  nantinya  dianggap  sebagai sesuatu yang layak.
d.  Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan  harta  orang  lain  dalam  pergaulan hidup sehari-hari. 87
Setiap  orang  memiliki  hak  yang  sama  di mata  hukum  ( equality  before  the  law ),  oleh karena  itu  sudah  sepatutnya  saling menghargai dalam  menikmati  hak  masing-masing  dalam
87 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata ..., Op.Cit .,  h. 272.
pergaulan  hidup  sehari-hari.  Suatu  perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan  orang  lain  terlanggar  maka  dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepatutan.
Kepatutan  merupakan  hal  yang  sangat penting diperhatikan oleh Notaris dalam membuat  atau  memformulasikan  suatu  akta. Notaris  harus  menghindari  membuat  akta  yang di  dalamnya  lebih  membela  kepentingan  salah satu  pihak  dengan  melanggar  kepentingan pihak lainnya. Notaris hanya sekedar bertanggung  jawab  secara  formalitas  terhadap suatu akta autentik yang dibuatnya, oleh karena itu  Notaris  wajib  bersikap  netral  terhadap  para pihak yang mengadap di hadapannya ( client ).
Agar  hukum  dapat  berjalan  sebagaimana mestinya  diperlukan  adanya kekuasaan,  namun kekuasaan  yang  ada  tidak  boleh  melanggar hak-hak  individu,  karena  hukum  berfungsi sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia. Agar  kepentingan  manusia  terlindungi,  hukum harus  dilaksanakan  dan  ditegakkan,  melalui penegakkan  hukum  inilah  hukum  menjadi kenyataan. 88
Mengenai berlakunya hukum, pada dasarnya  tidak  dibolehkan  menyimpang,  itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, kepastian  hukum  merupakan  perlindungan yustisiel  terhadap  tindakan  sewenang-wenang. Dalam  penegakan  hukum,  maka  hukum  haris adil, sedangkan adil itu sendiri bersifat subjektif, tidak  disamaratakan  terhadap  semua  orang. Keadilan  merupakan  sendi  yang  terakhir  dari tujuan hukum. 89
Hukum  Perdata  mengenal  sebuah  asas perlindungan  hak,  asas  ini  mengandung  arti bahwa  semua  hak  yang  diperoleh  seseorang
88 Agus  Santoso, Hukum,  Moral  dan Keadilan ,  Media Group, Jakarta, 2014, h. 5. 89 Ibid .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  jalan  yang  halal  dan  sah,  harus dilindungi. Bila hak itu dilanggar oleh salah satu pihak  dalam  hubungan  perdata,  pihak  yang dirugikan  berhak  untuk menuntut  pengembalian hak  itu  atau menuntut  kerugian  pda  pihak  yang merugikannya. 90
Menurut  Pasal  118  HIR  dan  142  HIR R.Bg,  siapa  saja  yang  merasa  hak  pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan  kerugian,  dan  iatidak  mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia  dapat  meminta  kepada  pengadilan  untuk menyelesaikan  masalah  itu  sesuai  dengan hukum yang berlaku. 91
Tuntutan hak sebagaimana telah diterangkan  di  atas  adalah  tindakan  yang bertujuan  untuk  memperoleh  perlindungan  hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “ eigenrichting ”. Orang yang mengajukan tuntutan  hak  memerlukan  atau  berkepentingan akan  perlindungan  hukum.  Ia  mempunyai kepentingan  untuk  memperoleh  perlindungan hukum,  maka  oleh  karena  itu  ia  mengajukan tuntuan hak ke pengadilan. 92
Suatu  tuntutan  hak  yang  akan  diajukan kepada  pengadilan  yang  dituangkan  dalam sebuah  gugatan,  pihak  penggugat  haruslah mempunyai  kepentingan  hukum  yang  cukup. Orang  yang  tidak  mempunyai  kepentingan hukum  tidak  dibenarkan  untuk  menjadi  para pihak dalam mengajukan gugatan. Hanya orang
90 Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukm Islam di Indonesia .  Jakarta:  Rajawali  Pers,  Jakarta, 2001, h. 124.
91 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan
Peradilan Agama. Jakarta:  Kencana  Media  Group,  Jakarta,  2013, h. 17.
92 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit. , h. 52.
yang  berkepentingan  secara  langsung  yang dapat mengajukan tuntutan. 93
Perbuatan  melawan  hukum  ( onrecht matigedaad )  di  sini  dimaksudkan  sebagai perbuatan melawan hukum bidang keperdataan. Sebab  untuk  tindakan  perbuatan  melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah  “perbuatan  pidana”,  mempunyai  arti, konotasi  dan  pengaturan  hukum  yang  berbeda sama  sekali.  Demikian  juga  dengan  perbuatan melawan  hukum  oleh  penguasa  negara  atau yang disebut dengan “ onrechtmatige overheidsdaad ” juga memiliki arti, konotasi yang berbeda. 94 Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1365 KUH  Perdata,  dimaksud  dengan  perbuatan melanggar  hukum  adalah  perbuatan  yang melawan  hukum  perdata  yang  dilakukan  oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain,  yang mengharuskan  orang  yang  karena  salahnya telah  menimbulkan  kerugian  tersebut  untuk mengganti kerugian.
Ilmu  hukum  mengenal  tiga  bentuk kategori  dari  perbuatan  melawan  hukum,  yaitu sebagai berikut:
a.  Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
b.  Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan.
c.  Dan  perbuatan  melawan  hukum  karena kelalaian. 95
Berkaitan  dengan  pertanggungjawaban atas  perbuatan  melawan  hukum  yang  diatur dalam KUH Perdata dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata, yang membedakan  model  tanggung  jawab  hukum atas  perbuatan  melawan  hukum  sebagai berikut:
93 Abdul Manan., Op. Cit ., h. 19.
94 Munir Fuady, Op. Cit., hal. 247.
95 Ibid ,. hal. 248.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
a.  Tanggung jawab dengan unsur kesalahan  (kesengajaan  dan  kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata). b.  Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal 1366  KUH Perdata.
c.  Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan)  dalam  arti  yang  sangat terbatas  ditemukan  dalam  Pasal  1367 KUH Perdata). 96 Apabila dihubungkan dengan
permasalahan mengenai tanggung jawab Notaris  dalam  terhadap  akta  yang  dibuatnya, maka  harus  diperhatikan  apakah  atas  tindakan yang  dilakukan  Notaris  tersebut  tidak  sesuai dengan  ketentuan  (melanggar  undang-undang), dan juga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Apabila  unsur-unsur  ini  terpenuhi  dalam  suatu perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Notaris dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya jabatannya,  maka  jelas  bahwa  perbuatan  yang dilakukan  oleh  Notaris  tersebut  merupakan perbuatan melawan hukum yang secara perdata terhadap  notaris  tersebut  dapat  dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya itu.

## 2.  Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mengatur mengenai  ketentuan  pidana.  UUJN  hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan  oleh  Notaris  terhadap  UUJN,  sanksi tersebut  dapat  berupa  sanksi  terhadap  akta yang  dibuatnya  dan  terhadap  Notaris.  Sanksi terhadap  akta  yang  dibuatnya  menjadikan  akta yang  dibuat  oleh  Notaris  turun  derajatnya  dari akta  autentik  atau  menjadi  akta  di  bawah tangan,  sedangkan  untuk  Notaris  diberikan
96 Ibid ,. hal. 249.
sanksi mulai dari teguran hingga berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat.
Perbuatan  pidana  merupakan  perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, apabila melakukan  pelanggaran  terhadap  larangan tersebut  maka  akan  diiukuti  oleh  sanksi  yang berupa  pidana  tertentu.  Dalam  menjalankan jabatannya  sebagai  Notaris  maka  pidana  yang dimaksudkan  adalah  pidana  yang  dilakukan oleh  Notaris  dalam  kapasitasnya  sebagai pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta autentik  yang  diamanakan  oleh  UUJN,  bukan merupakan  kapasitas  pribadi  atau  individu  dari Notaris tersebut sebagai subjek hukum.
Sebagaimana  dijelaskan  bahwa  Notaris dapat  dimintakan  pertanggung  jawaban  atas kewenangan yang diberikan terhadapnya, pertanggungjawaban Notaris juga meliputi tanggung  jawab  pidana.  Seorang  Notaris  dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana  apabila Notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana  dan  memenuhi  unsur-unsur  tindak pidana,  dalam  hal  menjalankan  tugas  dan fungsinya  terkait  dengan  kewenangan  yang dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum.
Adapun  unsur-unsur  perbuatan  pidana menurut Moeljatno, antara lain:
a.  Perbuatan (manusia);
b.  Yang memenuhi rumusan dalam undang- undang (syarat formil);
c.  Bersifat melawan hukum (syarat meteriil). 97
Menentukan  suatu  perbuatan  termasuk peristiwa  pidana  atau  tidak,  maka  harus  dilihat pemenuhan dari syarat formal terhadap perbuatan  tersebut.  Artinya  suatu  perbuatan dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  pidana  jika perbuatan  tersebut  telah  diatur  dalam  undang-
97 Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana , PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h.37.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
undang.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  dari berlakunya  asas  legalitas  yang  tersimpul  dalam Pasal 1 KUHP.
Apabila  telah  terpenuhinya  syarat  formal, maka  barulah  kemudian  terhadap  perbuatan tersebut  diinventarisasi  apakah  telah memenuhi syarat-syarat  materil  yang  telah  ditetapkan dalam  undang-undang.  Syarat  materil,  dalam hal  ini  adalah  bahwa  perbuatan  itu  harus  betul- betul  dirasakan  oleh  masyarakat  sebagai perbuatan  yang  tak  boleh  atau  tak  patut dilakukan.  Dalam  syarat  materil,  maka  syarat utama  dalam  menentukan  suatu  perbuatan pidana adalah adanya kesalahan ( schuld ).
Mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan kesalahan, dapat dilihat pendapat yang dikemukakan  oleh  Moeljatno,  sebagai  berikut: “kesalahan  dan  kemampuan  bertanggungjawab dari  si  pembuat  tidak  masuk  sebagai  unsur perbuatan  pidana,  karena  hal-hal  tersebut melekat pada orang yang berbuat”. 98
Menurut  P.A.F  Lamintang,  tindak  pidana dapat dibedakan dalam dua kategori unsur yang berbeda, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Penjabaran  dari  kedua  unsur  tersebut  adalah sebagai berikut:
a.  Unsur Objektif Yaitu  unsur  yang  ada  hubungannya dengan  keadaan  yang  terjadi,  dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus  dilakukan.  Unsur  objektif  terdiri dari: 1)  Melanggar hukum ( wedenrechtelijkheid) ;
2)  Kualitas  dari  si  pelaku,  misalnya “keadaan  sebagai  pegawai  negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut  Pasal  415  KUHP  atau
“keadaan  sebagai  pengurus  atau komisaris  dari  suatu  perseroan terbatas”  di  dalam  kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas,  yaitu  hubungan  antara sesuatu tindakan sebagai 98 Ibid. , h. 43. penyebab
dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. b.  Unsur Subjektif Yaitu  unsur  yang  melekat  pada  diri  si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya  yaitu  segala  sesuatu  yang ada  dalam  diri  dan  pikirannya.  Unsur ini terdiri dari:
1) Kesengajaan  ( dolus )  atau  ketidak sengajaan ( culpa );
2) Maksud  atau voornemen pada suatu  percobaan  seperti  yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)
KUHP; 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti  yang  terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya;
4) Perasaan takut atau vress ;
5) Merencanakan  terlebih  dahulu atau voorbedachte raad . 99
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan  sebagai  tindak  pidana  apabila  telah memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana  ditetapkan  oleh  undang-undang. Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana seorang notaris, maka apabila dalam pembuatan akta autentik yang menjadi kewenangannya telah terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan hokum pidana dan perbuatan  tersebut  memenuhi  unsur-unsur pidana,  maka  terhadap  notaris  tersebut  dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dipertanggungjawab-pidanakan.

## 3.  Tanggung  jawab  Notaris  berdasarkan UUJN dan kode etik Jabatan Notaris
Tanggung  jawab  Notaris  dalam  UUJN secara  eksplisit  disebutkan  dalam  Pasal  65 UUJN  yang menyebutkan  bahwa:  “Notaris  atau (Notaris  pengganti,  Notaris  pengganti  khusus
99 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana  Indonesia ,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2001, h.192.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan  pejabat  sementara  Notaris)  bertanggung jawab  atas  setiap  akta  yang  dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan  kepada  pihak  penyimpan  protokol Notaris ”.  Pasal  ini  secara  jelas  menentukan bahwa  Notaris,  Notaris  Pengganti,  Notaris Pengganti  Khusus,  dan  Pejabat  Sementara bertanggung  jawab  atas  setiap  akta  yang dibuatnya  meskipun  protokol  Notaris  telah diserahkan  atau  dipindahkan  kepada  pihak penyimpan protokol.
Apabila  diperhatikan  sepintas  lalu,  maka ketentuan  Pasal  65  UUJN,  terutama  anak kalimat meskipun protokol Notaris telah diserahkan  atau  dipindahkan  kepada  pihak
penyimpan protokol, telah menimbulkan problema hokum, yaitu terkait dengan pertanyaan sejauhmana
batas waktu pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara  Notaris  atas  setiap  akta  yang  dibuat di hadapan atau olehnya.
Menjawab  pertanyaan  tersebut  di  atas, maka  harus  dikaitkan  dengan  konsep  Notaris sebagai  suatu  jabatan (ambt) .  Setiap  orang yang  mengemban  atau  memangku  jabatan tertentu  dalam  bidang  apa  pun  sebagai pelaksanaan dari suatu struktur negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan.
Ditinjau  dari  segi  wewenang,  maka pembatasan  pertanggung  jawaban  wewenang dapat dibedakan berdasarkan waktu dan produk dari jabatan tersebut. Dilihat dari segi waktunya, maka  pertanggungjawaban  jabatan  adalah sampai  batas  waktu  kapan  jabatan  yang diemban oleh seseorang harus berakhir. Apabila dilihat dari produk suatu jabatan, misalnya, surat keputusan  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh pemangku suatu jabatan, maka surat keputusan
tersebut  harus  sesuai  dengan  wewenang  yang dimiliki  oleh  jabatan  tersebut  dan  surat keputusannya  akan  tetap  berlaku  (mengikat) meskipun  pejabat  yang  menjabat  suatu  jabatan sudah tidak menjabat lagi.
Sehubungan  dengan  wewenang  yang dijalankan  oleh  notaris  yaitu  membuat  akta tanah  yang  berkaitan  dengan  tanah,  maka apabila penerbitan akta tanah tersebut menimbulkan  kerugian  atau  dengan  penerbitan surat  keputusan  tersebut,  meskipun  pejabat yang  membuat  dan  menandatanganinya  sudah tidak  menjabat  lagi,  pihak  yang  merasa dirugikan dapat  mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pengajuan gugatan atas terbitnya keputusan tersebut, maka yang menjadi sasaran gugatan bukanlah pribadi dari pemegang jabatan yang membuat dan menandatangani  surat  keputusan  tersebut, namun  yang  menjadi  objek  gugatannya  adalah surat  keputusannya  dan  subjek  tergugatnya adalah  jabatan,  terlepas  siapa  pejabat  yang menduduki jabatan tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat dipahami  bahwa  setiap  jabatan  apa  pun mempunyai  batas  waktu  pertanggungjawaban, yaitu  sepanjang  yang  bersangkutan  menjabat oleh  karena  apabila  jabatan  yang  dipangku seseorang  telah  habis,  yang  bersangkutan berhenti  pula  pertanggungjawabannya  dalam jabatan yang pernah dipangkunya.
Substansi Pasal 65 UUJN harus ditafsirkan  bahwa  Notaris,  Notaris  pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara  Notaris  mempunyai  batas  waktu pertanggungjawaban.  Di  mana  batas  waktu pertanggungjawaban  Notaris  adalah  sepanjang menjalankan  tugas  jabatannya  sampai  Notaris pensiun karena telah mencapai umur 65 atau 67

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tahun,  atau  pensiun  atas  permintaan  sendiri karena sebab tertentu.
Demikian  pula  halnya  dengan  pejabat sementara  Notaris  dan  Notaris  pengganti khusus,  setelah  tidak  membuat  akta  lagi,  tidak perlu  bertanggung  jawab  apa  pun  atas  akta yang dibuat di hadapan atau olehnya. Meskipun jika  protokol  Notaris  sudah  diserahkan  kepada Notaris  pemegang  protokol  ataupun  protokol Notaris  yang  disimpan  oleh  majelis  pengawas daerah  (Pasal  70  huruf  e  dan  f  UUJN),  bukan berarti  pertanggungjawaban  beralih  kepada Notaris  pemegang  atau  penyimpan  protokol. Oleh  karena  itu,  Notaris  pemegang  ataupun protokol Notaris atau MPD yang akan menentukan  tempat  penyimpanan  protokol Notaris  yang  pada  saat  serah  terima  protokol Notaris telah berumur 25 tahun atau lebih (Pasal 70 huruf (e) UUJN) hanya  mempunyai kewajiban untuk menjelaskan atau
memperlihatkan apa adanya akta yang dipegang atau disimpannya.
Berdasar  pada  penafsiran  tersebut  di atas,  akta  Notaris  sebagai  akta  autentik  yang akan  membuktikan  dirinya  sendiri  sebagai  alat bukti  yang  sah  menurut  hukum.  Karena  akta Notaris  sebagai  akta  autentik  harus  dilihat  dan dinilai apa adanya sehingga jika ada pihak-pihak yang menuduh atau menilai bahwa akta Notaris tersebut  palsu  atau  tidak  benar,  maka  pihak yang  menuduh  atau  menilai  tersebut  harus dapat  membuktikan  tuduhan  atau  penilaiannya sendiri melalui proses hukum (gugatan perdata), bukan  dengan  cara  mengadukan  Notaris (PPAT) kepada pihak kepolisian.
Sejalan dengan penegasan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk  membuat  akta  autentik  maka  ditentukan bahwa  pengangkatan,  pemberhentian,  dan pengawasan  Notaris  dilakukan  oleh  menteri
dibidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang  kenotariatan.  Namun,  khusus  dalam melaksanakan  pengawasan  Notaris,  ditentukan untuk dilakukan mejelis pengawas yang dibentuk oleh menteri. 100
C.  Akibat Hukum Akta Notaris/PPAT
Mengenai  Pelepasan  Hak  Atas  Tanah Yang  Menimbulkan  Kerugian  Bagi  Pihak Lain
Pelepasan  hak  milik  atas  tanah  memiliki konsekuensi  hukum  terhadap  kepemilikan  hak atas  tanah,  pemilik  hak  atas  tanah  yang  telah menyatakan  pelepasan  hak  tidak  lagi  memiliki hak  apapun  atas  tanah  tersebut.  Tanah  yang telah dilepaskan haknya oleh pemilik/pemegang hak,  maka  penguasaan  atas  tanah  itu  akan menjadi  hak  negara.  Dengan  kata  lain,  dengan dibuat  akta  pelepasan  hak  akan  membawa akibat hukum sebagai berikut:
1.  Penjual  sudah  melepaskan  hak  atas tanah  tersebut  ke  negara,  yang dengan otomatis status tanah tersebut menjadi tanah negara.
2.  Pembeli memiliki hak preference untuk mengajukan  permohonan  hak  kepada negara atas tanah tersebut.
Praktiknya,  dalam  proses  pelepasan  hak atas  tanah  sering  kali  menimbulkan  sengketa atau  perselisihan.  Salah  satu  penyebab  dari perselisihan  tersebut,  adanya  kerugian  yang timbul terhadap pihak ketiga dalam pelaksanaan pelepasan  hak  tersebut.  Muncul  pertanyaan, bagaimana  timbulnya  kerugian  terhadap  pihak ketiga  atas  perbuatan  hukum  pelepasan  hak atas tanah.
Pembuatan  akta  pelepasan  hak  atas tanah,  syarat  yang  paling  utama  adalah  bahwa pihak yang melepaskan hak tersebut
100 Ustad Adil. Op.Cit ., hal 13.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
merupakan  pemegang  hak  yang  sebenarnya. Hal ini dibuktikan dapat dibuktikan dengan surat bukti  kepemilikan,  seperti:  Sertifikat  atau  surat bukti  kepemilikan  lainnya.  Untuk  itu,  notaris sebelum  notaris  membuat  akta  pelepasan, maka  notaris  harus  memastikan  bahwa  pihak yang  akan melepaskan  hak  atas  tanah tersebut adalah pemilik/pemegang hak yang sebenarnya. Upaya  yang  dapat  dilakukan  notaris  untuk memperoleh kepastian tentang kepastian hukum  atas  kepemilikan  hak  atas  tanah,  maka notaris  tersebut  dapat  memeriksa  dokumen- dokumen penting terkait dengan status kepemilikan  hak  atas  tanah,  dan  meminta kepada  para  pihak  untuk  menyertakan  surat- surat yang dapat mendukung kebenaran materil dari kepemilikan hak atas tanah, seperti:
1.  Identitas  penghadap  harus  dikenal oleh notaris.
2.  Surat  Keterangan  silang  sengketa yang  diketahui  oleh  Lurah  maupun Camat.
3.  Surat Keterangan mewaris yang dibuat  oleh  Notaris  untuk  golongan Tionghoa. Penetapan Pengadilan Negeri  untuk  orang  pribumi  yang beragama Kristen. Penetapan Pengadilan  Agama  untuk  golongan orang  pribumi  yang  beragama  Islam atau  yang  dibuat  sendiri  oleh  semua ahli waris dengan diketahui Lurah atau dibuat oleh Camat. 101
Pemeriksaan atas dokumen-dokumen tersebut  merupakan  suatu  upaya  yang  dapat dilakukan  oleh  notaris  untuk  memperoleh kepastian  hukum  atas  kepemilikan  hak  atas tanah  sebelum  akta  pelepasan  dibuat  oleh notaris.  Sehingga  dapat  memperkecil  potensi terjadinya  sengketa  setelah  pembuatan  akta pelepasan hak  tersebut  selesai.  Namun, meskipun notaris telah melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut bukan berarti akta pelepasan hak yang
101 Adrian Sutedi. Op. Cit., h. 89.
dibuat  notaris  luput  dari  sengketa.  Peluang terjadinya sengketa atau tuntutan terhadap akta tersebut  tetap  dapat  timbul,  karena  adanya pihak  yang  dirugikan  dari  terbitnya  akta pelepasan  hak  atas  tanah  yang  dibuat  oleh notaris.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  notaris  memiliki  tanggung jawab  atas  akta  autentik  yang  dibuatnya. Tanggung  jawab  notaris  berkaitan  dengan  akta autentik yang dibuatnya dapat berupa tanggung jawab secara perdata, pidana, dan administrasi. Secara  perdata,  suatu  tuntutan  hak  yang  akan diajukan  kepada  pengadilan  yang  dituangkan dalam  sebuah  gugatan,  harus  di  dasari kepentingan  hukum  yang  cukup.  Orang  yang tidak  mempunyai  kepentingan  hukum  tidak dibenarkan  untuk  menjadi  para  pihak  dalam mengajukan gugatan. 102
Perbuatan  melawan hukum di sini dimaksudkan sebagai perbuatan  melawan hukum  bidang  keperdataan.  Sebab  untuk tindakan  perbuatan  melawan  hukum  pidana (delik)  atau  yang  disebut  dengan  istilah “perbuatan  pidana”,  mempunyai  arti,  konotasi dan  pengaturan  hukum  yang  berbeda  sama sekali.  Demikian  juga  dengan  perbuatan melawan  hukum  oleh  penguasa  negara  atau yang disebut dengan “ onrechtmatige overheidsdaad ” juga memiliki arti, konotasi yang berbeda. 103
Menurut  Pasal  1365  KUH  Perdata, dimaksud  dengan  perbuatan  melanggar  hukum adalah perbuatan yang melawan hukum perdata yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  karena salahnya  telah  menimbulkan  kerugian  bagi orang  lain,  yang  mengharuskan  orang  yang karena  salahnya  telah  menimbulkan  kerugian
102 Abdul Manan, Op.Cit ., hal. 19.
103 Munir Fuady, Op. Cit ., hal. 247.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tersebut  untuk  mengganti  kerugian.  Dengan demikian, jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan  penerbitan  surat  keputusan  tersebut meskipun pejabat yang membuat dan menandatanganinya  sudah  tidak  menjabat  lagi, pihak  yang  merasa  dirugikan  tersebut  dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara  (PTUN)  ataupun  ke  Pengadilan  Negeri untuk  menggugat  Notaris  yang  bersangkutan akibat terbitnya akta Notaris tersebut.
Dalam  hal  gugatan  diajukan  ke  PTUN, maka  yang  digugat  bukan  pribadi  pejabat  yang membuat dan menandatangani surat keputusan tersebut,  melainkan  yang  digugat  atau  objek gugatannya  adalah  surat  keputusannya  dan subjek  tergugatnya  adalah  jabatan,  terlepas siapa pejabat yang menduduki jabatan tersebut. Oleh  karena  itu,  setiap  jabatan  apa  pun mempunyai batasan waktu pertanggungjawabannya,  yaitu  sepanjang  yang bersangkutan  menjabat  oleh  karena  apabila jabatan  yang  dipangku  seseorang  telah  habis, yang bersangkutan berhenti
pula
pertanggungjawabannya  dalam  jabatan  yang pernah dipangkunya.
Khusus  untuk  Notaris,  Notaris  pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat
sementara
Notaris pertanggungjawaban tersebut  mempunyai  batas  sesuai  dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan. Misalnya, jika Notaris pindah tempat kedudukan dan  wilayah  jabatan  atau  Notaris  pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara  Notaris  kemudian  menjadi  Notaris akan bertanggung jawab sesuai tempat kedudukan dan wilayah jabatan.
Berdasar  penafsiran  di  atas,  maka  akta Notaris  sebagai  akta  autentik  yang  akan membuktikan  dan  menjadi  alat  bukti  yang  sah menurut  hukum.  Sebagai  alat  bukti  yang
membuktikan mengenai suatu hak atau membuktikan  telah  terjadinya  peristiwa  hokum tertentu,  maka  keautentikan  dari  akta  tersebut perlu  dibuktikan,  jika  terdapat  sanggahan  atau penolakan dari pihak tertentu. Dengan kata lain, akta  Notaris  sebagai  akta  autentik  harus  dilihat dan dinilai apa adanya sehingga jika ada pihak- pihak  yang  menuduh  atau  menilai  bahwa  akta Notaris  tersebut  palsu  atau  tidak  benar,  maka pihak  yang  menuduh  atau  menilai  tersebut harus dapat membuktikan tuduhan atau penilaiannya  sendiri  melalui  proses  hukum (gugatan perdata), bukan dengan cara mengadukan  Notaris  (PPAT)  kepada  pihak kepolisian.
Apabila  ternyata  suatu  akta  dinyatakan terbukti  cacat  hukum,  atau  dalam  proses pembuatannya  oleh  pejabat  Notaris  terjadi penyimpangan  dan  menimbulkan  kerugian  bagi pihak  lain,  terhadap  akta  tersebut  dapat dimintakan  pembatalan  pengadilan  oleh  pihak yang berkepentingan atau yang merasa haknya telah dirugikan dengan terbitnya akta tersebut.

## IV. PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MEMUTUS  SENGKETA  PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM

## PUTUSAN NO. 09/PDT.G/2013/PN.BJ
A.  Pertimbangan  Hakim  Menyatakan  Akta Pelepasan  Hak  Atas  Tanah  Yang  Dibuat Notaris Telah Menimbulkan Kerugian
Berdasarkan keterangan saksi Penggugat yakni  saksi  Rosdiana  dan  saksi  Dewi  Srianti bahwa  orangtua  Penggugat  yakni  Alm.  Irmin Diana  dan  M.  Ifkar,  diketahui  keduanya  telah membeli sebidang tanah dan bangunan diatasnya  yang  terletak  dijalan  Imam  Bonjol kelurahan  Setia,  Kecamatan  Binjai  Kota,  Kota Binjai dari Fatimah, berdasarkan Surat Jual Beli

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tertanggal  24  Mei  1976  (vide  bukti  Pembuktian- 2)  dan  telah  didaftarkan  kepada  Badan Pertanahan  Nasional  sesuai  dengan  Sertifikat Hak  Milik  No.  434  tanggal  28  Mei  1998  atas nama  pemegang  hak  Irmin  Diana  (Pembuktian- 3) yang hingga saat ini belum pernah dibatalkan ataupun  dinyatakan  tidak  sah  oleh  pihak  yang berwenang dimana atas terbitnya SHM No. 434 tanggal  28 Mei  1998  atas  nama  pemegang  hak Irmin  Diana  (Bukti  Pembuktian-3),  dimana setahu  saksi-saksi  tersebut  bahwa  pihak Tergugat  tidak  pernah  mengajukan  keberatan atas terbitnya sertifikat tersebut.
Tergugat I sampai Tergugat XXVII, dalam jawabannya  meragukan  kebenaran  bukti  P-2 (Surat  Jual  Beli  tertanggal  24  Mei  1976  antara Fatimah  selaku  penjual  dengan  M.  Ifkar/Irmin Diana  (orangtua  kandung  Penggugat)  selaku pembeli  yang  diketahui  oleh  Kepala  Kampung Setia Binjai A Manaf Idris dan disaksikan oleh 1. Zainuddin,  2.  Kamariah,  3.  Halimah  yang seluruhnya  membubuhkan  tandatangan  diatas Surat Jual Beli) dengan alasan bahwa:
1.  Tandatangan  Hj.  Kamariah  tidak  sama dengan aslinya,
2.  Ahli waris Fatimah bernama Hamidah dan Rahmah  tidak  ikut  dalam  jual  beli tersebut;
3.  Nomor  Grand  Sultan  seharusnya  279, bukan  nomor  270  sebagaimana  dalam bukti Pembuktian-2;
4.  Luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik  No. 434 adalah 195 M2, seharusnya 183 M2.
Berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan  oleh  Tergugat  I  sampai  XXVII  bahwa dalil Tergugat I sampai XXVII perihal tandatangan  Hj.  Kamariah  tidak  sama  dengan aslinya,  menurut  Majelis  Hakim  Tergugat  I sampai  XXVII  melalui  kuasanya  tidak  dapat membuktikan mengenai kepalsuan tandatangan
tersebut  berupa  keterangan  laboratorium  atau sejenisnya, selanjutnya dalam hal jual beli yang dilakukan oleh Fatimah, sebagai pemilik barang semasa  hidupnya,  maka  ahli  waris  tidak  perlu ikut  serta  dalam  perbuatan  hukum  dan dihubungkan  dengan  Tergugat  I-XXVII  yang menerangkan bahwa Rahmah telah meninggal.
Penggugat dan ahli waris lainnya dari HJ.
Fatimah sesuai
bukti Pembuktian-5,
Pembuktian-6, Pembuktian-8 dihubungkan dengan  bukti  Tergugat  I –  XXVII,  berdasarkan keterangan  saksi  Rosdiana,  saksi  Dewi  Srianti, dan saksi Samsul Arifin Nasution.
Sesuai  dengan  Akta  Kuasa  menjual tanggal  21  Nopember  2012  Nomor  01  (bukti Pembuktian-5)  dan  Salinan  Akta  Surat  Kuasa tanggal  3  Oktober  2002  No:  11  (bukti Pembuktian-6).  Tergugat  I  pernah  menerima kuasa  menjual  tanah  warisan  dari  almarhum Fatimah  yaitu  atas  tanah  lembah  seluas  2.698 M2  yang  dimaksud  dalam  Soerat  Keterangan Djoeal  dan  Pembahagian  Poesaka  Harta  No. 15/KK  tanggal  18  Mei  1949,  dimana  kuasa tersebut  diberikan  oleh  Tergugat  II  sampai Tergugat XXVII bersama-sama dengan Penggugat  dan  ahli  waris  Irmin  Diana  lainnya. Akan  tetapi  tidak  termasuk  penjualan  terhadap obyek sengketa.
Kemudian  sesuai  bukti  Pembuktian-9, Tergugat  XIX  (Zul  Asril)  pernah  di jatuhi  pidana karena  penguasaan  tanpa  hak  terhadap  obyek sengketa. Akan tetapi dalam bukti Pembuktian-5 dan Pembuktian-6 adalah tidak termasuk kuasa menjual  atas  obyek  sengketa.  Tergugat  I sampai Tergugat XXVII membuat Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan ganti Rugi No.  222  tanggal  21  Januari  2013  (Bukti Pembuktian-7)  dan  Tergugat  I-XXVII)  atas obyek  sengketa,  yang  dibuat  berdasarkan  Bukti (Pembuktian-6).  Perbuatan  mana  dilakukan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tergugat  I  sampai  XXVII  tanpa  sepengetahuan dari  Penggugat  bersama  ahli  waris  Irmin  Diana lainnya  dalam  (bukti  Pembuktian-1)  sebagai pemegang  hak  yang  sah  sesuai  SHM  No.  434 tanggal 28 Mei 1998.
Jika  benar  Tergugat  I  sampai  Tergugat XXVII menganggap obyek sengketa merupakan harta  warisan  almarhum  Fatimah  yang  belum dibagi  maka  tentunya  harus  mengikutsertakan Penggugat dan saudaranya yang lain (ahli waris Irmin  Diana)  karena  turut  berhak  atas  obyek sengketa  tersebut,  namun  ternyata  Tergugat  I sampai  Tergugat  XXVII  melakukan  pengalihan hak  tanpa  sepengetahuan  ahli  waris  Irmin Diana.  Oleh  karena  itu  perbuatan  Tergugat  I sampai  XXVII  telah menimbulkan  kerugian  bagi Penggugat  dan  ahli  waris  Irmin  Diana  lainnya yang  telah  memiliki  Sertifkat  Hak  Milik  atas obyek sengketa.
Berdasar  uraian  pertimbangan  di  atas, Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan Tergugat I yang menerima kuasa dari Tergugat I sampai Tergugat XXVII dan selanjutnya membuat  Akta  Melepaskan  Hak  Atas  Tanah Dengan  ganti  Rugi  No.  222  tanggal  21  Januari 2013  (Bukti  Pembuktian-7  dan  Tergugat  I  - XXVII-7) atas obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga  dengan  demikian  maka  petitum  ke  2 dari  gugatan  Penggugat  tersebut  adalah beralasan  untuk  dikabulkan.  Dengan  demikian, yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam menyatakan  akta  pelepasan  hak  yang  dibuat oleh notaris dalam perkara ini telah menimbulkan  kerugian,  sehingga  menyatakan perbuatan notaris menerbitkan akta melepaskan hak  No.  Dengan  ganti  Rugi  No.  222  tanggal  21 Januari  2013  sebagai  perbuatan  melawan hukum, bahwa :
Sebagai  seorang  Notaris  sesuai  dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN, meskipun notaris hanya  mencatat  apa  yang  dikemukakan oleh  penghadap  namun  notaris  harus mengikuti  ketentuan  umum  yang  berlaku khusus  mengenai  peralihan  hak  atas tanah  berupa  perlunya  notaris  meminta dilampirkan  keterangan  Lurah  bahwa terhadap obyek tidak ada silang sengketa dan  obyek  dikuasai  secara  fisik  oleh penjual serta keterangan Badan
Pertanahan mengenai obyek tanah.
Dengan  demikian  terdapat  sifat  kehati- hatian  dari  notaris  dalam  membuat  akta peralihan  hak  atas  tanah  sehingga  tidak menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain. Akan tetapi Tergugat XXVIII tidak melakukan  hal  tersebut  padahal  obyek perkara telah memiliki akta otentik berupa
Sertifikat Hak Milik No. 434. 104
Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis  hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili perkara  ini  menyatakan  perbuatan  Tergugat XXVIII adalah melawan hukum karena menimbulkan  kerugian  atas  pembuatan  akta yang  salah,  maka  dari  itu  konsekwensi yuridisnya  Akta  Melepaskan  Hak  Atas  Tanah Dengan  ganti  Rugi  No.  222  tanggal  21  Januari 2013  yang  dibuat  oleh  Tergugat  XXVIII  adalah batal  demi  hukum  karena  dibuat  secara melawan hukum.

## B.  Perbuatan Melawan Hukum Notaris Dalam Pembuatan  Akta  Pelepasan  Hak  Atas Tanah
Berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri Stabat No. 09/Pdt.G/2013. PN.Bj, yang menyatakan  Tergugat  XXVIII  adalah  melawan hukum  karena  menimbulkan  kerugian  atas pembuatan  akta  yang  salah,  maka  dari  itu konsekwensi  yuridisnya  Akta  Melepaskan  Hak Atas Tanah Dengan ganti Rugi No. 222 tanggal 21  Januari  2013  yang  dibuat  oleh  Tergugat XXVIII  adalah  batal  demi  hukum  karena  dibuat
104 Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 09/Pdt. G/2013.PN. Bj, hal.  61.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
secara melawan hukum, sesuai dengan kategori poin  d,  yaitu:  perbuatan  yang  bertentangan dengan  kehati-hatian  dan  keharusan  dalam pergaulan masyarakat yang baik.
Mengetahui penerapan hukum dari perbuatan  melawan  hukum  dalam  kaitannya dengan  pembuatan  Akta  Melepaskan  Hak  Atas Tanah  Dengan  ganti  Rugi  No.  222  tanggal  21 Januari  2013  yang  dibuat  oleh  Tergugat  XXVIII (notaris), maka dapat dilakukan analisis berdasarkan  unsur-unsur  perbuatan  melawan hukum,  sehingga  dapat  diketahui  pemenuhan unsur  perbuatan  melawan  hukum  dalam pembuatan  Akta  Melepaskan  Hak  Atas  Tanah Dengan  ganti  Rugi  No.  222  tanggal  21  Januari 2013 yang dibuat oleh Tergugat XXVIII (notaris). Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum,  yang  menjadi  pertimbangan  majelis hakim  dalam  memutus  perkara  ini  adalah sebagai berikut:
1.  Adanya suatu pelanggaran hukum
Merumuskan  perbuatan  melawan  hukum, dapat  dilihat  pendapat  yang  dikemukakan Sudikno Mertokusumo, sebagai berikut:
Perbuatan melawan hukum ( onrechtmatigedaad ) tidak lain bergantung dari pertanyaan apakah suatu perbuatan atau peristiwa itu mengganggu keseimbangan  masyarakat  atau  tidak. Sedangkan keseimbangan masyarakat itu sendiri  ditentukan  oleh  pendapat  umum yan  masih  juga  bergantung  dari  tempat, waktu dan keadaan. 105
Mengenai  apa  yang  diartikan  dengan perbuatan  melawan  hukum  “ onrechtmatige ” dalam  Pasal  1365    KUH  Perdata,  pada  tahun 1983  Hoge  Raad  menafsirkan  “ onrechmatige ” sebagai : “ een  daad  of  verzuim  in  strijd  met  des
105 Sudikno Mertokusumo. 2014.
Perbuatan  Melawan  Hukum  Oleh  Pemerintah . Yokyakarta:  Cahaya Atma Pustaka, hal 12-13.
daders  rechtsplict  of  inbreuk  makend  op  eens anders  recht ”  (berbuat  atau  tidak  berbuat bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si pembuat  atau  melanggar  hak  orang  lain). Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa perbuatan  melawan  hukum  yang  terjadi  dalam perkara  ini,  adalah  adanya  kesalahan  notaris dalam menerbitkan akta, yang berkaitan dengan peristiwa hokum pelepasan hak atas tanah.
Perbuatan notaris (yang dalam perkara ini berkedudukan  sebagai  tergugat)  yang  telah menerbitkan  Akta  Melepaskan  Hak  Atas  Tanah Dengan  ganti  Rugi  No.  222  tanggal  21  Januari 2013, merupakan suatu perbuatan yang melawan  hukum.  Oleh  karena,  tanah  yang menjadi objek pelepasan hak tersebut bukanlah pemegang  atau  pemilik  hak  atas  tanah  yang sebenarnya.  Karena  atas  objek  hak  atas  tanah tersebut  telah  memiliki  sertifikat  hak  milik  yang sah  sesuai  Sertifikat  Hak  Milik  No.  434  tanggal 28  Mei  1998,  yang  diterbitkan  oleh  BPN  kota Binjai.
Perbuatan  melawan  hukum  ini  terjadi karena  kesalahan  notaris,  baik  itu  disengaja ataupun  tidak  disengaja,  yang  tidak  cermat  dan hati-hati  dalam  membuat  akta  yang  berkaitan dengan tanah. Sebagai pejabat umum, seharusnya  Notaris  terlebih  dahulu  melakukan pemeriksaan  terhadap  kelengkapan  berkas- berkas  para  pihak,  khususnya  surat-surat  yang berkaitan  dengan  bukti  kepemilikan  hak  atas tanah yang akan dibuatkan akta pelepasan oleh notaris.
2.  Terdapat kesalahan
Pasal 1365 KUH Perdata mengisyaratkan adanya kesalahan ( schuldelement ) dalam menyatakan atau menentukan perbuatan melawan  hokum.  Artinya,  seseorang  dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum, jika terdapat kesalahan dalam

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perbuatan  tersebut.  Pasal  1365  KUH  Perdata tidak  membedakan  antara  kesalahan  dalam bentuk kesengajaan ( opzet dolus ) dan kesalahan  dalam  bentuk  kekurang  hati-hatian ( culpa ).
Pasal  1365  KUH  Perdata  yang  telah menetapkan  unsur  kesalahan  ( schuld )  dalam perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui  bagaimana  cakupan  unsur-unsur kesalahan  tersebut.  Suatu  tindakan  dianggap oleh  hukum  mengandung  unsur  kesalahan sehingga  dapat  dimintakan  tanggung  jawabnya secara  hukum  jika  memenuhi  unsur-unsur sebagai berikut:
a.  Ada unsur kesengajaan atau
b.  Ada unsur kelalaian
c.  Tidak  ada  alasan  pembenar  dan  alasan pemaaf,  seperti:  keadaan overmacth , membela diri, tidak waras dan lain-lain. 106
Memperhatikan unsur-unsur
dari
kesalahan  yang  terkandung  dalam  perbuatan melawan  hukum,  maka  seseorang  tidak  dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum    bilamana  melakukan  perbuatan  itu karena keadaan terpaksa ( overmacht ), keadaan darurat ( noodweer ). Seseorang juga tidak dapat dipertangungjawabkan atas perbuatan melawan hukum  karena  melakukan  perintah  jabatan  dan salah  sangka  yang  dapat  dimaafkan.  Tetapi yang  disebabkan  karena  perbuatan  kesalahan atau  kurang  hati-hati  maka  bertanggung  jawab atas  kerugian  yang menjadi  tanggungjawabnya, barang-barang yang berada di bawah penguasaannya dan binatang-binatang miliknya.
Berdasarkan
pemeriksaan dan pembuktian  dimuka  persidangan,  diketahui bahwa  notaris  tidak  meminta  dilampirkan keterangan  Lurah  bahwa  terhadap  obyek  tidak
106 Munir  Fuady, Konsep  Hukum …, Op. Cit ., hal 254.
ada  silang  sengketa  dan  obyek  dikuasai  secara fisik  oleh  penjual  serta  keterangan  Badan Pertanahan  mengenai  obyek  tanah.  Sehingga terdapat  sifat  ketidakhati-hatian  dari  notaris dalam  membuat  akta  peralihan  hak  atas  tanah, sehingga  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi orang  lain.  Dengan  demikian,  maka  dapat dikatakan  notaris  dalam  ini  telah  melakukan kesalahan,  dengan  tidak  meminta  dilampirkan keterangan  Lurah  bahwa  terhadap  obyek  tidak ada  silang  sengketa  dan  obyek  dikuasai  secara fisik  oleh  penjual  serta  keterangan  Badan Pertanahan mengenai obyek tanah.
3.  Terjadi Kerugian
Kerugian  ( schade )  merupakan  syarat yang  ditentukan  dalam  Pasal  1365  KUH Perdata, agar suatu perbuatan dapat dimintakan atau  digugat  berdasarkan  perbuatan  melawan hukum.  Kerugian  di  dalam  perbuatan  melawan hukum  berbeda  dengan  kerugian  dalam  hal perbuatan wanprestasi.
Kerugian dalam wanprestasi hanya mengenal  kerugian  materil,  maka  kerugian karena  perbuatan  melawan  hukum  disamping kerugian materil, juga mengakui konsep kerugian  imaterial,  yang  juga  akan  dinilai dengan  uang.  Kerugian     yang     disebabkan karena     perbuatan     melawan  hukum  dapat berupa:
a.  Kerugian materil
Kerugian materil dapat berupa kerugian yang nyata diderita dari suatu perbuatan  melanggar  hukum  yang dilakukan  oleh  orang  lain.  Misalnya: kebakaran  mobil  penumpang  akibat perbuatan melawan
hukum,
mewajibkan  si  pembuat  kerugian  itu tidak hanya membayar biaya
perbaikan mobil tersebut.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
b.  Kerugian immaterial
Termasuk  dalam  kerugian  immaterial akibat  perbuatan  melawan  hukum dapat berupa:
1)  Kerugian moral,
2)  Kerugian ideal,
3)  Kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang,
4)  Kerugian non ekonomis. Menentukan  besarnya  kerugian  yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai  kerugian  tersebut.  Karena  itu  pada asasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan yang sesungguhnya  jika  tidak  terjadi  perbuatan melawan hukum.
Kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  notaris dalam membuat akta pelepasan hak atas tanah dalam  perkara  ini  adalah,  diterbitnya  Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan ganti Rugi No.  222  tanggal  21  Januari  2013  yang  dibuat oleh Tergugat XXVIII (notaris) tanpa sepengetahuan  dari  Penggugat  bersama  ahli waris  Irmin  Diana  lainnya  sebagai  pemegang hak  yang  sah  sesuai  SHM  No.  434  tanggal  28 Mei  1998.  Oleh  karenanya,  Akta  Melepaskan Hak  Atas  Tanah  Dengan  ganti  Rugi  No.  222 tanggal  21  Januari  2013  yang  dibuat  oleh Tergugat XXVIII (notaris) telahpun menimbulkan kerugian  terhadap  Penggugat  dan  saudaranya yang  lain  (ahli  waris  Irmin  Diana)  karena  turut berhak atas obyek sengketa tersebut.
4.  Adanya Hubungan Kausalitas
Akibat  umum  dari  suatu  perbuatan melawan  hukum,  yaitu  kegoncangan  dalam neraca  keseimbangan  dalam  masyarakat,  atau dengan  kata  lain  dapat  dikatakan  kekacauan. Kekacauan  ini  dapat  mengenai  berbagai hubungan hukum dalam masyarakat.
Berkenaan  dengan  perbuatan  melawan hokum  yang  dilakukan  oleh  notaris  dalam pembuatan  akta  pelepasan  hak  atas  tanah dalam  perkara  ini,  maka  setiap  perbuatan ataupun  tindakan  yang  melawan   hukum,  yang berakibat  timbulnya  kerugian  pada  orang  lain menimbulkan  kewajiban  pada  orang  yang  telah mengakibatkan kerugian untuk mengganti kerugian  itu.  Secara  prinsip,  pelaku  perbuatan melawan hukum yang telah melakukan perbuatan  yang  melawan  hukum  baik  sengaja atau tidak sengaja mengakibatkan yang bersangkutan  wajib  menggantikan  kerugian (moril  maupun  materiil)  terhadap  pihak-pihak yang  telah  dirugikan,  sebagaimana  disebutkan Pasal 1365 KUH Perdata.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dipahami bahwa pembuatan akta pelepasan hak atas  tanah  yang  dibuat  oleh  Notaris  dengan Akta Melepaskan Tanah Dengan ganti Rugi No. 222  tanggal  21  Januari  2013  yang  dibuat  oleh Tergugat  XXVIII  (Notaris)    merupakan  yang melawan  hukum.  Perbuatan  mana  dilakukan Tergugat II sampai XXVII tanpa sepengetahuan dari  Penggugat  selaku  ahli  waris  Irmin  Diana selaku  pemegang  hak  yang  sah  dan  telah memiliki sertifkat Hak Milik atas obyek sengketa. Dengan  demikian,  pembuatan  akta  pelepasan hak  atas  yang  dibuat  oleh  Notaris  berdasarkan Akta Melepaskan Tanah Dengan ganti Rugi No. 222  tanggal  21  Januari  2013,  jelas  telah menimbulkan  kerugian  bagi  pemegang  hak (penggugat)  selaku  ahli  waris  dari  Irmin  Diana yang  merupakan  pemegang  hak  yang  sah  dan telah  memiliki  sertifkat  Hak  Milik  berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 434.
Notaris,  dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangannya,  khususnya  pada  kewenangan membuat  partij  acten,  hanyalah  bertugas mencatat apa yang dikemukakan atau

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diinginkan  oleh  para  penghadap.  Meksipun demikian,  Notaris  harus  mengikuti  ketentuan umum yang berlaku khusus mengenai peralihan hak atas tanah, Notaris perlu  meminta dilampirkannya  surat  Keterangan  Lurah  bahwa terhadap  obyek  tidak  ada  silang  sengketa  dan obyek  dikuasai  secara  fisik  oleh  penjual  serta keterangan Badan Pertanahan mengenai obyek tanah.  Dengan  demikian,  perbuatan  melawan hukum  yang  dilakukan  notaris,  tidak  adanya sikap kehati-hatian Notaris dalam membuat akta peralihan hak atas tanah, sehingga menimbulkan kerugian.
C.  Analisis Putusan Pengadilan Negeri
Stabat No. 09/PDT.G/2013/PN.BJ. (tentang Perbuatan Melawan Hukum Notaris Dalam
Membuat  Akta  Pelepasan  Hak  Atas Tanah)
1.  Kasus Posisi
a.  Identitas Penggugat  Amalia  Octariana  Damayanti, umur  35  Tahun,  agama  Islam    kebangsaan Indonesia,  telah  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan Negeri Binjai melalui surat
gugatannya  tertanggal  2  Mei  2013  dan  telah didaftarkan  dalam  register  di  Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai Nomor
09/Pdt.G/2013/PN.BJ.  tanggal  02  Mei  2013. Dalam  dalil  gugatannya  penggugat menyatakan bahwa  tergugat  dan  turut  tergugat  dalam  surat gugatannya  terdiri  dari  tergugat  I  s/d  Tergugat XVII (terlampir dalam putusan).

## b.  Kronogis kasus
Penggugat merupakan salah seorang ahli
waris dari Alhmarhumah Irmin Diana berdasarkan  Putusan/Penetapan  Pengadilan
Agama  Binjai  Nomor  7/Pdt.P/2012/  PA.Bj. Semasa  hidupnya  Almarhumah  Irmin  Diana memiliki  sebidang  tanah  yang  terletak  di  jalan Imam  Bonjol  Kelurahan  setia  Kecamatan  Binjai Kota, Kota Binjai dengan ukuran 10 x 20 meter.
Tanah  tersebut  diperoleh  Almarhumah Irmin  Diana  dari  Almarhumah  Fatimah  dengan cara  membeli  tanahnya  berdasarkan  Surat  Jual Beli  tertanggal  24  Mei  1976.  Kemudian berdasarkan  surat  jual  beli  tertanggal  24  mei 1976  tersebut  Alm.  Irmin  Diana  mengajukan permohonan  sertifikat  Hak  Milik  atas  tanah tersebut  kepada  Badan  Pertanahan  Nasional Kota  Binjai  pada  tanggal  28  Mei  1998  Badan Pertanahan  Nasional  kota  Binjai  mengeluarkan sertifikat Hak Milik Nomor 434 Tahun 1998 atas nama  Irmin  Diana  yang  diajukan  berdasarkan Surat Jual beli tertanggal 24 Mei 1976.
Pada tanggal 6 Agustus 2000 Irmin Diana meninggal  dunia  dan  meninggalkan  ahli  waris berdasarkan  Putusan/Penetapan  Pengadilan Agama  Binjai  Nomor  7/Pdt.P/2012/PA.Bj,  yakni Elisa Kartika Indrayani, Erminta, Amalia Octarina  Damayanti  (Penggugat),  M.  Faisal sharoni, dan Yulia Fitri.
Setelah  Irmin  Diana  meninggal  dunia maka  harta  warisan  almarhumah  Irmin  Diana berupa  sebidang  tanah  yang  terletak  di  Jalan Imam  Bonjol  Kelurahan  Setia  Kecamatan  Binjai kota,  Kota  Binjai  sesuai  dengan  Sertifikat  hak Milik  No.  434  Tahun  1998  menjadi  hak  waris dari  para  ahli  waris  salah  satunya  adalah penggugat hak tanah berdasarkan SHM No. 434 Tahun  1998  yang  telah  menjadi  hak  waris  dari Penggugat.  Namun,  tiba-tiba  diambil  alih  oleh Tergugat  I  an  selanjutnya  melepaskan  dan menyerahkan serta memindahkan obyek perkara kepada dirinya melalui Akta
Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan ganti Rugi tertanggal 21 Januari 2013 dengan Akta Nomor

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
222  yang  diperbuat  oleh  Tergugat  XXVIII diklasifikasikan  sebagai  perbuatan  melawan hukum. Perbuatan para
Tergugat telah mengakibatkan  kerugian  pada  diri  penggugat baik  secara  materiil  maupun  moril  akibat perbuatan  para  tergugat  yang  mengakibatkan obyek  perkara  beralih  penguasaannya  kepada Tergugat  I  telah  menimbulkan  kerugian  kepada penggugat  dan  ahli  waris  almarhumah  Irmin Diana yang lain sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

## c.  Pertimbangan Majelis Hakim
Berdasarkan keterangan saksi Penggugat  yakni  saksi  saksi  Rosdiana  dan saksi  Dewi  Srianti  bahwa  orangtua  Penggugat yakni alm. Irmin Diana dan M. Ifkar ada membeli sebidang  tanah  dan  bangunan  diatasnya  yang terletak  dijalan  Imam  Bonjol  kelurahan  Setia, Kecamatan  Binjai  Kota,  Kota  Binjai  dari Fatimah, berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 24  Mei  1976  (vide  bukti  P-2)  dan  telah didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional sesuai  dengan  SHM  No.  434  tanggal  28  Mei 1998  atas  nama  pemegang  hak  Irmin  Diana (Bukti  P-3)  yang  hingga  saat  ini  belum  pernah dibatalkan  ataupun  dinyatakan  tidak  sah  oleh pihak  yang  berwenang  dimana  atas  terbitnya SHM  No.  434  tanggal  28  Mei  1998  atas  nama pemegang  hak  Irmin  Diana  (Bukti  P-3),  dimana setahu  saksi-saksi  tersebut  bahwa  pihak Tergugat-Tergugat  tidak  pernah  mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat tersebut.
Tergugat I sampai Tergugat XXVII, dalam jawabannya  meragukan  kebenaran  bukti  P-2 (Surat  Jual  Beli  tertanggal  24  Mei  1976  antara Fatimah  selaku  penjual  dengan  M.  Ifkar/Irmin Diana  (orangtua  kandung  Penggugat)  selaku pembeli  yang  diketahui  oleh  Kepala  Kampung
Setia Binjai A Manaf Idris dan disaksikan oleh 1. Zainuddin,  2.  Kamariah,  3.  Halimah  yang seluruhnya  membubuhkan  tandatangan  diatas Surat Jual Beli) dengan alasan bahwa:
1)  Tandatangan  Hj.  Kamariah  tidak  sama dengan aslinya,
2)  Ahli waris Fatimah bernama Hamidah dan Rahmah  tidak  ikut  dalam  jual  beli tersebut;
3)  Nomor  Grand  Sultan  seharusnya  279, bukan  nomor  270  sebagaimana  dalam bukti P-2;
4)  Luas  tanah  dalam  SHM  434  adalah  195 M2, seharusnya 183 M2.
Berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan  oleh  Tergugat  I  sampai  XXVII  bahwa dalil Tergugat I sampai XXVII perihal tandatangan  Hj.  Kamariah  tidak  sama  dengan aslinya,  menurut  Majelis  Hakim  Tergugat  I sampai  XXVII  melalui  kuasanya  tidak  dapat membuktikan mengenai kepalsuan tandatangan tersebut  berupa  keterangan  laboratorium  atau sejenisnya, selanjutnya dalam hal jual beli yang dilakukan oleh Fatimah, sebagai pemilik barang semasa  hidupnya,  maka  ahli  waris  tidak  perlu ikut  serta  dalam  perbuatan  hukum  dan dihubungkan dengan T. I-XXVII yang menerangkan  bahwa  Rahmah  telah  meninggal ketika  bahwa  Penggugat  dan  ahli  waris  lainnya dari  HJ.  Fatimah  sesuai  bukti  P-5,  P-6,  P-8 dihubungkan  dengan  bukti  T.I-XXVII-6  dan keterangan  saksi  Rosdiana,  saksi  Dewi  Srianti, dan saksi Samsul Arifin Nasution.
Sesuai  dengan  Akta  Kuasa  menjual tanggal  21  Nopember  2012  Nomor  01  (bukti P- 5)  dan  Salinan  Akta  Surat  Kuasa  tanggal  3 Oktober  2002  nomor:  11  (bukti  P-6)  Tergugat  I pernah  menerima  kuasa menjual  tanah  warisan dari almarhum Fatimah yaitu atas tanah lembah seluas  2.698  M2  yang  dimaksud  dalam  Soerat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Keterangan  Djoeal  dan  Pembahagian  Poesaka Harta  No.  15/KK  tanggal  18  Mei  1949,  dimana kuasa  tersebut  diberikan  oleh  Tergugat  II sampai  Tergugat  XXVII  bersama-sama  dengan Penggugat  dan  ahli  waris  Irmin  Diana  lainnya. Akan  tetapi  tidak  termasuk  penjualan  terhadap obyek sengketa.
Kemudian sesuai bukti P-9: Tergugat XIX Zul  Asril  pernah  di  jatuhi  pidana  karena penguasaan tanpa hak terhadap obyek sengketa.  Akan  tetapi  dalam  bukti  P-5  dan  P-6 adalah  tidak  termasuk  kuasa  menjual  atas obyek  sengketa.  Tergugat  I  sampai  Tergugat XXVII  membuat  Akta  Melepaskan  Hak  Atas Tanah  Dengan  ganti  Rugi  No.  222  tanggal  21 Januari  2013  (Bukti  P-7  dan  T.I-XXVII-7)  atas obyek  sengketa,  yang  dibuat  berdasarkan  Bukti P-6.  Perbuatan  mana  dilakukan  Tergugat  I sampai  XXVII  tanpa  sepengetahuan  dari Penggugat  bersama  ahli  waris  Irmin  Diana lainnya dalam bukti P-1 sebagai pemegang hak yang  sah  sesuai  SHM  No.  434  tanggal  28  Mei 1998.
Apabila benar Tergugat I sampai Tergugat  XXVII  menganggap  obyek  sengketa merupakan  harta  warisan  almarhum  Fatimah yang  belum  dibagi  maka  tentunya  harus mengikutsertakan  Penggugat  dan  saudaranya yang  lain  (ahli  waris  Irmin  Diana)  karena  turut berhak  atas  obyek  sengketa  tersebut,  namun ternyata  Tergugat  I  sampai  Tergugat  XXVII melakukan pengalihan hak tanpa sepengetahuan  ahli  waris  Irmin  Diana.  Oleh karena  itu  perbuatan  Tergugat  I  sampai  XXVII telah  menimbulkan  kerugian  bagi  Penggugat dan  ahli  waris  Irmin  Diana  lainnya  yang  telah memiliki sertifkat Hak Milik atas obyek sengketa.
Berdasar uraian pertimbangan tersebut di atas  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa perbuatan Tergugat I yang menerima kuasa dari
Tergugat  I  sampai  Tergugat  XXVII  dan selanjutnya  membuat  Akta  Melepaskan  Hak Atas Tanah Dengan ganti Rugi No. 222 tanggal 21 Januari 2013 (Bukti P-7 dan T.I-XXVII-7) atas obyek  sengketa  adalah  merupakan  perbuatan melawan  hukum,    sehingga  dengan  demikian maka  petitum  ke  2  dari  gugatan  Penggugat tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan.
d.  Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai Berdasarkan  pertimbangan  hukum  dan fakta yutidis yang ditemukan dalam pemeriksaan  di  pengadian,  Majeli  Hakim menjatuhkan  putusan  yang  amar  lengkapnya berbunyi:  Mengabulkan  gugatan  Penggugat untuk  sebagian  dan  menyatakan  perbuatan Tergugat  I  s/d  XXVIII  adalah  perbuatan melawan  hukum.  Kemudian  menyatakan  Akta Pelepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No.  222/2013  tertanggal  21  Januari  2013  yang dibuat  oleh  Tergugat  XXVIII  adalah  batal  demi hukum.

## 2.  Analisis  Putusan  No.  09/PDT.G/2013/ PN.BJ.
Berdasarkan  uraian  kasus  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  penggugat  adalah  ahli  waris dari Irmin Diana, sehingga selayaknya Penggugat  menguasai  dan  memiliki  hak  atas tanah  yang  menjadi  objek  sengketa.  Perbuatan Tergugat  I  s/d  Tergugat  XVII,  jelas  merugikan penggugat,  yang  dalam  hal  ini  sebagai pemegang  hak  yang  sah  atas  objek  tanah sengketa.  Majelis  hakim  dalam  putusannya, menyatakan  bahwa  perbuatan  Tergugat  I  s/d Tergugat  XVIII  merupakan  perbuatan  melawan hukum.
Konsekueunsi  dari  perbuatan  melawan hukum, bahwa dalam Hukum Perdata mengenal sebuah  asas  perlindungan  hak,  asas  ini

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mengandung  arti  bahwa  semua  hak  yang diperoleh  seseorang  dengan  jalan  yang  halal dan sah, harus dilindungi. Bila hak itu dilanggar oleh salah satu pihak dalam hubungan perdata, pihak  yang  dirugikan  berhak  untuk  menuntut pengembalian  hak  itu  atau  menuntut  kerugian pda pihak yang merugikannya.
Pasal  118  HIR  dan  142  HIR  R.Bg,  siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang  lain  sehingga  mendatangkan  kerugian, dan  iatidak  mampu  menyelesaikan  sendiri persoalan  tersebut,  maka  ia  dapat  meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku.
Tuntutan  hak  adalah  tindakan  yang bertujuan  untuk  memperoleh  perlindungan  hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “ eigenrichting ”. Orang yang mengajukan tuntutan  hak  memerlukan  atau  berkepentingan akan  perlindungan  hukum.  Ia  mempunyai kepentingan  untuk  memperoleh  perlindungan hukum,  maka  oleh  karena  itu  ia  mengajukan tuntuan hak ke pengadilan.
Suatu  tuntutan  hak  yang  akan  diajukan kepada  pengadilan  yang  dituangkan  dalam sebuah  gugatan,  pihak  penggugat  haruslah mempunyai  kepentingan  hukum  yang  cukup. Orang  yang  tidak  mempunyai  kepentingan hukum  tidak  dibenarkan  untuk  menjadi  para pihak dalam mengajukan gugatan. Hanya orang yang  berkepentingan  secara  langsung  yang dapat  mengajukan  tuntutan.  Penggugat  dalam hal ini adalah orang yang memiliki kepentingan, sehingga gugatan dari penggugat cuku beralasan dan mendasar.
Pasal  1365  KUHPerdata  menjelaskan: setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan  kerugian  pada  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  karena  kesalahannya menimbulkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian
tersebut. Berdasar pada rumusan pasal tersebut,  dipahami  bahwa  suatu  perbuatan dinyatakan  melawan  hukum  apbila  memenuhi empat unsur berikut:
a.  Perbuatan  itu  harus  melawam  hukum
( onrechtmatig ).
b.  Perbuatan  itu  harus  menimbulkan kerugian.
c.  Perbuatan  itu  harus  dilakukan  dengan kesalahan.
d.  Antara  perbuatan  dan  kerugian  yang timbul harus ada hubungan kausal. 107
Kata  perbuatan  meliputi  perbuatan  positif dan  perbuatan  negative.  Perbuatan  positif adalah  perbuatan  yang  benar-benar  dikerjakan diatur  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  atau Pasal  1365  KUHPerdata.  Perbuatan  negatif adalah  perbuatan  yang  benar-benar  tidak dikerjakan.  Dalam  merumuskan  perbuatan melawan  hukum  yang  perlu  dipertimbangkan hanya hak dan kewajiban hukum berdasar pada Undang-undang ( wet ).
Menyatakan  suatu  perbuatan  merupakan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan itu harus melanggar hak orang lain atau bertentangan  dengan  kewajiban  hukumnya sendiri  yang  diberikan  undang-undang  ( wet ). Dengan  demikian,  melanggar  hukum  sama artinya  dengan  melanggar  Undang-undang ( onwetmatig ). 108
Kerugian  yang  dimaksud  di  dalam perbuatan  melawan  hukum  meliputi  kerugian materil  dan  kerugian  immaterial.  Dalam  pasal- pasal mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi,  kerugian  itu  meliputi,  yaitu  biaya (ongkos), kerugian sesungguhnya, dan keuntungan diharapkan (bunga). Ukuran penilaian  yang  dipakai  adalah  uang.  Pada perbuatan melawan hukum, unsur-unsur
107 Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Armico, Bandung, 2012, hal. 260
108 Ibid ., hal. 261

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kerugian  dan  ukuran  penilaan  dengan  uang dapat  diterapkan  secara  analogis.  Dengan demikian,  perhitungan  ganti  kerugian  pada perbuatan  melawan  hukum  didasarkan  kepada kemungkinan  adanya  tiga  unsur  tersebut  dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang. 109
Pengertian  kesalahan  dalam  perbuatan melawan hukum dimaksudkan kepada kesalahan  dalam  hukum  perdata,  tidak  untuk kesalahan  hukum  pidana.  Kesalahan  dalam rumusan  Pasal  1365  KUHPerdata  melingkupi semua  gradasi,  dari  kesalahan  dalam  arti kesengajaan sampai pada kesalahan dalam arti kelalaian.
Unsur  terakhir  dari  perbuatan  melawan hukum  itu  adalah  hubungan  kausal.  Pengertian dari  hubungan  kausal  dapat  disimpulkan  dari bunyi  Pasal  1365  KUHPerdata,  perbuatan  yang karena  kesalahannya  menimbulkan  kerugian. Kerugian  itu  harus  timbul  sebagai  akibat  dari perbuatan  orang  itu.  Jika  tidak  ada  perbuatan, tidak ada pula akibat, dalam hal ini kerugian.
Akibat  dari  perbuatan  melawan  hukum adalah  timbulnya  kerugian  terhadap  orang  lain. Dengan  kata  lain,  setiap  perbuatan  melawan hukum sudah pasti akan menimbulkan kerugian bagi  orang  lain,  oleh  karena  unsur  dari perbuatan  melawan  hukum  itu  sendiri  adalah timbulnya kerugian bagi orang lain. apabila tidak terdapat  kerugian  yang  diakibatkan  dari  suatu perbuatan,  maka  tidak  akan  terbentuk  dan terpenuhi perbuatan melawan hukum sebagaimana  dimaksud  oleh  Pasal  1365  KUH Perdata.
Mengenai  akibat  dari  perbuatan melawan hukum, maka  disini  dapat  dirujuk kembali  bunyi dari  Pasal  1401  KUHPerdata  yang  berbunyi: setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan  kerugian  pada  orang  lain,
mewajibkan  orang  yang  karena  kesalahannya menimbulkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian tersebut.
Berdasar  pada  rumusan  pasal  di  atas, dapat  dipahami  bahwa  akibat  dari  perbuatan melawan  hukum  adalah  adanya  kewajiban  bagi pihak  yang membuat  untuk mengganti kerugian atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya  bagi  orang lain.  Dengan  kata lain orang  yang  telah  menimbulkan  kerugian  bagi orang  lain  wajib  mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya akibat perbuatannya
tersebut.
Berkaitan dengan tanggung jawab Notaris/PPAT  terhadap  akta  yang  dibuatnya, diketahui  bahwa  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Binjai dinyatakan  batal  demi  hukum,  di  sini  Notaris turut bertanggung jawab secara tanggung gugat atas  kerugian  yang  diderita  oleh  penggugat secara bersama-sama dengan tergugat lainnya, yakni  tergugat  I  s/d  tergugat  XVII.  Artinya Notaris  juga  dibebankan  atas  tanggung  jawab terhadap kerugian yang diderita oleh penggugat akibat  adanya  penerbitan  akta  peralihan  atau pelepasan hak atas yang dibuat oleh Notaris.

## V.  KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1.  Kewenangan  Notaris  dalam  pembuatan  akta di bidang pertanahan di atur dalam Pasal 15 ayat  (2)  huruf  f  UUJN,  yakni  membuat  akta yang berkaitan dengan pertanahan. Mengenai  akta-akta  yang  berkaitan  dengan pertanahan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  15  ayat  (2)  huruf  f,  tidak  dijelaskan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
secara terperinci, namun pembatasan
mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan  akta  yang  berkaitan  dengan tanah  dapat  dilihat  dalam  Pasal  2  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2014, yang  secara  tegas  mengatur  kewenangan PPAT  dalam  membuat  akta  tanah.  Dalam pasal  tersebut,  tidak  diatur  tentang  akta pelepasan hak atas tanah sebagai wewenang PPAT. Dengan demikian, pembuatan  akta  pelepasan  hak  atas  tanah merupakan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh notaris.
2.  Sebagai pejabat umum, Notaris/PPAT dalam membuat  akta  autentik,  khususnya  dalam pembuatan  akta  pelepasan  hak  atas  tanah, terlebih dahulu notaris memastikan kebenaran  materil  dari  alas  hak  atau kepemilikan hak atas tanah dengan menerapkan  sikap  kehati-hatian.  Sehingga akta  yang  dibuat  tersebut  secara  yuridis formil  dapat  dapat  dipertanggungjawabkan oleh notaris.
3.  Seorang  Notaris/PPAT,  meskipun  hanya mencatatkan mengenai apa yang dikemukakan oleh penghadap, namun dalam pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  haruslah melaksanakan  prinsip  kehati-hatian  dan mengikuti  ketentuan  umum  yang  berlaku. Dengan sifat kehati-hatian dari notaris dalam membuat  akta  peralihan  hak  atas  tanah sehingga  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi orang  lain.  Namun,  dalam  perkara  ini Notaris yang berkedudukan sebagai
Tergugat  XXVIII  tidak  melakukan  prinsip
kehatian-hatian  dalam  pembuatan  akta, sehingga  penerbitan  akta  pelepasan  hak atas tanah oleh notaris tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

## B.  Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat direkomendasikan atau disarankan sebagai berikut:
1.  Sebaiknya  agar  tidak  membingungkan  bagi masyarakat,  kewenangan  Notaris  di  bidang pertanahan haruslah dijelaskan secara tegas dalam  undang-undang  dan  disosialisasikan kepada  masyarakat.  Sehingga  tidak  terjadi kekeliruan  mengenai  wewenang  yang  ada pada Notaris dan PPAT.
2.  Setiap  kewenangan  sudah  pasti  memiliki konsekuensi tanggung jawab dalam pelaksanaan
kewenangan tersebut, sehingga agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya  sebagai  pejabat  umum  Notaris tidak  terjerat  dengan  kasus-kasus  hukum, maka  Notaris  sebaiknya  lebih  teliti  dalam menerbitkan akta-akta di bidang pertanahan. Sebab,  akta-akta  tersebut  sangat  rentan menjadi sengketa dan menimbulkan sengketa  dengan  pihak  lain  atau  pihak ketiga.
3.  Bagi  Notaris  yang  terbukti  melakukan penyeludupan  hokum  di  dalam  pembuatan akta  yang  merupakan  kewenangannya, harus  diberikan  sanksi  tegas.  Di  samping dituntut secara perdata, Notaris tersebut juga harus  pula  dituntut  secara  pidana  jika perbuatan  notaries  tersebut  telah  pula memenuhi  unsur-unsur  pidana.  Selain  itu, sanksi  kode  etik  yang  tegas  perlu  pula diberikan,  yaitu  berupa  pencabutan  izin praktek.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Perdata
Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 2000.
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Media Group, Jakarta, 2013.
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Prenada Kencana Media Group, Group, 2015.
Adrian  Sutedi, Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan Pendaftarannya ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2009.
---------, Sertifikat Hak Atas Tanah , Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan , Media Group, Jakarta, 2014.
Amiruddin  &    Zainal  Asikin. Pengantar  Metode
Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Rajawali Pers. 2014.
Andy  Hartono, Panduan  Lengkap  Hukum Praktis  Kepemilikan  Tanah ,  Laskbang Yustisia, Surabaya, 2015.
A.P. Parlindungan , Komentar atas Undang- Undang Pokok Agraria , Mandar Madju, Bandung 1993.
Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan , Rajawali Press, Jakarta,
2008.
Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia , Mandar Maju,
Bandung, 2006.
Ateng  Syafrudin, Menuju  Penyelenggaraan Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan Bertanggung Jawab , Universitas
Parahyangan, Bandung, 2002.
B. Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembanan  Hukum,  Ilmu  Hukum,
Teori  Hukum,  dan  Filsafat  Hukum ,
Rafika Aditama, Bandung, 2009.
Boedi  Harsono, PPAT  Sejarah  Tugas  dan Kewenangannya , Majalah Renvoi,
Jakarta, 2007.
------------, Hukum  Agraria  Indoneisa ,  Penerbit Djambatan, Jakarta, 2008.
Dominikus  Rato, Filsafat  Hukum  Mencari  dan Memahami Hukum , Laskbang Pressindo, Yokyakarta, 2010. Herliene Boediono, Pertanggungjawaban notaris Berdasarkan  Undang-Undang  No.  30 Tahun 2004, (Dilemma Notaris Diantara Negara, Masyarakat Dan Pasar) , Renvoi, Jakarta, 2005. -------------, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang  Kenotariatan ,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2010.
Habib Adjie, Hukum Notaris/PPAT Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2008.
-----------, Meneropong  Khazanah  Notaris/PPAT dan  PPAT, PT  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 2009. -----------, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris/PPAT sebagai Pejabat Publik , PT. Refika Aditama, Bandung,
2009.
Hans Kelsen, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik ,
terjemahan Somardi, BEE Media
Indonesia, Jakarta, 2007.
-----------, Teori Hukum Murni , terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia,
Bandung, 2006.
Irwan  Permadi, Unifikasi  dan  Pluralisme  Hukum Agraria ,    Genta  Publishing,  Yokyakarta, 2010.
Jazim Hamidi, dalam Butir-butir Pemikiran dalam Hukum , Mengenal Lebih dekat Hermeneutika Hukum , Refika Aditama, Bandung, 2011.
JJ.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, Dasar- Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004.
Mariam  Budiarjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  PT.
Gramedia Indonesia, Jakarta, 2007. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Mohammad  Machfudi  Zarqoni, Hak  Atas Tanah . Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015.
Mohammad  Machfudh  Zarqoni, Hak  Atas Tanah, Perolehan Asas dan Turunannya,  Serta  Kaitannya  Dengan Jaminan Kepastian Hukum ( Legal Guarante e) Maupun  Perlindungan  Hak Kepemilikannya ( Property Right ),
Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015.
Muhammad Yamin, Jawaban Singkat Pertanyaan Dalam Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria ,
Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata , Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
Notonagoro, Politik  Hukum  dan  Pembangunan
Agraria  di  Indonesia ,  Jakarta:  Bina Aksara, Jakarta, 1994.
O.C.Kaligis, Pendapat  Ahli  Dalam  Perkara Pidana , Jakarta, Penerbit: Alumni, 2008. P.A.F.  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana Indonesia ,  PT  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 2001.
Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi Rakyat di Indonesia , Bina Ilmu,
Surabaya, 1998.
Peter M.Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.
-----------, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008.
Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, Alumni, Bandung, 2005.
Pradjudi Armosudirjo, Hukum Administrasi Negara , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.