Akbar,  Ryan,  Fitriadi  (2021)  Penegakan  Hukum  Pidana  Dibidang  Lingkungan  Hidup:  Pemidanaan Berbasis  Konservasi  Lingkungan  Hidup, Syntax  Idea, 3 (7). https://doi.org/10.36418/syntax-
idea.v3i7.1374 E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute

## Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X
Vol. 3, No. 7, Juli 2021

## PENEGAKAN  HUKUM  PIDANA  DIBIDANG  LINGKUNGAN  HIDUP: PEMIDANAAN BERBASIS KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP

## Ryan Akbar Fitriadi
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Indonesia Email: akbarryan113@gmail.com

## Abstrak
Peraturan  perundang-undang  berfungsi  untuk  mengatur  kehidupan  warga  negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dan juga memiliki hubungan dengan penegakan  hukum  terutama  dalam  penegakan  hukum  pidana.  Permasalahan  yang diangkat  dalam  penelitian  ini,  pertama,  Pertanggungjawaban  Pidana  Lingkungan Hidup  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  Kedua,  Bagaimana  Sistem  Pemidanaan  Dalam  Tindak  Pidana Bidang  Lingkungan  Hidup  Berbasis  Konservasi  Lingkungan  Hidup.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahaui  pertanggungjawaban  dan  sistem  pemidanaan  dalam tindak  pidana  di  bidang  lingkungan  hidup  berbasis  konservasi  lingkungan  hidup. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis-normatif  dengan  metode pengumpulan  data  studi  pustaka  dan  analisis  secara  deskriptif-kualitatif.  Hasil penelitian  ini  yakni,  Terdapat  kelemahan  norma  dan  sanksi  dalam  peraturan lingkungan hidup sebagaimana dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, yang mana tidak  menggambarkan  secara  jelas  mengenai  tujuan  pemidanaan  yang  dapat dijadikan  patokan  dalam  menetapkan  sanksi  pidana  yang  dilandasi  dengan  ide-ide dasar.  Pengaturan  jenis  sanksi  demikian  tanpa  pengaturan  secara  alternative  akan berdampak  dalam  praktek  pemidanaan  berupa  tuntutan  dan  penjatuhan  pidana umum  sebagaimana  diatur  dalam  KUHP,  belum  menyentuh  tujuan  hukum lingkungan  itu  sendiri  yang  mana  berfungsi  sebagai  acuan  pemanfaatan  dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian lingkungan hidup.
Kata Kunci: penegakan hukum pidana lingkungan; berbasis konservasi lingkungan hidup

## Abstract
The laws and regulations are based on creating the lives of citizens in the creation of  security  and  order  and  also  the  relationship  with  the  law.  The  house  that  was optimized  in  this  study,  first,  Per  deviation  of  Environmental  Criminal  In Perspective of Environmental Protection and Management Law, Second, How The Criminal  System  In  The  Field  of  Environmental  Crime  Conservation  of Environment Conservation. This research is ind as an idea to investigate the perkol and  criminalization  system  in  the  field  of  environmental  conservation-based environment.  This  research  is  a  juridical-normative  research  with  the  method  of collecting library study data and descriptive-qualitative analysis. The result of this study is, elements of norms and in environmental regulations so that in uupplh No.
32 of 2009, which is not so flat which is good about the purpose of being a place to live  in  self-determined  criminal  which  is  with  basic  ideas.  The  regulation  of  what kind of regulation is likely to have an impact in the practice of criminalization and general  criminal  prosecution  where  in  the  Criminal  Code,  not  yet  the  purpose  of environmental  law  itself  which  threatens  as  a  reference  and  backup  of  natural resources and the environment.
Keywords: criminal law enforcement; based on environmental conservation

## Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH)  masih  belum  dikatakan  sempurna  seperti  yang masyarakat  ataupun  civitas  akademisi  harapkan,  akan  tetapi  Undang-Undang  tersebut merupakan  hukum  lingkungan  yang  cukup  baik  yang  dimiliki  Indonesia  saat  ini dikarenakan  cukup  komprehensif  muatannya  yang  mana  mengatur  berbagai  hal  yang mana terkait dengan mengatur berbagai macam  upaya-upaya    berbagai  bentuk  urusan terkait  lingkungan  hidup  termasuk  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian, pengawasan sampai dengan penegakan hukum lintas sektor, yang mana upaya salah satu upaya  penegakan  hukum  tersebut  adalah  pada  upaya  penegakan  hukum  pidana  berupa perlindungan  dan  kepastian  hukum  pada  lingkungan  hidup  dengan  diaturnya  sanksi tambahan  berupa  pemulihan  fungsi  lingkungan  dan  dalam  Undang-Undang  32  Tahun 2009 ini juga telah memuat pertanggungjawaban pidana korporasi (Daniel, Hawari, and Handayani 2020).
Dalam  memahami  konsep  hukum  pidana  lingkungan  adalah  memahami  konsep hukum  pidana itu sendiri.  Hal  ini karena hukum  pidana lingkungan merupakan bagian dari  hukum  pidana,  sekalipun  aspek  hukum  lingkungan  juga  dikaji  didalamnnya, Moeljatno dalam (Ali 2020) mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara,  yang  mengadakan  dasar-dasar  dan  aturan-aturan untuk:
1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya;
2. Menentukan  kapan  dan  dalam  hal  apa  kepada  mereka  yang  telah  melakukan larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat  dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.
Penegakan  hukum  pidana  lingkungan  bertujuan  untuk  mewujudkan  undang- undang  32  Tahun  2009  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup (UUPLH),  maka  demikian  agar  terealisasinya  undang-undang  tersebut  dapat  mengatur berbagai  bentuk  yang  terkait  dengan  lingkungan  hidup  seperti,  perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan juga terdapat penegakan hukum lintas, dan tidak  kalah  penting  penggunaan  sistem  pemidanaan  lingkungan  hidup  mengacu  pada penerapan  asas ultimum  remedium, pembuktianya  pun  tidak  perlu  lagi  memasukkan
unsur  melawan  hukumnya,  dan  pidana  tambahan  berupa  penanggulangan  dan pemulihan  lingkungan  hidup  (penutupan  usaha  dan/  atau  kegiatan),  serta  penerapan sanksi minimum maksimum untuk bertujuan menghindari adanya disparitas (Raynaldo Sembiring, Marsya M.Handayani 2019).
Kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi  dalam perkara lingkungan yang mana  merupakan  penentuan  wewenang  yang  rasional  oleh  masyarakat  untuk mengcontrol  suatu  kejahatan,  maka  demikian  untuk  memformulasi  suatu  kebijakan hukum  pidana  tentu  mempunyai  korelasi  terhadap  kebijakan  sosial,  artinya  forumulasi kebijakan  hukum  pidana  tidak  terlepas  dari  kebijakan  sosial  yang  mana  harus memadukan antara penggunaan sarana hukum pidana dan sarana diluar hukum pidana, serta  mempertimbangkan  efektivitas  dan  proporsionalitas  terhadap  tujuan  akhir  yang hendak  dicapai.  ana  lingkungan  hidup  di  Indonesia (Daniel,  Hawari,  and  Handayani 2019).
Jika  melihat  bentuk  sistem  pertanggungjawaban  pidana  di  dalam  UUPPLH berdasarkan  atas  asas  kesalahan,  disamping  itu  bentuk  pertanggungjawaban  tersebut juga  diadobli  oleh  sistem  pertanggungjawaban  pidana  korporasi.  Beranjak  dari  sistem pertanggungjawaban  pidana  yang  berdasarkan  asas  kesalahan,  dimana  undang-undang telah  merumuskan  frasa,  seperti  “dengan  sengaja”,  “karena  kelalaian”,  “melakukan pembukaan  lahan  dengan  cara  membakar”,  “melepaskan  dan/atau  mengedarkan”  dan “melakukan dumping”. Unsur objektif yang dirumuskan dengan menggunakan kalimat aktif  biasanya  mengarah  kepada  kesengajaan  meskipun  frasa  “dengan  sengaja”  tidak dirumuskan  secara  eksplisit  dalam  rumusan  pasal.  Sementara  itu,  untuk  sistem pertanggungjawaban  pidana  korporasi,  bisa  dilihat  dari  rumusan  Pasal  116  (1)  UU PPLH  yang  menyatakan  bahwa  “apabila  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada  (1)  badan  usaha;  dan/atau  (2)  orang  yang  memberi  perintah  untuk  melakukan tindak  pidana  tersebut  atau  orang  yang  bertindak  sebagai  pemimpin  kegiatan  dalam tindak pidana tersebut” (Ali 2020).

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach). Bahan hukum dalam penelitian ini bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang  mempunyai  kekuatan  mengikat  sebagai  landasan  utama  yang  dipakai  dalam rangka  penelitian  ini,  yang  terdiri  dari:  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Bahan  hukum sekunder  yang  terdiri  dari  jurnal,  buku,  dan  penelitian  yang  relevan.  Bahan  hukum tersier berupa kamus hukum. Untuk menguatkan bahan hukum tersebut. Metode analisis yang digunakan deskriptif-kualitatif untuk menjawab rumusan masalah.

## Hasil dan Pembahasan
1. Pertanggungjawaban  Pidana  Lingkungan  Hidup  dalam  Perspektif  Undang  – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Arah  dari  sistem  pemidanaan  pada  kejahatan  lingkungan  tertuju  pada  upaya untuk  menuntun  masyarakat,  pengusaha,  dan  pemerintah  agar  dapat  memelihara lingkungan  hidup.  Selain  dari  pada  itu,  sistem  pemidanaan  yang  dimiliki  UUPPLH tentu  mencegah  dan  menghalangi  pelaku  yang  melakukan  perilaku  yang  tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup (Muhammad Erwin 2015).
Adapun norma baru yang sangat penting tentang perlindungan hukum atas tiap orang  yang  memperjuangka  hak  atas  lingkungan  hidup,  kewenangan  Pejabat Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  dan  penciptaan  delik-delik  materiil  baru. Pertama,  UUPPLH  yang  secara  tegas  dan  jelas  mengadopsi  asas-asas  yang terkandung  dalam  deklarasi  Rio  1982,  yaitu  asas-asas  tanggungjawab  negara, keterpaduan,  kehati-hatian,  keadilan,  pencemar  membayar,  partisipatif  dan  kearifan lokal.  Kedua,  UUPPLH,  khususnya  dengan  Pasal  66  UUPPLH  sangat  maju  dalam memberikan  perlindungan  hukum  kepada  orang  yang  memperjuangkan  hak  atas lingkungan hidup  dari kemungkinan tuntutan  pidana dan perdata.  Ketiga, UUPPLH memberikan  perubahan  dalam  bidang  kewenangan  penyidikan  dalam  perkara- perkara  lingkungan.  Berdasarkan  Pasal  6  ayat  (1)  b  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP),  penyidik  adalah  pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia  dan pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  diberikan  wewenang  khusus  oleh  Undang- Undang.  UUPPLH  merupakan  salah  satu  Undang-Undang  sebagaimana  dimaksud Pasal 6 ayat (1) yang menjadi dasar bagi keberadaan PPNS sebagaimana dirumuskan dalam  Pasal  kewenangan  Polri  selain  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal kewenangan  Polri  selain  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  KUHAP (Joni 2020).
a. Delik Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  Undang-Undang  Lingkungan  hidup berupa  tanggung  jawab  mutlat  ( strick  liability ),  hal  ini  dapat  ditemukan  dalam rumusan  redaksional  Pasal  88  berbunyi:  “Setiap  orang  yang  tindakannya, usahanya,  dan/atau  kegiatannya  menggunakan  B3,  menghasilkan  dan/atau mengelola  limbah  B3,  dan/atau  yang  menimbulkan  ancaman  serius  terhadap lingkungan hidup bertanggungjawan mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” (Amrani 2019).
Namun  demikian,  delik  lingkungan  yang  fleksibel  ini  ternyata  menambrak prinsip asas hukum pidana itu sendiri
Rumusan  delik  lingkungan  yang  fleksibel  ternyata  melanggar  prinsip nullum crime, nulla poena sine lege certa (lex certa) yang menghendaki agar delik dirumuskan  secara  jelas  dan  tidak  bersifat  multitafsir.  Rumusan  delik  yang  jelas juga berhubungan dengan fungsi perlindungan dari asas legalitas yang bermakna bahwa  Undang-Undang  pidana  melindungi  rakyat  dari  kekuasaan  pemerintah
tanpa  batas.  Rumusan  delik  lingkungan  yang  jelas  ( lex  certa )  selain  sebagai perlindungan hukum.
Delik-delik  dalam  UUPPLH  yang  dikategorikan  sebagai administrative dependent  of  environmental  criminal  law  administrative  dependent  crimes awalnya  merupakan  pelanggaran  administrasi.  Tujuan  pecantuman  ancaman sanksi  pidana  dalam  pelanggaran  administrasi  adalah  untuk  memperkuat  sanksi adminstratif.  Keterlibatan  hukum  pidana  ke  dalam  pelanggaran  administratif hanya  bersifat  komplementer  karena  eksistensinya  hanya  sebagai  penunjang penegakan norma yang ada dibidang hukum administrasi. Oleh karena itu, hukum pidana  ditempatkan  sebagai  sarana  terakhir  (ultimum  remidium)  dalam  upaya menanggulangi  pelanggaran-pelanggaran  administratif  tersebut.  Hukum  pidana baru  ditempatkan  sebagai  primum  remedium  jika  delik  yang  dilanggar  terkait administrative independent crimes.
Secara  normatif,  fungsionalisasi  hukum  pidana  sebagai  ultimum  remedium dalam  UUPPLH  diatur  dalam  Pasal  78  dan  Pasal  100  ayat  (2).  Pasal  78 menegaskan  bahwa  bentuk-bentuk  sanksi  administratif,  seperti  terguran  tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan tidak membebaskan penanggungjawan usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab  pemulihan  dan  pidana.  Dalam  konteks  delik  lingkungan, penerapan hukum pidana sebagai ultimum remedium diatur dalam Pasal 100 ayat (2)  dan  hanya  berlaku  terhadap  pelanggaran  Pasal  100  ayat  (1)  yang  menyataka bahwa,  “Setiap  orang  yang  melanggar  baku  mutu  air  limbah,  baku  mutu  emisi, atau  baku  mutu  gangguan  dipidana,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)”.
Tindak  pidana  dalam  Pasal  100  ayat  (1)  tersebut  hanya  dapat  dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan  lebih  dari  satu  kali.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  ini,  fungsionalisasi hukum  pidana  sebagai  ultimum  remedium  dalam  UU  PPLH  hanya  dapat diberlakukan  apabila  memenuhi  tiga  syarat,  yaitu;  1)  hanya  berlaku  terhadap pelanggaran  delik  dalam  Pasal  100  ayat  (1);  2)  hanya  berlaku  apabila  sanksi administrartif  yang  telah  dijatuhkan  tidak  dipatuhi;  dan  3)  pelaku  delik  telah melakukan  pelanggaran  terhadap  delik  dalam  Pasal  100  ayat  (1)  lebih  dari  satu kali.  Apabila  pelaku  baru  satu  kali  melakukan  delik  tersebut,  penyelesaiannya menggunakan mekanisme hukum administrasi (Ali 2020).
secara  singkat  teori  yang  mendasari  penggunaan  primum  remedium  pada sebagian  besar  pasal,  dan  bagaimana  ultimum  remedium  diakomodir. Sebagaimana dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam UU No. 32 Tahun 2009 adalah  untuk  menimbulkan  efek  jera,  baik  bagi  pelaku  maupun  masyarakat umum;  dan  penggunaan  ultimum  remedium  haruslah  sesuai  dengan  tujuan tersebut.  Efek  jera  hanya  dapat  ditimbulkan  apabila  sanksi  yang  dikenakan  pada pelanggar  diperberat  sehingga  sanksi  harus  lebih  besar  daripada  kerusakan  yang timbul. Dalam hal ini, Naskah Akademis mengutip Faure dengan rumusan sebagai
berikut: (Raynaldo  Sembiring,  S.H.,  Yustisia  Rahman,  S.H.,  Elizabeth Napitupulu, S.H., Margaretha Quina, S.H. 2014)

## Sanksi = B (Potensi Bahaya yang Ditimbulkan
D (Probalitas dilakukan Deteksi)
Semakin kecil kemungkinan dilakukannya deteksi, maka dibutuhkan sanksi yang  besar.  Lebih  lanjut,  dinyatakan  bahwa  sanksi  hukum  perdata  dan administratif  tidak  cukup  memberikan  efek  jera,  terlebih  lagi  ditambah  dengan kesulitan  Indonesia  dalam  melakukan  deteksi  terhadap  pelanggaran  ketentuan lingkungan  hidup,  baik  karena  kelemahan  kelembagaan,  kekurangan  SDM  serta sarana  dan  prasana  lainnya  maupun  karena  masih  dianutnya  paradigma  pro- pembangunan.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  potensi  bahaya  yang  besar,  maka diperlukan  penegakan  hukum  pidana  yang  tidak  terbelenggu  asas  ultimum remedium (Raynaldo  Sembiring,  S.H.,  Yustisia  Rahman,  S.H.,  Elizabeth Napitupulu, S.H., Margaretha Quina, S.H. 2014) .
Namun  penting  untuk  dilihat  keterkaitannya,  diaman  Pasal  100  terkait sangat  erat  dengan  baku  mutu  effluent  yang  merupakan  instrument  pencegahan pencemaran lingkungan. Baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan  secara  tegas  diatur  secara  kuantitatif  dalam  perundang-undangan turunan, dan pelanggarannya terlebih dahulu merupakan rezim penegakan hukum administrasi.  Sementara  itu,  Pasal-Pasal  pidana  yang  berdasarkan  asas  premum remedium tidak perlu menempuh penegakan hukum administrasi dulu agar dapat ditindaklanjuti (Raynaldo  Sembiring,  S.H.,  Yustisia  Rahman,  S.H.,  Elizabeth Napitupulu, S.H., Margaretha Quina, S.H. 2014) .
UUPPLH  telah  menganut vicarious  liability, yaitu  sebuah  bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana dalam sistem hukum anglo saxon yang tidak  mensyaratkan  adanya  unsur  mensrea  atau  kesalahan  dalam  sebuah  tindak pidana.  Kalau  interpretasi  ini  yang  dianut,  maka  terjadi  penyimpangan  dari  asas tiada  hukuman  tanpa  kesalahan  yang  dianut  hukum  pidana  di  Indonesia. Interpretasi lainnya adalah meski rumusan-rumusan delik formil dalam UUPPLH mencantumkan  secara  tegas  unsur  mensrea  atau  kesalahan,  secara  tersirat dianggap  ada  karena  delik-delik  itu  umumnya  terkait  dengan  perbuatan  aktif manusia  yang  pasti  didorong  oleh  kesadaran  alam  pikiran  si  pelaku,  misalkan “memasukan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, “Menyusun  Amdal  tanpa  memiliki  sertifikat  kompeten”,  “menerbitkan  izin lingkungan tanpa dilengkapi Amdal, RKL-RPL.” (Rahmadi 2019).
Kebijakan  peraturan  perundang-undangan  yang  sengaja  didesain  atau mungkin  juga  karena  “kelalaian”  untuk  tidak  dapat  efektif  mencegah  atau menyelesaikan  masalah  lingkungan.  Kelemahan  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa peraturan  perundang-undangan  lingkungan  hidup  yang  cenderung  bersifat pragmatis, rekatif, sectoral, parsial, dan berjangka pendek (Bram 2014).
b. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. UUPPLH  mengakui  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana  yang  berbuat dan bertanggungjawab pidana. Pasal 116 UU PPLH mengatur sistem pemidanaan korporasi  yang  menyatakan  jika  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dilakukan  oleh, untuk,  atau  atas  nama  badan  usaha,  tuntutan,  pidana  dan  sanksi  pidana  dapat ditujukan kepada:
1. Badan usaha,
2. Orang  perorangan  yang  memberi  perintah  untuk  melakukan  tindak  pidana tersebut  atau orang yang bertindak sebagai  pemimpin  kegiatan dalam tindak pidana tersebut,
3. Badan usaha dan orang perorangan sama-sama dipidana.
Pasal  117  UU  PPLH  mengatur  pemberatan  pidana  terhadap  kasus  pidana lingkungan  yang  dilakukan  untuk  dan  atas  nama  korporasi,  jika  tuntutan pidananya  diajukan  kepada  pemberi  perintah  atau  pemimpin  tindak  pidana (manusia  alamiah)  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  116  ayat  (1)  huruf  b  UU PPLH.  Jadi,  ketika  seseorang  melakukan  tindak  pidana  lingkungan  dan  pelaku melakukan tindak pidana tersebut untuk dan atas nama korporasi, maka pidananya diperberat sepertiga dari ancaman pasal yang dilanggar.
Menarik  dalam  pengaturan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam UUPPLH adaah pengaturan Pasal 118 UUPPLH. Pasal tersebut mengatur bahwa sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  badan  usaha  diwakilkan  kepada  pengurus yang  berwenang  mewakili  di  dalam  dan  diluar  pengadilan  (pelaku  fungsional). Hal  itu  berarti  dalam  tindak  pidana  lingkungan  selalu  berakhir  pada  pemidanaan manusia  alamiah  saja,  walaupun  UU  PPLH  mengatur  tentang  pelaku  korporasi. Sanksi yang memungkinkan bagi korporasi hanya pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UUPPLH (Wibisana, 2019) . Rumusan ketentuan pasal 118 UUPPLH mirip dengan vicarious liability dalam sistem hukum anglo saxon (Joni 2020)
Dalam perihal pelaksanaan eksekusi dari putusan hakim tersebut diserahkan kepada  jaksa  dengan  berkoordinasi  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  di bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  (Pasal  120  ayat  (1)  UU No.  32  Tahun  2009).  Terhadap  badan  usaha/korporasi  yang  dijatuhi  sanksi penempatan  di  bawah  pengampuan  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap,  maka  kewenangan  pengelolaanya  diserahkan  kepada pemerintah  (Pasal  120  ayat  (2)  UU  No.  32  Tahun  2009) (Muhammad  Erwin 2015).
Oleh  karena  itu,  adalah  tepat,  apabila  jaksa  berkoordinasi  sebelum melaksanakan eksekusi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penegakan hukum atau  diatuhkan  sanksi  dua  kali  untuk  pelanggaran  yang  sama (Zairin  Harahap 2020). Menurut Muladi dalam (Muhammad Erwin 2015), bentuk pertanggungjawaban  korporasi  dalam  tindak  pidana  lingkungan  ini  hendaknya
memerhatikan  pula  kecenderungan  internasional  dengan  memerhatikan  hal-hal sebagai berikut :
• Korporasi  mencakup,  baik  badan  hukum (legal  entity) maupun  nonbadan hukum seperti organisasi dan sebagainya;
• Korporasi  dapat  bersifat  privat (private  juridicial  entity) dan  dapat  pula bersifat publik (public entity);
• Apabila diindentifikasikan, bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk  organisasi,  maka  orang  alamiah (managers,  agents,  employess) dan korporasi dapat dipidana, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama (bi – punishment provision);
• Terdapat  kesalahan  manajemen  dalam  korporasi  dan  terjadi  apa  yang dinamakan breach of a statutory or regulatory provision;
• Pertanggungjawaban  badan  hukum  dilakukan  terlepas  dari  apakah  orang  – orang  yang  bertanggungjawab  di  dalam  badan  hukum  tersebut  berhasil diidentifikasi, dituntut dan dipidana;
• Segala  sanksi  pidana  dan  tindakan  tindakan  pada  dasarnya  dapat  dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara;
• Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  korporasi  tidak  menghapuskan  kesalahan peorangan; serta
• Pemidanaan  terhadap  korporasi  hendaknya  memerhatikan  kedudukan korporasi  untuk  mengendalikan  perusahaan  melalui  kebijakan  pengurus  atau para pengurus (corporate executive officers) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (power  of  decision) dan  keputusan  tersebut  telah  diterima  oleh korporasi tersebut.
Ketentuan  di  atas  memberikan  beberapa  implikasi  hukum.  Pertama,  badan usaha  tidak  bisa  lagi  lepas  dari  tanggungjawab  pidana  jika  melakukan  perbuatan atau  akibat  dari  perbuatan  yang  memenuhi  kualifikasi  tindak  pidana  lingkungan. Persoalannya  adalah  apa  bentuk  tanggungjawan  pidana  yang  utama  terhadap badan hukum. Bukankah sanksi pidana dalam Pasal 119 UUPPLH – 2009 adalah pidana  tambahan,  bukan  pidana  pokok  kedua,  sanksi  pidana  terhadap  para pengurus,  terutama  yang  memberi  perintah  atau  pemimpin  tindak  pidana dikenakan  sanksi  pidana  yang  diperberat  dengan  sepertiga.  Ketentuan  ini berimlikasi  bahwa  para  pengurus  bertindak  hati  –  hati  agar  perusahaan  tidak melakukan  tindak  pidana  lingkungan.  Ketiga,  pejabat  administrasi  negara, terutama  pemberi  izin  dan  pejabat  berwenang  di  bidang  pengelolaan  dan perlindungan lingkungan  hidup  wajib melakukan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini penting, karena pejabat yang bersangkutan selain dapat  dikenakan  sanksi  administrasi,  juga  diancam  dengan  sanksi  pidana. Keempat,  semua  ketentuan  tersebut  berimplikasi  terhadap  penguatan  penegakan hukum  pidana (Akib  2014) .  Dengan  berlakunya  UUPLH  memungkinkan penjatuhan  sanksi  hukum  pidana  terhadap  korporasi  termasuk  pimpinan
perusahaan (factual  leader) atau  pemberi  perintah  lainnya (instruction  giver) dalam lingkungan korporasi bila terjadi tindak pidana lingkungan (Husin 2014).
c. Sistem  Pemidanaan  Dalam  Tindak  Pidana  Bidang  Lingkungan  Hidup  Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup
Untuk  merefleksikan  peranan  pembaruan  hukum  lingkungan  Indonesia dalam mewujudkan tata  kelola lingkungan yang  baik  dalam demokrasi  ini,  perlu merunut kembali peristiwa-peristiwa sejarah yang memperngaruhi perkembangan hukum  lingkungan,  baik  dalam  skala  global  muapun  nasional  atau  domestik. Setidaknya, terdapat empat kelompok besar dari peristiwa ini, yaitu: 1) Peristiwa internasional  dan  perjanjian  internasional;  2)  kebijakan,  peraturan  perundang  – undangan  dan  peraturan  lainnya  di  level  nasional;  3)  Landmark  cases  atau yurisprudensi; serta 4) inisiatif masyarakat sipil atau donor (Margaretha 2014).
Kriminalisasi  terhadap  kerusakan/pencemaran  lingkungan  perlu  didasarkan pada  model  kriminalisasi  berbasis  kepentingan  dan  kerugian  lingkungan,  yaitu bahaya  abstrak (abstract  endangerment), bahaya  nyata (concrete  endangerment) dan  kerusakan/pencemaran  lingkungan  yang  serius (serios  environmental pollution). Model abstract endangerment mengkriminalisasi
kerusakan/pencemaran  lingkungan  secara  tidak  langsung  yang  hanya  ditujukan kepada  pelanggaran  terhadap  kewajiban-kewajiban  administrasi  yang  tidak melibatkan kontak langsung antara bahan tercemar dengan lingkungan.
Model serious  environmental  pollution sudah  melepaskan  diri  sepenuhnya dari  ketergantungan  administrasi  hukum  pidana.  Seseorang  sekalipun  telah memiliki  izin  dari  pejabat  administrasi,  tapi  jika  perbuatannya  menimbulkan kerugian serius terhadap lingkungan, maka perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai  tindak  pidana.  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam  Perkara Lingkungan Hidup Belum Berorientasi Pada Pemulihan (Ali 2019).
Sepanjang  tahun  2010  sampai  2019  ditemukan  setidaknya  8  kasus  yang telah berkuatan hukum tetap maupun belum. Putusan-putusan tersebut dirangkum dalam tabel berikut ini: (Daniel, Hawari, and Handayani 2020)
Tabel 1

## Ringkasan Perkara Pidana Lingkungan Hidup Korporasi Tahun  2010 - 2019
No Nama Perkara Tindak Pidana Tuntutan JPU Putusan Hakim Durasi 1 PT Adei Plantation 1. 228/Pid. Sus/2013/ PN. Plw tanggal 9 September 2014 2. 286/Pid.Sus/2014/PT. PBR
tanggal 9 Januari 2015 2042K/Pid.Sus/2015 tanggal 14 maret 2016 Pasal  99 UU 32/2009 Pidana denda Sebesar Rp. 5.000.000.000.00 Pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000.00 subsider 5 bulan kurugan kepada Tan Kei Yoong Perkara telah didaftarkan sejak 24 desmber 2013 dengan durasi 812 hari. Pidana Tambahan : Perbaikan akibat tindak pidana untik memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 40ha melalui pemberian Pidana tambahan :
Perbaikan  akibat  tindak pidana  untuk  memulihkan lahan  yang  rusak  akibat kebakaran  lahan  seluas  40 ha melalui pemberian
No Nama Perkara Tindak Pidana Tuntutan JPU Putusan Hakim Durasi kompos, dengan biaya sebesar Rp. 15. 794.238. 630.00 kompos, dengan biaya sebesar  Rp.  15.141.  826. 779. 325. 2 PT. Albasi Priangan Lestari : 1. 155/Pid. Sus/2013/ PN. CMS tanggal 4 September 2013 2. 344/Pid/2013/PT BDG
tangga 18 November 2013 3. 814K/Pid. Sus/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Pasal 100  UU
32/2009 Pidana  denda  sebesar  Rp. 350.000.000.00 Pidana denda Rp. 1. 000.000.000.00 dengan ketentuan  apabila  denda tersebut  tidak  dibayarmaka sebagian  asset/harta  PT. Albasi  Priangan  Lestari, disita  dan  dijual  lelang untuk  sekedar  cukup  untuk membayar  jumlah  denda dimaksud Perkara telah didaftar sejak 11 juni 2013 dengan durasi  591 hari. Pidana Tambahan : Perbaikan  akibat  tindakan pidana  yaitu  memperbaiki instalasi  Pengelohan  Air Limbah (IPAL) dan pencabutan izin lingkungan Pidana Tambahan : Memperbaiki kinerja instalasi  Pengelolaan  Air Limbah  (IPAL)  sehingga air limbah yang dibuang ke media  lingkungan  sudah memenuhi  ketentuan  baku mutu. Memeriksa kadar parameter  baku  mutu  air limbah cair secara periodic, sekurangnya  sekali  dalam sebulan atas biaya perusahaan pada laboratorium rujukan; Menyampaikan laporan tentang  debit  harian  kadar parameter baku mutu limbah  cair,  produkti  dan atau  bahan  baku  bulanan senyatanya sekurang – kurangnya tiga bulan sekali kepada walikota banjar dengan  tembusan  kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup. 3 PT Kalesta Alam : 1. 131/Pid.B/2013/PN.MBO tanggal 15 juli 2014 2. 201/PID/2014/PT BNA tanggal 19 november 2014 3. 155K/Pid.Sus/2015  tanggal  5 April 2016 Pasal 108  UU 32/2009 Pidana  denda  sebesar  Rp. 3.000.000.000.00 Pidana  denda  sebesar  Rp. 3.000.000.000.00 Perkara telah didaftarkan sejak 27 september 2013 dengan durasi  922 hari. 4 PT Koyama Casting Indonesia : 1. 89/Pid.Sus/2014/PN.Krw tanggal 15 Desember 2014 2. 112/Pid.Sus/2015/PT.bdg tanggal 20 mei 2015 3. 2560K/Pid.Sus.LH/2015 tanggal 12 mei 2016 Pasal 103  UU 32/2009 Menjatuhkan pidana terhadap  terdakwa  shigemi koyama dengan pidana penjara  selama  2  tahun penjara  dengan  perintah agar  terdakwa  ditahan  dan membayar  denda  sebesar Rp. 1.000.000.000.00 subsidair 6 bulan kurungan Pidana  denda  sebesar  Rp. 1.000.000.000.00 dengan ketentuan  tersebut  tidak dibayar diganti dengan perampasan  aset  PT  KCI oleh Penuntut Umum untuk dijual lelang menutupi denda sejumlah tersebut Perkara telah didaftarkan sejak  4  april 2014 dengan durasi  770 hari. Pidana tambahan : Memerintahkan kepada terdakwa PT KCI melakukan pengelolaan limbah dengan badan usaha yang mempunyai izin dalam pengelolaan limbah 5 PT Karawang Prima Sejahtera Steel 1. 434/Pid.B/2011/ P.Krw. tanggal 09 Februari 2012 2. 170/Pid.Sus/2012/PT.bdg tanggal 28 mei 2012
3. 1405K/Pid.Sus/2013 tanggal 20 Pasal  99 ayat  (1) UU 32/2009 Pidana  penjara  selama  5 bulan dan pidana denda Rp. 1.000.000.000.000.00 subsidair 6 bulan kurungan Pidana  denda  sebesar  Rp. 5.00.000.000.00 Perkra didadftarkan sejak 9 fenruari 2012 dengan
No Nama Perkara Tindak Pidana Tuntutan JPU Putusan Hakim Durasi januari 2014 durasi  713 hari (dari putusan tingkat pertama) Pidana tambahan : Menjatuhkan pidana tambahan beruoa perbaikan akibat  tindak  pidana  yang dalam pelaksanaannya dalam  pengawasan  Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 6 PT Platindo Agro Subur : 1/Pid.Sus – LH/2016/PN Rta tanggal 26 juli 2016 Pasal  99 ayat  (1) UU 32/2009 Pidana  denda  sebesar  Rp. 2.000.000.000.00 apabila pidana dengan tidak dibayar maka harta kekayaan/aset korporasi dirampas  sesuai  peraturan perundang –  undangan yang berlaku Pidana denda Rp. 1.500.000.000.00 Perkara telah didaftarkan sejak 28 maret  2016 dengan durasi  120 hari Pidana tambahan: Pewajiban mengerjakan apa  yang  dilalaikan  tanpa hak yaitu melengkapi sarana dan prasarana pencegahan  kebaran  hutan dan/atau lahan yang memadai serat memperbaiki  managemen sumber daya manusia terkait pencegahan kebakaran  lahan/hutan  dan membuat dan merevisi laporan  terkait  lingkungan hidup yang menjadi kewajiban terdakwa Pidana tambahan : Menjatuhkan pidana tambahan  atau  tindakan tata tertib berupa pewajiban mengerjakan  apa  yang  di lalaikan tanpa hak
7 PT National Sago Prima:
1. 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls tanggal 19 januari 2015 2. 27/Pid.Susu/2015/PT PBR tanggal 1 juni 2015 Pasal  99 ayat  (1) UU 32/2009 Pidana  denda  sebesar  Rp. 5.000.000.000.00 Pidana  denda  sebesar  Rp. 2.000.000.000.00 Perkara telah didaftarkan sejak 26 november 2014 dengan durasi  186 hari Pidana tambahan : Perbaikan  akibat  tindak pidana  untuk  memulihkan lahan  yang  rusak  akibat kebakaran  lahan  dengan biaya sebesar Rp. 1.046.018.923.000.00 Pidana tambahan : Kewajiban melengkapi sarana pencegahan dan penanggulangan  kebakaran sesuai dengan  petunjuk standarisasi sarana pencegahan dan penanggulangan  kebakaran hutan  dengan  pengawasan Badan  Lingkungan  Hidup Kabupaten Kepualauan Meranti  jangka  waktu  1 tahun 8 PT. Surya Panen Subur : 1. 54/Pid.Sus/2014/PN MBO  tanggal  25  januari
2016 2. 61/Pid.Sus/2016/PT BNA tanggal 12 juli 2016
3. 267K/Pid.Sus/2016 tanggal 9 oktober 2017 Pasal 108  UU
32/2009 Pidana  denda  sebesar  Rp. 3.000.000.000.00 Perkara  telah  didaftarkan sejak  7  mei  2014  dengan durasi 631 hari
Data  tabel  1  menunjukan  bahwa  penegakan  hukum  lingkungan  hidup khususnya  pertanggungjawaban  korporasi  memakan  waktu  yang  lama  dan belum  berorientasi  pada  pemulihan.  Selain  itu,  hanya  1  dari  8  perkara  yang dijatuhkan  sanksi  pidana  tambahan  pemulihan  kepada  terpidana,  1  perkara sudah dijatuhkan pemulihan dalam perkara perdatanya ( PT Kalista Alam), dan 4  perkara  dijatuhkan  sanksi  pidana  tambahan  pemberian  kewajiban mengerjakan  apa  yang  dilalaikan  tanpa  hak.  Sanksi  denda  yang  dijatuhkan pada  terpidana  lingkungan  hidup  memang  sangat  besar,  rata-rata  dari kedelapan  kasus  tersebut  adalah  Rp.  1.500.000.000.00,  hal  ini  mengingat ancaman pidana yang tinggi dalam undang-undang karena dampak pencemaran atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  ditimbulkan  juga  besar.  Namun  perlu digarisbawahi  bahwa  sanksi  pidana  tidak  dapat  digunakan  untuk  pemulihan lingkungan  hidup  yang  tercemar  atau  rusak,  melainkan  hanyalah  penerimaan negara  bukan  pajak  yang  berlaku  pada  kejaksaan.  Pengelolaan  nya  pun dilakukan  oleh  menteri.  Pencemaran  atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang berlangsung  terus  pun  dapat  menyebabkan  kerugian  ekologis  dan  ekonomi (interim  loss) yang  tidak  sedikit.  Singkatnya,  penegakan  hukum  pidana korporasi dalam perkara lingkungan hidup belum berorientasi pada pemulihan (Daniel, Hawari, and Handayani 2019).
1) Teori Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup Secara teoritik penentuan jenis pidana (straf sort), berat/bobot/lamanya  pidana (straf  maat) serta  aturan  pelaksanaan  pidana (straf  modus) harus  didasarkan  pada  teori  pemidanaan  yang  digunakan. Artinya,  penggunaan  teori  tertentu  berimplikasi  pada  penentuan  ketiga  hal tersebut.  Teori  pemidanaan  yang  sesuai  sistem  pemidanaan  dalam  perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup adalah teori pencegahan/penangkalan (deterrence).
Berdasarkan  uraian  diatas,  teori  pencegahan  digunakan  sebagai  basis teoritis sistem pemidanaan berbasis konservasi lingkungan hidup didasarkan pada  beberapa  alasan.  Pertama,  dampak  dan  kerugian  akibat  tindak  pidana lingkungan  hidup  sangat  besar.  Lingkungan  hidup  yang  tercemar  dan/atau rusak dapat mengakibatan terganggunya keseimbangan alam. Hal ini karena salah satu  premis  teori  pencegahan adalah ancaman pidana lebih  berat  dari seriusitas tindak pidana.
Kedua,  tindak  pidana  bidang  lingkungan  hidup  dapat  menimbulkan kerugian materiil tidak hanya bagi negara namun juga bagi masyarakat baik yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  terkena  dampak.  Lingkungan hidup  yang  tercemar  dan/atau  rusak  harus  diperbaiki  dan  diperbaharui sehingga  dapat  berfungsi  sebagaimana  mestinya  seperti  sebelum  terjadinya pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup.  Upaya  pemulihan  dan pelestarian  lingkungan  hidup  tersebut  membutuhkan  biaya.  Jadi,  ketika terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
Ketiga, motivasi  pelaku tindak pidana bidang lingkungan hidup  yang didasarkan  pada  kalkulasi  untung  rugi.  Dengan  kata  lian,  orientasi  pelaku ketika  ketika  melakukan  suatu  perbuatan  yang  dilarang  semata-mata didasarkan  pada  upaya  untuk  mendapatkan  keuntungan  ekonomis  yang sebesar-besarnya.  Tiap-tiap  individu  memilih  apakah  melakukan  tindak pidana ataukah tidak melakukan tindak pidana.
Keempat, tindak pidana bidang lingkungan hidup seringkali dilakukan oleh  orang  yang  bertindak  untuk  atau  atas  nama  korporasi.  Pada  kasus- kasus  tindak  pidana  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  korporasi,  pertanyaan yang  timbul  adalah  apakah  perusahaan,  pekerja  atau  keduanya  yang  harus dikenakan pidana? Sebuah pertanyaan penting dalam doktrin hukum pidana menyatakan  bahwa  sanksi  pidana  dalam  praktiknya  seharusnya  dijatuhkan kepada korporasi.
Tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha bertujuan untuk  memperoleh  keuntungan.  Jadi,  pidana  harus  menjadikan  tindak pidana  lingkungan  menjadi  lebih  mahal  (dari  segi  biaya)  sehingga  dapat mengurangi  jumlah  tindak  pidana  lingkungan.  Hal  ini  disebabkan  karena ketika  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak  pidana  dapat menghambat diperolehnya keuntungan dari hasil tindak pidana tersebut oleh pelaku, pelaku tidak jadi melakukan tindak pidana (pidana berfungsi sebagai pencegah dilakukannya suatu tindak pidana) (Ali and Elvany 2014).
2) Bentuk dan Jenis Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup Bagian  penting  dalam  sistem  pemidanaan  adalah  menetapkan  suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa  yang  seharusnya  dijadikan  sanksi  dalam  suatu  tindak  pidana  untuk menegakkan  berlakunya  norma.  Penentuan  jenis  pidana,  penjatuhan  dan pelaksanaan  pidana  berhubungan  erat  dengan  tujuan  pemidanaan.  Masalah penetapan penetapan sanksi  dalam hukum  pidana, apapun jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat  bagi  pelaku kejahatan. Selain itu, sanksi  yang diajtuhkan  harus  berorientasi  sama  dengan  orientasi  tindak  pidana  yang dilakukannya  sehingga  tujuan  pemidanaan  dapat  tercapai.  Peranan  pidana dalam  hukum  lingkungan  adalah  sebagai  daya  paksa  berupa injunction (untuk pemulihan lingkungan hidup) dan remedy (ganti rugi).
Peraturan  perundang-undangan  di  bidang  lingkungan  hidup  dibentuk dengan tujuan membela kepentingan lingkungan hidup, dan konsekuensinya, penegakannya juga seharusnya bertujuan untuk melindungi lingkungan  hidup.  Sanksi  pidana  sebagai  salah  satu  sanksi  yang  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  bidang  lingkungan  hidup  harus ditetapkan dengan tujuan melindungi lingkungan hidup.
Sekalipun  penjatuhan  pidana  penjara  dimungkinkan  bagi  pelaku tindak  pidana  di  bidang  lingkungan  hidup,  namum  pidana  denda  lebih diutamakan karena memiliki karakter yang ekonomis. Selain itu, kedudukan
sanksi keuangan lebih tinggi dari sanksi non keuangan sehingga sanksi non keuangan  seharusnya  tidak  digunakan  kecuali  sanksi  keuangan  tidak  dapat melakukan pencegahan dengan baik. Sanksi non keuangan baru dibutuhkan untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  ketika  sanksi  keuangan  tidak cukup untuk tugas tersebut.
Masalahnya adalah denda dalam Undang – Undang bidang lingkungan hidup  dibayarkan  kepada  negara  tanpa  ada  kejelasan  dan  jaminan penggunaan  denda  yang  dibayarkan  oleh  pelaku  tindak  pidana  digunakan untuk  konservasi lingkungan hidup  atau tidak.  Oleh karena itu, seharusnya ada  klausul  yang  dapat  menjamin  penggunaan  denda  untuk  membiayai konservasi  lingkungan  hidup,  misalnya  diatur  dalam  peraturan  pemerintah sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang di bidang lingkungan hidup.
Dalam  beberapa  Undang-Undang  dibidang  lingkungan  hidup,  hakim dapat  menjatuhkan  tindakan  langsug  kepada  pencemar  yang  dihukum, seperti  kewajiban memperbaiki kerusakan yang telah dilakukannya. Pelaku tindak pidana pencemar  air sungai  jika dijatuhi pidana berupa memulihkan air  sungai  ke  kondisi  semula  sebelum  terjadinya  pencemaran,  ia  dapat mengetahui  betapa  sulitnya  mengembalikan  kondisi  air  sungai  ke  keadaan semula.  Ia  juga  dapat  mengetahui  rusaknya  ekosistem  air  sungai  secara langsung,  seperti  banyak  ikan  yang  merupakan  sumber  penghasilan  warga mati (Ali and Elvany 2014).
UU  Konservasi-90  ditegaskan  bahwa  keberhasilan  konsep  ini ditentukan  oleh  tiga  sasaran  utama,  yaitu:1)  Apabila  dapat  menjamin terpeliharanya  proses  ekologis  yang  menunjang  sistem  penyangga kehidupan;  2)  apabila  dapat  menjamin  terpeliharanya  keanekaragaman sumber  genetik  dan  tipe-tipe  ekosistemnya;  dan  3)  Apabila  dapat mengendalikan  cara-cara  pemanfaatan  sumber  daya  alam  hayati  sehingga terjamin kelestariannya (Silalahi 2014).
3) Aturan Pelaksanaan Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup Dalam  hal  mekanisme  pengaturan  pidana  denda.  Pidana  denda  atau sanksi tindakan yang diatur dalam Undang – Undang di bidang lingkungan hidup  membutuhkan  suatu  aturan  pelaksanaan  sanksi  agar  tetap  menjamin pelaksanaan  konservasi  lingkungan  hidup  oleh  pelaku  tindak  pidana meskipun  pidana  denda  atau  sanksi  tindakan  tidak  dapat  dibayar.  Aturan pelaksanaan pidana dapat berupa perampasan aset bagi pelaku tindak pidana berupa  badan  usaha  yang  berbadan  hukum,  perampasan  kekayaan  dan dipailitkan  bagi  pelaku  berupa  badan  usaha  yang  tidak  berbadan  hukum, serta pidana penjara bagi pelaku orang perorangan.
Pertama,  aturan  pelaksanaan  pidana  berupa  perampasan  aset  berlaku bagi  pelaku  tindak  pidana  berupa  badan  usaha  berbadan  hukum,  seperti perseroan  terbatas  dan  yayasan  yang  tidak  dapat  membayar  pidana  denda. Aset  di  sini  adalah  kekayaan  perusahaan  baik  berupa  benda  bergerak
maupun  benda  tidak  bergerak.  Aset  tersebut  berasal  dari  modal  yang  di setor,  dana  cadangan,  dan  yang  berasal  dari  hasil  usaha  perusahaan (keuntungan)  yang  bukan  dividen  (keuntungan  perusahaan  yang  dibagikan kepada para pemegang saham).
Modal  yang  disetor  merupakan  modal  perseroan  berupa  sejumlah uang  tunai  atau  bentuk  lainnya  yang  diserahkan  para  pendiri  kepada  kas perseroan  pada  saat  perseroan  didirikan.  Dana  cadangan  merupakan  sisa saham  yang  belum  diambil  dan  menjadi  saham  simpanan  atau  saham tambahan modal, sehingga dapat dikeluarkan saham simpanan. Badan usaha melakukan  kegiatannya  demi  mendapatkan  keuntungan,  tapi  tidak  semua keuntungan  perusahaan  dibagikan  kepada  para  pemegang  saham. Pembagian  keuntungan  tersbut  dibahas  dalam  Rapat  Umum  Pemegang Saham  (RUPS).  Keuntungan  perusahaan  yang  disetujui  oleh  RUPS  untuk dibagikan  kepada  para  pemegang  saham  disebut  dengan  dividen. Keuntungan  yang  tidak  dibagikan  kepada  para  pemegang  saham  menjadi aset  perusahaan.  Jadi,  aset  perusahaan  yang  dapat  dirampas,  baik  berupa benda  bergerak  maupun  benda  tidak  bergerak,  berasal  dari  dana  yang disetor, dana cadangan dan keuntungan non-dividen.
Kedua,  aturan  pelaksanaan  pidana  berupa  perampasan  kekayaan berlaku bagi pelaku tindak pidana berupa badan usaha yang tidak berbadan hukum,  seperti  persekutuan  firma  dan  persekutuan  komanditer.  Ketika badan usaha tersebut dijatuhi pidana denda, sedangkan hartanya tidak cukup untuk  membayar  denda  tersebut,  para  pemilik  (sekutu)  badan  usaha bertanggungjawan untuk membayar sisa denda yang belum dibayar dengan harta kekayaan pribadi  masing-masing secara tanggung  renteng. Aturan  ini berlaku  bagi  badan  usaha  berbentuk  firma.  Jika  badan  usaha  berbentuk persekutuan  komanditer,  maka  sekutu  pasif  hanya  bertanggungjawab sebatas  modal  yang  disetornya,  sedangkan  sekutu  aktif  bertanggungjawab secara pribadi secara keseluruhan. Jadi dalam persekutuan komanditer pihak yang bertanggungjawab untuk melunasi denda tersebut adalah sekutu aktif. Sedangkan sekutu pasif beratnggungjawab sebatas modal yang disetor.
Ketiga, pailit.  Ia merupakan keadaan dimana suatu  perusahaan sudah berada  dalam  keadaan  berhenti  membayar  atau  sudah  tidak  mampu  lagi membayar  utang-utangnya  sehingga  dijatuhi  putusan  pernyataan  pailit  dan penundaan  pembayaran  oleh  pengadilan  niaga  baik  atas  permohonan kreditor maupun debitor atau pihak lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Kepailitan adalah suatu sita umum  yang  bersifat  konservatoir  atas  semua  kekayaan  debitor  yang dinyatakan  pailit.  Pihak  yang  dinyatakan  pailit  kehilangan  penguasaan terhadap harta benda yang ia miliki.
Suatu badan usaha, baik badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha  tidak  berbadan  hukum,  yang  tidak  dapat  membayar  pidana  denda
yang  dikenakan  terhadapnya  dapat  dimohonkan  untuk  dipailitkan  ke Pengadilan  Niaga.  Berdasarkan  Pasal  2  Undang-Undang  Kepailitan,  salah satu  pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan  kepailitan  tersebut  adalah kejaksaan  negeri.  Apabila  permohonan  kepailitan  tersebut  dikabulkan, badan usaha tersebut demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus  harta  kekayaan  yang  ia  miliki.  Kekayaan  tersebut  menjadi  harta pailit (boedel pailit).
Keempat,  aturan  pelaksanaan  pidana  denda  berupa  pidana  penjara diberlakukan  kepada  orang  perorangan  yang  tidak  dapat  membayar  denda keseluruhan.  Pidana  penjara  ini  dijatuhkan  kepada  pengurus  perusahaan dalam hal  tindak pidana  dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum  atau tidak  berbadan  hukum  atau  pihak  lain  yang  menurut  anggarasan dasar/anggaran  rumah  tangga  perusahaan  bertanggungjawab  mewaikili perusahaan  dalam  perkara  pidana.  Pidana  penjara  juga  dijatuhkan  kepada orang  perorangan  yang  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  lingkungan hidup (Ali and Elvany 2014).
Dengan  demikian,  dalam  UUPPLH  perlu  diatur  secara  khusus  dan tegas mengenai tujuan pemidanaan yang secara subtitutif mengintegrasikan tujuan pemidanaan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dengan  tujuan  spesifik  hukum  lingkungan  yang  kesemuanya  memberi landasan bagi pnetuan dan penerapan sanksi pidana alternative untuk tujuan pelestarian fungsi lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan  sejalan  dengan precautionary  principle, pertanggungjawaban korporasi  secara  tersendiri,  serta vicarious  liability yang  pada  akhirnya tujuan  pemidanaan  guna  mempertahankan  pelestarian  lingkungan  hidup. Mekanisme dan jenis sanksi pidana perlu diatur dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun  2009  sebaiknya  tidak  lagi  hanya  satu  jenis  yang  bersifat  imperatif kumulatif  yaitu  pidana  penjara  dikumulasikan  dengan  denda  untuk  semua jenis  tindak  lingkungan  hidup  dan  dapat  dikenakan  pidana  tambahan    atau tindakan  tata  tertib,  namun  perlu  diatur  pidana  alternatif  yang  lebih menekankan  pada  aspek  ganti  kerugian  dan  denda,  dalam  melakukan perbuatan  yang  sifatnya  mengembalikan  atau  pemulihan  kelestarian  fungsi lingkungan  serta  tata  tertib  dalam  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dimasa yang akan datang sesuai dengan perkembangan pidana modern generasi  ke empat,  serta  sesuai  dengan  sanksi  denda  dan  ganti  rugi  yang  lebih ditonjolkan dalam penindakan pencemaran dan perusakan lingkungan dalam kearifan  lokal  (hukum  adat)  yang  masih  berlaku  di  Indonesia.  Untuk mengisi  kekosongan  hukum  harapannya  Mahkamah  Agung  RI  dengan kewenangan rule  power yang  dimilikinya  perlu  membuat  pedoman pemidanaan  yang  jelas  sebagai  kompas  barometer,  katalisator  bagi  hakim dalam  menerapkan  peraturan  pidana  lingkungan  sehingga  dapat emnjatuhkan  pidana  tersebut  agar  lebih  adil,  manusiawi,  relative  sesuai
dengan  keslahan  pelaku  tindak  pidana,  serta  sekaligus  guna  menghindari putusan  yang  sangat  mencolok.  Serta  tidak  kalah  penting  perlu meningkatkan  integritas  moral  dan  pemahaman  konfrehensif  bagi  aparatur penegak  hukum  khsusnya  yang  mengenai  hakikat  hukum  lingkungan dengan  tujuan  pemidaan  dan  pedoman  pemidanaan.  Pelaksanaan  eksekusi perkara  lingkungan  perlu  melibatkan  berbagai  instansi  terkait  dan  ahli, terutama  dalam  pencarian  aset  dan  tindak  pemulihan  lingkungan.  Dalam tindakan  pemulihan  perlu  dibuat  rencana  pemulihan  secara  konkret  dan valid  serta  ketika  pembayaran  denda  ganti  rugi  dan  biaya  pemulihan lingkungan tidak dimasukkan dalam rekening kas negara, akan tetapi dibuat rekening  khusus  dan  dipakai  untuk  penyelamatan  kelestarian  kepentingan lingkungan.  Apabila  uang  ganti  rugi  pemulihan  dimasukan  ke  dalam  kas negara hal tersebut tidak memihak pada kelestarian lingkungan hidup karena yang  terdampak  dan  rugi  secara  langsung  itu  bukan  keuangan  negara  akan tetapi  lingkungan  hidup.  Setiap  langkah  penegakan  hukum  dalam  perkara lingkungan hidup wajib dilakukan terobosan hukum dengan cara melakukan Judicial Activism.

## Kesimpulan
Dari  hasil  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa,  terdapat  kelemahan norma  dan  sanksi  dalam  peraturan  lingkungan  hidup  sebagaimana  dalam  UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, yang mana tidak menggambarkan secara jelas mengenai tujuan pemidanaan  yang  dapat  dijadikan  patokan  dalam  menetapkan  sanksi  pidana  yang dilandasi  dengan  ide  –  ide  dasar.  Dalam  hal  ini,  sangat  sulit  melihat  koherensi  tujuan pemidanaan  dengan  tujuan  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup.  Selanjutnya  sanksi pidana yang diatur dalam UUPPLH Nomor 32 tahun 2009, hanya satu jenis yaitu pidana penjara  dikumulasikan  dengan  denda  diterapkan  terhadap  semua  jenis  tindak  pidana lingkungan hidup dan dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib apabila tindak pidana dilakukan oleh badan usaha (korporasi). Pengaturan jenis sanksi demikian tanpa pengaturan secara alternative akan berdampak dalam praktek pemidanaan berupa tuntutan  dan  penjatuhan  pidana  umum  sebagaimana  diatur  dalam  KUHP,  belum menyentuh  tujuan  hukum  lingkungan  itu  sendiri  yang  mana  berfungsi  sebagai  acuan pemanfaatan  dan  pencadangan  sumber  daya  alam  serta  pelestarian  lingkungan  hidup sehinga pemanfaatan sumber daya alam dapat berjalan secara berkelanjutan.

## BIBLIOGRAFI
Akib, Muhammad. 2014. Hukum Lingkungan Persfektif Global Dan Nasional . Jakarta: Rajawali Pers. Google Scholar
Ali,  Mahrus.  2019. Overcriminalization,  Teori,  Dampak  &  Pencegahan .  Yogyakarta: FH UII Press. Google Scholar
Ali, Mahrus. 2020. Hukum Pidana Lingkungan . Depok: Penerbit Rajawali Pers.
Ali,  Mahrus,  and  Ayu  Izzan  Elvany.  2014. Hukum  Pidana  Lingkungan:  Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup . UII Press. Google Scholar
Amrani, H. 2019. Politik Hukum Pembaharuan Hukum Pidana . Yogyakarta: UII Press.
Bram,  Deni.  2014. Politik  Hukum  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup .  Malang:  Setara Press. Google Scholar
Daniel,  Deni,  Azam  Hawari,  and  Marsya  Mutmainah  Handayani.  2019.  “Reorientasi Penegakan  Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  Melalui  Perjanjian  Penangguhan Penuntutan.” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 6(1): 72–96. Google Scholar
Daniel,  Deni,  Azam  Hawari,  and  Marsya  Mutmainah  Handayani..  2020.  “Reorientasi Penegakan  Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  Melalui  Perjanjian  Penangguhan Penuntutan.” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 6(1): 72–96. Google Scholar
Husin,  Sukanda.  2014. Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika. Google Scholar
Joni.  2020. Aspek  Pidana  Dan  Ganti  Rugi  Pencemaran  Lingkungan  Lintas  Negara . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Google Scholar
Margaretha,  Mas  Achamad  Santosa  &.  2014.  “Hukum  Lingkungan.” Quina,Jurnal Vol(Issue 1).
Muhammad  Erwin.  2015. Hukum  Lingkungan  Dalam  Sistem  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di  Indonesia . Bandung:  Rafika Aditama. Google Scholar
Rahmadi,  Takdir.  2019. Hukum  Lingkungan  Di  Indonesia .  Depok:  Rajawali  Pers. Google Scholar
Raynaldo  Sembiring,  Marsya  M.Handayani,  Boy  Even  Sembiring.  2019.  “Rkuhp : Melemahkan Gakkum Pidana Lingkungan.” In Icel.
Raynaldo  Sembiring,  S.H.,  Yustisia  Rahman,  S.H.,  Elizabeth  Napitupulu,  S.H., Margaretha Quina, S.H., Rika Fajrian. 2014. Anotasi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Jakarta:
ICEL.
Silalahi,  M.  Daud.  2014. Hukum  Lingkungan  Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum Lingkungan Indonesia . Bandung: PT Alumni. Google Scholar
Wibisana, Laode M.Sayrif & Andri G. Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi Dan Studi Kasus .
Zairin Harahap. 2020. Penegakan Hukum Lingkungan . Yogyakarta: UII Press.
Copyright holder : Ryan Akbar Fitriadi (2021)
First publication right :

## Syntax Idea
This article is licensed under: