## Majalah Hukum Nasional
Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v52i1.182 https://mhn.bphn.go.id

## MODEL PENGAWASAN EKSTERNAL TERHADAP LEMBAGA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA
(Model of External Supervision of Nusantara Capital City Authority)

## Catur Alfath Satriya
Pengadilan Negeri Mandailing Natal Jalan Lintas Sumatera KM.7, Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal
e-mail: alfath2892@gmail.com

## Abstrak
Dalam konteks pemindahan ibukota negara, Pemerintah Republik Indonesia membentuk Lembaga Otorita Ibukota  Nusantara  yang  nantinya  akan  mengelola  Ibukota  Nusantara  yang  berada  di  Pulau  Kalimantan. Lembaga  ini  nantinya  akan  dikomandoi  oleh  Kepala  Otorita  yang  dibantu  Wakil  Kepala  Otorita.  Secara kelembagaan,  kedudukan  lembaga  ini  mempunyai  peran  yang  sangat  strategis  karena  setara  dengan menteri yang langsung berada di bawah presiden. Oleh sebab itu, agar jalannya lembaga tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan perlu ada pengawasan dari lembaga legislatif yang sejatinya mempunyai peran untuk melakukan checks and balances terhadap pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis data yaitu data sekunder berupa  buku  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  kemudian  dianalisis  secara  komparatif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur kelembagaan Otorita Ibukota Nusantara sangat berbeda apabila dikomparasikan dengan daerah khusus atau istimewa yang berada di Indonesia sehingga perlu ada model pengawasan eksternal yang berbeda terhadap Lembaga Otorita Ibukota Nusantara
Kata Kunci: Ibukota Nusantara, Institusi, Pengawasan Eksternal

## Abstract
In the context of relocating the nation’s capital city, the Government of the Republic of Indonesia created a  new  institution  called  Nusantara  Capital  City  Authority.  This  institution  has  an  obligation  to  manage Nusantara Capital City located on the island of Kalimantan. In addition, this institution will be led by the Head of Authority who is appointed by the President. Therefore, the position of this institution is at the same level as the Minister. Because of the role and position of this institution, this institution must be supervised by the legislative body in terms of checks and balances. This research was conducted using a normative legal method and the type of data is secondary data. The result of the study shows that the institutional structure of Nusantara Capital City Authority is very different compared to special regions in Indonesia therefore it needs a different model of external supervision to Nusantara Capital City Authority.
Keywords: Nusantara Capital City, Institution, and External Supervision

## A. Pendahuluan
1 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 , Menimbang Poin C.
2 Dian  Herdiana,  “Pemindahan  Ibukota  Negara:  Upaya  Pemerataan  Pembangunan  ataukah  Mewujudkan  Tata Pemerintahan yang Baik,” Jurnal Transformative Vol. 8 No. 1 (2022):3-4
3 Surya Dwi Saputra, Thomas Gabriel J, dan Mhd Halkis, “Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan: Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara,” Jurnal Ekonomi Pertahanan Volume 7 Nomor 2 (2021): 218
Langkah pemerintah Joko Widodo memindahkan ibukota negara merupakan salah  satu  langkah  strategis  dan  sekaligus berdampak  besar  bagi  negara  ini.  Presiden sendiri  menyatakan  bahwa  proses  pe- mindahan ibukota baru memakan waktu total 20 tahun dan proses pemindahan akan dimulai pada tahun 2024. Langkah awal pemindahan ibukota  secara  perencanaan  sudah  dimulai ketika  pada  tanggal  15  Februari  2022 akhirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya  disebut  UU  IKN)  disahkan  oleh Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut dengan DPR RI). Di dalam poin menimbang UU  IKN  bahwa  tujuan  dari  UU  IKN  adalah untuk  memperbaiki  tata  kelola  wilayah  Ibu Kota Negara dan untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia. 1
Secara teoritis, ada 2 (dua) pertimbangan terkait kebijakan pemindahan ibukota ini. Pertama, daerah di luar pulau Jawa masih perlu dikembangkan  untuk  menghasilkan  pem- bangunan dan distribusi ekonomi yang lebih merata. Hal ini dikarenakan aktivitas ekonomi di  Indonesia  terlalu  bertumpu  di  pulau Jawa.  Kedua,  dorongan  untuk  menciptakan
ibukota yang mendukung penyelenggaraan pemerintah  yang  didasarkan  pada  tata kelola    yang  baik,  bersih,  dan  profesional 2 . Namun,  untuk  mengimplementasikan  hal  di atas  perlu  ada  upaya  yang  harus  dilakukan seperti:  (1)  komitmen  serta  kerja  keras  dari seluruh stakeholder terutama dalam hal menyamakan  persepsi  mengenai  maksud pemindahan  ibu  kota  negara  yang  merupa- kan  bagian  dari  kepentingan  nasional;  (2) Sinergi antar stakeholder yang dalam hal ini juga menyertakan pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan timur dalam mencari alternatif  sarana  maupun  sumber  daya pendukung untuk mendukung kebijakan ini tanpa  memberikan  pengaruh  buruk  serta potensi konflik ke wilayah Kalimantan Timur; dan  (3)  Perlu  ada  kerangka  kerja  khusus berupa blueprint pemindahan IKN. 3
Namun, yang menjadi keunikan dari ibukota negara baru ini adalah kelembagaan dari ibukota negara baru berbeda dengan struktur pemerintah daerah pada umumnya. Di  dalam  UU  IKN  Pasal  5  ayat  (3)  dan  ayat (4)  disebutkan  bahwa  Ibu  Kota  Nusantara hanya  diselenggarakan  pemilihan  umum tingkat nasional dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara  merupakan  kepala  Pemerintah Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Nusantara  yang berkedudukan  setingkat  menteri,  ditunjuk, diangkat,  dan  diberhentikan  oleh  Presiden

## T E R H A D A P   L E M B A G A   O T O R I T A   I B U K O T A   N U S A N T A R A
setelah  berkonsultasi  dengan  DPR  RI 4 . Perihal ini juga diperkuat di dalam UU IKN Pasal  9  ayat  (1)  bahwa  Otorita  Ibu  Kota Nusantara  dipimpin  oleh  Kepala  Otorita  Ibu Kota  Nusantara  dan  dibantu  oleh  seorang Wakil  Kepala  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara yang  ditunjuk,  diangkat,  dan  diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI 5 dan  di  dalam  UU  IKN  Pasal 13 ayat (1) bahwa Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan  Pemilihan  Umum  Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR RI, dan pemilihan umum untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah  Republik  Indonesia  (selanjutnya disebut dengan DPD RI). 6
Dari  elaborasi  di  atas  penulis  menarik kesimpulan  bahwa  Ibu  Kota  Nusantara dipimpin  oleh  Kepala  Otorita  yang  ke- dudukannya  setingkat  menteri  yang  tidak dipilih  melalui  proses  pemilihan  umum dan  secara  struktur  kelembagaan  Ibu  Kota Nusantara tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (selanjutnya  disebut  dengan DPRD). Berbeda dengan kelembagaan ibu kota negara sebelumnya yaitu Daerah Khusus
4  Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, Pasal 5.
5 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, Pasal 9.
6 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, Pasal 13. 7  Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007, Pasal 12 ayat (1).
8 Dian  Herdiana,  “Pemindahan  Ibukota  Negara:  Upaya  Pemerataan  Pembangunan  ataukah  Mewujudkan  Tata Pemerintahan yang Baik,” Jurnal Transformative Vol. 8 No. 1 (2022).
9 Surya Dwi Saputra, Thomas Gabriel J, dan Mhd Halkis, “Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan: Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara,” Jurnal Ekonomi Pertahanan Volume 7 Nomor 2 (2021).
10 Sahat  Aditua  Fandhitya  Silalahi,  “Dampak  Ekonomi  dan  Risiko  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara,” Kajian  Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol.XI, No. 16/II/Puslit/Agustus/2019.
11 Janiar Ningrum, Jamaludin, Izzun Nafiah, Ferry Maurits Sitorus, Ferlistya Pratita Rari, dan Irma Siti Maryamah, “Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Penduduk dan Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat,” Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 15 No. 2 (Desember 2020).

## Ibukota Jakarta yang mempunyai DPRD tingkat
I 7 . Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan sampai  saat  ini  pembahasan  mengenai  Ibu Kota Nusantara hanya membahas mengenai dampak dari kebijakan pemindahan ibu kota negara. Artikel yang ditulis oleh Dian Herdiana membahas  mengenai  dampak  pemindahan ibu kota negara ditinjau dari upaya pemerataan pembangunan dan tata pemerintahan yang baik 8 .  Selain  itu,  artikel  yang  ditulis  oleh Surya  Dwi  Saputra,  Thomas  Gabriel  J,  dan Mhd  Halkis  membahas  mengenai  kebijakan pemindahan  ibu  kota  negara  ditinjau  dari perspektif  ekonomi  pertahanan 9 .  Artikel mengenai dampak ekonomi dari kebijakan pemindahan ibu kota negara juga pernah ditulis oleh Sahat Aditua Fandhitya Silalahi 10 . Analisis  mengenai  dampak  pemindahan  ibu kota  negara  juga  pernah  ditulis  oleh  Janiar Ningrum,  Jamaludin,  Izzun  Nafiah,  Ferry Maurits  Sitorus,  Ferlistya  Pratita  Rari,  dan Irma Siti Maryamah 11 .
Selain mengenai akibat kebijakan pemindahan ibu kota negara, terdapat juga artikel  yang  membahas  mengenai  kebijakan tersebut  ditinjau  dari  perspektif  kekuasaan
presiden  dan  konstitusi.  Artikel  ini  hampir mirip  dengan  artikel  yang  ingin  ditulis  oleh penulis.  Namun,  perspektif  yang  penulis gunakan  adalah  perspektif  dari  lembaga legislatif bukan lembaga eksekutif 12 .
Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan analisis  mengenai  struktur  kelembagaan Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  yang  mana dari  analisis  ini  penulis  akan  menjelaskan bagaimana  model  mekanisme  pengawasan eksternal  yang  tepat  terhadap  lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara.

## B.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif. Soerjono  Soekanto  berpendapat  bahwa yang  dimaksud  dengan  penelitian  yuridis normatif yaitu penelitian yuridis yang terdiri dari  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum, penelitian  terhadap  sistematika  hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian  sejarah  hukum,  dan  penelitian perbandingan hukum 13 . Berdasarkan sifatnya, penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif karena penulis hanya menjelaskan bagaimana struktur kelembagaan Ibu Kota Nusantara dan bagaimana  model  pengawasan  yang  tepat untuk lembaga otorita Ibu Kota Nusantara.
Jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu buku, jurnal,  dan  beberapa  peraturan  perundang- undangan. Kedudukan peraturan perundang-
12 Fikri  Hadi  dan  Rosa  Ristawati,  “Pemindahan  Ibu  Kota  Indonesia  dan  Kekuasaan  Presiden  dalam  perspektif konstitusi,” Jurnal Konstitusi Vol. 17 No. 3 (September 2020).
13  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , cet.3, (Jakarta: UI-Press, 2012), hlm. 51.
14 Sri Mamudji, et al ., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm 30-31.
15  Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 316
undangan dalam hal ini sebagai bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 14 :
a.  Undang-Undang  Dasar  1945  sebelum dan setelah amandemen
b.  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2014 tentang  Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c.  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2022 tentang Ibu Kota Negara
d.  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014
tentang Pemerintahan Daerah Di dalam artikel ini penulis menggunakan 2 kerangka teori yaitu teori mengenai lembaga  perwakilan  dan  teori  mengenai fungsi pengawasan.

## a.  Lembaga Perwakilan
Pada  prinsipnya,  lembaga  perwakilan merupakan lembaga yang bertumbuh sejalan dengan gagasan kedaulatan rakyat itu sendiri. Rousseau  sebagai  pelopor  dari  gagasan kedaulatan  rakyat  tidak  setuju  dengan konsep  lembaga  perwakilan  namun  seiring berjalannya  waktu  lembaga  perwakilan dibutuhkan agar penyelenggaraan negara bisa  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien. Namun, konstruksi lembaga perwakilan harus tetap sesuai dengan prinsip negara demokrasi yang menurut C.F. Strong yaitu representasi, partisipasi, dan tanggung jawab politik. 15

## T E R H A D A P   L E M B A G A   O T O R I T A   I B U K O T A   N U S A N T A R A
Secara  teoritis,  lahirnya  lembaga perwakilan tidak lepas dari lahirnya mengenai ide perwakilan dalam penyelenggaraan suatu negara. Padmo Wahyono berpendapat bahwa ide mengenai perwakilan pertama kali berasal dari pemikiran Jellinek sebagai berikut: 16
a.  Berkembangnya hukum perdata Romawi di abad pertengahan yang akhirnya memunculkan sistem perwakilan.
b.  Sifat  dualistis  pada  abad  menengah antara hak raja dengan hak rakyat. Hal ini mendorong  institusi  perwakilan  untuk mencerminkan hak rakyat.
c.  Pada  abad  menengah  tuan-tuan  tanah berada  di  dalam  pusat  kekuasaan  dan yang  menjadi  masalah  adalah  pada masa  Romawi  antar  tuan  tanah  saling memperebutkan kekuasaan yang sesungguhnya  rakyat  tidak  pernah mendapatkan  hasil  dari  perebutan kekuasaan tersebut.
Kemudian, dalam perkembangannya pemahaman  mengenai  perwakilan  disem- purnakan lagi secara teoritis dengan lahirnya teori mandat. Teori mandat terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu: 17
a.  Teori  mandat  imperatif  yaitu  teori perwakilan  yang  memposisikan  wakil melakukan sesuatu berdasarkan instruksi atau arahan dari yang diwakili. Kewenangan  si  wakil  sangat  terbatas karena  sudah  ditentukan  oleh  yang diwakili.
16 Fathan Ali Mubiina, “Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi,” Jurnal Konstitusi Volume 17 Nomor 2 (Juni 2020): 443 17  Fathan Ali Mubiina, “Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi,” Jurnal Konstitusi Volume 17 Nomor 2 (Juni 2020): 444
b.  Teori  mandat  bebas  yaitu  teori perwakilan  yang  memposisikan  wakil memiliki kebebasan dalam menjalankan apa  yang  akan  dilakukan  di  institusi perwakilan  sehingga  tidak  tergantung pada instruksi dari yang diwakili.
c.  Teori  mandat  representatif  yaitu  teori perwakilan  yang  memposisikan  rakyat sebagai  pemegang  kedaulatan  untuk memberikan mandatnya kepada institusi perwakilan  secara  keseluruhan.  Tidak ada  hubungan  langsung  antara  wakil dengan yang diwakilinya.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu, lembaga  perwakilan  tidak  hanya  terdiri  dari lembaga perwakilan politik namun lahir juga lembaga perwakilan regional dan fungsional. Pada  umumnya  di  suatu  negara  terdapat  2 jenis lembaga perwakilan atau bikameralisme yaitu  lembaga  perwakilan  politik  dengan lembaga  perwakilan  regional  seperti  di Amerika  Serikat  atau  lembaga  perwakilan politik dengan lembaga perwakilan fungsional seperti  di  Inggris.  Terkait  dengan  kombinasi bikameralisme,  Arend  Lijphart  berpendapat bahwa  bikameralisme  terdiri  dari  3  jenis yaitu  bikameralisme  kuat,  bikameralisme sedang-kuat,  dan  bikameralisme  lemah. Arend Lijphart melakukan klasifikasi tersebut berdasarkan  kewenangan  formal,  metode seleksi,  dan  jenis  perwakilan  dari  masing- masing  kamar.  Bikameralisme  kuat  memiliki karakteristik  simetris  dan incongruence dan bikameralisme  lemah  memiliki  karakteristik
asimetris dan congruence. 18
Selain Arend Lijphart, Giovanni Sartori juga  membagi  sistem  bikameral  menjadi  3 jenis  yaitu  sistem  bikameral  lemah,  sistem bikameral  simetris,  dan  sistem  bikameral sempurna.  Pembagian  ini  oleh  Sartori didasarkan  pada  kewenangan  mengundang ( delaying power ) atau kewenangan menolak ( veto  power ).  Selain  membagi  secara kewenangan, Sartori juga mengklasifikasikan sistem  bikameral  menjadi  3  (tiga)  jenis berdasarkan  komposisi  keanggotaan  antara kedua  kamar  di  lembaga  perwakilan  yaitu similar  bicameralism , likely  bicameralism, dan differential bicameralism . 19

## b.  Fungsi Pengawasan
Pada prinsipnya fungsi pengawasan dari lembaga  perwakilan  lahir  dari  pemikiran bahwa  secara  alamiah  pemerintah  sangat mungkin untuk melakukan perbuatan yang tidak  sesuai  dengan  konstitusi.  Oleh  sebab itu,  lembaga  perwakilan  di  dalam  konstitusi diberikan  kewenangan  untuk  melakukan kontrol terhadap tiga aspek yaitu kontrol atas pemerintahan ( control of executive ), kontrol atas  pengeluaran  ( control  of  expenditure ), dan kontrol atas pemungutan pajak ( control of taxation ). 20
Secara  teoritis,  jika  dielaborasi  secara mendalam fungsi pengawasan oleh lembaga perwakilan  rakyat  dapat  dibagi  menjadi  6
18 Fatmawati, Struktur  dan  Fungsi  Legislasi  Parlemen  dengan  Sistem  Multikameral:  Studi  Perbandingan  antara Indonesia dan Berbagai Negara , (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm. 31-33
19 Mei Susanto, Hak Budget Parlemen Dalam Sistem Bikameral Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat , (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2013), hlm. 73-74
20 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 301-302 21 Ibid ., hlm. 302 22 Irfan  Nur  Rachman,  “Penguatan  Fungsi  Pengawasan  Legislatif  terhadap  Eksekutif  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi Volume 8 Nomor 2 (April 2010): 78
jenis, yaitu: 21
1.  Pengawasan  terhadap  penentuan  kebi- jak an
2.  Pengawasan terhadap pelaksanaan kebi- jakan
3.  Pengawasan  terhadap  penganggaran dan belanja negara
4.  Pengawasan  terhadap  pelaksanaan anggaran dan belanja negara
5.  Pengawasan  terhadap  kinerja  peme- rintahan
6.  Pengawasan  terhadap  pengangkatan pejabat publik dalam bentuk persetujuan atau penolakan, maupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR;
Berdasarkan Pasal 20A ayat (2) Undang- Undang  Dasar  1945,  dalam  menjalankan fungsinya  DPR  mempunyai  3  (tiga)  jenis hak  yaitu  hak  interpelasi,  hak  angket,  dan hak  menyatakan  pendapat.  Hak  tersebut merupakan manifestasi dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. 22

## C. Pembahasan
Sebagaimana  yang  sudah  penulis jelaskan  bahwa  lembaga  otorita  Ibu  Kota Nusantara mempunyai struktur kelembagaan yang berbeda dibandingkan dengan struktur kelembagaan daerah yang ada di Repu blik Indonesia.  Pada  umumnya  struktur  kelem- bagaan Pemerintahan daerah di Republik

## M O D E L   P E N G A W A S A N   E K S T E R N A L T E R H A D A P   L E M B A G A   O T O R I T A   I B U K O T A   N U S A N T A R A
Indonesia terdiri dari Pemerintah daerah dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) 23 . Namun, di dalam perkembangannya terdapat 4 (empat) daerah yang mempunyai struktur kelembagaan yang unik dibandingkan dengan daerah  lain  yaitu  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta 24 ,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta 25 ,
23 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 18.
24  Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007.
25 Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  tentang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta ,  Undang- Undang Nomor 13 tahun 2012.
26 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua , Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. 27  Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Aceh , Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006.
Daerah  Otonomi  Khusus  Papua 26 , dan Pemerintahan Aceh 27 . Struktur kelembagaan yang  berbeda  kemudian  juga  diadopsi  di lembaga otorita Ibu Kota Nusantara. Berikut struktur  kelembagaan  lembaga  otorita  Ibu Kota Nusantara:
Pimpinan : Kepala Otorita dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Metode Pemilihan Pimpinan : Untuk yang pertama ditunjuk dan diangkat oleh presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah undang-undang tersebut diundangkan. Untuk selanjutnya ditunjuk oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR Masa Jabatan Pimpinan : 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama Kewenangan lembaga otorita : pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra. Pemilihan Umum : hanya melaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dilihat bahwa  struktur  kelembagaan  lembaga otorita Ibu Kota Nusantara tidak mempunyai Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) tingkat  I  maupun  tingkat  II.  Hal  ini  sesuai dengan  penjelasan  Pasal  5  ayat  (2)  UU  IKN bahwa  Pemerintahan  Daerah  Khusus  Ibu Kota  Nusantara  dijalankan  oleh  Otorita  Ibu Kota  Nusantara  tanpa  keberadaan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  sebagaimana berlaku pada bentuk pemerintahan daerah secara  umum.  Oleh  sebab  itu,  dikarenakan tidak ada DPRD, maka pengawasan terhadap
lembaga  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  secara eksternal dilakukan oleh DPR RI. Pertanyaan selanjutnya  model  pengawasan  apa  yang tepat dilakukan oleh DPR RI dalam mengawasi lembaga  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara.  Di dalam  tulisan  ini  penulis  berpendapat setidaknya terdapat 3 (tiga) model yang bisa dilakukan DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pertama, membuat komisi baru khusus  untuk  mengawasi  lembaga  Otorita Ibu  Kota  Nusantara.  Kedua,  melakukan pengawasan dengan cara lintas komisi. Ketiga, DPR RI membentuk Panitia Khusus.
Sebelum membahas mengenai opsi apa yang  bisa  dipilih,  penulis  akan  menjelaskan terlebih dahulu bagaimana DPR RI melakukan pengawasan  terhadap  pemerintah.  Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR RI mempunyai alat kelengkapan yang bernama komisi.  Di  dalam  Pasal  55  Tata  Tertib  DPR disebutkan  bahwa  Komisi  merupakan  alat kelengkapan  yang  bersifat  tetap. 28 Dalam konteks  pengawasan,  tugas  Komisi  terdiri dari: 29
a.  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBN,  serta  peraturan  pelaksanaannya yang  termasuk  dalam  ruang  lingkup tugasnya;
b.  Membahas  dan  menindaklanjuti  hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
28 Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Peraturan DPR No. 1 tahun 2020, Pasal 55.
29 Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Peraturan DPR No. 1 tahun 2020, Pasal 59 ayat (4).
30 Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  “Alat  Kelengkapan  Dewan  Komisi”,  https://www.dpr.go.id/akd/ komisi (diakses pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pada pukul 13.30 WIB)
c.  Memberikan  masukan  kepada  BPK dalam  hal  rencana  kerja  pemeriksaan tahunan,  hambatan  pemeriksaan,  serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
d.  Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;
e.  Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD; dan
f.  Menjalin hubungan luar negeri, baik dengan institusi negara maupun swasta sesuai  dengan  bidang  tugas  komisi  dan dikoordinasikan  oleh  Badan  Kerjasama Antar-Parlemen;
Alat  kelengkapan  Komisi  terdiri  dari 11  Komisi  yang  masing-masing  Komisi mempunyai  Mitra  Komisi.  Berikut  daftar Komisi dan Mitra Komisi DPR RI: 30 Nama Komisi Ruang Lingkup Mitra Komisi Komisi I DPR RI Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, dan Intelijen ●  Kementerian Pertahanan ●  Kementerian Luar Negeri ●  Kementerian Komunikasi dan Informatika ●  Mabes TNI
●  Badan Intelijen Negara
●  Badan Siber dan Sandi Negara ●  Lembaga Ketahanan Nasional ●  Badan Keamanan Laut ●  Dewan Ketahanan Nasional
●  Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

## T E R H A D A P   L E M B A G A   O T O R I T A   I B U K O T A   N U S A N T A R A
Nama Komisi Ruang Lingkup Mitra Komisi ●  Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ●  Dewan Pers ●  Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
●  Komisi Informasi Pusat
●  Lembaga Sensor Film ●  Perum LKBN Antara Komisi II DPR RI Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, dan Pertanahan dan Reforma Agraria ●  Kementerian Dalam Negeri ●  Kementerian Sekretariat Negara
●  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
●  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
●  Sekretaris Kabinet ●  Kantor Staf Presiden ●  Komisi Pemilihan Umum ●  Badan Pengawas Pemilu ●  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
●  Badan Kepegawaian Negara ●  Lembaga Administrasi Negara
●  Ombudsman
●  Badan Nasional Pengelola Perbatasan ●  Arsip Nasional Republik Indonesia
●  Komisi Aparatur Sipil Negara ●  Badan Pembina Ideologi Pancasila Komisi III DPR RI Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan ●  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ●  Kejaksaan Agung ●  Kepolisian Negara Republik Indonesia ●  Komisi Pemberantasan Korupsi
●  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
●  Mahkamah Agung ●  Mahkamah Konstitusi
●  Komisi Yudisial
●  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ●  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ●  Badan Narkotika Nasional ●  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ●  Sekretariat Jenderal MPR ●  Sekretariat Jenderal DPD
Komisi IV DPR RI Pertanian, Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, dan Kelautan ●  Kementerian Pertanian
●  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ●  Kementerian Kelautan dan Perikanan ●  Perum Bulog ●  Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Nama Komisi Ruang Lingkup Mitra Komisi Komisi V DPR RI Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan ●  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ●  Kementerian Perhubungan ●  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
●  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ●  Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Komisi VI DPR RI Perdagangan, Koperasi
UKM, BUMN, Investasi, dan Standardisasi Nasional ●  Kementerian Perdagangan ●  Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil- Menengah ●  Kementerian Negara BUMN termasuk seluruh
BUMN
●  Badan Koordinasi Penanaman Modal ●  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
●  Badan Standardisasi Nasional ●  Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
●  Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
●  Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) ●  Dewan Koperasi Indonesia Komisi VII DPR RI Energi, Riset dan Inovasi, dan Industri ●  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ●  Kementerian Perindustrian ●  Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ●  Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
●  Dewan Energi Nasional ●  Badan Riset dan Inovasi Nasional ●  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ●  Badan Tenaga Nuklir Nasional ●  Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ●  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ●  Badan Pengawas Tenaga Nuklir ●  Badan Informasi Geospasial ●  Lembaga Eijkman Pusat ●  Pusat Peragaan IPTEK
Komisi VIII DPR RI Agama, Sosial, Kebencanaan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ●  Kementerian Agama ●  Kementerian Sosial ●  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
●  Badan Nasional Penanggulangan Bencana ●  Badan Amil Zakat Nasional ●  Badan Wakaf Indonesia ●  Komisi Perlindungan Anak Indonesia ●  Badan Pengelola Keuangan Haji

## T E R H A D A P   L E M B A G A   O T O R I T A   I B U K O T A   N U S A N T A R A
Nama Komisi Ruang Lingkup Mitra Komisi Komisi IX DPR RI Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan ●  Kementerian Kesehatan ●  Kementerian Ketenagakerjaan ●  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
●  Badan Pengawas Obat dan Makanan ●  Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ●  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
●  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Komisi X DPR RI Pendidikan dan Riset,
Olahraga, dan Kepariwisataan ●  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
●  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ●  Kementerian Pemuda dan Olahraga ●  Perpustakaan Nasional
Komisi XI DPR RI Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Perbankan ●  Kementerian Keuangan ●  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
●  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ●  Badan Pusat Statistik ●  Sekretariat Jenderal BPK ●  Bank Indonesia
●  Perbankan ●  Lembaga Keuangan Bukan Bank
●  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
●  Lembaga Penjamin Simpanan ●  Otoritas Jasa Keuangan
●  Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
●  BUMN (Privatisasi)

## 1.  Opsi  Pertama:  Membentuk  Komisi Baru
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  bahwa pembagian  komisi  di  DPR  RI  diklasifikasi berdasarkan  isu  atau  sektor-sektor  yang berkaitan dengan mitra kerja. Sebagai contoh apabila  berkaitan  dengan  sektor  keuangan atau perbankan, maka yang melakukan pengawasan  adalah  Komisi  XI  dengan mitra kerja Kementerian Keuangan, Bank Indonesia,  maupun  Otoritas  Jasa  Keuangan dan  apabila  berkaitan  dengan  sektor pertahanan atau hubungan luar negeri, maka  yang  melakukan  pengawasan  adalah
Komisi  I  dengan  mitra  kerja  Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan. Namun dengan adanya lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga khusus yang menjalankan  Ibu  Kota  Nusantara,  sangat dimungkinkan bagi DPR RI untuk membentuk komisi khusus untuk mengawasi lembaga ini. Hal  ini  dikarenakan  pengawasan  terhadap lembaga  ini  nantinya  akan  bersinggungan dengan berbagai isu atau sektor. Oleh sebab itu,  dengan  adanya  komisi  yang  baru  maka pengawasan  terhadap  lembaga  Otorita  Ibu Kota  Nusantara  menjadi  lebih  efektif  dan efisien.

## 2.  Opsi Kedua: Melakukan Pengawasan Lintas Komisi
Lembaga  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara bisa  dikatakan  merupakan  lembaga  yang mempunyai  kewenangan  yang  khusus  dan berbeda dibandingkan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hal ini dikarenakan Lembaga Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  tidak  tunduk dengan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. Pengaturan  mengenai  kewenangan  khusus Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara diatur di dalam Pasal 12 UU IKN jo Pasal 2 Rancangan Peraturan  Pemerintah  tentang  Kewenangan Khusus  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  (Draft Sabtu  19  Maret  2022)  yang  menjelaskan bahwa kewenangan khusus Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara terdiri dari: 31 a.  Pemberian perizinan investasi, kemudahan  berusaha,  serta  pemberian fasilitas  khusus  kepada  pihak  yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan  persiapan,  pembangunan,  dan pemindahan  Ibu  Kota  Negara,  serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra; dan b.  Penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana Selain  kewenangan  khusus  di  atas,  di Pasal  3  Rancangan  Peraturan  Pemerintah tersebut  dijelaskan  bahwa  lembaga  Otorita Ibu  Kota  Nusantara  dapat  melaksanakan kewenangan  tertentu  di  bidang  lain  sesuai dengan  rencana  induk  Ibu  Kota  Nusantara
31 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (draft Sabtu 19 Maret 2022 Pukul 17.00 WIB), Pasal 2.
32 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (draft Sabtu 19 Maret 2022 Pukul 17.00 WIB), Pasal 3.
33 Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Peraturan DPR No. 1 tahun 2020, Pasal 103.
dan  perincian  rencana  induk  setelah mendapatkan persetujuan Presiden. 32
Dari  penjelasan  tersebut,  dapat  dilihat bahwa  kewenangan  khusus  dari  lembaga Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  mempunyai banyak irisan dengan komisi yang terdapat di DPR RI. Setidaknya ada 7 komisi yang beririsan dengan  kewenangan  khusus  yang  dimiliki oleh  lembaga  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara yaitu  Komisi  2,  Komisi  4,  Komisi  5,  Komisi 6, Komisi 8, Komisi 9, dan Komisi 10. Dalam konteks pengawasan, sangat mungkin DPR RI melakukan  mekanisme  pengawasan  secara antar komisi.

## 3.  Opsi  Ketiga:  Membentuk  Panitia Khusus
Opsi  terakhir  yang  mungkin  dipilih untuk  mengawasi  lembaga  Otorita  Ibu  Kota Nusantara  ini  dengan  cara  membentuk Panitia  Khusus  (Pansus).  Berdasarkan  Pasal 103 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib bahwa Pansus adalah alat kelengkapan DPR RI yang bersifat sementara. 33
Pada umumnya Pansus dibentuk oleh DPR RI apabila DPR RI melihat ada permasalahan di masyarakat  yang  membutuhkan  perhatian khusus. Dalam konteks pengawasan terhadap lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara, DPR RI bisa saja membentuk Pansus apabila terdapat permasalahan  khusus  yang  membutuhkan perhatian  lebih  dari  DPR  RI  terhadap penyelenggaraan  Ibu  Kota  Nusantara  oleh lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara.

## T E R H A D A P   L E M B A G A   O T O R I T A   I B U K O T A   N U S A N T A R A

## D.  Penutup
Dari  penjelasan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  struktur  kelembagaan yang  berbeda  mempunyai  konsekuensi mekanisme pengawasan yang berbeda pula. Otorita  Ibukota  Nusantara  karena  secara kelembagaan tidak mempunyai DPRD sebagai pengawas eksternal sehingga membutuhkan
mekanisme  pengawasan  eksternal  dari  DPR RI agar tetap ada kontrol terhadap Otorita Ibukota Nusantara. Ada 3 model yang dapat ditempuh oleh DPR RI yaitu dengan membuat komisi  baru,  melakukan  pengawasan  lintas komisi,  atau  membentuk  Pansus  lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Ashiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Fatmawati, Struktur  dan  Fungsi  Legislasi  Parlemen  dengan  Sistem  Multikameral, Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Jakarta, 2009.
Mamuji, Sri, et.al , Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3 , Jakarta: UI-Press,2012.
Susanto,  Mei, Hak  Budget  Parlemen  Dalam  Sistem  Bikameral  Indonesia  dalam  Rangka Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat , Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.

## B.  Jurnal
Ali Mubiina, Fathan, “Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi”, Jurnal Konstitusi Volume 17 Nomor 2, Juni 2020.
Dwi Saputra, Surya., Gabriel J, Thomas., dan Halkis, Mhd, “Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan: Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara”, Jurnal Ekonomi Pertahanan Volume 7 Nomor 2, 2021.
Fandhitya Silalahi, Sahat Aditua, “Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara”, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol.XI, No. 16/II/Puslit/Agustus/2019
Hadi, Fikri., dan Ristawati, Rosa, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam perspektif konstitusi ” , Jurnal Konstitusi Vol. 17 No. 3, September 2020.
Herdiana,  Dian,  “Pemindahan  Ibukota  Negara:  Upaya  Pemerataan  Pembangunan  ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”, Jurnal Transformative Vol. 8 No. 1, 2022.
Ningrum,  Janiar.,  Jamaludin.,  Nafiah,  Izzun.,  Maurits  Sitorus,  Ferry.,  Pratita  Rari,  Ferlistya., dan Maryamah, Irma Siti, “Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Penduduk dan Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat”, Jurnal Kependudukan Indoneisa Vol. 15 No. 2, Desember 2020.
Nur  Rachman,  Irfan,  “Penguatan  Fungsi  Pengawasan  Legislatif  terhadap  Eksekutif  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi Volume 8 Nomor 2, April 2010.

## T E R H A D A P   L E M B A G A   O T O R I T A   I B U K O T A   N U S A N T A R A

## C. Internet
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  “Alat  Kelengkapan  Dewan  Komisi”,  https:// www.dpr.go.id/akd/komisi  (diakses  pada  hari  Senin  tanggal  18  April  2022  pada  pukul 13.30 WIB)

## D.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

## BIODATA PENULIS
Catur Alfath Satriya , berprofesi sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan saat ini  ditugaskan  sebagai  Juru  Bicara  Pengadilan  Negeri  Mandailing  Natal.  Sebagai  Hakim  telah mendapatkan sertifikasi pelatihan mengenai Mediasi dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu,  penulis  juga  aktif  menulis  di  berbagai  media  massa  lokal  maupun  nasional.  penulis  juga berpartisipasi sebagai kontributor di Majalah Dandapala Mahkamah Agung Republik Indonesia