JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)

## SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANDUNG

## Yasmin
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Email: yasminhaeroni@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article History: Received 17 July 2018 Revised 15 August 2018 Accepted 31 August 2018

## JEL Classification
H83
Keywords: Internal Control, Performance, and
District

## Abstract
This paper studies and analyzes the implementation of Internal  Control  System  of  Government  (SPIP)  related  to performance  in Bandung  regency,  especially  at  district  level. Descriptive  is  used  as  a  research  method  with  a  qualitative approach. The result of this research is SPIP implementation in  sub-district  limited  to  SPIP  internalization  in  all  work process  in  organization,  through  five  elements  that  is controlling environment, risk assessment, controlling activity, information  and  communication,  and  monitoring.  Control environment not yet supported by commitment from leaders and  all  apparatus  which  can  be  seen  from  evaluation  result of  performance  accountability  system  of  government institution  at  sub-district  in  Bandung  regency  with  average score obtained in CC criteria. Evaluation is performed on five major  components  of  performance  management  including:
Performance planning, Performance measurement, Performance reporting, Performance evaluation and
Achievement  of  organizational  goals/  performance.  From assessment  result,  internal  evaluation  component  becomes the  smallest  scoring  contributor  with  almost  40%  sub- districts are in the range of 2.00 to 4.00. Therefore the study resulted  in  the  conclusion  of  the  lack  of  consistent  internal control application by the sub-districts, thus the commitment and the role of sub-district leadership to increase the role of the team of SPIP that has been established in the district. Pendahuluan Dinamika perkembangan peyelenggaraan pemerintahan kecamatan menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan  di  Indonesia.  Arti  pentingnya kecamatan bagi
penyelenggaraan pemerintahan  sejalan  juga  dengan  tingginya harapan  masyarakat  terhadap  kecamatan sebagai unsur  kewilayahan yang berada dekat
dengan  masyarakat,  hal  ini  tidak  lain  dari adanya  dua  posisi  penting  pada  kecamatan sejak lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974  sampai  dengan  yang  terakhir  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  bahwa  kecamatan memiliki dua kewenangan yang harus dilaksanakan,  yaitu  menyelenggarakan  tugas pemerintahan umum sebagai representasi dari pemerintah dan menyelenggarakan
kewenangan  yang  dilimpahkan  bupati  kepada camat  berdasarkan  pemetaan  pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan kata lain walaupun status kecamatan  sebagai  perangkat  daerah  seperti dinas pada umumnya akan tetapi muncul juga fungsi pembinaan kewilayahan dan pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dua fungsi yang melekat pada kecamatan ini, diperkuat juga dengan hadirnya Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4
Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang memposisikan  kecamatan sebagai ujung tombak  pelayanan  sehingga  kecamatan  harus disibukkan dengan dua mekanisme
pertanggung  jawaban yaitu  sebagai organisasi perangkat  daerah  yang  diberi  pengelolaan anggaran dan sebagai penyelenggara pelayanan  publik.    Kinerja  kecamatan  dilihat dari  aspek  penyelenggaraan  pemerintahan dan fungsi pelayanan publik tersebut
kemudian  terus  menjadi  perhatian  karena banyaknya  keluhan  di  masyarakat  tentang seberapa besar urgensi keberadaan kecamatan  sebagai  representasi  pemerintah dan  sebagai  fungsi  pelayanan  publik  yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Penelitian  Astuti  (2016)  mengenai sistem  pengendalian  intern  terhadap  kualitas laporan  keuangan  dan  implikasinya  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah menghasilkan kesimpulan bahwa sistem pengendalian  intern  mempunyai  hubungan erat  dan  berpengaruh  signifikan  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pada  Dinas  Kota Bandung, artinya semakin baik Sistem Pengendalian Intern dalam Penerapan lingkungan  pengendalian,  penilaian  resiko,
kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi,  dan  pemantauan,  maka  hal tersebut  akan  meningkatkan  kualitas  laporan keuangannya.  kemudian,  kualitas  laporan keuangan  mempunyai  hubungan  erat  dan berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  pada  dinas  Kota
Bandung, artinya semakin baiknya pencatatan dan  pengendalian  terhadap  kualitas  laporan keuangan, maka hal tersebut akan meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah (Astuti, 2016).
Hasil  evaluasi  akuntabilitas  kinerja terakhir yang dilakukan pada seluruh kecamatan  di  kabupaten  bandung  tersajikan dalam tabel berikut: Tabel 1. Hasil evaluasi kinerja kecamatan Kabupaten Bandung tahun 2017 Nama Kecamatan Nilai Kriteria Cilengkrang 53,20 CC Pameungpek 60,19 B Rancaekek 51,40 CC Solokanjeruk 57,80 CC Cimeunyan 44,50 C Cikancung 48,59 C Arjasari 50,49 CC Pasirjambu 33,83 C Bojongsoang 52,93 CC Pangalengan 44,24 C Ciwidey 50,78 CC Cangkuang 60,06 B Kutawaringin 50,64 CC Cimaung 50,13 CC Soreang 64,81 B Margahayu 51,71 CC Majalaya 43,77 C Rancabali 61,34 B Nagreg 20,97 D Ciparay 55,54 CC Margaasih 36,52 C Banjaran 50,37 CC Baleendah 50,35 CC Ibun 56,29 CC Cicalengka 20,18 D Cileunyi 52,55 CC Dayeuhkolot 48,14 C Katapang 60,23 B Kertasari 52,48 CC Pacet 50,73 CC Paseh 62,86 B Cilengkrang 53,20 CC
Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan
Kabupaten Bandung Tahun 2017 Dari tabel tersebut dapat dilihat hampir
40  %  kecamatan  di  Kabupaten  Bandung mendapatkan nilai huruf CC dengan
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
Vol. 4 No. 1, Juni 2018, Hal. 101-116 https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe
P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159
interpretasi Cukup dari enam kriteria penilaian (AA,  A,  B,  CC,  C  dan  D)  pada    evaluasi akuntabilitas kinerja kecamatan.
Dengan  keunikan  kecamatan  sebagai organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan  hampir  seluruh  urusan kewenangan  pemerintahan,  penelitian  ini bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  sistem pengendalian  internal  dilaksanakan  secara optimal  oleh  kecamatan,  juga  hubungannya dengan  upaya  peningkatan  kinerja kecamatan sebagai  bagian  dari  Pemerintah  Kabupaten yang  mempunyai  dua  aspek  penyelenggaraan sebagai  perangkat  daerah  dan  sebagai penyelenggara pelayanan publik.

## Tinjauan Teoritis Sistem Pengendalian Internal
Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun 2008 adalah “proses yang integral pada tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien, keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  Sistem  pengendalian intern  juga  diartikan  sebagai  suatu  proses integral  dari  tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan  oleh  manajemen  (eksekutif)  dan jajarannya  untuk  memberikan  jaminan  atau keyakinan  yang  memadai  atas  tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan  efisien,  keandalan,  pelaporan  keuangan, pengamanan  asset  negara  dan  ketaatan peraturan  perundang-undangan  (Hasanah, 2016).
Sedangkan  Menurut  Bastian  (2010: 129),  Sistem  pengendalian  intern  adalah: “meliputi  struktur  organisasi,  metode  dan ukuran-ukuran  yang  dikoordinasikan  untuk menjaga  aset  organisasi,  mengecek  ketelitian dan  keandalan  data  akuntansi,  mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya
kebijakan manejemen.” Lebih lanjut pengertian sistem pengendalian intern menurut  Mahmudi (2010: 20)  “Sistem pengendalian  intern  adalah  proses  yang integral  dari  tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan  oleh  manajemen  (eksekutif)  dan jajarannya  untuk  memberikan  jaminan  atau keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”
Selain  beberapa  pengertian  yang  telah disebutkan,  terdapat  pula  pengertian  bahwa yang  dimaksud  dengan  pengendalian  intern adalah merupakan kebijakan-kebijakan,
prosedur-prosedur, dan sistem informasi yang digunakan untuk melindungi aset-aset perusahaan  dari  kerugian  atau  korupsi,  dan untuk  memelihara  keakuratan  data  keuangan (Dasaratha  dan  Frederick  2011:  8).  Berbagai pengertian  tersebut  di  atas  memberikan pemahaman  bahwa  sistem  pengendalian internal  adalah  merupakan  sebuah  proses yang  terintegrasi  dalam  sebuah  organisasi untuk  menjamin  dan  meyakinkan  tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien melalui metode dan ukuran-ukuran yang  terkoordinasi  dan  sementara  yang dimaksud  dengan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh  di  lingkungan  pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah  (Widyatama  dan Novita, 2017).
Adapun  tujuan  sistem  pengendalian intern  pemerintah  berdasarkan  PP  No.  60 Tahun  2008  adalah  untuk  memberikan keyakinan yang memadai tentang:
1. Kegiatan yang efektif dan efisien,
2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan,
3. Pengamanan aset negara,
4. Ketaatan terhadap peraturan peundang-
undangan.
Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: 1.Lingkungan pengendalian 2.Penilaian resiko 3.Kegiatan pengendalian 4.Informasi dan komunikasi 5.Pemantauan pengendalian intern

## Kinerja Pemerintah Daerah
Secara  etimologi,  kinerja  berasal  dari kata
prestasi kerja ( performance ).
Sebagaimana  istilah  kinerja  diartikan  dari  asal kata job performance atau actual performance (prestasi  kerja  atau  prestasi  sesungguhnya yang  dicapai  seseorang)  yang  berarti  hasil kerja  secara  kualitas  dan  kuantitas  yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung  jawab  yang  diberikan  kepadanya yang  kemudian  terbagi  menjadi  dua  yaitu kinerja individu merupakan hasil kerja karyawan  baik  dari  segi  kualitas  maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan  dan  kinerja  organisasi  yang diartikan  sebagai  gabungan  dari  kinerja individu dan kinerja kelompok (Mangkunegara, 2005).
Hal  ini  senada  dengan  apa  yang diungkapkan  oleh  Nurfitriana  (2004)  bahwa kinerja  merupakan  pencapaian  yang  bisa dihasilkan  oleh  seseorang  atau  sekelompok orang  dalam  suatu  organisasi,  sesuai  dengan wewenang  dan  tanggung  jawab  masing- masing,  dalam  rangka  mencapai  tujuan organisasi  bersangkutan  secara  legal,  tidak melanggar  hukum,  dan  sesuai  dengan  moral dan etika. Kinerja dihasilkan dengan
mengerahkan bakat dan kemampuan seseorang  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Bastian  (2006)  juga menyatakan  bahwa  kinerja  adalah  gambaran mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan suatu  kegiatan/program/kebijaksanaan  dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  visi,  dan  misi organisasi  yang  tertuang  dalam  skema strategis ( strategic planning ) suatu organisasi.
Dapat  disimpulkan  bahwa kinerja  dapat diartikan  sebagai  capaian  dalam  sebuah organisasi baik yang dicapai secara perseorangan  maupun  kelompok  yang  sesuai dengan  tujuan  dan  visi  organisasi  itu  sendiri dengan  cara  yang  tepat  dan  sesuai  dengan ketentuan yang telah digariskan oleh
organisasi.    Kinerja  suatu  bisnis  dapat diketahui  melalui  proses  evaluasi  kinerja  atau penilaian  kinerja,  yaitu  penentuan  secara periodik efektivitas operasional suatu
organisasi,  bagian  organisasi,  dan  personilnya berdasarkan  sasaran,  standar,  dan  kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya
(Muntahanah dan Murdijaningsih; 2014). Kinerja pemerintah pusat dan pemerintah  daerah  termasuk  Kementerian dan  Lembaga  diukur  berdasarkan  instrument sesuai  Perpres  Nomor  29  Tahun  2014  yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP).  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  pada pokoknya  adalah  instrumen  yang  digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan  misi organisasi  (LAN  &  BPKP,  2000:  63).  SAKIP menurut  Perpres  Nomor  29  Tahun  2014 adalah  rangkaian  sistematik  dari  berbagai aktivitas,  alat,  dan  prosedur  yang  dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhisaran, dan
pelaporan  kinerja    pada  instansi  pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan  kinerja  instansi  pemerintah. Pelaksanaan  SAKIP  itu  sendiri  terdiri  atas  lima unsur dengan penjabaran sebagai berikut.

## (1) Rencana Strategis/Renstra
INPRES  No.  7,  Tahun  1999  menyebutkan bahwa  perencanaan  strategik  merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan  lima  tahun  dengan  memperhitungkan potensi,  peluang,  dan  kendala  yang  ada  dan mungkin timbul.
Rencana strategik
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
Vol. 4 No. 1, Juni 2018, Hal. 101-116 https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe
P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159
mengandung  visi,  misi,  tujuan,  dan  sasaran. Cara  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang meliputi  kebijaksanaan,  program  kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
(2) Rencana Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran  dasar  dari  sasaran  dan  program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah  melalui  berbagai  kegiatan  secara tahunan.  Dalam  rencana  kinerja  ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja  yang  ada  pada  tingkat  sasaran. Kegiatan  rencana  kinerja  ini  disusun  setiap awal tahun anggaran dan merupakan komitmen  bagi  instansi  untuk  mencapainya dalam suatu periode tahunan.

## (3) Pengukuran Kinerja
Pengukuran  kinerja  merupakan  suatu  alat manajemen yang digunakan untuk
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan  dan  akuntabilitas  dalam  rangka menilai  keberhasilan/kegagalan  pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan  sasaran  dan  tujuan  yang  telah ditetapkan  dalam  rangka  mewujudkan  misi dan visi instansi pemerintah (LAN, 2000: 47).
(4) Reviu dan Evaluasi Bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas  mengenai  akurasi,  keandalan,  dan keabsahan  data/informasi  kinerja  instansi pemerintah  sehingga  dapat  menghasilkan laporan  kinerja  yang  berkualitas.  Evaluasi memiliki ruang lingkup evaluasi atas penerapan  Sistem  AKIP  dan  pencapaian kinerja  instansi.  Evaluasi  penerapan  SAKIP mempertimbangkan  upaya  atau  kemajuan yang telah dicapai sampai dengan pembahasan hasil evaluasi.
(5) Pencapaian hasil sasaran kinerja
Menggambarkan capaian kinerja yang dilaporkan, target output kinerja sudah dicapai dan penilaian kinerja dari stakeholders.

## Sistem pengendalian intern dan Kinerja
Dalam  penelitiaanya  tentang  pengaruh peran  auditor  intern  serta  faktor-faktor pendukungnya terhadap peningkatan
pengendalian  intern  dan  kinerja  perusahaan, Tugiman (2000) menyimpulkan bahwa pengaruh  dari  manajemen  puncak  sangat besar  terhadap  pelaksanaaan  pengendalian intern.  Pengendalian  intern  yang  baik  akan menciptakan organisasi/perusahaan yang economis, efisien dan efektif untuk menciptakan good  governance dalam  institusi yang  pada  akhirnya  kemudian  akan  bermuara pada kinerja organisasi.
Dalam penelitian Prasetyono dan Kompyurini  (2007)  tentang  analisis  kinerja rumah  sakit  daerah  dengan  pendekatan balanced  scorecard berdasarkan  komitmen organisasi, pengendalian intern dan penerapan  prinsip-prinsip good  corporate governance (survey  pada  rumah  sakit  di  Jawa Timur) menyatakan bahwa komitmen organisasi, pengendalian intern dan penerapan good  governance berpegaruh terhadap  penyelenggaraan  kinerja  organisasi. Sejalan  dengan  penelitian  tersebut  Bernstein (2000)  juga  menyimpulkan  bahwa  terdapat hubungan  antara  pengukuran  kinerja  Pemda dan  sistem  pengawasan,  termasuk  audit kinerja dan evaluasi program.

## Pembahasan Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah
(SPIP) di Kabupaten Bandung
Berfungsi  untuk  melakukan  penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi  pemerintah,  kegiatan  pengendalian intern  dilakukan  melalui  pengawasan  intern. Moeller  (2007,  4)  menyebutkan  bahwa pengendalian  intern  dapat  dilihat  sebagai proses  yang  terintegrasi  pada  tindakan  dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus
oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan yang dapat dilihat pada perencanaan  dan  pelaksanaan  anggaran. Sistem  pengendalian  intern  dapat  digunakan sebagai  alat  pendeteksi  dini  penyelengaraan pengendalian dan pengawasan dalam pemerintahan,  dan  merupakan  proses  yang seharusnya berlangsung
secara berkesinambungan  tidak  terpisahkan  antar unsur  yang  terlibat.  Keandalan  pimpinan dalam mengawasi penyelenggaraan organisasi akan  sangat  terbantu  ketika  ia  dapat mensinergiskan seluruh sumber daya, mekanisme  dan  proses  pengendalian  intern yang  berjalan  seiringan  dan  sesuai  dengan tujuan organisasi yang telah ditentukan.
Unsur SPI harus dapat berfungsi sebagai pedoman  penyelenggaraan  dan  tolok  ukur pengujian  efektivitas  penyelenggaraan  SPI.
Pengembangan unsur SPI perlu mempertimbangkan  aspek cost and benefit , sumber  daya  manusia,  kejelasan  kriteria pengukuran  efektivitas,  dan  perkembangan teknologi  informasi  serta  dilakukan  secara komprehensif.  Kabupaten  Bandung  telah mengeluarkan  Peraturan  Bupati  Bandung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten  Bandung  dalam  rangka  mencapai pengelolaan  keuangan  daerah  yang  efektif, efisien,  transparan  dan  akuntabel  dengan mewajibkan  dilakukannya  pengendalian  atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam setiap level bahkan sampai pada tingkat kecamatan.
Ada beberapa karakter
sistem pengendalian intern pemerintah yang kemudian harus dipahami oleh seluruh entitas pemerintahan termasuk kecamatan:
a. Bersifat holistik/intergral
SPI  terdiri  dari  lima  unsur  yang  saling terintegrasi  ,  kelemahan  satu  unsur  akan mempengaruhi efektivitas unsur yang lain.
b. Fokus pada proses
SPI  adalah  proses,  bukan  tujuan.  SPI merupakan  suatu  proses  yang  apabila dijalankan dengan baik akan dapat
memberikan  keyakinan  memadai  bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai.
c. Berorientasi pada tujuan
SPI  dibangun  berdasarkan  risiko-risiko  atas pencapaian tujuan/sasaran yang ditetapkan. d. Memiliki dua level pengendalian
Level  entitas,  yaitu  SPI  yang  tidak  berjalan dengan  baik  akan  mempengaruhi  secara keseluruhan  pencapaian  organisasi.  Level aktivitas,  yaitu  hanya  berdampak  pada suatu kegiatan atau transaksi.
e. Bersifat fleksibel, adaptif
SPI bukan merupakan hal yang kaku. Dalam penerapannya memperhatikan ukuran, karakteristik,
kompleksitas, tingkat kebutuhan, tujuan organisasi dan cost/benefit -nya.
f. Memberikan keyakinan yang memadai SPI  hanya  memberikan  keyakinan  yang memadai,  bukan  jaminan  absolut  atas tercapainya tujuan pengendalian.
g. Bergantung pada faktor manusia Efektivitas penerapan SPI sangat
dipengaruhi  oleh  peran  dan  tanggung jawab  masing2-masing  pimpinan  dan pegawai sebagai pelaksananya.
h. Memiliki keterbatasan Efektivitas  penerapan  SPI  pada  IP  tidak akan  tercapai  apabila  terjadi;  kesalahan manusia  ( human  error ),  pengabaian  oleh manajemen  ( management  override )  dan kolusi ( collusion ).
Pada  implementasinya  kecamatan  telah menyelenggarakan sistem pengendalian intern berdasarkan  pembentukan  satuan  tugas  yang ada  di  kecamatan  melalui  surat  tugas  yang dibentuk  oleh  camat  tentang  pembentukan satuan  pelaksana  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  (SPIP)  di  lingkungan  kecamatan
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
Vol. 4 No. 1, Juni 2018, Hal. 101-116 https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe
P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159
Kabupaten  Bandung  dengan  susunan  satuan tugas yang
dibentuk dengan penanggungjawab  langsung  oleh  camat  dan diketuai  oleh  sekretaris  kecamatan.  Dari  31 kecamatan  di  Kabupaten  Bandung  telah dibentuk  satuan  tugas  di  seluruh  kecamatan dan  selalu  dibuat  bahkan  ketika  pimpinan camat berganti atau rotasi. Selain satuan tugas kecamatan,  sesuai  dengan  amanat  peraturan bupati tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten Bandung bahwa kemudian  dibentuk  satuan  tugas  SPIP  tingkat kabupaten dengan dengan tugas-tugas diantaranya  adalah  pelaksanaan  internalisasi dan implementasi SPIP dil lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Penyelenggaraan  SPIP  sendiri  kemudian tidak  berjalan  secara  optimal  di  kecamatan, seperti  yang  dijabarkan  dalam  laporan  hasil evaluasi  kecamatan  salah  satunya  bahwa evaluasi  program  yang  dilaksanakan  oleh kecamatan belum menyimpulkan keberhasilan atau  kegagalan  program  sehingga  tidak terpetakannya  permasalahan  yang  berpotensi terjadi  dalam  organisasi  kecamatan.  Secara lengkap unsur SPI dijelaskan sebagai berikut:

## 1.Lingkungan Pengendalian
Untuk mendapatkan lingkungan pengendalian yang baik di kecamatan diperlukan  adanya  pemenuhan  sub  unsur sebagai  berikut:  1)  Penegakan  integritas  dan nilai-nilai  melalui  kode  etik  keprofesiannya; nilai-nilai  yang  kemudian  dianut  adalah  nilai- nilai  etika  yang  berlaku  secara  umum  di masyarakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri  Sipil  sebagai  pedoman  dasar  etika pegawai  bahkan  dalam  lingkup  kecamatan sekalipun.  Penegakan  integritas  sebenarnya telah  berupaya  dilaksanakan  dengan  diawali penandatanganan pakta integritas yang dilakukan  oleh  seluruh  pejabat  struktural  di kecamatan, akan tetapi pelaksanaannya masih bervariasi  dan  tidak  merata  pada  seluruh
pegawai  kecamatan  karena  tidak  adanya ketentuan punishment yang  diterapkan  oleh pemerintah kabupaten bandung secara konsisten. 2) Diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, tahapan ini dilakukan melalui mekanisme rekruitmen pegawai di kecamatan yang  dibuat  sedemikian  rupa  agar  pengisian pegawai sesuai dengan formasi yang dibutuhkan  serta  jenjang  pendidikan  dan keahlian  yang  cukup,  akan  tetapi  kemudian pengadaan  pegawai  ini  terkendala  oleh adanya ketentuan pemerintah yang membatasi  penerimaan  pegawai  sehingga kemudian  disiasati  dengan  cara  memetakan dan  menempatkan  kembali  berbagai  pegawai dengan  latar  belakang  yang  beragam  untuk ditempatkan  di  kecamatan,  hal  ini  pun ternyata  tidak  menyelesaikan  permasalahan kompetensi  sumber  daya  karena  kemudian adanya  penempatan  pegawai  yang  tidak sesuai  dengan  pendidikan  dan  keahlian  yang dimilikinya.  3)  Pengendalian  memerlukan adanya  pemimpin  yang  kondusif,  yaitu pimpinan  tahu  kapan  harus  menjadi  seorang pemimpin  yang  memberikan  arahan  kepada bawahannya,  dan  kapan  harus  menjadi tempat  yang  tepat  bagi  bawahannya  untuk mengkomunikasikan  kendala-kendala  yang dihadapinya. Karakteristik pegawai dan kondisi kewilayahan yang beragam menjadi tantangan tersendiri  bagi  para  pimpinan  kecamatan,  31 kecamatan memiliki potensi dan keadaan yang tidak sama. 4) Pembentukan struktur organisasi  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati Bandung  Nomor  62  Tahun  2016  tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. 5)
Pendelegasian wewenang  dan  tanggung  jawab  dilakukan dengan  memberikan  Surat  Tugas  dan  Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Camat sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya.  6) Penyusunan  dan  penerapan  kebijakan  yang sehat  tentang  pembinaan  SDM  melalui pelaksanaan diklat-diklat penjenjangan ataupun  pendidikan  dan  pelatihan  teknis  bagi
aparatur  kecamatan.  Penerapan  kebijakan  ini dapat  dilihat  dari  prosentase  anggaran  untuk kegiatan  peningkatan  kapasitas  aparatur.  7) Penegakan  lingkungan  pengendalian  yang kondusif  juga  dilakukan  oleh  Inspektorat sebagai early warning system yang memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, anggaran,  dan  aset  daerah    8)  Kerjasama dengan  instansi-instansi  terkait  juga  perlu dilakukan, seperti dengan Badan Kepegawaian, Sekretariat Daerah serta Desa/Kelurahan  dalam  bentuk  pemberian sosialisasi/penyuluhan/pelatihan  atau  sebagai narasumber yang sesuai dengan kompetensinya  masing-masing.  Penegakan lingkungan pengendalian ini merupakan bentuk soft  control dari  para  pelaksana kegiatan  sebagaimana  yang  disampaikan Boynton  and  Kell  (1992),  bahwa  lingkungan pengendalian  menentukan  irama  sebuah organisasi, membentuk kesadaran pengendalian dari orang-orangnya dan menjadikannya  sebagai  dasar  dari  semua unsur  pengendalian  intern  dengan  penegakan disiplin dan tata kelolanya.

## 2. Penilaian resiko
Langkah  awal  dalam  mengelola  risiko dengan  baik  adalah  dengan  melakukan risk assessment (identifikasi  dan  evaluasi  risiko yang  melekat  pada  organisasi)  sehingga menghasilkan  daftar  pemetaan  dan  kuantitas risiko serta daftar respon risiko. Namun, pada kecamatan  pelaksanaannya  masih  belum optimal,  hal  ini  dilihat  dari  hasil  evaluasi kinerja    bahwa  hasil  pemanfaatan  evaluasi program  belum  sepenuhnya  digunakan  untuk perbaikan  pelaksanaan  program.  Untuk  dapat meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi  diperlukan  adanya  penyatuan Manajemen  Risiko  Terpadu  ( Enterprise  Risk Management ), Pengendalian Intern dan Pencegahan  Kecurangan  ( Fraud  Detterence ).
Prinsip dasar pengendalian internal versi COSO adalah good  risk  management  and  internal
control are necessary for long term success of all organizations (Utoyo, 2011).

## 3. Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian dilakukan melalui:
1)  Penetapan  kebijakan  dan  prosedur  tertulis serta  mengevaluasi  kegiatan  pengendalian tersebut  secara  teratur  untuk  memastikan akurasi  dan  kelengkapan  informasi  bahwa kegiatan  masih  sesuai  dan  berfungsi  seperti yang diharapkan.
1)  Reviu  atas  kinerja  kecamatan  agar  tidak dilakukan sebatas formalitas untuk memenuhi kebutuhan  permintaan  data  oleh BKD,  karena dari  hasil  evaluasi  kinerja  kecamatan,  bahwa hasil  kinerja  yang  dilaporkan  baru  sebatas output saja.
2)  Pembinaan  SDM  dengan  memberikan rewards berupa  promosi  dan  mengikuti pendidikan  /  pelatihan  yang  ditawarkan  / direncanakan  dalam  program  /  kegiatan  di intern  Kecamatan.  Dan punishment berupa sanksi  oleh  atasan  langsung  ataupun  melalui pemanggilan langsung oleh Inspektorat, hal ini terkait  dengan  kondisi  kepegawaian  di kecamatan yang dilihat dari jumlah yang tidak mencukupi sehingga keterbatasan itu menjadi kendala  ketika  ada  program  pelatihan  atau pendidikan yang ditawarkan kemudian mengurangi
jumlah personil yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
3)  Pengendalian  atas  pengelolaan  sistem informasi  belum  dilakukan  oleh  satu  seksi khusus  yang  bertanggung  jawab  terhadap pemeliharaan jaringannya dan belum digunakannya  operator  yang  secara  khusus untuk  menjalankannya  dan  mendapatkan informasi  yang  dibutuhkan  sebagai  bahan evaluasi,  sistem  informasi  yang  dilaksanakan sesuai  dengan  kompetensi  di  kecamatan adalah  hanya  dalam  kegiatan  e-ktp,  dan itupun statusnya merupakan bagian dari dinas kependudukan  dan  catatan  sipil  bukan  bagian dari kecamatan.
4)  Pengendalian  fisik  atas  aset  dilakukan dengan  penatausahaan  aset  sesuai  dengan
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
Vol. 4 No. 1, Juni 2018, Hal. 101-116 https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe
P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 5)  Penetapan  dan  reviu  atas  indikator  dan ukuran kinerja menggunakan standar pelayanan minimal, analisis standar biaya, dan indikator- indikator lainnya.
6)  Pemisahan  fungsi  dilakukan  berdasarkan tugas  pokok  dan  fungsi  masing-masing  pada Peraturan  Bupati  Bandung  nomor  99  Tahun 2016  tentang  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
7)  Otorisasi  atas  transaksi  dan  kejadian  yang penting  dilakukan  oleh  Pejabat  Pelaksana Teknis  Kegiatan  (PPTK)  yang  dibantu  oleh bendahara  dalam  menatausahakan  setiap belanja  yang  dilakukan  untuk  mendukung terlaksananya kegiatan sesuai dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun 2006.
8)  Pencatatannya  yang  akurat,  tepat  waktu dilakukan melalui BKU, Kartu Kendali Kegiatan, dan  bentuk  pencatatan  lainnya.  Pengendalian memiliki  karakteristik  donor  restriction,  yaitu sistem  akuntansi  yang  dapat  memberikan jaminan bahwa sumber daya digunakan untuk kegiatan  dengan  tujuan  spesifik  Yuwono,  dkk (2005).
9)  Pembatasan  atas  akses  sumber  daya  dan pencatatannya terbatas kepada yang memiliki kepentingan terhadap pembuatan laporan. 10)  Akuntabilitas  terhadap  sumber  daya  dan pencatatannya mengacu pada Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) yang diterapkan di kecamatan  dan  kabupaten  Bandung  pada umumnya.
11) Pencatatan dibuat laporan yang akuntabel dan  terdokumentasi  dengan  baik  dan  bersifat transparan.  Laporan-laporan  tidak  hanya bersifat laporan anggaran saja.

## 4. Informasi dan Komunikasi
Sarana  informasi  dan  komunikasi  yang digunakan  oleh  kecamatan  adalah  Simda untuk  pengelolaan  keuangan  daerah  yang
berhubungan langsung dengan Badan Keuangan  Daerah.  Dengan  adanya  sistem informasi yang berbasis komputer ini, laporan khususnya  yang  berkaitan  dengan  keuangan dapat disampaikan secara tepat waktu dengan tingkat  akurasi  yang  tinggi  dan  selalu melakukan pembaharuan dan pelatihan sesuai dengan  perkembangan  kebutuhan.  Suatu organisasi  membutuhkan  jalinan  komunikasi yang  intensif  antar  komponennya  dengan informasi  yang  berkualitas.  Kemudian  sejalan dengan  diterapkannya  pelayanan  administrasi terpadu kecamatan dimana kecamatan menyelenggarakan beberapa fungsi pelayanan baik  perizinan  dan  non  perizinan  berdasarkan pelimpahan  sebagian  kewenangan  bupati kepada  camat  yang  diatur  dalam  baik  itu Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan  daerah  ataupun  dari  Peraturan Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2018  tentang kecamatan,  di  kecamatan  di  kabupaten Bandung  diselenggarakan  sistem  informasi dan  manajemen  pelayanan  kecamatan  yang disingkat SiMACAN, merupakan sistem informasi yang terintegrasi berbasis web yang dibuat  untuk  memudahkan  penyelenggaraan pelayanan publki bagi masyarakat.

## 5. Pemantauan Pengendalian Intern
Pemantauan  diselenggarakan  melalui kegiatan monitoring/kontrol pengelolaan rutin terkait  dalam  pelaksanaan  tugas  baik  oleh atasan  langsung  maupun  kontrol  dalam bentuk koordinasi antar seksi untuk memberikan  masukan-masukan,  pemanggilan secara langsung oleh Camat jika membutuhkan informasi terkait dengan permasalahan yang ada. Lebih lanjut disampaikan  bahwa  kontrol  dibentuk  oleh lingkungan, artinya lingkungan yang mengendalikan,  bagaimana  seorang  pimpinan harus  bersikap  terhadap  bawahannya,  dan sebaliknya,  sehingga  komunikasi  yang  terjadi antara  atasan  dan  bawahan  menjadi  salah satu  bentuk  kontrol  yang  dilakukan  secara dini.  Hal  ini  sejalan  juga  dengan  pendapat
Budiharto  (2008:  13)  bahwa  ada  yang namanya  pengawasan  melekat  ( built  in control ) yang diartikan sebagai proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung  "terhadap  pekerjaan  "  dan  "hasil kerja"  bawahannya,  agar  dapat  mencegah terjadinya  penyalahgunaan  wewenang  dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan  dan  kebijakan-kebijakan yang  telah  ditetapkan.  Evaluasi  kegiatan  di kecamatan  diselenggarakan  melalui  penilaian sendiri oleh camat dan para kepala seksi serta aparat pengawasan internal (Inspektorat) atau pihak eksternal (BPK). Evaluasi yang dilakukan oleh  Inspektorat  dalam  bentuk  pemeriksaan reguler/insidental  sebagai early  warning system terhadap  pelaksanaan  kegiatan  di Kecamatan,  dengan  menerbitkan  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk ditindak lanjuti oleh kecamatan.

## Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  pada  Kecamatan  di  Kabupaten Bandung
Evaluasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  pada  Pemerintah Kabupaten  Bandung  dilakukan  dalam  rangka pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 Tahun  2006  tentang  Pelaporan  Keuangan  dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah.
Berikut  disajikan  data  mengenai  hasil evaluasi  kinerja  kecamatan  di  Kabupaten Bandung  yang  terdiri  dari  seluruhnya  31 kecamatan  yang  akan  disajikan  berdasarkan pengelompokan  komponen  evaluasi  penilaian kinerja  yang  terdiri  dari perencanaan  kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja,
dan pencapaian sasaran/kinerja  organisasi yang  didapatkan
dari evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dokumen Rencana Strategis  (Renstra),  dokumen  Rencana  Kerja (Renja)  Tahun  2017,  dokumen  Penetapan Kinerja  (PK)  Tahun  2017,  dokumen  Indikator Kinerja  Utama  (IKU)  serta  dokumen  terkait lainnya.

## Perencanaan Kinerja
Evaluasi  terhadap  perencanaan  kinerja meliputi  penilaian  atas  dua  komponen,  yaitu (a) Perencanaan strategis dan (b) Perencanaan kinerja.
Sumber:  Laporan  Hasil  Evaluasi  Kinerja  Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2017

## Diagram 1. Komponen perencanaan kinerja
Dapat  dilihat  dari  diagram  dan  tabel yang disajikan, dengan batasan bobot tertinggi “30”  tidak  ada  satu  kecamatanpun  yang meraih  angka  penilaian  di  atas  25,  48  persen mayoritas  kecamatan  berada  pada  angka antara 20 sampai dengan 25 untuk komponen perencanaan kinerja sementara sisanya berada  pada  kisaran  angka  5  sampai  20. Beberapa  kelemahan  yang  didapati  pada evaluasi  komponen  ini  diantaranya  adalah meliputi: Dokumen Renstra Kecamatan belum dipublikasi  ke  website;  dokumen  renstra belum  seluruhnya  menetapkan  hal-hal  yang seharusnya ditetapkan; dokumen renstra baru sebatas  dimonitor;  renstra  telah  direviu,  ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang  signifikan;  tujuan  dan  sasaran  dalam dokumen  renstra  hasil  reviu  belum  selaras dengan  RPJM;  kegiatan  yang  ditetapkan menjadi penyebab tidak langsung terwujudnya
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
Vol. 4 No. 1, Juni 2018, Hal. 101-116 https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe
P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159
sasaran;  target  kinerja  yang  diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan;  rencana  aksi  atas  kinerja  belum dimonitor  pencapaiannya  secara  berkala  dan belum  dimanfaatkan  dalam  pengarahan  dan pengorganisasian  kegiatan  hanya  terbatas pada  penyerahan  atau  pengumpulan  hasil pengukuran capaian kinerja.

## Tabel 2. Komponen perencanaan kinerja
Sumber:  Laporan  Hasil  Evaluasi  Kinerja  Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2017

## Pengukuran Kinerja
Evaluasi  terhadap  pengukuran  kinerja meliputi  penilaian  atas  tiga  komponen,  yaitu (a)  Pemenuhan  pengukuran  (b)  Kualitas pengukuran dan (c) Implementasi pengukuran. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja mendapatkan  porsi  bobot  sebesar  “25”  dari keseluruhan penilaian evaluasi.
Sumber:  Laporan  Hasil  Evaluasi  Kinerja  Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2017

## Diagram 2. Pengukuran kinerja
Dari  data  yang  disajikan,  komponen pengukuran  kinerja  hanya  meraih  nilai tertinggi pada angka 15 yaitu hampir setengah dari jumlah kecamatan di Kabupaten Bandung yaitu  sekitar  51  %  berada  pada  angka  10 sampai dengan 15.  Beberapa kelemahan yang didapatkan  dari  penilaian  komponen  ini meliputi:  Pengumpulan  data  kinerja  atas rencana  aksi  belum  dilakukan  secara  berkala; Pengukuran  kinerja  belum  dikembangkan menggunakan  teknologi  informasi;  IKU  belum dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran; Target kinerja  eselon  III  dan  IV  belum  dimonitor pencapaiannya;  Hasil  pengukuran  (capaian) kinerja  mulai  dari  setingkat  eselon  IV  keatas belum  dikaitkan/dimanfaatkan  sebagai  dasar pemberian reward dan punishment ;  Hasil pengukuran rencana aksi belum
ditindaklanjuti;  Belum  terdapat  ukuran  (IKU) kinerja  individu/staf  yang  mengacu  pada  IKU Kecamatan  atau atasannya.

## Tabel 3. Komponen pengukuran kinerja
Sumber:  Laporan  Hasil  Evaluasi  Kinerja  Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2017

## Pelaporan Kinerja
Evaluasi  terhadap  pelaporan  kinerja meliputi  penilaian  atas  tiga  komponen,  yaitu (a)  Pemenuhan  pelaporan  (b)  Penyajian informasi  kinerja  dan  (c)  Pemanfaatan informasi kinerja. Evaluasi terhadap
pengukuran kinerja memperoleh bobot sebesar “15”.
Sumber:  Laporan  Hasil  Evaluasi  Kinerja  Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2017

## Diagram 3. Pelaporan kinerja
Untuk  komponen  ini  ada  beberapa kecamatan  mendapatkan  nilai  yang  tinggi mendekati  angka  15  dan  secara  keseluruhan sebanyak  42  %  kecamatan  mendapatkan  nilai antara 9  sampai  dengan 12.   Kelemahan  yang ditemui  dalam  proses  pemeriksaan  adalah diantaranya: Laporan kinerja belum menyajikan  tentang  efisiensi  penggunaan sumber  daya  yang  telah  dilakukan;  Informasi yang  disajikan  belum  sepenuhnya  digunakan dalam perbaikan perencanaan

## Tabel 4. Komponen pelaporan kinerja
Sumber:  Laporan  Hasil  Evaluasi  Kinerja  Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2017

## Evaluasi Internal
Evaluasi  terhadap  evaluasi  internal meliputi  penilaian  atas  tiga  komponen,  yaitu
(a)  Pemenuhan  evaluasi  (b)  Kualitas  evaluasi dan (c) Pemanfaatan Evaluasi.
Sumber:  Laporan  Hasil  Evaluasi  Kinerja  Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2017
Diagram 4. Evaluasi internal
Evaluasi  terhadap  evaluasi  internal memperoleh  porsi  bobot  sebesar  “10”.  Akan tetapi  walau  bobot  yang  tidak  terlalu  tinggi pada komponen ini hampir seluruh kecamatan hanya  mampu  mendapatkan  nilai  pada rentang  kurang  dari  6,  dan  ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut: Evaluasi atas pelaksanaan Rencana aksi belum dilakukan;  Pemantauan  dan  evaluasi  rencana aksi belum dilaksanakan.
Tabel 5. Komponen evaluasi internal.
Sumber:  Laporan  Hasil  Evaluasi  Kinerja  Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2017
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
Vol. 4 No. 1, Juni 2018, Hal. 101-116 https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe
P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159

## Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi
Evaluasi terhadap pencapaian sasaran/kinerja  organisasi  meliputi  penilaian atas  dua  komponen,  yaitu  (a)  Kinerja  yang dilaporkan  ( output )  dan  (b)  Kinerja  yang dilaporkan  ( outcome ).  Evaluasi  terhadap evaluasi  internal  memperoleh  bobot  sebesar “20”.
Sumber:  Laporan  Hasil  Evaluasi  Kinerja  Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2017

## Diagram 5. Pencapaian sasaran
Pada  komponen  ini  seperti  yang  dapat kita  lihat  pada  tabel  yang  disajikan,  hampir 90%  kecamatan  hanya  mampu  mendapatkan nilai pada ngka maksimal 15. Kelemahan yang ditemukan  pada  komponen  ini  diantaranya adalah:  Rata-rata  capaian  kinerja  tahun berjalan  lebih  baik  dari  tahun  sebelumnya antara 90% - 110%.

## Tabel 6. Komponen pencapaian sasaran
Sumber:  Laporan  Hasil  Evaluasi  Kinerja  Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2017

## PENUTUP
Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  di  kecamatan  terbatas  pada internalisasi  SPIP  ke  dalam  seluruh  proses kerja  di  organisasi,  melalui  unsur:  1) Lingkungan  Pengendalian,  dengan  adanya pakta  integritas  yang  dibuat  dan  disepakati untuk  dipatuhi  dan  dilaksanakan  oleh  seluruh aparatur kecamatan dalam membangun etika, moral, integritas, kejujuran, disiplin, kompetensi,  komitmen  dari  para  pelaksana kegiatan  untuk  dapat  melaksanakan  tata kelola  yang  didukung  dengan control yang baik.  Dapat  dilihat  dari  masih  beragamnya komitmen  Camat    untuk  menerapkan  SPIP secara  konsisten  dan  berkesinambungan sehingga  dari  hasil  evaluasi  kinerja  masih terdapat  banyak  kelemahan  dan  kekurangan. 2)  Penilaian  risiko,  dengan  sub  unsur identifikasi  dan  analisa  risiko  yang  telah dilakukan,  namun  belum  dilakukan  pemetaan yang  terdokumentasi  dan  belum  tersusunnya rencana  aksi  terhadap  penilaian  risiko  yang telah  dilakukan.  3).  Kegiatan  pengendalian, yaitu  pelaksanaan  reviu  masih  terbatas  pada formalitas  pemenuhan  terhadap  permintaan data  dari  Badan  Keuangan  atau  Inspektorat. 4)  Informasi  sebagai    alat  komunikasi  yang efektif dengan tingkat akurasi yang tinggi yang disampaikan dalam laporan-laporan
program/kegiatan  menjadi  bahan  evaluasi
untuk  perbaikan  perencanaan  selanjutnya, sistem  telah  ada  di  Kecamatan  akan  tetapi masih  belum  dimanfaatkan  secara  optimal karena kurangnya kompetensi aparatur
Kecamatan dalam pemahaman dan pengaplikasian  sebuah  sistem  informasi  5) Pemantauan dilakukan sebagai upaya meminimalisir  penyimpangan  dan  efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
Namun tindaklanjut  rekomendasi  monitoring  oleh APIP  masih  belum  mendapatkan  prioritas dalam penanganannya karena beberapa kelemahan    yang  timbul  dalam  evaluasi  yang dilakukan adalah Hasil evaluasi walaupun telah disampaikan  atau  dibahas  dengan  pihak  yang dievaluasi namun tidak ada kesepakatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi.
Pemanfaatan SPIP agar dilakukan secara maksimal dengan dilakukan perbaikan sebagai berikut: a. Pengawasan melekat agar dilakukan  secara  konsisten  oleh  Camat,  serta adanya tindak lanjut atas
hasil monitoring/capaian kinerja dan laporan progres  dan  didokumentasikan  b.  Target kinerja  yang  diperjanjikan  agar  dimonitor  dan digunakan  secara  tepat  untuk  mengukur keberhasilan  atau  kegagalan  program  yang dijalankan  c.  Rencana  aksi  merupakan  upaya pencapaian  penyelesaian  permasalahan  dan kelemahan  yang  terukur  dan  dilakukan  oleh seluruh  unsur  organisasi  kecamatan,  analisis agar lebih mendalam dan menyeluruh dengan dicarikannya  solusi  alternatif  atas  beragam permasalahan dan dimanfaatkan dalam pengarahan  dan  pengorganisasian  kegiatan  d. Indikator  kinerja  individu  agar  mengacu  pada IKU  unit  kerja  organisasi.  e.  Buat  SOP  atau mekanisme  yang  jelas  untuk  melakukan monitoring pencapaian target jangka menengah  dalam  renstra  sampai  dengan tahun  berjalan  f.  Pengumpulan  data  kinerja atas  rencana  aksi  agar  diukur  realisasinya secara  berkala  g.  Pengukuran  kinerja  agar dikembangkan menggunakan teknologi informasi  h.  Target  kinerja  esselon  III  dan  IV agar  dimonitor  pencapaiannya  dengan  jadwal dan  pihak  atau  bagian  yang  bertanggung
jawab  untuk  melaporkan  dan  memonitoring kinerja  secara  periodik  i.  Hasil  pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas  agar  dikaitkan/dimanfaatkan  sebagai dasar  pemberian reward dan punishment . Laporan kinerja agar menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai.

## REFERENSI
Aida  dan  Listianingsih.  (2004).  Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Sistem Reward  dan  Profit  Center  terhadap Hubungan antara Total Quality Management dengan Kinerja  Manajerial. SNA VIII. Solo. Astuti, Y. (2016). Pengaruh Sistem
Pengendalian  Intern  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  dan  Implikasinya
Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (Survei  Pada  Dinas  Kota Badung)  .  Elib. Universitas  Komputer Indonesia.
Bastian,  I.  (2001). Akuntansi  Sektor  Publik  di Indonesia. Edisi Pertama . Yogyakarta. BPFE. ___________.  2010. Akuntansi  Sektor  Publik Suatu  Pengantar Edisi  Ketiga .  Erlangga . Jakarta. Bernstein. (2000). Hubungan Antara Pengukuran  Kinerja  Pemda  dan  Sistem Pengawasan, Termasuk Audit Kinerja dan Evaluasi Program.
Boynton, William C. And Walter G. Kell. (1992).
Modern Auditing. New York: Wiley Budiharto,  Priyo,  (2008).  Analisis  Kebijakan Pengawasan  Melekat  di  Badan  Pengawas Propinsi Jawa Tengah. Dialogue, 5 (1). Pp. 1- 20 ISSN 1693-8399
Rama,  Dasaratha  V.,  dan  Jones,  Frederick  L. (2009). Sistem Informasi Akuntansi 1 edisi
2 . Jakarta: Salemba Empat.
Hamdani, S. (2011). Pengaruh Sistem
Pengendalian  Intern  dan  Penerapan
Prinsip  Pengelolaan  Keuangan  Daerah terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan  Aset  Daerah  di  Pemerintah  Kota Bandung.
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
Vol. 4 No. 1, Juni 2018, Hal. 101-116 https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe
P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159
Hasanah,  N.  dan  Fauzi,  A.  (2016). Akuntansi Pemerintah . Jakarta: IN MEDIA.
LAN dan BPKP. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. _______. (2000) . Pengukuran Kinerja Instansi  Pemerintah  (Modul  Sosialisasi Sistem AKIP) . Jakarta: Lembaga
Administrasi Negara.
Mahmudi.  2010. Analisis  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah . Yogyakarta: UUP STIE
YPKN Cetakan pertama
Mangkunegara,  Anwar  P.  (2005). Evaluasi Kinerja . Bandung: Refika Aditama.
Moeller,  Robert  R.,  (2007).  COSO  Enterprise Risk  Management:  Understanding  The
New  Integrated  ERM  Framework.  New Jersey: John Wiley & Sons, Inc
Mulyadi.  (2007).  Sistem  Terpadu  Pengelolaan Kinerja Personel Berbasis Balanced
Scorecard, Yogyakarta: UPP STIM YKPN . Muntahanah, S. dan Murdijaningsih, T. (2014).
Tinjauan  Kinerja  Manajerial  dari  Aspek Keuangan  pada  Usaha  Kecil  Menengah (UKM)  Home  Industri  Peci  di  Bandung Kebumen, Fakultas  Ekonomi  Universitas Wijaya Kususma Purwokerto , https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstrea m/handle/11617/4656/33.
Nurfitriana. (2004). Teknologi informasi, sistem  pengukuran  kinerja,  dan  sistem penghargaan sebagai pemoderasi
hubungan antara total quality
management  dengan  kinerja  manajerial .
Akuntabilitas, Vol. 5 Prasetyono  dan  Kompyurini,  Nurul.  (2007). Analisis  Kinerja  Rumah  Sakit  Daerah dengan  Pendekatan  Balanced  Scorecard Berdasarkan Komitmen Organisasi, Pengendalian  Intern  dan  Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GcG). Tugiman,  H.  (2000).  Pengaruh  Peran  Auditor Internal serta Faktor-faktor Pendukungnya terhadap Peningkatan Pengendalian Internal dan Kinerja
Perusahaan:  Survei  pada  102  Badan Usaha  Milik  Negara  dan  Badan  Usaha
Milik Daerah di Indonesia.
Utoyo,  B.  (2011).  “Perkembangan  Konsep Internal  Control  Versi  COSO”.  Warta Pengawasan: Membangun Good
Governance  Menuju  Clean  Government,
Vol.  XVIII/No.  4/Desember  2011.  ISSN: 0854-0519, hal. 50-51
Widyatama,  A.&  Novita,  L.  (2017).  Pengaruh
Kompetensi  dan  Sistem  Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi  Dana  Desa  (ADD). Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesi. Vol.02
No.02. 1-20.
Republik  Indonesia.  (2014).  Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah.  Lembaran  Negara RI Tahun 2014 No. 244.
.  2018.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 17  Tahun  2018  tentang  Kecamatan. Lembaran negara RI Tahun 2018 No. 73.
Pemerintah  Kabupaten  Bandung.  (2016).
Peraturan  Bupati  Bandung  Nomor  62 Tahun  2016  tentang  Keduduan  dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 No. 64.
.  (2016).  Peraturan  Bupati  Bandung Nomor  99  Tahun  2016  tentang  Tugas,  Fungsi dan  Tata  Kerja  Kecamatan  di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Berita
Daerah Kabupaten Bandung No.101.