Volume 1 Nomor 1  Desember  2019 Notary Law Research
http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR

## PERJANJIAN LISENSI DI BIDANG KARYA MUSIK
Cherly Michelly Lelomali  , Sigit Irianto 2 ,
Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

## Info Artikel
________________ Sejarah Artikel: Diterima Agustus  2018 Disetujui September  2019 Dipublikasikan Desember   2019
________________
Keywords:
Perjanjian Lisensi, Hak Cipta,
Karya Musik
_____________
DOI:

## Abstrak
___________________________________________________________________ Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait  kepada  pihak  lain  untuk  mengumumkan  dan  atau  memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan Undang Undang Hak Cipta No 28  tahun  2014.  Undang  undang  Hak  Cipta  Nomor  28  Tahun  2014  lebih Komperensif  dibandingkan  Undang  Undang  Hak  Cipta  Sebelumnya  yaitu Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  2002.  Bentuk  perjanjian  Lisensi  yang dikeluarkan  pemegang  hak  cipta  dan  pengguna  hak  cipta  adalah  perjanjian lisensi  umum.  Perjanjian lisensi  umum sendiri adalah lisensi  yang  melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian lisensinya dimulai dari Pendaftaran Anggota KCI, Pemberian Kuasa, Perjanjian Kerjasama KCI dengan Pencipta, Pemberian Lisensi/ Izin dari KCI (Pemegang Hak Cipta) ke Pengguna Hak cipta dalam Hal ini adalah pelaku usaha, sampai pada  Advokasi  masalah  pelanggaran  Hak  cipta.  Kendala  yang  muncul  dalam pelaksanaan  perjanjian  lisensi  antara  pemegang  hak  cipta  dan  pengguna  hak cipta:  Kurangnya  Pengetahuan  tentang  Hukum  dari  pencipta,  kurangnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Undang Undang Hak Cipta sehingga banyak sekali  pelanggaran  hak  cipta  yang  terjadi,  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia yang dimiliki pemegang hak cipta dalam melindungi hak dari pencipta sehingga pengawasan  dirasa  belum  maksimal,  kurangnya  kesadaran  hukum  didalam masyarakat  sehingga  mengabaikan  kewajiban  kewajiban  yang  seharusnya dipenuhi sebagi contoh user yang tidak membayar royalt.
.
© 2019 Program Magister Kenotariatan
 Alamat korespondensi: E-mail: penulis@domain.com
p-ISSN 0000-0000 e-ISSN 0000-0000

## A. Latar Belakang
Hak cipta dibidang lagu, musik dan film secara ekonomi akan memberikan berbagai  kemungkinan  finansial  yang  tidak  terbatas  sifatnya,  karena  tidak  bisa ditentukan  berapa  banyak  yang  menggunakan  musik/lagu  untuk  kepentingan komersil  yang  bukan  merupakan  ciptaannya  sendiri.  Film  secara  hiburan mendatangkan kemungkinan yang lebih besar jika dilihat dari secara sosial, sarana hiburan berupa hak cipta lagu dan film sebagai karya cipta lagu dan musik juga mampu memberikan citra baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam hak cipta lagu dan cipta lagu dan musik memberikan status sosial tertentu kepada pemilik atau pemegang  hak  ciptanya  dari  lagu  tersebut,  sedangkan  keluar  hak  cipta memberikan cermin atas sikap dan apresiasi masyarakat terhadap karya cipta serta penciptanya  sendiri.  Begitu  pula  secara  politis  masalah  ini  memberikan  cermin terutama  bagi  pemerintah  yaitu  tentang  seberapa  jauh  upaya-upaya  yang  telah dilakukan dalam membina dan menata kehidupan masyarakatnya. 1
Karya  cipta  lagu  dan  musik  sebagai  suatu  karya  cipta  dapat  berupa  film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan  film  kartun,  seperti  halnya  jenis  karya  cipta  lainnya  yang  merupakan  hasil karya yang perlu mendapat perlindungan oleh hukum. Perlindungan hukum yang diberikan  atas  hak  cipta  bukan  saja  merupakan  pengakuan  negara  terhadap ciptaan  tersebut  akan  dapat  memberikan  semangat  dan  minat  yang  lebih  besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang tersebut di atas. Perlindungan hak cipta di Indonesia mulai disuarakan pada dekade tahun 1960 yang dilanjutkan dengan kajian-kajian  pada  dekade  1970-an.  Indonesia  menerbitkan  peraturan  yang mengatur hak cipta ini pada tahun 1982 yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. 2
Terbitnya  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  1982  tentang  Hak  Cipta membuka  wawasan  dan  kesadaran  bangsa  untuk  memberikan  perlindungan- perlindungan yang berkait dengan hak cipta, sehingga tahun 1987 terbit Undang- undang Nomor 7 tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997, Undang- Undang  Nomor  19  tahun  2002  dan  terakhir  Undang  Undang  Nomor  28  tahun 2014 Tentang Hak Cipta, untuk selanjutnya disingkat UUHC.
Pasal  1  angka  (1)  Undang-undang  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta (Undang-undang Hak Cipta/UUHC) menyebutkan bahwa:
1 Bambang Kesowo, 2010, Pelaksanaan Perjanjian Lisensi  Hak Cipta Atas  Lagu Antara Pencipta Dengan User Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 65.
2 Susilo Halim, 2006, Pengaturan Hak Cipta di Indonesia , LP3S,  Jakarta, hlm. 2.
Hak  cipta  merupakan  hak  eksklusif  bagi  pencipta  atau  penerima  hak  untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izinnya untuk itu  dengan  tidak  mengurangi  pembatasan-pembatasan  menurut  undang-undang yang berlaku.
Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak  Cipta menyebutkan bahwa, yang disebut dengan pencipta adalah :
seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  yang  atas  inspirasinya melahirkan  suatu  ciptaan  berdasarkan  kemampuan,  imajinasi,  kecekatan, keterampilan,  atau  keahlian  yang  dituangkan  ke  dalam  bentuk  yang  khas  dan bersifat  pribadi.  Dalam  Pasal  1  angka  (3)  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, sastra.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  atas  hak  cipta  bukan  saja  merupakan pengakuan  negara  terhadap  karya  cipta  tersebut  akan  dapat  memberikan semangat  dan  minat  yang  lebih  besar  untuk  melahirkan  ciptaan  baru  di  bidang tersebut. Pasal 12 Undang-undang Hak Cipta 28 Tahun 2014 menentukan bahwa:
(1) Dalam  Undang-undang  ini  Ciptaan  yang  dilindungi  adalah  Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan ( lay out ) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
c. alat  peraga  yang  dibuat  untuk  kepentingan  pendidikan  dan  ilmu pengetahuan
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks
e. drama  atau  drama  musikal,  tari,  koreografi,  pewayangan,  dan pantomim
f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
g. arsitektur
h. peta
i. lagu dan musik
j. fotografi
k. cipta lagu dan musik
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.
(2) Ciptaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  l  dilindungi  sebagai Ciptaan  tersendiri  dengan  tidak  mengurangi  Hak  Cipta  atas  Ciptaan asli.
(3) Perlindungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2), termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah  merupakan  suatu  bentuk  kesatuan  yang  nyata,  yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.
Pasal 12 ayat (1) huruf k Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa:
Ciptaan  yang  dilindungi  adalah  ciptaan  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni, dan  sastra  yang  meliputi  karya  cipta  lagu  dan  musik.  Seperti  halnya  objek perlindungan hak cipta lainnya, hak cipta cipta lagu dan musik merupakan hak absolut, artinya hak cipta cipta lagu dan musik hanya dimiliki oleh penciptanya sehingga yang mempunyai hak itu dapat menuntut setiap orang yang melanggar hak ciptanya tersebut.
Suatu  hak  absolut  seperti  hak  cipta  mempunyai  segi  balik  (segi  pasif),  artinya bahwa setiap orang wajib menghormati hak tersebut. 3 Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf k Undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014, menyebutkan bahwa:
Karya cipta lagu dan  musik yang merupakan media komunikasi  massa gambar gerak ( moving images ) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.
Ketentuan di atas menunjukkan bahwa ciptaan berupa cipta lagu dan musik juga memperoleh perlindungan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan hukum menjadi penting dalam menjamin hak-hak dari pencipta. Dalam sebuah karya cipta lagu dan musik atau film terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan terhadap pemegang hak cipta ( copyrights ) seperti sutradara dan perlindungan  terhadap  pemegang  hak  terkait  ( neighboring  rights )  seperti  kepada pelaku (aktor), produser rekaman, dan lembaga penyiaran. 4
Hak  Cipta  juga  mengenal  subjek-subjek  lain,  yaitu  subjek  yang  ikut membantu mengumumkan, membawakan, memperbanyak ataupun menyiarkan karya cipta milik Pencipta. Subyek tersebut, kemudian diberikan suatu hak, yang kemudian disebut dengan hak terkait. Hak pencipta termasuk hak cipta cipta lagu dan  musik  dapat  dialihkan  kepada  pihak  atau  diberikan  wewenang  untuk
3 Muhammad  Djumhana,  dan  R.  Djubaidillah,  2004, Hak  Milik  Intelektual  Sejarah,  teori  dan Prakteknya di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 30.
4 OK. Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 133.
memperbanyak dan menyebarluaskan, menyiarkan, atau menyewakan suatu hasil ciptaan atau menggunakankan kepada pihak lain untuk keperluan komersil. Hal ini diperbolehkan oleh undang-undang dan dilakukan melalui pemberian lisensi.
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak  terkait  kepada  pihak  lain  untuk  mengumumkan  dan  atau  memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. 5 Pengalihan hak  cipta  ini  juga  merupakan  efek  dari  perdagangan  bebas  yang  selama  ini didengungkan  telah  banyak  menimbulkan  kebutuhan  akan  adanya  peraturan- peraturan  yang  dapat  dipatuhi  oleh  pihak-pihak  dalam  melakukan  bisnis. Peraturan-peraturan yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan akan terciptanya sistem  perdagangan  yang  lebih  bebas,  adil  dengan  tetap  memperhatikan perbedaan  tingkat  sosial  ekonomi  dari  negara-negara  dunia.  Hal  ini  sangat berpengaruh  pada  penggunaan  atau  pemanfaatan  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI).
Perjanjian pemberian lisensi menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) ditentukan bahwa:
Agar  mempunyai  akibat  hukum  terhadap  pihak  ketiga,  perjanjian  lisensi  wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal.Hal ini dimaksudkan perjanjian lisensi yang dibuat antara pemegang hak cipta dengan penerima lisensi harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Milik Intelektual pada Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi yang sekarang dikenal dengan Kementerian Hukum dan HAM.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibidang karya musik di Indonesia?
2. Bagaimana  Pelaksanaan  Perjanjian  Lisensi  yang  dilakukan  antara  Pihak Pencipta  dengan  Pengguna  Hak  Cipta  ( user )  dibidang  karya  musik  di Indonesia?
3. Kendala  Kendala  apa  saja  yang  muncul  dalam  pelaksanaan  perjanjian Lisensi Pencipta dengan Pengguna Hak Cipta ( user ) dibidang karya musik di Indonesia?

## C. Pembahasan
1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibidang karya musik di Indonesia.
5 Abdulkadir  Muhammad,  2001, Kajian  Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual, Citra  Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29
Hak cipta berisikan hak ekonomi ( economic right ) dan hak moral ( moral right ).
Hak  ekonomi  adalah  hak  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedang hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun,  walaupun  Hak  Cipta  atau  Hak  Terkait  telah  dialihkan.  Dari  pengertian tersebut,  jelas  bahwa  hak  ekonomi  dari  hak  cipta  dapat  beralih  atau  dialihkan kepada  orang  lain.  Dengan  demikian,  yang  dapat  beralih  atau  dialihkan  itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara hak moralnya, tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya. 6
Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai  ciptaan  yang  lahir  berdasarkan  kemampuan,  kreatifitas  atau  keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.
Dalam UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 telah diatur mengenai : 7 Pertama, perlindungan  hak  cipta  dilakukan  dengan  waktu  lebih  panjang;    Kedua , perlindungan  yang  lebih  baik  terhadap  hak  ekonomi  para  pencipta  dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual  putus; Ketiga, penyelesaian  sengketa  secara  efektif  melalui  proses  mediasi, arbitrase,  atau  pengadilan,  serta  penerapan  delik  aduan  untuk  tuntutan  pidana ; Keempat , pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau  pelanggaran  hak  cipta  dan/atau  hak  terkait  di  pusat  tempat perbelanjaan  yang  dikelolanya; Kelima, hak  cipta  sebagai  benda  bergerak  tidak berwujud  dapat  dijadikan  objek  jaminan  fidusia; Keenam, Menteri  diberi kewenangan  untuk  menghapus  ciptaan  yang  sudah  dicatatkan,  apabila  ciptaan tersebut  melanggar  norma  agama,  norma  susila,  ketertiban  umum,  pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; Ketujuh, pencipta,  pemegang  hak  cipta,  pemilik  hak  terkait  menjadi  anggota  Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti; Kedelapan , pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
Kesembilan, Lembaga  Manajemen  Kolektif  yang  berfungsi  menghimpun  dan mengelola  hak  ekonomi  pencipta  dan  pemilik  hak  terkait  wajib  mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri; Kesepuluh, penggunaan hak cipta dan  hak  terkait  dalam  sarana  multimedia  untuk  merespon  perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
6 Adrian Sutedi, 2011, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 65.
7 Eddy Damian, 2014, Hukum Hak Cipta, Bandung,  PT Alumni. hlm 45.
Sebagai benda bergerak, baik dalam UU 19/2002 dan UU Hak Cipta 28/2014 diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Akan tetapi dalam Pasal 16 ayat (1) UU  Hak  Cipta  28/2014  ditambahkan  bahwa  hak  cipta  dapat  dialihkan  dengan wakaf.  Masih  terkait  dengan  hak  cipta  sebagai  benda  bergerak,  dalam  UU 19/2002  tidak  diatur  mengenai  hak  cipta  sebagai  jaminan.  Akan  tetapi,  dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta 28/2014 dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijaminkan dengan jaminan fidusia. 8
Mengenai  jangka  waktu  perlindungan  hak  cipta  yang  lebih  panjang,  dalam Pasal 29 ayat (1) UU 19/2002 disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta  adalah  selama  hidup  pencipta  dan  berlangsung  hingga  50  tahun  setelah pencipta  meninggal  dunia,  sedangkan  dalam  UU  Hak  Cipta  28/2014,  masa berlaku hak cipta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi.  Hak  moral  pencipta  untuk    tetap  mencantumkan  atau  tidak mencatumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya  mempertahankan haknya  dalam  hal  terjadi  distorsi  ciptaan,  mutilasi  ciptaan,  modifikasi  ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas  waktu  (Pasal  57  ayat  (1)  UU  Hak  Cipta  28/2014).  Sedangkan  hak  moral untuk    mengubah  ciptaannya  sesuai  dengan  kepatutan  dalam  masyarakat  dan mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan (Pasal 57 ayat (2) UU Hak Cipta 28/2014).
Kemudian untuk hak ekonomi atas ciptaan, perlindungan hak cipta berlaku selama  hidup  pencipta  dan  terus  berlangsung  selama  70  tahun  setelah  pencipta meninggal  dunia,  terhitung  mulai  tanggal  1  Januari  tahun  berikutnya  (Pasal  58 ayat (1) UU Hak Cipta 28/2014). Sedangkan jika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan  hukum,  maka  berlaku  selama  50  tahun  sejak  pertama  kali  dilakukan pengumuman. 9
UU Hak Cipta 28/2014 ini juga melindungi pencipta dalam hal terjadi jual putus  ( sold  flat ).  Ciptaan  buku,  dan/atau  semua  hasil  karya  tulis  lainnya,  lagu dan/atau  musik  dengan  atau  tanpa  teks  yang  dialihkan  dalam  perjanjian  jual putus  dan/atau  pengalihan  tanpa  batas  waktu,  hak  ciptanya  beralih  kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut  mencapai jangka waktu 25 tahun (Pasal 18 UU Hak Cipta 28/2014). Hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan  berupa  lagu  dan/atau  musik  yang  dialihkan  dan/atau  dijual  hak
8 Candra Irawan. 2011, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia , Mandar Maju, Bandung, hlm 36.
9 Budi Santoso. 2011, Hak Kekayaan Intelektual, Pustaka Magister,  Semarang, hlm 39.
ekonominya,  hak  ekonomi  tersebut  beralih  kembali  kepada  pelaku  pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun (Pasal 30 UU Hak Cipta 28/2014). 10
Ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  harus  dianggap lex specialis , karena secara khusus mengatur hak cipta ( lex specialis derogat lex generali ). Namun  demikian,  kecenderungannya  ialah  hanya  menfokuskan  perhatian terhadap  Undang-Undang  Hak  Cipta,  tanpa  menyentuh  substansi  ketentuan pidana  dalam  KUHPidana.  Hal  ini  dapat  dimengerti,  dengan  membaca  dan membandingkan  sanksi  pidana  yang  diancam  oleh,  baik  KUHPidana  maupun Undang-Undang Hak Cipta, sekalipun diancam secara alternatif, jumlah pidana dendanya  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  denda  yang  diancam  dalam KUHPerdata.
Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, bahwa hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana (delik umum) terhadap setiap pelanggaran hak cipta. Negara, berkewajiban mengusut setiap tindakan pelanggaran hak cipta yang terjadi.  Hal  ini  didasarkan  pada  kerugian  yang  timbulkan  oleh  tindakan pelanggaran hak cipta, yang tidak saja diderita oleh pemilik atau pemegang hak cipta atau hak terkait.  Selain itu,  negara harus melindungi kepentingan pemilik hak,  agar  haknya  jangan  sampai  dilanggar  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggungjawab, 11 perbandingannya  dengan  UU  No  28  Tahun  2014  dimana jenis  delik  yang  digunakan  adalah  jenis  delik  aduan,  dimana  pencipta  dan pemegang hak ciptalah yang harus lebih aktif melindungi kepentingan pemegang hak.
Hak  moral  pencipta  untuk  tetap  mencantumkan  atau  tidak  mencatumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mempertahankan haknya dalam hal  terjadi  distorsi  ciptaan,  mutilasi  ciptaan,  modifikasi  ciptaan,  atau  hal  yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu terdapat  padaPasal  57  ayat  (1)  UU  Hak  Cipta  28/2014.  Sedangkan  hak  moral untuk  mengubah  ciptaannya  sesuai  dengan  kepatutan  dalam  masyarakat,  dan mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan apada pasal 57 ayat (2) UU Hak Cipta 28/2014. 12
10 Budi Santoso , Op Cit, hlm 50.
11 Kholis  Roisah.  2013, Dinamika  Perlindungan  HKI  Indonesia  dalam  Tatanan  Global, Pustaka Magister. Semarang, hlm 62.
12 Redaksi Sinar Grafika . 2013. Undang-Undang HAKI. Jakarta, Sinar Grafika.
Hal lain yang menarik dari UU Hak Cipta Baru ini adalah adanya larangan bagi  pengelola  tempat  perdagangan untuk  membiarkan  penjualan  dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya Pasal 10 UU Hak Cipta 28/2014. Dalam Pasal 114 UU  Hak  Cipta  Baru diatur  mengenai  pidana  bagi  tempat  perbelanjaan  yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 13
Sebagai Undang Undang Hak Cipta yang baru (UU No.28 tahun 2014), tentu saja  di  dalamnya  terdapat  beberapa  peraturan  yang  ditambahkan  ataupun dihilangkan dari Undang Undang Hak Cipta yang lama (UU No.19 tahun 2002). Berikut  ini  saya  mencoba  untuk  membandingkan  UU  Hak  Cipta  No.19  tahun 2002 dengan UU Hak Cipta yang baru yaitu UU Hak Cipta No.28 tahun 2014.
Langkah  DPR  &  Pemerintah  melakukan  revisi  terhadap  UU  No  19/2002 menjadi  UU  No  28/2014  adalah  sebagai  upaya  pemberian  perlindungan maksimal  terhadap  pemilik  hak  cipta  dan  hak  intelektual.  Secara  garis  besar perbedaan UU Hak Cipta 19/2002 dengan UU Hak Cipta 28/2014 dapat dilihat dalam penjelasan umum. UU Hak Cipta 19/2002 terdiri dari 76 pasal, sedangkan UU Hak Cipta 28/2014 memiliki 126 pasal.
2. Pelaksanaan  Perjanjian  Lisensi  yang  dilakukan  antara  Pihak  Pencipta dengan Pengguna ( user ).
Yayasan  karya  cipta  Indonesia  atau  disingkat  YKCI  merupakan  Lembaga Manajemen Kolektif yang di atur didalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun  2014  Pasal  (1)  ayat  22.  Karya  Cipta  Indonesia  adalah  institusi  yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberikan kuasa oleh pencipta atau pemilik hak  cipta  terkait  guna  mengelola  hak  ekonomi  dalam  hal  menghimpun  dan mendistribusikan royalti.
Karya  Cipta  Indonesia  selaku  Manajemen  Kolektif  wajib  mengajukan permohonan  izin  operasional  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia agar  dapat  melaksanakan  tugasnya  untuk  menarik  dan  menghimpun  dan mendistrubuikan  royalti.  Untuk  mendapatkan  hak  ekonomi  setiap  pencipta, pemegang  hak  cipta  atau  pemilik  hak  terkait  harus  menjadi  anggota  Yayasan Karya  Cipta  Indonesia  agar  dapat  menarik  imbalan  yang  wajar  dari  pengguna
13 Sinaga, Selvie. 2015. Catatan UU Hak Cipta. Tersedia : http://wikidpr.org/news/kompas-sore- catatan-uu-hak-cipta-oleh-selvie-sinaga. (Diakses: 7 September 2017)
yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
Yayasan Karya Cipta Indonesia bergerak pada bidang karya musik dan lagu, yang  mempunyai  tugas  menhimpun  dan  mendistribusikan  royalti  dengan didahului  dengan  pembuatan  perjanjajian  lisensi.  Tujuan  dibentuknya  YKCI adalah untuk melindungi Hak ekonomi dari pencipta
Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan  (Pasal 8 UUHC  2014).Hak ekonomi  Pencipta  sesuai  dengan  Pasal  9  ayat  (1)  UUHC  2014  adalah  untuk melakukan:  Penerbitan  ciptaan,  Penggandaan  ciptaan  dalam  segala  bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.
Dengan urutan sebagai berikut :
1) Pencipta lagu menulis lagu yang terdiri syair dan musik
2) Pencipta  lagu  butuh  untuk  menyanyikan  lagu  tersebut  dan merekamnya  sehingga  biasanya  ia  memberikan  kepada  Produser rekaman jika dirinya bukan seorang Produser rekaman
3) Jika  Pencipta  hanya  menciptakan  lagu  saja  sedangkan  ia  bukan Penyanyi, maka ia butuh Penyanyi untuk menyanyikan lagunya
4) Ada juga Publisher atau Penerbit musik yang tugasnya mempromosikan lagu lagu dari Pencipta untuk direkam oleh Produser
5) Setelah lagu selesai direkam, muncul hak peforming yang didistribusi kepada konsumen.
Selain  menghimpun  dan  mendistribusikan  royalti  YKCI  juga  melakukan pengawasan dan pendampingan (advokasi) terhadap pelanggaran Hak Cipta salah satu  contoh  pengawasan  dan  pendampingan  yang  dilakukan  Yayasan  Karya Cipta  Indonesia  adalah  penanganan  gugatan  oleh  PT  Vizta  Pratama,  berikut adalah contoh kasus yang ditangani oleh Karya Cipta Indonesia, terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Vizta Pratama yang bersumber dari Direktori Makamah Agung 14 gugatan ini pada tingkatan kasasi dengan :
Nomor :   392 K/Pdt.Sus.HKI/2013
Gugatan  :   PT VIZTA PRATAMA INUL VIZTA KAROKE  MANADO, yang  diwakili  oleh  David  Goni  Jokom,  MBA,  MSA,  Direktur
14 Direktori  Makamah  Agung,    https://putusan.MakamahAgung.go.id,  392  K/Pdt.Sus.HKI/2013, (diakses pada tanggal 13 September 2017)
CV. Suara Indah, berkedudukan di Komplek Mega Mas Blok 1 Berkedudukan dikomplek Mega Mas Blok 1-A2, jalan unit ruko nomor  51-52,  Manado,  Sulawesi  Utara,  dalam  hal  ini memberikan  kuasa  kepada  hotmanja  B  Nainggolan,  S.H  dan kawan,  Para  Advokat,  berkantor  di  Jalan  Dewi  Sartita  Nomor 123,  Cawang,  Jakarta  Timur,  berdasarkan  surat  kuasa  khusus tanggal 1 April 2013 dan memberikan kuasa kepada Dr Hotman Paris Hutapea S.H., M.Hum., dan kawan kawan. Para Advokat berkantor  digedung  summitmas  1,  lantai  18,  Jalan  Jenderal Sudirman,  Kav  61-61,  jakarta,  berdasarkanlan  surat  Kuasa Khusus tanggal 11 April 2013.
Pemohon kasasi terdahulu.

## Melawan
Yayasan  Karya  Cipta  Indonesia  (KCI),  diwakili  oleh  selaku Ketua Yayasan Drs. Dharma Oratmangun, M.Si, berkedudukan di  ITC  dutamas  Blok  D1  Nomor  20  Cipete  Utara,  Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny  F.  Kaunang,  SH  dan  kawan,  para  Advokat/Penasihat hukum pada Kantor Hukum Denny F. Kaunang S.H. dan rekan, di  Bangun  Indang,  Cibeles  No  K-10,  Jalan  Sea,  Malalayang  1 Barat,  Kota  Manado  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tanggal 11 Mei 2013.
Termohon Kasasi dahulu Penggugat. Putusan :                                          MENGADILI
1. Mengabulkan  permohonan  kasasi  ari  Pemohon  Kasasi  PT VIZTA  PRATAMA  INUL  VIZTA  KAROKE  MANADO tersebut.
2. Membatalkan  Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri  Makassar  Nomor  01/HKI/2012/PN  Niaga  Mks, tanggal 28 Maret 2013.

## MENGADILI SENDIRI
1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
Menghukum  termohon  kasasi/penggugat  untuk  membayar baiaya  perkara  dalam  semua  tingkat  peradilan,  yang  dalam tingkat  kasasi  ditetapkan  sebasar  Rp.  5.000.000,00  (Lima Juta Rupiah)
Demikaian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan Mahkamah  Agung  pada  hari  Selasa  tanggal  31  Maret  2015 oleh  Dr.  H.  Abdurrahman,  SH,  MH  Hakim  Agung  yang ditetapkan  oleh  Ketua  Makamah  Agung  sebagai  Ketua Majelis,  Soltoni  Mohdally,  SH,  MH  dan  H.  Hamdi  SH M.Hum.  Hakim  Hakim  Agung,  Masing  masing  sebagai anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  terbuka untuk  umum  pada  hari  itu  juga  oleh  ketua  dengan  dihadiri oleh  anggota  anggota  tersebut  dan  dibantu  oleh  ferry Agustina Budi Utami, SH, MH. Panitera Pengganti, dengan tidak hadiri oleh para pihak.
Putusan pada tingkat kasasi dengan nomor perkara 392
K/Pdt.Sus.HKI/2013, oleh yang ketua majelis sidang Saltoni Mohdally SH MH dan H. Hamdi SH M.Hum sebagai Hakim Agung yang dimana gugatan tersebut dimenangkan oleh PT Vizta Pratama. Menjatuhkan vonis :
a. Mengabulkan  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  PT  VIZTA PRATAMA  tersebut.
b. Membatalkan  Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Makassar  Nomor  01/HKI/2012/PN  Niaga  Mks,  tanggal  28  Maret 2013.
c. Menyatakan  gugatan  penggugat  tidak  dapat  diterima  serta menghukum  termohon  kasasi/penggugat  untuk  membayar  baiaya perkara  dalam  semua  tingkat  peradilan,  yang  dalam  tingkat  kasasi ditetapkan sebasar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah.
Yayasan Karya Cipta Kemudian Mengajukan Peninjauan kembali atas dasar bahwa Yayasan Karya Cipta Indonesia meyakini bahwa PT. Vizta Pratama telah melanggar  ketentuan  hak  cipta.  Pada  tingkat  kasasi  Yayasan  Karya  Cipta Indonesia  mengajukan  gugatan  kepada  Mahakamah  Agung  untuk  melakukan upaya hukum pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dengan :
Nomor      :  122/PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Gugatan   :  Yayasan  Karya  Cipta  Indonesia  (KCI)  diwakili  oleh  Drs.  Orat Mangun M.Si, berkedudukan di ITC Dutamas Fatmawati, Blok D1, Nomor 20, Cipete Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny F Kaunang, S.H dan kawan. Para Advokat beralamat di Bangun Indang, Cibeles No K-10, Jalan Sea, Malalayang 1 Barat, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2015.
Pemohon  Peninjauan  Kembali  dahulu  Termohon  Kasasi/ Penggugat.

## Lawan
PT. VIZTA PRATAMA INUL VIZTA KAROKE MANADO Berkedudukan dikomplek Mega Mas Blok 1-A2, jalan unit ruko nomor 51-52, Manado, Sulawesi Utara.
Termohon peninjauan kembali dahulu Pemohonon Kasasi/tergugat
Putusan :
I. Mengabulkan  Permohonan  Peninjauan  Kembali  dari Termohon  Peninjauan  Kembali  Yayasan  Karya  Cipta Indonesia (KCI) tersebut.
II. Membatalkan  Putusan  Makamah  Agung  Nomor  :  392. K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 31 Maret 2015
III. Dalam konvensi, dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya, dalam pokok perkara
IV. Mengabulkan guagatan sebagian
V. Menyatakan  tergugat  telah  melakukan  pelanggatran terhadap hak cipta peforming tanpa izin dari penggugat dan dinyatakna melawan hukum
VI. Menghukum  tergugat  membayar  rugi/royalti  sebesar  Rp. 15.840.000 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada penggugat
VII. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya
VIII. Dalam  rekonvensi  :  menolak  gugatan  penggugat  dalam rekonvensi
IX. Menghukum  termohon  Peninjauan  kembali  untuk membayar  biaya  perkara  dalam  semua  tingkat  peradilan dan  pemeriksaan  peninjauan  kembali  sebesar  Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
X. Demikianlah  putusan  dalam  rapat  musyawarah  majelis hakim  pada  hari  rabu  19  Oktober  2016  oleh  H  Mahdi Soroinda Nasution SH M.Hum, Hakim Agung yang telah ditetapkan  Mahkamah  Agung  sebagai  Ketua  Majelis,  I Gusti Agung Sumanantha, SH MH dan Sudrajat Dimyanti SH  MH,  Hakim  Hakim  Agung,  masing  masing  sebagai anggota,  putusan  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk umum  pada  hari  itu  juga  oleh  ketua  dan  dihadiri  oleh
anggota  anggota  tersebut  dan  Retno  Kusrini,  Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.
Pada tingkat Kasasi Hakim Agung ketua Majelis I Gusti Agung Sumanantha mengabulkan gugatan Yayasan karya Cipta Indonesia kepada PT Vizta Pratama. Ada hasil dari Putusan Peninjauan kembali tersebut adalah
1. Menyatakan tergugat telah melakukan pelanggatran terhadap hak cipta peforming tanpa izin dari penggugat dan dinyatakna melawan hukum.
2. Menghukum  tergugat  membayar  rugi/royalti  sebesar  Rp.  15.840.000 (lima  belas  juta  delapan  ratus  empat  puluh  ribu  rupiah)  kepada penggugat.
Ketentuan  mengenai  perjanjian  lisensi  yang  dibuat  dalam  bentuk  tertulis sesuai  dengan  apa  yang  diatur  secara  umum  di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313 dan Pasal 1320 dan juga secara khusus dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pada dasarnya tujuan suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis yaitu agar lebih mengikat para pihak dan secara yuridis agar mempunyai kekuatan hukum bagi pemilik hak cipta yang mengadakan perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara lisan sebenarnya tidak menghilangkan  hak  dan  kewajiban  dari  pihak  yang  melakukan  perjanjian. Namun, untuk kemudahan pembuktian apabila terjadi sengketa di pengadilan dan juga sebagai acuan apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai perjanjian di antara para pihak, maka suatu perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis.
Perjanjian lisensi yang diwujudkan dalam bentuk tertulis juga memiliki tujuan supaya  dapat  mempermudah  pencatatan  ke  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual  (DJKI).  Berdasarkan  Pasal  83  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014,  perjanjian  lisensi  harus  dicatatkan.  Permohohan  pencatatan perjanjian lisensi dapat dilakukan oleh pemberi lisensi, penerima lisensi maupun kuasanya  namun  pada  umumnya  yang  melakukan  permohonan  pencatatan adalah penerima lisensi ( licensee ).
Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu atas mechanical right (hak memperbanyak) masih belum banyak dicatatkan ke DJKI. Hal ini disebabkan masih banyaknya para pihak terutama produser rekaman suara yang belum melakukan pencatatan perjanjian  lisensi  karena  menurut  mereka  belum  adanya  Peraturan  Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pencatatan lisensi.
Perjanjian lisensi yang tidak memenuhi aspek-aspek diatas, maka DJKI wajib menolak pada saat pemegang hak cipta maupun pengguna hak cipta melakukan pendaftaran untuk pencatatan perjanjian lisensi. Suatu perjanjian lisensi hak cipta
atas lagu yang baik di dalamnya harus memuat mengenai ketentuan jangka waktu. Pengaturan mengenai jangka waktu harus diberikan agar pihak yang pertama kali mengadakan perjanjian lisensi dapat mengeksploitasi karya cipta tersebut sesuai dengan jangka waktunya.
Mengingat  pentingnya  pengaturan  mengenai  jangka  waktu,  maka  hal  ini diatur di dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jangka waktu yang diatur di dalam perjanjian harus dibuat secara rinci dan jelas kapan perjanjian  tersebut  dimulai  dan  akan  berakhir.  Hal  ini  dimaksudkan  supaya menghindari  tindakan  dari  salah  satu  pihak  yang  ingin  memanfaatkan  objek lisensi yang sudah berakhir jangka waktunya, namun tetap melakukan tindakan eksploitasi terhadap ciptaan tanpa melakukan perpanjangan ataupun pembaruan perjanjian dengan pemilik hak cipta.
Pencipta  lagu  yang  sudah  mengadakan  perjanjian  lisensi  dengan  satu produser rekaman suara, maka pencipta lagu tidak dapat memberikan lisensi atas lagu  yang  sama  kepada  produser  rekaman  suara  lain  sampai  jangka  waktu  hak pakai atas lagu yang telah disepakati berakhir.
Dari  ketentuan-ketentuan  diatas  mengenai  perjanjian  lisensi  yang  dibuat secara tertulis, maka pelaksanaan dari Pasal 80 ayat (1) telah banyak diterapkan di dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu di Indonesia. Walaupun ketentuan Pasal  80  ayat  (1)  sudah  diterapkan  namun  tetap  saja  masih  menimbulkan permasalahan karena rata-rata perjanjian lisensi hak cipta atas lagu di Indonesia merupakan perjanjian tertulis yang bersifat baku.
Secara  normatif,  perjanjian  yang  bersifat  baku  diperbolehkan  karena tujuannya  untuk  mempercepat  proses  dalam  pelaksanaan  perjanjian  dan mengurangi  biaya-biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  produser  rekaman  suara namun apabila melihat dari asas keadilan, perjanjian ini tidak memberikan asas keadilan  dikarenakan  sifat  baku-nya  berpotensi  membawa  ketidakseimbangan karena adanya perbedaan posisi dari para pihak.
Tahap awal meliputi pendaftaran yang terdiri dari identitas diri dari pencipta, setelah itu pencipta memberikan kuasa sebagai bentuk dari pengalihan hak ciptaan kepada pemegang hak cipta dalam hal ini adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia untuk  melakukan  hak  dan kewajiban sebagai  pemegang hak cipta. Tahap akhir terdiri  dari  perundingan  perundingan  kerjasama  antara  pencipta  dan  pemegang hak cipta
3. Kendala  yang  muncul  dalam  pelaksanaan  perjanjian  Lisensi  Pencipta dengan Pengguna Hak Cipta ( user )
Cafe Zaquir adalah salah cafe yang setiap akhir pekan selalu menyajikan performing musik. Dalam wawancara antara penulis dan manajemen cafe zaquir diatas dapat dilihat bahwa para pelaku usaha telah melakukan pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan karya cipta orang lain dibidang hak  cipta lagu tanpa  lisensi  atau  izin  dari  si  pencipta,  namun  pihak  manajemen  Cafe  zaquir mengatakan  melalui  bapak  Supiono 15 bahwa  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh zaquir  merupakan  ketidaktahuan  akan  undang  undang  hak  cipta,  mengenai performing yang dilakukan Cafe tersebut. Bahwa ada hak ekonomi dari pencipta yang  dilanggar  disitu,  namun  dari  sisi  pengawasan  juga  kurang  karena manajemen cafe belum pernah disurati atau ditegur terkait dengan pelanggaran yang  dilakukan.  Seharusnya  YKCI  menegur  atau  membuat  laporan  terkait pelanggaran  hak  cipta  di  cafe  zaquir.  Sehingga  YKCI  bisa  mengeluarkan  izin lisensi  yang  bertujuan  untuk  memungut  royalti  dari  peforming  lagu  yang  telah dipertunnjukan.
Perbedaan  intelektualitas  dan  kurangnya  pengetahuan  di  bidang  hukum menyebabkan  pencipta  lagu  sering  menjadi  pihak  yang  dirugikan  di  dalam perjanjian.  Hal  inilah  yang  menjadi  penyebab  sering  timbulnya  perselisihan diantara  YKCI  dengan  para  pencipta.  Dari  hal  tersebut  dapat  diketahui  bahwa pencipta  lagu  yang  kurang  cermat  dalam  membaca  perjanjian.  Pencipta  lagu hanya  membaca  pada  bagian  sistem  pembayaran  namun  pada  bagian  hak  dan kewajiban  para  pihak  dan  jangka  waktu  tidak  dibaca  secara  keseluruhan.  Hal inilah  yang  membuat  sering  terjadi  kesalahpahaman  antara  pencipta  dengan pemegang hak cipta.
Pencipta lagu juga sering kali menganggap bahwa pendustribusian royalti yang dialakukan YKCI tidak adil, merasa karyanya banyak dipergunakan tetapi hasil yang diterima tidak sesuai. 16
Padahal  suatu  perjanjian  yang  dibuat  rangkap  dua  memiliki  tujuan  agar apabila  salah  satu  pihak  melakukan  pelanggaran  terhadap  isi  perjanjian,  maka draft perjanjian tersebut dapat dijadikan alat bukti jika terjadi protes dari pencipta dan  juga  dapat  sebagai  acuan  apabila  terjadi  perbedaan  penafsiran  mengenai perjanjian  di  antara  para  pihak.  Namun,  pencipta  akhirnya  mengerti  setelah dijelaskan duduk permasalahan serta mekanisme yang berlaku di YKCI.
Karya  Cipta  Indonesia  Wilayah  Jateng-DIY  melalui  bapak  Toni  Pulo mengakui selama ini pengawasan yang dilakukan oleh KCI belumlah maksimal.
15 Supiono, Wawancara selaku Manajemen Cafe Zaquir, pada tanggal 24 Agustus 2017
16 Toni Pulo, wawancara selaku  kepala wilayah KCI Jateng DIY, pada tanggal 23 Agustus 2017
Hal ini dikarenakan KCI kekurangan Sumber Daya Manusia dalam melakukan fungsi  kontrol  serta  pengawasan  sesuai  yang  diamanatkan    para  pencipta  dan Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. KCI sendiri juga memahami bahwa  kekurangan  SDM  sangat  berpengaruh  kepada  pendapatan/royalti  yang diterima  oleh  pencipta.  Namun  bukan  berati  KCI  hanya  berdiam  diri  karena kekurangan SDM, masalah SDM seringkali kami berkordinasi dengan KCI pusat cuman memang belum ada jawaban pasti, tentu kami berharap kedepannya KCI pusat bisa merespon kekurangan SDM yang dimiliki KCI di wilayah sehingga bisa memaksimalkan  fungsi  dari  Lembaga  Manajemen  Kolektif  itu  sendiri  sesuai ketentuan yang berlaku. 17
Penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  di  dalam  perjanjian  lisensi  sebelum diajukan  ke  pengadilan  dapat  diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui  BAM  HKI. Namun,  BAM  HKI  pada  saat  ini  belum  dapat  secara  maksimal  menjalankan tugas-tugasnya.  Hal  ini  disebabkan  masih  banyaknya  masyarakat  yang  belum mengetahui  peranan  lembaga  ini  dan  juga  masih  adanya  anggapan  bahwa pengadilan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan sengketa. Sengketa hak cipta  tidak  harus  diselesaikan  melalui  pengadilan  karena  penyelesaian  sengketa melalui pengadilan akan menghabiskan banyak waktu dan biaya.
Kurangnya  pengetahuan  tentang  Hak  Cipta  sehingga  banyak  ditemukan pelanggaran  hak  cipta  dikarenakan  ketidaktahuan  para    pelaku  usaha  terhadap Undang  Undang  tentang  Hak  Cipta.  Hal  ini  dibuktikan  penulis  melalui wawancara di Cafe Zaquir dimana  setiap akhir pekan cafe tersebut menyajikan live  musik    tetapi  tidak  pernah  mendapat  kan  izin/lisensi  dari  lembaga  yang berwenang  dengan  alasan  ketidaktahuan  sipelaku  usaha  terhadap  Undang Undang Hak Cipta

## D. Kesimpulan
Undang  undang  Hak  Cipta  Nomor  28  Tahun  2014  lebih  Komperensif dibandingkan  Undang  Undang  Hak  Cipta  Sebelumnya  yaitu  Undang  Undang Nomor 19 Tahun 2002 sebagai upaya perlindungan maksimal terhadap pemilik Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual. Perbedaan utamanya secara garis besar antara lain:
1. Penambahan baru Undang Undang Hak Cipta, yaitu definisi atas fiksasi, fonogram,  penggandaan,  royalti,  lembaga  managemen  kolektif, pembajakan, penggunaan secara komersil, ganti rugi dan sebagainya.
17 Toni Pulo, wawancara selaku  kepala wilayah KCI Jateng DIY, pada tanggal 23 Agustus 2017
2. Perubahan  Undang  undang  Hak  cipta  dari  yang  lama  19/2002  menjadi Undang  undang  Hak  Cipta  baru  28/2014  lama  perlindungan  Hak  Cipta yang sebelumnya 50 tahun setelah pencipta meninggal menjadi 70 tahun setelah pencipta meninggal, berlaku seumur hidup pencipta.
Bentuk perjanjian Lisensi yang dikeluarkan pemegang hak cipta (KCI) dan pengguna hak cipta ( user) adalah perjanjian lisensi umum. Perjanjian lisensi umum sendiri  adalah  lisensi  yang  melibatkan  suatu  bentuk  negosiasi  antara  pemberi lisensi  dan  penerima  lisensi.  Urutan  dari  perjanjian  lisensinya  dimulai  dari Pendaftaran Anggota KCI, Pemberian Kuasa, Perjanjian Kerjasama KCI dengan Pencipta, Pemberian Lisensi/ Izin dari KCI (Pemegang Hak Cipta) ke Pengguna Hak cipta dalam Hal ini adalah Pelaku Usaha, sampai pada Advokasi masalah pelanggaran Hak cipta.
Kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta dan pengguna hak cipta :
1. Kurangnya Pengetahuan tentang Hukum dari pencipta.
2. Kurangnya  Pengetahuan  Masyarakat  terhadap  Undang  Undang  Hak Cipta sehingga banyak sekali pelanggaran hak cipta yang terjadi.
3. Kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  dimiliki  pemegang  hak cipta  (Karya  Cipta  Indonesia)  dalam  melindungi  hak  dari  pencipta sehingga pengawasan dirasa belum maksimal.
4. Kurangnya kesadaran hukum didalam masyarakat sehingga mengabaikan kewajiban  kewajiban  yang  seharusnya  dipenuhi  sebagi  contoh user yang tidak membayar royalti.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU :
Kholis  Roisah ,  Dinamika  Perlindungan  HKI  Indonesia  dalam  Tatanan  Global, Pustaka Magister, Semarang, 2013.
Muhammad, Abdulkadir. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, 2001, Bandung.
Muhammad  Djumhana,  dan  R.  Djubaidillah, Hak  Milik  Intelektual  Sejarah,  teori dan Prakteknya di Indonesia , Citra Aditya Bakti, 2011, Bandung.
OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo, 2004, Jakarta.
Sutedi, Adrian. Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, 2009, Jakarta.
Susilo Halim, Pengaturan Hak Cipta di Indonesia , LP3S, 2006, Jakarta
Bambang Kesowo, 2010, Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan User Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta.
Eddy  Damian,  2014, Hukum Hak Cipta, Bandung,    PT  Alumni.  hlm  45.Candra Irawan.  2011, Politik  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Indonesia ,  Mandar Maju, Bandung.
Budi Santoso. 2011, Hak Kekayaan Intelektual, Pustaka Magister,  Semarang.

## PERUNDANG-UNDANGAN :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
INTERNET :
http://wikidpr.org/news/kompas-sore-catatan-uu-hak-cipta-oleh-selvie-sinaga. (Diakses: 7 September 2017)
https://putusan.MakamahAgung.go.id,  392  K/Pdt.Sus.HKI/2013,  (diakses pada tanggal 13 September 2017)