## UPAYA TAKTIS DAN STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
Oleh : Bambang Waluyo

## Dosen UPN Veteran Jakarta

## Abstrak
Sebagai extraordinary crime , pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif. Selain itu, diperlukan keterpaduan dan kebersamaan antar pene- gak hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas dapat dilakukan antara lain melalui penjatuhan pidana mati, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, dan penjatuhan pidana bagi pelaku korporasi. Singkat kata pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara komprehensif, masif, integral, dan holistik. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat, in- vestor, martabat bangsa, serta menimbulkan efek jera dan mengoptimalkan pengembalian keuangan negara.

## Kata Kunci : Penegakan hukum, Pemberantasan tindak pidana korupsi

## Abstract
As an extraordinary crime, the  fighting of corruption must be firmly, consistently and non-discri- minatory. In addition, there needs to be integration and togetherness among law enforcers in the context of fighting of corruption. The fighting of criminal acts of corruption can be undertaken, among others, through the imposition of capital punishment, additional criminal penalties in the form of revocation of political rights, and the imposition of criminal for the perpetrator of the corporation. In short, the fighting of corruption must be implemented comprehensively, massively, integral, and holistic. Thus it is expected to increase the trust of the people, investors, dignity of the nation, as well as create a deterrent effect and optimize the state finance repayment.

## Keywords: Law enforcement, fighting of corruption

## A. Pendahuluan
Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan pembangunan sangat membutuh- kan suatu kondisi yang dapat mendukung tercip- tanya tujuan pembangunan nasional yaitu ma- syarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan adalah tindak pidana korupsi.
Korupsi di Indonesia sudah begitu meluas, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus, kerugian keuangan negara maupun modus operandinya, dilakukan secara sistematis dan lingkupnya sudah meram-
bah ke seluruh lini kehidupan masyarakat. Prak- tik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan bi- rokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudi- katif, serta telah pula menjalar ke dunia usaha. Korupsi tidak saja akan menggerus struktur ke- negaraan secara perlahan, akan tetapi juga akan menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara. 1
Gambaran terjadinya praktik korupsi di Indonesia setidaknya tercermin dalam indeks
1 Mansyur Semma, Negara dan Korupsi; Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Pe- rilaku Politik , Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 203.
persepsi korupsi yang dikeluarkan beberapa lembaga survei, diantaranya Indeks Persepsi Korupsi ( Corruption Perception Index ) yang di- keluarkan oleh Transparancy International yang menunjukkan skor Indonesia sangat ren- dah dan tidak mengalami kenaikan signifikan sampai tahun 2016. 2
Melihat kenyataan tersebut maka pembe- rantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla. Hal ini dapat dilihat dengan diru- muskannya 9 (sembilan) agenda prioritas dalam pembangunan nasional kedepan yang disebut “NAWA CITA”. Salah satu agenda prioritas ter - sebut adalah ‘Memperkuat kehadiran negara da - lam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya’. Arah kebijakan dan strategi nasio - nal yang ditetapkan terkait pemberantasan ko- rupsi adalah harmonisasi peraturan perundang- undangan di bidang korupsi, penguatan kelem- bagaan dalam rangka pemberantasan korupsi, peningkatan efektivitas implementasi kebijakan anti korupsi, dan peningkatan pencegahan ko- rupsi.
Selain itu, kebijakan pemerintah dalam memberantas korupsi juga terjabarkan dalam instruksi presiden (inpres) dan peraturan presi- den (perpres) tentang aksi pencegahan dan pem- berantasan korupsi yang diterbitkan setiap tahun sejak Tahun 2004 yaitu Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korup- si, Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, Inpres Nomor 17 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Inpres Nomor 1 Tahun 2013 ten- tang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Ko- rupsi Tahun 2013, Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan  Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014.
Berdasarkan berbagai aturan di atas, diru-
2 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia per tahun berdasar- kan data Transparency International sebagai berikut: 2012:32, 2013:32, 2014:34, 2015:36, 2016:37. Sumber Harian Kompas, 6 Juni 2017.
muskan berbagai upaya taktis dan langkah stra- tegis dalam rangka pemberantasan korupsi. Ber- bagai ketentuan tersebut menjadi acuan bagi pa- ra pihak di Pusat dan Daerah serta aparatur pe- negak hukum dalam memberantas korupsi. Ke- berhasilan pemberantasan korupsi tentunya akan membawa dampak positif yang meluas bagi rak- yat, bangsa, dan negara.

## B. Pembahasan

## 1. Tipologi Pengertian Korupsi
Korupsi  dalam Bahasa Latin disebut cor- ruptio – corruptus , dalam Bahasa Belanda dise- but corruptie , dalam Bahasa Inggris disebut cor- ruption , dalam Bahasa Sansekerta di dalam Nas- kah Kuno Negara Kertagama disebut corrupt , arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang di- sangkutpautkan dengan keuangan. 3
Menurut David M. Chalmers, 4 istilah ko- rupsi diuraikan sebagai “ financial manipulati- ons and decisions injurious to the economy are often labeled corrupt. The term is often applied also to misjudgments by officials in the public economies, disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors t relatives, social influence, or any relationship that sac- rifices the public interest and welfare, with or without the implied payment of money, is ussually considered corrupt ” (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membaha- yakan perekonomian sering dikategorikan seba- gai perbuatan korupsi. Istilah ini sering juga di- gunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pe- jabat yang menyangkut bidang perekonomian umum, termasuk pula pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos admi- nistrasi, pelayanan pemberian hadiah kepada ke- rabat, pengaruh, kedudukan sosial, atau hubu- ngan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pemba- yaran uang, biasanya dianggap sebagai perbua- tan korupsi).
Adapun World Bank mendefinisikan ko- rupsi sebagai “ an abuse of public power for pri-
3 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996, hlm. 115.
4 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi , Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 9.
vate gains ”, dengan bentuk -bentuk dari korupsi tersebut antara lain sebagai berikut : 5 a. Political Corruption ( Grand Corruption ) yang terjadi di tingkat tinggi (penguasa, politisi, pengambil keputusan) dimana mereka memiliki suatu kewenangan un- tuk memformulasikan, membentuk, dan melaksanakan undang-undang atas nama rakyat, dengan memanipulasi institusi politik, aturan prosedural dan distorsi lembaga pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kekayaan dan kekuasaan;
b. Bureaucratic Corruption ( Petty Corrup-
tion ), yang biasa terjadi dalam adminis- trasi publik seperti di tempat-tempat pe- layanan umum;
c. Electoral Corruptions , dengan tujuan untuk memenangkan suatu persaingan seperti dalam pemilu, pilkada, keputusan pengadilan, jabatan pemerintahan dan sebagainya;
d. Private or Individual Corruption , korup- si yang bersifat terbatas, terjadi akibat adanya kolusi atau konspirasi antar indi- vidu atau teman dekat;
e. Collective or Aggregated Corruption , di- mana korupsi dinikmati beberapa orang dalam suatu kelompok seperti dalam suatu organisasi atau lembaga;
f. Active and Passive Corruption dalam bentuk memberi dan menerima suap ( bribery ) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar tugas dan kewajibannya;
g. Corporate Corruption baik berupa cor- porate criminal yang dibentuk untuk menampung hasil korupsi ataupun cor- ruption for corporation dimana seseo- rang atau beberapa orang yang memiliki kedudukan penting dalam suatu perusa- haan melakukan korupsi untuk mencari keuntungan bagi perusahaannya terse- but.
Korupsi menurut Henry Campbell Black dalam Black’s Law Dictionary adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai
5 World Bank, World Development Report – The State in Changing World , Washington DC, World Bank, 1997.
dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pi- hak-pihak lain, secara salah menggunakan ja- batannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau un- tuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. 6 Dalam pengertian lain, korupsi dapat diartikan sebagai “perilaku tidak mematuhi prinsip”, dilakukan oleh perora - ngan di sektor swasta atau pejabat publik. Dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme. 7

## 2. Upaya Taktis dan Langkah Strategis Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan korupsi merupakan priori- tas utama guna meningkatkan kesejahteraan rak- yat dalam rangka ketahanan nasional. Oleh ka- rena itu kebijakan pemerintah dalam pemberan- tasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan stra- tegi yang komprehensif agar benar-benar dapat tercapai hasil yang diharapkan. Secara garis be- sar, upaya taktis dan strategi yang komprehensif dalam pemberantasan korupsi tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
a. Perubahan Mental Model atau Perilaku Aparatur;
b. Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional;
c. Penguatan Budaya Anti Korupsi Masya- rakat; dan
d. Penegakan Hukum Yang Tegas, Konsis- ten dan Terpadu.

## 3. Perubahan Mental Model atau Perilaku Aparatur menuju terciptanya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan di- praktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini men- dorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perila- ku koruptif atau perilaku negatif yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menja- di kebiasaan. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi tercipta-
6 Black Henry Campbell, Black’s Law Dictionari , Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota, 1990.
7 Vito Tanzi, Corruption, Governmental Activities, and Markets , IMF Working Paper, Agustus, 1994.
o
nya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien.
Perilaku koruptif tersebut disebabkan anta- ra lain karana lemahnya integritas dan etika apa- ratur negara. Aparatur negara merupakan faktor utama keberhasilan pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN ( good government ). Tanpa aparatur yang berintegritas dan beretika mustahil program kerja pemerintah dapat berjalan dengan baik. Di  ba- nyak negara penguatan integritas dan etika peja- bat publik merupakan salah satu cara efektif un- tuk membangun sikap dan kesadaran dalam memberantas atau setidak-tidaknya mengurangi korupsi secara efektif.
Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM aparaturnya melalui penerapan sistem ma- najemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Mana- jemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik akan berpotensi menghasilkan SDM yang ti- dak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pembangunan integritas dan etika aparatur negara tidak dapat dilakukan secara singkat ha- nya melalui program reformasi birokrasi dan program revolusi mental belaka. Pembangunan integritas dan etika aparatur negara harus dilaku- kan secara simultan, sejak di bangku sekolah hingga pendidikan-pendidikan kedinasan. Oleh karena itu, perlu ada reorientasi kurikulum pendi- dikan formal dan pendidikan kedinasan dengan memasukkan  nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, baik yang bersumber dari agama, budaya maupun ideologi bangsa yaitu Pancasila. Nilai-nilai luhur tersebut harus diaktualisasikan dalam setiap ke- giatan penyelenggaraan negara, agar upaya mem- bangun integritas dan etika aparatur negara dapat diwujudkan secara konkrit dalam kehidupan se- hari-hari, hingga akhirnya dapat membentuk apa- ratur negara yang profesional dan berdisiplin tinggi.

## 4. Penyempurnaan dan Peningkatan Kuali- tas Reformasi Birokrasi Nasional
Reformasi birokrasi  merupakan suatu upa- ya untuk menata ulang birokrasi pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan prima kepa- da masyarakat. Reformas birokrasi bukan sekedar
kebutuhan, tetapi sudah menjadi tuntutan dari se- genap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berku- alitas lebih baik lagi. Dengan demikian reformasi birokrasi bukan sekedar kewajiban bagi aparatur pemerintahan, namun sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat secara umum.
Saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi te- lah memasuki periode kedua (2015-2019). Pada periode pertama pelaksanaan reformasi birokrasi (2010-2014) mencakup 3 (tiga) aspek pokok yai- tu: kelembagaan (organisasi); ketatalaksanaan ( business process ); dan sumber daya manusia (aparatur). Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewu- judkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil- hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan refor- masi birokrasi pada periode 2010-2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada saat ini (2015-2019).
Sasaran reformasi birokrasi tahap kedua ini meliputi birokrasi yang bersih dan akuntabel, bi- rokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Arah kebijakan dari sasaran reformasi birokrasi berupa birokrasi yang bersih dan akuntabel antara lain penerapan sistem nilai dan integritas birok- rasi yang efektif dan penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergitas. Sedang- kan arah kebijakan dari sasaran reformasi birok- rasi berupa birokrasi yang efektif dan efisien an- tara lain penguatan agenda reformasi birokrasi nasional dan peningkatan kualitas implementasi- nya. Adapun arah kebijakan dari sasaran reforma- si birokrasi berupa birokrasi yang memiliki pela- yanan publik berkualitas antara lain penguatan kelembagaan  dan manajemen pelayanan dan pe- nguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.
Untuk mewujudkan ketiga sasaran reforma- si birokrasi tersebut, ditetapkan area-area peruba- han birokrasi. Area-area perubahan tersebut ada- lah mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peratu- ran perundang-undangan, dan pelayanan publik. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondi- si yang kondusif untuk mendukung pencapaian ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut.
Inti perubahan dari reformasi birokrasi ada-
lah perubahan pada mental aparatur. Namun de- mikian perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditu- jukan kepada seluruh sistem yang melingkupi aparatur.

## 5. Melakukan Transformasi Budaya Anti Korupsi
Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN ( good governance ), yang mengedepankan transparansi maupun akun- tabilitas, harus didukung oleh manajemen peme- rintahan yang terbuka dan terkontrol dengan baik oleh masyarakat, baik melalui lembaga perwaki- lannya di DPRD, kelompok-kelompok kritis (LSM), maupun melalui media. Dengan demiki- an, peluang terjadinya korupsi menjadi semakin sempit. Untuk membentuk good governance , di- butuhkan pembentukan karakter para pemimpin yang layak dipercaya. Dengan demikian, ranah pendidikan menjadi sangat krusial sebagai wadah utama mencetak para pemimpin  yang dapat me- mulihkan kepercayaan masyarakat. Budaya me- rupakan produk kristalisasi nilai-nilai selama ku- run waktu tertentu. Ketika korupsi sudah menjadi budaya, maka terjadilah kristalisasi nilai ketidak- adilan. Untuk mengubahnya, perlu upaya pembu- dayaan kembali nilai-nilai yang menjunjung kea- dilan sebagai langkah membangun kembali ke- percayaan yang kokoh. Pendidikan yang baik ha- rus mencapai kristalisasi nilai-nilai yang menja- min terbentuknya kepercayaan hidup bersama. Untuk itu dibutuhan pendidikan  yang bersifat transformatif, yang ketika berperan di tingkat sistem atau organisasi, para pemimpin yang diha- silkan memiliki pula kompetensi manajemen pe- rubahan.
Transformasi adalah perubahan yang men- dasar, meliputi paradigma dan arah hidup. Peru- bahan  tersebut tidak hanya bersifat fisik di per- mukaan, melainkan juga perubahan yang fung- sional. Memberantas korupsi di Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan ber- wibawa tidak bisa dilakukan hanya dengan me- ngubah tampilan luar dan dilakukan oleh dan pa- da sebagian dari sistem sosial saja. Perlu proses perubahan yang disebut sebagai transformasi to- tal. Nilai-nilai yang mengutamakan pemenuhan kepentingan sendiri yang melahirkan ketamakan
dan korupsi tidak bisa diubah hanya dengan men- ciptakan  aturan baru. Perlu proses penyadaran akan kepedulian bersama dan dilanjutkan dengan memberlakukan sistem yang sesuai dengan nilai- nilai tersebut.
Dalam budaya organisasi modern, sistem nilai tertentu yang bersifat universal harus dite- gakkan dalam organisasi, baik di lingkungan pe- merintahan maupun swasta. Masyarakat dengan kultur yang mendorong struktur sosial berperi- laku koruptif perlu diubah pola pikirnya agar ter- bebas dari nilai-nilai koruptif, terlebih lagi agar menjunjung integritas. Lebih dari itu, sangat di- perlukan perilaku aktif dari masyarakat untuk mencegah perilaku koruptif di lingkungannya. Diperlukan individu-individu yang mampu mem- pengaruhi dan bertindak untuk mencegah adanya tindakan koruptif, tidak hanya pasif untuk mence- gah korupsi oleh dirinya sendiri. Gerakan sosial anti korupsi perlu diintegrasikan dengan nilai-ni- lai anti korupsi dalam sistem budaya lokal. De- ngan demikian, selain tercipta pemahaman terha- dap perilaku-perilaku koruptif, pembangunan ka- rakter bangsa yang berintegritas dan anti korupsi diharapkan juga akan memperkuat gerakan anti korupsi beserta sangsi sosialnya.

## 6. Penegakan Hukum Yang Tegas, Konsis- ten, dan Tidak Diskriminatif Terhadap Koruptor
Tindak pidana korupsi bukan hanya masa- lah hukum tetapi telah menjadi persoalan ekono- mi, budaya, dan politik. Meningkatnya tindak pi- dana korupsi telah membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pa- da umumnya, tetapi juga dapat menimbulkan ber- bagai kelemahan kehidupan generasi yang akan datang. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif ter- hadap koruptor. Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepasti- an hukum. Selain itu, penegakan hukum yang te- gas, konsisten, dan tidak diskriminatif juga akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat yaitu timbulnya efek jera, sehingga dapat mencegah se- seorang yang hendak melakukan korupsi. Man- faat lainnya ialah tumbuhnya kepercayaan ma- syarakat terhadap upaya penegakan hukum dan aparatur penegak hukum, sehingga dukungan ma-
Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Ko rupsi …                                                                                       Bambang Waluyo
syarakat terhadap lembaga penegak hukum akan menguat.
Salah satu bentuk penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif adalah penjatuhan pidana yang efektif dan berefek jera bagi koruptor baik perseorangan maupun korpo- rasi, misalnya penjatuhan pidana mati, penjatu- han pidana tambahan pencabutan hak politik, dan penjatuhan pidana bagi korporasi. Pidana mati bagi koruptor sesungguhnya sudah dapat dilaku- kan dalam  undang-undang korupsi yang berlaku saat ini. Namun hal itu tidak pernah digunakan oleh hakim dalam memvnis koruptor selama ini. Penerapan pidana mati tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undag Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Un- dang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberanta- san Tindak Pidana Korupsi. Penerapan pidana mati tersebut jika tindak pidana korupsi dilaku- kan dalam keadaan tertentu yaitu pada waktu ne- gara dalam keadaan bahaya, pada saat terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pida- na korupsi, dan saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Penerapan pidana mati merupakan upaya pemberantasan korupsi yang memberikan efek jera. Dengan diterapkannya pi- dana mati maka akan membuat seseorang akan berpikir beberapa kali kalau mau korupsi.
Selain pidana mati, penjatuhan pidana tam- bahan berupa pencabutan hak politik juga dipan- dang memiliki efek jera. Hak politik adalah salah satu rumpun hak asasi manusia sebagaimana dia- tur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Penjatuhan pidana pencabutan hak politik atau hak untuk me- milih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana korupsi dimaksudkan masyarakat agar terhindar dari pemimpin yang korup, karena yang bersangkutan tidak amanah dalam memegang ja- batan publik dan agar yang bersangkutan tidak bisa lagi menyalahgunakan wewenangnya. Hal ini mengingat terpidana adalah pemegang jabatan publik dan aktif di politik. Di samping itu tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang bersifat extra ordinary crime (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), se- hingga penegakannya juga bersifat luar biasa ( ex- tra ordinary enforcement ). Penegakan terhadap tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pida-
na tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih merupakan implementasi penerapan pida- na yang bersifat extra ordinary enforcement . Pen- cabutan hak politik diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, bahwa hak-hak terpidana yang dapat di- cabut dengan putusan hakim diantaranya hak me- megang jabatan, hak memasuki angkatan bersen- jata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemili- han umum. Beberapa koruptor yang dijatuhi pi- dana tambahan berupa pencabutan hak politik an- tara lain, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Djoko Susilo, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishaaq, dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewi Yasin Limpo.
Selain dilakukan oleh perseorangan, tindak pidana korupsi juga dilakukan oleh korporasi. Korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik itu merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Saat ini banyak kasus korupsi yang melibatkan korpo- rasi, baik yang ditangani kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama ini hanya sedikit pemrosesan kasus ko- rupsi yang menyeret korporasi ke pengadilan. Pa- dahal sebenarnya sudah ada aturan untuk korpo- rasi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 20 UU Tipikor pada intinya menyebutkan jika korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, tuntutan atau penjatuhan pi- dana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuh- kan terhadap korporasi hanya pidana denda de- ngan ketentuan maksimum pidana ditambah satu pertiga.  Salah satu kasus korupsi yang berhasil menjerat korporasi adalah yang berkaitan dengan proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari di Banjarmasin yang disidik oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Pada 2010, PT Giri Jaladhi Wana diputus membayar denda Rp 1,3 miliar, dan peru- sahaan ditutup selama enam bulan. Dalam berba- gai kasus, meskipun perkara melibatkan korpora- si, kebanyakan hanya individu yang bertanggung jawab atau yang terlibat diseret ke pengadilan. Individu inilah yang menjalani hukuman bila ter- bukti bersalah. Korporasi melenggang, tak mera- sakan efek jera. Mereka tinggal mengganti orang yang menjalani hukuman itu dengan orang baru. Saat ini peluang untuk menjerat korporasi yang
Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, Nopember 2017, hal. 623 - 630
terlibat korupsi semakin terbuka lebar dengan la- hirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pena- nganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan MA ini menjadi sangat penting untuk segera di- manfaatkan dengan baik guna menimbulkan efek jera bagi korporasi. Sebab, kejahatan korporasi "membunuh" lebih banyak korban. Kerugian yang ditimbulkan lebih luas, bisa negara, konsu- men, pemegang saham yang tak bersalah, karya- wan, perusahaan, perusahaan pesaing, atau ma- syarakat.
Selain dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016, pemidanaan korporasi juga disinggung dalam Rancangan Un- dang-Undang (RUU) KUHP. Pada Pasal 54 RUU KUHP disebutkan syarat atau kesalahan dalam korporasi. Dengan demikian baik PERMA mau- pun RUU KUHP telah memperjelas pertanggung jawaban kesalahan dalam korporasi.
Dalam rangka penegakan hukum yang opti- mal, efektif, dan efisien terhadap tindak pidana korupsi, diperlukan peningkatan sinergitas antara aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi terlebih dengan semakin berkembangnya modus serta tipologi tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Terkait dengan sinergi tersebut, pada tanggal 29 Maret 2017 Polri, Kejaksaan, dan KPK menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (NKB). Nota Kesepahaman tersebut mencakup ruang lingkup kerjasama yaitu perta- ma, sinergi penanganan tindak pidana korupsi. Antara lain kesepakatan pemanfaatan koordinasi & supervisi elektronik (e-korsup), yaitu sistem pelaporan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) online. Kedua, pembinaan aparat pene- gak hukum. Kerja sama dalam rangka mendorong kepatuhan, akuntabilitas dan transparansi aparat penegak hukum yang berintegritas melalui pe- ningkatan dan pemenuhan kewajiban pelaporan LHKPN dan pengendalian gratifikasi. Ketiga, bantuan narasumber/ahli, pengamanan, dan sara- na prasarana dalam proses penegakan hukum. Keempat, tukar menukar data serta informasi un- tuk mendukung penegakan hukum.  Dan, kelima,
kerja sama dalam peningkatan dan pengemba- ngan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia serta dukungan percepatan reformasi bi- rokrasi di masing-masing lembaga penegak hu- kum.
Selain itu, Pemerintah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merumus- kan ulang strategi pencegahan korupsi di Indone- sia. Sebab, strategi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012, dianggap tidak sempurna. Selama ini, Strategi Nasional Pencega- han dan Pemberantasan Korupsi yang diatur da- lam Perpres Nomor 55 tahun 2012 itu tidak me- libatkan KPK. Sehingga antara pemerintah dan KPK tidak sejalan. Maka dari itu, KPK perlu di- libatkan bersama-sama dengan pemerintah dalam strategi pemberantasan korupsi tersebut dengan membentuk sekretariat bersama pemerintah dan KPK.

## C. Penutup
Korupsi merupakan penyakit sosial yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup berma- syarakat, berbangsa, dan bernegara. Praktik ko- rupsi yang merajalela dapat menyebabkan me- nurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya merapuhkan ketahanan na- sional di bidang ekonomi. Sebagai extra  ordi- nary crime , pemberantasan tindak pidana korup- si harus dilaksanakan secara tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif. Selain itu, diperlukan keterpaduan dan kebersamaan antar penegak hu- kum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas dapat dilakukan antara lain melalui penjatuhan pidana mati, penjatuhan pidana tam- bahan berupa pencabutan hak politik, dan penja- tuhan pidana bagi pelaku korporasi. Singkat ka- ta pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara komprehensif, masif, integ- ral, dan holistik. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kembali kepercayaan ma- syarakat, investor, martabat bangsa, serta me- nimbulkan efek jera dan mengoptimalkan pe- ngembalian keuangan negara.

## Daftar Pustaka
Campbell, Black Henry. Black’s Law Dictionari , Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota, 1990.
Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi , Jakarta : Sinar Grafika, 2005. Harian Kompas. 6 Juni 2017. Semma, Mansyur. Negara dan Korupsi; Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik , Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008. Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996. Santiago, Faisal. Jurnal Lex Publica, Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi; Kajian Legal Sosiologis , 2014 Tanzi, Vito. Corruption, Governmental Activities, and Markets , IMF Working Paper, Agustus, 1994.
World Bank. World Development Report – The State in Changing World , Washington DC, World Bank, 1997.
Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, Nopember 2017, hal. 623 - 630