INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 8403-8412 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penafsiran Filsafat Ilmu Dan Filsafat Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Ketatanegaraan Kontemporer
Donny Widianto 1 ✉ , Evita Isretno Israhadi 2
Program Doktor Hukum Universitas Borobudur
Email: donwidwsl@yahoo.com 1 ✉

## Abstrak
Penafsiran  filsafat  ilmu  dan  filsafat  hukum  memiliki  peran  penting  dalam  menghadapi  tantangan ketatanegaraan  kontemporer  yang  kompleks  dan  multidimensional.  Globalisasi,  disrupsi  teknologi, dan polarisasi politik telah menciptakan lanskap yang rumit bagi pemerintahan dan lembaga hukum di  berbagai  negara.  Dalam  konteks  ini,  filsafat  ilmu  memberikan  wawasan  tentang  bagaimana mengelola  tantangan  globalisasi  dengan  penggunaan  bukti  empiris  dan  pengetahuan  ilmiah, sedangkan  filsafat  hukum  membantu  dalam  memahami  dasar-dasar  moral  dan  politik  dari  sistem hukum serta merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur interaksi antara negara-negara dalam sistem internasional.  Integrasi  antara  keduanya  memungkinkan  pengembangan  solusi-solusi  yang komprehensif  untuk  membangun  masa  depan  yang  lebih  stabil,  adil,  dan  berkelanjutan.  Dengan melibatkan  pendekatan  analitis  dari  filsafat  ilmu  dan  refleksi  kritis  dari  filsafat  hukum,  kebijakan- kebijakan publik  yang responsif dan inklusif dapat dirumuskan. Studi kasus tentang sengketa Laut China  Selatan  dan  legalisasi  ganja  mengilustrasikan  bagaimana  integrasi  antara  kedua  bidang pengetahuan  ini  dapat  menghasilkan  solusi  yang  holistik.  Langkah-langkah  seperti  meningkatkan kerjasama  lintas-disiplin,  memperkuat  pendidikan  dan  pelatihan,  serta  mendorong  penelitian interdisipliner diperlukan untuk memperkuat peran filsafat ilmu dan filsafat hukum dalam menghadapi tantangan-tantangan ketatanegaraan kontemporer.
Kata Kunci: refleksi, kritis, filsafat, hukum, kebijakan

## Abstract
The interpretation of philosophy of science and philosophy of law has an important role in facing complex and multidimensional contemporary constitutional challenges. Globalization, technological disruption, and political polarization have created a complicated landscape for governments and legal institutions in various countries. In this context, philosophy of science provides insights on how to manage the challenges of globalization with the use of empirical evidence and scientific knowledge, while philosophy of law helps in understanding the moral and political underpinnings of the legal system  as  well  as  formulating  the  principles  that  govern  the  interactions  between  states  in  the international system. The integration between the two enables the development  of comprehensive solutions to build a more stable, just and sustainable future. By engaging the analytical approach of the philosophy of science and the critical reflection of the philosophy of law, responsive and inclusive public  policies  can  be  formulated.  Case  studies  on  the  South  China  Sea  dispute  and  cannabis legalization  illustrate  how  integration  between  these  two  fields  of  knowledge  can  lead  to  holistic solutions.  Measures  such  as  enhancing  interdisciplinary  cooperation,  strengthening  education  and training, and encouraging interdisciplinary research are needed to strengthen the role of philosophy of science and philosophy of law in dealing with contemporary constitutional challenges.
Keywords: reflection, critical, philosophy, law, policy.

## PENDAHULUAN
Sejak awal abad ke-21, dunia telah menyaksikan transformasi luar biasa dalam segala aspek  kehidupan  manusia  (Asrori,  2021).  Globalisasi,  kemajuan  teknologi,  dan  dinamika politik telah menciptakan lanskap yang sangat  kompleks  dan  sering kali tidak pasti bagi ketatanegaraan  di  berbagai  belahan  dunia.  Tantangan-tantangan  ini  menuntut  respons yang  cepat,  komprehensif,  dan  berkelanjutan  dari  pemerintahan  dan  lembaga-lembaga hukum  untuk  memastikan  stabilitas,  keadilan,  dan  kemajuan  sosial  (Hermawanto  & Anggraini, 2020).
Globalisasi,  yang  telah  menjadi  salah  satu  ciri  khas  abad  ke-21,  telah  membawa perubahan  mendalam  dalam  pola  hubungan  internasional,  perdagangan,  dan  aliran informasi.  Fenomena  ini  telah  membuka  pintu  bagi  integrasi  ekonomi  yang  lebih  dalam antara negara-negara, namun juga menyebabkan tantangan dalam mengelola keragaman budaya, perbedaan sosial, dan ketidaksetaraan ekonomi. Perluasan jaringan perdagangan dan investasi global telah menciptakan hubungan saling ketergantungan yang rumit antara negara-negara, namun juga menimbulkan ketegangan politik dan persaingan ekonomi yang intens. Di tengah dinamika globalisasi ini, negara-negara dihadapkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan  kebijakan-kebijakan  domestik  mereka  dengan  tuntutan-tuntutan internasional yang semakin kompleks (Winarno, 2016)
Sementara itu, disrupsi teknologi telah menjadi ciri khas lain dari era kontemporer. Kemajuan dalam bidang kecerdasan buatan, robotika, dan bioteknologi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan hidup secara keseluruhan. Meskipun teknologi telah membawa kemajuan besar dalam bidang komunikasi, transportasi, dan produksi, namun dampaknya  juga  menciptakan  tantangan  baru  bagi  ketatanegaraan.  Peningkatan otomatisasi dan robotisasi dalam industri telah mengubah lanskap pekerjaan, menciptakan ketidakpastian ekonomi, dan memicu ketegangan sosial (Savitri, 2019). Di sisi lain, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membuka akses baru terhadap informasi dan  layanan,  namun  juga  menimbulkan  risiko  terkait  privasi  data,  keamanan  siber,  dan penyalahgunaan teknologi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Tidak  kalah  signifikan  adalah  polarisasi  politik  yang  semakin  meningkat  di  banyak negara di seluruh dunia. Perpecahan dan konflik antara kelompok-kelompok politik yang berbeda  telah  menghambat  proses  demokratisasi,  memicu  ketegangan  sosial,  dan mengancam  stabilitas  politik.  Fenomena  ini  sering  kali  disertai  dengan  retorika  ekstrem, desinformasi, dan penggunaan kekerasan sebagai alat politik. Dalam konteks ini, lembaga- lembaga  demokratis  dan  sistem  hukum  sering  kali  diuji  dalam  kemampuannya  untuk menjaga keadilan, pluralisme, dan hak asasi manusia.
Dalam  menghadapi  tantangan-tantangan  ini,  penting  bagi  negara-negara  untuk memiliki  pemahaman  yang  mendalam  tentang  konsep-konsep  filosofis  yang  mendasari ketatanegaraan dan sistem hukum mereka. Filsafat ilmu dan filsafat hukum muncul sebagai dua  bidang  pengetahuan  yang  sangat  relevan  dalam  konteks  ini,  karena  keduanya menawarkan kerangka kerja konseptual untuk memahami kompleksitas dunia modern dan merumuskan respons yang tepat (Gunawan, 2022)
Filsafat ilmu, sebagai cabang filsafat yang berfokus pada sifat, metode, dan batasan pengetahuan  ilmiah,  menyediakan  kerangka  kerja  analitis  untuk  memahami  bagaimana pengetahuan  diproduksi,  diverifikasi,  dan  diterapkan  dalam  berbagai  disiplin  ilmiah (Rahman,  2020).  Dalam  konteks  ketatanegaraan,  filsafat  ilmu  memungkinkan  kita  untuk mengevaluasi  bukti-bukti  empiris,  mengidentifikasi  kesenjangan  pengetahuan,  dan memahami batasan-batasan metode ilmiah dalam merumuskan kebijakan publik. Dengan demikian, filsafat ilmu memberikan landasan penting untuk pengambilan keputusan yang berbasis  bukti  dan  rasional  dalam  menghadapi  tantangan-tantangan  kompleks  seperti perubahan iklim, krisis kesehatan global, dan ketidakpastian ekonomi.
Di sisi lain, filsafat hukum membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang sifat, sumber, dan tujuan hukum dalam Masyarakat (Haris, 2021). Melalui pendekatan reflektif dan kritis terhadap konsep-konsep hukum seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia,
filsafat  hukum  memungkinkan  kita  untuk  memahami  dasar-dasar  moral  dan  politik  dari sistem  hukum  kita.  Dalam  konteks  ketatanegaraan,  filsafat  hukum  memberikan  landasan teoritis untuk mengevaluasi keadilan hukum, memahami peran lembaga-lembaga hukum dalam menjaga kestabilan politik, dan merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur interaksi antara negara-negara dalam sistem internasional.
Dalam Makalah ini penafsiran filsafat ilmu dan filsafat hukum menawarkan alat yang penting  dalam  menghadapi  tantangan-tantangan  ketatanegaraan  kontemporer.  Dengan menggabungkan  kedua  disiplin  ilmu  ini,  kita  dapat  mengembangkan  solusi-solusi  yang komprehensif  dan  berkelanjutan  untuk  membangun  masa  depan  yang  lebih  baik  bagi masyarakat  global.  Integrasi  antara  filsafat  ilmu  dan  filsafat  hukum  tidak  hanya memungkinkan kita untuk memahami kompleksitas dunia modern, tetapi juga memberikan kerangka kerja konseptual untuk merumuskan kebijakan-kebijakan publik yang efektif dan adil dalam menghadapi tantangan-tantangan kompleks ini.

## METODE PENELITIAN
Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi dan menjelaskan fenomena kompleks terkait dengan penafsiran filsafat ilmu dan filsafat hukum dalam  menghadapi  tantangan-tantangan  ketatanegaraan  kontemporer.  Data  yang digunakan berasal dari teks yang berfokus pada pembahasan penafsiran filsafat ilmu dan filsafat hukum serta aplikasinya dalam konteks globalisasi, disrupsi teknologi, dan polarisasi politik. Sumber data utama adalah teks akademik, jurnal ilmiah, dan literatur terkait yang mendalam  dalam  kedua  bidang  pengetahuan  tersebut.  Analisis  data  dilakukan  dengan pendekatan  kualitatif  yang  melibatkan  pembacaan  mendalam  terhadap  teks  untuk mengidentifikasi tema-tema utama, hubungan antara konsep-konsep, dan pola-pola yang muncul. Teknik analisis meliputi identifikasi argumen, penafsiran teks, dan pengelompokan data  berdasarkan  tema  yang  relevan.  Selain  itu,  data  juga  diperkaya  dengan  contoh penerapan konsep-konsep filsafat ilmu dan filsafat hukum dalam kasus-kasus nyata seperti sengketa  Laut  China  Selatan  dan  legalisasi  ganja,  yang  memberikan  gambaran  konkret tentang  bagaimana  konsep-konsep  tersebut  diaplikasikan  dalam  praktik.  Keseluruhan, pendekatan  deskriptif  kualitatif  ini  memungkinkan  untuk  pemahaman  yang  lebih  dalam tentang kompleksitas dan relevansi penafsiran filsafat ilmu dan filsafat hukum dalam konteks ketatanegaraan kontemporer serta aplikasinya dalam situasi dunia nyata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penafsiran Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum
Dalam  menghadapi  tantangan-tantangan  ketatanegaraan  kontemporer  yang kompleks dan multidimensional seperti globalisasi, disrupsi teknologi, dan polarisasi politik, penafsiran filsafat ilmu dan filsafat hukum menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang  mendalam  dan  merumuskan  solusi-solusi  yang  tepat.  Keduanya  menawarkan kerangka  kerja  konseptual  yang  relevan  dan  komplementer  dalam  menganalisis, mengevaluasi, dan merespons berbagai aspek dari lanskap ketatanegaraan yang sedang berubah dengan cepat (Indriani, 2022).
Pertama-tama, penafsiran filsafat ilmu dalam konteks ketatanegaraan kontemporer dapat  memberikan  wawasan  yang  berharga  tentang  cara  menghadapi  tantangan globalisasi.  Globalisasi,  dengan  meningkatnya  interkoneksi  antar  negara  dalam  berbagai bidang  seperti perdagangan, investasi, dan  aliran  informasi, telah menciptakan dinamika baru  dalam  hubungan  internasional.  Dalam  hal  ini,  filsafat  ilmu  membantu  kita  untuk memahami bagaimana berbagai faktor saling terkait dan bagaimana perubahan dalam satu faktor dapat memengaruhi faktor lainnya. Misalnya, ketika kita mempertimbangkan dampak perdagangan  bebas  terhadap  ekonomi  suatu  negara,  penafsiran  filsafat  ilmu memungkinkan  kita  untuk  mengevaluasi  bukti  empiris  tentang  manfaat  dan  risiko  yang terlibat, serta memahami kompleksitas sistem ekonomi global yang saling terkait. Dengan demikian, filsafat ilmu memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan rasional dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi yang timbul akibat globalisasi.
Selanjutnya,  dalam  menghadapi  disrupsi  teknologi  yang  cepat,  penafsiran  filsafat ilmu  juga  memberikan  kontribusi  yang  signifikan.  Perkembangan  teknologi  yang  pesat, seperti kecerdasan buatan, robotika, dan bioteknologi, telah menciptakan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam konteks ini, filsafat ilmu membantu kita untuk memahami perubahan ini secara holistik, mengevaluasi implikasi etis dan sosialnya, serta  mengidentifikasi  solusi-solusi  yang  sesuai  (Kurniawan,  2020).  Misalnya,  ketika  kita mempertimbangkan penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan politik atau  administratif,  penafsiran  filsafat  ilmu  memungkinkan  kita  untuk  mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasarinya, mengidentifikasi potensi bias atau ketidakpastian dalam algoritma  yang  digunakan,  dan  merumuskan  kerangka  kerja  etis  untuk  penggunaannya yang sesuai dengan nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia.
Di  sisi  lain,  penafsiran  filsafat  hukum  juga  memiliki  peran  yang  penting  dalam menghadapi  tantangan-tantangan  ketatanegaraan  kontemporer.  Filsafat  hukum
memungkinkan kita untuk memahami dasar-dasar moral dan politik dari sistem hukum kita, serta  merumuskan  prinsip-prinsip  yang  mengatur  interaksi  antara  negara-negara  dalam komunitas  internasional  (Lintang,  2021).  Dalam  konteks  polarisasi  politik  yang  semakin meningkat  di  banyak  negara,  filsafat  hukum  dapat  membantu  kita  untuk  mengevaluasi prinsip-prinsip demokratis, keadilan, dan kebebasan yang mendasari sistem hukum, serta untuk  merumuskan  solusi-solusi  inovatif  dan  adil  dalam  mengatasi  perpecahan  politik. Misalnya, ketika kita mempertimbangkan tantangan-tantangan terkait penegakan hukum dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam  konteks  polarisasi  politik,  penafsiran  filsafat hukum memungkinkan kita untuk mengevaluasi konsistensi sistem hukum dengan prinsip- prinsip demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia, serta untuk merumuskan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menjaga kestabilan politik dan melindungi hak- hak individu.

## B. Integrasi Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum
Integrasi antara filsafat ilmu dan filsafat hukum menjadi kunci dalam merumuskan solusi-solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk membangun masa depan yang lebih  baik  dalam  konteks  ketatanegaraan  kontemporer.  Dengan  menggabungkan pendekatan analitis  dari filsafat  ilmu dengan refleksi kritis  dari filsafat hukum, kita dapat mengembangkan kerangka kerja yang lebih holistik dan berbasis bukti untuk menghadapi tantangan-tantangan kompleks  ini (Ma & Srihandayani, 2023) Selain itu,  integrasi antara kedua  bidang  pengetahuan  ini  juga  memungkinkan  kita  untuk  mengidentifikasi  dan mengatasi  bias-bias  epistemologis  dan  normatif  yang  mungkin  mempengaruhi pengambilan  keputusan  publik,  serta  untuk  merumuskan  kebijakan-kebijakan  yang  lebih inklusif  dan  berkelanjutan  dalam  menghadapi  tantangan-tantangan  ketatanegaraan kontemporer.  Dengan  demikian,  kolaborasi  antara  filsafat  ilmu  dan  filsafat  hukum merupakan langkah yang kritis dalam memastikan stabilitas, keadilan, dan kemajuan sosial dalam era globalisasi dan disrupsi teknologi yang semakin kompleks ini (Marlina, 2022)
Dalam  menghadapi  tantangan-tantangan  ketatanegaraan  kontemporer,  integrasi antara filsafat ilmu dan filsafat hukum menjadi semakin penting. Kedua bidang pengetahuan ini  saling  melengkapi  dalam  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  tentang kompleksitas  dunia  modern  dan  merumuskan  respons  yang  tepat  terhadap  tantangan- tantangan  tersebut.  Dengan  menggabungkan  pendekatan  analitis  dari  filsafat  ilmu  dan refleksi  kritis  dari  filsafat  hukum,  kita  dapat  mengembangkan  solusi-solusi  yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan-tantangan ketatanegaraan kontemporer.
Dalam konteks globalisasi yang semakin memperdalam interkoneksi antar negara, penafsiran filsafat ilmu dapat membantu kita dalam menganalisis berbagai aspek hubungan internasional, perdagangan lintas batas, dan aliran informasi (Yusa et al., 2024). Filsafat ilmu memungkinkan  kita  untuk  memahami  kompleksitas  sistem  global  yang  saling  terkait,  di mana perubahan dalam satu bagian dapat memiliki dampak yang signifikan pada bagian lainnya.  Dalam  konteks  ini,  filsafat  ilmu  memberikan  landasan  yang  kokoh  untuk mengevaluasi bukti-bukti empiris yang mendukung kebijakan-kebijakan internasional, serta untuk  mengidentifikasi  kekurangan-kekurangan  dalam  pengetahuan  yang  mungkin menghambat  kemajuan  kolektif.  Misalnya,  dalam  upaya  menghadapi  perubahan  iklim global,  penafsiran  filsafat  ilmu  memungkinkan  kita  untuk  menilai  keabsahan  bukti-bukti ilmiah yang mendukung fenomena pemanasan global, memahami kompleksitas sistem iklim global, dan mengidentifikasi konsekuensi potensial dari berbagai skenario kebijakan.
Sementara  itu,  penafsiran  filsafat  hukum  dapat  membantu  kita  dalam  memahami peran dan fungsi hukum dalam mengelola kompleksitas hubungan internasional dalam era globalisasi. Melalui pendekatan kritis terhadap konsep-konsep hukum seperti kedaulatan negara,  hukum  internasional,  dan  hak  asasi  manusia,  filsafat  hukum  memungkinkan  kita untuk mengevaluasi prinsip-prinsip yang mengatur interaksi antara negara-negara dalam komunitas  internasional.  Dalam  konteks  ini,  filsafat  hukum  memberikan  landasan  teoritis untuk memahami hubungan antara hukum domestik dan hukum internasional, serta untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur pertukaran perdagangan, diplomasi, dan kerja sama internasional. Misalnya, dalam menghadapi tantangan-tantangan terkait perdagangan global dan perbedaan regulasi antarnegara, penafsiran filsafat hukum memungkinkan kita untuk mengevaluasi konsistensi hukum internasional dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, serta untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur penyelesaian sengketa lintas batas.
Dengan  demikian,  integrasi  antara  filsafat  ilmu  dan  filsafat  hukum  menjadi  kunci dalam merumuskan kebijakan-kebijakan publik yang efektif dalam menghadapi tantangan- tantangan  ketatanegaraan  kontemporer.  Kedua  bidang  pengetahuan  ini  tidak  hanya memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas dunia modern, tetapi juga memberikan kerangka kerja konseptual untuk merumuskan solusi-solusi yang tepat dalam menghadapi  tantangan-tantangan  tersebut.  Misalnya,  dalam  menghadapi  perubahan teknologi  yang  cepat,  integrasi  antara  penafsiran  filsafat  ilmu  dan  filsafat  hukum memungkinkan  kita  untuk  mengevaluasi  implikasi  etis  dan  hukum  dari  perkembangan teknologi baru, serta untuk merumuskan kerangka kerja regulasi yang memastikan keadilan, kesetaraan, dan keamanan dalam pemanfaatan teknologi tersebut (Nisa, 2021).
Selain itu, integrasi antara filsafat ilmu dan filsafat hukum juga memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan mengatasi bias-bias epistemologis dan normatif yang mungkin mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Dalam banyak kasus, kebijakan-kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi atau nilai-nilai yang tidak disadari, yang dapat mengarah pada konsekuensi yang tidak diinginkan atau tidak adil (Prasetyo, 2020). Dengan mengintegrasikan  pendekatan  analitis  dari  filsafat  ilmu  dengan  refleksi  kritis  dari  filsafat hukum, kita dapat mengidentifikasi dan memperbaiki bias-bias tersebut, serta merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## C. Contoh Penerapan
Dalam kasus sengketa Laut China Selatan, dimana negara-negara bertikai mengenai kepemilikan pulau-pulau di wilayah tersebut, pendekatan filsafat ilmu menjadi penting. Para ahli dari berbagai negara menggunakan metodologi ilmiah untuk menganalisis bukti sejarah dan geografis yang mendukung klaim mereka. Filsafat ilmu membantu dalam mengevaluasi validitas dan reliabilitas bukti-bukti tersebut, memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan didasarkan pada pengetahuan yang objektif dan dapat dipercaya, sehingga solusi yang adil dan damai dapat dicapai.
Sebaliknya,  dalam  kasus  legalisasi  ganja,  dimana  terdapat  perdebatan  luas  di berbagai  negara  mengenai  aspek  hukum  dan  etika  terkait  dengan  legalisasi  ganja, pendekatan filsafat hukum menjadi relevan. Para ahli hukum dan pembuat kebijakan harus menganalisis  prinsip-prinsip  hukum  yang  mendasari  perdebatan  ini,  serta mempertimbangkan  implikasi  sosial,  kesehatan,  dan  keamanan  terkait  dengan  langkah- langkah kebijakan yang mungkin diambil. Dalam hal ini, filsafat hukum membantu dalam menafsirkan undang-undang yang ada, memahami tujuan undang-undang tersebut, dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.
Kedua  kasus  tersebut  mencerminkan  kompleksitas  dari  tantangan-tantangan ketatanegaraan  kontemporer  yang  melibatkan  berbagai  aspek  ilmiah,  hukum,  dan  etika. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, integrasi antara filsafat ilmu dan filsafat hukum menjadi kunci dalam merumuskan solusi-solusi yang holistik dan berkelanjutan. Pendekatan filsafat ilmu membantu kita dalam menganalisis bukti-bukti dan argumen-argumen yang mendukung  kebijakan  publik,  serta  memahami  kompleksitas  sistem-sistem  yang  terlibat. Sementara itu, pendekatan filsafat hukum membantu kita dalam memahami prinsip-prinsip hukum  yang  mendasari  kebijakan  publik,  serta  merumuskan  solusi-solusi  yang  adil  dan berkelanjutan dalam konteks hukum yang berlaku.
Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, kita dapat merumuskan kebijakan-
kebijakan yang lebih inklusif, berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang kuat dan prinsip-prinsip hukum  yang  berlaku,  serta  memastikan  bahwa  solusi-solusi  yang  dihasilkan  memenuhi kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara filsafat ilmu dan filsafat hukum tidak hanya memberikan kerangka kerja konseptual yang kokoh untuk  menghadapi  tantangan-tantangan  ketatanegaraan  kontemporer,  tetapi  juga memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil mencerminkan nilai-nilai demokratis, keadilan, dan kesetaraan.

## SIMPULAN
Dalam  menghadapi  tantangan-tantangan  ketatanegaraan  kontemporer  yang kompleks dan beragam, penafsiran filsafat ilmu dan filsafat hukum telah terbukti menjadi alat yang berharga dalam merumuskan solusi-solusi yang efektif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan  analitis  dan  refleksi  kritis,  kedua  bidang  pengetahuan  ini  memberikan pemahaman  yang  mendalam  tentang  kompleksitas  dunia  modern  dan  memberikan kerangka  kerja  konseptual  yang  diperlukan  untuk  menghadapi  tantangan-tantangan tersebut.
Integrasi  antara  filsafat  ilmu  dan  filsafat  hukum  memungkinkan  kita  untuk menggabungkan  perspektif  ilmiah,  hukum,  dan  etika  dalam  merumuskan  kebijakan- kebijakan yang inklusif, berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.  Dengan  demikian,  kolaborasi  antara  kedua  bidang  pengetahuan  ini  merupakan langkah yang kritis dalam memastikan stabilitas, keadilan, dan kemajuan sosial dalam era globalisasi dan disrupsi teknologi yang semakin kompleks ini.
Untuk  memperkuat  peran  filsafat  ilmu  dan  filsafat  hukum  dalam  menghadapi tantangan-tantangan ketatanegaraan kontemporer, diperlukan langkah-langkah berikut:
1. Meningkatkan kerjasama lintas-disiplin: Pemerintah, lembaga akademis, dan organisasi internasional  perlu  mendorong  kerjasama  antara  ahli  filsafat  ilmu,  filsafat  hukum, ilmuwan, dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang responsif dan inklusif.
2. Memperkuat  pendidikan  dan  pelatihan:  Diperlukan  investasi  dalam  pendidikan  dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran filsafat ilmu dan filsafat hukum dalam pembuatan keputusan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan kursus, seminar, dan workshop yang mengintegrasikan kedua bidang pengetahuan ini dalam kurikulum pendidikan formal dan pelatihan profesional.
Mendorong  penelitian  interdisipliner:  Dukungan  diperlukan  untuk  penelitian- penelitian interdisipliner yang menggabungkan pendekatan ilmiah, hukum, dan etika dalam
menghadapi  tantangan-tantangan  ketatanegaraan  kontemporer.  Inisiatif-inisiatif  seperti penelitian  kolaboratif,  beasiswa  lintas-disiplin,  dan  konferensi  internasional  dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan ide antara ahli-ahli dari berbagai bidang.

## DAFTAR PUSTAKA
Asrori, M. (2021). Filsafat ilmu dan relevansinya dengan hukum. Jurnal Ilmiah Hukum, 31(2), 337 – 352.
Gunawan,  A.  (2022).  Relevansi  filsafat  ilmu  dalam  menghadapi  disrupsi  teknologi  di  era digital. Jurnal Filsafat, 34(2), 123 – 140.
Haris, M. (2021). Filsafat hukum dan polarisasi politik: Sebuah refleksi kritis. Jurnal Demokrasi Dan HAM, 17(2), 1 – 20.
Hermawanto, A., & Anggraini, M. (2020). Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional  dan  Domestik  di  Era  Borderless  World.  LPPM  Press  UPN"  Veteran" Yogyakarta.
Indriani,  R.  (2022).  Tantangan  ketatanegaraan  kontemporer:  Perspektif  filsafat  ilmu  dan filsafat hukum. Jurnal Ilmiah Politik, 24(1), 55 – 72.
Kurniawan, D. (2020). Filsafat ilmu dan metodologi penelitian hukum. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 50(1), 1 – 15.
Lintang, A. (2021). Peran filsafat hukum dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkelanjutan. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 45(2), 1 – 20.
Ma, A. A. J. M., & Srihandayani, N. (2023). Filsafat Pendidikan Humanistik. Jurnal Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, 1(2), 100 – 110.
Marlina,  R.  (2022).  Reinterpretasi  filsafat  hukum  dalam  menjawab  tantangan  globalisasi. Jurnal Kajian Hukum, 42(1), 1 – 18.
Nisa,  S.  (2021).  Filsafat  ilmu  dan  pengembangan  hukum:  Sebuah  refleksi  teoretis. Jurnal Filsafat Dan Hukum, 33(2), 1 – 15.
Prasetyo,  A.  (2020).  Filsafat  ilmu  dan  epistemologi  hukum:  Sebuah  tinjauan  kritis. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Peradilan, 6(1), 1 – 18.
Rahman, M. T. (2020). Filsafat Ilmu Pengetahuan. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Savitri, A. (2019). Revolusi industri 4.0: mengubah tantangan menjadi peluang di era disrupsi 4.0. Penerbit Genesis.
Winarno, B. (2016). Kebijakan publik era globalisasi. Media Pressindo.
Yusa, I. M. M., Riwayati, A., Aminah, S., & Qadar, J. (2024). Pengantar Ilmu Sosial.