EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT (STUDI KASUS DESA MATTIRO LABANGENG KABUPATEN PANGKEP)
Dafiuddin Salim 1 , Yusli Wardiatno 2 , Luky Adrianto 2
1 Ilmu Kelautan Universitas Lambung Mangkurat
2 Departemen Management Sumberdaya Perairan Institut Pertanian Bogor e-mail: dafiuddins@gmail.com

## ABSTRAK
Makalah  ini menilai  efektivitas manajemen  di  Marine  Sanctuary (Daerah Perlindungan Laut  atau DPL)  dari  Mattiro  Labangeng  Kabupaten  Village-Pangkep.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dampak dan  efektivitas  proses  manajemen  dinilai  menggunakan  indikator,  termasuk  indikator  biofisik, sosial  ekonomi  dan  institusi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  dampak  positif  dalam beberapa  indikator  ekologi  (karang,  ikan  dan  benthos),  sosio-ekonomi  dan  institusi.  The increasion total persen tutupan karang diikuti oleh kelompok meningkatkan ikan karang (indikator, target dan jurusan) dan benthos organisme di DPL. Dari sudut ekonomi ini pandangan, nilai-nilai ekonomi  terumbu  karang  sumber  daya  dari  kegiatan  perikanan  sebelum  dan  sesudah  DPL adalah  Rp  42,635,910.51/ha/tahun  dan  Rp  52,084,390.18/ha/tahun,  masing-masing.  Efektivitas DPL  ini  ditunjukkan  oleh  grafik  teknik  Amoeba  dan  hasil  yang  disajikan  nilai-nilai  positif. Ringkasan adalah nilai indikator saat ini lebih besar dari nilai ambang batas kritis / CTV.
Kata Kunci : CTV, efektivitas, indikator, perlindungan laut, teknik amuba

## THE EFFECTIVITY OF MARINE SANCTUARY MANAGEMENT (CASE STUDY OF MATTIRO VILLAGE OF LABANGENG PANGKEP DISTRICT)

## ABSTRAK
This  paper  is  assessing  management  effectiveness  in  Marine  Sanctuary  (Daerah  Perlindungan Laut  or  DPL)  of  Mattiro  Labangeng  Village-Pangkep  Regency.  It  is  showed  that  impacts  and effectiveness  of  the  management  process  was  assessed  using  indicators,  includes  biophysical, socio-economic  and  institution  indicators.  The  results  showed  that  there  are  positive  impacts  in some  indicators  of  ecology  (corals,  fish  and  benthos),  socio-economic  and  institution.  The increasion  in  percent  total  of  coral  cover  was  followed  by  the  increasing  groups  of  reef  fish (indicators, targets, and majors) and benthos organisms in DPL. From economic’s point of views, the economic values of coral reefs resource from fisheries activities before and after DPL were Rp 42,635,910.51/ha/year and Rp 52,084,390.18/ha/year, respectively. Effectiveness of this DPL was shown  by  graph  of  Amoeba  technique  and  results  of  that  presented  the  positive  values.  The summary is current indicators values were greater than the critical threshold values/CTV.
Keywords: amoeba technique, CTV, effectiveness, indicators, marine sanctuary

## PENDAHULUAN
Kabupaten Pangkep merupakan wilayah kepulauan dengan 117 pulau yang 80 pulau diantaranya telah  berpenghuni.  Luas  daratan  pulau-pulaunya  sekitar  351,5  km²  dengan  luas  wilayah  laut sekitar  17.000  km²  beserta  ekosistem  terumbu  karang  seluas  36.000  ha  (Jompa,  1996). COREMAP-PSTK (2002) melaporkan 74,26% luas terumbu karang di Kabupaten Pangkep telah mengalami kerusakan dan hanya 25,74% dalam kondisi baik dari total luas keseluruhan terumbu karang  yang  ada  di  Kabupaten  Pangkep.  Kondisi  yang  sangat  memprihatinkan  ini  diperlukan upaya  maksimal  dan  secepat  mungkin  untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Salah  satu  upaya dalam  menyelamatkan  ekosistem  wilayah  pesisir  di  Kabupaten  Pangkep  tersebut  dengan membentuk  Daerah  Perlindungan  Laut  (DPL)  di  setiap  desa  yang  diinisiasi  oleh  Departemen Kelautan  dan  Perikanan  melalui  Program  Rehabilitasi  dan  Pengelolaan  Ekosistem  Terumbu Karang  (COREMAP  II)  pada  tahun  2006.  Desa  Mattiro  Labangeng  merupakan  salah  satu  desa yang menerima dampak dengan adanya pembentukan Daerah Perlindungan Laut. Pembentukan
DPL  dimaksudkan  untuk  melindungi  terumbu  karang  dan  komunitas  invertebrata  yang berasosiasi di  dalamnya serta untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan  masyarakat pulau agar  dapat  hidup  lebih  baik  (Christie et  al., 2002).  Namun,  keberadaan  DPL  di  Desa  Mattiro Labangeng  tidak  secara  langsung  dapat  menyelesaikan  permasalahan  kerusakan  ekosistem terumbu karang, sehingga  diperlukan berbagai upaya pengelolaan DPL  yang dapat memulihkan kondisi  tersebut  secara  bertahap.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  penilaian  efektifitas  untuk mengetahui  sejauhmana  pengelolaan  DPL  Desa  Mattiro  Labangeng  yang  telah  berjalan.  Untuk menilai keberhasilan pengelolaan DPL, dilakukan penilaian terhadap indikator-indikator efektifitas DPL.  Penilaian  ini  menurut  Pomeroy et  al. (2004)  didasarkan  pada  indikator  ekologis,  sosial- ekonomi dan kelembagaan dengan berdasarkan tujuan DPL yang ada.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  tujuan  studi  ini  adalah  1)  Mengevaluasi  indikator  efektivitas pengelolaan  DPL  Desa  Mattiro  Labangeng  dan  2)  Menilai  efektifitas  pengelolaan  DPL berdasarkan indikator ekologi, sosial-ekonomi dan kelembagaan.

## MATERI DAN METODE

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  selama  6  (enam)  bulan  di  Desa  Mattiro  Labangeng  Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep dengan pengamatan biofisik perairan dilakukan di Daerah Perlindungan Laut (DPL) Desa Mattiro Labangeng.

## Metode Penelitian
Data  primer  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  pengamatan  langsung  di lokasi  penelitian  melalui  observasi,  survei  dan  wawancara  langsung  dengan  masyarakat  dan stakeholder terkait. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan di dinas atau instansi terkait dalam bentuk laporan dan publikasi.
Indikator efektivitas mengacu pada International Union for Conservation of Nature (IUCN) dalam Pomeroy et  al. (2004).  Gambaran  efektivitas  DPL  Desa  Mattiro  Labangeng  dilakukan  dengan menggunakan  teknik Amoeba. Teknik Amoeba diperoleh  dari  nilai  setiap  pengukuran  indikator yang sudah dibandingkan dengan CTV ( Critical Threshold Value ).

## Analisa Data

## Analisis Data Ekologi
Persentase  tutupan  karang  dihitung  berdasarkan  metode  PIT  (Manuputty  dan  Djuwariah,  2009) sebagai berikut:
𝐶 = ∑ [ 𝑁𝑖 𝑁 ] 𝑛 𝑖=1 × 100%
Keterangan: C = Persen tutupan karang; Ni = Jumlah tiap komponen; N = Total komponen.
Kriteria persentase tutupan karang hidup ditentukan berdasarkan Gomez dan Yap (1988).
Kelimpahan ikan karang dihitung dengan rumus Brower et al. (1990), yaitu:
𝑁𝑖 = ∑ 𝑛 𝑖𝑗 𝑝 𝑗=1
𝐴
Keterangan: Ni =  Kelimpahan  ikan  atau  megabentos  (individu/m 2 ); n ij =  Jumlah  total  individu  dari spesies ke-i; A = Luas total daerah pengambilan contoh (m 2 ).
Kelimpahan  ikan  karang  di  Daerah  Perlindungan  Laut  (DPL)  menurut  COREMAP  II  didasarkan pada kelimpahan ikan karang kelompok Ikan Target (Manuputty dan Djuwariah, 2009).
Kelompok Ikan Target dapat dikategorikan sebagai berikut “Sedikit” apabila jumlah individu Ikan Target  sepanjang  transek  <25  ekor,  “Sedang”  apabila  jumlah  individu  Ikan  Target  sepanjang transek >25- 50 ekor, “Banyak” apabila jumlah individu Ikan Target sepanjang transek >50 ekor.

## Analisis Data Sosial-Ekonomi dan Kelembagaan
Metode  yang  digunakan  dalam  analisis  sosial-ekonomi  dan  kelembagaan  adalah  analisis deskriptif kualitatif  dengan  memaparkan  data  yang  relevan  terhadap  keefektifan  DPL  yang  telah diterapkan.  Data  kuantitatif  dianalisis  dengan  perhitungan  sederhana,  yaitu  melalui  perhitungan dalam bentuk indeks, total penjumlahan dan persentase dari beberapa indikator yang ada. Hasil dari  perhitungan  ini  digambarkan  dalam  bentuk  grafik  yaitu  tabel  dan  diagram  (Pollnac et  al ., 2000).

## Analisis Efektiftas DPL
Gambaran efektifitas DPL Desa Mattiro Labangeng diketahui melalui analisis terhadap beberapa indikator  dengan  menggunakan  teknik Amoeba. Indikator-indikator  yang  dianalisis  merupakan hasil  modifikasi  berdasarkan  pada  kriteria  evaluasi  efektifitas  pengelolaan  DPL  (Pomeroy et  al., 2004).  Teknik Amoeba menggambarkan  nilai  setiap  pengukuran  indikator  yang  dibandingkan dengan  CTV  ( Critical  Threshold  Value ).  CTV  merupakan  nilai  kritis  dari  setiap  indikator  yang terpilih.  CTV  dalam  penelitian  ini  nilai  diambil  dari  data  sekunder  yang  terdapat  dalam  literatur dan  hasil  penelitian  sebelumnya.  Masing-masing  nilai  indikator  memiliki  konsekuensi  yang berbeda  terhadap  CTV  dengan  setiap  indikator  dari  tiap  kriteria  memiliki  konsekuensi  positif terhadap  CTV.  Semakin  besar  jarak  nilai  riil  (saat  ini)  dari  nilai  kritisnya  maka  semakin  baik keragaan indikator tersebut (Adrianto, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Indikator Ekologi

## Kondisi Tutupan Karang
Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan persentase tutupan karang hidup ( hardcoral ) di DPL Desa Mattiro Labangeng sebesar 36% dan termasuk kategori “Sedang”. Meski demikian, kondisi tutupan  karang  ini  telah  mengalami  kenaikan  dibandingkan  pengamatan  sebelum  adanya penetapan  DPL  pada  tahun  2005  oleh  PPTK-UH  dan  penandaan  DPL tahun  2008  oleh  LIPI. Kenaikan persentase tutupan karang hidup sebesar 6%, yaitu dari 20% pada tahun 2005 menjadi 26%  pada  tahun  2008.  Kenaikan  tutupan  karang  ini  terus  berlangsung  dan  ditunjukkan  dengan adanya  kenaikan  persentase  tutupan  karang  hidup  sebesar  10%  dari  26%  pada  tahun  2008 menjadi  36%  pada  tahun  2010.  Kenaikan  ini  diduga  karena  adanya  penetapan  DPL  pada sebagian  perairan  Desa  Mattiro  Labangeng  sehingga  aktivitas  penangkapan  ikan  yang  sifatnya merusak tidak dilakukan oleh nelayan setempat maupun nelayan luar. Selain itu, peningkatan ini terlihat  setelah  dilakukan  penandaan  DPL  berupa  pelampung  pada  tahun  2008.  Penandaan  ini dimaksudkan sebagai informasi bagi nelayan Desa Mattiro Labangeng dan nelayan desa lainnya untuk  tidak  lagi  melakukan  aktivitas  perikanan  di  areal  DPL  tersebut  ( no  take  zone ),  sehingga organisme  yang  ada  di  areal  DPL  dapat  melakukan recovery maupun  berkembang  biak.  Hasil pengamatan tutupan karang hidup pada tahun 2005,  2008  dan 2010  dapat dilihat pada Gambar 1.

## Kelimpahan Ikan Target
Salah satu karakteristik dari komposisi komunitas dalam suatu habitat adalah kelimpahan spesies (Pomeroy et  al .,  2004).  Berdasarkan  COREMAP  II  dan  Pusat  Penelitian  Terumbu  Karang- Universitas  Hasanuddin  (PPTK-UNHAS)  (2006)  menemukan  83  individu  ikan  karang  dengan kelimpahan  individu  sebesar  0,664/m 2 yang  terdiri  dari  20  spesies  di  perairan  Desa  Mattiro Labangeng pada tahun 2005. Jumlah ini terdiri atas 55 individu kelompok Ikan Mayor, 4 individu kelompok  Ikan  Indikator  dan  24  individu  kelompok  Ikan  Target.  Hasil  pengamatan  pada  tahun 2005  ini  tidak  memberikan  informasi  sepenuhnya,  hal  ini  dikarenakan  tidak  menampilkan kelimpahan  individu  masing-masing  spesies  ikan.  Berbeda  dengan  hasil  pengamatan  yang
dilakukan  oleh  LIPI  tahun  2008,  didapatkan  ikan  karang  sebanyak  189  individu  dengan kelimpahan  individu  ikan  karang  sebesar  1,512/m 2 .  Hasil  penelitian  pada  perairan  yang  sama pada tahun 2010 ditemukan lebih banyak individu, yaitu 286 individu dengan kelimpahan individu ikan karang sebesar 2,288/m 2 (Tabel 1).
Gambar 1. Persentase tutupan karang hidup tahun 2005, 2008 dan 2010 (COREMAP II-PPTK UNHAS, 2006; COREMAP II-LIPI, 2008; Olahan data primer, 2010).
Manuputty  dan  Djuwariah  (2009),  menentukan  kriteria  kelimpahan  ikan  di  terumbu  karang khususnya  di  DPL  adalah  berdasarkan  kelompok  Ikan  Target, karena  kelompok  ikan  ini  bernilai ekonomis dan merupakan target tangkapan nelayan. Ukuran dan kelimpahan ikan karang seperti Serranidae dan Lutjanidae dapat  meningkat  di  DPL  dalam  jangka  waktu  yang  relatif  singkat (McClanahan et al ., 2005; Russ et al ., 2005). Kelimpahan kelompok Ikan Target pada tahun 2010 mengalami  kenaikan  dibandingkan  pengamatan  pada  tahun  2008  dan  tahun  2005,  dimana berturut-turut  dari  tahun  2005,  2008  dan  2010  adalah  24,  37  dan  79  individu.  Dengan  demikian kelimpahan ikan karang berdasarkan kelompok Ikan Target, pada tahun 2005 termasuk kategori “Sedikit” hal ini karena jumlah individu Ikan Target yang didapatkan kurang dari 25 individu yakni sebanyak  24  individu,  sedangkan  pada  tahun  2008  termasuk  kategori  “Sedang”  hal  ini  karena jumlah  individu  Ikan  Target  didapatkan  37  individu,  sementara  pada  tahun  2010  didapatkan jumlah individu kelompok Ikan Target sebanyak 79 individu sehingga kelimpahan ikan pada tahun ini termasuk dalam kategori “Banyak”.

## Indikator Sosial-Ekonomi dan Kelembagaan

## Produksi Perikanan Tangkap
Masyarakat  nelayan  Desa  Mattiro  Labangeng  menggunakan  alat  tangkap  ikan  yang  bervariasi. Alat tangkap ikan yang digunakan ini meliputi Bubu Kepiting ( rakkang ), Bubu Ikan ( bubu bambu ), Pancing  Ikan  ( rinta ’),  Pancing  Cumi  dan  Jaring  Insang  ( palanra ’).  Hasil  tangkapan  ikan  yang didapatkan berupa ikan pelagis, cumi-cumi, sotong, kepiting, rajungan dan ikan-ikan karang untuk kepentingan  konsumsi  dan  dijual  ke  pengumpul.  Jumlah  hasil  tangkapan  yang  didapatkan  oleh nelayan sangat bergantung pada musim dan jumlah alat tangkap yang dimilikinya. Rata-rata hasil tangkapan  tiap  tripnya  berkisar  1-20  kg.  Secara  rinci  alat  tangkap  dan  hasil  perikanan  nelayan Desa Mattiro Labangeng ditampilkan pada Tabel 2.
ISSN: 1907-9931

## Tabel 1. Kelimpahan Ikan Tahun 2008 dan 2010
No Nama Famili Jumlah Spesies dan Individu 2008* 2010** Spesies Ind./125 m 2 Spesies Ind./125 m 2 Ikan Target 1 Acanthuridae 0 0 1 2 2 Caesionidae 0 0 5 55 3 Haemulidae 0 0 2 2 4 Lethrinidae 0 0 1 1 5 Lutjanidae 1 4 2 3 6 Scaridae 0 0 1 2 7 Scolopsidae 0 0 1 2 8 Serranidae 0 0 2 4 9 Siganidae 1 33 2 8 Ikan Indikator 10 Chaetodontidae 1 2 3 5 11 Ephippidae 0 0 1 1 Ikan Mayor 12 Apogonidae 0 0 5 21 13 Labridae 2 4 6 20 14 Pempheridae 1 4 0 0 15 Pomacentridae 7 142 19 158 16 Pomachantidae 0 0 1 1 17 Zanclidae 0 0 1 1 Total spesies dan individu 13 189 53 286 Kelimpahan 1,512 2,288 Keterangan: *: COREMAP II-LIPI (2008); **: Hasil olahan data primer (2010 )
Tabel 2. Jenis Alat Tangkap Dan Hasil Perikanan Nelayan Desa Mattiro Labangeng
Alat tangkap Jumlah Alat/nelayan Hasil Tgkp./trip Jenis Tangkapan Daerah Penangkapan Bubu Kepiting 100-500 unit  5-20 kg kepiting dan rajungan perairan desa Pancing Ikan 1-3 unit 1-5 kg ikan karang; ikan pelagis sekitar pulau; gosong Pancing Cumi 1-3 unit 1-7 kg cumi;sotong sekitar pulau; gosong Bubu Ikan 1-4 unit 1-4 kg ikan karang tubir karang Jaring Insang  1-2 unit 3-8 kg ikan karang; ikan pelagis sekitar pulau; gosong

## Distribusi Pendapatan
Perhitungan pendapatan responden didasarkan pada  biaya  pendapatan dan pengeluaran dalam melakukan  aktifitas  penangkapan  ikan.  Di  dalam  perhitungan  pendapatan  responden  sangat bergantung pada jenis dan jumlah alat tangkap, jenis perahu yang digunakan, kebutuhan melaut, jumlah  trip,  musim  dan  jumlah  hasil  tangkap.  Hasil  perhitungan  pendapatan  bersih  responden berdasarkan jenis alat tangkap disajikan pada Tabel 3. Nilai pendapatan ini sudah termasuk biaya operasional, biaya penyusutan dan biaya perawatan.
ISSN: 1907-9931

## Tabel 3. Distribusi Pendapatan Berdasarkan Jenis Alat Tangkap
Alat tangkap Jml Responden Rata-rata Pendapatan Kotor/Thn (Rp) Rata-rata Total Biaya/Thn (Rp) Rata-rata Pendapatan Bersih/Thn (Rp) Bubu Kepiting 11 29.054.545 17.972.327 11.082.218 Pancing Cumi 6 15.454.667 7.255.567 8.199.100 Pancing  Ikan  dan Pancing Cumi 7 15.751.318 5.711.245 6.776.504 Bubu Bambu 1 11.169.000 6.031.500 5.137.500 Jaring Insang 3 18.953.500 14.506.333 4.447.167

## Ketersediaan Pasar
Saat  ini  pemasaran  atau  pengumpul  hasil  perikanan  di  Desa  Mattiro  Labangeng  dilakukan  di  2 tempat,  yaitu  di  Pulau  Laiya  dan  Pulau  Polewali.  Pedagang  pengumpul  mendapatkan  hasil tangkapan  langsung  dari  nelayan  dan  kemudian  dibawa  ke  pengumpul  yang  ada  di  Kabupaten Pangkep  atau  ke  Kota  Makassar.  Selain  itu  jalur  pemasaran  ikan  juga  dilakukan  oleh  nelayan dengan langsung membawa atau menjual ikan ke Kabupaten Pangkep atau Kota Makassar.

## Nilai Ekonomi Sumberdaya Terumbu Karang
Analisis multi kriteria (ekologi dan sosial-ekonomi) yang diintegrasikan dalam satu kerangka kerja untuk menghasilkan suatu analisis benefit-cost. Analisis benefit-cost ini dapat efektif bila sasaran sosial-ekonomi mencapai  nilai  maksimal  dan  nilai  ekologi  dapat memberikan manfaat  (Brown et al ., 2000). Pendekatan Effect on Production (EOP) dilakukan untuk menilai manfaat langsung dari ekosistem terumbu karang sebelum adanya pembentukan DPL dan setelah terbentuknya DPL di Desa  Mattiro  Labangeng.  Dengan  menggunakan  program Maple 9.5  diperoleh  nilai utility dan konsumen surplus seperti tersaji pada Tabel 4.
Tabel  4.  Pendugaan  Nilai  Utility  Dan  Surplus  Konsumen  Sebelum  Dan  Sesudah  Adanya  DPL Dari Sumberdaya Ekosistem Terumbu Karang/Tahun
Waktu Pemanfaatan Rata-Rata Penangkapan Utility Surplus Konsumen Nilai SD Terumbu Karang Sebelum Penetapan DPL 361,10 2.1432 x10 7 1.9425 x 10 7 4.2635 x 107 Setelah Penetapan DPL 1214,75 4.3993 x 10 7 2.3730 x 10 7 5.2084 x 10 7
Berdasarkan  Tabel  4,  menunjukkan  nilai utility dan  surplus  konsumen  sebelum  penetapan  DPL lebih  kecil  dibanding  setelah  adanya  DPL,  hal  ini  berarti  kepuasan  atau  kenikmatan  yang diperoleh  seorang  konsumen  dari  mengkonsumsikan  barang-barang  yang  dihasilkan  dari sumberdaya  terumbu  karang  sebelum  adanya  penetapan  DPL  termasuk  rendah  (Rp 21.432.852,42 dan Rp 19.425.986,72), sedangkan setelah penetapan DPL terdapat peningkatan pada  nilai utility dan  surplus  konsumen  (Rp  43.993.552,87  dan  Rp  23.730.950,27),  sehingga apabila  dihitung  nilai  ekonomi  terumbu  karang  sebelum  dan  setelah  adanya  DPL  dari  aktifitas perikanan tangkap berturut-turut sebesar Rp 42.635.910,51/ha/thn dan Rp 52.084.390,18/ha/thn. Nilai  ekonomi  terumbu  karang  sebelum  adanya  DPL  ini  lebih  rendah  dibandingkan  setelah ditetapkannya  DPL.  Dengan  demikian,  terdapat  kenaikan  nilai  sumberdaya  terumbu  karang  di Desa Mattiro Labangeng Kabupaten Pangkep.

## Tingkat Pelatihan bagi Stakeholder (Pengelola)
Pomeroy et  al. (2004)  menyatakan  bahwa  tingkat  pelatihan  yang  diberikan  oleh stakeholder (pengelola) dimaksudkan untuk mengukur kemampuan pengetahuan dan keterampilan dan sikap dalam menghadapi tantangan di masa akan datang. Pemberian pelatihan bagi stakeholder akan membangun  kapasitas  lembaga  bukan  hanya  secara  teknis  dan  manajemen  tetapi  membentuk sikap dan pola tingkah laku. Beberapa pelatihan yang telah diikuti oleh stakeholder antara lain: 1)
Pelatihan  penilaian  ekosistem  terumbu  karang  Metode Point  Intercept  Transect (PIT),  2) Lokakarya  evaluasi  dan  percepatan  pelaksanaan Coral  Reef  Information  and  Training  Centre (CRITC), 3) Pelatihan operator radio komunikasi, 4) Pelatihan keuangan desa dan 5) Lokakarya agenda penelitian.

## Efektifitas Daerah Perlindungan Laut
Efektifitas  pengelolaan  Daerah  Perlindungan  Laut  (DPL)  dalam  kajian  ini  didasarkan  pada modifikasi  indikator-indikator  IUCN  dalam  Pomeroy et  al. (2004).  Indikator  tersebut  ditentukan batas kritisnya ( Critical Threshold Value /CTV) dan dipadukan menggunakan grafik Amoeba (Brink Ten et al., 1991;  Ridaura et al .,  2002;  Glaser,  2003).  Kriteria  dan  dampak  pada  pengelolaan  ini dibagi  dalam  3  (tiga)  kelompok,  yaitu  ekologi,  sosial-ekonomi  dan  kelembagaan  yang  masing- masing  terdiri  dari  sub  kriteria  (indikator).  Penilaian  dampak  dilihat  dengan  membandingkan kondisi  ekologi,  sosial-ekonomi  dan  kelembagaan  sebelum  dan  setelah  penetapan  DPL  dengan nilai  batas  kritis  ( Critical  Threshold  Value /CTV).  Kriteria  dan  dampak  pada  ketiga  kelompok tersebut secara rinci diperlihatkan pada Tabel 5.
Tabel 5. Matriks Kriteria Dan Dampak
Kriteria Sub Kriteria Unit CTV Kondisi Sebelum (2005) Sesudah (2010) Ekologi a.  Kondisi  Tutupan Karang b.  Kelimpahan  Ikan Target % Individu/ 125 m 2 > 25
> 25
20 24 36 79 Sosial- Ekonomi c. Ketersediaan pasar d. Pendapatan
e. Nilai ekonomi Sumberdaya TK f.  Tingkat  persepsi masyarakat g. Tingkat Penerimaan h. Tingkat Partisipasi Unit Rp/thn Rp/ha/thn % % % 1 4.320.000 225.000.00 0 25 25 25 1 1.508.050,00 42.635.910,5 1 0 0 0 2 7.997.625,00 52.084.390,1 8 100 86,66 90 Kelem- bagaan i.    Jumlah  pelatihan stakeholder Jumlah/th n 1 4 4
Hasil yang dicapai (efektifitas) dalam pengelolaan DPL Desa Mattiro Labangeng diketahui melalui pengukuran  pada  beberapa  indikator  ekologi,  sosial-ekonomi  dan  kelembagaan  dengan membandingkan  data  2  tahun  yang  berbeda  (tahun  2005  dan  tahun  2010).  Tahun  2005 merupakan  kondisi  sebelum  terbentuknya  DPL,  sedangkan  tahun  2010  merupakan  kondisi setelah  terbentuknya  DPL  Desa  Mattiro  Labangeng.  Efektifitas  pengelolaan  DPL  Desa  Mattiro Labangeng  ditampilkan  menggunakan  teknik Amoeba yang  tersaji  dalam  bentuk  diagram  yang terlihat pada Gambar 2.
Keterangan:
CTV
Sebelum DPL (2005) Setelah DPL (2010)
Gambar 2. Hasil Analisis Efektifitas Pengelolaan DPL Desa Mattiro Labangeng Kabupaten Pangkep Menggunakan Teknik Amoeba.
Berdasarkan  analisis  efektifitas  menggunakan  teknik  Amoeba,  nilai-nilai  indikator  secara keseluruhan  setelah  penetapan  DPL  terlihat  bahwa  keragaan  ( performance )  indikator  semakin baik  dibandingkan  dengan  beberapa  indikator  sebelum  adanya  penetapan  DPL.  Hal  ini dikarenakan nilai-nilai tersebut belum melewati nilai ambang batas kritis (CTV). Dengan demikian, pengelolaan DPL  yang berjalan saat  ini telah efektif. Pengelolaan  DPL Desa  Mattiro  Labangeng dapat dikembangkan dalam sebuah kerangka kerja yang menyeluruh sesuai dengan Martinez et al .  (2009)  yang  didasarkan  pada  pendekatan  pengelolaan  spesies,  habitat,  ekosistem  secara
Kelimpahan Ikan Target
(individu)
Jumlah Ketersediaan Pasar (Unit) Pendapatan (Rp/Thn) Nilai ekonomi Sumberdaya TK (Rp/Ha/Thn) Persepsi Masyarakat (%) Sikap Masyarakat (%) Partisipasi Masyarakat (%) Jumlah pelatihan stakeholder
EKOLOGI SOSIAL-EKONOMI KELEMBAGAAN
keseluruhan,  potensi  konflik  kepentingan,  serta  keragaman stakeholder .  Hal  ini  ditujukan  untuk menyesuaikan kebutuhan  masyarakat dan  lembaga  yang  berkepentingan dalam sebuah konsep kerangka kerja agar DPL tersebut berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan:
1.  Efektifitas  pengelolaan  DPL  Mattiro  Labangeng  dapat  diketahui  melalui  penilaian  terhadap indikator  ekologi  (kondisi  tutupan  karang,  kelimpahan  ikan  target),  indikator  sosial-ekonomi (produksi  perikanan  tangkap,  distribusi  pendapatan,  nilai  ekonomi  sumberdaya  terumbu karang,  ketersediaan  pasar  dan  tingkat  partisipasi,  sikap  serta  persepsi  masyarakat  tentang DPL) dan indikator kelembagaan berupa tingkat pelatihan stakeholder.
2.  Efektifitas  DPL  Desa  Mattiro  Labangeng  menunjukkan  hasil  efektif  yang  ditunjukkan  dari semua nilai indikator sesudah adanya DPL memiliki nilai lebih baik dari sebelum adanya DPL dan nilai-nilai tersebut tidak melewati ambang batas kritis ( critical threshold values/CTV ).
Saran:
1.  Penentuan  indikator  efektifitas  pengelolaan  DPL  Desa  Mattiro  Labangeng  dapat disempurnakan  melalui  penilaian  parameter  kualitas  perairan  secara  komprehensif  (kimia, fisika dan biologi). Hal ini dikarenakan kawasan tersebut berbatasan langsung dengan daratan Kabupaten  Pangkep  yang  memungkinkan run-off dari  daratan  mencemari  perairan  dan merusak habitat di perairan Desa Mattiro Labangeng.
2.  Bentuk  penilaian  efektifitas  DPL  tingkat  desa  dapat  diterapkan  dan  disempurnakan  pada pengelolaan  Kawasan  Konservasi  Laut  Daerah  (KKLD)  yang  baru  terbentuk  di  Kabupaten Pangkep.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrianto,  L  (2007). Pendekatan  dan  metodologi  evaluasi  program  marginal  fisheries  community development  2004-2006. [ Working  Paper ].  Kerjasama  Departemen  Manajemen Sumberdaya  Perairan,  Fakultas  Perikanan  dan  Ilmu  Kelautan,  Institut  Pertanian  Bogor dengan Badan Perencanaan Pembagunan Nasional.
Brink  Ten,  B.  J.  E.,  Hosper,  S.  H.,  &  Colin, F.  (1991).  A  quantitative  method  for  description  and assessment of ecosystems: the AMOEBA-approach. Mar. Pollut. Bull., 23, 265 –270. Brown, K., Adger, W. N., Emma, T., Peter, B., David, S., & Kathy, Y. (2000). Trade-off analysis for marine protected area management. Papers Series . CSERGE.
Christie,  P.  A.,  &  White,  E.  D.  (2002).  Starting  Point  or  Solution?  Community-based  marine protected areas in the Philippines . J. Envir. Manag., 66 , 441-454.
[COREMAP-PSTK]  Coral  Reef  Rehabilitation  and  Mangement  Program  (2002). Final  report: ecological  assessment  of  the  Spermonde  Archipelago,  South  Sulawesi .  PSTK-Unhas. Sulawesi Selatan.
[COREMAP II-PPTK UNHAS] Coral Reef Rehabilitation and Mangement Program Phase II-Pusat Penelitian  Terumbu  Karang  Universitas  Hasanuddin  (2006). Rencana  pengelolaan terumbu  karang  (RPTK)  Kecamatan  Liukang  Tupabbiring  Kabupaten  Pangkep. Sulawesi Selatan .
[COREMAP  II-LIPI]  Coral  Reef  Rehabilitation  and  Mangement  Program  Phase  II-Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (2008). Studi  baseline  terumbu  karang  di  lokasi  daerah perlindungan laut Kabupaten Pangkep. Jakarta.
English, S. C., Wilkinson, C. C., & Baker, V. (1997). S urvey manual for tropical marine resources (2 nd Edition) .  Asean-Australia  Marine  Science  Project.  Australia  Institute  of  Marine Science. Townsville.
Glaser,  M.  (2003).  Interrelations  between  mangrove  ecosystems,  local  economy  and  social sustainability in the caete estuary. North Brazil. Wetl. Ecol. Manag., 11 , 265-272.
Gomez, E. D., & Yap, H. T. (1988). Mon itoring reef condition. In Kenchington, R. A., Bryget, D., & Hudson,  E.  T.  (Editors). Coral  reef  management  handbook .  Second  Edition.  UNESCO Regional Office for Science and Technology for South East Asia. Jakarta.
Jompa,  J.  (1996). Monitoring  and  assessment  of  coral  reefs  on  Spermonde  Archipelago,  South Sulawesi . Thesis. McMaster-Canada. Manuputty,  A.  E. W.,  &  Djuwariah.  (2009). Panduan  metode  point  intercept  transect  (PIT)  untuk masyarakat . COREMAP II-LIPI. Jakarta.
Martinez,  C.  O.,  Casalduero,  F.  G.,  Bayle-Sempere,  J.  T.,  Valle,  C.,  Sanchez-Lizaso,  J.  L., Forcada,  A.,  Sanchez-Jerez,  C.  B.  C.  P.,  Martin-Sosa,  P.,  Falcon,  J.  M.,  Salas,  F., Graziano,  M., Chemello, R., Stobart, B., Cartagena, P., Perez-Ruzafa, A.,  Vandeperre, F.,  Planes,  S.,  &  Rochel,  A.  B.  E.  (2009).  A  conceptual  framework  for  the  integral management of marine protected areas. J. Ocean Coast. Manag., 52 , 89 –101. McClanahan,  T.  R.,  Mwaguni,  S.,  &  Muthiga,  N.  A.  (2005).  Management  of  the  Kenyan  coast. Ocean Coast. Manag., 48 , 901 –931. Odum, E. P. (1994). Dasar-dasar ekologi . Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Pollnac,  R.,  Bunce,  L.,  Townsley,  P.,  &  Robert,  P.  (2000). Socioeconomic  manual  for  coral  reef management. Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN). Pomeroy, R. S., Parks, J. E., & Watson, L. N. (2004). How is your MPA doing? A guide book of natural  and  social  indicators  for  evaluating  marine  protected  area  management effectiveness . IUCN-The World Conservation Union. Ridaura,  S.  L.,  Masera,  O.,  &  Astier,  M.  (2002).  Evaluating  the  sustainability  of  complex  socio- environmental systems the mesmis framework. Ecol. Indic., 2, 135-148. Russ, G. R., Stockwell, B., & Alcala, A. C. (2005). Inferring versus measuring rates of recovery in no-take marine reserves. Mar. Ecol. Prog. Ser., 292 , 1 –12.