## Perlindungan Kepada Masyarakat Terhadap Malpraktek Jabatan Notaris Dalam Proses Pembutan Akta Autentik
Niko Jaya Kusuma nikojayakusuma03@gmail.com

## Universitas Diponegoro

## Abstract
The notary has a very large authority, one of which is making authentic deeds and it is inevitable that this authority will lead to malpractice accompanied by certain actions that the notary himself does not fulfil a statutory regulation, where the notary does not fulfil his obligations according to the provisions of Law Number 2 of the year 2014 concerning the Position of Notary, and the code of ethics for the position of a notary. Therefore, the author wants to answer questions such as how is the legal protection for the public against malpractice committed by a notary in legal terms? And what is the concept of imposing sanctions on a notary who commits malpractice in making an authentic deed? The purpose of this research is as an effort to enforce the law against unscrupulous notaries and educate the general public. The method used is normative-empirical research, by studying law both in writing through various material aspects, laws and regulations, theory and implementation in society. The results of the study show that there are still malpractices by notaries, seen in the Decision Number: 236/Pdt.G/2017/PA.Pal, Decision Number: 154 K/Pdt/2016 and the Decision Number: 89/Pid.B/2020/PN Dps, therefore legal protection to the public against malpractice by notaries can be prevented by knowing the legal form of the Notary Deed, where the deed must pay attention to the provisions in Article 38 of Law Number 2 of 2014 concerning the Office of a Notary.
Keywords: Authentic Deed; Notary Malpractice; Public Protection.

## Abstrak
Notaris memilik kewenangan yang sangat besar salah satunya pembuatan akta autentik dan tidak dapat untuk dihindarkan kewenangan tersebut menimbulkan adanya malpraktek disertai tindakan tertentu yang tidak dipenuhinya suatu peraturan perundang-undangan oleh Notaris itu sendiri, dimana notaris tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik dari jabatan notaris. Karenanya penulis ingin menjawab permasalahan seperti Bagaimanakah perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap Malpraktek yang dilakukan oleh notaris secara legalitas hukum? Dan Bagaimanakah konsep pemberian sanksi kepada notaris yang melakukan malpraktek pembuatan akta autentik? Tujuan penelitian ini sebagai upaya penegakan hukum kepada oknum notaris dan edukasi masyarakat umum. Metode yang dipakai ialah penelitian normatif-empiris, dengan cara mengkaji hukum baik secara tertulis melalui berbagai aspek materi, peraturan perundang-undangan, teori dan implementasi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukan masih adanya malpraktek oleh notaris, terlihat pada Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2017/PA.Pal, Putusan Nomor: 154 K/Pdt/2016 dan Putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps, karenanya perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap malpraktek oleh notaris dapat dicegah dengan mengetahui bentuk sahnya Akta Notaris, dimana akta tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan di Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kata Kunci: Akta Autentik; Malpraktek Notaris; Perlindungan Masyarakat .

## Notaire
Article history: Submitted 10 January 2023; Accepted 16 January 2023; Available online 28 February 2023.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v6i1.42425 Vol. 6 No. 1, February 2023

## 90 Niko Jaya: Perlindungan Kepada Masyarakat...

## Pendahuluan
Notaris merupakan seseorang pejabat umum dengan adanya kewenangan dalam melakukan atau membuat pengesahan terhadap suatu dokumen hukum dalam bentuk akta autentik berdasarkan kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.  Selain itu, notaris dapat juga dikatakan seseorang pejabat publik dengan kewenangan kekuasaan hukum dalam membuat akta-akta autentik sepanjang pembuatannya tidak di salahgunakan oleh pejabat publik lainnya atau diaktakan di hadapan seorang atau sekelompok notaris, sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga masyarakat yang berkepentingan mendapatkan kepastian antara hak dan kewajiban oleh seorang notaris berdasarkan kesepakatan para pihak untuk dapat mencapai ketertiban umum atau perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan masyarakat Indonesia diluar para pihak yang nantinya dapat terdampak akibat adanya pembuatan akta autentik dari notaris itu sendiri. 1
Wewenang yang sangat besar oleh Notaris, tidak dapat untuk dihindarkan terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh Notaris. Malpraktek itu sendiri ialah suatu perbuatan-perbuatan tertentu, yang telah dilakukan dengan tidak dipenuhinya ketentuan dari perundang-undangan, pada saat melakukan tugas sebagaimana kewajiban yang telah di emban dengan melanggar larangan-larangan yang sebelumnya telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 beserta perubahannya pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. 2 Contohnya notaris dengan melakukan malpraktek pada saat pengesahan dokumen hibah pada Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2017/ PA.Pal, dimana pemberian hibah menurut kompilasi hukum Islam sebesar 1/3 dari harta yang ada, tetapi notaris mengesahkan dokumen pemberian hibah 2/3, yang menjadikan adanya kesalahan dalam pengesahan akta hibah. Selain itu juga
1 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia (Uii Press 2004).[27].
2 Endah Sumiarti, Djodi Suranto and Yennie K Milono, ‘Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Ditinjau Dalam Prespektif Perlindungan Jabatan Notaris Dan Kepentingan Umum’ (2016) 2 PALAR (Pakuan Law review).[150].
terlihat pada Putusan Nomor: 154 K/Pdt/2016, notaris mengesahkan dengan akta autentik dengan tanda tangan palsu.  Malpraktek lainnya yang dilakukan oleh notaris dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 3 dimana pada Putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps, notaris yang telah melakukan malpraktek menjadi seorang narapidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pemalsuan akta autentik. 4
Tetapi beda halnya jika Notaris yang melakukan suatu kesalahan yang benar-benar tidak diketahuinya pada proses pembuatan dari akta-akta autentik, padahal telah diketahui seseorang Notaris telah melakukan kewenangan yang sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga adanya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dapat melindungi seseorang Notaris yang telah melakukan kesalahan diakibatkan ketidaktahuan dari seorang notaris, dengan terlebih dahulu dapat memanggil serta melakukan pemeriksaan kepada seseorang Notaris, dalam hal meminta keterangan pada saat notaris membuat akta autentik, sebelum Majelis Kehormatan Notaris dapat melindungi atau tidaknya notaris tersebut. Perlindungan hukum kepada notaris penting dilakukan, dikarenakan ada kemungkinan terdapat beberapa pihak yang menghadap ke Notaris mempunyai tujuan yang jelek misalnya, memohon disahkan atau dibuatkan akta autentik dengan menggunakan dokumen- dokumen yang sekiranya palsu baik itu identitas palsu, alamat palsu sampai keterangan yang palsu dari pihak-pihak pengguna jasa notaris. Sehingga Notaris dalam memformulasikan keinginan klien tersebut pada akta autentik justru dapat menjadi masalah kepada notaris yang akhirnya terlibat masalah atau dituduh membantu proses pembuatan akta autentik. 5 Tetapi jika memang notaris dengan sengaja melalui kewenangannya berbuat curang, maka notaris harus ditindak supaya tidak merugikan masyarakat luas.
3 Helmi Romdhon, ‘Malpraktik Notaris, Adalah Bentuk Pekhianatan Jabatan Hukum Kepada Rakyat’ ( INANEWS.com , 2020) <https://www.inanews.co.id/2020/02/malpraktek-notaris-adalah- bentuk-pekhianatan-jabatan-hukum-kepada-rakyat/>.
4 “Putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps.” (39AD).[39].
5 Fainnadya Shanvieta Britney Kaligis, ‘Aspek Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Malpraktek Dalam Pembuatan Akta’ (2022) 10 Lex Administratum.[4].

## 92 Niko Jaya: Perlindungan Kepada Masyarakat...
Menurut Widodo Suryandono selaku Majelis Pengawas Pusat Notaris, menyatakan bahwasanya terdapat setidaknya potensi masalah-masalah yang dapat menghukum notaris untuk dikatakan melakukan perbuatan malpraktek, baik dengan hukuman administrasi, perdata dan pidana. Potensi pertama ialah dari penggunaan akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Kedua ialah potensi karena ketidak cermatan seorang Notaris saat memformulasikan akta autentik dan yang Ketiga ialah adanya suatu bentuk kriminalisasi yang berhubungan dengan pekerjaan notaris akibat ketidakpercayaan masyarakat yang telah dirugikan. 6
Terlepas dari itu, pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sebagai perbuatan yang ilegal sehingga menyebabkan jabatan notaris sering menjadi sorotan masyarakat.  Perbuatan malpraktek oleh Notaris secara langsung ataupun tidak langsung merupakan pengkhianatan terhadap jabatan seseorang Notaris dikarenakan Notaris yang telah diberikan payung hukum khusus melalui Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris disertai kewenangan yang diberikan oleh negara agar dapat melindungi masyarakat supaya masyarakat tidak terjerat oleh hukum karena suatu kegiatan atau perbuatan inprosedural dikarenakan ketidaktahuan masyarakat itu sendiri. 7 Pelaksanaan perlindungan hukum kepada masyarakat memiliki kaitan yang sangat erat dengan adanya pelaksanaan-pelaksanaan dari kebijakan di suatu negara termasuk negara Indonesia, agar dapat menjalankan kewenangannya dengan merujuk ke hukum positif sebagaimana hukum yang paling utama dalam memastikan adanya suatu jaminan dari adanya hak-hak masyarakat secara individu dan berkelompok. 8
Kebutuhan akan adanya perlindungan hukum kepada masyarakat terkait adanya malpraktek yang dilakukan oleh notaris, sangatlah diperlukan dengan suatu harmonisasi pada peraturan perundang-undangan dalam memberikan
6 Sri Purwanti, ‘Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Pembuatan Akta Ppat’ (Sebelas Maret University 2016).
7 Johannes Ibrahim Kosasih and Hassanain Haykal, Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan (Bumi Aksara, 2021).[4].
8 Muhammad Erwin and Amrullah Arpan, Filsafat Hukum (Raja Grafindo 2012).
suatu perlindungan hukum kepada masyarakat Indonesia, sehingga terbebas dari malpraktek notaris. Perlu untuk dipahami bahwa hukum mempunyai hal sangat pokok dalam membuat suatu ketertiban dalam menciptakan keseimbangan dan ketertiban pada notaris yang akan berhadapan atau bertemu dengan masyarakat dengan diharapkan agar kepentingan-kepentingan masyarakat bisa dilindungi secara merata dan berkeadilan. Sehingga dapat mewujudkan perlindungan kepada masyarakat terhadap perbuatan malpraktek notaris. Hukum juga memilik tugas keseimbangan yang merata dari adanya hak dan kewajiban pada perorangan atau sekelompok masyarakat untuk menggunakan jasa notaris, 9 menyelesaikan atau menghukum malpraktek yang dilakukan oleh notaris, dan dapat menjaga adanya perlindungan hukum kepada masyarakat dari pembagian kewenangan dari suatu implementasi, pelaksanaan dan penegakan hukum nasional yang harus dilaksanakan dengan cara berorientasi dan ideal kepada perlindungan masyarakat.
Perlunya penegasan perlindungan kepada masyarakat terhadap malpraktek oleh Notaris membuat masyarakat menjadi ragu atau resah karena malpraktek sering sekali terjadi di Indonesia, dan menyebabkan kerugian materiel dan immaterial kepada masyarakat. Sehingga penulis perlu untuk melakukan penelitian secara mendalam dalam menjawab permasalahan seperti bagaimanakah perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap malpraktek yang dilakukan oleh notaris secara legalitas hukum? bagaimanakah konsep pemberian sanksi kepada notaris yang melakukan malpraktek pembuatan akta autentik? sehingga dipandang perlu untuk mengkaji permasalahan-permasalahan penyalahgunaan oleh notaris di Indonesia berbasis literatur dan pendekatan kasus.

## Metode Penelitian
Soerjono Soekanto berpendapat, penelitian hukum ialah bentuk dari
9 Ni Made Dwikayanti and I Made Dedy Priyanto, ‘Kedudukan Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Theresia K. Dimu’ (2021) 6 Acta Comitas.[415].

## 94 Niko Jaya: Perlindungan Kepada Masyarakat...
kegiatan dengan cara ilmiah, yang berlandaskan pada suatu metode ilmiah secara sistematis dengan suatu pemikiran yang telah ditentukan untuk dapat mempelajari permasalahan-permasalahan hukum yang telah ditentukan dengan memakai pisau analisis untuk menjawab suatu permasalahan. 10 Oleh karenanya penelitian jurnal ilmiah ini, memakai metode penelitian secara normatif- empiris, dimana penelitian secara hukum dapat mengkaji secara hukum tertulis dengan landasan aspek materi dan teori, penjelasan dari pasal, formalitas serta mendalami kekuatan mengikat dari suatu aspek perundang-undang terkhususnya malpraktek yang dilakukan oleh Notaris, yang disertai dengan aspek-aspek implementasinya pada beberapa putusan-putusan dan laman ilmiah secara akurat dan terpercaya. Pendekatan dari adanya masalah, lebih kepada pendekatan secara yuridis normatif yang merupakan cara pendekatan penelitian pada suatu pokok permasalahan yang mendasar untuk pengembangan dari ilmu pengetahuan.

## Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Malpraktek Notaris
Pengertian dari Notaris terletak di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwasanya Notaris ialah pejabat umum yang telah diberikan wewenang oleh negara dalam pembuatan akta-akta autentik disertai memiliki kewenangan lainnya yang telah diatur di peraturan jabatan notaris atau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris. Jabatan Notaris ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berlandaskan aturan-aturan hukum yang telah di bentuk oleh negara sebagai implementasi untuk melindungi masyarakat dari tipu daya orang dengan itikad buruk terhadap akta autentik. Hadirnya notaris di tengah masyarakat untuk dapat memberikan pelayanan-pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat dalam membantu membuatkan bukti-bukti tertulis yang sifatnya autentik mengenai suatu peristiwa, keadaan, perbuatan hukum serta
10 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Rajawali Pers 2021).[1].
sebagai alat bukti yang bersifat autentik dan diakui oleh Negara jika nantinya ada malpraktek yang dilakukan oknum notaris. 11
Perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap malpraktek oleh notaris dapat dicegah oleh masyarakat Indonesia dengan mengetahui bentuk sahnya Akta Notaris, dimana akta tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan di Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004  tentang Jabatan Notaris, dan telah ditentukan atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan dengan mengandung unsur-unsur subjektif dan objektif pada saat membuat akta autentik berdasarkan kehendak dari salah satu atau kehendak para pihak dalam memformulasikan kehendak pihak- pihak yang berkepentingan, 12 saat melakukan pembuatan akta autentik oleh notaris, masyarakat awam perlu dengan cermat melihat bagian-bagian di dalam akta, supaya meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh notaris. Pada bagian akta autentik terdapat kepala akta, terdapat judul dari akta autentik, tanggal dibuatnya akta, nomor akta serta kedudukan seseorang Notaris.  Setelah kepala akta, terdapat badan akta yang harus memuat dari identitas para pihak yang menghadap ke notaris atau seseorang yang mereka wakili berdasarkan surat kuasa, dan keterangan kedudukan bertindak penghadap untuk menjelaskan kepentingan dalam membuat akta autentik. Terakhir adanya penutup dari akta autentik yang wajib memuat kata- kata pembacaan akta kepada para pihak yang berkepentingan.
Masyarakat juga harus mengetahui sebagai bentuk pencegahan atau perlindungan bagi dirinya sendiri, dimana akta autentik yang dibuat notaris haruslah memperhatikan empat unsur-unsur penting, seperti syarat-syarat sah dari adanya perjanjian yang berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata, terlebih khususnya juga syarat dari akta autentik pada Pasal 1868 KUHPerdata dan dipertegas pada Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, beserta Kode
11 Harun M Husen, Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia (Rineka Cipta 1990).[34].
12 I Gusti Agung Oka Diatmika and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik’ [2014] Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.[156].

## Niko Jaya: Perlindungan Kepada Masyarakat...
Etik Notaris. 13 Jikalau salah satu syarat tidak dapat terpenuhi maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut telah melanggar hukum, seperti yang tertuang pada Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2017/PA.Pal, yang mana majelis hakim melihat saat terjadi pembuatan akta autentik pemberian  hibah salah satu pihak masih berada di bawah umur sehingga perbuatan oleh pihak dibawah umur tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang mana syarat seseorang dianggap cakap ialah berumur 21 tahun atau sudah pernah menikah, sehingga akta tersebut dibatalkan oleh majelis hakim. 14
Cara tersebut dapat mencegah masyarakat tertipu atau dapat dicurangi, masyarakat indonesia juga dapat memahami bahwasanya masyarakat telah mendapatkan perlindungan hukum terhadap malpraktek oleh oknum notaris. Mengingat juga sudah dijelaskan di Pasal 3 angka 4 dari Kode Etik Notaris Indonesia, menyebutkan seseorang atau sekelompok Notaris yang sebagaimana menjalankan adanya jabatan seorang Notaris berkewajiban untuk dapat bertindak mandiri, tidak boleh berpihak, jujur, serta bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan isi sumpah jabatan Notaris. Tanggung jawab tersebut berupa hukuman secara pidana, administrasi dan perdata atas perbuatan malpraktek yang dilakukan oleh notaris. 15
Lebih rincinya bentuk hukuman sebagai perlindungan hukum kepada masyarakat jika seseorang Notaris melakukan pembuatan akta autentik yang tidak memenuhi standar   profesi atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Notaris tersebut dapat dilaporkan ke pihak kepolisian jika itu pidana, seperti pada Putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/
PN Dps, yang mana terdawanya adalah seorang notaris, majelis hakim menilai notaris telah melakukan malpraktek dengan cara bermufakat membuat surat dalam bentuk akta palsu. 16 Atau masyarakat dapat melaporkan kepada majelis
13 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum (Citra Aditya Bakti 2002).[54].
14 Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2017 13.
15 Hairus, ‘Peran Organisasi Profesi Notaris Dalam Menjaga Martabat Profesi Notaris’ (2018) 3 Jurnal Hukum Dan Kenotariatan.[248].
16 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps 39.[2].
pengawas pusat Notaris untuk diberikannya sanksi kepada oknum notaris berupa sanksi administrasi. Seseorang Notaris  dapat terkena sanksi administrasi, jika Notaris telah terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran dari ketentuan- ketentuan etika profesi notaris yang  telah diatur di Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan atau Kode Etik Notaris. 17 Adanya sanksi administrasi sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat akibat terjadinya malpraktek notaris, dimana sanksi dapat dijatuhkan kepada oknum notaris secara  berjenjang, dimulai dari adanya teguran lisan atau teguran secara tulisan sampai pada pemberhentian dengan cara tidak hormat sebagaimana yang telah dicantumkan pada Pasal 85. Hukuman atau sanksi yang paling berat ialah sanksi pidana jikalau benar terjadi suatu pelanggaran kepada pembuatan akta-akta autentik, Notaris tersebut juga dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan. Misalnya, seseorang atau sekelompok Notaris diduga melakukan perbuatan surat akta autentik palsu atau Notaris telah dengan sengaja memasukkan keterangan-keterangan palsu pada akta autentik, dimana perbuatan tersebut tentunya melanggar ketentuan Pasal 264 KUHP. 18
Banyaknya surat berbentuk akta autentik dari Notaris, sering kali menjadi masalah    dari pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak diluar yang dirugikan oleh adanya pembuatan akta autentik yang tidak memenuhi aturan perundang-undangan, yang mengakibatkan Notaris dipanggil oleh pengadilan sebagai pihak yang  turut  serta membantu perbuatan peyimpangan terkait dengan akta autentik sehingga merugikan pihak-pihak tertentu, seperti pada saat pengesahan dokumen hibah dalam Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2017/PA.Pal, dimana notaris mengesahkan akta pemberian hibah 2/3 dari harta keseluruhan dengan melanggar peraturan perundang-undangan, menurut kompilasi hukum Isam, hibah hanya diperbolehkan sebesar 1/3 dari harta yang ada, tetapi notaris malah mengesahkan dokumen pemberian hibah 2/3, yang menjadikan adanya pelanggaran dalam pengesahan akta hibah. Selain itu perbuatan malpraktek atau
17 Diatmika and others (n 12).[156].

## 98 Niko Jaya: Perlindungan Kepada Masyarakat...
kesalahan oleh notaris tercermin juga pada Putusan Nomor 154 K/Pdt/2016, menurut majelis hakim telah nyata melanggar hukum dengan cara notaris mengesahkan jual beli dengan menerima uang jual beli secara sepihak bukan dari kedua belah pihak, dimana pertimbangan hakim menyatakan peralihan hak atas surat hak milik tanah tersebut didasarkan dengan adanya transaksi yang mana tanda tangannya telah dipalsukan dengan adanya peralihan hak yang cacat secara hukum, hal mana didasarkan pada akta autentik perjanjian jual beli tanah dengan tanda tangan penjual yang sebelumnya telah dipalsukan karena terbukti seseorang yang memiliki tanah telah meninggal dunia sejak lama, oleh karenanya majelis hakim menilai sebelum terbitnya akta autentik, perjanjian jual beli yang dibuat oleh seorang notaris tersebut seharusnya sudah menjadi cacat secara hukum. 19
Melihat perbuatan-perbuatan notaris tersebut, dapat menggambarkan rendahnya moralitas dari seorang notaris yang melakukan malpraktek sebagai penyebab terjadinya kecurangan-kecurangan lainnya. Kegiatan malpraktek rentan terjadi dikarenakan adanya faktor-faktor lainnya selain rendahnya integritas seperti, faktor ekonomi dengan memiliki tanggungan keluarga yang tinggi, sehingga notaris seringkali mengorbankan aspek-aspek moralitasnya dengan melanggar kode etik dan perundang-undangan, agar dapat menjalankan tugasnya memihak pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan menguntungkan salah satu pihak, dimana salah satu pihak yang diuntungkan dapat memberikan suatu uang banyak dengan cara melakukan suap kepada seorang atau sekelompok notaris agar tujuannya dapat terpenuhi. Selain itu seseorang atau sekelompok notaris dapat menjadi dikarenakan seorang notaris membutuhkan perjuangan yang sangat panjang dan biaya kuliah yang tinggi sampai dengan mengurus segala ketentuan perizinan dari praktek-praktek yang telah ditentukan dengan mengeluarkan biaya sangat banyak,  sehingga terkesan seorang atau sekelompok notaris mau tidak mau harus mengembalikan modalnya yang telah di keluarkan, terlepas hal itu dapat
19 Putusan Nomor: 154 K/Pdt/2016.[12].
mengorbankan aspek-aspek moral dari seseorang atau sekelompok notaris, yang mengakibatkan meruginya masyarakat banyak. 20

## Pemberian sanksi kepada notaris yang melakukan malpraktek pembuatan akta autentik
Perlindungan kepada masyarakat terhadap pengguna jasa Notaris, harus juga dilindungi oleh pemberian sanksi yang tegas kepada oknum-oknum Notaris yang telah dengan sengaja atau berniat curang untuk mendapatkan keuntungan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tanggung jawab profesi. Dalam hal pertanggungjawaban tersebut untuk dapat menjaga wibawa dari seorang Notaris yang telah memegang amanat  besar dalam menjaga kepentingan-kepentingan masyarakat dalam pembuatan akta autentik, oleh karenanya seorang atau sekelompok Notaris diwajibkan untuk dapat menerapkan pada dirinya bentuk-bentuk tanggung jawab yang professional kepada negara atau masyarakat yang telah sesuai dengan sumpah notaris yang telah diembannya. 21 Pertanggungjawaban pada etika profesi notaris sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai integritas dan nilai-nilai moral, jika integritas dan moral tidak diterapkan dengan baik maka, seorang atau sekelompok notaris belum mempunyai bentuk pertanggungjawaban seperti yang dituangkan pada etika profesi notaris. Secara teknis dan teori seseorang yang berprofesi sebagai notaris haruslah mempunyai etika dan pertanggungjawaban akan profesinya, oleh karenanya Notaris diwajibkan memiliki tanggungjawab moral terhadap akta-akta yang akan atau telah dibuatnya secara sah, sekalipun nantinya notaris telah selesai dari masa jabatannya. 22
20 Liliana Tedjosaputro, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana (Agung 1991).[34].
21 Paulus Effendi Lotulung, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya (Media Notariat 2002).[2].
22 Karina Prasetyo Putri, ‘Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 Dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)’ (Brawijaya University 2016).[7].

## 100 Niko Jaya: Perlindungan Kepada Masyarakat...
Lebih mendalam pada organisasi Notaris, pada seorang atau sekelompok notaris dapat diberikan sanksi-sanksi apabila ketahuan atau dilaporkan oleh masyarakat karena menyimpang dari Undang-Undang tentang Jabatan Notaris atau Kode Etik Notaris. Adapun sanksi-sanksi yang dapat diterapkan kepada seseorang atau sekelompok notaris seperti, penjatuhan sanksi pemberhentian sementara waktu, peringatan secara tertulis, pemberhentian dengan cara hormat, serta pemberhentian dengan cara tidak hormat. Sanksi-sanksi yang dapat diberikan pada seseorang atau sekelompok notaris ialah adanya pemberhentian dengan cara tidak dengan hormat yang berdasarkan kepada pelanggaran-pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana atau perbuatan yang mengandung asusila, sehingga merugikan organisasi notaris dan masyarakat yang berkepentingan. Tujuan diberikan sanksi pemberhentian dengan cara tidak dengan hormat, ialah untuk dapat memberikan kepastian hukum, dengan begitu diharapkan notaris yang ingin melakukan malpraktek, mengurungkan lagi niatnya, sehingga tidak mencoreng martabat dan harkat antar anggota-anggota notaris dan tidak merugikan masyarakat. 23 Sanksi yang diberikan kepada notaris sebagai bentuk jaminan dan perlindungan kepada masyarakat, bahwasanya notaris tidak boleh sewenang-wenang menjalankan kekuasaan yang diberikan olehnya. Tidak hanya pemberhentian secara tidak dengan hormat, notaris yang melakukan malpraktek dengan terbukti melakukan pelanggaran yang telah dicantumkan pada peraturan perundang-undangan atau kode etik notaris maka, notaris yang melakukan malpraktek dapat dikenakan sanksi surat peringatan dengan cara tertulis, pemberhentian hanya untuk sementara dan pemberhentian secara hormat, adapun perbuatan pelanggaran notaris yang berkaitan dengan masyarakat, dapat penulis sampaikan pada tabel berikut:
23 Nilna Muna Yuliandari and Yu Un Oppusunggu, ‘Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara’ (2021) 4 Jurnal USM Law Review.[844].
Tabel 1. Hukuman Kepada Notaris dalam Undang-Undang Notaris No Perbuatan Pasal Sanksi 1 Notaris tidak amanah, tidak jujur dan berpihak kepada salah satu pihak dengan mengabaikan kepentingan para pihak secara netral. 16 Ayat 1 huruf (a) Penggantian berupa ganti rugi dalam bentuk uang atau barang dan penggantian bunga jika berkaitan dengan hutang piutang oleh Notaris. 2 Mengeluarkan Salinan Akta atau Kutipan Akta yang tidak berdasarkan Minuta Akta. 16 Ayat 1 huruf (d) Penggantian berupa ganti rugi dalam bentuk uang atau barang dan penggantian bunga jika berkaitan dengan hutang piutang oleh Notaris. 3 Notaris membuka rahasia dari akta autentik yang telah dibuatnya beserta pembocoran segala keterangan pembuatan Akta kepada pihak luar. 16 Ayat 1 huruf (f) Penggantian berupa ganti rugi dalam bentuk uang atau barang dan penggantian bunga jika berkaitan dengan hutang piutang oleh Notaris. 4 Notaris tidak mencatat pada repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat. 16 Ayat 1 huruf (k) Penggantian berupa ganti rugi dalam bentuk uang atau barang dan penggantian bunga jika berkaitan dengan hutang piutang oleh Notaris. 5 Notaris merangkap jabatan sebagai advokat untuk menangani permasalahan masyarakat. 17 Ayat 1 huruf (e) Peringatan dengan cara tertulis. Pemberhentian sementara, pemberhentian dengan cara hormat serta pemberhentian dengan cara tidak hormat.
Sumber: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Pelanggaran terkait kewajiban dengan adanya kewenangan yang diatur pada peraturan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris beserta Kode Etik Notaris, bisa dikatakan mempunyai unsur-unsur pelanggaran yang berat, terkait pelanggaran yang telah dilakukan oleh notaris dapat diberikan hukuman seperti pemberhentian dengan cara tidak dengan hormat, yang mana surat keputusannya telah dibuatkan khusus oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia, yang mana sebelumnya sudah diusulkan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris. Penjatuhan pelanggaran lainnya kepada seseorang atau sekelompok Notaris dapat diberhentikan dengan cara tidak dengan hormat dapat dibaca di

## Niko Jaya: Perlindungan Kepada Masyarakat...
ketentuan Pasal 12 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. 24 Adapun standar hukuman pemberian sanksi yang dapat dikategorikan dari target kebijakan perbuatan malpraktek oleh notaris sebagai bentuk pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh notaris kepada masyarakat sebagai pengguna jasa sebagai berikut:
a.  Pelanggaran kategori yang dianggap ringan, dapat memperoleh adanya hukuman seperti teguran dari Majelis Pengawas Wilayah, baik dengan cara lisan ataupun dengan cara tertulis yang akan diterbitkan setelah adanya berita acara pemeriksaan pada tingkatan yang pertama dari Majelis Pengawas Daerah dari adanya dugaan dari perbuatan malpraktek oleh seseorang atau sekelompok yang telah diangkat menjadi notaris.  Setelah notaris tersebut telah menerima  berita  acara  tersebut, lalu Majelis Pengawas Wilayah kembali dapat memanggil seseorang atau sekelompok notaris  yang tadi diduga melakukan malpraktek tadi untuk kemudian dapat untuk diselenggarakan sidang dalam acara pemeriksaan yang lebih lanjut dalam mendengarkan suatu keterangan dari seseorang atau sekelompok notaris bersangkutan, setelah Majelis Pengawas Wilayah (MPW) telah menerima keputusan dari persidangan, selanjutnya jika telah terbukti adanya pelanggaran-pelanggaran dan merugikan masyarakat maka seseorang atau sekelompok notaris dapat jatuhkan sanksi peringatan secara tertulis dan teguran atau salah satunya saja. 25
b.  Pelanggaran kategori yang dikatakan sedang ialah seseorang atau sekelompok notaris dapat diberikan hukuman seperti peringatan tertulis bahkan dapat dijatuhkan pemberhentian sementara kepada notaris. Sebelumnya Majelis Pengawas Wilayah  telah memberikan sanksi seperti peringatan dengan cara tertulis, tapi jikalau notaris melakukan malpraktek dan merugikan masyarakat,
24 Fatwa Fitrilia Mustofa, ‘Pertanggung Jawaban Atas Perbuatan Kesewenangan Yang Digantikan Oleh Seorang Notaris Pengganti Ditinjau Dari Aspek Hukum’ (2021) 18 Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan.[709].
25 Marisco Umbas, ‘Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas Dan Fungsi Notaris’ (2013) 1 Lex Privatum.[68].
dan notaris bersangkutan belum mau memperbaiki perbuatannya atau tidak mau bertanggungjawab pada jangka waktu yang telah ditentukan, atau melakukan perbuatan-perbuatan tercela pada masa hukuman sebelumnya, maka Majelis Pengawas Wilayah mempunyai hak untuk memberikan suatu rekomendasi ke Majelis Pengawas Pusat agar dapat memberikan hukuman pemberhentian sementara waktu kepada notaris bersangkutan. Saat masa- masa pemberhentian dengan sementara waktu, seorang atau sekelompok notaris belum boleh melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan notaris selama waktu yang ditentukan sampai pada pemberhentian dengan sementara waktu yang telah ditentukan tersebut berakhir. 26
c.  Pelanggaran kategori yang dikatakan berat dapat dijatuhi adanya hukuman seperti pemberhentian dengan sementara waktu atau pemberhentian dengan cara yang tidak hormat. Pada hukuman pelanggaran berat, Majelis Pengawas Wilayah menyampaikan usulan ke Majelis Pengawas Pusat perihal jabatan atau seseorang Notaris yang telah melakukan suatu pelanggaran yang dikategorikan berat untuk dapat diperiksa Majelis Pengawas Pusat, yang kemudian di usulkan ke Kemenkumham untuk dapat diberikan sanksi pemberhentian dengan cara tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai seorang Notaris. 27
Selain itu saksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan pada Notaris yang telah melakukan Malpraktek dan merugikan masyarakat yang telah dipaparkan diatas, Notaris dapat diberikan sanksi berupa hukuman secara Perdata berupa pembatalan akta autentik, membayar ganti rugi dan pemulihan hak kepada korban seperti pada Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2017/PA.Pal. dan Putusan Nomor: 154 K/Pdt/2016. Jika terdapat seseorang atau sekelompok masyarakat pengguna jasa notaris yang menggugat secara tanggung gugat   kerugian   yang   diderita akibat malpraktek yang telah dilakukan seseorang atau sekelompok notaris. Penerapan hukuman secara perdata dapat dilaksanakan dengan cara yang bersamaan
26 Mustofa (n 24).

## 104 Niko Jaya: Perlindungan Kepada Masyarakat...
dengan sanksi-sanksi yang sebelumnya telah diberikan oleh Majelis Pengawas Nasional, secara beriringan baik sanksi secara perdata maupun sanksi dari ke organisasi Notaris itu sendiri dapat dilaksanakan secara bersamaan. Terkhusus untuk pelaksanaan sanksi atau hukuman yang teah diberikan oleh organisasi notaris tersebut dapat ditingkatkan hukumannya dari teguran tertulis sampai pada pemberhentian dengan cara tidak hormat, jikalau notaris itu sendiri tidak melaksanakan itikad yang baik agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan malpraktek yang telah dilakukan oleh notaris. 28 Terlebih notaris yang melakukan malpraktek dapat dikenakan sanksi pidana yang berdasarkan pada hukum acara pidana.  Sanksi pidana dapat diterapkan kepada notaris apabila adanya perbuatan curang oleh notaris yang merugikan pihak-pihak atau masyarakat umum, dan perbuatan curang tersebut telah memenuhi unsur dari pasal pemidanaan yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan. Pada saat sanksi pemberian hukuman, sanksi dari hukum pidana terlebih dahulu didahului dari pada pemberian hukuman oleh Majelis Pengawas. Diselesaikan terlebih dahulu dengan hukum pidana di pengadilan negeri. Sanksi atau hukuman dari organisasi notaris dapat dijalankan setelah memperoleh putusan dari majelis hakim hukum pidana.
Pada pelanggaran khusus di sektor hukum pidana, terjadinya malpraktek oleh Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan curang atau melanggar ketentuan hukum notaris, perbuatan curang yang paling sering dilakukan oleh notaris ialah perbuatan pemalsuan dokumen atau akta autentik yang memenuhi unsur-unsur pasal Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu contohnya di Pengadilan Negeri Denpasar, dimana notaris melakukan pemufakatan jahat bersama salah satu pihak dalam membuat akta-akta autentik palsu yang dapat dibaca pada Putusan di Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps, dalam pertimbangan Majelis  Hakim berdasarkan dari fakta-fakta, majelis hakim menemukan adanya kerjasama diantara Notaris sebagai terdakwa dengan I Made Kartika  seorang Terdakwa (notaris) yang telah  menjual  sebidang tanah milik orang
28 Habib Adjie and Aep Gunarsa, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik (Refika Aditama 2013).[45].
lain, dimana notaris memalsukan akta autentik tanah   milik orang lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah asli. Oleh karena kesalahannya seorang notaris dimintai suatu pertanggungjawaban secara pidana karena telah membuat atau mengesahkan akta autentik keterangan palsu. Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada notaris yang berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu baik notaris sebagai pelaku atau pembuat, penganjur dan sebagai pembantu pelaku kejahatan tersebut. Putusan pengadilan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps, telah menyimpulkan bahwasanya notaris tersebut yang bernama I Putu Hamirtha, S.H, telah terbukti secara sah  dan telah terbukti melanggar ketentuan dari Pasal 264 ayat (1) jo Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Notaris diputus bersalah karena melakukan perbuatan tindak pidana permufakatan jahat dalam memalsukan akta tanah dengan cara melawan hukum, sehingga notaris di jatuhi hukuman pidana. 29
Tabel 2. Hukuman Pidana, Perdata dan Administrasi Negara Terhadap Malpraktek Notaris
No Perbuatan Pasal Sanksi 1 Penyalahgunaan wewenang dengan melawan hukum. Pasal 55 dan 56 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pidana 2 Notaris melakukan pemufakatan jahat terhadap akta autentik Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pidana 3 Pemalsuan Dokumen Pasal 263 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pidana 4 Perbuatan dengan cara melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada masyakat. Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Penggantian biaya ganti rugi. 5 Melakukan larangan dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Saksi Administratif terhadap notaris Peringatan tertulis. Pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.
Sumber: Analisis Penulis terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
29 Agung Dwi Pramono and K Kuswardani, ‘Malpractice of Notary Law Profession in the Form of Authentic Deed Forgery (Denpasar District Court Decision Study Number 89/Pid. B. 2020/ Pn Dps)’ (2021) 1 Urecol Journal. Part H: Social, Art, and Humanities.[65].

## 106 Niko Jaya: Perlindungan Kepada Masyarakat...
Terjadinya malpraktek oleh Notaris ini dapat disimpulkan bahwasanya rendahnya aspek moral yang dimiliki oleh seorang notaris merupakan penyebab yang dapat memicu terjadinya malpraktek yang merugikan masyarakat secara luas, penyebab malpraktek ini disebabkan tuntutan perekonomian ari seorang notaris yang mempunyai banyak tanggungan rumah tangga, yang mengharuskan seorang notaris mengorbankan aspek-aspek moral dan integritas saat melaksanakan tugas- tugasnya, malpraktek oleh notaris seperti berpihak ke salah satu pihak agar notaris mendapatkan keuntungan dari salah satu pihak, dikarenakan salah satu pihak bersangkutan telah memberikan suatu imbalan kepada notaris ataupun salah satu pihak melakukan suap ke notaris supaya pihak penyuap dapat mendapatkan keuntungan dan keinginan penyuap dapat tercapai. 30 Alasan lainnya notaris dapat mengorbankan moralitas dan integritas nya ialah untuk dapat menjadi Notaris membutuhkan banyak biaya, dimulai dari biaya perkuliahan sampai dengan pengurusan segala bentuk praktek perizinan notaris yang mana notaris harus mengeluarkan uang yang sangat banyak. Dikarenakan biaya yang sangat besar tersebut membuat kesan dari notaris untuk dapat mengembalikan uang yang sebelumnya sudah banyak di keluarkan, dengan mendapatkan uang dengan cara apapun termasuk mengorbankan aspek moral dan integritas dari notaris.
Pada Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris terkait aspek moral dan integritas notaris menjadi suatu perhatian oleh kalangan masyarakat apalagi mereka yang merasa dirugikan, oleh karenanya penting dilakukan pengawasan kepada notaris. Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwasanya pengawasan dari seorang notaris  dapat langsung dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari lembaga pengawas notaris yakni Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, dimana-mana pada pokoknya tugas dari sekelompok atau seseorang lembaga pengawas ada dalam sebagai control kepada notaris untuk menjalankan tugas baik itu dari moral dan hukum tetap harus patuh pada peraturan perundang-undangan.
30 Tedjosaputro (n 20).
Selain pemberian hukuman baik secara pidana, perdata atau administrasi, pemberian pengawasan kepada jabatan notaris juga sebagai upaya pencegahan terjadinya malpraktek. Pada organisasi profesi notaris, Ikatan Notaris Indonesia dapat mengawasi notaris-notaris yang nakal dengan dimilikinya aturan-aturan seperti kode etik notaris yang telah menjadi pedoman para anggotanya yang dalam hal ini dapat menjaga aspek-aspek moral dan kredibilitas notaris, yang memiliki pengawas dalam menjaga wibawa jabatan Notaris dengan diberikannya sanksi, yaitu sanksi berupa teguran dan pemberhentian sementara oleh seorang atau sekelompok notaris. 31 Pemberian sanksi-sanksi baik itu pidana, perdata bahkan sampai sanksi administrasi kepada notaris yang memperoleh keuntungan dari malpraktek pembuatan akta autentik, perlu untuk dihukum semaksimal mungkin baik dari hukum pidana, perdata ataupun administrasi sebagai acuan kepada notaris lainnya agar tidak melakukan atau main-main dengan larangan- larangan yang telah ditetapkan, sebagai wujud perlindungan kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa notaris.

## Kesimpulan
Terjadinya malpraktek oleh Notaris ini dapat disimpulkan bahwasanya rendahnya aspek moral dan integritas yang dipunyai oleh seorang notaris terlihat pada beberapa putusan seperti Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2017/PA.Pal dimana notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUHPerdata, Putusan Nomor: 154 K/Pdt/2016, menurut majelis hakim telah nyata melanggar hukum dengan cara notaris mengesahkan jual beli dengan menerima uang jual beli secara sepihak, dan Putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps, notaris telah membuat surat akta palsu. Sehingga terjadinya malpraktek tersebut dapat merugikan masyarakat secara luas. Oleh karenanya perlu perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap malpraktek oleh notaris, perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan oleh masyarakat Indonesia dengan mengetahui bentuk sahnya
31 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika (UII Press 2009).

## 108 Niko Jaya: Perlindungan Kepada Masyarakat...
Akta Notaris, dimana akta tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Bentuk perlindungan hukum lainnya kepada masyarakat jika seseorang Notaris melakukan pembuatan akta autentik yang tidak memenuhi standar profesi atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat  proses  pembuatan akta,   maka   Notaris   tersebut   dapat dilaporkan ke pihak kepolisian jika itu pidana, dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri atau masyarakat bisa melaporkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi. Lebih rincinya baik sanksi perdata berupa ganti rugi sesuai pasal 1365 KUHPerdata, pidana berupa hukuman penjara jika notaris membuat dokumen palsu sesuai dengan Pasal 55 dan 56, 88, 263 KUHP dan sanksi administrasi, seperti peringatan dengan cara tertulis, pemberhentian dengan sementara waktu sampai pemberhentian dengan cara tidak hormat  kepada notaris sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat untuk dapat melaporkSan oknum-oknum notaris yang diduga melakukan malpraktek.

## Daftar Bacaan

## Buku
Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia (UII Press 2009).
Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika (UII Press 2009).
Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum (Citra Aditya Bakti 2006).
Adjie, Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik (Citra Aditya Bakti 2011).
Johannes Ibrahim Kasasih dan Hassanain Haykal, Kasus Hukum Notaris Di Bidang Krediti Perbankan (Sinar Grafika 2020).
Liliana Tedjosaputro, Malpraktek Notaris Dan Hukum Pidana (Agung 2001).
M, Husen Harun, Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia (Rineka Cipta 1990) Muhammad Erwin, Filsafat Hukum (Raja Grafindo 2011).
Paulus Effendi Lotulung, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya (Bandung 2003).

## Jurnal
A Marisco Umbas, ‘Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas Dan Fungsi Notaris’ (2013) 4 Lex Privatum.
Agung Dwi Pramono, dan Kuswardani, ‘Malpractice of Notary Law Profession in the Form of Authentic Deed Forgery (Denpasar District Court Decision Study Number 89/Pid.B. 2020/Pn Dps)’ (2021) 2 Urecol Journal.
Endah Sumiarti, dan Suranto Djodi, ‘Fungsi Majelis Kehormattan Notaris Ditinjau Dalam Perspektif Perlindungan Jabatan Notaris Dan Kepentingan Umum’ (2015) 2 Pakulan Law Review.
Fainnadya Shanvieta Britney Kaligis, Daniel F. Aling, dan Roy Ronny Lembong, ‘Aspek Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Malpraktek Dalam Pembuatan Akta’ (2021) 1 Notariat Law.
Fatwa Fitrilia Mustofa, ‘Pertanggung Jawaban Atas Perbuatan Kesewenangan Yang Digantikan Oleh Seorang Notaris Pengganti Ditinjau Dari Aspek Hukum’ (2018) 3 Al Qodiri.
Hairus, ‘Peran Organisasi Profesi Notaris Dalam Menjaga Martabat Profesi Notaris’ (2018) 3 Jurnal Hukum Dan Kenotariatan.
I Gusti Agung Okta Diatmika, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Autentik’ (2017) 2 Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.
Karina Suhariningsih Prasetyo Putri, dan Bambang Winarno, ‘Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 Dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)’ (2017) 3 Hukum Keadilan Indonesia.
Ni Made Dwikayanti, dan I Made Dedy Priyanto, ‘Kedudukan Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Theresia K. Dimu’ (2021) 2 Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan.
Nilna Muna Yuliandari, dan Yu Un Oppusunggu, ‘Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha

## 110 Niko Jaya: Perlindungan Kepada Masyarakat...
Negara’ (2021) 2 Jurnal USM Law Review.
Sri Purwanti, ‘Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Jual Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT’ (2016) 2 Jurnal Repertorium.

## Laman
Romdhoni, Helmi, ‘Malpraktik Notaris, Adalah Bentuk Pekhianatan Jabatan Hukum Kepada Rakyat’ (INANEWS.com 2020)<https://www.inanews. co.id/2020/02/malpraktek-notaris-adalah-bentuk-pekhianatan-jabatan- hukum-kepada-rakyat/> dikunjungi pada tanggal 10 Desember 2022.
Shophan Tornado, Anang, ‘Aspek Hukum Pidana Berkaitan Dengan Malpraktek Notaris’ Penelitian Mandiri’ (Universitas Lambung Mangkurat 2019) dikunjungi pada tanggal 10 Desember 2022.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
Putusan Nomor: 89/Pid.B/2020/PN Dps.
Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2017/PA.Pa.
Putusan Nomor: 154 K/Pdt/2016.
How to cite: Niko Jaya Kusuma, ‘Perlindungan Kepada Masyarakat Terhadap Malpraktek Jabatan Notaris Dalam Proses Pembutan Akta Autentik’ (2023) Vol. 6 No. 1 Notaire.