Volume 9, Nomor 3, September 2022; p-ISSN: 2442-3661; e-ISSN: 2477-667X, 728-738
PENERAPAN . POLITIK . DALAM . KEHIDUPAN . BERNEGARA . DALAM PERSPEKTIF . HUKUM . ISLAM
Abdul Halim abdul.halim@uinsby.ac.id
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

## Abstrak
Politik . dan . kehidupan . bernegara . berdasarkan . hukum . Islam . penuh . dengan = perubahan dan memiliki banyak nilai di luar pengalaman sehari-hari orang awam. Undang-undang  ini  menawarkan  banyak  ruang  untuk  kreativitas  dan  inovasi. Untuk ini kita harus menggunakan lima rukun hukum Islam:  maqashid fiqh, fiqh realitas,  fiqh  komparatif,  fiqh  prioritas  dan  fiqh  perubahan.  Prinsip-prinsip  ini bekerja sama untuk menciptakan landasan yang kuat bagi Islam politik.

## Kata Kunci: Kehidupan Politik, Bernegara, Hukum Islam

## Pendahuluan
Islam  adalah . agama  yang  mencakup . segala  aspek  kehidupan.  Ada . aturan  yang berlaku . untuk orang secara individu . dan . untuk masyarakat, pemerintah, . dan negara. Aturan-aturan . ini didasarkan pada Quran . dan Sunnah, yang . merupakan ajaran nabi Islam Muhammad Saw. Khilafah . adalah pemerintahan . yang mengikuti hukum Islam. Khilafah adalah . pemerintahan . yang berusaha menjadikan . masyarakat lebih adil, sejahtera, . aman,  damai,  dan . tenteram,  serta  membantu  terciptanya  kehidupan beragama  yang  sesuai  dengan  kehidupan  umat  Islam.  Selain  itu,  khilafah  dapat membantu Islam tumbuh dan . berkembang dengan baik, dan umat . Islam akan . lebih bahagia lahir . dan batin. Oleh  karena  itu  kondisi . tersebut  di  atas,  harus . diatur  dalam . peraturan perundang-undangan . hukum . Islam.  Senada  dengan  uraian  tersebut  menurut Qardhawi  (2000:156-158)  mengemukakan  bahwa  karakteristik . hukum  Islam komprehensif . dan  realistis  mengatur  kehidupan . bermasyarakat  dan . bernegara. Secara komprehensif hukum tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa keluarga, dan tidak ditetapkan hanya untuk satu . keluarga tanpa . masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat . secara terpisah dari . masyarakat lainnya dalam . lingkup umat Islam, dan tidak . pula ditetapkan hanya untuk . satu bangsa secara . terpisah dari bangsa-bangsa . di  dunia  yang . lainnya,  baik  bangsa  penganut  agama . ahlulkitab . maupun . penyembah berhala.
Penerapan . Politik . dalam Kehidupan . Bernegara dalam . Perspektif Hukum . Islam
730 | MODELING, Volume 9, Nomor 3, September 2022
Sedangkan . secara  realitas  hukum . Islam  tidak  mengabaikan . kenyataan  dalam setiap . apa  yang  di  halalkan  dan  yang  diharamkan . dan  juga  tidak  mengabaikan realitas  ini  dalam . setiap  apa  yang  ditetapkannya  dari . peraturan  dan  hukum . bagi individu,  kelurga . dan  masyarakat,  negara  dan . sluruh  umat  manusia  dalam . semua aspek kehidupannya . termasuk dalam politik  dan bernegara.
Hukum . Tata . Negara . dalam . Kerangka Hukum . Islam Lingkup . kajian  hukum  Islam . menurut  para  ahli  berbeda  dalam . meninjau  dan dilihat . dari berbagai sudut . pandang. Antara lain dikemukakan oleh . Musthafa . Ahmad Az-Zarqa . dalam . Basir  (2000:7-9)  dikemukakan . klasifukasi  hukum . Islam  sebagai berikut:
(1) Hukum . Ibadat.  Hukum-hukum  yang  berhubungan . dengan  peribadatan  kepada Allah, seperti: shalat, . puasa, . haji, . bersuci dari . hadas, dan sebagainya.
(2) Hukum . Keluarga (Al-Ahwal . Asy-Syakhshiyah). Hukum-hukum yang . berhubungan dengan  tata . kehidupan  keluarga,  seperti:  perkawinan,  perceraian,  hubungan keturunan,  nafkah  keluarga,  kewajiban . anak  terhadap  orang  tua,  dan sebagainya.
(3) Hukum . Muamalat.  Hukum-hukum  yang  berhubungan  dengan  pergaulan  hidup dalam  masyarakat  mengenai  kebendaan  dan  hak-hak  serta  penyelesaian persengketaan-  persengketaan,  seperti:  perjanjian  jual  beli,  sewa  menyewa, utang . piutang, gadai, . hibah, dan sebagainya.
(4) Hukum . Tata . Negara dan Tata . Pemerintahan (Al-Ahkam As-Sulthaniyah atau As- Siyasah  Asy-Syar’iyah).  Hukum-hukum  yang  berhubungan  dengan  tata kehidupan bernegara, seperti: hubungan penguasa dengan rakyat, pengangkatan kepala  negara,  hak  dan  kewajiban . penguasa  dan  rakyat  timbal  balik,  dan sebagainya.
(5) Hukum . Pidana . (Al-Jinayat). . Hukum-hukum . yang . berhubungan . dengan  kepida- naan, seperti: macam-macam perbuatan . pidana dan ancaman pidana.
(6) Hukum Antarnegara (As-Siyar). Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara * Islam * dengan * negara-negara  lain,  yang  terdiri * dari * aturan-aturan  hu- bungan pada * waktu damai dan * pada waktu perang.
(7) Hukum  Sopan * Santun  (Al-Adab).  Hukum-hukum * yang  berhubungan * dengan budi * pekerti, * kepatutan, * nilai  baik, * dan  buruk, * seperti:  mengeratkan hubungan * persaudaraan, * makan minum dengan * tangan kanan, mendamaikan orang yang berselisih, dan sebagainya.
Sedangkan menurut pendapat Khalaf (1997:58-60) dikemukakan bahwa hukum- hukum  amal  (Ahkam  ‘Amaliyah)  yang  berkaitan  dengan  seluruh  tindakan  atau perbuatan orang yang mampu melakukan hukum (mukallaf), baik ucapan, perbuatan,
MODELING, Volume 9, Nomor 3, September 2022 | 731
perjanjian  (Aqad),  dan  masalah  belanja  dan  distribusinya  terbagi  atas  dua  bagian, yaitu  hukum-hukum  ibadah  (ahkamul  ‘ibadat)  dan  hukum-hukum  muamalat (ahkamul mu’amalat).
Dari urian di atas hukum tata negara perupakan salah satu aspek  dari hukum Islam  yang  berhubungan  dengan  tata  kehidupan  bernegara,  seperti:  hubungan penguasa dengan rakyat, pengangkatan kepala negara, hak dan kewajiban penguasa dan rakyat secara timbal balik, dan berkaitan dengan hubungan antara negara Islam dan negara Non-Islam, serta aturan pergaulan antar umat Islam dengan Non-Islam didalam  negara  Islam.  Hukum  dalam  pandangan  Islam  mencerimnakan  nuansa masalahan  baik di  dunia  dan  di  akhirat,  sebagaimana  dalam  khilafah  mengatur kemaslahatan manusia dengan manusia agar haknya masing- masing terlindungi. Di samping itu juga menciptakan kondisi spiritual yang dapat dipertangungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Dengan  demikian  setiap  perbuatan  manusia  dalam  urusan apapun  termasuk masalah khilafah tidak lepas dari pertangungjawab kepada Allah, apa yang dilakukan baik akan ditunjukan kebaikan itu dan sebaliknya apa yang dilakukan tidak sesusi dengan nilai-nilai Islam akan diperlihatkan ketidak baikan itu.

## Fiqh Politik Syar’i dan Problematikanya
Peristilahan * fiqh * politik * atau  fiqh * politik * syar’i  merupakan * suatu * aspek * dari fiqh * Islam yang mencakup seluruh kehidupan manusia. Fiqh adalah himpunan dalil yang mendasari ketentuan hukum Islam atau secara singkat dapat dikatakan bahwa fiqh adalah pengetahuan hukum syari’at dengan jalan ijtihad. Istilah politik dari kausa kata Arab (siyasah) artinya memobilisasi kaum yang dipimpinnya atau melaksanakan urusan-urusan  mereka  dengan  sesuatu  yang  mendatangkan  kemasalahatan  bagi mereka. Sedangkan kata syari’ah adalah sesuatu yang menjadikan syari’ah sebagai titik tolah dan sebagai sumber baginya, juga sebagai tujuan baginya, dan menjadikan konsep baginya.
Apabila ketiga kata tersebut di jadikan satu rangkaian kata dalam kalimat (fiqh politik  syar’i)  mencakup  hubungan  individu  dan  negara  atau  hubungan  antara pemerintah  dan * yang * diperintah,  atau  hubungan  antara  pemimpin  dan  yang dipimpin  atau  hubungan  antara  penguasa  dan  rakyat  yang  pada  zaman  sekarang diatur dalam fiqh perundang-undangan atau dalam fiqh keuangan, fiqh administrasi, dan fiqh internasional * (Al-Qardahwi, 2008:29). *
Konsepsi  yang  lain  dapat  dikemukakan  politik  syar’i  adalah  kumpulan  konsep syari’at dalam mengatur urusan uamat secara umum dalam pandangan syari’at Islam. Sebagian  di  antara konsep-konsep  ini  ada  yang  tetap  yang  tidak  berubah  dengan
Penerapan . Politik . dalam Kehidupan . Bernegara dalam . Perspektif Hukum . Islam
732 | MODELING, Volume 9, Nomor 3, September 2022
perubahan  waktu,  tempat  dan  situasi  dan  lain  sebagainya.  Dan ada yang berubah, yang  dapat  berubah  disekitar  yang  tetap.  Konsep  ini  terkait  dengan  yang  tetap, berpijak dari yang tetap, kembali kepada yang tetap, dan berkisar pada yang tetap.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  konsep  yang  dibutuhkan  dalam  fiqh  politik menjadi studi yang sempurna yang dibangun dengan konsep ilmiah yang terdiri dari dua dasar utama, yaitu:
(1) Kembali  pada  ushul  dan  mengambil  dari  hukum-hukum  yang  berasal  dari sumber-sumber  yang  bersih  dengan  tetap  menggunakan  warisan  fiqh  Islam dari berbagai aliran dan golongan dan fiqh yang berada di luar dari berbagai golongan aliran tersebut, yaitu fiqh shahabah dan fiqh tabi’in yang nota bene menjadi para guru  dan para iman mazhab atau yang menjadi guru dari guru mereka.
(2) Mengikuti  perkembangan  realitas  dunia  moderen  dan  berusaha  untuk mengatasi  problematika  dengan  solusi  yang  berasal  dari  apotek  syari’at, karema  yang  pasti  sesungguhnya  syari’at  itu  tidak  mengabaikan  syari’at kehidupan.
Sebagaimana topik di atas, politik yang dibahas dalam tulisan ini adalah politik syar’i  yang  terfokus * pada  terlealisasinya * pengaturan  masalah  umat  kaitannya dengan  khilafah  dan  dan  kehidupan  bernegara  di  atas  bumi  dan  memantapkan ajaran- ajarannya serta prinsip-prinsip di tengah * manusia  yang mempunyai maksud dan tujuan dan berfungsi sebagai konsep motodanya, tujuannnya adalah syari’ah dan konsepnyapun  juga  syari’ah  ini  politik * yang  ideal.  Sebagian  orang  ada  yang mengatakan  politik  sebagai  kata  yang * mendustakan,  sampai-  sampai  mereka mendustakan  bahwa  sesungguhnya  dalam  Islam  terdapat  sesuatu  yang  disebut politik dan mereka  juga melancarkan serangan terhadap orang-orang yang berkata “Tidak ada agama dalam politik dan tidak ada politik dalam agama”, berdebatan ini adalah berkembang, sehingga menjadi polemik pada berpolitik dan bernegara.
Selanjutnya  dimunculkan  istilah * sekularisme  yang  kemudian  disebarluaskan oleh  para  pengungsung  Westerniasasi * dan  orang-  orang  yang  mengikut  sistem politik barat, yakni isltilah Al-Islam As-Siyasah, yang mereka inginkan dengan istilah ini  Islam  yang  keluar  dari  orang-orang  yang  hidup  meninggalkan  acara  pertapa, keluar dari tradisi maulid, dan berbagai acara  melibatkan hidangan di dalamnya dan lantas  berteriak  bahwa  sesungguhnya  Islam  itu  terdiri  dari  akidah  dan  syari’ah, terdiri  dari  agama  dan  negara,  teridiri  dari  hak  dan  kekuatan,  ibadah  dan kepemimpinan dan menyandingkan antara Al-Qur’an dan pedang.
Dari  fenomena  tersebut,  diuangkapkan  dalam  suatu  riwayat  oleh  Syekh Muhammad * Abduh  tidak  ingin  terlibat  dalam  politik  dan * intrik-intriknya,  serta
MODELING, Volume 9, Nomor 3, September 2022 | 733
segala  sesuatu yang  berkaitan  dengan  politik.  Bahkan  disebutkan  bahwasanya  dia berkata, “Aku berlindung * dari politik, dari praktisi * politik * dan dari politikus”
Syari’at * sebagai * Pijakan * Politik Politik * syar’i  adalah  kebenaran  yang  sesuai  dengan * realitas,  sementara  ada golongan * yang  menyangka  bahwa * politik  ini  tidak  mengandung * kaidah-kaidah syari’at. Sesunggunya politik itu tidak menyimpang dan tidak bertentangan dengan risalah yang dibawah oleh Rasulullah saw. Dalam praktik khilfah harus berpijak pada permasalahan  yang  penting  yaitu  masalah  syari’at  sebagai  pegangan  bagi  politik sehingga  membentuk  politik  syar’i.  Syari’ah  diartikan  sebagai  perkataan  yang mencerminkan zamannya dan lingkungan itulah syari’at dan tidak ada syari’at selain syari’at  itu  sendiri.  Syari’at  yang  pada  zamannya  mungkin  saja  tidak  mampu memberikan jawaban setiap cita-cita penghuni zamannya itu.
Oleh  karenanya  bagimana  zaman  kita  telah  mengalami  perubahan  total  dari zaman  mereka,  apabila  seorang  pada  zaman  mereka  diperintah  harus  melihat kehidupan ini, niscaya mereka pasti terkena penyakit yang serupa dengan kegilaan, karena  atas  negeri  atas  apa  yang  disaksikan  yang  sama  sekali  tidak  pernah dibayangkan  di  benak  penyair  Yunani  di  dunia  khayalnya  sekalipun.  Di  antara kemudahan ini pula adalah syari’at itu membolehkan hal-hal yang terlarang ketika tertimpa  keadaan  darurat,  sebagaimana  firman  Allah  setelah  turunya  ketetapan larangan  haramnya  bangkai,  darah,  daging  bagi  dan  segala  daging  haram  yang disembelih atas nama selain Allah SWT.
“Sesungguhnya  Allah * hanya  mengharamkan * bagimu  bangkai,  darah, daging  babi,  dan  binatang  yang  (ketika  disembelih)  disebut  (nama) selain  Allah [108].  tetapi  Barangsiapa  dalam  keadaan * terpaksa  (memakannya)  sedang  Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha  Penyayang.‛  (Al- Baqarah: 173).
Diantara kemudahan * syari’at membolehkan sesuatu kepada manusia pada saat mengalami  kesulitan * dan  keadaan  terpaksa,  apa  yang  sebenarnya  tidak diperbolehkan  ketika  manusia  masih * memiliki  peluang.  Demikian * karena  dalam keadaan terpaksa, maka kehendak manusia tidak dapat * dipergunakan lagi bersama dengan  akalnya  yang * menjadi  dasar  atas  pertanggung  jawabannya.  Bahkan  lebih jauh dari pada itu Allah membolehkan orang yang dipaksa untuk mengatakan kafir, namun keimanannya tidak tidak * berubah.
Penerapan . Politik . dalam Kehidupan . Bernegara dalam . Perspektif Hukum . Islam
734 | MODELING, Volume 9, Nomor 3, September 2022
Politik  syar’i * menurut  pandangan  para * ulama  terdahulu  memiliki  dua  makna. Kedua makna tersebut sebagai berikut, yaitu:
(1) Makna  secara  umum,  yaitu  urusan  pengaturan  manusia  dan  urusan  dunia mereka  dengan  syari’at  agama.  Berdasarkan  pengertian  inilah  kita  mendapat makna  istilah‚  khilafah‛  bagi  mereka  adalah  wakil * dari  Rasulullah  saw  dalam menjaga agama dan * politiknya terhadap * dunia dalam menggunakan agama.
(2) Makna secara khusus, yaitu pandangan atau hukum ketetapan yang dikeluarkan oleh seseorang pemimpin * sebagai upaya untuk menghindari kerusakan realitas kehidupan  atau  sebagai  antisipasi * atas  kerusakan  yang  diperkirakan  akan terjadi atau solusi atas kondisi tertentu. Dari pandangan * tersebut dapat dapat disimpulkan * bahwa para pemimpin baik bagi  pemimpin  pada  zamannya * maupun  pada * masa  sebelumnya  semuanya memperpabarui aturan polititik * dengan pandangan mereka dan kehendak mereka yang tidak boleh * menyimpan dari ketentuan syari’ah. Mereka * tidak boleh berjalan atas kehendak mereka sendiri tanpa berpedoman * dari syari’at. Tapi dalam realitas banyak  pemimpin  yang  keluar * dari  garis-garis  aturan * syari’ah  ini  menunjukan kejumudan mereka, hal ini harus dihindari.
Lima * Pilar * Penerapan * Politik Syar’i
Dalam perbincangan politik syar’i * terpancang dari akidah, berpegang kepada syari’ah dan ditopang oleh nilai-nilai moralitas yang berdiri di atas azas dan tiang- tianng penting yang terangkum * secara * global dan universal. Dalam kehidupan pilirik dan  bernegara, * secara  terperinci * Politik * Syar’i * dibahas  tentang  hal-hal  sebagai berikut, yaitu: (1) fiqh * (pemahaman) nash partíkularistik * dalam perspektif tujuan umum * syari’at, (2) fiqh * realitas dan perubahan * fatual * seiring  dengan  berubahnya kehidupan  realitas, (3) fiqh * keseimbangan * antara kemaslahatan dan kerusakan, (4) fiqh prioritas dan fiqh perubahan (Qardhawi: 2008: 366). Masing-masing dijelaskan sebagai berikut:
1) Fiqh Nash dalam Perspektif syar’ah. Qardhawi  menyebutkan dalam penelitiannya seputar tujuan syari’ah menyebutkan bahwa ada tiga aliran * yang masing-masing memiliki pandangan dan jalan tersediri dalam kaitan kehidupan politik dan bernegara * yaitu:
a. Aliran  yang memahami  nash-nash partikularistik dan hanya bergantung kepadanya. Aliran ini merupakan aliran tektual dan mengenyampingkan tujuan syari’at yang terdapat dibalik nash * tersebut. Mereka menanakan kelompok Neo Zhahiriyah,  meraka  adalah  penerus  Azh-Zhahiriyah * klasik  yang  menolak penafsiran * hukum-hukum atau menghubungkan dengan hukum dengan tujuan apapun.
b. Aliran yang bertolak belakang dengan aliran * Azh- Zhahiriyah, yaitu aliran yang
MODELING, Volume 9, Nomor 3, September 2022 | 735
berpendapat  bahwa  nash-nash * partikularistik  itulah  yang * menjadi  tujuan pokok syari’ah dan yang menjadi roh dari agama, dengan * melupakan nash-nash Al-Qur’an mulia dan Sunah yang sahih, seraya mengklaim bahwa sesungguhnya agama  adalah  eksistensi  yang  tidak  memiliki  bentuk  formalitas  dan  sebuah hakekat yang tak terbentuk.
c. Aliran moderat yang tidak melupakan nash-nash * partikularistik Al-Qur’an * dan As-Sunah  nabi * Muhammad saw.  Akan  tetapi * aliran  ini  tidak  memahami  nash pertikularistik dengan menjauhkannya dari tujuan.
Dalam  memahami  kehidupan  berpolitik  dan  bernegara  yang  bermasalah dengan * aliran * ini  sebagai  aliran  yang  menerapkankan  hakekat  Islam. Pengingkaran  atas  metoda  ini  merupakan * kesesatan  yang  telah  mamperbaiki bentuk pemahaman tentang Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad saw.
2) Fiqh Syar’i Realitas Politik  syar’i  tertuju  pada  pembahasan * mengenai  nash-nash * partikular dalam * lingkup tujuan universal * dan realitas kehidupan berpolitik dan bernegara. Fiqh * ini  memberikan * hukum-hukum  yang * benar  kepada  seorang  peneliti mengenai  justifikasi  terhadap  sesuatu * adalah  cabang  pemikirannya.  Fiqh  Syar’i Ralitas  adalah  bersentuhan  langsung  dengan  kehidupan  masyarakat  luas, keputusan-keputusan  lembaga  dan  kondisi-kondisi  yang  bersentuhan  dengan kehidupan  masyarakat  banyak.  Karena  realitas  ini  akan  terus  mengalami pembaharuan  dan  perubahan,  dia  harus  ditupang  fiqh  yang  terus  menerus berupah pula yang mengikuti perkembangan zaman, tempat dan kondisi manusia. Dalam  kaidah  fiqh  disebutkan * “perubahan  aspek  hukum  karena  perubahan zaman, tempat dan situasinya”. *
3) Fiqh Komparasi Dalam  kehidupan  modern * fiqh  yang  sangat  dibutuhkan  manusia  dalam kehidupan  mereka  pada  zaman  sekarang  ini  yang  banyak  campur  baurnya permasalahan kehidupan politik dan bernegara yang sulit menemukan kebaikan murni atau kejahatan murni, tetapi keduanya bercampur seperti bercampurnya garam  dan  air.  Jenis  fiqh  yang  sangat  memerlukan  perbandingan  adalah  fiqh politik * syar’i.
Sebab pada banyak kesempatan seorang pemimpin berada di  depan  dua perkara  yang  menghalalkan  keduanya,  akan  mengakibatkan  sesuatu  yang  pahit dan  dalam  banyak  kesempatan  pula  seorang  pemimpin  mendapatkan kemaslahatan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Mengenai fiqh perbandaingan yang dimaksud adalah beberapa hal yaitu:
Penerapan . Politik . dalam Kehidupan . Bernegara dalam . Perspektif Hukum . Islam
736 | MODELING, Volume 9, Nomor 3, September 2022
(1) Perbandingan  antara  masalah  satu  sama  lain,  baik  dari  segi  kadar  atau keluasannya, dari segi kedalaman dan pengaruhnya dan dari segi statisnya dan  kontinuitasnya dari segi kepastiannya.
(2) Perbandingan satu kerusakan satu sama lain, dari berbagai segi yang telah disebutkan  di  dalam  perbandingan  maslahah  dan  kerusakan  mana  yang harus  didahulukan,  serta  kerusakan  mana  yang  harus  ditunda  atau digugurkan.
(3) Perbandaingan  antara  masalah  dan  kerusakan.  Apabila  keduanya  saling kontradiktif,  kita  tahu  kapan  menghilangkan  kopnsep  kerusakan, dikedepankan dari mendatangkan maslahah dan kapan pula kerusahan itu dimanfaatkan demi kemaslahatan.
4) Fiqh * Prioritas.
Fiqh  prioritas  adalah  memberikan  nilai  atau  harga  pada  masing-masing pekerjaan  dalam  timbangan  syari’at  dalam  berpolitik  dan  bernegara.  Dalam kehidupan  berpolitik * dan  bernegara  tidak * mengurangi  dan  atau  menambah dengan  mendahulukan  sesuatu  yang  memang  berhak  untuk  didahulukan  dan menunda apa yang berhak untuk ditunda. Tidak diragukan lagi suatu kekacauan dalam kehidupan politik dan  bernagara suatu yang tidak dapat diterima, karena akan berakibat pada perkara-perkara yang mempunyai makna esensial di dalam kehidupan * umat,  padahal;  saat  bersamaan * perkara-perkara * lain justru * diambil kehancurannya lebih besar dari pada buruknya.
Yang  wajib * bagi  umat  ini  adalah * memelihara  usuran  yang * telah ditetapkan * oleh  syari’at  di  antara  kewajiban * dan  perbuatan  satu * sama  lain, sehingga setiap * perbuatan berada pada * derajat syari’atnya tidak * turun dan tidak pula melebihi derajadnya.
5) Fiqh * Perubahan. Pada  zaman  sekarang  kita * menentukan  seluruh * kekuatan  Islam  dan kekuatan nasionalisme * sepakat akan pentingnya perubahan sebagai jalan menuju pada  perubahan  umat.  Akan  tetapi  mereka  masih  berbeda  pendapat  mengenai jenis-jenis perubahan, aspek perubahan dan cara perubahan.
Di  antara  mereka  ada  yang  memfokuskan  pemikiran  pada  perubahan politik  dengan  mengubah perundang-undangan, memperbaikinya atau merevisinya, merubah aturan-aturan * pemilihan sebagai jalan menuju * parlemen yang dipilih dengan * pemilihan bebas yang * tidak dinodai dengan * kecurangan dan pemalsuan yang * mengungkapkan kehendak umat * dan berjalan dengan pemilihan tersebut di jalan * pembangunan dan kebangkitan.
Di antara mereka ada yang fokus perhatiannya pada perubahan ekonomi.
MODELING, Volume 9, Nomor 3, September 2022 | 737
Perekonomian adalah penyangga kehidupan dan  perbaikan  perekonomian  umat menurut  pandangan  meraka akan melahirkan perbaikan politik, perbaikan sosial dan kebudayaan yang menjadi strating poin dan batu loncaan.
Tidak ada keraguan lagi bahwa seluruh jenis dan orientasi perubahan yang diperlukan ini membutuhkan perubahan yang bersifat universal dan menyeluruh. Akan  tetapi  semua  perubahan  itu  berdiri  di  atas  pijakan  yang  masih  ada  yang disebut oleh Al-Qur’an dalam bentuk salah satu perundang-undangan Allah SWT atau  salah  satu  di  antara  ketentuan-Nya  yang  telah  disepakati  yang  tidak  ada perubahan  atau  pergantian  padanya.  Perubahan  ini adalah  perubahan  diri  atau dengan bahasa Al-Qur’an mengubah segala sesuatu yang ada dalam diri sendiri, yaitu perubahan yang disebutkan dalam firman Allah SWT: “Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan suatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.‛ (Ar-Ra’ad:11).
Perbedaan  preusan  dalam  konsep  Islam  dan  perubahan  dalam  konsep marxisme,  bahwa  perubahan  dalam konsep  Islam  menekankan  pada perubahan pada  konsep  diri,  “ubahlah  dirimu  atau  ubahlah  segala  sesuatu  yang  ada  pada dirimu  niscaya  sejarah  akan  berubah”.  Konsep  perubahan  marxisme,  ubahlah perekonomian, niscaya sejarah akan berubah.

## Penutup
Kehidupan * berpolitik  dan  bernegara  merupakan  hal  yang  tidak  dapat dipisahkan dengan Islam. Dalam kaitan ini polititik * syar’i adalah mengatur hubungan umat,  khilafah  dan  negara.  Tegaknya  pemerintahan  Islam,  apalagi  pemerintahan sekarang  ini  begitu  hebat  intensitasnya  dalam  mengendalikan  seluruh  kehidupan rakyatnya.  Pemerintah  telah  mengintervensi  seluruh sektor  kehidupan  rakyatnya tidak boleh menyimpang dari aturan syari’ah.
Untuk dapat * melaksanakan kehidupan politik dan bernegara sesuai dengan tuntutan  zamannya,  tempat  dan  situsinya  agar  tidak * menyimpang  dari  syari’ah harus  berpedoman  pada  lima  pilar  aplikasi  politik  syar’i  (1)  nash  partíkularistik dalam  perspektif  tujuan  global  syari’at, * (2)  realitas  dan  perubahan  faktual,  (3) keseimbangan antara * kemaslahatan dan kerusakan, (4) prioritas dan (5) perubahan zaman,  tempat  dan  situasi.  Oleh  karena * itu syari’at  sebagai  pijakan  politik  dan bernegara.

## Daftar Pustaka
Ali,  Muhammad * Dawud,  2000,  Hukum  Islam; * Pengantar  Ilmu * Hukum  dan * Tata Hukum * Islam di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta.
Penerapan . Politik . dalam Kehidupan . Bernegara dalam . Perspektif Hukum . Islam
738 | MODELING, Volume 9, Nomor 3, September 2022
Basyir,  Ahmad  Azhar,  2000,  Aza-azas * Hukum  Mu’amalah * (Hukum * Perdata * Islam, UII Press, * Yogyakarta. Hawwa, Said, * 2002, Al-Islam, Jilid II, Al-Ihthisom Cahaya Umat,  Jakarta. Ibnu Taimiyah, 2000, Majmu’ Fatawa, Darul Kutubi Ilmiyah, Beirut, Libanon Ibnu  Qadamah,  1995,  Al-Mughni,  Darul  Hadits  Al-Qahirah  Mesir.  Khalaf,  Abdul Wahab,  1997,  Ilmu  Ushul Fiqh,  Gema  Rízala Press, Bandung.
Qardhawi, * Yusuf, 1998, Asy-Siyasah Asy-Srari’yyah fi Dhau’i Nausuhush Asy-Syari’ah wa Maqashidiha, Maktabah Wahwah, Kairo, Mesir.
Wat,  William  Montgomery,  2001,  Fundamentalisme  Islam  dan  Modernitas,  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Zuhaily, Wahbah, 1989, Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu, Darul Fikri, Beirut, Libanon.