Website: http://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat

## Dampak Rendahnya Tingkat Pendidikan Pegawai Terhadap Efektifitas Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19
Penulis:
Ni Luh Mira Anggariyani 1 , Stenly Ferdinand Pangerapan 2
Afiliasi:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat, Indonesia 1 2 Email: luhmira079@gmail.com 1 , stenly@ipdn.ac.id 2
©2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v1i1.1957
*Penulis Korespondensi
Ni Luh Mira Anggariyani Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat Email: luhmira079@gmail.com Diterima: 26 Februari 2021 Direvisi: 29 Maret 2021 Publikasi Online: 30 Juni 2021

## Abstract
Public service is an activity or series of activities in order to meet the needs of services in accordance with the laws and regulations for every citizen and resident of goods, services, and /or administrative services provided by public service providers. All citizens and residents hope to get good service from every public service in every agency or unit that plays a role in providing these services. The  Human  Resources  Staffing  and  Development  Agency  (BKPSDM)  is  one  of  the  offices  that  handle  staffing  at  the regency/city level.  The writer chooses the Human Resources Staffing and Development Agency of Karangasem Regency, Bali Province in the field of employee education level as the object of this research. This study uses qualitative methods and quantitative approaches. The result of this study shows that the number of employees in the Human Resources Staffing and Development Agency of Karangasem Regency in the level of education is still low, and still reluctant employees with higher education to be placed in Karangasem Regency because of several factors so that employees with higher education choose to devote their services in the Province or in the Hub. It can be concluded that low levels of education in employees cause ineffectiveness to public services that cause the Government of Karangasem Regency must make innovations and visions to attract the attention of employees with a high level of education or in accordance with what is needed.
Keywords: public service; education level; employees; ineffectiveness

## Abstrak
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai  dengan  peraturan  Perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik.  Seluruh  warga negara dan penduduk berharap mendapatkan pelayanan yang baik oleh setiap public service yang ada di setiap  instansi  atau  unit  yang  berperan  dalam  memberikan  pelayanan  tersebut.  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) adalah salah satu badan yang menangani kepegawaian ditingkat  kabupaten/kota.  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali di bidang tingkat Pendidikan pegawai yang merupakan objek penelitian penulis, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah jumlah pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem tingkat  pendidikannya  masih  rendah,  dan  masih  enggan  pegawai  dengan  Pendidikan  tinggi  untuk ditempatkan di Kabupaten Karangasem karena beberapa faktor sehingga pegawai dengan Pendidikan tinggi
memilih untuk mengabdikan jasanya di Provinsi ataupun di Pusat. Dapat disimpulkan tingkat Pendidikan yang rendah pada pegawai menyebabkan ketidakefektifan terhadap pelayanan publik, sehingga pemerintah kabupaten Karangasem harus membuat inovasi dan visi untuk menarik perhatian pegawai dengan tingkat Pendidikan yang tinggi atau sesuai dengan yang dibutuhkan.
Kata kunci: pelayanan publik; tingkat pendidikan; pegawai; ketidakefektifan
PENDAHULUAN Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, dijelaskan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara dan  penduduk  atas  barang,  jasa  dan/atau pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik.  Efektifitas Pelayanan Publik, berasal dari 3 suku kata yaitu efektifitas,  pelayanan  dan  publik.  Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan  atau  capaian  suatu  tujuan  yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu yang sesuai  dengan  yang  telah  direncanakan sebelumnya.
Efektifitas  Pelayanan  Publik  adalah tingkat  keberhasilan  yang  dapat  dicapai  dalam memberikan Pelayanan Publik. Suatu keberhasilan dapat dicapai oleh suatu Lembaga atau  suatu  instansi  apabila  telah  memenuhi syarat-syarat  dalam  upaya  mencapai  pelayanan publik  yang  menjadi  tujuan  instansi  terkait. Syarat  tersebut  adalah  adanya  kewenangan, dimana  kewenangan  tersebut  terbagi  menjadi beberapa  unsur  yaitu,  personil,  pembiayaan, peralatan  atau  sarana/prasarana,  dan  regulasi atau dokumentasi. Apabila persyaratan tersebut telah  terpenuhi  dan  sesuai  dengan  yang dibutuhkan oleh instansi terkait maka efektifitas atau  keberhasilan  dalam pelayanan  publik  akan dapat terwujud.
Dimasa  Pandemi  Covid-19  ini,  banyak pegawai  yang  terkena  Pemutusan  Hubungan Kerja  maupun  harus  melakukan  kegiatan pelayanan  publik  dari  rumah  masing-masing. Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini, pegawai dibutuhkan  dan  diharapkan  dapat  menguasai teknologi  informasi  yang  berkembang  saat  ini, demi  menunjang  berjalannya  kegiatan  atau terpenuhinya visi dan misi suatu instansi terkait dan tujuan instansi dapat tercapai sesuai dengan
yang diharapkan, walaupun dengan kekurangan yang melanda Pemerintahan saat ini.
Masa  Pandemi  ini  menuntut  pegawai harus  memiliki  inovasi  dan  kreatifitas  maupun keterampilan dan keahlian dalam memanfaatkan perkembangan  teknologi  saat  ini.  Dengan kemampuan  dan  keahlian  dibidang  teknologi akan  menunjang  kegiatan  di  instansi  dapat dijalankan walaupun melalui via Dalam Jaringan (daring).  Banyak  aplikasi  yang  diciptakan  oleh instansi  dalam  upaya  memenuhi  pelayanan kepada publik atau masyarakat.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah salah satu instansi yang  menangani  dan  mengurus  tentang kepegawaian  yang  ada  di  kabupaten/kota. Dengan adanya badan tersebut upaya pelayanan publik  dapat  berjalan  sesuai  dengan  tujuan Pemerintah  Daerah.  Pelayanan  Publik  akan dirasakan  oleh  masyarakat  apabila  public  service atau  pelayan  publiknya  memenuhi  kriteria  atau syarat  dan  apabila  pegawai  tersebut  telah menerima pelayanan publik dari instansi terkait. Di  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem syarat-syarat  dalam  mencapai  keberhasilan  atau efektifitas  pelayanan  publik  belum  terpenuhi, dilihat  dari  jumlah  pegawai  yang  masih  sangat sedikit  dan  tingkat  Pendidikan  yang  masih rendah.  Hal  ini  akan  mempengaruhi  sulitnya tercapai  efektifitas  pelayanan  publik  di  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem.
Persyaratan  atau  kategori  kewenangan dalam  upaya  efektifitas  pelayanan  publik  di Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem di masa Pandemi Covid-19 terlampir dan tersirat di  dalam  data-data  OPD  tersebut,  yaitu  muali dari  personil  di  BKPSDM  sampai  dengan regulasi yang mengatur tugas pokok dan fungsi dalam  menjalankan  BKPSDM  Di  Kabupaten Karangasem. Persyaratan tersebut diantaranya :

## Personil di BKPSDM Kabupaten Karangasem
Diagram  1.  Jumlah  Pegawai  Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2020.
Sesuai  dengan  diagram  tersebut,  Pusat perhatian  penulis  yaitu  terhadap  pegawai  yang ada  di  Kabupaten  Karangasem,  khususnya  di Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jumlah pegawai lulusan Sekolah  Menengah  Pertama  sebanyak  2  orang, pegawai lulusan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan  sebanyak  15  orang,  pegawai dengan  lulusan  Sarjana  S1  sebanyak  19  orang, dan pegawai lulusan Sarjana S2 sebanyak 4 orang Total keseluruhan pegawai adalah 40 orang. Jadi, dapat  disimpulkan  Jumlah  pegawai  yang mengabdi  di  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem masih rata-rata lulusan SMA/SMK,  hal  ini  yang  menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan yang diberikan oleh para pegawai kepada masyarakat, karena tingkat Pendidikan yang masih rendah. Peralatan/Sarana  Prasarana
Diagram 2. Sarana Prasarana

## Diagram 3. Peralatan
Sesuai dengan data pada diagram 2 dan diagram  3  jumlah  sarana  dan  prasarana  yang dimiliki  oleh  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem, sudah cukup mendukung  dan  memadai  khususnya  yang berkaitan dengan teknologi, jumlah yang cukup tersebut  dilihat  juga  dari  jumlah  pegawai  yang ada,  dimana  jumlah  pegawai  sedikit  dan sarana/prasarana  yang ada  akan  mampu  dalam upaya  memberikan  pelayanan  publik  sesuai dengan  tujuan  pemerintah  daerah  dan  sesuai dengan  visi  dan  misi  dari  Badan  Kepegawaian dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Kabupaten Karangasem.
Dengan adanya peraturan tersebut maka tugas  pokok  dan  fungsi  di  dalam  instansi tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang  berlaku,  sehingga  upaya  pencapaian  dan peningkatan  pelayanan  publik  dapat  dilakukan secara maksimal.
Selain kewenangan dari Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Kabupaten  Karangasem,  ada  juga beberapa  jenis  pelayanan  yang  diberikan  oleh Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem, yaitu diantaranya :
Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) merupakan  kartu  identitas  pegawai  negeri  sipil yang berlaku selama yang bersangkutan sebagai pegawai  negeri  sipil.  Sebagai  kartu  identitas Karpeg  hanya  diberikan  kepada  pegawai  yang
Jumlah sarana dan prasarana DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI
3 2 1 8 0 wirel ess jumla note meja kerja inter
telah  berstatus  PNS  dan  merupakan  salah  satu persyaratan  yang  harus  dilampiri  dalam pengurusan  Administrasi  Kepegawaian,  seperti Kenaikan  Pangkat,  kenaikan  gaji  berkala  dan sebagainya yang berkaitan dengan karier pegawai tersebut.
Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami Kartu  ini  merupakan  identitas  bagi istri/suami  sah  dari  PNS  yang  bersangkutan. Apabila  seorang  PNS  berhenti  sebagai  PNS tanpa hak pensiun, maka Karis/Karsu yang telah diberikan kepada istri/suami PNS tidak berlaku lagi.
Konversi NIP Dalam rangka penertiban dan pengendalian administrasi PNS maka setiap PNS wajib  diberikan  NIP.  NIP  tersebut  harus memiliki makna dan dapat mencerminkan tugas dan fungsi PNS yang bersangkutan.
Kartu PNS Elektronik (KPE)
KPE  merupakan  kartu  identitas  PNS yang  memuat  data  PNS  tersebut  beserta keluarganya yang berbentuk elektronik.
Kenaikan Pangkat Kenaikan  pangkat  adalah  sebuah penghargaan  yang  diberikan  Lembaga  atau instansi  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  atas pengabdiannya kepada negeri, kenaikan pangkat ada dua jenis yaitu, kenaikan pangkat regular dan kenaikan pangkat pilihan.
Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Pemberian  penghargaan  bagi  pegawai merupakan sebuah penghargaan yang diberikanatas  kesetiaan  dan  perjuangannya  di wilayah  yang  menjadi  bagian  dari  NKRI, penghargaan  tersebut  seperti  Penganugrahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Pensiun PNS
Ada  beberapa  kategori  seorang  PNS dapat  dinyatakan  pensiun,  yaitu  non  batas  usia pension,  batas  usia  pensiun,  dan  pensiun janda/duda.
Pengelolaan Penegakan Disiplin PNS Pengelolaan  penegakan  disiplin  PNS sesuai  dengan  pedoman  atau  peraturan  yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Pelayanan proses izin perceraian pegawai dilakuan  sesuai  dengan  dasar  hukum  yang mengatur yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun  1990  tentang  Izin  Perkawinan  dan  Izin Perceraian bagi PNS.
Dengan  adanya  kewenangan  dan  data tersebut, penulis ingin mengangkat masalah yang berkaitan  dengan  personil  atau  pegawai  yang dimiliki  oleh  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem, yaitu berkaitan dengan tingkat Pendidikan pegawai yang masih rendah, dari permasalahan tersebut akan mempengaruhi pelayanan  publik  yang  akan  diberikan  oleh instansi tersebut. Ruang lingkup penelitian yang dilakukan  oleh  penulis  adalah  di  Pemerintahan Daerah,  pelayanan  publik,  efektifitas  dalam pelayanan  publik,  pengaruh  tingkat  Pendidikan pegawai terhadap efektifitas pelayanan publik.
Lokus  penelitian  yang  dilakukan  oleh penulis  adalah  pada  kepegawaian  Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  pengaruh  tingkat  Pendidikan pegawai dalam meningatkan efektifitas pelayanan  publik  di  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  di Kabupaten Karangasem.
Kegunaan  dari  penelitian  ini  adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem disaat  Pandemi  Covid-19  ini,  dengan  cara menggunakan  Sumber  Daya  Manusia  yang memiliki kualitas dan kuantitas yang kompeten agar tujuan organisasi atau instansi dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

## METODE
Desain  penelitian  ini  menggunakan desain deskriptif. Desain deskriptif adalah suatu bentuk  hasil  penelitian  yang  disajikan  dalam bentuk  penggambaran  secara  eksplisit  dan penjabaran  sesuai  dengan  data  yang  diperoleh baik  melalui  wawancara  maupun  telaahan dokumen instansi terkait.
Teknik  pengumpulan  data  yang  dipakai pada  laporan  hasil  penelitian  ini  adalah menggunakan teknik telaahan dokumen, hal ini disebabkan  oleh  adanya  Pandemi  Covid-19 sehingga  teknik  pengumpulan  data  hanya  bisa dilakukan dengan telaahan dokumen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Kabupaten  Karangasem  yang  diambil langsung datanya atau dokumennya dari Instansi terkait.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam laporan hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai  dengan  hasil  telaahan  dokumen yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti,  sehingga mendapatkan  hasil  yaitu  tingkat  Pendidikan  di Badan  Kepegawaian  dan  pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali rata-rata pegawainya masih rendah, dan  dibutuhkan  pegawai  dengan  tingkat Pendidikan  tinggi  sesuai  dengan  apa  yang dibutuhkan  oleh  instansi  tersebut.  Dengan tingkat Pendidikan pegawai yang masih rendah menyebabkan  pelayanan  publik  yang  diterima oleh masyarakat belum diterima secara baik dan maksimal.  Hal  ini  menjadi  evaluasi  bagi  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Kabupaten  Karangasem  dan  juga Kepala daerah Kabupaten Karangasem (Bupati), agar  lebih  memperhatikan  pegawai  dengan maksud  dan  tujuan  agar  memaksimalkan pelayanan  publik  yang  ada  di  Kabupaten Karangasem.  Hasil  penelitian  yang  telah diperoleh didapatkan melalui telaahan dokumen yaitu  mengenai  data-data  yang  ada  di  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Data  tersebut  membahas  tentang  jumlah pegawai  dan  tingkat  Pendidikan  terakhir pegawai,  peralatan  atau  sarana/prasarana  yang ada dan digunakan instansi tersebut, pembiayaan atau anggaran yang diterima dan digunakan oleh instansi  tersebut  dan  regulasi  yang  digunakan atau peraturan yang digunakan.

## Diagram 5. Pendidikan Pegawai
Tabel 1. Jumlah dan tingkat Pendidikan pegawai
No . Pendidika n Jenis Kelamin Jumla h Lak i Perempua n 1. SD - - - 2. SMP 2 - 2 3. SMA/SMK 8 7 15 4. Sarjana S1 10 9 19 5. Sarjana S2 4 - 4 TOTAL : 24 16 40
Dari  diagram  dan  tabel  diatas,  tingkat Pendidikan  dan  jumlah  pegawai  di  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Kabupaten  Karangasem  masih  sangat kurang dan rendah, hal ini yang mengakibatkan sulitnya  tercapai  efektifitas  pelayanan  publik kepada  masyarakat.  Jika  terus  berlanjut  maka kepuasan  kerja  dan  kepuasan  masyarakat  tidak akan terpenuhi, hal ini akan menyulitkan Daerah Kabupaten  Karangasem  untuk  maju  dan berkembang,  dan  tidak  akan  mampu  bersaing dengan  daerah  lain  dalam  upaya  memajukan daerahnya.
Diagram 6. Sarana dan Prasarana

## Diagram 7. Sarana dan Prasarana
Dari diagram diatas, ditunjukkan bahwa sarana dan prasarana dalam Badan Kepegawaian dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Kabupaten Karangasem sudah termasuk dalam kategori baik, jumlah sarana dan prasarana yang sesuai  dengan  pegawai  yang  ada  di  instansi tersebut. Kelengkapan sarana dan prasarananya sudah  lengkap  dalam  upaya  memenuhi kebutuhan baik dalam pelayanan publik maupun kebutuhan pegawai yang ada.
Diagram 8. Anggaran
Dari diagram tersebut terlihat tersedianya anggaran dan penggunaan anggaran di  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem sudah  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  ada. Anggaran yang disediakan sebesar Rp.638.411.766  dan  yang  digunakan  sebesar Rp.426.512.336,  terlihat  dari  angaran  yang disediakan  sudah  melebihi  kebutuhan  yang diperlukan  oleh  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten  Karangasem,  sehingga  anggaran
yang berlebih tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi  sarana  dan  prasarana  yang  belum tersedia di instansi tersebut.
Selain  adanya  pegawai,  peralatan  dan anggaran,  kepala  daerah  kabupaten  (Bupati) harus  menyediakan  regulasi  atau  peraturan- peraturan  yang  mengikat  Badan  Kepegawaian dan  Pengembangan  Sumber  Daya  manusia Kabupaten Karangase dalam menjalankan tugas pokok  dan  fungsinya.  Ada  beberapa  peraturan yaitu : Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun  2016  Tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja Perangkat  Daerah  Kabupaten  Karangasem; Peraturan Bupati Karangasem Nomor 10 Tahun 2016  Tentang  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat  Daerah;  dan  Peraturan  Bupati Karangasem  Nomor  3  Tahun  2020  atas Perubahan Keempat Peraturan Bupati
Karangasem  Nomor  37  Tahun  2016  Tentang Kedudukan,  Sususnan  Organisasi,  Tugas  dan Fungsi  serta  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah Kabupaten Karangasem.
Dengan  adanya  seluruh  kewenangan tersebut dan dapat terpenuhi dengan baik maka pelayanan publik akan tercapai dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan Pemerintahan Daerah, apabila  masih  ada  kekurangan  maka  akan menghambat tercapainya pelayanan publik yang baik.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  hasil  penelitian  adalah efektifitas  pelayanan  publik  adalah  suatu kemampuan  organisasi  dalam  mencapai  tujuan pelayanan publik secara tepat dan cepat kepada masyarakat.  Setiap  instansi  di  daerah  memiliki tujuan  yang  sama  yaitu  efektifitas  pelayanan publik,  maka  pemerintah  daerah  menetapkan pembagian  kerja  kepada  seluruh  instansi  yang ada dibawahnya dalam rangka mencapai tujuan yang  telah  ditetapkan.  Salah  satunya  adalah Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Untuk mencapai pelayanan publik maka  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Karangasem memerlukan  kewenangan  untuk  mencapai  hal tersebut, kewenangan tersebut terdiri dari empat
al  yaitu  personil  atau  pegawai,  peralatan  atau sarana/prasaranan,  pembiayaan  atau  anggaran, dan regulasi atau peraturan.
Dengan  data  yang  telah  diteliti  maka dihasilkan pelayanan publik di instansi tersebut masih  kurang,  ini  dipengaruhi  oleh  tingkat Pendidikan pegawai yang ada di instansi tersebut masih  rendah  dan  jumlahnya  sedikit.  Hal  ini mempengaruhi  kualitas  dan  kuantitas  dari pelayanan  publik  yang  diberikan  kepada masyarakat.
Rekomendasi  tang  dapat  dilakukan Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem, Provinsi  Bali  adalah    dengan  mengajukan penambahan pegawai kepada pemerintah daerah dengan  tingkat  Pendidikan  terakhir  minimal Sarjana (S1), agar lebih memaksimalkan kinerja pegawai,  kemudian  melakukan  Pendidikan  dan Pelatihan bagi pegawai dalam upaya meningkatkan kualitas pegawai dalam melakukan  Pelayanan  Publik  di  masa  Pandemi Covid-19 yang berbasis teknologi.

## REFERENSI
Pengertian-pelayanan-menurut-ahli-faktor- serta fungsi- dan-tujuan-pelayanan-terlengkap.  (2021,  Juni 25). Diakses dari pelajaran.co.id:
https://www.pelajaran.co.id
(2021,  Juni  28).  Diakses  dari  um-palembang: http://repository.um-palembang.ac.id/
Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Kab.  Karangasem.
(2021). Rencana Strategi. Karangasem. Purwaningtyas, K. (2021). Peningkatan Kualitas Pelayanan  Publik:  Langkah  Strategis Mengupayakan  Pencapaian  Pembangunan
Berkelanjutan Di Masa Pandemi Covid -19. Jurnal Identitas, 1(2), 14-25. https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.14
4 Ediwijoyo,  S.P.,  Yulianto,  W.,    Waluyo,  A. (2020). Meningkatkan pelayanan publik Di Desa  Padureso  Kec.  Padureso  Kebumen dengan  Sosialisasi  dan  Penyuluhan  Tata Kelola  Administrasi  Desa.  JURPIKAT (Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat),  1(3), 354-363.
https://doi.org/10.37339/jurpikat.v1i3.41 2
Negara,  A.K.,    Febrianti,  R.W.  (2019). Pengaruh  Motivasi  Pelayanan  Publik,
Perceived  Organizational  Support  Dan Organizational Citizenship Behavior Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik Di  Kota  Tangerang.  Dynamic  Management Journal, 3(2), 53-64. http://dx.doi.org/10.31000/dmj.v3i2.1962 Miliah,  R.,    Kusuma,  Y.  (2021).  Reformasi Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Indonesia. Ministrate:  Jurnal  Birokrasi  dan  Pemerintahan Daerah, 3(2),
94-101. https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i2.13560.
g5979
Santoso,  A.D.,  Nasyaya,  A.,  Nengyanti, Junaidi (2021). Integrasi Penggunaan Media Sosial  dalam  Pelayanan  Publik  untuk Merespon Pandemi Covid-19. CARADDE: Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat,  4(1), 584-593. https://doi.org/10.31960/caradde.v4i1.81 7