Pendampingan Pembukuan dan Pendampingan PPh Orang Pribadi Bagi Pengusaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Bogor
Indah Masri 1 , Tryas Chasbiandani, Amelia Oktrivina Syafira Gunawan, Abdul Rozak Assodiki
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia *Email: indahmasri@univpancasila.ac.id
ABSTRACT Keywords The overall development of home-based businesses is not supported by knowledge of bookkeeping and awareness of every MSME's obligations to report taxes. With this assistance, it is hoped that MSMEs can make books to develop their business further, manage finances, and facilitate the credit application process. Paying taxes is often considered a burden and  a  scourge  for  MSMEs  due  to  a  lack  of  understanding  in  tax reporting.  For  that,  socialization  is  needed  knowledge  about  taxation that can increase the knowledge and awareness of MSMEs as taxpayers. The  government  has cut the  Final  PPh  rate  for MSME  actors  to  0.5%, intending to help MSME businesses to continue to develop can maintain their  financial  flow  (cash  flow)  so  that  it  can  be  used  for  additional business capital; that way, paying taxes is no longer considered a burden and a scourge for MSMEs MSME, Bookkeeping, Tax
Compliance, Tax Socialization, Tax
Calculation and
Reporting
BERDAYA : Jurnal Pendidikan dan Pengabdian
Kepada Masyarakat
Vol 4, No. April, 2022, pp. 37 - 54
eISSN 2721-6381

## Article History
Received  06 Mar 2022 / Accepted 15 Apr 2022 / First Published: 25 Apr 2022

## To cite this article
Masri,  I.,  Chasbiandani,  T.,  Oktrivina,  A.,  Gunawan,  S.,  &  Assodiki,  A.  R.  (2022). Pendampingan Pembukuan dan Pendampingan PPh Orang Pribadi Bagi Pengusaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Bogor. BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (1), 37 - 54. https://doi.org/10.36407/berdaya.v4i1.641
© The Author(s)2022
. This open access article is distributed under a Creative Commons
Attribution (CC-BY) 4.0 license
Published by LPMP Imperium Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/BERDAYA
ABSTRAK Profil Penulis Maraknya  perkembangan  usaha  rumahan  ini  tidak didukung dengan adanyapengetahuan mengenai
pembukuan  dan  kesadaran  mengenai  kewajiban  setiap UMKM untuk dapat melaporkan pajak. Dengan adanya pendampingan  ini  diharapkan  UMKM  dapat  membuat pembukuan  sehingga  lebih  bisa  mengembangkanlagi usahanya, mengatur keuangan dan dapat mempermudah dalam  proses  pengajuankredit.  Membayar  pajak  sering dianggap sebagai beban dan momok bagi UMKM karena kurangnya  pemahaman  dalam  pelaporan  pajak.  Untuk itu  diperlukan  sosialisasi  pengetahuan  mengenai perpajakan yang  dapat  meningkatkan  pengetahuan  dan kesadaran UMKM sebagai wajib pajak. Pemerintah telah memangkas tarif PPh Final bagi pelaku UMKM menjadi 0,5% dengan tujuan membantu bisnis UMKM agar terus berkembang,  dapat  menjaga  aliran  keuangannya  (cash flow) sehingga dapat digunakan untuk tambahan modal usaha,  dengan  begitu,  membayar  pajak  tidak  lagi dianggap sebagai beban dan momok bagi UMKM
Indah Masri, Tryas Chasbiandani, Amelia Oktrivina Syafira Gunawan, Abdul Rozak Assodiki Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Jakarta 12640
Korespondensi: *Email: indahmasri@univpancasila .ac.id
Reviewing Editor Kata  Kunci  : UMKM,  Pembukuan,  Kepatuhan  Pajak,
Sosialisasi Pajak, Perhitungan dan Pelaporan Pajak Hendryadi, STIE Indonesia Jakarta

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Bogor  adalah  sebuah  kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Barat  dengan Pusatpemerintahannya adalah Kecamatan Cibinong memiliki lebih dari 10.000 unitindustri pada masyarakat Kabupaten Bogor. Berdasarkan data dari web khusus UMKM, Pemda sudah memastikan  terdapat  2000 unit  UMKM  dan pendataan  ini  terus  dilakukan  ecara konsisten dengan melakukan sosialisasi dan mengundang masyarakat penggiat industri supaya dapat berpartisipasi. Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan, 19 kelurahan dan 416 desa. Dengan luas wilayah 2.710,62 km² dan sebaran penduduk 1.566 jiwa/km².
Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM,  dijelaskan  bahwa  Usaha  mikro  adalah  usaha  produktifmilik  orang  perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yangberdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukamerupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari  usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria  usaha  kecil  sebagaimana dimaksud dalam UU.

## Indah Masri et al.
UMKM  mempunyai  peran  yang  strategis  dalam  perekonomian  nasional,  selain berperan dalam  perekonomian  nasional  dan  penyerapan  tenaga  kerja,  UMKM  juga berperan  dalam pendistribusian  hasil-  hasil  pembangunan.  Oleh  karena  itu  UMKM dapat  diperhitungkan dalam  meningkatkan  kekompetitifan  pasar  dan  stabilitasi  sistem  ekonomi  yang  ada (Kementrian Koperasi dan UKM, 2018). Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil  tersebut  akan  tetapi perlu  dicermati  beberapa  hal  seiring  perkembangan  usaha  kecil rumahan, misalnya perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik,  perencanaan  yang  baik  sehingga  dapat  meminimalkan  kegagalan,  penguasaan  ilmu pengetahuaan yang dapat menunjang keberlanjutan usaha, mengelola sistem produksi  yang efisien  dan  efektif,  serta  melakukan  terobosan  dan  inovasi  yang menjadikan pembeda dari pesaing  merupakan  langkah  menuju  keberhasilan  dalam  mengelola  usaha  tersebut (Anagora,2010).  Anoraga  (2010)  menerangkan  bahwa  secara umum,  sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti  kaidah  admistrasi  pembukuan  standar.  Kadangkala  pembukuan  tidak mutakhir sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
c. Modal terbatas
d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisieni jangka panjang.
f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
g. Kemampuan  untuk  sumber  dana  dari  pasar  modal  terendah,  mengingat  keterbatasan dalam  sistem  administrasinya.  Untuk  mendapatkan  dana  dipasar  modal,  sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.
Terkait  permodalan  bagi  UMKM,  lembaga  keuangan  seperti  bank  menyediakan solusi bagi pelaku UMKM. Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah   diwajibkan  memiliki  nomor pokok wajib pajak, sebagai syarat untuk mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) yang dapat dijadikan  modal  bagi  pelaku  UMKM  dalam  mengembangkan  usahanya.  Selanjutnya, kewajiban  dari  pelaku  usaha  UMKM  yang  sudah  memiliki  NPWP  tersebut  adalah  harus melakukan pelaporan  pajak.  Dalam  hal  ini  masih  banyak  pelaku  UMKM  yang  belum memahami dan minim informasi terkait pelaporan pajak bagi UMKM tersebut. Pemerintah memangkas tarif PPh Final bagi pelaku UMKM menjadi 0,5% dengan tujuan membantu bisnis UMKM agar terus berkembang, dapat menjaga aliran keuangannya ( cash flow ) sehingga dapat digunakan  untuk  tambahan  modal  usaha.  Dengan  begitu,  membayar  pajak  tidak  lagi dianggap  sebagai  beban  dan  momok.  Tarif  pajak  UMKM  setengah  persen  hanya  berlaku untuk: UMKM yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun  pajak.  Antara  lain  usaha  dagang,  industri  jasa  seperti  toko/kios/los  kelontong,
pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Berlaku  untuk  UMKM  konvensional  atau offline maupun  yang  berjualan  di  toko online ( marketplace dan media sosial). Berangkat dari permasalahan yang dihadapi UMKM tersebut, kami  tim  pengusul  mengusulkan  pengabdian  kepada  masyarakat  untuk  melakukan pendampingan Pembukuan  dan Pelaporan PPh Orang Pribadi pada Pengusaha UMKM di Kabupaten Bogor.

## Solusi yang ditawarkan
Masih  minimnya  pemahaman  pembukuan  dan  perpajakan  pelaku  UMKM  di  Kabupaten Bogor  menjadi  permasalahan  utama  dalam  perkembangan  UMKM.  Di  satu sisi,  UMKM Kabupaten  Bogor  memiliki  potensi  yang  cukup  tinggi  sebagai  target  pendapatan  pajak. Kabupaten Bogor memiliki UMKM yang cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayahnya.
Permasalahan  mitra  adalah  belum  memiliki  pemahaman  untuk  pembukuan  dan  memiliki NPWP ataupun melakukan pelaporan perpajakan. Sehingga solusi yang akan diberikan adalah pelatihan  pembukuan  secara  elektronik,  pelatihan  dan  penyuluhan  perpajakan,  pelatihan perhitungan perpajakan dan pelatihan pelaporan serta pembayaran pajak secara elektronik. Pelatihan pembukuan secara elektronik dilakukan dengan disertai modul dan pendampingan pencatatan  pembukuan selama  kurang  lebih  6  bulan  pada  mitra  sehingga  tim pengabdian pada  masyarakat  dapat  memastikan  bahwa  mitra  sudah  melakukan  pencatatan  dan pembukuan transaksi secara benar.
Pelatihan penyuluhan perpajakan dilakukan dengan harapan mitra memiliki kesadaran untuk mendaftarkan  diri  dan  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  sehingga  dapat digunakan juga sebagai salah satu syarat pengajuan bantuan modal bagi mitra. Dengan mitra yang  ber-NPWP,  tim  PKM  melakukan  pelatihan  perhitungan  perpajakan diiringi  dengan pendampingan pembukuan dan pencatatan transaksi mitra sehingga mitra dapat melakukan perhitungan pajak terutang dengan benar. Setelah mitra mapu menghitung pajaknya, maka mitra  dapat  melakukan  pembayaran  dan  pelaporan  pajak  secara  elektronik  baik menggunakan e-filling maupun menggunakan e-form sehingga memudahkan mitra dalam melakukan administrasi perpajakannya.

## MATERI DAN METODE

## Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan program meliputi 4 (empat) aktivitas yaitu pelatihan. Rincian aktivitas tersebut sebagai berikut :
a. Pelatihan Pembukuan Usaha secara Elektronik
b. Pelatihan Pembukuan dimaksudkan agar mitra 1 memiliki keahlian bagaimana mengatur dan mencatat pendapatan dan pengeluaran UMKM.

## Indah Masri et al. UMKM, Pembukuan, Kepatuhan Pajak, Sosialisasi Pajak
c. Pelatihan Penyuluhan Perpajakan. Pelatihan penyuluhan pajak dimaksudkan agar mitra 1 memiliki pengetahuan dan kesadaran dalam hal perpajakan dan berniat untuk memiliki NPWP
d. Pelatihan  Perhitungan  Pajak.  Pelatihan  perhitungan  Pajak  dimaksudkan  agar  mitra  1 memiliki  pengetahuan  tentang  perhitungan  pajak  dan  mampu  menghitung  pajaknya sendiri
e. Pelatihan  Pelaporan  dan  Pembayaran Pajak  secara  Elektronik. Pelatihan  pelaporan  dan pembayaran  pajak  secara  elektronik  dimaksudkan  agar  mitra  1  mampu  melakukan pelaporan  dan  pembayaran  pajak  secara  elektronik  untuk  tahun  pajak  2021  yang dilaporkan di tahun 2022

## Partisipasi Mitra
Mitra sebagai peserta pelatihan memberikan feedback berupa pretest dan post test yang akan diolah  oleh  tim  PKM  dalam  rangka  memetakan  permasalahan  pada  kelompok  UMKM  di Kabupaten Bogor. Pendampingan dilakukan oleh tim PKM kepada mitra secara berkala baik melalui media elektornik ataupun secara langsung.

## Metode
Pemberian teori dan pemahaman melalui metode ceramah, demonstrasi dan praktek.
a. Ceramah : Dalam bagian ini masyarakat diberikan pemahaman pentingnya penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran dari tunai ke uang digital serta manfaat dan efisiensi yang didapat saat penggunaa aplikasi.
b. Demonstrasi :  pada  metode  demonstrasi  Masyarakat  kelurahan  Kratonan  langsung dibimbing  bagaimana  cara menginstal  aplikasi DANA serta untuk mendaftarkan akun DANA, agar bisa mendapatkan kode QR sebagai kode untuk pembayaran sedekah. QR Code dapat  dipindai  atau  di scan dari  berbagai  arah,  baik  secara  horizontal  maupun vertikal.  QR Code yang  digunakan  untuk sistem pembayaran,  telah  banyak  diterbitkan oleh  lembaga  perbankan  dan  lembaga  non  perbankan.  Penggunaan  QR Code ini diterapkan oleh para pedagang untuk memudahkan sistem pembayaran secara non tunai yang berbasis server. Akan tetapi dalam hal ini QR Code diterapkan di Masjid-masjid yamg berada  di  kelurahan  Kratonan  diantaranya  masjid  Nurrohman  dan  Nur  Mirah  untuk mempermudah pembayaran sedekah bagi masyarakat Kratonan.
c. Praktek : setelah beberapa hari dan di verifikasi dari aplikasi DANA dan mendapatkan QR Code langsung  diujicobakan  untuk  melakukan  transaksi  dengan  men scan  barcode yang sudah diunduh di akun aplikasi DANA.

## PELAKSANAAN KEGIATAN

## Identifikasi Kegiatan
Dalam  melakukan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  diawali  dengan  mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Saat ini perkembangan ekonomi digital membuat masyarakat sangat akrab dengan alat komunikasi berjenis laptop dan smartphone yang dapat mempermudah
bukan  hanya  komunikasi  saja,  namun  juga  kemudahan  dalam  bertransaksi,  berbelanja, melakukan  pemesanan  transportasi  dan  logistik,  kemudahan  mengakses  informasi,  serta bermacam  kemudahan  lainnya.  Namun  demikian,  dalam  hal  tertentu  masyarakat membutuhkan peningkatan pengetahuan tentang aplikasi baru atau kemudahan yang bisa dilakukan dengan cepat melalui internet.
Pemahaman  ekonomi  digital  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  terutama  untuk  dimasa pandemi ini perlu ada solusi dan pemecahan untuk UMKM. Maraknya perkembangan usaha rumahan  ini  tidak  didukung  dengan  adanya  pengetahuan  mengenai  pembukuan  dan kesadaran mengenai kewajiban setiap UMKM untuk dapat melaporkan pajak. Oleh karena itu pengabdian masyarakat ini lebih fokus pada pembukuan dan pelaporan pajak secara digital. Selama ini, penghitungan pajak dianggap sebagai sebuah penghitungan dengan form yang banyak  dan  rumit  karena  harus  berdasarkan  peraturan  pemerintah  tentang  pajak  yang berlaku saat ini.
Standar  Akuntansi  Keuangan  EMKM  merupakan  standar  akuntansi  yang  digunakan  oleh entitas yang  tidak memiliki  akuntabilitas publik signifikan  dan  memenuhi  definisi  EMKM sesuai dengan UU No 20/2008. SAK EMKM diterbitkan tahun 2016, berlaku efektif 1 Januari 2018.  Pedoman  Akuntansi  Berbasis  SAK  EMKM  merupakan  pedoman  akuntansi  yang diharapkan dapat memudahkan pelaku UMKM dalam rangka Menyusun dan penerbitkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia
Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  telah  memberikan  kemudahan  untuk  melaporkan  pajak melalui website DJP yang disebut dengan e-filling. E-Filing adalah cara pelaporan SPT Pajak yang dilakukan secara elektronik atau online melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online), maupun melalui saluran e-Filing resmi lain yang ditetapkan pemerintah. Dengan e- Filing,  wajib  pajak  tidak  perlu  repot  lagi  datang  ke  kantor pajak untuk  melaporkan  pajak. Pelaporan pajak dengan e-Filing dapat memberikan banyak keuntungan seperti lapor pajak online dari mana saja dan kapan saja, hemat waktu dimana perlu lagi menghabiskan waktu untuk  datang  dan  antre  di  KPP,  dan  Bukti  pelaporan  disimpan  lebih  aman  serta  mudah dilacak, tanpa khawatir hilang atau terselip.
Masih banyak UMKM yang belum menggunakan pembukuan sederhana yang mengacu pada SAK EMKM. Selain itu akses melalui website pajak.go.id untuk pelaporan SPT PPh tahunan terutama  bagi  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  masih  belum  dimanfaatkan  karena ketidaktahuan mereka. Oleh karena itu, para dosen di bawah koordinasi Unit P2M Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Pancasila  berbagi  ilmu  dan  keterampilan  kepada  UMKM yang berada di bawah koperasi konsumen Wargi Jembar Sayunan untuk melakukan pelatihan pembukuan yang berdasarkan SAK EMKM dan pelatihan Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi dengan  secara  online.  Materi  yang  diberikan  terdiri  dari  dua  sesi,  Sesi  I  untuk  Pelatihan Pembukuan berdasarkan SAK EMKM dan Pelatihan Pelaporan e filling SPT WP OP untuk UMKM.

## Indah Masri et al.

## Pelaksanaan Kegiatan
Saat  ini  banyak  UMKM  yang  belum  paham  dan  mengerti  dalam  Menyusun  laporan keuangan,  padahal  laporan  keuangan  dibutuhkan  terdapat  banyak  manfaat  yang  akan diperoleh, diantaranya : sebagai perencanaan bisnis, mengetahui posisi keuangan dan laba rugi setiap bulan, mudah dalam mengontrol biaya, dan mudah dalam mendapatkan pinjaman dari  bank.  Dengan  kondisi  yang  dihadapi  UMKM  saat  ini  yang  tidak  membuat  laporan keuangan  menimbulkan  tidak  mendapatkan  pinjaman  untuk  pengembangan  usaha,  tidak bisa merencanakan keuangan, sulit menentukan keputusan, dan tidak dapat mengetahui hasil usaha.  Untuk  dapat  membuat  laporan  keuangan  kita  harus  memahami  dulu  akuntansi dengan baik.
Akuntansi adalah sebuah bidang keilmuan dengan beragam peranan penting dimana ilmu akuntansi  dapat  membantu  sebuah  perusahaan,  organisasi,  investor,  hingga  lembaga pemerintahan  untuk  mengambil  keputusan  dalam  mengalokasikan  sumber  daya  yang tersedia.  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  merupakan  suatu  kerangka  dalam  prosedur pembuatan  laporan  keuangan  agar  terjadi  keseragaman  dala  penyajian  laporan  keuangan. Standar yang berlaku di Indonesia adalah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). PSAK ini dapat menjadi aturan bagi para akuntan, perusahaan, organisasi, investor maupun lembaga  pemerintahan  di  Indonesia  yang  diterbitkan  oleh  Dewan  Standar  Akuntansi Keuangan.  PSAK  ini  bertujuan  agar  dapat menghasilkan  laporan  keuangan  yang seragam, terutama  dalam  pencatatan,  penyusunan,  pelaksanaan,  dan  penyajian  laporan  keuangan. Laporan keuangan  tersebut  diseragamkan agar pembaca  laporan  keuangan  tersebut  dapat membaca  dan  memahami  informasi  yang  diberikan  pada  laporan  tersebut.  SAK-EMKM (Standar  Akuntansi  Keuangan  –  Entitas  Mikro,  Kecil,  Menengah).  Standar  akuntansi  ini digunakan oleh badan usaha yang tidak memenuhi syarat pada SAK-ETAP, hal ini diketahui dari UU Nomor 20 Tahun 2008. Penyusunan dari laporan yang berdasarkan standar ini dibuat secara konsisten dan eksplisit tanpa pengecualian tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan.
Tabel 1. Dokumentasi Kegiatan

## Evaluasi
Evaluasi seberapa mau mitra melakukan pembukuan atas usaha UMKM yang dimiliki dan bagaimana mitra mau melakukan administrasi perpajakan, dimulai dari pendaftaran UMKM untuk  memiliki  NPWP  sampai  dengan  mitra  mau  melakukan  pembayaran  dan  pelaporan pajak tahun 2021 yang dilaporkan di tahun 2022.

## REFERENSI
Anoraga,  P.  (2010). Ekonomi  Islam  Kajian  Makro  dan  Mikro .Yogyakarta:  PT.  Dwi  Chandra
Wacana. Kementrian  Koperasi dan UKM.  2018.  http://www.depkop.go.id/data-  umkm. Diakses 25 Oktober 2020.
Partomo, Tiktik Sartika dan Soejoedono, Abd. Rachman. (2005). Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  9/PMK.03/2018  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah.

## Accepted author version posted online:  25 April 2022
Hendryadi (Reviewing editor)

## DECLARATIONS
Funding Not Applicable
Competing Interests Tidak ada konflik kepentingan untuk diungkapkan.