## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received:  2021-03-30 Accepted: 2021-04-13
Published: 2021-09-01

## PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI KANDUNGAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA YANG TERDAPAT PADA IKAN ASIN DI KARAWANG
Darayani Fadiyah Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang 1710631010059@student.unsika.ac.id
Rani Apriani Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang rani.apriani@fh.unsika.ac.id

## Candra Hayatul Iman
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang candra.hayatul@fh.unsika.ac.id
Abstrak: Karawang  merupakan  kota  yang  memiliki  laut  dan  beberapa  penduduk  tinggal dipesisir  dan  penduduk  sekitar  mendapatkan  penghasilan  menjadi  nelayan  dan  menjual hasil tangkapan secara hidup ataupun yang sudah menjadi olahan seperti ikan asin namun dari beberapa yang mengelolanya menjadi makanan olah menambahkan bahan berbahaya seperti  formalin  atau  yang  lainnya,  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  sosio-yuridis,  oleh  karena  itu  membutuhkan  data  primer  dan  sekunder  ,  tujuan penilsan  ini  diperuntukan  memberikan  edukasi  kepada konsumen  agar  lebih cerdas dalam memilih ikan asin sehat,  hasil dari penulisan ini dapat dilihat bahwa setiap tahun dilakukan penelitian data tetap konstan menunjukan bahwa penggunaa bahan kimia berbahaya masih tinggi hingga saat ini .
Kata Kunci : Ikan Asin, Kimia, Formalin, Perlindungan konsimen.
Abstract:  Karawang is a city that has a sea and some residents live on the coast and the surrounding population earns income from being fishermen and selling live catches or those that  have  been  processed  such  as  salted  fish,  but  from  some  who  manage  it  into  food  by adding hazardous materials such as formaldehyde or others, the method which is carried out through juridical normative where all data is obtained from literature  review and in terms of applicable laws, the purpose of this study is to provide education to consumers to be smarter in  choosing  healthy  salted  fish,  the  results  of  this  writing  can  be  seen  that  every  year research  is  carried  out  the  data  remains  constant  showing  that  the  use  of  hazardous chemicals is still high today.
Keywords: Salted Fish, Chemistry, Formalin, Consumen Protection.

## PENDAHULUAN
Karawang,  sebuah  kota  yang memiliki  laut  tentu  dekat  dengan pesisir  pantai  yang  menjadi  bukti bahwa  ada  penduduk  yang  tinggal didaerah  pesisir  memiliki  pekerjaan sebagai  nelayan  untuk  memenuhi biaya kehidupan mereka.
Sebagian dari mereka mengelola hasil tangkapan sebagai bentuk olahan  lain  atau  dijual  masih  hidup, namun  dari  sebagian  dari  mereka melakukan pengolahan kembali sebagai  suatu  olahan  makanan  yang cukup  tahan  lama  untuk  disimpan salah satunya ikan asin.
Makanan adalah suatu komponen penting untuk tubuh karena akan  menjadi  sumber  daya  untuk tubuh  manusia  yang  bersumber  dari tumbuhan (pertanian, perkebunan, dan kehutanan)  atau  hewan  (perikanan, peternakan  dan  sebagainya.)  yang kemudian  diolah  oleh  menjadi  sebuah hidangan  yang  dapat  mengahsilkan energi agar manusia dapat melakukan aktivitas secara normal.
Dengan diolahnya bahan pangan tersebut harus memperhatikan komponen-komponen yang ada didalamnya  makanan  tersebut  seperti tidak mengandung bahan kimia, benda asing  atau    bakteri  yang  akan mencemari  komposisi,  yang  dapat
membahayakan  tubuh  oleh  sebab  itu pelaku  usaha  diminta  memperhatikan keamanan  komposisi  makanan  yang akan  menjadi  tantangan  untuk  tetap menjaga  makanan  tetap  higenis  yang dapat  mempengaruhi  pasar  pelaku usaha tersebut. [ 1 ]
Ikan  menjadi  salah  satu  sumber makanan pokok yang sering dikonsumsi oleh masyarakat khususnya  Indonesia,  ikan  dapat diolah  menjadi  berbagai  macam  jenis makanan  salah  satunya  olahan  ikan asin yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia, cara pengelolaan nya dengan dijemur untuk menunda pembusukan.
Namun penelitian telah mengatakan  bahwa  ikan  asin  proses pengeringannya tertunda karena hujan,  sering  diberi  pengawet  atau bahan kimia yang dapat membahayakan  tubuh  manusia,  pada tahun  2005  pemerintah  membuat kebijakan  tentang  penggunaan  bahan kimia  sebagai  pengawet  contonhnya seperti formalin saat itu survey menunjukan 53,3% ikan menggunakan bahan  kimia  angka  ini  menunjukan pada  saat  itu  betapa  tinggi  nya penggunaan  bahan  kimia  pada  ikan khusunya  dalam  pembuatan  ikan  asin sebagai pengawet atau pemutih2. [ 2 ]
Data menunjukan beberapa pasar  yang  menjual  ikan  asin  masih mengandung  formalin  yang  tinggi salah  satu  data  kandungan  formalin 29,10  miligram  per  kilogram,  dan masih ada beberapa pedagang menggunakan  bahan  kimia  sebagai pengawet, konsumen sebagai sasaran pelaku usaha diharapkan dapat dengan  cerdas  dapat  memilih  ikan asin  yang  tidak  mengandung  bahan kimia.
Pada saat itu menunjukan bahwa penggunaan bahan kimia pada makanan masih tinggi hal ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran  pelaku  usaha  untuk  tidak menggunakan  bahan  kimia  sebagai pengawet atau pemutih sebagai pembersih  atau  memberikan  warna yang  cerah  pada  ikan  asin  masih sangat kurang.
Hingga hasil data terbaru menununjukan  bahwa  3  sampel  ikan asin yang diambil dipasar untuk diuji di laboratorium menghasilkan positif mengandung formalin, hal ini mengharuskan  konsumen  untuk  terus berhati-hati  dalam  memilih  ikan  asin yang  akan  dikonsumsi. [ 3 ] Keamanan makanan  merupakan  suatu  hal  yang harus diperhatikan karena dapat berdampak pada kesehatan, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa.
Kasus tentang penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan masih sering terjadi, kasus yang sering ditemui  penggunaan  formalin,  boraks dan  sebagainya  hal  ini  terjadi  untuk menekan angka kerugian materi pelaku  usaha  namun  tanpa  berpikir dampak buruk yang akan diterima oleh konsumen. [ 4 ]
Bahan kimia yang sering digunakan dalam pembuatan ikan asin adalah formalin fungsi untuk mengawetkan  ikan  asin  agar  lebih tahan  lama  disimpan  dalam  jangka waktu yang panjang.
Formalin memiliki pengertian merupakan  salah  satu  pengawet  non pangan yang sekarang banyak digunakan untuk mengawetkan makanan.  Formalin  adalah  nama dagang  dari  campuran  formaldehid, metanol dan air.
Formalin yang beredar di pasaran mempunyai kadar
formaldehid  yang  bervariasi,  antara 20% – 40%5. [ 5 ]
Beberapa  undang-undang  yang melarangnya Peraturan Menteri Kesehatan  No.  722  Tahun  1988, Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.
1168/Menkes/PER/X/1999, Undang- Undang    No.  7  Tahun  1996  tentang Pangan  dan  Undang-Undang    No.  8
Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
Penggunaan bahan kimia berbahaya pada ikan
asin
menimbulkan  kerugian  yang  akan dialami  oleh  konsumen  dalam  jangka pendek atau jangka panjang keduanya memiliki  resiko  yang  berbahaya  untuk tubuh, bahayanya sebagai berikut :
Bahaya  jangka  pendek  (Akut) yaitu  dapat  menyebabkan  kerusakan jaringan  dan  luka  pada  organ  dalam, bila  tersentuh  kulit  akan  memerah, mati  rasa  dan  terbakar,  jika  terkena mata  menimbulkan  iritasi  sehingga mata  memerah,    pengelihatan  kabur disertai  mengeluarkan  air,  dan  yang terakhir jika tertelan saluran pernafasan  dan  perut  akan  terbakar dan  mual  disertai  pendarahan  dan sakit perut yang hebat.
Bahaya jangka panjang (Kronis),dapat menyebabkan sakit kepala,  batuk  radang  selaput  lendir hidung,  mual,  mengantuk  luka  ginjal, efek  neuro  psikologis,  bila  tersentuh kulit  akan  panas  mati  rasa  gatal-gatal, kerusakan jari tangan. [ 6 ]
Kerugian  yang  didapat  sudah sangat  jelas  sangat  berdampak  buruk bagi tubuh konsumen  baik  dikonsumsi secara  jangka  pendek  atau  jangka panjang  dengan  hal  buruk  yang  akan terjadi  dikemudian  maka  hindarilah
ikan  asin  yang  memiliki  ciri-ciri  diatas agar  terhidar  segala  bentuk  kerugian yang akan ditimbulkan.

## POKOK PERMASALAHAN
Dengan  latar  belakang  yang telah  diuraikan  maka  penulis  dapat merumuskan  masalah  yang  akan menjadi  pembahasan  berikut  rumusan masalah :
Bagaimana perlindungan konsumen  akibat  mengonsumsi  ikan asin  dengan  kandungan  bahan  kimia berbahaya ?

## METODE PENELITIAN
Metode  ini  menggunakan  sosio- yuridis dan membutuhkan data sekunder  dan  data  primer,  data diperoleh  dari  responden  sedangkan data  sekunder  berasal  dari  bahan hukum .
Penelitian  menggunakan  sosio- yuridis  yaitu  dengan  cara  mengkaji dan  menganalisis  dengan  memberi gambaran  umum    atau  menyeluruh mengenai pelaksanaan hkum mengenai perlindungan konsumen.
Peneltian ini disebut penggabungan metode penelitian hukum  normative  dengan  metode sosiologis  yang  disebut  sosio  yuridis [ 7 ]
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang, pemilihan lokasi dilakukan  atas  dasar  pertimbangan antara  lain:  bahwa  Karawang  sebagai daerah  yang  memiliki  kawasan  pesisir yang  sebagian  penduduk  yang  tinggal disana  sebagai  nelayan  dan  pengolah ikan asin.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Karawang  sebagai  daerah  yang memiliki  daerah  pesisir  pantai  dan mengingat bahwa banyak yang melakukan  pengolahan  ikan  salah satunya sebagai olahan ikan asin.
Dalam  Undang-Undang  No.  18 Tahun 2012 Tentang Pangan, penggunaan  bahan  pangan  yang aman,  bermutu  dan  bergizi  seimbang merupakan  komponen  yang  harus dipenuhi pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Sebab keamanan  dan  keselamatan  dalam mengonsumsi bahan pangan merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh konsumen. Apabila hak tersebut dilanggar,  maka  akan  menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri.
Penggunaan  bahan  berbahaya pada  produk  olahan  pangan  ikan  asin merupakan  suatu  bentuk  pelanggaran terhadap  hak  konsumen.  Mengingat ikan  asin  merupakan  suatu  produk
olahan pangan tradisional yang hampir mudah dijumpai di Indonesia, keamanan  produk  ikan  asin  tersebut dapat  diketahui  dengan  ada  tidaknya kontaminasi  dari  bahan  berbahaya yang  dapat  mengganggu  kesehatan [ 8 ]
Dalam  Undang-Undang  No.  36 Tahun  2009  Tentang  Kesehatan, kesehatan merupakan hak yang dimiliki  oleh  setiap  orang  dan  setiap orang harus menjunjung hak tersebutnya.
Apabila kesehatan masyarakat selaku konsumen terganggu  maka  akan  mengakibatkan kerugian besar pada ekonomi negara.
Penggunaan  bahan  berbahaya seperti  formalin,  borak  dan  pewarna berbahaya  pada  produk  ikan  asin untuk proses pengawetan serta meninggatkan  daya  tarik  dari  segi bentuk  maupun  warna  tentu  sangat tidak  dibenarkan.  Sebab  bahan-bahan berbaya  tersebut  tidak  diperuntukan untuk konsumsi. Namun, secara sekilas  konsumen  yang  mayoritas sangat  awam,  memang  sulit  untuk membedakan  mana  produk  ikan  asin yang  aman  konsumsi  dengan  yang tidak.  ketidaktahuan  konsumen  inilah yang  sering  dimanfaatkan  pelaku usaha untuk meraup keuntungan.
Didalam  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan
Konsumen  dijelaskan  bahwa  pelaku usaha  bertanggung  jawab  atas  segala kerugian  yang  dialami  konsumen akibat  produk  yang  dipasarkannya tersebut. Sebagaimana yang tercantum  dalam  Pasal  19,  yang berbunyi :
(1)  Pelaku  usaha  bertanggung
jawab  memberikan  ganti
rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian  konsumen  akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
(2)  Ganti rugi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang  dan/atau  jasa  yang sejenis atau setara nilainya,
(3)  atau  perawatan  kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku. (4)  Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang  waktu  7  (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
(5)  Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana
berdasarkan pembuktian
lebih lanjut mengenai
adanya unsur kesalahan. (6)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila  pelaku  usaha  dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Pelaku usaha yang tidak menjalankan tanggungjawabnya tersebut,  dapat  digugat  melalui  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK) atau dapat mengajukan guggatan  melalui  Badan  Peradilan  di tempat  kedudukan  konsumen.  Sekecil apapun kerugian uang, kerugian barang  dan  biaya  santunan  yang dialami konsumen, tetap harus diperjuangkan.  Hal  tersebut  tidak semata untuk menutup kerugian konsumen  tersebut,  melainkan  untuk meminimalisir  kasus  serupa  terulang kembali.
Pemerintah selaku penyelenggaran negara melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen,
telah memberikan wujud perlindungannya  terhadap  konsumen. Salah  satunya  dengan  menetapkan hukuman kepada pelaku usaha curang,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 62 yang berbunyi :
(1)  Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  8,  Pasal  9,
Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf  a,  huruf  b,  huruf  c, huruf e,, ayat (2), dan Pasal 18  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun  atau  pidana  denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). (2)  Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  11,  Pasal  12,
Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1)  huruf  d  dan  huruf  f dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  2  (dua) tahun  atau  pidana  denda paling banyak Rp 500.000.000,00  (lima  ratus juta rupiah).
(3)  Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan  luka  berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan
ketentuan pidana yang berlaku.
Dengan adanya peraturan tersebut  diharapkan  dapat  menekan perbuatan  curang  yang  dilakukan pelaku usaha, sehingga dapat meminimalisir  kerugian  yang  dialami konsumen. Mengingat bahwa konsumen  memiliki  kedudukan  yang
lebih  rendah  dibandingkan  dengan pelaku usaha. [ 9 ]
Penyelesaian  dapat  dilakukan  di BPSK  (Badan  Perlindungan  Sengketa Konsumen  )  setempat  ,  untuk  di Kabupaten  Karawang  sendiri  sudah tersedia  untuk  menanangani  kasus sengketa  konsumen  di  BPSK  (Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen) Karawang,  dalam  penyelesaian  nya BPSK  (Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen)  memiliki  tiga  cara  yaitu, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.
Sengketa konsumen diselesaikan dengan hukum perlindungan konsumen, Mediasi adalah cara penyelesaian  yang  diperoleh  dari kesepakatan para pihak yang bersengketa  yang  akan  dibantu  oleh mediator untuk menemukan jalan yang nantinya  disepakati  oleh  para  pihak yang  bersengketa,  mediasi  memiliki tahap-tahap nya yaitu:
1. Tahap pramediasi
2. Mediasi
3. Penanganan tidak lanjut
Untuk  mediasi  lebih  diarahkan menyelesaikannya melalui musyawarah  dan  kekeluargaan  (win- win  solution)  agar  hubungan  sebagai mitra tidak buruk.
Lalu menggunakan arbitrase, arbitrase merupakan penyelesaian
yang  dapat  dipilih  di  BPSK  (Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen) Karawang  dengan  cara  penyelesaian yang  beradasarkan  pada  perjanjian tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Suatu perjanjian arbitrase dikatakan  sah  apabila  memenuhi ketentuan  mengenai  syarat  sahnya perjanjian  yang  termuat  dalam  Pasal 1320 KUHPerdata, yakni:
1. kesepakatan para pihak
2. kecakapan  untuk  membuat perjanjian
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal. [ 10 ]
Lalu yang terakhir yaitu konsiliasi sama seperti halnya mediasi, konsiliasi mempertemukan  para  pihak  yang bersengketa dengan menyelesaikannya  secara  kekeluarga namun  tetap  ada  beberapa  ketentuan yang berbeda dengan mediasi.
Konsiliasi  menghasilkan  sebuah perjanjian  yang  disepakati  bersama yang kemudian didaftarkan oleh konsiliator  kepada  pengadilan  negeri setempat. [ 11 ]
Tahapan untuk melakukan penyelesaian sengketa di BPSK (Badan Penyelesaian
Sengketa
Konsumen) sebagai berikut :
1.  Tahap  pengajuan  gugatan,
Konsumen yang dirugikan
dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa  konsumen  kepada
BPSK  yang  terdekat  dengan tempat tinggal konsumen. Permohonan  dapat  dilakukan oleh  konsumen  sendiri  atau kuasanya atau ahli  waris yang bersangkutan  jika  konsumen telah  meninggal  dunia,  sakit atau telah lanjut usia sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis  maupun  lisan,  sesuai dengan  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku terhadap  orang  asing/warga negara asing. Untuk itu perlindungan terhadap
konsumen  sangat  dibutuhkan guna menciptakan kondisi perdagangan yang minim membawa kerugian bagi
konsumen.
2. Tahap  persidangan,  Pelaku usaha  yang  bersengketa  dan menjawab
pertanyaan
konsumen  dan  pelaku  usaha,
Perihal  peraturan  perundang- undangan di bidang
perlindungan konsumen.
Tahap  putusan  Putusan  Majelis BPSK  dapat  dibedakan  atas  dua  jenis putusan, yaitu:
1. Putusan  BPSK  dengan  cara konsiliasi dan mediasi Putusan dengan  cara  konsiliasi  dan mediasi  pada  dasarnya  hanya mengukuhkan  isi  perjanjian perdamaian, yang telah disetujui  dan  ditandatangani
oleh  kedua  belah  pihak  yang bersengketa.
2. Putusan  BPSK  dengan  cara arbitrase Putusan BPSK dengan  cara  arbitrase  seperti halnya putusan perkara perdata,  memuat  duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya. [ 12 ]
Untuk  menghindari  ikan  asin yang  mengandung  formalin  ciri-ciri yang  harus  dihindari  oleh  konsumen sebagai berikut :
1. Warna  cerah  dan  terlihat  lebih bersih .
2. Memiliki  bentuk  yang  sangat bagus dan kenyal.
3. Tidak  akan  dihinggapi  lalat walaupun disimpan diluar.
4. Sangat  awet  dapat  bertahan lebih dari 1 bulam [ 13 ]
Karena pernyataan yang disampaikan  oleh  tim  gabungan  yang berasal dari Badan ketahanan pangan, Dinas  Kesehatan,  Dinas  Perikanan dan  Kelautan,  Dinas  Pertanian  dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang
mereka melakukan  test  di  salah  satu  pasar  di Karawang  pada  15  sampel  makanan dan  5  sampel  makanan  dari  15  yang telah  dites  positif  mengandung  bahan kimia  berbahaya  yaitu  diantaranya cincau  hitam  (boraks)  pacar  cina (rodamin),  tahu  kuning,  mi  basah  dan ikan asin mengandung formalin. [ 14 ]
lalu pada 2 tahun setelahnya Tim
Pengawas Pangan
Terpadu Kabupaten  Karawang  melakukan  test kembali  di  salah  satu  pasar  karawang dengan  mengambil  14  sampel  jenis makanan  yang  dijual  dipasar  dari  14 jenis makanan yang salah satu sampel makanan  yang  diambil  yaitu  ikan  asin namun  yang  terbukti  mengandung bahan  kimia  berbahaya  hanya  tahu dan mi basah saja walaupun menunjukan  penurunan  penggunaan formalin  pada  beberapa  makanan tetap saja konsumen diharapkan tetap berhati-hati  dalam  memilih  makanan yang akan dikonsumsi. [ 15 ] untuk menghindari makanan berbahaya  yang  mengandung  bahan kimia  khususnya  pada  ikan  asin, konsumen  juga  berhak  mendapatkan perlindungan hukum preventif, perlindungan tersebut adalah perlindungan  yang  diberikan  oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah  pelanggaran  terulangnya kembali pelanggaran tersebut.
Perlindungan  tersebut  diberikan dalam  bentuk  undang-undang  serta memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan  dalam  melakukan suatu kewajiban, perlindungan prefentif ini merupakan upaya perlindungan terhadap terhadap seseorang  dari  orang  lain  yang
melakukan pelanggaran atau melawan hukum.
Dalam hal konsumen perlindungan  preventif  telah  dilakukan pemerintah  melalui  undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan adanya perlindungan preventif tersebut
diharapkan dapat meningkatkan  kesadaran  para  pelaku usaha untuk tidak melakukan tindakan curang  karena  untuk  meningkatkan kualitas barang atau jasa yang kemudian  akan  menumbuhkan  rasa tanggungjawab  dalam  diri  pelaku usaha terhadap barang atau jasa yang disediakan  oleh  pelaku  usaha  untuk tidak melakukan kegiatan yang merugikan  konsumen    agar    tetap menjaga hak dan martabat konsumen. [ 16 ]
Untuk menjaga perlindungan preventif  dapat  dilakukan  melalui  jalur litigasi  dan  non  litigasi  untuk  di Kabupaten  Karawang  kedua  jalur tersebut bias ditempuh jalur non litigasi dapat  dilakukan  di  BPSK  (Badan Penyelesain Sengketa Konsumen) Kabupaten Karawang  melalui mediasi, arbitrase  dan  konsilisasi  atau  dapat ditempuh  melalui  jalur  litigasi  melalui Pengadilan  Negeri  Karawang  semua dapat  disesuaikan  dengan  jalur  apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan
kasus sengketa konsumen yang sedang dijalani saat ini namun baiknya jika perkara dapat diselesaikan melalui jalur  non  litigasi  jika  melalui  jalur  non litigasi  tidak  dapat  diselesaikan  maka dapat melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri.

## KESIMPULAN
Perlindungan  konsumen  sangat dibutuhkan karena Karawang merupakan  daerah  yang  memiliki daerah  pesisir  yang  penduduk  nya menjadi salah satu pengolah ikan asin dan dikhawatirkan menggunakana bahan kimia berbahaya oleh sebab itu dibutuhkannya perlindungan konsumen yang dilihat melalui undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena  konsumen  memiliki  hak  yang telah  diatur  dalam  undang-undang tersebut,

## REFERENSI
[ 1 ] Bernard
Sihite, (2020),
Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  Atas  Produk  Mie Basah
Yang Mengandung
Formalin.  Jurnal  Hukum  Adigma,
3 (1), 1071-1090.
[ 2 ] Ernik  Yuliana,  (2011),  Tingkat
Penggunaan Bahan Kimia
Berbahaya Pada Pengolahan
Ikan Asin: Kasus Di Muara Angke Dan  Cilincing,  Jakarta,  Jurnal
Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia, 16 (1), 14-16.
[ 3 ] Junaira  Surahy,  (2020),  Analisis
Perilaku
Penjual Terhadap
Kandungan Formalin Ikan Asin Di Pasar  Tradisional  Kota  Ambon, Hasanuddin  Journal  of  Public Health, 1 (1), 92-100.
[ 4 ] Yhona Paratmanitya, (2016),
Kandungan        bahan  tambahan pangan berbahaya pada
makanan  jajanan  anak  sekolah
dasar di Kabupaten Bantul,
Jurnal Gizi Dan Dietetik
Indonesia, 4 (1), 49-55.
[ 5 ] Henny  Putri  Sitiopan  T,  (2012),
Studi Identifikasi Kandungan Formalin  Pada  Ikan  Pindang  Di Pasar  Tradisional  Dan  Modern Kota Semarang, Jurnal
Kesehatan  Masyarakat,  1  (2),
983-994. [ 6 ] Feby Anggita Rachmadani Harahap,  (2019),  Analisis  Kadar
Formalin  Pada  Ikan  Segar  Di Pasar Pagi Lawe Bulan Kutacane Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara, Hlm.13.
[ 7 ] Rani Apriani. (2019), Perlindungan Konsumen
Terhadap  Informasi  Komposisi
Kandungan Yang Tercantum Pada Kemasan Pangan Di
Karawang,    Jurna  De  Jure,
11(1), Hlm.  38-52.
[ 8 ] Rinto  at  all.  (2009),  Kajian Keamanan  Pangan  (Formalin, Garam  Dan  Mikrobia)  Pada  Ikan Sepat  Asin  Produksi  Indralaya. Jurnal  Pembangunan  Manusia.8 (2).
[ 9 ] Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.. Hukum  Perlindungan  Konsumen Indonesia. CV Sah Media : 2017.
Makasar. hlm. 2.
[ 10 ] Muskibah, (2018), Arbitrase Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, 4(2), Jurnal Komunikasi Hukum, 150-171.
[ 11 ] Rumelda  Silalahi,  (2019),  Kajian Hukum Atas Pernyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial Secara  Konsilias,  Jurnal  Darma Agung, 27(2), 1000-1011.
[ 12 ] Arif Rahman. (2018), Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota
Serang,Jurnal  Ilmu  Hukum,  2(1),
21-42.
[ 13 ] Hasnidar, (2020), Bahaya Penggunaan  Formalin  Sebagai
Pengawet Bahan
Makanan,
Jurnal Aplikasi Teknik dan
Pengabdian  Masyarakat,  4  (1),
39-44.
[ 14 ] Redaksi,  (09/06/2016),  Ini  5
Makanan Berbahaya
yang
Beredar  di  Karawang,  Pelita
Karawang.
[ 15 ] Farida  Farhan,  (08/03/2018),  Mi
Kuning Basah dan Tahu Berformalin Ditemukan di Karawang, Kompas. [ 16 ] Philipus M. Hadjon, 2011,
Pengantar  Hukum      Administrasi
Negara,  Gajah  Mada  University
Press, Yogyakarta, hlm.76.