## EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PRINSIP EKONOMI SYARI’AH
Oleh:
Alfian Izzat El Rahman
Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Indonesia
alfianizzat93@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  pembebanan  hak  tanggungan  dalam  akad pembiayaan  pada  bank  Syari’ah  dan  kesesuaian  terhadap  eksekusi  hak tanggungan tersebut dengan prinsip Syari’ah. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang dilakukan dengan cara meneliti dengan bahan pustaka atau bahan hokum  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan penelusuran terhadap peraturan- peraturan khususnya KUHP Perdata, Peraturan tentang  jabatan  PPAT,  Undang  Undang  Hak  Tanggungan,  Undang  Undang Perbankan,  Undang-Undang  Perbankan  Syari’ah  dan  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syari,ah  serta  Putusan  dan  Fatwa  DSN  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian  selain  itu  sebagai  pendukung  digunakan  pendekatan  analisis  konsep hokum dan pendekatan kasus yaitu dengan cara melakukan tela,ah terhadap akta PPAT  dalam  bentuk  SKMHT  maupun  APHT  yang  dibuat  sebelum  dilakukan Pembebanan  Hak  Tanggungan  di  kantor  pertanahan  setempat.  Adapun  hasil penelitian ini menenjukkan bahwa eksekusi hak tanggungan tersebut tidak sesuai dengan prinsip syari,ah terutama 3 (tiga) prinsip syari,ah yaitu prinsip sukarela (ridha,iyyah), prinsip keadilan (al-adl) dan prinsip tolong menolong (ta,awun).
Kata Kunci: Eksekusi Hak Tanggungan dan Prinsip Ekonomi Syari’ah.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  ekonomi  global  telah  menimbulkan  banyak  konflik kepentingan  individu  maupun  kelompok.  Hal  ini  sebagai  akibat  dari  hubungan hukum  antara  individu  dengan  lembaga  tertentu  yang  masingmasing  memiliki kepentingan. Demikian halnya dengan sengketa ekonomi syariah. Hal ini kerapkali terjadi  seiringan  dengan  perkembangan  bisnis  di  bidang  ekonomi  syariah  di Indonesia semakin berkembang. Bisnis ekonomi syariah sudah masuk ke berbagai wilayah tanah air mulai dari wilayah provinsi, Kota/kabupaten hingga kecamatan. Di  Kota/kabupaten  misalnya  terdapat  Bank  Muamalat,  Bank  Syari’ah,  BRI Syari’ah, BNI Syari‟ah, Bank Danamon, Bank Mandiri Syari‟ah dan lain-lain.
Pengajuan  eksekusi  dalam  sengketa  ekonomi  syariah  kepada  Pengadilan Agama di dasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan  Agama,  yang  memberikan  delegasi  kewenangan  penuh  kepada Pengadilan  Agama  untuk  melaksanakan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah, perbankan, keuangan dan asuransi yang didasarkan pada hukum syariah.
Konsekuensi  yuridis  dari  ketentuan  undang-undang  tersebut  Pengadilan Agama  harus  siap  menerima  dan  melaksanakan  eksekusi  hak  tanggungan  yang diminta oleh perbankan. Di sisi lain, kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikan  sengketa  dibidang  ekonomi  syariah  sampai  pelaksanaan eksekusinya,  bukan  tanpa  tuntutan.  Dari  segi  substansi  hukum  beberapa  kali ditemukan  tumpang  tindih  kewenangan  antara  Pengadian  Agama  dengan Pengadilan Negeri. Sedangkan dari segi kultur Perbankan sendiri, tampaknya ada keengganan  para  pelaku  perbankan  untuk  menyelesaikan  masalah  sengketa ekonomi syariah. Karena alasan keraguan akan pelaksanaan eksekusi
Persoalan  akad  murabahah  sering  kali  tidak  diimbangi  dengan  proses penyelesaian  yang  maksimal  meskipun  hal  demikian  diatur  dalam  ketentuan undang-undang,  justru  menimbulkan  problem  dalam  proses  penyelesaian  di Pengadilan Agama. Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, penyusun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut problem eksekusi hak tanggungan akad murabahah di Pengadilan Agama.
Bank  merupakan  suatu  sektor  yang  dibutuhkan  dalam  pertumbuhan ekonomi  di  suatu  negara,  hal  ini  dikarenakan  bank  adalah  sektor  yang  sangat
berpengaruh dalam perputaran uang di suatu negara dan mengingat fungsi bank itu sendiri sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau bentuk  –  bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.
Di  Indonesia kita mengenal  dua sistem perbankan ( dual  banking system) , yaitu bank konvensional dan bank syariah yang diatur di dalam Undang– Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang  Perbankan.  Namun  karena  perbankan  syariah  memiliki  kekhususan  dan belum  diatur  secara  spesifik  di  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan, maka lahirlah Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang – Undang Perbankan Syariah). Dua sistem perbankan ( dual banking system) ini mulai diakui secara tegas di Indonesia pada tahun 1998, saat  diubahnya  Undang  –  Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan. Dengan  lahirnya  undang  –  undang  tersebut  maka  eksistensi  bank  syariah  mulai diakui secara tegas keberadaannya di Indonesia atau saat itu dikenal juga dengan istilah bank dengan prinsip bagi hasil.
Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Perbankan Syariah menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perbankan  syariah  adalah  segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah (selanjutnya disebut UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya 1 , sehingga tata cara operasionalnya berdasarkan tata cara muamalat, yaitu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al – Quran dan Al – Hadist ,  berpedoman  pada  praktik-  praktik  bentuk  usaha  yang  ada  pada zaman Rasulullah, bentuk – bentuk usaha yang tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk – bentuk usaha baru yang lahir sebagai hasil ijtihad para ulama/cendikiawan yang tidak menyimpang dari ketentuan Al – Quran dan Al – Hadist. 2
1 Pasal 1 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
2 Warkum  Sumitro,  Asas  –  asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga  –  lembaga  Terkait  (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal) di Indonesia, cetakan keempat, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 6.
Dalam bank syariah tidak ada sistem kredit, melainkan sistem pembiayaan, meskipun  pada  dasarnya  adalah  pembiayaan  akan  tetapi  dalam  melakukan pembiayaan  perbankan  syariah  juga  harus  mengedepankan  prinsip  kehati-hatian sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  perbankan  konvensional  dalam  menyalurkan kreditnya untuk  meminimalisir adanya resiko  dalam pembiayaan oleh perbankan syariah.  Tujuan  dari  diberlakukannya  prinsip  kehati-hatian  tidak  lain  agar  bank selalu  dalam  keadaan  sehat,  antara  lain  selalu  dalam  keadaan likuid,  solvent dan menguntungkan ( profitable ). Diberlakukannya prinsip kehati-hatian ini, diharapkan kadar  kepercayaan  masyarakat  terhadap  perbankan  selalu  tinggi  sehingga masyarakat bersedia dan tidak merasa ragu menyimpan dananya di bank. Prinsip kehati-hatian  dalam  perbankan  syariah  juga  dimuat  dalam  ketentuan  Pasal  23 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa:
“ Bank syariah dan/atau UUS (Undang-Undang Syariah) harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/ atau UUS (Undang-Undang  Syariah)  menyalurkan  dana  kepada  nasabah  penerima fasilitas ”. 3
Untuk  mendapatkan  keyakinan  maka  bank  syariah  wajib  melakukan penilaian  berdasarkan  prinsip  5  C  yang  juga  dilakukan  oleh  perbankan konvensional, yang meliputi :
1. character (watak),
2. capacity (kemampuan),
3. capital (modal),
4. collateral (agunan), dan
5. condition (prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas). 4
Salah  satu  unsur  yang  penting  dari  prinsip  5  C  tersebut  adalah  adanya collateral (agunan), karena dalam pembiayaan dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam rangka penyaluran dana adalah milik nasabah penyimpan, sehingga keberadaan  agunan  adalah  untuk  menjamin  pelunasan  pembiayaan  sebagaimana
3 Pasal 23 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
4 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 95.
yang termuat dalam Pasal 1 ayat (26) Undang – Undang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa :
“Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/  atau  UUS,  guna  menjamin  pelunasan  kewajiban  nasabah  penerima fasilitas”. 5
Salah  satu  bentuk  jaminan  dalam  perbankan  syariah  adalah  jaminan  atas tanah.  Dalam  prakteknya  jaminan  atas  tanah  dalam  perbankan  syariah  guna menjamin  kepastian  hukum  terhadap  jaminan  yang  diberikan  oleh  nasabah penerima  fasilitas  kepada  bank,  maka  bank  syariah  melakukan  hal  yang  sama seperti  perbankan  konvensional  yaitu  melakukan  pembebanan  Hak  Tanggungan terhadap jaminan atas tanah tersebut melalui Pejabat yang berwenang yaitu dalam hal  ini  adalah  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (selanjutnya  disebut  PPAT).  Hal tersebut  menurut  hemat  penulis  menimbulkan  problematika  hukum  terhadap peraturan  yang  ada  mengenai  Hak  Tanggungan  itu  sendiri  jika  dikaitkan  dengan konsep  pembiayaan  syariah  dan  problematika  terhadap  PPAT,  seperti  yang  kita ketahui  bahwa  Hak  Tanggungan  sebelum  dilakukan  pendaftaran  di  kantor pertanahan  maka  terlebih  dahulu  dibuatkan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (selanjutnya disebut APHT) oleh PPAT sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6 dan juga dimungkinkan bahwa PPAT dapat membuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak  Tanggungan  (selanjutnya  disebut  SKMHT)  dalam  hal  pemberi  Hak Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPAT sesuai yang tercantum dalam Pasal 15  Ayat  (1)  Undang  –  Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan Atas  Tanah  Beserta  Benda  –  Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah  (selanjutnya disebut Undang – undang Hak Tanggungan) dan/atau dalam hal tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan belum bersertifikat. 7
Pembebanan  Hak  Tanggungan  dalam  perbankan  syariah  menimbulkan problematika  terhadap  PPAT,  karena  bentuk  dari  APHT  maupun  SKMHT  yang dibuat  oleh  PPAT  merupakan  bentuk  baku/  standar  yang  telah  ditentukan  oleh Kantor Pertanahan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
5 Pasal 1 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
6 Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 92.
7 Ibid, hlm. 95.
Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran  Tanah  pada  Pasal  96  ayat  (1)  huruf  f  tentang  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan dan huruf h tentang SKMHT yang tata cara pengisiannya harus dibuat sesuai  dengan  lampiran  peraturan  tersebut.  Dalam  prakteknya  agar  SKMHT ataupun  APHT  yang  merupakan  bentuk  standar  dari  Badan  Pertanahan  Nasional tersebut  terpaksa  dirubah  redaksinya  guna  menyelaraskan  dengan  perbankan syariah yang tidak mengenal “kredit/ utang” maupun “Perjanjian Kredit/ Perjanjian Utang”, yang mana jika dikembalikan kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan tersebut  di  atas  maka  dapat  dikatakan  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  tata  cara pengisian  yang  telah  ditentukan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  (selanjutnya disebut BPN).
Timbulnya problematika terhadap PPAT dalam membuat SKMHT maupun APHT sendiri tidak sebatas pada bentuk baku/ standar terhadap SKMHT maupun APHT yang sudah ditentukan oleh BPN, akan tetapi karena aturan mengenai Hak Tanggungan  sendiri  yang  menurut  hemat  penulis  belum  mampu  mengakomodir kepentingan  untuk  jaminan  atas  tanah  pada  perbankan  syariah,  sehingga  hal tersebut  menjadikan  sebuah  dilema  atau  kebingungan  bagi  PPAT  dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Adanya kebingungan terhadap pembebanan Hak Tanggungan dalam akad pembiayaan syariah dalam prakteknya tidak sedikit membuat PPAT yang tidak berani melakukan pembebanan Hak Tanggungan dalam akad pembiayaan syariah.
Dari  apa  yang  termuat  dalam  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan  Tanah.  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  tersebut  menggambarkan bahwasanya  Hak  Tanggungan  digunakan  untuk  menjamin  pelunasan  suatu utang/kredit  yang  selama  ini  dikenal  dalam  sistem  perbankan  konvensional, sedangkan di dalam perbankan syariah tidak dikenal utang piutang atau kredit akan tetapi pembiayaan. Adanya lembaga Hak Tanggungan untuk jaminan atas tanah di dalam  pembiayaan  syariah  juga  menimbulkan  problematika  dalam  hal  apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, seperti yang termuat dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang – Undang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa:
Dalam hal nasabah penerima fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, bank syariah  dan  UUS  dapat  membeli  sebagian  atau  seluruh  agunan,  baik  melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan  atau  berdasarkan  pemberian  kuasa  untuk  menjual  dari  pemilik  agunan, dengan  ketentuan  agunan  yang  dibeli  tersebut  wajib  dicairkan  selambat  – lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
Apabila melihat ketentuan tersebut di atas dapat dilihat bahwa untuk agunan dalam  pembiayaan  syariah  jika  nasabah  tidak  memenuhi  kewajibannya  bank sebatas dapat melakukan pembelian (baik melalui pelelangan umum maupun di luar pelelangan kepada Kantor lelang Negara) berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan tersebut.
Penyerahan  secara  sukarela  inilah  yang  menurut  hemat  penulis  perlu digaris bawahi,  karena  tata  cara  penyelesaian  terhadap  agunan  yang ditentukan oleh Undang-Undang  Perbankan  Syariah  dapat  dikatakan  bertentangan  dengan proses ekseskusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh perbankan syariah  apabila nasabah  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya,  karena  dalam  prakteknya  tidak sedikit  eksekusi  terhadap  Hak  Tanggungan  dilakukan  melalui  jalur  hukum berperkara (mengajukan gugatan) ke Pengadilan Agama yang dapat dikatakan jauh dari kata sukarela.
Dari  ketentuan  ini  terlihat  bahwa,  eksekusi  jaminan  perbankan  syariah  di Kota  Surabaya  tidak  sedikit  yang  diajukan  melalui  jalur  eksekusi  non  sukarela melalui Pengadilan Agama Surabaya, sehingga meskipun pada dasarnya di dalam Sertifikat Hak Tanggungan terdapat irah – irah sesuai dengan putusan pengadilan yaitu  “ Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa ”  yang mempunyai kekuatan eksekutorial atau mempunyai parate eksekusi akan tetapi jika proses eksekusi terhadap agunan tersebut sulit dilakukan maka perbankan syariah ataupun pihak nasabah memilih jalur berperkara di Pengadilan Agama.

## B. RUMUSAN MASLAH
1. Apakah  eksekusi  Hak  Tanggungan  dalam  akad  pembiayaan  syariah (murabahah) yang dilakukan pada nasabah sesuai dengan prinsip Syari’ah?
C. METODE PENELITIAN
a. Tipe Penelitian
Penelitian  mengenai  eksekusi  hak  tanggungan  dalam  akad  murabahah merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hak tanggungan. b. Pendekatan Masalah
Untuk  menyusun  skripsi  ini  penulis  menggunakan  penelitian  hukum normatif, dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan ( state approach ) dan pendekatan kasus ( cases approach ). Gabungan pendekatan ini di harapkan  dapat  memberikan  gambaran  dan  pembahasan  yang  komprehensif terhadap permasalahan eksekusi hak tanggungan dalam akad murabahah.
c. Bahan Hukum
Penelitian  ini  dititik  beratkan  pada  studi  kepustakaan  sehingga  data sekunder  atau  bahan  pustaka  lebih  di  utamakan  dari  pada  data  primer.  Bahan Hukum  primer  bersumber  dari  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku terutama yang berkaitan dengan penelitian ini yang meliputi antara lain: Undang-Undang  Dasar  tahun  1945,  Hukum  Acara  Perdata/HIR,  Undang- Undang  No.  5  tahun  1960  tentang  peraturan  dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA),  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun  1992  tentang  perbankan,  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004  tentang Pokok-Pokok Kekuasaan.
Kehakiman,  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  lainnya. Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  yang  memberikan  penjelasan  tentang bahan hukum primer antara lain berupa tulisan para pakar ahli hukum mengenai hak tanggungan, serta pelaksanaan eksekusi hak tanggungan.   Bahan  hukum tertier adalah yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder  antara  lain  meliputi  kamus  hukum, kamus bahasa Indonesia, jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini.
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Bahan  hukum  primer  dan  bahan  sekunder  serta  bahan  hukum  tertier, ketiganya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  tahapan-tahapan berfikir secara sistematis dari aturan-aturan yang lebih tinggi menuruni semua aturan  yang  lebih  rendah.  Guna  memberikan  jawaban  dan  solusi  pada  pokok permasalahan  penelitian  ini.  Adapun  pengolahan  bahan  hukum  tersebut
menggunakan  penalaran  deduksi  yaitu  penjelasan  keadaan  yang  terjadi  dan disesuaikan  dengan  kajian  dari  peraturan  perundang-undangan  serta  materi- materi  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  dan  pada  akhirnya  pembahasan skripsi ini di tarik kesimpulan dari uraian di atas.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Kesesuaian  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Sebagai  Jaminan  Pembiayaan Terhadap Prinsip Syariah
Pembiayaan  yang  diberikan  oleh  perbankan  syariah  pada  prakteknya tidak semuanya dapat dikatakan berjalan lancar, sehingga di dalam prakteknya perbankan syariah tidak jarang dalam memberikan fasilitas pembiayaan disertai dengan  penyerahan  jaminan  hak  atas  tanah  oleh  nasabah  yang  kemudian terhadap  jaminan  hak  atas  tanah  tersebut  diikat  dengan  jaminan  Hak Tanggungan.  Pemberian  jaminan  tersebut  pada  dasarnya  dilakukan  sebagai upaya  untuk  menjamin  diselesaikannya  kewajiban  oleh  nasabah  kepada  bank dan  justru  dengan  adanya  hak  tanggungan  dapat  memberikan  perlindungan hukum bagi penyedia dana terhadap nasabah yang telah wanprestasi.
Perbankan  syariah  di  dalam  menyelesaikan  pembiayaan  yang  kurang lancar  atau  bermasalah  biasanya  melakukan  beberapa  tahapan,  yaitu  tahap penyelamatan terhadap pembiayaan itu sendiri dan tahap penyelesaian terhadap pembiayaan  apabila  penyelamatan  terhadap  pembiayaan  tersebut  tidak  dapat diselesaikan lagi. 8 Tahap penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan oleh perbankan syariah melalui tahapan restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk: 9
a. Penjadwalan kembali ( rescheduling );
b. Persyaratan Kembali ( reconditioning );
c. Penataan Kembali ( restructuring ).
Apabila  terhadap  tahapan  penyelematan  pembiayaan  bermasalah tersebut  di  atas  tidak  juga  mampu  mengupayakan  pembiayaan  tersebut berjalan  lancar  kembali,  maka  perbankan  syariah  akan  melakukan  tahapan selanjutnya  yaitu  tahapan  penyelesaian  terhadap  pembiayaan  bermasalah
8 Faturahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 83.
9 Ibid., hlm. 82.
tersebut. Eksekusi terhadap jaminan hak atas tanah yang telah diikat dnegan hak  tanggungan,  salah  satu  cara  perbankan  syariah  melakukan  penyelesaian pembiayaan bermasalah.
Eksekusi  terhadap  jaminan  Hak  Tanggungan  jika  melihat  ketentuan Undang  –  Undang  Hak  Tanggungan  khususnya  di  dalam  Pasal  20  yang menyatakan apabila debitor cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan dapat menjual objek Hak Tanggungan dengan title eksekutorial nya melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan peraturan perundang – undangan. Jika melihat  ketentuan  tersebut  yang  dimaksud  debitor  tentunya  merupakan  pihak yang  mempunyai  utang  pada  kreditor.  Sehingga  terhadap  pembiayaan  yang secara prinsip telah penulis uraikan sebelumnya bahwa pembiayaan tidak dapat dipersamakan  dengan  utang/  kredit,  begitu  juga  halnya  dengan  debitor  juga sepatutnya  tidak  dapat  dipersamakan  dengan  nasabah  penerima  fasilitas pembiayaan.  Akan  tetapi  karena  pada  prakteknya  eksekusi  Hak  Tanggungan terhadap jaminan atas tanah tunduk kepada Undang – Undang Hak Tanggungan, maka  penulis  disini  mencoba  untuk  tidak  fokus  pada  permasalahan  tersebut. Penulis hanya akan fokus pada penerapan eksekusi Hak Tanggungan itu sendiri dipandang dari sudut kesesuainnya dengan prinsip syariah.
Pasal  40  Undang  –  Undang  Perbankan  Syariah  menyebutkan  bahwa dalam  hal  nasabah  penerima  fasilitas  tidak  memenuhi  kewajibannya  bank syariah  dan  UUS  dapat  membeli  sebagian  atau  seluruh  agunan  baik  melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh  pemilik  agunan  atau  berdasarkan  pemberian  kuasa  untuk  menjual  dari pemilik agunan dengan ketentuan agunan  yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat – lambatnya 1 (satu) tahun. Ketentuan ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip  sukarela  ( ridha‟iyyah )  dalam  ekonomi  syariah,  yaitu  bahwa  transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan bank dengan pihak lain terutama nasabah harus di dasarkan atas prinsip rela sama rela, 10 dimana seharusnya hal ini juga berlaku terhadap jaminan yang ada dalam akad pembiayaan pada bank
10 Any Nugroho, Hukum Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015),hlm. 48 .
syariah,  dimana  jaminan  yang  diberikan  harus  diberikan  secara  sukarela  oleh nasabah untuk kepentingan melunasi kewajibannya pada perbankan syariah.
Dalam  prakteknya  penerapan  terhadap  Pasal  40  Undang  –  Undang Perbankan  Syariah  tersebut  dapat  dikatakan  masih  belum  dapat  diterapkan, karena  terhadap  eksekusi  Hak  Tanggungan  yang  pada  dasarnya  mempunyai kekuatan eksekutorial sesuai dengan apa yang disebutkan pada Pasal 20 Undang – Undang Hak Tanggungan tidak serta merta dapat dijalankan. Dapat dikatakan bahwa terhadap proses eksekusi Hak Tanggungan sendiri tidak jarang dilakukan dengan  cara  menempuh  upaya  hukum  bersengketa  terlebih  dahulu  melalui Pengadilan.
Sehingga terhadap putusan dari pengadilan tersebutlah yang dijadikan dasar  untuk  melakukan  eksekusi  terhadap  Hak  Tanggungan  tersebut.  Dalam prakteknya untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan itu sendiri tidak serta merta dapat berpegangan pada title eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak  Tanggungan,  akan  tetapi  harus ditempuh  dengan  jalur  sengketa  terlebih dahulu melalui Pengadilan Agama yang kemudian terhadap putusan Pengadilan Agama  tersebut  dijadikan  dasar  untuk  melakukan  eksekusi  Hak  Tanggungan melalui jalur lelang eksekusi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Beliau juga menegaskan bahwa terhadap penerapan prinsip sukarela di dalam eksekusi Hak Tanggungan yang juga sejalan dengan Pasal 40 Undang – Undang  Perbankan  Syariah  tidak  sepenuhnya  dapat  diterapkan.  Hal  tersebut dikarenakan  eksekusi  Hak  Tanggungan  disamping  harus  melihat  prinsip sukarela  juga  harus  didasarkan  pada  prinsip  keadilan  dalam  ekonomi  syariah, karena  apabila  terhadap  eksekusi  Hak  Tanggungan  hanya  didasarkan  pada sukarela  yang  dalam  arti  harus  ada  kesukarelaan  dari  nasabah  atau  pemilik jaminan untuk menyerahkan jaminan dan dilakukan penjualan terhadap jaminan tersebut  maka  hal  tersebut  besar  kemungkinan  tidak  akan  pernah  bisa dilaksanakan.  Nasabah  pasti  menginginkan  terhadap  jaminan  tersebut  tidak dilakukan  eksekusi,  sehingga  prinsip  keadilan  untuk  Bank  juga  tidak  akan terpenuhi. 11
Sehingga  menurut  hemat  penulis  dengan  didasarkan  pada  praktek eksekusi Hak Tanggungan pada perbankan syariah yang ada selama ini belum sepenuhnya  dapat  dikatakan  sesuai  dengan  prinsip  syariah. Pertama ,  sesuai dengan  pembahasan  penulis  sebelumnya  yang  menguraikan  keabsahan pembebanan  Hak  Tanggungan  itu  sendiri  yang  pada  dasarnya  tidaklah  tepat apabila diterapkan dalam perbankan syariah. Kedua , tidak terpenuhinya prinsip sukarela dalam eksekusi jaminan itu sendiri yang pada prinsip seharusnya lebih diutamakan. Prinsip sukarela dalam eksekusi Hak Tanggungan dikatakan harus lebih diutamakan karena hal ini diamanatkan dalam Pasal 40 Undang – Undang Perbankan  Syariah  dan  karena  kerelaan  nasabah  dalam  eksekusi  Hak Tanggungan (yang berujung pada penjualan hak atas tanah milik nasabah) juga merupakan  penentu  sahnya  akad  jual  –  beli  objek  Hak  Tanggungan  yang dilakukan oleh bank.
Eksekusi Hak Tanggungan yang nanti berujung pada penjualan objek Hak  Tanggungan  (hak  atas  tanah  milik  nasabah)  harus  memperhatikan  syarat sahnya akad, salah satunya  adalah objek akad itu sendiri (dalam hal  ini objek Hak  Tanggungan  yang  merupakan  hak  atas  tanah  milik  nasabah).  Agar  objek akad sah, objek akad tersebut harus milik orang yang berakad namun dalam hal objek akad bukan milik orang yang berakad maka hal ini disebut akad fudhuli. Akad fudhuli bisa  dikatakan  sah  apabila  memperoleh      izin  dari  pemiliknya, apabila tidak mendapatkan izin dari pemiliknya maka menjadi batal. Sehingga meskipun  dilakukannya  eksekusi  Hak  Tanggungan  yang  didasarkan  pada putusan  Pengadilan  yang  lebih  mengedepankan  prinsip  keadilan,  seharusnya juga  tidak  mengesampingkan  prinsip  yang  lebih  utama  yaitu  prinsip kesukarelaan.
Dalam hal  putusan pengadilan  yang mengedepankan prinsip  keadilan di dalam eksekusi Hak Tanggungan harusnya juga tidak semata – mata dilihat dari sisi perbankan saja, akan tetapi prinsip tersebut juga harus dilihat dari sisi nasabah  juga.  Keadilan  terhadap  nasabah  juga  harus  dilihat  apakah  terhadap ketidak  mampuan  nasabah  dalam  memenuhi  kewajibannya  tersebut  karena kelalaian  nasabah  atau  memang  karena  ketidak  mampuan  nasabah.  Apabila terhadap  ketidak  mampuan  nasabah  tersebut  dikarenakan  memang  nasabah benar – benar tidak mampu memenuhi kewajibannya maka sepatutnya prinsip
keadilan itu juga harus melihat keadaan nasabah sehingga prinsip kesukarelaan oleh nasabah juga sepatutnya harus dipertimbangan. Akan tetapi berbeda apabila nasabah  lalai  memenuhi  kewajibannya  karena  kesengajaan,  maka  menurut hemat  penulis  akan  tepat  jika  prinsip  keadilan  kepada  Bank  lebih  diutamakan daripada prinsip sukarela dalam arti adanya unsur sukarela oleh Nasabah dalam penyelesaian pembiayaan dalam bentuk eksekusi Jaminan yang pada prakteknya telah dibebani Hak Tanggungan.
Selain  itu,  prinsip  keadilan  dalam  eksekusi  Hak  Tanggungan seharusnya juga tidak semata – mata dilihat dari proses eksekusinya itu sendiri, akan  tetapi  juga  harus  dilihat  sampai  dengan  proses  eksekusi  tersebut  telah dilakukan (sampai diselesaikannya kewajiban nasabah pada perbankan syariah melalui hasil eksekusi Hak Tanggungan tersebut). Termasuk di dalamnya biaya – biaya yang harus dikeluarkan dalam proses lelang, denda keterlambatan, dan biaya  –  biaya  lain  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  kewajiban  nasabah melalui lelang tersebut. Pada prakteknya biaya – biaya eksekusi melalui lelang dan  biaya  –  biaya  lain  sepenuhnya  dibebankan  kepada  nasabah,  bank sepenuhnya menghitung biaya – biaya yang timbul dan sisa kewajiban nasabah yang diambil dari hasil eksekusi jaminan melalui lelang tersebut. Sehingga dapat dikatakan prinsip keadilan dalam eksekusi Hak Tanggungan itu sendiri belum sepenuhnya  juga  dapat  diterapkan  atau  sesuai  dengan  proses  eksekusi  Hak Tanggungan itu sendiri.
Berdasarkan  uraian  yang  penulis  uraikan  di  atas,  maka  sebenarnya eksekusi  Hak  Tanggungan  dalam  prakteknya  tidak  sesuai  dengan  prinsip  – prinsip syariah, terutama terhadap eksekusi Hak Tanggungan yang harus melalui jalur  sengketa  di  pengadilan,  hal  ini  dikarenakan  pertama,  tidak  terpenuhinya prinsip  sukarela  yang  menjadi  dasar  penyelesaian  jaminan  itu  sendiri.  Kedua , tidak sepenuhnya terpenuhinya prinsip keadilan ( al – „adl ), dalam eksekusi Hak Tanggungan itu sendiri, sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas. Prinsip keadilan  dalam  eksekusi  Hak  Tanggungan  selama  ini  hanya  sebatas  melihat kepentingan  pihak  bank  saja  sebagai  penyedia  dana.  Padahal  menurut  hemat penulis  jika  melihat  dari  bentuk  –  bentuk  akad  yang  ada  dalam  pembiayaan syariah  tidak  mutlak  bank  tersebut  sebagai  penyedia  dana.  Misalnya  dalam musyarakah dimana  bank  dan  nasabah  mempunyai  kedudukan  yang  sama,
dimana bank dan nasabah sama  – sama menyediakan modal. Prinsip  keadilan seharusnya juga melihat dari sisi nasabah, sehingga tidak serta merta keadilan dilihat dari kepentingan bank saja.
Ketiga, tidak terpenuhinya prinsip tolong menolong ( ta‟awun ), hal ini dapat  dilihat  ketika  eksekusi  Hak  Tanggungan  itu  telah  dilaksanakan,  beban biaya yang timbul akibat eksekusi Hak Tanggungan tersebut hanya dibebankan kepada nasabah saja, padahal pembiayaan tidak lancar itu sendiri terjadi dapat dikarenakan ketidak mampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya artinya terjadi  kesulitan  finansial,  dan  ketika  biaya  –  biaya  tersebut  dibebankan  lagi kepada nasabah maka nasabah akan mengalami dua kali kesulitan. Disatu  sisi nasabah  harus  melunasi  kewajibannya  beserta  denda  kepada  bank  disisi  lain nasabah  juga  harus  menangung  biaya  –  biaya  yang  timbul  akibat  eksekusi tersebut.  Jika  mengacu  pada  prinsip ta‟awun seharusnya  biaya  –  biaya  yang timbul  akibat  eksekusi  Hak  Tanggungan  harus  tidak  dibebankan  sepenuhnya kepada nasabah melainkan bank syariah juga harus menolong nasabah, dalam arti  biaya  –  biaya  yang  timbul  dari  eksekusi  Hak  Tanggungan  ditanggung bersama baii oleh nasabah maupun pihak bank.
Pada  prinsipnya  Hak  Tanggungan  itu  sendiri  merupakan  lembaga jaminan  yang  megakomodir  kepentingan  penjaminan  peluansan  utang/  kredit dalam  perbankan  konvensional.  Sehingga  seharusnya  segala  sesuatu  yang berkaitan  dengan  ekonomi  syariah  khsusunya  perbankan  syariah  dalam  hal jaminan  dan  penyelesaianya  harus  sesuai  dengan  prinsip  syariah  sebagaimana termuat di dalam Undang – Undang Perbankan Syariah khususnya Pasal 40 yang mengedepankan  prinsip  sukarela  yang  merupakan  salah  satu  dasar  perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya dan sebuah bank yang diidentifikasikan atau  dikategorikan  sebagai  bank  syariah  adalah  di  dalam  bank  tersebut penerapan dari prinsip – prinsip syariah selalu dikawal dipelihara dan dijamin dan tidak sebaliknya. 12
E. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT
a. Kesimpulan
12 Agus Triyanta, Op.cit., hlm. 89.
1. Eksekusi Hak Tanggungan dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  ketidak  sesuaiannya  dengan  prinsip syariah dapat dilihat dari tidak terpenuhinya 3 (tiga) prinsip syariah yaitu prinsip  sukarela  ( ridha‟iyyah ),  prinsip  keadilan  ( al –  „adl ),  dan  prinsip ta‟awun (tolong – menolong). Pertama ,  tidak  terpenuhinya  prinsip sukarela yang menjadi dasar penyelesaian jaminan itu sendiri sesuai dengan
Pasal  40  Undang  –  Undang  Perbankan  Syariah  yang  pada  intinya menyatakan  penyelesaian  terhadap  jaminan  harus  didasarkan  pada penyerahan  sukarela  oleh  nasabah  kepada  Bank.  Sehingga  dalam penerapannya  eksekusi  Hak  Tanggungan  yang  tidak  jarang  dilakukan melalui  sengketa  terlebih  dahulu  pada  Pengadilan  secara  prinsip  tidak sesuai dengan prinsip sukarela dalam ekonomi syariah.
2. Kedua ,  tidak  sepenuhnya  terpenuhinya  prinsip  keadilan  dalam  eksekusi Hak Tanggungan itu sendiri, karena eksekusi Hak Tanggungan selama ini hanya sebatas melihat kepentingan pihak bank saja sebagai penyedia dana, padahal eksekusi Hak Tanggungan seharusnya juga harus melihat keadilan tersebut  dari  sisi  kemampuan  nasabah  juga. Ketiga ,  tidak  terpenuhinya prinsip ta‟awun (tolong  menolong),  hal  ini  dapat  dilihat  ketika  eksekusi Hak  Tanggungan  itu  telah  dilaksanakan,  beban  biaya  yang  timbul  akibat eksekusi Hak Tanggungan tersebut hanya dibebankan kepada nasabah saja. Padahal  pembiayaan  tidak  lancar  itu  sendiri  terjadi  dapat  dikarenakan ketidak mampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya artinya terjadi kesulitan  finansial,  dan  ketika  biaya  –  biaya  tersebut  dibebankan  lagi kepada nasabah maka nasabah akan mengalami dua kali kesulitan. Di satu sisi nasabah harus melunasi kewajibannya beserta denda kepada bank disisi lain  nasabah  juga  harus  menangung  biaya  –  biaya  yang  timbul  akibat eksekusi tersebut.
b. SARAN TINDAK LANJUT
Jika prinsip syariah benar – benar akan diterapkan dalam ekonomi syariah  khususnya  perbankan  syariah,  maka  seharusnya  dilakukan penyeragaman terhadap akad syariah itu sendiri khususnya terhadap akad jaminan  dalam  akad  pembiayaan  pada  perbankan  syariah.  Antara  akad pokok  yaitu  akad  pembiayaan  dengan  akad  tambahan  yaitu  berupa  akad
jaminan  (hak  atas  tanah  dan  lainnya)  juga  sejalan  dan  terakomodir  oleh lembaga  jaminan  yang  tepat  dan  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dan dibuatkannya  aturan  khusus  dalam  bentuk  perundang  –  undangan  agar dalam  penerapan  jaminan  dalam  akad  pembiayaan  pada  bank  syariah  itu sendiri memiliki juklak khusus sebagai pedoman penerapannya. Sehingga tidak  menimbulkan  ketidakpastian  dan  terdapat  celah  di  kemudian  hari untuk  dipermasalahkan.  Dengan  diselaraskannya  akad  syariah  khususnya terhadap akad jaminan yang sesuai dengan prinsip syariah maka terhadap eksekusinyapun diharapkan dapat sejalan dengan prinsip – prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia , Kencana, Jakarta, 2010.
Abdul  Ghofur Anshari, Hukum Perikatan Islam di Indonesia , UGM Press, Yogyakarta, 2010.
Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan , Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Agus Triyanta, Hukum Perbankan Syariah , Setara Press, Malang 2016.
Ahmad  Azhar  Basyir, Asas  -  Asas  Hukum  Muamalat ,  cetakan  ketiga,  UII  Press, Yogyakarta, 2009.
Ahmad  Warson  AL  -  Munawwir, “Kamus Al - Munawwir” ,  dalam  Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Akhmad  Mujahidin, Hukum  Perbankan  Syariah ,  PT.  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2016.
Any Nugroho, Hukum Perbankan Syariah, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2015.
Ascarya , Akad & Produk Bank Syariah, Cetakan Keempat, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2012.
Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Trasformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan  Perundang  –  Undangan, Cetakan  Kesatu,  PT.  Refika Aditama, Bandung, 2011.
Aunur Rohim Faqih, Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah & Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan, Fh Uii Pers, Yogyakarta, 2017.