## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANCAMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA
(Legal Construction of Venture Capital Finance for MSMEs In Facing The Threat of Global Economic Recession In Indonesia)
Vicko Taniady, Kania Venisa Rachim, dan Ramadhan Dwi Saputra Fakultas Hukum, Universitas Jember Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 e-mail: 190710101184@mail.unej.ac.id

## Abstrak
UMKM memiliki peran yang strategi dalam mengatasi permasalahan perekonomian negara. Namun  demikian,  salah  satu  problematika  yang  kerap  dihadapi  oleh  UMKM  adalah  modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika yang dihadapi oleh UMKM, serta menganalisis problematika kepastian hukum pembiayaan modal ventura bagi UMKM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta  menggunakan  data  sekunder  yang  diolah  melalui  teknik  studi  pustaka.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa negara Indonesia semenjak krisis perekonomian hingga saat ini, sangat terbantu dengan adanya peran UMKM sebagai stimulus perekonomian. Atas hal tersebut, untuk mengatasi permasalahan UMKM saat ini, maka diperlukannya urgensi penerapan modal ventura sebagai salah satu lembaga alternatif pembiayaan modal bagi UMKM. Modal ventura tidak hanya berfokus terhadap permodalan, namun juga berfokus terhadap pembinaan manajemen usaha. Hal tersebut tentunya sangat tepat bagi UMKM dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi global.  Pada  saat  ini,  pengaturan  pembiayaan  modal  ventura  masih  berbenturan  terhadap kepastian hukum bagi perusahaan modal ventura untuk memberikan pendanaan bagi UMKM. Hal ini dikarenakan, pembiayaan modal ventura bagi UMKM hanya diberikan kepada badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (“PT”). Atas hal tersebut, perlu adanya konstruksi hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum antara perusahaan modal ventura, UMKM, dan investor.
Kata kunci: Modal Ventura, Resesi Ekonomi, UMKM.

## Abstract
MSMEs have a strategic role in overcoming the country’s economic problems. However, one of the problems that MSMEs often face is capital. This research aims to analyze the problems faced by MSMEs, as well as analyze the problems of legal certainty in venture capital financing for MSMEs. This research uses a juridical-normative method with a statutory and regulatory approach, and uses secondary data processed through library study techniques. The research results show that Indonesia, since the economic crisis until now, has been greatly helped by the role of MSMEs as an economic stimulus. Due to this, to overcome the current problems of MSMEs, it is necessary to urgently apply venture capital as an alternative capital financing institution for MSMEs. Venture capital  does  not  only  focus  on  capital,  but  also  focuses  on  developing  business  management. This is of course very appropriate for MSMEs in facing the threat of a global economic recession. Currently,  venture  capital  financing  arrangements  still  conflict  with  legal  certainty  for  venture capital  companies  to  provide  funding  for  MSMEs.  This  is  because  venture  capital  financing  for

## Majalah Hukum Nasional Volume 53 Nomor 2 Tahun 2023 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664
DOI : 10.33331/mhn.v53i2.237 https://mhn.bphn.go.id

## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA
MSMEs is only provided to legal entities in the form of Limited Liability Companies (“PT”). Due to this, there is a need for legal construction that is able to create legal certainty between venture capital companies, MSMEs and investors.
Keywords: Venture Capital, Economic Recession, MSMEs.

## A.   Pendahuluan
Dalam konteks negara berkembang, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu permasalahan yang kerap kali dibicarakan. Berdasarkan pendapat Wijono, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator kemajuan pembangunan. Di Indonesia, sejak terjadinya krisis perekonomian pada tahun  1998,  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (selanjutnya  disebut  ” UMKM ”)  menjadi  roda sentral dalam memulihkan perekonomian saat itu. 1 Bahkan hingga saat ini, eksistensi kehadiran UMKM juga menjadi salah satu poros utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan data Kementerian Koperasi dan UMK Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa UMKM menyumbang sebesar 61,07% dari total Produk Domestik Bruto (selanjutnya disebut ” PDB ”). 2 Selain itu, UMKM juga menyerap 97% dari total tenaga kerja dan menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. 3
Kehadiran UMKM selaras dengan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut ” UUD NRI 1945 ”), berbunyi “ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan ”.  Penggambaran  implementasi  dari  peraturan  tersebut adalah adanya UMKM yang memberdayakan masyarakat lemah untuk membuat masyarakat memiliki usaha Mikro/Kecil/Menengah, dari hal ini masyarakat diberikan peluang untuk mendapatkan penghasilan dan membuka lapangan kerja baru. 4 Dalam  menciptakan  kepastian hukum  bagi  UMKM,  Pemerintah  Indonesia  mengatur  UMKM  secara  spesifik  dalam  peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut ” UU UMKM ”).
Munculnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di seluruh dunia mengakibatkan dampak negatif dalam perekonomian, terkhusus di Indonesia. Salah satu kelompok perekonomian penting di Indonesia yang berdampak signifikan akibat COVID-19 adalah UMKM. 5 Ketua Komite Tetap UKM dan Koperasi Kadin Indonesia, Sharmila menyebutkan setidaknya terdapat 40% UMKM
1 Fitri Rinaldi et al., “ Role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Supporting National Defense from Economic Perspectiv e,” Journal of Positive School Psychology 6, no. 5 (2022): 8914–20.
2 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia,” 2021, https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar- penting-dalam-perekonomian-indonesia.
3 Andi Ahmad Rivai, “Wadah UMKM KEMENKEU, Aplikasi Model Satu Paket Kemudahan Sistem Untuk Kesejahteraan Bangsa,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022, https://www.djkn.kemenkeu. go.id/artikel/baca/15199/Wadah-UMKM-KEMENKEU-Aplikasi-Model-Satu-Paket-Kemudahan-Sistem- Untuk-Kesejahteraan-Bangsa.html.
4 Otti Ilham Khair, Catur Widiatmoko, Rajanner P. Simarmata, “Analisis UU Cipta Kerja Dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM | Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia,” Jurnal Ilmiah Indonesia Volume 7 Nomor 2, no. Vol. 7 No. 2 (2022):, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6206.
5 Irman Firmansyah et al, “Meningkatkan Daya Saing UMKM di Era New Normal Melalui Pendekatan Analytic Network Process (ANP)” (2021) 10:2 Jurnal Ekonomi Indonesia 173–187, h. 173-174.

## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA
yang sudah gulung tikar. 6 Bahkan berdasarkan data Kadin, pendapatan UMKM turun hingga 70%. 7 Meskipun pandemi COVID-19 telah dinyatakan berakhir pada tahun 2022, namun Indonesia pada saat ini kembali menghadapi ancaman resesi ekonomi global. Kehadiran resesi ekonomi global apabila  tidak  mampu  untuk  dihadapi  dengan  baik  akan  berakibat  negatif,  seperti  pemutusan hubungan kerja secara massal, naiknya harga pangan, dan meningkatnya angka kemiskinan.
Atas hal tersebut, maka diperlukannya upaya penguatan UMKM dalam rangka menghadapi ancaman resesi ekonomi global. Namun demikian, salah satu problematika yang dihadapi oleh UMKM adalah permodalan. Hal tersebut dapat dilihat dalam survei Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa 69,02% pelaku usaha UMKM memerlukan bantuan modal usaha. 8 Selain itu, UMKM juga mengalami kesulitan dalam melakukan pinjaman modal ke perbankan. 9 Pada dasarnya Pasal 22 UU UMKM telah mengatur bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan UMKM, pemerintah dapat melakukan beberapa upaya, antara lain; melakukan pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, pengembangan lembaga modal ventura, pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang, peningkatan kerjasama antara UMKM melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah, serta pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu lembaga pinjaman yang dapat dioptimalkan dalam mendukung UMKM adalah lembaga modal ventura. Selain sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan modal usaha, modal ventura juga memberikan pembinaan dan pembimbingan untuk mengelola manajemen usaha. 10 Sejatinya, penerapan modal ventura telah memiliki legitimasi hukum pada Pasal 22 UU UMKM yang menyatakan bahwa Pemerintah melakukan upaya pengembangan lembaga modal ventura. Namun demikian, hingga saat ini pengembangan lembaga modal ventura oleh pemerintah masih  belum  berfokus  terhadap  UMKM.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  peluncuran  modal ventura pertama oleh Pemerintah Indonesia yang bernama Merah Putih Fund , yang hanya berfokus terhadap startup dan unicorn. Lebih lanjut, jika dianalisis dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  35/POJK.05/2015  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Modal
6 Anggie Ariesta, “40 Persen Pelaku UMKM Putuskan Gulung Tikar Akibat Terdampak Pandemi,” Idx Chanel, Agustus 2021, https://www.idxchannel.com/economics/40-persen-pelaku-umkm-putuskan-gulung- tikar-akibat-terdampak-pandemi.
7 Ditjen Jenderal Perbendaharaan, “UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat,” DJPb | Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, July 15, 2023, https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/ id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html.
8 Grahanusa Mediatama, “Survei BPS: 69,02% Pelaku Usaha Mikro Kecil Butuh Bantuan Modal Usaha,” kontan.co.id, 2020, https://nasional.kontan.co.id/news/survei-bps-6902-pelaku-usaha-mikro-kecil- butuh-bantuan-modal-usaha.
9 Faadhilla Putri Aryanti, Fachradita Nurhalizah, and Hayatull Jannah, “Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja Di Dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM),” Ekonomis: Journal of Economics and Business 6, no. 2 (September 26, 2022): 699–709, https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566.
10 Anirudh Agrawal, “V enture Capitalist Enabled Entrepreneurial Mentoring : An Exploratory Study” in Payal Kumar, ed, Exploring Dynamic Mentoring Models in India (Cham: Springer International Publishing, 2018), h. 89.

## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA
Ventura  (selanjutnya  disebut  ” POJK 35/2015 ”)  menyebutkan  bentuk  penyertaan  modal  hanya diberikan kepada pasangan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT). Padahal badan  usaha  UMKM  tidak  hanya  berbentuk  PT,  namun  juga  dapat  berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV), Firma, Perseorangan dan badan usaha informal lainnya.
Penelitian berkaitan dengan modal ventura sejatinya telah dilakukan beberapa kali, seperti: 1)  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nitaria  Angkasa  dengan  judul  “Peran  Lembaga  Pembiayaan Modal Ventura dalam Pemberdayaan Usaha Kecil”. 11 Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan modal ventura sebagai lembaga pembiayaan dan pengaruh modal ventura untuk usaha kecil, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa modal ventura belum memiliki legalitas di Indonesia dan masih memiliki peran yang kurang maksimal untuk usaha kecil; dan 2) Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Mitha Virmayanti dengan judul “Tanggung Jawab Perusahaan Modal Ventura ( Venture Capital Company ) dalam hal Perusahaan Pasangan Usaha Mengalami Pailit”. 12 Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab modal ventura dalam perusahaan pasangan usaha yang mengalami pailit,  dengan  metode  analisis  deskriptif  dan  pendekatan  penelitian  pendekatan  perundang- undangan ( state approach ). Hasil penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab perusahaan modal ventura dalam hal perusahaan pasangan usaha pailit dapat dilihat dari perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut akan diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk dalam hal penyelesaian utang piutang dan pengelolaan aset perusahaan yang mengalami pailit. Perusahaan modal ventura biasanya akan memiliki peran penting dalam membantu perusahaan pasangan usaha yang mengalami pailit untuk memulihkan kembali kondisinya atau melakukan likuidasi secara efektif dan efisien, karena pada dasarnya tidak diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang  telah  dijelaskan  diatas,  maka  untuk  menciptakan kebaruan  penelitian  ( state  of  the  art ),  maka  penelitian  ini  akan  melakukan  melakukan  analisis terkait  problematika  yang  dihadapi  oleh  UMKM,  serta  menganalisis  problematika  kepastian hukum pembiayaan modal ventura bagi UMKM. Atas hal tersebut, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: 1) Bagaimana pengaturan modal ventura bagi UMKM di Indonesia; dan  2)  Bagaimana  konstruksi  hukum  yang  ideal  sebagai  wujud  kepastian  hukum  pembiayaan modal ventura bagi UMKM di Indonesia? Pada penelitian ini, terdapat tiga bagian pembahasan pokok, yakni: 1) Pembahasan pertama akan melakukan analisis mengenai eksistensi UMKM dan problematika yang dihadapi oleh UMKM; 2) Pembahasan kedua akan menganalisis pengaturan modal  ventura  khususnya  pemberian  pinjaman  bagi  UMKM  di  Indonesia;  dan  3)  Pembahasan ketiga akan memberikan gagasan pembaharuan hukum sehingga mampu menciptakan kepastian
11 Nitaria Angkasa Nitaria, “Peran Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil,” Derivatif : Jurnal Manajemen 10, no. 2 (2016): 73–81, https://doi.org/10.24127/jm.v10i2.112.
12 Kadek Mitha Virmayanti and Marwanto Marwanto, “Tanggung Jawab Perusahaan Modal Ventura ( Venture Capital Company ) Dalam Hal Perusahaan Pasangan Usaha Mengalami Pailit,” Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum 1, no. 4 (2013): 1–5.

## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA
hukum bagi modal ventura untuk memberikan pinjaman kepada UMKM.

## B.   Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  hukum  yuridis-normatif  dengan pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Pendekatan  peraturan  perundang-undangan dilakukan  untuk  menganalisis  pengaturan  dan  problematika  modal  ventura  bagi  UMKM.  Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan modal  ventura  di  Indonesia.  Bahan  hukum  sekunder  meliputi  jurnal,  buku,  dan  lainnya  yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum terakhir yang digunakan adalah tersier yang berasal dari berita online. Bahan hukum yang dikumpul tersebut diolah melalui teknik studi pustaka dan inventaris melalui pola deduksi.

## C.   Pembahasan

## 1.  Mengkaji Kembali Posisi UMKM dan Problematika yang Dihadapi
UMKM telah menjadi suatu bagian integral ekonomi kerakyatan yang memiliki kedudukan strategis untuk mewujudkan tata kelola perekonomian nasional pada arah berimbang, berkembang, dan berkeadilan.  Posisi UMKM pada perekonomian nasional sangat memiliki peranan penting dan strategis. 13 UMKM sebagai salah satu pemegang peran penting dalam perekonomian nasional diatur dalam peraturan tersendiri yakni pada UU UMKM  dan dibina  oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Melihat pentingnya peran UMKM terhadap sektor perekonomian di Indonesia, pemerintah berupaya untuk memberikan dorongan dan dukungan pada UMKM dengan melakukan penguatan ekosistem UMKM melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “ UU Cipta Kerja ”).
Krisis  ekonomi  pada  tahun  1998  dan  2012  membuktikan  bahwa  UMKM merupakan sektor penting bagi perekonomian nasional karena dapat bertahan dari krisis ekonomi. Mulyadi Nitisusastro juga menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia tidak menjadi runtuh dikarenakan adanya kontribusi dari para pelaku usaha kecil. 14 Konsistensi sumbangsih UMKM terhadap peningkatan pendapatan negara dapat digunakan untuk mengantisipasi dari adanya ancaman resesi ekonomi. Hal ini juga  dapat  mengantisipasi  apabila  adanya  kemungkinan  fluktuasi  pada  waktu  dan situasi  kapanpun  dikarenakan  pengaruh  kondisi  ekonomi  domestik  maupun  global. Kehadiran resesi ekonomi lahir dari dampak COVID-19, pembatasan kegiatan selama
13 Henry Nosih Saturwa, Suharno Suharno, and Abdul Aziz Ahmad, “ The Impact of COVID-19 Pandemic on MSMEs ,” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 24, no. 1 (March 5, 2021): 65–82, https://doi.org/10.24914/jeb. v24i1.3905.
14  Mulyadi Nitisusastro;, Kewirausahaan (Bandung: Alfabeta, 2009), //perpustakaan.mahkamahagung. go.id%2Fslims%2Fpusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D6977.

## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA
COVID-19, hingga terjadinya perang antara Rusia-Ukraina yang menimbulkan krisis di sektor pangan dan energi yang akhirnya meningkatkan laju inflasi. 15 Atas hal tersebut, diperlukannya upaya penguatan UMKM di Indonesia. Meskipun UMKM memiliki keunggulan sebagai sektor perekonomian dan telah memberikan sumbangsih besar pada  pendapatan  negara,    namun  tidak  dapat  dimungkiri  bahwa  masih  banyak permasalahan  yang  dimiliki  oleh  UMKM.  Adapun  beberapa  permasalahan  UMKM adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang masih rendah, sumber permodalan untuk pengembangan UMKM, masih sulit dalam memperoleh bahan baku, sulit dalam memiliki izin untuk berusaha atau badan hukum, dan berbagai masalah lainnya. 16 Hal tersebut, dipertegas oleh hasil penelitian Irjayanti & Azis (2012) yang juga menyebutkan bahwa akses keuangan dan biaya energi untuk produksi termasuk dalam sepuluh hambatan utama yang dihadapi oleh UMKM, bersama dengan hambatan kompetisi, teknologi, efisiensi biaya produksi, faktor-faktor ekonomi, keterampilan manajemen, proses, pembatasan penjualan, dan bahan baku. 17 Tabel 1. Kriteria UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (selanjutnya disebut “PP 7/2021”) Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Usaha Besar Usaha Mikro mempunyai modal usaha sebanyak-
banyaknya Rp1.000.000.000,00
(satu miliar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berada.
Usaha Kecil mempunyai modal usaha lebih dari
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sampai dengan sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.000,00
(lima miliar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berada. Usaha Menengah mempunyai modal usaha lebih dari
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) sampai dengan sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berada.
Usaha Besar mempunyai modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berada.
Di Indonesia, UMKM cenderung menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut menjadikan pengembangan UMKM merupakan isu yang penting untuk diberikan solusi. Modal yang dimiliki setiap pelaku usaha yang terbatas, terlebih banyaknya angka gulung tikar UMKM yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Maka dari itu, UMKM membutuhkan peran dorongan lembaga pembiayaan dalam  pengembangan  UMKM  tersebut.  Sejatinya,  meskipun  telah  ada  pinjaman perbankan, namun prosedur pengajuan pinjaman sangat sulit, memakan waktu yang
15 Alinda Mahdiyan, “KPBU – Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha,” Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023, https://kpbu.kemenkeu.go.id/.
16 Fahimul Amri, “Permasalahan UMKM: Strategi Dan Kebijakan,” in Prosiding Pluralisme Dalam Ekonomi Dan Pendidikan , 2017, 377–89.
17  Bambang Hengky Rainanto, “Analisis Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Mikro Agar Berkembang Menjadi Usaha Kecil ( Scaling Up ) Pada  Di 14 Kecamatan  Kabupaten Bogor” (2019) 7:1 Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan 201–210, h. 202-204.

## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA
sangat lama, dan biaya bunga yang cukup tinggi. 18 Selain aspek modal atau ekonomi, terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pengembangan UMKM, antara lain: 19
1. Aspek  Manajemen.  Kurangnya  pengetahuan  pemilik  UMKM  dalam  mengelola administrasi pembukuan dalam usahanya, perencanaan yang buruk serta riset pemasaran yang berdampak buruk untuk pertumbuhan UMKM, kurangnya pemanfaatan teknologi dan kualitas kontrol dalam produksi;
2. Aspek Sumber Daya Manusia. Kurangnya pengalaman dalam mengelola bisnis dan tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan yang memadai, karena mayoritas UMKM mempekerjakan yang berlatar pendidikan rendah untuk mengerjakan produksi;
3. Aspek  Distribusi.  Kendala  distribusi  ini  dapat  menghambat  pengembangan usaha mikro karena terbatasnya jangkauan pasar yang dapat dicapai oleh produk mereka. Selain itu, pelaku usaha mikro juga seringkali kesulitan dalam memenuhi permintaan dari konsumen di luar area terbatas yang dapat mereka jangkau, sehingga kesempatan untuk meningkatkan omset dan pertumbuhan usaha menjadi terbatas.
Melihat problematika diatas, maka dibutuhkan solusi alternatif untuk mendukung UMKM dalam konteks permodalan, sekaligus aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, dan aspek distribusi. Modal ventura dapat dijadikan sebagai lembaga pembiayaan alternatif bagi UMKM, yang tidak hanya berfokus terhadap permodalan saja, namun juga pengembangan UMKM. UMKM telah menjadi suatu bagian integral ekonomi kerakyatan yang memiliki kedudukan strategis untuk mewujudkan tata kelola perekonomian nasional pada arah berimbang, berkembang, dan berkeadilan.  Posisi UMKM pada perekonomian nasional sangat memiliki peranan penting dan strategis. 20

## 2.  Pengaturan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura
Perusahaan yang baru merintis umumnya memiliki permasalahan permodalan. 21
Salah satu hal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan permodalan adalah melakukan pinjaman kepada lembaga tertentu. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga pinjaman modal seperti modal ventura. Modal ventura merupakan lembaga pembiayaan dalam bentuk pemberian modal usaha, juga diikuti keterlibatan modal ventura ke dalam manajemen perusahaan yang diberikan modal untuk melakukan
18 Gabriela Frimanda Sipayung, Horenta Emawati Tobing, and Muhammad Valdi, “Modal Ventura Sebagai Lembaga Pembiayaan Alternatif Bagi UMKM,” Kelompok Riset Dan Debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, 1–13.
19 Rainanto, “Analisis Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Mikro Agar Berkembang Menjadi Usaha Kecil ( Scaling Up ) Pada Umkm Di 14 Kecamatan Di Kabupaten Bogor.”
20 Ahmad Dading Gunadi et al, “ COVID-19 Pandemic and MSMEs in Indonesia: Impact and Policy Responses ” (2021) 10:2 Jurnal Ekonomi Indonesia 143–171, h. 143.
21 Muhamad  Nafik  Hadi  Ryandono,  “ Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda,” Jurnal Studi Pemuda 7, no. 2 (2018): 111–21, https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39347.

## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA
pembinaan dan pembimbingan manajemen usaha. Modal ventura lahir sebagai salah satu bentuk pertolongan masyarakat untuk memberikan bantuan modal kepada kerabatnya yang sedang membangun bisnis dan sedang memiliki kendala yang berkaitan dengan permodalan  yang telah ditentukan apa saja yang telah disepakati. 22 Seiring perkembangan zaman dan banyaknya model usaha yang berkembang di kehidupan masyarakat, modal ventura diatur oleh pemerintah dalam pelaksanaannya.
Sejarah modal ventura dunia berasal dari karya Georges Doriot yang dikenal sebagai pelopor industri modal ventura. 23 Pada  tahun  1946,  Doriot  membentuk American  Research  and  Development  Corporation (AR&D),  dan  investasinya  pada Digital Equipment Corporation merupakan keberhasilan terbesarnya. 24 Di Indonesia, modal  ventura  dimulai  pada  tahun  1973  melalui  PT  Bahana  Pembinaan  Usaha Indonesia menjadi perusahaan modal ventura pertama yang beroperasi di Indonesia. 25
Eksistensi  modal  ventura  memiliki  tujuan  dan  fungsi  sebagaimana  yang  tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yakni untuk memberikan dukungan modal dan bantuan teknis kepada pengusaha atau usaha yang membutuhkan, terutama untuk pengembangan penemuan baru, pengembangan perusahaan yang mengalami kesulitan dana pada tahap awal, membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan atau kemunduran usaha, pengembangan proyek penelitian dan rekayasa, pengembangan penggunaan teknologi baru dan alih teknologi dari dalam atau luar negeri, serta membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.
Modal ventura dikenal sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang dapat digunakan sebagai alternatif permodalan untuk memulai pengembangan bisnis baru, karena memberikan modal tanpa meminta jaminan. Bisnis usaha baru yang dianggap potensial menjadi salah satu ladang utama bagi modal ventura untuk berinvestasi. Jenis permodalan seperti ini didasari oleh keyakinan terhadap kekuatan gagasan dan keyakinan bahwa Perusahaan Pasangan Usaha dapat berkembang serta mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang ditentukan. Eksistensi lembaga pembiayaan perusahaan modal ventura di Indonesia dapat dikatakan berkembang pesat di Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (“ OJK ”) tahun 2020, perusahaan
22  Gabriela Frimanda Sipayung, Horenta Emawati Tobing & Muhammad Valdi, “Modal Ventura sebagai Lembaga Pembiayaan Alternatif bagi UMKM” (2020) Kelompok Riset dan Debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1–13, h. 2-7.
23 Paul Gompers and Josh Lerner, “ The Venture Capital Revolution,” Journal of Economic Perspectives 15, no. 2 (2001): 145–68, https://doi.org/10.1257/jep.15.2.145.
24 David H. Hsu and Martin Kenney, “ Organizing Venture Capital: The Rise and Demise of American Research & Development Corporation , 1946-1973,” SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, 2004), 1946–73, https:// doi.org/10.2139/ssrn.628661.
25 Dewi  Maharani  Rangkuti  and  Alfian  Zulmi,  “Perbandingan  Modal  Ventura  Konvensional  Dan  Syariah : Studi Literatur Model Pembiayaan Startup Dan UMKM Di Provinsi Sumatera Barat,” Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS) 1, no. 2 (2020): 74–78, https://doi.org/10.47065/ekuitas.v1i2.65.

## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA

## modal ven tur a berhasil me ny alurk an pembia yaan dan in ves tasi ke st artup senilai Rp 13,44 triliun sepanjang 2020. Nilai itu tumbuh

## 5,69% year on year (y oy) dibandingk an 2019 seban yak Rp 12,72 triliun.
26 Ber dasark an hal ter sebut, mak a dap at disimpulk an per anan modal v en tur a dalam memberik an permodalan menjadi hal y ang sang at esensial di Indonesia saa t ini. Tabel 2. Elemen Modal V en tur a: K ajian P eng atur an di Indonesia No. Elemen

## Penjelasan
1. Peng atur an Modal
Ven tur a Di Indonesia peng atur an modal v en tur a t elah dia tur dalam berbag ai r egulasi. Jik a dianalisis melalui per atur an saa t ini, peng atur an modal v en tur a dibagi menjadi dua bagian, y akni: (1) P erizinan usaha dan k elembag aan y ang dia tur
dalam PO JK Nomor 34/PO JK.05/2015 T ahun 2015 t en tang P erizinan Usaha dan K elembag aan P erusahaan Modal
Ven tur a (selanjutn ya disebut ”
PO JK 34/2015
”); dan (2) P en yeleng gar an usaha modal v en tur a y ang dia tur dalam PO JK 35/2015. Ber dasark an P asal 2 PO JK 34/2015 men yebutk an bah w a perusahaan modal v en tur a didirik an dalam ben tuk
badan usaha per ser oan t erba tas, k oper asi, a tau per ser oan k omandit er . Se tiap perusahaan modal v en tur a w ajib mendapa tk an perizinan dan t er da ftar di O JK un tuk menjalank an k egia tan usahan ya sesuai deng an P asal 5 PO JK
34/2015.
2. Mek anisme P endanaan
Modal V en tur a Ber dasark an PO
JK 35/2015 se tidakn ya t er dapa t empa t mek anisme pen yert aan modal v en tur a sebag aimana tertuang dalam P asal 2 a ya t (1) PO JK 35/2015, y akni: Pasal 2 (1) PMV men yeleng gar ak an Usaha Modal V en tur a y ang meliputi: a. pen yert aan saham (equity participa tion); b. pen yert aan melalui pembe lian oblig asi k on ver si (quasi e quity participa tion); c. pembia yaan melalui pemb elian sur at ut ang y ang dit erbitk an P asang an Usaha pada t ahapan rin tisan a w al (s tart -
up) dan/ at au peng embang an usaha; dan/
at au d. pembia yaan usaha pr oduk tif
Adapun y ang dimak sud pen yert aan saham adalah perusahaan modal v en tur a melak uk an pen yert aan modal kepada perusahaan pasang an usaha y ang berben tuk badan huk um per ser oan t erba tas. Ber dasark an P asal 15 PO
JK
35/2014, pen yert aan saham t er sebut dilak uk an deng an jangk a w ak tu paling lama 10 (sepuluh) t
ahun dan dapa t un tuk diperpanjang 2 (dua) k ali.

## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA
Elemen Penjelasan Lebih lanjut, pen yert aan melalui pembelian oblig asi k on ver
si dilak uk an deng an mek anisme perusahaan modal ven tur a melak uk an pembelian t erhadap oblig asi k on ver si y ang dit erbitk an oleh perusahaan pasang
an usaha y ang berben tuk badan huk um per ser oan t erba tas. Ber dasark an P asal 18 a ya t (2) PO JK 35/2015 men yebutk an “ Pembiayaan usaha produk
tif sebagaimana dimak sud
dalam P asal 2 ayat (1) huruf d wajib dilak uk an dengan mek anisme perusahaan modal ven
tura men yalurk an pembiayaan k epada debitur un tuk menghasilk an barang dan/at au jasa yang meningk atk an pendapat an bagi
debitur ”. Modal v en tur a jug a memiliki beber apa k ar ak teris tik sebag ai berik ut: 27 1) Pihak y ang t erliba t, y akni: perusahaan modal v en tur a, perusahaan pasang an usaha, dan pihak k etig a ( op tional ); 2) Adan ya pemberian dana k epada
perusahaan pasang an usaha; 3) Dana t er sebut dit anam dalam ben tuk equity ke dalam perusahaan pasang an usaha; 4) In ves tasi k e dalam perusahaan pasang an usaha ber sif at jangk a meneng ah a tau jangk a panjang; 5) Modal
ven tur a merupak an in ves tasi; 6) Prot otype dari modal v en tur a adalah pembia yaan t erhadap perusahaan k ecil dan pemula, t et api memiliki pot ensi y ang besar un tuk berk embang. Gambar 1. Mek anisme Modal V en tur a. Sumber: Analisis P enulis. 27 Munir F uad y, “Huk um Tentang Pembia yaan Dalam Teori dan Pr akt ek ( Leasing , Fact oring , Modal Ventur a, Pembia yaan Konsumen, Kartu Kr edit) ” (Bandung:

## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA
Elemen
Penjelasan Ber dasark an hal t er sebut dia tas, dapa t disimpulk an bah w a mek anisme dari modal v en tur a merupak an sua tu
pr oses y ang meng gambark an arus in ves tasi, dimulai dari masukn ya in ves tor deng an memben tuk sua tu pool of funds yaitu perusahaan modal v en tur a, dilanjutk an deng an pr oses pembia yaan pada perusahaan pasang
an usaha,
hing ga pr oses penarik an k embali pen yert aan t er sebut (Div es tasi). P erusahaan Modal V en tur a pada umumn ya cenderung selek tif dalam memilih perusahaan y ang ak an menjadi t ar ge t in ves tasin ya. Sebagian besar modal ven tur a han ya diberik an k epada indus tri deng an pertumbuhan y ang ting gi, dan r esik o bisnisn ya jug a jauh lebih ting gi. 28 3. Subjek y ang Mendapa tk an P endanaan Modal V en tur a Ber dasark an P asal 9 a ya t (2) PO JK 35/2015, k egia tan usaha y ang dilak uk an oleh perusahaan modal v en tur a memiliki beber apa tujuan, y akni: Pasal 9 (2) Kegia tan usaha PMV
, PMV S, dan/ at au UUS sebag aimana dimak sud dalam P asal 2 a ya t (1) dan/ at au P asal 6 ay at (1) bertujuan un tuk: a. pengembangan suatu pene muan baru; b. pengembangan perusahaa n at au usaha orang perseora ngan yang pada t ahap awal usahan ya mengalami
kesulit an dana; c. pengembangan usaha mikro , k ecil, menengah dan k operasi;
d. memban tu perusahaan at au usaha orang perseorangan yang berada pada t ahap pengembangan at au t ahap kemunduran usaha; e. mengambil alih perusahaa n at au usaha orang perseora ngan yang berada pada t ahap pengembangan at au
tahap k emunduran usaha; f. pengembangan pro yek pen elitian dan rek ayasa;
g. pengembangan berbagai p enggunaan t eknologi baru d an alih t eknologi baik dari dalam maupun luar negeri;
dan/at au h. memban tu pengalihan k epemilik an perusahaan.
Ber dasark an P asal t er sebut, mak a dapa t disimpulk an bah w a subjek y ang mendapa tk an pendanaan modal v en tur a adalah perusahaan y ang masuk dalam klasifik asi, seperti UMKM. Namun demikian, perlu dik et ahui bah w a ber dasark an analisis penulis melalui P asal 15 a ya t (1) PO JK 35/2015 jo. P asal 17 a ya t (1) PO JK 35/2015 jo. P asal 18 PO JK 35/2015, badan usaha y ang mendapa tk an pendanaan modal v en tur a adalah badan usaha y
ang t elah

## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA
Elemen

## Penjelasan

## 4.
Pen yelesaian Sengk et a
an tar a P erusahaan
Modal V en tur a deng an Perusahaan P asang an Usaha
Ber dasark an P asal 26 PO JK 35/2015 men yebutk an bah w a dalam melak uk an k erjasama an tar a perusahaan modal
ven tur a deng an perusahaan pasang an usaha dan/ at au debitur perlu adan ya perjanjian k egia tan usaha y ang dibua t sec ar a t ertulis deng an didasark an pada pen yusunan perjanjian y ang dia tur dalam P er atur an O JK meng enai
perlindung an k onsumen sek tor jasa k euang an. Perjanjian k egia tan usaha t er sebut memua t perihal adan ya klausul mek anisme apabila t erjadi per selisihan dan pemilihan t empa t pen yelesaian per selisihan. Sehing ga dalam melak uk an pen yelesaian sengk et a dit en tuk an sesuai kehendak k edua belah pihak. Namun dalam perk embang ann ya, perusahaan modal v en tur a y ang ber ada di ba w ah O JK, dalam men yelesaik an per selisihan huk umn ya meng gunak an Lembag a Alt erna tif P en yelesaian Sengk et a Sek tor Jasa K euang an
(selanjutn ya disebut ” LAPS S JK ”). Hal ini sesuai deng an P asal 2 a ya t (3) huruf c P er atur an LAPS S JK Nomor P er -02/ LAPS -S JK/I/2021 t en tang P er atur an dan Ac ar a Arbitr ase y ang men yebutk an:
Pasal 2 (3) Sengk et a y ang dapa t diajuk an pen yelesaian k epada Mediasi LAPS S JK adalah sengk et a par a pihak y ang
memenuhi k et en tuan berik ut: …… (c) Se tiap sengk et a y ang muncul dari a tau y ang sehubung an deng an perjanjian/tr ansak si di indus tri k euang an ter sebut diba w ah ini, baik k on vensional maupun s yariah: 1. P erbank an;
2. P asar Modal; 3. P erasuransian; 4. Dana P ensiun;
5. P egadaian;
6. P embiayaan;
7. Modal V en tura;
8. P enjaminan K redit;
9. Finan cial T echnology;
10. Sis tem P embayaran;
11. Se tiap produk hibrida an tara produk k euangan yang satu dengan yang lain; 12. Se tiap produk derivatif dari produk k
euangan diat as;
13. Produk/transak si lain yang dit et apk an sebagai produk/transak
si k euangan menurut peraturan perundang- undangan yang berlak u; at au 14. Produk/transak si lain yang berada dibawah k ewenangan pengawasan Ot orit as Jasa K euangan dan/at au Bank Indonesia; 15. Lain-lain.

## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA
Lebih  lanjut,  setidaknya  terdapat  tujuh  tujuan  penyertaan  modal  ventura,  yakni pengembangan proyek, pengembangan teknologi baru, pengambilalihan perusahaan, kemitraan, alih teknologi, membantu likuiditas, dan pendirian perusahaan. 29 Hal ini tentunya juga sejalan dengan kebutuhan UMKM saat ini. Bahkan modal ventura juga akan memfasilitasi dalam hal teknologi, yang juga sejalan dengan misi pemerintah saat ini untuk menciptakan GO Digital-UMKM (UMKM yang bersifat online/digital). Jika dikaji lebih lanjut, pada saat ini UMKM hanya meminjam permodalan pada perbankan, padahal apabila melalui  modal  ventura  memiliki  banyak  dampak  positif.  Selanjutnya  akan  dibandingkan modal melalui lembaga pembiayaan oleh perbankan dan modal ventura melalui tabel berikut:

## Tabel 3. Perbedaan Perbankan dan Modal Ventura.
Sumber: Analisis Penulis Melalui Beberapa Referensi
30 dan POJK 35/2015 Kategori Perbankan Modal Ventura Permodalan Bersifat jangka pendek Maksimal 10 (sepuluh) tahun Keikutsertaan Perbankan hanya memberikan modal tanpa penyertaan langsung Memberikan modal dan melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya
Jika dilihat dalam Tabel 1 , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa modal ventura mampu untuk membantu UMKM baik dari segi modal hingga pembinaan/pembimbingan. Hal  yang  sama  juga  diungkapkan  oleh  Paripurna  menyatakan  perlu  adanya  optimalisasi peran  modal  ventura  sebagai  alternatif  permodalan  UMKM.  Pada  dasarnya  modal ventura  telah  memiliki  legitimasi  hukum  terhadap  UMKM  yang  diatur  dalam  Pasal  UU UMKM. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, pengaturan modal ventura hanya diberikan kepada badan usaha berbentuk PT yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) POJK No. 35/ POJK.05/2015. Sehingga perlu sebuah perubahan peraturan untuk membantu masyarakat memulihkan perekonomian Indonesia melalui UMKM yang belum menjadi PT, seperti CV, Firma, dan maupun yang belum berbentuk badan hukum (informal). Maka dari karena itu,
29 Cermati.com, “Modal Ventura : Solusi Berbisnis Bagi Calon Pengusaha,” 2015, https://www.cermati.com/ artikel/modal-ventura-solusi-berbisnis-bagi-calon-pengusaha.
30 Ganeta Prasista Haspada, Lastuti Abubakar, and Nanda Annisa Lubis, “Pencantuman Klausul Jaminan Dalam Usaha Modal Ventura Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura,” ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 4, no. 2 (June 30, 2021): 263–78, https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.559; Devi Anggraeni and Erna Herlinawati, “Analisis Model Pembiayaan UMKM Melalui Peran Lembaga Keuangan Mikro,” IMAGE : Jurnal Riset Manajemen 8, no. 1 (April 19, 2019): 21–27, https://doi.org/10.17509/image.v8i1.23117.

## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA
pada pembahasan berikutnya akan dikaji lebih lanjut untuk pembaruan pengaturan modal ventura sehingga mampu menciptakan kepastian hukum sebagai modal pembiayaan bagi UMKM di Indonesia.

## 3.  Pembaruan Hukum Modal Ventura Bagi UMKM di Indonesia
UMKM memiliki peran yang sangat esensial dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi. Namun demikian, salah satu problematika yang dihadapi oleh UMKM adalah pendanaan. Pada dasarnya pemerintah memiliki peran besar untuk andil membantu UMKM untuk memfasilitasi dalam permodalan dapat dibuktikan pada Pasal 21 Ayat (1) UU UMKM, yang menyatakan “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil” dan dipertegas melalui Pasal 21 Ayat (5) UU
UMKM yang menyatakan,
“Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  dapat  memberikan  insentif  dalam  bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif  lainnya  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-  undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil”.
Atas  hal  tersebut,  modal  ventura  memiliki  peran  strategis  untuk  menunjang UMKM sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan bantuan modal sekaligus pembimbingan  dan  pembinaan  dengan  jangka  waktu  menengah  dan  panjang.  Atas hal tersebut, maka diperlukannya upaya penerapan modal ventura bagi UMKM sebagai  bentuk  preventif  ancaman  resesi  ekonomi  global.  Sejatinya,  pengaturan modal ventura telah diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia. Namun demikian, dalam pengimplementasian modal ventura di Indonesia masih memiliki kekurangan sebagai alternatif lembaga pembiayaan untuk UMKM. Penulis mencatat, terdapat tiga problematika penerapan modal ventura bagi UMKM, yakni: 1) Pada saat ini, kehadiran modal  ventura  sebagai  model  pendanaan  bagi  UMKM  masih  belum  menjadi  fokus utama,  dan  masih  lebih  mengutamakan  pinjaman  dari  perbankan;  2)  Dalam  aspek regulasi, pengaturan pemberian pendanaan modal ventura bagi UMKM diberikan kepada UMKM yang telah berbentuk PT yang sesuai dengan POJK 35/2015. Namun demikian,  bentuk  badan  hukum  bagi  UMKM  tidak  semuanya  berbentuk  PT.  Selain itu, meskipun telah adanya kebijakan PT Perseorangan, namun masih memunculkan problematika, seperti kelangsungan usaha relatif singkat dan manajemen administrasi perusahaan cenderung lemah karena adanya resiko kerugian ditangan pribadi. 31 Atas hal tersebut, terdapat perusahaan pendanaan yang enggan untuk memberikan modal
31 Siti Faridah, “Kelebihan dan Kekurangan PT. Perorangan,” Yuk Legal (blog), May 20, 2022, https://yuklegal. com/kelebihan-dan-kekurangan-pt-perorangan/.

## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA
pinjaman/pendanaan  karena  masih  belum  memiliki  kepastian  hukum  dan  memiliki risiko yang bersifat high risk ; dan 3) Perkembangan modal ventura dapat dikatakan sangat pesat, namun masih kurang dikenal oleh masyarakat, serta masih sedikitnya investor modal ventura. 32
Melihat problematika yang ada, serta dengan melihat esensi dari modal ventura dan UMKM, maka diperlukannya upaya pembaruan hukum sebagai wujud kepastian hukum bagi perusahaan modal ventura untuk memberikan pendanaan kepada UMKM dalam  rangka  menghadapi  resesi  ekonomi.  Atas  hal  tersebut,  penulis  mencoba untuk memberikan rekomendasi mengenai mekanisme pemberian pendanaan dari perusahaan modal ventura kepada UMKM yang akan disajikan melalui gambar berikut ini:

## Gambar 2. Langkah Strategis Implementasi Modal Ventura Terhadap UMKM.

## Sumber: Analisis Penulis
Mekanisme dalam Gambar 2, dimulai dengan investor yang menginvestasikan dananya kepada perusahaan modal ventura. Lebih lanjut, perusahaan pasangan usaha dalam hal ini UMKM akan mengajukan pendanaan kepada perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura akan melakukan pengecekkan terhadap UMKM tersebut. Dalam hal ini UMKM dibagi menjadi tiga yakni Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Dalam hal UMKM telah mendapatkan pendanaan oleh modal ventura, terdapat dua mekanisme terkait pembagian hasil, yakni: 1) bagi UMKM yang berbentuk PT akan berbentuk divestasi; dan 2) bagi UMKM yang berbentuk Non-PT akan menggunakan skema bagi hasil.
32 Muhammad Abdu Robby, Etty Mulyati, and Nun Harrieti, “Optimalisasi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Pelaku Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan,” Pagaruyung Law Journal Volume 6 Nomor 1 (October 31, 2022): 26–51, https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3821.

## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA
Namun sebelum menerapkan langkah yang tertuang dalam Gambar 2 , perlu adanya  revisi  dalam  POJK  No.  35/POJK.05/2015  yang  mengatur  mengenai  modal ventura, sehingga mampu menciptakan kepastian hukum bagi modal ventura untuk memberikan pendanaan bagi UMKM. Lebih lanjut, untuk mensinkronisasikan peraturan modal ventura yang diatur dalam berbagai regulasi dan dibawah undang-undang, maka diperlukannya upaya untuk membuat lex  specialis undang-undang tentang modal ventura. Selain untuk menciptakan kepastian hukum bagi perusahaan modal ventura dan UMKM, namun juga melalui pembentukan peraturan secara khusus mampu untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor.
Pemerintah dapat melakukan pemberian edukasi kepada masyarakat terkait modal ventura terkhusus bagi UMKM. Sehingga, para perintis maupun UMKM yang sudah jalan mampu menggunakan modal ventura sebagai alternatif bantuan pendanaan bagi UMKM, terkhusus pada saat menghadapi ancaman resesi ekonomi global. Lebih lanjut, perlu peran aktif pemerintah dan dukungan seluruh lapisan masyarakat bergotong royong mendukung UMKM sebagai penunjang pemulihan perekonomian akibat  dari  pandemi  COVID-19  dan  menghadapi  ancaman  resesi  ekonomi  global. UMKM telah terbukti dapat menjadi penyelamat perekonomian dalam berbagai krisis moneter yang melanda Indonesia, sehingga dapat dinilai bahwa UMKM merupakan pondasi ekonomi yang kuat dan memiliki daya pengembalian yang besar, serta UMKM sebagai PPU dan modal ventura dapat saling memperkuat kekuatan kapitalisasinya.

## D.   Penutup
UMKM  memiliki  peranan  penting  bagi  roda  perekonomian  negara  Indonesia.  Namun demikian,  terdapat  beberapa  problematika  yang  dihadapi  oleh  UMKM,  salah  satunya  adalah mengenai pendanaan hingga aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, dan aspek distribusi. Atas hal tersebut, maka diperlukannya sebuah kebijakan solutif untuk menangani problematika UMKM. Eksistensi modal ventura sebagai lembaga alternatif pemberian modal dapat menjadi solusi alternatif. Modal ventura tidak hanya memberikan modal tanpa jaminan, namun juga berfokus terhadap pembinaan manajemen usaha. Pada saat ini sejatinya telah terdapat pengaturan yang mengatur perihal pemberian modal dari perusahaan modal ventura kepada UMKM melalui UU UMKM dan POJK 35/2015. Namun demikian, pemberian modal tersebut hanya diberikan kepada UMKM yang telah berbentuk PT. Padahal, UMKM di Indonesia masih banyak yang belum berbentuk PT. Selain itu, kehadiran modal ventura juga masih belum terlalu dikenal dikalangan masyarakat. Atas  hal  tersebut,  maka  diperlukannya  pembaharuan  hukum  terkait  penerapan  modal  ventura bagi UMKM.

## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA
Pembaruan hukum penerapan modal ventura bagi UMKM berdasarkan rekomendasi penulis akan dibagi menjadi dua, yakni: 1) Pemberian pendanaan bagi UMKM yang telah berbentuk PT, dan menggunakan skema divestasi; dan 2) Pemberian pendanaan bagi UMKM yang berbentuk Non- PT, dan menggunakan skema bagi hasil. Hal ini menurut penulis cukup logis untuk memberikan dorongan tidak hanya bagi UMKM yang telah berbentuk PT, namun juga memberikan dorongan bagi UMKM yang berbentuk Non-PT sehingga mampu mendapatkan akses pendanaan modal ventura. Selain itu, perlu adanya pembentukan peraturan secara khusus melalui undang-undang tentang modal  ventura  untuk  menciptakan  kepastian  hukum  bagi  perusahaan  modal  ventura,  UMKM, dan investor. Lebih lanjut, hal terakhir yang perlu dilakukan adalah pemerintah dapat melakukan pemberian edukasi mengenai pembiayaan modal ventura bagi pelaku UMKM agar modal ventura dapat dijadikan opsi pilihan alternatif bantuan permodalan bagi UMKM sebagai sektor penopang ekonomi yang terbukti dapat menyelamatkan Indonesia dari kondisi krisis ekonomi.

## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Agrawal, Anirudh. “Venture Capitalist Enabled Entrepreneurial Mentoring: An Exploratory Study.” In Exploring Dynamic Mentoring Models in India , edited by Payal Kumar, 89– 107. Cham: Springer International Publishing, 2018.
Munir Fuady. Hukum  Tentang  Pembiayaan  Dalam  Teori  dan  Praktek  (Leasing,  Factoring, Modal  Ventura,  Pembiayaan  Konsumen,  Kartu  Kredit) .  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1995.
Nitisusastro, Mulyadi. Kewirausahaan dan manajemen usaha kecil . Bandung: Alfabeta, 2009.
B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian Abdul Rahman, Aisyah, Shifa Mohd Nor, and Mohd Fadzli Salmat. “The Application of Venture Capital Strategies to Musharakah Financing.” Journal of Islamic Accounting and Business Research 11, no. 4 (2020): 827–44. https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2016-0061. Amri,  Fahimul.  “Permasalahan  UMKM:  Strategi  Dan  Kebijakan.”  In Prosiding  Pluralisme Dalam Ekonomi Dan Pendidikan , 377–89, 2017.
Anggraeni, Devi, and Erna Herlinawati. “Analisis Model Pembiayaan UMKM Melalui Peran Lembaga Keuangan Mikro.” IMAGE : Jurnal Riset Manajemen 8, no. 1 (April 19, 2019): 21–27. https://doi.org/10.17509/image.v8i1.23117.
Aryanti, Faadhilla Putri, Fachradita Nurhalizah, and Hayatull Jannah. “Pengaruh Kontribusi Pembiayaan  Mikro  Modal  Kerja  Di  Dalam  Lembaga  Keuangan  Perbankan  Syariah Terhadap  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM).” Ekonomis: Journal of Economics and Business 6, no. 2 (September 26, 2022): 699–709. https:// doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566.
Firmansyah, Irman, Wildan Dwi Dermawan, Andri Helmi Munawar, and Dede Arif Rahmani. “Meningkatkan Daya Saing UMKM Di Era New Normal Melalui Pendekatan Analytic Network Process (ANP).” Jurnal Ekonomi Indonesia 10, no. 2 (2021): 173–87. https:// doi.org/10.52813/jei.v10i2.68.
Gompers,  Paul,  and  Josh  Lerner.  “The  Venture  Capital  Revolution.” Journal  of  Economic Perspectives 15, no. 2 (2001): 145–68. https://doi.org/10.1257/jep.15.2.145.
Gunadi,  Ahmad  Dading,  Harry  Lesmana,  Hilda  Fachrizah,  Mohamad  Dian  Revindo,  and Rama Vandika Daniswara. “COVID-19 Pandemic and MSMEs in Indonesia: Impact and Policy  Responses.” Jurnal  Ekonomi  Indonesia 10,  no.  2  (2021):  143–71.  https://doi. org/10.52813/jei.v10i2.151.
Haspada, Ganeta Prasista, Lastuti Abubakar, and Nanda Annisa Lubis. “Pencantuman Klausul Jaminan Dalam Usaha Modal Ventura Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.” ACTA  DIURNAL  Jurnal  Ilmu  Hukum  Kenotariatan 4,  no.  2  (June  30,  2021):  263–78. https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.559.

## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA
Hsu,  David  H.,  and  Martin  Kenney.  “Organizing  Venture  Capital:  The  Rise  and  Demise  of American Research & Development Corporation, 1946-1973.” SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, 2004. https://doi.org/10.2139/ssrn.628661.
Nitaria, Nitaria Angkasa. “Peran Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Dalam Pemberdayaan Usaha  Kecil.” Derivatif :  Jurnal  Manajemen 10,  no.  2  (2016):  73–81.  https://doi. org/10.24127/jm.v10i2.112.
Otti Ilham Khair, Catur Widiatmoko, Rajanner P. Simarmata. “Analisis UU Cipta Kerja Dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM | Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia.” Jurnal Ilmiah Indonesia Volume 7 Nomor 2, no. Vol. 7 No. 2 (2022): Syntax Literate: Jurnal Ilmiah  Indonesia  (February  24,  2022).  https://doi.org/10.36418/syntax-literate. v7i2.6206.
Rainanto, Bambang Hengky. “Analisis Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Mikro Agar Berkembang Menjadi Usaha Kecil ( Scalling Up ) Pada UMKM di 14 Kecamatan Di Kabupaten Bogor.” Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan 7, no. 1 (2019): 201–10. https:// doi.org/10.37641/jimkes.v7i1.213.
Rangkuty, Dewi Mahrani, and Alfian Zulmi. “Perbandingan Modal Ventura Konvensional Dan Syariah : Studi Literatur Model Pembiayaan Startup Dan UMKM Di Provinsi Sumatera Barat.” Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS) 1, no. 2 (2020): 74–78. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v1i2.65.
Rinaldi, Fitri, Syamsul Maarif, Suyono Thamrin, and Asep Adang Supriyadi. “Role of Micro, Small,  and  Medium  Enterprises  (MSMEs)  in  Supporting  National  Defense  from Economic Perspective.” Journal of Positive School Psychology 6, no. 5 (2022): 8914–20. Robby,  Muhammad  Abdu,  Etty  Mulyati,  and  Nun  Harrieti.  “Optimalisasi  Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Pelaku Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan.” Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 1 (October 31, 2022): 26–51. https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3821.
Ryandono, Muhamad Nafik Hadi. “Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha  Muda.” Jurnal  Studi  Pemuda 7,  no.  2  (2018):  111–21.  https://doi. org/10.22146/studipemudaugm.39347.
Saturwa, Henry Nosih, Suharno Suharno, and Abdul Aziz Ahmad. “The Impact of COVID-19 Pandemic on MSMEs.” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 24, no. 1 (March 5, 2021): 65–82. https://doi.org/10.24914/jeb.v24i1.3905.
Sipayung,  Gabriela  Frimanda,  Horenta  Emawati  Tobing,  and  Muhammad  Valdi.  “Modal Ventura Sebagai Lembaga Pembiayaan Alternatif Bagi UMKM.” Kelompok Riset Dan Debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , 2020, 1–13. Virmayanti, Kadek Mitha, and Marwanto Marwanto. “Tanggung Jawab Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) Dalam Hal Perusahaan Pasangan Usaha Mengalami Pailit.” Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum 1, no. 4 (2013): 1–5.

## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA

## C. Internet
Ariesta, Anggie. “40 Persen Pelaku UMKM Putuskan Gulung Tikar Akibat Terdampak Pandemi.” Idx Chanel . Last modified Agustus 2021. Accessed December 13, 2021. https://www. idxchannel.com/economics/40-persen-pelaku-umkm-putuskan-gulung-tikar-akibat- terdampak-pandemi.
Cermati.com. “Modal Ventura: Solusi Berbisnis Bagi Calon Pengusaha.” Last modified 2015. Accessed  April  15,  2023.  https://www.cermati.com/artikel/modal-ventura-solusi- berbisnis-bagi-calon-pengusaha.
Ditjen Jenderal Perbendaharaan, S. A. “UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat.” DJPb | Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, July 15, 2023. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,- perekonomian-nasional-meningkat.html.
Faridah, Siti. “Kelebihan dan Kekurangan PT. Perorangan.” Yuk Legal (blog), May 20, 2022. https://yuklegal.com/kelebihan-dan-kekurangan-pt-perorangan/.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “UMKM Menjadi Pilar Penting  dalam  Perekonomian  Indonesia.”  Last  modified  2021.  Accessed  April  15, 2023.  https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam- perekonomian-indonesia.
Mahdiyan,  Alinda.  “KPBU  –  Kerjasama  Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha.” Kerja  Sama Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia . Last modified 2023. Accessed April 15, 2023. https://kpbu.kemenkeu.go.id/.
Mediatama, Grahanusa. “Survei BPS: 69,02% Pelaku usaha mikro kecil butuh bantuan modal usaha.” kontan.co.id . Last modified 2020. Accessed April 15, 2023. https://nasional. kontan.co.id/news/survei-bps-6902-pelaku-usaha-mikro-kecil-butuh-bantuan-modal- usaha.
Rivai,  Andi  Ahmad.  “Wadah  UMKM  KEMENKEU,  Aplikasi  Model  Satu  Paket  Kemudahan Sistem Untuk Kesejahteraan Bangsa.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia . Last modified  2022.  Accessed  April  15,  2023.  https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/ baca/15199/Wadah-UMKM-KEMENKEU-Aplikasi-Model-Satu-Paket-Kemudahan- Sistem-Untuk-Kesejahteraan-Bangsa.html.
Walfajri, Maizal. “Sederet Modal Ventura Ini Bakal Makin Rajin Mendanai Startup.” Kontan. Co.Id . Last modified February 1, 2021. Accessed December 13, 2021. https://newssetup. kontan.co.id/news/sederet-modal-ventura-ini-bakal-makin-rajin-mendanai-start- up?page=all.

## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA

## D.  Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

## Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan,
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  35/POJK.05/2015  tentang  Penyelenggaraan  Usaha Perusahaan Modal Ventura
Peraturan LAPS SJK Nomor Per-02/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase

## KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA

## BIODATA PENULIS
Vicko Taniady merupakan Mahasiswa Berprestasi Universitas Jember, dan menjadi 15 Besar Mahasiswa Berprestasi di Indonesia tingkat Sarjana pada tahun 2022. Dalam waktu luangnya, Vicko merupakan editor pada Jurnal Kajian pembaharuan Hukum. Selain itu, Vicko juga aktif mengikuti perlombaan penulisan ilmiah, conferences, dan lomba hukum lainnya. Vicko juga memiliki kurang lebih 16 publikasi jurnal ilmiah, yang salah satunya terindeks scopus dengan judul “The Principle of Balance Formulation as the Basis for Cancellation of Agreement in Indonesia”. Saat ini, Vicko bekerja sebagai Junior Associate di salah satu firma hukum terbesar di Indonesia yang terletak di Jakarta Selatan.
Kania Venisa Rachim merupakan Runner Up Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum Tahun 2023, Universitas Jember. Selain berkuliah, mengisi waktu luang untuk aktif dalam berorganisasi Forum Anak Bondowoso, Forum Kajian Keilmuan Hukum dan membantu sebagai Asisten Editor pada  Jurnal  Kajian  Pembaharuan  Hukum.  Selain  itu,  aktif  juga  dalam  lomba  kepenulisan  yang menghasilkan lima publikasi, antara lain jurnal terakreditasi SINTA 2, SINTA 3 dan SINTA 4.
Ramadhan Dwi Saputra merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Dalam waktu luangnya ramadhan rajin mengikuti perlombaan seperti debat hukum, karya tulis ilmiah hukum dan lomba hukum lainnya. Ramadhan memiliki salah satu tulisan yang berjudul “Rekonseptualisasi Pembentukan Pengadilan Agraria di Indonesia : Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Atas Tanah”.