Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Perubahan Substansi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Fauzan Ramon
ramonfauzan132@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, Indonesia

## Abstract

## Background:
Law No. 11 of 2020 on Job Creation has many inaccuracies in both the procedure of formation and its content material,  thus  causing  problems  in  the  environmental  sector  and  the  possibility  of  weakening  environmental protection  efforts.  Comparative  analysis  of  Law  No.  11  of  2020  on  Job  Creation  to  Law  No.  32  of  2009  on Environmental Protection and Management, especially in catchall Articles that are considered detrimental to the community as an effort to weaken environmental protection.

## Research Methods:
This research was a normative juridical study, which compares old provisions with new provisions and tried to describe the shortcomings or advantages of the removal or amendment of articles in the previous Law by using several  approaches  adjusted  to  the  object  and  purpose  of  the  research.  This  study  used  the  statute  approach 1 which  was  Law  No.  11  of  2020  on  Job  Creation  and  Law  No.  32  of  2009  on  Environmental  Protection  and Management. Besides, the author also used a comparative approach and conceptual approach.

## Findings:
The impact of the elimination and amendment of articles in  Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management by Law No. 11 of 2020 on Job Creation is classified into 3 fundamental things, such as, the reduction  of  community  participation  to  protect  the  environment,  the  weakening  of  law  enforcement,  one  of them  is  due  to  the  elimination  of  the  principle  of  strict  liability,  and  the  strengthening  of  the  authority  of  the central government to explore environment that also indirectly weakens the authority of the region to protect the environment belonged to its authority.

## Conclusion:
Comparison of Law No. 11 of 2020 on Job Creation and Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and  Management  lies  on  3  major  issues,  such  as;  First , the  removal  of  environmental  permits  which  is  then replaced with the term environmental approval which certainly  removes the terms, measures, and mechanisms of environmental permits. Second, the change in the substance of Environmental Impact Assessment  ( Amdal ), and  the  third  is  the  change  of  the  principle  on  waste  management  from  the  principle  of  strict  liability  to  the principle of liability based on fault.
Keywords: Law and Society; Omnibus Law; Amdal ; Strict Liability.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  memiliki  banyak  terdapat  ketidaktepatan  baik dalam  prosedur  pembentukan  maupun  materi  muatannya,  sehingga  menyebabkan  permasalahan  di  sektor lingkungan  hidup  serta  kemungkinan  pelemahan  terhadap  upaya  perlindungan  lingkungan  hidup.  Analisis perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta  Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup terutama pada Pasal-Pasal beresiko yang dianggap merugikan masyarakat sebagai upaya melemahkan perlindungan terhadap lingkungan.

## Metode Penelitian:
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  yakni  membandingkan  antara  ketentuan  lama  dengan ketentuan baru dan mencoba menggambarkan kekurangan maupun kelebihan dari penghapusan atau perubahan pasal  pada  Undang-undang  sebelumnya  dengan  menggunakan  beberapa  pendekatan  yang  disesuaikan  dengan
1 Peter Mahmud Marzuki, Legal Research , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, p.133.
objek  dan  tujuan  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  (s tatute  approach ) 2 yaitu Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  dan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  selain  itu  dalam  penelitian  ini  penulis  juga menggunakan  pendekatan  komparatif  ( comparative  approach), serta  pendekatan  konseptual  (c onceptual approach ). Hasil Penelitian:
Dampak penghapusan dan perubahan pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup oleh  Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  yang  di klasifikasikan  menjadi  3  hal  mendasar  antara  lain,  reduksi  ruang  partisipasi  masyarakat  dalam  upaya perlindungan  lingkungan  hidup,  pelemahan  penegakan  hukum  salah  satunya  dikarenakan  penghapusan  prinsip pertanggungjawaban mutlak, serta penguatan kewenangan pemerintah pusat dalam mengeksploitasi lingkungan hidup  yang  juga  secara  tidak  langsung  melemahkan  kewenangan  daerah  dalam  melindungi  lingkungan yang terdapat dalam daerah kewenangannya.

## Kesimpulan:
Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  terletak  pada  3  isu  besar,  antara  lain; pertama , penghapusan izin lingkungan yang kemudian diganti dengan istilah persetujuan lingkungan yang tentu saja menghapus syarat- syarat,  langkah-langkah,  dan  mekanisme  izin  lingkungan.  Kedua,  perubahan  substansi Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (Amdal)  terkait,  serta  yang  ketiga  yaitu  adanya  perubahan  prinsip pertanggungjawaban  limbah  dari  prinsip  pertanggungjawaban  mutlak  ( strict  liability )  menjadi  prinsip pertanggunjawaban berdasarkan kesalahan ( liability based on fault).
Kata Kunci : Undang-Undang dan Masyarakat; Omnibus Law ; Amdal; Tanggungjawab Mutlak.
DOI
: 10.24903/yrs.v13i2.1666 Received :  Juli 2021 Accepted :  Juli 2021 Published :  Agustus 2021 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  resmi  disahkan  dalam Rapat  Paripurna  DPR  pada  tanggal  5  Oktober  2020  dengan  metode  pilihan  menggunakan omnibus law . Hal ini merupakan hal baru di Indonesia. Adapun “metode satu untuk semua” dianggap  memiliki  beberapa  keunggulan,  antara  lain  adalah  dapat  dengan  cepat  merapikan dan  mengharmonisasikan  Undang-Undang  yang  tumpang  tindih  dan  tidak  beraturan. Walaupun pada dasarnya memang tidak ada keseragaman istilah dan praktik  penggunaannya, namun  umumnya metode omnibus dipakai  untuk  beberapa  kluster yang lebih mirip.  Praktik ini  dipakai  Amerika  Serikat  dan  Kanada,  dengan  pengertian  untuk  semua  atau  mencakup semua. Misalnya di Kanada pernah dibentuk satu undang-undang baru yang menampung dan
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.133.
Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Perubahan Substansi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Fauzan Ramon
mengatur materi ketentuan yang berasal dari beberapa undang-undang sekaligus. Sedangkan di  Amerika  Serikat  semisal  berkaitan  dengan budget  implementation yang  menyelaraskan pengaturan  yang  serupa  dan  memang  dalam  ranah  yang  hampir  sama. 3 Adapun  beberapa praktik yang terlalu luas seringkali mendapatkan kritik yang kuat dari kalangan masyarakat, apalagi dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggabungkan 10 kluster yang memiliki corak dan paradigma hukum yang tak seragam.
Sebagai  sebuah  inovasi  hukum  dengan  menerapkan  metode  “ omnibus ”  dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta  Kerja merupakan terobosan baru yang dilakukan pemerintah, namun disusun sewenang- wenang dengan mengabaikan norma etika legislasi yang bermartabat. Tujuan utama Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020  tentang Cipta  Kerja untuk  peningkatan   ekosistem  investasi dan  kegiatan  berusaha,  dengan  menyatukan  79  Undang-Undang  dalam  rangka penyederhanaan  perizinan  berusaha  dan  investasi.  Namun  demikian, “simplifikasi” 4 proses ini tidak mendasarkan pada kajian akademik yang memadai dan menyeluruh atas keseluruhan aspek  yang  terkait  di  dalam  masing-masing  Undang-Undang  yang  diubah  ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  Kerja.
Salah  satu  Undang-Undang  yang  terdampak  oleh  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  Tentang  Cipta  Kerja  adalah  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Cipta Kerja merubah 127 Pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan rincian sebanyak 27 Pasal diubah, 4 Pasal ditambahkan, dan 10 Pasal dihapus serta ada 7 Pasal yang  dijabarkan dalam bentuk peraturan pemerintah lalu Peraturan Menteri. 5
Perubahan  tersebut  dianggap  tanpa  kajian  akademik  yang  menyeluruh dan  hanya mempermudah  proses  investasi  dan  usaha,  namun  mengabaikan  perlindungan  lingkungan hidup.  Padahal  permasalahan  lingkungan  masih  menjadi  permasalahan  yang  belum  bisa terselesaikan  sampai  dengan  saat  ini.  Termasuk  di  dalamnya,  sektor  lingkungan  hidup  dan aspek lain yang berkaitan. Bahkan pada naskah akademik, tidak mencantumkan risiko jangka panjang  dan  kompleksitas  yang  mungkin  timbul  atas  penyederhanaan  perizinan  terkait lingkungan  hidup.  Pada  akhirnya,  berbagai  kelonggaran  persyaratan  lingkungan  hidup  bagi pelaku  usaha  berpotensi  menimbulkan  eksternalitas  negatif  yang  mengancam  keadilan  bagi
3 Jimly Asshiddiqie. Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press. 2020. hlm. 3.
4 Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Simplifikasi adalah penyederhanaan.
5 Forest Digest. Perubahan Krusial Amdal dalam UU Cipta Kerja (online), diakses dari https://www.forestdigest.com/detail/1030/amdal-di-uu-cipta-kerja, pada tanggal 11 Juli 2021.
generasi mendatang.
Hal  ini  menyimpang  dari  teori  hukum  kemanfaatan  bahwa  tujuan  hukum  adalah memberikan  kemanfaatan  kepada  sebanyak-banyaknya  orang,  sebagaimana  telah diungkapkan  oleh  Jeremy  Bentham  bahwa  hukum  memberikan  keseimbangan  antara kepentingan  individu  dan  masyarakat 6 .  Penilaian  terhadap  baik-buruk  atau  adil-tidaknya suatu  hukum  bergantung  kepada  apakah  hukum  itu  memberikan  kemanfaatan  kepada manusia  atau  tidak.  Dengan  demikian,  berarti  bahwa  setiap  penyusunan  produk  hukum (peraturan  perundang- undangan)  seharusnya  senantiasa  memperhatikan  tujuan  hukum  yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, sehingga perlu dikaji lebih  dalam,  apakah  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja sudah menerapkan teori hukum ini, atau  justru melemahkan perlindungan  lingkungan hidup sebagaimana yang sudah dinyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Beberapa  hal  yang  menjadi  sorotan  antara  lain  dapat  dilihat  pada  Pasal  22  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Izin Lingkungan sesuai dengan Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup dihapus  dan  diganti  dengan  Persetujuan  Lingkungan.  Frasa  “izin”  sebagai  produk  hukum administrasi tentu berbeda dengan frasa “persetujuan” yang lebih bersifat diskresi atas suatu kewenangan,  sehingga  penggantian  konteks  “izin”  dengan  “persetujuan”  tentu  memiliki akibat  hukum  yang  signifikan.  Sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  49  ayat  (3)  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  yang  berbunyi  “Surat  Keputusan  Kelayakan  Lingkungan  Hidup  yang ditetapkan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  merupakan:  a.  bentuk  persetujuan lingkungan;  dan  b.  prasyarat  penerbitan  perizinan  berusaha  atau  persetujuan  pemerintah”. Salah  satu  akibat  yang  mendasar  adalah  hilangnya  hak  gugat  administratif  bagi  masyarakat atas diterbitkanya persetujuan lingkungan. Pada satu sisi, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang  pelemahan  secara  sistematis  dari  fungsi  izin  sebagai  instrumen  pengendalian pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup,  sementara  di  sisi  lain  persyaratan perizinan dasar berusaha dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah lagi-lagi hanya mengenai persetujuan lingkungan serta tidak memuat secara detail terkait persyaratan persetujuan lingkungan, dari dua  sisi  peraturan  tersebut  dapat  kita  simpulkan  bahwa  dengan  adanya  perubahan  antara
6 Suteki, Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Depok: Rajawali Pers. 2020. hlm. 18.
Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Perubahan Substansi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

## Fauzan Ramon
perizinan menjadi persetujuan akan memiliki implikasi yang berbeda, antara lain tidak dapat menjadi objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak ada sarannya ketika ingin dibatalkan  persetujuan  tersebut.  Terutama  dengan  melihat  pelaksanaan  sistem  perizinan berusaha  terintegrasi  secara  elektronik  melalui Online  Single  Submission (Perizinan  OSS) yang terkendala dan bermasalah dalam pelaksanaannya yang kemudian ada pengaturan baru mengenai  perizinan  tersebut  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  sebagai pelaksana  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja.  Perizinan  OSS memperkenalkan  anomali  baru  dalam  sistem  perizinan  dengan  istilah  “izin  dengan komitmen”,  yang  dalam  pelaksanaannya  terjadi  pertentangan  pada  berbagai  aspek/sektor, sehingga  menimbulkan  permasalahan.  Pesimisme  muncul  karena  penerapan  perizinan berbasis  risiko  yang  diamanatkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja  yang  kemudian  disusul  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  tidak  didukung  dengan  ketersediaan basis  data  atas  pemetaan  risiko,  ditambah  lagi  izin  lingkungan  pun  dihapuskan,  sehingga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta  Kerja terlihat adanya ancaman terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. 7
Selain  itu  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dianggap mengabaikan  prinsip  kehati-hatian  ( precautionary  principle )  yang  digunakan  sebagai pedoman utama dalam pemanfaatan sumber daya alamn dan perlindungan lingkungan  dengan mengubah  konsep  Izin  Lingkungan  yang  sebelumnya  ada  di  Undang-Undang  Nomor    32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi ‘persetujuan’ lingkungan.  Meskipun  menjadi  prasyarat  perizinan  berusaha,  posisi persetujuan  lingkungan diformulasikan dengan tidak tegas. Dengan penghapusan “izin lingkungan” maka mekanisme gugatan administratif pun dihapuskan, meskipun terdapat penguatan konsep bahwa kepatuhan lingkungan ( environmental compliance ) dapat menjadi alasan pembatalan perizinan berusaha.
Adapun  konsep  perizinan  berbasis  risiko  yang  dituangkan  di  dalam  Undang-Undang Cipta Kerja masih belum memberikan perincian maupun penjelasan yang detail   dan  akurat. Sementara ketiadaan basis data yang memadai dan terpadu pada beragam sektor lingkungan hidup jelas akan menjadi tantangan terbesar dalam penerapannya. Pada dasarnya inventarisasi sumber daya alam beserta rencana pemanfaatan dan pencadangannya sangat diperlukan. Hal ini  signifikan  untuk  pemetaan  risiko  secara  menyeluruh  dan  terpadu  pada  penentuan kebijakan,  rencana,  dan  program  dari  sektor-  sektor  yang  saling  terkait.  Selain  itu,  itu
7 Sigit Riyanto Dkk. Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2020. hlm. 38.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  juga  menghapus  keberadaan komisi penilai amdal. Semula, komisi ini diatur dalam Pasal 29, 30 dan 31 Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Dalam Pasal 29 Undang-Undang tersebut disebutkan, Komisi Penilai Amdal dibentuk oleh menteri, gubernur,  atau  bupati/wali  kota  dan  bertugas  melalukan  penilaian  dokumen  amdal. Keanggotaan   Komisi  Penilai  Amdal  terdiri  dari  unsur  instansi  lingkungan  hidup,  instansi teknis terkait, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, pakar yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan  yang  sedang  dikaji,  wakil  dari  masyarakat  yang  berpotensi  terkena  dampak,  dan organisasi  lingkungan  hidup.  Berdasarkan  hasil  penilaian  Komisi  Penilai  Amdal,  Menteri, Gubernur,  atau  Bupati/Walikota  menetapkan  keputusan  kelayakan  atau  ketidaklayakan lingkungan  hidup  sesuai  dengan  kewenangannya 8 .  Kemudian  dalam  Pasal  24  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Komisi Penilai Amdal diganti dengan  Tim  Uji  Kelayakan,  Tim  uji  kelayakan  lingkungan  hidup  terdiri  atas  unsur Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  dan  ahli  bersertifikat,  selain  itu  dalam  Pasal  35  ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  juga  dijelaskan  Tim  Uji  Kelayakan  meliputi  pemerhati lingkungan dan masyarakat berkepentingan.
Menelaah  dari  pemahaman  di  atas,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta  Kerja  memiliki  banyak  terdapat  ketidaktepatan  baik  dalam  prosedur  pembentukan maupun materi muatannya, sehingga menyebabkan permasalahan di sektor lingkungan hidup serta kemungkinan pelemahan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. Adapun guna membatasi  masalah,  penelitian  ini  akan  difokuskan  pada  pembahasan  analisis  perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  Kerja terhadap Undang-Undang  Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup  terutama pada pasal- pasal  beresiko  yang  dianggap  merugikan  masyarakat  sebagai  upaya  melemahkan perlindungan  terhadap  lingkungan.  Penelitian  ini  merupakan  studi  perbandingan  dalam ketentuan  lama  dan  baru  dengan  tujuan  mengetahui  dampak  penghapusan  dan  perubahan Pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  oleh  Undang-  Undang  Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja sehingga  diharapkan  dapat  dijadikan  bahan  masukan  untuk  pemerintah  dalam  membuat Peraturan  Pemerintah  lanjutan,  sehingga  ada  aturan  tersendiri  terkait  dengan  Perlindungan
8 Ibid. hlm. 40
Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Perubahan Substansi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

## Fauzan Ramon
dan penggelolaan Lingkungan Hidup yang belum di atur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  yakni  membandingkan  antara ketentuan  lama  dengan  ketentuan  baru  dan  mencoba  menggambarkan  kekurangan  maupun kelebihan  dari  penghapusan  ata  perubahan  pasal  pada  Undang-undang  sebelumnya.  Agar memperoleh  kesimpulan  yang  tepat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah,  maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan objek dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (S tatute Approach ) 9 yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 32 tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  selain  itu  dalam penelitian  ini  penulis  juga  menggunakan  Pendekatan  komparatif  ( comvarative  approach), serta Pendekatan Konseptual (C onceptual Approach ). 10
Dalam  penelitian ini  penulis menggunakan  deskriptif  kualitatif  yaitu  menganalisis dan menyajikan  fakta  secara  sistematik  sehingga  lebih  mudah  dipahami  dan  disimpulkan. Kesimpulan  yang  diberikan  selalu  jelas  dasarnya  sehingga  semuanya  selalu  dapat dikembalikan  langsung  pada  data  yang  diperoleh.  Tujuannya  adalah  untuk  memberikan gambaran objektif mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.

## 3. PEMBAHASAN
Pasca  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja berdampak  terhadap  banyak  hak-hak  dan  keterlibatan  masyarakat  yang  di kurangi,  ataupun dihilangkan.  Hak  akses  masyarakat  terhadap  partisipasi,  informasi  dan  keadilan  mengalami pereduksian signifikan bahkan sampai penghapusan. Dampak dari prosedur/metodologi/teknik  dalam  pembentukan  hukum  setingkat  undang-undang  dalam omnibus  law inilah  sangat  kompleks  dan  sistemik,  karena  sebuah  metodologi  yang  tidak lazim di negara-negara penganut civil law , termasuk Indonesia baik dari segi prosedur formal pembentukannya, maupun dari segi substansi pokok yang ada di dalamnya, karena berurusan dengan  sejumlah stakeholders secara  spesifik  yang  terdampak  secara  langsung.  Dalam omnibus law undang-undang cipta kerja (sebelumnya dinamakan cipta lapangan kerja), yang irisannya  bertalian  erat  dengan  persoalan  agraria  dan  lingkungan  hidup  secara  sektoral,
9 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010. hlm.133.
10 Ibid hlm. 134
memiliki  dampak  yang  signifikan  dan  sistemik,  sehingga  berpotensi  mengancam  berbagai komponen di bidang agraria dan lingkungan hidup. 11
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  mengurangi  peran partisipasi  publik  di  dalam  proses  penyusunan  dokumen  Amdal.  Dengan  dilakukannya Perubahan  atas  Pasal  26 Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup ,  maka  peran  masyarakat  dalam  penyusunan  Amdal  dibatasi pada  masyarakat  yang  terkena  dampak  langsung  terhadap  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan. sehingga  alasan  perubahan  norma  pada  Pasal  26  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  berkaitan  dengan  partisipasi  masyarakat  dianggap  menjadi  faktor penghambat investasi. Selanjutnya, sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut  ada  ketentuan  mengenai  uji  kelayakan  lingkungan  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  35  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melibatkan pemerhati lingkungan dan masyarakat berkepentingan.
Pasal  26  Ayat  (4)  yang  pada awalnya mengatur  bahwa masyarakat  dapat  mengajukan keberatan  terhadap  dokumen  Amdal  juga  dihapuskan,  sehingga hilangnya  hak  masyarakat untuk  mengajukan  keberatan  terhadap  dokumen  Amdal.  Selain  tidak  mendukung  prinsip transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  proses  pelibatan  masyarakat  didalam  penentuan kelayakan lingkungan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 28 huruf I UUD Tahun 1945, bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin secara  penuh  oleh  konstitusi  Indonesia.  Hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  ini terdukung atas tiga pilar: akses informasi, partisipasi publik, dan akses keadilan. Perubahan ini  tentu  untuk  mempercepat  perolehan  dokumen  penerbitan  Amdal  yang  selama  ini  sering muncul penolakan dari lembaga pemerhati lingkungan hidup. Dimana dengan perubahan ini tak  bisa  lagi  Organisasi  Masyarakat  atau  pihak  lain  mengajukan  keberatan  atau  penolakan atas terbitnya Amdal dalam suatu proyek tertentu.
Pelemahan  peran  masyarakat  lainnya terlihat  dari  penghapusan  Komisi  Penilai Amdal (KPA) yang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diganti jadi tim uji kelayakan yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan sebagaimana perubahan dalam Pasal  24,  sehingga  p eran  masyarakat  ini  sebatas  terlibat  dalam  penyusunan  Amdal.  Itupun hanya  masyarakat  terdampak  langsung  dari  setiap  rencana  usaha  yang  dimohonkan  Amdal, kemudian  dalam  Pasal  29  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021  tentang
11 Wahyu Nugroho. Ancaman Omnibus Law di Sektor Agraria dan Lingkungan Hidup. Rajawali Pers. Jakarta. 2020. hlm.188
Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Perubahan Substansi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

## Fauzan Ramon
Penyelenggaraan  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  juga  terdapat  ketentuan bahwa Pemerhati Lingkungan hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang  telah  membina  dan/atau  mendampingi  masyarakat  terkena  dampak  langsung  dapat dilibatkan  sebagai  bagian  dari  masyarakat  yang  terkena  dampak  langsung . Selain  itu, U ndang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja tidak  menjelaskan  apa  yang dimaksud dengan masyarakat yang terkena dampak langsung, sehingga definisinya  menjadi ambigu,  dikhawatirkan  dapat  menyempitkan  makna  dari  masyarakat  yang  terkena  dampak langsung  itu  sendiri. Pelemahan  berikutnya  terlihat  pada  Penghapusan  Pasal  38 Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup Penghapusan  Pasal  ini  berpotensi  menghilangkan  akses  masyarakat  terhadap  keadilan, termasuk  akses  terhadap  proses  peradilan.  Hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip negara  hukum.  Salah  satu  hak  dasar  warga  negara  yang  dimandatkan  oleh  konstitusi  (Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945) adalah persamaan dihadapan hukum serta berhak memperoleh kepastian hukum yang adil (access to justice) yang berlaku untuk setiap warga negara.
Pada aspek kelembagaan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta  Kerja sangat dominan dengan karakter sentralistik. Hal ini tentu perlu dilakukan kajian ulang karena bertentangan  dengan  semangat  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  yang  sudah  dimulai bertahap sejak 1999.  Pada sektor lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengkhususkan sentralisasi pada pelaksanaan uji kelayakan lingkungan dengan  penghapusan  ketentuan  tentang  Komisi  Penilai  AMDAL  (KPA),  dimana pembentukan uji kelayakan lingkungan ini juga terdapat pendelegasian kewenangan di daerah baik  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  sebagaimana  termuat  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Sementara untuk pengawasan dan penegakan hukum, sentralisasi lebih kepada adanya norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  di  dalam  pelaksanaannya,  namun  pemerintah  daerah tetap  memegang  tanggung  jawab  dan  wewenang  yang  sama  dalam  pengawasan    dan pemantauan  kualitas  lingkungan  hidup.  Penghapusan  Komisi  Penilai  AMDAL  (KPA)  dan diganti  dengan  Lembaga  Uji  Kelayakan  Lingkungan,  menjanjikan  sebuah  harapan  untuk perbaikan kinerja penilaian dokumen kelayakan lingkungan.
Terdapat  perubahan  yang  cukup  mendasar,  yaitu  dalam  proses  pembentukan  Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan  (Amdal).  Amdal  ini  merupakan  bagian  fundamental  dalam proses  perizinan  suatu  usaha  yang  dilakukan  oleh  pengusaha.  Suatu  izin  usaha  tidak  akan
keluar  ketika  tidak  memenuhi  izin  lingkungan  sendiri,  izin lingkungan  tidak  dapat  keluar ketika  tidak  memenuhi  proses  pembentukan  amdal.  Pasca  disahkannya  Undang-Undang Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  sebagai  upaya  proses  percepatan  investasi. Langkah  yang  selalu  dilakukan  pemerintah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada akhirnya memberikan kemudahan dalam berinvestasi melalui proses  perizinan,  sementara  di  sisi  lain  pengaturan  terkait  amdal  dalam  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  diatur sangat lengkap, sehingga dianggap menjadi faktor penghambat investasi.
Hal  yang  sama  juga  diungkapkan  oleh  Wahyu  Nugroho  seorang Dosen  Hukum Lingkungan  Fakultas  Hukum  Universitas  Sahid  Jakarta yang  menyatakan  bahwa, Penghilangan  atau  pemangkasan  izin  amdal,  UKL-UPL,  izin  lingkungan,  IMB  justru  akan menghilangkan  ruh/spirit  negara  dalam  menjalankan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan yang selama ini diserukan oleh berbagai negara dan menjadi permasalahan global. Instrumen lingkungan hidup melalui amdal dan lain sebagainya tidak dapat dikatakan investor sebagai “penghambat”  investasi,  akan  tetapi  untuk  memastikan  bahwa  investor  memiliki  ketaatan terhadap instrumen lingkungan. 12
Pembentukan  Amdal  di  Undang-Undang  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah tingkat Provinsi, dan Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan asas otonomi daerah  dengan  sistem  desentralisasi,  kemudian  mengatur  Partisipasi  secara  luas  yang  diatur dalam  Pasal  26  ayat  (3)  Undang-Undang  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  terdiri  dari  masyarakat  yang  terkena  dampak,  pemerhati lingkungan hidup, dan  yang terpengaruh atas  segala  bentuk  keputusan  dalam  proses  amdal. Dua hal ini merupakan suatu yang tidak dapat dilepaskan dalam proses pembentukan amdal, disisi lain mencerminkan nilai otonomi daerah yang diatur di dalam undang-undang dan nilai demokrasi  yang  diakui  berdasarkan  keberadaannya  melalui  konstitusi.  Selain  dari  aspek struktur hukum, juga terkait dengan aspek substansi dan budaya hukum selaras dengan tujuan hukum.
Selain  pengaturan  Amdal  juga  terdapat  Pasal  88  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang tanggung jawab  mutlak  ( strict  liability )  bagi  setiap  orang  yang  tindakan,  usaha,  dan/atau  kegiatan
12 Wahyu Nugroho. 2020. Bencana Lingkungan& Urgensi Omnibus Law Lingkungan. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1edc4e585a1/bencana-lingkungan-urgensi-omnibus-law-lingkungan?page=all diakses pada tanggal 17 November 2021.
Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Perubahan Substansi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Fauzan Ramon
menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman  serius  terhadap  lingkungan  hidup  bertanggung  jawab  mutlak  atas  kerugian  yang terjadi.   Dalam  penjelasan  Pasal  88  UUPPLH  diuraikan  pengertian  tanggung  jawab  mutlak sebagai: “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan  oleh  pihak  penggugat  sebagai  dasar  pembayaran  ganti   rugi.  Ketentuan  ayat  ini merupakan lex specialist dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup  menurut  pasal  ini  dapat  ditetapkan  sampai  batas  tertentu,  yang  di  maksud  dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan  keharusan  asuransi bagi  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  bersangkutan  atau  telah tersedia dana lingkungan hidup”. Arnold H. Loewy  dalam  buku Criminal  Law memberikan keterangan  tentang strict  liability sebagai  berikut:  “ Strict  liability  occurs  when  a conviction can be obtained merely upon proof that defendant perpetrated an act forbidden by statute and when  proof  by  defendant  that  the  utmost  of  care  to  prevent  the  act  would  be  no  defence . (Tanggung jawab mutlak diterapkan tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa terbukti  bersalah  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang-undang  dan  jika dibuktikan oleh terdakwa bahwa ia telah melakukan segala usaha untuk mencegah perbuatan, tidaklah merupakan pembelaan)”. 13
Asas  tanggung  jawab mutlak  atau strict  liability adalah  ketika  seseorang  menjalankan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai ultrahazardous (teramat sangat berbahaya) maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati (utmost care) untuk mencegah bahaya atau  kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa kesengajaan. 14
Dalam  lapangan  Hukum  Perdata,  asas  tanggung  jawab  mutlak  ( Strict  Liability ) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata ( Civil Liability ). 15
Pertanggungjawaban  perdata  dalam  konteks  penegakan  hukum  lingkungan  merupakan instrumen  hukum  perdata  dalam  rangka  untuk  mendapatkan  ganti  kerugian  dan  biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang ditimbulkan. Asas  tanggung  jawab  mutlak  ( Strict  liability )  dalam  bahasan  Indonesia  sering diterjemahkan  dengan  tanggung  jawab  mutlak.  Selain  itu,  diterjemahkan  pula  dengan
13 Andi Hamzah. 2005. Penegakan Hukum Lingkungan . Sinar Grafika : Jakarta. hlm. 49-50
14 Mas Achmad Santosa dkk. 1998. Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak di Bidang Lingkungan Hidup, Dalam (undang- undang  nomor  23  tahun  1997  dan Permasalahannya). Jakarta:  Proyek  Pembinaan teknis  Yustisial  Mahkamah  Agung  RI. hlm.123
15 Salim HS. 2008. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Sinar Grafika : Jakarta. hlm. 45.
tanggung  jawab  seketika  dan  langsung.  Diartikan  dengan  tanggung  jawab  seketika  karena mengandung  makna  tanggungjawab  tergugat  harus  dilaksanakan  secara  seketika  dan langsung tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang menetapkan tergugat bersalah.
Asas strict  liability merupakan  prinsip  pertanggungjawaban  hukum  ( liability )  yang telah  berkembang  sejak  dulu.  Prinsip  ini  lahir dari  sebuah  kasus  di  Inggris  di  tahun 1868. 16 Sejak itulah berbagai negara-negara dunia mulai mengakomodir prinsip tersebut dalam setiap sistem  hukum  mereka.  Dalam  hal ini,  Indonesia adalah  satu  negara  yang menundukkan  diri terhadap asas ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari kerusakan lingkungan menjadi perhatian  serius  yang  sekaligus  menjadi pertimbangan  mengapa strict  liability menjadi  asas yang  harus  diterapkan.  Mengingat  dampak  yang  ditimbulkan  sangat  berresiko  bagi masyarakat, maka sudah seharusnya asas ini menjadi hal yang sudah sewajarnya eksis dalam rangka  penegakan  hukum  di  Indonesia,  khususnya  dalam  pengelolaan  dan  perlindungan dalam  dimensi  hukum  lingkungan. Strict  liability adalah  pertanggungjawaban  tanpa kesalahan (liability without fault ). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia  telah  melakukan  perbuatan  sebagaimana  yang  telah  dirumuskan  dalam  undang-undang tanpa  melihat  bagaimana  sikap  batinnya.  Konsep strict  liability merupakan  penyimpangan dari  asas  kesalahan,  yang  mana  disebutkan  “seseorang  tidak  dapat  dipidana  tanpa  adanya kesalahan. 17
Konsep dari asas ini sebenarnya sangat mudah. Untuk menggugat dengan menggunakan konsep  ini,  penggugat  tidak  perlu  membuktikan  apakah  pengusaha/perusahaan  melanggar hukum  sehingga  menyebabkan  kerusakan  lingkungan  atau  tidak.  Namun  cukup  dengan melihat  apakah  telah  terjadi  kerusakan  lingkungan  akibat  operasional  perusahaan  tersebut. Adapun  mengenai  praktik  perusahaan  tersebut  apakah  melanggar  hukum  atau  tidak,  itu tidaklah  penting,  sehingga    jika  menggunakan  konsep  ini  tidaklah  perlu  melakukan pembuktian  terhadap  unsur  Perbuatan  Melawan  Hukum,  hanya  cukup  melakukan pembuktian  dari  unsur  dampak  kerugiannya  terhadap  lingkungan  saja  yang  dijadikan  tolak ukur.  Sehingga  konsep strict  liability secara  tidak  langsung  merupakan  pengejawantahan dalam  perlindungan    hukum  terhadap  masyarakat  yang  notabene  merupakan  bagian  yang berpotensi dirugikan akibat dari kegiatan-kegiatan industrial yang dilakukan.
Namun sayangnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
16 Harjasoemantri,  Koesnadi.  1998. Strict  Liability  (Tanggung  Jawab  Mutlak) .  Paper  presented  at  the  Lokakarya  Legal Standing & Class Action, Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Hal 1
17 Bayu Haritia, Hartiwiningsih, 2019. Penerapan Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/Pt Pbr). Recidive Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019

## Fauzan Ramon
kalimat  “tanpa  perlu  pembuktian  unsur  kesalahan”  dihilangkan,  atau  secara  tidak  langsung menghapuskan  prinsip  bertanggung  jawab  mutlak  dalam  pertanggung  jawaban  terhadap limbah yang dihasilkan dalam proses usaha yang melibatkan lingkungan hidup. Padahal pada prakteknya  prinsip  tersebut  yang  membuat  banyak  gugatan  dimenangkan  negara  atau pemerintah  dalam  melawan  korporasi  terkait  dalam  perlindungan  lingkungan  hidup. Penghilangan  kata  ini  bukan  hanya  menghilangkan  diksi,  melainkan  bahwa  kejahatan lingkungan hidup, tidak dapat menggunakan pendekatan  pidana dan perdata biasa. Pendekatan penegakan hukum diutamakan sanksi administrasi terlebih dahulu.
Penghilangan  diksi  ini  juga  merubah  konsep  bertanggung  jawab  mutlak  atau strict liability menjadi  pertanggungjawaban  berdasarkan  kesalahan  atau liability  based  on  fault. konsep  ini  apabila  diaplikasikan  dalam  sengketa  lingkungan  yang  ada,  maka  justru  akan memberikan  kesulitan  kepada  masyarakat.  Dampak  lingkungan  yang  berasal  dari  kegiatan- kegiatan  ekonomis,  misalnya,  seringkali  memiliki  profit  yang  besar  dan  mampu  untuk menjalankan  dan  menyiasati  kehatian-hatian  menjadi  kendala     bagi  masyarakat  kecil  dan awam  yang  ada  di  sekitar  lingkungan  tersebut.  Dengan  keterbatasan  masyarakat, seringkali  masyarakat  kecil  berada  pada  posisi  yang  lemah  dan  subordinat.  Apalagi  jika terjadi kerusakan, mereka harus dituntut untuk membuktikan adanya kesalahan dalam rangka untuk  membuktikan  kesalahan  tergugat. Oleh  karena  itu,  maka  sejatinya  konsep  ini  sangat tidak relevan dalam model penegakan hukum.
Adapun bukti kesalahan sangat sulit diperoleh atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  masyarakat.  Doktrin  pertanggungjawaban tradisional berupa pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan ( liability based on fault) tidak mampu  mengantisipasi  kegiatan-kegiatan  yang  beresiko  besar.  Dalam  gugatan  pencemaran seringkali  keterkaitan  antara  zat  kimia  dengan  kerugian  yang  diderita  penggugat  menjadi perdebatan  sebab  kemungkinan  adanya  penyebab  ganda,  bukan  hanya  dari  zat  pencemar. Karena masalah tersebut konsep pertanggungjawaban mutlak dikembangkan ( strict liability ). Penghilangan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” merupakan sebuah kemunduran di  bidang  penegakan  hukum  lingkungan,  kembali  kepada  doktrin  tradisional  berupa pertanggungjawaban berdasar kesalahan yang sulit mengatasi kendala gugatan lingkungan.
Konsep  tersebut  apabila  diaplikasikan  dalam  sengketa  lingkungan  yang  ada,  maka justru akan memberikan kesulitan kepada masyarakat. Dampak lingkungan yang berasal dari kegiatan-kegiatan  ekonomis,  misalnya,  seringkali  memiliki  profit  yang  besar  dan  mampu untuk  menjalankan  dan  mensiasati  kehatian-hatian  menjadi  kendala bagi  masyarakat  kecil
dan  awam  yang  ada  di  sekitar  lingkungan  tersebut.  Dengan  keterbatasan  masyarakat, seringkali  masyarakat  kecil  berada  pada  posisi  yang  lemah  dan  subordinat.  Apalagi  jika terjadi kerusakan, mereka harus dituntut untuk membuktikan adanya kesalahan dalam rangka untuk  membuktikan  kesalahan  tergugat.  Oleh  karena  itu,  maka  sejatinya  konsep  ini  sangat tidak relevan dalam model penegakan hukum.

## 4. KESIMPULAN
Pertama, Perbandingan  Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  terletak  pada  3  Isu  Besar,  antara  lain;  pertama  penghapusan  izin lingkungan  yang  kemudian  diganti  dengan  istilah  persetujuan  lingkungan  yang  tentu  saja menghapus  syarat-  syarat,  langkah-langkah,  dan  mekanisme  izin  lingkungan.  Kedua, perubahan  substansi  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (Amdal)  terkait,  serta  yang ketiga  yaitu  adanya  perubahan  prinsip  pertanggungjawaban  limbah  dari  prinsip pertanggungjawaban mutlak ( strict liability ) menjadi prinsip pertanggunjawaban berdasarkan kesalahan ( liability based on fault).
Kedua, Dampak penghapusan dan perubahan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang  di  klasifikasikan  menjadi  3  hal  mendasar antara  lain,  reduksi  ruang  partisipasi  masyarakat  dalam  upaya  perlindungan  lingkungan hidup,  pelemahan  penegakan  hukum  salah  satunya  dikarenakan  penghapusan  prinsip pertanggungjawaban  mutlak,  serta  penguatan  kewenangan  pemerintah  pusat  dalam mengeksploitasi lingkungan hidup yang juga secara tidak langsung melemahkan kewenangan daerah dalam melindungi lingkungan  yang terdapat dalam daerah kewenangannya.

## 5. REFERENSI

## Buku
Andi Hamzah. 2005. Penegakan Hukum Lingkungan . Jakarta: Sinar Grafika.
Fadli,  Moh,  Mukhlish  dan  Mustafa  Lutfi.  2016. Hukum  dan  Kebijakan  Lingkungan  Hidup . Jakarta: UB Press.
Fajar,  Mukti.  2010. Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  dan  Penerapannya  pada  Perusahaan  di Indonesia . Cet.ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Harjasoemantri,  Koesnadi.  1998. Strict  Liability  (Tanggung  Jawab  Mutlak) .  Paper  presented  at  the Lokakarya Legal Standing & Class Action, Hotel Kartika Chandra, Jakarta.
Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Perubahan Substansi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Fauzan Ramon
Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup . Jakarta: Sinar Grafika.
HS, Salim. 2012. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum . Jakarta: Rajawali Press.
Hadin  Muhjad.  2015. Hukum  Lingkungan  Sebuah  Pengantar  untuk  Konteks  Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
Jimly Asshiddiqie. 2020. Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta:Konstitusi Press. Machmud,  Syahrul.  2012. Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia .  Edisi  Kedua,  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mas  Achmad  Santosa  dkk.  1998. Penerapan  Asas  Tanggung  Jawab  Mutlak  di  Bidang  Lingkungan Hidup, Dalam (undang-undang nomor 23 tahun 1997 dan Permasalahannya). Jakarta: Proyek Pembinaan teknis Yustisial Mahkamah Agung RI.
Riyanto,  Sigit,  Dkk.  2020. Catatan  Kritis  Terhadap  UU  No.  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
Salim HS. 2008. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Jakarta: Sinar Grafika.
Suteki,  Galang  Taufani.2020. Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  dan  Praktik). Depok: Rajawali Pers.
Sigit  Riyanto  Dkk.  2020. Catatan  Kritis  Terhadap  UU  No.  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Wahyu Nugroho. 2020. Ancaman Omnibus Law di Sektor Agraria dan Lingkungan Hidup. Rajawali Pers. Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Jurnal
Amania, Nila. 2020. Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan  Hidup . Vol. IV. Wonosobo: Syariati.
Bayu  Haritia,  Hartiwiningsih,  2019. Penerapan  Asas  Strict  Liability  Dalam  Tindak  Pidana Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan  Yang  Dilakukan  Oleh  Korporasi  (Studi  Putusan  Nomor 186/Pid.Sus/2015/Pt Pbr). Recidive Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019.
Pusat  Data  dan  AnalisaTempo.  2020. Omnibus  Law  Cipta  Kerja  dan  Perlindungan Lingkungan . Jakarta: Tempo Publishing.
--------. 2020. Untung Rugi Terobosan Kebijakan Amdal dan Menggerakan Investasi . Jakarta: Tempo
Publishing.
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.2021. https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli. Bina Hukum Lingkungan. 2019. http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl.

## Internet
Forest  Digest.  2021. Perubahan  Krusial  Amdal  dalam  UU  Cipta  Kerja (online) . Diakses  dari https://www.forestdigest.com/detail/1030/amdal-di-uu-cipta-kerja. Pada tanggal 11 Juli 2021;
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Booklet OMNIBUS LAW Cipta Lapangan (online) Kerja. Diakses dari www.dikti.kemdikbud.go.id.Pada tanggal 12 November 2020;
Mardatila, Ani, Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli dan Jenisnya yang Perlu Diketahui (online) . diakses  dari  https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut- para- ahli-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui-kln.html?page=3 pada tanggal 25 maret 2021; Rizal,  Jawahir  Gustav.  2020. Apa  itu  Omnibus  Law  Cipta  Kerja,  Isi  dan  Dampaknya Diakses  dari https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/104500965/apa-itu-omnibus-law-cipta-kerja-isi- dan-dampaknya pada tanggal 15 Maret 2021;
Rahmadi,  Takdir. Perkembangan  Hukum  Lingkungan  di  Indonesia (online) . Diakses  dari  http://pn- ponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukum-lingkungan-di- indonesia. Pada tanggal 20 Februari 2021;
Tim  detik.com . 2020. Perjalanan  Undang-  Undang  Cipta  Kerja:  Disahkan  DPR hingga  Diteken Jokowi (online).  Diakses  dari  https://news.detik.com/berita/d-  5239036/perjalanan-Undang- Undang-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi? single=1. Pada tanggal 12 November 2020;
Tim  hukumonline.com.  2020. Plus-Minus  Omnibus  Law  di  Mata  Para  Pakar .  Diakses  dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e3325327d597/plus-minus-omnibus-law-di- matapakar?page=4 pada tanggal 15 maret 2021.
Wahyu Nugroho. 2020. Bencana Lingkungan& Urgensi Omnibus Law Lingkungan. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1edc4e585a1/bencana-lingkungan-urgensi- omnibus-law-lingkungan?page=all   diakses pada tanggal 17 November 2021.