## Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma)

## Haykal Azmi, Fifiana Wisnaeni, Irma Cahyaningtyas
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email : haykalazmybaswedan@gmail.com

## Abstract
Trade secrets are specifically regulated in Law Number 30 of 2000 concerning trade secrets. Article 3 point 4 of the Law states that information is deemed to be kept confidential if the owner or the parties controlling it have taken appropriate and proper steps. This article discusses the extent of efforts made by the Director of PT. Haifa Paraestetiderma to protect its trade secrets is reviewed under the trade secret law in order to find out  whether  it  is  eligible  to  be  considered  a  trade  secret  so  that  it  gets  maximum  legal  protection.  The research  method  used  in  this  research  is  a  juridical  empirical  approach  with  research  specifications  in  the form  of  descriptive  analysis.  Based  on  the  research  results,  it  is  known  that  the  Director  of  PT.  Haifa Paraestetiderma  has  made  various  efforts  to  protect  the  trade  secrets  of  its  company  so  that  it  deserves recognition as a trade secret and maximum legal protection.

## Keywords: trade secret; legal protection; PT. Haifa Paraestetiderma

## Abstrak
Rahasia  dagang  diatur  secara  khusus  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia Dagang. Pada Pasal 3 angka 4 dinyatakan bahwa sebuah informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya t elah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Artikel ini membahas sejauh mana upaya yang telah dilakukan Direktur PT. Haifa Paraestetiderma untuk melindungi rahasia  dagangnya  ditinjau  berdasarkan  undang-undang  rahasia  dagang  guna  mencari  tau  kelayakannya untuk  dianggap  sebagai  rahasia  dagang  sehingga  mendapat  perlindungan  hukum  yang  maksimal.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis  empiris  dengan  spesifikasi penelitian  berupa  desktriptif  analisis.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  Direktur  PT.  Haifa Paraestetiderma  telah  melakukan  berbagai  upaya  guna  melindungi  rahasia  dagang  perusahaannya  sehingga patut mendapat pengakuan sebagai rahasia dagang dan perlindungan hukum secara maksimal.

## Kata kunci : rahasia dagang; perlindungan hukum; PT. Haifa Paraestetiderma

## A. Pendahuluan
Perlindungan  hukum  rahasia  dagang  sebagai  bagian  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual adalah  suatu  hal  yang  sangat  penting  dalam  kegiatan  bisnis  dan  perdagangan.  Permasalahan yang  berkaitan  dengan  rahasia  dagang  yang  berguna  dan  bermanfaat  untuk  menjalankan kegiatan  bisnis  dan  perdagangan  dan  membawa  keuntungan  ekonomis  kepada  pemegang  hak rahasia  dagang  adalah  permasalahan  yang  sering  timbul  selain  daripada  permasalahan  barang dan jasa. Oleh karena hal itu, maka banyak pemegang hak rahasia dagang yang sangat merasa berkepentingan  untuk  adanya  upaya  pengakuan  dan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  atas rahasia  dagang  melalui  aturan  hukum  yang  sah  dan  berlaku  guna  mengatur  tentang  Hak
Kekayaan  Intelektual.  Pengakuan  dan  jaminan  perlindungan  hukum  rahasia  dagang  yang dimiliki  oleh  pemegang  hak  rahasia  dagang  akan  menjadi  pertimbangan  bagi  pelaku  usaha sebelum  menentukan  langkah  untuk  pengembangan  dalam  bisnis,  perdagangan,  dan  investasi (Nurdiyansyah, 2015).
Rahasia  Dagang  adalah  hak  terhadap  sebuah  informasi  penting  milik  pemegang  hak rahasia dagang  yang diakui dan timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa yang  dimaksud  dengan  informasi  rahasia  dagang  adalah  informasi  yang  tidak  diketahui  oleh umum  di  bidang  teknologi  dan/atau  bisnis,  mempunyai  nilai  ekonomi  karena  berguna  dalam kegiatan  usaha,  dan  dijaga  kerahasiaannya  oleh  pemilik  rahasia  dagang.  Informasi  akan dianggap  sebagai  rahasia  dagang  apabila  dianggap  berguna  dan  penting  bagi  pemegang  hak rahasia  dagang  untuk  menjalankan  roda  kegiatan  bisnis  dan  usahanya  dan  dijaga kerahasiaannya oleh pemegang hak rahasia dagang yang bersangkutan. Untuk dianggap sebagai rahasia  dagang  maka  sebuah  informasi  harus  memenuhi  beberapa  unsur  diantaranya  bersifat rahasia  atau  dirahasiakan,  bernilai  ekonomi  atau  dapat  menghasilkan  keuntungan  ekonomis, hanya  diketahui  oleh  orang  tertentu  saja  atau  tidak  diketahui  oleh  masyarakat  secara  umum, Sangat  berguna  dan  berfungsi  untuk  menjalankan  roda  aktivitas  bisnis  dan  perdagangan  serta sangat  dijaga  kerahasiaannya  oleh  pemegang  hak  rahasia  dagang  tersebut  (Saidin,  2015). Adanya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang  memberi  dampak munculnya hak rahasia dagang yang dapat dimiliki oleh seluruh pihak (Kharismawan, 2019).
PT.  Haifa  Paraestetiderma  sebagai  salah  satu  usaha  yang  bergerak  di  bidang  industri Kosmetik  dan  Produk  Perawatan  Kulit,  adalah  sebuah  perusahaan  yang  rentan  terhadap pelanggaran rahasia dagang. Pelaku usaha PT. Haifa Paraestetiderma akan terus berusaha untuk melakukan  inovasi  dan  update  produk  kosmetik  dan  produk  perawatan  kulit  untuk menghasilkan  produk-produk  baru  agar  dapat  mempertahankan  pangsa  pasar  serta memenangkan  persaingan  bisnis  dan  dapat  menjadi  pelopor  lahirnya  trend  produk  kosmetik dan produk perawatan kulit di era yang akan datang sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum  terhadap karya intelektualnya tersebut.  Semakin banyaknya  perusahaan  yang bergerak di bidang industri kosmetik maka berpotensi timbulnya pelanggaran rahasia dagang mengingat mobilisasi perpindahan tenaga kerja antar industri kosmetik dan produk perawatan kulit sangat dimungkinkan  terjadi.  Tenaga  kerja  tersebut  tidak  lain  dan  tidak  bukan  diantaranya  meliputi profesi  dokter,  apoteker,  perawat,  dan  terapis  serta  tenaga  kerja  lain  yang  berkaitan  dengan perusahaan Industri Kosmetik dan Produk Perawatan Kulit. Pada perusahaan Industri kosmetik dan produk perawatan kulit sangat rentan terjadi pelanggaran rahasia dagang diantaranya yang
berhubungan  dengan  metode  dan  tehnik  pembuatan  produk  kosmetik  dan  produk  perawatan kulit  yang  dimiliki  pemegang  hak  rahasia  dagang.  Setiap  industri  kosmetik  dan  produk perawatan  kulit  memiliki  produk  yang  berbeda-beda  dan  hanya  diproduksi  dan  dijual  pada industri  kosmetik  dan  produk  perawatan  kulit  yang  bersangkutan  sehingga  tidak  dilakukan pembuatan  maupun  penjualannya  secara  bebas  dipasaran.  Perbedaan  tersebut  adalah  yang menjadi  daya  jual  dan  kelebihan  dari  sebuah  brand  industri  kosmetik  dan  produk  perawatan kulit  sehingga  perlu  dilakukan  perlindungannya  secara  layak  dan  patut  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku (Purnomo, 2011).
Artikel  ini  menelaah  sejauh  mana  PT.  Haifa  Paraestetiderma  telah  mencoba  berusaha melindungi  rahasia  dagangnya  secara  layak  dan  patut  berdasarkan  Undang-Undang  Rahasia Dagang, mengingat tidak semua informasi layak dianggap sebagai sebuah rahasia kecuali telah memenuhi  syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang  Rahasia  Dagang  dengan  begitu untuk  menentukan  layak  atau  tidaknya  informasi  rahasia  dagang  PT.  Haifa  Paraestetiderma untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  secara  maksimal  dan  pelaku  usaha  tetap  dapat melanjutkan peningkatan terhadap inovasi usahanya tanpa harus takut timbulnya pesaing akibat tersebarnya rahasia dagang yang dikuasainya.
Teori  yang  akan  digunakan  dalam  artikel  ini  diantaranya  pertama  mengenai  teori  hak milik  dimana  sebuah  rahasia  dagang  mempunya  nilai  komersial  yang  sangat  tinggi  karena merupakan  hasil  serta  kerja  keras  dari  pemiliknya.  Rahasia  dagang  termasuk  bagian  dari  hak milik  yang  bersifat  tetap  dan  tidak  dapat  dihilangkan  akan  tetapi  dapat  dipindahtangankan dengan  cara-cara  yang  diatur  oleh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana dimuat pada Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Soeikromo, 2013).
Kedua yaitu teori kontrak sebagaimana dimuat pada Pasal 1233 dan 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang sehingga perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat tidarik kembali secara sepihak dan pelanggaran terhadapnya merupakan wanprestasi (Busro, 2017).
Ketiga teori perbuatan melawan hukum sebagaimana dimuat pada yurisprudensi belanda sejak  tahun  1919  yang  juga  diikuti  oleh  yurisprudensi  di  Indonesia  yang  telah  memperluas pengertian  perbuatan  melawan  hukum,  yaitu  suatu  perbuatan  atau  kelalaian  yang  melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan sikap  hati-hati  yang  perlu  diperhatikan  di  dalam  pergaulan  masyarakat  terhadap  kepentingan lahiriah maupun milik orang lain. (Situngkir, 2017).
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,    maka  beberapa  permasalahan pada  artikel  ini  diantaranya  pertama  adalah  Apa  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh
Direktur  PT.  Haifa  Paraestetiderma  dalam  melindungi  rahasia  dagangnya?;  kedua  adalah Mengapa  Direktur  PT.  Haifa  Paraestetiderma  merasa  perlu  melindungi  rahasia  dagangnya menggunakan perjanjian kerja?
Artikel  ini memiliki  perbedaan dibandingkan dengan artikel lain  yang sebelumnya telah dilakukan  diantaranya  artikel  yang  dibuat  oleh  Agustina  Ni  Made  Ayu  Darma  Pratiwi  yang membahas Jurnal mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang ” (Legrands Carllo Ghiand, 2013)  Artikel ini membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum serta  bagaimana  penyelesaian  sengketa  rahasia  dagang  ditinjau  secara  umum  berdasarkan Undang-Undang  Rahasia  Dagang.  Jurnal  tersebut  dibuat  secara  normatif  tanpa  adanya  studi kasus ataupun studi secara konkret pada suatu permasalahan tertentu  yang  benar-benar terjadi dilapangan.  Selanjutnya  salah  satu  artikel  yang  pernah  dituliskan  dalam  bentuk  jurnal  adalah yang  dilakukan  oleh  Anastasia  E.  Gerungan  yang  membahas  jurnal  tentang  “ Perlindungan Hukum  Terhadap  Rahasia  Dagang  Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum  Perdata  dan  Pidana  Di Indonesia ”  (Gerungan,  2016).  Artikel  tersebut difokuskan  sebatas  pada  perlindungan  hukum terhadap  rahasia  dagang  secara  normatif  yang  dilihat  dari  sudut  pandang  hukum  perdata  dan pidana tanpa adanya penelitian secara langsung di masyarakat.
Selain dua artikel tersebut, contoh artikel lain sebagai bentuk orisinalitas penelitian, yaitu artikel  yang  dibuat  oleh  Amirah,  Ahmadi  Miru  dan  Nurfaidah  Said  dengan  judul  jurnal “ Perlindungan  Hukum  Rahasia  Dagang  Dalam  Perjanjian  Kerjasama  Waralaba ”  (Miru, 2013). Dan yang menjadi titik fokus pembahasan adalah perlindungan hukum terhadap rahasia dagang  milik  franchisor  terhadap  pelanggaran  rahasia  dagang  yang  dilakukan  oleh  franchise dalam perjanjian kerjasama waralaba.
Artikel pada penelitian ini berjudul “ Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Di PT. Haifa  Paraestetiderma) ”  yang  akan  memberikan  gambaran  usaha  suatu  perusahaan  untuk melindungi  rahasia  dagangnya  setidaknya  dengan  melihat  upaya  hukum  yang  telah  dan  akan terus  dilakukan  oleh  PT.  Haifa  Paraestetiderma  dalam  melindungi  rahasia  dagang perusahaannya. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Haifa Paraestetiderma telah memenuhi unsur untuk diakui sebagai sebuah informasi rahasia dagang karena PT. Haifa Paraestetiderma telah melindungi informasi rahasia perusahaannya berdasarkan undang-undang rahasia dagang sehingga sangat layak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  artikel  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis empiris.  Penelitian  yuridis  empiris  adalah  suatu  metode  penelitian  hukum  dimana  peneliti
melihat  secara  langsung  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  masyarakat.  Metode  pendekatan dalam penelitian ini yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ). (Sri, 2005) Metode ini memakai peraturan perundang-undangan sebagai pegangan awal dalam melakukan  analisa.  Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dari  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Rahasia  Dagang,  Undang-Undang Ketenagakerjaan,  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  sebagai  bahan  pendukung  dari yang tertinggi hingga yang terendah berdasarkan hiraerki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Artikel ini juga menggunakan pendekatan kasus ( case approach). Tujuan pendekatan kasus dalam penelitian hukum yuridis empiris adalah guna memperlajari kenyataan hukum  yang  berlaku  di  masyarakat.  Kajian  pendekatan  ini  dengan  isu  hukum  yang  sudah mendapat  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Penelitian  tiap  putusan merupakan  pertimbangan  hakim  sehingga  hal  tersebut  dapat  dipakai  untuk  mendapatkan pendapat hukum guna memecahkan masalah hukum yang sedang dihadapi (Ashsofa, 2010).
Bahan hukum pada artikel ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat  dengan  cara  turun  langsung  ke  lokasi  penelitian  guna  memperoleh  data  yang diperlukan.  Adapun  cara  yang  dilakukan  dalam  artikel  ini  adalah  dengan  wawancara  yaitu dengan  cara  Tanya  jawab  guna  mendapatkan  keterangan  atau  informasi  yang  berguna  dari narasumber terkait kebutuhan penelitian. Sedangkan data sekunder didapat dengan mempelajari bahan  hukum  yang  berkaitan  dengan  artikel  ini.  Tehnik  pengumpulan  data  pada  artikel  ini menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data yang diperlukan (Mahmud, 2005).

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Direktur PT. Haifa Paraestetiderma dalam melindungi rahasia dagangnya
a. Bentuk Upaya Hukum Preventif
Bentuk  upaya  hukum  preventif  adalah  upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemilik rahasia dagang guna mencegah timbulnya pelanggaran terhadap hak atas rahasia dagang miliknya  dengan  tujuan  untuk  menghindari  serta  melindungi  rahasia  dagang  sejak  dini sehingga  mengurangi  risiko  timbulnya  pelanggaran  terhadap  rahasia  dagang  (Lanny, 2005).
Rahasia dagang  yang telah dilindungi dengan bentuk upaya  hukum preventif akan terjaga karena bentuk pelanggaran apapun terhadap bentuk upaya hukum preventif maka akan dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum.
Pengungkapan informasi rahasia dagang pasca dilakukannya perjanjian secara lisan atau  tertulis  maka  termasuk  bagian  dari  bentuk  pelanggaran  terhadap  rahasia  dagang. Perjanjian  tertulis  lebih  dianjurkan  kepada  pemilik  rahasia  dagang  sebagai  instrumen guna  melindungi  rahasia  dagang  dan  termasuk  bentuk  upaya  hukum  preventif  karena memiliki  kekuatan  hukum  pembuktian  yang  kuat.  Dibuatnya  perjanjian  melindungi rahasia dagang secara tertulis maka pihak manapun tidak dapat menyangkal kepemilikan hak atas rahasia dagang (Muhammad, 2014)
Bentuk  perjanjian  tertulis  untuk  melindungi  rahasia  dagang  dapat  bermacam- macam diantaranya sebagai berikut:
1) Perjanjian Kerja
Perjanjian  kerja  adalah  perjanjian  antara  pemilik  perusahaan  dengan  pegawai perusahaan.  Perjanjian  kerja  paling  tidak  memuat  syarat  kerja,  hak  para  pihak,  dan kewajiban  para  pihak.  Pemilik  rahasia  dagang  dalam  perjanjian  kerja  memiliki kewajiban  untuk  tetap  melindungi  rahasia  dagang  sebagaimana  mestinya  agar  tetap bersifat rahasia, sedangkan kewajiban pegawai perusahaan adalah sampai waktu yang ditentukan menurut  perjanjian kerja harus  menjaga rahasia dagang tersebut  (Khakim, 2014).
Perjanjian  kerja  mengatur  kewajiban  pegawai  perusahaan  untuk  melindungi rahasia  dagang  pemilik  perusahaan  atau  setidaknya  menjelaskan  beberapa  hal  yang diantaranya sebagai berikut:
(a) Apa saja objek yang dianggap sebagai rahasia dagang;
(b) Terdapat penegasan telah terjadi pengungkapan rahasia dagang;
(c) Terdapat  penjelasan  perbuatan  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  untuk menjaga rahasia dagang;
(d) Masa berlaku perjanjian;
(e) Terdapat  penjelasan  bentuk  perbuatan  seperti  apa  saja  yang  dianggap  melanggar rahasia dagang (Syarifa Mahila, 2010).
Perjanjian  kerja  adalah  instrument  yang  dapat  digunakan  oleh  pemilik perusahaan  guna  melindungi  hak  atas  rahasia  dagang  berdasarkan  perjanjian  kerja mengingat syarat-syarat kerja merupakan salah satu syarat yang harus diatur di dalam perjanjian kerja berdasarkan Pasal 54 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:
“syarat-syarat  kerja  yang  memuat  hak  dan  kewajiban  pengusaha  dan pekerja/buruh”.
2) Perjanjian Lisensi
Perjanjian  lisensi  pada  umumnya  dibuat  oleh  banyak  pelaku  usaha  yang bergerak  di  bidang  usaha  waralaba  sebagai franchisor .  Perjanjian  lisensi  dibuat  oleh franchisor guna  memberikan  hak  kepada franchisee untuk  menggunakan  rahasia dagang franchisor dengan  syarat  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian  franchisee (Chandarika, 2019).
Berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang bahwa perjanjian lisensi ini agar memiliki kekuatan hukum harus di daftarkan kepada Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diuraikan pada Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang bunyinya sebagai berikut:
“Perjanjian  Lisensi  wajib  dicatatkan  pada  Direktorat  Jenderal  dengan  dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”;
3) Perjanjian informasi rahasia dagang berdasarkan kontrak konsultasi
Pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis tentu tidak dapat  terlepas  dari Profesi Konsultan.  Terlebih  memang  profesi  konsultan  sangat  diperlukan  ketika pelaku  usaha  hendak  melakukan  pengembangan  terhadap  bisnis  yang  ditekuninya sehingga  perlunya  rahasia  dagang  mendapat  perlindungan  dengan  dimasukkannya klausul kewajiban konsultan untuk melindungi rahasia dagang (Safnul, 2018)
Beberapa hal yang penting dan perlu diuraikan dalam perjanjian rahasia dagang berdasarkan kontrak konsultasi diantaranya sebagai berikut:
a) Seberapa  besar  peran  dan  pengaruh  konsultan  terhadap  perusahaan  dan  rahasia dagang milik pengusaha;
b) Terdapat  penjelasan dan pengakuan bahwa  rahasia dagang tersebut  memang milik pengusaha;
c) Terdapat penjelasan masa berlaku perjanjian;
d) Terdapat penjelasan bentuk perbuatan seperti apa yang dianggap melanggar rahasia dagang pengusaha;
e) Terdapat penjelasan apa saja yang menjadi objek rahasia dagang.
4) Perjanjian tertulis untuk merahasiakan
Perjanjian  ini  berbentuk  pernyataan  dari  penerima  informasi  rahasia  dagang yang  telah  menyepakati  dan  memberikan  persetujuan  terhadap  kemampuannya melindungi  rahasia  dagang  milik  pemberi  informasi  rahasia  dagang.  Perjanjian merahasiakan ini biasa digunakan dalam berbagai bidang diantaranya hubungan antara
pengusaha  dan  pegawai  perusahaan  dan  hubungan  antara  perusahaan  dengan  mitra usahanya (Sucipta, 2018).
Perjanjian  Tertulis  ini  merupakan  perjanjian  yang  paling  dianjurkan  guna kepentingan pembuktikan. Pada perjanjian merahasiakan ini setidak-tidaknya memuat hal sebagai berikut:
a) Apa saja yang menjadi objek rahasia dagang;
b) Masa berlaku perjanjian;
c) Terdapat penjelasan perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
d) Terdapat penjelasan bentuk perbuatan seperti apa yang dianggap melanggar rahasia dagang;
e) Terdapat penjelasan bahwa telah terjadi pengungkapan informasi rahasia dagang.
5) Bentuk Upaya Hukum Represif
Bentuk upaya hukum represif adalah bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh  pemilik  rahasia  dagang  apabila  timbul  pelanggaran  terhadap  rahasia  dagang miliknya  padahal  informasi  tersebut  berguna  baginya  untuk  menjalan  kegiatan mencari  keuntungan  yang  bersifat  komersial  sehingga  perlu  adanya  penuntutan  ganti kerugian  atas  pelanggaran  yang  dialaminya  serta  memberikan  efek  jera  terhadap pelaku  pelanggaran  rahasia  dagang  tersebut.  Terdapat  beberapa  bentuk  upaya  hukum represif yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut:
1) Melakukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri
Gugatan  perdata  dalam  kasus  rahasia  dagang  dapat  diajukan  pada pengadilan  negeri  sehingga  bukan  pada  pengadilan  niaga.  Hal  tersebut diakibatkan  pada  undang-undang  tentang  rahasia  dagang  tidak  mencantumkan ketentuan  proses  beracara  melalui  pengadilan  niaga  namun  pada  pengadilan negeri. Hukum acara perdata dalam perkara rahasia dagang menggunakan hukum acara  perdata  yang  berlaku  secara  umum  yang  serupa  dengan  perkara-perkara perdata biasa lainnya (Millytia Fabiola, 2019).
Gugatan  perdata  bertujuan  untuk  mendapatkan  ganti  kerugian  terhadap pelanggaran rahasia dagang dengan menjadikan dasar Pasal 1365 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  tentang  Perbuatan  Melawan  Hukum  sebagai  salah  satu dasar penerapannya.
2) Melakukan Pengaduan Pidana di Kepolisian
Pengaduan  secara  Pidana  dapat  dilakukan  melalui  kepolisian  Negara republik Indonesia bagi pihak yang dirugikan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2000  Tentang  Rahasia  Dagang  telah  mengakomodir  hal  ini  guna  menghindari terjadi  pelanggaran  terhadap  rahasia  dagang.  Dalam  Undang-Undang  Rahasia Dagang  pelanggaran  terhadap  rahasia  dagang  merupakan  delik  aduan  (Paat, 2013).
Hukuman  Pidana  bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku pelanggaran rahasia dagang dengan harapan Pelaku yang bersangkutan mendapat balasan  setimpal  atas  perbuatannya  yang  telah  merugikan  orang  lain  dan  tidak mengulanginya lagi dikemudian hari.
3) Alternative Dispute Resolution
Alternatif  penyelesaian  sengketa  atau  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  dapat  dijadikan  salah  satu  bentuk  upaya  hukum  bagi  pemilik  rahasia dagang  guna  mencari  keadilan  apabila  muncul  kerugian  akibat  pelanggaran rahasia  dagang.  Terdapat  beberapa  bentuk  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan diantaranya sebagai berikut:
a) Negotiation
Negotiation  adalah  sebuah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang bersengketa  guna  menyatukan  dua  pihak  yang  saling  tidak  sepaham  dengan melakukan  proses  negoisasi  untuk  tercapainya  suatu  solusi  bersama  yang saling menguntungkan kedua belah pihak (Sembiring, 2011).
b) Conciliation
Conciliation adalah  penyelesaian  sengketa  dengan  melibatkan  pihak ketiga,  dimana  pihak  ketiga  lebih  bergerak  aktif,  dengan  mengambil  langkah untuk  menyusun  dan  merumuskan  jalan  penyelesaian  masalah  tersebut,  yang kemudian  ditawarkan  kepada  kedua  belah  pihak  yang  bertikai.  Jika  kedua belah  pihak  yang  bertikai  tidak  mampu  membuat  suatu  kesepakatan,  maka pihak  ketiga  mengajukan  usulan  jalan  keluar  dari  pertikaian.  Meskipun demikian  pihak  ketiga  tidak  berwenang  untuk  membuat  keputusan,  tetapi hanya  berwenang  membuat  rekomendasi  atau  saran,  yang  pelaksanaannya sangat  bergantung  pada  itikad  baik  para  pihak  yang  bersengketa  sendiri. (Kurniawaty, 2017)
c) Mediation
Mediation merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga  yang  tidak  memihak  guna  membantu  para  pihak  mendapatkan  solusi
yang  saling  menguntungkan  secara  adil.  Mediasi  adalah  cara  penyelesaian masalah  dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang  bertikai  dengan melibatkan  pihak  ketiga  yang  tidak  berpihak  sebagai  mediator  dalam  rangka mempercepat  timbulnya  perdamaian,  mediator  dipercaya  mampu  membantu kedua  belah  pihak  menuju  perdamaian  lebih  cepat,  namun  mediator  tidak berhak  untuk  mengambil  keputusan,  dengan  mediasi  diharapkan  tercapai  titik temu  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi  kedua  belah  pihak, yang selanjutnya dituangkan sebagai kesepakatan bersama (Soemartono, 2006)
d) Arbitration
Arbitration  adalah  penyelesian  masalah  dimana  ada  pihak  yang menyerahkan suatu sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun  dua  kelompok  atau  lebih  kepada  seseorang  atau  beberapa  ahli  yang disepakati  bersama  dengan  tujuan  memperoleh  satu  keputusan  final  dan mengikat. (Dewi, 2019)
2. Direktur PT. Haifa Paraestetiderma merasa perlu melindungi rahasia dagang melalui perjanjian kerja
Merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan pada artikel ini terhadap narasumber yaitu Direktur PT. Haifa Paraestetiderma bahwa alasan Direktur merasa perlu memasukkan klausul  perlindungan  rahasia  dagang  dalam  perjanjian  kerja  hanya  dilakukan  terhadap pegawai  tertentu  saja  yang  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  perusahaan  karena menerima pengungkapan rahasia dagang Pemilik.
Pegawai  tersebut  dipilih  berdasarkan  kompetensi  dan  hasil  kinerjanya  selama pengabdian  kerjanya  kepada  perusahaan.  pegawai  tertentu  tersebut  adalah  pegawai kepercayaan  Pemilik  Perusahaan  guna  menduduki  posisi  penting  pada  industri  produk kosmetik  dan  produk  perawatan  kulit  milik  pengusaha  dibawah  naungan  PT.  Haifa Paraestetiderma.  Dianggap  menduduki  posisi  penting  karena  jabatan  tertentu  tersebut mendapatkan  pengungkapan  informasi  rahasia  dagang  milik  pelaku  usaha.  Terdapat beberapa  alasan  hal  tersebut  dianggap  sebagai  rahasia  dagang  yang  diantaranya  sebagai berikut:
a. Pemilik perusahaan memiliki rahasia dagang yang berhubungan dengan produk kosmetik dan  produk  perawatan  kulit  PT.  Haifa  Paraestetiderma  diantaranya  meliputi  cara  atau
prosedur  pembuatan,  distributor  bahan,  spesifikasi  bahan,  dan  prosentase  bahan  yang semuanya terkandung di dalam produk kosmetik miliknya.
b. Rahasia dagang tersebut merupakan kekayaan intelektual pemilik rahasia dagang;
c. Kekayaan inteletual pemilik rahasia dagang tidak bersifat umum karena tidak di dapatkan pada pendidikan formal pada umumnya;
d. Produk  kosmetik  dan  produk  perawatan  kulit  PT.  Haifa  Paraestetiderma  diproduksi secara mandiri, Perseroan Terbatas mana telah disahkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor AHU-30186.AHA.01.01.TAHUN2008 dan telah mendapatkan izin operasional  pabrik  berupa  izin  kosmetik  nomor  HK.07.IKOS/V/317/12  dari  direktorat jenderal  bina kefarmasian dan alat kesehatan kementerian kesehatan  republic  Indonesia. Pabrik PT. Haifa Paraestetiderma beralamat di Jalan Sanjaya 2 RT 01 RW 01 Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
e. Produk  kosmetik  dan  perawatan  kulit  PT.  Haifa  Paraestetiderma  telah  terdaftar  sebagai merk  pada  direktorat  jenderal  kekayaan  intelektual  yang  bernama  “ HAYFA ”  dengan nomor permohonan D092019042998;
f. Produk  kosmetik  dan  perawatan  kulit  PT.  Haifa  Paraestetiderma  hanya  dapat  dibeli melalui  PT.  Haifa  Paraestetiderma  sehingga  tidak  diperjual  belikan  secara  bebas dipasaran.
Rahasia dagang milik PT. Haifa Paraestetiderma dapat dijabarkan sebagai berikut:
1) Kekayaan  intelektual  yang  dimiliki  PT.  Haifa  Paraestetiderma  bernilai  ekonomis, karena  jika  terjadi  pelanggaran  rahasia  dagang  maka  dapat  menimbulkan  kerugian bagi perseroan terbatas tersebut;
2) PT.  Haifa  Paraestetiderma  dalam  memberikan  pengungkapan  rahasia  dagang  sudah melakukan  segala  upaya  seperti  seharusnya  untuk  melindungi  hak  kekayaan intelektual  yang  dimilikinya  yaitu  dengan  membuat  perjanjian  kerja  dengan  pegawai tertentu yang dipercaya dengan memuat klausul sebagai berikut:
(a) Mewajibkan pegawai guna melindungi rahasia dagang PT. Haifa Paraestetiderma selama dan pasca berakhirnya hubungan kerja;
(b) Melarang  pegawai  bekerja  di  tempat  lain  untuk  perusahaan  yang  bergerak  pada jenis usaha yang sama sampai dua tahun pasca perjanjian berakhir;
(c) Melarang pegawai  membuka usaha  yang bergerak pada bidang usaha  yang sama dengan PT. Haifa Paraestetiderma sampai dua tahun pasca berakhirnya perjanjian;
(d) Melarang karyawan bekerja rangkap;
(e) Memberikan hak kepada perusahaan guna mencari tau tempat bekerja baru bekas pegawai hingga dua tahun pasca berakhirnya perjanjian;
(f) Apabila  timbul  masalah  maka  diselesaikan  dengan  kekeluargaan  namun  apabila tidak bisa maka diselesaikan secara litigasi melalui pengadilan negeri setempat.
Selain  bentuk  upaya  hukum  perjanjian  kerja  yang  mengatur  perlindungan  hukum rahasia dagang, pemilik PT. Haifa Paraestetiderma juga melakukan beberapa bentuk upaya hukum untuk mencegah pelanggaran rahasia dagang diantaranya sebagai berikut:
(1) Dari  total  20  pegawai  pabrik  PT.  Haifa  Paraestetiderma  hanya  3  orang  pegawai  saja yang menduduki jabatan penting seperti manager pabrik industri, kepala produksi, dan kepala pengawasan mutu yang menerima pengungkapan rahasia dagang;
(2) Ketiga  karyawan  kepercayaan  tersebut  menerima  pengungkapan  rahasia  dagang  dari pemilik  rahasia  dagang  menajalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  atas  perintah, arahan,  dan  bimbingan  Direktur  PT.  Haifa  Paraestetiderma  yang  dilakukan  pada  suatu ruangan khusus yang terpisah dari karyawan lainnya;
(3) Pada  ruangan  khusus  pimpinan  tersebut  terdapat  tulisan”  selain  pimpinan  dilarang masuk”;
(4) Kunci  ruangan  khusus  pimpinan  tersebut  setiap  harinya  diserahkan  secara  langsung kepada Direktur PT. Haifa Paraestetiderma setiap berakhirnya jam kerja;
(5) Seluruh  dokumen  rahasia  dagang  disimpan  secara  khusus  diruangan  kerja  pimpinan pabrik industri PT. Haifa Paraestetiderma;
(6) Ketiga pegawai terpilih yang menerima pengungkapan informasi rahasia dagang hanya mendapatkan informasi terbatas pada tugas dan tanggung jawabnya saja sehingga tidak melebar divisi lain;
(7) Terdapat peraturan perusahaan PT. Haifa Paraestetiderma yang melarang sebuah divisi untuk  mencampuri  urusan  pekerjaan  divisi  lainnya  di  PT.  Haifa  Paraestetiderma  guna menghindari tersebarnya informasi rahasia dagang;
(8) Terdapat  sebagian  kecil  produk  kosmetik  dan  perawatan  kulit  yang  PT.  Haifa Paraestetiderma yang Pemilik belum dapat membuatnya secara mandiri sehingga harus membeli dari mitra perusahaan,  sehingga  guna  melindungi  informasi  tersebut  Direktur PT.  Haifa  Paraestetiderma  membuat  perjanjian  kerahasiaan  dengan  pihak  mitra perusahaan tersebut untuk tidak melayani pembelian bahan-bahan serupa kepada pihak ketiga  serta  Direktur  PT.  Haifa  Paraestetiderma  memberikan  kewajiban  kepada  mitra
perusahaan  tersebut  untuk  melindungi  dan  tidak  membocorkan  informasi  tersebut kepada pihak ketiga;
(9) Direktur  PT.  Haifa  Paraestetiderma  membuat  buku  standart  operasional  prosedur pengobatan sebagai pedoman bagi seluruh tenaga medis dalam memberikan pelayanan medis.  Buku  tersebut  hanya  berisikan  kode-kode  obat  yang  telah  diramu  oleh  Pemilik PT. Haifa Paraestetiderma.
(10) Rahasia  dagang  PT.  Haifa  Paraestetiderma  tidak  diketahui  oleh  masyarakat  secara umum  karena  informasi  tersebut  murni  merupakan  kekayaan  intelektual  pemilik  PT. Haifa Paraestetiderma;
(11) Informasi rahasia dagang tersebut sangat berguna guna menghasilkan produk kosmetik dan perawatan kulit PT. Haifa Paraestetiderma
Pabrik  industri  produk  kosmetik  dan  perawatan  kulit  PT.  Haifa  Paraestetiderma  di hadirkan untuk mensuplai kebutuhan produk kosmetik dan perawatan kulit klinik kecantikan hayfa  beauty  skin  care  untuk  disalurkan  kepada  pasien  melalui  klinik  kecantikan  hayfa beauty skin care sehingga berguna untuk menghasilkan serta meningkatkan keuntungan bagi pelaku usaha.
Dari hasil wawancara antara peneliti dengan perwakilan kementerian hukum dan hak asasi  manusia  wilayah  jawa  tengah,  menunjukkan  bahwa  informasi  rahasia  yang  dimiliki oleh pemilik PT. Haifa Paraestetiderma termasuk bagian dari informasi yang layak dan patut mendapat  pengakuan serta perlindungan hukum.  Informasi tersebut memenuhi  unsur-unsur rahasia  dagang  sebagaimana  dimuat  pada  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000 tentang rahasia dagang yang berbunyi sebagai berikut:
“(1)  Rahasia  Dagang  mendapat  perlindungan  apabila  informasi  tersebut  bersifat  rahasia, mempunyai  nilai  ekonomi,  dan  dijaga  kerahasiaannya  melalui  upaya  sebagaimana mestinya;
(2)  Informasi  dianggap  bersifat  rahasia  apabila  informasi  tersebut  hanya  diketahui  oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;
(3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat  digunakan  untuk  menjalankan  kegiatan  atau  usaha  yang  bersifat  komersial  atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi;
(4)  Informasi  dianggap  dijaga  kerahasiaannya  apabila  pemilik  atau  para  pihak  yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.”
Bentuk  upaya  hukum  preventif  yang  telah  dilakukan  oleh  Direktur  PT.  Haifa Paraestetiderma dengan memasukkan klausul perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian
kerja dirasa sudah tepat  sehingga dibenarkan oleh pihak kementerian hukum  dan hak asasi manusia,  bahwa  bentuk  upaya  hukum  preventif  tersebut  boleh  saja  dilakukan  selama  tidak melanggar  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  berlaku,  selain  itu  perjanjian  khusus untuk merahasiakan informasi rahasia dagang juga dapat ditambahkan guna melengkapi dan memperkuat perjanjian kerja tersebut.

## D. Simpulan
Bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Direktur PT. Haifa Paraestetiderma dalam melindungi rahasia dagangnya dapat berbentuk upaya hukum preventif dan represif. Terdapat  beberapa  bentuk  upaya  hukum  preventif  diantaranya  mewajibkan  pegawai perusahaan melindungi rahasia dagang melalui perjanjian kerja, membuat perjanjian lisensi guna  melindungi  rahasia  dagang  agar  aman  digunakan  pihak  ketiga  dengan  imbalan  yang telah  disepakati  dan  membuat  perjanjian  rahasia  dagang  berdasarkan  kontrak  konsultasi dengan  konsultan  perusahaan  dengan  membuat  perjanjian  kerahasiaan  secara  tertulis. Adapun  beberapa  upaya  hukum  represif  yang  dapat  dilakukan  oleh  Direktur  PT.  Haifa Paraestetiderma  dalam  melindungi  rahasia  dagangnya  diantaranya  Melakukan  gugatan perdata  guna  menuntut  ganti  kerugian  secara  materill  dan  immaterill,  Melakukan  upaya penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  seperti  negoisasi,  konsiliasi,  mediasi,  dan arbitarase, Melakukan tuntutan pidana dengan melakukan pengaduan kepada pihak berwajib guna memberikan efek jera terhadap pelanggar rahasia dagang.
Alasan Direktur PT. Haifa Paraestetiderma merasa perlu melindungi rahasia dagang melalui  perjanjian  kerja  diantaranya  pelaku  usaha  memiliki  informasi  rahasia  dagang berkaitan  dengan  cara  dan  prosedur  pembuatan  produk  kosmetik,  spesifikasi  bahan, distributor  bahan,  prosentase  bahan  yang  semuanya  terkandung  dalam  produk  kosmetik Hayfa  Beauty Skin  Care,  Informasi pelaku usaha memiliki nilai  ekonomi sehingga apabila terjadi  pelanggaran  rahasia  dagang  akan  menimbulkan  kerugian,  Informasi  tersebut  sangat berguna untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan pelaku usaha karena mendatangkan keuntungan untuknya karena menjadi nilai jual dari produk yang dihasilkannya.
Informasi  tersebut  merupakan  kekayaan  intelektual  pemiliknya  yang  mampu melakukan  sebuah  inovasi  berdasarkan  kreatifitasnya  sehingga  harus  mendapatkan perlindungan  karena  tidak  diketahui  oleh  masyarakat  pada  umumnya,  Pelaku  usaha  Hayfa Beauty  Skin  Care  telah  melakukan  berbagai  upaya  guna  melindungi  rahasia  dagangnya sehingga layak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ashsofa, B. (2010). Metode Penelitian Hukum . PT Rineka Cipta.
Busro, A. (2017). Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata (2nd ed.). Yogyakarta: Pohon Cahaya.
Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (4th ed., p. 153). Jakarta: Pustaka Pelajar.
Khakim, A. (2014). Dasar Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (4th ed.). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Lanny, K. (2005). Pemahaman Rahasia Dagang (1st ed.). Srikandi.
Marzuki, P.M. (2005). Penelitian Hukum (15th ed.). Surakarta: Kencana.
Muhammad, A.K. (2014). Hukum Perdata Indonesia (5th ed.). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Saidin, O. (2015). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sembiring, J. J. (2011). Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan . Jakarta:Visimedia. Soemartono, G. (2006). Arbitrase dan Mediasi di Indonesia . Jakarta: PT Gramedia Jakarta.

## Artikel Jurnal :
Chandarika,  R.  S.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Perjanjian  Lisensi  Rahasia  Dagang  Di  Indonesia.
Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum  Commune ,  Vol. 2, (No.6),  pp.15–17.  Retrieved  from http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/download/2310/pdf.
Dewi, G. P. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. Kertha Wicaya , Vol. 1, (No.2), pp.1–15. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50161
Gerungan, A. E. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Unsrat , Vol. 22, (No.5), pp.79. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/898-ID-perlindungan-hukum-terhadap-rahasia- dagang-ditinjau-dari-aspek-hukum-perdata-dan.pdf
Kharismawan, A. (2019). Perlindungan Metode Produksi Dalam Perspektif Hukum Rahasia Dagang (Studi  Kasus  Putusan  MA  Nomor  1713  K/PDT/2010). Tadulako  Master  Law  Journal , Vol., 2 (No.1), pp.14–16. Retrieved from
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/10371
Kurniawaty,  Y.  (2017).  Efektivitas  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (  Alternative  Dispute
Resolution On Intellectual Property Dispute). Legislasi Indonesia , Vol.14,(No.2), pp.163–170. Retrieved from http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/98.
Mahila,  S.  (2010).  Perlindungan  rahasia  dagang  dalam  hubungannya  dengan  perjanjian  kerja.
Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi ,  Vol.10,(No.3),  pp.18.    Retrieved  from https://www.neliti.com/id/publications/225477/perlindungan-rahasia-dagang-dalam- hubungannya-dengan-perjanjian-kerja
Miru,  A.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Rahasia  Dagang  Dalam  Perjanjian  Kerjasama  Waralaba.
Jurnal  Hukum  Universitas  Hasanuddin ,  Vol. 2, (No.2),  pp.163–171.    Retrieved  from http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/b2af55147e7fce566e352678b8debbac.pdf Nurdiyansyah, M. (2015). Perlindungan Hukum Dan Sengketa Rahasia Dagang (Analisis Putusan MA  Nomor  1713  K/Pdt/2010). Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah.  Retrieved  from http://www.hamiltonproject.org/assets/files/gig_economy_one_pager.pdf.
Paat,  Y.L. (2013). Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia. Lex
Et Societatis , Vol.I,(No.3), pp. 42–43. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2447
Pratiwi, A.A.D. & Ni Made, A. (2014). Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian  Kerja .  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta.  Retrieved  from  http://e- journal.uajy.ac.id/6568/1/Jurnal MIH01788.pdf.
Purnomo, L.O.P. (2011). Pengaruh  Citra Perusahaan  Terhadap Loyaitas Pelanggan  (Kasus  pada industri  jasa  natasha  skincare) .  Univestas  Atma  Jaya.  Retrieved  from  http://e- journal.uajy.ac.id/2336/
Safnul, D. (2018). Perlindungan Rahasia Dagang Dari Tindakan Persaingan Curang. Jurnal Warta , Apri l ,  pp.  9–10.  Retrieved  from  https://www.neliti.com/id/publications/290744/perlindungan- rahasia-dagang-dari-tindakan-persaingan-curang.
Salmon,  M.F.G.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Rahasia  Perusahaan  Dalam  Menghadapi Persaingan  Bisnis  Di  Indonesia. Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling ,
Vol. 53, (No.9), pp. 92–93. Retrieved from https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Situngkir,  C.  M.  (2017). Perjanjian  Rahasia  Dagang  Dalam  Bisnis  Pizza .  Universitas  Lampung. Retrieved from http://digilib.unila.ac.id/26554/2/skripsi tanpa bab pembahasan.pdf
Soeikromo,  D.  (2013).  Pengalihan  Hak  Milik  Atas  Benda  Melalui  Perjanjian  Jual  Beli  Menurut KUH  PERDATA. Journal  Universitas  Sam  Ratulangi ,  Vol.1(No.3),  pp.91.  Retrieved  from http://repo.unsrat.ac.id/382/1/pengalihan_hak_milik_atas_benda_melalui_perjanjian_jual_beli _menurut_kuh_perdata.pdf
Sucipta,  N.K.A.  (2018).  Pengaturan  Confidentiality  Agreement  Terhadap  Perlindungan  Rahasia
Dagang. Kertha Semaya , Vol.6 , (No.11), pp. 8–11.
Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42284/25708
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.