## ANALISIS PERANAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
LEMBANG (APBL)
(Studi Kasus Lembang Roroan Barra’-Barra’ Kec. Buntu Pepasan)
Dwibin Kannapadang 7 , dwibinkannapadang90@gmail.com1
Dorce Lapik 8 , dorcelapik1@gmail.com2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  perangkat  desa  dalam akuntabilitas  pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  lembang  (APBL)  di Lembang  Roroan  Barra’-Barra’  Kecamatan  Buntu  Pepasan  .  Jenis  penelitian  ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. prosedur pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Informan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  8,  orang yang  merupakan  perangkat  desa  di  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’  yaitu  kepala Lembang,  sekretaris  Lembang,  kaur  keuangan,  kaur  umum  dan  perencanaan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan dan kepala dusun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan perangkat desa dalam akuntabilitas  pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  lembang  (APBL)  di Lembang  Roroan  Barra’-Barra’  Kecamatan  Buntu  Pepasan  secara  keseluruhan telah  berperan  dengan  baik  sesuai  dengan  tupoksinya  dan  aturan  yang  berlaku dalam  akuntabilitas  pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  lembang.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan dan pertanggungjawaban.
Kata Kunci :   Peranan  Perangkat  Desa,  Akuntabilitas,  Pengelolaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja

## PENDAHULUAN
Diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  Tentang  Desa, memberikan  kesempatan  bagi  desa  untuk  mengelolan  dana  desa  secara  mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengelolaan dana desa tidak  lepas  dari  akuntabilitas,  karena  aspek  keuangan  merupakan  posisi  yang strategis  yang  nantinya  akan  berdampak  pada  pembangunan  desa.  Pemerintah desa yang akuntabel dalam pengelolaan keuangannya artinya mampu memberikan informasi secara terbuka dan benar kepada masyarakatnya dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional. Selain itu
7 Manajemen, Ekonomi dan Universitas Kristen Indonesia Toraja
8 Manajemen, Ekonomi dan Universitas Kristen Indonesia Toraja
ia mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa.
Menurut  permendagri  No.113  tahun  2014  tentang  pengelolaan  keuangan desa,  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  proses  pengelolaan keuangan  desa  yanhg  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  yang  benar-benar  dilaporkan  dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait kegagalan maupun keberhasilannya  sebagai  bahan  evaluasi  untuk  tahun  berikutnya.  Terkait  dengan hal  tersebut  pengelolaan  keuangan  desa  harus  di  lakukan  secara  transparan, akuntabel  dan  partisipatif.  Salah  satu  syarat  untuk  mewujudkan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa  adalah  perangkat  desa  harus  mampu  menyediakan semua  informasi  pemngelolaan  keuangan  desa  secara  jujur  dan  terbuka,  serta dapat memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut.
Kepala  desa  dan  perangkat  desa  merupakan  orang  yang  memiliki  peranan yang  sangat  penting  dalam  mengorganisir  dan  memimpin  rakyatnya  untuk meningkatkan  kesejahtreraan  rakyatnya,  menuju  pencapaian  cita-cita  bersama dalam memajukan ekonomi desa yang mandiri. Pemberian wewenang secara luas kepada pemerintah desa dalam mengelola rumah tangganya,memberi peluang bagi desa  untuk  mendapatkan  bantuan  dana  dari  pemerintah  berupa  dana  desa. (Hutama et al., 2020).
Anggaran  desa  yang  di  peroleh  pemerintah  tentunya  membutuhkan pengelolaan  yang  baik,  sehingga  tidak  menyebabkan  terjadinya  penyelewengan. Oleh  karena  itu  di  perlukan  peran  perangkat  desa  untuk  membantu  kepala  desa dalam pengelolaan dana desa. Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak  menutup  kemungkinan  adanya  risiko  terjadinya  kesalahan  baik  bersifat adminisratif  maupun  substantif  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya permasalahan  hukum.  Permasalahan  hukum  yang  di  maksud  adalah  kepala lembang dianggap melakukan penyelewengan . seperti yang sudah terjadi di salah satu  Lembang  Batu  Busa  yang  berada  di  Kabupaten  Toraja  Utara  yang menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya (sumber : Kareba Toraja). Selain  kasus  penyalagunaan  dana  desa,  menurut  Dirjen  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat desa (PPMD) kementrian desa, PDT, dan transmigrasi
Ahmad  Erani  Yustika  dalam  tribunew.com  menyebut  masih  banyak  perangkat desa  yang  tidak  membaca  undang-undang  tentang  desa  sehingga  belum memahami tugas dan wewenangnya (Nyuatan et al., 2018).
Anggaran pendapatan dan belanja lembang yang diterima Lembang Roroan Barra’-Barra’  2  tahun  terkahir  cukup  besar.  Pada  tahun  2020  total  pendapatan yaitu sebesar 1.730.583.480,00 sedangkan pada tahun 2021 total pendapatan yang diterima yaitu sebesar 1.686.432.418,00. Peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan agar pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dapat  dipertanggungjawabkan  dengan  baik.  Peran  perangkat  desa  dalam akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  maksudnya  bagaimana  perangkat  desa bertanggungjawab  terhadap  setiap  tindakan,  keputusan  dan  kebijakan  yang  di lakukan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian Perangkat Desa
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  67  Tahun  2017  Tentang Perangkat  Desa,  Perangkat  desa  adalah  unsur  staf  yang  membantu  kepala  desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan  unsur  pendukung  tugas  kepala  desa  dalam  pelaksanaan  kebijakan  yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
Sekretariat  desa  dipimpin  oleh  sekretaris  dan  dibantu  oleh  unsur  staf secretariat. Sekretariat desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata  usaha  dan  umum,  urusan  keuangan,  dan  urusan  perencanaan,  dan  paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan serta masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan.
Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, dan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan, serta masing-masing  seksi  dipimpin  oleh  kepala  seksi  yang  berkedudukan  sebagai unsur  pelaksana  teknis  dan  membantu  kepala  desa  sebagai  pelaksana  tugas operasional.
Pelaksana  kewilayahan  merupakan  unsur  pembantu  kepala  desa  sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kinerja, karakteristik, geografis, jumlah  kepadatan  penduduk,  serta  sarana  prasarana  penunjang  tugas.  Kepala kewilayahan  atau  kepala  dusun  berkedudukan  sebagai  unsur  satuan  tugas kewilayahan  yang  bertugas  membantu  kepala  desa  dalam  pelaksanaan  tugas  di wilayahnya
Akuntabilitas
Menurut  (Harsasto,  2017)  akuntabilitas  di  artikan  sejauh  mana  seorang pelaku  pemerintahan  terbukti  mampu  menjalankan  tugas  atau  perintah  yang  di amanatkan  kepadanya  menurut  cara,alat,  dan  tingkat  pencapaian  sasaran  yang telah di tetapkan, terlepas dari persoalan apakah ia menyetujui perintah itu atau ia merasa  terpaksa,di  paksa,  harus  atau  karena  tiada  pilihan,  dan  dalam  pada  itu  ia harus  menerima  risikonya.  sedangkan  menurut  (Mahmudi,  2015)  akuntabilitas yaitu  kewajiban  untuk  mempertanggungjwabkan  apa  yang  telah  di  lakukan  atau tidak  di  lakukan  oleh  seseorang  dan  harus  diikuti  dengan  pemberian  kapasitas untuk melaksanakan, keluasaan (dikresi) dan kewenangan.
Menurut  (Harsasto,  2017)  mengidentifikasikan  akuntabilitas  terdiri  atas  lima tingkatan akuntabilitas yaitu sebagai berikut :
1. Policy accountability (Akuntabilitas kebijakan)
Akuntabilitas  di  lakukan  dalam  pemilihan  berbagai  kebijakan  puplik  yang akan di terapkan atau tidak.
2. Program accountability (Akuntabilitas program)
Akuntabilitas  di  lakukan  untuk  mengetahui  penetapan  dan  pencapain  tujuan yang telah di tetapkan.
3. Performance accountability ( Akuntabilitas kinerja)
Akuntabilitas dilakukan untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien.
4. Procces accountability (Akuntabilitas proses)
Pertanggungjawaban  menggunakan  proses,  prosedur,  serta  ukuran-ukuran
dalam melaksanakan kegiatan yang telah di tetapkan.
5. Probity dan legality accountability (Akuntabilitas kejujuran dan hukum)
Pertanggungjawaban  atas  legalitas  dan  kejujuran  penggunaan  dana  sesuai dengan  anggaran  yang  telah  di  setujui  dan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pengelolaan Dana Desa
Sesuai  dengan  isi  Permendagri  No.113  Tahun  2014  tentang  pengelolaan keuangan  dana  desa  menyebutkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi :
1.  Perencanaan
Pemerintah  desa  setiap  tahun  wajib  menyusun  APBDesa.  APBDesa merupakan  pembiayaan  terhadap  program  pembiyaan  tahunan  yang  di selenggarakan oleh pemerintah desa.
Adapun mekanisme perencanaan adalah sebagai berikut:
a.  Sekretaris  desa  menyusun  rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDesa berdasarkan RKPDesa tahunan berkenan, kemudian rancangan peraturan desa tentang APBDesa di sampaikan kepada kepala  desa dan BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
b.  Kepala  desa  menyampaikan  rencangan  peraturan  desa  tentang  APBDesa kepada  Bupati/walikota  melalui  camat  paling  lambat  3  hari  sejak  disepakati untuk di evaluasi
c.  Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa  paling  lama  20  hari  sejak  diterimanya  rancangan  peraturan  desa tentang APBDesa.
d.  Apabila  evaluasi  tidak  ditindak  lanjuti  oleh  kepada  desa  dan  kepala  desa menetapkan  rencangan  peraturan  desa  tentang  APBDesa  menjadi  peraturan desa, Bupati/walikota membatalkan peraturan desa dengan dengan keputusan Bupati/walikota.
2.  Pelaksanaan
a.  Semua penerimaan dan pengeluaran kas dalam pelaksanaan kewenangan desa di laksanakan melalui rekening kas desa.
b.  Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  harus  didukung  oleh  bukti  yang lengkap dan sah.
c.  Bendahara  dapat  menyimpan  uang  dalam  kas  desa  dengan  jumlah  tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah.
d.  Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan seblum  rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDesa  ditetapkan  menjadi peraturan desa.
e.  Pelaksanaan  kegiatan  mengajukan  pendanaan  untuk  melaksanakan  kegiatan harus  disertai  dengan  dokumen  antara  lain  rencana  anggaran  biaya. Rancangan  anggaran  biaya  di  verifikasi  oleh  sekretaris  desa  dan  disahkan oleh kepala desa.
f. Berdasarkan  rencana  anggaran  biaya,  pelaksana  kegiatan  mengajukan  surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum  barang  atau  jasa  diterima.  Pengajuan  SPP  terdiri  atas  surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja dll.
g.  Pengajuan  pelaksanaan  pembayaran,  sekretaris  desa  wajin  untuk  meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dan untuk kegiatan, dan menolak  pengajuan  pemintaan  pembayaran  oleh  pelaksana  kegiatan  apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
h.  Berdasarkan  SPP  yang  telah  di  verifikasi  sekretaris  desa,  kepala  desa menyetujui  permintaan  yang  telah  di  lakukan  selanjutnya  bendahara melakukan pembayaran.
i. Pengadaan  barang  dan  jasa  di  desa  diatur  dengan  peraturan  Bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
j. Perubahan  APBDesa  hanya  dapat  dilakukan  satu  kali  dalam  satu  tahun anggaran
3.  Penatausahaan
Penatausahaan dilakukan oleh bendahara. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setaip penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setap
akhir bulan.
a.  Bendahara  desa  wajib  mempertanggungjawabkan  uang  melalui  laporan pertanggungjawaban.
b.  Penatausahaan  penerimaan  dan  pengeluaran  menggunakan  buku  kas  umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
4.  Pelaporan
Dalam  melaksanakan  tugas,  kewenangan,  hak  dan  kewajiban,  kepala  desa wajib :
a.  Kepala  desa  menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  kepada bupati/walikota.
b.  Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
c.  Laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  di  sampaikan  paling  lambat  pada akhir bulan juli tahun berjalan.
d.  Laporan semester akhir tahun di sampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.
5.  Pertanggungjawaban, pertanggungjawaban terdiri dari :
a.  Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan  APBDesa  kepada  bupati/walikota  setiap  akhir  tahun  anggaran. Laporan  realiasi  pelaksanaan  APBDesa  terdiri  dari  pendapatan,  belanja  dan pembiayaan.
b.  Laporan  pertanggung  jawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  di  tetapkan dengan peraturan desa.
c.  Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
d.  Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
e.  Laporan  realisasi  dan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat paling lama 1 bulan terakhir tahun anggaran berkenaan.
Berikut ini Adalah Asas Pengelolaan Dana Desa
Dana  desa  di  kelola    berdasarkan  asas-asas  pengelolaan  dana  desa.  Asas  adalah nilai-nilai  yang  menjiwai  pengelolaan  pengelolaan  keuangan  desa.  Asas  yang  di maksud  melahirkan  prinsip-prinsip  yang  menjadi  hal  utama  dan  harus  dapat  di jadikan sebagai cerminan dalam setiap kegiatan pengelolaan dana desa. Asas dan prinsip tidak dapat di gunakan apabila tidak terwujud dalam tindakan.
Berikut ini asas-asas pengelolaan keuangan desa sesuai permendagri No.113 tahun ;2014 :
1. Transparan
Terbuka/keterbukaan  dalam  arti  segala  kegiatan  dan  infromasi  terkait pengelolaan  keuangan  desa  dapat  di  ketahui  dan  di  awasi  oleh  pihak  lain  yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang di tutup-tutupi atau di rahasiakan.
Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan  di  berikan  secara  terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat  guna  untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban  pemerintah  dan  pengelolaam  sumber  daya  yang  di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel
Menurut (sujarweni, 2015) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban  (accountanility)  merupakan  suatu  bentuk  keharusan seseorang  (pimpinan/pejabat/pelaksana)  untuk  menjamin  menjamin  bahwa  tugas dan  kewajiban  yang  di  embanya  sudah  di  laksanakan  sesuai  ketentuan  yang berlaku.
3.  Partisipatif
Partisipatif  merupakan  setiap  tindakan  yang  di  lakukan  dengan mengikutsertakan  keterlibatan  masyarakat,baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  melalui  lembaga  perwakilan  yang  di  dapat  menyalurkan  aspirasinya. Pengelolaan  keuangan  desa  mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaporan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat.
4. Tertib Dan Di Siplin Anggaran
Mempunyai  pengertian  bahwa  anggaran  harus  di  laksanakan  secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini di maksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Penelitian  ini  dilakukan  di  kantor Lembang  Roroan  Barra-Barra  kecamatan  Buntu  Pepasan  kabupaten  Toraja. Adapun  jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dengan  cara  melakukan  wawancara langsung dengan aparat lembang Roroan Barra’-Barra’ kecamatan buntu pepasan kecamatan  Toraja  Utara.  Sedangakan  data  sekunder  diperoleh  melalui  dokumen tertulis  atau  data-data  yang  ada  pada  lembang  Roroan  Barra’-Barra’  kecamatan buntu  pepasan  kecamatan  Toraja  Utara.  Informan  dalam  penelitian  ini  yaitu seluruh  perangkat  lembang  yakni  kepala  lembang,  sekertaris  lembang,  kaur keuangan, kaur umm dan tata kelola lembang, serta kepala-kepala seksi lembang.
Teknik analisis data yang di gunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman. (Sugiyono, 2021) yang meliputi :
1.  Data reduction ( reduksi data)
Data yang di peroleh dari hasil wawancara jumlahnya banyak, untuk itu perlu di  catat  secara  teliti  dan  rinci  kemudian  segera  melakukan  analisis  data melalui  reduksi  data.  Mereduksi  data  berarti  merangkum,  memilih  hal-hal yang penting.
2.  Data display (penyajian data)
Langkah  selanjut  adalah  menyajikan  data.  Hasil  dari  wawancara  kemudian disajikan untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi. Penyajian data bisa di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dll.
3. Conclusion drawing / verification ( penarikan kesimpulan atau verifikasi)
Langkah  selanjutnya  adalah  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Data  yang
telah  dikumpulkan,direduksi,  dan  disajikan  kemudian  difokuskan  kepada pada  data  yang  mengarah  untuk  pemecahan    masalah,  penemuan,  dan  untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil data tersebut harus dukung oleh bukti- bukti yang valid kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

## HASIL
Peran Perangkat Lembang Roroan Barra’-Barra
Perangkat Lembang Roroan Barra’-Barra’ sebagai pihak pemegang amanah untuk  mengelola  anggaran  ke  desa  dan  melaksanakan  penyelenggaraan pemerintahan  demi  melayani  seluruh  masyarakat  yang  ada  di  Lembang  Roroan Barra’-Barra’.  Perangkat  lembang  berkewajiban  dalam  menjalankan  setiap  tugas dan tanggungjawab sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap amanah yang di pegang.  Setiap  perangkat  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’memiliki  tugas  dan tanggung  jawabnya  masing-masing  sebagai  pemegang  amanah  di  dalam melaksanakan  tugas  operasional  dan  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa. Berikut ini adalah peran dari masing-masing perangkat Lembang Roroan Barra’- Barra’ :
1.  Peran Kepala Lembang Roroan Barra’-Barra’
Kepala  lembang  adalah  individu  yang  paling  bertanggung  jawab  penuh terhadap pengelolaan anggaran lembang yang masuk ke rekening lembang. Selaku penanggung  jawab  setiap  kegiatan  yang  ada  di  pemerintah  lembang,  kepala lembang  selaku  mengkoordinasikan  perangkatnya  dalam  menjalankan  tugas- tugasnya  dan  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  yanv  telah  direncanakan  dan disetujui.
Sebelum  melakukan  kegiatan  penggunaan  anggaran,  terlebih  dahulu dilakukan  proses  perencanaan  oleh  kepala  lembang.  Dalam  proses  perencanaan diawali dengan kepala lembang Roroan Barra’-Barra’ berkoordinasi dengan BPL untuk melakukan musyawarah lembang yang berguna untuk menampung aspirasi masyarakat  terhadap  arah  penggunaan  anggaran  lembang  seperti  dalam  hal pembangunan  lembang.  Musyawarah  lembang  dilakukan  setelah  adanya  hasil musyawarah  dusun  yang  dilakukan  oleh  kepala  dusun  per  wilayahnya.  Apabila musyawarah  lembang  sudah  menghasilkan  kesepakatan,  kepala  lembang  akan
membentuk  tim  yang  di  ketuai  oleh  sekretaris  lembang  yang  bertugas  untuk melakukan  perekapan  dan  pengoreksian  terhadap  rencana  dari  hasil  masyawarah lembang  itu  menjadi  rencana  pembangunan  jangka  menengah  desa  (RPJMDes). Selanjutnya  adalah  akan  mengadakan  musyawarah  perencanaan  pembangunan desa (musrembangdes) yang dimana akan membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes  tadi  yang  akan  menjadi  rencana  kerja  kegiatan  pemerintah  desa (RKPDes).  Setelah  sekretasi  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’  selesai  menyusun rancangan  peraturan  desa  (Raperdes)  tentang  anggaran  pendapatan  dan  belanja lembang (APBL) berdasarkan RKPDes, kemudian kepala desa bersama BPD akan melakukan penyepakatan peraturan lembang (perlem) tentang APBL. Dan perlem akan disampaikan kepala lembang kepada pihak kecamatan untuk dievaluasi lagi.
Dalam  proses  pelaksanaan  anggaran  lembang,  kepala  Lembang  Roroan Barra’-Barra’  sebagai  penanggung  jawab  seluruh  kegiatan  dan  orang  yang menstruksikan  kegiatan.  Dalam  pelaksanaan  pembangunan  lembang,  kepala Lembang  Roroan  Barra’-Barra’bertugas  untuk  menandatangani  dokumen rincingan  anggran  biaya  dan  spp  yang  diajukan  oleh  tim  pelaksana  kegiatan (TPK).  Kepala  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’  membentuk  TPK  sebagai  pihak yang  melaksanakan  kegiatan  pembangunan  lembang  yang  sumber  anggarannya bersumber  dari  dan  lembang  dan  juga  kepala  lembang  melakukan  pengawasan kegiatan malalui laporan dari ketua TPK.
Dalam  proses  penatausahaan  yang  dilakukan  oleh  kaur  keuangan    yang memegang  fungsi  sebagai  bendahara  lembang,  kepala  Lembang  Roroan    Barra’- Barra’  mengetahui  setiap  transaksi  pengelauaran  anggaran  dana  maupun pemasukan  anggaran  dana  lembang.  Dimana  di  setiap  bukti  transaksi  harus  ada tanda tangan kepala Lembang Roroan Barra’-Barra’, dalam melakukan pelaporan pertanggungjawaban  penggunaan  dana  lembang,  untuk  tahun  2021  dilakukan dengan 3 (tiga) tahap. Kepala Lembang Roroan Barra’-Barra’ akan menyerahkan atau mengantarkan laporan realisasi penggunaan dana lembang itu ke pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara ke Dinas Pemberdayaan Mayarakat Desa (PMD) pertahapnya  dimana  tahap  I  (pertama)  40%  tahap  II  (kedua)  40%  dan  tahap  III (ketiga) 20%.

## 2.  Peran Sekretaris Lembang Roroan Barra’-Barra
Berdasarkan hasil  wawancara dengan sekretaris Lembang Roroan Barra’- Barra’  sekretaris  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’  bertugas  dalam  membantu kepala  lembang  untuk  mempersipkan  dan  melakukan  pengelolaan  administrasi lembang, dan menyiapkan bahan penyusunan laporan.
Dalam  proses  perencanaan,  sekretaris  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’ tergabung  dalam  tim  dimana  akan    melakukan  penyusunan  RPJMDes.  Yang kemudian  menyusun  RKPDes  sebagai  bentuk  penjabaran  RPJMDes,  dan kemudian  menyusun  raperdes  tentang  APBL  berdasarkan  RKPDes  dan  akan meneyerahkan  hasil  dari  raperdes  kepala  lembang  untuk  dibahas  bersama  BPD. Selain  itu,  sekretaris  juga  sebagai  notulensi  di  setiap  adanya  musyawarah Lembang Roroan Barra’-Barra’.
Di  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’  sekretaris  lembang  adalah  individu yang  melakukan  penyusunan  anggaran  biaya  dan  desaign  pembangunan  yang dibantu  oleh  Pendamping  Desa  Teknik  Infrastruktur  (PD-TI)  dari  kecamatan buntu  pepasan.  Seharusnya  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (permendagri)  No.113  tentang  pedomanan  pengelolaan  keuangan  desa,  rincian biaya  itu  disusun  oleh  TPK.  Namun  dikarenakan  kurangnya  pengetahuan  dan sumber daya manusia di Lembang Roroan Barra’-Barra’ ini , maka pemerintahan Lembang  Roroan  Barra’-Barra’  meminta  bantuan  tenaga  ahli  dari  pendamping desa di kecamatan Buntu Pepasan.
Dalam  proses  pelaksanaan  kegiatan,  sekretaris  Lembang  Roroan  Barra’- Barra’  bertugas  memonitoring  dan  mengawasasi  setiap  kegiatan  yang  ada.  Akan tetapi  apabila  ada  kegiatan  yang  dilaksanakan  itu  tidak  sesuai,  maka  sekretaris lembang  akan  memberikan  peringatan  kepada  pengurus  anggaran.  Dalam penatausahaan,  sekretaris  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’  juga  memiliki  tugas yaitu  sebagai  orang  yang  melakukan  verifikasi  setiap  bukti  transaksi  sebelum disahkannya  oleh  kepala  lembang  seperti  bukti  transaksi  yang  berupa  kwitansi- kwitansi itu harus diketahui dan diperiksa terlebih dahulu oleh sekretaris Lembang Roroan Barra’-Barra’
Dalam  proses  pelaporan,  sekretaris  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’
merupakan individu yang menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran dana lembang sendiri. Hal ini dikrenakan menurut sekretaris lembang, seharusnya yang menyusun  laporan  ini  yaitu  kaur  keuangan  sebagai  pemegang  fungsi kebendaharaan  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’,  namun  dikarenakan  menurut sekretaris  lembang  bendaharanya  itu  kurang  paham  dengan  teknik  pembuatan laporan  yag  menggunakan  computer  dengan  aplikasi  sistem  keuangan  desa (Siskeudes) maka sekretaris yang membackup dalam pembuatan laporan realisasi Lembang Roroan Barra’-Barra’.
Sekretaris  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’  merupakan  orang  yang  paling sering  mengikuti  Bimtek  di  kabupaten  maupun  kecamatan  Buntu  Pepasan  dan bahkan sampai luar kabupaten Toraja Utara.
3.  Peran Kaur Keuangan Lembang Roroan Barra’-Barra’
` Kaur  keuangan    berkedudukan  membantu  sekretaris  lembang  dalam melaksanakan  fungsi  pengendalian  kebendaharaan  dalam  urusan  pelayanan administrasi  keuangan  lembang  yang  dimana  melakukan  penatausahaan  di pemerintah Lembang Roroan Barra’-Barra’ melakukan penerimaan, penyimpanan,  penyetoran/  pembayaran,  dan  wajib  bagi  kaur  keuangan  lembang Roroan  Barra’-Barra’  untuk  memberikan  pertanggungjawaban  terhadap  setiap transaksi  penerimaan  maupun  pengeluaran  anggaran  dalam  melaksanakan kegiatan yang didanai dari anggaran lembang.
Dalam proses perencanaan, kaur keuangan yang memegang fungsi bendaharawan lembang  juga  mengikuti  musyawarah  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’,  namun sebagai  peserta  dalam  musyawarah  lembang  itu  tidak  memberikan  masukan terhadap  rencana  yang  ingin  dilakukan,  karena  ia  tidak  banyak  peran  dalam  hal perencanaan penggunaan anggaran.
Dalam proses pelaksanaan kegiatan, kaur keuangan yang memiliki fungsi bendahara  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’  bertugas  unuk  mengelaurkan  dana yang  akan  digunakan  kepada  setiap  bidang  kegiatan.  Dalam  melakukan pengeluaran  biaya  itu,  pelaksana  kegiatan  yang  mengajukan  surat  permintaan pembayaran  berdasarkan  rincian  anggaran  biaya  untuk  kegiatan  yang  akan dilakukan  kepada  kepala  lembang.  Selaku  bendahara  Lembang  Roroan  Barra’-
Barra’  akan  melakukan  pembayaran  jika  surat  permintaan  pembayaran  yang diajukan tadi sudah di verifikasi oleh sekretaris lembang dan telah disetujui oleh kepala  lembang.  Dan  dalam  pentausahaan,  kaur  keuangan  Lembang  Roroan Barra’-Barra’ melakukan pencatatan setiap hal yang berkaitan dengan penerimaan dan  pengeluaran  dari  anggaran  lembang  termasuk  dana  lembang.  Mulai  dari pengeluaran atau penerimaan yang berjumlah kecil sampai yang berjumlah besar selalu  dicatat  oleh  kaur  keuangan  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’.  Dalam melakukan penutup pembukuan menurut kaur keuangan Lembang Roroan Barra’- Barra’  tidak  semua  transaksi  bias  ditutup  buku  perbulan,  karena  dana  lembang yang  masuk  ke  rekening  lembang  itu  bertahap  sehingga  setelah  dana  lembang tahap  pertama  telah  habis  digunakan  barulah  dilakukan  tutup  buku  dan  apabila terdapat  dana  yang  berlebihan  akan  dikembalikan  ke  bendahara  lembang  ke rekening Lembang Roroan Barra’-Barra’. Walaupun tidak semua dana itu ditutup buku  perbulan,  kaur  keuangan  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’  tetap  melakukan laporan  pertanggujawaban  atas  penatausahaan  yang  dilakukan  kepada  kepala lembang  setiap  bulannya  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  kaur  keuangan lembang  Roroan  Barra’-Barra’  terhadap  dana-dana  yang  telah  dikeluarkan maupun dan yang diterimanya.
Dalam proses pembuatan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBL,  sebagai  bendahara  Lembang  Roroan Barra’-Barra’  hanya  berperan  dalam  hal  menyediakan  data-data  transaksi penggunaan  anggaran  saja.  Untuk  pembuatan  fisik  laporan  dari  laporan  realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBL itu dilakukan oleh sekretaris lembang  ia  ikut  disertakan  namun  kenyataannya  ia  tidak  disertakan  dalam pembuatan  laporan  tersebut  dikarenakan  ia  merupakan  kaur  keuangan  lembang baru  menjabat  sehingga  belum  memiliki  pengetahuan  yang  mendalam  mengenai pembuatan  laporan  tersebut.  Sebenarnya  kaur  keuangan  lembang  sudah  pernah mengikuti program pembinaan dari kecamatan Buntu Pepasan, namun pembinaan yang  diterima  hanya  berupa  pengarahan-pengarahan  pengisian  siskeudes  dan tentang pajak saja yang  dimana tidak memberikan pemahaman secara mendalam kepada kaur keuangan Lembang Roroan Barra’-Barra’.
4.  Peran Kaur Umum Dan Tata Usaha Lembang Roroan Barra’-Barra’
Sebagai  kaur  umum  dan  tata  usaha  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’yang bertugas  dalam  membantu  sekretaris  lembang  dalam  melaksanakan  administrasi umum, tata usaha, dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan lembang serta mempersiapkan  bahan  rapat    dan  laporan,  dalam  pengelolaan  anggaran  kaur umum  dan  tata  usaha  memiliki  peran  dalam  bidang  penyelenggaraan pemerintahan  lembang  dimana  bertanggung  jawab  terhadap  barang-barang  yang dimiliki  lembang  yang  berada  di  kantor  lembang.  Diantara  semua  perangkat lembang yang ada di Lembang Roroan Barra’-Barra’, kaur umum dan tata usaha adalah  orang  yang  selalu  ada  di  kantor  lembang  mulai  dari  pagi  hari.  Dalam melaksanakan  musyawarah  lembang,  kaur  umum  dan  tata  usaha  adalah  individu yang melakukan persiapan bahan rapat dan perlengkapan lain untuk rapat dibantu oleh peranggkat lembang lainnya juga yang berada di kantor Lembang.
Dalam  perencanaan  penggunaan  anggaran  di  bidang  penyelenggaraan pemerintahan Lembang Roroan Barra’- Barra’, kaur umum dan tata usaha adalah pihak  yang  melakukan  pengajuan  rencana-rencana  yang  berkaitan  di  bidang penyelenggaraan pemerintahan Lembang Roroan Barra’-Barra’ seperti mengajukan pembelian computer, alat tulis kantor, infokus, pemasangan wifi dan perbaikan bangunan kantor. Hal ini dilakukan di awal-awal penerimaan dana demi terciptanya kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor agar dapat menunjang kinerja pemerintah Lembang Roroan Barra’-Barra’.
Dalam  pelaksanaannya,  kaur  umum  dan  tata  usaha  bertugas  untuk membuat  surat-surat  yang  diperlukan  perangkat  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’ lainnya  dan  melakukan  pengarsipan  terhadap  surat  yang  masuk  maupun  keluar. Selain  itu,  kaur  umum  dan  tata  usaha  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’ bertanggungjawab menjaga keamanan barang-barang yang dimiliki lembang yang berada di kantor Lembang Roroan Barra’-Barra’. Dan juga membantu tugas-tugas dari  sekretaris  lembang  dan  perangkat  lembang  lainnya  di  Lembang  Roroan Barra’-Barra’.
5.  Peran kepala seksi pemerintahan Lembang Roroan Barra’-Barra’
Sebagai  kepala  seksi  pemerintahan  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’
mempunyai  tugas  yang  berkaitan  kependudukan  seperti  mengelola  administrasi kependudukan,  pertahanan  dan  yang  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penduduk Lembang  Roroan  Barra’-Barra’.  Dalam  mengelola  anggaran  lembang,  kepala seksi  pemerintahan,  kepala  seksi  pemerintahan  bertugas  dibidang  pemberdayaan masyarakat  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’    hanya  sebagai  pelaksana  kegiatan saja.  Dalam  perencanaan  kegiatan  dalam  bidang  pemberdayaan  masyarakat Lembang  Roroan  Barra’-Barra’  seperti  kegiatan  perayaan  kemerdekaan  Negara Indonesia,  pelatihan  menjahit  dan  kegiatan  keagamaan  itu  rencana  anggaran biayanya  bukan  disusun  oleh  kepala  seksi  pemerintahan  tetapi  disusun  oleh sekretaris  lembang.  Kepala  seksi  pemerintahan  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’ hanya bertugas saat pelaksaan kegiatan itu diadakan.
6.  Peran Kepala Seksi Kesejahteraan Lembang Roroan Barra’-Barra’
Sebagai  kepala  seksi  kesejateraan  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’ mempunyai  tugas  melaksanakan  pembangunan  sarana  prasarana  lembang, pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,  pemuda,  olahraga,  dan  karang  taruna.  Dalam  perencanaan  kegiatan dalam  bidang  pembangunan  sarana  dan  prasarana  fisik  lembang  seperti  kegiatan peningkatan atau rabat beton sarana dan prasarana jalan lembang seperti kegiatan pengerasan  atau  pentalutan  jalan,  pembinaan  dan  pembangunan  bidang pendidikan seperti pembangunan sarana prasarana pendidikan seperti gedung TK dan  paud,  pembinaan  dan  pembangunan  bidang  kesehatan  seperti  pembangunan poskesdes,  pengadaan  alkes,pembinaan,  sosialisasi  dan  peningkatan  peran  serta masyarakat  di  bidang  ekonomi,  pembinaan,  dan  pemberdayaan  kesejateraan keluarga,  pembinaan  organisasi  di  bidang  karang  taruna,  kepemudaan,  dan olahraga, itu rencana anggaran biaya bukan disusun oleh kepala seksi kesejateraan tetapi disusun oleh sekretaris lembang. Kepala seksi kesejateraan lembang roroan barra’-barra’ hanya bertugas saat pelaksaan kegiatannya itu dilaksanakan.
7.  Peran Kepala Seksi Pelayanan Lembang Roroan Barr’-Barra’
Sebagai  kepala  seksi  pelayanan  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’  yang mempunya  tugas  melaksanakan  penyuluhan  dan  motivasi  terhadap  pelaksanaan
hak  dan  kewajiban  masyarakat,  meningkatkan  upaya  partispasi  masyarakat, pelestariann  nilai  sosial  budaya  masyarakat,  keagamaan,  dan  ketenagakerjaan. Kepala  seksi  pelayanan  juga  bertugas  menyusun  laporan  pelaksanaan  kegiatan lembang  seperti  buku  pembantu  kegiatan,  melaksanakan  penyuluhan  dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat seperti pelatihan untuk buta aksara. 8.  Peran Kepala Kewilayahan/ Kepala Dusun Lembang Roroan Barr’-Barra’
Dalam  melakukan  perencanaan,  kepala  dusun  akan  melaksanakan musyawarah dusun yang diadakan masing-masing kepala dusun di dusun dimana ia  bertugas.  Kepala  dusun  di  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’melakukan musyawarah  dusun  untuk  merencanakan  dan  menjaring  aspirasi  masyarakat  per dusun  agar  dapat  mengetahui  apa-apa  saja  yang  dibutuhkan  masyarakat.  Per dusunnya.  Setelah  musyawarah  dusun  selesai,  rencana  yang  di  dapat  dari musyawarah  dusun  akan  dibawa  dan  diajukan  di  musyawarah  lembang  untuk disepakati  untuk  diterima  atau  ditolak  yang  akan  diliat  seberapa  penting  rencana tersebut  diwujudkan  dengan  menggunakan  anggaran  yang  masuk  ke  Lembang Roroan Barra’-Barra’.
Dalam pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah diterima dan disetujui dalam  musyawarah  lembang,  kepala  dusun  Lembang  Roroan  Barraa’-Barra’ tergabung dalam tim pelaksana kegiatan yang melakukan pengawasan di kegiatan pembangunan  atau  kegiatanlain  sesuai  dengan  wilayahnya.  Seperti  dalam pembangunan rabat jalan lembang, kepala dusun akan mengawasi setiap kegiatan pembangunan  rabat  jalan  lembang  yang  ada  lalu  melaporkannya  kembali  ke kepala  lembang.  Kepala  dusun  di  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’  merupakan perangkat  lembang  yang  belum  pernah  mengikuti  pembinaan  di  kecamatan maupun  kabupaten  /kota  dibandingkan  dengan  perangkat  lembang  lainnya, tentang  peraturan  pengelolaan  dana  lembang  saja  kepala  dusun  belum mengetahuinya.

## Pengelolaan APBL Lembang Roroan Barra’-Barra’
Dalam  pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  lembang  (APBL), pemerintah  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’,  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
Perencanaan APBL di Lembang Roroan Barra’-Barra’
Dalam  proses  penyusunan  APBL  diawali  dengan  dengar  pendapat masyarakat  dan  musyawarah  dusun  yang  dilakukan  di  tiap  dusun  untuk mengusulkan  program  yang  didanai  oleh  APBL  malalui  forum.  Kepala  lembang mengadakan musyawarah lembang dengan mengundang semua perwakilan tokoh masyarakat,  seperti  tokoh  pemuda,  tokoh  perempuan  serta  BPL  ,  tokoh  adat, tokoh  agama  dan  kepala  dusun.  Untuk  memutuskan  usulan  program  APBL. Program  yang  diusulkan  berupa  kebutuhan  masyarakat  seperti  pembangunan lembang dan pemberdayaan masyarakat yang akan diusulkan dalam musyawarah. Berikut sesuai dengan narasumber oleh kepala Lembang Roroan Barra’-Barra’: “Penyusunan APBL kita tetap mengutamakan musyawarah dengan menghadirkan BPL,  kepala  dusun,  tokoh  masyarakat,  tokoh  pemudah,  tokoh  perempuan,  tokoh adat,  tokoh  agama  yang  tujuan  untuk  melaksanakan  transparansinya  agar  semua tahu”.
Setelah  menampung  aspirasi  masyarakat  kemudian  ditetapkan  dalam rencana  pembangunan  jangkah  menengah  desa  (RPJMDes)  yang  disepakati bersama  kepala  lembang,  BPL,  dan  masyarakat,  selanjutnya  setelah  RPJMDes disepakati  barulah  kegiatan  yang  diprioritaskan  di  susun  ke  dalam  rencana kegiatan  pembanguan  desa  (RKPDes)  yang  diselenggarakan  dalam  jangka  satu tahun.  RKPDes  ini  merupakan  penjabaran  dari  RPJMDes,  program  yang  di prioritaskan  yang  akan  dilaksanakan  tiap  tahun  berdasarkan  program  dokumen RPJMDes  .  penetapan  RKPDes  dilakukan  musyawarah  lagi  di  tingkat  lembang atau  musrembangdes  yang  ditetapkan  oleh  kepala  lembang  bersama  BPL  serta masyarakat. Berikut sesuai dengan narasumber kepala lembang .
“ RPJMDes disepakati bersama, barulah susun RKPDes. RKPDes tersebut untuk kegiatan pembangunan satu tahun. Jadi dokumen selama 6 (enam) tahun nanti kita pedomani per tahun”.
Dari  pernyataan  diatas  bahwa  perencanaan  APBDes  di  Lembang  Roroan Barra’-Barra’ telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Toraja Utara No. 4 Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Lembang.  Sehingga  tahapan  dalam perencanaan secara teknis mengacu pada permendagri No.113 tahun 2014 tentang
pengelolaan dana desa.

## Pelaksanaan APBL di Lembang Roroan Barra’-Barra’
Menurut Peraturan Bupati Toraja Utara No. 53 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan  Lembang,  APBL  merupakan  penerimaan  dan  pengeluaran  lembang yang  dilaksanakan  melalui  rekeking  kas  desa  (RKDes)  RKPDes  dibuat  oleh pemerintah  Lembang  Roroan    Barra’-Barra’  yang  ditandatangai  oleh  kepala lembang  dan  kaur  keuangan.  Dengan  menggunakan  jasa  perbankan  yang  telah ditentukan  oleh  Bupati  Toraja  Utara  yang  bertujuan  untuk  memudahkan penyerapan dana dalam melaksanakan kegiatan.

## Penatausahaan APBL di Lembang Roroan Barra’-Barra’
Penatausahaan  APBL  merupakan  kegiatan  pencatatan  setiap  penerimaan  dan pengeluaran  serta  melakukan  tutup  buku  setiap  akhir  bulan  secara  tertib. Kegaiatan  penatausahaan  bertumpu  pada  tugas  dan  tanggung  jawab  kaur keuangan  lembang  Roroan.  Pelaksanaan  penatausahaan  harus  disertai  dengan surat tanda setor, bukti penerimaan, dan bukti penerimaan lainnya yang sah, serta wajib  mempertanggungjawabkan  uang  melalui  laporan  pertanggungjawaban tersebut kemudian disampaikan setiap bulan kepada kepala lembang. Berdasarkan narasumber kaur keuangan Lembang Roroan Barra’-Barra’.

## “Kegiatan penatausahaan itu adalah sepenuhnya tanggungjawab saya”
Laporan  pertanggungjawaban  bulanan  oleh  bendahara  lembang  dalam penatausahaan  APBL  di  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’  masih  belum  di laksanakan secara tepat waktu dan konsisten. Hal ini terjadi karena kaur keuangan lembang  masih  terkendala  dalam  penatausahaan  penerimaan,  belanja,  dan pembiayaan  lembang  sehingga  juga  berdampak  menghambat  dalam  melakukan laporan pertanggungjawaban bulanan.
Pelaporan dan pertanggungjawaban APBL di Lembang Roroan Barra’-Barra’
Tahap  terakhir  yaitu  tahap  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  yang  merupakan bagian  yang  paling  penting  dalam  proses  akuntabilitas  APBL  Lembang  Roroan Barra’-Barra’.  Pelaporan  dilakukan  untuk  mengetahui  perkembangan  kinerja kepala lembang terhadap pengelolaan APBL di Lembang Roroan Barra’’-Barra’. Laporan  pelaksanaan  APBL  dilakukan  secara  bertahap  dimulai  laporan  semester
dan  laporan  akhir  APBL  serta  laporan  surat  pertanggungjawaban  (SPJ)  kepala lembang  disampaikan  kepada  Bupati  melalui  camat.  Hal  ini  berdasarkan narasumber kaur keuangan Lembang Roroan Barra’-Barra’.
“Laporan  yang  dilakukan  pemeritah  lembang  dalam  proses  pertanggungjawaban SPJ,LPPD,ILP,LKPJ”.
Setelah pelaksanaan APBL maka selanjutnya pertanggungjawaban selama kegiatan berdasarkan peraturan lembang. Pengelolaan APBL di Lembang Roroan Barra’-Barra’  dalam  tahap  pertanggungjawaban  dilakukan  dari  tiap  lembaga masyarakat  lembang  seperti  PKK,  Karang  Taruna,  LKMD  dan  lembaga  lainnya yang ada di Lembang Roroan Barra’-Barra’ yang kemudian dikumpulkan menjadi satu  dalam  SPJ,  kepala  lembang  selaku  (PPKD)  meminta  pertanggungjawaban hingga  melengkapi  dokumen  secara  lengkap,  berikut  sesuai  dengan  narasumber kepala lembang.
“Sesuai  yang  di  lapangan  kalau  SPJ  nya  untuk  pemberdayaan,  pemberdayaan misalnya di bidang PKK SPJ nya juga sesuai PKK”.
Dalam  mendukung  keterbukaan  dari  Tim  Pelaksana  Kegiatan  (TPK)  kepada seluruh  masyarakat  dengan  memasang  baliho  atau  papan  pengumuman  di  salah satu titik lembang. Seperti yang di ungkapkan oleh kaur umum dan tata usaha.
“Pelaksanaan  APBL  akan  dipasangkan  baliho  di  kantor  lembang  biasanya  ada dilihat  nanti  jelas  apa  tahun  ini  pembangunan  apa  pemberdayaan  apa  jumlah anggarannya berapa itu ada semua”.
Dalam transparansinya, pemerintah Lembang Roroan Barra’-Barra’ menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBL  dicantumkan  dalam  baliho yang berisi program pelaksanaan serta nilai nominalnya.

## PEMBAHASAN
Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, peranan perangkat Lembang dalam  akuntabilitas  pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  (APBL)  di Lembang  Roroan  Barra’-Barra’  Kec.  Buntu  Pepasan  menunjukkan  bahwa perangkat  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’  telah  berperan  dalam  melaksanakan pertanggungjawaban  (akuntabilitas)  berdasarkan  setiap  proses  yang  dilakukan
oleh perangkat Lembang sesuai dengan tugasnya pada bidang masing-masing.
Proses  perencananaan  seluruh  perangkat  Lembang  Roroan  Barra’-Barra’  telah ikut  berperan  dalam  menyusun  perencanaan  penggunaan  anggaran  pendapatan dan  belanja  (APBL)  melalui  musyawarah  dusun  maupun  musyawarah  Lembang untuk  membahas  tentang  arah  dan  rencana  prioritas  penggunaan  anggaran  dana Lembang  Roroan  Barra’-Barra’.  Sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah  diambil, perangkat  Lembang  akan  bekerjasama  dalam  membuat  dokumen-dokumen  yang dibutuh  seperti  RPJMDes,  RKPDes,  dan  perdes  tentang  pengelolaan  anggaran pendapatan  dan  belanja  (APBL).  Dari  pernyataan  di  atas  bahwa  perencanaan APBL  di  Lembang  Roroan  barra’-barra’  secara  teknis  sudah  sesuai  dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 20 tentang pengelolaan dana desa.
Proses  pelaksanaan  kegiatan  yang  telah  dilakukan  oleh  perangkat Lembang  Roroan  barra’-barra’  sudah  bekerjasama  dan  saling  menutupi kekurangan  masing-masing  dan  melaksanakan  tugasnya  masing-masing  sesuai dengan bidangya, seperti kepala Lembang sebagai penanggungjawab penanggung jawab semi kegiatan, sekretaris sebagai pelaksana teknis yang di bantu oleh kaur sesuai  bidangnya  misalnya  dalam  hal  keuangan  di  bantu  oleh  kaur  keuangan, dalam  hal  pembangunan  di  bantu  oleh  kaur  perencanaan  dan  untuk  urusan kearsipan  sekretaris  di  bantu  oleh  kau  TU  dan  umum,  maka  dalam  tahap  ini perangkat  Lembang  sudah  berperan  dan  sudah  sesuai  dengan  peraturan permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 24.
Proses penatausahaan dilakukan perangkat Lembang Roroan Barra’-Barra’ yang  diwakili  oleh  bendahara  Lembang  dan  juga  sekretaris  Lembang  juga mempunyai  tugas  yaitu  melakukan  verifikasi  setiap  bukti  transaksi  sebelum disahkannya  oleh  kepala  Lembang  seperti  bukti  transaksi  kwitansi-kwitansi  itu harus  diketahui  dan  diperiksa  terlebih  dahulu  oleh  sekretaris  Lembang  Roroan dalam  hal  pencatatannya,  tanpa  perangkat  desa  lainnya  mustahil  bendahara Lembang  Roroan  dapat  melakukan  tugasnya  dengan  baik  dan  lengkap,  maka dalam tahap ini perangkat Lembang Roroan Barra’-Barra’ dikatakan berperan dan sesuai  dengan  peraturan  permendagri  No.  113  Tahun  113  pasal  35  tentang penatausahaan keuangan desa.
Proses  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  untuk menyampaikan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  hasil  pekerjaan  yang  telah dilakukan  selama  satu  periode  tertentu  kepada  Bupati/Walikota  yang  diwakilkan oleh  camat.  Perangkat  Lembang  selalu  melakukan  pelaporan  ke  camat  yang disampaikan  oleh  perangkat  Lembang  Roroan,  dalam  pertanggungjawabannya perangkat Lembang melakukan melalui laporan realiasi pelaksanaan APBL yang disusun oleh sekretaris Lembang Roroan dengan menggunakan aplikasi siskeudes. Untuk  pembinaan  itu  hanya  beberapa  perangkat  Lembang  seperti  kepala Lembang,  sekretaris  Lembang,bendahara  yang  mendapatkan  pembinaan  dari pemerintah  kecamatan.  Bimbingan  biasanya  berbentuk  bimbingan  teknologi  dan beberapa tata cara pembuatan laporan, sedangkan untuk pengawasan itu dilakukan oleh  pengawas  dari  kecamatan  berupa  pendamping  Lembang  dan  ada  juga  dari pemerintah daerah Kabupaten, sehingga pada tahap ini perangkat Lembang sudah berperan  dalam  hal  pengelolaan  dana  desa  dan  sudah  sesuai  dengan  peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 37.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  oleh  Hutama,  (2020)  peran  perangkat  desa Tlogosari  telah  berperan  dalam  pertanggungjawaban  akuntabilitas  pengelolaan dana  desa  di  desa  Tlogosari.  Pertanggungjawaban  (akuntabilitas)  pengelolaan dana desa di desa Tlogosari berdasarkan setiap proses di lakukan oleh perangkat desa  sesuai  dengan  tugasnya  masing-masing,  dari  tahap  perencanaan,  tahap pelaksanaan,  tahap  pelaporan/  pertanggungjawawaban  secara  keseluruhan  sudah menampakkan adanya pengelolaan akuntabel dan transparan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian  yang  telah  diuraikan  diatas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  peranan  perangkat  desa  dalam  akuntabilitas pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  lembang  (APBL)  di  Lembang Roroan  Barra’-Barra’  Kecamatan  Buntu  Pepasan  secara  keseluruhan  telah berperan  dengan  baik  sesuai  dengan  tupoksinya  dan  aturan  yang  berlaku  dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja lembang. Hal tersebut dapat  dilihat  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban.

## DAFTAR PUSTAKA
Alpionita,  R.  (2019).  Pengelolaan  Dana  Desa  (  Studi  Pada  Desa  Sungai  Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang ). 887–904.
Andriani,  ulfah.  zulaika,  T.  (2019).  Peran  Perangkat  Desa  Dalam  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 2(2), 119–144.
Bastian, indra. (2015). Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa. Erlangga.
Dana,  P.,  Studi,  D.,  Desa,  K.,  &  Ii,  R.  (2018).  Peran  Perangkat  Desa  Dalam Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Desa  Ramunia  II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017).
Dana, P., Empiris, S., Kedewan, K., & Bojonegoro, K. (2020). Analisis Pengaruh Transparansi , Akuntabilitas , dan Peran Perangkat. 2(2), 132–139
Harsasto, P. (2017). Ekonomi Pemerintah (edisi ke-1). Universitas Terbuka.
Hutama, T., Studi, P., Akuntansi, P., Keguruan, F., Ilmu, D. A. N., & Surakarta, U.  M.  (2020).  Pengelolaan  Dana  Desa  (  Studi  Kasus  Desa  Tlogosari Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri ).
Indrianasari,  N.  T.  (2017).  Peran  Perangkat  Desa  Dalam  Akuntanbilitas Pengelolaan  Keuangan  Desa  (  Studi  Pada  Desa  Karangsari  Kecamatan Sukodono ). 29–46.
Kardiyono, (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  (Studi  Penelitian  Di  Desa  Karangwuni  Kecamatan  Rongkop Kab.Gunungkidul).  Tesis.  Program  Magister  Manajemen  Stie  Widya Wihana Yogyakarta.
Lonto, T. T. M., Morasa, J., Pusung, R. J., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U.  S.,  &  Bahu,  J.  K.  (2022).  Peran  Perangkat  Desa  Dalam  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  (  Studi  Kasus  Pada  Desa  Tondegesan  Kecamatan Kawangkoan ) The Role of Village Apparatus in Village Fund Management Accountability ( Case Study in Tondegesan Village , Kawangkoan District ). 6(1), 9–10.
Machfiroh,  I.  S.,  Negeri,  P.,  Laut,  T.,  &  Selatan,  K.  (2014).  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah. 14–21.
Musa,  A.  (2020).  Analisis  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Lembang Sa’dan Kabupaten Toraja Utara.
Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Uii Pres.
Nandea,  fitri  ayu.  (2019).  Pengaruh  Peran  Perangkat  Desa,  Kompetensi  Aparat Pengelola  Dana  Desa  Dan  Pemafaatan  Teknologi  Teknologi  Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
Nyuatan,  K.,  Kutai,  K.,  Lukisyo,  J.,  Ruliana,  T.,  &  Solihin,  D.  (2018). Pengelolaan Dana Desa ( Studi Pada Desa Lakan Bilem. 1–6.
Oktaviona, A., & Andriani, W. (2022). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Desa  (  Studi  Kasus  di  Nagari  Rao-Rao  Kecamatan Sungai  Tarab  Kabupaten  Tanah  Datar  ).  Jurnal  Akuntansi  Bisnis  Dan Ekonomiurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi, 2(1), 9–17.
Riduan,  M.  A.  (2021).  Pengaruh  Pemahaman  Dan  Peran  Desa  Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam  Persfektif  Akuntansi  Syariah
(Studi Pada DesaWay Galih Kecamatan Tanjung Bintang).
Rindorindo, S., Tanor, L. A. O., & Pangkey, R. I. J. (2021). Peran Perangkat Desa Dalam  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa.  Jurnal  Akuntansi  Manado (JAIM), 2(1), 71–76. https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.660
Rizkiyah,  W.  (2018).  Peran  Perangkat  Desa  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Pada Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Empiris  pada  Desa  di Kecamatan …. http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/1418
Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung). Alfabeta.
Sujarweni,  v.  wiratna.  (2015).  Akuntansi  Desa :  Panduan  Tata  Kelola  Keuangan Desa. Pustaka Bandung
Soekanto, Soejono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
Widjaja, (2012) Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh. Jakarta, PT. rajagrafindo Persada
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.