## PERSYARATAN IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM
M. Herowandi 1 , Vika Arumningrat 2
Universitas Tulang Bawang (UTB)
m.herowandi@gmail.com

## Abstract
Polygamy,  aside  from  all  of  the  controversies  that  it  has  caused,  is  one  of  marital  forms that is allowed in Islam. The Unitary State of the Republic of Indonesia  as a state of law that respects religious, cultural, and traditional diversities as well as its community values, is certainly held responsible to regulate the practice of polygamy so that it would not hurt and  oppress  any  party  involved  in  the  marriage  and  also  to  ensure  that  women  and children, as part of Indonesian citizen is securely protected from any kind of harm. Statute Law  No.  1  of  1974  about  Marriage  that  is  based  on  monogamy  principle  has  been  an instrument  for  the  government  to  supervise,  to  control  and  to  manage  the  practice  of polygamy so that it would be done according to the purpose of marriage which is to have a lifelong happy and blessed family under the name of the almighty God.
Key word : Polygamy, Law of politicis, Islamy

## Abstrak
Poligami,  terlepas  dari  segala  kontroversinya  adalah  salah  satu  praktik  pernikahan  yang dibolehkan  menurut  syariat  Islam.  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  sebuah Negara  hukum  yang  mengakui  keberagaman  agama,  budaya,  adat-istiadat,  dan  juga  nilai- nilai  komunitas,  sudah  barang  tentu  memiliki  kewajiban  untuk  mengatur  pelaksanaan poligami dalam rangka menghindari perbuatan semena-mena dan menjamin terlindunginya kaum perempuan dan anak sebagai bagian dari warga Negara Republik Indonesia. Melalui UU  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  berasaskan  monogami,  Negara  membuat
kebijakan  untuk  membatasi,  mengawasi,  dan  mengatur  pelaksanaan  poligami  agar  tetap sejalan  dengan  tujuan  pernikahan  yakni  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa.
Kata Kunci: Poligami, Politik Hukum, Islam

## Pendahuluan
Dalam  perjalanan  sejarah  bangsa  Indonesia,  sebagai  sebuah  bangsa  yang multikultural,  telah  banyak  hal  yang  dilalui  dan  dialami  sehingga  terbentuklah  tatanan kenegaraan  seperti  yang  saat  ini  berjalan.  Indonesia,  dalam  perspektif  hukum,  juga  telah menyatakan  diri  sebagai rechtsstaat atau  Negara  hukum,  di  mana  supremasi  hukum dijunjung  tinggi.  Sebagaimana  dinyatakan  Bung  Karno  dalam  pidatonya  tanggal  1  Juni 1945  di  depan  sidang  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan  Kemerdekaan  (BPUPKI), dapat  disimpulkan  bahwa  bukan  hanya  orang-orang  Islam  yang  berhak  memperjuangkan hukum  agamanya,  tetapi  juga  pemeluk  agama-agama  lain:  Protestan,  Katolik,  Hindu, Budha,  dan  sebagainya.  Oleh  karena  itulah,  pembentukan  hukum  nasional  dilakukan melalui  proses  yang  eklektis  di  lembaga  legislatif,  yakni  dengan  memilih  dari  berbagai pandangan  dan  nilai-nilai  hukum  agama  dan  kebudayaan  yang  ada  untuk  kemudian disepakati  sebagai kalimatun  sarwa (pandangan  yang  sama)  dan  diberlakukan  sebagai hukum Negara 1 .
Proses pembentukan hukum yang eklektis tersebut kemudian dapat dikelompokkan menjadi  dua.  Pertama,  hukum  yang  diberlakukan  unifikasi  hukum  terhadapnya,  yakni produk hukum tersebut mengikat seluruh warga Negara tanpa membedakan latar belakang seperti  suku,  agama,  kebudayaan,  dan  lain  sebagainya,  meskipun  berdasarkan  asas  “ lex specialis  derogat  lege  generali ”  dapat  berlaku  pengecualian  dalam  kasus-kasus  tertentu.
Kedua,  hukum  privat  (dan  perdata  pada  umumnya),  berlaku  terhadapnya  hukum-hukum
1 Mahfud M.D., “‘Hukum Islam dalam Hukum Nasional,’” 22 Juni 2018, https://law.uii.ac.id/blog/2018/06/29/hukum-islam-dalam-hukum-nasional/.
agama, adat, dan kepercayaan masing-masing komunitas.dan golongan penduduk 2 . Hukum Islam,  sebagai  sebuah  aturan  yang  berasal  dan  mengikat  komunitas  tertentu  dari  warga Negara Indonesia termasuk ke dalam hukum privat.
Semenjak  dekade  1970-an,  arah  dinamika  dan  proses  transformasi  hukum  Islam telah berjalan secara sinergis sesuai dengan arah dinamika politik Indonesia. Di masa Orde Baru,  terdapat  tiga  fase  hubungan  hukum  Islam  dan  Negara  yakni  fase  antagonistic  yang bernuansa  konflik,  fase  resiprokal  kritis  yang  bernuansa  strukturalisasi  Islam,  dan  fase akomodatif  yang  bernuansa  hamonisasi  Islam  dan  Negara.  Di  fase  akomodatif  pintu  bagi Islamisasi pranata social, budaya, dan politik serta hukum Islam terbuka lebar. Sampai saat ini, pengakuan terhadap eksistensi hukum Islam semakin mendapatkan pengakuan yuridis 3 .
Secara  lebih  konkret,  telah  diterbitkan  beberapa  peraturan  perundang-undangan yang  secara  formil  maupun  materiil  tegas  mengakomodir  muatan  yuridis  hukum-hukum Islam 4 , di antaranya:
1. UU No. 1/1974 tentang Hukum Perkawinan
2. UU No. 7/ 1989 tentang PeradilanAgarna (Kini UU No. 3/2006). Diperbahrui dengan UU nomor 50 tahun 2009.
3. UU No. 7/1992 tentang Perbankan Syari’ah (Kini UU No. 10/1998)
4. UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan ibadah Haji
5. UU No. 38/ 1999 tentang Pangelo!aan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Diperbahrui dengan UU nomor 23 tahun 2011.
6. UU  No.  44/1999  tentang  Penyelenggaraan  Otonomi  Khusus  Nangroe  Aceh Darussalam
7. UU Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam
8. UU No. 41/2004 tentang wakaf
2 Mahfud M.D.
3 Sumarni, “‘Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia,’” Jurnal Al-‘Adalah, 10, no. 4 (Juli 2012): 455.
4 Sumarni, 456.
Dari pemaparan di atas, jelaslah bahwa hukum-hukum Islam yang berlaku di ranah privat  dan  komunitas  diakui  dan  diakomodir  oleh  Negara  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan  yang  memiliki  kekuatan  legal  dalam  system  hukum  di  Indonesia. Salah  satu  domain  hukum  Islam  adalah  perkawinan,  yang  mana  perkawinan  merupakan sebuah institusi yang memiliki posisi yang tinggi di dalam Islam. Perkawinan, tidak hanya terjadi  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  (monogami)  saja,  melainkan juga  dapat  terjadi  antara  satu  orang  laki-laki  dengan  lebih  dari  seorang  perempuan (poligami).

## Kajian Literature
1. Posisi Poligami dalam Hukum Islam

## A. Definisi Poligami
Dalam Islam, poligami ( ta’addud ) diartikan sebagai perkawinan dengan istri lebih  dari  satu  dengan  batasan  umumnya  tidak  lebih  dari  empat  istri,  meskipun karena  perbedaan  penafsiran  terhadap  ayat  alquran  yang  berbicara  mengenai poligami, ada juga sebagian yang bependapat bahwa Islam membolehkan poligami dengan  lebih  dari  empat  istri  dalam  satu  waktu 5 .  Di  antara  pendapat  di  kalangan umat  Islam,  poligami  dibolehkan  oleh  Islam  karena  melihat  keadaan  populasi  di mana  rasio  jumlah  laki-laki  dan  perempuan  tidak  seimbang  (1:3).  Oleh  karena  itu, para ulama berpendapat bahwa pernikahan  yang paling ideal pada dasarnya adalah monogami, adapun poligami dilaksanakan karena adanya tuntutan darurat 6 .
Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum poligami. Dalam memaknai QS  An-Nisa  ayat  3  yang  artinya,  Allah  berfirman: “…Kemudian  jika  kamu  takut tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  maka  (kawinilah)  seorang  saja” ,  Ali  Ash-Shabuni mengatakan  jumhurul  ulama’  berpendapat  bahwa  ayat  tersebut  hanya  menyatakan
5 Hartono Ahmad Jaiz, Wanita: antara jodoh, poligami & perselingkuhan , Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2007), 119.
6 Jaiz, 117.
kebolehan  ptraktek  poligami,  bukan  mewajibkan,  sebagaimana  diperbolehkannya makan dan minum 7 . Sedangkan Yusuf Al-Qaradhawi menganggap poligami adalah makruh,  dan  menjadi  haram  bagi  yang  tidak  memiliki  kemampuan  ekonomi  dan tidak  mampu  berlaku  adil 8 .  Adapun  menurut  Wahbah  Az-Zuhaili  poligami  terkait dengan syarat umum yaitu jumlah laki-laki lebih sedikit dari jumlah perempuan, dan syarat  khusus  yaitu  sebab  istri  mandul  atau  syahwat  laki-laki  yang  lebih  besar daripada  syahwat  perempuan 9 .  Adapun  M.  Quraish  Syihab  berpendapat  poligami bukan  sunnah  dan  mengkritik  orang-orang  yang  menganggap  poligami  sebagai sunah  Rasul  telah  memahami  QS  An-  Nisa  ayat  3,  karena  ayat  tersebut  hanya menyatakan kebolehan, bukan menetapkan poligami sebagai sunnah 10 .

## B. Syarat-Syarat Poligami
a. Jumlah Istri dalam Poligami
Jumhur  ulama’  ahlusunnah  berpendapat  bahwa  Islam  membatasi jumlah istri dalam poligami sebanyak empat istri. Adapun kelompok Syi’ah berpendapat  boleh  menikahi  wanita  sampai  sembilan  orang  dalam  satu waktu.  Sedangkan  mazhab  Zhahiri  berpendapat  boleh  menikahi  wanita sampai delapan belas orang dalam satu waktu.
Perbedaan pendapat ini terjadi karena penafsiran kalimat “ matsna wa tsulatsa  wa  ruba’ ”  dalam  ayat  ke-3  surat  An-Nisa’.  Kelompok  Syi’ah menganggap  kalimat  tersebut  sebagai  penjumlahan  sehingga  jika dijumlahkan  hasilnya  adalah  Sembilan.  Sedangkan  mazhab  Zhahiri menganggap kata “ wa ” dalam kalimat tersebut bermakna perkalian sehingga hasilnya delapan belas. Sedangkan ahlusunnah berpendapat bahwa  kata
7 Ali Al-Shabuni, “Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran, Juz. 1,” t.t., h.192.
8 Yusuf Al-Qordhawi, “Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Quran dan Sunah” (Yogyakarta: Citra Islami Press, 1997).
9 Wahbah Al-Zuhaily, “Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu,” t.t., h.162.
10 M. Quraish Shihab, “Tafsir al-Misbah” (Jakarta: Lentera Insani, 2000), h.582.
“ wa ”  dalam  kalimat  tersebut  bermakna  “atau”,  serta  dikuatkan  oleh  hadits Nabi saw. Riwayat Malik, Nasa’I, dan Daruquthni 11 .

## b. Dapat Berlaku Adil
Syarat utama seorang laki-laki melakukan poligami yaitu harus dapat berlaku adil. Dalam garis besarnya adil menurut Nadimah Tanjung meliputi dua  hal,  pertama  adil  dalam  menggauli,  misalnya:  tiga  hari  di  tempat  istri pertama,  kemudian  tiga  hari  lagi  di  rumah  istri  kedua.  Kedua,  adil  dalam membagikan  belanja  makanan,  pakaian,  tempat  kediaman,  dan  lain sebagainya 12 . Akan tetapi sampai sejauh ini banyak orang yang menganggap bahwa  syarat  poligami  adalah  adil.  Syarat  adil  ini  dibukukan  dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab IX tentang Beristri lebih dari satu pasal 55 ayat 28, yang menyatakan bahwa syarat seseorang beristri lebih dari satu  adalah  mampu  berlaku  adil  terhadap  istri  dan  anak-anaknya.  Apabila syarat  pada  pasal  2  tidak  dapat  dipenuhi  maka  yang  bersangkutan  dilarang beristri lebih dari satu 13 .
Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki merasa tidak mampu untuk bersikap  adil  dan  memenuhi  hak-hak  istri-istrinya,  maka  ia  haram  atau terlarang melakukan poligami, baik secara hukum fiqh Islam maupun hukum positif  di  Indonesia.  Apabila  ia  hanya  mampu  memenuhi  hak-hak  isteri sebatas  tiga  orang  saja,  maka  ia  terlarang  untuk  menikahi  wanita  yang keempat.

## Kebijakan Negara Terhadap Praktik Poligami
A. Poligami dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia
11 Moh. Mardi, “‘Problematika Hukum Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,’” Jurnal Al-Ibrah, 4, no. 2 (2 Desember 2019): h.99.
12 Triwulan Tutik dan Tritanto, “Perspektif Perikatan Nikah,” t.t., h.69.
13 “Kompilasi Hukum Islam” (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h.8.
Politik  hukum  secara  etimologis  merupakan  terjemahan  dari  istilah  bahasa Belanda “ rechtspolitiek ” yang terdiri dari kata “ rechts ” dan “ politiek ”. Di Indonesia sendiri  belum  terjadi  kesepakatan  di  antara  para  ahli  hukum  mengenai  arti  dan batasan  istilah  ini.  Namun  Mahfud  M.D.  memaknai  politik  hukum  sebagai  “ legal policy atau  garis  (kebijakan)  resmi  tentang  hukum  yang  akan  diberlakukan  baik dengan  pembuatan  hukum  baru  maupun  dengan  penggantian  hukum  lamadalam rangka mencapai tujuan Negara” 14 . Dengan kata lain, Negara sebagai entitas politik menjadikan hukum sebagai instrument dalam rangka mencapai tujuan Negara.
Sebagaimana  termaktub  dalam  pembukaan  UUD  1945,  salah  satu  tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Melindungi dalam hal ini tentu tidak hanya  memberikan  perlindungan  fisik,  tapi  juga  psikologis.  Dalam  kaitannya dengan  isntitusi  pernikahan,  maka  pemerintah  telah  mengeluarkan  seperangkat produk  hukum  untuk  mengaturnya  sedemikian  rupa  sehingga  pernikahan  dapat berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  apa  yang  dicita-citakan  oleh  semua  pihak yang terlibat di dalamnya.
Poligami,  sebagai  sebuah  praktik  yang  diperbolehkan  oleh  agama  Islam, tentu  tidak  dapat  dilarang  oleh  negara,  karena  dengan  begitu  berarti  Negara  telah menghalangi warga Negara melaksanakan ajaran agamanya dengan merdeka. Di sisi lain,  praktik  poligami  apabila  tidak  diawasi  dan  diatur  dengan  benar  sangat  rentan terjadi  tindak  kezaliman,  khususnya  kepada  pihak  istri  dan  anak.  Di  sinilah kemudian  Negara  harus  bisa  merumuskan  kebijakan  yang  di  satu  sisi  tidak menghalangi  kebebasan  menjalankan  ajaran  agama,  namun  juga  berusaha  untuk setidak-tidaknya meminimalisir kemungkinan terjadinya kezaliman terhadap pihak- pihak yang terlibat dalam praktik poligami.
14 Mahfud M.D, “‘Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi’” (Jakarta, 2006), h.16.

## B. Aturan Administratif Poligami
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, praktik poligami memang tidak dilarang  di  Indonesia,  namun  pemerintah  melalui  UU  No.  1  tahun  1974  tentang Perkawinan telah menetapkan berbagai syarat perizinan  yakni pada pasal 4 ayat 2, pasal  5  ayat  1 15 .  Adapun  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  bagi  yang  ingin memiliki isteri lebih dari seorang yakni sebagai berikut 16 :
 Pasal 4 ayat (2)
Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
o isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
o isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan;
o isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
 Pasal 5 ayat (1)
Untuk  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut:
o adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
o adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
o adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  isteri-  isteri dan anak-anak mereka.
15 Prima Sulistya, “‘Syarat poligami menurut UU memang sulit, bila dilanggar taka da sanksinya,’” 5 Juli 2022, https://id.theasianparent.com/syarat-poligami.
16 Anonim, “‘UU No. 1 tahun 1974 tentang  Perkawinan,’” 6 Juli 2022, https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan.
 Adapun syarat berkas yang harus disiapkan untuk mengajukan izin poligami:
o Surat Gugatan/Permohonan (Bila Ada)
o Foto copy Surat Nikah dengan istri pertama yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos
o Foto Copy KTP Pemohon, istri pertama dan calon istri kedua masing- masing 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong)
o Surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon
o Surat keterangan tidak keberatan dimadu dari istri pertama dan calon istri kedua bermaterai Rp.6.000,-
o Surat keterangan gaji/penghasilan dari perusahaan/kantor/Kelurahan diketahui oleh Camat setempat
o Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI)
o Surat keterangan status calon istri kedua dari Kelurahan

## C. Asas Monogami dalam UU Perkawinan
Di  Indonesia,  asas  yang  dianut  dalam  hukum  perkawinan  adalah  asas monogami.  Hal  ini  sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  3  ayat  (1)  UU  No.  1  tahun 1974  tentang  Perkawinan  yang  bunyinya 17 :  “ Pada  asasnya  seorang  suami  hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai satu suami ”.
Asas ini sesuai dengan QS  An-Nisa ayat  3  yang meletakkan dasar monogami bagi perkawinan 18 .  Tuhan  menganjurkan  untuk  beristri  seorang  saja  adalah  agar seseorang  terhindar  dari  perbuatan  sewenang-wenang  dan  menyengsarakan  orang lain  apabila  beristri  lebih  dari  satu.  Walaupun  memang  diperbolehkan  mengawini
17 Anonim.
18 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.89.
lebih  dari  satu  istri,  tetap  saja  yang  paling  aman  dari  ketidakadilan  adalah  dengan mengawini satu istri saja 19 .
Namun  begitu,  asas  perkawinan  yang  dianut  tersebut  tidak  lantas menyebabkan  praktik  poligami  menjadi  terlarang  secara  hukum.  Hal  ini  karena poligami diperbolehkan menurut syariat Islam yang merupakan agama yang dipeluk mayoritas  rakyat  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan  pasal  29  UUD  1945  yang berbunyi,  “ Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya masing-masing ”. Oleh karena  poligami  bagaimanapun  juga  faktanya  secara  umum  ditakuti  oleh  kaum perempuan,  maka  poligami  harus  diatur  secara  ketat  agar  pelaksanaannya  tidak menimbulkan  kerugian  dalam  penegakan  rumah  tangganya.  Dengan  kata  lain, Pemerintah  melalui  UU  Perkawinan  berusaha  untuk  membatasi  poligami  dengan berbagai  persyaratan  seraya  memastikan  bahwa  pernikahan  betul-betul  membawa kebaikan  bagi  semua  pihak 20 .  Kesemua  ini  adalah  bentuk  peran  Negara  untuk memastikan  keluarga  Indonesia  dapat  menjalani  kehidupan  rumah  tangga  sesuai dengan  tujuannya  yakni  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal ( sakinah, mawaddah, wa rahmah ) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## Kesimpulan dan Saran

## A. Kesimpulan
Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah Negara agama, dalam artian bukan  Negara  yang  menganut  satu  agama  tertentu,  namun  Negara  mengakui  dan mengakomodir  berbagai  kebudayaan,  agama,  kepercayaan,  dan  nilai-nilai  yang dianut  berbagai  komunitas  yang ada.  Sebagai  sebuah  Negara  yang  mayoritas
19 Soemiyati, Hukum Perkawinn islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty , 1982), 74
20 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 10.
19 Soemiyati, Hukum Perkawinn islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan) (Yogyakarta: Liberty, 1982), 74.
20 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 10.
masyarakatnya  menganut  agama  Islam,  sudah  barang  tentu  hukum-hukum  Islam menjadi  salah  satu  nilai  yang  menjadi  dasar  dalam  berbagai  kebijakan  Negara. Tidak terkecuali mengenai pernikahan, yang dalam hal ini Negara telah menyiapkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai instrument hukumnya.
Poligami,  sebagai  salah  satu  praktik  pernikahan  yang  diperbolehkan  dalam agama  Islam,  di  sisi  lain  juga  menyulut  berbagai  perdebatan  dari  masa  ke  masa. Poligami  dianggap  oleh  sebagian  kalangan  sebagai  bentuk  penindasan  terhadap perempuan. Selain itu anggapan sebagian besar kaum perempuan yang antagonistic terhadap praktik poligami adalah sebuah fakta yang harus diakui keberadaannya. Di sinilah  peran  Negara  untuk  menyeimbangkan  dua  kutub  opini  mengenai  poligami yang eberlawanan ini. Negara dituntut untuk bisa menjamin hak kemerdekaan bagi seluruh  warga  Negara  termasuk  kaum  perempuan  serta  menjamin  tercapainya tujuan  dari  pernikahan  yaitu  membangun  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Di  sisi  lain,  Negara  juga  tidak  bisa memberangus  praktik  poligami  karena  itu  sama  saja  menghalangi  kebebasan menjalankan peribadatan sesuai agama masing-masing warga Negara.
Dalam kajian politik hukum, hukum merupakan salah satu instrument yang menjadi  sarana  bagi  Negara  untuk  dapat  mencapai  tujuan-tujuan  nasional.  Dalam kaitannya  dengan  perkawinan  dan  poligami,  Negara  tidak  melarang  praktik poligami,  namun  membatasi  dan  mengatur  serta  mengawasi  pelaksanaannya  agar tidak  ada  satupun  pihak  yang  merasa  dirugikan  atau  terzalimi.  Negara  telah menerbitkan  UU  Perkawinan  yang  menganut  asas  monogami  namun  di  dalamnya juga  mengatur  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  bagi  warga  Negara  yang  hendak melaksanakan poligami. Syarat-syarat ini di antaranya adalah izin dari istri pertama serta  pernyataan  kesediaan  untuk  dimadu  dari  istri  pertama  dan  kedua,  pernyataan kesanggupan untuk bersikap adil dan kesanggupan untuk menafkahi lahir dan batin bagi istri-istrinya, di samping harus ada alas an yang darurat bagi suami sehingga ia harus  menikah  lagi  seperti  karena  istri  tidak  dapat  berketurunan  atau  mengalami
sakit  permanen  yang  membuatnya  tidak  dapat  menjalankan  kewajibanya  sebagai istri.
Ditetapkannya  syarat-syarat  ini  merupakan  kebijakan  Negara  yang  telah dirumuskan dalam rangka mencapai salah satu tujuan nasional yang telah termaktub dalam  Undang-undang  Dasar  1945  yakni  melindungi  segenap  bangsa  dan  tumpah darah  Indonesia,  dalam  hal  ini  kaum  anak  dan  perempuan.  Syarat  poligami  yang cukup  berat  adalah  cara  yang  digunakan  Negara  agar  poligami  tidak  dilaksanakan secara  semena-mena  dengan  cara  yang  meskipun  dibenarkan  oleh  salah  satu pendapat dalam agama Islam (misal bolehnya menikah  lagi tanpa izin istri) namun berpotensi besar menyakiti atau membuat salah satu pihak (dalam hal ini pihak istri) merasa terzalimi.

## B. Saran
Syarat-syarat  poligami,  meskipun  diakui  cukup  berat  untuk  dipenuhi sehingga  membuat  para  suami  tidak  bermudah-mudahan  dalam  melakukan poligami,  namun  masih  memiliki  kekurangan  yaitu  masih  banyaknya  praktik poligami yang tidak memenuhi syarat namun tidak mendapatkan sanksi apapun dari Negara.  Sebaiknya,  syarat-syarat  yang  sudah  ditetapkan  juga  dilengkapi  dengan sanksi  sebagai  cara  untuk  menjamin  bahwa  syarat-syarat  yang  telah  dtetapkan benar-benar dipenuhi oleh pihak yang hendak melaksanakan poligami.
Selain  permasalahan  di  atas,  praktik  poligami  di  bawah  tangan  (sirri)  juga masih banyak terjadi. Praktik poligami sirri, sangat rentan terjadi pelanggaran yang menyebabkan tujuan dari pernikahan dan tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah tidak dapat tercapai secara maksimal. Maka dalam hal ini Negara  harus  mampu  merumuskan  kebijakan  yang  memastikan  bahwa  seluruh pernikahan  terlebih  lagi  poligami  tercatat  dan  dapat  diawasi  serta  diatur  secara proporsional  demi  tercapainya  tujuan  nasional  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, .  Jakarta:  Putra  Grafika, 2006.
Ali Al-Shabuni. “Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran, Juz. 1,” t.t.
Anonim. “‘UUNo. 1 tahun  1974  tentang Perkawinan,’” 6 Juli 2022. https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan.
Jaiz,  Hartono  Ahmad. Wanita:  antara  jodoh,  poligami  &  perselingkuhan .  Cet.  1.  Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
“Kompilasi Hukum Islam.” Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
M.  Anshary  MK. Hukum  Perkawinan  di  Indonesia:  Masalah-masalah  Krusial .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
M. Quraish Shihab. “Tafsir al-Misbah.” Jakarta: Lentera Insani, 2000.
Mahfud  M.D.  “‘Hukum  Islam  dalam  Hukum  Nasional,’”  22  Juni  2018. https://law.uii.ac.id/blog/2018/06/29/hukum-islam-dalam-hukum-nasional/.
Mahfud M.D. “‘Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi.’” Jakarta, 2006.
Moh.  Mardi.  “‘Problematika  Hukum  Poligami  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif di Indonesia,’” Jurnal Al-Ibrah, 4, no. 2 (2 Desember 2019).
Prima  Sulistya.  “‘Syarat  poligami  menurut  UU  memang  sulit,  bila  dilanggar  taka  da sanksinya,’” 5 Juli 2022. https://id.theasianparent.com/syarat-poligami.
Soemiyati. Hukum Perkawinn islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan) . Yogyakarta: Liberty, 1982.
Sumarni. “‘Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia,’” Jurnal Al-‘Adalah, 10, no. 4 (Juli 2012).
Triwulan Tutik dan Tritanto. “Perspektif Perikatan Nikah,” t.t.
Wahbah Al-Zuhaily. “Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu,” t.t.
Yusuf  Al-Qordhawi.  “Sistem  Masyarakat  Islam  dalam  Al-Quran  dan  Sunah.”  Yogyakarta:
Citra Islami Press, 1997.