Indonesian Journal of Community Services Volume 6, No. 1, May 2024 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.6.1.74-87

## Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
1 Ahmad Hadi Prayitno*, 1 Masrur Ridwan, 1 Ratih Mega Puspasari
1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia
* Corresponding Author: Jl. Kaligawe Raya Km 5 Telp/0246581022
E-mail: ahprayitno@unissula.co.id Received: 1 January 2024 Revised: 15 February 2024 Accepted: 20 May 2024 Published: 26 June 2024

## Abstrak
Pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan menjadi suatu hal yang sangat disorot belakangan ini, seperti kasus yang baru-baru ini telah terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Suatu  institusi  pendidikan  yang  sejatinya  merupakan  tempat  untuk  tumbuh  dan berkembangnya  peserta  didik  dalam  urusan  literasi  dan  juga  pengembangan soft  skill harusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi, nampaknya  hal  tersebut  tidak  berlaku  bagi  para penyitas kasus  tindak  pidana  kekerasan terhadap perempuan. Kasus seperti ini benar-benar nyata dan banya terjadi, baik di sekolah maupun di lingkungan perguruan tinggi dan sudah menjadi rahasia umum yang sengaja di lupakan  oleh  sebagian  besar  pihak  didalamnya.  Upaya  pencegahan  dan  penanganan kekerasan  seksual  yang kerap  sekali  terjadi  di  lingkungan perguruan  tinggi  tersebut yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)  di  lingkungan  perguruan  tinggi.  Peran pihak  kepolisian  terkhusus  pada  Unit  PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) ini juga dapat dioptimalkan membantu proses pelaporan/ aduan  dari  korban  yang  mengalami  kekerasan  seksual  di  lingkungan  kampus  setelah mendapatkan  pendampingan  dari  pihak  perguruan  tinggi.  Hal  ini  merupakan  upaya  yang dapat  dilakukan  pihak  kepolisian  melalui  upaya  pencegahan,  penanggulangan,  sehingga dapat  mewujudkan keamanan bagi korban tindak pidana  kekerasan seksual  di lingkungan perguruan tinggi.  Peran Unit PPA merupakan bagian dari kepolisian yang dibentuk untuk memberikan  perlindungan  kepada  perempuan  dan  anak.  Unit  PPA  diharapkan  dapat memberikan konstribusi yang signifikan dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melindungi tindak pidana kekerasan seksual yang saat ini terjadi di lingkungan perguruan tinggi.
Kata kunci: Korban; tindak pidana; kekerasan seksual

## Abstract
Sexual harassment that occurs in the world of education has become a very highlighted thing lately, such as a case that has recently occurred in the college environment. An educational institution that is actually a place for the growth and development of students in matters of literacy and also the development of soft skills should be a place or space that is safe and comfortable  for them. However, it seems that this does not apply  to survivors of cases  of violence against women. Cases like this are really real and many happen, both in schools and in college environments and have become an open secret that is deliberately forgotten by most parties in it. Efforts to prevent and handle sexual violence that often occurs in the university environment are  the  Minister of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbudristek) issued Regulation Number 30 of 2021 concerning the Prevention and
Handling of Sexual Violence (PPKS) in the university environment. The role of the police, especially in the PPA (Women and Children Services) Unit, can also be optimized to help the process of reporting / complaints from victims who experience sexual violence in the campus environment after receiving assistance from the university. This is an effort that can be done by the police through prevention, countermeasures, so as to realize security for victims of sexual violence crimes in the university environment. The role of the PPA Unit is part of the police force formed to provide protection to women and children. The PPA unit is expected to  make  a  significant  contribution  in  carrying  out  its  function  duties  as  an  institution responsible  for  protecting  sexual  violence  crimes  that  currently  occur  in  the  university environment.
Keywords: Victim; Crime; Sexual Violence

## PENDAHULUAN
Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual ini dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Pelecehan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Pelecahan pada umunya sering menimpa orang-orang  yang  tidak  berdaya.  Kekerasan  berbasis  gender  khususnya  yang  banyak  terjadi terhadap  perempuan  menjadi  sebuah  perbincangan  yang  semakin  hari  semakin  memanas  dan banyak sekali terjadi. Hal ini didasari pada modus ataupun cara yang selalu berkembang tanpa diikuti dengan adanya suatu kebijakan atas perlindungan terhadap korban dan masyarakat yang dapat mengakomodir dan memenuhi kebutuhan mereka (Fajriyah, 2020). Pelecehan seksual yang terjadi  dalam  dunia  pendidikan  menjadi  suatu  hal  yang  sangat  disorot  belakangan  ini,  seperti kasus yang baru-baru ini telah terjadi di lingkungan perguruan tinggi.
Suatu  institusi  pendidikan  yang  sejatinya  merupakan  tempat  untuk  tumbuh  dan berkembangnya peserta didik dalam urusan literasi dan juga pengembangan soft skill harusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi para penyitas kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Kasus  seperti  ini  benar-benar  nyata  dan  banya  terjadi,  baik  di  sekolah  maupun  di  lingkungan perguruan tinggi dan sudah menjadi rahasia umum yang sengaja di lupakan oleh sebagian besar pihak  didalamnya. Tidak  banyak  korban  yang  berani  untuk melapor  ataupun speak  up karena stigma masyarakat terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual masih sangat kuat, belum lagi jika kekerasan seksual ini dilakukan oleh pihak yang mempunyai kuasa lebih dalam suatu institusi  pendidikan.  Selain  itu,  tidak  adanya  kebijakan  serta  kurangnya  penanganan  bahkan sanksi yang diberikan pada pelaku kekerasan yang tidak sesuai membuat minimnya tindak lanjut dari pelaporan jika ada yang masuk (Fajriyah, 2020).
Upaya  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  seksual  yang  kerap  sekali  terjadi  di lingkungan  perguruan  tinggi  tersebut  yaitu  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan Teknologi  (Permendikbudristek)  mengeluarkan  Peraturan  Nomor  30  Tahun  2021  tentang Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  (PPKS)  di  lingkungan  perguruan  tinggi. Permendikbudristek  Nomor  30  Tahun  2021  hadir  sebagai  langkah  awal  untuk  menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi.  Permendikbudristek  PPKS  dinilai  detail  dalam mengatur  langkah-langkah  yang  penting  di  perguruan  tinggi  untuk  mencegah  dan  menangani kekerasan seksual. Di samping itu juga membantu pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil tindakan  lebih  lanjut  untuk  mencegah  berulangnya  kembali  pelecehan  seksual  yang  menimpa civitas akademika (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021).
Permendikbudristek  Nomor  30  Tahun  2021  menegaskan  bahwa  secara  yuridis  pihak perguruan  tinggi  dapat  melakukan  langkah-langkah  legal  dalam  menindaklanjuti  pelaku
Indonesian Journal of Community Services Volume 6, No. 1, May 2024 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.6.1.74-87
kekerasan seksual, akan tetapi baru beberapa bulan setelah aturan tersebut diterbitkan, pelecehan seksual  dilingkungan  perguruan  tinggi  masih  saja  tetap  terjadi.  Dalam  Pasal  5  ayat  1 Permendikbudristek  tentang  PPKS  di  lingkungan  perguruan  tinggi  menyebutkan  bahwa  kasus tindak pidana kekerasan seksual ini mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Tidak  hanya  itu  pemberantasan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  sering  terjadi  di lingkungan perguruan tinggi ini memerlukan uluran tangan dari berbagai pihak termasuk aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus kekerasan seksual. Peran kepolisian inilah yang sebagai aparat penegak hukum yang bertugas dan berwenang atas ketertiban umum, keselamatan serta keamanan masyarakat, terutama penyidik dalam meningkatkan kemampuan mengungkap serta melakukan penyelidikan, sehingga dapat ditemukan asal usul kejahatan yang sebenarnya. Peran pihak kepolisian terkhusus pada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) ini juga dapat dioptimalkan membantu proses pelaporan/ aduan dari korban yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus setelah mendapatkan pendampingan dari pihak perguruan tinggi. Hal ini merupakan  upaya  yang  dapat  dilakukan  pihak  kepolisian  melalui  upaya  pencegahan, penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Peran  Unit  PPA  merupakan  bagian  dari  kepolisian  yang  dibentuk  untuk  memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Unit PPA diharapkan dapat memberikan konstribusi yang signifikan dalam menjalankan tugas fungsi nya sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melindungi tindak pidana kekerasan seksual yang saat ini terjadi di lingkungan perguruan tinggi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disebutkan  bahwa  pengabdian  masyarakat  ini  sangat penting dan penulis tertarik untuk melakukan kajian melalui kegiatan pengabdian masyarakat dan lebih  lanjut  mengenai  bagaimana  prosedur  penanganan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dan upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi,  serta  bagaimana  strategi  kepolisian  dalam  mencegah  dan  menanggulangi  proses penyidikan kasus tindak pidana kekerasan seksual.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pelaksanaan berupa seminar untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk memberikan  penjelasan  mengenai  kasus Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  yang terjadi lingkungan perguruan tinggi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di salah satu hotel sekitar Kota Semarang yaitu Hotel Dalu yang berada di Jalan Majapahit Semarang. Pada acara kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut telah dihadiri oleh Tim Pengabdian Masyarakat yakni  Dr. Ahmad  Hadi  Prayitno,  S.H.,M.H;  Dr.  Masrur  Ridwan,  S.H.,M.H;  Dr.  Ratih  Mega Puspasari,S.H.,M.H; Staf Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Unissula yakni Bapak  Dwi  Riyadi  Hartono,  S.T;  Kaprodi  Fakultas  Hukum  yakni  Dr.  Achmad  Arifulloh, S.H.,M.H; Kompol Munawwarah, S.H.,S.I.K.,M.H selaku pembicara dari Kanit I PPA Subdit IV Renakta  Ditreskrimum  Polda  Jateng;  serta  perwakilan  mahasiswa  sekitar  semarang  yakni berjumlah kurang lebih 25 orang mahasiswa yang diambilkan dari bidang ilmu hukum dan ilmu akademik  lainnya  antara  lain  dari  Universitas  Islam  Sultan  Agung,  Universitas  Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Semarang, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Katolik Soegijapranata dan lain sebagainya. Penyampaian materi tersebut disampaikan beberapa topik materi oleh 2 (dua) narasumber. Narasumber 1 menyampaikan materi terkait penanganan serta pencegahan tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tidak lepas dari peran serta civitas akademik  perguruan  tinggi.  Kemudian,  dilanjutkan  dengan  penyampaian  materi  kedua  yang
Volume 6, No. 1, May 2024 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.6.1.74-87
membahas terkait topik proses pelaporan apabila menjadi korban dari salah satu tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tingi.
Berdasarkan hasil survei melalui minat serta antusias mahasiswa aktif dalam fokus group discusion dalam mengikuti pelaksanaan seminar penyuluhan perlindungan hukum bagi korban tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  diselenggarakan.  Peserta  kegiatan  seminar  pengabdian masyarakat sangat setuju kegiatan ini telah dilaksanakan tepat waktu dan sangat berguna bagi mashasiswa yang masih menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Berkaitan  dengan  materi  yang  telah  disampaikan  oleh  narasumber  saat  melaksanakan kegiatan  sosialisasi  penyuluhan  terhadap  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang dilaksanakan di Hotel Dalu Semarang, sebanyak 25 peserta menyatakan bahwa materi yang disampaikan sangatlah relevan dengan judul kegiatan pengabdian masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Meningkatnya pemberitaan di laman media masa terkait permasalahan tindak pidana kekerasan seksual  di  lingkungan  Perguruan  Tinggi  mendapat  sorotan  tajam  dari  kalangan  masyarakat. Padahal, lingkungan pendidikan Perguruan Tinggi seharusnya menjadi tempat yang aman dari berbagai  bentuk  kekerasan  seksual.  Seseorang  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  kekerasan seksual  akan  merasakan  ketakutan  di  kemudian  hari  jika  masyarakat  mengetahui  apa  yang menimpanya. Hal ini karena kejahatan seksual merupakan aib bagi korban dan keluarganya, maka lebih  baik  korban  bersembunyi  atau  menolak  untuk  mengajukan  ganti  rugi  karena  khawatir prosesnya akan semakin panjang, yang dapat menyebabkan korban menderita untuk jangka waktu yang lebih lama.
Trauma  psikis  umumnya  dialami  oleh  hampir  semua  korban  tindak  pidana  kekerasan seksual. Kondisi ini berdampak luas pada kehidupan korban termasuk proses pembelajaran yang seharusnya  menjadi  fokus  utama.  Bahkan  banyak  korban  yang  bunuh  diri  akibat  trauma berkepanjangan. Banyak korban masih kekurangan kapasitas atau pemahaman untuk memahami hak-hak  mereka. Akibatnya,  korban  tidak  dapat  membela  diri.  Suka  atau  tidak  suka,  korban dipaksa  untuk  mengikuti  keinginan  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Adanya  pihak pemegang otoritas terus memperburuk kondisi korban yang tidak berdaya. Pemegang otoritas ini mengontrol  penerapan  nilai-nilai  kepatuhan  tersebut.  Akibatnya,  ketimpangan  relasi  kuasa semakin  kuat,  sehingga  peluang  untuk  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  sangat mungkin terjadi.
Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi terlahir untuk menyelamatkan korban dari tindak pidana kekerasan  seksual  di  lingkungan  Perguruan  Tinggi  sebab  para  korban  dapat  melakukan penuntutan  dan  dilindungi  secara  hukum.  perlindungan  hukum  diberikan  kepada  korban  atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik atau dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh civitas akademik perguruan tinggi. Permendikbud juga menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut satuan tugas merupakan bagian dari Perguruan Tinggi  berfungsi  sebagai  pusat  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di Perguruan Tinggi. Tugas dari pada Satgas tersebut yakni melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun luar kampus untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi,  dengan  mempertimbangkan  kondisi,  keamanan,  dan  kenyamanan  korban.  Pemimpin perguruan tinggi harus memfasilitasi satgas dalam melaksanakan tugas tersebut (Apriani et al., 2022).
Indonesian Journal of Community Services Volume 6, No. 1, May 2024 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.6.1.74-87
Ruang  lingkup  dari  pada  tindak  pidana  kekerasan  seksual  menurut  Pasal  5 Permendikbudristek  Nomor  30  Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan Seksual yakni sebagai berikut:
a. Fisik, di antaranya menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau  menggosokan  bagian  tubuh  pelaku  pada  tubuh  korban  tanpa  persetujuan  korban, melakukan percobaan perkosaan tapi tidak terjadi.
b. Non  fisik,  seperti  halnya  mengintip  atau  dengan  sengaja  melihat  korban  yang  sedang melakukan  kegiatan  pribadi  dan/atau  pada  ruang  pribadi;  memberikan  hukuman  atau sanksi yang bernuansa seksual.
c. Verbal/ Lisan, seperti halnya menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, yang bernuansa seksual; menyampaikan ujaran yang melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan/atau identitas gender.
d. Teknologi informasi dan komunikasi, seperti halnya mengambil, merekam, mengunggah foto yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; menyebarkan informasi terkait tubuh  dan  atau  informasi  pribadi  korban  yang  bernuansa  seksual  tanpa  persetujuan korban.
Tindakan yang dapat dilakukan:
a. Menghadap ke wali dosen;
b. Menghadap ke Kaprodi;
c. Menghadap ke Wali Dekan bidang Kemahasiswaan;
d. Membuat laporan ke Dekan;
e. Membuat laporan ke Rektor;
f. Upaya hukum melalui litigasi/ laporan ke Kepolisian.
Pasal 10 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah mengatur bahwa perguruan tinggi wajib melakukan  penanganan  kekerasan  seksual  melalui  pendampingan,  perlindungan,  pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Artinya, perguruan tinggi diwajibkan untuk berperan aktif sejak awal secara maksimal dalam hal penanganan korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Pasal 12 ayat 2 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di  Lingkungan  Perguruan Tinggi yang dapat dilakukan dengan cara perlindungan kepada korban atau saksi berupa : 1
a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa;
b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
c. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan  kekerasan  seksual  dalam  bentuk  memfasilitasi  pelaporan  terjadinya ancaman fisik dan non fisik kepada aparat penegak hukum;
d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
e. Penyedia informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
f. Penyedia akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
g. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban;
h. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
i. Perlindungan  bagi  korban  apabila  terdapat  tuntutan  balik  baik  secara  pidana  (laporan balik) ataupun secara perdata (gugatan tuntutan ganti rugi).
j. Penyediaan ruman aman.
1 Hasil  Diskusi  dengan  Dr.  Ahmad  Hadi  Prayitno,  S.H.,M.H  dengan  Kompol  Munawwarah, S.H.,S.I.K.,M.H.
Volume 6, No. 1, May 2024 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.6.1.74-87
Adapun cara penanganan khusus dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi yakni:
a. Pendampingan  (konseling,  layanan  kesehatan,  bantuan  hukum,  advokasi,  bimbingan sosial dan rohani);
b. Perlindungan (jaminan untuk menyelesaikan perkuliahan);
c. Pengenaan sanksi administrative (ringan, sedang, dan berat);
d. Pemulihan korban (tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologi, bimbingan sosial dan rohani).
Cara  penanganan  di  atas  tentu  tidak  lepas  dari  pada  jaminan  perlindungan  hukum  jika korban  atau  saksi  adalah  mahasiswa  pimpinan  perguruan  tinggi  harus  memastikan  bahwa mahasiswa yang menjadi korban atau saksi laporan dugaan kekerasaan seksual tidak terancam drop  out,  dicabut  beasiswanya,  atau  dirugikan  kemampuannya  untuk  mengikuti  kegiatan perkuliahan  akibat  laporannya  kepada  satuan  tugas  kekerasan  seksual.  Sedangkan  jaminan perlindungan  hukum  jika  korban  atau  saksi  pendidik  dan/atau  tenaga  Kependidikan  maka Pemimpin Perguruan Tinggi harus memastikan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi korban atau saksi laporan dugaan kekerasan seksual tidak diancam dengan pemindahan, pemecatan  sementara  atau  tetap,  pengurangan  hak  kerja,  atau  hal-hal  lain  yang  menghambat pekerjaannya di kampus akibat laporannya kepada satuan tugas kekerasan seksual.
Kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi  dapat  dilakukan  pencegahan  agar  tidak  terjadi kekerasan  seksual  dengan  berbagai  cara,  seperti  menyebarluaskan  informasi  tentang  anti kekerasan melalui berbagai media dan meningkatkan pemahaman melakukan pelatihan, seminar, dan  diskusi;  mengembangkan  kajian  ilmiah  tentang  kekerasan  seksual,  memasukkan  prinsip- prinsip hak asasi manusia dengan gender ke dalam kurikulum, menyediakan anggaran perawatan korban, dan merancang fasilitas dan tata ruang yang ramah, nyaman, dan aman bagi laki-laki dan perempuan. Secara khusus, kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat dihentikan dengan cara yaitu menghindari bahasa yang merendahkan dan menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan seksual, bersikap tegas terhadap orang yang membuat lelucon terkait kekerasan seksual, memberikan dukungan terhadap korban kekerasan seksual, berfikir kritis terhadap pesan di media sosial yang membahas tentang kekerasan seksual, ikut serta terlibat dalam kelompok anti  kekerasan  seksual.  Dengan  demikian,  institusi  pendidikan  dan  civitas  akademika  dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Langkah pertama dalam membangun kesadaran  civitas  akademika  untuk  mengidentifikasi  bentuk-bentuk  kekerasan,  pencegahan kekerasan seksual, dan penangan kasus secara tepat adalah dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang kekerasan seksual. Perbaikan infrastruktur juga dapat mengurangi peluang terjadinya tindak  pidana  kekerasan  seksual  di  tengah  civitas  akademika,  Tenaga  Kependidikan,  Warga kampus,  dan  masyarakat  umum.  Perbaikan  infrastruktur  mencakup  penerangan,  pemasangan CCTV, ruangan atau kantor yang terbuka atau yang bisa diakses dengan mudah oleh banyak pihak.

## Prosedur Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Peraturan Rektor, Surat Edaran, Buku, dan Standar Operasional Prosedur merupakan kebijakan yang telah di susun dan dikembangkan oleh beberapa perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dibuat dengan cara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing perguruan tinggi. Penjelasan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kasus  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan Perguruan Tinggi wajib melakukan pencegahan Kekerasan Seksual melalui:
a. Pembelajaran;
b. Penguatan tata kelola; dan
c. Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.
Indonesian Journal of Community Services Volume 6, No. 1, May 2024 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.6.1.74-87
Penanganan kekerasan seksual harus menghormati hak-hak korban dan berlandaskan pada keadilan dan perlindungan korban. Pada hakekatnya, korban kejahatan adalah pihak yang paling menderita. Karena korban biasanya tidak menerima perlindungan hukum, akibatnya banyak hak korban  yang  terabaikan.  Hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  harus  setimpal  dengan kejahatan  yang  dilakukan  agar  pelaku  kekerasan  merasa  jera  hingga  menyesali  perbuatannya, sehingga  tidak  akan  mengulangi  perbuatannya  lagi.  Apabila  pihak  universitas  memberikan penanganan yang baik maka akan terwujudnya kampus yang terbebas dari kekerasan seksual.
Perguruan Tinggi telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani laporan dugaan kekerasan seksual dari korban yang berstatus sebagai Mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus aktif. Laporan korban kekerasan seksual di kampus harus ditangani secara cepat  dan  tepat.  Sejak  laporan  ditulis,  sistem  penanganan  dilaksanakan  sejak  adanya  laporan dugaan  kekerasan  seksual  dengan  memberikan  pelayanan  kepada  korban  kekerasan  seksual, melakukan  pemeriksaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dan  memberikan pemulihan terhadap korban. 2 Bantuan medis, psikologis, konseling, dan pendampingan. Laporan korban  kepada  wakil  dekan  bidang  kemahasiswaan,  dimana  struktur  unit  pelayanan  terpadu berada, merupakan langkah awal dalam proses pelaporan. Laporan kepada wakil rektor bidang kemahasiswaan  dari fakultas senat universitas kemudian dilakukan penyelidikan, persidangan, dan sanksi, yang diakhiri pada keputusan rektor untuk menanggapi kasus tersebut. Korban harus memiliki pemahaman yang jelas tentang proses pelaporan dan dijalankan dengan penuh amanah pada pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual. Semua civitas  akademika  wajib  mematuhi  aturan  tersebut  dengan  baik  dan  tegas  terhadap  pelaku kekerasan seksual.
Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi  wajib  melakukan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  melalui:  a.  pendampingan;  b. perlindungan;  c.  pengenaan  sanksi  administratif;  dan  d.  pemulihan  korban.  Kegiatan pendampingan diberikan sejak satgas menerima laporan dugaan kekerasaan seksual dari korban, saksi, atau pendamping dan harus mendapatkan persetujuan dari korban, saksi atau pendamping, bentuk pendampingan yang diberikan oleh pihak Perguruan Tinggi adalah berupa:
a. Konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater;
b. Layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;
c. Bantuan hukum oleh advokat atau pengacara;
d. Bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai Korban atau saksi.
Perlindungan diberikan untuk mendampingi korban yang status civitas akademik dengan memberikan  jaminan  pendidikan  bagi  mahasiswa,  jaminan  pekerjaan  untuk  tenaga  pendidik, jaminan perlindungan dari ancaman fisik maupun non fisik, perlindungan kerahasiaan identitas, penyedia  informasi  hak  dan  fasilitas  perlindungan,  memberikan  akses  mengenai  informasi perlindungan dari penegak hukum yang menguatkan, stigma bagi korban, perlindungan korban dari  tuntutan  pidana  dan  gugatan  perdata  dari  kekerasan  seksual  yang  dilaporkan  penyediaan rumah aman, dan perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian  yang  diberikan  (Saraswati  &  Sewu,  2022).  Penjatuhan  sanksi  kepada  para  pelaku kekerasan  seksual  juga  merupakan  suatu  bentuk  perlindungan  korban  pelecahan  seksual mengingat  penjatuhan  sanksi  tersebut  dapat  memberikan  rasa  aman  dan  membantu menghilangkan perasaan trauma serta mendapatkan rasa keadilan atas kejadian yang telah dialami oleh  korban.  Sanksi  administratif  dilakukan  terhadap  pelaku  yang  sudah  terbukti  melakukan
kekerasaan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan sebelumnya telah diselidiki oleh Satuan Tugas.  Sanksi  administratif  ditetapkan  berdasarkan  tingkat  kejahatan  yang  dilakukan  pelaku. Pengenaan sanksi administratif, pemberian sanksi administratif dapat dijatuhkan pada individu Terlapor, Pemimpin Perguruan Tinggi maupun Institusi Perguruan Tinggi.
Pengenaan  sanksi  administratif  merupakan  syarat  penanganan  laporan  tindak  pidana kekerasan seksual yang baik untuk hasil pemeriksaan satgas yang menunjukkan terlapor terbukti telah  melakukan  kekerasan  seksual  terhadap  korban.  Penjelasan  pada  Pasal  14 Permendikbudristek  Nomor  30  Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kasus Kekerasan Seksual, Pengenaan sanksi administratif terdiri atas:
a. Sanksi administratif ringan;
b. Sanksi administratif sedang; atau
c. Sanksi administratif berat
Penjatuhan  sanksi  harus  dilakukan  secara  proporsional  dan  berkeadilan,  rekomendasi sanksi dari satgas harus disusun bukan berdasarkan besar  peluang pelaku menjadi orang yang lebih baik, melainkan berdasarkan besar dampak dari perbuatan yang dilakukan pelaku terhadp korban  dan  lingkungan  sekitar  korban.  Penjatuhan  sanksi  juga  harus  dilakukan  sesuai rekomendasi satgas, atas sanksi yang dikenakan pada pelaku dibuat berdasarkan kesimpulan atas laporan  yang  telah  diperiksa  oleh  satgas.  Sanksi  administratif  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku menurut Permen PPKS tidak menihilkan sanksi administratif lainnya serta sanksi pidana  sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  sebaliknya.  Sanksi  kepada  pelaku  harus berdasarkan  dampak  akibat  perbuatannya  terhadap  kondisi  korban  dan  lingkungan  perguruan tinggi, bukan besar peluang pelaku untuk berjanji tidak akan mengulangi lagi.
Adapun alat bukti yang dapat digunakna dalam pemeriksaan kasus kekerasan adalah surat tertulis  termasuk  hasil  visum,  keterangan  ahli  (BAP),  petunjuk:  isi  surat  dikuatkan  dengan keterangan saksi hingga memperoleh petunjuk, termasuk tangkapan layat chat (apabila dilakukan melalui media online chatting) maupun surat elektronik keterangan pelapor keterangan terlapor. Penentuan sanksi dapat mempertimbangkan hasil pemeriksaan dampak kekerasan seksual yang terjadi pada korban, bukan mempertimbangkan besar kecilnya peluang pelaku memperbaiki diri. Pemeriksaan  dapat  difasilitasi  oleh  Perguruan  Tinggi  atas  permintaan  satgas  sebagai  dasar pertimbangan dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi satgas. Dampak dari tindak pidana kekerasan  seksual  yang  terjadi  pada  korban  perempuan  dapat  melibatkan  ahli  medis  dan/atau dokter  spesialis  kedokteran  jiwa  melalui  visum  (Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, 2022).
Sekian  dari  banyaknya  kasus  tindak  kekerasan  seksual  yang  di  terjadi  pada  mahasiswa payung  hukum  di  lingkungan  perguruan  tinggi  masih  kurang  ditegakan  oleh  satgas  civitas akademik perguruan tinggi. Oleh karena itu peran serta pihak lembaga penegak hukum sangatlah diikutsertakan dalam penindakan kasus tindak pidana kekerasan seksual khusus nya yakni unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) dapat memberikan edukasi melalui salah satunya seminar pengabdian  masyarakat  ini  dalam  sosialisasi  penyuluhan  terhadap  perlindungan  hukum  bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Peran  serta  pihak  kepolisian  sebagai  lembaga  penegak  hukum,  maka  kepolisian mempunyai  peran  yang  sangat  besar  dalam  menjaga  proses  penegakan  hukum  yang  dapat dirasakan oleh semua elemen, terutama mahasiswa perguruan tinggi sebagai elemen utama bagi agen of change yang harus dipastikan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam proses penegakan  hukum  dan  keadilan  di  tengah-tengah  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Dalam strategi pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, Polda Jawa Tengah menunjuk Unit PPA untuk menelisik proses dari pada kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak-anak yang
Indonesian Journal of Community Services Volume 6, No. 1, May 2024 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.6.1.74-87
mana  menggunakan  cara  yang  lebih  bersifat  teoritis  praktis,  maka  pencegahan  tindak  pidana kekerasan seksual juga dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam pendekatan yakni Tindakan Preventif dan  Tindakan  Respresif.  Tindakan  Preventif  dapat  dilakukan  dengan  2(dua)  objek  sistem pencegahan  atau  penanggulangan  kejahatan  dengan  faktor-faktor  yang  menjadi  sebab  akibat kejahatan. Tindakan Represif suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial yang  bertujuan  untuk  mengembalikan  kehidupan  sosial  yang  terganggu  karena  adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya.
Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menangani kasus  tindak  pidana  kekerasan  seksual  melalui  tindakan  preventif  adalah  sosialiasasi  dan penyuluhan keseluruhan di lingkungan perguruan tinggi yang berada di wilayah Kota Semarang dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintahan sebagai upaya mencegah kekerasan seksual yang  dilaksanakan  setiap  pergantian  tahun  ajaran  baru.  Kemudian  kepolisian  juga  melakukan pelatihan  dan  seminar  terkait  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  pelatihan  dan  seminar  rutin diadakan setiap setahun sekali yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Sementara tindakan represive yang dilakukan oleh kepolisian di Kota Semarang ialah dengan penegakan hukum yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang dalam Pasal 281 sampai Pasal 301 KUHP tentang Kekerasan Seksual.
Adapun data kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021 terakhir antara lain:
a. Kasus pencabulan sebanyak 1.769.
b. Eksploitasi sexsual sebanyak 143.
c. Persetubuhan sebanyak 2.679.
Sekian  banyak  kasus  yang  mendominasi  yaitu  persetubuhan  dan  pencabulan,  yang menyebabkan kasus tindak pidana kekerasan seksual terus menerus meningkat sampai detik ini. Dengan  adanya  pembentukan  Satgas  di  setiap  perguruan  tinggi  ini  sangat  membantu  pihak kepolisian untuk mendapatkan data pelaporan terhadap korban yang mengalami tindak pidana kekerasan  seksual  di  lingkungan  perguruan  tinggi.  Data  diagram  persentase  menyatakan  pada kasus tindak pidana kekerasan seksual ini banyak mendominasi di lingkungan perguruan tinggi yang  dituju  oleh  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yaitu  mahasiswi  yang  lemah  dalam membela  dirinya sendiri.  Sehingga  korban  banyak yang  diabaikan  bahkan tidak  direspon saat melakukan pelaporan ketika mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh di lingkungan perguruan tinggi.
Kasus  tindak  pidana  kekerasan  seksual  merupakan  kasus  yang  peka  sekali.  Biasanya pelapor  yang  datang  melapor  adalah  korban  sendiri,  kemudian  SPKT  (Sentra  Pelayanan Kepolisian)  membuat  laporan  tembusan  ke  Piket  Reskrim.  Pelapor  akan  diinterogasi  dan kemudian piket Reskrim akan membuat laporan yang nantinya dilimpahkan ke bagian Bin-Op Reskrim Umum lalu berkas laporan akan dibawa ke direktur. Kurang lebih 1 hari laporan tersebut akan  dilimpahkan  kembali  oleh  Direktur  Reskrim  ke  Sub-Dit  bagian  PPA  (Perlindungan Perempuan dan Anak). Setelah itu unit PPA akan membuatkan Mindik (Administrasi Penyidikan), lalu selang sehari akan dilakukan  pemanggilan pelapor sebagai saksi pelapor, korban pelecehan, dan/atau saksi-saksi yang mengetahui.
Berdasarkan hasil diskusi pelaksanaan seminar pengabdian masyarakat ini, dalam proses pelaksanaan  penyidikan  sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang berkaitan
dengan kekerasan seksual terhadap mahasiswi pada lingkungan perguruan tinggi adalah sebagai berikut:
a. Melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual; Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual mempunyai tujuan untuk mendapatkan keterangan atas tindak pidana  yang  telah  menimpa  korban  yang  akan  membantu  penyidik  di  dalam  proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana.
b. Pemeriksaan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya; Pemeriksaan saksi ini bertujuan untuk memberikan keterangan dalam rangka penyidikan suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, dan ia lihat sendiri. Keterangan saksi ini akan di muat dalam Berita Acacara Pemeriksaan (BAP) sebagai bukti bahwa telah memberikan keterangan dalam tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  mahasiswa  di  lingkungan  perguruan  tinggi. Tata cara pemeriksaan saksi oleh Penyidik Polda Jateng yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah:
1) Saksi diperiksa sendiri, tetapi dalam hal tertentu dapat dipertemukan satu dengan yang lainnya.
2) Saksi  diperiksa  tanpa  tekanan  dari  siapapun  dan  dalam  bentuk  apapun  dan  saksi berkewajiban untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
3) Keterangan saksi dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tanda tangani  oleh  Penyidik  setelah  saksi  menyetujui  isinya. Apabila  saksi  tidak  setuju untuk  menandatangani  maka  penyidik  dan  mencatatnya  di  dalam  berita  acara pemeriksaan  serta  dengan  menyebutkan  alasan  kenapa  saksi  tidak  mau menandatangani.
4) Jika  penyidik  memerlukan  adanya  keterangan  seorang  saksi  ahli    untuk  dimintai keterangan  maka  ia  dapat  meminta  pendapat  dari  seorang  ahli  yang  mempunyai keahlian khusus.
c. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual; Tujuan dari pemeriksaan  terhadap  pemeriksaan  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  untuk memastikan  benar  atau  tidaknya  perbuatan  yang  dilakukan  tersangka,  jika  dari  hasil pemeriksaan  bahwa  perbuatan  yang  telah  dilakukan  tersangka  memiliki  unsur-unsur tindak pidana, maka sejak diterima laporan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan  hukum  acara  pidana.  Kemudian  penyidik  akan  mencatat  keterangan  yang diberikan  oleh  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi  ke  dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan serinci-rincinya, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh tersangka.
d. Pembuatan  berita  acara  penyidikan;  Setelah  proses  pemeriksaan  pelaku  tindak  pidana kekerasan  seksual  di  rasa  telah  cukup,  maka  penyidik  akan  membuat  Berita  Acara Pemeriksaan.  Dalam  BAP  berisi  tentang  keterangan  tersangka  pelaku  tindak  pidana kekerasan  seksual  yang  telah  terjadi  di  lingkungan  perguruan  tinggi,  berita  acara penggeledahan, berita acara penyitaan dan seterusnya.
e. Penggeledahan;  Penggeledahan  dilakukan  untuk  mendapatkan  barang  bukti  atas perbuatan kasus tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dalam melakukan penggeledahan penyidik harus mempunyai surat izin dari ketua pengadilan. Sebelum melakukan penggeledahan penyidik terlebih harus menunjukkan tanda pengenal ke  pihak  tersangka  atau  keluarganya.  Guna  keamanan  dan  ketertiban  dalam penggeledahan,  petugas  dapat  melakukan  penjagaan  tempat  yang  bersangkutan  dan berhak memerintahkan orang untuk tidak meninggalkan tempat tersebut.
f. Penyitaan  barang  bukti  yang  digunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana  kekerasan seksual;  Beberapa  ketentuan  yang  harus  dijalankan  oleh  penyidik  antara  lain  harus mempunyai  surat  izin  untuk  melakukan  penyitaan,  menunjukkan  tanda  pengenal,
Indonesian Journal of Community Services Volume 6, No. 1, May 2024 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.6.1.74-87
penyidik memerintahkan kepada tersangka untuk menyerahkan barang bukti yang telah ia  gunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dan  penyidik  akan membungkus barang bukti tersebut dan dilakukan penyitaan.
g. Penyerahan berkas perkara ke pengadilan untuk menjalani sidang; Jika di dalam proses pemeriksaan tindak pidana kekerasan seksual sudah selesai maka berkas akan di serahkan kepada pengadilan. Namun, jika berkas di nilai kurang lengkap maka pihak pengadilan akan  mengembalikan  berkas  tersebut  kepada  penyidik  untuk  melengkapinya  dan penyidik berkewajiban untuk melakukan penyidikan tambahan guna melengkapi berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana  yang  berkaitan  dengan  kekerasan seksual  yang  diperiksa di  Polda  Jateng  telah dilakukan  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  hal  ini  terlihat  dari  telah dilakukannya prosedur-prosedur tindakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan.
Beberapa unit yang dilakukan Polda Jateng dalam dalam rangka kerjasama penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual ini antara lain:
a. Unit UPPA, bekerjasama dengan beberapa biro hukum untuk mendampingi pelayanan kasus tindak pidana kekerasan seksual yakni:
1) Bantuan Hukum → LBH, UPTD PPA, P2TP2A.
2) Layanan Medis → Rumah Sakit, Puskesmas.
3) Layanan Psikologi → UPTD PPA, P2TP2A, Dinas Sosial.
4) Rehabilitas Sosial → Kementrian Sosial, Dinas Sosial.
5) Jaminan Keamanan → LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).
6) Pemulangan → Kementrian Sosial, Dinas Sosial, dan Pemerintah Daerah.
b. Kejaksaan
c. Pengadilan
Adapun yang dapat dilakukan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang ada di tempat umum antara lain:
a. Alihkan perhatian korban
b. Dapat menegur secara langsung
c. Lapor kepada pihak yang berwajib
d. Rekam saat kejadian tindak pidana kekerasan seksual.
Adapun pencegahan yang dapat dilakukan di lingkungan perguruan tinggi (kampus) yakni antara lain:
a. Menciptakan lingkungan yang aman;
b. Membuat komitmen kebijakan;
c. Sosialisasi aturan TPKS;
d. Meningkatkan sarana keamanan;
e. Berikan sanksi berat terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
Dengan demikian kasus tindak pidana kekerasan seksual ini dapat dicegah dengan beberapa uluran tangan untuk bekerjasama dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan yang saat ini seperti fenomena gunung es sering terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Oleh karena itu, kesulitan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dalam menangani kasus tersebut yakni dengan tantangan pembuktian kasus kekerasan seksual sebagai berikut:
a. Hanya  korban  yang  menjadi  saksi  kunci  dan  dalam  kondisi  trauma,  sulit  dimintai keterangan;
b. Alat  bukti  ilmiah  mutlak  dibutuhkan,  namun  mahal  ( visum  et  repertum,  visum psikiatrikum, mikrobiologi, toxikologi, DNA, dll );
c. Korban dapar melapor terlambat, dan kemudian alat bukti yang melekat di badan korban sudang hilang;
d. Korban dalam ancaman pelaku/ keluarga;
e. Pelaku orang terdekat dalam relasi kuasa tidak seimbang.
Adapun tantangan yang dialami pihak lembaga kepolisian yakni:
a. Adanya  perbedaan  persepsi  APH  terhadap  penafsiran  undang-undang  sehingga penanganan perkaranya terhambat;
b. Keterbatasan layanan/ bantuan teknis kesehatan terutama dalam mendukung pembuktian perkara (VER, Visum Psikiatrikum, DNA, dll) dan pembiayaan yang belum jelas;
c. Keterbatasan dokter, psikolog, peksos, pendamping hukum, dll;
d. Sarana dan prasarana pengaman terhadap korban belum terpenuhi;
e. Belum adanya sistem penanganan yang terintegrasi;
f. SDM yang belum responsif gender.

## KESIMPULAN
Perlindungan yang diberikan kepada para korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi (Permendikbudristek)  Nomor  30 Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi. Pasal 12 Permendikbudristek tersebut mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dan saksi kekerasan seksual di perguruan tinggi  yang  berstatus  sebagai  mahasiswa,  pendidik,  tenaga  kependidikan,  dan  warga  kampus. Selain itu, Pasal 14 dan Pasal 16 Permendikbudristek tersebut juga mengatur ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berkaitan dengan sanksi pidana, meskipun KUHP belum secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, pelaku pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP.
Melalui Seminar yang bertajuk Penyuluhan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, Unit PPA Kompol Munawwarah, S.H.,S.I.K.,M.H. selaku lembaga penegak hukum yang mendukung dan mencegah banyaknya tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi memiliki peran dalam penyuluhan melalui  sosialisasi  kegiatan  seminar  pengabdian  masyarakat  ini  memberi  materi  terkait bagaimana proses tahapan pelaporan pengaduan ke pihak kepolisian, memberikan penanganan konseling yang mana bekerja sama dengan pihak psikiater diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan  seksual  tersebut,  tahapan  laporan  serta  penanganan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan dapat mengurangi banyaknya kasus yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Di sisi lain juga perlu diperhatikan bahwasannya tindak pidana yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi bukan hanya tanggung jawab pimpinan/dosen pihak perguruan tinggi maupun pihak kepolisian yang mana sebagai aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarkat dalam upaya penanggulangannya. Akan tetapi, hal tersebut juga merupakan tanggung  jawab  semua  lapisan  masyarakat  serta  seluruh  civitass  akademika  yang  ada  di lingkungan  perguruan  tinggi  agar  terciptanya  lingkungan  pendidikan  yang  aman,  nyaman  dan terkendali. Adanya laporan dari seluruh mahasiswa juga dapat membantu menanggulangi tindak kejahatan  yang  diharapkan  sangat  membantu  polisi  dalam  menanggulangi  tindak  pidana kekerasan seksual.
Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilanjutkan untuk pengembangan ilmu selanjutnya  meskipun  dalam  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  permendikbudristek  tentang bagaimana  penanganan,  pencegahan,  perlindungan,  serta  sanksi  administratif  terhadap  kasus
Indonesian Journal of Community Services Volume 6, No. 1, May 2024 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.6.1.74-87
tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, penjatuhan sanksi administratif saja  dinilai  belum  cukup  jika  melihat  bagaimana  keadaan  korban  setelah mengalami  kejadian tersebut.  Wilayah  Kota  Semarang  sendiri  belum  memiliki  payung  hukum  yang  kuat  secara spesifik  dalam  menangani  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Pengertian  tersebut  terbatas  pada delik kesusilaan yang menyangkut dengan seksual di dalam KUHP. Oleh sebab itu, perlunya suatu undang-undang khusus yang secara spesifik mengatur tentang istilah kekerasan seksual di dalam KUHP  sangat  diperlukan  dalam  menetapkan  sanksi  pidana  yang  tepat  dan  memiliki  kekuatan hukum yang tetap demi melindungi hak korban dan pemberian sanksi yang sepadan kepada para pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
Harapan  dari  sudut  pandang  kepolisian  daerah  jawa  tengah  sendiri  kasus  tindak  pidana kekerasan seksual sendiri dimensinya sangat luas dapat terjadi pada siaja saja, lintas status sosial, lintas status ekonomi, lintas pendidikan, lintas budaya, lintas negara. penanganan sehingga harus ditangani dengan cepat didukung dengan SDM dan jaringan kerja yang kuat. Dapat dilihat dari psikologi  korban  yang  mengalami  kekerasan  seksual  ini  korban  biasanya  mengalami  trauma, membutuhkan pendamping dari pihak psikologi untuk memulihkan kondisi psikologis termasuk pendamping bagi disabilitas. Pembuktian dari tindak pidana kekerasan seksual ini perlu didukung petugas kesehatan yang terampil untuk memberikan layanan medikolegal yang lengkap termasuk pemulihan  korban  yang  rentan  terinfeksi  penyakit  menular  (HIV/AIDS,  Spilis,  dll).  Dengan demikian  perlu  dibuatkan  satu  system  penanganan  kasus  tindak  pidana  kekerasan  seksual  di lingkungan perguruan tinggi terhadap para perempuan yang terintegrasi sehingga hak-hak korban terlindungi. Kemudian dengan adanya komitmen yang kuat dari semua stakeholder sesuai dengan tugas  pokok  dan  fungsi  dan  kewenangan  masing-masing  dalam  mendukung  terselenggaranya proses penanganan perkara yang komprehensif.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pengabdian  masyarakat  ini  sukses  karena  bantuan  berbagai  pihak.  Oleh  karena  itu,  kami mengucapkan  terimakasih  kepada:  a)  Unissula  yang  telah  memberi  bantuan  dana  pengabdian masyarakat; b) Kompol Munawwarah, S.H., S.I.K., M.H selaku Kanit PPA Subdit IV/ Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Tengah yang sudah memberikan ilmu pada acara seminar pengabdian masyarakat internal di Unissula.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriani, A. R., Prihastini, M., Utami, N. A., Aminah, S., & Sari, S. I. P. (2022). Internalisasi Pasal Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021  terkait  Manfaat  Pelaksanaannya  di  Lingkungan Perguruan Tinggi. Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa (JMKB) , 2 (1), 12-17.
Fajriah, M. N. (2020).
Kekerasan
Seksual dalam Institusi Pendidikan . https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi- pendidikan/
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (2021). Permen  Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Tuai Dukungan . https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan- kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan,  diakses  pada  tanggal 21 November 2023.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). Buku Pedoman Pelaksanaan Permen PPKS.
Marpaung, L. (1996). Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya . Sinar Grafika.
Volume 6, No. 1, May 2024 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.6.1.74-87
Santoso, T. (2013). Kriminologi. Rajawali Press.
Saraswati, N. D., & Sewu, P. L. S. (2022). Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan  Seksual  Di  Kampus  Menurut  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan, Riset,  Dan  Teknologi  Nomor  30  Tahun  2021  Tentang  Pencegahan  Dan  Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 8 (1), 115-137. https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2464
Sulaeman, M., & Homzah, S. (2010). Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan . Refika Aditama.