Persetujuan Tindakan Kedokteran Sebagai Bagian Perjanjian Terapeutik di Puskesmas Desa Sungai Jambat
Besse Sarina Lestari sarinablestari24@gmail.com
Arrie Budhiartie budhiartie@unja.ac.id
Evalina Alissa evalinadasril@yahoo.co.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
The aims of this research are to find out and analyze whether (1) What are the elements of informed  consent  that  are  implemented  at  the  Sungai  Jambat  Village  Health  Center.  (2) What are the exceptions to the absence of informed consent in a therapeutic agreement at the Sungai Jambat Village Health Center. The methodology had been used was an empirical juridical  legal  research  regarding  the  application  or  implementation  of  legal  provisions directly to every legal event that occurs in society. The results of this research indicate that the implementation of informed consent at the Sungai Jambat Village Health Center has been legally enforced as law because it implements and fulfills the four elements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, agreed after receiving the information, competent because they are 21 years old. and guardianship if under age, a certain thing related with the medical action/treatment,  and  the  object  of  the  agreement  is  fulfilled,  and  the  last  requirement related with the legally reason has been eligible because the object of the  agreement were the  medical  treatment  that  accordance  and  do  not  deviate  from  the  law.  Regarding  the exception  to  the  absence  of  informed  consent,  the  Sungai  Jambat  Village  Health  Center stipulates  the  rule  that  in  an  emergency  situation,  as  an  effort  to  save  the  patient  and requires  immediate  action,  informed  consent  is  not  required  and  can  be  requested  after medical action has been given.
Keywords: Informed Consent; Therapeutic Agreement.

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) Apa sajakah unsur- unsur  persetujuan  tindakan  kedokteran  yang  di  terapkan  di  Puskesmas  Desa  Sungai Jambat  (2)  Apa  saja  pengecualian  terhadap  ketiadaan  persetujuan  tindakan  kedokteran dalam  suatu  perjanjian  terapeutik  di  Puskesmas  Desa  Sungai  Jambat.  Metodelogi penelitian  yang  di  gunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  yuridis  empiris,  yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara  langsung  pada  setiap  peristiwa  hukum  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan  persetujuan  tindakan kedokteran di  Puskesmas  Desa  Sungai  Jambat  telah  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  karena menerapkan  dan  memenuhi  keempat  unsur  perjanjian  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata, sepakat  setelah  mendapatkan  informasi,  cakap  karena  telah  berumur  21  tahun  dan diwalikan  jika  dibawah  umur,  suatu  hal  tertentu  karena  terpenuhinya  obyek  yang  di
Volume 5 Nomor 1 Ferbruari 2024 Halaman 28 – 47
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759
perjanjikan, sebab yang halal karena isi perjanjian telah sesuai dan tidak menyimpang dari UU.  Mengenai  pengecualian  terhadap  ketiadaan  persetujuan  tindakan  kedokteran, Puskesmas  Desa  Sungai  Jambat  menetapkan  aturan  bahwa  dalam  keadaan  darurat, sebagai upaya penyelamatan pasien dan memerlukan tindakan segera, maka persetujuan tindakan  kedokteran  tidak  dibutuhkan  dan  dapat  diminta  setelah  tindakan  kedokteran telah di berikan.
kata kunci: Persetujuan Tindakan Kedokteran; Perjanjian Terapeutik.

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas tentang unsur unsur persetujuan tindakan kedokteran yang diterapkan  dalam  pelaksanaan  persetujuan  tindakan  kedokteran  sebagai  bagian perjanjian  terapeutik  di  puskesmas  desa  sungai  jambat,  serta  pengecualian  terhadap ketiadaan  persetujuan  tindakan  kedokteran  dalam  suatu  perjanjian  terapeutik  di Puskesmas Desa Sungai Jambat, dengan melihat ketetapan undang-undang hukum perdata Pasal  1320  tentang  perjanjian  dan  peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  290  tahun  2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara. Hal ini dijelaskan oleh pasal 28H ayat (1) yang menjelaskan setiap orang berhak atas kesejahteraan jasmani dan rohani, memilki tempat tinggal, berhak atas penghidupan yang baik dan sehat, serta hak atas pelayanan kesehatan. hak dasar kesehatan berarti pemerintah dan pejabat harus bisa merancang kebijakan dan rencana  kerja  berbeda  yang  dapat  mempercepat  akses  terhadap  fasilitas  pelayanan kesehatan. 1
Hubungan  dokter  dengan  pasien  berarti  hubungan  antara  masyarakat  awam (pasien) sebagai Health recaiver (yang menerima pelayanan  kesehatan) dan professional
(dokter) sebagai Health Provider (yang menyediakan pelayanan kesehatan).Hubungan ini menjadi dasar bagi seluruh aspek praktik kedokteran, baik dalam pengambilan keputusan diagnostik maupun manajemen pasien. 2 Hubungan antara pasien dan dokter yakni sebuah hubungan  kontraktual  yang  diawali  dengan  seseorang  atau  keduanya  baik  secara  lisan maupun tertulis mengungkapkan kesediaannya sebagai dokter dan sebagai pasien dengan di  tandai  datangnya  seseorang  ke  puskesmas  dengan  niat  melakukan  perawatan kesehatan  dengan  ditandai  menerima  pendaftaran,  memberikan  nomor  urut,  dan mencatat rekam medis,  yang berikutnya dinamakan perjanjian terapeutik. 3
1 Irwansyah  Reza  Mohamad,  “Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Mendapatkan  Pelayanan Kesehatan Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia”, Jurnal Umgo . 8. 2 (2019). Hal. 79.
2 Febri Endra Budi Setiawan, “Komunikasi medis Hubungan Dokter-Pasien”, Jurna Magna Medika, 4, 1 (2017) . hal. 52. 3 Sohwan Dahlan, Hukum Kesehatan , (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003), hal. 33.
Segala  tindakan  dokter  harus  berdasarkan  persetujuan  dokter  dengan  pasien. Persetujuan  pasien  dikenal  dengan  istilah Informed  Consent atau  persetujuan  terhadap tindakan  kedokteran  yang  dapat  diberikan  secara  tertulis  maupun  lisan.  Pasien berwenang  menerima  atau  menolak  ,menyetujui  seluruh  atau  sebagian  tindakan pengobatan yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 56 UU Kesehatan yaitu setiap orang dapat menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan  pengobatan  yang  akan  diberikan  kepadanya  setelah menerima dan  memahami informasi  mengenai  pengobatan  tersebut.  sepenuhnya.  Tindakan  seorang  dokter  yang beresiko tinggi harus mendapat persetujuan tertulis. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran bahwa setiap tindakan medis yang mengandung risiko tinggi harus mendapat persetujuan  tertulis  yang  ditandatangani  oleh  orang  yang  berhak  memberikan persetujuan. yang berhak memberikan persetujuan dijelaskan dalam Pasal 12 bahwa yang mempunyai  hak  menentukan persetujuan  yaitu  pasien  yang  berkompeten,  atau  walinya, atau keluarga terdekatnya.
Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 mengenai Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 3 menjelaskan bahwa tindakan yang beresiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis  dan  di  tandatangani  oleh  yang  memiliki  hak  untuk  memberikan  persetujuan. Keluarga terdekat yang dimaksud antara lain suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak kandung  atau  saudara  kandung.  Dalam  keadaan  emergency  keluarga  tidak  berada  di tempat  dan  pasien  dalam  keadaan  tidak  sadarkan  diri  seorang  dokter  harus  mengambil tindakan  tanpa  mendapat  persetujuan  tindakan  terlebih  dahulu  oleh  pasien  dan keluarganya.  Peristiwa  seperti  ini  di  perlukan  tindakan  yang  mewajibkan  seseorang tenaga  kesehatan  mengambil  tindakan  secara  cepat  serta  tanggap,  namun  jika  tanpa mendapatkan informed  consent lebih  dahulu  maka  melanggar standart  operasional prosedur, namun ketika meminta informed consent terlebih dahulu pasien membutuhkan penanganan  yang  lebih cepat.  akibat  tidak  adanya informed  consent sebelum  melakukan tindakan  kedokteran  juga  membuat  dokter  tidak  mengetahui  tindakan  yang  seharusnya dihindari untuk di lakukan kepada pasien.
Permasalahan hal diatas adalah kompetensi, terlebih pasien yang kurang mengerti terkait  isi  kontrak  terapeutik.  Persetujuan  tindakan  kedokteran  antara  pasien  dengan dokter  terkadang  kurang  di  perhatikan  oleh  pasien  dan  dokter.  Ketidakpahaman keduanya, terutama seorang pasien yang merupakan masyarakat awam atau masyarakat yang berada di pedesaan tidak jarang menimbulkan masalah dalam dunia kesehatan yang menyangkut praktik kedokteran.
B. Tinjauan terhadap Perjanjian, Perjanjian Terapeutik serta persetujuan tindakan kedokteran
1. Pengertian Perjanjian
Pasal  1313  KUHPerdata  menjelaskan  definisi  perjanjian  sebagai  sebuah perbuatan dimana satu orang atau lebih membuat dirinya terikat terhadap satu orang bahkan  lebih.  Perjanjian  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini  hanya  mengikat  salah  satu pihak, tetapi perjanjian yang dibuat oleh para pihak kini harus mengikat kedua pihak yang  mengadakan  perjanjian,  dalam  arti  para  pihak  memperoleh  hak  dari  masing- masing  pihak  dan  untuk  melakukan  atau  melaksanakan  layanan  kewajiban. berdasarkan ketentuan Pasal ini Perjanjian ini telah diterima oleh kedua belah pihak.
I  Ketut  Oka  Setiawan  menjelaskan  bahwa  perjanjian  berarti  peristiwa  ketika individu  berjanji  kepada  orang  lain  atau  dua  orang  saling  berjanji  untuk  mencapai sesuatu 4 .  Merujuk  definisi  sebelumnya,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa perjanjian adalah suatu hubungan dan perbuatan hukum, terutama suatu perbuatan yang memicu akibat hukum berupa timbul atau hilangnya suatu hak atau kewajiban di  bidang  harta  kekayaan.  Timbul  dan  hilangnya  hubungan  dan  akibat  hukum memang diinginkan oleh para pihak.
Perjanjian  bisa  berlaku  menjadi  undang-undang  yang  mengikat  para  pihak ketika sejalan dengan syarat  yang  diberikan oleh undang-undang.  Mengenai sahnya syarat-syarat kontrak menurut ketentuan hukum yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian, mencakup:
a. Kecakapan;
b. Kesepakatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Sebab yang Halal.
Melihat  keempat  syarat  sahnya  suatu  perjanjian,  syarat  pertama  dan  kedua bersifat  subyektif  sebab  berkaitan  dengan  orang  atau  badan  yang  mengadakan perjanjian,  sementara  syarat  ketiga  dan  keempat  adalah  syarat  obyektif  sebab berkaitan  dengan  isi  perjanjian.  Ketika  tidak  ada  pemenuhan  syarat  subjektif  ini, salah satu pihak mempunyai hak untuk mengajukan pemutusan kontrak.
4 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 42.
2. Pengertian Perjanjian Terapeutik
Hermien  Hadiati  Koeswadji  menyampaikan  bahwa  transaksi  terapeutik  yakni transaksi antara dokter dengan pasien sebagai penentu upaya pengobatan dokter yang paling  tepat  bagi  pasiennya,  dan  para  pihak  perlu  menyesuaikan  persyaratan  yang ditetapkan.  Kewajiban  serta  hak  kedua  belah  pihak  harus  di  laksanakan  setelah transaksi  dilakukan. 5 Hubungan  dokter  dengan  pasien  dalam  perjanjian  terepeutik berpacu terhadap bentuk hak asasi manusia, adalah hak untuk memilih nasib sendiri serta kewenangan untuk mendapatkan penjelasan serta keterangan-keterangan yang berkaitan dengan kesehatannya. 6 Dalam kesepakatan dibutuhkan sebuah komunikasi yang  di  sebut komunikasi  terapeutik  yaitu kamunikasi  interpersonal antara  perawat dengan  klien  dimana  keduanya  saling  memberi  pengertian. 7 Welcht  menjelaskan bahwa “admit  that  today  communication  technology  as  imperative  in  healthcare  and health  care  promotion ” 8 bahwa  teknologi  komunikasi  saat  ini  juga  sangat  penting dalam perawatan kesehatan dan promosi perawatan kepulihan.
Pihak-pihak  yang  turut  serta  dalam  kontrak  terapeutik  dijelaskan  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992  Jo.  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan mengatur  bahwa  pihak  yang  terlibat  dalam pelayanan kesehatan adalah  pasien  dan  tenaga  kesehatan.  Tenaga  kesehatan  merupakan  orang  yang berdedikasi pada bidang kesehatan serta mempunyai keterampilan dan pengetahuan dalam bidang kesehatan. 9
3. Pengertian Persetujuan Tindakan Kedokteran
Persetujuan  tindakan  kedokteran  merupakan  sebuah  tindakan  medis  yang berwujud  tindakan  diagnostik,  preventif,  rehabilitatif  atau  terapeutik,  yang dilaksanakan  oleh  dokter  atau  dokter  gigi  terhadap  pasien.  Persetujuan  tindakan kedokteran  untuk  menjalankan  tindakan  medis  terhadap  pasien  umumnya  disebut informed  consent. Informed  consent dibahas  pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No. 290/MENKES/PER/III/2008  yang  mengatur  mengenai  persetujuan  tindakan kedokteran.
5 Hermien  Hadiati  Koeswadji, Makalah  Simposum  Hukum  Kedokteran  (Medical  Law),
(Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional), hal. 142.
6 Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 132.
7 Eka  Rahmawati. Terampil  Melakukan  Komunikasi  Terapeutik  Dalam  Setiap  Tindakan Keperawatan , (Jakarta: Pt Multi Kreasi Satu Delapan, 2021), hal. 32-33.
8 Mulyana,  Deddy. Health  And  Therapeutic  Communication  An  Interculture  Perspective, (Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 29.
9 Mulyana,  Deddy, Health  And  Therapeutic  Communication  An  Interculture  Perspective, hal.37-38
Pasal  1    Permenkes  290  Tahun  2008  menyatakan  persetujuan  tindakan kedokteran atau informed consent berarti pemberian izin oleh pasien atau keluarganya berdasarkan  informasi  tentang  tindakan  medis  yang  dilaksanakan  dokter  terhadap pasien  tersebut.  Prosedur  medis  yang  mengandung  risiko  tinggi  memerlukan persetujuan  tertulis  yang  ditandatangani  oleh  pemberi  persetujuan.  Persetujuan tertulis  akan  berbentuk  pernyataan  dalam  bentuk  yang  disediakan  untuk  tujuan tindakan  tersebut.  Persetujuan  dapat  berupa  kata-kata  atau  anggukan  dan  dapat diartikan  sebagai  pernyataan  persetujuan.  Namun,  jika  pasien  ragu  mengenai persetujuan lisan, pasien dapat meminta persetujuan tertulis.
Otorisasi suatu prosedur kedokteran mencakup tiga elemen. Informasi tentang manfaat  dan  risiko  yang  terkait,  pengakuan  atas  keinginan  pasien  oleh  profesional kesehatan, prosedur medis dilakukan diagnostic dan terapeutik. 10
Persetujuan  tindakan  terhadap  suatu  tindakan  dokter  terhadap  pasien  bisa berwujud persetujuan lisan maupun tertulis. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (4) UU  No.  29  Tahun  2004  mengenai  Praktik  Kedokteran.  Orang  yang  mempunyai  hak untuk  menyetujui  atau  tidak  memberikan  persetujuan  terhadap  suatu  tindakan kedokteran  yakni  pasien  yang  terkait.  Namun  bila  pasien  dalam  perwalian,  maka penolakan dan persetujuan dapat diperoleh dari sanak saudara, yakni istri atau suami, ibu atau ayah kandung, anak kandung., atau saudara kandung. Dalam keadaan darurat atau  pasien  tidak  sadarkan  diri,  dan  keluarga  tidak  berada  di  tempat  dan  tindakan segera harus dilaksanakan, maka informasi dan persetujuan diberikan segera setelah pasien sadar atau kerabatnya telah tiba. 11
Fungsi adanya persetujuan tindakan kedokteran ialah untuk:
a. Promosi dan Hak Anatomi Individu.
b. Perlindungan Pasien dan Subyek.
c. Mencegah paksaan atau penipuan.
d. Mendorong observasi diri (kepercayaan diri) tenaga kesehatan.
e. Mendorong pengambilan keputusan yang rasional
f. Keterlibatan masyarakat (mempromosikan prinsip-prinsip anatomi sebagai nilai sosial dan memantau penelitian biomedis). 12
10 Salim  H.S, Perkembangan  Hukum  Kontrak  Innominaat  Di  Indonesia ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2014), hal. 41-42
11 Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia , hal. 43.
12 Guwandi, Informed  Consent  Dan  Informed  Refusal, (Jakarta:  Balai  Penerbit  Fkui,  2003), hal. 2.
Tujuan  dari  prinsip  persetujuan  yakni  guna  memberi  perlindungan  pasien  dari intervensi medis yang tidak perlu dan tidak beralasan secara medis yang terjadi tanpa sepengetahuan  mereka.  Selain  itu,  semua  prosedur  medis  bebas  risiko,  dan  semua prosedur medis mempunyai risiko yang melekat, sehingga dokter perlu dilindungi dari kegagalan dan bersifat  negatif. 13
C. Pembahasan
1. Unsur-Unsur Persetujuan Tindakan Kedokteran Yang Di Terapkan Di Puskesmas Desa Sungai Jambat
Pusat  kesehatan  masyarakat  Desa  Sungai  Jambat  merupakan  puskesmas pemerintah yang terletak di Rt 02 Desa Sungai Jambat. Puskesmas Desa Sungai Jambat merupakan  puskesmas  kawasan  pedesaan  yang  di  kategorikan  sebagai  puskesmas Non  Rawat  Inap  (Rawat  Jalan) yang  terakreditasi  sebagai puskesmas  di  tahun  2023. Puskesmas  Desa  Sungai  Jambat  juga  merupakan  puskesmas  yang  dalam penyelenggaraan pelayanan dan perawatan kesehatan yang hendaknya menyesuaikan SOP (Standar Prosedur Pelayanan) kesehatan. Persetujuan Tindakan kedokteran yang di  berikan  dokter  kepada  pasien  selalu  di  laksanakan dengan dua cara  yaitu  melalui lisan  dan  tertulis.  Untuk  penanganan  dalam  hal  tindakan  yang  beresiko  tinggi  yang menyangkut keselamatan jiwa dan yang bisa menimbulkan kecacatan terhadap pasien akan di berikan surat persetujuan tertulis dan untuk pelaksanaan yang tidak beresiko seperti  pengecekan  dan  diagnosa  penyakit  persetujuan  tindakan  kedokteran  hanya akan  dilakukan  secara  lisan,  serta  ada  pula  kondisi  dalam  hal  kegawatdaruratan ( emergency) yang  mengaharuskan  tenaga  kesehatan  untuk  memberikan  penanganan secara  cepat  maka  persetujuan  tindakan  kedokteran  akan  diberikan  setelah penaganan telah di lakukan. 14 Adapun jumlah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di mulai tahun 2020-2022 dapat di lihat dengan table berikut :
Tabel 1. Prosentase Jumlah Pasien Tahun 2020-2022 Tahun Prosentase Jumlah pasien Orang Persen (%) 2020 3048 - 13 Guwandi, Informed Consent Dan Informed Refusal , hlm. 13
14 Wawancara Bersama Kepala Puskesmas Desa Sungai Jambat, Bapak Dr. Yamin Selaku Dokter Umum, Pada Tanggal 25 Juli 2023, Di Puskesmas Desa Sungai Jambat.
2021 2151 -29,42 2022 1255 -41,65

## Sumber: Pusat Rekam Medik Puskesmas Desa Sungai Jambat
Tabel diatas memperlihatkan bahwa jumlah prosentase pasien di Puskesmas Desa Sungai  Jambat  selama  tiga  tahun  terakhir  mengalami  penurunan.  Namun  prosentase diatas masih didalam taraf yang normal. Hal tersebut membuktikan tingginya kepercayaan pasien  terhadap  Puskesmas  Desa  Sungai  Jambat  untuk  melakukan  pengobatan  dengan menggunakan  tenaga  kesehatan  di  puskesmas,  serta  pentingnya informed  cosent dalam pelaksanaan  tindakan  kedokteran  dengan  persetujuan  tindakan  kedokteran  terhadap pasien,  Adapun  jumlah  pasien  selama  tiga  tahun  terakhir  berdasarkan  kategori persetujuannya dapat di lihat dengan table berikut :
Tabel 2.
Jumlah Pasien Puskesmas desa sungai jambat tahun 2020-2022
Tahun Jumlah pasien Lisan Tertulis Kegawatdaruratan 2020 2669 379 - 2021 1825 326 - 2022 978 277 -

## Sumber: Pusat Rekam Medik Puskesmas Desa Sungai Jambat
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  jumlah  pasien  yang  mendapatkan informed consent secara  lisan  lebih  banyak  diberikan  dari  pada  yang  tertulis,  Persetujuan  secara lisan di lakukan hanya untuk tindakan kedokteran yang prosedur pengobatan tanpa risiko terhadap  pasien,  hal  ini  sesuai  dengan  tujuan informed  consent yang  bertujuan  untuk melindungi kewajiban serta hak pasien dan dokter, dan untuk memberikan kenyamanan serta dukungan terhadap pasien pada saat menentukan tindakan yang akan dilaksanakan terhadap diri pasien. 15
Prosedur  pelaksanaan  Informed  Consent  di  Puskesmas  Desa  Sungai  Jambat  di lakukan sesuai dengan ciri khas pelayanan di puskesmas yakni senyum, salam, sapa, sopan dan  santun,  untuk  menciptakan  puskesmas  yang  komunikatif,  responsif,  yang  dapat memberikan fasilitas saranan dan prasarana yang baik, tidak pandang bulu dan pilih kasih memberikan pelayanan, ikhlas serta tulus dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin.
15 Wawancara Bersama Bapak Dedi Selaku Perawat Di Desa Sungai Jambat, Pada 27 Juli 2023.
Sebagian besar pasien di Puskesmas Desa Sungai Jambat datang untuk pelayanan kuratif (pengobatan)  dan  rehabilitasi  (pemulihan  kesehatan).  Tidak  terdapat  perbedaan  dalam tahap  pelaksanaan  prosedur  dalam  pelaksanaan  persetujuan  tindakan  kedokteran  di Puskesmas Desa Sungai Jambat baik secara lisan maupun tertulis. Adapun SOP dalam yang berlaku di puskesmas Desa Sungai Jambat adalah:
a. Penerimaan data identitas kunjungan pasien
Penerimaan data terkait identitas kunjungan pasien dilakukan oleh perawat:
1) Menerima  bukti  kunjungan  pasien  (pasien  membawa  KTP/kartu  berobat pasien)
2) Membuat  data  rekam  medis  baru  bila  pasien  pertama  kali  melakukan pengobatan,  dan  mengambil  data  rekam  medis  lama  bagi  pasien  yang  sudah pernah melaksanakan perawatan dan pengobatan di loket pendaftaran.
b. Pemanggilan Pasien
Pemanggilan pasien di lakukan oleh perawat.
1) Pemanggilan  pasien  di  sesuaikan  dengan  nomor  urut  serta  perawat memastikan bahwa rekam medis telah sesuai dengan identitas pasien.
2) Jika  pada  saat  pemanggilan  pasien,  pasien  tidak  sedang  ditempat  maka perawat akan memanggil pasien berikutnya.
3) Membawa Kembali rekam medis ke loket pendaftaran, apabila identitas pasien tidak sesuai atau perawat keliru mengambil rekam medis pasien.
c. Pemeriksaan awal
Pemeriksaan awal di lakukan oleh dokter umum atau perawat
1) Melakukan wawancara (anamnesa) terhadap pasien dan keluarga pasien.
2) Mengukur suhu tubuh.
3) Melakukan pengecekan tekanan darah.
4) Melaksanakan pemeriksaan awal sesuai dengan yang dikeluhkan oleh pasien.
5) Melakukan pemeriksaan tambahan jika di perlukan.
6) Mencatat hasil pemeriksaan di rekam medik pasien.
d. Mengidentifikasi Penyakit (Diagnosa)
Pemeriksaan kondisi Kesehatan dapat di lakukan oleh dokter umum/ perawat.
1) Menenggakan identifikasi penyakit sesuai dengan hasil pemeriksaan.
2) Bila di perlukan dapat di rujuk secara internal.
3) Memberikan rujukan eksternal jika penyakit yang di derita pasien tidak dapat di tangani di puskesmas.
4) Menuliskan hasil identifikasi penyakit di rekam medis milik pasien.
e. Tahapan pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan dilaksanakan oleh dokter/perawat.
1) Memberikan penjelasan diagnosa, Tindakan yang akan di lakukan oleh dokter, tujuan, tata cara, resiko, dan alternatif pilihan lain serta biaya yang di perlukan sesuai dengan tindakan yang akan di berikan.
2) Meminta persetujuan tindakan kedokteran.
3) Melakukan tindakan kedokteran.
4) Memberikan resep obat.
5) Mencatat  terapi  atau  Tindakan  kedokteran  yang  telah  dilakukan  terhadap pasien di rekam medik.
f. Rujukan
1) Dokter umum atau perawat menjelaskan alasan perlunya di lakukan rujukan.
2) Meminta persetujuan  kepada pasien  dan keluarganya.  tentang  tindakan  yang akan di berikan.
3) Menuliskan formular data rujukan.
g. Pencatatan
Pencatatan di lakukan oleh perawat.
1) Menambahkan  data  kunjungan  pasien  ke  buku  registrasi  kunjungan puskesmas.
2) Menambahkan formulir rujukan ke buku registrasi.
3) Menyimpan arsip data kunjungan dan data rujukan.
4) Membawa rekam medik ke loket pendaftaran.
5) Menuliskan catatan laporan bulanan.
Perjanjian  terkait  tindakan  kedokteran  antara  dokter  dengan  pasien  di Puskesmas Desa Sungai Jambat terdiri dari beberapa tahap yaitu:
a) Tahap Pendaftaran
Ialah  tahap  pertama  yang  ditandai  dengan  kedatangan  pasien  ke puskesmas  untuk  melakukan  pendaftaran  diri  di  loket  pendaftaran    dengan membawa  KTP  atau  kartu  berobat.  Pendaftaran  ini  di  lakukan  memberi pernyataan  kesediaan  pasien  untuk  melakukan  pemeriksaan  Kesehatan  dan pengobatan di pusat kesahatan masyarakat Desa Sungai Jambat. Hal tersebut ialah bentuk  perjanjian  terapeutik  pihak  puskesmas  dan  pasien.  Selanjutnya  pasien  di
arahkan  menuju  ruang  tunggu  untuk  mendapatkan  pelayanan  pemeriksaan keluhan penyakit yang di derita pasien.
b) Tahap Pemeriksaan
Tahap pemeriksaan di laksanakan oleh perawat selaku enaga kesehatan di Puskesmas  Desa  Sungai  Jambat.  Yang  paling  awal  di  lakukan  perawat  adalah meminta keterangan terhadap pasien mengenai keluhan yang di alami pasien, jika telah menerima  keterangan  pasien  ataupun  keluarga  pasien  selanjutnya perawat mulai  melakukan  dpemeriksaan  untuk  menentukan  tindakan  untuk  kesembuhan pasien.
Keterangan  yang  di  berikan  pasien  terkait  penyakit  yang  di  keluhkan pasien harus merupakan keterangan yang benar serta jujur. Selanjutnya hasil dari pemeriksaan  itu  bisa  digunakan  sebagai  pertimbangan  untuk  perawat  dalam menentukan tindakan apa yang akan di berikan untuk pasien. Hasil pemeriksaan akan di konsultasikan ke dokter umum, selanjutnya pasien akan di bawa ke bagian ruang pengobatan agar dapat di beri tindakan yang lebih lanjut.
c) Tahap Pemberian Persetujuan Tindakan Kedokteran
Pemeriksaan  awal  yang  telah  di  lakukan  serta  tindakan  selanjutnya  yang harus  dilakukan  untuk  kesembuhan  pasien  hasilnya  di  berikan  kepada  dokter, pasien  serta  keluarganya.  Pasien  memiliki  hak  untuk  menerima  informasi  serta penjelasan  mengenai  penyakit  yang  di  deritanya,  yang  menjadi  alasan  untuk memberikan  Informed  Consent  untuk  di  lakukannya  tindakan  kedokteran terhadap  dirinya.  Perjanjian  pihak  puskesmas  dengan  pasien  tanpa  pemberian informasi dan penjelasan serta  persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang tidak sah. Persetujuan tindakan tersebut harus  di  berikan  dengan  jujur,  benar,  dan  tidak  memaksa  dan  menakut-nakuti pasien.  Pelaksaan  persetujuan  tindakan  kedokteran  merupakan  kewajiban seorang dokter serta hak bagi seorang pasien. Penjelasan yang di sampaikan oleh dokter di Puskesmas Desa Sungai Jambat ialah:
(1) Prosedur Tindakan Kedokteran yang akan di lakukan
Prosedur  tindakan  yang  akan  di  berikan  ialah  prosedur  diagnosis  atau prosedur terapeutik. Dalam Informed Consent dijelaskan terkait hasil diagnosa serta tindakan apa yang akan di berikan kemudian dijelaskan kembali apakah tindakan  pemeriksaan  tersebut  bersifat  Invasif    ataupun  tidak.  Kemudian diberikan informasi terkait kapan dilaksanakannya tindakan tersebut. Berapa
lama, serta tata cara dan gambaran mengenai alat apa yang akan di gunakan. Selanjutnya di jelaskan bagaian tubuh mana yang akan mendapatkan tindakan serta  jika  terdapat  pembiusan  juga  akan  diberitahu  sebelumnya  terhadap pasien.
(2) Risiko terhadap tindakan yang di lakukan terhadap pasien
Risiko  tindakan  kedokteran  yang  akan  di  hadapi  oleh  pasien  harus  di jelaskan oleh dokter terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Permenkes No.  290  tahun  2008  menyatakan  bahwa  Informasi  terkait  diagnosis  serta keadaan  kesehatan  pasien  dapat  meliputi  temuan  klinis,  diagnosis  penyakit, indikasi, prognosis apabila di lakukan atau tindak di lakukan tindakan.
Risiko tindakan dijelaskan dengan jelas dan lengkap kepada pasien. Risiko tersebut meliputi kemungkinan yang timbul, ringan serta beratnya risiko, serta kapan risiko tersebut akan terjadi jika tindakan dilakukan.
(3) Informasi terkait tujuan dilakukannya tindakan kedokteran
Pasien  yang  berkunjung  ke  Puskesmas  desa  sungai  jambat  memiliki pengharapan  tindakan  yang  akan  dilakukan  dokter  dapat  mengurangi  sakit yang  di  deritanya.  Kemudian  pasien  ke  Puskesmas  untuk  memeriksa kesehatan  dan  berupaya  dalam  kesembuhan  atas  dirinya.  Oleh  sebab  itu dokter harus memberikan informasi terkait tujuan tindakan kedokteran yang akan  di  berikan,  serta  kemungkinan  yang  timbul  jika  di  lakukan  tindakan kedokteran tersebut.
(4) Alternatif tindakan kedokteran
Dokter perlu menjelaskan alternatif lain tindakan kedokteran yang akan di berikan pada saat dokter menjelaskan informasi. Pilihan yang terbaik untuk pasien  adalah  alternatif  pertama  yang  harus  di  berikan  oleh  dokter.  Segala tindakan kedokteran yang akan di lakukan di Puskesmas Desa Sungai Jambat harus  disesuaikan  dengan  prosedur  dan  tahapan  prosedur.  Apabila  pasien tidak  dapat  ditangani  di  puskesmas,  maka  pihak  puskesmas  lebih  dulu  akan memberikan pertolongan pertama, selanjutnya jika dokter tidak mampu untuk melakukan  tindakan  lebih  lanjut  karena  kondisi  alat  kesehatan  yang  kurang memadai,  maka  pihak  puskesmas  akan  memberikan  alternatif  lain  yaitu dengan  merujuk  pasien  ke  puskesmas  terdekat  ataupun  langsung  merujuk pasien ke rumah sakit.
(5) Informasi terkait biaya serta prognosis
Dokter  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  jalannya  proses pengobatan yang bertujuan agar pasien mengerti dan mengetahui dengan jelas keadaan  yang  terjadi  terhadap  dirinya.  Kemudian  dokter  juga  akan menjelaskan  terkait  biaya  yang  harus  di  penuhi  dari  dilakukannya  tindakan kedokteran  yang  dilakukan  terdapat  dirinya  yang  bertujuan  untuk memberikan pertimbangan terhadap pasien dalam pengambilan keputusan.
Pasien  umum  jika  melakukan  pengobatan  di  Puskesmas  Desa  Sungai Jambat  itu  tidak  di  pungut  biaya  dalam  hal  pemeriksaan  kesehatan  dan pengobatan biasa dan pengambilan obat, namun dalam hal pengujian lab atau tindakan  yang  menurut  perda  No.  10  Tahun  2012  tentang  retribusi  daerah yaitu  terkait  rincian  tindakan  pelayanan  kesehatan  seperti  biaya  operasi, pertolongan  pertama  pada  kecelakaan  dan  keracunan,  tindakan  perawatan gigi, serta pelayanan KB mandiri di pungut biaya berdasarkan perda tersebut dan tarifnya pun di tetapkan sesuai dengan isi perda. Bagi pasien BPJS segala tindakan  kedokteran,  pemberian  obat,  dan  pengujian  lab  tersebut  gratis, namun dalam hal peristiwa kecelakaan, hal tersebut terkait tindakan dan biaya pengobatan  ditanggung  oleh  pihak  pasien  karna  dalam  hal  kecelakaan  tidak dapat menggunakan kartu BPJS tapi kartu asuransi kesehatan.
Penjelasan terkait persetujuan tindakan kedokteran di berikan oleh pihak perawat  ataupun  dokter.  Dokter  tersebut  adalah  dokter  yang  akan memberikan  tindakan atau  disebut juga  sebagai  dokter  umum  di  puskesmas. Namun jika dokter tidak dapat melakukan hal tersebut maka akan dilimpahkan kepada tenaga kesehatan lainnya seperti perawat.
Penjelasan  yang  diberikan  harus  menggunakan  bahasa  yang  jelas, sederhana  serta  yang  mudah  di  pahami  yang  di  sesuaikan  dengan  tingkat pemahaman pasien, hal tersebut karena Puskesmas Desa Sungai Jambat masih banyak  pasien  yang  pemahamannya  tergolong  masih  awam,  sehingga memerlukan  informasi  yang  disampaikan  dengan  bahasa  yang  dapat  dengan mudah  dipahami  oleh  pasien  yang  bertujuan  agar  pasien  serta  keluarganya dapat menimbang dari segi prospek kehidupan, finasial, sosial budaya dan segi yang  lain  yang  penting  untuk  pasien  pertimbangkan.  Penjelasan  yang  tidak cukup dan tidak sepenuhnya dapat mengakibatkab perjanjian yang di lakukan menjadi tidak sah.
(6) Tahap penandatanganan
Informasi yang telah di berikan dengan jelas kemudian di pertimbangkan kembali  oleh  pasien,  setelah  dapat  memutuskan,  maka  kemungkinan  tersebut dibagi menjadi dua keputusan berikut:
(a) Pasien memberikan penolakan
Pasien memberikan penolakan terhadap tindakan kedokteran yang akan di lakukan, walaupun telah di berikan penjelasan detail mengenai informasi dan pentingnya  di  lakukan  tindakan  kedokteran  dan  resiko  jika  tindakan kedokteran tidak segera di lakukan, maka pasien akan di beri formulir untuk di tanda tangani yaitu surat penolakan tindakan kedokteran, yang bertujuan jika di kemudian hari terjadi sesuatu, maka bukan merupakan kesalahan dokter.
(b) Pasien menerima tindakan kedokteran
Pasien  yang  memberikan  persetujuan  tindakan  kedokteran  dilakukan terhadap  dirinya,  maka  pihak  puskesmas  dan  pihak  pasien  membuat perjanjian  untuk  melaksanakan  tindakan  kedokteran  tersebut.  Dalam  hal tindakan  tidak  beresiko  tinggi  pasien  dapat  memberikan  persetujuan  secara lisan.  Namun  dalam  hal  pasien  dalam  kondisi  yang  tindakan  nya  beresiko tinggi, maka pasien tersebut diharuskan:
(1) Memberikan identitas dengan jelas yang ditulis di formulir persetujuan.
(2) Memasukkan  identitas  keluarga  yang  paling  dekat  dengan  pasien  yang memiliki hak untuk memberikan izin  dan menuliskan hubungan keluarga dengan pasien.
(3) Memberikan tanda tangan dengan menuliskan dengan jelas.
Penandatanganan  Informed  Consent  di  berikan  oleh  pasien  serta keluarganya.  Pihak  puskesmas  dilakukan  oleh  dokter  umum,  dan penandatanganan tersebut di lakukan dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu dari pihak pasien satu orang, dan pihak puskesmas satu orang.
Perjanjian yang telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak merupakan bentuk  pengukuhan  terkait  yang  telah  di  sepakati  bersama.  Dengan penandatanganan  perjanjian,  kedua  belah  pihak  menyepakati  isi  perjanjian dan  bersedia  memenuhi  hak  dan  kewajiban  yang  timbul  akibat  perjanjian tersebut
Perjanjian  dikatakan  sah  ketika  sesuai  dengan  unsur  Pasal  1320  KUHPerdata. Unsur-unsur  Persetujuan  tindakan  kedokteran  yang  di  terapkan  di  puskesmas  sungai jambat yaitu:
1) Sepakat untuk mengikatkan diri
Persetujuan tindakan kedokteran di Puskesmas Desa Sungai Jambat timbul dari kesepakatan  dua  belah  pihak  maka  disebut  juga  dengan  perjanjian  konsensual. Merujuk Permenkes Nomor 290 tahun 2008 Pasal 3 menjelaskan bahwa persetujuan terkait  Tindakan  kedokteran  dapat  diberikan  secara  tertulis  maupun  lisan.  Tetapi umumnya  di  Puskesmas  Desa  Sungai  Jambat  persetujuan  tindakan  kedokteran sebagian besar dilakukan secara lisan hal ini dikarenakan tindakan kedokteran oleh dokter  tidak  mengandung  resiko  tinggi,  sehingga  merujuk  Permenkes  Nomor  290 tahun 2008 pasal 3 ayat (2) menjabarkan tindakan dokter yang tidak memuat resiko tinggi dapat di berikan dengan pernyataan setuju secara lisan.
Tindakan  yang  beresiko  tinggi  mengharuskan  adanya  persetujuan  secara tertulis dan adanya tanda tangan sebagai bukti tertulis. Sehingga perjanjian tersebut memberikan bukti bahwa kedua belah pihak telah melaksanakan perjanjian serta isi dari perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak. Pihak pembuat perjanjian kehedak itu yaitu pasien selaku pihak pertama yang menyetujui pelayanan Kesehatan di puskesmas, selanjutnya pihak kedua yaitu Puskesmas Desa Sungai Jambat, hal ini di karenakan Puskesmas Desa Sungai Jambat merupakan puskesmas pemerintah, dan dokter  adalah  dokter  tetap  yang  berkerja  atas  nama  puskesmas,  maka  pihak keduanya adalah dokter yang melakukan tindakan kedokteran di puskesmas.
Dokter harus  terlebih  dulu  mendapatkan  persetujuan  serta  kesepakatan  dari pasien sebelum dokter melakukan tindakan kedokteran. Hal ini menunjukkan bahwa sejak  pasien  menyatakan  kesediaanya  untuk  dilaksanakan  tindakan  kedokteran terhadap dirinya sampai dengan proses penyembuhan sesuai dengan yang tercantum dalam  perjanjian  terapeutik  maka  pasien  sepenuhnya  merupakan  tanggung  jawab dokter.  Dalam  hal  tindakan  yang  mengandung  resiko  tinggi    yang  mengharuskan adanya surat  persetujuan sehingga  penandatanganan  disertai saksi dua orang  yaitu pihak puskesmas satu orang dan saksi dari keluarga pasien satu orang.
2) Kecakapan Untuk Membuat Perjanjian
Kecakapan kedua belah pihak bertujuan agar para pihak mengerti mengenai tanggung  jawab  masing-masing  dalam  perjanjian  tersebut.  Kedua  belah  pihak  yang membuat  perjanjian  harus  cakap  berdasarkan  hukum  yang  artinya  mereka  telah dewasa  dan  mampu  melaksanakan  tindakan  hukum  dan  tidak  berada  di  bawah pengampuan.  Dan  syarat  cakap  bagi  kedua  belah  pihak  dalam  membuat  perjanjian dalam persetujuan tindakan kedokteran.
Subyek sebagai pihak yang di anggap cakap melaksanakan perbuatan hukum di Puskesmas  Desa  Sungai  Jambat  ialah  dokter  beserta  tenaga  kesehatan.  Pasien  dan keluarga  pasien  harus  mengisi  terlebih  dahulu  identitas  diri mereka  di  dalam surat persetujuan  tindakan  kedokteran  agar  dapat  di  ketahui  pasien  dalam  membuat perjanjian telah cakap menurut hukum atau tidak.
Seseorang dapat disebut cakap ketika menjalankan perbuatan hukum apabila mereka sudah dewasa, hal itu di jelaskan di KUHPerdata. Pasal 1330 KUHPerdata jo Pasal  330  KUHperdata  menjelaskan  bahwa  seseorang  dapat  di  katakan  dewasa apabila  telah  berumur  21  tahun  ataupun  sudah  menikah  meskipun  usianya  belum mencapai  21  tahun,  serta  tidak  sedang  berada  di  bawah  pengampuann  dan  tidak dilarang menurut undang-undang untuk melaksanakan perbuatan hukum.
3) Suatu Hal Tertentu
Suatu hal tertentu ialah prestasi yang wajib di penuhi dalam perjanjian sebagai hal pokok yang harus di cantumkan dengan jelas karna suatu hal tertentu merupakan obyek  dalam  perjanjian.  Dalam  persetujuan  terhadap  pasien  yang  akan  melakukan tindakan  kedokteran,  suatu  hal  tertentu  yang  di  maksud  adalah  tindakan  yang mengadung  risiko  tinggi  berdasarkan  tingkat  probabilitas  tertentu  seperti  pasien yang  ingin  melahirkan,  sunat,  mengganti  perban,  pemasangan  infus,  serta  menjahit luka atau tindakan invasif lainnya.
Obyek  dalam  sebuah  perjanjian  terapeutik  yakni  usaha  dokter  dalam mengusahakan  kesembuhan  penyakit  yang  terjadi  pada  pasien  dengan  berupaya memelihara kesehatan pasien, mencegah penyakit pasien lebih buruk, meningkatkan kesehatan  pasien,  mengobati  pasien,  dan  membantu  pemulihan  kesehatan  pasien. Tetapi  dikarenakan  keterbatasan  tenaga  dokter  di  Puskesmas  Desa  Sungai  Jambat, dan dokter umum juga merupakan kepala Puskesmas Desa Sungai jambat yang sering dinas  di  luar  kecamatan  sadu,  maka  wewenang  dokter  di  limpahkan  dengan mendelegasikannya  kepada  perawat  di  Puskesmas  Desa  Sungai  Jambat.  Perawat mendapatkan  pelimpahan  wewenang  secara  delegatif  untuk  melaksanakan  suatu tindakan kedokteran yang di sertai dengan pelimpahan tanggung jawab.
Perawat  dengan  vokasi  terlatih  dan  perawat  profesi  adalah  perawat  yang dapat di berikan delegasi pelimpahan wewenang. 16 Hal ini didukung dan di benarkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan Pasal 65 ayat (1), bahwa tenaga kesehatan dalam pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  daapat  meerima  pelimopahan  wewenang  untuk
16 Wawancara Bersama Kepala Puskesmas Desa Sungai Jambat, Bapak Dr. Yamin Selaku Dokter Umum, Pada Tanggal 29 Juli 2023, Di Puskesmas Desa Sungai Jambat.
melakukan  tindakan  kedokteran  oleh  dokter.  selanjutnya  Undang-Undang Keperawatan  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  e  bahwa  pada  saat  melaksanakan  praktik keperawatan,  berdasarkan  pelimpahan  wewenang  perawat melaksanakan  tugas sebagai pelaksana tugas, selanjutnya Permenkes 26 tahun 2009 Pasal 16 bahwa pada saat pelaksanaan praktik keperawatan, berdasarkan pelimpahan wewenang, perawat melakukan tugasnya dengan di dasarkan  dengan pelimpahan wewenang.
4) Suatu Sebab Halal
Persetujuan  tindakan  kedokteran  harus  memenuhi  unsur  suatu  sebab  yang halal  karena  juga  merupakan  obyek  perjanjian.  Jika  para  pihak  sudah  paham  dan mengerti dengan jelas isi dari perjanjian maka persetujuan tindakan kedokteran bisa terjadi.  Adanya  persetujuan  kehendak  dari  pasien  untuk  dilaksanakannya  tindakan kedokteran  agar dokter dapat  berupaya untuk  mengobati  dan  upaya  penyembuhan terhadap pasien adalah isi dari persetujuan tindakan kedokteran.
Persetujuan  tindakan  kedokteran  terhadap  pasien  di  Puskesmas Desa  Sungai Jambat  menyebutkan  adanya  pernyataan  bahwa  pasien  telah  mendapatkan penjelasan  terkait  pemeriksaan  penyakit,  tindakan  kedokteran,  tata  cara,  tujuan, risiko, dan komplikasi serta biaya oleh dokter. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian itu, segala bentuk informasi telah dijelaskan oleh dokter lebih dulu  sebelum  di  lakukan  tindakan  kedokteran  terhadap  pasien  sehingga  sesuai dengan  ketentuan  Permenkes  No.  290  tahun  2008  mengenai  persetujuan  tindakan kedokteran,  isi  dari  persetujuan  tindakan  kedokteran  tersebut  merupakan  sebuah sebab yang halal. Isi dari persetujuan tindakan kedokteran di Puskesmas Desa Sungai Jambat  sudah  memenuhi  unsur  suatu  sebab  yang  halal  juga  dikarenakan  bahwa  isi perjanjian telah sesuai dengan kehendak dan keinginan para pihak serta tidak adanya penyimpangan dari undang-undang, ketertiban umum maupun norma kesusilaan.
Persetujuan tindakan kedokteran di Puskesmas Desa Sungai Jambat  telah sah menurut hukum memenuhi karena telah memenuhi empat unsur perjanjian yang di tetapkan  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  dengan  segala  keterbatasan  jumlah  pasien dan tingkat pemahaman yang awam dimasyarakat. Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata,  persetujuan tindakan  kedokteran sebagai bagian perjanjian terapeutik di  Puskesmas  Desa  Sungai  Jambat  telah  sah  menurut  hukum  dan  berlaku  sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian itu.
2. Pengecualian  Terhadap  Ketiadaan  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  Dalam  Suatu Perjanjian Terapeutik Di Puskesmas Desa Sungai Jambat,
Pasal  1320  KUHPerdata  menjelaskan  syarat  sah  perjanjian  mencakup  empat unsur antara lain sepakat untuk saling terikat dan cakap untuk membuat perjanjian yang  merupakan  syarat  subjektif,  dalam  hal  tidak  terpenuhinya  syarat  subjektif  ini maka  perjanjian  bisa  di  batalkan.  Selanjutnya  unsur  suatu  hal  tertentu  dan  sebab yang  halal  yang  merupakan  syarat  objektif,  dalam  hal  tidak  terpenuhinya  syarat objektif maka demi hukum perjanjian dinyatakan batal.
Perjanjian yang sepakati oleh dokter membuat dokter bertanggung jawab atas semua akibat dari tindakan yang dilakakukan dalam menjalankan profesinya sebagai dokter,  apabila  dokter lalai atau melakukan  kesalahan,  dokter  terlebih  dahulu akan melakukan pendekatan melalui komunikasi secara kekeluargaan, serta memberikan ganti  kerugian  serta  seluruh  biaya  perawatan  akan  ditanggung  oleh  dokter, membantu perawatan dan pemulihan keadaan pasien, merujuk ke dokter yang lebih ahli, perawatan fisik, memantau keadaan pasien dan membantu pengobatan pasien. Apabila  peristiwa  tersebut  merupakan  keadaan  memaksa  atau  Emergency  karena kecelakaan terjadi ketika tindakan sedang di lakukan, adanya keadaan yang membuat dokter  tidak  dapat  menyelamatkan  pasien.  Maka  dokter  tidak  harus  menanggung resiko.    Puskesmas  di  Desa  Sungai  Jambat  juga  menerapkan  aturan  bahwa  dalam kondisi gawat darurat, untuk upaya menyelamatkan pasien dan dibutuhkan tindakan pertolongan  segera  maka  persetujuan  tindakan  kedokteran  tidak  di  perlukan  dan dapat di minta setelah tindakan kedokteran telah di berikan, hal ini juga di sebutkan dalam pasal 3 Permenkes No. 290 mengenai persetujuan tindakan kedokteran.
Pasien  yang  datang  ke  puskesmas  menyampaikan  keluhan  kerugian  yang dialami akibat tindakan dokter yang bekerja di desa Puskesmas Sungai Jambat, maka puskesmas melakukan tindakan sebagai berikut:
a. Pelanggaran  hukum  dinilai  oleh  kepala  puskesmas.  Kepala  Puskesmas mempunyai tugas memberikan review terhadap tindakan yang dilaksanakan oleh dokter.
b. Merujuk  laporan  pihak  yang  dirugikan  (pasien),  kepala  puskesmas  memanggil dokter,  perawat,  bidan  yang  terlibat  langsung  pada  saat  kejadian  dan  kepala ruang tempat mereka melakukan tindakan kedokteran.
c. Selanjutnya  kepala  puskesmas  akan mengumpulkan  informasi  dari pihak  nakes dan pihak pasien dan menyimpulkan masalah yang terjadi.
d. Dalam  penjelasannya  dokter  dan  tenaga  medis  menjelaskan  bahwa  mereka diberitahu  status  kesehatan  pasien  selama  menjalani  perawatan  di  Puskesmas
Desa Sungai Jambat  beserta adanya Informed Consent . Dalam hal ini  yang harus dibuktikan adalah kelalaian dokter menimbulkan kerugian.
Selain  itu,  apabila  kepala  puskesmas  berpendapat  bahwa  tindakan dokter atau tenaga kesehatan lainnya telah melaksanakan kelalaian, maka dalam hal  ini  Puskesmas  akan  berusaha  menyelesaikannya  secara  kekeluargaan  dan mengganti  seluruh  biaya  kerugian  yang  diderita  pasien.  Pemeriksaan  dan pengobatan  kesehatan  yang  dilakukan  untuk  pasien,  penguasaan  ilmu  dan keterampilan  saja  tidak  cukup,  dokter  dapat  mempunyai  keterampilan  dan pengetahuan  yang  tinggi  di  bidangnya  dan  memakai  ilmunya  demi  membantu menunjang  pasiennya  tanpa  terpengaruh  oleh  pertimbangan  untuk  mencari keuntungan  pribadi.  Namun  saat  bertugas,  pasien  merasa  tidak  puas  dengan upaya pengobatan dokter sehingga pasien pun menggugat dokter tersebut. Oleh karena itu, informed consent dapat melindungi dokter dari tuntutan hukum. 17

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  data  di  Puskesmas  Desa  Sungai Jambat,  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan  bahwa  persetujuan  tindakan kedokteran terhadap pasien di Puskesmas Desa Sungai Jambat dianggap sah karena mencapai  empat  syarat  yang  ditetapkan  pada  Pasal  1320  KUH  Perdata  dengan adanya keterbatasan jumlah dokter dan pemahaman masyarakat yang awam. Unsur tersebut  sepakat  mengadakan  perjanjian  setelah  mendapat  pejelasan,  Kecakapan karena  telah  berumur  21  tahun  dan  mempunyai  wali  bila  masih  di  bawah  umur, suatu  hal  tertentu  karena  isi  perjanjian  terpenuhi,  sebab  yang  halal  karena  isi perjanjian itu sesuai norma dan tidak menyimpang dari UU.
Selanjutnya, pengecualian atas tidak adanya persetujuan tindakan kedokteran terjadi  dalam  keadaan  memaksa.  Puskesmas  Desa  Sungai  Jambat  menetapkan aturan  bahwa  dalam  keadaan  darurat,  sebagai  penyelamatan  pasien  dan memerlukan  tindakan  segera,  maka  persetujuan  tindakan  kedokteran  tidak dibutuhkan.  Namun  bentuk  tanggung  jawab  dokter  terkiat  tindakan  dokter  yang menimbulkan  kerugian  bagi  pasien  merupakan  tanggung  jawab  Puskesmas  Desa Sungai Jambat, yaitu penggunaan komunikasi dan pendekatan secara kekeluargaan kepada  pasien  dan  keluarganya  dengan  memberikan  penggantian  biaya  kerugian serta pengobatan secara gratis untuk kesembuhan pasien.
17 Wawancara Bersama Kepala Puskesmas Desa Sungai Jambat, Bapak Dr. Yamin Selaku Dokter Umum, Pada Tanggal 28 Juli 2023, Di Puskesmas Desa Sungai Jambat.
Daftar Pustaka Artikel/Buku/Laporan
Eka Rahmawati. Terampil Melakukan Komunikasi Terapeutik Dalam Setiap Tindakan Keperawatan , Jakarta: Pt Multi Kreasi Satu Delapan, 2021.
Febri Endra Budi Setiawan, “Komunikasi medis Hubungan Dokter-Pasien” , Jurna Magna Medika, 4, 1 (2017) .
Guwandi, Informed Consent Dan Informed Refusal, Jakarta: Balai Penerbit Fkui, 2003
Hermien Hadiati Koeswadji, Makalah Simposum Hukum Kedokteran (Medical Law), Jakarta:
Badan Pembinaan Hukum Nasional.
I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Irwansyah  Reza  Mohamad,  “Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Mendapatkan  Pelayanan Kesehatan Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia”, Jurnal Umgo . 8. 2 (2019).
Mulyana,  Deddy. Health  And  Therapeutic  Communication  An  Interculture  Perspective,
Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 2016.
Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika,
2014.
Sohwan  Dahlan, Hukum  Kesehatan ,  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, 2003
Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Peraturan dan Putusan Hukum Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Republik Indonesia. Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Republik Indonesia .Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No,  290/Men.Kes/PER/III/2008
Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.