Jurnal Akuntansi dan Keuangan FE Universitas Budi Luhur Vol. 5 No. 2 Oktober 2016 ISSN: 2252 7141

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS

## Nora Hilmia Primasari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur Jakarta JL. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12260
Email: norahilmia@gmail.com

## ABSTRACT
This research aims to analyze the effect of tax policy, taxpayer awareness, understanding taxpayer, taxpayer trust level, the socialization of taxation to personal tax compliance. The population used in this research is the individual taxpayer who perform professional services. The type of data used in this research is the primary data, the data obtained by questionnaires. There are 74 research samples to be tested. Data were analyzed using an analysis tool that consists of testing the quality of the data, descriptive statistics, test classic assumptions and hypothesis testing with SPSS version 19.0. The results show that understanding Taxpayers effect on tax compliance, while tax policies, awareness of the taxpayer, taxpayer trust level, socialization taxation partially no effect on tax compliance
Keywords: Taxpayer Compliance, tax policy, taxpayer awareness, understanding taxpayer, taxpayer trust level, socialization taxation

## ABSTRAKSI
Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan pajak, kesadaran Wajib Pajak, pemahaman Wajib Pajak, tingkat kepercayaan Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer, data diperoleh dengan penyebaran kuesioner. Terdapat 74 sampel penelitian yang dapat di uji. Data penelitian dianalisis menggunakan alat analisis yang terdiri dari uji kualitas data, statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS versi 19,0. Diperoleh hasil bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan kebijakan pajak, kesadaran Wajib Pajak, tingkat kepercayaan Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, kebijakan pajak, kesadaran Wajib Pajak, pemahaman Wajib Pajak, tingkat kepercayaan Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Indonesia pada saat ini menggunakan sistem self assessment, artinya setiap Wajib Pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, hal tersebut yang membuat penerimaan pajak sangat tergantung kepada kepatuhan wajib pajak. Terlebih di Indonesia pajak merupakan tulang punggung penerimaan Negara. Diketahui bahwa target Pendapatan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.822,5 triliun. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp273,8 triliun, bisa diartikan bahwa total penerimaan Negara yang ditopang dari pajak adalah sebesar 84,87%. (www.kemenkeu.go.id). Lebih lanjut persentase target pajak dengan RAPBN disajikan dalam tabel dibawah ini:
Tabel 1: Persentase Target Pajak Atas RAPBN tahun 2014-2016 (dalam Triliun Rupiah) Keterangan 2014 2015 2016 RAPBN 1.662,5 T 1.761,64 T 1.822,5 T Target Pajak 1.072 T 1.294,26 T 1.546,7 T Persentase target pajak atas RAPBN 64,4% 73,5 % 84,87%.
Sumber: www.kemenkeu.go.id
Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk (Rantung dan Adi, 2009).
Target tersebut kemungkinan akan terus meningkat ditahun-tahun mendatang, mengingat adanya program pemerintah sejak 2014 untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian, terutama di Indonesia Timur yang membutuhkan anggaran besar. Belum lagi permasalahan terkait skandal pajak yang melibatkan aparat pajak akhir- akhir ini mungkin akan menyebabkan semakin rendahnya penerimaan perpajakan. Adanya berbagai masalah perpajakan pada saat ini, terutama yang disebabkan oleh
perilaku korupsi aparat pajak, dikhawatirkan akan menyebabkan keengganan masyarakat untuk membayar pajak. Maka, diperlukan sebuah studi tentang faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Terkait dengan fenomena target pajak dan skandal perpajakan, pemerintah secara berkelanjutan perlu mengeluarkan kebijakan dalam rangka penerimaan pajak, baik program ekstensifikasi maupun intensifikasi. Pada kenyataannya, di manapun tidak ada undang-undang perpajakan yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, sehingga dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain meliputi Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden Surat Keputusan Menteri, dan Surat Putusan/Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (Tanjung dan Tjondro, 2013). Maka diperlukan suatu kajian yang secara spesifik atau secara umum tekait dengan kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Selain kebijakan pajak salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran. Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas, Handayani, Faturokhman dan Pratiwi (2012). Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi Wajib Pajak. Beberapa penelitian diantaranya Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Handayani, dkk (2012), Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Prihartanto dan Pusposari (2014) yang kesemuanya menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar, setiap Wajib Pajak (WP) membutuhkan pemahaman yang cukup atas undang-undang dan konsep perpajakan. Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karena Wajib Pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih baik membayar daripada terkena sanksi pajak (Handayani dkk, 2012). Hal ini dibuktikan oleh beberapa penelitian, diantaranya Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Handayani, dkk (2012), Pravitasari dkk (2012), Ananda, Kumadji dan Husaini (2015). Hardiningsih dan Yulianawati (2011) dan Handayani dkk (2012) menyatakan bahwa pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan hasil sebelumnya, hasil penelitian Pravitasari dkk (2012) dan Ananda, dkk (2015) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Di beberapa Negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga Negara mendapatkan tunjangan dari Negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman, dan lain-lain (Handayani dkk, 2012). Apabila Wajib Pajak mempersepsikan bahwa negara bisa dipercaya dalam mengelola keuangan dan dapat memanfaatkan anggaran yang berasal dari pajak dengan baik, maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat, demikian pula dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Handayani dkk (2012) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan bertolak belakang dengan penelitian Cahyonowati (2011) yang menyatakan kepercayaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sosialisasi. Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dimiliki melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Ananda dkk (2015), yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Atas dasar penjelasan diatas maka penelitian ini bermaksud untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, dengan variabel independen kebijakan pajak, kesadaran membayar pajak, pemahaman wajib pajak, tingkat kepercayaan dan sosalisasi perpajakan. Hasil dari penelitian ini diharapkan berupa model atau kebijakan peningkatan moral dan kepatuhan perpajakan WP orang pribadi

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian ini adalah:
1. Apakah kebijakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

## Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Agensi
Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent (Halim, Meiden, dan Tobing, 2005). Hubungan keagenan terjadi karena adanya kontrak antara principal (Pemerintah) dengan agent (Wajib Pajak). Dalam hubungan keagenan ( Agency Relationship) terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih ( Principal) memerintah orang lain (Agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta memberikan wewenang kepada agent untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal (Jensen and Meckling, 1976 dalam Saleh, 2004).
Pemerintah sebagai pihak agent memiliki otoritas untuk memaksimumkan kesejahteraan suatu Negara dan masyarakat pada umumnya. Wajib Pajak sebagai pricipal termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain dalam hal memperoleh penghidupan yang lebih baik dari suatu negara. Masalah keagenan muncul karena adanya perilaku oportunistik dari Principal, yaitu perilaku Wajib Pajak untuk memaksimumkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan dengan kepentingan Agent.

## Teori Atribusi
Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri (Sudrajat dan Ompusunggu, 2015). Teori atribusi yang diperkenalkan oleh Weiner (1980) dalam Sudrajat dan Ompusunggu (2015) menyatakan bahwa teori atribusi adalah teori kontemporer yang paling berpengaruh dengan implikasi untuk motivasi akademik. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu
mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2008).
Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. Penentuan faktor internal atau eksternal menurut Robbins (2008) tergantung pada tiga faktor yaitu:

## 1. Kekhususan (Kesendirian atau Distinctiveness)
Kekhusuan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.
2. Konsensus
Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal
3. Konsistensi
Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.
Alasan pemilihan teori ini adalah kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakan terkait dengan persepsi Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Patuh dapat diartikan taat kepada aturan yang berlaku. Maka kepatuhan dapat diartikan ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditentukan. Kepatuhan wajib pajak menurut Prihartanto dan Pusposari (2014) adalah keadaan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta cara perpajakan yang berlaku. Sedangkan Rantung dan Adi (2009) mendefinisikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang
ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.
Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Terdapat dua macam kepatuhan yakni (Rahayu dan Lingga, 2009):
a. Kepatuhan Formal
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
b. Kepatuhan Material
Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.
Berdasarkan 2 macam kepatuhan tersebut, menurut Rahayu dan Lingga (2009), kepatuhan wajib pajak ( tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Kebijakan Pajak
Kebijakan pajak ( tax policy) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan (Tanjung dan Tjondro, 2013) . Kebijakan perpajakan ( tax policy) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya. (Rahayu dan Lingga, 2009). Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi ( administrative cost) dan biaya kepatuhan (compliance cost) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak”.
Aspek kebijakan pajak, diantaranya pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak. Pengaruh kebijakan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak didukung oleh agency theory bahwa WP sebagai Prinsipal akan bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri. Kebijakan pajak (tax policy) dimaksudkan untuk menguntungkan masyarakat maupun pemerintah itu
sendiri. Pemerintah sebagai Agent mengharapkan dengan adanya tax policy akan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia, meningkatkan penerimaan negara, dan mendorong tingkat kepatuhan pajak secara insentif. Selain itu, keuntungan yang akan diterima WP adalah peluang untuk membayar pajak lebih rendah (Fitriyani dan Tiswiyanti, 2009 dalam Pravitasari, dkk 2012). Oleh karena itu, dihipotesiskan: H1: kebijakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## Kesadaran Wajib Pajak
Menurut Handayani dkk (2012) kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Untuk mengukur kesadaran membayar pajak, Handayani dkk (2012) menggunakan pernyataan yang menggugah semangat nasionalisme, dengan dimensi keuntungan kesadaran membayar pajak dan kerugian tidak adanya kesadaran membayar pajak. Dua dimensi tersebut, dipecah dalam empat indikator pernyataan, sebagai berikut:
1. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar
2. Pajak yang akan saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara
3. Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara
Hubungan antara kesadaran membayar pajak dan kepatuhan Wajib Pajak dapat didasarkan atas teori atribusi, dimana teori tersebut berpendapat bahwa individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. Dikarenakan Negara Indonesia meskipun memiliki wilayah yang relatif luas, secara ekonomi masih tertinggal jauh dengan Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dengan adanya teori atribusi ini diharapkan Masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran untuk membayar pajak dapat berkontribusi untuk mensejahterakan Bangsa dan Negara dengan patuh membayar Pajak. Oleh karena itu, dihipotesiskan:
H2: kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## Pemahaman Wajib Pajak
Pemahaman Wajib Pajak menurut Pravitasari dkk, (2012) adalah pemahaman konsep dan undang-undang perpajakan. Tidak jauh berbeda, Handayani dkk (2012) juga menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman di dalam penelitiannya adalah
terkait dengan peraturan perpajakan (syarat-syarat) terkait pembayaran pajak. Menurut Handayani dkk (2012) Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.
Dalam penelitian ini pemahaman Wajib Pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal tersebut berlandaskan agency theory. Apabila WP memahami bahwa pajak yang dipungut Pemerintah bertujuan untuk menguntungkan pemerintah, Negara maupun dirinya sendiri, maka WP tersebut akan cenderung patuh. Kepatuhan tersebut disebabkan oleh keinginan WP untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri, sesuai dengan agency theory. Dugaan dalam penelitian ini sesuai dengan pernyataan dari Pravitasari, dkk (2012) dan Ananda dkk, (2015) yang menyatakan bahwa Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, dihipotesiskan:
H3: pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## Tingkat Kepercayaan
Tingkat kepercayaan Wajib Pajak merupakan ukuran seberapa besar kepercayaan yang dimiliki Wajib Pajak terhadap sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia telah dijalankan dengan adil dan benar. Fokus utama tingkat kepercayaan wajib pajak adalah bagaimana hubungan yang ada saat ini antara negara dan warga negaranya. Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney et.al., 1998 dalam Handayani dkk, 2012). Di banyak negara maju yang memberlakukan kewajiban perpajakan, setiap warga negara mendapatkan tunjangan- tunjangan yang memadai, seperti tunjangan pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain-lain. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis.
H4: tingkat kepercayaan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## Sosialisasi Perpajakan
Sosialisasi Perpajakan menurut Ananda dkk (2015) merupakan suatu upaya DJP (Direktorat Jenderal Pajak) memberikan informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang ada korelasinya dengan bidang perpajakan. Atau bisa dikatakan sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman
dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:
1. program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan,
2. tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan,
3. upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya tax ratio,
4. peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.
Winerungan (2013), menyebutkan ada enam strategi sosialisasi perpajakan , yaitu 1) Publikasi (Publication), 2) Kegiatan (Event), 3) Pemberitaan (News), 4) Keterlibatan Komunitas (Community Involvement), 5) Pencantuman Identitas (Identity), 6) Pendekatan Pribadi (Lobbying). Lebih lanjut Winerungan (2013), menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat di ukur dengan indikator sebagai berikut:
1. Penyuluhan secara langsung
2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat
3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak
4. Pemasangan billboard
5. Web site Ditjen pajak
Sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya, agar ia menjadi anggota yang baik dalam masyarakata dan alam berbagai kelompok khusus, sosialisasi dapat dianggap sama dengan pendidikan” (Sudrajat dan Ompusunggu, 2015). Dengan adanya sosialisasi yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat diduga mampu meningkatkan motivasi Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Sejalan dengan pendapat Sudrajat dan Ompusunggu (2015) yang menyatakan salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho,
maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak. Maka, hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H5: sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian dengan pengujian hipotesis ( Hypotheses testing). Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang akan diteliti yaitu antara variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak, dengan variabel independen kebijakan pajak, kesadaran membayar pajak, pemahaman Wajib Pajak, tingkat kepercayaan Wajib Pajak dan sosialisasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan.

## Metode Penarikan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki pekerjaan bebas yang terdaftar pada Kantor Pajak Pratama (KPP) se-DKI Jakarta. Alasan dipilihnya KPP di DKI Jakarta dikarenakan Jakarta sebagai Ibukota Indonesia dengan jumlah Wajib Pajak dan perusahaan yang relatif lebih banyak dibandingkan daerah lainnya dinilai sangat representatif untuk dijadikan lokasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini juga memfokuskan pada Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang memiliki pekerjaan bebas, hal tersebut dikarenakan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang memiliki pekerjaan bebas cenderung memiliki banyak peluang untuk melakukan penghindaran pajak dari pada Wajib Pajak Orang pribadi yang memiliki pekerjaan tetap. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak orang pribadi tersebut dijadikan objek penelitian.
Dalam penarikan sampel digunakan metode non probability sampling, dikarenakan jumlah populasi yang tidak diketahui. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan pendapat Roscoe (1975) yang dikutip oleh Sekaran (2014), yang menyebutkan bahwa sampel dalam penelitian multivariat pada umumnya 10 kali atau lebih dari jumlah variabel dalam penelitian. Maka berdasarkan pendapat Roscoe tersebut jumlah sampel minimal adalah 60 responden, diperoleh dari perkalian (10 x 6 Variabel). Untuk memenuhi jumlah sampel minimal kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 kuesioner, dengan harapan minimal 60 persen kuesioner yang disebar kembali.

## Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Sumber data primer diperoleh dari para WP OP (Orang Pribadi) yang ada di Wilayah DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kuesioner yang berupa angket. Jenis kuesioner yang digunakan kuesioner tertutup yaitu pertanyaan – pertanyaan harus dipilih oleh responden dari berbagai pilihan jawaban yang tersedia. Enam variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Likert. Jawaban dari setiap instrumen mempunyai gradasi berupa pernyataan yang telah diberi nilai ( scoring) dengan lima skala, dari sangat setuju dengan point 5, sampai sangat tidak setuju dengan point 1.

## Variabel dan Pengukuran

## Tabel 2: Tabel Variabel, Dimensi, Indikator dan Pengukuran
Variabel Dimensi Indikator dan Pengukuran Skala Kepatuhan Wajib Pajak Rahayu dan Lingga (2009) Kepatuhan Formal 1. kepatuhan untuk mendaftarkan diri, 2. kepatuhan untuk menyetorkan kembali Ordinal Ordinal Kepatuhan material 3. kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, 4. kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak Ordinal Ordinal Kebijakan Pajak Pravitasari dkk (2012) Kemudahan dan keuntungan kebijakan pajak 1. Kebijakan pajak dianggap menguntungkan bagi WP 2. Kebijakan pajak mempermudah perhitungan pajak terutang. Ordinal Ordinal Motivasi dari kebijakan pajak 3. Kebijakan pajak memotivasi WP untuk melaporkan SPT tepat waktu 4. Kebijakan pajak memotivasi WP untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan. 5. Kebijakan pajak memotivasi WP untuk membayar pajak tepat waktu Ordinal Ordinal Ordinal Kesadaran Membayar Pajak Handayani dkk (2012), Keuntungan kesadaran membayar pajak 1. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar 2. Pajak yang akan saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara Ordinal Ordinal Kerugian tidak adanya kesadaran membayar pajak 3. Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara 4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara Ordinal Ordinal Pemahaman Wajib Pajak Handayani, dkk (2012) Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi dan ketentuan 1. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan 2. Pengetahuan dan pemahaman Ordinal
Variabel Dimensi Indikator dan Pengukuran Skala mengenai Penghasilan tidak kena Pajak (PTKP), Pengahasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak Ordinal Pengetahuan dan pemahaman dari pelatihan 3. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi 4. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training Ordinal Ordinal Tingkat Kepercayaan Handayani dkk (2012) Kepercayaan terhadap Pemerintah 1. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan 2. Kepercayaan terhadap sistem hukum 3. Kepercayaan terhadap politisi Ordinal Ordinal Ordinal Kepercayaan keadilan pajak 4. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat. Ordinal Sosialisasi Perpajakan Winerungan (2013) Sosialisasi langsung 1. Penyuluhan secara langsung 2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat 3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak Ordinal Ordinal Ordinal Sosialisasi dengan alat bantu 4. Pemasangan billboard 5. Web site Ditjen pajak Ordinal Ordinal

## Teknik Analisis Data
Untuk menganalisis hipotesis dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah Multiple Regression Analysis. Model persamaan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berkut:
Y = a + + + + + + e Keterangan : Y = Kepatuhan Wajib Pajak a = Konstanta = Koefisien Regresi = Kebijakan Pajak
= Kesadaran Membayar Pajak
= Pemahaman Wajib Pajak
= Tingkat Kepercayaan = Sosialisasi Perpajakan e = Variabel pengganggu
Keterangan antar variabel dari persamaan ini dapat digambarkan ke dalam bentuk model sebagai berikut:

## Sumber: Diolah Sendiri.
Gambar 1: Model Penelitian Regresi Linear Berganda

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Responden
Karakteristik responden menggambarkan keadaan dari kondisi responden, yang merupakan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian.
Tabel 3: Karakteristik Responden Karakteristik Kategori Jumlah % Jenis kelamin 1. Laki-laki 2. Perempuan 30 44 39,5% 59,5% Usia (dalam tahun) 1. Di bawah 30 tahun 2. Antara 30 hingga 39 tahun
3. Antara 40 hingga 49 tahun
4. Antara 50 hingga 59 tahun 5. Lebih dari 60 tahun 52 13 7 1 1 68,4 17,1 9,2 1,3 1,3 Pendidikan 1. SLTA 2. Diploma 3. Sarjana 4. Master 5. Doktor 50 1 5 17 1 65,8 1,3 6,6 22,4 1,3 Lamanya menjadi Wajib Pajak 1. 5 tahun atau kurang 2. Antara 6 hingga 10 tahun
3. Antara 11 hingga 15 tahun 4. Lebih dari 15 tahun 55 11 3 5 72,4 14,5 3,9 6,6 Besar Penghasilan 1 Bulan 1. Kurang dari Rp. 3.000.000,- 2. Diatas Rp. 3.000.000,- s/d Rp5.000.00 3. Diatas Rp5.000.000,- s/d Rp.10.000.000 4. Diatas Rp10.000.000,- 28 34 12 - 36,8 44,7 15,8 -
Sumber: data yang diolah, 2016
Deskriptif Variabel Tabel 4: Statistik Deskriptif Responden N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Kepatuhan 74 10 20 16.15 2.374 Kebijakan 74 5 25 18.46 3.441 Kesadaran 74 9 20 15.92 2.310 Pemahaman 74 8 20 14.68 2.252 Kepercayaan 74 4 20 11.84 3.764 Sosialisasi 74 12 25 19.74 2.933 Valid N (listwise) 74 Sumber: data yang diolah, 2016 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kebijakan Pajak (X1) Kesadaran Membayar Pajak (X2) Tingkat Kepercayaan (X4)
Sosialisasi Perpajakan (X5)
Pemahaman Wajib Pajak (X3)
Analisis ini dilakukan terhadap 74 kuesioner yang telah memenuhi kriteria untuk diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan data mengenai statistik deskriptif dari variabel penelitian ini disajikan pada tabel 4.

## Hasil Analisis Pengujian Hipotesis Secara Parsial (T-Test)
Uji statistik menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam penerangan variasi variabel dependen.

## Tabel 5: Uji Signifikansi Parameter Individual
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9.561 2.224 4.300 .000 Kebijakan .057 .099 .083 .575 .567 Kesadaran .006 .142 .005 .039 .969 Pemahaman .352 .140 .334 2.510 .014 Kepercayaan -.151 .078 -.240 -1.939 .057 Sosialisasi .105 .109 .129 .961 .340
a. Dependent Variable: Kepatuhan Sumber: data yang diolah, 2016
Hasil uji secara parsial hubungan kausalitas antara variabel dependen dengan variabel independen ditunjukkan dengan nilai signifikansi koefisien regresi masing- masing variabel independen yang dibandingkan dengan nilai α = 0,05. Jika nilai signifikansi < dari α = 0,05, maka hipotesis penelitian akan diterima, sebaliknya jika nilai signifikansi > dari α = 0,05, maka hipotesis penelitian akan ditolak. Dari tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel kebijakan pajak, kesadaran membayar pajak, tingkat kepercayaan, dan sosialisasi perpajakan lebih besar dari pada 0,05, artinya untuk ke empat variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel Pemahaman Wajib Pajak dengan nilai signifikan 0,014 lebih kecil dari pada 0,05, artinya bahwa variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

## Uji Statistik F
Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam penelitian ini cukup fit sebagai prediktor atas variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji F pada tabel 6 adalah variabel independen cukup fit sebagai prediktor atas variabel dependen. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai F hitung sebesar 3,289 dengan probabilitas 0,010 lebih kecil dari 0,05.
Tabel 6: Uji Statistik F ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 80.118 5 16.024 3.289 .010 a Residual 331.247 68 4.871 Total 411.365 73
a. Predictors: (Constant), Sosialisasi, Kepercayaan, Pemahaman, Kesadaran, Kebijakan b. Dependent Variable: Kepatuhan
Sumber: data yang diolah, 2016

## Interpretasi Hasil Penelitian
1 Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan WP. Hal ini mengindikasikan bahwa berdasarkan penelitian ini, kebijakan pajak tidak membuat sistem perpajakan menjadi lebih baik. Penelitian ini juga membuktikan bahwa tujuan pemerintah dengan menerapkan kebijakan pajak seperti, ketentuan subyek dan obyek pajak, tarif, denda dan peraturan lainnya tidak tercapai.
Hasil ini kemungkinan dikarenakan responden beranggapan bahwa kebijakan pajak tidak menguntungkan bagi mereka. Berdasarkan analisis deskriptif variabel kebijakan pajak, indikator yang memiliki rata-rata paling rendah adalah X1-1 (item pernyataan no 1) yang berbunyi kebijakan pajak dianggap menguntungkan bagi WP. Self-assesment system juga dapat menimbulkan peluang munculnya perilaku ketidakpatuhan oleh WP seperti yang digambarkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pravitasari dkk (2012) yang menyatakan bahwa kebijakan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan WP, dan tidak konsisten dengan penelitian Ratung dan Adi (2009) yang menyatakan kebijakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## 2 Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara kesadaran membayar pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak. Hasil ini kemungkinan dikarenakan karakteristik responden, yang diperoleh informasi responden dengan usia dibawah 30 tahun memiliki peringkat tertinggi dengan jumlah 52 responden atau 68,4 persen. Dikarenakan kebanyakan usia responden masih dibawah 30, kemungkinan memiliki ego untuk mementingkan diri sendiri tinggi cukup besar. Hal tersebut menjadikan teori atribusi yang menyatakan masyarakat akan turut berkontribusi untuk pembangunan
Negara agar lebih baik, tidak berlaku. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian (Handayani, dkk 2012, Prihartanto dan Pusposari, 2014, Hardiningsih dan Yulianawati 2011, Jotopurnomo dan Mangoting 2013)

## 3 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pemahaman pajak dalam penelitian ini meliputi pemahaman tentang konsep dan undang-undang perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman WP terhadap kepatuhan WP. Artinya asumsi dalam teori agensi yang menyatakan, apabila WP memahami bahwa pajak yang dipungut Pemerintah bertujuan untuk menguntungkan pemerintah, Negara maupun dirinya sendiri, maka WP tersebut akan cenderung patuh. Kepatuhan tersebut tidak lain disebabkan oleh keinginan WP untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri, sesuai dengan agency theory. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Ananda dkk, (2015) dan hasil penelitian Pravitasari dkk, (2012) yang menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## 4 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tingkat kepercayaan Wajib Pajak ternyata tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Analisis terhadap statistik deskriptif mungkin dapat menjadi penjelasan terhadap tidak signifikannya temuan ini. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa kepatuhan WP Orang pribadi untuk responden di DKI Jakarta cenderung tinggi dengan rata-rata sebesar 4,04 dalam range 1-5 poin. Sedangkan statistik deskriptif variabel tingkat kepercayaan Wajib Pajak menunjukkan rata-rata sebesar 2,9 dalam range 1-5 poin, terutama untuk point ketiga dengan pernyataan keinginan untuk membayar pajak karena politisi dan wakil rakyat sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik.
Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyatakan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap sistem hukum dan perpajakan di Indonesia. Hal ini merupakan respon terhadap maraknya kasus penggelapan pajak yang melibatkan fiskus dan berbagai kasus mafia hukum. Oleh karena itu kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan menjadi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hasil penelitian tidak sejalan dengan Handayani dkk, (2012), namun konsisten dengan penelitian Cahyonowati (2011), yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada hukum
dan peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal tersebut dikarenakan faktor eksternal seperti denda lebih dominan berpengaruh.

## 5 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan jumlah Responden dilihat dari lamanya menjadi Wajib Pajak paling banyak adalah yang masanya lima tahun atau kurang, dengan jumlah 55 atau 72,4 persen. Meskipun dilihat descriptive statistics untuk variabel sosialisasi memiliki rata-rata yang lumayan tinggi, namun demikian banyaknya responden pada range kurang dari 5 tahun lamanya menjadi Wajib Pajak, mengindikasikan pengalaman para responden dalam mengikuti kegiatan sosialisasipun kurang dibandingkan responden yang telah terdaftar lebih lama menjadi Wajib Pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Ananda, dkk (2015) dan Sudrajat dan Ompusunggu, (2015) yang menyatakan Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. kebijakan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
4. tingkat kepercayaan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
5. sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## Keterbatasan
Keterbatasan dari penelitian ini diantaranya:
- variabel independen hanya terbatas pada variabel kebijakan pajak, kesadaran membayar pajak, pemahaman wajib pajak, tingkat kepercayaan Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan
- lokasi penelitian yang dikhususkan untuk wajib pajak yang terdaftar atau bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasi ke populasi Wajib Pajak di wilayah lain di Indonesia.
- periode penelitian dari bulan April – Juli, kurang sesuai untuk penelitian mengenai pajak, karena bukan merupakan bulan yang menjadi batas pembayaran pajak, sehingga penyebaran dan perolehan kuesioner tidak maksimal.

## Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Mengingat penelitian ini memberikan hasil bahwa hanya variabel pemahaman Wajib Pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak maka diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat:
- Menguji faktor-faktor diluar variabel independen yang di teliti seperti tingkat pendidikan, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, e-system dan lainnya.
- Memperluas populasi penelitian tidak hanya di DKI Jakarta, mungkin bisa sampai satu pulau Jawa atau Indonesia secara keseluruhan, sehingga diharapkan kesimpulan dari penelitian ini dapat digeneralisasi ke populasi Wajib Pajak di wilayah Indonesia.
- Sedangkan untuk waktu penelitian bisa disesuaikan dengan batas waktu pembayaran pajak yaitu bulan Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan April Untuk Wajib Pajak Badan, untuk memperoleh responden yang lebih banyak dengan beragam latar belakang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananda, Pasca Rizki Dwi. Kumadji, Srikandi dan Husaini, Achmad. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 6 No. 2
Cahyonowati, Nur. 2011. Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI). Volume 15 No. 2, Desember 2011: 161-177
Halim J, Meiden C, dan Tobing Rudolf L, 2005. Pengaruh Manajemen Laba Pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Termasuk Dalam Indeks LQ-45, SNA VIII Solo, 15 – 16 September 2005
Handayani, Sapti Wuri. Faturokhman, Agus. Dan Pratiwi, Umi. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Simposium Nasional Akuntansi 15. Banjarmasin Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan dan Perbankan.
Nopember 2011, Hal: 126 - 142 Vol. 3, No. 1. ISSN :1979-4878
Jotopurnomo, Cindy dan Mangoting, Yenni. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Tax & Accounting Review. Vol 1, No 1.
Pravitasari, Narita. Radianto, Wirawan Endro Dwi dan Upa, Vierly Ananta. 2012. Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal Di Mojokerto. Jurnal Gema Aktualita. Vol. 1 No. 1, Desember 2012
Prihartanto, Christian Danang dan Pusposari, Devy. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi kasus pada wajib pajak PBB P2 Kecamatan Pesantren Kota Kediri). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya.Vol 2, No 1. Semester Ganjil 2013/2014
Rahayu, Sri dan Lingga, Ita Salsalina. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung ”X”). Jurnal Akuntansi. Vol.1 No.2 November 2009:119-138.
Rantung, Tatiana Vanessa dan Adi, Priyo Hari. 2009. Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga). Simposium Nasional Perpajakan II, Madura
Robbins, Stephen. 2008. Organizational Behaviour, Tenth Edition ( Perilaku Organisasi. Edisi ke Sepuluh)
Saleh, Rachmat. 2004. “Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta”. Simposium Nasional Akuntansi VII.
Sudrajat, Ajat dan Ompusunggu, Arles Parulian. 2015. Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak . Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP. Vol. 2, No. 2, Desember 2015, hal 193 – 202
Tanjung, Sally dan Tjondro, Elisa. 2013. Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Merupakan Klien dari Kantor Konsultan Pajak. Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1.
Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA). Vol.1 No.3. Hal. 960-970
www.kemenkeu.go.id/en/node/47651 (diakses 31 Maret 2016).