Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2021, Vol 2 (1): 81-91 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2021 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v2i2.22

## Analisis eksplorasi tambang ilegal di Kampung Kalian Luar, Kabupaten Kutai Barat
Analysis of illegal mining exploration in Kalian Luar Village,  West Kutai District
Novianus Lasah 1 , Muhammad Jamal Amin 2 , Adam Idris 3 , Badruddin Nasir 4
Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman Email Correspondence: lasahnovianus195@gmail.com

## Abstract
This  research  examines “illegal” mining  in  Kalian  Luar  village,  West  Kutai District.  This  research  employed  descriptive  qualitative  method  with  data collection carried out through interviews, observation, and documentary study. Research  findings  show  that “illegal”  mining  occurs  due  to  the  existence  of  a village  government  rule  legalizing  community  mining,  despite  District Regulations prohibiting such  mining. This reflects the  absence of coordination between District and Village governments, impeding the proper implementation of mining regulations. Community members being uninformed or misinformed about local mining regulations, combined with the absence of sanctions, allow continuation of such mining activities.
Keywords: Illegal mining exploration, Kalian Luar, Long Iram,  West Kutai

## Pendahuluan
Pemerintah memiliki kewenangan sangat penting dalam melihat segala sisi  letak  geografis  wilayah  dan  oleh  karena  itu  pemerintah  harus  terlibat secara proaktif dalam menjalankan sebuah kewenangan yang ada dalam suatu wilayahnya  seperti  dalam  halnya  kewenangan  kebijakan  atau  peraturan, fenomena  yang  terjadi  saat  ini  dilapangan  adanya  sebuah  kebijakan  atau aturan  yang  tertuang  dalam  peraturan  daerah  (PERDA)  Kabupaten  Kutai Barat  No  23  Tahun  2013  tentang  Reklamsi  dan  Pascatambang  yang  tidak berjalan sebagai mana mestinya karena berdasarkan fakta dilapangan masih banyaknya tambang-tambang illegal yang tidak memenuhi suatu syarat dalam membuka  atau  mengeksplorasi  lahan  pertambangan  sebagai  mana  dengan ketentuannya yang telah ditentukan.
Kabupaten Kutai Barat membuat peraturan daerah yang dimana tertulis dalam  PERDA  Kabupaten  Kutai  Barat  Nomor  23  Tahun  2013  Tentang Reklamasi dan Pascatambang dimana dalam PERDA tersebut memuat aturan-
aturan  pertambangan  seperti  ijin  usaha  pertambangan  atu  IUP  yang  ada dalam  wilayah  Kabupaten  Kutai  barat,  adapun  isi  dari  peraturan  daerah tersebut adalah: Pada bab III pasal pasal 6 ayat 4 menyebutkan bahwa ketika melakukan  eksporasi  penggalian  tambang  harus  melakasankan  reklamasi pasca  tambang  yang  mana  reklamasi  pascatambang  tersebut  memiliki beberapa syarat tertentu seperti prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,  sistem dan metode  berdasarkan studi kelayakan, kondisi spesifik wilayah ijin  usaha  pertambangan,  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Dalam  hal  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  dalam  melakukan  eskplorasi pertambangan tentunya harus memenuhui syarat-syarat tertentu seperti ijin usaha  pertambangan  atau  IUP  kemudian  dari  pada  itu  juga  dalam  PERDA tersebut  menjelaskan  tentang  sanksi  yang  tertuang  dalam  bab  IX  tentang sanksi  administratif  pasal  48  ayat  2  sanksi  administratif  berupa,  peringatan tertulis,  penghentian  sementara  kegiatan  dan  pencabutan  IUP  dan  IUPK. Sebagaimana di maksud dalam hal ini bahwa adanya sanksi terhadap kegiatan eksplorasi  kegiatan  pertambangan  ilegal  seperti  penertiban  atau pemberhentian kegiatan usaha.
Kemudian  dalam  hal  ini  yang  berwenang  dalam  hal  melakukan penertiban  terhadap  eksploritasi  pertambangan  ilegal  adalah  pemerintah daerah,  seperti  bupati  dan  perangkat  daerah  sebagai  penyelenggara pemerintah daerah. Yang mana hal ini tertuang pada PERDA kabupaten Kutai Barat  No.  23  tahun  2013  tentang  reklamasi  dan  pascatambang  yang tercantum  pada  Bab  1  pasal  1  ayat  3.  Secara  hukum  dalam  peraturan  atau perundang-undang  sudah  memuat  jelas  atas  ancaman  sanksi  pidana khususnya bagi para pelaku tambang illegal hal tersebut bagaimna tertuang dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara dimana  pelaku  Pertambang  Ilegal  bisa  dikenakan  sanksi  sebesar Rp.10.000.000.000.00 (Sepuluh Milyar).
Awal  mulanya  terjadinya  pertambangan  emas  ilegal  di  Kampung  Luar iyalah  adanya  salah  satu  penduduk  kampung  Kalian  Luar  mencoba mendulang atau menambang emas secara manual/tradisional yang dilakukan sejak dulu hingga sekitaran tahun 2008 mulai ramainya pertambangan emas yang  masuk  dengan  megunakan  mesin  domping  yang  di  rakit  sendri  oleh masyarakat sekitar dengan tujuan bisa menggali lubang lebih besar dan bisa mendapatkan hasil yang besar pula, hasil pertambangan emas tersebut dijual kepada  pengepul  atau  penampung  yang  dimana  hasil  penjualan  tersebut untuk  memenuhi  segala  kebutuhan hidup  masyarakat  kampung  Kalian  Luar baik  kebutuhan  sandang  maupun  pangan  ada  juga  masyarakat  yang  bisa membangun  rumah  baru  dari  hasil  pertambangan  emas  tersebut  dan  juga saat masyarakat melakukan pertambangan tersebut perekonomian masyrakat menjadi  meningkat  sehingga  pasar  menjadi  ramai  akan  tetapi  sekitar  tahun 2013 lahan pertambangan di daerah sungai Kalian habis dan tidak ada lokasi menambang  sehingga  masyrakat  kebingungan  mencari  perkerjaan  dan  juga sangat  berdampak  bagi  perekonomian  masyarakat  yang  menjadi  menurun akibat  tidak ada lagi perkerjaan  dan  lingkungan  sungai Kalian  juga menjadi
tercemar akibat tidak adanya Reklamasi sehingga menyebabkan aliran sungai mengalami  pendangkalan  dan  menjadi  kotor  dan  tanah-tanah  atau  lahan bekas pertambangan hanya menyisakan lubang tambang.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dalam  penelitan  ini  penulis berkonsentrasi  dalam  menganalisis  eksplorasi  tambang  ilegal  di  Kampung Kalian  Luar  Kecamatan  Long  Iram  Kabupaten  Kutai  Barat,  dengan  berfokus fokus  pada  Kebijakan  penertiban  tambang,  sanksi  terhadap  pelanggar penertiban tambang dan respon pihak yang melakukan pertambangan. Dalam konteks kebijakan tentu pemerintah selaku pemangku kepentingan memiliki berbagai fungsi yang melekat sebagai bagauin yang tidak terpisahkan dalam melakukan penanggulanga penambangan liar Di  dalam  pemerintahan  terdapat  fungsi  masing-masing  baik  pemerintah pusat  ataupun  pemerintah  daerah  seperti  yang  diungkapkan  oleh (Ndraha,1997:1)  yang  berpandangan  bahwa  segenap  alat  perlengkapan Negara  atau  lembaga-lembaga  kenegaraan  berfungsi  sebagai  alat  untuk mencapai  tujuan  Negara,  dan  dibentuknya  sebuah  pemerintahan  bertujuan untuk  menjaga  suatu  sistem  agar  berjalan  dengan  tertib  yang  mana  telah diungakapkan  oleh  (Rasyid  1997:11)  yang  berpendapat  bahwa  dibentuknya pemerintahan  adalah  untuk  menjaga  suatu  sistem  ketertiban  dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Dalam mengemban tugas Negara  pemerintah  juga  mempunyai  fungsi  yang  mana  dikatakan  oleh (Ndraha  2000:  78-79)  bahwa  pemerintah  memiliki  dua  fungsi  dasar  yaitu fungsi  primer  dan  fungsi  pelayanan,  dan  fungsi  sekunder  atau  fungsi pemberdayaan, fungsi primer yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa- jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil,  dan layanan birokrasi. Sementara itu , fungsi sekunder sebgai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya ( powerless ) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.
Kebijakan  Publik  menurut  James  E.  Anderson  (2003)  menyatakan kebijakan   serangkaian tindakan   yang   mempunyai   tujuan yang  di  ikuti dan  di  laksanakan  oleh  seseorang  pelaku  dan  sekelompok  pelaku  atau aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) dengan adanya masalah atau persoalan  tertentu  yang  dihadapi  guna  memecahkan  suatu  masalah tertentu.  Menurut  kesimpulan  penulis  menyimpulkan  bahwa  kebijakan merupakan suatu langkah yang berupa tindakan yang diambil dengan tujuan untuk  memecahkan  sesuatu  persoalan  atau  masalah.  Kehadiran  kebijakan dimkasudkan  untuk  mempengaruhi  orang  lain  supaya  melakukan  tindakan- tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya (Budiardjo 2007)

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  peneliti  gunakan  adalah  penelitian  deskriptif kualitatif  yaitu  merupakan  suatu  metode  penelitian  yang  dilakukan  dengan tujuan  utama  guna  untuk  membuat  gambaran  tentang  deskripsi  suatu keadaan secara obyektif. Hadari Nawawi (2005:63) mengungkapkan metode
deskriptif  dapat  diartikan  sebagai  prosedur  pemecahan  masalah  yang diselidiki  dengan  menggabarkan/melukis  keadaan  subyek/obyek  penelitian (seseorang,  lembaga,  masyarakat,  dan  lain-lain)  pada  saat  sekarang berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  atau  sebagaimana  adanya.  Sementara itu  menurut  Creswell  (2016:5)  Penelitian  kualitatif  merupakan  metode- metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah individu atau sekelompok  orang  dianggap  berasal  dari  masalah  sosial  atau  kemanusiaan. Proses  penelitian  kualitatif  ini  melibatkan  upaya-upaya  penting,  seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dan partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema  yang  khusus  ke  tema-tema  yang umum,  dan menafsirkan makna data.
Dalam  rangka  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  ada  beberapa metode  pengumpulan  data-data  digunakan  peneliti  guna  memperoleh  data- data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:
a. Observasi.  Menurut  Arifin  (2011),  observasi  adalah  suatu  proses pengamatan  dan  juga  pencatatan  secara  logis,  sistematis,  objektif serta  rasional  guna  mengenai  berbagai  macam  fenomena.  Baik  itu dalam  fenomena  yang  mampu  dalam situasi  buatan  untuk  mencapai sebuah tujuan tertentu ataupun sebenarnya.
b. Wawancara, Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan  menggunakan  pedoman  wawancara  yang  dilakukan oleh peneliti dengan mendantangi narasumber.
c. Penelitian  Dokumentasi,  Merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang bersumber  dari  arsip  dan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  obyek yang diteliti. Rachman (dalam Herawati 2018:48) menjelaskan teknik dokumentasi  adalah  mengumpulkan  data  melalui  peninggalan tertulis,  seperti  arsip-arsip  dan  termasuk  juga  buku-buku  tentang pendapat, teori dalil atau hukum-hukum yang lain yang berhubungan dengan masalah peneliti. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data  dan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  Analisis  Eksplorasi tambang illegal di Kasus Kampung Kalian Luar Kecematan Long Iram Kabupaten Kutai Barat

## Hasi dan Pembahasan
Melihat  berbagai  macam  opini  atau  pandangan  maka  disini  adanya seolah  pembiaran  terhadap  petambangan  emas  yang  terjadi  di  Kampung Kalian Luar ini, akan tetapi dibalik itu semua seperti apa yang di katakan oleh Kepala  Kampung  Kalian  Luar  bahwa  ini  murni  adalah  semata-mata  untuk mata pencaharian masyarakat namun juga disisi lain kita melihat dari aspek kerusakan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan
85
No  Area Tambang Tahun Nama Korban  Keterangan Belareq Luka-luka 1 Juk Hang/Sungai Kalian 2010 Agus Luka-luka
sekitar dan juga ketika suatu pertambangan dibuka secara ilegal atau tampa izin  pastinya  menimbulkan  banyak  persolaan  seperti  soal  keamanan  atau prosedur menambang karena melihat apa yang di katakan kepala bagian SDA tadi pertambangan tersebut pernah memakan korban jiwa akibat runtuhnya tanah galian selain disisi bencana tersebut pemerintah kampung Kalian Luar mengakui  bahwa  ini  merupakan  matapencaharian  masyarakat  Dari  dua peryataan  tadi  diatas  bahwa  sebenarnya  pemerintah  baik  itu  pemerintah Daerah  ataupun  pemerintah  Kampung  mengetahui  adanya  pertambangan tersebut  dan  disini  juga  dari  apa  yang  di  sampaikan  penulis  menjelaskan menurut  hemat  penulis  bahwa  sebenarnya  secara  kebijakan  di  pemerintah daearah  sudah  adanya  kebijakan  yang  dibuat  kemudian  di  tuangkan  dalam Peraturan  Daerah  seperti  apa  yang  di  jelaskan  sebelumnnya  tadi  kemudian juga adanya legilitas dari kepala Kampung Kalian sendri terhadap masyarakat yang ingin membuka lahan pertambangan kemudian disini juga penulis dapat menjelaskan  bahwa  secara  aturan  atau  kebijakan  terkait  pertambangan  ini sebenarnya  sudah  ada  akan  tetapi  dari  pihak  Pemerintah  Daerah  dan Pemerintah kampung beralasan dari sisi kemanusiaannya
“Sudah sejak  lama  kami  sebagai  pemerintah  kampung  mengatahui kegitan  pertambangan  tersebut  di  kampung  ini  tapi  saya  tidak  bisa melarang  juga  itukan  hak  masyarakat  juga  dan  masyarakat  juga menambang di areanya sendiri dan kalau saya larang juga masyarakat kerja apa karena di kampung masyarakat rata-rata cuman petani akan tetapi  saya  mengeluarkan  suatu  aturan  bahwa  bagi  masyarakat  yang ingin membuka lahan untuk di tambang harus membayar iuran sebesar enam ratus ribu dan menyerakan surat kepemilikan tanah atau SKPT itu saya  himbau  kepada  mayarakat  agar  tidak  terjadi  sengketa  lahan  dan dana  tersebut  masuk  di  uang  kas  kampung  dan  di  pergunakan  untuk pembangunan  kampung  contoh  bangunan  itu  yang  bisa  kita  liat  yaitu ukiran di tiang lamin dan gambar ukiran di lamin adat kampung Kelian Luar ini” (19/01/2021)

## Tabel. 1
Insiden pertambangan tahun 2010-2011
Sumber : Dibuat Oleh Penulis Berdasarkan Wawancara 2021
Tabel. 2 Data pemilik lahan tambang No  Nama Pemilik Lahan Luas Lahan Tambang Aktif/Tidak Aktif 1 Jeno Hang 500 meter/persegi Tidak Akitif 2 Juk Hang 500 meter/persegi Tidak Akitif 3 Epi Panus 600 meter/persegi Tidak Akitif 4 Hirang 550 meter/persegi Tidak Akitif 5 Himang 700 meter/persegi Tidak Akitif 6 Paran 500 meter/persegi Tidak Akitif 7 Nandar 450 meter/persegi Tidak Akitif 8 Alex 600 meter/persegi Tidak Akitif 9 Ding 650 meter/persegi Tidak Akitif 10 Juan Igo 500 meter/persegi Tidak Akitif 11 Pius 450 meter/persegi Tidak Akitif 12 Kuliang 600 meter/persegi Tidak Akitif 13 Pelita 500 meter/persegi Tidak Akitif 14 Bang 500 meter/persegi Tidak Akitif 15 Jiu 450 meter/persegi Tidak Akitif 16 Alber 700 meter /persegi Tidak Akitif 17 Yongki 700 meter/persegi Tidak Akitif 18 Sili 500 meter/persegi Tidak Akitif 19 Gah Himang 450 meter/persegi Tidak Akitif 20 Batoq Himang 500 meter/persegi Tidak Akitif
Sumber : Dibuat oleh penulis berdasarkan wawancara 2021
Dari data yang di sajikan diatas dapat penulis jelaskan bahwa dari segi kebijakan penertiban tambang di pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat sudah  memiliki  aturan yang jelas terkait  pertambangan tersebut yang mana kebijakan  tersebut  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  namun  hal  tersebut tidak dilaksankan atau dijalankan dengan baik karena berdalih dengan alasan kemanusian kemudian adanya  legalitas  yang  dibuat oleh  kepala  Kampung
2 Jeno hang/Sungai Kelian 2011 Bit Maqau Meningal Dunia 3 Jeno Hang/ Dang 2011 Airul Luka-luka
maka  masyarakat  merasa  untuk  membuka  tambang  itu  sah-sah  saja. Kemudian  Pemerintah  daerah  hanya  melakukan  sosialisasi  atau  edukasi seperti himbauan akan kerusakan alam, namun disisi lain terdapat kebijakan- kebijakan dari pemerintah Kampung Kalian Luar terkait pertambangan emas ini seperti setiap masyarakat yang ingin membuka lahan pertambangan agar dapat membayar uang iuran sebesar enam ratus ribu dan memberikan bukti surat  kepemilikan  tanah  atau  SKPT  agar  tidak  adanya  sengketa  lahan  tapi kebijakan ini tidak adanya landasan hukum karena tidak bersifat tertulis dan hanya  kebijakan  secara  lisan  jadi  kebijakan  ini  sangat  lemah,  ini  yang merupakan  menjadi  kelemahan-kelemahan  hukum  karena  tidak  diberikan suatu kekuatan hukum yang bisa mengikat atau yang bisa memberikan sanksi terhadap  pelaku  pertambangan  sehingga  tambang  yang  terjadi  beberapa tahun yang lalu dan sampai saat ini wajar menjadi kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.
“Tidak adanya  sanksi  yang  kami  berikan  terhadap  pelaku  tambang seperti yang saya katakan tadi karena kami pihak pemerintah kampung hanya memberikan sebuah kebijakan itu pun kebikannya hanya secara lisan yang berarti secara hukum itu tidak kuat karena tidak ada hitam diatas putih” (19/01/2021)
Melihat  apa  dari  fenomena  yang  terjadi  berdasarkan  pandangan- pandang pemerintah baik itu pemerintah daerah ataupun kampung berserta masyarakat kembali lagi karena ketidak tahuan terhadap adanya aturan atau kebijakan maka secara sanksi tidak berjalan dengan baik terhadap pelanggar atau pelaku tambang ini yang mengartikan hukum sangat lemah terhadap hal ini  atau  pada  fenomen  yang  terjadi  ini  karena  adanya  suatu  miskoordinasi dalam birokrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung.
Dan dari pernyataan diatas dapat penulis simpukan secara garis besar karena tidak dijalankan suatu aturan atau kebijakan maka secara sanksi pun tidak ada karena dengan alasan perekonomian masyarakat , Tapi dalam hal ini pemerintah kampung hanya memberikan sebuah kebijakan secara lisan yang merupakan  himbauan  dan  itu  tidak  berdampak  sanksi  karena  merupakan sebuah  himbauan.  Hal  ini  menurut  pendapat  penulis  sangat  perlu  di perhatiakan  karena  ini  sangat  terkait  dengan  kerusakan  lingkungan  yang terjadi di Kampung Kalian Luar dimana baik itu pemerintah daerah atau pun kampung  harus  memiliki  suatu  aturan  yang  terkait  dengan  pertambang tersebut  agar  terciptannya  sanksi  yang  mana  sanksi  tersebut  berdampak terhadap keteraturan dalam proses pertambangan.
Dapat  penulis  jelaskan  bahawa  respon  dari  pihak  penambang  iyalah karena faktor ekonomi dan kebutuhan yang semakin hari semakin banyak ini yang  mempengaruhi  para  pemilik  lahan  membuka  lahan  atau  area pertambangnya, dan selain itu karena dipengaruhi tidak adanya aturan yang secara  tegas  mengatur  tentang  pertambangan  ini  baik  itu  dari  pemerintah daerah  ataupun  pemerintah  kampung  dan  hal  tentunya  sangat  merusak lingkungan  dimana  berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  penulis  secara langsung dibeberapa bekas galian tambang hanya membuat suangai menjadi dangkal  alirannya  dan  adanya  pasir-pasir  dari  pembuangan  limbah  bekas pertambangan dimana dapat dilihat digambar dibawah ini merupakan bekas galian  tambang  yang  mana  ini  akibat  dari  penggalian  pertambangan  yang terjadi sehinnga terjadinya pedangkalan disungai Kelian akibat pembuangan pasir galian dari lubang bekas tambang.

## Gambar. 1

## Foto dukumentasi bekas lubang tambang

## Sumber : Hasil dokumentasi penulis dilapangan 2021
Dari  gambar  tersebut  melihat  dari  respon  masyarakat  bahwa  karena tidak adanya aturan secara khusus yang mengatur dan itu murni juga hanya untuk  matapencaharian  masyrakat  maka  terjadinya  pembiaraan  di  bekas lubang  tambang  atau  di  aliran  sungai  Kelian  sehingga  terjadinya pendangkalan sungai seperti pada gambar diatas.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penulisan maka pada bagian ini penulis akan memaparkan  dan  memperjelas  dari  apa  yang  sudah  penulis  jelaskan
pada hasil penelitian yang berjudul ( Analis Ekplorasi Tambang Ilegal di Kampung  Kalian  Luar  Kecamatan  Long  Iram  Kabupaten  Kutai  Barat sebagai  berikut. Pertama,  b ahwasannya  secara  aturan  kebijakan  di pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat  sudah  adanya  kebijakan  yang tertuang dalam PERDA atau peraturan daerah Kutai Barat No.23 tahun 2013  tentang  reklamsi  pasca  tambang  yang  mana  di  dalam  pasalnya menjelaskan  tentang  mekanisme  serta  perizinan  pertambangan  dan serta  sanksi  terhadap  pelangar  mekanisme  dan  perizinan  tambang tersebut.  Dimana  pada  salah  satu  babnya  yaitu  bab  III  pasal  3 menjelaskan  dalam  melakukan  ekplorasi  pertambangan  tentunnya harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  seperti  IUP  (Ijin  Usaha Pertambangan) kemudian dari kebijakan tersebut lahirlah sanksi yang mana  sanksi  ini  di  berikan  kepada  yang  tidak  taat  pada  kebijakan tersebut atau yang melanggar terhadap aturan tersebut, adapun sanksi tersebut  tertuang  secara  jelas  di  dalam  bab  IX  tentang  sanksi administrative  pada  pasal  48  ayat  2  yang  menjelaskan  bahwa  yang melanggar  kebijakan  tersebut  akan  diberikan  sanksi  seperti pencabutan  ijin  usaha  serta  penutupan  lahan  pertambangan,  disini dapat penulis simpulkan bahwa secara jelas eksplorasi pertambangan yang ada di Kampung Kalian luar adalah eksplorasi yang illegal karena dalam  kebijakan  daerah  atau  PERDA  sudah  dijelaskan  secara  jelas dalam pasal atau aturannya yang mana berisi bahwa siapun yang ingin membuka  pertambangan  harus  mengantongi  Izin  dari  pihak  yang berwenang,  namun  yang  terjadi  dilapangan  yang  penulis  temukan ekplorasi tambang yang di lakukan oleh masyarakat di Kampung Kalian Luar tidak mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP.
Kedua,  b erdasarkan  sanksi  dapat  disimpulkan  penulis  bahwa karena  adanya  kebijakan  pemerintah  daerah  yang  tertuang  dalam PERDA  sanksi  yang  diberikan  kepada  para  pelanggar  eksplorasi tambang telah diatur secara jelas pada IX tentang sanksi administrative pada  pasal  48  ayat  2  yang  menjelaskan  bahwa  yang  melanggar kebijakan tersebut akan diberikan sanksi seperti pencabutan ijin usaha dan penutupan lahan pertambangan. Namun secara temuan dilapangan sanksi  tersebut  tidak  berjalan  sesuai  dengan  ketentuannya  karena berdasarkan hasil penelitian adanya alasan dari pihak pemerintah yaitu
alasan  kemanusian  terhadap  masyarakat  makanya  sanksi  tersebut tidak berjalan sesuai dengan ketentuannya yang berlaku.
Ketiga, dari hasil kesimpulan yang penulis dapatkan dari sudut pandang  respon  penambang  terhadap  penertiban  tambang  emas tersebut.  Adapun  respon  lain  yaitu  bahwa  ketika  ada  pertambangan emas  di  Kampung  Kalian  Luar  ini  membuat  perekonomian  dan pembangunan  di  kampung  sedikit  terbantu  ini  di  kemukakan  oleh kepala  adat  kampung  yang  dia  katakan  bahwa  pada  saat  tambang  itu masih  aktif  pemerintah  atau  lembaga  adat  juga  terbantu  contohnya dalam  menyelenggrakan  tradisi  adat  yang  setiap  tahun  di  laksanakan adapun pembangunannya yaitu berupa ukiran-ukiran yang mana hasil dari iuran para pemilik tambang yang uangnya masuk ke KAS kampung, adapun  dari  pada  itu  juga  penulis  menyipulkan  bahwa  saat  proses penambang  emas  di  Kampung  Kalian  Luar  itu  masih  aktif  daya  beli masyarakat  meningkat  karena  adanya  suatu  usaha  yang  cukup menghasilkan  yang  mana  dijelaksan  oleh  Ibu  Maria  Husun  yang memiliki warung sembako dikampung Kalian Luar.

## References
Abdullah.  (2013) . Inovasi  Pembelajaran.  Bumi  Aksara. Jakarta.  Anderson, James E, (2003), Public Policy Making: An Introduction Fifth  Edition. Azwar, S.. 2004. Metode Penelitian (Cet.5). Yogyakarta. Pustaka Pelajar (dalam Herawati 2018:48) Budiardjo, Miriam. (2007). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Edward III,  George  C.  1980 .  Implementing  Public  Policy .  Washington  DC
Congressional Quarterly Press.
Labolo,  Muhadam.2006. Memahami  Ilmu  Pemerintahan .  Jakarta. PT

## RajaGrafindo Persada
Miles,  Matthew  B.  and  A.  Michael  Huberman.  2005. Kualitatif  DataAnalysis (terjemahan) . Jakarta : UI Press.
Moleong, j, Lexy. 2006 . Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya . Ndrahara T, 2003.  Kybernologi I. Jakarta : Renika Cipta,  Kybernologie, 2005. Jilid Ketiga : Renika Cipt Soemardjan, Selo. 2009. Perubahan Sosial . Yogyakarta. Komunitas Bambu Rasyid,  Ryaas.  2001 .  Penjaga  Hati  Nurani  Pemerintahan .  Jakarta:  Yarsif Watampone

## Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Reklamasi Pasca Tambang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinta Daerah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa