## Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam di Indonesia

## Nur Wahid
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto Email: nurwahid.sip@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini mengkaji secara historis aturan umur minimal perkawinan dalam perundang-undangan keluarga Islam di Indonesia. Penentuan batas umur minimal nikah di berbagai negara merupakan hasil ijtihad dengan mempertimbangkan prinsip kematangan fisik dan psikis . Dalam perundang- undangan perkawinan di Indonesia bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  16  (enam  belas)  tahun. Perkawinan  dini  memiliki  beberapa  resiko  seperti  potensi  kelahiran  prematur,  bayi  lahir  cacat, angka depresi pada ibu, angka kematian pada ibu, resiko terkena penyakit menular seksual. Oleh karena  itu  penulis  sangat  setuju  adanya  perubahan  perundang-undangan  tentang  batas  minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun.
Kata kunci: historisitas, umur minimal perkawinan, keluarga Islam.

## Abstract
This  paper  examines  the  minimum  age  requirement  for  marriage  in  Indonesian  family  law legislation in Indonesia historically. Determination of the minimum age for marriage in various countries  is  the  result  of  ijtihad  by  considering  the  principle  of  physical  and  psychological maturity.  In  Indonesian  marriage  legislation  sating  that  marriage  is  only  permitted  if  the  man reaches  the  age  of  19  (nineteen)  years  and  the  woman  has  reached  16  (sixteen)  years.  Early marriage  has  several  risks  such  as  potential  premature  births,  birth  defects, maternal depression rates,  maternal  mortality  rates,  risk  of  contracting  sexually  transmitted  diseases.  Therefore,  the authors strongly agree that the minimum age of marriage in Indonesia changed to 19 years.
Keywords : historicity, minimum age of marriage

## Sejarah Artikel
Submite: 18 Juni 2019;
Direview: 09 September 2019; Diterima: 15 November 2019; Diterbitkan: 11 Desember 2019; Sitasi: V.2.2 volksgeist 2019.

## Pendahuluan
Keluarga  merupakan  satuan  unit terkecil  dalam  tatanan  masyarakat,  dan perkawinan  adalah  dasarnya.  Terbentuknya keluarga  diawali  dari  perkawinan  yang  sah, baik  sah  menurut  agama  maupun  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku.  Tujuan

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v1i2.2822
perkawinan mengisyaratkan tentang penting- nya  kematangan  fisik  dan  psikis  dari  kedua calon pengantin.
Dalam  al-Quran  dan  hadis  yang menjadi sumber hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit, baik tentang umur perkawinan  maupun  tentang  batas  umur minimal untuk melakukan suatu perkawinan. Hukum  Islam  hanya  menerangkan  secara implisit, yakni  dengan  memberikan  tanda- tanda  kedewasaan  seseorang,  sebagai  salah satu pertanda bahwa seorang itu sudah dapat dikenakan  hukum  dan  dapat  melakukan perbuatan hukum.
Kemudian  dalam  kehidupan  ber- negera,  secara  sosiologis  diperlukan  suatu peraturan  atau  pedoman  khusus  untuk membatasi  dan  mengatur  masyarakat  agar kehidupannya  teratur  dan  tercipta  harmoni sosial. Di mana ada masyarakat, di sana ada hukum  ( Ubi  Societas  Ibi  Ius ).  Situasi  dan kondisi  yang  selalu  berubah  mempengaruhi adanya hukum yang berlaku. Oleh karena itu kodifikasi serta amandemen peraturan perundang-undangan  kerap  dilakukan  untuk menjawab  problematika  yang  ada  dalam masyarakat.
Negara  mengatur  batas  usia  nikah dan  setiap  negara  mempunyai  standar  batas usia  minimal  masing-masing  calon,  dise- suaikan  dengan  kondisi  sosial  dan  budaya. Misalnya  saja  di  Indonesia,  dalam  perun- dang-undangan  perkawinan  di  Indonesia disebutkan pada pasal 7 ayat (1) UU a quo,” Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas)  tahun”. Undang-undang  tersebut mengatur  secara  mengikat  agar  tidak  terjadi perkawinan  dini.  Perkawinan  dini  sangat beresiko, seperti potensi kelahiran prematur, bayi  lahir  cacat,  meningkatnya  angka kejadian depresi pada ibu karena
perkembangan  psikologis  belum  stabil, meningkatnya  angka  kematian  ibu,  resiko terkena  penyakit  menular  seksual  dll. 1
Perkawinan  dini  juga  memicu  perceraian, Kassandra Putranto yang merupakan seorang psikolog menegaskan pernikahan dini menjadi penyebab utama perceraian disebab- kan  ketidaksiapan  mental  seseorang.  Dalam usia  fisik  dan  mental  yang  masih  muda, mereka belum memiliki kematangan emosional.  Akhirnya  mereka  menjadi  tidak siap  dengan  berbagai  konsekuensi  dari pernikahan dini. 2
Tulisan  ini  mencoba  mengkaji  dan membahas  secara  historis  dengan  objek pembahasannya  mengenai  tujuan  aturan umur  minimal  perkawinan  dalam  perun- dang-undangan keluarga Islam di Indonesia. Hasil refleksi historisitas tersebut digunakan untuk  mengukur  relevansi  secara  subtantif dari  aturan  perundang-undangan  keluarga Islam di Indonesia.

## Historisitas Usia Nikah dalam Islam
Kecenderungan  masyarakat  Indone- sia dalam praktik nikah masih berkutat pada pemahaman  fikih,  oleh  karenanya  memaha- mi  historisitas  usia  nikah  perspetif  Islam sangat  diperlukan,  sebagai  bahan  evaluasi terhadap  aturan  usia  minimal  perkawinan dalam peraturan perundang-undangan keluarga  Islam  di  Indonesia  maupun  di negara muslim lainnya. Menurut Gawronski yang  dikutip  oleh  Akh.  Minhaji  dalam artikelnya Ahmad Masfuful Fuad, mendefinisikan sejarah sebagai upaya
1 “Dikutip  dari  salinan  putusan  Nomor: 22/PUU-XV/2017  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia.,” t.t.
2 Dikutip dari https://lifestyle.okezone.com/read/2018/12/17/196/ 1992354/psikolog-ungkap-penyebab- meningkatnya-perceraian-dini-di-indonesia ,  diakses di Purwokerto pukul 09.01 WIB.

## Volksgeist
interpretasi  terhadap  segala  sesuatu  seputar kehidupan  manusia  dan  juga  masyarakat. Tujuan  pokoknya  adalah  untuk  mengem- bangkan  pemahaman  terhadap  aktivitas manusia bukan hanya yang terjadi pada masa lalu  tapi  juga  masa  sekarang.  Sejarah  tidak hanya  berhubungan  dengan  masa  lalu,  tapi juga  kejadian  masa  kini.  Sejarah  bersifat humanistik dan mengkaji kehidupan manusia  dan  masyarakat  masa  lalu,  dengan tujuan  pokoknya  untuk  memahami  dan memberi  makna  terhadap  kehidupan  masa kini,  sekaligus  harapan  untuk  mampu mempengaruhi  masa  depan  kehidupan manusia  agar  lebih  baik.  Melalui  teori  ini, pembacaan ulang terhadap sejarah penetapan ketentuan  usia  minimal  di  Indonesia  tidak hanya  dalam  kerangka  masa  lalu  tapi  juga kerangka  masa  kini  dan  bahkan  masa  yang akan datang. 3
Hukum  Islam  pada  dasarnya,  tidak menerangkan  secara  mutlak  tentang  batas usia  perkawinan.  Tidak  adanya  ketentuan tentang  batas  umur  minimal  dan  maksimal untuk  melangsungkan  perkawinan  diasum- sikan  bahwa  Islam  memberi  kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur’an mengisyaratkan  bahwa  orang  yang  akan melangsungkan  perkawinan  haruslah  orang yang  siap  dan  mampu.  Firman  Allah  SWT dalam QS. An-Nur: 32.
                                       
                                                  
                                              
3 Ahmad  Masfuful  Fuad,  “Ketentuan  Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang  Perkawinan”  1  Nomor  1  (April 2016).
“Dan  nikahilah  orang-orang  yang masih  membujang  di  antara  kamu, dan  juga  orang-orang  yang  layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perem- puan.  Jika  mereka  miskin,  Allah akan  memampukan  mereka  dengan karunia-Nya.  Dan  Allah Maha  Luas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui’’. 4
Kata wassalihin dalam  QS.  An-Nur: 32,  dipahami  oleh  banyak  ulama  dalam  arti “yang  layak  kawin”  yakni  yang  mampu secara  mental  dan  spiritual  untuk  membina rumah  tangga. 5 Begitu  pula  dengan  hadis Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada  para  pemuda  untuk  melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan,  baik  kemampuan  memberikah nafkah  lahir  batin  kepada  isteri  dan  anak- anaknya maupun kemampuan dalam mengendalikan gejolak emosi yang menguasai  dirinya.  Jika  kemampuan  telah ada maka dianjurkan untuk menikah. Namun jika  belum  mampu,  dianjurkan  untuk berpuasa terlebih dahulu. 6 Berdasarkan hadis yang di riwayatkan oleh Jamaah Ulama’hadis, yang artinya: 7
“Dari  Abdullah  bin  Mas’ud  r.a,  Ia berkata:  telah  berkata  kepada  kami Rasulallah  S.A.W:  Hai  sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang  telah  sanggup  melaksanakan kehidupan suami istri, maka
4 Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin Al-Qur’an  dan  Terjemahan  untuk  Wanita (Jakarta: Wali, 2012), hlm. 354.
5 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al  Misbah ,  IV, vol. IX (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 335.
6 A.  Zuhdi  Muhdlor, Memahami  Hukum Perkawinan  (Nikah,  Talak,  Cerai,  dan  Rujuk) (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 18.
7 Kamal  Muchtar, Asas-asas  Hukum  Islam tentang  Perkawinan (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1974), hlm. 45.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v1i2.2822
hendaklah  ia  kawin.  Maka  sesung- guhnya  kawin  itu  menghalangi pandangan  (mata)  dan  memelihara faraj.  Dan  barang  siapa  diantara kamu yang tidak sanggup, hendaklah berpuasa. Maka puasa itu perisai baginya”.
Para  ulama  berbeda  pendapat  dalam menetapkan  batasan  umur  bagi  orang  yang dianggap sudah baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa:

## نسلاب غولبلا نأ ةلبانحلا و ةيعفاشلا لاق و ةيراجلا و ملاغلا يف ةنس ةرشع سمخب ققحتي
Artinya:” Anak  laki-laki  dan  anak perempuan dianggap baligh apa- bila  telah  menginjak  usia  15 tahun.” 8
Ulama Hanafiyyah menetapkan  usia seseorang dianggap  baligh sebagai berikut:

## و ملاغلا يف ةرشع نامث ةيفنحلا لاق و ةيراجلا يف ةرشع عبس
Artinya:” Anak  laki-laki  dianggap  baligh bila  berusia  18  tahun  dan  17 tahun bagi anak perempuan .” 9
Sedangkan  ulama  dari  golongan Imamiyyah menyatakan:
عست و ملاغلا يف ةرشع سمخ ةيماملإا لاق و
ةيراجلا يف
Artinya:  “ Anak  laki-laki  dianggap  baligh bila  berusia  15  tahun  dan  9  tahun bagi anak perempuan .” 10
8 Muhammad Jawad  Mughniyyah, al  Ahwal al  Syakhsiyyah (Beirut:  Dar  al  ’Ilmi  lil  Malayain, t.t.), hlm. 16.
9 Jawad Mughniyyah, al Ahwal al Syakhsiyyah .
Perkawinan  menurut  hukum  Islam adalah  suatu  akad  yang  sangat  kuat  atau mis|aqan galid}an , 11 kata ini hanya digunakan  tiga  kali  dalam  al-Qur’an,  yaitu janji  antara  Allah  dan  para  Rasul-Nya (QS.Al-Ahzab:7),  janji  antara  Rasul  Musa As  dengan  umatnya  (QS.  An-Nisa:154)  dan janji perkawinan (QS. An-Nisa:21). Fakta ini mengisyarkatkan  bahwa  di  hadapan  Allah, janji  suami  dan  istri  dalam  perkawinan adalah  sekuat  perjanjian  antara  Rasul  Musa As  dengan  kaumnya,  bahkan  sekuat  janji yang  diambil  Allah  SWT  dari  para  Rasul. 12 Tujuan  umum  perkawinan  adalah  mempe- roleh  ketenangan  hidup  yang  penuh  cinta dan  kasih  sayang  ( sakinah,  mawaddah  wa rahmah ).  Kemudian  tujuan  ini  dibantu dengan tujuan-tujuan yang lain, yaitu tujuan akan reproduksi (penerus generasi), pemenuhan  kebutuhan  biologis  (seks), menjaga kehormatan dan tujuan ibadah. 13
Tujuan-tujuan  tersebut  tentu  akan sulit  terwujud  apabila  masing-masing  calon suami  dan  istri  belum  masak  jiwa  raganya. Kematangan  seseorang  dilihat  dari  kema- tangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi (haid) bagi perempuan. Dari segi umur kematangan ini, masing-masing  orang  berbeda-beda.  Dalam hadis 14 nabi  digambarkan  pada  saat  perang
10 Jawad Mughniyyah. 11 Ahmad  Rofiq, Pembaharuan  Hukum Islam  Indonesia (Yogyakarta:  Gama  Media  Offset, 2001), hlm. 103.
12 Tim  Penyusun  Direktur  Bina  KUA  dan Keluarga  sakinah, Fondasi  Keluarga  Sakinah Bacaan  Mandiri  Calon  Pengantin (Jakarta:  Subdit Bina  Keluarga  Sakinah,  Direktorat  Bina  KUA  & Keluarga  Sakinah,  Ditjen  Bimas  Islam  Kemenag RI, 2017), hlm. 4.
13 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I  Dilengkapi  Perbandingan  UU  Negara  Muslim Kontemporer (Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFA, 2013), hlm. 42.
14 َعَبْرَا  ُنْبا اَنَاَو ٍدُحُأ َم ْوَي معلص ِّيِبَّنلا َىلَع  ُتْضَرَع ُنْبا اَنَاَو ِقَدْنَخْلا َم ْوَي  ِهْيَلَع  ُتْضَرَعَو يِنْزِجُي ْمَلَف ًةَنَس َةَرْشَع

## Volksgeist
Uhud ada seorang pemuda yang berumur 14 tahun tidak diijinkan Rasulullah SAW untuk ikut perang, dan ia mengajukan diri lagi pada umur  15  tahun,  pada  perang  Khandaq  dan Rasululah  SAW  mengijinkannya  untuk  ikut berperang.
Pada  hadis  tersebut  dapat  diambil pemahaman  bahwa  batas  usia  15  tahun adalah  awal  masa  kedewasaan  bagi  anak laki-laki.  Karena  pada  usia  tersebut  anak laki-laki  telah  mengeluarkan  air  mani (mimpi  basah).  Adapun  bagi  perempuan  9 tahun  telah  dianggap  memiliki  kedewasaan seperti  Aisyah  ketika  dinikahi  oleh  Rasu- lullah Muhammad SAW. 15
Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan  pada  perkembangan jasmani  (biologis)  nya,  sehingga pada  usia  yang  biasanya  seseorang telah  mengeluarkan  air  mani  bagi pria  atau  mengeluarkan  darah  haid bagi  wanita  tetapi  orang  tersebut belum  mengeluarkan  tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya  berdasarkan  usia  yang lazim  seseorang  itu  mengeluarkan tanda-tanda  baligh.  Mulainya  usia baligh  antara  seorang  dengan  orang lain  dipengaruhi  oleh  perbedaan lingkungan,  geografis  dan  sebagai- nya. 16 Seseorang  dikatakan  telah dewasa  dan  telah  cakap  dalam
ىِنَزاَجَاَف ًةَنَس َةَرْشَع.  Artinya:” Saya  telah  mengajukan diri  kepada  Nabi  S.A.W,  untuk  ikut  perang  Uhud yang waktu itu saya baru berumur 14 tahun, beliau tidak  mengijinkan  aku.Dan  aku  mengajukan  diri lagi kepada beliau tatkala  perang Khandaq, waktu itu  umurku  15  Tahun,  dan  beliau  membolehkan aku”.
15 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 81-83.
16 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan  Agama  Islam, Ilmu  Fiqh (Jakarata: Departemen Agama, 1985), hlm. 3-4.
melakukan perbuatan hukum, menu- rut  hukum  Islam  didasarkan  pada: (1)  Umur  yang  telah  mencapai  15 (lima  belas)  tahun,  (2)  Tanda-tanda fisik ( tamyiz, baligh dan rusyd ), dan
(3) kondisi mental yang baik. 17
Terkait  dengan  prinsip  kedewasaan dalam  perkawinan,  para  ulama  cenderung tidak  membahas  batasan  usia  perkawinan secara  rinci  namun  lebih  banyak  membahas tentang  hukum  mengawinkan  anak  yang masih kecil. 18 Menurut para Imam Madzhab batasan  usia  pernikahan  tidaklah  menjadi penting, ketika orang yang sudah sangat ber- keinginan  untuk  menikah  dan  mempunyai persiapan  mustahab  untuk  melaksanakan nikah. 19 Terlepas  dari  pendapat  imam-imam madzhab,  berdasarkan  nas-nas,  baik  al- Qur’an  maupun  as-sunnah,  Islam  sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk  melangsungkan  perkawinan.  Namun demikian,  kalau  dilihat  dari  segi  kondisi orang  yang  melaksanakan  serta  tujuan melaksanakannya,  maka  melakukan  perka- winan  itu  dapat  dikenakan  hukum  wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah. 20
Peristiwa  perkawinan  Nabi  Muham- mad dengan Aisyah yang berumur 6 (enam) atau  7  (tujuh)  tahun  ini,    menurut  Ibnu
17 Dadan  Muttaqien, Cakap  Hukum  Bidang Perkawinan  dan  Perjanjian (Yogyakarta:  Insani Cita Press, 2006), hlm. 26.
18 Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah Thalaq-Rujuk dan Hukum Kewarisan (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan  Islam  Yayasan  Ihya  ‘Ulumuddin, 1971),hlm. 132.
19 Cepi Jaya Permana,  “Batas Usia Minimal Nikah  di  Negara  Muslim:  Studi  Perbandingan Negara  Indonesia,  Turki  dan  Maroko”  (Fakultas Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta, t.t.).
20 Abdul  Rahman  Ghozali, Fiqh  Munakahat (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2012), hlm. 18.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v1i2.2822
Syubrumah  mengandung Ihtimal  Khusu- siyah yang  oleh  karenananya  tidak  dapat dijadikan dalil. 21 Mangenai perkawinan Qudamah bin Mazh’un dengan puteri Zuber yang  baru  lahir  dan  perkawinan  Umar  bin Khattab  dengan  puteri  Ali  yang  masih  kecil yang  namanya  Ummu  Kulsum  tidak  dapat dijadikan hujjah .  Pendapat  inilah  yang kemudian  mempengaruhi  Pemerintah  Repu- blik Pemersatu Arab untuk tidak membenarkan  perkwinan  di  bawah  umur. Minimal  umur  yang  ditentukan  oleh Pemerintah Pemersatu Arab dalam Undang- Undang No. 78 Tahun 1931 adalah 16 tahun hijriyah  bagi  perempuan  dan  18  tahun hijriyah bagi laki-laki. 22
Perkawinan  Nabi  Muhammad  deng- an  Aisyah  semata-mata  karena  petunjuk Allah  SWT  yang  datang  dari  petunjuk malaikat  Jibril,  sebagaimana  hadis  yang  di riwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang artinya:
Dari  Ibn  Abi  Malikah,  dari  Aisyah berkata:  Jibril  As  datang  menemui Rasulullah SAW untuk menjelaskan mengenai  aku  melalui  sepotong sutra,  seraya  berkata:  inilah  istrimu di dunia dan akhirat.
Melalui  penjelasan  hadis  inilah kemudian  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa perkawinan yang dilakukan Nabi Muhammad  bukanlah  atas  kehendaknya, akan  tetapi  semata-mata  karena  perintah Allah SWT. Karena sifatnya adalah perintah, maka  sebagi  seorang  utusan-Nya  harus melaksanakan  perintah  tersebut,  meskipun belakangan  akan  terasa  asing  di  hadapan masyarakat. Untuk itu, penekanan ‘kekhusu-
21 Q.S  al-Ahzaab:  50  ( نود نم كل ةصلاخ نينمؤملا).
22 Hosen, Fiqh  Perbandingan  dalam Masalah Nikah Thalaq-Rujuk dan Hukum
Kewarisan , hlm. 135.
san’ Nabi Muhammad di atas harus dikede- pankan  agar  tidak  begitu  saja  menjadi legitimasi  baru  dalam  melakukan  praktek nikah  di  bawah  umur. 23 Firman  Allah  SWT QS. An Nisa : 6,
                                                    
                                                      
...               
Artinya:    “ Dan  ujilah  anak-anak yatim  itu sampai mereka cukup umur untuk menikah.Kemudian  jika  menurut pendapatmu  mereka  telah  cerdas (pandai  memelihara  harta)  maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya ”. 24
Kata rusydan dalam QS.  An-Nisa: 6 dalam  tafsir al-misbah, makna  kata  dasar rusydan adalah  ketepatan  dan  kelurusan.
Dari sini lahir kata rusyd yang bagi manusia adalah  kesempurnaan  akal  dan  jiwa  yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak  setepat  mungkin. 25 Perkawinan  di bawah  umur  tidak  dianjurkan  mengingat mereka  dianggap  belum  memiliki  kemam- puan  untuk  mengelola  harta  ( rusyd ).  Selain itu,  mereka  juga  belum  membutuhkan perkawinan.  Mereka  dikhawatirkan  tidak mampu  memenuhi  kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami   istri  terutama  dalam  pengelolaan keuangan rumah tangga.
Usia  kelayakan  melakukan  perkawi- nan  adalah  usia  kecakapan  melakukan
23 Ahmad  Rajafi, Nalar  Hukum  Keluarga Islam  di  Indonesia (Yogyakarta:  Istana  Publishing, 2015), hlm. 108.
24 Ummul Mukminin Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita , hlm. 77.
25 Shihab, Tafsir  al  Misbah ,  Vol.  IX:hlm. 335.

## Volksgeist
perbuatan  hukum.  Dalam  ilmu  fiqh  disebut ahliyah .  Manusia  sebagai  subjek  hukum mempunyai dua kecakapan hukum ( ahliyah ), yakni pertama , ahliyatul  wujub (kecakapan mendukung  hak).  Dimana  setiap  orang selama  masih  hidup  dipandang  cakap mendukung  hak. Kedua , ahliyatul  ada’ (kecakapan  menggunakan  hak  terhadap orang  lain).Yakni,  kecakapan  melakukan perbuatan  hukum.  Kecakapan  ini  ada  yang sempurna  dan  ada  yang  tidak  sempurna. Sesuai  dengan  jenjang  kehidupan  manusia. Selain  itu  juga  dipengaruhi  oleh  keadaan manusia  seperti  sehat  akal,  sakit  ingatan, dungu, dalam pengampuan, dan sebagainya. 26
Perkawinan  sebagai  salah  satu  ben- tuk  pembebanan  hukum  tidak  cukup  hanya dengan  mensyaratkan  baligh  (cukup  umur) saja. Pembebanan hukum ( taklif ) didasarkan pada kedewasaan yakni baligh (cukup umur) serta  cakap  melakukan  perbuatan  hukum atau aqil (berakal).  Penggabungan  antara keduanya  (baligh  dan  berakal)  inilah  yang disebut dengan mukallaf . 27
Aturan  Umur  Minimal  Perkawinan dalam Perundang-Undangan di Indonesia
Aturan batas umur minimal menikah di  Indonesia  diterangkan  dalam  Undang- undang  No  1  tahun  1974   tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi:
“Perkawinan  hanya  diizinkan  jika pihak pria  sudah mencapai umur  19 tahun  (sembilan  belas)  tahun  dan
26 Muttaqien, Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian , hlm. 19-20.
27 Mukallaf atau  yang  disebut  sebagai al- mahkum ‘alaih (subjek  hukum), adalah orang  yang telah dianggap  mampu  bertindak  hukum  baik  yang berhubungan  dengan  perintah  Allah  maupun larangan-Nya.  Mukallaf  diindikasikan  dengan cukup umur (baligh), berakal dan  memahami taklif yang dibebankan kepadanya.
pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun. 28
Penentuan ini dipertegas lagi dengan adanya  penegasan  dalam  KHI  (Kompilasi Hukum  Islam)  Pasal  15  ayat  1  dan  2  yang menyatakan bahwa:
(1) Untuk  kemaslahatan  keluarga  dan rumah  tangga  perkawinan  hanya boleh  dilakukan  dalam  pasal  7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang- kurangnya  berumur  19  tahun  dan calon  isteri  sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
(2) Bagi  calon  mempelai  yang  belum mencapai  umur  21  tahun  harus mendapat  ijin  sebagaimana  yang diatur  dalam  pasal  6  ayat  2,  3,  4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974. 29
Usia  dewasa  kaitannya  dengan kecakapan  bertindak/melakukan  perbuatan hukum  secara  umum  di  Indonesia  adalah umur  18  tahun. 30 Adapun  mengenai tindakan/perbuatan hukum tertentu misalnya melakuakan  perkawinan,  oleh  karena  usia perkawinan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka  berlaku  ketentuan  khusus  ini  ( lex spesialis ), dan inilah yang dimaksud dengan kewenangan  bertindak  hukum .  Jadi  bagi laki-laki  meskipun  sudah  dewasa  dalam  arti cakap  hukum  (umur  18  tahun)  tetapi  ia belum  mempunyai  kewenangan  hukum untuk melakukan kawin sebelum berumur 19 tahun, sebaliknya bagi perempuan meskipun
28 Lihat UU No. 1 tahun 1974, Bab2 pasal 7 ayat 1.
29 Lihat Kompilasi Hukum Islam  pada Pasal 15 ayat 1 dan 2.
30 Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) dan (2).

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v1i2.2822
belum  dewasa  dalam  arti  cakap  hukum (umur  18  tahun)  tetapi  ia  mempunyai kewenangan hukum untuk melakukan kawin tatkala sudah beumur 16 tahun. 31
Secara  metodologis,  langkah  penen- tuan  usia  kawin  didasarkan  pada  metode maslahah  mursalah. Namun  karena  bersifat ijtihad , yang kebenarannya relative , ketentuan  tersebut  tidak  bersifat  kaku. Artinya, apabila karena sesuatu hal perkawinan  dari  mereka  yang  usianya  di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun  bagi  laki-laki  dan  16  tahun  bagi perempuan,    Undang-undang  tetap  memberi jalan  keluar,  yakni  dispensasi  perkawinan melalui  pengadilan  atau  pejabat  lain  yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. 32
Adanya  penentuan  batas  usia  ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini  sejalan  dengan  prinsip  UU  Perkawinan Indonesia bahwa calon suami isteri itu harus telah  masak  jiwa  raganya  untuk  dapat melangsungkan  perkawinan,  agar  dapat mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara  calon  suami  isteri  yang  masih dibawah umur.
Disamping  itu,  perkawinan  mempu- nyai  hubungan  dengan  masalah  kepen- dudukan.  Bahwa  batas  umur  yang  lebih rendah  bagi  seorang  wanita  untuk  kawin mengakibatkan  laju  kelahiran  yang  lebih tinggi.  Berhubungan  dengan  itu,  maka
31 Asrofi,  “Batas  Usia  Dewasa  dalam Perspektif Hukum dan Penerapannya pada Pengadilan  Agama,” Varia  Peradilan  Majalah
Hukum , 2015, 52.
32 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).
undang-undang  ini  menentukan  batas  umur untuk  kawin  baik  untuk  pria  maupun wanita. 33
Beberapa  negara  muslim  berbeda pula  dalam  menentukan  batasan  usia minimal  perkawinan,  misalnya  saja  Malay- sia.  Malaysia  merupakan  Negara  federal. Undang-undang  tentang  perkawinan  diatur dalam  Hukum  Keluarga  Islam  (wilayah federal)  Undang-undang  tahun  1984  Nomor 304. Kemudian yang mengatur tentang batas minimal usia menikah terdapat pada pasal 8 sebagai berikut:
“Tidak boleh melangsungkan perka- winan  atau  melakukan  pencatatan perkawinandimana  usia  perkawinan masing-masing  di  bawah  umur  18 (delapan  belas)  tahun  bagi  laki-laki dan di bawah 16 (enam belas) tahun bagi  perempuan,  kecuali  hakim syari’ah  mengizinkannya  secara tercatat dalam kondisi tertentu”.
Selanjutnya mengenai sanksi dijelasakan dalam pasal 37, yang menyebutkan:
“Kecuali  diizinkan  menurut  hukum shar’i  setiap  orang  yang  menggu- nakan  kekerasan  atau  ancaman apapun  (a)  memaksa  seseorang untuk  menikah  yang  bertentangan dengan  keinginannya,  atau  (b) mencegah  seorang  laki-laki  yang telah  mencapai  18  (delapan  belas) tahun  atau  wanita  yang  sudah mencapai  16  (enam  belas)  tahun untuk melakukan perjanjian perkawinan yang sah adalah merupakan  suatu  kejahatan  dan harus dihukum dengan denda paling banyak  seribu  ringgit  atau  penjara
33 Penjelasan  atas  Undang-undang  Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  Nomor  4  Huruf d.

## Volksgeist
tidak  melebihi  6  (enam)  bulan  atau dihukum  dengan  hukuman  kedua- duanya yaitu denda dan penjara ”. 34
Perbedaan  penetapan  batas  usia  ini tidak  lepas  dari  pengaruh  lingkungan, geografis  dan  budaya  pada  masing-masing negara. Sebagaiman tabel dibawah ini: 35 No Negara Batasan Umur Laki - laki Perem- puan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Aljazair Bangladesh Mesir Indonesia Iraq Lebanon Libya Malaysia Maroko Yaman Utara Pakistan Somalia Yaman Selatan Syria Tunisia Turki Jordania Iran Pakistan 21 21 18 19 18 18 18 18 18 15 18 18 18 18 19 17 18 18 18 18 18 16 16 18 17 16 16 18 15 16 18 16 17 17 15 17 15 16
Dari  tabel  di  atas  dapat  ditulis minimal dua catatan. Pertama , ada beberapa
34 Diunduh dalam  makalah pada: http://sina- na.blogspot.co.id/2015/06/batas-usia-pernikahan- di-malaysia.html?m=1 . Pada hari  jumat, tanggal 15 Januari 2016, pukul 08.48 WIB.
35 Nomor  1s.d  16  dikutip  dari  bukunya Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hal.184.  sedangkan  nomor  17  s.d  19  dikutip  dari artikelnya  Sri  Wahyuni,  dalam  Jurnal Al-Ah}wa>l , Vol. 6, No. 2, 2013 M/1435 H.
negara  yang  menetapkan  umur  sama  bagi laki-laki dan perempuan, yakni Irak, Somalia (18  tahun)  dan  Yaman  Utara  (15  tahun). Kedua ,  ada  dua  Negara  yang  menetapkan umur 21 tahun bagi laki-laki, yakni Aljazair dan  Bangladesh.  Namun  umur  21  tahun  ini hanya  berlaku  bagi  laki-laki,  sementara menurut penelitian kesehatan, usia aman dari penyakit  kanker serviks adalah  usia  di  atas
20 tahun. 36
Di  Mesir,  meskipun  perkawinan yang  dilakukan  oleh  orang  yang  belum mencapai batas umur terendah itu sah, tetapi tidak  boleh  didaftarkan.  Di  Syiria,  yang diatur  bukan  hanya  batas  umur  terendah untuk  menikah,  tetapi  juga  selisih  umur antara  pihak  laki-laki  dan  perempuan  yang hendak  melangsungkan  perkawinan.  Jika perbedaan  umur  antara  pihak  laki-laki  dan perempuan  yang  hendak  melangsungkan perkawinan itu terlalu jauh maka pengadilan dapat melarang perkawinan itu. Di Yordania, aturannya  lebih  rinci  lagi,  jika  perbedaan umur antara pasangan yang hendak melangsungkan  perkawinan  itu  melebihi  20 (dua  puluh)  tahun  maka  perkawinan  itu tegas-tegas  dilarang  kecuai  ada  izin  khusus dari pengadilan. 37
Adapun sikap Negara-negara Muslim  bagi  pelaku  perkawinan  sebelum mencapai  umur  minimal  boleh  melakukan perkawinan  adalah  bervariasi,  yang  mana dijelaskan sebagai berikut: 38
36 Khairuddin  Nasution, Hukum  Perdata (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan  Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFA, 2013), hlm. 378.
37 Atho  Mudzar, Hukum  Keluarga  di  Dunia Islam Modern (Suatu Studi Perbandingan) (Jakarta: Al  Hikmah  dan  Badan  Peradilan  Agama  Islam, 1994), 28.
38 Nasution, Hukum  Perdata  (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim , hlm. 378-379.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v1i2.2822
1. Indian dan Pakistan, dengan menghukum pelanggar.
2. Mesir,  dengan  melarang  mencatat- kan perkawinan di bawah umur, dan tidak mengakui akibat-akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan,  misalnya  status  hukum anak yang dilahirkan.
3. Timur  Tengah,  membolehkan  nikah di  bawah  umur  tetapi  harus  dengan izin  pengadilan  (hanya  dengan  izin pengadilan).
Meskipun  masing-masing  negara memiliki  standar  umur  perkawinan  yang berbeda,  namun  intinya  prinsip  kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan.
Dengan  demikian  keabsahan  perkawinan tidak  semata-mata  karena  terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan.

## Analisis Usia Minimal Nikah
Berdasarkan  uraian  di  atas  konsep batas  minimal  umur  kawin  yang  diterapkan pada masing-masing negara berbeda. Mereka mempunyai standar tersendiri untuk menentukan  batas  minimal  umur  kawin. Perbedaan  ini  terjadi  karena  dalam  Al- Qur’an  dan  hadis  tidak  secara eksplisit menetapkan usia nikah. Kendatipun demikian  secara implisit baik  Al-Qur’an maupun  hadis  tampak  mengakui  bahwa perkawinan  sebagi  salah  satu  ciri  bagi kedewasaan seseorang.
Dalam hadis nabi yang di riwayatkan Jamaah Ulama’ hadis, yang artinya;
“Dari  Abdullah  bin  Mas’ud  r.a,  ia berkata:  telah  berkata  kepada  kami Rasulallah  s.a.w.:  Hai  sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang  telah  sanggup  melaksanakan
kehidupan suami istri, maka hendaklah  ia  kawin.  Maka  sesung- guhnya  kawin  itu  menghalangi pandangan  (mata)  dan  memelihara faraj.Dan  barang  siapa  diantara kamu  yang  tidak  sanggup,  hendak- lah  berpuasa.Maka  puasa  itu  perisai baginya”.
Dalam  hadis  tersebut  berarti  bahwa yang  diperintahkan  kawin  adalah  orang- orang  berumur  antara  25-30  tahun.  Umur dimana seorang itu telah sanggup melakukan hubungan  suami-istri,  seperti  umur  Nabi Muhammad  ketika  kawin  dengan  Khadijah, yaitu  umur  25  tahun.Kemudian  hadis  inilah yang  dijadikan  dasar  oleh  pemerintah  untuk menetapkan  umur  yang  paling  tepat  untuk melaksanakan  perkawinan,  sehingga  perka- winan itu mencapai tujuannya. 39
Dari segi kesehatan, menurut penelitian  bahwa  penyakit  kanker serviks (kanker  leher  rahim),  merupakan  kanker paling  berbahaya  kedua  bagi  perempuan setelah  kanker  payudara.  Kanker  ini menyerang bagian terendah dari rahim yang menonjol  ke  puncak  liang  senggama.  Salah satu  faktor  penyebab  kanker serviks adalah aktivis  seksual  usia  dini,  sebab  perempuan muda  mempunyai  kondisi  leher  Rahim belum  matang.  Kematangan  disini  bukan dihitung  dari  datangnya  menstruasi,  tetapi kematangan  sel-sel  mukosa  yang  terdapat pada  selaput  kulit.Umumnya  sel  mukosa  ini baru  mengalami  kematangan  pada  saat perempuan  berusia  di  atas  20  tahun.  Ketika perempuan  berusia  di  bawah  18  tahun, kondisi  sel  mukosa  yang  terdapat  dalam leher rahim belum begitu sempurna menerima  rangsangan  dari  luar,  termasuk dari  sperma.Akibatnya,  setiap  saat  sel
39 Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan , hlm. 45-46.

## Volksgeist
mukosa  bisa  berubah  menjadi  kanker. Perubahan  sifat  sel  akibat  rangsangan  bisa meningkatkan  pertumbuhan  sel  mati  yang berpotensi menyebabkan kanker. 40
Menurut  Dadang  Hawari  usia  yang ideal  menurut  kesehatan  dan  juga  program KB (Keluarga Berencana) yakni, usia antara 20-25 tahun bagi perempuan dan usia antara 25-30  tahun  bagi  laki-laki  dengan  alasan. Pertama, bahwa  memang  benar  anak  yang telah aqil  balig ditandai  dengan  ejakulasi (mimpi  basah)  bagi  laki-laki  dan  haid ( menarche, menstruasi pertama) bagi perempuan,  tetapi  bukan  berarti  siap  kawin. Perubahan biologis tersebut baru merupakan pertanda  bahwa  proses  pematangan  organ reproduksi  mulai  berfungsi,  namun  belum siap untuk bereproduksi (hamil dan melahirkan). Kedua, dari  segi  psikologis, anak  remaja  masih  jauh  dari  kedewasaan ( mature ,  matang  dan  mantap),  kondisi kejiwaannya  masih  labil  dan  belum  dapat dipertanggung  jawabkan  sebagi  suami/istri apalagi sebagai orang tua. 41 Ketiga, dari segi kemandirian,  usia  remaja  sebagian  besar aspek  kehidupannya  masih  tergantung  pada orang  tua  dan  belum  mementingkan  aspek afeksi (kasih sayang).
Penetapan  batas  umur  19  (sembilan belas)  tahun  untuk  laki-laki  dan  16  (enam belas)  tahun  untuk  perempuan  dalam Undang-Undang Perkawinan itu lebih tinggi dengan  ketentuan  yang  terdapat  baik  dalam Ordonansi  maupun  dalam  kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Pembuat  Ran- cangan Undang-undang Perkawinan mungkin menganggap umur 19 dan 16 tahun
40 Nasution, Hukum  Perdata  (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim , hlm. 382.
41 Dadang Hawari, Al-Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 210-211.
bagi  seseorang  lebih  matang  fisiknya  dan kejiwaannya daripada 18 tahun atau 15 tahun sebagimana yang ditetapkan dalam ordonansi dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 42 Sebaliknya  bagi  mereka  yang beragama  Isam,  sebelum  lahirnya  Undang- undang Perkawinan tidak terdapat ketentuan yang  tegas  berapakah  batas  kedewasaan seseorang itu.Oleh karena itu, pada masa itu sering  terjadi  perkawinan  di  antara  orang- orang  yang  masih  di  bawah  umur.  Hidup bersama  untuk  perkawinan  semacam  ini ditangguhkan  hingga  kedua  mempelai dianggap cukup dewasa. 43
Jika  dilihat  dari  segi  latarbelakang Undang-Undang  Perkawinan,  yang  terben- tuk  pasca  kemerdekaan  yakni  sebelum reformasai,  yang  masih  mengadopsi  hukum belanda (BW) dimana usia dewasa adalah 21 tahun.  Undang-undang  Perkawinan  ini merupakan  pergeseran  hukum  dari  hukum Islam  (Fikih  konvensional).  Dimana  fikih melihat usia dewasa hanya dari segi biologis saja 44 ,  sedangkan  Undang-undang  Perkawi- nan selain melihat dari segi biologis juga dari segi  psikologi. 45 Kemudian  batas  usia  nikah ini  dipertegas  lagi  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI). 46 Selanjutnya  mengalami keberanjakan  pada Counter  Legal  Draft (CLD)  KHI  yang notabene nya  merupakan
42 Pasal  4  ayat  (1)  Ordonansi  Perkawinan Kristen  Indonesia,  1933-1974,  dan  pasal  29  Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
43 Lili  Rasjidi, Hukum  Perkawinan  dan Perceraian  di  Malaysia  dan  Indonesia (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991), hlm. 76.
44 Yakni  ditandai  dengan,  ketika  anak  laki- laki sudah mimpi bahas, dan anak perempuan sudah haid pertama.
45 Dilihat  dari  kematangan  mental,  cara berfikir  dan  juga  kemapanan  secara  ekonomi, dalam  artian  mampu  untuk  menafkahi  keluarganya nantinya.
46 Yakni  batas  minimal  usia  nikah  untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v1i2.2822
sebuah  tawaran  pembaharuan  bagi  hukum keluarga Indonesia. 47
Namun penetapan batas usia minimal menikah  yang  ditetapkan  pemerintah  dalan Undang-undang  Perkawinan  Pasal  7  ayat  1: Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria sudah  mencapai  umur  19  tahun  (sembilan belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
Pasal  tersebut  telah  nyata-nyata bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945  yang  menyatakan,”  segala  warga negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan tidak ada kecualinya,” hal dimaksud bersifat  diskriminatif  secara  hukum,  karena pasal  tersebut  memberikan  peluang  batas minimal  seorang  anak  perempuan  untuk dapat menikah, padahal pada ketentuan yang sama,  anak  laki-laki  dilindungi  dengan mencantumkan  batas  usia  menikah  19 tahun. 48 Anggapan  mitos  bahwa  perempuan tumbuh  dewasa  lebih  cepat  menjadi  tidak relevan  secara  penelitian,  dimana  usia  16 tahun  seorang  anak  perempuan  belum mencapai  kedewasaan  berpikir  dan  belum sempurnanya  perkembangan  alat  reproduksi pada usia tersebut. Sehingga pembedaan usia tersebut  dilakukan  tanpa  justifikasi  yang jelas selain karena alasan jenis kelamin.
Hal ini juga bertentangan dengan dua semangat  besar  yang  diciptakan  oleh pemerintah Republik Indonesia. 49
1. Adanya  undang-undang  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
47 CLD-KHI menawarkan batas  usia minimal  nikah  bagi  calon  suami  dan  isteri  sama yakni 19 tahun.
48 Salinan Putusan Nomor 22/PUU- XV/2017, hlm. 11.
49 Rajafi, Nalar  Hukum  Keluarga  Islam  di Indonesia , hlm. 119.
Pasal 1 ayat (1):
Anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.
Pasal 1 ayat (2):
Perlindungan  anak  adalah  segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  anak  dan  hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal  sesuai dengan  harkat dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 1 ayat (12):
Hak  anak  adalah  bagian  dari  hak asasi  manusia  yang  wajib  dijamin, dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerin- tah, dan Negara.
Pasal 26 ayat (1) poin (c):
Orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab
untuk:
mencegah trjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
2. Aturan  tentang  wajib  belajar  12 tahun di Indonesia.
Mengenai  aturan  ini,  peme-
rintah  akan  mulai  menjalankan kebijakan terkait upaya peningkatan mutu  dan  kualitas  pendidikan  di
Indonesia melalui Pendidikan Menengah  Universal  (PMU),  atau dikenal  dengan  “rintisan  wajib belajar  12  tahun”.  Pendidikan Menengah  Universal  12  tahun ditempuh  untuk  menjaring  usia

## Volksgeist
produktif  Indonesia.  Menteri  Nuh menyampaikan terdapat bonus demografi untuk  Indonesia  pada tahun  2010  sampai  dengan  2035. Artinya,  sepanjang  rentang  tahun ini terdapat kumpulan peserta didik usia potensial dan produktif. 50
Menilik  dari  keterangan  di atas, maka dapat ditarik kesimpulan untuk  standar  umur  minimal  bagi calon  istri  hendaklah  berdasarkan UU  tentang  perlindungan  anak dimana  usia  anak-anak  adalah  di bawah  18  tahun,  dan  setelah menyelesaikan  wajib  belajar  12
tahun atau setelah lulus
SMA/MA/SMK, yakni sekitar
18/19 tahun. 51
Maka  disini  penulis  mereko- mendasikan  untuk  para  pembuat kebijakan  khususnya  pemerintah untuk dapat merubah aturan tentang batas minimal usia khusunya perempuan  (dari  16  tahun  menjadi 18/19  tahun),  yang  sering  menjadi korban dalam hal ini. Karena masih adanya  pemikiran ortodoks yang masih  tertanam  sejak  dulu  tentang orang  tua  perempuan  sebagai  wali perempuan  mempunyai  kewena- ngan  untuk  menikahkan  anak perempuannya  yang  masih  kecil. Kemudian  melihat  dari  beberapa negara  yang  telah  memeberikan sanksi  terhadap  para  pelanggar yang melakukan perkawinan
50 Ibid, hlm. 120.
51 Yusuf  musa  menyatakan  usia  baligh  itu diketahui setelah seseorang berusia 21 tahun, sebab masa sebelum usia 21 tahun disebut fase belajar dan kurang kematangan dalam pengalaman hidup. Lihat dalam  (T.M.  Hasbi  Ash-Shiddieqy. Pengantar Hukum Islam, Cet. ke- VI, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 241.
dibawah umur atau memaksa perkawinanyang  bukan  atas  kehen- daknya,  maka  menurut  hemat penulis  sudah  waktunya  untuk merevisi  ulang  tentang  undang- undang  Perkawinan,  karena  ada beberapa  pasal  dalam  undang- undang  yang  telah  tidak  sesuai dengan era saat ini.
Untuk  itu  hal  yang  paling besar  dan  mendasar  dan  sangat mendesak  saat  ini  adalah,  perlunya rekonstruksi  budaya  untuk  mengu- bah maindset (pola pikir) masyarakat tentang nilai-nilai anak, dan  perkawinan  dari  tindakan eksploitatif  yang  merugikan  anak, menjadi  penyiapan  generasi  muda dengan  melindungi  serta  menjamin hak-hak  anak  untuk  dapat  hidup dan  berkembang  dengan  baik. Untuk  menjemput  kehidupan  masa depan yang lebih baik.

## Kesimpulan
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  di simpulkan bahwa pernikahan di bawah umur merupakan  sebuah  fenomena  masyarakat yang  menimbulkan  adanya  permasalahan  di dalamnya.  Meskipun  dalam  Hukum  Islam tidak  menerangkan  secara  mutlak  tentang batas  umur  menikah,  namun  menerangkan secara  tersirat  tentang  kedewasaan  sebagai salah  satu  syarat  manusia  sebagai  subyek hukum  ( maf’ul  alaih ),  yang  mana  akan dimintai  pertanggungjawaban  hukumnya kelak.
Meskipun  masing-masing  negara memiliki  standar  umur  perkawinan  yang berbeda,  namun  intinya  prinsip  kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan. Dengan  demikian  keabsahan  perkawinan tidak  semata-mata  karena  terpenuhinya

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v1i2.2822
rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan
Penentuan batas umur minimal nikah diberbagai  negara  merupakan  hasil ijtihad, usaha untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan  kemaslahatan  serta  ajaran  al-Qur’an dan  hadis.  Kemudian,  mengenai nash tentang  Rasulullah  SAW  yang  menikahi ‘Aisyah  di  usia  dini  perlu  dipahami  seiring dengan  tuntunan  situasi  dan  kondisi  waktu itu,  karena  tuntunan  kemaslahatan  yang  ada pada  waktu  itu  dibanding  dengan  sekarang jelas  sudah  berbeda.  Maka  disini  penulis merekomendasikan  untuk  para  pembuat kebijakan khususnya pemerintah untuk dapat merubah  aturan  tentang  batas  minimal  usia khusunya perempuan (dari 16 tahun menjadi 18/19 tahun)

## Daftar Pustaka
Asrofi.  “Batas  Usia  Dewasa  dalam Perspektif Hukum dan Penerapannya pada  Pengadilan  Agama.” Varia
Peradilan Majalah Hukum , 2015.
“Dikutip  dari  salinan  putusan  Nomor:
22/PUU-XV/2017 Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia.,” t.t.
Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelem- bagaan  Agama  Islam. Ilmu  Fiqh . Jakarata: Departemen Agama, 1985.
Hawari, Dadang. Al-Qur’an Ilmu
Kedokteran  Jiwa  dan  Kesehatan Jiwa .  Yogyakarta:  PT.  Dana  Bhakti Prima Yasa, 1997.
Hosen,  Ibrahim. Fiqh  Perbandingan  dalam Masalah  Nikah  Thalaq-Rujuk  dan Hukum  Kewarisan .  Jakarta:  Balai Penerbitan  dan  Perpustakaan  Islam Yayasan Ihya ‘Ulumuddin, 1971.
Jawad  Mughniyyah,  Muhammad. al  Ahwal al  Syakhsiyyah .  Beirut:  Dar  al  ’Ilmi lil Malayain, t.t.
Jaya  Permana,  Cepi.  “Batas  Usia  Minimal Nikah  di  Negara  Muslim:  Studi Perbandingan Negara Indonesia,
Turki dan Maroko.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.
Kementerian  Agama  RI. Ummul  Mukminin Al-Qur’an  dan  Terjemahan  untuk Wanita . Jakarta: Wali, 2012.
Masfuful  Fuad,  Ahmad.  “Ketentuan  Batas Minimal  Usia  Kawin:  Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-
Undang  Perkawinan”  1  Nomor  1
(April 2016). Muchtar,  Kamal. Asas-asas  Hukum  Islam tentang  Perkawinan .  Jakarta:  Bulan
Bintang, 1974. Mudzar,  Atho. Hukum  Keluarga  di  Dunia Islam Modern (Suatu Studi
Perbandingan) .  Jakarta:  Al  Hikmah dan  Badan  Peradilan  Agama  Islam,
1994.
Muhdlor,  A.  Zuhdi. Memahami  Hukum Perkawinan  (Nikah,  Talak,  Cerai, dan  Rujuk) .  2  ed.  Bandung:  Al- Bayan, 1995.
Muttaqien,  Dadan. Cakap  Hukum  Bidang
Perkawinan dan Perjanjian .
Yogyakarta: Insani Cita Press, 2006. Nasution,  Khairuddin. Hukum  Perdata (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan
Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim . Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFA, 2013.
Nasution, Khoiruddin. Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer . Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFA, 2013.

## Volksgeist
Rahman  Ghozali,  Abdul. Fiqh  Munakahat . Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2012.
Rajafi,  Ahmad. Nalar  Hukum  Keluarga
Islam  di  Indonesia .  Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
Rasjidi,  Lili. Hukum  Perkawinan  dan
Perceraian di Malaysia dan Indonesia . Bandung: Remaja
Rosdakarya Offset, 1991.
Rofiq,  Ahmad. Hukum  Islam  di  Indonesia . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
———. Pembaharuan Hukum Islam Indonesia . Yogyakarta: Gama Media
Offset, 2001.
Shihab,  M.  Quraish. Tafsir  al  Misbah .  IV.
Vol.  Vol.  IX.  Jakarta:  Lentera  Hati, 2005.
Tim  Penyusun  Direktur  Bina  KUA  dan Keluarga sakinah. Fondasi Keluarga Sakinah  Bacaan  Mandiri  Calon Pengantin .  Jakarta:  Subdit  Bina Keluarga  Sakinah,  Direktorat  Bina KUA  &  Keluarga  Sakinah,  Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.