FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 May 2023, Vol.8 No.1

## S I S T E M   P E M E R I N T A H A N   D A N   P O L I T I K   Y A N G D I T E R A P K A N   D I   K E R A J A A N   M A J A P A H I T   ( D I B A W A H K E P E M I M P I N A N   R A J A   H A Y A M   W U R U K )

## Muhammad Nurun ‘ Ala Nuur1, Fahruddin2*
Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Yogyakarta Email:
alanyklol123@gmail.com fahruddin@upy.ac.id

## Abstract
Majapahit was a kingdom based in East Java, Indonesia. Why can you say that, because when viewed from the legacy of Majapahit which is entirely located in East Java, especially in Trowulan Mojokerto which  is  concrete  evidence  of  the  existence  of  the  Majapahit  kingdom.  The  Majapahit  Empire  has developed  an  orderly  system  of  government  in  terms  of  politics  and  government.  The  Majapahit Kingdom under the leadership of King Hayam Wuruk can indeed be said to be prosperous, but apart from  that  it  can  also  be  said  to  have  almost  slumped,  almost  collapsed  here  in  the  sense  that  it  was almost destroyed because of internal and external rebellions. clear with a decentralized system and a rigid bureaucracy. The king is considered the incarnation of a god and is the supreme ruler and sits at the  top  of  the  hierarchy  of  power  assisted  by  government  bureaucratic  officials.  Central  -  regional government structure is very tight.
Keywords  :  Majapahit,  Political  system,  government  system,  implementation  of political programs

## Abstrak (Indonesia Version)
Majapahit  adalah  sebuah  kerajaan  yang  berpusat  di  Jawa  Timur,  Indonesia.  Kenapa  bisa  dikatakan  demikian, karena  bila  dilihat  dari  peninggalan  Majapahit  yang  keseluruhannya  berada  di  Jawa  Timur  khususnya  di Trowulan  Mojokerto  yang  menjadi  bukti  kongkrit  adanya  kerajaan  Majapahit.  Kerajaan  majapahit  telah mengengembangkan sistem pemerintahan yang teratur dalam hal politik dan pemerintahan. Kerajaan Majapahit dibawah  kepemimpinan  Raja  Hayam  Wuruk  memang  bisa  dikatakan  makmur,  tetapi  diluar  itu  juga  bisa dikatakan  hampir  terpuruk,  hampir  terpuruk  disini  dalam  artian  hampir  hancur  karena  terjadi  pemberontakan Internal  dan  Eksternal  Majapahit  telah  meletakkan  dasar-dasar  pemerintahan  yang  menganut  doktrin cosmoginos di  mana kekuasaan memiliki territorial  yang jelas dengan sistem desentralisasi  dan birokrasi  rigit. Raja dianggap sebagai titisan dewa dan merupakan penguasa tertinggi dan menduduki puncak hirakhi kekuasaan dibantu oleh pejabat birokrasi pemerintahan. Strutur pemerintahan pusat – daerah sangat rapat.
Kata kunci : Majapahit, Sistem politik, sistem pemerintahan, pelaksaan program politik
DOI :  - Received : Accepted : Published :
Copyright Notice
:
Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of
the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. LATAR BELAKANG
Kerajaan  Majapahit  adalah  kerajaan  Hindu-Budha  terakhir  yang  menguasai  Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Negarakertagama, kekuasaannya  terbentang  dari  Jawa,  Sumatra,  Semenanjung  Malaya,  Kalimantan,  hingga Indonesia timur, sementara wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Tanggal pasti yang digunakan  sebagai  tanggal  lahir  kerajaan  Majapahit  adalah  hari  penobatan  Raden  Wijaya sebagai  raja,  yaitu  tanggal  15  bulan  Kartika  tahun  1215  M  tahun  yang  bertepatan  dengan tanggal 10 November 1293 M. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana (Wahyudi 2013).
Raden  Wijaya  dinobatkan  menjadi  Raja  Majapahit  pertama  pada  tahun  1293  dengan gelar  Kertarajasa  Jayawardhana.  Sebagai  seorang  Raja  besar,  Raden  Wijaya  memperistri empat putri Kertanegara sebagai permaisurinya. Dari Tribuana, ia mempunyai seorang putra yang  bernama  Jayanegara,  sedangkan  dari  Gayatri,  Raden  Wijaya  mempunyai  dua  orang putri, yaitu Tribuanatunggadewi dan Rajadewi Maharajasa (Wahyudi 2013).
Majapahit  juga  merupakan  suatu  kerajaan  yang  berpusat  di  Jawa  Timur,  Indonesia. Kenapa  bisa  dikatakan  begitu?,  karena  bila  dilihat  dari  peninggalan  Majapahit  yang keseluruhannya berada di Jawa Timur khususnya di Trowulan Mojokerto yang menjadi bukti kongkrit  adanya  Kerajaan  Majapahit.  Kota  Trowulan  yang  sekarang  ini  bisa  membuktikan bahwa  posisi  saat  ini  Kota  Trowulan  sendiri  sangatlah  strategis  yang  dapat  diakses  melalui jalur darat maupun jalur air. Dan letak Trowulan yang berada di daerah yang relatif datar dan dekat  dengan  pusat  Kerajaan  terdahulu  seperti  Kediri,  Singhasari,  Jenggala,  dan  Panjalu (Prof.  Dr.  Slamet  Muljana  2005).  Sehingga  dapat  memungkinkan  terjadinya  kontak  antara daerah-daerah tersebut, baik untuk kepentingan perdagangan, sosial budaya,  maupun politik. Dan  sejatinya  kota  ini  letaknya  tidak  terlalu  jauh  dari  kota  pelabuhan  seperti  Surabaya, Gresik, Tuban, dan Pasuruan (Adrisijanti 2012).
Sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit, Singhasari telah menjadi Kerajaan paling kuat di  Jawa.  Majapahit  secara  umum  dapat  dianggap  sebagai  titik  puncak  Kebudayaan  Hindu Jawa.  Kertarasjasa  Jayawardhana  atau  disebut  juga  Raden  Wijaya  yang  nantinya  menjadi pendiri  Kerajaan  Majapahit  sekaligus  menjadi  raja  pertama  Kerajaan  Majapahit  yang memerintah  pada  tahun  1293-1309.  Dengan  gelar  Naraya  Sanggramawijaya  Sri  Maharaja Kertarajasa  Jayawardhana  atau  biasa  juga  disebut  dengan  gelar  Prabu  Kertarajasa Jayawardana.  Raden  wijaya  merupakan  nama  lazim  yang  dipakai  para  Sejarawan  untuk menyebut pendiri Kerajaan Majapahit. Nama ini terdapat dalam Pararaton yang ditulis pada masa sekitar abad ke -15 (Purwadi 2010).
Setelah pemberontakan Jayakatwang. Raden Wijaya melarikan diri dari kejaran para pasukan Jayakatwang, dan pada saat itu juga Raden Wijaya mencari perlindungan dari Aria Wiraraja yang  masih  setia  pada  Kerajaan  Majapahit,  pada  saat  Raden  Wijaya  datang,  penyambutan yang  sangat  baik  dilakukan  oleh  Wiraraja,  ketika  penjamuan  makan  ada  sebuah  atau  salah
satu  dialog  panjang  yang  dilakukan  oleh  Wiraraja  dengan  Raden  Wijaya,  Raden  Wijaya menyampaikan  cita-citanya  bahwa  ia  ingin  menggulingkan  Prabu  Jayakatwang  dan  ingin mendirikan  Kerajaan  baru  yang  bisa  menguasai  Jawa.  Wiraraja  akan  diberi  setengah  dari kekuasaan Raden Wijaya jika hal itu terjadi. Mendengar tersebut Aria Wiraraja menyatakan kesediaannya membantu segala usaha Raden Wijaya untuk berpura-pura menyerahkan diri ke Prabu Jayakatwang dan Wiraraja berpesan agar Raden Wijaya selama tinggal di sana untuk menyelidiki kekuatan Kediri kemudian mengajukan permohonan untuk membuka hutan atau babat alas dan tanah tandus di tarik dan dibersihkan (Prof. Dr. Slamet Muljana 2005).
Dalam  waktu  singkat  hutan,  tanah,  beserta  lingkungan  yang  ingin  dijadikan  perkampungan dan  dibuka  lagi  dengan  nama  baru  yaitu  Majapahit,  sebuah  perkampungan  kecil  yang rakyatnya kala itu hidup dengan sederhana. Raden Wijaya kemudian memindahkan Ibu Kota ke  Trowulan,  dan  mendirikan  Kerajaan  yang  bernama  Kerjaan  Majapahit  dan  mengambil nama Kertarajasa Jayawardhana (Prof. Dr. Slamet Muljana 2006).

## 2. METODE
Metode  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mencari  tahu  bagaimana sistem  Politik  Kerajaan  Majapahit  di  Era  kepemimpinan  Raja  Hayam  Wuruk.  Dengan menggunakan  metode  Studi  Pustaka  metode  menganalisis  jurnal,  dokumen  kesejarahan, buku,  serta  dengan  memverivikasi  berberapa  jurnal  yang  memiliki  kredibilitas  yang menjelaskan  tentang  Sistem  Politik  Kerjaan  Majapahit  di  Era  kepemimpinan  Raja  Hayam Wuruk (Nafisah, Ainin, and Tohe 2021).
Dalam  melaksanakan  penelitian,  penulisan  menggunakan  metode  historis.  Dalam (SYAMSUDDIN  and  Nursam  2007).  Menjelaskan  bahwa  penelitian  dimulai  dengan pengumpulan  sumber  (heuriistik),  menguji  keaslian  data,  interpretasi  dan  historiografi  atau menuliskan  lagi  menjadi  yang  lebih  baik.  Penelitian  yang  dilakukan  hanya  menggunakan sumber  sekunder  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  mengenai  sistem  Politik  Kerajaan Majapahit  di  Era  kepemimpinan  Raja  Hayam  Wuruk  dan  tentunya  dari  data  sumber  yang akurat dapat dijadikan kajian pada artikel ini.
Terakhir dari fokus penulisan ataupun penelitian ini yaitu tahap penulisan sejarah atau historiografi.  Penulisan  sejarah  harus  mengutamakan  aspek  kronologis  atau  kejadian (Kuntowijoyo 2013). Dalam memenuhi aspek kronologis tersebut maka penulisan artikel ini melakukan penulisan berdasarkan urutan peristiwa. Dalam pembahasan artikel secara runtut menjelaskan sistem Politik Kerajaan Majapahit Era Raja Hayam Wuruk.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Majapahit  adalah  kerajaan  besar  yang  memiliki  sejumlah  peraturan  di  dalamnya, termasuk  sistem  Politik  yang  diterapkan  di  dalam  pemerintahan  nya,  kali  ini  di  artikel  ini
mengambil  sistem  politik  pemerintahan  Majapahit  di  Era  Raja  Hayam  Wuruk.  Sebelum masuk  ke  inti  pembahasan  marilah  kita  simak  dulu  bagaimana  sepakk  terjang  maupun kehidupan  dari  seorang  Raja  yang  bernama  Hayam  Wuruk,  Hayam  Wuruk  adalah  Raja keempat Kerajaan Majapahit yang memerintah antara tahun 1350-1389 masehi, Setelah resmi menjadi Raja di Kerajaan Majapahit gelarnya adalah Sri Rajasanagara (Harry 2010).
Kerajaan  yang  pernah  berdiri  dari  sekitar  tahun  1293  hingga  1528  M  ini,  mencapai puncak  kejayaannya  menjadi  kemaharajaan  raya  yang  menguasai  wilayah  yang  luas  di nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389 (Purwadi, 2010). Sejarah Majapahit disebutkan dalam kitab Pararaton dan Nagarakertagama diawali  dengan  pembukaan  hutan  Tarik  oleh  Raden  Wijaya  yang  terletak  di  Delta  Sungai Brantas, peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1293 (Adrisijanti 2012).
Hayam Wuruk juga merupakan Raja tersbesar dalam sejarah Kerajaan Majapahit yang memerintah,  kemudian  didampingi  juga  oleh  patih  yang  Tangguh  yakni  Patih  Gajah  Mada. Di  bawah  kekuasaannya,  Kerajaan  Majapahit  mampu  mencapai  puncak  kejayaannya.  Dari semua  itu  tidak  terlepas  dari  peran  masyarakat,  Raja,  para  bawahan,  hingga  militer Kerajaannya,  sehingga  Kerajaan  Majapahit  saat  itu  (di  bawah  kepemimpinan  Raja  Hayam Wuruk) sangat makmur dan bisa dikatakan bahagia sentosa (Marwati Djoened Poesponegoro 1984).
Nama  Hayam  Wuruk  bermakna  “Ayam  Terpelajar”.  Saat  ia  dilahirkan,  alam menyambutnya  dengan  terjadinya  gempa  bumi,  hujan lebat,  dan  meletusnya  Gunung  Kelud di Jawa Timur. Dikatakan juga bahwa Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa di hadapan  Ratu  Tribhuwana  Tunggadewi  saat  Hayam  Wuruk  baru  saja  dilahirkan.    Hayam Wuruk  merupakan  sosok  pemberani  dan  tegas,  ia  juga  memiliki  keahlian  dalam  bidang pemerintahan.  Inilah  yang  kemudian  membawanya  sukses  membawa  Imperium  Majapahit mencapai masa Kejayaan (Andriana Sofiarini 2018).
Di  lain  sisi  Hayam  Wuruk  dinobatkan  menjadi  Raja  Majapahit  bergelar  Sri Rajasanagara pada 1350 M. Hayam Wuruk dinobatkan setelah ratu Tribhuwana Tunggadewi menyerahkan  takhta  Majapahit  kepadanya,  ketika  menjadi  Raja  Majapahit,  Hayam  Wuruk baru  berusia  16  tahun.  Peran  Mahapatih  Gajah  Mada  sebagai  sosok  yang  telah berpengalaman  sangat  penting  dalam  pemerintahan  kerajaan  yang  dipimpin  oleh  Hayam Wuruk, dan perlu diketahui bahwa Gajah Mada sudah mengasuh Hayam Wuruk sejak kecil, seperti main dan latihan berburu dan mengajarkan adab etika (Haryono 1997).
Sesudah  mencapai  puncaknya  pada  abad  ke-14,  kekuasaan  Majapahit  berangsur- angsur  melemah.  Setelah  wafatnya  Hayam  Wuruk  pada  tahun  1389,  Majapahit  memasuki masa  kemunduran  salah  satunya  adalah  akibat  konflik  perebutan  takhta.  Pewaris  Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani, yang menikahi sepupunya sendiri, pangeran Wikramawardhana.  Hayam  Wuruk  juga  memiliki  seorang  putra  dari  selirnya  yaitu Wirabhumi yang juga menuntut haknya atas takhta. Akhirnya munculah perang saudara yang
pertama kali yang sering disebut perang Paregreg diperkirakan terjadi pada tahun 1405-1406, antara  Wirabhumi  melawan  Wikramawardhana.  Beralihnya  kekuasaan  Hindhu-Budha  ke sistem kekuasaan bercorak Islam. Menurut serat kandha dan babad yang bersifat Islam yang ditulis kemudian dan Menurut cerita, peristiwa direbutnya kota kerajaan kuno Majapahit oleh orang Islam pada 1527 M (Sofyan 2010).

## Sistem  Pemerintaha  Kerajaan  Majapahit  di  Bawah  Kepemimpinan  Raja  Hayam Wuruk
Kerajaan  Majapahit  dibawah  kepemimpinan  Raja  Hayam  Wuruk  memang  bisa dikatakan  makmur,  tetapi  diluar  itu  juga  bisa  dikatakan  hampir  terpuruk,  hampir  terpuruk disini dalam artian hampir hancur karena terjadi pemberontakan Internal dan Eksternal. Pada waktu  pemerintahan  masih  berada  di  tangan  Tribhuwanattunggadewi,  Hayam  Wuruk  telah dinobatkan  menjadi  raja  muda  (rajakumara).  Dalam  sebuah  prasasti  yang  dikeluarkan  oleh Wisnuwarddhani atau Tribhuwanattunggadewi jayawismuwarddhani disebutkan bahwa Dyah Hayam  Wuruk  menjadi  penguasa  di  Jiwana  (jiwanarajnapratistita  dyah  Hayam  Wuruk bathara  sri  ra  (jasanagara)  nama  rajabhiseka).  Pada  tahun  1350  Hayam  Wuruk  dinobatkan menjadi raja Majapahit bergelar Sri Rajasanagara (Haryono 1997).
Selama  pemerintahannya  yang  berakhir  pada  tahun  1389  (ia  meninggal  pada  tahun tersebut),  kerajaan  Majapahit  mencapai  puncak  kebesaran.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  peranan sang  Mahapatih  Gadjah  Mada  yang  mendampingi  sebagai  Patih  Hamangkubhumi.  Usaha- usaha  Hayam  Wuruk  selama  pemerintahannya  adalah  meningkatkan  kemakmuran  rakyat dengan berbagai usaha dan tindakan nyata (Slamet Mulyana 1979). Raja Hayam Wuruk juga saat  bertakhta  sangat  tegas  dengan  cara  membuat  kebijakan  kerajaan  yaitu  Menggalakkan Kejahatan,  terutama  politik  adu  domba  yang  dilakukan  pihak  Internal  dari  kerajaan Majapahit.  Selain  itu  Hayam  Wuruk  juga  tidak  mengambil  upeti  dari  rakyat  dia  berusaha semampu mungkin untuk berusaha untuk sama sekali tidak mengambil upeti dikarenakan itu adalah  hak  gaji  untuk  masyarakat  bukan  untuk  raja,  raja  hanya  bertugas  mengatur  sistem pemerintahan  dan  mensejahterakaan masyarakatnya  terutama  di lingkup  kerajaan Majapahit (Prof. Dr. Slamet Muljana 2006).
Kejayaan  Majapahit,  bebarengan  dengan  berkembangnya  potensi  alam,  sumberdaya manusia,  potensi  kekuatan  armada  perang,  serta  ajaran  Hindu  yang  sangat  kuat  mewarnai kehidupan  masyarakat  serta  tata  pemerintahan  di  Majapahit,  hal  itu  ditambah  lagi  dengan banyaknya  upeti  dan  pajak  yang  diperoleh  Kerajaan  Majapahit  dari  kerajaan-kerajaan  yang telah  ditaklukan,  penguasaan-penguasaan  tersebut  telah  membawa  Kerajaan  Majapahit menjadi  kerajaan  besar  yang  disegani  di  Semenanjung  Asia  tidak  lepas  juga  dari  era kepemimpinan  Raja  Hayam  Wuruk  beserta  Patih  Gadjah  Mada  dan  para  prajurit  patuhnya (Yusuf Adam 2013).
Pada  saat  Hayam  Wuruk  dan  Gadjah  Mada  menjalankan  pemerintahan,  seluruh kepulauan  Indonesia  bahkan  jazirah  malaka  mengibarkan  panji-panji  Majapahit.  Sumpah
Palapa  yang  dinyatakan  Gadjah  Mada  pun  terlaksana,  dengan  daerah  kekuasaan  Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara Timur,  Maluku,  Papua,  ditambah  Tumasik  (Singapura)  dan  sebagian  Kepualauan  Filipina. Selain  itu  kerajaan  ini  dibawah  kepemimpinan  Hayam  Wuruk  memiliki  hubungan  dengan Campa  (Thailand),  Kamboja,  Siam,  Burma  bagian  selatan,  Vietnam,  dan  Tiongkok. Ditambah Majapahit sangat unggul di Armada lautnya yang tangguh dibawah pimpinan Mpu Nala,  dengan  kekuatan  tersebut  dan  strateginya  maka  tak  heran  kongsi  dagang  jalur  laut  di dominasi oleh Majapahit dan mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya (Rachadian 2010)

## Sistem Politik Yang Diterapkan Di Kerajaan Majapahit Di Era Raja Hayam Wuruk
Kerajaan Majapahit merupakan Kerajaan yang mampu menaklukkan Nusantara pada masa  pemerintahan  Hayam  Wuruk  yang  berkuasa  dari  tahun  1350  hingga  1389  M. Kehidupan  di  sistem  politik  Kerajaan  Majapahit  banyak  dilalui  dengan  pemberontakan  dari orang dalam kerajaan. Kerajaan Majapahit juga disebut sebagai kerajaan nasional Indonesia yang  ke  dua.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  upaya  yang  besar  dari  kerajaan  ini  mewujudkan suatu cita-cita yaitu penyatuan Nusantara. Dalam perjalanan Sejarah, upaya integrasi wilayah kepulauan  Nusantara  memang  tidak  sepenuhnya  berlangsung  dengan  mulus  dan  dilakukan dengan cara Ksatria (Kebayatini 2019).
Majapahit  telah  meletakkan  dasar-dasar  pemerintahan  yang  menganut  doktrin cosmoginos  di  mana  kekuasaan  memiliki  territorial  yang  jelas  dengan  sistem  desentralisasi dan birokrasi rigit. Raja dianggap sebagai titisan dewa dan merupakan penguasa tertinggi dan menduduki  puncak  hirakhi  kekuasaan  dibantu  oleh  pejabat  birokrasi  pemerintahan.  Strutur pemerintahan  pusat  –  daerah  sangat  rapat.  Daerah  atau  desa  selalu  dipelihara  dengan  baik karena  diposisikan  sebagai  sumber  dan  pemasok  segala  kebutuhan  akan  pangan  (Alit  et  al. 2022).
Visi  politik  Majapahit  yang  mampu  mengantarkannya  menjadi  kerajaan  besar  yang dihormati  rakyatnya  dan  disegani  bangsa  lain  adalah  Sad  Guna  Upaya  (enam  upaya  luhur) yang harus dikuasai seorang pemimpin adalah sebagai berikut;
1. Sidi Wasesa yaitu seorang pemimpin haruslah bersahabat dengan rakyatnya sendiri.
2. Wigraha Wasesa adalah seorang pemimin mampu mempertahankan hubungan baik.
3.  Wibawa  Wasesa  adalah  seorang  pemimin  harus  berwibawa  dan  disegani  oleh rakyat, tetangga,dan musuh.
4.  Wunaya  Wasesa  menuntut  seorang  pemimpin  harus  cakap  dan  bijak  sehingga memuaskan semua pihak.
5.  Gasraya  Wasesa  menghendaki  seorang  pemimpin  harus  mampu  menghadapi musuh.
6.  Stana  Wasesa  adalah  seorang  pemimpin  dituntut  untuk  selalu  dapat  menjaga hubungan baik dan perdamaian.
Kerajaan  majapahit  telah  mengembangkan  sistem  pemerintahan  yang  teratur  dalam hal  politik  dan  pemerintahan.  Pada  umumnya  raja memegang  kekuasaan  tertinggi,  sehingga dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh berbagai badan atau pejabat. Mengutip dari  buku  yang  ditulis  oleh  Prof.  Dr.  Slamet  Mulyana,  sebagai  berikut  rincian  takhta  atau jabatan para pemegang takhta di kerajaan Majapahit;
1.  Rakryan  Mahamantri  Katrini,  dijabat  oleh  para  putra  raja,  terdiri  atas  Rakryan  i Hino, Rakryan i Sirikan, dan Rakryan i Halu.
2.  Dewan  Pelaksana  terdiri  atas  Rakryan  Mapatih  atau  Patih  Mangkabumi,  Rakryan Tumenggung,  Rakryan  Demung,  Rakryan  Rangga  dan  Rakryan  Kanuruhan. Kelima pejabat ini dikenal sebagai Sang Panca ring Wilwatika.
Rakryan Mapatih atau Patih Mangkubumi merupakan pejabat yang paling penting di antara kelima pejabat tersebut. Ia menduduki tempat sebagai perdana menteri. Bersama raja, Patih Mangkubumi menjalankan kebijaksanaan pemerintahan.Selain itu, terdapat juga dewan pertimbangan  yang  disebut  dengan  Batara  Sapta  Prabu.  Struktur  kekuasaan  tersebut  ada  di pemerintah  pusat.  Di  setiap  daerah  yang  berada  di  bawah  raja-raja,  dibuatkan  pula  struktur yang mirip (Prof. Dr. Slamet Muljana 2005).
Majapahit  mengikuti  era  kemaharajaan  Thalasokrasi  saat  penguasa  negara  Gadjah Mada,  berberapa  negara  anggota  di  luar  negeri  juga  termasuk  dalam  lingkaran  pengaruh Majapahit, menjadi produksinya, konsep teritorial yang bertambah agung pun terbentuk :
1.  Negara  Luhur,  atau  Negara  Utama,  inti  kerajaan.  Area  permulaan  Majapahit  atau Majapahit  Lama  selama  masa  pembentukannya  sebelum  mengikuti  era kemaharajaan.  Yang  termasuk  area  ini  adalah  ibukota  kerajaan  dan  wilayah bertambah kurangnya dimana raja secara efektif menjalankan penguasa negaranya. Area ini mencakup sebagian anggota timur Jawa, dengan semua provinsinya yang dikelola oleh para Bhre (bangsawan), yang merupakan kerabat dekat raja.
2.  Mancanegara,  area  yang  melingkupi  Negara  Luhur.  Area  ini  secara  terus dipengaruhi  oleh  kebudayaan  Jawa,  dan  wajib  membayar  upeti  tahunan.  Akan tetapi,  area-area  tersebut  biasanya  memiliki  penguasa  atau  raja  pribumi,  yang kemungkinan  membangun  persekutuan  atau  menikah  dengan  keluarga  kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit menempatkan birokrat dan pegawainya di tempat- tempat  ini  dan  mengatur acara  perdagangan  luar  negeri  mereka  dan  menghimpun pajak,  namun  mereka  menikmati  otonomi  internal  yang  cukup  agung.  Wilayah Mancanegara termasuk didalamnya seluruh kawasan Pulau Jawa lainnya, Madura, Bali, dan juga Dharmasraya, Pagaruyung, Lampung dan Palembang di Sumatra.
3. Nusantara, adalah area yang tidak mencerminkan kebudayaan Jawa, tetapi termasuk ke  dalam  koloni  dan  mereka  wajib  membayar  upeti  tahunan.  Mereka  menikmati otonomi  yang  cukup  luas  dan  kebebasan  internal,  dan  Majapahit  tidak  merasa penting untuk menempatkan birokratnya atau tentara militernya di sini; akan tetapi, tantangan  apa  pun  yang  terlihat  mengancam  ketuanan  Majapahit  atas  wilayah  itu akan  menuai  reaksi  keras.  Termasuk  dalam  area  ini  adalah  kerajaan  kecil  dan koloni  di  Maluku,  Kepulauan  Nusa  Tenggara,  Sulawesi,  Kalimantan,  dan Semenanjung Malaya.
Ketiga  kategori  itu  datang  ke  dalam  lingkaran  pengaruh  Kerajaan  Majapahit.  Akan tetapi Majapahit juga mengenal lingkup keempat yang diberikan definisi menjadi hubungan diplomatik luar negeri:
Mitreka  Satata,  yang  secara  harafiah  artiannya  "mitra  dengan  tatanan  (aturan)  yang sama".  Hal  itu  memandukan  negara  independen  luar  negeri  yang  dianggap  setara  oleh Majapahit, bukan menjadi bawahan dalam kemampuan Majapahit. Menurut Negarakertagama  pupuh  15,  bangsa  asing  adalah  Syangkayodhyapura  (Ayutthaya  di Thailand),  Dharmmanagari  (Kerajaan  Nakhon  Si  Thammarat),  Marutma,  Rajapura  dan Sinhanagari  (kerajaan  di  Myanmar),  Kerajaan  Champa,  Kamboja  (Kamboja),  dan  Yawana (Annam). Mitreka Satata dapat dianggap menjadi aliansi Majapahit, karena kerajaan asing di luar  negeri  seperti  China  dan  India  tidak  termasuk  dalam  kategori  ini  meskipun  Majapahit telah melaksanakan hubungan luar negeri dengan kedua bangsa ini.
Pola  kesatuan  politik  khas  sejarah  Asia  Tenggara  purba  seperti  ini  selanjutnya diidentifikasi  oleh  sejarahwan  modern  menjadi  "mandala",  yaitu  kesatuan  yang  politik dipilihkan oleh pusat atau inti kekuasaannya daripada perbatasannya, dan dapat tersusun atas beberapa unit politik bawahan tanpa integrasi administratif bertambah lanjut. Daerah-daerah bawahan yang termasuk dalam lingkup mandala Majapahit, yaitu wilayah Mancanegara dan Nusantara,  umumnya  memiliki  pimpinan  asli  penguasa  kawasan  tersebut  yang  menikmati kebebasan  internal  cukup  luas.  Wilayah-wilayah  bawahan  ini  meskipun  sedikit-banyak dipengaruhi  Majapahit,  tetap  menjalankan  sistem  penguasa  negaranya  sendiri  tanpa terintegrasi  bertambah  lanjut  oleh  kekuasaan  pusat  di  ibu  kota  Majapahit.  Pola  kekuasaan mandala  ini  juga  ditemukan  dalam  kerajaan-kerajaan  sebelumnya,  seperti  Sriwijaya  dan Angkor,  serta  mandala-mandala  tetangga  Majapahit  yang  sezaman;  Ayutthaya  dan  Champa (Dellios 2003).

## Pelaksanaan Program Politik di Kerajaan Majapahit (Era Hayam Wuruk)
Kerajaan  Majapahit  mengalami  kejayaan  pada  pemerintahan  raja  Hayam  Wuruk.  Bahkan kekuasaanya  mencapai  ke  berberapa  negara  lain  di  Asia  Tenggara.  Selain  itu  karya  sastra juga mengalami hal yang pesat. Kemakmuran juga dilihat dari majunya pertanian di lembah sungai brantas dan juga jalur perdagangan rempah-rempah Maluku. Perkembangan ekonomi
makin  kompleks,  kebutuhan  akan  uang  receh  juga  semakin  meningkat  dan  raja  harus mengimpor keping perunggu dari Tiongkok.
Meski  kegiatan  ekonomi  begitu maju,  pada  1357  M  terjadi  perang  Bubat.  Setelah  peristiwa tersebut  Raja  Hayam  Wuruk  kemudian  meninggal.  Sepeninggalnya  raja  Hayam  Wuruk, kondisi  Kerajaan  Majapahit  semakin  melemah.  Banyak  daerah  yang  melepaskan  diri  dari Majapahit,  karena  banyaknya  peperangan  perebutan  kekuasaan  di  antara  keturunan selanjutnya. Sampai akhirnya Majapahit dikuasai oleh Kerajaan Demak (Yusuf Adam 2013).
Pelaksanaan  Program  Politik  ini  diawali  dengan  kepemimpinan  Hayam  Wuruk  (1350-1389 Masehi),  dengan  diawalinya  program  ini  Kerajaan  Majapahit  mulai  membuka  sistem Pemerintahan Politik yang baru dari raja-raja sebelumnya, kemudian mengubah aturan sedikit demi  sedikit  demi  memunculkan  sistem  pemerintahan  yang  lebih  adil  dan  bijaksana  (Agus Susilo 2018).
Dari  situlah  mulai  Kerajaan  Majapahit  mulai  membuka  sistem  Kerjsama  antar  Kerajaan- kerajaan  di  Nusantara,  Termasuk  Sriwijaya,  Singosari.  Dengan  begitu  maka  sistem  politik maupun dagang akan terus berkembang, kerja sama ini dimulai saat diterapkannya program politik  yang  terbaru  (Sofyan  2010).  Wilayah  kekuasaan  Majapahit,  tercatat  dalam Nagarakertagama,  meliputi  Jawa,  Bali,  Sumatera,  Kalimantan,  hingga  Indonesia  bagian timur,  termasuk  Nusa  Tenggara,  Sulawesi,  hingga  sebagian  Maluku.  Sehingga memungkinkan  kerjasama  antar  kerajaan-kerajaan  berjalan  dengan  lancar  (Prof.  Dr.  Slamet Muljana 2005).
Selanjutnya terapat bereberapa program politik yang diterapkan di Kerajaan majapahit yakni (Prof. Dr. Slamet Muljana 2006):

## 1. Pembagian Wilayah
Pembagian  wilayah  disini  sama  halnya  dengan  membagi  sedikit  wilayah  ke  rakyat  yang meminta  Gaji  atau  semacam  upeti  dengan  mendirikan  semuah  persatuan  untuk  membantu melindungi kerajaan dari konflik.

## 2. Raja
Raja  disini  berperan  sebagai  pengatur  sistem  pemerintahan  dan  sistem  perpolitikan,  rakyat hanya  bisa  memilih  dan  melihat  siapa  yang  pantas  menjadi  raja.  Dan  juga  sebagai  kalau sekarang disebutnya sebagai Presiden, mengatur semua segala bentuk kerja sama.

## 3. Adil
Merupakan bentuk Program Politik yang masih dibanggakan rakyat kala itu, dengan raja dan para bawahannya menerapkan sistem ini maka akan terbentuk suatu susunan maupun lingkup kerajaan yang makmur, terbukti majapahit pernah mengalaminya.
4. Menggalakan kejahatan
Menggalakkan Kejahatan dalam artian apapun hal yang bersifat Jahat, menentang, dan ingin berhianat,  maka  Raja  dan  seluruh  jajarannya  akan  menindak  hal  tersebut  seperti  peraturan- peraturan  yang  disusun  saat  itu,  layaknya  kalau  sekarang  UUD,  dulu  disebut  dengan  Janji kerajaan.

## 5. SIMPULAN
Majapahit  adalah  sebuah  kerajaan  yang  berpusat  di  Jawa  Timur,  Indonesia,  kenapa bisa dikatakan demikian, karena bila dilihat dari peninggalan Majapahit yang keseluruhanya berada di Jawa Timur khususnya di Trowulan Mojokerto yang menjadi bukti kongkrit adanya kerajaan  Majapahit.  Kerajaan  Majapahit  telah  mengembangkan  sistem  pemerintahan  yang teratur  dalam  hal  politik  dan  pemerintahan.  Pada  umumnya  raja  memegang  kekuasaan tertinggi, sehingga dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh berbagai badan atau pejabat.  Nama  Raja  –  Raja  Majapahit  yaitu  1.  Raden  Wijaya  (Tahun  1293-1309).  2.  Sri Jayanegara  (Tahun  1309-1328)  3.  Tribhuwana  Wijayatunggadewi  (Tahun  1328-1350)  4. Hayam  Wuruk  (Tahun  1350-1398).  Setelah  Hayam  Wuruk  meninggal  dan  digantikan  oleh putrinya  (Dyah  Kusumawardhani)  yang  didampingi  oleh  suaminya  Wikramawardhana. Pengangkatan Dyah Kusumawardhani.
Mitreka  Satata ,  yang  secara  harafiah  artiannya  "mitra  dengan  tatanan  (aturan)  yang sama".  Hal  itu  memandukan  negara  independen  luar  negeri  yang  dianggap  setara  oleh Majapahit,  bukan  menjadi  bawahan  dalam  kemampuan  Majapahit.  Pemerintahan  negara Majapahit  mempunyai  dua  bagian  pemerintahan,  yaitu  bagian  daerah  dan  bagian  pusat. Bagian  daerah  pemerintahan  Majapahit  baik  yang  berada  di  darat  maupun  di  pesisir dilaksanakan  oleh  bupati  dan  patih.  Selain  itu  ada  juga  raja  atau  ratu  daerah  yang melaksanakan  tugas  kekuasaan  terhadap  kecil  di  bawah  wilayahnya,  yaitu  bagian  bawah pemerintahan  negara  Majapahit  dilaksanakan  oleh  para  pejabat  yang  berada  di  wilayah pemerintahan desa. Wilayah kekuasaan Majapahit, tercatat dalam Nagarakertagama, meliputi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur, termasuk Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga sebagian Maluku.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Adrisijanti, I. 2012. MAJAPAHIT BATAS KOTA DAN JEJAK KEJAYAAN DI LUAR KOTA. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yoguakarta.
Agus Susilo, Andriani Sofiarini. 2018. “Kata Kunci : Gajah Mada, Nusantara, Majapahit.” 1(1):62–71.
Alit, D. M., I. N. B. Pramartha, G. S. S. Lewa, and ... 2022. “Negarakertagama: Kisah Keagungan Kerajaan Majapahit.” … Sejarah Dan Ilmu … 3(1):31–42.
Andriana Sofiarini, Agus Susilo dan. 2018. “Gajah Mada Sang Mahapatih Pemersatu Nusantara Di Bawah Majapahit Tahun 1336 M-1359 M.” Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora Atau KAGANGA 1.
Dellios, R. 2003. “Mandala : From Sacred Origins to Sovereign Affairs in Traditional Southeast Asia.” Centre for East-West Cultural and Economic Studies 13(3):1–6.
Harry, Srinansy dan Rachadian. 2010. Ensiklopedia Kerajaan-Kerajaan Nusantara. Bandung:
Multi Kreasi Satu Delapan.
Haryono, Timbul. 1997. “Kerajaan Majapahit: Masa Sri Rajasanagara Sampai Girindrawarddhana.” Humaniora 5.
Kebayatini, Ni Luh Nyoman. 2019. “MENELUSURI AKAR IDENTITAS BUDAYA
POLITIK BANGSA MELALUI SISTEM PEMERINTAHAN RAJA-RAJA.” 1–4.
Kuntowijoyo. 2013. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. 1984. Sejarah Nasional Indonesia II.
Jakarta: Balai Pustaka.
Nafisah, Alifa Nur, Moh. Ainin, and Achmad Tohe. 2021. “Pengembangan Kartu Permainan Talk or Dare Untuk Pembelajaran Kemahiran Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas V.” JoLLA: Journal of Language, Literature, and Arts 1(6):763–74. doi: 10.17977/um064v1i62021p763-774.
Prof. Dr. Slamet Muljana. 2005. MENUJU PUNCAK KEMEGAHAN (SEJARAH
KERAJAAN MAJAPAHIT). Bantul: LkiS Yogyakarta.
Prof. Dr. Slamet Muljana. 2006. Tafsir Sejarah NAGARA KRETAGAMA. edited by Khotimatul Husna. yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
Purwadi. 2010. The History of Javanese Kings (Sejarah Raja-Raja Jawa). 1st ed. Ragam Media.
Rachadian, Harry. 2010. Ensiklopedia Kerajaan-Kerajaan Nusantara (Majapahit). Bandung: Multi Kreasi Satu Delapan.
Slamet mulyana. 1979. Nagarakertagama XVII.
Sofyan, Yusef Munawar. 2010. “Kekuasaan Kerajaan Majapahit.”
SYAMSUDDIN, Helius, and Nursam. 2007. Metodologi Sejarah. 2nd ed. Yogyakarta: Yogyakarta Ombak 2007.
Wahyudi, Deny Yudo. 2013. “Kerajaan Majapahit: Dinamika Dalam Sejarah Nusantara.” Urnal Sejarah Dan Budaya 7(1):88–95.
Yusuf Adam. 2013. “Jaman Kuno (Masa Kerajaan-Kerajaan Tertua.Masa Majapahit Dan Sriwijaya Dari AbadVII Sampai Abad XIII Atau XIV.”