## Orientasi dan Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah

## Moh Ulumuddin
Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Email : mohulumuddin@gmail.com

## Abstract
Banking regulation in command (UU No 14 years 1967 on banking points up to the last regulation of UU No 21 year 2011 on OJK, so that there is a clear  description  of  the  history  of  regulatory  developments  Sharia banking.  The  presence  of  Sharia  banks  in  the  midst  of  conventional banking  is  at  least  two  main  reasons  concerning  the  background  of  the establishment  of  Sharia  banks,  namely:  first,  from  the  legal  aspect,  the view that the interest in the conventional bank The law is unlawful because it  belongs  to  the  category  of  Riba  forbidden  in  religion,  not  only  on  the religion of Islam but also by other religious religions; Secondly, from the economic aspect,  the surrender of  business  risk to one party is  judged to violate the norms of justice and can cause selfishness.
Keyword : Orientasi, Perkembangan, Regulasi, Bank Syariah

## A. PENDAHULUAN
Aspirasi  umat  Islam  Indonesia  akan  adanya  bank  yang  beroperasi  sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam sudah sejak lama digagas oleh para tokoh dan cendekiawan muslim Indonesia. Gagasan mendirikan bank yang sejalan dengan  nafas  syariah  Islam  tersebut  sudah  muncul  sejak  tahun  1930-an, bersamaan dengan timbulnya reaksi dan kontroversi di kalangan ulama Indonesia mengenai  hukum  bunga  bank  pada  perbankan  konvensional.  Intensitas  upaya menggagas  berdirinya  bank  syariah  di  Indonesia  semakin  meningkat  lebih-lebih setelah diadakan konferensi negara-negara Islam di Kuala Lumpur Malaysia pada tahun  1969.  Menyusul  peristiwa  tersebut,  upaya  menggagas  berdirinya  bank syariah  di  Indonesia  semakin  gencar  dibicarakan  dalam  berbagai  forum  diskusi dan  seminar  di  Indonesia,  antara  lain  seminar  nasional  hubungan  Indonesia dengan  dengan  Timur  Tengah  pada  tahun  1974,  dan  juga  dalam  seminar internasional  yang  diprakarsai  oleh  Lembaga  Studi  Ilmu-ilmu  Kemasyarakatan pada tahun 1974. Terakhir pada tahun 1990 atas inisiasi MUI, diadakan lokakarya
bunga  bank  dan  perbankan  di  Bogor  yang  pada  akhirnya  dibentuk  tim  untuk mendirikan bank Islam. Barulah pada tahun 1992 bank Islam berdiri di Indonesia dengan nama Bank Muamalat Indonesia.
Setelah  berdiri  bank  yang  beroperasi  berdasarkan  prinsip  syariah  tersebut, kemudian  disusul  dengan  disahkan  undang-undang  No.  7  Tahun  1992  tentang perbankan  yang isinya telah memuat  landasan hukum  bagi  bank syariah. Namun demikian, dalam Undang-undang tersebut pengaturan mengenai bank syariah baru dinyatakan  secara  implisit  dengan  menggunakan  istilah  “bagi  hasil”.  Tentu  saja Undang-undang  tersebut  belum  mencakup  secara  tepat  mengenai  bank  syariah yang memiliki cakupan yang lebih luas. Demikian juga halnya dengan peraturan pelaksana  lainnya  yang  dinilai  belum  banyak  memberi  ruang  gerak  bagi operasional perbankan syariah di Indonesia pada waktu itu. Baru pada tahun 2008 lahir Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu  sangat  menarik  untuk    ditinjau  kembali  terkait  perkembangan  regulasi perbankan  syariah  di  Indonesia.  Dimulai  dari  regulasi  perbankan  di  Indonesia (undang-undang  no  14  tahun  1967  tentang  pokok-pokok  perbankan  sampai dengan  regulasi  yang  terakhir  yaitu  undang-undang  no  21  tahun  2011  tentang OJK,  sehingga didapatkan gambaran  yang jelas  mengenai  sejarah perkembangan regulasi perbankan syariah.

## B. Pengertian Bank dan Perbankan Syariah
Menurut  Undang-undang  perbankan  syariah  No.  21  Tahun  2008  Pasal  1 angka  1,  dinyatakan  bahwa:  Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam  bentuk  kredit  dan/atau  bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup  rakyat 1 .  Sedangkan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Bank  adalah badan  usaha  di  bidang  keuangan  yang  menarik  dan  mengeluarkan  uang  dalam masyarakat,  terutama  memberikan  kredit  dan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran dan  peredaran  uang 2 .  Dengan  demikian  Bank  adalah  sebuah  lembaga  keuangan
1 Undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 1.
2 http://kbbi.web.id/bank . Diakses pada 27/03/2017.
yang  kegiatan  utamanya  adalah  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat.
Adapun  Bank  Syariah  adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam 3 .

## C. Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah

## 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1967
Mengawali  pembangunan  eksistensi  negara  pasca  kemerdekaan,  maka pemerintah mulai menggalakkan aturan-aturan dalam berbagai bentuk perundang- undangan.  Salah  satunya  yaitu  dengan  dicetuskannya  Undang-undang  No.  14 Tahun  1967  tentang  pokok-pokok  perbankan  yang  menjadi  pedoman  regulasi tentang perbankan di Indonesia 4 .
Disebutkan  dalam  Undang-undang  tersebut  pada  Pasal  1  poin  (a)  bahwa “Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. Kemudian dalam Pasal yang sama poin (c) dikatakan “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan- tagihan  yang  dapat  disamakan  dengan  itu  berdasarkan  persetujuan  pinjam- meminjam  antara  bank  dengan  lain  pihak  dalam  hal  mana  pihak  peminjam berkewajiban  melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  jumlah bunga  yang  telah  ditetapkan” 5 .  Menurut  Perwataatmadja,  Undang-undang  ini hanya melegitimasi bank yang beroperasi berdasarkan sistem bunga saja. Bahkan tingkat suku bunga perbankan ketika itu ditentukan sendiri oleh pemerintah secara seragam,  masing-masing  bank  tidak  diperkenankan  menentukan  sendiri  tingkat suku bunganya demi menjaga stabilitas keuangan negara 6 .
3 Burhanuddin, Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah (Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2010) Hal. 29.
4 Gemala  Dewi, Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan  Perasuransian  Syariah  di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007) Hal. 162-163.
5 UU No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan.
6 Perwataatmadja, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2005) Hal. 59.
Dapat  dipahami  bahwa  lahirnya  Undang-undang  No.  14  Tahun  1967 tersebut belum memberikan ruang bagi munculnya bank syariah di Indonesia yang dicita-citakan  oleh  masyarakat  Islam,  karena    Undang-undang  tersebut  hanya melegitimasi perbankan yang beroperasi dengan sistem bunga saja.
2. Deregulasi 1 juni 1983
Upaya  umat  Islam  Indonesia  untuk  mendirikan  bank  syariah  baru  mulai menemukan  titik  terang  pada  saat  pemerintah  menerbitkan  serangkaian  paket deregulasi  bidang  ekonomi,  khususnya  sektor  perbankan  pada  awal-awal  tahun 1983-an.
Terbitnya  serangkaian  paket  deregulasi  sektor  perbankan  tersebut  tidak terlepas  dari  semakin  buruknya  performa  dunia  perbankan  Indonesia  ketika  itu. Diawali dengan kuatnya campur tangan pemerintah dalam dunia perbankan ketika itu, menjadikan dunia perbankan  Indonesia tidak  mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Selanjutnya diperparah lagi dengan buruknya pelayanan dalam  dunia  perbankan  ketika  itu,  sehingga  menjadikan  masyarakat  kurang tertarik untuk berhubungan dengan bank 7 . Mayoritas masyarakat cenderung lebih intensif  berhubungan  dengan  rentenir  atau  koperasi  untuk  melakukan  kegiatan simpan pinjam,  daripada berhubungan dengan bank. Untuk memperbaiki kondisi perbankan  nasional  yang  sedemikian  rupa,  agar  lebih  mandiri  dan  dapat  lebih berperan  bagi  pembangunan  perekonomian  nasional,  kemudian  pemerintah menerbitkan serangkaian kebijakan berupa paket deregulasi di bidang perbankan, yang orientasinya adalah mampu meningkatkan kinerja dunia perbankan.
Adapun paket deregulasi pertama dalam bidang perbankan yang diterbitkan pemerintah  adalah paket deregulasi  1 juni 1983.  Di antara isi dari paket  tersebut adalah memberikan kebebasan kepada setiap bank untuk menentukan sendiri suku bunga simpanan dan pinjaman 8 .  Dengan demikian, tingkat  suku bunga simpanan dan pinjaman pada setiap bank  yang sebelumnya ditetapkan secara seragam oleh
7 Arthesa  dan  Handiman, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank (Jakarta:  Indeks, 2006) Hal. 48.
8 Bank  Indonesia, Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  Paket  kebijakan Keuangan, Moneter, dan Perbankan 27 Oktober 1888 (Jakarta: 1988)Hal. 21.
pemerintah,  sekarang  masing-masing  bank  dapat  dengan  bebas  menentukan sendiri tingkat suku bunga yang diinginkan.
Dari  sinilah  mulai  munculnya  peluang  mendirikan  bank  syariah,  karena dengan  dibebaskannya  penentuan  besaran  bunga  kepada  masing-masing  bank, maka  secara  implisit  dapat  dipahami  bahwa  suatu  bank  dapat  saja  menetapkan bunga  bank  hingga  nol  persen  sekalipun,  dan  hal  ini  berarti  memungkinkan beroperasinya bank tanpa bunga, yakni atas dasar bagi hasil. Namun, oleh karena saat  itu  belum  ada  peraturan  yang  membolehkan  pendirian  bank  yang  berprinsip syariah,  dan  juga  belum  ada  pedoman  yang  jelas  mengenai  sistem  bagi  hasil, maka pendirian bank syariah ketika itu ternyata belum dapat dilakukan.
3. Pakto 1988
Setelah  deregulasi  petama  dinilai  memberikan  dampak  positif  terhadap kondisi  perbankan  nasional,  lima  tahun  kemudian  pemerintah  kembali menerbitkan  paket  deregulasi  27  oktober  1988  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah pakto 1988. Paket deregulasi ini substansinya berisi tentang liberalisasi di bidang industri  perbankan  yang  memberikan  kebebasan  kepada  masyarakat  untuk mendirikan bank-bank baru selain dari yang sudah ada.
Dengan terbitnya paket deregulasi tersebut, peluang untuk mendirikan bank syariah  di  Indonesia  menjadi  lebih  terbuka.  Namun  kendala  yang  dihadapi  tetap sama,  sebagaimana  saat  terbitnya  paket  deregulasi  pertama,  yakni  tidak  adanya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan bank syariah,  selain  klausul  yang  dapat  ditafsirkan  bahwa  bank  dapat  menetapkan bunga sebesar nol persen kepada nasabahnya. Sehingga meskipun para ulama saat itu  berusaha  untuk  memanfaatkan  peluang  tersebut,  namun  tetap  belum  berhasil. Upaya mendirikan bank syariah ketika itu belum juga dapat dirwujudkan 9 .
4. Undang-undang No. 7 Tahun 1992
Upaya-upaya  untuk  merealisasikan  bank  syariah  mulai  terlihat  hasilnya ketika keinginan umat Islam tersebut mendapat respon positif pemerintah. Ketika itu  dalam  rapat  kerja  dengan  komisi  VII  DPR  RI  pada  tanggal  5  Juli  1990, pemerintah  menegaskan  bahwa  tidak  ada  halangan  untuk  mendirikan  bank  yang
9 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa  Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009) Hal. 31.
sesuai  dengan  prinsip  syariah  Islam  sepanjang  pengoperasian  bank  tersebut memenuhi kriteria kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 10 .
Berpedoman kepada penegasan pemerintah di atas, para ulama dan praktisi bank  mengadakan  lokakarya  ulama  tentang  bunga  bank  dan  perbankan  pada tanggal  18-20  Agustus  1990,  kemudian  pada  tanggal  22-25  Agustus  1990 dilanjutkan  dengan  Musyawarah  Nasional  VI  yang  diprakarsai  oleh  MUI. MUNAS  tersebut  menghasilkan  pembentukan  tim  untuk  mempersiapkan  segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian bank syariah. Pada tanggal 1 Mei 1992, setelah mendapatkan izin usaha dari menteri keuangan, Bank Muamalat Indonesia mulai  beroperasi  dengan  memberikan  pelayanan  perbankan  secara  Islam  kepada para nasabahnya.
Setelah  Bank  Muamalah  berhasil  didirikan,  kemudian  dibuatlah  Undang- undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  pokok-pokok  Perbankan.  Substansi  dari undang-undang tersebut adalah Bank Umum dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah. Dengan begitu, ketentuan di atas hanyalah memberikan kewenangan kepada Bank Umum  untuk  menyediakan  pembiayaan  berdasarkan  bagi  hasil,  serta  belum mendorong agar Bank umum menjadi Bank Syariah 11 .
5. UU No. 10 Tahun 1998
Tahun  1988  lahir  Undang-undang  No.  10  Tahun  1988  tentang  perbankan. Isi  UU  tersebut  ialah  penegasan  tentang  eksistensi  perbankan  syariah, sebagaimana  terlihat  dalam  Pasal  1  angka  3  bahwa  “Bank  Umum  adalah  bank yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  konvensional  dan  atau  berdasarkan Prinsip  Syariah  yang  dalam  kegiatannya  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran 12 .
6. UU No. 21 Tahun 2008.
10 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (Jakarta: Raja Grafindo, 2004) Hal. 127.
11 Burhanuddin, Aspek  Hukum  Lembaga  keuangan  Syariah, (Yogyakarta,  Graha  Ilmu, 2010), Hal. 33.
12 Zuhairi  Hasan, Undang-undang  Perbankan  Syariah:  Titik  Temu  Hukum  Islam  dan Hukum Nasional (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) Hal. 22
Rancangan UU Perbankan syariah sebenarnya  sudah sejak 2005 dibahas di DPR,  namun  baru  disahkan  pada  17  juni  2008.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa pembahasan  rancangan  UU  Perbankan  syariah  memakan  waktu  yang  lama. Padahal, sebagai penduduk yang mayoritas muslim, idealnya Indonesia bisa lebih cepat mengundangkan UU Perbankan Syariah, apalagi Perbankan Syariah selama krisis ekonomi tidak membebani keuangan negara sedikit pun sebagaimana terjadi pada  perbankan  konvensional  yang  memerlukan  suntikan  pendanaan  dari pemerintah dalam jumlah ratusan triliun.
Dalam UU Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah,  kelayakan  usaha,  penyaluran  dana,  dan  larangan  bagi  Bank  Syariah. Sementara itu untuk  meyakinkan masyarakat  yang masih meragukan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan  Prinsip  Syariah  meliputi  kegiatan  usaha  yang  tidak  mengandung  unsur- unsur riba, maysir, gharar, haram, dan zalim 13 .

## D. Orientasi Berdirinya Bank Syariah di Indonesia
Kehadiran  bank    syariah  di  tengah-tengah  perbankan  konvensional  adalah untuk  menawarkan  sistem  perbankan  alternatif  bagi  umat  Islam  yang membutuhkan  atau  ingin  memperoleh  layanan  jasa  perbankan  tanpa  harus melanggar  larangan  riba.  Sebagaimana  disinyalir  oleh  para  ekonom  muslim. Sekurang-kurangnya  ada  dua  alasan  utama  mengenai  latar  belakang  berdirinya bank  syariah, yaitu: Pertama, dari aspek hukum, adanya pandangan bahwa bunga ( interest )  pada  bank  konvensional  itu  hukumnya  haram  karena  termasuk  dalam kategori riba yang dilarang dalam agama, bukan saja pada agama Islam tetapi juga oleh  agama  samawi  lainnya; Kedua, dari  aspek    ekonomi,  penyerahan  resiko usaha  terhadap  salah  satu  pihak  dinilai  melanggar  norma  keadilan  dan  dapat menimbulkan rasa mementingkan diri sendiri ( selfishness ). Dalam jangka panjang
13 Zuhairi  Hasan, Undang-undang  Perbankan  Syariah:  Titik  Temu  Hukum  Islam  dan Hukum Nasional . Hal. 22
sistem  perbankan  konvensional  akan  menyebabkan  penumpukan  kekayaan  pada segelintir orang yang memiliki kapital besar 14 .
Hampir seluruh majlis fatwa organisasi masyarakat mainstream di Indonesia telah  membahas  mengenai  masalah  bunga  bank.  Pembahasan  itu  sebagai  bagian dari bentuk kepedulian ormas Islam terhadap berbagai polemik yang berkembang di  tengah-tengah masyarakat,  juga sebagai  tanggapan atas perrmintaan mengenai kejelasan hukum terhadap suatu hal  yang dilakukan dan dihadapi masyarakat.
Sebagaimana  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  Sidoarjo  yang  telah melakukan kajian tentang bunga bank pada tahun 1968 dan memutuskan bahwa 15 “bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara yang Musytabihat.” Dalam keputusan Majlis Tarjih tersebut disebutkan bank negara disebabkan bank negara secara kepemilikan dan misi  yang diemban, sangat  berbeda dengan bank swasta. Tinggi  bunga  bank  pada  saat  itu  relatif  lebih  rendah  jika  dibandingkan  dengan suku bunga bank swasta nasional 16 .
Kemudian  pada  tahun  2006,  baru  keluar  fatwa  dari  Majelis  Tarjih  dan Tajdid  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  tentang  bunga  bank  sebagai  berikut: “Bunga ( interest )  adalah  riba  karena  (1)  merupakan  tambahan  atas  pokok  modal yang  dipinjamkan,  padahal  Allah  berfirman,  Dan  jika  kamu  bertaubat  (dari pengambilan  riba),  maka  bagimu  pokok  hartamu;  (2)  tambahan  itu  bersifat mengikat  dan  diperjanjikan,  sedangkan  yang  bersifat  suka  rela  dan  tidak diperjanjikan tidak termasuk riba” 17 .
Dapat  ditarik  pemahaman  bahwa  dalam  forum  Muhammadiyah  ditemukan kesepakatan  bahwa  bunga  bank  telah  memenuhi  syarat  untuk  dianggap  sebagai riba  dengan  dua illat, yaitu  bunga  bank  merupakan  tambahan  atas  pokok  modal yang  dipinjamkan  dan  tambahan  tersebut  bersifat  mengikat  serta  diperjanjikan.
14 Sutan  Remy  Sjahdeini, Perbankan Islam (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), Hal. 11-18.
15 M. Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal. 62.
16 Fathurrahman  Djamil, Metode  Ijtihad  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah (Jakarta:  Logos Publishing House, 1995) Hal. 126.
17 http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/Fatwa%2008 2006_Bunga%20Bank.pdf. Diakses pada hari senin 27/03/2017.
Dikarenakan  bunga  bank  termasuk  riba,  maka  hukum  dari  bunga  bank  adalah haram.
Berbeda  halnya  dengan  Nadlatul  Ulama  dalam  Musyawarah  Nasional (MUNAS) Alim Ulama di  Lampung pada tahun 1992, dalam menyoroti masalah bunga  bank.  MUNAS  tersebut  menghasilkan  beberapa  pendapat,  yaitu 18 :  “Para musyawirin masih berbeda pendapatnya tentang hukum bunga bank konvensional sebagai berikut :
a.  Ada  pendapat  yang  mempersamakan  antara  bunga  bank  dengan  riba  secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
b.  Ada  pendapat  yang  tidak  mempersamakan  bunga  bank  dengan  riba,  sehingga hukumya boleh.
c.  Ada  pendapat  yang  mengatakan  hukumnya  shubhat  (tidak  indentik  dengan haram)”
Meskipun  ada  perbedaan  pandangan,  Lajnah  memutuskan  bahwa  pilihan yang  lebih  berhati-hati  ialah  pendapat  pertama,  yakni  yang  menyatakan  bunga bank  hukumnya  haram 19 .  Dengan  demikian  jelas  bahwa,  meskipun  para  ulama tidak  mufakat  menyatakan  bahwa  bunga  bank  itu  termasuk  riba,  namun  dalam forum  MUNAS  Alim  Ulama  tersebut  disepakati  bahwa  bunga  bank  patut  untuk dihindari.
Dapat  disimpulkan  bahwa  baik  Muhammadiyah  maupun  Nahdlatul  Ulama sebagai  representasi  muslim  Indonesia  telah  mengkaji  masalah  bunga  bank. Terlepas  dari  perbedaan  pendapat  di  kalangan  Nahdlatul  Ulama,    kedua  ormas tersebut  mufakat  bahwa  bunga  bank  adalah  riba.  Dengan  demikian  bunga  bank adalah haram.
18 http://www.nu.or.id/post/read/7970/bunga-bank-konvensional-menurut-hukum-islam . Diakses pada hari senin 27/03/2017.
19 M. Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek. (Jakarta: Gema Insani, 2001) Hal. 63.

## E. KESIMPULAN
Bagi  seorang  muslim,  mentaati  ajaran  Islam  merupakan  harga  mati  yang wajib  diperjuangkan,  termasuk  ajaran  Islam  adalah  menjauhi  riba.  Kehadiran perbankan  syariah di  tengah-tengah perbankan  konvensional  merupakan  sistem perbankan alternatif bagi umat  Islam  yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba.
Di  sisi  lain,  diakui  bahwa  perjuangan  untuk  mendirikan  Bank  dengan landasan  syariat  Islam  bukanlah  hal  mudah.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan gagasan  yang  telah  dimulai  pada  pertengan  1930-an  namun  baru  membuahkan hasil  pada  tahun  1922.  berbagai  faktor  seperti  politik,  sosial,  dan  hukum merupakan  penghambat  terbesar  dalam  pembuatan  regulasi  tentang  perbankan syariah. Namun dengan semangat tanpa kenal menyerah akhirnya regulasi tentang perbankan  syariah  semakin  sempurna  dengan  dibuktikan  bahwa  pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia semakin menunjukkan nilai yang positif.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio,  M.  Syafii, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktek, (Jakarta:  Gema  Insani,
2001)
Arthesa  dan  Handiman, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank (Jakarta: Indeks, 2006)
Bank  Indonesia, Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  Paket  kebijakan Keuangan, Moneter, dan Perbankan 27 Oktober 1888 (Jakarta: 1988) Basir, Cik, Penyelesaian Sengketa  Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009)
Burhanuddin, Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah (Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2010)
Burhanuddin, Aspek  Hukum  Lembaga  keuangan  Syariah, (Yogyakarta,  Graha Ilmu, 2010)
Dewi, Gemala, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007) Djamil,  Fathurrahman, Metode  Ijtihad  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah (Jakarta: Logos Publishing House, 1995)
Hasan,  Zuhairi, Undang-undang  Perbankan  Syariah:  Titik  Temu  Hukum  Islam dan Hukum Nasional (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) Perwataatmadja, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2005)
Sjahdeini, Sutan Remy, Perbankan Islam (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999)
Sumitro,  Warkum, Asas-asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-lembaga Terkait (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)

## UNDANG-UNDANG
Undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 1. UU No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan.

## WEBSITE
http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/Fatwa%2008 2006_Bunga%20Bank.pdf. http://www.nu.or.id/post/read/7970/bunga-bank-konvensional-menurut-hukum-
islam .
http://kbbi.web.id/bank .