## BIMBINGAN TEKNIS LPM KELURAHAN DAN DESA MENINGKATKAN TUGAS DAN FUNGSI LPM DALAM MENYERAP ASPIRASI DAN MENGGERAKKAN MASYARAKAT BERBASIS WILAYAH (DPD LPM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
Kelik Endro Suryono
Email: keliksuryono63@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram

## ABSTRACT
This community service aims to provide Technical Guidance (Bimtek) to LPM  sub district and vilages in the Special  Region  of  Yogyakarta  in  order  to  improve  functions  and  tasks  in  planning  and  implementing development in the Yogyakarta Special Region.
The community participation in the implementation of government and regional development is carried out in a  planned  and  sustainable  manner  carried  out  continuously  in  a  planned  and  suistanable    manner  by  the government  together  with  all  citizens  or  implemented  by  the  community  led  by  the  government. Empowerment  is  an  effort  to  provide  opportunities  and  or  facilitate  community  groups  so  that  they  have accessibility to resources, which is in the form of; capital, technology, information, marketing guarantees and others.
This  activity  was  carried  out  using  Recruitment  Patterns  from  representatives  of  each  DPD  LPM  Regency and City. The presentation is conducted using a Workshop and FGD approach  about the process of planning mechanisms  and  implementing  community-based  development  in  the  Yogyakarta  Special  Region,  the improvement  of  LPM  duties  and  functions  in  absorbing  aspirations  and  driving  region-based  communities, and factors that affect the duties and functions of LPM in absorbing aspirations and moving regional-based communities.
Keywords: LPM Tasks and Functions, aspiration, community, region-based

## ABSTRAK
Pengabdian  masyarakat  ini  bertujuan  untuk  memberikan  Bimbingan  Teknis  (Bimtek)  kepada  LPM Kelurahan dan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah dilakukan secara  terencana  dan  berkelanjutan  dilaksanakan  terus  menerus  oleh  pemerintah  bersama-sama  segenap warga masyarakat atau dilaksanakan oleh masyarakatnya dengan dipimpin oleh pemerintah. Pemberdayaan merupakan  upaya  pemberian  kesempatan  dan  atau  memfasilitasi  kelompok  masyarakat  agar  mereka memiliki aksebilitasi terhadap sumber daya, yang berupa; modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran dan lain-lain.
Kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  Pola  Recruitment  dari  perwakilan  masing-masing  DPD LPM Kabupaten dan Kota. Pemaparan dengan pendekatan Workshop dan FGD tentang proses mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, peningkatan  tugas  dan  fungsi  LPM  dalam  menyerap  aspirasi  dan  menggerakkan  masyarakat  berbasis wilayah  dan  faktor-faktor  yang  memengaruhi  tugas  dan  fungsi  LPM  dalam  menyerap  aspirasi  dan menggerakkan masyarakat berbasis wilayah.
Kata Kunci: tugas dan fungsi LPM, aspirasi, masyarakat, berbasis wilayah.

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan daerah merupakan upaya daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan  akses  dan  kualitas  pelayanan publik  dan  daya  saing  daerah.  Salah  satu upaya dalam meningkatkan pembangunan di wilayah  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, yakni dengan cara pemberdayaan  masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat  merupakan  upaya  peningkatan kemampuan diri masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi  dan  mengelola  kelembagaan masyarakat  secara  bertanggung  jawab  demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat,  seperti:  perbaikan  ekonomi, perbaikan  kesejahteraan  sosial  (pendidikan dan  kesehatan),  kemerdekaan  dari  segala bentuk  penindasan,  terjaminnya  keamanan, dan  terjaminnya  hak  asasi  manusia  yang bebas  dari  rasa  takut  dan  kekhawatiran (Totok  Mardjiko  dan  Poerwoko  Soebiato, 2015: 28)
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
merupakan salah satu wilayah yang memiliki  keistimewaan  dengan  adanya Undang-Undang  khusus  yaitu  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang Keistimewaan  Yogyakarta.  dalam  Pasal  5
Ayat  (2)  huruf  e  menyatakan  “partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Hal tersebut diperkuat dengan  Pasal  354  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah, yang menyatakan “Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah  Daerah  mendorong  partisipasi masyarakat”.  Partisipasi  masyarakat  dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan  wilayah  dilakukan  secara terencana  dan  berkelanjutan  dilaksanakan terus  menerus  oleh  pemerintah  bersama- sama  segenap  warga  masyarakat  atau dilaksanakan  oleh  masyarakatnya  dengan dipimpin  oleh  pemerintah.  Pemberdayaan merupakan  upaya  pemberian  kesempatan dan  atau  memfasilitasi  kelompok  miskin agar  mereka  memiliki  aksebilitasi  terhadap sumber daya, yang berupa; modal, teknologi,  informasi,  jaminan  pemasaran dan  lain-lain  agar  mereka  memajukan  dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh  perbaikan  pendapatan  serta perluasan  kesempatan  kerja  demi  perbaikan dan kesejahteraannya.
Pemberdayaan  bukan  hanya  meliputi penguatan  individu  anggota  masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan  nilai-nilai  budaya  modern seperti  kerja  keras,  hemat,  keterbukaan, kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari  pemberdayaan  ini.  Demikian  pula pembaharuan  institusi-institusi  sosial  dan pengintegrasiannya  ke  dalam  kegiatan
pembangunan  serta  peranan  masyarakat  di dalamnya. (Isbandi Rukminto Adi, 2003:68).
Permasalahan  yang  muncul  dari pengabdian  dalam  hal  ini,  masih  lemahnya fungsi  dan  tugas  LPM  sebagai  representasi masyarakat dalam memfasilitasi dan memberikan  edukasi  kepada  masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat. Mengingat
bahwa  fungsi  dan  tugas  LPM  adalah mengkoordinasikan dan mendorong masyarakat  dalam  partisipasi  pembangunan wilayah.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  73 tahun  2005  tentang  Kelurahan,  menjelaskan bahwa  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat Kelurahan  (LPMK)  adalah  wadah  yang dibentuk  atas  prakarsa  masyarakat  melalui musyawarah  dan  mufakat  sebagai  mitra pemerintah  Kelurahan  dalam  mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di segala aspek  yang  ada.  Dalam  melaksanakan pembangunan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan dengan adanya Dana Keistimewaan  (Danais)  yang  diatur  dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor  100 Tahun
2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintahan Kelurahan.  Pasal  6  menyatakan  bahwa “BKK Danais Kalurahan
melalui Pemerintah  Kabupaten  dialokasikan  untuk melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan  dan  peningkatan  potensi masyarakat”.  Jika  dikaitkan  dengan  peranan
LPM yang bergitu besar dalam mengkoordinasikan dan mendorong masyarakat  dalam  berpartisipasi  dalam pemberdayaan  pembangunan  wilayah  perlu adanya  penguatan  dan  pendayagunaan sumber  daya  manusia  LPM  agar  dapat meningkatkan  fungsi  dan  tugasnya  dalam mengkoordinasikan  dan  menyerap  aspirasi dalam pembangunan berbasis wilayah.

## 2. METODE PENGABDIAN
Pola  yang  digunakan  adalah  Pola- Pola Recruitment dari  perwakilan  masing- masing  DPD  LPM  Kabupaten  dan  Kota, yaitu:  DPD  LPM  Kabupaten  Bantul,  DPD LPM  Kabupaten  Kulon  Progo,  DPD  LPM Kabupaten Gunungkidul, DPD LPM Kabupaten  Sleman,  dan  DPD  LPM  Kota Yogyakarta.
Metode yang digunakan adalah menggunakan  konsep  Workshop  dan  FGD terkait permasalahan, tugas dan fungsi DPD LPM di masing-masing Kabupaten dan Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bimtek dan FGD terdiri dari beberapa materi yang dikaji, sebagai berikut:
1. Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Mekanisme Pembangunan Berbasis Wilayah di wilayah DIY
3. Tugas dan Fungsi DPD LPM DIY dalam menyerap  aspirasi  dan  menggerakkan masyarakat  dengan  swadaya  gotong royong.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  kegiatan  ini  dilakukan kepada  DPD  LPM  Kabupaten  dan  Kota  di wilayah  Daerah  istimewa  Yogyakarta, yaitu:  DPD  LPM  Kabupaten  Bantul,  DPD LPM  Kabupaten  Kulon  Progo,  DPD  LPM
Kabupaten Gunungkidul, DPD LPM
Kabupaten  Sleman,  dan  DPD  LPM  Kota Yogyakarta.  Pada  tahap  ini  pengabdi melakukan Recruitment dengan  mengirim kepada  DPD  LPM  Kabupaten  dan  Kota kaitannya  perwakilan  dari  masing-masing DPD LPM. Kemudian melakukan penentuan penjadwalan kegiatan Bimtek yang meliputi Workshop  dan  FGD  terkait  permasalahan, tugas  dan  fungsi  DPD  LPM  di  masing- masing  Kabupaten  dan  Kota  di  wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam  pelaksanaan  Workshop  diisi dengan  materi  Konsep  dan  Mekanisme Perencanaan Pembangunan Nasional, Mekanisme Pembangunan Berbasis Wilayah di wilayah DIY, dan Tugas dan Fungsi DPD LPM  DIY  dalam  menyerap  aspirasi  dan menggerakkan  masyarakat  dengan  swadaya gotong royong. Sedangkan FGD merupakan forum untuk berdiskusi terkait permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi di masing-masing DPD LPM Kabupaten dan Kota,  dan  dilakukan problem  solving dan solusi,  yang  selanjutnya  membuat  Rencana Tindak  Lanjut  (RTL)  untuk  menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

## Gambar 1 Sosialisasi dan Kegiatan Bimtek
Kegiatan  ini  telah  terlaksana  dari rencana  yang  telah  dibuat,  kegiatan  yang telah terlaksana tersebut adalah:
1. Melakukan  komunikasi  dengan  Kepala Daerah  dan  DPD  LPM  Kabupaten  dan Kota.
2. Melakukan Recruitment peserta  dari masing-masing  DPD  LPM  Kabupaten dan  Kota  dengan  mengirimkan  Surat Undangan dan Surat Pernyataan Menjadi Peserta.
3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) LPM Kelurahan dan Desa meningkatkan tugas  dan  fungsi  LPM  dalam  menyerap aspirasi  dan  menggerakkan  masyarakat berbasis wilayah.
4. Bimtek  dilaksanakan  dengan  metode Workshop  dan  FGD  terkait  dengan materi-materi Bimtek yang sudah dipersiapkan.
Bimtek  LPM  Kelurahan  dan  Desa dalam  meningkatkan  fungsi  dan  tugas  DPD LPM Kabupaten dan Kota ini sebagai sarana untuk  memberikan  pemahaman dalam mendorong  dan  memfasilitasi  masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan  sebagai  upaya  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan berbasis  wilayah.  Adapun  materi-materi yang  diberikan  dalam  Bimtek,  sebagai berikut:
1. Konsep  dan  Mekanisme  Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dalam perencanaan pembangunan ada beberapa
hal  yang  harus  diperhatikan,  yaitu: Koordinasi  antar  pelaku  pembangunan; Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi,  dan  sinergi  antar  daerah, antar  pemerintah  maupun  pusat  dan daerah; Menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan mengoptimalkan partisipasi  masyarakat,  dan  menjamin tercapainya  penggunaan  sumber  daya secara  efisien,  efektif,  berkeadilan  dan berkelanjutan.
2. Mekanisme Pembangunan Berbasis
Wilayah  di  wilayah  DIY.  Pembangunan berbasis  wilayah,  meliputi:  Konsep pengembangan wilayah
berbasis
karakter sumber daya; Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan  ruang;  Konsep  pengembangan
wilayah terpadu; Konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster.
3. Tugas dan Fungsi DPD LPM DIY dalam menyerap  aspirasi  dan  menggerakkan masyarakat  dengan  swadaya  gotong royong. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, memiliki Tugas dan Fungsi antara lain:
a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa
b. Ikut  serta  dalam  perencanaan  dan pelaksanaan pembangunan
c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
d. Menyusun  rencana,  melaksanakan, mengendalikan,  melestarikan  dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif.
e. Menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipatif  swadaya  serta  gotong royong masyarakat.
Luaran  yang  telah  dihasilkan  melalui kegiatan  Bimbingan  Teknis  (Bimtek)  ini adalah:
1. Peningkatan  pemahaman  terkait  fungsi dan  tugas  DPD  LPM  Kabupaten  dan Kota.
2. Konsep  dan  mekanisme  Perencanaan pembangunan.
3. Munculnya  permasalahan-permasalahan yang memengaruhi lemahnya fungsi dan tugas DPD LPM Kabupaten dan Kota.
4. Publikasi Jurnal dan media sosial/cetak.

## 4. KESIMPULAN
Kegiatan  tentang  Bimbingan  Teknis
(Bimtek) LPM Kelurahan dan Desa meningkatkan  tugas  dan  fungsi  LPM  dalam menyerap aspirasi dan menggerakkan
masyarakat  berbasis  wilayah,  terlaksana dengan dua pola pelaksanaan, yaitu Workshop dan FGD. Dilakukan secara tatap muka terbatas kepada peserta yang merupakan  perwakilan  dari  DPD  LPM Kabupaten  dan  Kota  yang  menghasilkan capaian peningkatan pemahaman, fungsi dan tugas  DPD  LPM  Kabupaten  dan  Kota, tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;  Mekanise  Pembangunan  Berbasis Wilayah di  wilayah DIY;  Tugas  dan Fungsi DPD  LPM  DIY  dalam  menyerap  aspirasi dan  menggerakkan  masyarakat  dengan swadaya gotong royong.
Untuk  tahapan  yang  selanjutnya adalah  membuat  Rencana  Tindak  Lanjut (RTL)  dari  masing-masing  DPD  LPM Kabupaten dan Kota, yang bertujuan:
1. Memperluas  jaringan  tentang  sosialisasi sinergitas pemberdayaan antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan dan
pelaksanaan
pembangunan.
2. Meminimalisir faktor-faktor yang memengaruhi  fungsi  dan  tugas  DPD LPM Kabupaten dan Kota.
3. Mengoptimalkan koordinasi yang berkelanjutan  antara  DPD  LPM  DIY dengan DPD LPM Kabupaten dan Kota.
4. Koordinasi dengan elemen terkait dengan lebih intens.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Totok Mardjiko dan Poerwoko Soebiato.
2015.  Pemberdayaan  Masyarakat,
Bandung: Alfabeta. Isbandi Rukminto Adi. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas ,  Edisi  Revisi.  Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi UI.
Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  13  Tahun  2012  tentang Keistimewaan Yogyakarta.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun
2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  73  tahun  2005 tentang Kelurahan.