## Prosiding Seminar Nasional
Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Kerjasama Dengan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman “Harapan Masyarakat dan Kearifan Lokal dengan Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan”

## Implikasi Hukum Pertanahan Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur
Simon Nahak
Program Studi Magister Ilmu Linguistik, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia simonnahak@warmadewa.ac.id

## KATA KUNCI
________________
Implikasi Hukum Agraria; Pemindahan Ibukota Negara; Kalimantan Timur _________________

## ABSTRAK
_________________________________________________________ Implikasi  hukum  pertanahan  terhadap  pemindahan  ibukota  Negara berimplikasi langsung terhadap pengaturan Hak Nominee Dalam Hukum Agraria  untuk  investasi  berdasarkan  harapan  masyarakat  dan  kearifan lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mencermati implikasi  hukum agraria terhadap pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur dan untuk mencermati pengaturan hak nominee dalam hukum agraria untuk investasi  berdasarkan  harapan  masyarakat  dan  kearifan  lokal  terhadap pemindahan  ibukota  negara  ke  Kalimantan  Timur.  Metode  yang digunakan  metode  yuridis  normative.  Konsep/teori  yang  digunakan untuk  menganalisis  penelitian  ini  adalah  teori  kewenangan,  teori penjenjangan norma, teori sistem hukum dan teori perlindungan hukum. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  keterlibatan  secara langsung hukum pertanahan terhadap pemindahan ibukota Negara diatur berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Pusat, warga  masyarakat  (adat/suku),  badan  hukum  pemerintah  dan  swasta. Pengaturan  terhadap  penormaan  yang  konflik  dan  kabur  diatur berdasarkan  tahapan  formulasi  (kebijakan  legislatif),  merancang, membentuk  hingga  pengesahan  sebuah  Undang-Undang  Tahapan Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), mengimplementasikan peraturan yang  telah  dibentuk  dan  disahkan,  Tahapan  Eksekusi  (Kebijakan eksekusi/administrasi), melaksanakan Undang-Undang yang berlaku dan sah  mengikat  semua  warga  masyarakat  terutama  setiap  orang/badan hukum yang terbukti melakukan menggunakan tanah untuk kepentingan umum dan kepentingan privat .

## PENDAHULUAN
Dalam rangka pemenuhan akan kebutuhan pembangunan pemindahan Ibukota Jakarta ke Kalimantan Timur khusus pertanahan akan berimplikasi atau mempunyai hubungan keterlibatan langsung  terhadap  pengaturan  penggunaan  lahan  untuk  berinvestasi,  bahwa  dalam  rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945  pemerintah  perlu  melaksanakan  pembangunan,  sehingga  untuk
menjamin  terselenggaranya  pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  dilaksanakan  dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil.
Kebutuhan  akan  investasi  di  atas  lahan  tanah  merupakan  hal  penting  karena  tanpa penyediaan lahan tanah yang cukup untuk berinvestasi maka akan terjadi permasalahan hukum pertanahan  dan  investasi  (masalah  Perdata,  Administrasi,  Pidana)  sebab  dengan  penyediaan lahan  tanah  yang  cukup  untuk  berinvestasi  saja  belum  tentu  terhindar  dari  masalah  implikasi hukum apalagi tidak tersedia dan berhadapan lagi peluang dan tantangan pemindahan ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru dari Jakarta menuju Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, dengan harapan masyarakat dan kearifan lokal seperti pengakuan atas hak-hak tanah adat,  tanah  suku  untuk  berinvestasi  dengan  berbagai  cara  peralihan  hak  baik  jual  beli,  sewa menyewa atau mengontrak terhadap pemindahan Ibukota Negara.
Mencemati  adanya  implikasi  hukum  pertanahan  dan  investasi  terhadap  peluang  dan tantangan pemindahan ibukota Jakarta ke Kalimantan Timur, baik dicermati dari penormaannya Peraturan  Perundang-undangan  Agraria  (bumi,  air,  ruang  angkasa,  kekayaan  alam  yang terkandung  dalam  perut  bumi)  secara  yuridis  Normatif  terdapat  norma  hukum  yang  konflik, konflik,  dengan  kolaborasi  pencermatan  kajian  yuridis  empiris  karena  dipastikan  adanya kesenjangan  antara  norma  berupa  kaidah  yang  berbentuk  aturan  dalam  ketentuan  Undang- Undang  yang  dikodifikasi  ( law  in  books )  dengan  kenyataan  masyarakat  Provinsi  Kalimantan Timur, Indonesia ( law in action ), terutama terkait pengaturan Hak Nominee dan Sanksi Pidana yang tidak terdapat sanksi dengan ancaman hukuman dan denda minimum.
Ketentuan Pengaturan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria  terkait  pengaturan  hak  nominee  dan  sanksi  Pidana  ketika  dicermati terdapat  konflik  dan  kekaburan  norma  hukum.  Nella  Hasibuan  menulis  yang  menjadi  dasar hukum  Notaris  dalam  membuat  perjanjian  nominee  adalah  adanya  asas-asas  Perjanjian,  yaitu adanya  kesepakatan  bersama  dan  kebebasan  berkontrak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 1313 KUHPerdata menentukan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih” (Hasibuan, 2011), Pasal 1338 ayat (1) “setiap Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mebuatnya” ayat (3) menentukan “setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik”. Adanya kesepakatan untuk mengadakan Nominee tersebut bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960 menentukan “Hanya Warga Negara Indonesia mempunyai Hak Milik”, dan Bab III Ketentuan Pidana Pasal 52 ayat (1) dan (2) tidak mengatur ancaman hukuman dan denda minimum sehingga terdapat kekaburan norma hukum.
Penelitian  ini  mencermati  dan  mengkaji  implikasi  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  terkait  pengaturan  Hukum  Pertanahan  dan  Investasi  di  wilayah  Hukum  Provinsi Kalimantan  Timur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor  :  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta beberapa Undang-Undang  terkait  yakni  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2007 tentang  Penataan  Ruang  Undang-Undang  Nomor:  10  Tahun  1964  tentang  Pernyataan  Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
Fadli Zon mengatakan terkait pemindahan Ibukota Negara RI dari Jakarta ke Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, pemindahan yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2024, setidaknya ada 5 (lima) Undang-Undang yang harus dibentuk antara lain : Undang- Undang Nomor: 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Ibu Kota Jakarta sebagai Ibukota NKRI  Undang-Undang  Nomor:  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana,  Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Unndang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala  Daerah.  Kelima  Undang-Undang  tersebut  terkait  minimal  namun  masih  banyak  yang relevan  untuk  dibentuk  terkait  daerah  yang  dipilih  sebagai  ibukota  yaitu  penataan  ibukota Negara, penataan pertanahan (Situmorang, 2019).
Uraian  pembentukan  peraturan  perundang-undang  yang  sekian  banyak  tersebut  dalam penelitian  ini  hanya  terfokus  pada  uraian  singkat  Pertanahan  secara  khusus  dan  terkait pemanfaatan tanah untuk investasi, tehadap beberapa ketentuan tersebut setelah diteliti terdapat konflik dan kekaburan norma hukum dalam kebijakan formulasi ketentuan terhadap pengaturan Hak Nominee, ketentuan pidana yang tidak merumuskan ancaman hukuman minimum namun hanya  mengatur  ancaman  hukuman  maksimum,  secara  empirik  adanya  kesenjangan  antara pengaturan norma peraturan perundang-undangan dengan kenyataan dalam masyarakat terutama kenyataan masyarakat Kalimantan Timur karena belum adanya pengaturan khusus pemnafaatan lahan tanah untuk melaksanakan investasi di berbagai bidang bisnis. Maka, tujuan penelitian ini adalah  untuk  mencermati  implikasi  hukum  agraria  terhadap  pemindahan  ibukota  negara  ke Kalimantan Timur dan untuk mencermati pengaturan hak nominee dalam hukum agraria untuk investasi  berdasarkan  harapan  masyarakat  dan  kearifan  lokal  terhadap  pemindahan  ibukota negara ke Kalimantan Timur.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative. Penelitian ini difokuskan untuk mencermati kekaburan norma hukum (unclear norm of law). Sumber dan bahan hukum penelitian ini adalah bahan hukum primer dan Bahan Hukum Sekunder. Sumber bahan  hukum  Primer  terdiri  dari:  Undang-Undang,  Putusan  pengadilan,  hukum  adat  yang menetapkan  aturan  adat  tertulis  diakui  oleh  konstitusi  dan/atau  undang-undang,  hukum internasional. Bahan Hukum sekunder berupa: buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treaties; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau law review dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Bahan hukum lainnya berupa Webtografi yang ditemukan melalui internet, hukum online, situs dalam web.

## HASIL DAN DISKUSI
Berdasarkan  hasail  analisis  terhadap  implikasi  hukum  agraria  terhadap  pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur dan pengaturan hak nominee dalam hukum agraria untuk investasi  berdasarkan  harapan  masyarakat  dan  kearifan  lokal  terhadap  pemindahan  ibukota negara ke Kalimantan Timur, maka diperoleh hasil yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
Implikasi Hukum Agraria Terhadap Pemindahan Ibukota Jakarta ke Kalimantan Timur
Pemindahan  Ibu  kota  Negara  dari  Jakarta  ke  Provinsi  Kalimantan  Timur  oleh  Badan Perancangan  Pembangunan  Nasional  (BAPPENAS)  melakukan  kajian  tentang  rencana
pemindahan itu salah satu yang patut dipertimbangkan itu adalah implikasi hukum jika Ibu Kota Negara Negara hendak dipindahkan. Ketua bidang studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas  Indonesia  Fitra  Arsil,  mengatakan  pemindahan  ibu  kota  Negara  tidak  semata berimpilkasi  pada  keuangan  tetapi  juga  terdapat  impilkasi  hukum.  Pemindahan  akan menimbulkan  beban  biaya  yang  tidak  sedikit,  tetapi  juga  berdampak  pada  hukum  ketata Negaraan (Elzeniar, 2017).
Kajian  implikasi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  terkait  pengaturan  Hukum Pertanahan  untuk  Investasi  di  wilayah  Hukum  Provinsi  Kalimantan  Timur  yang  direncakan menjadi ibukota Negara baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta beberapa Undang-Undang  terkait  yakni  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2007 tentang  Penataan  Ruang  Undang-Undang  Nomor:  10  Tahun  1964  tentang  Pernyataan  Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
Dasar hukum lainnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ketentuan ini mengatur tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara di Jakarta, maka  harapan  masyarakat  dengan  kearifan  lokalnya  terhadap  pemindahan  Ibukota  Negara  ke Kalimantan  Timur  agar  diperlukan  adanya  ketentuan  baru  yang  mengatur  khusus  Ibukota  di Kalimantan Timur.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  banyak  memberikan  kewenangan  kepada pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batu  bara.  Untuk  itu  Teori Kewenangan perlu dibahas lebih dalam sehingga terdapat persamaan persepsi dalam memahami kewenangan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara.
Berdasarkan  pandangan  tersebut  maka  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2012 banyak memberikan kewenangan kepada  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  tanah  untuk  segala  aspek  kehidupan  dan pembangunan  khususnya  pembangunan  fisik  dalam  menghadapi  pembangunan  pemindahan ibukota Negara ke Kalimantan Timur berimpilkasi secara hukum karena mempunyai keterlibatan langsung terhadap pemanfaatan lahan tanah untuk pembangunan ibukota Negara yang baru di Kalimantan Timur.
Uraian tersebut menegaskan bahwa implikasi hukum pertanahan terhadap hak atas tanah dalam  pemindahan  ibukota  Negara  ke  Kalimantan  Timur  dibutuhkan  kewenangan  atau kekuasaan dari Pemerintah daerah, pusat, sehingga diberikan argumentasi hukum berdasarkan beberapa teori kewenangan sebagai berikut:
Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas ( legaliteitsbeginsel atau het beginsel van wetmatigheid van bestuur ), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan,  artinya  sumber  wewenang  bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber
dari  peraturan  perundang-undangan  tersebut  diperoleh  melalui  tiga  sumber  yaitu,  atribusi, delegasi dan mandat (Elzeniar, 2017).
Badan  dan/atau  Pejabat  pemerintahan  yang  memberikan  delegasi  dapat  menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hal  pelaksanaan  wewenang  berdasarkan  delegasi menimbulkan  ketidakefektifan  penyelenggaraan  pemerintahan,  Badan  dan/atau  pejabat pemerintahan yang memberikan pendelegasian kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang  telah  didelegasikan. Badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  yang  memperoleh  wewenang melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi.
Berdasarkan pendapat para sarjana tersebut diatas maka pendapat dari Philipus M. Hadjon digunakan,  karena  sebagai  suatu  konsep  hukum  publik,  wewenang  terdiri  atas  sekurang- kurangnya 3 (tiga) komponen, yaitu : pengaruh , dasar hukum dan konformitas hukum. Dengan adanya 3 (tiga) komponen tersebut maka kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan  pengelolaan  pertanahan  untuk  berinvestasi  dan/atau  untuk  kepentingan lainnya  menjadi  jelas  dan  tidak  tumpang  tindih.  Kewenangan  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang  Republik  Nomor  5  Tahun  1960  kepada  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dalam menyelenggarakan  pemanfaatan  lahan  tanah  untuk  kepentingan  investasi  sebagaimana  diatur pula  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2006  tentang  Badan Pertanahan  Nasional  jo  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  merupakan  kewenangan atributif,  dimana  wewenang  yang  diperoleh  secara  atributif  tersebut  karena  pemerintah  dan pemerintah daerah secara tegas diamanatkan oleh undang-undang tentang pengadaan tanah.
Uraian  tersebut  Sudargo  Gautama  menulis  bahwa  pada  dasarnya  suatu  negara  yang berdasarkan atas hukum harus memberikan jaminan persamaan terhadap setiap individu, oleh karena  negara  hukum  lahir  sebagai  hasil  perjuangan  individu  untuk  melepaskan  diri  dari keterikatan serta tindakan kesewenang-wenangn (Gautama, 1983). Dalam suatu negara hukum selain terdapat persamaan ( equality ), maka terdapat pula pembatasan ( restriction ). Batas-batas kewenangan ini juga berubah-ubah, tergantung kepada keadaan, namun demikian sarana yang dipergunakan membatasi kedua kepentingan itu yaitu hukum (Amanwinata, 1996).
Jimly  Asshiddiqie  mengatakan  bahwa  gagasan  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  untuk membentuk  penyederhanaan  regulasi  ( omnibus  law )  yang  hanya  diarahkan  pada  rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kembali dikiritk karena sejumlah UU yang menyebut eksplisit frasa “ibukota Negara” semestinya diaudit dan bahan pertimbangan mengenai perlu tidaknya ibu kota  dipindahkan  ke  Penajam  Paser  Kaltim.  “jumlahnya  tidak  kurang  dari  30-an  UU  yang mengatur berbagai UU kelembagaan atau komisi Negara yang menyebut frasa “ibukota Negara” jika ini tidak diubah niscaya semuanya harus ikut dipindahkan ke Penajam (Asshiddiqie, 2019).
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  konsep  penyederhanaan  regulasi  ( omnibus  law ) diterapakan untuk melakukan audit hukum dan pengembangan sistem audit hukum elektronik secara khusus menata sistem peraturan perundang-undangan terkait jumlah banyaknya peraturan yang tertulis dahulu ibukota Negara Jakara menjadi Ibu Kota Negara Kalimantan Timur, karena bila  ditelusuri  secara  konvensional  (manual)  amat  sulit  diketahui  secara  detail  kecuali menggunakan  jasa  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  terus  mengalami  perkembangan setiap saat.
Pengaturan Hak Nominee Dalam Hukum Agraria untuk investasi berdasarkan harapan Masyarakat dan kearifan lokal Terhadap Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan
Timur
Pengaturan  terhadap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  khususnya  Undang- Undang  Agraria  dan  Investasi,  khusus  Undang-Undang  yang  mengatur  pertanahan  baik Pembahasan  terhadap  Pengaturan  masalah  pertanahan  dan  investasi  membutuhkan  waktu panjang  disebabkan  masalah  pengaturan  pertanahan  sangat  krusial  sebab  secara  substansial banyak terdapat penormaan yang kabur, konflik bahkan kosong terhadap politik pembentukan peraturan  perundang-undangan  terkait  pengaturan  Hak  Nominee  Pertanahan  untuk  Investasi terhadap  peluang  dan  tantangan  berdasarkan  harapan  masyarakat  dan  kearifan  lokal  dalam Pemindahan Ibukota Negara RI dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.
Pengaturan  tentang  pertanahan  untuk  dilakukan  investasi  ataupun  untuk  kepentingan privat dan publik baik secara Yuridis Normatif maupun secara yuridis empiris banyak terdapat fakta  yang  terjadi  di  masyarakat  karena  timbulnya  permasalahan  hak-hak  atas  tanah  secara hukum  perdata  banyaknya  gugatan  secara individu  maupun  kelompok  dan/atau badan  hukum yang  diajukan  oleh  warga  masyarakat  melawan  pemerintah,  atau  sebaliknya  Pemerintah mengajukan  gugatan  melawan  warga  masyarakat  dan/badan  hukum  baik  secara  Perdata, Administrasi di Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, bahkan saling melapor secara  pidana  melalui  praktek  penegakan  hukum  pidana  mulai  dari  tingkat  Kepolisian, Kejaksaan,  bahkan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  hingga  Pengadilan  umum  dan  Pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi.
Contoh kasus pidana markup harga untuk pengadaan tanah demi kepentingan publik yang sumber  keuangan  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara/Daerah  (APBN  dan APBD),  dll.  Aspek  pidana  dalam  bidang  Agraria  khusus  bidang  pertanahan  secara  substansi khusus Pengaturan Pasal 15 dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 15 menentukan : “ memelihara tanah  termasuk  menambah  kesuburannya  serta  mencegah  kerusakannya  adalah  kewajibann tiap-tiap orang, badan hukum atau instanmsi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”. Bab III Pasal 52 ayat (1) menentukan : barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setingginya Rp. 10.000, ayat (2) menentukan : peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 19,22,24, 26,  ayat  (1),  46,  47,48,  49  ayat  (3)  dan  50  ayat  (1)  dapat  memberikan  ancaman  pidana  atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setingginya  Rp.  10.000.  ayat  (3)  Tindak  Pidana  dalam  ayat  (1)  dan  (2)  pasal  ini  adalah pelanggaran.
Ketentuan tersebut mengamanatkan rumusan sanksi pidana atas perbuatan tertentu dalam bidang  pertanahan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  tentang Pendaftaran  Tanah  yang  merumuskan  kebijakan  kriminalisasi  diatur  dalam  Pasal  42  sampai dengan Pasal 44 secara tegas mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran batas-batas dari suatu bidang  tanah  dinyatakan  dengan  tanda-tanda  batas  menurut  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh Menteri Agraria. Pelanggaran atas pembuatan akta tentang memindahkan hak atas tanah, atau hak  tanggungan  tanpa  ditunjuk  oleh  Menteri  Agraria  dipidana  dengan  hukuman  kurungan selama-lamanya tiga (3) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.
Rumusan  pengaturan  yang  terdapat  kelemahan  penormaan  baik  secara  perdata  karena dalam aspek Perdata ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata khusus sahnya perjanjian dan  kesepakatan  sering  disalahgunkan/disalahartikan  oleh  beberapa  pihak  untuk  membuat Perjanjian  Nominee  telah  banyak  diimplementasikan  dan  dipraktekan  dalam  sistem  hukum Anglo-Xasion  (Anglo  Amerika)  sebagai  sistem  hukum  kebiasaan  yang  dianut  oleh  Negara- negara persemakmuran Inggris dan sistem hukum civil law terutama dianut oleh Negara-negara Eropa Continental termasuk Negara Indonesia contoh: Bali, Jawa, NTB, NTT tidak terkecuali Kalimantan Timur, dll wilayah hukum NKRI WNI selalu dipinjam namanya oleh WNA untuk kepentingan kepemilikan tanah termasuk salah satu penyelundupan hukum untuk  menghindar dari pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak Perorangan/Badan Hukum, kewajiban dan tanggung jawab hukum perdata, adminsitrasi dan pidana lainnya yang bertentangan dengan hukum.
Khusus  Hak  milik  Perjanjian  Nominee  jelas  merupakan  suatu  bentuk  penyelundupan hukum untuk menghindari peraturan yang mengatur bahwa orang asing adalah tidak memenuhi syarat sebagai subjek pemegang hak milik atas tanah di Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) joncto Pasal 21 ayat (1) UUPA dengan jelas menentukan bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta dengan mengatur  bahwa  hanya  WNI  yang  dapat  mempunyai  Hak  Milik.  Pasal  26  ayat  (2)  UUPA menentukan “setiap jual beli, pertakaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan- perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga Negara di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan Indonesia adalah batal demi hukum.
Perjanjian  Nominee  secara  pidanapun  dibuktikan  bersifat  melawan  hukum  karena melakukan aktivitas dengan menempatkan keterangan palsu, membuat surat palsu menipu dan menggelapkan  adalah  bertentangan  dengan  Pasal  Pemalsuan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 265 tentang Pemalsuan dan pemalsuan surat, Pasal 55 KUHP mengatur tentang Penyertaan jo Pasal 385 mengatur perbuatan curang, dan Pasal 372 tentang penggelapan dan 378 tentang penipuan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pengaturan Ketentuan Pidana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUPA menentukan “ Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan  selama-lamanya  3  bulan  dan/atau  dedna  setinggin-tingginya  Rp  10.000”.  ayat  (2) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 19, 22, 24, 26, ayat (1), 46, 47, 48, 49 ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuma kurunagn selama-lamanya 3 bulan dan/atau setinggi tingginya  Rp  10.000  ayat  (3)  Tindak  pidana  dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  pasal  ini  adalah pelanggaran.
Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Penanaman Modal terkait pemanfaatan tanah  untuk  investasi  tidak  ditemukan  sama  sekali  sehingga  tidak  dibahas  khusus  pengaturan sanksi pidana Penanaman Modal. Konsep atau teori hukum yang digunakan terhadap pernomaan yang kabur karena tidak terdapatnya sanksi pidana minimum dalam ketentuan Pidana Undang- Undang  Ketentuan  Umum  Pokok-Pokok  Agraria  dan  Undang-Undang  Penanaman  Modal khusus  investasi  adalah  dengan  menggunakan  konsep  Seorang  pemikir  hukum  Italia  yang bernama Gesara Beccaria pada tahun 1764 menulis buku yang berjudul De Delliti e della pene , yang menerapkan gagasan Montesquieu dalam bidang hukum pidana. Baginya, seseorang dapat dihukum  jika  tindakan  itu  telah  diputuskan  oleh  legislatif  sebelumnya,  dan  oleh  sebab  itu
eksekutif dapat menindak dan menghukum apabila terdapat seseorang yang melanggar apa yang telah diputuskan oleh pihak legislatif. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai asas nullum crimen sine  legi ,  yang  tujuannya  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga  terhadap kesewenang-wenangan negara (Manullang, 2007).
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  secara  fungsional  dan  operasional  dilakukan  wujud politik hukum  melalui beberapa tahapan untuk membentuk Peraturan Perundangan-undangan, yaitu:
1. Tahapan  Formulasi  (kebijakan  legislatif),  merancang,  membentuk  hingga  pengesahan sebuah Undang-Undang
2. Tahapan Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), mengimplementasikan peraturan yang telah dibentuk dan disahkan
3. Tahapan  Eksekusi  (Kebijakan  eksekusi/administrasi),  melaksanakan  Undang-Undang yang  berlaku  dan  sah  mengikat  semua  warga  masyarakat  terutama  setiap  orang/badan hukum yang terbukti melakukan Kejahatan antar negara (Arief, 2001)
Perlindungan hukum secara Pidana menurut Simon Nahak, menulis “perlindungan hukum berupa jaminan  kepastian hukum  terhadap  hak  dan  kewajiban  saksi,  korban  dan  pelaku  suatu tindak  pidana  umum  maupun  tindak  pidana  khusus,  yang  dilindungi  melalui  setiap  proses penyelesaian  kasus  pidana  baik  secara  non  penal  berupa  mediasi  penal  yang  selalu  menjaga hubungan  keharomonisan  antara  pelaku  dengan  korban  dan  keluarga  pelaku  dengan  keluarga korban. Preemptif, dan Preventif yakni penanggulangan tindak pidana di luar proses peradilan, maupun Secara penal berupa tindakan Represif, yakni penerapan hukum pidana melalui proses sistem peradilan pidana (Nahak, 2019). Berdasarkan konsep dan teori kewenangan, perlindungan hukum tersebut maka pengaturan hak-hak atas tanah baik secara adat sesuai harapan masyarakat dan  kearifan  lokal  dengan  pemindahan  Ibukota  Negara  ke  Kalimantan  Timur  Hukum  dan tuntutan  Pembangunan  Nasional  berimplikasi  tehadap  pemindahan  ibukota  Negara  maka pemakah berasumsi sebagai berikut :
1. Mengindetifikasi tanah-tanah Adat, Suku/Komunal, waris, Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Lahan, Hak Memungut Hasil Hutan.
2. Mengupayakan pensertifikatan Hak atas tanah Adat, suku/komunal, waris maupun hak milik dan/atau hak atas tanah lainnya yang belum disertifikatkan
3. Mengembangkan  konsep  sewa  menyewa  dengan  cara  Kontrak  Bagi  Hasil  ( production sharing ) baik terhadap tanah adat, tanah suku/komunal, tanah waris maupun tanah Hak Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai,  Hak  Sewa,  Hak  Membuka Lahan, Hak Memungut Hasil Hutan (Nahak, 2019).
Teori  Perlindungan  hukum  dan  sistem  hukum  digunakan  dalam  penulisan  ini  untuk menganalisis  pembahasan  permasalahan  kedua  khususnya  karena  demi  terwujudnya  keadilan dan  kepastian  hukum  serta  sinkronisasi  norma  hukum  dalam  pengaturan  harus  sesuai  hirarki peraturan  perundang-undangan  dan  formlasinya  berdasarkan  substansi  hukum  yang  tidak konflik, kabur bahkan kosong, sehingga secara struktur hukum ditegakan oleh aparatur penegak hukum dan secara budaya hukum adanya peningkatan kesadaran hukum warga masyarakat untuk mentaati hukum karena ditemukan keadilan dan kepastian hukum dengan dirumuskan ancaman hukuman dan denda minimum dalam ketentuan Undang-Undang Agraria.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  diskusi  diatas,  maka  dapat  disimpulakan  bahwa  (1)  Implikasi Hukum  Agraria  Terhadap  Pemindahan  Ibukota  Negara  ke  Kalimantan  Timur,  Berimplikasi karena mempunyai hubungan keterlibatan langsung pengadaan tanah untuk kepentingan umum maupun kepentingan privat sebagai anggota masyarakat, sehingga terhadap penggadaan tanah untuk  kepentingan  umum  dan  kepentingan  untuk  berinvestasi  melibatkan  para  pihak  yang berwenang yakni pemerintah daerah, pusat, warga pemilik tanah, karena para pihak berwenang melalui  beberapa  komponen  yakni  pengaruh,  dasar  hukum  dan  konformitas  hukum.  Dengan adanya  komponen  tersebut  maka  kewenangan  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dalam menyelenggarakan  pengelolaan  pertanahan  untuk  berinvestasi  dan/atau  untuk  kepentingan lainnya  menjadi  jelas  dan  tidak  tumpang  tindih.  Kewenangan  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang  Republik  Nomor  5  Tahun  1960  kepada  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dalam menyelenggarakan  pemanfaatan  lahan  tanah  untuk  kepentingan  investasi  sebagaimana  diatur pula  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2006  tentang  Badan Pertanahan  Nasional  jo  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, merupakan kewenangan atributif, dimana wewenang yang diperoleh secara atributif tersebut karena pemerintah dan pemerintah daerah secara tegas diamanatkan oleh undang-undang tentang pengadaan tanah. (2) Pengaturan Hak  Nominee  Dalam  Hukum  Agraria  untuk  investasi  berdasarkan  harapan  Masyarakat  dan kearifan lokal Terhadap Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur berdasarkan Undang- Undang  Nomor:  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  terkait pengaturan  hak  nominee  dan  sanksi  Pidana  ketika  dicermati  terdapat  konflik  dan  kekaburan norma  hukum.  Konflik  norma  hukum  terbaca  dalam  dasar  hukum  Notaris  dalam  membuat perjanjian nominee adalah adanya asas-asas Perjanjian, yaitu adanya kesepakatan bersama dan kebebasan  berkontrak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata  menentukan “suatu  persetujuan  adalah  suatu  perbuatan  di  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri terhadap satu orang lain atau lebih”, Pasal 1338 ayat (1) “setiap Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mebuatnya” ayat (3) menentukan “setiap perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikat  baik”.  Adanya  kesepakatan  untuk  mengadakan Nominee tersebut bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960 menentukan “Hanya Warga Negara Indonesia mempunyai Hak Milik”, dan Bab III Ketentuan Pidana Pasal 52 ayat (1) dan (2) tidak mengatur ancaman hukuman dan denda minimum sehingga terdapat kekaburan norma hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Amanwinata,  R.  (1996).  Pengaturan  dan  batas  implementasi  Kemerdekaan  Berserikat  dan  Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945. Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung. Arief, B, N. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan . Bandung: Citra Aditya Bakti Asshiddiqie,  J.  (2019). Omnibus  Law  Mestinya  Untuk  Penataan  Regulasi  Menyeluruh . Hukumonlinbe.com
Elnizar, N, E. (2017). Jika Ibu Kota Negara Dipindah, Begini Implikasi Hukumnya, Pencabutan Status Khusus membawa sejumlah impilkasi hukum . Hukumonline.com Gautama, S. (1983). Pengertian Tentang Negara Hukum . Bandung: Alumni
Hasibuan, N. (2011). Perjanjian Nominee Atas Penguasaan Tanah Hak Milik oleh Warganegara Asing. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Manullang, F, E, M. (2007). Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai . Jakarta: Kompas Media Nusantara Nahak, S. (2019). Metode Penulisan Tesis . Bahan Kuliah Program Studi Magister Ilmu Hukum. Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Denpasar. Bali
Nahak, S. (2019). Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pengembangan Ekowisata. Harian Bisnis Bali. Hari Rabu, 3 Juni 2019 halaman 6 kolom 1-2
Nahak, S. (2019). Implikasi  Hukum Pertanahan Terhadap Pemindahan Ibukota Negara  dari Jakarta ke Kalimantan  Timur.  Pembicara  Kunci.  Seminar  Nasional Harapan  Masyarakat  dan  Kearifan Lokal dengan Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur
Situmorang, A, P. (2019) Pemerintah harus Revisi 5 Undang-Undang . Jakarta: Merdeka.com Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal