## KEWENANGAN IMIGRASI DALAM MELAKSANAKAN DEPORTASI KEPADA WARGA NEGARA ASING
I Putu Krisna Purnama Putra 1 , Komang Edy Dharma Saputra 2 , I Nyoman Suandika 3 1,2,3 Fakultas Hukum/Prodi Ilmu Hukum/Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara iputukrisnapurnamaputra@gmail.com 1 , edydharmasaputra@gmail.com 2 , pakden278@gmail.com 3
Abstrak, Kewenangan  deportasi  dimiliki  oleh  instansi  Keimigrasian  sebagai  instansi utama  yang  mengurus  warga  asing  di  suatu  negara.  Di  Indonesia  sendiri  terdapat ketentuan pengembalian atau deportasi warga negara asing (WNA). Hal ini diatur dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian.  Deportasi  merupakan tindakan  paksa  untuk  mengeluarkan  orang  asing  dari  wilayah  Indonesia.  Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah pengaturan mengenai deportasi terhadap warga negara asing  di  wilayah  Indonesia.  Bagaimanakah  akibat  hukum  yang  diberikan  kepada  warga negara asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam  penulisan  ini  adalah  yuridis  normatif  yang  didukung  oleh  metode  empiris. Kewenangan  deportasi  dimiliki  oleh  instansi  Keimigrasian  sebagai  instansi  utama  yang mengurus  warga  asing  di  suatu  negara.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  mengatur  bahwa  deportasi  merupakan  salah  satu  Tindakan  Administratif Keimigrasian dan sanksi Projusticia (Proses Peradilan) terhadap orang asing yang berada di  wilayah  Indonesia  yang dikarenakan  melakukan kegiatan  berbahaya  dan  patut diduga membahayakan  keamanan  dan  ketertiban  umum  atau  tidak  menghormati  serta  tidak menaati  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Peradilan  pidana adalah suatu proses yang bekerja dalam suatu jaringan yang melibatkan lembaga penegak hukum.
Kata Kunci: Kewenangan , Imigrasi , Deportasi
Abstrack, The authority of deportation is owned by the Immigration agency as the main agency that takes care of foreigners in a country. In Indonesia itself, there are provisions for  the  return  or  deportation  of  foreign  nationals  (WNA).  This  is  regulated  in  Law Number  6  of  2011  concerning  Immigration.  Deportation  is  a  forced  action  to  remove foreigners from Indonesian territory. The problem in this study is how is the regulation of deportation of foreign nationals in Indonesian territory. How are the legal consequences given to foreign nationals who commit offenses in Indonesia. The type of research used in this  writing  is  normative  juridical  supported  by  empirical  methods.  The  authority  of deportation  is  owned  by  the  Immigration  agency  as  the  main  agency  that  takes  care  of foreigners  in  a  country.  Law  Number  6  of  2011  concerning  Immigration  regulates  that deportation  is  one  of  the  Immigration  Administrative  Actions  and  Projusticia  sanctions (Judicial  Process)  against  foreigners  who  are  in  the  territory  of  Indonesia  due  to dangerous activities and should be suspected of endangering security and public order or not  respecting  and  disobeying  the  laws  and  regulations  in  force  in  Indonesia.  Criminal justice is a process that works in a network involving law enforcement agencies. Keywords: Authority, Immigration, Deportation

## PENDAHULUAN
Hak  deportasi  berada  di  tangan kantor  imigrasi  sebagai  lembaga  utama yang bertanggung jawab terhadap warga negara  asing  di  negara  tersebut.  Di Indonesia  sendiri,  terdapat  ketentuan mengenai  pemulangan  atau  deportasi warga  negara  asing  (WNA).  Hal  itu
tertulis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian. Deportasi  adalah  pemindahan  paksa orang  asing  secara  resmi  dari  wilayah Indonesia.  Hak  deportasi  berada  di tangan  kantor  imigrasi  sebagai  lembaga utama yang bertanggung jawab terhadap warga  negara  asing  di  negara  tersebut.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa  deportasi  adalah  salah  satu prosedur administratif keimigrasian terhadap  orang  asing  yang  berada  di wilayah  Indonesia  dan  orang  yang melakukan  kegiatan  berbahaya  serta diduga  melakukan  perlindungan  dan ketertiban  umum  atau  ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan. disetujui di Indonesia. Dampak  dari  banyaknya  orang  asing yang keluar dan masuk wilayah
Indonesia  dengan  berbagai  motivasi, memberikan  dampak  positif  dan  negatif terhadap kepentingan nasional Indonesia dalam bidang ideologi, politik, kekayaan kekayaan, hubungan sosial, keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu, pengawasan  terhadap  orang  asing  yang berada  di  wilayah  Indonesia  merupakan salah satu cara untuk mengatasi tantangan  keimigrasian  yang  tentunya tidak  lepas  dari  gangguan  imigrasi. Imigrasi,  yang  berbasis  di  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, bertindak  sebagai  pengawas  di  gerbang negara. Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa keimigrasian  adalah  perpindahan  orang yang  masuk  atau  keluar  wilayah Indonesia  dan  pengurusannya  untuk memelihara dan menghormati kedaulatan Negara. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan pelayanan keimigrasian  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa pelayanan keimigrasian merupakan bagian
dari urusan pemerintah  negara  dalam  memberikan pelayanan
keimigrasian, undang-
undang.  penegakan  hukum,  keamanan dan peningkatan kesejahteraan negara.
Namun  perlu  diingat  bahwa setiap  negara  berhak  mengatur  undang- undang  keimigrasian  dan  keimigrasian sesuai  dengan  undang-undang  nasional dan  kebijakan  keamanan  nasional.  Oleh karena  itu,  dalam  analisis  undang- undang hak asasi manusia dan penerapan deportasi TKA perlu
memperhatikan  hukum  nasional  dan sistem  hukum.  Penggunaan  kebijakan imigrasi  dan  deportasi  harus  konsisten dengan  standar  hak  asasi  manusia  yang diterima  secara  internasional  untuk mencegah  pelanggaran  hak  individu dalam konteks deportasi.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  pada  bagian latar  belakang,  maka  dapat  dirumuskan beberapa  permasalahan  yang  ingin diketahuai meliputi bagaimanakah pengaturan mengenai deportasi terhadap warga negara asing di wilayah Indonesia serta  bagaimanakah  akibat  hukum  yang diberikan  kepada  warga  negara  asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah yuridis  normatif  yang  didukung  oleh metode  empiris.  Jenis  penelitian  yuridis normatif  adalah  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  mempelajari, mengkaji peraturan perundang- undangan  dan  literatur  serta  bahan- bahan hukum yang berhubungan dengan deportasi.  Sedangkan  jenis  penelitian empiris dilakukan dengan cara mengkaji dan memperjelas kajian hukum penelitian  tersebut  guna  mendapat  hasil penelitian  yang  objektif  dan  terperinci dengan  cara  melakukan  wawancara dengan  narasumber  ditempat  lokasi penelitian..
HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Mengenai Deportasi Terhadap  Warga  Negara  Asing  Di Wilayah Indonesia Indonesia  merupakan  salah  satu negara  yang  memiliki  lembaga  yang bertugas  melakukan  pengawasan  dan pemeriksaan  terhadap  orang  asing  yang ingin  masuk  keluar  wilayah  indonesia yaitu Keimigrasian. Keimigrasian sendiri merupakan hal ikhwal lalu lintas orang  yang  masuk  atau  keluar  Wilayah Indonesia  serta  pengawasannya  dalam rangka  menjaga  tegaknya  kedaulatan negara. 1 Oleh  karena  itu  dalam  hukum internasional  keimigrasian  merupakan penjaga kedaulatan negara karena fungsi dari  Imigrasi  sebagai  penjaga  pintu gerbang negara, dapat dikatakan demikian  karena  imigrasi  merupakan institusi  pertama  dan  terakhir  yang menyaring kedatangan dan keberangkatan  orang  asing  ke  dan  dari wilayah Republik Indonesia, pelaksanaan  fungsi  keamanan  yang ditujukan kepada Warga Negara Indonesia  dijabarkan  melalui  tindakan pencegahan  ke  luar  negeri  bagi  Warga Negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung tindakan ini guna untuk menghindari adanya ancaman dan gangguan  yang  dapat  menyebabkan hilangnya  kotrol  kedaulatan  negara khusus  Warga  Negara  Indonesia  (WNI) tidak dapat dilakukan pencegahan karena alasan-alasan keimigrasian belaka. Di Indonesia, pemeriksaan keimigrasian  telah  ada  sejak  zaman penjajahan  Belanda.  Pada  saat  itu, terdapat  Badan  Pemerintahan  Kolonial Belanda  bernama  Immigratie  Dienst yang  bertugas  menangani  masalah keimigrasian  unutk  seluruh  kawasan Hindia Belanda. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun  baru  pada  tanggal  26  Januari
1 Moh  Arif,  2007, Keimigrasian Suatu  Pengantar.  Pusat  Pendidikan,  dan Latihan  Pegawai  Departemen  Kehakiman, Departemen Kehakiman RI. Jakarta, Hal. 65
1950 Immigratie  Dients ditimbang diterimakan  dari  H.  Breekland  kepada Kepala  Jawatan  Imigrasi  dari  tangan Pemerintah Belanda ke tangan Pemerintah  Indonesia  tetapi  yang  lebih penting adalah peralihan tersebut merupakan  titik  mula  dari  era  baru dalam  politik  hukum  keimigrasian  yang bersifat  terbuka  ( open  door  policy ) untuk  kepentingan  pemerintah  kolonial, menjadi  politik  hukum  keimigrasian yang  bersifat  selektif  didasarkan  pada kepentingan nasional Indonesia. 2 Ditetapkannya  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun 1992  tentang  Keimigrasian  merupakan sebagai dasar hukum pelaksanaan hukum  Keimigrasian  di  Indonesia, hingga  pada  tanggal  5  Mei  2011, ditetapkan  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor 6 Tahun 2011  tentang Keimigrasian  sebagai  perubahan  baru bagi  hukum  Keimigrasian  di  Indonesia dalam  pelaksanaannya  di  era  globalisasi dengan  perubahan  zaman  yang  sangat pesat sehingga menuntut adanya landasan  hukum  yang  baru  dalam pelaksanaan  kinerja  Imigrasi  dalam pelaksanaan di wilayah Nasional maupun Internasional. 3 Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,  dalam  pasal  1  ayat  1 menyebutkan : “Keimigrasian adalah hal ikhwal  orang  yang  masuk  atau  keluar wilayah  Indonesia  serta  pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”. Dengan menggunakan  pendekatan  Gramatikal (tata  bahasa)  dan  pendekatan  semantic (Ilmu tentang arti kata). Menurut kamus besar  Bahasa  Indonesia,  kata  hal diartikan  sebagai  keadaaan,  peristiwa,
kejadian (sesuatu yang terjadi).
Sementara  itu  ihwal  diartikan  hal, perihal.  Dengan  demikian,  hal  ihwal diartikan  sebagai  berbagai  keadaan, peristiwa,  kejadian.  Sedangkan  dalam
2 Indra  Muhamad,  2008, Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Keimigrasian . Bandung. Hal 77 3 Ibid
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kata lalu  lintas  diartikan  sebagai  hubungan antara  suatu  tempat  dan  tempat  lain, hilir-mudik, bolak-balik.
Dalam  Undang-Undang  No  6
Tahun 2011 Pasal 8 dan Pasal 9 tentang keimigrasian yang berbunyi: Pasal 8 1. Setiap orang yang masuk atau keluar  Wilayah  Indonesia wajib  memiliki  Dokumen
Perjalanan  yang  sah  dan masih berlaku. 2.  Setiap  Orang  Asing  yang masuk  Wilayah  Indonesia wajib  memiliki  Visa  yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan  Undang-Undang ini dan perjanjian internasional. Pasal 9 1. Setiap orang yang masuk atau keluar  Wilayah  Indonesia wajib  melalui  pemeriksaan yang  dilakukan  oleh  Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. 2.  Pemeriksaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau  identitas  diri  yang sah. 3.  Dalam  hal  terdapat  keraguan atas  keabsahan  Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat  Imigrasi  berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan  dan  barang  bawaan dan dapat dilanjutkan dengan  proses  penyelidikan Keimigrasian. Pelanggaran  atas  ketentuan  ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki  wilayah  Negara  Indonesia secara  tidak  sah,  artinya  setiap  lalu- lintas  keluar  masuk  wilayah  tidak melalui  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi,
merupakan tindakan yang dapat dikenakan  pidana  dan  hal  tersebut
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian  Pasal  113.  Unsur  kedua dari  pengertian  Keimigrasian  yaitu pengawasan  orang  asing  di  wilayah Indonesia. Dalam rangka ini “pengawasan” adalah keseluruhan proses  kegiatan  untuk  mengontrol  atau mengawasi  apakah  proses  pelaksanaan tugas  telah  sesuai  dengan  rencana  atau aturan yang ditentukan.
Maka  pengertian  pengawasan
orang  asing  adalah  seluruh  rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol masuk dan keluarnya wilayah  Indonesia  melalui  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  serta  keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai  maksud  dan  tujuan  orang  asing tersebut masuk ke Indonesia dengan visa yang  diberikan  sesuai  dengan  ketentuan Keimigrasian yang berlaku. Pengawasan orang asing  meliputi masuk  dan keluarnya  orang  asing  dan  dari  wilayah Indonesia, dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.  Pengawasan  orang  asing sebagai  suatu  rangkaian  kegiatan  pada dasarnya  telah  dimulai  dan  dilakukan oleh  perwakilan  Republik  Indonesia diluar negeri ketika menerima
permohonan pengajuan visa. 4
Dalam  pengawasan  ini  tidak hanya  pada  saat  orang  asing  masuk  ke wilayah  Indonesia,  tetapi  juga  selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk  kegiatan-kegiatannya  sebab terdapat orang asing yang keberadaannya  di  Indonesia  merugikan kepentingan  bangsa  seperti  kasus-kasus penyalahgunaan ijin tinggal keimigrasian, overstay ,  imigran  gelap dan lain sebagainya adalah suatu bentuk pelanggaran  keimigrasian  yang  bersifat transnasional. 5
Pengawasan  Orang  Asing  di wilayah  Indonesia,  berupa  pengawasan terhadap  orang  asing  yang  masuk, keberadaan,  kegiatan  dan  keluar  dari wilayah  Indonesia,  antara  lain  dapat
4 Ibid 5 Ibid
menimbulkan  2  (dua)  kemungkinan yakni  :  Pertama,  Orang  asing  mantaati peraturan  yang  berlaku  dan  tidak melakukan  kegiatan  yang  berbahaya bagi  keamanan  dan  ketertiban  umum, hal  ini  tidak  menimbulkan  masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan. Kedua  Orang  asing  tidak  mentaati peraturan  perundang-undangan  yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa: 1.  Tindakan  Hukum  Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan  bagian  daripada rangkaian Integrated Criminal Justice sistem, sistem  peradilan  pidana  ( penyidikan, penuntutan, peradilan) dan atau ; 2. Tindakan hukum administratif  negara  berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif  dalam  bidang keimigrasian  di  luar  proses peradilan.  Termasuk  bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap  orang  asing  untuk keluar dari wilayah yurisdiksi  negara  kesatuan Republik Indonesia. 6 Ketika dalam pengawasan terdapat pelanggaran maka dapat dilakukan  Penegakan  hukum  pidana keimigrasian yang merupakan penegakan hukum melalui proses penyidikan  berdasarkan  ketentuan  Pasal 47  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dilaksanakan  sesuai  asas  dan  kaedah hukum  acara  pidana.  Pasal  50  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa Pasal 50 Orang asing yang sengaja menyalahgunakan atau melakukan  kegiatan  yang  tidak 6 Ibid
sesuai dengan maksud pemberian ijin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta  rupiah)  Pasal  42  (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2011  mengatur  tentang Tindakan  Keimigrasian  yang menyatakan bahwa Pasal 42 (1) Keimigrasian dilakukan terhadap  orang  asing  yang berada  di  wilayah  Indonesia yang : 1. Melakukan kegiatan berbahaya  atau  patut  diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau 2.  Tidak  menghormati  atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari Tindakan Keimigrasian  sebagaimana  ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah Tindakan Administratif dalam bidang keimigrasian  diluar  proses  peradilan. Dengan  demikian  maka  orang  asing yang melakukan pelanggaran sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  50 dapat  dikenakan  tindakan  administratif diluar proses peradilan. Tindakan administratif  yang  dimaksud  sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dapat berupa :29
1.  Pembatasan,  perubahan  atau pembatalan izin keimigrasian.
2.  Larangan  untuk  berada  di suatu  atau  beberapa  tempat tertentu di wilayah Indonesia.
3.  Keharusan  untuk  bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia. 4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan  masuk  ke  wilayah Indonesia.
Pengertian tersebut mengandung arti  bahwa  segala  bentuk  tindakan administratif dibidang keimigrasian diluar  tindakan  hukum  pidana  atau penyidikan  masuk  kategori  Tindakan
Keimigrasian.  Selain  menurut  ketentuan hukum  positif  tersebut  diatas,  juga menurut  hukum  internasional  bahwa tindakan  keimigrasian  berupa  deportasi bukan  tindakan  hukum  pidana  dan  ini berlaku  secara  universal  pada  negara- negara  lain  di  dunia.  Semua  tahapan- tahapan  tindakan  keimigrasian,  tentu diperlukan adanya suatu landasan yuridis  maupun  administrasi,  sebagai dasar  operasional  dalam  menangani suatu  kasus  pelanggaran  keimigrasian. Oleh  karena  pada  hakekatnya  tindakan keimigrasian  adalah  suatu  tindakan pengekangan  atau  pembatasan  terhadap kebebasan,  dan  hak  asasi  manusia tersebut dijamin serta dilindungi peraturan  perundang-undangan  yang berlaku di negara Indonesia. 7 Akibat Hukum Yang Diberikan Kepada  Warga  Negara  Asing  Yang Melakukan Pelanggaran Di Indonesia Tindakan  deportasi  sering  kali bukan  semata-mata  persoalan  hukum belaka dan merupakan hal yang kompleks.  Tindakan  deportasi  juga dipengaruhi  oleh  politik  hukum  dan politik  luar  negeri  daripada  negara  yang bersangkutan. Maka dari itu, cukup sulit untuk membuat daftar tindakan-tindakan yang  mengakibatkan  deportasi  karena belum  tentu  hasil  dari  tindakan  yang bersangkutan berakibat deportasi. Sebagai  contoh,  pengungsi  dan  pencari suaka  dari  berbagai  negara  dan  etnis banyak berdatangan ke Indonesia beberapa  waktu  belakangan  ini,  seperti dari Rohingya, Afghanistan, dan Irak. Semenjak Indonesia bukan penandatangan  Konvensi  Perlindungan Pengungsi  dan  Pencari  Suaka,  maka
Indonesia  tidak  memiliki  kewajiban
7 Ajat  Sudrajat  Havid,  2008, Formalitas  Keimigrasian  Dalam  Perspektif Sejarah , Direktorat Jendral Imigrasi, Jakarta,
Hal. 55
untuk  menampung  para  pengungsi  dan pencari suaka. Indonesia dapat melakukan  deportasi  kepada  pengungsi dan  pencari  suaka  tersebut  kembali  ke negara  masing-masing.  Akan  tetapi,
Indonesia  tidak  melakukan  deportasi.
Indonesia memilih untuk tidak melakukan deportasi atas alasan kemanusiaan. Akan tetapi, bukan berarti tidak dapat dicari suatu garis besar yang menggambarkan  mengenai  perilaku  apa saja  yang  memiliki  kemungkinan  untuk dapat dikenakan deportasi. Tentu, terdapat  beberapa  aturan  yang  dapat ditelaah  lebih  lanjut.  Undang-  Undang Keimigrasian misalnya menyatakan bahwa orang asing yang melampaui atau melanggar  ketentuan  izin  tinggal,  baik sementara maupun tetap, dapat dikenakan  deportasi.  Maka  dari  itu,
tindakan  deportasi  dapat  dilakukan dalam  hal  ada  permasalahan  dalam  izin tinggal  orang  asing. Selain  itu,  Pasal  13
Undang - Undang Keimigrasian memberikan  daftar  orang  asing  yang dilarang masuk ke Indonesia. Pelarangan  tersebut  dapat  dilakukan salah satunya melalui tindakan deportasi.  Adapun,  daftar  orang  asing yang  dilarang/  ditangkal  masuk  ke Indonesia, antara lain: 1. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan 2. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku 3. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu 4. Tidak  memiliki  Visa,  kecuali yang dibebaskan dari  kewajiban memiliki Visa
5. Telah memberi keterangan yang tidak  benar  dalam  memperoleh Visa 6. Menderita penyakit menular yang  membahayakan  kesehatan umum
7. Terlibat  kejahatan  internasional dan  tindak  pidana  transnasional yang terorganisasi 8. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap  dari  suatu  negara asing;  Terlibat  dalam  kegiatan
makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia 9. Termasuk dalam jaringan praktik  atau  kegiatan  prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia. Menurut  hukum  internasional. suatu  negara  wajib  untuk  menghormati hak  orang  asing  yang  berada  dalam negara  tersebut  dan  wajib  pula  menjaga agar  hak-haknya  tersebut  tetap  terjamin. Sebaliknya.  orang  asing  tersebut  pun seharusnya  menghormati  aturan-aturan di  negara  tersebut.  Mengenai  hak  dan kewajiban  dari  seseorang  warga  negara maupun  dari  orang  asing  pada  tiap-tiap negara  adalah  berdasarkan Declaration of  Human  Rights .  dimana  setiap  orang ataupun orang asing umumnya diperlakukan  sama  terhadap  hak  dan kewajibannya.  hanya  dalam  hal-hal tertentu  saja  hak  dan  kewajiban  dari orang asing tersebut dibatasi.
Pada beberapa pasal dalam Declaration  of  Human  Rights .  beberapa diantaranya  adalah  Pasal  1  bahwa Semua  orang  dilahirkan  bebas  untuk merdeka dan sama dalam hal kemuliaan martabat  serta  hak-haknya.  Pasal  6 bahwa  Setiap  orang  berhak  diakui sebagai manusia di mata hukum dimana pun dia berada. Pasal 9 bahwa Tidak ada seorangpun  boleh  ditangkap.  ditahan atau  dibuang  secara  sewenang-wenang tanpa  ada  dasar  yang  jelas.  Pasal  10 bahwa  Setiap  orang  berhak  untuk memperoleh  kesempatan  yang  sama untuk  didengar  keterangannya  di  depan umum  secara  adil  oleh  pengadilan  yang bebas  dan  tidak  memihak  apapun  dan siapapun  dalam  hal  menentukan  hak serta  kewajibannya  dan  dalam  setiap tuntutan pidana terhadap dirinya. Dari beberapa pasal-pasal tersebut  dapat  kita  lihat  bahwa  setiap orang  baik  warga  negara  dan  orang asing  mempunyai  hak  yang  sama. walaupun  begitu  hak  orang  asing  di suatu  negara  dapat  dibatasi  apabila suasananya  berbeda.  Orang  asing  hanya dapat  menikmati  hak-haknya  sesuai yang  diatur  oleh  Undang-Undang  yang berlaku.
Jadi  antara  warga  negara  dan orang  asing  perlu  diadakan  pembedaan adalah untuk mencegah terjadinya segala  macam  kesulitan  baik  yang bersifat  nasional  maupun  yang  bersifat internasional.  Untuk  itu  suatu  negara perlu  membuat  Undang-Undang  yang mengatur mengenai orang asing. Meskipun banyak ahli hukum internasional  yang  berpendapat  bahwa setiap  negara  sebagai  anggota  keluarga bangsa-bangsa menurut Hukum Internasional  wajib  untuk  mengizinkan orang  asing  masuk  ke  daerahnya  untuk sesuatu maksud yang sah.
Di  Indonesia  sendiri terdapat  ketentuan  pengembalian  atau deportasi  warga  negara  asing  (WNA).
Hal  ini  diatur  dalam  Undang  Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Deportasi merupakan tindakan  paksa  untuk  mengeluarkan orang  asing  dari  wilayah  Indonesia. Kewenangan  deportasi  dimiliki  oleh instansi  Keimigrasian  sebagai  instansi utama  yang  mengurus  warga  asing  di suatu negara.
Undang  Undang Nomor  6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan  deportasi  merupakan  salah satu Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada  di  wilayah  Indonesia  yang  di karenakan melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati serta tidak menaati peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Tindakan administratif keimigrasian  yang  berupa  deportasi  ini dapat  juga  dilakukan  terhadap  orang asing  yang  berada  di  wilayah  Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman  dan  pelaksanaan  hukuman  di negaranya.
Terdapat sebab-sebab pendeportasian warga asing untuk meninggalkan  wilayah  negara  yang bersangkutan. Di Indonesia, dalam Pasal 13  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun 2011  tentang  Keimigrasian  menjelaskan
penyebab seorang warga negara asing di deportasi, antara lain:
1. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan; 2. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku; 3. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
4. Tidak  memiliki  visa,  kecuali yang dibebaskan dari  kewajiban memiliki visa;
5. Telah memberi keterangan yang tidak  benar  dalam  memperoleh visa;
6. Menderita penyakit menular yang  membahayakan  kesehatan umum;
7. Terlibat  kejahatan  internasional dan  tindak  pidana  transnasional yang terorganisasi;
8. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap  dari  suatu  negara asing; 9. Terlibat  dalam  kegiatan  makar terhadap  Pemerintah  Republik Indonesia;
10. Termasuk dalam jaringan praktik  atau  kegiatan  prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan penelitian  Kewenangan  Imigrasi  Dalam Melaksanakan  Deportasi  Kepada  Warga
Negara  Asing  tersebut  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pengaturan mengenai deportasi terhadap  warga  negara  asing  di wilayah Indonesia, adalah berdasarkan  hukum  internasional pengaturan  hal  ini  merupakan  hak dan  wewenang  suatu  negara  serta merupakan  salah  satu  perwujudan dan  kedaulatan  sebagai  Negara hukum  yang  berdasarkan  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011 tentang Keimigrasian membedakan  antara  emigrasi  dan
imigrasi.  Selanjutnya,  berdasarkan Pasal  1  ayat  12  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2011  pengaturan  lalu  lintas  keluar masuknya wilayah Indonesia ditetapkan  harus  melewati  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI)  yaitu  di Pelabuhan  Laut,  Bandar  Udara,  Pos
Lintas  Batas,  atau  tempat  lain sebagai  tempat  masuk  dan  keluar wilayah  Indonesia.  Istilah  yang umum dikenal dalam hukum internasional  tindakan  pengusiran orang asing adalah deportasi. Tujuan pengusiran  adalah  mengeluarkan orang  asing  dari  wilayah  Indonesia, semata-mata berdasarkan kepentingan  negara,  yang  tidak  lagi menghendaki  orang  asing  tertentu berada  di  Indonesia.  Karena  tujuan deportasi adalah mengeluarkan orang  asing  dari  wilayah  Indonesia, maka  ke  negara  mana  tujuan  orang asing  itu  tidak  perlu  dipersoalkan.
Berdasarkan lembaran negara Tahun 2011 Nomor 52 Tanggal 5 Mei 2011 pemerintah secara resmi menggunakan istilah Hukum Keimigrasian.  Apa  yang  dimaksud dengan hukum keimigrasian terdapat  dalam  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  No.  6  Tahun  2011 Tentang  Keimigrasian  disebutkan adalah  hal  ikhwal  lalu  lintas  orang yang  masuk  atau  keluar  Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam  rangka  menjaga  tegaknya kedaulatan negara. Yang
dimaksudkan  dengan  orang  dalam ketentuan tersebut tidak saja berlaku terhadap orang Indonesia atau warga negara  Indonesia  tapi  berlaku  juga terhadap  orang  asing  atau  warga negara  asing.  Hukum  Keimigrasian adalah  himpunan  petunjuk  yang mengatur  tata  tertib  orang-orang yang  berlalu  lintas  masuk  keluar wilayah  Indonesia  dan  pengawasan terhadap  orang-orang  asing  yang berada di wilayah Indonesia. Hukum Keimigrasian  termasuk  juga  dalam hukum  publik  yaitu  hukum  yang mengatur  hubungan  antar  individu
dan  negara  (Pemerintah).  Walaupun termasuk dalam hukum administatif,
mengingat keimigrasian terkait dengan  beberapa  aspek  strategis yang  paling  mengemuka  adalah bahwa  keimigrasian  sebagai  aspek penegakan  kedaulatan  Negara,  oleh karena itu untuk mengawal penegakan hukum keimigrasian perlu  sanksi  pidana  yang  bersifat khusus diluar kelaziman yang berlaku sebagaimana hukum administratif  lainnya,  dan  apabila dibandingkan dengan sanksi pelanggaran  hukum  adminsitratif lainnya  yang  lebih  ringan  maka kedudukan fungsi keimigrasian yang strategis secara rasional dapat diterima sebagai alasannya. 2.      Akibat  hukum  yang  diberikan kepada  warga  negara  asing  yang melakukan pelanggaran di Indonesia sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian  (TAK)  dan  sanksi Projusticia (Proses  Peradilan)  :  1. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Tindakan Administratif  Keimigrasian  (TAK) merupakan sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap warga  negara  asing  di  luar  proses peradilan.  2. Projusticia (Proses Peradilan  Pidana).  Peradilan  pidana adalah  suatu  proses  yang  bekerja dalam suatu jaringan yang melibatkan lembaga penegak hukum.  Tindakan  pengusiran  orang asing  merupakan  tindakan  negara secara  sepihak.  Artinya  pelaksanaan pengusiran  tidak  perlu  persetujuan lebih  dahulu  dari  negara  atau  pihak lain  atau  bahkan  dari  orang  asing yang  dikenai  tindakan  pengusiran.
Karena hak pengusiran ini dilaksanakan  berdasarkan  supremasi teritotial suatu negara atas orang dan benda yang ada di dalam wilayahnya sendiri.    Sehingga  orang  asing  tidak punya  alasan  untuk  menolak  suatu perintah pengusiran, kecuali ia dapat membuktikan  dirinya  bukan  orang asing.  Karena  seorang  warganegara
Indonesia  tidak  dapat  dikenakan
tindakan pengusiran. Sekalipun orang  asing  tidak  dapat  menolak perintah pengusiran, namun deportasi  tidak  dapat  dilaksanakan secara  sewenang-wenang.  Karena hak-hak  dasar  manusia  adalah  suatu pembatasan  yang harus diperhatikan selain  untuk  memelihara  hubungan baik  antar  negara.  Adapun  karena deportasi hanya didasarkan kehendak negara, maka kepentingan Pemerintah  Indonesia  harus  nampak dari  alasan-alasan  dan  pertimbangan yang  dirangkum  dalam  keputusan pejabat berwenang yang
mengandung  pengertian:  Berbahaya bagi  ketentraman,  kesusilaan  atau kesejahteraan umum di Indonesia.

## DAPTAR PUSTAKA
Dyah  Ochtorina  Susanti,  dan  AAn Efend,  2015,  Penelitian  Hukum
(Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta Herlin wijayanti, 2011, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Bayumedia Publishing, Malang I  Wayan  Parthiana,  2008,  Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Alumni, Bandung Jazim Hamidi, 2015, Hukum Keimigrasiaan Bagi Orang Asing di Indonesia, Sinar Rafika, Jakarta Johny  Ibrahim,  2018,  Teori  Dan Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang Koemiatrnanto Soetorairo, 2006, Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia, Gramedai Pustaka Utama, Jakarta Kusumaatmadja Mochtar, 2006,
Pengantar  Hukum  Internasional,
Bina Cipta, Jakarta
Maria  Farida  I.S,  2007,  Ilmu Perundang undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisus, Yogyakarta M.  Ghufran,  2013,  HAM  Tentang Kewarganegaraan, Pengungsi, Keluarga dan Perempuan, Graha Ilmu,Yogyakarta M.Iman Santoso, 2007, Perspektif Imigrasi, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia Oentoeng Wahjoe, 2012, Hukum Pidana Internasional dan Proses Penegakannya, Erlangga, Jakarta Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi, Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta Sefriani,  2011,  Hukum  Internasional Suatu Penghantar, Rajawali Press, Jakarta Sihombing Sihar, 2003, Hukum Keimigrasian  Dalam  Hukum Indonesia, Nuansa Aulia Bandung Sabon  Max  boli,  2012,  HAK  Asasi Manusia,  Penerbit  Universitas Atma Jaya, Jakarta Siagian,  P.  Sondang,  2010,  Filsafat Administrasi, Jakarta Sihombing Sinar, 2013, Hukum Keimigrasian  Dalam  Hukum Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung Siswanto Sunarno, 2008, Teori Perundang – Undangan Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta Soerjono Soekanto, 2003, Teori Sosiologi  Tentang  Perubahan, Ghalia Indonesia, Jakarta Sudikno  Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, Perbatasan Negara Dalam Dimensi  Hukum  Internasional, Graha ilmu, Yogyakarta Suddeuisce  Zeirung,  2012,  Migrasi
Internasional di Asia dan Eropa, Rombak, Jakarta
Starke  G.G,  2000,  Penghantar  Hukum Internasional  (Edisi  Kesepuluh), Sinar Grafika, Jakarta Thomas Malthus, 2004, Ledakan Penduduk  Dunia  Prinsip  – Prinsip Kependudukan dan Pengendalianya, Nuansa Cendikia, Bandung Wagiman,  2012,  Hukum  Pengungsi Internasional,  Sinar  Grafika2,
Jakarta
Wahyu  Ukun,  2003,  Keimigrasian, Rajawali Perss, Jakarta
Yustisia Sari, 2012, Protab Imigrasi, Tim Redaksi Pustaka, Jakarta

## 1. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian  Lembaran Negara  Nomor    Tambahan Lembaran Negara Nomor
Peraturan  Pelaksana  Undang  Undang Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian  Lembaran  Negara
Nomor    Tambahan  Lembaran Negara Nomor
Peraturan  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  31  Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  Lembaran  Negara Nomor    Tambahan  Lembaran
Negara Nomor Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  28
Tahun  2019  tentang  Jenis  dan Tarif  atas  Jenis  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia Lembaran Negara Nomor Tambahan  Lembaran  Negara Nomor