## ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN KONSUMEN BCA FINANCE TERKAIT PERUBAHAN BESARNYA SUKU BUNGA DAN CARA PERHITUNGAN SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA
Oleh: Uswatul Hanifah Mardalena
Universitas Surabaya, Surabaya uswatunh36@gmail.com

## Abstrak
Berdasarkan  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Terdapat berbagai jenis perjanjian salah satu jenis perjanjian yang sering ditemui yaitu perjanjian yang dibuat secara tertulis dalam bentuk baku. Dalam kenyataannya kedudukan perjanjian baku ini dapat  memberatkan salah satu  pihak yaitu  konsumen. Seperti yang terjadi dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen pada BCA Finance dimana dalam isi  perjanjian  tersebut  terdapat  satu  klausula  yang  memberatkan  pihak  konsumen  yang menyatakan bahwa tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan  jasa  yang  dibelinya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  konflik norma  yang  terdapat  pada  Pasal  3  angka  3    perjanjian  kredit  pembiayaan  konsumen  BCA Finance dengan ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Huruf  g  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  serta  Pasal  22  ayat  (3)  Huruf  f  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan  serta  menganalisis  bagaimana  bentuk  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh konsumen selaku debitur terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak oleh  pelaku  usaha  pada  perjanjian  baku  kredit  pembiayaan  konsumen  BCA  Finance berdasarkan  hukum  positif  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa  Pasal  3  angka  3    perjanjian  kredit  pembiayaan  konsumen  BCA  Finance  tidak  sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  karena  dalam  perjanjian  kredit  pembiayaan  konsumen tersebut telah mencantumkan klausula berupa perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  konsumen  yaitu  melalui  jalur  litigasi  maupun  non litigasi.
Kata Kunci : perjanjian, perjanjian baku, konsumen, pelaku usaha

## Abstract
Based on Article 1313 of the Civil Code (KUHPerdata), Agreement is an act by which one or more  people  bind  themselves  to  one  or  more  other  people.  There  are  various  types  of agreements, one type of agreement that is often encountered is an agreement made in writing in standard form. In fact, the position of this standard agreement can be burdensome to one of the parties, namely the consumer. As happened in the consumer financing credit agreement at BCA Finance where in the contents of the agreement there is a clause that is burdensome to the
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
consumer  which  states  that  the  consumer  is  subject  to  regulations  in  the  form  of  new  rules, continuation and / or further changes made unilaterally by business actors during the consumer period. take advantage of the services purchased. The purpose of this study is to analyze the conflict of norms contained in Article 3 point 3 of the BCA Finance consumer financing credit agreement with the provision of standard clauses contained in Article 18 paragraph (1) Letter g of  the  Consumer  Protection  Law  and  Article  22  paragraph  (3)  Letter  f  Financial  Services Authority  Regulation  Number:  1  /  POJK.07  /  2013  concerning  Consumer  Protection  in  the Financial Services Sector as well as analyzing the forms of legal remedies that can be taken by consumers as debtors regarding the inclusion of standard clauses regarding changes unilaterally by business actors in standard consumer financing credit agreements BCA Finance is based on positive  law  in  Indonesia.  This  research  uses  normative  juridical  research  with  a  statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of the study state that Article 3 number 3 of the BCA Finance consumer financing credit agreement is not in accordance with Article 18 paragraph (1) Letter g of the Consumer  Protection  Law  and  Article  22  paragraph  (3)  Letter  f  of  the  Financial  Services Authority  Regulation  Number:  1  /  POJK.07  /  2013  Concerning  Consumer  Protection  in  the Financial Services Sector, because the consumer financing credit agreement includes clauses in the  form  of  unilateral  changes  by  business  actors,  and  legal  remedies  that  can  be  taken  by consumers, namely through litigation and non-litigation channels
Keywords: Agreement, Standard Agreement, Consumer, Business Actor

## A. PENDAHULUAN
Pada masa kini segala kebutuhan yang di perlukan telah berkembang secara merata dan dapat dikatakan sebagai  era globalisasi atau biasa dikenal dengan era modern dimana semua telah  berkembang  pada  masa  kini  terutama  dalam  bidang  teknologi  .  Pengertian  mengenai globalisasi yaitu sebagai berikut: “Globalisasi merupakan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya“ (Hutomo 2020).
Pada era yang modern ini kebutuhan yang dimiliki oleh konsumen menjadi semakin tinggi salah satunya  yaitu  kebutuhan  akan  transportasi  seperti  pesawat,  sepeda  motor  dan  mobil  karena sangat diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari.
Berdasarkan  pada  Pasal  1  angka  10  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen perjanjian  baku  yang  memuat  klausula-klausula  baku  yang  telah  ditetapkan  terlebih  dahulu secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  ini  sudah  tidak  bisa  dinegosiasikan  lagi  oleh  konsumen. Klausul yang terdapat dalam suatu perjanjian tersebut mengacu pada hal-hal yang bersifat bisnis atau ekonomi (keuangan) yang memberatkan salah satu pihak. Hal tersebutlah yang membuat posisi konsumen relatif berada dibawah posisi pelaku usaha (Satory 2015). Oleh sebab itu, isi dalam  suatu  kontrak  yang  dibuat  oleh  para  pihak  seharusnya  mewadahi  kepentingan- kepentingan para pihak (Muaziz and Busro 2015).
Dalam praktiknya kedudukan konsumen sering terabaikan dalam suatu perjanjian yang berbentuk  baku  sehingga  tidak  berdaya  dalam  mengatasi  hambatan-hambatan  dalam melindungi  haknya.  Seperti  klausul  yang  akan  diteliti  kedudukan  konsumen  menjadi  tidak seimbang dengan pelaku usaha, dimana konsumen harus setuju akan perubahan suku bunga dan cara perhitungannya yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Jika suku bunga tersebut mengalami perubahan kenaikan yang dirubah secara sepihak oleh pelaku usaha maka konsumen hanya bisa menyetujuinya. Namun sebaliknya dari sisi pelaku usaha perubahan tersebut harus dilakukan, apabila tidak dilakukan maka terdapat kerugian yang akan diderita oleh pelaku usaha itu sendiri seperti pada masa krisis moneter.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis konflik norma yang terdapat pada perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance dengan  ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang- Undang Perlindungan Konsumen dan  Pasal  22  ayat  (3)  Huruf  f  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku debitur terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha pada  perjanjian  kredit  pembiayaan  konsumen  BCA  Finance  berdasarkan  hukum  positif  di Indonesia.
Berdasarkan  latar  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  penelitian  ini  mengajukan  perumusan masalah sebagai berikut :
1) Apakah  pencantuman  Klausula  Baku  pada  Pasal  3  angka  3  Perjanjian  Kredit Pembiayaan  Konsumen  BCA  Finance  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat dalam  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  dan  Pasal  22  ayat  (3)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian    hukum yuridis  normatif.  Isu  hukum  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  konflik  norma  dimana suatu norma telah dibuat namun bertentangan atau tidak sesuai dengan norma yang lain (Ibrahim 2007). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep ( conceptual approach) yang  dilakukan  dengan  cara  menelaah  produk-produk  hukum,  teori-teori,  doktrin, pendapat para ahli yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti dan pendekatan perundang-undangan (statute  approach  ) yang  menjadi  titik  fokus  penelitian  dengan menggunakan legalisasi dan regulasi (Marzuki 2005).
Bahan  hukum  yang  digunakan  oleh  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum    primer  yang meliputi  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, Peraturan  Presiden  tentang  Lembaga  Pembiayaan,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan.  Bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dari kepustakaan, yaitu literatur hukum, jurnal hukum, dan makalah hukum (Soekanto and Mamudji 2009).
Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali kerangka berfikir menggunakan bahan hukum serta teori hukum yang bersangkutan dengan apa yang akan diteliti. Kemudian  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  dikumpulkan  berdasarkan  topik permasalahan  yang  telah  dirumuskan  secara  sistematis,  diklasifikasi  menurut  sumber  dan hierarkinya untuk dikaji secara kompeherensif (Fajar 2009). Teknik analisis bahan hukum disini dengan melakukan kegiatan penelitian yang mengkaji dan menelaah terhadap hasil pengelolaan bahan  hukum  yang  dibantu  dengan  teori  yang  telah  didapatkan  sebelumnya  dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) seperti membaca, menelaah, serta membuat ulasan bahan-bahan pustaka.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kesesuaian  pencantuman  Klausula  baku  pada  Pasal  3  angka  3  Perjanjian  Kredit Pembiayaan Konsumen BCA Finance terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22  ayat  (3)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. .
Konsep  perjanjian  menurut  para  ahli  memiliki  gaya  bahasa  yang  berbeda  namun memiliki arti yang sama. Menurut Prof. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai berikut :
“Perjanjian  atau  kontrak  adalah  suatu  peristiwa  dimana  ada  seorang  yang  berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan” (Subekti 2002).
Berdasarkan  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  yang berbunyi :
“Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Apabila  merujuk  pada  bunyi  pasal  diatas,  interaksi  ekonomi  antara  konsumen  dalam mengajukan kredit pada  perusahaan pembiayaan  konsumen BCA Finance telah tertuang dalam suatu perjanjian yang berbentuk baku. Ketika konsumen mengajukan kreditnya dan
setuju  akan  semua  klausul  yang  tertuang  didalamnya  maka  perjanjian  tersebut  dapat dikatakan sah dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihaknya. Hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi :
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Perjanjian pembiayaan pada umumnya telah dibuat terlebih dahulu dalam bentuk baku oleh  kreditur  baik  perjanjian  yang  dibuat  oleh  lembaga  perbankan  maupun  perusahaan pembiayaan. Ketentuan mengenai pencantuman klausula baku sendiri telah diatur didalam Pasal  18  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Konsumen  selaku  debitur  yang mengajukan kredit pada lembaga pembiayaan cenderung hanya dapat menerima klausul- klausul  yang  telah  dibuat  terlebih  dahulu  oleh  pihak  kreditur  tanpa  terlebih  dahulu melakukan penelitian terhadap isi perjanjian tersebut (Wirnani 2015).
Perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance yang akan diteliti ini juga sama dengan  perjanjian  pembiayaan  pada  umumnya  dimana  bentuk  perjanjiannya  yaitu  baku. Salah satu klausul yang akan diteliti pada perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance yaitu mengenai tunduknya konsumen terhadap peraturan baru  berupa perubahan yang  dibuat  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang  terdapat  dalam  Pasal  3  angka  3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance yaitu sebagai berikut :
“Kreditor berhak untuk merubah besarnya  suku    bunga  yang  berlaku  ataupun merubah cara perhitungan dalam hal terjadinya keadaan sebagai berikut:
a. Terjadinya  perubahan  di  bidang  keuangan  dan  ekonomi  yang  mempengaruhi kondisi likuiditas Kreditor;
b. Meningkatnya  biaya-biaya  yang  dibutuhkan  untuk  menyediakan/memelihara Fasilitas  Pembiayaan,  sehingga  menyebabkan  Kreditor  tidak  dapat mempertahankan  pemberian  Fasilitas  Pembiayaan  baik  yang  disebabkan  oleh meningkatnya  biaya  dana  yang  terjadi  di  pasar  keuangan  maupun  karena peraturan atau kebijakan badan-badan pemerintah”.
Ketentuan mengenai tunduknya konsumen terhadap peraturan baru berupa perubahan sendiri  telah  diatur  di  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  Huruf  g  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a, b, c, d,… Dan seterusnya f.
g.  Menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang  berupa  aturan  baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha  dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”.
Serta  telah  diatur  pada  Pasal  22  ayat  (3)  Huruf  f  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi :
“1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik  untuk  ditawarkan  oleh  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  melalui  media elektronik.
3)  Perjanjian  Baku  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen dilarang :
a. b, c, d, …. Dan seterusnya e.
f.  Menyatakan  bahwa  Konsumen  tunduk  pada  peraturan  baru, tambahan,  lanjutan  dan/atau perubahan yang  dibuat  secara  sepihak  oleh
Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  dalam  masa  konsumen  memanfaatkan  produk dan/atau layanan yang dibelinya”.
Apabila mengacu pada pasal diatas maka secara jelas bahwa dalam Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak untuk merubah suku bunga dan cara perhitungannya tanpa melibatkan pihak konsumen telah bertentangan dengan dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Ketidaksesuaian tersebutlah yang menimbulkan suatu perjanjian baku dianggap memiliki kelemahan dimana adanya klausul yang tidak adil dan memberatkan salah satu pihak (Rohaya 2018).
Dapat dilihat bahwa kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha menjadi tidak  seimbang.  Konsumen  dituntut  untuk  menyetujui  akan  perubahan  sewaktu-waktu yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha seperti terjadinya peningkatan maupun penurunan mengenai besarnya suku bunga, konsumen hanya bisa menerima atas perubahan secara  sepihak  tersebut.  Hal  tersebut  menimbulkan  tidak  terpenuhinya  hak  dari  pihak konsumen yaitu pada Pasal 4 huruf d yang berbunyi:
“Hak konsumen adalah :
a,b…. Dan seterusnya c.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;”.
Pada masa pandemi Covid-19 saat ini menjadi keuntungan bagi pihak konsumen yang telah mengajukan kredit pada lembaga pembiayaan dikarenakan tingkatan suku bunga yang  rendah  membuat  beban  konsumen  menjadi  berkurang.  Seperti  pada  contoh  kasus yang telah terjadi yaitu PT BCA Finance yang telah memangkas suku bunga kredit mobil seiring dengan dampak pandemi Covid-19 (Rahardyan 2020). Hal tersebut menjadi suatu bentuk keringanan untuk pihak konsumen ketika akan melunasi hutangnya. Namun apabila dikemudian hari terjadi peningkatan besarnya suku bunga yang dilakukan secara sepihak oleh  pelaku  usaha  akan  membuat  konsumen  merasa  terbebani.  Dikarenakan  perubahan mengenai  kenaikan  besarnya  suku  bunga  tersebut  dilakukan  secara  sepihak  tanpa dilakukannya kesepakatan antara konsumen dengan pelaku usaha.
Apabila  dilihat  dari  sudut  pandang  pelaku  usaha,  perubahan  kenaikan  besarnya suku bunga tersebut harus dilakukan apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha itu sendiri atas kelangsungan usahanya. Seperti pada masa krisis moneter pada tahun 1998 yang mengharuskan pelaku usaha untuk menaikkan tingkatan suku bunga. Dimana pada masa krisis moneter pada tahun 1998 suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)  dengan  tenor  1  bulan  sempat  mencapai  70%/tahun,  harga-harga  barang  yang melonjak  serta  terjadinya  kerusuhan  hampir  diseluruh  wilayah  Indonesia  yang  memicu inflasi lebih dari 70% membuat suku bunga melambung tinggi (Indonesia 2018).
Pelaku usaha membuat suatu perjanjian baku sendiri untuk mempersingkat waktu dan biaya dikarenakan dalam hubungan bisnis membutuhkan suatu  akta perjanjian yang cukup rumit dan menghabiskan banyak biaya maka dengan adanya perjanjian baku tersebut dapat meringankan pelaku usaha dalam hubungan bisnisnya. Hal tersebut juga merupakan upaya  bagi  pelaku  usaha  untuk  mencari  keuntungan  setinggi-tingginya  sesuai  dengan prinsip ekonomi yang dianut yaitu “prinsip mencari keuntungan yang setinggi-tingginya melalui pengorbanan yang sekecil-kecilnya” (Harianto 2016)
Asas  kebebasan  berkontrak  merupakan  asas  yang  sangat  penting  dalam mengadakan  suatu  perjanjian  dimana  setiap  orang  memiliki  kebebasan  untuk  membuat suatu perjanjian dengan siapapun dan untuk hal apapun. Kebebasan tersebut juga berlaku untuk menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian dan bebas menentukan isi dalam suatu perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Munculnya perjanjian baku dalam dunia bisnis yang mengakibatkan berpotensinya kedudukan yang tidak seimbang  antara para pihaknya yang  cenderung pihak yang lebih lemah  yaitu  konsumen  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  asas  kebebasan  berkontrak. Semestinya dalam suatu perjanjian para pihak memiliki kewenangan untuk menentukan isi dalam suatu perjanjian namun dalam perjanjian baku yang menentukan isi dalam perjanjian tersebut hanya salah satu pihaknya saja.
Ahli  hukum  Indonesia  yaitu  Mariam  Darus  Badrulzaman  juga  menyimpulkan bahwa  perjanjian  standar  itu  bertentangan  dengan  asas  kebebasan  berkontrak  (Rohaya 2018). Sedangkan menurut Djumadi berpendapat bahwa proses pembuatan kontrak baku belum  seluruhnya  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1320  ayat  (1)  KUHPerdata  terutama  menyangkut  unsur  “Sepakat  mereka  yang mengikatkan dirinya” yang dimaksudkan sepakat disini yaitu mengandung arti bahwa para pihak  yang  membuat  suatu  perjanjian  telah  sepakat  yang  berarti  telah  ada  persesuaian kemauan  atau  saling  menyetujui  kehendak  masing-masing.  Namun,  meskipun  telah  ada persesuaian kehendak tetapi sumber klausul hanya berasal dari salah satu pihak saja maka dapat disimpulkan bahwa dalam kontrak tersebut belum sepenuhknya mencerminkan asas kebebasan berkontrak (Bukit, Warka, and Nasution 2018).
Selain asas kebebasan berkontrak, dalam perjanjian baku juga tidak mencerminkan asas  keseimbangan.  Kedudukan  para  pihaknya  yang  menimbulkan  ketidakseimbangan. Pelaku usaha cenderung memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan konsumen.
Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;”
Dalam mengadakan suatu perjanjian tentunya harus memenuhi keempat syarat yang telah tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Syarat  yang  pertama  yaitu  adanya  kesepakatan  yang  mengikat  bagi  para  pihak, kesepakatan tersebut terpenuhi ketika para pihak menyetujui dan mengakui mengenai hal- hal yang tersapat dalam perjanjian itu. Teori yang mendasarinya yaitu teori kehendak, teori pengiriman, teori pengetahuan, teori kepercayaan (Soenandar et al. 2016). Pada perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance  para  pihaknya sepakat  dengan adanya bukti tandangan yang melibatkan kedua belah pihak.
Syarat kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dimana pihak yang melakukan  perjanjian  merupakan  orang  yang  sudah  dewasa  dan  memiliki  pikiran  yang sehat, ketentutan dewasa menurut KUHPerdata yaitu usia 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Pada perjanjian yang akan diteliti ini para pihak sudah dikatakan dewasa karena seseorang dalam mengajukn kredit harus berusia minimum 21 tahun.
Syarat yang ketiga yaitu suatu hal tertentu dimana sesuatu yang diperjanjikan dalam perjanjian harus jelas dan dibenarkan oleh hukum yang ada. Pada Pasal 1333 KUHPerdata telah menyebutkan bahwa :
“Suatu  perjanjian  harus  mempunyai  sebagai  pokok  suatu  barang  yang  paling sedikit ditentukan jenisnya”.
Menurut  J.  Satrio  menyimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  suatu  hal  tertentu  dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (Panggabean 2010). Dalam perjanjian yang akan diteliti objeknya  sudah  jelas  yaitu  jasa  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  BCA  Finance  untuk kendaraan roda empat.
Syarat yang keempat yaitu suatu sebab yang halal, yang berarti bahwa perjanjian dibuat harus sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Para pihak dalam perjanjian ini tidak diperbolehkan  membuat  suatu  perjanjian  yang  bertentangan  dengan  norma-norma  yang terlah  berlaku.  Apabila  merujuk  pada  Pasal  3  angka  3  perjanjian  kredit  pembiayaan konsumen  BCA  Finance  yang  bertentangan  dengan  Pasal  18  ayat  (1)  Huruf  g  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  dan  Pasal  22  ayat  (3)  Huruf  f  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka menurut penulis klausul yang terdapat pada perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance tersebut tidak  memenuhi  syarat  keempat  yaitu  suatu  sebab  yang  halal.  Dimana  “ causa ”  atau “sebab”  dapat  dikatakan  halal  apabila  tidak  dilarang  oleh  undang-undang  atau  apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdata.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  perjanjian  kredit  pembiayaan  konsumen tersebut  batal  demi  hukum  dalam  bahasa  inggris  dikenal  dengan  “ null  and  void ”  maka dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
a. Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pencantuman klausula baku pada Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance tentang perubahan secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal  22  ayat  (3)  Huruf  f  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

## b. Saran
Berdasarkan analisis diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :
1. Diharapkan  kepada  pelaku  usaha  ketika  membuat  suatu  perjanjian  baku  tidak  hanya mementingkan kedudukannya saja tetapi  kedudukan konsumen juga harus terpenuhi di dalamnya,  serta  lebih  memperhatikan  larangan-larangan  dalam  pencantuman  klausula baku  yang  telah  tertuang  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  agar  kedudukan para pihak menjadi seimbang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adi, Susanti. 2011. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya . Cetakan 2. Jakarta: Kencana.
Fajar, Mukti. 2009. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fuady, Munir. 2002. Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Irawan,  Candra.  2010. Aspek  Hukum  Dan  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia . Bandung: CV. Mandar Maju. Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. Rasyid,  Laila  M.,  and  Herinawati.  2015. Pengantar  Hukum  Acara  Perdata .  Aceh:  Unimal Press.
Sembiring,  Jimmy  Joses.  2011. Cara  Menyelesaikan  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan .  Jakarta: Visi Media.
Siombo, Marhaeni Ria. 2019. Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum . edited by S. F. Manalu. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji.  2009. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Cetakan ke. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soenandar,  Taryana,  Fathurahman  Djamil,  Mariam  Darus  Badrulzaman,  Sutan  Remy Sjahdeini, and Heru Soepraptomo. 2016. Kompilasi Hukum Perikatan . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Subekti. 2002. Hukum Perjanjian “Buku Hukum Yang Paling Banyak Dicari Oleh Pembaca, Mahasiswa Dan Dosen.” Jakarta: Intermasa. Suharnoko.  2015. Hukum  Perjanjian  Teori  Dan  Analisis  Kasus .  Jakarta:  Kencana  Prenada Group.
Susanti, A. N. 2007. Naskah Akademis Mediasi . Jakarta: Mahkamah Agung RI. Tobing,  Rudyanti  Dorotea.  2017. Hukum  Lembaga  Pembiayaan  “Asas  Keadilan  Dalam Perjanjian Pembiayaan.” Surabaya: Laksbang Pressindo. Zulham. 2017. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Prenada Media. Ibrahim,  Johnny.  2007. Teori  Dan  Metodelogi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang:  Bayu Media.

## Skripsi/Tesis/Disertasi
Faradinna Arini. 2013. Perbandingan Kegiatan Sewa Guna Usaha Dan Pembiayaan Konsumen Kendaraan  Bermotor  Di  PT.  BCA  Finance  Dikaitkan  Dengan  Pengaturan  Mengenai Jaminan Fidusia. Fakultas hukum, Universitas Indonesia.

## Jurnal/Artikel Ilmiah/Makalah
Bukit, Jonneri, Made Warka, and Krisnadi Nasution. 2018. Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen Di Indonesia. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 14 No. 28. Harianto, D. 2016. Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha. Jurnal Hukum Samudra Keadilan . Vol. 11 No. 2.
Harmain, Fadhilah. 2019. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Lex Privatum . Vol. VII No. 7.
Lawadi, Aldo Agustinus, Achmad Busro, Ery Agus Priyono. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian  Pembiayaan  Kendaraan  Bermotor  Roda  Empat  Pada  Lembaga  Pembiayaaan PT. BCA Finance. Diponegoro Law Review. Vol. 5 No.2.
Mamudji,  Sri.  2004.  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan.
Hukum Dan Pembangunan. Vol. 3.
Muaziz, Muhamad Hasan, and Achmad Busro. 2015. Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak. Law Reform. Vol. 11 No. 2.
Panggabean, R. M. 2010. Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku. Jurnal Hukum. Vol. 2 No. 2.
Prasetyawati,  Endang.  2013.  Konsep  Hukum  Pembiayaan  Konsumen  Di  Masa  Yang  Akan Datang. Yustisia Jurnal Hukum. Vol. 2 No. 2.
Prasnowo, Aryo Dwi, and Siti Malikhatun Badriyah. 2019. Implementasi Asas Keseimbangan Bagi  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Baku. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana Master Law Journal). Vol. 7 No. 1.
Rohaya,  Nizla.  2018.  Pelarangan  Penggunaan  Klausula  Baku  Yang  Mengandung  Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum Replik. Vol. 6 No. 1. Satory,  Agus.  2015.  Perjanjian  Baku  Dan  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  Bisnis Sektor  Jasa  Keuangan:  Penerapan  Dan  Implementasinya  Di  Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law). Vol. 2 No. 2.
Wirnani,  Luh  Nila.  2015.  Asas  Itikad  Baik  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Konsumen  Dalam Perjanjian Pembiayaan. Hukum Undiknas . Vol. 2 No. 2.

## Media Massa
Hutomo, Mulyono Sri. 2020. Pengertian Globalisasi
Secara Umum. (https://indomaritim.id/pengertian-globalisasi-secara-umum/, diakses pada 14 November 2020).
Indonesia, Bank. 2018. Suku Bunga Sempat Melonjak Hingga 70% Saat Krisis Moneter 1998. (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/26/suku-bunga-sempat-melonjak- hingga-70-saat-krisis-moneter-1998#:~:text=Suku bunga
Sertifikat Bank
Indonesia,membuat suku bunga melambung tinggi, diakses pada 21 November 2020).
Rahardyan,  Aziz.  2020.  BCA  Finance  Tawarkan  Bunga  Kredit  Mobil  Rendah  Mulai  2,99 Persen. (https://finansial.bisnis.com/read/20201104/89/1313210/bca-finance-tawarkan- bunga-kredit-mobil-rendah-mulai-299-persen, diakses pada 21 November 2020).

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  Lembaran  negara Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  22,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3821.
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan