## Wajah Hukum

## Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha
Erni 1 , Febri Jaya 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam Jalan Gajah Mada Baloi Sei Ladi Correspondence email: 1951021.erni@uib.edu , febri.jaya@uib.ac
Abstrak. Setiap pelaku usaha di Indonesia, baik perseorangan maupun badan hukum, wajib  memiliki legalitas berupa perizinan berusaha sebelum memulai atau menjalankan suatu kegiatan usaha. Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perizinan berusaha yang berlaku pada saat ini adalah perizinan berusaha berbasis risiko yaitu perizinan berusaha yang didasarkan pada tingkat skala usaha dan penetapan risiko kegiatan usaha yang akan dilakukan. Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah sistem yang telah terintegrasi dengan lembaga OSS berfungsi untuk menyelenggarakan perizinan  berusaha  berbasis  risiko.  Penerapan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  melalui  sistem  OSS-RBA  diharapkan  dapat memberikan kecepatan, kepastian, kemudahan dan transparansi kepada pelaku usaha. Alhasil  menciptakan kemudahan  berusaha yang dapat  mendorong peningkatan  investasi di Indonesia. Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  bagaimana penerapan dan efektifitas perizinan berusaha berbasis risiko dalam memberikan kemudahan berusaha dilihat dari perspektif pelaku usaha. Metode non doktrinal atau yuridis empiris adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.  Hasil dari penelitian ini adalah perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA masih memiliki hambatan yang mana sistem dan penerapannya masih dalam proses penyempurnaan sehingga efektifitas pengaturan dan sistem perizinan berusaha baru tersebut masih belum optimal.
Kata Kunci: kemudahan, perizinan, berusaha, OSS-RBA, risiko
Abstract. Every businessmen in Indonesia, both individuals and legal entities, is required to have legality in the form of a business license  before  starting  or  running  a  business  activity.  Based  on Law  Number  11  of  2020  concerning  Job  Creation,  the  current business  license  is  risk-based  business  license,  namely  a  business  license  based  on  the  level  of  business  scale  and  risk determination  of  business  activities.  The  Online  Single  Submission  Risk  Based  Approach  (OSS-RBA)  system  is  a  system  that integrated with the OSS institution which functions to administer risk-based business licensing. The implementation of risk-based business  licensing  through  OSS-RBA  system  is  expected  to  provide  speed,  certainty,  convenience  and  transparency  for businessman.  As  a  result,  it  creates  ease  of  doing  business  that  can  increased  investment  in  Indonesia.  This  study  aims  to determine  how  the  implementation  and  effectiveness  of  risk-based  business  licensing  in  providing  ease  of  doing  business  from perspective of businessmen. This research used non-doctrinal or empirical legal method. The result of this study is that risk-based business  licensing  through  OSS-RBA  system  still  has  obstacles  where  the  system  and  its  application  are  still  in  the  process  of being improved so the effectiveness of the new business licensing arrangements and systems are still not optimal.
Keywords: ease, licensing, doing business, OSS-RBA, risk

## PENDAHULUAN
Kehidupan  manusia  tidak  terlepas  dari  kegiatan  ekonomi  meliputi  produksi,  distribusi  dan  konsumsi.  Pada dasarnya,  manusia  melakukan  kegiatan  ekonomi  untuk  dapat  melangsungkan  kehidupan  dan  memenuhi  kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Manusia yang melakukan kegiatan ekonomi disebut juga sebagai pelaku usaha yang dapat berbentuk perseorangan maupun badan  hukum. Pelaku usaha sebelum menjalankan kegiatan  usahanya berkewajiban untuk  memiliki  legalitas.  Legalitas  merupakan  suatu  bentuk  pengesahan  terhadap  badan  usaha  sehinggga  terhadap badan  usaha  tersebut  diakui  oleh  negara  dan  masyarakat. 1 Legalitas  memberikan  perlindungan  kepada  pelaku  usaha dalam  melaksanakan  kegiatan  usaha.  Salah  satu  bentuk  dari  legalitas  yang  wajib  dimiliki  oleh  pelaku  usaha  adalah perizinan berusaha.
Izin  atau  dalam  bahasa  belanda  disebut vergunning memiliki  pengertian  berupa  suatu  bentuk  persetujuan  dari penguasa  kepada  individu  untuk  dalam  keadaan  tertentu  berlawanan  dari  ketentuan  larangan  yang  terdapat  dalam peraturan. 2 Dimana pemberian persetujuan tersebut berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin  itu  sendiri  merupakan  persetujuan  yang  diberikan  oleh  pihak  atau  instansi  yang  berwenang  kepada  individu, perorangan  maupun  badan  hukum  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  yang  sebenarnya  dilarang  namun  dikecualikan apabila  perbuatan  tersebut  telah  sesuai  dan  memenuhi  syarat  dan  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  selanjutnya  terhadap  kegiatan  usaha  yang  dijalankan  oleh  pelaku  usaha  akan  dilakukan
1 H. P. A. Agung, “Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, no. 1 , (2021): 64.
2 R.  Maulana,  &  J.  Jamhir,  “Konsep  Hukum  Perizinan  Dan  Pembangunan”, Jurnal  Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 3, no. 1, (2019): 91.
pengawasan  oleh  instansi  yang  berwenang.  Setiap  izin  pada  dasarnya  membatasi  kebebasan  individu. 3 Pemberian perizinan bertujuan untuk pengendalian, pengawasan, dan kontrol terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha agar menghindari konflik sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain serta menciptakan ketertiban umum. Izin  dapat  diberikan  dalam  berbagai  bentuk  seperti  izin,  surat  keputusan,  surat  persetujuan,  rekomendasi,  sertifikat, pertimbangan teknis, dan yang lainnya.
Perizinan berusaha adalah suatu bentuk izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sebelum pelaku usaha menjalankan  kegiatan  usahanya.  Dalam  Pasal  6  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2021 tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  (untuk  selanjutnya  disebut  PP  No.  5  Tahun  2021) disebutkan  bahwa  bagi  pelaku  usaha  yang  ingin  memulai  atau  menjalankan  kegiatan  usaha  wajib  untuk  memiliki perizinan  berusaha  berbasis  risiko.  Selain  itu,  pelaku  usaha  juga  diwajibkan  untuk  memenuhi  persyaratan  dasar  dari kegiatan usaha yang akan dijalankan. Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan pengaturan baru yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2020). Regulasi  mengenai  kewajiban  pelaku  usaha  untuk  memiliki  perizinan  berusaha  termasuk  tata  cara  maupun prosedurnya telah ada  sejak dahulu namun berubah mengikuti perkembangan  zaman. Pada dasarnya, hukum bersifat dinamis dimana perkembangannya mengikuti dengan kondisi dalam masyarakat. 4 Oleh karena itu hukum akan selalu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan. Pada saat ini, Indonesia sedang bersiap memasuki era revolusi industri 4.0.  Revolusi  Industri  4.0  adalah  zaman  dimana  terjadi  perpaduan  antara  sistem  cerdas  dan  otomatis  yang berpartisipasi dalam aktivitas industri yang mana hal ini merupakan perubahan menyeluruh terhadap aktivitas industri sebelumnya. 5 Teknologi  merupakan  fokus  utama  dalam  revolusi  industri  4.0.  Perkembangan    teknologi  informasi tidak hanya berdampak kepada manufaktur perekonomian, namun juga berpengaruh terhadap pendataan dalam sistem pemerintahan. 6 Bersamaan  dengan  perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat,  segala  aktivitas  dalam  kehidupan sehari-hari berubah menjadi berbasis digital. Salah satu perkembangan digital adalah sistem perizinan berusaha yang turut  mengalami  evolusi  yang  revolusioner  dengan  pengadaan  sistem  perizinan  berusaha  yang  berbasis  elektronik yang  kemudian memberikan  kemudahan pengurusan perizinan berusaha. 7 Sistem pelayanan perizinan berusaha telah berubah  dari  sistem  manual  yang  dilakukan  dengan  mendatangi  instansi  yang  berwenang  untuk  mengajukan permohonan  menjadi  pengajuan  permohonan  secara  daring  melalui  sistem Online  Single  Submission (OSS). Perubahan  sistem  pelayanan  perizinan  berusaha  menjadi  online  telah  ada  sejak  tahun  2018  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik  (untuk  selanjutnya  disebut  PP  No.  24  Tahun  2018).  Sistem  OSS  adalah  sistem  yang  digunakan  untuk melakukan pengurusan perizinan berusaha yang telah terintegrasi dengan lembaga OSS. Sistem OSS ini dibuat dengan tujuan  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  dapat  mendukung  perkembangan  investasi  dengan  memberikan kemudahan berusaha melalui penggunaan suatu jaringan atau sistem satu pintu yang telah terintegrasi dengan lembaga yang berkaitan dan dapat diakses secara elektronik. 8
Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS ini bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha  bagi  pelaku  usaha  agar  dapat  meningkatkan  investasi.  Target  dalam  kemudahan  berusaha  adalah  dapat menarik  investor  baik  investor  lokal  maupun  asing  untuk  dapat  menanamkan  modal  di  Indonesia.  Manfaat  dari investasi  antara  lain  membuka  lapangan  tenaga  kerja,  mendapatkan  transfer  teknologi  dan  pengetahuan  dari  negara investor, peningkatan devisa negara dan pertumbuhan daya beli konsumen sehingga dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan  daerah.  Terjaminnya  kepastian  dan  kemudahan  dalam  berusaha  merupakan  syarat  utama  yang  dijadikan acuan  oleh  investor  untuk  melakukan  investasi. 9 Kepastian  hukum  dari  perizinan  berusaha  merupakan  hal  penting dikarenakan  memberikan  jaminan  bahwa  lingkungan  usaha  investasi  adalah  lingkungan  yang  aman  dan  kondusif sehingga  terhadap  modal  yang  telah  ditanamkan  oleh  investor  dapat  tumbuh,  berkembang  dan  memberikan keuntungan bagi investor itu sendiri.
3 Ibid . Hlm. 93.
4 H. Riyanto, “Pembaruan Hukum Nasinonal Era 4.0”, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 9, no. 2, (2020): 162.
5 https://katadata.co.id/anshar/berita/616529b30c4aa/transformasi-digital-untuk-menopang-revolusi-industri-40, Diakses pada tanggal 26 Januari 2022.
6 R. Ayunda,  N.  Nertivia,  L.  Prastio,  &  O.  Vila,  “Kebijakan  Online  Single  Submission  sebagai  E-Government  dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia”, Journal Of Judicial Review Vol  23, no. 1 , (2021) : 76.
7 H. P. A. Agung, “Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, no. 1 , (2021): 65.
8 M.  I.  F.  Assegaf,  H.  Juliani,  &  N.  Sa'adah,  “Pelaksanaan  Online  Single  Submission  (OSS)  Dalam  Rangka  Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah”, Diponegoro Law Journal Vol 8, no. 2 , (2019): 1332.
9 S.  Al  Huzni,  &  Y.  A.  Susanto,  “Pelaksanaan  Izin  Usaha  Secara  Elektronik  Sebagai  Upaya  Peningkatan  Investasi  Di Indonesia”, Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan Vol 15, no. 1 , (2021): 102.
Beberapa  negara  seperti  Malaysia,  Hongkong,  Korea  Selatan,  Taiwan  dan  Singapura  telah  terbukti  berhasil dalam  menaikkan  indeks ease  of  doing  business dengan  cara  melakukan  optimalisasi  atau  memaksimalkan penggunaan teknologi informasi ( Information and Technology /IT) dalam bidang pelayanan perizinan. 10 Ease of doing business (Eodb) adalah indikator yang dibuat oleh Bank Dunia mengenai kemudahan berusaha. 11 Hal ini membuktikan dengan  melakukan  digitalisasi  terhadap  perizinan  berusaha  memberikan  kemudahan  dalam  melakukan  perizinan berusaha. Harapan pemerintah dalam melakukan perubahan sistem perizinan menjadi berbasis risiko adalah agar dapat memberikan  kemudahan  berusaha  bagi  pelaku  usaha.  Upaya  yang  dilakukan  antara  lain  dengan  mempermudah  dan menyederhanakan prosedur, waktu dan biaya pengurusan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA namun apakah realisasi dan implementasi perizinan berusaha berbasis risiko telah optimal? apakah perizinan berusaha berbasis risiko melalui  sistem  OSS-RBA  memberikan  kemudahan  berusaha  atau  malah  semakin  menghambat  dan  mempersulit pelaku usaha dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha? apakah pengaturan perizinan usaha yang baru dengan menggunakan sistem yang baru memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dari dikeluarkannya pengaturan tersebut?
Berdasarkan  pada  latar  belakang  tersebut  diatas,  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana penerapan dari perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA pada saat ini dari perspektif pelaku usaha dan  mengenai  bagaimana  efektifitas  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  dalam  memberikan  kemudahan  perizinan berusaha bagi pelaku usaha ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Tujuan dilakukannya penelitian ini  adalah  untuk  dapat  memberikan  wawasan  dan  informasi  terkait  dengan  penerapan  perizinan  berusaha  berbasis risiko termasuk kemudahan dan hambatan bagi pelaku usaha. Keunikan dari penelitian ini terletak pada pembahasan lebih  spesifik  mengenai  implementasi  dan  efektifitas  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  yang  diterapkan  setelah terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 dan dikaji dengan teori hukum Lawrence M. Friedman untuk mengukur efektifitas perizinan  berusaha  tersebut.  Teori  Lawrence  M.  Friedman  adalah  teori  mengenai  3  sistem  hukum  yaitu  struktur hukum,  substansi  hukum  dan  budaya  hukum.  Penelitian  mengenai  perizinan  berusaha  juga  telah  dikaji  sebelumnya seperti penelitian “Pengaturan Pelayanan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Ease Of Doing Business Di Indonesia” yang membahas mengenai penerapan sistem OSS melalui PP No. 24 Tahun 2018 dan kepastian hukumnya, kemudian  penelitian  “Penerbitan  Perizinan  Badan  Usaha  Melalui  Sistem  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik  (Online  Single  Submission/Oss)  Berdasarkan  UU  No.  11  Tahun  2020”  yang  membahas  mengenai penerapan dan pelaksanaan OSS yang berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020.

## METODE
Metode  penelitian  ini  adalah  non  doktrinal  atau  disebut  juga  yuridis  empiris (empirical  legal  research) . Penelitian dilakukan melalui kajian unsur-unsur hukum atau konsep pola perilaku dan makna sosial, termasuk kajian pendekatan  empiris. 12 Penelitian ini dilakukan  dengan meneliti efektifitas hukum di masyarakat (law in action) yang dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  dari  lapangan  melalui  sumber-sumber  primer  dan  sekunder  yang  kemudian diolah ke dalam bentuk deskriptif. Penelitian hukum empiris melakukan kajian terhadap hukum di masyarakat secara nyata  berbeda  dengan  normatif  yang  mengkaji  masalah  hukum  normatif. 13 Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan (statute  approach) dan  pendekatan  sosiologis (sociological  approach) .  Dalam  penelitian  ini, perizinan  berusaha  berbasis  risiko  ditinjau  atau  dikaji  berdasarkan  pada  peraturan  yang  relevan  dan  berlaku  di Indonesia  yang  selanjutnya  dilakukan  analisis  mengenai  efektifitas  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  dengan menggunakan  teori  Lawrence  M.  Friedman.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  untuk  penelitian  ini  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan  observasi  terhadap  pelaku  usaha  di Kota  Batam  yang  melakukan  pengurusan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  untuk  operasional  kegiatan  usaha  yang sedang  atau  akan  mereka  jalankan.  Data  sekunder  didapatkan  dari  peraturan,  artikel  dan  naskah  internet  yang berkaitan dengan sistem perizinan berusaha dan yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha
Berdasarkan  UU  No.  11  Tahun  2020,  perizinan  berusaha  telah  berubah  menjadi  perizinan  berusaha  berbasis risiko (Risk-Based  Approach) .  Perizinan  berusaha  berbasis  risiko  adalah  izin  yang  wajib  dimiliki  oleh  pelaku  usaha dan diberikan berdasarkan pada skala  usaha  dan risiko  serta  analisis dari dampak yang akan terjadi apabila  kegiatan
10 M.  Syafiq,  “Birokrasi  Di  Era  Revolusi  Industri  4.0:(Studi  Kasus  Pelayanan  Perijinan  Memulai  Usaha  Di Indonesia)”, Journal Of Social Politics And Governance (Jspg) Vol 1, no. 1 , (2019): 18.
11 T.  T.  P.  Asmara,  I.  Ikhwansyah,  &  A.  Afriana,  “Ease  of  Doing  Business:  Gagasan  Pembaruan  Hukum  Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia”, U niversity of Bengkulu Law Journal Vol 4, no. 2, (2019): 118.
12 L.  Arliman,  “Peranan  Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia”, Soumatera Law Review Vol 1, no. 1 , (2018): 131.
13 Y.  Nurhayati,  I.  Ifrani,  &  M.  Y.  Said,  “Metodologi  Normatif  Dan  Empiris  Dalam  Perspektif  Ilmu  Hukum”, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol 2, no. 1 , (2021): 13.

## Erni dan Febri Jaya, Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha
usaha dilakukan yang terdiri atas NIB, sertifikat standar dan izin. Jenis kegiatan usaha mempengaruhi jenis perizinan berusaha  yang  akan  dipersyaratkan  kepada  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  wajib  mengacu  kepada  Klasifikasi  Baku Lapangan  Indonesia  (KBLI)  dalam  menentukan  jenis  kegiatan  usaha  yang  akan  dijalankan.  KBLI  adalah pengklasifikasian  bidang  usaha  yang  digunakan  sebagai  panduan  bagi  individu,  perorangan  ataupun  badan  usaha dalam menentukan jenis kegiatan usaha yang dilakukan. 14 Dalam melakukan pengurusan izin usaha, KBLI adalah alat yang  digunakan  untuk  mengkoordinasi  dan  mensinkronisasi  data  penyelengaraan  statistik  termasuk  dalam  sistem OSS-RBA.
KBLI  disusun  oleh  Badan  Pusat  Statistik  yang  telah  disesuaikan  dan  didasarkan  pada International  Standard Classification  of  All  Economic  Activities ( ISIC ), ASEAN  Common  Industrial  Classification ( ACIC ),  dan East  Asia Manufacturing Statistics ( EAMS ). 15 KBLI  yang  digunakan  pada  saat  ini  adalah  KBLI  2020  dengan  total  1.790  kode KBLI  5  digit. 16 Faktor  selanjutnya  yang  mempengaruhi  penerbitan  perizinan  berusaha  adalah  skala  kegiatan  usaha. Skala  usaha  baik  bagi  perseorangan  maupun  badan  usaha  dibagi  menjadi  4  (empat)  tingkat  yang  berdasarkan  pada kriteria  modal  usaha  yang  terdiri  atas  skala  mikro,  skala  kecil,  skala  menengah  dan  skala  besar.  Skala  mikro  adalah kegiatan  usaha  milik  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang  memiliki  modal  usaha  maksimal  sebesar Rp.1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).  Skala  kecil  adalah  kegiatan  usaha  milik  WNI  yang  memiliki  modal  usaha minimal  sebesar  Rp.1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  maksimal  sebesar  Rp.5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah).  Skala  menengah  adalah  kegiatan  usaha  milik  WNI  yang  memiliki  modal  usaha  minimal  sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimal sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Skala besar adalah usaha yang dimiliki WNI ataupun PMA (Penanaman Modal Asing) dengan modal usaha minimal sebesar Rp.10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah).  Modal  usaha  dalam  4  (empat)  skala  tersebut  diatas  tidak  termasuk modal dan investasi untuk tanah dan bangunan tempat kegiatan usaha.
Faktor  terakhir  yang  mempengaruhi  penerbitan  perizinan  berusaha  adalah  faktor  tingkat  risiko  berusaha. Penetapan  tingkat  risiko  pada  kegiatan  usaha  didasarkan  pada  hasil  analisis  risiko  yang  meliputi  penilaian  terhadap tingkat bahaya dan tingkat potensi terjadinya bahaya dalam menjalankan kegiatan usaha.  Dalam menentukan tingkat risiko suatu kegiatan usaha wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, menggunakan penilaian professional, dan menerapkan  prinsip  kehati-hatian  berdasarkan  data.  Tingkat  risiko  kegiatan  usaha  dibagi  menjadi  4  (empat)  yaitu risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi dan risiko tinggi. Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat menjadi satu-satunya legalitas dan identitas bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya apabila kegiatan usaha  yang  dijalankan  termasuk  ke  dalam  tingkat  risiko  rendah.  Selain  itu,  NIB  memiliki  fungsi  lain  yaitu  sebagai Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  dan  pernyataan  jaminan  produk  halal  bagi  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha.  Kegiatan  usaha  dengan  tingkat  risiko  menengah  rendah  dipersyaratkan  untuk  memiliki  NIB  dan  Sertifikat Standar yang berupa pernyataan oleh pelaku  usaha  yang isinya menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi  standar  usaha.  Pelaku  usaha  yang  melakukan  kegiatan  usaha  risiko menengah tinggi dipersyaratkan untuk memiliki NIB dan Sertifikat Standar  yang telah terverifikasi. Berbeda dengan tingkat sebelumnya, sertifikat standar yang wajib dimiliki oleh kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi adalah sertifikat  standar  yang  diterbitkan  dan  telah  diverifikasi  oleh  instansi  yang  berwenang  sesuai  dengan  pemenuhan standar pelaksanaan sesuai kegiatan usaha yang dijalankan. Selain itu, pelaku usaha juga akan mendapatkan sertifikat standar  yang  belum  terverifikasi  yang  berupa  pernyataan  bahwa  pelaku  usaha  dapat  memenuhi  standar  pelaksanaan kegiatan  usaha  dan  pelaku  usaha  sanggup  untuk  mendapat  sertifikat  standar  yang  telah  terverifikasi  tersebut  diatas. Terakhir, kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi dipersyaratkan untuk memiliki NIB dan Izin. Izin yang dimaksud berupa  persetujuan  dari  instansi  yang  berwenang  kepada  pelaku  usaha  dalam  melaksanakan  kegiatan  usaha  dengan memenuhi  ketentuan  dan  syarat  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundangan-undangan.  Dengan  berlakunya pengklasifikasian  risiko  kegiatan  usaha,  tidak  semua  usaha  memiliki  kewajiban  yang  sama  untuk  mendapatkan  izin. Hal ini bertujuan agar dapat lebih mempersingkat waktu dan mempermudah pengurusan perizinan berusaha sehingga dapat lebih sederhana dan efisien.
Penerbitan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  tersebut  dilakukan  melalui  sistem Online  Single  Submission (OSS).  OSS  adalah  sistem  elektronik  yang  telah  terintegrasi,  yang  mana  dapat  digunakan  oleh  pelaku  usaha  dan instansi  yang  berwenang  untuk  penyelenggaraan  perizinan  berusaha. Dalam  rentang  3  (tiga)  tahun  yaitu  dari  tahun 2018 sampai tahun 2021, sistem OSS telah mengalami total 3 (tiga) kali perubahan sistem yaitu pertama adalah sistem OSS versi 1.0 yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2018 berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 . Kemudian diubah dengan sistem  OSS  versi  1.1  yang  mulai  berlaku  pada  tanggal  04  November  2019,  yang  dibentuk  dengan  tujuan  untuk memperbaiki  kualitas  sistem  pengurusan  perizinan  dengan  melihat  permasalahan  yang  dihadapi  pelaku  usaha  dalam
14 https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko, Diakses pada tanggal 2 Februari 2022.
15 https://kliklegal.com/pembaharuan-kbli-2020-dikaitkan-dengan-ketentuan-pasal-3-anggaran-dasar-perseroan/,  Diakses pada tanggal 2 Februari 2022.
16 OSS, Loc. Cit.
melakukan  proses  perizinan  berusaha  yang  sebelumnya. 17 Perubahan  terakhir  dan  yang  berlaku  sampai  dengan  saat ini  adalah  sistem  OSS-RBA  ( Online  Single  Submission-Risk  Based  Approach) yang  mulai  berlaku  pada  tanggal  09 Agustus 2021 berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020. Sistem OSS-RBA adalah bentuk digitalisasi mekanisme pelayanan publik.  Digitalisasi  dengan  pengadaan  sistem  perizinan  berusaha  secara  elektronik  memberikan  keuntungan  bagi masyarakat  untuk  mengakses  sistem  perizinan  berusaha,  yang  mana  pengurusan  dapat  dilakukan  di  mana  saja  dan kapan pun tanpa perlu melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). 18 Dengan adanya digitalisasi, diharapkan akan dapat  memberikan  kemudahan  dalam  berusaha  guna  meningkatkan  serta  mempercepat  penanaman  modal.  Sistem OSS-RBA  juga  merupakan  sistem  yang  telah  terintegrasi  dengan  sejumlah  sistem  seperti  AHU  Online,  DJP  Online, LKPM dan sistem lainnya oleh karena itu melalui sistem OSS telah ada sinkronisasi data. Di dalam OSS-RBA, pelaku usaha  dapat  mengajukan  sejumlah  fasilitas  lain  seperti  perizinan  berusaha,  mengajukan  perizinan  yang  berfungsi sebagai  penunjang  kegiatan  usaha,  mengajukan  fasilitas  berusaha  seperti tax  holiday , tax  allowance ,  fasilitas  impor dan  lainnya.  Dengan  adanya  sistem  OSS-RBA,  seluruh  pengajuan  perizinan  berusaha  dapat  dilakukan  melalui  satu sistem. Dengan demikian, dapat mengurangi bahkan menyelesaikan permasalahan tumpang tindih kewenangan dalam hal penerbitan perizinan berusaha.
Berdasarkan pada UU No. 11 Tahun 2020, dijelaskan mengenai kegiatan yang dimaksudkan untuk menciptakan suatu  lingkungan  yang  dapat  mendukung  berkembangnya  investasi  yaitu  dengan  penerapan  perizinan  berusaha berbasis  risiko.  Selain  itu,  kegiatan  lain  yang  diatur  dalam  undang  undang  tersebut  adalah  kegiatan  penyederhaan terhadap  persyaratan  dasar  perizinan  berusaha  dan  investasi  serta  perizinan  berusaha  sektor.  Kehadiran  perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan untuk mendorong investasi dengan menciptakan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.  Harapan  dalam  penerapan  sistem  baru  ini  adalah  kecepatan,  kepastian,  kemudahan  dan  transparansi  dalam melakukan proses perizinan berusaha. Kemudahan berusaha tersebut didapatkan dari dipermudahnya dan dipersingkat prosedur  penerbitan  perizinan  berusaha  oleh  pemerintah.  Jumlah  NIB  yang  telah  diterbitkan  oleh  Kementerian Investasi hingga tanggal 31 Januari 2022 adalah sebanyak 733.957 yang mayoritasnya merupakan NIB dengan skala mikro  sebanyak  sebesar  92%,  NIB  dengan  skala  usaha  kecil  sebesar  4%,  NIB  dengan  skala  usaha  besar  sebesar 1,18%,  dan  0,87%  bagi  NIB  dengan  skala  usaha  menengah. 19 Tujuan  utama  dari  pengaturan  perizinan  berusaha berbasis risiko adalah menciptakan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha khususnya investor agar dapat mendorong investasi. Peningkatan investasi merupakan tujuan utama dilakukan perubahan sistem perizinan berusaha dikarenakan kegiatan  investasi  dapat  meningkatkan  perekonomian  negara.  Sebagian  ahli  ekonomi  berpandangan  bahwa  investasi adalah  salah  satu  aspek  penting  dalam  pertumbuhan  dan  perkembangan  eknomi  negara. 20 Peningkatan  investasi menjadi target pemerintah dikarenakan memberikan manfaat yang menguntungkan bagi indonesia yaitu meningkatnya pendapatan riil, memperbesar lapangan kerja dan mendapatkan transfer teknologi dan pengetahuan baru. 21 Salah satu cara  yang  dilakukan  sebagai  upaya  peningkatan  investasi  oleh  pemerintah  adalah  dengan  melakukan  pemangkasan waktu, biaya dan prosedur dalam melakukan pengurusan perizinan melalui peraturan yang dibuat.
Pelaku usaha merupakan pihak yang paling terdampak akan perubahan peraturan mengenai perizinan berusaha dikarenakan mereka yang langsung terlibat dalam melakukan pengurusan izin usaha sebelum melakukan operasional. Pelaku  usaha  adalah  pihak  yang  paling  mengetahui  apakah  penerapan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  membawa perubahan  dengan  mempermudah  atau  malah  semakin  mempersulit  dalam  melakukan  pengurusan  perizinan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, pelaku usaha memberikan informasi mengenai kelebihan dan kemudahan yang dirasakan dalam perizinan berusaha berbasis risiko. Pertama, perizinan berusaha berbasis risiko memberikan kemudahan dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha, dimana perizinan berusaha disederhanakan dan  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  penerbitan  perizinan  berusaha  telah  dipersingkat.  Prosedur  penerbitan  perizinan berusaha juga telah dikurangi, dimana dalam sistem OSS versi sebelumnya membutuhkan 8 (delapan) langkah namun sekarang  di  dalam  sistem  baru  dipersingkat  menjadi  dalam  3  (tiga)  langkah.  Pengurusan  perizinan  berusaha  melalui sistem OSS-RBA tidak dipungut biaya kecuali biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang harus dibayarkan sesuai  dengan  persyaratan  kegiatan  usaha.  Perizinan  berusaha  yang  dipersyaratkan  untuk  dimiliki  oleh  pelaku  usaha juga  berbeda  dengan  yang  sebelumnya,  dimana  dalam  pengaturan  sebelumnya  pelaku  usaha  wajib  memiliki  sedikit- dikitnya  NIB,  Izin  Usaha  dan  Izin  Lokasi  namun  dengan  diberlakukan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko,  perizinan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha menjadi lebih sedikit terutama bagi pelaku usaha dengan kegiatan usaha berisiko
17 https://www.easybiz.id/perbedaan-sistem-oss-versi-1-0-dan-oss-versi-1-1/. Diakses pada tanggal 26 Januari 2022.
18 W.  Fitri,  &  S.  Sheerleen,  “Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik:  Suatu  Kajian  Perspektif  Hukum  Di Indonesia”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 7, no. 2 , (2021): 794.
19 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220131191109-92-753535/733957-nomor-induk-berusaha-terbit-hingga-31- januari-2022. Diakses pada tanggal 2 Februari 2022.
20 N. N.  Ain, “Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi”, Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 3, no. 01 , (2021): 163.
21 C. Rumengan, “Budaya Hukum Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Di Indonesia”, LEX CRIMEN Vol 10, no. 11,
(2022): 158.
rendah yang hanya cukup memiliki NIB sebagai perizinan tunggal. Hal ini tentunya akan membawa keuntungan bagi para  pelaku  usaha,  khususnya  UMKM  yang  sebagian  besar  menjalankan  UMK  (Usaha  Mikro  dan  Kecil)  dan  usaha yang berisiko rendah seperti perdagangan. Kedua, memberikan kepastian bagi pelaku usaha mengenai perizinan yang diperlukan.  Salah  satu  informan  menyatakan  bahwa  dengan  adanya  sistem  pengklasifikasian  tingkat  risiko  dalam kegiatan  usaha  memberikan  kemudahan  bagi  pelaku  usaha  untuk  mengetahui  legalitas  atau  perizinan  apa  saja  yang harus dimiliki dalam menjalankan kegiatan usaha.
Ketiga, kemudahan dalam mendapatkan informasi. Seluruh informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha berbasis risiko bisa didapatkan dengan mengakses website OSS-RBA. Website OSS-RBA telah menyediakan seluruh informasi  berupa  panduan  penggunaan  sistem,  daftar  KBLI  2020  beserta  dengan  ruang  lingkup,  parameter, kewenangan,  skala  dan  risiko,  kewajiban  dan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha tertentu  serta  informasi  lainnya.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  yang  merupakan  salah  satu  pelaku usaha yaitu pengurus dalam suatu perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha perdagangan, menyatakan bahwa website OSS-RBA memudahkan dalam mengetahui perizinan dan persyaratan yang dibutuhkan dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang tidak menyediakan informasi tersebut. Mayoritas dari pelaku usaha kesulitan untuk mengerti peraturan mengenai kegiatan usaha yang dilakukan oleh karena itu dengan tersedianya informasi dalam website tentu memudahkan  pelaku  usaha.  Risiko  terjadinya  tumpang  tindih  kewenangan  juga  menjadi  lebih  rendah  dikarenakan dalam  sistem  OSS-RBA  telah  diatur  jelas  mengenai  pihak  yang  berwenang  dalam  memberikan  verifikasi  ataupun pemberian izin terhadap kegiatan usaha yang dilakukan.
Selain  kemudahan  berusaha,  pelaku  usaha  juga  memberikan  informasi  bahwa  masih  terdapat  hambatan  dan kendala  dalam  penerapan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko.  Kendala  yang  sering  dialami  oleh  pelaku  usaha  adalah kendala  sistem.  Sistem  OSS-RBA  sering  terjadi error baik  penginputan  ataupun  penarikan  data.  Salah  satu  pelaku usaha  yang  bergerak  dibidang  angkutan,  mengalami  kendala  dimana  sistem  salah  menginput  bagian  instansi  yang berwenang  yaitu  verifikator  bagi  sertifikat  standar  kegiatan  usaha  angkutan.  Dikarenakan  hal  tersebut,  pelaku  usaha harus mencari solusi dan menyebabkan waktu penerbitan perizinan semakin panjang. Kasus kedua terjadi pada badan usaha Perseroan Komanditer/CV yang bergerak di bidang perdagangan eceran yang mengalami kendala pada saat CV melakukan penambahan KBLI pada NIB. Pada saat masuk ke dalam sistem dan melakukan penarikan data, ditemukan kesalahan  dalam  proses  tersebut  yang  menyebabkan  penarikan  data  tidak  berhasil  dan  seluruh  data  yang  telah  ada sebelumnya dalam sistem OSS tersebut hilang. Hal ini menyebabkan CV melakukan pelaporan dan mengirimkan surat secara  tertulis  kepada  BPKM  Pusat  untuk  dilakukan  perbaikan  sistem  pada  akun  miliknya.  Sementara  itu,  CV membutuhkan perizinan dalam waktu cepat untuk memenuhi syarat operasional usahanya namun ternyata dikarenakan hal itu menyebabkan kesulitan dalam CV melakukan kegiatan usahanya.
Apabila terjadi kesalahan yang disebabkan oleh sistem maka pelaku usaha harus melakukan pengaduan kepada pusat dikarenakan DPMPTSP daerah tidak memiliki akses langsung kepada sistem pusat. Respon dari pengaduan juga memakan waktu yang cukup lama. Mayoritas pelaku usaha merasakan pelayanan costumer service yang masih kurang optimal.  Hal  ini  menyebabkan  penerbitan  perizinan  berusaha  tertunda  dan  perizinan  berusaha  semakin  lambat  untuk terbit.  Sistem OSS-RBA juga sering mengalami kesalahan sistem baik penarikan data atau sinkronisasi data. Bahkan menurut  salah  satu  informan  yang  merupakan  petugas  DPMPTSP  Kepri,  dalam  jangka  waktu  satu  minggu  jaringan OSS-RBA  bisa  mengalami down sebanyak  dua  atau  tiga  kali.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  sistem  OSS-RBA  masih dibutuhkan penyempurnaan dari segi sistem.
Kedua,  kurangnya  sosialisasi  sehingga  pelaku  usaha  tidak  mengetahui  dan  mengerti  mengenai  perizinan berusaha  terbaru.  Berdasarkan  wawancara,  informan  mengetahui  adanya  perubahan  perizinan  berusaha  ketika melakukan  pengurusan  dokumen  yang  memiliki  persyaratan  untuk  memiliki  perizinan  berusaha  berbasis  risiko. Kurangnya  sosialisasi  menyebabkan  banyak  pelaku  usaha  bingung  dengan  status  izin  usaha  yang  dimilikinya sekarang. Pelaku usaha mempertanyakan apakah perizinan yang dimilikinya masih berlaku dan apakah perizinan yang dimiliknya  sekarang perlu  untuk dilakukan diperbaharui  sesuai dengan perizinan yang berlaku saat ini.  Tidak semua pelaku usaha aktif dan dapat menggunakan website OSS-RBA yang tersedia sehingga informasi mengenai pengertian ataupun prosedur dalam perizinan berusaha berbasis risiko tidak didapatkan oleh pelaku usaha. Kurangnya informasi yang  didapatkan  oleh  pelaku  usaha  ini  juga  dapat  menyebabkan  pelaku  usaha  mencari  jalur  cepat  untuk  melakukan pengurusan  perizinan  seperti  melakukan  suap  terhadap  pejabat  untuk  membantu  proses  perizinan  berusaha  yang sebenarnya dapat diproses dengan mudah oleh pelaku usaha sendiri.

## Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha
Pengukuran efektifitas perizinan berusaha berbasis risiko dalam penelitian ini menggunakan Teori Lawrence M. Friedman,  yang  berfokus  pada  3  (tiga)  sistem  hukum  yaitu  struktur  hukum,  substansi  hukum  dan  budaya  hukum. Struktur hukum ( legal structure ) diperhatikan dari perangkat penegak hukum pada suatu lembaga atau instansi, serta
menopang  sistem  kerja. 22 Struktur  hukum  berkaitan  erat  dengan  kelembagaan  maupun  institusi  pelaksana  hukum, wewenang  lembaga  dan  aparat  penegak  hukum. 23 Perangkat  hukum  berperan  penting  dalam  jalannya  suatu pengaturan,  dimana  penegak  hukum  berperan  dalam  melakukan  pengendalian  dan  pengawasan  suatu  sistem  hukum agar  berjalan  efektif.  Berdasarkan  pada  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2021 tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  di  Daerah,  pihak  yang  memiliki  wewenang  untuk  menyelenggarakan penerbitan  izin  berusaha  di  suatu  daerah  adalah  pemerintahan  meliputi  pusat,  provinsi,  dan  kabupaten/kota  sesuai dengan  kewenangannya  masing-masing  berdasarkan  pada  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  provinsi  dan  kabupaten/kota  dengan melakukan  integrasi  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP).  PTSP  menyelenggarakan  beberapa  manajemen penyelenggaran perizinan berusaha di daerah yang meliputi berbagai kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan antara lain pelaksanaan  pelayanan  kepada  masyarakat,  pengelolaan  terhadap  pengaduan  masyarakat,  pengelolaan  informasi berkaitan  dengan  perizinan  berusaha,  pelayanan  konsultasi  kepada  masyarakat,  dan  pendampingan  hukum  dan penyuluhan  kepada  masyarakat.  Namun  pengelolaan  terhadap  sistem  OSS  sendiri  merupakan  kewenangan  dari Lembaga OSS yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Dalam  hal  ini,  manajemen  penyelenggaran  perizinan  berusaha  di  daerah  adalah  aparat  penegak  hukum  yang bertugas  untuk  membantu  berjalannya  peraturan  mengenai  perizinan  berusaha  berbasis  risiko.  Namun  ternyata manajemen penyelenggaraan belum optimal.  Tidak sedikit pelaku usaha  yang masih  tidak bisa menggunakan  sistem elektronik  sehingga  dalam  melakukan  penerbitan  perizinan  berusaha  membutuhkan  bantuan  dan  pendampingan.  Di Kota  Batam,  pendampingan  dan  bantuan  terhadap  penerbitan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  telah  disediakan. Pelaku  usaha  dapat  mendatangi  Mall  Pelayanan  Publik  Kota  Batam  bagian  DPMPTSP  Kota/Kabupaten  untuk mendapatkan  bantuan  dan  pendampingan  dalam  pengurusan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  yang  tanpa  dipungut biaya  sepeserpun.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  pelaku  usaha  merasa  bahwa  bantuan  pendampingan  secara  gratis sangat membantu dalam pengurusan perizinan berusaha. Namun bilamana terdapat kendala terutama mengenai sistem error ,  kesalahan  penarikan  data  atau  jaringan down, pelaku  usaha  yang  merasa  bahwa  petugas  di  daerah  yang membantu pelaku usaha dalam menerbitkan izin usaha masih belum bisa memberikan bantuan yang optimal. Hal ini dikarenakan  koordinasi  antara  pusat  dan  daerah  masih  kurang.  Salah  satu  informan  yang  dengan  inisial  RR  dengan jabatan analisis pelayanan DPMPTSP Kepri yang telah menjabat selama 7 tahun sampai tahun 2021, juga memberikan informasi  mengenai  kesulitan  dalam  menghubungi helpdesk OSS.  Tidak  terdapat  jalur  komunikasi  yang  dapat langsung  menghubungi  PTSP  Daerah  dengan  Pusat  sehingga  bilamana  terdapat  permasalahan  mengenai  perizinan berusaha  terutama  mengenai  sistem  yang  sering  terjadi,  pelaku  usaha  harus  melakukan  pengaduan  kepada  pusat melalui email  atau dengan menghubungi costumer service yang responnya  tidak  cepat. Kurangnya  koordinasi antara petugas daerah dengan pusat ini sangat menghambat kelancaran pengurusan perizinan berusaha. Fajar Budiyono yang merupakan  Sekjen  Asosiasi  Industri  Olefin,  Aromatik  dan  Plastik  Indonesia  juga  pernah  menyampaikan  bahwa sinkronisasi  perizinan  berusaha  menjadi  satu  pintu  melalui  OSS-RBA  adalah  hal  yang  bagus  namun  pada  saat  ini sistem  OSS-RBA  masih  belum  stabil. 24 Beliau  mengalami  kesulitan  dalam  mengakses  sistem  dikarenakan  sering terjadi error sehingga  harus  diajukan  pengaduan  kepada  kementerian  investasi/BKPM  namun  jangka  waktu  untuk mendapatkan respon tersebut cukup lama. Beliau harus melalui antrean panjang dan hal ini menghambat pengurusan perizinan berusaha. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dari segi struktur hukum masih belum optimal dimana penyelenggaraan perizinan berusaha termasuk pelayanan pengaduan masih belum dapat berjalan lancar.
Kedua, substansi hukum atau legal substance yang dilihat dari aturan atau regulasi yang berkaitan dan relevan sebagai  jaminan  kepastian  hukum. 25 Sistem  OSS-RBA  menerapkan automatic  approval yaitu  pelaku  usaha mendapatkan  perizinan  berusaha  berupa  NIB  selama  pelaku  usaha  memenuhi  persyaratan  administrasi.  Berbeda dengan  sebelum  adanya  sistem  OSS,  perizinan  berusaha  didapatkan  setelah  pelaku  usaha  terlebih  dahulu  memenuhi syarat-syarat  sedangkan  perizinan  berusaha  dengan  sistem  OSS  menerbitkan  perizinan  sebelum  melengkapi  syarat- syarat. 26 Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021, terdapat 2 (dua) tahapan dalam pelaksanaan kegiatan usaha yaitu tahapan persiapan dan tahapan operasional dan/atau komersial. Pelaku usaha dengan kegiatan usaha risiko menengah rendah, menengah  tinggi  dan  tinggi  secara  otomatis  mendapatkan  NIB  selama  pelaku  usaha  memenuhi  syarat  administratif. Bagi kegiatan usaha dengan risiko menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi, NIB hanya dapat digunakan untuk
22 S.  Al  Huzni,  &  Y.  A.  Susanto,  “Pelaksanaan  Izin  Usaha  Secara  Elektronik  Sebagai  Upaya  Peningkatan  Investasi  Di Indonesia”, Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan Vol 15, no. 1 , (2021): 110.
23 L. Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis Vol. 4, no. 2 , (2017): 150.
24 https://investor.id/business/280751/urus-izin-investasi-masih-lama, Diakses pada tanggal 10 Februari 2022.
25 Ibid.
26 D. A. Arrum, “Kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) di Indonesia”, Jurist-Diction Vol 2, no. 5 , (2019): 1636.
kegiatan  usaha  tahap  persiapan  usaha  yang  meliputi  pembangunan  bangunan  gedung,  pemenuhan  standar  usaha  dan kegiatan pengadaan yang berkaitan dengan persiapan  atau perencanaan  usaha antara lain tanah, peralatan/sarana dan sumber daya manusia dan. Setelah mendapatkan NIB, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat  standar  terverifikasi  atau  izin  untuk  menjalankan  operasional  usaha  yang  meliputi  produksi,  distribusi, pemasaran  dan  kegiatan  operasional  lainnya.  Pelaku  usaha  diberikan  perizinan  berusaha  berupa  NIB  namun  tidak dapat menjalankan operasional kegiatan usahanya sebelum mendapatkan sertifikat standar yang terverfikasi atau izin. Untuk  mendapatkan  sertifikat  standar  yang  telah  diverifikasi  atau  izin,  pelaku  usaha  wajib  untuk  memenuhi persyaratan  dengan  mengupload  sejumlah  dokumen  pendukung  yang  dipersyaratkan  bagi  kegiatan  usaha  tertentu. Setelah itu, akan dilakukan verifikasi oleh instansi yang berwenang baik hanya dengan pengecekan dokumen maupun dengan  pengecekan  langsung  ke  lapangan.  Dalam  buku  yang  berjudul  Pengantar  Hukum  Perizinan,  salah  satu pendapat dari N.M.Spelt adalah bahwa dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa di masa depan yang  tidak pasti. 27 Oleh karena  itu,  suatu  ketidakpastian  hukum dapat terjadi pada saat dimana  situasi  ketidakjelasan suatu syarat  telah dipenuhi. 28 Dalam hal ini,  terdapat  kejelasan  waktu persyaratan telah terpenuhi yaitu dengan diterbitkannya sertifikat standar yang telah terverifikasi atau izin khusus bagi kegiatan usaha berbasis risiko menengah tinggi dan tinggi.
Substansi  hukum  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  mempunyai  kekuatan mengikat  yang  menjadi  pedoman  bagi  aparat  penegak  hukum. 29 Perizinan  berusaha  berbasis  risiko  diatur  dalam  UU No. 11 tahun 2020. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 25  November  2021,  UU  No.  11  Tahun  2020  dinyatakan  inkonstitusional  bersyarat  karena  bertentangan  dengan Undang Undang Dasar Republik  Indonesia 1945. Dalam putusan  tersebut dijelaskan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tetap  berlaku  dan  mengikat  sampai  dengan  dilakukan  perubahan  yang  diberikan  jangka  waktu  selama  2  (dua)  tahun yang  dihitung  sejak  tanggal  putusan  tersebut.  Dalam  putusan  tersebut  dinyatakan  bahwa  pemerintah  harus  menunda atau menangguhkan kebijakan dan tindakan yang bersifat strategis dan memiliki dampak yang luas. Pemerintah tidak diperbolehkan  untuk  menerbitkan  peraturan  pelaksana  yang  memiliki  hubungan  dengan  UU  No.  11  Tahun  2020. Apabila pemerintah dalam hal ini lembaga yang berwenang untuk membentuk undang-undang tidak dapat melakukan perbaikan  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  diatur  sebagaimana  dimaksud  diatas  maka  UU  No.  11  Tahun  2020 menjadi  inkonstitusional  permanen  dan  segala  undang-undang,  pasal,  materi  muatan  yang  telah  diubah  atau  dicabut oleh undang-undang tersebut berlaku kembali. Perizinan berusaha berbasis risiko dan sistem OSS-RBA akan dicabut dan  tidak  berlaku  sehingga  perizinan  berusaha  menggunakan  pengaturan  dan  sistem  sebelumnya  yaitu  berdasarkan pada  PP  No.  24  Tahun  2018 dikarenakan UU  No.  11  Tahun  2020  dan  peraturan  pelaksana  PP  No.  5  Tahun  2021 menjadi  tidak  berlaku  dan  tidak  mengikat  apabila  dinyatakan  inkonstitusional  permanen.  Status  inkonstitusional bersyarat  pada UU  No.  11  Tahun  2020  menciptakan  ketidakpastian  hukum.  Ketidakpastian  ini  muncul  karena  tidak ada  waktu  pasti  sampai  kapan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  ini  dapat  berlaku.  Muncul  pertanyaan  apakah pemerintah dapat mempertahankan UU No. 11 Tahun 2020. Pelaku usaha akan mempertanyakan bagaimana perizinan berbasis risiko yang dimilikinya apabila UU No. 11 Tahun 2020 menjadi inkonstitusional permanen. Kepastian hukum adalah  faktor  penting  dalam  efektifitas  suatu  pengaturan.  Selain  itu,  kepastian  hukum  merupakan  salah  satu  aspek penting  yang  dilihat  oleh  investor  sebelum  melakukan  investasi  atau  penanaman  modal.  Apabila  kepastian  hukum tidak  terjamin,  investor  akan  berpikir  kembali  untuk  melakukan  investasi.  Oleh  karena  itu,  Ketidakpastian  hukum dapat menghambat penanaman modal di Indonesia.
Ketiga,  budaya  hukum  (legal  culture),  yang  merupakan  persepsi  atau  pandangan  masyarakat  terhadap  sistem hukum. 30 Budaya  hukum  meliputi  kebiasaan  masyarakat  dalam  melaksanakan  ketentuan  hukum.  Budaya  hukum sangat mempengaruhi  tingkat penanaman modal suatu  negara dimana para investor melihat dari  segi budaya hukum sebelum  melakukan  investasi.  Budaya  hukum  ideal  yang  dapat  menarik  investasi  adalah  budaya  kerja  yang  dapat menciptakan  efisiensi  waktu  dan  biaya,  iklim  investasi  yang  kondusif  serta  kepastian  hukum.  Perizinan  berusaha berbasis risiko telah menggunakan sistem OSS-RBA yang merupakan sistem elektronik yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga lain. Sistem OSS-RBA merupakan satu-satunya pintu  untuk melakukan  proses perizinan berusaha. Hal ini membantu pemerintah dalam menghindari tumpang tindih kewenangan dan praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme)  oleh  pejabat  pemerintah.  Salah  satu  penyebab  dari  praktik  korupsi  adalah  adanya  keinginan  masyarakat
27 Ibid . Hlm . 1651.
28 Ibid . 29 R.  M.  T.  A.  Djoko  Wicaksono,  “Tinjauan  Keadilan,  Kepastian  Hukum,  dan  Kemanfaatan  dalam  Penerapan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”, Jurnal Supremasi Vol 11, no. 2 , (2021): 16.
30 C. Rumengan, “Budaya Hukum Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Di Indonesia”, LEX CRIMEN Vol 10, no. 11,
(2022): 158.
untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  cepat  termasuk  bidang  perizinan. 31 Dengan  penerapan  OSS-RBA  yang  telah menyederhanakan  prosedur  perizinan  diharapkan  dapat  mengurangi  potensi  praktik  KKN  pejabat  pemerintah. Pemanfaatan  sistem  elektronik  yaitu  OSS  menjadi  media  resolusi  konflik  antara  Pelaku  usaha  dengan  pejabat pemerintah  dikarenakan  adanya  sistem  yang  telah  terintegrasi  sehingga  dapat  menciptakan  transparansi  informasi kepada masyarakat dan menutup peluang terjadinya KKN di dalam Perizinan Usaha. 32
Budaya  hukum  dapat  dilihat  dari  sikap  dan  profesionalisme  penegak  hukum  dalam  melaksanakan  kewajiban dan  kesadaran  publik  akaan  ketaaan  hukum  itu  sendiri. 33 Salah  satu  asas  dalam  kemudahan  berusaha  yang  ingin dicapai  dengan  penerapan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  adalah  asas  transparansi.  Transparansi  dalam  hal  ini berarti keterbukaan baik mengenai proses ataupun data yang diinput. Selain dari pejabat pemerintah, sistem OSS-RBA juga  memberikan  kemudahan  dan  transparansi  kepada  pelaku  usaha  untuk  menginput  data  kegiatan  usaha  ke  dalam sistem secara mandiri. Data yang diinput antara lain data bidang usaha, data lokasi usaha, jumlah investasi, kapasitas produksi dan lainnya. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk menginput data sesuai dengan yang  sebenarnya  dilapangannamun  apakah  pelaku  usaha  melakukan  pengisian  data  sesuai  dengan  fakta  lapangan. Dengan penginputan mandiri, pelaku usaha dapat dengan mudah mendapatkan perizinan berusaha tanpa ada validasi. Hal  ini  dapat  menjadi  celah  bagi  pelaku  usaha  untuk  menginput  data  yang  berbeda  dengan  yang  sebenarnya.  Maka disini pemerintah wajib menjalankan fungsi pengawasan. Fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak pelaku usaha yang  tidak  mengerti  mengenai  maksud  dari  nilai  investasi  ataupun  kapasitas  produksi  yang  harus  diinput  sehingga tidak sedikit dari pelaku usaha yang sembarang atau bahkan menginput nilai yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta  yang  ada.  Hal  ini  menyebabkan  data  usaha  yang  tersimpan  didalam  sistem  tidak  sesuai  dengan  data  yang sebenarnya.  Berdasarkan  PP  No.  5  Tahun  2021, pengawasan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  dilakukan  dengan  2 jenis pengawasan yaitu pengawasan rutin dan insidental. Pengawasan rutin adalah pengawasan terhadap pelaku usaha melalui  laporan  kepatuhan  terhadap  standar  pelaksanaan  dan  laporan  perkembangan  kegiatan  usahayang  dibuat  oleh pelaku  usaha  dan  dilakukan  juga  melalui  inspeksi  lapangansecara  langsung  dalam  bentuk  kunjungan  fisik  ataupun melalui virtual. Pengawasan insidental adalah pengawasan yang dilakukan melalui inspeksi lapangan yang dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan pada pengaduan dari masyarakat atau pelaku usaha lain.

## SIMPULAN
1. Berdasarkan  perspektif  pelaku  usaha,  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  melalui  sistem  OSS-RBA  memberikan kemudahan  berusaha  bagi  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  mendapatkan  kejelasan  dan  kemudahan  dalam  mengakses informasi.  Penyederhanaan  prosedur  dan  pengurangan  perizinan  memberikan  efisiensi  dan  efektifitas  kepada pelaku usaha terutama bagi kegiatan usaha yang memiliki risiko rendah. Perizinan berusaha berbasis risiko masih dalam proses penyempurnaan sehingga dalam penerapannya tentu masih terdapat hambatan. Hambatan yang sering terjadi  adalah  hambatan  dalam  sistem.  Pelaku  usaha  sering  mengalami  sistem  yang error seperti  kesalahan penarikan data sehingga perlu mendapatkan  bantuan dalam perbaikan sistem namun pelayanan pengaduan sistem OSS-RBA masih tidak optimal sehingga memerlukan waktu yang tidak singkat untuk mendapatkan respon. Pelaku usaha juga merasakan kurangnya sosialisasi mengenai sistem perizinan baru sehingga menyebabkan kebingungan terhadap  status  izin  yang  dimilikinya.  Kurangnya  pengetahuan  pelaku  usaha  mengenai  sistem  perizinan  baru menyebabkan  pelaku  usaha  tidak  mendapatkan  kejelasan  informasi  sehingga  dapat  memunculkan  potensi  praktik suap
2. Bahwa  ditinjau  dari  teori  Lawrence  M.  Friedman,  penerapan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  masih  belum efektif.  Dari  segi  struktur  hukum,  penyelenggara  manajemen  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  masih  belum optimal.  Sebagaimana  dilihat  dari  sistem  yang  sering  error  dan  pelayanan  pengaduan  yang  masih  belum  bisa memberikan respon yang cepat kepada pelaku usaha. Dari segi substansi hukum, perizinan berusaha berbasis risiko merupakan  produk  dari  UU  No.  11  Tahun  2020  yang  pada  saat  ini  berstatus  inkonstitusional  bersyarat.  Hal  ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat prinsip kemudahan berusaha yang ingin dicapai. Dari segi budaya hukum, sistem perizinan berusaha berbasis risiko memberikan  kemudahan berusaha dan transparansi kepada  pelaku  usaha  untuk  melakukan  penginputan  secara  mandiri.  Kemudahan  berusaha  yang  diberikan  oleh pemerintah ini harus diimbangi juga dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah.
31 A. J. Nirboyo, “Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko”, Jatiswara  Vol. 36,  no.  2 ,
(2021): 224.
32 H. H. Carlo, D. H. Bachrudin, & S. F. Firdaus, “Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko”, GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol. 6, no. 2 , (2021): 90.
33 L. Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis Vol. 4, no. 2 , (2017): 153.

## DAFTAR PUSTAKA Jurnal
Agung,  H.  P.  A.  “Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Proses  Pengurusan  Perizinan  Perusahaan  Berbasis  Elektronik Online Single Submission (OSS)”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 9, No. 1, (2021) Ain, N. N. “Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi”, Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 3, No. 01, (2021)
Al Huzni, S., & Susanto, Y. A. “Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia”, Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan Vol. 15, No. 1 , (2021) Ansori, L. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis Vol. 4, No, 2 , (2017) Arliman, L. “Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia”, Soumatera Law Review Vol. 1, No. 1 , (2018)
Arrum, D. A. “Kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) di Indonesia”, Jurist-Diction Vol. 2, No. 5 , (2019)
Asmara,  T.  T.  P.,  Ikhwansyah.  I.,  &  Afriana.  A.  “Ease  of  Doing  Business:  Gagasan  Pembaharuan  Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia”, University of Bengkulu Law Journal Vol. 4, No. 2, (2019) Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. “Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan  Berusaha  Di  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Jawa Tengah”, Diponegoro Law Journal Vol. 8, No. 2 , (2019)
Ayunda, R., Nertivia, N., Prastio, L., & Vila, O. “Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia”, Journal Of Judicial Review Vol. 23, No. 1, (2021) Carlo,  H.  H.,  Bachrudin,  D.  H.,  &  Firdaus,  S.  F.  “Analisa  Terhadap  Kebijakan  Perizinan  Usaha  Berbasis  Resiko”,
GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol. 6, No. 2 , (2021)
Djoko Wicaksono, R. M. T. A. “Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik”, Jurnal Supremasi Vol. 11, No. 2, (2021)
Fitri,  W.,  &  Sheerleen,  S.  “Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik:  Suatu  Kajian  Perspektif  Hukum  Di Indonesia”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 7, No. 2 , (2021)
Maulana,  R.,  &  Jamhir,  J.  “Konsep  Hukum  Perizinan  Dan  Pembangunan”, Jurnal  Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol. 3, No. 1 , (2019)
Nirboyo,  A.  J.  “Potensi  Korupsi  Dalam  Perizinan  Lingkungan  Melalui  Sistem  Online  Single  Submission  Pasca Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis Risiko”, Jatiswara Vol. 36, No. 2 , (2021)
Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2, No. 1, (2021) Riyanto,  H.  “Pembaharuan  Hukum  Nasional  Era  4.0”, Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional Vol. 9, No. 2 , (2020)
Rumengan, C.  “Budaya Hukum Yang Mempengaruhi Penanaman Modal di  Indonesia”, LEX  CRIMEN  Vol.  10,  No. 11, (2022)
Syafiq,  M.  “Birokrasi  Di  Era  Revolusi  Industri  4.0:(Studi  Kasus  Pelayanan  Perijinan  Memulai  Usaha  Di Indonesia)”, Journal Of Social Politics And Governance (Jspg) Vol. 1, No. 1 , (2019)

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Indonesia Berbasis Risiko
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  di Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

## Website
https://investor.id/business/280751/urus-izin-investasi-masih-lama https://katadata.co.id/anshar/berita/616529b30c4aa/transformasi-digital-untuk-menopang-revolusi-industri-40,
Diakses pada tanggal 26 Januari 2022.
https://kliklegal.com/pembaharuan-kbli-2020-dikaitkan-dengan-ketentuan-pasal-3-anggaran-dasar-perseroan/,  Diakses pada tanggal 2 Februari 2022.
https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220131191109-92-753535/733957-nomor-induk-berusaha-terbit-hingga- 31-januari-2022. https://www.easybiz.id/perbedaan-sistem-oss-versi-1-0-dan-oss-versi-1-1/