Submitted: 22 Oktober
2023 Revised: 20 November 2023
Published: 30 November 2023

## CONTACT
Correspondence Email: nisaulaini0708@gmail.c om
Address: Jalan M Yunus Lubuk Lintah, Kota Padang, Kode Pos: 25153

## KEYWORDS
Women's Education; Minangkabau; Ethical Politics; Dutch Colonial
TARIKHUNA: JOURNAL OF HISTORY AND HISTORY EDUCATION ISSN: 2777-1105 (PRINT), 2797-3581 (ONLINE) VOLUME 5 NO 2 TAHUN 2023

## PENDIDIKAN PEREMPUAN DI MINANGKABAU PADA ERA POLITIK ETIS (1901-1942 )
NISA ULAINI 1 , SRI HANDAYANI 2
1 Universitas Negeri Padang
2 MAN 1 Pesisir Selatan

## ABSTRACT
The  Ethical  Politics  carried  out  by  the  Dutch  colonial  government  towards the Minangkabau people provided great opportunities for the advancement of Minangkabau people's education. One of the striking Dutch policies was education, and this education policy became the core of this colonial policy. Therefore, at the beginning of the 20th century in Minangkabau, there was a movement  carried  out  by  several  women,  one  of  whom  was  Rahmah  El Yunus. This research is a literature study that uses a philosophical approach and a historical approach. The data sources used are primary and secondary data  sources,  the  primary  data  in  this  research  are  journals,  while  the secondary data is library materials that have the same studies produced by other  thinkers,  which  discuss  Women's  Education  in  Minangkabau  in  the Era  of  Ethical  Politics.  The  steps  for  this  research:  (1)  Heuristics,  namely collecting  sources.  (2)  Criticize  existing  data  sources  with  internal  and external  criticism.  (3)  Interpretation  which  is  analyzing  data  and interpreting it (4) Historiography is writing historical stories in the form of scientific  work.  The  data  analysis  techniques  used  in  this  research  are descriptive analysis techniques and content analysis. From the results of this research  regarding  Women's  Education  in  Minangkabau  in  the  Era  of Ethical Politics, there is a women's school in Minangkabau, namely Diniyyah Puteri Padang Panjang which was founded by Rahmah El Yunus. Rahmah El Yunus is very motivated to make Minangkabau women more advanced and intelligent by establishing a special school for women, namely the Diniyyah Putri  Padang  Panjang  school.  The  importance  of  education  is  not  only  for men,  but  also  for  women.  A  woman  who  gets  an  education  will  be  an example for her children and her family.

## ABSTRAK
Politik  Etis  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  terhadap masyarakat  Minangkabau  memberikan  peluang  besar  bagi  kemajuan pendidikan  masyarakat  Minangkabau.  Salah  satu  kebijakan  Belanda  yang mencolok adalah pendidikannya, dan kebijakan pendidikan ini menjadi inti dari  kebijakan  kolonial  ini.  Oleh  karena  itu,  di  awal  abad  ke-20  di
Minangkabau,  ada  gerakan  yang  dilakukan  oleh  beberapa  wanita,  salah satunya adalah Rahmah El Yunus. Penelitian ini merupakan studi literatur yang  menggunakan  pendekatan  filosofis  dan  pendekatan  historis.  Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, data primer dalam penelitian ini adalah jurnal, sedangkan data sekunder adalah  bahan pustaka  yang  memiliki  studi  yang  sama  yang  dihasilkan  oleh  pemikir  lain, yang membahas Pendidikan Perempuan di Minangkabau di Era Politik Etis. Langkah-langkah  penelitian  ini:  (1)  Heuristik,  yaitu  mengumpulkan sumber-sumber. (2) Kritik sumber data yang ada dengan kritik internal dan eksternal.  (3)  Interpretasi  yang  merupakan  analisis  data  dan menginterpretasikannya  (4)  Historiografi  adalah  penulisan  cerita  sejarah dalam  bentuk  karya  ilmiah.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan analisis konten. Dari hasil penelitian  ini  mengenai  Pendidikan  Perempuan  di  Minangkabau  di  Era Politik  Etis,  terdapat  sekolah  perempuan  di  Minangkabau,  yaitu  Diniyyah Puteri  Padang  Panjang  yang  didirikan  oleh  Rahmah  El  Yunus.  Rahmah  El Yunus  sangat  termotivasi  untuk  membuat  perempuan  Minangkabau  lebih maju  dan  cerdas  dengan  mendirikan  sekolah  khusus  untuk  perempuan, yaitu sekolah Diniyyah Putri Padang Panjang. Pentingnya pendidikan bukan hanya  untuk  laki-laki,  tetapi  juga  untuk  perempuan.  Seorang  perempuan yang mendapatkan pendidikan akan menjadi contoh bagi anaknya dan juga keluarganya.

## I. PENDAHULUAN
Minangkabau,  sebagai  salah  satu  suku  di  Indonesia  memiliki  prinsip  kekerabatan matrilineal  descen  yang  memengaruhi  struktur  masyarakat,  di  mana  hubungan  kekerabatan diatur  melalui  garis  ibu  (Refisrul  &  Ajisman,  2015).  Dalam  Perkembangannya,  peran perempuan  minangkabau  terus  mengalami  pergerseran  dari  masa  ke  masa.  Pada  masa kolonialisme Belanda, peran perempuan Minangkabau terbatas pada rumah tangga dan tradisi rumah  gadang.  Wanita  diidentifikasi  sebagai  "limpapeh  rumah  nan  gadang"  yang  banyak dituntut  di  dalam  rumah  gadang.  Namun,  pada  era  kontemporer,  perempuan  Minangkabau telah melampaui peran tradisionalnya dan terlibat dalam berbagai sektor publik, menunjukkan pergeseran  signifikan  dalam  peran  dan  kontribusi  mereka  dalam  masyarakat  (Wahyuni  & Simatupang, 2024).
Dalam  sejarah  pendidikan  Minangkabau,  terlihat  bahwa  pada  masa  kolonialisme pendidikan  lebih  berfokus  pada  laki-laki.  Perempuan  menghadapi  keterbatasan  dalam menentukan  pilihan  pendidikan  mereka,  dengan  kebebasan  pendapat  yang  terbatas  hingga mereka  mencapai  kedudukan  tertentu,  seperti  Bundo  Kanduang  (Nasution  et  al.,  2022). Pandangan patriarki pada masa kolonialisme menyebabkan perempuan di Minangkabau dan di banyak  negara  lain  menghadapi  diskriminasi  gender  dan  keterbatasan  dalam  berbagai  sektor kehidupan.  Wanita  dianggap  memiliki  peran  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  pria, membatasi  akses  mereka  dalam  bidang  pendidikan,  pekerjaan,  dan  politik  (Rokhmansyah,
2016).  Namun,  Seiring  dengan  diberlakukannya  politik  etis  Belanda,  terjadi  perubahan signifikan dalam pendidikan di Minangkabau. Program pendidikan yang didukung oleh politik etis  memberikan  peluang  pendidikan  yang  lebih  luas  bagi  masyarakat  pribumi,  termasuk perempuan.
Politik  Etis  Belanda  memberikan  dorongan  terhadap  perkembangan  pendidikan  di Minangkabau.  Program pendidikan  tersebut memberikan  peluang pendidikan  yang  lebih  luas bagi  masyarakat  pribumi,  termasuk  perempuan.  Hal  ini  membawa  dampak  positif  terhadap kesejahteraan  masyarakat  setempat  dan  menjadi  landasan  bagi  pergerakan  politik  menuju kemerdekaan  (Yati,  2017).  Keterkaitan  antara  politik  etis  dan  pendidikan  perempuan  di Minangkabau  pada  periode  tersebut  menjadi  fokus  penelitian  yang  penting.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  memahami  bagaimana  politik  etis  memengaruhi  pendidikan  perempuan  di Minangkabau,  serta  dampaknya  terhadap  peran  perempuan  dalam  perjuangan  kemerdekaan (Susilo & Isbandiyah, 2018).
Selama  periode  politik  etis,  ada  perubahan  signifikan  dalam  pola  pikir  dan  perasaan individualisme  pada  elit  baru  Indonesia  yang  berpendidikan  Barat.  Hal  ini  berdampak  pada peningkatan  martabat  mereka  dan  mengurangi  kekuasaan  tata  pemerintahan  pribumi, termasuk  di  Minangkabau  (Putri,  2022).  Peran  perempuan  dalam  pergerakan  politik kemerdekaan  juga  mulai  terlihat.  Perjuangan  untuk  mendapatkan  hak-hak  yang  sama  dan kesetaraan mulai muncul, seiring dengan kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa (Remiswal et al., 2021).
Penelitian  tentang  peran  politik  etis  dalam  pendidikan  perempuan  di  Minangkabau penting  untuk  mengisi  kesenjangan  pengetahuan  yang  ada.  Kajian  tentang  pendidikan perempuan masih minim dibandingkan dengan penelitian tentang pendidikan umum, sehingga perlu  untuk  lebih  memahami  sejarah  dan  pengaruh  politik  etis  terhadap  pendidikan perempuan di Minangkabau (Yati, 2017).
Dari  konteks  tersebut,  penelitian  tentang  keterkaitan  antara  politik  etis  dan  pendidikan perempuan  di  Minangkabau  pada  periode  tersebut  menjadi  relevan  dan  penting  untuk mendalami  sejarah  pendidikan  dan  peran  perempuan  dalam  perjuangan  kemerdekaan. Berdasarkan  uraian  permasalahan  dan  alasan  yang  dikemukakan  tersebut  ditulislah  sebuah artikel  dengan  tajuk  “Pendidikan  Perempuan  di  Minangkabau  Pada  Era  Politik  Etis  (1901- 1942)”. Melalui  artikel  ini,  diharapkan  dapat  ditemukan  hubungan  yang  lebih  dalam  antara politik  etis  dan  perkembangan  pendidikan  perempuan  di  Minangkabau.  Hal  ini  dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana politik etis memengaruhi dinamika sosial dan pendidikan di wilayah tersebut pada periode kolonial.

## II. METODE
Penelitian  penulis  ini  merupakan  kajian  studi  pustaka  dengan  menggunakan  beberapa metode,  yaitu:  Metode  Sejarah  yang  meliputi  Langkah-langkah  penelitian  seperti  Heuristik, Kritik  sumber,  Interpretasi  dan  Historiografi.  Kemudian  menggunakan  Metode content analysis ,  yaitu  data  yang  dikumpulkan  adalah  data-data  yang  bersifat deskriptif  tekstual. Metode induktif ,  analisis  data  berangkat  dari  data empiric lewat  observasi  menuju  teori.  dan metode deduktif ,  metode  analisis  data  berangkat  dari  kebenaran  umum  mengenai  suatu  data dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada data tertentu yang berciri sama dengan data yang bersangkutan (Harahap, 2020).
Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi kumpulan karya Harun Nasution. Sumber sekunder berupa karya ilmiah hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu baik berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal maupun dalam  bentuk  lainnya  yang  mendeskripsikan  tentang  Pendidikan  Perempuan  Minangkabau. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik library  research (penelitian  pustaka).  Data  yang telah  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  pendekatan induktif dengan mengacu pada permasalahan yang ada.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN Perkembangan Pendidikan Perempuan di Minangkabau pada Era Politik Etis

## Gagasan Tentang Politik Etis
Perdagangan  kolonialisme  Belanda  akibat  tanam  paksa  mengalami  kemajuan  pesat. Kolonialisme  Belanda  di  Indonesia  tahun  1870-1900  telah  menyebabkan  penderitaan  bangsa Indonesia  (Alinur,  2016).  Berbagai  kebijakan  yang  diterapkan  Belanda  terhadap  bangsa Indonesia  selalu  menguntungkan  sepihak,  yakni  Belanda  itu  sendiri,  Cina,  dan  Eropa  pada umumnya.  Situasi  demikian  menyebabkan  munculnya  kritikan  terhadap  pemerintahan maupun  daerah  jajahan  Hindia  Belanda.Kritikan  ini  pada  dasarnya  adalah  tentang  sistem kolonialisme  yang  menguntungkan  sepihak  saja,  sedangkan  penduduk  setempat  hidup  dalam kemelaratan (Niel, Van Robert, 1984:1).
Harapan  dan  prediksi  menjelang  akhir  Liberalisme  tentang  sistem  ekonomi  tidak membawa  kemakmuran  kepada  bangsa  Indonesia.Keadaan  ini  menyebabkan  rasa ketidakpuasan  sehingga  menimbulkan  pergolakan.Akibatnya,  Belanda  menerapkan  suatu kebijakan yang dikenal dengan Politik Etis (Niel, Van Robert, 1984:2).
Pelaksanaan  politik  etis oleh  pemerintah  kolonial  Belanda,  sudah  pasti, tidak  lepas  dari kepentingan  kolonial  Belanda.Politik  etis  menuntun  bangsa  Indonesia  kearah  kemajuan, namun  tetap  bernaung  di  bawah  penjajah  Belanda.Politik  Etis  secara  resmi  ditetapkan  pada bulan  September  1901,  ketika  ratu  Wilhelmina  menyampaikan  pidato  tahunan.Awal  mula dilaksanakan  dengan  penuh  tanggung  jawab,  bahwa  Belanda  memperhatikan  pribumi  dan membantu Indonesia saat mengalami kesulitan.Tidak ada tekad baik dan keikhlasan hati yang
tulus  untuk  melaksanakannya.  Mereka  berbuat  demikian  karena  takut  kritik  dan  takut  kalau tetap  membiarkan  penderitaan  penduduk  pribumi  terus  menerus  akan  memicu  timbulnya perlawanan rakyat secara meluas atau terus menerus (Daliman,2012:24).
Salah satu program politik Etis memberikan kesadaran terhadap nasib bangsa Indonesia yang dibedakan kedudukannya dalam masyarakat colonial adalah Edukasi. Edukasi pendidikan dinilai  sebagai  jalan  satu  satunya  yang  dapat  ditempuh  untuk  memperbaiki  nasib  rakyat, karena  dengan  adanya  perbaikan  pendidikan  maka  nasib  rakyat  akan  menjadi  lebih  baik (Saifudin Zuhri, 2010:45). Namun pengajaran disekolah-sekolah tersebut hanya diperuntukan untuk  anak  laki  laki,  sedangkan  untuk  anak  perempuan  hanya  memperoleh  pendidikan dirumah dan dilingkungan keluarga. Anak perempuan dididik hanya untuk mempersiapkan diri untuk menjadi ibu rumah tagngga, mereka diharuskan untuk belajar memasak, menjahit, dan membatik yang merupakan rutinitas di rumah (Suhartono, 2001:27).
Pada  17  September  1901  Ratu  Belanda,  yaitu  Ratu  Wilhelmina  (18901948) mengumumkan  mengenai  suatu  penyelidikan  tentang  taraf  kesejahteraan  masyarakat  yang berada  Jawa.  Isi  pidato  dari  Ratu  Belanda  yaitu  “sebagai  negara  Kristen,  Nedherland berkewajiban  di  Kepulauan  Hindia-Belanda  untuk  lebih  memperhatikan  penduduk  pribumi, memberikan  jalan  yang  tegas,  serta  meresapi  keseluruhan  tingkah  laku  pemerintah  dengan kesadaran  bahwa  Netherland  mempunyai  meringankan  beban  bangsa  Indonesia  dengan adanya  kebijakan  politik  etis  pada  daerah  ini.  Berhubungan  dengan  itu,  kesejahteraan  rakyat Indonesia yang telah mengalami masa penjajahan selama bertahun-tahun. Politik Etis dimulai secara resmi setelah pidato dari Ratu Belanda dan merupakan pertanda bagi dimulainya zaman baru  bagi  masyarakat  Indonesia  (Agus  Susilo,  2018:  407).  Pada  abad  ke-19  sebagian  orang Belanda sudah mulai prihatikan terhadap kesejahteraan dan status masyarakat pribumi.Mereka kemudian melakukan usaha-usaha secara pribadi untuk perbaikan keadaan.Orang-orang yang berusaha membantu dalam meningkatkan kemakmuran Hindia-Belanda.
Pertama, K.  E.  Holle  merupakan  seorang  yang  membantu  langsung  dalam  bidang pertanian kepada orang Sunda dan berusaha untuk memperbaiki keadaan negeri dan penduduk Hindia-Belanda. Kedua , C. Snouck Hurgronje merupakan penasihat yang berhubungan dengan soal-soal  pribumi.Beliau  merupakan  orang  yang  telah  menguasai  pengetahuan  mengenai kehidupan  dan  adat  kebiasaan  penduduk  Jawa  pada  tahun  1890.Beliau  juga  memberikan konsep  tentang  memberikan  pendidikan,  pengairan  dan  perpindahan  penduduk.Untuk pendidikan  yang  pada  awalnya  hanya  untuk  kaum  priyayi,  namun  karena  adanya  kebutuhan birokrasi yang semakin meningkat, maka banyak anak priyayi rendah dan bahkan orang biasa dapat  masuk  pendidikan  Barat  di  Hindia-Belanda  (Indonesia). Ketiga, W.P.D.  de  Wolff  van Westerrode yang meletakkan dasar-dasar pengorganisaian Bank Kredit untuk Simpan Pinjam dan  Pertanian  yang  mengadakan  perlindungan  terhadap  hutang-hutang (Niel,  R.V,1984:. 54). Di bawah Abendanon, politik etis yang memberikan pendidikan bergaya eropa dan pemakaian
bahasa  Belanda  lebih  diutamakan.  Pada  tahun  1900,  tiga hoofdensholen Sekolah  para  kepala yang lama di Bandung, Magelang, dan Probolinggo disusun kembali menjadi Sekolah-Sekolah yang nyata-nyata direncanakan untuk menghasilkan pegawai pemerintah dan diberi nama baru OSVIA  ( Opleidingscholeh  voor  inlandsche  ambtenaren ,  Sekolah  pelatihan  untuk  pejabat pribumi).
Pejabat  pribumi di Sekolah di bimbing dan  diajari  cara  melaksanakan  kewajiban  dalam birokrasi  pemerinntahan  nantinya.  Masa  pendidikannya  berlangsung  5  tahun  untuk menyelesaikan  pendidikan  di  Sekolah  rendah  Eropa  (Galih,  Dhimas  Rangga  &  Artono, 2017:45). Penduduk pribumi hanya berkaitan dalam proyek-proyek infrastruktur saja. Dimana mempunyai kaitan lebih langsung dengan kesejahteraan adalah proyek-proyek pengairan yang diupayakan pemerintah namun tidak selalu berhasil. Pemerintah Belanda memegang peranan penting dalam pendidikan. Perubahan pendidikan tidak akan terjadi tanpa adanya persetujuan Gubernur  Jenderal  atau  dewan  pendidikan  yang  bertindak  atas  nama  pemerintah  kolonial Belanda.
Pendidikan  pada  masa  kolonial  mendukung  politik  Etis  menyetujui  ditingkatkannya dunia pendidikan bagi bangsa Indonesia dan memeratakan kesejahteraan rakyat Indonesia atas Hindia Belanda.Para tokoh Belanda yang mendukung politik etis mengupayakan supaya politik etis  terealisasi  bagi  rakyat  Indonesia.Pendekatan  elitis  diharapkan  dapat  memberikan sumbangan  secara  langsung  bagi  kesejahteraan.  Tak  satu  kebijakan  dijalankan  dengan  dana yang  cukup  memadai,  dan  tak  satu  pun  menghasilkan  apa  yang  diinginkan  oleh  para pendukungnya (Galih, Dhimas Rangga & Artono, 2017:186).

## Kebijakan Pemerintah Belanda dalam politik Etis

## a. Ekonomi
Hasil  politik  etis  dalam  bidang  ekonomi  dapat  dilihat  dari  sistem  yang  dikeluarkan oleh  pemerintahan  Belanda,  diantaranya  yaitu  dalam  bidang  pengairan,  pengairan  yang baik  sangatlah  vital  bagi  pertanian  dan  perkebunan.Tanpaadanya  pengairan  yang  baik, keberlangsungan  perkebunan  dapat  terancam.Sebagai  bentuk  balas  budi,  ide  irigasi ditujukan  untuk  masyarakat  pribumi  supaya  dapat  mengurus  perkebunannya,  dengan lancarnya  perkebunan  dan  pertanian,  masyarakat  pribumi  dapat  memperbaiki perekonomian dan kehidupan mereka dengan baik ((Niel, R.V,1984: 58).
Perbaikan  sistem  pertanian  adalah  bagian  dari  pelaksanaan  politik  etis,  karena bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pribumi, salah satu bentuk  dari  perbaikannya  yaitu  program  peningkatan  pertanian,  disebut  juga  dengan sistem irigasi. Perbaikan sistem irigasi ini merupakan perhatian utama oleh pemerintahan setempat (Mudji Hartono, 2012:42)
Suatu  rencana  yang  akan  diupayakan  dalam  mengalirkan  sungai  harus  diabaikan setelah  melalui  perjalanan  panjang  padahal  telah  menelan  dana  sekitar  17  juta  gulden.
Meskipun demikian, luas kawasan persawahan yang dapat diairi di Padang Panjang antara tahun  1885  dan  1930  meningkat  sekitar  1,8  kali  lipat.  Arti  pentingnya  dapat  dilihat  pada perspektif  jumlah  penduduk  yang  juga  meningkat  dengan  jumlah  yang  kira-kira  sama dalam  periode  yang  sama.  Pemerintah  kolonial  Belanda  gagal  membuat  kebijakan  yang dapat mendorong industrialisasi di Indonesia (Ricklefs, M.C, 2007: 175).
b. Sosial
Setelah  mengetahui  bahwa  politik  etis  tidak  jauh  berbeda  dengan  dengan  bentuk kolonialisme  dan  imperialism,  maka  dapat  dikatakanpolitik  etis  merupakan  bentuk imperialis bentuk baru yang mengandung unsur unsur perluasan daerah dan penanaman modal lebih (Suprayitno: 14).
Mengenai  pelaksanaan  politik  etis  terhadap  kehidupan  sosial  budaya  masyarakat dapat  diketahui dari  munculnya  golongan  golongan  elite  birokrasi  Belanda  yang  semakin nyata  mengabaikan  nilai  nilai  lama  yang  diberikan  oleh  para  priyayi  lebih  banyak kelonggaran dalam pemerintahan. Sehingga pada saat politik etis ini masyarakat pribumi banyak  muncul  sikap  yang  meninggalkan  budaya  timur  yang  sudah  lama  hidup  dalam hubungan bermasyarakat, misalnya dalam tata pergaulan sopan santun.
Diantara yang terjadi penyimpangan sosial budaya di era politik etis ini antara lain,
1) Membedakan warna kulit ( color line )
2) Menjadikan tanah jajahan sebagai tempat memenuhi kebutuhan ekonomi negeri induk.
3) Perbaikan sosial yang sedikit.
4) Jarak sosial yang sangat jauh antara penjajah dengan terjajah (Lerissa, 1990:21).
c. Pendidikan
Ketika Politik Etis dimulai sudah terdapat beberapa sekolah yang menyelenggarakan praktik  pendidikan,  seperti  sekolah  kelas  satu,  sekolah  kelas  dua,  ELS,  HCS,  dan  HBS. Secara umum penyelengaraan pendidikan yang ditandai dengan pembukaan sekolah bagi pribumi  merupakan  proses  kelanjutan  dan  respon  dari  praktik  pendidikan  yang  telah dimulai  sebelumnya.  Dengan  munculnya  ide-ide  pembaharuan  dan  menimbulkan dorongan  akan  pentingnya  pendidikan,  maka  pemerintah  kolonial  mengizinkan pembukaan beberapa sekolah.
Peluasan akses pendidikan tidak dibarengi penghapusan segregasi dan diskriminasi yang  membatas  kesempatan  warga  pribumi.Misalkan  saja  di  ELS,  pendirian  sekolah  ini berawal  dari  masalah  atas  ketidakinginan  orangtua  anak  Belanda  untuk  mencampurkan anaknya  dengan  anak  golongan  rendah,  karena  pada  saat  itu  terdapat  sekolah  bermutu rendah  karena  guru  yang  kurang  kompeten  dan  murid  yang  berlatar  belakang  tidak  baik (Nasution,1983:92).  Ketidakinginan  tersebut  mengharuskan  para  orang tua  mengirimkan anaknya ke Negeri Belanda sehingga didirikanlah ELS pada 1883.
Lebih  lanjut  mengenai HIS,  HIS dimaksudkan sebagai standenschool ,  sekolah  yang berdasarkan  stus.  Berdasarkan  ketentuan  pemerintah,  ada  empat  penilaian  yang memungkinkan  orangtua  mengirimkan  anaknya  ke  HIS,  yaitu  keturunan,  jabatan, kekayaan,  atau  pendidikan.Penilaian  tersebut  dapat  diinterpretasikan  bahwa  di  HIS  saja masih  terdapat  penggolongan  berdasarkan  empat  penilaian  tadi.Pada  umumnya pendidikan  digunakan  pribumi  sebagai  sarana  untuk  mobilitas  sosial  ke  yang  lebih  baik. Pekerjaan  dan  pencerahaan  pengetahuan  gaya  barat  menjadi  daya  tarik  untuk  bisa mendapat “tempat” yang lebih baik.
Pendidikan  sebagai  media  untuk  menggapai  modernitas  bagi  pribumi  semakin dipersulit  dengan  dibuatnya  kebijakan  politik  pendidikan  (akan  di  jelaskan  lebih  lanjut). Permasalahan ini dijumpai pada ELS yang sedianya didirikan untuk memberi pendidikan bagi  anak  Belanda  dan  mereka  yang  disamakan  statusnya  bangsawan  pribumi. Menghadapi  rintangan  dan  tantangan  untuk  bersekolah  di  ELS.  Kasus  tersebut  dialami oleh  Wage  Rudolf  Supratman  yang  diterima  di  kelas  tiga  ELS  Makassar,  dan  beberapa bulan  setelahnya  ia  dikeluarkan  karena  ia  bukan  anak  kandung  Sersan  Willem  van  Eldik (Saudara iparnya yang berdarah Belanda) (Muhammad Fakhriansyah, 2019:134) Akan  tetapi,  penerimaan  anak-anak  pribumi  merupakan  masalah  yang  rumit  dan panjang  akibat  dari  dinamika  situasi  politik  yang  berubah-ubah  Kesulitan  akses  tersebut nyatanya  tidak  menolak  keseluruhan  anak  pribumi,  tetapi  diseleksi  berdasarkan  berapa banyak dan siapa anak Indonesia yang diterima (darimana mereka berasal). Sesuai dengan kebijakan politik pendidikan saat itu, penerimaan anak pribumi dibolehkan asalkan jumlah muridnya kurang dari jumlah anak Belanda.
Kesempatan  belajar  bagi  anak  pribumi  tidak  sebaik  anak  bangsa  lain.  Pendidikan barat yang relatif mahal bagi orang pribumi membuat para orang tua harus merogoh kocek yang dalam untuk pendidikan. Belum lagi sekolah Belanda pada umumnya terdapat di kota besar  sehingga  menyebabkan  perlunya  dikerluakan  uang  untuk  transportasi  dan penginapan (Muhammad Fakhriansyah, 2019:137).

## Diniyah  Putri  Padang  Panjang  Sebagai  Lembaga  Pendidikan  Perempuan  di
Minangkabau pada masa Politik Etis
a. Awal Berdirinya Diniyah Putri Padang Panjang
Setelah  diberlakukannya  Politik  Etis  di  Indonesia,  salah  satu  daerah  yaitu Minangkabau memiliki dampak positif terhadap pendidikan perempuan. Sebelam adanya Politik Etis ini perempuan di Minangkabau sama sekali tidak menjajah ke arah pendidikan yang formal.
Pendidikan yang mereka dapatkan hanya sebatas pendidikan agama dan pemdidikan kerumahtanggaan sebagai bekal untuk menjadi seorang istri dan ibu. Pola dan tingkah laku perempuan  sangat  dikendalikan  dan  di  batasi  oleh  adat  istiadat  yang  dianut  oleh
masyarakatnya.  Dalam  hal  ini  perempuan  sama  sekali  tidak    diberi  kebebasan  dan kesandirian dalam merepresentasikan dirinya seperti yang mereka inginkan, namun lebih dominan  kepada  “apa  yang  boleh”  dan  “tidak  dibolehkan”  mereka  lakukan  dalam pandangan  adat  dan  kebiasaan  (Risa  Marta  Yanti,  2017:  149).  Sehingga  ketika  lahirnya politik etis ini, memberikan peluang kepada perempuan di Minangkabau dalam menempuh pendidikan.
Pendidikan  terbukti  menjadi  faktor  yang  paling  fundamental  dalam  merangsang munculnya  pergerakan  perempuan.  Karena  itulah  gerakan  feminis  pertama  di Minangkabau  abad  ke-20  bertujuan  untuk  memberikan  akses pendidikan  yang  sama  dan setara  bagi  perempuan  dan  laki-laki.  Perempuan-perempuan  terpelajar  yang  lahir  dari sekolah  modern  menjadi  barisan  terdepan  dalam  memperjuangkan  kemajuan  bagi kaumnya.  Mereka  mendirikan  sekolah-sekolah  khusus  perempuan  dan  sekolah keterampilan  yang  tidak  hanya  mengajarkan  mereka  bagaimana  mengatur  rumah  tangga yang  baik,  tetapi  juga  mengajarkan  mereka  untuk  baca-tulis  dan  berhitung  dalam  huruf Latin.  Rahmah  El  Yunusiyah  merupakan  salah  satu  pelopor  dari  gerakan  kemajuan perempuan Minangkabau melalui pendidikan, Rahmah El Yunusiah juga pendiri Diniyyah Puteri Padang Panjang pada tanggal 1 November 1923 (Risa Marta Yanti, 2017: 153). Sebelum  didirikannya  Diniyah  Puteri  Padang  Panjang,  pendidikan  didapatkan  oleh kaum  perempuan  Minangkabau  hanya  sebatas  pendidikan  agama  dan  pedidikan kerumahtanggaan sebagai bekal untuk menjadi seorang istri dan ibu. Pola dan tingkah laku perempuan  sangat  dikendalikan  dan  di  batasi  oleh  adat  istiadat  yang  dianut  oleh masyarakatnya.  Dalam  hal  ini  perempuan  sama  sekali  tidak    diberi  kebebasan  dan kesandirian dalam merepresentasikan dirinya seperti yang mereka inginkan, namun lebih dominan  kepada  “apa  yang  boleh”  dan  “tidak  dibolehkan”  mereka  lakukan  dalam pandangan  adat  dan  kebiasaan  (Risa  Marta  Yanti,  2017:  149).  Sehingga  ketika  lahirnya politik etis ini, memberikan peluang kepada perempuan di Minangkabau dalam menempuh pendidikan.
Pendidikan  terbukti  menjadi  faktor  yang  paling  fundamental  dalam  merangsang munculnya  pergerakan  perempuan.  Karena  itulah  gerakan  feminis  pertama  di Minangkabau  abad  ke-20  bertujuan  untuk  memberikan  akses pendidikan  yang  sama  dan setara  bagi  perempuan  dan  laki-laki.  Perempuan-perempuan  terpelajar  yang  lahir  dari sekolah  modern  menjadi  barisan  terdepan  dalam  memperjuangkan  kemajuan  bagi kaumnya.  Mereka  mendirikan  sekolah-sekolah  khusus  perempuan  dan  sekolah keterampilan  yang  tidak  hanya  mengajarkan  mereka  bagaimana  mengatur  rumah  tangga yang  baik,  tetapi  juga  mengajarkan  mereka  untuk  baca-tulis  dan  berhitung  dalam  huruf Latin.  Rahmah  El  Yunusiyah  merupakan  salah  satu  pelopor  dari  gerakan  kemajuan
perempuan Minangkabau melalui pendidikan, Rahmah El Yunusiah juga pendiri Diniyyah Puteri Padang Panjang (Risa Marta Yanti, 2017: 153).
Permulaan  abad  ke-20  pandangan  masyarakat  terhadap  kaum  perempuan  masih sangat  pendek,  terutama  di  alam  Minangkabau  yang  terkenal  kuat  adatnya.  Namun perguruan  Diniyah  Putri  Padang  Panjang  berdiri,  karena  ia  bermodalkan  cita-cita  dan keyakinan  yang  kuat  akan  kebenaran  yang  di  kerjakannya.  Perguruan  ini  telah mempelopori pendidikan agama Islam yang “khusus untuk perempuan” dengan memakai sistem  pendidikan  modern  seperti  yang  di  kenal  dalam  dunia  pendidikan,  baik  di  Timur maupun Barat. Perguruan Diniyah ini lahir tepat pada saat sejarah menghendakinya, yaitu di saat bangsa Indonesia haus akan perubahan untuk perbaikan nasib bangsa dalam segala bidang, terutama kaum perempuannya. Apalagi waktu itu kaum perempuan tidak sebebas sekarang  dalam  menuntut  ilmu  pengetahuan,  apalagi  untuk  meninggalkan  kampung halaman. (Syilvia Syasmi, Bachtiar Akob: 242)
Keyakinan  Rahmah  akan  peranan  pendidikan  sebagai  salah  satu  jalan  yang  tepat untuk mengangkat derajat kaum perempuan telah dimilikinya sejak ia masih remaja. Oleh karena  itu,  Rahmah  berkeinginan  untuk  mendirikan  perguruan  agama  khusus  untuk perempuan. Paling tidak ada tiga faktor yang mendorong niat Rahmah untuk mendirikan perguruan yang khusus untuk perempuan. Ketiga faktor tersebut sebagai berikut:
Pertama,  keterbelakangan  kaum  perempuan  dalam  bidang  pendidikan  Menurut Rahmah,  masyarakat  akan  baik  melalui  rumah  tangga,  sebab  rumah  tangga  adalah  tiang masyarakat  dan  masyarakat  tiang  suatu  negara.  Sebab  itu  Rahma  menginginkan  melalui pendidikan, setiap perempuan menjadi ibu yang baik dalam rumah tangga, masyarakat dan sekolah.  Tujuan  ini  akan  dapat  dicapai  apabila  kaum  perempuan  mendapat  pendidikan khusus dengan sistem pendidikan tersendiri. Rahmah melihat bahwa hukum agama sangat erat sangkut pautnya dengan seluk beluk keperempuanan. Maka ia berkesimpulan bahwa perlu  ada  sebuah  lembaga  pendidikan  khusus  untuk  anak-anak  perempuan.  Rahmah bercita-cita  memperbaiki  kedudukan  kaum  perempuan  melalui  pendidikan  modern berdasarkan prinsip agama. Mengangkat derajat kaum perempuan tidak dapat diserahkan kepada  orang  lain.  Hal  itu  harus  dikerjakan  sendiri  oleh  kaum  perempuan,  karena  kaum perempuan sendirilah secara langsung yang dapat menghargai dirinya (Ajisman,2002:43- 44).
Kedua,  Rahmah  merasa  tidak  puas  dengan  ilmu  yang  diterimanya,  baik  di  sekolah kakaknya maupun pengajian di Surau Jembatan Besi yang membahas masalah perempuan. Selama  Rahmah  mengikuti  pelajaran  secara  resmi  di  sekolah  kakaknya,  Diniyah  School, ketidakpuasannya ini berpokok pangkal kepada materi pelajaran yang disajikan. Walaupun Diniyah School termasuk sekolah agama yang dianggap modern di kala itu, namun dalam
menyajikan  materi  pelajaran  agama  yang  menyangkut  masalah perempuan  tidak  dibahas secara mendalam.
Demikian  pula  pengalamannya  bersama  tiga  orang  temannya  Rasuna  Said,  Upik Djapang  dan  Nanisah,  ketika  mereka  mengikuti  pengajian  di  Surau  Jembatan  Besi. Pertanyaan yang mereka ajukan kepada guru-guru mengenai perempuan kurang mendapat jawaban yang memuaskan. Akhirnya Rahmah berkesimpulan bahwa tampaknya guru laki- laki  tidak  terbuka  dalam  membahas  masalah  agama  yang  berkaitan  dengan  perempuan, apalagi  dengan  mencampurbaurkan  antara  murid  laki-laki  dengan  murid  perempuan dalam  satu  kelas  dengan  sistem  edukasi.  Agar  murid-murid  perempuan  mendapat pelajaran  yang  luas  mengenai  perempuan  dalam  Islam,  perlu  adanya  sebuah  lembaga pendidikan yang murid-muridnya seluruhnya perempuan (Ajisman,2002:44).
Ketiga,  Rahmah  melihat  bahwa  yang  menjadi  ulama  hanyalah  laki-laki  belaka, mengapa  kaum  perempuan  pada  waktu  itu  tidak  ada  satu  pun  yang  tampil  menjadi  juru dakwah,  apakah  agama  Islam  melarang  mereka  tampil  di  depan  umum  untuk  mengajak kaumnya  ke  jalan  yang  benar.  Padahal  di  sisi  Allah  manusia  itu  sama,  hanya  yang membedakannya adalah ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila keadaan kaum  perempuan  seperti  demikian  dibiarkan  berlanjut  terus  dan  tidak  dicarikan  jalan pemecahannya,  maka  kaum  perempuan  makin  lama  makin  tertinggal  kemajuannya  dari kaum laki-laki.
Keluhan yang dirasakan Rahmah ini dibicarakannya kepada teman- temannya yang tergabung dalam organisasi PMDS (Persatuan Murid-Murid Diniyah School) bagian putri yang  diketuai  oleh  Rahmah  sendiri.  Begitu  juga  dengan  kakaknya  Zainuddin  Labay  El Yunusy,  mereka  sudah  berulang  kali  mendiskusikan  mengenai  cita-citanya  untuk mendirikan  sebuah  perguruan  agama  yang  khusus  untuk  anak-anak  perempuan.  Pada tahun  1923  cita-citanya  kembali  dibicarakan  dengan  kakaknya.  Maka  kakaknya mengajukan sebuah pertanyaan "apakah Rahmah telah sanggup untuk mendirikan sekolah putri  yang  dicita-citakan  itu".  Atas  pertanyaan  tesebut,  Rahmah  menjawab  dengan  tegas bahwa  ia  akan  beruasaha  sekuat  tenaga  dan  pikiran  yang  dimilikinya.  Dengan  jawaban tersebut,  kakaknya  memberikan  persetujuan  kepada  Rahmah  untuk  mendirikan  sekolah khusus perempuan.
Selanjutnya  persetujuan  kakaknya  dikemukakan  Rahmah  kepada  kawan-  kawannya yang  duduk  dalam  kepengurusan  PMDS  bagian  putri.  Ternyata  teman-temannya mendukung  dengan  segala  risiko  yang  akan  terjadi.  Pada  tanggal  1  Nopember  1923 berdirilah sekolah agama putri di Padang Panjang dengan jumlah murid putri lebih kurang 71  orang.  Perguruan  ini  mula-mula  diberi  nama  "Al-Madrasatul  Diniyah  Lil  Banat"  yang kemudian  lebih  dikenal  dengan  nama  "Perguruan  Diniyah  Putri  Padang  Panjang".  Pada masa  penjajahan  Belanda  perguruan  ini  dikenal  juga  dengan  nama  " Diniyyah  School
Putri". Tetapi, masyarakat Padang Panjang memberi nama dengan "Sekolah Etek Rahmah" atau "Sekolah Menyesal". Penamaan ini berdasarkan rasa penyesalan mereka tidak belajar pada masa lampau, sehingga tidak tahu tulis baca (Ajisman,2002:45).
Lebih kurang tiga tahun pertama berdirinya perguruan ini, yaitu antara tahun 1923- 1926,  Rahmah  menitikberatkan  pendidikannya  kepada  pemberantasan  buta  huruf  di kalangan  kaum  ibu  yang  sudah  berumah  tangga,  disamping  mempelajari  Tauhid,  Fiqih Hadist  dan  lain-lain.  Dalam  perkembangannya  murid-murid  selalu  bertambah,  terutama gadis-gadis  remaja”.  Pada  awalnya  tempat  belajar  sekolah Rahmah  mengambil  tempat  di Serambi  Mesjid  Pasar  Usang  (sekarang  Mesjid  Asliyah)  yang  letaknya  berseberangan dengan  rumah  Rahmah  di  Jalan  Lubuk  Mata  Kucing  (sekarang  Jalan  Abdul  Hamid Hakim).  Dalam  perkembangan  selanjutnya  Rahmah  berhasil  menyewa  sebuah  ruko bertingkat dua untuk dijadikan tempat belajar di bagian bawah dan asrama di bagian atas. Setelah  itu,  ia  berhasil  mendirikan  gedung  sendiri  atas  dana  dari  hasil  perjalanannya  ke kota-kota di Nusantara dan Malaysia (Ajisman,2002:45).
b. Perkembangan Kurikulum Diniyyah Puteri Padang Panjang (1923-1937)
1. Kurikulum Diniyyah Putri tahun 1923
Kurikulum Mata Pelajaran Diniyyah School Putri Padang Panjang meliputi Fiqhi, Tafsir, Tauhid, Sharaf, Nahu, Adab dan Hadits di kelas 1 dan 2.
2. Kurikulum Diniyyah Putri tahun 1925
Pada  periode  1925-1927  kurikulim  di  Diniyyah  Puteri  Padang  Panjang  semakin berkembang seperti Fiqhi, Hadits, Hikmah Tasyri’, Nahi, Sharaf, Tarikh Islam, Tauhid, Adab,  Tafsir  danMenulis  (Khath)  di  kelas  1,  kelas  2  dan  kelas  3.  Sampai  tahun  kelima berdirinya  perguruan  ini  titik  berat  mata  pelajaran  diutamakan  ke  pada  agama  dan bahasa  Arab  seperti  yang  digambarkan  oleh  mata-mata  pelajaran  yang  terdapat  pada dua  periode  di  atas.  Hanya  baru  52%  dimasukkan  mata  pelajara  umum  yaitu  mata pelajaran menulis, pada tahun 1925, karena pada periode ini pelajar-pelajarnya terdiri sebagian  besar  dari  kaum  ibu  yang  telah  berumah  tangga.  Tahun  1926  tidak  lagi menerima  pelajar  putri  yang  telah  berumah  tangga,  tapi  betul-betul  anak  perempuan yang belum pernah bersekolah.
3. Kurikulum Diniyah Putri tahun 1928
Selanjutnya,  Kurikulum  Diniyyah  Puteri  Padang  Panjang  Periode  1928-1930 semakin berkembang bahkan di ajarkan di 6 kelas seperti: Fiqhi, Tafsir, Tauhid, Hikmah Tasryi’, Adab, Hadits, Nahu, Sharaf, Ilmu Bumi, Ushul Fiqhi, Arudh, Tarikh Islam dan Menulis (Kath) latin.
Mulai tahun ini telah dimasukkan 10% mata pelajaran umum  yaitu menulis dan ilmu  bumi.  Kedua  mata  pelajaran  ini  telah  diajarkan  sejak  kelas  satu  sampai  kelas terakhir.
4. Kurikulum Diniyyah Putri tahun 1931-1937
Pada  periode  1931-1937  kurikulum  diniyyah  putri  tidak  hanya  ada  di  Madrasah Ibtidaiyah,  karena  semakin  berkembangnya  pendidikan  pada  masa  itu  Diniyyah  Putri Padang  Panjang  juga  memiliki  Madrah  Tsanawiyah.  matapelajarannya  mencangkup Fiqhi  &  H.Tasryi’,  Tafsir,  Hadits,  Tauhid,  Muthala’ah,  Muhadatsah,  Insya’,  Imla’, Qawa’id,  Mahluzat,  Akhlak,  Staatscrecht,  I.Kesehatan,  Bahasa  Inggris,  Pokok-pokok I.Hayat, Ilmu Bumi, Menggambar, Berhitung, Tarikh Islam, Ushul Fiqhi, Khath, Sejarah Agama-agama, Ilmu Jiwa dan Pendidikan.
5. Periode-periode selanjutnya
Pada  periode  1938-1945  kurikulum  Diniyyah  Puteri  Padang  panjang  meliputi matapelajaran  Agama,  Bahasa  Arab,  Bahasa  Indonesia,  Menulis  Latin,  Berhitung, I.Kesehatan,  Bernyanyi,  Ilmu  Bumi,  Menggambar,  Ilmu  Tumbuh-tumbuhan,  Ilmu Binatang,  Ilmu T.Manusia,  Ilmu Alam,  Bahasa  Belanda,  Tarikh  Islam, Sejarah Umum, Sejarah  Indonesia,  Bahasa  Inggris,  Pekerjaan  Tangan,  Hitung  Dagang,  Pegang  Buku, Manthiq dan Ma’ani ( Balaghah ).
Mulai  tahun  ajaran  1938  ini  kurikulum  Perguruan  Diniyah  Putri  ini  mengalami perkembangan  yang  mendasar,  karena  hampir  30%  -40%  mata  pelajaran  umum diajarkan.  Mata  pelajaran  mata  pelajaran  agama  dan  bahasa  Arab  yang  bermacam- macam  pada  kurikulum  sebelum  ini  dikelompokkan  ke  dalam  mata  pelajaran  pokok yaitu  mata  pelajaran  agama  dan  bahasa  Arab  yang  masing-masing  antara  18  sampai dengan 20 jam per minggu sedangkan kelompok mata pelajaran umum yang berjumlah 17 macam dipecah-pecah menjadi satu unit beban studi atau mata pelajaran, sehingga kurikulum pada tahun ini mulai sarat frekwensinya yaitu rata-rata 35 jam per minggu, yang sebelum ini hanya  antara 22 dan 29 jam perminggu yaitu pada kurikulum tahun ajaran 1931 (Ajisman,2002: 65-67).
c. Tujuan Pendidikan Diniyyah Puteri Padang Panjang Memperhatikan Landasan Idiel dari cita-cita Almarhumah dapatlah kita simpulkan, bahwa tujuan pendidikan Diniyyah Puteri adalah  Membentuk puteri yang berjiwa islam dan  ibu  Pendidik  yang  cakap  dan  aktif  serta  bertanggung  jawab  tentang  kesejahteraan Masyarakat dan tanah air atas dasar pengabdian kepada allah subhanahu wa ta'ala Serta Membentuk  Puteri  menjadi  pribadi  yang  berjiwa  Islam,  ini  dilaksanakan  dalam  masa pendidikan 3 tahun pertama (Aminuddin Rasyad, dkk, 1991:1).
Setelah  jiwa  mereka  ditempa  untuk  menjadi  seorang  muslimah  yang  berakhlak mulia,  berkepribadian  Islam,  pada  3  tahun  berikutnya  kepada  mereka  lalu  diberikan pendidikan  untuk  membentuk  mereka  menjadi  Ibu  Pendidik  yang  mencakup  tiga pengertian, yaitu :
1. Pengertian primair, adalah Ibu Pendidik dalam rumah tangga (sesuai dengan fitrah wanita itu menjadi ibu rumah tangga).
2. Pengertian  secundair,  ialah  Ibu  Pendidik  bagi  murid-muridnya  di  sekolah (bagimereka yang berbakat menjadi guru).
3. Pengertian tertiair, ialah Ibu Pendidik dalam masyarakat, yaitu menjadi pemimpin wanita  (dalam  organisasi  atau  lembaga-lembaga  sosial)  dan  menjadi  muballighat atau da'iyaat.
Sebagai  melengkapi  ketiga  macam  pengertian  Tujuan  Pendidikan  Diniyyah  Puteri ini,  kepada  murid-murid  juga  diberikan  pendidikan  keterampilan  dan  ilmu kemasyarakatan  serta  ilmu-ilmu  pengetahuan  yang  dapat  menunjang  keikutsertaan mereka  bertanggung  jawab  bagi  terlaksananya  kesejahteraan  dalam  masyarakat  dan bertanggung  jawab  terhadap  tanah  airnya  selaku  warga  negara  yang  baik.  Semuanya harus  dengan  motivasi  yang  didasarkan  kepada  pengabdiannya  kepada  Allah  SWT., bukan  karena  mengharapkan  apa-apa  dari  sesama  manusia,  melainkan  karena  Allah semata.  Puteri-puteri  yang  berkerpibadian  demikianlah  yang  dicita-citakan  oleh Almarhumah Rahmah El Yunusiyyah.
d. Sistem Pendidikan Diniyyah Puteri Padang Panjang
Adapun  sistem  pendidikan  lembaga  pendidikan  ini  adalah  sistem  Tritunggal,  yaitu kerjasama yang erat antara lingkungan sekolah, asrama dan rumah tangga atau masyarakat (Aminuddin Rasyad, 1991:2). Terjadinya kerjasama yang erat antara ketiga unsur dari sistem pendidikan pada perguruan ini akan sangat membantu untuk membentuk anak didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang ada di perguruan ini.
Ini  berarti  bahwa  pendidikan  formal  yang  diberikan  di  perguruan  pada  pagi  hari, secara  informal  dipraktekkan  di  asrama  di  bawah  asuhan  dan  bimbingan  ibu  asrama  dan guru-guru  pengasuh  yang  seluruhnya  adalah  wanita.  Apabila  pelajar-pelajar  pulang  ke rumah orang tua atau kampung halamannya, maka semua materi pendidikan yang diterima oleh  pelajar  selama  mereka  berada  di  perguruan  ini,  akan  dipraktekkan  di  lingkungan keluarga  dan  masyarakat  sekitarnya  di  bawah  pengamatan  orang  tuanya  masing-masing, sehingga  dapat  dilihat  apakah  cita-cita  pendidikan  di  perguruan  ini  dapat  direalisasi  dan dipraktekkan oleh para pelajar dalam kehidupan sehari-hari.
Sebelum  meninggalkan  anak-anak  mereka  di  asrama  Diniyyah  Puteri,  kepada  para wali murid tersebut telah diberikan pengarahan mengenai pentingnya kerja sama perguruan dengan  orang  tua  murid  dalam  memberikan  pendidikan  kepada  anak-anak,  supaya  sistem yang ditargetkan untuk mencapai cita-cita dan tujuan perguruan dapat dilaksanakan secara baik  dan  memenuhi  keinginan  tidak  hanya  sekedar  tertulis  di  atas  kertas  saja  (Aminuddin Rasyad, 1991: 1)

## IV. KESIMPULAN
Pendidikan  pada  masa  pemerintahan  Hindia  Belanda  terkhususnya  di  daerah Minangkabau, tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat pribumi. Setelah diberlakukannya politik  etis,  masyarakat  pribumi  mendapatkan  pendidikan.  Politik  etis  memberikan  dampak yang  signifikan  terhadap  keberlangsungan  pendidikan  di  indonesia.  Dengan  dimulainya kebijakan  politik  etis  ini  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  pribumi  untuk mengenyam pendidikan. Dengan begitu mulailah muncul beberapa kaum elit pribumi.
Politik  etis  yang  dicanangkan  sebagai  politik  balas  budi  yang  bertujuan  untuk memberikan  pendidikan  yang  layak  untuk  pribumi,  namun  di  dalam  pelaksanaannya  ini sebenarnya  sangat  berbeda  dengan  apa  yang  yang  menjadi  tujuan  awalnya  yaitu  di  dalam pelaksanaan pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat pribumi. Masih banyak yang namanya diskriminasi terhadap kaum pribumi sehingga yang merasakan pendidikan pun masih terbatas.
Adanya  politik  etis  juga  merubah  pandangan  masyarakat  terhadap  keberadaan perempuan di Minangkabau. Kegiatan perempuan dulunya hanya terbatas untuk di rumah dan mendidik anak saja, ketika lahirnya politik etis mulai memberikan kesempatan bagi perempuan untuk  juga  merasakan  pendidikan.  Di  Minangkabau  dengan  kekuatan  adat  yang  sangat  kuat memberikan  keterbatasan  pada  fungsi  perempuan  itu  sendiri,  yang  menjadikan  perempuan sebagai pendidik  anak  dan  yang  mengurus rumah sehingga  tugas perempuan  lebih banyak  di rumah.  Sehingga,  pada  era  Politik  Etis  ini  merubah  pandangan  masyarakat  bahwasannya pendidikan  itu  tidak  hanya  untuk  kaum  laki-laki  saja,  kaum  perempuan  juga  berhak mendapatkan pendidikan.

## REFERENSI
Abdullah,  N.  (2015).  Rahmah  El  Yunusiyyah  Kartini  Padang  Panjang  (1900-1969)  [Jurnal].  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Agus,  dkk.  (2018).  Politik  Etis  Dan  Pengaruhnya  Bagi  Lahirnya  Pergerakan  Bangsa  Indonesia. Jurnal Historia, ISSN 2337-4713.
Ahmad  Wahyudi,  W.  (2015).  Perempuan  Minangkabau  dari  Konsepsi  Ideal-Tradisional, Modernisasi, sampai Kehilangan Identitas. Komunitas Jejak Pena.
Ajisman, dkk. (2002). Rahmah El Yunus Tokoh Pembaharuan dan aktivis Perempuan di Sumatera Barat. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
Alinur. (2012). Politik Etis Pada Masa Kolonialisme Belanda Di Indonesia. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
Anwar, S. (2001). Metode Penelitian. Pustaka Pelajar Offset.
Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta.
Asnan, G., dkk. (2013). Adabiah Perintis Pendidikan Moderen di Sumatera Barat. Penerbit Ombal. Azwar, S. (2010). Metode Penelitian. Pustaka Pelajar Offset.
Cholid, dkk. (2009). Metodologi Penelitian. Bumi Aksara.
Derakhmad, W. (1990). Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metoda dan Teknik. Tarsito.
Fansuri  Mursal,  I.  (2018).  Surau  Dan  Sekolah;  Dualisme  Pendidikan  Di  Bukitinggi  1901-1942. Jurnal Ilmu Humaniora, Volume 2(1).
Frenkel, dkk. (2007). How to Design and Evaluate Reserch in Education. MC Graw Hill.
Gazal.  (2015).  Madrasah  Tarbiyah  Islamiyah:  Benteng  Sunni  di  Minangkabau.  Jurnal  IAIN Bukittinggi.
Hamzah,  A.  (2019).  Metode  Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research).  CV  Literasi  Nusantara Abadi.
Harahap, N. (2020). Penelitian kualitatif.
Kusmayadi,  Y.  (2017).  Sejarah  Perkembangan  Pendidikan  Di  Priangan  1900-1942.  Jurnal Universitas Galuh Ciamis.
Locher Scholten, E. (1996). Etika yang Berkeping-keping. Djambatan.
Makmur, D., dkk. (Tahun tidak disebut). Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Penjajah. Proyek Invertarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
Marta,  Y.R.  (2017).  Lahirnya  Pergerakan  Perempuan  Minangkabau  pada  Awal  Abad  XX.  Jurnal STKIP PGRI Lubuk Linggau.
Martamim,  M.,  dkk.  (1997).  Sejarah  Pendidikan  Daerah  Sumatera  Barat.  Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Marwati, dkk. (1993). Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V. Balai Pustaka.
Mestoko,  S.  (1979).  Pendidikan  di  Indonesia  Dari  Zaman  ke  Zaman.  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Mirzaqon,  dkk.  (Tahun  tidak  disebut).  Studi  Kepustakaan  Mengenai  Landasan  Teori  dan  Praktik Konseling Expressive Writing.
Musri, M. (2015). Zainuddin Labay El-Yunusy- Akar-akar Historis Pembaharuan Pendidikan Islam di Minangkabau Awal Abad XX. Imam Bonjol Press.
Nasution, M.I.S., Lubis, H.S.D, & Tanjung, Y. (2022). Rahmah El Yunusiyah: Tokoh Pembaharuan Pendidikan  di  Kalangan  Perempuan  Minangkabau,  1923-1969.  MUKADIMAH:  Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial, 6(2), 277–284.
Ikhwan, N.G. (Tahun tidak disebut). Kiprah Rohana Kuddus Dalam Memajukan Kaum Perempuan Di Minagkabau Tahun 1911-1921. Universitas Pendidikan Indonesia.
Nurkholis.  (2013).  Pendidikan  Dalam  Upaya  Memajukan  Teknologi.  Jurnal  Kependidikan,  Vol.  1 No. 1.
Oktavianuri, D. (2018). Politik Etis dan Pergerakan Nasional. Derwati Press.
Peringatan 55 Tahun Dininiyyah Putri Padang Panjang. (1978). Ghalia Indonesia.
Prastowo,  A.  (2016).  Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan  Penelitian.  ArRuzz Media.
Putri,  A.  M.  (2022).  Perkembangan  Kolonisasi Giesting  Pada  Masa  Pemerintahan  Hindia  Belanda Pada Tahun 1926-1942. Universitas Muhammadiyah Metro.
Rahman,  R.  (Tahun  tidak  disebut).  Modernisasi  Pendidikan  Islam  Awal  Abad  20  (Studi  Kasus  di Sumatera Barat. Universitas Negeri Padang.
Refisrul,  R.,  &  Ajisman,  A.  (2015).  Minangkabau  dan  Kerinci:  Hubungan  budaya  dan  sistem kekerabatan. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat.
Remiswal, R., Fajri, S., & Putri, R. (2021). Aisyiyah dan Peranannya dalam Meningkatkan Derajat Kaum Perempuan. Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora, 4(1), 71–77.
Rokhmansyah, A. (2016). Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra