Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP ASET DIGITAL NFT
( NON-FUNGIBLE TOKEN )

## Yenny Permata Liegestu
Universitas Internasional Batam Email : 1951103.yenny@uib.edu

## David Tan
Universitas Internasional Batam Email : david.tan@uib.ac.id

## ABSTRACT
NFT  is  the  new  tech-related  trend.  It  is  also  predicted  to  become  the  new  platform  where artists can freely sell their art in any form. However, it is not as simple as that. As a trend, its  popularity  is  increasing  tremendously,  where  the  good  comes  with  the  bad.  One  to mention, is the copyright infringement issue. The minting process or we can say, to produce the NFT is an easy process where it doesn’t even need an identification process of the real copyright  owner.  As  a  proof,  there  are  many  cases  where  traditional  artists  found  a  NFT based  on  their  work  with  100%  similarity.  For  research  in  this  writing,  using  normative research  methods,  which  are  based  on  written  regulations,  literature  study  that  examine aspects of theory and legal explanations. The results of study indicate that law specializing in  NFT  hasn’t  been  formed  yet,  especially  in  Indonesia.  The  writer  hopes  that  with  this writing,  readers  can  understand  NFT  more  and  at  the  same  time  how  important  this copyright issue is.
Keywords : NFT, Copyright

## A. PENDAHULUAN
Seiring berkembangnya zaman, bukanlah sesuatu yang mengherankan bahwa banyak hal sudah  bertranformasi  menjadi  serba  digital,  termasuk  karya-karya  kreatif  yang  dapat dijadikan  aset,  tepatnya  aset  digital.  Dimana  karya-karya  tersebut  dapat  dijadikan  NFT  atau non-fungible  token ,  yang  artinya  secara  harafiah  adalah token ( 1 aset  digital  berupa  barang, layanan, dan lain-lain) yang tidak dapat ditukarkan ( non-fungible ) alias setiap NFT memiliki keunikan  tersendiri.  NFT,  dapat  dibilang  diakui  eksistensinya  oleh  hukum  di  Indonesia.
1 Sugiharto, A., Musa, M.Y., & Falahuddin, M.J. (2022). NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi . Jakarta: Perkumpulan Hukum Terdesentralisasi Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain., hlm. 2
2 Bersumber  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal  499  Buku  Kedua,  barang adalah setiap benda dan setiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Lalu, didukung oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta Pasal 16(1) yang menyatakan bahwa  hak  cipta  adalah  benda  bergerak  tidak  berwujud.  Karena  itu  dapat  dianggap  bahwa NFT ini dapat dihitung sebagai benda di Indonesia. 3
NFT  sendiri  adalah  semacam  sistem  yang  berupa  sertifikat  ataupun  sebuah  lisensi  yang memang  dikhususkan  untuk  transaksi  jual-beli  digital 4 menggunakan  kripto  yang  berbeda- beda,  biasanya  disesuaikan  dengan platform / marketplace NFT  yang  digunakan  tetapi  yang paling  sering  adalah Etherum (ETH).  Pertanda  sebuah  NFT  itu  menjadi  milik  kita  adalah dengan  syarat  sertifikatnya  juga  harus  menjadi  milik  kita,  namun  dalam  bentuk  aset  digital yang  terdiri  dari  berbagai  jenis,  sehingga  dengan  adanya  NFT  ini,  jual-beli  di  dalam  dunia maya  itu  lebih  aman  dan  terjaga,  dikarenakan  dengan  adanya blockchain yang  bertindak seperti  penampung  NFT,  dimana  ini  dapat  menjadi  solusi  karena 5 sistem blockchain dapat memecahkan  masalah  pembelanjaan  ganda  dan  dalam  waktu  yang  singkat  dapat memverifikasi  transaksi  karena  tidak  perlu  persetujuan  dari  pusat,  keamanannya  juga terjamin  terkhususnya  dilihat  dari  sudut  pandang  hak  cipta.  NFT  berlandaskan  teknologi blockchain ,  bagai  sebuah  buku  yang 6 berisi  tentang  transaksi-transaksi  digital  yang  telah dipublikasikan diantara para pihak-pihak terkait dan telah disetujui dan dapat dilacak dengan mudah  ( traceable ).  Selain  itu,  ciri  khas  dari blockchain adalah  begitu 7 informasinya  masuk, tidak  akan  pernah  bisa  dihapus.  Dan  suatu  keuntungan  yang  dimiliki  NFT  adalah  ia mempunyai sifat adaptable , membuat NFT yang dimiliki  itu  istilahnya dapat dengan mudah
2 Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2018). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ., Jakarta: PT. Balai Pustaka hlm. 157 3 Setiawan, A. (2021). Industri Musik, Pihak Ketiga, dan Fenomena Aset, https://koran.tempo.co/read/opini/468714/industri-musik-pihak-ketiga-dan-fenomena-aset-digital-nft , Diakses pada 25 Januari 2022
4 Tim CBNC Indonesia. (2022). Apa Itu NFT? Hal yang Bikin Ghozali Tajir Melintir Bak Sultan , https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220117115005-37-307907/apa-itu-nft-hal-yang-bikin-ghozali-tajir-melintir- bak-sultan , Diakses pada 25 Januari 2022
5 Fadhillah, Y., Samosir, K., Angriawan, R., Jamaludin, J., Ardiana, D. P. Y., Parewe, A. M. A., Yuswardi, Y., Simarmata, J., Pakpahan, A.F., & Multazam, M. T. (2022). Teknologi Blockchain dan Implementasinya . Medan: Yayasan Kita Menulis, hlm. 34
6 Denis González, C., Frias Mena, D., Massó Muñoz, A., Rojas, O., & Sosa-Gómez, G. (2022). Electronic Voting System Using an Enterprise Blockchain. Applied Sciences , 12 (2), 531, hlm.4
7 Crosby, M., Pattanayak, P., Verma, S., & Kalyanaraman, V. (2016). Blockchain Technology: Beyond Bitcoin. Applied Innovation , 2 (6-10), 71, hlm.8

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
beradaptasi  sehingga  bisa  diperjual-belikan  di marketplace NFT  manapun  sekaligus.
8 Kekurangannya tidak lain adalah mata uang kripto, yang digunakan dalam proses jual beli, rentan mengalami fluktuasi walaupun itu dalam waktu yang termasuk singkat.
9 Urgensi  dari  penelitian  ini  terasa  nyata  adanya  ketika  melihat  betapa  banyak  seni  non- digital  (tradisional)  yang  dirubah  menjadi  NFT  bahkan  tanpa  izin  dari  yang  memiliki  hak cipta terhadap seni itu, dilapor dari pengguna-pengguna berbagai macam sosial media, bahwa mereka mendapati karya seni milik mereka di marketplace NFT yang diakui-akui oleh pihak yang  bukan  mereka  tanpa  izin.  Bahkan  diketahui  di  luar  Indonesia,  pada  salah  satu marketplace terbesar  NFT OpenSea, delapanpuluh  persen  NFT  yang  telah  diciptakan  dari 10 alat minting gratis  mereka  adalah  karya  yang  diplagiasi  dan  mengandung  kepalsuan.  Rasa ketertarikan  masyarakat  Indonesia  terhadap  NFT  pun  baru  menanjak  akhir-akhir  ini, menambahkan sebuah alasan lain kenapa patut adanya penelitian maupun penciptaan regulasi NFT,  khususnya  karena  fenomena  pengambilan  foto  swafoto  Ghozali Everyday yang membuat  orang  lain  berbondong-bondong  mencoba  melakukan  hal  yang  sama  di  NFT. 11 Namun sayangnya masih banyak yang belum teredukasi jelas tentang apa itu NFT sehingga menggunakannya  dengan  cara  yang  salah  seperti  mengunggah  data  pribadi  (KTP) diakibatkan  oleh  pemikiran  bahwa  mereka  bisa  menghasilkan  kekayaan  yang  sama  dengan Ghozali  jika  melakukan  hal  demikian  tanpa  mempertimbangkan  bahwa  setiap  NFT  itu  unik akan  nilainya  sendiri  dan  itu  berlaku  juga  untuk  karya  swafoto  Ghozali.  Sebagai  contoh, banyak  orang  selain  Ghozali  yang  sudah  menimbun  kekayaan  dari  NFT,  seperti  seorang seniman  digital  bernama 12 Mike  Winkelmann  dengan  julukannya Beeple, berhasil  menjual karya seninya yang dinamakan, ‘ Everydays: the First 5000 days ’ dengan nilai yang fantastis seharga 69.3 juta dollar Amerika di rumah lelang Christie yang terletak di New York, tercatat
8 Franceschet, M., Colavizza, G., Smith, T. A., Finucane, B., Ostachowski, M. L., Scalet, S., Perkins, J., Morgans, J., & Hernandez, S. (2021). Crypto Art: A Decentralized View. Leonardo , 54 (4), 402-405, hlm. 404
9 Lydiate, H. (2022). Get Minted. Art Monthly , (453), 45-45, hlm. 45
10 Tech Desk. (2022). Most NFTs created with OpenSea’s free minting tool are fake or spam,
https://indianexpress.com/article/technology/crypto/most-nfts-created-with-openseas-free-minting-tool-are-fake-or- spam-7747113/ , Diakses pada 17 Februari 2022
11 Purba, J.P. (2022). Journal: Fenomena Ghozali Everyday dan Salah Kaprah soal NFT, https://www.liputan6.com/news/read/4866618/journal-fenomena-ghozali-everyday-dan-salah-kaprah-soal-nft , Diakses pada 25 Januari 2022
12 Kugler, L. (2021). Non-Fungible Tokens and the Future of Art. Communications of the ACM , 64 (9), 19-20, hlm. 19
Maleo Law Journal Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
telah membuka pelelangan NFT. Ini menunjukkan bahwa jika  ingin menghasilkan uang dari NFT, metodenya tidak hanya memposting foto pribadi saja, tetapi juga bisa dengan  berkarya. Pada marketplace NFT  tidak  hanya  menjual  sekedar  foto  pribadi,  tetapi  juga  banyak  jenis lainnya  membuat  NFT  dipayungi  oleh  berbagai  macam  ‘ marketplace ’  seperti  nama-nama yang  mungkin  terdengar  familier  contohnya OpenSea (yang  digunakan  oleh  Ghozali), Axie Infinity , Rarible dan  lain-lain.  Tidak  patut  dilewatkan, 13 Indonesia  ternyata  memiliki marketplace NFT juga, dua yang bisa disebutkan – Enevti dan Baliola.
NFT  terjamin  keamanannya. 14 Padahal  arsip,  tidak  terkecuali  arsip  yang  mengandung barang-barang  digital  memiliki  kelemahan  yaitu  gampang  diplagiasi,  dipindah,  maupun diedit, lalu faktor apakah yang kira-kira membuat NFT banyak digeluti oleh masyarakat luar negeri maupun dalam dan dilihat  sebagai prospek masa depan  yang bagus. Oleh  karena  itu, NFT  kemungkinan  adalah  sebuah  harapan,  terkhususnya  untuk  para  seniman,  menjadikan NFT  sebagai  tempat  dimana  karya  mereka  dapat  diapresiasi.  Hak  cipta,  menurut  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka (1) adalah, ‘hak eksklusif pencipta yang timbul secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan’. Yang artinya adalah hak cipta karya seni seseorang itu akan muncul begitu dibuat, tidak  terkecuali  yang  berbentuk  elektronik  atau  digital  seperti  NFT,  berlandaskan  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Pasal  6  yang  menyatakan  bahwa  pencipta  itu  berhak mendapatkan  informasi  elektronik  atas  hak  cipta,  meliputi  ciptaan  yang  melekat  secara elektronik  itu  sendiri.  Selain  itu,  unsur  berupa  nama  pencipta  dan  kode  informasi  juga termasuk.
Kasus pelanggaran hak cipta NFT itu banyak terjadi ketika sebuah aset digital dikonversi menjadi  NFT  atau  biasa  disebut  dengan minting (proses  komputasi  untuk  menvalidasi informasi  sehingga  dibuatnya  sebuah  blok  baru  dan  dituangkan  dalam blockchain dan  ini harus dilakukan pada karya yang berbentuk digital agar bisa diunggah ke marketplace NFT)
13 Tim CBNC Indonesia. (2022). Ini Daftar Marketplace NFT Buatan Indonesia dan Internasional , https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220112074207-37-306541/ini-daftar-marketplace-nft-buatan-indonesia-dan- internasional , Diakses pada 26 Januari 2022
14 Noor, M. U. (2021). NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?. Pustakaloka , 13 (2), 223-234, hlm. 224
Maleo Law Journal Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
atau  ketika  NFT  tersebut  dijual  dalam  sebuah  pertukaran.  Dikarenakan  dalam  pertukaran tersebut, tidak adanya kejelasan kepemilikan hak atas konten yang dibarterkan. Terkhususnya dalam  menciptakan  NFT, 15 dimana  dalam  proses  penciptaan  tersebut  didaftarkannya metadata , thumbnail, dan  konten  sekaligus,  dikatakan  bahwa  jenis  pelanggaran  hak  cipta yang kerap adalah pelanggaran terhadap hak pribadi kepemilikan dan semua jenis  hak cipta. sehingga dapat disimpulkan bahwa termasuk rawan. Sementara  itu pada metadata ( 16 sebuah data  yang  menjelaskan  tentang  data  lain), thumbnail ( 17 pratinjau  gambar),  dan  konten  yang bisa  diunduh  langsung  dengan  tautan,  dapat  terjadi  pelanggaran  terhadap  hak  pribadi kepenulisan,  pelanggaran  hak  cipta  terhadap  hak  transmisi  terhadap  karya  yang  sudah diunggah, dan 18 perbuatan ilegal berupa produksi ulang tautan melalui NFT.
Terinspirasi  dari  artikel  ‘NFT  (Non-Fungible  Token):  Masa  Depan  Arsip  Digital?  Atau Hanya  Sekedar  Buble?’  oleh  Muhammad  Usman  Noor,  namun  dengan  sebuah  disimilaritas bahwa  artikel  ini  lebih  menekankan  kepada  hak  cipta  NFT,  sedangkan  milik  Muhammad Usman Noor itu lebih kearah bagaimana NFT itu adalah sebuah arsip digital di masa depan. Dengan membaca artikel ini diharapkan dapat tentunya menambah pengetahuan terkait NFT, paling  sedikit  selak-beluknya,  menambah  kesadaran  akan  seberapa  pentingnya  pengaturan Hak  cipta  pada  NFT.  Berdasarkan  latar  belakang,  ada  dua  rumusan  masalah  yaitu  1) perlindungan  hak  cipta  terhadap  aset  digital  NFT  dan  2)  efektivitas  perlindungan  hak  cipta terhadap aset digital NFT.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif  yang  bersifat deskriptif  analitis.  Metode  yuridis  normatif  adalah  metode  yang  digunakan  saat  menelaah ilmu  pengetahuan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan  konsep-konsep  hukum yang  ada.  Sedangkan  deskriptif  analitis  digunakan  untuk  mendeskripsikan  data  dan
15 Kim, C. G. (2021). A Study on Technology to Counter Copyright Infringement According to NFT Transaction Types. Journal of the Semiconductor & Display Technology , 20 (4), 187-191, hlm. 189
16 Wijaya, R., & Pudjoatmodjo, B. (2016). Penerapan Extraction-Transformation-Loading (ETL) dalam Data Warehouse (Studi Kasus: Departemen Pertanian). Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika: JANAPATI , 5 (2), 61-75, hlm. 61
17 Daud, F. R., Tulenan, V., & Najoan, X. B. (2016). Virtual Tour Panorama 360 Derajat Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Teknik Informatika , 8 (1), hlm. 4
18 Kim, C. G. Op. Cit, hlm. 190

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
menganalisa  data  yang  sudah  diperoleh,  dimana  dalam  artikel  ini  dari  berbagai  sumber seperti  jurnal,  artikel,  skripsi,  portal  berita  dan  lain-lain. 19 Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder,  dikarenakan  dalam  artikel  ini,  data-data  yang  diambil  adalah  dari  sumber  yang sudah  ada.  Karena  itu,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  juga  adalah  teknik pengumpulan data sekunder dimana penulis tidak berpatisipasi langsung dalam pengumpulan data, melainkan mengutip dari berbagai sumber. Fenomena yang telah terjadi di masyarakat dianalisa, terutama dari pengalaman orang lain yang telah mengaminya (bukan dari penulis). Fenomena tersebut dipahami maksudnya dan oleh sebab itu, metode analisa yang digunakan adalah metode analisa kualitatif.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hak Cipta terhadap Aset Digital NFT
Berbicara  tentang  perlindungan  hak  cipta  NFT,  tentunya  perlindungan  hak  cipta digital  tidak  bisa  dilewati  karena  unsur-unsur  digital  merupakan  bagian  besar  dari  NFT. 20 Secara hukum  itu bersifat  dinamis, dimana  ia cenderung bersifat mengikuti perkembangan yang  ada  dalam  masyarakat,  tentu  saja  diperlukan  adanya  perlindungan  hak  cipta  terhadap asey  digital  juga.  Bisa  dibilang,  dampak  digitalisasi  terhadap  hak  cipta  seperti  pedang bermata  dua,  ada  baik  dan  buruknya  secara  bersamaan.  Karena  itu,  diciptakanlah  sebuah solusi  teknologi  baru  bernama DRM atau Digital  Rights  Management .  DRM  sendiri mudahnya  adalah  sebuah  sistem  teknologi,  disesuaikan  dengan  hukum  yang  ada  yang memang tujuannya adalah untuk melindungi hak cipta segalanya yang berbentuk digital, dari karya  maupun  data. 21 Fungsi  DRM  ada  berbagai  macam,  yaitu  tentunya  memberikan perlindungan  digital,  mengamankan  distribusi  digital,  dan  mengecek  keaslian  suatu  konten digital.  Ini  pun  diatur  dalam  Undang-Undang,  tepatnya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 6, dimana pencipta sebuah karya itu berhak atas informasi  manajemen  hak  cipta,  yang  berisi  metode  pengidentifikasi  originalitas  karya
19 Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463-2478, hlm. 2471-2475
20 Nasir, G. A. (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. Jurnal Hukum Replik , 5 (2), 172-183, hlm. 177
21 Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak cipta dalam Ranah Digital. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15 (1), 67-80, hlm. 73
Maleo Law Journal Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
seorang pencipta serta kode aksesnya. Tidak hanya itu, menurut Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun  2019  tentang  Perdagangan  melalui  Sistem  Elektronik  pada  Bab  I  Ketentuan  Umum Pasal  1  menyatakan  bahwa  bahkan  barang  tidak  berwujud  salah  satunya  adalah  berbentuk informasi  elektronik  pun  secara  langsung  dapat  menyimpulkan  bahwa  Indonesia  mengakui yang namanya barang digital yang berarti NFT pun termasuk.
Mengenai  pengaturan  pelanggaran  hak  cipta  terhadap  aset  digital  NFT  di  Indonesia, sebenarnya masih banyak sekali pendapat yang bervariasi terkait ini. Dikarenakan juga NFT masih termasuk ‘baru’ untuk Indonesia yang statusnya masih negara berkembang dan belum begitu  laju  akan  teknologi.  Namun,  dapat  disimpulkan  bahwa  meski  sudah  bermunculan marketplace NFT  di  Indonesia,  sebenarnya  belum  ada  regulasi  khusus  untuk  mengatur tentang  NFT  yang  tentu  mencakup  pelanggaran  hak  ciptanya.  Memetik 22 smart  contract (sebuah  kontrak  yang  dibuat  oleh  dua  belah  pihak  tanpa  pihak  ketiga  menggunakan  kode kriptografi, biasa digunakan dalam proses minting NFT yang menentukan kepemilikian NFT) sebagai  contoh, smart  contract memiliki  sifat  yaitu  tidak  dapat  diubah,  sedangkan  menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 22 Ayat (1), seorang Agen Elektronik itu berhak melakukan perubahan atas informasi yang telah disampaikannya. Yang berarti ada bagian dari NFT ( smart contract ) yang masih tidak cocok dengan  Undang-Undang  di  Indonesia,  sehingga  mungkin  perlu  adanya  perombakan. 23 Patut ditambahkan, berdasarkan Siaran  Pers No.9/HM/KOMINFO yang tepatnya diterbitkan pada 16 Januari 2022, bahwa sekarang Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) akan melakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan  transaksi  NFT  di  Indonesia  akibat  semakin populernya NFT, dijabarkanlah  beberapa poin, yaitu untuk tidak memperbolehkan transaksi NFT  yang  melanggar  peraturan  undang-undang,  menekankan  khususnya  terkait  dengan perlindungan  data  pribadi  dan  hak  kekayaan  intelektual  (termasuk  hak  cipta),  kedua  adalah pemilik platform harus  selalu  memastikan  bahwa platform -nya  tidak  digunakan  untuk aktivitas  yang  melanggar  Undang-Undang,  karena  jika  iya  akan  dikenakan  sanksi
22 Firdaus, D. H. (2020). Aplikasi Smart Contract dalam E-Commerce Perspektif Hukum Perjanjian Syariah. Qolamuna: Research Journal and Islamic Studies , 6 (1), 37-53, hlm. 37
23 Kementerian Kominfo. (2022). Pengawasan Kementerian Kominfo terhadap Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia, https://kominfo.go.id/content/detail/39402/siaran-pers-no-9hmkominfo012022-tentang- pengawasan-kementerian-kominfo-terhadap-kegiatan-transaksi-non-fungible-token-nft-di-indonesia/0/siaran_pers , Diakses pada 5 Februari 2022
Maleo Law Journal Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
administratif,  dan  Kementerian  Kominfo  akan  bertindak  tegas  sesuai  hukum  terhadap  yang melakukan  tindakan  melanggar  hukum  melalui  kegiatan  transaksi  NFT.  Dari  sinilah diharapkan  akan  menjadi  pintu  pembuka  terciptanya  sebuah  undang-undang  yang  akan mengatur  khusus  berhubungan  dengan  NFT  di  Indonesia. 24 Contoh  negara  lain  yang  belum memiliki  peraturan  khusus  tentang  NFT  adalah  Romania,  dimana  NFT  disana  dianggap benda sehingga bisa dikait-kaitkan dengan hukum mereka yang mengatur terkait benda.
Selain  Indonesia,  meski  regulasi  setiap  negara  pastinya  berbeda-beda  dicampur dengan  kesamaan  yang  beragam,  namun  sebuah  NFT  sepatutnya  disamakan  dengan  aset berwujud  nyata  dari  segi  hukum  hak  cipta.  Karena  menurut 25 Tonya  M.  Evans,  seorang profesor  hukum  dari  Universitas  Penn  State  yang  meneliti  terkait  dengan  koleksi  digital, mengatakan  bahwa  aset  digital,  itu  seharusnya  menerima  perlakuan  yang  sama  dengan  aset yang  berwujud,  yang  artinya  berhak  akan  pengaturan  hukum  yang  sama.  Bergeser  jauh  ke Amerika,  dimana  para  penikmat  maupun  pengguna  NFT  jauh  lebih  banyak,  terkhususnya pada  kalangan  pencinta  teknologi  dan  bisnis.  Di  Amerika,  hak  cipta  pemilik  NFT  itu  diatur dalam Copyright  Law  of  the  United  States  and  Related  Laws  Contained  in  Title  17  of  the United  States  Code  USC  §  106 ,  memiliki  hak  cipta  atas  sesuatu  berarti  orang  itu  berhak untuk  mereproduksi  ulang  karyanya,  menciptakan  sebuah  karya  yang  turunan  dari  karya dirinya  yang telah  ada hak  cipta  menandakan  itu miliknya, dan mengkomersilkan  karyanya. Perlu  diingat  lagi  bahwa  bahkan  ketika  membeli  NFT,  itu  tidak  sama  dengan  membeli  hak cipta atas NFT tersebut. Karena itu, apa yang boleh dilakukan oleh yang telah membeli sudah sewajarnya  terbatas.  Dan  jika  menurut  hukum  ini,  itu  berarti  bahwa  yang  berhak  merubah karyanya menjadi NFT adalah tidak lain yang memiliki hak atas hak cipta tersebut.
Contoh  lain  adalah  di  negara  tentangga  kita  Singapura. 26 Di  sana,  status  legal  NFT masih  belum  jelas.  Disebabkan  oleh  fakta  membeli  NFT  tidak  sama  dengan  memiliki  hak untuk  mengubah  atau  melakukan  transmisi,  padahal  dalam  perjanjian  jual  beli,  apa  yang terjadi  adalah  kebalikannya.  Karena  itu  dianggap  peran  orang-orang  hukum  sangatlah
24 Radu, B. (2021). Non-Fungible Tokens (NFTs)–Regulation Vacuum and Challenges for Romania. STUDIES , hlm. 138
25 Evans, T. M. (2019). Cryptokitties, Cryptography, and Copyright. AIPLA QJ , 47(2) , 219-266, hlm. 260
26 Cheong, B. C. (2022). Application of Blockchain-enabled Technology: Regulating Non-fungible Tokens (NFTs) in Singapore . Singapura: Singapore Law Gazette, January, hlm.3
Maleo Law Journal Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
memegang kendali pada  kasus-kasus NFT ini. Jika sebuah kasus NFT terjadi, penting untuk mengecek  ulang  apakah  di  dalam  sebuah  kontrak  itu  ditulis  tentang  permasalahan  tersebut karena jika tidak kasus akan sulit untuk ditindak lanjuti. Yang berarti di Singapura belum ada pengaturan  khusus  mengenai  NFT. 27 Dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  terkait  NFT  di negara manapun adalah teori hukum responsif, dianggap bahwa hukum  yang tercipta adalah sebuah  cerminan  maupun  respon  terhadap  permasalahan-permasalahan  yang  ada  di masyarakat.  Mengamati  kasus-kasusnya,  sudah  jelas,  meski  belum  terbentuk  sepenuhnya, namun  hukum-hukum  atas  NFT  itu  akan  dibuat  karena  dibutuhkan  oleh  masyarakat  dengan teknologi  yang akan terus menerus tumbuh tanpa henti. 28 Pada tahun 2022, telah terjadi apa yang  dicatat  sebagai  kasus  penyitaan  NFT  pertama  kalinya  di  Inggris  yang  diduga  telah melakukan  aksi  penggelapan  uang.  Meski  tidak  berhubungan  dengan  Hak  cipta,  namun diharap  dari  ini  dapat  menjadi  batu  langkah  pertama  terhadap  pelaksanaan  hukum  NFT lainnya. 29 Sebab hukum  itu bersifat  menyesuaikan diri dengan masyarakat, sehingga  hukum Hak  cipta  pun  harus  ada  yang  mengatur  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  digitalisasi. Melihat  keadaan  sekarang, 30 diprediksi  juga  NFT  suatu  hari  nanti  dapat  berfungsi  menjadi sertifikat  kepemilikan  rumah  digital  maupun  akta  kelahiran.  Keunggulan  dan  kelemahan regulasi  dari  masing-masing  negara  pun  belum  terlihat  karena  apa  daya  bahwa  peraturan- peraturannya  masih  belum  terbentuk  sempurna  dikarenakan  NFT  yang  masih  juga  bisa dikatakan dalam proses perkembangan.

## 2. Pentingnya Perlindungan Hak Cipta terhadap Aset Digital NFT
NFT  itu  unik  untuk  diri  kita  masing-masing  dan  dengan  membeli  NFT  tidak  sama dengan  menjadi  pemilik  utuh  dari  karya  seni  tetapi  lebih  ke  hak  untuk  memperjual
27 Agustiwi, A. (2022). Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Responsif Gender di Kabupaten Wonogiri. Jurnal Pengabdian Mandiri , 1 (1), 15-24, hlm. 21
28 Qothrunnada, K. (2022). Inggris Sita NFT Gara-gara Kasus Kriminal, Kok Bisa? , https://finance.detik.com/fintech/d-5943802/inggris-sita-nft-gara-gara-kasus-kriminal-kok-bisa , Diakses pada tanggal 19 Februari 2022
29 Rahman, A., & Heriyanto, H. (2021). Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum yang Berkeadilan. HUKMY: Jurnal Hukum , 1 (1), 1-18, hlm. 2
30 Gallagher, T. (2021). What Are NFTs And Are They Here To Stay?, https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2021/06/30/what-are-nfts-and-are-they-here-to- stay/?sh=670148ab2f15 , Diakses pada 8 Februari 2022

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
belikannya  lagi,  namun  ada  saja  yang  menyalahgunakannya.  Sebagai  contoh, 31 di  Korea Selatan  pernah  ada  perdebatan  mengenai  terkait  dengan  pelukis  Park  Soo-geun.  Ketika mencoba  menciptakan  NFT  dari  hasil  lukisannya  dan  dijual  di  tempat  lelang  digital.  Tetapi yang  menimbulkan  percikan  api  adalah  pertanyaan  berkesinambungan  mengenai  apakah perbuatan  tersebut  telah  melanggar  hak  cipta  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  sang  pelukis sendiri  yaitu  Park  Soo-geun  atau  tidak.  Perusahaan  yang  mengadakan  lelang  tersebut mengakui  bahwa  hak  cipta  tersebut  dialihkan,  namun,  pada  nyatanya  itu  hanyalah  sebuah kebohongan  dan  dilakukan  serta  merta  untuk  mempromosikan  lelang  tersebut.  Dan  pada akhirnya  lelang  tersebut  ditiadakan,  dikarenakan  kontroversi  itu.  Dari  kasus  ini  sendiri, pastinya menimbulkan sebuah fakta bahwa hak cipta pada NFT itu masih sesuatu yang perlu diperhatikan lagi dan tidak bisa sembarangan diplagiasi. Disebabkan pula oleh alasan bahwa karya digital dalam bentuk NFT itu lebih gampang ditiru serta dengan hasil yang lebih mirip dan penyebaran digital bersifat cepat.
Perlu digarisbawahi, salah satu faktor pentingnya perlindungan hak cipta NFT adalah karena  ketika  bahkan  sudah  melakukan  transaksi  jual  beli  NFT  pun, 32 pada  akhirnya kepemilikan  NFT  itu  bukan  menjadi  milik  kita,  dapat  dikatakan  juga  yang  dimiliki  hanya sekedar metadata dari  NFT  tersebut.  Jumlah  seni  berbentuk  NFT  terhitung  banyak,  tercatat NFT  termahal  yang  pernah  dijual  adalah The  Merge oleh  Pak  seharga  91,8  juta  USD, berbagai jenis karya seni lainnya pun termasuk dalam daftar NFT termahal. Market seni NFT pun menitikberatkan keunikan, diharuskan untuk menyediakan tempat dimana orang bisa beli, serta  hukum  yang  mendukung  Hak  cipta  sepenuhnya  dalam  aset  digital,  untuk  melindungi aset-aset  digital,  terkhususnya  seni.  Terakhir,  fakta  bahwa  NFT  sendiri  akan  menjadi  salah satu penyumbang jual beli online terbesar pada masa yang sudah berubah menjadi  Revolusi Industri  5.0, 33 terbukti  dari  fakta  terekam  bahwa  pada  paruh  pertama  2021,  sebanyak  1.26 millar  dolar  Amerika  telah  dikeluarkan  untuk  transaksi  NFT  dimana  pada  paruh  kedua meningkat sebesar 30 kali  lipat dibandingkan tahun  lalu. Akan tetapi, dengan hal baik yang
31 Jeong-hwan, P. (2021). Lee Jung-seop, Kim Hwan-ki, and Park Su-geun NFT Art Auction...Canceled Due to Authenticity Controversy, https://m.news1.kr/articles/?4326991&43 , Diakses pada 31 Januari 2022
32 Guadamuz, A. (2022). What do you actually own when you buy an NFT? , https://www.weforum.org/agenda/2022/02/non-fungible-tokens-nfts-and-copyright/ , Diakses pada 12 Februari 2022
33 Jung, H. S., & Jung, H. W. (2021). A Study on Innovations and Limitations of Nft Based Games. 한국엔터테인먼트산업학회 학술대회 논문집 , 109-114, hlm. 109
Maleo Law Journal Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
datang,  pastinya  selalu  bersamaan  dengan  hal  yang  buruk  yaitu  meningkatnya  juga  jumlah penjahat  dunia  maya  serta  penipu  yang  berkeliaran  terkhususnya  yang  membuat  token  dari karya  seni  seseorang  tanpa  izin  dan  membuat  keuntungan  dari  itu.  Ini  tentu  saja  menjadi salah satu kelemahan NFT dan keharusan kenapa perlu adanya hukum Hak cipta NFT segera.
Diyakini, jika menurut 34 Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Phillipus M.  Hadjon  perlu  adanya  sebuah  peraturan  yang  melindungi  sesuatu  dari  sumber  lain. Sifatnya  pun  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  Represif  dan  Preventif.  Dalam  kasus  NFT  ini, dipercaya bahwa Perlindungan Hukum yang tepat adalah yang bersifat Preventif, yaitu untuk mencegah  sengketa  sebelum  terjadi.  Sekali  mendayung  tercapai  dua  pulau,  dengan menciptakan regulasi peraturan yang dapat menumpas kejahatan digital NFT sebelum terjadi dan  juga  menyesuaikan  dengan  perkembangan  teknologi  pesat  yang  tiada  henti.  Menurut penulis  pribadi,  akan  sangat  berguna  jika  ada  regulasi  yang  berhubungan  dengan minting yang  sekarang  boleh  dilakukan  oleh  siapapun  meski  bukan  oleh  yang  memiliki  hak  cipta terhadap  suatu  karya  dan  itu  perlu  diperbaiki  karena  termasuk  melanggar  hak  cipta  jika seseorang  melakukan minting pada  karya  yang  bukan  miliknya  terkhususnya  menghasilkan uang dari situ. Jelas pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi yaitu hak monetasi adalah hak eksklusif yang seharusnya hanya milik Pencipta atau  Pemegang  Hak  Cipta.  Namun,  dengan minting , 35 hak  cipta  sebuah  NFT  akan  menjadi milik  yang  melakukan  kegiatan  tersebut  meski  versi  tradisionalnya  bukan  diciptakan  oleh dirinya.  Maka  dari  itu,  perlu  adanya  regulasi  tepat  dan  sistematis  yang  mengatur  terkait dengan  ini.  Terdapat  banyak  sekali  jenis  seni  pada  NFT,  dan  seni  diwajibkan  untuk dilindungi dengan hak cipta  karena  ide jugalah  sesuatu yang mahal. Dan  ini  sejalan dengan mengapa perlindungan hukum hak cipta terhadap aset digital NFT itu penting sekali. Sebuah kepentingan itu berarti  sesuatu yang harus diutamakan, dan dirasa perlu adanya aturan yang mengatur terkait hak cipta NFT dengan cepat yang diharapkan akan datang pada waktu yang dekat.
34 Musriansyah, M., & Sihabudin, S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 2 (2), 125-131, hlm. 129
35 Quirion, A. (2021). What is an NFT and why should archivists pay attention. Archeota , 7 (1), 10-12, hlm.11

## D. KESIMPULAN
1. Kesimpulan
A. Alternatif dari Undang-Undang yang belum disahkan untuk melindungi Hak cipta aset  digital  NFT  dapat  berupa  DRM  yang  berfungsi  khusus  untuk  memberikan perlindungan  digital.  Tidak  hanya  itu,  Kementerian  Kominfo  (Kementerian Komunikasi  dan  Informatika)  pun  menyatakan  mereka  akan  mengadakan pengawasan  terhadap  kegiatan  transaksi  NFT,  tidak  terkecuali  yang  melakukan kejahatan saat kegiatan tersebut berlangsung. Di berbagai macam negara pun, lex specialis (hukum yang bersifat khusus) yang belum ada diganti dengan pasal lain yang sekiranya dapat membantu memberantas penjahat-penjahat dunia maya NFT.
B. Teknologi  yang  berkembang  dengan  pesat  menciptakan  sebuah  urgensi  yang menekankan betapa pentingnya perlindungan hak cipta terhadap aset digital NFT. Pada NFT terdapat banyak sekali seni yang telah dikembangkan dari ide manusia yang  mahal,  karena  itu  menimbulkan  sebuah  keharusan  akan  perlindungan  hak cipta  terhadap  aset  digital  NFT.  Jumlah  yang  fantastis  pun  telah  dihasilkan  dari transaksi-transaksi  NFT  yang  telah  terjadi.  NFT  sebagai token adalah  seperti wajah identitas kepemilikan yang seharusnya hanya unik pada diri masing-masing, namun  sayangnya  ini  saja  tidak  cukup  untuk  mengatasi  masalah  hak  cipta, dikarenakan  masih  banyak  unsur-unsur  lain  seperti  karya  digital  yang  lebih mudah  untuk  ditiru  dan  proses minting yang  tidak  memerlukan  verifikasi  siapa saja  yang  berhak  untuk  merubah  karya  tradisional  menjadi  karya  digital.  Dari beberapa poin itu pun cukup untuk menyimpulkan seberapa pentingnya hak cipta pada NFT.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Cheong, B. C. (2022). Application of Blockchain-enabled Technology: Regulating  Non-fungible Tokens (NFTs) in Singapore . Singapura: Singapore Law Gazette, January Fadhillah, Y., Samosir, K., Angriawan, R., Jamaludin, J., Ardiana, D. P. Y., Parewe, A. M. A., Yuswardi,  Y.,  Simarmata,  J.,  Pakpahan,  A.F.,  &  Multazam,  M.  T. (2022). Teknologi  Blockchain  dan  Implementasinya .  Medan:  Yayasan  Kita Menulis
Subekti,  R.,  &  Tjitrosudibio,  R.  (2018). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata .,  Jakarta:  PT. Balai Pustaka
Sugiharto,  A.,  Musa, M.Y.,  &  Falahuddin,  M.J.  (2022).  NFT  &  Metaverse:  Blockchain,  Dunia Virtual  &  Regulasi.  Jakarta:  Perkumpulan  Hukum  Terdesentralisasi  Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain.

## Jurnal
Agustiwi, A. (2022). Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Responsif Gender di Kabupaten Wonogiri. Jurnal Pengabdian Mandiri , 1 (1), 15-24
Crosby,  M.,  Pattanayak,  P.,  Verma,  S.,  &  Kalyanaraman,  V.  (2016).  Blockchain  Technology: Beyond Bitcoin. Applied Innovation , 2 (6-10), 71.
Daud, F. R., Tulenan, V., & Najoan, X. B. (2016). Virtual Tour Panorama 360 Derajat Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Teknik Informatika , 8 (1).
Denis  González,  C.,  Frias  Mena,  D.,  Massó  Muñoz,  A.,  Rojas,  O.,  &  Sosa-Gómez,  G.  (2022).
Electronic Voting System Using an Enterprise Blockchain. Applied Sciences , 12 (2), 531
Evans, T. M. (2019). Cryptokitties, Cryptography, and Copyright. AIPLA QJ, 47(2), 219-266 Firdaus, D. H. (2020). Aplikasi Smart Contract dalam E-Commerce Perspektif Hukum Perjanjian Syariah. Qolamuna: Research Journal and Islamic Studies , 6 (1), 37-53
Franceschet,  M.,  Colavizza,  G.,  Smith,  T.  A.,  Finucane,  B.,  Ostachowski,  M.  L.,  Scalet,  S., Perkins,  J.,  Morgans,  J.,  &  Hernandez,  S.  (2021).  Crypto  Art:  A  Decentralized View. Leonardo , 54 (4), 402-405.
Kim,  C.  G.  (2021).  A  Study  on  Technology  to  Counter  Copyright  Infringement  According  to NFT Transaction Types. Journal of the Semiconductor & Display Technology, 20(4), 187-191.
Kugler,  L.  (2021).  Non-Fungible  Tokens  and  the  Future  of  Art. Communications  of  the ACM , 64 (9), 19-20
Lydiate, H. (2022). Get Minted. Art Monthly , (453), 45-45
Maleo Law Journal Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Musriansyah,  M.,  &  Sihabudin,  S.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Saham Dalam  Penjualan  Aset  Perseroan  Berdasarkan  Pasal  102  Ayat  (4)  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas. Jurnal  Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 2 (2), 125-131.
Noor,  M.  U.  (2021).  NFT  (Non-Fungible  Token):  Masa  Depan  Arsip  Digital?  Atau  Hanya Sekedar Buble?. Pustakaloka , 13 (2), 223-234,
Quirion, A. (2021). What is an NFT and why should archivists pay attention. Archeota , 7 (1), 10- 12.
Radu,  B.  (2021).  Non-Fungible  Tokens  (NFTs)–Regulation  Vacuum  and  Challenges  for Romania. STUDIES, 6(3), 137-143
Rahman,  A.,  &  Heriyanto,  H.  (2021).  Memasyarakatkan  Hukum:  Pembaharuan  Hukum  yang
Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum yang Berkeadilan. HUKMY: Jurnal Hukum , 1 (1), 1-18.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak cipta dalam Ranah Digital. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15 (1), 67-80
Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  dan  Mengulas  Metodologi  dalam Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum. NUSANTARA:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463-2478
Utomo, T. P. (2022). Implementasi Teknologi Blockchain di Perpustakaan: Peluang, Tantangan Ddn Hambatan. Buletin Perpustakaan , 4 (2), 173-200
Wijaya,  R.,  &  Pudjoatmodjo,  B.  (2016).  Penerapan  Extraction-Transformation-Loading  (ETL) dalam  Data  Warehouse  (Studi  Kasus:  Departemen  Pertanian). Jurnal  Nasional Pendidikan Teknik Informatika: JANAPATI , 5 (2), 61-75.

## Internet
Gallagher, T. (2021). What Are NFTs And Are They Here To Stay?, https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2021/06/30/what-are-nfts-and- are-they-here-to-stay/?sh=670148ab2f15 , Diakses pada 8 Februari 2022 Guadamuz,  A.  (2022). What  do  you  actually  own  when  you  buy  an  NFT? , https://www.weforum.org/agenda/2022/02/non-fungible-tokens-nfts-and- copyright/ , Diakses pada 12 Februari 2022
Jeong-hwan,  P.  (2021). Lee  Jung-seop,  Kim  Hwan-ki,  and  Park  Su-geun  NFT  Art
Auction...Canceled Due to Authenticity Controversy, https://m.news1.kr/articles/?4326991&43 , Diakses pada 31 Januari 2022
Kementerian Kominfo. (2022). Pengawasan Kementerian Kominfo terhadap Kegiatan Transaksi
Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia,
https://kominfo.go.id/content/detail/39402/siaran-pers-no-9hmkominfo012022- tentang-pengawasan-kementerian-kominfo-terhadap-kegiatan-transaksi-non- fungible-token-nft-di-indonesia/0/siaran_pers , Diakses pada 5 Februari 2022
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Purba,  J.P.  (2022).  Journal:  Fenomena  Ghozali  Everyday  dan  Salah  Kaprah  soal  NFT, https://www.liputan6.com/news/read/4866618/journal-fenomena-ghozali- everyday-dan-salah-kaprah-soal-nft , Diakses pada 25 Januari 2022
Qothrunnada,  K.  (2022). Inggris  Sita  NFT  Gara-gara  Kasus  Kriminal,  Kok  Bisa? , https://finance.detik.com/fintech/d-5943802/inggris-sita-nft-gara-gara-kasus- kriminal-kok-bisa , Diakses pada tanggal 19 Februari 2022
Setiawan, A. (2021). Industri Musik, Pihak Ketiga, dan Fenomena Aset, https://koran.tempo.co/read/opini/468714/industri-musik-pihak-ketiga-dan- fenomena-aset-digital-nft , Diakses pada 25 Januari 2022
Tech  Desk.  (2022).  Most  NFTs  created  with  OpenSea’s  free  minting  tool  are  fake  or  spam, https://indianexpress.com/article/technology/crypto/most-nfts-created-with- openseas-free-minting-tool-are-fake-or-spam-7747113/ , Diakses pada 17 Februari 2022
Tim CBNC Indonesia. (2022). Apa Itu NFT? Hal yang Bikin Ghozali Tajir Melintir Bak Sultan , https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220117115005-37-307907/apa-itu-nft- hal-yang-bikin-ghozali-tajir-melintir-bak-sultan , Diakses pada 25 Januari 2022 Tim CBNC Indonesia. (2022). Ini Daftar Marketplace NFT Buatan Indonesia dan Internasional , https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220112074207-37-306541/ini-daftar- marketplace-nft-buatan-indonesia-dan-internasional ,  Diakses  pada  26  Januari 2022

## Undang-Undang
Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code USC § 106
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta