## ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL UNTUK MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG: STUDI INTERPRETIVIST
Lely Kumalawati., SE., MSA., Ak., CA., AAP-B Lelly@pnm.ac.id Politeknik Negeri Madiun
Abstrak: Laporan  keuangan  komersial  dan  fiscal  menuntut  adanya  penyesuaian  karena  adanya perbedaan. Perbedaan yang ada antara lain perbedaan pengakuan biaya dan penyusutan aktiva tetap. Berdasarkan  perbedaan  tersebut  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  perbedaan antara  akuntansi  komersial  dana  kuntansi  perpajakan,  menjelaskan,  serta  menghitung  perbedaan tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Koreksi fiskal digunakan sebagai alat dalam perhitungan pajak penghasilan terutang. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dalam perhitungan penyusutan mengunakan garis lurus dan saldo menurun  ganda.  Perhitungan  pajak  penghasilan  dihitung  berdasarkan  regulasi  undang-undang  pajak penghasilan  pasal  31E.  Hasil  penelitian  koreksi  fiscal  atas  laporan  keuangan  komersial  laba  rugi adalah  laporan  keuangan  menunjukan  bahwa  perhitungan  dan  pelaporan  pajak  penghasilan  belum sesuai dengan undang- undang. Koreksi fiscal menunjukan ada beberapa biaya yang dikoreksi antara lain  biaya  penyusutan  bangunan  dikoreksi  negatif  sebesar  Rp2.874.500,00.  Biaya  penyusutan peralatan  dikoreksi  positif  sebesar  Rp7.243.275,00.  Biaya  penyusutan  kendaraan  dikoreksi  positif sebesar  Rp1.734.808,64.  Biaya  gaji  direktur  dikoreksi  positif  sebesar  Rp54.000.000,00.  Biaya cadangan  kerugian  piutang  dikoreksi  positif  sebesar  Rp30.000.000,00.  Biaya  pajak  dikoreksi  positif sebesar  Rp69.590.000,00.  Biaya  promosi  dikoreksi  positif  sebesar  Rp9.400.000,00.  Jumlah  koreksi positif  sebesar  Rp171.968.083,64  dan  koreksi  negatif  sebesar  Rp2.874.500,00.  Akibat  dari  koreksi tersebut  mengakibatkan  kenaikan  dalam  penghasilan  kena  pajak  dari  Rp2.241.427.939,36  menjadi Rp2.518.021.523,00, dan pajak penghasilan yang harus dibayar sebesar Rp299.510.257,62 dikurangi dengan  beban  pajak  Rp69.590.000,00  sehingga  jumlah  pajak  terutang  kurang  bayarsebesar Rp229.920.257,62  dengan  demikian    perhitungan  pajak  penghasilan  termasuk  dalam  PPh  pasal  29 tentang pajak kurang bayar.
Commercial  financial  report  and  fiscal  demanded  the  adjustment  because  the  exsistence  of  the differences  as  outcome  and  the  decrease  of  the  constant  activa.  Based  on  those  differences,  this research was aimed to give the representation of the difference between the commercial accounting and  the  taxation  accounting,  explain  those  differences  and  calculate  those  differences  so  that  the writer could arrange the financial report that was agree with the taxation’s rule. The fiscal correction was  used  as  a  tool  on  calculating  the  unpaid  income  tax.  In  this  research,  the  writer  applied  the straight  line  method  and  the  declining  balance  double  on  calculating  the  decrease  of  the  constant activa.  The  calculation  of  the  income  tax  was  calculated  based  on  the  regulation  of  the  income  tax law, section 31E.
The  resullt  of  the  fiscal  correction  research  on  commercial  financial  report  of  the  profit  and  loss showed that its calculation and report had not been agreed with the income tax law yet. It showed that there  were  some  costs  corrected,  they  were  the  cost  of  the  building  decrease  that  was  corrected  as negative about 2.874.500,00 IDR. The cost of the equipments’ decrease that was corrected as positive about  7.243.275,00  IDR.  The  cost  of  the  vehicle’s  decrease  that  was  corrected  as  positive  about 1.734.808,64  IDR.  The  cost  of  the  director’s  salary  that  was  corrected  as  positive  about 54.000.000,00 IDR.  The  back  up  cost  for  the loss  of the credit  that  was corrected  as  positive  about 30.000.000,00 IDR. The cost of the tax was corrected as positive about 69.590.000,00 IDR. The cost of  the  promotion  that  was  corrected  as  positive  about  9.400.000,00  IDR.  Total  of  the  positive corrections were about 171.968.083,64 IDR and the negative correction was about 2.874.500,00 IDR. Because  of  those  corrections,  taxable  income  increased  from  2.241.427.939,36  IDR  to 2.518.021.523,00 IDR and the income tax that should be paid about 299.510.257,62 IDR minus the tax expense about 69.590.000,00 IDR, so the tax underpayment about 229.920.257,62 IDR. So that, the calculation of the income tax incuded into PPh section 29 about the tax underpayment.

## Keywords – Commercial Financial Report of Profit and Loss, Fiscal Correction

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  alat  bagi  pemerintah  di dalam  mencapai  tujuan  untuk  mendapatkan penerimaan  baik  yang  bersifat  langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pajak yang  menjadi  sumber  penerimaan  Negara salah  satunya  adalah  pajak  penghasilan.  Pajak penghasilan  adalah  pajak  yang  dikenakan terhadap  subjek  pajak  atas  penghasilan  yang diterima  atau  diperoleh  pada  tahun  pajak. Pasal  28  ayat  (1)  dan  (7)  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2007  mewajibkan  wajib pajak  dalam  negeri  untuk  menyelenggarakan pembukuan. Sistem dan cara pembukuan yang lazim  di  pakai  di  Indonesia  sesuai  dengan ketentuan  perpajakan  juga  dengan  Prinsip Akuntansi  Indonesia  1984,  yang  telah  diubah menjadi  Standar  Akuntansi  Keuangan  per  1 Oktober  2004,  dan  selanjutnya  cukup  disebut SAK  yang  mengalami  pembaruan  dari  tahun ke tahun. Terdapat perbedaan kepentingan dan tujuan  antara  akuntansi  dan  pajak.  Sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal dalam penentuan  pajak  penghasilan  terutang,  salah satu  tujuan  cara  yang  dilakukanadalahkoreksi. Koreksi yang dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapat laba menurut pajak. Laba pajak dihitung adalah dengan menggunakan  konsep  cara  pengakuan  dan pengukuran  menurut  ketentuan  perpajakan. Cara  yang  digunakan  untuk  membantu menyesuaikan  laporan  keuangan  menurut standard akuntansi dengan peraturan perpajakan  adalah  dilakukan  penyesuaian dalam  perhitungan  penghasilan  kena  pajak atau  biasa  disebut  dengan  rekonsiliasi  fiscal atau  koreksi  fiskal.  Koreksi  fiscal  dibagi menjadi  dua  yaitu  koreksi  fiscal  positif  dan koreksi  fiscal  negatif.  Koreksi  fiskal  dapat menyebabkan  laba  kena  pajak  bertambah (koreksi  positif)  dan  menyebabkan  laba  kena pajak berkurang (koreksi negatif).
Adapun  rumusan  masalah  berdasarkan  latar belakang  diatas  adalah  bagaimana  perlakuan koreksi  fiskal  terhadap  laporan  keuangan komersial sesuai undang-undang pajak
penghasilan untuk menentukan pajak
penghasilan terutang?
Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas  maka penulis  membatasi  masalahnya,  yaitu  sebagai berikut:
1. Pembahasan  yang  dilakukan  hanya  pada koreksi  fiskal  atas  laporan  keuangan komersial yang difokuskan di laporan laba rugi.
2. Data  yang  digunakan  adalah  laporan keuangan komersial yang terdiri dari:
a. Neraca
b. Laporan laba rugi
c. Laporan perubahan ekuitas
d. Laporan arus kas
e. Catatan atas laporan keuangan

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dimulai  dari  pengumpulan, pengolahan,  dan  analisis  dan  penyajian  data yang dilakukan secara sistematis dan objektif.
Sumber Data Dasar-dasar  pemilihan  data  harus  sesuai dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Sumber data  harus  berhubungan,  relevan,  dan  dapat dipertanggungjawabkan,  karena  sumber  data yang  tidak  tepat  dapat  mengakibatkan  data yang  terkumpul  tidak  relevan  dan  kesalahan pemahaman  pembaca  dalam  mengartikan maksud penelitian tersebut. Berikut merupakan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  berdasarkan  cara  memperolehnya antara lain:
1. Data Primer
Data  primer  yang  digunakan  dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara  dengan  pihak-pihak  yang terkait  dengan  masalah  yang  diteliti (informan).  Data  primer  yang  diperoleh peneliti antara lain
a. Standar akuntansi yang digunakan
b. Laporan  keuangan  yang  terdiri  dari neraca,  laporan  laba  rugi,  laporan perubahan  ekuitas,  laporan  arus  kas, dan catatan atas laporan keuangan
2. Data Sekunder
Data  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu:
a. Literatur yang ada di perpustakaan
b. Buku  –  buku  dan  media  internet  yang ada  kaitannya  dengan  topik  yang diteliti
Data  dalam  penelitian  ini  menurut  sifatnya dikelompokan menjadi:
1. Data Kuantitatif
Data  kuantitatif  yang  digunakan  dalam penelitian  adalah  laporan  keuangan  yang digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan terutang terdiri dari:
a. Neraca
b. Laporan laba rugi
c. Laporan perubahan ekuitas
d. Laporan arus kas
e. Catatan atas laporan keuangan
2. Data Kualitatif
Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan untuk mengumpulkan data, mengimpun, mengambil,  atau  menjaring  data  penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara
dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak  yang  bersangkutan  seperti pemilik  dan  pegawai  guna  mendapatkan data  dan  keterangan  mengenai  sejarah perusahaan,  penerapan  akuntansi  dan penerapan  atas  perhitungan  pajak  atas laporan keuangan komersial. Daftar pertanyaan  wawancara  adalah  sebagai berikut:
1. Apakah  memiliki  laporan  keuangan  yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan?
2. Bagaimana  perhitungan  pajak  penghasilan atas laporan keuangan komersialnya?
2. Dokumentasi Dokumentasi  dalam  hal  ini  merupakan pengambilan  data  mengenai  hal-hal  atau variabel. Penulis memperoleh data melalui data-data  yang  telah  dibukukan  dan diarsipkan berupa:
a. Data keuangan
b. Catatan keuangan
c. Kebijakan
d. Profil perusahaan
3. Observasi Observasi ini dilakukan penelitian langsung  di  perusahaan  bersangkutan. Metode  observasi  ini  digunakan  penulis untuk  mengamati  dokumen  dan  catatan
yang  digunakan  sebagai  dasar  dari penelitian antara lain:
a. Laporan keuangan komersial
b. Standar  Akuntansi  Keuangan  yang digunakan
4. Studi Pustaka Pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui  studi  pustaka  adalah  dengan membaca  buku-buku  yang  berkaitan  yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain: a. Buku perpajakan terkait analisis koreksi fiskal
b. Buku akuntansi
c. Standar akuntansi keuangan
d. Peraturan perpajakan
e. Jurnal Penelitian
f. Literature  tentang  penulisan  Tugas Akhir
Teknik Analisis Data Teknik  analisis  data  berikut  merupakan langkah  dan  prosedur  analisis  data  yang dilakukan  dalam  melakukan  penelitian  yang digunakan  untuk  meningkatkan  pemahaman mengenai  materi  terkait  koreksi  fiskal  atas laporan keuangan komersial, yaitu:
1. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui  tahapan  wawancara,  dokumentasi, observasi,  dan  studi  pustaka.  Data-data yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersialnya berdasarkan  standar  akuntansi  keuangan pada terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan  perubahan  ekuitas,  laporan  arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Tahap  perumusan  masalah  dalam  hal  ini peneliti  mengangkat  rumusan  masalah yang  didasarkan  pada  latar  belakang  yang telah  diuraikan  sebelumnya  sesuai  dengan permasalahan yang dihadapi.
3. Tahap  pengolahan  data  yaitu  menentukan akun yang termasuk beda tetap (perbedaan yang  tidak  dapat  diakui  dalam  laporan keuangan fiskal) dan beda waktu (perbedaan yang bersifat sementara).
4. Tahap selanjutnya yaitu melakukan koreksi  fiskal  atas  akun  yang  telah  diolah antara beda tetap dan beda waktu kedalam koreksi  fiskal  positif  (laba  kena  pajak bertambah)  atau  koreksi  fiskal  negatif (laba  kena  pajak  berkurang)  ke  dalam format koreksi fiskal.
5. Tahap  perhitungan  seperti  menghitung laba  kena  pajak  yang  akan  digunakan dalam  perhitungan  pajak  terutang  badan
pada  tahun  tersebut  yang  didasarkan  pada format koreksi fiskal yang telah dilakukan pada  tahap  sebelumnya.  Setelah  diketahui maka langkah selanjutnya adalah menggolongkan  tarif  pajak  yang  sesuai dengan  penghasilan  kena  pajak  sesuai dengan  peraturan  pajak  dan  peraturan pemerintah.  Dasar  pengenaan  tarif  dalam perhitungan  pajak  penghasilan  sesuai dengan  penghasilan  kena  pajak  dan regulasi yang terkait adalahsebagai berikut: a. Penghasilan  Kena  Pajakdibawah  4,8 Milyar  Tarif1% (Pajak Final). RegulasiPeraturan  Pemerintah  Nomor
46  Tahun 2013.
b. Penghasilan  Kena  Pajakantara  4,8 Milyar - 50 Milyar Tarif Proporsional Proporsi Subsidi50% × 25% Proporsi Non Subsidi25%. RegulasiUndang-undang Pajak Penghasilan Pasal 31E c. Penghasilan  Kena  Pajak  diatas  50 Milyar  Tarif25%.  Regulasi  Undang- undang Pajak Penghasilan Pasal 17
6. Penghasilan  kena  pajak  terlebih  dahulu dibulatkan  ke  bawah  dalam  ribuan  rupiah penuh,  selanjutnya  menghitung  besarnya pajak terutang perusahaan dengan rumus:
PPh  badan  Terutang  =  Tarif  Pajak  x Penghasilan Kena Pajak Penghasilan  kena  pajak  yang  dimaksud dalam  Peraturan  Pemerintah  nomor  46 tahun  2013  adalah  omset  yang  diperoleh, sedangkan  untuk  Undang-Undang  nomor 36  tahun  2008  pasal  31E  dan  pasal  17 tentang pajak penghasilan dalam
menghitung pajak penghasilan terutangnya dengan  mengalikan  tarif  dengan  laba sebelum pajak.
7. Tahap  terakhir  yaitu  menyimpulkan  hasil koreksi  fiskal  atas  laporan  keuangan komersial  dan  jumlah  pajak  penghasilan terutang yang harus dibayar sesuai dengan peraturan  pajak  dan  peraturan  pemerintah yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis  Koreksi  Fiskal  Terhadap  Laporan Laba Rugi
Laporan Laba rugi komersial yang dibuat oleh perusahaan  berdasarkan  standar  akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi dan peraturan
perpajakan  memiliki  beberapa  perbedaan untuk  itu  perlu  dilakukan  penyesuaian  fiskal berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.  Penelitian  akan  dilakukan  pada laporan  laba  rugi  komersial  berdasarkan standar  akuntansi.  Fokus  dalam  penelitian  ini adalah  untuk  analisis  koreksi  fiskal  dalam rangka  perhitungan  pajak  penghasilan  badan adalah laporan laba rugi komersial tahun 2016. Data-data  pendukung  terkait  laporan  laba-rugi untuk  tahun  2016  juga  dapat  diperoleh  dan dilampirkan,  sehingga  dapat  dilihat  rincian penyesuaian  fiskal  dan  dilakukan  perhitungan pajak  penghasilan  badan,  untuk  mengetahui apakah  perusahaan  telah  melakukan  koreksi fiskal  sesuai  peraturan  pajak  yang  berlaku dalam  rangka  perhitungan  pajak  penghasilan badan  atau  tidak.  Laporan  laba-rugi  sebagai acuan  penulis  untuk  melakukan  analisis koreksi
fiskal laporan laba rugi.Berdasarkanhasilpenelitian,Laporanlabaru gitelahdibuatberdasarkanstandarakuntansikeua ngan (SAK)dengan perolehan pendapatan atau omset sebesar Rp6.959.000.000,00. Seluruhpengeluaran yang terkaitdengankegiatanoperasionalperusahaanse pertihargapokokpenjualan yang didalamnyaterdapatperhitunganhargapokokpro duksidanseluruhbiayaoperasi yang didalamnyaterdapatbiayaadministrasidanumu msertabiayapemasarantelahdiakumulasidalamp erhitunganlabarugisehingga diperoleh laba bersih usaha sebelum pajak sebesar Rp2.241.427.939,36.

## Hasil  Analisis  Koreksi  Fiskal  Terhadap Laporan Laba Rugi
Perbedaan  pertimbangan  dalam  penyusunan laporan  keuangan  komersial  dengan  aturan perpajakan  menghasilkan  laba  yang  menjadi dasar perhitungan pajak berbeda (laba komersial dan laba fiskal). Perbedaan tersebut terjadi  karena  perbedaan  dalam  pengakuan penghasilan  dan  beban  serta  perbedaan  dalam penggunaan metode akuntansi sehingga menghasilkan  biaya  atau  penghasilan  menjadi lebih  kecil  menurut  fiscal  atau  sebaliknya. Koreksi  fiskal  dibagi  menjadi  dua  yaitu koreksi  fiscal  positif  (jika  laba  kena  pajak bertambah) dan koreksi fiscal negatif (jika laba kena  pajak  berkurang).  Ketentuan  perpajakan mempunyai  criteria  tertentu  dalam  laporan keuangan  dimana  ukuran-ukuran  tersebut dibuat untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara.
Standar  akuntansi  mempunyai  kriteria  dalam pengakuan  dan  pengukuran  data  penyusunan laporan  keuangan  yang  ditujukan  untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan financial suatu  entitas.  Laporan  laba  rugi  diperoleh informasi  mengenai  ketidak  sesuaian  antara biaya-biaya  dan  pendapatan  dengan  ketentuan perpajakan  yang  diatur  dalam  undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan,  maka  perlu  dilakukan  koreksi fiscal  atas  laporan  laba  rugi.  Hasil  penelitian mengoreksi  biaya  –  biaya  penyusutan  atas aktiva perusahaan, diantaranya:
a. Penyusutan
1. Beban Penyusutan Bangunan Perhitungan  penyusutan  bangunan  ini dengan  menggunakan  metode  garis  lurus ( straight line method ) sudah sesuai dengan peraturan  perpajakan.  Biaya  penyusutan bangunan yang diperhitungkan dan dibebankan  oleh  manajemen  perusahaan sebesar Rp11.498.000,00 sedangkan
perhitungan  peneliti  terhadap  penyusutan bangunan ini adalah
sebesar Rp14.372.500,00.Selisih biaya penyusutan bangunan  terjadi  karena  penentuan  umum ekonomis  yang  ditentukan  perusahaan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang  berlaku.Perhitungan  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  penyusutan  komersial lebih kecil dibandingkan penyusutan untuk fiskal  sebesar  Rp2.874.500,00  yang  harus dikoreksi negatif.
2. Beban Penyusutan Peralatan
Metode yang digunakan dalam perhitungan  penyusutan  peralatan  adalah metode saldo menurun yang sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.
Kebijakan  perusahaan  dalam  perhitungan dan  pembebanan  beban  penyusutan  ini adalah sebesar
Rp54.896.400,00.
Perhitungan beban penyusutan yang dilakukan penulis adalah sebesar Rp47.653.125,00. Perbedaan jumlah pembebanan  yang  dilakukan  ini  terjadi karena perbedaan estimasi umur ekonomis yang  digunakan  sebagai  dasar  dalam perhitungan.  Perhitungan  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  penyusutan  komersial lebih  besar  dibandingkan  penyusutan untuk  fiskal  sebesar  Rp7.243.275,00  yang harus dikoreksi positif.
3. Beban Penyusutan Kendaraan
Kebijakan  perusahaan  dalam  perhitungan dan  pembebanan  beban  penyusutan  ini
adalah sebesar
Rp18.308.465,00.
Perhitungan beban penyusutan yang
dilakukan penulis adalah sebesar
Rp16.573.656,00. Perbedaan jumlah pembebanan  yang  dilakukan  ini  terjadi karena perbedaan estimasi umur ekonomis yang  digunakan  sebagai  dasar  dalam perhitungan.  Perhitungan  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  penyusutan  komersial lebih  besar  dibandingkan  penyusutan untuk  fiskal  sebesar  Rp1.734.809,00  yang harus dikoreksi positif.
b. Biaya Gaji Direktur Biaya gaji direktur secara komersial dapat diakui  sebagai  biaya  sedangkan  dalam fiskal tidak dapat diakui sebagai biaya atau termasuk  dalam non  deductible  exspense yang  diatur  dalam  pasal  9  undang-undang nomor  36  tahun  2008  tentang  pajak penghasilan.  Biaya  gaji  direktur  harus dikoreksi positif sebesar Rp54.000.000,00.
c. Biaya Cadangan Kerugian Piutang Biaya  cadangan  kerugian  piutang  yang telah dicadangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah
sebesar Rp30.000.000,00 dengan demikian perusahaan  harus  melakukan  koreksi positif  sejumlah  biaya  yang  dicadangkan. Akuntansi  fiskal  mengatur  bahwa  dalam penghapusan  piutang  dilakukan  pada  saat piutangnya nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan  syarat-syarat  tertentu  yang  diatur dalam peraturan perpajakan.
d. Biaya Pajak Pembebanan pajak yang dilakukan perusahaan  harus  dikoreksi  karena  beban pajak  yang  diakui  merupakan  angsuran pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan  mulai  bulan  Januari  sampai Desember  2016.  Sesuai  dengan  peraturan perpajakan  bahwa  pada  akhir  tahun  harus dilakukan  perhitungan  kembali  maka untuk angsuran pajak yang telah dibayar di koreksi terlebih dahulu. Beban pajak yang harus  dikoreksi  fiskal  positif  adalah sebesar Rp69.590.000,00.
e. Biaya Promosi Biaya  promosi  yang  diakui  perusahaan sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku adalah  sebesar  Rp9.400.000,00  dengan demikian  perusahaan  harus  melakukan koreksi  positif  sejumlah  biaya  promosi. Akuntansi  fiskal  mengatur  bahwa  dalam pengakuan biaya promosi harus dilengkapi
dengan  daftar  nominatif  dengan  syarat- syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan.

## Pajak Penghasilan
1. Pajak Terutang Pajak  penghasilan  terutang  adalah  pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.  Pajak  penghasilan  terutang  yang harus  dibayar  oleh  perusahaan  adalah sebesar Rp299.510.257,62 (Rp104.208.944,96  +  Rp195.301.312,66). Laba  bersih  setelah  pajak  yang  diperoleh perusahaan tahun 2016
sebesar Rp2.218.511.265,38 hasil ini dari perhitungan  laba  kena  pajak  dikurangi jumlah  pajak  terutang  setelah  dilakukan koreksi  fiskal  (Rp2.518.021.523,00  – Rp299.510.257,62).
2. Pajak Lebih Bayar Atau Kurang Bayar Pajak  lebih  atau  kurang  bayar  timbul apabila  pajak  yang  terutang  dalam  suatu tahun  pajak  lebih  kecil  atau  lebih  besar, jika pajak terutang lebih kecil dari jumlah kredit  pajak  maka  setelah  dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi sanksinya,  namun  apabila  pajak  yang terutang  lebih  besar  maka  kekurangan pembayaran  pajak  yang  terutang  harus dilunasi  sebelum  Surat  Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.Pajak  terutang  setahun  yang seharusnya dibayar oleh perusahaan
setelah  dilakukan  koreksi  fiskal  adalah sebesar  Rp299.510.257,62.  Beban  pajak yang telah dibayarkan
adalah Rp69.590.000,00.
Tabel 1. Perhitungan Pajak Lebih Bayar Atau Kurang Bayar Perhitungan Pajak Lebih Atau Kurang Bayar Tahun 2016 Pajak Terutang Rp299.510.257,62 Kredit Pajak Rp69.590.000,00 - Pajak Kurang Bayar Rp299.920.257,62
Perhitungan  diatas  diperoleh  hasil  sebesar Rp299.510.257,62  dan  hasil  tersebut menyatakan  bahwa  pajak  yang  terutang lebih  besar  dari  pada  kredit  pajak  yang
telah dibayarkan, dengan demikian perusahaan harus membayar kekurangannya  membayar  pajak  sebesar Rp229.920.257,62.  Pajak  yang  terutang oleh  perusahaan  tergolong  dalam  kurang bayar  yang  diatur  dalam  undang-undang nomor  36  tahun  2008  pasal  29  maka jumlah  kurang  bayar  tersebut  dilaporkan ke  kantor  pajak  dengan  menggunakan aplikasi atau formulir kekurangan tersebut dilaporkan  di  formulir  induk  (1771  atau 1771/$).

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab sebelumnya  digunakan  sebagai  dasar  dalam menarik  kesimpulan  pada  bab  ini.  Hasil penelitian  terkait  analisis  koreksi  fiskal  atas laporan keuangan komersial untuk menentukan  pajak  penghasilan  terutang  maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Perlakuan  koreksi  fiskal  atas  laporan keuangan  komersial  laba  rugi.  Perbedaan perlakuan koreksi fiskal dengan perhitungan  laporan  keuangan  komersial diantaranya adalah:
a. Biaya  penyusutan  aktiva  tetap  dalam perhitungan  penyusutan  disebabkan adanya perbedaan masa manfaat antara komersial  dan  fiskal.  Aktiva  tetap yang  perlu  dikoreksi  antara  lain bangunan  dikoreksi  negatif  sebesar Rp2.874.500,00.  Peralatan  dikoreksi positif sebesar Rp7.243.275,00. Kendaraan  dikoreksi  positif  sebesar Rp1.734.808,64.
Regulasi terkait dengan penyusutan dalam pajak diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008  tentang  pajak  penghasilan  pasal 11  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis  harta  yang  termasuk  dalam kelompok harta  berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.
b. Biaya  gaji  direktur  yang  secara komersial diakui sebagai biaya sedangkan  dalam  fiskal  tidak  diakui sebagai biaya ( Non Deductible
Exspense )  yang  diatur  dalam  undang- undang  nomor  36  tahun  2008  tentang pajak  penghasilan  pasal  9,  sehingga biaya  gaji  direktur  dikoreksi  positif sebesar Rp54.000.000,00.
c. Biaya  cadangan  kerugian  piutang akuntansi  komersial  mengatur  bahwa penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan sedangkan  dalam  fiskal  penghapusan piutang dilakukan pada saat piutangnya  nyata-nyata  tidak  dapat ditagih  dengan  syarat-syarat  tertentu yang  diatur  dalam  undang-undang nomor  36  tahun  2008  tentang  pajak penghasilan  pasal  6  yang  diperjelas dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor 81/MK.03/2009 sehingga biaya  cadangan  kerugian  piutang dikoreksi positif sebesar Rp30.000.000,00. d. Biaya  pajak  yang  diakumulasi  selama masa Januari sampai Desember.
Pembebanan  biaya  pajak  pada  masa tersebut  merupakan  angsuran  pajak yang  dapat  dikreditkan  yang  termasuk dalam  pajak  penghasilan  pasal  25. Periode  desember  dalam  perhitungan pajak  penghasilan  terutang  badan beban pajak harus dikoreksi agar tidak ada  pengenaan  pajak  ganda,  sehingga biaya  pajak  harus  dikoreksi  positif sebesar Rp69.590.000,00.
e. Biaya  promosi  harus  dikoreksi  karena dalam  fiskal  biaya  promosi  boleh diakui  jika  disertai  daftar  nominatif. Regulasi  yang  terkait  adalah  undang- undang  nomor  36  tahun  2008  tentang pajak penghasilan pasal 6 dan didukung  degan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  02/PMK.03/2010 tentang biaya promosi, sehingga harus dikoreksi positif sebesar Rp9.400.000,00. 2. Penerapan  koreksi  fiskal  atas  laporan keuangan komersial laba rugi menujukkan hasil penghasilan kena
pajak
Rp2.518.021.523,00 Terdapat selisih
antara  fiskal  dan  komersial  sebesar Rp276.593.583,64  (Rp2.518.021.523,00  – Rp2.241.427.939,36).
3. Pengenaan tarif pajak penghasilan terutang adalah  UU  PPh  pasal  31E  dengan  dasar perhitungan pajak penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan terutang setelah koreksi fiskal adalah sebesar Rp299.510.257,62.
4. Perhitungan  jumlah  pajak  kurang  yang diakumulasi atas perhitungan pajak penghasilan  terutang  dikurangi  dengan beban pajak masa Januari sampai
Desember tahun 2016
sebesar Rp229.920.257,62  (Rp299.510.257,62  – Rp69.590.000,00).

## Saran
Saran  yang  dapat  penulis  berikan  berdasarkan kesimpulan  yang  dijadikan  sebagai  acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Perusahaan  memberikan  pelatihan  kepada karyawan  terkait  dengan  keuangan  yang berkelanjutan terkait dengan perkembangan peraturan mengenai perpajakan yang berlaku. 2. Perusahaan dalam melakukan penghitungan penyusutan sebaiknya dilakukan sesuai dengan penyusutan fiskal dari sisi umur manfaat aset, agar tidak ada perbedaan  antara  penyusutan  komersial dan fiskal ditahun berikutnya.
3. Perusahaan membuat daftar nominatif atas penghapusan  piutang  dan  biaya  promosi yang  dilakukan  dengan  klien  agar  biaya cadangan  kerugian  piutang  dan  biaya promosi dapat diakui sebagai biaya dalam fiskal.
4. Perusahaan  membuat  koreksi  fiskal  atas laporan keuangan komersial agar diperoleh  laporan  keuangan  fiskal  yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan  pajak  penghasilan  terutang badan.  Tujuan  koreksi  fiskal  ini  adalah dapat diketahui laporan keuangan berdasarkan  peraturan  perpajakan  tanpa merubah sistem akuntansi yang berlaku di dalam perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Agoes,  Sukrisno  dan  Trinawati,  Estralita. 2013. Akuntansi Perpajakan Berbasis
ETAP. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
[2] Badriyah, Hurriyah. 2015. Praktis
Menyusun  Laporan  Keuangan  :  Buku Praktis  Step  By  Step  Dalam  Menguasai Akuntansi. Jakarta: Vicosta Publising.
[3] B.  Ilyas,  Wirawan,  dan  Suhartono  Rudy. 2012.  Perpajakan.  Jakarta  :  Mitra  Wacana Media.
[4] Diana, Anastasia, dan Setiawati Lilis. 2014. Perpajakan  Teori  dan  Peraturan  Pajak Terkini. Yogyakarta : Andi.
[5] Direktorat  Jendral  Pajak  (2007).  Undang- undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan  Keempat  atas  Undang-undang No.6  Tahun 1983  tentang  Ketentuan  Umum
dan  Tata  Cara  Perpajakan.  Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
[6] Direktorat  Jendral  Pajak  (2008).  Undang- undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan  keempat  atas  Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
[7] Emzir. 2012. Metodologi Penelitian
Kualitatif  Analisis  Data.  Jakarta:  Rajawali Pers.
[8] Hery.  2016.  Mengenal  dan  Memahami Dasar-Dasar  Laporan  Keuangan.  Jakarta  : PT.Grasindo.
[9] Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI).  2014. Standar  Akutansi  Keuangan.  Jakarta  : Jakarta.
[10] Lubis,  Irsan.  2015.  Mahir  Akuntansi  Pajak Terapan  Berbasis  Standar  Akuntansi  dan Ketentuan Pajak Terbaru, Edisi 1. Yogyakarta: Andi.
[11] Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi. Andi: Yogyakarta.
[12] Nazir,  Moh.  2013.  Metode  Penelitian. Cetakan ke-8. Bogor : Ghalia Indonesia.
[13] Pandiangan,  Liberti.  2014.  Administrasi Perpajakan. Jakarta : Erlangga.
[14] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010  Tentang  Biaya  Promosi
Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan
Bruto.
[15] Peraturan Menteri Keuangan Nomor
81/MK.03/2009  Tentang  Pembentukan  Atas Pemupukan  Dana  Cadangan  Yang  Boleh
Dikurangkan Sebagai Biaya.
[16] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta Yang  Termasuk  Dalam  Kelompok  Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.
[17] Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  46  Tahun  2013  tentang  Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
[18] Reeve,  Warren.  Duchac.  Et  al.  2013. Pengantar  Akuntansi-Adaptasi  Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.
[19] Resmi,  Siti.  2014.  Perpajakan.  Jakarta: Salemba Empat.
[20] Rudianto.  2012.  Pengantar  Akuntansi, Konsep  dan  Teknik  Penyusunan  Laporan Keuangan. Jakarta: Erlangga.
[21] Siregar,  Syofian.  2015.  Metode  Penelitian Kuantitatif: dilengkapi Dengan Perhitungan Manual dan  SPSS.  Jakarta  : Prenadamedia Grup.
[22] Sodikin,  Slamet  Sugiri  dan  Riyono,  Bogat Agus.  2014.  Akuntansi  Pengantar  1. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan.
[23] Suandy,  Erly.  2013.  Perencanaan  Pajak. Jakarta : Salemba Empat.
[24] Sumarsan,  Thomas.  2013.  Perpajakan Indonesia, Edisi 3. Jakarta : PT.Indeks.
[25] Syakur.  2015.  Intermediate  Accounting. Jakarta : AV. Publisher.
[26] Waluyo.  2012.  Akuntansi  Pajak.  Jakarta  : Salemba Empat.