## CIVICUS | FKIP UMMat
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 6 No. 1 Maret 2018, hal. 70-78

## PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG -UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Sukardin 1 , Arsyad Abd. Gani 2
1 Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, sukardin47@gmail.com 2 Dosen LLDIKTI VIII Denpasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, arsyad.gani@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 25-Februari- 2018 Disetujui: 27-Maret-2018 Abstrak : Keterbukaan  informasi  publik  merupakan  salah  satu  prinsip  demi  tercapainya pemerintah yang baik dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan  publik  terhadap  penyelenggaraan  negara  dan  Badan  Publik  lainnya sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008.  Tujuan  dalam penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  peran  pemerintah  kabupaten  Dompu  dalam mengimplementasikan  undang-undang keterbukaan informasi publik,  dan kendala-kendala yang  dihadapi  pemerintah  dalam  mengimplementasikan  undang-undang  keterbukaan informasi  publik.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif dengn  pendekatan  deskriptif.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data,  penyajian  data  dan  menarik  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran pemerintah  kabupaten  Dompu  dalam  pengimplementasian  Undang-Undang  No  14  tahun 2008  Keterbukaan  Informasi  Publik  adalah  membantuk  pejabat  pengelolah  informasi  dan dokumentasi  serta  dibentuknya  pula  pejabat  pengelolah  informasi  dan  dokumentasi pembantu serta dibentuknya desa penerangan  informasi publik dengan adanaya lembaga- lembaga  ini  mempermudah  pengimplementasian  undang-undang  keterbukaan  informasi public  dan  masalah  penyelesaian  segketa  informasi  masih  terdapat  kendala-kendala  yang dirasakan oleh pemerintah kabupaten Dompu terutama regulasi antara pemerintah dengan masyarakat desa karena letak geografis yang sulit.
Abstract: Public  information  disclosure  is  one  of  the  principles  for  achieving  good government and public information disclosure is a means of optimizing public oversight of state  administration  and  other  public  bodies  as  mandated  in  Law  No.  14  of  2008.  The purpose  of  this  study  was  to  determine  the  role  of  Dompu  district  government  in implementing public information disclosure laws, and constraints faced by the government in implementing public information disclosure laws. The research method used in this study is qualitative with a descriptive approach. The data collection method used is the method of observation,  interviews  and  documentation.  The  data  analysis  technique  used  is  data reduction,  data  presentation  and  drawing  conclusions.  The  results  showed  that  the  role  of the Dompu district government in implementing Law No. 14 of 2008 on Public Information Openness  was  to  assist  information  and  documentation  management  officials  and  the establishment  of  supporting  information  and  documentation  officials  as  well  as  the establishment  of  public  information  lighting  villages  with  these  institutions  facilitating implementation  the  public  information  disclosure  law  and  the  problem  of  completing  the information  series  are  still  constraints  that  are  felt  by  the  Dompu  district  government, especially the regulation between the government and the village community because of the difficult geographical location.
Kata Kunci: Peran
Pemerintah Keterbukaan Informasi Publik

## ——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Indonesia  adalah  Negara  yang  berkembang  yang dimana sedang berusaha mewujudkan pemerintah yang baik  ( good  governance ). Good  governance sendiri adalah  suatu  kesepakatan  menyangkut  pengaturan negara  yangdiciptakan  bersama  oleh  pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan  yang  baik  secara  umum.  Untuk
mencapai  hal  tersebut  dalam  tata  pemerintahan  di Indonesia,  maka  prinsip-prinsip  good  governance hendaknya  ditegakkan  dalam  berbagai  institusi  penting pemerintahan.Prinsip  good  governance  yang  telah disepakati  oleh  Asosiasi  Pemerintahan  Seluruh Indonesia  (APKASI),  Asosiasi  Pemerintahan  Kota Seluruh  Indonesai  (APEKSI),  dan  Asosiasi  DPRD  Kota Seluruh  Indonesia  (ADEKSI),  yaitu:  partisipasi, penegakan  hukum,  transparansi,  kesetaraan,  daya
tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi  dan  efektifitas,  dan  profesionalisme.  Dengan menegakkan  semua  prinsip  ini,  diharapkan  membawa bangsa  Indonesia  ke  dalam  suatu  pemerintahan  yang bersih dan baik[1].
Keterbukaan  informasi  akan  mendorong  partisipasi publik  yang  merupakan  unsur  penting  dari  good governance.  Istilah  governance  dan  good  governance telah mulai dipublikasikan oleh Bank Dunia pada tahun 1992  yang  diterbitkan  dengan  buku  berjudul: Governance  and  Development.  Di  dalam  publikasi tersebut  governance  diidentifikasikan  “ The  manner  in wich  power  is  exercisedin  the  management  of  a country’s social and economic resources for developmen t“[2]. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana  mengoptimalkan  pengawasan  publik terhadap  penyelenggaraan  negara  dan  Badan  Publik lainnya  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi  Publik.  Keputusan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Nomor  117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatur  bahwa  salah  satu  tugas  Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi[3].
Badan  Publik  adalah  lembaga  eksekutif,  legislatif, yudikatif,  dan  badan  lain  yang  fungsi  dan  tugas pokoknya  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  negara, yang  sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan/atau Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  atau organisasi  nonpemerintah  sepanjang  sebagian  atau seluruh  dananya  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah,  sumbangan  masyarakat,  dan/atau  luar negeri[4].
Di  Indonesia  sendiri  Hak  warganegara  untuk memperoleh  informasi  publik  dijamin  olehUndang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, yaitu  tercantum  dalam  pasal  28F  ayat  3 yang  berbunyi: “Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan  pribadi dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala jenis  saluran  yang  tersedia”.  Salah  satu  sumber  atau penyedia informasi publik tersebut adalah Badan Publik. Keterbukaan  dan  transparansi  informasi  pada  Badan Publikdiatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik  (UU  KIP).  Petunjuk  pelaksanaan  UU  KIP dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  61  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik[5].
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik[6]  telah  disahkan  pada tanggal 30 April 2008. Berbeda dengan undang-undang lain  yang  umumnya  langsung  efektif  setelah  disahkan, Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik  baru akan  efektif  diberlakukan  pada1  Mei  2010.  Waktu  dua tahun  setelah  diundangkan  tersebut  diberikan  untuk Badan-Badan Publik agar mempersiapkan diri menyongsong  implementasi  UU  KIP  karena  undang- undang  yang  terdiri  dari  64  pasal  ini  pada  intinya memberikan  kewajibankepada  setiap  Badan  Publik untuk  membuka  akses  bagi  setiap  pemohon  informasi publik  untuk  mendapatkan  informasi  publik,  kecuali beberapa  informasi  tertentu.  Mengimplementasikan yang  dimaksud  adalah  mempersiapkan  perangkat, sarana dan pra sarana.
Hal  ini  dapat  kita  lihat  pada  tujuan  UU  KIP sebagaimana  tercantum  pada  pasal  3  UU  KIP,  yaitu disalah  satu  ayat  “Menjamin  hak  warga  negara  untuk mengetahui  rencana  pembuatan  kebijakan  publik, program  kebijakan  publik,  dan  proses  pengambilan keputusan  publik,  serta  alasan  pengambilan  suatu keputusan  publik;  Kemudian  Hak  Badan  Publik  dalam menyampaikan informasi tertuang dalam Pasal 6 ayat  1 undang-undang nomor  14  tahun  2008  tentang undang- undang  keterbukaan  informasi  publik  yang  berbunyi “Badan  Publik  berhak  menolak  memberikan  informasi yang  dikecualikan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan”[7].
Pengimplementasian  Undang-undang  No  14  tahun 2008  tentang  keterbukaan  informasi  publik  yang dikoordinir oleh Komisi Informasi (KI) NTB mengingatkan  kepada  seluruh  Bupati  dan  Walikota  di Provinsi NTB menjalankan komitmen terkait percepatan implementasi  Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP). Sesuai  dengan  MoU  bersama  antara  Bupati/Walikota dengan  Gubernur  Provinsi  NTB  tentang  KIP,  seluruh Badan Publik wajib menyiapkan infrastruktur, kelembagaan  dan  anggaran  demi  kelancaran  pelayanan informasi  publik  di  badan  publik  melalui  Road  show. Road  Show  ini  dihajatkan  untuk  menyampaikan beberapa  rekomendasi  atas  hasil  pemeringkatan  Badan Publik  yang  dilakukan  secara  rutin  dalam  tiga  tahun terakhir.  Pemeringkatan  Badan  Publik  ini  merupakan instrumen  monitoring  dan  evaluasi  untuk  mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam mengimplementasikan UU KIP.
Hasil  observasi  bahwa  komisi  informasi  kurang terbuka  dalam  menyebarluaskan  informasi  public  baik tentang  pendidikan,  social  budaya,  kesehatan  dan anggaran  belaja  daerah  untuk  disampaikan  di masyarakat.  Dalam  menyampaikan  informasi  ke  public ada  aspek  penilaian  kepatuhan  Badan  Publik,  yakni, kepatuhan  dalam  mengumumkan  informasi  publik, kepatuhan  dalam  menyediakan  informasi  publik, kepatuhan  dalam  pelayanan  permohonan  informasi publik, dan kepatuhan dalam pengelolaan informasi dan
dokumentasi.  Di  empat  aspek  tersebut,  masih ditemukan beberapa badan publik yang tidak patuh.
Merujuk  pada  hasil  pemeringkatan  badan  publik tahun 2015, meskipun ada peningkatan skor di sejumlah Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID) Kabupaten/Kota, peringkatnya tidak tertolong. Selain itu, masih  ada  PPID  yang  tidak  proaktif  dalam pemeringkatan.  Bahkan,  Kabupaten  Dompu  terpaksa tidak  dinilai,  karena  terlambat  mengirim  hasil  isian instrumen pemeringkatan ke KI Provinsi NTB. Ini salah satu tantangan yang harus diselesaikan oleh Bupati/Walikota.
Komisi Informasi Provinsi NTB (KI NTB) melanjutkan kegiatan workshop pengelolaan dan pelayanan informasi publik  bagi  Kepala  desa  se-kabupaten  di  provinsi NTB.Setelah sukses dengan penyelenggaran di 4 (empat) kabupaten  yang  ada  di  pulau  Lombok,  kini  giliran  KI NTB  datang  menyapa  seluruh  kepala  desa  di  4  (empat) kabupaten  di  pulau  Sumbawa.  Kab.Sumbawa  dan  Kab. Dompu  dua  diantara  empat  kabupaten  yang  ada mendapat kesempatan pertama untuk mengikuti seluruh rangkain  workshop,  di  kabupaten  Dompu  acara workshop  pengelolaan  dan  pelayanan  informasi  publik bagi  kepala  desa  se-kabupaten  Dompu  dipimpin langsung  oleh  ketua  KI  NTB  dan  Koordinator Penyelesasian  Sengketa  Informasi  (PSI)  KI  NTB. Workhsop Pengelolaan  dan  Pelayanan  Informasi  Publik bagi Kepala Desa se-Kabupaten Dompu dilaksanakan di gedung  PKK  Kabupaten  Dompu,  acara  yang  dihadiri langsung oleh Bupati Dompu.
Tujuan yang dingin dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui peran pemerintah kabupaten Dompu dalam  implementasi  Undang-Undang  No.  14  Tahun 2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  dan kendala-kendala  yang  diamlami  pemerintah  dalam mengimplementasikan  Undang-Undang  No.  14  Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## B. METODE PENELITIAN
1. Metode yang Digunakan
Metode  penelitian  yangdigunakan  adalah  metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  yang bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  secara  holistik,  dan dengan  cara  mendeskripsikan  dalam  bentuk  kata-kata dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  ilmiah[8]. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan  untuk  menyelidiki  keadaan,  kondisi  atau hal  lain-lain  yang  sudah  disebutkan,  yang  hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian[9]. 2. Subjek Penelitian
Subjek  penelitian  merupakan  suatu  yang  sangat penting  kedudukannya  dalam  penelitian,  subjek penelitian  harus  ditata  sebelum  peneliti  siap  untuk mengumpulkan  data[9].  Subjek  penelitian  ini  dapat
berupa benda, hal dan orang. Berdasarkan penjelasan di atas  maka  penentuanpenelitian  dilakukan  dengan carapurposive  sampling,  purposivesampling  adalah teknik  penentuan  sampling  dengan  pertimbangan tertentu[10],  dengan  demikian  subjek  dalam  penelitian ini adalah kepala dan staff PPID kabupaten Dompu. 3. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
1) Kualitatif
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang  berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme, digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang alamiyah,  (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen) dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci, pengambilan  sampel  sumber  data  dilakukan  secara purposive  dan  snowbaal,  teknik  pengumpulan  dengan gabungan,  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan hasilpenelitian  kualitatif  lebih  menekan  makna  dari pada generalis.
2) Kuantitatif.
Metode  penelitian  kuantitatif  dapat  diartikan  sebagai metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel  tertentu,  tekhnik  pengambilan  sampel  pada umumnya  dilakukan  secara  random,  penggunaan  data menggunakan  instrument  penelitian,  analisis  data bersifat  kuantitatif/statistik  dengna  tujuan  untuk menguji hipotesis yang telah digunakan.
b. Sumber data Data  primer  adalah  sumber  data  yang  langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini sumber  pertama  atau  data  primer  dari  penelitian  ini adalah  Kepala  PPID  Kabupaten  Dompu.  Data  sekunder adalah  sumber  yang  tidak  langsung  memberikan  data kepada pengumpul data, yaitu berupa dokumen. Data ini berupa dokumen berkaitan tentang pengimplementasian Undang-undang  keterbukaan  informasi  publik,  atau refrensi yang terkait dengan penelitian.
Datadalam penelitian ini dapat diperoleh dari: 1) Place atau  tempat  adalah  sumber  data  yang menyajikan  tampilan  berupa  keadaan  diam  dan bergerak  keduanya  objek  untuk  penggunaan  metode observasi.
2) Data  tertulis  adalah  sumber  data  yang menyajikan  tanda-tanda  berupa    huruf,  angka,  atau symbol-symbol  lain.  Ini  digunakan  pada  metode dokumentasi.
4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yangakan digunakan dalam penelitian  ini  yaitu  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.
a. Observasi Observasi  adalah  pengumpulan  data  atau  keterangan yang  harusdijalankan  dengan  melakukan  usaha-usaha pengamatan  secara  langsung  ke  tempat  yang  akan diselidiki[9].  Bentuk  observasi[11]  yaitu:  observasi partisipasi,  observasi  tidak  terstruktur,  dan  observasi
kelompok.  Dalam  penelitian  ini  observasi  yang  akan diguakan  adalah  observasi  tidak  terstruktur  sebab observasi tidak terstruktur merupakan pengamatan yang dilakukan  tanpa  menggunakan  pedoman  observasi, sehingga  peneliti  mengembangkan  pengamatanya berdasarkan perkembangan dilapangan.
b. Wawancara Wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara  untuk  memperoleh  informasi  dari terwawancara[10].  Jadi  wawancara  adalah  teknik pengumpul data yang dilakukan dengan berdialog secara langsung.Dan  wawancara  yang  digunakan  adalah wawancara  tidak  terstruktur,  menurut  Afifudin, (2012:133)  wawancara  tidak  terstruktur  adalah wawancara  yang  lebih  bebas,  lebih  mendalam,  dan menjadikan  pedoman  wawancara  sebagai  pedoman umum dan garis-garis besarnya saja.
c. Dokumentasi Dokumentasi  adalah  mencari  data  yang  berupa catatan,  transkrip,  buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya[9]. Peneliti menggunakan  metode  ini  untuk  mengumpulkan  data yang  sudah  tersedia  dalam  catatan  dokumen  sebagai data  pendukung  dan  pelengkap  bagi  data  primer  yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. 5. Teknik Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif,  dilakukan pada  saat  pengumpulan  data  berlangsung,  dan  setelah pengumpulan  data  dalam  periode  tertentu[12];[10], berikut tahapan dalam menganalsis data, adalah sebagai berikut:
a. Data reduction (reduksi data)
Data  yang  diperoleh  dari  lapangan  jumlahnya  cukup banyak,  untuk  itu  maka  perlu  dicatat  secara  teliti  dan rinci,  seperti  telah  dikemukakan,  semakin  lama  peneliti di  lapangan,  maka  jumlah  semakin  banyak,  kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan análisis data melalui  reduksi  data.reduksi  data  berarti  merangkum, memilih  hal-hal  yang  pokok,  fokus  pada  hal-hal  yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang  direduksi  akan  memberikan  gambaran  yang  lebih jelas,  dan  mempermudah  peneliti  untuk  melakukan pengumpulan  data  selanjutnya,  dan  mencari  bila diperlukan.  Reduksi  data  dapat  di  bantú  dengan peralatan  elektronik  seperti  komputer  mini,  dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
b. Data display (penyajian data)
Setelah  data  direduksi,  maka  langkah  selanjutnya adalah  mendisplaykan  data  kalau  dalam  penelitian kualitatif  penyajian  data  ini  dapat  dilakukandalam bentuk  tabel,  grafik,  phie  chard,  pictogram  dan sejenisnya.  Melalui  penyajian  data  tersebut,  maka  data terorganisasikan,  tersusun  dalam  pola  hubungan, sehingga  akan  mudah  dipahami.Dalam  penelitian kualitatif,  penyajian data  bisa  dilakuakan  dalam  bentuk uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antara  kategori, flowchard dan dan sejenisnya.
c. Conclusión drawing /(Kesimpulan) Langkah  ke  tiga  dalam  penelitian  kualitatif  adalah penarikan  kesimpulan verifikasi.  Kesimpulan  awal  yang dikemukakanmasih  bersifat  sementara,  dan  akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data  yang berikutnya.  Tetapi  apabila  kesimpulan  yang  ditemukan pada  tahap  awal,  didukung  didukung  oleh  bukti-bukti valid  dan  konsisten  saat  peneliti  kembali  ke  lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan  merupakan  kesimpulan  yang  kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin  dapat  jawab  rumusan  masalah  yang  yang dirumuskan  sejak  awal,  tetapi  mungkin  juga  tidak, karena  seperti  telah  ditemukakan  bahwa  masalah  dan rumusan  masalah  dalam  penelitian  kualitatif  masih bersifat  sementara  dan  akan  berkembang  setelah penelitian berada di lapangan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran  pemerintah  kabupaten  Dompu  dalam implementasi  Undang-Undang  No.  14  Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peran  pemerintah  dalam  menggunakan  keterbukaan informasi  publik  dapat  dilekukan  dengan  berbagai  cara yaitu memberikan pelayanan dengan baik, mensosialisasikan UU tersebut hingga pelosok desa, dan melibatkan  lembaga-lembaga  pemerintah  dan  lembaga sosial.
Hasil  penjelasan  Bapak  Nasaran,  mengungkapkan bahwa;
“ Pengimplementasian undang-undang keterbukaan  informasi  publik  dikabupaten Dompu  sudah  dilakukan  semaksimal  mungkin oleh  pemerintah  kabupaten  lewat  SOP  yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Dompu  sendri.  Sebagaimana  amanat  dari undang-undang  keterbukaan  informasi  publik maupun pemerintahsendiri
untuk
mengoptimalkan pengimplementasian undang- undang yaitu dengan dilakukanya pembentukan  PPID  yang  dimana  salah  satu tugas dari PPID itu sendiriyaitu mengkordinasi dan  mengkonsolidasikan  pengumpulan  bahan informasi  dan  dokumentasi ”.  (Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2018) Bahwa sejak dikeluarkanya undang-undang keterbukaan  informasi  publik  oleh  pemerintah  pusat pemerintah  kabupaten  Dompu  merespon  dengan  baik undang-undang baru tersebut yaitu dengan dibentuknya suatu  lembaga  yang  yang  khusus  menangani  pelayanan informasi  publikitu  sendiri  yaitu  pejabat  pengelola informasi  dan  dokumentasi  (PPID)  serta  dibentuknya pula  PPID  SKPD  atau  PPID  pembatu  agar memaksimalkan  kinerja  pelayanan  informasi  publik  di kabupaten Dompu.
Selanjutnya persiapan yang dilakaukan oleh pemerintah kabupaten Dompu khususnya PPID sebelum mengimplementasikan  undang-undang  keterbukaan informasi publik, menyatakan bahwa “ kami  selakau  PPID  utama  menyiapkan secara  matang-matang  apa  saja  yang

## 74 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 6, No. 1, Maret 2018, hal 70-78
diperlukan  oleh  undang-undang  tersebut termasuk  hal  yang  pertama  kami  lakukan adalah melakukan sosialisasi terhadap berbagai  elemen  lembaga  yang  akan  menjadi PPID  pembantu  agar  dapat  mengoptimalkan pengimplementasian undang-undang itu sendiri ”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2018)
Persiapan yang dilakukan oleh  pemerintah  kabupaten  Dompu  sudah  dilakukan semaksimal  mungkin  yaitu  dengan  dilakukannya sosialisasi  kepada  lembaga-lembaga  pembantu  PPID utama dengan adanya lembaga pembantu ini diharapkan pengimplementasian undang-undang ketrbukaan informasi  publik  berjakan  sesuai  dengan  apa  yang diinginkan.
Pengimplementasian  undang-undang  keterbukaan informasi  publik  dapat  dilakukan  dnegan  berbagai kegiatan seperti berikut penjelasannya
“Beliau  menjawab  bahwasanya  pemerintah kabupaten  Dompu  membentuk  lembaga  PPID yaitu  lembaga  yang  khusus  membahas mengenai  informasi  publik  yang  dimana lembaga  ini  yang  menaungi  lembaga-lembaga yang lainya termasuk lembaga PPID pembantu yang  bertujuan  merampung  semua  data-data informasi  dari  semua  lembaga  yang  ada  di kabupaten Dompu dan selanjutnya pemerintah kabupaten  Dompu  membuat  surat  keputusan standar  opersional  prosedur  yang  dimana didalam  SOP  itu  termuat  peran  pemerintah kabupaten Dompu dalam mengimplementasikan undang-undang
keterbukaan  informasi  publik.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2018) Selanjutnya  peneliti  melanjutkan  wawancara  bersama kepala bidang dengan mengajukan pertanyaan “Bagaiamana tata cara atau alur permohonan informasi?” “ kalau  berbicara  alur  kami  sudah  memilik alur  atau  mekasinisme  yang  harus  dilakukan oleh pemohom informasi yang dimana pertama pemohon mengajukan permintaan informasi ke badan publik baik secara lisan maupun secara surat,  atau  surat  electronic(email)  dan  bisa juga  melalui  telepon  selanjutnya  pemohon menyebutkan  nama  dan  alamat  lengkap  dan jenis  informasi  yang  dibutuhkan,  setelah  itu kami  mencatat  semua  pemohon  informasi meminta  tanda  bukti  kepada  PPID  di  badan publik  bahwa  telah  melakukan  permintaan informasi serta nmor  pendaftaran  permintaan dan  setelah  semua  itu  selesai  dilakukan  PPId memberikan jawaban untuk memenuhi pemohonan  informasi  atau  tidak  memenuhi dengan  disertai  alasan,  dalam  waktu  10 (sepuluh)  hari  kerja  dapat  diperpanjang selama  7  (tujuh)  hari  kerja. ”  (Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2018) Tata cara permintaan informasi atau alur permohonan informasi  bisa  dilakukan  oleh  siapa  saja  yang memebutuhkan  informasi  terkait  dengan  lembaga tertentu  dan  pemohon  informasi  juga  harus  dengan sabar  menunggu  konfirmasi  dari  badan  publik  karna permintaan  informasi  publik  tidak  bisa  langsung diberikan  langsung  begitu  pemohon  meminta  informasi publik.
Sosialisasi  Undang-Undang  tersebut  dilakukan  secara berkala,  menurut  keterangan  kepala  dinas  menyatakan bahwa:
“ seperti  yang  saya  katakana  di  awal  bahwa kami  selaku  pemerintah  kabupaten  Dompu yang  menangani  khusus  mengenai  informasi publik  hal  yang  wajib  kami  lakukan  adalah jelas  melakukan  sosialisasi  terlebihi  dahulu sebelum  kami  mengimplementasikanya  karna ketika  kami  langsung    atau  menerapkan undang-undangnya  maka  masyarakat  akan bingund sebab karena itu kami diawal lahirnya undang-undang  no  14  tahun  2008  tentang keterbukaan  informasi  publik  di  kabupaten Dompu  langkah  yang  kami  siapkan  yaitu melakukan  sosialisasi  terutama  melakukan sosialisasi  pada  PPID  pembantu.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2018) Senada dengan apa yang dijelaskan Kabag Humasyaitu Bapak (Ardiansya, SE) menyatakan bahwa:
“Kalau  berbicara  peran  kami  berperan  disini karna  kami  selaku  PPID  utama  yang  sudah  di percayai  khusus  yang menangani atau  yang menjadi  tombak  utama  bagi  undang-undang baru  ini,dan  sejak  diberikan  keterbukaan informasi  publik  di  daerah  ini  walaupun  pada pelaksaaanya  tertatih  tahih  namun  kami  tetap terus  memberikan  dan  melayani  bagi  siap  yang mengajukan  permohonan  informasi  publik, kemudian  dlam  pengimplenentasian  undang- undang  keterbukaan  informasi  publik  Perlu adanya lembaga khusus yang mengaturnya yaitu PPID  dan  kami  selaku  PPID  kabupaten  yang ditunjuk  menjadi  PPID  utama  dari  PPID  SKPD di kabupaten Dompu, sebagai PPID utamakamimelaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin sehingga kami melakukan sosialisa  terhadap  PPID  SKPD  mulai  dari pemahaman  mengenai  undang-undang  itu sendiri  serta  bagaimana  tatacara  atau  alur permohonan  informasi  baik  untuk  pemohon dari  suatu  lembaga  maupun  personal  atau individu  bahkan  dalam  skala  Desa  dibentuk DPIP (Desa penderang informasi publik) tujuan dari  dibentunya  DPIP  ini  yaitu  mengacu  pada pentingnya  akselerasi  keterbukaan  informasi publik  di  Desa  serta  menindaklanjuti  lounching Desa  inovasi  pada  acara  Desa  benderang informasi publik tingkat Provinsi NTB.”
Dalam  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang disusun  pemerintah  dompu  sudah  layak  dikatakan sebagai pemerintahan yang good governance .
a. Asas pelayanan informasi publik
1) Transparansi  yaitu  bersifat  terbuka,  mudah  dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan  disediakan  secara  memadai  serta  mudah dimengerti;
2) Akuntabilitas  dapat  dipertanggung  jawabkan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3) Kondisional sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi  dan  penerima  pelayan  dengan  tepat berpegang pada prinsip efesiensi dan efektifitas.
4) Partisipatif  mendorong  peran  serta  masyarakat dalam  peningkatkan  pelayanan  informasi  publik
degan  memperhatikan  aspirasi,  kebutuhan  dan harapan masyarakat.
5) Kesamaan  hak  tidak  memebedakan  status  sosial ekonomi,  kebudayaan,  pangkat,  suku,  ras,  agama, golongan, dan gender;
6) Keseimbangan  hak  dan  kewajiban  pemberi  dan penerima  pelayanan  publik  harus  memenuhi  hak dan kewajiban masing-masing pihak.
b. Adapun  standar  pelayanan  informasi  publik dilingkungan pemerintah kabupaten
Dompu saebagai berikut:
1) Operasional pelayanan informasi publik
2) Untuk melaksanakan tugas pelayanan informasi  publik  PPID  kabupaten  Dompu didukung  oleh  kesektarian  dan  desk  layanan informasi  untuk  pejabat  pegelola  informasi dan dokumentasi (PPID) SKPD
3) Desk informasi publik
4) Untuk  memahami  dan  melayani  permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) wajib menyediakan desk layanan informasi.
5) Waktu pelayanan informasi
a. Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID  pemerintah  kabupaten  Dompu menetapkan waktu pemberian palayanan  informasi  pada  hari  dan jam kerja.
b. Mekanisme  permohonan  informasi publik:
(1) Pemohon  informasi  datang  kedesk  layanan informasi  yang  berada  di  PPID  kabupaten atau  PPID  SKPD  dan  mengisi  formulir permintaan  informasi  dengan  melampirkan foto  copy  KTP  pemohon  dan  pengguna informasi  (sebagaimana  formulir  pada lampiran)
(2) Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik
(3) Petugas  memproses  permintaan  pemohon informasi  publik  sesuai  dengan  formulir permintaan  informasi  publik  yang  telah ditanda-tangani  oleh  pemohon  informasi publik
(4) Petugas  memenuhi  permintaan  informasi sesuai  dengan  yang  diminta  oleh  pemohon. Apabila informasi yang diminta masuk dalam informasi yang dikecualikan,
PPID
menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku;
(5) Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi  publik  kepada  pemohon  informasi publik.
6) Jangka waktu penyelesaian:
(1) Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan  pemohon  informasi  publik dilakukan  setelah  pemohon informasi  publik publik  memenuhi  persyaratan  yang  telah ditentukan;
(2) Waktu  penyelesaian  dilaksanakan  paling lambat  10  (sepuluh)  hari  kerja  permohonan diterima  oleh  PPID,  selanjutnya  PPID  wajib
menanggapi  pemerintaan  informasi  melalui pemberitahuan  tertulis,  pemberitahuan  ini meliputi pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan  ini  meliputi  permintaan informasi  diterima,  permintaan  informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan  permohonan  diterima  atau ditolak  (sebagaimana  form  2  pada  lampiran keputusan ini);
(3) Apabila  PPID  membutuhkan  perpanjangan waktu,  maka  selambat-lambatnya  7  (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan;
(4) Apabila  permohonan  informasi  diterima, maka  dalam  surat  pemberitahuan  juga dicantumkan materi informasi yang diberikan  format  informasi,  apakah  dalam bentuk  soft  copy  atau  data  tertulis,  sserta biaya  apabila  dibutuhkan  untuk  keperluan pengadaan  atau  perekam.  Bila  permintaan infromasi  ditolak,  maka  dalam  surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan undang-undang keterbukaan  informasi  publik  (sabagaimana form 4 pada lampiran keputusan ini)
7) Biaya/Tarif PPID  menyediakan  informasi  publik tanpa  dipungut  biaya.  Untuk  penggunaan atau  perekam,  pemohon  informasi  dapat melakukan  pengadaan  atau  perekam  sendiri disekitar  lokasi  PPID  atau  menyediakan CD/VCD  atau  flash  disk  untuk  perekaman data atau informasi
Kompetensi pelaksanaan layanaan informasi
PPID  dalam  melaksanakan  pelayanaan informasi  dibantu  oleh  pejabat  fungsional aspirasis,  pustakawan,  pranata  humas,  dan pranata  komputer.Untuk  petugas  desk layanaan  informasi  diutamakan  memiliki kompetensi pengetahuan mengenai peraturan  perundang-undangan  keterbukaan informasi  publik  dan  palayanan  publik  serta keterampilan  komunikasi  yang  memadai sehingga  terwujud  pelayanan  simpatik, ramah  serta  humanis  dalam  pelaksanaan tugas layanan informasi.
8) Laporan operasional layanan informasi (1) Pengelolaan  penyelenggaraan  pelayanan informasi  dilakukan  melalui  perbuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan  informasi.  Petugas  pelayanan informasi membuat laporan hasil pelaksanaan  tugas  pelayanan  informasi, sekurang-kurangnya dalam waktu 17 hari sekali dan disampaikan kepada koordinator  unit  pelayanan  informasi bagi  PPID  kabupaten  atau  bagian pelayanan  informasi  bagi  PPID  SKPD (sebagaimana  form  5  pada  lampiran keputusan ini);
(2) Sekretariat (unit layanan informasi) atau bagian  pelayanan  informasi  PPID  SKPD membuat  laporan  hasil  pelaksanaan pelayanan  informasi  kepada  pejabat pengelola  informasi  dan  dokumentasi sekurang-kurangnya 30 hari sekali;

## 76 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 6, No. 1, Maret 2018, hal 70-78
(3) PPID SKPD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pelayanan informasi kepada PPID  kabupaten  sekurang-kurangnya dalam waktu 90 hari;
(4) PPID  kabupaten  menyampaikan  laporan kepada  bupati  selaku  penanggungjawab PPID  melalui  sekretaris  daerah  paling lambat  3  (tiga)  bulan  setelah  tahun pelaksanaan anggaran berakhir;
(5) Laporan  sebagaimana  dimaksud  pada huruf  „d‟  tembusannya  disampaikan kepada komisi informasi provinsi;
(6) Laporan  hasil  pelasksanaan  pelayanan informasi memuat:
• Gambaran umum kebijakan pelayanan  informasi  publik di  badan publik;
• Gambaran umum pelaksanaan pelayanan  informasi  publik,  antara lain:
(7) Sarana dan prasarana pelayanan informasi  publik  yang  dimiliki  beserta kondisinya;
(8) Sumber  daya  manusia  yang  menangani pelayanan  informasi  publik  beserta kulifikasinya;
(9) Anggaran  pelayanan  informasi  serta laporan penggunannya;
(10)Rincian  pelayanan  informasi  publik masing-masing yang meliputi :
 Jumlah  dan  jenis  permohonan informasi publik;
 Waktu  yang  diperlukan  dalam memenuhi setiap permohonan informasi  publik  dengan  klasifikasi tertentu;
 Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagaian atau seluruhnya, dan
 Jumlah dan jenis keberatan pemohon  informasi  dan  sengketa informasi.
(11) Keberatan dan penyelesaian sengketa Setiap pemohon informasi dapat mengajukan  keberatan  kepada  atasan PPID berdasarkan alasan-alasan:
 Penolakan  permintaan  informasi berdasarkan  alasan  pengecualian sebagaimana  dimaksud  pasal  17 undang-undang keterbukaan informasi publik
 Tidak disediakanya informasi berkala sebagaimana  dimaksud  pasal  9 undang-undang keterbukaan informasi publik
 Tidak  ditanggapinya  permintaan informasi
 Permintaan  informasi  ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
 Tidak terpenuhinya permintaan informasi
 Pengenaan  biaya  yang  tidak  wajar, dan atau
 Penyampaian informasi yang melebihi  waktu  yang  diatur  dalam
undang-undang keterbukaan informasi publik.
Pengimplementasian  Undang-Undang  No  14  tahun 2008  Keterbukaan  Informasi  Publik  dapat  menjamin serta  membuka  akses  informasi  hingga  partisipasi masyarakat  diharapkan  akan  lebih  membuka  proses transparansi dan keterbukaan,yang pada gilirannya akan bermuara pada akuntabilitas semua badan publik. Tiap- tiap Badan Publik memiliki tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi yang berbeda. Maka dari itu undang- undang  KIP  memberi  keleluasaan  bagi  Badan  Publik untuk menyusun mekanisme pelayanan dan pengelolaan informasi  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  7  UU  KIP yakni :
a. Badan  Publik  wajib  menyediakan,  memberikan dan/atau  menerbitkan  informasi  publik  yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
b. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
c. Untuk  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2),Badan  Publik  harus membangun dan mengembangkan sistem informasi  dan  dokumentasi  untuk  mengelola informasi  publik  secara  baik  dan  efisien  sehingga dapat diakses dengan mudah.
d. Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis  setiap  kebijakan  yang  diambil  untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
e. Pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (4)  antara  lain  memuat  pertimbangan  politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
f. Dalam  rangka  memenuhi  kewajiban  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (4) Badan  Publik  dapat  memanfaatkan  sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.
Sejalan dengan pendapat Mintzberg[13];[14] mengungkapakan  bahwasanya  ada  tiga  peran  yang dilakukan  pemimpin  dalam  organisasi  yaitu  salah satunya peran antara pribadi (interpersonal role) dalam peran  ini  atasan  harus  bertindak  sebagai  tokoh  dan pemimpin  sebagai  penghubung  agar  organisasi  yang dikelolanya  berjalan  dengan  lancar.  Dalam  hal implementasi  peneliti  menggunakan  pendapat  Usman yang  mengatakan  bahwa  impelementasi[15]  adalah bermuara  pada  aktivitas,  aksi,  tindakan,  atau  adanya, mekanisme suatu sistem dan ini sesuai dengan apa yang dilakukan  oleh  pemerintah  kabupaten  Dompu  yaitu dengan melakukan pembentukan PPID SKPD atau PPID pembantu serta DPIP dan adanya suatu surat keputusan bupati  kabupaten  Dompu  nomor  245  tahun  2013  yaitu keputusan standar operasional prosedur.
2. Kendala-kendala
dalam
mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan Dompu .
Kendala  merupakan  salah  tantangan  terbesar  bagi pemerintahan masyarakat Dompu dalam mengupayakan menyampaikan  segala  kegiatannya  baik  masalah pendidikan,  sosial,  ekonomi,  budaya,  anggaran  belanja daerah serta kebijakan-kebijakan pengembangan
pemerintahan.  Menurut  Bapak  Nasran  menyatakan bahwa:
“berbicara  kendala  dalam  pengimplementasian undang-undang keterbukaan informasi publik jelas ada kendala yaitu banyaknya laporan yang datang dari  kami  mengenai  PPID  SKPD  yang  masih kurang  SDM  dalam  pemahaman  undang-undang keterbukaan  informasi  publik  itu  sendiri  dan kurang  pahamya  terhadap  tugas  dan  fungsi sebagai  PPID  pembantu  sehingga  pemohon informasi  langsung  datang  ke  kami  yaitu  di  PPID utama  dan  itu  agak  menghambat  pekerjaan  kami sealaku  PPID  utama,  dari  situ  kami  melakukan pengevaluasi kembali yaitu mengadakan workshop dengan memberikan pemahaman mengenai hakikat  dari  undang-undang  keterbukaan  itu sendiri dan keterbatasan anggaran yang dirasakan oleh  PPID  kabupaten  Dompu  mengharuskan pengimplementasian tidak semaksimal sperti yang diharapkan sehingga sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik tidak bisa dilaksanakan  secara  optimal.  Kedua  mengenai anggaran  dana  yang  disediakan  masih  kurang karna sebagian besar pemohon informasi meminta informasi  dalm  bentuk  soft  copy  dan  itu membutuhkan  dana ”.  (Wawancara  dilakukan  pada tanggal 29 Februari 2018)
Bahwasanya  pengimplementasian  undang-undang secara  umum  tidak  semestinya  berjalan  dengan sempurna  begitu  pula  dalam  pengimplementasian undang-undang keterbukaan infomasi publik di lingkup kabupaten Dompu yang selama proses pengimplementasianya  terdapat  beberapa  kendala  yang dialami oleh pemerintah Dompu sendiri lebih khususnya PPID yang mana dalam hal ini adanya kendala dalam hal anggaran  dan pemahamanan  mengenai undang-undang keterbukaan  itu  sendiri,  namun  dalam  hal  ini pemerintah  kabupaten  Dompu  khususnya  PPID  tidak seutuhnya menghambat pengimplementasianya.
Selanjutnya berkaitan dengan permasalahan mengenai  sengketa  informasi  yang  terjadi  selama pengimpelentasian undang-undang keterbukaan informasi, menunjukkan bahwa:
“ Ada,  bahkan  ada  beberapa  sebagian  sampai naik  ke  sengketa  informasi  provinsi  karena  belum puas  dengan  putusan  yang  diberikan  oleh  atasan PPID  itu  sendiri  akan  tetapi  berkat  musyawara mufakat atau mediasi yang kami lakukan bersama- sama  akhirnya  bisa  diselesaikan  dankami  bisa memenuhi  apa  yang  menjadi  permintaan  dari pemohon  informasi .”  (Wawancara  dilakukan  pada tanggal 29 Februari 2018)
Dalam  hal  ini  tata  cara  permohonan  informasi pemerintahan  dompu  memiliki  tata  cara  penyelesaian sengketa    informasi  yaitu:  Pertama,  si  keberatan diajukan  kepada  atasan  PPID.  Kedua,  atasan  PPID memberikan  keputusan  atau  tanggapan  atas  pengajuan keberatan  tersebut  paling  lambat  30  hari  kerja  setelah diterimanaya  keberatan  secara  tertulis  disertakan bersama/tanggapan  tersebut  dan  apabila  pemohon informasi  tidak  puas  maka  pemohon  mengajukan sengketa  ke  komisi  informasi  selambat-lambatnya  yaitu 14  hari  kerja  sejak  diterimanya  keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID.
Kegiatan  pemerintah  kabupaten  Dompu  khususnya PPID ketika pemohon tidak memahami alur permohonan informasi, menurut kepala dinas menyatakan bahwa:
“ ketika pemohon tidak memahami alur permohonan  informasi  maka  kami  menjelaskan dan  mengarahkan  si  pemohon  karena  itu  adalah salah satu tanggung jawab kami untuk bagaimana si pemohon informasi memenuhi alur permohonan informasi  namu  selama  ini  tidak  banyak  yang merasakan kebingungan dengan alur permohonan informasi  walupun  ada  karena  kami  selalu memasang  poster  tentang  bagaimana  tata  cara pemohon  informasi  mulai  dari  langkah  awal sampai akhir. ” (Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Februari 2018)
Sementara  kendala  yang  dihadapi  pemerintah kabupaten  Dompu  khususnya  PPID  utama  menemukan permasalahan  antara  PPID  pembantu  dan  pemohon informasi, yakni:
“ yang kami lakukan adalah menengahi keduanya karna kami selaku PPID utama berperan penting dalam hal ini dan kami perlu tau juga apa yang menjadi titik permasalahan dari kedua belah pihak  setalah  itu  kami  memediasi  dan  megadakan musyawara  dan  mufakat  agar  permasalahan  bisa di selesaikan dan pemohon informasi mandapatkan apa yang dibutuhkan .” (Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Februari 2018)
Berbagai kendala-kendala
dalam mengimplementasikan  undang-undang  keterbukaan informasi  publik  yang  diuraikan  di  atas,  ada  beberapa kendala yaitu;
a. Kurangya  pemahaman  yang  terjadi  di  PPID SKPD terkait dengan undang-undang keterbukaan  informasi  publik  sehingga pemerintah  kabupaten  Dompu  melakukan kegiatan  workshop,  kegiatan  workshop  ini dilakukan  demi  memaksimalkan  kierja  kerja dalam  mengimplementasikan  undag-undang keterbukaan informasi publik.
b. Masih kurangya  fasilitas  yang  memadaiuntuk menjalankan  undang-undang  keterbukaan informasi  publik  seperti  sarana  prasarana yaitu  penyediaan  akses  internet,  komputer dan scanner.
c. Keterbatasan  dana  sebenarnya  setiap  SKPD sudah  meng  ajukan  dalam  anggaran  tahunan merek  akan  tetapi  memang  mungkin jumlahnya  masih  belum  mencukupi  untuk mendukung  semua  itu,  sehingga  kedepan pengajuan  anggaran  untuk  operasional  PPID ini  perlu  disesuaikan  sehingga  bisa  berjalan sesuai dengan harapan

## D. SIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  peran pemerintah kabupaten Dompu dalam mengimplementasikan  Undang-undang  no  14  tahun 2008  tentang  keterbukaan  informasi  publik  sudah berjalan  seoptimal  dan  semaksimal  mungkin  dilakukan oleh  pemerintah  kabupaten  Dompu  dengan  itu terbentunya  PPID  utama,  PPID  pembantu  dan  DPIP. Pembentukan  berbagai  lembaga  yang  dilakukan  oleh
pemerintah kabupaten Dompu termasuk langkah dalam mengimplementasikan  Undang-undang  keterbukaan informasi  publik  serta  adanya  standar  Operasional Prosedur.
Kendala-kendala dalam mengimplementasian undang-undang  keterbukaan  informasi  publikyaitu terkadang  terjadi  ketidakpuasan  dalam  lingkup  PPID SKPD  yang  dimana  kurangnya  pemahaman  mengenai hakekat  dari  undang-undang  itu  sendiri  sehingga  yang terjadi  pemohon  memohon  langsung  informasi  yang dibutuhkan  kepada  PPID  utama,  berkaitan  dengan  itu keterbatasan  anggaran  juga  menjadi  penghambat  bagi petugas PPID baik PPID utama maupun PPID SKPD.
Penulis merekomendasikan beberapa yakni:
(1) Pemerintah  daerah  Dompu  terusnya  melakukan sosialisasi  atau  evaluasi  terkait  pemahaman terhadap  undang-undang  keterbukaan  informasi publik terhadap PPID SKPD.
(2) Perlunya  perbaikan  sarana  serta  fasilitas  dalam mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik.
(3) Perlunya  memiliki  website  resmi  untuk  PPID kabupaten  Dompu  agar  pemohon  informasi  bisa mengetahui informasi mengenai PPID itu sendiri.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada pembimbing, dan editor jurnal ini yang senantiasa memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga artikel ilimiah ini selesai dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] S. Aisyah and E. Savitri, “Pengaruh Good Governance, Gaya  Kepemimpinan,  Komitmen  Organisasi  dan Budaya  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah  (Studi  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kampar),” J. Online Mhs. Bid. Ilmu Ekon. , vol. 1, no. 2, pp. 1–16, 2014.
[2] M.  S.  Grindle,  “Good  enough  governance:  poverty reduction  and  reform  in  developing  countries,” Governance , vol. 17, no. 4, pp. 525–548, 2004.
[3] B.  Rakhmat,  L.  Agustino,  and  K.  S.  Nugroho, “Implementasi  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  Di Kabupaten  Pandeglang  (Studi  Pada  Pejabat  Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi  Kabupaten  Pandeglang).” Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014.
[4] R.  D.  Prabowo,  D.  G.  Manar,  and  S.  Adhi,
“Implementasi Undang-Undang
Keterbukaan
Informasi  Publik  dalam  Upaya  Mewujudkan  Good Governance  (Kajian  Tiga  Badan  Publik:  Bappeda, DPKAD  dan  Dinas  Pendidikan  Kota  Semarang),” J. Polit. Gov. Stud. , vol. 3, no. 3, pp. 187–195, 2014.
[5] T.  S.  Kaihatu,  “Good  corporate  governance  dan penerapannya  di  Indonesia,” J.  Manaj.  dan kewirausahaan , vol. 8, no. 1, pp. 1–9, 2006.
[6] R.  Indonesia  and  D.  K.  dan  Informatika, Undang- undang  Republik  Indonesia  nomor  14  tahun  2008 tentang  keterbukaan  informasi  publik .  Departemen Komunikasi dan Informatika, 2008.
[7] K.  Kamaliah,  “Implementasi  Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota
Samarinda,” J. Ilmu Pemerintah. , vol. 3, no. 2, 2015.
[8] L. J. Moleong, Metodologi penelitian . 1999.
[9] A.  Suharsimi,  “Prosedur  penelitian  suatu  pendekatan praktik,” Jakarta: Rineka Cipta , 2006.
[10] P. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . 2013.
[11] H.  M.  Burhan  Bungins,  “Penelitian  Kualitatif: Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik,  dan  Ilmu sosial.” Jakarta: Kencana Prenama Media Group, 2007.
[12] M.  B.  Milles,  “Huberman.  1984.  Qualitative  Data Analysis.” London: Sage Publication.
[13] H. Mintzberg, Mintzberg  on management: Inside  our strange  world  of  organizations .  Simon  and  Schuster, 1989.
[14] K.  Kartono, Pemimpin  dan  kepemimpinan .  Rajawali Pers, 2018.
[15] S.  Nurdin  and  M.  B.  Usman, Guru  Profesional  & Implementasi Kurikulum . Ciputat Pers, 2002.