Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa

## PERENCANAAN PERATURAN ZONASI  DI KAWASAN KONSERVASI
(STUDI KASUS PECINAN SEMARANG)
Jamilla Kautsary
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung Semarang Penulis Korespondensi e-mail : jamilla@unissula.ac.id

## ABSTRACT
Zoning regulations for spatial planning in Indonesia are an integral part of the Spatial Detail Plan. The  zoning  regulation  serves  as  a  technical  reference  for  the  utilization  and  control  of  spatial  utilization. This is done to maintain the use of space that develops in accordance with the characteristics of the zone and to  minimize  negative  impacts.  Traditional  Chinatown  settlements  have  certain  characteristics  that  develop according to historical and spiritual factors of the community. Behind this characteristic is a meaning that is considered very important for this community, so that it cannot be arbitrarily arranged. This paper examines zoning  regulations  implemented  in  the  Semarang  Chinatown  area  and  how  far  the  local  characteristics  of the zone are used as a consideration of planning zoning regulations for spatial use in the region. This paper uses  a  rationalistic  qualitative  deductive  approach  with  empirical  description  techniques.  Some  important findings  identified  from  this  paper  are:  first  zoning  regulations  applied  in  the  Spatial  Detail  Plan  are  still minimal and limited to the determination of  spatial functions, the  network system that serves  related to the basic  coefficient  of  build,  height  of  the  building.  Both  unique  characteristics  that  must  be  considered  in zoning arrangements in Chinatown such as activity grouping, spatial use rules, especially in skewers zones, and  rules  of  space  use  around  places  of  worship  or  sanctified  spaces,  building  height  and  coefficient  of existing buildings have not been considered at all. Recommendations that can be given from this paper are that  the  minimum  zoning  regulation  components  that  apply  in  Indonesia  according  to  the  applicable standards  are  applied  with  special  consideration  of  the  unique  characteristics  of  the  region  in  the  spatial arrangement.
Keywords : Zoning , Conservation , Traditional, Chinatown

## ABSTRAK
Peraturan zonasi dalam penataan ruang di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana  Detail  Tata  Ruang.  Peraturan  zonasi  tersebut  berfungsi  sebagai  rujukan  teknis  untuk  pemanfaatan dan  mengendalikan  pemanfaatan  ruang.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mejaga  agar  pemanfaatan  ruang  yang berkembang tetap sesuai dengan karakteristik zona serta untuk meminimalkan dampak negatif. Permukiman tradisional Pecinan  memiliki karakteristik tertentu  yang berkembang sesuai faktor  kesejarahan dan spiritual dari  masyarakatnya.  Dibalik  karakteristik  yang  ada  ini  terselip  makna  yang  dianggap  sangat  penting  bagi komunitas  ini,  sehingga  tidak  bisa  sembarangan  untuk  diatur.  Tulisan  ini  mengkaji  peraturan  zonasi  yang dilakukan  di  kawasan  Pecinan  Semarang  dan  seberapa  jauh  karakteristik  lokal  zona  digunakan  sebagai pertimbangan  perencanaan  peraturan  zonasi  pemanfaatan  ruang  di  kawasan  tersebut.  Tulisan  ini menggunakan pendekatan deduktif kualitatif rasionalistik dengan teknik deskripsi empiris. Beberapa temuan penting  yang  terindentifikasi  dari  tulisan  ini  adalah:  pertama  peraturan  zonasi  yang  diterapkan  dalam Rencana  Detail  Tata  Ruang    masih  minim    dan  terbatas  pada  penentuan  fungsi  ruang,  sisten  jaringan  yang melayani  terkait  koefisien  dasar  bangun,  ketinggian  bangunan.  Kedua  karakteritik  unik    yang  harus dipertimbangkan dalam pengaturan zonasi di Pecinan seperti  pengelompokan kegiatan, aturan pemanfaatan ruang khususnya di zona tusuk sate, dan aturan pemanfaatan ruang disekitar tempat peribadatan atau ruang- ruang  yang disucikan, keinggian bangunan dan koefisien bangunan eksisting belum di pertimbangkan sama sekali.   Rekomendasi  yang  bisa  diberikan dari  tulisan  ini  adalah  minimal  komponen  peraturan zonasi  yang berlaku di Indonesia sesuai standarat yang berlaku diterapkan dengan pertimbangan khusus karakteristik unik kawasan dalam pengaturan ruang.
Kata kunci:  Zonasi, Konservasi, Tradisional, Pecinan

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang
Peraturan  zonasi  dalam  ketentuan  perundangan    penataan  ruang  di  Indonesia merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  Rencana  Detail  Tata  Ruang.  Peraturan zonasi  tersebut  berfungsi  sebagai  rujukan  teknis  untuk  pemanfaatan  (investasi)  dan mengendalikan  pemanfaatan  ruang  (Peraturan  Pemerintah  No.  15  Tahun  2010  tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang). Peran penting aturan zonasi  adalah untuk mejaga agar pemanfaatan  ruang  yang  berkembang  tetap  sesuai  dengan  karakteristik  zona  (sesuai dengan rencana) serta untuk meminimalkan dampak negatif (Peraturan Mentri PU No. 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota)
Peraturan  zonasi  sesuai dengan peraturan tersebut, memuat  apa  yang boleh, boleh bersyarat,  boleh  terbatas  dan  yang  tidak  boleh  di  lakukan  pada  zona  tertentu.  Ketentuan- tetentuan  zonsi  tersebut  tentu  akan  berbeda  aturanya  di  setiap  zona  pemanfaatan, tergantung pada karakteristik zona. Demikian juga halnya dengan zona-zona pada kawasan yang sudah ditetapkan sebagai bagian kawasan konservasi di Kota Semarang.
Pada  kasus  pengaturan  zona  di  kawasan  Semarang  Tengah  khususnya  pada kawasan  Pecinan  karakteristik  unik  zona  sebagai  bagian  permukiman  tradisional  etnis Tionghoa  belum  dipertimbangkan.  Kawasan  ini  sesuai  dengan  Perda  No.  14  tahun  2011 tentang  RTRW  Kota  Semarang  2011-2031  diarahkan  sebagai  kawasan  Perkantoran  dan Perdagangan  dan  Jasa  (Pasal  10  ayat  (2))    serta  merupakan  bagian  dari  kawasan  Cagar Budaya (Pasal 69). Sementara pada Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang (Bagian Wilayah Kota I) peruntukan ini di rincikan menjadi fungsi- fungsi:  permukiman,    perdagangan  dan  jasa,    campuran  perdagangan  dan  jasa, permukiman,  perkantoran,  spesifik/budaya.
Belum  adanya  pertimbangan  karakreistik  unik  zona  ini  pada  perkembangan pemanfaatan utamanya dalam upaya konservasi kawasan kemudian memunculkan adanya konflik  aktivitas  yang  berdimensi  ruang  dan  waktu  (Jamilla  Kautsary,  2006).  Hal  ini dikarenakan  karakteristik  unik  kawasan  kurang  dikenali.  Guna  menghindari  adanya konflik  dan  dampak  negatif  terkait  dengan  upaya  konservasi  kawasan  cagar  budaya  dan mengarahkan agar zona perkembangan sesuai dengan  karakteristik lokal zona maka perlu kiranya  untuk  mengkaji  mengkaji  peraturan  zonasi  yang  ditetapkan  di  kawasan  tersebut serta  melihan  seberapa  jauh  karakteristik  lokal  zona  di  pertimbangan  perencanaan
peraturan zonasi pemanfaatan ruang di kawasan tersebut dalam penyusunan rencana detail tata ruang (RDTRK ). Manfaat yang diharapkan dari tulisan ini adalah:
a) Memelihara  karakteristik unik zona yang telah terbentuk dari tinteraksi positif antara ruang dan masyarakat  tetap bisa terjaga dengan baik.
b) Mencegah  munculnya  dampak  negatif  dari  kegiatan  baru  yang  tidak  sesuai  dengan karakteristik zona.
1.2.Kajian Teori
1.2.1. Peraturan  Zonasi
Zoning    secara  umum    diartikan  sebagai  bentuk  pembagian  lingkungan  kota  ke dalam  zona‐zona  dan    menetapkan pengendalian  pemanfaatan  ruang/  memberlakukan ketentuan  hukum  yang    berbeda‐beda  (Zulkaidi,  dan  Petrus  Natalivan.,  2008).  Zonasi dikawasan  Konservasi  merupakan  pembagian  lokasi  yang  mengacu  pada  apa  yang  dapat dan  tidak  dapat  dilakukan    di  area/zona  yang  pemanfaatan  berbeda  dari  kawasan konservasi dalam hal pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan  pengelolaan sumber daya  alam  dan buatan.  Zonasi  membantu  mengurangi  atau  menghilangkan  konflik  antara pengguna  yang  berbeda  dari  Kawasan  Konservasi,  untuk  meningkatkan  kualitas  kegiatan seperti pariwisata dan untuk memfasilitasi kepatuhan. Zonasi adalah metode yang diterima secara  luas  untuk  menjauhkan  orang  dari  area  yang  paling  sensitif  dan  untuk  membatasi dampaknya  penggunaan  kawasan  konservasi  (Rotich,  Dorothy.,  2012).  Sementara peraturan  zonasi  merupakan  ketentuan  yang mengatur  tentang  klasifikasi   zona, pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  pemanfaatan lahan, dan  prosedur   pelaksanaan pembangunan  (Cook  Jr  ,  Robert  S.,  1980).  Rincian  materi  zoning  meliputi  di  Indonesia yang digunakan oleh Kementrian Pekerjaan umum (Zulkaidi, dan Petrus Natalivan., 2008):
a) Kegiatan yang diperbolehkan
b) Kegiatan yang dilarang
c) Aturan khusus untuk kegiatan
d) Kegiatan tambahan dan aturannya
e) Kegiatan bersyarat dan aturannya
f) Pengecualian khusus
g) Ketentuan luas persil (minimum/maksimum)
h) Ketentuan luas pekarangan (sempadan depan, samping,  belakang)
i) KDB maksimum
j) Luas minimum lantai bangunan
k) Batas tinggi bangunan
l) Variansi

## 1.2.2. Konservasi
Konservasi:  menurut  Otto,  Wayne  O  (1998)  merupakan  seluruh  upaya  yang menjadi  payung  dari  semua  kegiatan  pelestarian  sejarah  yang  secara  spesifik  dapat menyakut  bangunan  ataupun  lokasi  yang  mengandung  nilai  sejarah.  Tindakan  konservasi ini  bisa  berupa  restorasi,  rehabilitasi  dan  renovasi,  revitalisasi,  replikasi,  relokasi  dsb. Tujuan utama dari kegiatan konservasi adalah:
a. Melestarikan  bangunan/arsitektur  kota  yang  ada  sekarang  dan  mengarahkan perkembangannya dimasa datang  serta bukan mengembalikan kesan masa lalu  ( living haritage )
b. Menjaga  agar  tempat  yang  menarik  dan  dapat berubah bisa  dimanfaatkan  dengan  cara yang sesuai tanpa menghancurkan.
c. Menjaga stabilitas dan gaya hidup penduduk yang serasi dengan lingkungan terbangun (bukan mengekploitasi)

## 1.2.3. Pecinan Semarang
Pecinan  merupakan  perkampungan  yang  dibangun  dan  dihuni  oleh  masyarakat etnis  Tionghoa  berdasarkan  aspek  spiritual  dan  kesejarahan  komunitas,  sehingga membentuk  struktur  internal  permukiman  yang  berlapis  (Jamilla  Kautsary,  2015). Kawasan  Pecinan  dikenal  sebagai  kantong  kosmopolitan  yang  memerankan  peran  yang sangat penting dalam dunia perdagangan dan sebagai pusat pertumbuhan (Riyanto, 2004). Pada  jaman  Belanda  kantong  ini  dimanfaatkan  sebagai  salah  satu  komponen  jalur distribusi  hasil  bumi  (Widodo,  1988).  Pada  masa  ini,  Belanda  menerapkan  zona permukiman  berdasarkan  etnis  atau  yang  dikenal  dengan Wijkenstelse. Aturan  ini  sangat berperan menciptakan batas yang tegas dengan kelompok pemukim berdasarkan etnis dan memunculkan  nama-nama  kampung  seperti  kampung  Pecinan,  Pekojan  (etnis  Arab, Pakistan, Gujarat), Melayu dan sebagainya (Liem, TJ., 1931)
Fungsi  utama  kawasan  Pecinan  saat  ini  secara  umum  terlihat  sebagai  kawasan perdagangan  dan jasa,  tetapi jika  dicermati  lebih dalam  karakter perdagangan  dan jasa  di kawasan  ini  berbeda  dengan  kawasan  perdagangan  dan  jasa  lainnya  di  kota  Semarang. Perdagangan di kawasan ini cenderung mengelompok sesuai dengan barang dagangannya sehingga  melahirkan  centra-centra  perdagangan  seperti  perdagangan  kain  di  Gang Warung,  Emas  di  Gang  Pinggir,  Hasil bumi  di  Gang  Baru,  kegiatan perbangkan  di  Gang
Tengah. Sementara dari penampakan fisik juga dapat diamati adanya bangunan pemujaan berupa  Kelenteng  di  tiap  ujung  gang  (jalan  tusuk  sate  atau  di  sepanjang  sungai Kalisemarang  mengarah  kedalam  kawasan.  Ruang  tusk  sati  bagi  masyarakat  Tionghoa dianggap  Tabu  untuk  didirikan  bangunan  selain  bangunan  pemujaan.  Pada  jalan-jalan utama  banyak  terlihat  adanya  bangunan  berupa  ruko  yang  memanjang  ke  balangan  dan pada  bangunan  kelenteng  besar  dapat  dijumpai  tipe  bangunan  lainnya  berupa  bangunan courdyard . Bangunan-bangunan yang ada di pecnan ini rata-rata memiliki koefisien lantai bangunan hampir 100% dengan ketinggian berfareasi antara 204 lantai (Jamilla Kautsary, 2015).
Selain  karakteristik  unik  di  atas,  Kawasan  permukiman  Pecinan  ini  dibangun melalui  sejarah  panjang  proses  bermukim  etnis  Tionghoa  di  Semarang  dan  kepercayaan spirituan yang kuat dari ajaran Tri Dharma. Hal ini menjadikan ruang-ruang dikawasan ini memiliki makna spesifik bagi masyarakatnya. Makna ruang yang dikenali di kawasan ini dan  turut  mewarnai  pada  sistem  pengaturan  organisasi  ruang  di  kawasan  ini  antara  lain adalah R.  Perlindungan, R. Penghidupan, R. Jut bio , R. Hoki, R. Barbagi (Kung Tek), R. Bersyukur  (Gan  Ji),  R.  Laku  Bakti    (Hsiao/Houw),  R.  Satya/Zhong,  R.  Ekspresi  dan  R Teladan.  Makna-makna  ini  kemudian  mempengaruhi  meunculnya  konsep-konsep  ruang yang berua ruang kebertahanan, ruang penghormatan, ruang laku bakti dan ruang harmoni. Pengaturan  pada  beberapa  fungsi  utama  ruang  dengan  makna-makna  dan  konsep-konsep tersebut  berkaitan  dengan  kepercayaan  spiritual  dan  faktor  kesejarahan  yang  sampai  saat ini  memiliki  aturan  ketat  dalam  pemenfaatan  dan  pembangunannya,  sehingga  zona  ini tidak  bisa  diatur  dengan  peraturan  yang  biasa  berlaku  di  kawasan  perdagangan  dan  jasa atau permukiman secara umum. (Jamilla Kautsary, 2017).
Gambar 1. Peta Rekomendasi Zona Kegiatan Revitalisasi Sumber: Jamilla  Kautsary,  2015

## 2. METODOLOGI
Metodependekatan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan deduktif rasionalistik. Metode  deduksi  ini    lebih  bersigat  menguji  teori  umum  ke  kasus-kasus.  Teori  dalam metode  deduktif    ini    menurut    Alexander,  Ernest,  R.  (1986),  merupakan  kerangka  yang harus dipergunakan untuk membentuk struktur penelitian yang baik. Data dalam penelitian ini  lebih  banyak  mengunakan  data  primer  dan  teknik  analisis  yang  digunakan  adalah diskritif empiri.
Lingkup pembahasan materi bahasan tulisan sesuai dengan tujuan ini adalah mengkaji peraturan  zonasi  yang  dirlekukan  di  kawasan  Pecinan  semarang  dan  seberapa  jauh karakteristik  lokal  zona  digunakan  sebagai  pertimbangan  perencanaan  peraturan  zonasi pemanfaatan  ruang  di  kawasan  tersebut.  Ruang  lingkup  wilayah  penelitian    Kawasan Pecinan Semarang. Sesuai dengan tujuan maka parameter aturan zonasi yang akan dilihat adalah parameter yang saat ini berlaku di Indonesia berupa:
a) Kegiatan yang diperbolehkan
b) Kegiatan yang dilarang
c) Aturan khusus untuk kegiatan
d) Kegiatan tambahan dan aturannya
e) Kegiatan bersyarat dan aturannya
f) Pengecualian khusus
g) Ketentuan luas persil (minimum/maksimum)
h) Ketentuan luas pekarangan (sempadan depan, samping,  belakang)
i) KDB maksimum
j) Luas minimum lantai bangunan
k) Batas tinggi bangunan
l) Variansi

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.Penetapan Kawasan Cagar Budaya Kota Semarang
Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 tahun 2011 merupakan bagian dari Bagian wilahay Kota I dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa.  Pada perda ini khusunya Pasal 69 (1) kawasan ini juga ditetapkan sebagai bagian  kawasan cagar budaya. Kawasan  cagarbudaya  ini  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  66  huruf  b  di  Kota Semarang  meliputi  :  a.  Kawasan  Kota  Lama;  b.  Kawasan  Petudungan;  c.  Kawasan Kampung Kulitan; d. Kawasan Kampung Batik; e. Kawasan Pecinan; f. Kawasan Johar; g. Kawasan  Kampung  Melayu;  h.  Kawasan  Kampung  Kauman;  i.  Kawasan  Tugu  Muda;  j. Kawasan Kampung Senjoyo; k. Kawasan Sam Po Kong; l. Kawasan Perumahan PJKA di Kedungjati; m. Kawasan Makam Sunan Terboyo; dan n. Kawasan Kampung Sekayu.
Semantara  dalam  dokumen  Pelaksanaan  Program  Penataan  Dan  Pelestarian  Kota Pusaka (P3KP) Kota Pusaka Semarang, Tahun 2013, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian  Pekerjaan  Umum  kawasan  konservasi  yang  ditetapkan  sebagai  bagian  kota Pusaka Kota Semarang seperti terlihat pada Peta Berikut
:
Gambar 1. Peta Kawasan Pusaka Di Kota Semarang
Sumber: Dokumen Pelaksanaan Program Penataan Dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Kota Pusaka Semarang, Tahun 2013
Kawasan prioritas sesuai dokumen P3KP merupakan kawasan yang diprioritaskan penanganannya dalam pelestarian pusaka. Kawasan ini memiliki luas 141,5 Ha yang terdiri dari :
1. Kawasan Benteng :  21,2 Ha 2. Kawasan Kauman :  17,5 Ha 3. Kawasan Pecinan :  35,8 Ha 4. Kawasan Petudungan :  3,6 Ha 5. Kawasan Kulitan :  3,1 Ha 6. Kawasan Pendukung Benteng :  60,3 Ha
Penggunaan  lahan  di  kawasan  prioritas  didominasi  perumahan  dan  perdagangan jasa  yang  padat.  Di  kawasan  ini  dilalui  oleh  sungai  yang  pernah  menjadi  sarana transportasi  penting  di  masanya  yaitu  Kali  Semarang.  Keterkaitan  antara  kawasan  yang satu dengan yang lainnya menjadi tonggak sejarah peradaban Kota Semarang.
1. Kawasan  Kota  Lama    atau
Kota Benteng :  Aktivitas perkantoran swasta, perumahan, jasa, pertahanan dan keamanan, gudang, perdagangan, keagamaan, PKL, pariwisata 2. Pendukung  Kota  Lama  atau Kawasan Benteng :  Aktivitas perumahan, keagamaan, perkantoran, transportasi, pariwisata 3. Kawasan Kauman :  Aktifitas perdagangan jasa, keagamaan, perumahan, pariwisata 4. Kawasan Pecinan :  Aktifitas perdagangan jasa, keagamaan, perumahan, perkantoran, pariwisata 5. Kawasan Petudungan :  Aktifitas perumahan 6. Kawasan Kulitan :  Aktifitas perumahan

## 3.2.Gambaran  Kebijakan  Penataan  Ruang  Dan  Peraturan  Zonasi  Di  Kawasan Pecinan
Kawasan  Pecinan  Semarang    dalam  Peraturan  Darah  No  11  Tahun  2011  Tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Semarang    pada  pasal    69  di  ayat    (2)  ditetapkan sebagai  bagian  kawasan  carag  budaya.    Rencana  pengelolaan  kawasan  cagar  budaya meliputi:  a.  pelestarian  pola  sosial  budaya  masyarakat;  b.  pengaturan  perubahan  ukuran
dan  bentuk  bangunan;  dan  c.  pengembangan  kegiatan  kepariwisataan.  Sementara  pada ketentuan umum zonasi pada pasal 118 ayat (5) huruf b, ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya meliputi:
1) diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang fungsi kawasan;
2) dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
3) dilarang  melakukan  kegiatan  yang  mengganggu  kelestarian  lingkungan  di  sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen; dan
4) dilarang  melakukan  kegiatan  yang  mengganggu  upaya  pelestarian  budaya masyarakat setempat.
Pada  tataran  prerencanaan  yang  lebih  rinci  yaitu  pada  Peraturan  Derah  Kota Semarang  No.  6  tahun  2004  tentang  Rencana  Derail  Tata  Ruang  (RDTRK)  Bagian Wilayah Kota ( BWK) I BLOK 1.2 aturan zonasi diterapkan dalam bentuk penetapan:
1) fungsi utama yang ditetapkan adalah:
a) Permukiman :  43,135 ha;
b) Perdagangan dan Jasa:  53,470 ha;
c) Campuran Perdagangan dan Jasa;
d) Permukiman:  14,471 ha;
e) Perkantoran :    2,220 ha;
f) Pendidikan:    2,415 ha;
g) Kesehatan:    0,521 ha;
h) Peribadatan:    5,114 ha
i) Olahraga dan Rekreasi:    0,985 ha
j) Pelayanan Umum :    8,738 ha
Dengan pemanfaatan ruang untuk utilitas:
a) Jaringan Jalan dan Utilitas :  27.273 ha;
b) Konservasi dan  Ruang Terbuka Hijau Lainnya:   1,308 ha;
2) Koefisien Lantai Bangunan (KLB): 1,0.
3) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Jalan  lokal sekunder:
a) Kawasan  khusus  (Balai  Yasa,  Perbengkelan)  KDB  yang  direncanakan  20% (dua puluh perseratus);
b) Perumahan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus);
c) Campuran  Perdagangan  dan  Jasa,  Permukiman  KDB  yang  direncanakan  60% (enam puluh perseratus);
d) Perkantoran KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus);
e) Perdagangan dan Jasa: KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus);
f) Pasar KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus);
g) Pertokoan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
h) Fasilitas umum :
a. Pendidikan KDB yang direncanakan 50% (lima puluh perseratus);
b. Peribadatan KDB yang direncanakan 50% (lima puluh perseratus);
c. Kesehatan KDB yang direncanakan 50% (lima puluh perseratus);
d. Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 50% (lima puluh perseratus).
Dari  dokumen  Pelaksanaan  Program  Penataan  Dan  Pelestarian  Kota  Pusaka (P3KP)  Kota  Pusaka  Semarang,  Tahun  2013,  yang  disusun  oleh  Direktorat  Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, pola pemanfaatan ruang dan zonasi yang ditetapkan  secara  rinci  hanya  terbatas  pada  pengambaran  fungsi  blok  peruntukan  dan belum mencantukkan aturan ditiap blok/zona. Pengaturan fungsi blok ini dapat dilihat pada gambar peta berikut
Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan
Sumber: Dokumen Pelaksanaan Program Penataan Dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Kota Pusaka Semarang, Tahun 2013, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan
Umum
Gambar 3. Peta Rencana Zonasi Sumber: Dokumen Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Kota Pusaka Semarang, Tahun 2013, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan

## Umum
Dari  tiga    produk  tata  ruang  dan  produk  khusus  penataan  ruang  untuk  kawasan bersejarah/kawan  pusaka  yang  ada  di  Kota  Semarang  jika  kita  sandingkan  dengan parameter  aturan  zonasi  yang  biasa  digunakan  di  Indonesia  terlihat  bahwa  komponen aturan  zonasi  (khususnya  dalam  muatan  RDTRK)  masih  belum  lengkap.  Aturan  yang muncul  sebatas  penetapan  fungsi  kawasan,  KDB,  KLB  dan  ketinggian  bangunan  secara umum.  Banyak kebijakan penatapan KDB dan KLB yang tidak melihat kondisi eksisting untuk KDB  yang sudah mencapai 100% dan KLB sudah mencapai 3.  Aturan lokal yang dibangun oleh komuniatas juga belum teradopsi dalam penetapan aturan zonasi.
Pengaturan  beberapa  titik  ruang  yang  dianggap  keremat  dan  tidak  bisa  diatur dengan  aturan  biasa  seperti  ruang  kelenteng  dan  sekitarnya  juga  tidak  tersentuh  dalam aturan  ini.  Kondidi  inilah  yang  kemudian  dalam  upaya  refitalisasi  kota  lama  banyak mencuatkan  penolakan  dari  masyarakat  terkait  dengan  upaya-upaya  pengaturan  yang hanya  didasarkan  pada  desian  tingkat  tinggi  dan  melupakan  desain  populer  yang diciptakan  masyarakat  berdasarkan  kepercayaan  dan  sejarah  pembentukan  kawasan. Beberapa parameter yang ada maupun yang tidak ada dalam aturan zonasi di kawasan ini bisa dilihat pada (tabel 1).
Tabel 1. Persandingan Parameter Muatan Aturan Zonasi dan Produk Tata Ruang
Parameter RTRW RDTRK P3KP a) Kegiatan yang diperbolehkan v v v b) Kegiatan yang dilarang v x x
Parameter RTRW RDTRK P3KP c) Aturan khusus untuk kegiatan x x x d) Kegiatan tambahan dan aturannya x x x e) Kegiatan bersyarat dan aturannya x x x f) Pengecualian khusus x x x g) Ketentuan luas persil (minimum/maksimum) x v x h) Ketentuan luas pekarangan (sempadan depan, samping ,  belakang) x x x i) KDB maksimum x x x j) Luas minimum lantai bangunan x v x k) Batas tinggi bangunan x v x l) Variansi x x x
Sumber: Analisis Penulis, 2018.

## 4. Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Peraturan  zonasi  di  kawasan  khusus  cagar  budaya  belum  melihat-rambu-rambu  standar minimal  prosedur  perencanaan  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  upaya  pelestarian  serta upaya  penerapan  karakteristik  lokal  secara  umum  belum  banyak  digunakan  dalam peyusunan RTDRK maupun produk perencanaan spasial lainnya.

## Saran
Beberapa  saran  yang  diberikan  dari  hasil  pembahasan  ini,  minimal  muatan  lokal  harus mewarnai  dan  dijadikan  pertimbangan  dalam  penentuan  aturan  zonasi  sesusi  standart minimal mencantumkan:
1. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan    (i, T, B, X)
2. Ketentuan  Intensitas  Pemanfaatan  Ruang  (KDB,  KLB,  TB,  KDH,  Kepadatan bangunan, Kepadatan pddk max;
3. Ketentuan Tata Bangunan (GSB, GSSB, TB, TAMPILAN BANGUNAN)
4. Ketentuan Prasarana Minimal
5. Ketentuan Pelaksanaan: cara, waktu dll)
6. Ketentuan Khusus:
Komponen ketentuan khusus antara lain meliputi:
1) zona keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
2) zona cagar budaya atau adat;
3) zona rawan bencana;
4) zona pertahanan keamanan (hankam);
5) zona pusat penelitian;
5. DAFTAR PUSTAKA
Alexander,  Ernest,  R.  (1986). Approach  to  Planning  Introducing  Carrent  Planning Theories, concept and Issue . Francis : Taylor & Francis
Anonim  (2010).  Permen  PU  No.  20  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana Detail Tata Ruang.
Anonim  (2011).  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  No.  14  tahun  2011  tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011-2031;
Anonim  (2004).  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  No.  6  Tahun  2004  tentang  Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang (Bagian Wilayah Kota I);
Anonim  (2013).  Dokumen  Pelaksanaan  Program  Penataan  Dan  Pelestarian  Kota  Pusaka (P3KP)  Kota  Pusaka  Semarang,  Tahun  2013,  Direktorat  Jenderal  Penataan  Ruang,
Kementerian Pekerjaan Umum.
Cook  Jr  ,  Robert  S.,  (1980,) Zoning  For  Downtown  Urban  Design .  Toronto  :  lexington Books, Massachusetts.
Farmer,  W.  Paul  dan  Gibb,  Julie  A.,  (1984).  Perencanaan  Penggunaan  Tanah  dalam Pengantar Perencanaan. Kota Jakarta: Airlangga .
Kautsary,  Jamilla.  (2017).  Pertimbangan  Makna  Dan  Konsep  Ruang  Lokal,  Dalam Penataan  Ruang  Di  Kawasan  Permukiman  Tradisional  Pecinan  Semarang, Seminar Nasional  SPACE  #3  “Membingkai  Multikultur  dalam  Kearifan  Lokal  Melalui Perencanaan Wilayah dan Kota”. 3 (1), 210-223.
Kautsary,  Jamilla.  (2015).  Pelapisan  Ruang  Berbasis  Spiritual  dan  Kesejarahan  di Kawasan Permukiman Pecinan Semarang, Desertasi Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
Kautsary,  Jamilla.  (2015).  Penolakan  warga  Pecinan  Semarang  terhadap  Kebijakan  dan program  Revitalisasi  Kawasan  Pecinan,  Thesis.  Yogyakarta  :  Universitas  Gajah Mada.
Liem  T.J.  (1931)  Riwajat  Semarang  dari  Djamannja  Sam  Poo  Sampe  Terhapoesnja Kongkoan. Tjitakan Pertama, Boekhandel Ho Kim Yoe, Semarang-Batavia..
Naughton,  L.  (2007).  Collaborative  land  use  planning:  zoning  for  conservation  and development in protected areas. University of Wisconsin-Madison, 4, 1-16.
Ottoe, Wayne O. (1984) Pelestarian Sejarah Dalam Pengantar Perencanaan Kota, Jakarta:
Airlangga .
Rotich,  D.  (2012).  Concept  of  zoning  management  in  protected  areas.  Journal  of Environment and Earth Science, 2(10), 173-183.
Widodo  (1988)  Chinese  Settlement  Changing  City  an  Achitectural  Study  Of  Urban Chinese Settlement in Semarang, Thesis, Lauven University, Belgium.
Zulkaidi,  Denny.  dan  Natalivan,  Petrus.  (2008).  Pengenalan    Peraturan   Zonasi,
Pelatihan Penyusunan Peraturan Zonasi  Ahli Teknik Zonasi  I.  Semarang  :  Badan Pembinaan  Konstruksi Dan Sumberdaya Manusia Departemen pekerjaan umum.