Vol 21, No. 1 (2022)

## Research Article
Kontribusi Kesultanan Aceh Darussalam terhadap Kemajuan Kemaritiman dan Perdagangan di Nusantara Abad XVI-XVII M

## Johan Septian Putra*
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia E-mail: 20201021011@student.uin-suka.ac.id

## Imam Muhsin
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia E-mail: imam.muhsin@uin-suka.ac.id

## *Corresponding Author
Abstract: The Sultanate of Aceh Darussalam played a signiﬁcant role in developing maritime trade in the archipelago during the XVI-XVII centuries. This study aims to analyze the contributions of the Sultanate to this progress, using historical research methods that include heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The Sultanate controlled maritime and trade routes, which made it rich in natural resources and agricultural products. Its emergence as a new ruler in the Aceh region was due to opposition to monopoly actions and a empts to colonize Portuguese territory in Sumatra, particularly in the island's northern part. The Sultanate's military strength in the mid-sixteenth century also contributed to its strong maritime politics. Additionally, the Sultanate's trade economy continued to thrive, particularly in strategic areas of maritime trade, such as the regional part of Sumatra and the Malacca Straits. This research sheds light on the importance of the Sultanate of Aceh Darussalam in shaping the archipelago's maritime and trade history during the Middle Ages.
Keywords: Aceh Darussalam; maritime; trade; Nusantara XVI-XVII
Abstrak: Perkembangan dan kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam pada Abad Pertengahan di Nusantara adalah isu penting. Kelautan dan perdagangan yang dikuasai Kesultanan Aceh Darussalam menjadikan kesultanan ini kaya akan hasil tambang alam dan hasil bumi dari Selat
Jurnal Thaq ā fiyy ā t, Vol 21, No. 1 (2022) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2022.21104 |48
Malaka hingga pantai barat Sumatera sebagai basis pendapatan kesultanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi Kesultanan Aceh Darussalam terhadap kemajuan maritim dan perdagangan di Nusantara pada abad XVI-XVII. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahapan yaitu heuristik berupa pengumpulan bahan/sumber; kritik sumber berupa kritik internal-eksternal; penafsiran; dan historiograﬁ. Hasil dari penelitian ini adalah: Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan yang berdiri sejak jatuhnya Kesultanan Malaka akibat serangan dari Kolonial Portugis. Kesultanan Aceh Darussalam hadir sebagai penguasa baru di wilayah Aceh karena menentang tindakan monopoli dan upaya menjajah wilayah Portugis di Sumatera, khususnya di bagian utara pulau Sumatera. Kemudian, politik maritim Kesultanan Aceh Darussalam menjadi sangat kuat pada pertengahan abad ke-16. Kekuatan tersebut diperoleh dari kemajuan Kesultanan Aceh Darussalam dalam bidang militer atau angkatan bersenjata. Terakhir, perekonomian perdagangan Kesultanan Aceh Darussalam terus mengalami kemajuan melalui peningkatan perdagangan dari kawasan-kawasan strategis perdagangan maritim, khususnya di wilayah Sumatera bagian dan Selat Malaka.
Kata kunci : Aceh Darussalam; maritim; perdagangan; Nusantara XVI-XVII

## Pendahuluan
Jalur-jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah daratan Asia Tenggara telah ada sejak awal abad pertama Masehi. Kawasan Barat Nusantara dan dekat selat Malaka menjadi titik perhatian sejak masa kuna, karena hasil buminya memiliki daya tarik dan layak jual bagi para pedagang serta menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Selain itu, rempah-rempah seperti pala dan cengkeh (dari Maluku) dipasarkan di Jawa dan Sumatra, setelah itu dijualkan kepada pihak pedagang asing. Pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera salah satunya adalah Pelabuhan Lamuri (Aceh) pada abad ke-1 dan ke-7 Masehi. 1
Sekitar abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-17, jaringan perdagangan berkembang luas di Asia Selatan, dari Laut Merah di Barat hingga ke Canton di Timur dan mencakup sebagian besar dunia maritim Melayu. Kekuatan dinamis ini tidak saja membentuk landasan ekonomi bagi penyebaran Islam di dunia Melayu, tetapi juga bagi kebangkitan kesultanan-kesultanan maritim di Nusantara 2 termasuk pada perkembangan ekonomi maritim wilayah Aceh pada masa tersebut.
Pada awalnya, Aceh merupakan wilayah terdiri dari beberapa pelabuhan yang bukan menjadi perhatian dunia, namun setelah kedatangan Islam dan dijadikan sebagai agama resmi kesultanan pada abad kedua belas dan wilayah kedaulatan kesultanan tersebut telah berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan internasional terutama antara Asia Tenggara, Asia Tengah, Jazirah Arab, dan Eropa. 3 Wilayah Aceh pernah berdiri kesultanan yang pertama, yaitu Kesultanan Perlak, Kesultanan Samudra Pasai, dan Kesultanan Aceh Darussalam. 4
4 Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Amzah, 2016), 299.
3 Muhammad Subhan, “Aceh Dan Pembangunan Kepelabuhan: Perbandingan Aspek Sejarah Dan Kontemporer,” Artikel Researchgate (March 26, 2010).
2 Anthony Reid, Menuju Sejarah Sumatra Antara Indonesia Dan Dunia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), 92.
1 Arisman, Historikal Islam Asia Tenggara (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 109.
Jurnal Thaq ā fiyy ā t, Vol 21, No. 1 (2022) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2022.21104 |49
Lembah sungai Aceh menjadi pusat politik Aceh setelah 1520 M, dan dikenal sebagai Aceh Besar menjadi sumber penting untuk barang ekspor. Lada dan Pinang ditanam oleh masyarakat di pantai Utara. Lada, kapur barus, emas, dan barang ekspor lainnya datang dari pelabuhan-pelabuhan di pantai Barat, kemudian timah diekspor dari Perak. Politik masyarakat Aceh mendominasi wilayah-wilayah dan memastikan hasil-hasil buminya tidak diambil oleh pihak Portugis. 5
Secara sederhana, wilayah Aceh dengan kekayaan alam yang lumayan melimpah menjadikan wilayah ini bagian dari daya tarik bagi pihak penjajah untuk menguasainya. Namun, upaya kolonialisasi tersebut tidak mudah dilakukan oleh mereka, karena eksistensi Kesultanan Aceh Darussalam sebagai kekuatan berdaulat penuh terhadap teritorial Aceh dan sekitarnya.
Kesultanan Aceh Darussalam mempunyai tujuan utama terhadap perkembangan Islam. Posisi Aceh terletak di sebelah pinggir kawasan perairan, menjadi angin segar kerajaan ini sukses dalam bidang maritim, sehingga menjadi jalan efektif bagi Kesultanan Aceh Darussalam membuat Islam berkembang dengan sangat cepat. 6
Perkembangan pesat tersebut terjadi sekitar tahun 1537 M, yakni pada masa Alauddin Riayat Syah menjadi sultan (gelar al-Qahhār ). Pada masanya, pembangunan Aceh dimulai dengan baik terutama pada perekonomian, kemiliteran dan keagamaan. Prioritas utama al-Qahhār adalah peningkatan perdagangan dan penumpasan kolonial Portugis. Awal usahanya untuk merealisasikan program tersebut adalah memusatkan pemerintahan di Banda Aceh dan membangun armada angkatan perang serta memperluas dan memperkuat hubungan luar negeri dengan mengikat tali persahabatan dengan negeri-negeri Islam di India, Turki dan kepulauan Indonesia, seperti Banten dan Mataram. 7 Kemajuan Kesultanan Aceh Darussalam berlanjut kepada Iskandar Muda bergelar “Johan Pahlawan Meukuta Alam”. Ia memimpin Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1607-1636 M. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Aceh Darussalam mengalami puncak kejayaan. Kesultanan Aceh Darussalam tumbuh menjadi kesultanan besar menguasai perdagangan dan bandar transit menghubungkan dengan pedagang Islam di dunia barat. 8
Berdasarkan beberapa redaksi di atas, Kepemimpinan al-Qahhār dan Sultan Iskandar Muda telah membuat Kesultanan Aceh Darussalam menjadi kesultanan berjaya pada abad pertengahan di Nusantara. Hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan dan kemajuan kesultanan dalam politik dan ekonomi. Teritorial Kesultanan Aceh Darussalam meliputi berbagai wilayah Pantai Timur Sumatra dan Pantai Barat Sumatra hingga Semenanjung Malaya. Kemaritiman dan perdagangan dikuasai oleh Kesultanan Aceh Darussalam menjadikan kesultanan ini kaya dengan hasil tambang alam dan tanaman agraris dari jalur selat Malaka hingga pantai barat Sumatra sebagai basis pemasukan bagi kesultanan.
8 Soedjipto Abimanyu, Kitab Sejarah Terlengkap Kearifan Raja-Raja Nusantara (Yogyakarta: Laksana, 2014), 161.
7 Muliadi Kurdi, Aceh Di Mata Sejarawan (Banda Aceh: LKAS, 2016), 88–89.
6 Yeyen Novita et al., “Analisis Sistem Ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam Pada Masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda,” Jurnal on Education 5, no. 3 (2023): 8334.
5 Reid, Menuju Sejarah Sumatra Antara Indonesia Dan Dunia , 95.
Jurnal Thaq ā fiyy ā t, Vol 21, No. 1 (2022) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2022.21104 |50
Karya ilmiah tentang sejarah maritim di Nusantara telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti artikel ditulis oleh Encep Supriatna berjudul “Kemaritiman di Kesultanan Banten Sebuah Perspektif Historis” dalam Jurnal Kemaritiman . Artikel ini membahas tentang kejayaan maritim di Kesultanan Banten. Artikel tersebut dijelaskan bahwa Kesultanan Banten mengalami kemunduran ketika VOC mengambil alih ekonomi perdagangan kesultanan setelah pertempuran antara pihak kesultanan dan kompeni dagang dari Belanda itu. 9
Karya ilmiah secara spesiﬁk membahas tentang Kesultanan Aceh ditulis oleh Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad berjudul “Relasi Islam dan Politik dalam Sejarah Politik Aceh Abad 16-17” dalam jurnal Al-Tahrir. Artikel tersebut menjelaskan tentang hubungan Islam dan politik di Aceh pada abad ke 16-17 M. Pada masa itu, Kesultanan Aceh Darussalam mencapai puncak kemajuan tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam bidang politik. 10
Sedangkan M. Nur Ichsan Azis dalam artikel berjudul “Ekonomi Maritim Kesultanan Makassar Abad XVII M” dalam jurnal Thaqaﬁyyat yang membahas tentang Kesultanan Makassar yang membuka pelabuhan transito dan bandar perdagangan internasional, sehingga Makassar dapat mencapai puncak kejayaannya yang mengandalkan pada perdagangan maritim di abad XIV M. 11
Berdasarkan kajian terhadap beberapa artikel di atas diketahui tidak ada yang memiliki kesamaan dengan kajian ini, baik secara temporal maupun spasial. Adapun permasalahan dibahas dalam kajian ini adalah sejarah dan dinamika kemaritiman dan perdagangan Kesultanan Aceh Darussalam. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Kesultanan Aceh Darussalam terhadap kemajuan kemaritiman dan perdagangan di Nusantara abad XVI-XVII M dan untuk mengetahui penyebab dan bentuk dari kejayaan maritim Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke 16-17 itu.
Kajian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Louis Go schalk juga menjelaskan metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah untuk menemukan data otentik dan kredibel, serta usaha sintesis dari data tersebut menjadi kisah sejarah. 12 Metode dari ilmu adalah menjabarkan dan merumuskan hukum-hukum umum dengan jalan kajian perbandingan antara fakta-fakta. 13 Alur atau prosedur dari metode penelitian sejarah, yakni meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, berupa pengumpulan bahan/sumber; kritik sumber berupa kritik intern-ekstern; interpretasi berupa pengklasiﬁkasian data-data dan mencari hukum kausalnya; dan eksplanasi dalam bentuk historiograﬁ, yang dijelaskan secara gamblang di bawah ini.
Heuristik , merupakan metode pencarian sumber-sumber yang banyak berupa sumber dalam bentuk lisan, tulisan dan moving image . Klasiﬁkasinya ada dua: primer dan
13 Sidi Gazalba, Pengantar Ilmu Sejarah Sebagai Ilmu (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1981), 39.
12 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta: Ombak, 2011), 103.
11 Muhammad Nur Ichsan Azis, “Ekonomi Maritim Kesultanan Makassar Abad XVII M,” Thaqafiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam 14, no. 2 (2013): 176.
10 Kamaruddin Kamaruzzaman, “Relasi Islam Dan Politik Dalam Sejarah Politik Aceh Abad 16-17,” Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 16, no. 2 (2016): 268.
9 Supriatna, “Kemaritiman Di Kesultanan Banten Sebuah Perspektif Historis,” Jurnal Kemaritiman: Indonesia Journal of Maritime 1, no. 1 (2020): 14.
sekunder. Sumber primer merupakan sumber konkrit berdasarkan peristiwa langsung sedangkan sumber sekunder merupakan bagian pendukung dari sumber primer dan menjadi pelengkap dari redaksi ilmiah atas fakta-fakta terkait dari peristiwa.
Kritik Sumber , merupakan tahap menentukan otentisitas (keaslian) dan integritas (keutuhan) dari sumber sejarah disebut kritik ekstern kemudian kritik kebenaran atau kesahihan dari sumber itu disebut kritik intern. Setelah itu, diketahui sumber dalam kriteria fakta keras (sudah teruji kebenarannya) atau fakta lunak (masih perlu diuji kebenarannya). Sebab, tidak semua langsung dimasukkan dalam penulisan sejarahnya, sehingga kajian itu diperoleh fakta valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 14
Interpretasi atau penafsiran sejarah disebut juga analisis sejarah. Analisis berarti menguraikan dan secara terminologis berbeda dengan sintesis berarti menyatukan. Namun, analisis dan sintesis dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi sejarah. Analisis sejarah sendiri bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta diperoleh dari sumber-sumber sejarah dengan teori-teori disusun fakta itu dalam suatu interpretasi saling berkaitan antara satu sama lain. 15
Terakhir, historiograﬁ merupakan tahap penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah. Penulisan hasil penelitian sejarah itu memberikan gambaran jelas mengenai proses penelitian sejak fase perencanaan sampai penarikan kesimpulan. Berdasarkan penulisan sejarah itu dapat dinilai penelitiannya berlangsung sesuai dengan prosedur tepat atau tidak tepat; sumber atau data itu mendukung konklusi memiliki validitas dan rehabilitas memadai atau tidak; dan sebagainya. 16 Penulisan sejarah dalam kajian ini tetap menggunakan deskriptif-naratif dan sedikit menggunakan deskriptif-analitis.

## Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam
Sejak Kesultanan Aceh Darussalam bangkit dan mendeklarasikan kedaulatannya di wilayah Aceh dan sekitar Selat Malaka, secara tidak langsung berarti runtuhnya kolonialisme Portugis. Semua itu berkat jasa dari Sultan Ali Mughayat Syah telah berhasil mematahkan bahaya musuh dari luar-dalam sekaligus dalam tempo yang singkat. 17
Setelah kejatuhan Malaka disusul oleh proses pendirian Kesultanan Aceh Darussalam dan telah mengakibatkan terjadinya perpindahan geopolitik kawasan Selat Malaka. Kesultanan Aceh Darussalam terbentuk dalam waktu cepat dan menjadi pusat serta terjadi peningkatan kegiatan dagang diiringi dengan meningkatnya kegiatan pendidikan, politik, budaya, agama dan lainnya. 18
Kebijakan monopoli Portugis, khususnya terkait lada dan sutra, menjadi penyebab utama kebangkitan Aceh melawan Portugis. Portugis berusaha menghalangi perdagangan
18 Muhammad Haykal, “Ekspedisi Turki Utsmani Dan Gerakan Anti-Kolonialisme Kesultanan Aceh Darussalam,
(1530-1568),” Jurnal El Tarikh 3, no. 2 (November 2022): 44.
17 Mohammad Said, Aceh Sepanjang Abad (Medan: Harian Waspada, 2007), 165.
16 Ibid.
15 Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam , 114.
14 Abd. Rahman Hamid and M. Shaleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2011).
Jurnal Thaq ā fiyy ā t, Vol 21, No. 1 (2022) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2022.21104 |52
bebas, terutama di bagian Kesultanan Samudra Pasai. Akibat kekangan ini, para pedagang mencari jalur bebas di kawasan Aceh. 19
Secara geograﬁs, Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kesultanan berdiri di wilayah provinsi Aceh sekarang. Letak kesultanan berada di bagian utara pulau Sumatera dengan ibukota Bandar Aceh Darussalam ini berdiri pada tahun 1496, dan sultan pertamanya bernama Sultan Ali Mughayat Syah dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 H atau 8 September 1507. Kesultanan ini melepaskan diri dari kekuasaan Kesultanan Pidie pada tahun 1520, dan pada tahun itu tersebut, Kesultanan Aceh Darussalam berhasil menguasai daerah Daya. 20
Pada tahun 1524, Kesultanan Aceh Darussalam berhasil mengalahkan Kesultanan Samudra Pasai dalam peperangan dan juga telah berhasil mengusir Portugis. Beberapa lama setelah itu, Kesultanan Aceh Darussalam memperluas kekuasaannya hingga ke negeri-negeri pesisir timur pantai Sumatera. Pada pertengahan abad ke-16, Kerajaan Aru (Langkat) dan Gasip (Siak) jatuh ke tangan Kesultanan Aceh Darussalam. Namun, pada akhir abad ke-16, Siak lepas dari Kesultanan Aceh Darussalam dan menjadi bagian dari Kerajaan Pagaruyung dari Minangkabau. 21
Setelah sultan Ali Mughayat Syah mangkat, ia digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhār memerintah Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1537-1568 M. Selama berkuasa ia melakukan berbagai macam perubahan dan perbaikan dalam segala bidang termasuk bentuk pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam. 22
Pada masa pemerintahan al-Qahhār, Portugis telah berhasil menghasut Kerajaan Aru agar memberontak terhadap Kesultanan Aceh Darussalam. Namun hal itu dengan cepat ditindak tegas oleh al-Qahhār dengan upaya melakukan pengislamam terhadap penduduk Sumatra Timur dan Batak kemudian menyerang Kerajaan Aru pada tahun 1539. Kerajaan Aru sempat melepaskan diri dengan meminta bantuan kepada Sultan Johor, setelah mereka gagal memperoleh bantuan dari Portugis di Malaka.
Peristiwa tersebut merupakan sebab permulaan konfrontasi antara Kesultanan Aceh Darussalam dengan Kesultanan Johor. Kerajaan Aru memiliki kepentingan politik sama bagi kedua kesultanan wilayah ini yang merupakan salah satu daerah strategis untuk melakukan ekspansi wilayah. Kesultanan Aceh Darussalam menganggap wilayah Kerajaan Aru merupakan sebuah pangkalan penting untuk memperluas ekspansi wilayah, antara lain: Siak dan tanah Batak. Selanjutnya dengan mudah dapat menyerang Malaka karena letaknya saling berhadapan dengan bandar perdagangan. Alasan lainnya adalah Kerajaan Aru harus ditaklukkan karena wilayah ini berkali-kali dijadikan pangkalan perang oleh Johor, Portugis dan Batak untuk menyerang Kesultanan Aceh Darussalam. Sisi lain Kesultanan Johor melihat Kerajaan Aru sebagai peluang besar baginya untuk melakukan ekspansi ke kawasan Sumatera Timur itu. 23
23 Kurdi, Aceh Di Mata Sejarawan , 212–213.
22 Abimanyu, Kitab Sejarah Terlengkap Kearifan Raja-Raja Nusantara , 161.
21 Edwin, Sumatra: Sejarah Dan Masyarakatnya , 257.
20 Abimanyu, Kitab Sejarah Terlengkap Kearifan Raja-Raja Nusantara , 155.
19 Edwin, Sumatra: Sejarah Dan Masyarakatnya (Yogyakarta: Ombak, 2013), 256.
Jurnal Thaq ā fiyy ā t, Vol 21, No. 1 (2022) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2022.21104 |53
Pada awal konfrontasi, al-Qahhār melakukan penyerangan terhadap Kesultanan Johor yang bersekutu dengan Portugis. Tujuannya adalah untuk mengkop wilayah itu agar Portugis tidak dapat melakukan bantuan ke Malaka. Langkah awal dilakukannya dengan cara mengusir pembesar Johor dari Aru. Pada tahun 1564, ia menyerang dan memusnahkan ibukota Johor, yaitu Johor lama. Sultan Alauddin II sebagai Sultan Johor dibawa ke Kesultanan Aceh Darussalam sebagai tawanan. Akhirnya Alauddin II dieksekusi mati karena enggan tunduk kepada Kesultanan Aceh Darussalam dan karena tidak ingin membantu Kesultanan Aceh Darussalam untuk memerangi Portugis. 24
Setelah al-Qahhār mangkat, dia digantikan oleh anaknya bernama Sultan Ali Riayat Syah (1571-1579 M), dia melanjutkan perjuangan ayahnya, al-Qahhār, untuk menyerang Malaka sebagai pangkalan Portugis. Ali Riayat Syah melakukan penyerangan secara berturut-turut ke Malaka yaitu pada tahun 1573, 1575, dan awal 1577. Penyerangan kali ini kekuatan armada Aceh dapat dikalahkan karena pertahanan dibangun Portugis sangat rapi terutama Benteng La Famosa. Di samping itu, Portugis telah mendapat bantuan dari pasukan Gowa, (India) Portugis, Kesultanan Johor dan Kedah. 25
Semua usaha dilakukan oleh sultan-sultan semenjak Ali Mughayat Syah hingga Ali Riayat Syah tetap mengalami kegagalan untuk menaklukkan Portugis yang berada di Malaka. Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ketujuh belas kerap dipandang sebagai model bagi Islam Indonesia, terutama menurut Laﬀan selama masa Iskandar Muda yang gemar berperang. 26 Pernyataan Laﬀan di atas barangkali karena Iskandar Muda sering melakukan penaklukan dan kerja sama terhadap kerajaan sekitar dan bangsa Barat, agar teritorial dan perdagangan maritim Kesultanan Aceh Darussalam tetap mengalami kelancaran.
Iskandar Muda bergelar “Johan Pahlawan Meukuta Alam” yang memerintah Aceh pada tahun 1607-1636 M. Pada masa pemerintahannya Aceh mengalami kejayaan. Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kesultanan besar dan berkuasa atas perdagangan Islam, bahkan menjadi bandar transit yang dapat menghubungkan dengan pedagang Islam di dunia barat. 27

## Dinamika Kemaritiman dan Perdagangan Aceh Darussalam Politik dan Maritim
Pasca Malaka jatuh ke Portugis, secara perlahan peta perdagangan Asia Tenggara, terutama bagi pedagang Islam berubah dan mulai terpencar dan berbagi konsentrasi perdagangan mereka ke wilayah-wilayah lain, termasuk ke Sumatra terkenal memiliki banyak transit pelabuhan perniagaan, seperti pelabuhan dagang Teluk Bayur (Emma Haven) di Sumatra Barat, Natal, Sibolga, di Sumatra bagian Timur-Utara; dan
27 Abimanyu, Kitab Sejarah Terlengkap Kearifan Raja-Raja Nusantara , 161.
26 Michael Laffan, Sejarah Islam Di Nusantara (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2015), 13.
25 Ibid., 215.
24 Ibid., 214.
pelabuhan-pelabuhan berada di wilayah Kesultanan Aceh Darussalam terutama pada wilayah Barat-Selatan Aceh, misalnya Trumon, Singkil dan Barus. 28
Kurun waktu sekitar 120 tahun, Kesultanan Aceh Darussalam berkembang menjadi sebuah kesultanan yang kuat dalam bidang politik dan ekonomi. al-Qahhār (1537-1571) berperan besar terhadap kemajuan Kesultanan Aceh Darussalam menjadi sebuah kekuatan politik dan ekonomi yang memiliki pengaruh di kawasan barat Indonesia. 29 Dia juga mengikat tali persahabatan dengan negara-negara Islam, antara lain: Turki, Arab dan Gujarat di India. Kesultanan Aceh Darussalam mendatangkan ahli-ahli teknik untuk membuat alat-alat peperangan dari Dinasti Turki Utsmani. 30
Peningkatan pembangunan armada angkatan perang didatangkan ahli-ahli teknik persenjataan dan perkapalan dari India (Gujarat dan Malabar), Arab dan Turki. Pemuda-pemuda Aceh dididik dan dilatih oleh tenaga ahli luar negeri dalam membuat kapal, senjata dan taktik berperang. Pembangunan itu lebih mengutamakan pembangunan armadanya (angkatan laut). Pada tahun 1562 ada perutusan Kesultanan Aceh Darussalam sampai ke Istanbul dengan tugas meminta meriam kepada pihak Dinasti Turki Utsmani. 31 al-Qahhār menjalin hubungan diplomatik dengan Dinasti Turki Utsmani dalam bidang pembangunan armada angkatan perang, salah satunya dengan mendatangkan ahli-ahli dan teknik persenjataan. Pada masa itu, Dinasti Turki Usmani dikenal sebagai bangsa ahli dalam bidang persenjataan. Pemuda-pemuda Kesultanan Aceh Darussalam dididik dan dilatih oleh mereka. Sebelum Kesultanan Aceh Darussalam mengikat kerjasama dengan Dinasti Turki Utsmani, al-Qahhār juga telah menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1537. Padahal saat itu al-Qahhār belum menjadi sultan, dan ia telah mencoba membangun kerjasama dengan negara-negara muslim, karena politik adu domba Portugis telah menggagalkan al-Qahhār mewujudkan persatuan negara-negara muslim. Armada Portugis saat itu dikenal sebagai armada sangat kuat di Samudera Hindia. 32
Pada abad ke-17, Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Iskandar Muda menjadi kesultanan yang tiada tandingannya di pulau Sumatra. Tidak hanya menguasai pantai-pantai, tetapi juga hampir seluruh perniagaan berada di bawah kendalinya. Menurut Beaulieu, wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam masa Iskandar Muda menguasai sebagian pulau Sumatera; sebelah timur ada Pidie, Pakam, sampai Deli dan Aru; sebelah barat ada Daya, Labu, Singkil, Barus, Bataham, Pasaman, Tiku, Pariaman dan Padang dan wilayah Semenanjung Melayu seperti Johor, Kedah, Pahang dan Perak. 33
Iskandar Muda menyadari beberapa wilayah bawahan Kesultanan Aceh Darussalam membawa banyak kebutuhan lain, salah satunya adalah memenuhi dakwah Islam yang telah menjadi tugas kesultanan. Cara ini juga sebagai pembuktian bahwa ibukota
33 D. Lombard, Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636) (Jakarta: Gramedia, 2014), 143–144.
32 Hayatullah Zuboidi, “Kepentingan Utsmani Menjalin Hubungan Dengan Kerajaan Aceh Darussalam,” Jurnal Peurawi 1, no. 2 (2018): 116–117.
31 Kurdi, Aceh Di Mata Sejarawan , 90.
30 T.Hj.I. Alfian, “Kerajaan Aceh Darussalam (Sebuah Wacana Singkat),” dalam Prosiding Seminar Antarbangsa Kesultanan Melayu Nusantara , Lembaga Muzium Negeri Pahang dan Institut Alam dan Tamadun Melayu (n.d.): 230.
29 Gusti Asnan, Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera (Yogyakarta: Ombak, 2007), 56.
28 Misri A. Muchsin, “Barus Dalam Sejarah: Kawasan Percaturan Politik, Agama Dan Ekonomi Dunia,” Jurnal Adabiya 19, no. 1 (February 2017): 3.
kesultanan ikut memperhatikan tumbuh kembang daerah kekuasaannya. Sebagai sultan dilahirkan dari lingkup istana berperadaban tinggi, Iskandar Muda menerapkan potensi sumber daya manusia terdidik untuk membentuk negara Islam dengan jalinan kerjasama secara kuat antara pemerintahan dengan rakyat. Salah satu langkah bisa diandalkan adalah memperkuat basis religius masyarakatnya. 34
Iskandar Muda memulai ekspansinya dengan penaklukan kota-kota pelabuhan sepanjang pantai Timur dan Barat Sumatera, terutama kota-kota pelabuhan terkenal menjadi pusat perdagangan hasil bumi. Daerah Pidie dikuasai karena terkenal dengan kesuburan tanah dan ulat sutranya. Daerah Pasai sampai ke Deli juga dikuasai karena tanah yang subur. Kota pelabuhan Singkil ditaklukkan karena menghasilkan banyak kapur barus. Sementara Pasaman dan Tiku sebagai penghasil lada. Kota Padang juga dikuasai karena menghasilkan emas yang diperdagangkan secara besar-besaran. Emas dari kota Padang ini banyak dibawa ke Banda Aceh. 35
Selain ekspansi ke pantai Timur dan Barat Sumatra, Iskandar Muda juga melakukan ekspansi ke wilayah Semenanjung Melayu. Pada 1613 M, Johor diserang, Batu Sawar di ibukota negeri Johor ketika itu beserta dengan bentengnya dihancurkan oleh Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda menawan keluarga Sultan Johor serta beberapa pembesar istana, tetapi Sultan Johor yaitu Alauddin Riayat Syah III melepaskan diri ke Bintan. 36
Pada 1618 M, Iskandar Muda menggempur Pahang, keluarga Sultan Pahang, termasuk Raja Mughal ditawan ke Aceh. Pada 1619 M, Kedah ditaklukkan juga. Berhubung dengan hal ini Richard Windstedt dan Raja Muhammad Aﬀandi menjelaskan bahwa kebun-kebun lada di Kedah dimusnahkan oleh tentara Aceh sebagai satu langkah untuk menghapuskan persaingan perdagangan. Proses yang sama juga terjadi dalam penaklukan Perak pada tahun 1620 M. 37
Kekuatan maritim Kesultanan Aceh Darussalam tidak hanya digunakan untuk ekspansi wilayah, tetapi juga untuk mendukung pengembangan ekonomi. Antara lain pada tanggal 21 dan 22 Juli 1621 Iskandar Muda mengerahkan kapal perangnya sebanyak tiga galias (kapal besar) serta 25 sampai 30 kapal layar lainnya meninggalkan pelabuhan Aceh Darussalam menuju ke Perak dan terus ke Langkawi untuk mencabut tanaman ladanya, sekaligus untuk menguasai tambang timah di Perak dan Kedah. 38
Pada tahun 1629, Iskandar Muda melakukan serangan kedua terhadap armada Portugis, setelah kegagalan serangan pertama pada tahun 1615. Iskandar Muda memimpin sendiri penyerangan tersebut. Akan tetapi, karena kekhawatiran adanya hal yang kurang baik, ia meninggalkan kapalnya dan menyerahkan pimpinan kepada Sri Maharaja dan Laksamana sebagai orang terkemuka dalam misi penyerangan itu. Pada mulanya pasukan Kesultanan Aceh Darussalam mampu menguasai keadaan dan kedudukannya lebih beruntung. Tetapi secara mendadak datang armada dari Gowa di India di bawah pimpinan
38 Lombard, Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636) , 137.
37 Ibid., 102.
36 Ibid., 101–102.
35 Kurdi, Aceh Di Mata Sejarawan , 101.
34 Gazali, “Hubungan Umara Dan Ulama Dalam Membentuk Kehidupan Sosio-Religius Di Aceh Darussalam Masa Sultan Iskandar Muda,” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE 16, no. 2 (June 2016): 177.
Jurnal Thaq ā fiyy ā t, Vol 21, No. 1 (2022) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2022.21104 |56
Nuni Alvarez Botelho sehingga perbandingan kekuatannya berubah. Sri Maharaja terbunuh, Laksamana tertangkap dan sebagian dari kapal-kapalnya ditenggelamkan sementara sisanya diusir oleh Nuni Alvarez. 39
Kesultanan Aceh Darussalam mengoperasikan 100 kapal untuk mengamankan perdagangan maritim dan teritorial mereka. Sebagian ditempatkan di Aceh dan lainnya di Daya dan Pedir. Sepertiga dari kapal-kapal itu berukuran jauh lebih besar dari kapal-kapal yang dibangun di negeri-negeri Kristen. Beaulieu mendeskripsikan salah satu kapal yang dilihatnya langsung berukuran medium dengan panjang sekitar 120 kaki atau sekitar 36,6m. Kapal-kapal yang bagus, tetapi terlalu berat, lebar, dan tinggi. Tali-tali pada perahunya sangat kecil dan lemah untuk menyokong kapal besar tersebut. Dayung-dayungnya berupa tongkat dengan potongan papan yang ditempelkan pada ujungnya. Setiap dayung digerakan oleh dua orang. Layar kapalnya berbentuk persegi. Sisi samping kapal memiliki ketebalan 6 inci atau sekitar 15,25 cm. Orang Aceh biasanya memiliki meriam yang bagus. Busur dimiliki oleh mereka berukuran tidak kurang dari satu meriam disebabkan sanggup untuk menembakkan bola peluru seberat 40 pon. Beberapa meriam falcon diletakkan pada haluan dan belakang kapal. Satu kapal biasanya mereka membawa 600-800 pasukan, untuk kapal berukuran terbesar. 40
Kesultanan Aceh Darussalam memiliki kekuatan utama dengan menggunakan gajah di bagian daratan. Davis mencatat bahwa kekuatan negara itu bertumpu pada gajah-gajah itu. Menurut perhitungan Beaulieu ada sekitar 900 ekor gajah. Gajah tersebut dibiasakan dengan tembakan dekat telinga mereka dan melambai-lambaikan jerami api sekitar mereka hingga hilang rasa takutnya. 41
Angkatan darat Aceh saat itu berdasarkan catatan Beaulieu terdapat di lembah dapat dikerahkan 40.000 laki-laki. Kesultanan Aceh Darussalam memiliki meriam berjumlah 5000 dengan 1200 pucuk berkaliber sedang dari perunggu dan 800 meriam besar bersama istinggar. Besi yang diperlukan untuk senjata tersebut tidak terdapat di Sumatra tetapi didatangkan dari pantai-pantai India dan menjadi bahan pokok dalam perdagangan yang menguntungkan. Selanjutnya belerang diperlukan dalam pembuatan mesiu yang terdapat di bagian utara Sumatra. 42

## Ekonomi dan Perdagangan
Sejak Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada 1520-1524 M, telah menyatukan negara-negara pelabuhan merdeka di pantai barat Sumatra seperti Barus, Daya, Lamuri, Pidie dan Pasai. Juga mengakhiri intervensi Portugis di pantai utara Sumatra. Selama pemerintahan al-Qahhār (1539-1571), perdagangan di semua pelabuhan di pusatkan di Banda Aceh yang menjadi pelabuhan muslim utama di Selat Malaka. Dari pelabuhan ini, lada dan rempah-rempah dari Asia Tenggara diekspor ke Timur Tengah dan Laut Tengah. 43
43 Hamid, Sejarah Kemaritiman Indonesia , 129.
42 Ibid. 131–133.
41 Lombard, Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636) , 130.
40 Abd. Rahman Hamid, Sejarah Kemaritiman Indonesia (Yogyakarta: Ombak, 2013), 132–133.
39 Kurdi, Aceh Di Mata Sejarawan , 99.
Jurnal Thaq ā fiyy ā t, Vol 21, No. 1 (2022) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2022.21104 |57
Sebagian besar dari jasa atas tetap utuhnya kerajaan yang terbentuk ini, tidak terlepas dari jasa al-Qahhār (1537-1571). Ia menaklukan Aru di pantai Timur dan Pariaman di pantai Barat, dan menempatkan putra-putranya sebagai wakil raja di kedua wilayah itu. Ia memimpin kebangkitan kembali perdagangan rempah-rempah Islam antara pelabuhan Aceh dan Laut Merah, yang pada akhir pemerintahannya membawa barang dagangan sama banyaknya dengan barang dagangan yang dibawa melalui jalur perdagangan Portugis. 44
Sumber dari Portugis mengatakan bahwa pada bulan Juni 1564, ada 23 kapal bermuatan lada seberat 1.800 kwintal dan 1.300 rempah-rempah lain memasuki Jeddah dari Aceh. Menjelang 1585, Jorge de Lemos, advokat Portugis menyebut bahwa Aceh mengekspor rempah-rempah dan emas serta permata melalui Laut Merah. Sejak itu, setiap tahunnya, saudagar Aceh (melalui kapal Gujarat) mengapalkan 40.000-50.000 kwintal rempah-rempah ke Jeddah. Karena persediaan rempah-rempah dunia berlebihan, untuk menekuk pesaing, Portugis melakukan perang harga. Maka dari itu, selama kurun 1554-1585 Portugis mengirim ekspedisi untuk mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. 45 Sebuah laporan Portugis juga mengatakan lebih lanjut, “Orang-orang Aceh ini adalah orang yang paling sering melakukan perdagangan dan pelayaran ini”. Sumber-sumber di atas tidak membahas perihal prosedur kerja perdagangan dijalankan maupun berapa besar bagian yang diambil oleh pihak sultan. Para pedagang Islam dari kalangan saudagar wilayah Selat Malaka dan sekitarnya tertarik untuk bernaung di bawah perlindungan al-Qahhār. Untuk beberapa waktu setelah itu Banda Aceh terkenal sebagai kota dengan penduduk berbahasa beragam, dan bahasa digunakan di kota itu adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Aceh. 46
Sebagaimana Pigafe a (pengarang kisah perjalanan Magellan) mengatakan bahwa Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa umum yang dipakai oleh berbagai etnis di seluruh Kepulauan Nusantara. Kesatuan dunia Melayu juga tercermin dalam penyebaran Bahasa Melayu di bagian terbesar Kepulauan Indonesia serta perkembangannya sebagai bahasa perdagangan sampai ke tempat-tempat yang jauh dari semenanjung Melayu. Bahasa tersebut juga dipakai oleh golongan asing seperti India, Cina, Arab dan Eropa ketika berinteraksi langsung dengan orang-orang daerah Nusantara. 47
Kebijakan pemusatan kekuasaan setelah al-Qahhār dilaksanakan oleh Iskandar Muda. Dia meletakkan empat syahbandar atau pejabat pelabuhan dan sejumlah kerani yang ditugaskan mengurus administrasi perdagangan. Sedangkan kerani yang lain bertugas di pengadilan. Empat penghulu kawal bertugas melakukan patroli di kota, terutama pada malam hari. 48
Selain itu Aceh Darussalam juga menguasai kekayaan bumi Minangkabau, terutama daerah pesisir. Daerah tersebut berada dalam dominasi politik-ekonomi Aceh sejak
48 Reid, Menuju Sejarah Sumatra Antara Indonesia Dan Dunia , 102.
47 N. Anshority and D. Arbaningsih, Negara Maritim Nusantara: Jejak Sejarah Yang Terhapus (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 7.
46 Reid, Menuju Sejarah Sumatra Antara Indonesia Dan Dunia , 95–96.
45 Fernandez, Meretas Sejuta Saudagar (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 29.
44 Reid, Menuju Sejarah Sumatra Antara Indonesia Dan Dunia , 96.
Jurnal Thaq ā fiyy ā t, Vol 21, No. 1 (2022) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2022.21104 |58
pertengahan abad ke-16 dalam rangka pengerahan segala potensi ekonominya guna menghalau Portugis dari bandar benteng mereka. Aceh mendudukan jabatan syahbandar di Indrapura sebagai penyalur emas, pala, dan hasil-hasil bumi lainnya. Salah satu putra al-Qahhār ditunjuk sebagai panglima-syahbandar di Pariaman. 49
Kesultanan Aceh Darussalam juga menguasai wilayah ekonomi penting seperti Barus yang merupakan wilayah penghasil kemenyan dan kapur barus yang sudah dikenal di India karena mutunya yang tinggi. Selanjutnya, kawasan Natal dan Pasaman berdasarkan catatan historis dikenal menjadi wilayah menghasilkan emas dan hasil bumi lainnya. Gunung Ophir, puncak Pasaman yang sepanjang zaman berfungsi sebagai mercusuar bagi para pelaut di Samudra Indonesia, tetap saja dalam kedaulatan politik-ekonomi Kesultanan Aceh Darussalam sejak pertengahan abad ke-16. 50
Kota Padang abad ke-17 juga bagian dari kekuasaan ekonomi maritim Aceh Darussalam. Wilayah nagari Koto Tangah sebagai penyalur emas, lada, kayu manis, pala, cengkeh di Minangkabau. Wilayah ini berada di tepi sungai yang membagi dua wilayah tersebut meliputi Tabing dan Lubuk Buaya, sehingga dapat ditempuh dengan perahu dan ramai oleh penduduk. Bandar Padang di sebelah selatan nagari Koto Tangah berbatasan sebelah selatan dengan Batang Arau. Perbukitan sebelah selatan dengan Teluk Bayur, Teluk Bungus, Bunga Pasang, Sibalantai, yang jarang penduduknya termasuk wilayah peralihan antara Bandar Padang dan Tarusan, Bayang atau Bandar-X. 51
Upaya Iskandar Muda dalam meningkatkan perekonomian Kesultanan Aceh Darussalam yaitu meningkatkan pendapatan kesultanan melalui perdagangan. Khususnya perdagangan lada yang menjadi komoditas utama pada saat itu. Karena komoditas yang paling dominan di Sumatera adalah lada. Lada menjadi barang ekspor yang pokok karena selalu mengalami peningkatan disebabkan peminat dari ekspor lada ini sangat banyak baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda perdagangan di Bandar Aceh bertambah ramai. Agar dapat memenuhi permintaan lada yang semakin meningkat, maka Iskandar Muda memonopoli perdagangan lada baik di Aceh sendiri maupun di daerah sekitarnya. Iskandar Muda menyuruh untuk membawa lada ke Banda Aceh dan menawarkannya dengan harga yang cukup tinggi. Ucapan yang terkenal dari Iskandar Muda yaitu barang siapa yang hendak membeli lada maka harus datang dan makan dari tangannya. 52
Perekonomian pada masa kepemimpinan Iskandar Muda juga diperoleh dari hasil perniagaan yang ada di pelabuhan Aceh dan daerah-daerah yang berhasil ditaklukkannya dan dari bea cukai dikenakan terhadap kapal-kapal yang berlabuh di Aceh. Bea Cukai yang dipungut untuk perdagangan sebesar 7% dari harga yang sudah ditetapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa upaya Sultan Iskandar Muda meningkatkan perekonomian Kesultanan Aceh Darussalam secara non ﬁsik yaitu dengan melakukan perdagangan lada secara monopoli. Makanya perdagangan lada di Aceh pada era Iskandar Muda harganya lebih
52 Zumrotul Muhzinat, “Perekonomian Kerajaan Aceh Darussalam Era Sultan Iskandar Muda,” Tsaqofah & Tarikh: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan 5, no. 2 (2020): 78–79.
51 Ibid., 78.
50 Ibid., 77.
49 M.D Mansur, Sejarah Minangkabau (Jakarta: Bharatara, 1970), 79.
Jurnal Thaq ā fiyy ā t, Vol 21, No. 1 (2022) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2022.21104 |59
mahal dibandingkan dengan beberapa daerah yang telah ditaklukkan oleh kesultanan. Hal ini membuat Kesultanan Aceh Darussalam mampu mendapatkan banyak keuntungan dari adanya perdagangan lada tersebut. 53
Pola perdagangan yang diterapkan oleh Iskandar Muda memang mengandung adanya monopoli. Monopoli tersebut tidak terlepas dari serangkaian kemenangan militer di Sumatra Timur dan Malaysia yang salah satu tujuannya untuk menguasai produksi ekspor wilayah itu dan menghancurkan pesaing-pesaing utamanya. Sultan mengendalikan sendiri dalam wilayah kekuasaannya persentase yang sangat besar dari lada untuk dijual dengan harga tinggi sebelum mengizinkan pedagang asing membeli lada di pasar terbuka. 54
Banyak aneka ragam yang diperdagangkan di Aceh dan termasuk barang-barang ekspor, antara lain: gajah dan kuda. Bahkan ada pasal khusus yang membicarakan masalah itu. Kebanyakan hasil hutan dari pedalaman yang diekspor berasal dari jenis kayu bernilai tinggi, seperti: Cendana, Sapang; ada lagi jenis damar, semisal gondorukem , damar, teban ; sari dan wangi-wangian: Kemenyan putih, kemenyan hitam, kapur, akar pucuk, minyak rasamala, kulit kayu masui ; kemudian rempah seperti lada dan lada panjang atau campli puta, bunga lawang, gading, lilin. 55
Pelabuhan Aceh juga mengimpor barang-barang untuk keperluannya sendiri kemudian diekspor kembali, yaitu: beras, mentega, gula sakar, gula pasir, anggur, kurma; bahan logam berupa timah putih, timah hitam, besi batangan, besi biji atau besi lempengan, besi lantai, baja lempengan malela kulit dan boraks yang perlu untuk dileburkan dengan logam; kebutuhan tekstil banyak diimpor dari India seperti bandela kapas kotor yang diimpor dari Gujarat, Benggala atau Masulipatam, bendela Gujarat, bendela Bengal, Bendela Keling, kain tenun berupa batik mori dari Malabar, bafta Berok atau kain cinde dari Gujarat; kemudian barang kerajinan tangan berupa tembikar berbentuk mangkok batu, pinggan batu, guci pegu, cermin, paku, sabun, kipas, kertas, dasa; ada lagi bahan perangsang berupa opium, kopi, teh, tembakau; terakhir beberapa barang mewah seperti batu karang, air mawar peti, budak. 56
Alam Aceh juga menghasilkan minyak bumi yang antara lain dipergunakan untuk membakar dua kapal Portugis yang sedang diperanginya; belerang terdapat di gunung tinggi enam jam dari Aceh menuju Pidie yang digunakan untuk membuat mesiu; kapur terdapat di Singkil dikumpulkan dari Surat dan dari Pantai Koromandel yang dibeli dengan harga 15, 16 real sekati, timbangan 28 ons; kemenyan dihasilkan di Barus. 57
Wilayah Semenanjung Melayu lada juga tumbuh tepatnya di pulau Langkawi dan Kedah. Sekitar kaki gunung di Langkawi pada dataran rendahnya berjarak sekitar 3-4 mil, terdapat tumbuhan anggur dan lada. Tunas lada juga tumbuh tanpa berbuah sampai tahun ketiga dan pada tahun keempat keluar buahnya dengan melimpah dan besar hingga menghasilkan enam, tujuh pon lada dan tidak pernah berbuah sebesar dan sebanyak pada
57 Ibid., 98–99.
56 Ibid., 160–161.
55 Lombard, Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636) , 100.
54 Reid, Menuju Sejarah Sumatra Antara Indonesia Dan Dunia , 100.
53 Ibid., 79.
panen tahun pertama hingga ketiga, namun dari panen tahun keempat hingga keenam hasilnya kurang sepertiga sedangkan tahun ke-10 hingga ke-12 buahnya hampir tidak ada dan kecil-kecil. 58
Kebijakan moneter pada masa Kesultanan Aceh Darussalam terdapat peredaran uang yang stabil dan kuat. Hal itu, karena banyak kedatangan pedagang asing di wilayah Aceh, sehingga pedagang asing bersedia melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang Aceh. Mata uang Aceh beredar dari abad ke-16, dimana mata uang tersebut sudah digunakan di pelabuhan untuk melakukan perdagangan dengan bangsa Arab dan Tiongkok. Kesultanan Aceh Darussalam mengeluarkan mata uang sendiri setelah menerima uang dirham. Adapun nama mata uang di Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu drama yakni koin kecil emas, cash yakni timah, dirham Aceh yakni emas, kupang yakni perak, kepeng yakni tembaga, kueh yakni timah. Pada umumnya derham terbuat dari emas 18 karat, dimana terdapat huruf yang timbul dengan aksara Arab. Selain itu, mata uang di Kesultanan Aceh Darussalam banyak macamnya, sehingga mempermudah masyarakat untuk menggunakannya. Ketika Cina berdagang di daerah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam menggunakan mata uang perak yang biasanya disebut ketun, setelah itu, Portugis mengedarkan mata uang ringgit yang dikenal dengan ringgit meriam atau riyal. Pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, reyal sangat populer digunakan untuk melakukan transaksi perdagangan lada. Pada kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam menetapkan ringgit dari Spanyol sebagai satuan mata uang. Nilai yang ditukarkan satu ringgit dengan empat deureuham. Kemudian 1 kupang bernilai 1600 cashes. Jadi, 3 kupang sama dengan 1 dirham. 59

## Kesimpulan
Kesultanan Aceh Darussalam merupakan kesultanan telah berdiri sejak kejatuhan Kesultanan Malaka akibat dari penyerangan dari pihak Kolonial Portugis. Kesultanan Aceh Darussalam hadir sebagai penguasa baru di wilayah Aceh karena penentangan terhadap aksi monopoli dan upaya kolonialisasi pihak Portugis ke wilayah Sumatera terkhusus pada bagian utara pulau Sumatra. Namun, upaya tersebut dapat dilakukan penetrasi secara masif oleh pihak Kesultanan Aceh Darussalam dengan pembentukan kekuatan militer dan penguasaan perniagaan terutama di regional pulau Sumatera.
Politik-maritim Kesultanan Aceh Darussalam menjadi kuat total pada abad pertengahan abad ke enam belas. Kekuatan tersebut didapatkan dari kemajuan Kesultanan Aceh Darussalam dalam bidang militer atau angkatan bersenjata mereka dengan bekerja sama dengan pihak dinasti Islam lainnya yang juga memiliki kekuatan militer kuat dan tidak ada tandingannya pada masa itu. Akibat kemajuan politik-maritim itu juga, Kesultanan Aceh Darussalam mampu menguasai hampir seluruh kawasan di pulau Sumatera dari bagian timur hingga bagian barat, bahkan sempat memiliki daerah taklukan hingga ke wilayah Semenanjung Malaya.
59 Intan Devi Orlita Sari, “Perekonomian Islam Dalam Kerajaan Aceh Darussalam,” Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan 8, no. 2 (2022): 151.
58 Ibid., 102–103.
Ekonomi-perdagangan Kesultanan Aceh Darussalam tetap mengalami kemajuan signiﬁkan pada abad ke 16 M, sehingga peningkatan dalam perniagaan didapatkan dari kedaulatan Kesultanan Aceh Darussalam terhadap wilayah strategis dalam perdagangan maritim khususnya di bagian regional Sumatera dan Selat Malaka. Komoditas dikuasai oleh Kesultanan Aceh Darussalam merupakan kebutuhan bagi kesultanan lain seperti rempah-rempah dan beberapa hasil tambang bumi untuk diekspor ke wilayah Nusantara lainnya bahkan hingga ke mancanegara. Akibat kekuatan ekonomi itu pula, Kesultanan Aceh Darussalam mampu membuat mata uang sendiri.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman, Dudung. Metodologi Penelitian Sejarah Islam . Yogyakarta: Ombak, 2011.
Abimanyu, Soetjipto. Kitab Sejarah Terlengkap Kearifan Raja-Raja Nusantara . Yogyakarta: Laksana, 2014.
Alﬁan, T.Hj.I. “Kerajaan Aceh Darussalam (Sebuah Wacana Singkat).” dalam Prosiding Seminar Antarbangsa Kesultanan Melayu Nusantara . Lembaga Muzium Negeri Pahang dan Institut Alam dan Tamadun Melayu (n.d.).
Amin, Samsul Munir. Sejarah Peradaban Islam . Jakarta: Amzah, 2016.
Anshority, N., and D. Arbaningsih. Negara Maritim Nusantara: Jejak Sejarah Yang Terhapus .
Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
Arisman. Historikal Islam Asia Tenggara . Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
Asnan, Gusti. Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera . Yogyakarta: Ombak, 2007.
Azis, Muhammad Nur Ichsan. “Ekonomi Maritim Kesultanan Makassar Abad XVII M.”
Thaqaﬁyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam 14, no. 2 (2013): 176–201.
Edwin. Sumatra: Sejarah Dan Masyarakatnya . Yogyakarta: Ombak, 2013.
Fernandez. Meretas Sejuta Saudagar . Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
Gazalba, Sidi. Pengantar Ilmu Sejarah Sebagai Ilmu . Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1981.
Gazali. “Hubungan Umara Dan Ulama Dalam Membentuk Kehidupan Sosio-Religius Di Aceh Darussalam Masa Sultan Iskandar Muda.” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE 16, no. 2 (June 2016): 173–185.
Hamid, Abd. Rahman. Sejarah Kemaritiman Indonesia . Yogyakarta: Ombak, 2013.
Jurnal Thaq ā fiyy ā t, Vol 21, No. 1 (2022) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2022.21104 |62
Hamid, Abd. Rahman, and M. Shaleh Madjid. Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Ombak, 2011.
Haykal, Muhammad. “Ekspedisi Turki Utsmani Dan Gerakan Anti-Kolonialisme Kesultanan Aceh Darussalam, (1530-1568).” Jurnal El Tarikh 3, no. 2 (November 2022): 39–54.
Kamaruzzaman, Kamaruddin. “Relasi Islam Dan Politik Dalam Sejarah Politik Aceh Abad 16-17.” Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 16, no. 2 (2016): 267–292.
Kurdi, Muliadi. Aceh Di Mata Sejarawan . Banda Aceh: LKAS, 2016.
Laﬀan, Michael. Sejarah Islam Di Nusantara . Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2015.
Lombard, D. Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636) . Jakarta: Gramedia,
2014.
Mansur, M.D. Sejarah Minangkabau . Jakarta: Bharatara, 1970.
Muchsin, Misri A. “Barus Dalam Sejarah: Kawasan Percaturan Politik, Agama Dan Ekonomi Dunia.” Jurnal Adabiya 19, no. 1 (February 2017): 1–12.
Muhsinat, Zumrotul. “Perekonomian Kerajaan Aceh Darussalam Era Sultan Iskandar Muda.” Tsaqofah & Tarikh: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan 5, no. 2 (2020): 78–32.
Novita, Yeyen, Mochlasin, Shindita Apriliani Nirmalasari, Salman Zaki Syahrul Mubarok,
Angga Dwi Febrianto, and Ahmad Ulil Albab Al Umar. “Analisis Sistem Ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam Pada Masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda.” Journal on Education 5, no. 3 (2023): 8333–8339.
Reid, Anthony. Menuju Sejarah Sumatra Antara Indonesia Dan Dunia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
Said, Mohammad. Aceh Sepanjang Abad . Medan: Harian Waspada, 2007.
Sari, Intan Devi Orlita. “Perekonomian Islam Dalam Kerajaan Aceh Darussalam.” Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan 8, no. 2 (2022): 146–154.
Subhan, Muhammad. “Aceh Dan Pembangunan Kepelabuhan: Perbandingan Aspek Sejarah Dan Kontemporer.” Artikel Research Gate (March 26, 2010).
Supriatna. “Kemaritiman Di Kesultanan Banten Sebuah Perspektif Historis.” Jurnal Kemaritiman: Indonesia Journal of Maritime 1, no. 1 (2020): 11–14.
Jurnal Thaq ā fiyy ā t, Vol 21, No. 1 (2022) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2022.21104 |63
Zuboidi, Hayatullah. “Kepentingan Utsmani Menjalin Hubungan Dengan Kerajaan Aceh Darussalam.” Jurnal Perawi 1, no. 2 (2018): 113–127.