## PENGARUH PAD DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

## THE EFFECT OF PAD AND DAK ON CAPITAL EXPENDITURE IN THE PROVINCE OF NUSA TENGGARA TIMUR
Aldo Alfonsus Hunggurami 1 , Yuniarti Reny Renggo 2
1,2 Universitas Kristen Wira Wacana Sumba
renyrenggo@gmail.com
__________________________________________________________________
Abstrak :  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dan Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) terhadap Belanja Modal.  Subjek  dalam penelitian  ini  adalah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/kota  Di  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  Tahun  2017  –  2019.  Penelitian  ini  menggunakan  sampel sebanyak  21  kabupaten  dan  1  kota  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  yang bersumber  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah (APBD)  dari  tahun  2017  -  2019.  Teknik  Pengumpulan  data  yaitu  dengan menelusuri  website  Badan  Pusat  Statistik (BPS) Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  Regresi  Data  Panel.  Hasil  dalam penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana Alokasi  Khusus  (DAK),  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja Modal.
Kata kunci: PAD, DAK, dan Belanja Modal
Abstract :  This research aims to determine the Regional Original Income (PAD) and  special  allocation  fund  (DAK)  on  capital  expenditures.  The  subjects  in  this study  were  the  Regency/City  Regional  goverments  in  the  province  of  east  Nusa Tenggara in 2017 – 2019. This study used a sample of 21 Regencies and 1 city in east Nusa Tenggara province which were sourced from the Realization Report of the  Regional  Revenue  And  Expenditure  Budget  (APBD)  from  2017  –  2019.  The data  collection  technique  is  by  browsing  the  wesite  of  the  Central  Statistics Agency (BPS) of east Nusa Tenggara Province.  The data analysis techniqueused is  panel  data  Regression.  The  results  in  this  study  indicate  that  the  Regional Original Income (PAD) and the Special Allocation Fund (DAK), have a positive and significant effect on Capital Expenditures.
Keywords : PAD, DAK, and Capital Expenditures

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan setelah pelaksanaan otonomi daerah. Dimana  salah  satu  unsur  dalam otonomi daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  (PAD).  Kemajuan  PAD harus didukung oleh PEMDA dengan  bekerja dalam meningkatkan kualitas  pelayanan  publik,  dimana PAD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Renggo, 2019). PAD di tiap wilayah tentunya berbeda-beda tergantung dari sumberdaya  yang dimiliki oleh
daerah tersebut, daerah yang maju di sektor industri dan kaya akan sumber daya  alam  cenderung  memiliki  PAD yang meningkat dibandingkan daerah lain,  begitu  pula  sebaliknya.  Oleh karena itu, terjadi ketimpangan PAD di tiap Kabupaten/kota (Pangestu p et al., 2019).
Kendala yang  dihadapi PEMDA
yaitu  dalam  menjalankan  kewajiban daerah, sehingga menurunnya pendapatan daerah di mana pendapatan  daerah  yang  menurun,
dikarenakan  PEMDA  kurang  bebas dalam  mengelola  keuangan  daerah (Nur, 2015).
Nilai  PAD  menentukan  tingkat kemandirian  dari  suatu  daerah  dan merupakan  modal  utama  dalam melakukan pembiayaan pembangunan daerahnya. Pemda
dituntut  agar  mampu  meningkatkan pendapatan  dengan  menggunakan
sumber  yang  ada  di  daerah.  Dengan sumber  daya  setiap  daerah  yang berbeda-beda  akan  menyebabkan ketimpangan  (Pangestu  p  et  al., 2019), oleh karena itu dana perimbangan diberikan kepada setiap daerah.
Tujuan  adanya  transfer  yaitu untuk menurunkan kesenjangan fiskal  dalam  daerah  sekaligus  untuk meningkatkan  kapasitas  tercapainya pelayanan publik. Berikut data Penerimaan  Realisasi  PAD  Tahun 2017 – 2019 .
Tabel. 1 Target dan Realisasi PAD Tahun 2017 – 2019 (Ribuan Rupiah) Ket 2017 2018 2019 Target PAD 2. 397, 02 2. 615,35 2. 849,53 Realisasi PAD 2. 031, 07 1. 413, 24 1.717,58 Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Realisasi dan target PAD, realisasi  PAD  pada  tahun  2017 sebesar  Rp.  2.  031,  07,  sedangkan target  sebesar  2.397,  02,  pada  tahun 2018  terjadi  penurunan  realisasi menjadi  Rp.  1.  413,  24,  dan  target sebesar  2.  615,  35  pada  tahun  2019 meningkat sebesar Rp. 1.717,58, dan target  2.  849,  53,  dari  data  realisasi PAD  tahun  2017  –  2019  terjadinya fluktuatif, sedangkan target PAD tiap tahunnya  meningkat, hal ini  dapat di kategorikan bahwa dari tahun 2017 – 2019  22  Kabupaten  di  Prov  NTT belum  efektif  dan  efisien  dalam
menggali serta mengelola aset daerahnya, hal ini dikarenakan realisasi  PAD  belum  mencapai  atau melampaui  target,  atau  belum  bisa dikategorikan terjadinya desentralisasi atau kemandirian daerah di Provinsi NTT. Belanja modal merupakan
pembiayaan  daerah  dengan  tujuan untuk menambah serta meningkatkan modal  seperti  aset  tetap  yang  dapat menambah  masa  manfaat  &  juga untuk  meningkatkan  kapasitas  &
mutu aset dalam daerah. Permasalahan  yang  terjadi  adalah kurangnya penyerapan anggaran belanja  modal  sehingga  berdampak pada melambatnya proses pembangunan. Dengan adanya PERMENDAGRI  No.37  thn  2014, tentang  penyusunan  APBD,  terdiri dari:  penghasilan  suatu  daerah  yang dimasukkan dalam APBD itu dijadikan sebuah ukuran dan
diperkirakan secara sehat serta memiliki  alasan  yang  sah  untuk mendapatkannya. Berikut adalah tabel  APBD  Prov  NTT  thn  2017  – 2019.
Tabel 2 APBD Provinsi NTT Tahun 2017- 2019 (Ribu Rupiah) THN PAD (Rp) DAK (Rp) BELANJA MODAL (Rp) 2017 2. 031, 075, 989 3.720, 228, 925 4. 598, 823, 421 2018 1. 413, 242, 692 4. 141, 969, 692 4. 275, 506 ,035 2019 1. 717, 583, 096 4. 883, 001, 453 5. 015, 356, 200
Sumber: BPS Provinsi NTT
Pada  tahun  2017  PAD  sebesar 20,3  persen,  tahun  2018  penurunan sebesar  14,1  persen,  sedangkan  thn 2019  PAD  meningkat  sebesar  17,2 persen,  Pendapatan  Asli  Daerah  dari tahun  2017  –  2019  terjadinya fluktuasi.  DAK  tahun  2017  yaitu 37,3  persen,  tahun  2018  DAK meningkat  sebesar  41,5  persen,  dan pada tahun 2019 DAK juga meningkat  yaitu  menjadi  49  persen, dapat  disimpulkan  bahwa  DAK  dari tahun 2017–2019
mengalami peningkatan  tiap  tahunnya.  Belanja Modal  thn  2017  yaitu  sebesar  46 persen,  pada  tahun  2018  Belanja Modal  mengalami  penurunan  yaitu menjadi  42,8  persen,  pada  tahun 2019  Belanja  Modal  meningkat sebesar 50,2 persen, hal ini diputuskan  bahwa  dapat  Belanja Modal dari tahun 2017–2019 terjadinya fluktuasi. Menurut  Arni  Asari  &  Suardana (2018), pengeluaran
daerah merupakan tanggung jawab PEMDA untuk  menurunkan  nilai  kekayaan bersih.  Belanja  daerah  khususnya kabupaten/kota terutama dipakai untuk menyelenggarakan urusan
PEMDA  yang  menjadi  tanggung jawab  utama  pemerintah  provinsi dan  PEMDA,  termasuk  kewenangan wajib  dan  kewenangan  pilihan  yang diatur dalam undang-undang.
Target dan Realisasi PAD masih mengalami  fluktuasi  atau  belum mencapai  target  PAD,  sehingga pemerintah daerah masih harus berjuang untuk menciptakan
pembangunan  yang  lebih  efektif, oleh  karena  itu  perlu  untuk  melihat pengaruh  PAD  dan  DAK  terhadap Belanja Modal.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
APBD  adalah  anggaran  yang mempunyai  elemen-elemen  berikut: perencanaan  pelaksanaan  kegiatan regional,  deskripsi  terperinci  dan tujuan  peringkat  biaya  minimum sangat  relevan  dengan  kegiatan,  dan keberadaan  beban  pengeluaran  batas maksimum  yang  dieksekusi,  jenis usaha  dijelaskan  dalam  satu  tahun anggaran Ferina & Puspita (2012).
Arni  Asari  &  Suardana(2018),
menyatakan bahwa pembiayaan regional menerima penerimaan dan/atau  semua  jenis  penerimaan untuk  diterima  lagi  baik  dalam anggaran pada tahun fiskal berikutnya Struktur APBD selama penerimaan/pendapatan daerah, DAK,  investasi  modal.  Anggaran pendapatan  regional  dan  perbedaan investasi  anggaran  pada  peralatan telah  menyebabkan  defisit  surplus atau APBD. Jika diperkirakan
anggaran  pendapatan  regional  lebih besar  dari  anggaran  daerah,  surplus akan terjadi. Jika diperkirakan bahwa anggaran  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) di wilayah ini lebih kecil dari anggaran  investasi  modal,  defisit anggaran  akan  diproduksi.  Surplus
APBD  dipakai  untuk  mentransfer pembiayaan hutang, partisipasi modal  lokal  (investasi),  pemerintah pusat/daerah,  pemesanan  dana,  dan dana  residual  yang  dieksekusi  untuk membiayai pengeluaran tahun. Kamu akan  melakukannya.  Defisit  APBD didirikan  dalam  pembiayaan  untuk menutupi  defisit  yang  diberikan berdasarkan sisa perhitungan anggaran, sehingga pendapatan, penerimaan  pinjaman  dan  penjualan kekayaan regional
dipisahkan.
Terima lagi untuk menerima obligasi penerimaan pinjaman.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan merupakan penghasilan  yang  sumbernya  dari perekonomian daerahnya. Pendapatan  yaitu  digunakan  secara maksimal agar tidak terjadinya penurunan tingkat PAD. Tiap daerah/wilayah diberi tanggung  jawab  untuk  menelusuri serta menghasilkan sumber penerimaan  daerahnya.  Peningkatan pendapatan  asli  daerah  ini  adalah kunci  utama  dalam  daerah  otonom,
karena adanya kemandirian
keuangan  daerah  yang  merupakan tolok ukur keberhasilan dalam meningkatkan otonomi daerah.

## Pajak Daerah
UU  No.  34  Thn  2000  bahwa pajak  adalah  iuran  wajib  masyarakat kepada daerah, dan di paksa berdasarkan  PERPU  yang  berlaku, dan  digunakan  untuk  melakukan
pembiayaan dalam menjalankan penyelenggaraan PEMDA untuk pembangunan daerah. Berdasarkan definisi pajak daerah, maka ciri pajak daerah yaitu:
1. Berdasarkan  undang  –  undang bahwa  pajak  dipungut  dengan sistem pemaksaan.
2. Penyetoran  pajak  tidak  adanya sistem kontraprestasi secara langsung,  dikarenakan  bahwa pajak wajib dipungut.
3. Pajak  daerah  dipungut  secara langsung oleh PEMDA.
4. Pajak  dipungut  dengan  tujuan untuk kemakmuran rakyat dalam daerah.

## Retribusi Daerah
UU  No.  34  Thn  2000,  diartikan bahwa  pemungutan  retribusi  untuk angsuran administrasi atas jasa
pemberian  izin  yang  secara  tegas oleh PEMDA untuk mendasari pelayanan  publik.  Jenis  retribusi yaitu:  Permintaan  bantuan  publik jasa umum, jasa usaha dan perizinan.
Berkaitan dengan retribusi sebagai  sumber  PAD,  permintaan bantuan  publik/jasa  usaha  Pasal  2 ayat  (2)  Peraturan  PEMDA  No.  66 thn  2001,  bahwa  retribusi  kesehatan kesejahteraan,  pelayanan  sampah, untuk  pencetakan  kartu  karakter  dan persetujuan pendaftaran umum, administrasi pemakaman, permintaan administrasi pasar, permintaan pengujian kendaraan mesin, pembalasan untuk penilaian pemadam kebakaran, pencetakan
peta  biaya,  dan  tuntutan  pengujian kapal  penangkap  ikan.  Pekerjaan  ini diselesaikan yaitu dengan memberikan  kesejahteraan  publik secara  profesional  serta  mampu meningkatkan kepuasan atas penerimaan pelayanan publik. Pendapatan  retribusi  berkaitan erat  dengan  banyaknya  pelayanan pemerintah, masyarakat, dan sebaliknya maka  akan semakin meningkat pembayaran retribusi daerah. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Upaya untuk  menelusuri  potensi atau  sumber  dari  penerimaan  daerah dapat  diselesaikan  dengan  cara  yang berbeda - beda, selama tidak bertolak belakang  dengan  UU  dan  pedoman yang  relevan.  Sumber  pendapatan daerah  perlu  di  perhatian  secara khusus  untuk  menjalankan  BUMD. Perusahaan Daerah adalah unit penciptaan  yang  menawarkan  jenis bantuan, mengkoordinasikan penggunaan publik, dan menghasilkan pendapatan. Perusahaan daerah adalah
sumber  untuk  meningkatkan  PAD, perusahan  daerah  adalah  BUMD yang  didirikan  oleh  PEMDA  dengan tujuan untuk menambah nilai kekayaan bersih agar mampu meningkatkan perkembangan
perekonomian  daerah.  Hasil  BUMD yaitu  salah  satu  sumber  pendapatan daerah  meskipun  memiliki  potensi yang luas namun administrasi
perusahaan yang amatir selain
dengan  campur  tangan  pemerintah daerah  maka kontribusi PAD kurang maksimal.

## Lain–Lain PAD Yang Sah
Nur  (2015)  menegaskan  bahwa jenis  PAD  lain  yang  sah  diharapkan dapat  digunakan  dalam  anggaran penghasilan,  yang  dikecualikan  dari pajak,  jenis  retribusi,  &  sesuai peruntukannya.
Penghasilan meliputi:  Produk  yang  dijual  oleh aset  daerah.  Tidak  dalam  bentuk tunai  atau  biaya,  giro,  pendapatan bunga, kompensasi daerah, pendapatan  komisi,  potongan  harga atau  pendapatan  lainnya,  pendapatan komisi, potongan harga yang dihasilkan  dari  penjualan barang  dan jasa perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Dana Perimbangan
Dana  Perimbangan  adalah  dana yang  sumbernya  dari  APBN  yang ditujukan  ke  daerah  untuk  mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  3  komponen  Dana perimbangan terdiri dari DAU, DAK, dan DBH. Menurut Santoso (2017) menyatakan  bahwa  tujuan  Dana Perimbangan  yaitu  untuk  mendanai kebutuhan daerah dan dapat menurunkan kesenjangan fiskal antara PP dan Pemkab serta menciptakan keseimbangan
keuangan  baik  keuangan    pusat maupun  daerah.  Salah  satu  bentuk
DAK yang dikategorikan dalam dana perimbangan  yaitu  untuk  mendanai kegiatan  khusus  dalam  daerah,  yaitu sarana  prasarana,  pengadaan  aset, serta  meningkatkan  pembangunan. Manfaat  DAK  diharapkan  untuk lebih meningkatkan prioritas nasional yang  dituang dalam Belanja Modal (Hairiyah et al., 2018).

## Dana Alokasi Khusus
DAK adalah dana yang ditujukan  ke  daerah  agar  dapat memenuhi kebutuhan khusus. Berikut  rincian  kebutuhan  khusus yang  ditetapkan  dalam  PERPU  yang berlaku yaitu: 1. Kriteria kebutuhan tidak dapat  diperhitungkan  dengan rumus DAU. 2. Kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan publik. 3. Kebutuhan  untuk  melakukan penghijauan oleh daerah penghasil. Menurut  Nur  (2015)  tujuan DAK  yaitu  untuk  membiayai  urusan daerah untuk meningkatkan pelayanan  publik.  DAK  merupakan anggaran dari APBN. Menurut Martini  dan  kawan-kawan.,  (2014), tujuan dari DAK yaitu untuk menurunkan  kesenjangan  prioritas nasional dengan meningkatkan bidang  infrastruktur,  pendidikan  dan kesehatan,  kelautan  dan  perikanan, pertanian,  serta  sarana  prasarana PEMDA, dan lingkungan hidup.
Kategori DAK  dibagi  menjadi 2
jenis  yaitu  DAK  Fisik  yaitu  dana yang  dialokasikan ke  daerah tertentu dalam hal untuk memberikan bantuan  sekaligus  untuk  mendanai kegiatan  khusus  fisik  yang  dananya berasal dari  APBN,  sedangkan DAK non  fisik  digunakan  untuk  mendanai kegiatan  khusus  non  fisik.  Berikut bagian – bagian DAK.

## Belanja Modal
Belanja modal adalah pengadaan barang  dan  jasa  dan  dianggarkan dalam  pembiayaan  APBD  dengan tujuan  pengadaan  aset  yang  nilai manfaatnya  lebih  dari  1  tahun  dan disesuaikan dalam kegiatan pemerintah daerah. Aset tetap berwujud  yang  berkaitan  dengan pembangunan maka dianggarkan dalam  belanja modal. Belanja Modal dapat  dikategorikan  yaitu:  Tanah, gedung,  infrastruktur  jalan,  irigasi, peralatan  dan  mesin,  dan  fisik lainnya.
1. Belanja  Modal  Tanah  adalah pembiayaan  dan  digunakan  untuk balik  nama  kepemilikan  tanah, sewa  tanah,  hingga  pengeluaran pembuatan sertifikat sampai tanah siap pakai.
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan  yaitu pembiayaan  yang digunakan untuk pengadaan, renovasi  sampai  gedung  dan bangunan siap digunakan.
3. Belanja  Modal infrastruktur  jalan, irigasi  adalah  pembiayaan  untuk pengadaan  serta  perehapan  jalan
dan  irigasi  untuk  menambah kapasitas yang siap digunakan.
4.  Belanja  Modal  Fisik  Lainnya adalah pengeluaran untuk pengadaan  pembangunan  serta barang kesenian lainnya.
Penggunaan  modal  digunakan untuk  penggunaan  yang  sehubungan dengan pengadaan sumber daya tetap yang  substansial  dan  memiliki  nilai manfaat  lebih  dari  1  tahun  dan digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan  pemerintah  seperti  tanah, peralatan  dan  struktur  jalan,  irigasi, dan  sumber  daya tetap lainnya. Nilai perolehan  atau pengembangan sumber  daya  tetap  yang  substansial yang direncanakan dalam
penggunaan  modal  hanya  sebesar biaya  pembelian/perakitan  sumber daya  tersebut.  Konsumsi  honorarium untuk  kelompok  penasehat  akuisisi dan  organisasi  pembelian  untuk mendapatkan  setiap  sumber  daya yang  dianggarkan untuk  penggunaan modal dianggarkan untuk penggunaan tenaga kerja atau penggunaan  potensial  pada  tenaga kerja dan produk/barang dan jasa.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan  data  sekunder  yang diperoleh  dari  BPS  Provinsi  Nusa Tenggara Timur. Teknik Analisis data yang digunakan adalah menggunakan
model  regresi  data  panel,  dimana menggunakan  data  kabupaten  kota
pada  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur sejak tahun 2017 – 2019.
Variabel  yang  digunakan  dalam
penelitian ini adalah variable
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan Belanja  Modal,  dimana  model  yang digunakan adalah sebagai berikut:
𝐵𝑀 =  𝛼 + 𝛽1𝑋 𝑖𝑡 + 𝛽2𝑥 𝑖𝑡 + 𝜀
Dimana:
Y = Belanja Modal α = konstanta ß1, ß2, ß3 = koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah= PAD Dana Alokasi Khusus    = DAK i = 1. 2. 3…22 ( cross-section kabupaten/kota prov NTT) t
= 1. 2…3 ( time series tahun 2017 - 2019) e = error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  pengolahan data  panel  maka  harus  melakukan pengujian model, yaitu:
Tabel 3 OutputUji Chow Effect Test Statistic d.f Prob Cross-sectio FChi- Square 29.359051 21 0.1056 Sumber: Hasil olahan Eviews-08 Berdasarkan tabel 3, nilai probabilitas Cross-section  F  Chi- Square yang  lebih  besar  dari  alpha 0.05% sehingga menunjukan
Common Effect oleh karena itu maka
pengujian data masih berlanjut ke uji Lagrange Multiplier.
Tabel 4

## Output Uji Lagrange Multiplier
Null Alternative Cross-Section One- Sided Both Breusch- Pagan 0.524783 (0.4688) 0.524787 ( 0.4688) Sumber: Hasil olahan Eviews-08
Berdasarkan  hasil  pengolahan Uji LM ( Lagrange Multiplier ) diatas dapat  diketahui  bahwa  nilai BP sebesar 0.4688, sehingga model yang terbaik  dalam  penelitian  ini  adalah CEM.  Berikut  disajikan  model  yang terbaik dan digunakan dalam penelitian ini:
𝐵𝑀 𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝑃𝐴𝐷 𝑖𝑡 +  𝛽2𝐷𝐴𝐾 𝑖𝑡 +  𝜀 𝑖𝑡
𝐵𝑀 𝑖𝑡 = 5.11 + 0.683828𝑃𝐴𝐷 𝑖𝑡
+ 0.521833𝐷𝐴𝐾 𝑖𝑡 +   𝜀 𝑖𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑏 =              (0.0000)              ( 0.0000) 𝐴𝑑𝑗 𝑅 2 = 0.525991 𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝐹 − 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘) = 0.0000
Nilai konstanta (C)  sebesar  5.11 mengandung arti bahwa tanpa adanya  PAD  dan  DAK,  maka  nilai Belanja  Modal  sudah  sebesar  5.11 persen,  atau  dengan  kata  lain  jika nilai  PAD  dan  DAK  bernilai  nol, maka  belanja  modal  sebesar  5.11 Juta Rupiah.

## Uji F
Uji  F  dilakukan  untuk  menguji keakuratan  model  dalam  melihat pengaruh  dari  variabel  PAD  dan
DAK  terhadap  Belanja  Modal  Di
Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur
Tahun  2017  –  2019,  nilai  F  yang diperoleh dengan menggunakan Common Effect Model adalah sebesar  37.06411  dengan  nilai  (prob
F- Statistik = 0.000000). yang artinya adalah  model  yang  digunakan  sudah cukup  bagus  untuk  menjelaskan pengaruh  variabel  PAD  dan  variable DAK  terhadap  variable  Belanja Modal.
Uji Koefisien Determinasi ( 𝑹 𝟐 )
Setelah  mengetahui  keakuratan model yang digunakan, maka langkah berikutnya menguji Goodness of Fit, yang mana manfaat ini yaitu bisa melihat perbedaan nilai yang diamati dan nilai yang diharapkan  dari  model  penelitian.
Pengukuran Goodness  of  Fit adalah dengan Koefisien determinasi 𝑅 2 . Koefisien  determinasi  dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan  variasi  model  variabel dependen. Nilai koefisien determinasi  adalah  antara  0  dan  1. Pengaruh  PAD  dan  DAK  Terhadap Belanja  Modal  Di Prov  Nusa
Tenggara  Timur  Tahun  2017–2019 dijelaskan  pada  tabel  4.7.  Nilai 𝑅 2
sebesar  0.540576.  Hal  ini  berarti 54.05%  variabel  PAD  dan  DAK mampu untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap Belanja Modal,  sedangkan  sisanya  45.05% dijelaskan oleh variabel–variabel diluar model.

## Uji T
Analisis  Uji T  merupakan  Uji T Parsial  digunakan  untuk  melihat signifikansi dari  variabel Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana
Alokasi Khusus (DAK) dalam mempengaruhi variabel Belanja Modal  (BM).  Besarnya  probabilitas menjadi acuan untuk melihat
signifikansi  dari  variabel  –  variabel independen,  jika  nilai  probabilitas lebih  kecil  dari 𝛼 = 0.05 atau  5% maka  variabel  dikatakan  signifikan atau mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan persamaan probabilitas  dari  masing  –  masing variabel  independen  adalah  sebesar 0.0000  yang  mana  artinya  adalah
0.0000 lebih kecil dari 𝛼 = 0.05 atau 5%  dan  variabel  PAD  dan  DAK secara signifikan mempengaruhi variabel  belanja  Modal  di  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  tahun  2017– 2019.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal
Dari hasil pengolahan uji statistik  diatas  menyatakan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)
berpengaruh positif signifikan terhadap  Belanja  Modal,  nilai  p- value  0.0000  <  0.05.  Hal  ini didukung  dalam  penelitian  yang telah  dilakukan  oleh    (Martini  et  al., 2014) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh  PAD,  DAU,  dan  DAK Terhadap  Belanja  Modal”  yang
menyatakan  bahwa  Pendapatan  Asli
Daerah  berdampak  positif  signifikan terhadap  Belanja  Modal.  Hal  ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Daerah yang berasal dari dalam  daerahnya  sendiri  belum seutuhnya mengelola aset daerahnya.
Berdasarkan  hasil  analisis  yang dilakukan seiring dan sejalan dengan tujuan  penelitian  dan  hipotesis  yang dibangun,  bahwa  PAD  berdampak positif dan signifikan terhadap Belanja  Modal  di  Provinsi  NTT tahun 2017 – 2019. Dengan adanya kebijakan mengenai  otonomi  daerah  tentunya Pemerintah Pusat memberikan wewenang  yang  luas  untuk  Pemda dengan tujuan untuk dapat mengembangkan potensi yang ada di daerahnya  dengan  tujuan  untuk menambah  pendapatan  dari  dalam daerahnya sendiri.
Pengaruh  yang  positif  ini  dapat menggambarkan bahwa dengan Pendapatan Asli Daerah yang semakin tinggi maka akan meningkatkan  pula  belanja  modal yang  dialokasikan  oleh  pemerintah daerah. Dengan kata lain semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin meningkat  pula  fasilitas  publik  yang disediakan  oleh  pemerintah,  dimana pemerintah mulai meningkatkan pembangunan pada sarana dan prasarana yang terutama pada pembangunan infrastruktur. Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Dana Alokasi Khusus menyatakan berpengaruh positif signifikan  terhadap  Belanja  Modal, hal  ini  dapat  diketahui  dari  nilai  p- value  0.0000  <  0.05.  Hal  ini didukung  dalam  penelitian  yang dilakukan  oleh    (Wandira,  2013) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK,  dan DBH Terhadap Pengalokasian
Belanja  Modal”  yang  menyatakan bahwa  DAK  berdampak  positif signifikan terhadap Belanja Modal.
Berdasarkan  hasil  analisis  yang dilakukan seiring dan sejalan dengan tujuan  penelitian  dan  hipotesis  yang dibangun,  bahwa  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  Belanja Modal  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  tahun  2017–2019.  Dengan adanya transfer Dana Alokasi Khusus dari Pusat ke daerah tentunya memiliki tujuan yang mensejahterakan  masyarakat  antara lain  untuk  mengatasi  ketimpangan serta secara umum untuk meningkatkan kinerja prioritas
nasional dalam daerah.
Pengaruh  positif  antara  Dana Alokasi  Khusus  dan  Belanja  Modal menjelaskan  bahwa  Anggaran  yang dialokasikasikan  oleh  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah melalui  APBN  untuk  meningkatkan pembangunan  suatu  daerah  sesuai dengan kebijakan dan program nasional dapat meningkatkan fasilitas
publik  dan  sarana  prasarana  melalui belanja  modal,  dimana  salah  satu manfaat DAK adalah untuk membiayai  kebutuhan  daerah  dalam menyediakan  sarana  dan  prasarana daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan pembahasan  diatas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Dana  Alokasi  Khhusus berpengaruh positif signifikan terhadap  Belanja  Modal  di  Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah  Daerah  perlu  untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  serta  memanfaatkan secara  efektif  dana  perimbangan yang  diberikan  oleh  pemerintah pusat  salah  satunya  adalah  Dana
Alokasi Khusus (DAK), karena akan meningkatkan Belanja Modal. Belanja Modal sangat bermanfaat  bagi  daerah  dimana belanja  modal  memberikan  manfaat jangka  Panjang,  terhadap  pelayanan publik. Kebutuhan atas belanja modal  juga  didasarkan  akan  sarana dan  prasana  yang  dibutuhkan  oleh setiap daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arni  Asari,  N.  M.,  &  Suardana,  K. A. (2018). Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Perimbangan,  dan  Lain-Lain Pendapatan  Daerah  yang  Sah pada Belanja Daerah. E-Jurnal
Akuntansi , 25 , 877.
Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur  (NTT)  Tahun  2017  -
2019. Ferina,  I.  S.,  &  Puspita,  H.  (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Dan  Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota  Di  Sumatera Barat). 4(3), 10–15. Hairiyah, H., Malisan, L., & Fakhroni,  Z.  (2018).  Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan  asli  daerah  PAD terhadap belanja modal. Kinerja , 14 (2), 85.
Martini,  N.  L.  D.  S.,  Cipta,  W.,  &
Suwendra, I. W. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum Dan  Dana  Alokasi  Khusus Terhadap  Belanja  Modal  Pada Kabupaten  Buleleng  Tahun 2006  -  2012. E-Journal  Bisma Universitas Pendidikan Ganesha , 2 (1), 1. Nur, M. (2015). Pengaruh pendapatan  asli  daerah,  dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap Belanja Daerah  di  Sulawesi  Selatan. Jurnal  Ekonomi,  Manajemen, Dan Akuntansi , 5 (1), 78–88.
Pangestu  p,  P.,  Riany,  M.,  Paramita
J.S,  E.,  &  Sundaning  K,  E. (2019).  Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Jurnal Akuntansi  &  Keuangan  Unja ,
4 (4), 26–32.
Renggo, Y. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD),  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  Dan  Dana  Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pembangunan Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Αγαη , 8 (5), 55.
Santoso, E. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan  Asli  Daerah,  Dan Dana  Perimbangan  Terhadap Belanja  Modal. Jurnal  Ilmu
Dan  Riset  Akuntansi , 6 ,  2460– 0585.
Wandira,  A.  (2013).  Pengaruh  Pad, Dau,  Dak,  Dan  Dbh  Terhadap Pengalokasian  Belanja  Modal Arbie. 2(33).