A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 06 N O . 02 (2020) 112-125
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara dalam Melaksanakan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu
(The Role of the Office of the Ministry of Religion of North Aceh Regency in Implementing Integrated Hajj Information and Computerization Systems)
Afriani *, Saiful Bahri, & Thanthawi Ishak
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Lhokseumawe, 24352, Aceh

## A RTICLE I NFORMATION

## A B S T R A C T
Received: May 15, 2020 Revised: July 23, 2020 Accepted: August 18, 2020 Available online: October 04, 2020 This  study  aims  to  gain  information  concerning  the  role, obstacles, and efforts of
implementing integrated Hajj information and computerization systems at the Office  of  the  Ministry  of  Religion  of  North  Aceh  Regency, Indonesia. Qualitative approaches were employed in collecting the  data  through  observations  and  interviews.  The  results revealed that the role of the Office of the Ministry of Religion of North Aceh Regency in implementing the Integrated Hajj Information  and  Computerization  System (SISKOHAT) is still not optimal, based on the report from the society.  The  problem  is  the  insufficient  time  to  serve  the pilgrims  who  want  to  register  because  the  group  must  firstly receive  a  validation  number  from  BPS-BPIH.  The  IT  facilities (e.g.,  internet,  computers)  are  also  inadequate  to  support  this computerization  system  program.  Besides,  the  office  facilities are  not  supported  or  friendly  for  the  majority  of  elderly pilgrims. Another problem is the lack of sufficient information provided  to  the  pilgrims.  Based  on  these  issues,  we  strongly suggest  stakeholders  evaluate  their  services  regarding the Hajj information and computerization systems. In terms of information  services,  service  contact  numbers  (Call  Center) should  be  accommodated  to  enable  the  pilgrims  to  obtain information  without  wasting  much  effort  and  time  revisiting the Ministry of Religion office regularly.
K EYWORDS
Ministry of Religion, Hajj Information, Computerization Systems, Public service, Digital Public Services
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ):
Afriani, A., Bahri., S, & Ishak, T. (2020). Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara Dalam Melaksanakan Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu, Asia- Pacific Journal of Public Policy, 6 (2), 112- 125.

## PENDAHULUAN
Haji  menggambarkan  salah  satu  rukun  Islam  ke  lima,  yang  mana  tidak  sempurna  Islam seseorang yang mampu menunaikan haji sampai ia berhaji, seperti firman Allah berikut:
“ Padanya  terdapat  tanda-tanda  yang  nyata,  (diantaranya)  maqam  Ibrahim;  barang  siapa  memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; melaksanakan Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam ”(Qs. Ali Imran: 97).
Haji  pada  hakekatnya  merupakan  aktifitas  suci  yang  pelaksanaanya diwajibkan  oleh  Allah kepada seluruh umat Islam yang telah mencapai istitho’ah (mampu), disebut rangkaian suci karena seluruh  rangkaian  kegiatannya  yaitu  ibadah  (Kusnawan,  Rahman,  Lukman, &  Dulwahab, 2017). Haji  di  dalam  pandangan  masyarakat  Islam  pada  umumnya  di  anggap sebagai  al- mu’tamaral - sanawial-duali  yang  sangat  efektif  (Farid,  2019).  Karena  di  setiap  pelosok  dunia  setiap  tahun terwakili untuk hadir di Makkah. Ibadah haji merupakan wujud nyata persaudaraan antara muslim dunia. Haji merupakan mu’tamar tahunan dan silaturahmi akbar, dimana mereka dapat menukar pengalaman, menyatukan visi dan persepsi, program dan acuan memajukan Islam dinegeri masing- masing setelah mereka kembali dari ibadah.
Pelayanan  haji  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  belum  menunjukkan  perubahan  yang signifikan, diawali pada tahun 1990-an,dimana pada masa itu kondisi dalam pelayanan informasi dan  pengolahan  data  jamaah  haji  baik  dokumentasi,  pengarsipan  sampai  pada  pengurusan keuangan  masih  dilakukan  secara  manual  sehingga,  sulit  dikontrol  secara  cepat  yang  kemudian menjadi  permasalahan  penting.  Pemerintah  tidak  mampu  untuk  mengontrol  dan  mengendalikan secara penuh terhadap pemenuhan kuota, dan keuangan haji (Kisworo, 2017).
Dalam era reformasi yang saat ini, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yaitu  sesuatu  yang  sangat  butuh  pertimbangan  dan  tidak  relevan  mengingat  hingga  saat  ini masyarakat  masih  beranggapan  bahwa  Kualitas  Pelayanan  Publik  masih  sangatlah  rendah  juga kinerja terhadap Pelayanan Publik khususnya pada Pemerintah masihlah jauh dari yang diinginkan (Pratiwi,  2018).  Kinerja  pelayanan  birokrasi  juga  belum  mampu  menerapkan  prinsip  -  prinsip pelayanan publik yang lebih baik.
Pelayanan  jamaah  haji  Indonesia  yang  berjumlah  ratusan  ribu  tentu  bukan  hal  mudah. Diperlukan manajemen yang rapi dan system komputerisasi yang membantu proses pendaftaran, keberangkatan, kepulangan, dan hal-hal lain terkait data (Munawaroh, Mudhofi, & Susanto, 2017). Untuk itu, seksi data dan SISKOHAT adalah ahlinya. Seksi ini bertugas mengentri data kedatangan yang disertai dengan manifestnya. Selain itu, mengentri data jumlah jamaah haji dan petugas pada setiap  kloter,  dan setiap data yang diperlukan ke dalam aplikasi SISKOHAT yang telah dilakukan (Sari, 2018).
Kementerian  Agama  dalam  mengupayakan  peningkatan  pelayanan  haji  yaitu  dengan menerapkansuatu Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), yang merupakan suatu system pelayanan secara online dan real time antara Bank Penyelenggara Penerima Setoran Ongkos Naik haji (ONH),  Kanwil  Kementerian  Agama  di  34  Provinsi  dan  Kabupaten  dengan  Pusat  Komputer Kementerian  Agama.  Sitem  Informasi  dan  Komputerisasi  Haji  Terpadu (SISKOHAT)  Gen-2  telah Launchingsecara  resmi  pada  tanggal  03  April  2014.  Sistem  yang  pada  tahap  ini  berdasarkan
perbaikan  atas  sistem  dari  sebelumnya  yaitu  Siskohat  Gen-  1  yang  pada  tahun  1992  telah menerapkan pengolahan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji  Terpadu (SISKOHAT).
Kondisi  Sistem  Informasi  dan  Komputerisasi  Haji  Terpadu  (SISKOHAT)  diperkuat  dengan data  bahwa  systemyang  seharusnya  dapat  melayani  secara Online dan realtime namun  terdapat batasan pendaftaran di setiap tahunnya dan gangguan akses yang terjadi saat pendaftaran jamaah haji berlangsung.SetiapKementerian Agama Kabupaten/kota juga diberikan jatah kuota pendaftaran sekitar 3500 – 4500 lebih jamaah haji setiap tahunnya.
Aceh  sebagai  Provinsi  yang  berjulukan  Serambi  Mekah  dengan  jumlah  penduduk  Kurang lebih 5,3 juta jiwa yang mayoritas Islam. Adanya peningkatan pendaftaran Calon jamaah haji dari tahun  ke  tahun  yang  meningkatpesat,serta  pengurangan  jamaah  haji  yang  menuju  berangkat keTanah SuciSaudi Arabia menyebabkan penumpukan calon jamaah haji yang semakin bertambah panjang.Peningkatan  jumlah  pendaftar  mencapai  angka  534.178  jiwa  diAceh  pada  tahun 2015,menjadikan daftar tunggu ( waitinglist ) 19-20 tahun keberangkatan ibadah haji. Kantor Wilayah Kementrian  Agama  Provinsi  Aceh.  Kondisi  waitinglist  dari  tahun  ketahun  yang  telah  mencapai puluhan  tahun  tidak mungkin  dilakukan  dengan  cara  manual,  dengan  mengandalkan  tumpukan berkas  ataupun  menggunakan  sistem  komputer  yang  tidak  terkoneksi  oleh  jaringan.Hal  tersebut tentu sajaakan memperlambat kinerja lembaga pelayanan terhadap publik di lembaga Kementrian Agama.
Pentingnya  akan  peranan  informasi  terhadap  suatu  bentuk  pelayanan  terhadap penyelenggaraan  ibadah  haji  dalam  lingkungan  masyarakat  merupakan  hal  yang  sangat dibutuhkan.  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Aceh  Utara  harus  mampu  meningkatkan system pelayanan manual menjadi otomatis. Oleh perihal tersebut, diperlukan perubahan dengan memanfaatkan  teknologi  informasi.  Sebagai  penyelenggara  dan  pemberi  pelayanan,  Kantor Kementerian  Agama  Aceh  Utara  memiliki  tanggungjawab  penuh  sebagai  penyelenggara  dan pemberi layanan kepada jamaah haji dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyangkut pelayanan ibadah haji.
Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara sebagai penyelenggara Ibadah Haji dan umrah adalah  lembaga  yang  berperan  penuh  dalam  melakukan  pendaftaran  jamaah  haji  dengan menggunakan  SISKOHAT  sebagai  pelayanannya.  Dimana  dalam  sistem  tersebut  lembaga bertanggung  jawab penuh pada administrasi dan informasi lainnya dari calon jamaah haji. Sehingga, calon  jamaah  haji  pada  saat  mendaftar  belum  mendapatkan  pelayanan  yang maksimal.  Disisi lain,calon  jamaah  mendatangi  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  tidak  hanyauntuk melakukan  pendaftaran  haji.  Namun,  sebagai  keperluan  yang  lainnya  seperti  melakukan pembatalan, menanyakan tentang informasi keberangkatan, dan informasi lainnya.

## RUMUSANMASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  jelaskan  diatas,  maka  rumusan masalah  dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  peran  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Aceh  Utara  dalam melaksanakan Sistem Informasi dan  Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)?
2. Bagaimana Hambatan dan Upaya Siskohat dalam memberikan informasikepada calon jemaah haji?

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Peran
Peran merupakan suatu gabungan antara pengaruh dan posisi, seseorang yang mempunyai suatu  hak  dan  kewajiban  dapat  dikatakan  memiliki  suatu  peran  apabila  peran  dan  yang  lainnya saling  berkaitan.  Peran  juga  dapat  diartikan  sebagai  fungsi  maupun  status  yang  tidak  dapat dipisahkan. Pada hakikatnya peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian  diri  serta sebuah proses  dalam  menentukan  status  dan  kedudukannya.  Peran  merupakan  suatu  tindakan  maupun perilaku yang di laksanakan oleh seorang yang menduduki suatu posisi pada status sosial. Syarat- syarat peran terdapat 3 hal yaitu sebagai berikut:
1. Peran  meliputi  norma-norma  yang  berhubunganatas  suatu  posisi  maupun  tempat seseorang didalam masyarakat. Peranan juga merupakan suatu rangkaian aturan-aturan yang membimbing suatu individudidalam berkehidupan masyarakat.
2. Peran  adalah  suatu  konsep  prilaku  apa  yang  dapat  diterapkan  oleh  individu-  yang terdapatdi  dalam  masyarakat  sebagai  bentuk  organisasi.  Peran  juga  dapat  artikan sebagai  suatu  bentuk  perilaku  berindividu yang berperan  penting atas struktur sosial masyarakat.
3. Peran merupakan suatu rangkaian yang teratur yang diwujudkan karena suatu jabatan. Masyarakat  selaku  makhluk  sosial  mempunyai  kecenderungan  terhadap  hidup berkelompok  dalam  kehidupan  yang berkelompok  menjadi  interaksi  antar  anggota masyarakat  yang  satu  terhadap  anggota  masyarakat  yang  lainnya,  lahirnya  interaksi diantara mereka yang dapat menimbulkan saling ketergantungan.
Di  dalam  berkehidupan  bermasyarakat  itu  timbullah  apa  yang  diwujudkan  peran.yang merupakan aspek dinamis terhadapposisi berkedudukan seseorang apabila seseorang menjalankan hak-hak  maupun  kewajibannya  berdasarkan  atas  kedudukannya  maka  seseorang  yang bersangkutan telah menjalankan suatu peranan. Menurut Riyadi (2002) peran mengartikan bahwa sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk disebabkan karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal tersebut di lihat pada individu dan juga alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.
Menurut  (Kurniawan,  2017),  proses  dinamis  kedudukan  (status)  apabila  seseorang melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  dia  menjalankan  suatu peranan.  Perbedaan  antara  kedudukan  dengan  peranan  adalah  untuk  kepentingan  ilmu pengetahuan.  Keduanya  tidak  dapat  dipisahkan  karena  yang  satu  tergantung  pada  lain  dan sebaliknya.

## Ruang Lingkup Peran
Peran ini lebih mengedepankan atas pengendalian diri di dalam suatu proses. Peran tersebut mencakup tiga hal, diantaranya:
1. Peran  yang  berfungsi  sebagai  bagian-bagian  dari  peraturan  yang membina seseorang di dalam lingkup masyarakat.
2. Peran juga berfungsi sebagai sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
3. Peran  juga  berfungsi  pada perilaku individu  yang memiliki  peranan penting di dalam tata hidup sosial dan masyarakat.
Paiza (2018) menyatakan bahwa  proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang  langsung  inilah  yang  dinamakan  pelayanan  dan  pelayanan  juga  merupakan  kegiatan  yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  dengan  landasan  tertentu  dinama  tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani tergantung kepada kemampuan  penyedia  jasa.  Menurut  Gonroos  dalam  Ratminto  (2005)  pelayanan  adalah  suatu aktivitas atau suatu serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi  akibat  adanya interaksi  antara  konsumen  dan  karyawan  atau  hak-hak  lain  yang  disediakan  oleh  perusahan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan persoalan konsumen /pelanggan.
Menurut  Wang,  Xiong,  Wu,  dan  Zhu  (2018),  pelayan  publik  adalah  pemberian  pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata  cara  yang telah  ditetapkan.  Pelayan  publik  yang  beradildan dapat  dipertanggung  jawabkan  mencerminkan  kepercayaan  publik.  Dibutuhkan  etika  di  dalam pelayanan  publik  sebagai  bentuk  pilar  dan  kepercayaan  publik  sebagai  layanan  yang  telah disediakan  oleh  pihak  pemerintah  kepada  Warga  Negaranya  sendiri,baik  secara  langsung  atau dengan membiayai pemberian layananan swasta, yaitu layanan tersebut harus tersedia bagi semua kalangan  tanpa adanya memandang pendapatan mereka.
Bahkan  apabila  layanan-layanan  umum  tersebut  telah  tersedia  secara umum  atau  juga dibiayai  oleh  umum  berada  dibawah  peraturan  /regulasi  dan  pelayanan  publik  oleh  Pemerintah merupakan  salah  satu  perwujudan  dari  fungsi  dalam  rangka  mewujudkankeinginan  pelayanan berdasarkanatas peraturan perundang-undangan terhadap setiap warga Negara dan penduduk atas barang,jasa maupun pelayanan Administratif yang telah tersedia oleh penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini Pemerintah dan pelayanan publik pada umumnya adalah merupakan seuatu usaha  yang  dilakukan  seseorang,  kelompok  atau  Birokrasi  untuk  member  bantuan  kepada masyarakat dalam rangka untuk tercapainya suatu tujuan tertentu jadi dapat dimaksudkan bahwa pelayanan  publik  atau  jasa  publik  merupakan  suatu  tanggung  jawab  terhadap  instansi kepemerintahan Pusat dan Daerah baik pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dalam  pelaksanaannya harus mengacu pada peraturan perundang- undangan.

## Konsep Pelayanan Publik
Mendalami  Konsep  Pelayanan  Publik  dengan  sederhana  dapat  dideskripsikan  sebagai pemberian pelayanan (melayani) kepentingan orang lain maupun masyarakat yang memiliki tujuan berdasarkan  atas  aturan  pokok  dan  prosedur  yang  telah  ditentukan.  Sehingga  Pelayanan  publik merupakan suatu nilai yang sangat penting di dalam perubahan bentuk dari Sistem.
Thijs,  Hammerschmid,  dan  Palaric  (2017)  mengklasifikasikan  konsep  pelayanan  publik sebagai berikut:
1. Pelayanan  publik  yang  efisien  dari  perspektif  pemberi  layanan,  pemberi  harus mengusahakan  agar  harga  pelayanan  murah  dan  tidak  terjadi  pemborosan  sumber  daya publik. Demikian juga dari perspektif pengguna layanan, mereka menghendaki pelayanan
publik dapat dicapai dengan biaya yang murah, waktu singkat, dan tidak banyak membuang energi.
2. Pelayanan  publik  yang  responsif  adalah  kemampuan  organisasi  untuk  mengidentifikasi kebutuhan masyarakat menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan.
3. Pelayanan publik yang non-partisan adalah  sistem pelayanan yang memperlakukan semua pengguna layanan secara adil tanpa membeda- bedakan berdasarkan status sosial ekonomi, kesukuan, etnik, agama, kepartaian, dan sebagainya.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  pendekat  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  yang menurut  (Kim,  Sefcik,  &  Bradway,  2017)  merupakan  seuatu  pendekatan  yang  berusaha mendeskripsikan makna atas suatu tujuan peristiwa sebagai intereraksi tingkah laku manusia dalam situasi  tertentu.  Pelaksanaan  jenis  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  ini  tidak  hanya terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data (Lambert & Lambert, 2012).

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara yang terletak di Jln. BandaAceh - Medan KM. 302 Alue Mudem Lhoksukon. Pengambilan lokasi di daerah tersebut mengingat  besarnya  kemungkinan  penelitian  dapat  dilaksanakan.  Pertimbangan  ini  berdasarkan bahwa  judul  penelitian  yang  diinginkan  tentang  Pelayanan  SISKOHAT  (Sistem  Informasidan Komputerisasi Haji Terpadu) pada Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Utara.

## Informasi Penelitian
Dalam Penelitian kualitatif,subjek penelitian dikenal dengan Informan. Informan merupakan orang  yang  berada  dalam  lingkup  penelitian  yaitu  orang  yang  dapat  memberikan  informasi  atas situasi  maupun  kondisi.  Dalam penelitian  ini  penulis  menetapkan  pihak-pihak  yang  dapat memberikan data dan informasi terkait permasalahan yang telah dirumuskan yaitu  Kepala Kantor, Kepala  Seksi  dan  Staf  yang  mengetahui  tentang  SISKOHAT  di  Lingkungan  Kantor  Kementerian Agama Kab. Aceh Utara

## Teknik Pengumpulan Data
Menurut Kim et al. (2017), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tuujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. tanpa mengetahui teknik pengumpulan  data,maka  peneliti  tidak  akan  mendapat  data  yang  memenuhi  standar  yang  telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan Data yang dilakukan penulis sebagai berikut:
1. Observasi
Yaitu  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang dilaksanakanberdasarkan  suatu pengamatan dan pencatatan terhadap peristiwamaupun perilaku objek sasaran. Peneliti menggunakan  observasi  partisipasi  pasif  yaitu  observasi  partisipasi  merupakan obserpasi yang dilakukan peneliti dengan cara mendatangi langsung, melihat, kemudian
mencatat  sebagaimana  yang  terjadi.  Mengamati  ketempat  kegiatan  yang  diamati,tapi ikut berkecimpung dalam kegiatan tersebut.

## 2. Wawancara
Metode  ini  di  lakukan  oleh  penulis  dengan  cara  wawancara  yaitu  mengadakan komunikasi  dan  mengajukan  beberapa  pertanyaaan  kepada  beberapa  pihak  yang bersangkutan  baik  secara  lisan  atau mendengarkan  langsung  keterangan-  keterangan atau informasi dari Kepala Seksi Haji dan para staf membantu mengelola SISKOHAT pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif,  dilakukan  pada  saat  pengumpulan  data berlangsung,dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti  sudah  melakukan  analisis  terhadap  jawaban  yang  diwawancarai.  Bila  jawaban  yang diwawancarai  setelah  dianalisis  terasa  belum  memuaskan  maka  penelitiakan  melanjutkan pertanyaan lagi,sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

## a. Reduksi Data (Data Reduction)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran  yang  lebih  jelas,  dan  mempermudah  peneliti  untuk  melakukan  pengumpulan  data selanjutnya, dan mencarinyabila diperlukan.

## b. PenyajianData (Data display)
Setelah  data  direduksi,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  mendisplaykan  data.Dalam penelitian  kualitatif,penyajian  data  bisa  dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat,bagan,hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untukmenyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
c. Penarikan kesimpulan
Langkah  selanjutnya  dalam  analisis  data  kualitatif  adalah  penarikan  kesimpulan  dan verifikasi.Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan  bukti  yang  kuat  yang  mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data  berikutnya.Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal,didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten  saat  peneliti  kembali  ke  lapangan  mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan  yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Lambert & Lambert, 2012).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Dalam  penelitian  ini  peneliti,  akan  menyajikan  gambaran  umum  profil  lokasi  penelitian, deskripsi  dan  dilanjutkan  dengan  pembahasan  hasil  penelitian,  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara,  maupun  observasi dilapangan, adapun laporan lengkap hasil penelitian berupa data lengkap  yang  diperoleh  dari  temuan  emperis  dilapangan  baik  mengenai  hasil  observasi  maupun wawancara

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Aceh  Utara, Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor:  13  tahun  2012  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Kementerian  Agama,  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama Provinsi Aceh adalah instansi di lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah.
Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  provinsi  mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas  dan fungsi  Kementerian  Agama  dalam  wilayah  provinsi  berdasarkan  kebijakan  Menteri  Agama  dan ketentuan  peraturan  perundang-  undangan.  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Aceh  Utara merupakan  sebagai  bagian  Satuan  Kerja  di  lingkungan  Kementerian  Agama  yang  bernaung  di bawah  Wilayah  Pemerintahan  Aceh.  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Aceh  Utara mempunyai tugas pemerintahan di bidang Agama.
Susunan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Aceh terdiri atas:
i. Subbagian Tata Usaha
ii. Seksi Pendidikan Madrasah
iii. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
iv. Seksi Pendidikan Agama Islam
v. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
vi. Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah.

## Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT )
Peran adalah suatu aspek dinamis dari status social atau kedudukan,pada saat seseorang dapat melaksanakan  kewajiban  serta  mendapatkan  haknya  maka  orang  tersebut  sudah  menjalankan sebuah  peran.  Peranadalah  seperangkat  tingkah  laku  yang  diharapkan  orang  lain  terhadap seseorang sesuai  kedudukannya  dalam  suatu  system.  Secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa peran sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat. Untuk menjamin berjalannya pelayanan public  sangat  dituntut  yaitu  Melayani  setiap  masyarakat  yang  ingin  mendapatkan  pelayanan Indikator ini mencakup sikap dan komunikasi yang baik dari para  pemberi  layanan, Petugas atau aparatur  melakukan  pelayanan  dengan  cepat,  Pelayanan  dengan  cepat  ini  berkaitan  dengan kesigapan  dan  ketulusan  penyedia  layanan menjawab  pertanyaan  dan  memenuhi  permintaan pelanggan.
Berikut ini adalahhasil wawancara dengan narasumber utama yang diuraikan sebagai berikut. Hasil  wawancara  penulis  dengan  ,  Bapak  H.  Salamina,  S.Ag.M.A.selaku  Kepala  Kepala  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara menerangkan bahwa ;
“Mengacu kepada PMA No.13 tahun 2012 tentang tugas dan fungsi salah satu Penyelenggara haji dan umrah  sebagian  besar  peran  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Aeh  Utara  dalam  melaksanakan Sistem Informasi dan Komputerisasi haji Terpadu ( SISKOHAT ) yaitu dengan memberikan layanan yang lebih baik kepada Calon Jamaah haji, seperti pendaftaran haji, pembatalan, pelunasan dan terkait informasi haji lainnya yang dibutuhkan. Kementerian Agama, perlu sejumlah inovasi dalam hal pelayanan publik guna  memudahkan  masyarakat  dalam  mengakses  dan  menggunakannya.  Inovasi  tersebut  antara  lain
dalam  sektor  penyelenggaraan  ibadah  haji,  mulai  dari  pendaftaran,  pelunasan,  pembatalan,  lainnya sehingga masyarakat lebih bisa merasakan reformasi birokrasi di Kementerian Agama. ( wawancara, 16 Juni 2020)”
Hasil wawancara penulis dengan, Bapak H. Yusri,S.Ag.M.A.P selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah menjelaskan bahwa;
“Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara mempunyai peranan khusus dalam memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji yang lebih baik demi kepuasan jamaah haji sebagai garda terdepan, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara dalam memberikan informasi kepada masyarakat harus akurat dan realible berdasarkan  System  Siskohat,  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Aceh  Utara  membuka  layanan PTSP guna memberikan layananan terbaik kepada masyarakat.( Wawancara,18 Juni 2020).
Hasil wawancara penulis dengan , Bapak Afzaril selaku Calon Jamaah Haji dari Gp. Pulo Rungkom Kec. Dewantara menjelaskan bahwa ;
“Pelayanan yang di berikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara sangat baik sesuai dengan apa yang saya harapkan informasi yang saya dapatkan sangat jelas.” ( wawancara, 17 Juni 2020).
Hasil wawancara penulis dengan , Ibu Herawati selaku Calon Jamaah Haji dari Gp. Meunasah Blang Kec. Nisam menjelaskan bahwa;
“Pelayanannya yang kami butuhkan bisa kami dapatkan melalui Web Kemenag Aceh Utara , kami tidak harus mendatangi Kantor Kemaneg, dan bisa juga kami peroleh dari Kantor Kecamatan yaitu KUA atau pun melalui telephon dengan nomor Kontak Kantor kemenag.(Wawancara,17 Juni 2020).
Hasil wawancara penulis dengan , Ibu Marliah selaku Calon Jamaah Haji dari Gampong Alue Kec. Tanah Luas menjelaskan bahwa;
“Tidak ada pelayanan khusus yang diberikan oleh  Kantor  Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara dalam memberikan informasi kepada kami semua mendapatkan layanan yang sama.”.(Wawancara, 18 Juni 2020).
Wawancara  diatas  menjelaskan  bahwa  peran  Kantor  Kementerian  AgamaKabupaten  Aceh Utara dalam melaksanakan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT ) dalam memberikan layanan keapada Calon Jamaah Haji.
Selanjutnya Hasil wawancara penulis dengan , Bapak Muhammad Sandi selaku Calon Jamaah Haji dari Gampong Trieng Kec. Cot Girek menjelaskan bahwa ;
“Pelayanan  yang  di  berikan  oleh  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Aceh  Utara  baik  saat mendaftar  haji,  tapi  kami  harus  menunggu  beberapa  jama  karna  jaringan  Siskohatnya  sedang tergangu. (Wawancara, 18 Juni 2020 )
Selanjutnya Hasil wawancara penulis dengan , Bapak  Ibrahim selaku Calon Jamaah Haji dari Gunci Kec. Sawang menjelaskan;
“Saat mau mendapatkan informasi tentang keberangkatan haji dan informasi lainnya saya harus menunggu  setelah  selesai  beberapa  jamaah  lainnya  yang  sedang  mendaftar  haji  karna  sistem Siskohat lagi di gunakan untuk pendaftaran (Wawancara, 16 Juni 2020)
Wawancara  diatas  menjelaskan  bahwa  peran  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  aceh Utara dalam melaksanakan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) kurang maksimal  dalam melayani,hal  ini  di  sebabkan  karena  ruang  Seksi  Penyelenggara  Haji  dan  Umrah sempit,Sistem Siskohat hanya 2 yang beroperasi sehingga jamaah harus kembali keesokan  harinya untuk mendaftar haji.
Hasil wawancara penulis dengan , Ibu Asrita, S.E. selaku Pengendali BPS- BPIH menerangkan bahwa;
“Permasalahan  atau  hambatan  yang  dialami  oleh  Kantor  Kementerian  Agama  kabupaten  Aceh Utara dalam memberikan pelayanan atau informasi kepada jamaah haji yaitu kondisi mobiler yang sangat  sederhana.  Sehingga  sangat  tidak  memadai  untuk  sebuah  pelayanan  yang  prima  dan modern. Karena dalampelayanan tidak hanya bagi jamaah yang mendaftar haji tetapi juga hal-hal lain yang menyangkut tugas penyelenggaraan Haji dan Umrah. Di tambah lagi dengan kebiasaan calon pendaftar haji yang tidak bisa datang sendiri karena perlu dibimbing dan didampingi oleh kerabat  ketika  melakukan  pendaftaran  haji  dan  BPS-BPIH  penerima  Setoran  Awal  berada  di Lhokseumawe  sehingga  pelayanan  kepada  jamaah  tertunda        dan        jamaah        harus kembali  di hari selanjutnya,dikarnakan waktu   yang   singkat (wawancara, 17 Juni 2020).
Hasil wawancara penulis dengan , Bapak Ziel Yaden selaku Operator SISKOHAT menjelaskan bahwa;
“Perihal  at as  permasalahan  pelayanan  dalam  memberikan  informasi  melalui  Siskohat,  apabila systemini  terjadi  kerusakan  atau  pun  gangguan  akan  mengakibatkan  offline  pada  proses pengolahan  data  sehingga  tidak  dapat  mengakses  data  untuk  sementara  waktu.Meskipun demikian,tetap mengantisipasi agar dapat mencegah kejadian-kejadian yang dapat menghambat kinerja systeminformasi dan komputerisasi haji terpadu sehingga pelayanan kepada jamaah haji dapat dilakukan secara maksimal. (wawancara, 17 Juni 2020).
Wawancara  diatas  menjelaskan  bahwa  dalam  melayani  calon  Jamaah  Haji,  pihak  Seksi Penyelenggara  haji  dan  Umrah  memiliki  standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dalam  Pelayanan. Menurut Seksi Penyelenggara Haji dan umrah menjelaskan bahwa :
Sebenarnya keterlambatan jamaah menuju ke Kantor kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara,karena BPS-  BPIH  berada  di  Kota  Lhokseumawe,  sehingga  banyak  jamaah  yang  tidak  terlayanani  semua (wawancara 18 Juni 2020).
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  bahwa  ketidak  puasan  jamaah  terhadap  seksi Penyelenggara Haji dan Umrah dikarenakan kurangnya Sarana, Prasarana dan keterbatasan waktu untuk melayani.

## Hambatan dan Upaya Siskohat dalam memberikan Informasi kepada Calon Jamaah Haji
Kualitas  pelayanan  publik  merupakan  suatu  kondisi  dinamis  yang  berhubungan  dengan produk,jasa,manusia,proses  dan  lingkungan  yang  memenuhi  atau  bahkan  mungkin  melebihi harapan. Ada beberapa factor penghambat yang menjadi dimensi dari tolak ukur kualitas pelayanan yaitu: Tangible, fasilitasfisik,  peralatan,  personil  dan  komunikasi; Realibility, kemampuan  unit pelayanan  dalam  menciptakan  pelayanan  yang  dijanjikan dengan  tepat,  kemampuan  untuk membantu  konsumen  bertanggung  jawab  terhadap  mutu  pelayanan  yang  diberikan; Competence, tuntutan  dimilikinya  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  baik  oleh  aparatur  dalam  memberi pelayanan; Courtesy, sikap atau pelaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen, sertamau melakukan kontak atau hubungan pribadi; Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat; Security, jasa pelayanan yang di berikan harus di jamin bebas dari bahaya dan resiko; Access, untuk mengadakan kontak dan pendekatan; Communications, kemampuan pemberi  layanan  untuk  mendengarkan  suara,  keinginan  dan  aspirasi  pelanggan,  sekaligus kesediaan  untuk  selalu  menyampaikan  informasi  baru  kepada  masyarakat; Understanding  the costumer, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.
Keberhasilan dan kegagalan suatu pelayanan dapat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat pelayanan itu sendiri. terdapat juga faktor- faktor penghambat dalam pelayanan publik  diantaranya  Kurang  otoritas  yang  di  berikan  pada  bawahan,Terlalu  birokrasi  sehingga lambat  dalam  menanggapi  keluhan  konsumen,  Bawahan  tidak  berani  mengambil  keputusan sebelum ada izin dari atasan. Berkaitan dengan Hambatan dan Upaya Kantor Kementerian Agama kabupaten  Aceh  Utara  terkait  dalam  memberikan  Informasi  kepada  jamaah  penulis  telah mewawancara Bapak H. Salamina, S.Ag. M.A selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, beliau  mengatakan bahwa:
“ Kondisi jamaah yang berusia lanjut, dan tempat layanan yg sangat sempit di satu ruangan dengan tugas pegawai lainnya, seharusnya Siskohat memiliki ruang khusus dalam memberikan layanan kepada jamaah, kondisi tempat terbatas belum dapat memberikan rasa nyaman kepada jamaah, sebagian jamaah ada yang berdiri di teras kantor menunggu antrian.Upaya dan solusi yang di lakukan Kantor kementerian Agama membuka layanan PTSP sehingga jamaah bisa   mendapat   informasi   yang   diperlukan (Wawancara, 16 Juni 2020 ).
Selanjutnya penulis telah mewawancara Bapak H. Yusri, S.Ag.M.A.P selaku Kepala Seksi Penyelenggara haji dan Umrah , beliau mengatakan bahwa:
“apabila  Siskohat  terjadi  kerusakan  atau  pun  gangguan  akan  mengakibat  kan  offline  pada  proses pengolahan data sehingga tidak dapatmengakses data untuk sementara waktu.Meskipun demikian,Jamaah bisa menghubungi nomor Kontak yang telah disediakan   untuk   mendapatkan    informasi.    ( Wawancara, 18 Juni 2020).

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  dengan  informan  pada  Kantor  Kementerian Agama  Kabupaten  Aceh  Utara,  peran  Kantor  kementerian  Agama  dalam  melaksanakan  sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) belum maksimal dalam pelayanan. Kondisi dan  tempat  layanan  sangat  terbatas  di  satu  ruangan  dengan  tugas  pegawai  lainnya,  Siskohat memiliki  peralat  khusus  yang  harus  memiliki  ruangan  tertentu  karena  dalam  memberikan pelayanan  kondisi  tempat  terbatas  belum  dapat  memberikan  rasa  nyaman  kepada  masyarakat. Pelayanan  yang  memberikan  kepada  masyarakat  baik  dalam  pekerjaan  maupun  pembicaraan sungguh  berarti  melakukan  sesuatu  dengan  benar.  Kecermatan  dalam  penanganan  maupun pembicaraan dalam penyampaian informasi terhadap masyarakat merupakan salah satu faktor yang berdampak besarterhadap keberhasilan. Fungsi Siskohat sangat penting dalam memberikan layanan haji,  terutama  keakurasia  data,  data  yang  tersimpan  tidak  bisa  dirubah  ataupun  dikotak  katik. Siskohat  ini  mudah  dalam  menyusun  urutan  porsi  sehingga  dengan  mudah  mengetahui  urutan jamaah  yang  berangkat  secara  sistematis.  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Aceh Utara membuka  PTSP  guna  memberikan  layanan  kepada  masyarakat  mengingat  kondisi  ruang penyelenggara  haji  dan  umrah  sangat  sempit,  mengingat  jamaah  yang  ingin  mendaftar  sangat banyak dari 27  kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Utara.
Pemerintahan  yang  baik  diharapkan  mampu  untuk  menumbuhkan  kepercayaan  public terrhadap  system  pemerintahan,oleh  karena  itu  di  lakukan  berbagai  upaya  mulai  dari  kebijakan publik  hingga  pelayanan  publik,  Kepercayaan  publik  telah  menjadi  pola  umum  di  sebagian masyarakat, Masyarakat seolah tak percaya lagi dengan keberadaan pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras pemerintah dalam menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat dengan cara mengedepankan pelayanan prima.
Pelayanan publik adalah identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena  berkenaan  langsung  dengan  salah  satu  fungsi  pemerintah  yaitu  memberikan  pelayanan. Oleh  karenanya  sebuah  kualitas  pelayanan  publik  merupakan  cerminan  dari  sebuah  kualitas birokrasi pemerintah. Di masa lalu, paradigma pelayanan publik lebih memberi peran yang sangat besar.
Peran  pihak  di  luar  pemerintah  tidak  pernah  mendapat  tempat  atau  termarjinalkan. Masyarakat  dan  dunia  swasta  hanya  memiliki  sedikit  peran  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik. Berdasarkan teori terdapat kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Osborne (2018) yaitu:
Kualitas merupakan usaha untuk memenuhi harapan pelanggan, kualitas merupakan suatu kondisi  dinamis  yang  berhubungan  dengan  produk,  jasa,  manusia,  proses,  dan  lingkungan  yang memenuhi atau melebihi harapan. Menyatakan bahwa kualitas pelayanan meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut:
a. Kualitas pelayanan berkaitan dengan akurasi atau kecepatan pelayanan. Kualitas pelayanan berkaitan dengan kesopanan dan keramahan pelaku bisnis.
b. Kualitas  pelayanan  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  dalam  penanganan  keluhan pelanggan.
c. Kualitas pelayanan berkaitan dengan sedikit banyaknya  petugas yang melayani serta
fasilitas  pendukung  lainnya.  Kualitas  pelayanan  berkaitan  dengan  lokasi,  ruangan tempat  pelayanan,  tempat  parkir,  ketersediaan  informasi,  dan  petunujuk/panduan lainnya.  Kualitas  pelayanan  berhubungan  dengan  kondisi  lingkungan,  kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik, AC, alat komunikasi, dan lain-lain.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebelumnya diperlukan pembahasan lebih lanjut  untuk  kesempurnaan  peneliti.  Pada  poin  sebelumnya  tentang  hasil  penelitian  telah menjelaskan  beberapa  poin  penting  untuk  penelitian  ini  mulai  dari  profil  lokasi  dan wawancara  yang  telah  penulis  lakukan.  Kendala  yang  terjadi  yaitu  pelayanan  dalam memberikan  informasi  melalui  Siskohat,  apa  bila  systemini  terjadi  kerusakan  atau  pun gangguan  akan  mengakibatkan  offline  pada  proses  pengolahan  data  sehingga  tidak  dapat mengakses data untuk sementara waktu. Beberapa upaya yang dilakukan Kantor kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara dalam memberikan informasi kepada Calon jamaah haji yaitu dengan membuka layanan PTSP, menyediakan Aplikasi Haji pintar, web Kemenag dan nomor kontak Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah.

## DAFTAR PUSTAKA
Farid,  R.  (2019).  Dana  Talangan  Haji;  Problem  atau  Solusi  Jitu?  (Studi  Evaluasi  Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji). Palita: Journal of Social Religion Research , 4 (2), 107-120.
Kim,  H.,  Sefcik,  J.  S.,  &  Bradway,  C.  (2017).  Characteristics  of  qualitative  descriptive  studies:  A systematic review. Research in nursing & health , 40 (1), 23-42.
Kisworo, B. (2017). Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam , 2 (1),
75-98.
Kurniawan,  A.  (2017). Efektivitas  Sistem  Informasi  dan  Komputerisasi  Haji  Terpadu  (SISKOHAT)  dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gowa (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
Kusnawan, A., Rahman, A., Lukman, D., & Dulwahab, E. (2017). Manajemen Mutu Input Kelompok Bimbingan  Ibadah  Haji  Indonesia. Ilmu  Dakwah:  Academic  Journal  for  Homiletic  Studies , 11 (2), 277-292.
Lambert, V. A., & Lambert, C. E. (2012). Qualitative descriptive research: An acceptable design. Pacific Rim International Journal of Nursing Research , 16 (4), 255-256.
Munawaroh, Z., Mudhofi, M., & Susanto, D. (2017). Efektivitas Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jurnal Ilmu Dakwah , 35 (2), 225- 248.
Osborne, S. P. (2018). From public service-dominant logic to public service logic: are public service organizations capable of co-production and value co-creation?
Paiza,  A.  (2018). Optimalisasi  sistem  komputerisasi  haji  terpadu  dalam  pelayanan  pendaftaran  di  Kanwil Kemenag Jabar (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
Pratiwi, A. (2018). Manajemen Pelayanan Calon Jama’ah Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH ) Al-Ikhwan Bandar Lampung (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
Sari, N. I. (2018). Kemitraan Kementerian Agama Kota Batu dan PT Bank BNI Syariah Kota Batu dalam Inovasi  Meningkatkan  Pelayanan  Administrasi  Ibadah  Haji. Jurnal  Ilmiah  Administrasi Publik , 4 (2), 106-116.
Thijs, N., Hammerschmid, G., & Palaric, E. (2017). A comparative overview of public administration characteristics and performance in EU28. European Commission, Brussels .
Wang, H., Xiong, W., Wu, G., & Zhu, D. (2018). Public – private partnership in public administration discipline: A literature review. Public management review , 20 (2), 293-316.