Penundaan Pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Schorsing) yang Berpotensi Merusak Lingkungan
Miftah Sa’ad Caniago Program Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala miftah.faniaria@gmail.com
Abstrak: Pasal  67  ayat  2,  dengan  demikian  memberi  hak  kepada  penggugat untuk  “dalam  keadaan  tertentu”  diperkenankan  menyimpang  asas  praduga rechtmatig  yang  terdapat  pada  pasal  67  ayat  1.  Kriteria  penundaan pelaksanaan KTUN di dalam undang-undang hanya disebutkan harus terdapat keadaan  yang  sangat  mendesak  yang  mengakibatkan  kepentingan  penggugat merasa  dirugikan  jika  KTUN  yang  digugat  itu  tetap  dilaksanakan.  Dengan lahirnya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan,  kembali  mengatur  menganai  penundaan  pelaksanaan  KTUN tersebut.  Akan  tetapi,  ada  perbedaan  pengaturan  penunndaan  pelaksanaan KTUN tersebut dengan yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  sebagai  hukum materiil  tidak  mengatur  secara  detail  mengenai  hukum  acara  permohonan penundaan,    sehingga    berdasarkan  asas  lex  specialis  derogat  legi  generali hakim  harus  tetap  berpatokan  dengan  aturan  penundaan  yang  lama  sampai dengan  adanya  aturan  baru  yang  dapat  mengakomodir  pelaksanaan penundaan  tersebut  dan  dalam  menentapkan  Penetapan  Permohonan Penundaan  tersebut  Hakim  harus  tetap  melihat  urgensi  Keputusan/Tindakan Pemerintah  tersebut  dapat  ditunda  dengan  mempedomani  hasil  pemeriksaan atau audit dari auditor lingkungan hidup yang telah diberi sertifikasi oleh LSK
auditor  Lingkungan  Hidup  yang  berada  di  bawah  Kementerian  Lingkungan Hidup, serta tidak bertentangan dengan “Kepentingan Umum”.
Kata Kunci : Keputusan Tata Usaha Negara, Penundaan, Merusak Lingkungan
Abstract: Section 2 of article 67, consequently give the right to plaintiff “under certain  circumstances”  is  permitted  to  deviate  from  the  presumption  of rechmatig principle presented in section 1 of article 67. Criteria for deferment implementation  of  KTUN  mentioned  that  there  must  be  a  very  urgent circumstance which is affected the importance of plaintiff become disadvantage by doing the postponement of KTUN. The enactment of constitution Number 30 of 2014 about government administration, it regulates the postponement of the implementation for KTUN. However, there are differences in the regulation in the implementation of KTUN arranged in article 67 of the constitution Number 5 of 1986 concerning about the justice of civil court. The result of study showed that the constitution Number 30 of 2014 as material law has been not regulate the  detail  of  the  regulation  for  the  application  of  postponement,  so  it  was applied base on the principle of  lex specialist derogate legigenerali where the judge  must  be  followed  the  previous  law  until  the  new  law  released  with  the ability  to  accommodate  the  implementation  for  the  decision  of  deferment application.  The  judge  still  focus  on  the  urgency  of  government  policy  by guiding  the  results  of  audits  from  environmental  auditors  certified  by  LSK auditor of the Ministry of Environment, and not contrary with “public interest”
Keyword: Civil Court Decision, Deferment, Damaging the Environment

## PENDAHULUAN
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di  Indonesia  keberadaannya  tidak  terlepas dari  amanat  penyelenggaraan  negara  untuk  memberikan  rasa  keadilan kepada  masyarakat.  Penyelenggaraan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (Peradilan  Administrasi)  di  Indonesia  merupakan  suatu  kehendak  konstitusi dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  rakyat  secara maksimal (Harahap, 1997: 19). Dasar hukum keberadaan peradilan di Indonesia dapat  ditemukan  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  setelah  diadakan perubahan/amandemen yang menentukan (Wiyono, 2010: 1):
(1) Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan;
(2) Kekuasaan  Kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung dan  badan  peradilan  yang  berada  dibawahnya  dalam  lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

## S
militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  Negara,  dan  oleh  sebuah Mahkamah Konstitusi.
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa dan Peradilan Tata  Usaha  Negara  sebagai  tempat  untuk  menyelesaikan  perselisihan  atau sengketa  antara  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dengan  warga masyarakat.  Di  samping  itu,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  juga  sebagai  alat kontrol  bagi  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya. Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara memiliki peran dalam meningkatkan pemerintahan yang baik ( good governance ).
Objek  sengketa  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  adalah  Keputusan Tata Usaha Negara ( Beschikking )  yang diterbitkan oleh Badan / Pejabat  Tata Usaha  Negara.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  9  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Sedangkan  perbuatan  Badan/Pejabat  Tata  Usaha  Negara  lainnya  baik perbuatan  materiil ( material  daad ) maupun  penerbitan  peraturan ( regeling ) masing-masing  merupakan  kewenangan  Peradilan  Umum  dan  Mahkamah Agung.
Sebelum tahun 1990 perkara ketatausahaan  atau  administrasi  masuk ke dalam  kompetensi  peradilan  perdata  atau  lembaga  peradilan  tata  usaha  semu seperti  Badan  Pertimbangan  Pajak,  Komisi  Doane,  Majelis  atau  Dewan Penerbangan  atau  Panitia  Perselisihan  Perburuhan.  Selain  melalui  peradilan keperdataan dan peradilan tata usaha semu (quasi administrative rechtsspraak ), sengketa  tata  usaha  Negara  juga  diselesaikan  melalui  banding  administrasi  ke lingkungan  jabatan  atau  pejabat  (Bagir  Manan,  sambutan  Ketua  Mahkamah Agung  pada  Pertemuan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  seluruh  Indonesia, Medan, 2004).
Ciri khas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terletak pada asas- asas hukum yang melandasinya, yaitu (Philipus M. Hadjon, 2005: 313):
1. Asas  Praduga Rechtmatig ( vermoeden  van  rechtmatigheid = praesumptio iustae causa )
Asas  ini  mengandung  makna  bahwa  setiap  tindakan  penguasa  selalu harus dianggap rechtmatig sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat;
2. Asas Pembuktian Bebas Hakim yang menetapkan beban pembuktian;
3. Asas Keaktifan Hakim ( dominus litis )
Keaktifan hakim dimaksudkan untuk meimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sedangkan Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata;
4. Asas  Putusan  Pengadilan  Mempunyai  Kekuatan  Mengikat  “ Erga
Omnes ”
Berdasarkan Asas Praduga Rechmatiq / Praesumptio Iustae Causa yang menyatakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus dianggap sah secara  hukum  sampai  dengan  adanya  keputusan  Pengadilan  yang  menyatakan sebaliknya,  hal  ini  agar  tugas  pemerintahan  khususnya  dalam  rangka memberikan  perlindungan  ( protection ),  pelayanan  umum  ( public  servis )  dan mewujudkan kesejahteraan ( welfare ) bagi masyarakat dapat berjalan. Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  51  Tahun  2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kemudian mempertegas asas Praduga Rechmatiq /  Praesumptio  Iustae  Causa ,  bahwa  selama  belum  diputus  oleh  pengadilan, keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dikeluarkan  oleh  badan  atau  pejabat  Tata Usaha Negara, harus dianggap sah menurut hukum. Asas tersebut juga sebagai perlindungan  bagi  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dalam  mengeluarkan  kebijakan agar  tidak  ada  hambatan  dalam  pelaksanaan  tugas,  sehingga  kelancaran  tugas tidak terganggu.
Dalam  hal  atau  keadaan  tertentu,  penggugat  dapat  mengajukan permohonan  agar  selama  proses  pengadilan  berjalan,  keputusan  tata  usaha negara yang digugat tersebut dapat diperintahkan untuk ditunda pelaksanaannya atau mengajukan penundaan terhadap pelaksanaan keputusan pejabat tata usaha negara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf  a  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  (Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara)  yang  mengatakan bahwa:  “Penggugat  dapat  mengajukan  permohonan  agar  pelaksanaan Keputusan  Tata  Usaha  Negara  itu  ditunda  selama  pemeriksaan  sengketa  Tata Usaha  Negara  sedang  berjalan,  sampai  ada  putusan  Pengadilan  yang memperoleh  kekuatan  hukum  tetap”.  Permohonan  penundaan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
Tafsir  gramatikal  terhadap  korelasi  pasal  67  ayat  (1)  dan  (2) menimbulkan kesan seolah-olah terdapat kontradiksi antara kedua ayat (1) dan (2).  Jika  pasal  67  ayat  (1)  melarang  penundaan  pelaksanaan  KTUN,  ternyata pasal  67  ayat  (2)  justru  membuka  peluang  untuk  dilakukannya  penundaan pelaksanaan  KTUN.  Namun,  dengan  menggunakan  tafsir  sistematik  dapat dianalisis  bahwa  hubungan  antara  kedua  ayat  dari  pasal  tersebut  merupakan hubungan  antara  prisip  umum  ( general  principle,  algemene  beginsel )  dengan prinsip khusus  ( special principle, bijzondere beginsel ). Dalam keadaan khusus sebagaimana  diatur  dalam  pasal  67  ayat  (4),  dapat  diterapkan  prinsip  khusus yang  terdapat  dalam  pasal  67  ayat  (2)  yang  mengecualikan  prinsip  umumnya
(pasal  67  ayat  1)  yang  mengandung  prinsip  praduga  keabsahan,  dalam  rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan penggugat (Tjandra, 2005: 77).
Contoh  dari  keadaan  yang  sangat  mendesak  yang  disebutkan  dalam Pasal  67  ayat  (2)  dan  ayat  (4)  huruf  a  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  yaitu  jika  ada  seorang  yang  memiliki  bangunan  yang  didirikan  tidak memiliki  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  dari  Bupati  /  Walikota  setempat, sehingga  Bupati  /  Walikota  memerintahkan  bangunan  tersebut  untuk dirobohkan  melalui  surat  perintah  bongkar,  maka  orang  tersebut  bisa menggugat  Bupati  /  Walikota  tersebut  untuk  menguji  surat  perintah  bongkar tersebut  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  dari  segi  Kewenagan, Prosedur  maupun  Substansi  penerbitannya,  sehingga  untuk  menghindari dibongkarnya  milik  orang  tersebut,  maka  Pengadilan  dapat  menunda pelaksanaan pembongkaran tersebut sampai adanya Putusan Pengadilan.
Dari segi perlindungan hukum dalam keadaan konkrit anggapan tersebut ditiadakan  (periksa  penjelasan  pasal  67).  Dalam  keadaan  tertentu,  penggugat dapat  mengajukan  permohonan  agar  selama  proses  berjalan,  KTUN  yang digugat  itu  diperintahkan  ditunda  pelaksanaannya.  Jadi,  mengenai  penundaan pelaksanaan  KTUN  yang  disengketakan  selama  proses  pemeriksaan  berjalan, harus  dimintakan  atau  dimohonkan  kepada  Pengadilan  (tidak  dapat  ditunda secara otomatis karena adanya proses pemeriksaan pengadilan) (Tjandra, 2005: 78).
Pasal 67 ayat 2, dengan demikian memberi hak kepada penggugat untuk “dalam keadaan tertentu” (pasal  67  ayat  4 sub  a) diperkenankan menyimpang asas praduga rechtmatig yang terdapat pada pasal 67 ayat 1. Kriteria penundaan pelaksanaan  KTUN  di  dalam  undang-undang  hanya  disebutkan  harus  terdapat keadaan  yang  sangat  mendesak  yang  mengakibatkan  kepentingan  penggugat merasa dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan (pasal 67 ayat 4 sub a). Pengertian istilah “keadaan yang sangat mendesak” di dalam pasal 67 tersebut  dijelaskan  yaitu  jika  kerugian  yang  akan  diderita  penggugat  akan sangat  tidak  seimbang  dibanding  manfaat  bagi  kepentingan  yang  akan dilindungi  oleh  pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tersebut.  Oleh karena itu, untuk menilai adanya “keadaan yang sangat mendesak” harus dilihat secara  kasuistis  berdasarkan  fakta  konkrit  yang  terjadi  dan  kemungkinan kerugian yang akan timbul harus dinilai secara obyektif (Tjandra, 2005: 78-79).
Pada  17  Oktober  2014  dengan  lahirnya  Undang  Undang  Nomor  30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang
Adaministrasi  Pemerintahan),  maka  semakin  berkembang  kewenangan  dari Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Lahirnya  Undang  Undang  Administrasi Pemerintahan  selain  diharapkan  dapat  menjadi  landasan  dan  payung  hukum bagi  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dalam  menjalankan  tugas penyelenggaraan pemerintahan juga diharapkan dapat menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat. Warga masyarakat dapat
mengajukan  gugatan  terhadap  Keputusan  dan/atau  Tindakan  Badan  dan/atau Pejabat  Pemerintahan  kepada  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  karena  undang- undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.
Dalam    Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan  juga  diatur  mengenai  penundaan  / schorsing terhadap Keputusan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara (pemerintahan) juga di atur dalam, sebagaimana yang berbunyi :
(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
a. Kerugian negara;
b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
c. Konflik sosial.
(2) Penundaan  Keputusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat dilakukan oleh:
a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau
b. Atasan Pejabat.
(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
b. Putusan Pengadilan. ”
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  yang  menjadi  pertimbangan  dalam melakukan penundaan tidak lagi dengan alasan “keadaan yang mendesak” akan tetapi  telah  ditentukan  yaitu  jika  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tersebut berpotensi  menimbulkan  Kerugian  Negara,  kerusakan  lingkungan  dan  konflik sosial.  Pada  ketentuan  tersebut  juga  menyebutkan  penundaan  tersebut  dapat dilakukan  oleh  Pejabat  Pemerintahan  yang  menetapkan  Keputusan  ataupun Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan tersebut salah satunya berdasarkan Putusan  Pengadilan.  Hal  tersebut  berbeda  dengan  ketentuan  yang  diatu  dalam Pasal  67  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  yang  menyatakan  bahwa  penundaan  dapat  diajukan  oleh  masyarakat pencari  keadilan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dengan  mengajukan permohonan  dengan  alasan  adanya  keadaan  yang  mendesak  yang  dapat merugikan  kepentingan  Penggugat  yang  sangat  susuah  dipulihkan  jika Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diterbitkan  oleh  Badan  /  Pejabat  Tata Usaha  Negara  tersebut  tetap  dilaksanakan  sehingga  Keputusan  Tata  Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus ditunda  keberlakuannya  guna  mendapatkan  penetapan  dari  Pengadilan  Tata usaha Negara.  Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melihat lebih lanjut  mekanisme  Penundaan  / Schorsing di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara sebelum dan setelah dikeluarkannya pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  tentang  administrasi  Pemerintahan  serta  kriteria  yang  digunakan  untuk dapat  dinyatakan  suatu  Keputusan  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  (KTUN)
berpotensi  menimbulkan  Kerusakan  Lingkungan  dan  dapat  ditunda keberlakuannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
Adapun  artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif, yang  mengkaji  studi  dokumen,  yakni  menggunakan  berbagai  data  sekunder seperti  Peraturan  Perundang-undangan,  teori  hukum  dan  beberapa  pendapat para  ahli.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif  yakni  dengan menjelaskan  data-data  yang  ada  dengan  kata-kata  atau  pernyataan  bukan dengan  angka-angka.  Sumber  data  yang  digunakan  berasal  dari  informasi- informasi  hasil  wawancara  yang  diuraikan  oleh  responden,  yang  disajikan secara  deskriptif.  Kemudian  data  yang  sudah  terkumpul  tersebut  di  analisis secara  kualitatif,  selanjutnya  untuk  menganalisis  data  yang  diperoleh dipergunakan metode induktif, yakni berusaha mencari aturan-aturan, nilai-nilai maupun  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  pustaka,  yang  kemudian dilakukan  pembahasan.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  kemudian  diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang diteliti.

## PEMBAHASAN
A. Mekanisme  Penundaan/ Schorsing Di  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Setelah  Dikeluarkannya  Pasal  65  Undang-Undang  Nomor
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Proses  Penundaan  pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dalam Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  di  atur  dalam  Pasal  65  yang menyatakan bahwa:
(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
a. Kerugian negara;
b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
c. Konflik sosial.
(2) Penundaan  Keputusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat dilakukan oleh:
a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau
b. Atasan Pejabat.
(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
b. Putusan Pengadilan.
Berdasarkan ketentuan tersebut penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha  Negara  dapat  ditunda  dengan  alasan  3  hal  yaitu  jika  Keputusan  Tata Usaha  Negara  tersebut  berpotensi  menimbulkan  Kerugian  Negara,  Kerusakan Lingkungan  dan  Konflik  Sosial  sehingga  jika  dihubungkan  dengan  ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terdapat perbedaan yang sangat mendasar  mengenai  alasan  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  itu  dapat ditunda  keberlakuannya  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Untuk  lebih
jelasnya  mengenai  perbedaan  pengaturan  Penundaan/ Schorsing yang  diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dapat kita lihat tabel berikut ini:

## Tabel 1: Perbedaan Penunndaan dalam Pasal 67 UU PTUN dengan
Penundaan dalam Pasal 65 UUAP Perbedaan UU Nomor 5 Tahun 1986 UU Nomor 30 Tahun 2014 Bentuk Permohonan Gugatan Produk hukum Penetapan Putusan Yang dapat melakukan penundaan Badan  /  Pejabat  yang mengeluarkan  Keputusan Tata Usaha Negara Badan/Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau atasan Pejabat Alasan Penundaan 1. Kerugian yang akan diderita  Penggugat  akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi  kepentingan  yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan tata usaha negara tersebut 2. Pelaksanaan keputusan tata  usaha  negara  yang digugat  itu  tidak  ada sangkut  pautnya  dengan kepentingan  umum  dalam rangka pembangunan Berpotensi menimbulkan: 1. Kerugian Negara
2. Kerusakan Lingkungan
3. Konflik Sosial
Berdasarkan tabel di atas, selain adanya perbedaan mengenai pengaturan alasan  dapat  ditundanya  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dalam  Pasal  65 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  juga  mengatur  mengenai  produk hukum  yang  dihasilkan  atau  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara yaitu  berbentuk  Putusan  Pengadilan.  Hal  ini  sangat  bertolak  belakang  dengan produk hukum  yang dikelurkan oleh Pengadilan  Tata Usaha Negara mengenai Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang diatur dalam ketentuan Pasal  67  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara yaitu berupa Penetapan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  65  Undang-Undang  Administrasi  tersebut juga  telah  diatur  secara  lengkap  mengenai  siapa  yang  harus  melakukan penundaan  suatu  keputusan  pemerintah  tersebut  yaitu  dapat  dilaksanakan  oleh Pejabat  Pemerintahan  yang  menetapkan  Keputusan    dan  juga  dapat dilaksanakan  oleh  Atasan  Pejabat  yang  mengeluarkan  Keputusan  Tata  Usaha
tersebut.  Hal  ini  lebih  lengkap  dari  pengaturan  yang  diatur  dalam  Pasal  67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya mengatur mengenai alasan  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tersebut  dapat  ditunda  atau  tidak. Dalam ketentuan pasal 65 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut juga telah mengatur menganai pelaksanaan penundaan tersebut dapat dilakukan berdasarkan  Permintaan  Pejabat  Pemerintahan  terkait  dan  Putusan  Pengadilan, akan  tetapi  Pengaturan  penundaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dalam  Pasal 65  UU  Administrasi  Pemerintahan  tidak  mengatur  secara  jelas  mengenai mekanisme  atau  tata  cara  beracara  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  hal  ini sama  dengan  penundaan  yang  diatur  dalam  Pasal  67  UU  Peratun.  Akan  tetapi penundaan  dalam  Pasal  67  UU  Peratun  telah  diatur  lebih  lanjut  dengan peraturan-peraturan  internal  Mahkamah  Agung,  sedangkan  untuk  penunndaan yang  diatur  dalam  UU  Administrasi  Pemerintahan  belum  ada  aturan pelaksananya.
Berdasarkan  Pasal  65  Undang-Undang  Administrasi  Pemrintahan tersebut,  maka  Proses  Penundaan  Pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara adalah sebagai berikut :
1) Pengajuan Penundaan
a. Yang berhak mengajukan Penundaan Pasal  65  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  tidak mengatur  secara  jelas  siapa  saja  yang  dapat  mengajukan Penundaan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  berdasarkan ketentuan  tersebut.  Sehingga  penulis  tetap  berpedoman  dengan ketentuan  Pasal  67  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha Negara yang berhak adalah Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengajukan Penundaan pelaksanaan  Keputusan/Tindakan  Badan/  Pejabat  Tata  Usaha Negara.  Permohonan  penangguhan  Keputusan  Tata  Usaha Negara  dapat  diajukan  sekaligus  di  dalam  surat  gugatan  atau dapat pula diajukan secara terpisah dalam waktu yang bersamaan dengan  gugatan  diajukan  atau  selambat-lambatnya  pada  waktu Replik  diajukan  (Juklak  MARI  Nomor  052/Td.TUN/III/1992). Sehingga  jika  ada  Gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Penggugat  tersebut  bisa  menunda  pelaksanaan  Keputusan  / Tindakan dari Badan/Pejabat Pemerintahan tersebut berdasarkan syarat-syarat tersebut di atas.
b. Bentuk Pengajuan Penundaan
Bentuk Pengajuan Penundaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan  ketentuan  Pasal  65  UU  Administrasi  Pemerintahan tidak  diatur  secara  jelas  apakah  harus  mengajukan  Permohonan atau  melalui  Gugatan.  Akan  tetapi,  jika  dilihat  secara menyeluruh mengenai isi dari ketentuan tersebut yaitu pada ayat
(3)  yang  menyatakan  bahwa  penundaan  keputusan  dapat dilakukan  salah  satunya  berdasarkan  Putusan  Pengadilan. Berdasarkan  ketentuan  tersebut  jelas  bahwa  jika  produk  hukum yang  dihasilkan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dengan  adanya pengajuan  penunndaan  terhadap  keberlakuan  suatu  keputusan tata  usaha  negara  yang  diajukan  oleh  para  pencari  keadilan adalah Putusan Pengadilan.
Menurut Sudikno  Mertokusumo,  putusan adalah  suatu pernyataan  yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di  persidangan  dan  bertujuan  untuk  mengakhiri  atau  menyelesaikan  suatu perkara  atau  sengketa  para  pihak.  Bukan  hanya  yang  diucapkan  saja  yang disebut  putusan,  melainkan  juga  pernyataan  yang  dituangkan  dalam  bentuk tertulis  dan  kemudian  diucapkan  oleh  hakim  di  persidangan  (Mertokusumo, 2002: 202). Selain itu putusan juga diartikan sebagai pernyataan hakim sebagai jawaban  atas  gugatan  dan  bantahan  para  pihak  yang  berperkara,  yang didasarkan  pada  pembuktian  di  persidangan.  Setidaknya  seperti  itulah  putusan yang  dimaknai  oleh  Hari  Sasangka  di  dalam  bukunya  Hukum  Pembuktian (Sasangka, 2005: 140).
Menurut  Mukti  Arto  putusan  ialah  penyataan  hakim  yang  dituangkan dalam  bentuk  tertulis  dan  diucapkan  oleh  hakim  dalam  sidang  terbuka  untuk umum,  sebagai  hasil  dari  pemeriksaan  perkara  gugatan  (kontentius)  (Arto, 1996: 168). Menurut M. Yahya Harahap perbedaan perkara gugatan kontentiosa dan  gugatan  volunteir  yaitu,  kalau  perkara  yang  berbentuk  kontentiosa (countentieuse  rechtpraak  contentious  juridiction) memiliki  ciri-ciri  sebagai berikut:
- Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai;
- Ada  pihak  Penggugat  yang  bertindak  mengajukan  gugatan  terhadap pihak tergugat;
- Proses pemeriksaannya berlangsung secra kontradiktor (contadictoir) yakni  pihak  penggugat  dan  tergugat  mempunyai  hak  untuk  sanggah menyanggah  berdasarkan  asas audi  alteram  partem (M  Yahya Harahap, 2006: 56) .
Sedangkan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:
- Masalah  yang  diajukan  bersifat  kepentingan  sepihak  saja (for  the benefit of one party only);
- Permasalahan  yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without dispute or differences with another party);
- Tidak  ada  orang  lain  atau  pihak  ketiga  yang  ditarik  sebagai  lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (ex patre) (M Yahya Harahap, 2006:
56).
Penetapan  penundaan  merupakan  produk  hukum  yang  lahir  dari permohonan tapi dalam hal ini terdapat sengketa Tata Usaha Negara, sehingga berbeda  dengan  permohonan  dalam  proses  hukum  acara  perdata  di  Peradilan Umum  atau  di  Peradilan  Agama,  dimana  dalam  proses  hukum  acara  perdata permohonan  yang  dimaksud  adalah  murni  permohonan  untuk  memperoleh pengesahan hak dari pemohon dan belum ada pihak yang bersengketa.
Berdasarkan  asas  penafsiran  perundang-undangan lex  specialis  derogat legi  generali yang  menyatakan  bahwa  aturan  hukum  khusus  dapat mengenyampingkan aturan hukum yang umum. Dalam hal ini Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan  merupakan  aturan  hukum  umum  yang  mengatur Badan/Pejabat Pemerintahan dan merupakan hukum materil bagi Peradilan Tata Usaha  Negara,  sedangkan  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara merupakan  Undang-Undang  formil  untuk  mempertahankan  hukum  materil tersebut, sehingga menurut pendapat penulis yang menjadi lex spesialis (hukum khusus)  dalam  beracara  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  adalah  Undang- Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  sehingga  mekanisme  pelaksanaan penundaan  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  berdasarkan  Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan  harus  tetap  berdasarkan  Undang-Undang  Peradilan Tata  Usaha  Negara,  maka  Putusan  pengadilan  yang  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Administrasi  Pemerintahan  harus  kembali  mengacu  kepada  Pasal  67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara  yaitu pengajuan yang dilakukan harus  dalam  bentuk  permohonan  dan  produk  hukum  yang  dikeluarkan  oleh Pengadilan harus dalam bentuk pnetapan.
Walaupun  aturan-aturan  tersebut  tidak  sepenuhnya  bisa  menampung kebutuhan  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan karena ada penambahan alasan-alasan mengenai suatu Keputusan Pemerintahan tersebut  dapat  ditunda,  tetapi  aturan-aturan  tersebut  tetap  dapat  digunakan sampai  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  aturan  baru  untuk  mengatur  hal tersebut, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau aturan Mahkamah Agung lainnya.
2. Syarat-syarat permohonan penundaan
Penundaan  berdasarkan  Pasal  65  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan  suatu  Keputusan  atau  Tindakan  Badan/Pejabat  Pemerintahan tersebut dapat ditunda keberlakuannya jika Keputusan/Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan  tersebut  berpotensi  menimbulkan  kerugian  negara,  kerusakan lingkungan  dan  konflik  sosial.  Menurut  pendapat  penulis  walaupun  syarat- syarat  yang  diatur  dalam  Pasal  tersebut  hanya  mengatur  3  (tiga)  hal  tersebut, tetapi kita tidak dapat menghilangkan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yaitu  terdapat  keadaan  yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan, jika  Keputusan  TUN  yang  digugat  tetap  dilaksanakan  dan  tidak  terdapatnya kepentingan  umum  yang  menjadi  dasar  dikeluarkannya  Keputusan  TUN  yang
digugat  tersebut.  Hal  tersebut  menurut  pendapat  penulis  dikarenakan  ketiga syarat  dalam  Undang-Undang  Administrasi  tersebut  merupakan  keadaan  yang sangat mendesak seperti yang maksud dalam Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi keadaan mendesak di dalam Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  ini  dibuat  lebih  konkrit  yaitu langsung  menyebutkan  jika  Keputusan/Tindakan  Badan/Pejabat  Perintah tersebut  berpotensi  menimbulkan  kerugian  negara,  kerusakan  lingkungan  dan konflik sosial. Jika ketiga syarat tersebut terbukti, maka sangat mendesak untuk dilakukan  Penunndaan  pelaksanaan  keputusan/tindakan  tersebut  untuk melindungi  kepentingan  masyarakat  yang  lebih  luas  yang  di  akibatkan  oleh potensi kerugian negara, kerusakan lingkungan atau konflik sosial.
Perbedaan  yang  terdapat  pada  syarat-syarat  penundaan  yang  diatur dalan  Pasal  65  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  dengan  syarat- syarat  penundaan  yang  di  atur  dalam  ketentuan  Pasal  67  Undang-Undang Peratunbukan merupakan hal yang bertentangan, karena dalam ketentuan Pasal 67  Undang-Undang  Peratun  hal  yang  dilindungi  adalah  kerugian  yang  akan dialami  oleh  Penggugat  atas  dikeluarkan  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara sedangkan  di  dalam  ketentuan  Pasal  65  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan  hal  yang  dilindungi  dari  penundaan  tersebut  ke  dampak  yang lebih luas yaitu kepada masyarakat luas seperti adanya potensi kerugian negara, kerusakan  lingkungan  dan  konflik  sosial,  sehingga  penulis  berpendapat  bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  penundaan  yang  diatur  dalam Pasal  67  Undang-Undang  Peratun,  karena    hal  yang  dilindungi  disini  sangat berbeda  dan  Pasal  65  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  dapat menambah  syarat-syarat  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tersebut  dapat ditunda  keberlakuannya  guna  melindungi  masyarakat  luas  dari  Keputusan Pemerintah yang potensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan dan konflik sosial.
3. Kriteria  yang  digunakan  untuk  dapat  dinyatakan  suatu
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berpotensi
menimbulkan  Kerusakan  Lingkungan  dan  dapat  ditunda keberlakuannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
Ketentuan  pasal  65  ayat  (3)  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tersebut  dapat  ditunda keberlakuannnya  bisa  dilaksanakan  berdasarkan  atas  Permintaan  Pejabat Pemerintahan  terkait  atau  dpat  juga  dilaksanakan  berdasarkan  Putusan Pengadilan.”  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  Penundaan  pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tidak hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan  tapi  juga  dapat  dilaksanakan  berdasarkan  Permintaan  Pejabat Pemerintahan  terkait.  Putusan  Pengadilan  yang  dimaksud  dengan  dalam ketentuan pasal 65 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut adalah
putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  hal  ini  dapat  kita  lihat  dalam  Pasal  1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
Kriteria  yang  digunakan  untuk  dapat  dinyatakan  suatu  Keputusan Tata  Usaha  Negara  berpotensi  menimbulkan  Kerugian  Negara  dan  dapat ditunda keberlakuannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diatur baik di dalam  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  tersebut  maupun  di  dalam perturan  peraturan  pelaksana  yang  mengatur  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan tersebut, sehingga penulis berpendapat bahwa untuk menentukan apakah  suatu  keputusan/tindakan  yang  dilakukan  oleh  Badan/Pejabat Pemerintahan tersebut dapat ditunda keberlakuannya karena keputusan/tindakan yang digugat tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yaitu
a. Keputusan/Tindakan  yang  di  mohonkan  penundaan  tersebut harus  digugat  di  Pengadilan  tata  Usaha  Negara.  Warga masyarakat dapat mengajukan permohonan Penunndaan terhadap
Keputusan atau Tindakan Pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha
Negara  yang  berhungan  dengan  lingkungan  hidup  jika  warga masyarakat  tersebut  telah  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan tata  usaha  negara.  Hali  ini  berhubungan  dengan  kepentingan wargamasyarakatdalam  menunda  pelaksanaan  Keputusan  atau Tindakan Pemerintah tersebut.
b. Hakim  harus  melihat  urgensi  suatu  Keputusan  atau  Tindakan Pemerintah tersebut harus ditunda keberlakuannya. Hakim dapat meminta  bantuan  kepada  lembaga-lemabaga  yang  berwenang untuk  menghitung  /  mengaudit  sebesar  apa  dampak  kerusakan lingkungan  yang  diakibatkan  oleh  Keptusan/Tindakan  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  yang  telah  mengeluarkan  ijin lingkungan  kepada  perusahaan-perusahaan.  Berdasarkan  Pasal 51  Ayat  (2)  UUPLH  Kementerian  Lingkungan  Hidup  melalui Lembaga  Sertifikasi  Kompetensi  (LSK)  lingkungan  hidup  telah melakukan  sertifikasi  kepada  Auditor-Auditor  Lingkungan hidup.  Hakim  dapat  meminta  pendapat  ataupun  data-data  yang berhungangan  dengan  hasil  auditnya  terhadap  permasalahan lingkungan yang sedang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.
c. Keputusan / Tindakan Pemerintah tersebut tidak termasuk dalam Kepentingan Umum dalam rangka Pembangunan.
Konsep  “kepentingan  umum”  meskipun  telah  ditafsirkan  secara otentik  dalam  penjelasan    Pasal  demi  Pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986,  seperti  Penjelasan  Pasal  49  yang  menyatakan:  Yang  dimaksud dengan  “kepentingan  umum”  adalah  kepentingan  bangsa  dan  negara  dan/atau kepentingan  masyarakat  bersama  dan/atau  kepentingan  pembangunan  sesuai
dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Selanjutnya  di  dalam Pasal  136  dinyatakan  pengertian  “Kepentingan  Umum”.  Dalam  penjelasan Pasal  ini  hanya  dilihat  dari  segi  tentang  perlu  tidaknya  suatu  perkara didahulukan  atau  tidak  pemeriksaannya,  misalnya  karena  perkara  yang bersangkutan  menarik  perhatian  atau  berkaitan  dengan  perkara  lain  sehingga dipandang  perlu  segera  diperiksa.  Yang  berwenang  memutuskan  bahwa  suatu perkara  yang  menyangkut  kepentingan  umum  dan  itu  harus  didahulukan. Pengertian  dan  kriteria  Kepentingan  Umum  dalam  berbagai  hukum  positif  di Indonesia menurut penulis merupakan istilah yang bersifat elastis, karena dapat didefinisikan  bermacam-macam  tergantung  dari  keadaan  dan  sudut  pandang yang  menafsirkan,  sehingga  pengaturan  mengenai  kepentingan  umum  itu sebaiknya  harus  diatur  dalam  Undang-Undang  tersendiri (bij  wet) bukan disisipkan  dalam  berbagai  Undang-Undang (in  de  wet) seperti  sekarang  agar defenisi  dan  kriteria  dari  kepentingan  umum  tersebut  tidak  menimbulkan perbedaan.

## KESIMPULAN
Mekanisme Penundaan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan adanya Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  tetap  mempergunakan  aturan  yang  terdapat  dalam  Pasal  67 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara dan  aturan-aturan  turunan  yang  mengatur  lebih  lanjut  mengenai  penetapan penunndaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan keberadaan Pasal 65 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan tidak  menghapus  pengaturan  penundaan  yang  diatur  dalam  Pasal  67  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  karena hal-hal  yang  diatur  dalam  Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan  berbeda  perlindungan  hukumnya.  Jika dalam  Pasal  67  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara  hal  yang  dilindungi  adalah  kepentingan  Penggugat  yang  akan dirugikan  dengan  dikeluarkan  Keputusan  Pemerintah,  sedangkan  dalam  Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hal  yang dilindungi  adalah kepentingan masyarakat  yang lebih luas  yang akan dirugikan dengan dikeluarkan Keputusan Pemerintah tersebut. Sehingga dengan adanya  ketentuan  dalam  Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan  ini  dapat  menambah  pilihan  bagi masyarakat  guna  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  lebih  luas  atas dikeluarkannya suatu Keputusan/Tindakan Pemerintah.
Kriteria  untuk  dapat  dikatakan  bahwa  suatu  Keputusan  Tata  Usaha Negara/Pemerintah  yang  berpotensi  menimbulkan  Kerusakan  lingkungan  dan dapat  ditunda  keberlakuannya  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  jika Penggugat  telah  mengajukan  Gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara
tentang Keputusan/Tindakan Pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan dan gugatan  tersebut  telah  disertai  dengan  Permohonan  yang  diajukan  oleh Penggugat  baik  bersamaan  dengan  Gugatan  Penggugat  maupun  terpisah  dari Gugatan  Penggugat.  Dalam  menentapkan  Penetapan  Permohonan  Penundaan tersebut  Hakim  harus  tetap  melihat  urgensi  Keputusan/Tindakan  Pemerintah tersebut dapat ditunda dengan mempedomani hasil pemeriksaan atau audit dari auditor  lingkungan  hidup  yang  telah  diberi  sertifikasi  oleh  LSK  auditor Lingkungan  Hidup  yang  berada  di  bawah  Kementerian  Lingkungan  Hidup, serta tidak bertentangan dengan “Kepentingan Umum”.

## DAFTAR PUSTAKA
Arto,  M.  (1996). Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama .  Pustaka Pelajar.
Bagir  Manan,  sambutan  Ketua  Mahkamah  Agung  pada  Pertemuan  Peradilan
Tata Usaha Negara seluruh Indonesia, di Medan 12 – 14 Januari 2004 .
Harahap,  Z.  (1997). Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara .  Raja Grafindo Persada.
Juklak MARI Nomor 052/Td.TUN/III/1992. M  Yahya  Harahap.  (2006). Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang Perdata (ed 2). Sinar Grafika. Mertokusumo,  S.  (2002). Hukum  Acara  Perdata  Indonesia (ed  5).  Liberty
Yogyakarta.
Philipus M. Hadjon, D. (2005). Pengantar Hukum Administrasi Negara . Gadjah Mada University Press.
Sasangka, H. (2005). Hukum Pembuktian . Mandar Maju. Tjandra,  W.  R.  (2005). Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (Edisi Revi). Universitas Atma Jaya. Wiyono, R. (2010). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (kedua). Sinar Grafika.