E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, Special Issue No. 2, Februari 2022

## AKIBAT HUKUM PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN NOTARIS

## Diah Kartika Sari
Fakultas Hukum Universitas Narotama, Indonesia Email: bilqishaida@gmail.com

## Abstrak
Tindakan  pemalsuan  surat  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang untuk meniru tanda tangan dan menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte authentiek  tentang  suatu  kejadian  yang  kebenarannya  harus  dinyatakan  oleh  akte itu,  dengan  maksud  akan  menggunakan  atau  menyuruh  orang  lain  menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya sehingga dapat mendatangkan  kerugian.  PT.  Sinergi  adalah  suatu  perusahaan  yang  berbadan hukum dan berkedudukan di Tanjung Perak Surabaya. ank Rakyat Indonesia adalah salah  satu  lembaga  keuangan  milik  pemerintah  yang  menghimpun  dana  nasabah dan  memberikan  pinjaman.  Dalam  penulisan  jurnal  ini  dipergunakan  metode yuridis  sosiologis,  yakni  mendekati  dari  aspek  hukum  yang  berkaitan  dengan permasalahan.  Pendekatan  sosiologis  yakni  mendekati  dari  segi  peneliti  yang ditinjau  dari  keadaan  secara  nyata.  Cara  yang  dipergunakan  dalam  pengumpulan data  yaitu  terlebih  dahulu  mempelajari  data  yang  berasal  dari  Pengadilan  Negeri Surabaya, dari Kepolisian dan dari Bank BRI dikumpulkan dan digolongkan sesuai dengan kelompoknya.
Kata Kunci : akibat hokum, pemalsuan surat, notaris.

## Abstract
The  act  of  falsification  of  a  letter  is  an  act  committed  by  someone  to  imitate  a signature and place a false statement into an authentiek deed about an event whose truth must be stated by the deed, with the intention of using or telling others to use the  certificate  as  if  the  information  is  in  harmony  with  the  actual  thing  so  as  to cause  harm.  PT.  Sinergi  is  a  company  that  is  incorporated  and  domiciled  in Tanjung  Perak  Surabaya.  Ank  Rakyat  Indonesia  is  one  of  the  government-owned financial institutions that collect customer funds and provide loans. In the writing of  this  journal  is  used  sociological  juridical  method,  which  is  close  to  the  legal aspect  related  to  the  problem.  Sociological  approach  is  approaching  in  terms  of researchers  who  are  viewed  from  real  circumstances.  The  method  used  in  data collection  is  to  first  study  data from  the Surabaya  District  Court,  from  the  Police and from Bank BRI collected and classified according to the group.
Keywords: due to law, falsification of letters, notaries

## Pendahuluan
Indonesia  adalah  suatu  negara  sedang  berkembang  yang  saat  ini  giat melaksanakan  pembangunan.  Sukses  pembangunan  melibatkan  berbagai  pihak  dan tidak  lain  adalah  adanya  partisipasi  antara  pemerintah  dan  rakyatnya.  Sedangkan timbulnya  keinginan  untuk  berpartisipasi  karena  didorong  oleh  keinginan  luhur  dari bangsa  Indonesia  untuk  mewujudkan  suatu  keadilan,  keamanan,  kesehatan  dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Arndt, 2008) .
Untuk  mempertahankan  dan  memajukan  hasil-hasil  pembangunan  yang  telah dicapai  tidaklah  mudah.  Bangsa  Indonesia  masih  membutuhkan  tekad  dan  kemauan yang keras dari setiap manusia Indonesia. Tekad dan kemauan keras itulah merupakan wujud  suksesnya  suatu  pembangunan,  misalnya  pembangunan  dibidang  hukum  dalam kaitannya dengan peningkatan sosial ekonomi. Disini masih banyak masalah yang harus diselesaikan salah satunya adalah di bidang perbankan khususnya masalah kredit macet. Masalah  ini  merupakan  suatu  tantangan  bagi  bangsa  Indonesia  untuk  menyelesaikan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar (Attar & Islahuddin, 2014) .
Seperti kita ketahui bersama dalam beberapa media informasi baik cetak maupun elektronik,  masih  saja  terjadi  kredit  macet  yang  jumlahnya  tidak  tanggung-tanggung yang  melibatkan  banyak  pihak  antara  lain  pejabat  bank,  notaris,  para  penegak  hukum yang  masih  mau  disuap  dan  nasabah  bank  itu  sendiri  diantar.  Penyebab  kredit  macet tersebut  adalah  kurangnya  kontrol  dari  pihak  bank,  karena  julah  agunan  tidak  sesuai atau agunan fiktif (Basu & Ghosh, 1971) .
Untuk memperoleh kredit bank, biasanya para pengusaha itu sudah terjalin adanya hubunganbaik dengan pihak bank. Kalau perusahaan itu baru berdiri, maka sulit untuk memperoleh  kredit,  walau  agunan  yang  dijaminkan  nilainya  berlipat  dari  kredit  yang dikehendaki. Hal ini bisa dimaklumi karena pihak bank tidak mau repot dan yang paling penting  bagi  bank  adanya  kelancaran  dalam  pembayaran  angsuran  kreditnya,  maka pihak  bank  biasanya  yang  paling  pokok  adalah  jumlah  perputaran  keuangan  selama minimal 3 (tiga) tahun terakhir yang dapat dilihat dari neraca perusahaan (Giannakoudi, 1999) .
Dalam  rangka  seseorang  yang  baru  mendirikan  suatu  perusahaan  yang  dalam permasalahan  ini  adalah  UD.  Karisma  membutuhkan  dana  untuk  modal  kerjanya sebesar  Rp.  100  juta.  UD.  Karisma  telah  dikenal  dengan  pemilik  PT.  Sinergi  yang bergerak  dalam  berbagai  bidang  usaha  dan  merupakan  nasabah  BRI  cabang  Tanjung Perak.  Untuk  terjadi  suatu  kesepakatan  antara  UD.  Karisma  yang  sudah  dikenal  oleh pihak  Bank  dan  ditawari  kredit  namun  tidak  memiliki  tambahan  agunan.  PT.  Sinergi meminta  jasa  20%  dari  kredit  yang  akan  diterima  oleh  UD.  Karisma.  UD.  Karisma setuju dan menyerahkan agunannya berupa sertifikat hak milik rumah dan tanah tempat tinggalnya  senilai  Rp.  750  juta  kepada  PT.  Sinergi  dengan  jelas  telah terjadi  peralihan hak yang seakan-akan PT. Sinergi telah membeli rumah dan tanah milik UD. Karisma dengan  dibantu  oleh  seorang  Notaris  terkemuka  di  Surabaya,  sehingga  timbul  surat kuasa dan akte membeli dengan memalsukan tanda tangan pemilik sah rumah dan tanah UD. Karisma (Sinungan, 2018) .
Sertifikat tersebut dibawa oleh PT. Sinergi ke BRI untuk diajukan sebagai agunan untuk  mendapatkan  kredit.  Oleh  pihak  BRI,  sertifikat  tersebut  diproses  oleh  Notaris yang telah ditunjuk oleh BRI Cabang Tanjung Perak sehingga terbit akte jual beli antara pemilik UD Kharisma dengan PT. Sinergi.
Kredit cair sebesar Rp. 150 juta, tapi pihak PT. Sinergi tidak menyerahkan uang tersebut kepada UD. Kharisma bahkan tidak memberitahu kalau kredit sudah cair. PT. Sinergi  hanya  mengangsur  3  (tiga)  kali  ke  BRI  dan  selanjutnya  tidak  diangsur  sama sekali sehingga timbul kredit macet.
Pihak  BRI  telah  melakukan  teguran  lewat  surat  sebanyak  3  (tiga)  kali  ke  PT. Sinergi dan akhirnya pihak BRI akan mengeksekusi teguran tersebut. Dengan datangnya petugas  BRI  dan  aparat  penegak  hukum  ke  alamat  tersebut  sangta  mengejutkan  pihak UD.  Kharisma,  karena  pihak  UD.  Karisma  memang  tidak  menerima  dana  dari  kredit tersebut dan bahkan tidak pernah menandatangani atau menyetujui surat jual beli rumah miliknya kepada PT. Sinergi maupun datang ke notaris untuk menandatangani akte jual beli tersebut.

## Metode Penelitian
Dalam  penulisan  jurnal  ini  dipergunakan  metode  yuridis  sosiologis,  yakni mendekati  dari  aspek  hukum  yang  berkaitan  dengan  permasalahan.  Pendekatan sosiologis  yakni  mendekati  dari  segi  peneliti  yang  ditinjau  dari  keadaan  secara  nyata. Cara  yang  dipergunakan  dalam  pengumpulan  data  yaitu  terlebih  dahulu  mempelajari data yang berasal dari Pengadilan Negeri Surabaya, dari Kepolisian dan dari Bank BRI dikumpulkan  dan  digolongkan  sesuai  dengan  kelompoknya.  Data  yang  diperoleh  dari lapangan tersebut dibandingkan dengan studi pustaka kemudian dianalisa sesuai dengan kelompoknya untuk memperoleh data yang valid guna menyusun jurnal ini.

## Hasil dan Pembahasan
UD.  Karisma  yang  baru  didirikan  pada  tahun  2004  dan  bergerak  dalam perdagangan  alat-alat  rumah  tangga  memerlukan  tambahan  modal  sebesar  Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja tersebut, UD. Karisma mengajukan permohonan kredit ke berbagai bank pemerintah pada tahun 2005. Mengingat usia perusahaan yang masih muda tersebut, bank pemerintah menolak permohonan pengajuan kredit-kredit tersebut. Diantara bank-bank swasta ada beberapa yang bersedia / menyutujui permohonan kredit tersebut namun bunga yang dibebankan terlalu  tinggi.  Pemilik  UD.  Karisma  kenal  dengan  pemilik  PT.  Sinergi  yang berkedudukan  di  Tanjung  Perak  dan  bergerak  dalam  bidang  supplier  oli,  solar  untuk kapal dan persewaan forklip di pelabuhan Tanjung Perak.
UD.  Karisma  mengutarakan  kesulitannya  untuk  mencari  tambahan  modal  kerja. PT. Sinergi yang memiliki akses di Bank Rakyat Indonesia cabang Tanjung Perak dan cabang Pahlawan memiliki kesempatan untuk menerima kredit kelayakan berupa kredit investasi  sebesar  Rp.  200.000.000,00  namun  tidak  memiliki  tambahan  agunan  untuk dijaminkan sesuai dengan persyaratan bank.
PT.  Sinergi  sanggup  membantu  kesulitan  yang  dialami  oleh  UD.  Karisma, maka terjadi kesepakatan antara pemilik UD. Karisma dengan pemilik PT. Sinergi bahwa PT. Sinergi  sanggup  membantu  untuk  mendapatkan  kredit  sebesar  Rp.  100.000.000,00 (Seratus  juta  rupiah)  yang  diperlukan  oleh  UD.  Karisma  asal  Ud.  Karisma  menyetujui syarat-syarat sebagai berikut:
1. UD. Karisma menyerahkan sertifikat hak milik rumah yang akan diagunkan, berikut copy KTP seluruh pewaris UD. Karisma.
2. Semua  biaya  yang  timbul  dari  adanya  pengurusan  kredit  tersebut  akan  menjadi tanggung jawab UD. Karisma.
3. UD.  Karisma  mengangsur  pinjaman  kredit  tersebut,  dan  disetorkan  ke  PT.  Sinergi, dimana  untuk  selanjutnya  PT.  Sinergi  yang  akan  membayarkan  pembayaran angsuran kredit tersebut.
UD. Karisma bersedia memberikan fee sebesar 10% (Sepuluh persen) dari jumlah kredit yang disetujui. Persyaratan yang diajukan oleh PT. Sinergi tersebut disetujui oleh UD. Karisma dan UD. Karisma saat itu (pada bulan Agustus 2004) menyerahkan copy KTP semua ahli warisnya, sertifikat hak milik rumah dan tanah, asli dan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk biaya pengurusan kredit tersebut.
Selanjutnya,  PT.  Sinergi  menghubungi  notaris  Sindunata,  SH  untuk  dibuatkan akte  persetujuan  menjual,  dengan  memalsukan  tanda  tangan  seluruh  ahli  waris  pada surat keterangan waris yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat serta PT. Sinergi yang  seolah-olah  sebagai  pemilik  rumah  UD.  Karisma,  maka  notaris  Sindunata,  SH menerbitkan Akta Persetujuan untuk menjual dengan nomor 16 dan 17 yang kemudian akta  tersebut  oleh  PT.  Sinergi  dibawa  ke  notaris  Suyati  Subadi,  SH.  Perlu  diketahui bahwa  notaris  Suyati  Subadi,  SH  adalah  notaris  yang  ditunjuk  oleh  Bank  Rakyat Indonesia  cabang  Tanjung  Perak  untuk  mengesahkan  /  menerbitkan  surat  jual  beli antara UD. Karisma dan PT. Sinergi yang seolah-olah memang terjadi jual beli dengan harga Rp. 450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah).
Nama  yang  tercantum  pada  sertifikat  hakmilik  yang  dulunya  nama  pemilik  UD. Karisma berganti nama pemilik PT. Sinergi. Dengan berbekal sertifikat hak milik yang sudah  disahkan  oleh  notaris  dan  pejabat  pembuat  akta  tanah,  PT.  Sinergi  mengajukan kredit  kelayakan  ke  Bank  Rakyat  Indonesia  cabang  Tanjung  Perak  sebesar  Rp. 200.000.000,00  (Dua  ratus  juta  rupiah).  Pada  bulan  Oktober  2004,  kredit  kelayakan tersebut  oleh  Bank  Rakyat  Indonesia  cabang  Tanjung  Perak  disetujui  sebesar  Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan PT. Sinergi setuju menerima kredit kelayakan  sejumlah  Rp.  150.000.000,00  (seratus  lima  puluh  juta  rupiah)  tersebut  dan ditandatanganilah surat perjanjian kredit antara Bank Rakyat Indonesia cabang Tanjung Perak dengan PT. Sinergi.
Awal  bulan  Nopember  2004  PT.  Sinergi telah  menerima  uang  dari  Bank  Rakyat Indonesia  cabang  Tanjung  Perak  tersebut  sebesar  Rp.  150.000.000,00  (Seratus  lima puluh  juta  rupiah)  dengan  jangka  waktu  pinjaman  selama  1  (satu)  tahun  dengan angsuran sebesar Rp. 13.750.000,00 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
Kredit  kelayakan  yang  sudah  diterima  oleh  PT.  Sinergi  tersebut  tidak diberitahukan  ke  UD.  Karisma,  walau  UD.  Karisma  sudah  menanyakan  ke  Pt.  Sinergi berkali-kali.  PT.  Sinergi  yang  telah  menerima  kredit  kelayakan  dari  Bank  Rakyat Indonesia  cabang  Tanjung  perak  sebesar  Rp.  150.000.000,00  (Seratus  lima  puluh  juta rupiah)  dengan  beban  bunga  10%  (Sepuluh  persen)  per  tahun,  hanya  mengangsur sebanyak  3  (tiga)  kali  untuk  selanjutnya  tidak  diangsur  sampai  dengan  jatuh  tempo kredit kelayakan tersebut.
Seperti  yang  sudah  diutarakan  pada  bab-bab  sebelumnya  bahwa  UD.  Karisma sangat  memerlukan  tambahan  dana  untuk  membiayai  modal  kerjanya.  UD.  Karisma yang  bergerak  dalam  pemasaran  alat-alat  rumah  tangga  khususnya  berupa  panci serbaguna, yang bahan dasarnya dari logam Alloy yang mudah sekali menyerap panas. UD.  Karisma  dalam  mendapatkan  barang  dagangannya  tersebut  langsung  dari  pabrik atau dengan perkataan lain, UD (Nomor, 10AD) . Karisma merupakan distributor panci serbaguna  tersebut  dengan  cara  pembayaran  50%  (lima  puluh  persen)  tunai.  Panci serbaguna merk HACO ini dapat digunakan untuk:
1. Membuat nasi goreng langsung dari beras;
2. Membuat bolu kukus;
3. Membuat panggang ayam;
4. Membuat popcorn dan lain sebagainya.
Cara penjualan / pemasaran panci tersebut harus melalui demonstrasi di RT, RW, instansi-instansi.  UD.  Karisma  memiliki  20  (dua  puluh)  orang  tenaga  pemasar.  Harga penjualan  1  set  panci  tersebut  Rp.  120.000,00  (seratus  dua  puluh  ribu  rupiah).  Omset penjualannya rata-rata mencapai 1.000 (seribu) set panci setiap bulannya. Untuk itu UD. Karisma ingin meningkatkan omset penjualannya dan juga sekaligus menambah tenaga pemasarnya.  Tambahan  moral  kerja  yang  dibutuhkan  adalah  sebesar  Rp. 100.000.000,00  (Seratus  juta  rupiah).  Tambahan  dana  tersebut  dapat  dipenuhi  dengan jalan  mengajukan  kredit  modal  kerja  ke  bank.  Tapi  bank-bank  pemerintah  semuanya menolak permohonan kredit tersebut karena  belum mempunyai referensi dan yang bisa menerima  permohonan  kredit  tersebut  hanya  bank  swasta,  itupun  bunganya  terlalu tinggi yaitu 5% (lima persen) perbulan.
Dengan adanya penawaran bantuan dari PT. Sinergi tersebut maka UD. Karisma menyetujui  apa  yang  disyaratkan  oleh  PT.  Sinergi  tersebut.  Namun  sampai  dengan kurun  waktu  6  (enam)  bulan  sejak  semua  persyaratan  yang  diminta  oleh  PT.  Sinergi dipenuhi, kredit yang diharapkan belum didapat juga oleh UD. Karisma. UD. Karisma sudah berkali-kali menanyakan perihal kredit tersebut, namun dijawab oleh pemilik PT. Sinergi  masih  belum  disetujui  oleh  Bank  Rakyat  Indonesia  cabang  Tanjung  Perak. Karena  sudah  berjalan  enam  bulan,  maka  UD.  Karisma  meminta  surat  sertifikat  hak miliknya untuk segera dikembalikan tapi PT. Sinergi hanya memberikan janji.
Pada akhir bulan Nopember 2005 petugas Bank Rakyat Indonesia cabang Tanjung Perak  berikut  aparat  dari  kepolisian  mendatangi  rumah  tempat  tinggal  pemilik  UD. Karisma dengan maksud agar rumah tersebut segera dikosongkan karena mau dilelang. Pemilik UD. Karisma diberi waktu 1 (satu) bulan untuk mengosongkan rumah tersebut.
Dengan  sendirinya  pemilik  UD.  Karisma  sekaligus  pemilik  rumah tersebut melakukan tindakan penolakan karena merasa tidak pernah menerima kredit.
Atas  saran  Lembaga  Bantuan  Hukum  dari  partai  Golkar  maka  semua  tindakan yang  dilakukan  oleh  PT.  Sinergi  dilaporkan  ke  Polda  Jatim.  Pada  awal  pelaporan tersebut  di  BAP  (Berita  Acara  Pemeriksaan)  dinyatakan  bahwa  perbuatan  PT.  Sinergi tersebut  melakukan  tindak  pidana  penipuan  sesuai  dengan  pasal  378  KUHP  yang berbunyi sebagai berikut:
“Barang  siapa  dengan  maksud  hendak  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,  baik  dengan  akal  dan  tipu  muslihat  maupun  dengan  karangan  perkataan- perkataan  bohong,  membujuk  orang  supaya  memberikan  sesuatu  barang, membuat  utang  atau  menghapuskan  piutang,  dihukum  karena  penipuan,  dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.
Sedangkan  Jaksa  Pidana  Khusus  dari  Kejaksaan  Tinggi  Jawa  Timur  dalam tuntutannya  disebutkan  juga  bahwa  pemilik  PT.  Sinergi  juga  melakukan  tindakan pemalsuan surat dan dikenakan pasal 263 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :
1) Barang  siapa  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat  menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan  atau  menyuruh  orang  lain  menggunakan  surat-surat  itu  seolah-olah surat  itu  asli  dan  tidak  dipalsukan,  maka  kalau  mempergunakannya  dapat mendatangkan  sesuatukerugian  dihukum  karena  pemalsuan  surat,  dengan  hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
2) Dengan  hukuman  serupa  itu  juga  dihukum,  barang  siapa  dengan  sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.
Dengan  melalui  beberapa  kali  persidangan  di  Pengadilan  Negeri  Surabaya, akhirnya  hakim  memutuskan  bahwa  terdakwa  dalam  hal  ini  pemilik  PT.  Sinergi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan surat dan menggunakannya sesuai dengan pasal 264 KUH Pidana.
Sedangkan barang bukti yang diharapkan kembali ke pemiliknya yang sah berupa sertifikat  hak  milik  rumah  dan  tanah  milik  UD.  Karisma  tidak  dapat  dikembalikan kepada UD. Karisma atau pemilik yang sah karena menyangkut perkara perdata dengan instansi lain.

## Kesimpulan
Untuk  melancarkan  usaha  suatu  perusahaan  setiap  perusahaan  pasti  memerlukan dana  baik  untuk  membiayai  modal  kerjanya  maupun  untuk  membiayai  investasinya. Modal  kerja  diperlukan  untuk  memenuhi  aktivitas  perusahaan  sehari-hari,  sedangkan modal investasi diperlukan oleh suatu perusahaan untuk membiayai perluasan usahanya.
Bagi  perusahaan  yang  baru  didirikan  biasanya  untuk  mempertahankan  usahanya diperlukan  dana  tambahan  untuk  modal  kerjanya.  Tambahan  modal  kerja  ini  bisa diperoleh  dengan  mengajukan  kredit  ke  bank.  Dalam  memberikan  kredit,  besarnya bunga pinjaman antara bank pemerintah dan bank swasta sangat berbeda, dimana suku bunga  pinjaman  dari  bank  swasta  biasanya  lebih  tinggi  dan  jangka  waktunya  lebih pendek. Tapi untuk mendapatkan kredit dari bank swasta apalagi yang berbentuk BPR (Bank Perkreditan Rakyat) persyaratanya tidak serumit bank pemerintah.

## BIBLIOGRAFI
Arndt,  Christiane.  (2008).  The  politics  of  governance  ratings. International  Public
Management Journal , 11 (3), 275–297. Google Scholar
Attar,  Dini,  &  Islahuddin,  M.  Shabri.  (2014).  Pengaruh  Penerapan  Manajemen  Risiko terhadap  Kinerja  Keuangan  Perbankan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal  Administrasi  Akuntansi:  Program  Pascasarjana  Unsyiah , 3 (1). Google Scholar
Basu, Saroj Kumar, & Ghosh, Alak. (1971). A Review of Current Banking Theory and Practice . Google Scholar
Giannakoudi, Sofia. (1999). Internet banking: the digital voyage of banking and money in cyberspace. Information and Communications Technology Law , 8 (3), 205–243. Google Scholar
Nomor,  Undang  Undang  Republik  Indonesia.  (10AD).  tahun  1998  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang  perbankan. Lembaran  Negara Nomor , 182 . Google Scholar
Sinungan,  Muchdarsyah.  (2018). Produktivitas  apa  dan  Bagaimana .  Bumi  Aksara. Google Scholar
Copyright holder: Diah Kartika Sari (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: