## FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TUJUAN PEMIDANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

## Oleh
Desy Maryani 1

## Abstract
Many problems that happen in law institution at the moment prove that how weak of it running the laws especially of problem in law institution it self. The research uses normative law method by using comparative and conceptual approaches. The gathering data is law literature such as primary law matter, secondary and tertier. The analyze of law matter uses “content analysis”. Based on the result research and its analyze we come to the conclusion that: Firstly, the effect factors in the law institution on the treatment doesn’t touch the goal of treatment likely: law factor, the judgement’s factor, facility, society and culture factors.
Keywords :  Cause, Not Proven, Punishment, Prison
1 Desy Maryani, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Di  Indonesia,  masalah  HAM diimplementasikan dari nilai-nilai
Pancasila  sebagai  pemikiran  filsafat yang menjadi landasan dasar kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Penjabaran HAM  harus  mencerminkan  nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang
dirumuskan dalam kelima sila Pancasila sebagai  satu  kesatuan  yang  bulat  dan utuh 2 . Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan dasar bagi seluruh peraturan  perundang-undangan  dan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum tanpa pengecualian kapan  dan  dimanapun  hukum  itu berada. Pokok-pokok
jaminan, pengakuan,  dan  perlindungan  HAM juga  tercermin  dalam  pembukaan  UUD 1945.  Dengan  dicantumkannya  dasar kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab dalam  pembukaan  UUD  1945,  berarti HAM  di  Indonesia  sudah  menjadi  asas negara  yang  fundamental.  Pengakuan HAM  dalam  hukum  dasar  ini  juga diikuti  oleh  peraturan  perundang-
2 ST.Harun Pudjiarto, HAM di
Indonesia ,  Universitas  Atmajaya:  Yogyakarta, 1993, hal. 49-50,
http://eprints.undip.ac.id/13284/
(Diakses
tanggal 16 September 2015, Pukul: 12:16 WIB)
undangan  di  bawah  UUD  1945,  yaitu diantaranya  Undang-undang  Nomor  12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan 3 . Undang-undang  tersebut  menggantikan seluruh  peraturan  perundang-undangan yang  berhubungan  dengan  sistem kepenjaraan  produk  hukum  pemerintah kolonial  Belanda  yang  tidak  sesuai dengan ide dasar pemasyarakatan dalam peraturan  internasional  maupun  hukum dasar nasional Indonesia.
Pada  dasarnya  setiap  manusia dilahirkan  dalam  keadaan  memiliki ketergantungan  dengan  orang  lain  dan lingkungannya. Kemudian secara bertahap,  melalui  proses  pembelajaran, orang  berkembang  kearah  kematangan yang  dicirikan  dengan  adanya  sikap mandiri.  Narapidana  sebagai  anggota masyarakat  yang  berada  di  dalam lembaga  pemasyarakatan  juga  tidak terlepas dari hakikatnya sebagai manusia  yang  harus  bekerja  untuk memenuhi  tuntutan  hidup,  kehidupan dan penghidupan 4 .  Sehingga pekerjaan memiliki nilai yang sangat strategis dan penting dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.
Kegiatan  kerja  di  lembaga pemasyarakatan harus merupakan suatu
3 Adi  Sujatno, Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan), Cetakan Ketiga, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2003, hal. 30
4 Ibid
kegiatan  yang  simultan,  sehingga  di samping  bersifat treatment oriented ,
maka  kegiatan  kerja  di  lembaga pemasyarakatan  juga  harus  bersifat profit oriented sebagai konsekuensi dari suatu  kegiatan  produktif 5 .  Dengan orientasi  tersebut,  maka  kegiatan- kegiatan  pembinaan  yang  dilaksanakan di  lembaga  pemasyarakatan  sedapat mungkin    diupayakan  agar  mendorong terciptanya  iklim  yang  kondusif  serta memberikan peluang kepada narapidana untuk  mengembangkan  potensi  diri yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan kerja  produktif  sesuai  dengan  bakat, latar belakang pendidikan, keterampilan atau keahlian yang dimiliki.
Program
pembinaan kemandirian  adalah  suatu  upaya  yang dimanfaatkan  dalam  UU  No.12  Tahun 1995  Tentang  Pemasyarakatan,  dimana
out put dari  program  ini  adalah  setiap warga binaan pemasyarakatan mempunyai kemampuan dan keterampilan  yang  dapat  dijadikan sebagai  modal  awal  bagi  yang bersangkutan  untuk  kembali  hidup dalam masyarakat bebas secara baik dan bertanggung  jawab 6 .  Hal  ini  berarti pembinaan  terhadap  narapidana  juga
5 Adi Sujatno , Op.Cit 6 Adi  Sujatno, Pencerahan di Balik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri ,  Cetakan  Pertama, Teraju (PT.Mizan Publika), Jakarta, 2008, hal. 7
harus  bermanfaat  baik  selama  yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah  selesai  menjalani  pidana, sehingga  mereka  memiliki  kesempatan yang  sama  dengan  anggota  masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan  konstribusinya  sebagai anggota  masyarakat  yang  aktif  dan produktif dalam pembangunan bangsa.
Untuk  mewujudkan  tersebut, maka  yang  harus  diberantas  adalah faktor-faktor  yang  dapat  menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum,
kesusilaan,  agama,  atau  kewajiban- kewajiban  sosial  lainnya  yang  dapat dikenakan  pidana 7 .  Dengan  demikian, keselarasan dan keseimbangan hubungan  antara  petugas,  narapidana dan  masyarakat  adalah  prasyarat tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan  di  Indonesia  dalam upaya  pencegahan  dan  pemberantasan tindak kejahatan.
Untuk  melakukan  suatu  upaya pencegahan  dan  pemberantasan  tindak kejahatan  maka  dibutuhkan  suatu proses.  Proses  “membangun  manusia mandiri”  sebagai  suatu  cerminan  atau tujuan akhir dari pada sistem
7 Sudarto, Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia ,  Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, Semarang, 1974, hal. 32
pemasyarakatan  di  Indonesia 8 .  Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan  sebagai  warga  yang baik,  melindungi  masyarakat  terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidananya,  penerapan  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  sila-sila  Pancasila menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan dalam  pembangunan  suatu  proses tersebut,  agar  fungsi  suatu  sanksi  dapat mencapai tujuan pemidanaan.
Pernyataan tersebut ada
relevansinya dengan praktek di lembaga pemasyarakatan  saat  ini,  bahwa  apa yang digariskan dalam Undang-Undang tentang  Pemasyarakatan,  hanya  sebatas harapan  yang  ideal  belaka,  namun berbagai  fakta  menunjukkan  gambaran sebaliknya. Buruknya manajemen
lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia dapat dilihat dari kompleksitas permasalahan  yang  terjadi  di  lembaga pemasyarakatan.
Berdasarkan    uraian-uraian tersebut  di  atas  maka,  penulis  tertarik untuk  membahas  masalah  ini  dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan
8 Adi  Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri,
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Departemen  Hukum  dan  HAM  RI,  Jakarta, 2004, hal. 26
Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”.

## 2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan    uraian    di    atas, dalam    tulisan    ini    mengkaji      isu hukum  yaitu:  apakah  faktor-faktor penyebab  tidak  tercapainya  tujuan pemidanaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia ?

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum  normatif.  Sebagai  penelitian hukum  normatif,  maka  penelitian  ini termasuk kategori tipe penelitian hukum bersifat deskriptif-preskriptif yang
bertujuan menemukan
solusi permasalahan (problem-solution) 9 . Di dalam  penelitian  hukum  terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan- pendekatan  yang  digunakan  di  dalam penelitian  hukum  adalah  pendekatan undang-undang (statute approach) , pendekatan  kasus (case approach) , pendekatan historis (historical
approach) , pendekatan komparatif
(comparative approach) dan pendekatan  konseptual (conceptual 9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2008, hal. 50-51
approach) 10 . Dari  berbagai  pendekatan
di atas, maka penelitian ini
menggunakan pendekatan undang- undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) .
Penelitian  ini  menggunakan bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.
Teknik    pengumpulan    bahan    hukum yang    dipergunakan    dalam    penelitian hukum    normatif    adalah    dilakukan dengan    melalui    kegiatan    studi pusataka,    studi  dokumen,    dan    studi catatan  hukum.    Dalam    penyusunan penelitian    ini    pengumpulan    pustaka yang  dimaksud  tersebut  dilakukan  di perpustakaan, Selain  itu  pengumpulan pustaka  juga  dilakukan  melalui  media cetak dan juga media online ( website ).
Metode  yang  digunakan  untuk menganalisis bahan-bahan hukum
dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan menggunakan “ Content analysis”.
Content analysis adalah “....any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristics of massages 11 (atau  analisis  isi  merupakan
teknik  membuat  inferensi  secara objektif dan sistematis dengan
10 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta , 2010, hal. 93-95
11 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal. 21-
mengidentifikasi  karakteristik  pesan yang  spesifik).  Bahan    hukum    yang berhasil    dikumpulkan    yang    terkait dengan    penyusunan  penelitian    yang dilakukan    ini    kemudian    disusun secara    deskriptif    terhadap    norma- norma hukum  dalam  peraturan  hukum yang    mengatur    tentang    gratifikasi seksual  dalam    tindak    pidana    korupsi di    Indonesia.    Analisis    kemudian dilakukan    untuk  mencari    keterkaitan diantara  satu  rumusan  konsep  hukum atau    proposisi    hukum  terkait pengaturan    serta    kebijakan    hukum pidana    antara    peraturan    perundang- undangan.  Bahan  hukum  yang  telah dikumpulkan    tersebut    kemudian dianalisis melalui legal reasoning /penalaran    yakni    secara argumentative atau    logika    yang disusun  secara  sistematis,  selanjutnya diuraikan secara deskriptif berdasarkan  kategori-kategori    hukum tertentu.  Kemudian  dilakukan  analisis evaluative yakni  mengevaluasi    atau melakukan    penilaian    terhadap    suatu pernyataan    maupun  pandangan  norma baik  dari  sumber  bahan  hukum  primer dan bahan hukum sekunder yang  telah dikumpulkan    yang    berkaitan    dengan perumusan    norma    yang    mengatur mengenai  pembinaan  di  lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
Bahan  hukum  yang  dihimpun dari    studi    pustaka    dikumpulkan    dan diklasifikasi  berdasarkan  substansinya, diuraikan  dan  kemudian  dihubungkan dengan  teori-teori  yang  bersumber  dari literatur,  kemudian  diuraikan  untuk menggambarkan  secara    jelas    dan sistematis  permasalahan  yang  dibahas. Secara    argumentatif    hasil  analisis tersebut    diharapkan    dapat    diperoleh simpulan  serta  memberikan  pendapat hukum  terkait  dengan  permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

## C. PEMBAHASAN
Pemidanaan  bertujuan  untuk memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi baik sehingga
bermanfaat  bagi  masyarakat  serta mengembalikan keseimbangan, keselarasan  dan  keserasian  di  dalam masyarakat. Maka
dijatuhkannya hukuman  kepada  pelaku  kejahatan, tidak  hanya  dilihat  sebagai  suatu
balasan  atas  perbuatan  yang  merugikan atau  penjeraan  semata,  tetapi  ada  suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya  tujuan  dijatuhkannya pidana  adalah  untuk  merehabilitasi perilakunya dan mengintegrasikan kembali narapidana dengan masyarakat 12 .
12 Lihat  Andi  Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi,
Narapidana  sebagai  anggota masyarakat  yang  oleh  karena  tindak pidana  yang  dilakukannya  berada  di dalam  lembaga  pemasyarakatan  yang juga  tidak  terlepas  dari  hakikatnya sebagai  manusia  yang  harus  bekerja untuk  memenuhi  kebutuhan  kehidupan sehingga  pekerjaan  memiliki  nilai  yang sangat  strategis  dan  penting  dalam pembinaan  narapidana.  Terkait  dengan masalah  tersebut,  Kiran  bedi  dalam bukunya “It’s always Possible” yang
dikutip oleh Adi Sujatno, mengemukakan bahwa :
“Manusia-manusia yang terkungkung di dalam  dinding  penjara  itu  sebenarnya memiliki  seluruh  waktu,  tenaga  dan keterampilan  yang  merupakan  dasar dari setiap masyarakat yang mempunyai motivasi,  karena  itu  yang  perlu dilakukan  ialah  mengidentifikasi  serta mengenal  bakat-bakat  mereka  dengan pengarahan dan bimbingan” 13 .
Hal  ini  menunjukkan  bahwa pembinaan  terhadap  narapidana  juga harus  bermanfaat,  baik  selama  yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah  selesai  menjalani  pidana,
Pradnya  Paramita,  Jakarta,  1986, Loc Cit ,  hal.
28,  Lihat  juga  M.  Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Loc Cit , hal. 51 13 Adi Sujatno, Pencerahan
Kepemimpinan Di Balik Penjara ,  Cetakan Ketiga,Vetlas 274 Pas, Jakarta, 2009, hal. 9-10
sehingga  mereka  memiliki  kesempatan yang  sama  dengan  anggota  masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusinya sebagai anggota  masyarakat  yang  aktif  dan produktif dalam pembangunan bangsa. Untuk mencapai
tujuan pembinaan  maka  harus  ditunjang dengan pelaksanaan/ penerapan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, tolak ukur dari  pada  ketidakefektifan  hukum,  ada baiknya  juga  memperhatikan  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas suatu  penerapan  hukum.  faktor-faktor tersebut adalah :
1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan 14 .
Kelima  faktor  tersebut  di  atas saling  berkaitan  dengan  eratnya,  oleh karena  itu  berkaitan  dengan  esensi  dari keberhasilan pelaksanaan
dalam pembinaan narapidana. Sehingga faktor- faktor  di  atas  merupakan  tolak  ukur terhadap  penyebab  pola  pembinaan  di lembaga pemasyarakatan saat ini belum menyentuh  tujuan  pemidanaan.  Secara rinci, faktor-faktor tersebut dapat dilihat sebagai berikut :
14 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 5

## 1) Faktor Hukum
Dalam  praktek  penyelenggaraan hukum  di  lapangan  ada  kalanya  terjadi pertentangan  antara  kepastian  hukum dan  keadilan,  hal  ini  disebabkan  oleh konsepsi  keadilan  merupakan  suatu rumusan yang bersifat abstrak,
sedangkan kepastian hukum merupakan suatu  prosedur  yang  telah  ditentukan secara normatif. Sehingga ketidakjelasan  aturan  hukum  atau undang-undang  menyebabkan  belum optimalnya pada tahap implementasi. Terkait dengan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan,
berikut akan diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai  pembinaan  narapidana  di lembaga pemasyarakatan :
a) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Pengaturan  tentang  tujuan sistem  pemasyarakatan  diatur  pada Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi sebagai berikut 15 : “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan
15 Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
tidak  mengulangi  tindak  pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif berperan  dalam  pembangunan,  dan dapat  hidup  secara  wajar  sebagai warga  yang  baik  dan  bertanggung jawab.”
Dalam Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan, narapidana mempunyai  hak-hak  yang  harus
diberikan  selama  proses  pembinaan di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Pada Pasal 14 ayat (1) dan (2), dinyatakan bahwa 16 :
(1) Narapidana berhak :
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. mendapatkan  pendidikan  dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan
kesehatan  dan  makanan  yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti  siaran  media  massa lainnya yang tidak dilarang;
16 Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
g. mendapatkan  upah  atau  premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. menerima  kunjungan  keluarga, penasihat  hukum,  atau  orang tertentu lainnya;
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j. mendapatkan kesempatan berasimilasi  termasuk  cuti mengunjungi keluarga;
k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. mendapatkan  cuti  menjelang bebas; dan
m. mendapatkan  hak-hak  lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (2) Ketentuan  mengenai  syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana
sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  diatur lebih  lanjut  dengan  Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan  pasal-pasal  di atas,  maka  dengan  diberlakukannya undang-undang tentang pemasyarakatan tersebut pada
dasarnya  bertujuan  agar  warga binaan  pemasyarakatan  menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak  mengulangi  tindak  pidana sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif berperan  dalam  pembangunan,  dan dapat  hidup  secara  wajar  sebagai warga  yang  baik  dan  bertanggung jawab.    Untuk  menerapkan  undang- undang  tersebut  maka  lembaga pemasyarakatan bukan hanya melaksanakan  hukuman  sehingga seseorang kehilangan kemerdekaannya saja, namun mengembalikan  orang-orang  yang dijatuhi  pidana  itu  ke  dalam
masyarakat.
Agar
terlaksananya
pemberian hak-hak narapidana, maka dalam  melaksanakan  pembinaan  di lingkungan lembaga  pemasyarakatan harus melihat: 17
1. Pola dan tata letak bangunan.
2. Kualitas dan kuantitas Petugas.
3. Manajemen Lapas.
4. Kesejahteraan Petugas.
5. Sarana/Fasilitas Pembinaan.
6. Anggaran.
7. Sumber daya alam.
8. Kualitas dan Program Pembinaan.
Berdasarkan  tinjauan  di  atas hak-hak  narapidana  harus  diberikan secara
proporsional, namun
kurangnya  sarana  dan  prasarana
17 Kepmenham  RI  Nomor  :  M.  02- PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri  Kehakiman Republik Indonesia
pendukung
pembinaan dapat
menimbulkan pembinaan yang kurang  efektif,  seperti  pembinaan keterampilan  memerlukan  peralatan yang memadai untuk mempraktekkan langsung teori
dalam  suatu  pembinaan  sehingga pembinaan  yang  dilakukan  dapat dinilai keberhasilannya.
b) Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan  Hak  Warga  Binaan
Pemasyarakatan Pengaturan  tentang  program pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur  pada  Pasal  2  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan, yang berbunyi sebagai berikut 18 : (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan  dan  pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
(2) Program pembinaan diperuntukkan  bagi  Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
18 Pasal  2  PP  No.  31  Tahun  1999 Tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Lebih  lanjut  dalam  Pasal  3
ditentukan bahwa 19 :
Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 2  meliputi  hal-hal  yang  berkaitan dengan : a.  Ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa; b.  Kesadaran berbangsa dan
bernegara;
c.  Intelektual; d.  Sikap dan perilaku;
e.  Kesehatan jasmani dan rohani;
f.  Kesadaran hukum; g.  Reintegrasi sehat dengan
masyarakat;
h.  Keterampilan kerja; dan
i.   Latihan kerja dan produksi.
Berdasarkan  pasal-pasal  di atas,  dapat  dilihat  bahwa  belum jelasnya  rumusan/aturan  pemerintah secara  jelas  mengenai  pembinaan narapidana terutama mengenai pembimbingan  kemandirian.  Akibat belum  jelasnya  aturan  mengenai keikutsertaan  pihak  ketiga  dalam melakukan  pembinaan  narapidana  di lembaga  pemasyarakatan  mengenai program  kemandirian,  bagaimana
19 Pasal  3  PP  No.  31  Tahun  1999 Tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
keterampilan  dan  latihan  kerja  itu diberikan  dan  pemberian  jaminan terhadap  pekerjaan  napi  setelah  napi menjalani masa pidananya. Sehingga mempersulit petugas lembaga pemasyarakatan  dalam  melakukan pembinaan.  Maka  diperlukan  peran serta  pihak  ketiga  dalam  melakukan pembinaan  terhadap  narapidana, terutama yang menyangkut keterampilan kerja dan latihan kerja. c) Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia (HAM) RI
Nomor.M.2  PK.4-10  Tahun  2007 tentang  syarat  dan  tata  cara pelaksanaan  asimilasi,  pembebasan bersyarat,  cuti  menjelang  bebas  dan cuti bersyarat.
Pengaturan  mengenai  kerja sama antara Lapas dan Pihak Ketiga dalam melakukan pembinaan narapidana,  diatur  pada  Pasal  14 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  RI Nomor.M.2  PK.4-10  Tahun  2007 tentang  syarat  dan  tata  cara pelaksanaan  asimilasi,  pembebasan bersyarat,  cuti  menjelang  bebas  dan cuti bersyarat, yang berbunyi sebagai berikut 20 :
20 Pasal  14  Permen  HAM  RI  No.  M.2 PK.  4-10  Tahun  2007  tentang  Syarat  dan  Tata Cara  Pelaksanaan  Asimilasi,  Pembebasan
Dalam hal pelaksanaan
asimilasi  memerlukan  kerja  sama antara  Lapas  atau  Rutan  dan  Pihak
Ketiga,  maka  kerja  sama  tersebut harus  didasarkan  pada  perjanjian yang dibuat antara Kepala Lapas atau Kepala Rutan dan Pihak Ketiga yang memberi pekerjaan pada narapidana.
Berdasarkan  rumusan  pada pasal di atas, maka terlihat belum ada ketentuan  yang  mengatur  secara tegas  mengenai  kerja  sama  antara Lapas  atau  Rutan  dan  Pihak  Ketiga dalam  pembinaan  narapidana  di lembaga  pemasyarakatan.  Dalam  hal ini belum jelasnya kapan dimulainya kerja  sama  dengan  pihak  ketiga. Dalam  rumusan  tersebut  hanya memuat  dalam  hal  pelaksanaan asimilasi  memerlukan  kerja  sama antara  Lapas  atau  Rutan  dengan
Pihak Ketiga, tidak memuat bagaimana  kerja  sama  antara  Lapas atau Rutan dengan Pihak Ketiga pada tahap  sebelumnya.  Maka  dalam memuat rumusan kerja sama pemerintah  dengan  pihak  ketiga harus  jelas  kapan  dimulainya  kerja sama  dilakukan,  aturan  siapa  yang mempekerjakan,  besaran  upah  bagi napi  yang  dipekerjakan  sehingga diperlukan  pengaturan  secara  jelas
Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas  dan  Cuti Bersyarat
mengenai  pembinaan  narapidana dengan  melakukan  kerja  sama dengan  pihak  ketiga  karena  untuk menerapkan  undang-undang  tersebut maka lembaga pemasyarakatan bukan hanya melaksanakan hukuman sehingga seseorang kehilangan kemerdekaannya saja, namun mengembalikan  orang-orang  yang dijatuhi  pidana  itu  ke  dalam masyarakat.  Bagaimanapun  juga, narapidana  adalah  manusia  yang masih  memiliki  potensi  yang  dapat dikembangkan ke arah perkembangan  yang  positif,  yang mampu  mengubah  untuk  menjadi lebih  produktif  dan  untuk  menjalani lebih  baik  dari  sebelum  menjalani pidana. Sebenarnya pembinaan tidak bisa berjalan dengan efektif, dikarenakan  kondisi  Lapas  yang sudah  tidak  sehat  lagi,  serta outputnya  yang  tidak  sesuai  dengan harapan dari pembinaan itu sendiri.
Beranjak pada rumusan dalam peraturan perundang- undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri tentang keikutsertaan  pihak  ketiga  dalam melakukan  pembinaan  narapidana, sehingga mempersulit petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan  pembinaan,  terutama keikutsertaan dalam program
kemandirian.  Program  kemandirian yang  dilaksanakan  di  lembaga pemasyarakatan  saat  ini  hanya sebagai pengisi waktu luang saja dan ketidakmampuan  petugas  lembaga pemasyarakatan  dalam  melakukan pembinaan  kemandirian.  Hal  ini disebabkan  tidak  adanya  keahlian yang  khusus  petugas  lembaga pemasyarakatan  untuk  melakukan pembinaan.  Sehingga  menunjukkan bahwa  di  dalam  rumusan  peraturan tersebut  belum  ada  ketentuan  yang mengatur secara tegas atau ketidakjelasan undang-undang mengenai  pembinaan  di  lembaga pemasyarakatan sehingga menyebabkan  belum  optimalnya tujuan pemidanaan.

## 2) Faktor Penegak Hukum
Kelalaian/  ketidakmampuan aparat  penegak  hukum  dalam melakukan  pembinaan  narapidana menyebabkan  tidak  efektifnya  atau tidak tercapainya tujuan pemidanaan. Dalam  hal  ini  berfungsinya  hukum, mentalitas  atau  kepribadian  petugas penegak  hukum  memainkan  peranan penting,  kalau  peraturan  sudah  baik, tetapi  kualitas  petugas  kurang  baik, maka  akan  menimbulkan  masalah. Oleh  karena  itu,  salah  satu  kunci keberhasilan dalam penegakan
hukum  adalah  mentalitas  atau kepribadian penegak hukum terutama mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Dalam  pelaksanaan  sistem
pemasyarakatan  adalah  prosesnya, yaitu proses interaktif antara narapidana,  petugas  dan  masyarakat, yang  didukung  dengan  program- program  pembinaan  yang  sesuai dalam  mencapai  tujuannya,  karena hal  ini  erat  kaitannya  dengan  fungsi dan tugas yang diemban oleh petugas pemasyarakatan,  yakni  secara  aktif seharusnya dapat menggalang, mengkoordinasikan dan
mengarahkan  semua  unsur  sumber daya  yang  ada  dalam  upaya reintegrasi  sosial  narapidana,  tetapi justru  SDM  petugas  pemasyarakatan saat  ini  belum  dapat  secara  optimal mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
Dalam  Pasal  8  Undang- Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan, disebutkan
bahwa 21 : “Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak  hukum  yang  melaksanakan tugas di bidang pembinaan,
21 Pasal 8 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
pengamanan,  dan  pembimbingan warga binaan pemasyarakatan”.
Berdasarkan  ketentuan  di atas,  diatur  mengenai  bidang-bidang yang menjadi tugas petugas pemasyarakatan  yaitu  di  bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan kemasyarakatan  yang  bertujuan  agar pelaksanaan  pembinaan  narapidana berdaya  guna  dan  berhasil  guna. Dalam  melakukan  suatu  pembinaan kepada narapidana perlu menyertakan Petugas Pemasyarakatan sebagai pendamping,  yang  berperan  sebagai fasilitator, komunikator,
dan motivator  selama  berlangsungnya proses pembinaan narapidana. Ketentuan  yang  mengatur mengenai  Petugas  Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan  diatur  pada  Pasal  4 ayat  (2)  dalam  Peraturan  Menteri Hukum dan HAM RI No: M. 01 PK. 04.  10  Tahun  2007  Tentang  Wali Pemasyarakatan, yang berbunyi 22 : Syarat-syarat  untuk  dapat  diangkat menjadi
Wali Pemasyarakatan
adalah:
22 Pasal  4  ayat  (2)  dalam  Peraturan
Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  No:  M.  01  PK. 04. 10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan , a. Pegawai  Negeri  Sipil  yang berpendidikan paling rendah Sekolah  Menengah  Atas  atau yang sederajat
b. Sehat jasmani dan rohani;
c. Mempunyai  pengalaman  bekerja di  lingkungan  Pemasyarakatan paling kurang 5 (lima) tahun; dan
d. Tidak  sedang  menjalani  hukuman disiplin.
Dalam  ketentuan  di  atas, menunjukkan masih lemahnya kualitas  dan  kuantitas  pegawai apabila  dilihat  dari  tugas  khusus yang  dibebankan  kepada  Wali Pemasyarakatan sehingga perlu ditambahkannya  suatu  aturan  bahwa syarat untuk menjadi Wali
Pemasyarakatan  harus  mempunyai sertifikat  layak  Wali/layak  tugas.
Pemberian sertifikat ini mengandung artian  bahwa  Wali  Pemasyarakatan merupakan  petugas  yang  telah  di didik secara khusus untuk
meningkatkan  keterampilan  yang diberikan kepada narapidana. Kendala pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan  bahwa  kepemimpinan organisasi  lembaga  pemasyarakatan mempengaruhi keberhasilan
pembinaan  narapidana,  selain  itu narapidana yang terlalu banyak tidak
sesuai dengan daya tampung
lembaga  pemasyarakatan  membuat pembinaan  menjadi  tidak  efektif, tidak  adanya  pengawasan  terhadap pembinaan di lembaga pemasyarakatan membuat longgarnya  pelaksanaan  pembinaan serta kurangnya jumlah dan kemampuan  sumber  daya  manusia petugas pemasyarakatan untuk membina narapidana menjadi kendala dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan 23 .
Berdasarkan  narasi  di  atas,
maka  dapat  disimpulkan  bahwa kondisi SDM petugas pemasyarakatan  yang  ada  saat  ini masih terdapat
kekurangan/ kelemahan, antara lain: 24
a. Kualitas  dan  kuantitas  pegawai belum  memadai  apabila  dilihat dari  sifat  dan  tugas  khusus  yang dibebankan kepada pegawai
pemasyarakatan.
b. Masih  belum  meratanya  tingkat kualitas  petugas  pemasyarakatan khususnya  yang  melaksanakan tugas di Lapas
c. Masih  minimnya  tenaga-tenaga ahli,  seperti:  dokter,  psikolog,
23 Herly Oktarina, hal. 42-43
24 Adi Sujatno, Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan),Op.Cit, hal. 34
psikiater,  sosiolog  dan  instruktur- instruktur di bidang keterampilan d. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petugas pemasyarakatan. Dengan kondisi SDM petugas pemasyarakatan sebagaimana tersebut  di  atas,  maka  secara  tidak langsung  akan  mempengaruhi  atau menghambat kinerja pemasyarakatan, selain itu permasalahan overcapacity menjadi penyebab kurang optimalnya
pengawasan  yang  dilakukan  oleh petugas  lembaga  pemasyarakatan dan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan. Hal ini menyebabkan banyak terjadi penyimpangan  di  dalam  lembaga pemasyarakatan. Berbagai penyimpangan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan yaitu perilaku “kapal selam”/diskriminasi, penyelundupan  barang  terlarang, pelarian dan pemberontakan 25 . Dalam  hubungannya  dengan  upaya pemberdayaan  SDM  narapidana  di
Lapas/Rutan melalui program pembinaan keterampilan kerja,
25 Adi  Sujatno  dan  Didin  Sudirman, Pemasyarakatn Menjawab Tantangan Zaman , Cetakan  Kedua,  VETLAS  Production,  Jakarta, 2008, hal. 48
kiranya  harus  perlu  ditingkatkan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat  pada  kenyataan  yang  masih banyak terdapat disejumlah Lapas/Rutan, antara lain: a. Pelaksanaan  pembinaan  masih memperlihatkan adanya kecenderungan  orientasi  pada penutupan  dengan  penerapan kebijakan  yang  menitikberatkan pada pendekatan keamanan.
b. Pekerjaan  yang  diberikan  kepada narapidana  belum  disesuaikan dengan  bakat,  latar  belakang pendidikan  dan  keahlian  yang dimiliki oleh narapidana sehingga belum  ada  pola  yang  jelas  dan terarah berkenaan dengan
pekerjaan narapidana.
c. Belum adanya pembagian tentang jenis-jenis  pekerjaan  yang  jelas, baik  dalam  kategori  keterampilan maupun pekerjaan produktif.
Faktor penegak hukum sangat
mempengaruhi  dalam  efektifitas pembinaan  narapidana  di  dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di  atas,  maka  menunjukkan  bahwa selain  persoalan over capacity , penyebab belum efektifnya pembinaan narapidana juga disebabkan karena
timbulnya
ketidakdisiplinan  aparat  penegak hukum/kemampuan  aparat  penegak hukum,  terutama  mengenai  pegawai sipir  dalam  melakukan  pembinaan dan  pengawasan  di  dalam  lembaga pemasyarakatan.
Berdasarkan aturan mengenai syarat untuk menjadi Wali Pemasyarakatan, menunjukkan bahwa  masih  lemahnya  kualitas  dan kuantitas pegawai apabila dilihat dari tugas  khusus  yang  dibebankan kepada Wali Pemasyarakatan sehingga perlu ditambahkannya suatu  aturan  bahwa  syarat  untuk menjadi  Wali  Pemasyarakatan  harus mempunyai sertifikat layak Wali/layak tugas. Pemberian sertifikat ini mengandung arti bahwa Wali  Pemasyarakatan  merupakan petugas  yang  telah  dididik  secara khusus untuk meningkatkan
keterampilan  yang  diberikan  kepada narapidana.
3) Faktor Sarana Atau Fasilitas Pengaturan  mengenai  standar sarana atau fasilitas lembaga
pemasyarakatan,  diatur  pada  Pasal  14 dalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01
Tahun  2003  Tentang  Pola  Bangunan
Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, bahwa 26 :
(1)  Blok  Tahanan  dibangun  dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Tembok bangunan blok pada sisi luar  berfungsi  sebagai  pagar pengaman.
b. Penataan  blok  memperhatikan
aspek  keamanan  yang  optimal dengan pengelompokkan bangunan membentuk huruf “U”
dengan  areal  terbuka  pada bagian tengahnya.
c. Areal  terbuka  tersebut  dapat
dimanfaatkan  sebagai  tempat makan bersama ataupun kegiatan-kegiatan  lainnya  dalam lingkup satu Blok hunian. d. Pada lahan yang tidak memungkinkan untuk pengelompokkan bangunan membentuk  huruf  “U”  dapat dilakukan pengelompokan bangunan ( cluster ) tertutup yang dilengkapi dengan pagar
pemisah  antara  blok  yang  satu dengan blok lainnya.
e. Semua  teralis  dan  pintu  pada blok  ini  menggunakan  besi  baja Ø 22 mm.
26 Pasal  14  dalam  Keputusan  Menteri Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor:  M.01.PL.01.01  Tahun  2003 Tentang  Pola  Bangunan  Unit  Pelaksana  Teknis Pemasyarakatan
f. Lebar  tangga  dan  selasar  pada masing-masing  blok  berukuran minimal 1,5 m
(2)  Ketentuan mengenai Kamar Hunian adalah sebagai berikut:
a.  Standar  luas  Kamar  Hunian adalah 5,4 m2/orang;
b.  Langit-langit :
1)  Langit-langit  hunian  terbuat dari  bahan  beton/cor  dengan ketebalan  10  cm  dan  tinggi langit-langit  kamar  hunian 3,8 m;
2)  Langit-langit  teras  (Lantai  I) terbuat  dari  jeruji  besi  Ø  22 mm yang berjarak As ke As 4 cm,  yang  sekaligus  berfungsi sebagai lantai teras (lantai II);
3)  Langit-langit  teras  (Lantai  II) terbuat  dari  jeruji  besi  Ø  22 mm  yang  berjarak  As  ke  As 10 cm.
c.  Lantai  hunian  dan  lantai  teras (Lantai  I)  dicor  beton  dan dilapisi dengan bahan anti kimia;
d. Dinding :
1)  Dinding  yang  merupakan bagian  luar  dari  bangunan blok terbuat dari bahan beton bertulang K-500 dengan ketebalan  20  cm  dan  diberi tulangan  Ø  12  mm  berjarak
10 cm;
2)  Dinding  lainnya  terbuat  dari dinding batu bata tebal ½ bata dengan pasangan 1 pc : 2 ps, diplester halus; 3) Pada dinding yang berhadapan  dengan  pintu diberi  ventilasi  terbuat  dari jeruji  Ø  22  mm,  ukuran disesuaikan dengan luas kamar.
e.  Dilengkapi  dengan  penerangan (lampu)  yang  dipasang  tertanam ( inbouw ) diatas.
f.  Pada tiap kamar hunian
disediakan WC dan tempat tidur
permanen,  tempat  tidur  tersebut terbuat dari plat beton bertulang, tebal  10  cm,  tinggi  60  cm dengan kemiringan 2%.
g.  Pintu  mengikuti  standar  Pintu
Kamar Hunian.
h.  Pada  tiap  kamar  hunian  dengan kapasitas  5  orang  dan  7  orang perlu  dilengkapi  jendela  ukuran disesuaikan  dengan  luas  kamar, dengan spesifikasi :
1)  daun  pintu  terbuat  dari  jeruji besi  baja  Ø  22  mm  dengan jarak antar jeruji 10 cm;
2)  kusen  terbuat  dari  besi  plat, tebal  6  mm  tertanam  pada beton.
Pengaturan  mengenai  ruangan pembinaan  diatur  pada  Pasal  44  dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor:  M.01.PL.01.01  Tahun  2003
Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, yang berbunyi 27 : Ruang  Rekreasi/Olah  Raga  (Aula) adalah  ruang  serba  guna  yang  terdiri dari tempat pembinaan, penyuluhan,atau untuk kegiatan- kegiatan lainnya.
Lebih  lanjut  dalam  Lampiran  I, ditentukan bahwa:
Ruang  Rekreasi/Olah  Raga,  untuk Lapas Kelas I 660 M2 dan Lapas Kelas II 435 M2 dan Ruang  Bengkel  Kerja ( Workshop ),  untuk  Lapas  Kelas  I  120 M2 dan Lapas Kelas II 72 M2
Berdasarkan  ketentuan  di  atas, menunjukkan  telah  diatur  secara  tegas mengenai  standar  ruangan  tahanan  dan pembinaan  bagi  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan. Namun, lembaga pemasyarakatan  mendapat  kritik  atas perlakuan  terhadap  para  narapidana.
Diantaranya  mengenai  napi  yang meninggal dalam Lapas. Sebagian besar napi  yang  meninggal  karena  telah
27 Pasal  44  dalam  Keputusan  Menteri Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor:  M.01.PL.01.01  Tahun  2003 Tentang  Pola  Bangunan  Unit  Pelaksana  Teknis Pemasyarakatan
menderita sakit sebelum masuk penjara, dan  ketika  dalam  penjara  kondisi kesehatan mereka semakin parah karena kurangnya  perawatan,  rendahnya  gizi makanan, serta buruknya sanitasi dalam lingkungan  penjara.  Hal  ini  disebabkan rendahnya sarana atau fasilitas di dalam Lapas.  Terutama  mengenai  jumlah tahanan  yang  menghuni  ruangan tahanan yang tidak seimbang
( overcapacity ).
Seperti  kasus  yang  terjadi  pada Rabu,  13  Juni  2012  di  Lembaga Pemasyarakatan  Garut,  Jawa  Barat, yang  tewas  di  dalam  Lapas.  Seorang narapidana  kasus  curanmor  yang divonis 4 tahun penjara ini tewas akibat sakit  pernapasan  yang  dideritanya 28 . Berdasarkan kasus tersebut, menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan dibangun tidak
representatif  sehingga  menyebabkan banyak  napi  yang  sakit.  Hal  ini  terjadi dikarenakan  bahwa  pemerintah  tidak mampu  sendiri  untuk  mewujudkan  ide pemasyarakatan  karena  keterbatasan sarana/prasarana sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.
28 www.tvonenews.tv/arsip/view/5770 8/2012/06/13/terindikasi_sakit_narapidana_te was_di_lapas.tvOne, (Diakses tanggal 21 Nopember 2012, Pukul 15:00 WIB).
Seperti  yang  dikemukakan  oleh Pelaksana  Tugas  Kepala  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  II  B  Sorong bahwa  pada  Lembaga  Pemasyarakatan Klas  II  B  Kota  Sorong,  Papua  Barat mengalami  sangat  minim  fasilitas, kekurangan  sarana  terutama  mengenai fasilitas  kerja  yaitu  pada  bengkel  kerja dan latihan 29 . Selain itu hal serupa juga terjadi  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  II  A  Wanita  Tanjung  Gusta Medan, belum memadainya sarana atau fasilitas  telah  menjadi  penghambat pembinaan  bahkan  telah  menjadi  salah satu penyebab rawannya keamanan/ketertiban serta menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran proses pelaksanaan
pembinaan  terhadap  narapidana  karena dari  semuanya  hal  tersebut  menjadi penyebab  tidak  aman  dan  tidak tertibnya  keadaan  di  dalam  Lapas 30 . Kurangnya sarana atau fasilitas pendukung pembinaan dapat menimbulkan  pembinaan  yang  kurang
29 Jevius  J.  Siathen, LP Klas II B Sorong Kurang Fasilitas, http://www.aldp- papua.com/?p=6411,  (Diakses  tanggal  28 Desember 2012, Pukul 0:15 WIB) 30 Rita  Pristiwati, Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Tanjung Gusta Medan , Tesis, Universitas  Sumatera  Utara,  Medan,  2009,  hal. 98, https://docs.google.com/pdf+Rita+Pristiwati,+P ola+Pembinaan+Narapidana+Di+Lembaga+Pe masyarakatan+Kelas+II+A+Wanita+Tanjung+ Gusta+Medan,  (Diakses  Tanggal  16  September 2012, Pukul. 16.00 WIB).
efektif,  karena  pembinaan  seperti
pembinaan  keterampilan  memerlukan peralatan yang memadai untuk
mempraktekkan  langsung  teori  dalam pembinaan  sehingga  dapat  dinilai pembinaan yang dilakukan berhasil atau tidak

## 4) Faktor Masyarakat
Di dalam sistem pemasyarakatan bahwa tugas untuk membina narapidana bukan  hanya  lembaga  pemasyarakatan tetapi termasuk di dalamnya masyarakat sebagai  pembina  narapidana.  Hal  ini terdapat  di  dalam  Undang-Undang  No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi 31 : Sistem  Pemasyarakatan  adalah  suatu tatanan  mengenai  arah  dan  batas  serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan  berdasarkan  Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina,  yang  dibina,  dan  masyarakat untuk  meningkatkan  kualitas  Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak mengulangi  tindak  pidana  sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan bertanggung jawab.
31 Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Berdasarkan  ketentuan  di  atas, maka   pembinaan warga binaan berdasarkan  sistem  pemasyarakatan merupakan  kegiatan  interaktif  antara komponen  narapidana,  petugas  dan masyarakat, maka peran serta masyarakat  merupakan  salah  satu  hal yang mutlak diperlukan. Bentuk-bentuk kemitraan  yang  dilakukan  sebagai sarana  kegiatan  pembinaan,  antara  lain peran serta masyarakat harus dipandang sebagai  aspek  integral  dari  upaya pembinaan, sehingga dukungan masyarakat  sangat  diperlukan  dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembinaan warga binaan.
Namun,  realitanya  kurangnya peran  serta  masyarakat  dalam  rangka ikut  serta  melibatkan  dalam  pembinaan narapidana. Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap  napi  karena  sebagian  anggota masyarakat  masih  enggan  menerima kembali  bekas  napi.  Sehingga  hal tersebut menyebabkan belum
tercapainya  tujuan  pemidanaan,  yaitu untuk memasyarakatkan kembali narapidana  ke  dalam  masyarakat 32 . Maka  tanpa  peran  serta  masyarakat dalam pembinaan, tujuan sistem
32 Herly  Oktarina,  Reformulasi  Pola Pembinaan  Residivis  Tindak  Pidana  Pencurian di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Kota Bengkulu,  Thesis,  Universitas  Bengkulu, Bengkulu, 2012, hal. 41
pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi  warga  binaan  tidak  akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan. Faktor  kurangnya  kepedulian dan  peran  serta  masyarakat  sangat mempengaruhi pencapaian tujuan pemidanaan  untuk  mengintegrasikan kembali narapidana dengan masyarakat. Kondisi  tersebut  seperti  yang  terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Magelang  bahwa  kurangnya  partisipasi masyarakat Magelang dalam membantu pembinaan narapidana, hal ini
disebabkan  kurangnya  kepedulian  serta korelasi  dari  lembaga  pemasyarakatan dengan masyarakat 33 . Sehingga diperlukan  suatu  kerja  sama  yang  baik antara  lembaga  pemasyarakatan  dan masyarakat untuk melakukan
pembinaan narapidana.

## 5) Faktor Kebudayaan
Dalam  Konsideran  UU  No.  12
Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan, khususnya  bagian  menimbang  poin  c, yang berbunyi 34 :
Bahwa  sistem  pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum
33 Lihat  Budi  Ermidi  dan  Sularto,
Loc.Cit, Abstrak http://eprints.undip.ac.id/20513/, (Diakses Tanggal 16 September 2012, Pukul. 15.30 WIB) 34 Konsideran UU No. 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan
yang  bertujuan  agar  warga  binaan pemasyarakatan menyadari
kesalahannya,  memperbaiki  diri,  dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif berperan  dalam  pembangunan,  dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas, menunjukkan  bahwa  masyarakat  harus dapat  menerima  mantan  narapidana kembali  ke  masyarakat  dengan  tidak mengucilkan mantan narapidana tersebut,  melainkan  menerima  dan membimbing  agar  menyatu  dengan masyarakat, sehingga dapat berinteraksi kembali  sebagai  warga  yang  baik  dan bertanggung jawab. hal tersebut diperlukan, supaya menghilangkan stigma  negatif  yang  menempel  pada mantan  narapidana.  Stigma  negatif terhadap  mantan  narapidana  telah menjadi budaya yang melekat di dalam masyarakat.
Keengganan  masyarakat  untuk berinteraksi  dengan  mantan  narapidana merupakan  suatu  kendala  pembinaan narapidana  berbagai  Lapas,  diantaranya yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Lubuk
Linggau, bahwa hampir semua masyarakat  belum  bisa  menerima kembali  mantan  narapidana,  hal  ini
disebabkan  kekhawatiran  masyarakat terhadap  mantan  narapidana  akan mengulangi  kembali  kesalahan  yang telah  dilakukan.  Sehingga  mengenai pemahaman  negatif  terhadap  mantan narapidana  oleh  masyarakat  merupakan kendala  dalam  pembinaan  akibatnya mantan  narapidana  akan  terasingkan dan akhirnya kembali melakukan tindak pidana 35 .  Anggapan  negatif  terhadap
mantan  narapidana  oleh  masyarakat menyebabkan  masyarakat  akan  lebih berhati-hati terhadap mantan narapidana, karena timbulnya kekhawatiran  mantan  narapidana  akan mengulangi kembali kesalahannya berupa  pelanggaran  terhadap  ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Dari uraian di atas,
menunjukkan  bahwa  kelima  faktor  di atas  sangat  mempengaruhi  dalam pencapaian  pembinaan  di  lembaga pemasyarakatan  untuk  mencapai  tujuan pemidanaan  sehingga  mengakibatkan berbagai  kompleksitas  permasalahan yang terjadi di
lembaga pemasyarakatan.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut, maka  dapat  dikatakan  bahwa  belum tercapainya  tujuan  pemidanaan  karena
35 Lihat  hasil  penelitian  Purnomo  Tri (( Pembinaan terhadap Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lubuk Linggau ,  Pasca  Sarjana  Ilmu  Hukum, Universitas  Bengkulu,  Bengkulu,  2009)  dalam Herly Oktarina, Op.Cit , hal. 43
dapat  dilihat  dari  berbagai  faktor,  yaitu faktor  hukum,  penegak  hukum,  sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.
Untuk mengatasinya diperlukan  suatu  solusi  dalam  upaya optimalisasi  pembinaan  narapidana,
sehingga  apa  yang  digariskan  dalam Undang-Undang tentang
Pemasyarakatan tercapai

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan latar belakang permasalahan  dan  pembahasan  seperti yang  telah  diuraikan,  maka  dapat diambil kesimpulan, faktor-faktor penyebab  pola  pembinaan  di  lembaga pemasyarakatan belum menyentuh tujuan pemidanaan, sebagai berikut:
1. Faktor  hukum  yaitu  belum  jelasnya aturan  mengenai  keikutsertaan  pihak ketiga  dalam  melakukan  pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan,  terutama  ikut  serta dalam progran kemandirian, sehingga mempersulit petugas
lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan.
2. Faktor penegak hukum yaitu petugas lembaga  pemasyarakatan  tidak  didik secara  khusus  untuk  meningkatkan keterampilan  yang  diberikan  kepada napi. Selama ini yang terjadi, petugas lembaga pemasyarakatan hanya
menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.
3. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yaitu masih kurangnya sarana atau fasilitas yang  layak  di  dalam  lembaga pemasyarakatan.  Hal  ini  disebabkan lembaga  pemasyarakatan  di  bangun
tidak  representatif  serta  keterbatasan sarana/prasarana
sehingga mengakibatkan  kurang  optimalnya pembinaan  narapidana  di  dalam lembaga pemasyarakatan.
4. Faktor  masyarakat  yaitu  masih kurangnya peranan masyarakat dalam  rangka  ikut  serta  melakukan pembinaan  narapidana.  Hal  ini disebabkan  kurangnya  kepedulian masyarakat terhadap narapidana.
5. Faktor  kebudayaan  yaitu  persoalan stigma  negatif  yang  menempel  pada
“label” mantan narapidana menyebabkan  kebanyakan  mantan narapidana menemui kesulitan untuk berintegrasi  kembali  ke  dalam masyarakat

## 2. Saran
Berdasarkan  pada  kesimpulan sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka penulis  merekomendasikan:  melakukan formulasi mengenai penyediaan fasilitas pembinaan narapidana. Pengaturan mengenai  standar  fasilitas  lembaga pemasyarakatan mengenai tempat
keterampilan  bagi  narapidana,  diatur dalam  Pasal  44  dalam  Keputusan Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor: M.01.PL.01.01  Tahun  2003  Tentang Pola  Bangunan  Unit  Pelaksana  Teknis Pemasyarakatan, yang berbunyi:
“Ruang  Rekreasi/Olah  Raga  (Aula) adalah  ruang  serba  guna  yang  terdiri dari  tempat  pembinaan,  penyuluhan, atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya”.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas, menunjukkan masih kurangnya fasilitas yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan,  hal  ini  dapat  dilihat dari  belum  ada  pemisahan  antara ruangan  pembinaan,  penyuluhan  dan kegiatan-kegiatan lain. Terutama ruangan tempat keterampilan kerja bagi narapidana.  Sehingga  diperlukan  suatu ruangan  tersendiri  untuk  keterampilan kerja narapidana di dalam Lapas. Maka diperlukan  suatu  penambahan  pasal dalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01
Tahun  2003  Tentang  Pola  Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
Formulasi  yang  tambah  menjadi  “ Untuk meningkatkan keterampilan kerja narapidana,  lembaga  pemasyarakatan menyediakan ruangan bengkel
khusus/bengkel kerja bagi narapidana”.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Buku:
---------------, Sistem Pemasyarakatan
Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004 ---------------, Pencerahan di Balik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi
Manusia Mandiri ,  Cetakan Pertama,  Teraju  (PT.Mizan Publika), Jakarta, 2008
---------------  dan  Didin  Sudirman,
Pemasyarakatn Menjawab Tantangan Zaman ,  Cetakan
Kedua,  VETLAS  Production, Jakarta, 2008
--------------, Pencerahan Kepemimpinan Di Balik Penjara ,  Cetakan Ketiga,Vetlas 274 Pas, Jakarta, 2009
------------------, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2008 Adi  Sujatno, Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan), Cetakan Ketiga,  Direktorat  Jenderal
Pemasyarakatan, Jakarta, 2003
Andi  Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya  Paramita,
Jakarta, 1986
Herly  Oktarina,  Reformulasi  Pola
Pembinaan  Residivis  Tindak Pidana  Pencurian  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  A Kota Bengkulu, Thesis, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2012 M.  Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Raja Grafindo  Persada,  Jakarta, 2007
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta , 2010
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 Sudarto,
Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana
Indonesia ,  Pusat  Studi  Hukum dan  Masyarakat,  Semarang, 1974

## Peraturan Perundang-undangan:
Kepmenham  RI  Nomor  :  M.  02- PK.04.10  Tahun  1990  tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01  Tahun  2003 Tentang  Pola  Bangunan  Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan PP  No.  31  Tahun  1999  Tentang Pembinaan  dan  Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Permen HAM RI No. M.2 PK. 4-10 Tahun 2007  tentang  Syarat  dan  Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang  Bebas  dan  Cuti Bersyarat UU No.  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan
Home Page/Website:
Budi  Ermidi  dan  Sularto, Loc.Cit, Abstrak http://eprints.undip.ac.id/20513 /,    (Diakses  Tanggal  16 September  2012,  Pukul.  15.30
WIB)
Rita  Pristiwati, Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Tanjung Gusta Medan ,
Tesis,    Universitas  Sumatera Utara,  Medan,  2009,  hal.  98, https://docs.google.com/pdf+Ri ta+Pristiwati,+Pola+Pembinaa n+Narapidana+Di+Lembaga+P emasyarakatan+Kelas+II+A+
Wanita+Tanjung+Gusta+Meda n, (Diakses Tanggal 16 September  2015,  Pukul.  16.00
WIB)
ST.Harun Pudjiarto, HAM di Indonesia , Jevius J. Siathen, LP  Klas II B Sorong Kurang
Fasilitas, http://www.aldp- papua.com/?p=6411 ,  (Diakses tanggal  28  Desember  2015, Pukul 0:15 WIB) Universitas  Atmajaya:  Yogyakarta, 1993, hal. 49-50, http://eprints.undip.ac.id/13284 / (Diakses tanggal 16 September  2015,  Pukul:  12:16 WIB)
www.tvonenews.tv/arsip/view/57708/20 12/06/13/terindikasi_sakit_nara pidana_tewas_di_lapas.tvOne , (Diakses tanggal 21 Nopember 2015, Pukul 15:00 WIB)