Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Implementasi PERMENDIKNAS NO. 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru
Sebagai Kepala Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

## Ilham
Email : ilhamfis58@gmail.com
Abstrak  : Tujuan  dari  penelitian  ini  mengetahui;  (1)  Mekanisme  perekrutan  calon  kepala sekolah  di  Kabupaten  Bima  Nusa  Tenggara  Barat;  (2)  Proses  pengangkatan  kepala  sekolah  di Kabupaten  Bima  Nusa  Tenggara  Barat;  (3)  Faktor  pendukung  dan  penghambat  implementasi Permendiknas No. 28 Tahun 2010 di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat; (4) Upaya mengatasi faktor  penghambat  implementasi  Permendiknas  No.28  Tahun  2010.  Jenis  penelitian  deskriptif pendekatan  kualitatif.  Lokasi  Penelitian  Dikpora,  BKD  dan  SMP  di  Kabupaten  Bima  Nusa Tenggara  Barat.  Jenis  data;  data  primer  dan  sekunder.  Subjek  penelitian  Kasi  KPMP  Dikmen, Kepala  Mutasi  BKD,  dan  Kepala  Sekolah.  Instrumen,  peniliti  sendiri.  Pengumpalan  data,  dengan observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Analisis  melalui  Reduksi  data,  Penyajian  data,  Penarikan kesimpulan.  Pengecekan  keabsahan  data  melalui  teknik;  triangulasi  sumber  dan  teknik pengumpulan data. Hasil dan kesimpulan; 1) Mekanisme perekrutan Cakep Menengah Pertama di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat melalui empat tahap. Pertama , pengumuman oleh Dikpora. Kedua, pengusulan  oleh  kepala  sekolah. Ketiga ,  seleksi  administrasi. Keempat, pengusulan  oleh Dikpora,  melalui Jalur  umum ,  cakep  diusulkan  berdasarkan  pengusulan  kepala  sekolah  dan pengawas. Sedangkan jalur khusus , cakep langsung ditetapkan oleh Dikpora dan Bupati. 2) Proses pengangkatan  kepala  sekolah  di  Kabupaten  Bima  Nusa  Tenggara  Barat  berdasar  Permendiknas No.28  Tahun  2010,  pengangkatan  secara  definitif  dan  PP  No.100  Tahun  2000,  pengangkatan sebagai pelaksana tugas (Plt). 3) Faktor penghambat penerapan Permendiknas No. 28 Tahun 2010 yaitu,  Dikpora  belum  menerapkan  secara  keseluruhan  isi  Permendiknas  disebabkan  sukar memahaminya, adanya politisasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati. Sedangkan faktor pendukung bertambahnya  antusias  guru  yang  ditandai  dengan  bertambahnya  cakep  yang  berkualifikasi  S2 setiap  tahun  mengikuti  tes  cakep.  4)  Upaya  mengatasi  faktor  penghambat,  Dikpora  menyesuaikan penerapan Permendiknas No.28 Tahun 2010 dengan Permendiknas No.13 Tahun 2007 dalam proses perekrutan  dan  pengangkatan  kepala  sekolah  di  Kabupaten  Bima  Nusa  Tenggara  Barat  dengan memberikan  keringan  kepada  calon  kepala  sekolah  terkait  kelengkapan  administrasi.  Upaya  yang dilakukan terhadap pengangkatan kepala sekolah yang ditunjuk langsung oleh Bupati yang berstatus Plt, tidak ditugaskan pada sekolah Negeri, BKD menempatkan pada sekolah SATAP.
Kata Kunci: Implementasi,  Mekanisme  Perekrutan,  Proses  Pengangkatan,  Tugas  Guru  Sebagai Kepala Sekolah.
Abstract : The purpose of this study is to find out; (1) Mechanism for recruiting prospective principals in Bima Regency, West Nusa Tenggara; (2) The process of appointing school principals in Bima Regency, West Nusa Tenggara; (3) Supporting factors and obstacles to the implementation of  Permendiknas  No.  28  of  2010  in  the  Regency  of  Bima,  West  Nusa  Tenggara;  (4)  Efforts  to overcome the inhibiting factors of the implementation of Permendiknas No.28 of 2010. This type of research is a qualitative descriptive approach. Dikpora, BKD and SMP research locations in Bima Regency, West Nusa Tenggara. Data type; primary and secondary data. The research subjects were Kasi  KPMP  Dikmen,  BKD  Mutation  Head,  and  School  Principal.  Instruments,  researchers themselves. Data collection, with observation, interview and  documentation. Analysis through data reduction,  data  presentation,  drawing  conclusions.  Checking  the  validity  of  the  data  through techniques; source triangulation and data collection techniques.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Results and conclusions; 1) The mechanism for the recruitment of First Intermediate Cakep in Bima Regency,  West  Nusa  Tenggara  through  four  stages.  First,  the  announcement  by  Dikpora.  Second, the proposal by the principal. Third, administrative selection. Fourth, proposals by Dikpora, through public channels, are cute based on the proposals of school principals and supervisors. Whereas the special  lane,  the  saucy  is  directly  determined  by  the  Dikpora  and  the  Regent.  2)  The  process  of appointing  school  principals  in  Bima  Regency,  West  Nusa  Tenggara  based  on  Ministry  of Education Regulation No.28 of 2010, definitive appointment and PP No.100 of 2000, appointment as task executor (Acting). 3) Factors inhibiting the application of Permendiknas No. 28 of 2010 that is,  Dikpora  has  not  implemented  the  entire  contents  of  Permendiknas  because  it  is  difficult  to understand, the politicization of positions conducted by the Regent. While the supporting factor is the  increasing  enthusiasm  of  teachers,  which  is  indicated  by  the  increasing  number  of  graduated cakep  who  qualify  for  S2  every  year  taking  a  cakep  test.  4)  Efforts  to  overcome  the  inhibiting factors, Dikpora adjusts the application of Permendiknas No.28 of 2010 with Permendiknas No.13 of  2007  in  the  process  of  recruiting  and  appointing  principals  in  Bima  Regency,  West  Nusa Tenggara  by  providing  relief  for  prospective  principals  regarding  administrative  completeness. Efforts made on the appointment of the school principal who was appointed directly by the Bupati with the status of Plt, were not assigned to the State school, BKD placed the SATAP school.
Keywords : Implementation,  Recruitment  Mechanisms,  Appointment  Process,  Teachers' Assignments As Principal.

## PENDAHULUAN
Kebijakan  Otonomi  Daerah  diatur dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Butir 5, yaitu : “hak, wewenang  dan  kewajiban  Daerah  Otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan”. Penyelenggaraan
Otonomi Daerah  tersebut  ada  tiga  bentuk  penyerahan wewenang, yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan. Misalnya
mengenai pengangkatan, pemindahan  dan  pemberhentian  dari  dan dalam  jabatan  untuk  eselon  II  di  daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sementara di  tingkat  Kabupaten/Kota  ditetapkan  oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan Gubernur (Rahmawiati E, dkk. 2009).
Sedangkan  pada  jabatan  struktural dalam  hal  ini  pengangkatan  kepala  sekolah secara  Pltpun  ikut  terkontaminsasi  oleh politik  praktis  pemerintah  daerah,  tidak disiasati berdasarkan PP No.100 Tahun 2000, namun berdasarkan asas spoils yaitu penempatan  kerabat  sealairan  politik  dalam jabatan-jabatan strategis dan dinilai berdasarkan kinerja  non  akademik yaitu penghargaan  yang  diberikan  pada  seorang
guru karena pernah mengadakan dan membangunan lembaga pendidikan.
Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian  bahwa  pengangkatan  yang  berasas spoils dan  penilaian kinerja  non  akademik diberlakukan dibeberapa sekolah di Kabupaten  Bima  Nusa  Tenggara  Barat  salah satunya  pengangkatan  Kepala  SMPN  4 Donggo.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapatnya Nurlinah  bahwa  pengangkatan  PNS  dalam jabatan  struktural  yang  dilakukan  oleh Walikota  Makassar  akhir-akhir  ini,  kerap ditemukan praktek “ spoils” yaitu penempatan kerabat sealiran politik dalam jabatan-jabatan strategis di birokrasi pemerintahan (Nurlinah, 2016).
Pembaharuan sistem pendidikan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional.  Lahirnya  Undang-Undang  Sistem Pendidikan  Nasional  tahun  2003,  Undang- undang  no.  14  tahun  2005  tentang  guru  dan dosen,  Peraturan  Menteri  No.  19  tahun  2005 tentang  standar  Nasional  Pendidikan,  dan Permendiknas  No.  12  tahun  2007  tentang standar pengawas Sekolah, serta Permendiknas  No.28  Tahun  2010  tentang penugasan  guru  sebagai  kepala  sekolah  pada dasarnya  merupakan  kebijakan  pemerintah yang memuat usaha pemerintah untuk menata
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dan  memprediksi  mutu  pendidikan  Indonesia (Bhirowaty, 2014).
Buruknya  kualitas  pendidikan  tidak terlepas  dari  buruknya  kualitas  pelayanan pendidikan.  Baswedan  (2014)  memaparkan buruknya  kualitas  layanan  pendidikan  di Indonesia  dalam  tulisannya  “Gawat  darurat pendidikan  di  Indonesia”.  Ia  menjelaskan tentang  bagaimana  potret  buruknya  kualitas layanan  pendidikan  seperti;  (1)  75  persen sekolah  di  Indonesia  tidak  memenuhi  standar layanan  minimal  pendidikan  ;  (2)  Nilai  rata- rata  uji  kompetensi  guru  44,5,  standar  nilai yang  harapkan  70;  (3)  Indonesia  menjadi peringkat  103  dunia,  Negara  yang  di  dunia pendidikannya  diwarnai  aksi  suap  menyuap dan pungutan liar.
Upaya
memperbaiki lembaga pendidikan dimulai dari memperbaiki birokratnya  yaitu dimulai dari kepala sekolah (Maisaroh, 2015).  Secara  operasional,  kepala sekolah  adalah  orang  yang  berada  digaris terdepan yang mengkoordinasikan pembelajaran  yang  bermutu.  Wahjosumidjo (2008)  mengatakan  kunci  keberhasilan  suatu sekolah terletak pada efisiensi dan efektivitas penampilan seorang kepala sekolah. Disamping  itu  juga  melalui  Permendiknas Nomor  28  tahun  2010  pasal  3  bahwa Penyiapan  calon  kepala  sekolah  meliputi rekruitmen  serta  pendidikan  dan  pelatihan calon  kepala  sekolah  pemerintah  Kabupaten melalui  dinas  pendidikan  akan  mendapatkan kepala  sekolah  yang  handal,  profesional, memiliki  visi  dan  misi  yang  mampu mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  menuju  sekolah yang berkualitas (Muliati , 2013).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Baihaqi  dan  kawan-kawan (2012) tentang Sistem Rekrutmen, Seleksi dan Penempatan  Kepala  Sekolah  Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh menunjukan bahwa dari 16 orang yang  mengikuti  proses  rekrutmen  kepala Sekolah  Menengah  Pertama  yang  dinyatakan lulus diklat berjumlah 11 orang peserta. Hasil wawancara  yang  lakukan  dengan  salah seorang  guru  calon  kepala  sekolah  yang mengatakan  bahwa  proses  seleksi  tidak dilakukan  secara  terbuka,  seperti,  skor  hasil
tes,  baik  berupa  tes  tulis  dan  wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahiyuddin (2014) tentang Politisasi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna
Sulawesi  Tengggara menunjukan  bahwa rekrutmen,  pengangkatan  dan  pemindahan serta  pembinaan  karir  PNS  sangat  tidak memperhatikan  prinsip  kompetensi  akan tetapi didasarkan pada pertimbangan politik.
Mencermati tentang mutu kepala sekolah,  berdasarkan  laporan  Bank  Dunia (1999),  bahwa  menurunnya  mutu  pendidikan persekolahan  di  Indonesia  disebabkan  masih rendahnya  tingkat  profesionalisme  kepala sekolah sebagai manajer pendidikan di tingkat lapangan.  Rendahnya  profesionalisme  di antaranya  karena  masih  lemahnya  di  dalam cara  pengangkatan  kepala  sekolah.  Sejalan dengan  pendapat  Mulyasa (2003),  bahwa pengangkatannya  tidak  berdasarkan  pada kemampuan  dan  pendidikan  profesional, tetapi lebih mengedepankan cara pengangkatan  dilihat  dari  kepangkatan  dan pengalaman menjadi guru.
Pembahasan  singkat  di  atas  terkait tentang Implementasi  PERMENDIKNAS NO.  28  Tahun  2010  Tentang  Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Sekolah Menengah  Pertama  di  Kabupaten  Bima Nusa  Tenggara  Barat .  Maka  rumusan masalah  sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana mekanisme  perekrutan  calon  kepala  Sekolah Menengah  Pertama  di  Kabupaten  Bima Nusa Tenggara  Barat?  (2)  Bagaimana  proses pengangkatan  Kepala  Sekolah  Menengah Pertama  di  Kabupaten  Bima  Nusa  Tenggara Barat? (3) Faktor pendukung dan penghambat implementasi  PERMENDIKNAS  NO.  28 Tahun  2010  di  Kabupaten  Bima  Nusa Tenggara  Barat?  (4)  Upaya  mengatasi hambatan  implementasi  Permendiknas  No.28 Tahun  2010  di  Kabupaten  Bima  Nusa Tenggara Barat.

## KAJIAN PUSTAKA
1. Permendiknas No.28 Tahun 2010
Permendiknas  No.  28  tahun  2010 tentang  Penugasan  Guru  sebagai  Kepala Sekolah  berlaku  untuk  mutasi  kapala  sekolah pada  jenjang  TK/RA,  SD/MI,  SMP/MTs,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
SMA/MA,  dan  SMK.  Tidak  terkecuali rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Menurut  Nuh,  penyiapan  calon  kapala sekolah  wajib  mengikuti  berbagai  seleksi ketat.
Dirjen  Peningkatan  Mutu  Pendidik  dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Baedhowi  menegaskan,  proses  pengangkatan kepala  sekolah  perlu  melalui  penilaian akseptabilitas
oleh tim pertimbangan pengangkatan yang ditetapkan oleh pemerintah,  pemerintah  provinsi,  pemerintah kabupaten/kota  dan  penyelenggara  sekolah. Bahkan,  para  calon  kapala  sekolah  juga akan diperkenalkan dengan lisensi yang menyatakan  lulus  kompetensi.  Mereka  yang berada  di  ruang  lingkup  pendidikan  patut dilindungi  dari  politik  praktis  yang  sering melibatkan  kepala  sekolah  di  dalamnya.  Ada yang  dicopot  dari  jabatan  kapala  sekolah tanpa  alasan,  ada  juga  yang  dipindah  di daerah  terpencil  juga  tidak  ada  alasan  (Nuh, 2010).
2. Tugas  Tambahan  Guru  Sebagai  Kepala
Sekolah Guru memiliki
tugas tambahan struktural  dan  tugas  tambahan  fungsional. Tugas  Fungsional  yaitu  tugas  yang  diberikan kepada  guru  yang  memiliki  kriteria-kriteria khusus  yang  dinilai  berdasarkan  kualifikasi pendidikan,  kualifikasi  kepangkatan  dan status  kepegawaian.  Misalnya  sebagai  kepala sekolah,  wakil  kepala  sekolah,  kepala perpustakaan,  kepala  laboratorium,  ketua jurusan dan lain-lain (Sudarsono, 2010).
3. Syarat guru menjadi Kepala Sekolah
Guru  yang  diangkat  menjadi  kepala sekolah harus memenuhi kriteria-kriteria yang disyaratkan  yang  mencakup  kepribadian, keahlian  dasar,  pengalaman  dan  pengetahuan profesional, diklat dan keterampilan profesional,  pengetahuan  administrasi  dan pengawasan. Wahjosumidjo
(2011), menjelaskan  guru  sebagai  kepala  sekolah yang diberi tugas tambahan untuk memimpin lembaga sekolah (Nurbaya, 2015). Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila  memenuhi  persyaratan  umum  dan persyaratan khusus, hal ini sebagaimana yang diatur  dalam  Permendiknas  No.28  Tahun 2010 Bab II, Pasal 2 (terlampir).
4. Penyiapan  calon  Kepala  Sekolah  oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Berdasarkan  ketentuan    yang  dimuat dalam  Permendiknas  No.28  Tahun  2010 bahwa  dalam  penugasan  guru  sebagai  kepala sekolah harus dimulai dari tahap: 4.1.Penyiapan Kepala Sekolah
Berdasarkan gambar 2.1, proses penyiapan  calon  kepala  sekolah  mengikuti langkah-langkah: (a) Dinas Pendidikan membuat  pengumuman,  (b)  Kepala  Sekolah mengumumkan dan merekomendasikan guru- guru  untuk  mengikuti  tes  calon  kepala sekolah, (c) Guru membuat surat lamaran dan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, (d) Pengawas sekolah memberikan rekomendasi  kepada  guru  peserta  seleksi calon  kepala  sekolah,  (e)  Kepala  sekolah membuat  usulan  kepada  kepala  Dinas Pendidikan,  (f)  Dinas  Pendidikan  melakukan seleksi  administrasi,  dan  mendistribusikan instrumen  AKPK,  (g)  Kepala  Sekolah  yang diberi instrumen AKPK oleh Dinas Pendidikan  mendistribusikan  kepada  Guru calon  Kepala  Sekolah,  (h)  Guru  mengisi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Instrumen  AKPK  dan  dikumpulkan  pada waktu seleksi Akademik (Wasitohadi, 2016).
Berdasarkan  gambar  2.1,  menunjukan proses  perekrutan  calon  kepala  sekolah  di Kabupaten Bima sesuai dengan hasil wawancara pra penelitian mengikuti langkah- langkah:(a)  Dikpora  membuat  pengumuman dan sekaligus menyampaikan kepada pengawas  sekolah,  (b)  pengawas  dan  UPTD meyampaikan  kepada  masing-masing  kepala sekolah bahwa ada perekrutan kepala sekolah baru  oleh  Dikpora,  (c)  kepala  sekolah menetapkan  calon  kepala  sekolah  yang  akan direkomendasikan  berdasarkan  kepangkatan, dan jabatan tambahan di sekolahnya. Disamping  itu  Dikpora  dapat  menetapkan cakep secara vertikal baik penetapan langsung dengan pengawas maupun penetapan langsung dengan kepala sekolah atas instruksi langsung  dari  Bupati.  Sehingga  Dikpora memiliki  kewenangan  ganda  dalam  merekrut calon  kepala  sekolah,  yaitu  kewenangan umum,  di  mana  calon  kepala  sekolah diusulkan  berdasarkan  prosedur  yang  berlaku dan  kewenangan  khusus  merekrut  calon kepala  sekolah  bekerjasama  dengan  Bupati (wawancara dengan informan 6 dan 7). 4.2.Proses pengangkatan kepala sekolah Pengangkatan  kepala  sekolah  baik  di sekolah  dasar  maupun  sekolah  menengah sampai  sekarang  didasarkan  pada  penilaian selama  seseorang  menjabat  menjadi  guru. pada  umumnya  guru-guru  yang  menonjol disekolahnya  dan  mendapat  penilaian  yang baik  dari  pihak  atasan  mempunyai  harapan untuk  diangkat  menjadi  kepala  sekolah. Prosedur semacam ini mengandung kelemahan  yang  cukup  serius.  Keberhasilan sebagai  guru  tidak  bisa  begitu  saja  dijadikan dasar  untuk  menjadi  kepala  sekolah.  Harus digunakan  kriteria  lain  untuk  pengangkatan seorang  kepala  sekolah  (Ritonga  &  Lestar, 2012).
4.3.Konsep Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan dapat dipandang  sebagai  proses  melaksanakan keputusan kebijakan yang biasanya berbentuk Undang-undang,  peraturan  Pemerintah  dan Keputusan  peradilan.  Penelitian  ini  akan melihat dari  sisi apa yang terjadi , yaitu ingin menganalisis bagaimana proses  implementasi
Permendiknas  No.  28  tahun  2010  tentang Penugasan  guru  sebagai  kepala  sekolah  pada Sekolah  Menengah  Pertama  di  Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.
Model  implementasi  kebijakan  yang  bisa dipakai  untuk  mengukur  keberhasilan  suatu implementasi kebijakan, yaitu: Model Implementasi  Kebijakan  Publik  Menurut Rondinelli & Cheema, 1983.
Diagram  di  atas  akan  diuraikan  faktor- faktor  yang    menghambat  keberhasilan implementasi  Permendiknas  No.28  Tahun 2010  di    Kabupaten  Bima  Nusa  Tenggara Barat.  Yang  akan  diidentifikasi  mulai  dari  : Sumber  Daya .  Sumber  daya  merupakan variabel penting dalam implementasi Permendiknas  No.28/2010  karena  merupakan kekuatan yang mendukung pencapaian tujuan Peraturan  Menteri  tersebut.  Sebaliknya  sikap pelaksana yang menyeleweng terhadap aturan cenderung  bekerja  di  bawah  intimidasi kepentingan  pribadi  dan  kelompok.  Hal  ini akan menghambat proses implementasi.

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif. Penelitian  ini  mendeskripsikan  informasi  dan data  proses    penugasan  guru  sebagai  kepala sekolah  pada  Sekolah  Menengah  Pertama  di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  instansi DIKPORA  dan  BKD  serta  pada  Sekolah Menengah Pertama. Alasan dilakukan penelitian pada DIKPORA dan BKD Kabupaten Bima karena merupakan salah satu instansi  yang  ditugaskan  untuk  melakukan kegiatan  penerimaan  calon  kepala  sekolah, mulai  dari  tahap  perekrutan,  seleksi,  dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
sampai  pada  tahap  penetapan.  Data  dan Sumber data
Data  primer  dan  data  sekunder  Untuk data  primer  diperoleh  secara  langsung  dari instansi  terkait  yaitu  Dikpora,  BKD  dan Kepala  Sekolah  yang  menjabat  pada  tahun 2015. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi.
3. Subjek Penelitian
Subjek  untuk  memperoleh  data  adalah; Kasi  KPMP,  Kepala  Mutasi  dan  Rotasi,  Staf BKD  bagian  Mutasi  dan  Rotasi,  Staf  BKD bagian  Diklat  dan  guru.  Yang  berturut-turut disebut  informan  6,  informan  7,  informan  8, informan  9,  dan  informan  10.  Karena penilitian  difokuskan  pada  tahun  2015,  maka yang  dijadikan  subjek  adalah  kepala  sekolah yang  diangkat  pada  tahun  2015,  yang berjumlah  13  kepala  sekolah  yang  baru dilantik  di  Kabupaten  Bima  Nusa  Tenggara Barat,  kemudian  dipilih  5  orang  kepala sekolah,  karena  dianggap  telah  memberikan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Yang  terdiri  dari;  Kepala  SMPN  10 Soromandi, Kepala SMPN 1 Donggo, Kepala SMPN  9  Soromandi,  Kepala  SMPN  4 Donggo  dan  Kepala  SMPN  3  Sanggar.  Yang berturut-turut disebut informan 1, informan 2, informan 3, informan 4 dan informan 5. 4. Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  adalah  peneliti sendiri. Peneliti menetapkan fokus penelitian, memilih  informan,  malakukan  pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan  data  dan  membuat  laporan  hasil penelitian (Sugiyono, 2008).
5. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yaitu: 5.1.Observasi Observasi dilakukan mendapatkan gambaran objektif mengenai proses pengangkatan  Kepala  Sekolah  Menengah Peratama.  Yang  berisi  data  kegiatan  pegawai pada  instansi  DIKPORA  dan  BKD  yang berkaitan  dengan  perekrutan  calon  kepala sekolah.
5.2.Wawancara
Wawancara  merupakan  proses  tanya jawab  yang  dilakukan  terhadap  informan.
Menurut Sugiyono (2013) wawancara
merupakan  pertemuan  dua  orang  untuk bertukar  informasi  dan  ide  malalui  tanya jawab  sehingga  dapat  dikonstruksikan  makna dalam satu topik tertentu. Berdasarkan alasan di  atas  wawancara  dilakukan  terhadap  Kasi KPMP  DIKMEN  pada  dinas  DIKPORA, bagian  Mutasi  di  kantor  BKD  dan  Kepala Sekolah  di  Kabupaten  Bima  Nusa  Tenggara Barat    untuk  memberikan  informasi  berupa perekrutan calon kepala sekolah dan pengangkatan.
Gabungan antara teknik wawancara dan observasi dilakukan untuk mengetahui informasi tentang implementasi, faktor pendukung/penghambat, dan upaya mengatasi hambatan perekrutan dan pengangkatan calon kepala sekolah.
5.3.Dokumentasi Dokumentasi untuk mengumpulkan data  baik  dalam  bentuk  tulisan,  gambar mengenai  lokasi  penelitian,  dokumen  yang dibutuhkan  antara  lain  data  kepala  Sekolah Menengah  Pertama  sebagai  calon  kepala sekolah,  keputusan  kepala  DIKPORA  dan BKD.
6. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  menggunakan model Miles dan Huberman (2009) yaitu :
1) Pengumpulan  data.  Data  yang  diperoleh melalui  metode  observasi,  wawancara dan dokumentasi,.
2) Reduksi data. Proses pemilihan,
pemusatan  perhatian,  penyederhanaan,
serta meringkas data yang sudah terkumpul dan ditransferkan dalam bentuk  transkrip  yang  diberi  kode  sesuai kelompok rumusan masalah.
3) Penyajian data. Menyajikan dalam bentuk laporan,  data  yang  disajikan  dalam bentuk  kalimat  verbal,  gambar,  diagram dan  dipertegas  dengan  hasil  wawancara yang  berkaitan  dengan  implementasi Permediknas  no.28  tahun  2010  tentang penugasan guru sebagai kepala Sekolah.
4) Penarikan kesimpulan.
Memberikan kesimpulan tentang dari hasil pengamatan,  peramalan,  penafsiran  dan evaluasi  yang  disesuaikan  dengan  data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data dengan tujuan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
memberikan penjelasan berdasarkan masalah yang dirumuskan.
Teknik analisis data tersebut digambarkan dalam bentuk alur berikut:
7. Pengecekan Keabsahan Data
Uji  keabsahan  data  dapat  dilakukan dengan cara triangulasi yaitu, dengan triangulasi  sumber,  dan  triangulasi  teknik pengumpulan data. Teknik triangulasi berdasarkan  pendapatnya  Wiliam  Wiersma, 1986 dalam sugiyono, yaitu:
1) Triangulasi dengan tiga sumber data
Triangulasi sumber menguji kredibilitas data  dengan  mengecek  data  yang  diperoleh melalui  beberapa  sumber.  Pengumpulan  dan pengujian  data  yang  diperoleh  dilakukan terhadap  Dikpora,  BKD  dan  Kepala  Sekolah. Selanjutnya  dideskripsikan,  dikategorikan melihat kesamaan, perbedaan dari tiga sumber data tersebut.
2) Triangulasi teknik
Triangulasi  teknik  menguji  kredibilitas data  dilakukan  dengan  cara  mengecek  data kepada  sumber  yang  sama  dengan  teknik yang  berbeda.  Misalnya  data  diperoleh dengan  wawancara,  lalu  dicek  dengan observasi,  dan  dokumen.  Bila  dengan  tiga teknik  pengujian  kredibilitas  data  tersebut, menghasilkan  data  yang  berbeda-beda,  maka dapat  melakukan  diskusi  lebih  lanjut  kepada sumber  data  yang  bersangkutan  atau  yang lainya,    untuk  memastikan  data  mana  yang dianggap benar.

## HASIL PENELITIAN
1. Mekanisme  Perekrutan  Calon  Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat 1.1.Tahap Pengumuman oleh DIKPORA.
Dinas  pendidikan  Kabupaten  Bima Nusa Tenggara Barat meyampaikan informasi melalui  UPTD  dan  pengawas  pada  masing- masing  kecamatan  selanjutnya  disampaikan
ke  setiap  sekolah,  kemudian  kepala  sekolah menyiapkan  dan  merekomendasikan  guru- guru  yang  memenuhi  persyaratan  untuk mengikuti tes calon kepala sekolah, mulai dari tingkat  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah Pertama  sampai  dengan  Sekolah  Menengah Atas  dengan  jumlah  sekolah  keseluruhan sebanyak  547  sekolah.  Dengan  pembagian berdasarkan  jenjang  yaitu;  SD  sebanyak  413 sekolah  (lihat  dilampiran),  SMP  sebanyak  91 sekolah dan SMA sebanyak 43 sekolah (lihat dilampiran).
Berdasarkan hasil observasi pada tanggal  29  agustus  2016  di  Dikpora Kabupaten  Bima  Nusa  Tenggara  Barat terdapat dua orang pengawas dari Kecamatan Wera  yang  menyerahkan  berkas  lamaran kepala  sekolah  ke  Kasi  KPMP  Dikmen Dikpora,  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa prosedur  perekrutan  cakep  harus  melalui pengawas sekolah. Sebagaimana yang disampaikan informan 6.
“secara  teknis  kami  bisa  langsung menentukan  nama  guru-guru  untuk diusulkan menjadi calon kepala sekolah berdasarkan data hasil laporan pengawas  dari  masing-masing  sekolah guna  mempercepat  proses  perekrutan, namun secara operasional untuk memperoleh  calon  kepala  sekolah  yang layak  serta  sesuai  dengan  kebutuhan sekolah, kami memerlukan bantuan dari pihak-pihak  yang  terlibat  langsung dilingkungan sekolah dan yang mengetahui  secara  objektif  keadaan sekolah tersebut”. 1.2.Tahap Pengusulan oleh Kepala Sekolah Kepala sekolah dan pengawas membentuk jalur koodinasi guna menyiapkan calon  kepala  sekolah  berupa  pemberian rekomendasi  oleh  kepala  sekolah  yang disetujui oleh pengawas. Dari hasil wawancara terhadap masing-masing
informan,  diperoleh  hasil  yang  berbeda-beda. Hal  ini  sebagaimana  yang  disampaikan informan 2.
“yang  mengusulkan  saya  adalah  kepala Sekolah SMPN 2 Bolo yang bekerjasama  dengan  pengawas  sekolah, karena  pada  saat  itu  saya  menjabat sebagai Wakasek.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Sedangkan menurut informan 3. “saya  tidak  mengajukan  lamaran  dan tidak  diusulkan  oleh  kepala  sekolah, karena  sudah  ditetapkan  oleh  Dikpora dan Bupati”.
Sedangkan menurut informan 5. “secara  tertulis  tidak  ada  rekomendasi yang  diberikan  oleh  kepala  sekolah kepada  saya,  tapi  sacara  lisan  kepala sekolah  dan  pengawas  memberikan  ijin kepada  saya  untuk  mengajukan  diri  ke Dikpora untuk mengikuti cakep, karena menurut  mereka  saya  pernah  merintis sekolah  di  Kecamatan  Sanggar  yaitu SMPN 3 sanggar maka akan diprioritaskan untuk dipromisikan menjadi kepala sekolah”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas menunjukan  adanya  keberagaman  jawaban yang  disampaikan  masing-masing  informan, walaupun dengan jenis pertanyaan yang sama.
1.3.Tahap Seleksi Administrasi dan
Akademik oleh DIKPORA
Seleksi  administrasi  yaitu  pemeriksaan kelengkapan  dokumen  oleh  panitia  bagian penerimaan  calon  kepala  sekolah  pada Dikpora  Kabupaten  Bima,  bagi  calon  kepala sekolah  setelah  melengkapi  persyaratan umum  dan  khusus.  Sebagaimana  yang disampaikan informan 6.
“bagi  guru-guru  yang  telah  dinyatakan lulus  seleksi  administrasi  selanjutnya akan  kami  ikut  sertakan  dalam  proses tes calon kepala sekolah”.
Seleksi akademik yaitu penilaian potensi  kepemimpinan  dan  penguasaan  awal kompetensi  kepala  sekolah  yang  mencakup pemahaman  tentang  tugas  dan  tanggung jawab.  Seleksi  akademik  dilakukan  dengan tes  wawancara  dan  tes  tulis.  Sebagaimana yang disampaikan informan 1.
“pada  saat  mengikuti  tes  calon  kepala sekolah yang pernah kami lakukan yaitu tes  wawancara  dan  tes  tulis  yang diadakan  oleh  LPMP  Provinsi,  Dikpora Kabupaten dan Dikpora Provinsi”.
1.4.Tahap Pengusulan oleh DIKPORA Pengusulan  kepala  sekolah  melalui  dua jalur, yaitu jalur umum dan jalur khusus . Jalur
umum  yaitu  calon  kepala  sekolah  yang diusulkan  berdasarkan  pengusulan  kepala sekolah  dan  pengawas.  Sedangkan  jalur khusus langsung ditetapkan oleh Dikpora dan Bupati  berdasarkan  kinerja  yang  pernah dilakukan.  Misalnya  pernah  merintis  sekolah dan  dianggap  cakap  untuk  menjadi  kepala sekolah.  Sebagaimana  yang  disampaikan informan 4.
“secara formalitas  saya tidak mengikuti prosedur yang berlaku untuk mengajukan diri mengikuti calon kepala sekolah,  hanya  saja  sebelumnya  pernah mengajukan permohonan ke pemerintah Daerah agar membangun sebuah sekolah  di  Kecamatan  Soromandi  yang berstatus  SATAP,  pada  saat  itu  juga saya  langsung  ditunjuk  untuk  menjadi koordinator pada sekolah tersebut”.
2. Proses Pengangkatan Kepala Sekolah
2.1.Pelaksanaan Pengangkatan Kepala Sekolah 2.1.1. Pengangkatan Kepala Sekolah Berdasarkan Permendiknas No.28 Tahun 2010
Pengangkatan  Kepala  Sekolah  melalui Permendiknas  No.28  Tahun  2010  diawali dengan tahapan sebagai berikut : 2.1.2. Program Pendidikan dan Pelatihan Bedasarkan prosedur  yang diatur dalam Permendiknas  no.28/2010  pasal  6  poin  1 menjelaskan  bagi  Guru  yang  telah  lulus seleksi  calon  kepala  sekolah  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  harus  mengikuti program  pendidikan  dan  pelatihan  calon kepala  sekolah  di  lembaga  terakreditasi. Sebagaimana yang disampaikan informan 6 “bagi  guru-guru  yang  lulus  seleksi administrasi  dan  akademik  akan  diberi tugas  untuk  mengikuti  diklat  yang diselenggarakan  pada  kantor  BKD Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat”.
BKD  Kabupaten  Bima  melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga LPPKS, LP4TK, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)  baik  yang  berada  di  dalam  maupun diluar Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Lembaga  yang  ditunjuk  oleh  menteri  sebagai penyelenggara  kegiatan  pendidikan  dan pelatihan  calon  kepala  sekolah  adalah
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
lembaga-lembaga yang telah terakreditasi dan diakui keberadaanya sebagai lembaga pemberdayaan  kepala  sekolah.  Sebagai  mana yang diungkapakan informan 6;
“lembaga  yang  ditunjuk  oleh  menteri untuk  menyelenggarakan  pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah yang kami  tahu  yang  telah  bekerjasama dengan  BKD  adalah  LP4TK  Solo  dan LPMP  NTB  sebagai  narasumber  dan statusnya telah terakreditasi”.
Sedangkan menurut informan 9
menyatakan  “lembaga  yang  telah bekerjasama dengan kami dalam penyelenggaraan  diklat  calon  kepala sekolah  adalah  lembaga  pengembangan dan  pemberdayaan  kepala  sekolah (LPPKS)  dan  Lembaga  Penjamin  Mutu Pendidikan.
Adapun  meteri  pembelajaran  teoritik pada kegiatan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah yaitu seperti yang tertera pada tabel berikut :
Tabel.4.2 Materi diklat Kompetensi Calon Kepala Sekolah
Pembelajaran  teoritik  mencakup  materi kompetensi  sedangkan  praktek  pengalaman lapangan  mencakup  materi  pengembangan profesi.  Menurut  informan  9  bahwa  untuk pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
pelaksanaannya  selama  45  hari,  dengan rincian sebagai berikut;
“waktu  yang  digunakan  untuk  kegiatan tatap  muka  selama  program  diklat sesuai jadwal yang ditentukan adalah 15 hari”.
“untuk  waktu  praktek  pengalaman lapangan  selama  program  diklat  adalah 1 bulan”.
“untuk Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat  pelaksanaan  kegiatan  pendidikan dan  pelatihan  dipusatkan  di  Hotel  Laila Kota Bima”.
2.1.3. Penilaian  Akseptabilitas  oleh  Tim Pertimbangan
Akseptabilitas  dalam  kamus  bahasa indonesia  diartikan  sebagai  hal-hal  dapat diterima,  keterterimaan,  atau  kecocokan  dan kepantasan.  Jika  dikaitkan  dengan  proses pengangkatan kepala sekolah maka akseptabilitas menekankan pada aspek cocok, pantas  atau  layakkah  seorang  guru  untuk diusulkan  mengikuti  calon  kepala  sekolah atau  diangkat  menjadi  Kepala  Sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan 6 menyatakan;
“tim  pertimbangan  kepala  sekolah melakukan  penilaian  kinerja  terhadap calon kepala sekolah”.
Berdasarkan  uraian  hasil  wawancara  di atas  menunjukan  bahwa  tim  pertimbangan melakukan  penilaian  akseptabilitas  sebelum dan  sesudah  calon  kepala  sekolah  mengikuti diklat  maka  atas  dasar  penilaian  tersebut pihak  BKD  bagian  mutasi  dan  rotasi mengajukan nama-nama calon kepala sekolah yang  layak  untuk  diangkat  menjadi  kepala sekolah kepada pemerintah daerah (Bupati). 2.1.4. Pengangkatan  Kepala  Sekolah  oleh Tim Pertimbangan Tim  pertimbangan  yang  terdiri  dari pengawas  sekolah  dan  dewan  pendidikan.
Pengawas  sekolah  melakukan  penilaian  dan memberikan laporan hasil kinerja guru kepada Dikpora, sedangkan dewan pendidikan memberikan pertimbangan dari hasil penilaian  kinerja  yang  dievaluasi  oleh Dikpora  ke  pemerintah  Daerah.  Berdasarkan SK  Bupati  Nomor:  821/2/1503.007.2014 tanggal  06  Februari  2015  M/16  Rabiul  Akhir 1436 H, maka kepala BKD atas nama Bupati Bima  telah  melantik  sebanyak  13  orang kepala  sekolah  di  Kabupaten  Bima  Nusa Tenggara  Barat  secara  defenitif  pada  tahun 2015 (nama kepala sekolah terlampir). Hal ini sesuai hasil wawancara dengan informan 8.
“untuk  pengangkatan  Kepala  Sekolah tidak  dilakukan  secara  serentak  tapi ditempatkan  dan  diangkat  berdasarkan kebutuhan  penyediaan  calon  kepala
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
sekolah,  misalnya  ada  kepala  sekolah yang  mencapai  masa  periodesasi  untuk 1  kali  masa  jabatan  maka  akan  diganti, kemudian  bagi  Kepala  Sekolah  yang pensiun  juga  akan  diganti  jabatanya. Sebagai  contoh  dari  jumlah  calon kepala sekolah yang lulus tes adalah 88 orang,  maka  akan  dirinci  dari  88  orang ada  sebagian  yang  akan  diangkat langsung  menjadi  Kepala  Sekolah  dan ada  sebagian  yang  tidak  langsung diangkat  melainkan  harus  menunggu masa  pensiunan  dan  berakhir  masa jabatan Kepala Sekolah yang lama”.
2.1.5. Pengangkatan Kepala Sekolah Berdasarkan PP No.100 Tahun 2000
Proses  pengangkatan  kepala  Sekolah Menengah  Pertama  di  Kabupaten  Bima Nusa Tenggara  Barat  di  berbagai  sekolah  yaitu  di SMPN  1  Donggo,  SMPN  10  Soromandi, SMPN  9  Soromandi,  SMPN  3  Sanggar hampir  semua  sama  yaitu  pengangkatan kepala sekolah setelah dinyatakan lulus Calon kepala sekolah sesuai dengan amanat Permendiknas no.28/2010 kecuali pada
SMPN  4  Donggon  dan  SMPN  3  Tambora yang pengangkatan
Kepala Sekolah
Berdasarkan  Kebijakan  langsung  dari  Bupati dengan memberikan nota tugas sementara No: 006/2267/01.1/A/2014  oleh  Kepala  Dikpora Kabupaten  Bima  Nusa  Tenggara  Barat.  Hal ini  sebagaimana  yang  disampaikan  informan 4.
“karena  saya  pernah  mengusulkan  ke Bupati  agar  didirikan  sekolah  SATAP di  Kecamatan  Donggo  dan  sekarang menjadi  SMPN  8  Soromandi,  dengan dasar  itulah  saya  langsung  di  Pltkan pada  Sekolah  SMPN  4  Donggo  dan menjadi  koordinator  pada  SMPN  8 Soromandi  selain  itu  juga  mengingat saya juga memiliki jasa terhadap Bupati yang menjabat saat itu”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  terhadap  informan  4  di  atas  jika dihubungkan dengan alasan terhadap implementasi  PP.  No  100/2000  maka  akan diketahui  adanya  hak  prerogatif  pemerintah daerah  dalam  hal  ini  bupati.  Hal  ini sabagaimana yang disampaikan informan 7.
“merupakan  sebuah  keniscayaan  bagi pemerintah daerah dalam hal ini Bupati untuk memanfaatkan kekuasaanya, karena  memang  segala  keputusan  yang kami  ambil  harus  diketahui  dan disetujui  oleh  Bupati,  kami  hanya bekerja  berdasarkan  surat  perintah  dari Bupati,  berkaitan  dengan  pengangkatan kepala  sekolah  sebagai  Plt  merupakan hak  prerogatifnya.  Hak  prerogatif  itu hanya  berlaku  untuk  hal-hal  yang berkaitan dengan jabatan-jabatan fungsional saja”.
2.1.6. Jumlah Kepala Sekolah yang diangkat sejak diberlakukan permendiknas No.28 Tahun 2010.
Hal  ini  perlu  dilakukan  agar  ada  studi komparasi terhadap pergantian jabatan kepala sekolah  pada  setiap  masa  periodesasi,  karena tidak menutup kemungkinan pengaruh peralihan  jabatan  kepala  daerah  berdampak pada  regulasi  rotasi  dan  mutasi  kepala sekolah.  Berikut  ini  akan  disajikan  data kepala  sekolah  yang  dirangkum  dari  tahun 2013-2015 (terlampir).
2.1.7. Jumlah  kepala  sekolah  yang  diangkat berdasarkan  PP  No.100/2000  Tahun 2015. Berdasarkan data dari BKD Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat bahwa kepala sekolah yang diangkat berdasarkan PP No.100/2000 sebagai berikut:
Tabel.4.1 Data Guru yang diangkat menjadi Kepala Sekolah yang berstatus sebagai Plt tahun 2015
2.1.7.1.Jumlah Kepala Sekolah yang diangkat Tahun 2015 Berdasarkan SK Bupati Nomor:
821/2/1503.007.2014  tanggal  06  Februari 2015  M/16  Rabiul  Akhir  1436  H,  maka kepala  BKD  atas  nama  Bupati  Bima  telah melantik sebanyak 13 orang kepala sekolah di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat secara defenitif pada tahun 2015 (terlampir).
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
3. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat implementasi  Permendiknas  No.  28 Tahun  2010  di  Kabupaten  Bima  Nusa Tenggara Barat.
3.1.1. Faktor Penghambat
3.1.1.1.Faktor Internal
Faktor  penghambat  yaitu  tidak  adanya upaya  sosialisasi  DIKPORA  Provinsi  terkait pelaksanaan  pengangkatan  kepala  sekolah berdasarkan instruksi permendiknas no.28/2010 sehingga pihak DIKPORA Kabupaten  Bima  Nusa  Tenggara  Barat mengalami kesulitan dalam
mengiterpretasikan isi permendiknas tersebut, sebagaimana yang dikatakan informan 6.
“Dikpora  Kabupaten  Bima  Nusa Tenggara  Barat  selama  5  tahun  masih menggunakan    Permendiknas  No.13 Tahun  2007  sabagai  acuan  dalam merekrut  Kepala  Sekolah,  baru  pada tahun  2012  kami  mulai  menerapkan Permendiknas No.28 Tahun 2010 untuk merekrut  Calon  kepala  sekolah,  hal  ini disebabkan karena kami belum memahami  secara  keseluruhan  isi  dari Permendiknas  tersebut,  sehingga  kami membutuhkan waktu untuk
mempelajarinya”.
Selain  itu,  faktor  pembiayaan  yang dianggarkan  oleh  pemerintah  Daerah  melalui APBD untuk pengadaan calon kepala sekolah belum  mencukupi  baik  untuk  kegiatan perekrutan  maupun  untuk  kegiatan  diklat calon  kepala  sekolah.  Hal  ini  sebagaimana yang dikatakan oleh informan 6.
“Kedala  yang  kami  hadapi  dalam penyelenggaraan  perekrutan  dan  diklat calon  kepala  sekolah  berkaitan  dengan biaya,  APBD  Kabupaten  Bima  Nusa Tenggara  Barat  belum  cukup  sesuai kuata peserta”.
“untuk  itu  upaya  yang  akan  kami lakukan  untuk  mengatasinya  dengan langkah mengajukan tambahan anggaran  melalui  APBD  pada  tahun
2016”.
3.1.1.2.Faktor Eksternal
Peran pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan pendidikan menjadi bumerang  bagi  instansi  pendidikan  karena
pengaruh  hegomoni  kekuasaan  menjadi alasan  untuk  mengatur  segala  sektor  instansi yang  ada  di  daerah  berdasarkan  selera  dan otoritas  pribadi  termasuk  sektor  pendidikan. Hal  ini  akan  memicu    Adanya  oktum-oktum yang tidak bertanggung jawab yang mengatas namakan tim pertimbangan, namun sebenaranya  mereka  dalah  tim  sukses  Bupati untuk  mengitimidasi  calon  kepala  sekolah dengan cara menawarkan jasa untuk meloloskan  menjadi  kepala  sekolah  dengan ketentuan  harus  menyerahkan  materi  (uang) dalam jumlah yang cukup besar. Sebagaimana yang disampaikan informan 7.
“laporan  yang  telah  saya  terima kebanyakan oktum tersebut berasal dari LSM,  teman-teman  wartawan  yang sedikit nakal yang memanfaatkan momentum pilkada”.
Selain  itu,  karena  ketersedian  SDM yang  belum  memadai  baik  kualitas  maupun kuantitas  di  beberapa  sekolah  tertentu,  pihak BKD bekerjasama dengan PPK dalam  hal ini Bupati  mengangkat  kepala  sekolah  dengan prosedur  menunjuk  langsung  guru-guru  yang dianggap  cakap  untuk  memimpin  sekolah- sekolah  yang  berada  di  daerah  kategori terpencil.
Pemberlakuan  PP  no.100/2000  tentang pengangkatan pejabat struktural tidak menutup kemungkinan bisa diangkat menjadi Kepala  Sekolah  tanpa  harus  mengikuti  tes calon  kepala  sekolah  walaupun  status  Plt karena dominasi pemerintah daerah menetapkan  kebijakan  melalui  PP  tersebut sangat  besar  dengan  berbagai  pertimbangan yang  menjadi  dasar  dalam  mengambil keputusan.
3.1.2. Faktor Pendukung 3.1.2.1.Faktor Internal
Peran  pemerintah  daerah  tidak  hanya berdampak  buruk  pada  institusi  pendidikan melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap  pendidikan  dengan  pihak-pihak (steakholder) lain dalam membangun hubungan
kerjasama guna menata, mengembangkan  dan  memajukan  pendidikan yang  bermutu.  Di  Kabupaten  Bima  Nusa Tenggara  Barat  telah  banyak  sekolah  yang dibangun  disetiap  kecamatan  hampir  lebih
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dari  5  Sekolah  Menengah  Pertama  yang berstatus SATAP dan sekolah-sekolah tersebut  dipimpin  oleh  kepala  sekolah  yang berstatus  Plt,  namun  tidak  membutuhkan waktu  lama  sejak  tahun  2010  semua  sekolah yang berstatus SATAP oleh Bupati Kabupaten  Bima  Nusa  Tenggara  Barat merubah  statusnya  menjadi  sekolah  Negeri dan  kepala  sekolah  diangkat  secara  definitif oleh Bupati.
Salain  itu,  kualifikasi  guru-guru  yang mengikuti calon kepala sekolah yang berijasah S2 setiap tahun mengalami penambahan,  hal  ini  menunjukan  kompetensi seorang  kepala  sekolah  sangat  menentukan oleh  kualitas  keilmuan  sehingga  mutu pendidikan  akan  lebih  baik.  Sebagaimana yang disampaikan informan 6.
“untuk  sekolah  di  Kabupaten  Bima Nusa
Tenggara Barat yang mengusulkan guru-guru yang berkualifikasi S2 untuk mengikuti calon kepala sekolah; untuk sekolah menengah  atas  terdiri  dari;  SMA Lambitu,  SMA  2  Langgudu,  SMA  1 Bolo,  SMA  1  Monta,  SMA  2  Woha, SMA  1  Woha  dan  SMA  1  Donggo. Untuk  Sekolah  Menengah  Pertama terdiri dari; SMPN 1 Madapangga, SMP 2 Bolo dan SMP 3 Madapangga. Untuk Sekolah Dasar terdiri dari; SD Kawinda Na‟e dan SD 2 Tente”.
3.1.2.2.Faktor Eksternal BKD  Kabupeten  Bima  membangun hubungan kerjasama dengan lembaga LPPKS, LP4TK, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)  baik  yang  berada  di  Kab  Bima maupun diluar Kab Bima. Sebagai mana yang diungkapakan informan 6;
“lembaga  yang  ditunjuk  oleh  menteri untuk  menyelenggarakan  pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah yang kami  tahu  yang  telah  bekerjasama dengan  BKD  adalah  LP4TK  Solo  dan LPMP  NTB  sebagai  nara  sumber  dan statusnya telah terakreditasi”.
4.4 Upaya  yang  dilakukan  mengatasi hambatan
dalam implementasi
Permendiknas  No.28  Tahun  2010  di Kabupaten  Bima  Nusa  Tenggara Barat.

## 4.4.1 Faktor internal
Upaya  untuk  mengatasi  hambatan implementasi  Permendiknas  No.28  tahun 2010  pada  Sekolah  Menengah  Pertama  di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat sesuai hasil wawancara dengan informan 6.
“sejauh  ini  dari  Dikpora  sendiri  berupa menyesuiakan  antara  isi  Permendiknas No.28 Tahun 2010 dengan Permendiknas No.13 Tahun 2007 dikarenakan  kami  belum  memahami secara keseluruhan isi dari permendiknas  yang  baru,  itu  kami lakukan  selama  lima  Tahun,  salah  satu isi  dari  permendiknas  yang  disesuaikan yang  berkaitan  dengan  kelengkapan administrasi  berupa  persyaratan  umum dan persyaratan khusus”.
Hal senada sebagaimana yang disampaikan oleh informan 5.
“saya pernah mengajukan lamaran calon kepala sekolah sejak tahun 2007, hanya berupa  ijasah terakhir  dan  SK  kenaikan pangkat/golongan,  sampai  sekarangpun masih diberlakukan hal yang  sama bagi calon kepala sekolah baru”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas upaya  yang  dilakukan  mengatasi  hambatan kurangnya pemahaman Dikpora dalam penerapan  Permendiknas  No.28  Tahun  2010 adalah dengan memberikan keringanan kepada calon kepala sekolah dalam melengkapi  berkas  lamaran,  yang  terpenting adalah berkualifikasi ijasah S1 dan berpangkat/gol paling rendah III/c. 4.4.2 Faktor Eksternal Upaya untuk mengatasi adanya keterlibatan tim sukses Bupati dalam mengitimidasi  calon  kepala  sekolah  untuk melakukan  praktek  pungli  dalam  proses pengangkatan, maka informan 7 menegaskan,
“kami  tidak  akan  mempublikasikan kepihak  manapun  nama-nama  calon kepala  sekolah  yang  dilantik    sebelum disetujui secara legalitas oleh
Bupati,walaupun memiliki hak
proregatif”.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## PEMBAHASAN
1. Mekanisme  Perekrutan  Calon  Kepala Sekolah  di  Kabupaten  Bima  Nusa Tenggara Barat Perekrutan calon Kepala Sekolah
Menengah  Pertama  di  Kabupaten  Bima Nusa Tenggara  Barat  dilakukan  melalui  beberapa tahapan yaitu; Tahap pengumuman , merupakan  prosedur  penyebaran  informasi mengenai  penerimaan  dan  perekrutan  calon kepala  sekolah  baru  kesemua  institusi pendidikan  mulai  dari  Pendidikan  Dasar, Pendidikan Menengah Pertama, dan
Pendidikan Menengah Atas malalui pengawas sekolah,  dan  UPTD  disetiap  Kecamatan  di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Tahap ini perlu dilakukan agar guru-guru mendapatkan  kesempatan  yang  sama  untuk mendaftarkan  diri  mengikuti tes  calon  kepala sekolah.
Tahap pengusulan oleh kepala sekolah, pada  tahap  ini  kepala  sekolah  mengusulkan nama-nama  guru  yang  diurutkan  berdasarkan tugas  tambahan  disekolah  dan  berdasarkan kepangkatan/golongan, seperti tugas tambahan sebagai Wakasek, Waka kurikulum, Waka  Kesiswaan,  Waka  Humas  dan  Waka SARPRAS. Tahap  seleksi  administrasi  dan akademik, pada  tahap  ini  panitia  perekrutan calon  kepala  sekolah  melakukan  seleksi mencakup  kelengkapan  persyaratan  umum dan  persyaratan  khusus.  Persyaratan  khusus mencakup  status  sebagai  guru  pada  sekolah yang  akan  diberi  tugas  tambahan  sebagai kepala  sekolah  dan  telah  memperoleh sertifikat kepala sekolah.
Sedangkan persyaratan  umum  mencakup  kualifikasi akademik, surat kesehatan jasmani dan rohani dari dokter, keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin, sertifikat pendidik,  sertifikat  pengalaman  mengajar, kualifikasi golongan, usia maksimal mengikuti  calon  kepala  sekolah.  Kemudian setelah  calon  kepala  sekolah  memenuhi persyaratan  umum  dan  khusus  selanjutnya akan  diikut  sertakan  untuk  mengikuti  tes calon kepala sekolah.
Tahap pengusulan oleh Dikpora, Pengusulan  oleh  Dikpora  Kabupaten  Bima Nusa  Tenggara  Barat  melalui  dua  jalur, yaitu jalur  umum  dan  jalur  khusus.  Jalur  umum
diusulkan  berdasarkan  pengusulan  kepala sekolah  dan  pengawas.  Sedangkan  jalur khusus langsung ditetapkan oleh Dikpora dan Bupati  berdasarkan  kinerja  yang  pernah dilakukan.  Misalnya  pernah  merintis  sekolah dan  dianggap  cakap  untuk  menjadi  kepala sekolah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan  oleh  informan  4.  Bagi  calon kepala  sekolah  yang  diusulkan  melalui  jalur umum  akan  diikut  sertakan  mengikuti  diklat calon kepala sekolah. Sedangkan calon kepala sekolah  yang  diusulkan  melalui  jalur  khusus disesuaikan dengan kebijakan Bupati.
Temuan hasil penelitian di atas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Irianto  (2014)  dalam  penelitiannya  yang berjudul  “ Evaluasi  Model  Rekrutmen  Kepala Sekolah  di  Surakarta”. Berdasarkan  hasil penelitian  Irianto,  dilakukan  berdasarkan  tiga prinsip  meliputi;  (1)  rutin  pada  awal  tahun berdasarkan  hasil  analisis  dengan  penetapan formasi jabatan kepala sekolah; (2) dilakukan secara  proaktif  dalam  rangka  mendapatkan guru  yang  paling  menjanjikan  untuk  menjadi kepala  sekolah;  (3)  dilakukan  secara  terbuka melalui  surat  kabar  lokal  dalam  rangka memberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya kepada guru yang memenuhi kualifikasi.
Perekrutan calon kepala sekolah merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan  banyak  lembaga,  dengan  tujuan agar  menghasilkan  kepala  sekolah  yang kompeten untuk memajukan lembaga sekolah. maka  oleh  Lembaga  Pengembangan  dan Pemberdayaan  Kepala  Sekolah  merancang model rekrutman calon kepala sekolah.
Gambar  di  atas  menunjukan  perlu adanya hubungan kerjasama yang berkesinambungan  bersifat  sinergi  antara lembaga penyelenggara yaitu Dikpora dengan lembaga  pengusul  calon  kepala  sekolah yaitu kepala  sekolah,  guru  dan  pengawas  sekolah.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Secara  prosedural  LPPKS  menyusun  sistem perekrutan berdasar pada permendiknas no.28 tahun  2010  agar  dalam  pelaksanaan  oleh masing-masing lembaga terukur dan terstruktur sehingga tidak ada jalur kerja yang saling mendahului.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  jika  dikaitkan  dengan  alur  proses perekrutan  yang  dirancang  oleh  LPPKS  ada beberapa  aspek  yang  tidak  sesuai  dalam perekrutan  calon  kepala  sekolah  yang dilakukan  oleh  lembaga  penyelenggara  dan lembaga  pengusul  di  Kabupaten  Bima  Nusa Tenggara  Barat.  Aspek  pertama, berkaitan dengan  pengumuman ,  Dikpora  Kabupaten Bima  Nusa  Tenggara  Barat  menyampaikan informasi  tentang  perekrutan  calon  kepala sekolah masih bersifat personal tidak diumumkan  secara  publik.  Secara  teknik perekrutan  calon  kepala  sekolah  dapat ditentukan  oleh  Dikpora  tanpa  menunggu usalan  dari  kepala  sekolah  berdasarkan  hasil laporan  dari  pengawas  sekolah  dengan indikasi  bahwa  pengawas  telah  melakukan penilaian kinerja selama menjadi guru. Aspek kedua ,  pengusulan  oleh  kepala  sekolah , Selama  ini  penilaian  kinerja  yang  dilakukan oleh  pengawas  sekolah  terhadap  guru  calon kepala sekolah masih cenderung mengutamakan prestasi non akademik dengan mengesampingkan prestasi akademik. Prestasi non  akademik  yang  dimaksud  misalnya seorang guru pernah merintis sebuah sekolah, maka  oleh  pengawas  sekolah  dan  kepala sekolah  berasumsi  bahwa  dia  layak  untuk diberikan  apreseasi  dengan  mengusulkannya untuk menjadi calon kepala sekolah. Sehingga akomodasi  calon  kepala  sekolah  kurang selektif.  Aspek  ketiga, pengusulan  oleh Dikpora , berdasarkan pernyataan informan 3, pengusulan  calon  kepala  sekolah  langsung ditetapkan  oleh  Dikpora  dan  Bupati.  Hal  ini menunjukan  bahwa  penetapan  calon  kepala sekolah  yang  ditetapkan  oleh  Dikpora merupakan instruksi langsung dari Bupati.
Hasil  analisis  di  atas  didukung  oleh hasil  analisis  yang  disampaikan  Haryadi (2015) dalam tulisannya “memperbaiki proses rekrutmen  kepala  sekolah”  yang  menyatakan proses  reformasi  membawa  posisi  kepala sekolah  menjadi  terdegradasi  karena  faktor
politik.  Mengapa  disebutkan  begitu  karena otonomi  daerah  menyebabkan  posisi  kepala daerah  memiliki  wewenang  luar  biasa  untuk menentukan  orang-orang  pilihannya  untuk duduk  dijabatan  tertentu  bahkan  sampai dengan  posisi  kepala  sekolah.  Jabatan  kepala sekolah  diberikan  sebagai  bentuk  balas  budi mereka  yang  telah  menjadi  tim  sukses  calon kepala daerah.
Banyak  kejadian  di  daerah  muncul kepala  sekolah  baru  dengan  golongan  baru saja  naik  dari  III/b  ke  III/c  langsung  jadi kepala  sekolah  tanpa  pernah  jadi  pembantu kepala  sekolah.  Hal  ini  seharusnya  bisa direvisi  dalam  permendiknas  28.  Seorang guru biasa tanpa pengalaman apapun menjadi kepala sekolah hanya karena faktor kedekatan politik  dengan  kepala  daerah  menjadikan sekolah seperti kelinci percobaan
(kompasiana.com). 1.1.Pengangkatan Kepala Sekolah di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil temuan yang diuraikan  pada  hasil  penelitian  menunjukan bahwa proses pengangkatan kepala sekolah di Kabupaten  Bima  Nusa  Tenggara  Barat mengacu pada Permendiknas No.28/2010 dan Peraturan Pemerintah No.100/2000.
1.1.1. Pengangkatan Kepala Sekolah Berdasarkan Permendiknas No.28
Tahun 2010 Sebelum  diterbitkan  Permendiknas  no. 28 tahun 2010 telah diterbitkan Permendiknas no.13  tahun  2007,  sejak  diterbitkanya Permendiknas  No.  13  tahun  2007  tentang standar  kepala  sekolah  hingga  akhir  tahun 2009,  belum  ada  instrumen  yang  digunakan untuk  menyeleksi  calon  kepala  sekolah ataupun  mengukur  kadar  kompetensi  kepala sekolah.  Setiap  daerah  (Kabupaten/Kota) mempunyai  kebijakan  dan  kriteria  tersendiri untuk  mengangkat,  memutasikan,  ataupun memberhentikan  kepala  sekolah.  Kadang- kadang kriteria umum dan persyaratan khusus yang  diberlakukan  secara  nasional  tidak dijadikan  acuan  dalam  pengangkatan  kepala sekolah. Kemendiknas belum memiliki instrumen  baku  untuk  mengukur  penguasaan kompetensi kepala sekolah, sehingga diketahui  adanya  kepala  sekolah  yang kompeten  dan  kepala  sekolah  yang  kurang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kompeten.
Padahal, hasil pemetaan
kompetensi  kepala  sekolah  dapat  dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan  kompetensi  dan  kinerja  kepala sekolah.
Penyelenggaraan pemerintah pada otonomi  daerah  turut  memberikan  “warna” dalam  seleksi,  pengangkatan,  penugasan,  dan pemberhentian kepala sekolah, di mana unsur politis dan KKN lebih berperan dibandingkan dengan  penilaian  prestasi,  sistem  karir  dan profesionalisme. Kondisi ini sangat bertentangan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan  (Manap,  Pudji  Hartuti,  Puspa Djuwita, Komarudin, Muzanip  Alperi, 2010). Permendiknas  No.13  Tahun  2007  hanya mengatur  standar  kualifikasi  dan  kompetensi kepala sekolah, tanpa mengatur prosedur atau tata  cara  pengangkatan  kepala  sekola. Menyebabkan  pengangkatan  kepala  sekolah yang  dilakukan  di  Kabupaten  Bima  Nusa Tenggara Barat berdasarkan amanah
Permendiknas  no.13  tahun  2007  tersebut masih beragam, sabagaimana yang disampaikan oleh informan 1, pengusulan dan pengangkatan kepala sekolah pada tahun 2007 masih  mengacu  pada  tugas  guru  dan kepangkatan.  Tugas  guru  dilihat  berdasarkan tugas tambahan sebagai Wakil kepala sekolah atau  sebagai  wakepala  sekolah  urusan. Sedangkan  kepangkatan  dilihat  dari  kategori golongan.  Selain  itu  menurut  informan  6 penerapan  Permendiknas  no.13  tahun  2007 dalam  pengangkatan  kepala  sekolah  di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat sangat mudah  untuk  diterapkan  karena  prosedurnya tidak  terlalu  sulit,  sehingga  penerapan permendiknas  tersebut  berlangsung  sampai tahun 2012.
Menata dan meroformasi
kepemimpinan pendidikan di sekolah, sekaligus  melengkapi  peraturan  sebelumnya yaitu  Permendiknas  No.13  Tahun  2007  yang terkait  dengan  kepala  sekolahan,  sekarang pemerintah  melalui  Menteri  Pendidikan Nasional  menghadirkan  kembali  regulasi Permendiknas  No.28  Tahun  2010  tentang penugusan  guru  sebagai  kepala  sekolah. Calon  kepala  sekolah  yang  diangkat  melalui permendiknas  no.28  tahun  2010  idealnya harus  dinyatakan  lulus  cakep,  dan  mengukuti
program  pendidikan  dan  pelatihan.  Setelah dinyatakan lulus selanjutnya tim pertimbangan melakukan penilian
akseptabilitas  guna  mengetahui  kompetensi awal  yang dimiliki oleh calon kepala sekolah tentang  pelaksanaan  tugas  sebagai  kepala sekolah, berdasarkan hasil penilaian akseptabilitas  maka  dapat  diketahui  calon kepala sekolah yang kompeten dan yang tidak kompeten,  calon  kepala  sekolah  yang kompeten  akan  dilantik  secara  definitif  oleh Bupati,  selanjutnya  Bupati  akan  menerbitkan SK  pengangkatan  dan  penempatan.  Dengan keterlibatan  tim  pertimbangan  yang  di dalamnya  terdapat  unsur  pengawas  sekolah dan dewan pendidikan diharapkan pengangkatan kepala sekolah lebih mengedepankan asas transparansi dan objektif sehingga  kompetensi  kepala  sekolah  dapat menjamin peningkatan mutu pendidikan.
Proses  pengangkatan  kepala  sekolah  di Kabupaten  Bima  Nusa  Tenggara  Barat melalui  Permendiknas  no.28/2010  sampai saat  ini  masih  didominasi  oleh  kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dalam hal  penempatan  dan  pengangkatan  kepala sekolah.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  model pengangkatan yang terjadi di Kabupaten Bima Nusa  Tenggara  Barat,  di  mana  bagi  cakep yang  dinyatakan  lulus  tes  pada  tahun  2007 akan  diangkat  pada  tahun  2015.  hal  ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan 2. Berdasarkan ketentuan yang berlaku sistem pergantian kepala sekolah harus berdasar pada masa  periodesasi,  maka  kebijakan  mengenai keterlambatan pengangkatan tidak dipermasalahkan, namun peristiwa selama ini menunjukan bahwa keterlambatan pengangkatan disebabkan karena calon kepala sekolah tidak
berpartisipasi dalam mendukung  Bupati  dalam  pemilihan  kepala daerah,  sehingga  nama  calon  kepala  sekolah yang  dinyatakan  lulus  tes  pada  tahun  2007 tidak terkafer untuk segera  dilantik. Sehingga memberi  peluang  bagi  cakep  yang  baru  yang ikut  berpartisipasi  dalam  mendukung  Bupati untuk  diangkat  dengan  cepat  walaupun statusnya  baru  lulus  cakep  pada  tahun  2014, sebagaimana yang disampaikan oleh informan 3.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Temuan hasil penelitian di atas didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan Jamali  (2012)  dengan  penelitian  yang berjudul  “Evaluasi  Of  Recruitment  Policy Implementation  Head  Of  The  State  High School  in  Banda  Aceh.  Dalam  hasil penelitiannya  dikatakan  tim  pertimbangan pengangkatan  kepala  sekolah  ditetapkan  oleh walikota,  dengan  melibatkan  unsur  pengawas dan  dewan  pendidikan,  BKPP,  Pers  dan  tim pemantau  independen,  dengan  adanya  tim dari  lintas  keilmuan  dan  kelembagaan, diyakini  akan  dapat  mengurangi  kelemahan dan  kecurangan  dalam  pengangkatan  kepala sekolah.
1.1.2. Pengangkatan Kepala Sekolah Berdasarkan PP No.100 Tahun 2000 Pemerintah menerbitkan PP
no.100/2000  secara  universal  diberlakukan  di seluruh wilayah di Indonesia, untuk mengangkat,  memberhentikan  pejabat  yang diberi  tugas  sebagai  Plt,  pada  semua  instansi baik di pusat, Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Pengangkatan kepala sekolah melalui PP No.100 Tahun 2000 tidak terlalu detail menetapkan syarat dan ketentuan bagi  seseorang  untuk  diangkat  menjadi pelaksana tugas, dari segi kualifikasi kepangkatan/golongan serendah-rendahnya menduduki  1  pangkat  di  bawah  jenjang pangkat  yang  ditentukan,  artinya  jika  tidak ada yang bergolongan IV, bisa diangkat yang bergolongan III yang berstatus PNS.
Peraturan  Pemerintah  No.100  Tahun 2000 pasal 1 menjelaskan syarat-syarat untuk dapat  diangkat  dalam  jabatan  struktural, antara  lain  serendah-rendahnya  menduduki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan. Atas dasar inilah pengangkatan  kepala  sekolah  di  Kabupaten Bima  Nusa  Tenggara  Barat  melalui  PP No.100  Tahun  2000  terlihat  berbeda  dalam pelaksanaannya,  banyak  hal  yang  menuai kontroversi salah satu diantaranya, pengangkatan  kepala  sekolah  sebagai  Plt didominasi oleh guru-guru yang berpangkat/golongan  III,  sedangkan  masih ada  yang  pangkat  IV.  Kepala  sekolah  yang diangkat menjadi Plt adalah guru yang pernah mengikuti  tes  Cakep  namun  belum  lulus  tes cakep  tapi  tetap  diberi  tugas  menjadi  kepala
sekolah sebagai Plt. Melalui tugas sebagai Plt tidak menutup kemungkinan oleh Bupati akan diangkat  secara  definitif  menjadi  kepala sekolah tanpa melalui prosedur yang ditetapkan dalam Permendiknas No.28 Tahun 2010.  Hal  ini  sebagaimana  yang  sampaikan oleh  informan  4,  bagi  guru  yang  memiliki kinerja  baik  selama  memimpin  sebuah lembaga  pendidikan  dengan  status  Plt,  oleh pengawas  dinilai  layak  untuk  diajukan  ke Bupati  untuk  ditindak  lanjuti  berdasarkan kewenangannya.
Berdasarkan Temuan di atas akan sesuai dengan  yang  disampaikan  oleh  informan  7, merupakan sebuah keniscayaan peran pemerintah daerah dalam hal ini Bupati untuk memanfaatkan  kekuasaanya,  karena  memang segala keputusan yang diambil harus diketahui  dan  disetujui  oleh  Bupati,  tugas sebuah  instansi  hanya  bekerja  berdasarkan surat  perintah  dari  Bupati,  berkaitan  dengan pengangkatan  kepala  sekolah  sebagai  Plt merupakan  hak  prerogatifnya.  Hak  prerogatif itu  hanya  berlaku  untuk  hal-hal  yang berkaitan dengan jabatan-jabatan yang bersifat struktural saja.
1.2. Faktor Penghambat dan Pendukung 1.2.1. Faktor Penghambat Berdasarkan hasil penelitian
menunjukan salah satu faktor yang menghambat  penerapan  Permendiknas  No.28 Tahun  2010  di  Kabupaten  Bima  Nusa Tenggara Barat kurangnya partisipasi Dikpora provinsi  dalam  melakukan  sosialisasi  yang intensif  terkait  penerapan  Permendiknas No.28  tahun  2010  ke  masing-masing  instansi Dikpora  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  NTB termasuk  di  Kabupaten  Bima  Nusa  Tenggara Barat,  sehingga  dalam  perekrutan  dan pengangkatan  kepala  sekolah  beragam.  Hal ini  tidak  terlepas  dari  kurangnya  pemahaman panitia  perekrutan  calon  kepala  sekolah terhadap  isi  Permendiknas  tersebut,  sehingga tercatat  Dikpora  Kabupaten  Bima  Nusa Tenggara
Barat mulai menerapkan Permendiknas No.28 Tahun 2010 sejak tahun 2012.  Ini  menunjukan  Dikpora  Kabupaten Bima Nusa Tenggara  Barat dalam perekrutan dan pengangkatan kepala sekolah selama lima tahun terakhir masih mengacu pada Permendiknas No.13 Tahun 2007.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Dampak  Otonomi  Daerah  membuka ruang  yang  selus-luasnya  kepada  pemangku kebijakan tertinggi di daerah untuk mengambil andil dalam merekrut, mengangkat  kepala  sekolah  baik  untuk jabatan struktural maupun fungsional. Keterlibatan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi bumerang  bagi  institusi  pendidikan  karena keberadaan  PNS  ditingkat  sekolah  selalu digiring  untuk  ikut  terlibat  pada  setiap  ajang pemilukada.  Hal  ini  akan  menghadirkan kepala  sekolah  yang  diangkat  berdasarkan kontra politik, sehingga ada kepala sekolah di Kabupaten  Bima  Nusa  Tenggara  Barat  dari jabatan  Plt  kemudian  diangkat  langsung secara  definitif  menjadi  kepala  sekolah  tanpa melalui prosedur yang dibuat dalam Permendiknas  No.28  Tahun  2010.  Selain  itu, ada  kepala  sekolah  telah  lulus  calon  kepala sekolah  tahun  2007  baru  dingkat  tahun  2015 tanpa  ada  alasan  logis  yang  mendasari  itu, hanya  dikarenakan  tidak  ikut  terlibat  dalam mendukung  Bupati  sehingga  nama  tidak terkafer  untuk  dilantik  tahun  2015.  Praktek politik praktis ini, mulai dirasakan dilingkungan  publik  ketika  dipelopori  oleh Bupati  yang  menjabat  pada  tahun  2010-2015 untuk masa jabatan tahap kedua.
Temuan di atas sesuai dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Wahiyuddin  dengan judul  “Politisasi  Pejabat  Struktural  Eselon  II di  Lingkungan  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara” bahwa Rekrutmen CPNS  di  Kabupaten  Muna  menghadapi banyak  permasalahan  mulai  dari  penyusunan formasi  sampai  pengumuman  hasil  tes. Adanya  CPNS  „titipan‟  dari  oknum  pejabat menjadi  salah  satu  buktinya.  rekrutmen pejabat  struktural  juga  menunjukkan  ketidak sesuaian dalam hal kompetensi, profesionalitas  dan  prestasi  kerja  pegawai. Rekrutmen tersebut didasarkan pada pertimbangan  politik  dan  uang.  Baperjakat berperan  memberikan  pertimbangan,  namun bupatilah  yang  membuat  keputusan  akhir. Bupati  Kabupaten  Muna  selama  tahun  2005 hingga  2010  merekrut  pejabat-pejabat  yang berjasa,  loyal  terhadap  bupati,  baik  secara politis  maupun  personal,  memiliki  ikatan emosional  dan  bisa  memberikan  kontribusi
baik secara politik maupun finansial terhadap Bupati.
1.2.2. Faktor Pendukung Persyaratan yang diatur dalam Permendiknas  No.28  Tahun  2010  bagi  calon kepala  sekolah  memiliki  kualifikasi  S1/DIV, berdasarkan  temuan  bahwa  guru-guru  yang mengikuti  calon  kepala  sekolah  ada  yang berkualifikasi ijasah S2 setiap tahun mengalami  penambahan,  hal  ini  menunjukan kompetensi  seorang  kepala  sekolah  sangat menentukan  oleh  kualitas  keilmuan  sehingga mutu pendidikan akan lebih baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan 6. untuk sekolah di Kabupaten Bima Nusa  Tenggara  Barat  yang  mengusulkan guru-guru  yang  berkualifikasi  S2  untuk mengikuti  calon  kepala  sekolah;  untuk sekolah  menengah  atas  terdiri  dari;  SMA Lambitu,  SMA  2  Langgudu,  SMA  1  Bolo, SMA 1  Monta, SMA 2 Woha, SMA 1  Woha dan  SMA  1  Donggo.  Untuk  Sekolah Menengah  Pertama  terdiri  dari;  SMPN  1 Madapangga,  SMP  2  Bolo  dan  SMP  3 Madapangga.  Untuk  Sekolah  Dasar  terdiri dari; SD Kawinda Na‟e dan SD 2 Tente.
1.3. Upaya yang dilakukan Mengatasi Hambatan dalam Implementasi
Permendiknas No.28 Tahun 2010 Berdasarkan  hasil  penelitian    upaya yang  dilakukan  Dikpora  mengatasi  hambatan dari  aspek  internal  yaitu  menyesuaikan penerapan  Permendiknas  No.13  Tahun  2007 dengan  Permendiknas  No.28  Tahun  2010 dalam  proses  perekrutan  dan  pengangkatan kepala  sekolah  di  Kabupaten  Bima  Nusa Tenggara  Barat  disebabkan  Dikpora  belum memahami secara keselurahan isi Permendiknas  No.28  tahun  2010  terhadap kondisi  SDM  yang  mengikuti  calon  kepala sekolah,  salah  satu  isi  Permendiknas  yang disesuaikan  terkait  kelengkapan  administrasi, panitia  perekrutan  memberikan  keringan kepada  calon  kepala  sekolah  yang  perlu diajukan  oleh  calon  kepala  sekolah  hanya Ijazah terakhir dan SK kenaikan pangkat/golongan untuk melengkapi administrasi  hal  ini  juga  yang  termuat  dalam Permendiknas No.13 Tahun 2007. Sedangkan upaya  yang  dilakukan  terkait  kekurangan anggaran  yang  dialokasikan  oleh  Pemda
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dalam proses perekrutan calon kepala sekolah Dikpora  mengajukan  kembali  permohonan tambahan APBD untuk tahun 2016 ke Pemda.
Upaya  mengatasi  hambatan  pada  aspek eksternal dalam pengangkatan kepala sekolah pihak  BKD  tidak  akan  mempublikasikan  pra pelantikan  nama-nama  kepala  sekolah  yang diusulkan  untuk  dilantik  tahun  2015  oleh Bupati,  dikhawatirkan  ada  oknum  yang memanfaatkan situasi pemilukada. Sedangkan pengangkatan  kepala  sekolah  oleh  Bupati sebagai  Plt,    upaya  yang  dilakukan  adalah kepala sekolah tersebut tidak ditugaskan pada sekolah  yang  telah  berstatus  Negeri,  sebagai langkah awal pihak BKD menempatkan pada sekolah SATAP.
Temuan hasil penelitian di atas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Nurlinah tentang “Relasi Aktor dalam Proses Pengangkatan  PNS  dalam  Jabatan  Struktural di  Kota  Makassar”.  Hasil  penelitiannya mengungkapkan  ada  beberapa  aktor  yang terlibat  dalam  pengangkatan  PNS  dalam jabatan struktural yaitu diantaranya; Walikota, Tim  Baperjakat,  Kepala  SKPD,  dan  kepala bidang  terkait  dengan  mutasi  pada  BKD. Meski  demikian,  walikota  merupakan  aktor utama yang memiliki wewenang paling besar dalam  menentukan  pengangkatan,  promosi maupun demosi PNS dalam jabatan struktural.
Berdasarkan  Permendiknas  No.  28 Tahun  2010  pasal  2  point  satu  menegaskan seorang  kepala  sekolah  harus  memenuhi persyaratan  umum  dan  persyaratan  khusus, persyaratan  umum  mencakup  sepuluh  poin tidak  hanya  berkualifikasi  ijasah  S1  dan berpangkat/golongan  minimal  III/c.  Hal  ini jika dikaitkan dengan hasil penelitian
menunjukan  adanya  sikap  toleransi  yang menyalahi aturan di mana Dikpora memberikan  keringan  kepada  calon  kepala sekolah  untuk  mengajukan  lamaran  tanpa harus  memenuhi  kriteria  persyaratan  umum yang  ditentukan,  dengan  adanya  kebijakan seperti ini akan memicu tumbuhnya solidaritas  KKN  yang  berantai  mulai  dari perekrutan sampai pangangkatan.
Keberadaan  PP  no.100/2000  sebagai kebijakan alternatif yang dibuat oleh pemerintah  karena  dinilai  dapat  membantu
dalam  penerapan  Permendiknas  No.28  tahun 2010  atau  kebijakan  lainnya  sehingga  dalam pelaksanaannya akan tepat sasaran dan sesuai dengan rule  of  law ,  misalnya  ada  sekolah yang  memiliki  tenaga  guru  yang  berstatus Pegawai  Negeri  Sipil  dengan  golongan  III/b karena  pada  sekolah  tersebut  terbatas  guru yang PNS maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas organisasi seorang Pegawai Negeri  Sipil  tersebut  dapat  diangkat  sebagai Pelaksana  Tugas  (Plt)  oleh  Bupati  selaku pimpinan daerah. Pengangkatan kepala sekolah  berdasarkan  PP  No.100  Tahun  2000 yang memberikan kewenangan kepada Bupati untuk  menunjuk  dan  menetapkan  seorang guru  sebagai  pelaksana  tugas  untuk  menjadi kepala  sekolah, tidak  semestinya  berdasarkan unsur kepentingan politik sehingga kompetensi nepotisme menjadi nilai prioritas, namun  dengan  adanya  hak  prerogatif  lebih mengutamakan  kompetensi  kuaitas  keilmuan seorang  yang  ditunjuk  sebagai  Plt  dalam menunjang  mutu  pendidikan  yang  lebih baik. Bukan  berarti  karena  jabatan  Plt  tidak definitif sehingga untuk penempatan seseorang  yang  diberi  tugas    hanya  asal- asalan  saja  dalam  hal  ini  berdasar  kehendak pribadi,  kepentingan  kelompok  atau  karena imbalan  jasa.  Perlu  disadari  bahwa  substansi dari  PP  no.100/2000  yaitu  menanggulangi adanya kemandekan dalam pelaksanaan tugas dengan  cara  menunjuk  langsung  PNS  yang dianggap  cakap  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian  (PPK)  ataupun  Pemerintah daerah  yang  berkepentingan  untuk  menjadi kepala  sekolah  guna  memimpin  sebuah lembaga  pendidikan  agar  kegiatan  dalam organisasi  dapat  kembali  berjalan  dengan baik.

## KESIMPULAN
1.1. Proses perekrutan Kepala Sekolah Menengah  Pertama  di  Kabupaten  Bima Nusa  Tenggara  Barat  dilakukan  melalui empat  tahap.  Tahap  pertama  yaitu pengumuman,    pengumuman  merupakan prosedur  penyebaran  informasi  yang dilakukan oleh Dikpora Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat mengenai penerimaan  dan  perekrutan  calon  kepala sekolah baru kesemua institusi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pendidikan  mulai  dari  SD,  SMP,  dan SMA  malalui  pengawas  sekolah,  dan
UPTD  disetiap  Kecamatan  di  Kabupaten
Bima Nusa Tenggara Barat. Tahap kedua pengusulan  oleh  kepala  sekolah,  kepala sekolah  mengusulkan  nama-nama  guru yang diurutkan berdasarkan tugas
tambahan  disekolah  dan  berdasarkan kepangkatan/golongan. Tahap ketiga yaitu seleksi administrasi, panitia pelaksana perekrutan calon kepala sekolah  melakukan  seleksi  berkaitan dengan  kelengkapan  berkas  calon  kepala sekolah  yang  mencakup  kelengkapan persyaratan umum dan persyaratan khusus. Tahap keempat yaitu pengusulan oleh Dikpora, Pengusulan kepala sekolah yang  dilakukan  oleh  Dikpora  Kabupaten Bima  Nusa  Tenggara  Barat  melalui  dua jalur, yaitu jalur umum dan jalur khusus. Jalur  umum  yaitu  calon  kepala  sekolah yang  diusulkan  berdasarkan  pengusulan oleh  kepala  sekolah  dan  pengawas. Sedangkan  jalur  khusus  yaitu  calon kepala sekolah yang langsung ditetapkan oleh  Dikpora  dan  Bupati  berdasarkan kinerja yang pernah dilakukan.
1.2. Proses  pengangkatan  Kepala  Sekolah Menengah  Pertama  di  Kabupaten  Bima Nusa  Tenggara  Barat  melalui  dua  cara. Cara  pertama  berdasarkan  Permendiknas No.28  tahun  2010,  pelaksanaan  diawali dengan  penilaian  akseptabilitas  oleh  tim pertimbangan dan ditetapkan oleh Bupati untuk  dilantik.  Cara  kedua  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No.100  tahun 2000,  pelaksanaan  dilakukan  dengan pengangkatan  langsung  oleh  Bupati berdasarkan  pertimbangan  tertentu  yang diberi  tugas  sebagai  Plt  kemudian diangkat secara definitif.
1.3. Faktor  penghambat  dan  pendukung penerapan  Permendiknas  No.28  Tahun 2010  adalah  Dikpora  belum  menerapkan secara  keseluruhan  isi  Permendiknas No.28  Tahun  2010  disebabkan  belum bisa disesuaikan dengan kondisi dilapangan mengingat SDM calon kepala sekolah  banyak  yang  belum  memenuhi kualifikasi,  selain  itu  pengangkatan kepala  sekolah  secara  definitif  maupun
sebagai  pelaksana  tugas  (Plt)  adanya nuansa  politik  yang  dilakukan  oleh Bupati.  Faktor  pendukung  meningkatnya antusias dari para guru yang
berkualifikasi ijasah S2 untuk mengajukan  diri  mengikuti  cakep  setiap tahun. 1.4. Upaya yang dilakukan mengatasi hambatan dalam implementasi Permendiknas No.28 Tahun 2010, Dikpora menyesuaikan penerapan Permendiknas No.28 Tahun 2010 dengan Permendiknas  No.13  Tahun  2007  dalam proses  perekrutan  dan  pengangkatan kepala  sekolah  di  Kabupaten  Bima  Nusa Tenggara  Barat  dengan  memberikan keringan  kepada  calon  kepala  sekolah dalam melengkapi administrasi pengajuan  calon  kepala  sekolah.  Upaya yang  dilakukan  terhadap  pengangkatan kepala  sekolah  yang  ditunjuk  langsung oleh  Bupati  yang  berstatus  Plt,  tidak ditugaskan  menjadi  kepala  sekolah  yang telah  berstatus  Negeri,  sebagai  langkah awal  pihak  BKD  menempatkan  pada sekolah SATAP.
REKOMENDASI 2.1. Proses perekrutan kepala sekolah alangkah baiknya tidak membatasi hanya pada  tugas  tambahan  sebagai  Wakil Kepala  Sekolah  atau  Wakepala  sekolah Urusan,  namun  diberlakukan  sacara menyeluruh pada guru-guru yang memenuhi  persyaratan  walaupun  tidak diberi tugas tambahan.
2.2. Proses  pengangkatan  kepala  sekolah dengan  keterlibatan  tim  pertimbangan perlu ditingkatkan agar dapat menghilangkan  sikap  KKN  dari  pihak birokrasi  karena  akan  berdampak  buruk pada mutu pendidikan.
2.3. Keterlibatan  pemerintah  daerah  dalam insitusi pendidikan yang bersifat prinsipil perlu dikurangi mengingat akan menurunkan kepercayaan publik terhadap pendidikan. 2.4. Perlu adanya
efektifitas dalam pelaksanaan  fungsi  koordinasi  antara Dikpora  Provinsi  NTB  dengan  Dikpora Kabupaten  Bima  Nusa  Tenggara  Barat dalam  penerapan  Permendiknas  No.28
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Tahun 2010 agar memperoleh pemahaman yang sama dalam pelaksanaanya dengan langkah melakukan  sosialisasi  oleh  Dikpora Provinsi. Selain itu, Proses pengangkatan dan pemindahan pejabat struktural berpedoman  pada  prinsip the  right  man
in  the  right  place  and  the  right  man  in the  right  job ,  memperhatikan  prestasi kerja dan disiplin, sehingga pengangkatan  dan  pemindahan  pejabat struktural berdasarkan kebutuhan organisasi  dan  merupakan  upaya  untuk mewujudkan good
governance (Wahiyudin, 2014).

## DAFTAR PUSTAKA
Afriyani  P,  (2013).  Pelaksanaan  Tugas  Guru
Profesional  di  Sekolah  Menengah  Atas
Negeri Kota Pariaman. Jurnal Administrasi Pendidikan Volume 1, No.
1, 376-461   Ajadan S, (2015). Evaluasi Program  Pendidikan  dan  Pelatihan Calon  Kepala  Sekolah  (Studi  Evaluasi Pascadiklat  di  LPMP  Provinsi  Maluku Utara). Jurnal  Teknologi  Pendidikan Volume. 17, No. 3, 164-175. Baihaqi,  Khairuddin,  Husen,  (2012).  Sistem rekrutmen,  seleksi  dan  penempatan Kepala  Sekolah  Menengah  Pertama Negeri  Pada  dinas  pendidikan  kota banda aceh. Jurnal Administrasi
Pendidikan Volume 1, No.1 Hal. 14-28. Baswedan  A,  (2014).  Paparan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  “Gawat Darurat  Pendidikan  di  Indonesia ”.
Jakarta.
Bhirowaty  H,  (2014).  Analisis  kebijakan pengangkatan  Kepala  Sekolah  Dasar Muhammadiyah  di  lingkungan  PDM Kota Malang.
William.  (1996). The  Human  Resource Function In Educational Administration . New  Jersey  :  Prantice Hall, Inc Faisal,  (2013).  Implementasi  Permendiknas Nomor  28  Tahun  2010  Di  Kabupaten Sambas. Jurnal  visi  ilmu  pendidikan halaman 1061 .
Ghufron  A.  (2014).  Analisis  Kebijakan Pemenuhan  Beban  Kerja  Guru  SMA Negeri 2 Kota Tarakan.
Hartanto  S.(2014).  Good  procedures  or  new ways of preparing principals Indonesia. Hidayat  A  (2011).  Pengaruh  Pelaksanaan Rekrutmen Dan Seleksi Kepala Sekolah Terhadap  Kinerja  Kepala  SMP  Dan SMA  PGRI  Sekabupaten  Dan  Kota Bandung.
Irianto  P  (2014).  Evaluasi  Model  Rekrutmen Kepala  Sekolah  di  Surakarta. Naskah Publikasi.
Jamali  Y.  (2016).  Evaluasi  Of  Recruitment Policy  Implementation  Head  Of  The State  High  School  in  Banda  Aceh. Jurnal  Ilmiah  Education  Managent Volume 6, No.2.
Lembaga Pengembangan Dan Pemberdayaan Kepala  Sekolah .  (2011). Petunjuk Pelaksanaan  Rekrutmen  Calon  Kepala Sekolah/Madrasah.
Maisaroh  S.  (2015).  Lelang  Jabatan  Kepala Sekolah Dan KualitasLayanan Pendidikan  (Studi  Kasus  pada  2
Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  di Jakarta  Selatan). Jurnal  Administrasi Publik  (JAP), Vol.  3,  No.  11,  Hal. 1917-1923
Manap,  Hartuti,  Djuwita,  Komarudin,  Alperi,
(2010).  Pemetaan  Kompetensi  Kepala Sekolah  SMP  di  Provinsi  Bengkulu Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan. Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Volumen 4, No. 5, 1-103. Muliati  A  (2013).  Program  penyiapan  calon kepala sekolah Melalui seleksi
akademik dan diklat. Mulyasa,  Enco . (2003) .  Menjadi  Kepala Sekolah Profesional, Bandung:
Remaja Rosdakarya. Nuh.  (2010,  03  November).  Kemendiknas
Atur  Mutasi  Kepala  sekolah.  Diakses pada  tanggal  25  Juni  2016,  dari: jpnn.com/news/kemendiknas-atur- mutasi-kepala sekolah.
Nurlinah,  2016.  Nuansa  politisasi  dalam pelaksanaan tugas guru Sebagai dampak dari desentralisasi pendidikan. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan ,  Volume  9
(1), hal.49-62. Nurbaya,  Harun,  Djailani,  (2015).  Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Dalam  Meningkatkan  Kinerja  Guru Pada  SD  Negeri  Lambaro  Angan. Jurnal Administrasi Pendidikan
Volume 3, No. 2. Hal. 116 – 127. Patimah  S.(2015) . Pengaruh  Rekrutmen  Dan Seleksi  Terhadap  Kinerja  Kepala Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  (MIN)
Sekota  Bandar  Lampung. Jurnal ilmiah Peuradeun ISSN: 2338-8617
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No.
28  Tahun  2010  tentang  penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia,
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Dan  Reformasi Birokrasi  Nomor  16  Tah  U  N  2009
Tentang  Tentang  Jabatan  Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya. Rahmawiati  E,  dkk.  (2009). Pendelegasian Wewenang  dalam  Sistem  Manajemen  PNS  di Indonesia .  Jakarta:  Pusat  Kajian  Kinerja Sumber Daya Aparatur. Lembaga Administrasi Negara. Ritonga  &  Lestari,  S  (2012).  Perencanaan Sistem Pendukung Keputusan
Pengangkatan  Calon  Kepala  Sekolah
Negeri  Bandar  Lampung  dengan Metode  SAW. Jurnal  Informatika
Volume. 12, No. 2, 172-179. Sugiyono, (2015). Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  D .  Bandung:
Alfabeta
Sudarsono,  (2010).  Jabatan  Fungsional  Guru
dan Angka Kreditnya.
Turmizi.  (2015,  08  Oktober).  Pengembangan
kompetensi  guru  melalui  pelaksaan tugas  dan  tanggung  jawab  secara profesional.  Diakses  pada  tanggal  25
Juni
2016, dari: www.kompasiana.com/ahmadturmizi/ Pengembangan-kompetensi-guru- melalui-pelaksaan-tugas-dan- tanggung-jawab-secara-profesional .
Trisulawati N (2012). Implementasi Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, Tesis S-2 Magister Administrasi Publik, Universitas Sebelas Maret Surakarta Wahjosumidjo, (2008). Kepemimpinan Kepala  Sekolah:  Tinjauan  Teoretik dan
Permasalahannya . Jakarta: Rajawali Pers
Wasitohadi,  (2016).  Kolaborasi  dan  sinergi antar  lembaga  Dalam  peningkatan kompetensi  kepala  sekolah. Jurnal Managen Pendidikan , Volume. 3, No. 2, 230-245. Wahiyuddin, 2014. Politisasi Pejabat
Struktural  Eselon  II  di  Lingkungan Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Muna Sulawesi  Tenggara.  Jurnal  Kebijakan &  Administrasi  Publik, Volume, 18 Nomot  (1), hal (53-65).