Volume 18 Issue 2 October 2020, pages:249-264
Dinamika Terbentuknya Wilayah Kampung Arab di Surakarta
The Dynamics of Kampung Arab Development in Surakarta
Najmi Muhamad Bazher *
MENARA, Study and Research Center of Ara b Ancestry in Indonesia Ema il : ba zhernajmi@gmail.com*
DOI: https://doi.org/10.20961/arst.v18i2.43363 Received:July 28, 2020   Revised: September 17, 2020  Accepted: September 18, 2020  Available online: October 31, 2020

## Abstract
A majority of modern-day Arab-Indonesians are the descendant of Ha drama ut i mmi g rant s w ho came to Indonesia. They have stayed and settled in area near each other t h a t a re  n o w k n ow n a s kampung Arab. Most kampung Arab in Indonesia show that Arabs had similar pattern in the ir w a y of settling. Surakarta, as the chosen location, has kampung Arab located at Pasar Kliwon. There are theories about how these kampung Arab, including Pasar Kliwon, were developed.  The objective of this study is to explore the four theories of  Kampung Arab Pasar Kliwon development fac to rs a nd the chronological sequence of those factors. This study is a qualitative research that uses secondary analysis of the previous studies as its method. Data verification utilised triangulation method, using various approaches, such as observation, interview, and participatory mapping. Al l  f o ur t h eo rie s are considered valid. Based on the history of Kampung Arab Pasar Kliwon development, the factors in chronological order are  economic activities, community, keraton (imperial) government p ol ic y, and colonial government policy.
Keywords: Arab-Indonesian, district, kampung Arab, Pasar Kliwon, settelement.

## 1. PENDAHULUAN
Mayoritas  orang  Arab  yang  kini  tinggal  di Nusantara  adalah  keturunan  dari  imigran Hadramaut  yang  menetap  di Indonesia (Berg, 2010).  Wilayah  Hadramaut  kini  menjadi sebuah  provinsi  di  Republik  Yaman.  Setelah kedatangannya  di  berbagai  kota di Nusantara, para  imigran  dari  Hadramaut  cenderung menetap  dan  bermukim  di  suatu  wilayah  dan saling  berdekatan. Wilayah  tempat  orang- orang  Hadramaut  (disebut Hadrami ) tinggal lalu dikenal dengan istilah Kampung Arab. Kampung  Ampel  di  Surabaya,  Embong Arab di Malang, Kampung Arab Panjunan di Cirebon, Kampung  Empang  di  Bogor,  Kampung  Arab Pasar Kliwon di Surakarta, Kampung Arab Al-
Munawar di Palembang, dan Kampung Arab Ampenan  di  Lombok  adalah  sedikit  contoh Kampung  Arab  di  Indonesia.  Terbentuknya klaster  permukiman  Arab  pada  berbagai  kota di  Indonesia, menunjukkan adanya persamaan pola bermukim para imigran Hadramaut.
Terdapat  beberapa  teori  mengenai  faktor pemukiman  etnis Arab di satu wilayah.  Teori pertama, aktivitas ekonomi menjadi faktor terbentuknya  permukiman  Arab. Hadrami bermigrasi ke Asia Tenggara untuk berdagang dan  mencari  kehidupan  yang  lebih  baik (Kesheh, 2007). Mereka singgah lalu menetap di  berbagai  area pusat perdagangan. Hubungan sosial dalam komunitas  menjadi  teori  lain faktor pemukiman etnis Arab. Dijelaskan pula oleh  Kesheh  (2007),  bahwa imigran Hadrami
cenderung menetap di kawasan tempat saudara atau imigran dari desa yang sama tinggal. Teori  lain  adalah  peraturan  kerajaan  sebagai alasan terbentuknya klaster permukiman Arab. Pada  periode  kerajaan  di  Indonesia,  raja berkuasa  atas  keseluruhan  wilayahnya.  Tata ruang  di  Jawa  mengikuti  kebijakan  keraton (kerajaan) sesuai struktur sosial masyarakat dan
kosmologi  Jawa  (Kusumastuti,  2016b).  Teori terakhir  yaitu  permukiman  Arab  terbentuk  di masa  kolonial Belanda. Dijelaskan  oleh Priyatmoko (2017), pemukiman  etnis  Arab mapan berkat politik pemerintah Belanda. Kajian  terhadap  teori-teori  tersebut  dapat dilakukan melalui  penelusuran  sejarah  dan pengamatan  pada  kondisi  eksisting  salah  satu Kampung Arab di Indonesia, untuk menemukan faktor  bermukimnya.  Salah  satu  kota tua di
Indonesia yang menyimpan berbagai  warisan kebudayaan  dari  bermacam  etnik  adalah
Surakarta (Prasetyo, 2001). Sehingga Surakarta (Solo)  dipilih  sebagai  lokasi  penelitian  dan eksplorasi  sejarah  pemukiman  etnis  Arab.  Di sana  terdapat  permukiman  etnis  Arab  yang dikenal dengan Kampung Arab Pasar Kliwon. Wilayahnya  cukup luas dan terus berkembang hingga sekarang, serta berada di kawasan pusat kebudayaan  dan  sejarah  Solo.  Di  masa  lalu, daerah ini adalah pasar untuk jual beli kambing yang buka pada hari Kliwon (Sajid, 1984). Terdapat  kesimpang  siuran  teori  tentang bagaimana  terbentuknya  Kampung  Arab  di Indonesia,  termasuk  di  Surakarta.  Sehingga, penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  kebenaran faktor-faktor terbentuknya dan berkembangnya Kampung Arab Pasar Kliwon di Surakarta dan bagaimana urutannya secara kronologis. Berdasar  analisis  Zaida  dan  Arifin  (2010) mengenai  perkembangan  Kota  Surakarta, diperoleh 3 faktor yang menentukan perubahan
Gambar 1. Fa ktor yang berpengaruh terhadap tata rua ng Kota Surakarta Sumber : Zaida dan Arifin (2010).
tata  ruang  kota  (lihat  gambar  1).  Pertama adalah  perekonomian.  Memudahkan  aktivitas ekonomi  dapat  menjadi  alasan  preferensi bermukim.  Keberadaan  pengusaha  besar  juga dapat  mempengaruhi  tatanan  ruang  kota. Kedua,  kesamaan  budaya  yang berlaku dalam komunitas  (masyarakat)  dapat  mempengaruhi pola  dalam  kehidupan  sehari-hari,  termasuk dalam preferensi bermukim. Ketiga,  kebijakan penguasa  pada tiap-tiap periode menjadi andil besar dalam pembentukan tata ruang kota.

## 2. METODE
Penelitian  mengenai  fenomena  terbentuknya permukiman etnis Arab di Surakarta, tergolong penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2007), penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secar a holistik  dengan  cara  deskripsi.  Analisis  data dilakukan  dengan metode analisis sekunder. Hakim  (1982)  merumuskan  analisis  data sekunder  sebagai  analisis  lebih  lanjut  data yang  sudah ada, yang memunculkan simpulan tambahan dan atau yang berbeda dari apa yang telah disajikan temuan penelitian terdahulu. Data  sekunder  dikumpulkan  melalui  studi pustaka  yang  terkait  dengan  kampung  Arab. Selanjutnya,  data  sekunder  diolah  dan dieksplor  untuk  mencapai  runtutan  sesuai tujuan penelitian.
Selanjutnya  dilakukan  verifikasi  data  dengan metode  triangulasi.  Menurut Denzin  (1970), triangulasi  adalah  pemaduan  berbagai sumber data, teori, dan metode dalam suatu penelitian. Triangulasi metode dipilih karena satu dan lain metode  akan  saling  menutup  kelemahan sehingga hasilnya menjadi lebih valid. Metode verifikasi  yang  dimaksud  antara  lain  melalui observasi  kawasan  Kampung  Arab  Pasar Kliwon,  pemetaan  bersama  komunitas  etnis Arab ( participatory mapping ), serta wawancara dengan  pemerhati  komunitas  Arab-Indonesia, kerabat  keraton  yang  juga  penduduk  di Baluwarti, dan komunitas etnis Arab di Solo.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasar data sekunder, terdapat 4 teori faktor terbentuknya  Kampung  Arab  Pasar  Kliwon, yaitu aktivitas ekonomi, komunitas, kebijakan kerajaan, dan kebijakan kolonial Belanda.

## 3.1 Faktor Aktivitas Ekonomi
Aktivitas  ekonomi  menjadi  salah  satu  teori faktor terbentuknya Kampung Arab. Bagian ini berisi kajian sejarah kegiatan ekonomi imigran Arab  di  Indonesia,  khususnya  di  Surakarta, dan korelasinya dengan kondisi aktual.

## 3.1.1 Migrasi Pedagang Arab ke Indonesia
Berdasar wawancara pada 17 Juni 2020 dengan Adil  Abdullah  Albatati,  pemerhati  komunitas Arab-Indonesia,  bangsa  Arab  datang  ke Indonesia sebagai pedagang sejak periode pr a- Islam  pada  abad  ke-4.  Kemungkinan  titik berangkat  mereka  dari  Negeri  Syam,  yang artinya  asal  pedagang  bisa  beragam  seperti dari  Syam  sendiri,  Afrika  Utara,  Yaman, dll. Pedagang  Arab  ini  masuk  ke  Kota Barus, Sumatera  Utara  dan  mendirikan  permukiman tahun  627-643,  yang  diketahui  sebagai Kampung Arab pertama di Indonesia. Menurut Tibbetts (1956), sejak abad ke-7 mulai tampak rute  perdagangan  tetap  antara  Arab  Selatan dengan Asia Tenggara.
Mayoritas  orang  Arab  yang  kini  tinggal  di Indonesia  adalah  keturunan  dari  imigran Hadramaut yang menetap. Kedatangan imigran Hadramaut  dalam  jumlah  besar  yang pertama terjadi  pada  abad ke-13 hingga 15 (Saefullah, 2013).  Eksodus kedua terjadi pada abad ke-17 hingga  awal  abad  ke-20,  yang  puncaknya terjadi pada awal dan akhir abad ke-19. Kondisi  ekonomi  dan  politik  yang  buruk, menyebabkan Hadrami (mayoritas pria) hijrah ke  Asia  Tenggara  untuk  mencoba  berdagang dan  mencari  kehidupan  yang  lebih  baik (Kesheh,  2007).  Berg  (2010)  menambahkan, selain  karena  kondisi  politik,  turunnya  biaya transportasi  dan  ekspansi kapitalisme kolonial di  Indonesia  berdampak  pada  membanjirnya migrasi Hadrami ke Nusantara. Bila pada awal hanya kaum sayid (strata tinggi) dan golongan berekonomi lemah yang bermigrasi, seterusnya disusul golongan berstrata sosial rendah pula.
Disebutkan  oleh  Kesheh  (2007),  sejak  tahun 1820,  kelompok Hadrami mulai  menetap  di berbagai  pusat  perdagangan  sepanjang  pantai Utara Jawa. Jumlah mereka meningkat setelah dibukanya  rute  kapal  uap  antara  jazirah  Arab dan  Indonesia  melalui  Terusan  Suez  pada tahun  1869.  Beberapa  imigran  Arab  telah menetap  di  pelabuhan-pelabuhan  penting  di Nusantara sebelum abad ke-19 (Berg, 2010).
3.1.2 Kegiatan Ekonomi Imigran Arab dan Keturunannya di Indonesia pada Masa Lalu
Berg (2010) menjelaskan bahwa jarang ditemui orang  Arab  yang  tidak  berminat  dengan perdagangan. Sama seperti orang Cina, mereka menjadi  pedagang  perantara  dengan  membeli barang  dalam  jumlah  besar,  untuk  kemudian dijual  lagi.  Pusat perdagangan golongan Arab yang  besar  pada masa itu adalah Batavia (kini Jakarta), Semarang, Surabaya, dan Singapura. Di  sana  mereka  membeli  komoditas  impor dalam  jumlah  besar.  Pedagang  besar  ini  lalu menjual  barangnya  ke  rekan  dagang  di berbagai tempat dan atau ke penjaja Arab. Komoditas  utama  dari  pedagang  Arab  adalah cita  katun  dan  katun  India  yang  diimpor  dari Eropa.  Komoditas  berupa  berlian  dan  batu permata  lainnya,  dijual  pada  beberapa tempat di kota besar. Sedikit dari mereka juga menjual komoditas impor berupa barang dari emas dan perak,  arloji,  makanan  yang  diawetkan, senjata,  tembikar,  rempah-rempah,  cerutu, minyak tanah, dan sebagainya.
Kebanyakan  imigran Arab yang menjadi kaya di  Indonesia,  memilih  untuk  tidak  pulang karena  sudah  hidup  makmur  dan  tidak  lagi mencintai tanah airnya. Mereka meninggalkan Hadramaut  dalam  keadaan  miskin,  lalu merasakan  kepuasan  hidup  di  Indonesia  yang tak dirasakan sebelumnya (Berg,2010). Karena alasan  budaya,  beberapa  anggota  suku  harus meninggalkan  sedikit  kemewahannya, apabila ingin kembali tinggal bersama keluarganya.
3.1.3 Bandar Perdagangan dan Pemukiman Arab di Surakarta
Disampaikan  oleh  Qomarun  dan  Prayitno (2007),  bahwa  Kota  Surakarta  (Solo)  pada awalnya  dibentuk  oleh  masyarakat  kuli. Pimpinan  kuli pelabuhannya bernama Ki Sala (Ki Soroh Bau), yang dijadikan sebagai nama Kota  Solo.  Mereka  membentuk  permukiman tepian sungai di sekitar Bengawan Solo, dekat tempat mereka bekerja untuk majikannya yaitu Kadipaten Pajang (sekitar tahun 1530).
Kebutuhan  pokok  kerajaan  tersebut  banyak disediakan  dari  lalu  lintas  sungai  dan  bandar dagang di  sepanjang  Bengawan Solo.  Sungai ini  menjadi  jalur  utama  perdagangan  dan pelayaran     yang     menghubungkan     antara wilayah  pedalaman  Jawa  dengan  laut  (lihat gambar 2). Kegiatan perdagangan sangat ramai
hingga terbentuk 44 bandar dagang di sepanjang Bengawan Solo (Kusumastuti, 2016a). Disampaikan oleh Soedarmono (dalam
Hastuti,  2008),  bahwa  orang Arab dari pantai Utara Jawa datang ke kerajaan di Jawa sebagai pedagang  sekaligus  menyebarkan  agama Islam,  dan berlabuh di bandar  Bengawan Semanggi  (bandar  di  Bengawan  Solo).  Para pedagang  asing  kemudian  membuat  tempat singgah tetap di setiap bandar untuk menunggu persediaan produk yang akan dibawa, menjual habis  produk  yang  diangkut,  maupun  untuk menunggu arah angin. Pada perkembangannya, lokasi  persinggahan  itu  berubah  menjadi perkampungan  orang  asing  (Kusumastuti, 2016a).  Ditekankan  oleh  Priyatmoko  (2017), bahwa pedagang asing (termasuk Arab) di Solo memilih  bermukim  di  sekitar  aliran  sungai guna memudahkan kegiatan ekonomi. Kawasan Semanggi sebagai tempat orang Arab di  Solo berlabuh, dahulu terbelah  oleh dua sungai  yaitu  Bengawan  Solo  (sebelah  timur) dan    Bengawan  Semanggi  (sebelah  barat). Di antara kedua bengawan itu, muncul delta Pulau Semanggi  (lihat  lampiran  1),  yang  kemudian disatukan dengan daratan Pasar Kliwon dengan mengurug Bengawan Semanggi (Hastuti, 2008). Di kawasan ini lah orang Arab menetap. Sekitar  tahun  1500 di Solo, terdapat 4 bandar kecil  yang  ramai,  yang  dilewati  anak  sungai Bengawan Solo (lihat lampiran 1) yaitu Bandar Kabanaran di Laweyan, Bandar Pecinan di Kali Pepe,  Bandar  Arab  di  Kali Jenes, dan Bandar Nusupan di Semanggi (Qomarun dan Prayitno, 2007).  Pada  zaman  Mataram,  saudagar  dari Kota  Gedhe  menuju  Gresik  dan  Surabaya melewati  Bandar  Nusupan  dan  Kampung Beton  (Sajid,  1984). Kali Jenes tempat Bandar Arab berada,  melewati  Pasar  Kliwon.  Sungai ini  menghubungkan  daerah  timur  yaitu  bekas Kerajaan  Kartasura,  hingga  selatan  Surakarta ke Bengawan Solo (Kusumo dkk, 2013).
Gambar 2. Abra ham Salm melukisan kondisi Benga wan Solo sebagai ja lur perdagangan Sumber : kekunoan.com oleh Agung Nugra ha
Bandar Arab diduga hilang sejak dibangunnya tanggul Kali Wingko dan pintu air Demangan. Akibatnya  Kali  Jenes  menjadi  kecil  dan dangkal  sehingga  tidak  dapat  dilewati  perahu (Suryono dan Wiyoko, 2015). Hal ini berimbas pula pada bandar lain di Kota Solo yang tidak dapat  berfungsi lagi, dan transportasi air yang tidak  lagi  ramai  sejak  tahun  1900-an (Qomarun dan Prayitno, 2007).

## 3.1.4 Korelasi dengan Kondisi Aktual
Korelasi  dari sejarah perdagangan orang Arab pada  aliran  sungai  di  Surakarta,  dapat ditemukan  dengan  analisis  jejak  aktivitas perdagangan sekitar sungai dan analisis sistem mata pencaharian etnis Arab di Kampung Arab Pasar  Kliwon  saat  ini.  Jejak  aktivitas perdagangan  di  sekitar  sungai oleh etnis Arab di  Solo  ditangguhkan  dengan  6  hal  yang ditemukan pada kondisi eksisting.
Pertama  adalah  jejak  eksistensi  Bengawan Solo  sebagai  jalur  transportasi  perdagangan dan  penyeberangan  di  Surakarta.  Saat  ini terkadang  perahu  difungsikan  kembali  untuk menyeberangi  Bengawan  Solo  dari  tepian Kampung Beton, apabila air sungai pasang dan jembatan tidak dapat diseberangi (gambar 3). Kedua  adalah  keberadaan  Kampung  Beton (lihat lampiran 1). Nama kampung ini diambil dari  Bandar  Beton,  salah satu bandar strategis yang merupakan tempuran alur Bengawan Solo dengan Kali Pepe. Nama itu muncul dari ucapan warga kepada awak kapal, yaitu “ mbetane napa mawon? ” yang artinya membawa apa saja. Di sini pula VOC membangun pergudangan.
Gambar 3. Jejak Bengawan Solo sebagai jalur penyeberangan dan perdagangan Sumber : https://www.youtube.com/watch?v= O6OUh8NQ7Y0&t=13s
Gambar 4. Situs Ba ndar Ka banaran di La weyan (kiri) da n Ka li Jenes di Pa sar Kliwon (kanan)
Ketiga  adalah  keberadaan  situs  Bandar Kabanaran  pada tepian Kali Jenes di Laweyan (gambar  4).  Keempat  adalah  keberadaan Kali Jenes  sendiri  yang  dikenal  sebagai  Bandar Arab.  Sungai  ini  terhubung  dari  situs  Bandar Kabanaran di Laweyan dan bercabang menuju daerah (bandar) Nusupan atau menuju (bandar utama) Semanggi yang melewati Bandar  Arab di  Pasar  Kliwon (lampiran 1).  Kelima adalah keberadaan  Kali  Pepe  yang  dikenal  sebagai Bandar Pecinan, serta keberadaan permukiman etnis Cina di sekitarnya. Poin ketiga, keempat, dan kelima menguatkan sejarah  perdagangan melalui aliran sungai di Solo.
Keenam  adalah  kesamaan  karakter  lokasi Kampung Arab Pasar Kliwon dengan Kampung
Arab  lain  di  Indonesia,  berupa waterfront settlement, yaitu permukiman di tepi perairan. Contoh Kampung Arab lain  yang berdekatan dengan  sungai atau pelabuhan yaitu Kampung Arab Ampel Surabaya berada di antara Sungai Pegirian dan Sungai Kalimas, Kampung Arab di Malang  berdekatan  dengan  sungai,  Kampung Arab Panjunan di Cirebon berdekatan  dengan pelabuhan,  Kampung  Arab  Pekojan  (dahulu area khoja /muslim India) di Jakarta berbatasan dengan  Kali  Krukut,  Kampung  Empang  di Bogor  berbatasan  dengan  Sungai  Cisadane, Kampung  Arab  Al-Munawar  di  Palembang berada  di  tepin  Sungai  Musi,  Kampung  Arab di Lombok berada  di bekas dermaga Ampenan,
dan  Kampung  Arab  di  Singaraja berdekatan dengan dermaga. Dari beberapa contoh tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  imigran Hadramaut cenderung memilih bermukim  di dekat sungai atau dermaga, yang menjadi jalur transportasi perdagangan di masa lampau. Sejarah  perdagangan  imigran  Arab  di  Solo, dapat  diperkuat  dengan  melihat  adanya  3 persamaan sistem mata pencaharian etnis Arab, pada  masa  lalu  dengan  sekarang.  Pertama adalah komoditas utama etnis Arab di Pasar Kliwon  kini,  yaitu  kain,  sama  seperti  pada sejarah.  Tidak hanya menjualnya, banyak dari mereka  yang  mempunyai  pabrik  pengolahan kain. Selain pabrik kain, ada pula pabrik sarung Goyor. Sarung merupakan pakaian tradisional Yaman yang diadaptasi di Indonesia. Pada  perkembangannya, beberapa pabrik kain dan sarung  milik etnis Arab pindah dari Pasar Kliwon  atau-pun  bangkrut.  Beberapa  pemilik memilih untuk menjual pabrik di Pasar Kliwon dengan  harga  tinggi,  lalu  membangun  pabrik
yang  lebih  luas  di  kabupaten  sekitar  Solo. Pabrik milik etnis Arab yang merupakan bisnis turun-temurun  sering  kali  bangkrut,  karena anaknya tidak mampu mengelola, atau memilih bekerja  di  bidang  lain,  atau  pindah ke tempat lain dan menelantarkan bisnis keluarga.
Kedua  adalah  mata  pencaharian  utama  etnis Arab  di  Pasar  Kliwon, yaitu berdagang, sama dengan imigran Arab. Selain karena merupakan bisnis  turun-temurun,  etnis  Arab  cenderung memilih  membuka  usaha  dengan  berdagang, karena  menginginkan  kebebasan bekerja yang tak terikat oleh aturan. Selain kain, komoditas terbanyak  adalah  produk  khas  Arab  seperti kurma,  herbal,  parfum,  henna,  perlengkapan ibadah, dsb. Pemetaan pabrik kain  dan sarung, toko produk Arab, dan usaha etnis Arab lain di Pasar Kliwon dapat dilihat pada lampiran 2. Ketiga,  jaringan  kekerabatan  yang  pada  masa lalu dilakukan para imigran Arab untuk saling membantu  kondisi  ekonomi  (dijelaskan  pada 3.2.1),  terlihat  pula  pada  modern  ini  di Kampung  Arab  Pasar  Kliwon.  Salah  satu mangsa  pasar etnis Arab adalah komunitasnya sendiri, dan promosi terjadi dari mulut ke mulut  dalam  komunitas  melalui  jejaring kekerabatan.  Tidak  heran  bila  etnis  Arab akhirnya banyak yang membuka bisnis rumahan di  sini,  khususnya  dalam  bidang  kuliner. Dukungan  bisnis  oleh  komunitas  seperti  ini yang  membuat  etnis Arab tertarik dan betah tinggal di Pasar Kliwon hingga sekarang.
Kajian  6  temuan  fisik  pada  kondisi  eksisting menjadi bukti jejak aktivitas perdagangan etnis Arab Solo di sekitar sungai. Berdasarkan kajian sejarah kedatangan pedagang Arab dan bandar dagangnya  di  Solo,  dapat  disimpulkan bahwa ekonomi  menjadi  faktor  utama  dan  pemicu terbentuknya pemukiman Arab di Solo. Kajian mengenai  mata  pencaharian  etnis  Arab  di Pasar Kliwon menunjukkan kesamaan karakter dengan  sejarah,  dan  menjadikan  ekonomi sebagai faktor berkembangnya Kampung Arab Pasar Kliwon dari masa lalu hingga sekarang.

## 3.2 Faktor Komunitas
Teori  lain  mengenai  pemukiman  Arab  di Surakarta  adalah  terbentuk  karena  faktor komunitas. Pada bagian ini akan dikaji sejar ah mengenai  hubungan  sosial  imigran  Arab  di Indonesia,  serta  korelasinya  dengan  kondisi aktual di Surakarta.

## 3.2.1 Kondisi Sosial Imigran Hadramaut
Saat  bermigrasi  ke  Indonesia, Hadrami lebih memilih  tinggal  di  kawasan  di  mana  mereka dapat menemukan kerabat atau imigran lain dari  desa yang  sama di tanah airnya (Kesheh, 2007).  Van  den  Berg  (2010)  menjelaskan bahwa  imigran  yang  baru  datang  dianggap sebagai  tamu  oleh  orang  Arab  yang mengundangnya. Jika datang dengan kehendak sendiri, imigran Arab akan meminta salah satu anggota keluarga atau suku untuk menampungnya.  Jarang  ada  imigran  Arab yang  datang  ke  Indonesia  tanpa  mengenal seseorang yang diharapkan dapat menampungnya.  Terkadang  mereka  bersama- sama  membeli  rumah,  karena  tidak mendapat penampungan dan belum bisa membeli r umah sendiri.  Walaupun  saat  di  Hadramut  mereka hanya mengelompok dengan sukunya, kesamaan  tanah  air  dan  perasaan  terasingkan di Indonesia membuat mereka bersatu. Selain memberikan rasa keakraban, bermukim bersama  komunitas  juga  penting  dalam  hal mencari pekerjaan. Van den Berg menjelaskan, bahwa terdapat pola aktivitas ekonomi imigran Hadrami pada  akhir  abad  ke-19,  yaitu  para pendatang  akan  bekerja  sebagai  asisten  toko milik  keluarga  atau kenalannya yang menetap lebih dulu di Indonesia (Kesheh, 2007). Selain itu,  apabila  kesulitan  menjalankan  usahanya sendiri,  mereka  akan  meminta  pemuda  dari keluarga atau sukunya  untuk datang dan bekerja  untuknya.  Karena  pola  tersebut, sebagian besar imigran Arab berasal dari tempat yang sama, yaitu Hadramaut (Berg, 2010). Berdasar  wawancara  dengan  Adil  Abdullah Albatati, dijelaskan bahwa pola tersebut di atas sudah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum eksodus  imigran  Hadramaut  kedua.  Dalam bermigrasi-pun,  mereka  melakukannya secara bersama dalam jumlah yang relatif kecil, berupa kelompok  dagang. Pola bertahan hidup secara komunal ini sudah menjadi budaya mereka. Terdapat  upaya  untuk  saling  menjaga  ikatan antara imigran dengan kerabat di tanah airnya. Banyak  diantara  imigran  Hadramaut  yang datang  ke  Indonesia,  dengan  tujuan berjumpa dengan  kerabat  dan  keluarga  (Ridwiyanto, 2011). Saat menjadi kaya di Indonesia, mereka tidak  melupakan  keluarga  serta  sahabat  di tanah  airnya,  dan mengiriminya uang dengan menitipkan  kepada  kerabatnya  yang  akan
pulang  (Berg,  2010).  Hal  ini  dikarenakan orang  Arab sangat menghormati orang tuanya dan  memiliki  gagasan  bahwa  kekayaan  harus dinikmati seluruh keluarga.
Imigran  Hadramaut  gelombang  pertama  dan kedua  terdiri  dari  kaum  pria  yang  kemudian menikahi  wanita  setempat.  Yang  berbeda adalah  golongan gelombang pertama biasanya melakukan  asimilasi  penuh dan menggunakan nama  lokal,  sedangkan  golongan  gelombang kedua berusaha menjaga identitas Hadrami -nya (Saefullah,  2013).  Memiliki  isteri  kelahiran
Indonesia yang tidak siap hidup di negeri asing menjadi  salah satu alasan Hadrami tidak pulang ke tanah airnya (Berg, 2010).

## 3.2.2 Korelasi dengan Kondisi Aktual
Korelasi  dari sejarah sistem sosial Hadrami di Indonesia dengan kondisi  aktual  etnis Arab di Surakarta,  dapat ditemukan dengan eksplorasi 7  persamaan  sistem hubungan  sosialnya. Pengaruh  sosial  budaya  komunitas  Arab terhadap perkembangan wilayah Kampung Arab, akan dibahas pula pada bagian ini. Persamaan  pertama  sistem  sosial  antara  etnis Arab  di  masa  lalu  dengan  kondisi  aktual  di Pasar  Kliwon,  adalah  pola  bermukim  secara komunal.  Masyarakat  etnis  Arab  di Surakarta hidup  berkumpul  di  tempat  yang  saling berdekatan.  Salah  satu  alasannya  yaitu  untuk memudahkan interaksi sosial dalam komunitas.
Mereka  memiliki  kebiasaan  untuk  berkumpul dan  bercengkerama  dengan  kerabat, tetangga, serta  teman  sesama  peranakan  Arab  (Bazher, 2017).  Bila  memungkinkan,  para  pria  biasa berkumpul  tiap  malam  di  salah  satu  rumah mereka  atau  di  ruang  publik. Sedangkan para wanita bersilaturahmi dengan melakukan arisan (keluarga,  tetangga,  marga, kelompok teman) sekaligus kajian agama (Bulkia, 2012). Persamaan  kedua  adalah  keramah  tamahan dalam  menerima  tamu,  sama  seperti  imigran Arab  dalam  menampung  pendatang  baru. Seringnya  antar  mereka  bertamu,  dilakukan untuk menjaga tali silaturahmi. Budaya ini yang membuat orang tua tidak merasa kesepian dan betah  tinggal  di  Kampung  Arab.  Banyak diantaranya  yang  lebih  senang  menampung tamu jauh di rumah, dibanding membiarkannya di  penginapan.  Menjamu  tamu  dengan  sebaik mungkin sudah menjadi budaya etnis Arab. Persamaan  ketiga  adalah  eratnya hubungan di dalam  komunitas  Arab,  masa  lalu  dan  kini.
Etnis Arab menganggap orang sesama etnisnya sebagai  saudara.  Mereka akan saling menyapa bila  bertemu  walau  belum  saling  mengenal. Mereka  terbiasa  saling  merangkul  dan mencium  pipi  saat  bertemu  dengan  saudara dan temannya. Klub bola Fatah FC merupakan salah  satu  contoh  forum  komunitas  yang didirikan oleh etnis Arab di Solo. Ketiga karakter sosial di atas, dapat dilihat pula dalam bentuk fisik pada elemen rumah tinggal etnik  Arab.  Mayoritas  rumah  etnik  Arab memiliki  ruang  keluarga  yang  luas  dengan karpet untuk  berkumpul dan  berbincang. Ruang  ini  digunakan  pula  untuk  menerima tamu akrab dan keluarga.  Pada  rumah  tua  di Pasar Kliwon, biasa ditemukan pintu penghubung  ke  rumah  tetangga  di  area belakang  rumah  (Bazher,  2018).  Rumah  tua tersebut  sebelumnya  tidak  dan  atau  berpagar pendek  yang  berkesan menerima. Walau pada perkembangannya banyak yang diubah dengan pagar tinggi (dijelaskan pada poin 3.4.3). Persamaan keempat adalah jejaring
kekerabatan  pada  komunitas  etnis  Arab  di Pasar  Kliwon  dalam  hal  ekonomi.  Sama halnya dengan para imigran yang mendatangkan  kerabatnya  untuk  membantu usahanya,
etnis Arab terkadang
mempekerjakan kerabat  sesama  etnis sebagai
orang kepercayaan pada bisnisnya. Bagaimana jejaring  kekerabatan  membantu  pemasaran telah disampaikan pada 3.1.4.
Persamaan kelima adalah kedekatan hubungan dengan orang tua dan keluarga pada Hadrami, yang tampak pula pada kondisi aktual di Solo. Etnis  Arab  memilih  tinggal  di  Pasar  Kliwon agar tetap dekat dengan orangtua dan keluarga, sehingga  memudahkannya  untuk  menengok dan silaturahmi secara berkala. Pola bermukim seperti ini menjadi salah satu sebab luas wilayah  Kampung Arab Pasar Kliwon terus berkembang hingga sekarang. Ditemukan pula foto  dan  lukisan  orang  tua/moyang  dari Hadramaut pada beberapa rumah etnik Arab di Solo.  Penggunaan  silsilah  keluarga  sebagai hiasan dinding mirip dengan kondisi di Yaman (Bazher, 2018).
Persamaan keenam adalah  pentingnya klan bagi  imigran  Arab, yang terlihat pada kondisi masa  kini  dalam  penggunaan  nama  marga etnis  Arab  di Surakarta. Nama marga yang diturunkan dari  pihak  ayah  disertakan  pada bagian  akhir  nama.  Penggunaan  nama  marga
memudahkan seseorang untuk dikenali (Bazher, 2017).  Setiap  berkenalan  dengan sesama  etnis  Arab,  biasa  ditanyakan  berasal dari  marga  apakah  orang  tersebut.  Dengan eratnya  jejaring  kekerabatan  etnis  Arab, memungkinkan  mereka  mengenal  satu  sama lain  dalam komunitas dan saling berhubungan melalui nama marga.
Persamaan  ketujuh  adalah  rasa  ingin menjaga identitas Hadrami, yang  terlihat  pula  pada sistem pernikahan etnis Arab di Surakarta pada masa  kini.    Mayoritas  dari  mereka  menikah dengan  sesama  etnis  Arab.  Selain  terjadi karena  faktor  sosial  dan  wilayah,  pernikahan sesama  etnis  Arab  dilakukan  untuk  menjaga identitas Hadrami dan karena  adanya kesamaan  budaya.  Menikahkan  anak  gadis etnis  Arab  dengan  non-Arab  dihidari,  karena keturunannya tidak akan memiliki nama marga dan kehilangan identitas Arab. Ditakutkan pula apabila menikah dengan non-Arab, maka anak memiliki dua identitas etnik dan kemungkinan meninggalkan budaya Arab.
Selain  7  karakter  sosial  yang  berkorelasi dengan  sejarah,  terdapat  pula  faktor  budaya yang  berpengaruh  terhadap  perkembangan wilayah  Kampung  Arab  Pasar Kliwon hingga sekarang. Terdapat kesamaan budaya dan pola kehidupan  sehari-hari  yang  hidup  di  dalam komunitas  etnis  Arab. Dengan  itu,  tersedia fasilitas sosial untuk kebutuhan pendidikan dan kegiatan keagamaan  mereka, yang disediakan sendiri oleh komunitas Arab tersebut.
Di  sisi  lain,  terdapat  kekhawatiran  akan terjadinya  kesenjangan  budaya  dan  susah beradaptasi  bila  keluar  dari  kawasannya. Perbedaan  dalam  cara  berbicara,    bercanda, dan  berpakaian  etnis  Arab  adalah  beberapa contoh hal yang dikhawatirkan dapat mempersulit  sosialisasi  di  luar  kawasannya. Walau  pada  aktualnya  Kampung  Arab  bukan permukiman eksklusif, namun etnis lain di sini sudah membaur dengan etnis Arab.
Kampung  Arab  yang  dahulu  hanya  berada  di Kelurahan  Pasar  Kliwon  dan  Kedung  Lumbu (lampiran 6), kini berkembang ke dua kelurahan lain  yaitu  Semanggi  dan Joyosuran (lampiran 3).  Tingginya  minat  etnis  Arab  untuk  tinggal di Kampung Arab Pasar Kliwon menyebabkan tingginya  harga  tanah di  kawasan  ini. Hal ini dinilai  tak sebanding melihat kondisi  area dengan jalan sempit dan rawan banjir.
Banyaknya  persamaan  antara  sejarah  dengan kondisi  aktual  pola  hubungan  sosial  dalam komunitas Arab di Surakarta, menguatkan teori bahwa komunitas menjadi faktor terbentuknya Kampung Arab. Dengan melihat kronologinya, disimpulkan bahwa komunitas menjadi urutan kedua  faktor  terbentuknya  Kampung  Arab, setelah  faktor  ekonomi.  Kajian kondisi aktual sosial  budaya  menunjukkan  budaya  dalam komunitas  menjadi  faktor  berkembangnya Kampung Arab Pasar Kliwon hingga saat ini.

## 3.3 Faktor Kebijakan Keraton
Teori berikutnya adalah kebijakan oleh keraton sebagai faktor asal mula terbentuknya Kampung Arab di Surakarta. Pada bagian ini akan dikaji sejarah kekuasaan Keraton Kasunanan,
kebijakan tata ruang kotanya, serta korelasinya dengan kondisi aktual di Surakarta.

## 3.3.1 Kekuasaan Keraton Kasunanan
Seperti  yang  telah  dituliskan pada poin 3.1.3, para  kuli  yang  tinggal  di tepi Bengawan Solo bekerja untuk majikannya di Kadipaten Pajang pada tahun 1530-an. Secara singkat, Kadipaten Pajang pindah ke Kota Gedhe pada tahun 1582 dan menjadi Kasultanan Mataram, lalu pindah ke  Kartasura  pada  tahun  1677  (Qomarun  dan Prayitno, 2007). Kemudian terjadi perpecahan dengan  adanya  2  raja  akibat  campur  tangan VOC.  Kekacauan  politik  ini  diselesaikan dengan  pembagian  wilayah  Mataram  menjadi Kasultanan  Ngayogyakarta  dan  Kasunanan Surakarta  Hadiningrat.  Kasunanan  dengan wilayah  kekuasaan  di  Surakarta,  secara  resmi mulai ditempati tanggal 17 Februari 1745. Dalam  artikel  berjudul  Hak  dan  Kewajiban Raja  sebagai  Titisan  Dewa,  Risa  H.  Putri menyampaikan,  bahwa  raja-raja  terdahulu mengaku sebagai titisan dewa untuk mengesahkan  kekuasaanya.  Diceritakan  pada Babad  Tanah  Jawi  (dalam Kurniawan, 2011), Pangeran Puger (Paku Buwono I) menjelaskan bahwa  raja adalah “warananing Allah ”, yaitu wakil atau penjelmaan Tuhan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa segala sesuatu di tanah Jawa, air , rumput, daun, dan lainnya di atas bumi adalah milik  raja.  Sehingga  orang  Jawa  menganut konsep  kekuasaan  yakni  tidak  ada  sikap  lain yang  harus  diambil  kecuali “ndherek  ngarsa dalem”, yang berarti terserah kehendak raja. Pada masa kerajaan di Surakarta, semua tanah pada  wilayah  kekuasaan  dianggap  milik  raja,
sementara rakyat hanya memakainya. Menurut Kurniawan (2011), otoritas Kasunanan  dalam mengatur  wilayahnya  serta  tunduknya  rakyat terhadap  aturannya,  dikarenakan  keraton memiliki kekuasaan dan kekayaan sumber daya kehidupan,  seperti  tanah,  kedudukan,  politik, dan  budaya.  Menurut  Roll  (dalam  Karjoko,
2005), sejak masa kolonial, Keraton Kasunanan menjadi  satu-satunya  pemilik  seluruh  tanah pada wilayah kekuasaan kerajaan.
Selain  tanah  yang  digunakan  raja, dinamakan tanah lungguh/gaduh / apanase , yaitu tanah yang dipergunakan  sementara  oleh  para  sentana yang  memiliki  hubungan  kekerabatan  dekat dengan  raja,  serta  oleh  abdi  dalem  selama mereka memegang jabatan (Kurniawan, 2011). Keraton  mengizinkan  mereka tinggal di tanah keraton  sebagai  balas  jasa,  hadiah,  atau  gaji untuk  mereka.  Bila  hubungan  kekerabatan terputus  dan  atau  tidak  lagi  menjabat  di keraton,  maka  tanah  yang  dipakainya  akan kembali  kepada  raja.  Ada  pula  yang  diberi wewenang  “ Anggaduh  Run  Temurun” , yaitu hak atas tanah untuk dipakai turun temurun.

## 3.3.2 Tata Kota Kosmologi Jawa
Pada  masa  kerajaan  di  Jawa,  diberlakukan kebijakan tata kota yang didasarkan pada kelas sosial.  Struktur sosial masyarakat Jawa terdiri dari sentono dalem (sentana/keluarga pemimpin kerajaan), abdi dalem (pegawai kerajaan), dan kawulo  dalem (berhubungan  darah  dengan keluarga kerajaan) (Mulyadi, 1999). Pembagian kelas sosial tersebut membentuk tata ruang kota, di mana tempat tinggal raja menjadi pusatnya. Kondisi  ini  sesuai  dengan  struktur  kosmos, yaitu  dewa/tuhan berada di tengah-tengah dan dikelilingi rakyat (Kusumastuti, 2016b). Santoso  (dalam  Junianto,  2019)  menjelaskan bahwa stuktur kota Jawa pada zaman kerajaan sesuai  dengan  konsep  kosmologi  Jawa,  yang terbagi  menjadi  5  lingkaran  dengan  fungsi keruangan  sakral  dan  profan,  yaitu dalem , komplek  keraton, nagara , nagara agung, dan mancanagara . Sedangkan Soemardjan (dalam Zaenurrosyid,  2013)  menjelaskan  bahwa konsep  ruang  negara  di  Jawa  terdiri  dari  4 ruang  lingkaran  yaitu  keraton  ( parentah njero ), nagara ( parentah njaba ), nagaragung , dan mancanagara . Gabungan dari kedua toeri tersebut dapat dilihat pada gambar 5.
Pertama  adalah  keraton  ( parentah  njero ) sebagai tempat administrasi dalam, yang terdiri
dari  (1a) dalem yaitu  tempat  tinggal  raja  dan pusaka, dan (2a) kompleks keraton yaitu batas benteng  keraton  yang  di  dalamnya  terdapat permukiman  sentan,  pegawai  (abdi  dalem), dan  prajurit  dalam.  Kedua  adalah nagara ( parentah  njaba ),  yaitu  pusat  adminitrasi dan pemerintahan. Di sini terdapat pula alun-alun, masjid, dan tempat permukiman pejabat istana, prajurit  (patih),  serta pangeran. Ketiga adalah naragung atau nagaragung, sebagai kota besar terdiri dari kawasan tanah lungguh, yang dipakai sentana  dan abdi dalem. Tanah narawita yaitu tanah  yang  menghasilkan  produk  tertentu untuk  kepentingan  raja  dan  kerajaan  juga berada  di  sini.  Keempat  adalah  mancanegara, yaitu negara asing yang ditaklukkan oleh raja.
Gambar 5. Konsep ruang kosmologi Ja wa Sumber : Adaptasi dari Sa ntoso, 1984 dan Soemardjan, 1991.

## 3.3.3 Kebijakan Tata Kota oleh Kasunanan
Sama  dengan  konsep  kerajaan  Jawa,  Keraton Kasunanan  memberlakukan  kebijakan  tata kota  berdasar  struktur  sosial  masyarakat  dan kosmologi  Jawa  (Kusumastuti,  2016b).  Raja, keluarga raja, dan pusaka bertempat tinggal di keraton  yang  menjadi  pusat  Kota  Surakarta. Pada konsep kosmologi Jawa, area ini menjadi lingkaran  pertama  dan  disebut  ruang dalem yang menjadi bagian dari parentah njero (lihat lampiran 4). Lingkaran berikutnya yang masih menjadi  bagian  dari parentah  njero adalah kompleks  keraton yaitu Baluwarti (bahasa Portugis: Baluwarte), yang berarti tembok atau benteng.  Area  ini  berada  di  luar  istana  dan dikelilingi dinding tinggi pada bagian luarnya. Di  sini tinggal kerabat dekat raja, abdi dalem, dan prajurit dalam. Prajurit tersebut antara lain golongan Wiratamtama yang daerah tinggalnya  disebut  Kampung  Tamtaman,  dan golongan  Carangan  yang  kawasan  tinggalnya dikenal dengan Kampung Carangan.
Nagara yang merupakan lingkaran berikutnya adalah  pusat  administrasi  atau  ibu  kota kerajaan.  Di  area  ini ada kompleks Kepatihan
yang  terdiri  dari  perkantoran,  tempat  tinggal patih, dan hunian abdi dalem Kepatihan. Masjid Agung  dan  alun-alun  sebagai  area  sakral keraton termasuk dalam lingkaran ini.
Naragung menjadi  lingkaran  berikutnya yang mayoritas merupakan tanah lungguh. Kawasan tempat  tinggal  abdi  dalem  berjabatan  bupati, diberi nama sesuai nama bupatinya, antara lain Kampung  Sewu,  Kartadipuran,  Penumping, Jayadiningratan,  dan Mangkuyudan. Daerah permukiman prajurit dinamai sesuai golongan- nya,  seperti  Kampung  Saragenen,  Jayasuran, dan  Jayatakan.  Wilayah  tempat  tinggal  abdi dalem pertukangan atau kriya biasa diberi nama dari  hasil  kriyanya,  seperti  Baturana  (tukang batu),  Gemblegan  (tukang gemlak /kuningan), dan  Sayangan  (tukang saying/ tembaga). Sebagian tanah tersebut adalah narawita, salah satunya  adalah  Kampung  Gajahan  yang merupakan  kandang  gajah  peliharaan  di masa lalu.  Pasar  Gedhe  dan  pasar  tradisional  lain termasuk pada zona ini (Aliyah, dkk, 2015). Permukiman etnis asing juga berada di area ini. Permukiman  orang  Arab  sebagai  etnis  asing dikelompokkan  sendiri  dan  terpisah  dari penduduk  lainnya  (Mulyadi,  1999).  Mereka berada  di  kanan-kiri  Pasar Kliwon, ke selatan hingga Baturono, tepat berada di timur keraton (Sajid,  1984).  Etnis  Cina  berada  di  Pecinan yaitu  daerah  Ketandhan,  Balong,  hingga Warung Pelem. Lokasi permukiman etnis Arab dan Cina  tetap  berada  dekat  dengan  lokasi bandarnya.  Permukiman  Belanda  berada  di Lojiwetan  (dijelaskan  pada  3.4.3). Keraton tidak  menjual  tanah  kepada  etnis  asing, sehingga mereka harus menyewa tanah dengan hak bangunan (hak opstal ) (Setiawati, 2011).

## 3.3.4 Korelasi dengan Kondisi Aktual
Korelasi  antara  sejarah  kuasa  dan  kebijakan Keraton  Kasunanan  dengan  kondisi  aktual, dapat dilihat dengan analisis kondisi kekuasaan  dan  tata  kota  di  Surakarta  saat ini. Terdapat  3  hal  yang  disoroti  dalam  analisis kekuasaan keraton pada kondisi aktual.
Pertama  adalah  status  wilayah  kekuasaan keraton.  Dengan  adanya  Keraton  Kasunanan dan  Mangkunegaran  di  Surakarta,  sejak  masa kolonial  kota  ini  dianggap  sebagai  swapraja atau vorstenlanden ,  yaitu  daerah  yang  berhak memerintah  daerahnya  sendiri.  Belanda  tetap memberikan  kekuasaan  tanah  pada  kerajaan yang diakuinya. Pada masa penjajahan Jepang
pun  Surakarta  tetap  menjadi  daerah  istimewa dengan  sebutan Kochi (Muhafizga,  2014). Pada  19  Agustus  1945,  setelah  kemerdekaan, Surakarta  dinyatakan  oleh  Presiden  Soekarno sebagai  Daerah  Istimiewa  Surakarta  yang terdiri  dari  Daerah  Istimewa  Kasunanan  dan Daerah Istimewa Mangkunegaran.
Muncul  gerakan  anti-swapraja  yang  memicu kekacauan  di  Surakarta.  Pada  16  Juli  1946, Daerah  Istimewa  Surakarta  diambil  alih sementara  oleh  pemerintah Indonesia dan dijadikan karisidenan  sampai kondisi kembali kondusif.  Perubahan  ini  didasarkan  pada penetapan pemerintah no.16/SD 1946. Dijelaskan oleh B ambang H . (dalam K urniawan, 2011),  bahwa  mulai  saat  itu  tidak  ada pemerintahan  keraton,  dan  wilayah  kuasanya menjadi  bekas  swapraja  yang  bergabung dengan Indonesia. Sempat dilakukan pengajuan kembalinya  Daerah  Istimewa  Surakarta  pada tahun 2013 namun hasilnya ditolak.
Poin  kedua  yang  diamati  adalah  kekuasaan raja. Daerah Istimewa Yogyakarta kini dipimpin Raja  Kasultanan  Ngayogyakarta  sebagai gubernur,  dan   Raja  Kadipaten  Pakualaman sebagai  wakilnya.  Berbeda  dengan  Surakarta yang dipimpin oleh wali kota, sedangkan Raja Keraton  Kasunanan  dan  Mangkunegaran  kini hanya sebagai kepala istana dan kepala adat. Dualisme  kepemimpinan  antara  pemerintah dan  keraton  pun  terjadi  di  tanah  Keraton Kasunanan.  Berdasar  Kepres Nomor 23 tahun 1988  pasal  1,  tanah  dan  bangunan  Keraton Surakarta  berikut  segala  kelengkapan  di dalamnya  (termasuk  Masjid  Agung  dan  alun- alun)  adalah  milik  Kasunanan  Surakarta Hadingingrat  yang  perlu  dilestarikan  sebagai peninggalan  budaya  bangsa. Bila berpedoman pada  undang-undang  tersebut,  maka  kawasan Baluwarti  yang  secara  adat  berada  di  dalam tembok keraton  adalah  milik  Keraton Surakarta  dan  berhak  dikuasai  oleh  keraton (Kurniawan,  2011).  Namun  pada  kondisi aktual, Baluwarti menjadi salah satu kelurahan di  Surakarta  yang  merupakan  bagian  dalam sistem pemerintahan negara.
Poin  terakhir adalah kekuasaan tanah keraton. Terdapat  ambiguitas  hak  kepemilikan  tanah keraton.  Berdasar  Kepres  No.23  tahun  1988, Baluwarti menjadi wilayah kekuasaan keraton, seperti yang disebutkan sebelumnya. Sedangkan berdasar  UUPA  No.  5  tahun  1960,  sejak berlakunya  UU  ini,  hak  dan  wewenang  atas
sumber  daya  alam  dari  swapraja  atau  bekas swapraja dihapus dan beralih ke negara. Baluwarti  merupakan  tanah  lungguh  dan berdasar Palilah  Griya  Pasiten (perizinan tanah dan bangunan Keraton Surakarta), tidak boleh  melaksanakan  jual  beli  atau  sewa sebagian  atau  seluruhnya  atas  bangunan tersebut.  Namun  kenyataannya,  hal ini terjadi dan banyak pendatang di Baluwarti yang tidak berhubungan dengan keraton menjadi penduduk. Bahkan terdapat 3 ndalem pangeran di Baluwarti, yang bersertifikat hak milik atas nama keluarga Soeharto (Karjoko, 2005). Selain menyoroti kekuasaan keraton, dianalisis pula  tata  Kota  Surakarta  pada  kondisi  aktual dengan  mengacu kebijakan keraton terdahulu. Berdasar  wawancara  pada  26  Juni  2020 dengan  Dinasti  Purnomo  Putri  Suga,  seorang kerabat  keraton  yang  juga  penduduk  di Baluwarti, dijelaskan bahwa mayoritas penduduk  Baluwarti  sekarang  merupakan kerabat dari keraton. Namun banyak pula orang luar  yang  tinggal  di  kawasan  ini.  Sedangkan abdi dalem yang dahulu banyak tinggal di sini, kini  jumlahnya  berkurang  dan  lebih  banyak tinggal di luar Baluwarti.
Kondisi  di  Baluwarti  menunjukkan  bahwa kebijakan tata kota yang dahulu diberlakukan, kini  tidak  dijalankan  dengan  tegas  di  dalam tembok keraton sendiri. Sedangkan di luar area keraton,  masyarakat  sudah  bebas  menempati wilayah  manapun  di  Surakarta  sebagai permukimannya.  Namun  penamaan  jalan, kampung,  dan  kelurahan masih menggunakan penamaan yang sama dengan masa kerajaan. Permukiman  etnis  Arab  dan  Cina  sekarang masih  berada  di  lokasi  yang  sama  dengan penetapan  lokasi  di  masa  kerajaan.  Pecinan masih  berada  di  daerah  Ketandhan,  Balong, hingga  Warung  Pelem,  berlokasi  di  sekitar Kali  Pepe  yang  merupakan  bekas  bandar dagang  etnis  Cina.  Begitu  pula  permukiman etnis  Arab  yang  masih  berada  di  kawasan Pasar  Kliwon.  Berdasar  pemetaan  rumah  tua milik etnis Arab (lampiran 6) di Pasar Kliwon, lokasinya  tidak  berada  di  tepian  Kali  Jenes (bekas  bandar  Arab),  namun  berada  tepat  di timur  tembok  keraton.  Hal  ini  diperkirakan karena  kebijakan  dari  keraton  yang  berkuasa pada  masa  itu,  dan  sedikit  mustahil  bila  itu kebijakan  Belanda  yang  menolak  berbaurnya etnis Arab dengan keraton.
Walaupun  Keraton  Kasunanan  Hadiningrat kini tak memiliki kekuasaan seperti terdahulu, namun  keberadaan  penginggalannya  hingga sekarang  menjadi  bukti  sejarah  kekuasaan keraton. Nama jalan, kampung, dan kelurahan di  Surakarta  yang  berasal  dari  jabatan  dan karya  abdi  dalem  keraton  menangguhkan adanya kebijakan tata kota oleh keraton. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan keraton menjadi salah  satu  faktor  kuat  terbentuknya  klaster permukiman etnis Arab  di  Surakarta. Kebijakan  oleh  keraton menjadi urutan ketiga dari  faktor  terbentuknya  Kampung  Arab, melihat  kronologis periode kekuasaan keraton di Surakarta yang baru mulai tahun 1745.

## 3.4 Faktor Kebijakan Belanda
Teori  terakhir  mengenai  alasan  terbentuknya Kampung  Arab  di  Surakarta  adalah  karena faktor  kebijakan  Belanda  di  masa penjajahan. Pada  bagian  ini  akan  dikaji  sejarah  mengenai kekuasaan Belanda di Indonesia, khususnya di Surakarta,  sentimen  terhadap  etnis  Arab  dan kebijakan  segregasi,  serta  korelasinya  dengan kondisi aktual di Surakarta.

## 3.4.1 Kekuasaan Belanda di Surakarta
Pengaruh  Belanda  di  Indonesia  sudah  mulai sejak munculnya VOC ( P ersekutuan P erusahaan Hindia  Timur), yang terbentuk pada 20 Maret 1602.  Pada  31  Desember  1799,  kekuasaan VOC  jatuh  dan  berdampak  pada  perubahan struktur  pemerintahan  Indonesia  menjadi negara  jajahan  Belanda,  yang  wilayahnya dikenal sebagai Hindia Belanda.
Seperti yang disebutkan pada poin sebelumnya,  karena  keberadaan  Keraton Kasunanan  dan  Mangkunegaran,  Surakarta menjadi  daerah  swapraja  pada  masa  kolonial. Hubungan  antara  keraton  dan  pemerintah Belanda  diatur  dalam  perjanjian  politik  yang disebut politiek  contract. Menurut  penjelasan Dwi  Ratna  Hajarini,  dkk  (dalam  Rosiana, 2013),  terdapat  dua  macam  perjanjian  politik untuk daerah swaparaja, yaitu kontrak panjang ( lang  contract) dan  pernyataan  pendek  ( korte verklaring). Keraton  Kasunanan  diatur  dalam kontrak  panjang  yang  menyatakan  kesetaraan kekuasaan  antara  keraton  dengan  pemerintah Belanda  (Muhafizga,  2014).  Sedangkan Mangkunegaran  diatur  dalam  kontrak  pendek yang  berisi  keterangan  tentang  pengakuan keraton atas kekuasaan Belanda.
Walaupun  menjadi  daerah  otonom,  namun dalam  praktiknya,  keraton  tidak  lepas  dari pengawasan    pemerintah     Belanda.    Untuk mengawasi pemerintahan Keraton Kasunanan, pemerintah  Belanda  menempatkan  seorang residen    di  Surakarta,  dan  asisten  residen  di tiap kabupatennya (Rosiana, 2013). Pemerintah Belanda  menguasai  Surakarta  secara  tidak langsung, dengan mengontrol  penguasa daerah. Struktur pemerintahan Pakubuwono X di Surakarta dapat dilihat pada gambar 6.

## 3.4.2 Kebijakan Segregasi oleh Belanda
Pemerintah  Belanda  memiliki  pandangan negatif  terhadap  Islam  yang  berkembang  di Indonesia. Menurutnya, Islam adalah ancaman utama eksistensi mereka. Sehingga orang Arab sebagai  bangsa  yang  membawanya  dianggap sebagai musuh utama (Algadri, 1984).
Berdasar  artikel  di  Koloniaal  Verslag  tahun 1902 (dalam Algadri, 1984), dituliskan bahwa orang  Arab  adalah  golongan  yang  paling berbahaya  bagi  ketentraman  jajahan  Belanda. Mereka  dianggap  sebagai  penghasut  yang mengganggu  keamanan  dan  memunculkan kerusuhan. Dituliskan pula, bahwa perlawanan terhadap  Belanda  di  Halmahera,  Kalimantan, Aceh, Lombok, Cilegon, dan seluruh Pulau Jawa dianggap dikobarkan oleh orang Arab. Ketakutan  akan  munculnya  perlawanan  di Surakarta terlihat dengan dibangunnya Benteng Vastenburg.  Berdasar  analisis  oleh  Hernowo (2015),  benteng  ini  diperkirakan  dibangun pada  1832,  sedangkan  dituliskan  oleh  Sajid (1984)  bahwa benteng ini dibangun dari tahun
Gambar 6. Struktur pemerintahan di Sura karta pa da masa Pakubuwono X Sumber: Serat Wewatoning Para Abdi Da lem Ageng Alit ing Na ga ri Ja wi. Solo : Arsip Ma ngkunegaran
1775 hingga 1779. Benteng ini digunakan oleh pemerintah Belanda untuk mengawasi Keraton Kasunanan,  permukiman  Arab,  dan  Pecinan, serta interaksi diantaranya.
Ketakutan tersebut juga menyebabkan pemerintah  Belanda  membuat  kebijakan berupa  sistem  hukum  segregasi  (pemisahan). Kebijakan  ini  membagi  masyarakat  menjadi tiga kategori rasial, yaitu Eropa, asing oriental, dan  pribumi.  Kategori  asing  oriental  terdiri dari imigran Hadrami , Cina, India, dan negar a Asia lainnya (Kesheh, 2007).
Politik  segregasi  oleh  Belanda  menjadi  lebih ketat  mulai  tahun  1863.  Diberlakukan kebijakan wijken  stelsel, yaitu golongan asing oriental (etnis Cina dan Arab) harus tingg al di kampung  khusus  etnisnya  yang  terpisah dengan etnis lain, dan kebijakan passen stelsel, yaitu  etnis  asing  tersebut  harus  menggunakan kartu  jalan  khusus  tiap  kali  keluar-masuk kawasannya. Kebijakan ini tidak dicabut sampai dekade kedua abad ke-20 (Berg, 2010). Hal ini merupakan  upaya  politik  pemerintah  Belanda untuk mengontrol masyarakat, karena ketakutan akan  munculnya  kesadaran  dan  gerakan apabila terjadi pembauran antar etnis.
Pembauran  dengan  keturunan  Arab  sangat ditentang  oleh  Belanda  dan  dianggap  sebagai tindak  kriminal  (Algadri,  1984).  Adanya kebijakan segregasi, meningkatkan  rasa kesenjangan dan perbedaan secara rasial antara Hadrami dengan  pribumi  (Kesheh,  2007) Kebijakan ini juga menjadi alat Belanda untuk mempraktikkan  politik  adu  domba  ( devide  et empera ) kepada antar etnis.
Migrasi Hadrami ke Indonesia sangat dipersulit oleh  pemerintah  Belanda  dengan  adanya berbagai  aturan.  Sulit  bagi  imigran  untuk mendapat  izin  menetap.  Bahkan  setelah mendapat izin pun mereka hanya boleh menetap di  kota  dan  wilayah  tertentu  saja.  Dituliskan oleh Snouck, seorang Islamolog dan penasihat kolonial,  di  surat  rahasia  kepada  Gubernur Jenderal, bahwa larangan imigrasi orang Ar ab dikarenakan alasan politik (Algadri, 1984). Walaupun  Belanda  mempersulit  migrasi  dan kependudukan Hadrami di  Indonesia,  namun melihat  Tabel  1,  jumlah  penduduk  asli  Arab dan  keturunan  Arab-Indonesia  di  Nusantara pada  masa  kolonial  kian  bertambah  dalam jumlah  yang  signifikan.  Dijelaskan  Bisri  A. (dalam Saefullah, 2013), selain karena ekonomi
di  Hadramaut  dan  mudahnya  transportasi
berkat revolusi industri, besarnya arus migr asi tersebut dikarenakan adanya kebijakan ekonomi oleh  pemerintah  Belanda,  yang  menjadikan etnis  Arab  dan  Cina  sebagai  perantara perdagangan internasional di Indonesia.

## 3.4.3 Korelasi dengan Kondisi Aktual
Korelasi  kondisi    aktual  dengan  sejarah kebijakan  Belanda  terhadap  orang  Arab  di Indonesia,  khususnya  di  Surakarta,  dapat ditemukan dengan menyoroti 3 hal. Hal pertama yang  disoroti  adalah  bukti kekuasaan Belanda di  Surakarta,  berupa  bangunan  bekas benteng dan  permukiman  Belanda.  Sudah  disebutkan sebelumnya  bahwa  permukiman  Belanda berada  di  kawasan  Lojiwetan.  Nama  tersebut berasal  dari  kata  loji (bahasa  Belanda :  loge, berarti  rumah)  yaitu  sebutan  rumah  Belanda, dan wetan (bahasa  Jawa)  yang  berarti  timur, menjelaskan  bahwa  permukiman  Belanda berada  di  timur  benteng.  Arsitektur  bekas rumah Belanda masih dapat dilihat di kawasan Lojiwetan hingga sekarang.
Di barat Lojiwetan terdapat Benteng Vastenburg peninggalan Belanda. Seperti yang dijelaskan  sebelumnya, benteng ini digunakan untuk mengawasi Keraton Kasunanan, permukiman  Arab,  dan  permukiman  Cina. Melihat  kondisi  eksisting  di  mana  sisi  barat daya  benteng  adalah  kawasan  keraton,  di  sisi selatan adalah Kampung Arab, dan di sisi utara adalah Pecinan, menguatkan pernyataan bahwa Belanda membangun benteng untuk mengawasi ketiga kubu tersebut (lampiran 5). Hal  kedua  yang  disoroti  adalah  pemetaan rumah  tua etnik Arab. Keberadaan Belanda di Surakarta  berpengaruh  pada  arsitektur  rumah tinggal bangsawan  dan  saudagar  kaya terdahulu, termasuk  etnis  Arab . Gaya arsitekturnya berupa akulturasi budaya pribumi yang  meniru  tata  cara  hidup  Belanda,  yang dikenal  dengan landhuis dan  atau indies (akulturasi arsitektur vernakular Jawa). Rumah
Tabel 1. Sensus penduduk Ara b da n keturuna n Ara b di Indonesia pada masa kolonial
Wilayah Tahun  Sensus 1859  1870  1885  1900  1920  1930 Indonesia  7.786 12.412 20.501 27.399  44.902 71.355 Jawa & Madura 4.992  7.495  10.888 - - - Luar Pulau  2.776  4.917  9.613 - - - Surakarta - 42 71 - - - Sumber : Berg, 1886 dalam Kesheh, 2007
tua  etnik  Arab  di  Pasar Kliwon menunjukkan akulturasi arsitektur tropis, Arab, dan Belanda (Bazher,  2018).  Berdasar pemetaan (lampiran 6), terlihat pola di mana rumah-rumah tersebut berada di satu kawasan. Secara tidak langsung, hal  ini  menangguhkan  adanya  kebijakan pemukiman etnis Arab di masa kolonial. Hal  terakhir  yang  disoroti adalah penggunaan pagar  tinggi  dan  tertutup  pada  rumah  etnik Arab  di  Surakarta.  Adu  domba  antara  etnis Arab dengan  pribumi  oleh  Belanda  dahulu, masih berpengaruh bahkan setelah kemerdekaan.  Sekitar tahun 1970, terjadi beberapa kali konflik  akibat  perasaan  saling curiga  antara  komunitas  etnis  Arab  dengan pribumi  di  Surakarta  (Hastuti,  2008). Diperkeruh  lagi oleh peristiwa kerusuhan Mei 1998  di  Surakarta,  dengan  etnis  minoritas menjadi  korbannya.  Akibatnya  orang Arab di Surakarta  kini  menggunakan pagar tinggi dan tertutup  di  sekeliling  rumah.  Sedangkan, kondisi  berbeda  terlihat  pada  rumah tua etnik Arab di Surakarta yang mayoritas aslinya tidak berpagar  depan  dan  atau  berpagar  pendek (Bazher,  2017).  Hal  ini  menyiratkan  adanya degradasi  rasa  aman  pada  etnis  Arab  di Solo, dari masa lampau dibanding sekarang.
Kajian  mengenai  peninggalan  pemerintah Belanda menguatkan adanya kekuasaan Belanda dahulu di Surakarta. Kajian pemetaan rumah  tua  etnik  Arab  menangguhkan  adanya kebijakan  kuat  pengelompokkan  permukiman etnis  asing  di  Surakarta.  Dari  kajian  sejarah kekuasaan Belanda di Surakarta dan kebijakan segregasinya, dapat disimpulkan  bahwa kebijakan  Belanda  menjadi  salah  satu  faktor kuat  terbentuknya  permukiman  etnis  Arab  di Surakarta.  Melihat  kebijakan wijkenstelsel yang mulai diterapkan pada tahun 1863, maka kebijakan  ini  berlangsung  setelah  kebijakan tata ruang kota dari keraton. Pengaruh Belanda masih  berbekas  hingga  sekarang  berupa kekhawatiran  etnis  Arab  yang  akhirnya menggunakan pagar tinggi pada rumahnya.

## 4. KESIMPULAN
Fenomena  terbentuknya  tata  ruang  kota, dipengaruhi oleh berbagai faktor dari luar  dan dari  dalam  masyarakat itu sendiri. Begitu pun dengan  terbentuknya Kampung  Arab  Pasar Kliwon  di  Surakarta.  Berdasar  hasil  kajian sejarah  dan  verifikasi  dengan  kondisi  aktual, keempat  teori  mengenai  faktor  terbentuknya
Kampung  Arab  Pasar  Kliwon  cukup  valid kebenarannya.  Aktivitas ekonomi, komunitas, kebijakan  keraton,  dan  kebijakan  kolonial Belanda, secara berurutan berdasar kronologinya  menjadi  faktor  terbentuknya Kampung  Arab  di  Surakarta.  Kondisi  di Surakarta  diasumsikan  sama  dengan beberapa daerah di Indonesia.
Kebijakan  oleh  Keraton  Kasunanan  dan Belanda  hanya  berlaku  dan  berpengaruh pada masa  kekuasaan  masing-masing  (lampiran 7). Sedangkan  faktor  aktivitas  ekonomi  dan hubungan  komunitas  berpengaruh  terhadap perkembangan  Kampung  Arab  Pasar  Kliwon hingga  saat  ini.  Wilayah  Kampung  Arab  di Surakarta  yang  dahulu  hanya  mencakup Kelurahan  Pasar  Kliwon dan Kedung Lumbu, kini  bertambah  hingga  Kelurahan  Semanggi dan Joyosuran, dan masih terus berkembang.

## REFERENSI
Algadri,  Hamid.  1984. C  Snouck  Hurgronje, Politik  Belanda  terhadap  Islam  dan Keturunan Arab. Jakarta: Sinar Harapan. Aliyah,  I.,  Bambang  S.,  Wisnu  P.  2015. Eksistensi  Pasar  Tradisional  dalam Kearifan  Budaya  Jawa.  Dalam Seminar Nasional “Menuju Arsitektur dan Ruang Perkotaan  yang  Ber-kearifan  Lokal” PDTAP Bazher,  Najmi  Muhamad.  2017 .  “ Konsep Perencanaan  dan  Perancangan Living Museum Kampung  Arab sebagai Wadah Kebudayaan  di  Pasar  Kliwon  dengan Pendekatan Sense  of  Place”, Laporan Tugas Akhir. Jurusan Arsitektur. UNS.
__________. 2018. “Rumah Tua Etnik Arab di Kampung  Arab  Pasar  Kliwon  sebagai Hasil  Akulturasi”,  dalam  Arsitektura Vol 16, No.1.
Berg,  L.W.C.  van  den.  2010. Orang  Arab  di Nusantara. Jakarta : Komunitas Bambu. Bulkia,  Aulia  Ayu  Riandini  2012.  ”Pola Pergerakan  Masyarakat Etnis Arab di
Surakarta:Studi  Kasus Kecamatan Pasar Kliwon” . FMIPA UI, Jakarta. Denzin, N. K. 1970. The  Research
Act . Chicago, IL: Aldine. Hakim, C. 1982. Secondary Analysis of Social Research .  London:  George  Allen  & Unwin.
Hastuti, F.E. 2008. “Potensi dan
Pengembangan  Kampung  Etnik  Arab sebagai  Aset  Wisata  di  Surakarta ”, Laporan Tugas Akhir. FSSR, UNS. Hernowo, Bimo. 2015. “Studi tentang Lokasi
Benteng-Benteng  di  Surakarta  (1672, 1743,  1756,  1832)”,  dalam  ATRIUM, Vol. 1, No. 1.
Karjoko,  L.  2005.  ”Budaya  Hukum  Keraton Surakarta  dalam  Pengaturan  Tanah Baluwarti  sebagai  Kawasan  Cagar
Budaya”. Tesis. Ilmu Hukum. UNDIP. Kesheh,  Natalie  Mobini.  2007. Hadhrami Awakening Kebangkitan Hadhrami Indonesia . Jakarta : Akbar. Kurniawan.  R.  2011.  “Tanah  di  Keraton Surakarta  (Studi  Sosiologi  mengenai
Konflik atas Kepemilikan dan Penguasaan
Tanah di Lingkungan Keraton Surakarta)” dalam Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Universitas Brawijaya, Edisi 6 No.1. Kusumastuti. 2016a. “Pengaruh Budaya dalam Pembentukan  Ruang  Kota  Sala  Sejak Perpindahan  Kraton  Sampai  dengan Peletakan Motif Dasar Kolonial ”, dalam Region, Vol. 1, No. 1.
__________.  2016b.  “Proses  dan  Bentuk Mewujudnya  Kota  Solo  Berdasarkan Teori City  Shaped Spiro Kostof” dalam Region, Vol. 1, No. 1.
Kusumo,  D.A.,  Widyawati,  Maria  H.D.S.
2013.  “Perkembangan  Struktur  Ruang dan Identitas Kota Surakarta Tahun 1745 -1945 ”. Hasil Penelitian. FMIPA, UI. Moleong, L. 2007. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
Muhafizga.  2014.  ”Gerakan Anti-Swapraja di Daerah Istimewa Surakarta 1945-1946”, https://hafizsejarah.wordpress.com/2014 /06/24/gerakan-anti-swapraja-di-daerah- istimewa-surakarta-1945-1946/ [Diakses pada 1 Juli 2020].
Mulyadi,  M.  H.  1999. Runtuhnya  Kekuasaan "Kraton  Alit": Studi Radikalisasi Sosial "Wong  Sala"  dan  Kerusuhan  Mei  1998 di Surakarta . LPTP Surakarta. Prasetyo, H. 2001. “Wajah Kauman Surakarta 1910-1930”, Skripsi. FIB, UGM.
Priyatmoko,  H.  2017  Maret  7.  “Historiografi (Keturunan) Arab di Solo”. Joglosemar .
Opini : 9
Putri, R.H. “Hak dan Kewajiban Raja sebagai Titisan  Dewa”,  https://historia.id/kuno/
articles/hak-dan-kewajiban-raja-sebagai- titisan-dewa-vQJJB  [Diakses  pada  25 Juni 2020].
Qomarun dan Budi Prayitno. 2007. “Morfologi Kota  Solo  (Tahun  1500-2000)”, dalam
Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 35 No.1. Ridwiyanto,  A.  2011 . ” Batavia  sebagai  Kota
Dagang  pada  Abad  XVII  sampai  Abad
XVIII” . Skripsi . Fakultas  Adab  dan Humaniora. UIN Syarif Hidayatullah.
Rosiana, B.R. 2013. “Terbentuknya Birokrasi
Modern di Surakarta Tahun 1945-1950”.
Skripsi. Jurusan Ilmu Sejarah.  UNS.
Saefullah, H. 2013. ”Kaum Arab-Hadrami di
Indonesia: Sejarah dan Dinamika Diasporanya ”, https://antimateri.com/ kaum-arab-hadrami-di-indonesia-sejarah -dan-dinamika-diasporanya-1/#/ [Diakses 17 Juni 2020]. Sajid,  R.M.  1984. Babad  Sala. Perpsutakaan Istana Mangkunegaran, Solo.
Santoso, J. 1984. “Konsep Struktur dan Bentuk
Kota  di  Jawa  s/d  Abad  XVIII”.  Dalam Junianto.  2019.  “Konsep  Mancapat- Mancalima dalam Struktur Kota Kerajaan Mataram Islam Periode Kerajaan Pajang sampai dengan Surakarta”,  dalam  Mintakat,  Vol.  20, No.2
Setiawati,  N.A.  2011.  Dari  Tanah  Sultan menuju  Tanah  Rakyat.  Yogyakarta  : STPN Press Soemardjan,  Selo.  1981.  Perubahan  Sosial di
Yogyakarta.  Dalam  Zaenurrosyid,  A.
2013.  “Maridjan  Menang  Taruhan
(Analisis Antropologis terhadap Pertarungan  Agama-Budaya  Maridjan pada  2006)”  dalam  Analisa  Vol.  20,
No.2
Suryono,  S.J.  dan  Aji  Wiyoko.  2015. “Peleburan  Tradisional  Pasir  Besi Bengawan  Solo  dan  Pasir  Besi  Merapi untuk Bahan Baku Besi Keris dan Pamor Keris” . Hasil Penelitian. ISI Surakarta. Tibbetts, G.R. 1956. ”Pre-Islamic Arabia and South-East  Asia”,  dalam  Journal  of the Malayan  Branch  of  the  Royal  Asiatic Society Vol. 29, No. 3
Zaida, S.N.A. dan Nurhayati H.S.Arifin. 2010. “Surakarta: Perkembangan Kota sebagai Akibat Pengaruh Perubahan Sosial pada Bekas Ibukota Kerajaan di Jawa”, dalam Jurnal Lanskap Indonesia,  Vol. 2, No. 2.

## LAMPIRAN
Lampiran 1. Peta alira n sungai da n bandar dagang di Sura karta
Sumber: Sajid, 1984
Lampiran 2. Pemetaan aktivitas ekonomi etnis Ara b di Ka mpung Ara b Pa sar Kliwon Sumber: DTRK Surakarta, diolah kembali oleh Bazher, 2020
Lampiran 3. Pemetaan permukiman etnis Ara b di
Ka mpung Ara b Pasar Kliwon
Lampiran 4. Pemetaan tata Kota Surakarta berda sar kebijakan Keraton Kasunanan Sumber: DTRK Surakarta, diolah kembali oleh
Ba zher, 2020
Lampiran 5. Lokasi Benteng Va stenburg dapat meliha t ke keraton, Ka mpung Ara b, dan Pecinan
Sumber: httpstumpi.idbeteng-vastenburg-ruang- seni-terbuka-di-kota-solo, diola h kembali oleh Ba zher, 2020
Lampiran 6. Pemetaan rumah tua etnis Ara b di Ka mpung Ara b Pasar Kliwon Sumber: DTRK Surakarta, diolah kembali oleh
Ba zher, 2020
Lampiran 7. Lini wa ktu faktor terbentuknya Kampung Ara b Pa sar Kliwon di Sura karta