## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## ( ISSN 2721-8325 )
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo Sebagai Bahan Peledak (Studi Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk)

## M. Fadel Roby Syahputra, Zulfi Diane Zaini, Angga Alfiyan
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Author’s Email Correspondence: Fadelrobbys2345@gmail.com

## ABSTRAK
Salah  satu  perkara  mengenai  kepemilikan  bahan  peledak  adalah  pada Putusan  Nomor:  488/Pid.Sus/2021/PN  Tjk  yang  menyatakan  terdakwa Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid bersalah melakukan telah terbukti secara  syah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  menguasai, membawa,  mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam miliknya,  menyimpan,  mengangkut, menyembunyikan,  mempergunakan bahan  peledak.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor  penyebab pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak  berdasarkan  Putusan  Nomor:  488/Pid.Sus/2021/PN  Tjk  adalah faktor  untuk  menjaga  diri  atau  membela  diri.  Selain  itu  serbuk  ampo sebagai  bahan  peledak  yang  dihasilkan  dari  tindak  pidana  ini  sangat digemari  karena  serbuk  ampo  sebagai  bahan  peledak ini  tidak  terdaftar sehingga sulit terlacak, terlebih lagi mudah digunakan oleh berbagi pihak di wilayah Indonesia, diantaranya terdapat orang yang menyalahgunakan serbuk  ampo  sebagai  bahan  peledak  tersebut  untuk  kejahatan  seperti mencari  ikan  secara  ilegal  ( illegal  fishing ).  Dasar  pertimbangan  Hakim dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kepemilikan serbuk  ampo  sebagai  bahan  peledak  berdasarkan  Putusan  Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa  dapat  membahayakan  keselamatan  orang  banyak  dan  diri sendiri,  sedangkan  hal  yang  meringankan  adalah  terdakwa  baru pertama  kali  berhadapan  dengan  hukum,  mengakui  perbuatannya  serta berjanji  tidak  akan  mengulanginya  Kembali,  terdakwa  sopan  dan kooperatif selama persidangan sehingga persidangan lancar. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kepemilikan serbuk  ampo  sebagai  bahan  peledak  berdasarkan  Putusan  Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN  Tjk  adalah  dengan  pidana  penjara  selama  1 (satu) tahun dan  6  (enam)  bulan  dan  menetapkan  masa  penangkapan  serta penahanan  yang  dijalani  Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
Kata Kunci: Bahan Peledak, Pelaku, Pertanggungjawaban
Pidana, Serbuk Ampo, Tindak Pidana.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 01-08-2022 Accepted: 06-08-2022 Publish: 31-12-2022
KEYWORDS: Ampo Powder, Criminal Act, Criminal Liability,
Perpetrator.

## ABSTRACT
One  of  the  cases  regarding  possession  of  explosives  in  Decision
Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk states that Kurniawan Azhar Amran Bin  M.  Rosyid  is  guilty  of  having  legally  and  convincingly  proven  have committed crime of possessing, carrying and possessing supplies to him in  his  possession,  keeps,  transports,  hides,  uses  explosives.  Research method  uses  a  normative  and  empirical  juridical  approach.  Results showed  that  the  factors  causing  perpetrators  to  commit  crime  of possessing  ampo  powder  as  explosives  based  on  Decision  Number: 488/Pid.Sus/2021/PN  Tjk  were  factors  for  self-defense.  In  addition,
ampo powder as an explosive from  this  crime  is very popular because ampo  powder  is  not  registered  so  it  is  difficult  to  track,  moreover  it  is easy  to use  by various  parties in Indonesia, including people who misuse ampo  powder  as  an  explosive  for  crimes  such  as  illegal  fishing.  The judge's basic considerations in imposing a  criminal offense against  the perpetrators of the  crime of  possession of ampo  powder as  explosives are  aggravating  matters,  namely  the  actions  of  the  defendant  can endanger the safety of people and themselves, while mitigating things is the first time defendant has faced the law, admitted his actions and promised not to do it again, the defendant was polite and cooperative during trial so that trial ran smoothly. Criminal liability for perpetrators of  crime  of  possessing  ampo  powder  as  explosives  based  on  Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk is by imprisonment for a year and six months and stipulates the period of arrest and detention served by the Defendant  is  deducted  entirely  from  the  sentence  imposed  and stipulates that Defendant remains detained.

## A. PENDAHULUAN
Pergaulan  hidup  manusia  dalam  masyarakat,  hubungan  manusia  dengan negara  perlu  diatur  dengan  hukum  yang  bertujuan  agar  hubungan  tersebut  dapat berjalan  dengan  baik  dan  tertib  sehingga  diharapkan  agar  terciptanya  ketertiban dan  perdamaian.  Melalui  peraturan  hukum  ini  juga  diharapkan  akan  terwujudnya kepastian  hukum  yang  sekaligus  akan  mewujudkan  rasa  keadilan  dalam masyarakat.  Walaupun  demikian  penegakan  hukum  tetap  merupakan  pilar  utama dalam mencapai tujuan hukum tersebut. Sebaik apapun suatu peraturan hukum jika tidak ditegakkan  dengan  baik  maka  tidak  akan  dapat  mewujudkan  ketertiban  dan kedamaian dalam masyarakat. Dalam A. Rasyid Rahman menyebutkan:
"Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  negara  yang berdasarkan  atas  hukum  (rechtstaat)  dan  tidak  berdasarkan  atas kekuasaan  (machtstaat).  Negara  hukum  merupakan  terjemahan  dari konsep  rechtstaat  atau  rule  of  law  yang  bersumber  dari  pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20. Oleh karena  itu,  ciri-ciri  negara  hukum  antara  lain:  adanya  supremasi  hukum, jaminan  hak  asasi  manusia,  dan  legalitas  hukum.  Di  negara  hukum, peraturan  perundang-undangan  yang  berpuncak  pada  undang-undang dasar  (konstitusi)  merupakan  satu  kesatuan  sistem  hukum  sebagai landasan  bagi  setiap  penyelenggara  kekuasaan,  termasuk  dalam permasalahan tindak pidana". 1
Terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan masuk kategori kejahatan maka diatur dalam Undang-Undang. Bagi siapapun yang melakukan  perbuatan  terlarang  tersebut  dia  akan  diancam  oleh  hukum  dengan menerapkan  sanksi  hukum.  Kaidah  sanksi  hukum  tersebut  bisa  berupa  sanksi
1 A.  Rasyid  Rahman, Pendidikan  Kewarganegaraan,  UPT  MKU Universitas  Hasanuddin Makassar, Makassar, 2006, hlm. 74.
pidana, sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi administrasi. Salah satu perbuatan  yang  dilarang  oleh  Undang-Undang dan  diancam  dengan  sanksi  pidana adalah  tindak  pidana  dan  salah  satunya  adalah  tindak  pidana  kepemilikan  bahan peledak.
Terhadap pelaku perbuatan tindak pidana akan dipertanggungjawabkan secara pidana.  Pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan  pada  unsur  "kesalahan".  Dalam Hafrida, menyebutkan:
" Absolute  criminal  responsibility  is  different  from  general  criminal responsibility.  In  general,  criminal  responsibility  requires  the  existence  of  a fault, known as a liability based on fault. Fault in criminal responsibility can be in  the  form  of  deliberate  action  and  negligence.  If  there  is  no  element  of wrongdoing  in  a  criminal  act,  whether  it  is  intentional  or  negligent,  the perpetrator of the criminal act cannot be considered criminally responsible. In addition  to  the  principle  of  geen  straf  zonder  schuld,  there  is  a  principle  of strict liability where criminal responsibility does not depend on a fault". 2
Pertanggungjawaban  pidana  yang  berlandaskan  pada  asas  " Geen  straf  zonder schuld " inipun berlaku terhadap tindak pidana menyimpan bahan peledak.
Bahan  peledak  merupakan  bahan  atau  zat  yang  berbentuk  padat,  cair  atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan  berubah  secara  kimiawi  menjadi  zat-zat  lain  yang  sebagian  besar  atau seluruhnya  berbentuk  gas.  Selain  itu  bahan  peledak  juga  dapat  dikelompokkan menjadi  2  (dua),  yakni  bahan  peledak  kuat  ( high  explosive )  dan  bahan  peledak lemah  (low  explosive).  Bahan  peledak  high  explosive  merupakan  bahan  peledak yang berupa campuran senyawa kimia yang banyak digunakana baik dalam bidang militer maupun sipil yang bertujuan sebagai penghancur. Sedangkan bahan peledak lemah merupakan bahan peledak penghancur akan tetapi digunakan sebagai bahan isian  pendorong  amunisi  dan  potasium  klorat  sebagai  bahan  untuk  pembuatan kembang api maupun petasan. 3
"Pemerintah  telah  mengeluarkan  berbagai  macam  peraturan,  diantaranya  UU Darurat  yang  dimaksud  sebenarnya  adalah  Undang-Undang  Darurat  Nomor  12 Tahun  1951  tentang  mengubah ordonnantietijdelijke  bijzondere  strafbepalingen ( Stbl .  1948  Nomor  17)  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  dahulu  Nomor  8 Tahun  1948.  Undang-Undang  Darurat  1951  yang  telah  diubah  menjadi  Undang- Undang  Nomor  12/DRT/1951  yang  ancamannya  bisa  mencapai  20  Tahun  penjara ataupun hukuman mati. Sebagai konsekuensinya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang sering ditulis/dicantumkan  penyidik  dalam  banyak berkas  perkara  sebenarnya  bukanlah  lagi  Undang-Undang  Darurat  melainkan Undang-Undang (biasa) dan nomenklatur Undang-Undang Darurat sudah tidak ada
2 Hafrida, Helmi, Bunga Permatasari , “ The Implementation Of The Strict-Liability Principle To The Perpetrators Of Forest And Land Burning”, PADJADJARAN Journal of Law , Vol. 7, No. 3, 2020.
3 Tatiocliq, “Apa Arti Bahan Peledak”. http://tatiocliq.mwb.im/bahan-peledak.xhtml , diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.
dan/atau tidak dikenal lagi, untuk itu penyidik sudah seharusnya mengganti semua penulisan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjadi Undang-Undang Nomor  12/Drt/1951  atau  Undang-Undang  Nomor  12  Drt  1951  tentang  tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen ( Stbl . 1948 No.17) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 (LN Nomor 78)". 4
Tindak  pidana  kepemilikan  bahan  peledak  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 yang menyatakan bahwa: Barangsiapa, yang tanpa  hak  memasukkan  ke  Indonesia  membuat,  menerima,  mencoba  memperoleh, menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan,  menguasai,  membawa,  mempunyai persediaan  padanya  atau mempunyai  dalam  miliknya,  menyimpan,  mengangkut, menyembunyikan,  mempergunakan,  atau  mengeluarkan  dari  Indonesia  sesuatu senjata  api,   amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau  hukuman  penjara  seumur  hidup  atau  hukuman  penjara  sementara  setinggi- tingginya 20 Tahun.
Salah satu perkara mengenai kepemilikan bahan peledak adalah pada Putusan Nomor:  488/Pid.Sus/2021/PN  Tjk  yang  menyatakan  terdakwa  Kurniawan  Azhar Amran  Bin  M.  Rosyid  bersalah  melakukan  telah  terbukti  secara  syah  dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  menguasai,  membawa,  mempunyai persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam  miliknya,  menyimpan,  mengangkut, menyembunyikan,  mempergunakan  bahan  peledak  sebagaimana  diatur  dan diancam  Pidana  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1951. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Kurniawan  Azhar  Amran  Bin  M.  Rosyid dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam  masa  tahanan  sementara.  Menyatakan  Barang  Bukti  berupa:  1  (satu)  buah plastik warna merah berisi serbuk Ampo warna putih seberat 3,6 Kilogram, 5 (lima) buah sumbu  ledak  atau  KIP,  1(satu)  unit  Handphone  Merk  Samsung  Warna  Hitam berikut  Sim  Card  Nomor  082179759524  dirampas  untuk  dimusnahkan  serta  1 (satu) unit sepeda motor Hinda Beat warna Putih Biru tanpa nomor polisi.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## C. PEMBAHASAN
1. Faktor  Penyebab  Pelaku  Melakukan  Tindak  Pidana  Kepemilikan  Serbuk Ampo Sebagai Bahan Peledak Berdasarkan Putusan Nomor:
488/Pid.Sus/2021/PN Tjk
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa memiliki dan menggunakan bahan peledak merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1)
4 Arief  Zein,  “Undang-Undang  Nomor  12/Drt/1951  bukan  Undang-Undang  Darurat”, http://minsatu.blogspot.com/2011/12/uunomor-12drt1951-bukan-uu-darurat.html , diakses pada tangga 5 Oktober 2021.
dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Darurat  Nomor  12  Tahun  1951  yang  menyatakan bahwa:  Barang  siapa,  yang  tanpa  hak  memasukkan  ke  Indonesia  membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan, menguasai,  membawa,  mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam miliknya,  menyimpan,  mengangkut,  menyembunyikan,  mempergunakan,  atau mengeluarkan  dari  Indonesia  sesuatu  senjata  api,  munisi  atau  sesuatu  bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman  penjara  sementara  setinggitingginya  dua-puluh  tahun.  Namun  dalam kenyataannya  tindak  pidana  memiliki  dan  menggunakan  senjata  api  tanpa  izin tersebut  masih  saja  terjadi  dalam  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Tanjung Karang.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bhira W selaku Penyidik Polresta Bandar Lampung  menyatakan  bahwa  menurut  data  yang  di  Polresta  Bandar  Lampung masih  banyak  kasus  kepemilikan  dan  penyimpanan  serbuk  ampo  sebagai  bahan peledak tanpa izin yang telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Banyak pula yang berkasnya masih tertahan di penyidik dan belum sampai dilimpahkan  ke  Pengadilan,  karena  kurangnya  bukti  dan  tidak  tertangkap pelakunya.  Berdasarkan  Putusan  Nomor:  488/Pid.Sus/2021/PN  Tjk  Menyatakan terdakwa Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid bersalah melakukan telah terbukti secara  syah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  menguasai,  membawa, mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam  miliknya,  menyimpan, mengangkut,  menyembunyikan,  mempergunakan  bahan  peledak  sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951.
Hasil  wawancara  dengan  Muhammad  Rifani  Agustam  Jaksa  Penuntut  Umum Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung  menyatakan  bahwa  kepemilikan  serbuk  ampo sebagai  bahan  peledak  ilegal  tidak  hanya  digunakan  untuk  pelanggaran  hukum, tetapi  juga  sebagai  suatu  sarana  untuk  melindungi  diri  dari  kejahatan  yang berbahaya bagi pelaku. Alasan sulit mewendapatkan izin, kepemilikan serbuk ampo sebagai  bahan  peledak  oleh  masyarakat  sipil  jelas  memerlukan  prosedur permohonan  izin  tertentu  mencakup  syarat  keterampilan  dan  psikologis.  Hal  ini diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan.  Berdasarkan  Putusan Nomor:  488/Pid.Sus/2021/PN  Tjk  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa Kurniawan  Azhar  Amran  Bin  M.  Rosyid  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
Hasil  wawancara  dengan  Ni  Luh  Sukmarini  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana penggunaan serbuk ampo sebagai bahan peledak tanpa izin digunakan untuk tujuan melakukan tindak pidana pencurian/perampokan. Serbuk ampo sebagai bahan peledak yang boleh digunakan sebagai  senjata  yang  ditembak  pada  satu  atau  berganda  proyektil  yang  ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan. Pada serbuk ampo sebagai  bahan  peledak  kuno,  pendorong  ini  lazimnya  serbuk  hitam,  tetapi  serbuk ampo sebagai bahan peledak modern menggunakan serbuk tanpa asap, kordit, atau pendorong  lain.  Kebanyakan  serbuk  ampo  sebagai  bahan  peledak  moderen
mempunyai  laras  berpilin  untuk  memberikan  putaran  kepada  projektil  untuk menambah kestabilan semasa dalam penerbangan. Baik serbuk ampo sebagai bahan peledak  kuno  maupun  modern  tetap  dilarang  penggunaannya  oleh  yang  tidak memiliki izin  di  wilayah  Indonesia.  Berdasarkan  Putusan  Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah plastik warna merah berisi serbuk Ampo warna putih seberat 3, 6 Kilogram, 5 (lima) buah sumbu  ledak  atau  KIP,  ,  1(satu)  unit  Handphone  Merk  Samsung  Warna  Hitam berikut  Sim  Card  Nomor  082179759524  Dirampas  Untuk  Dimusnahkan  dan  1 (satu) unit sepeda motor Hinda Beat warna Putih Biru tanpa nomor polisi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa faktor penyebab pelaku melakukan  tindak  pidana  kepemilikan  serbuk  ampo  sebagai  bahan  peledak berdasarkan  Putusan  Nomor:  488/Pid.Sus/2021/PN  Tjk  adalah  faktor  untuk menjaga diri atau membela diri. Selain itu serbuk ampo sebagai bahan peledak yang dihasilkan  dari  tindak  pidana  ini  sangat  digemari  karena  serbuk  ampo  sebagai bahan  peledak  ini  tidak  terdaftar  sehingga  sulit  terlacak,  terlebih  lagi  mudah digunakan  oleh  berbagi  pihak  di  wilayah  Indonesia,  diantaranya  terdapat  orang yang  menyalahgunakan  serbuk  ampo  sebagai  bahan  peledak  tersebut  untuk kejahatan seperti mencari ikan secara ilegal (illegal fishing).
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk  Ampo  Sebagai  Bahan  Peledak  berdasarkan  Putusan  Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk
Suatu  perbuatan  yang  melanggar  pidana  harus  dipertanggungjawabkan  secara pidana karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam hukum pidana, yaitu: adanya  kemampulan  bertanggung  jawab  pada  pelaku,  perbuatan  tersebut merupakan  kesengajaan  (dolus)  atau  kealpaan  (culpa)  serta  tidak  adanya  alasan penghapus atau tidak adanya alasan pemaaf.
Hasil  wawancara  dengan  Bhira  W  selaku  Penyidik  Polresta  Bandar  Lampung menyatakan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana kepemilikan  serbuk  ampo  sebagai  bahan  peledak  berdasarkan  Putusan  Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang dijalani Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang  dijatuhkan  dan  menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
Hasil  wawancara  dengan  Muhammad  Rifani  Agustam  Jaksa  Penuntut  Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan bahwa dalam hal ini tuntutan Jaksa Penuntut  Umum  (JPU)  adalah  menyatakan  terdakwa  KAA  Bin  M.R  bersalah melakukan  telah  terbukti  secara  syah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana ”menguasai,  membawa,  mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam miliknya,  menyimpan,  mengangkut,  menyembunyikan,  mempergunakan  bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1951.  Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  KAA  Bin M.R  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  Tahun  dan  6  (enam)  bulan  dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu)
buah plastik warna merah berisi serbuk Ampo warna putih seberat 3, 6 Kilogram, 5 (lima)  buah  sumbu  ledak  atau  KIP,  dan  1(satu)  unit  Handphone  Merk  Samsung Warna  Hitam  berikut  Sim  Card  Nomor  082179759524  serta  1  (satu)  unit  sepeda motor Hinda Beat warna Putih Biru tanpa nomor polisi.
Hasil  wawancara  dengan  Ni  Luh  Sukmarini  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa dengan ini Hakim menyatakan Terdakwa KAA Bin  M.R  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  “Menguasai,  Membawa,  Mempunyai  Persediaan  Padanya  atau  Mempunyai Dalam  Miliknya,  Menyimpan,  Mengangkut,  Menyembunyikan,  Mempergunakan Bahan Peledak”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa  KAA  Bin  M.R,  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu) tahun  dan  6  (enam)  bulan.  Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang dijalani  Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang  dijatuhkan  dan menetapkan  Terdakwa  tetap  ditahan.  Serta  menetapkan  barang  bukti  berupa  1 (satu)  buah  plastik  warna  merah  berisi  serbuk  Ampo  warna  putih  seberat  3,  6 Kilogram,  5  (lima)  buah  sumbu  ledak  atau  KIP,  ,  1(satu)  unit  Handphone  Merk Samsung  Warna  Hitam  berikut  Sim  Card  Nomor  082179759524  Dirampas  Untuk Dimusnahkan  dan  (satu)  unit  sepeda  motor  Hinda  Beat  warna  Putih  Biru  tanpa nomor polisi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dianalisis  bahwa  pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kepemilikan  serbuk  ampo  sebagai  bahan peledak  berdasarkan  Putusan  Nomor:  488/Pid.Sus/2021/PN  Tjk  adalah  dengan pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  6  (enam)  bulan  dan  menetapkan  masa penangkapan serta penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

## 3. Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Pidana  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Kepemilikan  Serbuk  Ampo  Sebagai  Bahan  Peledak Berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk
Hakim melakukan pertimbangan terhadap aspek yuridis dan non yuridis berupa dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa,  barang bukti,  latar  belakang  terdakwa  melakukan  tindak  pidana,  dampak  perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Belum ada keseragaman tentang hal-hal yang dapat meringankan pidana terhadap terdakwa, sehingga para hakim hanya sekedar mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang sudah  diterapkan,  hal  ini  karna  tidak  adanya  pedoman  pasti  bagi  hakim  dalam mempertimbangan hal-hal yang meringankan pidana.
Hasil  wawancara  dengan  Bhira  W  selaku  Penyidik  Polresta  Bandar  Lampung menyatakan  bahwa  dalam  memutus  perkara  dalam  Putusan  Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN  Tjk  dasar  pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana terhadap  pelaku  tindak  pidana  kepemilikan  serbuk  ampo  sebagai  bahan  peledak terdiri dari 2 (dua) hal yang memberatkan dan meringankan.
a.  Hal  yang  memberatkan  terdakwa  yaitu  perbuatan  terdakwa  dapat membahayakan keselamatan orang banyak dan diri sendiri
b.  Hal  yang  meringankan  terdakwa  adalah  terdakwa  baru  pertama  kali berhadapan dengan hukum, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali, terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga persidangan lancar.
Hasil  wawancara  dengan  Muhammad  Rifani  Agustam  Jaksa  Penuntut  Umum Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung  menyatakan  bahwa  ada  2  (dua)  dasar pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana kepemilikan  serbuk  ampo  sebagai  bahan  peledak  berdasarkan  Putusan  Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN  Tjk  yaitu  hal  yang  memberatkan  yaitu  perbuatan terdakwa dapat  membahayakan  keselamatan  orang  banyak  dan  diri  sendiri,  sedangkan  hal yang meringankan adalah terdakwa baru pertama kali berhadapan dengan hukum, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali, terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga persidangan lancar.
Hasil  wawancara  dengan  Ni  Luh  Sukmarini  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kepemilikan  serbuk  ampo  sebagai  bahan peledak  berdasarkan  Putusan  Nomor:  488/Pid.Sus/2021/PN  Tjk  adalah  hal  yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang banyak  dan  diri  sendiri,  sedangkan  hal  yang  meringankan  adalah  terdakwa  baru pertama  kali  berhadapan  dengan  hukum,  mengakui  perbuatannya  serta  berjanji tidak  akan  mengulanginya  kembali,  terdakwa  sopan  dan  kooperatif  selama persidangan sehingga persidangan lancar.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dianalisis  bahwa  dasar  pertimbangan Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kepemilikan serbuk  ampo  sebagai  bahan  peledak  berdasarkan  Putusan  Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat  membahayakan  keselamatan  orang  banyak  dan  diri  sendiri,  sedangkan  hal yang meringankan adalah terdakwa baru pertama kali berhadapan dengan hukum, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali, terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga persidangan lancar.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai  bahan  peledak  berdasarkan  Putusan  Nomor:  488/Pid.Sus/2021/PN  Tjk adalah faktor untuk menjaga diri atau membela diri. Selain itu serbuk ampo sebagai bahan peledak yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena serbuk ampo sebagai bahan peledak ini tidak terdaftar sehingga sulit terlacak, terlebih lagi mudah  digunakan  oleh  berbagi  pihak  di  wilayah  Indonesia,  diantaranya  terdapat orang yang menyalahgunakan serbuk ampo sebagai bahan peledak tersebut untuk kejahatan seperti mencari ikan secara ilegal (illegal fishing).
2.  Dasar  pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku tindak  pidana  kepemilikan  serbuk  ampo  sebagai  bahan  peledak  berdasarkan
Putusan  Nomor:  488/Pid.Sus/2021/PN  Tjk  adalah  hal  yang  memberatkan  yaitu perbuatan  terdakwa  dapat  membahayakan  keselamatan  orang  banyak  dan  diri sendiri,  sedangkan  hal  yang  meringankan  adalah  terdakwa  baru  pertama  kali berhadapan  dengan  hukum,  mengakui  perbuatannya  serta  berjanji  tidak  akan mengulanginya  kembali,  terdakwa  sopan  dan  kooperatif  selama  persidangan sehingga persidangan lancar.
3.  Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kepemilikan serbuk  ampo  sebagai  bahan  peledak  berdasarkan  Putusan  Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang dijalani Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang  dijatuhkan  dan  menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 1.  Diharapkan  kepada  aparat  penegak  hukum,  dalam  hal  ini  dari  pihak Kepolisian  Republik  Indonesia  seharusnya  bisa  lebih  tegas  lagi  dalam  menindak pelaku-pelaku tindak pidana yang berkaitan erat dengan bahan peledak ini. Pelaku- pelaku ini jelas telah melanggar tetapi masih bisa bebas dari jerat hukum. Maka dari itu  seharusnya  aparat  penegak  hukum  tidak  hanya  menunggu  sampai  adanya korban jiwa baru dilakukan penindakan bagi para pelaku-pelaku kejahatan ini agar dapat memberikan efek jerah bagi para pelakunya.
2.  Diharapkan  kepada  pihak  Kepolisian  melakukan  pengawasan  intensif  yang ketat dan melakukan razia kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak guna mengurangi aksi kejahatan.
3. Diharapkan kepada Hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana  kepemilikan  serbuk  ampo  sebagai  bahan  peledak  memberikan  putusan pidana  maksimal  sehingga  dapat  menimbulkan  efek  jera  pada  pelaku,  sehingga pelaku tidak mengulanginya kembali di masa yang akan datang.
4. Diharapkan bagi masyarakat untuk menghindari tindak pidana kepemilikan serbuk  ampo  sebagai  bahan  peledak  karena  akan  membahayakan  kehidupan masyarakat dan lingkungan serta akan berhadapan dengan hukum.
5.  Diharapkan  bagi  mahasiswa  Fakultas  Hukum  dapat  mengembangkan  dan memperluas  ilmu  pengetahuan  dan  dalam  bidang  hukum  pada  umumnya,  dan khususnya  Hukum  Pidana  yang  terkait  dengan  tindak  pidana  kepemilikan  serbuk ampo sebagai bahan peledak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Rahman,  A.  Rasyid.  Pendidikan  Kewarganegaraan.  Makassar:  UPT  MKU  Universitas Hasanuddin, 2006.

## Jurnal/ Majalah Ilmiah
Hafrida,  Helmi  dan  Bunga  Permatasari.  “The  Implementation  Of  The  Strict-Liability Principle  To  The  Perpetrators  Of  Forest  And  Land  Burning”,  PADJADJARAN Journal of Law, Vol. 7 No. 3, (2020). https://repository.unja.ac.id/17600.

## Internet
Arief  Zein.  Undang-Undang  Nomor  12/Drt/1951  Bukan  Undang-Undang  Darurat.
(2021). http://minsatu.blogspot.com/2011/12/uunomor-12drt1951-bukan-uu- darurat.html,
Tatiocliq. Apa Arti Bahan Peledak. (2021). http://tatiocliq.mwb.im/bahan-peledak.xhtml ,