## EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA PEMBUKTIAN TERLEBIH DAHULU TERHADAP TINDAK PIDANA ASAL (PREDICATE CRIME)
Fitri Rahmadani 1 , M. Chaerul Risal 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar fitryramadhan24@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  mengenai  pengaturan  tanpa  pembuktian  terlebih  dahulu terhadap  tindak  pidana  asal  dalam  penanganan  TPPU  serta  menjelaskan  sejauh  mana  efektivitas  mengenai penanganan  TPPU  tanpa  pembuktian  terlebih  dahulu  terhadap  tindak  pidana  asal.  Jenis  penelitian  yang digunakan  yaitu  penelitian  pustaka  dimana  peneliti  mendiskripsikan  secara  umum  mengenai  objek  yang dibicarakan sesuai dengan data-data yang didapatkan dari berbagai sumber yang ada melalui website, repository, jurnal-jurnal  online  dan  lain-lain  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa Pertama pengaturan dalam  ketentuan  TPPU  yang tidak  dibuktikan terlebih dahulu  tindak pidana  asalnya  berdasar  pada  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berpacu pada prinsip penanganan tindak pidana penadahan pada  Pasal  480  KUHP. kedua ,  Analisis  mengenai  efektivitas  penanganan  TPPU  tanpa  pembuktian  terlebih dahulu terhadap  tindak  pidana  asal, dalam  hal penanganan  TPPU tanpa kewajiban  membuktikan tindak pidana asalnya  dapat  dikatakan  efektif  karena  dapat  mempermudah  proses  peradilan.  Dalam  tindak  pidana  pencucian uang  dengan  tetap  memberikan  kesempatan  untuk  membuktikan  bahwa  harta  yang  diperoleh  merupakan  harta dari hasil kegiatan yang sah.

## Kata Kunci: Penadahan; Pencucian Uang; Tindak Pidana Asal

## Abstract
This  study  aims  to  explain  the  regulation  without  prior  proof  of  predicate  crimes  in  handling  money laundering offenses and to explain the effectiveness of handling money laundering offenses without prior proof of  predicate  crimes.  The  type  of  research  used  is  library  research  where  the  researcher  describes  in  general about the object being discussed in accordance  with the data obtained from various available sources through websites,  repositories,  online  journals  and  others  using  a  sociological  juridical  approach.  The  results  of  this study indicate that the first setting in the ML provisions which are not proven in advance of the predicate crime is  based  on  Article  69  of  Law  Number  8  of  2010  concerning  the  Prevention  and  Eradication  of  the  Crime  of Money  Laundering  which  is  based  on  the  principle  of  handling  the  crime  of  treason  in  Article  480  of  the Criminal  Code.  second,  an  analysis  of  the  effectiveness  of  handling  money  laundering  offenses  without  prior proof of predicate crimes, in terms of handling money laundering offenses  without  the obligation to  prove the predicate crime can be said to be effective because it can facilitate the judicial process. In the crime of money laundering, it still provides an opportunity to prove that the assets obtained are assets resulting from legitimate activities.
Keywords: Retention; Money laundering; Predicate Crime

## PENDAHULUAN
Sejarah  munculnya  istilah  pencucian  uang  ini  muncul  sekitar  tahun  1930  di  Amerika Serikat.  Ketika  seorang  gangster  di  Amerika  mengakuisisi  usaha  pencuci  pakaian  setelah mengahsilkan uang dari hasil pemerasan, prostitusi dan lain-lain. Dana Moneter Internasional (IMF)  melalui  tulisan  Vito  Tanzi  dengan  judul “Money  Laundering  and  The  International
Financial System” menyatakan bahwa TPPU di dunia internasional berpotensi: (1) Meruikan efektuvitas  ekonomi  dan  melemahkan  kebijakan  ekonpmi  negara;  (2)  mendorong  terjadinya korupsi  di  pasar  keuangan  dan  menurunkan  kepercayaan  publik  terhadap  sistem  keuangan internasional  sehingga  meningkatkan  risiko  dan  ketidakstabilan  sistem  tersebut;  (3) menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. 1
Selain  dampak  dibidang  ekonomi  dari  aktivitas  TPPU,  alasan  kriminalisasi  lainnya adalah  adanya  desakan  duia intetnasional,  yakni Financial  Actoon  Task  Force  (FATF) yang pada  bulan  Juni  tahun  2001  memasukkan  Indonesia  bersama  15  negara  lainnya  yang mendapatkan  ancaman  sanksi  internasional  serta  menjadi  negara  yang  tidak  efektif  dalam pemberantasan TPPU. 2
Setahun  setelah  ditetapkan  sebagai  negara  yang  tidak  efektif  dalam  pemberantasan TPPU,  pemerintah  Republik  Indonesia  mengajukan  RUU  tentang  TPPU  untuk  selanjutnya dibahas  ke  tingkat  (DPR)  yang  kemudian  diwujudkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2002 Tentang TPPU pada tanggal 17 April 2002.
Terhadap  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003  tentang  TPPU  Atas  perubahan Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002,  masih  terdapat  berbagi  kelemahan  dari  segi penerapan undang-undang. Oleh sebab itu,  pemerintah pada tahun 2010 kembali menyusun Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  TPPU sebagai  pengganti  dari  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang TPPU.
Di  negara  dengan  tingkat  keanekaragaman  penduduknya  yang  luas  seperti  Indonesia 3 , negara  harus  menempatkan  seorang  tersangka  sesuai  dengan  kadar  kesalahannya.  Untuk menempatkan  seseorang  menjadi  tersangka  pelaku  TPPU  mesti  ditelusuri  terlebih  dahulu tindak  pidana  asalnya  misalnya  tindak  pidana  penggelapan,  dan  lain-lain.  Hal  ini tentu akan mempermudah proses penyelidikan maupun penyidikan untuk mengetahui kemana alur uang yang  kemudian  akan  diajukan  ke  penuntut  umum.  Hasil  kejahatan  disini  menjadi  inti  dari tindak pidana asal dan TPPU, sebab tanpa adanya hasil kejahatan tidak akan ada TPPU. Oleh sebab  itu,  untuk  menetapkan  seseorang  menjadi  tersangka  perlu  dibuktikan  terlebih  dahulu apakah benar-benar harta kekayaan yang dihasilkan berasal dari tindak pidana atau bukan.
1 Philips Darwin, Money Laundering cara memahami dengan tepat dan benar soal pencucian uang , h.30
2 Sigid Riyanto dkk, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara,2006 ), h. 117
3 Chaerul  Risal,  ‘Eksistensi  Grasi  Menurut  Perspektif  Hukum  Pidana’, Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum , 4.2 (2017), 96 <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4055>.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  memberikan  pemahaman  mengenai  bagaimana pengaturan penyelesaian  TPPU  yang tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana  asalnya. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 4
penelitian  hukum  ini,  maka  dilakukan  beberapa  pendekatan  yang  lazim  digunakan dalam  penelitian  hukum,  yaitu  pendekatan  Undang-Undang  ( statute  approach ),  pendekatan kasus  ( case  approach ),  pendekatan  historis  ( historical  approach ),  pendekatan  komparatif ( comparatif  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ). 5 Adapun  sumber data  yang  digunaka  ialah  sumber  data  primer,  tersier  dan  sumber  data  sekunder  yang diperoleh dari undang-undang, yurisprudensi, KUHAP dan KUHP.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Penyelesaian  TPPU  Tanpa  Pembuktiam  Terlebih  Dahulu  Terhadap Tindak Pidana Asal
Salah  satu  kebijakan  pemerintah  negara  Indonesia  adalah  kebijakan  hukum  pidana melalui  perumusan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan TPPU yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010.
Rancangan.Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  TPPU  telah  dibahas  dalam  berbagai  kesempatan  rapat  kerja  antara  PPATK dengan Komisi III DPR RI sepanjang tahun 2005 dan 2006. 6
Setelah  melalui  beberapa  tahapan  pembicaraan,  pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR), kemudian memutuskan untuk memasukkan frase “tidak.wajibnya pembuktian terlebih  dahulu  terh  adap  tindak  pidana  asal”  dalam  proses  penangananTPPU,  yang selanjutnya  dituangkan  dalam  pasal  69  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Pasal 69
Untuk  dapat  dilakukan  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang  tidak  wajib  dibuktikan  terlebih  dahulu  tindak pidana asalnya. 7
4 Soerjono  Soekanto  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta,Raja Grafindo Persada, 2006), h. 13-14.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana 2010), h. 35.
6 DPR  RI, Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantsan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta 2006, h. 13
Secara umum, dapat disimpulkan bahwa perumusan Pasal 69 Undang Undang Nomor 8 Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  TPPU.dengan  ketentuan  yang  tidak mewajibkan  pembuktian  terlebih  dahulu  terhadap  tindak  pidana  asal  dalam  hal  melakukan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan perwujudan dari ide civil prefecture dan prinsip follow the money .
Mengenai langkah awal dalam penanganan  TPPU, dapat terjadi melalui 2 (dua) cara:
1. Dalam proses penyidikan  TPPU dimulai dengan pemeriksaan oleh pihak PPATK yang memiliki  tugas  untuk  menganalisa  transaksi  yang  dianggap  mencurigakan,  kemudian menyerahkan hasil laporan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
2. Kemudian penyidik mulai mencari kebenaran terhadap tindak pidana awal yang dinggap berhubungan  TPPU.  Kemudian  penyidik  dalam  hal  ini  menggabungkan  perkara  antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang.
Mengenai  penyelesaian  di  tahap  penuntutan  TPPU  yang  tidak  diwajibkan  dibuktian terlebih dahulu pidana asalnya dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara antara tindak pidana asal dan TPPU.
Dasar  untuk  melakukan  penggabungan  ditahap  penuntutan  adalah  Pasal  141  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yang  menjelaskan  tentang  wewenang Penuntut Umum untuk menggabungkan dua berkas.perkara. 8
Dalam  proses  persidangan  TPPU  terdapat  sistem  pembuktian  terbalik  seimbang, sebagaimana  yang  dijelaskan  pada  Pasal  77  dan  Pasal  78  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Dalam  sistem  pembuktian  hukum  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  menurut  KUHAP menganut  sistem  pembuktian  negative  berdasarkan  undang-  undang (negative  stelsel wettelijke) 9 . Dalam sistem pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang, terdakwa tetap diberi  kesempatan  untuk  membuktikan  bahwa  harta  yang  diperoleh  merupakan  harta  yang berasal dari hasil kegiatan yang sah.  Jika terdakwa dapat membuktikan harta yang diperoleh bukan berasal dari tindak pidana maka hl tersebut akan menjadikan dasar hakim untuk meloak tuntutan dari jaksa penutut umum.
7 Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
8 R.  Soesilo, KUHP  (Kitab  Undang-Undang . Hukum . Pidana)  dan  KUHAP  (Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana) , (Jawa Timur,Buana Press, 2008), h.151.
9 Muhammad  Chaerul  Risal,  ‘Penerapan  Beban  Pembuktian  Terbalik  Dalam  Upaya  Penanggulangan Tindak  Pidana  Korupsi’, Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum ,  5.1  (2018),  74 <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5401>.
2. Efektivitas  Penanganan  TPPU  Yang  Tidak  Mewajibkan  Pembuktiam  Terlebih Dahulu Terhadap Tindak Pidana Asal ( Predicate Crime )
Pada dasarnya berdasarkan kajian dari segi efektifitas penanganan TPPU, penulis setuju dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  TPPU  yang  tidak  mewajibkan  pembuktian  terlebih  dahulu  terhadap  tindak pidana asal dalam proses penanganannya.
Namun terdapat beberapa kritikan dari penulis terkait dengan frase “tidak mewajibkan pembuktian  terlebih  dahulu  terhadap  tindak  pidana  asal  dalam  penanganan  tindak  pidana pencucian uang”, sebagai berikut:
1. Penyimpangan Asas Legalitas demi Tujuan Keadilan dan Kemanfaatan
Sebagian  orang  mengatakan  bahwa  frase  “untuk  dapat  dilakukan  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”, telah melanggar asas legalitas ( lex certa ) disebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap tindak pidana asal. 10
Namun perlu diketahui bahwa tujuan hukum menurut teori Gustav Radbruch hanya ada 3  (tiga),  yakni:  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  (legalitas).  Mengenai  ketiga  tujuan hukum  di  atas,  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Radbruch  dijelaskan  melalui  uraian berikut:

## 1) Keadilan
Menurut  Notonegoro 11 keadilan  adalah  suatu  keadaan,  dikatakan  adil  apabila  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam kaitannya dengan penanganan TPPU, maka keadaan akan dirasakan adil apabila dilakukan sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan PemberantasanTPPU yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal.
2) Kemanfaatan
Dalam  kaitannya  dengan  penanganan  TPPU  yang  dalam  penanganannya  tidak membuktikan lebih dahulu pidana asalnya sebagai perwujudan dari prinsip. follow the money , dapat kita lihat dari putusan beberapa kasus yang memberlakukan ketentuan tersebut.
10 Nathaniel,  “Pembuktian  Tindak  Pidana  Asal  dalam  Undang-Undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang Ditinjau
dari Asas Legalitas”, http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=93467&mod=penelitian_detail&sub=Penelitian Detail&typ=html , diakses pada tanggal 17 Juni 2020.
11 Setiawan, “10 Pengertian Keadilan dan Jenisnya Menurut Para Ahli”, http://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/ , diakses pada tanggal 20 Juni 2020.
Follow the money merupakan kegiatan mengejar aset hasil perbuatan pidana dalam hal ini  prinsip follow  the  money merupakan pendekatan  penelusuran  aliran  harta  kekayaan  hasll kejahatan.
Sebagai contoh kasus Pemkab Batubara Rp100 Miliar masuk ke Kas Negara, Elnusa Rp 100 Miliar, Melinda senilai Rp 7 Miliar, kasus Bahasyim, kasus  Gayus, kasus Djoko Susilo, serta kasus Akil Mochtar.
Selain  itu,  penulis  berpendapat  bahwa,  demi  mempermudah  proses  peradilan  dalam penanganan TPPU, maka proses peradilan TPPU tetap dilakukan dengan ketentuan tidak ada kewajiban  pembuktian  terlebih  dahulu  terhadap  tindak  pidana  asal  dan  hal  yang  dapat membatasi dituntut, tidaknya pidana asal hanyalah asas daluarsa.
Sedangkan dalam hal proses pemeriksaan pendahuluan TPPU tersangka harus diberikan kesempatan untuk membuktikan dengan alat bukti yang cukup terkait sah atau tidaknya harta kekayaan yang dimiliki.
Dalam hal ini, apabila tersangka tidak dapat membuktikan sah atau tidaknya harta yang dimiliki, atau tersangka melarikan diri, maka dapat disimpulkan bahwa satu unsur pasal yakni “unsur  diketahui  atau  patut  diduga  berasal  dari  tindak  pidana”,  telah  terpenuhi  sehingga perkara dapat dilanjutkan pada tahap penuntutan.
Apabila  dalam  hal  pemeriksaan  pendahuluan  tersangka  mampu  membuktikan  dengan alat  bukti  yang  cukup  mengenai  harta  kekayaan  yang  dimilikinya  merupakan  hasil  kegiatan yang  halal,  maka  pemeriksaan  dihentikan  dan  tidak  dilanjutkan  pada  tahap  penuntutan, dengan  demikian  maka  penanganan  dalam  TPPU  telah  sesuai  dengan  asas  peradilan  cepat, sederhana dan biaya ringan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya maka penulis memberikan kesimpulan  sebagai  berikut:  Mengenai  pengaturan  terhadap  TPPU  yang  tidak  mewajibkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal diatur dan dijelaskan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Dalam penanganan  TPPU  yang  tidak    membuktian  terlebih  dahulu    tindak  pidana  asalnya  didasari oleh  prinsip  bahwa  anrara  TPPU  dan  tindak  pidana  asal  adalah  dua  jenis  kejahatan  yang masing-masing berdiri sendiri.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  berpendapat  bahwa  sejauh  ini  penanganan  TPPU dapat  dikatakan  efektif.  Berangkat  dari  beberapa  kasus  pencucian  uang  di  Indonesia  yang berpacu  pada  peraturan  terhadap  tidak  wajibnya  pembuktian  tindak  pidana  asal,  dapat
mempermudah  proses  pemeriksaan  TPPU.  Dalam  hal  ini,  apabila  terdakwa  mampu membuktikan  bahwa  harta  yang  dihasilkan  berawal  dari  hasil  kegiatan  yang  halal,  maka pemeriksaan dapat dihentikan  dengan demikian maka penanganan dalam  TPPU telah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

## DAFTAR PUSTAKA
Darwin,  Philips, Money  Laundering  Cara  Memahami  Dengan  Tepat  Dan  Benar  Soal Pencucian Uang, Sinar Ilmu, 2012
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Jebabun,  Alfeus  dkk Meluruskan  Arah  Pengujian  Anti..Pencucian..Uang  di..Mahkamah Agung, Jakarta,.Institute.for.Criminal.Justice.Reform, 2014.
Marzuki,.Peter.Mahmud. Penelitian.Hukum ,.Jakarta:.Kencana,.2010.
Mudzhar,  Muhammad.Atho, Cita  Hukum, Jakarta:  Fakultas  Syariah.dan  Hukum  UIN Syraif.Hidayatullah, 2014.
Riyanto,.Sigid.dkk, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  Khusus ,  Jakarta  Selatan:  Pena  Pundi Aksara, 2006.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,
Jakarta,Raja Grafindo Persada, 2006.
Soesilo,R, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum.Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
DPR RI, “Risalah Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jakarta, 2006
DPR  RI,  “Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jakarta, 2006.
Risal,  Chaerul,  ‘Eksistensi  Grasi  Menurut  Perspektif  Hukum  Pidana’, Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum , 4.2 (2017), 96 <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4055>
Risal,  Muhammad  Chaerul,  ‘Penerapan  Beban  Pembuktian  Terbalik  Dalam  Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi’, Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum , 5.1 (2018), 74 <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5401> Nathaniel,  “Pembuktian  Tindak  Pidana  Asal  dalam  Undang-Undang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Ditinjau  dari  Asas  Legalitas”,
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=93467&mod=penelitia n_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html , diakses pada tanggal 17 Juni 2020.