Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 1 Juli 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal 129 – 138

## ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BEDANTEN KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK
Oleh :
Maulana Herlambang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, UPN “Veteran” Jawa Timur Email : herlambangalan@gmail.com
Tantina Haryati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, UPN “Veteran” Jawa Timur Email : tantina.ak@upnjatim.ac.id . Article Info Abstract Article History : Received  16  July - 2022 Accepted  25 July - 2022 Available Online 31 July - 2022 The  amount  of  Village  Fund  Allocation  (ADD)  is  getting  bigger  every year. Therefore, the village has an obligation to make financial reports on the accountability of the realization of the budget for the funds that have been  used.  The  report  is  also  expected  to  comply  with  the  principles  of accountability and transparency, in order to realizegood governanceand can  cause  accounting  to  be  quickly  accepted  and  recognized.  The sampling  technique  used  was  purposive  sampling  technique  and  the research data source technique was using snowball sampling technique. This  type  of  research  approach  is  in  the  form  of  qualitative  research. Based  on  the  results  of  the  research,  Accountability  carried  out  by  the Bedanten  Village  Government  has  been  running  quite  well  and  has realized Good Governance. The Village Government has implemented the Village  Fund  Allocation  Program  in  accordance  with  the  rules  and involves elements of government and accountability principles, but there is still a need to improve accountability to village communities.
Keyword :
Village Fund Allocation,
Accountability, Village Apparatus

## 1. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  memberikan  mandat  kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Hal ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan  tugas  serta  fungsi  desa  dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan  desa  (Kurnia,  dkk.,  2019). Filosofi  dari  dana  desa  adalah  upaya  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan pemerataan  pembangunan.  Hal  ini  dilakukan sebagai komitmen pemerintah untuk memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal  sehingga  pembangunan  dapat  merata sampai tingkat desa (Ngakil & Kaukab, 2020).
Alokasi  Dana  Desa  merupakan  dana perimbangan  dari  kabupaten  yang  kemudian akan  disebar  ke  desa-desa.  Apabila  melihat jumlah  anggaran  yang  diberikan  kepada  desa melalui  ADD  cukup  besar,  maka  muncul
pertanyaan  apakah  desa  beserta  elemen  yang ada, mampu melaksanakan pengelolaan anggaran  tersebut  secara  baik.  Hal  ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan  pembangunan  hanya  mendapat bantuan  keuangan  yang  terbatas.  Selain  itu, pengelolaan keuangan masih sentralistis dilakukan  oleh  satuan  instansi  pemerintahan. Akan tetapi, setelah kebijakan ADD diberlakukan sekarang ini, setiap desa mendapatkan  alokasi  anggaran  yang  cukup besar  dan  pengelolaannya  dilakukan  secara mandiri.  Terdapat  potensi  adanya  kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari pengganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
Pemerintah  Desa  harus  bisa  menerapkan  asas akuntabilitas,  efektivitas,  dan  efisiensi  dalam penyelengaraan pemerintahan khususnya dalam  pengelolaan  Dana  Desa  agar  dapat
dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat dan  menghindari  potensi  penyalahgunaan anggaran.  Potensi  munculnya fraud dalam pelaksanaan  kebijakan  Dana  Desa  sangat memungkinkan  bila  tidak  diimbangi  dengan kemampuan manajerial yang baik dan pengawasan yang ketat (Iznillah, dkk., 2018).
Pemberian  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) memiliki  jumlah  yang  semakin  besar  tiap tahunnya.  Oleh  karena  itu,  desa  memiliki kewajiban  untuk  membuat  laporan  keuangan atas  pertanggungjawaban  realisasi  anggaran terhadap  dana  yang  telah  digunakan  tersebut. Laporan  pertanggungjawaban  itu  berpedoman pada  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Laporan keuangan desa yang telah dihasilkan diharapkan  dapat  memberikan  informasi  yang lengkap, cermat, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan  periode  yang  ditentukan.  Selain  itu, laporan  diharapkan  juga  dapat  memenuhi prinsip  akuntabel  dan  transparan,  agar  dapat mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik ( good governance ) dan dapat menyebabkan  akuntansi  cepat  diterima  dan diakui.
Salah  satu  unsur  dari good  governance adalah  akuntabilitas.  Akuntabilitas  merupakan kewajiban  untuk  tanggung  jawab  dalam keberhasilan  ataupun  kegagalan  pelaksanaan misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  yang ditetapkan. Ngakil & Kaukab (2020) menyebutkan  bahwa  akuntabilitas  ini  sangat penting  karena  pemerintah  desa  mengelola dana  publik  yang  cukup  besar,  sehingga masyarakat  desa  juga  perlu  mengetahui pengelolaan  dana  tersebut  dalam  bentuk pertanggungjawaban tiap tahunnya. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan  Alokasi Dana Desa  (ADD)  dapat  tercermin  melalui  tiga indikator,  yaitu  partisipasi,  transparansi,  dan responsif. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, pemerintah desa wajib mengikutsertakan  masyarakat  secara  langsung untuk  melihat  dan  mengetahui  bagaimana sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa tersebut.
Desa Bedanten merupakan salah satu desa di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang menerima  dana  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) dengan  jumlah  yang  cukup  besar  dari pemerintah  daerah  dibandingkan  dengan  desa lain di Kecamatan Bungah. Hal ini dikarenakan faktor luas wilayah dan jumlah penduduk yang banyak.  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang
diterima  Desa  Bedanten  dari  tahun  2018 dengan  jumlah  Rp.  829.043.000,  tahun  2019 dengan jumlah Rp. 964.547.000 dan tahun 2020 dengan  jumlah  Rp.  976.564.000.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  yang  diterima  oleh  Desa  Bedanten setiap  tahun  cukup  besar  serta  mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga dibutuhkan  pengelolaan  yang  baik  agar  tidak terjadi  kecurangan  maupun  penyelewengan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di  kantor  Kepala  Desa  Bedanten,  terdapat beberapa  permasalahan  yang  terjadi  dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
Sekretaris  dan  bendahara  desa  mengaku masih  mengalami  beberapa  kendala  dalam melakukan pengelolaan terhadap Alokasi Dana Desa  (ADD).  Terlebih  lagi  di  Desa  Bedanten baru  saja  dilakukan  pergantian  jabatan sekretaris  dan  bendahara.  Sekretaris  dan bendahara  desa  yang  masih  terbilang  baru menduduki  jabatannya  mengaku  masih  belum sepenuhnya  memahami  sistem  pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  seperti  yang  telah ditangani  oleh  sekretaris  dan  bendahara  desa sebelumnya.  Sekretaris  desa  juga  mengakui masih  terdapat  kekurangan  dalam  sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat hanya sekadar mendapat informasi tanpa mengetahui bagaimana  jalannya  program  dan  tujuan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  ada  di  Desa Bedanten.  Merujuk  pada  latar  belakang  yang telah  diuraikan,  peneliti  tertarik  terhadap Akuntabilitas  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  yang  menjadi  fenomena  yang  perlu dikaji lebih lanjut, maka pertanyaan penelitian utama (main research question) dari penelitian ini  adalah  bagaimana  peran  perangkat  desa terhadap  akuntabilitas  pengeolaan  Alokasi Dana Desa (ADD).

## 2. KAJIAN
PUSTAKA DAN

## PEGEMBANGAN HIPOTESIS Teori Stewardship
Teori  Stewardship  diperkenalkan  oleh Donaldson  dan  Davis  (1991).  Teori  ini menggambarkan  situasi  dimana  manajemen tidak  termotivasi  oleh  tujuan-tujuan  individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama demi kepentingan  organisasi  atau  mengasumsikan adanya  hubungan  yang  kuat  antara  kepuasan dan kesuksesan organisasi.
Manajemen  (Pemerintah  Desa)  berperan sebagai stewards atau  biasa  dikenal  sebagai (pelayan/penerima  amanah/pengelolah)  bagi
kepentingan principal ,  yaitu  masyarakat. Eksistensi  Pemerintah  Desa  sebagai  suatu lembaga yang dipercaya untuk bertindak sesuai kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat demi kesejahteraan masyarakat atau ( principals ).

## Akuntabilitas
Menurut  Nasirah  (2016)  Akuntabilitas merupakan  instrumen  untuk  kegiatan  kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan  publik.  Dalam  hubungan  ini, diperlukan  evaluasi  kinerja  yang  dilakukan untuk  mengetahui  sejauh  mana  pencapaian hasil  serta  cara-cara  yang  digunakan  untuk mencapai  semua  itu.  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2014 tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah,  yang  kemudian  disingkat  SAKIP, adalah  rangkaian  sistematik  dari  berbagai aktivitas,  alat,  dan  prosedur  yang  dirancang untuk  tujuan  penetapan  dan  pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,  dan  pelaporan  kinerja  pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban  dan  peningktan  kinerja instansi pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 29  tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban  suatu  instansi  pemerintah  untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan  pelaksanaan  Program dan  Kegiatan  yang  telah  diamanatkan  para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target  kinerja  yang  telah  ditetapkan melalui  laporan  kinerja  instansi  pemerintah yang disusun secara periodik.

## Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes)
Pemendagri  nomor  113  tahun  2014 Bab  1  Ketentuan  Umum  menyebutkan  bahwa pendapatan  dan  belanja  desa  selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  adalah  rencana  keuangan  tahunan Pemerintah Desa. APBDes, terdiri atas:

## Pendapatan Desa
Pendapatan  desa  meliputi  semua  penerimaan uang  melalui  rekening  desa  yang  merupakan hak  desa  dalam  1  (satu)  tahun  anggaran  yang tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh  desa. Pendapatan desa terdri atas kelompok:
1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) a)  Hasil  usaha  desa  antara  lain:  hasil  Bundes, tanah kas desa.
b) Hasil aset antara lain: tambatan perahu, pasar desa,  tempat  pemandian  umum,  jaringan irigasi.
c)  Swadaya,  partisipasi  dan  gotong  royong sebagaimana  dimaksud  adalah  membangun dengan kekutan sendiri yang melibatkan peran serta  masyarakat  berupa  tenaga,barang  yang dinilai dengan uang.
d) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud antara lain hasil pungutan desa.
2) Transfer
Kelompok  transfer  sebagaimana  dimaksud terdiri atas jenis:
a) Dana Desa; b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah
Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; c) Alokasi Dana Desa;
d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
3) Pendapatan Lain-lain
Kelompok  pendapatan  lain-lain  sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:
a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
b) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

## Belanja Desa
Belanja  desa  sebagaimana  dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun  anggaran  yang  tidak  akan  diperoleh pembayarannya  kembali  oleh  desa.  Belanja desa  sebagaimana  dimaksud  dipergunakan dalam  rangka  mendanai  penyelenggaraan kewenangan desa.
Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud terdiri atas:
1.  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  yang terdiri atas: a. Belanja Pegawai Belanja Pegawai
dianggarkan untuk
pengeluaran  penghasilan  tetap  dan  tunjungan bagi  kepala  desa  dan  perangkat  desa  serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
b. Belanja Barang dan Jasa
Belanja  Barang  dan  Jasa  digunakan  untuk pengeluaran  pembelian/pengadaan  barang  dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud  antara  lain:  (a)  alat  tulis  kantor;  (b) benda pos; (c) bahan/material;
(d)
pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) sewa kantor  desa;  (g)  sewa  perlengkapan  dan peralatan  kantor;  (h)  makanan  dan  minuman rapat;  (i)  pakaian  dinas  dan  atributnya;  (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja; (l) honorarium narasumber/ahli;  (m)  operasional  pemerintah desa;  (n)  operasional  BPD;  (o)  insentif  rukun tetangga/rukun  warga;  dan  (p)  pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. c. Belanja Modal
Belanja  Modal  digunakan  untuk  pengeluaran dalam  rangka  pembelian/pengadaan  barang atau bangunan yang nilai manfatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

## Alokasi Dana Desa
Alokasi  Dana  Desa  atau  ADD  adalah merupakan  dana  yang  harus  dialokasikan  oleh Pemerintah  Kabupaten  untuk  desa,  yang bersumber  dari  bagian  dana  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  dari Kabupaten  yang  penggunaannya  30%  untuk belanja  aparatur  dan  operasional  dan  70% untuk  belanja  publik  dan  pemberdayaan masyarakat (Sanusi dan Djumlani, 2014: 78).
Secara terperinci,
pengalokasian ADDdalam  APBDes  wajib  memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :
1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat desa,
2. Paling  banyak  30%  (tiga  puluh  perseratus) dari  jumlah  anggaran  belanja  desa  yang digunakan  untuk  penghasilan  tetap  dan tunjangan  kepala  desa  dan  perangkat  desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasioanal Badan Permusyawaratan Desa, dan  insentif  Rukun  Tetangga  (RT)  dan Rukun Warga (RW).
Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:
a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa  dalam  pelaksanaan  pembangunan  dan kemasyarakatan
sesuai dengan kewenangannya; b. Meningkatkan kemampuan lembaga
kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan  secara  partisipastif  sesuai dengan potensi desa;
c. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
d. Mendorong  peningkatan  swadaya  gotong royong.

## Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan mencakup: a.
Sisa lebih perhitungan anggaran
(SiLPA) tahun sebelumnya; SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan  pendapatan  terhadap  belanja, penghematan  belanja,  dan  sisa  dana  kegiatan lanjutan. SilPA sebagaimana dimaksud merupakan  penerimaan  pembiayaan  yang digunakan untuk:
1) Menutupi  defisit  anggaran  apabila realisasi  pendapatan  lebih  kecil  daripada realisasi belanja; 2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
3) Mendanai  kewajiban  lainnya  yang
sampai  dengan  akhir  tahun  anggaran  belum diselesaikan.
b. Pencairan Dana Cadangan
Pencairan  dana  cadangan  digunakan  untuk menganggarkan  pencairan  dana  cadangan  dari rekening dana cadangan ke  rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
c. Hasil  penjualan  kekayaan  desa  yang dipisahkan.
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

## Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari : 1. Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan  peraturan  desa.  Peraturan  desa  paling sedikit memuat: (a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; (b) Program dan kegiatan  yang  akan  dibiayai  dari  dana cadangan; (c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; (d) Sumber dana  cadangan;  dan  (e)  Tahun  anggaran pelaksanaan dana cadangan.
2. Penyertaan Modal Desa
Penyertaan modal desa artinya pemerintah desa melakukan  investasi  jangka  panjang  yaitu dengan  menyertakan  sejumlah  uang  atau  asset lainnya  untuk  membentuk  atau  menambah modal ke BUMDes.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  dalam penelitian  digunakan  untuk  menggambarkan dan meringkas bagaimana peran perangkat desa terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  Alokasi Dana Desa (ADD) di  wilayah Desa Bedanten, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.

## Informan Penelitian
Informan  adalah  pihak  yang  menjadi  sumber informasi  tentang  data  yang  akan  diteliti. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling .  Menurut  Sugiyono  (2019:133) purposive sampling merupakan teknik pengambilan  sampel  sumber  data  dengan pertimbangan  orang  tersebut  yang  dianggap paling  tahu  tentang  apa  yang  diharapkan  atau yang memiliki kuasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

## Sumber Data
Pengambilan  sumber  data  yang  diperoleh dari  penelitian  ini  menggunakan  Teknik snowball sampling, menurut Sugiyono (2019:133)  merupakan  teknik  pengambilan sampel  sumber  data,  yang  pada  awalnya berjumlah  sedikit,  lama-lama  menjadi  besar. Hal  ini  dilakukan  karena  dari  jumlah  sumber data  yang  sedikit  tersebut  belum  mampu memberikan data yang lengkap, sehingga perlu mencari  orang  lain  lagi  yang  dapat  digunakan sebagai  sumber  data.  Hal  tersebut  dilakukan hingga memperoleh data yang penuh, sehingga sampel sumber data sudah tercukupi, dan tidak perlu menambah sampel baru lagi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kantor Kepala  Desa  Bedanten  yang  berada  di  Jalan Raya Bedanten Nomor 1 Bungah, Gresik. Data yang  diperoleh  dari  Kantor  Kepala  Desa Bedanten yaitu berupa data kualitatif.
Hasil Penelitian Pemahaman  Perangkat  Desa  Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa (ADD)
Demi  mengetahui  tingkat  pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan  alokasi  dana  desa  telah  dilakukan wawancara secara langsung dengan perwakilan
perangkat  desa  Bedanten.  Berikut  wawancara dengan bapak Abdul Majid selaku kepala desa di Kantor Kepala Desa Bedanten :
“Akuntabilitas menurut saya adalah suatu bentuk  pertanggungjawaban,  kita  sudah  buat laporan dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ADD sesuai instruksi dari pemerintah pusat”.
Menurut  bapak  Ahmad  Ubaidah  selaku sekretaris desa, sebagai berikut :
“Seluruh  dana  ADD  yang  kita  terima sudah  kita  kelola  sesuai  dengan  aturan  yang sudah  ditetapkan  dari  kabupaten  yang kemudian  dipakai  buat  pembangunan  dan selalu dibuatkan laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah dipakai”.
Ditambahkan pernyataan dari bapak Muhammad Imron selaku bendahara desa :
“Setahu  saya  Akuntabilitas  itu  ialah bentuk pertanggungjawaban dari setiap program  serta  kegiatan  seperti  laporan- laporan hasil kegiatan yang biasa saya
Hasil  penelitian  yang  diperoleh  dari wawancara  dengan  informan  yaitu  perangkat desa Bedanten baik bapak Abdul Majid, bapak Ahmad Ubaidah dan bapak Muhammad Imron telah memahami artian dari akuntabilitas dalam pengelolaan  ADD.  Hal  ini  sangat  berkaitan dengan  pelaksanaan  pengelolaan  ADD  nya, dengan  pemahaman  yang  baik  oleh  perangkat desa  maka  dapat  memperlancar  untuk  proses pengelolaan ADD baik dalam hal pelaksanaan, pelaporan, maupun pertanggungjawabannya. Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa (ADD)
Tingkat  akuntabilitas  pada  implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara  yang  sudah  dilaksanakan  dengan perangkat  desa  serta  warga  desa  mengenai akuntabilitas  pengelolaan  ADD  di  Desa Bedanten adalah sebagai berikut:
Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Guna  mewujudkan  prinsip  partisipasi untuk  dapat  memotivasi  masyarakat  agar  ikut berpartisipasi  dalam  pembangunan  desa. Berikut  adalah  pernyataan  dari  bapak  Abdul Majid selaku kepala desa dalam wawancara :
“Saya rasa partisipasi masyarakat selama ini masih kurang, yang ikut dalam musyawarah juga  hanya  sedikit.  Masih  perlu  ditingkatkan lagi antusiasme masyarakat ini”.
Berikut pendapat Bapak  Ahmad Nur Rosyidin sebagai warga desa Bedanten:
“Saya    cuma  tau  ada  dana  ADD  tapi masalah    pengelolaannya  saya  kurang  tahu, dari  perangkat  desa  juga  gak  pernah menjelaskan itu secara langsung”
Pendapat tersebut sama dengan yang dinyatakan oleh Bapak Aslam Ibrahim sebagai warga desa:
“Terus  terang,  saya  tidak  pernah  ikut terlibat  dalam  rapat-rapat  seperti  itu,  jadinya saya  kurang  paham,  saya  cuma  meihat pembangunan  yang  dilakukan  yang  katanya dari dana ADD”
Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  tingkat kesadaran  masyarakat  Desa  Bedanten  itu memang masih rendah untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan ADD, padahal  pemerintah  desa  sudah  mewadahi masyarakat  dengan  mengundang  masyarakat untuk  menghadiri  musrenbang  walaupun  dari perangkat desa sendiri kurang sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

## Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Pelaksanaan  berbagai  kegiatan  yang pembiayaannya bersumber
dari ADD
seluruhnya  dilaksanakan  oleh  Tim  Pelaksana Desa. Selanjutnya demi mendukung keterbukaan  serta  penyampaian  informasi secara  jelas  kepada  masyarakat,  maka  pada setiap  pelaksanaan  kegiatan  fisik  ADD  wajib dilengkapi  dengan  papan  informasi  kegiatan yang dipasang di setiap lokasi kegiatan.
Hal  tersebut  dijelaskan  oleh  bapak  Abdul Majid selaku kepala desa :
“Selalu  ada  papan  informasi  di  tempat pembangunan  lalu  ada  pasang  spanduk penggunaan  dana  ADD  selain  itu  nanti  ada pembagian salinan laporan kegiatan ke tiap RT yang harus disampaikan ke masyarakat”
Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran  desa  dalam  rangka  pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening  kas  desa.  Segala  bentuk  penerimaan dan  pengeluaran  harus  didukung  oleh  bukti yang  lengkap  dan  sah.  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan  bapak  Muhammad  Imron  selaku bendahara desa :
“Sehabis  desa  menerima  dana  ADD melalui  rekening  kas  desa,  saya  selaku bendahara memberi dana itu langsung ke Tim Pelaksana  Kegiatan  (TPK)  lalu  untuk  setiap penggunaan  dana tersebut TPK wajib
menyetorkan  kwitansi  atau  nota  buat  bukti pembayaran untuk saya buat laporan”.
Namun,  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  ADD juga  terdapat  berbagai  kendala  seperti  yang diungkapkan  oleh  bapak  Ahmad  Ubaidah selaku sekretaris desa :
“Kendalanya  biasanya  terjadi  dalam  hal pencairan  dana  ADD  jadi    biasanya  cairnya baru 3-4 bulan jadi untuk pendanaan program yang telah direncanakan pada awal tahun pada APBDes itu harus nunggu dananya cair dulu”. Menurut  Muhammad  Imron  selaku  bendahara desa:
“Kendalanya  justru  saat  pengumpulan kwitansi  atau  nota  oleh  TPK  yang  biasanya terlambat mengumpulkan atau malah terkadang hilang, itu cukup menghambat tugas saya untuk membuat laporan” .
Dari  wawancara  diatas  dapat  dilihat  bahwa akuntabilitas  dalam  pelaksanaan  pengelolaan ADD  sudah  cukup  baik  walaupun  tidak  ada pemasangan  papan  informasi  di  tempat kegiatan  program  tetapi  dengan  adanya pemasangan  spanduk  rincian  dana  ADD  di depan  kantor  kepala  desa  telah  cukup  sebagai bentuk transparansi dari pihak pemerintah desa.

## Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)
Pelaporan pengelolaan ADD secara teknis diatur  dalam  Pemendagri  nomor  113  tahun 2014  pasal  37  yang  mana  Kepala  Desa menyampaikan  laporan  realisasi  APBDesa kepada  bupati  atau  walikota  berupa  laporan semester  pertama  serta  laporan  pada  semester akhir.    Pelaporan  pengelolaan  ADD  di  Desa Bedanten menurut pernyataan dari bapak Abdul Majid selaku kepala desa Bedanten :
“Surat Pertanggung Jawaban sudah pasti ada,  nantinya  setelah  membuat  laporannya untuk  bertanggungjawab  kepada  kecamatan, kemudian  oleh  camat  akan  disampaikan  ke kabupaten  atas  semua  dana  ADD  yang terpakai” .
Dari  wawancara  tersebut  menunjukkan bahwa  pada  pelaporan  pengelolaan  ADD perangkat desa telah melakukan sesuai dengan ketentuan  yang  ada  dengan  selalu  membuat laporan untuk setiap kegiatan yang menggunakan  dana  ADD  yang  kemudian disampaikan  kepada  pemerintah  pusat  sesuai dengan  dengan  Pemendagri  nomor  113  tahun 2014 pasal 37.
Pertanggungjawaban  Pengelolaan  Alokasi Dana Desa (ADD)
Pertanggungjawaban ADD di Desa Bedanten  sama  dengan  pertanggungjawaban APBDes. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Bedanten kepada masyarakat dilakukan  dengan  cara  memberikan  salinan laporan kepada setiap RT yang kemudian akan disampaikan secara langsung kepada masyarakat.  Berikut  pernyataan  Bapak  Abdul Majid selaku kepala desa :
“Bentuk
pertanggungjawaban ke masyarakat  yaitu  dengan memberikan  salinan laporan kepada setiap RT yang kemudian akan disampaikan secara langsung kepada masyarakat  serta  ada  spanduk  berisi  rincian dana  APBDes  yang  setiap  tahun  dipasang  di depan kantor kepala desa”.
Menurut  Bapak  Ahmad  Ubaidah  selaku sekretaris desa :
“Untuk  bentuk  pertanggungjawaban  kita ke  masyarakat  itu  dari  bendahara  nantinya membuat  salinan  laporan  yang  kemudian  di berikan  kepada  setiap  RT  untuk  selannjutnya disebar langsung ke masyarakat”.
Untuk  prinsip  akuntabilitas  telah dilaksanakan  cukup  baik  terbukti  dengan adanya bentuk transparansi dan pertanggungjawaban  dari  setiap  kegiatan pengelolaan  dana  ADD  dari  pemerintah  desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Keuangan Desa.

## Pembahasan
Pemahaman  Perangkat  Desa  Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa (ADD)
Berdasarkan  UU  No.  6  Tahun  2014 tentang desa, perangkat desa bertugas membantu  kepala  desa  dalam  melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa terdiri dari  sekretariat  desa,  pelaksana  kewilayahan, serta  pelaksana  teknis.  Dengan  adanya  UU tersebut  maka  pemerintah  desa  dituntut  untuk paham  akan  tugas  dan  wewenangnya  guna mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan  ADD yang baik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  wawancara yang  telah  dilakukan  dengan  perwakilan perangkat Desa Bedanten mengenai pemahaman terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD, maka didapatkan hasil bahwa perangkat desa  sudah  akan  arti  akuntabilitas  dalam pengelolaan  alokasi  dana  desa  (ADD)  serta memahami setiap tugas dan wewenang masing- masing guna mewujudkan akuntabilitas
pengelolaan  alokasi  dana  desa,  sehingga perangkat  desa  dapat  melaksanakan  seluruh program kegiatan sesuai dengan prosedur yang baik dan benar dalam pengelolan alokasi dana desa (ADD).

## Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa (ADD)
Menurut  UU  No.6  Tahun  2014  tentang Desa, tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
1.  Meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintah desa  pada  pelaksanaan  pembangunan  dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya; 2. Meningkatkan kemampuan lembaga
kemasyarakatan pada perencanaan, pelaksanaan  serta  pengendalian  pembangunan secara partisipastif sesuai dengan potensi desa;
3.  Meningkatkan  pemerataan  pendapatan, kesempatan kerja serta kesempatan usaha bagi masyarakat desa;
4.  Mendorong  peningkatan  swadaya  gotong royong.
Berdasarkan hasil penelitian data wawancara  yang  telah  dilakukan  dengan perangkat  desa  serta  warga  desa  mengenai akuntabilitas  pengelolaan  ADD  di  Desa Bedanten adalah sebagai berikut:

## Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Pada  tahap  perencanaan  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014,  sekretaris  Ddesa  menyusun  rancangan peraturan  desa  tentang  APBDes  berdasarkan RKPDes  tahun  berkenaan  yang  kemudian sekretaris  desa  menyampaikan  rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa.  Rancangan  peraturan  Desa  tentang APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  untuk kemudian  dibahas  dan  disepakati  bersama dalam  Musyawarah  Rencana  Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
Hal  tersebut  juga  disampaikan  oleh perwakilan masyarakat desa dalam wawancara bahwa  mereka  memang  kurang  memahami akan  pengelolaan  dana  alokasi  dana  desa tersebut  serta  kurangnya  minat  untuk  ikut terlibat  dalam  proses  pengelolaannya  serta kurangnya  informasi  yang  mereka  peroleh mengenai Alokasi Dana Desa (ADD). Padahal dari  pihak  pemerintah  desa  sudah  memberi wadah  kepada  masyarakat  yang  ingin  ikut
berpartisipasi yaitu  dengan  mengundang masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes.
Berdasarkan  hasil  penelitian  wawancara yang  telah  dilakukan  dengan  perangkat  desa dan masyarakat desa dapat disimpulkan bahwa masyarakat  Desa  Bedanten  masih  memiliki tingkat  kesadaran  yang  rendah  untuk  ikut berpartisipasi  serta  terlibat  dalam  berbagai macam  program  kegiatan  pengelolaan  alokasi dana  desa  untuk  mewujudkan  akuntabilitas pengelolaan  ADD  di  Desa  Bedanten.  Serta perangkat desa yang masih kurang menyeluruh dalam pemberitahuan informasi tentang alokasi dana  desa  disebabkan  masih  ada  beberapa masyarakat  yang  merasa  tidak  paham  akan ADD  karena  memang  tidak  mendapatkan informasi dari pemerintah desa.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh penelitian (Marvanti & Praptoyo (2017) dengan judul  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Perspektif Akuntansi  dan  Keuangan  yang  menyatakan bahwa  adanya  kendala  dalam  penerapan akuntansi  dan  pengelolaan  keuangan  ADD mencakup  kapasitas  Sumber  Daya  Manusia (SDM),  ketanggapan  sosial  terhadap  kegiatan pembangunan  desa,  minimnya  sosialisasi,  dan juga peran serta masyarakat untuk ikut terlibat berpartisipasi dalam pengelolaan ADD.

## Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Berdasarkan  hasil  penelitian  wawancara terdapat  perbedaan  antara  ketentuan  prinsip transparansi  yang  mewajibkan  pemasangan papan  informasi  di  lokasi  kegiatan  dengan pernyataan  bapak  kepala  desa  bahwa  sebagai wujud  transparansi  pengelolaan  ADD  pada masyarakat  desa  tidak  terdapat  pemasangan papan  informasi  di  lokasi  kegiatan,  tetapi  ada pemasangan  spanduk  yang  berisikan  jumlah dana ADD yang setiap tahun diperbarui sesuai dengan dana yang diterima desa.
Seluruh  penerimaan  dan  pengeluaran harus  didukung  oleh  bukti  yang  lengkap  dan sah.  Bendahara  dapat  menyimpan  uang  pada kas  desa  pada  jumlah  tertentu  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  operasional  pemerintah desa.  Hal  tersebut  juga  dinyatakan  oleh bendahara desa berdasarkan hasil data wawancara  bahwa  dibutuhkan  kwitansi  atau nota sebagai bukti pembayaran dari setiap dana yang  dipakai.  Kwitansi  dan  nota  tersebut didapat  dari  Tim  Pelaksana  Kegiatan  (TPK) yang  memberikannya  kepada  bendahara  desa setelah kegiatan usai.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh penelitian  Liliana  (2017)  yang  menyatakan bahwa dalam pelaksanaan seluruh pengeluaran dan  penerimaan  desa  harus  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku,  pengajuan  kegiatan pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  yang dilakukan  di  desa  yang  menjadi  objek penelitian  sudah  mematuhi  prinsip  dasar pengelolaan keuangan sesuai yang telah diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa walaupun pada proses pelaksanaan pengelolaan terdapat  beberapa  kendala,  namun  pemerintah desa  mampu  mengatasi  serta  menyelesaikan tugasnya,  sehingga  akuntabilitas  pelaksanaan pengelolaan  ADD  di  Desa  Bedanten  dapat dikatakan  sudah  baik  dengan  adanya  bentuk transparansi berupa pemasangan spanduk berisi jumlah dana ADD di depan kantor kepala desa serta  prosedur  pengelolaan  keuangan  yang dilakukan oleh bendahara desa Bedanten telah sesuai  dengan  ketentuan  yang  tertera  dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1.

## Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)
Pelaporan  harus  selalu  dibuat  pada  setiap kegiatan untuk mempertanggungjawabkan pemakaian  dana  ADD.  Hal  tersebut    sesuai dengan  pernyataan  bapak  kepala  desa  bahwa setiap  kegiatan  selesai  selalu  dibuat  surat pertanggungjawabannya sebagai bentuk pelaporan tentang dana ADD guna disampaikan kepada pemerintah tingkat atas yaitu kabupaten.
Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan  bendahara  desa  bahwa  setiap  dana ADD  yang  dikelola  untuk  berbagai  program kegiatan desa akan dibuatkan surat pertanggungjawabannya  oleh  bendahara  desa sebagai bentuk pelaporan atas dana ADD yang terpakai kepada pemerintah tingkat. Pernyataan tersebut  sesuai  dengan  yang  pernyataan sekretaris desa bahwa seluruh program kegiatan desa yang menggunakan dana ADD maka akan dibuatkan  laporannya  masing-masing  oleh bendahara desa.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh penelitian  Penelitian  Setiawan,  dkk  (2017) dengan  judul  Analisis  Transparansi  dan Akuntabilitas  Pelaporan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  yang  menyatakan  bahwa  dalam pelaporan Alokasi Dana Desa pengimplementasian  prinsip  transparansi    dan akuntabilitas dapat dilihat pada saat melakukan
perencanaan  dan  pembuatan  laporan  realisasi dan SPJ.
Pertanggungjawaban  Pengelolaan  Alokasi Dana Desa (ADD)
Berdasarkan hasil penelitian data wawancara  dengan  bapak  kepala  desa  bahwa bentuk  pertanggungjawaban  Pemerintah  Desa Bedanten  kepada  masyarakat  yaitu  melalui pemberian  salinan  laporan  kepada  setiap  RT yang  selanjutnya  akan  disampaikan  secara langsung kepada masyarakat serta pemasangan spanduk  berisi  jumlah  dana  ADD  di  depan Kantor Kepala Desa Bedanten.
Hal  tersebut  sesuai  pernyataan  sekretaris desa yang menyatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban  pemerintah  desa  kepada masyarakat berupa salinan laporan yang dibuat oleh  bendahara  desa  pada  tiap  RT  untuk disampaikan kepada masyarakat. Sama seperti yang diungkapkan oleh bendahara desa bahwa memang  dibuat  salinan  untuk  setiap  laporan kegiatannya untuk diberikan kepada setiap RT.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk  pertanggungjawaban  kepada  kabupaten pemerintah desa telah melaksanakannya dengan baik karena telah membuat laporan dan menyampaikan seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan  dari kabupaten,  tetapi untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat pemerintah  Desa  Bedanten  dinilai  masih kurang  karena  bentuk  pertanggungjawaban yang  terbukti  benar  adanya  dan  informasinya sampai ke masyarakat hanyalah spanduk berisi jumlah  dana  ADD  yang  dipasang  didepan kantor kepala desa, sedangkan salinan laporan yang  katanya  sudah  berikan  ke  RT  untuk disampaikan  ke  masyarakat  belum  terbukti benar  dan  informasinya  tidak  sampai  ke masyarakat.
Uji triangulasi sumber dan teknik digunakan untuk menguji data dengan cara membandingkan  hasil  wawancara  dari  satu informan dengan informan lain serta mengecek data  hasil  wawancara  dengan  dokumen  yang relevan,  sehingga  diperoleh  hasil  yang menunjukkan bahwa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan,  serta  pelaporan  pemerintah  Desa Bedanten  telah  memenuhi  berbagai  syarat dalam  mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan ADD,  tetapi  pada  tahap  pertanggungjawaban, Pemerintah  Desa  Bedanten  hanya  memenuhi satu dari dua syarat yaitu pertanggungjawaban kepada  kabupaten  dan  pertanggungjawaban kepada masyarakat yang seharusnya dilakukan
guna  mencapai  akuntabilitas  pengelolaan ADD.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pemerintah  Desa  Bedanten  telah  melakukan akuntabilitas  pengelolaan  ADD  dengan  cukup baik  walaupun  belum  maksimal  memenuhi syarat akuntabilitas pengelolaan ADD.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian analisis akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana  desa (ADD)  di  Desa  Bedanten  Kecamatan  Bungah Kabupaten  Gresik  tahun  2018  sampai  2020 bahwa  pemahaman  perangkat  desa  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  ADD  dinilai    sudah cukup  baik.  Dibuktikan  dengan  jawaban- jawaban dari perangkat desa saat diwawancarai mengenai akuntabilitas pengelolaan ADD yang menunjukkan bahwa mereka sudah paham dan sudah  melaksanakan  pengelolaan  ADD  sesuai dengan  arahan  dari  kecamatan  serta  ketentuan yang berlaku.
Bentuk awal akuntabilitas yang dilakukan pemerintah  Desa  Bedanten  dimulai  dari  tahap perencanaan dimana pemerintah desa mengundang  masyarakat  untuk  menghadiri musrenbang guna membahas berbagai program kegiatan yang akan direncanakan dengan dana ADD  lalu  dengan  pembentukan  tim  pelaksana kegiatan.  Kemudian  pada  tahap  pelaksanaan yang  prosesnya  dilakukan  oleh  tim  pelaksana kegiatan  (TPK)  berjalan  lancar  terlepas  dari beberapa  kendala  yang  dialami  oleh  sekretaris dan  bendahara  desa,  bendahara  memberikan dana kepada TPK untuk digunakan pada proses kegiatan  dan  TPK  menyetorkan  kwitansi  atau nota  kepada  bendahara  desa  sebagai  bentuk pertanggungjawaban serta bekal untuk bendahara membuat laporan.
Tahap  pelaporan  yang  dilakukan  oleh pemerintah Desa Bedanten telah sesuai dengan Pemendagri  No.  113  tahun  2014,  yakni bendahara  desa  membuat  laporan  untuk  setiap program  kegiatan  desa  yang  memakai  dana ADD kepada kepala desa yang kemudian akan disampaikan  kepada  pihak  kabupaten  berupa pelaporan  realisasi  APBDes  yang  dilaporkan tiap tahun dua kali yaitu pada semester pertama dan semester akhir. Lalu untuk pertanggungjawaban  yang  pertama  kepada pemerintah  kabupaten  berupa  pengumpulan laporan SPJ melalui jalur struktural dari tingkat desa  ke  kecamatan  kemudian  langsung disampaikan ke kabupaten.
Sedangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan  dengan  pemberian  salinan  laporan kepada  setiap  RT  yang  kemudian  akan disampaikan secara langsung kepada masyarakat pada saat dilakukan musyarawah di tiap  RT  nya  tidak  terbukti  kebenarannya, masyarakat  pun  tidak  mengetahui  adanya penyampaian  informasi  itu  dan  hanya  melihat dari  informasi  spanduk  berisi  jumlah  dana ADD  yang  diterima  Desa  Bedanten  tiap tahunnya yang di pasang di depan balai desa.
Sesuai dengan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bedanten  tahun  2018  sampai  2020  telah terlaksana dengan cukup baik dimana perangkat  desa  telah  melakukan  perannya dengan baik menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas  dalam  proses  pengelolaannya serta  perangkat  desa  yang  telah  memahami setiap tugas dan wewenangnya dalam pengelolaan    Alokasi  Dana  Desa  (ADD). Namun,  masih  perlu  lebih  ditingkatkan  lagi perihal akuntabilitas terhadap masyarakat desa.

## 6. REFERENSI
Iznillah,  M.L.,  Hasan,  A.,  Mutia,  Y.  (2018). ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN  DESA  DI  KECAMATAN
BENGKALIS . 7 (1), 30–41.
Kurnia,  R.,  Sebrina,  N.  &,  &  Halmawati.
(2019).
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  DANA  DESA  (Studi Kasus  pada  Desa-Desa  di  Wilayah
Kecamatan  Luhak  Nan  Duo  Kabupaten Pasaman Barat) . 1 (1), 159–180.
Liliana,  I.  M.  (2017).  Pengelolaan  Keuangan
Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma  Universitas  Brawijaya , 8 , No.2 .
Marvanti,  Iga  vidya  &  Praptoyo,  S.  (2017). Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Perspektif Akuntansi  Dan  Keuangan. Jurnal  Ilmu Dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  Indonesia  (STIESIA) Surabaya , Vol. 6 , No .
Nasirah.  (2016).  Analisis  Transparansi  dan Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  (Studi  pada  Desa  Mulyoagung Kecamatan  Dau). Akuntansi:  Universitas Muhammadiyah Malang. Ngakil,  I.,  &  Kaukab,  M.  E.  (2020).
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di
Kabupaten Wonosobo . 3 (2), 92–107.
Pemendagri  Nomor  113  tahun  2014  Bab  1 Ketentuan Umum
Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 37
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang  peraturan  pelaksanaan  UU  No.  6 Tahun 2014
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Setiawan, Andi,. Haboddin, Muhtar., Wilujeng, N.  F.  (2017). Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Desa  di  Desa  Budugsidorejo Kabupaten  Jombang  Tahun  2015 . 2 (1), 1–16. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.