jabv9n1.tex; 2/01/2014; 22:51; p.1

## Volume 9, Nomor 1, Tahun 2013
Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) is the biannual scientific journal of Business Administration, published by the Center for Business Studies (CeBiS), Business Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Parahyangan Catholic University. Jurnal Administrasi Bisnis is issued two (2) times a year, every March and September, which contains essays or research results in Business Administration. Jurnal Administrasi Bisnis aims to disseminate the ideas and scientific analysis in the field of Business Administration.
Editor-in-chief Gandhi Pawitan Universitas Katolik Parahyangan
Editorial boards Hasan Mustafa Universitas Katolik Parahyangan Urip Santoso Universitas Katolik Parahyangan Sanerya Hendrawan Universitas Katolik Parahyangan Fransisca Mulyono Universitas Katolik Parahyangan Marihot T. E. Hariandja Universitas Katolik Parahyangan Ferdinand Saragih Universitas Indonesia
A.B.M. Witono President University David P.E. Saerang Universitas Sam Ratulangi
A.Y. Agung Nugroho Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Kertahadi Universitas Brawijaya
Elvira Luthan Universitas Andalas Administration Benedicta Cucu Suhesih Published by Center for Business Studies - CeBiS Study Program of Business Administrationa - FISIP UNPAR
Address Ciumbuleuit 94, Bandung 40141 West Java, Indonesia
Telp : +62 22 2032655 - ext : 342 Fax : +62 22 2035755 Email : cebis@unpar.ac.id http://journal.unpar.ac.id/
Printing Karyamanunggal Lithomas
Reduplication of articles for either teaching or research are permitted provided that the source is clearly cited. For other purposes must obtain permission from the publisher.

## Daftar isi
Jurnal Administrasi Bisnis Volume 9, Nomor 1, Tahun 2013
Editorial iv Massoud Moslehpour and Van Kien Pham
Consumer Behavior, Attitude and Perception Toward Modern Trade Stores in Rural Vietnam 1 Orpha Jane Social Technologies : Medium Baru untuk Menciptakan Nilai dan Produk- tivitas bagi Organisasi 25 Gandhi Pawitan dan Erwinda Produktifitas Tenaga Kerja Berdasarkan Faktor Demografi di Perusahaan Manufaktur 40 Fransisca Mulyono Sumber Daya Perusahaan dalam Teori Resource-based View 59 M.E.Retno Kadarukmi Dampak Implementasi GATT/WTO terhadap Ekspor Impor Indonesia 79 James R. Situmorang
Beberapa Bentuk Hubungan Antara Franchisor (Pewaralaba) Dan Fran- chisee (Terwaralaba) Dalam Sistem Franchise (Waralaba) 90

## Editorial
Jurnal Administrasi Bisnis Volume 9, Nomor 1, Tahun 2013
P ada penerbitan ini JAB menyajikan enam artikel, dua diantaranya adalah hasil penelitian dan lainnya berupa kajian. Penelitian tentang perilaku, sikap, dan persepsi konsumen terhadap toko modern di pedesaan Vietnam. Penelitian ini dapat menjadi sebuah pembanding yang menarik untuk penelitian serupa di In- donesia. Sedangkan artikel penelitian kedua melakukan investigasi hubungan antara produktifitas tenaga kerja dan faktor demografi. Hasil ini penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan dalam mengelola tenaga kerja berkaitan dengan produktifitasnya.
Artikel kajian membahas beberapa topik social technologies , teori resources base view, dampak implementasi GATT/WTO bagi Indonesia, dan waralaba. Pada topik pertama, dikupas mengan peran social technologies sebagai media baru da- lam menciptakan nilai dan produktifitas bagi organisasi. Topik kedua membahas tentang pembahasan sumber daya dalam pandangan teori resources based. Topik ketiga menyajikan bahasan tentang perdagangan internasional, GATT/WTO, serta dampaknya bagi ekspor-impor Indonesia. Dan topik terakhir adalah membahas ten- tang bentuk-bentuk hubungan antara pewaralaba dan terwaralaba dalam sebuah sistem waralaba di Indonesia.
Dampak Implementasi GATT/WTO terhadap Ekspor Impor Indonesia
M.E.Retno Kadarukmi Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan

## Abstract
Although Indonesia has been a member of the World Trade Organization (WTO), but in fact the Indonesian trade, especially with regard to the export-import in the free trade has not been established. This happens due to the competitiveness of the Indonesian national product is still weak. Nevertheless, as a consequence of Indonesia has ratified the GATT / WTO, the government should try to improve the competitive- ness of national products through the Indonesian national law reform to formulate a Trade Policy that refers to the national interests of Indonesia, through the Law on Anti-Dumping and Safeguard.
Keywords: Export, import, free trade, GATT/WTO.

## 1. Pendahuluan
Indonesia merupakan salah satu dari 81 negara yang pada tanggal 1 Januari 1995 resmi menjadi Original member dari organisasi perdagangan dunia (WTO) 1 . Diteri- manya hasil putaran Uruguay oleh bangsa Indonesia tampak dari pengesahan keikut- sertaan Indonesia dalam WTO dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 2 November 1994 (LN RI Tahun 1994 Nomor 57, TLN RI Nomor 3564).
Keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan pelaksanaan berbagai komitmen yang termasuk di dalamnya, tidaklah terlepas dari rangkaian kebijaksanaan di sector perda- gangan internasional. Berbagai persetujuan hasil dari perundingan putaran Uruguay yang disepakati di Marrakesh merupakan kesepakatan untuk memperbaiki situ- asi hubungan perdagangan internasional melalui upaya memperluas akses pasar barang dan jasa, menyempurnakan berbagai peraturan perdagangan, memperluas cakupan dari ketentuan dan disiplin GATT, dan memperbaiki kelembagaan atau insti-
1 World Trade Organization Sebagai Lembaga Pelaksana Dalam Mewujudkan Liberalisasi Perda- gangan Dunia Dalam Rangka Kegiatan Pemasyarakatan World Trade Organization (WTO), Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional, Direktorat Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional 1996/1997, hlm.12
Jurnal Administrasi Bisnis (2013), Vol.9, No.1: hal. 79–89, (ISSN:0216–1249) c ⃝ 2013 Center for Business Studies. FISIP - Unpar .

## M.E.Retno Kadarukmi
tusi perdagangan multilateral. Dengan demikian, diharapkan semakin terintegrasilah perekonomian nasional dengan perekonomian dunia.
Selanjutnya, sejak terbentuknya WTO awal tahun 1995 telah diselenggarakan lima kali Konperensi Tingkat Menteri (KTM) yang merupakan forum pengambil kebijakan tertinggi dalam WTO. KTM-WTO pertama kali diselenggarakan di Sin- gapura tahun 1996, kedua di Jenewatahun 1998, ketiga di Seatlle tahun 1999 dan KTM keempat di Doha, Qatar tahun 2001, sementara itu KTM kelima di Cancun, Meksiko tahun 2003.
Setelah gagalnya KTM WTO kelima di Cancun-Meksiko pada tahun 2003 tersebut, Sidang Dewan Umum WTO tanggal 1 Agustus 2004 berhasil menyepakati Keputusan Dewan Umum tentang Program Kerja Doha, yang juga sering disebut sebagai Paket Juli.
Pada kesempatan tersebut berhasil disepakati kerangka ( framework ) perundin- gan lebih lanjut untuk DDA (Doha Development Agenda) bagi lima isu utama yaitu perundingan pertanian, akses pasar produk non-pertanian (NAMA), isu-isu pemban- gunan dan implementasi jasa serta Trade Facilitation, dan penanganan Singapore issues lainnya 2 .
Sebelum pembicaraan ini berlanjut, ada baiknya diulas sedikit mengenai perda- gangan internasional, dan perdagangan luar negeri. Ada suatu pendapat yang meny- atakan bahwa istilah perdagangan internasional adalah
The exchange of goods and services between nations. Selanjutnya, dinyatakan bahwa As used, it generally refers to the total of the goods and services exchanged among all nations, ..
Jadi, menurut pendapat ini istilah perdagangan internasional mengandung pengertian seluruh jumlah barang dan jasa antar bangsa. Dengan demikian, para pelaku dalam hubungan perdagangan internasional adalah negara atau bangsa, sedangkan arti istilah perdagangan luar negeri adalah
the exchange (of goods and services) between any particular nation and all others is known as that nation’s foreign trade or foreign commerce.

## Selanjutnya, dinyatakan bahwa artinya adalah
In general, any commerce of trade between citizens of two or more different countries serta between places in country and any place in a foreign country, or between places in a country but through any foreign country.
Jadi, menurut pendapat ini, istilah perdagangan luar negeri mengandung penger- tian pertukaran barang dan jasa antara suatu bangsa dengan bangsa lain, yaitu setiap hubungan perdagangan antara para warganegara dari dua bangsa atau lebih yang berbeda. Dengan demikian, para pelaku dalam hubungan perdagangan luar negeri adalah warganegara secara individual 3 .
2 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia/F.A.Q, hlm.4. http://www.kemendag.go.id/id/faq, diakses Selasa, 17 Desember 2013.
3 B.M Kuntjoro Jakti, Pengenalan Terhadap Perdagangan Internasional, Bahan Pelajaran Pendidikan
Lanjutan Transaksi Perdagangan Internasional Fakultas Hukum UI, hlm.4-5
Dalam tulisan ini yang dibicarakan adalah perdagangan internasional. Kemu- dian, berkaitan dengan pelaksanaan GATT/WTO, terjadi perubahan orientasi kebi- jaksanaan yang Inward Looking menjadi Outward Looking , yang membawa berbagai konsekuensi bagi semua pihak, baik bagi pemerintah maupun bagi dunia usaha un- tuk lebih gigih menghadapi persaingan. Kesemuanya itu memerlukan peningkatan berbagai upaya, termasuk di antaranya peningkatan kegiatan di dalam hubungan perdagangan internasional guna mengamankan kebijaksanaan nasional di bidang perdagangan, khususnya pelaksanaan ekspor-impor.
Selama lima tahun (2005-2009) pertumbuhan ekspor Indonesia cenderung meningkat sebesar 20% pertahun, begitu pula pertumbuhan impor cenderung meningkat sebesar 9,7% pertahun.
Pada tahun 2009 Indonesia menduduki peringkat ke-29 dalam ekspor dunia dan posisi ke-28 dalam impor dunia. Selama tahun 2009, sektor industri menyumbang 75,3%, pertambangan 20,2% dan pertanian 4,5% terhadap total ekspor Indonesia. Negara yang menjadi mitra dagang utama Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat, Singapura, RRC dan India 4 .
Di samping itu, mengingat perkembangan permintaan dan harga komoditi bahan baku di pasaran dunia yang cenderung kurang menguntungkan, ditambah lagi dengan adanya tindakan proteksionis di negara-negara industry maka perkembangan nilai ekspor Indonesia di tahun-tahun mendatang dalam jangka waktu dekat ini belum lagi akan menggembirakan.
Walaupun demikian, kita tetap harus bersyukur karena negara Indonesia mem- punyai kemampuan untuk melakukan ekspor nonmigas, mengingat negara kita ada- lah negara yang kaya akan sumber barang-barang nonmigas yang dapat diekpor. Masalahnya adalah bagaimana cara yang digunakan agar sumber-sumber daya alam nonmigas yang besar ini dapat diolah dan diproduksi sehingga dapat diekspor serta mampu bersaing di pasaran internasional.
Sehubungan dengan keadaan tersebut dapat kita lihat bahwa Indonesia seba- gai negara yang perekonomiannya sudah mengarah pada out looking, pembangunan nasionalnya semakin menganut strategi yang mengandalkan ekspor. Indonesia mau tidak mau harus menghadapi berbagai perkembangan ekonomi dunia yang meng- alami banyak perubahan dan gejolak yang bersifat structural dan berlangsung cepat, terutama dalam dasawarsa terakhir ini yang cenderung menonjolkan sifat global.
Perkembangan terakhir ini diwarnai oleh adanya kemajuan pesat dalam bidang telekomunikasi, teknologi pengangkutan, teknologi informasi, pengolahan data dan lain-lain. Kesemuanya ini telah mendorong globalisasi dalam proses produksi, inves- tasi, perdagangan, financial dan lain sebagainya.
Globalisasi yang ada telah mengubah struktur hubungan antar negara sehingga tidak lagi terbatas hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga bidang social, politik.
Peranan pemerintah, terutama dalam memberikan dukungan dari segi aspek politis dan hukum baik dalam forum bilateral, regional maupun multilateral, sangat diperlukan untuk mengembangkan kegiatan penetrasi pasar. Peran pemerintah yang aktif, misalnya dalam forum GATT/WTO merupakan salah satu hal yang penting.
4 Opcit, hlm.3
Ditambah dengan upaya melakukan lobbying secara bilateral. Peranan tersebut di- harapkan dapat mengurangi atau menangkal tekanan dari pemerintah negara-negara maju terhadap kegiatan ekspor Indonesia.
Diketahui bahwa dalam melakukan transaksi ekspor-impor telah dikenakan berbagai ketentuan atau pembatasan terhadap berbagai jenis barang atau komoditi ekspor-impor tertentu, dan persyaratan-persyaratan khusus, termasuk tata cara penan- ganannya dan pengamanannya. Dalam pada itu, setiap negara mempunyai peraturan serta sistem perdagangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mereka yang terlibat dalam transaksi ekspor-impor tersebut, baik para pengusaha atau petugas-petugas bank, sangat perlu mengikuti perkembangan-perkembangan peraturan serta sistem perdagangan luar negeri, baik yang berlaku di Indonesia maupun di pelbagai ne- gara lain. Tegasnya, dalam melakukan aktivitas perdagangan internasional harus diperhatikan ketentuan dan peraturan pemerintah yang mengatur perdagangan impor maupun ekspor.
Pada umumnya, tata cara perdagangan dalam negeri tidak berbeda dengan perdagangan internasional, hanya perdagangan internasional agak lebih sulit dan berbelit-belit. Hal itu disebabkan oleh faktor-faktor tertentu antara lain pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan, barang harus dikirim atau diangkut dari satu negara ke negara lainnya melalui bermacam peraturan, seperti peraturan pabean.
Peraturan-peraturan itu mengandung berbagai pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah sehingga antara satu negara dengan negara lainnya tidak jarang terdapat perbedaan dalam hukum, takaran dan timbangan, mata uang dan lain sebagainya. Selain itu, dalam perdagangan internasional dapat juga dila- kukan pembatasan perdagangan antar negara untuk melindungi pertumbuhan sektor ekonomi dalam negeri, misalnya untuk melindungi sektor industri dan pertanian atau mungkin juga untuk tujuan penghematan pemakaian devisa negara sehingga perdagangan internasional dibatasi pada barang yang sangat perlu saja.
Pembatasan semacam ini dapat dianggap sebagai pembatasan yang didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata dan bukan untuk mencapai tujuan politik luar negeri tertentu. Di samping itu, masih terdapat pembatasan yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya dengan penetapan bea masuk yang tinggi ataupun dengan mempersulit pemberian izin untuk jenis barang tertentu. Cara semacam ini lebih tepat dikatakan sebagai cara mencapai tujuan fiscal.
Menyadari keadaan tersebut, penting kiranya bagi pihak pembeli (importir) maupun pihak bank pembuka L/C dan bank yang mengadvis/menegosiasi L/C, untuk mengetahui mengenai dokumen-dokumen yang harus dipenuhi atau dilengkapi oleh penjual (eksportir). Salah satu dari dokumen tersebut adalah dokumen Certificate of Origin (Surat Keterangan Asal - SKA).
Adapun yang dimaksud dengan Certificate of Origin atau Surat Keterangan Asal merupakan pernyataan yang ditandatangani untuk membuktikan asal dari barang- barang yang diekspor. Surat ini menjelaskan keterangan-keterangan barang, pada transaksi mana barang-barang tersebut dikaitkan, keterangan asal barang dan bahwa barang-barang tersebut benar hasil atau produksi dari Negara eksportir.
Lazimnya surat ini dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya Departemen Perdagangan, Kamar Dagang, Jawatan Kehutanan, Bea Cukai
dan sebagainya. Sertifikat ini dicap dan dibubuhi tandatangan pejabat yang berhak menandatanganinya.
Dalam praktik-praktik transaksi ekspor di Indonesia formulir yang digunakan untuk Certificate of Origin ini umumnya telah standar yang disebut juga Surat Keterangan Asal ( S K A ), yang merupakan surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyertaan barang ekspor untuk membuktikan bahwa barang dimaksud berasal dari dan dihasilkan atau diolah di Indonesia. S K A dikeluarkan atas per- mintaan eksportir oleh pejabat Departemen Perdagangan yang ditunjuk untuk itu dan dibeda-bedakan menurut pengelompokan atau jenis komoditinya 5 .
Kelengkapan dokumen-dokumen tersebut penting artinya, karena beranjak dari hal tersebut baru dapat ditentukan apakah dalam transaksi ekspor-impor itu dapat diberikan konsesi tarif atau dapat dilakukan pembatasan impor terhadap produk- produk yang dianggap terlalu memberatkan Balance of Payment atau dapat dilakukan suatu Quantitative Restriction untuk melindungi Infant Industry . Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, negara-negara di kawasan Asia-Pasifik yang tergabung dalam APEC telah melakukan liberalisasi yang sangat signifikan, baik oleh pemerintah dari negara importir maupun dari negara eksportir. Seperti yang telah disebutkan di atas, fenomena tersebut telah mendorong tingkat integrasi ekonomi dan perdagangan. Selanjutnya, untuk mengetahui implementasi GATT/WTO terhadap ekspor-impor Indonesia, kiranya perlu lebih dahulu dibicarakan mengenai perekonomian Indonesia sehingga beranjak dari hal itu kita dapat mengetahui kesiapan Indonesia menghadapi pasar global.
Perekonomian Indonesia diharapkan terus tumbuh sekitar 6% tahun ini dan selanjutnya. Angka pertumbuhan ini lebih rendah dari yang diproyeksikan dan mere- fleksikan perbedaan dalam lingkup global seperti yang sudah diasumsikan. Kerangka umum makro ekonomi dan keuangan Indonesia meningkat secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Inflasi mengalami penurunan lebih dari 5,8% pada tahun 1998 menjadi 4,6% pada tahun 2011.
Seperti dikemukakan pada Economic Survey tahun 2010, pasar keuangan ter- bukti mampu lebih bertahan dibanding masa lalu. Berkat manajemen yang bijak dan pertumbuhan ekonomi yang kokoh, hasil perekonomian sangat mengesankan dilihat dari berbagai standar. Penataan kerangka dan pelaksanaan kebijakan yang baik akan mampu mendorong adaptabilitas Indonesia dalam menghadapi tantangan 6 . Namun kita tidak boleh terus berbangga diri dengan perkembangan ekonomi Indonesia, seperti diuraikan di atas. Karena pada kenyataannya, baru pada saat (ta- hun 1997-1998) setelah Indonesia diguncang krisis ekonomi dan moneter, tampak kebobrokan ekonomi Indonesia.
Pada akhirnya kita dapat mengatakan bahwa liberalisasi perdagangan harus ditanggapi oleh Indonesia secara hati-hati. Mengingat Indonesia telah terikat pada perjanjian GATT/WTO maka pada tulisan ini akan dibicarakan tentang implikasi pelaksanaan GATT terhadap ekspor-impor di Indonesia.
5 Roselyne Hutabarat, Transaksi Ekspor-Impor, Jakarta, Erlangga, hlm.114.
6 Ikhtisar Survei OECD Perekonomian Indonesia, September 2012, hlm. 10,11.

## 2. Aspek-Aspek Hukum Gatt/Wto yang Memerlukan Antisipasi Hukum Nasional
Roda perekonomian Indonesia yang sudah berjalan melewati masa Pembangunan Jangka Panjang Tahap I, telah menampakkan keadaan yang semakin dinamis, walaupun di balik itu masih ada sebagian penduduk yang masih hidup dalam alam keterbelakangan, seperti contohnya masyarakat Indonesia yang tinggal di desa-desa tertinggal.
Memang dapat diakui bahwa pembangunan ekonomi telah membawa hasil yang secara makro cukup menggembirakan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat In- donesia. Keberhasilan itu telah membuka kesempatan bagi hampir semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi di berbagai bidang usaha, sehingga pada decade sekarang ini telah banyak lahir pelaku ekonomi yang dapat dikategorikan dalam ekonomi berskala besar, walaupun di sisi lain, masih lebih banyak yang berskala menengah dan kecil.
Kondisi perekonomian Indonesia dapat saja dibawa kearah dinamika yang lebih baik, asalkan tersedia ”aturan main” yang adil, pasti dan transparan, artinya berlaku bagi setiap orang sesuai dengan pandangan kultural sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan asas kekeluargaan.
Selain itu, juga tidak menyimpang dari komitmen yang telah kita janjikan melalui ratifikasi perjanjian internasional. Hal ini tentu saja menunjukan pada ke- butuhan adanya aturan hukum yang semakin transnasional dan penegakkannya yang konsisten, diperkuat dengan pelaksanaan janji-janji Indonesia dalam berbagai perse- tujuan internasional baik pada tingkat bilateral, regional maupun global.
Berbagai kalangan pengamat meramalkan bahwa sebagai akibat globalisasi ekonomi akan tumbuh banyak unit usaha berskala kecil, dan menengah dalam per- saingan pasar. Di sisi lain, usaha-usaha yang bersifat konglomerasi justru akan melemahkan sistemnya sendiri. Hal itu disebabkan karena bagi usaha yang bersi- fat konglomerasi terlalu banyak urusan yang dihadapinya, sehingga kalah dalam persaingan.
Indikasi ini telah diungkapkan oleh John Naisbitt dalam bukunya ” Global Para- dox ” 7 , bahwa semakin meluasnya integrasi perekonomian dunia telah mendorong se- makin banyaknya perusahaan untuk memecahkan diri dalam perusahaan-perusahaan yang lebih kecil di satu pihak, dan semakin keroposnya perusahaan-perusahaan konglomerasi yang tidak berusaha memperbaiki manajemen perusahaannya.
Pada akhirnya, perlu dipertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai selama PJP I telah menumbuhkan sistem pasar yang adil, kondusif dan transparan, sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, pertanyaan lain yang patut diajukan adalah apakah peratu- ran perundang-undangan yang ada sudah mengakomodir perlindungan industri dalam negeri terkait dengan membanjirnya produk-produk luar negeri di pasar Indonesia?
7 John Naisbitt, Global Paradox, Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil, terjemahan Drs. Budijanto, Bina Aksara, 1994.
Apabila kita telaah Pasal 27 UUD 1945 maka tampak bahwa ketentuan terse- but mengatur prinsip persamaan hak-hak dasar warganegara (khususnya dalam hal ini pengusaha ekonomi lemah) agar secara bertahap dapat mampu bersaing secara wajar dengan pengusaha (warganegara) lainnya yang telah lebih dahulu mampu berkompetisi.
Selain itu, dengan mengingat bahwa warganegara (pengusaha) di Indonesia masih beragam tingkat kemampuan ekonominya maka asas persamaan ( equality ) ber- dasarkan Pasal 27 ayat (2) tersebut kiranya dapat menunjuk pada adanya kebutuhan hukum ke arah ukuran, standar yang dapat dijadikan alat bagi ”diskriminasi positif” untuk memberi perlakuan yang berbeda kepada pengusaha yang tidak atau belum mampu dibandingkan dengan pengusaha yang telah mampu.
Hal tersebut merupakan dasar dari sistem demokrasi ekonomi Indonesia yang dapat ditarik kesimpulannya dari Pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ciri-ciri positif demokrasi ekonomi Indonesia antara lain adalah :
1. Warganegara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
3. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warganegara diperkembangkan sepenuh- nya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
Dalam demokrasi ekonomi Indonesia harus dihindari ciri-ciri negatif, yaitu sebagai berikut :
1. Sistem Free fight Liberalism yang menimbulkan eksploitasi terhadap manu- sia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
2. Sistem Etatism dimana negara beserta aparatur Negara mendominasi penuh sehingga dapat mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3. Monopoli yang merugikan masyarakat.
Dari penegasan tersebut di atas, tersirat maksud untuk menciptakan sistem hukum yang menentukan rambu-rambu ”lapangan bermain” dan memberikan lan- dasan hak dan kewajiban kepada masyarakat secara seimbang, karena UUD 1945 di satu sisi bersikap melindungi kepentingan rakyat melalui pendekatan kesejahteraan, sementara sektor-sektor yang tidak secara langsung menguasai hajat hidup orang banyak dibiarkan sesuai dengan mekanisme pasar.
Demikian juga Badan Usaha Milik Negara selain diberi tugas mengelola kebu- tuhan masyarakat, juga harus mampu memasuki mekanisme pasar bebas, sedangkan di sisi lain, negara mendorong tumbuhnya koperasi sebagai badan usaha yang diang- gap memungkinkan rakyat banyak ikut serta secara aktif dalam kegiatan ekonomi.
Kembali pada usaha untuk menjawab pertanyaan mengenai
”apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah mengakomodir perlin- dungan industri dalam negeri terkait dengan membanjirnya produk-produk luar negeri di pasar Indonesia?”
maka pada uraian selanjutnya penulis mencoba untuk menjawabnya.
Upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui partisipasi ekonomi, ten- tunya tidak dapat dilakukan secara sekaligus. Oleh karena itu, selain ketentuan hukum yang memberikan landasan bagi kemapanan ekonomi bangsa dalam rangka mengantisipasi gejolak ekonomi, juga diperlukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat ad hoc. Namun harus tetap diingat bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan itu harus tetap mengacu pada ketentuan hukum yang lebih tinggi.
Selama lebih dari satu dasawarsa terakhir ini, debirokratisasi dan deregulasi dilakukan melalui peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia baru menerapkan kaidah-kaidah Hukum Ekonomi dalam arti sempit dengan mengadakan pengecualian dan penyimpangan terhadap asas-asas hukum yang semestinya berlaku umum.
Di Indonesia, dapat dikatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, serta bertujuan mensejahterakan rakyat, mengutamakan dan berpihak kepada rakyat. Di samping itu, diharapkan bahwa setiap kegiatan pembuatan peraturan perundang-undangan di In- donesia, bahkan setiap langkah penerapan dan pelaksanaannya harus selalu diniatkan untuk mensejahterakan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.
Berkaitan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan produk nasional agar dapat bersaing dengan produk luar negeri, maka kiranya wajib ditinjau (setidaknya) dari 4 (empat) sisi, yaitu
− sisi produsen,
− sisi pedagang,
− sisi konsumen, dan
− sisi pemerintah dalam melakukan pengaturan, kebijakan dan penyediaan in- frastruktur, serta dukungan industri jasa keuangan yang antara lain meliputi sektor
• perbankan,
• pasar modal,
• asuransi,
• jasa pembiayaan, dan
• jasa keuangan lainnya 8 .
Selanjutnya, akibat Indonesia telah menjadi anggota WTO, maka pilihan atas instrumen hukum internasional yang dapat mendorong peningkatan produk nasional
8 http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj 2012, diakses Senin, 16 Desember 2013
sudah pasti akan dibatasi oleh norma-norma hukum yang terkandung di dalam kesepakatan multilateral tersebut.
Adapun instrumen hukum internasional dalam lingkup WTO yang kiranya da- pat mendorong peningkatan daya saing produk nasional di pasar global, antara lain adalah norma-norma hukum di bidang Anti-Dumping, Subsidies and Countervailing Measures dan Safeguard . Sebagaimana dimaksud pada
Article 2, Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, Anti-dumping Agreement (ADA)
dumping adalah tindakan memasukkan suatu produk ke dalam perdagangan suatu negara lain di bawah ”normal value”, yaitu harga produk sejenis pada pasar domestik di negara pengekspor. Berikutnya, yang dimaksud dengan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures adalah aturan-aturan mengenai subsidi dan tindakan- tindakan yang dapat dilakukan untuk ”melawan” tindakan subsidi yang dilakukan oleh negara anggota WTO lain dengan mengenakan bea masuk tambahan. Maksud aturan-aturan tersebut adalah untuk mengupayakan penghapusan subsidi maupun tindakan melawan subsidi yang merugikan industri domestik.
Adapun pengertian Safeguard dalam arti umum (bukan safeguard dalam arti khusus), seperti dirumuskan dalam Article XIX : 1(a) GATT 1947 - dibaca bersama Article 2 The Agreement on Safeguards adalah kewenangan yang diberikan kepada negara pengimpor untuk membatasi impor atau mengenakan tarif bea masuk tambahan dalam jangka waktu sementara, apabila setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang, diputuskan bahwa impor telah mengalami peningkatan sedemikian rupa sehingga menyebabkan kerugian yang serius terhadap industri domestik yang menghasilkan produk-produk sejenis atau yang menjadi pesaingnya Dengan tujuan supaya hukum anti-dumping maupun aturan safeguard Indone- sia dalam era globalisasi perdagangan dapat melindungi produk dalam negeri dari injury akibat impor dengan praktek dagang yang curang, maka rumusan perat- uran perundang-undangan tentang anti-dumping maupun safeguard di Indonesia harus mampu menghilangkan dan mengatasi kendala-kendala substantif, hambatan- hambatan prosedural, kelemahan-kelemahan institusional, kekurangan-kekurangan pada kuantitas dan kualitas personel, persoalan-persoalan teknis dan permasalahan- permasalahan budaya hukum.
Di samping itu, rumusan aturan anti-dumping maupun aturan safeguard harus berbentuk undang-undang, sehingga memiliki legitimasi yang kuat, dan justifikasi yang mantap. Selain itu juga harus diatur mengenai penyempurnaan kelembagaan termasuk koordinasi antar departemen 9 .
Tampaknya reformasi hukum tidak mungkin ditunda. Sulit kiranya bagi pelaku bisnis untuk merasa aman berbisnis tanpa ditopang oleh hukum yang responsif dan pasti. Oleh karena itu, yang mutlak direformasi adalah hukum yang berkaitan dengan mobilitas ekonomi, seperti misalnya yang menyangkut peradilan, ketenaga-kerjaan, keimigrasian, pajak dan bea cukai, dan lain sebagainya.
9 Agus Brotosusilo, Globalisasi Ekonomi dan Perlindungan Internasional : Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard , Disertasi, Universitas Indonesia, 2006.

## 3. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada tulisan ini, Indonesia telah men- jadi anggota dari organisasi perdagangan dunia atau WTO. Ada manfaat yang dapat dirasakan oleh Indonesia sebagai anggota WTO, namun ada pula kerugian Indone- sia yang notabene merupakan negara berkembang yang belum mapan stabilitas perekonomiannya.
Untuk mengantisipasi kondisi perekonomian Indonesia menghadapi perekono- mian global (pasar bebas) tersebut maka Pemerintah harus melakukan reformasi hukum nasional yang dapat berperan sebagai pendorong peningkatan produk na- sional. Rumusan hukum nasional yang berkaitan dengan perdagangan bebas terse- but harus mengacu pada kepentingan nasional Indonesia. Rincian substansi hukum nasional tersebut antara lain :
1. Menghapuskan hambatan tarif (non-tariff barries) untuk ekspor produk nasional.
2. Melindungi industri domestik guna mencegah membanjirnya produk asing ke Indonesia.
3. Mewujudkan pasar yang lebih luas untuk ekspor produk nasional.
Selanjutnya, untuk dapat mencapai hal-hal tersebut di atas, maka pada bagian ini penulis mengajukan beberapa saran berikut ini :
1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan produk nasional dalam hubungannya dengan kegiatan ekspor-impor Indonesia di tengah bergejolaknya perdagangan bebas, sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia dalam WTO.
2. Pemerintah dalam membuat kebijakan usaha haruslah yang pro rakyat dalam rangka meningkatkan produk nasional, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk nasional di era perdagangan bebas.
3. Perlu dilakukan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang terkait dengan peningkatan kuantitas dan kualitas produk nasional.

## Daftar Rujukan
Brotosusilo, Agus. 2006. Globalisasi Ekonomi dan Perlindungan Internasional : Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produk Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard . Disertasi, UI, Jakarta. Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 1998. Kebijaksanaan Ekspor-Impor (Kondisi dan Strategi). Jakarta.
Hutabarat, Roselyne. 1992. Transaksi Ekspor Impor. Erlangga, Jakarta.
Kuntjoro, Jakti, B.M. Pengenalan Terhadap Perdagangan Internasional . Bahan Pela- jaran Pendidikan Lanjutan Transaksi Perdagangan Internasional, Fakultas Hukum, UI, Jakarta. Naisbitt, John. 1994. Global Paradox, Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil . Terjemahan : Drs. Budijanto, Bina Aksara, Jakarta.