Korupsi, Transisi Demokrasi & Peran Organisasi Civil Society (CSO):
Sebuah Tinjauan Teoritis

## Budi Setiyono

## Abstract
Corruption is a problem in countries around the world. Nevertheless, corruption exists in these countries in many different ways including causes, forms, degrees and consequences. Subsequently, an effective effort to curb corruption needs to accommodate multiple socio-political contexts that may be  factors  in  the  problem  of  corruption,  especially  in  transitional  democracies  where  the  situation  is typically more complex.
Studies  on  corruption  in  transitional  democracies —and  more  broadly  in  the  developing world — have increased since the last two decades following the end of the Cold War. This increased attention  is  partly  driven  by  awareness  among  experts  across  disciplines  that  corruption  potentially hampers  economic  development,  reduces  the  quality  of  public  services,  and  distorts  democratic values  in  general.  In  most  developing  countries,  corruption  undermines  and  jeopardises  the democratic transition processes that are taking place.
Recent studies generally have recognised the importance of understanding the social context of  corruption  and  try  explicitly  to  pinpoint  the  social  situations  that  make  corruption  more  likely  to occur in transitional democracies. As well, such studies offered recommendations that suited specific social  dynamics  of  the  countries.  Many  of  the  studies  generally  consider  that  CSOs  carry  out  a significant —if  not  central—  position  in  the  struggle  against  corruption;  for  two  reasons:  (1)  Civil society  leaders  have  become  leading  actors  in  terminating  authoritarian  regime,  so  they  could continue their role in consolidating democracy, including combatting corruption; and (2) CSOs need to step forward in fighting corruption because of the failure of the state in dealing with the problem.
Keywords: corruption, democracy, civil society

## A. PENDAHULUAN
Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  korupsi  merupakan  masalah  universal  dan menjadi  perhatian  utama  dalam  manajemen  publik,  perdebatan  terus  berlanjut mengenai definisi yang tepat untuk menganalisisnya. Berbagai definisi itu membawa konsekuensi tentang pilihan cara melihat korupsi dan kemudian langkah yang perlu disusun  dalam  strategi  memeranginya.  Sejalan  dengan  hal  ini,  pengetahuan  akan berbagai definisi bisa  membawa pemahaman yang lebih  baik tentang kompleksitas upaya  untuk  memerangi  korupsi.  Ini  akan  membawa  suatu  pemahaman  bahwa program-program  anti  korupsi  mungkin  tidak  selalu  memiliki  bentuk  tunggal,  tetapi
dapat  bervariasi  tergantung  pada  berbagai  kondisi,  termasuk  definisi  yang diterapkan.
Secara  umum,  korupsi  biasanya  digambarkan  sebagai  perilaku  yang melibatkan  penyalahgunaan  jabatan  publik,  atau  sumber-sumber  kekuasaan  untuk kepentingan  pribadi  (Rose-Ackerman  1978;  Moodie  1980;  Andvig  et  al  2000:  11; Huther  &  Syah  2000:  1).  Dalam  spektrum  ini,  seperti  Shah  &  Schacter  (2004) berpendapat,  korupsi  bisa  meliputi  tiga  jenis  kategori  luas:  (a) ‘grand  corruption’ , yaitu  sejumlah  kecil  pejabat  melakukan  pencurian  atau  penyalahgunaan  sejumlah besar  sumber  daya  publik,  (b) ‘state  or  ‘regulatory  capture’ ,  yaitu  kolusi  yang dilakukan  oleh  lembaga  publik  dengan  swasta  untuk  memperoleh  keuntungan pribadi,  dan  (c) ‘bureaucratic  or  petty  corruption’ ,  yaitu  keterlibatan  sejumlah  besar pejabat  publik  dalam  menyalahgunakan  jabatan  untuk  mendapatkan  sogokan  kecil atau  uang  semir. ‘Grand  corruption’ dan ‘state/  regulatory  capture’ biasanya dilakukan  oleh  para  elite  politik  atau  pejabat  pemerintah  senior  yang  merancang kebijakan  atau  perundang-undangan  untuk  keuntungan  diri  mereka  sendiri  dengan memungkinkan  mereka  untuk  menyalahgunaan  sejumlah  besar  pendapatan  dan fasilitas  umum  serta  menerima  suap  dari  perusahaan-perusahaan  nasional  atau transnasional.  Sementara  itu, ‘bureaucratic/  petty  corruption’ biasanya  dilakukan oleh pegawai negeri sipil biasa sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan. Korupsi seperti  ini  biasanya  terjadi  pada  titik  pelayanan  publik,  misalnya,  terjadi  di  layanan imigrasi, polisi, rumah sakit, pajak, sekolah, atau perizinan (Shah & Schacter 2004: 41).
Terlepas  dari  deskripsi  umum,  ada  pula  definisi  korupsi  dari  perspektif tertentu  berdasarkan  konteks  analisis  yang  digunakan.  Perspektif  itu  bisa dikelompokkan  menjadi  tiga: public-office-centred , market-centred ,  dan public
interest-centred (Heidenheimer  1989b;  Collier  2000).  Dari  kacamata  teori public- office-centred ,  korupsi  dipandang  sebagai  penyimpangan  perilaku  dari  tugas-tugas normal  pejabat  publik  atau  pelanggaran  terhadap  aturan  untuk  melayani kepentingan  pribadi,  termasuk  penyuapan,  nepotisme,  dan  penyelewengan  (Nye 1967,  dikutip  dalam  Heidenheimer  1989b:  150  ).  Dari  perspektif market-centred , korupsi  adalah  sebuah  penyalahgunaan  jabatan  oleh  pejabat  publik  dengan memonopoli  kantor  mereka  dan  proses  membuat  kebijakan  (seperti  pajak,  subsidi, bahkan privatisasi) sebagai sarana memaksimalkan kepentingan diri mereka sendiri (Van  Klaveren  1989,  dikutip  dalam  Heidenheimer  1989b;  Rose-Ackerman  1999: 117).  Dari  perspektif public  interest-centred teori,  korupsi  adalah  tindakan  seorang pemegang kekuasaan yang mengistimewakan siapa pun yang memberikan imbalan dan dengan demikian membuat kerusakan pada prinsip persamaan ( equality ) dalam pelayanan masyarakat umum (Friederick 1966, dikutip dalam Heidenheimer 1989b).
Meskipun  definisi-definisi  ini  bermanfaat  untuk  menganalisis  korupsi,  teori- teori  itu  tidak  bisa  memberikan  gambaran  jelas  tentang  jenis  tindak 'penyalahgunaan' atau 'penyelewengan' (Johnston 1996). Secara praktis, kerumitan terjadi  dalam  membedakan  apa  yang  disebut  sebagai  kepentingan  'publik'  dan 'pribadi'  karena  pengaruh  budaya  (Johnston  1996:  321-2).  Dalam  sebuah masyarakat  yang  berbudaya  komunal  (seperti  di  sebagian  besar  negara-negara Asia), pembedaan itu bahkan lebih kabur. Di Jepang misalnya, karena adanya tradisi pemberian  hadiah  ( gift  giving ),  garis  pemisah  antara  publik  dan  pribadi  terkadang tidak sejelas dari sudut pandang Barat. Orang Jepang umumnya menoleransi politisi mereka  menerima  berbagai  bentuk  hadiah  dari  pelaku  bisnis,  dengan  imbalan berupa  kebijakan  yang  menguntungkan,  asalkan  hadiah  itu  dibagikan  kepada konstituen  mereka  dan  bukan  untuk  keuntungan  pribadi  (Pharr  2005:  24-5).  Para
politisi  Jepang  mungkin  'menyalahgunakan  kekuasaan'  untuk  'kepentingan  pribadi', tapi  mungkin  untuk  kepentingan  'publik',  yaitu  konstituen  mereka,  dan  budaya  ini tidak  dianggap  sebagai  tindakan  korup.  Oleh  karena  itu,  persepsi  tentang  korupsi kadang-kadang  tergantung  pada  pandangan  budaya  atau  opini  publik  yang  tidak memiliki  definisi  standar  universal.  Dari  sudut  pandang  ini,  salah  satu  cara  untuk mengukur  tinggi  rendahnya  korupsi  dalam  suatu  negara  adalah  menggunakan pendekatan  'subyektif'  dengan  mempertimbangkan  'berapa  banyak  dan  bagaimana tindakan yang korup itu berarti/berpengaruh bagi penduduk atau berbagai kelompok dari  mereka'  (Johnston  1996:  322).  Oleh  karena  itu,  sejumlah  survei  korupsi menggunakan  'pendapat/persepsi  orang'  yang  menilai  terjadinya  korupsi  menurut penilaian mereka masing-masing. Sebagai contoh, survei Transparansi Internasional (TI)  tentang  Indeks  Persepsi  Korupsi  ( Corruption  Perception  Index ,  CPI)  membuat peringkat  tingkat  korupsi  di  berbagai  negara  dengan  menanyakan  persepsi masyarakat  bisnis  di  negara  itu.  Survei  TI  yang  lain  seperti  Global  Corruption Barometer  (GCB)  juga  mengukur  tindakan  korupsi  dengan  bertanya  bagaimana orang-orang biasa merasakan dampak korupsi.
Namun, beberapa ahli percaya bahwa menghasilkan perangkat tujuan umum untuk  mengukur  korupsi  adalah  hal  yang  bisa  dilakukan.  Para  ahli  teori  hukum biasanya  berpendapat  bahwa  peraturan  formal  bisa  menjadi  kriteria  standar  untuk menentukan  apa  yang  legal  dan  illegal,  dan  apa  yang  bisa  dan  tidak  merugikan kepentingan  umum.  Fackler  &  Lin  (1995),  misalnya,  berpendapat  bahwa  korupsi dapat  didefinisikan  sebagai  salah  satu  dari  sebuah  'berbagai  tindakan  melanggar hukum  oleh  aktor- aktor  politik.‟  Dalam  hal  ini,  korupsi  dapat  diukur  dalam  periode sejarah  tertentu  dengan  menghitung  jumlah  pejabat  publik  yang  dihukum  di pengadilan negara (Meier & Holbrook 1992).
Namun,  penggunaan  perangkat  hukum  untuk  menentukan  tindakan  korup juga kadang-kadang kurang tepat, terutama di negara-negara dengan sistem hukum yang tidak efektif. Pejabat bisa melakukan sesuatu yang secara etis tidak benar tapi tetap sah. Di beberapa negara Eropa Timur, misalnya, para pejabat digunakan untuk mengklaim  perjalanan  liburan  sebagai  studi  perbandingan  administrasi  publik  (Sajo 2002:  3).  Demikian  pula,  pemimpin  di  berbagai  negara  otoriter  bisa  mengubah bagian-bagian  peraturan  negara  untuk  melegalkan  mereka  menjarah  aset  publik (Wurfel 1988: 74-130; King 2000). Dalam keadaan seperti itu, peraturan tidak selalu berfungsi sebagai alat yang objektif, bahkan, sebagaimana dikatakan Collier (2000: 194),  dapat  disesuaikan  untuk  sewa-perangkat  untuk  melegalkan  korupsi.  Di  sisi lain, beberapa tindakan ilegal dapat dibenarkan secara moral. Dalam negara dengan sistem manajemen publik yang buruk, petugas mungkin secara etis dibebaskan dari melewati  prosedur  birokrasi  yang  rumit tertentu  jika  mereka  harus mencapai  tujuan yang menguntungkan kepentingan publik (Szeftel 2000: 300).
Selain pendekatan legal-formal, ada pula orang yang mendefinisikan korupsi dengan  menganalisis  interaksi  di  antara  aktor  sesuai  dengan  konsep Principal- Agent-Client (PAC).  Model  ini  menawarkan  pengakuan  realistis  mengenai kompleksitas hubungan antara pejabat  dan warga negara dalam kelembagaan dan pengaturan politik. Model ini menggambarkan korupsi dengan memeriksa cara kerja lembaga-lembaga  publik  ke  dalam  hubungan  antara Principal (seorang  manajer yang  melaksanakan  pelayanan publik), Agent (seorang  pegawai  yang  menjalankan fungsi  operasional  organisasi  publik),  dan Client (pengguna  jasa  dengan  siapa berinteraksi  Agen)  (Rose-Ackerman  1978;  Klitgaard  1988).  Dalam  pengertian  ini, model PAC menekankan kepentingan manajer daripada kepentingan umum; korupsi terlihat  dalam  hal  perbedaan  antara  manajer  (atau  di  mana  berlaku  kepentingan
umum)  dan  para  agen  atau  pegawai  negeri.  Dalam  hal  ini  Klitgaard  (1988:  24) berpendapat bahwa 'korupsi terjadi ketika seorang agen menghianati principal untuk mengejar  kepentingan  sendiri'.  Dalam  konsepsi  yang  lebih  sempit,  Rose-Ackerman (1978a:  6-7)  berpendapat  bahwa  korupsi  adalah  pembayaran  pihak  ketiga  yang tidak  diteruskan  kepada  atasan  bahkan  jika  hal  itu  mungkin  tidak  bertentangan dengan tujuan utama atau secara resmi dinyatakan ilegal.

## B. PEMBAHASAN

## B.1. Korupsi di Negara Berkembang dan Negara Transisi Demokrasi
Dari  definisi  apapun  yang  digunakan,  situasi  di  seluruh  dunia  menunjukkan bahwa korupsi di negara berkembang cenderung lebih  tinggi dibandingkan negara- negara  maju.  Hal  ini  telah  menimbulkan  pertanyaan  mengenai  faktor-faktor penyebab  yang  mempengaruhi  masalah  ini.  Salah  satu  cara  untuk  memahami penyebab  korupsi  adalah  dengan  menggunakan  „teori  ketimpangan  distribusi kekayaan‟.  Teori  ini  menjelaskan  bahwa  semakin  besar  kesenjangan  pendapatan, semakin  tinggi  tingkat  korupsi  di  suatu  negara  (Rothstein  &  Uslaner  2005;  Husted 1999:  342).  Hal  ini  sebagian  karena,  seperti  yang  dikatakan  oleh  Rothstein  & Uslaner  (2005),  distribusi  sumber  daya  dan  peluang  berkontribusi  pada pembentukan  keyakinan  bahwa  orang  memiliki  kemauan  untuk  berbagi  nasib  yang sama  dengan  nilai-nilai  yang  serupa.  Orang  lebih  mungkin  untuk  berbagi  dengan orang  lain  dan  menganggap  dirinya  sebagai  bagian  dari  masyarakat  yang  lebih besar  manakala  ada  pemerataan  sumber  daya  dan  peluang  yang  adil.  Sebaliknya, dalam  masyarakat  yang  sangat  timpang,  orang  cenderung  untuk  mengutamakan kepentingan  mereka  sendiri,  dan  sangat  mungkin  menggunakan  korupsi  sebagai berarti  untuk  memenuhi  kepentingan  (hal.  52).  Dalam  kasus  ini,  korupsi  lebih
merupakan  produk  dari  suatu  proses  distribusi  kekayaan  yang  tidak  merata  dan bukan sebagai sebuah proyek distribusi kekayaan (Lihat Scott 1972a).
Teori  lain  menjelaskan  bahwa  korupsi  terjadi  di  negara  berkembang  karena tersedianya kesempatan untuk elite memperkaya diri (Szeftel 2000; Treisman 2000). Teori  biasanya  berkorelasi  kesempatan  untuk  memperkaya  diri  dengan  berbagai variabel  termasuk  sejauh  mana  pembangunan  ekonomi,  khususnya  sejarah  dan latar  belakang  budaya,  perkembangan  politik,  tingkat  pendidikan,  dan  administrasi sistem  hukum.  Meskipun  bervariasi,  madzhab  teori  ini  setuju  bahwa  kesempatan untuk  korupsi  dalam  suatu  masyarakat  ditentukan  oleh  sejauh  mana  masyarakat mungkin menyeimbangkan antara risiko dengan kemungkinan manfaat dari tindakan korupsi  dalam  konteks  psikologis,  sosial  dan  finansial  (Treisman  2000).  Negara- negara  yang  memiliki  system  hukum,  ekonomi,  politik,  dan  sosial  yang  dapat memaksimalkan  kemungkinan  risiko  (seperti  risiko  tertangkap  dan  dihukum) cenderung  memiliki  lebih  sedikit  korupsi.  Dalam  hal  ini,  korupsi  yang  tinggi  di negara-negara  berkembang  sering  diasosiasikan  dengan  adanya  dominasi  hirarki dan  otoritas  dari  orang-orang  tertentu  yang  kebal  hukum  yang  mengurangi efektivitas sistem mereka dalam melestarikan tatanan sosial (Treisman 2000:  400). Selain  itu,  di  negara-negara  berkembang,  pemerintahan  mereka  biasanya dipengaruhi oleh budaya clientelistic yang kuat, miskin penegakan hukum, intervensi negara  yang  tinggi  dalam  kegiatan  pribadi,  mekanisme  akuntabilitas  yang  buruk, serta dominasi otoriterisme elite (Heywood 1997; Adsera, Boix & Payne 2003 ).
Dari  perspektif  lain,  teori  akumulasi  modal  berpendapat  bahwa  korupsi  di negara-negara  berkembang  hanyalah  sebuah  bentuk  akumulasi  modal  primitif  oleh elit  domestik  atau  kelompok  kapitalis  (Iyayi  1986).  Korupsi  dipandang  sebagai  cara elit  dari  negara-negara  mengeksploitasi  rakyat  untuk  mengejar  akumulasi  modal;
sama  seperti  kelas  kapitalis  di  negara-negara  maju  pada  waktu  mereka mengumpulkan kekayaan melalui kolonialisme (Hicks 2004: 11). Dalam hal ini, Iyayi (1986: 28-9) mengatakan bahwa korupsi terjadi karena elit dan kelompok-kelompok kapitalis  di  negara-negara  berkembang  memiliki  kelemahan  dan  kekurangan kesempatan untuk melakukan akumulasi modal melalui eksploitasi eksternal (melalui penjajahan negara lain).
Mengingat  kompleksitas struktur sosial-politik di negara-negara berkembang, banyak  orang  percaya  bahwa  demokratisasi  bisa  menjadi  obat  mujarab  untuk menghilangkan  korupsi.  Dalam  hal  ini,  mereka  menyatakan  gagasan  bahwa demokratisasi  bisa  menyusun  sejumlah  instrumen  untuk  dapat  mengakhiri kesalahan  yang  menghancurkan  pemerintahan  di  negara-negara  berkembang (Cunningham  2002;  Doig  2000;  Johnston  2000b).  Dalam  kondisi  ideal,  instrumen tersebut  (seperti  pemilu,  kebebasan  informasi,  hak  berserikat,  dll)  dapat menciptakan  sebuah  masyarakat  terbuka  yang  tidak  memberikan  ruang  untuk manipulasi.  Lebih  khususnya,  demokratisasi  memungkinkan  media  massa  untuk membuat  politik  bisa  diakses  luas  oleh  publik  dan  sehingga  tidak  ada  cara  atau alasan bagi siapa pun untuk menyalahgunakan kekuasaan (lihat Randall 1993).
Anehnya,  meskipun  proses  demokratisasi  telah  terjadi  di  banyak  negara berkembang sejak gelombang ketiga demokratisasi dimulai pada pertengahan 1970- an,  banyak  negara  demokratis  baru  tidak  bisa  melakukan  perbaikan  dalam penanganan  korupsi.  Seperti  beberapa  penelitian  menunjukkan,  situasi  di  banyak negara  bahkan  lebih  buruk  (Beichelt  2004;  Fleischer,  1997;  White  &  White,  1996; Hope  &  Chikulo  2000;  Nickson  1996;  Seligson  2002).  Bukti  dari  Transparency International Indeks Persepsi Korupsi (CPI) juga menunjukkan bahwa nilai korupsi di sebagian  besar  negara  demokrasi  baru  tidak  jauh  berbeda  dari  mereka  yang  di
bawah  rezim  otoriter  sebelumnya.  Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan  apakah  proses demokratisasi  sudah  cukup  untuk  membuat  perbaikan  dalam  penanganan  korupsi atau  apakah  itu  hanya  mengkonsolidasikan  jenis  lama  korupsi  dan  memupuk  yang baru?
Banyak  studi  empiris  menyimpulkan  bahwa  demokratisasi,  sampai  taraf tertentu,  sebenarnya  telah  menciptakan  kondisi  yang  menyuburkan  penyebaran korupsi.  Moran  (2001)  misalnya,  berpendapat  bahwa  transisi  menuju  demokrasi, baik  dalam  bentuk  sebuah  transisi  dari  pemerintahan  otoriter  atau  dari  komunisme atau  dalam  proses  dekolonisasi  atau  munculnya  negara-bangsa  baru,  mempunyai implikasi  untuk  perluasan  korupsi  (p.378-9).  Dalam  penelitian  tentang  proses demokratisasi  di  berbagai  negara,  Rose  &  Shin  (2001)  juga  berpendapat  bahwa proses demokratisasi, sementara di satu sisi dapat menghasilkan keabsahan rezim demokratis;  di  sisi  lain,  ia  memiliki  potensi  untuk  mengembangbiakkan  korupsi. Temuan  serupa  juga  dikelola  oleh  Bank  Dunia  (2000);  ketika  menganalisis  Eropa Timur  dan  negara-negara  bekas  Uni  Soviet,  Bank  Dunia  menemukan  bahwa lingkungan  transisi  demokrasi  telah  menciptakan  lahan  subur  bagi  korupsi  karena 'proses transisi memberikan kekuasaan pada lembaga dan pejabat  baru di tengah- tengah redistribusi besar-besaran aset negara' (hal. xix).
Analisis kontemporer tentang hubungan antara transisi demokrasi dan korupsi menegaskan bahwa, secara umum, transisi demokrasi menyebabkan ketidakstabilan  dan  kekacauan  yang  menciptakan  lahan  subur  bagi  korupsi  (Rose Ackerman  2000;  Campante,  Chor  &  Anh  Do  2008).  Hal  ini  tidak  hanya  terkait dengan  fakta  bahwa  ketidakstabilan  bisa  menghasilkan  peluang  lebih  besar  bagi orang untuk berperilaku buruk, tetapi juga berkaitan dengan berbagai masalah yang lebih mendalam, termasuk kurangnya legitimasi negara, ketidakmampuan lembaga-
lembaga  publik  untuk  membayar  pegawai,  kurangnya  kesiapan  para  pemimpin politik  untuk  kompetisi,  tidak  meratanya  distribusi  sumber  daya,  dan  fragmentasi sosial  (Johnston  2000a:  2-3;  2000b;  Beichelt  2004:  127).  Selain  itu,  di  negara- negara  demokrasi,  struktur  pemerintahan  yang  baik  yang  diperlukan  untuk mengendalikan  dan  mengelola  sumber  daya  masyarakat  belum  terkonsolidasi. Pemerintahan demokrasi di negara berkembang biasanya ditandai dengan beberapa kondisi  rusak  yang  memberikan  sumbangan  kepada tumbuhnya korupsi,  termasuk: tidak  adanya  peradilan  yang  independen,  peraturan  negara  yang  berlebihan  dan pemerintah  yang  masih  elitis,  partai  politik  yang  rakus,  unsur  pengawas  yang  tidak memadai,  tidak  efektifnya  penegakan  hukum,  dan  lemahnya  media  (Moran,  2001; Bank Dunia 2004 & 2005a: 10-11; Gray & Kaufman 1998).
Dengan  kata  lain,  sistem  akuntabilitas  yang  efektif,  yang  dapat  menciptakan iklim yang baik bagi de-eskalasi korupsi, belum ada. Sistem akuntabilitas di negara- negara demokratis baru, belum mampu membawa pemegang kekuasaan untuk taat pada prinsip pemerintahan yang baik. Hal ini sebagian karena pergeseran dari rezim kebanyakan  tidak  diikuti  dengan  pergeseran  ke  sistem  akuntabilitas  yang  sesuai dengan  struktur  dan  nilai  yang  demokratis  (Moran  2001:  389-92).  Politisi  dan pembuat  kebijakan  baru  pada  umumnya  tidak  berpengalaman  dalam  urusan pemerintahan  formal  dan  masih  mencari  tahu  tentang  pekerjaan  baru  mereka.
Aturan  formal  dan  informal  yang  lama  biasanya  masih  berlaku,  sementara  aturan- aturan formal yang baru belum dilaksanakan secara efektif.
Sementara  itu,  lembaga  yang  bertanggung  jawab  menegakkan  aturan  juga masih  dipengaruhi  oleh  budaya  otoriter  lama  yang  korup.  Peradilan  dan  polisi, misalnya,  digunakan  sebagai  perpanjangan  tangan penguasa untuk  mengamankan rezim  yang  korup,  bukan  penegakan  hukum.  Hilangnya  tokoh  otoriter  pasca-
demokratisasi  justru  memberikan  mereka  lebih  banyak  kebebasan  untuk  mengejar pendapatan yang haram (Lindsey 2002: 2-12).
Hubungan  antara  warga  dan  politisi  biasanya  ditandai  oleh  lemahnya kapasitas  politik  di  kedua  belah  pihak.  Di  satu  sisi,  seperti  dalam  kasus  Indonesia, meskipun  antusiasme  untuk  pemungutan  suara  pada  pemilihan  umum  tinggi, kebanyakan  pemilih  tidak  tahu  bagaiman  meminta  akuntabilitas  para  pejabat  yang mereka  pilih  (Soule  2004:  2).  Para  pemilih  juga  tidak  memiliki  cukup  pengetahuan untuk  membuat  penilaian  tentang  politisi  yang  baik  karena  kurangnya  informasi tentang sistem politik baru dan track record politisi (hal. 2-3). Di sisi lain, politisi yang tidak  berpengalaman  kurang  kredibel  dalam  membuat  kebijakan  dan  bergantung pada  penggunaan  uang  dan  'cara  clientelist'  untuk  menarik  para  pemilih  (Scott, 1972b:  92;  Keefer  2004:  26).  Di  beberapa  negara,  partai  yang  baru  lebih  suka memilih  sistem  perwakilan  proporsional  untuk  membuat  politisi  sangat  bergantung pada para pemimpin partai politik baik bukan pada dukungan dari konstituen mereka (Sidel 1996; Carothers 2002: 9-14) . Akibatnya, pemilihan umum dan bentuk-bentuk persaingan politik tidak berfungsi dengan tepat.
Rantai  akuntabilitas  antara  legislatif,  eksekutif  dan  penyedia  layanan  juga terhalang  karena  kegagalan  politisi  untuk  menyampaikan  tujuan  pengembangan kinerja  yang  harmonis  dengan  kementerian  dan  penyedia  layanan.  Dalam  kasus Argentina misalnya, para politisi tidak mampu berurusan dengan birokrat senior yang sangat berpengalaman, yang lazim menjalankan kekuasaan yang berlebihan selama periode  otoriter  (Eaton  2003).  Sementara  itu,  akibat  ketidakpastian  politik,  seperti yang  ditunjukkan  oleh  kasus  Indonesia,  politisi  cenderung  untuk  memusatkan perhatian mereka pada kepentingan jangka pendek daripada isu-isu jangka panjang (Bank  Dunia  2003c;  vii).  Partai-partai  politik  di  negara-negara  demokratis  baru
biasanya cenderung 'haus kekuasaan': banyak dari mereka ingin bercokol di kantor eksekutif  dan  gagal  mengembangkan  budaya  oposisi  yang  kuat  di  parlemen, membuat kontrol mekanisme antara parlemen dan pemerintah tidak berfungsi. Lebih lanjut,  para  politisi  di  parlemen  juga  cenderung  kurang  memperhatikan  untuk mengumpulkan  informasi  secara  sistematis  tentang  kinerja  lembaga  pemerintah yang akan meningkatkan akuntabilitas mereka (Bank Dunia 2003c: viii).
Praktek  pemantauan  warga  negara  terhadap  berbagai  fungsi  birokrasi  juga belum  bekerja  dengan  baik.  Dalam  negara  demokrasi  baru,  warga  negara  masih belajar cara terbaik untuk menyuarakan harapan mereka pada birokrasi. Sementara, birokrasi  pada  umumnya  masih  diliputi  oleh  budaya  otoriter  untuk  bekerja  sebagai pelindung  penguasa,  bukannya  sebagai  penyedia  layanan  publik.  Di  Indonesia, meskipun  meningkatnya  kesadaran  akan  hak-hak  publik,  ongkos  tindakan  kolektif untuk  menekan  birokrasi  biasanya  tinggi,  sehingga  mereka  lebih  suka  untuk membayar  uang  suap  yang  jauh  lebih  nyaman,  dan  sering  lebih  murah,  daripada berjuang untuk hak-hak mereka (Bank Dunia 2003c: viii).
Lebih  lanjut  kondisi  ini  diperparah  oleh  kenyataan  bahwa  selama  masa transisi demokrasi, lembaga yang khusus dirancang untuk memerangi korupsi belum dibentuk.  Di  banyak  negara,  lembaga-lembaga  biasanya  terbentuk  ketika  situasi korupsi sudah sangat akut, jika tidak lepas kendali.
Pada saat yang sama, kelompok-kelompok pro-reformasi, masyarakat bisnis, dan  media  pada  umumnya  lemah,  sehingga  kegiatan  untuk  memantau  pemerintah menjadi  sulit  jika  tidak  mustahil.  Kondisi  seperti  itu  memungkinkan  pembentukan sistem  monopoli  dalam  struktur  pemerintahan,  dan  membuat  korupsi  menjadi dilembagakan dalam aktifitas  politik  dan ekonomi  (Johnston 2000b:  10).  Kondisi  ini biasanya  dipelihara  dan  dimanfaatkan  oleh  kelompok-kelompok  super  kaya  swasta
yang  memberikan  sogokan  kepada  pejabat  untuk  membentuk  undang-undang negara,  kebijakan,  dan  peraturan  yang  menguntungkan  mereka.  Bersama  dengan para  pengambil  keputusan  yang  kuat,  kelompok- kelompok  ini  menjadi  „kelompok kepentingan'  dalam  korupsi  (Kaufmann  2003:  21).  Dalam  keadaan  seperti  itu, korupsi  adalah  masalah  tidak  hanya  sektor  pemerintahan,  tetapi  juga  sektor swasta/pasar.  Dengan  kata  lain,  korupsi  berkaitan  dengan  penetapan  struktur ekonomi-politik  dan  keterkaitan  antara  kekuasaan  pemerintah  dan  sektor  bisnis (Kaufmann 2003: 21).
Melihat  realita  itu,  mengatasi  korupsi  dalam  transisi-negara  berkembang merupakan tantangan yang kompleks dan multidimensi. Akhir sebuah rezim otoriter bukanlah satu-satunya obat mujarab untuk mengatasi masalah. Walau hal ini sangat perlu  dan  penting,  sejumlah  inisiatif  untuk  menjadikan  demokrasi  efektif  mencegah korupsi perlu dilakukan. Di negara-negara demokratis yang matang, perkembangan reformasi  tersebut  berlangsung  untuk  waktu  yang  sangat  lama.  Proses  itu  telah terjadi  dari  abad  ke-17,  dan  biasanya  dibentuk  oleh  beberapa  momentum  sejarah seperti  Magna  Carta  di  Inggris  dan  revolusi  politik  di  Perancis,  bersama  dengan proses  pembangunan  politik  dan  perluasan  partisipasi  publik.  Negara  demokrasi baru  mungkin  tidak  perlu  mengikuti  lintasan  panjang  ini.  Oleh  karena  itu, pengembangan  demokrasi  perlu  tindakan  untuk  mempercepat  proses  reformasi yang menggerakkan peningkatkan akuntabilitas (Johnston & Kpundeh 2004: 5).
Untuk  itu,  inisiatif  reformasi  harus  dihasilkan oleh  pelaku  yang  kredibel  yang mampu membujuk para elite dan rakyat biasa bahwa  reformasi adalah penting dan itu  sesuai  dengan  kepentingan  mereka  untuk  melakukannya  (Johnston  &  Kpundeh 2004).  Di  banyak  negara-negara  yang  mengalami  transisi  demokrasi,  organisasi masyarakat  sipil  (CSO)  dapat  diharapkan  untuk  mengambil  peran  ini,  sebagian
karena di negara-negara ini umumnya masyarakat sipil telah mencatat peran penting selama,  dan  menjadi  katalis  untuk,  runtuhnya  rezim-rezim  otoriter  (Diamond  1994: 5). Sebagaimana diakui dalam banyak sumber, peran aktor-aktor masyarakat sipil itu sangat  penting  dalam  menjatuhkan  rezim-rezim  otoriter  dan  selanjutnya mempengaruhi  proses  demokratisasi  (lihat  O'Donnell  &  Schmitter  1986; Rueschemeyer, Stephens & Stephens 1992; Haynes 1997).
Selain  itu,  Hayden,  Court  &  Mease  (2004:  62-3)  berpendapat,  dampak  CSO peran  dalam  perumusan  kebijakan  di  negara-negara  transisi  demokrasi  sangat penting  karena,  seperti  didiskusikan  diatas,  aktor  negara  lemah  atau  tidak  mampu memainkan  perannya  dalam  memerangi  korupsi.  CSO  mengambil  peran  terdepan karena  aktor  pemerintah  dan  aktor  swasta  umumnya  apatis  terhadap  agenda  anti korupsi  karena  mereka  adalah  kelompok  kepentingan  dalam  korupsi.  Partai  politik juga mungkin tidak selalu ingin memulai agenda antikorupsi, terutama ketika agenda itu berpotensi membahayakan kepentingan mereka sendiri.
Sementara itu, warga negara biasa biasanya sibuk dengan kepentingan hidup sehari-hari,  sehingga  mereka  mungkin  hanya  memiliki  sedikit  kemampuan  untuk mengambil  tindakan  yang  signifikan.  Dalam  hal  ini,  CSO  memiliki  posisi  sentral dalam menjembatani kesenjangan. CSO sering memainkan peran sebagai mediator antara  mereka  yang  memerintah  dan  mereka  diatur  dan  meningkatkan  tanggung jawab serta respons dari semua pihak (World Bank 2000: 44-5; Cornwall & Gaventa 2001).
Selanjutnya,  dalam  perspektif  yang  lebih  luas,  CSO  memiliki  karakteristik khas yang memungkinkan mereka untuk menjadi efektif dalam melaksanakan peran dalam  memerangi  korupsi.  Sebagai  contoh,  sementara  partai-partai  politik cenderung  mewakili  kepentingan  tertentu  untuk  mendapatkan  akses  ke  kekuasaan
kelembagaan  yang  kadang-kadang  membawa  mereka  ke  sikap  oportunis;  dengan cara  yang  berbeda,  CSO  umumnya  tidak  mempunyai  niat  untuk  memperoleh kekuasaan  politik,  dan  karenanya  dapat  mengungkapkan  yang  lebih  tulus  untuk kepentingan  publik  (Pietrzyk  2003:  42).  Dalam  keadaan  seperti  itu,  CSO  berfungsi sebagai  badan  independen  alternatif  untuk  menerapkan  tekanan  untuk  mekanisme akuntabilitas dalam struktur hubungan kekuasaan berfungsi.
Dalam  jangka  panjang,  ketika  CSO  terus  gigih  dalam  memerangi  korupsi, mereka  dapat  merangsang  proses  demokratisasi  yang  sukses  dan  mendorong pembentukan  pemerintahan  yang  baik.  Sebagai  asosiasi  independen,  CSO  dapat mendorong  lembaga-lembaga  negara  untuk  bertanggung  jawab  dan  efektif  dalam melaksanakan tugasnya.

## B.2. Apa Peran Organisasi Masyarakat Sipil?
Seperti disebutkan di atas, CSO mempunyai potensi besar dalam memimpin perbaikan  mekanisme  akuntabilitas  dan  memberikan  kontribusi  signifikan  pada upaya  pemberantasan  korupsi.  CSO  dapat  memberikan  kontribusi  dengan merangsang  hubungan  kekuasaan  yang  efektif  dan  rasional  antara  negara  dan warganya  (meningkatkan  akuntabilitas  vertikal).  Mereka  dapat  meningkatkan tuntutan  publik  terhadap  kinerja  negara  dan  mengorganisir  tekanan  rakyat  untuk membuat  negara  melayani  kepentingan  publik.  CSO  dapat  juga  berkontribusi dengan mempromosikan checks and balances yang efektif antara lembaga-lembaga negara (meningkatkan akuntabilitas horizontal). Mereka dapat menginisiasi kerangka kerja  kelembagaan,  mengungkapkan  penyalahgunaan  kekuasaan,  dan  juga memonitor dan menekan lembaga hukum untuk bertindak melawan pelaku korupsi.
Kegiatan  ini  biasanya  bisa  memperbaiki  kinerja  lembaga,  dan  juga  memberantas korupsi sistemik atau distorsi lain dalam kekuasaan (Fox 2000: 1).
Lebih khusus, seperti yang rinci dalam tabel, CSO dapat berfungsi pada dua tingkatan:  Pertama,  pada  tingkat  strategis,  dengan  memberikan  kontribusi  bagi penciptaan kebijakan anti korupsi, membuat kerangka hukum dan institusi yang kuat untuk  memerangi  korupsi,  serta  mendorong  kerja  yang  efektif  dari  mekanisme akuntabilitas,  dan;  Kedua,  pada  tingkat  praktis,  dengan  mengadakan  tindakan populis  untuk  memantau  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pejabat  negara  dan lembaga-lembaga,  serta  memantau  pelaksanaan  peraturan  anti  korupsi  dan pekerjaan badan-badan anti korupsi.
Tabel 1 : Aktifitas CSO Pada Kegiatan Antikorupsi
Level aktifitas Jenis kegiatan yang mungkin dilakukan Tingkat  strategis  (advokasi hukumk dan kelembagaan) Memprakarsai  kode  etik  bagi  pejabat  publik  dan  deklarasi  aset; mendorong  desentralisasi  dan  deregulasi;  menuntut  pembentukan badan-badan  anti  korupsi;  melakukan  survei  tentang  korupsi; melaksanakan  dengar  pendapat  publik  dan  referendum  pada rancangan, ketetapan, peraturan, undang-undang; menjamin kebebasan pers dengan melarang sensor dan mendorong keberagaman  kepemilikan  media;  mempromosikan  berkualitas  tinggi kompetisi  politik  melalui  pemilihan  yang  bebas  dan  adil;  pendidikan moral publik. Tingkat praktis (pengawasan sosial) Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk  bergerak;  menaikkan standar  dan  harapan  publik  kinerja  negara;  pemantauan  kinerja lembaga  hukum  (polisi,  auditor,  ombudsman,  hakim,  pengacara,  jaksa penuntut umum); penerbitan laporan investigasi; melakukan pembangunan  kapasitas  bagi  antikorupsi  pemangku  kepentingan; mengatur  tindakan  class  action;  melindungi whistle  blower ;  menjamin akses  publik  terhadap  informasi  pemerintah;  mendorong  transparansi dalam  pemerintahan;  pemantauan  kinerja  pemerintah  dalam  bidang- bidang seperti skala besar penawaran pengadaan publik; menggunakan  perangkat  berbasis  di  internet  untuk  transparansi, pengungkapan  kasus  korupsi  ,  menyebarkan  informasi  tentang kelakuan pejabat.
Sumber: disusun oleh penulis, diadaptasi dari Kpundeh (2005).
Aktifitas  di  tingkat  strategis  adalah  kegiatan  yang  berdampak  tidak  langsung dan  kurang  segera  berimplikasi  pada  penghapusan  korupsi.  Namun  aktifitas dalam level  ini  sangat  penting  untuk  menyusun  kerangka  pemberantasan  korupsi.  Dalam level  ini,  CSO  harus  mampu  menganalisis  masalah  penyebab  korupsi  dan menawarkan solusi alternatif bagi para pembuat kebijakan. Selain itu, harus diingat bahwa  upaya  untuk  memerangi  korupsi  memerlukan  ketersediaan  peraturan perundang-undangan yang kuat, tanpanya upaya pemberantasan korupsi tidak akan efektif  -bahkan  kontraproduktif.  Oleh  karena  itu,  CSO  harus  merangsang  (dan kadang-kadang memberi dukungan) politisi dan pembuat kebijakan untuk membuat peraturan  dan  kebijakan  antikorupsi.  Terlepas  dari  ini,  para  CSO  juga  perlu  untuk mendesak  pembentukan  lembaga  anti  korupsi  yang  kuat  yang  ditugaskan  untuk memeriksa dan menghukum pemegang kekuasaan yang menyimpang. Pembentukan  lembaga  seperti  ini  penting  karena  biasanya  kinerja  lembaga peradilan  konvensional  terlalu  buruk  dan  mereka  justru  mendukung  kelompok- kelompok korup.
Meskipun demikian, aktifitas pada tingkat strategis harus disertai oleh aktifitas pada  level  praktis.  Penciptaan  kerangka  hukum  dan  kelembagaan  hanya  akan berhasil jika warga mengorganisir diri secara efektif dalam mengawasi pelaksanaan peraturan  dan  pekerjaan  badan-badan  anti  korupsi.  Aktifitas  pada  level  praktis adalah  kegiatan  yang  secara  langsung  dan  segera  dampak  pada  korupsi.  Pada tingkat  ini,  CSO  dapat  berfungsi  sebagai  badan  independen  yang  memantau, meneliti  dengan  cermat,  mendeteksi,  dan  mengungkapkan  penyalahgunaan kekuasaan, dan mereka mungkin merangsang kerja yang efektif rantai akuntabilitas. Dalam  hal  ini,  seperti  yang  disarankan  oleh  Fox  (2000),  CSO  dapat  mendorong akuntabilitas  negara  dengan  mengungkapkan  penyalahgunaan  kekuasaan,
menaikkan  standar  dan  harapan  publik  kinerja  negara,  dan  melakukan  tekanan politik.  Peran  pengawasan  yang  telah  dimainkan  oleh  CSO  di  beberapa  negara terbukti    telah  mampu  mengurangi  kemungkinan  korupsi.  Seperti  yang  dilaporkan oleh  Transparency  International  dan  beberapa  peneliti,  CSO  di  seluruh  dunia  telah melakukan  dengan  baik  untuk  melawan  korupsi,  dengan  mendeteksi  dan mengungkapkan kasus korupsi, serta membawa kasus korupsi itu ke pengadilan (TI 1997 & 1998; Gonzalez de Asis 2000; Paus 2000).
Dalam memainkan permainan ini, CSO tidak perlu harus melepaskan diri dari proses  pemerintahan.  Sebaliknya,  mereka  mungkin  juga  berpartisipasi  dalam berbagai dinamika hubungan antara pemerintah dan warga negara. Sebagai contoh, dalam  studinya  pada  evaluasi  proyek  Bank  Dunia  di  beberapa  negara,  Fox  (1997) menemukan bahwa CSO dapat memberikan kontribusi pada peningkatan efektivitas anti-kemiskinan,  sementara  pada  saat  yang  sama  mereka  juga  mengawasi pelaksanaan  proyek.  Demikian  pula,  pemantauan  dan  partisipasi  sosial  yang dirangsang oleh CSO telah terbukti penting dalam mencegah korupsi dalam proyek Bank  Dunia  yang  lain  (Penanggulangan  Kemiskinan  Strategi-PRS)  di  beberapa negara (Barbone & Sharkey 2006).
Meskipun  memiliki  potensi,  usaha  CSO  tersebut  mungkin  menghadapi resistensi  dari  para  elite  dan  pemimpin  politik.  Oleh  karena  itu,  CSO  perlu  menjadi profesional  dan  berpengetahuan  untuk  dapat  melawan  tekanan-tekanan  dari kelompok-kelompok  kepentingan  itu.  Selain  itu,  CSO  tidak  bisa  bekerja  sendirian dalam  memerangi  korupsi.  Mereka  membutuhkan  sebuah  koalisi  untuk  mencapai yang  lebih  luas  dan  dampak  yang  lebih  luas  dan  signifikan.  Untuk  alasan  ini,  CSO harus  membuat  usaha  jangka  panjang  upaya  berkelanjutan  untuk  mendorong semua  stakeholder  untuk  membangun  tindakan  kolektif.  Media,  akademisi,  sektor
bisnis  dan  kelompok-kelompok  agama  adalah  partner  yang  dapat  terlibat  untuk membangun  sebuah  fokus  anti  korupsi.  Hal  ini  pada  gilirannya  dapat  mendorong para elite dan politisi untuk memiliki kepentingan dalam reformasi karena semua dari mereka  akan  mendapatkan  keuntungan  dari  popularitas,  citra  internasional  yang baik,  legitimasi,  dan  meningkatkan  pembangunan  untuk  kelangsungan  hidup  politik mereka sendiri (Johnston & Kpundeh 2005: 162-3).

## C. PENUTUP
Pembahasan  di  atas  menunjukkan  argumen  bahwa,  demokratisasi  sendiri bukanlah  obat  mujarab  untuk  menghentikan  korupsi.  Negara-negara  demokratis baru memiliki sistem akuntabilitas yang rusak selama masa otoriter dan tidak efektif untuk mencegah korupsi. Belum selesainya proses konsolidasi demokrasi, bersama dengan  lemahnya  fungsi  politisi,  birokrasi,  dan  sektor  pasar,  memberikan kesempatan bagi CSO  untuk memainkan peran penting untuk mengisi kekosongan kepemimpinan dalam melawan korupsi.
Peran CSO dalam menangani korupsi tidak terbatas untuk menjadi pengawas untuk  setiap  penyelewengan  di  sektor  negara,  tetapi  juga  menjadi  pendukung kelancaran  setiap  pertanggungjawaban  rantai  dalam  sistem  pemerintahan.  Dengan kata  lain,  CSO  tidak  hanya  dapat  meningkatkan  resiko  korupsi  dengan  melakukan monitoring  eksternal  dan  membawa  tokoh-tokoh  yang  korup  ke  pengadilan,  tetapi dapat  juga  mengurangi  kemungkinan  korupsi  dengan  memulai  reformasi  system hukum  dan  perubahan  kebijakan.  Hal  ini  pada  gilirannya  bisa  membuat  CSO menjadi  faktor  yang  kuat  sebagai  penentu  dalam  keberhasilan  proses  konsolidasi demokrasi di negara-negara demokratis baru.

## DAFTAR RUJUKAN
Ackerman, S.R, (1999), Corruption and Government: Causes, Consequences, and Re form, Cambridge: Cambridge University Press.
Bird,  R.M.  and  Wallach, C.I.  (1994),  “Local  Government  Finance  in  Transition Economies:  Policy  and  Institutional  Issues,”  Discussion  Paper  no.  241,  World Bank, Washington, D.C.
Diamond L., 1999, How to stop corruption , Hoover Digest, No. 3
Diamond  L.  and  KIM,  Byung-Kook.  (2000), Consolidating  Democracy  in  South Korea . Boulder, Colo: Lynne Rienner.
Edwards,  M.  and  Hulme,  D.  (eds),  (1996), Beyond  the  Magic  Bullet:  NGO Performance  and  Accountability  in  the  Post  War  World ,  West  Hartford Connecticut USA: Kumarian Press.
Fleischer,  D.  (1997), Political  Corruption  in  Brazil ,  Crime,  Law,  and  Social  Change, Vol. 25, pp. 300-5
Fox,  J.  (2000),  „Civil  Society  and  Political  Accountability:  Propositions  for Discussion‟,  a  paper  Presented  at  seminar  of  “Institutions,  Accountability  and Democra tic  Governance  in  Latin  America”  The  Helen  Kellogg  Institute  for International Studies University of Notre Dame, May 8-9.
Gray,  C.W.  and  Kaufman,  D.  (1998),  „Corruption  and  Development‟,  Finance  & Development, Vol. March, pp. 7-10.
Harriss-White, and White , G. (1996) „Corruption, Liberalisation and Democracy‟, IDS Bulletin, Vol. 27 No. 2.
Hope, K.R. Sr., and Chikulo, B. (eds.) (2000), Corruption and development in Africa , London: Palgrave.
Hornick, R. N. (2001), „A Foreign Lawyer‟s Perspective on Corruption in Indonesia‟, Woodrow Wilson International Center For Scholars Report, Vol. December No. 100 (Asia Program Special Report), pp. 9-12.
Jackson, K. D. and Lucian Pye (eds), (1978), Political Power and Communication in Indonesia , Berkeley, University California Press.
Johnston,  M.  (2000a), Corruption  and  Democracy:  Threats  to  Development, Opportunities  for  Reform ,  Hamilton,  NY:  Colgate  University  [online,  accessed 15 March 2007,
available at: http://anti- corr.ru/archive/Corruption%20and%20Democracy.pdf].
Joh nston, M. (2000b), „Corruption and Democratic Consolidation‟, revision edition of paper  presented  at  the  Conference  of  "Democracy  and  Corruption"  Shelby Cullom  Davis  Center  for  Historical  Studies  Princeton  University,  March  12, 1999.
Johnston,  M.  (ed.)  (2003), Civil  Society  and  Corruption:  Mobilizing  for  Reform , Lanham, MD: University Press of America.
Keefer, P. (2002), The political economy of corruption in Indonesia [Online, accessed 12 April 2007, available at:
Http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/FlagshipCourse2003/Keefer Indonesia.pdf]
King,  D.  (2000),  „Corruption  in  Indonesia:  A  Curable  Cancer?‟,  Journal  of International Affairs, Vol. 53 No. 2, pp. 603-624.
Klitgaard, R., Abaroa, R.M. and Parris, H.L. (2000), Corrupt Cities, A Practical Guide to  Cure  and  Prevention ,  California:  Institute  for  Contemporary  Studies-World Bank Institute.
Moran, J. (1999), „Patterns of corruption and development in East Asia‟, Third World Quarterly, Vol. 20 No 3, pp. 569-587.
Moran,  J.  (2001), „Democratic transitions and forms of corruption‟, Crime,  Law and Social Change, Vol. 36 No. 4, pp. 379-393.
Nickson, R. A. (1996), "Democratisation and Institutional Corruption in Paraguay". In Walter  Little  and  Eduardo  Posada-Carbó,  eds.,  Political  Corruption  in  Europe and Latin America. New York: St. Martin's Press, pp. 237-266.
Pietrzyk, D.I. (2003), „Democracy or Civil Society?‟, Politics,  Vol.  23 No. 1, pp 38– 45.
Prud‟homme,  R.  (1995),  „The  Dangers  of  Decentralization‟,  World  Bank  Research Observer, Vol.10 No. 2, pp. 201-220.
Salamon,  L.  and Anheier, H. (1996), The Emerging Nonprofit  Sector: An Overview , Manchester: Manchester University Press.
Scholte,  J.A.  (2004),  „Civil  Society  and  Democratically  Accountable  Global Governance‟, Government and Opposition, Vol. 2004, pp. 211-233.
Shah,  A.  and  Schacter,  M.  (2004),  „Combating  corruption:  look  before  you  leap‟, Finance & Development, Vol. 41 No. 4 (December), pp. 40-3.
Shigetomi, S. (ed.), (2002), The State and NGOs, Perspective from Asia , Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Seligson,  (2002), „The Impact  of Corruption on Regime Legitimacy:  A Comparative Study of Four Latin American Countries‟, The Journal of Politics, Vol. 64 No. 2, pp. 408-433.
Soule,  S.  (2004),  „A  Rising  Tide  in  Indonesia:  Attempting  to  Create  a  Cohort Committed  to  Democracy  Through  Education‟,  Paper  presented  at  the Midwestern Political Science Meeting, Chicago, April 14-17, 2004.
Tanzi, V. (2000), Policies, institutions and the dark side of economics , Cheltenham, UK; Northampton, Mass., USA: E. Elgar.
TI (Transparency International), (2006), Corruption Perceptions Index 2006, [Online,
accessed 24 March 2007,
available at http://www.ti.org/TICorruptionPerceptionIndex.htm].
Treisman, D. (2000), „The Causes of Corruption: A Cross National Study‟, Journal of Public Economics, Vol 76 No. 3, pp. 399-457.
Treisman,  D.  (1999),  „Decentralization  and  Corruption:  Why  are  Federal  States Perceived  to  be  More  Corrupt‟,  Paper  prepared  for  the  presentation  at  the Annual  Meeting  of  the  American  Political  Science  Association,  Atlanta, September 1999.
Turner,  M.  &  Hulme,  D.  (1997), Governance,  Administration  and  Development: Making The State Work , New York: Palgrave.
Wei,  S.  (1998),  „Corruption  in  Economic  Development:  Beneficial  Grease,  Minor Annoyance, or Major Obstacle?‟, paper presented at the Workshop on Integrity in Governance in Asia, organised by the United Nations Development Program and  the  Transparency  International  Thailand  Chapter,  held  in  Bangkok,  June 29-July 1, 1998.
Welch,  C.E.  Jr.  (ed),  (2000), NGOs  and  Human  Rights:  Promise  and Performance , Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
World Bank (2000), Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate , Washington DC: World Bank.
World  Bank  (2003), Indonesia,  Maintaining  Stability,  Deepening  Reforms ,  Jakarta, World Bank Report No. 25330-IND.
World  Bank  (2004a), Combating  Corruption  In  Indonesia  Enhancing  Accountability For Development , Jakarta: World Bank Report No. 27246-IND.
World Bank,  (2004b), Citizen Participation in National Governance: The role of civil society  in  devising  and  implementing  anti-corruption  strategies  [online, accessed
21 March 2007, available at: http://www.worldbank.org/wbi/governance/ac_courses.htm].
World  Bank  Institute  (2005), Controlling Corruption: A Parliamentarian’s Handbook , Washington DC: WBI.