## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 6 Nomor 2, Maret 2021 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index
THE DISTINCTION LAW OF PROCEDURE OF CORRUPTION CASE AND THE GENERAL COURT IN INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

## PERBEDAAN HUKUM ACARA PENGADILAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DENGAN PENGADILAN UMUM DALAM SISTEM

## PERADILAN PIDANA INDONESIA 
Sukmareni 1 , Roni Efendi 2 , Riki Zulfiko 3
1 Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat Komplek Parupuk Raya Blok E. No 21 Tabing Padang
* e-mail: sukmarenirajab@yahoo.com 2 Fakultas Syariah IAIN Batusangkar Perum Bukit Bintang Rizano, Bukik Gombak, Tanah Datar e-mail:  roniefendi@iainbatusangkar.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Jl By Pass Aur Kuning Bukittingi e-mail : rikiabumufid@gmail.com

## Abstract
The Corruption Crime Court which based on Article 5 of the corruption Court Law has the authority  to  examine,  adjudicate  and  decide  on  the  corruption  crime  cases,  money  laundering crimes that was initiated by corruption crime and criminal acts that are expressly stipulated in other laws that considered as corruption act. The existence of sovereignty possessed by the State gives rise to  jurisdiction  (the  authority  to  judge)  in  regulating  the  needs  of  the  state  both  internally  and externally.  As  a  sovereign  country,  Indonesia  has  jurisdiction  in  resolving  internal  and  external problems. There are three questions of the research; 1) What is the procedural law of the General Court in  the  Indonesian  criminal  justice  system? 2)  What  is  the  procedural law  of  the  Corruption Crime  Court  in  the  Indonesian  criminal  justice  system?,  3)  What  is  the  difference  between  the procedural  law  of  the  Corruption  Crime  Court  compared  to  the  law  of  the  General  Court  in  the Indonesian  criminal  justice  system  ?.This  research  is  hoped  that  the  procedural  laws  used  in  the General  Courts  and the  Corruption  Crime  Courts  will  be  known,  as  well  as  the  differences  in  the procedural  laws  used  in  the  two  Courts.  This  research  is  descriptive,  using  a  normative  juridical approach, especially the legal approach, used are secondary data as the main legal material in the form  of  laws  relating  to  the  procedural  law  of  general  courts  and  Corruption  Crime  courts.  and qualitative  analisis.  Based  on  the  research,  it  was  found  that  differences  in  the  procedural  law  of Corruption  Crime  courts  compared  to  general  court  procedural  law  in  the  Indonesian  criminal justice  system  were  seen  in  the  independence    of  the  Corruption  Crime  court  institutions  and  the material  that  became  the  authority  and  the judicial  process  with the  composition  and  members  of the  Panel  of  Judges  consisting  of  career  judges  and  ad  hoc  judges.  division  of  duties  for  the presiding  judge  and  its  members,  the  period  of  time  for  the  examination  of  the  Corruption  Crime and the evidence used, as well as their secret registrations which are also special in nature.
Key words: Procedural Law; Corruption.

## Abstrak
Pengadilan  TPK  berdasarkan  Pasal  5  UU  Pengadilan  TPK,  berwenang  memeriksa, mengadili  dan  memutus  perkara  TPK,  tindak  pidana  pencucian  uang  (TPPU)  yang  tindak  pidana asalnya  TPK,  dan/atau  tindak  pidana  yang  secara  tegas  dalam  undang-undang  lain  ditentukan
 Naskah diterima: 23 Februari 2021, direvisi: 11 Maret 2021, disetujui untuk terbit: 25 Maret 2021 Doi: 10.3376/jch.v6i2.337
sebagai TPK. Adanya kedaulatan yang dimiliki oleh Negara memunculkan yurisdiksi (kewenangan mengadili)  dalam  mengatur  kebutuhan  negara  tersebut  baik  internal  maupun  eksternal.  Sebagai Negara yang berdaulat Indonesia mempunyai yurisdiksi dalam menyelesaikan masalah internal dan eksternalnya. mengangkat permasalahan 1) Bagaimana hukum acara dari Pengadilan Umum dalam sistem  peradilan  pidana  Indonesia?,  2)  Bagaimana  hukum  acara    dari  Pengadilan  TPK  dalam sistem  peradilan  pidana  Indonesia  ?,  3)  Apa  perbedaan  hokum  acara  Pengadilan  TPK dibandingkan  dengan  hukum  Pengadilan  Umum  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  ?. Melalui  penelitian  ini  diharapkan  akan  dapat  diketahui  hokum  acara  yang  digunakan  pada Pengadilan  Umum  dan  Pengadilan  TPK,  serta  perbedaan  hokum  acara  yang  digunakan  dalam kedua  Pengadilan  tersebut.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif  khususnya    pendekatan  undang-undang.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder sebagai  bahan  hukum  utama  berupa  perundang-uangan  yang  berkaitan  dengan  hokum  acara pengadilan  umum  dan  pengadilan  TPK.  Semua  bahan  hokum  yang  terkumpul  dilakukan  alias secara  kualitatif.  Berdasarkan  penelitian  ditemukan  perbedaan  hukum  acara  pengadilan  tpk dibandingkan  dengan  hukum  acara  pengadilan  umum  dalam  sistem  peradilan  pidana  indonesia terlihat  pada  independensi/kemandirian  lembaga  pengadilan  TPK  dan  materi  yang  menjadi kewenangan  dan proses peradilannya dengan susunan dan anggota Majelis Hakimnya yang terdiri atas  hakim  karir  dan  hakim  adhoc,  pembagian  tugas  hakim  ketua  dan  anggotanya,  jangka  waktu pemeriksaan  TPK  dan  pembuktian  yang  digunakan,  serta  kepaniteraannya  yang  juga  bersifat khusus.
Kata Kunci : Hukum Acara; Tindak Pidana Korupsi.

## PENDAHULUAN
Pengadilan merupakan benteng terakhir  dalam  melawan  ketidak  adilan, oleh sebab itu maka pengambilan keputusan oleh hakim yang independen di Pengadilan harus dilakukan melalui  suatu proses  baik  proses  administrasi  perkara maupun proses persidangan. Dimana kata pengadilan dan Peradilan keduanya memiliki kata dasar yang sama yaitu adil, yang berarti (Ahmad Mujahidin, 2007) :
a. Proses mengadili
b. Upaya untuk mencari keadilan
c. Penyelesaian  sengketa  hokum  di hadapan badan peradilan
d. Berdasarkan hukum yang berlaku Tindak pidana korupsi (TPK)
menurut  penjelasan  Umum  Undang- Undang  Nomor  46  Tahun  2009  tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan  TPK  2009)    adalah  tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang  Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (UU TPK).
Indonesia  sebagai  salah  satu  Negara yang  telah  meratifikasi  Konvensi  PBB Anti  Korupsi,  menjadikan  kejahatan korupsi menjadi berkualifikasi internasional,  sehingga  dituntut  untuk dapat  melakukan  pemberantasan  korupsi secara  efektif  dengan  mempergunakan sistem hukum nasionalnya melalui instrumen-instrumen  hukum  yang  terkait dengan  korupsi.  Hal  ini  disebabkan korupsi sudah meluas dan sistematis yang melanggar  hak-hak  ekonomi  masyarakat, sosial,  politik  dan  budaya  bangsa. Kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang  No.  30  Tahun  2002
tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai  kejahatan  luar  biasa  ( extra ordinary  crimes ),  karena  korupsi  di Indonesia  sudah  meluas  dan  sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat.  Untuk  itu  memerlukan  cara- cara  pemberantasan  korupsi  yang  luar biasa.  sehingga  memerlukan  cara-cara pemberantasan  yang  luar  biasa  pula ( Extra  ordinary  instrument ).  (Artidjo Alkostar, 2013)
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, melihat  penegakan    hukum    yang dilakukan    untuk    mempersempit    ruang
gerak para koruptor secara
konvensional selama ini terbukti mengalami  berbagai  rintangan  sehingga membuat  masyarakat  tidak    percaya terhadap    masa    depan    penegakan hukum,  Menurunnya  kepercayaan  ini disebabkan adanya aparat penegak hukum yang nakal sehingga timbul adanya  mafia peradilan    ( judicial    corruption )    di lingkungan  peradilan.  Berdasarkan hal di atas    diperlukan    metode  penegakan hukum  dalam  suatu  badan  khusus  yang mempunyai kewenangan luas, independen    serta    bebas  dari  kekuasaan manapun  dalam  upaya  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  yang  efektif  dan professional (Titin Apriani, 2019)
Sementara kerusakan yang ditimbulkan  oleh  TPK  dalam  berbagai sendi  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan Negara,  dalam  bagian  menimbang  UU Pengadilan  TPK  ditegaskan  menuntut upaya  pencegahan  dan  pemberantasan
secara terus menerus dan berkesinambungan  melalui  peningkatan kapasitas    sumber  daya  kelembagaan, sumber  daya  manusia  dan  lainnya,  salah satunya mengenai Pengadilan TPK sebagai lembaga yang berwenang memeriksa,  memproses  dan  memutus TPK.  Reformasi  lingkungan  peradilan  di bidang  kekuasaan  kehakiman  ini  dilator belakangi  dari  ketidakpuasan  masyarakat terhadap  kinerja  lembaga  peradilan  dan para  aparatnya  yang  dinilai  sering mengabaikan tercapainya putusan pengadilan yang jujur, tidak memihak dan berkualitas  yang  mengarah  pada  kegiatan mafia peradilan. (H Nurdin, 2019)
Pengadilan TPK pada awalnya dibentuk  berdasarkan  Pasal  53  UU  KPK, kewenangannya    hanya  sebatas memeriksa  dan  memutus  TPK  yang penuntutannya  diajukan  oleh  KPK, sedangkan  TPK  yang  diajukan  oleh Kejaksaan tetap diadili oleh Pengadilan  negeri  biasa.  Dualisme penanganan  TPK  ini berdasarkan putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK  ) dengan Putusan Nomor 019/PUU-
IV/2006  tanggal  19  Desember  2006 bertentangan  dengan  Pasal  24  ayat  (5) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945), sekaligus  memerintahkan    keberadaan Pengadilan  TPK  untuk  diatur  kembali melalui  undang-undang  paling  lambat  19 Desember  2009.  Hal  ini  diwujudkan dengan  ditetapkannya  UU  Pengadilan TPK 2009.
Pengadilan  TPK  berdasarkan  Pasal  5 UU Pengadilan TPK, berwenang
memeriksa,  mengadili  dan  memutus perkara  TPK,  tindak  pidana  pencucian uang  (TPPU)  yang  tindak  pidana  asalnya TPK,  dan/atau  tindak  pidana  yang  secara tegas dalam undang-undang lain
ditentukan sebagai TPK. Adanya
kedaulatan  yang  dimiliki  oleh  Negara memunculkan  yurisdiksi  (kewenangan mengadili)  dalam  mengatur  kebutuhan negara  tersebut  baik  internal  maupun eksternal.  Sebagai  Negara  yang  berdaulat Indonesia  mempunyai  yurisdiksi  dalam menyelesaikan  masalah  internal  dan eksternalnya (Kurniasanti et all, 2020) .
Hukum  pidana  memiliki fungsi sebagai  instrument  untuk  mengatur  hidup kemasyarakatan  dan  menyelenggarakan tata  tertib  dalam  masyarakat,  juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan  hukum  para  pelaku.  Oleh karena itu jika pelaksanaan aturan hukum pidana tidak dilakukan oleh aparat hukum dengan baik, maka fungsi hokum itu tidak akan  tercapai  (  Rikhi  Benindo  Maghaz’, 2019). Aparat penegak hokum merupakan salah  satu  faktor  penegakan  hokum  yang bertugas  menerapkan  aturan  hukum  yang berlaku,  melalui  pemberian  pelayanan yang  adil,  perlindungan  pada  masyarakat dan  para  saksi,  baik  untuk  kepentingan penyidikan, penuntutan maupun pada saat pemeriksaan  di  siding  pengadilan,  serta penerapan  sanksi  pidana  sebagai  suatu operasionalisasi  hukum  ( ius  operatum )
berhubungan dengan kewenangan
penegakan hokum . Pasal  24  ayat  (1)  amandemen  UUD
1945  dengan  tegas  menyebutkan  bahwa kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan  hukum  dan  keadilan,  yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan  badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer,  peradilan  tata  usaha  Negara,  dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
Penetapan  Pengadilan  TPK  sebagai pengadilan  khusus  yang  independen berada  di  lingkungan  Peradilan  Umum dan  berkedudukan  di  setiap  ibu  kota Kabupaten/Kota  yang  daerah  hukumnya meliputi daerah hokum Pengadilan Negeri yang  bersangkutan melalui  undang- undang tersendiri, maka semua TPK akan diperiksa,  diadili    dan  diputus  oleh Pengadilan TPK ini. Dimana dengan tegas diatur  bahwa  proses  pemeriksaan  TPK akan  diselesaikan  dalam  waktu  paling lama  120  (seratus  dua  puluh)  hari,  oleh Majelis  hakim  yang  terdiri  atas  hakim karir  dan  Hakim  Ad  Hoc  yang  berasal dari  luar  hakim  karir  yang  memiliki pengetahuan di bidangnya untuk membantu  menyelesaikan  TPK  yang sangat kompleks. Hal ini memperlihatkan bahwa secara teoritis keberadaan Pengadilan
TPK secara sitematis diharapkan
mampu mendorong percepatan  pemberantasan  TPK  secara lebih struktural.
Pengadilan  TPK  yang  ada  sekarang telah  membawa  perubahan  ke  arah  yang positif, dengan memberi peluang penyelenggaraan peradilan yang adil ( fair trial )  dan  non  diskriminatif.  (Mudzakkir, 2011). Pengadilan TPK merupakan
pengadilan  yang  paling  serius  dalam melakukan  pemberantasan  korupsi  di Indonesia. (Topo Santoso, 2011)
Pada  penelitian  ini  penulis  ingin mengetahui  perbedaan  hokum  acara  yang digunakan dalam Pengadilan TPK dengan hokum  acara  yang  digunakan  dalam Pengadilan  umum,  dengan  mengangkat permasalahan sebagai berikut: Bagaimana hukum  acara  dari  Pengadilan  Umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia? Bagaimana hukum acara  dari Pengadilan TPK  dalam  sistem  peradilan  pidana Indonesia  ?  Apa  perbedaan  hokum  acara Pengadilan  TPK  dibandingkan  dengan hukum  Pengadilan  Umum  dalam  sistem peradilan pidana Indonesia ?
Melalui  penelitian  ini  diharapkan akan  dapat  diketahui  hokum  acara  yang digunakan  pada  Pengadilan  Umum  dan Pengadilan  TPK,  serta  perbedaan  hokum acara  yang  digunakan  dalam  kedua Pengadilan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  bersifat  deskriptif  (Nico Ngani,  2012),  menggunakan  pendekatan yuridis normatif, dalam hal ini pendekatan undang-undang ( statute approach) . Pendekatan  undang-undang  dilakukan dengan  mendekati  masalah  yang  diteliti hanya  menggunakan  data  sekunder  yang terdiri  atas  bahan  hukum  primer  berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan  pengaturan  pengadilan  TPK. Hukum  dikonsepkan  sebagai  norma- norma  tertulis  yang  dibuat  oleh  lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu,  pengkajian  yang  dilakukan  hanyalah
terbatas pada peraturan perundang- undangan  (tertulis)  yang  terkait  dengan masalah  yang  diteliti.  Bahan  hukum sekunder  sebagai  bahan  hukum  untuk memperjelas bahan hukum  primer berupa buku, dokumen, hasil penelitian dan lain- lain,  serta  bahan  hukum  tertier  sebagai pelengkap  bahan  hukum  sebelumnya berupa  kamus  hukum.  Pengumpulan bahan  hukum  dilakukan  melalui  studi dokumen dan studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan  permasalahan  yang  diteliti (kategorisasi)  dan  di  beri  label  sesuai dengan  permasalahan  yang  diteliti,  untuk memudahkan  jika  dibutuhkan  dalam melakukan  analisis.  Analisis  dilakukan secara  kualitatif,  dengan  menggunakan hermeneutika (penafsiran) hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hukum  Acara  Pengadilan  Umum D alam  Sistem  Peradilan  Pidana

## Indonesia
Peradilan  umum  merupakan  salah satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman  bagi rakyat  pencari  keadilan  pada  umumnya. Sedangkan Hakim yaitu pejabat peradilan Negara  yang  diberi  wewenang  oleh undang-undang  untuk  mengadili  sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima,  memeriksa  dan  memutus perkara  pidana  berdasarkan  asa  bebas, jujur  dan  tidak  memihak  di  siding pengadilan  menurut  cara  yang  diatur dalam  undang-undang  (Pasal  1  UU Peradilan  Umum  2009).  Undang-undang yang  dimaksudkan  dalam  ketentuan  di atas  adalah  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) dan  peraturan  pelaksana  lainnya  dan  UU Kekuasaan Kehakiman.
Peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan  Negara  di  bidang  yudikatif yang berada di bawah Mahkamah Agung, secara konstitusional bertindak
menyelenggarakan peradilan demi menegakkan  hukum  dan  keadilan  ( to enforce  the  truth  and  justice )  dalam kedudukannya sebagai pengadilan Negara ( state  court  system )  (M.  Yahya  Harahap,
2009)
Berdasarkan Pasal 25 Undang- Undang  Nomor4  Tahun  2004  (UU Kekuasaan  Kehakiman  2004)  dan Pasal 24  ayat  (2)  UUD  Tahun  1945 badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan : a. Peradilan Umum Peradilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus  perkara  pidana  dan perdata  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Peradilan Agama
Peradilan ini berwenang memeriksa,  mengadili,  memutus, dan  menyelesaikan  perkara  antara orang-orang  yang  beragama  Islam sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
c. Peradilan Militer
Peradilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan
memutus  perkara  tindak  pidana militer  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan
ini berwenang memeriksa,  mengadili,  memutus,
dan  menyelesaikan  sengketa  tata usaha negara sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Hakim  pada  Peradilan  Umum  adalah Hakim Karir, yang dalam
pengangkatannya  menurut    Pasal  14  ayat (1)  UU  Peradilan  Umum    2009  harus memenuhi persyaratan yaitu :
a. Warga negara Indonesia
b. Bertakwa  kepada  Tuhan  Yang
Maha Esa
c. Setia kepada Pancasila dan
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
d. Sarjana hokum
e. Lulus pendidikan hakim
f. Mampu secara rohani dan jasmani untuk  menjalankan  tugas  dan kewajiban
g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
h. Berusia  paling  rendah  25  (dua puluh  lima)  tahun  dan  paling tinggi 40 (empat puluh) tahun
i. Tidak  pernah  dijatuhi  pidana penjara karena melakukan kejahatan  berdasarkan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Kemudian  pada  ayat  (2)  ditegaskan bahwa  untuk  dapat  diangkat  menjadi Ketua  atau  Wakil  Ketua  Pengadilan Negeri,  hakim  harus  berpengalaman paling  singkat  7  (tujuh)  tahun  sebagai hakim Pengadilan Negeri..
Pengangkatan  hakim  diatur  dalam Pasal  16  (1)  UU  Peradilan  Umum  2009 yang menyebutkan bahwa :
a. Hakim  pengadilan  diangkat  oleh
Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung b. Hakim  pengadilan  diberhentikan oleh  Presiden  atas  usul  Ketua
Mahkamah Agung dan/atau Komisi  Yudisial  melalui  Ketua Mahkamah Agung. Usul pemberhentian hakim yang dilakukan  oleh  Komisi  Yudisial sebagaimana dimaksud hanya dapat  dilakukan  apabila  hakim yang bersangkutan melanggar
Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku
Hakim.
Kemudian pada ayat (2) nya ditegaskan  bahwa  Ketua  dan  wakil  ketua pengadilan  diangkat  dan  diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan untuk  dapat  diangkat  menjadi  Panitera Pengadilan  Negeri  berdasarkan  Pasal  28 UU Peradilan Umum 2004, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Warga negara Indonesia.
b. Bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa.
c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
d. Berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hokum.
e. Berpengalaman sekurang- kurangnya  3  (tiga)  tahun  sebagai Wakil  Panitera,  5  (lima)  tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Negeri,  atau  menjabat  sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
f. Sehat jasmani dan rohani.
Kemudian  dalam  Pengadilan  Umum,
panitera
selama penyelenggaraan peradilan  mempunyai  kedudukan  sebagai
unsur pembantu pimpinan dalam melakukan  managerial  kantor,  dan  unsur pembantu hakim dalam proses penyelesaian  perkara.  Khususnya  dalam tugas dan fungsi kewenangan Pengadilan, Panitera  menjadi  unsur  yang  sangat menentukan  atas  jaannya  proses  perkara sejak  diterimaa,  diperiksa,  diadili  sampai eksekusi. Panitera selaku pelaksana administrasi  pengadilan  memiliki  3  jenis tugas,  yakni  sebagai  berikut  (Abdul Mukhlis Hasan, 2017)
a. Pelaksana adminsitrasi perkara
Berkewajiban  mengatur  tugas  tugas para pembantunya seperti wakil panitera,  panitera  muda  dan  panitera penganti  (Pasal  27  ayat  (1)  UU
Peradilan Umum). Daalam pelaksanaan tugas administrasi meliputi pelayanan administrasi perkara keuangan, penyusunan statistik  perkara,  dokumentasi,  dan laporan perkara
b. Pendamping hakim selama persidangan
Selaku pendamping hakim atau Majelis  Hakim  dalam  persidangan, panitera berkewajiban mencatat jalannya  persidangan  dan  dari  catata tersebut disusun Berita Acara Persidangan. Jika Panitera berhalangan  akan  dibantu  tugasnya oleh Panitera Pengganti
c. Pelaksana putusan penetapan pengadilan
d. Tugas-tugas kejurusitaan lain.
Mengenai  jangka  waktu  pemeriksaan tindak  pidana  di  Pengadilan  umum  tidak diatur    dalam    KUHAP    secara  tegas
jangka  waktu  pemeriksaan  pada  setiap tingkat  pengadilan,  yang  ada  hanya pengaturan tentang batas waktu penahanan,    yang  dapat  dilakukan  oleh hakim pada setiap tingkat pengadilan
2. Hukum  Acara    Pengadilan  TPK
Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana
Indonesia Pembentukan Pengadilan TPK sebagai pengadilan khusus secara filosofis didasarkan  pada  alasan  sebagai  berikut: (Igm Nurdjana, 2010)
a. Pemeriksaan  terhadap  kasus-kasus yang  kompleks  seperti  pengadaan barang dan jasa, pertanahan,
perpajakan  dan  yang  berhubungan dengan kerusakan SDA dapat dilakukan  secara  lebih  professional dan  objektif  dengan  adanya  hakim khusus  (Hakim  Ad  Hoc)  yang memiliki  keahlian  di  bidangnya, sehingga tidak tergantung pada keterangan  ahli  saja  sebagai  alat bukti.
b. Sebagai perwujudan komitmen Pemerintah setelah meratifikasi United  Nation  Convention  Again Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2006 untuk melakukan pemberantasan  TPK  baik  di  sector public maupun swasta melalui reformasi perundang-undangan, salah satunya UU Pengadilan TPK.
c. Perkembangan  TPK  yang  makin meluas dan meningkat yang
melibatkan seluruh unsur
penyelenggara Negara baik eksekutif, legislative  mauun  yudikatif  dan
merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat  terhadap  kinerja  hakim karir, hal ini memerlukan penanganan khusus  melalui  bantuan  Hakim  Ad Hoc.
Indikator  kemandirian  pengadilan TPK  dapat  dilihat  dari  independensi lembaganya,  proses  peradilannya  dengan susunan  dan  anggota  Majelis  Hakimnya yang  sudah  dijamin  kemandiriannya secara  konstitusional  dan  perundang- undangan  lainnya  yang  tidak  dapat dicampuri  oleh  Lembaga  Negara  lainnya. (M. Agus Santoso, 2012). Pada penjelasan umum UU Pengadilan TPK 2009 disebutkan  bahwa  Pengadilan  TPK  akan dibentuk di setiap ibu kota kabupaten/kota yang  akan  dilaksanakan  secara  bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana.  Namun  untuk  pertama  kali berdasarkan
Undang-Undang ini, pembentukan  Pengadilan  TPK  dilakukan pada setiap ibukota provinsi
Pada  Pengadilan  TPK  ini  dikenal Hakim  Ad  hoc  sebagai  bagian  dari Majelis hakimnya, yang berasal dari unsur masyarakat yang memiliki keahlian khusus  tertentu  di  bidangnya  selama  15 tahun. Mereka diperlukan untuk memberikan  keseimbangan  terutama  jika pengadilan  dihadapkan  pada  kasus-kasus yang  permasalahannya  sangat  kompleks. Tata  Wijayanti  dkk,  204)  Kedudukan hakim  karir  dengan  hakim  ad  hoc  Dalam proses pemeriksaan perkara dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)  adalah  sejajar  yaitu  sama-sama mempunyai kewenangan untuk
melakukan tugas-tugasnya sebagai
seorang hakim,  yang membedakan hakim karir  dengan  hakim  ad  hoc  adalah  proses pengangkatannya. (Watuseka Gery, 2017)
Hakim  ad  hoc  adalah  hakim  yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan  pengalaman  di  bidang  tertentu  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus suatu  perkara  yang  pengangkatannya diatur  dalam  undang-undang  (Pasal  1 angka 3 UU Peradilan Umum  2009 Pasal 1  angka  1  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  5  tahun  2013  tentang Hak  Keuangan  dan  Fasilitas  Hakim  Ad Hoc).    Peran  hakim  yang  sangat  penting dalam  memberantas  suatu  kejahatan, maka  kredibilitas  dan  moralitas  hakim sebagai aparat penegak hokum dipertaruhkan untuk mengembalikan kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem peradilan    melalui  pemberi  an  sanksi sekaligus  untuk  membuat  efek  jera kepada para koruptor.
Dalam  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  perkara  TPK  dilakukan  dengan majelis hakim berjumlah ganjil  sekurang- kurangnya  3  (tiga)  orang  hakim  dan sebanyak-banyaknya  5  (lima)  orang hakim,  terdiri  dari  Hakim  Karier  dan Hakim  ad  hoc.  Dalam  hal  majelis  hakim sebagaimana  dimaksud    berjumlah  5 (lima)  orang  hakim,  maka  komposisi majelis  hakim  adalah  3  (tiga)  banding  2 (dua)  dan  dalam  hal  majelis  hakim berjumlah  3  (tiga)  orang  hakim,  maka komposisi  majelis  hakim  adalah  2  (dua) banding  1  (satu).    Penentuan  mengenai jumlah  dan  komposisi  majelis  hakim tersebut  ditetapkan  oleh  ketua  pengadilan masing-masing  atau  Ketua  Mahkamah
Agung  sesuai  dengan  tingkatan  dan kepentingan  pemeriksaan  perkara  kasus demi  kasus.  Sedangkan    ketentuan mengenai kriteria dalam penentuan jumlah  dan  komposisi  majelis  hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus  perkara  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  dimaksud  diatur  dengan Peraturan  Mahkamah  Agung  (Pasal  26 UU Pengadilan TPK 2009).
Sedangkan  mengenai  batas  waktu pemeriksaan  TPK  diatur  dalam    Pasal  27 ayat (1) UU Pengadilan TPK menegaskan bahwa “Ketua Pengadilan TPK menetapkan  susunan  majelis  Hakim sebagaimana  dimaksud  dalam    waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak  tanggal  penerimaan  penyerahan berkas  perkara”,  dan  menurut  ayat.  (2) “Sidang  pertama  perkara  TPK  wajib dilaksanakan  dalam  waktu  paling  lambat 7  (tujuh)  hari  kerja  terhitung  sejak penetapan  majelis  Hakim”.  Kemudian pada  Pasal  29  nya  dijelaskan  bahwa “Perkara  TPK  diperiksa,  diadili,  dan diputus  oleh  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi  tingkat  pertama  dalam  waktu paling  lama  120  (seratus  dua  puluh)  hari kerja  terhitung  sejak  tanggal  perkara dilimpahkan ke Pengadilan TPK.
Sedangkan  Pemeriksaan  tingkat  banding TPK  diperiksa  dan  diputus  dalam  waktu paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  kerja terhitung  sejak  tanggal  berkas  perkara diterima  oleh  Pengadilan  Tinggi  (Pasal 30).  Selanjutnya  pemeriksaan  tingkat kasasi    pada  TPK  diperiksa  dan  diputus dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal
berkas  perkara  diterima  oleh  Mahkamah Agung  (Pasal  31).    Dalam  hal  putusan pengadilan di mintakan peninjauan kembali, pemeriksaan perkara TPK
diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah  Agung  (Pasal  32)  UU Pengadilan TPK 2009.
3. Perbedaan Hukum Acara
Pengadilan  TPK Dibandingkan dengan  Hukum  Acara  Pengadilan Umum  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia
Secara  umum  pemeriksaan  TPK didasarkan  pada  ketentuan  yang  belaku dalam  hokum  acara  pidana  biasa,  namun ada  beberapa  pengaturan  khusus  dalam UU  TPK  dan  UU  Pengadilan  TPK  yang sudah diuraikan di atas yang menimbulkan terjadinya perbedaan antara hokum  acara  TPK  dengan  Hukum  acara tindak pidana umum, antara lain:
a. Independensi
Lembaganya Berhubungan  Dengan  Kedudukan Dan  Materi  Tindak  Pidana  Yang Menjadi Kewenangan
Upaya penegakan hukum ini dilakukan  dengan  jalan  membentuk  suatu badan  peradilan  yang  independen  dalam menangani permasalahan khususnya seperti  tindak  pidana  korupsi,  agar  badan peradilan  tersebut  dapat  bertindak  sesuai koridor hukum sehingga rekayasa penguasa  dapat  dihilangkan.  Berdasarkan ideologi  pancasila  keadilan  tidak  boleh
dibedakan atas dasar latar belakang sosial, ekonomi,  politik,  ideologi,  etnisitas,  ras, agama, warna kulit, maupun gender.
Jika  dilihat  istilah  pengadilan  khusus yang  digunakan  dalam  UU  Pengadilan TPK  sejalan  dengan  Pasal  10  UU Kekuasaan
Kehakiman, yang
menyebutkan  bahwa  Pengadilan  khusus dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan Peradilan, dalam hal
lingkungan  Peradilan  Umum.  Sebelum keluarnya  UU  Pengadilan  TPK  ini    tidak dikenal  adanya  Pengadilan  khusus  pada sistem  hokum  Indonesia,  dalam  Pasal  15 ayat  (1)  UU  Kekuasaan  Kehakiman  2009 hanya  mengenal  4  lingkungan  Peradilan yang  ada  di  bawah  Mahkamah  Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan  Tata  Usaha  Negara  serta Peradilan Militer
Pada  Pasal  8  ayat  (1)  UU  Peradilan Umum
2009 dan penjelasannya menegaskan bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan  khusus  yang  diatur  dengan undang-undang.    Diadakan  pengkhususan pengadilan dimaksudkan adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan  umum  dimana  dapat  dibentuk pengadilan  khusus,  misalnya  pengadilan anak,  pengadilan  niaga,  pengadilan  hak asasi  manusia,  pengadilan  tindak  pidana korupsi,  pengadilan  hubungan  industrial, pengadilan  perikanan  yang  berada  di lingkungan  peradilan  umum.  Kemudian dalam  ayat  (2)  ditambahkan  bahwa  pada pengadilan  khusus  dapat  diangkat  hakim ad  hoc  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  perkara,  yang  membutuhkan
keahlian  dan  pengalaman  dalam  bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, Ketentuan  mengenai  syarat  dan  tata  cara pengangkatan  dan  pemberhentian  serta tunjangan  hakim  ad  hoc  diatur  dalam peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya  Pasal  1  angka  5  (UU Peradilan  Umum  2009)  menyebutkan bahwa  “Pengadilan  Khusus  adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus  perkara  tertentu  yang  hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan  badan  peradilan  yang  berada di  bawah  Mahkamah  Agung  yang  diatur dalam undang-undang”.
Perbedaan  Pengadilan  TPKi  dengan Pengadilan  pada  umumnya  terlihat  pada materi  tindak  pidana  yang  menjadi wewenangnya,  kewenangan  pengadilan pada  umumnya  dalam  lingkup  tindak pidana  di  dalam  KUHP,    sedangkan materi  tindak  pidana  yang  menjadi wewenang  Pengadilan  TPK  memiliki kewenangan  terhadap  tindak  pidana khusus yang  diatur di luar KUHP, dalam hal ini TPK dan TPPU dan tindak pidana yang  dikategorikan  TPK  dan  TPPU  oleh
undang-undang lainnya (Luhut M Pangaribuan, 2009)
b. Proses Peradilannya
1) Komposisi  Majelis  Hakim  Dalam Pemeriksaan  Di  Sidang  Pengadilan Baik  Pada Tingkat Pertama, Banding Maupun Kasasi Penyelesaian  TPK  menurut  Pasal  10 ayat 4 UU Pengadilan TPK 2009 dan UU KPK,  dilaksanakan  oleh  pengadilan khusus dengan majelis hakim yang terdiri
atas dua komponen yaitu hakim karir dan hakim ad hoc. Diharapkan dengan adanya hakim  ad  hoc  maka  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  korupsi  semakin menemukan  titik  terang  karena  tindak pidana  korupsi  merupakan  salah  satu tindak  pidana  yang  bersifat  khusus  ( extra ordinary crime ). Hakim ad hoc diharapkan  dapat  membantu  hakim  karir dalam  menyelesaikan  kasus  tertentu sesuai dengan bidang keahliannya selama ini.  (H.  Nurdin;  2019;    169-170). Keahlian  di  sini  dimaksudkan  sejalan dengan  kompleksitas  perkara  tindak pidana  korupsi,  baik  yang  menyangkut modus  operandi,  pembuktian,  maupun luasnya  cakupan  tindak  pidana  korupsi antara  lain  di  bidang  keuangan  dan perbankan,  perpajakan,  pasar  modal, pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah. Komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  baik pada  tingkat  pertama,  banding  maupun kasasi, terdiri atas Hakim Karir dan hakim Ad Hoc dengan jumlah Majelis minimal 3 paling  banyak  5,  sedangkan  dalam pengadilan  umum  hanya  ada  3  anggota Majelis yang semuanya terdiri atas hakim karir.
2) Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi Pada Setiap Tingkatan Pemeriksaan Jangka waktu penyelesaian
pemeriksaan  perkara  TPK  pada  setiap tingkatan pemeriksaan, lebih cepat dibandingkan  pemeriksaan  tindak  pidana biasa,  hal  ini  jelas  terlihat  dari  apa  yang
diatur  dalam  Pasal  29-32  UU  Pengadilan TPK.
a) Penetapan susunan Majelis
Hakim  oleh  Ketua  Pengadilan TPK    dalam    waktu  paling lambat  3  (tiga)  hari  kerja terhitung sejak tanggal penerimaan  penyerahan  berkas perkara. b) Penetapan sidang pertama perkara  TPK  wajib  dilaksanakan dalam  waktu  paling  lambat  7 (tujuh)  hari  kerja  terhitung  sejak penetapan majelis Hakim.
c) Penetapan perkara
TPK
diperiksa,  diadili,  dan  diputus oleh  Pengadilan  TPKi  tingkat pertama  dalam  waktu  paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja  terhitung  sejak  tanggal perkara dilimpahkan ke
Pengadilan  TPK.      Pemeriksaan tingkat banding TPK paling lama 60  (enam  puluh)  hari  kerja terhitung  sejak  tanggal  berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi  dan    pemeriksaan  tingkat kasasi    TPK  diperiksa  dan diputus dalam waktu paling lama 120  (seratus  dua  puluh)  hari kerja  terhitung  sejak  tanggal berkas  perkara  diterima  oleh Mahkamah Agung . Untuk peninjauan kembali, pemeriksaan perkara TPK diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60  (enam  puluh)  hari  kerja terhitung  sejak  tanggal  berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
Penegasan  waktu  seperti  ini  tidak ditemukan  dalam    KUHAP  ,  yang  ada
hanya  pengaturan  tentang  batas  waktu penahanan  yang  dapat  dilakukan  oleh hakim  pada  setiap  tingkat  pengadilan. Sedangkan  proses  pemeriksaan  TPK diharapkan  bisa  berjalan  dengan  cepat sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  29 sampai 31 di atas.
3) Sistem Pembuktian
Pada UU TPK
1999, TPK dirumuskan sebagai  tindak pidana formil, sehingga  pembuktian  memiliki  peranan yang  sangat  penting  dalam  penyelesaian kasus  yang  terjadi.  Dalam  hal  ini  pelaku TPK  tetap  diajukan  ke  pengadilan walaupun  hasil  TPK  sudah  dikembalikan kepada Negara. Selanjutnya pada penjelasan umum UU TPK 1999 ditegaskan  bahwa  dalam  pembuktian TPK,  dikenal  pembuktian  terbalik  yang bersifat  terbatas  dan  berimbang,  dimana terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan TPK  dan  wajib  memberikan  keterangan tentang seluruh hartanya, harta benda istri atau  suami,  anak,  dan  harta  benda  setiap orang  atau  korporasi  yang  di  duga mempunyai  hubungan  dengan  perkara yang  bersangkutan  dan  penuntut  umum tetap berkewajiban untuk membuktikan.
Pembuktian dalam UU TPK memiliki perbedaan  dibandingkan  dalam  KUHAP, dimana    pada  tindak  pidana  umum membuktikan  di  pengadilan  merupakan kewajiban  dari  jaksa,  sedangkan  pada TPK  selain  dibuktikan  oleh  Jaksa,  maka terdakwa  juga  berhak  membuktikan bahwa  dia  tidak  melakukan  TPK  dengan melajukan pembuktian terbalik
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) dan pasal 38 B UU TPK 2021.
Pembuktian  terbalik  ini  diterapkan dalam  pemeriksaan  TPK  dengan  cara meminta  atau  memerintahkan  terdakwa untuk membuktikan bahwa harta miliknya diperoleh  secara  sah.  Apabila  terdakwa tidak  bisa  membuktikan  bahwa  harta miliknya diperoleh dengan cara yang sah, bisa dijadikan alasan kalau terdakwa telah melakukan TPK (Nurhayani, 2015).
Alat  bukti  yang  diajukan  di  dalam persidangan,  juga  terdapat  tambahan  dari alat  bukti  yang  ada  dalam  Pasal  184 KUHAP,  termasuk  alat  bukti  yang diperoleh  dari  hasil  penyadapan  yang diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KUHAP tidak mengatur tentang penyadapan ini, namun pengaturan mengenai kedudukan penyadapan ditemukan  dalam  berbagai  perundang- undangan  tersendiri,  seperti  UU  ITE,  UU TPK dan lainnya.
Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat  bukti  yang  sah  adalah  keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan  terdakwa.  Sedangkan  dalam Pasal  26  a  UU  TPK  2021,  dijelaskan bahwa  hasil  rekaman  termasuk  alat  bukti petunjuk    Dengan  demikian  maka  dalam UU  TPK  alat  bukti  petunjuk  dapat diperoleh  dari  alat  bukti  lain  berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima,  atau  disimpan  secara  elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu  dan  dokumen,  yaitu  setiap  rekaman data  atau  informasi  yang  dapat  dilihat, dibaca,  dan  atau  di  dengar  yang  dapat
dikeluarkan  dengan  atau  tanpa  bantuan sarana,  baik  yang  tertuang  di  atas  kertas, benda  fisik  apapun  selain  kertas,  maupun yang  terekam  secara  elektronik,  berupa tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan, foto,  huruf,  tanda,  angka,  atau  perforasi yang  memiliki  makna.  (Debby  Natalia, 2015).
Penggunaan perluasan bukti elektronik  ini  diperlukan  selaras  dengan perubahan  perilaku  sosial  kehidupan masyarakat  dalam  memanfaatkan  media (convergance media), yang perlu dirumuskan  melalui  kebijakan  hokum untuk penegakan hokum yang berhubungan  dengan  tindak  pidana  yang berhubungan dengan dunia maya.(Sri Ayu Astuti,  2017).  Hal  ini  diperlukan  demi aterciptanya  kepastian  hokum  bagi  aparat penegak hokum dalam memproses, memeriksa  dan  memutus  suatu  tindak pidana  yang  terjadi,  begitu  juga  dengan TPK.
4) Pengadilan TPK Memiliki Kepaniteraan Khusus Kepaniteraan khusus dalam pengadilan TPK ditegaskan pada Pasal 22
UU  Pengadilan  TPK  dipimpin  oleh seorang panitera, dengan susunan, persyaratan
pengangkatan dan
pemberhentian  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan.
Sedangkan mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi  dan  tata  kerja  kepaniteraan khusus Pengadilan TPK menurut Pasal 23 UU  Pengadilan  TPK  diatur  dengan Peraturan Mahkamah Agung.
Berdasarkan  Pasal  27  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015,
Panitera  Muda  khusus  mempunyai  tugas melaksanakan  administrasi  perkara  di bidang  khusus,  seperti  TPK  dan  perkara khusus  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku.  Untuk  menjalankan  tugas ini  Panitera  Muda  Khusus  menurut  Pasal 28  menyelenggarakan  fungsi  pelaksanaan pemeriksaan  dan  penelaahan  berkas perkara  khusus,  pelaksanaan  registrasi perkara  khusus,  pelaksanaan  distribusi perkara  khusus  yang  telah  dilakukan register  untuk  diteruskan  kepada  Ketua Majelis  Hakim  dari  Ketua  Pengadilan Tinggi, pelaksanaan penghitungan, penyiapan  dan  pengiriman  penetapan penahanan,  perpanjangan  penahanan  dan penangguhan  penahanan  bagi  perkara bidang pidana khusus; pelaksanaan penerimaan  kembali  berkas  perkara  yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan  pengiriman  salinan  putusan Pengadilan  Tinggi  beserta  berkas  perkara bendel  A  kepada  Pengadilan  Pengaju, Pelaksanaan  penyimpanan  berkas  perkara yang  belum  mempunyai  kekuatan  hokum yang  tetap,  menyerahkan  berkas  perkara yang  sudah  mempunyai  kekuatan  hokum tetap  ke  pada  Panitera  Muda  Hukum, Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan  dan  melaksanakan  urusan tata  usaha  kepaniteraan  dan  fungsi  lain yang diberikan oleh Panitera.
Panitera  khusus  dalam  Pengadilan TPK  menuntut  keahlian  yang  lebih dibandingkan  panitera  umum,  karena TPK  melibatkan  banyak  orang  dan permalasahannya kompleks, sehingga dalam
pemeriksaannya juga membutuhkan  panitera  khusus  yang
diberikan  pelatihan  sesuai  dengan  tugas yang  akan  dilaksanakan  mereka.  Beda dengan  tindak  pidana  umum,  pada pengadilan  TPK  seseorang  yang  awalnya hanya  sebagai  saksi  biasa  saja  beralih statusnya  menjadi  tersangka,  apabila dalam  pemeriksaan  diperoleh  indikasi terlibat dalam TPK yang sedang diperiksa.  Dengan  demikian  Berita  Acara Pemeriksaan TPK diharapkan lebih detail karena  bisa  sebagai  dasar  pengembangan perkara bagi pihak lain nantinya.
5) Penegasan  pembagian  tugas  dan wewenang  antara  ketua  dan  wakil ketua Pengadilan TPK

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian di atas ditemukan  bahwa  pemeriksaan  perkara pidana di Pengadilan Umum dilaksanakan berdasarkan  KUHAP  dan  UU  Peradilan Umum  dan  ketentuan  lainnya  dengan lingkup kewenangan tindak pidana umum,  sedangkan  pemeriksaan  pada Pengadilan  TPK  secara  umum  juga didasarkan  pada  KUHAP  dan  ketentuan perundang-undangan  lainnya,  sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU Pengadilan TPK, dengan lingkup kewenangan  TPK,  TPPU  dan  Tindak pidana  lainnya  yang  dalam  perundang- undangan  dikategorikan  sebagai  TPK. Perbedaan  antara  Pengadilan  Umum dengan  Pengadilan  TPK  terlihat  tidak hanya  dalam  lingkup  kompetensi  tindak pidananya  saja,  melainkan  juga  dalam pelaksanaan  proses  pemeriksaan  dan aparat  penegak  hokum  pelaksananya. Pengadilan TPK kewenangannya mengadili  TPK,  TPPU  dan  tindak  pidana
dalam  perundang-undangan  lain  yang dikategorikan  sebagai  TPK,  sedangkan dari proses pemeriksaan, terdapat perbedaan,  dimana  pada  1)  Pengadilan Umum  Majelis  Hakimnya  semua  terdiri atas  Hakim  Karir,  sedangkan  pada
Pengadilan TPK Majelis Hakimnya gabungan antara Hakim Karir dan Hakim Ad  Hoc,  yang  diangkat  di  luar  Hakim Karir  dari  anggota  masyarakat  sesuai dengan bidang keahliannya yang
dibutuhkan  dalam  penyelesaian  TPK,  2) jangka waktu pemeriksaannya lebih cepat dibandingkan  Pengadilan  Umum,  3)  Alat bukti  dalam  Pengadilan  TPK  selain  alat bukti  dalam  Pasal  184  KUHAP  yang digunakan  dalam  Pengadilan  Umum, ditambah dengan hasil rekaman elektronik sebagai  perluasan  alat  bukti  petunjuk,  4) Pengadilan  TPK  juga  memiliki  Panitera Khusus  yang  dibentuk  untuk  membantu Hakim  dalam  memeriksa  dan  memproses pelaku TPK di Pengadilan .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Muchlis  Hasan,  (2017)  Efektivitas
Pelaksanaan  Fungsi  Panitera  Dalam penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Al Hikam, ISSN 2089-0974, Volume 1 No 3, 2017
Ahmad  Mujahidin,  (2007). Peradilan Satu  Atap  di  Indonesia, .  PT  Refika Aditama: Bandung.
Artidjo Alkostar. (2013). Korupsi Sebagai Xtra  Ordinary  Crime, Makalah, Training
Pengarusutamaan
Pendekatan  Hak  Asasi  Manusia
Dalam  Pemberantasan  Korupsi  Di
Indonesia  Bagi  Hakim  Seluruh Indonesia.
Debby  Natalia.  (2015).  Tinjauan  Yuridis
Terhadap  Perluasan  Alat  Bukti Penyadapan  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi. Lex Crimen Vol.Iv/No.1/No.1/Jan-
Mar/20151441, Hlm 144, 149

## H.  Nurdin.  (2019)    Eksistensi  Hakim  Ad
Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  Dalam  Sistem  Kekusaan Kehakiman Meraja  Journal , Vol. 2, No. 2, Juni 2019
Igm  Nurdjana,  (2010). Sistem  Hukum Pidana  dan  Bahaya  Laten  Korupsi “Prespektif  Tegaknya  Keadilan Melawan  Mafia  Hukum ”,.  Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Kurniasanti, Joko Setiyono, (2020). Penanggulangan Kejahatan Perompakan  Laut  Di  Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum
Pidana  Internasional, JCH  (Jurnal Cendekia Hukum) Volume 6 Nomor 1,  September  2020  e-ISSN:  2580- 1678  dan  ISSN:  2355-4657  Open Access:
M, Yahya Harahap, (2009). Hukum Acara Perdata , Siar Grafika; Jakarta.
M.  Agus  Santoso.  (2012).  Kemandirian Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Di Indonesia,  Y ustisia Vol.1  No.  3
September - Desember 2012
Nico  Ngani,  (2012). Metode  Penelitian dan  Penulisan  Hukum ,  Pustaka Yustitia,
Nurhayani,  (2015)  Pembuktian  Terbalik Dalam  Pemeriksaan  Tindak  Pidana Korupsi  Di  Indonesia  , Jurnal  IUS, Hukum  dan  Keadilan,  E  ISSN: 2447-815X P-ISSN: 2303-3827,
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Iniversitas Mataram, Vol 3.Nomor 1 (2015) Rikhi Benindo Maghaz. (2019). Permasalahan  Penuntutan  Terhadap
Pelaku Penyalah Guna Narkotika di Wilayah  Hukum  Kejaksaan  Negeri
Padang, JCH  (Jurnal  Cendikia
Hukum)  Volume  4  Nomor  2  Maret 2019 e-ISSN :2580-1678 dan ISSN : 2355-4657
Sri Ayu Astuti. (2017). Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik ( Evidence  of  Electronic )  Terkait Ketentuan  Alat  Bukti  Sah  atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara ( Cyberspace ) Pagaruyuang  Law  Jurnal  Vol  1  No
1 Juli 2017
Suwardi, Pelaksanaan  Asas  Peradilan Cepat Dalam Perkara Tindak Pidana  Korupsi  (Studi  Terhadap Penerapan  Pasal  29  Undang-
Undang  Nomor  46  Tahun  2009  Di Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi Pontianak) https://media.neliti.com/ media/publications/10679-ID- pelaksanaan-asas-peradilan-cepat- dalam-perkara-tindak-pidana- korupsi-studi-terha.pdf,
Tata Wijayanta dan Ari Hernawan. (2014)
Studi  Evaluatif  Peran  Hakim  Ad Hoc Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan  Hubungan  Industrial
Yogyakarta, Jurnal  Yustisia    Vol.  3 No. 1 Januari - April 2014 .
Mudzakkir,  (2011).  Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi:  Tindak  Pidana Biasa  Penanganannya  Luar  Biasa ( Corruption  Court: Common Crime With Extraordinary Reduction )
Jurnal  Legislasi  Indonesia  ,  Vol  8 No  2.  Juni  2011,  Hlm  31,  https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/ article/view/360/242).
Kajian Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kemitraan  dan  LIPI,  Jakarta,  2008, hal.3-4. dalam Topo Santoso,
Urgensi  Pembenahan  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam
Mewujudkan  Good  Governance,
Kementerian  Hukum  Dan  Hak
Asasi Manusia R.I. Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang Jakarta, 2011