## PENGELOLAAN PUNGUTAN RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DI TERMINAL TANJUNGPURI OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

## Antonius Erwandi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: erwandi.unka@gmail.com.
Abstract : Public transport levies are one aspect that contributes to Regional Original Income that needs to be improved so that the management of these levies must be effective and transparent. This research aims to uncover  the  problem  of  managing  public  transport  vehicle  levies  at  the  Tanjungpuri  Terminal  by  the Sintang  Regency  Transportation  Service.  Qualitative  research  method  with  a  descriptive  analysis approach. The research results show that the levy mechanism is carried out by officers directly by visiting public transport vehicles entering the terminal with each entry counting as one stop. However, there are still public transport vehicles dropping off passengers outside  the terminal without supervision. Officers monitor  levies  by  visiting  each  terminal  to  ensure  officers  are  always  there  during  working  hours  and checking bookkeeping reports.
Keywords : Management; Retribution Levy; Public transportation.
Abstrak : Retribusi angkutan umum menjadi salah satu aspek yang memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan sehingga pengelolaan dalam retribusi tersebut harus efektif  dan  transparan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  permasalahan  Pengelolaan Pungutan  Restribusi  Kendaraan  Angkutan  Umum  di  Terminal  Tanjungpuri  Oleh  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Sintang.  Metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan mekanisme pungutan dilakukan petugas langsung dengan mendatangi  kendaraan  angkutan  umum  yang  masuk  terminal  dengan  hitungan  setiap  kali masuk  dihitung  satu  ret.  Namun  demikian  masih  terlihat  adanya  kendaraan  angkutan  umum yang  menurunkan  penumpang  di  luar  terminal  tanpa  adanya  pengawasan.  Pengawasan pungutan  dilakukan  oleh  petugas  dengan  mendatangi  setiap  terminal  untuk  memastikan petugas selalu ada pada jam kerja dan pemeriksaan laporan pembukuan.
Kata Kunci : Pengelolaan; Pungutan Restribusi; Angkutan Umum.

## PENDAHULUAN
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata  sistem  pemerintahannya  agar tercipta  pembangunan  yang  efektif, efesien,  transparansi,  dan  akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat  dalam  penyelenggaraan
pemerintahannya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang  No.23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang  perlu  untuk  menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dalam mewujudkan
pembangunan daerah yang desentralistik  dan  demokratis.  Maka dalam  penyelenggaraan  pembangunan daerah  diperlukan  pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk  mampu  berpartisipasi  dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.  Kebijakan  daerah  dalam bentuk retribusi yang diberikan masyarakat  dan  dikelola  pemerintah bertujuan untuk pembangunan.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang  Retribusi  Jasa  Umum  Pasal  1 ayat 7 Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa atau  pemberian  izin  tertentu  yang khusus  disediakan  dan/atau  diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan  orang  pribadi  atau  Badan. selanjutnya  Pasal  1  ayat  13  Retribusi Terminal  adalah  pungutan  daerah sebagai  pembayaran  atas  penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang  dan  bis  umum,  tempat kegiatan  usaha,  dan  fasilitas  lainnya  di lingkungan  terminal  yang  disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Berdasarkan  data  tahun  2017 khusunya  di  terminal  Tanjungpuri Kecamatan  Sintang  terdapat  beberapa jenis  kendaraan  bermotor  yang  setiap harinya  memerlukan  jasa  terminal adapun data tersebut sebagai berikut :
Tabel.1.1. Pungutan Retribusi Kendaraan
di Terminal Tanjungpuri kecamatan  Sintang  Tahun 2017 No  Jenis kendaraan Jumlah Tarif Retribusi 1.   Oplet Kota 1.814 karcis 1.000.00 2. Oplet Desa 886 karcis 3.000.00 3. Bus Kecil 238 karcis 7.000.00 Jumlah 2.938 karcis
Sumber: Dinas Perhubungan tahun 2017
Berdasarkan  pada  tabel  tersebut dapat  di  jelaskan  bahwa  pada  dasarnya jumlah angkutan umum yang terdata di terminal  Tanjungpuri  cukup  banyak sehingga  jika  pengelolaan  maksimal akan dapat memperoleh realisasi retribusi yang dapat menunjang peningkatan  pendapatan  asli  daerah. Masih  rendahnya  realisasi  pendapatan dari  sektor  retribusi  terminal  tersebut dapat  dilihat  dari  laporan  tahunan  per desember  2017  sebesar  Rp  9.759.000,- sedangkan  pada  desember  2018  sebesar Rp  8.955.000,-.(sumber  data  Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang) kenyataan ini tentunya dapat diperngaruhi berbagai faktor akan tetapi secara  umum  belum  maksimalnya pengelolaan retribusi terminal dapat saja mempengaruhi dari pendapatan retribusi tersebut. Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui dan mendeskripsikan
tentang  Pengelolaan  Pungutan  Retribusi Kendaraan
Angkutan Umum di Terminal  Tanjungpuri  Oleh  Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang. Restribusi sangat penting untuk ditingkatkan  melalui  penertiban  setiap kendaraan  sebagai  pengguna  jasa terminal  sehingga  dapat  meningkatkan pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya. Ruang lingkup tugas administrasi perkantoran dapat
dikatakan  tugas  pelayanan  disekitar keterangan-keterangan yang berwujud 6 (enam)   pola  perbuatan  (Gie,  2007  :16), yakni :
a. Menghimpun yaitu  :  kegiatan- kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya
segala  keterangan  yang  tadinya belum  ada  atau  berserakan dimana-mana  sehingga  siap untuk  dipergunakan  bilamana diperlukan.
b. Mencatat yaitu  :  kegiatan  yang mebubuhkan  dengan  berbagai peralatan tulis keterangan- keterangan  yang  diperlukan sehingga  berwujud  tulisan  yang dapat  dibaca,  dikirim  dan disimpan. Dalam perkembangan teknologi  modern  sekarang  ini termasuk pula memateri keterangan-keterangan itu dengan  alat-alat  perekam  suara sehingga dapat didengar, pencatatan dengan pita rekaman.
c. Mengelola yaitu:bermacam- macam  kegiatan  mengerjakan keterangan-keterangan  dengan
maksud  menyajikannya  dalam bentuk yang berguna.
d. Mengganda yaitu  :  kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara  dan  alat  sebanyak  jumlah yang diperlukan.
e. Mengirim yaitu
: kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak  kepihak lain.
f. Menyimpan   yaitu  :  kegitan menaruh  dengan  berbagai  cara dan  alat  ditempat  tertentu  yang aman.
Berdasarkan  dari  pemahaman para  ahli  tersebut  dapat  di  asumsikan bahwa administrasi perkantoran menjadi bagian  yang  sangat  penting  dalam menjalankan  setiap  pelaksanaan  kerja sehingga  tujuan  yang  sudah  ditetapkan dapat terealisasi dengan baik. kelanjutan dari efektifitas administrasi yang berjalan  dengan  baik  yaitu  terpolanya perencanaan  pada  masa  yang  akan datang bagi instansi tersebut.
Terminologi pengelolaan administrasi  jika  di  kaitkan  dengan aspek  pengelolaan  pungutan  retribusi dari  kendaraan  bermotor  pada  setiap terminal  tentunya  memiliki  kesamaan dalam pendekatannya yaitu menghimpun,  mencatat  dan  mengelola serta  menyimpan  berbagai  pencatatan yang  di  hasilkan  sebagai  dokumen pelaksanaan tugas pada setiap instansi.
Sejalan  dengan  itu  tugas  pokok Dinas Perhubungan sebagaimana tertuang  di  dalam  Peraturan  daerah kabupaten  Sintang  Nomor  7  tahun  2016 tentang  Susunan  Organisasi  Perangkat
Daerah Kabupaten
Sintang dan Peraturan  Bupati  Sintang  Nomor  124 tahun  2016  Tentang  Susunan  dan  Tata Kerja  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Sintang menempatkan Bidang Perhubungan Darat yaitu Seksi Penganalisaan dan Operasional Terminal yang tugas pokoknya
yakni melaksanakan  penerimaan  pendapatan daerah  di  bidang  perhubungan  darat sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  mekanisme  dapat  diartikan sebagai hal kerja mesin, atau  cara kerja suatu  organisasi  (perkumpulan  dsb). Selanjutnya  menurut  Poerwadarminta (2003:757)  mendefinisikan  “mekanisme adalah seluk beluk atau cara kerja suatu alat  (perkakas)  dan  sebagainya.  Secara umum  mekanisme  adalah  mengetahui bagimana  cara  menggunakan  suatu  alat sehingga  kita  tahu  sampai  dimana kemampuan suatu alat tersebut bekerja.” Selanjutnya  menurut  Yani  (2000:275) “mekanisme  adalah  cara  kerja  suatu badan atau organisasi atau perkumpulan hal saling bekerja”. Dari definisi tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  mekanisme adalah  cara  kerja  suatu  alat  dalam sebuah  badan  atau  organisasi  yang saling berhubungan untuk menghasilkan hasil  pekerjaan  maksimal  sehinga tercapai  sebuah  tujuan  yang  telah  di tetapkan oleh suatu organisasi.
Proses
dan mekanisme menjalankan sebuah aktivitas pelayanan khususnya di bidang pungutan retribusi diperlukan ketekunan dan disiplin kerja agar setiap pengguna jasa terminal yang menerima pelayanan memperoleh haknya  sesuai  dengan  yang  diperlukan.
Kegiatan  pelayanan  di  terminal  akan sangat  mudah  dinilai  oleh  masyarakat jika  dijalankan  dengan  tidak  tertib  oleh karena  itu  terib  dalam  kerja  merupakan unsur  terdepan  dalam  birokrasi  yang pada  hakekatnya  sebagai  cerminan kesungguhan  organisasi  menjalankan dinamika  kerja  sesuai  dengan  tuntutan publik.
Mekanisme  pelayanan  pada pemilik  usaha  angkutan  umum  yang baik  tentunya  memiliki  aturan  dan proses  yang  sudah  dibakukan  sehingga petugas pelaksananya akan lebih mudah menginventarisir  hal-hal  yang  berkaitan dengan  tertib  administrasi.  Dengan adanya mekanisme yang terpola dengan benar  setiap  program  produk  layanan jasa umum yang menimbulkan konsekuensi  dari  pungutan  retribusi sesuai dengan tujuan program penertiban  kendaraan  dapat  dirasakan oleh masyarakat.
Menurut Menurut Undang-
Undang  Nomor  33  Tahun  2004  pasal  1, pendapatan asli daerah adalah penerimaan  diperoleh  dari  sumber- sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Sedangkan pengertian  pendapatan  daerah  menurut Menurut  Nurcholis  (2007  :  182) pedapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan  pajak  daerah,  retribusi daerah,  laba  perusahaan  daerah  dan lain-lain  yang  sah.Menurut  Rahman (2005:38) pendapatan asli daerah merupakan  pendapatan  daerah  yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil
distribusi  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain pendapatan  asli  daerah  yang  sah  dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pengertian pemungutan
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ”Proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil” Sedangkan pengertian
pemungutan menurut Pandiangan  (2007:88)  adalah  sebagai berikut:  “Pemungutan  adalah  suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan  data  obyek  dan  subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya  Pajak  atau  Retribusi  yang terutang  sampai  kegiatan  penagihan Pajak  atau  Retribusi  kepada  wajib  Pajak atau  wajib  Retribusi  serta  pengawasan penyetorannya.”.
Pungutan retribusi sebagai salah satu sumber dari pendapatan asli daerah tentunya  harus  sejajar  dengan  yang dilakukan  pemerintah  terhadap  aspek dari  pungutan  tersebut  sehingga  dalam konteks demikian pemerintah berkewajiban  menyediakan  pelayanan yang  baik  dalam  pengelolaan  jasa  yang digunakan  masyarakat.  Sehubungan dengan itu jasa layanan dari pemerintah tentunya harus memuaskan dan seimbang  dengan  yang  di  rasakan  oleh pengguna  jasa  seperti  kondisi  dan keadaan terminal.
Odonnel dalam Anggraeni ( 2002 : 20) pengawasan atau controlling y aitu “ pengawasan terhadap proses pelaksanaan  yang  telah  maupun  yang akan
dijalankan sesuai dengan perencanaan sehingga diperoleh efisiensi
dan  efektifitas.    Dari  berbagai  pendapat tersebut  dapatlah  disimpulkan  bahwa pengawasan  merupakan  suatu  kegiatan mengawasi  secara  langsung  guna mengontrol  agar  tidak  terjadi  kesalahan prosedur pelaksanaan sehingga kegiatan  akan  lebih  efektif  dan  efisien sesuai dengan rencana dan tujuan.
Menurut  Widodo  (2002  :  89) pengawasan berasal dari kata awas yang artinya  melihat  dengan  jelas,  dapat melihat  dengan  baik.  Lebih  lanjut Widodo  (2002:89)  kata  awas  dapat ditambah  dengan  imbuhan  meng  dan-I menjadi mengawasi yang berarti melihat dengan seksama akan tingkah laku atau sesuatu,  mengamati  dengan  baik. Dengan  demikian  pengawasan  adalah subjek (orang) yang melakukan pekerjaan  pengawasan  yaitu  secara personal atau lembaga, dan pengawasan adalah  kegiatan  pemantauan  yang sedang  dilakukan.  Selanjutnya  menurut pendapat Suparno (2003 : 223)
“pengawasan atau legislasi adalah upaya mencegah  terjadinya  kesimpang  siuran dalam  pelakasanaan  kegiatan  yang merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan”
Dengan  demikian  pengawasan sebagai  fungsi  manajemen  sepenuhnya adalah  tanggungjawab  setiap  pimpinan pada tingkat manajemen. Demikian juga dengan  pelaksanaan  seluruh  kegiatan pada  tingkat  tertentu  yang  sengaja dibentuk secara resmi untuk mengawasi keberadaan  objek-objek  yang  menjadi kewenangan  direksi  atau  pimpinan lainnya di tingkat cabang, Pembentukan struktur  organisasi  yang  bertanggung jawab  terhadap  operasionalisasi  kerja
didalamnya    melekat  kewenangan mengawasi  kerja  atau  kebijakan  sesuai peraturan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  rancangan  penelitian dalam  kategori  penelitian  deskriptif kualitatif.  Penelitian  kualitatif  menurut Moleong  (2005  :  6  )  adalah  penelitian yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek  penelitian,  misalnya  prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik yang alamiah dan  dengan  memanfaatkan  berbagai metode  ilmiah.  Lebih  lanjut  Nazir (2003:54) mengatakan bahwa:
”Metode penelitian deskriptif adalah suatu  metode  dalam  meneliti  status sekelompok  manusia,  suatu  objek, suatu  set  kondisi,  suatu  sistem pemikiran,  ataupun  suatu  kelas peristiwa  pada  masa  sekarang. Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  ini adalah  untuk  membuat  deskripsi, gambaran  atau  lukisan  secara sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan  antar  fenomena  yang diselidiki”.
Berdasarkan  pendapat  tersebut dapat  disimpulkan  bahawa  metode deskriptif    adalah  suatu  prosedur pemecahan masalah dengan cara memberikan  gambaran  yang  jelas tentang  suatu  keadaan  aktual  pada  saat penelitian dilakukan tanpa ada perlakuan  terhadap  objek  yang  diteliti. Penelitian  dengan  jenis  deskriptif termasuk  dalam  pendekatan  kualitatif,
menurut  Mardalis  (  2003  :  24  )  metode penelitian  adalah  suatu  cara  atau  teknis yang  dilakukan  dalam  proses  penelitian sebagai  upaya  dalam  bidang  ilmu pengetahuan  yang  dijalankan  untuk memperoleh  fakta-fakta  dan  prinsip- prinsip  dengan  sabar,  hati-hati  dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.
Adapun  yang  menjadi  subjek dalam  penelitian  adalah  :  Kepala  Dinas Perhubungan Kabupaten
Sintang, Kepala  Bidang  Perhubungan  Darat, Kepala Seksi Penganalisaan dan Operasional Terminal. Untuk mendapatkan data-data yang di perlukan  untuk  memecahkan  masalah dalam  penelitian  ini  di  gunakan beberapa teknik pengumpulan data, agar data  yang  dikumpulkan  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: a.  Observasi (Pengamatan) ,  Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati  tempat (place) dimana Pengelolaan  Pungutan  Restribusi Kendaraan  Angkutan  Umum  di Terminal  Tanjungpuri  Oleh  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Sintang, pelaku (aktor) yang  melakukan pekerjaan,  kegiatan (activity) yang dilakukan pada proses-proses pelaksanaan  pungutan  retribusi  bagi kendaraan  bermotor  di  terminal TanjungPuri Sintang.
b. Wawancara (Interview), Dalam penelitian  ini  penulis  mengadakan wawancara  atau  interview  dengan orang yang menjadi subjek penelitian.
c. Studi Dokumentasi,
Studi dokumentasi  merupakan  metode pengumpulan  data  untuk  menggali data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Analisis  data  dilakukan  dengan mengorganisasikan  data,  menjabarkannya kedalam  unit-unit,  melakukan  sintesa, menyusun  kedalam  pola,  memilih  data mana yang dianggap penting dan yang akan dipelajari,  serta  membuat  kesimpulan.  Jadi data yang bersifat menyeluruh menyangkut menyangkut Pengelolaan
Pungutan Restribusi  Kendaraan  Angkutan  Umum  di
Terminal  Tanjungpuri  Oleh  Dinas Perhubungan Kabupaten
Sintang, selanjutnya  diuraikan  atau  dipecah- pecah  menjadi  bagian-bagian  atau komponen-komponen  yang  lebih  kecil sehingga komponen-komponen itu dapat  dibandingkan,  diperkirakan  dan diperhitungkan  dan  akhirnya  dapat disimpulkan secara objektif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kecamatan Sintang secara
geografi  terletak  diantara  :  -  00091
Lintang  Utara  -  00021  Lintang  selatan  - 1110211  Bujur  Timur  -  1110361  Bujur Timur. Batas-batas administrasi Kecamatan  Sintang  adalah  :  Sebelah Utara  :  berbatasan  dengan  Kecamatan Binjai  Hulu  dan  Kecamatan  Kelam Permai  ,  Sebelah  Selatan  :  berbatasan dengan  Kecamatan  Sungai  Tebelian, Sebelah  Timur  :  berbatasan  dengan Kecamatan  Dedai,    Sebelah  Barat  :
berbatasan dengan Kecamatan Tempunak Berdasarkan  batas  administrasi tersebut dapat dijelaskan bahwa
kecamatan  Sintang  berada  di  tengah- tengah kabupaten Sintang yang memiliki akses dari seluruh kecamatan baik  yang menuju  ke  luar  kota  maupun  yang menuju  jalur  perhuluan  seperti  jalur jalan  darat  menuju  Kabupaten  Kapuas Hulu. dengan demikian untuk menanamkan  usaha  khususnya  pada bidang  bisnis  perdagangan  sangat strategis  karena  dapat  di  jangkau  dari berbagai kecamatan di sekitarnya.
Keberadaan  terminal  yang  ada di  kota-kota  sebagai  upaya  dalam menertibkan  kendaraan  umum  berupa angkutan umum sehingga memudahkan masyarakat  dalam  menggunakan  jasa- jasa  angkutan  baik  keluar  kota  maupun dalam  kota.  Terminal  umumnya  di tempatkan  di  pasar-pasar  sebagai  pusat perekonomian  masyarakat  agar  dapat dengan mudah diketahui dan dijangkau secara  luas  oleh  masyarakat.  Untuk dapat menjamin ketertiban dalam proses pelayanan jasa angkutan umum tentunya  harus  di  dasarkan  pada pengelolaan  oleh  instansi  pemerintah yaitu Dinas Perhubungan.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Kepala  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Sintang  diperoleh  infromasi bahwa  dalam  proses  pelaksanaan pungutan  di  setiap  terminal  sudah  ada penempatan  personil  atau  petugas  yang setiap  hari  harus  berada  di  terminal. Secara  lebih  jelasnya  dalam  proses penunjukan  pengaturan  disesuaikan dengan  jumlah  personil  pegaai  dan honorer  yang  ada  pada  Bidang Perhubungan  Darat  dan  sesuai  dengan keperluan  pada  terminal.  Khusus  pada terminal pasar Junjung Buih
Tanjungpuri  setiap  harinya  ada  dua orang  yang  bergantian  melaksanakan pemungutan.
Hasil  informasi  yang  dioperoleh dari  wawancara  dengan  Kepala  Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dipaparkan bahwa mekanisme
pungutan  sudah  ada  aturannya  dalam bentuk SOP sehingga bagi setiap petugas harus  dapat  bertanggungjawab  dalam pelaporannya.  Adapun  mekanismenya yaitu  dengan  mengisi  daftar  absen  bagi petugas  dan  pada  saat  setelah  selesai juga menyampaikan hasil dari perolehan pungutan sesuai dengan karcis pungutan yang beredar. Di dalam karcis yang  di  berikan  kepada  sopir  angkutan umum  sudah  ada  nomor  seri  sehingga tidak  dapat  di  manipulasi  dan  sudah  di daftarkan  pada  buku  laporan  setiap bulannya.
Berikutnya  di  kemukakan  juga oleh Kepala Dinas
Perhubungan Kabupaten Sintang bahwa terdapat juga berbagai  permasalahan  di  lapangan yaitu  belum  tertibnya  angkutan  umum masuk  ke  terminal  karena  masih  sering terjadi  juga  kendaraan  angkutan  umum parker  atau  menunggu  penumpang  di luar  terminal.  hal  ini  dijelaskan  juga karena angkutan umum ada yang sistem jemput penumpang di toko-toko sekalian untuk memuat barang belanjaan penumpang. kendala demikian tentunya berdampak pada menurunnya pungutan di  setiap  terminal  karena  sistem pungutan dilakukan setiap kali kendaraan  angkutan  umum  masuk terminal  di  kenakan  biaya  satu  karcis. Proses penghitungan per unit kendaraan angkutan umum dalam setiap hari dapat
beberapa  kali  sesuai  dengan  jumlah masuk  terminal  sehingga  hitungannya disebut satu rit per satu tiket atau karcis.
Selanjutnya  dalam  mekanisme pungutan biaya sebesar dua ribu rupiah langsung diterima oleh petugas terminal dan  di  catat  di  dalam  buku  laporan jumlah  rit  setiap  hari  dan  disampaikan ke  kantor  pada  esok  harinya  sesuai daftar  tugas  yang  telah  di  tunjuk. penggunaan jasa terminal pada dasarnya sangat ramai tidak saja angkutan umum akan tetapi pengguna lainnya juga dapat dikenakan  karena  sifatnya  angkutan. Sedangkan  kendaraan  pribadi  tidak  di ijinkan  untuk  parkir  atau  bongkar  muat di  terminal  karena  kriterianya  bukan angkutan umum penumpang.
Berdasarkan pada hasil wawancara  yang  dapat  terhimpun  dari kepala  Dinas  Perhubungan  dapat  di deskripsikan  bahwa  secara  umum mekanisme  dalam  sistem  pemungutan merupakan aspek penting bagi tercapainya  tertib  bagi  setiap  petugas dalam bekerja. pelaksanaan pemungutan juga  dapat  di  katakana  sebagai  proses pelayanan kepada masyarakat khususnya  untuk  angkutan  umum  agar dapat  di  manfaatkan  oleh  masyarakat sehingga  peran  petugas  menjadi  salah satunya menertibkan kendaraan angkutan umum. Berikutnya dapat di deskripsikan bahwa dalam hal mekanisme  juga  sangat  memungkinkan bagi  setiap  petugas  untuk  memberikan pengabdiannya  pada  masyarakat  dalam hal  menertibkan  kendaraan-kendaraan di  terminal  walaupun  secara  kuantitatif jumlahnya  belum  begitu  banyak  akan
tetapi  dengan  adanya  pelayanan  jasa terminal dapat memberikan kenyamanan  bagi  setiap  masyarakat untuk  memperoleh  jasa  tumpangan angkutan umum secara layak. Angkutan umum  yang  masih  aktif  di  beberapa terminal yaitu angkutan umum luar kota yang secara rutin setiap hari masih terus beroperasi sehingga setiap petugas tetap harus melaksanakan pungutan.
Berdasarkan hasil observasi yang  dilakukan  pada  saat  penelitian terlihat  di  terminal  Pasar  Junjung  Bui setiap hari dan jam kerja terlihat ada dua orang petugas yang menempati ruangan di teras terminal. selain itu dalam proses mekanisme  pungutan  petugas  retribusi mendatangi kendaraan angkutan umum berupa  mini  bus  dan  oplet  pada  saat baru memasuki terminal dan menyerahkan  satu  lembar  karcis  serta menerima  bayaran  sebesar  dua  ribu rupiah.  Setelah  proses  tersebut  petugas mencatat  jumlah  kendaraan  yang  pada hari  itu  masuk  terminal  dengan hitungan karcis retribusinya. Pada karcis retribusi  terdapat  nomor  seri  kafcis sebagai  tanda  bahwa  karcis  tersebut sudah di pergunakan.
Mekanisme  yang  terlihat  juga pada  saat  observasi  lapangan  yaitu sistem  pencatatan  yang  dilakukan selanjutnya  dihimpun  oleh  koordinator terminal  untuk  diserahkan  kepada bendara  pada  Bidang  Perhubungan Darat.  Untuk  menetapkan  individu petugas  yang  sesuai  dengan  jadwalnya penghitungan  akan  dilakukan  dalam setiap  bulan  dan  sistem  pembayaran insentif  pungutan  dilakukan  di  kantor berdasarkan  kehadiran  dalam  bekerja.
Adapun mekanisme pemungutan restribusi  kendaraan  umum  dapat dilihat pada gambar berikut ini : Gambar  1.  Skema  pungutan  retribusi angkutam umum di terminal Tanjungpuri Kecamatan Sintang kabupaten Sintang.
Sumber  :  Data  diolah  dan  dianalisis berdasarkan  hasil  observasi tahun 2019.
Berdasarkan  pada  mekanisme pada gambar tersebut dapatlah dijelaskan  bahwa  mekanisme  kegiatan yang  dilakukan  petugas  retribusi  pada dasarnya  ada  dua  yaitu  memberikan tiket  tanda  pungutan  yang  harus  di bayar  setiap  unit  kendaraan  masuk termina  dan  pencataan  laporan  dalam pembukuan  harian  di  terminal  hasil retribusi  sesuai  dengan  jumlah  tiket yang telah di serahkan. Selain itu terlihat pada  gambar  tersebut  proses  pungutan
Petugas mendatangi Kendaraan dan
Petugas Terminal pemungut retribusi
Petugas Terminal pemungut retribusi menyerahkan tiket bukti retribusi Kendaraan Umum Masuk terminal Petugas Terminal pemungut retribusi mencatat pada buku laporan
penerimaan retribusi
Kendaraan Umum Keluar terminal
dapat  dikatakan  sederhana  hal  ini  agar proses  pungutan  tidak  menghambat setiap kendaraan umum untuk secepatnya  beroperasi  namun  demikian proses  pencataan  sebagai  laporan keuangannya  wajib  di  catat  sebagai pertanggunjawaban petugas sesuai piket pada hari tersebut.
Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Sintang diperoleh  informasi  bahwa  setiap  jenis kegiatan
apapun yang menjadi kewenangan  pada  Dinas  Perhubungan memiliki  mekanisme  pengawasan  dari setiap  kepala  bidang  dan  langsung  dari kepala Dinas. Pengawasan yang dilakukan  bertujuan  untuk  menjaga kinerja dan akuntabilitas setiap pegawai yang  ada  dilapangan maupun  di  kantor yang
berhubungan dengan administrasinya.
Selanjutnya  dipaparkan  juga bahwa  peran  pengawasan  dari  kepala Bidang  akan  di  sampaikan  kepada Kepala Dinas dalam rapat-rapat koordinasi  dan  pelaporan  sehingga sangat  kecil  kemungkinan  bagi  setiap bidang
melalaikan tugas pengawasannya.  Adapun  ketegasan terhadap  kelalaian  dalam  pengawasan akan  di  berikan  kepada  setiap  kepala Bidang  sesuai  dengan  ranah  yang  di lakukan jika dipandang perlu
sehubungan  dengan  tugas  yang  di kerjakan. Berdasarkan pada
hasil wawancara  yang  telah  terhimpun  dari Kepala  Dinas  Perhubungan  dapat  di deskripsikan  bahwa  secara  normatif peran  setiap  pimpinan  menjadi  unsur
utama  dalam  mengawasi  pelaksanaan kerja dan juga terdapat peran koordinasi yang  tidak  boleh  di  kesampingkan  agar setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan  akan selalu sama dan seimbang dengan aspek administrasinya.  Peran  Kepala  Dinas dalam hirarki pengawasan yaitu sebagai pengambil kebijakan dan keputusan jika dalam  koordinasi  dan  rapat  evaluasi terdapat  adanya  permasalahan  yang mendesak untuk segera di tindaklanjuti.
Berikutnya  di  paparkan  juga oleh  Kepala  Bidang  Perhubungan  Darat bahwa  untuk  pelaksanaan  pungutan retribusi  selalu  mendapat  pengawasan dari  Kepala  Bidang  dalam  bentuk pemantauan  laporan  yang  disampaikan kepada  kepala  seksi.  Pengawasan langsung  dilaksanakan  oleh  setiap koordinator  pada  terminal  masing- masing  sesuai  dengan  penempatannya. Secara  khsusus  pengawasan  langsung dari  kepala  bidang  memang  tidak dilakukan akan tetapi koordinasi anatara kepala  seksi  dalam  menyampaikan laporan  bulanan  menjadi  bahan  telaah kepala bidang dalam menindak lanjutinya.
Berikutnya  hasil  wawancara Kepala  Bidang  diperoleh  informasi bahwa  terdapat  adanya  pengawasan ekternal  dalam  setiap  administrasi  di instansi  khusunys  pada  setiap  bidang. pengawasan  tersebut  dilakukan  oleh Inspektorat  dalam  rangka  melihat adanya tertib administrasi sesuai dengan kriteria  pemerintah  dan  sesuai  dengan program perencanaan kerja. Oleh karena adanya  pengawasan  demikian  maka kepala  bidang  lebih  mengarahkan  pada pengawasan  administrasi  sedangkan
teknisnya pada kepala
seksi penganalisaan dan operasional terminal. Berdasarkan pada
hasil informasi  yang  terhimpun  dari  Kepala Bidang  perhubungan  Darat  dapatlah  di deskripsikan  bahwa  peran  pengawasan berlaku  secara  tersistematis  dalam beberapa bentuk yaitu bentuk pengawasan  langsung  dilakukan  pada unit  kepala  seksi.  kepala  sesksi selanjutnya menyampaikan seluruh laporan  dalam  setiap  analisis  kepada kepala  bidang  dan  dalam  sistem pelaporan  yang  sudah  mengacu  pada standar  pelaporan  keuangan  bidang masing-masing.
Sedangkan  pengawasan  secara teknis yang berupa pengawasan langsung  telah  ditempatkan  petugas pelaksana teknis pungutan yang mengkoordinir  pada  setiap  terminal sehingga  kehadiran  petugas  pemungut retribusi  dapat  di  awasi  secara menyeluruh  setiap  waktu  jam  kerja. Pengawasan  dengan  demikian  lebih mengacu pada pola sistematisasi melalui dua  cara  pendekatan  yaitu  pengawasan teknis  langsung  dilapangan  dan  juga melalui  laporan-laporan  baik  keuangan dan juga kehadiran kerja.
Berdasarkan hasil observasi lapangan  yang  dilakukan  pada  saat penelitian di terminal pasar Junjung Bui Kecamatan  sintang  terlihat  setiap harinya  ada  unsur  koordinator  yang mengawasi  secara  langsung.  Selain pengawasan melalui sistem pemantauan tersebut sistem administrasi juga menjadi media pengawasan yaitu dalam bentuk  absensi  yang  harus  di  isi  oleh petugas pada saat diterminal. Kehadiran
selain  memberikan  pencatatan  juga mencantumkan  nama  dan  tanda  tangan sehingga  jika  terjadi  kekeliruan  dalam pembukuan dan laporan dapat ditelusuri siapa saja yang bertugas pada saat itu.
Pola  pengendalian  bagi  setiap petugas  yang  sudah  di  jalankan  dapat dikatakan  cukup  baik  dan  dapat mengurangi  adanya  pungutan  liar  baik yang  dilakukan  aparatur  atau  oknum lainnya  yang  mengambil  keuntungan pribadi.  Sedangklan  untuk  pengawasan tingkat masyarakat juga dapat dikatakan berjalan  karena  aktivitas  masyarakat  di terminal  setiap  harinya  relatif  ramai sehingga dapat saja menjadi bagian dari pengawasan yang tidak langsung.
Mengacu pada hasil-hasil observasi yang telah terhimpun tersebut khususnya  dalam  konteks  pengawasan kehadiran  dan  juga  kewenangan  dalam mengambil  pungutan  retribusi  sudah baik  dan  berjalan  efektif.  Pengawasan sebagai  bagian  dari  kontrol  pada  setiap kegiatan pemerintah tentunya juga akan bermanfaat  bagi  masyarakat  yang menggunakan  jasa  terminal  karena pungutan umumnya  untuk kepentingan pembangunan  sehingga  manfaat  dari pungutan  dapat  dirasakan  masyarakat secara  langsung  berupa  perbaikan fasilitas dan pengaturan terminal.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini dapatlah disimpulkan beberapa aspek yaitu : 1. Mekanisme Pungutan Retribusi Kendaraan  Angkutan  Umum  di Terminal Tanjungpuri dilakukan
secara  sederhana  dan  dinamis  oleh setiap  petugas,  jangkauan  pungutan belum  sepenuhnya  dilakukan  untuk kendaraan  angkutan  umum  dan barang di luar terminal.
2. Sistem Pengawasan Pungutan Retribusi Kendaraan Angkutan Umum  di  Terminal  Tanjungpuri dilakukan setiap hari melalui pengawasan langsung dan
pengawasan laporan pembukuan. Saran Penelitian yaitu :
1. Diharapakan  Mekanisme  Pungutan
Retribusi
Kendaraan Angkutan Umum di Terminal Tanjungpuri tetap ditingkatkan  untuk  setiap  kendaraan yang  tidak  masuk  terminal  namun melakukan  aktivitas  bongkar  muat dan  menurunkan  penumpang  di  luar terminal agar tetap dikenakan retribusi.
2. Diharapkan  Pengawasan  Pungutan Retribusi Kendaraan
Angkutan Umum di Terminal Tanjungpuri tetap di pertahankan karena sudah dilakukan secara berjenjang.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Anggraini,  AM.  Tri.  2002. Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  Per  se  atau  Rule  of Reason . Universitas Indonesia, Jakarta.
Gie, The Liang. 2007, Analisis Administrasi Dan Manajemen , Gramedia, Jakarta.
Hanif  Nurcholis. 2007.  T eori dan Praktik Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah . Grasindo. Jakarta.
Moleong    J.    Lexy.  2005. Metodologi Penelitian  Kualitatif ,  Bandung  :  PT.
Remaja Rosdakarya.
Mardalis.  2003. Metode  Penelitian  Suatu Pendekatan . Jakarta : Rineka Cipta. Nasir, M. 1988. Metode Penelitian , Jakarta: Ghalia.
Pandiangan.Liberti. 2007. Modernisasi dan Reformasi  Pelayanan  Perpajakan . Jakarta : PT Elek Media. Poerwadarminta, WJS. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta : Balai Pustaka.
Rahman,  Herlina.  2005. Pendapatan  Asli Daerah . Jakarta : Arifgosita. Suparno.  2003. Penilaian  Kinerja  Dan Pengembangan
Karyawan.
Yogyakarta : BPFE.
Widodo M.S, Joko. 2002. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja . Malang : BayuMedia.
Yani, Mulia. 2000. Mekanisme dan Strategi Pelayanan Birokrasi . Jakarta : Bumi Aksara

## Undang-Undang dan Peraturan Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan daerah kabupaten Sintang Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Peraturan  Bupati  Sintang  Nomor  124 tahun  2016  Tentang  Susunan  dan Tata  Kerja  Dinas  Perhubungan Kabupaten Sintang