This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pembangunan Desa di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
Jusman* Administrasi Publik, Universitas Handayani Makassar, Makassar
90232 jusman@handayani.ac.id * Corresponding author

## Abd Rahman
Administrasi Publik,Universitas
Handayani Makassar, Makassar 90232 rahman@handayani.ac.id

## Nasrullah
Sistem Informasi, Universitas Handayani Makassar, Makassar 90232 nasrullah@handayani.ac.id

## Abdul Mahsyar
Administrasi Publik, Universitas Handayani Makassar, Makassar 90232 abdulmahsyar@unismuh.ac.id
Abstrak —Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  rendahnya partisipasi  masyarakat  terhadap  pembangunan  dalam penyusunan  anggaran  pembangunan  desa  di  Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba hal tersebut dikarenakan pemerintah  desa  yang  ada  kurang  melibatkan  atau memberikan informasi kepada masyarakat setiap kegiatan atau  rapat  dalam  penyusunan  anggaran  pembangunan desa.  Oleh  karena  itu  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  tingkat  partisipasi  masyarakat  dilihat  dari indikator  partisipasi  yakni  partisipasi  masyarakat  dalam bentuk  tenaga,  partisipasi  masyarakat  dalam  bentuk pikiran,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  bentuk  waktu. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara  secara  mendalam  dan  dianalisis  secara deskriftif  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran  pembangunan  Desa  di  Kecamatan  Kindang Kabupaten Bulukumba berada pada kategori Belum Baik. Olehnya  itu  pemerintah  desa  terlibat  aktif  dalam memberikan informasi  kepada masyarakat  secara transparan,  sehingga  masyarakat  mempunyai  kesadaran untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  penyusunan  anggaran pembangunan  desa  untuk  mencapai  pembangunan  yang lebih.
Kata Kunci —Partisipasi masyarakat, Penyusunan anggaran,  Anggaran  pembangunan,  Pembangunan  desa, Kecamatan kindang

## I. P ENDAHULUAN
Isu  sentral  yang  berkembang  dewasa  ini  di Kecamatan  Kindang  Kabupaten  Bulukumba  terkait dengan partisipasi masyarakat terutama dalam keterlibatan  dalam  pembangunan  di  desa  baik  itu  secara umum maupun dalam penyusunan anggaran pembangunan  desa  terlihat  kurang  di  akomodasikannya
atau  tidak  dilibatkannya  masyarakat  dalam  setiap penyusunan anggaran pembangunan desa, serta kurangnya  respon  dan  tidak  maksimalnya  informasi pemerintah  yang  disampaikan  kepada  masyarakat sehingga  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  dalam pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  yang  diambil dalam  rapat  penyusunan  anggaran  pembangunan  desa sehingga  keputusan  yang  diambil  oleh  pemerintah  desa kurang  transparansi  dan  tidak  sesuai  dengan  keinginan masyarakat  sebagai  objek  sekaligus  subjek  dalam pembangunan.
Transparansi  bermakna  tersedianya  informasi yang  cukup,  akurat,  dan  tepat  waktu  tentang  kebijakan publik,  dan  proses  pembentukannya.  Informasi  adalah suatu  kebutuhan  penting  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam pengelolaan pengelolaan keuangan daerah. Dengan ketersediaan  informasi,  masyarakat  dapat  sekaligus mengawasi  sehingga  kebijakan  publik  yang  muncul  bisa memberikan  hasil  optimal  bagi  masyarakat,  serta mencegah  terjadinya  kecurangan  dan  manipulasi  yang akan  menguntungkan  salah  satu  kelompok  masyarakat (Putra,  2017).  Selanjutnya  (Sangki  et  al.,  2017) mengatakan bawha transparansi anggaran adalah informasi  terkait  perencanaan  penganggaran  merupakan hak  setiap  masyarakat.  hak  masyarakat  yang  terkait penganggaran  yaitu  hak  untuk  mengetahui,Hak  untuk mengamati dan  menghadiri pertemuan publik,  hak untuk mengemukakan  pendapat,  hak  untuk  memperoleh dokumen publik,hak untuk diberi informasi.
Menurut  Nordiawan  dalam  (Anwar  &  Jatmiko, 2012) mendefinisikan Transparansi memberikan informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Mardiasmo
dalam (Gunawan,
2016)
menyebutkan  bahwa  transparansi  adalah  keterbukaan pemerintah  dalam  memberikan  informasi  yang  terkait dengan aktifitas pengelolaan  sumber daya  publik  kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.
Olehnya itu transpransi sangatlah penting dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan anggaran  pembangunan  di  desa,  dengan  keterbukaan informasi masyarakat  dapat  sekaligus melakukan pengawasan  sehingga  kebijakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah desa bisa memberikan hasil yang optimal dan mencegah  terjadinya  konflik  yang  dapat  menguntungkan pihak kelompok lain.
Kecenderungan  tersebut,  pada  dasarnya  dapat diidentifikasi  bahwa  pemerintah  kurang  transparansi dalam melibatkan masyarakat  dalam  penyusunan anggaran  pembangunan  desa  sehingga  komunikasi  dan partisipasi  tidak  sesuai  dengan  keinginan  pemerintah maupun masyarakat.
Diasumsikan  pula  bahwa  masih  rendahnya partisipasi  masyarakat  di  dalam  penyusunan  anggaran pembangunan  desa  disebabkan  karena  pemerintah  dalam arti  pemerintahan  desa  kurang  transparan,  tidak  jelas dalam  mengambil  kebijakan,  tidak  adanya  akuntabilitas dan  informasi  yang  kurang  mendukung  sehingga  dalam pelaksanaan  penyusunan  anggaran  pembangunan  desa tidak  sesuai  dengan  apa  yang  di  cita-citakan  oleh pembangunan  nasional  secara  umum  serta  terkhusus untuk  pemerintah  daerah  dilingkup  Kecamatan  Kindang Kabupaten Bulukumba.
Melihat  dari  fungsi  dan  manfaat,  partisipasi dipandang  sebagai  hak  masyarakat  untuk  ikut  serta mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah daerah. Hal  ini sejalan dengan apa dipaparkan oleh  Kenneth Lee dan Anne Mills dalam (Adeliya, 2017)  bahwa partisipasi berperan  untuk  menampilkan  keseimbangan  kekuasaan antara  masyarakat  dan  pemerintah  sehingga  kepentingan dan  pengetahuan  masyarakat  akan  masuk  dalam  agenda pemerintahan.
Permasalahan  yang  lain  juga  disebabkan  karena respon masyarakat dalam melihat permasalahan yang ada di  desa  tidak  secara  keseluruhan  masyarakat  mengetahui hal tersebut, sehingga disini diperlukan peran pemerintah desa  dalam  memberikan  pembinaan  dan  kesadaran kepada  masyarakat  bahwa  partisipasi  sangat  penting dalam  meningkatkan  pembangunan  di  desa  terutama keterlibatan  dalam  penyusunan  anggaran  pembangunan desa, secara  jelas  bahwa partisipasi  sangat penting untuk mendukung roda pemerintahan.
Partisipasi menurut Arnstein dalam (Sulistyowati  &  Dibyorin,  2013)  adalah  bagaimana masyarakat  dapat  terlibat  dalam  perubahan  sosial  yang memungkinkan  mereka  mendapatkan  bagian  keuntungan dari  kelompok  yang  berpengaruh..Selanjutnya  UNDP dalam  (Muhiddin,  2013)  mengartikan  partisipasi  sebagai karakteristik  pelaksanaan good  governance adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung  maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
Dari  penjelasan  diatas  mengingat  penerapan konsep  patisipasi  masyarakat  sangat  penting  dalam penyusunan  anggaran  pembangunan  desa  maka  secara stuktur  birokrasi  pemerintahan,  pemerintah  desa  harus secara  aktif  melakukan  pendekatan  kepada  masyarakat bahwa  keterlibatan  dalam  membantu  pemerintah  baik secara  pikiran,  tenaga,  dan  waktu  kemudian  di  sisi  lain masyarakat  dapat  masuk  dalam  proses  pengambilan kebijakan  publik  bila  ruang  untuk  partisipasi  telah disediakan oleh perangkat hukum.
Partisipasi  masyarakat  bukan  sekedar  mengikut setakan  masyarakat  dalam  proses  pembangunan.  Namun lebih  dari  itu  msyarakat  juga  harus  terlibat  aktif mengetahui  apa-apa  saja  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  menunjang  kehidupan  masyarakat termasuk  dalam  persoalan  peningkatan  pendapatan perekonomian  dan  kesejahteraan.  Partisipasi  itu  sendiri sangat  menuntut  adanya  keterbukaan  karena  tanpa keterbukaan  atau  transparansi  pemerintah  tidak  mungkin akan mendapatkan peran serta msyarakat dalam kegiatan pemeritahan  terutama  dalam  penyusunan  anggaran pembangunan desa.
Pada prinsipnya partisipasi masyarakat memiliki banyak  bentuk,  mulai  dari  keterlibatan  langsung masyarakat  dalam  program  pemerintahan  maupun  yang sifatnya tidak langsung, seperti sumbangan Dana, tenaga, pikiran,  maupun  pendapat  dalam  pembuatan  kebijakan pemerintah.  namun  demikian,  masih  sering  ditermukan kadar partisipasi sering kali ditentukan secara masif yakni dari  banyaknya  individu  yang  dilibatkan.  Padahal partisipasi  masyarakat  pada  hakikatnya  akan  berkaitan dengan  akses  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi. Hingga  saat  ini  partisipasi  masyarakat  masih  belum menjadi  kegiatan  tetap  dan  lembaga  khususnya  dalam pembuatan  keputusan.  Sejauh  ini,  partisipasi  masyarakat masih  terbatas  pada  keikutsertaan  dalam  pelaksanaan program-program  atau  kegiatan  pemerintah,  padahal partisipasi  masyarakat  tidak  hanya  diperlukan  pada  saat pelaksanaan  tetapi  juga  mulai  tahap  perencanaan pengambilan  keputusan.  Olehnya  itu  partisipasi  menjadi bagian yang penting dalam menjembatani pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
Cohen  &  Uphoff  dalam  (Sagita,  2016) mendefinisikan  partisipasi  merupakan  bentuk  kepedulian masyarakat    untuk  mengambil  bagian  atau  peran  dalam pembangunan.  Partisipasi  masyarakat  berwujud  dalam berbagai  bentuk  diantaranya  menyampaikan  pernyataan dan tanggapan tentang pelaksanaan atau hasil pembangunaan  yang  dirasakan,  menyumbangkan  tenaga, waktu,  memberikan  masukan  berupa  ide,  gagasan, pemikiran  tentang  model  atau  rencana  pembangunan yang  harus  dilakukan,  atau  bahkan    turut  serta menyumbangklan  materi  atau  ikut  menanggung  biaya agar pembangunan terlaksana sesuai tujuan dan harapan.
Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat  yang  sejahtera.  Sehingga  posisi  masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah. Pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya jika
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
selalu  meninggalkan  masyarakat.  Pembangunan  akan dinilai  berhasil  jika  pembangunan  tersebut  membawa sebuah  perubahan  kesejahteraan  dalam  masyarakat. Sehingga pembangunan merupakan proses tawar menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah.  Oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat  mempengaruhi  keberhasilan  proses  pembangunan itu sendiri.
Berangkat  pada  permasalahan  maka  partisipasi masyarakat  sangat  penting  dalam  meningkatkan  roda pemerintahan di desa terutama di kecamatan kindang, hal ini juga berlaku pada penyusunan anggaran pembangunan desa  karena  hal  tersebut  merupakan  dasar  yang  sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat demi terciptanya transparansi  anggaran  pembangunan  di  setiap  desa  yang ada di kecamatan kindang kabupaten bulukumba. Namun pada  permasalahan  kompleks  yang  terjadi  keterlibatan masyarakat  dalam  membantu  pemerintah  belum  terlihat secara  signifikan  dalam  membantu  pemerintah  desa  di Kecamatan  Kindang,  hal  tersebut  dipengaruhi  karena kualitas pendidikan masyarakat masih rendah serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

## II. S TUDI P USTAKA

## A. Konsep Partisipasi
Partisipasi  dapat  dipahami  dalam  dua  hal  yaitu: pertama,  partisipasi  merupakan  sebuah  alat,  dimana partisipasi dilihat sebagai sebuah teknik untuk mambantu memajukan  program  desa  atau  disebut  pembangunan partisipasi.  Kedua,  partisipasi  sebagai  sebuah  tujuan  itu sendiri  yang  dapat  dinyatakan  sebagai  pemberdayaan rakyat  yang  dipandang  dari  segi  perolehan  keahlian, pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk mengambil  tanggung  jawab  yang  lebih  besar  untuk membangun.(ato mau, 2015)
Selanjutnya  UNDP  mengartikan  partisipasi dalam   (Kartika, 2012)  sebagai karakteristik pelaksanaan good  governance  adalah  keterlibatan  masyarakat  dalam pembentukan  keputusan,  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  melalui  lembaga  perwakilan  yang  dapat menyalurkan  aspirasinya.  Partisipasi  tersebut  dibangun atas  dasar  kebebasan  bersosialisasi  dan  berbicara  serta berpartisipasi secara konstruktif.
Partisipasi  masyarakat  kunci  sukses  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  karena  dalam  partisipasi yaitu  menyangkut  tentang  aspek  pengawasan  dan aspirasi.  Menyadari  pentingnya  aspirasi  masyarakat, maka  diperlukan  langkah  strategis  agar  partisipasi masyarakat  bisa  berjalan  secara  kondusif.  Salah  satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran dari  lembaga  institusi  lokal  non  pemerintahan  seperti Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  media  masa, organisasi kemasyarakatan dan partai politik.(Arvitaningrum & Taman, 2019)
Siagian dalam (Sagita, 2016) berpendapat bahwa partisipasi  itu  ada  yang  bersifat  aktif  dan  ada  juga partisipasi  yang  bersifat  pasif.  Partisipasi  yang  bersifat pasif  berarti  bahwa  dalam  sikap,  perilaku  dan
tindakannya tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan
terhambatnya suatu kegiatan pembangunan.
Sumarto  dalam  (Latif  et  al.,  2020)  partisipasi merupakan  suatu  proses  yang  memungkinkan  adanya interaksi  yang  lebih  baik  antar stakholders sehingga kesepakatan-kesepakatan  dan  tindakan  yang  bersifat inovatif  lebih  mungkin  tercipta  dalam  proses  deliberatif, dimana ruang untuk  mendengarkan, belajar, reflektsi dan memulai suatu aksi bersama bisa terjadi.
Jadi  sebagai  kesimpulan  partisipasi  merupakan keterlibatan seseorang dalam melaksankan tanggungjawab  dalam  melaksanakan  tugas  dalam mencapai tujuan pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat, dan partisipasi juga mendorong masyarakat  dan  pemerintah  dalam  melakukan  kerjasama yang kolektif dalam meningkatkan pembangunan.

## B. Konsep Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  menurut  Isbandi  dalam (Kartika,  2012)  adalah  keikutsertaan  masyarakat  dalam proses  pengidentifikasian  masalah  dan  potensi  yang  ada di  masyarakat,  pemilihan  dan  pengambilan  keputusan tentang  alternatif  solusi  untuk  menangani  masalah, pelaksanaan  upaya  mengatasi  masalah,  dan  keterlibatan masyarakat  dalam  proses  mengevaluasi  perubahan  yang terjadi. Selanjutnya partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk  keterlibatan  anggota  masyarakat  dalam  seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.(Agustin, 2015)
Partisipasi  masyarakat  merupakan  prakarsa  dan swadaya  gotong  royong  yang  merupakan  ciri  khas  dari kepribadian  bangsa  Indonesia.  Prakarsa  yang  berarti kemauan,  kehendak  atas  hasrat,  sedang  swadaya  gotong royong yang berarti kemampuan, kekeluargaan, sehingga perlu diorganisasi. (Herman, 2019)
Menurut Conyers dalam (Sagita, 2016) mendefinisikan  partisipasi  masyarakat  sangat  penting dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Terdapat  tiga  alasan mengapa  partisipasi  masyarakat  diperlukan,  yakni,. Masyarakat merupakan sumber informasi yang memberikan  gambaran  tentang  kondisi  dan  kebutuhan daerah  setempat,  masyarakat  akan  lebih  percaya  kepada program  kegiatan  pembangunan  bilamana  mereka dilibatkan  dalam  perencanaan,  serta  memiliki  tanggung jawab dan kepedulian untuk menyukseskan pelaksanaannya  karena  adanya  rasa  memiliki  terhadap program  dan  kegiatan  tersebut,  Keterlibatan  masyarakat sebagai  bentuk  terlaksananya  hak  demokrasi  untuk  turut serta menentukan dan memantau terlaksananya pembangunan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  adalah keterlibatan  secara  aktif  dalam  melakukan  kegiatan secara  berkala  dalam  membantu  pemerintah  dalam pembangunan  demi  terwujudnya  masyarakat  yang sejahtera.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY

## C. Konsep Anggaran Pembangunan Desa
Raghunandan,  et  al.  dalam  (Dewi,  Nyoman Purnamita,  2014)  Anggaran  adalah  rencana  yang  ditulis berisi  kegiatan  dalam  organisasi  dimana  dinyatakan dengan cara kuantitatif serta digunakan pada satuan uang dalam  periode  tertentu.  Umumnya  pada  suatu  anggaran hubungan  antar  individu  memiliki  peranan  penting, terdapat  beberapa  perilaku  yang  timbul  dari  adanya anggaran  tersebut,  diantaranya  perilaku  positif  dan perilaku negatif.
Selanjutnya  (Zakiyah  et  al.,  2020)  Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari  pemegang  manajemen  desa  untuk  memberikan informasi  tentang  segala  aktivitas  dan  kegiatan  desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa  dan  pelaksanaan  berupa  rencana-rencana  program yang  dibiayai  dengan  uang  desa.  Dalam  APBDes  berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa
Anggaran  sangat  penting  dalam  meningkatkan pembangunan  yang  ada  di  desa,  dengan  adanya pembangunan  desa yang maksimal maka  dapat menciptakan tata kelola yang baik di desa tersebut. Kaho dalam  (Daud,  2019)  mengatakan  bahwa  ada  empat  hal yang  paling  penting  dalam  partisipasi  masyarakat terhadap  proses  pelaksanaan  pembangunan,  yaitu: Pertama,  partisipasi  dalam  keputusan  atau  perencanaan. Kedua, partisipasi pelaksanaan.  Ketiga, partisipasi  dalam memanfaatkan hasil. Keempat, partisipasi dalam mengevaluasi.  Selain  dari  anggaran  desa,  peran  dari masyarakat juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan pembangunan di desa.
Selanjutnya  (Wijayanto,  2015)  mengemukakan beberapa  alasan  pentingnya  anggaran  sektor  publik adalah  Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan  pembangunan  sosial  ekonomi,  menjamin kesinambungan,  dan  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat, Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan  sumber  daya  dan  pilihan,  Anggaran diperlukan  untuk  meyakinkan  bahwa  pemerintah  telah bertanggung jawab terhadap rakyat.
Menurut  Anthony  dan  Govindaraja    dalam  (Al Qadari  et  al.,  2018)  hasil  penyusunan  anggaran  berbasis partisipasi  dianggap  sebagai  pertukaran  informasi  yang efektif. Pembuat anggaran  mempunyai pemahaman  yang lebih  jelas  mengenai  pekerjan  manajer  melalui  interaksi dengan  atasan  selama  fase  peninjauan  dan  persetujuan. Dengan  demikian  para  manajer  yang  dilibatkan  secara langsung  dalam  proses  penyusunan  anggaran  akan termotivasi untuk dapat berperilaku sebaik mungkin demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
Jadi  sebagai  kesimpulan  bahwa  anggaran pembangunan  desa  sangat  penting  dalam  proses pembangunan  di  daerah  yang  mampu  menunjang keberhasilan pembangunan secara berkelanjutan, disamping  penyusunan  anggaran  pembangunan  desa merupakan  dasar  yang  penting  untuk  dilakukan  oleh pemerintah desa sebagai bentuk awal dalam perencanaan untuk jangka waktu pembangunan.

## III. METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif. Dengan pendekatan melalui penelitian deskriptif kualitatif  berusaha  untuk  mengambarkan  permasalahan yang ada kaitannya dengan partisipasi  masyarakat dalam penyusunan  anggaran  pembangunan  desa  di  Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dan kemudian menganalisa masalah khususnya terkait respon pemerintah desa  melalui  indikator  partisipasi  masyarakat dalam  bentuk  tenaga,  partisipasi  dalam  bentuk  pikiran dan  partisipasi  dalam  bentuk  waktu  hingga  sampai  pada suatu  kesimpulan  yang  absolut.  Jenis  data  yang dikumpulkan  merupakan  data  primer  dan  data  sekunder. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata atau ucapan lisan dan perilku manusia (Creswell, 2015).

## IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga
Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan  masyarakat  digunakan  secara  umum  dan luas. Partisipasi adalah sebuah konsep sentral dan prinsip dasar  dari  pengembangan  masyarakat,  pembangunan yang  efektif  membutuhkan  keterlibatan  partisipasi  awal dan  nyata  di  semua  pihak  pemangku  kepentingan  dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa  bahwa  partisipasi  mereka  penting,  mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat.
Partisipasi  masyarakat  sangat  berperan  penting dalam  kesuksesan  pembangunan  namun  dalam  proses yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  untuk mewujudkan hal tersebut berbeda bentuk partisipasi yang diberikan  untuk  melancarkan  pembangunan,  namun masyarakat  yang  umumnya  terdapat  didaerah  yang umumnya petani masih kental dengan kegotong royongan sehingga  dapat  memperlancar  pembangunan  di  daerah masing-masing.
Hasil  Kutipan  wawancara  dapat  dilihat  pada informan A, selaku pemerintah desa dapat dilihat:
“bahwa  partisipasi  masyarakat  menurut  pendapat saya  sangat  dibutuhkan  karena  ini  menyangkut pemberdayaan  masyarakat,  mengenai  penyampaian informasi  biasanya  melalui  tempat  sarana  ibadah, sekolah  serta  melalui  rapat  sebelumnya  yang diadakan  di  desa,  dan  mengenai  kurangnya partisipasi  masyarakat  sangat  disayangkan  karena biasanya yang saya ketahui bahwa tingkat kesejahteraan  masyarakat  di  desa  kami  sangat rendah  dan  ini  mempengaruhi  ketidak  hadiran masyarakat  dalam  ikut  berpartisipasi  dikarenakan sibuk pada pekerjaan untuk kebutuhannya.
Hasil  Kutipan wawancara Informan  A diketahui bahwa  partisipasi  masyarakat  masih  kurang  baik  karena masyarakat  masih  sibuk  dalam  pekerjaan  untuk  mencari nafkah  keluarga, jadi  waktu  untuk meluangkan berpartisipasi dalam bentuk tenaga seperti gotong royong tidak  dapat  diikuti  karena  tingkat  kesejahteraan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
masyarakat  masih  rendah  sehingga  masyarakat  lebih dahulukan pekerjaannya.
Seperti  halnya  yang  dikatakan  oleh  Informan  B selaku tokoh masyarakat yakni :
“bahwa menurut pendapat saya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pembangunan  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Kindang masih kurang maksimal, alasannya karena pemerintah  tidak  transparansi  kepada  masyarakat mengenai rapat atau kegiatan tersebut, dan mengenai bentuk  partisipasi  yang  sering  kami  berikan  kepada pemerintah  adalah  gotong  royong  karena  kami sebagai  masyarakat  petani  dan  tingkat  pendidikan yang  rendah  cuma  bisa  berpartisipasi  dalam  bentuk tenaga  karena  disamping  kami  sibuk  di  pekerjaan untuk menghidupi keluarga”.
Hasil  wawancara  dengan  Informan  B  dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan  anggaran  pembangunan  desa  masih  kurang maksimal,  karena  pemerintah  tidak  transparansi  kepada masyarakat  dalam  penyusunan  anggaran  pembangunan desa.  hasil  pengamatan  peneliti  di  lapangan  dapat diketahui  bahwa  bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam bentuk  tenaga  menggambarkan  bahwa  masyarakat perdesaan lebih memilih untuk berkontribusi menyumbangkan  tenaga  dibandingkan  dengan  bentuk partisipasi  lainnya.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa partisipasi  masyarakat  tidak  dapat  dipisahkan  dari kemampuan  ekonominya.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa masyarakat perdesaan cenderung untuk berpartisipasi dalam bentuk menyumbang tenaga dibandingkan dengan bentuk-bentuk lainnya. kemudian partisipasi masyarakat dalam penyusunan  anggaran  pembangunan  desa  masyarakat lebih  cenderung  melakukan  kerjasama  dalam  bentuk gotong-royong  dalam  membantu  pemerintah  dalam menyelesaikan proses pembangunan yang ada, disamping itu  karena  keterbatasan  waktu  yang  dimiliki  oleh masyarakat  dalam  melakukan  aktivitas  dengan  waktu tertentu,  jadi  hal  itu  menjadi  faktor  utama  masyarakat lebih  memilh  melakukan  bentuk partisipasi tenaga untuk membantu pemerintah dalam pembangunan

## B. Partisipasi Masyarakat dalam bentuk Pikiran
Partisipasi  masyarakat  dalam  otonomi  desa berupa  subtansi  nyata  dari  kemampuan  masyarakat setempat untuk mengakses potensi sumber daya yang ada di  lingkungannya.  Sehingga  potensi  sumber  daya  yang sangat  melimpah  ruah  itu  bisa  dijadikan  nilai  tambahan bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di  desa-desa bersangkutan.
Kenyataan  partisipasi  masyarakat  desa  yang dianggap  kunci  keberhasilan  pembangunan  otonomi daerah  justru  hanya  merupakan  partisipasi manipulatif. Artinya  masyarakat  desa  tidak  diberikan  kesempatan yang cukup untuk melibatkan diri dalam pembangunan di desanya.  Bahkan  banyak  objek  pembangunan  pedesaan yang  masih  dilakukan  secara  sepihak  dari  atas  ( Top- Down ).  Sehingga  sasaran  pembangunan  tidak  sesuai
dengan  aspirasi  dan  harapan  masyarakat  setempat. Partisipasi  buah  pikiran  lebih  merupakan  partisipasi berupa  sumbangan  ide,  pendapat  atau  buah  pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar  pelaksanaan  program  dan  juga  untuk mewujudkannya  dengan  memberikan  pengalaman  dan pengetahuan  guna  mengembangkan  kegiatan  yang diikutinya.
hasil  wawancara  yang  dikatakan  oleh  Informan C selaku tokoh pemuda bahwa :
“Saya  selaku  tokoh  pemuda  yang  mewakili masyarakat mendukung adanya penyusunan anggaran pembangunan desa akan tetapi berdasarkan latar belakang kami sebagai masyarakat tingkat pendidikan kami masih rendah dan tidak tahu apa  yang  akan  disampaikan  kepada  pemerintah sehingga  saya  enggan  untuk  menghadiri  rapat penyusunan  anggaran  pembangunan  desa,  karena saya  kami  malu  untuk  hadir  dan  berpartisipasi  jadi saya  Cuma  bisa  berpartisipasi  dalam  bentuk  tenaga saja”.
Hasil  wawancara  dengan  Informan  C  diketahui bahwa  bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan anggaran  pembangunan  desa  masih  rendah,  karena masyarakat  terkendala  pada  tingkat  pendidikan  sehingga untuk menyampaikan ide tidak disampaikan.
Seperti  halnya  yang  dikatakan  oleh  Informan  D selaku tokoh agama yakni :
“bahwa  mengenai  partisipasi  masyarakat  dalam penyusunan  anggaran  pembangunan  desa  dalam bentuk  pikiran  saya  selaku  tokoh  agama  yang mewakili  masyarakat  di  desa  kami  adalah  masih kurang  maksimal,  karena  dari  10  desa  yang  ada  di Kecamatan  Kindang  dari  berbagai  kalangan  seperti tokoh  pemuda,  tokoh  agama  ini  biasanya  yang  turut berpartisipasi dalam bentuk pikiran tingkat pendidikan  mereka  berbeda-beda,  jadi  dalam penyampaian  ide-ide  dari  perwakilan  desa  lain  tidak disampaikan”.
Kutipan  wawancara  dengan  Informan  D diketahui  bahwa  dalam  bentuk  partisipasi  pikiran  dalam penyusunan  anggaran  pembangunan  desa  di  Kecamatan Kindang  tidak  maksimal  karena  masyarakat  pada umumnya  yang    tingkat  pendidikan  masih  rendah.  hasil pengamatan  peneliti  dilapangan  dapat  diketahui  bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran  pembangunan  desa  di  Kecamatan  Kindang masih  kurang  maksimal,  karena  pada  umumnya  yang mewakili  masyarakat  tingkat  pendidikan  mereka  masih rendah serta masih kurangya informasi yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat.

## C. Partisipasi Masyarakat dalam bentuk waktu.
Pendekatan  partisipatif  dalam  perencanaan pembangunan  menjadikan  masyarakat  tidak  hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi  pada  masyarakat  berarti  hasil  pembangunan yang  akan  dicapai  akan  bermanfaat  dan  berguna  bagi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
masyarakat,  selain  itu  juga  resiko  akan  ditanggung  pula oleh masyarakat.dapat dilihat dari fakta yang ada, bahwa jenis  pekerjaan  khususnya  masyarakat  petani  memiliki hubungan  terhadap  partisipasi  masyarakat  desa,  sifat gotong  royong  dan  intensitas  pertemuan  serta  adanya waktu  luang  menetap  di  desa  dengan  tidak  mencari pekerjaan  lain  di  luar  desa  adalah  faktor  penyebab tingginya partisipasi masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  oleh  Informan  E selaku masyarakat yakni :
“menurut  pendapat  saya  dalam  rapat  penyusunan anggaran  pembangunan  desa  di  kecamatan  kindang sangat saya respon demi kelancaran pembangunan di desa  kami,  tapi  yang  menjadi  kendala  bagi  saya adalah  pemerintah  kecamatan  dalam  melaksanakan rapat  biasanya  di  pagi  hari  sedangkan  kami  sebagai masyarakat  yang  umumnya  petani  di  pagi  hari  kami biasanya  ada  dikebun  untuk  mencari  nafkah  demi keluaraga,  sehingga  waktu  untuk  menghadiri  rapat tidak kami hadiri”.
Hasil  kutipan  wawancara  dengan  Informan  E dapat  diketahui  bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat dalam menghadiri rapat penyusunan anggaran pembangunan desa sangat kurang, karena pada umumnya masyarakat  yang  ada  di  pedesaan  waktu  yang  paling banyak  kesibukan  di  waktu  pagi  hari  sehingga  waktu yang akan diluangkan untuk menghadiri rapat penyusunan anggaran pembangunan tidak dapat dihadiri.
Seperti  halnya  yang  dikatakan  oleh  Informan  F selaku PNS dan tokoh masyarakat bahwa :
“Dalam  pelaksanaan  rapat  penyusunan  anggaran pembangunan desa di kantor kecamatan kindang saya selaku  tenaga  pelajar  dan  tokoh  masyarakat  sangat merespon  dan  sangat  antutias,  tapi  pemerintah kecamatan  biasanya  dalam  melaksanakan  kegiatan adalah  di  pagi  hari  dan  bertepatan  kegiatan  saya disekolah,  sehingga  saya  tidak  ada  waktu  untuk menghadiri  rapat  tersebut,  jadi  saya  sangat mengharapkan kepada pemerintah setiap melaksanakan  kegiatan  haruslah  di  siang  hari  agar saya  dan  masyarakat  lainnya  yang  umumnya  petani bisa terlibat dalam kegiatan tersebut”.
Hasil    wawancara  dengan  Informan  F  dapat  di lihat  bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  rendah  bukan karena  tidak  mau  menghadiri  kegiatan  atau  rapat penyusunan  anggaran  pembangunan  desa  di  Kecamatan Kindang,  akan  tetapi  pemerintah  tidak  melihat  waktu yang  luang  untuk  mengadakan  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  sehingga  masyarakat  dapat  menghadiri rapat penyusunan anggaran pembangunan desa. Disamping itu juga masyarakat enggan untuk menghadiri rapat  tersebut  dikarenakan  menurut  pendapat  mereka bahwa pertemuan itu tidak penting untuk dihadiri.

## V KESIMPULAN
Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran  pembangunan  desa  di  Kecamatan  Kindang belum  terlihat  secara  signifikan  meningkat  hal  ini disebabkan  karena  kurangnya  penyampaian  informasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah
desa kepada masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat untuk menyampaikan  aspirasi  dalam  penyusunan anggaran  pembangunan  tidak  tercapai.  Disamping  itu dilihat dari indikator partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga  lebih  cenderung  baik  disebabkan  karena  gotong royong  masih  dilakukan  oleh  masyarakat  dalam membantu  pemerintah,  partisipasi  masyarakat  dalam bentuk pikiran keterlibatan masyarakat rendah disebabkan  keterbatasan  informasi  dari  pemerintah, partisipasi  masyarakat  dalam  bentuk  waktu  terlihat kurang  baik  hal  ini  disebabkan  karena  waktu  yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dalam  melakukan kegiatan bertepanan dengan waktu masyarakat melakukan aktivitas yang lain. Oleh sebab itu pemerintah Kecamatan  Kindang  agar  senantiasa  memperbaiki  dan mengejar pendidikan dalam segala modelnya. Disamping itu  perlu  pula  diadakan  pembinaan  terhadap  masyarakat yang  mata  pencahariannya  sebagai  petani  sehingga mereka  dapat  hidup  lebih  layak  lagi  seperti  kehidupan masyarakat pada umumnya.

## D AFTAR P USTAKA
Adeliya,  N.  (2017).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa(APBDes). Jurnal Civic Hukum , 2 (2), 42–54.
Agustin,  M.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  dalam
Perencanaan Pembangunan Desa Melalui
Musrembang. Jurnal  Mahasiswa  Unesa , 4 (1),  1– 14.
Al Qadari,  A. Q., Abdurahim,  A., & Sofyani, H. (2018). Hubungan  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  dan Sistem  Remunerasi  Terhadap  Kinerja  Manajerial Pemerintah Daerah: Peran Intervening dari Motivasi. Jurnal  Akuntansi  Publik , 1 (1),  145–161. https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p145-161
Anwar,  M.,  &  Jatmiko,  B.  (2012).  Kontribusi  dan  Peran Pengelolaan  Keuangan  Desa  Belanja  Desa  yang Transparan dan  Akuntabel (Survey pada Perangkat Desa  di  Kecamatan  Ngaglik,  Sleman,  Yogyakarta.
Jurnal Ilmiah Halaman , 387–409.
http://ekonomi.upy.ac.id/files/vol11/BAB_I_HAL.p df
Arvitaningrum,  R.,  &  Taman,  A.  (2019).  Pengaruh Pengetahuan  Anggota  Dewan  Tentang  Anggaran Dan  Persepsi  Anggota  Dewan  Tentang  Partisipasi Masyarakat  Terhadap  Pengawasan  Apbd  Di Kabupaten  Klaten. Nominal:  Barometer  Riset Akuntansi  Dan  Manajemen , 8 (2),  224–238. https://doi.org/10.21831/nominal.v8i2.26840
ato  mau,    jose.  (2015).  Peran  Komunikasi  Pemerintahan Terhadap  Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat Dalam Pembangunan Bersumber Anggaran Pembiayaan Negara. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 4 (2), 339–341. Creswell, J. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset:
Memilih  Diantara  Lima  Pendekatan (3rd  ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Daud,  M.  (2019).  Implementasi  Anggaran  Desa  Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Suatu
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Penelitian  Di  Gampong  Lamdingin  Kota  Banda
Aceh). Jurnal  Humaniora :  Jurnal  Ilmu  Sosial, Ekonomi Dan Hukum , 1 (1), 21–29.
https://doi.org/10.30601/humaniora.v1i1.38 Dewi,  Nyoman  Purnamita,    and  N.  M.  A.  E.  (2014).
Pengaruh  Partisipasi  Penganggaran,  Informasi.
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia , 2 (9), 476–486.
Gunawan,  D.  R.  (2016).  Penerapan  Sistem  E-Budgeting
Terhadap Transparansi
Dan Akuntabilitas
Keuangan  Publik  (Studi  Pada  Pemerintah  Kota Surabaya). AKRUAL:  Jurnal  Akuntansi , 8 (1),  72. https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p72-102 Herman.  (2019).  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  Dalam
Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan , 1 (1), 78.
Kartika,  R.  (2012).  Partisipasi  Masyarakat  dalam Mengelola  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten  Wonosobo. Jurnal  Bina  Praja , 04 (03), 179–188. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179- 188
Latif,  A.,  Rusdi,  M.,  &  Setiawan,  D.  (2020).  Partisipasi Masyarakat  Terhadap  Pembangunan  Infrastruktur
Jalan  Tani  Desa  Teteaji  Kecamatan  Tellu  Limpoe Kabupaten  Sidenreng  Rappang. PRAJA:  Jurnal
Ilmiah Pemerintahan , 8 (1), 26–39. https://doi.org/10.55678/prj.v8i1.209 Muhiddin,  A.  (2013).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembuatan  Peraturan  Daerah  (Perda). Otoritas :
Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 1–9. https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.53 Putra,  G.  R.  M.  .  H.  E.  (2017).  Pengaruh  Akuntabilitas Keuangan  Pengawasan. Jurnal  Online  Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau , 4 (1), 163–177. https://www.neliti.com/publications/131955/pengar uh-akuntabilitas-keuangan-pengawasan-keuangan- daerah-dan-transparansi-angg
Sagita, N. I. (2016). Partisipasi Warga Masyarakat Dalam
Penilaian  Kinerja  Kecamatan  Di  Kota  Bandung.
CosmoGov , 2 (2), 308.
https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10009 Sangki,  A.  A.,  Gosal,  R.,  &  Kairupan,  J.  (2017). PENERAPAN  PRINSIP  TRANSPARANSI  DAN AKUNTABILITAS  DALAM  PENGELOLAAN ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA
DESA  (Suatu  Studi  Di  Desa  Tandu  Kecamatan Lolak  Kabupaten  Bolaang  Mongondow). Jurnal Eksekutif , 1 (1), 12.
Sulistyowati,  F.,  &  Dibyorin,  C.  R.  (2013).  Partisipasi Warga  terhadap  Sistem  Informasi  Desa. Jurnal
ASPIKOM , 2 (1), 579.
https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i1.34 Wijayanto,  H.  (2015).  TRANSPARANSI  ANGGARAN
PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH (APBD)
MELALUI PENERAPAN E-
BUDGETING  (Dalam  Perspektif  Teori  Good Governance). The  Indonesian  Journal  of  Public Administration (IJPA) , 1 (1), 72–88.
https://doi.org/10.52447/ijpa.v1i1.79 Zakiyah,  U.,  Sihombing,  G.  M.  J.,  Al  Aufar,  M.  Y., Syafira,  N.,  &  Hofifah,  S.  (2020).  Akuntabilitas Pemerintahan  Desa  Dalam  Pengelolaan  Anggaran Pembangunan  Desa. The  Indonesian  Journal  of Public Administration (IJPA) , 6 (1), 67–76. https://doi.org/10.52447/ijpa.v6i1.4133