Hijawati  dan  Rizayusmanda,  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Nikah  Yang  Diakui  Terhadap  Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137

## HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH YANG DIAKUI TERHADAP WARISAN TANAH DITINJAU DARI HUKUM PERDATA
Hijawati 1 dan Rizayusmanda 2
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: Hijawati@unpal.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: ryusmanda@yahoo.com

## Abstract
This  writing  is  done  with  the  aim  of  knowing  how  the  provisions  of  children  outside  of marriage are recognized according to the Civil Code (KUHPerdata) and how the rights and positions  of  children  outside  marriage  are  recognized  as  inheritance  according  to  the  Civil Code. By using the normative juridical research method, it can be concluded that every child born outside of a legal marriage bond is a child outside of marriage. Based on the provisions of the Civil Code, children outside of marriage are deemed not to have any legal relationship with their parents if there is no acknowledgment from the father or mother, thus if the outside child is recognized and followed by the legalization of the child from the parents, then he or she  can  inherit  the  inheritance  from  the  parent.  admit  it,  and  of  course  the  distribution  of inheritance based on law. Based on the Marriage Law, namely Law Number 1 of 1974 (Article 43  paragraph  (1)),  even  illegitimate  children  who  are  not  recognized  automatically  have  a civil relationship with their mother and their mother's family. The rights and position of out- of-wedlock  children  in  relation  to  the  inheritance  of  the  parents  who  admit  it  on  the  child legitimacy  are  basically  the  same  as  the  legal  children.  The  recognized  and  legalized illegitimate child is truly an heir who has the same rights as a child born in a legal marriage. Judging by civil law, the distribution of inheritance has been determined based on the groups of heirs.

## Keywords: Rights and Position; Out of Marriage Children

## Abstrak
Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan anak luar nikah yang  diakui  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  dan  bagaimana hak  dan  kedudukan  anak  di  luar  nikah  yang  diakui  dalam  pewarisan  menurut  KUHPerdata. Dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  maka  dapat  disimpulkan  Setiap anak  yang  dilahirkan  di  luar  suatu  ikatan  perkawinan  yang  sah  adalah  merupakan  anak  luar kawin.  Berdasarkan  ketentuan  KUHPerdata  Anak  luar  kawin  dianggap  tidak  mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya,  dengan  demikian  bila  anak  luar  kawin  tersebut  diakui  dan  diikuti  pengesahan  anak dari orang tuanya, maka ia dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya, dan  tentunya  pembagian  warisan  berdasarkan  undang-undang.  Berdasarkan  Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 43 ayat (1)), maka anak luar kawin  yang  tidak  diakui  pun  dengan  otomatis  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya dan  keluarga  ibunya.  Hak  dan  kedudukan  anak  luar  kawin  terhadap  harta  warisan  orang  tua yang  mengakuinya  pada  pengesahan  anak  pada  dasarnya  sama  dengan  anak  sah.  Anak  luar kawin yang diakui dan disahkan adalah benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak seperti  anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  yang  sah.  Ditinjau  secara  hukum  perdata  telah ditentukan pembagian warisan berdasarkan golongan-golongan ahli waris.
Kata Kunci : Hak dan Kedudukan; Anak Luar Nikah
Hijawati  dan  Rizayusmanda,  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Nikah  Yang  Diakui  Terhadap  Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137

## PENDAHULUAN
Kedudukan anak dalam keluarga  adalah  hal  yang  penting  dan sangat berarti. Anak merupakan investasi  masa  depan,  dan  harapan orang tuanya dimasa depan. Anak juga dianggap  sebagai  modal  dalam  rangka peningkatan  pada  taraf  hidup  sehingga dapat  mengontrol  status  sosial  orang tua. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah.
Pernikahan merupakan peristiwa  penting  dalam  kehidupan manusia  yang  menimbulkan  akibat hukum  baik terhadap hubungan antara pihak  yang  melangsungkan  pernikahan itu  sendiri,  maupun  dengan  pihak  lain yang  mempunyai  kepentingan tertentu. Apabila dari pernikahan tersebut dilahirkan anak, maka timbul hubungan hukum  antara  anak  dengan  orang tuanya.  Sebagai  warga  negara  setiap anak  berhak  tumbuh  berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai mahkluk  Tuhan.  Anak-anak  berhak mendapatkan pendidikan, asuhan, pengarahan  sehingga  menjadi  dewasa. Menurut  Konvensi  Hak  Anak  bahwa anak  adalah  setiap  manusia  yang berusia  18  tahun  bahkan  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan  anak  sejak  di  dalam kandungan  untuk  lebih  memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak. 1
Sejarah dari hak anak itu sendiri tidak  terlepas  dari  beberapa  rentang peristiwa  seperti  hak  akan  nama  dan kewarganegaraan, hak kebangsaan, hak persamaan  dan  non  diskriminasi,  hak perlindungan,  hak  pendidikan,  hak syarat dan rukun pernikahan. Mencermati  status  anak  di  luar nikah/pernikahan, muncul masalah yang  berdampak  pada  anak  yakni  apakah mendapatkan  warisan  atau  tidak,  sebab anak  hasil  diluar  nikah  akan  memperoleh hubungan  perdata  dengan  bapaknya,  yaitu dengan  cara  memberi  pengakuan  terhadap anak  luar  nikah.  Dalam  Pasal  280  –  Pasal 281 KUHPerdata menegaskan bahwasannya  dengan  pengakuan  terhadap anak  diluar  nikah,  terlahirlah  hubungan perdata antara  anak  itu  dan  bapak  atau ibunya.  Pengakuan  terhadap  anak di luar  nikah  dapat  dilakukan  dengan  suatu akta  otentik,  bila  belum  diadakan  dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan  pernikahan.  Pembagian  hak waris  anak  hasil  diluar  nikah  yang  diakui cenderung  dilakukan  secara  kekeluargaan
1 Hilman  Hadikusuma. Hukum  Pernikahan Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1995).
Hijawati  dan  Rizayusmanda,  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Nikah  Yang  Diakui  Terhadap  Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137
tentunya akan menimbulkan  suatu permasalahan-permasalahan  mengenai kedudukan  hukum  dan  hak-hak  anak yang  dihasilkan  di  luar  pernikahan tersebut.
Berdasarkan uraian
latar
belakang masalah yang telah
dikemukakan maka pokok
permasalahannya  adalah  bagaimana hak  dan  kedudukan  anak  luar  nikah yang  diakui  dalam  pewarisan  tanah menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

## PEMBAHASAN
A. Ketentuan  Anak  Lahir  yang
Lahir  dari  Perkawinan  yang Tidak Tunduk Pada Perundang- undangan/Menurut Kitab Undang-Undang Hukum

## Perdata
Konvensi  Hak  Anak  yang
diratifikasi  oleh  Pemerintah  Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun  1990  yang  mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan
anak, yaitu nondiskriminasi,  kepentingan  terbaik anak,  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembang  dan  menghargai  partisipasi anak.  Prinsip-prinsip  tersebut  juga terdapat  di  dalam  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014
Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  yang dibentuk oleh Pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.
Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak  sebenarnya  sudah  terlihat  sejak tahun  1979  ketika  membuat  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, akan tetapi hingga keluarnya
Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan  hak  anak  masih  jauh  dari yang  diharapkan. 2 Melalui  suatu perkawinan diharapkan sekali hadirnya keturunan yaitu anak. Akan tetapi tidak selamanya  anak  terlahir  dari  suatu perkawinan  yang  sah,  banyak  pula fenomena  yang  terjadi  di  dalam masyarakat  dimana  anak  lahir  di  luar perkawinan. Hal ini banyak terjadi dan akan  mengakibatkan  status  anak  yang beragam.  Apabila  pernikahannya  sah, anak  yang  terlahirpun  tentunya  akan sah.  Apabila  h  asil  dari  perkawinan yang  tidak  sah,  akan  memberikan status  anak  luar  kawin  bagi  anak  yang
2 Rika Saraswati. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Bandung:  PT.  Citra  Aditya    Bakti, 2015).
Hijawati  dan  Rizayusmanda,  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Nikah  Yang  Diakui  Terhadap  Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137
baru dilahirkannya. Anak yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan inipun berlaku bagi anak yang dilahirkan  dari  perkawinan  yang  tidak dicatatkan.  Perkawinan  yang  tidak dicatat dapat diartikan bahwa  peristiwa perkawinan  tersebut  tidak  pernah  ada sehingga  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan  tersebut  menurut  undang- undang dikategorikan sebagai anak luar kawin. Status hukum dari seorang anak luar  kawin  hanya  akan  mempunyai hubungan  keperdataan  dari  ibu  dan keluarga ibunya saja, sedangkan dengan  ayah  biologis  dan  keluarganya anak  luar  kawin  sama  sekali  tidak mempunyai  hubungan  keperdataan. Demikian  pula  dalam  hal  pembuatan identitas dari anak berupa akta kelahiran,  maka  dalam  akta  kelahiran anak  luar  kawin  akan  tercatat  bahwa anak  tersebut  adalah  anak  luar  kawin dengan  hanya  mencantumkan  nama ibunya saja, sedangkan nama bapaknya tidak tercantum.
Fakta  tersebut  menunjukkan adanya  diskriminasi  dan  tidak  adanya perlindungan  hukum  bagi  anak  yang lahir  dari  perkawinan  yang  tidak dicatatkan.  Situasi  tersebut  muncul
karena  adanya  ketentuan  Pasal  2  ayat (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang
Perkawinan yang dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan  dan  diskriminasi  khusus terhadap  perempuan  dan  anak.  Selain itu,  juga  sangat  bertentangan  dengan nilai-nilai  kemanusiaan,  keberagaman agama  dan  budaya  yang  sangat majemuk di Indonesia. 3
Beberapa  ketentuan  peraturan perundangan  tersebut  di  atas  yang menjadi  dasar  hukum  hak  atas  anak tetap  masih  membutuhkan  peran  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai  salah  satu  sumber  hukum dalam  pembagian  hak  dan  kedudukan anak  luar  nikah.  Sebagaimana  diatur dalam  Pasal  280  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata yang berbunyi:“Dengan  pengakuan  terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan  perdata  antara  anak  itu  dan bapak atau ibunya”.
Hal  ini  sejalan  juga  dengan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010  mengenai  status anak  luar  nikah,  yang  berdampak  baik dalam  hal  kedudukan  secara  yuridis seorang ayah terhadap anaknya apabila dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu
Hijawati  dan  Rizayusmanda,  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Nikah  Yang  Diakui  Terhadap  Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137
pengethuan dan teknologi dan/atau alat bukti  lain  yang  menurut  hukum mempunyai  hubungan  darah  termasuk hubungan  perdata  dengan  keluarga ayahnya.
Menurut  istilah  Paul  Scholten, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak  luar  kawin  di  luar  anak  sumbang dan  anak  zinah  yang  mempunyai hubungan  hukum  dengan  pewaris  dan untuk  selanjutnya  disebut  anak  luar kawin  saja.  Sedang  anak  zinah  dan anak  sumbang  meski  merupakan  anak luar  kawin,  akan  tetapi  karena  tidak dapat  diakui  maka  tidak  mempunyai kedudukan  dan  hak  waris  atas  harta peninggalan orang tuanya.
Menurut  Pasal  272  BW  bahwa anak-anak  luar  kawin  yang  dapat diakui  adalah  anak  yang  dilahirkan oleh  seorang  ibu  tetapi  yang  tidak dibenihkan  oleh  seorang  pria  yang berada  dalam  ikatan  perkawinan  sah dengan  ibu  si  anak  tersebut  dan  tidak termasuk  di  dalam  kelompok  anak zinah  dan  anak-anak  sumbang. 4
Adapun yang sekarang perlu mendapat keterangan  ialah  hukum  waris  seorang anak  di  luar  kawin  tapi  yang  diakui
4 J.  Andy  Hartanto. Hukum  Waris,  Kedudukan dan  Hak  Waris  Anak  Luar  Kawin  Menurut “Burgerlijk Wetboek”, Pasca Putusan Mahkamah  Konstitusi (Surabaya:  LaksBang, 2015).
oleh  si  ayah  dan  oleh  si  ibu.  Sebelum membicarakan pasal-pasal yang bersangkutan,  perlu  ditegaskan  sekali lagi  bahwa  hukum  waris  dari  anak  ini hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang  tua  yang  mengakuinya.  Pasal 863: Jika pewaris meninggalkan keturunan  yang  sah  atau  seorang isteri/suami maka bagiannya adalah 1/3 dari bagian jika ia itu anak sah. Dengan kata lain jika ia mewaris bersama-sama dengan waris golongan I. 5
Pasal 250 KUH-Perdata,
dijelaskan bahwa: “Anak yang dilahirkan  atau  dibesarkan  selama perkawinan,  memperoleh  si  suami sebagai  ayahnya”.  Selanjutnya  dalam Pasal  272  dijelaskan  bahwa  anak  di luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan,  disahkan  oleh  perkawinan yang  menyusul  dari  ayah  dan  ibu mereka, bila sebelum  melakukan perkawinan  mereka  telah  melakukan pengakuan  secara  sah  terhadap  anak itu,  atau  bila  pengakuan  itu  terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Dan dalam Pasal 280 dijelaskan lagi bahwa anak  di  luar  kawin  memperoleh hubungan  perdata  dengan  ayah  atau ibunya melalui pengakuan.
5 Andy Hartanto
Hijawati  dan  Rizayusmanda,  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Nikah  Yang  Diakui  Terhadap  Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137
Ada  3  (tiga)  sarana  yang diperkenankan oleh KUHPerdata sebagai  tempat  pengakuan  anak  luar kawin.  Pertama,  pengakuan  yang dilakukan  dengan  menggunakan  akta perkawinan  orang  tua  anak  luar  kawin tersebut. Artinya, dalam akta perkawinan  kedua  orang  tua  anak tersebut ada klausula tentang pengakuan  anak  mereka  yang  telah lahir  sebelum  mereka  melangsungkan perkawinan  sah.  Kedua,  pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran  anak  luar  kawin  itu  sendiri, dan ketiga adalah pengakuan berdasarkan  akta  otentik  yang  khusus dibuat untuk itu.
Ketiga  sarana  pengakuan  anak luar  kawin  tersebut  diatur  dalam  Pasal 281  KUH-Perdata  (Buku  I).  Dalam pasal-pasal  yang  lain  dari  KUH- Perdata  tidak  ada  ketentuan  yang memungkinkan  pengakuan  anak  luar kawin  dengan  menggunakan  testamen. Tidak  ada  ketentuan  yang  tegas  dalam KUH-Perdata tentang penggunaan testamen  untuk  melakukan  pengakuan anak  hendaknya  tidak  ditafsirkan bahwa  hal  itu  tidak  mungkin  terjadi. Segala  sesuatu  bisa  saja  terjadi,  sebab pewaris  mempunyai  hak  kebebasan. Apalagi  bila  kita  membaca  ketentuan
Pasal 875 yang secara singkat mengatakan  bahwa  testamen  adalah suatu  akta  yang  memuat  pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya  akan  terjadi  setelah  ia wafat  dan  olehnya  dapat  dicabut kembali. 6
Dari  penjelasan  Pasal  875 tersebut  di  atas  jelas  terlihat  bahwa tidak  ada  keharusan  testamen  hanya berisi ketetapan yang berkaitan langsung  dengan  harta  peninggalan. Unsur  terpenting  dari  testamen  adalah kehendak terakhir dari pewaris mengenai apa yang akan terjadi setelah ia  wafat.  Oleh  karenanya,  pengakuan anak  berdasarkan  testamen  haruslah diakui sah sebagai pengakuan anak luar kawin itu bukanlah faktor penentu saat terjadinya  pengakuan  anak  luar  kawin, karena  testamen  pada  dasarnya  baru mulai  berlaku  efektif  sejak  saat kematian pembuat testament. Berkaitan dengan konsepsi tersebut maka pengakuan  anak  luar  kawin  dengan testamen harus dianggap bahwa pengakuan baru terjadi setelah kematian pewaris. 7
6 Anisitus Amanat. Membagi Warisan Berdasarkan  Pasal-Pasal  Hukum  Perdata  BW (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
7 Anisitus Amanat
Hijawati  dan  Rizayusmanda,  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Nikah  Yang  Diakui  Terhadap  Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137
Pengakuan  ini  adalah  suatu  hal yang  lain  sifat  dari  pengesahan. Dengan  pengakuan seorang  anak  itu tidak menjadi anak sah. Anak yang lahir di luar perkawinan itu baru menjadi anak sah jika  kedua  orang  tuanya  kemudian  kawin, setelah mereka itu kedua-duanya mengakui anak itu, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam  akta  perkawinan itu  sendiri.
Demikian  ketentuan  yang  dimuat dalam Pasal 272. 8
B. Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar Nikah  yang  Diakui  Terhadap Warisan  Tanah  Menurut  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Menurut  Klaassen,  Eggens  dan Polak 9 hak  anak  luar  kawin  terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya pada asasnya adalah sama dengan  anak  sah.  Mereka  (anak  luar kawin  yang  diakui)  adalah  benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak saissine,  hak  heredetatis  petition  dan hak untuk menuntut pemecahan warisan.  Akan  tetapi  apabila  diteliti lebih  lanjut  ternyata  persamaannya hanyalah  sampai  di  situ  saja  karena dalam  hal  selebihnya  bagian  mereka
8 Ali  Afandi. Hukum  Waris,  Hukum  Keluarga,
Hukum  Pembuktian  Menurut  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata (Jakarta:  PT.  Bina Aksara, 1984).
9 J.G.  Klaassen,  J.  Eggens  dan  J.M.  Polak. Huwelijkgoederen  end  Erfrecht,  handleiding bij  be  Studie  en  Practijk (Tjeenk  Willink Zwolle, 1956).
tidak  sama  antara  satu  dengan  anak satu.  Mereka  (anak  luar  kawin)  tidak berada  dibawah  kekuasaan  orang  tua, tetapi  dibawah  kekuasaan  perwalian, sehingga  hak  dan  bagian  mereka  di dalam warisan pun tidak sama besarnya dan selanjutnya pengakuan hanya menimbulkan  hubungan  hukum  antara si  anak  dengan  orang  tua  yang mengakui  saja,  jadi  tidak  termasuk dengan keluarga yang mengakuinya.
1) Bagian  Anak  Luar  Kawin  Jika Mewaris  Bersama  Ahli  Waris

## Golongan I
Apabila  pewaris  meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan  yang  sah  dan/atau suami/isteri  yang  hidup  terlama, maka  anak  luar  kawin  yang diakuinya mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya  mereka  adalah  anak sah  (Pasal  863  B.W.  bagian pertama).  Keturunan  atau  anak- anak yang sah dan atau suami/isteri  pewaris  yang  masih hidup  terlama  adalah  termasuk ahli  waris  golongan  I.  Jadi  disini diatur  perkawinan  anak  luar kawin bersama-sama dengan golongan  I.  Dalam  hal  demikian anak luar kawin menerima sepertiga  dari  hak  yang  mereka sedianya terima seandainya mereka  sebagai  anak  sah.  Jadi cara menghitung hak bagian anak luar  kawin  adalah  mengandalkan
Hijawati  dan  Rizayusmanda,  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Nikah  Yang  Diakui  Terhadap  Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137
mereka  sebagai  anak  sah  lebih dahulu,  baru  kemudian  dihitung
haknya sebagai anak luar kawin. 10
Misalnya  seorang  pewaris meninggalkan sejumlah harta dan tiga  orang  anak-anak  sah  serta seorang isteri yang hidup terlama.  Disamping  itu  pewaris juga  meninggalkan  seorang  anak luar  kawin  yang  sudah  diakui. Pembagiannya  adalah  anak  luar kawin  tersebut  dihitung  seakan- akan dia anak yang sah, sehingga bagian  masing  ahli  waris  adalah seperlima.  Akan  tetapi  khusus untuk  anak  luar  kawin  maka bagiannya  adalah  sepertiga  kali seperlima, sehingga yang diterima  oleh  anak  luar  kawin adalah seperlimabelas bagian dari harta  peninggalan  (Pasal  863 KUH-Perdata).  Sedang  sisa  harta peninggalan yang berjumlah empat belas per lima belas bagian dibagi bersama di antara para ahli waris  yang  sah,  yaitu  tiga  anak- anaknya dan isterinya.
2) Bagian  Anak  Luar  Kawin  Jika Mewaris  Bersama  Ahli  Waris

## Golongan II dan Golongan III
Apabila  seorang  pewaris tidak  meninggalkan  keturunan yang  sah  dan  juga  tidak  ada suami/isteri  yang  hidup  terlama, akan  tetapi  pewaris  tersebut meninggalkan  keluarga  sedarah dalam  garis  ke  atas  maupun
10 J. Satrio. Hukum Waris (Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 1990).
saudara  laki-laki  dan  perempuan atau  meninggalkan  keturunan saudara,  dengan  meninggalkan anak  luar  kawin,  maka  berapa bagian  anak  luar  kawin  dan bagaimana  cara  pembagiannya. Menurut Pasal 863 B.W dikatakan  bahwa  apabila  anak luar  kawin  mewaris  bersama- sama dengan ahli waris golongan II  atau  golongan  III,  maka  anak luar  kawin  mendapat  setengah atau separoh dari harta warisan. 11
3) Bagian  Anak  Luar  Kawin  Jika Mewaris  Bersama  Ahli  Waris Golongan IV
Bagian  anak  luar  kawin akan  semakin  besar  jika  dia mewaris  dengan  ahli  waris  dari golongan  yang  derajatnya  lebih jauh  lagi  dari  pewaris.  Menurut Pasal 863 ayat (1) B.W dikatakan bahwa  bagian  anak  luar  kawin apabila  hanya  ada  sanah  saudara dalam  derajat  yang  lebih  jauh adalah  tiga  per  empat.  Maksud kata  “sanak  saudara  dalam derajat  yang  lebih  jauh”  dalam Pasal  863  ayat  (1)  B.W  tersebut adalah  ahli  waris  golongan  IV. Sebagai  contoh  jika  seorang pewaris tidak meninggalkan saudara-saudara  dan  orang  tua (ibu-bapak),  akan  tetapi  pewaris mempunyai  paman  dan  bibi  dari pihak  bapak  maupun  dari  pihak ibu  atau  sepupu  atau  saudara misan  (bahasa  Jawa),  maka bagian  anak-anak  luar  kawin
Hijawati  dan  Rizayusmanda,  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Nikah  Yang  Diakui  Terhadap  Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137
adalah  tiga  per  empat  dari  harta warisan, sedang sisa harta warisan  yang  seperempat  dibagi bersama di antara para ahli waris golongan  IV  yaitu  paman  dan bibi,  atau  keturunannya/saudara sepupu  atau  misanan  tersebut. 12 Dari  ketentuan  mengenai  bagian warisan  anak  luar  kawin  seperti tersebut  di  atas,  maka  dapat dikatakan  bahwa  semakin  dekat derajat  ahli  waris  sah  yang mewaris  bersama-sama  dengan anak  luar  kawin,  maka  semakin kecil bagian yang diperoleh anak luar kawin semakin besar. Hal ini adalah wajar karena meski menjadi  anak  luar  kawin,  namun hubungan antara anak luar kawin dengan  pewaris  adalah  lebih dekat  dibandingkan  dengan  ahli waris  golongan  II,  III  dan golongan  IV  meski  mereka adalah  ahli  waris  yang  sah menurut undang-undang,
sehingga  oleh  karenanya  anak- anak  luar  kawin  akan  mendapat bagian yang lebih besar dari harta warisan  orang  tua  yang  sudah mengakuinya.
4) Bagian  Anak  Luar  Kawin  Jika Menjadi Satu-Satunya Ahli Waris
Uraian  pada  beberapa    bab di  atas  adalah  jika  anak  luar kawin  mewaris  bersama-sama dengan  ahli  waris  golongan  lain, baik  dari  golongan  I,  II,  III  atau
12 Anisitus Amanat. Membagi Warisan
Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW .
dengan  golongan  IV,  serta  jika mewaris  dengan  golongan  yang berlainan  derajat.  Namun  ada kemungkinan  seorang  pewaris tidak  meninggalkan  ahli  waris dari  golongan  I  sampai  golongan IV, akan tetapi hanya meninggalkan  anak  luar  kawin. Dalam hal keadaan yang demikian,  maka  anak  luar  kawin yang  diakui  oleh  pewaris  secara sah  akan  mewaris  seluruh  harta warisan (Pasal 865 B.W).
Anak  luar  kawin  menurut hukum dianggap tidak sah, meskipun demikian anak tersebut boleh  memperoleh  haknya,  akan tetapi  bukan  waris,  misalnya berupa hibah dan sedekah, dikarenakan anak tersebut dianggap  anak  luar  nikah  yang hanya memiliki hubungan perdata  dengan  ibu  dan  keluarga ibunya  saja,  terkecuali  terhadap anak  luar  kawin  yang  diakui (vide  Pasal  862  –  866  KUH- Perdata). Disamping itu anak luar kawin  tersebut  juga  berhak  atas nafkah alimentasi atau hak nafkah  atas  anak  luar  kawin, termasuk  anak  yang  dilahirkan dari perzinahan dan anak sumbang  (Lihat  Pasal  867  B.W). Kendati  demikian,  khusus  anak zina  dan  anak  sumbang  tidak mungkin memiliki hubungan secara yuridis dengan ayah kandungnya karena orang tua dan anak tersebut dilarang oleh
Hijawati  dan  Rizayusmanda,  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Nikah  Yang  Diakui  Terhadap  Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137
undang-undang
untuk
memberikan pengakuan. 13
Dalam  hal  demikian  yang berlangsung  dalam  kehidupan bermasyarakat yang menjadi perhatian  merupakan  tugas  dari aparat  negara  dalam  menangani masalah  tersebut  serta  dalam penjamin adanya kepastian
hukum.  Oleh  sebab  itu  melalui saluran  hukum  yang  berlaku  dan yang  tersedia,  langkah  hukum yang  ditempuh  dalam  hal  ini Pengujian Undang-Undang terhadap  Undang-Undang  Dasar 1945 adalah merupakan hal yang tepat apabila undang-undang yang diuji materil tersebut bertentangan  dengan  Konstitusi (dalam  hal  ini  yang  diajukan untuk  diuji  materil  adalah  UUP Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  43 ayat (1)).
Perkembangan  hukum  terkait dengan anak luar kawin, termasuk anak zina  dan  anak  sumbang  diberikan  oleh Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan Nomor  :  45/PUU-VIII/2010.  Putusan tersebut  menyatakan  pada  intinya menyatakan dua hal yaitu :
1) Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan yang menyatakan : “Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan hanya mempunyai
13 J. Andy Hartanto, Hukum Waris, Kedudukan dan  Hak  Waris  Anak  Luar  Kawin  Menurut “Burgerlijk Wetboek”, Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi .
hubungan  perdata  dengan  ibunya dan keluarga ibunya”.
Bertentangan dengan
Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  sepanjang dimaknai  menghilangkan  hubungan perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau alat  bukti  lain  menurut  hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
2) Menyatakan  Pasal  43  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  tersebut tidak  memliki  kekuatan  hukum mengikat,  sehingga  ayat  tersebut harus dibaca :
“Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan hanya mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya dan  keluarga  ibunya  serta  dengan laki-laki  sebagai  ayahnya  yang dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk  hubungan  perdata  dengan keluarga ayahnya”.
Dengan demikian maka anak luar kawin disamping mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya,  juga  mempunyai hubungan  perdata  dan  hubungan  darah dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diisyaratkan  harus  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain menurut hukum. 14
14 Andy Hartanto
Hijawati  dan  Rizayusmanda,  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Nikah  Yang  Diakui  Terhadap  Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137
Melalui putusan tersebut
memberikan kepastian terhadap penegakan  hukum  yang  ada  bahwa siapa  saja  Warga  Negara  Indonesia dapat  menuntut  haknya  bilamana terdapat ketidaksesuaian yang dirasakan di dalam kehidupan bermasyarakat maupun lingkungan keluarga,  sehingga  langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemohon uji materil adalah sudah tepat.
Dengan demikian, dengan adanya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) ini  bukan  dapat  diartikan  sebagai melegalkan  perzinahan  akan  tetapi putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut untuk  melindungi  hak-hak  seorang anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang tidak  tercatat  oleh  negara.  Karena selama  ini  anak  luar  nikah  memiliki nasib    yang  sengsara  dan  tidak  diakui hukum  secara  legal.  Sehingga  pada intinya  putusan  Mahkamah  Konstitusi ini  untuk  membela  hak  anak  yang terlantar.  Oleh  karena  itu,  putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak melegalkan  perzinahan,  tetapi  hanya menegaskan  adanya  hubungan  perdata antara  anak  yang  dilahirkan  dengan ayah  dan  ibunya.  Jangan  sampai  sang anak  menjadi  anak  alam  (lahir  di  luar nikah)  karena  tidak  diakui  oleh
ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 tersebut  juga  merupakan  bahagian  dari reformasi  hukum  pada  saat  ini  dan menegaskan  pula  bahwa  konstitusi harus  seimbang  dengan  norma-norma atau  nilai-nilai  kehidupan  dalam  hal memberi  jaminan  serta  perlindungan hukum  bagi  masyarakat  luas,  tanpa membeda-bedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya sebagaimana yang tertuang dan dijamin di  dalam  Konstitusi  Pasal  27,  28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Keputusan  yang  dilakukan  oleh Notaris/PPAT  agar  anak  luar  kawin dapat  memiliki  hak  atas  tanah  warisan yaitu  dengan  melihat  dari  pembagian golongan  ahli  waris  yang  berhak mewaris,  kemudian  dibuatkan  Akta Pernyataan  dan  Surat  Keterangan  Hak Waris,  balik  nama  Sertifikat  ke  para ahli waris sesuai dengan Surat Keterangan  Hak  Waris  tersebut  yang dikeluarkan  oleh  Notaris  kemudian oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)  dibuatkan  Akta  Jual  Beli  nya ke  isteri  pewaris  atau  anak-anak pewaris  adalah  telah  sesuai  dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  dan  Undang-Undang
Hijawati  dan  Rizayusmanda,  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Nikah  Yang  Diakui  Terhadap  Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), yaitu  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan

## KESIMPULAN
Hak  dan  kedudukan  anak  luar kawin terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya dan diikuti pengesahan anak pada  dasarnya adalah sama  dengan  anak  sah.  Anak  luar kawin yang diakui dan disahkan adalah benar-benar  sebagai  ahli  waris  yang mempunyai hak seperti anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  863 sampai  dengan  Pasal  865  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah ditentukan pembagian warisan berdasarkan  golongan-golongan  ahli waris.  Demikian  juga  pembagian warisan  tanah  dapat  dilihat  dari  cara pembagian tersebut.
Agar  kiranya  kita  sebagai manusia  yang  hidup  bermasyarakat berdampingan  satu  dengan  yang  lain bisa  saling  memperlihatkan  toleransi saling  peduli  antar  sesama  manusia dengan  mengedepankan  nilai-nilai  dan norma-norma  kehidupan,  baik  orang dewasa, anak muda, ataupun hubungan orang  tua  dengan  anaknya,  dengan tidak  saling  membeda-bedakan  satu sama lain maupun diskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Afandi. Hukum  Waris,  Hukum Keluarga,  Hukum  Pembuktian Menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata .  Jakarta:  PT.
Bina Aksara, 1984.
Anisitus  Amanat. Membagi  Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata  BW .  Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada, 2003. Hilman Hadikusuma. Hukum
Pernikahan  Indonesia .  Bandung:
Mandar Maju, 1995.
J.  Andy  Hartanto. Hukum  Waris,
Kedudukan  dan  Hak  Waris  Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk
Wetboek”,
Pasca Putusan Mahkamah  Konstitusi .  Surabaya:
LaksBang, 2015.
J.G.  Klaassen,  J.  Eggens  dan  J.M. Polak. Huwelijkgoederen  end
Erfrecht,  handleiding  bij  be Studie en Practijk . Tjeenk Willink Zwolle, 1956.
J.  Satrio. Hukum  Waris .  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
Rika  Saraswati. Hukum  Perlindungan Anak di Indonesia . Bandung: PT.
Citra Aditya  Bakti, 2015.