## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Pemberian Nafkah terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Menurut UU Perkawinan dan KHI

## Syaddan Dintara Lubis
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara syaddandintaralbs@uinsu.ac.id
ABSTRACT At this time there were many husband and wife couples who took the path of carrying out unregistered marriages, this marriage was a marriage that was not registered in the country which was really carried out by the general public in Indonesia, seen in Islamic law it was permissible to carry out unregistered marriages but in strict regulations in force in the country of Indonesia does not recognize that this marriage is a legal marriage because this marriage is not registered in the country, in the family it cannot be separated from conflict between husband and wife resulting in quarrels that can lead to divorce this conflict is a situation that is definitely not wanted by children , based on the data found that according to the provisions of Article 27 Perkap No. 9 of 2010 stipulates that the husband's obligation to provide maintenance to his wife and children after a divorce, is determined in accordance with a court decision that has permanent legal force, in the compilation of Islamic law in Surah Al- Baqarah verse 233 firmly says that a father's obligation to provide for his child even as a child category. In this journal research the authors use the normative-empirical legal method by combining elements of normative law which are then supported by empirical data. After a divorce occurs, it is inseparable from the obligation of a husband or wife to provide for children from the results of a husband and wife in the context of compilation of Islamic law, parents have the obligation to provide for their children from marriage,  but  in  Law  No.  1  of  1974  concerning  marriage,  article  43 means that there is no the obligation for the husband to provide for his child if the marriage is not registered according to the applicable law is all left to the wife.
Keywords : children's livelihood, khi, uu marriage.

## ABSTRAK
Pada  masa  ini  banyak  terjadi  pasangan  suami  istri  mengambil  jalan  untuk  melakukan pernikahan secara siri, pernikahan ini merupakan nikah yang tidak tercatat dalam negara yang benar benar  banyak  di  lakukan  oleh  masyarakat  umum  di  indonesia,  dilihat  dalam  sy ariat  islam memperbolehkan  untuk  melakukan  pernikahan siri namun dalam aturan yang berlaku di  negara indonesia  tidak  mengakui  bahwa  pernikahan  ini  merupakan  pernikahan  yang  sah  di karenakan pernikahan ini tidak tercatat di dalam negara, di dalam keluarga tidak lepas dengan konlik antara suami istri sehingga mengakibatkan pertengkaran yang dapat berujung perceraian konflik ini suatu keadaan  yang  pastinya  tidak  diinginkan  oleh  anak,  berdasarkan  data  yang  di  temukan  bahwa menurut ketentuan Pasal 27 Perkap No.  9 Tahun 2010 aturan bahwa keputusan perceraian harus mencakup ketentuan yang mengharuskan suami untuk membayar tunjangan kepada mantan istrinya dan anak-anak yang mungkin mereka miliki, dalam kompilasi hukum islam dalam surat Al-Baqarah ayat  233  dengan  tegas  mengatakan  bahwa  kewajiban  seorang  ayah  untuk  menafkahi  anak  nya walaupun sebagai kategori anak. Dalam penelitian jurnal ini penulis menggunakan metode hukum normatif-Empiris dengan menggabungkan unsur unsur hukum normatif yang kemudian di dukung dengan data data empiris. Setelah perceraian terjadi tidak terlepas dengan kewajiban seorang suami atau istri dalam menafkahi anak dari hasi pasangan suami istri dalam konteks kompilasi hukum islam  orang  tua  mempunyai  kewajiban  untuk  menafkahi  anaknya dari hasil perkawinan namun dalam UU no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 mengartikan bahwa tidak ada kewajiban untuk  suami  menafkahi  anaknya  apabila  pernikahan itu tidak tercatat menurut UU yang berlaku semua diserahkan kepada istri.
Kata kunci : nafkah anak, khi, uu perkawinan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## PENDAHULUAN
Dengan  menciptakan  hubungan  emosional  dan  material  yang  lebih  dalam, pernikahan  mungkin  membuat  seorang  pria  merasa  lebih  bertanggung  jawab  atas kesejahteraan keluarganya. Pasangan memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya secara finansial. Dalam hukum Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk menafkahi anak- anaknya, dan kewajiban ini tidak terbatas pada anak kandung saja tetapi diatur surat Al - Baqarah ayat 233. Apakah orang tua menikah atau tidak, hadits menjelaskan bahwa ibu bertanggung  jawab  secara  finansial  untuk  anaknya.  Sesuai  dengan  hukum  Islam,  ayah kandung dari anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki kewajiban hukum untuk menafkahi atau mengasuh anak tersebut.
Keturunan  yang  tidak  direncanakan  bukan  satu-satunya  yang  tidak  mendapat dukungan  finansial  dari  ayah  kandungnya,  menurut  Perundang-undangan  Pernikahan Indonesia (atau hukum positif). Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “anak yang lahir di  luar  nikah”  adalah  mereka  yang  lahir  dari  orang  tua  yang tidak menikah yang tidak memenuhi standar hukum positif tetapi melakukannya berdasarkan hukum agama. Seorang ayah kandung yang tidak tercantum dalam akta kelahiran tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan dukungan keuangan untuk anaknya. Hal yang sama berlaku untuk anak- anak yang lahir dari ibu yang tidak menikah atau mereka yang perkawinan orang tuanya bubar. Itu berarti anak tersebut memenuhi definisi hukum sebagai anak di bawah umur tanpa pendamping dan tidak dapat bekerja atau bersekolah secara legal. Anak yang lahir di luar  perkawinan  tetap  dianggap  mempunyai  hubungan  keperdataan  dengan  ibu  dan keluarganya  berdasarkan  Pasal  43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan sampai dengan perkara tersebut diperiksa secara tuntas oleh Mahkamah Konstitusi. Sangat sulit bagi seorang anak yang lahir di luar perkawinan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari ayah kandungnya karena tidak adanya pengawasan hukum atas hubungan keuangan ayah kandungnya.
Kesan menarik yang diberikan oleh nikah siri di dunia sekarang ini adalah akibat dari  fenomena  nikah  siri.  Tampaknya  benar  bahwa  pernikahan  di  luar  nikah,  di  mana pernikahan pasangan tidak tercatat secara resmi, telah menjadi norma sosial yang meluas. Sementara  itu,  jelas  perempuanlah  yang  paling  dirugikan,  sekalipun  sang  calon  suami berjanji  akan  memuaskan  nafsunya  secara  hukum.  Sangat  disayangkan  bahwa  banyak wanita masih menganjurkan untuk diperlakukan secara tidak terduga.(UU Perkawinan) Siri berarti “rahasia” dalam bahasa Arab, dan dalam konteks ini berkaitan dengan rukun nikah Islam yang menyatakan tidak sah sebuah pernikahan jika dipublikasikan secara luas. Di sisi lain,  di  Indonesia,  istilah  nikah  siri kini mengacu pada perserikatan yang tidak tercatat dalam catatan resmi pemerintah.
Tentu  saja,  akan  ada  konflik  sebagai  suami  dan  istri,  dan  tidak  jarang  konflik tersebut  berujung  pada  perceraian.  Seperti  kebanyakan  keluarga,  pertengkaran sering terjadi di rumah. Konflik antara suami dan istri atau dalam keluarga dapat menyebabkan perceraian  jika  perasaan  tidak  berbalas.  Perselisihan  keluarga  dapat  muncul  karena sejumlah alasan sebagai akibat dari argumen ini, termasuk: (Khairul Muti Rambe, 2018) Faktor Kepribadian, Masalah Finansial atau Keuangan, dan Masalah Mertua.
H.  A.  Fuad  Said,  sebagaimana  dikutip  Abdul  Manan,  mendefinisikan  perceraian sebagai berpisahnya seorang laki-laki dan seorang istri yang tidak dapat hidup bersama

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
secara harmonis. Sayyid Sabiq, sebaliknya, mendefinisikan talak sebagai pernyataan yang membatalkan pernikahan dan mengatakan bahwa pernyataan seperti itu dilarang kecuali ada  alasan  yang  baik dan darurat yang ekstrim. Perceraian adalah perbu atan kekafiran terhadap nikmat Allah dan kezaliman terhadap istri jika diselesaikan tanpa alasan yang baik dan tidak darurat. Nama hukum perceraian dalam sistem hukum Islam, Fiqh, adalah Firqah. Ketika pasangan bercerai, mereka memutuskan sumpah atau kontrak mereka satu sama lain.  Seperti  yang  disiratkan  oleh  istilah  "perceraian"  (Firqah),  hal  itu  merugikan wanita.(Abdul Manan, 2016)
Nama hukum perceraian dalam sistem hukum Islam, Fiqh, adalah Firqah. Ketika pasangan  bercerai,  mereka  memutuskan  sumpah  atau  kontrak  mereka  satu  sama lain. Firqah secara harfiah diterjemahkan menjadi "pemisahan", antonim dari "jemaat". Jika tidak ada pernikahan, maka tidak ada perceraian. Oleh karena itu, baik dalam pernikahan dini maupun perceraian yang terlambat, pasangan tetap memperlakukan satu sama lain sebagai suami istri. Menurut ajaran Islam, perceraian dapat diterima ketika semua upaya lain untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan telah gagal. (Imam Sulaiman, 2013)
Pemeliharaan anak adalah kewajiban orang tua kustodian untuk terus memberikan dukungan keuangan untuk anak setelah perceraian. Kelahiran seorang anak merupakan peristiwa  hukum  karena  adanya  hak  dan  kewajiban  yang  timbul  sebagai  akibat  dari hubungan perkawinan tersebut. Orang tua bertanggung jawab atas keseja hteraan anak- anak mereka dengan segala cara yang memungkinkan.
Tuhan memberkati orang tua dengan permata berharga ini, yang disebut anak-anak. Makna  ditambahkan  oleh  keberadaannya.  Ungkapan  bahwa  anak adalah penerus masa depan bangsa sering ditulis dalam berbagai literatur, namun realitas kedudukan anak di muka  bumi  tidak  seindah  ungkapan  ttersebut.  Tanggung  jawab  untuk  menafkahi anak setelah  perceraian  hampir  secara  umum  diberikan  kepada  pasangan  dengan  sumber keuangan yang lebih besar. Salah satu definisi "matapencaharian" adalah jumlah uang yang harus dibayar suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tersier tanggungan mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Banyak wanita yang bercerai juga tidak menafkahi anak dan pasangannya setelah perceraian. Setelah pasangan itu bercerai dengan talak, sang istri kini bebas untuk menikah lagi. Dalam hal ini, hadis Nabi langsung dibantah  dengan  perbuatan  mantan  suami  yang setelah bercerai berhenti menghidupi mantan istri dan anaknya.
Meskipun  tidak  ada  perlindungan  hukum  bagi  anaknya,  mereka  tetap  memiliki kewajiban  sebagai  orang  tua  dan  harus  menafkahi anaknya, terlepas dari tercatat atau tidaknya perkawinan mereka dalam catatan sipil. Dalam perkawinan tidak tercatat antara pegawai  perempuan  yang  berbeda  negara,  yaitu  di Malaysia, perannya dibalik. Mereka mengikat  simpul  di  Malaysia,  tapi  itu  bukan  upacara  formal;  sebaliknya,  itu  adalah pernikahan siri.
Sangat disayangkan masih ada beberapa perempuan pekerja yang tidak melaporkan pernikahan mereka ke pemerintah. Mereka telah menikah, tetapi keturunan mereka tidak akan diakui oleh negara karena kelahiran mereka tidak akan didaftarkan. sehingga anak- anak dari pernikahan mereka dan perceraian berikutnya tidak mendapatkan keuntungan finansial atau lainnya dari serikat pekerja, dan dengan demikian tidak memperoleh hak hukum apa pun sebagai akibat dari pembubaran serikat pekerja.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :
1. Bagaimana ketentuan pemberian nafkah terhadap anak dari perkawinan yang tidak tercatat?
2. Bagaimana pembagian nafkah terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat menurut UU perkawinan?
3. Bagaimana pembagian nafkah terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat menurut kompilasi hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Gaya penelitian yang digunakan dalam artikel ini, yang dikenal dengan “Pendekatan Hukum Normatif-Empiris”, melibatkan penggunaan asas-asas hukum normatif serta data pendukung  dan  bukti  empiris.  Pendekatan  normatif  melibatkan  pengumpulan  dan penelaahan  dokumen  hukum  yang  paling  penting,  termasuk gagasan, konsepsi, prinsip hukum, dan peraturan yang relevan. Sedangkan penelitian empiris sangat bergantung pada data  yang  dikumpulkan  di  lapangan,  seperti  hasil  observasi  dan  eksperimen.  Metode penelitian empiris digunakan untuk menyelidiki hukum karena dipandang sebagai kegiatan sosial yang terorganisasi dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan terikat dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. KETENTUAN PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT
1. Pengertian  Nafkah Anak
Secara etimologis, kehidupan dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti, pertama, perilaku dan permintaan sebagai penggunaannya dalam satu kalimat:“nafaq al-bay’ nafqan” dan “harakah fathah nun” dalam “nafqan” artinya jual beli laris manis. Kedua; itu berarti tindakan orang-orang munafik, ketika huruf-hurufnya sekarang berbaris di sebelah kata "nafqan". Kata al-Nifaq juga berarti tunjangan dalam bentuk dirham, seperti penggunaannya dalam  frasa  anfaqtu  al-darahim  min  al-nafaqah,  artinya  saya  mengeluarkan  beberapa dirham. Ketiga; hilang dan usang, sebagaimana penggunaannya dalam frasa “nafa q al-zad yunfaq  nafqan”,  bakal  hilang  atau  usang.  Keempat;  kebutuhan  dan  kerugian,  karena penggunaannya dalam kalimat “anfaq al-rajul” berarti kebutuhan dan menipisnya kekayaan. (Muhammad Zakaria, 2021)
Dalam  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak, sumber pendapatan anak sangat menentukan. Tanpa sumber pendapatan yang dapat diandalkan, kesehatan fisik dan mental anak akan terganggu, dan ia akan tertinggal dari anak-anak lain dalam hal pertumbuhan dan perkembangan. Ahli tafsir dari mazhab Jumhur (fuqaha) mengatakan bahwa ibu yang belum  menikah  bertanggung  jawab  untuk  menafkahi  anak-anaknya,  sedangkan  dari mazhab Maliki (Baitul Mal) mengatakan bahwa ayah adalah tanggung jawab. Tunjangan anak bagi anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia adalah tanggung jawab ibu dan keluarganya, bukan tanggung jawab negara.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   133-144   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3345
Ada kepercayaan budaya yang tersebar luas di Indonesia bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya dimiliki oleh perempuan dan keluarganya, terlepas dari keberadaan ayah biologis anak tersebut. Undang-undang menafsirkan ini sebagai bukti bahwa anak di bawah  umur  terdaftar  secara  tidak  benar.  Hingga  Mahkamah  Konstitusi mengamandemennya  secara  signifikan,  Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  mengatur  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (Muhammad Ridwansyah, 2015).

## 2. Pemenuhan  Nafkah Anak Diluar  Pernikahan
Hak untuk hidup, melanjutkan hidup, dan berkembang adalah prinsip dasar yang menetapkan  bahwa  setiap  anak  berhak  untuk  mendapatkan  nafkah  dengan  cara  yang memungkinkannya untuk berkembang secara fisik, emosional, intelektual, dan sosial; yaitu bahwa ia berhak memperoleh kebutuhan dasarnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan agar kondisi yang tepat ditetapkan untuk perkembangan optimal anak di semua bidang kehidupan. (Ali Muhtarom, 2018)
Anak yang dilahirkan dalam batas-batas hukum diharapkan oleh umat Islam untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut oleh keimanannya sejak usia dini.  Oleh  sebab  dia  memiliki  kedua  orang  tua,  hingga  dia  berhak  memperoleh pembelajaran, tutorial berikut nafkah serta bayaran hidupnya hingga dia dapat mandiri. Juga, ikatan yang mengikat anak-anak dengan orang tuanya berasal dari sifat timbal balik dari  hak  dan  tanggung  jawab  tersebut.  Seorang  anak  memiliki  kewajiban  untuk menghormati  dan  mematuhi  orang  tuanya  kecuali  jika  mereka  menyuruhnya  untuk melakukan  perilaku  seksual  yang  tidak  bermoral.  Kerusakan  fisik atau emosional tidak diizinkan.
Anak-anak  dapat  menerima  pukulan  besar  ketika  orang  tua  mereka  berpisah.
Karena tidak mungkin orang tua untuk kembali bersama, anak akan kehilangan cinta dan dukungan penuh dari kedua orang tua, dan pergolakan dalam situasi keuangan keluarga dan sekolah anak hanyalah puncak gunung es. Menurut hukum perkawinan Indonesia, jika seorang anak berusia di bawah 12 tahun (belum mumayyiz), pengadilan dapat memberikan hak asuh kepada ibu dan membuat ayah bertanggung jawab untuk memelihara anak secara finansial. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak terpenuhi sepanjang  perkembangan  mereka  dan  bahwa  perpisahan  orang  tua  mereka  tidak menghalanginya. Sebagai makhluk tak berdaya yang tidak dapat mengatur dirinya sendiri, anak-anak membutuhkan perawatan dan perhatian terus-menerus dari orang tua mereka. Di  Indonesia,  anak  yang  lahir  di  luar  nikah  tidak  bertanggung  jawab  menafkahi  orang tuanya. Artinya, menurut undang-undang negara, seorang ayah hanya memiliki tanggung jawab  keuangan  untuk  anak-anaknya  dengan  istri  sahnya.  Tidak  ada  tanggung  jawab finansial yang dibebankan pada ayah dari anak yang lahir di luar nikah. Setelah menerima pengaduan dari AM, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memulai uji materi undang- undang tersebut. Tanggung jawab untuk kesejahteraan anak di pengadilan memiliki hasil yang berbeda dari sebelumnya. Jika warisan biologis anak yang lahir di luar nikah terbukti, negara  masih  membutuhkan  bantuan  keuangan  dari  orang  tua  anak  tersebut . (M.Ridwansyah, 2015)

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## B. PEMBAGIAN NAFKAH TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
1. Pengertian  Perkawinan  Tidak Tercatat
Yang dimaksud dengan “perkawinan di luar nikah” adalah perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi diakui sah oleh agama pasangan tersebut. Artinya, menurut aturan hukum afirmatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan di mana pasangan tidak mau memberikan  persetujuannya  kepada  KUA  setelah  perkawinan  dilangsungkan  secara rahasia.  Istilah  "perkawinan  curang"  sering  digunakan  untuk  menggambarkan  bentuk persetubuhan  ini.  Kantor  Urusan  Agama  tidak  menerbitkan  surat  nikah  atau  akta perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  wilayah  hukumnya  (KUA).  Perlu  diketahui  bahwa pernikahan  sirri  tetap  dapat  didaftarkan  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan melalui pernikahan isbat dengan menanyakan ke Pengadilan Agama, dan pernikahan non - Islam dapat didaftarkan melalui lembaga Disdukcapil.

## 2. Pengertian  Nafkah Anak
Baik  "nafkah"  maupun  "anak-anak"  sama-sama  penting  untuk  definisi  "mata pencaharian anak-anak". Ini adalah kebutuhan hidup untuk pergi berbelanja kebutuhan pokok. Istilah itu mengacu pada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk keluarga dan barang-barangnya. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang aman adalah semua  kebutuhan  hidup.  Ada  banyak  konsep tambahan untuk menjelaskan kehidupan, tetapi semuanya memiliki fungsi esensial yang sama.
Tidak  ada  satu  aturan  di  antara  yurisdiksi  mengenai  tanggung jawab keuangan untuk anak-anak.
Pertama Anak muda yang belum cukup umur dan tidak memiliki sumber daya Para sarjana  sependapat  dengan  posisi  yang  diambil  oleh  Imam  Ibnul  Mundzir  dalam esainya  bahwa  adalah  tanggung  jawab  ayah  untuk  menafkahi  anak-anaknya  yang masih kecil jika mereka tidak memiliki sarana pendukung lainnya. putranya, seorang anak dengan sedikit miliknya.
Kedua Status hukum anak yang telah dan belum mencapai pubertas memiliki hukum yang sama. Para sarjana percaya bahwa seorang ayah tidak memiliki tanggung jawab keuangan untuk anaknya jika anaknya memiliki cukup uang untuk mengurus dirinya sendiri.
Ketiga Tidak mungkin mewarisi properti dari anak dewasa. Beberapa anak di sekolah menengah,  sekolah  menengah atas, dan  perguruan tinggi menganggur secara tidak resmi. Hampir semua dari mereka masih bergantung secara finansial pada orang tua mereka.
Kewajiban  seorang  ayah  untuk  menafkahi  anak  perempuannya  terus  berlanjut hingga gadis tersebut menikah, kecuali anak perempuan tersebut telah memiliki pekerjaan yang  dapat  menopang  hidupnya  dan  sang  ayah tidak dapat memaksa anak perempuan tersebut untuk bekerja. Jika dia menikah, suaminya yang bertanggung jawab atas nafkahnya sebagai  pengganti  ayahnya,  tetapi  jika  suaminya meninggal tanpa warisan yang cukup, ayahnya  tetap  bertanggung  jawab  atas  nafkahnya  seperti  sebelum  menikah.  Bayi  itu menyandang nama ayahnya, seolah-olah anak itu dikandung dan dilahirkan khusus untuk

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
ayahnya.  Akibatnya, anak tersebut akan mewarisi nama ayah dan tanggung jawab yang menyertainya. (Pratiwi, 2020).

## 3. Nafkah Anak Setelah Perceraian
Kasus utama yang bisa ditemui dalam pemberian nafkah anak sehabis perceraian di Indonesia merupakan penentuan bayaran nafkah yang diberikan kepada anak tidak diatur sehingga  cuma  bersumber  pada  pada  pertimbangan  individu  dari  hakim.  Kekosongan hukum ini memunculkan kasus sebab membolehkan Ayah dari anak tersebut membayar sesuatu jumlah yang jauh di dasar keahlian finansial nya, ataupun malah kebalikannya jauh di atas keahlian finansial orang tua tersebut. Tidak hanya itu, di Indonesia pula tidak diatur hingga  kapan  nafkah  anak  tersebut  hendak  diberikan,  tidak  terdapatnya  mekanisme peninjauan  ulang  apabila  terdapat  pergantian  kondisi  finansial  orang  tua,  serta  tidak terdapatnya sesuatu lembaga pengawas.
Jika orang tua berpisah dan menghasilkan anak, UU Perkawinan memastikan bahwa anak-anak  tersebut  akan  tetap  memiliki  akses  kepada  orang  tuanya  untuk  keperluan pengasuhan dan pengasuhan mereka. Orang tua yang dinyatakan lalai atau dengan sengaja melalaikan tanggung jawab mereka untuk menafkahi, melindungi, dan mendidik anaknya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum melalui gugatan perdata. Hak orang tua tidak dapat dicabut untuk anak di bawah umur yang belum berusia 18 tahun  atau belum menikah. Istilah "otoritas orang tua" digunakan untuk menggambarkan hak dan kewajiban hukum orang tua dan wali hukum untuk membuat keputusan atas nama anak di bawah umur. Sekalipun perceraian mengakibatkan hak asuh eksklusif atas anak-anak, tanggung jawab sebagai orang tua tetap harus dibagi. Dengan mewajibkan setiap orang tua untuk memelihara hak asuh dan dukungan keuangan untuk anak-anak mereka yang masih kecil, Pasal 41 huruf a UU Perkawinan melindungi kepentingan terbaik mereka. Dalam hal terjadi perceraian,  UU  Perkawinan  juga  menentukan orang tua mana yang bertanggung jawab untuk menafkahi dan membiayai nafkah, pengasuhan, dan pendidikan anak. Menurut Pasal 41 UU Perkawinan ayat b, ayah bertanggung jawab menafkahi dan mendidik anaknya. UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana direvisi Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak) juga memberikan tambahan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dedikasi Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak tidak terlepas dari keputusan negara untuk mengesahkan UU Perlindungan Anak.
Konvensi Hak-Hak Anak diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990, dan Keputusan Presiden No. 36 tahun itu berusaha untuk menyelaraskan perundang-undangan Indonesia dengan Konvensi tersebut. Menurut Pasal 45 UU Perkawinan, terlepas dari apakah orang tua masih bersama atau tidak, mereka harus menafkahi dan mendidik anak-anaknya secara setara sampai anak tersebut menikah atau mandiri secara finansial. Jika terjadi perceraian, sang  ayah  harus  membiayai  nafkah  dan  pendidikan  anak  sesuai  dengan  Pasal  41  UU Perkawinan.  Jika  sang  ayah  tidak  mampu melakukannya, sang ibu dapat diperintahkan untuk  membayar  sebagian  dari  biaya  tersebut.  Jika  orang  tua  bercerai, berapa banyak mereka  harus  membayar  tunjangan  anak.  Di  Indonesia,  ada  aturan  dan  regulasi  yang mengatur  cara  yang  digunakan  untuk  menetapkan  tingkat  penghidupan  anak;  namun, undang-undang dan peraturan ini hanya berlaku untuk profesi tertentu. Besaran tunjangan anak yang dibayarkan oleh ayah PNS diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Tahun 1983, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, dan berlaku  untuk  semua  anak  yang  menjadi  tanggung  jawab ayah secara hukum . (Hervin, 2021)

## C. PEMBAGIAN NAFKAH TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
Adalah  tanggung  jawab  ayah  untuk  menafkahi  keluarganya,  dan  karenanya tanggung jawab ayah untuk menafkahi keluarganya, menurut hukum Islam. Karena mereka adalah anak biologis ayah, anak berhak mendapat dukungan finansial. Sum ber pengaturan lebih lanjut untuk masalah ini adalah hadits yang menyatakan bahwa setiap ayah memiliki kewajiban  untuk  menafkahi  anak-anaknya.  Aisyah  r.a.  meriwayatkan  bahwa  Hindun mengadukan suaminya Abu Sufyan, dengan menyatakan  ambillah (harta) sesuai dengan kecukupanmu, dan berikanlah kepada anakmu apa yang pantas, Rasulullah berpesan. (Abu Daud, An-Nasa'i, Muslim)
Hadits  ini  menunjukkan  keharusan  moral  untuk  menafkahi  keturunan  biologis seseorang. Selain itu, jika suami kikir atau ada keadaan lain yang meringankan dan suami tidak mau menafkahi istri dan anak-anaknya, istri boleh, tanpa memberitahu suaminya, mengambil milik suami hanya untuk menafkahi. untuk kebutuhannya sendiri dan anak- anaknya.  Meskipun  sang  ayah  mungkin  kekurangan uang, dia tetap bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya. Peneliti hanya bisa berharap bahwa hal-hal dapat dibuat lebih baik pada saat ini. Kecuali sang ayah yang dituntut untuk mencari nafkah ternyata tidak mampu bekerja, ia harus menyediakan nafkah bagi anaknya.
Tidak ada yang membenarkan kegagalan seorang ayah dalam menafkahi anaknya dalam hukum Islam. Jika dia mampu berusaha dan dalam kesehatan mental dan fisik yang baik, tidak ada alasan mengapa dia tidak harus menafkahi anaknya, terlepas dari apakah dia memiliki pekerjaan, jenis pekerjaan apa yang dia miliki, atau berapa banyak uang yang dia hasilkan. Keengganan orang tua untuk mencoba bukanlah alasan untuk tugasnya. Pasal 156 huruf  d  KHI  menyatakan  bahwa  sampai  anak  tersebut  dewasa  dan  dapat  menghidupi dirinya sendiri, ayah bertanggung jawab atas segala biaya yang berkaitan dengan hashanah dan  pemeliharaan  anak.  Pengadilan  juga  dapat  menentukan, berdasarkan kemampuan mental sang ayah, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang secara fisik tidak diasuh. (Setiasari, 2008)
Mengingat  apa  yang  tertulis  dalam  Luqman  14-15.  Sebaliknya,  orang  tua  yang pantas dihormati oleh anak-anaknya memiliki tanggung jawab untuk mengasuh anak-anak mereka dengan memberi mereka pendidikan yang tepat dan pola makan yang sehat.
Surat al-Baqarah ayat 233 :
ِهْيَل َُْح َّهٌَُد ََٰل ََْأ َهْع ِض ْرُي ُتََٰدِل ََُْٰلٱ ََ
َّهٍُُتَُْسِكََ َّهٍُُق ْز ِر ۥًَُل ِدُُل َُْمْلٱ ىَلَعََ ۚ َةَعاَضَّرلٱ َّمِتُي نَأ َدا َرَأ  ْهَمِل ۖ ِهْيَلِماَك ِدَل َُِب ۥًَُّل ٌدُُل َُْم  َلَ ََ اٌَِدَل َُِب ٌٌۢةَدِل َََٰ َّرٓاَضُت  َلَ ۚ اٍََعْسَُ  َّلَِإ  ٌسْفَو ُفَّلَكُت  َلَ ۚ  ِفَ ُرْعَمْلٱِب
ا َُْلٱ ىَلَعََ ۚ ۦِي اَداَرَأ  ْنِإَف ۗ  َكِلََٰذ ُلْثِم ِث ِر
ْمُكَدََٰل ََْأ ۟ا ُُٓع ِض ْرَتْسَت نَأ ْمُّتد َرَأ  ْنِإ ََ ۗ اَمٍِْيَلَع َحاَىُج  َلََف  ٍر َُاَشَتََ اَمٍُْىِّم  ٍضا َرَت هَع  الَاَصِف
ٓاَّم مُتْمَّلَس اَذِإ ْمُكْيَلَع َحاَىُج  َلََف ََّللّٱ ۟اُُقَّتٱ ََ ۗ  ِفَ ُرْعَمْلٱِب مُتْيَتاَء ري ِصَب َنُُلَمْعَت اَمِب َ َّللّٱ َّنَأ ۟ا ُُٓمَلْعٱ ََ
Artinya: Para  ibu  hendaklah  menyusukan  anak-anaknya  selama  dua  tahun penuh, yaitu bagi  yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan.  Dan  kewajiban  ayah  memberi

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
makan  dan  pakaian  kepada  para  ibu  dengan  cara  ma'ruf.  Seseorang  tidak dibebani  melainkan  menurut  kadar  kesanggupannya.  Janganlah  seorang  ibu menderita  kesengsaraan  karena  anaknya  dan  seorang  ayah  karena  anaknya, dan  warispun  berkewajiban  demikian.  Apabila  keduanya  ingin  menyapih (sebelum  dua  tahun)  dengan  kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak  ada  dosa  atas  keduanya.  Dan  jika  kamu  ingin  anakmu  disusukan  oleh orang  lain,  maka  tidak  ada  dosa  bagimu  apabila  kamu  memberikan pembayaran  menurut  yang  patut.  Bertakwalah  kamu  kepada  Allah  dan ketahuilah  bahwa  Allah  Maha  Melihat  apa  yang  kamu  kerjakan (QS.  Al- Baqarah 233:2)
Seorang ibu wajib memberikan makanan bergizi bagi anaknya, baik itu pemberian ASI eksklusif maupun pemberian nutrisi lainnya. Sementara itu, sudah menjadi kebiasaan bagi ayah untuk memikul tanggung jawab keuangan untuk ibu menyusui. Ada kewajiban formil  (prosedural)  untuk  mencatatkan  perkawinan  pada  saat  dilangsungkan. Undang- undang mengamanatkan bahwa semua pernikahan harus didaftarkan. Pasal 5 Kompilasi Hukum  Islam  secara  tegas  menyebutkan  peraturan  ini  (KHI).  Akad  nikah  harus ditandatangani di hadapan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan  Kepaniteraan  bagi  yang  bukan  beragama  Islam  untuk  memenuhi  persyaratan pencatatan ini. Surat nikah akan dikeluarkan jika catatan lengkap dan diverifikasi. Ketika masalah terjadi di ujung jalan, undang-undang pernikahan dipandang sebagai bukti yang kuat dan meyakinkan.
Istilah  "pendaftaran  perkawinan"  umumnya  digunakan  untuk  menggambarkan prosedur  formal  yang  dilakukan  sebelum  pernikahan.  Dalam  pengaturan  ini,  kami membahas kredensial dan kualifikasi calon pasangan. Pejabat dilarang menikah dengan orang luar yang tidak memenuhi persyaratan agar lembaga dapat terus berfungsi tanpa cela. Pasal 20 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membahas hal yang sama.
Hak  asasi  manusia  adalah  tanggung  jawab  negara  dan  harus dilindungi sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Pencatatan perkawinan dengan syarat- syarat administratif berupaya memberikan perlindungan bagi pemeliharaan, pemajuan, dan perwujudan hak-hak tersebut. Dengan asumsi pendaftaran tersebut tidak bertentangan dengan  mandat  konstitusional,  itu  hanya  akan  berfungsi  untuk  memastikan  hak  dan kebebasan setiap orang dihormati dan diakui, dan bahwa semua permintaan yang masuk akal dipenuhi mengingat kebutuhan masyarakat akan ketertiban, keamanan, ajaran agama, dan kepentingan terbaik. dari semua anggotanya. demokratis.
Menurut Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, menurut pandangan negara jika suatu perkawinan  atau  pernikahan  tidak dicatat sekalipun pernikahan tersebut dianggap sah menurut ajaran agama atau kepercayaan.
Akibat  yang  diberikan  dari  perkawinan  tidak  tercatat  itu  banyak,  terlebih  lagi terhadap anak. Salah satunya merupakan tidak berhaknya nafkah, peninggalan, serta hak- hak  yang  lain  terhadap  anak.  Tetapi  tidak  terdapat  perkara  bila selama tidak terdapat ingkar  janji  dari  kedua  pihak  dari  pernikahan  tidak  tercatat  ataupun  bisa  dikatakan pelakunya bertanggung jawab. Tetapi bila terjalin pengingkaran janji Ataupun bapak yang melaksanakan  pernikahan  siri  tidak  bisa  melaksanakan  tanggung  jawabnya  dengan meninggalkan anak hasil dari pernikahan tidak tercatat itu,  hingga perihal ini pasti bisa

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
merugikan anak. Perihal ini bukan sebab tanpa karena, anak dari perkawinan tidak tercatat ataupun pernikahan sirih tidak menemukan hak- hak modul yang moril yang sepatutnya didapat oleh seseorang anak dari bapaknya, seperti nafkah, hak pemeliharaan, hak dalam mewakili nikah untuk anak wanita dan silih mewarisi kala terdapatnya kematian.
Sesuai dengan Pasal 42-Pasal  44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  yang  mengatur  kedudukan  anak  bahwaSesuai  dengan  Pasal  42 -Pasal   44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur kedudukan anak bahwa

## Pasal 42
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

## Pasal 43
1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan  anak  tersebut  ayat  (1)  di  atas  selanjutnya  akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## Pasal 44
1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkannya oleh isterinya bila Mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang Berkepentingan. Berkenaan dengan pembuktian
Pasal 55 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang ayah seorang anak.
Pertama Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
Kedua Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat  Mengeluarkan  penetapan  tentang  asal-usul  seorang  anak  setelah  diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang Memenuhi syarat. Dengan begitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.
Namun persoalan ini tidak terkuak sampai Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan putusannya  no.  46/PUU-VIII/2010  meninjau  Pasal  43  ayat  (1)  UU  Perkawinan  dan melakukan  penyesuaian  seperlunya.  Machica  Mochtar  mengajukan  Putusan Mahkamah Konstitusi  46/PUU-VII/2010  pada  13  Februari  2012  sebagai  tanggapan atas penilaian Mahkamah yang berupaya melindungi dan mewujudkan hak-hak sipil anak yang lahir di luar perkawinan. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019) yang dibacakan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2012, anak yang lahir di luar  perkawinan  hanya  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  ibu  dan  keluarganya. Apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditafsirkan untu k melarang dia melakukan hubungan dengan laki-laki yang ternyata adalah ayah kandungnya, maka hal itu merupakan pelanggaran hak keperdataannya dengan ayah kandungnya, yang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
dapat ditentukan paternitasnya melalui suatu Tes DNA atau cara lain yang dapat diter ima secara hukum.
Kedudukan  hukum  orang  tua  akan  dijaga  terlepas  dari  apakah  mereka  sudah menikah atau belum, menurut evaluasi. Diketahui dengan baik bahwa dengan tidak adanya pernikahan  ayah,  satu-satunya  hubungan  hukum  anak  dengan  keluarga,  dukungan keuangan, dan warisan berada pada ibu.

## KESIMPULAN
Dalam Hukum islam yang memiliki  aturan mengenai kewajiban untuk menafkahi anaknya adalah seorang ayah apabila dalam proses perkawinan yang sah seperti menurut Pasal 156 huruf d KHI, sampai anak tersebut dewasa dan dapat menghidupi dirinya sendiri, ayah bertanggung jawab atas semua aspek keuangan dari harta dan nafkah anak., sah dalam arti tidak melanggar ketentuan yang telah mengatur tentang perkawinan, kewajiban ini berkaitan dengan upaya seorang ayah untuk menafkahi anaknya, ketika seorang ayah tidak menyanggupi hal tersebut seorang ibu berhak mengambil harta yang dimiliki ayah nya, apabila anak masih di dalam kandungan ibu tetapi tidak lagi dalam status pernikahan maka ayah wajib untuk menafkahi ibu karena ini merupakan kewajiban ayah memberi nutrisi anaknya yang masih di dalam kandungan seorang ibu. Banyak dampak negatif yang terjadi ketika pasangan memutuskan untuk menikah di luar dari pernikahan, dampak yang terjadi akan  di  dapatkan  apabila  terjadinya  perceraian,  dalam  kompilasi hukum islam apabila pernikahan  ini  dilakukan  secara  siri  ketika  perceraian  terjadi tetap mewajibkan kedua orang  tua  untuk  menafkahi  anaknya  terkhusus  nya  seorang  ayah  dan  apabila di tinjau dalam UU Perkawinan dapat dilihat ketika pasangan mengambil langkah untuk menikah siri maka tidak ada kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya di karenakan pernikahan ini tidak tercatat dalam negara, kewajiban ini di bebankan oleh ibu, pernikahan menurut UU menginisiasikan  agar  adanya  proses  administrasi  yang  menimbulkan  perikatan  antara kedua belah pihak, hal ini di lakukan di hadapan pejabat (KUH) sebagai bukti adanya akad pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan
Khairul Muti Rambe, Psikologi Keluarga Islam ,(Medan:C Manhaji,2018),hal.80
Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama (Jakarta: Prenadamedia, 2016), h. 463
Imam Sulaiman Bin As’ath As-Sijistini, SunanAbu Dawud ( Dar Al-Fajr Li Al Turath: 2013), h. 364
Muhammad  Zakaria, “ Nafkah Anak Persfektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia” ,(GuePedia,
2021),hlm 183.
Ali  Muhtarom.  2018.  K edudukan  Aana  Hasil  Hubungan  Zina  Menurut  Hukum  Islam  dan
Hukum Positif, hlm 187.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Ridwansyah  M.  (2015). Nafkah  anak  luar  kawin  menurut  konsep  Hifzhu  Al-Nafs.  Jurnal yudisial . Vol 8 (1). Hal 66
Pratiwi  N.  (2020). Pemenuhan  nafkah  anak  dari  perkawinan  tidak  tercatat  di  beda  warga negara menurut Imam Syafi'i . Http://repository.uinsu.ac.id. diakses pada tanggal 15 Januari, pukul 20.05
Hervin,  Priandini  L.  (2021). Pengaturan  hukum  pemberian nafkah anak setelah perceraian orang  tua  dalam  undang-undang  perkawinan . Jurnal  Kertas  Semaya .  Vol  9  (12) Hal 2466.
Setiasari Deasy M. (2008). Kewajiban ayah kepada anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian  menurut  hukum  Islam  dan  kompilasi  hukum  Islam .  https://lib.ui.ac.id.
Diakses pada tanggal 15 Januari 2022. Pukul 20:05