Halaman 530 - 546

## ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP DISKURSUS PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR DI MEDIA ONLINE
Shiddiq Sugiono Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat No. HP: 08561234988 e-mail: sugionoshiddiq@gmail.com
Naskah diterima tanggal 6 Januari 2020, direvisi tanggal 20 Mei 2020 disetujui tanggal 27 September 2020

## Abstrak
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dinilai selalu menuai pro dan kontra. Media dalam  hal  ini  memegang  peranan  penting  dalam  menciptakan  citra  PLTN.  Adapun  saat  ini  media online turut  menjadi  wadah  untuk  mengomunikasikan  diskursus  pembangunan  PLTN.  Melalui paradigma  kritis,  penelitian  ini  memiliki  asumsi  bahwa  diskursus  yang  dibangun  oleh  media online turut dipengaruhi oleh berbagai macam pihak dan dimensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana diskursus pembangunan PLTN dibingkai oleh media, menggambarkan intervensi berbagai aktor serta dimensi sosial dan budaya dalam memproduksi diskursus tersebut. Analisis wacana kritis model  Norman  Fairclough  diaplikasikan  pada  beberapa  diskursus  pembangunan  PLTN  untuk mencapai  tujuan  penelitian  tersebut.  Selain  itu,  analisis framing W.  A.  Gamson  digunakan  dalam menganalisis dimensi teks sehingga dapat dilihat package atau tema dalam suatu diskursus. Penelitian ini  menyajikan  5 package mengenai  bingkai  diskursus  mengenai  pembangunan  PLTN  dari  berbagai media  online.  Adapun  penelitian  ini  menggambarkan  adanya  indikasi  mengenai  campur  tangan industri batu bara terhadap produksi diskursus. Pemerintah turut memberikan andil karena mempunyai relasi  kekuasaan  dengan  industri  batu  bara  yang  menopang  program  kerjanya.  Selain  itu,  praktik diskursus ini turut didukung oleh adanya konglomerasi dan penggunaan kekuasaan oleh pemerintah. Penelitian  selanjutnya  dapat  memetakan  bagaimana  kekuatan  media  yang  pro  dan  kontra  terhadap pembangunan PLTN melalui pendekatan kuantitatif.
Kata-kata Kunci : analisis wacana kritis; kekuasaan industri; konstruksi realita; diskursus media

## Abstract
The construction of nuclear power plants (NPP) is considered to always reap the pros and cons. The media in this case plays an important role in creating the image of the NPP. Nowadays online media is also a place to communicate the discourse of the construction of NPP. Through a critical paradigm, this  research  assumes  that  the  discourse  built  by  online  media  is  also  influenced  by  various  parties and  dimensions.  The  purpose  of  this  study  is  to  see  how  the  discourse  of  nuclear  power  plant construction  is  framed  by  the  media,  describing  the  interventions  of  various  actors  as  well  as  the social  and  cultural  dimensions  in  producing  the  discourse.  Critical  discourse  analysis  of  Norman Fairclough's model was applied to several discourses of the construction of nuclear power plants to achieve the research objectives. W. A. Gamson's framing analysis is used in analyzing text dimensions so  that  packages  or  themes  can  be  seen  in  a  discourse.  This  study  presents  5  packages  on  the discourse frame regarding the construction of  NPP from various online media. As for this research, there  is  an  indication  that  coal  industry  interferes  with  discourse  production.  The  government  also contributes because it has power relations with the coal industry that supports its work program. In addition, the practice of this discourse is also supported by the existence of conglomerates and the use of power by the government. Future research can map the strengths of the media, the pros and cons of NPP development through a quantitative approach.
Keywords:  Critical Discourse Analysis; Industrial Power; Reality Construction; Media Discourse
Halaman 530 - 546

## Pendahuluan
Media,  khususnya  media  massa, memegang peran penting dalam mengkonstruksi  citra  dari  pembangunan PLTN  melalui  suatu  diskursus.  Dalam suatu  penelitian  mengenai  survei  terhadap faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat penerimaaan warga Jepang terhadap PLTN menyatakan  bahwa  kepercayaan  pada informasi  yang  terima  oleh  media  massa menjadi variabel yang sangat mempengaruhi tingkat penerimaan (Cravioto  et  al.,  2011:  59).  Selain  itu, beberapa media massa di Jepang dalam hal ini  membingkai  suatu  kecelakaan  nuklir menjadi  berita  yang  memiliki tone positif sehingga  membentuk  konstruksi  sosial yang  baik  mengenai  suatu  PLTN  (Abe, 2013:  1974).    Berdasarkan  hasil  kajian tersebut,  maka  media  harus  menyajikan suatu konstruksi yang baik mengenai PLTN jika memang akan dibangun di Indonesia.
Urgensi  dari  pembangunan  PLTN  di Indonesia didasari karena mulai menipisnya  energi  fosil  yang  sampai  saat ini menjadi penopang utama bagi pembangkit listrik (Robertua, 2017). Rencana pembangunan  PLTN di  Indonesia sendiri  sudah  dimulai  pada  tahun  1970-an. Namun  sampai  saat  ini  impian  tersebut harus  runtuh  karena  penolakan  dari  warga yang  tidak  bisa  dibendung.  Polemik mengenai  isu  pembangunan  PLTN  di Indonesia dirasa selalu menemui penolakan dari  masyarakat.  Di  dalam  suatu  artikel berita,  Menteri  Riset,  Teknologi  dan Pendidikan  Tinggi  menyatakan  bahwa penolakan  masyarakat  berakar  dari  suatu masalah  dimana  mereka  selalu  ditakut- takuti  mengenai  kecelakaan-kecelakaan PLTN  di  berbagai  belahan  dunia  (Syahran &  Lubis,  2019).  Hal  ini menjadi  tantangan besar  bagi  pemerintah  Indonesia,  karena
sejatinya  kesuksesan  pembangunan  PLTN sangat  ditentukan  oleh  dukungan  dari seluruh  lapisan  masyarakat  (Suhaemi, 2017:  36).    Jika  memang  media  yang berada  dibalik  semua  penolakan  ini,  kita perlu  memberikan  suatu  kecurigaan  bahwa ada pihak-pihak yang memanipulasi bentuk dari diskursus mengenai PLTN.
Mengacu  pada  kondisi  yang  telah disampaikan,  kajian  ini  disusun  karena munculnya  suatu  kecurigaan  mengenai ketidakberesan sosial pada relasi kekuasaan industri-industri pertambangan di Indonesia dengan  pihak  media.  Bagaimana  tidak  ? beberapa media menyebutkan bahwa pembangunan  PLTN  hanya  bisa  dilakukan jika  seluruh  persediaan  sumber  energi  di Indonesia  telah  habis  (Kusuma,  2015). Selain  itu,  Batu  bara  selalu  dibahasakan sebagai sumber daya yang mampu mencukupi  kebutuhan  listrik  Indonesia. Pembangkit  listrik  melalui  batu-bara  terus diwacanakan  sebagai  sumber  yang  baik- baik  saja  atau  memiliki  berbagai  resiko yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan PLTN.  Hal  ini  secara  tidak  langsung menegaskan  bahwa  industri  batu  bara sebagai  pemasok  energi  yang  sedang berkuasa masih ingin melanjutkan kekuasaannya dalam menghasilkan berbagai keuntungan. Kekuasaan menurut perspektif
Foucauldian  tidak  hanya  terletak  di genggaman penguasa, tetapi suatu kekuasaan  berada  di  mana-mana  dan memiliki  wujud  dalam  berbagai  praktik, agensi,  institusi,  dan  diskursus  (Astuti, 2013:  74).  Suatu  diskursus  memiliki kemampuan dalam membentuk pengetahuan manusia. Foucault turut menegaskan  bahwa  tidak  ada  suatu pengetahuan tanpa  adanya suatu  kuasa dan sebaliknya,  sehingga  tidak  terdapat  suatu
Halaman 530 - 546
pengetahuan  yang  bersifat  netral  maupun murni,  karena  di  dalamnya  terdapat  suatu kuasa.  Dengan  demikian  diskursus  dalam perspektif  Foucauldian  menegaskan  betapa pentingnya suatu diskursus dalam pengetahuan  bahkan  dalam  memproduksi suatu  kebenaran  karena  pada  akhirnya bahasa dalam suatu diskursus akan menjamin  kelanggengan  suatu  kekuasaan (Syahputra, 2010: 11).
Industri  energi  di  Indonesia  masih dikuasai  oleh  Pembangkit  Listrik  Tenaga Uap  (PLTU)  berbahan  bakar  batu  bara (ESDM,  2018).  Dengan  kata  lain  industri pertambangan  yang  menghasilkan  batu bara  memonopoli  pasar  pemasok  energi Indonesia.  Jika  dilihat  dari  perspektif kapitalisme, industri pertambangan merupakan  pemilik  modal  yang  memiliki sarana  produksi,  harta  kekayaan  bahkan sumber  daya  ketenagakerjaan.  Pemilik modal perlu melakukan berbagai cara untuk bertahan  hidup,  salah  satunya  melalui penggunaan  kekuasan  untuk  membentuk sebuah  diskursus  pada  media.  Penggunaan nuklir sebagai  pemasok  energi terbaru bisa menjadi ancaman bagi industri pertambangan  batu  bara  karena  efisiensi yang  ditawarkan  nuklir  akan  menurunkan biaya  penggunaan  listrik  secara  signifikan, sehingga  memungkinkan  penggunaan  batu bara akan berkurang.
Teori  hegemoni  ideologis  milik Gramsci  menjelaskan  bahwa  media  massa menjadi  suatu  perangkat  yang  digunakan oleh  elit  penguasa  untuk  meneruskan kekuasaan,  kesejahteraan  serta  statusnya dengan  cara  mempopulerkan  filosofi, budaya  serta  moralitas  mereka  (Zakaria, 2011:  108).  Industri  batu  bara  yang memegang  dominasi  terhadap  kekuasan energi di  Indonesia bisa saja menggunakan media massa sebagai alat untuk
mempopulerkan  filosofi  maupun  ideologi mereka.  Tidak  menutup  kemungkinan bahwa industri batu bara akan mengintervensi  proses  produksi  konten media melalui modal besar yang dimilikinya.
Diskursus yang diproduksi oleh suatu media  memiliki  peran  penting  dalam membangun  opini  maupun  citra  terhadap suatu  isu.  Mengacu  pada  model  konstruksi realitas  komunikasi  massa  (Hamad,  2006: 265),  diskursus  media  mengenai  PLTN akan  menghasilkan  suatu efek bagi khalayak.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari berbagai gerakan masyarakat yang memberikan penolakan terhadap pembangunan PLTN di Indonesia. Gerakan sosial  merupakan  salah  satu  teori  yang dapat menjelaskan efek penolakan tersebut, gerakan sosial didefinisikan sebagai tindakan kolektif berdasarkan atas kesamaan  tujuan  dan  solidaritas  sosial dalam  interaksi  yang  berkelanjutan  dengan elit,  musuh  dan  otoritas  (Tarrow,  1998). Dengan kata lain, diskursus media membentuk  suatu  identitas  bersama  pada masyarakat terhadap PLTN serta mengajak masyarakat  Indonesia  untuk  membenci berbagai aktor yang mendukung pembangunan  PLTN.  Selain  itu,  diskursus pada  suatu  media  dipengaruhi  oleh  faktor internal  maupun  eksternal,  sehingga  dalam membedah  diskursus  media  mengenai pembangunan  PLTN  di  Indonesia  perlu melihat berbagai pihak yang turut mengambil peran di dalamnya.
Konsep  mengenai  diskursus  media mengacu  pada  interaksi  yang  terjadi melalui platform  siaran, baik lisan maupun tulisan, dimana wacana tersebut berorientasi pada pembaca, pendengar atau penonton yang tidak hadir. Suatu diskursus media  adalah  bentuk  interaksi  publik  yang
Halaman 530 - 546
diproduksi  tidak  secara  spontan.  Karena suatu  diskursus  diproduksi  secara  sengaja, maka  perlu  dipertimbangkan  bagaimana suatu  diskursus  tersebut  diproduksi  hingga tingkat  ideologi  (O’Keeffe,  1997:  441). Diskursus  media  mengenai  PLTN  tidak hanya  ditemui  pada  artikel  berita  saja, bahkan pada jaringan televisi dan karikatur (Gamson,  1989:  1).  Sejalan  dengan perkembangan  teknologi,  diskursus  media tidak  lagi  hanya  ditemui  pada  media konvensional  tetapi  terjadi  pada  berbagai media baru (Paul & Handford, 2012).
Relasi  kekuasaan  antara  industri dengan  media  dapat  dijelaskan  oleh  model propaganda  Herman  dan  Chomsky.  Istilah mengenai  propaganda  identik  terhadap suatu aktivitas komunikasi untuk memanipulasi  psikologi  khalayak  yang menerima  suatu  pesan.  Dalam  praktiknya suatu  propaganda  akan  mengelaborasikan pesan  agar  memperoleh  pengaruh  secara persuasif  untuk    partisipasi  aktif  atau  pasif pada  tindakan  beberapa  individu  yang disatukan  dengan  manipulasi  psikologis. Esensi dari suatu kegiatan propaganda yaitu persuasi, yang mengutamakan suatu
“kemenangan” dengan
cara
mengesampingkan  berbagai  kebenaran,
moral serta etika (Malik, 2018:6). Propaganda  model  Herman  dan  Chomsky menjelaskan bahwa media massa melakukan  aktivitasnya  sebagai  suatu sistem  untuk  mengkomunikasikan  pesan dan  simbol  tertentu  kepada  publik.  Model Propaganda Chomsky dan Herman menjabarkan mengenai aspek politik ekonomi  media  dalam  menentukan  konten media  (Zakaria,  2011:  106).  Korporasi besar  menjadi  salah  satu  ketergantungan suatu  media  dalam  melancarkan  aksi propaganda  karena  media  massa  dapat ditarik  ke  dalam  hubungan  simbiotik
dengan  sumber-sumber  informasi  yang kuat  dengan  kebutuhan  ekonomi  dan kepentingan  timbal  balik  (Herman  & Chomsky,  2008).  Poin  sentral  model propaganda    Herman  dan  Chomsky  adalah bahwa  media  cenderung  "memarginalkan perbedaan  pendapat  dan  memungkinkan kepentingan  pribadi  yang  dominan  untuk menyampaikan  pesan  mereka  kepada publik"  dengan  cara  yang  mempromosikan konstruksi  hegemonik  dan  menekan  suara- suara oposisi (Meenakshi & Kellner, 2006). Berdasarkan  model  propaganda  tersebut maka hegemoni industri yang menyediakan energi  di  Indonesia  akan  ditemui  dalam beberapa  diskursus  media.  Media  akan digunakan  oleh  penguasa  industri  untuk menjalankan  kekuasaannya  dalam  bentuk diskursus.
Penelitian  Gamson  &  Modigliani pada  tahun  1989  merupakan  salah  satu rujukan  utama  bagi  beberapa  kajian diskursus  PLTN  pada  media.  Di  dalam kajiannya,  Gamson  menggunakan  analisis framing  yang  ia  kembangkan  untuk menemukan  tema-tema  besar  ( package ) mengenai  diskursus  nuklir  pada  berbagai media  di  Amerika  Serikat.  Terdapat  5 package yang membentuk konstruksi sosial pada  masyarakat  untuk  kontra  terhadap PLTN  di  Amerika  Serikat.  Adapun  kelima package tersebut  sebagai  berikut:  (1)
Advokasi terhadap sumber daya alam yang dapat  diperbaharui  selain  nuklir,  (2) Keraguan pada murahnya biaya pembangunan  reaktor  nuklir,  (3)  PLTN memunculkan  sikap  ragu  terhadap  isu keselamatan,  (4)  Terdapat  dampak  positif maupun  negatif  pada  PLTN,  (5)  Isu perubahan  iklim.  Perangkat framing yang dibangun  oleh  Gamson  dan  Modigliani mampu  menangkap  aspek-aspek  pada  isu
Halaman 530 - 546
yang  bersifat  kontroversi  (Sharonova  & Sharma, 2016: 174).
Penelitian  ini  memberikan  fokus kepada  institusi  pemberitaan  karena  di lembaga  tersebut  suatu  diskursus  dapat diproduksi, bahkan dengan suatu intervensi. Institusi pemberitaan Pada suatu kajian  analisis  wacana  kritis  mengenai pemberitaan  negosiasi  nuklir  program  Iran antara  surat  kabar  dari  Inggris  dengan  Iran menyatakan  bahwa  surat  kabar  melakukan manipulasi  bahasa untuk menyebarkan dan menentang beragam ideologi politik (Nasab &  Reza,  2016).  Mereka  turut  menyatakan bahwa  lembaga  pelaporan  dan  penyajian berita selalu melaporkan wacana dari sudut pandang  sosial,  ekonomi,  dan  politik tertentu (Nasab & Reza, 2016: 102). Kajian tersebut memberikan suatu relevansi bahwa diskursus media mengenai PLTN dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin
menyebarluaskan paham, pengetahuan  atau  ideologi  mereka  melalui bahasa.  Penelitian  ini  turut  memberikan kebaruan  mengenai  bagaimana  produksi diskursus pembangunan  PLTN pada media online di  Indonesia  melalui  paradigma kritis.

## Metode Penelitian
Penelitian
ini menggunakan
rancangan  deskriptif  kualitatif  dengan paradigma kritis. Penelitian deskriptif kualitatif  digunakan  untuk  mendapatkan gambaran  yang  objektif,  sistematis  dan cermat  mengenai  beberapa  fakta  aktual (Payuyasa,  2017:  15).  Sedangkan  melalui paradigma  kritis,  wacana  adalah  suatu cerminan  dari  ideologi  tertentu  dan  media merupakan  sarana  untuk  mengontrol  suatu kelompok  (Annas  &  Fitriawan,  2018:  43; Maghvira,  2017:  124).  Dalam  perspektif kritis,  wacana  yang  dibentuk  oleh  media
mampu  menciptakan  “kenyataan  lain”  atau “kenyataan  kedua”  untuk  mengganti  suatu realitas maupun kenyataan pertama (Hamad, 2006:  263),  dalam  hal  ini  peneliti  ingin melihat  apa  saja  “kenyataan  kedua”  yang dibangun  oleh  media  yang  mendukung penolakan  pembangunan  PLTN.  Berbagai metode yang bersesuaian dengan paradigma kritis  akan  digunakan  untuk  melihat “kenyataan  kedua”  pada  diskursus  PLTN. Rancangan  penelitian  ini  dipusatkan  pada upaya untuk menggambarkan secara deskriptif fakta-fakta yang mengindikasikan adanya  “kenyataan  kedua”  pada  suatu diskursus.
Analisis  wacana kritis model  Norman Fairclough akan digunakan untuk membongkar  apa saja  ketidakberesan sosial yang  berada  di  balik  diskursus  media mengenai  keburukan-keburukan  maupun ajakan untuk menolak pembangunan PLTN. Elemen  teks,  praktek  diskursus  dan  praktik sosial  budaya  milik  Norman  Fairclough menjadi  aspek-aspek  yang  akan  dianalisis dalam  diskursus  PLTN  yang  dibentuk  oleh berbagai  media.  Analisis  yang  dilakukan pada  dimensi  teks  akan  memperhatikan linguistik  dengan  memperhatikan  kosakata, makna semantik, dan pola kalimat. Dimensi praktik  diskursus  memfokuskan  mengenai pemahaman bagaimana suatu teks diproduksi, dikonsumsi serta didistribusikan.  Sedangkan  dimensi  praktik sosial  budaya  membicarakan  mengenai aspek-aspek  yang  berada  di  luar  teks  tetapi tetap  berkorelasi  dengan  situasi  sosial, konteks  budaya,  ekonomi  maupun  politik (Eriyanto, 2001).
Analisis  framing  model  W.  A. Gamson  akan  digunakan  untuk  membedah dimensi  teks  pada  model  analisis  wacana kritis  Norman  Fairclough.  Model  analisis framing  W.  A.  Gamson  melihat  proses
Halaman 530 - 546
framing  sebagai  suatu  proses  konstruksi sosial  dalam  memahami  realita.  Istilah framing  sendiri  adalah  suatu  cara  bercerita untuk menghadirkan makna terhadap peristiwa  yang  berkaitan  dengan  diskursus tertentu. Cara bercerita tersebut menghasilkan  kemasan  ( package )  yang meliputi  sebuah  struktur  pemahaman  yang digunakan  seseorang  untuk  membangun makna  pesan  yang  disampaikannya  dan untuk  menafsirkan  makna  pesan  yang diterimanya (Chrisanty, 2012: 32). Gagasan W. A. Gamson mengenai framing merupakan pendekatan yang dapat digunakan  dalam  memahami  bagaimana perspektif  pekerja  media  saat  menyeleksi isu dan menulis  diskursus  (Eriyanto,  2002).
Analisis  framing  yang  dilakukan  berdasar pada  paradigma  kritis  dalam  membedah dimensi  teks  bertujuan  untuk  melihat  relita yang  tersembunyi  dibalik  sebuah  diskursus, dapat berupa kepentingan ideologi, ekonomis, maupun politik praktis (Yodiansyah,  2017:  29).  Sehingga  analisis framing  yang  dilakukan  pada  kajian  ini bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  teks atau  simbol  yang  dipilih  dalam  suatu diskursus  mampu membangun makna yang tersembunyi  dari  suatu  realita.  Tabel  1 merupakan  aspek-aspek  dalam  package yang  membentuk  bingkai  suatu  diskursus media pada model framing W. A. Gamson.

## Tabel 1 Model Framing W. A. Gamson
Bingkai : Seperangkat ide pusat ketika seseorang atau media memahami dan memaknai suatu isu.
Perangkat framing : Perangkat ini berupa bentuk teks baik kata, kalimat, gambar maupun metafora Perangkat Penalaran : Perangkat ini menerangkan kohesi atau koherensi dari teks yang merujuk pada suatu gagasan tertentu Metaphors : Bentuk dari Perumpamaan Roots : Analisis sebab akibat Catchphrases : Frasa yang menarik atau kontras pada suatu diskursus. Dapat berupa jargon atau slogan.
Appeals to Principle :
Premis dasar atau berbagai klaim moral
Exemplaar : Mengaitkan bingkai dengan suatu contoh, teori, perbandingan yang lebih memperjelas suatu frame .
Consequences :
Konsekuensi yang muncul dari suatu frame
Depiction : Penggambaran  isu  yang  bersifat  konotatif,.  Aspek ini  pada  umumnya  merupakan  kosakata  atau leksikon untuk melabeli sesuatu. Gambar atau grafik yang mendukung pesan yang ingin disampaikan Sumber: (Eriyanto, 2002)
Sampel  dipilih  menggunakan  metode purposive  sampling,  sehingga  diskursus yang  dipilih  merupakan  kumpulan  bukti- bukti adanya relasi  kekuasaan industri batu bara  dalam  bentuk  teks.  Adapun  untuk menjamin  kebaruan  kasus,  objek  yang dipilih merupakan diskursus yang diterbitkan  dalam  10  tahun  terakhir. Seluruh  sampel  diambil  dari  media  yang dapat  diakses  melalui  internet.  Tinjauan
literatur dilakukan untuk membedah dimensi  praktik  diskursus  maupun  sosial budaya.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Objek dari penelitian ini berfokus pada media  online  yang  memproduksi  diskursus mengenai penolakan terhadap pembangunan  PLTN  di  Indonesia.  Adapun saat ini diskursus media telah merambah ke
Halaman 530 - 546
media  baru  (Paul  &  Handford,  2012). Tinjauan  literatur  akan  dilakukan  untuk melihat  bagaimana  suatu  praktik  produksi suatu  diskursus  terjadi  media  dalam konteks  keindonesiaan  serta  menelusuri bagaimana  kondisi  sosial  dan  budaya Indonesia pada saat diskursus
pembangunan  PLTN  diproduksi.  Beberapa diskursus  akan  dianalisis  untuk  melihat
bentuk-bentuk
indikasi kekuasaan, bagaimana kontradiksi yang terjadi dan apa saja  efek  yang  terjadi  karena  adanya diskursus mengenai penolakan PLTN.

## Analisis Dimensi Teks
Dimensi teks akan dibedah menggunakan  analisis  framing  W.  A. Gamson  untuk  menentukan  package  dari
suatu  diskursus  media.  Package  tersebut akan  digunakan  sebagai  indikasi  adanya peran  kekuasaan  industri  pertambangan batu  bara  dalam  memanipulasi  diskursus pembangunan  PLTN  di  Indonesia.  Berikut 5  diskursus  yang  akan  dianalisis  guna melihat  adanya  indikasi  kekuasaan  industri pertambangan.

## Diskursus 1
Diskursus  yang  selanjutnya  akan dianalisis  adalah  salah  satu  artikel  berita yang  diterbitkan  di  liputan6.com  pada tanggal  11  Oktober  2015  dengan  judul “PLTN Belum Bisa Dipakai di Program 35 Ribu  MW”.  Tabel  2  merupakan  hasil analisis  diskursus  tersebut  menggunakan framing W. A. Gamson.

## Tabel 2 Hasil analisis diskursus pertama
Bingkai : Pemerintah tidak membutuhkan PLTN dalam program 35.000 MW Perangkat framing :
Perangkat Penalaran : Metaphors : “…energi nuklir masih di atas meja” Roots :
“ PLTN membutuhkan waktu 10 tahun”
Catchphrases :
“Saat ini sebenarnya Indonesia sudah menguasai teknologi nuklir dan punya sumber daya manusia yang mumpuni”
Appeals to Principle : “Bangun 1 PLTN butuh 10 tahun jadi 35 ribu sudah lewat, untuk 35 ribu apa yang cepat, batu bara, ya itu kejar”
Exemplaar : “rencana pengembangan energi nuklir masih di atas meja, artinya masih sebatas diskusi.”
Consequences :
“PLTN tidak digunakan untuk program 35 ribu MW yang ditargetkan rampung dalam 5 tahun”
Depiction :
“PLTN  Belum  Bisa  Dipakai  di  Program  35  Ribu MW” - judul Sumber: Olahan peneliti, 2020
Diskursus  tersebut  memperlihatkan suatu fenomena bahwa sebenarnya Indonesia  memiliki  sumber  daya  yang mendukung berdirinya PLTN. Baik sumber daya  alam  maupun  sumber  daya  manusia Indonesia  dikatakan  sudah  siap  untuk mengelola  PLTN  di  dalam  negeri.  Tetapi sayangnya  pemerintah  telah  bergantung pada  industri  batu  bara.  Bahkan  untuk
mengejar program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, pemerintah rela untuk menukar alam  Indonesia dengan PLTU yang sejatinya memberikan berbagai macam  dampak  buruk  bagi  lingkungan. Sehingga  pada  akhirnya  PLTN  hanya menjadi suatu wacana yang berhenti di atas meja.  Diskursus  tersebut  secara  tidak langsung  menyatakan  bahwa  pemerintah
tidak akan pernah mulai untuk membangun PLTN,  padahal  potensi  energi  yang dihasilkannya berkali-kali lipat jika dibandingkan  dengan  PLTU.  Indikasi adanya kekuasaan industri batu bara sangat terasa dalam diskursus ini, terlebih ketergantungan  pemerintah  terhadap  batu bara  sangat  kental  dibahasakan,  seakan- akan  batu  bara  menjadi  solusi  tunggal  bagi program pemerintah.
Diskursus 2
Kecurigaan  adanya  relasi  kekuasaan antara  industri  pertambangan  batu  bara dengan pemerintahan yang berkuasa diperkuat  dengan  suatu  artikel  dari  situs web  Sekretariat  Kabinet  yang  ditulis  pada tanggal  2  Juni  2016  dengan  judul  “Soal Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, Presiden Jokowi:  Masih  Dalam  Kajian  Belum, Diputuskan”. Berikut hasil analisis framing W.  A.  Gamson.  Terhadap  diskursus tersebut.

## Tabel 3 Hasil analisis diskursus kedua
Bingkai : Penolakan PLTN dengan isu Kecukupan Energi Fosil (batu bara) Perangkat framing :
Perangkat Penalaran : Metaphors : Hitung-hitungan Roots : PLTN masih belum masuk dalam perencanaan energi karena adanya energi yang dapat diperoleh lebih cepat Catchphrases : “…Indonesia belum masuk ke pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN)” Appeals to Principle :
“Masih banyak sumber-sumber kita, sehingga kita memang belum masuk ke pembangkit listrik tenaga nuklir”
Exemplaar : “Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, Indonesia masih memiliki banyak sumber energi.”
Consequences : “Saat wartawan tegas menanyakan apakah PLTN akan dibangun dalam waktu dekat, Presiden Jokowi langsung menjawab: Belum”

## Depiction :
Artikel  ini  disertakan  dengan  suatu  gambar kepala  negara  yang  sedang  melakukan  tanya jawab dengan wartawan.
Sumber: Olahan peneliti, 2020
Diskursus tersebut semakin menegaskan  kecurigaan  mengenai  relasi kekuasaan antara industri dengan pemerintah  yang  sedang  berkuasa.  Bahkan pernyataan  bahwa  program  pembangunan pembangkit  listrik  35.000  MW  dapat ditopang  dengan  batu  bara  seakan-akan menjadi  angin  segar  bagi  pelaku  industri batu  bara  untuk  semakin  tumbuh  di  tanah air.  Penggunaan  frasa  yang  sama  antara diskursus  pada  website  Sekretariat  Kabinet dengan majalah tambang semakin
menegaskan  bahwa  baik  sektor  publik maupun swasta menyuarakan suatu gagasan yang  sama.  Sehingga,  hal  tersebut  semakin membentuk  citra  pada  khalayak  bahwa PLTN  memang  belum  atau  bahkan  tidak dibutuhkan karena  energi  fosil  masih dapat menopang kebutuhan negara.
Melalui  metafora  yang  diangkat dalam  hasil  analisis,  bahwa  memang  ada unsur ekonomi dalam menggunakan sumber daya alam fosil dalam menghasilkan energi. Hal tersebut
menimbulkan  konsekuensi  bahwa  PLTN tidak  akan  dibangun  dalam  waktu  dekat atau  terlebih  lagi  tidak  akan  masuk  dalam perhitungan  ekonomi  negara  Indonesia. Selain  itu,  artikel  tersebut  disertai  dengan gambar  Presiden  Republik  Indonesia  yang sedang  melakukan  wawancara  dengan wartawan,  sehingga  menimbulkan  kesan bahwa  keputusan  mengenai  pembangunan PLTN  tidak  bisa  diganggu  gugat  karena keluar  langsung  dari  ucapan  pimpinan tertinggi  negara.  Pada  akhirnya  konstruksi sosial mengenai lemahnya urgensi pengembangan  dan  pendirian  PLTN  terus terbentuk di benak masyarakat Indonesia.
Diskursus 3 Berbicara mengenai berbagai kontroversi yang disebabkan oleh berdirinya  PLTN,  diskursus  berikutnya membeberkan berbagai alasan untuk menolak  pendirian  PLTN.  Salah  satu tulisan  di  portal  berita  online  okezone.com yang  berjudul  “Indonesia  Kaji  Bangun PLTN,  Ini  Sederet  Faktor  yang  Harus Diperhitungkan”  berisikan  berbagai  pesan propaganda untuk menolak pendirian PLTN di  Indonesia.  Tabel  5  merupakan  hasil analisis  framing  W.  A.  Gamson  terhadap diskursus tersebut.

## Tabel 4 Hasil analisis diskursus ketiga
Bingkai : PLTN penuh dengan kontroversi Perangkat framing :
Perangkat Penalaran : Metaphors : Kecelakaan yang Berakibat fatal Roots : “…lima alasan utama mengapa Indonesia tidak memerlukan PLTN”
Catchphrases :
“…sampai tahun 2100 Indonesia masih belum memerlukan PLTN untuk memenuhi kebutuhan energi masa depan” Appeals to Principle :
“alasan yang ketiga Indonesia memiliki cukup sumber energi non nuklir batu bara dan gas alam yang lebih murah”
Exemplaar : “Indonesia memiliki cukup sumber energi non nuklir batu bara dan gas alam yang lebih murah”
Consequences : “PLTN adalah teknologi yang belum digunakan di Indonesia dan ciri utamanya di samping mahal adalah risiko kecelakaan yang dapat berakibat fatal ”

## Depiction :
Artikel  ini  disertakan  dengan  suatu  gambar peringatan bahaya nuklir berbahasa Rusia yang diikatkan pada suatu pagar.
Sumber: Olahan peneliti, 2020
Diskursus tersebut  menyebutkan lima alasan  kontroversial  mengenai  pendirian PLTN di Indonesia. Diantara kelima alasan tersebut, terdapat satu alasan yang menjelaskan bahwa Indonesia masih mempunyai  sumber  energi  non  nuklir
seperti  batu  bara  dan  gas  alam.  Alasan tersebut  sudah  berulang  kali  disuarakan oleh  berbagai  media,  seakan-akan  memang batu  bara  atau  hasil  tambang  yang  lain memang  solusi  tunggal  bagi  keberlanjutan energi  di  Indonesia.  Alasan  lainnya  yang
Halaman 530 - 546
menyinggung  batu  bara  adalah  besarnya biaya  penyediaan  listrik  bagi  PLTN dibandingkan  PLTU.  Pernyataan  tersebut kembali menegaskan bahwa PLTU merupakan  solusi  bagi  energi  Indonesia. Tetapi  sungguh  disayangkan  karena  berita tersebut  tidak  melihat  bagaimana  dampak- dampak  yang  diakibatkan  oleh  penggunaan batu  bara  yang  berlebihan.  Sehingga  citra PLTU dan batu bara akan terbentuk sebagai satu-satunya  energi  yang  layak  bagi Indonesia.
Metafora yang diangkat dalam diskursus  ini  adalah  “kecelakaan  yang berakibat  fatal”.  Hal  tersebut  sangat mengarah pada propaganda bahwa memang kecelakaan PLTN akan mengancam kehidupan manusia, tetapi tidak bagi PLTU yang  dibahasakan  tidak  pernah  mengalami kecelakaan  dan  selalu  aman  jika  terjadi
kecelakaan. Gambar yang digunakan dalam diskursus tersebut sangat mendukung dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh PLTN. Bahasa Rusia yang menjadi penjelas rambu-rambu pada gambar tersebut mengingatkan  khalayak  pada  kecelakaan PLTN  di  Chernobyl  pada  tahun  1986. Melalui  penggambaran  tersebut  khalayak terus dibangun bahwa PLTN bukanlah jalan keluar bagi kebutuhan energi.

## Diskursus 4
Diskursus  kelima  yang  akan  dibahas adalah  salah  satu  artikel  berita  dari  portal berita  online  inews.co.id  yang  diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan judul “Berisiko  dan  Berbiaya  Tinggi,  Pengamat: RI  Belum  Memerlukan  PLTN”.    Tabel  6 merupakan  hasil  analisis  framing  W.  A. Gamson terhadap diskursus tersebut.
Tabel 5 Hasil analisis diskursus keempat
Bingkai : Pemerintah belum membutuhkan PLTN sebagai pemasok energi
Perangkat framing :
Perangkat Penalaran :
Metaphors : “kebocoran radiasi nuklir” Roots : "Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak sekali seperti batu bara, gas alam, yang harga lebih murah dibandingkan harus menggunakan nuklir," Catchphrases : “…penggunaan PLTN berisiko tinggi.” Appeals to Principle :
"Bahkan sampai tahun 2100 Indonesia masih belum memerlukan PLTN”
Exemplaar :
“…skala PLTN sendiri, biaya investasi bisa berkali- kali lipat dari pembangkit listrik konvensional”
Consequences : “dua sumber energi tersebut (batu bara dan gas) masih banyak jumlahnya sehingga pengembangan PLTN bukanlah menjadi pilihan utama”
Depiction : “Pengamat: RI Belum Memerlukan PLTN” – judul “Indonesia  terletak  di  ring  of  fire  yang  rawan bencana  alam  sehingga  penggunaan  PLTN  berisiko tinggi”
Sumber: Olahan peneliti, 2020
Berdasarkan  diskursus  tersebut  hasil tambang  batu  bara  dan  gas  tetap  menjadi fokus  bahwa  keduanya  mampu  menopang kebutuhan  energi  Indonesia  hingga  tahun 2100.  Isu  mengenai  pembangunan  maupun pengembangan  PLTN  sama  sekali  tidak mendapatkan  tempat  dalam  diskursus  ini.
Batu bara dan gas dinilai lebih berlimpah di Indonesia  dan  mampu  diperoleh  dengan harga  murah,  tetapi  sangat  disayangkan bahwa  tidak  ada  data-data  kuantitatif sebagai  pembanding  yang  menjadi  dasar pembentukan  pernyataan  tersebut.  Dampak negatif  yang  disebutkan  hanya  dampak
Halaman 530 - 546
yang  berasal  dari  PLTN,  sedangkan  PLTU dianggap baik-baik  saja  dan selalu menjadi solusi  bagi  energi  Indonesia.  Selain  itu, PLTN kembali dibenturkan dengan permasalahan  tingginya  investasi  sehingga semakin membentuk citra di mata khalayak bahwa PLTN tidak layak untuk Indonesia.
Diskursus kelima membeberkan beberapa  alasan  untuk  menolak  PLTN  di Indonesia.  Salah  satunya  karena  Indonesia terletak  pada  bagian ring  of  fire sehingga kemungkinan terjadinya bencana alam lebih tinggi.  Selain itu, bahaya yang ditimbulkan jika  terjadi  kebocoran  reaktor  nuklir  terus disuarakan untuk mendukung pembentukan citra  yang  buruk  di  benak  khalayak. Propaganda tersebut dimungkinkan menjadi
pemicu  utama  kurangnya  penerimaan masyarakat terhadap PLTN di Indonesia.

## Diskursus 5
Diskursus kali ini akan membicarakan efek  apa  yang  mungkin  ditimbulkan  dari adanya  propaganda  mengenai  PLTN  di media massa. Seperti dijelaskan sebelumnya  pada  model  konstruksi  sosial media  massa,  bahwa  suatu  diskursus  yang disampaikan akan memberikan efek kepada khalayak.  Objek  selanjutnya  yang  akan dianalisis adalah artikel berita dari vivanews.com  pada  tanggal  26  April  2010 dengan  judul  “Mahasiswa  Demo  Tolak Pembangunan  PLTN”.  Tabel  8  merupakan hasil  analisis  framing  W.  A.  Gamson terhadap diskursus tersebut.

## Tabel 6 Hasil analisis diskursus kelima
Bingkai : Masyarakat menolak pembangunan PLTN karena penuh dengan dampak yang membahayakan
Perangkat framing : Perangkat Penalaran : Metaphors : “…bayang-bayang ancaman…” Roots : “Pembangunan  PLTN  bukanlah  solusi  terakhir  bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik”
Catchphrases :
“Ini harus jadi pelajaran dan pertimbangan dari pemerintah kita, apalagi Indonesia belum sepenuhnya menguasai PLTN”
Appeals to Principle : “Terlalu  berbahaya  dampaknya  bagi  manusia  dan lingkungan  hidup.  Kita  masih  bisa  mengembangkan sumber tenaga lain seperti batu bara atau PLTA”
Exemplaar : “Pembangunan PLTN di Indonesia bukanlah solusi terakhir. Opsi ini sangatlah merugikan bahkan membahayakan bagi masyarakat”
Consequences : “Dia  mengaku  meminta  DPR,  PLN  dan  Dewan  Energi segera  menyikapi  rencana  ini  dan  membatalkan pembangunan  tersebut.  Ini  sebuah  ancaman  serius  bagi kehidupan masyarakat Indonesia” Depiction : “Ini  sebuah  ancaman  serius  bagi  kehidupan masyarakat Indonesia”
Artikel  disertakan  dengan  gambar  mengenai unjuk rasa mahasiswa yang sedang mengepalkan tangannya ke atas udara. Sumber: Olahan Peneliti, 2020
Unjuk  rasa  yang  dilakukan  kalangan mahasiswa dalam diskursus tersebut dilatarbelakangi oleh bayang-bayang ancaman  radiasi  nuklir  karena  dapat mengancam  makhluk  hidup.  Propaganda tersebut  telah  sering  disuarakan  oleh
berbagai  media,  salah  satu  contohnya adalah  propaganda  mengenai  kecelakaan nuklir  di  Chernobyl  maupun  Fukushima. Dalam  hal  ini,  media  telah  membangun suatu  identitas  mengenai  PLTN  sebagai pembangkit  listrik  yang  penuh  dengan
Halaman 530 - 546
ancaman,  sehingga  banyak  orang  yang menginternalisasikan  identitas  tersebut  ke dalam  dirinya.  Unjuk  rasa  tersebut  dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial dimana semua orang memiliki kepercayaan yang  sama  terhadap  identitas  PLTN sehingga mereka bergerak untuk meruntuhkan  entitas  yang  meyakini  suatu kepercayaan  lain  dalam  hal  ini  pemerintah. Berita  tersebut  turut  diperkuat  dengan penggunaan foto yang seakan-akan memprovokasi khalayak untuk ikut meruntuhkan program pemerintah mengenai pembangunan PLTN.
Diskursus  tersebut  turut  mengutip salah  satu  pernyataan  yang  diungkapkan oleh  koordinator  unjuk  rasa  dimana  ia mengatakan  bahwa  Indonesia  masih  dapat mengembangkan  pembangkit  listrik  dari sumber daya batu bara maupun PLTA. Batu bara  kembali  disebutkan  dalam  diskursus ini  sebagai  energi  yang  seharusnya  dipakai oleh  warga  Indonesia.  Kecurigaan  dan indikasi  kekuasaan  industri  batu  bara muncul  kembali  dalam  diskursus  ini, apakah memang mahasiswa tersebut melakukan  unjuk  rasa  karena  keinginan mereka  atau  memang  industri  batu  bara sendiri berada dibalik pernyataan koordinator  aksi  tersebut,  sehingga  dengan diliputnya  unjuk  rasa  ini  frasa  penggunaan batu  bara  untuk  energi  Indonesia  akan muncul di media. Paradigma kritis menyatakan  bahwa  terdapat  “kenyataan kedua”  pada  setiap  fenomena  yang  terjadi (Hamad,  2006:  263).  Unjuk  rasa  mengenai penolakan PLTN harus dilihat dari sisi yang berbeda sehingga ditemukan ketidakberesan sosial yang terjadi.

## Package diskursus
Berdasarkan  analisis  dimensi  teks pada  beberapa  diskursus  media  mengenai
penolakan  PLTN,  dihasilkan  5 package interpretatif sebagai berikut: (1) Pemerintah sangat  bergantung  pada  batu  bara  padahal seluruh  sumber  daya  Indonesia  telah  siap untuk  mengoperasikan  PLTN,  (2)  PLTN tidak  masuk  dalam  perhitungan  ekonomi dalam  menyelesaikan  program  pemerintah mengenai  pembangunan  pembangkit  listrik 35.000  MW.  Pemerintah  lebih  tertarik menggunakan batu bara atau hasil tambang lainnya,  (3)  PLTN  memiliki  berbagai ancaman bagi masyarakat Indonesia. Murah dan  berlimpahnya  persediaan  batu  bara masih  menjadi  alasan  mengapa  PLTN belum  dibutuhkan  oleh  pemerintah,  (4) Berlimpahnya  batu  bara  maupun  gas menyebabkan Indonesia tidak membutuhkan  PLTN  hingga  tahun  2100, (5)  Unjuk  rasa  dilatarbelakangi  oleh ancaman-ancaman radiasi nuklir dan dukungan untuk menggunakan batu bara.
Suatu package merupakan  cara bercerita yang mampu menghadirkan konstruksi  makna  terhadap  peristiwa  yang televan dengan diskursus tertentu (Chrisanty,  2012:  33).  Hasil  sintesa package dari diskursus yang telah dianalisis dapat  menjadi  acuan  bagi  penelitian- penelitian  selanjutnya  mengenai  tema-tema yang  diangkat  media  dalam  menolak PLTN.  Berbeda  dengan package yang disampaikan  oleh  Gamson  &  Modigliani, pada  penelitian  ini  terdapat package yang menerangkan adanya keterlibatan pemerintah  dalam  membentuk  diskursus mengenai  PLTN.  Hal  tersebut  muncul karena  Indonesia  sedang  menjalankan program  pembangunan  pembangkit  tenaga listrik  35.000  MW. Package mengenai advokasi terhadap sumber energi lain masih mendominasi diskursus penolakan PLTN di Indonesia.  Hal  tersebut  menjadi  sebuah indikasi mengenai adanya kekuasan industri
Halaman 530 - 546
batu  bara,  khususnya  dalam  praktik diskursus.

## Analisis Dimensi Praktik Diskursus
Analisis  mengenai  praktik  diskursus akan mendalami tentang suatu cara bagaimana  institusi  atau  pekerja  media  di
Indonesia memproduksi
dan mendistribusikan suatu diskursus.
Representasi  realitas,  yang  sebenarnya diskursus,  selalu  merupakan  konstruksi sosial  (Joye,  2010:  596).  Konstruksi  sosial turut  dipengaruhi  oleh  faktor  internal maupun  eksternal  dari  suatu  institusi (Hamad,  2006:  265).  Bagian  ini  akan melihat  apa  saja  faktor  internal  yang mempengaruhi produksi diskursus.
Produksi  suatu  diskursus  maupun akses terhadap informasi penyusun diskursus  dipengaruhi  oleh  aspek  ekonomi (Joye,  2010:  596).    Penggunaan  kata maupun  simbol  pada  berita  okezone.com (diskursus  nomor  3)  dan  inews.co.id (diskursus  nomor  4)  memiliki  tingkat kemiripan  yang  tinggi.  Hal  tersebut disebabkan  karena  kedua  media  tersebut berada  dibawah  konglomerasi  MNC  yang dalam  hal  ini  memiliki  newsroom  bersama untuk  mereproduksi  kembali  suatu  berita oleh  anak  perusahaannya  yang  bergerak dibidang media. Melalui newsroom bersama  tersebut  biaya  produksi  suatu berita dapat ditekan.
Diskursus  yang  disampaikan  oleh
liputan6.com (diskursus nomor 1)
mempunyai  kemiripan  konten  dengan  apa yang  disampaikan  oleh  website  Sekretariat Kabinet  (diskursus  nomor  2).  Hal  tersebut bukan  sesuatu  yang  mengherankan  karena lembaga  pemerintahan  memiliki  kuasa untuk menentukan suatu diskursus
(Susanto, 2013: 482). Melalui kekuasaannya, pemerintah
akan
menentukan  penggunaan  bahasa  dalam suatu diskursus. Isu mengenai penyelesaian proyek  pembangunan  pembangkit  listrik 35.000  MW  melalui  batu  bara  akan  terus diberitakan oleh berbagai  media. Diskursus yang  berhubungan  dengan  program  kerja pemerintah  selalu  memiliki  kemiripan dimana  PLTN  tidak  masuk  dalam  “hitung- hitungan” karena persediaan energi lainnya masih  berlimpah.  Secara  lebih  formal, lembaga  pemerintahan  dapat  memproduksi press  release  guna  menyamakan  konten diskursus  pada  media  yang  telah  bekerja sama dengan mereka.
Seluruh  diskursus  yang  dianalisis pada  kajian  ini  merupakan  media  yang dapat  diakses  melalui  jaringan  internet. Munculnya konsep konvergensi media telah berhasil  meningkatkan  efektivitas  suatu konten  untuk  diterima  oleh  khalayak.  Baik portal  media  online  maupun  lembaga pemerintahan telah memiliki berbagai  akun media sosial untuk mendistribusikan konten media,  sehingga  memperluas  cakupan penerima suatu diskursus. Diskursus mengenai  penolakan  PLTN  sangat  mudah disebarluaskan  pada  era  internet  sehingga bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pihak pro-nuklir untuk mensosialisasikan manfaat baik  dari  PLTN.  Selain  itu  media  online mempu  memberikan  jangkauan  khalayak yang lebih luas dari pada media konvensional  sehingga  dapat  menekan biaya distribusi (Maryani, 2018: 264).

## Analisis Dimensi Praktik Sosial Budaya
Analisis  Dimensi  Praktik  Sosial Budaya  dapat  dilihat  dari  berbagai  macam aspek  salah  satunya  dari  kepemilikan media.  Berdasarkan  beberapa  diskursus yang  telah  dibahas  sebelumnya,  dua  berita dari  okezone.com  dan  satu  berita  dari inews.com  secara  tegas  menolak  PLTN
Halaman 530 - 546
bserdiri  di  Indonesia.  Kedua    portal  berita online  tersebut  sejatinya  merupakan  bagian dari konglomerasi perusahaan MNC. Seperti  diketahui  bahwa  MNC  telah berinvestasi  pada  industri  batu  bara  di berbagai  wilayah  kepulauan  Indonesia melalui  anak  perusahaannya  yang  bernama PT  Nuansacipta  Coal  Investment.  Hal tersebut  sangat  relevan  dengan  diskursus yang  diproduksi  oleh  okezone.com  dan inews.com  dimana  mereka  menyebutkan bahwa  sumber  daya  alam  batu  bara Indonesia  masih  berlimpah  dan  menolak nuklir  sebagai  sumber  energi  alternatif. Sehingga aktivitas bisnis batu bara mendapatkan citra positif maupun dukungan  untuk  terus  beroperasi  dari masyarakat Indonesia, meskipun ada dampak buruk terhadap kerusakan lingkungan. Konglomerasi media berpengaruh  pada  konten  atau  program yang  akan  disampaikan  kepada  khalayak dimana  isi  konten  atau  program  media menggambarkan kepentingan politik maupun  ekonomi  dari  pemilik  media (Pembayun,
2014: 112).
Namun kesimpulan  ini  hanyalah  sebuah  indikasi yang berdasar pada diskursus media, masih banyak  faktor-faktor  lain  yang  perlu  dikaji untuk memvalidasi lebih dalam indikasi ini.
Ketergantungan  pemerintah  terhadap batu  bara  untuk  menjalankan  proyeknya patut  dicurigai  sebagai  penyebab  mengapa diskursus  mengenai  penolakan  nuklir  turut diproduksi. Pemerintah akan selalu mensponsori  penggunaan  batu  bara  dalam berbagai  diskursusnya  karena  Industri  batu bara telah berkontribusi dalam penyelesaian program kerjanya. Pada akhirnya masyarakat  akan  berterima  kasih  kepada PLTU  meskipun  mereka  tidak  menyadari ada  harga  yang  harus  dibayar  untuk pelestarian  lingkungan.  PLTN  tidak  akan
mendapatkan  tempat  di  hati  pemerintah karena Industri batu bara sudah terlalu besar untuk  dikalahkan.  Strategi  Industri  batu bara  dalam    relasi  kekuasaan  dengan pemerintah merupakan senjata yang ampuh untuk  memproduksi  diskursus  pada  media yang  dimiliki  oleh  pemerintah  karena sejatinya  pemerintah  mempunyai  kuasa untuk  membentuk  suatu  wacana  (Susanto, 2013: 482).
Berdasarkan  indikasi  yang  terlihat pada  diskursus  nomor  7,  industri  batu  bara dapat  menggunakan  kekuasaannya  dalam menggerakan  masyarakat  untuk  membuat suatu diskursus tertentu. Sekelompok masyarakat  rela  melakukan  unjuk  rasa hanya untuk menyuarakan gagasannya agar pemerintah menggunakan batu bara sebagai sumber  energi.  Bahkan  kita  tidak  tahu apakah pengunjuk rasa benar-benar menyurakan  gagasan  tersebut  dari  hati mereka  atau  ada  tekanan  dari  industri  batu bara. Indonesia masih kental dengan budaya suap  menyuap  untuk  memaksakan  suatu kehendak  kepada  orang  lain.  Adapun  salah satu  alasan  mengapa  korporasi  melakukan praktis  suap  adalah  untuk  memaksimalkan profit  dan  survive  dari  persaingan  global (Kim & Johnson, 2016: 192).

## Kesimpulan
Penelitian  ini  telah  menggambarkan analisis  wacana  kritis  terhadap  diskursus pembangunan  PLTN  dalam  konteks  negara Indoensia. Kecurigaan terhadap relasi kekuasaan  dapat  terlihat  jelas  melalui diskursus  pada  berbagai  media. Package yang  ingin  disampaikan  media  kepada khalayaknya adalah melimpahnya persediaan  batu  bara  untuk  menopang kebutuhan  energi  Indonesia  dalam  waktu yang sangat lama  sehingga PLTN dianggap belum  diperlukan  oleh  bangsa  Indonesia.
Halaman 530 - 546
Indikasi  propaganda  dapat  dirasakan  pada beberapa  diskursus  dimana  para  media mengingatkan  betapa  dahsyatnya  bencana PLTN  yang  terjadi  dimasa  lampau  dan berbagai  dampak  radiasi  yang  sulit  untuk ditangani.  Produksi  diskursus  tersebut  tidak bisa  lepas  dari  peran  newsroom  yang dipakai  bersama  oleh  suatu  institusi  dan bagaimana praktik produksi yang dilakukan oleh  pemerintahan.  Hadirnya  media  online turut  memberikan  kemudahan  bagi  suatu diskursus  untuk  sampai  kepada  khalayak. Dari  segi  sosial  budaya,  pembentukan berbagai  diskursus  tersebut  dapat  dikaitkan dengan fenomena konglomerasi yang terjadi di  Indonesia.  Jika  ditelusuri  lebih  jauh, ketidakberesan  sosial  yang  muncul  dari polemik  pembangunan  PLTN  terletak  pada sistem  politik  di  Indonesia,  karena  seperti yang  kita  sadari  bahwa  pemilik  media  dan konglomerat  Indonesia  telah  menduduki kursi  kekuasaan  di  pemerintahan,  sehingga strategi jangka panjang seperti pembangunan  PLTN  akan  kalah  menarik jika  dibandingkan  dengan  pembangunan PLTU  yang  mampu  menyedot  keuntungan dari  sektor  batu  bara.  Jika  program  PLTN ingin terus diteruskan, media memiliki tugas penting  dalam  membangun  citra  positif mengenai  PLTN  kepada  warga  Indonesia. Penelitian  dengan  pendekatan  kuantitatif sangat dibutuhkan untuk melihat bagaimana peta posisi kekuatan media yang bersifat pro dan kontra terhadap pembangunan PLTN.

## Daftar Pustaka
Abe,  Y.  (2013).  Risk  Assessment  Of
Nuclear Power By Japanese Newspapers Following The Chernobyl Nuclear Disaster. International
Journal  Of  Communication , 7 ,  1968– 1989. Retrieved From
Http://Eds.A.Ebscohost.Com/Abstract ?Site=Eds&Scope=Site&Jrnl=193280 36&An=99140331&H=Udr%2ff3g0sif p2a%2bd1cfossnrzwyzht0kuupgzc2rk wndgsv9a0%2fhevsk%2fhtrhnsffddbo zky215frqzxvs%2brlg%3d%3d&Crl= C&Resultlocal=Errcrlnoresults&Resul tns=Ehost&Crlhashurl=Login.As Annas,  A.,  &  Fitriawan,  R.  A.  (2018).
Media  Dan  Kekerasan :  Analisis
Norman Fairclough
Terhadap
Pemberitaan  Tarung  Gladiator . 4 (1), 37–54.
Astuti,  R.  (2013). Redd+  Sebagai  Strategi- Strategi  Kepengaturan  Dalam  Tata Kelola  Hutan  Di  Indonesia:  Sebuah Perspektif Foucauldian . 71–97.
Chrisanty,  P. (2012). Keotoriteran Presiden
Sukarno  Dalam  Novel :  The  Year  Of Living Dangerously. Jurnal
Komunikasi  Indonesia , I (April),  31–
36.
Cravioto, J., Bakr, M., Aoyagi, S., Park, S.,
&  Utama,  N.  A.  (2011).  Community Acceptance Of Nuclear Power
Generation  In  Japan  And  Relevant Influencing  Factors. 2011  Ieee  1st Conference  On  Clean  Energy  And Technology,  Cet  2011 ,  (April  2019),
248–252.
Https://Doi.Org/10.1109/Cet.2011.604
1491
Eriyanto. (2002). Analisis Framing: Konstruksi,  Ideologi,  Dan  Politik Media . Yogyakarta: Lkis. Eriyanto,  E.  (2001). Analisis  Wacana . Yogyakarta: Lkis.
Esdm.  (2018). Statistik  Ketenagalistrikan T.A. 2018 .
Gamson,  W.  A.  (1989). Media  Discourse And  Public  Opinion  On  Nuclear Power :  A  Constructionist  Approach  ’ L . 95 (1), 1–37.
Halaman 530 - 546
Hamad,  I.  (2006).  Komunikasi  Sebagai
Wacana. Mediator: Jurnal Komunikasi , 7 (2), 259–268.
Https://Doi.Org/10.29313/Mediator.V 7i2.1282
Herman,  E.,  &  Chomsky,  N.  (2008).
Manufacturing  Consent:  The  Political
Economy  Of  The  Mass  Media.  In Changes  In The Labor  Process  Under Monopoly … . Retrieved From
Http://Scholar.Google.Com/Scholar?H l=En&Btng=Search&Q=Intitle:Manuf acturing+Consent#5%5cnhttp://Schola r.Google.Com/Scholar?Hl=En&Btng= Search&Q=Intitle:Manufacturing+Con sent+- +The+Political+Economy+Of+The+M ass+Media%230
Joye,  S.  (2010).  News  Discourses  On Distant Suffering: A Critical Discourse Analysis  Of  The  2003  Sars  Outbreak. Discourse  And  Society , 21 (5),  586–
601.
Https://Doi.Org/10.1177/09579265103 73988
Kellner,  Meenakshi  Gigi  Durham,  D.  M.
(2006). Keyworks In Cultural Studies . Kim,  A.  J.,  &  Johnson,  K.  K.  P.  (2016). Power  Of  Consumers  Using  Social Media:  Examining  The  Influences  Of Brand-Related
User-Generated Content  On  Facebook. Computers  In Human Behavior , 58 , 98–108.
Https://Doi.Org/10.1016/J.Chb.2015.1
2.047
Kusuma,  H.  (2015).  Tak  Perlu  Tunggu Energi  Habis  Untuk  Bangun  Pltn : Okezone Economy. Retrieved May 23, 2019,
From Https://Economy.Okezone.Com/Read/ 2015/06/16/19/1166103/Tak-Perlu- Tunggu-Energi-Habis-Untuk-Bangun-
Pltn
Maghvira,  G.  (2017).  Critical  Discourse Analysis  At  Tempo  .  Co  On  The News. The  Messenger , 9 (April),  120– 130.
Malik,  A.  (2018).  Agitasi  Dan  Propaganda
Di Media Sosial (Studi Kasus Cyberwar Antar-Netizen Terkait Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama). Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi ,
4 (3). Https://Doi.Org/10.30656/Lontar.V4i3 .360
Maryani,  E.  (2018).  Literasi  .  Co  Sebagai Media  Alternatif  Dan  Kooperasi  Akar Rumput. Jurnal  Kajian  Komunikasi ,
6 (2), 261–276.
Nasab,  S.,  &  Reza,  H.  (2016).  A  Critical Discourse  Analysis  On  Newspapers: The  Case  Study  Of  Nuclear  Program Of  Iran. International  Journal  Of Research  Studies  In  Education , 5 (2),
93–103.
Https://Doi.Org/10.5861/Ijrse.2015.11
41
O’keeffe, A. (1997). Media And Discourse
Analysis.  In Media  And  Discourse Analysis (Pp. 441–454). Routledge.
Paul,  J.,  &  Handford,  M.  (2012). The Routledge  Handbook  Of  Discourse Analysis .
Payuyasa,  I.  N.  (2017). Analisis  Wacana
Kritis Model Van Dijk Dalam Program Acara Mata Najwa Di Metro
Tv . 5 (November), 14–24.
Pembayun,  J.  G.  (2014).  Konglomerasi Media  Dan  Dampaknya  Pada  Pilpres 2014. Jurnal Interaksi , 4 (2), 109–116. Robertua,  V.  (2017).  Jipsi. Jurnal  Ilmu Politik  Dan  Komunikasi , Vii (1),  47– 62.
Sharonova,  Y.  M.,  &  Sharma,  D.  (2016). Nuclear  Power  Discourse  Analysis:  A
Literature Review. International
Journal  Of  Humanities  &  Social Science  Studies  (Ijhsss)  A  Peer-
Reviewed Bi-Monthly
Bi-Lingual
Research  Journal , 3 (2),  167–177. Retrieved From Http://Oaji.Net/Articles/2016/1115- 1476778244.Pdf Suhaemi, T. (2017). Pengembangan
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Nuklir  Di
Korea  Selatan :  Pembelajaran  Bagi
Indonesia . 2 (2502).
Susanto,  E.  H.  (2013).  Media  Massa, Pemerintah Dan Pemilik Modal. Jurnal Aspikom , 1 (6), 477.
Https://Doi.Org/10.24329/Aspikom.V 1i6.53 Syahputra,  I.  (2010).  Post  Media  Literacy ;
Menyaksikan  Kuasa  Media  Bersama
Michel Foucault. Aspikom , 1 (1), 1–14.
Syahran,  M.,  &  Lubis,  W.  (2019).  Pltn Masih  Hadapi  Tantangan  Besar  Dari
Masyarakat  -  Ekonomi  Bisnis.Com. Retrieved  May  23,  2019,  From Https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20 190430/44/917386/Pltn-Masih- Hadapi-Tantangan-Besar-Dari- Masyarakat Tarrow,  S.  (1998). Power  In  Movement:
Social  Movements  And  Contentious
Politics (3rd Ed.). New York:
Cambridge University Press.
Yodiansyah, H. (2017). Komunikasi Politik
Media Surat Kabar Dalam Studi Pesan Realitas  Politik  Pada  Media  Cetak Riau  Pos  Dan  Tribun. Jurnal  Kajian
Komunikasi , 5 (1), 11–30.
Zakaria,  L.  S.  (2011).  Budaya  Jakarta :
Budaya  Jurnal  Al-Azhar  Indonesia
Seri Pranata Sosial. Al Azhar Indonesia  Seri  Pranata  Sosial , 1 (2),
103–110.