Vol. 5, no. 1 (Maret-2024), pp. 95-114, doi: 10.15575/as.v2i2.14327

## EPISTEMOLOGI SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL DALAM HUKUM WARIS ADAT DENGAN SISTEM PEWARISAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Dina Triana Febriana 1 , Hazar Kusmayanti 2 , Bambang Daru Nugroho 3
1 Universitas Padjajaran, Indonesia
2 Universitas Padjajaran, Indonesia
3 Universitas Padjajaran, Indonesia
*Correspondence: dina23006@mail.unpad.ac.id

## Abstract
Indonesia adheres to a pluralistic legal system, which uses written law, customary law, and Islamic law at the same time. The application of customary law and Islamic law in Indonesia is recognized and can be applied only in several fields, such as inheritance law. The research method used is the juridical-normative method  with  descriptive-analytical  research  specifications,  with  the data  collection  technique  used,  namely library document studies. The conclusions of this research are first, the existence of customary law although it is an unwritten law but is still enforced in Indonesia because indigenous peoples who still adhere and obey the customary  law  with  its  existence  recognized  in  the  Legislation  in  Indonesia.  Second,  the  distribution  of inheritance in customary law in Indonesia, the application in each region will vary and can also be seen from the lineage in the customary law adopted such as patrilineal lineage in the distribution of inheritance only sons are entitled to inherit the inheritance of the testator (his father). Third, the division of inheritance in Islamic law in Indonesia in the Compilation of Islamic Law has determined the absolute value of the division or the amount in accordance with the Qur'an. Fourth, the division of inheritance in patrilineal customary law and Islamic law in Indonesia has differences in determining the absolute value of distribution to heirs and also differences in determining the heirs who are entitled to inherit.
Keywords: Customary Inheritance Law, Patrilineal Lineage, Islamic Inheritance Law

## Abstrak
Indonesia menganut sistem hukum pluralisme, yaitu menggunakan sistem hukum tertulis, hukum adat, dan hukum Islam secara sekaligus. Penerapan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia diakui dan dapat diterapkan hanya dalam beberapa bidang, seperti hukum waris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, eksistensi hukum  adat  walaupun  merupakan  hukum  tidak  tertulis  tapi  masih  tetap  diberlakukan  di Indonesia karena masyarakat adat yang masih menganut dan taat pada hukum adat tersebut dengan  keberadaannya  diakui  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia. Kedua, pembagian  waris  dalam  hukum  adat  di  Indonesia,  penerapan  dalam  setiap  wilayah  akan berbeda-beda  dan  dapat  juga  dilihat  dari  garis  keturunan  dalam  hukum  adat  yang  dianut seperti  garis  keturunan  patrilineal  dalam  pembagian  warisnya  hanya  anak  laki-laki  yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris (ayahnya). Ketiga, pembagian waris dalam hukum  Islam  di  Indonesia  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  telah  ditentukan  nilai  mutlak pembagiannya  atau  jumlah  besarnya  yang  sesuai  dengan  Al- Qur’an . Keempat, pembagian waris dalam hukum adat secara garis keturunan patrilineal dan hukum Islam di Indonesia memiliki perbedaan dalam menetapkan nilai mutlak pembagian kepada ahli waris dan juga perbedaan dalam menentukan ahli waris yang berhak mewarisi.

## Dina Triana Febriana, Hazar Kusmayanti, Bambang Daru Nugroho
Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat dengan Sistem Pewarisan …
Kata Kunci: Hukum Waris Adat, Garis Keturunan Patrilineal, Hukum Waris Islam

## Pendahuluan
Penerapan suatu sistem hukum dalam suatu negara secara umum memiliki kesamaan dalam  sistem  hukum  negara  lain.  Keberadaan  sistem  hukum  dapat  diibaratkan  sebagai penggambaran sebuah keluarga hukum induk seperti Civil Law, Common Law, Islamic Law, Adat  Law. Menurut  Peter  de  Cruz  bahwa  sistem  hukum  dapat  didefinisikan  sebagai pengopresian sekumpulan institusi, prosedur, dan peraturan hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia sendiri merupakan negara menganut sistem hukum pluralisme hukum, yakni dimaksudkan bahwa Indonesia menganut 3 (tiga) sistem hukum sekaligus dalam satu wilayah yang keberadaannya diakui, hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat juga dalam sistem ketatanegaraan untuk mengatur urusan ataupun susunan suatu negara.  Sistem hukum yang dianut Indonesia adalah sistem hukum positif (hukum tertulis), hukum adat, dan hukum Islam. 1
Adanya sistem hukum tertulis ( civil law ) di Indonesia, secara historis dimulai pada saat masa  kolonial  Belanda  dan  sampai  saat  ini  masih  mengadaposi  sebagai  salah  satu  sistem hukum  nasional  yang  diakui  dan  diterapkan  oleh  negara. 2 Yang  menjadi  titik  fokus penerapan civil law system yang diadopsi dari sistem hukum di Belanda ini yaitu penggunaan aturan-aturan hukum yang bersifat tertulis, menurut sistem hukum civil bahwa hukum ialah berbentuk kodifikasi sebagai dasar berlakunya dalam suatu negara. 3 Maka, civil law system ini memiliki  karakteristik  yang  mencolok  yaitu  adanya  kodifikasi  hukum,  sehingga  sumber hukum  utama  dalam  penetapan  suatu  hukum  adalah  dengan  Peraturan  Perundang- undangan, begitu pula dengan Hakim pun dalam membuat putusan atau memutuskan suatu perkara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut. 4
Kemudian,  penerapan  sistem  hukum  adat  di  Indonesia  merupakan  suatu  sistem hukum  yang  keberadaannya  berdasarkan  peraturan  yang  tidak  tertulis,  dimana keberadaannya  itu  tetap  ada,  berkembang  dan  bertahan  sebagai  sistem  hukum  yang diakibatkan  dari  kesadaran  masyarakat  itu  sendiri  untuk  taat  pada  hukum  adat  dalam menjalani kehidupannya. Meskipun hukum adat tidak tertulis, tapi keberadaannya tetap ada dalam masyarakat karena hukum adat sendiri memiliki sifat dinamis (dapat menyesuaikan diri) dan elastis (fleksibel/tidak kaku). Untuk memastikan hukum adat dalam suatu wilayah tersebut diterapkan sebagaimana mestinya, maka di dalam suatu wilayah yang menerapkan hukum adat akan dipimpin oleh pemuka adat memiliki posisi paling disegani atau dihormati
1 Zaka  Firma  Aditya  dan  Rizkisyabana  Yulistyaputri,  “ROMANTISME  SISTEM  HUKUM  DI INDONESIA : KAJIAN ATAS KONSTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 1 (15 Mei 2019): 37 – 54, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305, hlm.38-39 2 Aditya dan Yulistyaputri, Ibid., hlm. 39.
3 Lukman  Santoso,  “Perbandingan  Sistem  Civil  Law  dan  Hukum  Islam  serta  Interaksinya  dalam Sistem Hukum Indonesia,” Istinbath: Jurnal Hukum 13, no. 2 (2016): 189– 222, hlm. 195-196
4 Fajar  Nurhardianto,  “Sistem  Hukum  Dan  Posisi  Hukum  Indonesia,”  Jurnal  Teropong  Aspirasi Politik Islam 11, no. 1 (2015), https://doi.org/10.24042/tps.v11i1.840, hlm. 36
dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat adat wilayah tersebut untuk menjaga kehidupan yang sejahtera. 5
Sedangkan,  sistem  hukum  Islam  atau  dapat  juga  dikenal  dengan  nama  lain  seperti syari’ah, fiqh, atau qanun, merupakan suatu hukum yang diambil dari ajaran agama Islam. Hukum Islam sepenuhnya ditaati oleh masyarakat muslim. Seorang muslim adalah seorang manusia yang beragama Islam dan menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah SWT, yakni dengan menjalani perintah dan menjauhi larangan yang tertera dalam Al- Qur’an. Dengan demikian,  tujuan  memeluk  agama  Islam  adalah  untuk  tunduk  dan  taat  kepada  ketentuan Allah SWT dan mengikuti dengan sadar hukum-hukumNya, serta taat dan patuh kepada Rasulullah  SAW  sebagai  utusan  Allah  SWT  dan  keberadaan  Rasulullah  SAW  untuk menyebarkan agama dan ajaran Islam melalui dakwah dan juga kehadirannya akan menjadi teladan  masyarakat  dalam  menjalankan  hukum  Islam,  segala  perbuatan  dan  perkataan Rasulullah SAW inilah yang disebut dengan Sunnah atau Hadits yang menjadi sumber kedua hukum Islam. 6
Pemberlakuan dan penerapan hukum adat dan Islam di Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, hanya dalam beberapa aspek saja, dan  aspek atau hal yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut menyesuaikan dengan nilai atau ketentuan  yang  dianut  oleh  sebagian  besar  (mayoritas)  masyarakat  sesuai  dengan kepercayaannya. Sehingga, agar keberadaan hukum yang berlaku di masyarakat diakui dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum dalam pelaksanaannya, eksistensi hukum adat dan hukum Islam diatur keberadaannya dalam Peraturan Perundang-undangan. Hukum adat diakui eksistensinya di Indonesia yakni salah satu pengaturannya dapat dilihat dalah Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pada intinya negara mengakui dan menghormati hak tradisional yang masih hidup dan berkembang serta sesuai dengan prinsip Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, walaupun hukum adat tidak tertulis dan masyarakat masih memberlakukan dan menjalankan hukum adat tersebut diwilayahnya selama  sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan  di  Indonesia,  maka  hukum  adat  tetap  dapat  diberlakukan  dan  diterapkan  oleh masyarakat di wilayah tersebut.
Sebagaimana  juga  berlaku  untuk  hukum  Islam,  pemberlakuan  di  Indonesia sebagai sistem  hukum  diakui  eksistensinya  salah  satunya  dapat  dilihat  dalam  Pasal  29  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  1945  bahwa  pada  intinya  negara  menjamin  kemerdekaan  kepada masyarakat  untuk  memeluk  dan  beribadah  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaannya tersebut.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  dapat  melaksanakan  hukum  Islam  yang  telah dituangkan  atau  dicantumkan  dalam  Peraturan  Perundang-undangan,  karena  Indonesia merupakan negara Civil Law sehingga kodifikasi hukum yang berupa Peraturan Perundang- undangan lah yang merupakan sistem hukum utama yang berlaku di Indonesia.
Berhubungan  dengan  keberadaan  hukum  adat  dan  hukum  Islam  yang  diakui  di Indonesia,  maka  pemberlakuannya  juga  disesuaikan  dengan  pengaturan  dari  Perundang-
5 H Mustaghfirin, “Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni ,” Jurnal Dinamika  Hukum 11, no. Edsus  (12 Maret 2011), https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.265, hlm. 91
6 Lukman Santoso, Op.Cit., hlm. 201 – 202.

## Dina Triana Febriana, Hazar Kusmayanti, Bambang Daru Nugroho
Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat dengan Sistem Pewarisan …
undangan. Salah satu bidang yang diakui pemberlakuannya di Indonesia adalah penerapan hukum waris dalam hukum adat maupun hukum Islam yang tercantum atau termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) selain hukum waris yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum  perdata.  Dalam  penerapannya,  hukum  adat  memiliki  karakteristik  tersendiri dibanding  sistem  hukum  lainnya,  yakni  hukum  adat  yang  berlaku  setiap  daerah  atau wilayahnya akan berbeda, yaitu kembali kepada hukum adat mana kah yang diterapkan dan dipatuhi di daerah tersebut seperti hukum adat di Sumatera Utara dan Jawa akan berbeda.
Sistem pewarisan dalam hukum adat terbagi dalam berbagai sistem salah satunya yaitu bergantung pada sistem garis keturunan. Garis keturunan dalam hukum adat terbagi menjadi garis keturunan patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Garis keturunan patrilineal adalah garis keturunan yang ditarik dari garis keturunan ayah, yang dimana bahwa laki-laki lebih  menonjol  dan  diutamakan  dibandingkan  dengan  perempuan.  Contoh  yang menerapkan  sistem  pewarisan  berdasarkan  garis  keturunan  patrilineal  salah  satunya  yaitu suku Batak.
Terdapat  beberapa  artikel  yang  telah  membahas  dan  bersinggungan  dengan  topik hukum waris adat dalam garis keturunan patrilineal. Diantaranya yang ditulis oleh Melania Sylvia  Fernanda  yang  dalam  artikel  tahun  2020  berjudul  “Pelaksanaan  Pewarisan  pada Masyar akat  Adat  Batak  Perantauan  di  Kota  Semarang”.  Melania  menyimpulkan  bahwa pelaksanaan  pewarisan  masyarakat  adat  Batak  perantuan  di  Kota  Semarang  dengan membagikan harta warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan, dengan jumlah yang berbeda. 7
Kemudian, artikel yang ditulis oleh Dwiki Armansyah Putra dan Liya Sukma Mulya pada tahun 2016 yang berjudul “ Hak Waris Terhadap Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak J.O. Hukum Islam ”, menyimpulkan bahwa masyarakat adat suku Batak Toba menganut sistem patrilineal, hal tersebut berarti dalam penerapannya hanya memberikan hak waris atas harta warisan si pewaris kepada anak laki-laki atau dapat dikatakan pula bahwa ahli waris hanya kepada garis keturunan laki-laki. Kemudian, dalam perkembangannya saat ini anak perempuan  bisa  mendapatkan  bagian  warisan  dari  harta  pewaris,  hal  tersebut  mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung No. 179/ K/Sip/1961, akan tetapi kedudukan terhadap harta pusaka yang berhak tetap anak laki-laki karena sebagai penerus marga bapaknya. 8
Begitupula dalam artikel yang ditulis oleh Jhon Brema Barus, Sukadi dan I Nyoman Natajaya pada tahun 2022 yang berjudul “ Pembagian Harta Warisan bagi Anak Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo ”, dalam artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan dari perempuan di Suku Batak Karo tidak dapat menjadi ahli waris dari harta orang tuanya, yang berarti anak perempuan pada Suku Batak Karo secara umum dianggap mempunyai derajat yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak laki-laki, hal ini tidak terlepas dari adat ataupun norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat adat Batak Karo pun
7 Melania Sylvia Fernanda, “Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang,” Jurnal  Hukum,  Politik  Dan  Kekuasaan  3,  no.  1  (18  Januari  2023):  48 – 68, https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5904, hlm. 17
8 Dwiki Armansyah Putra dan Liya Sukma Muliya, “Hak Waris Terhadap Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak JO Hukum Islam,” 2019, hlm.829
masih menerapkan sistem patrilineal yang mengutamakan garis keturunan laki-laki dibandi perempuan. 9
Berdasarkan hal tersebut, jika dihubungkan pengaturan hak kewarisan dalam hukum adat  garis  patrilineal  dengan  hukum  Islam  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  akan berbeda, dikarenakan sumber hukum yang digunakannya berbeda. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk mengkaji lebih jauh dan mendetail mengenai hukum adat di Indonesia yang berkaitan  dengan  hukum waris  adat  dan  perbandingannya  dengan  hukum  waris  Islam  di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga tujuan penulisan ini mengkaji mengenai eksistensi hukum adat di Indonesia, penerapan sistem waris garis keturunan patrilineal dalam hukum  adat  di  Indonesia,  dan  perbandingan  sistem  waris  hukum  adat  garis  keturunan patrilineal dengan hukum Islam di Indonesia. Yang diharapkan dapat menambah wawasan dan literasi mengenai hukum adat di Indonesia serta penerapan hukum waris adat dengan perkembangannya serta perbandingan antara hukum waris adat dan hukum waris Islam di Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

## Metodologi
Metode  pendekatan  dalam  penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  yuridis- normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan topik hukum  dengan  fakta  yang  diteliti,  kemudian  dianalisis  secara  sistematis  dan  menyeluruh. Penelitian  hukum  ini  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 10 Dengan teknik pengumpulan data studi dokumen kepustakaan ( Library Research ) yang berhubungan dengan topik penelitian, yaitu hal ini mencakup teknik dalam menuturkan, menganalisis, dan mengklasifikasi sebuah kejadian, data atau bahan yang ada dalam penelitian. 11
Pengkajian  data  yang  telah  dikumpulkan  berdasarkan  konsep  hukum  adat,  konsep pengaturan  hukum  waris  adat  dan  konsep  pengaturan  waris  dalam  hukum  Islam  yang didapatkan dari data sekunder baik berasal dari berbagai literatur buku, artikel jurnal ilmiah yang  kemudian  data-data  tersebut  dikumpulkan  dan  dianalisis  secara  keseluruhan berdasarkan analisis yuridis kualitatif yang hasilnya dipaparkan atau ditulis secara deskriptif (jelas dan terperinci).

## Hasil dan Pembahasan

## Eksistensi Hukum Adat di Indonesia
Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam suatu kondisi atau  tempat  tertentu,  maka  diantara  mereka  akan  terciptanya  suatu  hubungan  pertalian, kontak, hubungan timbal-balik karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang
9 Jhon  Brema  Barus  dan  I  Nyoman  Natajaya,  “Pembagian  harta  warisan  bagi  anak  laki -laki  dan perempuan berdasarkan hukum adat budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo,” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 4, no. 1 (2022): 71 – 79, hlm.77 10 Soerjono  Sukanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Pengantar  (Depok:  PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm.13-14
11 Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, Metode Penelitian (Edisi Revisi) (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), hlm.112

## Dina Triana Febriana, Hazar Kusmayanti, Bambang Daru Nugroho
Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat dengan Sistem Pewarisan …
tidak bisa hidup sendiri, dan karena itu diperlukannya hidup bersama dan membentuk suatu masyarakat.  Kemudian,  ketika  adanya  keputusan  untuk  hidup  bersama  dalam  suatu masyarakat  sebagai  bentuk  sosialisasi,  tentu  diperlukannya  suatu  aturan  untuk  mengatur tingkah laku masyarakat agar membentuk suatu masyarakat yang teratur, dimana peraturan tersebut dianut dan ditaati oleh setiap orang dari anggota masyarakat itu agar terciptanya lingkungan yang tentram, aman dan nyaman. 12
Secara  khusus,  terdapat  pendapat  dari  sarjana  hukum  Belanda  dan  secara  umum merupakan  pendapat  dari  sarjana  hukum  Eropa  Kontinental  yang  menyatakan  hukum dianggap sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. 13 Adanya suatu hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat tersebut, terdapat hukum tertulis yang merupakan hukum yang telah dikodifikasi, yang  dikenal  dengan  Peraturan  Perundang-undangan,  hukum  tertulis  ini  berasal  dari kewenangan pemerintah dalam membuat dan menetapkan Peraturan Perundang-undangan tersebut.  Selain  hukum  tertulis,  terdapat  juga  hukum  tidak  tertulis  yang  disebut  hukum kebiasaan yakni peraturan-peraturan yang timbul akibat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus menerus (eksis dalam waktu yang lama). 14
Kebiasaan  masyarakat  tersebut  yang  dapat  dikenal  secara  umum  dengan  kata  adat. Adat merupakan kata yang telah direspsi dari bahasa Arab, adat berasal dari bahasa Arab yakni  “ Adah ”,  yang  artinya  kebiasaan. 15 Dan  kata  hukum  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu “ Hukm ” (Jama’: Ahkam ) yang berarti perintah. 16 Pada umumnya bahwa hukum yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan di dalam suatu Kitab Undang-Undang Hukum yang ada di dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan “hukum adat”, juga merupakan sinonim dari Hukum Kebiasaan. 17
Hukum  adat  merupakan  hukum  tidak  tertulis  dan  secara  historis  telah  berlaku  di kalangan masyarakat asli Indonesia sebelum  datangnya penjajah, sedangkan hukum  barat berkembang  bersamaan  dengan  datangnya  Belanda  ke  Indonesia  dengan  membawa perangkat  hukum  Belanda. 18 R. Soepomo  mengemukakan  bahwa  “ hukum  adat  adalah hukum  Non  Statutoir  yang  sebagian  besar  adalah  hukum  kebiasaan  dan  sebagian  kecil Hukum  Islam ”. Beliau  juga  mengemukakan  bahwa  dalam  peninjauan  kedudukan  suatu hukum adat perlulah ditekankan bahwa hukum adat itu merupakan hukum kebiasaan yang tidak tertulis namun tetap menjadi sumber hukum baru yang tidak atau belum ditetapkan di dalam Undang-Undang. 19
Christian  Snouck  Hurgronye  mengemukakan  penyebutan adatrecht yang  digunakan dalam menyebutkan sistem pengendalian sosial yang bersanksi (hukum adat), untuk dapat
12 R.  Van  Dijk,  Pengantar  Hukum  Adat  Indonesia,  Terjemahan  A.  Soehardi  (Bandung:  Sumur Bandung, 1971), hlm.1
13 Warmiyana Zairi dkk Absi, Hukum Adat (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hlm.1
14 R. Van Dijk, Op.Cit., hlm.3-4 15 Bewa Ragawino, “Pengantar dan asas - asas hukum adat Indonesia,” Bandung, Fisip-Unpad , 2008.
16 Sigit Sapto Nugroho, Pengantar Hukum Adat Indonesia (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm.11
17 Sigit Sapto Nugroho, Ibid., hlm. 8.
18 Safrin  Salam,  Tanah  Kadie  (Adat)  dalam  Perspektif  Hukum  Agraria  di  Indonesia,  ed.  oleh Darmawan Edi Winoto, Eureka Media Aksara (Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 1
19 Sigit Sapto Nugroho, Op.Cit., hlm. 35-36
membedakan  dengan  pengendalian  sosial  yang  tidak  memiliki  sanksi  (adat).  Secara fundamental, hukum adat memang dilaksanakan sebagaimana dasarnya atas unsur semangat kekeluargaan yang ada pada masyarakat itu sendiri. Individu-individu yang ada dalam suatu masyarakat, tunduk pada aturan yang diatur oleh masyarakat tersebut. 20
Maka,  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  positif  (hukum  tertulis)  dan  hukum  adat memiliki  definisi  yang  sama  sebagai  suatu  rangkaian  norma/aturan  yang  dibuat  untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat yang terdapat tujuan untuk terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Yang membedakannya adalah  keberadaan hukum adat di Indonesia memiliki sifat tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif, sehingga tidak adanya kodifikasi hukum. 21
Hukum adat dapat diberlakukan dan dijalankan oleh masyarakat, yaitu karena adanya elemen-elemen  yang  ada  pada  hukum  adat  itu  sendiri.  Elemen-elemen  yang  ada  dalam hukum adat tersebut yaitu pranata sosial. Terciptanya keharmonisan masyarakat adat terjadi karena  adanya  pranata-pranata  sosial  yang  berjalan  ditengah-tengah  masyarakat.  paranata sosial  menurut  Soekanto  bahwa  pranata  lahir  karena  manusia  itu  sendiri  memerlukan keteraturan, untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama maka diperlukan norma yang dirumuskan menjadi aturan bagi masyarakat sebagai panduan bagaimana harus besikap atau bertingkah laku didalam lingkup masyarakat. Keberadaan pranata sosial sebagai upaya dalam mewujudkan  kebutuhan  masyarakat  agar  terbentuknya  keteraturan  dan  keserasian  antar masayarakat.  Yang  menjadikan  hal  tersebut  sebagai  faktor  eksternal  yang  mendukung eksistensi hukum adat. Namun, terdapat unsur yang lebih fundamental dibandingkan faktor eksternal, yaitu faktor internal yang berasal dari masyarakat berupa nilai-nilai yang yang ada pada hukum adat itu sendiri. 22
Secara historis, kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu masyarakat Indonesia tersebar di berbagai kepulauan dan tunduk pada hukum adat dan budayanya  masing-masing.  Hukum  adat  tumbuh  dan  berkembang  diantara  masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu hukum positif yang tidak tertulis. 23 Van Vollenhoven telah mengemukakan atau mendeskripsikan bahwa untuk memahami kondisi atau sifat suatu hukum  adat,  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  langkah,  yakni pertama, menemukan persekutuan-persekutuan  hukumnya.  Berdasarkan  kondisi  btersebut,  Van  Vollenhoven mengemukakan “… pertama, diuraikan bentuk susunan Persekutuan-persekutuan hukum di lapangan rakyat, yaitu organisasi desa, nagari, huta, kuria, marga, dan sebagainya …”. Ter Haar juga memiliki pandangan yang sama dengan Van Vollenhoven. Persekutuan hukum ini disebutnya dengan “dasar - dasar susunan rakyat” . 24
20 I Gede A.B Wiranata, Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.9
21 Mahdi Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 12, no. 1 (2010): 1 – 13, hlm.7 22 Tim Humas, “Eksistensi Hukum Adat dalam Masyarakat,” Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan,  10  Maret  2022,  https://law.uad.ac.id/eksistensi-hukum-adat-dalam-masyarakat-adat/,  diakses  pada tanggal 15 Oktober 2023
23 Hisam dkk Ahyani, Hukum Adat (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), hlm.40
24 R  Yando  Zakaria,  “Strategi  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak -Hak  Masyarakat  (Hukum)  Adat: Sebuah Pendekatan Sosio- Antropologis,” BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan 2, no. 2 (30 November 2016): 133 – 50, https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.66.
Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat dengan Sistem Pewarisan …
Van Vollenhoven menyatakan bahwa adanya Persekutuan-persekutuan hukum, akan menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan dari dalam tata susunan masyarakatnya itu. Van  Vollenhoven  membaginya  menjadi  sembilan  belas  pengelompokkan  wilayah  hukum adat di Indonesia yang dapat terwujud atas dasar “tata susunan warga” di masing -masing wilayah hukum adat tersebut. Van Vollenhoven juga menyatakan bahwa terdapat perbedaan pada satu wilayah dengan wilayah lain dalam lingkaran hukum adat tersebut. Oleh karena itu,  setiap  wilayah  hukum  adat  terbagi-bagi  kembali  kepada  sesuatu  yang  disebut  dengan “ rechtsgouwen ” atau “kukuban - kukuban hukum” . 25
Berdasarkan pendapat Van Vollenhoven, bahwa melukiskan hukum adat yakni yang pertama dengan dapat menemukan persekutuan hukumnya. Maka, hal tersebut behubungan dengan  bentuk  dasar  yang  membentuk  masyarakat  adat  itu  sendiri.  Menurut  Soepomo bahwa masyarakat hukum adat dibagi menjadi 2 (dua) golongan menurut dasar susunannya yaitu golongan berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan golongan berdasarkan lingkungan daerah (territorial). Namun, hal tersebut ditambah kembali dengan susunan yang berdasarkan pada kedua dasar golongan tersebut (genealogi-territorial). 26
Mengenai  bentuk  masyarakat  hukum  adat  yang  terbagi  pada  persekutuan  hukum genealogis yaitu pengikatan anggota terletak pada persamaan dalam keturunan, kemudian persekutuan hukum territorial yaitu dasar pengikat utamanya daerah kelahiran dan menjalani kehidupan bersama ditempat yang sama, dan persekutuan genealogis-teritorial (gabungan dua persekutuan hukum) yaitu dasar persekuatan hukum genealogis dan territorial. Yakni anggota  persekutuan  bukan  hanya  terikat  pada  daerah  tertentu  tetapi  juga  terikat  pada hubungan dalam ikatan pertalian daerah dan atau kekerabatan (garis keturunan). 27
Selain mengetahui atau menggambarkan hukum adat melalui bentuk masyarakat atau persekutuan  hukum  adat,  pengenalan  hukum  adat  dapat  dilihat  berdasarkan  corak  pada hukum adat atau sifat masyarakat itu sendiri, yaitu diantaranya: Pertama, Magis religius, artinya hukum  adat  dan  masyarakat  percaya  kepada  kehidupan  atau  hal  yang  bersifat  gaib  dan menilai kehidupan sebagai suatu yang hakiki dalam kehidupan manusia. Kedua, Komunal, artinya  hukum  adat  dan  masyarakat  adat  lebih  memprioritaskan  kebersamaan  dalam memenuhi  kebutuhan  manusia  dalam  masyarakat  akan  tetapi  tidak  mengambaikan kebutuhan  pribadi  (individual). Ketiga, Konkrit,  artinya  hukum  adat  dan  masyarakat  adat selalu  menggunakan  simbol-simbol  nyata  sebagai  wujud/bukti  dari  tindakan/perbuatan seseorang. Keempat, Kontan,  artinya  hukum  adat  dan  masyarakat  adat  selalu  merespon dengan segera terhadap perstasi yang diterima dengan imbalan berupa kontra prestasi. 28
Kemudian, Iman Sudiyat mengemukakan bahwa hukum adat memiliki tiga sifat, yaitu: Pertama, sifat  statis,  artinya  hukum  adat  selalu  dapat  memelihara  dan  mempertahankan (konsisten) nilai-nilai luhur yang diajarkan leluhurnya. Kedua, sifat dinamis, artinya hukum
25 R Yando Zakaria, Ibid., hlm.138
26 Soerjono  Soekanto  dan  Soleman  B.  Taneko,  Hukum  Adat  Indonesia  (Depok:  RajaGrafindo Persada, 2020), hlm.94
27 Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 26-29
28 Bambang  Daru  Nugroho,  Hukum  Adat  Hak  Menguasai  Negara  atas  Sumber  Daya  Alam Kehutanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm.74- 75
adat  selalu  dapat  mengikuti  perubahan  dan  perkembangan  zaman. Ketiga, sifat  elastis, memiliki  arti  bahwa  hukum  adat  dapat  menyesuaikan  atau  beradaptasi  dengan  berbagai keadaan dalam masyarakat, termasuk dengan kasus-kasus khusus dan menyimpang. 29
Sebagaimana  hukum  adat  yang  dipakai  sebagai  asas-asas  atau  landasan  pembinaan hukum nasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama , hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa.  Kedua, hukum  adat  tidak  boleh  bertentangan  dengan  negara  Indonesia  yang berfalsafah  Pancasila.  Ketiga, hukum  adat  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Peraturan- Peraturan  tertulis  (Undang-Undang).  Keempat , hukum  adat  bersih  dari  sifat-sifat Feodalisme, Kapitalisme serta penghisapan manusia atas manusia. Kelima , hukum adat tidak bertentangan dengan unsur-unsur agama. Oleh karena itu, yang menjadi dasar pemberlakuan hukum adat yang diterapkan saat ini di Indonesia diantaranya: 30
Secara  Fisiologis, Pertama, nilai-nilai  dan  sifat  hukum  adat  itu  memiliki  ciri  khas (identik)  dan  bahkan  terkandung  dalam  butir-butir  Pancasila; Kedua,  dalam  pembukaan UUD 1945, yakni dalam pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila; ketiga, keberadaan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti  bagi  hukum  adat  karena  berakar  pada  kebudayaan  rakyat,  menjelmakan  perasaan hukum  yang  nyata  dan  hidup  di  kalangan  masyarakat  dan  mencerminkan  kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. 31
Secara Sosiologis, Pertama sistem hukum merupakan suatu persatuan yang terdiri atas suatu unsur-unsur interaksi satu sama lainnya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan; Kedua, Tata  hukum  nasional  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  berlaku secara  keseluruhan dapat disebut sebagai sistem hukum nasional; Ketiga, suatu penerapan hukum yang berlaku di negara, dapat dibedakan menjadi hukum yang benar-benar berlaku atau diterapkan sebagai the living law (hukum yang hidup). 32
Secara  Yuridis, Keberlakuan  hukum  adat  di  Indonesia  diakui  sebagai  salah  satu sistem hukum yang diterapkan di Indonesia, sebagaimana dimuat dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya:
Dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dikemukakan bahwa: 33
“Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan -kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang- Undang”.
Dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan bahwa: 34
29 Bambang Daru Nugroho, Ibid., hlm.75
30 Sri Sudaryatmi, “Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi,” Masalah-Masalah Hukum 41, no. 4 (2012): 572 – 578, hlm.574 31 Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Buku Ajar Hukum Adat (Malang: Madza Media, 2021), hlm.41
32 Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Ibid.,
33 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekretariat Jenderal, “Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” (1945). Jakarta
34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat dengan Sistem Pewarisan …
“Identitas  budaya  dan  hak  masyarakat tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
Kemudian, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa: 35
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai -nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, juga menyatakan bahwa: 36
“Putusan  pengadilan  selain  harus  memuat  alasan  dan  dasar putusan,  juga  memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.
Pasal  67  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan  yang  telah diubah  sebagian  dengan  Undang-Undang  6  Tahun  2023  Tentang  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, dijabarkan bahwa: 37
“ Masyarakat  hukum  adat  sepanjang  menurut  kenyataannya  masih  ada  dan  diakui keberadaannya berhak: melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; dan melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Kemudian, pengukuhan  keberadaan  dan  hapusnya  masyarakat  hukum  ditetapkan  dengan  Peraturan Daerah ”.
Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 17 Nomor 2019 Tentang Sumber Daya Air yang  telah  diubah  sebagian  dengan  Undang-Undang  6  Tahun  2023  Tentang  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dijelaskan bahwa: 38
“ Penguasaan  Sumber  Daya  Air  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Pusat  dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Hak Ulayat Masyarakat Adat atas Sumber Daya Air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur dalam Peraturan Daerah ”. Pasal 1 angka 33 Undang-Undang 27 Nomor 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil  yang  telah  diubah  sebagian  dengan  Undang-Undang  6  Tahun  2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa: 39
35 Presiden  Republik  Indonesia,  “Undang -Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,”, (2009), Jakarta.
36 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
37 Presiden  Republik  Indonesia,  “Undang -Undang  6  Tahun  2023  Tentang  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang,” (2022), Jakarta 38 Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
39 Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
“ Masyarakat  Hukum  Adat  adalah  sekelompok  orang  yang  secara  turun-temurun bermukim  di  wilayah  geografis  tertentu  di  Negara  Kesatuan  Republik  lndonesia  karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.
Terdapat pula Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang 27 Nomor 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah sebagian dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023  Tentang  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa: 40
“Pemerintah  mengakui,  menghormati,  dan  melindungi  hak -hak  Masyarakat  Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun”.

## Penerapan Hukum Waris Adat Dalam Garis Keturunan Patrilineal di Indonesia
R.  Soepomo  mengemukakan  bahwa “ hukum  waris  adalah  memuat  peraturan- peraturan yang mengatur proses penerusan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia ( generatie ) kepada turunannya”. Kemudian, warisan menurut Wirjono adalah “cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan” . 41
Adapun sifat hukum waris adat secara umum, yaitu harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli  waris,  hukum  waris  adat  tidak  mengenal  asas legitieme  portie atau  bagian  mutlak,  dan hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan. 42
Sistem pewarisan menurut hukum adat, pada dasarnya berhubungan dengan sistem adat  masing-masing  daerah,  sehingga  setiap  daerah  tidak  dapat  disamakan  karena  pasti memiliki perbedaan. Adapun sistem pewarisan adat yang terdapat di Indonesia, diantaranya: Pertama, sistem  garis  keturunan  berupa  sistem  patrilineal,  matrilineal,  dan  parental  atau bilateral. Kedua sistem  pewarisan  individual  (pembagian  masing-masing  ahli  waris  saling menguasai). Ketiga sistem pewarisan kolektif (harta peninggalan sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi  penguasaan  dan  pemilikannya). Keempat, sistem  pewarisan  mayorat  (sistem kewarisan  kolektif,  tapi  pengalihan  harta  yang  tidak  terbagi  itu  dilimpahkan  kepada  anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga). 43
Sistem  pewarisan  dalam  garis  patrilineal ,  yaitu  sistem  yang  menarik  ahli  waris menurut  garis  bapak.  Dimana  kedudukan  laki-laki  lebih  menonjol  pengaruhnya  dari
40 Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
41 Aprilianti dan Kasmawati, Hukum Adat di Indonesia (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm.
91
42 Yulia, Buku Ajar Hukum Adat (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016), hlm.82-83

## Dina Triana Febriana, Hazar Kusmayanti, Bambang Daru Nugroho
Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat dengan Sistem Pewarisan …
kedudukan perempuan di dalam pewarisan. Contoh suku-suku yang masuk kedalam sistem patrilineal di Indonesia diantaranya: Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara,  Irian.  Maka,  kedudukan  laki-laki  lebih  menonjol  pengaruhnya  dari  kedudukan perempuan  di  dalam  pewarisan.  Penerapan  pewarisan  berdasarkan  garis  keturunan patrilineal di Indonesia, dapat dilihat pelaksanaannya pada masyarakat adat suku Batak.
Terdapat enam wilayah masyarakat adat Batak yang dapat ditemukan perbedaannya, yaitu:  sekitar  Danau  Toba,  Karo  (Kabanjahe),  Simalungun  (Pematangsiantar),  Pakpak  di daerah  Dairi  (Sidikalang),  Anggola  (Gunung  Tua),  dan  Mandailing  di  daerah  Tapanuli Selatan  (Padangsidempuan).  Mengenai  pelaksanaan  sistem  pembagian  warisan  dalam masyarakat adat Batak, yang memiliki hak waris untuk mendapatkan warisan  adalah anak laki-laki.  Sedangkan  anak  perempuan  mendapatkan  bagian  waarisan  berdasarkan  dengan cara hibah, yaitu dari orang tua suaminya. Oleh karena itu, adanya pembagian harta warisan tersebut,  kedudukan  anak  laki-laki  dapat  dikatakan  memiliki  posisi  yang  lebih  dominan dibandingkan perempuan untuk mendapatkan hak waris dari harta orang tuanya yang telah meninggal dunia, sedangkan bagi perempuan Batak ia tidak memiliki hak waris, namun dapat menerima hibah yang biasanya diterima setelah menikah. 44
Menurut  asas  hukum  waris  adat  Batak Toba,  hak atas warisan  seorang ayah  hanya dimiliki  anak  laki-laki.  Anak  perempuan  beserta  keturunan  sulungnya  hanya  dapat memperoleh  pembekalan  tanah  pertanian  atau  ternak  dari  ayahnya. 45 Menurut  Hilman Hadikusuma pun bahwa masyarakat adat Batak Toba masih menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu menerapkan sistem pewarisan individual yang dilihat melalui gender dalam pembagiannya, sehingga dapat dikatakan bahwa pihak yang berhak sebagai penerima waris atau  ahli  waris  adalah  pihak  laki-laki  saja.  Disamping  itu  pula  masyarakat  Batak  Toba menganggap  bahwa  anak  laki-laki  lebih  tinggi  kedudukannya  dari  pada  anak  perempuan. Untuk  mengetahui  hubungan  kekerabatan  antara  seseorang  dengan  lainnya  itu  dengan menulusuri silsilah leluhur beberapa generasi yakni yang biasa disebut dengan “marga” . 46
Dalam  masyarakat  adat  Batak  Toba,  dalam  pembagian  warisan  tidak  boleh menyimpang dari falsafah masyarakat Batak yang menjadi pedoman/acuan bahwa pewarisan masyarakat  adat  Batak  terlaksana  dengan  baik.  Pada  Masyarakat  Batak  Toba  dalam budayanya mengenal tiga tujuan hidup (falsafah Batak) atau nilai-nilai yang berhubungan dengan  keturunan,  yang  menjadi  dasar  hidup  orang  Batak,  diantaranya:  yaitu hamoraon (kekayaan), h agabeon : ukuran hagabeon dalam orang batak adalah apabila ia sudah memiliki anak laki-laki dan perempuan., serta h asangapon yang secara harfiah, hasangapon artinya ialah
44 Jaja Ahmad Jayus, “EKSISTENSI PEWARISAN HUKUM ADAT BATAK,” Jurnal Yudisial 12, no. 2 (24 September 2019): 235 – 53, https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.384, hlm.242 45 Victor  Imanuel  W.  Nalle,  “Pembaharuan  Hukum  Waris  Adat  dalam  Putusan  Pengadilan (Penghormatan Identitas Budaya Vs Perkembangan Zaman),” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 30, no. 3 (14 November 2018): 436 – 47, https://doi.org/10.22146/jmh.37201, hlm.437 46 Melia Lovy Editya, Evi Purwanti, dan Erni Djun’Astuti, “PENYELESAIAN HUKUM DALAM WARIS ADAT BATAK TOBA TERHADAP AHLI WARIS MUSLIM,” Tanjungpura Acta Borneo Jurnal 1, no. 2 (April 2023), hlm. 159-160
terpuji  atau  teladan  bagi  keturunan  dan  keluarganya  terutama  dihadapan  masyarakat banyak. 47
Pada dasarnya, penerapan hukum adat oleh masyarakat Batak Toba, yaitu diuaraikn seperti berikut: jika sesesorang yang meninggal dunia dan tidak memiliki anak laki-laki, maka warisannya akan jatuh kepada saudara laki-laki pewaris. Apabila ahli waris masih dibawah umur, maka ahli waris tersebut akan menjadi tanggung jawab keluarga ayahnya, dan ketika ahli waris (anak laki-laki) tersebut dewasa maka ia boleh mendapatkan harta peninggalan ayahnya sebatas pemberian dari keluarga ayahnya bukan sebagai ahli waris ayahnya. Apabila seseorang  meninggal  dunia  memiliki  anak  laki-laki, maka  harta  peninggalan  pewaris  akan dikelola oleh istri pewaris untuk kebutuhan anak-anaknya hingga dewasa, dengan catatan bahwa si istri tersebut tidak menikah lagi. Apabila istrinya kawin lagi, maka gugurlah haknya untuk  mengelola  harta  peninggalan  suaminya  dan  pengelolaan  itu  akan  beralih  kepada keluarga suaminya atau pewaris. 48
Namun, dengan adanya perkembangan zaman saat ini, yaitu terjadinya pengirisan atau pergeseran praktik pewarisan berdasarkan garis patrilineal secara menyeluruh didaerah suku Batak  perkotaan, sehingga  pembagian  warisan Batak  Toba  pada  laki-laki  dan  perempuan mengalami perubahan dimana menjadi lebih adil dan jumlahnya disamakan atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.  Hal tersebut juga ditandai dengan hadirnya yurisprudensi dari  Mahkamah  Agung  yakni  terdapat  dalam    keputusan  Mahkamah  Agung  No. 179/Si p/1961, Tanggal 23 Oktober 1961, yang menyatakan bahwa “ berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakekat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan mengangggap sebagai hukum yang hidup di seluruh indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan ”. Dalam ketentuan tersebut bahwa dapat dikatakan anak laki -laki dan perempuan memperoleh hak yang sama memperoleh harta warisan dari orangtuanya. 49

## Penerapan Sistem Pewarisan Hukum Islam di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Wujud warisan atau harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris dari pewaris dalam hukum Islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya  si  peninggal  waris.  Dalam  hukum  Islam,  ilmu  yang  membahas  mengenai
47 Menanti  Sidabutar  dan  Ulfia  Hasanah,  “PEMBAGIAN  WARISAN  PADA  MASYARAKAT ADAT  BATAK  TOBA  (STUDI  DI  DESA  MARTOBA  KECAMATAN  SIMANINDO  KABUPATEN SAMOSIR),” Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum 4, no. 2 (Oktober 2017): 1– 15, hlm. 8 48 Sundari Nasution dan Muhammad Ilham, “KEKUATAN HUKUM WASIAT SECARA LISAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK,” Jurnal Notarius 1, no. 1 (2022), hlm.109 -110
49 Aisyah  Aisyah  dan  Novia  Alexia,  “KEBERADAAN  HUKUM  WARIS  ADAT  DALAM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA SUMATERA UTARA,” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 11, no. 1 (14 Juni 2022): 1 – 8u, https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323, hlm.6
Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat dengan Sistem Pewarisan …
pembagian  hukum  waris  dikenal  dengan  sebutan fiqh  mawaris,  ilmu  faraidh, dan  hukum kewarisan. 50
Pelaksanaan pembagian waris dalam hukum Islam, terdapat syarat-syarat waris yang harus dipenuhi yaitu telah meninggalnya pewaris, adanya ahli waris yang masih hidup pada saat  pewaris  dinyatakan  meninggal  dunia,  seluruh  ahli  waris  telah  diketahui  secara  pasti termasuk  kedudukan  jumlah  bagian  masing-masing.  Selain  dengan  syarat-syarat  tersebut, maka ahli waris yang benar-benar telah diketahui maka telah memiliki hak dalam mewarisi, namun terdapat hal-hal yang dapat membuat hak waris tersebut menjadi gugur, yaitu ahli waris yang melakukan pembunuhan kepada pewaris, adanya perbedaan agama antara ahli waris dengan pewarisnya, seseorang yang masih berstatus budak (belum Merdeka. 51
Dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok ahli waris terdiri dari: “pertama, menurut hubungan darah yang terdiri dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki- laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, serta golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dari nenek. Kedua, menurut hubungan perkawinan yairu terdiri dari duda atau janda. Ketiga, a pabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. ”
Berikut hukum bagian waris dalam Kompilasi Hukum Islam, diantaranya: pertama, anak perempuan apabila hanya seorang, ia mendapat ½ bagian. Apabila terdapat dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu (2:1) dengan anak perempuan (Pasa; 176 KHI) . Kedua, Ayah mendapat 1/3 bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan apabila terdapat anak, ayah mendapat 1/6 bagian (Pasal 177 KHI). Ketiga, Ibu mendapat 1/6 bagian apabila terdapat anak atau dua saudara atau lebih. Apabola tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ibu mendapat 1/3 bagian. (Pasal 178 ayat (1) KHI). Keempat, Ibu mendapat 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah (Pasal 178 ayat (2) KHI) . Kelima, duda  mendapatkan  ½  bagian  (separuh)  apabila  pewaris  tidak  meninggalkan  anak.  Dan apabila  pewaris  meninggalkan  anak,  maka  duda  mendapat  ¼  bagian  (Pasal  179  KHI) .  Keenam, janda  mendapat  ¼  bagian  apabila  pewaris  tidak  meninggalkan  anak.  Dan  apabila  pewaris meninggalkan  anak,  maka  janda  mendapatkan  1/8  bagian.  (Pasal  180  KHI) .  Ketujuh, apabila seseorang  meninggal  tanpa  meninggalkan  anak  dan  ayah,  maka  saudara  laki-laki  dan  saudara perempuan seibu masing-masing  mendapat  1/6 bagian.  Apabila  mereka  itu  dua orang  atau  lebih maka  mereka  bersama-sama  mendapatkan  1/3  bagian.  (Pasal  181  KHI) .  Kedelapan, apabila seseorang  meninggal  tanpa  meninggalkan  anak  dan  ayah,  sedang  ia  mempunyai  satu  saudara perempuan  kandung  atau  seayah,  maka  dia  mendapatkan  ½  bagian.  Apabila  saudara  perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka  bersama-sama  mendapatkan  2/3  bagian.  Kemudian,  apabila  saudara  perempuan  tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung atau seayah, maka bagian saudara lakiplaki dua berbanding satu (2:1) dengan saudara perempuan. (Pasal 182 KHI) . Kesembilan, Ahli waris yang meninggal  lebih  dahulu  daripada  pewaris,  maka  kedudukannya  dapat  digantikan  oleh  anaknya. Kemudian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan
50 Muhamad  Faisal  Tambi,  “Studi  Komparasi  Pembagian  Warisan  Menurut  Hukum  Islam  Dan Hukum Adat,” Lex Privatum 6, no. 9 (2019), hlm. 44
51 Abdillah  Mustari,  Buku  Daras:  Hukum  Kewarisan  Islam  (Makassar:  Alauddin  University  Press, 2013), hlm.31-39
yang  diganti  (Pasal  185  KHI).  Kesepuluh,  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan kelauarga dari pihak ibunya (Pasal 186 KHI). Kesebelas, bagi pewaris yang memiliki isteri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya (Pasal 190 KHI) . Kedua belas, b ila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas Putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesjahteraan umum (Pasal 191 KHI)

## Perbandingan Hukum Waris Adat Garis Keturunan Patrilineal dan Hukum Waris Islam
Secara umum, penerapan hukum waris dalam hukum adat di Indonesia, sudah pasti memiliki  perbedaan  sifat  pada  penerapan  hukum  waris  dalam  hukum  Islam.  Jika  dilihat dalam  pada  sistem  pembagian  warisan  berdasarkan  hukum  adat  dalam  garis  keturunan patrilineal dan sistem pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, perbandingannya dapat dirangkum sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 1. Perbandingan Sistem Pembagian Warisan Hukum Adat Garis Keturunan
Patrilineal dan Hukum Islam No. Hukum Waris Adat Garis Keturunan Patrilineal Hukum Waris Islam 1. Kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah (laki-laki) Tidak melihat kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah (laki-laki) saja 2. Ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris (ayah) adalah anak laki-laki saja Ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris (ayah atau ibu) bisa diberikan anak laki-laki, anak perempuan, istri, ayah, ibu, saudara seibu, saudara sekandung, saudara seayah, kakek, dan/atau nenek. 3. Anak perempuan bukan merupakan ahli waris dan tidak berhak mewarisi harta peninggalan Anak perempuan memiliki hak sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian dari pembagian harta peninggalan 4. Anak perempuan bisa mendapatkan harta peninggalan (warisan) dengan cara pemberian hibah setelah menikah Anak perempuan dapat memiliki bagian harta peninggalan secara mutlak (yang sudah ditentukan), bukan hanya didapatkan secara hibah 5. Tidak ada nilai pembagian mutlak yang diterima anak laki-laki dalam menerima harta peninggalan Nilai pembagian harta perninggalan adalah mutlak yang diterima oleh ahli waris yang berhak mendapatkannya baik anak laki-laki, perempuan atau garis keluarga lainnya
6. Tidak ada nilai pembagian mutlak anak perempuan dalam mendapatkan hibah Terdapat nilai pembagian mutlak anak perempuan dalam mendapatkan hibah, kecuali atas keputusan bersama atau anggota keluarga yang lain tidak keberatan atau menyetujuinya 7. Jika pewaris meninggal tanpa memiliki anak laki-laki, maka harta peninggalannya jatuh kepada saudara laki-laki pewaris Jika pewaris meninggal tanpa memiliki anak laki-laki, maka harta peninggalannya dapat diberikan ahli waris lain yang memiliki hak, yaitu anak perempuan, duda/janda, ayah/ibunya, saudara (sekandung, seayah, atau seibu), dan kakek/neneknya
Sumber: Pengolahan data oleh penulis dari berbagai referensi
Berdasarkan perbandingan dari sistem pembagian waris secara hukum adat dalam garis keturunan patrilineal dengan sistem pembagian waris dalam Kompilasi hukum Islam, dapat terlihat bahwa dalam pembagian waris secara hukum Islam seorang ahli waris bukan hanya  dari  anak  laki-laki  saja,  ahli  waris  dalam  hukum  Islam  dapat  berlaku  secara  garis keturunan  vertikal  maupun  horizontal  baik  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  hak  untuk mewarisi yang nilai pembagiannya atau bagaimana jumlah pemberiannya telah mutlak dan telah diatur sebagaimana Al- Qur’an yang merupakan pedoman atau sumber hukum Islam. Sedangkan, pembagian waris secara hukum adat dalam garis keturunan patrilineal bahwa ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris atau ayahnya adalah seorang anak laki-laki dan untuk anak perempuan tidak termasuk kedalam ahli waris, namun anak perempuan dapat menerima harta peninggalan dari pewaris atau ayahnya dengan cara hibah atau pemberian ketika perempuan tersebut menikah. Dalam pembagian secara hukum adat ini pun, nilai pembagian harta peninggalan atau bagaimana jumlah pemberiannya tidak bersifat mutlak atau jelas, sehingga dalam menentukan pembagian harta peninggalan dan bagaimana  menggunakan  harta  peninggalan  untuk  kepentingan  keluarga  maupun masyarakat, dapat dilakukan dengan cara musyawarah.
Sebagai contoh pembagian hak waris dalam sistem waris patrilineal bahwa terdapat keluarga  yang  terdiri  dari  Ibu  (istri),  Ayah  (suami),  dua  anak  laki-laki,  dan  satu  anak Perempuan.  Dimana  jika  orangtuanya  meninggal,  pembagiannya  yaitu  dua  anak  laki-laki tersebut  mendapatkan  rumah  yang  sedang  ditempati  oleh  orangtua  dan  masing-masing mendapatkan tanah 1 (satu) petak, dan anak perempuan tersebut mendapatkan perhiasan. 52 Kemudian,  contoh  pembagian  hak  waris  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  yaitu  terdapat keluarga  yang  terdiri  dari  Ibu  (istri),  Ayah  (suami),  satu  anak  laki-laki  dan  dua  anak perempuan, maka jika suami  atau ayah dari anak-anak meninggal dunia, maka pembagiannya
52 Fernanda, “Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang.”, Op.Cit., hlm.58
yaitu 1/8 bagian milik istri, dan sisanya untuk anak dengan 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian masing-masing untuk dua anak perempuan tersebut. 53
Sebagaimana  dalam  pembagian  waris  secara  hukum  Islam  dalam  KHI  dan pembagian waris secara garis patrilineal telah jelas memiliki perbedaan dalam penerapannya, keberlakuan dan keberadaan antara pembagian waris hukum Islam dan hukum adat tersebut tetap  dapat  dilakukan  dan  diakui sistem  pembagiannya  di  Indonesia, walaupun  keduanya memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Karena dalam kodifikasi hukum, Indonesia tidak memiliki Peraturan Perundang-undangan khusus yang mengatur tentang pembagian waris. Oleh karena itu, mengenai hukum waris, negara menyerahkan kembali kepada masyarakat dalam  membuat  keputusan  untuk  pembagian  waris  akan  mengikuti  dan  memakai  sistem pembagian waris secara hukum adat atau hukum Islam, yang tentunya semua disesuaikan dengan kebutuhan dan kepercayaan masing-masing individu masyarakat.

## Kesimpulan
Indonesia menganut sistem hukum pluralisme, yaitu menerapkan hukum tertulis ( civil law ) , hukum adat dan hukum Islam sekaligus. Sistem hukum adat merupakan sistem hukum yang bersumber kepada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis. Walaupun hukum adat tidak tertulis, keberadaannya tetap ada karena hukum adat memiliki sifat dinamis dan elastis. Salah  satu  penerapan  hukum  adat  di  Indonesia  yaitu  mengatur  mengenai  sistem  hukum waris.  Dalam  hukum  adat  mengenai  pembagian  waris  secara  garis  keturunan  patrilineal, bahwa ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris atau ayahnya adalah seorang anak laki-laki dan anak perempuan tidak termasuk kedalam ahli waris, namun anak perempuan dapat menerima harta peninggalan dari pewaris atau ayahnya dengan cara hibah ketika  perempuan  tersebut  menikah.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  ahli  waris  dapat berlaku  secara  garis  keturunan  vertikal  maupun  horizontal  baik  laki-laki  dan  perempuan sama-sama  memiliki  hak  untuk  mewarisi,  yang  nilai  pembagiannya  adalah  mutlak  karena telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Al- Qur’an. Pembagi an waris secara hukum Islam yang tertuang dalam KHI dan pembagian waris secara garis patrilineal memiliki perbedaan dalam penerapannya, namun keduanya dapat diterapkan di Indonesia. Karena negara menyerahkan kembali kepada masyarakat untuk permasalahan pembagian waris sesuai dengan nilai dan ketentuan mayoritas kepercayaan masyarakat tersebut.

## Daftar Pustaka
Absi, Warmiyana Zairi dkk. Hukum Adat . Purbalingga : Eureka Media Aksara, 2022. Aditya,  Zaka  Firma,  dan  Rizkisyabana  Yulistyaputri.  “ Romantisme  Sistem  Hukum  Di Indonesia :  Kajian  Atas  Konstribusi  Hukum  Adat  Dan  Hukum  Islam  Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. ” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 1 (15 Mei 2019): 37 – 54. Ahyani, Hisam dkk. Hukum Adat . Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
53 Bayu Suryo Wiranto, “Hukum Warisan dalam Islam untuk Menghindari Sengketa Keluarga,” PT Alami Fintek Sharia, 19 Februari 2022, diakses pada tanggal 31 Maret 2024
Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat dengan Sistem Pewarisan …
Aisyah,  Aisyah,  dan  Novia  Alexia.  “ Keberadaan  Hukum  Waris  Adat  Dalam  Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara .” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 11, no. 1 (14 Juni 2022): 1 – 8u. https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323. Aprilianti, dan Kasmawati. Hukum Adat di Indonesia . Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022. Barus, Jhon Brema, dan I Nyoman Natajaya. “Pembagian harta warisan bagi anak laki -laki dan  perempuan  berdasarkan  hukum  adat  budaya  Karo  di  Desa  Manuk  Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo.” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 4, no. 1 (2022): 71 – 79.
Dijk,  R.  Van. Pengantar  Hukum  Adat  Indonesia,  Terjemahan  A.  Soehardi .  Bandung:  Sumur Bandung, 1971.
Editya, Melia Lovy, Evi Purwanti, dan Erni Djun’Astuti. “ Penyelesaian Hukum Dalam Waris Adat Batak Toba Terhadap Ahli Waris Muslim. ” Tanjungpura Acta Borneo Jurnal 1, no. 2 (April 2023).
Fernanda, Melania Sylvia. “Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang.” Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan 3, no. 1 (18 Januari 2023):
48 – 68. https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5904.
Jayus, Jaja Ahmad. “ Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak .” Jurnal Yudisial 12, no. 2 (24 September 2019): 235 – 53. https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.384.
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sekretariat  Jenderal.  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 (1945).
Mustaghfirin, H. “ Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni .” Jurnal Dinamika Hukum 11, no. Edsus (12 Maret 2011).
Mustari, Abdillah. Buku Daras: Hukum Kewarisan Islam . Makassar: Alauddin University Press, 2013.
Nalle,  Victor  Imanuel  W.  “Pembaharuan  Hukum Waris  Adat  dalam  Putusan  Pengadilan (Penghormatan  Identitas  Budaya  Vs  Perkembangan  Zaman).” Mimbar  Hukum  - Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada 30,  no.  3  (14  November  2018):  436 – 47. https://doi.org/10.22146/jmh.37201.
Nasution, Sundari, dan Muhammad Ilham. “ Kekuatan Hukum Wasiat Secara Lisan Menurut Hukum Adat Batak .” Jurnal Notarius 1, no. 1 (2022).
Nugroho,  Bambang  Daru. Hukum  Adat  Hak  Menguasai  Negara  atas  Sumber  Daya  Alam Kehutanan  dan  Perlindungan  terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat .  Bandung:  PT  Refika Aditama, 2018.
Nugroho, Sigit Sapto. Pengantar Hukum Adat Indonesia . Solo: Pustaka Iltizam, 2016. Nurhardianto, Fajar. “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia.” Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 11, no. 1 (2015). https://doi.org/10.24042/tps.v11i1.840. Presiden  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  6  Tahun  2023  Tentang  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2022 Tentang  Cipta  Kerja Menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 6 (2022).
——— . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. 48 (2009).
Putra, Dwiki Armansyah, dan Liya Sukma Muliya. “Hak Waris Terhadap Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak JO Hukum Islam,” 2019.
Ragawino, Bewa. “Pengantar dan asas - asas hukum adat Indonesia.” Bandung, Fisip-Unpad , 2008.
Saebani,  Beni  Ahmad,  dan  Yana  Sutisna. Metode  Penelitian  (Edisi  Revisi) .  Bandung:  CV. Pustaka Setia, 2018.
Salam, Safrin. Tanah Kadie (Adat) dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia . Disunting oleh Darmawan Edi Winoto. Eureka Media Aksara . Eureka Media Aksara, 2022.
Santoso,  Lukman.  “Perbandingan  Sistem Civil  Law  dan  Hukum  Islam serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia.” Istinbath: Jurnal Hukum 13, no. 2 (2016): 189 – 222. Sidabutar, Menanti, dan Ulfia Hasanah. “ Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba  (Studi  Di  Desa  Martoba  Kecamatan  Simanindo  Kabupaten  Samosir ).” Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum 4, no. 2 (Oktober 2017): 1 – 15. Soekanto, Soerjono, dan Soleman B. Taneko. Hukum Adat Indonesia . Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
Soetoto, Erwin Owan Hermansyah. Buku Ajar Hukum Adat . Malang: Madza Media, 2021.
Sudaryatmi,  Sri.  “Peranan  Hukum  Adat  dalam  Pembangunan  Hukum  Nasional  di  Era Globalisasi.” Masalah-Masalah Hukum 41, no. 4 (2012): 572 – 78. Sukanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar . Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
Syahbandir,  Mahdi.  “Kedudukan  Hukum  Adat  dalam  Sistem  Hukum.” Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum 12, no. 1 (2010): 1 – 13.
Tambi,  Muhamad  Faisal.  “Studi  Komparasi  Pembagian  Warisan  Menurut  Hukum  Islam Dan Hukum Adat.” Lex Privatum 6, no. 9 (2019).
Tim  Humas.  “Eksistensi  Hukum  Adat  dalam  Masyarakat.”  Fakultas  Hukum  Universitas Ahmad  Dahlan,  10  Maret  2022.  https://law.uad.ac.id/eksistensi-hukum-adat-dalam- masyarakat-adat/.
Wiranata, I Gede A.B. Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
Wiranto,  Bayu  Suryo.  “Hukum  Warisan  dalam  Islam  untuk  Menghindari  Sengketa Keluarga.” PT Alami Fintek Sharia , 19 Februari 2022.
Wulansari, Dewi. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar . Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
Yulia. Buku Ajar Hukum Adat . Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
Zakaria, R Yando. “Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak -Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio- Antropologis.” BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan 2, no. 2 (30 November 2016): 133 – 50. https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.66 .
© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  ShareAlike  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Dina Triana Febriana, Hazar Kusmayanti, Bambang Daru Nugroho
Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat dengan Sistem Pewarisan …