DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 8 Juli 2024, Revised: 8 Agustus 2024, Publish: 9 Agustus 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Pelaksanaan Parate Executie Terhadap Objek Hak Tanggungan Berdasarkan UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
Syakirah Salsabila 1 , Syaddan Dintara Lubis 2
1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, syakirahsalsabila24@gmail.com
2 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, syaddandintaralbs@uinsu.ac.id
Corresponding Author: syakirahsalsabila24@gmail.com
Abstract: This  article  discusses  the  implementation  of  parate  execution  of  Mortgage  Rights based on Law No. 4 of 1996 in Indonesia. The urgency of this study lies in the importance of providing legal certainty and protection of the rights of creditors and debtors in the auction execution process, which is a primary mechanism in resolving non-performing loans. Issues raised  include  the  potential  misuse  of  rights  by  creditors,  the  limited  space  for  debtors  to raise  objections,  and the  lack  of  stringent  supervisory  mechanisms  in  the  execution  auction process. To address these issues, the research method used is a case study on the execution auction  of  Mortgage  Rights  at  the  State  Wealth  and  Auction  Service  Office  (KPKNL)  in Medan.  This  study  analyzes  the  auction  implementation  procedures,  document  verification, auction announcements,  and the auction execution itself, as well as reviewing related court decisions.  The  research  findings  indicate  that  the  execution  auction  process  of  Mortgage Rights at KPKNL Medan has been conducted in accordance with the provisions of Law No. 4 of  1996.  Open  auction  announcements  through  print  and  electronic  media,  as  well  as  open bidding,  ensure  transparency  and  wide  public  participation.  However,  the  study  also  found criticisms regarding the potential misuse of rights by creditors and the lack of protection for debtors.  To  address  these  issues,  more  detailed  regulations  and  stricter  supervisory mechanisms are recommended, including the involvement of independent supervisory bodies, to  ensure  fairness  and  transparency  in  the  execution  auction  of  Mortgage  Rights.  These findings underscore the importance of balancing the interests of creditors and debtors in the execution auction process, as well as the need to improve supervisory mechanisms to prevent potential abuse and conflicts.
Keyword: Court Fiat, Mortgage Rights, Parate Execution.
Abstrak: Artikel  ini  membahas  pelaksanaan  parate  eksekusi  Hak  Tanggungan  berdasarkan UU  No.  4  Tahun  1996  di  Indonesia.  Urgensi  dari  studi  ini  terletak  pada  pentingnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak kreditur dan debitur dalam proses lelang eksekusi, yang merupakan mekanisme utama dalam penyelesaian hutang  yang macet. Masalah yang diangkat meliputi potensi penyalahgunaan hak oleh kreditur, minimnya
ruang  bagi  debitur  untuk  menyatakan  keberatan,  serta  kurangnya  mekanisme  pengawasan yang  ketat  dalam  proses  pelaksanaan  lelang  eksekusi.  Untuk  menjawab  permasalahan tersebut,  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  kasus  pada  pelaksanaan  lelang eksekusi  Hak  Tanggungan  di  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL) Medan.  Studi  ini  menganalisis  prosedur  pelaksanaan  lelang,  verifikasi  dokumen, pengumuman lelang, dan pelaksanaan lelang itu sendiri, serta meninjau keputusan pengadilan terkait.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses  lelang  eksekusi  Hak  Tanggungan  di KPKNL Medan telah berjalan sesuai dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 1996. Pengumuman lelang  secara  terbuka  melalui  media  cetak  dan  elektronik,  serta  penawaran  terbuka, memastikan  transparansi  dan  partisipasi  publik  yang  luas.  Namun,  penelitian  ini  juga menemukan adanya kritik terhadap potensi penyalahgunaan hak oleh kreditur dan kurangnya perlindungan bagi  debitur. Untuk mengatasi masalah ini, direkomendasikan adanya  regulasi yang  lebih  rinci  dan  mekanisme  pengawasan  yang  lebih  ketat,  termasuk  pelibatan  lembaga pengawas independen,  untuk  menjamin keadilan  dan transparansi  dalam  pelaksanaan lelang eksekusi  Hak  Tanggungan.  Temuan  ini  menggarisbawahi  pentingnya  keseimbangan  antara kepentingan  kreditur  dan  debitur  dalam  pelaksanaan  lelang  eksekusi,  serta  perlunya peningkatan mekanisme pengawasan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan konflik.
Kata Kunci: Fiat Pengadilan, Hak Tanggungan, Parate Eksekusi.

## PENDAHULUAN
Parate  executie ,  yang  diatur  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), merupakan hak istimewa bagi pemegang hak tanggungan pertama  untuk  menjual  objek  hak  tanggungan  atas  kekuasaannya  sendiri  melalui  lelang umum  dan  mengambil  pelunasan  piutangnya  dari  hasil  penjualan  tersebut  apabila  debitur wanprestasi. Pelaksanaan Parate executie terhadap objek  Hak Tanggungan berdasarkan UU No.  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  menjadi  fokus  perdebatan  yang  penting  dalam hukum  kebendaan  di  Indonesia  (Puri  &  Yusa,  2019;  Res,  2021).  Meskipun Parate  executie memungkinkan  kreditur  untuk  melaksanakan  jaminan  tanpa  proses  lelang  umum,  hal  ini seringkali  menimbulkan  kekhawatiran  akan  pelanggaran  hak-hak  debitor.  Beberapa  pihak mengkritik Parate executie karena dinilai memberikan keleluasaan berlebihan bagi kreditur, tanpa memberikan kesempatan yang cukup bagi debitor untuk membela diri atau melakukan penyelesaian secara sukarela (Hirsanuddin & Sudiarto, 2021).
Lebih lanjut, dalam konteks eksekusi, diperlukan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi  untuk  memastikan  bahwa  proses  eksekusi  dilakukan  dengan  adil  dan  sesuai  dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pengaturan yang lebih jelas dan tegas dalam UU tentang Hak  Tanggungan  dapat  menjadi  solusi  untuk  meningkatkan  perlindungan  terhadap  hak-hak debitor  dan  mengurangi  potensi  penyalahgunaan  eksekusi  oleh  pihak  kreditur.  Oleh  karena itu,  pemahaman  yang  mendalam  tentang  mekanisme Parate  executie serta  hak-hak  yang dimiliki oleh debitor dan kreditur menjadi sangat penting dalam memastikan keadilan dalam pelaksanaan jaminan kebendaan (Ilham Muzzaki & Aris Machmud, 2023; Laily et al., 2020).
Melalui,  dinamika  transaksi  berjaminan, Parate  executie hadir  sebagai  solusi  efisien bagi para pemegang hak tanggungan pertama. Diatur dalam Pasal  6  (UUHT), hak istimewa ini  memungkinkan  penjualan  objek  hak  tanggungan  atas  kekuasaan  pemegang  hak tanggungan  pertama  melalui  lelang  umum  dan  pemenuhan  piutang  dari  hasil  penjualan tersebut  jika  debitur  wanprestasi.  Dalam  UU  Hak  Tanggungan,  ada  berbagai  metode  yang diberikan  kepada  kreditor  pemegang  Hak  Tanggungan  untuk  melakukan  eksekusi  terhadap Obyek  Hak  Tanggungan.  Dasar  hukum  untuk  eksekusi  Hak  Tanggungan  adalah  Pasal  20 UUHT.  Pasal  ini  menyatakan  bahwa  jika  debitor  cidera  janji,  pemegang  Hak  Tanggungan
pertama  memiliki  hak  untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atau  menggunakan  titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan (Hendrik & Zuhir, 2023; Maeda et al., 2023).
Penjualan obyek Hak Tanggungan dilakukan melalui pelelangan umum sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  untuk  melunasi  piutang  pemegang  Hak  Tanggungan  dengan hak mendahulu daripada kreditor lainnya. Selain itu, atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilakukan secara langsung jika hal itu  menguntungkan  semua  pihak.  Pelaksanaan  penjualan  langsung  hanya  dapat  dilakukan setelah  pemberitahuan  tertulis  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan  pengumuman dalam  surat  kabar  setempat,  serta  tidak  ada  pihak  yang  keberatan.  Jika  ada  janji  untuk eksekusi  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  tersebut,  maka  janji  tersebut  batal  secara hukum.  Sebelum  pengumuman  lelang  dikeluarkan,  penjualan  dapat  dihindari  dengan pelunasan  utang  yang  dijamin  dengan  Hak  Tanggungan  dan  biaya  eksekusi  (Hardiansah  & Purnawan, 2018; Herryani, 2023).
Regulasi  yang  mengatur Parate  executie terhadap  objek  Hak  Tanggungan berdasarkan  UU  No.  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  telah  memberikan  landasan hukum  yang  jelas  dalam  pelaksanaannya.  Pertama,  UU  No.  4  Tahun  1996  mengatur  secara rinci mengenai syarat-syarat sahnya Parate Executie, termasuk persyaratan administratif dan prosedural yang harus dipenuhi sebelum eksekusi dapat dilakukan. Kedua, UU tersebut juga mengatur mengenai perlindungan hak-hak debitor, yang mengharuskan kreditur memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyelesaikan hutangnya sebelum eksekusi dilaksanakan. Ketiga, UU No. 4 Tahun 1996 menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses  eksekusi,  dengan  mewajibkan  kreditur  untuk  memberikan  pemberitahuan  kepada debitor  mengenai  rencana  eksekusi  dan  melakukan  pengumuman  penjualan  objek  Hak Tanggungan secara terbuka (Raissa Ramadhanti et al., 2022; Rumawi et al., 2022).
Potensi  penyalahgunaan  hak  oleh  pemegang  hak  tanggungan  pertama,  minimnya perlindungan  bagi  debitur,  dan  mekanisme  pelaksanaan  yang  tidak  jelas  dalam  UUHT menjadi  sorotan  utama.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  langkah-langkah  seperti  peraturan  yang lebih  detail,  kesempatan  bagi  debitur  untuk  mengajukan  perlawanan  di  pengadilan,  dan peningkatan  pengawasan  oleh  pihak  berwenang  untuk  memaksimalkan  manfaat Parate executie dan meminimalisir potensi penyalahgunaannya (Barea, 2018).
Apabila  debitur  wanprestasi,  pemegang  hak  tanggungan  dapat  menjual  objek  hak tanggungan  melalui  pelelangan  umum  tanpa  bantuan  pengadilan,  sesuai  Pasal  6  UUHT. Pemegang  hak  tanggungan  pertama  dapat  melakukan  penjualan  tanpa  persetujuan  debitur, dan  debitur  tidak  dapat  menyatakan  keberatan.  Undang-undang  memberikan  kemudahan melalui  titel  eksekutorial  yang  terdapat  dalam  sertifikat  hak  tanggungan,  dengan  irahirah "demi  keadilan  berdasarkan  ketuhanan  yang  maha  esa,"  yang  menegaskan  kekuatan eksekutorialnya mirip dengan putusan pengadilan tetap. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bertujuan memberikan perlindungan seimbang kepada kreditur dan debitur,  memperkuat  lembaga  hak  jaminan,  dan  memberikan  kepastian  hukum  terkait perkreditan dan eksekusi. Pasal 6 menegaskan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek melalui lelang umum jika debitur wanprestasi, dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut.  Lelang eksekusi dilakukan setelah upaya penyelesaian lainnya, dan jika  debitur  tetap  tidak  melunasi  utangnya,  objek  hak  tanggungan  akan  dilelang  sesuai peraturan (Nugroho, 2018; Prasojo & Anand, 2018; Suwandi & Arif, 2018).
Urgensi kajian tentang pelaksanaan Parate executie terhadap objek Hak Tanggungan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 sangatlah penting untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan hak kreditur dan hak debitur. Pemahaman mendalam mengenai mekanisme ini diperlukan agar pelaksanaan eksekusi dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel, serta untuk mengurangi potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak debitur.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang berfokus pada pengumpulan data primer  dari lapangan atau sumber langsung, dengan judul Pelaksanaan Parate Executie terhadap  Objek  Hak  Tanggungan  berdasarkan  UU  No.  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan  (Schotel,  2013).  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  kualitatif,  yang memungkinkan  peneliti  mendapatkan  pemahaman  mendalam  dan  kontekstual  tentang fenomena  yang  diteliti.  Jenis  data  yang  digunakan  meliputi  data  primer,  yaitu  data  yang diperoleh  langsung  dari  wawancara  dengan  informan  atau  responden,  serta  data  sekunder yang  diperoleh  dari  dokumen  resmi,  laporan,  dan  literatur  terkait  (Wa-Mbaleka  &  Rosario, 2023). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan;  bahan  hukum  sekunder  berupa  pendapat  hukum,  teori, literatur  hukum,  hasil  penelitian,  dan  artikel  ilmiah;  serta  bahan  hukum  tersier  yang memberikan  petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.
Teknik  pengumpulan  data  dan  bahan  hukum  meliputi  studi  kepustakaan,  dengan mencari,  mengumpulkan,  dan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan,  literatur,  dan pendapat  para  sarjana  yang  terkait  dengan  pokok  permasalahan,  serta  wawancara  dengan responden  dan  informan  (Yin,  2018).  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis deskriptif  kualitatif,  yang  didasarkan  pada  bahan  kepustakaan  dan  hasil  wawancara, kemudian  dianalisis  untuk  memperoleh  data  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  disajikan dalam  bentuk  rangkaian  kata  atau  kalimat  (B.  Miles  et  al.,  2014).  Penelitian  deskriptif  ini bertujuan  untuk  menyusun  gambaran  atau  potret  suatu  permasalahan  tentang  pola  dan problematika,  dengan  mengaitkan  hasil  wawancara  di  lapangan  dengan  referensi  dari  buku dan  undang-undang,  sehingga  hasilnya  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  pemecahan permasalahan yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan UU No.4 Tahun 1996
Pelaksanaan  lelang  eksekusi  Hak  Tanggungan  berdasarkan  UU  No.  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  menjadi  salah  satu  mekanisme  yang  penting  dalam  memberikan kepastian  hukum  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  kreditur  dan  debitur.  Dalam  pasal  6 UUHT,  dijelaskan  bahwa  apabila  debitur  wanprestasi,  pemegang  hak  tanggungan  pertama berhak  untuk  menjual  objek  hak  tanggungan  melalui  pelelangan  umum  tanpa  harus  melalui proses  pengadilan.  Hal  ini  mencerminkan  keistimewaan  yang  diberikan  kepada  kreditur untuk  memastikan  pelunasan  piutang  mereka  secara  efisien  dan  efektif.  Proses  lelang  ini dilakukan dengan memperhatikan asas transparansi dan akuntabilitas, di mana pemberitahuan kepada  debitur  dan  pengumuman  penjualan  secara  terbuka  menjadi  keharusan  agar pelaksanaan lelang berlangsung adil (Basuki & Remaja, 2021; Jufri et al., 2020).
Namun,  pelaksanaan  lelang  eksekusi  ini  tidak  terlepas  dari  kritik.  Beberapa  pihak mengkhawatirkan  potensi  penyalahgunaan  hak  oleh  kreditur,  terutama  karena  debitur  tidak memiliki  ruang  untuk  menyatakan  keberatan  terhadap  penjualan  objek  hak  tanggungan. Meskipun  UUHT  memberikan  kemudahan  melalui  titel  eksekutorial  yang  terdapat  dalam sertifikat  hak  tanggungan,  di  mana  sertifikat  ini  memiliki  kekuatan  hukum  seperti  putusan pengadilan yang telah inkracht, peraturan yang lebih rinci dan mekanisme pengawasan yang ketat  tetap  diperlukan  untuk  mencegah  potensi  pelanggaran  hak-hak  debitur.  Pentingnya transparansi  dalam  setiap  tahapan  proses  lelang  juga  harus  menjadi  perhatian  utama  untuk menghindari  tindakan  manipulatif  yang  merugikan  pihak-pihak  yang  terlibat  (Rifaid  & Zulkarnain, 2021).
Pelaksanaan  lelang  eksekusi  Hak  Tanggungan  berdasarkan  UU  No.  4  Tahun  1996 tidak  hanya  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  kreditur,  tetapi  juga  harus memastikan adanya keseimbangan dalam perlindungan hak-hak debitur. Upaya penyelesaian sebelum  lelang,  seperti  pemberian  kesempatan  kepada  debitur  untuk  melunasi  hutangnya, merupakan langkah yang harus diutamakan. Penerapan regulasi yang ketat, pengawasan yang efektif, dan pelibatan berbagai pihak terkait dalam proses lelang eksekusi akan meningkatkan kepercayaan  publik  terhadap  sistem  hukum  yang  ada.  Kajian  mendalam  mengenai pelaksanaan lelang eksekusi ini sangat mendesak untuk menjamin keadilan dan mengurangi potensi  konflik  antara  kreditur  dan  debitur,  sehingga  hal  ini  dihimpun  oleh  peneliti  dalam bentuk tabulasi sebagai berikut:
Tabel 1. Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan
UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Aspek Deskripsi Sumber Hukum Hak Kreditur Pemegang  hak  tanggungan  pertama  berhak menjual  objek  melalui  lelang  umum  tanpa proses pengadilan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Proses Lelang Dilakukan dengan pemberitahuan kepada debitur  dan  pengumuman  penjualan  secara terbuka Pasal 6 dan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 Perlindungan Debitur Kesempatan  untuk  melunasi  hutang  sebelum pelaksanaan  lelang,  meskipun  tidak  dapat keberatan atas penjualan Pasal 6 dan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 Titel Eksekutorial Sertifikat  hak  tanggungan  memiliki  kekuatan hukum seperti putusan pengadilan yang inkracht Pasal  14  Ayat  2  UU  No.  4 Tahun 1996 Kritik dan Kekhawatiran Potensi  penyalahgunaan  hak  oleh  kreditur, minimnya perlindungan bagi debitur Perspektif akademisi dan praktisi hukum Solusi dan Pengawasan Regulasi  lebih  rinci,  pengawasan  ketat,  dan pelibatan  berbagai  pihak  untuk  menjamin transparansi Rekomendasi dari kajian akademis  dan  usulan  regulasi tambahan
Pelaksanaan  lelang  eksekusi  Hak  Tanggungan  berdasarkan  UU  No.  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  memberikan  hak  istimewa  kepada  pemegang  hak  tanggungan pertama  untuk  menjual  objek  jaminan  melalui  lelang  umum  tanpa  harus  melalui  proses pengadilan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  UUHT.  Mekanisme  ini  bertujuan  untuk memberikan  efisiensi  dan  kepastian  hukum  dalam  penyelesaian  piutang  yang  macet.  Hak kreditur  ini  menjadi  sangat  signifikan  karena  memungkinkan  mereka  untuk  segera mendapatkan  pelunasan  utang  dari  hasil  penjualan  objek  yang  dijaminkan,  tanpa  harus melalui  proses  litigasi  yang  panjang  dan  berbelit-belit.  Dengan  demikian,  kreditur mendapatkan  kepastian  atas  pelunasan  piutangnya  secara  lebih  cepat  dan  efektif  (Rusyidi nasution & Mustapa Khamal Rokan, 2022).
Proses  lelang  eksekusi  harus  dilakukan  dengan  pemberitahuan  kepada  debitur  serta pengumuman  penjualan  secara  terbuka,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  dan  Pasal  20 UUHT.  Langkah  ini  merupakan  bentuk  transparansi  yang  diharapkan  dapat  mengurangi sengketa  antara  kreditur  dan  debitur  serta  pihak  ketiga  lainnya  yang  berkepentingan. Pengumuman penjualan secara terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi  dalam  lelang,  sehingga  dapat  meningkatkan  harga  jual  objek  jaminan  yang dilelang  dan  pada  akhirnya  dapat  memberikan  nilai  pelunasan  yang  lebih  optimal  bagi kreditur.  Namun,  transparansi  ini  harus  diiringi  dengan  pengawasan  yang  ketat  untuk memastikan  bahwa  seluruh  proses  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku (Ramadhani, 2021).
Meskipun  demikian,  ada  perlindungan  bagi  debitur  dalam  bentuk  kesempatan  untuk melunasi  hutangnya  sebelum  pelaksanaan  lelang.  Pasal  6  dan  Pasal  20  UUHT  memberikan
ruang  bagi  debitur  untuk  melunasi  hutangnya  sebelum  lelang  dilakukan,  meskipun  debitur tidak  memiliki  hak  untuk  menyatakan  keberatan  atas  penjualan  objek  jaminan.  Kesempatan ini  merupakan  upaya  untuk  memberikan  keseimbangan  antara  kepentingan  kreditur  dan debitur.  Namun,  dalam  praktiknya,  perlindungan  ini  sering  dianggap  tidak  cukup,  karena debitur  mungkin  tidak  memiliki  kemampuan  finansial  untuk  melunasi  hutangnya  dalam waktu singkat sebelum lelang dilaksanakan (Jennyola Savira & Dyah Setyorini, 2022).
Sertifikat  hak  tanggungan  yang  memuat  irahirah  "demi  keadilan  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat 2 UUHT, memberikan kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang inkracht. Hal ini berarti bahwa sertifikat hak tanggungan dapat langsung dieksekusi tanpa perlu pengesahan dari pengadilan, memberikan efisiensi dalam proses eksekusi jaminan. Kekuatan eksekutorial ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi kreditur, namun di sisi lain, menimbulkan kritik terkait potensi penyalahgunaan  oleh  kreditur  yang  dapat  mengeksekusi  objek  jaminan  tanpa  kontrol  yang memadai dari pihak pengadilan (Nurrobbi et al., 2020).
Kritik  utama  terhadap  pelaksanaan  lelang  eksekusi  Hak  Tanggungan  adalah  potensi penyalahgunaan hak oleh kreditur dan minimnya perlindungan bagi  debitur. Akademisi  dan praktisi  hukum  sering  menyoroti  kurangnya  mekanisme  pengawasan  yang  memadai  yang dapat  memastikan  bahwa  hak-hak  debitur  tetap  terlindungi  selama  proses  eksekusi.  Oleh karena  itu,  perlu  adanya  regulasi  yang  lebih  rinci  dan  pengawasan  ketat  untuk  mencegah potensi  penyalahgunaan  ini.  Pelibatan  berbagai  pihak,  termasuk  lembaga  pengawas independen,  dalam  proses  lelang  eksekusi  juga  diusulkan  untuk  meningkatkan  transparansi dan akuntabilitas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan  dapat  berjalan  lebih  adil  dan  seimbang,  memberikan  kepastian  hukum  tidak hanya bagi kreditur tetapi juga melindungi hak-hak debitur secara efektif  (Laia et al., 2023).

## Prosedur Eksekusi Lelang Hak Tanggungan di KPKNL Medan
Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  Medan  menunjukkan kompleksitas  dan  pentingnya  tahapan  yang  harus  dilalui  untuk  memastikan  proses  tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur ini dimulai dari permohonan eksekusi oleh pemegang hak tanggungan pertama yang telah memperoleh putusan pengadilan atau  memiliki  sertifikat  hak  tanggungan  yang  memuat  irahirah  eksekutorial.  Setelah permohonan diterima, KPKNL Medan melakukan verifikasi dokumen dan menyusun jadwal pelaksanaan  lelang.  Pengumuman  lelang  dilakukan  secara  terbuka  melalui  media  cetak  dan elektronik untuk memastikan partisipasi yang luas dan transparan. Tahapan ini penting untuk menjamin  bahwa  semua  pihak  yang  berkepentingan,  termasuk  debitur  dan  calon  pembeli, mendapatkan  informasi  yang  cukup  mengenai  pelaksanaan  lelang  (Mangunsong,  2020; Moktar et al., 2021).
Selanjutnya,  pada  hari  pelaksanaan  lelang,  proses  dimulai  dengan  penjelasan mengenai  objek  lelang  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Penawaran  dilakukan  secara  lisan  atau tertulis,  dan  penawaran  tertinggi  yang  memenuhi  syarat  akan  ditetapkan  sebagai  pemenang lelang.  Setelah  itu,  pemenang  lelang  diwajibkan  untuk  melunasi  pembayaran  dalam  jangka waktu  yang  ditentukan.  Dana  hasil  lelang  kemudian  digunakan  untuk  melunasi  piutang pemegang  hak  tanggungan  pertama,  dan  jika  ada  sisa,  akan  dikembalikan  kepada  debitur. (Fauzia,  2023;  Suarti  &  Ismail,  2022)  Proses  ini  diawasi  oleh  pejabat  lelang  untuk memastikan  kepatuhan  terhadap  prosedur  dan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Studi mendalam  tentang  pelaksanaan  prosedur  ini  di  KPKNL  Medan  mengungkapkan  pentingnya transparansi,  akuntabilitas,  dan  kepatuhan  hukum  untuk  menjamin  bahwa  proses  eksekusi lelang  berjalan  adil  dan  efektif  bagi  semua  pihak  yang  terlibat,  oleh  karena  itu,  peneliti mengumpulkan sebuah contoh kasus hak tanggungan di KPKNL Medan sebagai berikut:
Tabel 2. Sebuah Contoh Kasus Hak Tanggungan Di KPKNL Medan Aspek Deskripsi Kasus Keputusan Pengadilan Identitas Kasus PT. XYZ vs. Bank ABC Pengadilan Negeri Medan Obyek Hak Tanggungan Sebidang  tanah  beserta  bangunan  di  Jalan Merdeka, Medan Sertifikat Hak Milik No. 12345 Permohonan Eksekusi Bank  ABC  mengajukan  permohonan  eksekusi ke KPKNL Medan setelah PT. XYZ wanprestasi Pasal  6  UU  No.  4  Tahun  1996 tentang Hak Tanggungan Verifikasi Dokumen KPKNL Medan memeriksa keabsahan
sertifikat hak tanggungan dan putusan pengadilan  yang  menguatkan  permohonan eksekusi Validasi  sertifikat  hak  tanggungan dan putusan inkracht Pengumuman Lelang KPKNL  Medan  mengumumkan  pelaksanaan lelang  melalui  media  cetak  dan  elektronik selama 2 minggu Memenuhi  Pasal  6  dan  Pasal  20 UU No. 4 Tahun 1996 Pelaksanaan Lelang Lelang  dilakukan  pada  tanggal  yang  telah ditetapkan di KPKNL Medan dengan penawaran terbuka Proses  lelang  berlangsung  lancar dan transparan Hasil Lelang Penawaran  tertinggi  diajukan  oleh  PT.  DEF sebesar Rp 5 miliar Penawaran  diterima,  PT.  DEF ditetapkan sebagai pemenang lelang Pelunasan Hutang Dana  hasil  lelang  digunakan  untuk  melunasi hutang PT. XYZ kepada Bank ABC sebesar Rp 4,5 miliar Sisa dana Rp 500 juta dikembalikan kepada PT. XYZ Tanggapan Debitur PT.  XYZ  mengajukan  keberatan  terhadap pelaksanaan  lelang,  namun  ditolak  oleh KPKNL Medan Pengadilan  menegaskan  prosedur telah sesuai UU No. 4 Tahun 1996 Keputusan Pengadilan Pengadilan  Negeri  Medan  menolak  gugatan PT. XYZ terkait pelaksanaan lelang Pengadilan  menegaskan  bahwa proses  eksekusi  sudah  sesuai dengan hukum yang berlaku
Contoh  kasus  PT.  XYZ  vs.  Bank  ABC  di  KPKNL  Medan  menggambarkan  proses eksekusi lelang Hak Tanggungan  yang dilakukan sesuai dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan.  Setelah  PT.  XYZ  gagal  memenuhi  kewajiban  hutangnya, Bank ABC mengajukan permohonan eksekusi lelang ke KPKNL Medan. Dalam tahap awal, KPKNL  melakukan  verifikasi  terhadap  dokumen  yang  diajukan,  termasuk  keabsahan sertifikat  hak  tanggungan  dan  putusan  pengadilan  yang  menguatkan  permohonan  eksekusi. Verifikasi  ini  adalah  langkah  krusial  untuk  memastikan  bahwa  permohonan  eksekusi memiliki dasar hukum yang kuat.
Pengumuman  lelang  dilakukan  secara  terbuka  melalui  media  cetak  dan  elektronik selama  dua  minggu,  sesuai  dengan  Pasal  6  dan  Pasal  20  UUHT.  Pengumuman  terbuka  ini bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  proses  lelang  dapat  diakses  oleh  publik  luas,  sehingga menambah  transparansi  dan  partisipasi  dalam  proses  lelang.  Pada  hari  pelaksanaan,  lelang dilakukan  dengan  metode  penawaran  terbuka  di  KPKNL  Medan.  Penawaran  tertinggi diajukan oleh PT. DEF sebesar Rp 5 miliar dan ditetapkan sebagai pemenang lelang. Seluruh proses pelaksanaan lelang diawasi oleh pejabat lelang untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Setelah  pelaksanaan  lelang,  dana  hasil  lelang  digunakan  untuk  melunasi  hutang  PT. XYZ kepada Bank ABC sebesar Rp 4,5  miliar, dengan sisa dana Rp 500 juta dikembalikan kepada  PT.  XYZ.  PT.  XYZ  mengajukan  keberatan  terhadap  pelaksanaan  lelang,  namun keberatan tersebut ditolak oleh KPKNL Medan karena proses telah dijalankan sesuai dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 1996. Pengadilan Negeri Medan kemudian menolak gugatan PT. XYZ, menegaskan bahwa prosedur eksekusi telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum  yang  berlaku.  Kasus  ini  menunjukkan  bahwa  dengan  prosedur  yang  transparan  dan
pengawasan  ketat,  pelaksanaan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  dapat  berjalan  adil  dan efektif, memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hak-hak debitur.
Berdasarkan  kasus  di  atas,  yang  dimana  peneliti  melakukan  observasi  langsung  ke lapangan dengan meminta penjelasan para narasumber di KPKNL Medan, untuk memastikan uji keabsahan data sebagaimana pada wawancara dengan AH.
"Proses eksekusi lelang dalam kasus PT. XYZ vs. Bank ABC di KPKNL Medan telah sesuai  dengan  UU  No.  4  Tahun  1996.  Verifikasi  dokumen  yang  diajukan  oleh  Bank  ABC, termasuk sertifikat hak tanggungan dan putusan pengadilan, merupakan langkah penting yang memastikan  dasar  hukum  eksekusi  kuat.  Pengumuman  lelang  yang  terbuka  dan  transparan selama dua minggu menunjukkan integritas proses. Lelang  yang adil dan kompetitif  dengan penawaran tertinggi  dari PT. DEF sebesar Rp 5  miliar, serta pengawasan ketat oleh pejabat lelang,  mencerminkan  kepatuhan  terhadap  hukum.  Penggunaan  dana  hasil  lelang  untuk melunasi  hutang  dan  pengembalian  sisa  dana  kepada  PT.  XYZ  memperlihatkan  prinsip keadilan.  Penolakan  keberatan  oleh  KPKNL  dan  pengadilan  menegaskan  kepastian  hukum bagi kreditur dan perlindungan hak debitur." Ujarnya.
Setelah itu, peneliti mengkonfirmasi kembali terkait kasus ini, dengan mewawancarai narasumber lainnya yaitu MS.
"Kasus PT. XYZ vs. Bank ABC di KPKNL Medan menunjukkan bagaimana eksekusi lelang  Hak  Tanggungan  mendukung  efisiensi  dan  keadilan  dalam  penyelesaian  sengketa keuangan.  Verifikasi  dokumen  yang  ketat  oleh  KPKNL  memastikan  dasar  hukum  eksekusi kuat,  menjaga  kepercayaan  semua  pihak.  Pengumuman  lelang  secara  terbuka  meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, penting untuk proses yang adil dan akuntabel”. Ucapnya.
Pelaksanaan  lelang  eksekusi  Hak  Tanggungan  berdasarkan  UU  No.  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  di  Indonesia  merupakan  mekanisme  yang  dirancang  untuk memberikan  kepastian  hukum  serta  melindungi  hak-hak  kreditur  dan  debitur.  Sebagai  alat hukum  yang  penting,  UU  No.  4  Tahun  1996  mengatur  bahwa  pemegang  hak  tanggungan pertama dapat  menjual objek jaminan melalui pelelangan umum tanpa harus melalui proses pengadilan  jika  debitur  wanprestasi.  Pasal  6  UUHT  memberikan  kekuatan  kepada  kreditur untuk  memastikan  pelunasan  piutang  mereka  secara  cepat  dan  efektif.  Namun,  meskipun undang-undang  ini  memberikan  hak  istimewa  kepada  kreditur,  pelaksanaannya  harus  tetap berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Imanda, 2020).
Proses  lelang  eksekusi  ini  melibatkan  berbagai  tahapan  yang  harus  dipatuhi  untuk menjamin transparansi dan keadilan. Setelah permohonan eksekusi diajukan, KPKNL Medan, misalnya,  melakukan  verifikasi  dokumen  untuk  memastikan  keabsahan  sertifikat  hak tanggungan  dan  putusan  pengadilan  yang  menguatkan  permohonan  eksekusi.  Pengumuman lelang yang dilakukan secara terbuka melalui media cetak dan elektronik selama dua minggu merupakan  langkah  penting  untuk  menjamin  bahwa  semua  pihak  yang  berkepentingan mendapatkan  informasi  yang  cukup  mengenai  pelaksanaan  lelang.  Proses  lelang  yang transparan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik tetapi juga untuk mengurangi potensi sengketa dan memastikan bahwa harga jual objek jaminan mencapai nilai optimal (Nainggolan P et al., 2022; Pujiyono et al., 2021).
Namun,  kritik  terhadap  pelaksanaan  lelang  eksekusi  Hak  Tanggungan  tidak  dapat diabaikan.  Potensi  penyalahgunaan  hak  oleh  kreditur  merupakan  salah  satu  kekhawatiran utama.  Kritik  ini  muncul  karena  debitur  tidak  memiliki  ruang  untuk  menyatakan  keberatan terhadap  penjualan  objek  hak  tanggungan.  Meskipun  sertifikat  hak  tanggungan  memiliki kekuatan hukum seperti putusan pengadilan yang telah inkracht, masih ada kebutuhan untuk regulasi yang lebih rinci dan mekanisme pengawasan yang ketat. Perlindungan terhadap hak- hak debitur harus ditingkatkan dengan menyediakan mekanisme pengawasan yang efektif dan melibatkan  berbagai  pihak  terkait  dalam  proses  lelang  eksekusi.  Hal  ini  penting  untuk
memastikan  bahwa  prosedur  yang  ada  tidak  disalahgunakan  dan  hak-hak  debitur  tetap terlindungi (Rongkonusa et al., 2023).
Contoh  kasus  PT.  XYZ  vs.  Bank  ABC  di  KPKNL  Medan  memberikan  gambaran nyata mengenai pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Dalam kasus ini, setelah PT. XYZ  gagal  memenuhi  kewajiban  hutangnya,  Bank  ABC  mengajukan  permohonan  eksekusi lelang  yang  kemudian  diverifikasi  oleh  KPKNL  Medan.  Pengumuman  lelang  dilakukan secara  terbuka,  dan  lelang  berlangsung  dengan  metode  penawaran  terbuka  di  mana penawaran  tertinggi  dari  PT.  DEF  diterima.  Dana  hasil  lelang  digunakan  untuk  melunasi hutang  PT.  XYZ  kepada  Bank  ABC,  dan  sisa  dana  dikembalikan  kepada  PT.  XYZ. Keputusan pengadilan  yang menolak  gugatan PT. XYZ menegaskan bahwa proses eksekusi telah  dilakukan  dengan  benar  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Kasus  ini  menunjukkan bahwa dengan prosedur yang tepat dan pengawasan yang ketat, pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dapat berjalan adil dan efektif (Ilham & Br. Sembiring, 2023; Nona Halawa, 2022; Saputri, 2020).
Temuan penting dari kajian ini adalah bahwa meskipun pelaksanaan lelang eksekusi Hak  Tanggungan  telah  diatur  dengan  baik  dalam  UU  No.  4  Tahun  1996,  masih  ada kebutuhan untuk memperbaiki dan memperketat regulasi serta mekanisme pengawasan untuk mencegah potensi penyalahgunaan hak oleh kreditur. Novelty atau temuan baru dari studi ini menunjukkan  bahwa  pelibatan  berbagai  pihak,  termasuk  lembaga  pengawas  independen, dalam  proses  lelang  eksekusi  dapat  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas.  Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem pelaksanaan lelang eksekusi  Hak Tanggungan dapat berjalan lebih adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik tidak hanya bagi  kreditur  tetapi  juga  bagi  debitur,  serta  mengurangi  potensi  konflik  yang  dapat  muncul selama proses eksekusi.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  lelang  eksekusi  Hak  Tanggungan  berdasarkan  UU  No.  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  merupakan  instrumen  hukum  yang  memberikan  kepastian  dan efisiensi  dalam  penyelesaian  piutang  kreditur.  UU  ini  memberikan  hak  istimewa  kepada kreditur pertama untuk menjual objek jaminan melalui pelelangan umum tanpa perlu proses pengadilan, yang mengutamakan efisiensi dan kecepatan dalam pelunasan hutang. Meskipun demikian,  pentingnya  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  proses  ini  tidak  bisa  diabaikan untuk menghindari potensi penyalahgunaan hak oleh kreditur dan untuk melindungi hak-hak debitur. Studi kasus di KPKNL Medan menunjukkan bahwa dengan prosedur yang tepat dan pengawasan  yang  ketat,  proses  eksekusi  lelang  dapat  berlangsung  adil  dan  efektif, memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan yang memadai bagi debitur.
Untuk meningkatkan keadilan dan keseimbangan dalam pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan, diperlukan perbaikan regulasi yang lebih rinci dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Keterlibatan lembaga pengawas independen dan partisipasi  berbagai  pihak terkait  dapat  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  proses  lelang.  Selain  itu,  perlu diberikan  kesempatan  yang  lebih  luas  kepada  debitur  untuk  melunasi  hutang  sebelum pelaksanaan  lelang,  serta  ruang  untuk  menyatakan  keberatan  jika  terjadi  pelanggaran prosedur.  Langkah-langkah  ini  diharapkan  dapat  memperkuat  sistem  pelaksanaan  lelang eksekusi, menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat, dan mengurangi potensi konflik serta penyalahgunaan hak dalam proses eksekusi.

## REFERENSI
B. Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Nursing  Standard  (Royal  College  of  Nursing  (Great  Britain) :  1987) , 30 (25).
Barea, M. C. (2018). The creditor’s ability to choose an enforcement procedure regarding a mortgage on the debtor’s primary residence. Is it an absolute or a determined licence?
Revista de Derecho Civil , 5 (2).
Basuki,  R.,  &  Remaja,  I.  N.  G.  (2021).  PELAKSANAAN  LELANG  EKSEKUSI  HAK TANGGUNGAN  BERDASARKAN  PASAL  6  UNDANG-UNDANG  NOMOR  4 TAHUN 1996 DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA. Kertha Widya , 8 (2). https://doi.org/10.37637/kw.v8i2.645 Fauzia,  F.  (2023).  Peranan  Balai  Lelang  Swasta  Terhadap  Pelaksanaan  Lelang  Objek  Hak Tanggungan. Recital Review , 5 (1). https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.22758
Hardiansah,  H.,  &  Purnawan,  A.  (2018).  Legal  Review  On  Auction  Sales  Of  Mortgage Rights  Object  On  Agricultural  Land  And  Its  Registration. Jurnal  Akta , 5 (2). https://doi.org/10.30659/akta.v5i2.3095
Hendrik,  S.,  &  Zuhir,  M.  A.  (2023).  IMPLEMENTASI  PASAL  20  UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN DALAM MENJAMIN KEPENTINGAN  PARA  PIHAK  DI  KANTOR  PELAYANAN  KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALEMBANG. Lex LATA , 5 (1). https://doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1875
Herryani,  M.  R.  T.  R.  (2023).  The  Collateral  for  Land  Rights  Transferred  into  Selling  and Buying Objects. International Journal of Law Reconstruction , 7 (1). https://doi.org/10.26532/ijlr.v7i1.31207
Hirsanuddin, H., & Sudiarto, S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Kreditur Dan Debitur) Melalui Parate  Executie Obyek  Hak Tanggungan. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 9 (1). https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.890
Ilham, M., & Br. Sembiring, M. S. (2023). Akibat hukum terhadap pembatalan risalah lelang eksekusi hak tanggungan. Indonesia Journal of Business Law , 2 (2). https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i2.2780
Ilham  Muzzaki,  &  Aris  Machmud.  (2023).  Prosedur  Pengalihan  Cessie  Dalam  Perspektif Hukum. Binamulia Hukum , 12 (1). https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.503
Imanda,  N.  (2020).  Lahirnya  Hak  Tanggungan  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Agraria Tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik. Notaire , 3 (1). https://doi.org/10.20473/ntr.v3i1.17536
Jennyola  Savira,  &  Dyah  Setyorini.  (2022).  TINJAUAN  YURIDIS  EKSEKUSI  HAK TANGGUNGAN  ATAS  TANAH  HAK  MILIK. Reformasi  Hukum  Trisakti , 4 (4). https://doi.org/10.25105/refor.v4i4.14117
Jufri,  S.,  Borahima,  A.,  &  Said,  N.  (2020).  Pelaksanaan  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan Melalui Balai Lelang.
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 4 (2). https://doi.org/10.35973/jidh.v4i2.1379
Laia, A. S., Chandra, T., Butarbutar, F., Ramadhana, W., & Nisa, A. K. (2023). TINJAUAN YURIDIS  JUAL  BELI  TANAH  DIHADAPAN  NOTARIS  SEBAGAI  PERALIHAN JAMINAN  HUTANG  (Studi  putusan  No.3617  I  C/Pdt/2016). JURNAL  RECTUM: Tinjauan
Yuridis Penanganan Tindak Pidana , 5 (3). https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3799
Laily,  N.,  Seroja,  T.  D.,  Fitri,  W.,  &  Fimos,  Z.  A.  (2020).  Analisis  Perlindungan  Hukum Terhadap  Peserta  Lelang  dalam  Pelaksanaan  Eksekusi  Hak  Tanggungan  oleh  Pihak Bank. Reformasi Hukum , 24 (2). https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.140
Maeda,  N.  A.,  Mukhidin,  &  Hamzani,  A.  I.  (2023). Pelaksanaan  Eksekusi  Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan . NEM.
Mangunsong,  I.  H.  (2020).  KEKUATAN  MENGIKAT  RISALAH  LELANG  TERHADAP HAK  TANGGUNGAN  BAGI  PEMBELI  LELANG  DI  KANTOR  PELAYANAN
KEKAYAAN  NEGARA  DAN  LELANG  (KPKNL)  MEDAN. Ilmu  Hukum  Prima (IHP) , 3 (2). https://doi.org/10.34012/jihap.v3i2.1292
Moktar,  B.,  Pakpahan,  E.  F.,  Pakpahan,  K.,  Isnainul,  O.,  &  Leonard,  T.  (2021).  Legal Protection  of  Auction  Winners  of  Agraria  Disputes  of  Confiscated  Assets  through KPKNL. CSR International Journal , 1 (1). https://doi.org/10.35307/csrij.v1i1.14
Nainggolan P, B. R. P., Al Azis, B. P., Almira, C. N., & Irawan, F. (2022). Tantangan Dan Solusi  Dalam  Pelaksanaan  Penjualan  Barang  Sitaan  Pajak  Secara  Lelang  Terkait Penagihan
Pajak
Dengan
Surat Paksa. Akuntansiku , 1 (2). https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i2.187
Nona  Halawa,  A.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  Atas  Upaya  Penundaan Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Akibat  Kredit  Macet  (Studi  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 15 K/ Pdt/ 2019). Recital Review , 4 (1). https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.15287

## Nugroho,  P.  D.  (2018).  PELAKSANAAN  LELANG  TERHADAP  OBYEK  YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
KEADILAN PARA PIHAK. Rechtidee , 13 (2). https://doi.org/10.21107/ri.v13i2.4070 Nurrobbi, H. A., Fawzi, R., & Adam, P. (2020). Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah  Nomor  0124/Pdt.G/2017/  PTA.Bdg  tentang  Wanprestasi  Akad  Pembiayaan Murabahah  Nomor:  TSM/024/2014  Atas  Lelang  Eksekusi  terhadap  Objek  Hak Tanggungan.
Prosiding Hukum Ekonomi Syariah . https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19336
Prasojo,  E.  C.,  &  Anand,  G.  (2018).  Akibat  Hukum  Kreditor  Pemegang  Hak  Tanggungan Terhadap Obyek Hak Tanggungan Yang Dinyatakan Gugur Demi Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan. Jurnal Selat , 5 (2). https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.553
Pujiyono,  P.,  Pati,  U.  K.,  Pranoto,  P.,  &  Tejomurti,  K.  (2021).  Small  Claim  Court  as  the Alternative  of  Bad  Credit  Settlement  for  Legal  Certainty  of  the  Economic  Actors. Indonesian Journal
of Advocacy and Legal
Services , 3 (2). https://doi.org/10.15294/ijals.v3i1.48136
Puri,  A.  P.  M.,  &  Yusa,  I.  G.  (2019).  INKONSISTENSI  PENGATURAN  PARATE EXECUTIE BERKAITAN OBYEK HAK TANGGUNGAN? Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , 7 (6). https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i06.p12
Raissa  Ramadhanti,  R.  F.,  Rahmadayanti,  A.,  Marchelia  Yusa,  I.  G.  A.,  &  Rafli,  M.  A. (2022).  Parate  Eksekusi  Terhadap  Objek  Hak  Tanggungan  Dalam  Hukum  Positif  di Indonesia. Notaire , 5 (3). https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.38288
Ramadhani, N. P. (2021). Inkonsistensi Pengaturan Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan
Atas Tanah.
Jurnal Kajian
Konstitusi , 1 (2). https://doi.org/10.19184/jkk.v1i2.26056
Res,  R.  (2021).  Implementation  of  Parate  Executie  Object  of  Liability. Journal  of  Human Rights, Culture and Legal System , 1 (1). https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i1.6
Rifaid,  R.,  &  Zulkarnain,  Z.  (2021).  Transparansi  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah Secara  Elektronik  (E-procurement)  di  Nusa  Tenggara  Barat. Indonesian  Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan , 4 (1). https://doi.org/10.24905/igj.v4i1.1636
Rongkonusa,  R.  I.,  Yuhelson,  Y.,  &  Tondy,  C.  J.  (2023).  DISKRESI  PENENTUAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERSIDANGAN PERMOHONAN KEPAILITAN  DAN  PENUNDAAN  KEWAJIBAN  PEMBAYARAN  UTANG (PKPU). SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum , 2 (2). https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.466
Rumawi, R., Basuki, U., Towadi, M., & Supianto, S. (2022). Parate Executie dalam Fidusia Menurut  Ratio  Decidendi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi. Jurnal  Konstitusi , 19 (3). https://doi.org/10.31078/jk1933
Rusyidi  nasution,  F.,  &  Mustapa  Khamal  Rokan.  (2022).  Strategi  Penyelesaian  Ekesekusi Hak  Tanggungan  terhadap  Benda  Jaminan  dalam  Pembiayaan  Murabahah  pada  BSI Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Medan Kota. Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah , 4 (1). https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i1.116.1-13
Saputri,  D.  M.  (2020).  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PEMBELI  LELANG DALAM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN. Pamulang Law Review , 2 (1). https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5340 Schotel, B. (2013). Legislation, empirical research and juridical law. Theory and Practice of Legislation , 1 (3). https://doi.org/10.5235/2050-8840.1.3.501
Suarti,  E.,  &  Ismail,  A.  (2022).  PELAKSANAAN  LELANG  OLEH  KANTOR PELAYANAN  PIUTANG  DAN  LELANG. Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 6 (1). https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1429
Suwandi, P., & Arif, D. N. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK PEMEGANG HAK  TANGGUNGAN  PERINGKAT  KEDUA  DALAM  EKSEKUSI  OBJEK  HAK TANGGUNGAN. Media Iuris , 1 (3). https://doi.org/10.20473/mi.v1i3.10183 Wa-Mbaleka, S., & Rosario, A. (2023). The SAGE Handbook of Qualitative Research in the Asian Context. In The SAGE Handbook of Qualitative Research in the Asian Context . https://doi.org/10.4135/9781529781731
Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. In Journal of Hospitality & Tourism Research (Vol. 53, Issue 5).
https://doi.org/10.1177/109634809702100108.