SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 2, Desember 2023, hlm. (204-222) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Optimalisasi Pembaruan Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

## Qurrata Ayuni
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424,
Email : qurrataayuni@ui.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2.
Info Artikel |Submitted : 27 Oktober 2023 |Revised : 28 November 2023 |Accepted : 1 Desember 2023
How  to  cite:  Qurrata  Ayuni, “ Optimalisasi  Pembaruan  Undang-Undang  No.  56  Tahun 1960  tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian ”, Sultan  Jurisprudance:  Jurnal  Riset  Ilmu Hukum , Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)”, hlm. 204-222.

## ABSTRACT
This article discusses the expansion of Law No. 56/1960 on the Determination of Agricultural Land Area, which requires evaluation and reform. The focus is on four key regulations in the law that  relate to minimum  and  maximum  limits  on  agricultural  land,  the  prohibition  of  agricultural  land  division,  and agricultural pledging. This article aims to present the urgency and relevance of a strong legal political effort in  formulating  agricultural  legislation  that  is  more  in  line  with  current  conditions  and  provides  better protection  to  farmers.  In  order  to  find  the  urgency  and  relevance,  this  paper  uses  a  juridical-normative methodology  that  emphasizes  the  study  of  literature  and  regulations  regarding  agricultural  land  and agrarian  reform.  Based  on  the  results  of  the  research  conducted,  the  idea  of  drafting  a  new  law  using  the omnibus  law  method  is  necessary  to  integrate  various  aspects  of  agricultural  legislation  into  one comprehensive legal framework that guarantees the human rights and constitutional protection of citizens.
Keywords : agriculture, law, human rights, omnibus law.

## ABSTRAK:
Artikel ini  membahas perluasan Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 mengenai  Penetapan Luas Tanah  Pertanian  yang  memerlukan  evaluasi  dan  pembaruan.  Fokus  terletak  pada  empat  peraturan  kunci dalam  undang-undang  tersebut  yang  terkait  dengan  batas  minimum  dan  maksimum  lahan  pertanian, larangan  pemecahan  tanah  pertanian,  serta  gadai  pertanian.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  memaparkan urgensi dan relevansi dari upaya politik hukum yang kuat dalam merumuskan legislasi pertanian yang lebih selaras dengan kondisi saat ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada petani. Dalam rangka menemukan  urgensi  dan  relevansi  tersebut,  tulisan  ini  menggunakan  metodologi  yuridis-normatif  yang menekankan  pada  kajian  literatur  dan  peraturan  mengenai  tanah  pertanian  dan  reforma  agraria. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, gagasan mengenai penyusunan undang-undang baru dengan menggunakan metode omnibus law diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai aspek legislasi pertanian ke dalam  satu  kerangka  hukum  komprehensif  yang  menjamin  hak-hak  asasi  dan  perlindungan  constitutional warga negara.
Kata Kunci : pertanian, undang-undang, hak asasi, omnibus law.

## Pendahuluan
Undang-Undang  No.  56  Tahun
1960    tentang  Penetapan  Luas  Tanah Pertanian, yang pada awalnya diciptakan untuk mengatur dan melindungi lahan pertanian di Indonesia,  telah  menghadapi  sejumlah tantangan  dan  kritik  yang  mendasar dalam
pelaksanaannya. 1 Beberapa
permasalahan muncul, mengingat perkembangan  zaman,  pertumbuhan populasi,  dan  perubahan  dalam  pola kepemilikan  tanah, yang  telah  membuat UU  ini  kurang  efektif  dalam  beberapa aspek  utama. 2 Salah  satu  permasalahan mendasar  adalah  terkait  dengan  batas maksimum tanah pertanian yang ditetapkan dalam UU ini. Batas tersebut, dalam  konteks  perkembangan  zaman dan  pertumbuhan  populasi,  semakin tidak  relevan.  Semakin  banyak  lahan pertanian yang diubah menjadi
pemukiman  atau  digunakan  untuk kepentingan  lainnya,  sehingga  batasan maksimum ini harus disesuaikan dengan realitas terkini. 3 Demikian  pula,  batas  minimum tanah  pertanian  sebesar  2  hektar  yang ditetapkan  dalam  UU  tersebut  telah menjadi  kendala  serius.  Pertumbuhan populasi  dan  pembagian  tanah  secara turun  temurun  membuat  batas  ini  sulit tercapai oleh banyak petani. Oleh karena itu,  penyesuaian  peraturan  mengenai batas  ini  juga  menjadi  sangat  penting. Permasalahan
terkait larangan
1 Leli  Novianti,  “Studi  Kritis  Terhadap Undang - Undang  Nomor  56  Prp  Tahun  1960 Tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian  Di Kabupaten Bandung” (2019).
2 Sulasi Rongiyati, “Land Reform Melalui Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian  (Kajian  Yuridis Terhadap  Uu  No.  56/Prp/Tahun  1960  Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian),” Negara Hukum 4 (2016): 8.
3 Akbar  Ardya  Putra,  Rahayu  Subekti, and  Purwono  Sungkowo  Raharjo  Raharjo, “Analisis  Implementasi  Gadai  Tanah  Pertanian Menurut  Undang - Undang  Nomor  56  Prp  Tahun 1960:  Studi  Di  Kabupaten  Ponorogo,”  Jurnal Komunikasi Hukum 8 (2022): 246.
pemecahan  tanah  pertanian  menjadi bagian  yang  kecil-kecil  juga  patut diperhatikan. Pada kenyataannya,
pewarisan  dan  kebutuhan  keluarga seringkali  memaksa  pemecahan  lahan pertanian  menjadi  lebih  kecil  dari  yang dilarang oleh UU. Masyarakat menghadapi  dilema  antara  mematuhi hukum dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada pemikiran lebih lanjut tentang bagaimana  menghadapi  permasalahan ini,  sekaligus  menjaga  kelangsungan lahan pertanian. 4 Pengaturan gadai
tanah pertanian  yang  menyatakan  bahwa pemegang  gadai  wajib  mengembalikan tanah  tanpa  pembayaran  uang  tebusan setelah  7  tahun  telah  menciptakan ketidakpastian  dalam  pelaksanaannya. Pada kenyataannya,  praktik gadai  tanah tidak selalu sesuai dengan peraturan ini, dan penyesuaian aturan serta peningkatan pengawasan perlu dipertimbangkan  untuk  memastikan perlindungan hak pemilik tanah pertanian. 5 Kondisi  ini  diperparah dengan  terjadinya  tumpang  tindih regulasi  yang  terjadi  dalam  pengaturan tanah pertanian dengan keberadaan dari Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang  (ATR)/  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  Nomor  18  Tahun  2016. Peraturan  Menteri  tersebut  membahas tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian  di  mana  membahas  pula permasalahan  serupa  dengan  UU 56/1960.  Hal  ini  menjadi  makin  pelik karena  pengaturan  luas  tanah  pertanian pada  kedua  peraturan  tersebut  berbeda-
4 Johans  Kadir  Putra  and  Maulidia  Rani, “Harmonisasi  Regulasi  Pembatasan  Luas  Tanah Pertanian  Bagi  Petani  Dalam  Program  Land Reform,” De Jure 13 (2021): 40.
5 Ihdi  Aini,  “Analisis  Pelaksanaan  Gadai Tanah  Pertanian  Berdasarkan  Undang - Undang No.  56  Prp  Tahun  1960  Tentang  Penetapan  Luas Tanah  Pertanian  (Studi  Kasus  Di  Kenagarian Simpang  Tonang,  Kecamatan  Dua  Koto, Pasaman),” Yurisprudentia:  Jurnal  Hukum  Ekonomi 6 (2020): 101.
beda di mana terdapat pengaturan batas minimum di UU 56/1960 yang tidak ada dalam Peraturan Menteri tersebut.
6 Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ini, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan  lainnya  untuk  melakukan evaluasi mendalam terhadap UU No. 56
Tahun  1960  dan  mempertimbangkan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan.  Tujuan  utama  harus  tetap menjaga dan melindungi lahan pertanian sambil mengakomodasi perubahan realitas  sosial  dan  ekonomi.  Ini  adalah tantangan  yang  harus  dihadapi  untuk memastikan  kelangsungan  pertanian  di Indonesia  sambil  menjalankan  prinsip hukum  tata  negara  yang  adil  dan efektif. 7 Undang-Undang  No.  56  Tahun 1960  tentang  Penetapan  Luas  Tanah Pertanian,  yang  dibentuk  pada  era  awal kemerdekaan  Indonesia,  telah  menjadi fokus  perdebatan  dan  kritik  seiring dengan  perkembangan  zaman.  Dalam konteks  hukum  tata  negara,  undang- undang  ini  harus  ditempatkan  dalam kerangka  yang  lebih  luas,  terutama terkait  dengan  hak  asasi  manusia  dan hak menguasai negara
secara konstitusional.  Pentingnya  melihat  UU
No.  56/1960  dari  sudut  pandang  hak asasi  manusia  adalah  kunci  untuk memahami  bagaimana  undang-undang tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia melibatkan  hak-hak  dasar  individu, termasuk  hak  atas  tanah  dan  sumber daya  alam  yang  berkelanjutan.  Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur  pemilikan,  penggunaan,  dan
6 Lihat Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria  Nomor  18  Tahun  2016  tentang Pengendalian  Penguasaan  Lahan  Pertanian  dan Pasal  1  Undang - Undang  Nomor  56  Tahun  1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
7 Imam Saputra, “Implementasi Undang - Undang  Nomor  56  Prp  Tahun  1960  Tentang Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian  (Studi  Di Kabupaten Dompu)” (2015).
pemanfaatan  tanah  pertanian  harus memastikan  bahwa  hak-hak  ini  tidak terlanggar.  Di  sisi  lain,  hak  menguasai negara  secara  konstitusional  mengacu pada kewenangan negara untuk mengatur  dan  mengelola  sumber  daya alam  dan  wilayahnya  sesuai  dengan konstitusi. Ini mencakup kebijakan yang berhubungan  dengan  pertanian  dan pemilikan tanah.  Dalam hal  ini,  UU  No. 56/1960 harus dianalisis untuk memastikan  keselarasannya  dengan konstitusi  dan  norma  hukum  yang berlaku.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan
penelitian  hukum  yuridis  normatif (Normative  Legal  Research) 8 ,  yang bertujuan  untuk  melakukan  analisis mendalam dan telaah terhadap Undang- Undang  No.  56  Tahun  1960  tentang Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian  dalam konteks  Hukum  Tata  Negara  (HTN). Metode  penelitian  hukum  normatif fokus  pada  pemahaman  dan  penafsiran terhadap  hukum  yang  tertulis  dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan, dokumen  hukum,  dan  norma-norma hukum  yang  ada.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  normatif, yang  berarti  peneliti  akan  menjelaskan dan  menafsirkan  norma-norma  hukum yang  ada  dalam  undang-undang  dan norma-norma  konstitusi  yang  relevan. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi  apakah  ada  konflik atau  ketidaksesuaian  antara  undang- undang  yang  diteliti  dengan  prinsip- prinsip hukum tata negara dan hak asasi manusia.
Selain  menggali  makna  dan konsekuensi  hukum  dari  undang- undang, penelitian hukum normatif juga mencari  potensi  masalah  hukum  yang mungkin  muncul.  Ini  termasuk  potensi
8 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2016).
ketidaksesuaian  dengan  prinsip-prinsip hukum  tata  negara  atau  hak  asasi manusia.

## Landasan Konstitutional
Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945 merupakan  landasan  konstitutonal  yang memiliki  implikasi  besar  dalam  hukum agraria  Indonesia.  Konsep  ini  memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks hukum  agraria  Indonesia,  terutama dalam menggarisbawahi
sifat
komunalistik dari konsepsi hukum tanah nasional. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan  bahwa  bumi,  air,  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini mencerminkan  komitmen  konstitusional
Indonesia untuk mengelola sumber daya alam  secara  efisien  dan  adil  demi kepentingan seluruh masyarakat. 9 Pasal 1 ayat (1) UUPA kemudian merumuskan  bahwa  seluruh  wilayah Indonesia  adalah  kesatuan  tanah  air yang  dimiliki  bersama  oleh  bangsa Indonesia,  yang  bersatu  sebagai  Bangsa Indonesia.  Ini  berarti  bahwa  tanah  di seluruh  wilayah  Indonesia  adalah  hak bersama dari bangsa Indonesia. Namun, penting  untuk  mencatat  bahwa  hak bersama  ini  bersifat  perdata,  bukan  hak kepemilikan individu dalam arti yuridis. 10 Dengan  demikian,  konsep  hak bersama atas tanah mencakup dua unsur utama.  Pertama,  unsur  kepunyaan bersama yang bersifat perdata, menunjukkan bahwa  tanah  di Indonesia
9 Andre  Julio  and  Ida  Bagus  Surya Dharmajaya,  “Pengelolaan  Wilayah  Pantai  Oleh Pihak  Swasta  Berdasarkan  Perjanjian  Dengan Pemerintah Terkait Dengan Pasal 33 Ayat (3) Uud Nri  1945  Yang  Melingkupi  Kesejahteraan Masyarakat  Lokal,” Kertha  Semaya 4,  no.  `  (2016): 3.
10 Indah  Sari,  “Hak - Hak  Atas  Tanah Dalam  Sistem  Hukum  Pertanahan  Di  Indonesia Menurut Undang - Undang Pokok Agraria
(UUPA),” Jurnal Mitra Manajemen 9 (2020): 18.
dilihat sebagai milik bersama masyarakat, bukan sebagai hak kepemilikan individu. Ini menggarisbawahi sifat komunalistik dari konsepsi hukum tanah nasional, di mana tanah  dianggap  sebagai  aset  nasional yang  dikelola  dan  digunakan  untuk kepentingan seluruh rakyat.
Kedua,  unsur  tugas  kewenangan yang bersifat publik untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah  yang  dimiliki  bersama.  Ini menempatkan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan pengelolaan tanah sesuai dengan prinsip-prinsip  yang  mengarah  pada kemakmuran  rakyat.  Oleh  karena  itu, pemerintah  memiliki  peran  sentral dalam  merencanakan,  mengatur,  dan memastikan  penggunaan  yang  efisien dan berkelanjutan dari aset nasional ini.
Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA)  Indonesia  adalah  kerangka hukum  utama  yang  mengatur  hukum tanah  dan  sumber  daya  alam  di Indonesia. 11 Pemerintah hendak melakukan  pembaharuan  hukum  agaria dengan  dengan  alasan  utama  yakni untuk  penghapusan  hak-hak  asing  dan konsesi  kolonial  atas  tanah,  diakhirinya kekuasaan  tuan  tanah  dan  para  feodal, perombakan  struktur  kepemilikan  dan penguasaan  tanah,  serta  perencanaan dan  penggunaan  sumber  daya  alam sesuai  dengan  kapasitasnya.  Dalam esensi,  landreform  adalah  upaya  untuk mencapai keadilan sosial dan pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang berkelanjutan, dengan mengoreksi ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam  kepemilikan  dan  pengelolaan tanah. 12
11 Sudargo  Gautama, Tafsiran  Undang - Undang  Pokok  Agraria (Bandung:  Citra  Aditya, 1993).
12 Alfred  Sentosa,  “Penguasaan  Tanah Pertanian Melampaui Hak Milik Yang Melampaui Batas  Maksimum  Penguasaan  Di  Desa  Lunuk Ramba  Kecamatan  Basarang  Kabupaten  Kapuas
Dalam  UUPA,  sejumlah  asas yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya memiliki implikasi penting  dalam  menjalankan  program landreform  ini.  Pertama,  Pasal  7  UUPA secara tegas menyatakan bahwa pemilikan  dan  penguasaan  tanah  yang melampaui  batas  tidak  diperkenankan, karena  tindakan  semacam  itu  akan merugikan  kepentingan  umum.  Hal  ini menunjukkan  komitmen  UUPA  untuk mencegah  akumulasi  yang  tidak  sehat dari tanah dan penghindaran pajak yang merugikan masyarakat umum.
13 Pasal 9 ayat (2) UUPA
menggarisbawahi  bahwa  setiap  warga negara  Indonesia,  tanpa  memandang jenis  kelamin,  memiliki  hak  yang  sama untuk  memperoleh  hak  atas  tanah  dan menerima  manfaat  dan  hasilnya  untuk diri  sendiri  dan  keluarganya.  Ini mencerminkan prinsip kesetaraan dalam hak  kepemilikan  tanah.  Pasal  10  UUPA menekankan  bahwa  tanah  pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif  oleh  pemiliknya  sendiri.  Ini menggarisbawahi aspek tanggung jawab dan  partisipasi  aktif  dalam  pengelolaan tanah  pertanian.  Dengan  demikian, prinsip  ini  menekankan  pentingnya penggunaan tanah untuk tujuan pertanian yang produktif. 14
Program landreform di Indonesia telah  menjadi  fokus  perhatian  seiring dengan diberlakukannya UU No. 56 Prp. Th.1960  tentang  Penetapan  Luas  Tanah Pertanian dan Peraturan Pemerintah No. 224  Th.  1961  tentang  Pelaksanaan Pembagian  Tanah  Dan  Pemberian  Ganti Kerugian.
Program-program
ini diharapkan dapat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan  UUPA  (Undang- Undang  Pokok  Agraria)  Indonesia,
Dikaji  Dari  Undang - Undang  No.  56  (Prp)  Tahun 1960,” Jurnal Morality 4 (2018): 24. 13 Natanael  Dwi  Reki,  “Pembatasan Pemilikan  Dan  Penguasaan  Hak  Atas  Tanah Dalam  Perspektif  Reforma  Agraria”  (Universitas 17 Agustus 1945, 2018).
terutama  Pasal  17  yang  berisi  aspek- aspek  redistribusi  tanah  dalam  rangka menciptakan  keadaan  sosial-ekonomi yang lebih adil.
Pada  dasarnya,  tujuan  dari program  landreform  adalah  untuk menciptakan landasan yang lebih merata dalam  kepemilikan  dan  penguasaan tanah,  dengan  harapan  memperbaiki situasi  sosial  dan  ekonomi  rakyat, terutama  petani.  Dengan  memberikan kepastian  hak  pemilikan  atas  tanah, program ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas petani, yang pada gilirannya  dapat  berkontribusi  pada pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan  rakyat.  Penetapan  luas tanah  pertanian  dalam  UU  No.  56  Prp Tahun  1960,  terutama  pada  Pasal  1  dan 2, harus dipahami dalam konteks kondisi Indonesia  sebagai  negara  agraris. Indonesia  memiliki  sejarah  panjang dalam sektor pertanian, dan hingga saat ini, banyak penduduknya masih menggantungkan  kehidupannya  pada hasil-hasil  pertanian,  terutama  di  sektor pertanian basah seperti sawah.
Ketika  undang-undang  tersebut mengatur hak kepemilikan tanah pertanian dengan menetapkan batas luas maksimum  dan  minimum,  hal  ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan  yang  lebih  merata  bagi seluruh  warga  masyarakat,  terutama bagi  mereka  yang  bergantung  pada pertanian
sebagai sumber penghidupan. 15 Dengan  menetapkan batas  luas  maksimum  dan  minimum, undang-undang  ini  berusaha  untuk mencegah  akumulasi  tanah  dalam jumlah besar oleh sejumlah kecil pemilik, yang  mungkin  merugikan  kepentingan umum dan menghasilkan
ketidaksetaraan  sosial  yang  lebih  besar.
15 Leli  Novianti,  “Studi  Kritis  Terhadap Undang - Undang  Nomor  56  Prp  Tahun  1960 Tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian  Di Kabupaten Bandung.”
Ini  berarti  bahwa  undang-undang  ini berusaha untuk mendorong kepemilikan tanah  yang  lebih  merata  di  kalangan masyarakat.
16 Khususnya,  undang-undang  ini berupaya  memberikan  kesempatan  bagi petani, terutama yang masih menggantungkan hidupnya pada pertanian, untuk memiliki dan
mengelola  lahan  pertanian.  Dengan adanya  batas  luas  minimum,  undang- undang  ini  mengamankan  hak  petani kecil  untuk  memiliki  lahan  yang  cukup untuk  mencukupi  kebutuhan  ekonomi keluarga  mereka.  Kebijakan  ini  dapat menjadi langkah penting dalam mendukung kesejahteraan dan ketahanan  pangan  petani. 17 Batas  luas maksimum juga bertujuan untuk
mencegah  terjadinya  monopoli  atas lahan  pertanian.  Dengan  demikian, undang-undang  ini  dapat  mencegah konsentrasi  tanah  di  tangan  kelompok kecil atau korporasi besar yang mungkin mengendalikan  sumber  daya  pertanian secara dominan.

## Pengaturan Batas Minimum
Aturan  yang  jelas  mengenai  hak kepemilikan  tanah  pertanian,  seperti yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  56  tahun  1960,  menunjukkan pentingnya  regulasi  dalam  mengelola dan  mengatur  kepemilikan  tanah pertanian.  Hal  ini  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  56  tahun  1960  sebagai  berikut: “Pemindahan  hak  atas  tanah  pertanian, kecuali  pembagian  warisan,  dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau
16 Ilyas  Ismail,  “Pembatasan  Luas Maksimum  Penguasaan  Tanah,” Kanun  Jurnal Ilmu Hukum 14 (2012): 337.
17 Sulasi  Rongiyati,  “Land  Reform Melalui  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian  (Kajian Yuridis  Terhadap  Uu  No.  56/Prp/Tahun  1960 Tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian),” Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 4 (2016): 7.
berlangsungnya  pemilikan  tanah  yang luasnya  kurang  dari  dua  hektar. Larangan termaksud tidak berlaku kalau si  penjual  hanya  memiliki  bidang  tanah yang  luasnya  kurang  dari  dua  hektar dan tanah itu dijual sekaligus”.
Aturan ini melarang pemindahan hak  atas  tanah  pertanian,  kecuali  dalam kasus  pembagian  warisan,  bertujuan untuk  mempertahankan  kepemilikan tanah  pertanian  dalam  tangan  mereka yang  menggarap  dan  memanfaatkannya secara  aktif.  Hal  ini  mendukung  prinsip bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau  diusahakan  secara  aktif  oleh pemiliknya  sendiri,  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  10  ayat  (1)  UUPA. 18 Pada  Pasal  tersebut,  dijelaskan  dengan tegas  bahwa  pemilik  tanah  pertanian dilarang memecah tanah pertanian yang akan  mengakibatkan  pemindahan  hak atas  tanah  jika  luasnya  kurang  dari  dua hektar,  kecuali  dalam  kasus  pembagian warisan.  Larangan  yang  sama  berlaku untuk  pemilik  tanah  yang  luasnya  lebih dari  dua  hektar.  Namun,  pemilik  tanah yang kurang dari dua hektar diwajibkan untuk  menjual  seluruh  tanahnya  secara keseluruhan, tidak diperbolehkan memecah tanah pertanian. 19
Isu yang tengah berkembang dan menjadi  perhatian  utama  dalam  bidang pertanahan saat ini adalah konversi atau alih  fungsi  tanah  pertanian  menjadi non pertanian.  Konversi  atau  alih  fungsi tanah  pertanian  merujuk  pada  proses dimana  lahan  yang  semula  digunakan untuk  kegiatan  pertanian,  seperti  sawah atau  ladang,  berubah  menjadi  lahan yang  digunakan  untuk  keperluan  non- pertanian, seperti pembangunan
18 Natanael Dwi Reki, Pembatasan Pemilikan  Dan  Penguasaan  Hak  Atas  Tanah  Dalam Perspektif Reforma Agraria , Disertasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2018).
19 I  Gusti  Nyoman  Agung,  “Tinjauan Kritis  Atas  Peraturan  Perundang - Undangan Landreform  (Batas  Maksimum,  Minimum  Dan Absentee)  Dalam  Rangka  Penyempurnaan UUPA/Pembaruan  Agraria,”  Kertha  Patrika  34 (2010): 68.
perumahan,  industri,  komersial,  atau infrastruktur.
Isu  ini  menjadi  sangat  penting karena memiliki dampak yang signifikan pada  berbagai  aspek,  terutama  dalam konteks pembangunan dan keberlanjutan.    Alih  fungsi  tanah pertanian  mengurangi  lahan  yang tersedia  untuk  produksi  pangan  dan pertanian.
Ini dapat mengancam ketahanan pangan suatu negara,
terutama  ketika  populasi  terus  tumbuh. Isu  ini  mendorong  perdebatan  tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara  pengembangan  urban  dengan keberlanjutan  pertanian.  Konversi  lahan pertanian juga dapat merusak ekosistem dan lingkungan alam sekitarnya. Pembangunan  yang  tidak  terkontrol dapat  mengakibatkan  hilangnya  habitat alam  dan  kerusakan  ekosistem  yang penting  untuk  menjaga  keseimbangan ekologi.
Alih fungsi lahan harus
didasarkan  pada  pertimbangan  yang matang  terkait  penggunaan  lahan  yang efisien.  Kebijakan  yang  baik  harus memastikan bahwa lahan pertanian yang berpotensi  produktif  tidak  disia-siakan dan digunakan seoptimal mungkin. Alih fungsi lahan juga berpotensi mengancam hak  pemilik  atau  penggarap  tanah pertanian  yang  mungkin  kehilangan lahan mereka karena tekanan
pembangunan. Hal ini memunculkan isu keadilan  sosial  dan  perlindungan  hak- hak masyarakat yang terdampak.
Dalam  konteks  hukum  tata negara,  isu  ini  seringkali  memerlukan perubahan  atau  revisi  dalam  peraturan- peraturan  pertanahan  dan  tata  ruang untuk  memastikan  bahwa  konversi tanah  pertanian  dilakukan  dengan berimbang,
mempertimbangkan kepentingan  masyarakat,  pertanian,  dan lingkungan.  Isu  ini  juga  menggugah pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah  dan  pemangku  kepentingan dapat  mengatur  dan  memantau  alih fungsi tanah
untuk mencapai
keseimbangan  yang  diinginkan  antara pertanian dan pembangunan.

## Pengaturan Batas Maksimum
Kentenuan mengenai batas maksimum kepemilikan tanah pertanian diatur  dalam  Pasal  1  Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 yang menyatakan:
(1)  Seorang  atau  orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan  satu  keluarga  bersama-sama hanya  diperbolehkan  menguasai  tanah pertanian,  baik  milik  sendiri  atau kepunyaan  orang  lain  atau  dikuasai seluruhnya  tidak  boleh  lebih  dari  20 hektar,  baik  sawah,  tanah  kering maupun sawah dan tanah kering.
(2)  Dengan  mengingat  keadaan daerah  yang  sangat  khusus  Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut pada ayat (1)  pasal  ini  dengan  paling  banyak  5 hektar.
Pasal  1  dari  Undang-Undang Nomor  56  Tahun  1960  mengatur  batas maksimum kepemilikan tanah pertanian untuk  individu  atau  kelompok  yang merupakan  satu  keluarga.  Pembatasan ini  dimaksudkan  untuk  mencegah akumulasi  tanah  yang  berlebihan  oleh individu atau kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan semangat untuk memastikan  distribusi  yang  adil  dan pemerataan kesempatan dalam pertanian. 20 Pasal ini memberikan
kewenangan  kepada  Menteri  Agraria untuk  menambah  batas  maksimum kepemilikan  tanah  hingga  5  hektar, dengan  mempertimbangkan  kondisi geografis  atau  lingkungan  daerah  yang bersangkutan.  Hal  ini  menunjukkan adanya  fleksibilitas  dalam  penerapan aturan tersebut,
memungkinkan
20 Noviasih Muharam, “Analisis Penerapan  Batas  Maksimum  Kepemilikan  Tanah Terhadap  Luas  Tanah  Pertanian  (Studi  Kasus Pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lampung Selatan),” Keadilan Progresif 6 (2015): 78.
penyesuaian  terhadap  kondisi  setempat yang mungkin memerlukan pertimbangan  khusus.Dengan  adanya pembatasan ini, diharapkan lebih banyak masyarakat  memiliki  akses  terhadap tanah  pertanian,  yang  pada  gilirannya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan mereka. 21 Namun  demikian,  implementasi dari  Pasal  1  ini  mungkin  memerlukan pemantauan yang cermat untuk
memastikan  bahwa  tujuan  pembatasan kepemilikan  tanah  tercapai  tanpa menghambat  produktivitas  atau  inovasi dalam  sektor  pertanian.  Selain  itu, penting  untuk  memastikan  bahwa kewenangan  tambahan  yang  diberikan kepada Menteri Agraria untuk
menambah  batas  maksimum  dijalankan dengan  pertimbangan  yang  cermat terhadap kebutuhan nyata di lapangan. 22
Penjelasan  yang  diberikan  dalam  UU No.  56  Tahun  1960  mengenai  faktor- faktor  yang  dipertimbangkan  dalam menetapkan  luas  maksimum  tanah pertanian  untuk  tiap  daerah  tingkat  II sangat  penting  untuk  memahami konteks  dan  pertimbangan  di  balik regulasi  tersebut.  Pertama,  terkait tersedianya  Tanah  yang  Masih  Dapat Dibagi.  Faktor  ini  mempertimbangkan ketersediaan  tanah  yang  masih  bisa digunakan  untuk  pembagian.  Dalam daerah  di  mana  lahan  pertanian  sangat terbatas,  pembatasan  kepemilikan  tanah lebih  ketat  mungkin  diperlukan  untuk mencegah akumulasi yang tidak adil.
Kedua, terkait Kepadatan Penduduk.  Daerah  dengan  kepadatan penduduk yang tinggi mungkin memerlukan batas maksimum
kepemilikan  tanah  yang  lebih  ketat.  Hal
21 Muharam. 22 R.  Pursita  Ayugandari  Kartanegara, “Kepastian  Hukum  Tanah  Absentee  Melebihi Batas Maksimum Dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah  Dihubungkan  Dengan  Reforma  Agraria” (2022).
ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa lebih  banyak  orang  memiliki  akses  ke tanah  pertanian  dalam  kondisi  di  mana persaingan  atas  sumber  daya  ini  tinggi. Ketiga,  Jenis  dan  Kesuburan  Tanah. Pertimbangan terhadap jenis dan kesuburan  tanah  penting  karena  tanah yang  berbeda  mungkin  memerlukan pengelolaan yang berbeda pula. Misalnya, lahan sawah dan tanah kering memiliki  karakteristik  yang  berbeda dalam hal penggunaan dan irigasi.
Keempat,  Besarnya  Usaha  Tani yang
Sebaik-baiknya. Faktor ini menekankan konsep "the best farm size" yang  mengacu  pada  ukuran  tanah  yang dapat  dikelola  secara  efisien  oleh  satu keluarga petani dengan bantuan beberapa  buruh  tani.  Penetapan  luas maksimum  tanah  pertanian  harus memungkinkan  petani  untuk  mengelola lahan  mereka  dengan  efisien  tanpa membebani  mereka  secara  berlebihan. Kelima,  Tingkat  Kemajuan  Teknik Pertanian.  Tingkat  kemajuan  teknik pertanian  di  daerah  tertentu  juga memainkan  peran  penting.  Di  daerah yang  lebih  maju  dalam  teknologi pertanian, petani mungkin dapat mengelola  tanah  lebih  luas  dengan efisien, sementara di daerah yang kurang maju,  batas  maksimum  yang  lebih rendah mungkin lebih sesuai.
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor  ini,  pemerintah  dapat mengadopsi  pendekatan  yang  lebih fleksibel dalam menetapkan luas maksimum tanah pertanian untuk setiap daerah,  yang  dapat  lebih  sesuai  dengan karakteristik  dan  kebutuhan  lokal.  Ini bertujuan  untuk  mencapai  tujuan distribusi yang adil sambil
mempertimbangkan  variasi  geografis dan sosial-ekonomi di seluruh negeri. Lebih  jauh  lagi,  penjelasan  dari UU  56  Tahun  1960    menentukan  bahwa luas  maksimum  tanah  pertanian  yang dapat  dimiliki  seseorang  atau  satu keluarga, tidak hanya tanah milik sendiri yang  menjadi  pertimbangan,  tetapi  juga
tanah-tanah  yang  dikuasai  dengan  hak- hak  tertentu,  seperti  hak  gadai,  sewa, atau  hak-hak  lainnya.  Namun,  penting untuk memahami perbedaan antara hak- hak yang bersifat sementara dan terbatas dengan  hak-hak  yang  bersifat  lebih permanen. 23 Tanah  yang  dikuasai dengan  hak  gadai,  sewa,  atau  hak-hak lainnya  yang  bersifat  sementara  dan terbatas  tidak  terkena  ketentuan  luas maksimum kepemilikan tanah pertanian. Ini  berarti  pemegang  hak  sementara seperti  hak  gadai  atau  sewa  tidak terbatas  oleh  batasan  luas  tanah  yang berlaku untuk pemilik tanah pertanian.
Larangan  Pemecahan  Tanah  Pertanian menjadi Bagian yang Kecil-Kecil
Pasal 9 UU No. 56 Tahun 1960 (1)  Pemindahan  hak  atas  tanah pertanian,  kecuali  pembagian  warisan, dilarang  apabila  pemindahan  hak  itu mengakibatkan timbulnya atau
berlangsungnya  pemilikan  tanah  yang luasnya  kurang  dari  2  hektar.  Larangan termaksud tidak berlaku, kalau sipenjual hanya  memiliki  bidang  tanah  yang luasnya  kurang  dari  2  hektar  dan  tanah itu dijual sekaligus.
(2) Jika dua orang atau lebih pada waktu  mulai  berlakunya  Peraturan  ini memiliki  tanah  pertanian  yang  luasnya kurang  dari  2  hektar  didalam  waktu  1 tahun  mereka  itu  wajib  menunjuk  salah seorang dari antaranya yang selanjutnya akan memiliki tanah itu, atau memindahkannya  kepada  fihak  lain, dengan mengingat ketentuan ayat (1).
(3)  Jika  mereka  yang  dimaksud dalam  ayat  (2)  pasal  ini  tidak melaksanakan kewajiban tersebut diatas, maka dengan  memperhatikan keinginan mereka  Menteri  Agraria  atau  pejabat yang  ditunjuknya,  menunjuk  salah seorang  dari  antara  mereka  itu,  yang
23 Rani  Rizkiyanti,  “Kedudukan  Hukum Pemegang Hak Milik Atas Tanah Pertanian Yang Melebihi Batas Maksimum,” Justitia Jurnal Hukum 3 (2019): 165.
selanjutnya  akan  memiliki  tanah  yang bersangkutan, ataupun menjualnya kepada fihak lain.
(4)  Mengenai  bagian  warisan tanah  pertanian  yang  luasnya  kurang dari  2  hektar,  akan  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal  ini  mengatur  tentang tindakan  yang  harus  diambil  jika  dua orang  atau  lebih  memiliki  tanah pertanian  dengan  luas  kurang  dari  2 hektar  ketika  Peraturan  ini  mulai berlaku. Dalam jangka waktu satu tahun, mereka  wajib  memilih  salah  satu  dari mereka  sendiri  yang  akan  memiliki tanah  tersebut  atau  memindahkannya kepada pihak lain, dengan mempertimbangkan ketentuan pada ayat (1) dari pasal ini. 24
Jika  mereka  tidak  melaksanakan kewajiban tersebut dalam ayat (2), maka Menteri  Agraria  atau  pejabat  yang ditunjuknya  akan  memilih  salah  satu dari  mereka  yang  akan  memiliki  tanah tersebut  atau  menjualnya  kepada  pihak lain, dengan mempertimbangkan preferensi  mereka.  Dengan  kata  lain, peraturan  ini  memberikan  ketentuan tentang  pemilihan  atau  peralihan kepemilikan  tanah  pertanian  jika  ada lebih  dari  satu  pemilik  yang  memiliki tanah dengan luas kurang dari 2 hektar. Ini bertujuan untuk menghindari pemecahan  tanah  menjadi  bagian  yang sangat  kecil,  yang  bisa  sulit  untuk dikelola secara efisien.
Larangan pemecahan tanah pertanian  menjadi  bagian  yang  kecil- kecil  tidak  dapat  diterapkan  dalam masyarakat  karena  seringkali  terkait dengan pewarisan. Dalam banyak kasus, tanah  pertanian  merupakan  salah  satu aset  yang  diwariskan  dari  generasi  ke generasi.
Ketika tanah tersebut
24 Nadia Aurynnisa Prihandini, Supriyadi,  and  Zaenal  Arifin,  “Analisis  Yuridis Pemecahan  Tanah  Pertanian  Kurang  Dari  Batas Minimum  Kepemilikan  Tanah  Pertanian  Karena Pewarisan  Di  Kabupaten  Pati,” Semarang  Law Review 2 (2022): 195.
diwariskan  kepada  anggota  keluarga yang  berbeda-beda,  maka  pemecahan tanah  menjadi  bagian-bagian  yang  lebih kecil  menjadi  hal  yang  lumrah.  Hal  ini terjadi  karena  setiap  pewaris  biasanya mendapatkan  bagian  tanah  yang  sesuai dengan  ketentuan  warisan.  Oleh  karena itu,  menerapkan  larangan  pemecahan tanah  menjadi  tantangan  tersendiri dalam konteks masyarakat yang mewariskan  tanah  pertanian  kepada anggota keluarga yang berbeda. Penegakan  aturan  ini  dapat  menjadi kompleks, terutama jika tidak mempertimbangkan situasi khusus pewarisan dalam masyarakat. Seharusnya peraturan yang merinci  pengaturan  mengenai  bagian warisan  tanah  pertanian  yang  memiliki luas  kurang  dari  2  hektar  harus  diatur melalui Peraturan Pemerintah. Sayangnya,  hingga  saat  ini,  peraturan tersebut  belum  ada  atau  belum diimplementasikan. Hal ini menunjukkan  bahwa  ada  kekosongan dalam  aturan  pelaksanaan  terkait dengan  aspek  tersebut.  Kondisi  ini  bisa mempengaruhi kejelasan
atau penanganan  masalah  yang  berkaitan dengan  warisan  tanah  pertanian  yang memiliki  luas  kurang  dari  2  hektar,  dan mungkin  memerlukan  perhatian  lebih lanjut  dari  pihak  berwenang  untuk mengisi  kekosongan  tersebut  dengan peraturan yang sesuai. 25

## Pengaturan Gadai Tanah Pertanian
Gadai tanah pertanian
merupakan  hubungan  antara  peminjam dan  pemegang  gadai,  di  mana  tanah yang dimiliki oleh peminjam digadaikan sebagai  jaminan  untuk  utang  yang dimilikinya.  Selama  utang  tersebut belum  dilunasi,  tanah  tersebut  tetap
25 Ihan  Sri  Wandari,  Rizky  Yuniansari, and Arba, “Proses Pemecahan Sertifikat/Splitzing Tanah Pertanian Ditinjau Dari Risalah
Pertimbangan  Teknis  Penatagunaan  Tanah,”
Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora 8 (2022): 106.
berada di bawah  penguasaan  pemegang gadai.  Selama  periode  ini,  hasil  tanah secara  keseluruhan  menjadi  hak  dari pemegang  gadai,  yang  merupakan bentuk  bunga  dari  utang  tersebut. Penebusan  tanah  tergantung  pada kemampuan  dan  keinginan  dari  pihak yang  menggadaikan.  Terdapat  banyak kasus  gadai  yang  berlangsung  dalam jangka  waktu  bertahun-tahun  atau bahkan  puluhan  tahun,  dan  terkadang dilanjutkan  oleh  ahli  waris  penggadai dan  pemegang  gadai  jika  penggadai tidak mampu menebus tanahnya kembali. 26 Di beberapa daerah, dikenal pula praktek  gadai  di mana  hasil  tanah  tidak hanya berfungsi sebagai bunga, melainkan  juga  sebagai  pembayaran angsuran.  Gadai  semacam  ini  disebut "gadai  angsur".  Berbeda  dengan  gadai biasa,  dalam  jual  angsur  setelah beberapa  waktu,  tanah  kembali  kepada penggadai  tanpa  adanya  kewajiban membayar  uang  tebusan.  Praktek  gadai tanah pertanian memiliki implikasi yang kompleks  terkait  dengan  masalah kepemilikan  tanah,  pertanian,  dan ekonomi  masyarakat  di  daerah  tersebut. Penjelasan  ini  juga  menekankan  bahwa tanah-tanah  yang  dimiliki  atau  dikuasai tidak  harus  berada  di  satu  lokasi  yang sama.  Tanah-tanah  ini  dapat  tersebar  di beberapa  daerah  atau  daerah  tingkat  II yang  berbeda.  Ini  memungkinkan pemilik tanah atau pemegang hak untuk memiliki  tanah  di  berbagai  lokasi  yang mungkin  memiliki  karakteristik  atau potensi  pertanian  yang  berbeda.  Hal  ini bertujuan  untuk  mendorong  efisiensi dalam  pemanfaatan  sumber  daya pertanian dan memungkinkan masyarakat  untuk  lebih  baik  mengelola
26 Aini,  “Analisis  Pelaksanaan  Gadai Tanah  Pertanian  Berdasarkan  Undang - Undang No.  56  Prp  Tahun  1960  Tentang  Penetapan  Luas Tanah  Pertanian  (Studi  Kasus  Di  Kenagarian Simpang  Tonang,  Kecamatan  Dua  Koto, Pasaman).”
tanah pertanian sesuai dengan
kebutuhan dan potensi mereka.
Aturan  ini  juga  dapat  berfungsi sebagai  langkah  untuk  mencegah terjadinya  monopoli  tanah  pertanian. Dengan  larangan  pemindahan  hak  yang berpotensi  mengakibatkan  pemilikan tanah  yang  luasnya  kurang  dari  dua hektar, aturan ini mengurangi kemungkinan pemusatan tanah
pertanian  pada  sejumlah  kecil  pemilik yang  mungkin  menguasai  lahan  dalam jumlah besar.  Hal  ini  dapat mendukung pemerataan kepemilikan tanah pertanian di  antara  masyarakat.  Penetapan  luas maksimum  tanah  pertanian  didasarkan pada jumlah anggota keluarga. Sejumlah anggota  keluarga,  paling  banyak  7 orang,  menentukan  luas  maksimum tanah  keluarga  itu.  Namun,  jika  jumlah anggota keluarga melebihi 7 orang, maka untuk  setiap  anggota  keluarga  yang lebih  dari  7,  tambahan  luas  tanahnya ditetapkan  sebesar  10%,  dengan  batasan tambahan  tidak  boleh  lebih  dari  50%. Total luas tanah pertanian yang dikuasai oleh  seluruh  keluarga  tidak  boleh melebihi 20 hektar, termasuk sawah dan tanah kering. 27
Misalnya,  jika  ada  keluarga  di daerah  yang  tidak  padat  dengan  15 anggota,  maka  batas  maksimum  luas tanah pertanian mereka dihitung sebagai berikut:  Jumlah  tambahan  ialah  8 (jumlah  anggota  di  atas  7)  x  10%  x  15 hektar  sawah,  yang  sama  dengan  12 hektar. Namun, karena batas maksimum seluruh  tanah  pertanian  yang  dikuasai adalah  20  hektar,  maka  luas  maksimum untuk  keluarga  tersebut  adalah  20 hektar.  Jika  tanah  yang  dikuasai  adalah tanah kering di daerah yang tidak padat, maka keluarga tersebut
tidak mendapatkan  tambahan  lagi,  karena batas  maksimum  untuk  tanah  kering  di daerah  yang  tidak  padat  sudah ditetapkan sebesar 20 hektar. Jadi, aturan
27 “Undang - Undang  Penetapan  Luas Tanah Pertanian” (1960).
ini  mengatur  berapa  banyak  tanah pertanian  yang  dapat  dimiliki  oleh sebuah  keluarga  berdasarkan  jumlah anggota keluarganya dan jenis tanahnya.

## Politik Hukum Pertanian
Evaluasi  undang-undang  no.  56 tahun  1960  mengenai  penetapan  luas tanah  pertanian  dalam  konteks  hukum tata  negara dapat dilihat  sebagai  bentuk pembatasan  dalam penguasaan  hak atas tanah.  Tanah  disatu  sisi  merupakan objek  kebendaan  yang  selain  memiliki fungsi  sosial  public  juga  dapat  dimiliki dalam  aspek  privat.  Dalam  hal  ini, negara  memang  dapat  memberikan pengaturan  terkait  hukum  public  yang mengatur  hubungan-hubungan  perdata. Isu hukum dalam UU No. 56 Tahun 1960 ini  adalah bahwa  adanya  politik hukum yang hendak dikawal oleh negara untuk menegakkan  keadilan  atas  praktik monopoli pertanian dan untuk meningkatkan derajat buruh tani. Hal ini secara tegas disampaikan dalam penjelasan  UU  No.  56  Tahun  1960  yang menyatakan:
“ Bahwa  ada  orang-orang  yang mempunyai tanah yang berlebih-lebihan, sedang  yang  sebagian  terbesar  lainnya tidak  mempunyai  atau  tidak  cukup tanahnya  adalah  terang  bertentangan dengan  azas  sosialisme  Indonesia,  yang menghendaki  pembagian  yang  merata atas  sumber  penghidupan  rakyat  tani yang  berupa  tanah  itu,  agar  ada pembagian  yang  adil  dan  merata  pula dari hasil tanah-tanah tersebut. Dikuasainya  tanah-tanah  yang  luas ditangan  sebagian  kecil  para  petani  itu membuka pula kemungkinan dilakukannya praktek-praktek
pemerasan  dalam  segala  bentuk  (gadai, bagi-hasil  dan  lain-lainnya),  hal  mana bertentangan  pula  dengan  prinsip sosialisme Indonesia.”
Penjelasan  dalam  UU  No.  56
Tahun 1960 ini mencerminkan keyakinan bahwa ketidaksetaraan dalam
kepemilikan  tanah  pertanian,  dengan beberapa  individu  memiliki  tanah  yang berlebihan  sementara  yang  lain  tidak memiliki  cukup  tanah,  bertentangan dengan  prinsip  sosialisme  Indonesia. Prinsip  sosialisme  ini  menekankan pembagian  yang  merata  dari  sumber daya ekonomi, termasuk tanah
pertanian,  untuk  mencapai  keadilan sosial.
Sistem  di  mana  sebagian  kecil petani  memiliki  tanah  yang  sangat  luas sementara yang lain memiliki tanah yang sangat  sedikit  membuka  kemungkinan terjadinya  praktik  pemerasan,  seperti gadai  dan  bagi-hasil,  yang  merugikan petani dengan tanah yang lebih kecil. Ini bertentangan  dengan  prinsip  sosialisme Indonesia  yang  ingin  menciptakan pembagian  yang  lebih  adil  dan  merata dari  hasil  tanah  untuk  kesejahteraan semua  petani.  Jadi,  pernyataan  ini mencerminkan  niat  pemerintah  untuk mencapai keadilan sosial melalui pembagian  yang  lebih  merata  atas sumber  daya  pertanian,  seperti  tanah, dan  untuk  menghindari  praktik-praktik yang  bertentangan  dengan  prinsip sosialisme.
Terdapat  isu  utama  dalam evaluasi  UU  No.  56  Tahun  1960  adalah terkait  politik  hukum  pertanian  dan pertanahan  Indonesia.  Dalam  hal  ini pembentuk undang-undang harus menegaskan  kembali  arah  kebijakan pertanian, perlindungan terhadap buruh tani  dan  kebijakan  tanah  pertanian. Kesemua aspek ini merupakan salah satu amanat  penting  dalam  Undang-Undang
Pokok Agraria. Politik hukum merupakan suatu konsep yang mengacu pada  kerangka  kebijakan  dan  tindakan pemerintah  dalam  proses  pembuatan, penentuan,  penerapan,  dan  penegakan hukum  di  suatu  negara.  Ini  melibatkan kebijakan  dasar,  konsep,  asas,  serta kehendak  pemerintah  dalam  konteks pembentukan  hukum  baru,  modifikasi
hukum  yang  ada,  atau  pelaksanaan hukum. 28
Ada  beberapa  elemen  utama yang terkait dengan politik hukum yakni mencakup  garis  besar  atau  kebijakan resmi  yang  mengatur  pembentukan, penentuan,  dan  pelaksanaan  hukum. Kebijakan ini diarahkan untuk mencapai tujuan  negara  yang  dinyatakan  dalam konstitusi  atau  undang-undang  dasar. Hal  ini  berkaitan  dengan  proses menciptakan hukum baru atau memodifikasi  hukum  yang  ada  untuk mencapai  tujuan  tertentu  yang  telah ditetapkan  oleh  negara.  Politik  hukum juga  mencakup  proses  menentukan hukum  yang  akan  diberlakukan  atau diprioritaskan  di  suatu  wilayah.  Ini mencakup pemilihan hukum yang sesuai dengan kebijakan negara.
Politik  hukum  memiliki  peran penting  dalam  memahami  bagaimana kebijakan  dan  hukum  saling  berkaitan dalam  suatu  negara.  Ini  juga  mencakup peran  pemerintah  dalam  membentuk dan menjalankan hukum untuk mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  yang telah  ditetapkan  dalam  konstitusi  atau undang-undang  dasar.  Dalam  konteks politik  hukum,  aspek-aspek  etika, keadilan,  dan  tujuan  negara  menjadi faktor penting dalam pembuatan kebijakan  dan  hukum. 29 UU  No.  56 Tahun 1960 dapat dikatakan merupakan undang-undang yang cukup ketinggalan zaman.  Sejumlah  aspek  besar  mengenai perlindungan  hak  asasi,  termasuk  hak atas  kepemilikan  privat  telah  banyak berubah.  UU  mungkin  saja  tidak  dapat lagi  digunakan  disebabkan    akan bertabrakan  dengan  hak-hak  privat warga negara lainnya. Adapun pada saat UU No. 56 Tahun 1960 dibentuk, konsep komunal dan prinsip sosialisme menjadi sangat penting.
Sedangkan arah
28 Mohammad  Mahfud  MD, Politik Hukum Di Indonesia (Depok: Rajawali Press, 2020).
29 Abdul  Manan, Dinamika  Politik  Hukum Di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
kebijakan  ekonomi  mungkin  saja  telah berubah  dalam  era  globalisasi  yang liberal seperti saat ini.
Pasal  28J  UUD  1945  memang memberikan amanat bahwasanya pembatasan terhadap hak asasi, termasuk  hak  privat,  hanya  dapat dilakukan  dalam  format  Undang- Undang.  Hal  ini  disebabkan,  undang- undang  lahir  dari  representasi  public melalui  format  perwakilan  rakyat. Dengan  kata  lain,  hanya  melalui pembentukan undang-undang mendapatkan  legitimasi  dalam  negara demokrasi  untuk  membatasi  hak  warga negara  termasuk  dalam  isu  kepemilikan tanah.
30 Keterkaitannya dengan Regulasi tentang Lahan Pertanian lainnya Sebagaimana yang telah disebutkan  sebelumnya,  pengaturan terkait  dengan  lahan  pertanian  sendiri tidak hanya diatur dalam UU Nomor 56 Tahun  1960  saja.  Terdapat  Peraturan Menteri  ATR/BPN  Nomor  18  Tahun 2016 yang mengatur tentang hal tersebut. Pengaturan  yang  diatur  oleh  keduanya sangat  beririsan.  Hal  tersebut  tercermin dari  pengaturan  dari  kedua  regulasi tersebut  yang  mengatur  tentang  batas maksimum kepemilikan lahan pertanian. UU  Nomor  56  Tahun  1960  memberikan pengaturan  dalam  bentuk  pembatasan minimum dan maksimum lahan pertanian  yang  dimiliki.  Dalam  regulasi tersebut,  lahan  peranianyang  dapat dimiliki  minimal  berjumlah  2  hektare dan maksimal adalah 20 hektare. Jumlah kepemilikan  ini  berlaku  untuk  setiap kepala keluarga. 31 Pengaturan  berbeda  terdapat pada  Peraturan  Menteri  ATR/BPN Nomor  18  Tahun  2016  yang  hanya
30 Sipghotulloh
Mujaddidi,
“Konstitusionalitas  Pembatasan  Hak  Asasi Manusia  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 18 (2021): 545.
31 Undang - Undang  Penetapan  Luas Tanah Pertanian.
mengatur batas maksimum saja.
Meskipun demikian, pengaturan tentang batas  maksimum  tersebut  disajikan dengan  terperinci  di  mana  mengatur tentang batasan maksimum yang ditentukan  oleh  kepadatan  penduduk. 32
Pengaturan  model  ini  menggambarkan sudah  ada  penyesuaian  pengaturan dengan  kondisi  kontekstual  yang  terjadi hari  ini  di  mana  lahan  kosong  yang dapat digunakan untuk pertanian sudah semakin sedikit dan sempit. Di samping batasan  luas,  aspek  lain  yang  diatur dalam  kedua  peraturan  tersebut  adalah unsur  sanksi.  Sanksi  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  56  Tahun  1960 mencakup  sanksi  pidana  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  10  dan  Pasal 11. 33 Sedangkan,  Peraturan  Menteri ATR/BPN  Nomor  18  Tahun  2016 mengatur  sanksi  dalam  bentuk  sanksi administrasi  sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 7. 34

## Gagasan Omnibus Law
Idealnya  UU  No.  56  Tahun  1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian segera direvisi.
Namun agenda mengenai  perubahan  ini  belum  ada dalam  prolegnas  2020-2024.  Namun, beberapa  undang-undang  lainnya  yang mungkin  beririsan,  seperti  RUU  tentang Buruh  Pertanian/Perkebunan,  RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan  Pemberdayaan  Petani, RUU  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
32 Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pengendalian Penguasaan Lahan Pertanian.
33 Undang - Undang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
34 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pengendalian Penguasaan Lahan Pertanian.
Penyuluhan  Pertanian,  Perikanan,  dan Kehutanan  masuk  dalam  prolegnas 2020-2024. Sayangnya tidak ada dari satu agenda  pertanian  tersebut  yang  berhasil menjadi agenda tahunan.
Beberapa  isu  terkait  pertanian, baik  dalam  isu  lahan  pertanian, perlindungan pertanian dan sejumlah isu lain  yang  terkiat  dengan  pertanian nampaknya dapat diubah secara bersamaan  menggunakan  mekanisme legislasi  omnibus  law.  Pada  dasarnya, istilah "omnibus law" mengacu pada satu undang-undang atau rancangan undang- undang tunggal yang mencakup berbagai  perubahan  atau  disposisi hukum  yang  berbeda  dan  seringkali tidak  terkait  dalam  satu  paket  legislatif. Dalam  konteks  hukum  dan  kebijakan publik,  omnibus  law  bertujuan  untuk menggabungkan  beberapa  isu  atau perubahan  hukum  ke  dalam  satu dokumen  hukum  agar  proses  legislasi menjadi lebih efisien.
Omnibus  law  sering  kali  dibuat untuk  mengatasi  kendala  dalam  proses legislatif  yang  mungkin  memperlambat atau  menghambat  perubahan  hukum yang
diinginkan.
Dengan
menggabungkan  berbagai  perubahan  ke dalam  satu  undang-undang,  pemerintah atau  badan  legislatif  dapat  berharap untuk  mempercepat  proses  pengesahan hukum  tersebut.  Metode  omnibus  law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan  merujuk  pada pendekatan di mana beberapa peraturan perundang-undangan yang ada digabungkan  ke  dalam  satu  dokumen hukum  yang  baru.  Tujuannya  adalah untuk mengubah atau mengkoordinasikan  berbagai  peraturan yang  ada  dalam  satu  kesatuan  hukum dengan tujuan tertentu.
Proses  pembentukan  undang- undang dengan metode omnibus hukum pada dasarnya mirip
dengan pembentukan  undang-undang  biasa. Namun,  yang  membedakannya  adalah metode  ini  memungkinkan  lebih  dari
satu  aspek  peraturan  yang  ada  untuk diubah  atau  diperbarui  dalam  satu dokumen  hukum  tunggal.  Hal  ini  dapat dilakukan  untuk  mencapai  beberapa tujuan, seperti penyederhanaan regulasi, perbaikan  ketentuan  hukum  yang  ada, atau  koordinasi  berbagai  undang- undang  yang  terkait.  Metode  omnibus law  bisa  menjadi  alat  yang  kuat  untuk mengatasi  permasalahan  hukum  yang kompleks  dan  memudahkan  koordinasi antara berbagai peraturan yang ada.
Dalam  praktiknya  di  Indonesia, pengaturan  omnibus  law  di  Indonesia sendiri
seringkali mengalami. Permasalahan.  Permasalahan  tersebut dilatarbelakangi  oleh  penggunaannya yang  membuat  suatu  undang-undang menjadi  sangat  padat  substansinya. Kepadatan  substansi  tersebut  membuat proses  pembahasan  kurang  dapat dilakukan secara mendalam dan berakibat rentannya partisipasi masyarakat  menjadi  terdistorsi  karena pengaturan dalam undang-undang tersebut  yang  begitu  banyak.  Kondisi tersebut  dapat  dilihat  dari  kontroversi pembahasan  tiga  buah  undang-undang yang menggunakan model omnibus law di  Indonesia  seperti  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja  (Undang-Undang  Cipta  Kerja), Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan), dan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023 tentang  Kesehatan  (undang-undang kesehatan).
Pembentukan omnibus law didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan, yang memberikan pengertian lebih  rinci  tentang  apa  yang  dimaksud dengan  metode  ini.  Metode  ini memungkinkan  inklusi  materi  hukum yang baru, yang sebelumnya tidak diatur
dalam  peraturan  perundang-undangan yang ada. Dengan kata lain, omnibus law dapat  digunakan  untuk  memasukkan ketentuan-ketentuan  baru  ke  dalam hukum.  Omnibus  law  juga  digunakan untuk  mengubah  ketentuan  yang  ada dalam  peraturan  perundang-undangan yang memiliki keterkaitan atau
kebutuhan  hukum  yang  serupa.  Dalam konteks  ini,  berbagai  undang-undang dengan  jenis  dan  hierarki  yang  sama dapat direvisi dan digabungkan menjadi satu  peraturan  perundang-undangan tunggal.  Selain  itu  Omnibus  law memungkinkan  pencabutan  peraturan perundang-undangan  yang  sejenis  dan memiliki  hierarki  yang  sama.  Ini  berarti peraturan-peraturan  yang  dianggap tidak relevan atau tumpang tindih dapat dicabut  dan  digantikan  oleh  ketentuan dalam omnibus law. 35
Penggabungan  ketiga  komponen ini  dilakukan  dengan  tujuan  tertentu,
seperti menyederhanakan hukum, meningkatkan koherensi dalam peraturan  perundang-undangan,  atau mempercepat proses
pengambilan keputusan  hukum.  Dengan  cara  ini, omnibus  law  memberikan  fleksibilitas untuk  memperbarui,  menyusun  ulang, atau  mengkoordinasikan  regulasi  yang ada  dalam  satu  peraturan  yang  lebih komprehensif.
Sejumlah rancangan perundang-undangan  yang  memiliki keterkaitan  dengan  pertanian  dapat dikelompokan untuk  dapat  disusun dan diubah  dengan  menggunakan  omnibus law. Hal ini bukan saja membuat proses kebijakan  menjadi  lebih  cepat  karena tidak  memerlukan  banyak  perubahan UU.  Lebih  dari  itu,  proses  ini  juga memberikan  kemudahan  harmonisasi yang  pada  sejumlah  aspek  pengaturan lain terkait pertanian.

## Kesimpulan
35 Abdul  Hakim  Siagian,  “Omnibus  Law In The Perspective Of Constitutionality And Legal Politics,” Jambura Law Review 3 (2021): 97.
Tulisan  ini  membahas  mengenai Undang-Undang  No.  56  Tahun  1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang  sebenarnya  sudah  perlu    untuk dievaluasi dan diperbaharui. Ada empat pengaturan  penting  dalam  undang- undang ini yakni terkait batas minimum lahan  pertanian,  batas  maksimum  lahan pertanian,  larangan  pemecahan  tanah pertanian  kecuali  waris  dan  gadai pertanian.  Keempat  peraturan  ini  sudah dianggap  tidak  relevan  lagi  digunakan karena  banyaknya  perubahan  fungsi lahan  dan  perkembangan  masyarakat. Oleh  karenanya  tulisan  ini  menekankan pentingnya  penegasan  politik  hukum terkait pertanian yang perlu digagas oleh pembentuk undang-undang terkait tanah  pertanian  dan  perlindungan  bagi petani.  Adapun  gagasan  dari  tulisan  ini adalah dengan segera menyusun undang-undang  untuk  memperjelas status  dan  kedudukan  UU  56    Tahun 1960.  Salah  satu  gagasan  yang  dapat dipertimbangkan adalah dengan menyusun undang-undang dengan metode omnibus law yang menggabungkan sejumlah agenda
legislasi  pertanian  lainnya  dalam  satu peraturan.

## Daftar Pustaka
Agung, I Gusti Nyoman. “Tinjauan Kritis
Atas Peraturan Perundang- Undangan Landreform (Batas Maksimum, Minimum Dan Absentee) Dalam Rangka Penyempurnaan UUPA/Pembaruan Agraria.” Kertha Patrika 34 (2010): 68.
Aini,  Ihdi.  “Analisis  Pelaksanaan  Gadai
Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang  No.  56  Prp Tahun  1960  Tentang  Penetapan Luas  Tanah  Pertanian  (Studi
Kasus  Di  Kenagarian  Simpang Tonang,  Kecamatan  Dua  Koto,
Pasaman).” Yurisprudentia:
Jurnal Hukum  Ekonomi 6  (2020):
101. Diantha,  I  Made  Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum . Jakarta: Prenada Media, 2016.
Gautama,  Sudargo. Tafsiran  Undang- Undang Pokok Agraria . Bandung:
Citra Aditya, 1993. Ismail, Ilyas. “Pembatasan Luas Maksimum  Penguasaan  Tanah.”
Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum 14 (2012): 337. Julio,  Andre,  and  Ida  Bagus  Surya Dharmajaya. “Pengelolaan Wilayah Pantai Oleh Pihak Swasta  Berdasarkan  Perjanjian Dengan Pemerintah Terkait Dengan  Pasal  33  Ayat  (3)  Uud Nri 1945 Yang Melingkupi Kesejahteraan Masyarakat Lokal.” Kertha Semaya 4, no. ` (2016): 3. Kartanegara,  R.  Pursita  Ayugandari. “Kepastian Hukum Tanah Absentee Melebihi Batas Maksimum  Dalam  Pelaksanaan Redistribusi  Tanah  Dihubungkan Dengan Reforma Agraria,” 2022. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pengendalian Penguasaan Lahan Pertanian (2016). Leli  Novianti.  “Studi  Kritis  Terhadap Undang-Undang  Nomor  56  Prp Tahun  1960  Tentang  Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Kabupaten Bandung.” 2019. Mahfud MD, Mohammad. Politik Hukum
Di  Indonesia .  Depok:  Rajawali Press, 2020.
Manan,  Abdul. Dinamika  Politik  Hukum Di Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
Muharam, Noviasih. “Analisis Penerapan Batas  Maksimum  Kepemilikan Tanah  Terhadap  Luas  Tanah Pertanian  (Studi  Kasus  Pada Kantor  Pertanahan  Kabupaten
Lampung  Selatan).” Keadilan Progresif 6 (2015): 78. Mujaddidi, Sipghotulloh. “Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi.”
Jurnal Konstitusi 18 (2021): 545.
Prihandini,  Nadia  Aurynnisa,  Supriyadi,
and  Zaenal  Arifin.  “Analisis Yuridis Pemecahan Tanah
Pertanian  Kurang  Dari  Batas
Minimum  Kepemilikan  Tanah
Pertanian  Karena  Pewarisan  Di Kabupaten  Pati.” Semarang  Law Review 2 (2022): 195. Putra, Akbar Ardya, Rahayu Subekti, and Purwono Sungkowo Raharjo
Raharjo.  “Analisis  Implementasi Gadai  Tanah  Pertanian  Menurut Undang-Undang  Nomor  56  Prp Tahun  1960:  Studi  Di  Kabupaten Ponorogo.” Jurnal  Komunikasi Hukum 8 (2022): 246.
Putra,  Johans  Kadir,  and  Maulidia  Rani.
“Harmonisasi Regulasi Pembatasan Luas Tanah Pertanian
Bagi Petani Dalam Program Land Reform.” De Jure 13 (2021): 40. Reki,  Natanael  Dwi.  “Pembatasan Pemilikan  Dan  Penguasaan  Hak Atas  Tanah  Dalam  Perspektif Reforma Agraria.” Universitas 17 Agustus 1945, 2018. Rizkiyanti,  Rani.  “Kedudukan  Hukum Pemegang  Hak  Milik  Atas  Tanah Pertanian  Yang  Melebihi  Batas
Maksimum.” Justitia Jurnal
Hukum 3 (2019): 165.
Rongiyati, Sulasi. “Land Reform Melalui Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian
(Kajian  Yuridis  Terhadap  Uu  No.
56/Prp/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian).” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan  Dan  Kesejahteraan 4 (2016): 7.
Saputra,  Imam.  “Implementasi  Undang- Undang  Nomor  56  Prp  Tahun
1960  Tentang  Penetapan  Luas Tanah Pertanian (Studi Di Kabupaten Dompu),” 2015. Sari, Indah. “Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem  Hukum  Pertanahan  Di Indonesia Menurut Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA).” Jurnal Mitra Manajemen 9 (2020): 18. Sentosa,  Alfred.  “Penguasaan  Tanah Pertanian  Melampaui  Hak  Milik Yang Melampaui Batas Maksimum  Penguasaan  Di  Desa Lunuk Ramba Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Dikaji  Dari  Undang-Undang  No. 56  (Prp)  Tahun  1960.” Jurnal Morality 4 (2018): 24. Siagian, Abdul Hakim. “Omnibus Law In The Perspective Of Constitutionality And Legal Politics.” Jambura  Law  Review 3 (2021): 97.
Sulasi  Rongiyati.  “Land  Reform  Melalui Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian (Kajian  Yuridis  Terhadap  Uu  No. 56/Prp/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian).” Negara  Hukum 4
(2016): 8.
Undang-Undang  Penetapan  Luas  Tanah
Pertanian (1960). Wandari, Ihan Sri, Rizky Yuniansari, and Arba. “Proses Pemecahan Sertifikat/Splitzing Tanah Pertanian  Ditinjau  Dari  Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan  Tanah.” Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora 8
(2022): 106.