e-ISSN : 2621-4105

## KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK DALAM MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASIYANG BERBASIS NILAI KEADILAN ISLAM

## Ahmad Zaeni
Magister Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  kebijakan pemerintah  daerah  Kabupaten  Demak  dalam  menciptakan  iklim  investasi  yang berbasis  nilai  keadilan  Islam.  Kemiskinan  bisa  diatasi  dengan  meningkatkan pendapatan  masyarakat,  penanaman  modal  atau  investasi  adalah  salah  satu  cara membuka lapangan  pekerjaan  yang  secara  otomatis  mengurangi  angka  kemiskinan, sejauh  manakah  peran  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Demak  dalam  mendukung investasi  permasalahan  dalam  penelitian ini  adalahbagaimanaKebijakan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Demak  dalam  menciptakan  iklim  investasi  yang  berbasis  nilai keadilan  islam  suatu  kajian  peraturan  Bupati  Demak  nomor  27  tahun  2013dan bagaimana  problematika  atas  kebijakan  peraturan  Bupati  Demak  nomor  27  tahun 2013.  Metode  yang  diguakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  spesifikasi  penelitian yuridis  sosiologis.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  yang  telah  dilakukan dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Demak  dalam menciptakan  iklim  investasi  yang  berbasis  nilai  keadilan  islam.  Problematika  atas kebijakan peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2013 yakni Faktor internal dari dalam Dinpm PTSP Kabupaten Demak Jumlah Sumber daya manusia yang terbatas, solusi  yang  diambil  adalah  dengan  tetap  memaksimalkan  tenaga  yang  ada  kedua, Sarana dan prasarana yang sudah terlalu lama, Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar dalam hal ini berasal dari calon investor itu sendiri
Kata Kunci: Investasi;  kebijakan;  pemerintah daerah
e-ISSN : 2621-4105

## REGIONAL GOVERNMENT POLICY, DEMAK DISTRICT IN CREATING AN INVESTMENT CLIMATE BASED ON ISLAMIC JUSTICE VALUE

## Ahmad Zaeni
Master of Law, University of Semarang

## Abstract
The purpose of this research is to find out and analyze the policies of the local government  of  Demak  Regency  in  creating  an  investment  climate  based  on Islamic  justice  values.  Poverty  can  be  overcome  by  increasing  community income, investment or investment is one way to create jobs that automatically reduce poverty, the extent to which the role of the Demak Regency Government in  supporting  investment  based  on  the  value  of Islamic  justice,  a  study  of  the Regent of Demak regulation number 27 of 2013 and how the problems with the policy of the Regent of Demak regulation number 27 of 2013. The method used in  this  study  is  a  sociological  juridical  research  specification.  Based  on  the results of research and analysis that has been done, it can be concluded that the policies of the Demak Regency Government in creating an investment climate based  on  Islamic  justice  values.  Problematics  on  the  policy  of  Regak  Regent Regulation Number 27 of 2013, namely internal factors within the Dinak PTSP Demak  Regency  Amount  of  limited  human  resources,  the  solution  taken  is  to keep maximizing the second available power, facilities and infrastructure that have been too long, External factors are factors which comes from outside in this case comes from potential investors themselves
Keywords: Investment; policy; regional government
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Keyakinan  dari  Bangsa  Indonesia  yang  dinyatakan  di  dalam  Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) bahwa Indonesia adalah negara  kesejahteraan (welfare  state ).  Satu  di  antaranya  tercantum  di  dalam Pembukaan UUD 1945 yang secara jelas menentukan bahwa salah satu staat sidee Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum.
Batang  tubuh  konstitusi    UUD  1945  juga  merumuskan  konsepsi  negara kesejahteraan ke dalam frase “kemakmuran rakyat”. Adapun frase tersebut dapat diintegrasikan pada dua Ketentuan Pasal di dalam UUD 1945. Pertama, Pasal 23 ayat  (1)  UUD  1945  yang  merupakan  rezim  bab  Keuangan  Negara  menentukan bahwa:  “Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  sebagai  wujud  dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan  secara  terbuka  dan  bertanggung  jawab  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 1
Pasal  33  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945menggambarkan pengelolaan perekonomian sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Cabang perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai  oleh  negara,  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  dipergunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedangkan Pasal 34 mengatakan, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Demikian juga Pembukaan UUD  1945,  tujuan  negara  ini  didirikan  adalah  untuk memajukan  kesejahetraan umum.
Kemiskinan  masih  menjadi  permasalahan  yang  belum  terselesaikan  di Indonesia. Berdasarkan angka resmi yang dikeluarkan oleh BPS Pada tahun 2012, tidak  kurang  dari  12%  penduduk  Indonesia  berada  dibawah  garis  kemiskinan yang  diukur  dari  konsumsi  perhari  sebesar  US$1  (satu).Angka  ini  jauh  lebih rendah jika dibandingkan dengan data Bank Dunia tahun 2012 yang menyatakan bahwa  50%  penduduk  Indonesia  termasuk  kategori  miskin  karena  pengeluaran tidak lebih dari US$2 (Dua) per hari. Kemiskinan bisa diatasi dengan memberikan
1 Indonesia (a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Ps. 23 ayat (1).
e-ISSN : 2621-4105
pekerjaan  yang  layak  dan  pendidikan  yang  berkualitas.  Lapangan  kerja  hanya dapat tercipta bilamana ada investasi, baik investasi pemerintah   maupun   dari swata      asing      maupun  dalam  negeri.  Investasi  swata  diyakini  merupakan pengerak  utama  bagi  pembangunan  ekonomi suatu daerah, dengan memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi, yang pada gilirannya akan mengangkat taraf hidup masyarakat dengan berbagai muItipIier eﬀects lainnya.
Pemerintah  Kabupaten  Demak  telah  membuat  regulasi  yakni  Peraturan Bupati  Demak  Nomor  27  Tahun  2013  Tentang  Rencana  Umum  Penanaman Modal Kabupaten Demak, peraturan bupati ini dibuat agar investasi di Kabupaten Demak diminati investor dan pada akhirnya dapat membuka lapangan pekerjaan yang berefek domino dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Demak, akan tetapi apakah regulasi yang sudah dibuat sejalan dan seirama dengan marwah dibuatnya Undang-undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ataukah masih  menghambat  investasi  itu  sendiri,  dan  apakah  peraturan  Bupati  Demak sudah  mengandung  regulasi  investasi  yang  berbasis  nilai  keadilan  Islam  yang mencerminkan  Demak  sebagai  Kota  Wali.  Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis berkeinginan  untuk  mengangkat  dan  menjadikannya  dalam  sebuah  penelitian dengan  judul “Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Demak  Dalam Menciptakan  Iklim  Investasi  Yang  Berbasis  Nilai  Keadilan  Islam  (Suatu Kajian Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Demak)”

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Demak  Dalam Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Demak ?
e-ISSN : 2621-4105
2. Bagaimana Problematika dan solusi atas kebijakan Peraturan Bupati Demak Nomor  27  Tahun  2013  Tentang  Rencana  Umum  Penanaman  Modal Kabupaten Demak.?
C. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menekankan pada gejala yang  timbul  dalam  masyarakat  dengan  penelitian  terhadap  data  primer  di lapangan  yang  dilakukan  dengan  melihat  gejala  yang  timbul  dalam  objek penelitian, atau terhadap kenyataan yang ada dalam masyarakat 2 .Dalam hal ini  terkait  dengan  kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Demak  Dalam Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten  Demak  dan  Problematika  dan  solusi  atas  kebijakan  Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Demak.
2. Spesifikasi Penelitian
Penulisan  ini  adalah  termasuk  dalam  spesifikasi  penulisan  hukum empiris yang bersifat deskriptif yaitu tehnik pengumpulan data yang bersifat pemaparan, bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum  yang  berlaku  di  tempat  tertentu.  Suatu  penelitian  diskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya 3 .
Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dimana  data  yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data  yang seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan,  atau  gejala-gejala  lainnya.
2 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 52
3 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Methodologi Penelitian hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 11
e-ISSN : 2621-4105
Maksudnya  adalah  terutama  untuk  mempertegas  hipotesa-hipotesa,  agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori- teori baru 4 .
3. Sumber dan Jenis Data
Di dalam penelitian ini, Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data yang sudah ada sebelumnya mengenai penanaman modal atau investasi  dan  juga  data  lapangan,  yang  Penulis  bagi  menjadi  sumber  data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :
a. Sumber Data Primer
Adalah data yang diperoleh langsung dari Pihak yang terkait dengan masalah  yang  diteliti.  Dalam  hal  ini  pihak  yang  terkait  yaitu  Badan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Demak., Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Demak dan masyarakat umum dalam hal ini dilakukan melalui riset dengan cara wawancara langsung.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, ialah:
1)  Bahan Hukum Primer
Yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat,  antara  lain    Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang  – Undang  No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, undang-undang No 2 tahun 2005  Tentang  PHI,  Peraturan  Bupati  Demak  Nomor  27  Tahun  2013 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Demak.
2)  Bahan Hukum Sekunder
Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil penelitian diinstansi terkait.
3)  Bahan Hukum Tersier
Yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
4 Soerjono Soekanto,1981, Pengantar Penelitian Hukum , UI-Press, Jakarta. hlml. 10
e-ISSN : 2621-4105

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai  dengan  penggunaan  data  primer  dan  data  sekunder  dalam penelitian  ini,  maka  pengumpulan  data  akan  dilakukan  dengan  cara mengumpul,  mengkaji,  dan  mengolah  secara  sistimatis  bahan-bahan kepustakaan  serta  dokumen-dokumen  yang  berkaitan.  Data  sekunder  baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan rekavensi. Data tersebut disusun secara sistematis,.Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (data sekunder), selain itu juga mengunakan sumber data primer yaitu dengan wawancara.
5. Metode Analisis Data
Setiap data yang bersifat teoritis baik berbentuk asas-asas, konsepsi dan pendapat  para  pakar  hukum,  termasuk  kaidah  atau  norma  hukum,  akan dianalisa  secara  kualitatif  kemudian  digabungkan  dengan  hasil  dari wawancara dengan menggunakan uraian secara deskriptif.
D. PEMBAHASAN
1. Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Demak  dalam  Menciptakan Iklim  Investasi  yang  Kondusif  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Demak Nomor  27  Tahun  2013  Tentang  Rencana  Umum  Penanaman  Modal Kabupaten Demak
Kewenangan  pemerintah  kabupaten  atau  kota  dalam  penyelenggaraan penananam  modal  adalah  pada  penyelenggaraan  penanaman  modal  yang lingkupnya  berada  dalam  kabupaten  atau  kota.  Hal  ini  secara  tegas  tertuang pada  Pasal  30  ayat  (6)  UUPM,  dimana  dinyatakan:  “ Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten atau kota.”
Setelah  dilakukan  kajian  secara  yuridis  normatif  atas  UUPM berkaitandengan    desentralisasi  .  penanaman  modal,  maka  ada    beberapa analisis menarik  berkaitan  dengan  desentralisasi  penanaman modal  dalam
e-ISSN : 2621-4105
UUPM,  diantaranya  adalah:  Pertama,  meskipun  nomenklatur  desentralisasi tidak terdapat dalam UUPM, namun dalam UUPM terdapat 1 (satu) bab yang mengatur  penyelenggaraan  penanaman  modal,  dimana  diatur  secara  tegas kewajiban dan kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota.Kedua,  kewajiban  bagi  pemerintah  daerah  untuk  menjamin dan keamanan berusaha   bagi   pelaksana   penanaman  modal   sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  30  ayat  (1)  UUPM  merupakan  sesuatu  yang  sangat memberatkan, karena Pemerintah daerah tidak memiliki aparat pengamanan. Kewajiban    memberikan    keamanan    merupakan    suatu    yang    bertentangan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, karena Undang-undang Nomor 9  Tahun 2015 secara  tegas   menyatakan   bahwa kewenangan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama
Ketiga,    Pemerintah    pusat    memiliki    kewenangan    yang    sangat luasdalam  penanaman  modal.  Kewenangan  pemerintah  pusat  berdasarkan UUPMadalah:  a).  penanaman  modal  terkait  dengan  sumber  daya  alam  yang tidak  terbarukan  dengan  tingkat  risiko  kerusakan  lingkungan  yang  tinggi, bidang  industri  yang  merupakan  prioritas  tinggi  pada  skala  nasional, penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi, penanaman modal yang terkait pada  pelaksanaan  strategi  pertahanan  dan  keamanan  nasional,  penanaman modal  asing  dan  penanam  modal  yang  menggunakan  modal  asing,  yang berasal  dari  pemerintah  negara  lain,  yang  didasarkan  perjanjian  yang  dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
Keempat,  Pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota mempunyai  kewenangan  yang  sangat  terbatas  dalam  UUPM.  Dimana kewenangan pemerintah provinsi adalah penyelenggaraan penanaman modal yang   ruang   lingkupnya   lintas   kabupaten kota   saja   dan   kewenangan
e-ISSN : 2621-4105
pemerintah  kabupaten/kota  adalah  penyelenggaraan  penanaman  modal  yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten atau kota. Secara keseluruhan kebijakan Pemerintah Kabupaten Demak telah sesuai dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, hal ini sejalan dengan teori  Lon L.Fuller.    menurut    Fuller,    agar    hukum  (peraturan)  berfungsi  dengan  baik, maka  peraturan  tersebut  harus  mematuhi  atau  mengikatkan  diri  secara  ketat kepada  8  (delapan)  syarat  yang  merupakan  azas-azas  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan  diantaranya adalah The Enactment Of Contradictory  Rules (tidak    boleh  mengandung  aturan-aturan  yang bertentangan satu-sama lain). Meskipun beberapa waktu yang lalu Mendagri telah membatalkan ratusan perda yang dianggap menghambat investasi, untuk Perda Kabupaten demak tidak ada yang  dibatalkan. Ada beberapa cara yang dilakukan  DINPM  PTSP  Kab.Demak  untuk  menarik  investor  diantaranya adalah :
1.  Mempermudah prosedur perijinan
2.  Mengadakan pameran baik tingkat regional maupun nasional
3.  Melakukan pameran langsung maupun dengan media cetak
4.  Melakukan sosialisasi terkait perijinan
Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tentang tindak lanjut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  tahun  2017  yang  pada pokoknya  memerintahkan  kepada  Pemerintah  daerah  untuk  melakukan pencabutan  izin  gangguan  dan  punggutan  retribusi  izin  gangguan  karena menghambat  iklim  investasi  .  Dari  64  (enam  puluh  empat)  Perijinan  hanya terdapat 7 (tujuh) yang menerapkan retribusi.
2. Problematika dan solusi atas kebijakan Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Demak
Banyak peraturan pemerintah atau keputusan presiden tidak bisa berjalan efektif karena adanya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan
e-ISSN : 2621-4105
pemerintah  daerah  yang  semuanya  merasa  paling  berkepentingan  atas penanaman  modal  di  daerah. Melihat realita yang ada akhirnya pemerintah pusat  melalui  Kemendagri  telah  membatalkan  perda  yang  diangaap menghambat  investasi  di  daerah.  Dalam  membahas  atau  mengidentifikasi kendala  perijinan  penanaman  modal  di  Indonesia,  ada  tiga  hal  yang  perlu dipahami. Pertama, ijin investasi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri,  tetapi  harus  menjadi  satu  paket  dengan  ijin-ijin  lain  yang  secara langsung  maupun  tidak  langsung  mempengaruhi  kegiatan  usaha  atau menentukan  untung  ruginya  suatu  usaha  sejumlah  Undang-undang    dan peraturan menteri yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses mulai dari awal investasi hingga menjadi suatu perusahaan yang siap beroperasi dan menghasilkan keuntungan
Hambatan  yang  dihadapi  Dinpm  PTSP  Kabupaten  Demak  dalam menarik investasi dapat dibagi dalam 2 (dua) faktor yaitu:
1. Faktor eksternal
Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar dalam hal ini berasal dari calon investor itu sendiri, investor merasa mengurus perijinan masih sulit sedangkan persyaratan mereka memang tidak lengkap dan adapula investor yang  mengurus  perijinan  tidak  datang  sendiri  akan  tetapi  lewat  biro  jasa sehingga yang semula murah dan cepat menjadi berbiaya sebagai upah untuk biro jasa tersebut
2. Faktor Internal
Faktor  internal  adalah  faktor  yang  berasal  dari  dalam  Dinpm  PTSP Kabupaten Demak diantaranya adalah:
a. Jumlah Sumber daya manusia yang terbatas, sehingga beban kerja lebih banyak,  solusi  yang  diambil  adalah  dengan  tetap  memaksimalkan tenaga yang ada
b. Sarana dan prasarana seperti komputer dan printer yang sudah terlalu lama  sehingga  sering  eror,  solusi  yang  diambil  adalah  dengan
e-ISSN : 2621-4105
mengajukan  anggaran  kepada  Pemerintah  daerah  untuk  peremajaan sarana dan prasarana tersebut.
Di  sisi  lain  Pemerintah  Kabupaten  Demak  harus  mengoptimalkan Organisasi  Perangkat  Daerah  yang  tergabung  dalam  tim  teknis  Perizinan sesuai  Keputusan  Bupati  Demak  Nomor  570/8/Tahun  2017  untuk memaksimalkan  peran  masing-masing  agar  pelayanan  perijinan  bisa  lebih efektif dan efisien  teori  Sistem Hukum Lawrence M.Friedman merupakan teori yang relevan dengan penguatan kelembagaan tim teknis yakni struktur hukum yang mengacu pada bentuk  dan  kedudukan  pranata  hukum  yang terdapat    dalam  sistem  hukum  hubungan  antar  lembaga  tinggi  negara. Komponen  struktur  dari  suatu  sistem  hukum  mencakup  berbagai  institusi (dinas) yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya  dalam  mendukung  bekerjanya  sistem  hukum  tersebut.  seperti fasilitas jaringan air untuk industri, karena selama ini belum ada jaringan air Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak yang memasok kebutuhan perusahaan sehingga perusahaan harus mencari alternatif pasokan air bersih sendiri 5 .

## E. PENUTUP
Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sudah diformulasikan dengan baik hal ini tercermin dalam peraturan  Bupati  Demak  Nomor  27  Tahun  2013  dimana  perpub  tersebut  telah sesuai dengan kebijakan perundangan – undangan nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal karena dala penyusunan Perbup tersebut berpedoman dengan peraturan perundang-undangan, hal ini terlihat dengan diberikannya insentif dan kemudahan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Demak. Keputusan Bupati Demak Nomor 570/8/Tahun 2017   tentang pembentukan Tim Teknis Perizinan Paada Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu Pintu menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Demak untuk menjadikan demak daerah ramah investasi.Kabupaten Demak juga sudah menjalankan Surat edaran Menteri Dalam
5 Wawancara dengan Keua Apindo Demak, M.H. Ilyas  10 Februari 2018
e-ISSN : 2621-4105
Negeri Nomor 500/3231/SJ tentang tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2017 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemerintah daerah untuk melakukan pencabutan izin gangguan dan punggutan retribusi izin gangguan, karena menghambat iklim investasi, Problematika yang atas kebijakan Peraturan  Bupati  Demak  Nomor  27  Tahun  2013  Tentang  Rencana  Umum Penanaman  Modal  Kabupaten  Demak  terbagi  dalam  dua  faktor  yakni  faktor internal dan faktor eksternal, Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam Dinpm  PTSP  Kabupaten  Demak  diantaranya  pertama  Jumlah  Sumber  daya manusia yang terbatas, sehingga beban kerja lebih banyak, solusi  yang diambil adalah  dengan  tetap  memaksimalkan  tenaga  yang  ada  kedua,  Sarana  dan prasarana seperti komputer dan printer yang sudah terlalu lama sehingga sering eror, solusi yang diambil adalah dengan mengajukan anggaran kepada Pemerintah daerah  untuk  peremajaan  sarana  dan  prasarana  tersebutFaktor  eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar dalam hal ini berasal dari calon investor itu sendiri, investor merasa mengurus perijinan masih sulit sedangkan persyaratan mereka  memang  tidak  lengkap  dan  adapula  investor  yang  mengurus  perijinan tidak datang sendiri akan tetapi lewat biro jasa sehingga yang semula murah dan cepat menjadi berbiaya sebagai upah untuk biro jasa tersebut.

## Daftar Pustaka

## Buku
Aminuddin Ilmar .2004. Hukum Penanaman Modal di Indonesia , Kencana, Jakarta. Badan Pusat Statistik dan World Bank Institute,Januari 2002 Dasar-Dasar Analisis Kemiskinan, BPS, Jakarta,
Bahar Ujang, 2009, Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri, Antara Teori dan Praktik. PT. Indeks Permata Puri Media. Jakarta.
Curry,  Jeffry  Edmund.  2001, Memahami  Ekonomi  Internasional,  Memahami Dinamika Pasar Global , Penerbit PPM, Jakarta Dirdjosisworo, Soedjono. 1999, Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia, cetakan Pertama , CV. Mandar Maju
H.A.W.  Wijaya  2004, Otonomi  Daerah  dan  Daerah  Otonom ,  PT  Raja  Grafindo
e-ISSN : 2621-4105
Persada, Jakarta. Hartono,  Sri  Redjeki.  2007, Hukum  Ekonomi  Indonesia,  cetakan  Pertama,
Bayumedia Publishing, Malang
Hiil     Hall,   1989, Investasi    Asing     dan Industrialisasi di Indonesia , LP3ES, Jakarta,
Ilmar    Aminuddin,    2007, Hukum    Penanaman  Modal  Di  Indonesia ,  Kencana, Jakarta.
Jatmika, Sidik. 2001, Otonomi Daerah, Perspektif Hubungan Internasional, Biagraf Liberty, Yogyakarta.
Kartadjoemana,  H.S.  1996,  GATT  DAN  WTO, Sistem,  Forum  dan  Lembaga Internasional dibidang Perdagangan, cetakan Pertama , Universitas Indonesia LPEM-FEUI 2001, “ Construction of Regional Index of Doing Business”, Laporan Akhir, Jakarta.
Mudrajad  Kuncoro  (2004), Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah:  Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang , Penerbit Erlangga, Jakarta Rokhmatussa’dyah,  Ana  dan  Suratman,  2010, Hukum  Investasi  dan  PasarModal , Jakarta : Sinar Grafika.
Sembiring, Sentosa, 2010, Hukum Investasi, Bandung : Nuansa Aulia. Sihombing,  Jongker,  2009, Hukum  Penanaman  Modal  Di  Indonesia ,  Bandung  : PT.Alumni.
Swasembada  2004,  “ Apa  Siapa  Macan-macan  Bisnis  Daerah”, Edisi  Khusus,  No 8/XX/15-28 April. WEF (2007).

## Jurnal
Tulus Tahi Hamonangan Tambunan, Dkk. 2007, Jurnal Hukum Dan Bisnis Volume 24-No  4  Tahun  2007 .  ISSN:  0852/4912.    Yayasan  Pemgembangan  Hukum Bisnis: Jakarta.

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No 2 tahun 2005 Tentang PHI, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Perbup Demak Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Demak

## Internet
http://ekonomi.kompas.com/read/2016/12/20/181701126/paket.kebijakan.ekonomi. lengkap.tetapi.minim.implementasi http://setkab.go.id/investasi-dan-pembangunan-ekonomi/
e-ISSN : 2621-4105
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3015060/dampak-paket-kebijakan- ekonomi-jokowi-butuh-waktu-panjang Smbr http: //edubuku.com/ 2016/04/12 /pandangan-islam-tentang-investasi-2/ www.kppod.org