## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 187-194

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA PENGUPAHAN PADA PENGGARAPAN SAWAH

## Ainun Auliyah, Sohrah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: ainun.auliyah68@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  kegiatan  penggarapan  sawah  di  Desa  Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau. Dalam proses kerja sama terdapat kemungkinan sistem bagi hasil dan akad yang digunakan tidak sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku.  Penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research )  dimana  peneliti  harus  turun langsung  ke  lapangan  dengan  melakukan  observasi  dengan  cara  mewawancarai  pemilik sawah dan penggarap sawah dengan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah: empiris, yuridis  dan  syariah.  Selanjutnya  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara  dan  dokumentasi.  Sedangkan  teknik  pengelolaan  dan  analisis  data  dilakukan dengan 3 tahap yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum islam tentang sistem bagi hasil penggarapan  sawah  adalah  praktek  bagi  hasil  yang  sepenuhnya  belum  sesuai  dengan konsep  hukum  islam,  karena  mengandung  unsur gharar. Namun  tidak  sepenuhnya bertentangan dengan  hukum  Islam  karena  praktek  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa Tellumpanua  ini  dilakukan  atas  dasar  ridha  sama  ridha  dan  mengandung  unsur  tolong menolong.  Pada  saat  melakukan  akad  bagi  hasil  penggarapan  sawah  sebaiknya menggunakan surat perjanjian yang tertulis serta menghadirkan saksi, agar dapat dijadikan bukti  adanya  perjanjian  kerja  sama  bila  suatu  saat  ada  perselisihan.  Dalam  pelaksanaan bagi  hasil  penggarapan  sawah  sebaiknya  memperhatikan  untung  rugi  agar  tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, serta tidak memberatkan salah satu pihak. Kata Kunci : Hukum Islam, Penggarapan Sawah, Pola Pengupahan

## Abstract
This  research  discusses  the  activities  of  cultivating  rice  fields  in  Tellumpanua  Village, Tanete  Rilau  District.  In  the  process  of  cooperation,  it  is  possible  that  the  profit-sharing system  and  the  contract  used  are  not  in  accordance  with  applicable  Islamic  law.  The research  used  is  field  research  where  researchers  have  to  go  directly  to  the  field  by making  observations  by  interviewing  rice  field  owners  and  rice  field  cultivators  with research  approaches  carried  out  are:  empirical,  juridical  and  sharia.  Furthermore,  the data  collection  methods  used  were  interviews  and  documentation.  Meanwhile,  data management and analysis techniques were carried out in 3 stages, namely: data reduction, data  presentation  and  conclusion  drawing.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  can  be concluded that the theory of Islamic law regarding the profit sharing system for cultivating rice  fields  is  a  profit  sharing  practice  that  is  fully  in  accordance  with  the  concept  of Islamic law, because it contains elements of gharar. However, it is not completely against Islamic  law  because  the  practice  carried  out  by  the  Tellumpanua  Village  community  is carried out on the basis of ridha sama ridha and contains not helping to help. At the time of making the contract for the results of cultivating rice fields, it is better to use a written

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
agreement  and  present  witnesses,  so  that  it  can  be  used  as  evidence  of  a  cooperation agreement if one day there is an agreement. In the implementation of sharing the results of cultivating  rice  fields,  it  is  better  to  pay  attention  to  profit  and  loss  so  as  not  to  cause problems in the future, and not to incriminate one of the parties.
Keywords: Cultivation of Rice Fields, Islamic Law, Wage Patterns

## A. PENDAHULUAN
Pembentukan  hukum  Islam  memiliki  tujuan  untuk  merealisasikan  kemaslahatan manusia  dengan  menjamin  kebutuhan  pokoknya  ( dharuriyyah ),  kebutuhan  sekunder ( hajiyyah ),  serta  kebutuhan  pelengkap  ( tahsiniyyat ).  Dalam  wacana  umum,  kebutuhan dharuriyyah disebut  primer,  kebutuhan hajiyyah disebut  sekunder,  dan  kebutuhan tahsiniyyah disebut  tersier. 1 Dalam  bidang  Muamalah,  hukum  Islam  senantiasa memelihara keserasian hubungan antara kedua belah pihak, senantiasa menghindarkan dari kezaliman  dari  suatu  pihak  kepada  pihak  yang  lain.  Hukum  Islam  menjamin  kelancaran hubungan yang baik dalam bidang muamalah maddiyah maupun dalam bidang muamalah adabiyah karena  hukum  Islam  selalu  menghindarkan  segala  sesuatu  yang menggoyahkan keseimbangan. 2
Al-Syathibi  dan  para  ahli  ushul  pada  dasarnya  sepakat  bahwa  tujuan  syariat  atau tujuan  tuhan  menetapkan  syariat  adalah  untuk  maslahah  (kemaslahatan).  Tujuan  inilah yang  di  tetap  terwujud  dalam  segala  hukum  Islam,  karena  aspek  ini  berkaitan  dengan hakikat  tujuan  syariat.  Ini  mengandung  pengertian  bahwa  tidak  ada  satu  hukum  dalam islam  yang  tidak  mengandung  kemaslahatan  hakiki,  walaupun  kemaslahatan  itu  tidak tampak bagi sebagian orang. 3
Kerja  sama  dalam  pertanian  dalam  hukum  Islam  biasa  disebut  dengan  tiga  istilah yakni musaqah , muzara’ah , dan mukhabarah . Ketiga istilah tersebut mencakup pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta berakhirnya akad.
Akad musaqah adalah  sebuah  bentuk  kerja  sama  antara  pemilik  kebun  dan  petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang  maksimal,  kemudian  hasil  tersebut  sebagian  menjadi  bagian  (upah)  bagi  penggarap yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerjasama dalam bentuk musaqah berbeda  dengan  mengupah  tukang  kebun  untuk  merawat  tanaman,  karena  hasil yang  diterimanya  adalah  bukan  upah  yang  telah  pasti  ukurannya  seperti  tukang  kebun, melainkan dari hasil kebun yang belum tentu besarannya (Ghazali, 2015). 4
Akad muzara’ah dan mukhabarah adalah  sama-sama  akad  kerjasama  antara  pemilik tanah  dan  petani  penggarap,  dimana  pemilik  tanah  menyerahkan  tanah  kepada  petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian  hasil dari tanah tersebut dibagi kepada pemilik dan  penggarap  sesuai  dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Perbedaannya  ada  pada modal  produksi,  bila  modal  berasal  dari  petani  penggarap/pengelola  maka  disebut mukhabarah , dan bila modal berasal dari pemilik tanah maka disebut muzara’ah . 5
1 Rohidin, Pengantar  Hukum  Islam  dari  Semenanjung  Arabia  sampai  Indonesia (Yogyakarta:  Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 30.
2 Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Depok: Kencana, 2017), h. 68 3 Musfika  Ilyas,  “Memaknai  Fashion  dalam  Hukum  Islam”, Al-daulah:  Jurnal  Hukum  Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum , vol. 5 no. 1 (Juli 2016), h. 140.
4 Jannahar  Saddam  Ash  Shidiqie,  “Bagi  Hasil  Pertanian  Ditinjau  dari  Undang-Undang  dan Hukum Islam”, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia 7, no. 1(2017) h. 23.
5 Jannahar  Saddam  Ash  Shidiqie,  “Bagi  Hasil  Pertanian  Ditinjau  dari  Undang-Undang  dan Hukum Islam”, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia 7, no. 1(2017) h. 24.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## Halaman 187-194
Menurut  bahasa, al-muzara’ah memiliki  dua  arti,  yang  pertama al-muzara’ah yang berarti thart al-zur’ah (melemparkan  tanaman),  maksudnya  adalah  modal  ( al-hadzar ). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.
Menurut  istilah muzara’ah adalah  kerja  sama  dalam  pengolahan  pertanian  antara pemilik  tanah  dengan  penggarap  tanah  dengan  perjanjian  bagi  hasil  yang  jumlahnya menurut  kesepakatan  bersama,  tetapi  pada  umumnya  paroan  sawah  untuk  pemilik  tanah dan penggarap tanah.
Akad muzara’ah hampir  sama  dengan  akad  sewa  ( ijarah )  di  awal,  namun  diakhiri dengan  akad  syirkah.  Dengan  demikian  jika  bibit  berasal  dari  pemilik  lahan  maka objeknya  adalah  amal/tenaga  penggarap,  tapi  jika  panen  telah  dihasilkan,  keduanya bersekutu untuk mendapat bagian tertentu. 6
Menurut  Jumhur  Ulama  syarat-syarat  akad muzara’ah :  1)  Syarat  yang  bertalian dengan  aqidain  yaitu  harus  berakal  karena  akal  merupakan  syarat  seseorang  dianggap cakap bertindak hukum, 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu benih yang akan ditanam  harus  jelas  dan  menghasilkan,  3)  hal  yang  berkaitan  dengan  hasil  dari  tanaman yaitu Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad), 4) Hasil adalah  milik  bersama,  5)  Bagian  kedua  belah  pihak  sudah  dapat  diketahui,  6)  tidak  di isyaratkan  bagi  salah  satu  pihak  penambahan  yang  maklum,  7)  Hal  yang  berhubungan dengan alat-alat muzara’ah, alat-alat tersebut berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada  pemilik  tanah,  9)  Hal  yang  berkaitan  dengan  waktu,  jangka  waktu  harus  jelas dalam  akad.  Syarat mengenai  jangka  waktu  perjanjian  kerjasama  harus jelas  dalam  akad, karena  akad muzara’ah mengandung  imbalan  bagi  hasil  panen.  Oleh  karena  itu,  jangka waktu harus jelas. 7
Hukum  Islam  yang  memuat  perjanjian  (akad)  bagi  hasil  dalam  pertanian  adalah sebuah  bentuk  usaha  untuk  memproteksi  dari  munculnya  bentuk-bentuk  eksploitasi  pada salah satu pihak (pemilik tanah maupun petani penggarap), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan  dan  mendapat  perlakuan  tidak  adil  dalam  penerapan  bagi  hasil  dari  tanah pertanian tersebut. 8
Dari  uraian  tersebut  diatas  penulis  dapat  menyimpulkan  manfaat  yang  ditimbulkan dengan  adanya  penggarapan  tanah  melalui  sistem  bagi  hasil  yang  sangatlah  positif  bagi kedua belah pihak. Agar kebutuhan antara keduanya dapat terpenuhi. Sebab ada sebagian masyarakat  yang  punya  lahan  luas  akan  tetapi  ia  tak  mampu  menggarapnya,  begitu  pula sebaliknya  banyak  pekerja  kebun/sawah  yang  punya  keahlian  untuk  mengelolanya. Dengan  adanya  sistem  bagi  hasil  menurut  hukum  Islam  yang  ditawarkan  maka  kedua belah  pihak  dapat  bekerja  sama  tanpa  adanya  rasa  ketidakadilan  serta  terpenuhinya kebutuhan hidup kedua belah pihak.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ).  Lokasi  dan  objek  penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Tellumpanua  Kecamatan
6 Rahmawati  Muin,  “Penerapan  Bagi  Hasil  Pada  Sistem  Tesang  (Akad  Muzara’ah)  Bagi Masyarakat  Petani  Padi  di  Desa  Datara  Kecamatan  Tompobulu  Kabupaten  Gowa”, iqtisaduna: Fakultas Syariah dan Hukum , vol. 2 no. 1 (2016). h. 5.
7 Astuti  L,  dkk,  “Implementasi Profit  and  Loss  Sharing Berbasis Al-adl Dalam  Meningkatkan Kesejahteraan  Petani  Bawang  Merah  (Di  Kecamatan  Anggeraja  Kabupaten  Enrekang)”, At- Tawazun Jurnal Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar , vol. 1 no. 1 ( 2021). h. 82.
8 Unggul  Priyadi  &  Jannahar  Saddam  Ash  Shidiqie,  “Pelaksanaan  Perjanjian  Bagi  Hasil Pertanian Lahan Sawah”, Millah 15, no. 1 (Agustus 2015). h. 104.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Tanete  Rilau  Kabupaten  Barru.  Adapun  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  Empiris,  pendekatan  Yuridis,  dan  pendekatan  Syariat.  Sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder. Selanjutnya  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sistem Pola Pengupahan Pada Penggarapan Sawah di Desa Tellumpanua
Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah  hubungan  timbal  balik  antara  individu  yang  satu  dengan  yang  lainnya  dapat terjalin dengan baik pada prinsipnya setiap orang yang kerja sama pasti akan mendapatkan hasil  dari  apa  yang  dikerjakannya  dan  masing-masing  tidak  dirugikan.  Pemilik  sawah merupakan  seseorang  yang  memiliki  lahan  pertanian,  sedangkan  penggarap  adalah  yang menggarap lahan pertanian/sawah yang bukan miliknya.
Di  dalam  perekonomian  yang  marak  digunakan  adalah  sistem  bagi  hasil.  Dimana sistem ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara kedua belah pihak yakni pihak pertama  sebagai  pihak  penyedia  dana  dan  pihak  kedua  sebagai  pengelola  yang  memiliki kemampuan  sesuai  dengan  bidangnya,  dan  apabila  ada  keuntungan  maka  keuntungan tersebut  akan  dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan  di  awal  antara  kedua  belah  pihak.  Bagi hasil didalamnya memiliki banyak ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam perihal mengikat jalinan kerjasama di lingkup hukum. 9
Proses  pengolahan  lahan  pertanian  dengan  cara  mempekerjakan  orang  lain  pada dasarnya  bermula  pada  zaman  Nabi  hingga  sekarang  masih  dipraktekkan  oleh  sebagian masyarakat  muslim,  terutama  di  tengah-tengah  masyarakat  muslim  yang  bermukim  di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Hal ini disebabkan karena hasil  produksi  lahan  pertanian  dibagi  berdasarkan  kesepakatan  pengelola  dan  pemilik lahan tanpa menimbulkan kerugian dan tidak hanya memberikan keuntungan sepihak.
Ada  dua  (2)  golongan  petani  yang  dikenal  di  masyarakat  Desa  Tellumpanua  yaitu petani mandiri (yang memiliki lahan atau tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah atau lahan sendiri). Kedua golongan petani ini memiliki hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan kerja. Desa ini telah menerapkan prinsip mukhabarah dan muzara’ah dalam kegiatan pertaniannya.
Sistem  pola  pengupahan  yang  dipraktekkan  oleh  masyarakat  Di  Desa  Tellumpanua Kecamatan  Tanete  Rilau  Kabupaten  Barru  yaitu  sistem  bagi  hasil  yang  hampir  sama dengan  sistem  bagi  hasil  yang  diterapkan  pada  zaman  sahabat  Nabi,  yaitu  pemilik  tanah dan  petani  diibaratkan  dua  orang  yang  berpasangan  tidak  terdapat  pelanggaran  hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan adanya penindasan atau perbuatan yang saling  merugikan  di  antara  keduanya.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  perjanjian  yang mengikat di antara keduanya untuk bekerja sama menjalankan usaha (kegiatan) pertanian.
Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah muzara’ah .  Di  dalam muzara’ah terdapat  pihak  yang  menyerahkan  sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang
9 Nur reyzta firigi Andayani, Sohrah, St. Nurjannah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil dalam Perjanjian Kerjasama Peternakan Sapi, “ Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, ” vol. 2 no. 3 (Desember 2020). h. 57.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
diperoleh  dibagi  sesuai  kesepakatan  sebelumnya.  Sistem  semacam  ini  dijalankan  pada masa  Rasulullah  saw  ketika  beliau  memberikan  tanah  di  khaibar  untuk  orang  yahudi dengan sistem bagi hasil. 10
Di  Desa  Tellumpanua,  kebanyakan  pemilik  lahan  mempekerjakan  petani  penggarap untuk  menggarap  lahan  persawahan.  Pemilik  lahan  dan  petani  penggarap  biasanya menerapkan  sistem  bagi  hasil  akad mukhabarah dan  akad muzara’ah . Mukhabarah ialah bentuk  kerja  sama antara  pemilik  sawah /  tanah  dan  penggarap  dengan  perjanjian bahwa hasilnya  akan  dibagi  menurut  kesepakatan  bersama,  sedangkan  biaya  dan  benihnya  dari penggarap  tanah. Muzara’ah adalah  transaksi  antara  penggarap  dengan  pemilik  sawah untuk  menggarap  sawah  dengan  imbalan  sebagian  dari  hasil  yang  keluar  dari  sawah tersebut dengan ketentuan biaya dan bibit dari pemilik sawah.
Pada  umumnya  pemilik  lahan  yang  datang  kepada  penggarap  meminta  tolong  agar tanah/lahannya  di  olah.  Namun,  terkadang  pula  petani  penggarap  yang  datang  kepada pemilik  lahan  untuk  meminta  mengerjakan  lahan  yang  dimiliki  oleh  pemilik  lahan  jika lahannya belum ada yang mengolahnya dengan tujuan mengadakan akad/perjanjian secara lisan.
Sistem  kerja  sama  antara  pemilik  lahan  dengan  petani  penggarap,  yaitu  dengan menggunakan akad perjanjian secara lisan. Dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada  petani  penggarap  bersama  bahan-bahan  yang  dibutuhkan  seperti  bibit,  pupuk, pestisida, biaya traktor dan sebagainya.
Kedua  belah  pihak  sama-sama  saling  mengerti  sesuai  dengan  kesepakatan sebelumnya. Kalau gagal panen maka keduanya pun rela menerima kegagalan itu, dan jika berhasil  panen  maka  keduanya  pula  akan  membaginya melalui  sistem  bagi  hasil. Namun bagi hasil yang dimaksudkan disini adalah hasil produksi dari tanah atau lahan yang diurus oleh  petani  penggarap  itu.  Oleh  karenanya  pemilik  tanah  atau  lahan  hendaknya  tidak menetapkan secara jelas bagian yang akan diambilnya kelak, sebab petani terkadang gagal panen.
Untuk  mendapatkan  hasil  yang  maksimal  pak  herman  dalam  memilih  petani penggarap mulai dari pihak keluarga kemudian mencari orang lain jika tidak mendapatkan dari pihak keluarga untuk menggarap sawah miliknya. 11 Di samping itu pak herman juga melihat dari segi kekerabatan dan hubungan yang baik diantara keduanya agar komunikasi tetap  berjalan  sehingga  memudahkan  pak  Herman  dalam  memberi  arahan  nasehat  agar proses  pengelolaan  lahan  tersebut  berjalan  sebagaimana  mestinya  sehingga  dapat mengurangi resiko gagal panen.
Pak herman mengatakan bahwa selama ia menjalankan bagi hasil akad muzara’ah ia belum pernah mengalami kendala terhadap petani penggarapnya. Baik itu karena persoalan proses  pengolahannya,  perawatan  tanamannya,  atau  mungkin  hasil  panen  yang  tiba-tiba anjlok yang memungkinkan agak merugikan kedua belah pihak.
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Pengupahan pada Penggarapan Sawah di Desa Tellumpanua
10 Rahmawati  Muin,  Penerapan  Bagi  Hasil  Pada  Sistem  Tesang  (Akad  Muzara’ah) Bagi  Masyarakat Petani  Padi di  Desa Datara  Kecamatan Tompobulu  Kabupaten Gowa, “ iqtisaduna: Fakultas Syariah dan Hukum ”, vol. 2 no. 1 (2016). h. 3.
11 Pak  Herman,  Pemilik  Lahan  di  Desa  Tellumpanua  Kecamatan  Tanete  Rilau  Kabupaten  Barru, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2021.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  salah  satu  bentuk  bersosialisasi  yang  selalu  terjadi adalah  kerja  sama.  Kerjasama  pada  unsurnya  adalah  tolong  menolong.  Sebab  ada  orang yang  memiliki  tanah  namun  tidak  memiliki  keahlian  untuk  mengurus,  ada  yang dikarenakan  tidak  ada  waktu  untuk  mengurusnya,  ada  juga  orang  yang  tidak  memiliki modal tetapi mempunyai keahlian, hal inilah yang biasanya menjadi sebab terjadinya kerja sama  di  Desa  Tellumpanua  agar  keduanya  saling  menguntungkan.  Kerja  sama  bagi  hasil merupakan  kerjasama  yang  dilakukan  antara  dua  orang  atau  lebih  dalam  melakukan pekerjaan  dimana  hasilnya  akan  dibagi  berdasarkan  kesepakatan  yang  telah  ditentukan bersama,  yang  memiliki  nilai  keadilan  diantara  keduanya.  Karena  keadilan  yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik saat melakukan kerjasama.
Berdasarkan  masalah  yang  ditemukan  dilapangan  yang  telah  dijelaskan  pada  bab sebelumnya dasar hukum musaqoh , muzara’ah dan mukhabarah dalam al-Qur’an dan as- Sunnah,  dapat  dipaparkan  bahwa  sistem  kerja  sama  yang  dilakukan  masyarakat  Desa Tellumpanua  belum  begitu  sesuai  dengan  tuntunan  Hukum  Islam  karena  akad perjanjiannya  masih  secara  lisan  tidak  tertulis  dan  tidak  adanya  saksi  dalam  perjanjian akad  tersebut  serta  waktu  pembagian  hasil  panen  petani  penggarap  tidak  menghadirkan pemilik  lahan  melainkan  hasil  panen  yang  telah  dibagi  langsung  diantarkan  ke  tempat pemilik  lahan  oleh  pihak  ketiga  dalam  hal  ini  si  ojek  gabah  tersebut.  Hal  ini  dapat mengakibatkan  kecurangan  terhadap  pembagian  hasil  panen  yang  tidak  dihadiri  oleh pemilik  lahan.  Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  sistem  bagi  hasil  di  Desa  Tellumpanua belum  sesuai  dengan  Hukum  Islam  karena  belum  terpenuhinya  syarat  dan  rukun muzara’ah dan mukhabarah . Akad tidak tertulis dan tidak ada saksi dalam akad tersebut. Praktek  yang  terjadi  di  Desa  Tellumpanua  ini  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan  dalam  syariat  Islam.  Artinya  pada  saat  sebelum penggarap  memulai  pekerjaannya  tidak  ada  perjanjian  yang  mengikat  atau  terdapat  saksi yang  melihat.  Artinya  sistem  bagi  hasil terhadap  pola  pengupahan  yang  dilakukan  antara pemilik tanah dan penggarap tidak sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah ayat  282.  Namun  akad muzara’ah dan mukhabarah yang  dilakukan  masyarakat  Desa Tellumpanua selama ini dilakukan atas dasar suka sama suka sesuai dengan Firman Allah swt. di dalam Surah an-Nisa 4:29 yang berbunyi:
َرَت نَع ًة َر ََٰجِت  َنوُكَت نَأ َٰٓ َّلَِإ  ِلِطََٰبۡلٱِب مُكَنۡيَب مُكَل ََٰو ۡمَأ ْا َٰٓوُلُكۡأَت  َلَ ْاوُنَماَء  َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَََٰٰٓي
َلَ َو  ۡۚۡمُكنِ م  ٖضا
ۡمُكِب  َناَك َ َّللَّٱ  َّنِإ  ۡۚۡمُكَسُفنَأ ْا َٰٓوُلُتۡقَت
ا ٗمي ِح َر ٢٩
Terjemahnya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka sama suka di antara kamu”. 12
Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi di Desa  Tellumpanua  tersebut  belum  dibenarkan  oleh  hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan pembahasan,  ditemukan  beberapa  kesalahan  yaitu:  Masyarakat  Desa  Tellumpanua melakukan akad muzara’ah dan mukhabarah hanya dilakukan atas dasar suka sama suka atau rela sama rela yang diucapkan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, jika akad perjanjian  tersebut  tidak  ditulis  maka  akad  tersebut  terasa  kurang  jelas  atau  mengandung unsur  gharar.  Akan  tetapi  akad muzara’ah dan mukhabarah yang  dilakukan  masyarakat Desa  Tellumpanua  tidak  sepenuhnya  bertentangan  dengan  hukum  Islam  karena  masih berpedoman  pada  al-Qur’an  Surah  An-Nisa  ayat  29  dan  surah  Al-Maidah  ayat  2,  karena pada prakteknya terdapat unsur tolong menolong dan suka sama suka di antara keduanya
12 Kementerian Agama RI; al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 84.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
dan  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan.  Oleh  sebab  itu  adat  atau  kebiasaan  yang  dilakukan oleh masyarakat Desa Tellumpanua ini dalam masalah pengerjaan sawah atau ladang oleh petani penggarap tidak bisa dihapuskan. Karena sudah dilakukan secara turun temurun dan saling tolong menolong serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
a. Bentuk pelaksanaan sistem bagi hasil bagi petani penggarap di Desa  Tellumpanua yaitu  seorang  pemilik  tanah  menyerahkan  lahan  sawahnya  beserta  biaya-biaya modal kepada petani penggarap untuk diolahnya dengan ketentuan dan persentase pembagian hasil yang telah disepakati bersama. Akad yang dilakukan adalah akad secara lisan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan bagi hasilnya.
b. Tinjauan  Hukum  Islam  tentang  sistem  bagi  hasil  penggarapan  sawah  di  Desa Tellumpanua  Kecamatan Tanete  Rilau  Kabupaten  Barru  adalah  praktek  bagi  hasil yang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Hukum Islam, karena mengandung unsur gharar .  Ketidakjelasan  yang  dimaksud  adalah  akad muzara’ah dan mukhabarah mengenai perjanjian akad, karena pemilik tanah dan penggarap tidak menghadirkan  saksi  dalam  perjanjian  serta  hasil  perjanjian  hanya  secara  lisan  dan tidak  tertulis.  Namun  tidak  sepenuhnya  bertentangan  dengan  hukum  Islam  karena praktek  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Tellumpanua  ini  dilakukan  atas dasar  ridha  sama  ridha  atau  suka  sama  suka  dan  mengandung  unsur  tolong menolong.  Islam  mensyariatkan  dan  membolehkan  untuk  memberi  keringanan kepada  manusia  sebab  sebagian  orang  mempunyai  harta  tetapi  tidak  mampu memproduktifkannya, dan terkadang ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia memiliki  kemampuan  untuk  memproduktifkannya,  oleh  karena  itulah  syariat membolehkan  muamalah  agar  kedua  belah  pihak  dapat  mengambil  manfaatnya tanpa  pihak  yang  dirugikan.  Akad muzara’ah dan mukhabarah yang  dilakukan  di Desa  Tellumpanua  telah  berlaku  secara turun  temurun  dan  sulit  untuk  diubah  dan dihapuskan.
2. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:
a. Pada  saat  melakukan  akad  bagi  hasil  penggarapan  sawah,  masyarakat  Desa Tellumpanua  Kecamatan  Tanete  Rilau  Kabupaten  Barru  sebaiknya  mengikuti perkembangan  zaman,  yaitu  dengan  surat  perjanjian  yang  tertulis  serta menghadirkan  saksi,  agar  dapat  dijadikan  bukti  adanya  perjanjian  kerja  sama  bila suatu saat ada perselisihan
b. Dalam  pelaksanaan  bagi  hasil  penggarapan  sawah  sebaiknya  memperhatikan kemungkinan  untung  dan  rugi  agar  tidak  menimbulkan  masalah  dikemudian  hari, serta tidak memberatkan salah satu pihak.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 187-194

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Rohidin. Pengantar  Hukum  Islam  dari  Semenanjung  Arabia  sampai  Indonesia , Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
Manan, Abdul. Pembaruan Hukum Islam di Indonesia , Depok: Kencana, 2017. Kementerian Agama RI; al-Qur’an dan Terjemahnya.

## Jurnal:
Shidiqie,  Jannahar  Saddam  Ash.  “Bagi  Hasil  Pertanian  Ditinjau  dari  Undang- Undang  dan  Hukum  Islam”, Jurnal  Ekonomi  Syariah  Indonesia 7,  no.  1 (2017).
Muin,  Rahmawati.  “Penerapan  Bagi  Hasil  Pada  Sistem  Tesang  (Akad  Muzara’ah) Bagi  Masyarakat  Petani  Padi  di  Desa  Datara  Kecamatan Tompobulu Kabupaten  Gowa”, Iqtishaduna:  Fakultas  Syariah  dan  Hukum ,  vol.  2  no.  1 (2016).
Ilyas,  Musfika.  “Memaknai  Fashion  dalam  Hukum  Islam”, Al-daulah:  Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum , vol. 5 no. 1 (Juli 2016). Astuti  L,  dkk,  “Implementasi Profit  and  Loss  Sharing Berbasis Al-adl Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani
Bawang Merah (Di Kecamatan Anggeraja  Kabupaten  Enrekang)”, At-Tawazun  Jurnal  Ekonomi  Islam  UIN Alauddin Makassar , vol. 1 no. 1 (2021)
Priyadi,  Unggul  dan  Jannahar  Saddam  Ash  Shidiqie,  “Pelaksanaan  Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah”, Millah 15, no. 1 (Agustus 2015)

## Wawancara:
Wawancara dengan Pak Herman, Pemilik Lahan di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Tanggal 17 Juli 2021.