## Fikih Siyasah dan Tantangan Pendidikan Multikultal

## Irham Fathiyyah Shulha
Abstract: The study of looking for a good educational format in a multicultural country like Indonesia will continue to be interesting, because it will experience a number of challenges to be faced. In addition to the challenges of multicultural education in terms of concepts, challenges will also arise in the perspective of the  Siyasah  Jurisprudence  which  is  interpreted  in  the  Islamic  political  order because in Indonesia the majority of the population is Muslim. This scientific work aims to answer the problem formulation of the challenges of multicultural education both in terms of concepts and from the point of view of pandanus fiqh siyasah (Islamic  politics).  The  method  used  in  this  research  is  a  descriptive research library with a rationalistic qualitative research analysis. The challenge of multicultural education will be the rejection of a group of Muslims who have not  fully  understood  the  meaning  of  multiculturalism.  They  think  that  the concept  of  Multicultural  Education  that  has  been  initiated  is  wrong.  In  the viewpoint of fiqh siyasah, the challenge of multicultural education is in terms of regulations  that  have  no  specific  legal  umbrella  governing  the  concept  of multicultural education oriented to Maqoshidu As-Syari'ah.
Keywords : Fiqh siyasah , multicultural education

## Pendahuluan
Ikhtiar  untuk  mencari  dan  mendapatkan  konsep  pendidikan Islam tidak akan pernah berhenti walau zaman telah berganti. Upaya itu akan  terus  menerus  dilakukan  penyempurnaan  seiring  dengan perubahan,  perkembangan dan dinamika masyarakat. Pemikiran untuk mencari konsep pendidikan Islam tidaklah bersifat reaktif dan sementara yang hanya menjawab dan membela kebenaran setelah problema muncul di permukaan.Upaya itu, selain harus mampu membuat dan merumuskan konsep yang dapat dioperasionalkan, juga harus mengandung nilai dasar yang bersifat universal, strategis, proaktif dan antisipatif, serta adaptatif terhadap  berbagai  kebutuhan  dan  perkembangan  masyarakat,  bahkan harus mendahului perkembangan masalah yang akan muncul pada masa yang akan datang. Selain itu  juga harus mampu mempertahankan nilai dasar yang paling benar dan diyakini eksistensi kebenarannya (Mastuhu, 1999).
Untuk  menemukan  konsep  pendidikan  Islam,  agar  mampu memberi  respon  terhadap  berbagai  problema  dan  tantangan  era globalisasi  ini  sangat  diperlukan  evaluasi  dengan  melihat  faktor  yang bersifat internal dan eksternal. Secara internal, dunia pendidikan Islam di Indonesia masih diperhadapkan berbagai problema yang tidak ringan dan gampang diselesaikan  secara instan,  tetapi memerlukan  kajian,  studi dan pemikiran  yang  lebih  komprehensif,  serta  multidimensi  (Ihsan,  1997). Komponen  pendidikan  tersebut  meliputi:  visi,  misi,  tujuan  pendidikan, kurikulum,  kompetensi  profesionalisme  guru,  metodologi  pembelajaran, kompetensi  lulusan,  sarana  dan  prasarana,  pengelolaan,  pembiayaan, evaluasi,  dan  termasuk  peserta  didik  dan  lingkungan  pendidikan  yang saling terkait (Kemdikbud, n.d.).
Pengimplementasian  sikap  Multikulturalisme  dalam  Pendidikan Agama  Islam  di  lembaga  pendidikan  (meliputi  kompetensi  dan profesionalisme  guru)  menjadi  sangat  penting.  Berdasarkan  latar belakang  pokok  permasalahan  penelitian  ini  adalah  bagaimana tantangan  Pendidikan  Multikultural  dalam  Fikih  Siyasah  ?  sehingga peserta  didik  dapat  mengembangkan  sikap  menghargai  nilai kemanusiaan, menerima perbedaan dan kesamaan.

## Metode
Metode  penelitian  karya  tulis  ilmiah  ini  bersifat  kualitatif  dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan ( library reseach) . Yang dimaksud dengan  penelitian  kepustakaan  adalah  penelitian  yang  dilakukan  hanya berdasarkan  atas  karya  tertulis,  termasuk  hasil  penelitian  baik  yang  telah maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian  kualitiatif  yang  padda  umumnya  tidak  terjun  ke  lapangan  dalam pencarian  sumber  datanya.  Penelitian  kepustakaan  merupakan  metode  yang digunakan  dalam  pencarian  data  atau  cara  pengamatan  (bentuk  observasi) secara  mendalam  terhadap  tema  yang  diteliti  untuk  menemukan  jawaban sementara  dari  masalah  yang  ditemukan  di  awal  sebelum  penelitian ditindaklanjuti. (Arikunto, 1998), (Zed, 2008)

## Hasil dan Pembahasan
Pendidikan  Agama  Islam  yang  diajarkan  di  Madrasah/Sekolah  pada umumnya juga belum mengajarkan sepenuhnya pendidikan multikultural yang baik,  bahkan  cenderung  berlawanan.  Akibatnya,  konflik  sosial  dengan legitimasi  keagamaan  yang  diajarkan  dalam  pendidikan  agama  di  lembaga pendidikan menjadi salahsatu latar belakangnya. Pengajaran Agama Islam yang tidak  komprehensif  tidak  akan  mampu  menanggulangi  keragaman  yang  ada, justru akan menajdi sumber konflik. Keragaman pada awalnya memang tidak menimbulkan  persoalan  atau  gejolak  sosial.  Akan  tetapi,  dikarenakan  motif ekonomi, politik, dan sosial manusia yang sering dibarengi dengan keinginan
untuk menguasai, sering menjadikan mereka menghalalkan segala cara. Yang pada akahirnya manusia malah menggunakan naluri hewaniah ketimbang akal sehat dan hati nuraninya dakam melakukan sebuah tindakan. (Fanani, 2004).
Realitas  menunjukkan  bahwa  Pendidikan  Agama  Islam  jauh  dari  apa yang  diharapkan  dari  pendidikan  yaitu  memperhatikan  perkembangan  akal sehat, jasmani, hati dan rohani peserta didik. Demikian juga, pendidikan yang dipraktikkan  lebih  bercorak  eksklusif,  yaitu  seakan-akan  hanya  agamanya sendiri  yang  benar,  mazhab  atau  aliran  teologinya  saja  bisa  diterima  dan mempunyai hak hidup, sementara agama yang lain salah, mazhab dan aliran pemikiran orang lain harus ditolak, tersesat dan terancam hak hidupnya, baik di  kalangan  mayoritas  maupun  minoritas.  Padahal,  nilai  keluhuran  dan kemanusiaan  yang  lahir  dari  pendidikan  terwujud  ketika  diperhadapkan dengan realitas multikultural, yaitu sebuah sikap yang menghargai perbedaan dan  keanekaragaman.  disertai  dengan  kearifan  menerima  dan  mengakui kebeneran  yang  ada  pada  orang  lain.  Sebuah  sikap  multikultural  dalam beragama sebuah keniscayaan yang mesti dilakukan dalam kehidupan sehari- hari.
Salah  satu  aspek  penting  untuk  mengembangkan  keberagamaan  yang multikultural  sebenarnya  adalah  pendidikan.  Sayang,  aspek  pendidikan multikultural  selama  ini  kurang  tersentuh,  karena  hanya  dipandang  sebagai persoalan  pinggiran  yang  tidak  signifikan.  Padahal  pendidikan  dalam pengertian  umum  sebagai  basis  atau  dasar  untuk  menciptakan  SDM  dan pembentukan  karakter  suatu  bangsa.  Pendidikan  sebagaimana  ditegaskan Ahmad  Syafi’i  Ma’arif,  sesungguhnya  juga  wahana  paling  efektif  untuk internalisasi nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan inklusivisme. Pendidikan di Indonesia selama orde baru, hanya sebagai proses pemenuhan kewajiban yang cenderung  bersifat  proyek  instan,  sehingga  yang  terjadi  hanya  sekedar pembentukan  manusia  yang  siap  kerja  dan  menjadi  pegawai.  Era  orde  baru, pendidikan  hanya  disamakan  dengan  pengajaran;  aspek pembentukan  sikap, kepribadian,  mental,  dan  kreativitas  jauh  dari  jangkauan  pendidikan.  Hasil pendidikan model orde baru tidak mengajarkan atau bahkan menjauhi sikap keberagamaan  yang  multikultural.  Ketika  itu  yang  diajarkan  justru menumbuhkan  sikap  kebenaran  dan  pembelaan  pada  agamanya  sendiri (Fanani, 2004).
Menyimak pendidikan agama Islam di Indonesia. Materi pembelajaran memang  lebih  ditekankan  pada  persoalan  teologis-normatif  yang  banyak dijumpai  dalam mata  pelajaran  Fikih,  Alquran  dan  Hadis,  Akhlak,  serta  mata pelajaran  lainnya.  Sedangkan  orientasi  kekinian  kurang  mendapat  respon, seperti demokratisasi, hak asasi manusia, budaya kerja, menerima peradaban, menghargai pluralitas, multukultural dan sebagainya. Di samping itu, menjadi pertanyaan  melihat  pengaplikasian  nilai-nilai  agama  yang  masih  rendah  di kalangan  peserta  didik  yang  kemudian  menjadi  bagian  terpenting  dalam kehidupan  masyarakat.  Setidaknya,  masih  banyak  kelemahan  dalam
mengeksekusi kurikulum tersebut khususnya dalam isi kurikulum pendidikan agama Islam. Konsep tentang pluralitas masih sangat kurang bahkan hampir tidak  ada.  Kurikulum  agama  hanya  berisikan  materi  ibadah  ubudiyah  atau praktek-praktek keagamaan lainnya yang mengatur manusia dalam hubungan dengan  Tuhannya  ( hablun  min  Allah ),  sehingga  materi  tentang  hubungan mereka dengan sesama manusia ( hablun min alnas ), khususnya dengan yang berbeda  keyakinan (perbedaan  mazhab,  teologi,  dan  sebagainya) menjadi kurang (Salim, 2012).
Materi pelajaran agama di bangku sekolah atau madrasah tentang ide kemajemukan dan kerukunan memang masih sangat minim. Pelajaran seperti ini  malah  lebih  banyak  ditemukan  di  mata  pelajaran  sejarah,  pendidikan kewarganegaraan,  maupun  geografi,  bahwa  bangsa  ini  terdiri  dari  berbagai jenis suku, ras, bahasa, dan agama adalah sebuah kenyataan sosial yang tidak bisa terbantahkan. Agama sendiri menjadi pilar dasar kebangsaan Indonesia. Meskipun  dalam  sebuah  negara  demokrasi  presidensial,  akan  tetapi  nafas agama  senantiasa  tidak  bisa  dihilangkan.  Dalam  sila  pertama  Pancasila menunjukkan  peran  agama  dalam  konstitusi  negara,  yakni  Ketuhanan  Yang Maha  Esa.  Hal  ini  tidak  bisa  dipisahkan  dari  sebuah  fakta  sosial  bahwa  di Indonesia  sendiri  maupun  sistem  kepercayaan  yang  hadir  dari  luar.  Dalam sejarah  pendidikan  pluralitas  sebagai  sebuah  konsep  atau  pemikiran  tidak muncul dalam ruangan yang kosong, namun ada interes politik, sosial, ekonomi, dan  intelektual  yang  mendorong  kemunculannya.  Wacana  pendidikan multikultural pada awalnya sangat dekat dengan negara adidaya yaitu Amerika Serikat, karena pendidikan multikultural memiliki akar sejarah dengan gerakan Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dari  berbagai  kelompok  yang  tertindas  di  negeri tersebut.  Banyak  uraian  sejarah  ataupun  asal-usul  pendidikan  multikultural yang  merujuk  pada  gerakan  sosial  orang  Amerika  keturunan  Afrika  dan kelompok kulit warna lain yang mengalami praktek diskriminasi di lembaga - lembaga  publik.  Di  antara  lembaga-lembaga  tersebut  adalah  lembaga pendidikan.  Sekitar  tahun  1960-  an  sampai  1970-an,  suara-suara  yang menuntut  agar  lembaga  pendidikan  lebih  konsisten  dalam  menerima  dan menghargai perbedaan semakin kencang. Mereka menuntut adanya persamaan kesempatan  di  bidang  pekerjaan  dan  pendidikan.  Momentum  inilah  yang dianggap  sebagai  awal  mula  dari  konseptualisasi  pendidikan  multikultural (Suardi, 2015).
Konsep  pendidikan  multikultural  dalam  perjalanannya  mulai melebarkan sayapnya, ketika kelompok kawasan yang secara khusus memiliki keragaman etnis, ras, agama, dan budaya seperti halnya Indonesia. Sekarang ini, pendidikan  multikultural  secara  umum  mencakup  ide  pluralisme  dan multikulturalisme.  Tema  umum  yang  dibahas  meliputi  pemahaman  budaya, penghargaan budaya dari kelompok yang beragam dan persiapan untuk hidup dalam  masyarakat  multikultural.  Dalam  konteks  ke-Indonesiaan,  pendidikan multikultural  mendapat  apresiasi  dari  berbagai  kalangan  seiring  dengan
keruntuhan  rezim  Soeharto.  Ihwal  pluralisme  dan  multikulturalisme  sudah saatnya  dikampanyekan  dan  tidak  hanya  berhenti  pada  tataran  wacana  dan sering menjadi komoditas politik, melainkan lebih dari itu, nilai-nilai pluralisme seharusnya  dilanjutkan  pada  pembebasan  (liberasi)  terhadap  segala  bentuk kezaliman,  ketidakadilan,  status  quo,  dan  politisasi  rakyat  kecil  yang  perlu segera  disusun  menjadi  agenda  aksi  nyata  dan  membebaskan  pada  jenjang pendidikan termasuk di Madrasah Aliyah.

## Konsep Pendidikan Multikultural
Pembumian  wacana  multikulturalisme  pada  ranah  pendidikan  formal (sekolah) dewasa ini semakin menggeliat. Maraknya gagasan multikulturalisme disertai dengan penyebaran isu pendahuluan, banyaknya peristiwa bentrokan dan  konflik  horizontal  di  tengah  masyarakat.  Berbagai  pihak  kemudian menyuarakan gagasan ini lebih keras dan diimplementasikan lebih dini dalam kurikulum pendidikan. Akar pendidikan multikultural, berasal dari perhatian seorang  pakar  pendidikan  Amerika  Serikat  Prudence  Crandall  (18-3-1890) yang  secara  intensif  menyebarkan  pandangan  tentang  arti  penting  latar belakang peserta didik, baik ditinjau dari aspek budaya, etnis, dan agamanya. Pendidikan  yang  memperhatikan  secara  sungguh-sungguh  latar  belakang peserta didik merupakan cikal bakal bagi munculnya pendidikan multikultural. Konsep  pendidikan  multikultural  dalam  perjalanannya  menyebar  luas  ke kawasan  di  luar  AS  khususnya  di  negara-negara  yang  memiliki  keragaman etnis, rasionalisme, agama dan budaya seperti di Indonesia. Sedangkan wacana tentang  pendidikan  multikultural,  secara  sederhana  dapat  didefenisikan sebagai "pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan  demografis  dan  kultural  lingkungan  masyarakat  tertentu  atau bahkan dunia secara keseluruhan". (Lasijan, 2014)
Mengenai  fokus  pendidikan  multikultural,  Tilaar  mengungkapkan bahwa  dalam  program  pendidikan  multikultural,  fokus  tidak  lagi  diarahkan semata-mata  kepada  kelompok  rasial,  agama  dan  kultural  domain  atau mainstream.  Fokus  seperti  ini  pernah  menjadi  tekanan  pada  pendidikan interkultural  yang  menekankan  peningkatan  pemahaman  dan  toleransi individu-individu  yang  berasal  dari  kelompok  minoritas  terhadap  budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream. Pendidikan multikultural  sebenarnya  merupakan  sikap  "peduli"  dan  mau  mengerti ( difference ),  atau  " politics  of  recognition "  politik  pengakuan  terhadap  orang- orang dari kelompok minoritas. (Tilaar, 20013)
Selanjutnya  James  Bank,  salah  seorang  pioner  dari  pendidikan multikultural  dan  telah  membumikan  konsep  pendidikan  multikultural menjadi ide persamaan pendidikan mengatakan bahwa substansi pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan ( as education for freedom ) sekaligus sebagai penyebarluasan gerakan inklusif dalam rangka mempererat
hubungan  antar  sesama  ( as  inclusive  and  cementing  movement ).  Pendidikan multikultural adalah merupakan suatu wacana yang lintas batas, karena terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial (social justice), demokarasi dan hak asasi manusia. (Tilaar, 2003)
Azyumardi  azra  mendefinisikan  pendidikan  multikultural  sebagai pendidikan  untuk  atau  tentang  keragaman  kebudayaan  dalam  merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan demi secara keseluruhan. (Imron, 2009) H.A.R.Tilaar menyatakan bahwa model pendidikan  yang  dibutuhkan  di Indonesia  harus  memperhatikan  enam  hal, yaitu : pertama , pendidikan multikultural haruslah berdimensi “ right to culture” dan  identitas lokal. Kedua ,  kebudayaan  Indonesia  yang  menjadi,  artinya kebudayaan  Indonesia merupakan weltanshaung yang  terus  berprosers  dan merupakan bagian  integral  dari  proses  kebudayaan  mikro,  maka  perlu mengoptimalkan budaya  lokal  yang  beriringan  dengan  apresiasi  terhadap budaya  nasional. Ketiga ,  pendidikan  multikultural  normatif,  yaitu  model pendidikan  yang memperkuat  identitas  nasional  yang  terus  menjadi  tanpa harus  menghilangkan identitas  budaya  lokal  yang  ada .  Keempat pendidikan multikultural  merupakan suatu  rekonstruksi  sosial,  artinya  pendidikan multikultural  tidak  boleh  terjebak pada xenophobia ,  fanatisme  dan fundamentalisme,  baik  etnik,  suku  maupun agama. Kelima ,  pendidikan multikultural  merupakan  pedagogik  pemberdayaan ( pedagogy  of empowerment )  dan  pedagogik  kesetraan  ( pedogogy of  equity ).  Pedagogik pemberdayaan  berarti  seseorang  diajak  mengenal budayanya  sendiri  dan selanjutnya  digunakan  untuk  mengembangkan  budaya  Indonesia  di  dalam bingkai negara-bangsa Indonesia. Dalam upaya ini diperlukan suatu pedagogik kesetaraan  antar  individu,  suku,  agama  dan  beragam  perbedaan  yang  ada. Keenam , pendidikan multikultural bertujuan mewujudkan visi Indonesia masa depan  serta  etika  bangsa.  Pendidikan  ini  perlu  dilakukan  untuk mengembangkan  prinsip-prinsip  etis  (moral)  masyarakat  Indonesia  yang dipahami  oleh  keseluruhan  komponen  sosial-budaya  yang  plural.  (Tilaar, 20013).

## Prinsip-Prinsip Pendidikan Multikultural
Memperbincangkan  diskursus  pemikiran  pendidikan  selalu  menarik perhatian bagi semua kalangan, utamanya para stakeholder pendidikan. Sebab, tema  dan  pendekatan  yang  dilakukan  sangat  beragam.  Salah  satunya  adalah pendidikan  dengan  multikulturalisme,  yang  melahirkan  konsep  pendidikan multikultural.  Choirul  Mahfud  menjelaskan  bahwa,  Wacana  pendidikan multikultural ini dimaksudkan untuk merespon fenomena konflik etnis, sosial, budaya  yang  kerapmuncul  ditengah-tengah  masyarakat  yang  berwajah multikultural.  Wajah  multikultural  di  negeri  ini  hingga  kini  ibarat  api  dalam sekam, yang suatu saat bisa muncul akibat suhu politik, agama, sosial budaya yang memanas, yang memungkinkan konflik tersebut muncul kembali. Tentu

## Tsamratul Fikri | Vol. 14, No. 2, 2020
penyebab konflik banyak sekali tetapi kebanyakan disebabkan oleh perbedaan politik, suku, agama, ras, etnis dan budaya. Beberapa kasus yang pernah terjadi di tanah air yang melibatkan kelompok masyarakat, mahasiswa bahkan pelajar karena  perbedaan  pandangan  sosial  politik  atau  perbedaan  SARA  tersebut. (Mahfud, 2009)
Jelas  bahwa  menurut  A.  Fuad  Fanani,  unsur  utama  dalam  pendidikan multikultural  adalah  penempatan  posisi  siswa  sebagai  subyek  yang  bersifat sejajar. Tidak ada superioritas satu komponen kultural seorang siswa terhadap siswa  lainnya.  Maka  pendidikan  multikultural  ini  dapat  melatih  dan membangun karakter siswa mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam lingkungan mereka. Pendidikan multikultural memiliki posisi strategis dalam memberikan sumbangsih terhadap penciptaan perdamaian dan upaya penanggulangan  konflik.  Sebab  nilai-nilai  dasar  dari  pendidikan  ini  adalah penanaman  dan  pembumian  nilai  toleransi,  empati,  simpati  dan  solidaritas sosial. (Fanani, 2004)
Calarry Sada dengan mengutip tulisan Sleeter dan Grant, menjelaskan bahwa  pendidikan  multikultural  memiliki  empat  makna  (model),  yakni,  (1) pengajaran tentang keragaman budaya sebuah pendekatan asimilasi kultural, (2) pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial, (3) pengajaran  untuk  memajukan  pluralisme  tanpa  membedakan  strata  sosial dalam  masyarakat,  dan  (4)  pengajaran  tentang  refleksi  keragaman  untuk meningkatkan pluralisme dan kesamaan. Sebagai suatu gerakan pembaharuan dan  proses  untuk  menciptakan  lingkungan  pendidikan  yang  setara  untuk seluruh  siswa,  pendidikan  multikultural  memiliki  prinsip-prinsip  sebagai berikut :
Prinsip pertama , pendidikan multikultural adalah gerakan politik yang bertujuan  menjamin  keadilan  sosial  bagi  seluruh  warga  masyarakat  tanpa memandang latar belakang yang ada.
Prinsip  kedua ,  pendidikan  multikultural  mengandung  dua  dimensi: pembelajaran (kelas) dan kelembagaan (sekolah) dan antara keduaanya tidak bias  dipisahkan,  tetapi  justru  harus  ditangani  lewat  reformasi  yang komprehensif.
Prinsip  ketiga ,  pendidikan  multikultural  menekankan  reformasi pendidikan  yang  komprehensif  dapat  dicapai hanya  lewat  analisis  kritis  atas sistem  kekuasaan  dan  privileges  untuk  dapat  dilakukan  reformasi komprehensif dalam pendidikan.
Prinsip keempat , berdasarkan analisis kritis ini, maka tujuan pendidikan multikultural  adalah  menyediakan  bagi  setiap  siswa  jaminan  memperoleh kesempatan guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Prinsip kelima , pendidikan multikultural adalah pendidikan yang baik untuk seluruh siswa, tanpa memandang latar belakangnya. (Sada, 2004)
Dalam pandangan Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, ciri-ciri dari pendidikan multikultural adalah : (a) tujuannya membentuk “manusia budaya” dan  menciptakan  “masyarakat  berperadaban”  (berbudaya);  (b)  materinya mengajarkan  nilai-nilai  luhur  kemanusiaan,  nilai-nilai  bangsa,  dan  nilai-nilai kelompok etnis (kultural); (c) metodenya demokratis, yang menghargai aspek- aspek  perbedaan  dan  keragaman  budaya  bangsa  dan  kelompok  etnis (multikulturalis),  dan;  (d)  evaluasinya  ditentukan  pada  penilaian  terhadap tingkah  laku  anak  didik  yang  meliputi  persepsi,  apresiasi,  dan  tindakan terhadap budaya lainnya. (Maksum, 2004)
Kurikulum  dan  materi  Pendidikan  Agama  Islam  bagaimana  pun  tidak dapat  terlepas  dari  dimensi  perkembangan  dan  nilai-nilai  pendidikan multikultural.  Pendidikan  Agama  Islam  yang  terintegrasi  dengan  spirit pendidikan multikultural perlu segera menampilkan ajaran-ajaran Islam yang toleran dengan menitikberatkan pada pemahaman dan upaya untuk bisa hidup dalam konteks perbedaan agama dan budaya, baik secara individual maupun secara  kelompok.  Oleh  karenanya,  dalam  upaya  pengembangan  kurikulum pendidikan agama Islam harus diperhatikan dimensi-dimensi berikut ini :
Pertama, pembelajaran  fiqih  dan  tafsir  al-Qur’an  tidak  harus  bersifat linier, namun menggunakan pendekatan muqāran (perbandingan). Ini menjadi sangat  penting,  karena  siswa  tidak  hanya  dibekali  pengetahuan  atau pemahaman  tentang  ketentuan  hokum  dalam  fiqih  atau  makna  ayat  yang tunggal,  namun  juga  diberikan  pandangan  yang  berbeda.  Tentunya,  bukan sekedar  mengetahui  yang  berbeda,  namun  juga  diberikan  pengetahuan (argumen- dalil ) tentang mengapa bisa berbeda; k edua, untuk mengembangkan kecerdasan sosial, siswa juga harus diberikan pendidikan lintas agama. Hal ini dapat  dilakukan  dengan  mengadakan  dialog  antar  agama;  k etiga, untuk memahami realitas perbedaan dalam beragama, lembaga-lembaga pendidikan Islam menyelenggarakan program road show lintas agama dengan tujuan untuk menanamkan kepedulian dan solidaritas terhadap komunitas agama lain; dan k eempat, untuk  menanamkan  kesadaran  spiritual,  pendidikan  Islam  perlu menyelenggarakan  program  seperti spiritual  work  camp ,  yaitu  dengan  cara mengirimkan siswa untuk tinggal dalam sebuah keluarga selama beberapa hari, termasuk  kemungkinan  tinggal  pada  keluarga  yang  berbeda  agama.  (Aly,  A., 2003)

## Relevansi Fikih Siyasah dengan Pendidikan Multikultural
Pendidikan multikultural sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan kebijakan politis dalam keberagaman budaya masyarakat, menurut Azra dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang menggambarkan isu- isu  dan  masalah-masalah  pendidikan  yang berkaitan  dengan  masyarakat multikultural.  Dalam  konteks  deskriptif dan  normatif,  kurikulum  pendidikan multikultural menurutnya harus mencakup subyek-subyek daripada nilai-nilai multiultural  seperti:  toleransi,  tema  tema  tentang  perbedaan  ethno-kultural,
dan  agama;  bahaya  diskriminas;  penyelesaian  konflik  dan  mediasi;  HAM; demokrasi dan pluralitas; kemanusiaan universal, dan subyek-subyek lain yang relevan. (Azra, 2007)
Multikulturalisme merupakan pengakuan bahwa beberapa kultur local yang berbeda dapat eksis dalam lingkungan yang sama dan me nguntungkan satu  sama  lain,  atau  pengakuan  dan  promosi  terhadap  pluralisme  kultural. Sebagai  institusi  pembebas,  fikih  harus  dimaknai  proses  bukan  produk monumental. Hukum Islam atau fikih, memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan  hukum  dalam  pengertian  ilmu  hukum  modern.  Hukum  Islam dikembangkan  berdasarkan  wahyu  di  samping  pemikiran  manusia,  yang memuat  aspek  lokalitas  kultural  dan  universalitas.  Dengan  demikian,  fikih dikatakan  sebagai  hasil  akhir  dari  suatu  proses  dialogis  dan  dialektis  antara pesan-pesan samawi (normativitas) dengan kondisi aktual bumi (historisitas). Aturan-aturan  yang  terbukukan  dalam  berbagai  kitab  fikih  tidak  dapat dilepaskan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Dengan demikian, selain sarat dengan nilai teologis, fikih juga memiliki watak sosiologis. (Tahir, 2004)
Ada beberapa bukti kesejarahan lainnya untuk menunjukkan bagaimana kondisi sosial budaya memberikan pengaruh kuat terhadap pembentukan fikih. Adanya qaul jadîd dari Imam Syâfi’i yang dikompilasikan setelah sampainya ia di Mesir, ketika dikontraskan dengan qaul qadîm -nya yang dikompilasikan di Irak,  merefleksikan  adanya  pengaruh  dari  tradisi  adat  kedua  negeri  yang berbeda.  Imam  Mâlik  percaya  bahwa  aturan  adat  dari  suatu  negeri  harus dipertimbangkan  dalam  memformulasikan  suatu  ketetapan,  walaupun  ia memandang adat ahl al-Madînah sebagai variabel yang paling otoritatif dalam teori hukumnya, merupakan bukti lain dari kuatnya pengaruh kultur setempat tidak  pernah  dikesampingkan  oleh  para  juris  muslim  dalam  usahanya  untuk membangun hokum. (Lukito, 1998)
Fenomena  yang  disebut  terakhir  ini  menunjukkan  bahwa  fikih  Islam adalah  hukum  yang  hidup  dan  berkembang,  mampu  bergumul  dengan persoalan-persoalan  lokal  yang  senantiasa  meminta  etik dan  paradigm  baru. Keluasan hukum Islam adalah satu bukti dari adanya ruang gerak dinamis itu. Ia merupakan implementasi obyektif dari doktrin Islam yang meskipun berdiri di atas kebenaran mutlak dan kokoh, juga memiliki ruang gerak dinamis bagi perkembangan, pembaharuan dan kehidupan sesuai dengan fleksibilitas ruang dan waktu.
Berdasarkan pembahasan di atas kita akan menemukan relevansi Fikih Siyasah  (Hukum  Ketatanegaraan  Islam)  dengan  pendidikan  multikultural sesuai dengan tujuan Pendidikan Islam yaitu :
.
Tujuan pendidikan Islam bukan sebatas mengisi pikiran siswa dengan ilmu  pengetahuan  dan  materi  pelajaran  akan  tetapi  membersihkan  jiwanya yang  harus  diisi  dengan  akhlak  dan  nilai-nilai  yang  baik  dan  dikondisikan supaya biasa menjalani hidup dengan baik. (Al-Abrasyi, 1969).
Dari tujuan pendidikan Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa diharapkan  dapat  menjadi  manusia  yang  berakhlak  mulia  dan  dapat menghargai  keragaman  budaya  di  sekitarnya.  Hal  tersebut  senada  dengan prinsip yang ada dalam pendidikan multikultural. Dalam literatur pendidikan Islam, Islam sangat menaruh perhatian ( concern ) terhadap segala budaya dan tradisi ( ‘urf ) yang berlaku di kalangan umat manusia dalam setiap waktu dan kondisi, baik yang bersifat umum atau hanya berlaku dalam satu komonitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya ketetapan-ketetapan dalam Islam yang berdasarkan ‘urf yang berlaku. Sabda Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai salah satu dalil dari bentuk concern Islam terhadap ‘urf adalah:
“apa  yang  dianggap  baik  oleh  kaum  muslimin,  maka  hal  itupun merupakan kebaikan menurut Allah” (HR. Ahmad). (Ibrahim, 2013)
Pendidikan  Multikultural  juga  senada  dengan  tujuan  agama  yang berbunyi:  “Tujuan  umum  syari’ah  Islam  adalah  mewujudkan  kepentingan umum  melalui  perlindungan  dan  jaminan  kebutuhan-kebutuhan  dasar (al- daruriyyah) serta  pemenuhan  kepentingan (al-hajiyyat) dan  penghiasan (tahsiniyyah) mereka.”  (Khalaf,  1978)  Dari  konsep  inilah  kemudian  tercipta sebuah  konsep al-daruriyyah  al-khamsah (lima  dasar  kebutuhan  manusia), yang  meliputi  jiwa (al-nafs), akal (al-aql ),  kehormatan (al-‘irdh), harta  benda (al-mal) , dan agama (al-din). (Abdillah, 1999) Sebagaimana dikemukakan Abu Ishak al-Syatibi, dalam kutipan Saidani dengan perincian sebagai berikut :
a. Memelihara Agama
Agama  sesuatu  yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  manusia,  supaya derajatnya  terangkat  dan  memenuhi  hajat  jiwanya.  Agama  Islam  harus terpelihara dari ancaman orang yang akan merusak akidah, syari’ah dan akhlak atu  mencampuradukkan  ajaran  agama  Islam  dengan  faham  atau  aliran  yang batil.  Agama  Islammemberikan  perlindungan  kepada  pemeluk  agama  lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya dan tidak memaksakan pemeluk  agama  lain  meninggalkan  agamanya  untuk  memeluk  Islam  (QS.  2: 256).
b. Memelihara Jiwa
Jiwa  harus  dilindungi,  untuk  itu  hukum  Islam  wajib  memelihara  hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya, dan dilarang melakukan sesuatu  yang  dapat  menghilangkan  jiwa  manusia  dan  melindungi  berbagai

## Tsamratul Fikri | Vol. 14, No. 2, 2020
sarana  yang  digunakan  oleh  manusia  untuk  mempertahankan  kemaslahatan hidupnya.
c. Memelihara akal
Memelihara  akal  adalah  wajib  hukumnya  bagi  seseorang,  karena  akal mempunyai  peranan  sangat  penting  dalam  hidup  dan  kehidupan  manusia. Dengan akal, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seseorang tidak akan mampu menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa  menggunakan  akal  yang  sehat.  Oleh  karena  itu  Islam  melarang  orang meminum-minuman  khamr39,  karena  akan  merusak  akal.  Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah: 90.
d. Memelihara Keturunan
Dalam Islam, memelihara keturunan hal yang sangat penting. Untuk itu harus  ada  perkawinan  yang  dilakukan  secara  sah  menurut  ketentuan  yang berlaku  yang  ada  dalam  al-Qur’an  dan  sunnah  nabi  dan  dilarang  melakukan perbuatan  Zina.  Hukum  kekeluargaan  dan  kewarisan  Islam  dalam  al-Qur’an merupakan  hukum  yang  erat  kaitannya  dengan  pemurnian  keturunan  dan pemeliharaan  keturunan.  Pemeliharaan  keturunan  berkaitan  dengan perkawinan  dan  kewarisan  disebutkan  secara  rinci  dan  tegas  misalnya larangan-larangan perkawinan (QS. An-Nisa ayat 23) dan larangan berzina (QS. Al-Isra ayat 32).
e. Memelihara Harta
Menurut  hukum  Islam,  harta  merupakan  pemberian  Allah  kepada manusia  untuk  kesejahteraan  hidup  dan  kehidupannya,  untuk  itu  manusia sebagai  khalifah  ( human  duties )  Allah  di  muka  bumi  diberi  amanah  untuk menglola  alam  ini  sesuai  kemampuan  yang  dimilikinya,  dilindungi  haknya untuk  memperoleh  harta  dengan  cara  yang  halal,  sah  menurut  hukum  dan benar menurut ukuran moral, dan dipergunakan secara sosial. (Haryono, 1968) Menjamin  keamanan  dari  kebutuhan-kebutuhan  hidup  merupakan tujuan pertama dan utama dari pendidikan Islam. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan ini  tidak  terjamin,  akan  terjadi  kekacauan  di  mana-mana.  Kelima  kebutuhan yang  primer  ini  disebut  dengan  istilah Al-Daruriyat  al-Khamsah atau  dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-Maqasid al-Khamsah , yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik.
Jika diperhatikan dengan seksama, tujuan pendidikan Islam ditetapkan oleh  Allah  untuk  memenuhi  keperluan  hidup  manusia  itu  sendiri,  baik keperluan  primer  ( al-maqasidu  al-khamsah ),  sekunder  ( hajiyat )  ,  dan  tertier ( tahsinat ). (Praja, 1988)
Pendidikan Multikultural dalam Piagam Madinah ditinjau dari Fikih Siyasah Hijrah Nabi muhammad saw ke Madinah pada tahun 622 M merupakan era  baru  dalam usaha beliau  dalam mengefektifkan  dakwah  Islam,  karena  di kota  ini  beliau  telah  memperoleh  dukungan  kuat  dari  warganya.  Dukungan
tersebut  tidak  beliau  peroleh  secara  tiba-tiba,  melainkan  tumbuh  dengan perlahan-lahan yang diawali dengan kesepakatan mereka dengan beliau ketika masih  berada  di  Mekkah.  Namun,  dukungan  tersebut  belum  membuat  posisi beliau  benar-benar  mantap.  Karena  penduduk  Madinah  menurut  pembagian genealogi maupun etnis dan keyakinan terbagi ke dalam beberapa kelompok sosial  yang  saling  berbeda  dalam  cara  berpikir  dan  kepentingan  .  untuk  itu beliau membuat perjanjian tertulis yang dapat diterima oleh semua kelompok sosial yang bercorak mejemuk itu. (Pulungan, 1994)
Nabi  memandang  perlunya  sebuah  persaudaraan  yang  dapat memperkuat  Madinah  sebagai  kota  yang  didiami  oleh  berbagai  kelompok agama dan suku. Merekapun menyepakati agar tidak ada gangguan dari pihak- pihak  luar,  khususnya  kalangan  pagan  Quraisy  Mekkah  yang  masih  ingin memperlakukan umat Islam secara tidak manusiawi. Maka dari itu, dicetuskan sebuah  piagam  yang  menyemangati  kehidupan  yang  damai  dan  membela kedaulatan Madinah dari ancaman pihak luar. (Misrawi, 2009)
Karena  itu  hati  Nabi  tergerak  untuk  lebih  menyempurnakan  ikatan sosial dalam tubuh negara Madinah. Dengan terperinci disampaikan hak dan kewajiban  setiap  kelompok,  agar  perselisihan  baru  tidak  menyebar  tanpa petunjuk penyelesaian, dibuatlah undang-undang sehingga menjadi pedoman para pemegang kekuasaan dalam mengambil keputusan, dan menjadi payung hukum bila mereka dipersalahkan. Nabi memerintahkan agar undang-undang menyangkut  kaum  Muhajirin,  Anshar,  dan  Yahudi  ini  ditulis  secara  jelas, transparan, dan detail. Ini adalah undang-undang pertama bagi sebuah negara berperadaban dalam arti modern, undang-undang Madinah yang baru tumbuh. (Abazhah, 2017)
Piagam  Madinah  adalah  sebuah  piagam  yang  dianggap  banyak  pihak sebagai  sebuah  pencapaian  spektakuler,  karena  mampu  membuat  sebuah kesepakatan  diantara  berbagai  pihak  yang  selama  ini  tidak  mungkin dipersatukan. Nabi semakin dikenal sebagai pihak yang merekatkan diantara berbagai  kelompok,  yang  membuat  namanya  begitu  harum  di  Jazirah  Arab. (Misrawi, 2009)
Piagam  tersebut  telah  menjadi  inspirasi  bagi  banyak  kalangan  untuk membangun harmonisasi dan toleransi. Dalam masyarakat yang multikultural dan  majemuk,  piagam  tersebut  merupakan  inspirasi  agar  kemajemukan menjadi kekuatan, alih-alih kelemahan. (Taqiyudin, 2009)
Dengan  demikian,  Piagam  Madinah  ini  merupakan  kontrak  politik pertama dalam arti yang sesungguhnya. Dalam Piagam tersebut Nabi berhasil menempatkan  dua  kelompok  Aus  dan  Khazraj  dalam  satu  nota  kesepakatan untuk hidup berdampingan secara damai dan membangun hubungan ekonomi yang sehat. Suku-suku Madinah dan kaum Yahudipun dirangkul tanpa ada yang tertinggal.  Tidak  dibenarkan  menyulut  api  permusuhan  diantara  seluruh peserta  nota  kesepakatan  tersebut.  Sebaliknya,  mereka  harus  hidup  dalam semangat  solidaritas  dan  kerjasama  yang  kuat  untuk  menghadapi  setiap
ancaman  dari  luar,  serta  berjanji  untuk  merapatkan  barisan  pertahan. (Abazhah, 2017)
Piagam  Madinah  merupakan  dokumen  yang  sarat  dengan  nilai-nilai dasar  etika  politik  itu,  mencantumkan  dua  prinsip  pokok  yaitu  hak  dan kewajiban  asasi  warga  negara  serta  hubungan  antar  negara  dengan  warga negara. Warga negara dalam Piagam Madinah itu meliputi muslim (Muhajirin dan Anshar) dan nonmuslim (Yahudi). (Susmihara, 2015)
Dengan adanya Piagam Madinah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Mukmin  kemudian  bersatu.  Penduduk  Madinah  yang  majemukpun  menjadi masyarakat yang teratur, dapat hidup bersama dan bekerja sama dalam satu wilayah untuk mencapai tujuan bersama. (Pulungan, 1994) Masyarakat hidup akur, kompak, dan harmonis. Setiap rumah nyaman dihuni, tak ada yang merasa asing.  Tak  ada  keunggulan  ras  dan  asal-usul.  Tak  ada  yang  merasa berkedudukan  lebih  tinggi.  Tak  ada  yang  berharta  lebih  berlimpah.  Sikap arogansi,  tinggi  hati,  merasa  lebih  terhormat,  dan  segala  hal  yang  berbau Jahiliah telah ditinggalkan. (Abazhah, 2017)
Berdasarkan  perjalanan  sejarah  Piagam  Madinah  sebagaimana pembahasan  di  atas,  setidaknya  dapat  disimpulkan  mengandung  nilai-nilai Pendidikan  Multikultural  yakni Pertama ,  Piagam  Madinah  mengakui  hak kebebasan beragama serta kebebasan berpendapat. Kedua , menjunjung tinnggi sikap toleran terhadap pluralitas suku, agama dan ras. Ketiga , Piagam Madinah memberikan  persamaan  asasi  berupa  persamaan  dalam  hak  dan  kewajiban bagi  kaum  muslim  dan  non-muslim  dalam  bidang  sosial  dan  politik,  serta mampu memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terkait di dalamnya.

## Paradigma Fikih Siyasah (Politik Islam) terhadap Pendidikan Multikultural
Pendidikan  multikultural  merupakan  salah  satu  alternatif  yang menawarkan  penerapan  strategi  dan  konsep  pendidikan  yang  berbasis  pada pemanfaatan  keragaman  yang  ada  di  masyarakat  seperti  keragaman  etnis, budaya,  bahasa,  ajaran  agama,  status  sosial,  gender,  kemampuan,  umur,  dan sebagainya.  Lebih  dari  itu,  dalam  pendidikan  multikultural  juga  diharapkan mampu  menanamkan  nilai-nilai  yang  menjadi  karakter  intinya  seperti demokrasi,  humanisme,  dan  pluralisme  atau  menanamkan  nila-inilai keberagamaan  yang  inklusif,  toleran  dan  peduli  dalam  pencegahan  terhadap terjadinya tindak kekerasan dan konflik komunal di tengah masyarakat yang serba  plural.  Dengan  demikian,  pada  gilirannya  output  yang  dihasilkan  dari corak  pendidikan  ini  tidak  hanya  cakap  sesuai  dengan  disiplin  ilmu  yang ditekuninya,  tetapi  juga  mampu  menerapkan  nilai-nilai  keberagamaan  dan menghargai keberadaan pemeluk atau penganut aliran keagamaan yang tidak sepaham dengan yang diikutinya.
Dalam  setiap  agama,  teologi  sebagai  ‘konsep  kepercayaan’  tidak  bias dilepaskan sebagai dasar pijakan bagi setiap pemeluknya. Pembicaraan tentang konsep  ini  lebih  dikarenakan  bahwa  kepercayaan  dan  keyakinan  adalah  inti
agama. Dalam ruang lingkup Islam, persoalan yang berkenaan dengan konsep kepercayaan  sangat  penting  tidak  saja  karena  masalah  tersebut  berkenaan dengan  esensi  dan  eksistensi  Islam  sebagai  suatu  agama,  tetapi  hal  ini  juga karena  menjadi  titik  awal  dari  semua  pemikiran  teologik  di  antara  para pendahulu Islam. (Izutsu, 1994)
Paradigma politik Islam dalam pendidikan multikultural dengan melalui dialog  teologis  antar  agama-agama  menurut  Islam  sangat  mungkin  dapat dicapai karena adanya landasan yang kuat dalam al-Qur’an. Menurut Maksum, al-Qur’an  setidaknya  telah  menggagas  empat  prinsip  yang  menyangkut  titik temu agama-agama, yaitu: Pertama , hakikat agama adalah agama Tuhan, yakni suatu ajaran yang telah diturunkan kepada para Nabi dan Rasul, walaupun tiap- tiap kurun dari mereka membawa syari’ah dan minhaj (jalan) yang berbeda- beda, seperti disebut dalam QS. Al-Maidah : 48. Kedua , agama para Nabi dan Rasul adalah satu, dan agama Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah agama  terakhir  yang  merupakan  kelanjutan  agama-agama  sebelumnya.  Misi Muhammad  sebagai  kelanjutan  daripada  agama  sebelumnya  ini  seperti  yang disebutkan dalam QS. Al-Syura : 13. Ketiga , bahwa seorang Muslim tidak boleh berdebat  melainkan  dengan  cara-cara  yang  paling  baik,  mencerca  dan menghina orang lain di luar agamanya kecuali dilakukan terhadap mereka yang ẓalim dan bersifat agresif. Larangan untuk tidak berbuat demikian ini seperti disinggung dalam QS. al-Ankabut : 46. Keempat , al-Qur’an mengajarkan sikap inklusif  dalam  beragama,  yakni  Islam  melarang  adanya  paksaan  terhadap keberagamaan  seseorang.  Allah  telah  memberikan  kekebasan  kepada  setiap manusia  untuk  memilih  agama  sesuai  dengan  keinginan  yang  diyakininya dalam QS. Yunus: 99. (Maksum, 2011)
Pada bangsa yang beragam yang terdiri dari berbagai macam agama dan aliran  keagamaan,  seperti  diungkapkan  oleh  Suprayogo,  masingmasing pengikut agama dan aliran keagamaan boleh-boleh saja mereka merasa benar, dan memang seharusnya demikian. Akan tetapi pada saat yang sama setiap dari mereka tidaklah dapat menganggap yang lainnya adalah sesat, karena tuduhan tersebut sejatinya dalam konteks beragama merupakan hak mutlak yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Posisi manusia adalah sama, yaitu masing-masing harus didudukkan sebagai hamba yang berjalan menuju keridlaannya. Siapa di antara mereka dan siapa pula yang gagal untuk mendapatkannya, tidak seorang pun yang  tahu  kecuali  Tuhan  sendiri.  Saling  menganggap  bahwa  yang  lain  salah, tertolak,  dan  bahkan  sesat  selain  mengganggu  perasaan  dan  mendatangkan kemarahan, hal ini juga akan mengganggu bangunan persatuan dan kesatuan, sementara  bangunan  persatuan  itu  sendiri  mempersayaratkan  adanya kesanggupan  untuk  menjaga  dan  memelihara  hati  serta  perasaan  dari  pihak masingmasing  yang  berbeda.  Kepercayaan  dan  keyakinan  tidak  boleh dipaksakan.
Dalam  Islam,  selain  perbedaan  yang  ada  pada  umat  manusia  adalah bagian daripada sunnatullāh yang tidak dapat dihindari, Nabi pun pada masa
hidupnya dahulu dalam menyikapi perbedaan keyakinan umatnya juga tidak pernah  memaksakannya.  Nabi  dalam  konteks  hidup  bermayarakat  yang beragam dan menjaga persatuan dan kesatuan umat manusia lebih menyeru kepada  penegakan  keadilan.42  Seruan  demikian  ini  secara  jelas  dinyatakan Allah dalam berbagai ayat seperti halnya pada QS. al-Baqarah : 256 dan QS. Asy- Syūra: 15. (Suprayoga, 2013)

## Tantangan Pendidikan Multikultural
Dengan berbagai realitas sebagaimana dijelaskan di atas maka kita akan menemukan  sejumlah  tantangan  dalam  merealisasikan  Pendidikan Multikultral, khususnya di Indonesia. Problematika dan tantangan pendidikan berwawasan  multikultural  bila  ditelusuri lebih  jauh,  persoalannya  ternyata sangat  kompleks.  Tantangan  yang  acapkali  ditemukan antara  lain  ;  (1) Globalisasi.  Globalisasi  tidak  disangkal  lagi,  telah  menghasilkan perubahanperubahan  mendasar  dalam  kehidupan  manusia  baik  secara langsung  maupun  tidak langsung,  (2)  Gerakan  radikalisme  Islam.  Gerakan radikalisme  juga  menjadi  ancaman  tersendiri  bagi  penyebaran multikulturalisme di dunia. Hal ini dikarenakan pihak-pihak tertentu yang tidak menghendaki  kebebasan  dan  kemajemukan,  dengan  mempertahankan eksistensi  dan  ortodoksi  agama  sembari  menempuh  jalan  kekerasan,  (3) Dinamika kelompok  dan  agama.  Konflik  dan  kerusuhan  yang  terjadi  di beberapa  kawasan  seperti Aceh,  Sampit,  Poso,  Ambon,  tragedi  1988,  tragedi Semanggi,  serta  beberapa  konflik  yang sering  terjadi  karena  kemajemukan bangsa telah menjadi persoalan kebangsaan yang tak pernah surut dari sejarah Indonesia,  (4)  Hubungan  Agama  dan  Negara.  Ada  tiga  pandangan hubungan agama dan negara yang sering menjadi perdebatan di masyarakat dan secara khusus  di  dunia  Islam. Pertama Paradigma  integralistik.  Agama  dan  negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (integrated). Wilayah agama juga  wilayah  politik, Kedua Paradigma  simbiotik.  Agama  dan  negara berhubungan secara simbiotik atau timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan  negara,  karena  dengan  negara  agama bisa  berkembang.  Negara memerlukan  agama,  karena  dengan  agama  negara  bisa berkembang  dalam hubungan  etika  dan  moral, Ketiga Paradigma  sekularistik.  Suatu pandangan yang  memisahkan  antara  agama  dan  negara,  agama  dan  negara  dalam paradigma  ini,  merupakan  dua  entitas  yang  berbeda  dan  tidak  mungkin disatukan. (Aly, N. D., 2015).
Dalam sudut pandang  yang, tantangan pendidikan multikultural akan ditemukan sebagai berikut :
Pertama , persoalan makna istilah. Multikulturalisme memiliki rentang definisi  yang  beragam  mulai  dari  sekedar  pengakuan  terhadap  realitas multikultural  masyarakat  dunia  saat  ini;  upaya  untuk  menerima  dan menghormati  realitas  itu;  hingga  pada  pengertian  yang  merefleksikan relativisme kebenaran dan relativisme agama.
Kedua ,  kekeliruan  memahami  agama  Islam.  Konsep  multikulturalisme mendudukan Islam sebagai agama yang sama dan sederajat dengan agama yang lain. Padahal Islam sebagai agama (ad-din) berbeda dengan agama-agama yang ada di dunia ini. Islam adalah satu-satunya agama wahyu yang sampai sekarang orisinalitasnya terjaga.
Ketiga ,  kekeliruan  memahami  konsep-konsep  penting  dalam  agama. Pemahaman keliru ini berimbas pada sikap yang tidak tepat dalam mengatasi berbagai problema di masyarakat terkait kehidupan beragama. Konsep-konsep yang dipahami keliru itu seperti konsep Tuhan, konsep Wahyu (al-Qur’an dan al-Hadits), konsep truth claim (klaim kebenaran agama), toleransi, agama sama dengan budaya, kalimatun sawa, dakwah Islamiyah, dan lain sebagainya.
Keempat ,  kekeliruan  memahami  budaya  dan  kesederajatan.  Konsep multikulturalisme  tidak  dapat  disamakan  dengan  konsep  keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan yang menjadi ciri masyarakat majemuk ( plural society ). Karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan.
Kelima , agenda buruk globalisasi. Pendidikan multikulturalisme dalam ranah  agama  patut  diduga  merupakan  agen  taktis  untuk  memuluskan penjajahan  nilai-nilai  sekular-liberal  di  era  globalisasi.  Nilai-nilai  sekular- liberal  dapat  mengikis  dan  menghancurkan  pemikiran  dan  keimanan  umat Islam.  Globalisasi  bukan  hanya  melahirkan  penjajahan  ekonomi  tetapi  juga penjajahan pemikiran, budaya, nilai dan tradisi. (Nuryadin, 2012)

## Kesimpulan
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan,  dalam  konteks  ke- Indonesiaan,  nampaknya  analisis  yang  dinyatakan  oleh  Huntington  cukup mengena  pada  masyarakat  dan  bangsa  Indonesia.  Bagi  Indonesia,  era globalisasi tampak lebih sebagai sebuah tantangan ketimbang sebagai berkah. Hal ini dapat dilihat pada kondisi bangsa Indonesia sejak dekade terakhir ini yaitu dengan beragamnya konflik sebagaimana disebutkan di atas. Kondisi ini dapat  dimulai  dengan  melihat  ‘euforia  reformasi’  yang  diikuti  oleh  berbagai peristiwa  anarkis,  pelecehan  hukum  dan  merosotnya  moral  birokrasi,  dan pemerintah, merebaknya kriminalitas, dekadensi moral di tengah masyarakat yang  membuat  orang  apriori  terhadap  kemauan  baik  pemerintah,  dan meningkatnya  pergolakan  di  aras  lokal  menyulut  perubahan  pemikiran  dan kesangsian akan masa depan.(Huntington, 2002)
Munculnya  sekelompok  umat  Islam  yang  menolak  adanya  sikap pluralisme,  multikulturalisme  dan  toleransi  disebabkan  karena  kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang tujuan, semangat, dan esensi ajaran Islam. Sikap  ekstrimisme,  kekakuan,  dan  kebekuan  berislam,  menunjukkan kedangkalan pengetahuan dan wawasan agama dan sosialnya. Dalam hal ini, indikasi dari ektrimisme itu sendiri adalah dengan tidak adanya sikap toleran. (Sulalah, 2011)
Tantangan  pendidikan  multikultural  akan  adanya  penolakan  dari sekelompok  umat  Islam  yang  belum  memahami  secara  utuh  makna  dari multikulturalisme  tersebut.  Mereka  menganggap  keliru  konsep  Pendidikan Multikultural yang telah digagas.
Dalam sudut pandang fikih siyasah tantangan pendidikan multikultural adalah  dari  sisi  regulasi  yang  belum  ada  payung  hukumnya  secara  khusus (spesifik)  yang  mengatur  mengenai  konsep  pendidikan  multikultural  yang berorientasi kepada Maqoshidu As-Syari’ah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abazhah,  N.  (2017). Sejarah  Madinah (Cetakan  I).  Jakarta:  PT.  Serambi  Ilmu Semesta. Abdillah,  M.  (1999). Demokrasi  di  Persimpangan  Makna:  Respons  Intelektual Muslim  Indonesia  terhadap  Konsep  Demokrasi  (1966-1993) .  PT.  Tiara Wacana.
Al-Abrasyi,  A.  (1969). Athiyyah  al-Abrasyi,  At-Tarbiyyah  al-Islamiyyah  wa Falsafatuha . Beirut: Dar Al-Fikr.
Aly, A. (2003). Menggagas Pendidikan Islam Multikultural di Indonesia. Ishraqi , II . Aly, N. D. (2015). Tantangan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Menerapkan Konsep Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural. Zawiyah , 1 . Arikunto,  S.  (1998). Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta:
Rineka Cipta. Azra,  A.  (2007). Merawat  Kemajemukan  Merawat  Indonesia .  Yogyakarta: Impulse. Fanani, A. F. (2004). Islam Mazhab Kritis: Menggagas keberagamaan Liberatif .
Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
Haryono,  A.  (1968). Anwar  Haryono,  Hukum  Islam:  Keluasan  dan  Keadilan . Jakarta: Bulan Bintang.
https://sharingkuliahku.wordpress.comimplementasimultikulturalisme- dalam-dunia-pendidikan/. (2011).
Huntington, S. P. (2002). Benturan Antar Peradaban . Yogyakarta: Qalam.
Ibrahim,  R.  (2013).  Pendidikan  Multikultural:  Pengertian,  Prinsip,  dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. ADDIN , 7 . Ihsan, F. (1997). Dasar-Dasar Kependidikan . Jakarta: PT. Rineka Cipta. Imron, M. (2009). Pendidikan Agama Islam Dalam Persepektif Multikulturalisme . Jakarta: Balai Litbang Agama.
Izutsu, T. T. A. F. H. (1994). The Concept of Belief in Islamic Theology: Asemantical Analysis of Imān and Islām . Yogyakarta: Tiara Wacana. Kemdikbud. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.
Khalaf, A. al-W. (1978). Abd al-Wahhab Khalaf, Ilm Ushul al-Fiqh . Kuwait: Dar Al-
Qalam. Lasijan. (2014). Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam. TAPIs , 10 . Lukito, R. (1998). Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia . Jakarta: INIS. Mahfud, C. (2009). Pendidikan Multikultural . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Maksum,  A.  (2004). Paradigma  Pendidikan  Universal  di  Era  Modern  dan  Post Modern  (Mencari  “Visi  Baru”  atas  “Realitas  Baru”Pendidikan  Kita . Yogyakarta: IRCiSoD. Maksum,  A.  (2011). Pluralisme  dan  Multikulturalisme:  Paradigma  Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia . Malang: Aditya Media.
Mastuhu. (1999). Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam . Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
Misrawi,  Z.  (2009). Madinah:  Kota  Suci,  Piagam  Madinah,  dan  teladan Muhammad SAW. (Cetakan I). Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Nuryadin,  R.  (2012).  Pendidikan  Multikulturalisme  Perspektif  Islam. Islamia Republika .
Praja,  J.  S.  (1988). Juhaya  S.  Praja,  Epistemologi  Hukum  Islam  (Jakarta:  IAIN, 1988 . Jakarta: IAIN.
Pulungan,  J.  S.  (1994). Prinsip-Prinsip  Pemerintahan  dalam  Piagam  Madinah, ditinjau  dari  Sudut  Pandang  Al-Qur’an (Cetakan  I).  Jakarta:  Grafindo Persada.
Sada,  C.  (2004).  Multicultural  Education  in  Kalimantan  Barat;  an  Overview. Multicultural Education in Indonesia and South East Asia , I . Salim, H. (2012). Menggagas Pendidikan Agama Lintas Sekolah Bercirikhaskan Agama Siswa yang Tidak Seagama. Analis , XII . Suardi,  M.  (2015). Ideologi  Politik  Pendidikan  Kontemporer .  Yogyakarta: Deepublish.
Sulalah.  (2011). Pendidikan  Multikultural:  Didaktika  Nilai-Nilai  Universalitas Kebangsaan . Malang: UIN Maliki Press.
Suprayoga, I. (2013). Masyarakat Tanpa Ranking: Membangun Bangsa Bersendi Agama . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Susmihara. (2015). Etika Politik dalam Sejarah Islam. Rihlah , III . Tahir,  M.  (2004).  Paradigma  Pemikiran  Reaktualisasi  Hukum  Islam  di Indonesia: Sebuah Telaah Historis Politis. Istinbath .
Taqiyudin, A. dkk. (2009). Antara Mekkah dan Madinah (Cetakan I). Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. Tilaar, H. A. R. (20013). Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Pendidikan Nasional . Jakarta: Grassindo.
Tilaar, H. A. R. (2003). Kekusaan Dan Pendidikan Suatu Tinjauan Dan Persepektif Studi Kultural . Indonesia Tera.
Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan (1 ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.