http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya
Jayapangus Press
ISSN 2615-0913 (E) Vol. 4 No. 1 (2021)

## Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Permai Kabupaten Kepulauan Meranti
Rezkia Reisa Dora AMIK Selat panjang, Kepulauan Meranti reisadorarezkia@gmail.com
Keywords: Abstract Implementation, Program, ADD This  research  is  intended  to  find  out  and  describe  how  the implementation  of  the  Village  Fund  Allocation  in  Permai Village, West Rangsang District, Meranti Islands Regency. The purpose  of  this  research  is  to  know  clearly  the  use  of  Village Fund  Allocation  from  2019  to  2020  starting  from  the  ADD activity  process,  ADD  implementation,  to  the  monitoring  and evaluation stage of the ADD program. This type of research used in  this  study  is  descriptive  qualitative  to  illustrate  how  the implementation of ADD in the Village of Permai, West Rangsang District, Meranti Islands District as a whole. From the results of the study, it was found that the ADD activity process was going well,  but  there  were  some  programs  that  had  not  been  fully realized.  This  is  because  the  amount  of  ADD  funding  is considered to be very minimal given the needs in Permai Village are very large and require special attention. The results of this study have not been published anywhere. Kata Kunci: Abstrak Implementasi, Program, ADD
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan  bagaimana  implementasi  tentang  Alokasi Dana  Desa  di  Desa  Permai  Kecamatan  Rangsang  Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui  secara  jelas  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  dari tahun 2019 hingga tahun 2020 mulai dari proses kegiatan ADD,
implementasi ADD, hingga pada tahap pengawasan dan evaluasi dari  program  ADD  tersebut.  Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  untuk menggambarkan bagaimana implementasi ADD di Desa Permai, Kecamatan  Rangsang  Barat,  Kabupaten  Kepulauan  Meranti secara  keseluruhan.  Dari  hasil  penelitian,  ditemukan  bahwa proses  kegiatan  ADD  sudah  berjalan  dengan  baik,  namun  ada beberapa  program  yang  belum  terealisasi  sepenuhnya.  Hal  ini dikarenakan  jumlah  dana  ADD  dinilai  masih  sangat  minim mengingat  kebutuhan  di  Desa  Permai  sangat  banyak  dan memerlukan perhatian khusus.Adapun hasil penelitian ini belum diterbitkan dimanapun.

## Pendahuluan
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari  dana  perimbangan  keuangan  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh kabupaten/kota (Pasal 1 ayat 11, PP 72/2005). Program ADD ini sebagai suatu program tentunya  mempunyai  tujuan  yang  akan  dicapai.  Sebuah  program  diartikan  sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usulan-usulan (dalam ketatanegaraan, perekonomian) yang akan dijalankan pemerintah (Kunarjo: 2003). Sedangkan, berbicara tujuan program ADD, (Kuncoro: 2007) mengatakan  bahwa tujuan program ADD yang tertuang dalam petunjuk teknis program ADD, yaitu : (a). meningkatkan penyelenggaraan pemerintah  desa  dalam  melaksanakan  pelayanan  pemerintah,  pembangunan  dan masyarakat  sesuai  kewenangannya,  (b)  Meningkatkan  kemampuan  kelembagaan kemasyarakatan  di  desa  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengendalian pembangunan  secara  partisipatif  sesuai  dengan  potensi  desa,  (c)  Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, (d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
Desa dapat memperoleh ADD, jika pihak SKPD/Dinas di Kabupaten/Kota yang mengelola kebijakan ADD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) telah melaksanakan Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  (RKA)  sesuai  yang  terangkum  dalam  APBD. Keberadaan Tim Fasilitasi ADD di SKPD/dinas, berperan penting dalam membagi ADD ke seluruh desa dengan memakai rumus pembagian ADD.
ADD  harus  berpihak  ke  masyarakat  desa,  untuk  itu  minimal  70%  dari  ADD digunakan  untuk  pelaksanaan  pembangunan  baik  ekonomi,  fisik,dan  sosial  budaya. Sedangkan  sisanya,  maksimal  30%,  untuk  belanja  rutin/operasional  seperti  :  Bantuan Tunjangan  Aparat  Pemerintah  Desa,  Bantuan  Tunjangan  Anggota  BPD,  Biaya Operasional Sekretariat Desa, Biaya Operasional Sekretariat BPD, serta Biaya Perjalanan Dinas.  Pengaturan  mengenai  pos  penggunaan  ADD  di  setiap  desa  telah  diatur  oleh Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kabupaten  Kepulauan  Meranti,  memiliki  banyak  desa  (Suherman et  al :  2020). Salah satu Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan salah satu Desa  yang  masih  memiliki  beberapa  permasalahan  adalah  Desa  Permai.Desa  Permai merupakan  salah  satu  Desa  yang  berada  di  Kecamatan  Rangsang  Barat.Permai  adalah sebuah Desa yang berada di ujung sebelah Timur Pulau Rangsang yang berbatas langsung dengan  dua  Negara  tetangga  yaitu  Negara  Malaysia  dan  Singapura,  secara  astronomi
daerah ini diapit oleh dua perairan yaitu perairan Selat Melaka dan Selat Air Hitam. Desa yang  mekar  pada  tanggal  29  Desember  2011  yang  diberi  nama  Desa  Permai.Di  tahun 2019  Desa  Permai  mendapatkan  ADD  sebesar  Rp  635.804.000,-  dan  pada  tahun  2020 mendapatkan dana ADD sebesar Rp 656.055.000,-. Jumlah penduduk secara keseluruhan sampai  tahun  2019  adalah  695  jiwa.Mata  pencaharian  penduduk  Desa  Permai  adalah Nelayan. Desa Permai memiliki destinasi wisata yaitu Pantai Tanjung Motong.
Sampai  saat  ini  Desa  Permai  memiliki  sebuah  permasalahan  yang  sangat  perlu perhatian khusus, yaitu adanya abrasi yang terjadi di pantai Tanjung Motong. Abrasi ini bisa dikatakan sudah sangat parah.Sejauh ini usaha yang dilakukan Pemerintah Desa dan Kabupaten adalah membuat pemecah ombak, namun usaha ini tidak terlalu berdampak, karena abrasi terus terjadi. Permasalahan lain yang ada di Desa Permai adalah seringnya terjadi air pasang yang berakibat banjir pasang memasuki rumah penduduk dn merusak infrastruktur  jalan.  Bahkan  jika  banjir  pasang  datang  sangat  mengganggu  kegiatan perekonomian penduduk.
Sesuai dengan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  (RPJM  Desa)    Tahun  2015-2020,  dijabarkan  mengenai  visi  dan  misi  dari  Desa Permai, yaitu :
“Pada Tahun 2021 Menjadikan Desa Permai Sebagai Pintu Gerbang Masuk Ke Kecamatan Rangsang Barat Yang Aman, Nyaman Dan Tentram Juga Menjadikan Desa  Permai  Sebagai  Pusat  Kawasan  Wisata,  Perekonomian  ,  Meningkatkan Infrastruktur Desa, Serta Mengembangkan Sektor Perhubungan Laut Dan Darat, Sektor Pertanian Dan Perikanan Serta Membuka Lapangan Usaha Seluas-Luasnya Sehingga Dapat Meningkatkan Pendapatan Di Masyarakat’’
Dalam  membuat  perencanaan  kegiatan  program  ADD,  desa  Permai  mengacu kepada  visi  dan  misi  yang  sudah  dibuat.  Segala  kegiatan  terkait  visi  dan  misi  tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan dana yang tersedia baik dari ADD ataupun Dana Desa lainnya. Hal ini penting dilakukan terkait dengan keberhasilann proses pelaksanaan pada  program  ADD  ke  depan,  di  mana  menurut  (Kuncoro:  2007) keberhasilan  proses pelaksanaannya  harus  memenuhi  tiga  kriteria,  iaitu  Proses  pencairan  ADD,  yaitu kesesuaian antara apa yang dibutuhkan oleh kelompok - kelompok sasaran dengan apa yang  ditawarkan  oleh  program,  Pengalokasian  ADD  Kesesuaian  antara  keputusan- keputusan organisasi pelaksana program dengan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan kelompok  sasaran  untuk  meminta  pelayanan  program,  ini  mengacu  pada  realisasi
pelayanan program bagi kelompok sasaran, seperti kegiatan PKK, pembinaan anak dan remaja,  kegiatan  gotong  royong,  belanja  perlengkapan  serta  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  yang  berkesinambungan,  dinamis,  secara  sinergis  dan  mendorong keterlibatan semua potensi, seperti partisipasi jaringan kerja dan keadilan.
Sampai  saat  ini  terlihat  pelaksanaan  Program  ADD  yang  dilakukan  di  Desa Permai  dilaksanakan  untuk  mencapai  visi  dan  misi  yang  merupakan  kepentingan masyrakat.Namun,dalam implementasinya ada beberapa permasalahan sehingga program untuk masyarakat ini belum sepenuhnya terealisasi. (Maryono: 2010) mengatakan untuk melihat apakah proses implementasi telah berjalan dengan baik ada kriteria yang perlu diperhatikan,  beberapa  diantaranya  yakni  (1).  Unit  pelaksana  teknis  ,  (2)  Pemahaman pelaksana  kebijakan  tentang  rencana,  tujuan,  dan  sasaran  kebijakan,  (3).  Kesiapan  dan tanggung jawab aktor-aktor utama, (4). Koordinasi pelaksanaan,  (5). Pemahaman  hak dan  kewajiban  serta  kekuasaan  dan  tanggung  jawab  oleh  pelaksana  kebijakan,  (6). Adanya kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
Partisipasi  masyarakat  merupakan  unsur  utama  dari  keberhasilan  implementasi program ADD.  Ada berbagai-bagai tahapan yang dilakukan dalam Implementasi sebuah kebijakan publik di mana hal itu merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya dapat dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian antara formulasi  dan  implementasi  kebijakan  tidak  seiring  sejalan,  bahwa  implementasi  dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri . (Asna Aneta: 2010) .
Hal ini senada dengan pendapat  (Dunn:  2000) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi  kebijakan  atau  program  ditentukan  oleh policy  content (isi  kebijakan)  di mana  ada  kepentingan  yang  dipengaruhi,  jenis  manfaat  yang  akan  dihasilkan,  derajat perubahan yang diinginkan, kehendak pembuat kebijakan dan siapa pelaksana program dan sumber daya. Sedangkan Dunn menambahkan keberhasilan implementasi kebijakan atau  program  ditentukan  oleh context (konteks  implementasi)  di  mana  di  dalamnya mencakup kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga
dan  penguasa  serta  kepatuhan  dan  daya  tanggap  pelaksana.  Untuk  itu  pelaksanaan Program  ADD  di  Desa  Permai  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  perlu  ditinjau  dan dievaluasi  untuk  mengetahui  bagaimana  tingkat  keberhasilannya  yang  diukur  dari tercapainya tujuan dan sasaran sejalan dengan yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

## Metode
Dalam penelitian ini, subyek yang diteliti yaitu Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD).  Lokasi  penelitian  ini,  yaitu  di  Desa  Permai  kecamatan  Rangsang  Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Menggunakan teknik pengumpulan data observasi/pengamatan  dengan  langkah-langkah  meminta  data  kepada  sumber  yang terkait, mempelajari data yang diberikan serta melihat kondisi lapangan secara lapangan untuk melihat kesesuaian data yang diberikan dan realisasi kegiatan yang telah dilakukan. Di samping itu, Interview/Wawancara dilakukan terhadap orang-orang yang terlibat yaitu kepala desa, bendahara desa, staff kantor desa, BPD serta masyarakat. Selanjutnya juga menggunakan  dokumentasi  berupa  rekaman  peristiwa  yang  lebih  dekat  dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yangberhubungan  sangat  dekat  dengan  konteks.  Analisa  data  menggunakan  metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan. Analisis deskriptif  adalah  proses  pengumpulan  data  dan  peringkasan  data  serta  upaya  untuk menggambarkan  berbagai  karakteristik  yang  penting  pada  data  yang  yang  telah terorganisasikan  tersebut  (Amin:  2008).  Analisis  deskriptif  kualitatif  dilakukan  untuk menggambarkan bagaimana implementasi ADD  di Desa Permai, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti secara keseluruhan.

## Hasil Dan Pembahasan
Implementasi ADD di Desa Permai dapat dilihat dengan indikator keberpihakan ke  masyarakat  desa,  partisipasi  masyarakat,  kelembagaan  pengelolaan  di  desa, implementasi program, serta pengawasan dan evaluasi ADD.

## 1. Keberpihakan Ke Masyarakat Desa
Program ADD harus tepat sasaran, artinya program – program kegiatan dari ADD harus  mengutamakan  kepentingan  masyarakat  desa.  Dalam  hal  ini  Desa  Permai  dalam
mengelola  dana  ADD  sejalan  dengan  program-program  dari  visi  dan  misi  yang  telah dirangkum dalam RPJMDes.
Program ADD yang tepat sasaran dapat dilihat salah satunya pada perencanaan kegiatan  yang  diprioritaskan  dari  berbagai  usulan  yang  masuk.Usulan  yang  masuk  ke dalam masing-masing didasarkan kepada Masalah dan Potensi yang ada di masyarakat.
Rumusan  prioritas  kebijakan  program  Pemerintah  Desa  Permai  secara  detail dikelompokkan  sebagai berikut:
a. Prioritas  program  Pemerintah  skala  desa  merupakan  program  Pemerintah  yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan  Anggaran  desa,  kewenangan  desa  dan  secara  teknis  di  lapangan  desa mempunyai sumber daya.
b. Prioritas  program  Pemerintah skala kecamatan/kabupaten, merupakan program  dan kegiatan Pemerintah yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Permaitetapi pemerintah  desa  tidak  mampu  melaksanakan.  Hal  ini  disebabkan  pertama  kegiatan tersebut  secara  peraturan  perundangan  bukan  kewenangan  desa.  Kedua,  secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga,  secara  sumber  daya  di  desa  tidak  tersedia  secara  mencukupi,  baik  SDM maupun prasarana pendukung lainnya.
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  maka  prioritas  Pemerintah  tersebut  akan dibawa  melalui  forum  musyawarah  perencanaan  Pemerintah  di  tingkat  kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi Desa Permai  yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbangdes dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:
a. Pembangunan Turap Beton penahan Abrasi
b. Perawatan dan Pembangunan Jalan Desa
c. Pengaspalan Jalan Desa
d. Pelatihan Bidang Agribisnis dan Manajemen Usaha
e. Pembangunan Gedung Posyandu
f. Informasi Pagu Indikatif Pemerintah Desa
g. Sistem Informasi usaha Desa atau BUMDesa
h. Penyuluhan Kesehatan Lingkungan
i. Penyusun Dokumen Perencanaan dan Pemerintah Desa
Berdasarkan  analisa  pemerintah  desa  dan  laporan  yang  disampaikan  oleh masyarakat,  ada  beberapa  masalah  mendesak  yang  harus  secepatnya  diatasi  oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi :
a. Abrasi dan banjir di jalan Desa
b. Masih  rendahnya  tingkat  kemampuan  Penyusun  Dokumen  Perencanaan  dan Pemerintah Desa
c. Kurangnya Bantuan Operasional Kelembagaan
d. Peningkatan Pelayanan Masyarakat masih belum efektif
Dilihat dari data dan kondisi di lapangan, program kegiatan dana ADD  berpihak kepada  masyarakat,  namun  sebagian  besar  dana  ADD  lebih  banyak  digunakan  untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga kegiatan atau program yang terkait  dengan  masyarakat  dan  infrastruktur  belum  efektif,  namun  Kepala  Desa mengupayakan  pembangunan  lainnya  dengan  menggunakan  Dana  Desa  (DD).  Hal  ini juga dirasakan oleh masyarakat Desa Permai.

## 2. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi adalah kunci dari sebuah pemberdayaan (Harfis et al : 2019). Partisipasi masyarakat  dilihat  dari  3  (tiga)  hal,  yaitu voice ,  akses,  dan control .  Partisipasi memberikan  ruang  dan  kapasitas  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  hak-hak mereka,  mengembangkan  potensi  dan  prakarsa  lokal,  mengaktifkan  peran  masyarakat serta  membangun  kemandirian  masyarakat (Afrizal ,  et  al: 2020) . Agar  kebijakan pengelolaan  keuangan  desa  sesuai  amanah  peraturan  perundangan  yang  berlaku,  salah satu  diantaranya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  dan  mencerminkan  keberpihakan  terhadap kebutuhan  real  masyarakat,  setiap  tahunnya  pemerintah  desa  bersama  Badan Permusyawaratan Desa  menetapkan Peraturan Desa tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai  dengan  lokakarya  desa,  konsultasi  publik  dan  rapat  umum  BPD  untuk penetapannya.  RAPB  Desa  didalamnya  memuat  Pendapatan,  Belanja  dan  Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa  untuk  tahun  anggaran 2019 hingga tahun 2020 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baik bagi desa, sehingga pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Di  Desa  Permai,  proses  perencanaan  program-program  kegiatan  yang  terkait dengan dana ADD maupun Dana Desa serta dana lainnya dilakukan dengan melakukan rapat  di  sebuah  forum.  Salah  satunya  dengan  pelaksanaan  musyawarah  desa  dan musyawarah  pengkajian  gagasan.Dalam  kegiatan  forum  musyawarah  ini,  masyarakat menyampaikan aspirasi dari tiap dusun. Usulan-usulan tersebut dikaji dalam musyawarah pengkajian gagasan. Namun dari observasi, tidak semua Masyarakat Desa Permai aktif dalam mengidentifikasi gagasan pemecahan masalah dan pengembangan potensi secara sistematis. Forum musyawarah desa difasilitasi oleh BPD dan dilakukan secara bersama- sama  dengan    Kepala  Desa  serta  perangkat  desa  lainnya.  Walaupun  tingkat  partisipasi masyarakat masih lemah, namun dalam menyusun kegiatan terkait dengan ADD, selain berdasarkan  kebutuhan  Pemerintah  Desa  juga  berdasarkan  kebutuhan  dari  masyarakat Desa  Permai  itu  sendiri.  Pemerintah  Desa  juga  berupaya  menyusun  kegiatan  secara transparan.

## 3. Kelembagaan Pengelolaan Di Desa
Untuk mengelola ADD, desa harus mempersiapkan kelembagaan yang terdiri dari tim  pelaksana,  tim  pengawas  dan  tim  evaluasi  secara  khusus.  Tim-tim  tersebut dibutuhkan  agar  ADD  dapat  terkelola  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  kepentingan masyarakat.Karena,  berbeda  dengan  masa  lalu  dimana  bantuan  untuk  desa  dari pemerintah daerah kabupaten/kota secara kelembagaan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut, maka dengan ADD pelaksana program adalah perangkat desa bersama masyarakat desa.
Di Desa Permai sendiri, kelembagaan pengelola ADD diserahkan kepada Kepala Desa  dan  bendahara  Desa  serta  dibantu  oleh  aparatur  desa  yang  lain.  Namun,  dalam mengelola ADD tersebut, Pemerintah Desa yang dalam hal ini adalah Kepala Desa selalu mengupayakan  agar  proses  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan  ADD  tidak memakan  proses  yang  panjang  dan  berbelit-belit.  Selain  itu  pelaksanaan  ADD  tidak terlepas dari peran BPD dan masyarakat setempat.

## 4. Implementasi Program
Dilihat  dari  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  (  LPPD)  tahun  2019 sampai tahun 2020 ada berbagai program desa yang pelaksanaannya ataupun sumber dana dibebankan  pada  ADD.  Selain  kegiatan  penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  seperti
penghasilan  tetap  dan  tunjangan  kepala  desa  serta  aparat  desa,  operasional  RT/  RW, operasional Kantor Desa, operasional BPD dan lain-lain.
Tabel 1 Kegiatan Yang Dilakukan Pada Tahun 2019-2020
Pembangunan Desa:
1. Pembangunan Parit Beton Jl. Durian.
2. Pembangunan sumur
Bor 3. Pembangunan
Jembatan Destinasi Wisata
4. Bantuan Sekolah Swasta 5. Lampu Jalan
Program Pembinaan Kemasyarakatan  Desa: 1. Linmas 2. Kegiatan MTQ
3. Bantuan rumah ibadah
4. Gotong royong
5. Kegiatan PKK
6. Kegiatan pemuda
7. Kegiatan keagamaan

## Pemberdayaan
Masyarakat Desa:
1. Operasional LPMD
2. Posyandu
3. Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
Dari  berbagai  program  kegiatan  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  memang  tidak semuanya  dibebankan  pada  dana  ADD,  tapi  dibantu  oleh  DD  (  Dana  Desa).  Hal  ini dikarenakan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak mencukupi semuanya. Jumlah ADD yang diterima Desa Permai tahun 2019 adalah Rp 635.804.000,-sedangkan di tahun 2020 ADD yang diterima sebesar Rp 656. 055.000,- . jika dilihat dari kebutuhan Desa Permai, dana ADD  yang  diperoleh  masih  sangat  minim.  Hal  ini  disebabkan  karena  di  Desa  Permai terdapat destinasi wisata pantai motong.Pantai ini mengalami abrasi dengan tingkat yang sangat parah, ditambah lagi dengan kondisi tanah di Desa Permai yang sering mengalami banjir, baik banjir karena pasang maupun banjir karena hujan. Untuk melihat sejauh mana implementasi program dari dana ADD maupun Dana Desa salah satunya dengan  melihat laporan rincian penggunaan dana.
Tabel 2 Rincian Penggunaan Dana dari Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Tahun 2019 No Kegiatan Volume Sumber Dana Nilai Anggaran Realisasi Ket 1 2 3 4 5 6 7 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat. 1 Tahun ADD dan PBP 168.480.000 140.430.000 Terhutang 28.050.000 Operasional RT/RW 57.600.000 48.000.000 Terhutang 9.600.000 2. Operasional Kantor Desa 1 tahun ADD dan DDS 71.969.700 63.869.700 Terhutang 8.100.000
3. Operasional BPD 1 tahun ADD dan PBP 51.800.000 41.140.000 Terhutang 10.660.000 4. HUT RI ADD 15.420.300 0,- Terhutang 15.420.300 5. Perencanaan pembangunan Desa DDS 4.000.000 4.000.000 Terhutang 0,
Sumber: Desa Permai Kabupaten Kepulauan Meranti 2020
Berdasarkan  Review  RPJM  Desa  dan  Naskah  RKP  tahun  2019  melalui  proses musyawarah desa, maka secara umum Program  Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa sama  dengan  arah  kebijakan  Penggunaan  Dana  pembangunan  desa    yakni  sebagai berikut:

## Tabel 3 Arah Kebijakan Penggunaan Dana Pembangunan Desa
No Kegiatan Volume Sumber Dana Nilai Anggaran Realisasi Ket 1 2 3 4 5 6 7 1. Pem Parit Beton Jl. Durian 1 Keg DDS 152.166.940,- 100% 2. Pembanguanan Sumur Bor 3 Unit DDS 90.000.000,- 100% 3. Pen Jembatan Destinasi Wisata 1 Keg DDS 111.964.152,- 100% 4. Bantuan Sekolah Suasta 1 Keg DDS 15.300.000,- 12.550.000 Terhutang 2.750.000 5. Lampu Jalan 1 Keg ADD 15.000.000 100%
Sumber : Desa Permai Kabupaten Kepulauan Meranti 2020
Program  Kerja  Pembinaan  Kemasyarakatan  desa  juga  merupakan  penjabaran yang  lebih  detil  dari  Visi  dan  Misi  yang  telah  disusun.  Program  ini  dilaksanakan berdasarkan Naskah RKP tahun 2019 melalui proses musyawarah desa, serta telah dimuat anggaran pelaksanaannya dalam RAPBDes tahun 2019 maka secara umum pelaksanaan Program  Kerja  Pembinaan  Kemasyarakatan  Desa  sama  dengan  arah  kebijakan Penggunaan  Alokasi  dana  yang  dituang  pada  perdes  APBDes  Tahun  2019,  adapun rincian kegiatan tersebut yakni sebagai berikut:

## Tabel 4 Alokasi Dana Pada Perdes APBDes Tahun 2019
No Kegiatan Volume Sumber Dana Nilai Anggaran Realisasi Ket 1 2 3 4 5 6 7 1. Linmas 1 Tahun  DDS 36.000.000 30.000.000 Terhutang 6.000.000 2. Kegiatan MTQ 1 keg DDS 37.400.000,-  100% 3. Bantuan Rumah Ibadah 1 Keg DDS 21.000.000,-  0% Terhutang 21.000.000 4. Gotong Royong/ Pembelian Racun 1 Tahun  DDS 12.000.000,-  100% 5. Kegiatan PKK 1 Keg ADD 15.000.000,-  100% 6. Kegiatan Pemuda 1 Keg ADD 9.000.000,- 4.500.000 Terhutang 4.500.000 7. Kegiatan keagamaan 1 Tahun  DDS 4.350.000,- 100%
Sumber : Desa Permai Kabupaten Kepulauan Meranti 2020
Secara umum pelaksanaan Program  Kerja Pemberdayaan masyarakat Desa sama dengan  arah  kebijakan  Penggunaan  Alokasi  dana  yang  dituang  pada  perdes  APBDes Tahun 2019, adapun rincian kegiatan tersebut yakni sebagai berikut:
No Kegiatan Volume Sumber Dana Nilai Anggaran Realisasi  Ket 1 2 3 4 5 6 7 1 Operasional LPMD 1 keg DDS 21.600.000,- 100% 2 Posyandu 1 Keg ADD &DDS 17.200.000,- 60% 3 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1 Tahun DDS 20.000.000,- 100%
Sumber : Desa Permai Kabupaten Kepulauan Meranti 2020
Dari  data  rincian  program  kegiatan  pada  tahun  2019,  terlihat  ada  beberapa kegiatan yang belum terealisasi 100%, hal ini karena dana dari ADD tidak mencukupi, dan kegiatan yang belum terealisasi pada tahun 2019 dilanjutkan pada tahun 2020. Pada tahun 2020, dari observasi lapangan terlihat beberapa kegiatan dari program ADD sudah terlaksana  sepenuhnya  walaupun  banyak  kegiatan  yang  ditopang  dengan  Dana  Desa.
Namun,  peneliti  belum  bisa  melihat  perincian  dana  seluruhnya  di  tahun  2020,  karena Laporan tersebut baru disusun pada awal Januari 2021.

## 5. Pengawasan Dan Pengevaluasian ADD
Pengawasan  adalah  kegiatan  mengumpulkan  informasi  tentang  perkembangan atau pelaksanaan sebuah kegiatan. Pengawasan biasanya dilakukan secara berkala selama proses  berlangsungnya  kegiatan  terkait.  Sedangkan  evaluasi  adalah  kegiatan  menilai secara  keseluruhan  apakah  sebuah  kegiatan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana atau  kegiatan  yang  telah  disusun  sebelumnya.  Evaluasi  biasanya  dilakukan  pada  akhir suatu  kegiatan.  Secara  umum,  pelaksanaan  ADD  diawasi  oleh  tim  Pembina  di  tingkat kabupaten/kota  dan  kecamatan.  Namun,  karena  ADD  menjadi  bagian  dari  penerimaan desa  yang  dipertanggungjawabkan  kepada  BPD  serta  masyarakat  desa  secara  terbuka, maka seluruh pihak terutama masyarakat perlu terlibat secara aktif untuk mengawasi dan mengevaluasi.
Karena  ADD  merupakan  bagian  yang  menyatu  dengan  APBDes,  maka pengawasasan ADD juga sekaligus sebagai pengawasan Pelaksanaan APBDes. Dengan ini maka ADD memberikan peluang lahirnya proses demokrasi di desa demi tercapainya desa yang mandiri. Di Desa Permai proses pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh BPD melalui rapat musyawarah desa bersama dengan masyarakat serta pendamping desa yang juga bertanggung jawab terhadap keabsahan laporan keuangan yang terkait dengan ADD. Pengawasan  dilakukan  oleh  BPD  dan  masyarakat  melalui  kegiatan  di  lapangan, sedangkan  evaluasi  dilakukan  dengan  melihat  data-data  berupa  laporan  realisasi anggaran.
Dalam pengawasan dan evaluasi di Desa Permai juga terlihat adanya proses yang transparansi dan akuntabel. Hal ini terlihat dari laporan pertangunggjawaban Kepala Desa (LPPD) dan laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per Sumber Dana setiap tahun anggaran.Untuk mengevaluasi anggaran ADD, Desa dibantu juga  oleh  pendamping  desa.  Dalam  laporan  baik  pertanggung  jawaban  atau  laporan realisasi Desa Permai, terlihat adanya kesesuaian antara anggaran, realisasi anggaran, dan realisasi  kegiatan  yang  dilakukan  di  lapangan.Kegiatan  yang  belum  sepenuhnya terealisasi menjadi program untuk tahun selanjutnya.

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:
1. Keberpihan ke Masyarakat Desa, program-program kegiatan ADD tidak sepenuhnya digunakan untuk masyarakat, karena dana ADD juga digunakan sebagian besar untuk kegiatan  penyelenggaraan  kegiatan  Pemerintah  Desa  sedangkan  dana  ADD  dinilai masih  terlalu  minim  untuk  mencukupi  semua  kebutuhan  masyarakat  desa,  namun kegiatan  masyarakat  ataupun  infrastruktur  lainnya  terkait  dengan  kepentingan masyarakat dilakukan dengan menggunakan Dana Desa dan sebagian menggunakan dana ADD.
2. Partisipasi  Masyarakat,  dalam  melaksanakan  proses  penyusunan  program-program yang,  disesuaikan  dengan  aspirasi  masyarakat.  Namun  memang  tingkat  partisipasi masyarakat  masih  rendah  karena  sosialisasi  penyaluran  dana  ADD  yang  belum optimal.
3. Kelembagaan Pengelolaan di Desa, kelembagaan pengelola ADD diserahkan kepada Kepala Desa dan bendahara Desa serta dibantu oleh aparatur desa yang lain. Namun, dalam mengelola ADD tersebut, Pemerintah Desa yang dalam hal ini adalah Kepala Desa  selalu  mengupayakan  agar  proses  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan ADD tidak memakan proses yang panjang dan berbelit-belit.
4. Implementasi Program, implementasi program ADD belum sepenuhnya bisa tercapai, namun sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan. Program yang  belum  terimplementasi  sepenuhnya  dikarenakan  dana  ADD  yang  belum mencukupi.
5. Pengawasan  dan  Pengevaluasian  ADD,  proses  pengawasan  dan  evaluasi  dilakukan oleh  BPD  melalui  rapat  musyawarah  desa  bersama  dengan  masyarakat  serta pendamping desa yang juga bertnggung jawab terhadap keabsahan laporan keuangan yang terkait dengan ADD. Pengawasan dilakukan oleh BPD dan masyarakat melalui kegiatan di lapangan, sedangkan evaluasi dilakukan dengan melihat data-data berupa laporan realisasi anggaran

## Daftar Pustaka
Afrizal,  D.,  Saputra,  R.,  Wahyuni,  L.,  &  Erinaldi,  E.  (2020).  Fungsi  Instruktif,
Konsultatif,  Partisipatif  dan  Delegasi  Dalam  Melihat  Fungsi  Kepemimpinan Kepala  Desa  Kelapapati  Kabupaten  Bengkalis. Jurnal  Administrasi  Politik  dan Sosial , 1 (1), 1-8.
Afrizal,  D.  (2020).  E-Government  Service  Review  In  Dumai  City  Indonesia. Jurnal Niara , 13 (1), 260-267.
Eko,  Sutoro,  2004. Reformasi  Politik  dan  Pemberdayaan  Masyarakat ,  APMD  Press, Yogyakarta
Farida, Vilmia,dkk, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa d Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang , Jurnal  Akademi Akuntansi,  2018, Volume 1,
No.1
Harfis, Sopyan, & Afrizal, D. (2019). Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis , 1 (2), 30–37.
Nasar,  M, Program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Dalam  Pengembangan  Ekonomi  di Kecamatan Marowala Kabupaten Sigi , Jurnal Katalogis, 2016, Volume 4, Nomor 12
Putra,  Chandra  Kusuma,  dkk, Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat Desa , Jurnal Administrasi Publik, 2015, Volume 1, Nomor 6.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  tentang
Pengelolaan Dana Desa
Sedarmayanti,  2004. Membangun  Sistem  Manajemen  Kinerja  Guna  Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance , Mandar Maju, Bandung.
Suherman,  S.  (2020).  Standar  Pelayanan  Puskesmas  Selatpanjang  Kecamatan  Tebing Tinggi  Kabupaten  Kepulauan  Meranti. Jurnal  Administrasi  Publik  dan Bisnis , 2 (1), 15-18.
Suparman,  dkk,  2015, Implementasi  Program  Alokasi  Dana  Desa  di  Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara , Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Wahyudin ,  Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Ako  Kecamatan Pasangkayu  Kabupaten  Mamuju  Utara ,  Jurnal  Katalogis,  2016,  Volume  4, Nomor 5