## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19

## Muti Najla & Heru Fahlevi
Universitas Syiah Kuala, Jl. Teuku Nyak Arief No.441, Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda  Aceh, Aceh 23111, Indonesia

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: financial performance, local government, COVID-19, financial efficiency, financial autonomy.

## Kata Kunci:
Kinerja keuangan, pemerintah daerah, COVID-19, efisiensi keuangan,
kemandiran keuangan. This study aimed to determine whether there were differences between the financial performance of local governments (districts/cities) in Aceh before  and  during  the  COVID-19  pandemic.  Data  was  collected  from financial reports and budgets of district and city governments in Aceh,
Indonesia, in 2019 and 2020. This study found mixed findings using the Paired  Sample  T-test  and  Wilcoxon  Signed  Rank  Test.  The  local government's  financial  independence  and  financial  efficiency  during the  COVID-19  pandemic  were  higher  than  before  the  COVID-19 pandemic,  while  local  tax  contributions  decreased  following  the COVID-19  pandemic.  This  study  also  found  that  local  government financial activities, financial effectiveness, and government retribution contributions  before  and  during  the  COVID-19  pandemic  were statistically not different. This study suggests the need to improve local government's financial autonomy and sustainability as a transfer from the central government may decline significantly within a short period, for instance, during the financial crisis and pandemic.
SARI PATI Corresponding author: Heru Fahlevi hfahlevi@usk.ac.id Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat perbedaan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota di  wilayah  Aceh  sebelum  dan  pada  saat  pandemi  COVID-19 melanda  Indonesia.  Data  dikumpulkan  dari  laporan  keuangan pemerintah  daerah  dan  anggaran  belanja  pemerintah  daerah tahun  2019  dan  2020.  Dengan  menggunakan  Paired  Sample  T- test  and  Wilcoxon  Signed  Rank  Test,  penelitian  ini  menemukan hasil  yang  berbeda-beda  antara  dimensi  kinerja  keuangan  yang diuji.  Kemandirian  keuangan  daerah,  efisiensi  keuangan  daerah ketika  pandemi  COVID-19  lebih  tinggi  dibanding  sebelum pandemi  COVID-19,  namun  kinerja  keuangan  dalam  bentuk kontribusi  pajak  daerah  mengalami  penurunan  setelah  pandemi COVID-19.  Tidak  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  pada  saat sebelum  dan  ketika  pandemi  melanda  untuk  dimensi  aktivitas keuangan  daerah,  efektivitas  keuangan  daerah,  dan  kontribusi retribusi  daerah.  Penelitian  ini  merekomendasikan  agar pemerintah  daerah  memperkuat  kemandirian  keuangannya karena  transfer  dari  pemerintah  pusat  sifatnya  dapat  berubah dalam  waktu  yang  relatif  singkat,  misalnya  ketika  terjadi  krisis keuangan dan pandemi.
Copyright © 2023 by Authors,
Published by SAKI. This is an open access article under the CC BY-SA License
Vol. 6 | No. 1
E-ISSN: 2654-6221

## PENDAHULUAN
Pandemi Coronavirus  Disease (COVID-19) yang  melanda  dunia  sejak  akhir  tahun  2019  telah berdampak  besar  tidak  hanya  terhadap  kesehatan masyarakat,  namun  juga  pada  aspek  kehidupan lainnya  termasuk  ekonomi,  sosial,  dan  politik. Peningkatan  kasus  terkonfirmasi  positif  dan kematian memaksa pemerintah
untuk memberlakukan pembatasan mobilitas dan pertemuan  fisik  masyarakat  sehingga  berdampak buruk  kepada  dunia  usaha  dan  aktivitas perekenomian (Chaudhary et al., 2020).
Pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan paket  kebijakan  kesehatan  masyarakat  dan ekonomi  guna  meredam  penyebaran  kasus  dan memastikan perekonomian Indonesia tetap berjalan.  Setidaknya  ada  9  aturan  terkait penanggulan  COVID-19  yang  dikeluarkan  pada awal  menyebarnya  kasus  COVID-19  di  Indonesia (Fahlevi,  2020). Peraturan  dan kebijakan  tersebut termasuk  pembentukan  gugus  tugas  pecepatan penanganan  COVID-19  sampai  dengan  perubahan postur  dan  rincian  APBN  tahun  2020  guna mendanai  program  dan  kegiatan  penanggulanan bencana COVID-19 dan konsekuensi dari pembatasan sosial. Penerapan
peraturan dan kebijakan pemerintah  pusat  tersebut  berdampak  langsung kepada  pemerintah  daerah  termasuk  dalam  hal penganggaran.  Kebijakan  anggaran  daerah  yang telah  disepakati  sebelumnya  oleh  kepala  daerah dan  DPRD  yang  telah  ditetapkan  dengan  Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah (APBD)  mengalami  penyesuaian  dan  perubahan yang sangat signifikan (Abdullah, 2020). Konsekuensinya adalah pengalokasian sumberdaya juga  tidak  lagi  berdasarkan  visi  dan  misi  kepala daerah  yang  telah  ditetapkan  dalam  dokumen (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD dan (Rencana Kerja
Pembangunan  Dearah)  RKPD,  tetapi  berdasarkan kepentingan refocusing dan realokasi, yang sangat berbeda dengan prioritas pembangunan daerah.
Intervensi pemerintah pusat melalui refocusing prioritas  anggaran  sebagai  penanganan  pandemi COVID-19  dan  realokasi  anggaran  belanja  ke dalam  program  dan  aktivitas  yang  terkait  dengan penangulangan pandemi COVID-19 telah dilakukan.  Terdapat  3  sektor  yang  menjadi prioritas,  yaitu  kesehatan,  perekonomian,  dan jaring  pengaman  sosial  (Abdullah  et  al.,  2020). Pemerintah  daerah  merespon  dengan  melakukan refocusing  dan  relokasi  belanja,  akibatnya  target kinerja  keuangan  yang  sudah  ditentukan  dan kinerja  pemerintah  daerah  secara  keseluruhannya akan terdampak.
Penelitian  terkait  dengan  dampak  COVID-19 dan konsekuensi dari peraturan terkait penanggulanngannya  terhadap  ekonom  dan keuangan  negara  masih  terbatas  (Fahlevi  et  al., 2022),  khususnya  terhadap  kinerja  pemerintah daerah.  Selama  ini  penelitian  dampak  COVID-19 lebih  banyak  dilakukan  pada  sektor  swasta/ industri  dan  pasar  saham  dengan  hasil  yang berbeda-beda.  Misalnya,  Spelta  &  Pagnottoni (2021)  menemukan  bahwa  pasar  saham  di  negara barat  tidak  segera  merespon  pengumuman pandemik oleh World Health Organization (WHO). Chen  &  Yeh  (2021)  meneliti  mengenai  kinerja saham  perusahaan  di  Amerika  Serikat  dan menemukan bahwa pandemi COVID-19 mengakibatkan  penurunan  harga  saham,  namun harga  saham  kembali  naik  setelah  adanya intervensi  dan  kebijakan  pemerintah.  Di  samping itu,  beberapa  penelitian  sebelumnya  menemukan hasil bahwa beberapa industri tertentu seperti turis dan pariwisata, kesehatan, makanan dan pertanian mengalami dampak yang berbeda-beda (Inegbedion,  2020;  Yu  et  al.,  2020;  Zhang  et  al., 2020).  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  efek pandemi  COVID-19  terhadap  kinerja  perusahaan berbeda-beda  yang  mungkin  dapat  dikaitkan dengan  ukuran  perusahaan  dan  profitabilitas perusahaan  sebelum  pandemi  melanda  (Shen  et al., 2020b; Kim et al., 2020).
Beberapa penelitian
sebelumnya
mengungkapkan  bahwa  kebijakan  pemerintah untuk  membatasi  mobilitas  sosial  berdampak buruk terhadap ekonomi nasional dan masyarakat. Misalnya, Coccia (2016) meneliti hubungan antara durasi lockdown dan  kesehatan  masyarakat  dan ekonomi di 6 negara  di Eropa. Penelitian tersebut menemukan hasil bahwa durasi pembatasan sosial tersebut berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Sebaliknya, kebijakan  pembatasan  sosial  di  Vietnam  justru berpengaruh  positif  terhadap  industri  di  negara tersebut (Ahn & Gan, 2020). Hasil yang sama juga ditemukan  oleh  Roosdiana  (2020).  Penelitian  di Indonesia  tersebut  tidak  mendapatkan  hasil adanya  perbedaan  signifikan  rasio  keuangan seperti  rasio  likuiditas  perusahaan  properti  serta real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)  sebelumnya  dan  setelah  pengumumaan nasional kasus pertama COVID-19.
Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian  ini  berfokus  kepada  kinerja  pemerintah daerah  di  Indonesia.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  melihat  perbedaan  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  sebelum  dan  ketika  pandemi COVID-19  melanda  serta  konsekuensi  ekonomi yang  ditimbulkan  dan  kebijakan  pemerintah termasuk  akibat  dari  terjadinya refocusing dan realokasi  anggaran  yang  dijalankan  pemerintah pusat.  Pemerintah  daerah  sebagai  aktor  utama pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat  di daerah  diharapkan  mampu  bertahan  sehingga tetap  dapat  melayani  masyarakat  dan  mencapai target  yang  telah  ditentukan  ketika  krisis  terjadi (Siti  &  Achmad,  2012).  Penelitian  ini  penting dilakukan  karena  kinerja  keuangan  pemerintah berdampak  langsung  terhadap  perekonomian daerah  dan  kesejahteraan  masyarakat  (Rozi  & Novianty, 2020)
Penelitian ini dilakukan di pemerintah kota dan kabupaten  di  Aceh.  Sebagai  sebuah  daerah  yang memiliki  ketergantungan  yang  tinggi  terhadap transfer  dana  dari  pusat,  pandemi  COVID-19  bisa berdampak  sangat  buruk  terhadap  anggaran  dan realisasinya di pemerintah daerah di wilayah Aceh.
Alasan tingginya tingkat ketergantungan tersebutlah  yang  menjadikan  Aceh  sebagai  objek dari  penelitian  ini.  Namun  demikian,  hipotesa tersebut bisa saja tidak benar mengingat penelitian sebelumnya yang menemukan hasil bahwa dampak pandemik  COVID-19  berbeda-beda  antara  satu entitas  dengan  entitasl  lainnya  (Fahlevi  et  al., 2022).

## Kinerja  Keuangan  Daerah  dan  Analisis Rasio Keuangan
Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  adalah hasil  ataupun  output  atas  aktivitas  atau perencanaan yang hendak ataupun sudah  tercapai satu  kali  periode  atas  pemanfaatan  anggaran daerah  dengan  jumlah  dan  kualitas  yang  bisa diukur.  Kinerja  pemerintah  daerah  dapat  dilihat dari manfaat atau kewajiban yang sudah diberikan pada  masyarakat  (Sumarjo,  2010).  Mahmudi (2010) menyatakan kinerja keuangan dicerminkan atas  pelaporan  keuangan  neraca,  laporan  realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu  dianalisis  guna  dapat  memberi  gambaran kinerja  keuangan.  Umumnya  ukuran  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  bermanfaat  guna mendapati tingkatan kesehatan struktur keuangan, serta  tingkatan  kemandirian  daerah  dengan mengamati kemampuan daerah didalam penggalian sumber pendapatan daerah dibandingkan  atas  kewajiban  pemerintahan didalam pembiayaan perbelanjaan daerah  (Cohen, et  al.,  2019).  Untuk  menganalisa  kinerja pemerintah daerah didalam melaksanakan pengukuran ataupun pengelolaan keuangan daerah ialah dengan melaksanakan analisa rasio keuangan terhadap  anggaran  pemerintah  dan  laporan keuangan pemerintah (Christofzik, 2019).
Analisis keuangan terhadap keuangan pemerintah  daerah  yang  sudah  dilaksanakan  dan ditetapkan  merupakan  salah  satu  instrumen  yang digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya. Analisis  rasio  keuangan  pemerintah  daerah dilakukan  dengan  membandingkan  hasil  yang
telah  dicapai  oleh  satu  periode  dengan  periode sebelumnya  sehingga  dapat  diketahui  bagaimana kecenderungan  yang  terjadi  (Turley  et  al.,  2015). Terdapat  berbagai  rasio  yang  bisa  terkembangkan sesuai  data  keuangan  yang  sumbernya  atas  APBD diantaranya  ialah  rasio  kemandirian,  rasio efisiensi,  aktivitas,  efektivitas,  rasio  kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah.
Hasil  analisis  rasio  keuangan  tersebut kemudian dimanfaatkan untuk dasar: (1) Melakukan  penilaian  kemandirian  keuangan daerah  didalam  pembiayaan  keterselenggaraan otonomi  daerah;  (2)  Melaksanakan  pengukuran efektivitas  dan  efisiensi  didalam  melaksanakan realisasi  pendapatan  daerah;  (3)  Melakukan pengukuran  sejauh  mana  proses  pemda  didalam melakukan  perbelanjaan  pendapatan  daerah;  (4) Melaksanakan  pengukuran  kontribusi  masing- masing  sumber  pendapatan  didalam  melakukan penghasilan pendapatan daerah; dan (5) Mengamati  berkembangnya  pendapatan  dan pengeluaran  dimana  dilaksanakan  selama  periode waktu tertentu.
COVID-19 dan
Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Banyaknya  kerugian  yang  muncul  akibat pandemi yang memberi dampak terhadap ekonomi Indonesia.  Setelah  terjadi  kenaikan  kasus  yang melonjak  dengan  waktu  begitu  cepat,  pemerintah melakukan pembuatan aturan didalam menyelesaikan COVID-19, dengan memberlakukan
PSBB yang dicantumkan didalam PP No 21 Tahun 2020. Dengan terdapat PSBB itu, seluruh aktivitas yang umumnya dilaksanakan terpaksa diberhentikan.  Social  ataupun  physical  distancing memberi  pengaruh  didalam  turunnya  aktivitas perekonomian  dengan  keseluruhan  (Iskandar  et al., 2020). Aspek vital perekonomian yaitu supply, demand dan suppy-chain .  Jika  aspek  itu  sudah terkendala  maka  mengakibatkan  terjadinya  krisis perekonomian  di  bermacam  kalangan  masyarakat Indonesia dengan merata. Masyarakat yang rentan terhadap  perekonomian  akibat  dari  pandemi
COVID-19 adalah masyarakat yang penghasilannya di dapatkan dari pendapatan sehari-hari (Iskandar et al., 2020).
Dampak  lainnya  bisa  diamati  pula  didalam sektor  pariwisata  ialah  hotel,  restoran  atau pengusaha  retail.  Hotel  terjadi  turunnya  okupansi sampai  40%.  Wisatawaan  yang  mulai  sepi  pula terdampak  didalam  rumah  makan  ataupun restoran  area  yang  customer  umumnya  ialah wisatawan.  Sektor  pariwisata  yang  lemah  pula terdampak  didalam  perindustrian  retail.  Daerah yang  berdampak  didalam  sektor  retail  ialah Jakarta,  Manado,  Bali,  Kepulauan  Riau,  Bangka Belitung,  dan  Medan  (Hanoatubun,  2020). Ditengah pandemi COVID 19, Bank Indonesia akan melaksanakan usaha mempertahankan perekonomian  Indonesia  yang  sedang  tidak  stabil ini.  Perekonomian  Indonesia  turun  sampai  5% dengan  munculnya  pandemi  yang  suatu  saat  bisa jadi akan terjadi penurunaan lagi apabila pandemi ini terus berlanjut.
Anggaran untuk bencana biasanya dialokasikan dalam  rekening  (akun)  belanja  tak  terduga  dalam APBD. Jumlahnya relatif sama dari tahun ke tahun dengan  besaran  realisasi  yang  sangat  tergantung pada  peristiwa  atau  kejadian  yang  dapat dikategorikan  “tidak  dapat  diduga  sebelumnya” selama  tahun  berkenaan.  Artinya,  anggaran belanja  ini  tidak  hanya  digunakan  untuk menghadapi bencana, tetapi juga untuk aktivitas di luar  bencana  sepanjang  sudah  masuk  ke  dalam kategori mendesak dan darurat. Namun pada masa pandemi  COVID-19,  definisi  tersebut  mengalami perubahan.  Hal  ini  disebabkan  kondisi  luar  biasa terasa  sudah  biasa  dan  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  sudah  dapat  direncanakan,  sehingga tidak  dapat  lagi  dikategorikan  sebagai  keadaan darurat  yang  membutuhkan  penanganan  secara cepat.
Pemerintah  pusat  menerapkan kebijakan yang harus diikuti oleh pemerintah daerah ( top- down  policy ),  yang  menyebabkan  kebijakan anggaran  daerah  mengalami  penyesuaian  dan
perubahan  sangat  signifikan.  Pengalokasian sumberdaya  tidak  lagi  berdasarkan  visi  dan  misi kepala  daerah  yang  telah  ditetapkan  dalam dokumen  RPJMD  dan  RKPD,  tetapi  berdasarkan refocusing dan realokasi, yang sama sekali berbeda dengan prioritas
pembangunan daerah. Penyesuaian  anggaran  tidak  sama  dengan perubahan
anggaran (Abdullah, 2020).
Penyesuaian  dilakukan  hanya  untuk  beberapa komponen  belanja  yang  diperuntukan  untuk menghadapi  Pandemi  COVID-19,  tidak  mencakup hal lain yang harus direvisi oleh karena perubahan atas  asumsi  yang  dibuat  sebelumnya  dan  kinerja anggaran  selama  tahun  berjalan  berdasarkan laporan  realisasi  semester  pertama  dan  prognosis enam  bulan  ke  depan.  Dari  sudut  pandang  politik anggaran,  penyesuaian  dilakukan  secara  internal oleh kepala daerah, sehingga tidak ada penyesuaian anggaran yang mengganggu kesepakatan  politik  yang  telah  ditetapkan  dalam APBD  yang  ditetapkan  dengan  Perda  sebelumnya melalui  kesepakatan  antara  kepala  daerah  dan pimpinan  DPRD.  Penyesuaian  anggaran  lebih menekankan pada pergeseran anggaran ( virement ) dengan  tujuan  dan  sasaran  anggaran  yang  tidak mengalami  perubahan  siginifikan  (Forrester  & Mullins, 1991; Anessi-Pessina, et al., 2012). Berdasarkan  paparan  di  atas,  penelitian  ini menguji hipotesis sebagai berikut:
Ha1 :  Terdapat  perbedaan  signifikan  antara kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum  dan pada  saat  pandemi  COVID-19  dalam  kurun  waktu tahun 2019-2020.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian kuantitatif,  dengan  tujuan  untuk  menjelaskan fenomena  yang  terjadi  dengan  memanfaatkan angka  untuk  menunjukkan  karakteristik  individu atau  kelompok.  Tujuan  atas  penelitian  ini  yaitu untuk menganalisa perbandingan kinerja keuangan  pemerintahan  daerah  Kabupaten/Kota di  provinsi  Aceh.  Tingkatan  intervensi  didalam penelitian  ini  ialah  intervensi  minimum.  Situasi
didalam  studi  disini  ialah  kondisi  yang  tidak teratur.  Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota  di  provinsi  Aceh  yang  menjadi unit  analisis  dalam  penelitian  ini.  Horizon  waktu merupakan cross sectional.
Jumlah  populasi  ialah  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota  di  Aceh  yang  terdiri  atas  23 kabupaten/ kota. Penulis dalam penelitian ini tidak mengambil  semua  populasi  dikarenakan  satu Kabupaten/  Kota  dari  23  Kabupaten/Kota  di Provinsi Aceh belum tersedia datanya. Oleh karena itu  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  22 kabupaten/  kota  yang  ada  di  provinsi  Aceh. Realisasi  APBD  pemerintah  kabupaten/kota menjadi  dasar  perhitungan  kinerja  keuangan teruntuk  periode  sebelum  dan  saat  pandemi COVID-19.  Data  Realisasi  APBD  didapatkan melalui  Badan  Pengelola  Keuangan  Aceh  (BPKA), periode  yang  digunakan  sebagai  pengamatan penelitian  adalah  periode  sebelum  pandemi COVID-19  (tahun  2019)  dan  selama  pandemi (tahun 2020).
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah sekunder.  Data  pada  penelitian  ini  berasal  dari Laporan  Realisasi  APBD  seluruh  Kabupaten/Kota di  provinsi  Aceh  yang  di  dapatkan  dari  BPKA. Didalam penelitian ini, data penelitian asalnya dari laporan
realisasi APBD
pemerintah Kabupaten/Kota  di  provinsi  Aceh  periode  2019 sampai 2020.
Pada  penelitian  ini  variabel  yang  digunakan yaitu kinerja keuangan  dengan mengukur kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Rasio  yang dimanfaatkan  didalam  penelitian  ini  yaitu  Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Rasio  Efisiensi Keuangan  Daerah,  Rasio  Aktifitas  Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Kontribusi  Pajak  Daerah,  Rasio  Kontribusi Retribusi Daerah. Tabel 1 menunjukkan operasionalisasi  variabel  secara  detail.  Metode analisis  terdiri  dari  uji  asumsi  klasik.  Uji  asumsi klasik  terdiri  dari  uji  normalitas.  Pada  pengujian hipotesis terdiri Uji Beda.

## Tabel 1 Operasionalisasi Variabel
Analisis data dalam penelitian ini terbagi dalam tiga bagian. Bagian yang pertama, analisis statistik deskriptif dengan membandingkan nilai minimum, nilai  maksimum,  dan  rata-rata  dari  sample  untuk menggambarkan  kemandirian  keuangan  daerah, efisiensi  keuangan  daerah,  aktivitas  keuangan daerah,  efektivitas  keuangan  daerah,  kontribusi pajak  daerah  dan  kontribusi  retribusi  daerah sebelum  dan  saat  pandemi  COVID-19.  Bagian kedua,  pengujian  normalitas  data  dengan memanfaatkan  uji  Kolmogorov-Smirnov  agar mengetahui  apakah  data  terdistribusi  secara normal  ataupun  tidak.  Terakhir  pengujian hipotesis  memanfaatkan Paired  Sample  T-Test
teruntuk  data  yang  didistribusikan  secara  normal. Dalam  hal  ini,  alternatif  pengujian  bagi  data  yang tidak  terdistribusi  secara  normal,  dilanjutkan melalui  statistik  non  parametrik  yang  relevan dalam  hal  ini  adalah  uji Wilcoxon  Signed  Ranks Test .  Perhitungan  statistik  untuk  hasil  pengujian penelitian  ini  dibantu  dengan  program  IBM  SPSS Statistics 21.

## HASIL DAN DISKUSI Hasil uji statistik deskriptif
Analisis  pada  Tabel  2  statistik  deskriptif dilaksanakan  dengan  melakukan  perbandingan nilai  minimum,  maksimum,  dan  rata  rata  dari
No Indikator Definisi Pengukuran Sumber 1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (MAN) Rasio yang menggambarkan kapasitas keuangan  yang  dihasilkan oleh  pemerintah  daerah dari usahanya sendiri dibandingkan dengan total pendapatan yang didapatkan. Candra  et  al. (2019) 2 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (EFI) Rasio yang membandingkan antara output  dan  input  atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Candra  et  al. (2019) 3 Rasio Aktifitas Keuangan Daerah (AKTIF) Rasio yang menggambarkan  besaran alokasi  anggaran  belanja modal dibandingkan dengan total belanja daerah  yang  menunjukan prioritas pengeluaran pemerintah daerah. Candra  et  al. (2019) 4 Rasio Efektifitas Keuangan Daerah (EFEK) Rasio yang menggambarkan kemampuan  pemerintah daerah untuk merealisasikan atau mencapaikan target penerimaan    Pendapatan Asli  Daerah  yang  telah disepakati di anggaran Tumija & Sinta (2022) 5 Rasio Kontribusi Pajak Daerah (PAJAK) Rasio  yang  menunjukan peran dan kontribusi pajak daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Fathah (2017) 6 Rasio Kontribusi Retribusi Daerah (REF) Rasio  yang  menunjukan besaran  atau  proporsi restribusi  daerah  yang dikumpulkan  dibandikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Fathah (2017)
sampel  untuk  menggambarkan  masing  masing indikator  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah sebelum  dan  saat  pandemi.  Pada  indikator kemandirian  keuangan  daerah,  rata-rata  yang dimiliki  oleh  pemerintah  kabupaten  kota  di provinsi  Aceh  sebelum  pandemi  sebesar  9,42%, yang  berarti  kemampuan  pemerintahan  daerah kabupaten/ kota didalam membiayai keterselenggaraan otonomi daerah tersebut sebesar 9,42% atau masih  kurang mandiri dengan perubahan  yang  tidak  signifikan  Sedangkan  rata-
rata  kemandirian  keuangan  daerah  pada  saat pandemi  COVID-19  sebesar  10,04%,  yang  berarti kemampuan pemerintahan daerah kabupaten/kota didalam  membiayai  keterselenggaraan  otonomi daerah  tersebut  sebesar  10,03%.  Rata-rata Kemandirian  tertinggi  dicatat  oleh  Kota  Banda Aceh  sebesar  19,34%  (sebelum  pandemi  COVID- 19)  dan  rata-rata  kemandirian  terendah  dicatat oleh  Kabupaten  Aceh  Singkil  sebesar  5,04% (sebelum pandemi COVID-19).

## Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif
Pada indikator efisiensi keuangan daerah, rata- rata yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota di  Provinsi  Aceh  sebelum  pandemi  sebesar 101,22%,  yang  mengindikasikan  besaran  realisasi pengeluaran  sedikit  lebih  besar  daripada  realitasi pendapatan. Sedangkan rata-rata efisiensi keuangan  daerah  saat  pandemi  COVID-19  sebesar 90,18%,  yang  berarti  realisasi  pengeluaran  lebih kecil  daripada  realisasi  pendapatan.  Rata-rata efisiensi  tertinggi  dicatat  oleh  Kabupaten  Pidie sebesar 113,35% (sebelum pandemi COVID-19) dan rata-rata efisiensi terendah dicatat oleh Kabupaten Aceh Utara sebesar 66,67% (saat pandemi COVID- 19).
Pada  indikator  aktivitas  keuangan  daerah (keserasian belanja modal), rata- rata yang dimiliki
oleh  pemerintah  kabupaten  kota  di  Provinsi  Aceh sebelum  pandemi  sebesar  19,31%,  yang  berarti kemampuan  pemerintahan  daerah  kabupaten/ kota  didalam  membelanjakan  pendapatan  daerah (belanja modal) tersebut sebesar 19,31%. Sedangkan  rata-rata  aktivitas  keuangan  daerah (keserasian  belanja  modal)  saat  pandemi  COVID- 19  sebesar  19,31%,  yang  artinya  kemampuan pemerintahan  daerah  Kabupaten/Kota  didalam membelanjakan  pendapatan  daerah  (belanja modal) sebesar 19,31 pada  saat pandemi melanda. Rata-rata aktivitas tertinggi dicatat oleh Kabupaten Aceh  Barat  Daya  sebesar  28,08%  (saat  pandemi COVID-19) dan rata-rata aktivitas terendah dicatat oleh  Kabupaten  Pidie  sebesar  10,88%  (saat pandemi COVID-19).
Indikator N Nilai terendah Nilai tertinggi Rata-rata MAN 2019 22 5,04 19,34 9,42 MAN 2020 22 5,42 18,09 10,04 EFI 2019 22 90,37 113,35 101,22 EFI 2020 22 66,67 107,04 90,19 AKTIV 2019 22 12,11 26,99 19,31 AKTIV 2020 22 10,88 28,08 19.13 EFEK 2019 22 62,82 121,54 91,57 EFEK 2020 22 66,03 149,43 99,88 PAJAK 2019 22 5,88 52,06 16,29 PAJAK 2020 22 5,48 60,63 14,88 RET 2019 22 1,20 59,55 11,59 RET 2020 2 0,45 67,21 11,89
Pada  indikator  efektivitas  keuangan  daerah, rata-rata yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota  provinsi  Aceh  sebelum  pandemi  sebesar 91,57%,  yang  artinya  kemampuan  pemerintahan daerah  Kabupaten/Kota  didalam  merealisasikan pendapatan  daerah  tersebut  sebesar  91,57. Sedangkan  rata-rata  efektivitas  keuangan  daerah saat  pandemi  COVID-19  sebesar  99,88%,  yang artinya kemampuan pemerintahan daerah
Kabupaten/Kota
didalam merealisasikan pendapatan daerah tersebut sebesar 99,88%. Rata- rata  efektivitas  tertinggi  dicatat  oleh  Simeulu sebesar  149,43%  (saat  pandemi  COVID-19)  dan rata-rata  efektivitas  terendah  dicatat  oleh kabupaten  Nagan  Raya  sebesar  62,82%  (sebelum pandemi COVID-19).
Pada  indikator  kontribusi  pajak  daerah  rata- rata yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota  di  provinsi  Aceh  sebelum pandemi sebesar 16,29%, yang berarti kemampuan pemerintahan  daerah  Kabupaten/Kota  didalam bentuk  kontribusi  penerimaan  komponen  PAD dari pajak daerah sebesar 16,29%. Sedangkan rata- rata kontribusi pajak daerah saat pandemi COVID- 19  sebesar  14,88%,  yang  berarti  kemampuan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam bentuk kontribusi  penerimaan  komponen  PAD  dari  pajak daerah sebesar 14,88%. Rata-rata kontribusi pajak daerah tertinggi dicatat oleh kabupaten Aceh Besar sebesar  60,63%  (saat  pandemi  COVID-19)  dan rata-rata  kontribusi pajak daerah  terendah dicatat oleh  Kabupaten  Simeulu  sebesar  5,48%  (saat pandemi COVID-19).
Pada indikator kontribusi retribusi daerah rata- rata yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota di provinsi Aceh sebelum pandemi sebesar 11,59%, yang  berarti  kemampuan  pemerintahan  daerah Kabupaten/Kota  didalam  bentuk  kontribusi penerimaan  komponen  dalam  PAD  dari  retribusi
daerah  pada  sebesar  11,59%.  Sedangkan  rata-rata kontribusi  retribusi  daerah  saat  pandemi  COVID- 19  sebesar  11,89%,  yang  berarti  kemampuan pemerintahan  daerah  kabupaten/  kota  didalam bentuk  kontribusi  penerimaan  komponen  dalam PAD  dari  retribusi  daerah  pada  sebesar  11,89%. Rata-rata  kontribusi  retribusi  daerah  tertinggi dicatat  oleh  Kabupaten  Pidie  Jaya  sebesar  67,21% (saat pandemi COVID-19) dan rata rata kontribusi retribusi  daerah  terendah  dicatat  oleh  kabupaten Aceh Timur sebesar 0,45% (saat pandemi COVID- 19).

## Hasil Uji Beda
Hipotesis  alternatif  (H a )  adalah  pernyataan bahwa  rata-rata  atas  indikator  kinerja  keuangan pemerintah  derah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Aceh  adalah  berbeda  sebelum  dan  saat  pandemi COVID-19.  Sebaliknya, hipotesis  nol  (H 0 ) dinyatakan  rata-rata  atas  indikator  adalah  sama. Kriteria  menolak  hipotesis  berdasarkan  didalam tingkat  signifikan  0,05.  Jika  probabilitas  variabel berada  di  bawah  0,05  maka  H 0 ditolak,  hal  itu sekalian  mendukung  hipotesis  alternatif  atau  bisa dikatakan  terdapat  perbedaan  antara  indikator kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten/ kota  di  provinsi  Aceh  sebelum  dan  saat  pandemi COVID-19. Sebaliknya, apabila probabilitas indikator  berada  diatas  0,05  maka  H 0 diterima sekaligus  menolak  hipotesis  alternatifnya  atau dapat  dikatakan  tolak  ukur  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Aceh  sebelum  dan  saat  pandemi  COVID-19 memiliki  rata-rata  yang  sama  atau  tidak  terdapat perbedaan.  Secara  detail  hasil  uji  hipotesis digambarkan pada Tabel 3.

## Table 3 Kesimpulan atas Uji Hipotesis
No Rasio Keuangan Daerah Periode Penelitian Nilai signifikansi Keputusan Kesimpulan 1. Kemandirian Keuangan Daerah (MAN) Sebelum- Sesudah 0,031 Signifikan Terdapat perbedaan secara statistik antara kemandirian keuangan daerah sebelum dan saat pandemi COVID-19 2. Efisiensi Keuangan Daerah (EFF) Sebelum- Sesudah 0,000 Signifikan Terdapat perbedaan secara statistik antara efisiensi keuangan daerah sebelum dan saat pandemi COVID-19 3. Aktifitas Keuangan Daerah (AKTIF) Sebelum- Sesudah 0,806 Tidak signifikan Tidak terdapat perbedaan secara statistik antara aktivitas keuangan daerah sebelum dan saat pandemi COVID-19 4. Efektivitas Keuangan Daerah (EFEK) Sebelum- Sesudah 0,053 Tidak signifikan Tidak terdapat perbedaan secara statistik antara efektivitas keuangan daerah sebelum dan saat pandemi COVID-19 5. Kontribusi Pajak Daerah (PAJAK) Sebelum- Sesudah 0,028 Signifikan Terdapat perbedaan secara statistik antara kontribusi pajak daerah sebelum dan saat pandemi COVID-19 6. Kontribusi Retribusi Daerah (RET) Sebelum- Sesudah 0,426 Tidak signifikan Tidak terdapat perbedaan secara statistik antara kontribusi retribusi daerah sebelum dan saat pandemi COVID-19
Uji Wilcoxon  signed  rank  test juga  menunjukan  perbedaan  antara  kinerja  keuangan  kabupaten/kota sebelum dan pada saat pandemi sebagai berikut:
Tabel 4 Hasil Uji Signed Ranks No Indikator Positive ranks (Sebelum < Ketika Pandemi) Ties (%) (Sebelum = Ketika Pandemi) Negative ranks (Sebelum > Ketika Pandemi)) 1 Kemandirian Keuangan Daerah (MAN) 18 (78 %) 0 (0 %) 5 (22 %) 2 Efisiensi Keuangan Daerah (EFF) 4 (17 %) 0 (0 %) 19 (83 %) 3 Aktifitas Keuangan Daerah (AKTIF) 12 (52 %) 0 (0 %) 11 (48 %) 4 Efektivitas Keuangan Daerah (EFEK) 15 (65 %) 0 (0 %) 8 (35 %) 5 Kontribusi Pajak Daerah (PAJAK) 6 (26 %) 0 (0 %) 17 (74 %) 6 Kontribusi Retribusi Daerah (RET) 9 (39 %) 0 (0 %) 14 (61 %)
Hasil uji signed ranks yang tersaji pada Tabel 4 menunjukan  perbedaan  antara  satu  indikator keuangan  dengan  indikator  keuangan  lainnya. Misalnya,  18  kabupaten/  kota  (78%)  mengalami penurunan  kemandirian  keuangan  daerah  (MAN) di  tahun  2020  (pada  saat  pandemi)  dibandingkan sebelum  pandemi  (2019).  Di  sisi  lain,  efisiensi keuangan  daerah  (EFF)  dari  19  kabupaten/  kota (83%)  di  Aceh  mengalami  peningkatan  pasca pandemi.  Temuan  ini  dapat  dikaitkan  dengan menurunnya aktivitas ekonomi yang mengakibatkan  turunnya  pendapatan  asli  daerah ditambah lagi dengan berkurangnya dana transfer.
Namun  demikian,  indikator  PAJAK  dan  RET mengindikasikan  penurunan  PAD  dengan  tingkat kontribusi Pajak dan Restribusi yang konstan.

## Pembahasan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Aceh sebelum dan saat pandemi COVID-19 berlangsung.  Untuk  mengukur  kinerja  keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, peneliti menganalisis menggunakan enam indikator  kinerja.  Indikator  yang  digunakan diantaranya  rasio  kemandirian  keuangan  daerah,
rasio efisiensi, rasio aktifitas, rasio efektifitas, rasio kontribusi  pajak  dan  rasio  kontribusi  retribusi daerah.
Hasil paired  sample  t-test menyatakan  bahwa terdapat  perbedaan  signifikan  3  rasio  keuangan yang  diuji  yaitu  kemandirian  keuangan  (MAN), efisiensi  keuangan  daerah  (EFF),  dan  kontribusi pajak  daerah  (RET)  sebelum  dan  pada  saat pandemik.  Sebaliknya  3  rasio  keuangan  lainnya yaitu  aktivitas  keuangan  daerah  (AKTIF), efektivitas keuangan daerah (EFEK), dan kontribusi  retribusi  daerah  (RET)  tidak  berbeda secara  signifikan  sebelum  dan  saat  pandemi COVID-19.
Lebih  lanjut,  nilai  kemandirian  keuangan daerah  pada  22  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh sebelum pandemi COVID-19 (tahun 2019) sebesar 9,42%,  sedangkan  selama  pandemi  COVID-19 (tahun  2020)  sebesar  10,03%.  Meskipun  rasio kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan  dari  tahun  sebelum  terjadinya pandemi COVID-19, berdasarkan kriterianya  rasio kemandirian  pemerintah  Aceh  untuk  tahun  2019 sampai  2020,  nilai  tersebut  masih  termasuk kedalam  kategori  sangat  rendah  dan  tergolong dalam  pola  hubungan  intruktif.  Dengan  kata  lain, peranan  pemerintah  pusat  masih  sangat  dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah.
Nilai  efisiensi  keuangan  daerah  didalam  22 kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  yang  teramati didalam  hasil  penelitian  statistik  deskriptif, sebelum  terjadinya  pandemi  COVID-19  (tahun 2019)  diperoleh  101,22%.  Sedangkan  untuk periode  saat  pandemi  (tahun  2020)  diperoleh 90,18%.  Berdasarkan  kriteria  efesiensi  keuangan daerah  presentasenya  antara  >90-100%  yaitu masih kurang efisien, disebabkan besar pembiayaan yang dikeluarkan untuk melaksanakan target penerimaan pendapatan lebih besar apabila dibandingkan  dengan  realisasi  pendapatan  yang didapat.
Realisasi  belanja  daerah  di  Aceh  menurun disebabkan  karena  adanya  perubahan  alokasi
anggaran  atau refocusing yang  diterapkan  oleh pemerintah  pusat  melalui  PERPU  No  1  tahun 2020,  menyebutkan  bahwa  perubahan  alokasi antar program harus melalui perubahan peraturan kepala  daerah  mengenai  penjabaran  APBD sebelum  di  ikut  sertakan  pada  Perda/Qanun perubahan  APBD,  hal  tersebut  menjadi  salah  satu rintangan dan hambatan dalam proses percepatan realisasi belanja daerah.
Tidak  adanya  perbedaan  yang  signifikan  pada rasio  aktivitas  keuangan  daerah  meskipun  terjadi penurunan  rata-rata  aktivitas  pada  saat  sebelum dan  selama  terjadinya  pandemi  COVID-19. Tercatat sebelum pandemi rata-rata rasio aktivitas sebesar  19,31%  sedangkan  selama  terjadinya pandemi  COVID-19  rata-  rata  rasio  aktivitas sebesar  19,13%.  Hal  tersebut  terjadi  karena  dua tahun  kebelakang  prioritas  pembangunan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  Aceh  adalah pembangunan  yang  memiliki  fungsi  sebagai layanan publik, baru kemudian prioritas selanjutnya  adalah  pembangunan  dengan  fungsi pendidikan. Pemerintah daerah melakukan penghematan pada anggaran yang bersumber dari belanja  modal  untuk  kegiatan  yang  tidak  prioritas seperti  renovasi  rumah  dinas.  Penghematan tersebut  menunjukkan  bahwa  pemerintah  sudah menyesuaikan  target  output  dengan  anggaran setelah  penghematan.  Meskipun  belanja  modal terealisasi sangat rendah, karena kebanyakan dana di  prioritaskan  dalam  penanganan  pandemi COVID-19,  namun  pemerintah  daerah  tetap berusaha  mengalokasikan  dananya  pada  belanja modal  secara  optimal  meskipun  terjadinya realokasi belanja akibat pandemi COVID-19.
Tidak  adanya  perbedaan  yang  signifikan  pada rasio efektivitas keuangan daerah meskipun terjadi peningkatan  rata-rata  efektivitas  pada  saat sebelum  dan  selama  terjadinya  pandemi  COVID- 19.  Tercatat  sebelum  pandemi  rata-rata  rasio efektivitas  sebesar  91,57%  sedangkan  selama terjadinya  pandemi  COVID-19  rata-  rata  rasio aktivitas  sebesar  99,88%.  Didapati  peningkataan
pada rasio efektivitas disebabkan rata-rata realisasi PAD  kabupaten  kota  di  Provinsi  Aceh  mengalami peningkatan,  perealisasian  komponen  pokok  PAD tahun  2020 rata-rata  penerimaan lebih atas 100% atas apa yang sudah tertargetkan. Berbeda dengan tahun sebelum pandemi, ialah 2019 yang rata-rata realisasi  PAD  kabupaten/kota  dari  yang  sudah tertargetkan kurang atas 100%.
Selanjutnya, kontribusi pajak daerah mengalami  perbedaan  sebelum  dan  pada  saat pandemi  karena  nilai  kontribusi  pajak  daerah selama terjadinya pandemi lebih rendah dibandingkan sebelum terjadinya pandemi. Tercatat  sebelum  pandemi  rata-rata  rasio kontribusi pajak daerah sebesar 16,29% sedangkan selama  terjadinya  pandemi  COVID-19  rata-rata rasio efisiensi sebesar 14,88%. Penurunan pajak di Provinsi  Aceh  mengalami  penurunan  signifikan pada  persentase  realisasi  dan  nominal  kontribusi. Penurunan  penerimaan  pajak  secara  nominal disumbang oleh pajak dalam negeri maupun pajak perdangangan  internasional.  Penurunan  realisasi pada  pajak  dalam  negeri  secara  nominal disumbang  oleh  penurunan  PPh  non  migas, sedangkan  penurunan  Bea  keluar  menekan  pajak perdangangan  internasional  (Kantor  Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, 2020).
Pandemi  COVID-19  mengakibatkan  turunnya tingkatan  permintaan  serta  komoditas  pokok ekspor  Indonesia  sehingga  terjadi  pelemahan sektor  riil,  selanjutnya  berlanjut  pada  kenaikan Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  dan  turunnya daya  beli  masyarakat.  Pandemi  COVID-19 mengakibatkan perekonomian dalam kondisi tidak stabil,  sehingga  mempengaruhi  beberapa  aspek. Ketakutan  masyarakat  terhadap  pandemi  juga mempengaruhi  aspek  sosial  dan  psikologis masyarakat,  hal  ini  memiliki  pengaruh  pada kesadaran  dan  kemauan  masyarakat  didalam pembayaran pajak daerah.
Tidak  adanya  perbedaan  yang  signifikan  pada rasio  kontribusi  retribusi  daerah  meskipun  terjadi peningkatan  rata-rata  retribusi  daerah  pada  saat sebelum  dan  selama  terjadinya  pandemi  COVID-
19.  Tercatat  sebelum  pandemi  rata-rata  rasio efektivitas  sebesar  11,59%  sedangkan  selama terjadinya  pandemi  COVID-19  rata-rata  rasio aktivitas  sebesar  11,89%.  Walaupun  pandemi COVID-19 sifatnya multidimensional yang menghambat  stabilnya  kondisi social politik dimana  memiliki  pengaruh  terhadap  turunnya penerimaan  daerah  atas  retribusi,  hanya  saja pemerintahan daerah mampu melakukan pengoptimalan target penerimaan didalam bentuk retribusi  daerah,  bersamaan  dengan  layanan  yang tersedia  ataupun  diberikan  oleh  pemerintah daerah  seperti  objek  retribusi  yang  bermanfaat secara  langsung  bagi  pribadi  ataupun  badan. Sehingga  sadarnya  masyarakat  untuk  melakukan pembayaran  retribusi  masih  tetap  ada  walaupun terpengaruhi dengan kondisi pandemi COVID-19.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa secara  keseluruhan  dampak  pandemi  COVID-19 terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah Aceh  memberikan  dampak  yang  bervariasi  atau tidak  seragam.  Penelitian  dampak  COVID-19 terhadap pemerintah daerah masih terbatas. Hasil penelitian  ini  menunjukan  juga  bahwa  dampak COVID-19  terhadap  kinerja  keuangan  berbeda- beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Maghfiroh  (2021) yang menemukan perbedaan signifikan pada  rasio likuiditas  yang  diproksikan  oleh Financing  To Deposit  Ratio / Loan-to-deposit  ratio (FDR/LDR), rasio  rentabilitas  yang  diproksikan  oleh Non performing  financing/  Non  performing  loan (NPF/NPL)  pada  bank  di  Indonesia  setelah pandemik. Sedangkan pada rasio capital adequacy ratio (CAR) tidaklah terdapat perbedaan signifikan pada  saat  sebelum  dan  selama  COVID-19.  Dapat diambil  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  bahwa terdapat  dampak  COVID-19  terhadap  kinerja keuangan bank di Indonesia.
Penelitian  ini  juga  mendukung  penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati  et al. (2020) menunjukkan tidak adanya perbedaan rata- rata  biaya  operasional  pendapatan  operasional
(BOPO)  bank  syariah  dan Return  on  Asset (ROA) bank  syariah  sebelumnya  dan  sesudah  terjadinya pandemi  COVID-19.  Dapat  diartikan  bahwa pandemi  COVID-19  belum  memberikan  pengaruh pada bank syariah jika dinilai dari rasio BOPO dan rasio ROA. Sedangkan rasio FDR memperlihatkan adanya perbedaan diantara kinerja keuangan bank syariah  sebelum  terjadinya  pandemi  COVID-19 dan selama terjadinya pandemi COVID-19. Adanya pandemi  COVID-19  telah  memberikan  dampak dari  segi  rasio  FDR  terhadap  bank  syariah  yang telah terdaftar di OJK.
Hasil  penelitian  ini  tidak  konsisten  dengan hasil  penelitian  Ihami  &  Thamrin  (2021)  yang menemukan  bahwa  dengan  semua  dampak pandemi  COVID-19  terhadap  kinerja  keuangan perbankan  syariah  di  Indonesia,  menunjukkan hasil  rasio  CAR,  ROA,  NPF,  dan  FDR  tidak signifikan menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan  sebelumnya  dan  selama  terjadinya pandemi  COVID-19.  Sedangkan  penelitian  yang dilaksanakan  oleh  (Melania,  2021)  menyatakan bahwa  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  pada rasio keuangan CAR, NPL/NPF, ROA, ROE, BOPO, LDR/FDR  pada  bank  syariah  dan  bank konvensional selama pandemi COVID-19.
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Shen  et  al.  (2020a)  yang  hasil  penelitian menemukan  bahwa  wabah  COVID-19  berdampak negatif  signifikan  terhadap  kinerja  perusahaan China  yang  terdaftar  dengan  menurunkan  skala investasi  dan  mengurangipendapatan  total.  Untuk industri yang terkena pandemi, seperti pariwisata, catering,  dan  transportasi,  terjadi  penurunan korporasi  yang  signifikan  kinerja  pada  kuartal pertama  tahun 2020.  Pandemi berdampak negatif pada produksi, operasi, dan penjualan industri ini, yang  pada  akhirnya  tercermin  dalam  tingkat pengembalian yang negatif.

## KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN
Pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah
pusat  dan  daerah  untuk  mengubah  alokasi anggaran  yang  telah  disusun  sebelumnya.  Di samping  itu,  perubahan  anggaran  tersebut  juga berpotensi  mempengaruhi  kinerja  pemerintah daerah  khususnya  kinerja  keuangan.  Hasil penelitian  ini  membuktikan  bahwa  kinerja keuangan  pemerintah  kota  dan  kabupaten  di wilayah  Aceh  mengalami  perubahan,  namun perubahan  tersebut  tidak  terlihat  untuk  semua dimensi  kinerja  keuangan.  Di  satu  sisi,  3  rasio keuangan  yang  diuji  yaitu  kemandirian  keuangan (MAN),  efisiensi  keuangan  daerah  (EFF),  dan kontribusi  pajak  daerah  (RET)  secara  statistik mengalami  perubahan  sebelum  dan  pada  saat pandemik.  Sebaliknya  3  rasio  keuangan  lainnya yaitu  aktivitas  keuangan  daerah  (AKTIF), efektivitas keuangan daerah (EFEK), dan kontribusi  retribusi  daerah  (RET)  tidak  berbeda secara  signifikan  sebelum  dan  saat  pandemi COVID-19.
Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah  perlunya peningkatan kemandirian keuangan daerah ditingkatkan  oleh  setiap  pemerintah  daerah.  Hal tersebut  penting  ketika  pemerintah  pusat mengurangi transfer ke daerah pada saat keuangan negara  mengalami  krisis  atau  perubahan  alokasi anggaran.  Tanpa  kemandirian  keuangan  yang mampuni  pemerintah  daerah  tidak  akan  mampu menutupi pos-pos pengeluaran khususnya pengeluaran  rutin  sehingga  akan  menggangu kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan, diantaranya  sampel  yang  terbatas  sehingga generalisasi yang dilakukan juga terbatas. Dari segi indikator  kinerja,  penelitian  selanjutnya  perlu menggunakan  variabel  non  keuangan  sebagai pelengkap  analisis.  Penelitian  berbasis  kualitatif dengan  tujuan  mendapatkan  pengalaman  yang lebih  lengkap  terkait  dampak  pandemi  terhadap kinerja  pemerintah  daerah  juga  perlu  dilakukan sehingga  kebijakan  yang  lebih  efektif  dapat diformulasikan.

## REFERENSI
Abdullah, S. (2020, 30 Agustus Minggu). Perubahan APBD di Masa Pandemi COVID-19. Retrieved Desember Senin,  2020,  diakses  dari  dialeksis.com:https://dialeksis.com/analisis/perubahan-apbd-di-masa- pandemicovid-19/
Chandra, D., Ratnawati, V., & Mutia, Y., (2019). Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah:      Studi Perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Jurnal Ekonomi , 27 (2).
Chaudhary, M.P.R., Sodani, & Das, S. (2020). Effect of COVID-19 on Economy in India: Some Reflections for Policy and Programme. Journal of Health Management, 22 (2).
https://doi.org/10.1177/0972063420935541
Christofzik,  D.  I.  (2019),  “Does  accrual  accounting  alter  fiscal  policy  decisions?  -  Evidence  from  Germany”, European Journal of Political Economy , Vol. 60. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.07.003
Coccia, M. (2016). The relation between restriction policies against COVID-19, economic growth and mortality rate in society. Journal of Economics Library , 3 (1).
Cohen,  S.,  Bisogno,  M.,  &  Malkogianni,  I.  (2019).  Earnings  management  in  local  governments:  The  role  of political factors. Journal of Applied Accounting Research.
Fahlevi, H. (2020). Anggaran penanggulan bencana di Indonesia: Praktik, Dinamika, dan Tantangan . dalam Harnovinsah,  Sopanah,  &  Sari  dari Bunga  Rampai  Akuntansi  Publik:  Isu  Kontemporer  Akuntansi Publik ¸Unitomo Press: Surabaya.
Fahlevi,  H.,  Saevic,  TR.,  Jalaluddin,  J.,  &  Djalil,  MA.  (2022).  Do  social  restriction  policies  responding  to COVID-19 pandemic associated with economic growth? E3S Web of Conferences .
Fathah, R.N., (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal EBBANK . 8 (1). 33 – 48
Hanoatubun,  S.  (2020).  Dampak      Covid–19      terhadap      Perkonomian  Indonesia.  EduPsyCouns:  Journal  of Education, Psychology and Counseling, 2(1), 146-153.
Inegbedion,  H.  E.  (2020).  COVID-19  lockdown:  implication  for  food  security.  Journal  of  Agribusiness  in Developing and Emerging Economies. https://doi.org/10.1108/JADEE-06-2020-0130
Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi COVID-19. Jurnal Sosial & Budaya Syar’I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 7(7), 625-638.
Kim, J., Kim, J., Ki, S., & Rebecca, L. (2020). Effects of epidemic disease outbreaks on financial performance of restaurants: Event study method approach. Journal of Hospitality and Tourism Management, 43, 32–41. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.01.015
Maghfiroh, R. N. (2021). Analisis dampak COVID-19 terhadap kinerja keuangan bank di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Melania, A. A. (2021). Analisis kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional dimasa pandemi Covid- 19 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
Pemerintah Indonesia (2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus  Disease  2019  (COVID-19)  dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Jakarta: Pemerintah Pusat
Rahmawati,  Y.,  Salim,  M.  A.,  &  Priyono,  A.  A.  (2021).  Analisis  Komparatif  Kinerja  Keuangan  Bank  Syariah Sebelum  Dan  Saat  Pandemi  Covid-19  (Studi  Pada  Bank  Syariah  Yang  Terdaftar  Di  OJK).  Jurnal  Ilmiah Riset Manajemen, 10(10).
Roosdiana,  R.  (2021).  Dampak  Pandemi  COVID-19  terhadap  Kinerja  Perusahaan  Property  dan  Real  Estate yang terdaftar di BEI. IKRA-ITH EKONOMIKA, 4(2),
Shen,  H.,  Fu,  M.,  Pan,  H.,  Yu,  Z.,  &  Chen,  Y.  (2020).  The  Impact  of  the  COVID-19  Pandemic  on  Firm Performance. Emerging Markets Finance and Trade, 56(10), 2213–2230. https://doi.org/10.1080/1540496X.2020.1785863
Shen,  H.,  Fu,  M.,  Pan,  H.,  Yu,  Z.,  &  Chen,  Y.  (2020).  The  impact  of  the  COVID-19  pandemic  on  firm performance. Emerging Markets Finance and Trade, 56(10), 2213-2230.
Siti, K., & Achmad, T., (2012). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008 (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
Spelta,  A.,  &  Pagnottoni,  P.  (2021).  Mobility-based  real-time  economic  monitoring  amid  the  COVID-19 pandemic. Scientific Reports, 11(1), 13069. https://doi.org/10.1038/s41598021-92134-x
Sumarjo, H. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Tumija & Sinta, G., (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik). 9 (2). 61-78
Turley, G., Robbins, G., and McNena, S. (2015), “A Framework to measure the financial performance of local governments”, Local Government Studies , Vol. 41 No. 3, pp. 401–420.
https://doi.org/10.1080/03003930.2014.991865
Yu, X., Liu, C., Wang, H., & Feil, J. H. (2020). The impact of COVID-19 on food prices in China: evidence of four  major  food  products  from  Beijing,  Shandong  and  Hubei  Provinces.  China  Agricultural  Economic Review. https://doi.org/10.1108/CAER-04-2020-0054
Zhang, Y., Diao, X., Chen, K. Z., Robinson, S., & Fan, S. (2020). Impact of COVID-19 on China’s macroeconomy and agri-food system – an economy-wide multiplier model analysis. China Agricultural Economic Review. https://doi.org/10.1108/CAER-04-2020-0063