## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6(2), September 2022, 757-765
Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v6i2.689

## Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Aksi Korporasi yang Berpotensi Menurunkan Penerimaan Pajak Negara
Rahmat Heryat Furqon 1 *, Azhar Affandi 2 , Dadang Suwanda 3
1,2 Program Pasca Sarjana Universitas Pasundan
3 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor Sumedang *Correspondence email: rh.furqon@gmail.com
Abstrak . Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara. Pencapaian target penerimaan pajak dapat tercapai apabila wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kepatuhan wajib  pajak  badan  dengan corporate  action yang  terdiri  dari  aksi  penggabungan,  peleburan,  pemekaran  atau  pengambilalihan usaha wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Pendekatan desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif, yang  merupakan penelitian  yang  bertujuan  untuk  membuat  deskripsi secara  sistematis,  faktual, dan  akurat mengenai  fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam aksi korporasi yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan masih rendah sehingga penerimaan pajak negara belum optimal.
Keywords: aksi korporasi; penggabungan; peleburan; pemekaran atau pengambilalihan usaha; penerimaan pajak
Abstract. Tax  revenue is one of the sources of state financing. The achievement of the tax revenue  target can be achieved if the taxpayer is obedient in carrying out his tax obligations. This study aims to see the level of compliance of corporate taxpayers with corporate  action  consisting  of  merger,  consolidation,  expansion  or  takeover  of  taxpayers'  businesses  on  tax  revenues.  The research design approach used is descriptive qualitative research, which is research that aims to make a systematic, factual, and accurate description of the facts and characteristics of the research population. The data collection tool used in this research is document study. The results of this study indicate that the level of taxpayer compliance in corporate actions related to mergers, consolidations, expansions or takeovers is still low so that state tax revenues are not optimal.

## Keywords: corporate action; merger; smelting; expansion or business takeover; tax revenue

## PENDAHULUAN
Di tengah belum maksimalnya pemulihan ekonomi akibat virus Corona, otoritas pajak kian agresif melakukan pemeriksaan  kepada  wajib  pajak.  Hal  itu  tercermin  di  dalam  realisasi  penerimaan  dari  pengawasan  atas  kepatuhan material yang melampaui target pada tahun lalu. Realisasi penerimaan atas kepatuhan material (PKM) atau extra effort pada tahun lalu mencapai Rp.89,08 triliun. Angka tersebut setara dengan 101,27% dari target  yang ditetapkan yakni senilai Rp.87,96 triliun. Adapun sumber dari penerimaan tersebut di antaranya berasal dari pengawasan atas kegiatan aksi  korporasi  (Dirjen  Pajak,  2021).  Pemerintah  menjelaskan,  faktor  yang  mempegaruhi  terlampauinya  target penerimaan  dari  PKM  itu  salah  satunya  adalah  berakhirnya  pemberian  insentif  fiskal  kepada  sebagian  besar  sektor usaha  pada  tahun  lalu,  terutama  sepanjang  semester  II/2021.  Faktanya,  pada  tahun  lalu  ekonomi  nasional  belum sepenuhnya  pulih.  Hal  ini  pun  disadari  oleh  otoritas  fiskal  yang  menyatakan  bahwa  penyebaran  Covid-19  masih menjadi ancaman bagi pemulihan ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2022).
Untuk  meningkatkan  daya  saing  perusahaan,  antara  lain  dilakukan  aksi  korporasi,  misalnya  merger  dan akuisisi. Aksi korporasi adalah kebijakan perusahaan terbuka yang berpengaruh kepada kepemilikan saham (Riyanto, 2020). Aksi korporasi dipilih oleh pelaku bisnis karena secara material terjadi perubahan struktur kepemilikan saham yang bertujuan  untuk meningkatkan nilai dan harga efek perseroan (Chandra, 2021). Meskipun strategi  korporasi ini tidak  selalu  berhasil  untuk  menciptakan  nilai  dari  aktivitas  bisnisnya  karena  kekeliruan  induk  usaha,  seperti  salah akuisisi,  salah  menunjuk  CEO,  diversifikasi  yang  keliru  atau  pengendalian  yang  tidak  pas  untuk  seluruh  lini  usaha (Kuncoro,  2020).  Kegiatan  aksi  korporasi,  yang  menarik  perhatian  adalah  merger  dan  akuisisi  sebagai  suatu pembaharuan  dan  ekspansi  perusahaan  secara  internasional  (Teerikangas  &  Colman,  2020).  Karena  didalam merger/akuisisi ini terdapat aspek perpajakannya, baik atas aset berwujud ( tangible asset ) maupun aset tak berwujud ( intangible  asset )  seperti  hak  paten  (Visconti,  2020).  Hal  tersebut  sering  kali  diduga  negative,  karena  terdapat hubungan  istimewa  diantara  para  pihak  yang  melakukan  merger/akuisisi.  Antara  lain  nilai tangible  asset maupun intangible asset tidak akurat, bisa terjadi nilainya rendah atau bahkan tinggi tergantung kepentingan para pihak yang terlibat tersebut, bahkan seringkali intangible asset tidak masuk dalam perhitungan yang menjadi nilai perusahaan.
Rahmat Heryat  Furqon et al.,  Ketidakpatuhan  Wajib Pajak dalam Aksi  Korporasi  yang Berpotensi  Menurunkan Penerimaan Pajak Negara
Selain  aset  tak  berwujudnya  itu  sendiri,  lokasi  aset  tidak  berwujud,  terutama  kekayaan  intelektual,  dalam strategi  pengalihan  keuntungan  menjadi  sangat  penting,  bukti  ekonometrik  menunjukkan  sebagaimana  dijelaskan (Hak, 2021) . Pertama, kekayaan intelektual sulit untuk dinilai, dengan seringkali tidak ada transaksi pihak ketiga yang tidak  terkait  untuk  menentukan  harga  yang  wajar.  Ini  membuatnya  lebih  mudah  untuk  mengalihkan  keuntungan melalui  manipulasi  harga  transfer.  Kedua,  perpajakan  perusahaan,  khususnya  perlakuan  pajak  preferensial  atas kekayaan intelektual, mempengaruhi lokasi kegiatan penelitian, kepemilikan paten yang sah, dan jumlah permohonan paten.  Penelitian  terhadap  peraturan  perpajakan  diketahui  adanya  peluang  pengalihan  keuntungan  yang  dimiliki perusahaan multinasional dengan aset tidak berwujud yang cukup besar. Hal lain disebabkan banyak aset tak berwujud yang  dihasilkan  secara  internal  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  definisi  aset  tak  berwujud  untuk  tujuan akuntansi  (Legland  et  al.,  2019).  Meskipun  sebagian  besar  tidak  ditampilkan  dalam  neraca  perusahaan,  tetapi memberikan  dampak  yang  dominan,  terutama  terhadap  nilai  pasar  perusahaan  (Jovanović  et  al.,  2020).  Salah  satu bagian dari aktiva tak berwujud adalah merek. Penilaian merek telah menjadi alat yang lumrah untuk menilai kinerja perusahaan  terkait  dengan  pemasaran,  promosi  dan  memainkan  peran  kunci  penting  saat  ini  berkaitan  dengan pemasaran, akuntansi, manajemen, merger dan akuisisi (Aghaei, 2020). Faktor utama yang memiliki efek negatif pada pencapaian keuangan merger  atau  akuisisi  adalah penentuan nilai perusahaan  yang tidak akurat, karena itu penilaian adalah salah satu topik yang paling rumit dari teori keuangan (Aydin, 2017). Topik penelitian ini adalah aksi korporasi yaitu  berupa  pengalihan  dan  perolehan  harta  dalam  rangka  penggabungan,  peleburan,  pemekaran,  atau pengambilalihan  usaha,  termasuk  wajib  pajak  berelasi/afiliasi  yang  dalam  undang-undang  PPh  disebut  memiliki hubungan istimewa, karena dengan  hal  ini dimungkinkan melaporkan penghasilan kurang  dari yang seharusnya  atau membebankan biaya yang lebih tinggi (Intan Puspanita & Septriadi, 2021).
Hubungan  transaksi  dengan  pihak  afiliasi  lebih  dikenal  dengan transfer  pricing (TP).  Banyak  permasalahan pada  praktik transfer  pricing (TP) ini , tidak  hanya  terpusat  pada  masalah  etika  wajib  pajak  saja,  namun  juga kurangnya  sumber  daya  manusia  di  DJP  dalam  memahami  aspek  kewajaran transfer  pricing itu  sendiri  (Wibowo, 2021). Lebih lanjut dikatakan bahwa perdebatan antara wajib pajak dan pihak otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal  Pajak,  dalam  dunia  praktik transfer  pricing di  Indonesia  ini  seringkali  membahas  aspek  kewajaran transfer pricing itu  sendiri  dikarenakan  kompleksitasnya  yang  begitu  tinggi  dan  rendahnya  pemahaman  pihak-pihak  yang terlibat di dalamnya. Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan  merupakan aksi  korporasi yang pada dasarnya dapat berdampak positif, di antaranya adalah terjadi sinergi dan konsolidasi usaha yang mendorong pertumbuhan dan diversifikasi usaha. Namun pada sisi lain, dapat terjadi peningkatan konsentrasi dalam pasar bersangkutan yang dapat merugikan pelaku usaha pesaingnya. Pelaku usaha pada sektor hulu ( upstream market ), pelaku usaha pada sektor hilir ( downstream  market ),  konsumen,  dan/atau  masyarakat.  Memahami  pasal  10  ayat  (3)  Undang-Undang  Pajak Penghasilan  yang  mengatur  bahwa  nilai  perolehan  atau  pengalihan  harta  yang  dialihkan  dalam  rangka  likuidasi, penggabungan,  peleburan,  pemekaran,  pemecahan,  atau  pengambilalihan  usaha  adalah  jumlah  yang  seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh menteri keuangan. Hal tersebut sesuai peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 56/PMK. 010/2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  :  52/PMK.010/2017  tentang  penggunaan  nilai  buku  atas  pengalihan  dan  perolehan  harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.
Perpajakan  Indonesia  yang  menganut  sistem Self  Assessment ,  maka  penerimaan  pajak  selain  tergantung kepada kepatuhan wajib pajak, juga pentingnya administrasi pajak yang efektif dan efisien. Perilaku wajib pajak yang masuk dan melaporkan pada waktunya, informasi yang diperlukan, untuk mengisi jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu, tanpa paksaan (Salman, 2019). Salah satu faktor yang paling sering diamati oleh akademisi adalah tingkat kepatuhan atau tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka penerimaan pajak di dalam negeri akan semakin optimal (Prasetyo, 2017).

## METODE
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitaif deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi  (objek)  penelitian  (Darke  et  al.,  1998;  Firdaus  et  al.,  2021;  Flynn  et  al.,  2022;  Haenssgen,  2019; Kaplan  & Maxwell,  2005;  Kilkenny  et  al.,  2009).  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penyusunan  penelitian  ini ada 2 (dua) cara, yaitu (1) penelitian kepustakaan ( library research ) mencari data dengan cara membaca melalui buku, jurnal,  skripsi,  internet,  dan  perangkat  lain  yang  berkaitan  dengan  judul  penelitian  (Amog  et  al.,  2022)  dan  (2) penelitian lapangan  ( field research ) (Sriram  et al., 2009; Van de Ven & Poole, 2017). Data utama diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu peneliti melakukan penelitian langsung ke Kantor Wilayah (Kanwil DJP) Jawa Barat I untuk mengumpulkan data  yang diperlukan, melalui: a.  wawancara  ( interview ), tahap ini peneliti mengadakan tanya  jawab langsung  dengan  pihak-pihak  yang  terlibat  langsung  dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini.  b. pengamatan  ( observation ),  tahap  ini  peneliti  mengadakan  pengamatan  langsung  terhadap  kegiatan  di  Kantor Pelayanan Pajak.
Rahmat Heryat  Furqon et al.,  Ketidakpatuhan  Wajib Pajak dalam Aksi  Korporasi  yang Berpotensi  Menurunkan Penerimaan Pajak Negara

## HASIL
Administrasi perpajakan terdiri dari tiga kegiatan yang saling terkait. Kegiatan tersebut menurut (Mzalendo† &  Chimilila,  2020)  adalah  (1)  identifikasi  kewajiban  perpajakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan perpajakan yang ada, (2) penetapan pajak untuk menentukan apakah pajak yang dibayarkan benar-benar berada dalam kewajiban  perpajakan,  dan  (3)  kegiatan  pemungutan,  penuntutan,  dan  sanksi  yang  memberikan  sanksi  kepada penghindar pajak dan memastikan bahwa pajak dan denda yang terutang dari  wajib pajak  telah benar. Dalam sistem perpajakan  di  Indonesia,  kepatuhan  wajib  pajak  terdiri  dari  kepatuhan  formal  dan  kepatuhan  material.  Kepatuhan formal terkait dengan keadaan ideal wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan  perundangan  perpajakan,  seperti  melaporkan  surat  pemberitahuan  pajak  sebelum  batas  waktu  yang ditetapkan. Sedangkan kepatuhan material adalah keadaan wajib pajak yang mengisi surat pemberitahuan pajak secara benar,  lengkap,  dan  jelas  sesuai  ketentuan  (Dahlan,  2020).  Tetapi  sering  kali  kepatuhan  formal  tidak  selalu  berjalan seiring  dengan  kejujuran,  terutama  dalam  menghitung  pajak  dengan  benar  dan  lengkap  karena  wajib  pajak  badan dihadapkan pada pilihan untuk jujur atau tidak jujur (Lutfillah & Setiyawati, 2020), dan diharapkan oleh otoritas pajak adalah  wajib  pajak  melaporkan  informasi  yang  lengkap  dan  akurat  dalam  Surat  Pemberitahuannya  (SPT)  (TADAT Secretariat, 2019).
Sistem  perpajakan  sangat  bergantung  pada  pelaporan  informasi  yang  lengkap  dan  akurat  oleh  wajib  pajak dalam  deklarasi  pajak.  Hal  ini  terutama  terjadi  dalam  kaitannya  dengan  wajib  pajak  bisnis.  Berbeda  dengan  situasi dengan  individu  non-bisnis  dimana  pemotongan  pada  sumber  dan  penggunaan  sistematis  pihak  ketiga  kewajiban pelaporan  informasi  memastikan  tinggi  dengan  pelaporan  pekerjaan  dan  pendapatan  investasi  pendapatan  dari kegiatan  bisnis  cenderung  tidak  tunduk  pada  instrumen  ini.  Oleh  karena  itu,  administrasi  pajak  perlu  secara  teratur memantau  kerugian  penerimaan  pajak  dari  pelaporan  yang  tidak  akurat,  terutama  oleh  wajib  pajak  bisnis,  dan mengambil  berbagai  tindakan  untuk  memastikan  kepatuhan.  Tindakan  yang  dapat  dilakukan  antara  lain  adalah kegiatan  verifikasi  (misalnya,  pemeriksaan  pajak  tentang  deskripsi  jenis  pemeriksaan),  investigasi,  dan  pencocokan pendapatan dengan sumber informasi pihak ketiga. Internal Revenue Service (IRS) sebagai lembaga otoritas pajak di Amerika  Serikat, membagi kepatuhan  wajib  pajak menjadi 3 (tiga) (Nugrahanto, 2021) yaitu:  (1). filing compliance , yaitu tentang kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan pada waktu yang tepat; (2) payment compliance , yaitu  tentang  kepatuhan  tepat  waktu  dalam  membayar  pajak  terutang  yang  sudah  dilaporkan.  (3) reporting compliance , yaitu tentang kepatuhan pelaporan besarnya pajak terutang dengan benar dan jujur. Reporting compliance merupakan inti dari kepatuhan material seperti yang dijelaskan (Rahayu, 2017), bahwa kepatuhan material wajib pajak adalah  ketika  memenuhi  semua  peraturan  dibidang  perpajakan  dengan  melaporkan  besarnya  pajak  terutang  secara benar dan jujur, dan yang menjadi tantangan utama yang dihadapi pemerintah, otoritas pajak, administrasi perpajakan diseluruh  negara  yang  menyelenggarakan  kebijakan  pajak  adalah  ketidakpatuhan  dengan  berbagai  macam penyebabnya (Astuti & Gunadi, 2021).
Penyebab  utama  rendahnya  kinerja  pemungutan  penerimaan  ini  adalah  karena  sikap  ketidakpatuhan  wajib pajak  dan  administrasi  perpajakan  yang  buruk  (Shiferaw  &  Tesfaye,  2020).  Ada  bukti  penghindaran  pajak  dalam jumlah  yang  signifikan  dan  juga  menggambarkan  keterbatasan  administrasi  pajak  (J  Alm,  2019).  Meskipun  telah menggambarkan  perhatian  otoritas  pajak  terhadap  potensi  penerimaan  yang  lebih  besar,  data  statistik  tersebut menunjukkan  bahwa  pengujian  kepatuhan  material  wajib  pajak  baik  orang  pribadi  maupun  badan,  masih  sangat rendah  (Prianto  Budi  Saptono  &  Khozen,  2021).  Selain  faktor  ketidakpatuhan  wajib  pajak  yang  menyebabkan penerimaan pajak tidak tercapai adalah ketidakmampuan administrasi perpajakan yang tidak efisien dan efektif. Upaya pemungutan  pajak  tidak  dapat  tercapai  kecuali  ada  administrasi  perpajakan  yang  kuat  yang  menjamin  pemungutan pajak  yang  tepat  dan  meminimalkan  penghindaran  pajak  (Francis  Kipilimba,  2018).  Sehingga  keberhasilan  setiap kebijakan pajak sebagian besar tergantung pada administrasi pajak yang efektif dan efisien (Jain & Jain, 2020).
Disisi  lain  ada  konflik  kepentingan  wajib  pajak  sebagai  agen  yang  mempunyai  kecenderungan  untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar dan pemerintah (otoritas pajak) sebagai prinsipal yang mempunyai hak untuk  memungut  pajak  sesuai  undang-undang  yaitu  tidak  maksimalnya  penerimaan  pajak  disebabkan  kepentingan yang  berbeda  (Alkausar  et  al.,  2020).  Peluang  ketidakpatuhan  wajib  pajak  salahsatunya  disebabkan  perkembangan bisnis  global,  dimana  perusahaan  diharuskan  meningkatkan  sumber  daya  agar  tetap  bersaing  dengan  kompetitif. Globalisasi kegiatan ekonomi yang semakin meningkat menghadirkan serangkaian peluang penghindaran pajak yang hampir  tak  terbatas  baik  bagi  individu  maupun  perusahaan  (misalnya border  shopping , transfer  pricing , smuggling / penyelundupan)  (James  Alm,  2019).  Penghindaran  pajak  ini  sering  digunakan  di  hampir  semua  negara,  terutama  di negara  berkembang.  Oleh  karena  itu  sistem  penerimaan  negara  yang  menangani  perpajakan  perlu  diperbaiki  terus menerus  untuk  memungkinkan  sistem  perpajakan  mengikuti  perkembangan  terbaru  dalam  aktivitas  bisnis  dan  pola penghindaran pajak yang semakin canggih (Turley, 2018).
Untuk meningkatkan daya saing perusahaan  adalah melakukan aksi korporasi, misalnya  merger dan akuisisi. Aksi  korporasi  adalah  kebijakan  perusahaan  terbuka  yang  berpengaruh  kepada  kepemilikan  saham  (Riyanto,  2020). Aksi  korporasi  dipilih  oleh  pelaku  bisnis  karena  secara  material  terjadi  perubahan  struktur  kepemilikan  saham  yang
Rahmat Heryat  Furqon et al.,  Ketidakpatuhan  Wajib Pajak dalam Aksi  Korporasi  yang Berpotensi  Menurunkan Penerimaan Pajak Negara
bertujuan  untuk  meningkatkan  nilai  dan  harga  efek  perseroan  (Chandra,  2021).  Karena  didalam  merger/akuisisi  ini terdapat aspek perpajakannya, baik atas asset berwujud ( tangible asset ) maupun asset tak berwujud ( intangible asset ) seperti  paten  (Visconti,  2020)  yang  sering  kali  diduga  karena  terdapat  hubungan  istimewa  diantara  para  pihak  yang melakukan merger/akuisisi, nilai tangible asset maupun intangible asset tidak akurat, bisa terjadi nilainya rendah atau bahkan tinggi tergantung kepentingan para pihak yang terlibat tersebut, bahkan seringkali intangible asset tidak masuk dalam perhitungan yang menjadi nilai perusahaan. Selain aset tak berwujudnya itu sendiri, lokasi aset tidak berwujud, terutama kekayaan intelektual, dalam strategi pengalihan keuntungan menjadi sangat penting yaitu bukti ekonometrik (Hak, 2021) . Pertama, kekayaan intelektual sulit untuk dinilai, dengan seringkali tidak ada transaksi pihak ketiga yang tidak  terkait  untuk  menentukan  harga  yang  wajar.  Ini  membuatnya  lebih  mudah  untuk  mengalihkan  keuntungan melalui  manipulasi  harga  transfer.  Kedua,  perpajakan  perusahaan,  khususnya  perlakuan  pajak  preferensial  atas kekayaan intelektual, mempengaruhi lokasi kegiatan penelitian, kepemilikan paten yang sah, dan jumlah permohonan paten.
Pemeriksaan  rinci  peraturan  pajak  menegaskan  peluang  pengalihan  keuntungan  yang  dimiliki  perusahaan multinasional  dengan  aset  tidak  berwujud  yang  cukup  besar.  Hal  lain  disebabkan  banyak  aset  tak  berwujud  yang dihasilkan secara internal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana definisi aset tak berwujud untuk tujuan akuntansi (Legland  et  al.,  2019),  meskipun  sebagian  besar  tidak  ditampilkan  dalam  neraca  perusahaan,  tetapi  memberikan dampak  yang  dominan,  terutama  terhadap  nilai  pasar  perusahaan  (Jovanović  et  al.,  2020).  Salah  satu  bagian  dari aktiva tak berwujud adalah merek. Penilaian merek telah menjadi alat yang lumrah untuk menilai kinerja perusahaan terkait  dengan  pemasaran,  promosi  dan  memainkan  peran  kunci  penting  saat  ini  berkaitan  dengan  pemasaran, akuntansi, manajemen, merger dan akuisisi (Aghaei, 2020). Faktor utama yang memiliki efek negatif pada pencapaian keuangan merger atau akuisisi adalah penentuan nilai perusahaan yang tidak akurat, karena itu penilaian adalah salah satu topik yang paling rumit dari teori keuangan. Aksi korporasi yang dilakukan oleh para pihak berelasi/afiliasi yang dalam  Undang-Undang  PPh  disebut  memiliki  hubungan  istimewa,  karena  dengan  hal  ini  dimungkinkan  melaporkan penghasilan  kurang  dari  yang  seharusnya  atau  membebankan  biaya  yang  lebih  tinggi  (Intan  Puspanita  &  Septriadi, 2021). Banyak permasalahan pada praktik transfer pricing, tidak hanya terpusat pada masalah etika wajib pajak saja, namun  juga  kurangnya  sumber  daya  manusia  di  DJP dalam  memahami  aspek  kewajaran transfer  pricing itu  sendiri (Wibowo, 2021), Oleh karena itu penilaian memainkan peran kunci dalam banyak bidang keuangan dalam keuangan perusahaan, dalam merger dan  akuisisi, dan dalam manajemen portofolio. Merger dan akuisisi dapat juga digunakan oleh  perusahaan  untuk  menghemat  pajak,  dimana  pajak  yang  dibayarkan  oleh  dua  perusahaan  yang  digabungkan bersama  mungkin  lebih  rendah  dari  pada  pajak  yang  dibayarkan  oleh  mereka  sebagai  perusahaan  individu (Damodaran, 2017; Djaja, 2018).
Adapun sebagai perbandingan, aksi korporasi di beberapa negara menggunakan istilah konsentrasi usaha dan pengambilalihan.  Penggabungan,  Peleburan,  dan  Pengambilalihan  yang  dimaksud  dalam  UU  No.  5/1999  memiliki cakupan  pengertian  yang  luas,  tidak  hanya  terbatas  pada  penggabungan,  peleburan,  atau  pengambilalihan  perseroan terbatas  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  40/2007  namun  juga  dapat  berupa  penggabungan,  peleburan,  atau pengambilalihan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan, ataupun bentuk- bentuk lainnya seperti penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan di antara beberapa firma akuntan publik atau firma  hukum.  Sedangkan  dalam  peraturan  perpajakan,  cakupan  pengertiannya  justru  lebih  spesifik,  sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.010/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam  Rangka  Penggabungan,  Peleburan,  Pemekaran,  Atau  Pengambilalihan  Usaha.  Menyatakan  bahwa Penggabungan  usaha  yaitu  penggabungan  dari  2  (dua)  atau  lebih  Wajib  Pajak  badan  dalam  negeri  yang  modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu Wajib Pajak badan yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil dan membubarkan wajib pajak  badan  yang  mengalihkan  harta  dan  kewajiban  tersebut.  Atau  penggabungan  dari  badan  hukum  yang  didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri dengan wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham, dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri  kepada  wajib  pajak  badan  dalam  negeri  yang  modalnya  terbagi  atas  saham  dan  membubarkan  badan  hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut.
Peleburan  usaha  yaitu  peleburan  dari  2  (dua)  atau  lebih  wajib  pajak  badan  dalam  negeri  yang  modalnya terbagi  atas  saham  dengan  cara  mendirikan  badan  usaha  baru  di  indonesia  dan  mengalihkan  seluruh  harta  dan kewajiban  kepada  wajib  pajak  badan  baru  serta  membubarkan  wajib  pajak  badan  yang  melebur  tersebut;  atau peleburan dari badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri dengan wajib pajak badan dalam negeri  yang  modalnya  terbagi  atas  saham,  dengan  cara  mendirikan  badan  usaha  baru  di  indonesia  dan  mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada badan usaha baru serta membubarkan badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan  di  luar  negeri  dan  wajib  pajak  badan  dalam  negeri  yang  melebur  tersebut.  Pemekaran  usaha  yaitu pemisahan usaha 1  (satu)  wajib pajak badan  dalam negeri yang modalnya  terbagi atas saham menjadi 2  (dua) wajib
Rahmat Heryat  Furqon et al.,  Ketidakpatuhan  Wajib Pajak dalam Aksi  Korporasi  yang Berpotensi  Menurunkan Penerimaan Pajak Negara
pajak badan dalam negeri  atau  lebih dengan  cara mendirikan badan  usaha baru dan mengalihkan  sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut, yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama. Atau pemisahan  usaha  1  (  satu)  wajib  pajak  badan  dalam  negeri  yang  modalnya  terbagi  atas  saham  dengan  cara mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada 1 ( satu) atau lebih wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi  atas  saham,  yang  dilakukan  tanpa  membentuk  badan  usaha  baru  dan  tanpa  melakukan  likuidasi  badan  usaha yang lama, dan merupakan pemecahan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di  bidang  pajak  pertambahan  nilai.  Atau  suatu  rangkaian  tindakan  untuk  melakukan  pemisahan  usaha  2  (dua)  atau lebih wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan sebagian harta dan kewajiban  dari  usaha  yang  dipisahkan  dan  menggabungkan  usaha  yang  dipisahkan  tersebut  kepada  1  (satu)  badan usaha tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama.
Pemekaran  usaha  yaitu  wajib  pajak  yang  belum  g o  public yang  bermaksud  melakukan  penawaran  umum perdana  saham.  Wajib  pajak  yang  telah  g o  public sepanjang  seluruh  badan  usaha  hasil  pemekaran  usaha  melakukan penawaran  umum  perdana  saham.  Wajib  pajak  badan  yang  melakukan  pemisahan  unit  usaha  syariah  untuk menjalankan  kewajiban  pemisahan  usaha  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Wajib  pajak  badan dalam negeri sepanjang badan usaha hasil pemekaran usaha mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling  sedikit  Rp.500.000.000.000,00  (lima  ratus  miliar  rupiah);  atau  Wajib  Pajak  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang menenma  tambahan  penyertaan  modal  Negara  Republik  Indonesia.  SepanJang  pemekaran  usaha  dilakukan  terkait pembentukan  perusahaan  induk  ( holding )  Badan  Usaha  Milik  Negara.  Termasuk  Wajib  Pajak  Badan  Usaha  Milik Negara  yang  menerima  tambahan  penyertaan  modal  Negara  Republik  Indonesia.  Sepanjang  pemekaran  usaha dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk ( holding ) Badan Usaha Milik Negara. Atau wajib pajak badan yang melakukan  pemisahan  usaha  sehubungan  dengan  restrukturisasi  Badan  Usaha  Milik  Negara  dengan  syarat, restrukturisasi dilakukan paling lama terhitung sejak awal Tahun Pajak 2021. Pengalihan harta tidak dilakukan dengan cara  jual  beli  atau  pertukaran  harta  dan  restrukturisasi  serta  pengalihan  harta  telah  memperoleh  persetujuan  dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara.
Pengambilalihan  usaha  yaitu  pengambilalihan  usaha  Bentuk  Usaha  Tetap  yang  menjalankan  kegiatan  di bidang usaha bank yang dilakukan dengan cara mengalihkan seluruh atau sebagian harta dan kewajiban bentuk usaha tetap  kepada  wajib  pajak  badan  dalam  negeri  yang  modalnya  terbagi  atas  saham,  dan  membubarkan  bentuk  usaha tetap  tersebut.  Atau  pengambilalihan  usaha  dari  suatu  wajib  pajak  badan  dalam  negeri  dengan  cara  mengalihkan kepemilikan  atas  saham  wajib pajak badan dalam  negeri  yang dimilikinya tersebut  kepada  wajib pajak badan dalam negeri  lainnya.  Yang  dilakukan  sehubungan  dengan  restrukturisasi  Badan  Usaha  Milik  Negara,  dengan  syarat  : pertama , kepemilikan atas saham wajib pajak badan dalam negeri yang dialihkan, lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh. Atau mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijakan atas wajib pajak badan dalam negeri  yang  dialihkan.  K edua ,  dalam  hal  wajib  pajak  badan  dalam  negeri  yang  diambil  alih  berbentuk  perseroan terbuka, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. K etiga , restrukturisasi dilakukan paling lama terhitung sejak awal tahun pajak 2021. K eempat , pengalihan harta tidak dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran harta. Kelima, restrukturisasi serta pengalihan harta telah memperoleh persetujuan  dari  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  pembinaan  Badan  Usaha  Milik Negara.
Seharusnya  wajib  pajak  yang  melakukan  perubahan  kepemilikan  saham  akibat  adanya  aksi korporasi/perubahan  pemegang  saham  harus  dibuatkan  akta.  Hal  tersebut  sesuai  penjelasan  Pasal  56  ayat  1  Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal  49 ayat 1 tentang Perseroan  Terbatas yang menerangkan bahwa “Yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta bawah tangan”. Setelah hal-hal tersebut dipenuhi, maka kemudian perubahan pemegang saham dalam perseroan tersebut wajib diberitahukan kepada Menteri.  Menurut  Pasal  10  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.01- HT.01.10 Tahun 2006 pengalihan hak atas saham termasuk perubahan anggaran dasar yang akta perubahannya wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak  Asasi Manusia Republik  Indonesia. Sedangkan  akta perubahan yang dimaksud adalah akta perubahan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia yang berdasarkan keputusan Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Perseroan,  hal  tersebut  juga  ditegaskan  dalam  Pasal  16  Undang  Undang  Nomor  1 Tahun 1995.
Perbuatan  hukum  pengalihan  hak  atas  saham  tidak  termasuk  sebagai  perubahan  ’tertentu’  anggaran  dasar sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  1  dan  2  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1995,  maka  perubahan tersebut cukup dilaporkan kepada Menteri, dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan perubahan tersebut baru mulai berlaku efektif sejak  tanggal  pendaftaran.  Dalam  hal  penyampaian  pelaporan  atau  pemberitahuan  telah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  Meteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  atau  pejabat  yang  ditunjuk  akan menyampaikan  secara  elektronik  pernyataan  tidak  berkeberatan,  dan  dalam  tengang  waktu  paling  lambat  30  hari
Rahmat Heryat  Furqon et al.,  Ketidakpatuhan  Wajib Pajak dalam Aksi  Korporasi  yang Berpotensi  Menurunkan Penerimaan Pajak Negara
setelah  pernyataan  tidak  keberatan  tersebut  Notaris  yang  bersangkutan  wajib  menyampaikan  dokumen  fisik  sebagai Salinan  akta  perubahan  anggaran  dasar  perseroan  terbatas;  dan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  atas  nama  Perseroan Terbatas;  kepada  Direktorat  Jendral  Administrasi  Hukum  Umum  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Kemudian Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan menerbitkan surat penerimaan laporan atau surat penerimaan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dan direksi perseroan  wajib  melakukan  pendaftaran  mengenai  pengalihan  hak  atas  saham  tersebut  ke  dalam  daftar  perusahaan dengan melampirkan akta perubahannya beserta surat penerimaan laporan tersebut.
Dalam  hal  perubahan  kepemilikan  saham  ini  sebenarnya  Ditjen  Administrasi  Hukum  Umum  (AHU)  telah menyampaikan ke DJP namun tidak semua data ada, karena bisa jadi perubahan tersebut dibuat akta dibawah tangan. Kepatuhan  formal  terhadap  wajib  pajak  yang  melakukan  aksi  korporasi  tidak  berbeda  dengan  wajib  pajak  lainnya yaitu  menyampaikan  SPT  tepat  waktu,  sedangkan  isi  lampiran  SPT  terutama  tentang  perubahan  kepemilikan  saham tidak pernah diperhatikan, hal ini sependapat dengan Account Refresentative (AR) karena sistim perpajakan menganut self  assessment maka  sepanjang  wajib  pajak  melaporkan  SPT  diterima  dan  dianggap  benar.  Selanjutnya  dalam  hal pengawasan  wajib  pajak  terhadap  wajib  pajak  yang  melakukan  aksi  korporasi,  maka  berlaku  ketentuan  sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha. Sesuai Pasal 1 ayat (2) PMK ini dan Pasal 2 ayat (1) PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai  Buku  Atas  Pengalihan  Dan  Perolehan  Harta  Dalam  Rangka  Penggabungan,  Peleburan,  Pemekaran,  Atau Pengambilalihan  Usaha  bahwa  untuk  kepentingan  perpajakan,  wajib  pajak  dapat  menggunakan  nilai  buku  atas pengalihan  harta  dalam  rangka  penggabungan,  peleburan,  pemekaran,  atau  pengambilalihan  usaha,  setelah mendapatkan  persetujuan  Dirjen  Pajak.  Berdasarkan  wawancara  dengan  informan  diketahui  bahwa  sampai  dengan saat  ini  tidak  ada  wajib  pajak  yang  mengajukan  permohonan  penggunaan  nilai  buku.  Dengan  demikian  dapat diasumsikan bahwa semua deklarasi wajib pajak pada SPT yang berhubungan dengan perubahan kepemilikan saham akibat pengalihan atau aksi korporasi seharusnya menggunakan nilai pasar.
Jika  diketahui  bahwa  wajib  pajak  sesuai  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  : 56/PMK.010/2021  Pasal  14  Ayat  (1)  :  tidak  memenuhi  ketentuan  persyaratan  tujuan  bisnis;  melakukan pemindahtanganan  harta, tetapi tidak mengajukan permohonan pemindahtanganan  harta dalam jangka waktu 1 bulan setelah  pengalihan;  memperoleh  penolakan  pemindahtanganan  harta  dari  Direktur  Jenderal  Pajak  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  dan  harta  tersebut  telah  dipindahtangankan;  tidak  mengajukan  pernyataan pendaftaran kepada OJK dalam rangka IPO atau pernyataan pendaftaran tersebut belum menjadi efektif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2); memperoleh penolakan perpanjangan jangka waktu IPO  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (1);  tidak  membubarkan  BUT  dalam  jangka  waktu  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) atau ayat (2); dan memperoleh penolakan perpanjangan jangka waktu pembubaran Bentuk  Usaha  Tetap  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  ayat  (1).  Maka,  nilai  pengalihan  harta  dalam  rangka penggabungan,  peleburan,  pemekaran,  atau  pengambilalihan  usaha  berdasarkan  nilai  buku  dihitung  kembali berdasarkan  nilai  pasar  pada  saat  pengalihan  harta  pada  tanggal  efektif  penggabungan,  peleburan,  pemekaran,  atau pengambilalihan  usaha.  Berdasarkan  uraian  diatas,  aksi  korporasi  dalam  bentuk  pengalihan  saham  yang  dilakukan oleh  wajib  dilaporkan  dalam  SPT  Tahunan  dengan  nilai  buku,  hal  ini  dikuatkan  dengan  tidak  adanya  permohonan pengajuan penggunaan nilai buku ke Kanwil DJP Jawa Barat I sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 52/PMK.010/2017  tentang  Penggunaan  Nilai  Buku  Atas  Pengalihan  Dan  Perolehan  Harta  Dalam  Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha.
Aksi  korporasi  dalam  penggabungan,  peleburan,  pemekaran,  atau  pengambilalihan  saha  dengan  pengalihan saham  masih  belum  optimal  karena  sesuai  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  harus  dilaporkan  sesuai  jumlah  yang seharusnya  dikeluarkan  atau  nilai  pasar,  sehingga  potensi  pajak  masih  sangat  tinggi  dan  akan  mempengaruhi penerimaan  pajak.  Sebagai  konsekuensi  perpajakan  Indonesia  yang  menganut  sistem Self  Assessment ,  maka penerimaan  pajak  selain  tergantung  kepada  kepatuhan  wajib  pajak,  juga  pentingnya  administrasi  pajak  yang  efektif dan  efisien.  Sesuai  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  :  56/PMK.010/2021  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  :  52/PMK.010/2017  tentang  Penggunaan  Nilai  Buku  Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha, bahwa  wajib  pajak  yang  melakukan  aksi  korporasi  dalam  rangka  penggabungan,  peleburan,  pemekaran,  atau pengambilalihan  usaha  dapat  menggunakan  nilai  buku  dengan  mengajukan  ijin  dan  atas  persetujuan  Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan data bahwa wajib pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I tidak ada yang mengajukan penggunaan  nilai  buku  sebagaimana  peraturan  dimaksud.  Dengan  demikian  maka  setiap  terjadi  pengalihan  dan perolehan  harta  yang  dilaporkan  dalam  SPT  adalah  jumlah  yang  seharusnya  dikeluarkan  atau  diterima  berdasarkan harga  pasar.  Potensi  pajak  dari  aksi  korporasi  dalam  rangka  penggabungan,  peleburan,  pemekaran,  atau
Rahmat Heryat  Furqon et al.,  Ketidakpatuhan  Wajib Pajak dalam Aksi  Korporasi  yang Berpotensi  Menurunkan Penerimaan Pajak Negara
pengambilalihan  usaha  adalah  selisih  antara  harga  pasar  dengan  nilai  buku.  Selama  ini  penerimaan  pajak  dari  aksi korporasi  dalam  rangka  penggabungan,  peleburan,  pemekaran,  atau  pengambilalihan  usaha  di  Kantor  Wilayah  DJP Jawa  Barat  I  sulit  terukur  dan  terawasi.  Wajib  pajak  yang  melakukan  aksi  korporasi  dalam  rangka  penggabungan, peleburan,  pemekaran,  atau  pengambilalihan  usaha  didominasi  oleh  perusahaan  tertutup,  ketika  terjadi  transaksi pengalihan atau perolehan harta, jika pihak yang mendapatkan keuntungan (pihak penjual) adalah Wajib Pajak Badan, maka keuntungan dari hasil penjualan tersebut digabungkan dengan laba perusahaan sebagai penghasilan lain di luar usaha sedangkan pajaknya dikenakan secara keseluruhan dan dihitung menggunakan mekanisme PPh Pasal 29 di akhir tahun pajak, hal ini sulit untuk mengukur pembayaran atas aksi korporasi dimaksud. Begitu pula apabila pihak penjual adalah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi,  keuntungan  dari  pengalihan  atau  perolehan  harta  ini  juga  akan  digabungkan dengan  penghasilan  lainnya  untuk  diperhitungkan  pajaknya  di  akhir  tahun  (bukan  final).  Kecuali  pihak  yang bertransaksi  adalah  wajib  pajak  luar  negeri,  pihak  pembeli  atau  perusahaan  yang  memperoleh  keuntungan  dari pengalihan  atau  perolehan  harta  akan  memungut  PPh  Pasal  26  atas  penghasilan  dari  transaksi  tersebut,  akan  tetapi tidak  ada  kode  penerimaan  pajak  khusus  untuk  PPh  Pasal  26  transaksi  aksi  korporasi  dalam  rangka  penggabungan, peleburan,  pemekaran,  atau  pengambilalihan  usaha,  sehingga  perlu  penelitian  lebih  lanjut  terhadap  kontribusi penerimaan pajak dari transaksi dimaksud.

## SIMPULAN
Perpajakan  Indonesia  menganut  sistem self  assessment yaitu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberikan wewenang kepada  wajib pajak  untuk menentukan  sendiri jumlah pajak  yang terutang  setiap tahunnya  sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku,  oleh  karena  itu  kepatuhan  wajib  pajak  menjadi  sangat penting dalam penerimaan pajak. Dalam hal  metode akuntansi terhadap wajib pajak yang  melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, diperbolehkan memilih salah satu dari 2 (dua) metode pencatatan, yaitu  Metode  Pembelian  ( by  purchase )  atau  metode  perolehan.  Metode  pembelian  akan  dicatat  dengan  nilai  pasar wajar  ( fair  market  values ).  Metode  tersebut  akan  mengakibatkan  selisih  lebih  antara  nilai  buku  dengan  nilai  pasar yang merupakan objek pajak penghasilan atau metode penyatuan kepentingan ( pooling of interest ). Dampaknya tidak timbul selisih nilai karena menggunakan nilai buku, karena itu tidak timbul kewajiban perpajakannya. Secara prinsip akuntansi  maka  akan  didasarkan  pada  makna  ekonomisnya  sedangkan  otoritas  pajak  memaknai  dari  aspek  hukum (formal)nya. Kepatuhan material wajib pajak yang melakukan aksi korporasi dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran,  atau  pengambilalihan  usaha  di  Kantor  Wilayah  DJP  Jawa  Barat  I  masih  belum  optimal.  Hal  ini berdasarkan data bahwa tidak ada wajib pajak yang melakukan aksi korporasi dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha yang mengajukan penggunaan nilai buku sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik  Indonesia Nomor: 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua  Atas Peraturan  Menteri Keuangan Nomor: 52/PMK.010/2017  tentang  Penggunaan  Nilai  Buku  Atas  Pengalihan  Dan  Perolehan  Harta  Dalam  Rangka Penggabungan,  Peleburan,  Pemekaran,  Atau  Pengambilalihan  Usaha.  Dengan  demikian  maka  sesuai  peraturan perpajakan yang berlaku harus dilaporkan sesuai jumlah yg seharusnya dikeluarkan atau diterima yaitu dengan harga pasar.  Oleh  karena  itu  potensi  pajak  dari  aksi  korporasi  dalam  rangka  penggabungan,  peleburan,  pemekaran,  atau pengambil-alihan usaha masih sangat tinggi dan akan mempengaruhi penerimaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Aghaei, M. 2020. Valuation of the Hamrah-e-Aval brand based on brand valuation models using Topsis multi-criteria decision-making model. Journal of Revenue and Pricing Management .
Alkausar, B., Lasmana, M. S., & Soemarsono, P. N. 2020. Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective. TIJAB (The International Journal of Applied Business) , 4 (1), 52.
https://doi.org/10.20473/tijab.v4.i1.2020.52-62
Alm,  J.  2019.  Can  Indonesia  Reform  Its  Tax  System?  Problems  And  Options. Tulane  Economics  Working  Paper Series .
Alm,  James.  2019.  What  Motivates  Tax  Compliance? Journal  of  Economic  Surveys , 33 (2),  353–388. https://doi.org/10.1111/joes.12272
Amog, K., Courvoisier, M., Mak, M., Booth, A., Godfrey, C., Hwee, J., Straus, S. E., & Tricco, A. C. 2022. The web- based “Right Review” tool asks reviewers simple questions to suggest methods from 41 knowledge synthesis methods. Journal of Clinical Epidemiology , 147 , 42–51.
Astuti,  T. P., & Gunadi, G. 2021. Analisis Pemeriksaan Pajak dengan Model Compliance Risk Management (CRM) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Senen. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah … . Aydin, N. 2017. Mergers  and  Acquisitions:  A Review of Valuation Methods. International Journal of Business and Social Science , 8 (5), 147–151.
Bank  Indonesia.  2022.  Kinerja  Dan  Prospek  Ekonomi  Nasional:  Proses  Pemulihan  Terus  Berlangsung,  Stabilitas
Terjaga. In Laporan Perekonomian Indonesia 2021 .
Rahmat Heryat  Furqon et al.,  Ketidakpatuhan  Wajib Pajak dalam Aksi  Korporasi  yang Berpotensi  Menurunkan Penerimaan Pajak Negara
https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2021.aspx Brotherson,  W.  T.,  Eades,  K.  M.,  Harris,  R.  S.,  &  Higgins,  R.  C.  2014.  Company  Valuation  in  Mergers  and Acquisitions : How is Discounted Cash Flow Applied by Leading Practitioners ? Journal Of Applied Finance , 24 (2), 43–51.
Brown,  R.  E.,  &  Mazur,  M.  J.  2003.  IRS’s  comprehensive  approach  to  compliance  measurement. National  Tax Journal , 56 (3), 689–700. Chandra, E. 2021. Definisi Tindakan Korporasi . Https://Www.Finansialku.Com.
Dahlan, M. 2020. Shadow Economy, Aeoi, Dan Kepatuhan Pajak. Scientax , 2 (1), 39–56. https://doi.org/10.52869/st.v2i1.51 Damodaran, A. 2017. Acquisition Valuation . Stern School of Business; New York, NY 10012.
Darke,  P.,  Shanks,  G.,  &  Broadbent,  M.  (1998).  Successfully  completing  case  study  research:  combining  rigour, relevance and pragmatism. Information Systems Journal , 8 (4), 273–289. Djaja, I. 2018. All About Corporate Valuation (Y. Masda (ed.); 2nd ed.). PT Elex Media Komputindo; Jakarta. Firdaus, F., Zulfadilla, Z., & Caniago, F. 2021. Research Methodology: Types in the New Perspective. MANAZHIM , 3 (1), 1–16.
Flynn,  R.,  Plueschke,  K.,  Quinten,  C.,  Strassmann,  V.,  Duijnhoven,  R.  G.,  Gordillo‐Marañon,  M.,  Rueckbeil,  M., Cohet, C., & Kurz, X. 2022. Marketing Authorization Applications Made to the European Medicines Agency in 2018–2019: What was the Contribution of Real‐World Evidence? Clinical Pharmacology & Therapeutics , 111 (1), 90–97.
Francis Kipilimba, T. 2018. Impact of Tax Administration Towards Government Revenue in Tanzania- Case of Dar-es Salaam Region. Social Sciences , 7 (1), 13. https://doi.org/10.11648/j.ss.20180701.13 Gill, J. 2000. A Diagnostic Framework for Revenue Administration. In World Bank Technical Paper No. 472 , 23–472. Haenssgen,  M.  J.  2019.  Sampling  Methods.  In Interdisciplinary  Qualitative  Research  in  Global  Development:  A Concise Guide . Emerald Publishing Limited.
Hak,  M.  2021. Challenges  Of  Transfer  Of  Intangible  Assets  In  Digital  Companies :  Case  Study  Of  European  Union Market. Economic and Social Development … , 110–112.
Intan  Puspanita,  &  Septriadi,  D.  2021.  Evaluation  of  Fairness  of  Trademarks  Royalty  Prices  in  Transfer  Pricing Transactions (Case Study of PT X Court Decisions). JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial , 3 (1), 27–36. https://doi.org/10.51486/jbo.v3i1.52 Jain,  P.,  &  Jain,  A.  K.  2020. Reforms  in  Direct  Tax  Administration  in  India  (1991–2016). Indian  Journal of  Public Administration , 66 (2), 219–239. https://doi.org/10.1177/0019556120921837
Jovanović,  M.,  Rađenović,  T.,  &  Petrović,  B.  2020.  Brand  valuation  as  intangible  asset  of  company. Naucne Publikacije Drzavnog Univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Drustvene & Humanisticke Nauke , 3 (1), 46–57. https://doi.org/10.5937/npdunp2001046j
Kaplan,  B.,  &  Maxwell,  J.  A.  2005.  Qualitative  research  methods  for  evaluating  computer  information  systems.  In Evaluating the organizational impact of healthcare information systems (pp. 30–55). Springer. Kilkenny,  C.,  Parsons,  N.,  Kadyszewski,  E.,  Festing,  M.  F.  W.,  Cuthill,  I.  C.,  Fry,  D.,  Hutton,  J.,  &  Altman,  D.  G. 2009.  Survey  of  the  quality  of  experimental  design,  statistical  analysis  and  reporting  of  research  using animals. PloS One , 4 (11), e7824. Kuncoro, M. 2020. Strategi Meraih Keunggulan Kompetetif di Era Industri 4.0 , CV. Andi Offset, Yogyakarta. Legland,  P.,  Llobet,  D.,  &  Lopez-Balcells,  A.  2019.  Brand  Valuation  A  case  study  on  Lindt  &  Sprungli. SSRN Electronic Journal , June . https://doi.org/10.2139/ssrn.1496300 Lutfillah,  N.  Q.,  &  Setiyawati,  T.  A.  2020.  Honesty  of  Taxpayers  in  the  Self-Assessment  System. Advances  in Economics, Business and Management Research , 136 , 169–172. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200415.034 Mzalendo†, R., & Chimilila, and C. 2020. Tax administration, Taxpayer’s Reciprocity and Compliance in Tanzania:
Empirical Evidence from a Survey. African Journal of Economic Review , 8 (2), 276–290. Nugrahanto, A. 2021. Literature Review Tax Amnesty Dan Kepatuhan. Indonesian Tax Journal .
Okoye,  P.  V.  C.,  &  Ezejiofor,  R.  2014.  The  impact  of  e-taxation  on  revenue  generation  in  Enugu,  Nigeria. International Journal of Advanced Research , 2 (2), 449–458.
Pajak,  D.  J.  2021.  Laporan  Kinerja  Direktorat  Jenderal  Pajak  Tahun  2021.  In Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak . Prasetyo, A. 2017. Konsep dan analisis rasio pajak . Elex Media Komputindo.
Prianto Budi Saptono, & Khozen, I. 2021. Rekonstruksi Pendekatan Compliance Risk Management Di Masa Pandemi Dalam Upaya Penguatan Penerimaan Pajak. Scientax , 3 (1), 105–129. https://doi.org/10.52869/st.v3i1.240 Rahayu, S. K. 2017. Perpajakan (konsep dan aspek formal) . Rekayasa Sains Bandung. Riyanto, A. 2020. Corporate Action, Apakah Itu? Https://Business-Law.Binus.Ac.Id. Salman, K. R. 2019. Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak . Penerbit Indeks Jakarta.
Rahmat Heryat  Furqon et al.,  Ketidakpatuhan  Wajib Pajak dalam Aksi  Korporasi  yang Berpotensi  Menurunkan Penerimaan Pajak Negara
Shiferaw,  N.,  &  Tesfaye,  B.  2020,  Determinants  of  Voluntary  Tax  Compliance  (The  Case  Category  A  and  B Taxpayers  in  Dire  Dawa  Administration). International  Journal  of  Scientific  and  Research  Publications (IJSRP) , 10 (06), 1. https://doi.org/10.29322/ijsrp.10.06.2020.p102119 Sriram, C. L., King, J. C., Mertus, J. A., Martin-Ortega, O., & Herman, J. 2009. Surviving field research. Working in Violent and Difficult Situations .
TADAT  Secretariat.  2019.  Tax  Administration  Diagnostic  Assessment  Tool  (Tadat)  Field  Guide.  In Field  Guide . www.tadat.org. https://doi.org/10.2307/j.ctvqc6gm3 Teerikangas, S., & Colman, H. L. 2020. Theorizing in the qualitative study of mergers & acquisitions. Scandinavian Journal of Management , 36 (1). https://doi.org/10.1016/j.scaman.2019.101090 Turley, G. 2018. Transition, Taxation and the State . Routledge;New York.
Van de Ven, A. H., & Poole, M. S. 2017. Field research methods. The Blackwell Companion to Organizations , 867– 888.
Visconti, R. M. 2020. Patent Valuation. In The Valuation of Digital Intangibles: Technology, Marketing and Internet . https://doi.org/10.1007/978-3-030-36918-7 Wibowo,  N.  J.  H.  2021.  Transfer  Pricing  Pada  Adaro  Energy:  Pendekatan  Analisis  Fungsional. Jurnal  Akuntansi Kontemporer .