## J urnal Legisia
Volume 14 Nomor 2 Tahun 2022 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo
TINJAUAN YURIDIS  PERKARA  PERDATA DAN PIDANA TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEDIRI
Tontowi
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
tontowi@unsuri.ac.id

## Abstract
With  the  development  of  technology  that  is  able  to  penetrate  all  corners  of  the  country,  it  also indirectly provides community learning in all respects. From the development of customs and culture in the West, if there is a case of domestic dispute, then what happens is to ask for compensation. If there is a slight problem, then the thought is to concoct the problem to be improved in legal remedies. The legal research method used is juridical-normative, meaning an approach based on applicable laws and regulations, and is related to decisions related to the material discussed based on the deductive method, which is a process of thinking by drawing special conclusions from a general reality. The legal source used in this study is that two data are used, namely primary data and secondary data, meaning that primary data includes laws and regulations related to legal issues written. The results showed that the Marriage Law Number 1 of 1974, in its implementation there is a Government Regulation Number 9 of 1975, and a Presidential Instruction and Decree of the Minister of Religious Affairs. So that the Islamic Law referred to in this writing is what is contained in the Presidential Instruction and Decree of the Minister of Religious Affairs which is hereinafter referred to as the "Compilation of Islamic Law". That Section 27 BW of the principle of monogamy adopted by Article 3 subsection (1) of the Marriage Act allows there to be offenders. Therefore, violation of the provisions of Article 3 paragraphs (1) and (2)  of  the Marriage  Law  Number  1  of  1974  to  have  a  conjugal  relationship  can  be  threatened  with criminal penalties.  While the Criminal Code In Article 284 of the Penal Code, is for those who are subject  to  Article  27  BW.  Meanwhile,  those  who  are  not  Subject  to  Article  27  BW.,  cannot  be threatened with imprisonment referred to in Article 284 paragraph (1) to 1 letter a letter.
Keywords : Marriage Act allows there to be offenders
Submit Approve Publish 3 Mei 2022 20 Juni  2022 30 Juni 2022

## PENDAHULUAN.
Di  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  Negara  Hukum mempunyai  berbagai  Undang-Undang  yang  mengatur  kehidupan  berbangsa  dan bernegara, dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dan dialami oleh Warga  masyarakat.  Diantaranya  kasus  yang  menyangkut  masalah  keselamatan sebuah rumah tangga yang terikat “Perkawinan”. Dalam pelaksanaan perkawinannya berdasarkan  Akta  Nikah  yang  di  dasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  (Undang-ndang  Perkawinan).  Untuk  itu  pelaksanaan pernikahan  dilaksanakan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  setempat.  Namun  demikian dalam  perjalanannya  terjadi berbagai  persoalan  diantara  mereka berdua  (Suami &
Isteri). Kasus ini merupakan satu dari berbagai persoalan perkawinan yang timbul di Negeri ini. 1
Sebelum  Undang-Undang  Perkawinan,  bagi  Golongan  Eropa  dan  Timur Asing,  mereka  menundukkan  diri  pada  Hukum  Perdata  Barat  yang  sistem perkawinannya  diatur  di  dalam  Pasal  27  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata,  Staatblaat  1898  No.  158  dir.,  dandit  dengan  Stbl  1901/348,  1902/311, 1907/205, 1918/30, 159, 160 dan 161, 1919/81 dan 816, 1931/168 jo 423, Penetapan Raja tertanggal 12 Desember 1896, atas Peraturan Perkawinan Campuran. Sedangkan  di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mencabut sumber hukum tersebut justru diadopsi  di  dalam  Pasal  3  ayat  (1). 2 Dalam  sejarah  perilaku  Raja-raja  di  Indonesia banyak  mempunyai  selir,    selir  adalah  Isteri  Raja-raja  di  Tanah  Air  ini  yang  tidak mendapatkan tempat di Istana Kerajaan, dan tinggal di pedesaan bersama masyarakat biasa.  Kasus  demikian  sering  juga  terjadi  di  tengah-tengah masyarakat  Indonesia. 3
Juga  banyaknya  kejadian  di  dalam  masyarakat  yang  mengalami  kawin  dan  cerai. Latarbelakang  permasalahan  terjadinya  perceraian  itu  bisa  dikatakan  klasik,  itu masalah  ekonomi,  masalah  agama,  dan  masalah  ketidakcocokan,  serta  banyak terjadinya perbedaan yang tidak bisa disatukan.
Menurut  beberapa  pendapat  para  ahli  bahwa  timbulnya  persoalan  itu didasarkan  oleh  perkembangan  pengaruh  globalisasi  yang  tanpa  batas.  Sehingga setiap individu bebas mengakses jalur komunikasi baik melalui media televisi, Audio Visual  lain  dan  bahkan  dengan  alat  Komunikasi  seperti  HP  dan  lain  sebagainya. 4 Dalam  penjelasannya  lebih  lanjut  bahwa  pengaruh  teknologi  dalam  kemajuan peradaban  bangsa  saat  ini,  akan  membawa  perubahan  yang  luar  biasa.  Baik perubahan perilaku, perubahan adat dan budaya. Perubahan ini begitu cepat dan laju perubahan itu tidak diimbangi oleh laju perubahan Hukum yang sedang berlaku saat ini.
1 Kasus yang terjadi di tengah masyarakat di Kabupaten Kediri, atas persepsi penulis setelah mendapat dan membaca sebuah kasus dalam Surat Dakwaan terhadap Terdakwa I dan II.
2 Staatblaat, Nomor 1898 No. 158, tentang Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896,  Peraturan Perkawinan Campuran,.
3 Mintarja, SH,  Sejarah Pararaton, Bara diatas Api Singgasana, Cetakan I, Tahun 1975, Yogyakarta.
4 Hartono, Dr. M.Sc., Artikel Kemajuan dan Kemunduran Budaya , Balai Pustaka Jakarta, 1984
Perkembangan  perilaku  pria  terhadap  wanita  juga  semakin  berkembang. Pada  zaman  dahulu  pria  ingin  menyapa wanita  saja  melihat  lingkungan  yang  ada, karena  terdapat  perasaan  malu  yang  amat  sangat,  apalagi  wanita  menyapa  pria. Persapaan demikian itu akan terjadi dalam suatu kondisi yang memungkinkan. Akan tetapi dalam perkembangannya hal itu tidak lagi terjadi. Sehingga hal itu membuat perubahan tingkah laku manusia baik pria maupun wanita. Para Ahli Sosiologi dalam hal  ini  mengatakan  :  “Sapaan  terhadap  rekan  wanita  dengan  menyentuh punggungnya,  misalnya,  dapat  dianggap  pelecehan  seksual  oleh wanita, walaupun pria  yang  bersangkutan  hanya  menganggapnya  sebagai  keramah-tamahan  biasa. Karena itu, dalam suatu survey terungkap bahwa 23% dari wanita Amerika Serikat dilecehkan  secara  seksual,  sementara  hanya  3%  dari  pria  Amerika  Serikat  yang merasa melecehkan Wanita”. (Lauman dkk, tahun 1994). 5
Adat  dan budaya  yang berkembang  di Luar Negeri  dan  di  Indonesia  akan dapat  mempengaruhi  perkembangan  perilaku  masyarakat.  Adanya  Media  yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air juga akan mempercepat perkembangan dan kemajuan,  sekaligus  akan  membawa  dampak  sosial.  Dengan  berkembangnya teknologi  yang  mampu  menerobos  seluruh  pelosok  Tanah  Air,  juga  secara  tidak langsung memberikan pembelajaran masyarakat dalam segala hal. Berkenaan dengan persoalan itu, terdapat beberapa diantara masyarakat yang juga ingin mencoba dan meniru, skema persoalan-persoalan yang terjadi di luar untuk mencapai tujuannya. Perilaku yang ingin ditiru adalah peristiwa orang-orang yang sering terjadi. Jika akan melakukan  perceraian  minta  atau  menuntut  uang  ganti  rugi  dalam  jumlah  yang cukup besar. Permintaan uang ganti rugi inilah yang pada akhirnya banyak ditiru oleh orang-orang  di  Tanah  Air.  Jadi  permintaan  sedemikian  itu merupakan  syarat  yang sering  terjadi,  sehingga  tidak  mustahil  menjadi  suatu  kriteria  dalam  melakukan perceraian.
Dari  perkembangan  adat  dan  budaya  di  Barat,  jika  terdapat  suatu  kasus perselisihan  rumah  tangga,  maka  yang  terjadi  adalah  meminta  ganti  rugi.  Bila terdapat sedikit persoalan, maka pikiran yang muncul adalah meramu persoalan itu untuk  dapat  ditingkatkan  dalam  upaya  hukum.  Bukan  untuk  mendamaikan  atau merukunkan  kembali  akan  tetapi  justru  perhitungan  ganti  rugi.  Oleh  Karena  itu unsur-unsur  yang  akan  terkait  dalam  perhitungan  adalah  memenuhi  persyaratan yang ada dalam Undang-Undang. Rupanya yang diketahui dalam persoalan rumah tangga adalah “Pisah Ranjang”, dan “Meninggalkan Isteri dan Anaknya”, serta “Ganti Rugi  Nafkah  selama  menjadi  Isteri”.  Jelas  ini  merupakan pengaruh  yang  muncul sebagai akibat globalisasi, melalui berbagai media cetak dan Audio Visual. Apalagi perkembangan perilaku yang dimunculkan melalui Film Televisi.
Sebagaimana  kriteria  yang  ingin  dicapai  adalah  membentuk  opini  atau persepsi masyarakat agar mendapatkan bukti. Sedangkan bukti ini akan dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam suatu perkara yang akan dibuat. Untuk itu kami akan  terfokus  pada  gugatan  perdata  atas  Suami  oleh  Istrinya,  sehingga  Ikatan
5 Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Sosial , Balai Pustaka Jakarta, Tahun 1999, H-96.
Perkawinan itu harus digugurkan terlebih dahulu menggunakan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang 23 Tahun 2004.
Dalam  persoalan  ini  telah  diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  Kediri,  dengan memenangkan  Penuntut  dan  Menjatuhkan  Hukuman  pada  Terdakwa  I  dan Terdakwa  II,    yang  menarik  bahwa  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kediri,  memutus perkara  terdakwa,  dan  berdasarkan  atas  Pasal  284  ayat  (1)  ke-1  huruf  a  KHUP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa. Bahwa Pasal 284 ayat (1)  ke-1 huruf a tersebut mengacu  pada  Pasal  27  BW.  Sedangkan  pasal  tersebut  tidak  berlaku  bagi  Orang- Orang  Muslim  di  Indonesia.  Justru  seakan  memberikan  kesempatan  untuk melakukan gugatan perdata setelah perkara ini diputus.
Selanjutnya jika tuntutan pidana atasnya dapat diputus sesuai surat dakwaan Jaksa  Penuntut  Umum  selanjutnya  ditulis  (PJU),  maka  Gugatan  Perdata  akan dilanjutkan.  Bahwa  dalam  Gugatan  Perdata  si  pria  tersebut  digugat  untuk memberikan  nafkah  dari  sejak  pernikahan  hingga  masa-masa  akhir  pernikahan.
Dalam kasus ini terdapat tiga tahap peradilan yaitu ; peradilan agama untuk dapat diceraikan,  kemudian  peradilan  pidana  untuk  membuktikan  bahwa  terdakwa  I, berselingkuh dengan wanita dan meninggalkan isteri-anak serta tidak memberikan nafkah kepada isterinya, dan pada akhirnya Gugatan Perdata dapat dikabulkan.
Berdasarkan  uraian  di atas,  penulis  sangat  tertarik    untuk   mengkaji  lebih dalam sebagai bahan penelitian ini.  Bagaimana sahnya Suatu Perkawinan di Negara Indonesia serta  Keterkaitan Putusan Pengadilan Negeri Kediri tersebut atas Dasar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dengan ketentuan Pasal 27  KUHPerdata

## METODE PENULISAN
Metode  penelitian  hukum  yang  digunakan  adalah  yuridis-  normatif,  artinya pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan  berkaitan dengan putusan yang berhubungan dengan   materi yang dibahas berdasarkan pada metode deduktif  yaitu suatu proses berfikir dengan cara mengambil kesimpulan yang bersifat khusus dari suatu kenyataan yang bersifat umum
Sumber hukum  yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah  digunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder maksudnya data primer meliputi  peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah hukum yang ditulis  sedangkan data sekunder  yaitu:  bahan  hukum  yang  terdapat  dalam  literatur-literatur,  kepustakaan, jurnal serta  data lain yang berkaitan dengan penulisan.
Prosedur  pengumpulan  dan  pengolahan  data  dalam  hal  ini  dipergunakan inventarisasi data, baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun data  lain yang sudah diperoleh.  Setelah semua data terkumpul diana1isa sesuai dengan masalah-masalah  yang  dihadapi,  kemudian  diuraikan  dan  disusun  serta  dijelaskan secara  sistematis.  Bahan  hukum  yang  dikumpulkan  kemudian  dianalisa  dengan metode  deskripsi  analisis  yang  bersifat  kualitatif.  Selanjutnya  disusun  secara sistematis, kemudian menginterprestasikan dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga
diperoleh  suatu  kesimpulan  dalam  bentuk  tertulis  untuk  menjawab  permasalahan diatas

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dasar Pelaksanaan Perkawinan
Pelaksanaan  perkawinan  menurut  Undang-Undang  Perkawinan mempunyai alasan yang sangat mendasar disamping adanya persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk mengungkap lebih jelas maka perlu dilihat secara jelas yaitu : ikatan lahir  batin untuk  melaksanakan  perkawinan  yang  dimaksudkan  sebagaimana pengertian perkawinan itu sendiri. Dalam pengertian perkawinan adalah merupakan suatu bentuk penyatuan antara pria-wanita sebagaimana diuraikan di atas. Selanjutnya  dalam  Undang-Undang  ini  dipertegas  pelaksanaan  dasar perkawinan. Pasal 1 Undang- Undang Perkawinan: ” Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Menurut penjelasan yang terkait yaitu “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan men jadi hak dan kewajiban orang tua”. 6
Menurut  penjelasan  dalam  Pasal  2  adalah  Perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  agamanya  masing-masing.  Dalam  hal  ini  agama  dan kepercayaannya  masing-masing.  Jadi  tidak  ada  perkawinan  yang  dilakukan  di  luar agama dan kepercayaan. Hal ini sesuai dengan harapan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu setiap manusia yang hidup di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,  harus  berkeyakinan  terhadap  adanya  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Inilah keterkaitannya  Nilai  sebuah  Perkawinan  adalah  merupakan  ikatan  jiwa  lahir  batin antara pria dan wanita. Jadi perkawinan antar insan yang berbeda agama juga dapat dilaksanakan menurut Undang-Undang ini dengan catatan dapat dilaksanakan oleh masing-masing agama dan kepercayaan itu. Akan tetapi jika agama dan kepercayaan itu tidak bisa menjalankan maka sesuai Pasal 2 ini maka dianggap tidak sah.
Adanya  ikatannya  keagamaan  terutama  agama  Islam  merupakan  salah  satu agama yang mempunyai penganut yang cukup besar di Tanah Air Indonesia. Dalam kehidupannya,  Islam  banyak  mengembangkan  adat  dan  budaya  Islami.  Termasuk diantaranya  untuk  perkembangan  Islam,  yang  mengajarkan  berbagai  pengetahuan kemasyarakatan.  Dalam  pengetahuan  kemasyarakatan,  salah  satu  adalah “Perkawinan”.  Untuk  melaksanakan  perkawinan  dalam  perkembangannya  adat da n budaya Islam diatur dalam Hukum Keagamaan.
Ikatan  Keagamaan  yang  dimaksudkan  adalah  merupakan  salah  satu persyaratan yang mengetengahkan tentang hubungan atau pertalian keagamaan dalam
6 Penjelasan Undang-Undang  Perkawinan
menjalankan  perkawinan.  Perlu  dijelaskan  yang  dimaksudkan  dengan  Hubungan Perkawinan, dalam hubungan perkawinan jika ditinjau dari segi keagamaan, adalah :
Pertama ; Islam menghendaki dalam melakukan perkawinan antara pria mulim dengan wanita muslim, juga begitu sebaliknya Wanita muslim dengan pria muslim. Akan tetapi unt uk wanita muslim terhadap ketentuan yang lebih kuat yaitu “harus” mendapatkan seorang pria yang muslim.
Kedua ; Disamping persoalan kesamaan agama, Islam juga menghendaki adanya suatu  kebutuhan  dalam  menjalankan  kehidupan  beragama.  Dalam  Perkawinan dipandang  merupakan  sebagai  salah  satu  yang  harus  dipenuhi  dalam  menjalankan kehidupan keagamaannya. Hal ini dipandang sebagai salah satu sunnah Rosul. Islam menyempurnakan  kehidupan  umat  beragama  untuk  saling  mempertahankan kehidupannya dan keturunannya sebagai bekal untuk Syi’ar -nya Islam itu sendiri. Dalam umat Nasrani, juga dipandang bahwa dalam menjalankan perkawinan adalah  merupakan  suatu  kebutuhan  dalam  menjalankan  kehidiupannya.  Bagi  Umat Nasrani “Perkawinan”, juga merupakan kebutuhan untuk menjalankan k ewajibannya dalam mengembangkan “Cinta Kasih”. Dalam “Cinta Kasih”, adalah sebagai manusia yang  mempunyai  “Rasa  Cinta - Kasih”.  Sedangkan  rasa  cinta  Kasih  itu  merupakan perwujudan  perilaku  yang  harus  dilakukan  untuk  menjadikan  manusia  lebih  baik. Terutama  dalam  mewujudkan  rasa  kasih  bagi  sesama  manusia.  Manusia  adalah Mahkluk Tuhan, maka harus mempunyai rasa cinta kasih. Di mana Rasa Cinta Kasih yang  berkembang  juga  merupakan  suatu  yang  harus  dipahami  dan  dijalani  untuk menjalankan 10 (sepuluh) Karma.
Dalam  10  (sepuluh)  Karma  itu  pula  manusia  dilarang  untuk  menjalani perkawinan  ganda.  Bagi  seorang  pria  harus  mempunyai  isteri  satu  orang,  dan  bagi seorang wanita harus mempunyai satu orang pria. Hal ini menjadi persyaratan untuk menjalankan kehidupan berkeluarga. Untuk itu dalam menjalankan perkawinanannya manusia harus mengembangkan rasa cinta kasih dan berupaya membentuk keluarga bahagia. Hal ini dikisahkan oleh Yesus dalam mencintai dan memberikan kasih kepada umat manusia dikala itu.
Oleh  karena  itu  di  dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  mengakomodasi berbagai kepentingan. Di mana kepentingan itu adalah kepentingan untuk melakukan perkawinan lebih dari satu. Hal ini sebagaimana dimuat didalam Pasal 3 yaitu sebagai berikut :
Ayat  (1)  Pada  azasnya  dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak- fihak yang bersangkutan.
Selanjutnya  terkait  ikatan adat/kebiasaan    Bila  kita  berbicara  persoalan adat dan  budaya,  atau  kebiasaan,  maka  tidak  akan  terlepas  dari  masyarakat  terdahulu. Kehidupan  masyarakat  terdahulu,  misalnya  yaitu  masyarakat  yang  hidup  sebelum Indonesia Merdeka. Dalam kehidupan waktu itu, banyak pria melakukan perkawinan lebih dari satu. Apalagi di dalam masyarakat kuno, kemudian juga masih berkembang sampai dengan sekarang. Perkawinan yang dilakukan dengan berpedoman pada adat dan kebiasaan, masih juga terjadi.
Dalam  perkembangannya  perkawinan  demikian  ini,  hanya  dilakukan  oleh masyarakat  yang  tidak  menghendaki  dalam  perkawinannya  diketahui  oleh  pihak- pihak lain misalnya keluarga. Sedangkan yang megetahui hanyalah keluarga Wanita. Perkembangan  dalam  masyarakat yang  sedemikian  ini  menjadi  “perkawinan  sirri”.
Perkawinan sirri menurut adat dan kebiasaan yang terjadi adalah dapat disahkan oleh masyarakat setempat.
Selain  itu  Indonesia  yang  mempunyai  berbagai  suku,  ras  dan  agama,  serta terdapat  berbagai  daerah  terpencil.  Disana  sering  banyak  terjadi  suatu  perkawinan yang  bersifat  “Kontrak”.  Perkawinan  Kontrak,  adalah  “Perkawinan”,  yang  bersifat sesaat,  dan  lebih  cenderung  dinilai  dengan  “Nilai”  keuangan.  Kehidupan  Adat  dan Budaya atau kebiasaan, lebih cenderung mengungkap banyak hal tentang kehidupan masyarakat pada zamannya.
Ikatan  adat  merupakan  suatu  kebutuhan  pemenuhan  tatacara  adat  untuk menjalankan  perkawinan.  Perkawinan  adat  yang  biasanya  masih  terjadi  pada masyarakat  pedalaman  dan  untuk  mempertahankan  adat,  maka  perlu  untuk dipertahankan  perkawinan  secara  adat.  Sedangkan  kebiasaan,  adalah  cenderung melakukan  perkawinan  secara  kebiasaan.  Hal  ini  untuk  menghindarkan  perbuatan maksiat.  Kemaksiatan  itu,  yang  sering  terjadi  di  mana  terdapat  suatu  pusat-pusat pekerjaan yang jauh dari pemukiman. Misalnya pria yang mejalankan tugas jauh dari rumahnya.  Jauh  dari  Isterinya,  sehingga  kehidupannya  dipusatkan  pada  pekerjaan yang berada di pedalaman atau di pusat-pusat pekerjaannya. Kondisi sedemikian itu membawa kecenderungan kearah jauh dari isterinya. Pada umumnya kondisi demikian itu menurut kebiasaan diperbolehkan menjalankan “Perkawinan”.
Ikatan  kebiasaan  yang  demikian  itu,  dapat  dipahami  dan  disahkan,  bahwa diperbolehkan  untuk  melakukan  perkawinan  di  luar  yang  telah  ditentukan  oleh Undang-Undang Perkawinan. Di mana kejadian seperti itu masih sering banyak terjadi di dalam masyarakat Indonesia sampai sekarang ini. Oleh karena sering terjadi hal yang demikian  itu  maka  masyarakat  memandang  bahwa  daripada  melakukan  perbuatan maksiat  maka  lebih  baik  melakukan  perkawinan  pada  tempat  mereka  bekerja. Kebiasaan yang terjadi menjadi akumulasi yang disahkan oleh masyarakat setempat.
Prof. Hazairin menyebut Undang-Undang perkawinan ini sebagai hasil legislatif yang  pertama  yang  memberikan  gambar  yang  nyata  tentang  kebenaran  dasar  asasi kejiwaan dan kebudayaan “Bhinneka Tunggal Ika” yang dicantumkan dalam lambang Negara  RI  selain  sungguh  mematuhi  filsafat  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945. Ia juga merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Hal mana menunjuk bahwa secara konsepsional Undang-Undang ini sudah cocok dengan  keadaan  Indonesia  sekarang.  Akan  tetapi  hal  ini  berbeda  sekali  dengan kesimpulan dari pengamatan Prof. Sardjono yang menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan pada umumnya telah dapat memenuhi aspirasi-aspirasi yang hidup dalam masyarakat kita. Akan tetapi menurut beliau belum berarti, bahwa Undang-Undang tersebut tidak lagi memerlukan usaha penyempurnaannya. Jadi berarti masih banyak kelemahan-kelemahan Undang-Undang ini yang perlu untuk disempurnakan. 7
Hukum  Islam  agak  berbeda  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 sebagaimana  diuraikan  di  atas.  Dalam  Hukum  Islam  lebih  ditegaskan  bahwa Perkawinan adalah merupakan “Perintah Allah” untuk dijalankan. Hal ini dinyatakan dengan  tegas  di  dalam  Pasal  1  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Dalam  menjalankan perintah  Allah,  maka  setiap  umat  manusia  diwajibkan  untuk  menepatinya.  Lebih lanjut hal ini dijelaskan di dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, yaitu : Perkawinan
7 Abdurrahman,SH,  Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang  Perkawinan,  CV.  Akademika Pressindo, Jakarta. Edisi Pertama, 1986, hal 17-21
menurut hukum Islam adalah pernikahan , yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.
Jadi jelas bahwa di dalam menjalankan perkawinan bahwa umat Islam adalah bagian  dari  menjalankan  ibadah.  Di  mana  Ibadah  untuk  menjalankan  agama  yang diyakini  itu  merupakan  perwujudan  setia  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Kesetiaan yang  dibangun  melalui  “Perkawinan”,  dan  upaya  membentuk  keluarga  bahagia merupakan Ibadah. Inilah yang harus dijalankan oleh setiap manusia untuk menuju perjalanan  hidupnya.    Tidak  itu  saja  dalam  sebuah  bahtera  perkawinan,  manusia dituntut  untuk  mampu mendidik  isteri dan  anak-anaknya.  Kelak  diharapkan  dapat menjadi orang yang berguna bagi perkembangan agama, masyarakat dan bangsa.
Di  Indonesia,  hukum  yang  berlaku  tentang  hukum  perkawinan  mempunyai sejarah  perkembangan  yang  cukup  panjang.  Dimana  Indonesia  merupakan  banyak Kerajaan, dan sesudah Raja-Raja di Tanah Air tumbang, satu persatu pada zamannya, Indonesia dikuasai oleh Belanda. Politik  Belanda untuk masuk ke Indonesia dengan menggunakan  perdagangan.  Dalam  perkembangannya  menguasai  seluruh  sektor perdagangan. Akhirnya sektor perdagangan dapat dikuasai kemudian mengarah pada politik. Walaupun dalam waktu itu unsur politik juga mendampingi perjalanan dalam melakukan perdagangan. Alhasil  bangsa Belanda berhasil menguasai Indonesia. Begitu lama  Belanda  hidup  di  Tanah  Air,  dan  banyak  menciptakan  unsur-unsur  budaya Belanda  untuk  dibawa  ke  Indonesia.  Akibatnya  oleh  karena  banyak  orang  Belanda yang  diterjunkan  di  Tanah  Air,  dan  banyak  juga  yang  melakukan  perkawinan campuran. Disinilah muncul idealisme orang-orang Belanda untuk membuat aturan- aturan. Kemudian aturan-aturan itu dibuat dua jenis, yaitu hukum untuk orang-orang Eropa dan untuk Orang-orang Timur Asing. Untuk orang Timur Asing dibagi menjadi dua Timur Asing orang-orang Tionghoa dan pribumi. Sedangkan perlakuan Hukum Timur Asing tidak berlaku bagi orang-orang Eropa.
Hukum yang berkembang di negeri ini termasuk mengatur soal perkawinan, perkawinan orang-orang pribumi dengan pribumi, kemudian perkawinan campuran. Oleh karena itu perkembangan hukum berkembang dari Belanda dan masih mengakar pondasi  hukum  dari  Belanda.  Hukum  perkawinan  yang  diatur  di  dalam  hukum Belanda  dimasukkan  dalam Burgelijk  Wetboek. Perkembangan  selanjutnya Burgelijk Wetboek (BW) dikodifikasikan kedalam Hukum Perdata Indonesia.
Keterkaitan Pasal 284 KUHP, Terhadap Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan
Menyimak  Putusan  Pengadilan  Kediri  Nomor  41/Pid.B/2007PN.Kdr., menitikberatkan pada Pasal 284 ayat (1) angka ke (1) huruf a., yang mengacu pada Pasal 27 BW. Bahwa dapat dimengerti di dalam Pasal 27 BW itu tidak berlaku bagi orang Muslim. Sedangkan yang menjadi titik berat adalah akan menuduh bahwa tindakan Terdakwa I merupakan Tindak Pidana.
Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan Perkawinan adalah untuk ayat (1) seorang  pria  hanya  menikah  dengan  seorang  isteri,  begitu  pula  sebaliknya  bahwa seorag wanita diperbolehkan menikah hanya dengan seorang suami. Sedangkan pada ayat (2) Pengadilan dapat memberikan izin, kepada seorang pria untuk menikah lebih dari satu orang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk Pasal 3 ayat (1), terkait erat dengan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (a). Akan tetapi untuk Pasal 3 ayat (2) adalah sangat bertentangan.
Dalam  kaitan  ini  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kediri  melalui  Surat  Putusan Nomor : 41/Pid.B/2007/PN/Kdr., yang mencoba mengkaitkan Pasal 284 pada Pasal 3 ayat (1) bisa dipahami. Namun akan terjadi kejanggalan bila dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (2), dan atau secara keseluruhan Pasal 3 tersebut. Padahal Pokok Perkara Tidak Merupakan  Sebagai  Tindak  Pidana,  Hal  ini  sesuai  dengan  sebagaimana  dimaksud “Mengadakan hubungan kelamin dengan orang lain bukan merupakan perbuatan zina apabila  telah  ada  persetujuan  dari  pihak  suami  atau  isteri”.  Perbuatan  itu  bukan merupakan pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Dalam kasus ini seorang laki- laki  sebagai  calo  telah  menjadikan  isterinya tuna  susila ,  yang  dengan  demikian membenarkan hidup isterinya  tanpa syarat apapun. HR 16 Mei 1948. Apabila terdakwa I  telah memberitahukan  kepada  isterinya,  dan  isterinya mengiyakan    (setuju)  maka perbuatan  terdakwa  I  dan  terdakwa  II  bukanlah  sebagai  perbuatan  Zina.  Pada dasarnya terdakwa I dan penuntut dalam perkara ini masih saling menyukai, sehingga perbuatan cerai atasnya masih diragukan.
Di dalam Pasal 27 BW terkait pihak isteri dapat mengajukan gugatan secara perdata.  Disini  merupakan  kelemahan  Putusan  tersebut.  Di  dalam  Pasal  27  BW  ini adalah berada dalam wilayah Hukum Perdata dan mengatur khusus bagi orang-orang yang  tunduk  terhadap  pasal  ini.    Pihak  yang  bersangkutan  berupaya  dapat  bercerai terlebih dahulu agar perkaranya dapat dinaikkan, dengan tuduhan menurut Pasal 284 ayat (1) angka ke (1) huruf a.
Sebagai upaya pembuktian maka Terdakwa I dilarang untuk menemui Isteri dan  anaknya,  disertai  dengan  ancaman  agar  Terdakwa  I  menjadi  takut  dan  tidak menemui  Isteri  dan  anaknya.  Upaya  ini  terwujud  hingga  pada  akhirnya  perbuatan seperti  ini  dikuatkan  oleh  beberapa  orang  yang  dijadikan  saksi  untuk  menyatakan Terdakwa I tidak pernah datang. Pernyataan itu menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan dinyatakan sah.  Oleh karena Pasal 284 ayat (1) angka ke – (1) huruf a, mengadopsi Pasal  27  BW,  maka  hal  ini  berusaha  dikaitkan.  Sehingga  menjadi  prioritas  untuk menggolkan  tuduhan  itu.  Padahal  persoalan  sebenarnya  bukanlah  itu  yang  menjadi pokok utamanya.
Putusan Pengadilan Negeri Kediri ini yang dalam melakukan pemeriksaan dan pertimbangan hukum mengundang banyak persoalan hukum lain. Akibatnya Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 41/Pid.B/2007/PN.Kdr. menjadi sangat lemah. Apalagi Pasal 284 ayat (1) angka ke-(1) huruf a, yang mengacu pada Pasal 27 BW, adalah tidak berlaku bagi orang Muslim.
Untuk itu dalam penerapan Pasal 27 BW hendaknya memperhatikan pada sifat masyarakat  yang  heterogen  itu.  Khususnya  orang-orang  yang  sedang  menghadapi kasus sesuai dengan keyakinan yang diyakini. Oleh karena itu perlu memperhatikan penerapan hukum terhadap berbagai kelompok masyarakat yang ada, yaitu :

## Bagi Orang Yang Tunduk Terhadap Pasal 27  KUHPerdata
Menurut  sumber    yang  dipaparkan  di  dalam  bab  II  hal    9  (nanti  diurutkan) yaitu:
“Hukum  perkawinan  yang  diatur  di  dalam  hukum  Belanda  dimasukkan  dalam  Burgelijk Wetboek.  Perkembangan  selanjutnya  Burgelijk  Wetboek  (BW)  dikodifikasikan  kedalam  Hukum Perdata Indonesia”.
Indonesia yang berkembang dari sebuah Negara jajahan, dan sebagai akibat dari Negara  jajahan  tersebut,  maka  banyak  orang-orang  asing  yang  tinggal  di  negeri  ini. Kehidupan orang-orang Eropa yang begitu banyak dengan berbagai latarbelakang dan kepentingan, maka pemerintah Belanda waktu itu memandang perlu untuk membawa hukum ke wilayah jajahannya. Selanjutnya perkembangan kehidupan masyarakatnya diatur dengan ketentuan atau aturan yang dipakai oleh Belanda.
Jadi  secara  tegas  untuk  orang-orang  Tionghoa  dan  Umat  Nasrani  menganut Pasal 27 KUHPerdata, Di mana seorang pria hanya diperbolehkan mengawini seorang perempuan  dan  begitu  pula  sebaliknya. Pasal  27  BW  yang  dikodifikasikan  kedalam KUH  Perdata,  menjadi  bagian  dalam  Hukum  Perdata Nasional.    Untuk  selanjutnya Pasal  27  BW,  juga  dikaitkan  dengan  perbuatan  pidana  untuk  yang  melawan  Hak. Sehingga bagi mereka yang melawan hak dari perbuatan yang dikehendaki oleh Pasal 27 BW tersebut di kenakan sanksi pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a untuk seorang pria.
Bila  terjadi  seorang  pria  melakukan  perbuatan  menyenangi  perempuan  lain tanpa sepengetahuan isterinya, maka menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dapat dikenakan sanksi pidana.

## Bagi Orang Yang Menganut Persamaan Hak
Disamping Orang-Orang Timur Asing, maka orang-orang menganut persamaan Hak  atau yang melakukan penundukan sukarela terhadap Pasal 27 BW, maka berlaku juga Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a.
Persamaan  hak  mengakibatkan  bahwa  seorang  golongan bukan  Eropa  berubah  statusnya menjadi  orang  Eropa.  Orang  yang  sebelumnya  termasuk  orang  bukan  Eropa  dan  tunduk  pada hukumnya  sendiri,  lalu  kedudukannya  disamakan  dengan  orang  Eropa  dan  tunduk  kepada  baik seluruh Hukum Perdata Barat maupun Hukum Perdata Publik. (Kutipan dari bab II hal 9)
Bagi  mereka  yang  melakukan  penundukan  sukarela  dan  persamaan  hak  atas Pasal 27 BW ., adalah penganut agama nasrani dan yang lainnya.

## Bagi Orang Yang Tidak Tunduk Terhadap Pasal 27  KUHPerdata
Bagi  Orang-orang  yang  tunduk  terhadap  Hukum  adat,  sudah  barang  tentu tidak  bisa  menganut  Pasal  27  BW.  Mereka  menganut  adat/kebiasaan  yang  terjadi bertahun-tahun  menurut  keyakinan  nenek  moyangnya.  Perkawinan  adat  berbagai suku  yang  ada  di  Tanah  Air,  tentu  mempunyai  tatacara  tersendiri.  Sedangkan  bagi pemeluk agama Islam, juga mempunyai tatacara tersendiri akibatnya pemeluk Islam tidak tunduk pada Pasal 27 BW. Begitu juga Umat Hindu juga tidak tunduk pada Pasal 27 BW., mereka mempunyai tatacara tersendiri yang sangat kuat di lingkungannya.
Penerapan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan b, ke-2 huruf b KUHP
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pasal  284  ayat  (1)  angka  ke-1 Huruf  (a)  bila  seorang  pria  telah  beristeri  dan  melakukan  gendak  dengan  seorang wanita,  padahal  diketahuinya  pria  itu  telah  beristeri,  maka  dapat  dikenakan berdasarkan Pasal 27 BW., berlaku baginya. Pasal 27 BW adalah berada di dalam ruang lingkup Hukum Perdata. Bahwa Pasal ini dijelaskan bahwa berlaku bagi orang-orang Tionghoa dan atau Timur Asing. Lebih lanjut dijelaskan di dalam lanjutannya bahwa di Pasal 27 BW ini tidak semua dapat mengakui keberadaan pasal tersebut. Maksud dari  Pasal  27  BW  ini  bahwa  di  Indonesia  terdapat  banyak  suku  dan  adat,  sehingga dalam pengaturan hukum perkawinan terdapat hukum adat. Juga terdapat Agama dan Kepercayaan  lain  yang  mempunyai  sistem  hukum  perkawinan  tersendiri.  Misalnya Orang-orang Islam diatur dengan Hukum Islam, orang Hindu dan Budha diatur dengan tata cara adat Hindu dan Budha sendiri.
Putusan Nomor 41/Pid.B/2007/PN.Kdr., dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
Jika  dipaparkan  bunyi  Putusan  Pengadailan  Negeri  Kediri  Nomor 41/Pid.B/2007/PN.Kdr., dan dijajarkan bunyi Pasal 3 ayat (2),  dan Pasal 55 ayat (1) dan (2) dalam Kompilasi Hukum Islam, maka akan terjadi  sebagai berikut :
Pertama  ;  Bahwa  pertimbangan  hakim  dalam  melakukan  proses  hukum mengabaikan Pasal 3 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 55 ayat (1) dan (2) dalam Kompilasi Hukum Islam.
Kedua  ;  Bahwa  sudut  pandang  yang  dilakukan  terhadap  penerapan  hukum Pasal 284 ayat (1) ke-(1) huruf a, dan seterusnya, merupakan Tuntutan Pidana, yang diajukan  terhadap  Terdakwa  I  dan  II.  Sedangkan  di  dalam  Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden serta Keputusan  Menteri  Agama  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1999, menyatakan bahwa dalam Ketentuan Pidana, untuk Terdakwa I dan II hanya pantas merupakan  Pelanggaran,  dan  tidak  dapat  diancam  dengan  Pasal  284  ayat  (1)  ke-(1) huruf a, dan apalagi dengan  Putusan Pidana Penjara selama satu tahun bagi Terdakwa I dan empat Bulan bagi Terdakwa II.

## SIMPULAN
Penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pelaksanaannya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Instruksi  Presiden  serta  Keputusan  Menteri  Agama.  Sehingga  Hukum  Islam  yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah apa yang tertuang di dalam Instruksi Presiden
dan  Keputusan  Menteri  Agama  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  “Kompilasi  Hukum Islam”.
Pada  Pasal  27  BW asas  monogami  yang diadopsi  oleh  Pasal  3  ayat  (1)  Undang- Undang  Perkawinan  memungkinkan  terdapat  pelaku  pelanggaran.  Karena  itu pelanggaran ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun  1974  hingga  melakukan  hubungan  suami-istri  bisa  diancam  dengan  pidana. SementaraAncaman  Pidana  Dalam  Pasal  284  KUHP,  adalah  bagi  yang  tunduk    pada Pasal  27  BW.  Sedangkan  bagi  yang  tidak  Tunduk  pada  Pasal  27  BW.,  tidak  dapat diancam  dengan  Pidana  Penjara  yang  dimaksudkan  Pasal  284  ayat  (1)  ke-1  huruf  a tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 1980.
Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Indonesia, Alumni, Bandung, 1979.
Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan , Akademika Pressindo, Jakarta, 1986. Hadari Djanawi Tahir, Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHAP, Alumni, Bandung, 1981. Hartono, Artikel Kemajuan dan Kemunduran, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
Katz, June S. & Ronald Katz, Legislating Social Change In Developing Country, The New Indonesian Marriage Law Revisited, The American Journal of Comparative Law, Volume 26, 1978.
Mintarja, Sejarah Pararaton, Bara diatas Api Singgasana, Cetakan I, 1975.
Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
Roeslan Saleh, Aneka Persoalan Hukum, Alumni, Bandung, 1977.
Sarwono, Sarlito Wirawan, Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial , Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
Soerjono Soekanto, Beberapa Masalah Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia, Yayasan Penerbit U.I, 1975.
Soerodibroto, Soenarto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad , Edisi Keempat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. Soesilo, R., KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.
Soesilo, R., Menangkap, Menahan, dan Pembebanan Ganti Rugi, Politeia, Bogor.
Soesilo, R., Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politeia, Bogor. Sumarjati Kartono, Apakah The Rule of Law Itu,  Alumni, Bandung, 1969.
Sutjipto Rahardjo, Aneka Persoalan Hukum, Alumni, Bandung, 1977.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Indonesia.
Yurisprudensi Indonesia, Mahkamah Agung 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, dan 1983.
Undang-Undang dan Peraturan.
-  Undang-Undang Dasar 1945
-  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
-  Undang-Undang No. 14 Tahun 1970
-  Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
-  Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
-  Burgelijk Wetboek Dalam Staatsblad 1898.
-  Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983
-  Putusan Pengadilan Negeri Kediri No 41/Pid.B/2007/PN.Kdr.