## IMPLIKASI PROSES HUKUM YANG ADIL TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DAN REKOMENDASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PAPUA
Oleh:

## Achmad Yusuf 1)
Otti Ilham Khair 2)
Gede Wijaya Kusuma 3)
Muhammad Nasruddin 4)
Universitas Krisnadwipayana 1,4)
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara 2,3)
E-mail: achmadjoesoefunkris@gmail.com 1) otti.ilham1610@gmail.com 2)
gedewijayakusuma@gmail.com 3)
fahriel07@gmail.com 4)

## ABSTRACT
This  study  aims  to  implicate  a  fair  legal  process  against  armed  criminal  groups  and  social welfare  recommendations  in  Papua.  In  order  to  carry  out  a  better,  systematic  and  directed study in accordance with the expected goals, this writing is based on the results of research or  legal  studies.  The  results  of  this  study  are  in  the  form  of  an  acronym  for  the  Armed Criminal Group, which is a group that often spreads terror against both civilians and the TNI and Polri in the Papua region. The aim of the KKB Papua is to break away from the Unitary State  of  the  Republic  of  Indonesia  (NKRI).  Therefore,  the  Papuan  KKB  can  be  called  a separatist movement, whose movements often result in fatalities. Before being born as KKB, this  group  was  formerly  known  as  the  Free  Papua  Organization  (OPM)  and  a  fair  trial  or fair  trial  is  a  principle which  is  an indicator  of the  development  of  a  just  society  and  legal system.  Without  the  application  of  fair  trial  principles,  many  innocent  people  will  enter  the criminal justice system and will most likely end up in jail. Without the application of fair trial principles, law and public trust in law and the justice system will collapse.
Keywords: Implications Of The Legal Process, Armed Crime, Social Welfare

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengimplikasikan proses hukum yang adil terhadap kelompok kriminal bersenjata dan rekomendasi kesejahteraan sosial di Papua. Untuk melakukan kajian yang  lebih  baik  dan  sistematis  serta  terarah  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan,  maka penulisan ini berlandaskan pada hasil penelitian atau kajian hukum.  Hasil dari penelitian ini adalah  terciptanya  akronim  dari  Organisasi  Kriminal  Bersenjata,  yang  merupakan  nama sebuah kelompok yang sering melakukan teror terhadap penduduk lokal selain TNI dan Polri di  wilayah  Papua.  Tujuan  dari  KKB  Papua  adalah  untuk  memisahkan  diri  dari  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Sebagai  konsekuensinya,  KKB  Papua  berpotensi untuk  dikategorikan  sebagai  gerakan  separatis,  yang  aktivitasnya  kerap  berakhir  dengan jatuhnya  korban  jiwa.  Sebelum  berganti  nama  menjadi  KKB,  organisasi  ini  sebelumnya dikenal  dengan  nama  Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM).  Peradilan  yang  adil  merupakan prinsip dasar yang menjadi indikator pembangunan masyarakat dan sistem hukum yang adil. Jika standar-standar peradilan yang adil tidak ditaati, maka banyak orang yang tidak bersalah akan  terlibat  dalam  sistem  peradilan  pidana,  dan  sebagian  besar  dari  mereka  kemungkinan besar akan berakhir di penjara. Supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem
peradilan dan hukum kita akan memburuk tanpa adanya penerapan prinsip-prinsip peradilan yang adil.
Kata Kunci: Implikasi Proses Hukum, Kriminal Bersenjata, Kesejahteraan Sosial
1. PENDAHULUAN
Penulis
terinspirasi untuk melakukan  penelitian  ini  oleh  pepatah yang  menyatakan,  "Gajah  di  dalam ruangan  tidak  terlihat,  tetapi  semut  di seberang  lautan  terlihat  jelas."  Pepatah  ini menyatakan  bahwa  kekurangan  pribadi seseorang tidak terlihat, namun kekurangan  orang  lain  terlihat  jelas. Gentingnya  masalah  ini  menjadi  jelas ketika  Presiden  Indonesia  Joko  Widodo menanggapi  konflik  yang  meningkat antara  Rusia  dan  Ukraina.  Presiden berargumen bahwa jika kesepakatan gencatan  senjata  dalam  perang  Ukraina tidak  berhasil,  situasi  kemanusiaan  yang saat  ini  terjadi  di  Ukraina  akan  menjadi lebih parah. Pengumuman ini bertentangan dengan  arahan  yang  diberikan  oleh Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  kepada Panglima  TNI  dan  Kapolri  untuk  terus memburu  dan  menangkap  semua  anggota Kelompok  Kriminal  Bersenjata  (KKB)  di Papua.  Jokowi  telah  menegaskan  dalam berbagai  kesempatan  bahwa  organisasi kriminal  bersenjata  tidak  memiliki  tempat di  Papua  atau  di  mana  pun  di  negara  ini (Baitur, 2021).
Wakil  Ketua  Komisi  I  DPR  Abdul Kharis  Almasyhari  mendukung  penuh
permintaan  Presiden  Joko  Widodo  agar TNI  dan  Polri  segera  memberantas Kelompok  Kriminal  Bersenjata  (KKB)  di Papua. Almasyhari adalah anggota Komisi I  DPR.  Pada  awal  pekan  lalu,  Jokowi mengeluarkan instruksi tersebut. Ia sampai pada  kesimpulan  bahwa  KKB  di  Papua dapat  dianggap  sebagai  organisasi  teroris karena menyebarkan ketakutan dan mengkoordinasikan serangan-serangan terhadap  orang-orang  yang  tidak  bersalah. "Dalam  kapasitas  saya  sebagai  Wakil Ketua Komisi I DPR RI, saya mendukung sepenuh  hati  upaya  yang  dilakukan  oleh Panglima  TNI  Jenderal  Andika  Perkasa, Badan  Intelijen  Negara  (BIN),  dan  Polri untuk  memberantas  KKB  di  Papua  secara metodis dan tegas. Kita perlu bekerja sama untuk  mengatasi  hambatan  ini  jika  kita ingin Negara Kesatuan Republik Indonesia efektif dalam mengatasinya,"  ujar  anggota parlemen  dari  Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS)  ini.  Telah  disebutkan  bahwa Bambang  Soesatyo  menjabat  sebagai Ketua  MPR,  dan  nama  lengkapnya  juga Bambang  Soesatyo  (Bamsoet)  (Baitur, 2021). Bambang Soesatyo telah mengeluarkan  perintah  kepada  Polri,  TNI, dan  Badan  Intelijen  Negara  (BIN)  untuk mengambil  tindakan  tegas  dan  metodis
terhadap  kelompok  kriminal  bersenjata (KKB).  Bamsoet mengeluarkan permintaan agar KKB ditumpas sampai ke akar-akarnya. Sangat penting bahwa seluruh kekuatan pemerintah dan berbagai lembaga keamanan digunakan. Dia mengindikasikan bahwa kekhawatiran yang  berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia dapat  diangkat  di  lain  waktu  untuk didiskusikan jika ada yang mengkhawatirkannya (Ayu, 2020).
Jerry Massie Massie (Baitur, 2021), Seorang pengamat kebijakan publik membuat pernyataan yang cukup meyakinkan dimana ia mendesak Panglima  TNI  Jenderal  Andika  Perkasa untuk serius memberantas operasi Kelompok  Kriminal  Bersenjata  (KKB)  di Papua.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka mendorong  Perkasa  untuk  memberantas operasi  Kelompok  Kriminal  Bersenjata (KKB). Untuk mengakhiri operasi KKB di Papua,  Panglima  TNI  Jenderal  TNI Andika Perkasa ditugaskan untuk mengemban  misi  tersebut.  "Panglima  TNI Andika  Perkasa,  saya  yakin,  serius. Penting untuk diingat bahwa Papua adalah bagian penting dari Indonesia dan memberikan  kontribusi  terhadap  produk domestik bruto bangsa kita". Dia menggarisbawahi pentingnya mengembangkan  rencana  serta  lobi-lobi untuk  menjaga  situasi  dan  kondisi  yang stabil,  aman,  dan  menguntungkan  di
Papua.  Hal  ini  menanggapi  pernyataannya yang  menyebutkan  bahwa  diperlukan sebuah  strategi.  Selain  itu,  ketika  Andika diberi  posisi  sebagai  Panglima  TNI,  ia berjanji untuk bekerja menuju penyelesaian  konflik  di  Papua.  Direktur Pusat  Pengkajian  Politik  dan  Kebijakan Publik  (P3S)  ini  menegaskan  bahwa pendekatan  kultural  dapat  digunakan,  dan hal  ini  sangat  mungkin  dan  sangat menguntungkan.  Ia  menegaskan  bahwa masyarakat  Papua,  secara  keseluruhan, adalah  warga  negara  yang  bermoral  dan bahwa  sosialisasi  dapat  dicapai  melalui mediasi  kepala  suku  dan  otoritas  agama. "Ketika  memasuki  sebuah  budaya  yang didasarkan  pada  persuasi,  tidak  boleh  ada ancaman  dan  perilaku  yang  tidak  terduga. Perlu  diingat  bahwa  anak-anak  Papua adalah  bagian  dari  NKRI  dan  perlu dijaga," jelasnya (Andita, 2021).
Selain  itu,  ia  juga  menyatakan bahwa perlu adanya penanganan komunikasi dan diplomasi budaya. Pemerintah ditugaskan untuk mendapatkan pemahaman  tentang  faktor-faktor  yang menyebabkan  gejolak  dan  pergolakan  di Papua.  Pemerintah  pusat  setidaknya  harus memiliki  pemahaman  tentang  asal  mula masalah,  karena  tidak  mungkin  ada sumber jika tidak ada api. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa sejumlah besar orang Papua, pada dasarnya,
memperjuangkan hak-hak dan tanah
mereka.  Antara  bulan  Januari  dan  Maret 2022,  KKB  dituduh  melakukan  tujuh tindakan kekerasan terpisah yang mengakibatkan  kematian  tiga  belas  orang. Terakhir, prajurit TNI yang ditempatkan di Pos  TK  Quari  Atas  Yonif  R  431/SP Distrik  Kenyam  berhasil  menggagalkan serangan KKB di Kabupaten Nduga,  yang terletak di provinsi Papua (Arif, 2020).
Sementara itu, saat dilantik menjadi  Panglima  TNI,  Andika  berjanji akan  memperbaiki  penanganan  konflik  di Papua,  serta  mengevaluasi  dan  mengubah strategi  dalam  menjaga  keamanan  NKRI. "Papua  pasti  kami  akan  perbaiki  karena saya ingin menggunakan peraturan perundangan, sehingga jangan sampai kita ini  melakukan  tindakan  atau  mengambil hak  orang  lain,"  kata  Andika  saat pelantikan  pada  17  November  2021.  Dia ingin  prajurit  TNI  melaksanakan  tugas  di Papua  sama  seperti  daerah  lain.  Andika juga  mengaku  telah  memiliki  konsep  baru dalam  menangani  konflik  di  Papua. "Detailnya  setelah  saya  lakukan  evaluasi. Saya  sudah  ada  konsep  sehingga  itu  yang akan  saya  lakukan,"  ujarnya.  Saran terakhir,  yang  terkait  dengan  pernyataan yang  sedikit  menenteramkan,  datang  dari Wakil  Presiden  Ma'ruf  Amin.  Beliau menyatakan  bahwa  Pemerintah  memilih jalur pemberian kesejahteraan untuk meredakan  masalah  kekerasan  di  Papua. Gagasan ini terkait dengan sedikit
kepastian yang telah disebutkan sebelumnya. "Kami akan tetap mengutamakan  kesejahteraan  masyarakat sebagai  prioritas  utama,  namun  situasi keamanan  saat  ini  masih  dalam  tahap defensif, meskipun tidak dinamis." Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus Papua yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kesejahteraan Orang Asli  Papua,  dan  pengurangan  kesenjangan antar  wilayah,  kota,  dan  desa,  telah menghasilkan pembentukan Dana Otonomi Khusus Papua. Dana ini dibentuk sebagai konsekuensi langsung dari implementasi undang-undang tersebut (Sholahuddin Al Ayyubi, 2021).
Peneliti  senior  LIPI,  Hermawan Sulistyo  juga  menyebutkan,  bahwa  KKB dan OPM memiliki beberapa sumber untuk mendapatkan  senjata  api  dan  amunisinya. Pertama,  senjata  api  tersebut  didapatkan dari  pasar  gelap  internasional  terbuka. "Kemudian yang kedua, mereka mendapatkannya  dari  pihak-pihak  tertentu di  luar  negeri  terutama  di  negara  Filipina Selatan,  ada  juga  bom,  TNT  serta  senjata organiknya  polisi  dan  tentara  Filipina Selatan".    Kemudian,  sumber  lain  senjata api  KKB  dan  OPM  tersebut  juga  berasal dari  negara  Australia  dan  Papua  New Guinea (PNG). Menurutnya, kedua negara tersebut  seringkali  mengirimkan  senjata api untuk para separatis tersebut.
"Terakhir,  mereka  mendapatkan  senjata api  itu  dari  aksi  penyerbuan  ke  pos  TNI dan  Polri".  Hermawan  mengungkapkan biasanya  OPM  dan  KKB  memastikan  ada atau  tidaknya  senjata  api  di  pos  TNI  dan Polri.  Setelah  dipastikan  ada  senjata  api, barulah  KKB  dan  OPM  melakukan penyerbuan  ke  pos  TNI  dan  Polri.  "Jadi kalau nyerbu, yang dipastikan itu ada atau tidak  senjata  di  sana.  Kalau  amunisinya gampang  mereka  itu,yang  penting  ada senjatanya  dulu  yang  direbut"  (Azhar, 2022).
Susi  Pudjiastuti,  yang  menjabat sebagai Menteri Kelautan Indonesia sebelum  Fakri,  setuju  dengan  penilaian Fakri  mengenai  kondisi  politik  Indonesia saat  ini,  namun  dalam  lingkungan  yang berbeda  dan  dalam  situasi  yang  berbeda pula  (tidak  ada  permainan  kata-kata). Informasi ini disebarkan oleh Susi melalui akun  Twitter-nya.  Semua  berawal  pada hari  Senin,  16  Mei  2022,  ketika  Fakri mengirimkan sebuah tweet yang mengekspos  beberapa  contoh  kebohongan dalam  wacana  politik  Indonesia.  "Dalam politik  Indonesia, ada banyak sekali mitos dan kesalahpahaman, seperti konsep aliansi  tak  berdasar  dan  konsep  ambang batas.  Sudah  saatnya  untuk  berhenti mengatakan kebohongan-kebohongan ini." (Fikri,  2020).  "Karena  di  sinilah  tempat semua  kebohongan  berasal,"  lanjut  Fakri. Susi  memberikan  tanggapan  terhadap
postingan  Fakri  dengan  menunjukkan bahwa  hal  semacam  ini  sering  terjadi  di Indonesia.  "Bukankah  hal  itu  tampaknya telah  menjadi  ciri  khas  politik  bangsa  kita hingga  saat  ini?  Tidak  lazim  kalau  bukan Pak  Fakri,"  lanjut  Susi.  Fakri  kemudian mengirimkan  tanggapan  terhadap  tweet Susi,  di  mana  ia  menyatakan  bahwa  apa yang Susi sampaikan perlu disuarakan dan ia setuju dengan Susi. Pada tanggal 18 Mei 2020,  Fakri  mempublikasikan  sebuah pesan  di  situs  webnya  yang  berbunyi, "Selamat  pagi  bu,  masyarakat  perlu disadarkan."
Jhon  Norotow,  Kepala  Suku  Pegaf Papua,  percaya  bahwa  masyarakat  perlu disadarkan  dari  semua  kebohongan  yang ada.  "Tidak  ada  lagi  penggunaan  aksi militer  yang  agresif  sebagai  strategi penyelesaian  konflik  di  Papua  yang menjadi prioritas utama. Reputasi TNI dan Polri di Papua saat ini sedang direhabilitasi. Mereka dapat bergaul dengan anggota masyarakat lainnya. Sebagai konsekuensinya, tidak ada keharusan  untuk  terlibat  dalam  konflik kekerasan  di  Papua  jika  masalah  yang dihadapi adalah masalah politik. Selain itu, penggunaan senjata api untuk menyelesaikan  masalah  yang  berkaitan dengan kegiatan kriminal tidak diperlukan. Tidak  perlu  lagi  menggunakan  senjata untuk berkomunikasi". "Kami mohon agar Anda menahan diri untuk tidak mengirim
amunisi  apapun  ke  Papua."  (Sobirin, 2020).
"Menangkap  dan  mengadili  orang yang melakukan kejahatan adalah hal yang mudah,"  kata  kriminolog  Muhammad Mustofa  (2010).  "Yang  tidak  mudah adalah  membuat  orang  tidak  melakukan kejahatan."  (Huruf  miring  adalah  milik saya.)  Reformasi  yang  terjadi  pada  tahun 1998  memberikan  peluang  bagi  Indonesia untuk  membangun  demokrasi.  Selain  itu, reformasi  juga  memperkenalkan  taktik inovatif yang mengarah pada penyelesaian konflik secara damai di Papua (Nomensen, 2015).  Diharapkan  bahwa  konflik  akan diselesaikan bukan melalui strategi keamanan  atau  militer,  melainkan  dengan cara-cara  damai  yang  tidak  melibatkan penggunaan kekuatan fisik. Semua presiden  yang  terpilih  selama  periode Reformasi, termasuk Presiden B.J. Habibie,  Presiden  Abdurrahman  Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo, berusaha menyelesaikan  konflik  di  Papua  dengan menggunakan  pendekatan  humanisme. Presiden  Joko  Widodo  adalah  presiden terbaru yang melakukan upaya ini (Mustofa, 2010).
Beberapa kebijakan  yang termasuk dalam  kategori  penggunaan  pendekatan humanisme persuasif adalah sebagai berikut:  Pertama,  status  Darurat  Operasi
Militer  (DOM)  yang  disandang  Presiden B.J.  Habibie  dicabut.  Kedua,  nama provinsi  yang  dulunya  bernama  Irian  Jaya diubah  menjadi  Provinsi  Papua  pada tanggal  25  Desember  2000.  Ketiga, pemerintah perlu menyampaikan permintaan  maaf  secara  resmi  atas pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang dilakukan  oleh  TNI.  Keempat,  pada  masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid,  Kongres  Papua  dan  pengibaran bendera  Bintang  Kejora  dilegalkan  oleh pemerintah. Provinsi ini dianugerahi status Otonomi  Khusus  ketika  Undang-Undang No.  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi Khusus  bagi  Provinsi  Papua  disahkan menjadi  undang-undang  (UU  No.  21 Tahun 2001). Keenam, pada masa pemerintahan  Presiden  Megawati,  beliau mengeluarkan  Instruksi  Presiden  No.  1 Tahun  2003  tentang  Pemekaran  Provinsi Tanah Papua yang pada akhirnya menghasilkan Provinsi Papua Barat.
Ketujuh, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono  membentuk  Unit  Percepatan Pembangunan  Papua  dan  Papua  Barat sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  No.  66 Tahun  2011.  Peraturan  ini  dikeluarkan pada tahun 2011. (UP4B) (Ronald, 2021).
Namun,  strategi  dan  teknik  yang diterapkan oleh pemerintah pasca reformasi di atas belum berhasil menyelesaikan konflik di Papua. Faktanya, tingkat kekerasan di Papua semakin
memburuk, meluas, dan semakin terpublikasi.  Papua  masih  terperosok dalam  serangkaian  konfrontasi  bersenjata meskipun  waktu  telah  berlalu  (Nomensen, 2015). Sejak masa Orde Baru, telah terjadi peningkatan  jumlah  insiden  kekerasan yang  melibatkan  aparat  keamanan  dan kelompok-kelompok  yang  mengadvokasi kemerdekaan Papua. Kejadian-kejadian ini terus  berlanjut  hingga  saat  ini.  Telah banyak  warga  sipil  yang  terbunuh  dalam konflik ini. Telah ada beberapa upaya yang dilakukan  oleh  pemerintah,  yang  terakhir dilakukan  oleh  Presiden  Joko  Widodo, tetapi  semuanya tidak berhasil mengakhiri perang  di  Papua.  Berbagai  faktor  yang berkontribusi  terhadap  tindakan  kekerasan terus  berkembang  sepanjang  waktu.  Hal ini  dimulai  tidak  hanya  dengan  topik kemerdekaan  tetapi  juga  dengan  rasisme, yang  masih  cukup  meluas  di  masyarakat saat  ini.  Sejak  masa  Reformasi,  Papua telah  menjadi  tempat  terjadinya  sejumlah konflik  yang  signifikan  (Egy,  2020). Menurut  Kaelan,  tujuan  negara  untuk mensejahterakan masyarakat yang tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945 dan  merupakan  sila  ke-5  Pancasila  tidak akan tercapai jika kedaulatan rakyat hanya berada  di  tangan  presiden  dan  DPR.  Hal ini  dikarenakan  hanya  presiden  dan  DPR yang  dapat  melaksanakannya.  Selain  itu, Pasal  22E  UUD  1945  yang  mengatur tentang pemilihan umum juga
mengandung kontradiksi. Hal ini disebabkan  oleh  fakta  bahwa  segala sesuatu dilakukan secara langsung berdasarkan  prinsip  matematis,  dan  tidak ada ruang untuk musyawarah atau mufakat.  Proses  demokrasi  didasarkan pada  prinsip  liberalisme-individualisme. Dengan  nada  yang  sama,  Ahmad  Syafii Maarif  sampai  pada  kesimpulan  bahwa hasil  Amandemen  UUD  1945  sama  sekali tidak  mencerminkan  nilai-nilai  Pancasila. Ia  berpendapat  bahwa  tindakan  para  elit negara,  yang  banyak  di  antaranya  bukan negarawan,  adalah  inti  dari  masalah  ini. "Amandemen UUD disahkan sebagai hasil dari  semua  keributan  itu.  Selain  tidak menyenangkan dan penuh emosi, keempat amandemen  tersebut  tidak  mencapai  apa- apa." Ia menjelaskan. Safii Maarif memberikan  saran  untuk  memperjelas UUD  1945  yang  berdasarkan  Pancasila dengan merujuk pada naskah Konstituante yang bersidang pada tahun 1956 dan 1959. Dia  membuat  pengamatan  bahwa  hal tersebut  harus  dipublikasikan  sekali  lagi karena  90%  informasinya  luar  biasa. Kepala  Pusat  Studi  Pancasila,  Profesor Sudjito, mencatat bahwa amandemen yang dilakukan  terhadap  UUD  1945,  serta peraturan  dan  perundangan  yang  saat  ini berlaku,  bertentangan  dengan  Pancasila. Hal  ini  dikarenakan  orang-orang  yang terpilih  untuk  mewakili  rakyat  tidak pernah dibekali dengan ilmu pengetahuan
atau  konsep-konsep  dasar  yang  melandasi ideologi Pancasila. "Jika kriteria fundamentalnya  keliru,  maka  tingkat praksisnya  akan  tetap  tidak  tepat," tambahnya. "Kalau standar fundamentalnya  tidak  tepat."  Sudjito mengatakan bahwa banyak undang-undang dan  peraturan  yang  diimplementasikan dibuat  hanya  untuk  mempromosikan kepentingan  partai  dan  kelompok,  dan bahwa  mereka  sering  mengadopsi  filosofi negara lain (Ayub, 2021).
Dewan  Perwakilan  Rakyat,  atau yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  DPR, adalah  lembaga  legislatif  negara  yang dibebani tanggung jawab untuk menampung dan mewakili aspirasi seluruh rakyat  Indonesia.  Di  sisi  lain,  setelah disahkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja pada  Senin  (5/10/2020),  DPR  mendadak menjadi  pusat  perhatian  semua  orang (Reza,  2020). Alasannya  adalah  karena banyak  orang  yang  percaya  bahwa  DPR sudah terlalu jauh dari tujuan pembentukannya. Dalam sejarah Indonesia,  DPR  telah  dibubarkan  dua  kali oleh  presiden  yang  berbeda.  Kedua  belah pihak merasa tidak puas dengan minimnya produksi  yang  dihasilkan  oleh  DPR.  Baik Soekarno  maupun  Abdurrahman  Wahid, yang juga dikenal  dengan nama panggilan Gus  Dur,  menjabat  sebagai  Presiden Indonesia pada masa upaya untuk menghapuskan  DPR.  Pada  Pemilihan
Umum pertama, yang juga dikenal sebagai Pemilihan  Umum,  yang  berlangsung  pada tahun  1955,  Soekarno  hadir.  Pemilihan umum tetap dilaksanakan meskipun kondisi  negara  sedang  tidak  kondusif akibat  serangkaian  pemberontakan  di berbagai  daerah,  salah  satunya  oleh kelompok  yang  dipimpin  oleh  DI/TII Kartosuwiryo.  Partai  Demokrat  dapat bertahan  hingga  akhir  berkat  bantuan  dari TNI  dan  polisi  yang  pada  saat  itu  juga menjadi  pemilih.  Hal  ini  berhasil  dicapai meskipun  ada  ancaman  yang  berat.  Pada pemilu yang berlangsung pada tahun 1955, 260  orang  terpilih  untuk  duduk  di  DPR. Sebanyak  520  orang  terpilih  menjadi anggota  Konstituante,  sementara  14  orang lainnya  dipilih  untuk  mewakili  kelompok minoritas (Moh. Nadlir, 2017).
Setelah  penundaan  selama  empat tahun, pada tahun 1959, Presiden Soekarno akhirnya  mengeluarkan  Dekrit  Presiden yang  mengakhiri  Konstituante.  Republik Demokratik  Rakyat  juga  bertekuk  lutut ketika  Konstituante  dibubarkan.  Karena dianggap anti-pemerintah, Presiden Pertama  Republik  Indonesia  memutuskan untuk  membubarkan  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR).  Apalagi  dengan  adanya insiden  yang  terjadi  dengan  seorang anggota  DPR  yang  bersikeras  menolak RAPBN  yang  telah  disusun  pemerintah. Gus  Dur,  seperti  halnya  Soekarno, mengeluarkan proklamasi yang sangat
mirip dengan proklamasi yang dikeluarkan. Proklamasi tersebut diumumkan  olehnya  pada  tanggal  23  Juli 2001.  Setelah  itu,  Gus  Dur  kemudian menjadi  Presiden  kedua  Indonesia,  di mana  ia  mengeluarkan  dekrit  yang membubarkan  badan  legislatif.  Perintah Gus  Dur  terdiri  dari  tiga  komponen penting: pembekuan DPR-MPR, pembentukan badan penyelenggara pemilu dalam waktu satu tahun, dan penyelamatan seluruh  gerakan  reformasi  dari  kekuatan Orde  Baru  (Orba)  melalui  pembekuan Partai  Golkar.  Semua  komponen  ini dimaksudkan untuk memberikan kedaulatan kepada rakyat (Reza, 2020).
Sejumlah  pihak  merasa  keberatan dengan  maklumat  yang  dikeluarkan  oleh cucu  K.H.  Hasyim  Asyari,  Tokoh  Pendiri NU  tersebut.  Megawati  Soekarnoputri, Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  saat itu,  dan  Amien  Rais,  Ketua  MPR  RI, adalah dua di antaranya. Amien Rais tidak hanya menentangnya, tetapi juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menolak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam  dekrit tersebut. Sebagai konsekuensi langsung dari pengumuman ini, sidang istimewa diadakan,  dan  posisi  Presiden  Republik Indonesia  dikosongkan  oleh  Gus  Dur  dan diisi  oleh  Megawati  Soekarnoputri,  yang selama  ini  menjadi  wakilnya.  Dalam kaitannya  dengan  diskusi  yang  sedang
berlangsung, kita diingatkan kembali pada pandangan  Lawrence  M.  Friedman  yang menyatakan  bahwa  "tanpa budaya hukum, sistem  hukum  itu  sendiri  tidak  akan berdaya,  seperti  ikan  mati  yang  ditaruh  di keranjang,  bukan  seperti  ikan  hidup  yang berenang di laut." Pernyataan ini mengingatkan  kita  pada  argumen  bahwa "tanpa  budaya  hukum,  sistem  hukum  itu sendiri  tidak  akan  berdaya,  seperti  ikan mati yang diletakkan di dalam keranjang." (Lawrence, 2021).
Terlepas dari mewakili atau tidaknya  kasus-kasus  tadi.  Namun  tetap beralasan  kiranya  bila  kita  mempunyai anggapan,  bahwa  masalah  perlakuan terhadap  kelompok  kriminal  bersenjata  di Papua.  Pada  kenyataannya  di  lapangan menggambarkan adanya ketimpangan antara  harapan  dengan  kenyataan.  Fakta ini  menyiratkan  adanya  berbagai  kendala dalam  pelaksanaannya,  yang  perlu  segera dicari solusinya. Apabila kegiatan pencegahan dan penanggulangan kejahatan melahirkan  sejumlah  dampak  negatif, seperti  yang  diuraikan  diatas,  maka jelaslah  merupakan  pengkondisian  suatu budaya  hukum  yang  tidak  serasi  dengan niali-nilai  budaya  hukum  Pancasila  yang menghormati  hak-hak  asasi  manusia  dan berpijak pada prinsip-prinsip negara hukum.
Permasalahan  sebagaiamana  diatas terkesan bahwa di negara kita telah terjadi
kekosongan  hukum  ( leemten )  dan  mereka berupaya  melakukan  penghalusan  hukum ( rechtsverfijning ).  Pada  akhirnya  realitas ini tidak selaras antara ius constitutum dan ius  constituendum bekerjanya  sub  sistem di dalam sistem peradilan pidana.
Sehingga  dianggap  perlu  untuk  dilakukan penelitian  dengan  melakukan  adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk menerangkan  yang  dimaksud  dengan kelompok  kriminal  bersenjata;  Untuk mengetahui  Implikasi  proses  hukum  yang adil-nya; Untuk menjelaskan Rekomendasi kesejahteraan sosial di Papua.

## 2. METODE PENELITIAN
Penulisan ini didasarkan pada hasil penelitian  atau  kajian  hukum  agar  dapat melaksanakan  kajian  yang  lebih  efektif, metodis  dan  terarah  sesuai  dengan  tujuan yang  diharapkan,  dan  dilakukan  dengan cara sebagai berikut (Gusti, 2020): 1. Pendekatan Masalah Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  metode  yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Pendekatan  ini  menggunakan  hukum, konsep,  asumsi,  dan  perbandingan  dalam analisisnya.  Selain  itu,  sifat  penelitian  ini adalah  deskriptif,  dalam  arti  bahwa temuan-temuannya akan dilaporkan kepada para partisipan.
2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam proses penelitian ini menggunakan  metode  pengumpulan  data yang tercantum di bawah ini:
a. Dokumentasi
metode ini akan melihat dokumentasi  dari  media  arus  utama mengenai  proses  penanganan  konflik, tindak  kekerasan,  atau  tindak  kriminal yang  terjadi.  Praktik-praktik  tersebut dilakukan  oleh  Negara  melalui  upaya litigasi, Kepolisian sebagai ujung tombak  penegakan  hukum  pidana,  dan TNI.  Dokumentasi  ini  akan  menjadi bahan  pertimbangan  dalam  strategi  ini (Herman, 2021).
b. Studi Pustaka
Tinjauan  terhadap  literatur  yang relevan  akan  menyelidiki  fungsi  dari ketentuan-ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan yang terkait dengan  sistem  hukum  di  Indonesia  dan Statuta  Roma,  serta  berbagai  bentuk tindak  pidana  dan  metode-metode alternatif  penyelesaian  konflik.  Selain itu,  tinjauan  juga  akan  dilakukan terhadap literatur-literatur yang relevan, hasil-hasil  penelitian,  dan  publikasi ilmiah  yang  membahas  topik  konflik kekerasan  dan  tindak  pidana  terorisme. (Heru, 2019).
Berikut  ini  adalah  jenis  data  yang  perlu dikategorikan dan diolah sebagai sumber:

## 1. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  yang  dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan yang  secara  langsung  relevan  dengan judul  dan  permasalahan  yang  dibuat disebut sebagai bahan hukum primer.

## 2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah bahan  hukum  yang  terdiri  dari  literatur ilmiah  atau  hasil-hasil  penelitian,  baik berupa  buku,  jurnal,  maupun  tulisan ilmiah lainnya.

## 3. Bahan Hukum Tersier
Kamus  hukum,  ensiklopedia,  dan kamus  besar  bahasa  Indonesia  adalah contoh  jenis  sumber  hukum  tersier.  Ini adalah  jenis-jenis  bahan  hukum  yang dapat  digunakan  untuk  menjelaskan topik-topik hukum dasar dan sekunder.

## 4. Teknik Analisis Data
Setelah  menyelesaikan  penelitian yang diperlukan, penulis akan melanjutkan  untuk  mengklasifikasikan data  sesuai  dengan  topik  yang  sedang dipertimbangkan.  Data  yang  diperoleh sehubungan  dengan  masalah  yang sedang  dipertimbangkan  akan  menjadi sasaran investigasi kualitatif oleh penulis, yang kemudian akan mempresentasikan temuan mereka.
Ketika melakukan penelitian, penggunaan  analisis  kualitatif  berarti bahwa  data  akan  disajikan  dalam bentuk  deskripsi  kalimat  sebagai  lawan
dari  angka  (kuantitatif),  dan  bahwa kesimpulan  akan  diperoleh  secara deduktif, yaitu dari yang lebih umum ke yang lebih rinci (Leo, 2022).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum  kita  masuk  ke  substansi pokok  pembahasan.  Kita  akan  meninjau sejarah hukum(konflik Papua dan kelompok kriminal bersenjata), selanjutnya  sosiologi  (teori  konflik  dan faktor  penyebab  kekerasan  sosial    serta relativitas  kejahatan)  dan  di  teruskan  oleh perbandingan hukum serta pengertian yang lainnya  yang  ada  hubungan  dengan permasalahan sebagaimana diatas. Macam-macam  golongan  tersebut  saling berhubungan dan saling mengisi, sehingga uraian  ini  akan  menyangkut  semua golongan tersebut (Dian, 2022).

## A. Sejarah Hukum
Sejarah  hukum  adalah  subbidang hukum yang  meneliti  perkembangan sistem hukum serta permulaannya. Hal ini dilakukan  dengan  menggali  fakta-fakta historis dan menganalisisnya dalam kaitannya  dengan  undang-undang  yang berlaku  saat  ini  atau  yang  akan  berlaku  di masa depan. Studi sejarah hukum berupaya untuk menemukan dan menjelaskan proses perkembangan hukum, serta  faktor-faktor  yang  menghasilkan fenomena  hukum  dalam  masyarakat  dan memberikan pengetahuan tambahan yang
penting untuk mencapai tujuan memahami fenomena hukum. Selain itu, ada kegunaan praktis dari sejarah hukum (Leny, 2021): (1) Studi  tentang  sejarah  hukum  dapat memberikan  pandangan  yang  lebih menyeluruh  kepada  para  anggota komunitas  hukum.  Tidak  mungkin  ada hukum  yang  terpisah  dari  aspek-aspek lain  dari  kehidupan,  karena  hukum terus dipengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek-aspek lain tersebut.
Perkembangan  hukum  adalah  contoh bagaimana  salah  satu  aspek  kehidupan manusia  telah  berkembang  dari  waktu ke waktu. Undang-undang yang berlaku  saat  ini  adalah  hasil  dari perkembangan undang-undang sebelumnya,  dan  akan  menjadi  dasar bagi  undang-undang  di  tahun-tahun mendatang. Pemahaman tentang subjek-subjek  ini  di  kalangan  hukum dapat  dilengkapi  dengan  penelitian tentang sejarah hukum.
(2) Hukum  sebagai  kaidah  merupakan patokan perikelakuan atau sikap tindak yang  sepantasnya.  Patokan  tersebut memberikan pedoman, bagaimana seharusnya  manusia  berkelakuan  atau bersikap  tindak,  merupakan  asil  dari perkembangan  pengalaman  manusia semenjak  dahulu  kala.  Kaidah-kaidah hukum  tersebut  tahap  demi  tahap mengalami  perombakan,  perubahan, penyesuaian, pengembangan dan
seterusnya.  Sejarah  hukum  akan  dapat mengungkapkan  apa  sebabnya  kaidah- kaidah pada masa kini mempunyai sifat dan  isi  tertentu.  Tanpa  sejarah  hukum tak akan dapat dimengerti.
(3) Studi  sejarah  hukum  juga  dapat bermanfaat bagi mereka yang berpraktik hukum. Untuk tujuan melakukan  pembacaan  historis  atas undang-undang tertentu, sejarah hukum sangat diperlukan.
(4) Studi  sejarah  hukum  akan  sangat membantu  mahasiswa  hukum  dalam bidang  pendidikan  hukum  dalam  hal memahami hukum yang mereka pelajari  dengan  lebih  baik.  Meneliti sejarah hukum mungkin sangat bermanfaat, terutama dalam hal menggali  kebenaran  tentang  masa  lalu dan masa kini.
(5) Studi sejarah hukum dapat memberikan wawasan  tentang  operasi  dan  efisiensi berbagai  organisasi  hukum.  Hal  ini mengacu  pada  jenis-jenis  keadaan  di mana  lembaga  hukum  dapat  benar- benar  berfungsi,  atau  mungkin  tidak dapat  berfungsi  sama  sekali.  Hal  ini sangat  penting,  terutama  bagi  mereka yang bertanggung jawab untuk merancang undang-undang dan menegakkannya. Kesimpulannya, studi sejarah  hukum  memberikan  seseorang kemampuan untuk menganalisis keadaan saat ini dan menemukan solusi
untuk
kesulitan yang ada. (Verelladeyanka., 2022).

## B. Sejarah Munculnya KKB Papua
Di  wilayah  Papua,  istilah  "KKB" merujuk pada Organisasi Kriminal Bersenjata, sebuah kelompok yang bertanggung jawab atas berbagai aksi teror terhadap  warga  sipil  serta  TNI  dan  Polri. Tujuan KKB Papua adalah untuk memisahkan  diri  dari  negara  Indonesia secara keseluruhan dan membentuk negara merdeka
(NKRI). Sebagai
konsekuensinya, KKB Papua dapat dianggap  sebagai  gerakan  separatis,  yang aktivitasnya sering berakhir dengan jatuhnya  korban  jiwa.  Sebelum  berganti nama menjadi KKB, organisasi ini dikenal dengan  nama  sebelumnya,  Organisasi Papua Merdeka (OPM). Yurisdiksi provinsi  Papua  dan  Papua  Barat,  yang awalnya  dikenal  sebagai  Irian  Jaya, dihapus  dari  Papua  dan  Papua  Barat  pada tahun 1965 ketika OPM didirikan. Mereka berniat  memisahkan  diri  dari  Indonesia. Selain itu, OPM secara teratur mendorong diadakannya referendum untuk memproklamasikan kemerdekaan dari Republik Indonesia (Verelladeyanka., 2022).  Mereka  telah  berpartisipasi  dalam sejumlah  operasi  ilegal, yang  pada akhirnya  menyebabkan  kematian  orang- orang  tak  berdosa,  untuk  memperkuat hubungan yang mengikat anggota
kelompok tersebut. Sebagai akibat langsung dari hal ini, pemerintah mengambil  inisiatif  untuk  menjadikan pembentukan  Otonomi  Khusus  untuk Papua  sebagai  prioritas  utama.  Namun, hak istimewa ini hanya diperuntukkan bagi mereka  yang  memiliki  sumber  daya keuangan  yang  signifikan,  dan  tidak tersedia  bagi  masyarakat  umum.  Sebagai konsekuensi  dari  hal  ini,  OPM  terpaksa melakukan sejumlah tindakan yang berhubungan  dengan  kesehatan  untuk melakukan perlawanan besar-besaran. Kantor Presiden Filipina (OPM) mengambil  langkah  pertama  menuju kegiatan  kriminal  pada  tahun  1996  ketika mereka  memenjarakan  sekelompok  orang dari  Eropa  dan  Indonesia  yang  terdiri  dari akademisi  dan  tentara.  Dua  sandera  yang termasuk  dalam  kelompok  instruktur termasuk di antara mereka yang dihancurkan, bersama dengan yang lainnya.  OPM  sering  dianggap  sebagai organisasi  kriminal  karena  alasan  ini. Sebagai  konsekuensi  dari  hal  ini,  OPM kemudian  dikenal  sebagai  KKB,  yang merupakan  singkatan  dari  Kelompok Kriminal  Bersenjata.  Jika  ada  satu  saja anggota  KKB  Papua  yang  ditahan,  maka orang  tersebut  akan  tetap  ditahan  secara permanen  karena  tuduhan  kriminal.  KKB dikenal  sebagai  organisasi  separatis  yang mampu memperoleh kemerdekaan nasional. Hal ini disebabkan oleh fakta
bahwa  tujuan  utama  kelompok  ini  adalah untuk  memisahkan  Papua  dari  wilayah NKRI.  Laporan-laporan  mengenai  aksi kejahatan  KKB  mengindikasikan  bahwa KKB  membuat  kemajuan  pesat  dalam menyebarkan  pengaruhnya  di  seluruh wilayah  pegunungan  Papua.  Sebagai konsekuensi dari tindakan mereka, beberapa kota, termasuk Puncak,
Yahukimo,  Nduga,  dan  Intan  Jaya,  telah terpengaruh secara negatif. Sebagai tambahan,  lima  pemain  berikut  ini  telah dipilih  untuk  mewakili  tim  mereka masing-masing  oleh  manajer  masing- masing:  Lekagak  Telenggen,  Egianus Kogoya,  Jhony  Botak,  Demianus  Magai Yogi,  dan  Sabinus  Waker.  Dari  kelima kelompok  tersebut,  Lekagak  Telenggen dan Egianus Kogoya muncul sebagai yang paling  berpengaruh.  KKB  Papua  sulit diberantas saat ini karena mereka berbekal persenjataan  lengkap  dan  mutakhir.  KKB Papua  bertanggung  jawab  atas  berbagai inisiatif  terkait  kesehatan,  banyak  di antaranya termasuk meningkatkan kesempatan kerja, kesempatan pendidikan, dan layanan kesehatan di berbagai wilayah di negara ini.

## Faktor  Yang  Memengaruhi  Kekerasan Sosial
Kekerasan  sendiri  terjadi  karena beberapa  faktor  yang  memengaruhinya. Ada  3  faktor  penyebab  yakni  faktor
individual, faktor kelompok, dan dinamika kelompok.

## 1. Faktor Individual
Perilaku  agresif  seseorang  dapat menyebabkan timbulnya kekerasan. Faktor penyebab perilaku kekerasan menurut teori ini adalah faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor  pribadi  yaitu  meliputi  kelainan jiwa,  seperti  psikopat,  stres,  depresi,  serta pengaruh  obat  bius.  Sedangkan  faktor yang  bersifat  sosial  antara  lain  seperti konflik  rumah  tangga,  faktor  budaya,  dan media massa. Faktor individual  yakni  dari kepribadian individu yang gampang emosian, bisa memicu terjadinya kekerasan
2. Faktor Kelompok
Menurut  konsep  ini,  individu- individu  berkumpul  untuk  membentuk kelompok ketika mereka memberikan nilai yang tinggi  pada identitas  yang mirip satu sama  lain  dalam  hal  karakteristik  ras, agama,  atau  etnis.  Identitas  kelompok  ini, yang dibawa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain, memiliki kecenderungan untuk menghasilkan perselisihan  antara  identitas  kelompok yang  berbeda,  yang  pada  akhirnya  dapat mengarah pada konflik kekerasan.
3. Faktor Dinamika Kelompok
Ketika  anggota  suatu  kelompok merasa  tidak  lagi  menjadi  bagian  dari kelompoknya,  hal  ini  dapat  menyebabkan tindakan kekerasan. Salah satu cara untuk
melihat  fenomena  perubahan  sosial  yang cepat  dalam  suatu  masyarakat  adalah dengan mempertimbangkan bahwa struktur  sosial  dan  nilai  masyarakat  tidak dapat  merespons  secepat  laju  perubahan yang  terjadi.  Masuknya  perusahaan  asing ke pedalaman Papua, misalnya, mengakibatkan  pengenalan  bentuk-bentuk teknologi  yang inovatif serta pola perilaku dan  cara  pandang  yang  baru.  Hal  ini membuat  masyarakat  setempat  merasa tidak  memiliki,  dan  rasa  tidak  memiliki dapat  menimbulkan  perlawanan  terhadap tokoh-tokoh yang berwenang.
Yang  Harus  Dilakukan  Pemerintah untuk Tuntaskan KKB di Papua
Pertanyaan?
Mengapa  KKB  di  Papua  tidak segera dilenyapkan atau diberantas, mengingat sudah banyak korban dari pihak TNI dan Polri yang berjatuhan? Jika KKB diberantas  dalam  waktu  singkat,  apakah skenario  ini  akan  melibatkan  pelanggaran hak asasi manusia?

## Status KKB di Papua
Sepanjang perjalanan sejarah Papua,  banyak  sebutan  yang  diberikan kepada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh  berbagai  faksi  masyarakat  Papua. Disebut  sebagai  Kelompok  Kriminal Bersenjata  (KKB)  oleh  Polri,  Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) oleh TNI, atau
Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM)  oleh TNI, namun semua nama tersebut merujuk pada  hal  yang  sama:  sekelompok  tentara yang  ingin  merdeka  dari  Indonesia.  Kami akan  menyebutnya  dengan  singkatannya, KKB,  agar  lebih  mudah  dipahami. Pemerintah Papua terpaksa mengklasifikasikan  tindakan  kelompok- kelompok  yang melakukan aksi  kekerasan di  Papua  sebagai  tindak  pidana  terorisme sebagai  akibat  dari  beberapa  serangan yang dilakukan oleh KKB terhadap aparat penegak  hukum  yang  sedang  bertugas  di Papua (Sefriani, 2010).
Dalam  siaran  pers  tertanggal  29 April 2021 dan diberi nomor 72/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2021, Menteri  Koordinator  Bidang  Politik, Hukum,  dan  Keamanan,  Moh.  Mahfud MD,  menyatakan  dengan  tegas  bahwa individu  dan  organisasi  di  Papua  yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan  besar  dianggap  sebagai  teroris. Tindakan kekerasan dan menanamkan rasa takut  yang  dilakukan  oleh  KKB  di  Papua telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme sebagaimana didefinisikan dalam  Pasal  1  angka  2  UU  5/2018,  yang menyatakan:  "Terorisme  adalah  perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman  kekerasan  yang  menimbulkan suasana  teror  atau  menimbulkan  korban yang  bersifat  massal  atau  menimbulkan suasana teror yang bersifat strategis."
Tingkat kekerasan di Papua terus meningkat,  terutama  setelah  peristiwa yang  terjadi  di  Nduga  pada  tahun  2018.
Dimulai  dengan  penyiksaan  yang  salah satunya ditujukan kepada tenaga kesehatan ("nakes"), dan meningkat menjadi pembunuhan dan pembakaran yang kesemuanya merendahkan nilai-nilai kemanusiaan dan berakibat pada pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Di  Papua, anggota  TNI  dan  Polri,  serta  nakes  dan warga  sipil  telah  menjadi  korban  dari tindakan  KKB.  Evaluasi  terhadap  posisi KKB di Papua yang awalnya dikategorikan  sebagai  kejahatan  terhadap keamanan  negara  dalam  Bab  I  Buku Kedua  KUHP,  kemudian  dikategorikan kembali  sebagai  terorisme.  Perubahan  ini terjadi  setelah  klasifikasi  awal  dibatalkan. Sebagai  konsekuensinya,  instrumen  yang digunakan bukanlah KUHP melainkan UU No.  15  Tahun  2003  dan  perubahannya. Untuk  menanggulangi  kegiatan  KKB  di Papua,  Kepolisian,  TNI,  dan  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)  semuanya  dilibatkan.  Peraturan Presiden  No.  46/2010  menunjuk  BNPT sebagai  lembaga  di  Indonesia  yang ditugaskan  dengan  tanggung  jawab  untuk menanggulangi  dan  mencegah  tindakan terorisme.  Dalam  hal  tindak  pidana terorisme telah terjadi, penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan dilakukan sesuai dengan
ketentuan  hukum  acara  pidana  yang berlaku.
Apa Itu HAM dan Pelanggaran HAM?
Sebelum  kami  dapat  menjawab pertanyaan Anda tentang apakah "mengakhiri" atau "memberantas" KKB di Papua  merupakan  pelanggaran  hak  asasi manusia, pertama-tama kami perlu mendefinisikan istilah "hak asasi manusia."  HAM  adalah  sekumpulan  hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang Maha  Esa.  Karena  hak  asasi  manusia adalah  anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa, maka  hak  asasi  manusia  wajib  diakui, dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh  negara,  hukum,  pemerintah,  dan setiap  orang  demi  kehormatan  serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak  asasi  manusia  adalah  kumpulan  hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal  1.1  Undang-Undang  Hak  Asasi Manusia.  Konsep  hak  asasi  manusia mengacu  pada  sekumpulan  hak  yang secara  kodrati  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Konsep hak asasi manusia mengacu pada sekumpulan  hak  yang  tidak  dapat  dicabut dari  manusia  karena  mereka  adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar
dan  rupa  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Tanpa hak-hak ini, mustahil untuk bertahan hidup sebagai manusia; Pusat Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan  hak  asasi  manusia  sebagai hak yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat  diambil;  dengan kata lain, hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dilanggar. Menurut Soedjono Dirdjosisworo,  hak  asasi  manusia  adalah sesuatu  yang  secara  kodrati  melekat  pada diri  setiap  manusia  sejak  ia  dilahirkan. Hak-hak  tersebut  tidak  dapat  dicabut karena merupakan cerminan dari nilai  dan martabat  individu  dan  karenanya  tidak dapat  dikurangi,  dibatasi,  atau  diingkari oleh siapapun.
Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Hak Asasi Manusia memberikan definisi pelanggaran  hak  asasi  manusia  sebagai berikut:  "Pelanggaran  hak  asasi  manusia adalah  setiap  perbuatan  seseorang  atau kelompok  orang,  termasuk  aparat  negara, yang  secara  melawan  hukum  mengurangi, menghalangi,  membatasi,  atau  mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok  orang  yang  dijamin  oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan  atau  dikhawatirkan  tidak akan  memperoleh  penyelesaian  hukum yang  adil  dan  benar  berdasarkan  hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat." Gagasan menyeluruh tentang pelanggaran  hak  asasi  manusia  ini  sangat
luas (C. de Rover mendefinisikan pelanggaran  hak  asasi  manusia  sebagai "tindakan  atau  kelalaian  oleh  negara  yang bertentangan  dengan  norma-norma  hak asasi  manusia  yang  diakui  secara  umum yang  tidak  dihukum  berdasarkan  hukum pidana  nasional").  Paragraf  khusus  ini dapat ditemukan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Negara atau badan-badan  pemerintah  lainnya  sering kali  menjadi  pelaku  utama  pelanggaran hak asasi manusia, oleh karena itu mereka harus  bertanggung  jawab  atas  tindakan mereka.
Rekomendasi  Kesejahteraan  Sosial  di Papua.
Pemerintah  Siapkan  Langkah  Strategis Dalam Menghadapi KKB Papua
Mempercepat Pembangunan Manfaat  di  Papua  adalah  Salah  Satu Tujuan  Pemerintah  Salah  satu  prioritas pemerintah  untuk  mendorong  pemerataan kesejahteraan  dan  menjaga  keamanan  di Tanah Papua adalah mempercepat pembangunan manfaat. Menyusul serangkaian  insiden  kekerasan  di  Papua yang  melibatkan  Kelompok  Kriminal Bersenjata  (KKB)  dan  anggota  aparat keamanan  Papua  serta  masyarakat  sipil, pemerintah  Papua  memutuskan  untuk mengambil  langkah-langkah  lebih  lanjut untuk menangani masalah tersebut. Sebagai konsekuensinya, pemerintah telah
menyusun langkah-langkah strategis untuk menangani  KKB  dengan  harapan  agar masalah KKB dapat dikelola dengan baik. Setelah  meluncurkan  Gernas  BBI  pada hari  Selasa  (22/4)  di  Lapangan  Jam Gadang,  Bukittinggi,  Sumatera  Barat, Wakil  Presiden  K.H.  Ma'ruf  Amin memberikan pernyataan pers kepada awak media  yang  menyatakan,  "Saya  kira strategi pemerintah saat ini dalam menghadapi  KKB  adalah  defensif  aktif dinamis,  bukan  defensif  pasif."  Wapres berpendapat  bahwa  perubahan  pendekatan diperlukan  untuk  menangani  KKB  di Papua,  terutama  yang  berkaitan  dengan perlindungan masyarakat umum.
Menurutnya,  perubahan  strategi  terkait perlindungan  masyarakat  sangat  penting agar  masyarakat  tidak  menjadi  korban (Cahya,  2020).  Menurut  Wapres,  Menko Polhukam  Mahfud  MD  saat  ini  tengah menyusun dan mengkoordinasikan strategi baru  untuk  pembangunan  kesejahteraan  di Papua.  Hal  ini  dilakukan  dengan  bekerja sama  dengan  berbagai  pihak  terkait, seperti  Panglima  TNI,  Kapolri,  BIN,  dan unsur  terkait  lainnya.  "Untuk  menjaga kesejahteraan  Papua  dan  masyarakat secara keseluruhan, perlu dilakukan langkah-langkah  yang diperlukan. Sebagai konsekuensinya, masalah memajukan kesejahteraan  berkaitan  dengan  masalah keamanan,"  kata  Wapres  seperti  dikutip. Sementara  itu,  menanggapi  demonstrasi
yang  diselenggarakan  pada  11  April  2022 oleh berbagai organisasi mahasiswa, Wakil Presiden Amerika Serikat mencatat bahwa pemerintah  selalu  mendengar  tuntutan yang  bervariasi  dan,  dalam  perspektifnya, demonstrasi  tersebut  merupakan  bagian dari  harapan  masyarakat.  Wakil  Presiden Amerika  Serikat  membuat  pernyataan bahwa  "itu  adalah  bagian  dari  demokrasi kita  selama  dilakukan  dengan  baik, terorganisir,  dan  tidak  anarkis."  Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan  bahwa  hal-hal  seperti  itu adalah  tujuan,  dan  bahwa  pemerintah menyadarinya.  Salah  satu  hal  yang  ingin diubah  oleh  masyarakat  adalah  harga bensin  dan  minyak  goreng.  Ini  adalah salah  satu  tuntutan  yang  telah  diajukan. Regulasi  harga  dan  pemberian  bantuan sosial  hanyalah  dua  dari  banyak  metode yang  digunakan  pemerintah  dalam  upaya yang  sedang  berlangsung,  seperti  yang dinyatakan  oleh  Wakil  Presiden,  untuk mengurangi tekanan keuangan yang dialami masyarakat dalam hal pengeluaran mereka  (bansos).  "Pemerintah  berupaya untuk terus mengendalikan pasokan minyak goreng. Selain itu, pemerintah juga memberikan  bantuan  sosial,  yang  bisa berupa  minyak  goreng.  Salah  satunya untuk  meringankan  beban  masyarakat," lanjut Wapres. Wapres, di akhir pernyataannya  kepada  pers,  menekankan bahwa kenaikan harga-harga tersebut
disebabkan  oleh  hal-hal  di  luar  Ramadan dan  Idul  Fitri.  Pertimbangan  ini  termasuk dampak  perubahan  iklim  serta  perang antara  Rusia  dan  Ukraina.  "Harga-harga naik  secara  keseluruhan  sebagai  dampak langsung dari krisis ekonomi saat ini yang mempengaruhi seluruh dunia. Oleh karena itu,  Idul  Fitri  kali  ini  tidak  semata-mata disebabkan oleh kenaikan harga yang biasa terjadi  pada  saat  Idul  Fitri,  namun  juga karena  dampak  dari  perekonomian  di seluruh  dunia,"  ujar  beliau.  Dalam konferensi  pers  tersebut,  hadir  pula  Wakil Presiden  RI,  Menteri  Pariwisata  dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Sumatera  Barat  Mahyeldi  Ansharullah, Wali  Kota  Bukittinggi  Erman  Safar,  dan Ketua  Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa Keuangan  Wimboh  Santoso  (Tim  Litbang MPI, 2022).
Apa itu Konsep Negara Kesejahteraan?
Gagasan negara kesejahteraan kadang-kadang disebut di beberapa kalangan  sebagai  negara  kesejahteraan. Kata  ini  mengacu  pada  upaya  yang dilakukan  oleh  pemerintah  suatu  negara untuk meningkatkan standar hidup warganya. Kesejahteraan ini harus mencakup  berbagai  topik,  mulai  dari kesehatan  hingga  ekonomi,  agar  efektif. Oleh  karena  itu,  peran  pemerintah  dalam mewujudkannya sangatlah penting
(Vannya,  2021).  Apa  sebenarnya  yang dimaksud dengan hidup di negara kesejahteraan? Menurut
Ensiklopedi
Yudha, (2021), konsep negara kesejahteraan mengacu pada bentuk pemerintahan  di mana  negara  atau lembaga-lembaganya  memainkan  peran penting dalam melestarikan dan meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi  warga  negara.  Model  negara kesejahteraan adalah model di mana fokus utama  pemerintah  adalah  pada  bidang sosial dan ekonomi.
Diharapkan bahwa kehidupan masyarakat  akan  tumbuh  lebih  sejahtera baik  dari  segi  sosial  maupun  ekonomi. Menurut  situs  web  Investopedia,  negara kesejahteraan  adalah  upaya  negara,  baik melalui  pemerintah  maupun  kelompok sosial  yang  terorganisir,  untuk  menjamin jaminan  ekonomi  yang  penting  bagi warganya.  Jaminan  ini  dapat  berupa program  bantuan  publik  atau  asuransi swasta.  Gagasan  negara  kesejahteraan didasarkan  pada  tiga  prinsip  utama,  yaitu sebagai berikut: Akses yang sama terhadap peluang  Setiap  orang  di  negara  ini memiliki  akses  terhadap  peluang  yang sama  untuk  mendapatkan  pendidikan  dan kehidupan profesional yang sukses. Hal ini termasuk  memastikan  bahwa  mereka dibayar dengan jumlah yang sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang mereka curahkan. Alokasi kekayaan yang adil dan
merata  Tujuan  dari  negara  kesejahteraan adalah  untuk  meningkatkan  standar  hidup warga  negaranya  secara  umum.  Sebagai konsekuensi  langsung  dari  hal  ini,  salah satu  prinsip  dasar  negara  kesejahteraan adalah  distribusi  sumber  daya  yang  adil dan  merata,  terutama  bagi  mereka  yang membutuhkan.  Salah  satu  ilustrasi  yang baik  untuk  hal  ini  adalah  penyediaan tunjangan jaminan sosial bagi mereka yang menganggur.  Ketika  orang  berbicara tentang  "akuntabilitas  publik",  mereka mengacu pada kewajiban yang dibebankan kepada  masyarakat  secara  keseluruhan untuk memperoleh dan menggunakan hak- hak  dan  kesejahteraan  dengan  cara  yang tepat.  Salah satu aplikasi praktis  dari teori negara  kesejahteraan  dapat  dilihat  dalam penyediaan  tunjangan  jaminan  sosial dalam  bentuk  asuransi  pengangguran. Salah satu ilustrasi lainnya adalah pembayaran  kesejahteraan  yang  diberikan kepada  mereka yang  tidak  mampu mempertahankan pekerjaan. Dalam bukunya  yang  berjudul  "Konsep  dan Desain Negara Kesejahteraan" yang diterbitkan  pada  tahun  2016,  Oman Sukmana menegaskan bahwa ide utama di balik konsep negara kesejahteraan berawal dari  upaya  yang  dilakukan  oleh  negara atau  pemerintah  dalam  mengelola  seluruh sumber  daya  yang  dimilikinya  untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Selanjutnya, ide dasar dari negara
kesejahteraan dipraktikkan melalui kebijakan  resmi  pemerintah.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  kebijakan  yang dibuat  pemerintah  dikembangkan  dengan tujuan  akhir  untuk  meningkatkan  kualitas hidup  seluruh  penduduk  negara.  Hal  yang paling penting adalah memiliki manajemen  sumber  daya  yang  baik. Sebagai  contoh,  untuk  menjamin  bahwa warga  negara  memiliki  kesempatan  kerja dan upah yang layak, pemerintah menciptakan  lapangan  kerja  di  sektor manufaktur. Diharapkan dengan memberikan  akses  kepada  masyarakat untuk mendapatkan kesempatan ini, mereka  akan  dapat  menjalani  kehidupan yang  lebih  aman  secara  finansial  (Trisna, 2021).
Welfare State:
Model dan

## Penerapannya di Indonesia
Sejumlah  ekonomi  negara  telah berkembang  menjadi  apa  yang  dikenal sebagai negara kesejahteraan, yang merupakan  jenis  struktur  ekonomi.  Dalam sistem  ekonomi  yang  dikenal  sebagai negara  kesejahteraan,  pemerintah  negara bertanggung  jawab  untuk  menyediakan semua  layanan  yang  berhubungan  dengan kesejahteraan penduduk. Khususnya, biaya pendidikan  dan  perawatan  kesehatan, biaya  yang  terkait  dengan  hari  tua  atau pensiun,  dan  kecelakaan  yang  terjadi  di tempat kerja. Dalam negara kesejahteraan,
kewajiban  negara  untuk  memperhatikan kesejahteraan warga negara dan penduduknya  merupakan  inti  dari  sistem ekonomi. Pemenuhan persyaratan mendasar  terkait  dengan  konsep  negara kesejahteraan.  Sebagai  konsekuensinya, negara  kesejahteraan  dipandang  sebagai metode untuk memperbaiki ketidakseimbangan  yang  ditimbulkan  oleh ekonomi  kapitalis.  Selain  itu,  negara- negara  yang  ingin  mendirikan  negara kesejahteraan  harus  menerapkan  program- program  yang  efektif  untuk  memerangi kemiskinan serta struktur perpajakan  yang komprehensif (Monica, 2022).
Pembayaran pajak digunakan untuk memastikan  distribusi  pendapatan  yang lebih adil. Selain itu, pajak juga digunakan untuk  pembayaran  premi  asuransi  sosial. Berikut  ini  adalah  garis  besar  prinsip- prinsip dasar dari konsep negara kesejahteraan:  Kesempatan  dan  perlakuan yang  adil  Lapangan  bermain  yang  setara dalam  hal  distribusi  kekayaan  atau kesetaraan  pendapatan  Kewajiban  sektor publik  bagi  individu-individu  yang  tidak mampu  memenuhi  kebutuhan  dasar  untuk hidup sehat dan memuaskan.
Model Welfare State
Ada banyak versi negara kesejahteraan  yang  beroperasi  di  berbagai belahan  dunia,  termasuk  yang  berikut  ini: Mana yang lebih baik: Model Institusional
atau  Model  Universal?  Menurut  model institusional,  kesejahteraan  sosial  adalah hak  semua  warga  negara,  dan  sebagai hasilnya, layanan disediakan secara konstan  tanpa  memandang  keadaan  sosial dan  ekonomi  masyarakat.  Banyak  negara, termasuk  Swedia,  Finlandia,  Norwegia, dan Denmark, telah mengadopsi pendekatan institusional (Sri, 2008).

## 1. Model Koorporasi atau Bismarck
Model  Korporat  adalah  model negara  kesejahteraan  yang  mencakup sistem  jaminan  sosial  yang  dilakukan secara institusional dan umum. Namun, kontribusi  terhadap  distribusi  manfaat jaminan  sosial  dilakukan  oleh  tiga pihak:  pemerintah,  dunia  usaha,  dan pekerja.  Model  korporasi  digunakan  di Jerman dan Austria.

## 2. Model Residual
Model  residual  memanfaatkan layanan-layanan  tertentu;  model  ini dipengaruhi oleh sudut pandang tradisionalis; dan didorong oleh ideologi kapitalisme pasar bebas. Orang-orang yang tidak mampu menghidupi  diri  mereka  sendiri  secara finansial, seperti orang miskin, pengangguran,  penyandang  disabilitas, dan lansia, berhak mendapatkan layanan  sosial  yang  disediakan  oleh negara.  Model  residual  mencakup wilayah yang luas, tetapi hanya ada
beberapa  layanan  yang  tersedia,  dan ketersediaannya dibatasi waktu.
Penyediaan  perlindungan  dan  layanan sosial  jangka  pendek  dilakukan  dengan cara  yang  tepat,  produktif,  dan  tepat waktu.  Model  residual  diadopsi  oleh negara-negara Inggris, Amerika Serikat, dan Australia.

## 3. Model Minimal
Strategi  minimum  dibedakan  dari metode  lain  berdasarkan  jumlah  uang yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah untuk  pembangunan  sosial  yang  tidak memadai.  Jarang  atau  tidak  merata, baik  sebagian  maupun  seluruhnya, pemberian  tunjangan  program  jaminan sosial dan kesejahteraan dapat ditemukan. Program-program ini sering kali  disediakan  untuk  pegawai  negeri, anggota angkatan bersenjata dan kepolisian,  serta  karyawan  perusahaan swasta  yang  memiliki  kemampuan finansial untuk membayar premi.
Model  residual  menggunakan  anggaran yang  relatif  kecil  untuk  investasi  sosial karena  diasumsikan  bahwa  negara  ini masih  dianggap  miskin  atau  karena keinginan  politik  untuk  pembangunan sosial  masih  relatif  rendah.  Indonesia merupakan  negara  yang  menganut metode  minimum,  sehingga  termasuk dalam  kategori  negara  tersebut.  Hal  ini ditunjukkan oleh kerangka dasar,
khususnya UU No. 40 tahun 2004, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan  sistem  jaminan  sosial nasional.  Investasi  pemerintah  untuk pembangunan  sosial  masih  rendah. Negara-negara  seperti  Brasil,  Spanyol, dan Sri Lanka, serta Filipina, merupakan contoh negara yang menganut  strategi  minimum  (Nibras, 2020).
Konsep  negara  kesejahteraan  saat ini  sedang  dipraktikkan  di  Indonesia. Sejak diadopsinya Deklarasi Kemerdekaan, pendirian negara kesejahteraan  adalah  salah  satu  tujuan utama  para  pendiri  bangsa.  Hal  ini ditegaskan  dalam  Pancasila,  yaitu  sila keempat,  serta  Konstitusi  atau  UUD 1945 pasal 27, 28, 31, 33, dan 34, yang menyatakan bahwa kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia telah
diwujudkan. Konsep negara kesejahteraan dibagi menjadi dua elemen  di  Indonesia,  yaitu:  Program Jaminan Hari Tua: Program ini menggunakan  mekanisme  tabungan untuk menciptakan dana bagi tunjangan hari  tua  seperti  tunjangan  pasca  kerja dan  pensiun.  Dana  ini  dihasilkan melalui  Program  Jaminan  Hari  Tua. Pembangunan  sistem  asuransi  yang komprehensif  sebagai  bagian  dari Program Pemeliharaan Kesehatan, yang akan diawasi oleh Badan Penyelenggara
Jaminan  Sosial  atau  BPJS.  tempat  di mana individu diharuskan untuk memberikan  kontribusi  wajib  setiap bulan.  Selain  itu,  keluarga  dengan pendapatan  rendah  memenuhi  syarat untuk  mendapatkan  asuransi  kesehatan gratis  dari  pemerintah  dalam  bentuk Kartu  Indonesia  Sehat,  yang  juga dikenal  sebagai  KIS.  Iuran  tidak diwajibkan (Sahetapy, et al., 1995).

## 4. SIMPULAN
Penulis  mencoba  untuk  membuat kesimpulan  dengan  mendasarkan  pada uraian  latar  belakang  dan  pembahasan yang  telah  dilakukan  sebelumnya.  Di wilayah  Papua,  istilah  "KKB"  merujuk pada  Organisasi  Kriminal  Bersenjata, sebuah kelompok yang bertanggung jawab atas  berbagai  aksi  teror  terhadap  warga sipil  maupun  TNI  dan  Polri.  Tujuan  KKB Papua  adalah  untuk  memisahkan  diri  dari negara  Indonesia  secara  keseluruhan  dan membentuk  negara  merdeka  (NKRI). Sebagai  konsekuensinya,  KKB  Papua dapat  dianggap  sebagai  gerakan  separatis, yang  aktivitasnya  sering  berakhir  dengan jatuhnya  korban  jiwa.  Sebelum  berganti nama menjadi KKB, organisasi ini dikenal dengan  nama  sebelumnya,  Organisasi Papua Merdeka (OPM).  .
Fair  trial  atau  peradilan  yang  adil adalah  sebuah  prinsip  yang  merupakan indikator  dari  terbangunnya  masyarakat
dan  sistem  hukum  yang  adil.  Tanpa penerapan  prinsip  peradilan  yang  adil, orang  -  orang  yang  tak  bersalah  akan banyak memasuki sistem  peradilan pidana dan kemungkinan besar akan masuk dalam penjara. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang  adil,  hukum  dan  kepercayaan masyarakat  terhadap  hukum  serta  sistem peradilan akan runtuh.

## Saran
Dengan  berdasarkan  latar  belakang dan pembahasan serta kesimpulan sebagaimana diatas, maka penulis berusaha  memberikan  masukan  berupa saran-saran,  guna  dapat  menjadi  bahan pemikiran  dan  perbaikan  kita  bersama, antara lain (saran ini, ada yang keluar dari latar belakang permasalahan dan pembahasan,  namun  tidak  bermaksud menyimpang),  Konflik  bersenjata  non- internasional  dapat  dilihat  sebagai  suatu situasi peperangan di mana terjadi pertempuran  antara  angkatan  bersenjata resmi dari suatu negara melawan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir  ( organized  armed  groups ) yang berada di dalam wilayah negara yang bersangkutan.
Jadi yang sedang berkonflik adalah antara  angkatan  bersenjata  resmi  (organ negara:  pemerintah)  melawan  rakyatnya sendiri  yang  tergabung  dalam  kelompok- kelompok  bersenjata  yang  terorganisir. Kelompok-kelompok bersenjata demikian
lebih  dikenal  dengan  istilah  pemberontak ( insurgent ).  Oleh  karena  itu,  peperangan dalam  kategori  ini  lebih  sering  disebut dengan  nama  perang  pemberontakan. Dalam konflik bersenjata non- internasional,  pihak  bukan  negara  atau dalam  hal  ini  adalah  kelompok  bersenjata yang terorganisir atau pasukan pemberontak,  memiliki  motivasi  utama untuk  melepaskan  diri  dari  negara  induk dan  berdiri  sendiri  sebagai  negara  yang merdeka. Mereka sebenarnya adalah warga negara  dari  negara  yang  sudah  merdeka, akan  tetapi  karena  satu  dan  lain  hal,  ingin berdiri  sendiri  sebagai  suatu  negara  yang baru.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, semestinya Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres),  memberikan  masukan  ke Presiden  informasi  yang  benar,  sehingga Presiden  dapat  bertindak  obyektif  tidak subyektif. Guna menghindari dan memperkecil,  “Karena  nila  setitik,  rusak susu  sebelanga.”  Sehingga  terwujud “Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)”.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Andita  Rahma.  (2021).    Mabes  Polri  Sebut
Ada  Penyelewengan  Pengelolaan  Dana Otsus Papua. Rabu, 17 Februari 2021. Arif Gosita. (2020). Masalah Korban Kejahatan,  kumpulan  karangan,  Cet,2
(Jakarta : Akademika Pressindo), halaman, 121-122.
Ayub  Rustiani.  (2021).    Macam-macam
Konflik  Sosial  dan  Contohnya  di Masyarakat. https://tirto.id. 19 September 2021.
Ayu  Winda  Sandra  DeviI,  Wayan  Novi Purwanto.  (2020).  Pengaturan  dan Mekanisme  Pemberian  Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Dalam Tindak
Pidana
Terorisme. https ://ojs.unud.ac.id. Fakultas Hukum
Universitas Udayana.
Azhar.  (2022).  Susi  Pudjiastuti  Satu  Suara dengan  Fahri  Hamzah,  Soal  Politik? https ://www. Riau24.com.
Baitur  Rohman.  (2021).  Presiden  Jokowi Perintahkan TNI-Polri Tangkap KKB di Papua. https ://www.kompas.tv.
Cahya  Dicky  Pratama.  (2020).  Kekerasan:
Definisi dan Jenis-Jenisnya. https://www.kompas.com.
Dian  Erika  Nugraheny.  (2022).  Jokowi  Buka Suara soal Perang Rusia-Ukraina, Sebut Perang  adalah  Masalah  Ego.  https
://nasional.kompas.com.
Egy  Adyatama.  (2021).  Konflik  Senjata  Di Papua  Belum  Tuntas,  Ini  7  Kasus Besarnya. https ://nasional.tempo.co.
Fikri  Arigi.  (2020).  Awal  Mula  Kasus Pelanggaran  HAM  Berat  di  Paniai Papua. https ://nasional.tempo.co.
Gusti  Grehenson.  (2020)  Pakar  :  UUD  1945 Hasil  Amandemen  Menyimpang  dari Pancasila. https ://www.ugm.ac.id.
Heru  Susetyo.  (2019).  KKB,  KKSB,  dan Konstruksi  Sosial  Politik  Terorisme. https ://law.ui.ac.id.
Herman  Zakharia.  (2021).  Ketua  MPR  Minta
KKB  Diberantas:  Urusan  HAM  Kita Bicarakan
Kemudian https
://www.merdeka.com. Lawrence  M.  Friedman.  (2001)  Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Cet Pertama,  Penerjemah  :  Wishnu  Basuki (Jakarta  :  PT  Tatanusa,  2001),  halaman
8.
Leo  Bisma.  (2022).  Teori  Konflik  dan  Faktor Penyebab Kekerasan Sosial. Lenny Tristia Tambun. (2021). Pengamat: Ada 4  Hal  dalam  Penanganan  KKB  di Papua. https ://www.beritasatu.com.
Kamis.
Lenny Tristia Tambun. (2021). Oknum Pejabat di  Papua  Diduga  Biayai  KKB.  https :www.beritasatu.com. Kamis.
Moh.  Nadlir.  (2017).  "Salim  Said:  Negeri  Ini Tidak  Maju  karena  Tuhan  Tidak Ditakuti". https ://nasional. kompas.com.
Monica  Ayu  Caesar  Isabela.  (2022).    Welfare State:  Model  dan  Penerapannya  di Indonesia. https://nasional.kompas.com. Mustofa.(2010).  Kriminologi,  Edisi  Ke-dua (Bekasi  :  Sari  Ilmu  Pratama,  2010),  halaman, 224.
Nibras Nada Nailufar. (2020). Maksud Ucapan Soekarno: "Perjuanganku Lebih Mudah".https://www.kompas.com. Nomensen ST.
Mambraku. (2015).
Penyelesaian  Konflik  Di  Tanah  Papua
Dalam Perspektif Politik. https ://jurnal.dpr.go.id.
Reza Gunadha. (2020). Ada Dua Eks Presiden RI  yang  Berani  Membubarkan  DPR, Siapa Mereka?.
Ronald.  (2021).  Luka  Lama  Di  Tanah  Papua.
https ://www. Merdeka.com. 13 September 2021.
Sahetapy et  al. (1995).  Bunga  Rampai Viktimisasi.  Cet,1  (Bandung  :  Eresco, 1995), halaman. 80.
Sefriani.  (2010).  Hukum  Internasional  Suatu Pengantar.  Cet  ke-3  (Jakarta  :  PT  Raja Grafindo  Persada,  2010),      halaman, 365-369.
Sholahuddin  Al  Ayyubi.  (2021).  Pengamat LIPI  Ungkap  Asal  Senjata  KKB  Papua
dari Filipina https://kabar24.bisnis.com.
Sobirin  Malian.  (2020).  Apakah  masih  perlu hirau nasihat Lord Acton? https ://www.republika.co.id. 17 Juli 2020. Srie  Sunarisasi.  (2008).  Tesis.  Pelanggaran
HAM  Yang  Terjadi  Pada  Pasca  Jajak Pendapat  Di  Timor-  Timur  (Peradilan HAM  Ad  Hoc  Timor  Timur).  http ://eprints.undip.ac.id.  Program  Magister Ilmu  Hukum,  Program  Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008 Tim  Litbang  MPI,  MNC  Portal.  (2022).  3 Perang Besar Indonesia Melawan Belanda, Menelan Banyak Korban Jiwa. https: img.okezone.com.
Trisna  Wulandari.  (2021).  5  Fakta  Vanuatu,
Negara  Kecil  yang  Mengusik  Indonesia soal Papua.
Vanya  Karunia  Mulia  Putri.  (2021).  "Apa  itu
Konsep
Negara Kesejahteraan?".
https://www.kompas.com. 13. April
2021, 15:30.
Verelladevanka Adryamarthanino. (2022).
Sejarah  Munculnya  KKB  Papua  . https://www.kompas.com.
Yuda Prinada. (2021). Pengertian dan Ciri-ciri
Negara  Hukum  Menurut  UUD  1945. https ://tirto.id.