Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ISSN 1412-7083 (Print), 2579-9266 (Online) https://doi.org/10.52434/jp.v18i01.353
Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pengembangan Obyek Wisata Tanjung Malaha di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara
Abdul Sabaruddin 1 , Robin Adnan 2 , Maulid 3 1, 2, 3 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia
1 abdulsabaruddin@usn.ac.id
2 robinadnan@gmail.com
3 romanlaode@ymail.com

## Abstrak
Pariwisata  merupakan  sektor  penting  yang  memiliki  peran  dalam  mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Sektor pariwisata berperan pada peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk
memaksimalkan  potensi  tersebut,  kolaborasi  pemerintah  dan  masyarakat  menjadi kunci  utama  dalam  pengembangan  objek  wisata.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  deskripti  kualitatif  dengan  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  tehnik wawancara  dan  dokumentasi.    Hasil  wawancara  dan  dokumentasi  kemudian dianalisis dengan  metode interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data dan  penarikan  kesimpulan.    Hasil  Penelitian  menunjukkan  dalam  pengembangan obyek  wisata  tanjung  Malaha,  komunikasi  yang  menjadi  aspek  penting  dalam kolaborasi,  karena  komunikasi  yang  terbuka  dapat  memberikan  akses  informasi mengenai kebutuhan dalam pembangunan obyek wisata. Namun aspek ini,   masih kurang  efektif  sehingga  berdampak  pada  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam kegiatan musyawarah pembangunan obyek wisata. Kondisi ini juga menyebabkan terjadinya  perbedaan  pandangan  diantara  kelompok  sadar  wisata  (Pokdarwis) tentang pemahaman pengelolaan obyek wisata
Kata Kunci: Kolaborasi, Obyek Wisata, Stakeholder.

## Abstract
Tourism  is  an  important  sector  that  has  a  role  in  driving  economic  growth  and regional  development.  The  tourism  sector  plays  a  role  in  increasing  regional income  and  community  welfare.  To  optimize  this  potential,  the  collaborative government  and  community  are  the  primary  keys  in  the  development  of  tourism objects.  This  research  is  qualitative  descriptive  research  with  data  collection carried out through interview and documentation techniques. Research informants used  purposive  sampling  techniques.  The  results  of  the  interviews  and documentation were then analyzed using interactive methods which included data condensation,  data  presentation  and  drawing  conclusions.  The  research  results show that in developing the Tanjung Malaha tourist attraction, communication is an  important  aspect  of  collaboration  because  open  communication  can  provide access  to  information  regarding  needs  in  developing  the  tourist  attraction.
Vol. 18; No. 01; 2024; 48-61
However,  this  aspect  is  still  less  effective  so  it  has  an  impact  on  the  level  of community  participation  in  deliberation  activities  for  the  development  of  tourist attractions.  This  condition  also  causes  differences  in  views  among  tourism awareness groups (Pokdarwis) regarding understanding the management of tourist attractions.
Keywords: Collaboration, Stakeholders, Tourism Object.

## 1. Pendahuluan
Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat di berbagai negara di dunia. Pengembangan objek wisata yang menarik dan berkelanjutan berperan penting dalam meningkatkan  pendapatan  nasional,  menciptakan  lapangan  kerja,  dan  mendorong  terjadinya pertukaran  budaya.  Seperti  yang  disampaikan  Triana  Wahyudi  (2021)  sektor  pariwisata memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, selain menciptakan lapangan kerja, terutama bagi pelaku usaha di bidang pariwisata.
Namun,  untuk  mencapai  keberhasilan  yang  berkelanjutan  dalam  pengembangan  pariwisata, kolaborasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  sangat  penting.  Araujo  &  Bramwell,  (2002) berpendapat    bahwa  dalam  pengembangan  pariwisata  diperlukan  kemitraan  sehingga  terwujud kerja  sama  dan  koordinasi  dalam  merencanakan  program  pariwisata  baik  secara  nasional, regional,  maupun  lokal  (Pujiyono,  2022).  Tiga  unsur  utama  dalam  membangun  kolaborasi  di bidang  pariwisata  yaitu  daya  tarik  wisata,  atraksi  wisata,  dan  keterlibatan  aktor  pariwisata (Pujiyono, 2022).
Pelibatan  stakeholder  dalam  pengembangan  parawisata  menjadi  penting  dalam  mengatasi keterbatasan sumberdaya yang dimiliki masing-masing aktor.  Karena itu, kolaborasi merupakan salah  satu  bentuk  kerjasama  dalam  menyelesaikan  permasalahan  dalam  pengembangan  obyek wisata  (Sabaruddin  et  al.  2023).    Dalam  pandangan  Imperial  (2004)  kolaborasi  merupakan proses  interaksi  antar  aktor  melalui  pembagian  peran,  aturan  dan  kewenangan    untuk memecahkan masalah berdasarkan kesepakatan bersama melalui pembagian sumberdaya seperti informasi, dana atau sumberdaya manusia (D. S. A. Sabaruddin, 2017).
Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi merupakan  bentuk metode dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antar pihak dalam proses pengambilan keputusan.  Kolaborasi membantu  pemahaman  kerja  tim  untuk  berkontribusi  merespon  masala-masalah  publik  yang tidak  bisa  diselesaikan  secara  sendiri,  salah  satunya,  permasalahan  sektor  swasta.    Kabupaten Kolaka merupakan salah satu wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang  memiliki potensi alam, budaya,  dan  sejarah  yang  menarik  dan  memiliki  peluang  besar  untuk  mengembangkan  objek wisata yang berkelanjutan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain sungai Tamborasi, sungai terpendek di dunia  dengan panjang 20 meter dan lebar 15 meter, Kabupaten Kolaka juga memiliki  destinasi  obyek  wisata  Tanjung  Malah  di  Desa  Malaha  Kecamatan  Samaturu. Destinasi  ini  sekaligus  menjadikan  Malaha  sebagai  satu-satunya  desa  di  Sultra  yang  memiliki wisata tanjung.
Namun,  destinasi  obyek  wisata  ini  memiliki  infrastruktur  yang  kurang  memadai  sehingga berdampak pada minat wisatawan untuk berkunjung.  Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah daerah  mengembangkan  pendekatan  kolaborasi  untuk  mengoptimalkan  pengelolaan  potensi parawisata.  Kolaborasi ini memiliki peran penting dalam merumuskan strategi pengembangan
Vol. 18; No. 01; 2024; 48-61
pariwisata  yang  berkelanjutan,  merancang  berbagai  produk  wisata,  serta  mempromosikan Kabupaten  Kolaka  sebagai  destinasi  wisata  yang  menarik.  Tetapi  kolaborasi  pemerintah  dan masyarakat  tersebut  tidak  dilakukan  secara  formal,  berbeda  dengan  kolaborasi  stakeholder lainnya yang dilakukan melalui perjanjian formal (perjanjian kerjasama) antara pihak.  Kondisi ini  berdampak  pada  keberlanjutan  program  pengembangan  obyek  wisata  karena  pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki sumber daya yang terbatas.
Kondisi ini berbeda dengan penelitian Khopifatu S et al., (2023) yang mengkaji pola kolaborasi dalam  pengelolaan  wana  wisata  gunung  galunggung  di  Kabupaten  Tasikmalaya.  Kolaborasi pengelolaan wana wisata berlangsung secara formal melalui perjanjian kerjasama  (PKS). Meski dilakukan secara formal  tetapi kesepakatan dalam perjanjian belum terlaksana meskipun proses kolaborasi menunjukkan hasil yang cukup baik. Kondisi ini disebabkan karena ketidakpahaman atas hak dan kewajiban pihak yang berkolaborasi.  Begitupun penelitian  Yeli Amelia Angelina &  Adianto  Adianto,  (2023)  yang    mengkaji  kolaborasi  dalam  implementasi  program pengembangan  destinasi  pariwisata  (Studi  Kasus  Pada  Wisata  Danau  Rusa  di  Kabupaten Kampar). Program pengembangan pengembangan destinasi wisata yang sudah berjalan dengan baik  karena  motivasi  bersama  yang  sudah  dipahami  dan  keterlibatan  prinsip  yang  telah dijalankan oleh pihak yang berkolaborasi. Namun sumberdaya manusia, partisipasi masyarakat dan anggaran yang kurang menjadi faktor penghambat kolaborasi.
Berdasarkan  hasil  tersebut  penelitian  ini  akan  mengkaji    proses  kolaborasi  pemerintah  dan masyarakat  dalam  pengembangan  obyek  wisata  tanjung  Malaha  di  Kecamatan  Samaturu Kabupaten Kolaka.  dengan menggunakan konsep  Ansell dan Gash (2007).  Tujuan penelitian ini  adalah  mengetahui  proses  terbentuknya  kolaborasi  pemerintah  dan  masyarakat  dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka.   Kajian kolaborasi  ini  yang  sangat  relevan  dengan  disiplin  administrasi  publik  sehingga  penelitian  ini diharapkan  akan  memberikan  pengetahuan  tentang  bagaimana  membangun  kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah publik.

## 2. Tinjauan Pustaka
Kolaborasi  merupakan  kerja  sama  antar  aktor,  organisasi  atau  antar  lembaga  dalam  mencapai tujuan  yang  tidak  dapat  dilakukan  secara  sendiri-sendiri  (D.  S.  A.  Sabaruddin,  2017). Kolaborasi secara luas dipandang sebagai pendekatan terbaik untuk menghasilkan manfaat yang lebih  besar  dibandingkan  dengan  melakukannya  secara  sendiri-sendiri.  Manfaat  kolaborasi tersebut meliputi pemecahan masalah yang inovatif dan kreatif, meningkatkan keterlibatan dan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat, mengurangi risiko, mencapai hasil yang efektif, dan melakukan lebih banyak hal dengan sumber daya yang lebih sedikit melalui pembagian sumber daya dan menghilangkan pemborosan (Stout & Keast, 2019).
Bahkan  Fairuza  (2017)  berpendapat    kolaborasi  merupakan  salah  satu  unsur  penting  saat  ini karena  melalui  kolaborasi,  semua  pemangku  kepentingan  dapat  bergabung  dalam  satu  forum untuk  berdiskusi,  membangun  kesepahaman  dan  komitmen  bersama,  serta  memiliki  tanggung jawab  yang  sama  terhadap  keberlanjutan  pembangunan  (Anisykurlillah,  2024).    Dalam  upaya membangun  dan  mengembangkan  obyek  wisata  bukan  saja  menjadi  peran  pemerintah  tetapi dibutuhkan  juga  peran  berbagai  stakeholder.    Penelitian  Hermansyah,  et.  al.,  (2020)  wujud kolaborasi  dalam  pengembangan  parawisata  dilihat  dari  pembagian  masing-masing  pihak. Misalnya,  peran  pemerintah  yakni    berhubungan  dengan  kebijakan  dalam  menunjang pengelolan  parawisata.  Sementara  tugas  masyarakat  adalah  membangkitkan  kesadaran  tentang
pentingnya  kehadiran  obyek  wisata  karena  dapat  melahirkan  kreasi  yang  menjadi  daya  pikat parawisata.

## 3. Metodologi
Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Menurut Creswell &  Guetterman  (2018)  penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian  di  mana  peneliti  memiliki ketergantungan  yang  tinggi  terhadap  informasi  dari  objek  atau  partisipan  dalam  lingkup  yang luas,  menggunakan  pertanyaan-pertanyaan  yang  bersifat  umum,  pengumpulan  data  yang sebagian  besar  berasal  dari  tulisan  atau  perkataan  partisipan,  dan  menjelaskan  serta menganalisis  tulisan  yang  terkumpul  secara  subyektif  (Lestari  Dewi,  2022).  Pendekatan  ini digunakan  untuk  menemukan,  memahami  dan  mendapatkan  gambaran  secara  jelas  serta mendalam  tentang  kolaborasi  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  pengelolaan  obyek  wisata. Informan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  teknik purposive  sampling .  Sementara  data penelitian  diperoleh  dengan  menggunakan  teknik  wawancara    dan  dokumentasi.  Informan dalam  penelitian  ini  berjumlah  10  orang  terdiri  dari  unsur  pemerintah  Kabupaten  Kolaka  dan Desa  Malaha,  pengurus  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  pengelola  obyek  wisata (Pokdarwis),  dan  masyarakat.  Data  yang  diperoleh  kemudian  analisis  menggunakan  model interaktif    Miles,  Matthew  B.;  Huberman,  A.  Michael;  Saldana,  (2014).    Komponen  dalam analisis  data  tersebut  meliputi  kondensasi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan. Dalam  tahap  kondensasi  data,  peneliti  melakukan  proses  pemilihan,  memfokuskan, menyederhanakan,  mengabstraksikan,  dan  mentransformasikan  data  yang  diperoleh  dari  dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dan dokumen-dokumen. Tahap penyajian data,  peneliti  melakukan    pengorganisasian,  penyatuan,  dan  informasi  yang  disimpulkan. Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman  yang tidak  memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Hasil Penelitian
Pada dasarnya, kolaborasi terjadi ketika dua orang atau lebih bekerja sama untuk menyelesaikan atau mewujudkan tujuan yang sama. Proses interaksi aktor yang terlibat dalam kolaborasi terjadi secara berulang membentuk hubungan sinergitas dalam menciptakan gagasan atau ide-ide yang baru.    Kolaborasi  dalam  pengembangan  obyek  wisata  tanjung  Malaha  bertujuan  untuk menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan dari  pemerintah dan masyarakat untuk  menciptakan  destinasi  wisata  yang  menarik,  berkelanjutan,  dan  memberikan  manfaat ekonomi serta sosial.
Dari  uraian  di  atas,  maka  penelitian  ini  akan  menjawab  proses  kolaborasi  pemerintah  dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha. Menurut Sabaruddin dan Lamo Said (2020)   inti  dari  setiap  model  kolaborasi  adalah  bagaimana  sebenarnya  proses  kolaborasi dibangun.  Berdasarkan  hal  tersebut,    maka  dikemukakan  hasil  penelitian  proses  kolaborasi pemerintah  dan  masyarakat  dalam  pengembangan  obyek  wisata  tanjung  Malaha  dengan mengacu pandangan Ansell dan Gash (2007) dalam  Sabaruddin dan Lamo Said  (2020) sebagai berikut:
a. Dialog Tatap Muka ( Face to Face Dialogue )
Dimensi  ini  menfokuskan  pada  sebuah  pertanyaan  tentang  proses  terjadinya  konsensus  dalam kolaborasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  pengembangan  obyek  wisata  tanjung Malaha.  Dialog  tata  muka  merupakan  bentuk  komunikasi  yang  dikembangkan  untuk membangun  kesamaan  tindakan  dalam  pengembangan  obyek  wisata.  Dialog  tatap  muka memungkinkan terciptanya interaksi langsung yang membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan dialog tatap muka antara pemerintah dan  masyarakat  dalam  pengembangan  obyek  wisata  tanjung  Malah  dilakukan  dengan mekanisme musyawarah untuk membahas pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat.
Hasil  musyawarah  disepakati  pemerintah    bertanggung  jawab  dalam  penyediaan  anggaran melalui  dana  desa  dan  menfasilitasi  bantuan  modal  untuk  penyediaan  sarana  dan  prasarana. Fasilitas  tersebut  berupa  gazebo  sebanyak  6  unit,  toilet  2  unit  dan  perahu  2  buah.  Sedangkan masyarakat hadir sebagai motor penggerak dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wisata,  berkewajiban  menjaga  kebersihan,  dan  menyediakan  perahu  bagi  pengunjung.  Namun demikian,    masyarakat  kurang  berperan  aktif  dalam  pengembangan  obyek  wisata  karena kurangnya  kesadaran dan pemahaman potensi ekonomi dan  manfaat lain yang dapat diperoleh dari  pengembangan  objek  wisata.  Minimnya  informasi  dan  edukasi  mengenai  manfaat pariwisata menjadi penyebab utamanya.
Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat dijelaskan bahwa dialog tatap muka dilakukan dengan melalui forum musyawarah. Forum musyawarah menjadi sarana yang efektif untuk memastikan bahwa pengembangan objek wisata berjalan dengan baik, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.  Selain itu dalam forum juga menetapkan pembagian tanggung jawab  yang  jelas  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Dialog  tata  muka  juga  dapat  memastikan bahwa penggunaan sumber daya dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan kesepakatan bersama  serta  memastikan bahwa  semua  pihak  mengetahui  peran  dan  tanggung  jawab  mereka dalam pengembangan objek wisata.

## b. Membangun Kepercayaan ( Trust Building )
Membangun  kepercayaan  merupakan  elemen  penting  dalam  membangun  kolaborasi. Kepercayaan  memiliki  peran  penting  untuk  memastikan  kolaborasi  berjalan  dengan  baik  dan efektif  karena  membangun  kepercayaan  adalah  aspek  mendasar  dari  proses  dialog.  Proses membangun kepercayaan  merupakan kegiatan yang membutuhkan waktu dan komitmen tinggi. Aspek  penting  yang  menjadi  perhatian  dari  dimensi  ini  adalah  komunikasi,  konsistensi  dan keterbukaan  antar  aktor.    Dalam  pengembangan  obyek  wisata  tanjung  Malaha,  pemerintah mengembangan  komunikasi  terbuka  dalam  membangun  hubungan  dengan  masyarakat    terkait dengan permasalahan atau hambatan dalam pembangunan obyek wisata.
Komunikasi  yang  terbuka  pemerintah  dengan  masyarakat  dapat  memberikan  akses  informasi mengenai  kebutuhan  dalam  pembangunan  obyek  wisata  tersebut.    Sehingga  masyarakat    ikut terlibat dalam pengambilan keputusan tentang aspek-aspek penting dalam pembangunan  seperti jenis kebutuhan,  waktu dan alokasi anggaran untuk penyelesaian pembangunan.   Berdasarkan hasil    penelitian,    dimensi  ini  menfokuskan  pada  kemampuan  untuk  menyatukan  pemahaman tentang alasan dan tujuan terjadinya kolaborasi. Alasan dan tujuan berkolaborasinya pemerintah dan masyarakat didasarkan pada pertimbangan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki masing- masing aktor dalam pengembangan obyek wisata.
Vol. 18; No. 01; 2024; 48-61
Temuan  penelitian  lainnya,  hubungan  saling  percaya  antar  aktor  dalam  pengembangan  obyek wisata  tanjung  Malaha  digambarkan  melalui  kemauan  untuk  berperan  aktif  meskipun pembagian peran dan tanggungawab tersebut tidak diatur secara tidak formal atau tidak tertulis melainkan  berdasarkan  kesepakatan  dan  kesadaran  bersama.    Kesepakatan  tersebut mencerminkan  kebutuhan  dan  aspirasi  semua  pihak  yang  terlibat  dan  menjadi  dasar  dalam membangun  kerja  sama  dan  mendorong  partisipasi  dalam  pengembangan  obyek  wisata. Meskipun  tingkat  partisipasi  masyarakat  masih  rendah  disebabkan  oleh  sebagian  masyarakat memiliki  sumberdaya  yang  terbatas  dan    kurangnya  pemahaman  masyarakat  pentingnya pengembangan obyek wisata.

## c. Komitmen Pada Proses Kolaborasi ( Commitment to The Process )
Komitmen dalam konteks kolaborasi berkaitan dengan kesungguhan dan kemauan semua pihak yang  terlibat  untuk  berkontribusi  secara  aktif  dan  bertanggung  jawab  dalam  keberhasilan kolaborasi.  Komitmen  dapat  memastikan  bahwa  semua  pihak  yang  terlibat  memiliki pemahaman  yang  jelas  tentang  tujuan  dan  sasaran  kolaborasi.  Komitmen  bertujuan  untuk memastikan  bahwa  semua  pihak  yang  terlibat  memiliki  pemahaman  yang  jelas  tentang  tujuan dan sasaran kolaborasi.
Hasil penelitian terungkap bahwa pemerintah Kabupaten Kolaka dalam hal ini Dinas Parawisata memiliki  komitmen  yang  kuat  dalam  mengembangkan  obyek  wisata  tanjung  Malaha.  Hal  ini dibuktikan  dengan  menghadirkan  investor  dan  pendanaan  untuk  pengembangan  obyek  wisata. Salah  satu  perusahaan  yang  berkontribusi  dalam  pengembangan  obyek  wisata  yakni  Bank Indonesia  (BI)  dengan  memberikan  bantuan  banana  boat,  material  pembangunan  jalan  dan gazebo.    Ketertarikan  BI  terlibat  dalam  pengembangan  parawisata  Malaha  karena  di  Desa Malah memiliki kekhasan UMKM sebagai pendukung wisata seperti produser minuman coklat dan  kripik  pisang  serta  memiliki  kelembagaan  masyarakat  seperti  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes).
Komitmen yang kuat juga ditujukan pemerintah desa Malaha dengan mengalokasikan anggaran pengembangan  obyek  wisata  melalui  dana  desa  melalui  badan  usaha  milik  desa  (BUMdes). Kemudian  komitmen masyarakat melalui keterlibatan mereka dalam pembangunan sarana dan prasarana obyek wisata seperti pembangunan jalan, gazebo, swafoto, toilet, menjaga kebersihan serta penyediaan perahu untuk wisatawan. Komitmen berkolaborasi dalam pembagian peran dan tanggungawab  ini  menyebabkan  ruang  partisipasi  masyarakat  dalam  menentukan  keberhasilan pembangunan obyek wisata  menjadi terbuka, karena pemerintah tidak lagi memiliki wewenang tunggal  dalam  menentukan  program-program  pembangunan.  Pemerintah  menyadari  bahwa pengembangan  obyek  wisata  dapat  diselesaikan  dengan  mudah  apabila  bekerjasama  dengan masyarakat untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

## d. Pemahaman Bersama ( Shared Understanding )
Pada  tahap  ini,  stakeholder  yang  terlibat  dalam  kolaborasi  harus  membangun  pemahaman bersama tentang  visi, misi, tantangan yang dihadapi, peran, dan tujuan yang akan dicapai dalam kolaborasi.  Pemahaman  bersama  memungkinkan  semua  pihak  memiliki  visi  dan  tujuan  yang jelas.  Ketika  pihak  yang  berkolaborasi    memahami  apa  yang  ingin  dicapai,  hal  ini  dapat mengurangi kesalahpahaman dan konflik dalam menentukan tujuan dan sasaran.
Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  pemerintah  dan  masyarakat  memiliki  pemahaman  dan pandangan  yang  sama  untuk  mengembangkan  obyek  wisata  tanjung  Malaha.  Pemerintah  dan
Vol. 18; No. 01; 2024; 48-61
masyarakat  memahami  bahwa  pengelolaan  obyek  wisata  yang  baik  dan  berkelanjutan    akan memberikan  dampak  ekonomi  bagi  masyarakat  lokal  dan    kemajuan  pembangunan  desa. Temuan lainnya, adanya pemahaman bersama ini meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan  masyarakat  untuk  membangun  kerjasama  jangka  panjang.    Kemudian  masyarakat termotivasi  untuk  berpartisipai  sebab  masyarakat  merasa  ikut  diberdayakan  dalam pengembangan obyek wisata.
Adanya  pemahaman  bersama  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  pengembangan  obyek wisata berdampak pada terbentuknya organisasi masyarakat peduli wisata atau kelompok sadar wisata (Pokdarwis).  Namun kelompok organisasi masarakat ini  kurang memberikan kontribusi dalam  pengelolaan  obyek  wisata  disebabkan  anggota  memiliki  keterbatasan  pemahaman  dan perbedaan  pandangan  dalam  pengelolaan  obyek  wisata,    sehingga  saat  ini  pengelolaan parawisata dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berikut struktur anggota BUMDes Malaha sebagai berikut:
Tabel 1. Struktur Anggota BUMDes Malaha
No Nama Jabatan 1 Samsul Alam Ketua 2. Zulikar Sekretaris 3. Rosna Bendahara 4. Muh. Tahir Anggota 5. Rahmatang Anggota Sumber: Data Desa Malaha

## e. Pencapaian  Hasil ( Intermedite outcome )
Dimensi  ini  terkait  dengan  hasil  dari  tujuan  kolaborasi.    Kolaborasi  dapat  meningkatkan kesadaran  masyarakat  pentingnya  pengembangan  dan  dampak  dari  keberadaan  obyek  wisata. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tindakan  aktor  yang  terlibat  dalam  kolaborasi pengembangan obyek wisata tanjung Malaha  membawa dampak terhadap pembangunan obyek wisata.    Kolaborasi  memperkuat  pemahaman  pemerintah  dan  masyarakat  tentang    peran  dan tanggungjawabnya  dalam  pengembangan  obyek  wisata. Hasil  yang  diperoleh  dari  kolaborasi adalah  terbentuknya  kelompok  sadar  wisata  (Pokdarwis)  yang  memiliki  tanggungjawab  dalam menciptakan  Sapta  Pesona  dikawasan  pantai  Malaha.    Termasuk  memberikan  edukasi  kepada masyarakat  tentang  sadar  wisata.    Tetapai  karena  tidak  efektif  dalam  melaksanakan  fungsinya maka pengelolaan obyek wisata dilakukan BUMDes.
Kolaborasi  juga  memberikan  dampak  terhadap  meningkatnya  jumlah  pengunjung  pada  obyek wisata  tanjung  Malaha.  Data  yang  diperoleh  jumlah  pengunjung  tahun  2021  berjumlah  1.391 orang,    tahun  2022    berjumlah  1.277  orang  dan  di  tahun  2023  meningkat  menjadi  1.450 pengunjung. Peningkatan jumlah pengunjung ini didukung ketersedian fasilitas yang memadai, dan  menawarkan  keindahan  pesisir  pantai  dengan  pasirnya  yang  halus.  Ditambah  rindangnya pohon-pohon pinus yang tumbuh subur di kawasan tanjung ini.  Kolaborasi juga berdampa pada tersedianya  sarana  dan  prasarana  seperti  area  parkir,  kamar  mandi  umum,  musholla,  outbond, selfie  area,  gazeo,  rumah  warna-warni,  tempat  berjempur,  spot  foto  dan  kuliner  lokal  berupaa minuman cokelat dan keripik pisang.  Bahkan, Desa Malaha saat ini sedang direncanakan untuk menjadi  kawasan  wisata  yang  memanfaatkan  teknologi  digital  dalam  membayar  retribusi  dan membayar  layanan  lain  di  kawasan  wisata  serta  melakukan  transaksi  dengan  UMKM pendukung pariwisata.
Meski demikian, dalam pengembangan obyek wisata ini masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi  yakni  penyusunan  perencanaan  pengembangan  obyek  wisata  belum  optimal  karena kurangnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  kegiatan  musyarawah  atau  dialog    yang  dilakukan pemerintah  dengan  masyarakat.    Kondisi  ini  mengakibatkan  kurangnya  dukungan  dan partisipasi masyarakat  dalam pengembangan obyek wisata.

## 3.2 Pembahasan
Kolaborasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  menjadi  salah  satu  aspek  penting  dalam pelaksanaan pembangunan. Pendekatan kolaboratif diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam melaksanakan  program-program  pembangunan.    Dalam  konteks  ini,  kolaborasi  melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, baik individu, organisasi kemasyarakatan, lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),  sektor  swasta,  serta  lembaga-lembaga  pemerintah. Menurut  Evans  (1996);  Kreger  (1990)  menjelaskan  model  pembangunan  dengan  pendekatan pemerintah  sebagai  aktor  tunggal  telah terbukti  menutup ruang-ruang  inovasi  dalam  kebijakan pembangunan  yang  berakibat  pada  kegagalan  pencapaian  tujuan  pembangunan  (Fadli  & Nurlukman, 2018).
Dalam  kasus  pengembangan  obyek  wisata  tanjung  Malaha,    kolaborasi  pemerintah  dan masyarakat menghasilkan ide-ide baru atau solusi inovatif untuk memecahkan masalah. Karena itu,  proses  kolaborasi  merupakan  aspek  penting  yang  harus  diperhatikan.  Indikator  yang digunakan  untuk  menjawab  tujuan  penelitian  ini  adalah  mengacu  pada  pandangan  Ansell  dan Gash (2007), yaitu:

## a. Dialog Tatap Muka ( Face to Face Dialogue )
Dialog  tatap  muka  sangat  penting  dalam  kolaborasi  karena  memungkinan  interaksi  secara langsung yang dapat membantu mengurangi kesalahpahaman diantara  stakeholder.  Pertemuan tatap muka memberikan kesempatan bagi berbagai stakeholder untuk memberikan masukan dan pandangan yang dapat membantu memperjelas tanggungjawab dan komitmen pihak-pihak yang berkolaborasi.  Secara  umum,  dialog  tata  muka  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  komunikasi dan memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan meningkatkan partisipasi aktif dari pihak-pihak yang berkolaborasi.
Dalam membangun kolaborasi, mekanisme dialog memegang peran penting, karena pihak-pihak yang  berkolaborasi  akan  mendapatkan  informasi  yang  jelas  program-program  pembangunan. Hal  ini  sesuai  pandangan  Gunawan  &  Ma`ruf  Farid,  (2020)  bahwa  bahwa  dialog  tatap  muka merupakan tahap awal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi. Tanpa dialog tatap muka di  awal  proses  kolaborasi  dikhawatirkan  akan  menimbulkan  gejolak  dalam  proses  kolaborasi tersebut.    Hal  senada  dikatakan  Maharashtri  et  al.,  (2023)  dialog  tata  muka  merupakan  suatu bentuk  komunikasi  yang  penting  dalam  kolaborasi.  Melalui  komunikasi  langsung,  para  pihak yang  terlibat  dalam  kolaborasi  akan  lebih  objektif  ketika  berinteraksi.  Kunci  dari  dialog  tata muka    adalah  bagaimana  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  kolaborasi  membangun  komunikasi untuk mencapai tujuan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  poin  penting  yang  dicapai  melalui  dialog  tatap  muka  dalam  proses kolaborasi  pemerintah  dan  masyarakat  dalam    pengembangan  obyek  wisata  tanjung  Malaha adalah  (1)  adanya  pemahaman  yang  jelas  dan  kesepakatan  bersama  terkait  peran  dan tanggungawab masing-masing pihak. (2) pihak yang berkolabrasi akan mendapatkan informasi
Vol. 18; No. 01; 2024; 48-61
yang  jelas  dan  akurat  terkait  program  pengembangan  obyek  wisata.  (3)  Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan dampak dalam pengembangan obyek wisata, dan (3)  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan  program- program pengembangan obyek wisata.
Dengan  demikian,  dialog  tatap  muka  dalam  pengembangan  obyek  wisata  tanjung  Malaha melalui musyawarah antara pemerintah dan masyarakat menjadi platform untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan membangun kesepakatan yang saling menguntungan antara pihak yang berkolaborasi.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat    Maharashtri  et  al.,  (2023)  bahwa  dialog  tatap muka  dibutuhkan  untuk  membahas  kepentingan  bersama  menuju  tujuan  yang  sama.  Bahkan menurut  Sukrianto  (2022)  komunikasi  yang  bersifat  dua  arah  sangat  diperukan  dalam memperkuat dan mencapai cita-cita sesuai tujuan organisasi.

## b. Membangun Kepercayaan  ( Trust Building )
Membangun  kepercayaan  dalam  proses  kolaboratif  merupakan  hal  penting  dalam  mencapai tujuan  bersama.    Aspek  penting  yang  menjadi  perhatian  dari  dimensi  ini  adalah  komunikasi, koordinasi  dan  kesepakatan  bersama  antar  pemerintah  dan  masyarakat.    Pemerintah  memiliki komitmen  yang  kuat  untuk  terbuka  pada  masyarakat dalam  setiap  tindakan  dan keputusannya. Informasi  mengenai  rencana  kebijakan,  program,  dan  anggaran  termasuk  alasan  membangun kolaborasi dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha disampaikan secara terbuka.
Komunikasi  dan  koordinasi  sangat  penting  dalam  kolaborasi.  Hal  ini  dimaksudkan    untuk menghindari  konflik  dan  tumpang  tindihnya  peran  dan  tanggungawab  masing-masing  pihak yang  berkolaborasi.  Karena  itu,  membangun  kepercayaan  dalam  kolaborasi  membutuhkan waktu  yang  cukup  panjang  dan  konsistensi  dari  pihak  yang  terlibat.  Hal  ini  sesuai  pendapat Ansell  dan  Gash    (2007)    pembuat  kebijakan  atau  pemangku  kepentingan  harus  menyediakan waktu  untuk  membangun  kepercayaan  yang  efektif.  Jika  pemangku  kepentingan  tidak  dapat menganggarkan  dana  dan  jadwal  yang  dibutuhkan,  maka  mereka  sebaiknya  tidak  memulai strategi kolaborasi (Gunawan & Ma`ruf Farid, 2020).
Adanya kepercayaan diantara aktor, maka kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat  dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha dilakukan  secara informal.  Pembagian peran dan tanggungjawab  hanya  didasarkan  pada  kesepakatan  bersama  sehingga  partisipasi  dalam pengembangan obyek wisata sangat kurang dan bersifat jangka pendek karena disesuai dengan kemampuan  pemerintah  dan  masyarakat.  Berdasarkan  hal  tersebut,  kondisi  ini  menunjukkan bahwa kolaborasi tidak selama dilakukan secara formal tetapi bisa dilakukan tidak resmi seperti yang  disampaikan  Thomson  dan  Perry  (2006).    Kolaborasi  merupakan  kegiatan  dimana stakeholder  yang  mempunyai  kekuasaan  otonom  saling  bergerak  dan  berhubungan  melalui proses  negosiasi  baik  secara  resmi  maupun  tidak,  dengan  menciptakan  sebuah  aturan  dan struktur guna mengatur hubungan dan cara bertindak. (Mia Fairuza, 2017,  Gunawan & Ma`ruf Farid, 2020).
Pemerintah dan menyadari menyadari bahwa keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan  saling kepercayaan  masing-masing  pihak  sehingga  mereka  melahirkan  konsensus  bersama.    Karena menurut Dorisman et al., (2021) jika antar stakeholder tidak mampu  membangun kepercayaan maka proses kolaboratif tidak mungkin bisa dilakukan.  Hal sama disampaikan Marshall (1995) bahwa  kolaborasi  merupakan  proses  mendasar  dari  bentuk  kerja  sama  yang  menghasilkan kepercayaan,  integritas,  dan  berbagai  terobosan  melalui  pencapaian  konsensus,  rasa  memiliki, dan integrasi dalam semua aspek organisasi.
Vol. 18; No. 01; 2024; 48-61
Berdasarkan  hal  tersebut,    aspek  komunikasi  dan  koordinasi  merupakan  faktor  utama  dalam membangun  hubungan  kepercayaan  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  pengembangan obyek  wisata  tanjung  Malaha.    Melalui  komunikasi  dan  koordinasi  tersebut,  pembagian  tugas dan  tanggung  jawab  dapat  diatur  dengan  jelas,  sehingga  mengurangi  ketidakjelasan  dan meningkatkan efisiensi kegiatan operasional. Semua pihak dapat bekerja untuk mencapai tujuan yang  sama  tanpa  adanya  konflik  kepentingan.  Namun,  karena  keterbatasan  sumberdaya  yang dimiliki  masyarakat,  pengalokasian  sumberdaya  seperti  sumberdaya  manusia  dan  anggaran belum maksimal.

## c. Komitmen Bersama ( Commitmen to Process )
Komitmen bersama mencakup kesungguhan dan dukungan dari semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi harus memiliki  visi  yang  sama    mengenai  tujuan  pengembangan  obyek  wisata.  Karena  menurut Dwiyanto  (2011)    kolaborasi  merupakan  proses  penyatuan  visi,  tujuan,  strategi  dan  kegiatan antar  stakeholder,  dimana  masing-masing  pihak  berada  pada  posisi  masing-masing  namun memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara mandiri dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya meskipun harus tunduk pada kesepakatan bersama (Khitam, 2022).
Visi tersebut harus memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karena itu komitmen bersama dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha ditunjukkan  pada komitmen pada peran dan tanggungjawab masing-masing pihak. Keseriusan tersebut juga terimplemtasi melalui pembentukan kelompok sadar wisata (Podarwis). Peran pemerintah selain menyiapkan anggaran juga menghadirkan investor salah satunya Bank Indonesia (BI) sementara komitmen masyarakat melalui keterlibatan mereka dalam menjaga fasilitas obyek wisata dan pembangunan sarana dan prasarana  obyek  wisata  seperti  pembangunan  jalan,  gazebo,  swafoto,  toilet,  serta  penyediaan perahu untuk wisatawan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  pemerintah  dan  masyarakat memiliki  komitmen  yang  kuat  untuk  menjalankan  kesepakatan  bersama  terkait  peran  dan tanggungjawab masing-masing pihak. Komponen  utama lainnya dari komitmen adalah visi dan misi,  transparansi  informasi,  komunikasi  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses pengambilan keputusan  terkait pengembangan obyek wisata.  Hal ini sesuai dengan pandangan Khitam  (2022)  inti  dalam  kolaborasi  adalah  tetap  menjujung  tinggi  atas  kesepakatan  bersama meskipun    setiap  pihak  yang  tergabung  dalam  kolaborasi  memiliki  kepentingan  yang  akan dibawa  menjadi  sebuah  keputusan  dan  masing-masing  akan  menawarkan  alternatif  solusi  dari sebuah  permasalahan  yang  dihadapi.  Lebih  lanjut  Maharashtri  et  al.,  (2023)  menjelaskan komitmen  didasarkan  pada  hubungan  saling  percaya  antar  stakeholders  dan  terjalinnya komunikasi yang sangat baik dan intens.

## d. Pemahaman Bersama ( Shared Understanding )
Pemahaman  bersama  dalam  mengembangkan  objek  wisata  merujuk  pada  kesepakatan  dan persepsi  yang  sama  antara  semua  pemangku  kepentingan  mengenai  visi,  tujuan,  strategi, tanggung  jawab,  dan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  pengembangan  dan  memajukan objek  wisata.  Ansell  &  Gash  (2008)  menjelaskan  pemahaman  bersama  digambarkan  sebagai misi  bersama.  visi  bersama,  pemahaman  bersama  termasuk  pemahaman  bersama  terhadap masalah (A. dan A. L. S. Sabaruddin, 2020).
Vol. 18; No. 01; 2024; 48-61
Elemen  penting  dari  tahap  ini  adalah  adanya  pemahaman  bahwa  pengelolaan  parawisata  yang baik da berkelanjutan dapat meningkatan ekonomi masyarakat.  Hal ini sejalan dengan pendapat Nunun  (2018),  pengembangan  desa  wisata  diharapkan  mampu  meningkatkan  produktivitas masyarakat  dalam  mengembangkan  perekonomian  dan  kesejahteraan  desa.  Beberapa  dampak positif  dari  pengembangan  ini  antara  lain:  (1)  menciptakan  lapangan  kerja  yang  dapat mengurangi  tingkat  pengangguran;  (2)  mendorong  pertumbuhan  ekonomi;  (3)  melestarikan alam,  sumber  daya,  dan  budaya  setempat;  serta  (4)  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang memadai,  dan  lain-lain  (Restiani  &  Susanto,  2023).  Selanjutnya  disampaikam      Avilia  et  al (2022)  bahwa    pengembangan  desa  wisata  selain  mempercepatan  pembangunan  untuk mendorong ekonomi desa juga transformasi sosial, dan budaya (Adnan, 2023).
Pemahaman  bersama  juga  digambarkan  adanya  visi,  misi  dan  tujuan  bersama  dalam mengembangkan obyek wisata tanjung Malaha yang  berkelanjutan, berbudaya dan bermanfaat bagi semua pihak.  Dalam rangka  mengembangkan obyek wisata berkelanjutan, maka dibentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis).  Kehadiran Pokdarwis menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggungjawab  dalam  pengelolaan    obyek  wisata  Tanjung  Malaha  secara  berkelanjutan. Meskipun  temuan  lapangan  Pokdarwis  tidak    berjalan  karena  anggota  Pokdarwis  memiliki keterbatasan  sumberdaya  manusia  dan  pemahaman  pengelolaan  obyek  wisata  sehingga  terjadi perbedaan pandangan diantara anggota Pokdarwis. Untuk menggantikan tugas Pokdarwis maka pengelolaan obyek wisata dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Berdasarkan  temuan  tersebut  menunjukkan    program  pembangunan  yang  berorientasi  pada kesamaan  visi  dan  misi  cenderung  lebih  konsisten  dalam  pemanfaatan  sumberdaya  seperti anggaran, ternaga kerja, dan waktu serta semua pihak bekerja berdasarkan tujuan yang sama.
Karena itu,  untuk  mewujudkan  pemahaman  bersama  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dalam pengembangan  obyek  wisata    diperlukan  koordinasi  yang  baik  untuk  menghindari    tumpang tindihnya    peran  dan  tanggungjawab,  tercapainya  visi  dan  misi,  serta  mendorong  partisipasi masyarakat.  Hal  ini  sesuai  penjelasan  Lemmetyinen  (2010)  koordinasi  penting  bagi  para pemangku kepentingan pariwisata pada suatu destinasi, karena mereka harus saling bekerjasama untuk  mencapai  tujuan.  Lemmetyinen  (2010),  Domański  dan  Gwosdz  (2010)  menambahkan koordinasi  merupakan  sebuah  kebutuhan  mutlak  di  dalam  industri  pariwisata,  karena  para pemangku kepentingan mempunyai perbedaan fungsi dan kapasitas masing-masing di destinasi wisata (Yusuf & Sella, 2021).

## e. Pencapaian Hasil ( Intermedite Outcome )
Dimensi  ini  terkait  dengan  hasil  yang  dicapai  dari  proses  kolaborasi.  Kolaborasi  yang  efektif menghasilkan  keputusan  dan  tindakan  yang  baik.  Kolaborasi  sering  melahirkan  gagasan  dan inovasi  terhadap  masalah  yang  dihadapi.  Gagasan  yang  dimaksudkan  terkait  pengembangan obyek  wisata  tanjung  Malaha  adalah  keinginan  bersama  untuk  melakukan  perbaikan  dan pembenahan sarana dan prasarana obyek wisata. Hal ini sesuai yang disampaikan Zach (2016) menunjukkan  bahwa  kolaborasi  dapat  mendorong    inovasi  meski  dalam  sebuah  organisasi berskala mikro.
Terkait hasil yang dicapai dalam kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pengembangan obyek wisata  tanjung  Malaha  adalah  adanya  kesepakatan  bersama  pemerintah  dan  masyarakat membentuk  kelompok  sadar  wisata  (Pokdarwis).  Tetapi    karena,  lembaga  ini  kurang  optimal dalam  melakukan  pengelolaan  obyek  wisata  karena  kurangnya  pemahaman  anggota  maka pengelolaan  obyek  wisata  diserahkan  ke  lembaga  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes).
Kolaborasi  ini  juga  berdampak  pada  ketersediaan  fasilitas  yang  memadai  untuk  mendukung kenyamanan pengunjung.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kolaborasi  sangat  dibutuhkan  dalam  mengatasi  keterbatasan sumber  daya  dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Kolaborasi  juga  dapat  meningkatkan  inovasi, kreativitas, dan ide untuk meghasilkan solusi dalam memecahkan masalah yang tidak mungkin dilakukan  secara  sendiri-sendiri.  Seperti  yang  disampaikan    Baggio  (2011a)  kolaborasi  dan kemitraan  sangat  dibutuhkan  dalam  pengembangan  parawisata  (Islahuddin  et  al.,  2022). Kemitraan  dapat  menciptakan  lingkungan  di  mana  semua  pihak  yang  terlibat  memperoleh manfaat dari adanya kerjasama. Manfaat ini bukan hanya pada aspek finansial atau fisik, tetapi juga  mencakup  penyebaran  resiko  sosial  (Fatmawati,  2011;  Indahsari  et  al.,  2022  dalam Alpionita et al., 2023).
Meski demikian, dalam pengembangan obyek wisata ini masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi  yakni  penyusunan  perencanaan  pengembangan  obyek  wisata  belum  optimal  karena kurangnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  kegiatan  musyarawah  atau  dialog  yang  dilakukan pemerintah  dengan  masyarakat.  Sementara  keterlibatan  masyarakat  dalam  perencanaan pengembangan  parawisata  merupakan  hal  yang  penting.  Menurut  Rizkianto  &  Topowijono (2018)  masyarakat  merupakan  salah  satu  pemangku  kepentingan  yang  memiliki  posisi  dan peran  penting  dalam  mendukung  keberhasilan  pembangunan  dan  pengembangan  pariwisata, dimulai  dari  kerangka  perencanaan  sampai  dengan  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan pariwisata (Laudina et al., 2021).
Kurangnya keterlibatan masyarakat ini disebabkan beberapa anggota masyarakat merasa mereka tidak  memiliki  pengetahuan  atau  keahlian  yang  cukup  untuk  memberikan  kontribusi  yang berarti  dalam  musyawarah.  Kemudian  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  bagaimana kegiatan  tersebut  akan  meningkatkan  kesejahteraan  mereka.  Padahal  menurut  Adnan  (2023) seharusnya  masyarakat  berperan  sebagai  pelaku  utama  dalam  mempromosikan  pariwisata  dan inovator dalam memberikan gagasan untuk pengembangan desa wisata.  Bahkan menurut Gray (1989)  yang  dikutip  Clarkson,  (1995);  Safti  (2011)  masyarakat  dikategorikan  sebagai stakeholder primer bersama-sama dengan organisasi pemerintah, organisasi pengelola destinasi, hotel, atraksi pariwisata, dan perusahaan transportas dan merupakan stakeholder penting dalam keberlangsungan pelaksanaan kegiatan parawisata (Mahrizi & Khalfan, 2021).

## 5. Kesimpulan
Proses kolaborasi dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka belum terlaksana secara optimal. Salah satu aspek yang menjadi penghambat adalah  kurangnya  komunikasi antara pemerintah  dan masyarakat. Komunikasi  dua  arah  antara pemerintah  dan  masyarakat  belum  berjalan  baik  sehingga  pada  kegiatan  musyawarah  atau dialog hanya sebagian masyarakat yang berpartisipasi.   Kurangnya keterlibatan masyarakat ini disebabkan  beberapa  anggota  masyarakat  merasa  mereka  tidak  memiliki  pengetahuan  atau keahlian yang cukup untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam musyawarah. Kemudian kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  bagaimana  kegiatan  tersebut  akan  meningkatkan kesejahteraan  mereka.  Sementara    partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  pengembangan  obyek wisata  sangat  penting.  Masyarakat  sebaiknya  berpartisipasi  dalam  proses  pengambilan keputusan,  memberikan  masukan,  dan  berkontribusi  pada  perencanaan,  implementasi,  dan evaluasi  program-program  obyek  wisata.  Kondisi  ini  berdampak  pada  perencanaan pengembangan  obyek  wisata  yang  berkelanjutan.  Pemerintah  dan  masyarakat  pada  dasarnya
memiliki  komitmen  yang  kuat  dalam  mengembangkan  obyek  wisata  melalui  tanggungawab masing-masing  aktor.    Tetapi  masyarakat  memiliki  keterbatasan  sumber  daya    sehingga masyarakat  berharap  perlunya  keterlibatan  pihak  swasta  dalam  kolaborasi,  karena  keterlibatan swasta dalam pengembangan obyek wisata Malah tidak melalui kerjasama formal tetapi hanya bersifat insidental.

## Daftar Pustaka
Adnan, Z. (2023). Analisis Strategi Pengembangan Desa Wisata Pada Masa Pandemi Covid-19
Di Kabupaten Garut. Jurnal Publik , 17 (01), 76–86.
https://doi.org/10.52434/jp.v17i01.183
Alpionita, N., Azhari, A., & Zahari, A. F. M. (2023). Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  di  Kabupaten  Kolaka  Utara. Jurnal  Publik ,
17 (02), 153–163. https://doi.org/10.52434/jp.v17i02.291 Anisykurlillah, R. (2024). Kolaborasi Hexahelix dalam Pengembangan Ekonomi Digital Kreatif di  Kota  Malang. JPAP  (Jurnal  Penelitian  Administrasi  Publik) , 9 (2),  187–200. https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jpap.v9i2.82.28
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2008).  Collaborative  governance  in  theory  and  practice. Journal  of Public Administration Research and Theory , 18 (4), 543–571.
https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Dorisman,  A.,  Suradji,  A.,  &  Setiawan,  R.  (2021). Kolaborasi  Antar  Stakeholder  Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas . 19 (1).
Fadli,  Y.,  &  Nurlukman,  A.  D.  (2018).  Government  Collaboration  in  Empowerment?  A Collaborative  Framework  for  the  Government  in  Empowering  Coastal  Communities.
Journal of Government and Civil Society , 2 (2), 145.
https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i2.1022 Gunawan,  A.,  &  Ma`ruf  Farid, M. (2020).  Collaborative  Governance  Dalam  Upaya  Merespon Pengaduan  Masyarakat  Terkait  Lalu  Lintas  (Studi  Pada  Radio  Suara  Surabaya  Dan Kepolisian  Resort  Kota  Besar  Surabaya). Jurnal  of  Public  Sector  Innovation ,  1–10. https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZmQ4NGZiNjB kN2NiOTdjYjBkM2U2MTdiNzkxNzcxM2QxY2FhNTVlMQ==.pdf
Hermansyah, Abdul Haris, A. (2020). Model Kolaborasi Dalam Pengembangan Parawisata di Kabupaten Sinjai . 10 , 133–145.
Islahuddin, Eppang, B., Salim, M. A., Darmayasa, & Masatip, A. (2022). Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi: Pengembangan Wista Bahari Berbasis Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi di
Destinasi Super Prioritas Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 . http://repository.poltekparmakassar.ac.id/462/1/Book - Adaptasi Inovasi dan
Kolaborasi.pdf
Khitam,  M.  C.  (2022).  Kolaborasi  Quadruple  Helix:  Pengembangan  Eduwisata  Semaggot (Sekaran  Edukasi  Maggot)  berbasis  potensi  Desa. Jejaring  Administrasi  Publik , 14 (1), 93–102. https://doi.org/10.20473/jap.v14i1.41885
Khopifatu  S,  I.,  Myrna,  R.,  &  Candradewini,  C.  (2023). Kolaborasi  Dalam  Pengelolaan  Wana Wisata  Gunung  Galunggung  Di  Kabupaten  Tasikmalaya. JANE  -  Jurnal  Administrasi Negara , 14 (2), 613. https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45116
Laudina,  N.,  Yuniarti,  E.,  &  Pratiwi,  N.  N.  (2021).  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pengembangan  Wisata  Rajati  Flower  Garden  Di  Kabupaten Kuburaya. JeLAST: Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang , 8 (1), 1–9.
Lestari  Dewi,  S.  (2022).  Koordinasi  Program  Perlindungan  Anak  Pada  Masa  Pandemi  Di Kabupaten Garut. Jurnal Publik , 16 (02), 46–57. https://doi.org/10.52434/jp.v16i02.127
Vol. 18; No. 01; 2024; 48-61
Maharashtri, S., Marom, A., & Herbasuki, H. (2023). Proses Collaborative Governance Dalam Layanan  Aspirasi  Dan  Penanganan  Aduan  Kanal  Sapa  Mbak  Ita  Di  Kota  Semarang.
Jurnal Tinjauan Kebijakan Dan Manajemen Publik , 12(2) (July), 1–23. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/38485/28907 Mahrizi, A., & Khalfan, A. S. (2021). The role of stakeholder participation in tourism planning in Oman . March . http://theses.ncl.ac.uk/jspui/handle/10443/5385%0Ahttps://theses.ncl.ac.uk/jspui/bitstrea
m/10443/5385/1/Al Mahrizi A S K 2021.pdf
Miles,  Matthew  B.;  Huberman,  A.  Michael;  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A Methods Sourcebook. Third Edition . Pujiyono,  B.  (2022). Kolaborasi  multi  aktor  dalam  pengelolaan  wisata  geo  park  belitung . 12 , 95–104. https://doi.org/https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%i.3367
Restiani, R., & Susanto, H. H. (2023). Optimalisasi Desa Wisata dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Maguwan Sambit. Journal of Community Development and Disaster Management , 5 (1), 7–16. https://doi.org/10.37680/jcd.v5i1.2884 Sabaruddin, A. dan A. L. S. (2020). Collaborative Governance: Pendekatan Pelayanan Publik . PT Pena Persada.
Sabaruddin,  A.,  Maulid,  M.,  Fait,  T.,  &  Maharani,  M.  (2023).  Analisis  Stakeholder  dalam Pengembangan  Wisata  Alam  Kea-Kea  Mangolo  di  Kabupaten  Kolaka. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi , 6 (2), 171–178.
https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3442
Sabaruddin,  D.  S.  A.  (2017).  The  Collaborative  Management  Model  on  Developing  the Infrastructure  of  the  Pomalaa’s  Airport,  Indonesia. ILIRIA  International  Review , 7 (1). https://doi.org/10.21113/iir.v7i1.296
Stout, M., & Keast, R. (2019). 1 . Collaboration : what does it really mean ? 17–35. Sukrianto,  S.  (2022).  Model  Interaksi  Kepala  Desa  Dan  Aparat  di  Desa  Mustika  Kecamatan
Paguyaman Kabupaten Boalemo. Jurnal Publik , 16 (01), 38–45.
https://doi.org/10.52434/jp.v16i01.101 Triana  wahyudi,  Y.  (2021).  Proses  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Merintis  Desa  Wisata Pasawahan  Kecamatan  Tarogong  Kaler  Kabupaten  Garut. Jurnal  Publik , 15 (1),  55–60. https://doi.org/10.52434/jp.v15i1.175
Yeli  Amelia  Angelina,  &  Adianto  Adianto.  (2023).  Kolaborasi  Dalam  Implementasi  Program Pengembangan  Destinasi  Pariwisata  (Studi  Kasus  Wisata  Danau  Rusa  Di  Kabupaten Kampar). Jurnal Media Administrasi , 7 (2), 26–33. https://doi.org/10.56444/jma.v7i2.452 Yusuf,  M.,  &  Sella,  K.  (2021).  Identifikasi  Peran  dan  Koordinasi  Pemangku  Kepentingan Terhadap  Pengembangan  Sarana  dan  Prasarana  di  Atraksi  Wisata  Menara  Siger,
Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Pariwisata Terapan , 4 (2), 130.
https://doi.org/10.22146/jpt.60439