## Penguatan Gender dalam Pengambilan Keputusan Birokrasi di Kabupaten Bone Bolango
Robby Hunawa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Gorontalo obbyhu@gmail.com

## ABSTRACT
The  long-term  goal  of  this  research  is  the  birth  of  the  process  of  drawing women's  involvement  in  the  bureaucratic  decision-making  process,  and  the gender reinforcement model in bureaucratic decision making in Bone Bolango District.  The  target  of  the  research  will  be  done  by  stages:  1)  identify  the problem  of  constraints  faced;  and  2)  to  formulate  a  model  of  gender reinforcement in bureaucratic decision making. The research method used is qualitative  research  with  data  collection  techniques  through:  interview, documentation,  and  FGD.  Further  data  collected  will  be  analyzed  data triangulation.  The  result  of  the  research  is  the  birth  of  a  model  of  gender reinforcement  in  decision  making  bureaucracy.  The  impact  of  the  study  will provide answers on women's partisifasi in decision making. During this time the  existence  of  women  is  very  much  ruled  out.  The  presence  of  female figures  in  the  public  dimension  brings  new  trends  in  the  context  of government.  Women  want  to  be  treated  proportionally.  This  tendency  has implications  for  the  inclusion  of  women  to  compete  with  men  to  become leaders.
Keywords: gender; decission making; Bone Bolango.

## ABSTRACT
Tujuan jangka  panjang  dari  penelitian  ini  adalah  melahirkan  keterlibatan perempuan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  birokrasi,  dan  model penguatan  gender  dalam  pembuatan  keputusan  birokrasi  di  Kabupaten Bone  Bolango.  Target  penelitian  akan  dilakukan  secara  bertahap:  1) mengidentifikasi  masalah  kendala  yang  dihadapi;  dan  2)  untuk merumuskan  model  penguatan  gender  dalam  pengambilan  keputusan birokrasi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui:  wawancara,  dokumentasi,  dan FGD.  Data  lebih  lanjut  yang  terkumpul  akan  dianalisis  triangulasi  data. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  lahirnya  model  penguatan  gender  dalam pengambilan  keputusan  birokrasi.  Dampak  penelitian  akan  memberikan jawaban  pada  perempuan  partisifasi  dalam  pengambilan  keputusan. Selama  ini  keberadaan  perempuan  sangat  dikesampingkan.  Kehadiran tokoh  perempuan  dalam  dimensi  publik  membawa  tren  baru  dalam konteks  pemerintahan.  Wanita  ingin  diperlakukan  secara  proporsional. Kecenderungan  ini  berimplikasi  pada  masuknya  perempuan  untuk bersaing dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin.
Kata Kunci: gender; pengambilan keputusan; Bone Bolango.

## 1. PENDAHULUAN
Keberadaan  laki-laki  dan  perempuan  merupakan  sebuah  keniscayaan, dengan alat tubuh dan berbagai sifat yang melekat dari keduanya menyebabkan secara alamia akan terbentuk kewajiban kodrati yang harus dilakukan laki-laki dan  perempuan.  Masalah  gender  menjadi  urgen  untuk  dibahas  karena dampaknya  pada  ketidakadilan  sosial  yang  menimpa  perempuan.  Dalam konteks masyarakat yang menganut sistem sosial dan budaya patriarkhi, kaum perempuan tidak mendapat hak-hak yang selayaknya. Hal ini juga terjadi dalam birokrasi terutama dalam pnentuan kebijakan. Jabatan struktural yang dikuasai oleh  laki-laki  jelas  berdampak  pula  pada  kebijakan  yang  dihasilkannya. Birokrasi    pemerintahan  di  Indonesia  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan kepada  publik    sesuai    dengan    misi    yang    diberikan    kepadanya    dari kebijakan-kebijakan    publik.  Sedangkan    pengaruh  keutamaan    gender merupakan    salah    satu    strategi  pembangunan    yang    dilakukan    untuk mencapai    kesetaraan    dan    keadilan    gender,    melalui    pengintegrasian pengalaman,  aspirasi,  kebutuhan,  dan  permasalahan  perempuan  dan  laki - laki   ke   dalam   perencanaan,   pelaksanaan,    pemantauan,   dan    evaluasi  dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang  kehidupan dan pembangunan.
Birokrasi  memiliki  kekuatan  yang  besar  dalam  administrasi  publik  karena organisasi  ini  berhubungan  langsung  dengan  publik  yang  dilayani  secara keseluruhan.    Perempuan  bekerja  bukanlah  merupakan  suatu  hal  yang  tabu untuk  dilakukan.    Keterlibatan    perempuan    dalam    dunia    kerja    tidak    serta merta    mengindikasikan    bahwa  perempuan  bekerja  hanya  untuk  mencari nafkah  dan  mengejar  karir.  Ada  sebab-sebab  lain  yang  membuat  perempuan ingin  bekerja,  khususnya  bekerja  di  organisasi  birokrasi.  Makna  kerja  yang paling  mendasar  selalu  dikaitkan  dengan    kebutuhan    ekonomi,    seperti: pemenuhan    kebutuhan    makanan,    tempat    tinggal,    baik  untuk  individu dan masyarakat,  meskipun  demikian  ditemukan  juga  adanya    makna    kerja    lain yang  lebih  bersifat  subjektif  yang  ditawarkan  dari  suatu  pekerjaan  seperti prestasi,    kehormatan,    kontak    sosial    mendefinisikan    makna    kerja    sebagai penghayatan    seseorang    dalam    pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  individual dengan  melaksanakan  tugas  pekerjaan    dari    satu    tahap    ke    tahap    yang lainnya  dalam  organisasi.
Cara  laki-laki  yang  berkuasa  dalam birokrasi  dan  menerjemahkan  program terhadap perempuan rawan salah sasaran. Sebab sudut pandang yang melekat pada laki-laki terhadap perempuan berbeda-beda.Kadar sensivitasnya lebih tipis jika  di  banding  perempuan  sebagai  pihak  yang  mengalami.  Wajah kepemimpinan  laki-laki  juga  rawan  menjadikan  perempuan  sebagai  objek kebijakan.  Perempuan  hanya  dipaksa  menjalankan  program,tanpa  ditanyakan skala  prioritas  dan  kebutuhan.  Program  yang  diciptakan  bisa  saja  asal menyesuaikan  alokasi  anggaran.  Dalam  implementasi  kebijakan,  perempuan selalu  dijadikan  subjek,  sehingga  selalu  diajak  berpartisipasi  memberikan masukan.  Perempuan  juga  harus  dilibatkan  dalam  penentuan  program  yang sesuai  dengan  kepribadiannya.  Pendekatan  kebijakan  dari  atas  ke  bawah dihilangkan  dengan  mengajak  yang  bawah sebagai  bagian  pengambil kebijakan yang di atas.
Dalam  proses  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  sudah seharusnya  mengembangkan  setiap  daya  yang  ada  melalui  upaya-upaya
pemberdayaan, salah satunya adalah mengoptimalkan potensi kaum perempuan menjadi  sebuah  energi  khususnya  dalam  proses  perumusan  kebijakan  publik. Sedikitnya  ada  empat  aktor  dalam  proses  perumusan  kebijakan  publik  yakni golongan  rasional,  golongan  teknisi,  golongan  intermentalis  dan  golongan reformis.  Keterlibatan  kaum  perempuan  dalam  perumusan  kebijakan  publik digolongkan  dalam  tipe  rasionalis.  Dengan  keterlibatan  perempuan  diharapkan kebijakan  yang  dikeluarkan  nantinya  oleh  birokrasi  bisa  bermanfat  bagi semuanya, baik laki-laki maupun perempuan.

## 2. KAJIAN TEORI

## 2.1. Kedudukan dan Peran Perempuan
Dalam  Sosiologi,  “perempuan  sebagai  suatu  objek  studi  banyak diabaikan.” Hanya  di  bidang  perkawinan  dan  keluarga  dia  dilihat  keberadaannya. Kedudukan  dalam  sosiologi,  dengan  kata  lain  bersifat  tradisional  sebagaimana ditegaskan  kepadanya  oleh  masyarakat  yang  lebih  besar,  tempat  kaum  wanita adalah di rumah. Menurut Jane C. Ollenbueger & Helen A. Moore (2002:1) peran adalah  perangkat  tingkah  yang  diharapkan  dimiliki  oleh  orang  yang berkedudukan di masyarakat.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) peran  merupakan  aspek  dinamis  kedudukan,  apabila  seseorang  melaksanakan hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya  maka  dia  menjalankan suatu  peran.  Soerjono  Soekanto  (1997:  268)  Peran  yang  melekat  pada  diri seseorang dapat membedakan posisinya dalam pergaulan di masyarakat. Perempuan adalah warga negara dari suatu bangsa yang mempunyai tugas, kewajiban  dan  hak  dalam  berpartisipasi  dalam  pembangunan.  Perempuan sebagai  ”empu”  mempunyai  kewajiban  untuk  berbuat  sesuatu  demi kesejahteraan  bangsa  dan  menjadi  inspirasi  penting  bagi  tumbuhnya transformasi  sosial  masyarakat  secara  lebih  berbudaya  dan  manusiawi.  Budi Santoso (1996:13)  kaum perempuan telah menjadi peredam kejut bagi berbagai kebijakan  perubahan  sosial  dan  penyesuai  struktural.  Mereka  tidak  pernah dilibatkan dalam proses yang membuat dirinya sengsara. Persoalan perempuan itu  muncul  setelah  dibongkarnya  mitos-mitos  kultural  dan  struktural  yang dipandang menyudutkan posisi kaum perempuan, ternyata tidak selesai bahkan makin  bertambah  kompleks.  Sekalipun  perempuan  telah  mempunyai  peluang untuk  berkiprah  dalam  pembangunan  dan  dalam  dunia  kancah  politik  secara lebih luas, namun pada dimensi-dimensi tertentu masih ditemukan batas-batas dan  problem-problem  baru  termasuk  bahwa  idiom-idiom  pembangunan  dan kiprah di ranah publik dan di dunia politik masih diwarnai kekuasaan laki-laki tampaknya pemberian kesempatan kepada perempuan masih “setengah hati.” Inilah  yang  menyebabkan  ketidakberdayaan  (powerless)  kaum  perempuan dalam  menghadapi  rekayasa  sosial.  Perempuan  banyak  yang  menjadi  korban sosial dan peralihan industri dalam pembangunan kita. Dengan posisi domestik, mitos  dan  budaya  tidak  menempatkan  perempuan  digaris  depan.  Dengan bahasa  lain  sektor  domestik  dianggap  tidak  lebih  penting  daripada  dimensi publik.  Persepsi  dan  interpretasi  inilah  yang  membuat  para  aktivis  perempuan melakukan  gelombang  pemberontakan  tentang  akses  pribadinya  dalam  sektor publik.
Dalam perkembangnya sampai dengan saat ini, masih saja ada masyarakat yang  mengikuti  pola pemikiran  seperti  di atas. Perempuan  masih  diperlakukan sebagai  warga  negara  kelas  dua,  dibatasi  haknya  dalam  ikut  serta  mengambil
keputusan  kolektif  serta  steril  dari  posisi-posisi  strategis  dalam  masyarakat. Ketika  politik  dimaknai  sebagai  kegiatan  pengambilan  keputusan  di  ruang publik  yang  berdampak  kepada  masyarakat  secara  keseluruhan,  maka  asumsi yang menyatakan perempuan tidak boleh turut serta di dalamnya adalah asumsi yang  sudah  tidak  lagi  relevan.  Dalam  kerangka  ini,  laki-laki  dan  perempuan sebagai  warga  negara  haruslah  dipandang  sebagai  entitas  yang  setara  (equal) karena  apapun  yang  diputuskan  di  ranah  politik  akan  berdampak  kepada semuanya, baik laki-laki maupun perempuan.
Sebuah  survey  yang  dilakukan  oleh  National  Democratic  Institute  (NDI) menyatakan  bahwa  negara-negara  yang  memperlakukan  kesetaraan  antara lakilaki  dan  perempuan  memiliki  keunggulan-keunggulan  antara  lain;  standar hidup  yang  tinggi/lebih  baik  dan  angka  korupsi  yang  cenderung  lebih  rendah; keterlibatan  perempuan  dalam  semua  level,  baik  lokal,  regional  maupun nasional  memiliki  dampak  positif  pada  kehidupan  sosial  ekonomi  warganya, keluargakeluarga  serta  kelompok-kelompok  yang  kurang  beruntung;  dalam masa  rekonsiliasi  dan  rekonstruksi  pasca  perang  atau  bencana,  pelibatan perempuan  mempercepat  proses-proses  yang  dilakukan.  Hal  tersebut  dapat dicapai  karena  adanya  semacam  pemahaman  yang  komprehensif  yang  didapat dari adanya sinergi antara persepsi, formulasi dan implementasi antara laki-laki dan  perempuan.  Jika  selama  ini  setiap  keputusan  berasal  dari  isi  kepala  para laki-laki,  maka  dengan  terbukanya  kesempatan  perempuan  berperan  dalam pengambilan keputusan maka yang muncul adalah counterpart ide, gagasan dan solusi  dari  pihak  perempuan.  Bisa  jadi  hal  tersebut  menjadi  saling  melengkapi dengan  hal-hal  yang  telah  ada  atau  malah  menciptakan  hal-hal  baru  yang belum pernah ada karena perbedaan persepsi, emosi dan psikologi antara laki- laki  dan  perempuan.  Dapat  dinyatakan  bahwa  perbedaan  antara  laki-laki  dan perempuan di ruang publik/ranah politik justru memperkaya dan memperlengkap wacana dan pendekatan dalam mengambil keputusan. Dari penelitian Nurland (2002), paling tidak ada 3 hal yang menjadi kendala peran  perempuan  pada  ranah  politik  di  Indonesia.  Pertama,  faktor  budaya Indonesia  yang  feodal  dan  patriarki  yang  mengungkung  perempuan  untuk beraktualisasi  pada  ranah-ranah  domestik.  Secara  tradisi,  perempuan ditempatkan  pada  posisi  yang  kurang  menguntungkan  yakni  hanya  berpusat pada  aktifitas  rumah  tangga.  Bahkan  ada  semacam  jargon  orang  tua  yang enggan  untuk  menyekolahkan  anak  perempuannya  karena  paling  nanti  hanya akan  diambil  istri  dan  mengurusi  rumah  tangga  saja  Hal  semacam  ini  terus- menerus  diturunkan  pada  setiap  generasi  sehingga  menjadi  sebuah  nilai  yang berlaku  dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan perempuan.
Kedua,  adanya  pemahaman  masyarakat  yang  konservatif  atas  tafsir  ajaran agama.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  dalil  atau  hukum  agama  yang memberikan keistimewaan kepada pihak laki-laki. Sungguh pun bahwa dalil dan hukum  tersebut  sifatnya  adalah  tafsir,  namun  proses  sosialisasi  yang terusmenerus  dapat  menjadikan  hal  tersebut  sebagai  sebuah  dogma/hukum yang tak terbantahkan. Padahal jika dikaji secara lebih mendalam maka agama pun sebenarnya memberikan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan, bahkan  mereka  dianjurkan  untuk  saling  bekerja  sama.  Ketiga,  munculnya hegemoni negara yang masih sangat besar  terhadap warga negara yang terlihat dari  dukungan  atas  budaya  patriarki  dalam  segala  aspek.  Hal  ini  seperti  yang
ditentang  oleh  banyak  aktivis  perempuan  mengenai  Undang-undang  Anti Pornografi  dan  Pornoaksi  yang  masih  menjadikan  tubuh  perempuan  sebagai obyek  dan  diskriminatif.  Perempuan  dianggap  sebagai  pihak  yang  paling bersalah atas munculnya kejahatan susila. Dengan demikian, dari kacamata ini perempuanlah  yang  harus  membatasi  dirinya  dan  memperlakukan  dirinya secara sopan dan terhormat. Bagi aktivis perempuan hal ini dianggap tidak adil karena  negara  tidak  juga  memperlakukan  hal  yang  sama  kepada  laki-laki. Dengan  kata  lain,  negara  masih  saja  menerapkan  diskrimasi  susila  kepada perempuan  dengan  mengatur  secara  mendetail  apa-apa  yang  patut  dan  boleh dilakukan oleh perempuan.

## 2.2. Pengambilan Keputusan
G. R. Terry dalam Ibnu Syamsi (2008:5) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan criteria tertentu atas dua atau  lebi  alternative.  Claude  S.  George,  Jr  menyatakan  proses  pengambilan keputusan  itu  dikerjakan  oleh  kebanakan  manajer  berupa  suatu  kesadara, kegiatan  pemikiran  yang  termasuk  pertimbangan  dan  pemilihan  diantara sejumlah  alternative.  Menurut  J  reason  (1990),  pengambilan  keputusan  dapat dianggap  sebagai  suatu  hasil  atau  keluaran  dan  proses  mental  atau  koognitif ang  membawa  pada  pemilihan  suatu  jalur  tindakan  diantara  beberapa alternative  ang  tersedia.  Setiap  proses  pengambilan  keputusan  sealu menghasilkan satu pilihan final.
Horold  dan  Cril  O’Donnel  mengatakan  bahwa  pengambilan  keputusan adalah  pemilihan  diantara  alternative  mengenai  suatu  cara  bertindak  aitu  inti perencaan.  Suatu  rencana  tidak  dapat  dikatakan  tidak  ada  jika  tidak  ada keputusan,  suatu  sumber  yang  dapat  dipercaya,  petunjuk  atau  reputasi  yang lebih  dibuat.  P.  Siagian  (2008:56)  mendefenisikan  pengambilan  keputusan merupakan suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan  fakta  dan  data,  penelitian  yang  matang  atas  alternative  dan tindakan.
Pengambilan  keputusan  merupakan  salah  satu  bentuk  perbuatan  berpikir dan  hasi  dari  suatu  perbuatan  itu  disebut  keputusan.  Pengambilan  keputusan dalam  psikologi  kognitif  difokuskan  pada  bagaimana  seseorang  mengabil keputusan. Dalam kajiannya, berbeda dengan pemecahan masalah  yang mana ditandai  dengan  situasi  dimana  sebuah  tujuan  ditetapkan  dengan  jelas  dan dimana  pencapaian  sebuah  sasaran  diuraikan  menjadi  subtujuan,  yang    pada saatnya membantu menjelaskan tindakan yang harus dan kapan diambil. Menurut  suharman,  pengambilan  keputusan  adalah  proses  memilih  atau menentukan  berbagai  kemungkinan  diantara  situasi-situasi  yang  tidak  pasti. Pembuatan  keputusan  terjadi  didalam  situasi-situasi  yang  meminta  seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih,  membuat  estimasi  (perkiraan)  mengenai  prekuensi  prakiraan  yang  akan terjadi.  Salah  satu  fungsi  berpikir  adalah  mentepkan  keputusan.  Keputusan yang  diambil  seseorang  beraneka  ragam.  Keputusan  merupakan  hasil  berpikir, hasil  usaha  intelektual,  keputusan  selalu  melibatkan  pilihan  dari  berbagai alternatiF, keputusan selalu melibatkan tindakan nata, walaupun pelaksanaanna boleh ditangguhkan atau dilupakan.

## 2.3. Konsep Birokrasi
Secara  epistemologis  istilah  birokrasi  berasal  dari  bahasa  Yunani  “Bureau” yang  artinya  meja  tulis  atau  tempat  bekerjanya  para  pejabat.  Birokrasi  adalah tipe  dari  suatu  organisasi  yang  dimaksudkan  sebagai  sarana  bagi  pemerintah untuk  melaksanakan  pelayanan  umum  sesuai  dengan  permintaan  masyarakat. Di  dalam  masyarakat  modern,  di  mana  begitu  banyak  urusan  yang  terus- menerus  dan  cenderung  tetap,  hanya  organisasi  birokrasi  yang  mampu menjawabnya.  Dalam  menjawab/melaksanakan  urusan/tugas  yang  begitu banyak  tersebut,  anggota-anggota  organisasi  birokrasi  sangat  berperan.  Dalam beberapa  sebutan/istilah  birokrasi  sendiri  diterjemahkan  sebagai  pemerintah yang anggota-anggotanya disebut aparat birokrasi atau birokrat, bahkan Rianto Nugroho  D  dalam  buku  “Kebijaksanaan  Publik”  menyebut  “Birokrasi  dalam praktek dijabarkan sebagai Pegawai Negeri Sipil”.
Konsep awal yang mendasari gagasan modern tentang birokrasi berasal dari tulisan-tulisan Max Weber, seorang Sosiolog Jerman, yang mengetengahkan ciri- ciri pokok dari birokrasi sebagai berikut:
1. Birokrasi melaksanakan  kegiatan-kegiatan reguler dalam rangka mencapai tujuan  organisasi. Dalam mencapai tujuan tersebut dilakukan pembagian  tugas  dan  tugas-tugas  tersebut  dilaksanakan  oleh  para  ahli sesuai spesialisasinya.
2. Pengorganisasian  kantor  berdasar  prinsip  hierarkhi.  Dalam  prinsip hierarkhi unit yang besar membawahi dan membina beberapa unit kecil. Setiap  unit  kecil  dipimpin  oleh  seorang  pejabat  yang  diberi  hak, wewenang,  dan  pertanggungjawaban  untuk  melaksanakan  tugas  yang dipercayakan kepadanya.
3. Pelaksanaan  tugas  diatur  dengan  suatu  peraturan  formal  dan  aturan tersebut mencakup tentang keseragaman dalam melaksanakan tugas.
4. Pejabat yang melaksanakan tugas-tugasnya dengan semangat pengabdian yang tinggi.
5. Pekerjaan dalam organisasi birokratis didasarkan pada kompetensi teknis dan  dilindungi  dari  pemutusan  kerja  secara  sepihak.  Menganut  suatu jenjang karier berdasar senioritas dan prestasi kerja.
Pengalaman  menunjukkan  bahwa  tipe  organisasi  administratif  yang  murni berciri  birokratis  dilihat  dari  sudut  teknis  akan  mampu  mencapai  tingkat efisiensi yang tertinggi.

## 3. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Dalam  menganalisis  penguatan  gender  dalam  pengambilan  keputusan birokrasi  di  Kabupaten  Bone  Bolango,  kajian  ini  menggunakan  jenis  kajian Kualitatif.  Kajian ini adalah kajian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.  Kajian  ini  menggunakan  analisis  institusionalisme  karena  penelitian ini dilakukan pada suatu bagian organisasi pemerintahan. Pierson dan Skocpol (2002:706) menyatakan bahwa analisis institusional digunakan untuk mengkaji segala  sesuatu  dari  proses  efek  terhadap  gerakan  sosial,  sampai  proses  politik hukum.
Pendekatan  kualitatif  ini  menurut  Sugiyono  (2012:9)  digunakan  untuk mendapatkan  data  yang  mendalam,  suatu  data  yang  mengandung  makna. Makna  adalah  data  yang  sebenarnya,  data  yang  pasti  dan  merupakan  suatu
nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.  Analisis kualitatif  menurut  Lincoln  dalam  Norman  (2003:  72)  adalah  penelitian  yang menekankan  pada  proses  dan  pemaknaan  atau  realitas  sosial  yang  tidak  diuji atau  diukur  secara  ketat  dari  segi  kuantitas  atau  frekuensi  yang  ditekankan pada konstruksi  realitas  sosial,  reaksi antara  penngkaji  dengan  yang dkaji  dan kendala  situasional  yang  melingkupi  sifat  sarat  dari  masalah  gender  di Kabupaten Bone Bolango. Fokus kajian ini untuk menjelaskan bagaimana gejala sosial  dibentuk  dan  diberi  makna,  dimana  kajian  ini  menjelaskan  secara mendalam  perihal  akar  penyebab  yang  dapat  menimbulkan  penguatan  gender dalam pengambilan keputusan birokrasi.
3.2. Lokasi dan waktu
Kajian ini mengambil lokasi di Kabupaten Bone Bolango. Adapun dilakukan selam  dua  bulan.  Satu  bulan  pertama  untuk  mencari  data,  selanjtnya  bulan berikutnya digunakan untuk menganalisis data.

## 3.3. Pengumpulan Data dan informasi
Pengumpualn  data  dilakukan  dengan  metode  survei  dan  wawancara langsung dengan informasi. Untuk mendalami permasalahan pada kasus-kasus tertentu akan dilakukan wawancara mendalam kepada informan yang dianggap tahu  dan  mempu  memberikan  informasi  terkait  dengan  permasalahn  yang diteliti.  Adapun  sumber  data  dan  informasi,  akni  dinas  pendidikan,  dinas kesehatan, dan dinas pekerjaan umum.
Data  dan  informasi  yang  dikumpulkan  adalah  data  dan  informasi  primer dan  sekunder.  Data  dan  informasi  primer  didipatkan  dari  hasil  wawancara dengan responden dan wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data dan informasi sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen. Pengumpulan data dan informasi akan dilakukan  oleh tim peneliti.
3.4. Jenis dan Sumber Data
Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  untuk memperoleh  informasi  dan  sumber  data  yang  lebih  akurat  dilokasi  penelitian ada dua yakni:

## 3.4.1. Data sekunder
Data  sekunder  yang  dimaksud  adalah  data  yang  diperoleh  dari  tepat penelitian  meliputi  data  yang  dipublikasikan  maupun  data  yang  tidak dipublikasikan  oleh  instansi  terkait  dengan  persoalan  yang  akan  diteliti mengenai  penguatan  gender  dalam  pengambilan  keputusan  birokrasi  di Kabupaten  Bone  Bolango,  literature/buku-bukum  pers/media  elektronik maupun  cetak  yang  dianggap  mempunyai  keterkaitan  dengan  pembahasan. Dalam  penelitian  ini,  data  yang  dikumpulkan  bersumber  dari  data  sekunder yang memiliki hubungan dalam kajian ini di Kabupaten Bone Bolango.
3.4.2. Data primer
Data  primer  yang  dimaksud  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung dilapangan  dan  berbagai  informasi  yang  merupakan  mediator  dalam memberikan  fakta-fakta  dan  informasi  yang  dibutuhkan.  Data  primer didapatkan dari  hasil  wawancara  langsung  dengan  beberapa  unsur  yang  dapat memberikan  infromasi  didalam  menjawab  bagaimana  penguatan  gender  dalam pengambilan keputusan birokrasi di Kabupaten Bone Bolango.

## 3.5. Analisa Data
Setelah  seluruh  data  terkumpul  maka  langkah  selanjutnya  dilakukan analisis  data.  Analisis  data  merupakan  langkah  yang  dilakukan  setelah pengumpulan  data.  Menurut  Norman  (2003:445)    kegiatan  analisis  data kualitatif  mencakup  pengujian,  mengerutkan,  mengkategorikan,  mengevaluasi, membandingkan,  mensintesiskan  dan  mengkontemplasikan  data  yang  dikode seperti  halnya  interview  data  mentah  dan  data  yang  direkam.  Sesuai  dengan kegiatan tersebut, maka secara garis besar analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui tahapan penafsiran data, reduksi data, penyusunan data, pemeriksaan keabsahan data, dan Menarik kesimpulan.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penguatan  gender  dalam  pengambilan  keputusan  merupakan  suatu  hal yang  menarik  dikaji  diKabupaten  Bone  Bolango.  Karena  peran  gender  dalam pengambilan  keputusan  birokrasi  belum  memberikan  ruang  yang  luas  bagi perempuan. Oleh karena itu kajian ini menarik untuk dikembangkan lebih luas guna  mengetahui  proses  penguatan  gender  dalam  lingkup  birokrasi  di Kabupaten Bone Bolango.

## 4.1. Keterlibatan Perempuan Dalam Proses Pengambilan Keputusan Birokrasi di Kabupaten Bone Bolango
Pengambilan keputusan menurut  Sumartopo (2000:24) adalah suatu proses pemilihan  alternatif  baik    itu  berupa  manusia,  benda,  atau  tindakan  untuk memperbaiki  keadaan  sesuai  dengan  kebutuhan.  Tindakan  yang  telah diputuskan  dapat  digunakan  untuk  mencegah  terjadinya  keadaan  yang  tidak diinginkan    atau    memperkecil    resiko    kerugian    harus    ditanggung    bila peristiwa    yang    sudah  dicoba  terulang  lagi.  Prasyarat    mutlak    yang dimungkinkan  dalam  mengambil  keputusan sangat  ditentukan  pada  akses dan  kontrol  yang  dimilikinya.
Akses  dalam  pengambilan  keputusan  adalah  bagian  dari    kondisi-kondisi yang    harus    dimiliki    oleh    siapapun.  Tidak    dimilikinya    akses    dan    kontrol atas    pengambilan    keputusan    oleh    perempuan    di  Kabupaten  Bone  Bolango menyebabkan    perempuan    tidak    dapat    berpartisipasi    secara   penuh    dalam pembangunan  dan  menikmati  manfaatnya dalam birokrasi. Akses dan kontrol atas  berbagai  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh    dan    laki-laki    secara    adil, merupakan  faktor penting  dalam  mencapai  kondisi yang adil dalam menuju keadilan  dan  kesetaraan  gender.    Perempuanlah  yang  memiliki  pengalaman, permasalahan,  kebutuhan,  kepentingan  dengan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan reproduktifnya.  Kehilangan  akses  dan  kontrol  yang  dimiliki  kaum  perempuan dalam  pengambilan  keputusan  dalam  birokrasi  mengakibatkan  suatu  keadaan tersubordinasi sehingga melahirkan ketergantungan yang berlebihan pada kaum laki-laki.
Dalam  isu-isu  gender,  ketergantungan  melahirkan  keadaaan  yang  dialami oleh  kaum  perempuan  yang  tidak  memiliki  penguasaan  (kontrol)  atas  sumber daya  ekonomi  dan  pengambilan  keputusan.    Dalam    banyak    negara-negara selatan  (negara-negara  dunia  ketiga),  ketika  pendapatan  kaum    perempuan (misalnya,  dari  pertanian  atau  kerajinan  tangan)  dirusak,  kaum  perempuan tergantung  secara  ekonomi  dan  tergantung  dalam  pengambilan  keputusan. Keputusan  merupakan  jawaban  atas  masalah  yang  kita  hadapi,  walaupun
keputusan  tidak  selalu  merupakan  pemecahan  dari  suatu  masalah,    bila keputusan  tersebut    tidak    tepat.    Situasi  dan    kondisi    yang    terus    berubah makin  menyulitkan perempuan di Kabupaten Bone Bolango dalam  mengambil keputusan  dalam  birokrasi  pemerintahan.  Dibutuhkan  suatu  kompetensi  yang handal dalam mendorong suatu penguatan dalam melibatkan perempuan secara adil  dan  merata  dengan  laki-laki  dalam  proses  perumusan  kebijakan pemerintah.
Pengambil  keputusan  perlu  dilakukan  secara  dinamis  atau  bahkan futuristik.  Setelah  membuat  perhitungan  secara  sistematis  dan  logis, pengambilan keputusan harus mempertimbangkan resiko atau akibat dari suatu pemilihan  masalah.  Struktur  dan  sistem  dari    kerangka    pengambilan keputusan    sangat    tergantung    pada:    1)    Posisi    pengambil    keputusan,    2) Kedudukan    masalah   yang dihadapi  dan  harus  dipecahkan, 3)  Situasi  dimana pengambil  keputusan    itu    berada,    4)    Kondisi    pengambil    keputusan    yang meliputi  kemampuan  dan kekuatannya  untuk  mengadapi masalah  tersebut, 5)    Tujuan    yang    harus    dicapai  dari  pengambil  keputusan  tersebut.    Proses pengambilan  keputusan  menurut   Miriam  Budiardjo  (1998:35)  menyatakan bahwa  suatu  proses pemilihan  alternatif, baik  itu berupa  manusia, benda  atau tindakan  untuk  memperbaiki  keadaan  sesuai  dengan  kebutuhan.  Keputusan adalah  menentukan  kegiatan  apa  yang  akan  dilakukan,  kapan  dilakukan, dimana  dilakukan  siapa  yang  akan  melakukan  serta  bagaimana  kegiatan tersebut dilakukan.
Atmosudirdjo  (1982:79)  menyebutkan  proses  pengambilan  keputusan dilakukan  dengan  mendudukan  diri  sebagai  pemimpin.  karena  itu  perlu diidentifikasi  dan  ditelaah  masalah  yang  ada  yang  dihadapi  dalam  penguatan gender  di  Kabupaten  Bone  Bolango.  Pengidentifikasian    dan    pemilihan    serta penilaian    terhadap    masalah-  masalah    yang    dihadapi    dengan mempertimbangkan    pengambilan    keputusan  birokrasi  di  Kabupaten  Bone Bolango yang masih kurang optimalnya peranan perempuan.   Oleh karena itu, perlu  menelaah  situasi  dan  kondisi  yang  dihadapi  perempuan  di  Kabupaten Bone  Bolango  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang  masih  kurang. Menelaah  keputusan  yang  akan  diambil  mencari  alternatif-alternatif  sebagai bagian dari tindak lanjut dari keputusan yang diambil dalam birokrasi. Proses  pengambilan    keputusan    merupakan    inti    dari    suatu kepemimpinan.    Oleh  karena  itu,    efektifitas    kepemimpinan    seseorang    dapat diukur  melalui  kemahirannya  dalam  mengambil  keputusan.  Kepemimpinan  itu sendiri  merupakan  kemampuan  mempengarhi  perilaku  orang  lain  menjadi bawahan    seseorang    sedemikian    rupa    sehingga    perilaku    tersebut    menjadi pendorong    yang    kuat    bagi    tindakan-tindakan    positif    demi    kepentingan organisasi.    Kelangsungan    suatu    organisasi    sangat    tergantung    pada keputusan  pimpinan  yang  didasarkan  pada  efektifitas  dan  efisiensi  dalam mengambil    keputusan    agar    menghasilkan    keputusan    yang    baik    bagi organisasi secara keseluruhan.
Kabupaten  Bone  Bolango  menurut  Unit  Organisasi/Nama  Dinas/  Nama Badan  Dibawah  Pejabat  Eselon  II  dan  Jenis  Kelamin,  2013  Number  of    Civil Servant  in  Regional  Institution  in  by  Institution  under  Functionary  Echelon  II  and Sex,  2013.  Dalam  birokrasi  pemerintahan  pekerja,  dalam  hal  ini  berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dilakoni  oleh laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini partisipasi  PNS  laki-laki  dan  perempuan  mestinya  tidak  berbeda  dan  tidak
dibedakan. Kemampuan mereka, sebagai insan pekerja, relatif  sama. Semua hal di  dalam  birokrasi  dapat  dikerjakan  bersama.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  istilah pekerjaan tertentu hanya dikerjakan oleh laki-laki sedangkan pekerjaan tertentu lainnya dikerjakan oleh  perempuan.  Meski demikian, saat ditinjau  lebih lanjut, keterlibatan  perempuan  sebagai  pengambil  keputusan  belum  bisa  terlibilang banyak.  Perempuan  masih  diposisikan  sebagai  pelaksana  program  tanpa dilibatkan dalam segi perencanaan maupun evaluasi program.
Sungguhpun faktanya di Kabupaten Bone Bolango tidak boleh ada pembeda PNS laki-laki dan perempuan dalam birokrasi, akan tetapi faktanya diskriminasi secara sengaja ataupun secara tidak disengaja masih kerap berlangsung. Fakta juga  menunjukkan,  PNS  perempuan  dari  segi  tingkat  pendidikan,  pengalaman, dan  keterampilan  masih  berada  di  bawah  kemampuan  laki-laki.  Hal  itu  terjadi disebabkan  karena  berbagai  faktor,  antara  lain:  budaya  yang  masih mengungkung  perempuan  sehingga  mereka  memiliki  akses  yang  terbatas terhadap  pendidikan.  Demikian  pula  dengan  kemiskinan  (tingkat  pendapatan) yang  menyebabkan  akses  pendidikan  dan  pekerjaan  oleh  keluarga  lebih diutamakan  untuk   laki-laki  mengingat  adanya  kepercayaan  atau  kebiasaan bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah di dalam keluarga.
Gender  bukanlah  kodrat  ataupun  ketentuan  Tuhan.  Karena  itu  gender berkaitan  dengan  proses  keyakinan  bagaimana  seharusnya  laki-laki  dan perempuan  berperan  dan  bertindak  sesuai  dengan  tata  nilai  yang  terstruktur, ketentuan social dan budaya di tempat mereka berada. Dengan kata lain, gender adalah  pembedaan  antara  perempuan  dan  laki-laki  dalam  peran,  fungsi,  hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan social dan budaya setempat. Selanjutnya untuk  mewujudkan  kemitra-sejajaran  yakni  gender  dalam  bentuk  hubungan sosial  dan  peran  laki-laki  dan  perempuan  sebagaimana  dikemukakan  di  atas diperlukan  pemberdayaan,  khususnya  kaum  perempuan.  Mereka  harus diberitahu  dan  diberi pemahaman  melalui  serangkaian  kegiatan  pemberdayaan mengenai  hak,  kewajiban,  peran,  dan  tanggung  jawabnya  sebagai  anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai anak bangsa.
Dalam    pembangunan    dewasa    ini    tidak    hanya    laki-laki  di  Provinsi Sulawesi,    tetapi    juga    perempuan    sebagai    penerus    nilai-nilai    dan    norma- norma    dalam    masyarakat,    serta    sebagai    pelaku    pembaharuan    dituntut untuk    berperan    aktif    dalam    kegiatan-kegiatan    di    masyarakat    yang menunjang    pembangunan.    Untuk   dapat   menjalankan    peranannya    sebagai pembaharuan    yang    berdaya    guna    dan    berhasil    guna.  Perempuan    perlu mengembangkan  diri  menjadi  pemimpin  yang  tangguh  tanpa  meninggalkan kodratnya    sebagai    perempuan    serta    menjunjung  tinggi  harkat  dan martabatnya.

## 4.2 . Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Bangsa
Kita  menyadari  sepenuhnya  bahwa  pandangan  lama  yang  memarjinalkan kaum  perempuan,  sesungguhnya  masih  ada  di  masyarakat,  atau  bahkan  pada sebagian  elit  politik  di  Kabupaten  Bone  Bolango.  Kaum  perempuan  dipandang sebagai  warga  kelas  dua,    sebagai  pihak  yang  hanya  punya  hak  berkiprah  di wilayah  domestik.  Sementara  wilayah  publik  dipandang  bukan  menjadi  hak kaum  perempuan.  Kaum  perempuan  dipandang  sebagai  pihak  yang  lemah, emosional,  tidak  dapat  menggunakan  akal  budinya,  dan  tidak  mampu mengembangkan  kepemimpinan  yang  kuat  dan  efektif.  Kaum  perempuan
dipandang  tidak  akan  mampu  masuk  ke  wilayah  politik  pemerintahan.  Karena wilayah ini dipandang sebagai wilayah yang keras, kompleks dan membutuhkan stamina  fisik,  sehingga  sulit  bagi  kaum  perempuan  berkiprah  dalam  politik pemerintahan untuk setara dengan laki-laki di Kabupaten Bone Bolango.
Memang  pandangan-pandangan  tersebut  pada  saat  ini  sudah  tidak  lagi menjadi  dominan,  karena  ada  banyak  peristiwa  yang  memperlihatkan  bahwa pandangan-pandangan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  kenyataan.  Kita  punya banyak  pengalaman  yang  memperlihatkan  bahwa  kaum  perempuan  juga memiliki  kemampuan  yang  sama,  dan  bahkan  dalam  beberapa  kasus,  kaum perempuan  dapat  melahirkan  karya  yang  lebih  baik.  Kini  kaum  perempuan makin  memperlihatkan  kiprah  dan  jati  dirinya,  melalui  berbagai  karya diberbagai  bidang.  Kita  hampir  sulit  menemukan  jenis  pekerjaan  yang  tidak dapat  dimasuki  oleh  kaum  perempuan.  Dari  pekerjaan-pekerjaan  rumahan, sampai  dengan  pekerjaan  memimpin  negara,  telah  mampu  dikerjakan  dengan baik  oleh  kaum  perempuan.  Kiprah  Ibu  Hj.  Megawati  Soekarnoputri sesungguhnya  merupakan  teladan  yang  sangat  baik  bahwa  kaum  perempuan sesungguhnya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kiprah beberapa tokoh perempuan di Kabupaten Bone Bolango juga ada, baik dalam lingkup birokrasi maupun lingkup politik.
Apa  yang  kita  perlukan  adalah  suatu  proses  perubahan  pandangan  yang bersifat menyeluruh. Pandangan lama harus digantikan dengan pandangan yang baru.  Pandangan  baru  yang  dimaksud  adalah  pandangan  yang  melihat  kaum perempuan adalah manusia yang juga memiliki hak dan kesempatan yang sama. Dengan  pandangan baru  ini segala bentuk diskriminasi  yang  membatasi  ruang gerak  perempuan  hendaknya  dihapuskan  dan  digantikan  dengan  pandangan yang  memperluas  ruang  gerak  kaum  perempuan.  Lebih  dari  itu,  perlu  pula dikembangkan  suatu  pandangan  yang  menempatkan  kaum  perempuan  tetap sebagai  kaum  perempuan.  Yakni  pandangan  yang  menilai  kiprah  dan  karya perempuan  dari  sudut  perempuan,  dan  bukan  dari  sudut  yang  lain.  Sebagai contoh.  Dalam  menilai  kiprah  dan  model  kepemimpinan  kaum  perempuan dalam  panggung  politik  pemerintahan,  hendaknya  cara  kita  menilai,  tetaplah menggunakan  sudut  pandang  perempuan,  sehingga  perempuan  tidak  didorong merubah jati dirinya. Kaum perempuan tentu memiliki karakter dan gaya yang khas dalam memimpin, sesuai dengan kepribadiannya.
Kiprah kaum perempuan dalam pembangunan sangatlah diperlukan. Selain argumentasi  normatif,  yang  memperlihatkan  bahwa  kaum  perempuan  memiliki hak dan kesempatan yang sama, terdapat suatu kenyataan bahwa "beban" yang kini dihadapi oleh kaum perempuan amatlah  berat.  Kasus angka kematian  ibu melahirkan  atau  masalah  akses  terhadap  layanan  kesehatan  yang  baik,  angka buta  huruf  atau  keterbelakangan  dalam  pendidikan,  masalah  kemiskinan  dan kelangkaan  lapangan  pekerjaan  bagi  perempuan,  sampai  dengan  masalah kekerasan  yang  kerapkali  menimpa  kaum  perempuan,  baik  kekerasan  dalam rumah tangga ataupun kekerasan lain di luar rumah.
Untuk itulah kaum perempuan hendaknya mengambil peran strategis dalam proses  pembangunan,  sebagaimana  yang  dimaksudkan  oleh  Bung  Karno,  agar kaum  perempuan  ikut  memastikan  arah  gerak  negara,  sehingga  kaum perempuan  mendapatkan  hak  dasarnya  sebagai  manusia  yang  mulia.  Dengan keterlibatan kaum perempuan, maka kepentingan kaum perempuan akan lebih tersalurkan  dan  lebih  dari  itu,  kebijakan-kebijakan  yang  muncul  akan
mencerminkan suatu kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender.  Adapun  peran  strategis  yang  dapat  dijalankan  oleh  kaum  perempuan meliputi:
Pertama,  peran  untuk  ambil  bagian  dalam  merancang  suatu  model  baru pembangunan, yang digerakkan oleh suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan  adil  gender.  Kaum  perempuan  dapat  mendorong  berkembangnya pandangan  baru  dan  ukuran-ukuran  baru,  sehingga  kiprah  kaum  perempuan tetap  dilihat  dalam  kacamata  perempuan  dan  bukan  kacamata  yang  bias gender.  Kedua,  peran  untuk  ambil  bagian  dalam  proses  politik,  khususnya proses pengambilan keputusan politik yang dapat berimplikasi pada kehidupan publik. Dalam hal ini, kaum perempuan sudah saatnya membangun keberanian untuk memasuki ranah politik, baik menjadi penggerak partai politik, masuk ke parlemen,  atau  berjuang  melalui  posisi  kepala  daerah.  Ketiga,  peran  untuk ambil  bagian  dalam  proses  sosial-ekonomi  dan  produksi,  serta  proses kemasyarakatan  yang  luas.  Kaum  perempuan  dapat  menjadi  penggerak kebangkitan perekonomian nasional yang lebih berkarakter, yakni perekonomian yang berbasis produksi, bukan konsumsi.
Kaum  perempuan  sudah  saatnya  memanfaatkan  ruang  yang  telah  terbuka dengan  sebaik-baiknya.  Beberapa  kebijakan  yang  mulai  memperlihatkan  suatu kesadaran  tentang  kesetaraan  dan  keadilan  gender,  tentu  perlu  diperluas  dan pada  gilirannya  arah  dan  seluruh  gerak  negara,  berorientasi  pada  usaha membangun  tata  kehidupan  yang  setara  dan  berkeadilan.  Kita  percaya  bahwa hal  ini  sangat  mungkin  diwujudkan,  sepanjang  kita  setia  pada  cita-cita proklamasi kemerdekaan dan ideologi bangsa, yakni Pancasila. Dengan berjalan di  atas  garis  ideologi  dan  cita-cita  proklamasi,  kita  percaya  bahwa  tata  hidup yang setara dan berkeadilan, akan dapat diraih dengan gemilang.
Manusia dari waktu ke waktu terus berkembang mengikuti arus zaman yang semakin  maju.  Hal  ini  diikuti  pula  dengan  berkembangnya  budaya  yang semakin  beragam  baik  dari  segi  cara  berpakaian  maupun  cara  bersikap. Pergaulan  dalam  kehidupan  sehari-hari  serta  cara  berpikirpun  sudah menampakkan  garis  perbedaan  yang  tinggi.  Perubahan  yang  drastis  ini  juga mengakibatkan  terkikisnya  budaya  yang  menjadi  pondasi  moral  bangsa indonesia.  Siapakah  yang  harus  bertanggung  jawab  akan  merosotnya  budaya dan  moral  pemuda  indonesia?.  Saat  ini  peran  wanita  perlu  dipertanyakan,  di manakah  mereka  sekarang  dan  bagaimana  mereka  mempertanggungjawabkan posisi mereka sebagai guru pertama bagi anak cucu mereka. Yang mana mereka akan mewarisi dan menempati negeri ini.
Perempuan  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  pembangunan masayarakat  yang  bermoral.  Akan  tetapi  kerap  kali  peran  perempuan  menjadi perdebatan. Banyak kalangan yang menilai perempuan seharusnya mendapatkan  peran  yang  lebih  didalam  kehidupan  bermasyarakat.  Terutama dalam  pendidikan,  perempuan  merupakan  guru  pertama  bagi  anak-anaknya. Dimana  anak-anak  ini  merupakan  bibit-bibit  penerus  bangsa  indonesia. Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Syauqi  “Ibu  ibarat  madrasah,  jika  kau persiapkan  maka  sesungguhnya  anda  sedang  menyiapkan  bangsa  (besar)  yang wangi  keringatnya.  Namun,  tidak  sedikit  yang  memandang  bahwa  ranah  kerja wanita hanya sebatas dalam kehidupan rumah tangga saja.
Perempuan memiliki peran amat besar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  Tanpanya,  kehidupan  tidak  akan  berjalan  semestinya,  sebab  ia
adalah pencetak  generasi  baru.  Sekiranya  di  muka bumi  ini  hanya dihuni  oleh laki-laki,  kehidupan  mungkin  sudah  terhenti  beribu-ribu  abad  yang  lalu.  Oleh sebab  itu,  wanita  tidak  bisa  diremehkan  dan  diabaikan,  karena  dibalik  semua keberhasilan  dan  kontinuitas  kehidupan,  di  situ  ada  wanita.  Sebagimana  yang dijelaskan  di  atas  bahwasanya  wanita  amatlah  penting  bagi  kehidupan bermasyarakat.  Wanita  juga  memiliki  hak  yang  sama  dengan  laki-laki.  Hal  ini juga  didukung  dengan  adanya  sasaran  peningkatan  peranan  wanita  dalam Repelita VI yaitu dengan meningkatkan taraf pendidikan wanita. Dengan adanya hal  ini  diharapkan  mampu  mendukung  upaya  mempertinggi  harkat  dan martabat  wanita  serta  makin  mantapnya  organisasi  wanita  dan  makin  aktif peranannya dalam pembangunan.
Begitu  besar  peran  dan  pentingnya  wanita  dalam  penbentukan  pondasi budaya  yang  bermoral  bagi  penerus  bangsa.  Namun,  kenyataan  yang  ada berbanding  terbalik  dengan  realita  yang  sesungguhnya.  Pada  zaman  yang semakin  maju  ini  banyak  penyalahguanaan  kebebasan  yang  telah  diberikan. Kebebasan  yang  seharusnya  digunakan  untuk  meningkatkan  moral  bangsa. Namun,  hal  tersebut  menjadi  bumerang  yang  membuat  runtuhnnya  budaya- budaya bangsa ini.
Dalam  kehidupan  sehari-hari  kegiatan  pendidikan  seperti  organisasi dijadikan  tameng  untuk  menutupi  kebobrokan  prilaku  mereka.  Misalnya  rapat yang hingga larut malam, keluar pada waktu malam hari dengan alasan untuk mengerjakan  tugas,  berboncengan  dengan  lawan  jenis  dengan  alasan  yang bermacam-macam dan banyak prilaku lain yang telah menyimpang dari aturan yang  ada.  Cara  berpakaian  para  wanita  pada  zaman  era  globalisasi  ini  juga sudah  tidak  layak  untuk  dipandang.  Misalnya  menggunakan  rok  yang  hanya sampai  lutut  saja,  sehingga  sebagian  kakinya  masih  terlihat.  Meskipun  tidak sedikit yang telah membungkus seluruh tubuhnya dengan gamis, tetapi model- model pakaian itu tetap memperlihatkan lekuk tubuh mereka.
Gaya hidup para wanita telah mengikuti gaya barat yang sebenarnya malah merusak  moral  bangsa.  Aturan  yang  mengikat  wanita  baik  dari  segi  pakaian maupun  tingkah  laku  telah  disubstitusi  oleh  beragamnya  kebebasan  yang  tak mempunyai  batas.  Hal  ini  amatlah  terlihat  jelas  dengan  fakta-fakta  yang  ada. Dahulu  para  wanita  memperhatikan  betul  adat  istiadat  yang  mereka  miliki. Dengan  beralihnya  perhatian  mereka  pada  perkembangan  zaman  menjadikan mereka lupa dan acuh tak acuh dengan beragamnya budaya, adat istiadat dan norma yang ada di negeri ini.
Tidak  ada  minat  bagi  generasi  bangsa  tersebut  untuk  memepelajari  dan mempertahankan kebudayaan mereka. Apalagi untuk melestarikan kebudayaan tersebut.  Hal  ini  sangat  mustahil  karena  rasa  kebanggaan  akan  budaya daerahnya  sendiri  mulai  pudar  oleh  kebudayaan  yang  bebas.  Namun,  setelah hal  buruk  melanda  maka  kesadaran  yang  dimiliki  barulah  muncul  ke  dasar permukaan.  Misalnya  terjadi  tindak  asusila  seperti  pemerkosaan,  hamil  diluar nikah,  anak  tanpa  ayah  dan  lain  sebagainya.  Selain  minat  untuk  menjunjung nilai  norma  yang  ada,  minat  untuk  mengajarkan  ke  generasi  selanjutnya  juga semakin luntur bahkan punah. Oleh karena itu, siapa lagi kalu bukan kita para wanita  yang  mengajarkan  kepada  generasi  penerus  bangsa  untuk  mencintai negeri yang sudah tua ini. Kita para wanita yang merupakan guru pertama yang seharusnya  mengajarkan  norma,  budaya,  prilaku  yang  bermoral  bagi penmimpin-pemimpin  negeri  yang  akan  datang.  Karena  kita  yang  mempunyai
banyak  kesempatan  untuk  membentuk  pribadi  anak  cucu  kita  supaya  lebih baik.

## 5. PENUTUP

## 5.1. Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  dalam  kajaian  tentang  penguatan  gender  dalam pengambilan keputusan birokrasi di Kabupaten Bone Bolango, yaitu:
1. Selama  ini  keberadaan  perempuan  sangat  dikesampingkan  sekali. Geraknya  tidak  pernah  dijadikan  perhatian,  namun  ketika  semua  orang mengetahui  potensi  besarnya  perempuan  merupakan  pusat  hal  yang diperhatikan.  Kemajuan  peran  perempuan  di  dalam  kepemimpinan  di Indonesia  sungguh  luar  biasa.  Keinginan  para  perempuan  untuk mendapatkan  jatah  lebih  besar  di  dalam  kancah  politik  pun  akhirnya terakomodasi.  Ini  dapat  dilihat  dengan  adanya  kuota  30%  untuk pengurus  parpol  dan  pencalonan  anggota  legislatif.  Gejala  ini  tentunya berdampak  pada  tuntutan.  Perempuan  harus  memainkan  perannya dalam  mewujudkan  demokrasi  yang  tidak  bias  gender  sekaligus  sebagai bukti kedewasaan suatu bangsa.
2. Hadirnya  sosok  perempuan  ke  kancah  dimensi  publik  baik  itu  orang nomor satu di Indonesia dan di daerah-daerah membawa kecenderungan baru  dalam  konteks  kekinian.  Perempuan  ingin  dunia  memperlakukan kaumnya  secara  proporsional.  Kecenderungan  inilah  yang  salah  satunya berimplikasi  pada  terstimulusnya  kaum  perempuan  bersaing  dengan kaum laki-laki untuk menjadi pemimpin. Tentu sangat mudah melakukan inventarisasi  ketokohan  perempuan  di  Indonesia.  Misalnya  bisa  dicari dari sisi profesionalitas, intelektualitas, integritas, kemampuan kepemimpinan,  dan  tentu  saja  track  record-nya  di  dalam  mengurus organisasi atau bidang tertentu.

## 5.2. Saran
Dalam  kajian  ini  masih  banyak  kekurangan  dan  kelemahan  dalam  proses penguatan  gender  dalam  pengambilan  keputusan  birokrasi  di  Kabupaten  Bone Bolango. Oleh karena itu kajian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Diperlukan  suatu  pendidikan,  peltihan,  work  shop  dan  seminar  tentang peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan  di  Kabupaten  Bone  Bolango.  Upaya  itu  dilakukan  melalui suatu  kerja  sama  antara  pemerintah  daerah  Kabupaten  Bone  Bolango dengan  lembaga  yang  memiliki  kompetensi  dalam  meningkatkan kemampuan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik.
2. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  perlu  mengatur  dan mendorong  dengan  baik  perempuan  berperan  dalam  pembangunan  di Kabupaten Bone Bolango. Pembangunan tersebut bisa dilakukan melalui pembangunan  kemampuan  perempuan  dalam  pengambilan  di  birokrasi, maupun kemampuan perempuan di bidang politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  lndar.  2010.  Birokrasi  Pemerintahan  dan  Perubahan  Sosial  Politik. Makassar: Pustaka Refleksi Atmosudirjo.2008. Pengambilan Keputusan. Jakarta: Pustaka Utama.
Agusnawati  (2006).  Peran  Kaum  Perempuan  dalam  Pengambilan  Keputusan pada  Masyarakat  Pengelola  Hutan  Kemiri  di  Mario  Pulana  Kabupaten Maros. Dalam “Governance Brief” Nomor 28 Juni 2006. CIFOR. Bogor. Budi, H. S. (1988). Kapulaga. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Desmita. 2008. Psikologi Perkembangan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Ibnu,  syamsi,.  2008.  Pengambilan  Keputusan  dan  Sistem  Informasi;  Jakarta:
Bumi Aksara
Karram,  Azza  (2003)  “Partisipasi  Politik  Perempuan  :  Tinjauan  Strategi  dan Kecenderungan, dalam Partisipasi Politik Perempuan dan Tata Pemerintahan yang Baik : Tantangan Abad 21, Jakarta : UNDP Manar,  Dzunuwanus  Ghulam  (2010)  “Perempuan  Di  Ranah  Politik:  Ancaman Atau Peluang”, Dalam OPINI FISIP UNDIP Edisi 36/I/2010 (Hal. 01-05) Mehra,  Rekha  and  Gupta  Geet  Rao  (2006),  Gender  Mainstreaming:  Making  it

## Happen, ICRW
Muchtar,    Adinda  Tenriangke  dkk.  (2011),  Partisipasi  Perempuan  Dalam Pengambilan  Keputusan  di  Tingkat  Kecamatan  dan  Desa  Di  Wilayah Pesisir Sulawesi Selatan, Indonesia, The Indonesian Institute & Oxfam GB Makassar
Novrizal,  Mohammad  (2008),  Panduan  Kerja  Parlemen  (DPD-RI)  dan  UNDP Indonesia, Jakarta
Norman K.  and  Yvonna  S.  Lincoln.  ( 2003 ).  Handbook  of  Qualitative.  Research. Thousand Oaks, California.
Ollenburger. Jane C., Helen A. Moore, 2002. Sosiologi Wanita, Jakarta: Rineka Cipta.
Octaviani,  Indry.,  Sri  Wiyanti  Eddyono,  Loly  Suhenty,  Yenny  Widjaya,  Risma Umar,  Fitriani,  Hajar,  Sri  Rezeky,  Wahidah  Rustam.  2008.  “Inisiatif Pemberdayaan  dan  Partisipasi  Politik  Perempuan”.  Dalam  Hodijah,  Siti Murwati  (Ed.).  2008.  Inisiatif  Pemberdayaan  Perempuan.  Studi  kasus  di Cianjur,  Yogyakarta,  Malang,  Padang  Pariaman,  Solok,  Donggala, Bulukumba. Yogyakarta: Semarak Cerlang Nusa (SCN CREST).
Parawansa, Indar Khofifah (2009) Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta
Pierson (2002) dalam Munggoro, Dani. 2010, Teori Eksklusi Sosial, diakses pada 23  September  2013,  Buku,  E-book,  Jurnal,  dan  Working  Paper Adisasmita, Sakti A.
Przeworski, Adam. (1993). Sejumlah Masalah dalam Studi Transisi Demokrasi;dalamO’Donnel,  et.al.,Transisi  Menuju  Demokrasi,  Tinjauan Berbagai Perspektif. Jakarta : LP3ES
Reason, James. 1990. Human Eror. Ashgate. ISBN I-84014-104-2
Seda, Fransisia SSE (2003) ”Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan : Bukan Jumlah  Semata”,  dalam  Laporan  Konferensi  :  Memperkuat  Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta : International IDEA.
Sondang  P.  Siagian,  2008,  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Bumi  Aksara, Jakarta
Soerjono Soekanto, 1996, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Soetjipto,  Ani  Widyani  (2005)  “Perempuan  “Teraniaya”  di  Partai  Politik”  dalam Politik Perempuan Bukan Gerhana, Jakarta : Penerbit Buku Kompas
16 15
------------------------------(2003)  “Meningkatkan  Partisipasi  Politik  Perempuan melalui  Reformasi  Konstitusi  dan  Pemilu  di  Indonesia”  dalam  Laporan Konferensi  :Memperkuat  Partisipasi  Politik  Perempuan  di  Indonesia, Jakarta : International IDEA
Sudirman,  Wiliam,  D.  and  Herlina,  N.,  2005.  Local  Policy-making  Mechanisms: Processes,Implementation  and  Impacts  of  the  Decentalized  Forest Management  System  in  Tanjung  Jabung  Barat  District,  Jambi.  Center  for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.
Subiantoro,  Eko  Bambang  (2004)  “Keterwakilan  Perempuan  Dalam  Politik  : Masih menjadi Kabar Burung” dalam Politik dan Keterwakilan Perempuan, Jurnal Perempuan (YJP) No. 34. Hal. 69-81.
Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABET. Sulistyo  Hermawan,  (2002)  Politik  Kepemiluan  di  Indonesia:  Jalan  Berliku Menuju Demokrasi di Indonesia in A. Croissant, G. Bruns & M. John (eds) Electoral  Politics  in  Southeast  &  East  Asia,  Singapore:  Friedrich  Ebert Stiftung