INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 441-457 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Sharia Compliance

## Pada BMT Hikmah Sumber Rejeki Cilacap
Tyas Agus Arga Setiaji 1 ✉ , Bani Syarif Maula 2
UIN Prof. K.H. Syaifudin Zuhri Purwokerto
Email: agusarga61@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penerapan Sharia compliance yang ada pada BMT Hikmah Sumber Rejeki. BMT Hikmah Sumber Rejeki adalah salah satu lembaga yang di dalamnya harus menghadirkan DPS sebagai pengawas penerapan prinsip syariah  dalam  setiap  kegiatan  operasionalnya.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan sumber data primer adalah informasi yang diberikan oleh DPS yang ada pada BMT tersebut. Hasil dari penelitian  ini  menunjukan  bahwa  ke-7 tugas  yang  menjadi  peran  DPS  telah  dijalankan  semuanya, sedangkan penerapan sharia compliance yang ada pada lembaga keuangan syariah tersebut belum memenuhi  semua,  kriterianya  hanya  beberapa  kriteria  saja  yang  sudah  terpenuhi Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  peran  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  dalam  penerapan Sharia compliance yang ada pada BMT Hikmah Sumber Rejeki. BMT Hikmah Sumber Rejeki adalah salah satu lembaga yang di dalamnya harus menghadirkan DPS sebagai pengawas penerapan prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan sumber data  primer  adalah  informasi  yang  diberikan  oleh  DPS  yang  ada  pada  BMT  tersebut.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukan  bahwa  ke-7 tugas  yang  menjadi  peran  DPS  telah  dijalankan  semuanya, sedangkan penerapan sharia compliance yang ada pada lembaga keuangan syariah tersebut belum memenuhi semua, kriterianya hanya beberapa kriteria saja yang sudah terpenuhi
Kata Kunci: Sharia Compliance, DPS, BMT.
Abstract
This study aims to determine the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in the implementation of shariah  compliance  at  BMT  Hikmah  Sumber  Rejeki.  BMT  Hikmah  Sumber  Rejeki  is  one  of  the institutions  that  must  present  DPS  as  a  supervisor  of  the  application  of  sharia  principles  in  every operational activity. The research method used is a qualitative method with the type of field research (field research) using primary data sources is information provided by DPS in the BMT. The results of this  study  indicate  that  all  7  tasks  that  become  the  role  of  DPS  have  been  carried  out,  while  the application of sharia compliance in this islamic financial institutions has not fulfilled all the criteria, only some of the criteria have been met.
Keyword: Sharia Compliance, DPS, BMT

## PENDAHULUAN
Baitul Mal Wa Tamwil atau BMT adalah salah satu organisasi usaha yang termasuk dalam  lembaga  keuangan  mikro  yang  kegiatan  usahanya  adalah  memberikan  jasa pengembangan  usaha  dan  pemberdayaan  kepada  masyarakat  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  perekonomian  yang  dijalankan  oleh  masyarakat  kecil  atau pengusaha kecil yang berpegang teguh pada prinsip syariah yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan belaka melainkan juga terdapat aspek sosial di dalamnya.
BMT  ini  merupakan  lembaga  keuangan  dengan  konsep  syariah  yang  lahir  sebagai pilihan  yang  menggabungkan  konsep maal  dan  tamwil  dalam  satu  kegiatan  lembaga. Konsep  maal  lahir  dan  menjadi  bagian  dari  kehidupan  masyarakat  muslim  dalam  hal menghimpun  dan  menyalurkan  dana  untuk  zakat,  infak  dan  shadaqah  (ZIS)  secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro) (Novita Dewi Masyitoh, 2014). Hal inilah yang menjadikan BMT berbeda dengan lembaga keuangan lainya yakni di  satu  sisi BMT menjadi  salah  satu lembaga sosial yang menghimpun dan menyalurkan  dana  Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah.  Di  sisi  yang  lain  BMT  berperan  sebagai lembaga komersil ( tamwil) yang menjalankan kegiatan investasi dan usaha-usaha produktif dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  perekonomian  masyarakat  khususnya  masyarakat menengah ke bawah.
Meski  begitu,  perkembangan  BMT  yang  semakin  pesat  ini  tidak  diikuti  dengan peraturan atau landasan hukum yang secara khusus mengatur tentang BMT. Apalgi setelah diberlakukanya  UU  No.  1  Tahun  2013  Tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro,  yang memunculkan masalah berkaitan  dengan tumpang tindihnya kewenangan  instansi yang mengaturnya,  perbedaan  legalitas  badan  hukumnya,  pengawasan,  serta  cakupan
wilayahnya.
Salah  satu  turunan  dari  BMT  adalah  KSPPS  yakni Koperasi  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan  Syariah  yang  sebelumnya  di  sebut  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS) terlahir  dari  Baitul  Maal  wat  Tamwil  (BMT)  (Haqiqi  Rafsanjani,  2019)),  KSPPS  merupakan lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS telah diterbitkan terlebih dahulu dasar hukum untuk BMT. Dengan diberlakukanya UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka  pendirian LKM (termasuk KSPPS BMT) harus berbentuk badan hukum sesuai dengan pasal 4 pada UU LKM tersebut. Dan Bentuk badan hukum yang dimaksud adalah koperasi atau Perseroan Terbatas (Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro).
Maka apabila sebuah BMT hendak didirkan dengan berbadan hukum koperasi, maka ia tunduk pada Undang-Undang No.  25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sedangkan apabila  BMT  tersebut  hendak  didirikan  dengan  menggunakan  badan  hukum  Perseroan Terbatas,  maka  ia  harus  tunduk  pada  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas. Selain itu apabila BMT yang tadinya berbentuk badan hukum koperasi kemudian  melakukan  kegiatan  usaha  melebihi  1  (satu)  wilayah  Kabupaten/Kota  tempat kedudukan  LKM  maka  ia  harus  bertransfromasi  menjadi  berbadan  hukum  perseroan terbatas  dalam  hal  ini  berubah  menjadi  Bank  Syariah.  Karena  sifat  operasionalnya  BMT adalah berbasis syariah maka dalam setiap jenis kegiatan operasional yang dilakukan harus berbasis syariah. Menurut Mardani prinsip BMT dibagi menjadi dua yakni: Prinsip dasar dan prinsip operasional.
Adapun  prinsip  dasar  BMT  adalah  sebagai  berikut: pertama,  Ketakwaan  dan kepercayaan  kepada  Allah  SWT,  dengan  mengaplikasikan  prinsip-prinsp  syariah  dan muamalah Islam di dalam masyarakat. kedua, Keterpaduan (kaffah), yaitu nilai spiritual yang memiliki  fungsi  memusatkan  dan  menjalankan  etika  serta  moral  yang  dinamis,  proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia. Ketiga, Operasional yang bersifat kekeluargaaan. Ke- empat,  Mandiri.  Kelima,  Hubungan  yang  menjalin  kebersamaan.  Ke-enam,  Profesional. Ketujuh, Istiqomah; stabil yang dilakukan secara terus menerus dan tanpa putus asa, yang pelaksanaannya  hanya  mengharap  ridha  Allah  SWT.  Sedangkan  prinsip  operasionalnya adalah prinsip yang berlandaskan aspek syariah seperti: Terhindar dari maisir (perjudian), Terhindar dari gharar (penipuan/spekulatif), Terhindar dari risywah (suap), Terhindar dari riba (Mardani, 2015).
Adapun pengawasan BMT jika ia memilih berbadan hukum koperasi maka ia berada di bawah pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM yang pengaturanya diatur dalam UU
Perkoperasian  yakni  Undang-Undang  No.25  Tahun  1992  tentang  Koperasi  namun  jika sebuah BMT berdiri dengan  dasar badan hukum Perseroan Terbatas maka  ia berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pengaturanya disamakan dengan Bank Syariah yang tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang secara operasionalnya juga menyesuaikan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Untuk  menjamin  kepastian  bahwa  BMT  menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  ( Sharia compliance) dalam semua kegiatan operasional  dan investasinya maka harus  diimbangi dengan  pendampingan  dan  pengawasan  langsung  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  atau biasa disingkat DPS. Dewan Pengawas Syariah ini adalah pihak yang paling diandalkan oleh masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada BMT untuk mengelola dananya sesuai dengan prinsip syariah.
KSPPS BMT Hikmah Sumber Rejeki Cilacap Utara adalah Salah satu lembaga BMT yang cukup besar di Cilacap tepatnya di Jalan Kelinci Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara. KSPPS BMT Hikmah Sumber Rejeki ini tergolong sebagai lembaga keuangan mikro yang  baru  sehingga  butuh  perhatian  untuk  melihat  kesesuaian  antara  pelaksanaan operasional  dan  prinsip  syariahnya.  Sehingga  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  peran  dari Dewan Pengawas Syariah yang ada di KSPPS BMT Hikmah Sumber Rejeki Cilacap Utara ini dalam  hal  pendampingan  serta  pengawasan  penerapan  kepatuhan  syariah  ( Sharia Compliance) dalam operasional sehari-hari pada BMT tersebut.

## METODE PENELITIAN
Dalam tulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yang mana objek penelitianya adalah Dewan  Pengawas  Syariah  pada  BMT Hikmah  Sumber  Rejeki  Cilacap  Utara.  sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data skunder.
Data  primer  diperoleh  dari  Dewan  Pengawas  Syariah  KSPPS BMT Hikmah  Sumber Rejeki Cilacap Utara, yang cara perolehan data tersebut melalui observasi, tanya jawab dan memberikan kuisioner langsung kepada DPS tersebut. Sedangkan data skundernya adalah hal-hal yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah baik dari segi peran maupun segi penerapanya  dalam  BMT,  penerapan Sharia  compliance  yang  didapat  melalui  studi kepustakaan dengan melakukan penelaahan terhadap peneliti-penelitian terdahulu, litarur- literatur buku serta bahan-bahan lain yang berkesinambungan dengan tema dalam tulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dewan Pengawas Syariah
Setiap lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang berbasis syariah, maka wajib memiliki dewan pengawas syariah yakni badan independen yang bertugas melakukan pengarahan ( directing), pemberian konsultasi (consulting), melakukan evaluasi (evaluating), dan pengawasan ( supervising) dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha lembaga tersebut  mematuhi ( compliance) terhadap  prinsip  syariah  sebagaimana  telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam (Tulus Suryanto, 2014).
Secara jelas Munawar dalam tulisanya Andy Putra Wijaya menambahkan tugas DPS (secara teknis di  lapangan) adalah Reviewing, yaitu mencermati, memeriksa dan melihat implementasi  fatwa  pada  operasional  KSPPS/BMT. Mediating,  yaitu  sebagai  perantara antara  KSPPS/BMY  dengan  DSN-MUI  dalam  mengkomunikasikan  usul  dan  saran pengembangan produk dan jasa yang memerlukan kajian fatwa dari DSN-MUI. Marketing, yaitu  melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  KSPPS/BMT melalui media-media  yang  sudah  berjalan  di  masyarakat  seperti  khutbah,  majelis  taklim  dan pengajian. Supporting, yaitu memberikan dukungan baik networking pemikiran, motivasi dan doa untuk mengembangkan KSPPS/BMT. serta DPS menjadi nasabah penyimpan atau penyalur dana di KSPPS/BMT (Andy Putra Wijaya, 2022). selain itu Fungsi utama DPS adalah sebagai  penasehat  dan pemberi  saran kepada  Direksi  Pimpinan  Unit Usaha Syariah  dan Pimpinan  Kantor  Cabang  Syariah  mengenai  hal-hal  yang  terkait  dengan  aspek  syariah (Muhammad Al A & Fathi A.K, 2022).
Akan  tetapi,  pada  kenyataannya  dalam  operasional  BMT  masih  dijumpai penyimpangan dari prinsip syariah dalam operasionalnya. Beberapa BMT ditengarai masih menggunakan  sistem  bunga  walaupun  istilah  yang  digunakan  dalam  akadakadnya menggunakan Bahasa Arab. Banyak akad-akadnya yang terbukti begitu dekat dan hampir sama dengan akad di lembaga keuangan konvensional dan perbedaannya hanya dari segi istilah  saja.  Sebagian  mereka  ada  yang  menolak  untuk  menggunakan  jasa  BMT  karena belum sepenuhnya syariah (Akhmad Faozan, 2015). Sehingga peran serta tanggungjawab DPS  sangat  berperan  penting  untuk  menjamin  bahwa  segala  bentuk  operasional  yang dijalankan oleh lembaga yang diawasi benar-benar sesuai dengan konsep syariah tentunya hal ini harus dilakukan dengan amanah, profesional dan penuh tanggungjawab.
Kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah di atas senada dengan pasal 109 UU No. 40  Tahun  2007  tentang  perseroan  terbatas  yang  mewajibkan  adanya  DPS  bagi  setiap
Perseroan  yang menjalankan  kegiatan  usaha berdasarkan  prinsip  syariah.  Dan diperkuat dengan pasal  32 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan  Syariah yang menyebutkan bahwa pada ayat 1: Dewan Pengawas Syariah hendaklah didirikan di Bank Syariah dan Bank Umum  Konvensional  yang  memiliki  Usaha  Unit  Syariah  (UUS). ayat  2:  Dewan  Pengawas Syariah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  oleh  Rapat  Umum  Pemegang Saham  atas  rekomendasi  Majelis  Ulama  Indonesia.  ayat  3:  Dewan  Pengawas  Syariah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertugas  memberikan  nasihat  dan  saran  kepada direksi  serta  mengawasi  kegiatan-kegiatan  bank  agar  mematuhi  prinsip-prinsip  Syariah. ayat  4:  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  berdirinya  Dewan  Pengawasan  Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Indonesia.
Dalam  sebuah  lembaga  keuangan  syaraiah  (LKS), jumlah  DPS  sekurang-kurangnya adalah  2  orang  dengan  minimal  seorang  wajib  memiliki  sertifikat  pelatihan  Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh  lembaga sertifikasi  profesi yang telah memperoleh  lisensi  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal15 Bab IV Bagian ketiga Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017).
Untuk  menjadi  seorang  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS),  maka ia  harus  memenuhi beberapa persyaratan seperti (Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004):
1. Memiliki integritas
Adapun  orang-orang  yang  dianggap  memiliki  integritas  adalah  yang  memilik hal-hal di bawah ini: (1) Memiliki akhlak dan moral yang baik, (2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (3) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat (4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
2. Memiliki kompetensi
Yang  dimaksud  memiliki  kompetensi  adalah  emiliki  pengetahuan  dan pngalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.
3. Memiliki reputasi keuangan
Yang  dimaksud  dengan  reputasi  keuangan  di  atas  adalah:  (1) Tidak  termasuk dalam kredit/pembiayaan macet Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
Sedangkan  prosedur  yang  harus  dijalani  bagi  calon  DPS  adalah  sebagai  berikut: pertama, Setiap calon anggota DPS dipilih dari para ulama, praktisi dan pakar di bidangnya masing-masing  yang  berdomisili  dan  tidak  berjauhan  dengan  lokasi  lembaga  keuangan syari'ah  yang  bersangkutan. Kedua,  Calon  DPS  dapat  diajukan  oleh  lembaga  keuangan syariah  bersangkutan,  sekurang-kurangnya  satu  orang  disertai  rekomendasi  dari  Majelis Ulama  Indonesia  untuk  mendapat  pengukuhan  DSN. Ketiga,  Untuk  mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPS pada lembaga keuangan syariah, setiap anggota DPS diberikan bantuan uang transport yang dibebankan pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan (Akhmad Faozan, 2014).
Keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang disebut dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pada dasarnya Dewan Pengawas Syariah hendaklah didirikan di bank- bank syariah dan bank konvensional yang memiliki unit-unit usaha syariah, mereka dilantik oleh Rapat Umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas  Syariah  ditugaskan  untuk  memberikan  nasehat  kepada  para  direktur  dan mengawasi  kegiatan-kegiatan  bank  untuk  disesuaikan  dengan  prinsip-prinsip  syariah (Abdul Ghofur Anshori, 2009).
Dewan Pengawas Syariah pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan dari DSN MUI  dalam  merealisasikan  fatwa-fatwa  yang  telah  diputuskan  oleh  DSN-MUI  tersebut. Dewan  Pengawas Syariah berperan  sebagai  pengawas  dari  lembaga-lembaga  keuangan syariah, yaitu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, agar semua lembaga tersebut bejalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Pengawasan selain pada aspek  produk-produk  keuangan  syariah,  juga  meliputi  manajemen  dan  administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Di sisi lain, Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN (Akhmad Faozan, 2014).
Dengan demikian posisi  Dewan  Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan adalah hal yang vital demi terjaminya penerapan prinsip syariah dalam kegiatan operasional sebuah lembaga keuangan dengan cara melakukan pengawasan langsung pada lembaga keuangan tersebut. Sehingga dalam kegiatan operasionalnya  terhindar dari hal-hal yang berkaitan  dengan  konsep-konsep  yang  bersebarangan  dengan  prinsip  syariah  seperti maisir, gharar, dan riba .
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) dilakukan  secara berkala  berkaitan  dengan    kesesuaian  lembaga  keuangan  syariah  dengan  membuat pernyataan  yang  dimuat  dalam  laporan  tahunan.  Selain  itu,  DPS  juga  meneliti  dan
merekomendasi produk baru dari lembaga yang diawasi dari segi kesesuaiannya dengan prinsip  syariah,  terutama guidelines  dan  fatwa-fatwa  yang  telah  dikeluarkan  oleh  DSN (Veithzal  Rivai  dkk,  2007).  Kegiatan  pelaporan  yang  dilakukan  oleh  Dewan  Pengawas Syariah tersebut sekurang-kurangnya dilakukan dalam sekali dalam setahun sesuai dengan keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan  Penetapan  Anggota  Dewan  Pengawas  Syariah  Pada  Lembaga  Keuangan Syari'ah Bagian Ketujuh Kewajiban Anggota DPS.

## Sharia Compliance
Sharia Compliance atau Kepatuhan syariah merupakan suatu sistem kepatuhan yang memiliki  penekanan  khusus  pada  aspek  syariah  yang  didasarkan  pada  ketentuan perundang-undangan,  maupun  peraturan  dan  kebijakan  internal  yang  relevan  yang terdapat dalam suatu instititusi perbankan syariah (Reza Wahyu Pradita, 2016).
Dari  sudut  pandang  masyarakat  khususnya  pengguna  jasa  keuangan  syariah, kepatuhan  syariah  merupakan  integritas  dan  kredibilitas  bank  syariah.  Kepercayaan  dan antusiasme masyarakat kepada bank syariah berdasarkan keyakinan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip  syariah  yang  teraktualisasikan  dalam  bentuk  syariah  compliance  yang dikeluarkan oleh lembaga otoritas kepatuhan syariah yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Taufik Kurrohman, 2017). Dengan kata lain bahwa Sharia Compliance  adalah  komitmen  sebuah  lembaga  keuangan  syariah  untuk  menaati  semua prinsip-prinsip  syariah  dalam  kegiatan  operasionalnya.  Hal  ini  sebagai  wujud  atas pelaksanaan framework manajemen resiko dan ketaatan dalam melangsungkan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.
Menurut  Menurut  Ridwan  dalam  Koperasi  syariah  atau  Baitul  Maal  wa  Tamwil Pengawasan  syari’ah  harus  dilaksanakan  secara  menyeluruh  dan  berkesinambungan, supaya  berbagai  kemungkinan  dapat  segera  dideteksi  sejak  dini.  Pengawasan  tersebut meliputi (Muhammad Ridwan, 2011):
a. Riqabah  musbaqah  (forward  looking/pre-audit)  yaitu  pengawasan  prefentif  atau pencegahan  sebelum  timbulnya  berbagai  kemungkinan  pelanggaran  serta  untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.
b. Riqabah lahiqah (past performance atau post audit) Pengawasanyang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional, produk dan jasa BMT telah sesuai dengan prinsip syari’ah.
c. Riqabah a’mal (operational controlling) yaitu pengawasan operasional yang dilakukan menyeluruh terhadap aspek syari’ah dari kegiatan operasional  BMT agar tak terjadi penyimpangan dan tetap patuh pada ketentuan dan prinsip syari’ah.
Selain itu, menurut Haider Naqvi dalam Agus Irianto mengatakan bahwa sebuah BMT dianggap  telah memenuhi kepatuhan kepada prinsip-prinsip  syariah ( Sharia compliance) apabila dalam kegiatan operasionalnya memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: Pertama, Tidak ada riba, gharar, maisir, dalam semua transaksinya. Kedua, menjalankan bisnis yang berbasis  pada  keuntungan  yang  halal. Ketiga,  menjalankan  amanah   yang dipercayakan nasabah kepada BMT. Ke-empat, mengelola zakat, infaq dan shadaqah (Agus Irianto, 2018). Dapat disimpulkan bahwa adanya konsep Sharia compliance yang ada pada lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank adalah ciri khusus yang membedakan antara lembaga  keuangan  konvensional  dan  syariah  sehingga  jika  terdapat  lembaga  keuangan syariah tidak menerapkan Sharia compliance maka hal itersebut tidak ada bedanya dengan lembaga konvensional dan ini adalah hal yang tidak diperkenankan sehingga peran DPS dengan segala tanggungjawabnya adalah hal sangat diperlukan dalam lembaga keuangan syariah.
Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah BMT Hikmah Sumber Rejeki
Dewan  pengawas  syariah  pada  KSPPS  BMT  Hikmah  Sumber  Rejeki  sebagai kepanjangtanganan  DSN-MUI  adalah  pihak  yang  memastikan  kesesuaian  kegiatan operasional  pada BMT tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah yang sudah ditentukan dan tidak ada peyimpangan yang terjadi. Jumlah DPS yang ada pada BMT KSPPS BMT Hikmah Sumber Rejeki ini berjumlah 2 orang yakni masing-masing bernama H. Salim, S.HI dan Suprapto Kurniawan, S.Pd.I.
Sebagaimana  yang  dipaparkan  sebelumnya,  keberadaan  DPS  pada  lembaga keuangan  adalah  hal  vital  yang  tugas  utamanya  adalah  untuk  memberikan pengarahan/pemikiran/saran/nasehat  kepada  manejemen  BMT  tentang  ke-syariah-an, mencermati dan memeriksa pengimplementasian fatwa DSN MUI pada operasional BMT, mengawasi baik aktif maupun pasif terhadap BMT, menjadi perantara antara lembaga BMT dan DSN MUI dalam hal usul pengembangan produk dan lain sebagainya, DPS  menjadi nasabah  penyimpanan  atau  penyaluran  dana  di  BMT,  serta  melakukan  sosialisasi  dan edukasi kepada masyarakat dan memberikan dukungan untuk pengembangan BMT.
Sehingga  untuk  mengetahui  apakah  DPS  pada  KSPPS  BMT Hikmah  Sumber Rejeki menjalankan peranya sebagaimana yang diatur sedemikian rupa, maka masing-masing dari DPS  yang  tersebut  di  atas  diberikan  kuisioner  yang  isinya  untuk  mengetahui  aktifitas
pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPS  pada    BMT  Hikmah  Sumber  Rejeki,  Selain  itu informasi  yang  didapat  juga  diambil  dari  tanya  jawab  langsung  kepada  DPS  tersebut. Adapun rincian kuisioner yang diberikan adalah sebagai berikut:
a. Apakah  DPS  memberikan  pengarahan,  pemikiran,  saran  dan  nasehat  kepada manajeman BMT mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah?
Kedua DPS memberikan jawaban “Ya” pada peran pertama ini. Dengan hal ini menunjukan  bahwa  DPS  pada  BMT  Hikmah  Sumber  Rejeki  menjalankan  peranya dalam memberikan  pengarahan,  pemikiran,  saran  dan  nasehat kepada  manajeman BMT mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
b. Apakah  DPS mencermati, memeriksa, mengkaji, dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional BMT?
Kedua  DPS  menjawab  “Ya”,  hal  ini  memperlihatkan  bahwa  kedua  DPS mencermati,  memeriksa,  mengkaji,  dan  menilai  implementasi  fatwa  DSN  pada operasional BMT ini.
c. Apakah DPS mengawasi implementasi fatwa DSN MUI pada operasional BMT?
Semua  DPS  menjawab  “Ya”,  hal  ini  menunjukan  bahwa  DPS  melakukan pengawasan kepada BMT terkait implementasi fatwa DSN MUI pada operasionalnya. Dan  dari  tanya jawab  yang  dilakukan  dengan  DPS,  bahwa  DPS pada  BMT Hikmah Sumber Rejeki melakukan pengawasan yang dilakukan rutin tiap sepekan sekali.
d. Apakah DPS menjadi perantara antara BMT dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk baru BMT yang memerlukan kajian dan fatwa DSN MUI ?
Semua DPS menjawab “Ya”, hal ini menunjukan bahwa DPS berperan sebagai medium  antara  pihak  BMT  dan  DSN  dalam  mengkomunikasikan  usul  dan  saran pengembangan produk baru BMT yang memerlukan kajian dan fatwa DSN MUI.
e. Apakah DPS melakukan sosialisasi dan edukasi tentang BMT kepada masyarakat? Semua DPS menjawab “Ya”, hal ini menunjukan bahwa DPS melakukan sosialisasi dan edukasi tentang BMT kepada masyarakat. Hal ini juga didukung dengan profesi dari kedua DPS tersebut yakni sebagai Penyuluh Agama pada Kantor Urusan Agama Kec.  Cilacap  Utara  yang  masing-masing  memiliki  majelis  taklim  binaanya  sendiri- sendiri  sehingga  DPS  memberikan  sosialisasi  dan  edukasinya  di  sekitar  masyarakat yang ada di Kecamatan Cilacap Utara.
f. Apakah DPS menjadi nasabah penyimpan atau penyaluran di BMT?
Kedua DPS menjawab “Ya”, Ini menunjukkan DPS pada BMT ini telah menjadi
nasabah penyimpan atau penyaluran di BMT.
g. Apakah DPS  memberikan dukungan baik networking,  pemikiran, motivasi,  dan doa untuk pengembangan BMT dan ekonomi syariah?
Kedua DPS menjawab “Ya”, dari jawaban tersebut memperlihatkan bahwa DPS pada BMT ini memberikan dukungan baik networking, pemikiran, motivasi, dan doa untuk pengembangan BMT dan ekonomi syariah.
Dari pemaparan hasil jawaban kedua DPS yang ada pada BMT Hikmah Sumber Rejeki di atas menunjukan bahwa dari ketujuh peran yang harus dilakukan oleh DPS dalam suatu lembaga  keuangan  dalam  (hal  ini  adalah  BMT  Hikmah  Sumber  Rejeki)  telah  dijalankan semuanya, tidak  ada satu peran pun yang tidak  mereka lewatkan. Sehingga peran yang dilakukan  oleh  DPS  BMT  Hikmah  Sumber  Rejeki  ini  berjalan  baik  dan  sesuai  dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada BMT Hikmah Sumber Rejeki Sesuai  dengan  pemaparan  sebelumnya,  bahwa  hal  yang  membedakan  antara lembaga keuangan konsvensional  dengan lembaga keuangan syariah adalah  penerapan prinsip syariah dalam setiap jenis kegiatan operasionalnya seperti Tidak ada riba, gharar, maisir,  dalam  semua  transaksinya.  Kemudian  menjalankan  bisnis  yang  berbasis  pada keuntungan  yang  halal.  Dan  menjalankan  amanah   yang  dipercayakan  nasabah  kepada BMT. Serta mengelola zakat, infaq dan shadaqah.
Oleh karenanya untuk memastikan bahwa sebuah lembaga keuangan syariah (dalam hal ini BMT) diperlukan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas secara intens mengawasi segala kegiatan operasionalnya, sehingga sebuah BMT benar-benar menerapkan prinsip- prinsip syariah di dalam segala jenis operasionalnya. Sehingga dalam tulisan ini, kedua DPS yang  ada  dalam  BMT  Hikmah  Sumber  Rejeki  dimintai  informasi  dengan  dijadikan responden  terkait  hal  tersebut  dengan  memberikan  kuisioner  yang  berkaitan  dengan implementasi prinsip syariah dalam kegiatan operasional yang dilakukan oleh BMT Hikmah Sumber Rejeki.
Berikut informasi-informasi yang didapat dari kedua Dewan Pengawas Tersebut terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah di KSPPS BMT Hikmah Sumber Rejeki:

## a. Prinsip Tidak Ada Riba dalam Transaksi BMT
BMT  sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan  syariah  yang  dalam  kegiatan operasionalnya harus terhindar dari riba. Berikut kuisioner yang diberikan:
1) Apakah  Pengambilan  keuntungan  BMT  dalam  transaksi  jual  beli  dan  sewa didasarkan pada lama pembiayaan?
2) Apakah  Pembagian  bagi  hasil  dalam  transaksi mudharabah  dihitung  dari  hasil proyeksi pendapatan atau perkiraan?
3) Apakah  BMT  memberikan  bagi  hasil  kepada  nasabah  sesuai  nisbah  dari pendapatan BMT?
BMT yang  bebas  riba  adalah  jika  DPS menjawab “tidak”  pada  poin  (1) dan (2) dan menjawab “ya” pada poin (3). Dari jawaban yang diberikan oleh kedua DPS tidak semuanya sama,  DPS  1  menjawab  “tidak”  pada  poin  (1) dan  menjawab  “ya”  pada  poin  (2) dan  (3) sedangl an  DPS  yang  lain  menjawab  “ya”  pada  ketiga  poin  tersebut  di  atas.  Dengan demikian jika mengacu pada jawaban tersebut di atas maka BMT yang diawasi ini masih terindikasi  mengandung  riba  sebab  kedua  DPS  sepakat  mengatakan  “ya”  pada  poin  (2) sedangkan pada po in (1) satu DPS tidak dan DPS yang lain menjawab “ya”.
b. Tidak Ada Unsur Gharar (Spekulasi) Dalam Transaksinya
Dalam segala jenis kegiatan operasionalnya, maka BMT harus terhindar dari gharar.
Adapun kuisioner yang diberikan untuk menjawab poin ini adalah sebagai berikut:
1) Apakah  dalam  Penentuan  harga  jual  barang  dalam  murabahah mempertimbangkan nilai waktu uang?
2) Apakah  Dalam  transaksi  mudharabah  dan  musyarakah  tidak  ada  laporan pendapatan dari nasabah?
3) Apakah BMT menetapkan bagi hasil berdasarkan ekuivalensi tingkat suku bunga? BMT yang bebas gharar adalah apabila DPS- nya menjawab “tidak” pada semua poin.
Dari  kedua  DPS  ini,  satu  DPS  menjawab  “tidak”  pada  semua  poin  tetapi  DPS  yang  lain menjawab “ya” pada poin (1) dan (2) dan menjawab “tidak”  pada poin (3). Dari jawaban yang  diberikan  oleh  kedua  DPS  ini  menunjukan  bahwa  masih  belum  bebas  dari  unsur gharar pada kegiatan operasionalnya.
c. Tidak Ada Unsur Maisir Pada Transaksi Opersionalnya
Selain harus bebas riba dan gharar, setiap BMT juga harus terbebas dari unsur maisir.
Adapun pertanyaan yang berkaitan dengan unsur maisir adalah sebagai berikut:
1) Apakah  Dalam  transaksi  murabahah  tidak  ada  kuitansi  pembelian  barang  dari nasabah?
2) Apakah Dalam transaksi musyarakah perhitungan nisbahnya berdasarkan proyeksi pendapatan?
3) Apakah  BMT  memberikan  hadiah  kepada  nasabah  dari  bagian  hasil pendapatannya?
BMT yang bebas maisir adalah apabila DPS- nya menjawab “Tidak” pada ketiga poin di atas. Sedangkan dari hasil jawaban yang dijawab oleh kedua DPS tidak seorangpun yang menjawab “tidak” pada ketiga poin di atas. DPS pertama menjawab “ya” pada poin (1) dan (2) dan menjawab “tidak” pada poin (3) sedangkan DPS kedua menjawab “tidak” pada poin (1) dan “ya” pada poin (2) dan (3). Jika mengacu pada jawaban kedua DPS ini maka hal ini menunjukan masih terindikasi masih belum bebas dari aspek “maisir”.

## d. Menjalankan Usaha yang Halal
BMT  yang  menjalankan  kegiataan  usaha  yang  halal  adalah  apabila  menyalurkan semua pembiayaannya pada jenis usaha yang benar-benar halal. Adapun jawaban semua DPS  bahwa  BMT  menjalankan  usahanya  pada  usaha-usaha  yang  bersifat  halal  saja, sehingga ini menunjukan bahwa BMT seratus persen menjalankan usahanya pada aspek- aspek yang bersifat halal.

## e. BMT Menjalankan Usahanya Dengan Amanah
Dari  jawaban  yang diberikan  lewat  tanya jawab  langsung  kepada  DPS,  BMT dalam menjalankan usahanya berusaha untuk menajaga amanah yang sudah dipercayakan oleh para nasabahnya.

## f. BMT Mengelola Zakat, Infak dan Shadaqah
Yang  menjadi  pembeda  antara  Bank  Syariah  dan  BMT  adalah  bahwa  BMT  selain menjalankan usahanya yang bersifat  komersil  tetapi juga BMT mengelola kegiatan  yang sifatnya  sosial  (non  komersil)  / tabaru’ .  Adapun  kuisioner  yang  berkaitan  dengan  hal tersebut adalah:
1) Apakah BMT membayar zakat sesuai ketentuan syar’i ?
2) Apakah BMT memberikan infak dan shadaqah untuk aktivitas sosial?
BMT yang mengelola zakat, infak dan shadaqah adalah apabila DPS-nya menjawab “ya” pada kedua poin di atas. Adapun jawaban dari kedua DPS tersebut adalah keduanya sama- sama menjawab “ya” pada kedua poin tersebut yang hal itu menunjukan bahwa BMT ini mengelola zakat, infak dan shadaqah sesuai dengan yang seharusnya.
Dari semua penjelasan analisa di atas yang didasarkan  pada jawaban-jawaban DPS melalui  kuisioner  atau  tanya  jawab  langsung,  menunjukan  bahwa  BMT  Hikmah  Sumber Rejeki yang menjadi pengawasan kedua DPS ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah ( sharia compliance), Dari enam unsur tersebut di atas baru 3 unsur yang terpenuhi.
Analisis Kendala DPS Dalam Pengawasan Penerapan Prinsip Sharia Compliance Pada BMT

## Hikmah Sumber Rejeki
Sumber  daya  manusia  lembaga  keuangan  syariah  harus  memiliki  karakter building yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Nilai-nilai Islam harus menjadi way of life dan menjadi kerangka dasar dalam sistem kerja perusahaan. Budaya kapatilasme- materialis  yang menjadi bagian  dari sistem kerja lembaga keuangan konvensional  harus diminimalisir.  Kecenderungan  lembaga  keuangan  syariah  berpandangan  konvensional, karena  pada  umumnya  sumber  daya  manusia  yang  direkrut  bersumber  dari  lembaga keuangan konvensional. Pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah berbanding terbalik  dengan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  karakter  syariah.  Secara  kualitas maupun kuantitas, kebutuhan lembaga keuangan syariah terhadap sumber daya manusia masih  tinggi  seiring  perkembangan  lembaga  keuangan  syariah  yang  sangat  progresif sementara out put perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah belum maksimal mengisi  peluang  berkarir  di  lembaga  keuangan  syariah.  Karena  itu,  lembaga  keuangan syariah  merekrut  sumber  daya  manusianya  dari  lembaga  keuangan  konvensional  yang ditraining  singkat.  Akibatnya,  presepsi  masyarakat  terhadap  lembaga  keuangan  syariah tidak berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.
Di dalam implementasi pengawasan yang dilakukan oleh DPS tidak semua berjalan dengan lancar ada beberapa kendala yang dihadapi oleh DPS. Diantaranya adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia, salah satu DPS mengeluhkan kurangnya pemahaman SDM yang ada pada BMT ini sehingga hal tersebut menjadi masalah kecil yang dihadapi DPS dalam menjalankan pengawasanya pada BMT ini. Di sisi lain, menurut DPS yang mengawasi implementasi prinsip syariah pada BMT ini mengaku bahwa tidak standby setiap saat pada kantor  BMT  yang  membuat  DPS  tidak  bisa  selalu  memantau  progres  perjalananya operasional  BMT  pada  tiap  harinya  sehingga  dalam  proses  pengawasanya  belum  bisa dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kehendak DPS yang bersangkutan tersebut.
Dari kendala-kendala yang dihadapi tersebut hendaknya DPS dapat berinisiatif untuk memberikan edukasi kepada SDM yang dianggap belum paham terkait dengan penerapan prinsip  operasional  yang  berbasis  syariah  dan  lain  sebagainya  sehingga  SDM  yang  ada beul-betul  mampu menguasai  aspek  ke-syairah-an  yang  harus  diimplementasikan  pada BMT, selian itu karena tugas DPS bukanlah pekerjaan utama kedua DPS ini agaknya agar tetap menginginkan untuk bisa melakukan pengawasan sesering mungkin pada BMT maka hendaknya  DPS  meluangkan  waktunya  di  sela-sela  kesibukanya  untuk  tetap  melakukan pengawasan yang diinginkan.
Pada  jawaban-jawaban  yang  telah  dijawab  oleh  kedua  DPS,  masih  terdapat ketidaksinkronan  antara 1 DPS dengan DPS lainya  sebagai contoh  dalam hal BMT harus terhindar  dari  unsur gharar,  kedua  DPS  memberikan  jawaban  yang  berbeda.  DPS  satu menjawab “tidak” pada semua poin yang berakitan dengan unsur gharar ini tetapi satu DPS menjawab “ya” pada poin (1) dan (2) dan menjawab “tidak” pada poin (3). Hal ini menjadi aneh  karena  kedua  DPS  ini  mengawasi  satu  BMT  yang  pada  hakikatnya  di  dalam pelaksanaan opersionalnya  adalah sama tetapi keduanya berbeda jawaban. Sehingga hal ini menarik bagi penulis bahwa ada ketidaksinkronan antara 1 DPS dengan DPS yang lainya sehingga  menurut  penulis  perlu  bagi  DPS  memahami  secara  mendalam  tentang mekanisme operasional bank syariah atau BMT, memahami keunggulan-keunggulan bank syariah, memahami perbedaan bank syariah dan bank konvensinal, produk-produk  bank syariah,  perbedaan  bunga  dengan  margin  murabahah,  bunga  dengan  bagi  hasil  dan mampu membaca dan memahami laporan  keuangan. Sehingga keberadaan DPS benar- benar menjadi pihak yang dipercaya menjamin penerapan prinsip syariah yang ada dalam lembaga keuangan syariah.

## SIMPULAN
Dari  pemaparan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  DPS  yang  ada  di  BMT  Hikmah Sumber Rejeki  menunjukan  bahwa  dari  ketujuh  peran  yang  harus  dilakukan  oleh  DPS dalam suatu lembaga keuangan dalam (hal ini adalah BMT Hikmah Sumber Rejeki) telah dijalankan semuanya, tidak ada satu peran pun yang tidak mereka lewatkan. Sehingga peran yang dilakukan oleh DPS BMT Hikmah Sumber Rejeki ini berjalan baik dan sesuai dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  aspek  penerapan Sharia  compliance pada  BMT  ini  belum  sepenuhnya  mengimplementasikannya  dalam  kegiatan operasionalnya.  Hal  ini  didasarkan  hanya  pada  jawaban  yang  diberikan  kepada  DPS, sehingga  perlu  ada  penelitian  lanjutan  untuk  benar-benar  mampu  mendeskripsikan bagaimana lembaga keuangan syariah ini berjalan pada rel syariah atau tidak.
Sedangkan kendala yang dihadapi oleh para DPS adalah SDM yang ada pada BMT ini sehingga hal tersebut menjadi masalah kecil yang dihadapi DPS dalam menjalankan pengawasanya pada BMT ini. Di sisi lain, menurut salah satu DPS mengatakan bahwa tidak standby-nya ia setiap saat pada kantor BMT yang membuat DPS tidak bisa selalu memantau  progres  perjalananya  operasional  BMT  pada  tiap  harinya  sehingga  dalam proses pengawasanya belum bisa dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kehendak DPS yang bersangkutan tersebut..

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Assal,  Muhammad  &  Fathi  Abdul  Karim.  Hukum  Ekonomi  Islam,  Jakarta:  Pustaka Firdaus. 1999.
Anshori,  Abdul  Ghofur. Hukum  Perbankan  Syariah  (UU  No.  21  Tahun  2008),  Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama. 2009.
Faozan,  Akhmad. Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  Dalam  Penerapan  Sharia Compliance Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Purwokerto. Jurnal Penelitian Agama, Vol. 16 No. 1. 2015.
Faozan, Akhmad. Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah ” . El-Jizya, Vol. 2 No. 1. 2014.
Irianto,  Agus. Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  Terhadap  BMT  (Baitul  Maal  Tamwil)  Di Purwokerto. Inklusif, Vol. 3 No. 2. 2018.
Kurrohman, Taufik. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan  Syariah.    Jurnal  Surya  Kencana  Satu:  Dinamika  Masalah  Hukum  dan Keadilan, Vol. 8 No. 2. 2017.
Mardani. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2015.
Masse,  Rahman  Ambo. Dewan  Pengawas  Syariah  Dan  Profesionalisme  Sumber  Daya Manusia. Diktum: Jurnal Syari’ah dan Hukum, Vol . 16, No. 2. 2018.
Masyitoh,  Novita  Dewi. Analisis  Normatif  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2013 Tentang Embaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan   Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Economica ,Vol. V. 2014.
Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017.
Pradita,  Reza  Wahyu. Menelusuri  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  Dalam  Pencapaian Syari’a    Compliance  (Studi  Di  Koperasi  Syariah  Tunas  Artha  Mandiri  Cabang Nganjuk). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol. 3 No. 2. 2016.
Rafsanjani,  Haqiqi. Koperasi  Syariah  &  Keuangan  Inklusif.    Masharif  al-Syariah:  Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah , Vol. 4 No. 2. 2019.
Ridwan,  Muhammad. Membangun  Gerakan  BMT  Indonesia  Sebuah  Bunga  Rampai. Yogyakarta: Lembaga Ombudsman Swasta: 2011.
Rivai,  Veithzal  dkk. Bank and  Financial  Institution  Management Conventional  &  Sharia System. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
Suryanto, Tulus. Manajemen Laba Pada Bank Syariah Di Indonesia: Peran Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah, Kinerja Vol. 18 No. 1. 2014.
Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Wijaya, Andy Putra. “ Peran Dps Dan Penerapan Syariah Compliance Pada Kspps Bmt El- Bummi 373 Piyungan”, Quranomic:  Jurnal Ekonomi  Dan Bisnis  Islam , Vol 1 No. 2.
2022.