## Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Telah Diregistrasi oleh Notaris (Waarmerking) di Kabupaten Maros

## Ibnu Izzah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ibnu.izzah@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Peneliti  menemukan  bahwa  di  kabupaten  Maros  ada  sekitar  3.743  Akta  Bawah  Tangan  yang  telah di waarmerking dalam kurun waktu kurang dari 5 Tahun oleh 9 orang Notaris. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat  di  Kabupaten  Maros  memiliki  minat  yang  tinggi  dalam  meregistrasi  akta  di  bawah  tangannya  di Notaris.  Lalu  bagaimanakah jika akta di  bawah tangan tersebut  telah diregistrasi  atau dibukukan oleh notaris ( waarmerking) yang  notabenenya  adalah  seorang  pejabat  umum  yang  berwenang,  apakah  akan  menambah kekuatan pembuktian akta bawah tangan tersebut.  Penelitian ini  bertujuan untuk: (1) mengetahui praktek dan tanggung  jawab  Notaris  dalam  meregistrasi  akta  dibawah  tangan waarmerking (2)  memahami  Kekuatan pembuktian  akta  dibawah  tangan  yang  telah  diregistrasi  oleh  Notaris  dalam  persidangan  perkara  perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan  penelitian  lapangan  (field  research)  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  data  primer  melalui wawancara  dengan  beberapa  Notaris  dan  Hakim  di  Kabupaten  Maros.  Data  kemudian  dianalisis  secara kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  (1)  Notaris  tidak  bertanggung  jawab  secara  yuridis terhadap  kebenaran  akta  dibawah  tangan  yang  telah  diregistrasi  (waarmerking)  baik  dari  kebenaran identitasnya,  isi  aktanya,  tanggal  pembuatannya  dan  tanda  tangan  para  pihak.  Sehingga  Notaris  tidak  dapat dituntut  baik  secara  perdata  maupun  pidana  terhadap  ketidak  benaran  yang  ada  dalam  akta  dibawah  tangan yang telah diwaarmerkingnya (2) Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah diwaarmerking  tidak dapat  disamakan  dengan  akta  otentik.  Melainkan  tetap  menjadi  akta  dibawah  tangan  yang  kesempurnaan aktanya  terletak  pada  pengakuan  tanda  tangannya  oleh  para  pihak  yang  bertanda  tangan  dalam  akta  bawah tangan tersebut.
Kata kunci: Notaris, Waarmerking, Kekuatan pembuktian.

## Abstract
Researchers found that in Maros district there were around 3,743 Underhanded Deeds that had been waarmarked  in  less  than  5  years  by  9  Notaries.  This  indicates  that  people  in  Maros  Regency  have  a  high interest  in  registering  deeds  under  their  hands  at  a  Notary.  Then  what  if  the  underhanded  deed  has  been registered or recorded by a notary (waarmerking) who incidentally is an authorized public official, will it add to the strength of proof of the underhanded deed. This study aims to: (1) find out the practice and responsibilities of a notary in registering deed under the hands of a waarmerking (2) understand the strength of proof of an underhanded deed that has been registered by a notary in civil court proceedings. The research method used in this research is empirical legal research, namely research that prioritizes field research which aims to obtain primary  data  through  interviews  with  several  Notaries  and  Judges  in  Maros  Regency.  The  data  were  then analyzed  qualitatively.  The  results  of  this  study  indicate  that:  (1)  Notaries  are  not  legally  responsible  for  the correctness of privately registered deeds (waarmerking) both from the truth of their identity, the contents of the deed, the date of manufacture and the signatures of the parties. So that the Notary cannot be prosecuted both civilly and criminally for untruths in the underhanded deed that has been waarmarked (2) The strength of proof of underhanded deed that has been waarmarked cannot be equated with an authentic deed. Instead, it remains a private deed, the perfection of which lies in the acknowledgment of the signature by the parties who sign the private deed.
Keywords: Notary, Waarmerking, Strength of proof

## PENDAHULUAN
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  diberikan  wewenang  oleh  undang-undang untuk membuat suatu akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan  oleh  suatu  peraturan  umum  atau  oleh  yang  berkepentingan  dikehendaki  untuk dinyatakan  dalam  suatu  akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggalnya,  menyimpan (mendokumentasikan) aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, hal tersebut dapat dilakukan oleh notaris sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. 1
Profesi  Notaris  dinilai  sangat  penting  dan  dibutuhkan  dalam  masyarakat,  mengingat fungsi  dari  Notaris  adalah  sebagai  pembuat  alat  bukti  tertulis  mengenai  akta-akta  otentik, sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  1868  KUHPerdata.  Kewenangan  tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 1 UU nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris. 2
“Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”
Selain berwenang membuat akta otentik, notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur  dalam  pasal  15  UUJN  yang  diantara  lain  adalah  melegalisasi  akta  bawah  tangan  dan mendaftarkan  (meregistrasi)  akta  bawah  tangan  dalam  buku  khusus  yang  dikenal  dengan sebutan waarmerking.
Menurut  Kohar  akta  otentik  adalah  akta  yang  mempunyai  kepastian  tanggal  dan kepastian  orangnya,  sedangkan  Pasal  1868  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  akta  otentik adalah  suatu  akta  yang  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  UU,  dibuat  oleh  atau  dihadapan pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu  di  tempat  di  mana  akta  dibuat. Sedangkan yang dimaksud Akta di bawah tangan adalah Surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat dihadapan yang berwenang, untuk dijadikan alat bukti. 3
Pada  hakikatnya,  tujuan  dari  proses  peradilan  adalah  untuk  menentukan  suatu kebenaran  dan  berdasar  atas  kebenaran  itu  akan  ditetapkan  suatu  putusan  hakim,  untuk menentukan  suatu  kebenaran  dalam  proses  peradilan  diperlukan  suatu  pembuktian.  Menurut dikemukakan dalam suatu persengkataan.
1 R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 44.
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat 1
3 A. Kohar, Notaris Berkomunikasi (Bandung: Alumni, 1984), 34.
Daya  kekuatan  pembuktian  akta  di  bawah  tangan  memang  tidak  sekuat  dan sesempurna dengan daya kekuatan pembuktian akta otentik, namun bagaimanakah jika akta di bawah  tangan  tersebut  telah  diregistrasi  atau  dibukukan  oleh  notaris  (waarmerking)  yang notabenenya  adalah  seorang  pejabat  umum  yang  berwenang,  apakah  akan  mengubah  daya kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut menjadi sempurna. 4
Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat sekitar 3.743 Buah Akta Bawah Tangan yang telah diwaarmerking dalam kurun waktu kurang dari 5 Tahun oleh 9 orang Notaris yang merupakan  sampel  penelitian.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  masyarakat  di  Kabupaten Maros memiliki minat yang tinggi dalam meregistrasi akta di bawah tangannya di Notaris.
Menurut  beberapa  Notaris  yang  telah  penulis  wawancarai  menyatakan  bahwa  banyak masyarakat yang datang menghadap ke kantor notaris dengan keperluan untuk mendaftarkan akta  di  bawah  tangan  mereka,  tidak  memahami  bagaimana  implikasi  hukum  terhadap dokumen  yang  akan  mereka  daftarkan  dalam  hal  ini  waarmerking.  Mereka  menganggap ketika  akta  dibawah  tangan  yang  mereka  bawa,  lalu  kemudian  telah  mendapatkan  cap  dari kantor notaris, maka secara otomatis mempunyai kekuatan hukum yang kuat atau dengan kata lain memiliki kekuatan pembuktian sempurna layaknya sebuah akta otentik.
Terdapat sejumlah notaris yang terkadang tidak menjalankan tanggung jawab morilnya selaku pejabat umum dalam hal ini Notaris sebagaimana yang diatur  dalam pasal 15 ayat (2) huruf  e,  Yaitu  dalam  hal  mengedukasi  atau  melakukan  penyuluhan  kepada  masyarakat sehubungan  dengan  pembuatan  akta.  Sehingga  masyarakat  yang  datang  ke  kantor  notaris terkadang kurang memahami dengan baik apa urgensi dari waarmerking, legalisasi, dan akta otentik  serta  implikasi  hukum  dari  setiap  hal  tersebut.  Pada  prakteknya  beberapa  Notaris hanya  sekedar  melaksanakan  permintaan  masyarakat  yang  datang  menghadap  kepadanya untuk mewaarmerking akta dibawah tangannya tanpa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana implikasi kekuatan pembuktiannya.
Bahkan  salah  satu  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Maros  yang  notabenenya  bertugas menilai  suatu  kebenaran  alat  bukti,  menganggap  bahwa  akta  di  bawah  tangan  yang  telah diwaarmerking itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana halnya akta otentik. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan para pihak yang berperkara di kemudian hari nanti dalam hal penilaian suatu alat bukti akta bawah tangan yang telah diwaarmerking.
Fakta-fakta  tersebut  di  atas  menjadi  menarik  untuk  diteliti  dan  dielaborasi  lebih  jauh oleh  penulis  mengenai  bagaimana  praktek  registrasi  akta  dibawah  tangan  oleh  notaris
4 R. Subekti, Hukum Pembuktian, cet. 13 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 56.
(waarmerking)  di  Kabupaten  Maros,  bagaimana  kekuatan  pembuktiannya,  serta  bagaimana tanggung  jawab  seorang  notaris  terhadap  akta  di  bawah  tangan  yang  telah  diregistrasinya, mengingat kabupaten Maros adalah salah satu kabupaten yang masih berkembangdan sangat memungkinkan  untuk  terjadinya  lebih  banyak  akta  dibawah  tangan  yang  diregistrasi  oleh notaris (waarmerking).
Teori  yang  digunakan  sebagai  pisau  analisis  dalam  mengupas  masalah  dalam  tulisan ini yaitu teori pembuktian dan teori tanggung jawab.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif  dan  menggunakan  analisis.  Metode  ini  digunakan  karena  adanya  beberapa pertimbangan.  Diantaranya,  metode  kualitatif  lebih  mudah  apabila  berhadapan  dengan kenyataan ganda serta menyajikan secara langsung hakikat antara informan dan peneliti. 5
Analisis  Data  Kualitatif  adalah  suatu  cara  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  analisis,  yaitu  apa  yang  dinyatakan  oleh  responden  secara  tertulis  atau  lisan  dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 6
Penelitian  ini  juga  menggunakan  dua  pendekatan  yaitu  pendekatan  kasus  ( Case Approach )  dan  pendekatan  perundang-undangan  ( Statue  Approach ). 7 Adapun  metode pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data dari penelitian ini ada dua yakni data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang berupa buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek kajian dari penelitian ini.
Teknik  pengolahan  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini,  dilakukan  dengan  beberapa cara yaitu Pemeriksaan data, sistemasi data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Praktek Waarmerking Akta Bawah Tangan di Kabupaten Maros
Waarmerking atau disebut juga verklaring van visum adalah dokumen atau surat yang bersangkutan didaftarkan dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris pada tanggal tertentu.
5 Bambang Sungguno, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 77.
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: UI Press, 1984), 56.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Edisi revisi Cet. Ke-14 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 89.
8 Husein Usman, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 63
Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentangperubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai waarmerking menyatakan, “notaris berwenang membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.”
Pada  prakteknya,  Biasanya  hal  ini  (Waarmerking)  ditempuh  apabila  dokumen  atau surat  tersebut  sudah  ditandatangani  terlebih  dahulu  oleh  para  pihak  sebelum  disampaikan kepada  Notaris  yang  bersangkutan.  Jadi  untuk  Waarmerking  akta  di  bawah  tangan  para penandatangan tidak perlu datang menghadap kepada Notaris, cukup surat atau akta saja yang di  bawah  ke  Notaris,  mengenai  tanggal  surat  atau  akta  tidak  perlu  sama  dengan  tanggal pendaftaran.  Namun  berdasarkan  hasil  penelitian  dari  beberapa  notaris  di  kabupaten  Maros diketahui  bahwa  pada  umumnya  yang  datang  menghadap  kepada  notaris  untuk mewaarmerking akta di bawah tangannya adalah penandatangan langsung.
Terhadap surat atau akta di bawah tangan yang diwaarmerking tidak terdapat jaminan, karena baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak dibuat dan diketahui notaris. Notaris terhadap  surat ini  hanya mengakui  bahwa  pada  hari  tersebut  telah  datang  di  kantor  Notaris, diberi  nomor,  dimasukkan  dalam  buku  daftar  waarmerking,  dan  diberi  tulisan  oleh  Notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukkan ke dalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, diberi materai, ditandatangani oleh Notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sebelum dikembalikan, setiap halaman diberi nomor dan diparaf oleh Notaris. Notaris dalam memberi waarmerking, membubuhkan tanda tangan dan keterangan di bagian bawah surat itu, dengan mencantumkan keterangan yang berbunyi sebagai berikut: 9
9 Wawancara dengan Notaris di Kabupaten Maros Muhammad Ilyas Rachman S.H.

## WAARMERKING
Nomor:
Yang  bertanda  tangan  di  bawah  ini  MUHAMMAD  ILYAS  RACHMAN,----- Sarjana Hukum, Notaris di Maros.--------------------------------------------------------- Telah  menandai  dan  dimasukkan  didalam  buku  daftar  Waarmerking  yang disediakan untuk keperluan ini.------------------------------------------------------------ Pada Hari :
Tanggal :
Notaris di Maros
MUHAMMAD ILYAS RACHMAN, SH
Contohnya: Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 Januari 2017 yang ditadatangani oleh Tuan A dan Tuan B. Jika hendak diminta legalisir oleh Notaris pada tanggal 10Januari 2017  maka  Notaris  tidak  bisa  melegalisasi  penuh  ataupun  legalisasi  tanda  tangan,  Notaris hanya bisa mendaftarkannya saja (Waarmerking) sebab sebelumnya telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. Didalam Waarmerking itu Notaris hanya mendaftarkan, jadi tidak bertanggungjawab terhadap hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa isinya diperkenankan oleh hukum;
2. Apa yang menandatangani memang betul orang yang bersangkutan;
3. Apa tanggal yang tertera pada akta atau surat itu memang ditanda tangani pada waktu itu.
Jadi waarmerking hanya mempunyai arti penegasan tanggal saja artinya pada tanggal diwaarmerking  itu,  akta  itu  sudah  ada,  lain  tidak,  notaris  tidak  membaca  aktanya  yang diwaarmerking itu. Apabila surat atau akta itu lebih dari satu halaman maka tiap-tiap halaman diberi nomor urut dan diparaf tiap halaman oleh Notaris. 10
Jika  pada  waarmerking  Notaris  hanya  melakukan  pendaftaran, maka  berbeda  halnya dengan legalisasi, dengan telah dilegalisasinya suatu akta, maka para pihak dengan sendirinya telah  memberikan  penegasan  tentang  kebenaran  tanda  tangan  mereka  dan  itu  berarti  juga adalah  penegasan  tentang  kebenaran  tanggal.  Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  di  sini  jelas bahwa  akta-akta  di  bawah  tangan  yang  antara  tanggal  pembuatannya  dengan  peristiwa hukumnya  yang  berbeda  perlu  dilegalisasi  oleh  Notaris  atas  kesepakatan  para  pihak,  untuk selanjutnya  diberi  tanggal  dan  para  pihak  menandatangani  akta  tersebut  yang  kemudian ditandatangani  oleh  notaris,  sehingga  para  pihak  memperoleh  jaminan  atau  kepastian  dari pejabat ini tentang tanggal, tanda tangan, serta identitas diri yang menandatangani. Legalisasi ini dimaksud harus dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
Dengan telah dilegalisasinya akta di bawah tangan maka bagi Hakim telah diperoleh kepastian  mengenai  tanggal  dan  identitas  para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  tersebut serta  tanda  tangan  yang  dibubuhkan  di  bawah  surat  itu  benar  berasal  dan  dibubuhkan  oleh orang  yang  namanya  tercantum  dalam  surat  itu,  dan  orang  yang  membubuhkan  tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih
10 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , Cet.3 (Jakarta: Erlangga, 1992), 289.
dahulu  sebelum  para  pihak  membubuhkan  tanda  tangannya  di  hadapan  pejabat  umum tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  akta  di  bawah  tangan  yang  telah  memperoleh legalisasi  dari  Notaris  membantu  Hakim  dalam  hal  pembuktian,  karena  dengan  diakuinya tanda tangan tersebut, maka isi aktapun dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak, maka dengan diakuinya tanda tangan, akta tersebut menjadi bukti yang sempurna.
Jika ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya untuk pembuktian, maka tentu saja lebih kuat Legalisasi daripada Register (waarmerking). Ada dokumen-dokumen tertentu yang akan digunakan  sebagai  kelengkapan  suatu  proses  mutlak  diminta  harus  dilegalisir,  misalnya:  di kantor Pertanahan, surat persetujuan dari ahli waris untuk menjaminkan tanah dan bangunan, atau surat persetujuan isteri untuk menjual tanah yang terdaftar atas nama suaminya dan lain sebagainya.  Kalau  surat/dokumen  tersebut  tidak  dilegalisir  oleh  notaris,  maka  biasanya dokumen tersebut tidak dapat diterima sebagai kelengkapan proses Hak Tanggungan atau jual beli  yang  dimaksud.  Terpaksa  pihak  yang  bersangkutan  harus  membuat  ulang  persetujuan dan melegalisirnya di hadapan notaris setempat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Dalam  praktek  notariat  di  kabupaten  Maros,  Istilah waarmerking  ini  oleh  notaris  diterjemahkan  menjadi  “didaftarkan”  dan  ada  pula  memakai perkataan  “ditandai”.  Yang  dimaksud  dengan  “didaftarkan”  ialah  hasil  perbuatan  yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Ordonansi, yang berbunyi:
“Akta  di  bawah  tangan  sepanjang  tidak  ada  memuat  perkataan  yang  dimaksud  dalam  ayat pertama,  jikalau  hendak  dipergunakan  sebagai  bukti  terhadap  pihak  ketiga  mengenai  hari, tanggal,  bulan  akta  itu  dapat  ditandai  oleh  notaris  atau  oleh  salah  seorang  pegawai  yang ditunjuk oleh ayat pertama dengan membubuhkan perkataan “didaftarkan” pada kaki akta itu dan menandatanganinya serta membubuhkan hari, tanggal, bulan hal itu dilakukan.”
Kata  “ditandai”  dapat  diganti  dengan  perkataan  “dibubuhkan”  atau  “didaftarkan”. Adapun  akta  yang  dibubuhi  perkataan  “ditandai”  ini  adalah  akta  yang  belum  disodorkan kepada  notaris  telah  ditandatangani  terlebih  dahulu  oleh  pihak  yang  berkepentingan  di  luar hadirnya notaris (bukan di depan notaris). Dengan kata lain, notaris tidak mengetahui kapan akta  itu  ditandatangani  dan  juga  tidak  mengetahui  siapa  yang  menandatanganinya.  Oleh karena  itu,  tidak  ada  jaminan  kepastian  mengenai  tanggal  penandatanganan  dan  juga  ada jaminan kepastian tentang siapa yang menandai/ membubuhkan cap ibu jari di atas akta itu.
Jaminan kepastian satu-satunya yang adahanyalah bahwa akta tersebut telah ada (telah exist) pada tanggal akta itu ditandai. Satu-satunya kepastian hukum yang diperoleh sebagai akibat adanya tindakan “waarmerking” ialah bahwa eksistensi dalam arti kata, hari, tanggal, bulan akta  di  bawah  tangan  yang  ditandai  itu  telah  diakui  terhitung  sejak  tanggal  diadakannya waarmerking satu dan lain sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 1880.
Dari  hasil  penelitian  penulis  diketahui  bahwa  masyarakat  di  kabupaten  Maros  yang datang  menghadap  kepada  Notaris  pada  umumnya  belum  mengetahui  perbedaan  antara legalisasi  dan waarmerking akta  di  bawah  tangan.  Masyarakat  menganggap  bahwa  dengan adanya  intervensi  atau  campur  tangan  dalam  hal  ini waarmerking Notaris  dalam  akta  di bawah tangan yang telah mereka buat sebelumnya secara otomatis meningkatkan status akta bawah tangan tersebut setara dengan akta otentik.
Padahal  seperti  yang  kita  ketahui  bersama  bahwa waarmerking tidak  lain  hanya merupakan meregister akta di bawah tangan ke dalam buku khusus yang dalam hal ini akta bawah  tangan  tersebut  telah  ditandatangani  terlebih  dahulu  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan.  Sedangkan  pada  legalisasi  akta  para  pihak  menandatangani  akta  di  bawah tangan  dihadapan  Notaris  sehingga  notaris  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  serta tanda tangan para pihak.

## Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Bawah Tangan yang Telah diWaarmerking
Tugas  dan  pekerjaan  dari  seorang  Notaris  tidak  hanya  sebatas membuat akta  otentik tetapi  juga  melakukan  pendaftaran  dan  mensahkan  akta-akta  yang  dibuat  di  bawah  tangan (Legalisasi dan Waarmerrking), memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang membuatnya dan membuat akta pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Waarmerking menurut  Tan  Thong  Kie  dalam  bukunya  Studi  Notariat,  menyebutkan Waarmerrking atau Verklaring  Van  Visum adalah  memberikan  tanggal  pasti  (date  certain), yaitu suatu keterangan bahwa Notaris benar-benar melihat akta tersebut ada dan mencatatnya pada buku khusus (bukan tanggal ditanda tangani akta di bawah tangan).
Adapun  Implikasi  hukum  waarmerking  terhadap  Notaris  tidak  besar  karena  Notaris hanya  mencatat  tanggal  notaris  tersebut  melihat  akta  di  bawah  tangan  tersebut  yang  dibwa padanya  untuk  diregister waarmerking . Hal  ini  berbeda  dengan  legalisasi,  walaupun  notaris tidak ikut membuat akta di bawah tangan, namun memiliki tanggung jawab yang cukup besar karena di dalam legalisasi notaris harus mengenal orang yang membubuhkan tanda tangannya
dihadapan  notaris.  Terhadap  Surat  di  bawah  tangan  yang  dilegalisasi  oleh  Notaris,  maka Notaris bertanggung jawab atas 4 (empat) hal, yaitu:
a. Identitas;
1.  Notaris  berkewajiban  meneliti  identitas  pihakpihak  yang  akan  menandatangani surat/akta di bawah tangan (KTP, Paspor, SIM), atau diperkenalkan oleh orang lain.
2. meneliti apakah cakap untuk melakukan perbuatan hukum
3. meneliti apakah pihak-pihak yang berwenang yang menandatangani surat/akta
b. Isi Akta Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki pihak pihak.
c. Tanda tangan;
Mereka harus menandatangani di hadapan Notaris
d. Tanggal;
Membubuhi  tanggal  pada  akta  di  bawah  tangan  tersebut  kemudian  dibukukan  ke  buku daftar yang telah disediakan untuk itu.
Pada  Waarmerking  akta  di  bawah  tangan,  tanggung  jawab  notaris  menurut  Undang- undang  Nomor  2  tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  tidak  begitu  tampak,  karena  baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak diketahui oleh notaris. Notaris terhadap surat di bawah tangan ini hanya mengakui bahwa pada hari ini tersebut telah datang dikantor notaris, diberi  nomor,  dimasukan  dalam  buku  daftar  waarmerrking,  dan  diberi  tulisan  oleh  notaris bahwa  surat  tersbut  telah  diberi  nomor  dan  dimasukan  kedalam  buku  daftar  yang  khusus dibuat untuk itu, diberi materai, ditanda tangani oleh notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sebelum dikembalikan setiap halaman diberi nomor dan diparaf oleh notaris.
Dari  hasil  penelitian  penulis,  berdasarkan  wawancara  dengan  beberapa  responden yang  berprofesi  sebagai  Notaris  di  Kabupaten  Maros  diketahui  bahwa  Notaris  dalam  hal me waarmerking suatu  akta  di  bawah  tangan  tidak  bertanggung  jawab  sama  sekali  terhadap kebenaran Isi akta nya, Tanggal Pembuatan Aktanya, Identitas pembuat aktanya terlebih lagi mengenai  tanda  tangan  si  pembuat  akta,  oleh  karena  dalam  hal  notaris  melakukan  register terhadap akta di bawah tangan ( waarmerking) hanya sebatas mendaftarkan saja dalam buku khusus  akta  bawah  tangan  yang  telah  ada  dan  ditandatangani  sebelumnya  oleh  para  pihak tanpa melibatkan notaris dan yang datang mendaftarkannya ke kantor Notaris bisa saja bukan piha yang bertanda tangan dalam akta di bawah tangan yang akan diwaarmerking.
Namun  menurut  Notaris  Muhammad  Ilyas  Rachman,  S.H.,  meskipun  notaris  dalam hal  ini  ( waarmerking) tidak  memiliki  tanggung  jawab  yuridis  dan  terbebas  dari  segala
tuntutan  baik  perdata  maupun  pidana  terhadap  kebenaran  akta  di  bawah  tangan  yang  telah diregisternya  dalam  buku  khusus,  tapi  Notaris  juga memiliki  tanggung  jawab  moril  sebagai seorang  pejabat  publik  yang  telah  disumpah  jabatan  notaris  untuk  mengedukasi masyarakat mengenai  benar  tidaknya  perbuatan  hukum  apa  yang  akan  dilakukan  oleh  masyarakat  yang datang menghadap kepadanya untuk dibuatkan suatu akta ataupun dalam hal ini waarmerking dan legalisasi. 11
Notaris Ahmad Yulias S.H. juga menyatakan bahwa “waarmerking itu hanya sebuah petunjuk atau alat bukti yang pernah ada didaftarkan dibuku khusus di kantor Notaris tersebut dan Notaris mempunyai kewajiban untuk dilaporkan di Kantor Majelis Pengawas Daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sulawesi Selatan.” Menurut beliau meskipun Notaris tidak membacakan akta di bawah tangan yang akan didaftarkan akan tetapi  beliau  tetap  membaca  akta  tersebut  sebelum  diberi  nomor  register  karena dikhawatirkan akta atau surat tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya para pihak  yang  ada  dalam  akta  itu  belum  cukup  umur  atau  belum cakap  hukum,  selain  itu  data pendukung seperti fotocopy Kartu Tanda Pengenal tetap dilampirkan. 12
Hakim  Ristanti  rahim  berpendapat  bahwa  notaris  hanya  bertanggung  jawab  atas kebenaran hari, tanggal, bulan terhadap akta Terhitung sejak diadakan waarmerking. Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi dari akta di bawah tangan tersebut. 13
Hakim Divo Artianto juga berpendapat bahwa tidak ada tanggung jawab dan notaris tidak terikat atas kebenaran isi akta di bawah tangan yang diwaarmerking tersebut. 14
Beda  halnya  dengan  pendapat  hakim  Rubianti  yang  menganggap  bahwa  notaris bertanggung  jawab  sepenuhnya,  selama  akta  tersebut  tidak  dapat  dibuktikan  sebaliknya karena notaris adalah pejabat yang ditunjuk untuk hal-hal yang demikian. 15
Kekuatan  Pembuktian  Akta  Bawah  Tangan  yang  Telah  Diregistrasi  Oleh  Notaris (Waarmerking) di Kabupaten Maros
“Membuktikan” menurut Sudikno Mertokusumo, mengandung beberapa pengertian: 16
11 Wawancara dengan Muhammad Ilyas Rachman, S.H., Notaris di Maros tanggal 1 Agustus 2017
12 Wawancara dengan Ahmad Yulias, S.H., Notaris di Maros tanggal 1 Agustus 2017
13 Wawancara dengan Ristanti Rahim, Hakim Pengadilan Negeri Maros 15 Agustus 2017
14 Wawancara dengan Divo Artianto, Hakim Pengadilan Negeri Maros 16 Agustus 2017
15 Wawancara dengan Rubianti, Hakim Pengadilan Negeri Maros 15 Agustus 2017
16 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2006), 109.
a) Membuktikan  dalam  arti  logis  atau  ilmiah.  Membuktikan  berarti  memberikan kepastian  mutlak,  karena  berlaku  Bagi  setiap  orang  dan  tidak  memungkinkan adanya bukti lawan;
b) Membuktikan dalam arti konvensionil. membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/ relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan;
c) Membuktikan  dalam  hukum  acara  mempunyai  arti  yuridis.  pembuktian  secara juridis tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian yang bersifat juridis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian  secara  juridis  maupun  ilmiah,  maka  membuktikan  pada  hakikatnya berarti  mempertimbangkan  secara  logis  mengapa  peristiwa-peristiwa  tertentu dianggap benar.
Pengertian dari pembuktian tidak disebutkan secara khusus dalam peraturan perundang- undangan,  namun  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  Pasal  dalam  KUHPerdata  dan  HIR/R.B.g Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut :
Pasal 1865 KUHPerdata, menjelaskan:
“Setiap  orang  yang  mendalilkan  bahwa  ia  mempunyai  sesuatu  hak,  atau guna  meneguhkan  haknya  sendiri  maupun  membantah  suatu  hak  orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.
Kemudian Pasal 163 H.I.R. menyatakan:
“Barang  siapa,  yang  mengatakan  ia  mempunyai  hak,  atau  ia  menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.
Berdasarkan  Pasal-Pasal  tersebut  di  atas  berarti  setiap  orang  yang  mengakui mempunyai  suatu  hak atau  menyebutkan suatu  peristiwa  atau membantah  adanya hak  atau peristiwa  tersebut,  menjadi  kewajiban  baginya  untuk  membuktikan  di  muka  pengadilan. Akan  tetapi,  tidaklah  semua  hak  atau  peristiwa  yang  dikemukakan  itu  harus  dibuktikan, dalam  hal  pihak  tergugat  mengetahui  kebenaran  dari  pada  suatu  peristiwa  atau  hak  yang dikemukakan penggugat, maka dalam hal ini tidak lagi diperlukan adanya suatu pembuktian.
Pembuktian  itu  sendiri  menurut  Bambang  Waluyo  merupakan  ”suatu  proses bagaimana  alat-alat  bukti  tersebut  dipergunakan,  diajukan  ataupun  dipertahankan  sesuai
hukum acara yang berlaku. 17
Apabila suatu akta otentik yang berbentuk apapun juga dituduh sebagai barang palsu maka  pelaksanaan  akta  tersebut  dapat  ditangguhkan  sesuai  dengan  ketetapan-ketetapan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dalam hal itu berlaku pada tingkat pertama ketentuan tentang  Actori  incumbit  probation  artinya  ;  “orang  yang  menuduh  sesuatu  barang  palsu harus  dapat  membuktikannya”,  jika  ia  mendasarkan  tuntutannya  terhadap  penipuan  yang dilakukan,  maka  ia  mengajukan  bukti-bukti  tentang  hal  itu  harus  membuktikan  fakta-fakta yang  dituduhkannya  dan  jika  ia  tidak  dapat  melakukan  hal  itu,  maka  ia  kehilangan  semua dasar dari tuntutannya dan akta tersebut tetap mempunyai daya bukti dan pihak-pihak harus bersikap yang sama terhadapnya. 18
Pembuktian  yang  logis  dan  mutlak  tidak  dimungkinkan  bisa  terjadi  bagi  setiap  orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian konvensionil  yang  bersifat  khusus.  Pembuktian  dalam  arti  yuridis  ini  hanya  berlaku  bagi pihak-pihak  yangberpekara  atau  yang  memperoleh  hak  dari  mereka.  Dengan  demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran mutlak.
Ada  kemungkinan  bahwa  pengakuan,  kesaksian  atau  surat-surat  itu  tidak  benar  atau palsu  atau  dipalsukan,  maka  hal  ini  dimungkinkan  adanya  bukti  lawan.  Bukti tulisan  dalam perkara  perdata  memang merupakan  bukti  yang  utama,  karena  dalam  lalulintas  keperdataan seringkali  orang  dengan  sengaja  menyediakan  suatu  bukti  dalam  membuat  perjanjian  yang dapat  dipakai  kalau  timbul  suatu  perselisihan.  Pada  umumnya  dapat  dikatakan,  bahwa  jika seorang dengan jalan kesepakatan mengadakan sesuatu perjanjian, oleh karena orang tersebut menghendakinya,  maka  yang  menjadi  dasar  dari  mengikatkan  diri  itu  ialah  kehendak  atau niatnya.  Niat  orang  tidak  dapat  diketahui  secara  langsung,  oleh  karena  itu  maka  di  dalam pergaulan  hidup,  orang  dapat  mengetahui  apa  yang  dikehendaki  oleh  sesamanya  hanya  dari pernyataannya saja yang diucapkan baik secara lisan atau yang dituliskan.
Alat bukti dalam hukum acara perdata pada Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti tulisan atau  surat  merupakan  alat  bukti  yang  diutamakan  atau  alat  bukti  yang  nomor  satu dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Alat bukti surat merupakan alat bukti yang pertama dan utama, karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat  dibuat  untuk  dapat  dipergunakan  sebagai  alat  pembuktian  yang  utama.  Pasal  1867
17 Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 3.
18 Muhammad Adam, Asal Usul dan Sejarah Akta Notariat (Bandung: CV. Sinar Baru, 1985), 34.
KUHPerdata  dijelaskan  didalamnya  yaitu  pembuktian  dengan  tulisan  dilakukan  dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisasn-tulisan di bawah tangan.
Tulisan  di  bawah  tangan  atau  disebut  juga  akta  di  bawah tangan  dibuat  dalam  bentuk yang  tidak  ditentukan  oleh  undang-undang,  tanpa  perantara  atau  dihadapan  Pejabat  Umum yang  berwenang.  Berbeda  dengan  akta  otentik,  akta  otentik  yang  dibuat  sudah  ditentukan oleh  undang-undang,  dibuat  dihadapan  Pejabat  Umum  (Pegawai  Umum)  yang  diberi wewenang dan ditempat dimana akta tersebut dibuat. 19
Akta  di  bawah  tangan  berisi  juga  catatan  dari  suatu  perbuatan  hukum,  akan  tetapi bedanya  dengan  akta  otentik,  bahwa  akta  di  bawah  tangan  tidak  dibuat  dihadapan  pegawai umum,  melainkan  oleh  para  pihak  sendiri,  kekuatan  pembuktian  yang  pada  umumnya dimiliki  oleh  akta  otentik,  tidaklah  ada  pada  akta  di  bawah  tangan.  Akta  di  bawah  tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dan  ini  sebenarnya  sudah  merupakan  bukti  pengakuan)  yang  berarti  pernyataan  yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan. Berdasarkan hal tersebut maka isi akta yang diakui  adalah  sungguh-sungguh  pernyataan  pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Nilai  kekuatan batas minimal pembuktian akta bawah tangan diatur dalam pasal 1875 KUHPerdata, dengan menjelaskan sebagai berikut : 20
a) Nilai  Kekuatan  Pembuktiannya  Pada  akta  di  bawah  tangan  melekat  kekuatan pembuktian, harus terpenuhi  terlebih dahulu syarat formil dan materiil:
1. Dibuat  secara  sepihak  atau  bebentuk  partai  (sekurang-kurangnya  2  (dua)  pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;
2. Ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya;
3. Isi  dan  tanda  tangan  diakui.  Kalau  syarat  diatas  terpenuhi,  maka  sesuai  dengan ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata maka :
a. Nilai kekuatan pembuktian nya sama dengan akta otentik;
b. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht).
b) Batas  Minimal  Pembuktiannya  Apabila  keberadannya  sempurna  memenuhi  syarat formil dan materill selain memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, juga mempunyai batas minimal pembuktian :
1. Mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain;
19 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab II, Pasal 1868
20 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 828.
2. Dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian.
c)  Nilai  kekuatan  dan  batas  minimalnya  dapat  berubah  Ada  2  (dua)  faktor  yang  dapat mengubah dan memerosotkan nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian akta bawah tangan, yaitu :
1. Terhadapnya diajukan bukti lawan;
2. isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.
Fungsi terpenting dari akta adalah sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktian daripada akta dapat dibedakan sebagai berikut:

## 1. Kekuatan pembuktian lahir
Yang  dimaksud  kekuatan  pembuktian  lahir  adalah  kekuatan  pembuktian  yang didasarkan  atas  keadaan  lahir  apa  yang  tampak  pada  lahirnya,  yaitu  surat  yang (tampaknya)  dari  lahir  seperti  akta  dianggap  mempunyai  kekuatan  seperti  akta sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;
2. Kekuatan pembuktian formil
Kekuatan  pembuktian  formil  yaitu  menyangkut  pertanyaan:  benarkah  bahwa  ada pernyataan?  Jadi  kekuatan  pembuktian  formil  ini  didasarkan  pada  benar  tidaknya ada pernyataan oleh orang yang bertanda tangan di akta itu. Kekuatan pembuktian ini  memberikan  kepastian  tentang  peristiwa  bahwa  pejabat  dan  para  pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta;
3. Kekuatan pembuktian materiil
Kekuatan  pembuktian  materiil  yaitu  menyangkut  pertanyaan:  benarkah  isi pernyataan  dalam  akta  itu?  Jadi  kekuatan  pembuktian  materiil  ini  memberi kepastian  tentang  materi  suatu  akta,  memberi  kepastian  tentang  peristiwa  bahwa pejabat  dan  para  pihak  menyatakan  dan  melakukan  seperti  yang  dimuat  dalam akta. 21
Sifat  tertulisnya  suatu  perjanjian  dalam  bentuk  akta  itu  tidak  membuat  sahnya  suatu perjanjian  tetapi  hanyalah  agar  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  dikemudian  hari. Begitupun dengan akta di bawah tangan yang di Waarmerrking oleh Notaris juga mempunyai kekuatan pembuktian.
Fungsi  terpenting  dari  akta  adalah  sebagai  alat  bukti  dan  kekuatan  pembuktian  dari akta  harus  didasarkan  pada  tiga  nilai  pembuktian,  Sama  dengan  akta  di  bawah  tangan  yang diwaarmerking  oleh  notaris  juga  mempunyai  kekuatan  lahiriah  akta  di  bawah  tangan.
21 Teguh Samudra, Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata (Bandung: alumni, 1992), 83.
Kekuatan  lahiriah  akta  di  bawah  tangan,  orang  terhadap  siapa  akta  di  bawah  tangan  itu digunakan diwajibkan membenarkan atau memungkiri tanda tangannnya, sedangkan bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ahli waris tidak kenal akan tanda tangan tersebut. Tanda tangan itu jika dipungkiri, maka Hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta itu diperiksa. Apabila tanda tangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan itu  mempunyai  kekuatan  dan  menjadi  bukti  sempurna.  Isi  pernyataan  dalam  akta  di  bawah tangan itu tidak dapat lagi disangkal, oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan itu telah diakui oleh yang bersangkutan. Jika akta di bawah tangan yang di Waarmerrking oleh Notaris itu dalam hal tanda tangan nya tidak diakuioleh salah satu pihak maka akta yang di Waarmerrking oleh Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan lahir.
Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam  akta  betul-betul  dilakukan  oleh  Notaris  atau  diterangkan  oleh  pihak-pihak  yang menghadap  pada  saat  yang  tercantum  dalam  akta  sesuai  dengan  prosedur  yang  sudah ditentukan dalam pembuatan akta.
Secara  formal  untuk  membuktikan  menghadap,  para  pihak  yang  menghadap,  paraf dan  tanda  tangan  para  pihak/penghadap,  saksi  dan  Notaris,  serta  membuktikan  apa  yang dilihat,  disaksikan,  didengar  oleh  Notaris  (pada  akta  pejabat/berita  acara),  dan  mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/ penghadap (pada akta pihak).
Akta  di  bawah  tangan  mempunyai  kekuatan  pembuktian  formil  kalau  tanda  tangan pada  akta  tersebut  telah  diakui.  Itu  berarti  bahwa  pernyataan  diatas  tanda  tangan  itu  adalah keterangan  atau  pernyataan  daripada  si  penandatangan.  Jadi  apabila  seorang  telah menandatangani  suatu  surat  perjanjian  tanpa  membaca  lebih  dahulu  isi  surat  perjanjian tersebut  dan  kemudian  menyatakan  bahwa  dirinya  tertipu,  pernyataan  tersebut  tidak  dapat dianggap secara sah. Kepastian tentang materi suatu akta bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak–pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.
Kekutan  pembuktian  materill  dari  akta  di  bawah  tangan  menurut  Pasal  1875  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  maka  akta  di  bawah  tangan  yang  diakui  oleh  orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang bagi  yang  menandatangani,  ahli  warisnya  serta  orang-orang  yang  mendapat  hak  dari  orang tersebut,  merupakan  bukti  sempurna  seperti  akta  otentik.  Berdasarkan  hal  tersebut,  isi keterangan  di  dalam  akta  di  bawah  tangan  itu  berlaku  sebagai  benar  terhadap  siapa  yang membuatnya dan demi keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat.
Akta  di  bawah  tangan  yang  telah  di  Waarmerrking  belum  dapat  membantu  hakim dalam  pembuktian  di  persidangan,  karena  pada  akta  di  bawah  tangan  yang  diwaarmerking tidak terdapat jaminan baik tanggal, tanda tangan dan isi surat tersebut diketahui oleh Notaris. Notaris terhadap surat di bawah tangan ini hanya mengakui bahwa pada hari ini tersebut telah datang  di  kantor  Notaris,  diberi  nomor,  dimasukan  dalam  buku  daftar  waarmerking,  dan diberi tulisan oleh Notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukkan kedalam buku  daftar  yang  khusus  dibuat  untuk  itu,  diberi  materai,  ditanda  tangani  oleh  Notaris  lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan.
Sedangkan  isi  dari  akta  di  bawah  tangan  yang  dibuat  oleh  para  pihak,  notaris  tidak mengetahuinya  karena  notaris  tidak  berwenang  membacakan  isi  dari  akta  yang  telah  dibuat dan  ditanda  tangani  oleh  para  pihak  yang  bersangkutan.  Ditinjau  dari  sudut  kekuatan hukumnya  untuk  pembuktian,  maka  tentu  saja  lebih  kuat  legalisasi  daripada  Register (waarmerrking). Ada dokumen-dokumen tertentu yang digunakan sebagai kelengkapan suatu proses mutlak diminta harus dilegalisir, misalnya: di kantor Pertanahan, surat persetujuan dari ahli  waris  untuk  menjaminkan  tanah  dan  bangunan,  atau  surat  persetujuan  isteri  untuk menjual tanah yang terdaftar atas nama suaminya dan lain sebagainya. Kalau surat/ dokumen tersebut tidak dilegalisir oleh notaris, maka biasanya  dokumen tersebut tidak dapat diterima sebagai kelengkapan proses Hak Tanggungan atau jual beli dimaksud. Terpaksa pihak yang bersangkutan  harus  membuat  ulang  persetujuan  dan  melegalisirnya  dihadapan  notaris setempat.
Setelah  dilakukan legalisasi  maupun  waarmerking,  kekuatan  pembuktian akta  di  bawah tangan tidak juga dapat dipersamakan dengan akta otentik. Namun jika dibandingkan dengan akta  di  bawah  tangan  yang  tidak  mendapatkan  legalisasi  maupun  waarmerking,  maka kekuatan  pembuktian  yang  telah  dilegalisasi  ataupun  diwaarmerking  oleh  pejabat  notaris lebih  memiliki  kekuatan  pembuktian.  Istilah  akta  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian sebagai  akta  di  bawah  tangan  berkaitan  dengan  nilai  pembuktian  suatu  alat  bukti.  Akta  di bawah  tangan  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sepanjang  isi  dan  tanda  tangan  yang tercantum  di  dalamnya  diakui  oleh  para  pihak.  Jila  salah  satu  pihak  mengingkarinya,  maka nilai pembuktian tersebut diserahkan kepada hakim.
Berdasarkan hal ini, maka legalisasi ataupun waarmerking yang dilakukan atas suatu akta  yang  notabene  merupakan  akta  di  bawah  tangan,  tetap  memerlukan  adanya pengakuan dari  para  pihak  tentang  kebenaran  dari  akta  tersebut,  walaupun  telah  melalui  pencatatan ataupun  pendaftaran  oleh  pejabat  umum.  Dalam  hal  ini,  yang  dapat  mengkualifikasikan
kekuatan  pembuktian  akta  di  bawah  tangan  yang  telah  dilegalisasi  atau  diwaarmerking  ini adalah hakim.
Sebagian  masyarakat  berpendapat  bahwa  dengan  dilegalisasinya  akta  di  bawah tangan,  akta  tersebut  telah  memperoleh  kedudukan  sebagai  akta  otentik.  Akta  di  bawah tangan sekalipun telah mendapat legalisasi dari notaris tetaplah merupakan akta yang dibuat di bawah tangan, sebab legalisasi adalah pengesahan surat yang dibuat di bawah tangan. 22
Perlu  diketahui  bahwa  Wewenang  untuk  legalisasi  dan  waarmerking  surat-surat  di bawah tangan tidak hanya diberikan kepada notaris, akan tetapi juga kepada beberapa pejabat lainnya, seperti Ketua Pengadilan Negeri, Walikota dan Bupati. Legalisasi adalah pengesahan dari  surat-surat  yang  dibuat  di  bawah  tangan  dalam  mana  semua  pihak  membuat  surat tersebut  datang  di  hadapan  notaris,  dan  notaris  membacakan  dan  menjelaskan  isi  surat tersebut  untuk  selanjutnya  surat  tersebut  diberi  tanggal  dan  ditandatangani  oleh  para  pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris.
Namun  menurut  Pasal  1  junto  Pasal  15  UUJN,  tugas  dan  pekerjaan  notaris  adalah sebagai  pejabat  umum  tidak  terbatas  pada  membuat  akta  otentik  tetapi  juga  ditugaskan melakukan  pendaftaran  dan  mensahkan  surat-surat  di  bawah  tangan,  memberikan  nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya.
Sebagai  yang  ditugaskan  untuk  memberikan  pengesahan  (legalisasi)  dan  melakukan pendaftaran  (waarmerking)  surat-surat  di  bawah  tangan  dalam  buku  register,  selain  notaris, yang  mempunyai  kewenangan  yang  sama  untuk  itu  adalah    Ketua    Pengadilan    Negeri, Walikota,  Bupati  dan  Kepala Kewedanan. 23
Dari hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan hakim di pengadilan Negeri Maros  diketahui  bahwa  kekuatan  pembuktian  akta  di  bawah  tangan  yang  telah diwaarmerking  tidak  bisa  disamakan  dengan  akta  otentik,  kekuatan  pembuktiannya  terletak pada  pengakuan  para  pihak  yang  bertanda  tangan  di  dalam  akta  bawah  tangan  tersebut. Apabila para pihak mengakui tanda tangan tersebut maka kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut menjadi sempurna baik akta di bawah tangan tersebut diwaarmerking ataupun tidak.  Hal  tersebut  disebabkan  dalam waarmerking notaris  tidak  bertanggung  jawab  atas
22 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , 597.
23 A. Kohar, Notaris Berkomunikasi , 36.
kebenaran identitas para pihak, isi akta, tanggal pembuatan serta tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut. 24
Adapun  hakim  Divo  Artianto  menilai  bahwa  kekuatan  pembuktian  akta  di  bawah tangan yang diwaarmerking sama dengan akta di bawah tangan pada umumnya hanya sebagai pendukung akta otentik. 25
Namun, Pendapat yang berbeda mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang  diwaarmerking  disampaikan  oleh  hakim  Rubianti  bahwa  menurutnya  kekuatan pembuktiannya  menjadi  sempurna  karena  akta  tersebut  telah  menjadi  akta  otentik.  Karena menurutnya dalam proses waarmerking, selain para pihak yang terlibat notaris sebagai PPAT juga ikut bertanda tangan, yang menjamin keaslian data-data yang ada pada akta tersebut. 26
Pendapat  yang  berbeda  oleh  hakim  di  Pengadilan  negeri  Maros  di  atas  menjadi menarik,  karena  ternyata  hakim  yang  notabenenya  bertugas  untuk  menilai  kekuatan pembuktian  suatu  alat  bukti  dalam  hal  ini,  bukti  tulisan  atau  yang  lebih  spesifiknya  akta  di bawah  tangan  yang  telah  diwaarmerking  ternyata  kurang  memahami  tentang  waarmerking dan kekuatan pembuktiannya. Hal ini tentu saja bisa merugikan para pihak yang berperkara di kemudin hari.
Berbeda halnya dengan legalisasi, meskipun sifatnya tetap merupakan akta di bawah tangan  yang  juga  tidak  bisa  disamakan  dengan  akta  otentik,  namun  dari  segi  kekuatan pembuktian  memiliki  kelebihan  dibandingan  akta  di  bawah  tangan  yang  tidak  dilegalisasi, oleh  sebab  notaris  bertanggung  jawab  atas  kebenaran  identitas,  isi  akta,  tanda  tangan  dan tanggal pembuatan akta tersebut.

## KESIMPULAN
Notaris  tidak  bertanggung  jawab  atas  kebenaran  atau  legalitas  akta  dibawah  tangan yang  telah  diregistrasi  dalam  buku  khusus  (waarmerking)  baik  menyangkut  isi  aktanya, identitas  para  pihak,  tanggal  pembuatan  maupun  tanda  tangan  para  pihak.  Namun  notaris tetap  memiliki  tanggung  jawab  moril  sebagai  seorang  pejabat  publik  yang  telah  disumpah jabatan  notaris  untuk  mengedukasi  masyarakat  mengenai  benar  tidaknya  perbuatan  hukum apa  yang  akan  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  datang  menghadap  kepadanya  untuk dibuatkan suatu akta ataupun dalam hal ini waarmerking dan legalisasi.
24 Wawancara dengan Ristanti Rahim, Hakim Pengadilan Negeri Maros 15 Agustus 2017
25 Wawancra dengan Divo Artianto, Hakim Pengadilan Negeri Maros 16 Agustus 2017
26 Wawancara dengan Rubianti, Hakim Pengadilan Negeri Maros 15 Agustus 2017
Akta  dibawah  tangan  yang  telah  diwaarmerking  tidak  bisa  disamakan  dengan  akta otentik, Kekuatan pembuktiannya terletak pada pengakuan tanda tangan dari para pihak yang bertanda  tangan  dalam  akta  tersebut,  apabila  para  pihak  mengakui  tanda  tangan  dalam  akta tersebut maka kekuatan pembuktiannnya menjadi sempurna.
Notaris  diharapkan  mampu  menjalankan  dengan  baik  salah  satu  fungsinya  untuk mengedukasi  masyarakat  mengenai  pembuatan  akta  melalui  penyuluhan  hukum  mengenai pembuatan akta sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.
Dalam  hal  mendaftarkan  akta  dibawah  tangan  (waarmerking)  di  Kantor  Notaris, seyogyanya  Notaris  lebih  dahulu  menjelaskan  fungsi  dan akibat  hukum  (termasuk  kekuatan pembuktianya  di  kemudian  hari)  terhadap  waarmerking  tersebut  sehingga  masyarakat  lebih memahami dan mempertimbangkan apa yang akan dibuat pada saat datang di Kantor Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
R. Soegondo Notodisoerjo. (1993). Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan . Raja Grafindo Persada: Jakarta
A. Kohar. (1984). Notaris Berkomunikasi. Alumni: Bandung.
R. Subekti. (2001). Hukum Pembuktian, cet. 13. Pradnya Paramita: Jakarta
Bambang Sungguno. (2011). Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1984). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat . UI Press: Jakarta
Peter Mahmud Marzuki. (2019). Penelitian Hukum , Edisi revisi Cet. Ke-14. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
Husein Usman. (1996). Metodologi Penelitian Sosial. Bumi Aksara: Jakarta.
Sudikno Mertokusumo. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia . Liberty: Yogyakarta. Bambang Waluyo. (1996). Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.
Muhammad Adam. (1985). Asal Usul dan Sejarah Akta Notariat. CV. Sinar Baru: Bandung.
M. Yahya Harahap. (2005). Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika: Jakarta.
Teguh Samudra. (1992). Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata. Alumni. Bandung.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia

## Wawancara
Wawancara dengan Notaris di Kabupaten Maros Muhammad Ilyas Rachman S.H.
G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , Cet.3 (Jakarta: Erlangga, 1992), 289.
Wawancara dengan Muhammad Ilyas Rachman, S.H., Notaris di Maros tanggal 1 Agustus 2017
Wawancara dengan Ahmad Yulias, S.H., Notaris di Maros tanggal 1 Agustus 2017
Wawancara dengan Ristanti Rahim, Hakim Pengadilan Negeri Maros 15 Agustus 2017 Wawancara dengan Divo Artianto, Hakim Pengadilan Negeri Maros 16 Agustus 2017 Wawancara dengan Rubianti, Hakim Pengadilan Negeri Maros 15 Agustus 2017 Wawancara dengan Ristanti Rahim, Hakim Pengadilan Negeri Maros 15 Agustus 2017 Wawancra dengan Divo Artianto, Hakim Pengadilan Negeri Maros 16 Agustus 2017 Wawancara dengan Rubianti, Hakim Pengadilan Negeri Maros 15 Agustus 2017