## ANALISIS PERBANDINGAN KEUANGAN DESA PAMAKAYO DAN DESA LEWONAMA DI KABUPATEN FLORES TIMUR

## Markus AKB Hallan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana hallannusdy@gmail.com

## ABSTRAK
Pengembangan indeks desa baik Desa Pamakayo dan Desa Lewonama ke dalam kategori desa tertinggal, ini menyebabkan tiga dimensi yang paling mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah sosial dan ekonomi. Ketergantungan bantuan keuangan dari pemerintah sangat tinggi untuk kedua desa ini. Hal ini dibuktikan dengan tingkat PAD yang sangat rendah, dan tidak diikuti oleh realisasi PAD yang jauh dari target yang ditetapkan. Alokasi pengeluaran untuk pembayaran pajak termasuk pengembalian pajak hampir menjadi masalah bagi semua desa di Flores Timur, hal ini disebabkan oleh pembayaran pajak yang curang dengan lokasi kantor pajak yang jauh dari Flores Timur.  Komitmen  pejabat  Desa  Pamakayo  dalam  memprioritaskan  belanja  pembangunan  lebih baik  daripada  belanja  pembangunan  Desa  Lewonama.  Dalam  satu  pertumbuhan,  pengeluaran pembangunan kedua desa hampir sama.

## Kata kunci: dimensi, alokasi belanja, belanja pembangunan

## ABSTRACT
Developing village index both Pamakayo Village and Lewonama Village into the category of underdeveloped villages, this causes the three dimensions that most influence people's lives are social and economic. The dependence of financial assistance from the government is very high for these two villages. This is evidenced by the level of PADes that are so low, and are not followed by the  realization  of  PADes  that  are  far  from  the  target  set.  The  allocation  of  expenditure  for  tax payments including tax refunds is almost a problem for all villages in East Flores, this is due to tax payments  that  are  fraudulent  with  the  location  of  the  tax  office  far  from  East  Flores.  The commitment of Pamakayo Village officials in prioritizing development spending is better than that of Lewonama Village development expenditure. In one growth the development expenditure of the two villages is almost the same.
Keywords: dimensions, expenditure allocation, development expenditure

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  negara kepulauan  dengan  jumlah  penduduk  yang mayoritas  bermukim  di  wilayah  pedesaan. Mayoritas  penduduk  bermukim  di  desa tersebuk, maka sejak pemerintahan Jokowi-JK pada  tahun  2014  dengan  memperkenal program Nawacitanya. Pada point ketiga lebih ditekankan dalama membangun Indonesia dari pinggiran  dengan  memperkuat  daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini  sebagai  penjabaran  dari  Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Undang-
undang  ini  menjelaskan  bahwa  pemerintahan desa mendapat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat.  Dalam  undang-undang  desa tersebut  dikatakan  bahwa  pemerintah  desa memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mensejahterakan masyarakatnya.
Sebelum tahun 2015 sumber pendanaan berasal dari beberapa sumber yaitu: dana dari program provinsi, alokasi dana desa (ADD),  dana  bagi  hasil  pajak,  bantuan keuangan dan lain-lain.
Semenjak
diberlakunya  undang-undang  desa  ini,  maka pada  tahun  2015  jumlah  sumber  pendanaan dalam  APBDes  bertambah  pos  sumber pendanaan yang berasal dari APBN yaitu dana desa.  Dana  desa  ini  jumlah  nominalnya  yang paling  besar  daripada  pos-pos  sumber pendanaa  yang  lain.  Alokasi  dari  dana  desa pada tahun 2015 untuk setiap desa di Indonesia rata-rata  mencapai  Rp250  juta.  Pada  tahun 2019  ini  meningkat  hampir  empat  kali  lipat yaitu  berkisar  Rp800  juta  sampai  dengan hampir  mendekati  Rp1  milyar  untuk  setiap desa.
Pada  PP  Nomor  43  Tahun  2014  dan diubah  dengan  PP  Nomor  47  Tahun  2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Selanjutnya  ada  peraturan  petunjuk pelaksana (juklak)  PP  Nomor  60  Tahun  2014  tentang Dana Desa yang diubah dengan PP Nomor 22 Tahun  2015  tentang  Dana  Desa  yang Bersumber  dari  APBN.  Adapun  peraturan sebagai petunjuk teknis (juknis) yaitu Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Permendagri Nomor  114  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pembangunan Desa, Permen DPDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan,  dan  Pembubaran  BUMDes. Keseluruhan  peratuan  ini  sebagai  payung hukum  bagi  aparat  desa  dalam  mengelola keuangan desanya. Berikut ini disajikan Proses Penyusunan Laporan Keuangan Desa.
Gambar 1 Proses penyusunan laporan keuangan desa
Penyusunan APBDes di seluruh Indonesia  memilik  format  yang  sama,  tetapi harus mengkaji dan merespon kebutuhan yang ada di desanya dengan melihat berbagai aspek
dan persoalan desanya masing-masing, hal ini disebabkan  karena  setiap  desa  memiliki  latar belakang sosial budayanya berbeda-beda pula. Dalam  penyusunan  APBDes  di  desa  dalam wilayah  geografis  Kabupaten  Flores  Timur harus merujuk dengan program dari Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Flores  Timur yang  dituangkan  dalam  RPJMD  Kabupaten Flores Timur 2018-2022.
Desa  Pamakayo  dan  Desa  Lewonama merupakan  dua  desa  berada  dalam  wilayah administrasi Kecamatan Solor Barat
Kabupaten  Flores  Timur.  Sejak  tahun  2010, Desa  Pamakayo  dimekarkan  menjadi  Desa Pamakayo  induk  tetap  berdiri  sendiri  dan Dusun  Lewonama  berdiri  menjadi  Desa Lewonama.  Kedua  desa  ini  secara  historis berdiri  sendiri  berawal  kampung  sejak Hemente  Pamakayo.  Jika  ditilik  dari  potensi Desa Pamakayo lebih unggul dalam pengembangan  potensi  ekonomi  dan  sosial budaya  yang  bisa  mendatangkan  pendapatan asli desa (PADes). Justru pada tahun 2019 ini Desa  Pamakayo  mendapatan  alokasi  “dana desa” dari APBN sedikit lebih kecil dari Desa Lewonama.  Pada  saat  dilakukan  wawancara kepada  aparat  desa  dari  kedua  desa  tersebut, tidak  ada  jawaban  yang  pasti  apa  yang menyebabkan  sehingga  alokasi  bisa  sedikit berbeda  tersebut.  Sampai  saat  ini  kedua  desa ini secara bersama menggunakan aset bersama yaitu  bekas  balai  desa  (aula)  yang  berada  di lokasi  Desa  Lewonama  sebagai  pertemuan bersama.  Jadi  kepemiliki  bekas  balai  desa  ini menjadi  milik  bersama,  semenjak  terjadi pemekaran pada tahun 2010.

## METODE PENELITIAN
Untuk  membandingkan  pengelolaan keuangan desa dari satu desa dengan desa yang lain  harus  melihat  pula  dengan  karakteristik desa  yang  sama  pula  seperti  desa  tersebut bertetangga  atau  dalam  satu  kecamatan, bahkan  melihat  pula  perbandingan  dengan jumlah penduduk, topografi, luas wilayah dan kondisi  lahannya.  Tujuan  dari  perbandingan dengan  melihat  kesamaan  ini  upaya  tidak terjadi  ketimpangan  dari  hasil  analisisnya. Dalam  analisis  rasio  keuangan  APBDes  ini sama  seperti  pada  analisis  keuangan  untuk
Tetapkan APBDes
Lengkapi Bukti Laksana kan APBDes Lapor Tepat Waktu Sajikan Sesuai Catatan Catat Sesuai Bukti
APBD dan APBN, di mana dilakukan dengan membandingkan  hasil  yang  dicapai  dari  satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu  dapat  pula  dilakukan  dengan  cara membandingkan  dengan  rasio  keuangan  yang dimiliki  suatu  pemerintah  daerah  atau  desa tertentu  dengan  rasio  keuangan  yang  dimiliki daerah  atau  desa  lain  yang  terdekat  ataupun yang potensi daerah atau desanya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah  daerah  atau  desa  tersebut  tersebut terhadap  pemerintah  daerah  lainnya.  Di  sini penulis menggantikan daerah dengan desa dan APBD  menjadi  APBDes  (Halim  dan  Kusufi, 2012).

## 1. Rasio Kemandirian Keuangan Desa
Kemandirian  keuangan  desa  (otonomi fiskal)  menunjukkan  kemampuan  pemerintah desa membiayai sendiri kegiatan
pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan  desa.  Kemandirian  keuangan  desa ini ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli  desa  dibandingkan  dengan  pandapatan desa  berasal  dari  sumber  yang  lain  misalnya bantuan  pemerintah  pusat  atau  pemerintah provinsi atau kabupaten ataupun dari pinjaman.
Berikut ini formulasi dari rasio kemandirian  keuangan  desa,  adalah  sebagai berikut:
2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PADes
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan  pendapatan  asli  desa  yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa.
Berikut ini formulasi dari rasio efektivitas pendapatan asli desa, adalah sebagai berikut:
Berikut ini formulasi dari rasio efisiensi pendapatan asli desa, adalah sebagai berikut:

## 3. Rasio Aktivitas
Di  sini  penulis  hanya  menggunakan rasio keserasian. Rasio keserasian ini menggambarkan  bagaimana  pemerintah  desa memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan  untuk  belanja  rutin  berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat  cenderung  semakin  kecil.  Secara sederhana, rasio keserasian dapat
diformulasikan sebagai berikut: 4. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain  menggunakan  pendapatan  asli  desa, pemerintah desa dapat menggunakan alternatif sumber  dana  lain  yaitu  dengan  melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan ini adalah sebagai berikut:
a. Ketentuan
yang menyangkut
persyaratan
1) Jumlah  kumulatif  pinjaman  desa yang  wajib  dibayar  maksimal  75% dari  penerimaan  APBDes  tahun sebelumnya
2) DSCR minimal 2,5
Formulasi yang digunakan untuk menghitung DSCR adalah sebagai berikut: b. Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman 1) Pinjaman  jangka  panjang digunakan membiayai pembangunan yang dapat menghasilkan  penerimaan  kembali untuk  pembayaran  pinjaman  dan pelayanan masyarakat
2) Pinjaman  jangka  pendek  untuk pengaturan aliran kas
c. Ketentuan yang menyangkut prosedur 1) Mendapat  persetujuan  DPRD  dan BPD
2) Dituangkan dalam kontrak

## 5. Rasio Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan  ( growth  ratio )
mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah  desa  dalam  mempertahankan  dan meningkatkan  keberhasilannya  yang  telah dicapai  dari  periode  ke  periode  berikutnya. Dengan diketahui pertumbuhan untuk masing- masing  komponen  sumber  pendapatan  dan pengeluaran,  dapat  digunakan  mengevaluasi potensi-potensi  yang    perlu  mendapatkan perhatian.

## PEMBAHASAN
Hubungan antara indeks desa membangunan dan alokasi PADes, dana desa, ADD  dan  bagi  hasil  dari  pajak  ini  sangat berkaitan  erat.  Dalam  belanja  langsung APBDes  diupayakan  harus  lebih  tinggi  dari dari belanja tidak langsung. Hal-hal seperti gaji dan  honor  aparat  desa  seharusnya  bersumber dari  APBD  bukan  dari  APBDes.  Sejak beberapa  tahun  terakhir  ini  sekretaris  desa adalah  seorang  PNS  sudah  ditarik  ke  kantor camat alasan berkaitan kecemburuan sosial dan kiner
1. Indeks Desa Membangun Indeks Desa Membangun (IDM)
meletakkan  prakarsa  dan  kuatnya  kapasitas
masyarakat  sebagai  basis  utama  dalam  proses kemajuan dan keberdayaan desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial,  ekonomi dan ekologi. Sehingga  indeks  ini  difokuskan  pada  upaya penguatan otonomi desa melalui pemberdayaan  masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat  desa  inilah  yang  akan  menjadi tumpuan utama terjadinya proses peningkatan partisipasi  yang  berkualitas,  peningkatan pengetahuan,  dan  peningkatan  keterampilan, atau  secara  umum  dapat  disebut  sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat  desa  itu  sendiri.  Indeks  Desa Membangun  (IDM)  meletakkan  prakarsa  dan kuatnya  kapasitas  masyarakat  sebagai  basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan  desa  yaitu  meliputi  aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi desa.
Gambar 2 . Dimensi Indeks Desa Membangun Pemberdayaan  masyarakat  desa  inilah yang  akan  menjadi  tumpuan utama  terjadinya proses peningkatan partisipasi yang berkualitas,  peningkatan  pengetahuan,  dan peningkatan  keterampilan,  atau  secara  umum dapat  disebut  sebagai  peningkatan  kapasitas dan  kapabilitas  masyarakat  desa  itu  sendiri. Indeks  Desa  Membangun  menggunakan  tiga dimensi, yaitu:
1. Dimensi  Sosial,  terdiri  dari:  pelayanan kesehatan  (waktu  tempuh  ke  prasarana kesehatan  <  30  menit,  ketersediaan
tenaga  kesehatan,  bidan,  dokter  dan nakes  lain,  tingkat  aktivitas  posyandu, akses  ke  poskesdes,  polindes  dan posyandu,  dan  tingkat  kepesertaan BPJS), pendidikan (akses ke pendidikan dasar SD/MI.
2. Dimensi Ekonomi, terdiri dari: terdapat lebih  dari  satu  jenis  kegiatan  ekonomi penduduk, terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan,  akses  penduduk  ke  pusat perdagangan
(pertokoan, pasar permanen  dan  semi  permanen,  terdapat sektor  perdagangan  di  permukiman (warung  dan  minimarket),  terdapat kantor pos dan jasa logistik, tersedianya lembaga  perbankan  umum  (pemerintah dan  swasta),  tersedianya  BPR,  akses penduduk ke kredit, tersedianya lembaga  ekonomi  rakyat  (koperasi), terdapat  moda  transportasi  umum (transportasi  angkutan  umum,  trayek reguler  dan  jam  operasi  angkutan umum),  jalan  yang  dapat  dilalui  oleh kendaraan  bermotor  roda  empat  atau lebih (sepanjang tahun kecuali sepanjang  musim  hujan,  sepanjang tahun kecuali saat tertentu), dan kualitas jalan  desa  (jalan  terluas  didesa  dengan aspal, kerikil, dan tanah).
3. Dimensi  Ekologi,  terdiri  dari:  Ada  atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara,  terdapat  sungai  yg  terkena limbah,  kejadian  bencana  alam  (banjir, tanah  longsong,  kebakaran  hutan), upaya  atau  tindakan  terhdap  potensi bencana  alam  (tanggap  bencana,  jalur evakuasi, peringatan dini dan
ketersediaan peralatan penanganan bencana), dan upaya Antisipasi, mitigasi bencana alam yg ada di desa Indeks  desa  membangun  di  Kabupaten Flores  Timur  secara  keseluruhan  rata-rata mengalami  penurunan  pada  tahun  2019. Penurunan  ini  diakibatkan  penurunan  pada indeks  ketahanan  ekonomi. Penurunan  indeks ketahanan ekonomi di Kabupaten Flores Timur di  mana  dipengaruhi  kegagalan  panen  pada tahun 2019, walaupun secara gambaran umum NTT pada umumnya jauh dari kerentanan akan konflik  sosial.  Justru  seharusnya  lokasi
Kabupaten  Flores  Timur  berada  pada  jalur lempeng  teknonik  sangat  rentan  terhadap bencana alam, di mana dalam 10 tahun terakhir bencana  alam  hampir  tidak  terjadi  di Kabupaten  Flores  Timur.  Alokasi  anggaran biasanya  diambil  dari  sumber  APBD  untuk menangani  kerentanan  akan  ekonomi  ini  di mana tidak cukup dan seharusnya diambil dari pos APBDes untuk desa-desa yang mengalami kerentanan  ekonomi  akibat  seperti  gagal panen.
Penurunan  indeks  desa  membangun pada tahun 2019 ini diakibat kurangnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengantisipasi kerentanan  dari  produktivitas  masyarakatnya, entah itu akibat dari kegagalan panen atau tidak terciptanya  sumber  pendapatan  keluarga  dari lapangan  pekerja  yang  lain.  Seharusnya pemerintah  daerah  dan  pemerintah  desa menciptakan lapangan pekerja melalui kebijakan  padat  karya  dalam  mengantisipasi kerentanan  ekonomi  sebagai  akibat  dari perubahan iklim dan akibat di luar kemampuan manusia.
Jika  penyaluran  anggaran  belanja  dari belanja  langsung  diutamakan  untuk  program kegiatan padat karya, maka akan menyerapkan tenaga kerja dari masyarakat itu sendiri. Dalam penyerapan  tenaga  kerja  yang  bekerja  di program  kegiatan  padat  karya  ini  harus diprioritas kepada kelompok masyarakat yang benar-benar  mengalami  krisis  dalam  ekonomi keluarga  yang  diakibatkan  oleh  sumber pendapatan seperti dari pertanian dan peternakan  mengalami  produktivitas  yang sangat menurun.

## 2. Rasio Keuangan pada APBDes
Analisis  rasio  keuangan  pada  APBDes ini sama dengan analisis keuangan pada APBD dan  APBN,  hanya  saja  harus  dipilah-pilah sumber  pendapatan  dan  belanja  dalam  logika berpikir  penulis  harus  dibedakan.  Dalam APBDes ini pemerintah membuat suatu format penyusunan  yang  cukup  sederhana,  hal  ini dibuat  dengan  tujuan  untuk  mempermudah aparatur desa dalam menyusun pertanggungjawaban APBDesnya.
Penyusunan  yang  dipermudah  ini  dengan pertimbangan  bahwa  sumberdaya  manusia
yang ada di desa yang masih yang rendah atau belum  berpengalaman  atau  berpendidikan yang  jauh  dari  bidang  akuntansi,  sehingga penyusunannya pun harus dipermudah. a. Rasio Kemandirian Keuangan Desa
Rasio  kemandirian  keuangan  desa  ini sangat berkaitan sekali dengan kemampuan  dalam  pengurusan  rumah tangga  (desa)  sendiri.  Hal  ini  berkaitan kemandirian  dalam  mencari  sumber pandapatan  yang  bukan  berasal  dari bantuan keuangan pemerintah di atasnya.  Jika  suatu  desa  sumber pendapatan  dari  pendapatan  asli  desa dengan  mengoptimalkan  sumberdaya- sumberdaya  yang  ada  di  desa,  ataupun sumberdaya-sumberdaya  dari  desa  tapi diperoleh dari luar desa seperti contohnya  program  pembangunan  di Provinsi  Sumatera  Utara  pada  masa Gubernur  Raja  Inal  Siregar  dengan semboyang marsipature  huta  nabe
dalam  bahasa  Batak  atau  dalam  bahasa orang Jawa kelahiran Sumatera (pujakusuma) membangun desane dewe-dewe ,  yang  artinya  membangun desanya  sendiri-sendiri.  Program  ini cukup  berhasil  dalam  PADesnya  untuk desa  yang  perantauannya  berhasil  di tempat  perantauan,  tetapi  PADesnya kecil  bagi  desa  yang  perantauannya tidak berhasil di tempat perantauan.
Tabel  1. Rasio  kemandirian  keuangan  desa dengan  sampel  desapamakayo  dan desa  lewonama  pada  APBDes tahun 2019 Akun Desa Pamakayo (Rp) Lewonama (Rp) PADes 4,000,000 9,750,000 Bantuan Pemerintah pusat 764,678,000 786,061,202 Bantuan Provinsi 0 0 Bagi hasil dari pajak 5,355,624 6,750,874 Bantuan Kabupaten 272,114,634 280,200,545 Pinjaman 0 0
Total pendapatan 1,058,160,972 1,073,012,621 Rasio 0.003780 0.009087
Sumber:  APBDes  Desa  Pamakayo  dan Lewonama Tahun 2019, diolah
Jika  melihat  pada  Tabel  1  jelas terlihat  perbandingan  yang  begitu mencolok  antara  Desa  Pamakayo  dan Desa Lewonama dalam mencari sumber-sumber pendapatan asli desanya.  Kedua  desa  ini  bertetangga, jika kita melihat sumberdaya- sumberdaya yang ada di Desa Pamakayo seharusnya lebih optimal dalam memberi pundi-pundi untuk PADesnya. Di Desa Pamakayo ini merupakan lokasi pelabuhan (dermaga) laut untuk wilayah Kecamatan Solor Barat. Kedua desa ini memiliki  lahan  pertanian  lahan  kering dan hanya bisa ditanam tanaman jagung dan palawija pada musim hujan.
Bantuan keuangan dari pemerintah  pusat  yaitu  dana  desa  di mana  Desa  Lewonama  lebih  besar dananya sebesar Rp786,06 juta dari pada Desa  Pamakayo  sebesar  Rp764,68  juta. Di  sisi  lain  pendapatan  dari  bagi  hasil dari  pajak  pun  untuk  Desa  Pamakayo lebih  kecil  sebesar  Rp5,36  juta  jika dibandingkan  dengan  pendapatan  dari bagi  hasil  dari  pajak  untuk  Desa
Lewonama sebesar Rp6,75 juta. Bantuan keuangan dari Pemda Kabupaten  Flores  Timur  untuk  Desa
Lewonama  lebih  besar  Rp280,20  juta dari  pada  bantuan  keuangan  dari kabupaten yang diperoleh Desa Pamakayo senilai Rp272,11juta. Oleh karena itu, dalam
perhitungan rasio kemandirian keuangan desa, di mana Desa Pamakayo sebesar  0,003780  lebih  kecil  dari  pada Desa Lewonama sebesar 0,009087. Hal ini berindikasikan bahwa Desa Leweonama lebih mandiri dalam mencari  sumber-sumber  pendapatan dari  pada  Desa  Pamakayo.  Memang  di satu  sisi  kepadatan  penduduk  Desa Pamakyo lebih padat kalau dibandingkan  dengan  Desa  Lewonama.
Hanya  saja  sumberdaya-sumberdaya yang  ada  di  Desa  Lewonama  lebih sedikit jika dibandingkan dengan sumberdaya-sumberdaya  yang  ada  di Desa  Pamakayo.  Korelasi  ini  menjadi tidak  singkron  dihubungkan  dengan tingkat  kepadatan  penduduk  dengan ketersediaan  sumberdaya-sumberdaya yang ada di kedua desa tersebut.
b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PADes Rasio ini menggambarkan bagaimana  kinerja  dari  aparat  desa dalam  mencari  sumber  pendapatan  asli desa  sesuai  dengan  potensi  yang  ada  di desa  tersebut.  Seharusnya  potensi  yang ada di desa tersebut harus digali kembali melalui musrenbangdes, di mana keterlibatan  tokoh  masyarakat,  tokoh agama, aparat desa dan kaum perempuan  sangat  diharapkan  dalam kegiatan  musrenbangdes  ini,  sehingga dapat  digali  kembali  dan  digiatkan kembali untuk mencari potensi yang ada di  desa  untuk  mendapatkan  pendapatan asli  desa  yang  semaksimal  mungkin. Dengan membuat acuan target perolehan  PADes  pada  tahun  yang ditetapkan,  maka  menjadi  pijakan  bagi bagi  aparat  desa  dalam  menarik  pajak dan  retribusi  ataupun  memdorong partisipasi masyarakat entah yang ada di desa  atau  putra  desa  yang  sukses  di tempat perantauan.
Tabel 2 Rasio efektivitas pades dengan sampel desa  pamakayo  dan  desa  lewonama pada apbdes tahun 2019 Akun Desa Pamakayo (Rp) Lewonama (Rp) Realisasi PADes 4.000.000 9.750.000 Target PADes 10.500.200 12.245.000 Rasio 0,38095 0,79624 Sumber:  APBDes  Desa  Pamakayo  dan Lewonama Tahun 2019, diolah
Pada  Tabel  2  di  atas  terlihat penetapan  target  PADes  pada  kedua
desa selalu lebih besar, hal ini dipercaya karena  aparat  desa  bersama  dengan masyarakat  desa  memiliki  keyakinan akan  potensi  yang  dapat  mendatangkan sumber pendapatan asli desa. Walaupun di  satu  sisi  pada  kenyataannya  realisasi PADes  pada  tahun  2019  di  kedua  desa ini belum mencapai atau melampau dari target yang ditetapkan.
Hasil  perhitungan  dari  rasio efektifitas  PADes  pada  tahun  2019  ini, di  mana  rasio  efektifitas  PADes  untuk Desa  Lewonama  lebih  tinggi  yaitu sebesar 0,79624  dari  pada  rasio efektivitas PADes untuk Desa
Pamakayo yaitu sebesar 0,38095. Hal ini berarti  bahwa  target  realisasi  PADes untuk  Desa  Lewonama  sedikit  tercapai dari  pada  Desa  Pamakyo.  Seharusnya untuk  Desa  Pamakayo  dengan  potensi ekonomi, sosial dan budaya lebih unggul dari  Desa  Lewonama,  di  mana  dalam penetapan  targetnya  harus  jauh  lebih tinggi, hal ini disebabkan karena potensi yang dimiliki Desa Pamakayo jauh lebih besar  dari  Desa  Lewonama.  Pada  saat wawancara dengan aparat Desa Pamakayo  terkesan  belum  memiliki optimisme  dalam  membangun  desanya sendiri.
Tabel  3 Rasio  efisiensi  pades  dengan  sampel desa pamakayo dan desa lewonama
pada apbdes tahun 2019 Akun Desa Pamakayo Lewonama Biaya pemungutan 10.730.00 0 11.250.00 0 Realisasi PADes 4.000.000 9.750.000 Rasio 1,02190 1,15385
Sumber:  APBDes  Desa  Pamakayo  dan Lewonama Tahun 2019, diolah
Pada Tabel 3 di atas diperlihatkan bahwa  untuk  mencapai  target  PADes yang  telah  ditetapkan  maka  dibutuhkan biaya pemungutan juga cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada Desa Lewonama di mana dengan realisasi yang besar maka biaya pun dibutuhkan relatif besar. Sama
halnya dengan biaya pemungutan untuk Desa  Pamakayo.  Hampir  sama  dengan kasus  yang  dialami  oleh  setiap  desa  di Kabupaten Flores Timur, di mana untuk pembayaran  pajak  setiap  desa  yang bersifat  glondongan  yang  ditetapkan oleh “oknum” pajak ini akan mengakibatkan restitusi yang yang nilai tidak  seberapa  yang  tidak  sebanding dengan  biaya  perjalanan  dinas  untuk melakukan  restitusi  di  KPP  Pratama  di Kota Maumere.
Rasio  efisiensi  PADes  di  kedua desa  ini  berkorelasi  terbalik,  di  mana rasio  efesiensi  untuk  Desa  Pamakayo kecil sebesar 1,02190 jika dibandingkan rasio  efisiensi  untuk  Desa  Lewonama sebesar  1,15385.  Hal  ini  berarti  bahwa kemampuan  aparat  Desa  Lewonama dengan  target  untuk  mendapatkan PADes yang jauh lebih kecil dari biaya pemungutan, hal yang sama terjadi pada Desa  Pamakayo  dengan  rasio  1,02190. Ini  berarti  tidak  ada  nilai  manfaat  dari realisasi  PADes  karena  biaya  yang dikeluarkan  untuk  pemungutan  pajak termasuk restitusi pajak lebih besar dari reaslisasi PADes.
c. Rasio Aktivitas Rasio ini menggambarkan bahwa bagaimana kemampuan pemerintah  desa  dalam  mengelola keuangan  desa  yang  lebih  berpihak dalam  mensejahterakan  masyarakatnya.
Ini berarti bahwa pemerintah desa dalam mengelola  keuangan  desa  di  mana belanja langsung atau belanja pembangunan harus jauh lebih besar dari belanja  tidak  langsung  atau  belanja rutin.  Kegiatan-kegiatan  dan  program- program  pemerintah  desa  seharusnya lebih  diarahkan  kepada  pembangunan fisik. Dalam pembangunan fisik ini pun, biaya-biaya  untuk  penyewaan  alat-alat berat  maupun  alat-alat  ringan  harus dihindarkan.
Tabel 4 Rasio belanja rutin terhadap   apbdes dengan  sampel  desa  pamakayo  dan desa  lewonama  pada  apbdes  tahun 2019 Akun Desa Pamakayo Lewonama Belanja rutin atau tdk langsung 208.800.000 277.268.627 Total APBDes 1.058.160.972 1.073.012.621 Rasio 0,19732 0,25840
Sumber:  APBDes  Desa  Pamakayo  dan Lewonama Tahun 2019,  diolah
Pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa  belanja  rutin  Desa  Pamakayo lebih  kecil  dari  pada  desa  Lewonama, sedangkan total APBDes Desa Pamakayo  pun  lebih  kecil  dari  Desa Lewonama.  Hal  ini  menggambarkan bahwa ada kemampuan dari aparat desa Pamakayo  yang  mampu  mengurangi belanja rutin atau belanja tidak langsung,  di  mana  rasio  tidak  melebihi 20 persen dari total APBDes sedangkan pada  Desa  Lewonama  rasio  lebih  besar 20 persen dari APBDes.
Rasio aktivitas untuk Desa Watotutu  sebesar  0,28057  lebih  kecil dari  pada  rasio  aktivitas  untuk  Desa Tiwatobi 0,33627.
Ini berarti kemampuan  untuk  menekan  belanja rutin  atau  tidak  langsung  untuk  Desa Watotutu  lebih  baik  dari  pada  Desa Tiwatobi. Ini berdampak positif kepada  penerimaan  desa  karena alokasi  anggaran  belanja  rutin  Desa Watotutu  pada  tahun  2019  ditekan seminimal  mungkin,  jika  dibandingkan dengan  Desa  Tiwatobi  di  mana  total APBDesnya  lebih  kecil.  Seharusnya dengan  total  APBDes  Desa  Tiwatobi yang lebih kecil dari Desa Watotutu ini bisa  meminimalkan  anggaran  belanja rutinnya  dan  mengalokasikan  anggaran pembangunan lebih diutamakan.
Tabel 5 Rasio belanja pembangunan terhadap APBDes dengan sampel desa pamakayo  dan  desa  lewonama  pada APBDes tahun 2019 Akun Desa Pamakayo Lewonama Belanja pembangunan 918.666.338 766.470.071 Total APBDes 1.058.160.972  1.073.012.621 Rasio 0,86817 0,71432 Sumber:  APBDes  Desa  Pamakayo  dan Lewonama Tahun 2019, diolah Pada Tabel 5 di atas menggambarkan rasio belanja pembangunan  pada  tahun  2019  untuk Desa  Pamakayo  lebih  besar  dari  Desa Lewonama, di mana total APBDes Desa Pamakayo  lebih  kecil  dari  Desa Lewonama. Alokasi belanja pembangunan untuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus  diprioritaskan,  sehingga  dengan kenaikan anggaran belanja pembangunan  ini  diharapkan  akan memberi dampak positif untuk menaikkan pendapatan asli desa. Belanja  pembangunan  ini  berkorelasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat,  sehingga  pada  akhirnya akan  menaikkan  pendapatan  asli  desa.
Belanja
pembangunan harus ditingkatkan  untuk  membuka  askes kemudahan  masyarakat  produktivitas baik  itu  secara  langsung  melalui program  padat  karya  maupun  secara tidak  langsung  melalui  pemberian  bibit pertanian atau pemberian dana bergulir.
Rasio belanja pembangunan untuk  Desa  Pamakayo  lebih  besar  dari pada  rasio  belanja  pembangunan  Desa Lewonama.  Hal  ini  berindikasikan bahwa  ada  kemauan  dari  pemerintah desa  memprioritaskan  anggaran  belanja pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya, karena dengan
mengalokasikan anggaran belanja pembangunan  maka  akan  berpengaruh pada tingkat kesejateraan masyarakatnya akan meningkat pula, ini akan  mempengaruh  pula  pada  ada kenaikan pendapatan asli desa.
d. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Tujuan  dari  perhitungan  dengan rasio  ini  adalah  untuk  kemampuan pemerintah  desa  dalam  mengembalikan pinjaman  kepada  pihak  ketiga.  Hal  ini sama  dengan  tujuan  dari  perhitungan rasio  pada  pemerintah  daerah.  Hanya saja sejauh ini ada ketentuan perundang- undangan yang membatasi pihak pemerintah  desa  dalam  mengajukan pinjaman  kepada  pihak  ketiga,  dengan alasan bahwa bahwa dengan alokasi dari dari  berbagai  sumber  cukup  untuk memenuhi  kebutuhan  pemerintah  desa dalam mengelola keuangannya. Berbeda halnya  dengan  pemerintah  daerah,  di mana  harus  ada persetujuan  DPRD dan dituangkan  dalam  bentu  Perda.  Alasan lain  karena  sumberdaya  manusia  yang terbatas  jika  ada  pengajuan  pinjaman kepada  pihak  ketiga.  Memang  ada beberapa  desa  di  Indonesia  karena manajemen begitu bagus bisa melakukan  pinjaman  kepada  pihak ketiga. e. Rasio Pertumbuhan Rasio  pertumbuhan  ini  bertujuan untuk mengukur
kemampuan pemerintah  desa  mempertahankan  dan meningkatkan  keberhasilan  yang  telah dicapai dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat dari setiap akun khususnya jenis- jenis  akun  pendapatan  dari  tahun  ke tahun,  apakah  mengalami  pertumbuhan atau mengalami penurunan. Jika mengalami pertumbuhan, apakah pertumbuhan  tersebut  kenaikkannya signifikan atau stagnan. Memang setiap pemerintah  desa  mengharapkan  jenis- jenis  akun  pendapatan  mengalami kenaikan yang signifikan.
Tabel 6 Rasio pertumbuhan dengan sampel desa pamakayo dan desalewonama pada apbdes tahun 2019
Akun Pamakayo Lewonama 2018 2019 2018 2019 Realisasi PADes 5.525.000 4.000.000 8.356.000 9.750.000 Pertumbuhan PADes -27,60% 16,68% Total Pendapatan 785.465.246 1.058.160.972  856.750.456   1.073.012.621 Pertumbuhan pendapatan 34,72% 25,24% Belanja Rutin 225.364.281 208.800.000  265.654.256 277.268.627 Pertumbuhan belanja rutin -7,35% 4,37% Belanja pembangunan 670.750.245 918.666.338  562.565.325 766.470.071 Pertumbuhan belanja pembangunan 36,96% 36,25% Sumber: APBDes Desa Pamakayo dan Lewonama Tahun 2019, diolah Pada Tabel 6 di atas di mana rasio pertumbuhan PADes untuk Desa Pamakayo mengalami penurunan sedangkan untuk Desa Lewonama justru mengalami kenaikan. Rasio pertumbuhan  pendapatan  untuk  Desa Pamakayo  mengalami  kenaikan  lebih tinggi  yaitu  sebesar  34,72%  dari  pada
Desa Lewonama hanya sekitar 25,24%. Rasio belanja rutin untuk Desa Pamakayo mengalami penurunan sebesar  -7,35%,  sedangkan  pada  Desa Lewonama mengalami kenaikan 4,37%. Rasio pertumbuhan belanja pembangunan, di mana Desa Pamakayo pun  mengalami  peningkatan  sedikit lebih tinggi dari pada Desa Leweonama. Secara keseluruhan pertumbuhan
anggaran untuk Desa Pamakayo hampir sama dengan Desa Lewonama, sehingga diharapkan  kenaikan  anggaran  ini  akan berdampak pada kenaikan pada PADesnya, tetapi pertumbuhan PADesnya Desa Pamakayo menunjukkan  trend  negatif  sedangkan pada Desa Lewonama
yang pertumbuhan PADesnya positif.

## KESIMPULAN
Bantuan keuangan dari pemerintah pusat yaitu dana desa di mana Desa Pamakayo lebih kecil  dari  pada  Desa  Lewonama.  Bantuan keuangan dari Pemda Kabupaten Flores Timur untuk  Desa  Pamakayo  lebih  kecil  dari  pada bantuan  keuangan  dari  kabupaten  yang diperoleh Desa Pamakayo, sehingga ketergantungan atas bantuan dari pemerintah di atasnya  masih  sangat  tinggi.  Selain  itu,  rasio efektifitas PADes untuk Desa Lewonama lebih baik  dari  pada  rasio  efektivitas  PADes  untuk Desa  Pamakayo,  sehingga  Desa  Lewonama lebih efektif dalam pengelolaan keuanganya.
Hal ini berbanding terbalik pada  rasio efisiensi PADes, di mana rasio efisiensi untuk Desa Lewonama lebih besar jika dibandingkan rasio efisiensi untuk Desa Pamakayo.
Rasio  aktivitas  untuk  Desa  Pamakayo lebih kecil dari pada rasio aktivitas untuk Desa Lewonama,  hal  ini  berarti  kemampuan  untuk menekan  belanja  rutin  atau  tidak  langsung untuk  Desa  Pamakayo  lebih  baik  dari  pada Desa Lewonama. Rasio belanja pembangunan untuk  Desa  Pamakayo  lebih  besar  dari  pada rasio  belanja  pembangunan  Desa  Lewonama, hal ini berarti pemerintah Desa Pamakayo lebih memprioritaskan anggaran belanja pembangunan untuk kesejahteraan
masyarakatnya.  Pertumbuhan  anggaran  untuk Desa  Pamakayo  lebih  baik  dari  pada  Desa Lewonama, karena dengan kenaikkan anggaran  ini  akan  berdampak  pada  kenaikan pada PADesnya, jelas terlihat pada pertumbuhan PADesnya untuk Desa
Pamakayo mengalami trend negatif, sedangkan pertumbuhan  PADes  untuk  Desa  Lewonama mengalami trend positif.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. “ Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah” . Edisi 4. Jakarta:Salemba Empat.
Majalah  Akuntan  Indonesia.  Edisi  Januari- Februari  2015.  Peraturan  Daerah Kabupaten  Flores  Timur  Nomor  1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Flores Timur Tahun 2012-2016
Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang
Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri  Nomor  114  Tahun  2014  tentang Pedoman Pembangunan Desa Permen DPDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2
Tahun  2016  tentang  Indeks  Desa
Membangun Peratuan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2015 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber dari APBN
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa