## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOPHILIA
Dudung Mulyadi *) dudungmulyadi_dfh@yahoo.com
Anda Hermana *)
Hermana.aher@yahoo.co.id
Fahmi Zulkipli Lubis *) amieelubis43@gmail.com
(Diterima 10 Februari 2022, disetujui 05 Maret 2022)

## ABSTRACT
The  Republic  of  Indonesia  has  given  much  attention  to  children's  rights.  This  is evidenced  by  the  existence  of  various  laws  and  regulations  governing  child  welfare efforts  and  Indonesia's  participation  in  signing  the  Convention  on  the  Rights  of  the Child as a result of the United Nations General Assembly on January 26, 1990 and ratified with the Decree of the President of the Republic of Indonesia No. 36 of 1990. However,  in  its  implementation  it  still  faces  various  obstacles  caused  by  various factors,  including  government  regulations  that  have  not  been  implemented effectively,  the  alertness  of  the  apparatus  in  law  enforcement,  and  the  lack  of attention and participation of the community in children's problems. The method used is  normative  juridical  with  analytical  descriptive  research.  Data  collection  is  done by literature  study  either  directly  or  virtual.  The  results  of  the  study  conclude  that  the criminal act of Pedophilia is not explicitly regulated in Indonesian law but this must be understood  about  the  meaning  of  Pedophilia  itself  which  commits  a  criminal  act  of sexual  harassment  against  minors,  and  the  child  himself  is  protected  from  acts  of sexual exploitation that contained in Article 13 of Law Number 23 of 2002 concerning Child  Protection  as  amended  by  Law  Number  35  of  2014  and  perpetrators  of Pedophilia crimes may be subject to Article 82 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as amended by Law -Law Number 35 of 2014.
Keyword : Children, Child Crime, Pedophilia.
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
*) Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Galuh

## ABSTRAK
Negara  Republik  Indonesia  telah  banyak  memberikan  perhatian  terhadap  hak-hak anak.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  berbagai  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  tentang  usaha  kesejahteraan  anak  dan  ikut  serta  Indonesia  dalam menandatangai  konvensi  tentang  anak  hak-hak  anak  ( Convention  On  The  Right  of The  Child )  sebagai  hasil  Sidang  Umum  PBB  pada  tanggal  26  Januari  1990  dan diratifikasi  dengan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No  36  Tahun  1990. Namun  dalam  pelaksanaannya  masih  menghadapi  berbagai  kendala  yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain peraturan pemerintah belum semuanya diwujudkan  secara  efektif,  kesigapan  aparat  dalam  penegakan  hukum,  dan kurangnya  perhatian  dan  peran  serta  masyarakat  dalam  permasalahan  anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  baik  secara  langsung maupun  virtual.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  tindak  pidana Pedofhilia secara  eksplisit  tidak  di  atur  dalam  hukum  Indonesia  tetapi  hal  ini  harus  di  paham tentang  arti Pedophilia sendiri  yang  di  mana  melakukan  tindak  pidana  pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan anak sendiri itu di lindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  dan  bagi  pelaku  tindak  Pidana Pedophilia dapat dikenai Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Kata kunci : Anak, Tindak Pidana Anak, Pedophilia.

## I. Pendahuluan
Permasalahan yang sangat penting kiranya untuk membahas tentang Hak Asasi  manusia  (HAM)  pada  segala  aspek  kehidupan,  khususnya  adalah perlindungan  terhadap  anak  di  Indonesia.  Masalahnya  perlindungan  anak  baru menjadi  perhatian  masyarakat  Indonesia  pada  kurun  waktu  tahun  1990an, setelah  secara  intensif  berbagai  bentuk  kekerasan  terhadap  anak  di  Indonesia diangkat  kepermukaan  oleh  berbagai  kalangan.  Fenomena  serupa  muncul  pula diberbagai  kawasan  Asia  lainnya,  seperti  di  Thailand,  Vietnam  dan  Philipina, sehingga dengan cepat isu ini menjadi regional bahkan global yang memberikan inspirasi kepada masyarakat dunia tentang pentingnya permasalahan ini.
Masalah  ekonomi  dan  sosial    yang  melanda  Indonesia  berdampak  pada peningkatan  skala  dan  kompleksitas  yang  di  hadapi  anak  Indonesia  yang ditandai  dengan  makin  banyaknya  anak  yang  mengalami  perlakuan  salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan  dengan  hukum  dan  lain-lainnya.  Dampak  nyata  yang  berkaitan
dengan  memburuknya  kondisi  perekonomian  dan  krisis  moneter  adalah meningkatnya  jumlah  anak  di  Panti  Sosial  Asuhan  Anak  (PSAA)  milik masyarakat  lebih  diperberat  lagi  dengan  menurunnya  pendapatan  masyarakat yang merupakan salah satu sumber dana (Depsos RI, 2002:5).
Dampak  negatif  dari  kemajuan  revolusi  media  elektronik  mengakibatkan melemahnya  jaringan  kekerabatan  keluarga  besar  dan  masyarakat  yang dimanisfestasikan  dalam  bentuk-bentuk  fenomena  baru  seperti  timbulnya kelompok-kelompok  rawan  atau  marjinal.  Misalnya  eksploitasi  anak  di  bawah umur 18 tahun sebagai pekerja seks di Indonesia.  Anak-anak yang terjerat pada oknum yang memanfaatkan eksploitasi anak sebagai pekerja seks komersil terus meningkat.  Keadaan  ini  membuat  anak  beresiko  tinggi  tertular  penyakit  yang disebabkan hubungan seksual khususnya HIV/AIDS.
Laporan  dari  UNICEF  mengenai  upaya  perlindungan  khusus  kepada anak-anak, tercatat bahwa dewasa ini banyak anak-anak di Indonesia mendapat perlakuan  yang  sangat  tidak  layak,  mulai  dari  masalah  anak  jalanan  yang berjumlah lebih dari 50.000 orang, pekerja anak yang dieksploitasikan mencapai sekitar  1,8  juta  anak,  sehingga  kepada  permasalahan  perkawinan  dini,  serta anak-anak  yang  terjerat  penyalahgunaan  seksual  (eksploitasi  seksual  komersil) yang menempatkan anak-anak itu beresiko tinggi terkena penyakit AIDS. Dalam analisis  situasi  yang  telah  disiapkan  untuk  UNICEF,  diperkirakan  bahwa setidaknya  ada  sekitar  30%  dari  total  eksploitasi  anak  sebagai  pekerja  seks  di Indonesia dilacurkan ke luar negeri (Depsos RI, 2002:3).
Berbagai informasi yang valid atau akurat menyangkut perdagangan anak untuk  tujuan  seksual  komersil,  dimana  selain  diperdagangkan  dari  daerah  satu ke  daerah  lain  dalam  wilayah  hukum  Negara  Indonesia.  Begitu  pula  terdapat berbagai  macam  indikator  mengenai  penggunaan  anak  untuk  produksi  bahan- bahan  pornografi,  dan  para  korban  dari  eksploitasi  seksual  komersil  itu  pada umumnya  rata-rata  berusia  16  tahun  di  mana  bukan  hanya  anak-anak perempuan  yang  menjadi  korban  eksploitasi  tetapi  juga  anak  laki-laki  yang menjadi korban eksploitasi seksual tersebut.
Kasus  yang  pernah  terjadi  dan  terungkap  di  Indonesia  adalah  kasus mantan  diplomat  Australia   William  Stuart  Brown,  atas  kasus  kejahatan  seksual yang  dilakukan  terhadap  dua  anak  di  Karangasem,  dipandang  beberapa  pihak sebagai  langkah  maju  bagi  penegakan  hukum  perlindungan  anak  di  Indonesia.
Terlepas  dari  penyesalan dan  simpati  atas  kasus  bunuh  diri  Brown  di  Lembaga Pemasyarakatan  Amlapura,  sehari  setelah  keputusan  vonis  itu,  ada  beberapa pelajaran  penting  yang  bisa  diambil  dari  kasusnya.  Kasus  itu  menggambarkan bagaimana Pedophilia dan  kejahatan  seksual  terhadap  anak  dipahami masyarakat kita serta bagaimana perangkat hukum kita meresponsnya.
Beberapa polemik yang muncul selama persidangan kasus Brown, seperti klaim  tidak  terjadi  kasus  pelanggaran  Undang-Undang  Perlindungan  Anak (UUPA)  dalam  kasus  ini  dengan  klaim  tidak  terjadi  kekerasan  dan  paksaan terhadap  korban,  menunjukkan  betapa Pedophilia masih  sering  dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk  mengategorikan  tindak  pelecehan  seksual  terhadap  anak  sebagai  bentuk kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan  artinya,  terbatas  pada  bentuk  kontak  seksual  dengan  menafikan bentuk  pelecehan  nonkontak  seksual,  seperti exhibitionism dan  pornografi.  Ada tidaknya  unsur  paksaan  sebenarnya  tidak  signifikan  dalam  kasus  kejahatan seksual  terhadap  anak  karena  adanya  kesenjangan  pemahaman  tentang  seks antara  orang  dewasa  dan  anak-anak.  Sebagaimana  contoh  yang  dikemukakan Gunter Schmidt (2002) dalam artikel The Dilemma of the Male Pedophilia , bentuk manipulasi  genital  yang  dilakukan  anak-anak,  meski  mengakibatkan  orgasme, tidak  bisa  serta-merta  disamakan  dengan  bentuk  masturbasi  yang  dilakukan orang  dewasa.  Keluguan  dan  rasa  ingin  tahu  yang  kuat  terhadap  kehidupan seksualitas  yang  menjadi  ciri  khas  anak-anak  inilah  yang  dimanfaatkan  pelaku pedofilia  ( Pedophilia )  untuk  menjerat  korbannya.  Karena  itu,  dalam  kasus Pedophilia ,  penekanannya  lebih  pada  bentuk  eksploitasi  dan  manipulasi  yang muncul  sebagai  akibat  ketidakseimbangan  power  ( imbalance  of  power )  antara pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya.
Anak  akan  menjadi lost  generation dikarenakan  orang  tua  yang  tidak cakap  dalam  mendidik.  Hal  tersebut  membuat  mereka  menjadi  sumber  daya yang  tidak  komptitif  hingga  sangat  kecil  kemungkinan  untuk  mampu  bekerja disektor  formal  dan  hal  yang  demikian  pada  akhirnya  membuat  atau  menyeret mereka menyerbu sektor informal atau illegal.
Ternyata  hak  asasi  hak  tidak  pernah  diberi  melainkan  harus  direbut dengan suatu gerakan perlindungan hukum terhadap anak-anak, anti kekerasan terhadap  anak  dan  mengambil  kembali  hak  asasi  anak-anak  yang  hilang.
Gerakan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  harus  digencarkan  di  tengah- tengan  masyarakat.  Pencanangan  gerakan  nasional  perlindungan  anak  adalah dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  bangsa  secara  nasional  guna menghargai  hak-hak  anak  dalam  rangka  menumbuhkan,  mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif melindungi anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.
Sebagai  suatu  gerakan  nasioanal  di  dalam  upaya  memeberikan perlindungan hukum terhadap anak perlu melibatkan seluruh segmen yang ada. Seperti badan pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), organisasi sosial, aparat  hukum,  tokoh  agama,  dari  kalangan  pers  serta  lembaga-lembaga akademik  dan  para  pakar-pakar  untuk  bersama-sama,  bahu-membahu  dalam mewujudkan  anak  Indonesia  yang  teguh  imannya,  berpendidikan,  sehat  dan tangguh di dalam bersaing serta dapat menentukan masa depannya sendiri.
Negara Republik Indonesia telah banyak memberikan perhatian terhadap hak-hak anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  usaha  kesejahteraan  anak  dan  ikut  serta Indonesia  dalam  menandatangai  konvensi  tentang  anak  hak-hak  anak ( Convention On The Right of The Child ) sebagai hasil Sidang Umum PBB pada tanggal  26  Januari  1990  dan  diratifikasi  dengan  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun  1990.  Namun  dalam  pelaksanaannya  masih menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain peraturan  pemerintah  belum  semuanya  diwujudkan  secara  efektif,  kesigapan aparat  dalam  penegakan  hukum,  dan  kurangnya  perhatian  dan  peran  serta masyarakat dalam permasalahan anak

## II.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian hukum  yuridis  normatif  atau  kepustakaan  tersebut  mencangkup  3  (tiga) pendekatan  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini,  antara  lain:  Pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  Pendekatan  kasus  ( case  approach ), dan  Pendekatan  analitis  ( analytical  approach )  (Soerjono  Soekanto,  2011:  21). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer sebagai  pelengkap  dari  data  sekunder.  Sedangkan  teknik  analisa  data  yang digunakan adalah normatif kualitatif

## III.  Hasil dan Pembahasan
3.1. Kajian Viktimologi Terhadap Anak

## 1.  Pengertian Viktimologi
Viktimologi,  berasal  dari  bahasa  latin  victima  yang  berarti korban  dan  logos  yang  berarti  ilmu.  Secara  terminologi,  viktimologi berarti  suatu  studi  yang  mempelajari  tentang  korban,  penyebab timbulnya  korban  dan  akibat-akibat  penimbulan  korban  yang merupakan  masalah  manusia  sebagai  suatu  kenyatan  sosial (Siswanto Sunarso, 2019:1).
Viktimologi  merupakan  suatu  pengetahuan  ilmiah/studi  yang mempelajari  suatu  viktimisasi  (kriminal)  sebagai  suatu  permasalahan manusia  yang  merupakan  suatu  kenyataan  sosial.  Perumusan  ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu: 1. Sebagai suatu permasalahan  manusia  menurut  proporsi  yang  sebenarnya  secara dimensional;  2.  Sebagai  suatu  hasil  interaksi  akibat  adanya  suatu interrelasi  antara  fenomena  yang  ada  dan  saling  mempengaruhi;  3. Sebagai  tindakan  seseorang  (individu)  yang  dipengaruhi  oleh  unsur struktur  sosial  tertentu  suatu  suatu  masyarakat  tertentu  (Arif  Gosita, 1993:40).
Perkembangan  viktimologi  hingga  pada  keadaan  seperti sekarang  tentunya  tidak  terjadi  dengan  sendirinya,  namun  telah mengalami  berbagai  perkembangan  yang  dapat  dibagi  dalam  tiga fase, antara lain : Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban  kejahatan  saja.  Sementara  itu  pada  fase  kedua,  viktimologi tidak  hanya  mengkaji  masalah  korban  kejahatan,  tetapi  juga  meliputi korban  kecelakaan.  Fase  ketiga,  viktimologi  sudah  berkembang  lebih laus lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalagunaan kekuasaan  dan  hak-hak  asasi  manusia  (Made  Darme  Weda, 1995:200).
Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban  pada  terjadinya  tindak  pidana,  hubungan  antara  pelaku dengan  korban,  rentannya  posisi  korban  dan  peranan  korban  dalam sistem  peradilan  pidana.  Viktimologi  merupakan  suatu  studi  yang
bertujuan  untuk  :  1.  Menganalisis  berbagai  aspek  yang  berkaitan dengan  korban;  2.  Berusaha  untuk  memberikan  penjelasan  sebab musabab  terjadinya  viktimasi;  3.  Mengembangkan  sistem  tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.
2.  Peranan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana
Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai  akibat  tindakan  orang  lain  yang  mencari  pemenuhan kepentingan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  bertentangan  dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.
Korban  kejahatan  perlu  dilindungi  dengan  argumentasi  bahwa
Pertama;  proses  pemidanaan  berkaitan  dengan  penetapan  pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan,  dan  sebagainya.  Di  sini  terkandung  di  dalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat  pada  lain  pihak.  Kedua;  argumentasi  lain  yang mengedepankan  perlindungan  hukum  bagi  korban  kejahatan  adalah argument kontrak sosial dan argument solidaritas sosial. Negara boleh dikatakan  memonopoli  seluruh  reaksi  sosial  terhadap  kejahatan  dan melarang  tindakan-tindakan  yang  bersifat  pribadi,  oleh  karena itu  bila terjadi  kejahatan  dan  membawa  korban,  negara  harus  bertanggung jawab  untuk  memperhatikan  kebutuhan  para  korban tersebut.  Ketiga; perlindungan  korban  kejahatan  biasanya dikaitkan  dengan  salah  satu tujuan  pemidanaan,  yang  dewasa  ini  banyak  dikedepankan  yakni penyelesaian  konflik.  Penyelesaian  konflik  yang  ditimbulkan  oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (Muladi, 2002:176-177).
Selama  ini  pengaturan  perlindungan  korban  khususnya  dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  belum  menampakkan  pola  yang jelas.  Dalam  hukum  pidana  positif  yang  berlaku  pada  saat  ini perlindungan  korban  lebih  banyak  merupakan  perlindungan  tidak langsung.  Artinya  berbagai  rumusan  tindak  pidana  dalam  peraturan perundang-undangan  selama  ini  pada  hakekatnya  telah  ada
perlindungan  secara  langsung  terhadap  kepentingan  hukum  dan  hak asasi korban.

## 3.  Bentuk-Bentuk Kejahatan Terhadap Kesusilaan
Kejahatan  kesusilaan  memiliki  pengertian  yang  berbeda-beda lebih  luas  terhadap  kesusilaan.  Kejahatan  kesusilaan  diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai susila (norma  kesusilaan).  Norma  kesusilaan  merupakan  norma  yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya  atau  kesempurnaan  hidup.  Setiap  kejahatan  yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan, misalnya membunuh,  menganiaya dan kejahatan lainnya. Kejahatan  terhadap  kesusilaan  diartikan  lebih  sempit  yaitu pelanggaran  atau  kejahatan  terhadap  nilai  susila  masyarakat  (adat istiadat  yang  baik,  sopan,  santun,  kesopanan  dan  keadaban)  dalam bidang seksual.
3.2. Hukum Perlindungan Anak

## 1.  Pengertian Anak
Pasal  45  KUHPidana,  mendefinisikan  bahwa  anak  yang  belum dewasa  apabila  belum  berumur  16  (enam  belas)  tahun.  Oleh  karena itu,  apabila  ia  tersangkut  dalam  perkara  pidana,  Hakim  boleh memerintahkan  supaya  sibersalah  itu  dikembalikan  kepada  orang tuanya,  walinya  atau  orang  yang  memeliharanya,  dengan  tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan  kepada  pemerintah  dengan  tidak  dikenakan  sesuatu hukum,  namun  untuk  pasal  45,  46  dan  47  KUHP  telah  dinyatakan tidak  berlaku  lagi  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
Pasal 330 KUHPerdata mengatakan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
Di  dalam  Pasal  1  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dirumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan)  tahun  tetapi  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas)
tahun.  Sedangkan  syarat  kedua  anak  belum  pernah  kawin. Maksudnya  tidak  sedang  terikat  dalam  perkawinan  ataupun  pernah kawin  dan  kemudian  cerai.  Apabila  si  anak  sedang  terikat  dalam perkawinan  atau  perkawinannya  putus  karena  perceraian,  maka  si anak  dianggap  telah  dewasa,  walaupun  umurnya  belum  genap  18 (delapan belas) tahun.
Dalam  Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  dirubah  dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dikatakan bahwa anak adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Kenyataan  dalam  prakteknya  terdapat  kesulitan  untuk menentukan  usia  ini  karena  tidak  semua  orang  mempunyai  akta kelahiran  atau  surat  lahir.  Akibatnya  adakalanya  untuk  menentukan usia  ini  dipergunakan  raport,  surat  baptis  ataupun  surat  keterangan dari  kepala  desa  atau  lurah  saja.  Karenanya  kadang  kala  terdapat kejanggalan,  ada  anak  berbadan  besar  lengkap  dengan  kumis  dan jenggotnya,  tetapi  menurut  keterangan  usia  anak  itu  masih  muda. Malah kadangkala ada orang yang terlibat kasus pidana dan membuat keterangan  bahwa  dia  masih  anak-anak,  sementara  usianya  sudah dewasa dan sudah kawin.
KUHP  mengatur  umur  anak  sebagai  korban  pidana  adalah belum genap berumur 15 (lima belas) tahun, namun apabila dilakukan terhadap  orang  dewasa  tetapi  sebaliknya  menjadi  tindak  pidana karena  dilakukan  terhadap  anak  yang  belum  berusia  15  (lima  belas) tahun (Darwan Prinst, 1997:4).
Perhatian  terhadap  anak  sudah  lama  ada  sejalan  dengan peradaban  manusia  itu  sendiri,  yang  dari  hari  kehari  semakin berkembang.  Secara  Internasional  pada  tanggal  20  November  1989 lahirnya  konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  tentang  hak- hak  anak.  Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi  tersebut  dengan Keputusan  Presiden  Nomor  36  tahun  1990.  konvensi  memuat kewajiban  Negara-negara  yang  meratifikasinya  untuk  menjamin terlaksananya hak-hak anak.
Perlindungan  anak  itu  sendiri  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimapsesuai dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi,  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  1  butir  2 Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2003  sebagaimana  telah  dirubah dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014.  Sedangkan perlindungan  khusus  adalah  perlindungan  yang  diberikan  kepada anak  dalam  situasi  darurat,  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum anak  dari  kelompok  minoritas  dan  terisolasi,  anak  diexploitasi  secara ekonomi  dan  atau  seksual,  anak  yang  diperdagangkan,  anak  yang menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika,  alcohol,  psikotropika,  dan zat  adiktif  lainya  (napza),  anak  korban  penculikan,  penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang  menyandang  cacat,  dan  anak  korban  perlakuan  salah  dan penelantaran, hal ini terdapat dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang No  23  Tahun  2002  sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Abudssalam, 2007:6).
2.  Hak-Hak  Anak  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  dirubah  dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Hak-hak  anak  sendiri  yang  perlu  dilindungi  sesuai  dengan  UU No  23  Tahun  2002  sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, adalah:
a) Setiap  anak  berhak  untuk  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan  harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
c) Setiap  anak  berhak  untuk  beribadah  menurut  agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua artau Wali (Pasal 6);
d) Setiap  anak  berhak  untuk  mengetahui  orang  tuanya, dibesarkan  dan  diasuh  oleh  orang  tuanya,  apabila  orang  tua tidak  dapat  menjamin  tumbuh  kembang  anak  atau  anak tersebut  terlantar  maka  anak  tersebut  berhak  diasuh  atau diangkat  sebagai  anak  asuh  oleh  orang  lain  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 7);
e) Setiap  anak  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);
f)  (1)  Setiap  Anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  dan tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan  minat  dan  bakat.  (1a) Setiap  Anak  berhak  mendapatkan  perlindungan  di  satuan pendidikan  dari  kejahatan  seksual  dan  Kekerasan  yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik,  dan/atau  pihak  lain.  (2)  Selain  mendapatkan  Hak  Anak sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (1a),  Anak Penyandang  Disabilitas  berhak  memperoleh  pendidikan  luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9);
g) Setiap  anak  berhak  menyatakan  dan  didengar  pendapatnya, menerima,  mencari,  dan  memberikan  informasi  sesuai  dengan tingkat  kecerdasan  dan  usianya  demi  pengembangan  dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
h) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan  berkreasi  sesuai  dengan  minat,  bakat,  dan  tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (Pasal 11);
i)  Setiap  Anak  Penyandang  Disabilitas  berhak  memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan  sosial.etiap  anak  yang  menyandang  cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
j)  Setiap  anak  berhak  mendapatkan  perlindungan  dari  perlakuan diskriminasi,  eksploitasi  baik  ekonomi  maupun  seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13);
k) Setiap  Anak  berhak  untuk  diasuh  oleh  Orang  Tuanya  sendiri, kecuali  jika  ada  alasan  dan/atau  aturan  hukum  yang  sah menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu  adalah  demi  kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);
l)  Setiap  Anak  berhak  untuk  memperoleh  perlindungan  dari:  a. penyalahgunaan  dalam  kegiatan  politik;  b.  pelibatan  dalam sengketa  bersenjata;  c.  pelibatan  dalam  kerusuhan  sosial;  d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e.  pelibatan  dalam  peperangan;  dan  f.  kejahatan  seksual. (Pasal 15);
m)Setiap  anak  berhak  atas  perlindungan  hukum  dari  tindakan penyiksaan  atau  penjatuhan  hukuamn  yang  tidak  manusiawi, berhak  untuk  memeperoleh  kebebasan  sesuai  dengan  hukum (Pasal 16);
n) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh perlakuan  yang  manusiawi  dan  dipisahkan  dari  orang  dewasa, berhak memperoleh bantuan hukum, dan yang menjadi korban kekerasan  seksual  atau  yang  berhadapan  dengan  hukum berhak untuk namanya dirahasiakan (Pasal 17).
3.3. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pedophilia
1.  Menurut KUHP
Sanksi bagi para pelaku pedophilia menurut KUHP terdiri dari :
a)  Persetubuhan
Dalam  hal  persetubuhan,  adalah  persetubuhan  yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, di mana  pihak  korban  adalah  anak  di bawah  umur.  Pasal  287  ayat  1 menyatakan  bahwa  : ”barang  siapa  bersetubuh  dengan  seorang wanita  diluar pernikahan,  padahal  diketahui atau  sepatutnya  harus diduga,  bahwa  umurnya  belum  lima  belas  tahun,  atau  kalau
umurnya  tidak  ternyata  ,  belum  mampu  kawin  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  Sembilan  tahun.”  Pasal  288  ayat  1 KUHP  menyatakan  bahwa: “barang  siapa  bersetubuh  dengan seorang  wanita  didalam  pernikahan,  yang  diketahui  atau sepatutnya  harus  diduga  bahwa  sebelum  mampu  kawin,  diancam apabila  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka,  dengan  pidana penjara paling lambat empat tahun”
Perbuatan yang terjadi di  sini adalah perbuatan memaksakan kehendak  dari  orang  dewasa  terhadap  anak  dibawah  umur  yang dilakukan  tanpa  atau  dengan  kekerasan.  Persetubuhan  yang dilakukan  tanpa  kekerasan  bisa  terjadi  dengan  cara  atau  upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian sipelaku merasa lebih muda untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.
b)  Perbuatan cabul
Perbuatan  cabul  yang  terjadi  di  sini  maksudnya  adalah perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  terhadap  anak dibawah  umur  untuk  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan dengan kehormatan korban. Pasal 289 KUHP menyatakan: “bahwa barangsiapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan memaksa  sesorang  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan perbuatan  cabul,  diancam  karena  melakukan  perbuatan  yang menyerang  kehormatan  kesusilaan,  dengan  pidana  penjara  paling lama Sembilan tahun”.
Pasal 290 ayat 2 KUHP menyatakan: “bahwa diancam dengan pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun:  barangsiapa  melakukan perbuatan  cabul  dengan  seseorang  padahal  diketahui  atau sepatutnya  harus  diduga,  bahwa  umurnya  belum  lima  belas  tahun atau belum kawin.”
Pasal  290  ayat  3  KUHP  menyatakan:  “bahwa  barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin,
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.”
Pasal  292  KUHP  menyatakan:  “bahwa  orang  yang  cukup umur,  yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  orang  lain  sama kelamin,  yang  diketahui  atau  sepatutnya  harus  diduga,  bahwa belum  cukup  umur,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama lima tahun.”
Pasal  293  ayat  1  KUHP  menyatakan:  “bahwa  barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan penyesatan sengaja menggerakan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya,  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukannya perbuatan  cabul  dengan  dia,  padahal  belum  cukup  umurnya  itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
Pasal  294  ayat  1  KUHP  menyatakan:  “bahwa  barangsiapa melakukan  perbuatan  cabul  dengan  anaknya,  anak  tirinya,  anak angkatnya,  anak  dibawah  pengawasannya  yang  belum  cukup umur,  atau  dengan  orang  yang  belum  cukup  umur  yang memeliharanya,  pendidikannya  atau  penjagaannya  diserahkan kepadanya  ataupun  dengan  bujangnya  atau  bawahannya  yang belum cukup umur, dianca dengan pidana paling lama tujuh tahun.”
Pengertian perbuatan cabul ini adalah perbuatan dengan yang dilakukan  dengan  cara  melakukan  perbuatan  yang  tidak  senonoh yang  berhubungan  dengan  tubuh  korban  dalam  hal  menyerang kehormatan  korban  dalam  konteks  perbuatan  asusila,  dan  yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur.
c)  Pornografi
Pornografi  adalah  perbuatan  yang  memperlihatkan  tulisan, gambaran  atau  benda  yang  melanggar  kesusilaan,  terhadap  anak dibawah  umur.  Memperlihatkan  gambar-gambar  atau  alat  yang melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur dilarang sesuai dengan  ketentuan  dalam  pasal  283  ayat  1  KUHP  yang menyatakan: “bahwa seseorang diancam dengan ancaman pidana maksimal  Sembilan  bulan  atau  denda  paling  banyak  enam  ratus
ribu  rupiah  barang  siapa  yang  menawarkan,  memberikan  untuk terus  maupun  untuk  sementara  waktu  menyerahkan  atau memperlihatkan,  tulisan,  gambaran  atau  benda  yang  melanggar kesusilaan,  maupun  alat  untuk  mencegah  atau  menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur dan yang diketahui atau  sepatutnya  harus  diduga,  bahwa  umurnya  belum  tujuh  belas tahun,  jika  isi  tulisan,  gambaran,  benda  atau  alat  itu  telah diketahuinya.
2.  Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Sanksi  bagi  pelaku  phedofilia  menurut  UU  No.23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  dirubah  dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah:
a)  Persetubuhan
Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan  oleh  orang  dewasa  terhadap  perempuan  di  luar perkawinan  dalam  hal  ini  adalah  anak  di  bawah  umur,  diatur dalam pasal 81 yang isinya sebagai berikut:
(1) Setiap  orang  yang  melangggar  ketentuan  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  76D  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15
(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Ketentuan  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berlaku  pula  bagi  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan  oleh  Orang  Tua,  Wali,  pengasuh  Anak, pendidik,  atau  tenaga  kependidikan,  maka  pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## b)  Perbuatan Cabul
Perbuatan  cabul  yang  terjadi  disini  adalah  perbuatan yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  terhadap  anak  di  bawah umur  untuk  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan kehormatan  korban,  diatur  dalam  pasal  82  yang  isinya sebagai berikut:
(1) Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  76E  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan  oleh  Orang  Tua,  Wali,  pengasuh  Anak, pendidik,  atau  tenaga  kependidikan,  maka  pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
c)  Eksploitasi
Eksploitasi  dalam  hal  ini  adalah  mengeksploitasi seksual  anak  di  bawah  umur  untuk  kepentingan  pelaku  baik itu komersil ataupun kepuasan seksual, hal ini terdapat dalam Pasal  88  UU  No  23  Tahun  2002  sebagaimana  telah  dirubah dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014Tentang Perlindungan Anak: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76I,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau denda  paling  banyak  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah)”.
Pasal 76I menentukan Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan,
melakukan, menyuruh
melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.
Tindakan  para  pelaku  pedophilia  ini  dengan  berbagai macam cara baik itu melalui internet atau pun organisasi, dan pedophilia juga sudah mempunyai jaringan internasional lewat
forum-forum  sesame  pelaku  mereka  menyebar  atau  berbagi informasi  daerah  tujuan  dan  siapa-siapa  saja  yang  bisa  di jadikan korban

## IV.  Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas maka penulis meberikan kesimpulan sebagai berikut:
1.  Tindak  pidana  Pedophilia  secara  eksplisit  tidak  di  atur  dalam  hukum Indonesia  tetapi  hal  ini  harus  dipahami  tentang  arti  pedophilia  sendiri yang dimana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di  bawah  umur,  dan  anak  sendiri  itu  di  lindungi  dari  tindakan  eksploitasi seksual  yang  terdapat  dalam  Pasal  13  Undang-undang  No  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  dirubah  dengan Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  yaitu:  “Setiap  anak  berhak mendapatkan  perlindungan  dari  perlakuan  diskriminasi,  eksploitasi  baik ekonomi  maupun  seksual,  penelantaran,  kekejaman,  kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”.
2.  Bagi  pelaku  tindak  Pidana  Pedophilia  dapat  dikenai  Undang-undang  No 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  dirubah dengan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  pasal  82  Yaitu:  “(1)
Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah).  (2)  Dalam  hal  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  Orang  Tua,  Wali, pengasuh  Anak,  pendidik,  atau  tenaga  kependidikan,  maka  pidananya ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)”. Seperti yang telah diuraikan dalam kasus Brown William Stuart  beliau  di  dakwa  dengan  Pasal  82  Undang-undang  No  23  Tahun 2002.

## Daftar Pustaka

## A.  Buku
A.W.  Widjaya.  1985. Masalah  Kenakalan  Remaja  dan  Penyalahgunaan Narkotika . Bandung: Armico.
Abidin, Zinal. 2007. Hukum Pidana . Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. Abudssalam.2007. Hukum Perlindungan Anak . Jakarta: Restu Agung.
Arif Gosita. 1993. Masalah Korban Kejahatan . Jakarta: Akademika Pressindo. Aristiarini, Agnes. 2000. Seandainya Aku Bukan Anakmu . Jakarta: Kompas.
Darwan Prinst. 1997. Hukum Anak Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Depsos RI. 2002.  Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus. Jakarta. Hamzah, Andi. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana . Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Hamzah, Andi. 1986. Kamus Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Lamintang,  P.A.F.  1996. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia .  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti.
Lamintang,  P.A.F.  dan  Theo  Lamintang.  2010. Pembahasan  KUHAP  Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudansi . Jakarta: Sina Grafika. Made  Darme  Weda.  1995. Beberapa  Catatan  Tentang  Korban  Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi. Bandung: Eresco . Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta.
Muladi.  2002. Hak  Asasi  Manusia,  Politik,  dan  Sistem  Peradilan  Pidana , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Soeidy,  Sholeh.  2001. Dasar  Hukum  Perlindungan  Anak .  Jakarta:  CV.  Navindo Pustaka Mandiri.
Soekanto,  Soerjono  dan  Mamudji,  Sri.  2014. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Soekanto,  Soerjono.  2003. Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Soesilo,  R.  2003. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea.
Soerjono  Soekanto,  dan  Sri  Pamudji.  1990. Pengantar  Penelitian  Hukum . Jakarta: UI Press.
Subekti,  R  dan  R.  Tjitrosudibio.  2004. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata . Cetakan ke- 35. Jakarta: Pradnya Paramita.
Sunarso,  Siswanto.  2019. Viktimologi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana .  Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Surakhmad, Winarno. 1990. Pengantar Penelitian Ilmiah . Bandung: Tarsito.
Yandianto. 2000. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Bandung: Alumni.

## B. Perundang - Undangan:
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak