Fitriah, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan,  Halaman 223-233

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN

## Fitriah
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: Fitriah241171@yahoo.com

## Abstract
The  legal  protection  of  patients'  rights  participating  in  the  Health  Social  Security Administering Board (BPJS), in obtaining government health services, issued Law Number 24 of  2011  stipulating  two  State-Owned  Enterprises  namely  PT  Askes  (Persero)  and  PT Jamsostek (Persero) to be changed in form became a Public Service Agency to carry out five programs  mandated  by  Law  Number  40  of  2004,  namely  the  Health  Insurance  program  for Health  BPJS  and  other  programs  submitted  to  BPJS  Employment.  Hospitals  in  providing health services to BPJS participants are constrained by the unmet fulfillment of facilities and infrastructure in accordance with applicable standards and the non-fulfillment / availability of consumable  medicines  and  medical  materials  needed.  The  provision  of  Article  49  of  Law Number  24  Year  2011  states  that  for  those  parties  who  feel  disadvantaged  and  their complaints  cannot  be  resolved  by  the  quality  control  unit,  dispute  resolution  can  be  done through a mediation mechanism. Settlement agreements through mediation must be in writing, final and binding. In the case of complaints that cannot be resolved by controlling the quality of  services  and  handling  complaints  by  participants  through  the  unfinished  mechanism  of dispute  resolution,  it  can  be  submitted  to  the  District  Court  in  the  area  where  the  applicant lives.
Keywords : Health Social Security Organizing Agency

## Abstrak
Perlindungan  hukum  hak-hak  pasien  peserta  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) kesehatan  dalam  mendapatkan  pelayanan  kesehatan,  pemerintah  mengeluarkan  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2011  yang  menetapkan  dua  Badan  Usaha  Milik  Negara  yaitu  PT Askes  (Persero)  dan  PT  Jamsostek  (Persero)  diubah  menjadi  Badan  Layanan  Publik  untuk melaksanakan lima program yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yaitu program  Jaminan  Kesehatan  bagi  BPJS  Kesehatan  dan  program  lainnya  diserahkan  ke  BPJS Ketenagakerjaan. Rumah Sakit dalam  memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS terkendala pada belum terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang berlaku. Masih  terbatasnya  ketersediaan  obat  dan  bahan  medis  habis  pakai.  Ketentuan  Pasal  49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyebutkan bahwa bagi para pihak  yang  merasa di rugikan  dan  pengaduannya  belum  dapat  diselesaikan  oleh  unit  pengendalian  mutu,  maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi yang dibuat secara tertulis, bersifat final dan mengikat. Pada pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh pengendalian mutu pelayanan  dan  penanganan  pengaduan  peserta  melalui  mekanisme  mediasi,  maka  dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.
Kata Kunci: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

## I. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun
2011  tentang  Badan  Penyelenggara
Fitriah, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan,  Halaman 223-233
Jaminan  Sosial  (BPJS)  menetapkan bahwa  Jaminan  Sosial  Nasional  akan diselenggarakan  oleh  BPJS,  yang  terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan  oleh  BPJS  Kesehatan. Implementasinya  dimulai  1  Januari 2014.  Secara  operasional,  pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah  dan  Peraturan  Presiden, antara  lain  Peraturan  Pemerintah  Nomor 101  Tahun  2012  tentang  Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden Nomor  12  Tahun  2013  tentang  Jaminan Kesehatan. Pembentukan Undang-
Undang  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  merupakan  pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan  dari  Pasal  5  ayat  (1)  dan Pasal  52  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan Sosial  Nasional  yang  mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan  PT  Askes  (Persero),  PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero),  dan  PT  ASABRI  (Persero) menjadi  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (BPJS).  Dengan  Undang-Undang
ini  dibentuk  2  (dua)  BPJS,  yaitu  BPJS Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program  jaminan  kesehatan  dan  BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program  jaminan  kecelakaan  kerja, jaminan  hari  tua,  jaminan  pensiun,  dan jaminan  kematian.  Dengan  terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan  program  jaminan  social akan  diperluas  secara  bertahap.  Karena kesehatan  sebagai  hak  setiap  manusia, dan kewajiban negara memenuhi hak itu terutama pada situasi  bahwa tidak setiap orang  mempunyai  kesempatan  yang sama  untuk  menikmati  haknya  itu, merupakan isi keadilan. 1
Guna mendukung pelaksanaan tersebut,  Kementerian  Kesehatan  tengah mengupayakan  penyiapan  pelaksanaan JKN yang meliputi penyiapan infrastruktur pelayanan transformasi kelembagaan,  program  penghitungan iuran regulasi  berupa Peraturan Menteri, yang akan menjadi payung hukum untuk mengatur antara lain pelayanan kesehatan,  pelayanan  kesehatan  tingkat pertama, dan pelayanan kesehatan rujukan  tingkat lanjutan.  Peraturan Menteri  juga  akan  mengatur  jenis  dan
1 Titon  Slamet  Kurnia, Hak  Atas  Derajat Kesehatan  Optimal  Sebagai  HAM  di  Indonesia, Bandung: Alumni,  2007, hlm. 2.
Fitriah, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan,  Halaman 223-233
plafon  harga  alat  bantu  kesehatan  dan pelayanan  obat  dan  bahan  medis  habis pakai  untuk  Peserta  Jaminan  Kesehatan Nasional. Badan kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan bahwa kesehatan merupakan investasi, hak, dan kewajiban  setiap  manusia.  Kutipan tersebut  juga  tertuang  dalam  Pasal  28 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945 selanjutnya  disingkat  dengan  (UUD NRI)  dan  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selanjutnya  disingkat  dengan  (UUK), menetapkan  bahwa  setiap  orang  berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
Karena  itu  setiap  individu,  keluarga  dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan  terhadap  kesehatannya, dan  negara  bertanggungjawab  mengatur agar  terpenuhi  hak  hidup  sehat  bagi penduduknya  termasuk  bagi  masyarakat miskin  dan  tidak  mampu.  Kenyataan yang terjadi, derajat kesehatan masyarakat  miskin  yang  masih  rendah tersebut  diakibatkan  karena  sulitnya akses  terhadap  pelayanan  kesehatan yang    dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor seperti  tidak  adanya  kemampuan  secara ekonomi  dikarenakan  biaya  kesehatan memang  mahal.  Derajat  kesehatan  yang rendah  berpengaruh  terhadap  rendahnya produktifitas  kerja  yang  pada  akhirnya
menjadi beban masyarakat dan pemerintah.
Asuransi  kesehatan  atau  jaminan pemeliharaan  kesehatan  adalah  upaya untuk  menciptakan  suatu riskpooling , yaitu mengalihkan risiko pribadi menjadi risiko  kelompok  sehingga  terjadi risk sharing .  Dalam  asuransi  kesehatan biayanya dipikul bersama oleh masyarakat  melalui  sistem  kontribusi yang dilakukan secara pra upaya. Tujuan asuransi  kesehatan  adalah  meningkatkan pelayanan  pemeliharaan  kesehatan  bagi peserta dan anggota keluarganya. Asuransi kesehatan juga bertujuan memberikan  bantuan  kepada  peserta dalam membiayai pemeliharaan kesehatannya. 2
Bentuk  pokok  asuransi  kesehatan terdiri  dari  tiga  pihak (third  party )  yang saling berhubungan, yaitu: 3
1. Tertanggung/peserta,  yang  dimaksud tertanggung/peserta    yang        terdaftar sebagai anggota, membayar iuran (premi)  sejumlah  dengan  mekanisme tertentu.  Dalam  asuransi  sosial  ini  yang menjadi  peserta  adalah  Pegawai  Negeri Sipil,  Penerima  Pensiunan,  TNI/Polri, Veteran  dan  Perintis  Kemerdekaan
2 Kertonegoro,  S. Hukum  Asuransi  Indonesia , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1999, hlm. 12.
3 Sendra  Ketut, Konsep  dan  Penerapan Asuransi , Yogyakarta: PPM, 2004, hlm. 34.
Fitriah, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan,  Halaman 223-233
beserta anggota keluarganya berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun 1991.
2.  Penanggung/badan  asuransi,  yang dimaksud penanggung atau badan asuransi  ( health  insurance  institutional ) adalah yang bertanggung jawab mengumpulkan  dan  mengelola  iuran serta  membayar  biaya  kesehatan  yang dibutuhkan peserta.
3.  Pemberi  Pelayanan  Kesehatan,  yang dimaksud  dengan  pemberi  pelayanan kesehatan  ( health  provider )  adalah  yang bertanggung jawab menyediakan pelayanan  kesehatan  bagi  peserta  dan untuk itu mendapatkan imbalan jasa dari badan asuransi.
Permasalahan  yang  akan  diteliti adalah Bagaimanakah perlindungan hukum  terhadap  peserta  BPJS  kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan menurut UU  nomor 24 tahun 2011  serta kendala  yang  dihadapi  rumah  sakit dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan kepada peserta BPJS.
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis  yang  berkaitan  dengan  masalah perlindungan  hukum  terhadap  peserta BPJS  kesehatan  dalam  mendapatkan
pelayanan  kesehatan  menurut  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011.

## II. PEMBAHASAN
Pasien  adalah  orang  yang  sedang menderita penyakit atau gangguan badaniah/rohaniah  yang  perlu  ditolong agar  lekas  sembuh  dan  berfungsi kembali  melakukan  kegiatannya  sebagai salah satu anggota masyarakat. 4 Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  pasien adalah orang sakit (yang dirawat dokter), penderita  (sakit).  Dalam  pasal  1  angka 10  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasien adalah  setiap  orang  yang  melakukan konsultasi  masalah  kesehatannya  untuk memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.  Menurut  M.  Sofyan  Lubis  bahwa  : Pasien  secara  yuridis  tidak  dapat diidentikan  dengan  konsumen,  hal  ini karena  hubungan  yang  terjadi  diantara mereka bukan merupakan hubungan jual beli  yang  diatur  dalam  KUHPerdata  dan KUHD,  melainkan  hubungan  antara dokter  dengan  pasien  hanya  merupakan bentuk perikatan  medik,  yaitu perjanjian “usaha” (inspanning verbintenis)
4 Amri Amir, Bunga Rampai Hukum Kesehatan , Medan: Woya Medika, 1997, hlm. 17.
Fitriah, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan,  Halaman 223-233
tepatnya  perjanjian  usaha  kesembuhan (teraupetik), bukan  merupakan perikatan medik  “hasil” (resultaat  verbintenis), disamping itu profesi dokter dalam etika kedokteran masih berpegang pada prinsip  “pengabdian  dan  kemanusiaan” sehingga  sukit  disamakan  antara  pasien dengan konsumen pada umumnya. 5
Konsumen  memang  tidak  sekedar pembeli (buyer atau koper) tetapi semua orang  (perorangan  atau  badan  usaha) yang mengkonsumsi jasa dan/atau barang.  Jadi,  yang  paling  penting terjadinya  suatu  transaksi  konsumen ( consumer transaction ) berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan  dalam  menggunakannya. 6
Jika  dilihat  dari  hubungan  antara  pasien dan  tenaga  kesehatan,  maka  terjadi peralihan jasa. Pasien merupakan pengguna  jasa  layanan  kesehatan  yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Setalah terjadi  peralihan  jasa,  maka  setelah  itu akan  terjadi  transaksi  ekonomi  baik secara  langsung  maupu  tidak  langsung yaitu  pembayaran  atas  yang  telah diperoleh.
5 Sofyan  Lubis, Mengenal  Hak  Konsumen  dan Pasien ,  Yogyakarta:  Pustaka  Yustisia,  2009, hlm. 38.
6 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 2.
Selanjutnya  dalam  pasal  1  angka  3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau  prestasi  yang  disediakan  bagi masyarakat  untuk  dimanfaatkan  oleh konsumen.  Pengertian  “disediakan  bagi masyarakat  menunjukan  bahwa  jasa  itu harus  ditawarkan  kepada  masyarakat. Artinya  lebih  dari  satu  orang.  Jika demikian  halnya,  layanan  yang  bersifat khusus  (tertutup)  dan  individual,  tidak mencakup dalam pengertian tersebut. 7
BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial)  adalah  badan  hukum yang  dibentuk  untuk  menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS merupakanBadan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  yang  ditugaskan  khusus  oleh pemerintah  untuk  menyelenggarakan program  jaminan kesehatan  bagi  seluruh penduduk  Indonesia  termasuk  orang asing  yang  berkerja  paling  singkat  6 (enam)  bulan  di  Indonesia.  BPJS bertanggung  jawab  kepada  presiden. Berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial pasal  5  ayat  (2),  BPJS  terbagi  atas  dua yaitu:
7 Ahmad  Miru  dan  Sutarman  Yodo, Hukum Perlindungan  Konsumen, Jakarta:  PT.  Raja GrafindoPersada, 2007, hlm. 14.
Fitriah, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan,  Halaman 223-233
a. BPJS Kesehatan b. BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan berfungsi
menyelenggarakan program jaminan kecelakaan  kerja,  program  jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan program  jaminan  hari  tua. 8 Pembayaran Iuran  BPJS  Kesehatan  paling  lambat dilakukan  tanggal  10  setiap  bulanya. Apabila peserta BPJS melakukan keterlambatan  dalam  pembayaran  akan dikenakan denda. Namum jika
keterlambatan  pembayaran  tersebut  lebi dari  satu  bulan,  maka  peserta  BPJS
Kesehatan akan
diberhentikan sementara.
Dalam
melaksanakan kewenangannya,  BPJS  mempunyai  hak untuk:
a. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang
bersumber  dari  dana  jaminan  sosial dan atau sumber lainnya.
b. Memperoleh  hasil  monitoring  dan evaluasi  penyelenggaraan  program
8 Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2001 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
jaminan  sosial  dan  DSJN  setiap  6 bulan.
Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk:
a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta
b. Mengembangkan  aset  dana  jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar- besarnya kepentingan peserta
c. Memberikan informasi melalui media  massa  cetak  dan  elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, seta kekayaan dan hasil pengembangannya
d. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan undang-undang SJSN
e. Memberi  informasi  kepada  peserta mengenai  hak  dan  kewajiban  untuk mengikuti ketentuan yang berlaku
f. Memberi  informasi  kepada  peserta mengenai
prosedur untuk mendapatkan  hak  dan  memenuhi kewajibannya
g. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua  dan  pengembanganny  satu  kali dalan satu tahun
h. Memberikan informasi kepada
peserta mengenai hak pensiun sekali dalam setahun.
Fitriah, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan,  Halaman 223-233
i. Membentuk  cadangan  teknis  sesuai dengan  standar  praktikum  aktuaria yang lazim dan berlaku umum
j. Melakukan pembukuan sesua dengan  standar  akuntansi  yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial
k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan,  secara  berkala  6  bulan sekali  kepada  presiden  dengan tebusan kepada DSJN.
Pelayanan  umum (public  services) memang  sarat  dengan  berbagai  masalah apalagi  wilayah  jangkauannya  sendiri sangat  luas  meliputi  sektor  profit ataupun  non  profit.  Sedemikian  luas jangkauannya  sehingga  tidak  mudah mendeskripsikan  persepsi  masyarakat terhadap pelayanan umum. 9 Sebagai unit terbesar  pelayanan  kesehatan,  rumah sakit  memiliki  dua  fungsi,  yaitu  kuratif dan  preventif.  Fungsi  kuratif  lebih bertitik  berat  pada  penyembuhan  pasien sakit. Fungsi preventif membawa konsekuensi  misi  pelayanan  kesehatan adalah meningkatkan daya tahan manusia  terhadap  ancaman  penyakit, misalnya,  lewat  Program  Imunisasi Nasional (PIN).
9 Yusuf Shofie. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 207.
Keberhasilan upaya kesehatan tergantung  pada  ketersediaan  sumber daya  kesehatan  yang  berupa  tenaga, sarana,  dan  prasarana  dalam  jumlah  dan mutu  yang  memadai.  Rumah  sakit merupakan  salah  satu  sarana  kesehatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah  maupun  masyarakat. 10 Oleh sebab itu, setiap orang berhak mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan derajat kesehatan yang setinggi- tingginya. 11 Karena  hak  adalah  segala sesuatu  yang  harus  didapatkan  oleh setiap  orang  yang  telah  ada  sejak  lahir bahkan  sebelum  lahir.  Hak  merupakan sesuatu  yang  pasti  dimiliki  setiap  orang, baik  haknya  sebagai  bagian  dari  suatu sistem masyarakat bahkan haknya sebagai manusia. 12
Di  dalam hukum, hak adalah kepentingan  hukum  yang  dilindungi  oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan  yang  diharapkan  untuk  dipenuhi. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya
10 Sri  Praptianingsih, Kedudukan  Hukum Perawat  Dalam  Upaya  Pelayanan  Kesehatan  di Rumah  Sakit ,  Jakarta:  PT.RajaGrafindo  Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12.
11 Hendrik, Etika dan Hukum Kesehatan , Jakarta, 2013, hlm. 37.
12 Muhamad  Sais  Is, Pengantar  Ilmu  Hukum, Jakarta:  PT.  Kharisma  Putra  Utama,  2015, hlm.102.
Fitriah, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan,  Halaman 223-233
dilindungi  oleh  hukum. 13 Hak  pasien merupakan  hak  asasi  yang  bersumber dari  hak  dasar  individu  dalam  bidang kesehatan.  Dalam  hubungan  antara dokter dan pasien, secara relative pasien berada  dalam  posisi  yang  lebih  lemah. Kekurang mampuan pasien untuk membela  kepentingannya  dalam  situasi pelayanan kesehatan menyebabkan timbulnya kebutuhan untuk mempermasalahkan hak-hak pasien dalam  menghadapi  para  professional kesehatan.
Hak-hak  yang  dimiliki  pasien  harus diseimbangkan dengan kewajibannya. Maka  masyarakat  atau  pasien  yang  baik akan  memenuhi  kewajibannya  setelah haknya  dipenuhi  oleh  petugas  kesehatan atau  dokter  yang  melayaninya. 14 Dalam pasal  53  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun  2004  tentang Praktik  Kedokteran, pasien dalam menerima pelayanan dalam praktik kedokteran, mempunyai kewajiban:
a.  Memberi  informasi  yang  lengkap  dan jujur tentang masalah kesehatannya. b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi.
13 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum Suatu  Pengantar, Yogyakarta:  Liberty,1985, hlm. 2.
14 Soekidjo  Notoatmodjo, Etika  Hukum  dan Kesehatan, Jakarta:  PT  Rineka  Cipta,  2010, hlm.175.
c.  Mematuhi  ketentuan  yang  berlaku  di sarana pelayanan kesehatan, dan d.  Memberi  imbalan  jasa  atas  pelayanan yang diterima.
Pengaturan  mengenai  perlindungan hukum  pasien ini  tersebar  dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di  dalam  Perjanjian  yang  dikenal  dalam bidang  pelayanan  jasa  kesehatan  adalah perjanjian teraupetik. Perjanjian teraupetik adalah perjanjian antara dokter  dengan  pasien,  berupa  hubungan hukum  yang  melahirkan  hak  dan kewajiban  bagi  kedua  belah  pihak. Adapun  objek  dari  perjanjian  itu  adalah upaya  yang  dilakukan  dokter  untuk menyembuhkan pasien. 15 Jadi, hubungan yang  dibangun  antara  dokter  dengan pasien  dalam  pandangan  hukum  perdata adalah  perjanjian.  Untuk  sahnya  suatu perjanjian  ini  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata.
Berdasarkan  perjanjian  teraupetik, pelanggaran  yang  dapat  terjadi  adalah perbuatan  wanprestasi  dan  perbuatan melawan  hukum (onrechtmatige  daad ). Wanprestasi (ingkar janji) dalam pelayanan kesehatan adalah suatu keadaan  yang  mana  pelayan  kesehatan tidak  melakukan  kewajibannya  bukan
15 Bahder  Johan  Nasution, Hukum  Kesehatan Pertanggungjawaban  Dokter, Jakarta:  Rineka Cipta, 2005, hlm. 11.
Fitriah, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan,  Halaman 223-233
karena  keadaan  memaksa  ( overmach t).
Suatu  perbuatan  dapat  dapat  dikatakan wanprestasi apabila: 16 a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. c.  Melakukan  apa  yang  dijanjikan  tetapi terlambat.
d.  Melakukan  sesuatu  yang  menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Untuk  perlindungan  hukum  terkait dengan  peserta  BPJS  kesehatan  dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pemerintah mengeluarkan Undang- Undang  RI Nomor 24 Tahun 2011  yang menetapkan dua BUMN  yaitu PT Askes (persero)  dan  PT  Jamsostek  (Persero) dirubah  bentuk  menjadi  Badan  Layanan Publik untuk melaksanakan lima program  yang  diamanatkan  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2004  yaitu program  Jaminan  Kesehatan  bagi  BPJS Kesehatan dan program lainnya diserahkan  ke  BPJS  Ketenagakerjaan. Pemerintah  melalui  Menteri  Kesehatan telah  menetapkan  beberapa  peraturan yang  mengatur  tentang  pelaksanaan program BPJS kesehatan baik itu tentang tarif maupun prosedur dalam
16 Subekti, Hukum Perjanjian, Bandung: PT Intermasa,1990, hlm. 45.
mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada peraturan  tersebut  agar  peserta  tidak dipungut  bila  memanfaatkan  haknya untuk mendapatkan pelayanan.
Sementara BPJS kesehatan telah menyiapkan  petugas  disetiap  Rumah Sakit agar dapat mengawal dan mendampingi serta memberikan pelayanan kepada peserta dalam memanfaatkan  haknya  untuk  berobat  di fasilitas kesehatan yang ditunjuk.
Adanya penerapan JKN ini, diharapkan  tidak  ada  lagi  masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat miskin yang  tidak  berobat  kefasilitas  pelayanan kesehatan  ketika  sakit  karena  tidak memiliki  biaya.  Pelaksanaan  JKN  pada dasarnya  merupakan  amanat  UU  Sistem Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  dan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011 tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (UU  BPJS),  dimana  jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan  kesehatan  agar  peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah  membayar  iuran  atau  iurannya dibayar oleh pemerintah.
Kendala-kendala yang dihadapi BPJS  Kesehatan  dalam  memberikan
Fitriah, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan,  Halaman 223-233
pelayanan  kesehatan  kepada  peserta BPJS  Kesehatan  yaitu  masih  sering dikeluhkan  oleh  peserta  adanya  tarikan atau  obat  disuruh  diambil  diluar  rumah sakit dengan biaya pribadi, hal ini karena di  beberapa  rumah  sakit  masih  terjadi kendala  dalam  pengadaan  obatnya. Kendala-kendala  yang  dihadapi  Rumah Sakit  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS adalah :
1.  Masih  belum  terpenuhinya  sarana  dan prasarana  sesuai  dengan  standar  yang berlaku  seperti  ruangan,  kelas,  tempat tidur,  alat  kesehatan  dan  pelayanan penunjang lainnya karena keterbatasan dana yang ada.
2. Masih belum terpenuhinya/tersedianya obat  dan  bahan  medis  habis  pakai yang  dibutuhkan.  Hal  yang  sering dikeluhkan pasien  lainnya  yaitu  masih adanya obat-obatan yang tidak tersedia di  apotek  Rumah  Sakit  dan  tidak ditanggung  BPJS  sehingga  obat  harus tetap membeli di apotek luar.
Oleh  karena  itu,  peserta  BPJS  dan penyelenggara  BPJS  tidak  dipungkiri dapat  menimbulkan  perselisihan  bagi kedua belah pihak. Penyelenggara sengketa  dapat  dilakukan  baik  melalui pengadilan  maupun  di  luiar  pengadilan. Dalam  hal  pengaduan  tidak  dapat diselesaikan  oleh  pengendalian  mutu
pelayanan  dan  penanganan  pengaduan peserta  melalui  mekanisme  tidak  dapat terlaksana  penyelesaian  sengketa  dapat diajukan  ke  Penga.  Namun  demikian penyelesaian  sengketa  di  usahakan semaksimal  mungkin  dapat  diselesaikan di  luar  pengadian  untuk  mendapatkan penyelesaian yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.

## III. PENUTUP
Perlindungan  hukum  yang  terkait dengan  hak-hak  pasien  peserta  BPJS kesehatan, dalam mendapatkan pelayanan  kesehatan,    pemerintah  telah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 yang menetapkan dua  BUMN  yaitu  PT  Askes  (persero) dan  PT  Jamsostek  (Persero)  dirubah bentuk  menjadi  Badan  Layanan  Publik untuk  melaksanakan  lima  program  yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2004  yaitu  program  Jaminan Kesehatan  bagi  BPJS  Kesehatan  dan program  lainnya  diserahkan  ke  BPJS Ketenagakerjaan.  Kendala-kendala  yang sering    dihadapi  Rumah  Sakit  dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada  peserta  BPJS  adalah  masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana  sesuai  dengan  standar  yang
Fitriah, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan,  Halaman 223-233
berlaku  seperti  ruangan,  kelas,  tempat tidur,  alat  kesehatan  dan  pelayanan penunjang  lainnya  karena  keterbatasan dana  yang  ada.  Selain  itu  juga,  masih belum terpenuhinya/tersedianya obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Miru  dan  Sutarman  Yodo,
Hukum  Perlindungan  Konsumen,
Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2007. Amri  Amir, Bunga  Rampai  Hukum
Kesehatan ,  Medan:  Woya  Medika,
1997.
Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban
Dokter ,  Bandung:  Rineka  Cipta,
2005.
Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti, Hukum Perlindungan  Konsumen ,  Jakarta:
Sinar             Grafika, 2008.
Hendrik, Etika  dan  Hukum  Kesehatan ,
Jakarta , 2013. Kertonegoro S, Hukum Asuransi
Indonesia , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999. Muhamad  Sais  Is, Pengantar  Ilmu
Hukum, Jakarta:  PT.  Kharisma  Putra
Utama, 2015.
Sri  Praptianingsih, Kedudukan  Hukum Perawat  Dalam  Upaya  Pelayanan Kesehatan  di  Rumah  Sakit, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta:
Liberty,1985.
Soekidjo  Notoatmodjo, Etika  Hukum dan  Kesehatan, Jakarta:  PT  Rineka Cipta, 2010.
Sofyan Lubis, Mengenal  Hak Konsumen dan  Pasien ,  Yogyakarta:  Pustaka Yustisia, 2009.
Sendra  Ketut, Konsep  dan  Penerapan Asuransi , Yogyakarta : PPM, 2004. Subekti, Hukum  Perjanjian, Bandung: PT Intermasa, Bandung, 1990. Titon  Slamet  Kurnia, Hak  atas  Derajat Kesehatan  Optimal  sebagai  HAM diIndonesia, Bandung: Alumni,
2007.
Yusuf  Shofie, Perlindungan  Konsumen dan
Instrumen-Instrumen
Hukumnya ,  Bandung:  Citra  Aditya
Bakti, 2009. Undang-Undang Negara Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2001
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.