## KOMISI KODE ETIK POLRI SEBAGAI LEMBAGA AD HOC KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI
Marsudianto* Mahasiswa Magister Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Airlangga Surabaya Marsudi@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to know and describe the efforts made by the Commission  of  Police  Ethics  Code  (KKEP)  in  the  enforcement  of  the  code  of ethics of the Police profession as well as what factors led to the enforcement of the code of ethics of the Police profession. The research method in this research is empirical research by using qualitative approach, which is to search the object of  research,  describe,  and  understand  its  meaning.  Data  collection  techniques used  in  this  study  are  interviews,  and  documentation,  which  then  analyzed qualitatively.
The  results  of the research indicate  that  the factors  of  the professional code of ethics is that every Performance of any member or officer who neglects or intentionally commits a violation or a crime of a crime may result not only to the  member  of  the  offender,  but  may  also  have  implications  for  the  Polri institution directly or can not directly affect the decline or loss of confidence in the image of the Police. Efforts made by the KKEP in enforcing the Code of Ethics of  the  Police  Profession  is  to  remain  guided  by  existing  regulations,  and  to forward the personal Tri Bhayangkara Police who are subject to the prohibitions as the State's honorable institution.
Keywords: KKEP, Enforcement, Code of Conduct

## I.  Pendahuluan
Dihitung  mundur  sejak  ulang  tahun  emas  Polri,  maka  kepolisian  negara Indonesia  sudah  melayani  masyarakatnya  lebih  dari  separuh  abad.  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  telah  menjalankan  perannya  sejak  dinihari kemerdekaan,  sedangkan  tanggal  1  Juli  1946  menandai  dilepaskannya  kedudukan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  semula  di  bawah  Kementerian  Dalam Negeri  dan  selanjutnya  ditempatkan  di  bawah  langsung  Perdana  Menteri. Momentum  ini  yang  kemudian  dinilai  menjadi  fenomena  menarik,  karena melambangkan dimulainya “gerakan profesionalisme” Polri 1 . Polri  merupakan  institusi  negara  yang  memiliki  peran  memberi perlindungan serta menjaga keamanan dalam lingkup masyarakat maupun negara.
1 Rahardjo,  S. Membangun  Polisi  Sipil:  Perspektif  Hukum,  Sosial,  dan  Kemasyarakatan. Jakarta: Kompas. 2007, hal. 24
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
Peranan  Polri  yang  amat  besar  dalam  kehidupan  sehari-hari  terkadang menimbulkan sebuah ekses negatif. Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean Government baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan  hukum  dan  melindungi,  mengayomi  serta  melayani  masyarakat maupun  dikalangan  internal  Polri  sendiri  sebagaimana  dicanangkan  dalam  Grand Strategi Polri berupa trust building (membangun kepercayaan) 2 . Penyebab  buruknya  kinerja  kepolisian  adalah  sumber  daya  manusia  dan biaya  operasional.  Masyarakat  masih  memandang  polisi  oportunis,  ada kecenderungan  menolong  hanya  jika  ada  imbalan.  Masalah  klasik  yang  menjadi alasan adalah minimnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, gaji yang kecil tidak  seimbang  dengan  risiko  profesi  yang  diemban.  Kode  etik  profesi  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  pada  dasarnya  merupakan  pedoman  bagi  pengemban fungsi  kepolisian  lainnya  dalam  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  lingkungannya,  oleh  karena  itu  kode  etik profesi memiliki peran penting dalam mewujudkan polisi yang professional. 3 Kode  etik  adalah  sebuah  pernyataan  yang  terwujud  sebagai  aturan-aturan moral  yang  biasanya  tertulis  yang  dibuat  oleh  sebuah  organisasi.  Kode  etik  yang tertulis  ini  adalah  kode  etik  yang  ideal  yang  diberlakukan  oleh  organisasi  yang bersangkutan  untuk  dipatuhi  dan  digunakan  sebagai  pedoman  oleh  anggota- anggotanya  dalam  tindakan-tindakan  mereka.  Kode  etik  kepolisian  yang  aktual biasanya  juga  tidak  tertulis,  tetapi  ada  dan  digunakan  oleh  sekelompok  petugas kepolisian dari fungsi yang sama atau dari satgas yang sama 4 . Dalam  Kode  Etik  Profesi  Polri,  salah  satunya  disebutkan  bahwa  setiap anggota  Polri  harus  menjauhkan  diri  dari  perbuatan  dan  sikap  tercela  serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan- perbuatan  penyalahgunaan  wewenang.  Anggota  Polri  tidak  dapat  dipisahkan dengan  hakikatnya  sebagai  manusia  yang  hidup  bermasyarakat  dan  saling melakukan  interaksi  antar  individu.  Manusia  secara  individu  dalam  menjaga kelangsungan  hidupnya  melakukan  interaksi  dengan  individu  yang  lain  serta membutuhkan  bantuan  orang  lain  karena  tidak  mungkin  manusia  hidup  di  dunia sendirian.  Kode  Etik  Profesi  Polri  mengandung  jabaran  pedoman  perilaku  setiap anggota  Polri  dalam  berhubungan  dengan  masyarakat,  baik  ketika  menjalankan tugas  dan  wewenangnya  maupun  ketika  tidak  sedang  menjalankan  tugas  dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat.

## II. Landasan Teori
a.  Kode Etik Profesi Polri Membahas kode etik profesi tidak dapat dipisahkan dari pembahasan terkait dengan  etika  profesi.    Etika  berasal  dari  bahasa  Yunani,  “ ethos ”  yang  artinya “karakter”. Nama lainnya adala h moralitas yang berasal dari bahasa latin yaitu kata mores berarti “ kebiasaan ”. Moralitas berfokus pada perilaku manusia yang “benar”
2 Manalu,  P.  K.  (2014).  Fungsi  Kode  Etik  Profesi  Polisi  Dalam  Rangka  Meningkatkan Profesionalitas Kinerjannya. Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta , 1-10.
3 Manalu, Loc.Cit.
4 Isnanto, R. R. (2009). Buku Ajar Etika Profesi. Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro ,  h. 5-16.
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
dan  “salah”.  Etika  berhubungan  dengan  bagaimana  seseorang  bertindak  terhadap orang  lainnya.  Etika  atau  Norma  Kesopanan  juga  dapat  diartikan  sebagai  norma moral  yang  mengandung  norma  keharusan  untuk  melakukan  sesuatu  pada seseorang. 5 Cara  berpikir,  kebiasaan,  adat,  perasaan,  sikap,  karakter,  watak  kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat dipakai untuk kata Etika, antara lain Etika sebagai sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma- norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan  bertindak.  Etika  juga  bisa  diartikan  sebagai  kumpulan  azas  atau  nilai  yang berkenaan  dengan  akhlak  atau  moral.  Selain  itu,  Etika  bisa  juga  diartikan  sebagai ilmu  tentang  yang  baik  dan  yang  buruk  yang  diterima  dalam  suatu  masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodis 6 . Menurut  Rizal  Isnanto,  Etika  profesi  adalah  norma-norma  atau  nilai-nilai untuk mengukur suatu perbuatan pelaksanaan profesi dengan pendekatan pronsip moral yang menyangkut bai, adil, jujur, buruk, tidak adil, tidak jujur, bohong serta penilaian  tentang  etis  atau  keadaan  pelaku  profesi  yang  menyangkut  sifat  watak atau  akhlak  yang  ditampilkan  oleh  pelaku  profesi. 7 Adapun  prinsip-prinsip  Etika Profesi adalah sebagai berikut:
1. Tanggung jawab:
a. Terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya,
b.  Terhadap  dampak  dari  profesi  untuk  kehidupan  orang  lain  atau  masyarakat pada umumnya.
2. Keadilan  sebagai  tuntutan  untuk  memberikan  kepada  siapapun  yang  menjadi haknya.
3. Otonomi sebagai kebebasan dalam menjalankan profesinya. Selanjutnya  kode  etik  profesi  adalah  pedoman  sikap,  tingkah  laku  dan perbuatan  dalam  melaksanakan  tugas  dalam  kehidupan  sehari-hari. 8 Kode  etik merupakan  aturan  tertulis  yang  secara  sistematik  sengaja  dibuat  berdasarkan prinsip-prinsip  moral  yang  ada  dan  pada  saat  yang  dibutuhkan  dapat  difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum common sense dinilai menyimpang dari kode etik.
Kode  etik  tertulis  adalah  kode  etik  yang  ideal  yang  diberlakukan  oleh organisasi yang bersangkutan untuk dipatuhi dan digunakan sebagai pedoman oleh anggota-anggotanya  dalam  tindakan-tindakan  mereka.  Kode  etik  kepolisian  yang aktual  biasanya  juga  tidak  tertulis,  tetapi  ada  dan  digunakan  oleh  sekelompok petugas kepolisian dari fungsi yang sama atau dari satgas yang sama 9 . Kode  etik  profesi  dapat  menjadi  penyeimbang  segi-segi  negatif  dari  suatu profesi, sehingga kode etik seperti kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjadi mutu moral profesi di mata masyarakat. 10
Adapun sanksi pelanggaran kode etik sendiri menurut Jimly, yakni sebagai berikut: a. Sanksi Moral; yang akan berdampak pada inner personal dam b. Sanksi dikeluarkan dari organisasi; yang akan berdampak pada pekerjaan personal. 11 :
5 Djatmiko,  M.  B.,  &  Rizkina,  M.  Z.  (2014).  Etika  Profesi,  Profesionalisme,  dan  Kualitas  Audit. STAR-Study & Accounting Research, Vol. XI, No. 2 , 1-9
6 Manalu, Loc. Cit . 7 Isnanto, Op.Cit, hal. 40 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
9 Isnanto, Op.Cit, hal. 41
10 Jimly Asshiddiqie. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Jakarta: Grasindo, 1999. Hal. 97-103
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
Sementara itu, terdapat 4 (empat) aspek penilaian dalam Kode Etik Profesi Polri, sebagai berikut: 1. Menilai  pelaksanaan  etik  profesi  seorang  anggota/pejabat  Kepolisian  Negara Republik Indonesia ketika sedang melaksanakan tugas kenegaraan.
2. Menilai pelaksanaan tugas dan kewenangan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia  ketika  sedang  melaksanakan  tugas  Kelembagaan  berdasarkan  tugas pokok dan fungsi yang diembannya.
3. Menilai  ketika  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sedang melaksanakan  tugas  dan  kewenangan  sebagai  petugas  pelayanan  masyarakat atau  sedang  melakukan  interaksi  dengan  masyarakat,  di  dalam  dinas  maupun tidak  sedang  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenang  kepolisian  maka  sikap dan  perilaku  setiap  anggota/pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia terikat denagn etika kemasyarakatan.
4. Menilai ketika Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sedang melaksanakan tugas dan  kewenangan  maupun  bertindak  selaku  pribadi  di  luar  dinas,  maka  wajib hukumnya taat menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal  dan  norma  perbuatan  selingkuh  atau  asusila  maka  terhadap  yang bersangkutan  dapat  dinilai  melanggar  kode  etik  terkait  dengan  etika Kepribadian.
b. Sejarah Perkembangan Kode Etik Profesi
Kode  etik  profesi  merupakan  bagian  dari  etika  profesi.  Kode  etik  profesi merupakan  lanjutan  dari  norma-norma  yang  lebih  umum  yang  telah  dirumuskan dalam etika  profesi.  Dengan demikian kode etik  profesi  adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak  baik,  apa  yang  benar  dan  apa  yang  salah  dan  perbuatan  apa  yang  boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang  profesional.
Meskipun  memiliki  eksistensi  yang  panjang,  tetapi  hal  ini  merupakan fenomena  dalam  sejarah  kode  etik  menjadi  fenomena  yang  begitu  banyak dipraktekan dan tersebar luas seperti sekarang ini. Etik sendiri sudah cukup lama berkembang setelah itu, menjadi wacana yang diperdebatkan dalam pelbagai profesi hukum, politik filsafat, administrasi publik, dan sektor-sektor lainnya. 12
Latar belakangnya lahir norma etik Kepolisian ditinjau dari sejarah lahirnya Polisi  di  wilayah  Nusantara  yang  sekarang  dikenal  dengan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  sudah  ada  semenjak  kelahiran  Polisi  di  Nusantara  yaitu  sejak era Kerajaan Nusantara antara lain pada kejayaan Kerajaan Sadungeras Kalimantan pada sekitar tahun 630 masehi yang dikenal dengan Kesultanan Paser, dan Kerajaan Kalingga yang terletak di pantai Utara Jawa Tengah sekitar tahun 674 masehi yang dipimpin  oleh  Ratu  Maharani  Shima  yang  tugas  pokok  fungsinya  dalam  rangka menjaga keamanan dan mewujudkan keteraturan sosial di wilayah Kerajaan dimana waktu itu Polisi telah diberi kewenangan menegakkan hukum yang keras terhadap para pencuri yang waktu itu kondisi sosiologis bahwa sudah berlaku hukum sebagai Panglima.
Sejarah  lahirnya  norma-norma  etika  secara  doktrinal  telah  ada  pada  masa Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1294 sampai dengan 1478 masehi yang ditandai dengan  adanya  organ  Polisi  yang  dikenal  dengan  Bhayangkara  yang  terdiri  dari
11 Ibid , hal. 104
12 Asshidiqie, Op. Cit. Hal. 97-103
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
pasukan prajurit terbaik pengawal pribadi Raja yang sekaligus bertugas mengawasi perdagangan,  menjamin  penegakan  peraturan,  memelihara  ketertiban  serta menjaga  ketentraman  bangsa  dan  negara  yang  dipimpin  oleh  Patih  Gajah  Mada. Norma  etika  dicetuskan  pertama  kali  oleh  Patih  Gajah  Mada  yang  dikenal  dengan Catur Prasetya terdiri dari 4 (empat) norma yang  masih  merupakan norma moral yang  pertama Satyahabprabu ,  yaitu  setia/patuh  pada  Raja  atau  pimpinan  yang dalam  implementasi  Kode  Etik  Profesi  masuk  dalam  kelompok  etika  kenegaraan. Kedua: Hanyaken  musuh ,  artinya  mengenyahkan  atau  meleyapkan  musuh-musuh Negara, bangsa, dan masyarakat, yang dalam implementasi Kode Etik Profesi Polri masuk  dalam  kelompok  etika  kelembagaan.  Ketiga: Gineung  Pratidina, artinya senantiasa  bersikap  sebagai  Bhayangkara  demi  keagungan  Negara,  yang  dalam implementasi Kode Etik Profesi Polri masuk dalam etika kemasyarakatan. Keempat: Tan  Satrina ,  artinya  ikhlas,  tanpa  pamrih  serta  tidak  terikat  pada  segala  sesuatu, yang  dalam  implementasi  Kode  Etik  Profesi  Polri  masuk  dalam  kelompok  etika kepribadian. 13 Norma  etika  pada  masa  kini  telah  dituangkan  dalam  Tribata  Polri  yang diikrarkan oleh wisudawan PTIK angkatan II tanggal 3 Mei 1954, yang mana berisi 3 (tiga) brata pertama Rastra Sewakottama yang hakikatnya Polisi itu abdi uatama dari pada nusa dan bangsa dalam pengertian Polisi harus memiliki tabiat dan watak yang selalu dekat dengan rakyat dan mengabdikan dirinya kepada nusa dan bangsa. Kedua Nagara Yanottama yang hakikatnya Polisi itu warga negara utama dari pada negara,  dalam  pengertian  Polisi  sevagai  warga  negara  utama  merupakan  ujung tombak  dalam  mempertahankan  Undang-Undang  nasional,  sehingga  anggota  Polri wajib memberi contoh dan teladan yang baik kepada seluruh warga negara. Ketiga Yana  Anucasanadharma yang  hakikatnya  Polisi  itu  wajib  menjaga  ketertiban pribadi dari pada rakyat, dalam pengertian Polisi sebagai organ yang paling penting untuk  menciptakan  keamanan  dan  ketertiban  pada  rakyat,  berdasarkan  pada perikemanusiaan  dan  keadilan  sosial  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, sehingga  seorang  anggota  Polri  dalam  melaksanakan  tugasnya  mempunyai kewajiban  untuk  mengindahkan  norma-norma  agama,  norma  perikemanusiaan, kesopanan  dan  norma  kesusilaan.  Oleh  karena  itu,  pada  masa  ini  telah  mengenal sendi-sendi  yang  terkandung  dalam  Tri  Brata.  Akan  tetapi,  sendi-sendi  tersebut masih  bersifat  umum  dan  pada  saat  rapat  para  Kepala  Polisi  Komisariat  seluruh Indonesia  yang  diadakan  di  Bandung  telah  disahkan  oleh  pimpinan  Kepala Kepolisian  Negara  sebagai  pedoman  hidup  dalam  3  (tiga)  brata,  yaitu  meliputi bhakti untuk brata pertama, dharma untuk brata kedua dan waspada  untuk  brata ketiga. 14 Untuk Brata pertama, Bhakti telah dijabarkan dalam 5 (lima) norma etika meliputi:
1. Berbakti  kepada  nusa  dan  bangsa  adalah  kehormatan  tertinggi  bagi  setiap pejabat Polisi.
2. Pejabat Polisi melakukan tugasnya  dengan penuh kesungguhan, keikhlasan dan perasaan tanggung jawab.
13 Basuki. Jangan Takut Polisi: Panduan Pintar Mengenali Kode Etik Profesi Kepolisian. Jakarta: Pusat Pembinaan Profesi Divisi Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2015, hal. 10-11
14 Awaloedin Djamin, Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia , Jakarta: PTIK Press, 1998, hal. 241-244
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
3. Pejabat  Polisi  menolong  sesama  manusia  dengan  tulus  ikhlas  tanpa mengharapkan balasan apapun juga.
4. Pejabat Polisi menanamkan kepercayaan di kalangan masyarakat dengan tingkah laku tidak tercela dan lepas dari segala pamrih.
5. Pejabat  Polisi  membaktikan  diri  kepada  Negara  dan  masyarakat  dengan  hasrat yang tidak kunjung padam serta pantang mundur.
Untuk Brata kedua Dharma telah dijabarkan dalam 5 (lima) norma etika pula, yaitu meliputi:
1. Dharma  pejabat  Polisi  adalah  melakukan  tugasnya  dengan  kesetiaan  serta ketaatan kepada Negara dan pemerintahnya
2. Pejabat Polisi menjunjung tinggi hukum, bersikap tidak pilih kasih, dan berdiri di atas segala aliran politik
3. Pejabat  Polisi  bersikap  ramah  tamah  dan  memperlakukan  setiap  anggota masyarakat sebagai sesama warga negara berderajat
4. Pejabat  Polisi  melindungi  hak-hak  asasi  setiap  anggota  masyarakat  yang berintikan kebebasan dari segala ketakutan
5. Pejabat  Polisi  dalam  segala  tingkah  lakunya  memberi  teladan  kepada  warga lainnya  serta  memelopori  pembinaan  kebahagiaan  serta  kesejahteraan masyarakat.
Untuk Brata ketiga Waspada telah dijabarkan dalam 5 (lima) norma etika meliputi polisi wajib pribadi rakyat melalui, yakni:
1. Kewaspadaan sebagai pembimbing dalam melaksanakan tugasnya
2. Bersikap  adil  bijaksana  tanpa  membedakan  golongan,  kedudukan,  ataupun kekayaan
3. Menjunjung tinggi kejujuran, kebersihan dan kesederhanaan
4. Bersikap tenang, sabar, sopan santun dan tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun yang dihadapinya.
5. Memiliki  kesadaran  diri  dengan  memupuk  ketertiban  pribadi  yang  didasarkan atas hati nurani yang murni.

## III.  Metode Penelitian
Penelitian ini tertuju  pada penelitian kepustakaan terutama bidang hukum yang  berarti  akan  menelaah  dan  mengkaji  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tertier. Dalam membahas permasalahan secara lebih terinci digunakan pendekatan konsep ( conseptual approach ) untuk menelusuri konsep penyidikan, teori-teori dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu kepolisian. Prinsip-prinsip hukum ini dapat  diketemukaan dalam  pandangan-pandangan,  teori-teori  dan  doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam  undang-undang. Penelitian  ini  dilakukan  pada  instansi  Kepolisian  Daerah Jawa Timur.
Data  ialah  bahan  mentah  yang  perlu  di  olah  sehingga  menghasilkan informasi  atau  keterangan,  baik  kualitatif  maupun  kuantitatif  yang  menunjukkan fakta. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi.  Dengan  demikian,  diperlukan  pengetahuan  dan  penguasaan  metode analisis sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang  dimiliki.  Oleh  karena  data  terdiri  dari  bahan  hukum,  maka  pengolahan  dan analisis dengan pengkajian deskriptif-analitik.
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015

## IV.  Hasil dan Pembahasan
a.  Faktor-Faktor Penegakan Kode Etik Profesi Secara sosiologis psikologis, anggota/ pejabat Polri juga merupakan bagian dari  komunitas  masyarakat  sosial  yang  tidak  terlepas  dari  inkonsistensi  dalam melaksanakan,  menjunjung  tinggi,  dan  menghargai  norma-norma  etika  maupun perilaku  yang  telah  berlaku  sebagai  norma  hukum  dalam  kompetensinya  sebagai pribadi,  sebagai  bagian  dari  komunitas  sosial  kemasyarakatan,  maupun kompetensinya  sebagai  pegawai  negeri  pada  Polri  dalam  pelaksanaan  tugas  dan kewenangan profesi kepolisian sehingga perwujudan perbuatannya tidak mematuhi norma yang berlaku yang masuk kategori pelanggaran atau kejahatan tindak pidana.
Performance setiap  anggota  /  pejabat  yang  lalai  atau  sengaja  melakukan pelanggaran  atau  kejahatan  tindak  pidana  dapat  menimbulkan  akibat  tidak  hanya bagi  anggota  si pelanggar,  tetapi  dapat  pula  berimplikasi  pada  institusi Polri yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi turunnya atau hilangnya kepercayaan terhadap citra Polri.
Ketidakpercayaan masyarakat kepada Polri yang diakibatkan oleh perbuatan oknum,  khususnya  yang  melakukan  penyimpangan  sikap  dan  perilaku  dalam pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  profesi  kepolisian,  dapat  mempengaruhi  pola pandang yang keliru dan cenderung negatif.
Adapun  bentuk-bentuk  modus  operandi  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh oknum amggota/pejabat kepolisian yang tertuang dalam Peraturan Kepala Polri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Peraturan Pemerintah no. 1 Tahun 2003  tentang  Pemberhentian  Anggota  Polri,  dan  Peraturan  No.  2  Tahun  2003 tentang  Peraturan  disiplin  Anggota  Polri  dapat  diuraikan  diantaranya  sebagai berikut: 15
1. Makar  atau  penghianatan  atau  melawan  pemerintah  dan  Negara  Republik Indonesia.
2. Berpolitik praktis atau menjadi anggota partai politik
3. Tidak  prosedural  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangan  profesi  terkait dengan ketentuan standar operasional prosedur.
4. Bersekongkol jahat dalam melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, maupun pidana.
5. Melawan perintah atasan/kedinasan.
6. Membocorkan rahasia negara, pemerintah, atau jabatan yang diembannya.
7. Melaksanakan perintah atasan yang diketahuinya melanggar hukum.
8. Membiarkan  atau  menelantarkan  korban  yang  terluka  atau  meninggal  dunia dalam pelaksanaan tugas.
9. Menggunakan hak memilih dan dipilih.
10. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan atau gratifikasi.
11. Mengambil  keputusan  yang  bertentangan  dengan  hukum  karena  pengaruh keluarga, sesama anggota, atau pihak ketiga.
12. Menyebar isu atau fitnah.
13. Menghindar dan lari dari tanggungjawab jabatannya.
14. Menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
15. Mengeluarkan tahanan tanpa perintah pejabat yang berwenang.
16. Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang.
15 Basuki . Op.Cit. hal. 62
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
17. Memberi perintah yang bertentangan dengan hukum. 18. Menentang perintah atasan dengan kata-kata yang tidak sopan. 19. Menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. 20. Menista atau menghina. 21. Meninggalkan teman sekerja yang sedang bersama-sama melaksanakan tugas.
22. Melakukan tindakan yang diskriminatif.
23. Berperilaku kasar dan tidak patut.
24. Mengabaikan  kepentingan  pelapor,  terlapor  terkait  dengan  perkara  yang bertentangan dengan hukum.
25. Menempatkan  tersangka  yang  ditahan  di  tempat  bukan  rumah  tahanan  tidak memberitahukan kepada pihak keluarga atau kuasa hukumnya.
26. Merekayasa dan memanipulasi perkara.
27. Merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan.
28. Melakukan  pemeriksaan  terhadap  seseorang  dengan  cara  memaksa  untuk mendapatkan pengakuan.
29. Melakukan  penyidikan  yang  bertentangan  dengan  hukum  karena  campur tangan pihak lain.
30. Merekayasa status barang bukti sebagai barang bukti temuan atau barang tak bertuan.
31. Menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan.
32. Melakukan  penghentian  atau  membuka kembali  penyidikan  yang  tidak  sesuai dengan ketentuan hukum.
33. Mempersulit masyarakat  yang  membutuhkan  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan.
34. Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan  kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian.
35. Memungut biaya tambahan dalam meberikan pelayanan di luar ketentuan. 36. Mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan hukum.
37. Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang. 38. Disersi atau meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah. 39. Melakukan tindak pidana.
Dalam hal jenis pelanggaran yang masuk kategori disipiln, diselenggarakan oleh  Provos.  Dan  dalam  hal  jenis  pelanggaran  yang  masuk  kategori  kode  etik, diselenggarakan  oleh  wabprof.  Kemudian  pelaksanaan  pengawasan  hukuman  dan rehabilitasi  diselenggarakan  oleh  bagian  rehab  personil.  Penyelenggaraan penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  sikap  dan  perilaku  oleh  oknum  Polri dilaksanakan  secara  transparan  dan  bobot  akuntabilitasnya  tinggi.  Sedangkan, terkait dengan penyimpangan sikap dan perilaku pelaksanaan penyidikan dan atau penyelidikan,  komplain  tersebut  diakomodasi  oleh  Biro  Pengawasan  Penyidikan (Rowassidik) Bareskrim Polri melalui mekanisme gelar perkara dan rekomendasi. 16 Sementara  terkait  dengan  proses  persidangan  kode  etik  yangmana  menggunakan menggunakan  mekanisme  sidang  dan  azas  pembuktian,  selayaknya  pada  proses peradilan pada umumnya dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian yang dibentuk langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 17
16 Ibid , hal. 64
17 Ibid , hal. 291

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
Kode  etik  adalah  sebuah  pernyataan  yang  terwujud  sebagai  aturan-aturan moral  yang  biasanya  tertulis  yang  dibuat  oleh  sebuah  organisasi.  Kode  etik  yang tertulis  ini  adalah  kode  etik  yang  ideal  yang  diberlakukan  oleh  organisasi  yang bersangkutan  untuk  dipatuhi  dan  digunakan  sebagai  pedoman  oleh  anggota- angotanya dalam tindakan- tindakan mereka. 18
Dalam  menindaklanjuti  adanya  penyalahgunaan  wewenang  dari  anggota kepolisian disini memiliki Komisi Kode Etik Polri (KKEP), komisi ini bertugas untuk menindaklanjuti  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  pelanggaran  kode  etik  oleh anggota polri. Kehadiran KKEP sebagai salah satu lembaga ad hoc dalam mengatasi pelanggaran etika alasanya adalah sangat jelas:
Pertama, kehadiran  lembaga-lembaga  negara  sampiran  negara  merupakan refleksi dari keresahan negara atas  ketidakpastian dan perlindungan atas individu dan  kelompok-kelompok  marginal,  baik  dari  ancaman  kesewenang-wenangan pejabat  publik  maupun  dari  ancaman  sesama  warga  negara  atas  ketidakpastian perlindungan atas individu ataupun kelompok.
Kedua, sebagai ekspresi dari keresahan negara kehadiran lembaga sampiran negara sekaligus mencerminkan sentralitas negara sebagai institusi publik, dengan tanggungjawab  publik  yang  besar  pula.  Inisiatif  negara  menjadi  kunci  untuk memahami  kehadiran  lembaga-lembaga  tersebut;  dan  hal  itu  menjadi  mungkin karena  negara  telah  dimengerti  dan  sekaligus  merumuskan  dirinya  sendiri  yang memiliki kewajiban-kewajiban atas publik sebagai konsekuensi logis dari posisinya sebagai representasi kebaikan publik.
Ketiga, perkembangan lembaga sampiran negara merupakan produk sebuah evolusi  yang  bersifat incremental dan  komplementer,  dan  terintegrasikan  secara terencana  ke  dalam  desain  kelembagaan  yang  bertumpu  pada  pembilahan  klasik Trias  Politika,  tidak  dibentuk  dalam  semalam  dan  juga  tidak  dimaksudkan untukmenggantikan fungsi lembaga-lembaga negara lainya.
Keempat ,  kehadiran lembaga sampiran  negara  yang  bersifat  tunggal  dalam kerangka desain kelembagaan yang sudah mapan yang sama sekali berbeda watak masif  dari  kehadiran  lembaga-lembaga  sampiran  negara  tidak  dihadapkan  pada persolan  ketidakjelasan  mandat  atau  tumpang  tindih  mandat  atau  saling meniadakan mandat, sebagaimana kini dialami Indonesia.
Dalam menindaklanjuti adanya pelanggaran kode etik disini dilakukan persidangan Komisi Kode  Etik  Polri (KKEP) yang  digunakan untuk memutuskan sanksi apakah yang akan diberikan bagi pelanggar kode etik. Persidangan KKEP ini dilakukan jika memang benar-benar sudah terbukti akan adanya pelanggaran kode etik dari pihak anggota  polri.  Pada  kepolisian  kode  etik  menjadi  pedoman  dalam  menjalankan tugas, hal ini disebutkan pada UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 34, yaitu:
a. Sikap  dan  perilaku  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  terikat  pada kode etik Profesi Kepolisian Negara Repblik Indonesia.
b. Kode  Etik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dapat  menjadi  pedoman  bagi pengembangan  fungsi  kepolisian  lainnya  dalam  melaksanakan  tugas  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
c. Ketentuan  mengenai  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.
18 Isnanto, Opcit. Hal. 34
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
Perlu  diketahui, Sidang  Komisi Kode Etik  Polri  (“Sidang KKEP”) adalah sidang  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara pelanggaran  Kode  Etik Profesi Polri (“KEPP”) yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka  7 Perkap  No.14  Tahun  2011.  Yang mana dalam  tata  cara pelaksanaannya diatur dalam Perkap No.19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu Sidang KKEP juga dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003. Adapun bunyi Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 adalah:
“Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  dijatuhi  hukuman disiplin  lebih  dari  3  (tiga)  kali  dan  dianggap  tidak  patut  lagi  dipertahankan statusnya  sebagai  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  dapat diberhentikan  dengan  hormat  atau  tidak  dengan  hormat  dari  dinas  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  melalui  Sidang  Komisi  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
Penjatuhan  sanksi  disiplin  serta  sanksi  atas  pelanggaran  kode  etik  tidak menghapus  tuntutan  pidana terhadap  anggota  polisi  yang  bersangkutan  (Pasal  12 ayat  (1)  PP  No.  2  Tahun  2003  jo.  Pasal  28  ayat  (2)  Perkap  No.14  Tahun  2011). Penjatuhan  sanksi  atas  pelanggar  kode  etik  selama  ini  sudah  dilakukan  dengan benar oleh KKEP, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kombes Pol Raden Zulpahri Kabid Propam Polda Jatim sebagai berikut:
“ Selama  ini  sudah  sesuai  standar  jumlahnya  selalu  ganjil  3  atau  5  dan sebelum  menjatuhkan  sanksi  sudah  melalui  mekanisme  dirapatkan  untuk menentukan sanksi yang tepat, tidak ada yang lebih superior masing-masing punya pendapat yang saling dihargai dalam penentuan penjatuhan sanksi. Sebelum sidang dari Bid Propam juga menanyakan kepada Atasan terduga pelanggaran apakah ybs masih  layak  dipertahankan  menjadi  anggota  Polri  atau  layak/tidak  layak dipertahankan  manjadi  anggotanya”  (Kombes  Pol  Raden  Zulpahri,  Kabid  Propam Polda Jatim, wawancara 15 Januari 2016).
Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh AKBP Bobby Kasubbid Wabprof  Bid  Propam  Polda  Jatim,  yang  mengungkapkan  pendapatnya  sebagai berikut:
“ Selama  ini  sudah  sesuai  standar  dalam  menjatuhkan  sanksi  melalui  mekanisme dirapatkan untuk menentukan sanksi yang tepat” (AKBP Bobby Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Jatim, wawancara 15 Januari 2016).
Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  dalam  menangani  kasus pelanggaran  kode  etik  selama  ini  sudah  dilakukan  dengan  standar  yang  berlaku dalam  KKEP.  Terkait  sidang  disiplin,  tidak  ada  peraturan  yang  secara  eksplisit menentukan  manakah  yang  terlebih  dahulu  dilakukan,  sidang  disiplin  atau  sidang pada peradilan umum. Yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  anggota  oknum  menerima  berkas  Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Anggota oknum (Pasal 23 PP Nomor 2 Tahun 2003 dan Pasal 19 ayat  (1) Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.  Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 44 Tahun 2004).
Sedangkan,  untuk  sidang  KEPP  jika  sanksi  administratif  yang  akan dijatuhkan kepada  Pelanggar  KEPP  adalah  berupa  rekomendasi  Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (“PTDH”), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KEPP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 22 ayat (2) Perkap 14/2011).
Sanksi  administratif  berupa  rekomendasi  PTDH  dikenakan  melalui  Sidang  KEPP terhadap: (lihat Pasal 22 ayat (1) Perkapolri No.14 Tahun 2011)
1. Pelanggar  yang  dengan  sengaja  melakukan  tindak  pidana  dengan  ancaman hukuman  pidana  penjara  4  (empat)  tahun  atau  lebih  dan  telah  diputus  oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
2. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.
Sanksi  yang  diberikan  dalam  penanganan  pelanggaran  kode  etik  ini  kemudian diharapkan akan dapat memberikan efek jera bagi anggota polri itu sendiri, hal ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Kombes  Pol  Raden  Zulpahri  Kabid  Propam Polda Jatim sebagai berikut:
“ Selama  ini  penjatuhan  hukuman  sudah  menimbulkan  efek  jera  caranya diantaranya:  mengundang  perwakilan  satfung  lain  (yang  bermasalah  atau  tidak) untuk hadir menyaksikan sidang hingga dijatuhkan hukuman, ketika ada pelanggar yang  dijatuhi  hukuman  PTDH  dan  akan  dilepas  kembali  sebagai  masyarakat  sipil maka  diupacarakan  sehingga  bisa  dilihat  oleh  seluruh  anggota  lainnya  termasuk dimuat  oleh  media.”  (Kombes  Pol  Raden  Zulpahri,  Kabid  Propam  Polda  Jatim, wawancara 15 Januari 2016)
b.   Upaya-Upaya Komisi Kode Etik Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Kode Etik Kepolisian
Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melaksanakan mandat secara  konsisten  dan  konsekuen  demi  kepentingan  memastikan  ketaatan  atas amanat  yang  diberikan  rakyat  kepada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia khusunya dalam rangka menjamin kepastian ketaatan hukum bagi Anggota/ Pejabat Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  melakukan  pelanggaran  Kode  Etik Profesi  Kepolisan  Negara  Republik  Indonesia  dalam  bentuk  telah  mengeluarkan regulasi  yang  mengatur  Tata  cara  penegakkan  Pelanggaran  Kode  Etik  Profesi Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  bentuk  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  No.  Pol.:Kep/33/VII/2003  tanggal  1  Juli  2003  tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian telah  dirubah  dan  diganti  menjadi  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik indonesia  Nomor  8  Tahun  2006  tanggal  1  Juli  2006  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja  Komisi  Kode  Etik  Kepolsian  Negara  Republik  Indonesia.  Selnjutnya  pada tanggal 14 September 2012 telah dirubah dan diganti lagi dengan Peraturan Kepala Kepolsian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2012  Tentang  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisan Negara Republik Indonesia. Komisi  Kode  Etik  Profesi Kepolisian  bertindak  sebagai  pelaksanaan  sistem quasi peradilan. Sistem quasi peradilan adalah sistem penegakan pelanggaran yang menjadi  lingkup  kewenangan  penegakan  pelanggaran  kode  etik,  dimana  proses pembuktiannya  dan  organ-organ  penegaknya  sama  seperti  atau  menyerupai mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana yaitu ada proses pembuktian awal  penerimaan  Laporan  Polisi,  dilanjutkan  proses  penyelidikan,  apabila memenuhi bukti permulaan yang cukup dilanjutkan ke tahapan penyidikan dengan langkah-langkah pemeriksaan para saksi, bukti-bukti, ahli dan terduga pelanggarnya atau  tersangkanya,  dilanjutkan  ketahapan  pemberkasan  kemudian  berkas  dikirim ke  jaksa  Penuntut  Umum,  dimana  dalam  penegakan  kode  etik  berkas  dibuat  oleh
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
Akreditor dilimpahkan ke sekretariat Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,  kemudian  dimintakan  pendapat  dan  saran  hukum  ke  fungsi  Bidang Hukum.
Setelah  itu  diajukan  surat  perintah  pembentukan  Komisi  Kode  Etik Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  ke  pejabat  pembentuk  komisi,  yang selanjutnya  dilaksanakan  sidang  Komisi  Kode  Etik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  dimana  dalam  pelaksanaan  sidang  para  pejabat  pelaksana  sidangnya terdiri  dari  ketua  komisi,  wakil  ketua  dan  anggota  komisi,  yang  mekanisme pembuktiannya seperti di sidang Peradilan Umum. Akan tetapi, komisi selaku hakim tidak  memiliki  kewenangan  menjatuhkan  hukuman  atau  sanksi  yang  bersifat administratif  dalam  bentuk  mutasi  bersifat  demosi  sekurang-kurangnya  1  (satu) tahun dan atau rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang kekuatan hukumnya  mengikat,  kekuasaan  memutuskan  hukuman  dan  sanksi  pelanggaran kode  etik  yang  bersifat  administratif  bukan  pada  komisi  selaku  hakim. Kewenangannya  atau  kewenangan  memutuskannya  ada  pada  pejabat  pembentuk Komisi (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisan Daerah untuk  anggota  berpangkat  Brigadir  ke  bawah  apabila  keputusan  tentang pemecatan),  sehingga  kekuasaan  komisi  selaku  hakim  dalam  sidang  komisi  kode etik hanya bersifat membuktikan ada tidaknya pelanggaran. 19
Namun,  demikian  KKEP  terus  memaksimalkan  kinerjanya  dengan berpedoman  pada  regulasi  yang  telah  ada.  Apabila  tingkat  pelanggaran  terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulangkali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 12 (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk: a. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
b. Dipindah tugas ke wilayah berbedah;
c. Pemberhentian dengan hormat; atau d. Pemberhentian tidak dengan hormat.
Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar  Kode  Etik  Profesi  Polri,  baik  mutasi  jabatan,  yaitu  dipindah  ke  jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah  lain  (bisa  ke  daerah  terpencil).  Sedangkan  sanksi  administrasi  (c) dan  (d)  adalah  tindakan  pemberhentian  terhadap  anggota  Polri  yang  terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat
Sebagaimana  ketentuan  Pasal  7,  yang  dimaksud  dengan  Kode  Etik  Profesi Kepolisian  adalah  sebagai  berikut  bahwa  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  senantiasa  menghindarkan  diri  dari  perbuatan  tercela  yang  dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan- tindakan berupa :
a. Bertutur kata kasar dan bernada marah;
b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan;
e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
f. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
g. Merendahkan harkat dan martabat manusia.
Ketentuan  tersebut  merupakan  sebagian  dari  pedoman  bagi  kepolisian untuk  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Pelanggaran  terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat  laporan  atau  pengaduan  agar  aparat  kepolisian  yang  melakukan penyimpangan  atau  pelanggaran  dapat  pengaduan  dan  proses  pemeriksaan terhadap pelanggaran.
Sementara  itu,  dalam  hasil  penelitian,  upaya-upaya  KKEP  untuk menyelesaikan  pelanggaran  kode  etik  anggota  polisi  disini  memiliki  peraturan- peraturan tersendiri diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Berkaitan  dengan  perkara  pidana  bagi  anggota  kepolisian  diselesaikan  melalui peradilan  umum,  sesuai  ketentuan  dalam  Pasal  29  ayat  (1)  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2002  tentang  Pelaksanaan  Teknis  Institusional Peradilan Uimum Bagi Anggota Polri.
2. Sengketa  administrasi  diselesaikan  di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Sengketa yang  dimaksud  pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan  akibat  dikeluarkannya keputusan oleh Pejabat kepolisian selaku Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Berkaitan  dengan  pelanggaran  disiplin  melalui  sidang  disiplin,  berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
4. Pelanggaran  etika  profesi  dilakukan  melalui  sidang  Komisi  Kode  Etik, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  Polri  dan  Keputusan  Kapolri  No.  Pol:  Kep/33/VII/2003  tanggal  1  Juli tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri Cara penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 khususnya bab III tentang penyelesaian pelanggaran disiplin. Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan  langsung  pada  saat  diketahuinya  pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan  oleh anggota Polri. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa ketentuan penyelesaian  pelanggaran  peraturan  disiplin  melalui  sidang  disiplin  merupakan kewenangan Ankum. Pelanggaran terhadap kode etik oleh anggota polri senantiasa coba  untuk  ditekan  jumlahnya,  hal  ini  dengan  dilakukannya  pencegahan- pencegahan  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Kombes  Pol  Raden  Zulpahri  Kabid Propam Polda Jatim sebagai berikut:
“Menggunakan  DIPA  Bid  Propam  untuk  melakukan  pemeriksaan  dan persidangan,  mengundang  perwakilan  satker/fungsi  lain  untuk  menghadiri sidang KKEP,  mengupacarakan  anggota  yang  di  kembalikan  ke  masyarakat  sipil  sesuai keputusan  PTDH  dalam  sidang  KKEP,  mengundang  wartawan  untuk  meliput  dan mengekspose  upacara  dimaksud,  mengirim  TR  ke  jajaran  Polda  Jatim  terkait pencegahan  pelanggaran  KEPP,  rutin  setiap  hari  kamis  dilakukan  binrohtal.” (Kombes  Pol  Raden  Zulpahri  Kabid  Propam  Polda  Jatim,  wawancara  15  Januari 2016)
Pernyataan  yang  agak  berbeda  kemudian  diungkapkan  oleh  AKBP  Bobby Kasubbid  Wabprof  Bid  Propam  Polda  Jatim,  yang  mengungkapkan  pendapatnya sebagai berikut: “Melakukan  razia  di  tempat -tempat  hiburan,  mengirim  TR  ke  jajaran  Polda  Jatim terkait pencegahan pelanggaran KEPP, rutin setiap hari kamis dilakukan binrohtal.”
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
(AKBP  Bobby  Kasubbid  Wabprof  Bid  Propam  Polda  Jatim,  wawancara  15  Januari 2016) Pernyataan  diatas  pada  dasarnya  memiliki  perbedaan  dalam  cara menanggulangi  adanya  pelanggaran  kode  etik  oleh  anggota  kepolisian.  Hal  ini sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 5 PP No. 2 Tahun 2003 diatur mengenai larangan  bagi  anggota  Polri  terutama  dalam  rangka  memelihara  kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Adapun larangan tersebut adalah:
1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Kepolisian Negara Repoblik Indonesia;
2. Melakukan kegiatan politik Praktis;
3. Mengikuti  aliran  yang  dapat  menimbulkan  perpecaan  atau  mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Negara;
5. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha dan golongan untuk mendapatkan pekerjaan  atau  pesanan  dari  kantor/instansi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
6. Memiliki  Saham/  model  dalam  perusahan  yang  kegiatan  usahanya  berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
7. Bertindak  sebagai  pelindung  di  tempat  perjudian,  prostitusi,  dan  tempat hiburan;
8. Menjadi penagih pihutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
9. Menjadi perantara/ makelar perkara;
10. Menelantarkan keluarga
Pada  Pasal  5  peraturan  pemerintah  tersebut  merupakan  suatu  tantangan karena  di  kaitkan  dengan  pelaksanaan  tugas  Polri  untuk  memelihara  kehidupan bernegara  dan  bermasyarakat.  Perumusan  mengenai  larangan  bagi  anggota  polri yang  dikaitkan  dengan  dengan  pelaksanaan  tugas  sebagai  pemelihara  kehidupan bernegara dan bermasyarakat, jelas menggambarkan pada sebgala sesuatu tindakan anggota Kepolisian yang harus betul-betul dapat menjaga kehormatan dan martabat Negara  atau  polri,  sehingga  terhadap  segala  sesuatau  yang  menyimpang  adalah merupakan  suatu  perbuatan  yang  dilarang  dalam  perturan  perundang-undangan yang secara khusus diperuntukan bagi anggota Polri.
Ketentuan  tersebut  dimaksud  pula  bahwa  segala  bentuk  pelanggaran  atau kesalahan yang diperbuat oleh anggota polri dalam pelaksanaan tugas tidak dapat di pungkiri  bahwa  petugas  tersebut  secara  individual  dapat  dan  dengan  sengaja melanggar  perturan  perundang-undangan  karena  atas  kepentingan  pribadi. Larangan tersebut dibuat karena jika dilanggar dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, Pemerintah dan Polri. Anggota polri dilarang melakukan kegiatan politik  Praktis  karna  dikhawatirkan  dapat  menimbulkan disintegrasi  dilingkungan polri. Keikutsertaan anggota polri dalam aliran tertentu juga dilararang karana juga dinilai  dapat  mengancam  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Perbuatan  lain  yang dilarang  adalah  bertindak  selaku  perantara  atau  makelar  bagi  penguasa  atau golongan  untuk  mendapat  pekerjaan  (proyek)  atau  pesanan  demi  kepentingan pribadi. Anggota polri juga dilarang memiliki saham/ modal yang kegiatan usahanya
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
dalam ruang lingkup kekuasaannya, karena hal ini akan menimbulkan praktik KKN, termasukdilarang untuk menjadi makelar perkara 20 . Meskipun demikian, penegakan KEPP sering menghadapi hambatan terkait dengan  masalah  sarana  dan  prasarana  yang  belum  memadai  dan  keterbatasan dukungan  anggaran,  sehingga  bagi  mereka  hal  tersebut  sangat  mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, sarana dan fasilitas yang perlu diadakan untuk  mendukung  penegakan  Kode  Etik  Profesi  Polri  diantaranya  seperti:  alat transportasi  dan  alat  komunikasi,  ruang  kerja  yang  kondusif,  peralatan administrasi/atk  yang  memadai,  serta  ruang  tempat  sidang  yang  tetap,  sarana pustaka hukum sebagai bahan referensi bagi Subbidwabprof selaku unsur pelaksana utama  Penegakan  KEPP,  anggaran/dana  yang  cukup  memadai  memadai  dalam menunjang pelaksanaan tugas seperti dalam hal pemeriksaan pendahuluan, sidang Komisi  Kode  Etik  Polri  sampai  pada  kegiatan  penjatuhan  hukuman  kode  etik. Kemudian anggota Propam yang masih jauh dari ideal.

## V.  Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
1. Faktor-faktor  penegakan  kode  etik  profesi  adalah  karena  setiap Performance setiap  anggota  /  pejabat  yang  lalai  atau  sengaja  melakukan  pelanggaran  atau kejahatan tindak pidana dapat menimbulkan akibat tidak hanya bagi anggota si pelanggar,  tetapi  dapat  pula  berimplikasi  pada  institusi  Polri  yang  secara langsung  atau  tidak  langsung  dapat  mempengaruhi  turunnya  atau  hilangnya kepercayaan terhadap citra Polri.
2. Upaya-upaya  yang  dilakukan  KKEP  dalam  penegakan  Kode  Etik  Profesi Kepolisian  adalah  dengan  tetap  berpedoman  pada  regulasi  yang  telah  ada,  dan mengedepankan  pribadi  Tri  Bhayangkara  Polisi  yang  tunduk  pada  larangan- larangan sebagai lembaga terhormat Negara.
Saran
1. Agar nantinya beberapa faktor yang melatar belakangi anggota Polri melakukan tindak  pidana  dan  pelanggaran  kode  etik  profesi  kepolisian,  maka  hendaknya aparat  yang  terkait  sedini  mungkin  melakukan  upaya  penanggulangan  secara intensif dengan  prioritas  pendekatan secara pribadi  dengan  anggota Polri  yang dianggap sering melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum.
2. Penerapan pribadi Tri Bhayangkara dengan tegas dan sungguh-sungguh.
Daftar Referensi Asshiddiqie, Jimly. 1999. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi . Jakarta: Grasindo. Basuki.2015. Jangan  Takut  Polisi:  Panduan  Pintar  Mengenali  Kode  Etik  Profesi Kepolisian. Jakarta: Pusat Pembinaan Profesi Divisi Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bisri , Ilhami.  2008. Sistem  Hukum  Indonesia,  Prinsip-prinsip  dan  Implementasi Hukum di Indonesia . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Djamin,  Awaloedin.1998. Sejarah  Perkembangan  Kepolisian  di  Indonesia ,  Jakarta:
PTIK Press.
Djatmiko, M. B., & Rizkina, M. Z. (2014). Etika Profesi, Profesionalisme, dan Kualitas Audit . STAR-Study & Accounting Research, Vol. XI, No. 2 , 1-9
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
Isnanto,  R.  R.  (2009). Buku  Ajar  Etika  Profesi. Program  Studi  Sistem  Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Manalu,  P.  K.  (2014). Fungsi  Kode  Etik  Profesi  Polisi  Dalam  Rangka  Meningkatkan Profesionalitas Kinerjannya. Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
1-10.
Rahardjo, S. Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan. Jakarta: Kompas. 2007 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    8 Tahun 2010  Tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian