Page 131

## PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

## Andrew Shandy Utama
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning andrew.fh.unilak@gmail.com , andrewshandyutama@unilak.ac.id

## ABSTRAK
Terdapat 33 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan yang  ada  di  Kabupaten  Pelalawan.  Pada  Pasal  74  Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  2007  ditegaskan  bahwa  perusahaan  yang  menjalankan  kegiatan usahanya  di  bidang  sumber  daya  alam  dan/atau  bidang  yang  berkaitan dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial perusahaan.  Akan  tetapi,  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan kehutanan dan perkebunan yang ada di Kabupaten Pelalawan sangat minim dirasakan oleh masyarakat. Pertanyaannya adalah bagaimanakah problematika  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan kehutanan dan perkebunan yang ada di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau?
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum sosiologis.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara,  dan  studi  kepustakaan.  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang  menyebabkan  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan kehutanan dan perkebunan yang ada di Kabupaten Pelalawan tidak berjalan optimal, yaitu belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  di  Kabupaten  Pelalawan, lemahnya  pengawasan  dari  pemerintah  daerah,  minimnya  pengetahuan hukum  masyarakat  Kabupaten  Pelalawan  mengenai  tanggung  jawab  sosial perusahaan,  serta  tidak  adanya  sanksi  pidana  yang  tegas  bagi  perusahaan yang  tidak  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  di  dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012.
Kata  kunci: Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan;  Pelaksanaan; Kabupaten Pelalawan
Page 132

## ABSTRACT
There  are  33  companies  engaged  in  forestry  and  plantation  in  Pelalawan Regency.  Article  74  of  Law  Number  40  of  2007  stipulates  that  companies conducting their business activities in the field of natural resources and/or natural  resource-related  fields  shall  carry  out  Corporate  Social Responsibility  (CSR).  However,  the  implementation  of  CSR  of  forestry  and plantation  companies  in  Pelalawan  Regency  is  very  poorly  felt  by  the community.  The  question  is  how  is  the  problems  in  the  implementation  of CSR forestry and plantation companies in Pelalawan Regency? The method used  in  this  research  is  socio-legal  research.  Sources  of  data  used  in  this research are  primary data  and secondary data. Data collection techniques used in this research are observation, interview, and literature study. Data analysis technique used in this research is qualitative analysis. The result of this research is that there are some problems causing CSR implementation of  forestry  and  plantation  companies  in  Pelalawan  Regency  isn’t  running optimally, that is the absence of local regulation specifically regulating CSR in  Pelalawan  Regency,  weak  supervision  from  local  government,  lack  of legal  knowledge  of  community  of  Pelalawan  Regency  on  CSR,  and  the absence  of  strict  criminal  sanctions  for  companies  that  don’t  implement CSR in Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012.
Keywords:  Corporate  Social  Responsibility;  Implementation;  Pelalawan Regency

## PENDAHULUAN
Perusahaan  yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT)  adalah  badan  hukum  yang merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham,  dan  memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Tujuan utama  dari  sebuah  perusahaan  adalah  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar- besarnya.  Hal  ini  merupakan  tanggung  jawab  para  pengurus  perusahaan  kepada pemegang  saham  sebagai  pemilik  dari  perusahaan  tersebut.  Inilah  dasar  filosofis didirikannya  sebuah  perusahaan.  Namun  demikian,  kegiatan  operasional  perusahaan dalam  rangka  memaksimalisasi  keuntungannya  seringkali  merugikan  masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan (Fahmi, 2011, 28).
Page 133
Menurut  sudut  pandang  hukum  bisnis,  terdapat  dua  tanggung  jawab  yang  harus diimplementasikan  dalam  etika  bisnis,  yaitu  tanggung  jawab  hukum  dan  tanggung jawab  sosial.  Tanggung  jawab  hukum  meliputi  aspek  perdata  dan  aspek  pidana, sedangkan  tanggung  jawab  sosial  berarti  bahwa  perusahaan  bukan  hanya  merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan saja, melainkan merupakan satu kesatuan  dengan  keadaan  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan  tempat  perusahaan  tersebut beroperasi  (Ridwan  Khairandy,  2009,  138).  Etika  bisnis  dapat  menjembatani kepentingan  antara  perusahaan  dengan  kebutuhan  masyarakat,  baik  yang  terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan operasional perusahaan tersebut. Jadi, etika bisnis merupakan dasar dari tanggung jawab sosial perusahaan (Fahmi, 2015, 1).
Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dilatarbelakangi  oleh  konsep suistainable development yang dirumuskan dalam konferensi internasional di Stockholm pada tahun 1982 (Ferdi, 2009, 225-226). Tanggung jawab sosial perusahaan telah lama menjadi isu global, namun belum ada definisi tunggal mengenai  tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat diterima secara global (Lelisari Siregar dan Rahdian Ihsan, 2013, 221). The World Business Council for Suistainable Development mendefinisikan bahwa tanggung jawab  sosial  perusahaan  dikonsepkan  sebagai  komitmen  dari  dunia  usaha  untuk  terus- menerus  bertindak  secara  etis,  beroperasi  secara  legal,  dan  berkontribusi  untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, sekaligus peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas (Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, 107).
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten  Pelalawan,  Provinsi  Riau.  Dari observasi  yang  dilakukan,  diketahui  bahwa  di  Kabupaten  Pelalawan  terdapat  33 perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  industri  kehutanan  dan  perkebunan  kelapa  sawit, dengan nilai investasi yang mencapai triliunan rupiah.

## Tabel 1
Perusahaan Dalam Negeri di bidang Industri Kehutanan dan Perkebunan Kelapa
Sawit di Kabupaten Pelalawan No. Nama Perusahaan Nilai Investasi (Rp) Lokasi (Kecamatan) 1 PT Riau Andalan Pulp & Paper 26.641.313.471.376  Pangkalan Kerinci
2 PT Riau Prima Energi 7.118.922.990.149  Pangkalan Kerinci 3 PT Musim Mas 998.624.300.000  Pangkalan  Kuras, Pangkalan Lesung 4 PT Arara Abadi 756.934.396.044  Pangkalan  Kuras, Teluk Meranti 5 PT Sari Lembah Subur 385.969.000.000  Ukui, Kerumutan 6 PT Langgam Inti Hibrindo 379.399.512.875  Pangkalan  Kuras, Langgam 7 PT Mitra Unggul Pusaka 286.240.425.914  Langgam 8 PT Indosawit Subur 229.488.611.158  Ukui 9 PT Sumber Sawit Sejahtera 157.334.250.000  Pangkalan Kuras 10 PT Kawasan Industri Kampar 146.778.492.591  Pangkalan Kerinci 11 PT Pusaka Megah Bumi Nusantara 132.989.260.000  Bandar Seikijang 12 PT Multi Palma Sejahtera 128.720.000.000  Bandar Seikijang 13 PT Serikat Putra 117.239.000.000  Pangkalan  Kuras, Bandar Petalangan, Bunut 14 PT Surya Bratasena 110.831.200.000  Pangkalan Kuras 15 PT Sinar Agro Raya 49.797.500.000  Bandar Seikijang 16 PT Raja Garuda Mas Sejati 31.348.920.000  Bandar Seikijang 17 PT Guna Dodos 27.471.005.382  Bandar Seikijang 18 PT Charoen Pokphan Jaya Farm 20.150.000.000  Bandar Seikijang 19 PT Jalur Pusaka Sakti Kumala 12.200.000.000  Bandar Seikijang 20 PT Unimegah Utama Raya 11.551.000.000  Pangkalan Kerinci Sumber: Badan PMPPT Kabupaten Pelalawan Tabel 2 Perusahaan Asing di bidang Industri Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan No. Nama Perusahaan Investasi
(Rp)
Lokasi (Kecamatan)
1 PT Intiguna Prima Tama 11.315.191.833.586  Pangkalan Kerinci 2 PT Riau Andalan Kertas 7.102.929.951.417  Pangkalan Kerinci 3 PT TH Indo Plantations 3.861.635.374.304  Teluk Meranti 4 PT Anugerah Kertas Utama 2.244.533.241.084  Pangkalan Kerinci 5 PT Adei Plantation & Industry 1.265.290.327.518  Pangkalan  Kuras, Pelalawan, Bunut 6 PT Essensindo Cipta Cemerlang 214.928.936.837  Pangkalan Kerinci, Pelalawan 7 PT Safari Riau 212.204.817.640  Pangkalan Kuras 8 PT Gandahera Hendana 200.292.155.550  Ukui 9 PT Sawit Rajaveni Lestari 100.000.000.000  Bandar Seikijang 10 PT Agrita Sari Prima 77.029.182.949  Langgam 11 PT Sinar Siak Dian Permai 40.331.112.070  Bandar Seikijang 12 PT Peputra Supra Jaya 13.302.533.652  Langgam 13 PT Indo Karya Bangun Bersama 3.672.495.000  Pangkalan Kerinci
Sumber: Badan PMPPT Kabupaten Pelalawan
Berdasarkan Pasal  74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial  perusahaan.  Ketentuan  ini  bertujuan  untuk  tetap  menciptakan  hubungan perusahaan  yang  serasi,  seimbang,  dan  sesuai  dengan  lingkungan,  nilai,  norma,  dan budaya  masyarakat  setempat.  Akan  tetapi,  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial perusahaan dari perusahaan-perusahaan industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit sangat  minim  dirasakan  oleh  masyarakat  Kabupaten  Pelalawan.  Menurut  data  dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan tahun 2015 disebutkan bahwa lebih kurang 12%  masyarakat  Kabupaten  Pelalawan  masuk  kategori  masyarakat  miskin,  dengan jumlah  yang  mencapai  44.127  jiwa.  Dengan  jumlah  tersebut,  Kabupaten  Pelalawan menjadi  daerah  dengan  jumlah  masyarakat  miskin  yang  terbanyak  kedua  di  Provinsi Riau. Hal  ini tentunya sangat  bertolak belakang  dengan banyaknya jumlah perusahaan industri  kehutanan  dan  perkebunan  kelapa  sawit  dan  besarnya  nilai  investasi perusahaan-perusahaan tersebut di Kabupaten Pelalawan.
Page 136
Dari  latar  belakang  masalah  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  permasalahan yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimanakah  problematika  dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau?.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada  tahun  2007,  terjadi  perubahan  yang  signifikan  mengenai  tanggung  jawab sosial  perusahaan  dalam  sistem  hukum  nasional  di  Indonesia  setelah  disahkannya Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  dan  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertujuan  agar  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  penanam  modal  diatur  secara khusus  guna  memberikan  kepastian  hukum,  mempertegas  kewajiban  penanam  modal terhadap  penerapan  prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  sehat,  memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diatur secara tegas dalam  Pasal  15  Huruf  b  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal,  yang  menegaskan  bahwa  setiap  penanam  modal  berkewajiban  melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007,  tanggung  jawab  sosial perusahaan  adalah  tanggung  jawab  yang  melekat  pada  setiap  perusahaan  penanaman modal  untuk  tetap  menciptakan  hubungan  yang  serasi,  seimbang,  dan  sesuai  dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
Sejalan dengan itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas  bertujuan  agar  mewujudkan  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat  bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan mengenai  corporate  social  responsibility  diatur  secara  tegas  dalam  Pasal  74  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa  perusahaan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  sumber  daya  alam dan/atau  bidang  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Page 137
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  telah  merubah  paradigma mengenai  tanggung  jawab  sosial  perusahaan,  dari  bersifat  sukarela  yang  berdasarkan moral menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan (Firdaus, 2010, 16).
Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab  Sosial  Perusahaan  di  Provinsi  Riau  semakin  memperkokoh  landasan  hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi  di  wilayah  Provinsi  Riau,  termasuk  perusahaan-perusahaan  industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pelalawan.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  pelaksanaan  tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan-perusahaan industri kehutanan dan perkebunan kelapa  sawit  yang  ada  di  Kabupaten  Pelalawan  sangat  minim  dirasakan  oleh masyarakat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan tahun 2015 disebutkan bahwa lebih kurang 12% masyarakat Kabupaten Pelalawan masuk kategori masyarakat  miskin,  dengan  jumlah  yang  mencapai  44.127  jiwa.  Dengan  jumlah tersebut, Kabupaten Pelalawan menjadi daerah dengan jumlah masyarakat miskin yang terbanyak  kedua  di  Provinsi  Riau.  Hal  ini  tentunya  sangat  bertolak  belakang  dengan banyaknya  jumlah  perusahaan  industri  kehutanan  dan  perkebunan  kelapa  sawit  dan besarnya nilai investasi perusahaan-perusahaan tersebut di Kabupaten Pelalawan.
Di Kabupaten Solok Selatan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah  diprogram  dengan  baik  oleh  PT  Visi  Utama  Mandiri  berdampak  positif  bagi masyarakat.  PT  Visi  Utama  Mandiri  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang pertambangan  bijih  besi.  Program  kegiatan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dari perusahaan  tersebut  terbagi  dua,  yaitu  program  fisik  dan  program  non  fisik.  Program fisik  yang  dilaksanakannya  berupa  bantuan  untuk  pembukaan  jalan  baru,  perbaikan jalan  umum,  santunan  korban  bencana,  rumah  ibadah,  fasilitas  olahraga,  dan  bantuan dana rutin setiap bulannya. Program non fisik yang dilaksanakannya berupa penyuluhan kesehatan  dan  pelatihan  kewirausahaan  untuk  masyarakat  (Yesi  Herlina,  Dian Anggraini Oktavia, dan Elvawati, 2014, 16).
Sementara  itu  di  Kota  Pekanbaru,  PT  Riau  Crumb  Rubber  Factory  tidak melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  kepada  masyarakat  yang  bertempat tinggal  di  sekitar  lokasi  perusahaan,  yaitu  masyarakat  Kelurahan  Sri  Meranti  di Kecamatan  Rumbai.  Akan  tetapi,  masyarakat  tidak  pernah  mempermasalahkan
Page 138
mengenai  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dari  perusahaan  tersebut.  Hal  ini dikarenakan PT Riau Crumb Rubber Factory telah merekrut  masyarakat  Kelurahan Sri Meranti sebagai buruh di perusahaan tersebut, yang jumlahnya mencapai 75% dari total tenaga kerja yang ada (Andrew Shandy Utama, 2017, 184).
Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  sebenarnya  harus  diintegrasikan ke  seluruh  aktivitas  perusahaan  yang  mencakup  tujuh  isu  pokok,  yaitu  pengembangan masyarakat,  konsumen,  praktik  kegiatan  institusi  yang  sehat,  lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan organisasi pemerintahan. Substansi keberadaan tanggung jawab soaial perusahaan dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan dengan  jalan  membangun  kerja  sama  dengan stakeholders melalui  program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitarnya (Sentosa Sembiring, 2009, 70-71).
Berdasarkan  Pasal  74  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan.  Ketentuan  tersebut seharusnya  dapat  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  sebagai  sumber alternatif  permodalan  usaha  untuk  meningkatkan  perekonomian  masyarakat.  Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap  perekonomian  masyarakat  yang  telah  dilaksanakan  oleh  PT  Chevron  Pasifik Indonesia  bernama Local  Business  Development ,  yaitu  pelatihan  kewirausahaan, pemberian  bantuan  bibit  ikan  dan  benih  buah-buahan,  serta  pengerjaan  proyek  kecil untuk kelompok usaha masyarakat. Program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap perekonomian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh PT Asia Forestama Raya yaitu penyediaan  sebidang  tanah  milik  perusahaan  beserta  bahan  baku  berupa  kayu  untuk pembuatan pasar tradisional yang dikelola oleh masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya  dapat  terwujud  apabila  seluruh komponen masyarakat ikut dilibatkan, termasuk partisipasi yang nyata dari perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut (Andrew Shandy Utama, 2018, 34-35).
PT  Riau  Andalan  Pulp  &  Paper  sebagai  perusahaan  industri  kehutanan  yang terbesar  di  Kabupaten  Pelalawan  setiap  tahunnya  rutin  melaksanakan  tanggung  jawab sosial  perusahaan  kepada  masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di  sekitar  lokasi perusahaan.  Adapun  program-program  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  yang
Page 139
dilaksanakan  oleh  PT  Riau  Andalan  Pulp  &  Paper  adalah  sebagai  berikut  (Andrew Shandy Utama, 2018, 130):
1. Integrated farming system , yaitu pemberian bantuan bibit kepada masyarakat yang berwirausaha di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan.
2. UMKM, yaitu pemberian bantuan dana kepada masyarakat yang berwirausaha, baik yang inline dengan  kegiatan  perusahaan  seperti  menjual  pupuk  tanaman  maupun offline dengan kegiatan perusahaan seperti menjual makanan khas daerah.
3. Social infrastructure , yaitu  pembangunan dan renovasi  infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan rumah ibadah.
4. Education , yaitu pemberian beasiswa pendidikan kepada pelajar berprestasi melalui Yayasan Pendidikan Tanoto Foundation .
5. Vocational  training ,  yaitu  pemberian  pelatihan  teknis  kepada  generasi  muda sebagai  bekal  dalam  memasuki  dunia  kerja  seperti  pelatihan  las,  otomotif,  dan menjahit.
6. Employee volunteerism , yaitu kesukarelaan karyawan dalam membantu masyarakat di sekitarnya.
Permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dari  perusahaan-perusahaan  industri  kehutanan  dan  perkebunan  kelapa  sawit  yang  ada di  Kabupaten  Pelalawan  tidak  berjalan  optimal  dikarenakan  belum  adanya  peraturan daerah  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  di Kabupaten  Pelalawan.  Dasar  hukum  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan dan daerah lainnya yang ada  di  Provinsi  Riau  adalah  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.
Dengan  belum  adanya  peraturan  daerah  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai tanggung  jawab  sosial  perusahaan  di  Kabupaten  Pelalawan,  maka  otomatis  tidak  ada instansi  pemerintah  yang  bertugas  melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dari  perusahaan-perusahaan  industri  kehutanan  dan perkebunan kelapa sawit terhadap masyarakat Kabupaten Pelalawan.
Di Kota Pekanbaru, berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Komisi IV Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota  Pekanbaru,  Wan  Agusti,  dijelaskan bahwa  masyarakat  Kelurahan  Limbungan  dapat  menyampaikan  permasalahannya kepada  Komisi  IV  DPRD  Kota  Pekanbaru  apabila  PT  Asia  Forestama  Raya  tidak
Page 140
melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  kepada  masyarakat,  agar  perusahaan tersebut  direkomendasikan  menerima  sanksi  yang  tegas  dari  Pemerintah  Kota Pekanbaru  (Andrew  Shandy  Utama,  Rizana,  dan  Tri  Anggara  Putra,  2019,  160).  Oleh karena  itu,  masyarakat  Kabupaten  Pelalawan  dapat  menyampaikan  aspirasinya  kepada DPRD  Kabupaten  Pelalawan  apabila  perusahaan-perusahaan  industri  kehutanan  dan perkebunan  kelapa  sawit  yang  ada  di  Kabupaten  Pelalawan  tidak  melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
Permasalahan  lain  yang  menyebabkan  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial perusahaan dari perusahaan-perusahaan industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit yang  ada  di  Kabupaten  Pelalawan  tidak  berjalan  optimal  yaitu  minimnya  pengetahuan hukum masyarakat Kabupaten Pelalawan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Palas  di  Kecamatan  Pangkalan Kuras,  Samsari,  diketahui  bahwa  masyarakat  Desa  Palas  ternyata  tidak  mengetahui bahwa  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  merupakan  sebuah  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  oleh  perusahaan.  Masyarakat  menganggap  tanggung  jawab  sosial perusahaan  sebagai  bantuan  sukarela  dari  perusahaan  kepada  masyarakat,  sehingga masyarakat  tidak  mempermasalahkan  apabila  perusahan-perusahaan  tersebut  tidak  ada melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Selama  ini,  masyarakat  Desa  Palas hanya  mengharapkan  bantuan  dana  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan untuk membangun desanya.
Selain  itu,  tidak  adanya  sanksi  yang  tegas  bagi  perusahaan  yang  tidak melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  menyebabkan  pelaksanaan  tanggung jawab  sosial  perusahaan  bagi  perusahaan-perusahaan  industri  kehutanan  dan perkebunan  kelapa  sawit  yang  ada  di  Kabupaten  Pelalawan  tidak  berjalan  optimal. Berdasarkan  Pasal  32  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012  tentang Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di  Provinsi  Riau  disebutkan  bahwa  apabila  ada perusahaan  di  Provinsi  Riau  yang  tidak  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  kepada  masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di  sekitar  lokasi  perusahaan, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi Riau berupa teguran tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Andrew Shandy Utama dan Rizana, 2018, 90).
Ketentuan mengenai bentuk-bentuk sanksi lainnya tersebut merujuk pada Pasal 34 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,  yaitu  pembatasan
Page 141
kegiatan  usaha,  pembekuan  kegiatan  usaha,  dan  pencabutan  kegiatan  usaha  (Andrew Shandy Utama dan Rizana, 2018, 10).
Seharusnya,  pada  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012  tentang Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di  Provinsi  Riau  diatur  mengenai  sanksi administrasi yang tegas seperti pembekuan izin operasional maupun sanksi pidana bagi perusahan  yang  tidak  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan.
Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  diharapkan  dapat  menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi  perusahaan,  agar  kegiatan  operasional  perusahaan  dapat  berjalan  dengan  lancar tanpa  adanya  gangguan  dari  masyarakat.  Selain  itu,  manfaat  lainnya  bagi  perusahaan dengan  dilaksanakannya  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  adalah  sebagai  berikut (Hendrik Budi Untung, 2009, 28):
1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
6. Mereduksi biaya.
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders .
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan.
Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  merupakan  bagian  dari  kerangka good corporate governance karena program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk  solidaritas  sosial  perusahaan  bukan  hanya  bermanfaat  bagi  masyarakat, melainkan  juga  sangat  berguna  untuk  membentuk  citra  perusahaan  apabila  dikemas dengan publikasi yang tepat (Yetti, 2007, 116).
Keberhasilan sebuah daerah dalam memajukan dan menyejahterakan penduduknya  hanya  terwujud  jika  seluruh  komponen  masyarakat  ikut  ambil  bagian, termasuk  partisipasi  yang  nyata  dari  perusahaan-perusahaan  yang  beroperasi  di  daerah tersebut (Lelisari Siregar dan Rahdian Ihsan, 2013, 222).
Page 142

## KESIMPULAN
Berdasarkan Pasal  74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber  daya  alam  dan/atau  bidang  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Ketentuan  ini  bertujuan  untuk  tetap menciptakan  hubungan  perusahaan  yang  serasi,  seimbang,  dan  sesuai  dengan lingkungan,  nilai,  norma,  dan  budaya  masyarakat  setempat.  Akan  tetapi,  pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dari 33 perusahaan yang bergerak di bidang industri kehutanan  dan  perkebunan  kelapa  sawit  sangat  minim  dirasakan  oleh  masyarakat Kabupaten  Pelalawan.  Terdapat  beberapa  permasalahan  yang  menyebabkan pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dari  perusahaan-perusahaan  tersebut tidak  berjalan  optimal,  yaitu  belum  adanya  peraturan  daerah  yang  secara  khusus mengatur  mengenai  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  di  Kabupaten  Pelalawan, lemahnya  pengawasan  dari  pemerintah  daerah,  minimnya  pengetahuan  hukum masyarakat  Kabupaten  Pelalawan  mengenai  tanggung  jawab  sosial  perusahaan,  serta tidak  adanya  sanksi  pidana  yang  tegas  bagi  perusahaan  yang  tidak  melaksanakan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  di  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  2006. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta: Rajawali Pers.
Fahmi,  2015. Pergeseran  Tanggung  Jawab  Sosial  Perseroan,  dari  Tanggung  Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum . Yogyakarta: FH UII Press.
Ridwan  Khairandy,  2009. Perseroan  Terbatas;  Doktrin,  Peraturan  Perundang- undangan, dan Yurisprudensi . Yogyakarta: Kreasi Total Media.
Salim  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,  2016. Penerapam  Teori  Hukum  pada  Penelitian Disertasi dan Tesis . Jakarta: Rajawali Pers.
Soerjono Soekanto, 2007. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Hendrik Budi Untung, 2009. Corporate Social Responsibility . Jakarta: Sinar Jurnal
Andrew Sandy, Problematika dalam Pelaksanaan Tangggung Jawab......
Page 143
Andrew  Shandy  Utama,  2018.  Implementasi Corporate  Social  Responsibility PT  Riau Andalan  Pulp  and  Paper  terhadap  Masyarakat  di  Kabupaten  Pelalawan. Jurnal Selat , 5 (2).
Andrew  Shandy  Utama,  2018.  Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan Perusahaan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  untuk Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Kecamatan  Rumbai  Pesisir  Kota Pekanbaru. Jurnal Cendekia Hukum , 4 (1).
Andrew  Shandy  Utama  dan  Rizana,  2017.  Implementasi Corporate  Social Responsibility PT  Riau  Crumb  Rubber  Factory  terhadap  Masyarakat  Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru. Jurnal Novelty , 8 (2).
Andrew  Shandy  Utama  dan  Rizana,  2018.  Penegakan  Hukum  terhadap  Pelaksanaan Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di  Kecamatan  Rumbai  Pekanbaru. Jurnal Equitable , 3 (1).
Andrew  Shandy  Utama  dan  Rizana,  2018.  Upaya  Hukum  Masyarakat  Kecamatan Rumbai  Pekanbaru  dalam  Pemenuhan  Hak  Masyarakat  Melalui  Program Corporate Social Responsibility ( CSR ). Jurnal Melayunesia Law , 2 (1).
Andrew Shandy Utama, Rizana, dan Tri Anggara Putra, 2019. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  PT  Asia  Forestama  Raya  di  Kota  Pekanbaru  dan  Penegakan Hukumnya. Pagaruyuang Law Journal , 2 (2).
Fahmi, 2011. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Dari Tanggung Jawab Moral Menuju Tanggung Jawab Hukum yang Berkeadilan Sosial. Jurnal Respublica , 11 (1).
Ferdi,  2009.  Aspek  Hukum  Internasional  dalam  Pengaturan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan. Jurnal Respublica , 8 (2).
Firdaus,  2010. Corporate  Social  Responsibility ;  Transformasi  Moral  ke  dalam  Hukum dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu Hukum , 1 (1). Lelisari  Siregar  dan  Rahdian  Ihsan,  2013.  Penerapan  Ketentuan Corporate  Social Responsibility ( CSR ) pada Perusahaan Swasta. Jurnal Ius , I (2).
Sentosa  Sembiring,  2009.  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  dalam  Perspektif Hukum Perusahaan. Jurnal Yustisia , 77 (XX).
Yesi  Herlina,  Dian  Anggraini  Oktavia,  dan  Elvawati,  2014.  Pelaksanaan  Program
Corporate Social Responsibility ( CSR ) PT Visi Utama Mandiri di Jorong Sungai
Kunyit Kabupaten Solok Selatan. Jurnal Mamangan , III (1).
Page 144
Yetti, 2007. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas. Jurnal Respublica , 7 (1).

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.