## Gentrifikasi dan Ketimpangan Sosial di Kelurahan Pabuwaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
Wiman Rizkidarajat* 1 Aiza Nabilla Arifputri 2
Margi Ariyanti 3 Isna Hanny P 4 Aulia Hafizha 5
1,4,5 Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia 2 Jurusan Komunikasi Universitas Telkom, Indonesia
3 Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Indonesia *e-mail: wiman.rizkidarajat@unsoed.ac.id 1 , aizanabilla@telkomuniversity.ac.id 2 , margi.ariyanti@mhs.ugm.ac.id 3 , isna.puspitaningtyas@mhs.unsoed.ac.id 4 , aulia.hafizha@mhs.unsoed.ac.id 5
(Naskah masuk : 24 Mei 2024, Revisi : 29 Mei 2024, Publikasi : 02 Juni 2024)

## Abstrak
Studi  mengenai  fenomena  sosial  bernama  gentrifikasi  di  Kabupaten  Banyumas  belum  banyak  dilakukan. Sedangkan,  pada  kenyataannya  fenomena  gentrifikasi  semakin  banyak  ditemukan  di  ibukota  Kabupaten Banyumas, Purwokerto sejak tahun 2013 melalui wacana desa wisata dan pembangunan fisik besar-besaran di wilayah utara daerah tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai fenomena gentrifikasi beserta  efek  buruknya  bagi  wilayah  yang  mengalami  fenomena  tersebut.  Metode  yang  digunakan  dalam artikel ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data berupa hasil wawancara dengan 2 pengurus Rukun Tetangga (RT) kelurahan Pabuwaran, 4 tempat makan yang berdiri di wilayah utara  kelurahan  Pabuwaran  yang  merupakan  bagian  dari  wilayah  administratif  kecamatan  Purwokerto Utara dan 10 informan warga kelurahan Pabuwaran yang bekerja serabutan pada masing-masing tempat makan  tersebut.  Data  dikumpulkan  mulai  bulan  Januari  sampai  Maret  2024  dan  diolah  serta  ditranskrip mulai  bulan  April  hingga  Mei  2024.  Hasil  dari  artikel  ini  adalah  ditemukannya  bentuk  gentrifikasi  di kelurahan  Pabuwaran  dalam  bentuk  pelepasan  lahan  pertanian  aktif.  Pelepasan  lahan  pertanian  aktif tersebut  dialihgunakan  menjadi  tempat  makan  milik  perorangan.  Pengalihgunaan  tersebut  kemudian mendorong  munculnya  ketimpangan  sosial  akibat  gentrifikasi.  Ketimpangan  sosial  tersebut  hadir  dalam bentuk pembangunan fisik yang mengedepankan paham developmentalisme, perebutan ruang dalam bentuk asumsi  identitas  ruang  yang  lekat  dengan  satu  kelas  sosial  tertentu,  dan  ketidakmerataan  ketersediaan lapangan pekerjaan dalam bentuk pemisahan antara lapangan pekerjaan untuk tenaga terlatih dan tenaga serabutan.
Kata kunci : Developmentalisme, Gentrifikasi, Ketimpangan Sosial, Pembagunan, Studi Urban

## Abstract
There have been few studies regarding the gentrification phenomenon in Banyumas Regency. Meanwhile, in reality,  gentrification  has  increasingly  been  found  in  the  capital  of  Banyumas  Regency,  Purwokerto,  since 2013 through discourse on tourist villages and massive physical development in the northern region of the area.  This  article  aims  to  explain  the  phenomenon  of  gentrification  and  its  adverse  effects  on  areas  that experience it. The method used in this article is descriptive qualitative with a case study approach. The data sources  are  the  results  of  interviews  with  2  Rukun  Tetangga  (RT)  administrators  in  the  Pabuwaran  sub- district, 4 eating places that are located in the northern area of Pabuwaran sub-district which is part of the administrative area of North Purwokerto sub-district and 10 informants from residents of Pabuwaran sub- district who work as precariat workers at each eating place. The Data was collected from January to March 2024 and processed and transcribed from April  to May 2024. The result of this article is the discovery of a form  of  gentrification  in  the  Pabuwaran  sub-district  in  the  form  of  active  agricultural  land  release.  The release  of  active  agricultural  land  was  converted  into  individual  eating  places.  This  conversion  then encourages the emergence of social inequality due to gentrification. This social inequality is present in the form  of  physical  development  that  prioritizes  developmentalism,  the  struggle  for  space  in  the  form  of assuming a spatial identity that is attached to a particular social class, and the inequality in the availability
of  employment  opportunities  in  the  form  of  a  separation  between  employment  opportunities  for  trained workers and precariat workers.
Keywords : Development, Developmentalism, Gentrification, Social Inequality, Urban Studies

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  sebagai  fenomena  sosial  selalu  memberikan  dua  sisi  bagi  peradaban manusia. Sisi pertama dianggap positif karena memperkenalkan modernitas pada sebuah ruang yang  mengalami  pembangunan.  Berbagai  penelitian  terdahulu  menunjukan  bahwa pembangunan  merupakan  fenomena  sosial  yang  membawa  sisi  positif  melalui  modernitas. Puteri  &  Rani  (2020)  dalam  artikelnya  menunjukan  bahwa  pembangunan  memberikan  efek positif  selama  mengikuti  konsep  pembangunan  berkelanjutan  yang  mengedepankan keberlanjutan  pada  bidang  lingkungan,  ekonomi,  dan  sosial.  Selanjutnya  Aristo  et  al  (2021) menyatakan pembangunan akan memberikan efek positif selama berpegang pada nilai falsafah yang  dimiliki  Indonesia,  yaitu  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Dan  yang  terakhir artikel  Buana  &  Apriyani  (2023)  menunjukan  temuan  praktis  efek  pembangunan  pada  petani melalui modernitas.
Meskipun  demikian,  pembangunan  juga  memiliki  sisi  negatif.  Sisi  negatif  tersebut muncul  ketika  pembangunan  terpaku  pada  pengertian  pembangunan  fisik  belaka  dan mengesampingkan  pembangunan  di  sisi  mental  bagi  masyarakat  di  suatu  wilayah.  Paham pembangunan dengan sifat demikian disebut sebagai developmentalisme (Syahra, 2010). Diakui atau  tidak  diakui,  sebagian  besar  pembangunan  yang  dilakukan  di  Indonesia  bersandar  pada paham  developmentalisme.  Hal  tersebut  dikarenakan  pembangunan  yang  paling  mudah dilakukan adalah pembangunan dalam bentuk fisik (Syahra, 2010: 4-6).
Efek  negatif  dari  pembangunan  yang  mengedepankan  paham  developmentalisme  yang paling jelas terlihat adalah terjadinya ekslusi sosial pada masyarakat di wilayah pembangunan. Hal  tersebut  dapat  dilacak  dari  berbagai  penelitian  terdahulu.  Artikel  Yunanto  (2021) menunjukan  bagaimana  paham  developmentalisme  merupakan  paham  pembangunan  warisan kolonial  Belanda  yang  tentu  saja  pada  praktiknya  melakukan  eksklusi  sosial  terhadap masyarakat pribumi.  Selanjutnya  artikel  Sulaeman  &  Mustofa  (2022)  menunjukan  fakta  ironis bahwa  developmentalisme  yang  merupakan  warisan  kolonialisme  Belanda  justru  diadopsi sebagai kebijakan pembangunan oleh pemerintah Republik Indonesia pada kasus konflik agraria di daerah Wadas.
Dampak positif dan negatif pembangunan di atas merupakan pengantar yang digunakan penulis  untuk  melangkah  pada  topik  utama  pembahasan  artikel  ini  yaitu  sebuah  fenomena sosial  bernama  gentrifikasi.  Untuk  memberikan  pemahaman  mendalam  pada  gentrifikasi penulis  akan  memberikan  lacakan  studi  terdahulu  mengenai  gentrifikasi  sebagai  fenomena global  dan  lokal  di  Indonesia.  Secara  global  istilah  gentrifikasi  diperkenalkan  oleh  Ruth  Glass pada  tahun  1964.  Istilah  tersebut  dicetuskan  dari  hasil  risetnya  mengenai  bagaimana perumahan elit di London, Inggris mendesak wilayah pinggiran perkotaan karena wilayah  kota telah  mulai  kehabisan  ruang  pembangunan  (Hamnett,  2003).  Riset  Glass  kemudian  memantik berbagai  riset-riset  lain  untuk  membicarakan  gentrifikasi  lebih  lanjut.  Beberapa  riset  lanjutan yang terinspirasi dari riset Glass antara lain riset yang dilakukan oleh Anguelovski et al. (2018) yang mempertanyakan untuk siapakah sebenarnya proses gentrifikasi yang dilakukan di sebuah wilayah  perkotaan.  Selanjutnya  Zuk  et  al  (2018)  mempertanyakan  mengenai  korelasi  antara gentrifikasi  dan  relokasi  terhadap  warga  terimbas  dengan  peran  investasi  publik  yang  justru kerap  tidak  berpihak  pada  warga  yang  tinggal  di  wilayah  tergentrifikasi.  Easton  et  al.  (2020) memberikan  pertanyaan  yang  lebih  ekstrem  pada  proses  gentrifikasi.  Ia  menemukan  fakta bahwa  akibat  dari  gentrifikasi  kerap  memberikan  efek  berbahaya  berupa  relokasi  warga terdampak secara serampangan. Sehingga dianggap menghilangkan kajian-kajian sosio-ekonomi bagi warga terdampak. Terakhir Blok (2020) menyatakan dalam temuannya bahwa gentrifikasi merupakan  sebuah  fenomena  global  yang  mendorong  terjadinya  ketimpangan  sosial  akibat hilangnya ruang hidup layak yang terus tergerus akibat kepentingan kapitalisme.
Sebagai fenomena global, studi mengenai gentrifikasi juga terjadi di Indonesia. Beberapa penelitian  terdahulu  menujukan  hal  tersebut.  Untuk  pemahaman  yang  lebih  dalam,  penulis membagi  studi  mengenai  gentrifikasi  yang  terjadi  di  Indonesia  menjadi  dua  kategori. Kategorisasi pertama adalah  penelitian  tentang  gentrifikasi  yang  disebabkan  oleh pembangunan  yang  bertumpu  pada  paham  developmentalisme.  Studi-studi  pada  kriteria pertama  tersebut  dilakukan  oleh  Nyoman  Tri  Prayoga  et  al  (2013)  yang  meneliti  tentang korelasi pembangunan fisik, peningkatan aktivitas ekonomi, dan tingkat kriminalitas di daerang Tembalang,  Semarang.  Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Medha  &  Ariastita,  (2017) menunjukan  bahwa  sangat  banyak  terjadi  perancangan  spasial  suatu  wilayah  yang  tidak diperhitungkan  secara  tepat.  Sehingga  membawa  akibat  buruk  fenomena  gentrifikasi  pada sebuah  wilayah  yang  mengalami  pembangunan.  Anggraeni  et  al  (2019)  dalam  penelitiannya menunjukan bahwa pergolakan sosial yang terjadi di Tanjung Tongah, Pematang Siantar terjadi gentrifikasi  dalam  bentuk  alih  lahan  untuk  pembangunan.  Terakhir  Widianto  &  Keban  (2020) menemukan bahwa pembangunan hotel secara besar-besaran di Malioboro merupakan bentuk gentrifikasi  yang  menghasilkan  ekslusi  sosial  bagi  warga  asli  karena  yang  terjadi  adalah penerbitan IMB (Ijin Membangun Bangunan) dengan tidak memperhatikan ganti rugi layak bagi warga yang tanahnya terkena pembangunan hotel.
Selanjutnya  kategorisasi kedua adalah penelitian tentang  gentrifikasi  yang disebabkan oleh pembangunan dengan kedok turisme dalam pariwisata. Studi-studi pada kriteria tersebut dilakukan oleh Sholihah & Heath (2018). Dalam penelitiannya ditemukan bahwa gentrifikasi di Malioboro hadir dalam bentuk pariwisata. Gentrifikasi tersebut kemungkinan memberikan efek negatif  berupa  perubahan  sosial  kampung,  perpindahan  warga,  dan  perubahan  ekonomi  lokal warga. Selanjutnya Suyadnya (2022) memberikan contoh yang sangat baik mengenai bagaimana gentrifikasi  melalui  pariwisata  sudah  mencapai  tahap  sangat  akut  di  Bali  melalui  perubahan status kepemilikan tanah, bahkan tanah adat.
Kedua  kategori  penyebab  gentrifikasi  di  atas  digunakan  oleh  penulis  untuk  menarik sebuah  kesimpulan.  Dari  runutan  studi  terdahulu  beserta  kategorisasinya  di  Indonesia, gentrifikasi  dapat  diartikan  sebagai  fenomena  sosial  bergesernya  pemanfaatan  ruang  yang tadinya terjadi di wilayah perkotaan melalui pembangunan fisik. Namun, seiring perkembangan zaman  dan  semakin  masifnya  penetrasi  modal  terhadap  ruang,    gentrifikasi  bergeser  menuju wilayah  perdesaan  melalui  kedok  turisme.  Karena  melibatkan  pembangunan  dengan  paham developmentalisme,  gentrifikasi  pasti  akan  menyebabkan  terjadinya  eksklusi  sosial  yang menimbulkan ketimpangan sosial bagi warga terdampak di wilayah tergentrifikasi.
Melalui  proses  penarikan  logika  di  atas  penulis  bertujuan  untuk  menyajikan  proses gentrifikasi  beserta  akibatnya  kelurahan  Pabuwaran,  kabupaten  Banyumas.  Pemilihan  situs penelitian  didasarkan  pada  catatan  penulis  bahwa  sejak  tahun  2013  terjadi  pembangunan besar-besaran di  wilayah tersebut.  Pembangunan  tersebut  hadir  dalam  bentuk tempat-tempat makan  yang  dibangun  pada  lahan-lahan  pertanian  aktif  yang  merupakan  ruang  mata pencaharian bagi warga kelurahan Pabuwaran.
Sebagai sebuah hasil dari penelitian yang bersifat kronologis, artikel ini bertujuan untuk memberikan  kebaruan  dengan  cara  mengisi research  gap pada  dua  penelitian  terdahulu. Penelitian  yang  dimaksud  adalah pertama adalah  artikel  yang  ditulis  oleh  Rizkidarajat  et  al (2023). Dalam penelitiannya ditemukan fenomena konsesi atau alih guna lahan yang mengikis kearifan lokal sosio-ekonomi pada warga Desa Karangsalam, Baturraden. Kedua adalah adalah artikel yang ditulis oleh Rizkidarajat et al (2023). Artikel tersebut menjelaskan korelasi antara gentrifikasi dan pariwisata di Desa Karangsalam, Baturraden dalam bentuk migrasi lokal warga, kenaikan  harga  tanah yang tidak  masuk  akal,  dan  ketidakmerataan  lapangan pekerjaan  akibat wacana desa wisata. Dua penelitian terdahulu tersebut mengambil lokasi di desa Karangsalam, Baturraden yang merupakan desa wisata. Sedangakan artikel ini mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Pabuwaran, Purwokerto Utara. Perbedaan lokasi penelitian akan digunakan penulis untuk  mendukung  premis  bahwa  gentrifikasi  bukan  lagi  merupakan  fenomena  perkotaan semata yang telah meluas menuju perdesaan dengan kedok pariwisata. Sebaliknya gentrifikasi dapat  terjadi  di  ruang  mana  saja  dan  ketika  didukung  dengan  paham  developmentalisme,  ia
akan  menjadi  fenomena  sosial  yang  menghasilkan  eksklusi  sosial  dalam  bentuk  ketimpangan sosial.
Dengan  runutan  tersebut  artikel  ini  ditujukan  untuk  melacak  dua  hal  utama.  Pertama adalah bentuk gentrifikasi di kelurahan Pabuwaran yang dekat dengan pembangunan fisik yang hanya  mengedepankan  paham  developmentalisme  belaka.  Kedua  akibat  dari  pembangungan fisik  yang  pada  kenyataannya  menghasilkan  ketimpangan  sosial  yang  dialami  oleh  warga  asli kelurahan Pabuwaran.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  kualitatif  deskriptif  (Miles,  M.B  et.al, 2014).  Dekripsi  dalam  artikel  ini  didapatkan  melalui  pendekatan  studi  kasus.  Pendekatan tersebut  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  menelisik  sebuah  runutan  kejadian  dalam fenomena sosial yang berkaitan dengan teori tertentu. Metode tersebut memberikan ruang bagi peneliti untuk merunut fenomena sosial pada rentang waktu tertentu untuk kemudian disajikan sebagai sebuah hasil analisis mendalam (Flyvbjerg, 2011; Thomas, 2021).
Pengambilan  data  dalam  artikel  ini  menggunakan  metode  etnografi.  Metode  tersebut merupakan  metode  yang  digunakan  oleh peneliti  untuk  mendapatkan data  pada  suatu  tempat dengan  mendalam  dengan  cara  melakukan sit  in atau  mendiami  satu  situs  penelitian  tertentu dalam  jangka  waktu  tertentu  (Calås  et  al.,  2021).  Penulis  memposisikan  diri  sebagai  seorang etnografer dalam posisinya sebagai warga yang tinggal di kelurahan Pabuwaran dalam rentang lebih dari 2 dekade. Jangka waktu selama itu memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menangkap fenomena sosial dalam bentuk pembangunan fisik dan gentrifikasi secara runut dan mendalam.
Data  dalam  artikel  ini  diambil  secara  intens  selama  bulan  Januari  sampai  Maret  2024 dan diolah mulai bulan April sampai Mei 2024. Sumber data dalam artikel ini adalah pengurus RT  di  wilayah  utara  kelurahan  Pabuwaran,  pengelola  tempat  makan  yang  berdiri  di  wilayah utara  kelurahan  Pabuwaran  dan pekerja  serabutan  warga  kelurahan  Pabuwaran  yang  bekerja pada  tempat-tempat  makan  tersebut.  Pemilihan  informan  menggunakan  metode purposive. Metode  tersebut  merupakan  metode  yang  membebaskan  penulis  untuk  menciptakan kategorisasi-kategorisasi  tertentu  dalam  memilih  informan  untuk  menyajikan  data  kualitatif. Parameter-parameter  informan  tersebut  kemudian  dapat  digunakan  oleh  penulis  untuk menggali  data  yang  sesuai  dengan  pertanyaan  riset  yang  dimilikinya  (Campbell  et  al.,  2020). Kategorisasi sumber data dalam artikel ini adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Informan Pengurus RT
(Sumber: Data peneliti diolah)
Data  dari  sumber  data  kategorisasi  pertama  yang  berisi  informan  pengurus  RT  diolah dan  disajikan  untuk  menjawab  pertanyaan  riset  lokasi  terjadinya  gentrifikasi  di  kelurahan Pabuwaran. Data dari informan tersebut akan memberikan informasi mengenai keadaan sosio- historis-ekonomis Keluarahan Pabuwaran dari waktu ke waktu.
Tabel 2. Informan Pengelola Resto
(Sumber: Data peneliti diolah) No Nama Informan Usia Keterangan 1 Io 65 Mantan Ketua RT 02 RW 1 Kelurahan Pabuwaran 2 Sr 52 Ketua RT 04 RW 01 Kelurahan Pabuwaran No Nama Informan Usia Keterangan 1 X 1 46 Pengelola Resto Red Chili 2 X 2 47 Pengelola Gerai Lodeh 3 X 3 43 Pengelola Ayam Goreng Tantene 4 X 4 52 Pengelola Kargloss Cafe
Selanjutnya,  data  dari  sumber  data  kategorisasi  kedua  yang  berisi  informan  pengelola tempat makan yang dibangun di wilayah utara kelurahan Pabuwaran akan diolah dan disajikan untuk  menjawab  pertanyaan  riset  bentuk  gentrifikasi  yang  terjadi  di  Kelurahan  Pabuwaran. Selanjutnya sumber data pada kategorisasi kedua berisi informan pekerja serabutan di tempat makan  yang  merupakan  warga  asli  Kelurahan  Pabuwaran.  Kategorisasi  sumber  data  ketiga sebagai berikut:
Tabel 3. Informan Pekerja Serabutan di Tempat makan Warga Pabuwaran
(Sumber: Data peneliti diolah)
Data  dari  sumber  data  pada  kategorisasi  ketiga  kemudian  diolah  dan  disajikan  untuk menjawab  pertanyaan  bentuk  gentrifikasi  yang  terjadi  di  Kelurahan  Pabuwaran.  Selanjutnya data  dari  ketiga  sumber  data  akan  dielaborasi  untuk  menjawab  pertanyaan  riset  bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di kelurahan Pabuwaran akibat dari gentrifikasi dalam bentuk pembangunan tempat-tempat makan di wilayah utara Kelurahan Pabuwaran.

## 3. HASIL
Bab ini akan menyajikan hasil wawancara dengan sumber data informan pengurus RT di wilayah  utara  kelurahan  Pabuwaran,  pengelola  tempat  makan  yang  berdiri  di  wilayah  utara kelurahan  Pabuwaran  dan  pekerja  serabutan  warga  kelurahan  Pabuwaran  yang  bekerja  pada tempat-tempat  makan  tersebut.  Data  akan  diolah  dan  disajikan  pada  dua  sub-bab  sebagai berikut:

## 3.1. Wilayah Terjadinya Gentrifikasi
Wilayah terjadinya gentrifikasi artikel ini adalah di kelurahan Pabuwaran. Melihat peta pada  gambar  1  kelurahan  Pabuwaran  merupakan  kelurahan  ujung  utara  di  wilayah administratif  kecamatan  Purwokerto  Utara.  Sebagai  sebuah  wilayah  kelurahan,  Pabuwaran memiliki  batas  wilayah  administratif  sebagai  berikut.  Batas  utara  adalah  desa  Pandak  yang merupakan desa yang berada pada wilayah administratif kecamatan Baturraden. Batas Sebelah selatan  adalah  kelurahan  Grendeng  yang  masih  bagian  dari  wilayah  administratif  kecamatan Purwokerto  Utara.  Batas  sebelah  barat  adalah  desa  Kutasari  yang  juga  masih  bagian  dari wilayah  administratif  kecamatan  Purwokerto  Utara.  Dan  yang  terakhir  batas  sebelah  timur adalah  desa  Kedungmalang  yang  sudah  merupakan  wilayah  admininistratif  kecamatan Sumbang. Secara lebih detail, profil kelurahan Pabuwaran disajikan pada tabel di bawah ini:
No Nama Informan Usia Pekerjaan sehari-hari Pekerjaan serabutan pada resto 1 Yn 24 Pengangguran Tukang parkir & penjaga malam pada Gerai Lodeh 2 Rn 52 Pengangguran Tukang parkir & penjaga malam pada Gerai Lodeh 3 Ds 49 Buruh Tani Tukang parkir  pada Gerai Lodeh 4 An 42 Buruh bangunan serabutan Tukang Parkir pada Tantene Ayam Goreng 5 Wh 45 Pengangguran Tukang Parkir pada Tantene Ayam Goreng 6 Nk 58 Jasa angkut pindahan Tukang Parkir pada Tantene Ayam Goreng 7 Tl 44 Penerbang burung dara Pencuci mobil pada  Kargloss Cafe 8 Yk 45 Makelar tanah Pencuci mobil pada  Kargloss Cafe 9 Ks 48 Penjual galon Pencuci mobil pada  Kargloss Cafe 10 An 39 Serabutan Pencuci mobil pada  Kargloss Cafe
Gambar 1. Peta Kelurahan Pabuwaran
(Sumber: BPS, 2022)

## Tabel 4. Profil Kelurahan Pabuwaran
(Sumber: BPS, 2022)
Merujuk pada tabel di atas dapat ditarik beberapa penjelasan. Pertama sebagai sebuah wilayah,  kelurahan  Pabuwaran  merupakan  wilayah  yang  masuk  dalam  wilayah  perkotaan karena  hanya  berjarak  2.0  kilometer  dari  ibukota  kecamatan  Purwokerto  Utara.  Kedua  luas wilayah kelurahan Pabuwaran sebesar 130.320 Hektar didominasi oleh pemukiman dan lahan sawah  aktif.  Ketiga tingkat  kepadatan penduduk  di  kelurahan  Pabuwaran  dapat  dikategorikan pada  kepadatan  sedang  merujuk  pada  jumlah  377.9  orang  yang  bermukim  pada  setiap  1 kilometer persegi.
Setiap  kelurahan  di  Kabupaten  Banyumas  memiliki  pemanfaatan  masing-masing  dan berbeda  satu  dengan  lainnya.  Dalam  kasus  kelurahan  Pabuwaran,  wilayah  tersebut  memiliki fungsi  pemanfaatan  sebagai  ruang  perkotaan  yang  dekat  dengan  industri  dan  UMKM.  Hal tersebut  tercantum  di  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banyumas  Nomor  10  Tahun  2011 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Banyumas  Tahun  2011-2031  (2011). Meskipun demikian, fungsi pemanfaatan dalam Peraturan Daerah menjadi sedikit ambigu ketika diverifikasi  dengan  temuan  peneliti  ketika  melakukan  penggalian  data  kualitatif  di  lapangan melalui pengurus RT di wilayah utara Kelurahan Pabuwaran.
Io selaku informan pada kategorisasi pertama pada tabel 1 di atas merupakan pengurus RT  02  RW  01  Kelurahan  Pabuwaran  pada  tahun  1993  sampai  tahun  2000.  Ia  merupakan gelombang pertama warga pendatang di keluarahan Pabuwaran yang terjadi pada pertengahan tahun  1980an.  Ketika  pertama  kali  datang  ke  Pabuwaran,  ia  menyebutkan  bahwa  Pabuwaran baru  saja  mengalami  perubahan  nomenklatur  pemerintahan  daerah  dari  yang  tadinya berbentuk desa menjadi kelurahan. Namun, sebagai sebuah kelurahan, menurutnya Pabuwaran masih sangat lekat dengan ciri-ciri desa dalam hal sarana dan prasarana, sifat komunitas sosial, dan pemanfaatan wilayahnya (Rizkidarajat et al., 2023; Rizkidarajat & Primadata, 2021).
Informasi  dari  Io  diperkuat  dengan  informasi  dari  Sr.  Berbeda  dengan  Io  yang  sudah bukan  merupakan pengurus  RT  aktif,  Sr  masih  merupakan pengurus  RT  04  RW  01  kelurahan Pabuwaran  aktif.  Senada  dengan  Io,  ia  juga  menyatakan  bahwa  sebenarnya  agak  sulit  untuk
No Profil Keterangan 1 Luas Wilayah 130.320 Ha 2 Jarak ke Ibukota Kecamatan 2.0 km 3 Jumlah Rukun Warga 6 RW 4 Jumlah Rukun Tetangga 21 RT 5 Jumlah Penduduk 4926 jiwa 6 Kepadatan Penduduk per km 2 377.9 orang/km 2
menyatakan  sepakat  bahwa  kelurahan  Pabuwaran  sebagai  sebuah  kelurahan  dan  merupakan bagian dari fungsi pemanfaatan sebagai ruang perkotaan yang dekat dengan industri dan UMKM sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah. Ia menyatakan bahwa dengan realitas hampir  sebagian  besar  warga  kelurahan  Pabuwaran  merupakan  buruh  tani  dan  pekerja bangunan serabutan, rencana pemanfaatan tersebut menjadi kurang tepat.
Pada akhir wawancara, Io dan Sr sepakat untuk memberikan perbandingan wilayah dan pemanfaatannya secara tepat. Mereka memberikan perbandingan pembangunan yang terjadi di wilayah  batas  selatan  kelurahan  Pabuwaran  yaitu  kelurahan  Grendeng.  Bagi  mereka pembangunan  yang  terjadi  di  Grendeng  merupakan  hal  yang  wajar  karena  menjadi  tempat beroperasinya  sebuah  universitas  negeri,  Universitas  Jenderal  Soedirman,  bersama  dengan kelurahan  Karangwangkal.  Selain  itu  mereka  juga  menyatakan  pembangunan  yang  terjadi  di Grendeng  memberikan  efek  yang  lebih  baik  dibandingkan  apa  yang  terjadi  di  kelurahan Pabuwaran.  Dalam  pandangan  mereka,  para  warga  di  Grendeng  yang  memang  bukan  berasal dari pekerjaan utama buruh tani atau pekerja bangunan serabutan dapat terlibat dan merasakan efek dari pembangunan dalam bentuk yang paling terlihat yaitu industri rumah kost.

## 3.2. Bentuk Gentrifikasi
Setelah memahami wilayah terjadinya gentrifikasi beserta temuan sosio-histori-ekonomi pada  bab  sebelumnya,  bagian  selanjutnya akan  memberikan  runutan  bentuk  gentrifikasi  yang terjadi  di  kelurahan  Pabuwaran.  Merujuk  pada  Peraturan  Daerah,  kelurahan  Pabuwaran merupakan bagian dari fungsi pemanfaatan sebagai ruang perkotaan yang dekat dengan industri dan  UMKM.  Oleh  karena  itu,  wilayah  di  kelurahan  tersebut  dapat  dimanfaatkan  melalui pembangunan  fisik.  Pembangunan  fisik  yang  terjadi  pada  wilayah  tersebut  dapat  dilacak  dari penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Pangesti  et  al  (2016).  Dalam  hasil  penelitiannya, disebutkan  bahwa  pemnangunan  fisik  berkorelasi  dengan  terjadi  penurunan  jumlah  luasan sawah  di  kecamatan  Purwokerto  Utara  pada  rentang  waktu  tahun  2004  hingga  2013.  Luasan sawah  keseluruhan  di  kecamatan  Purwokerto  utara  yang  tadinya  berada  di  angka  344.45  Ha menyusut menjadi 292.6 Ha atau terjadi penurunan sebesar 51.85 Ha atau sebesar 15.05 % dari keseluruhan total luasan sawah di wilayah tersebut. Dalam penelitian tersebut disebutkan pula bahwa  tiga  wilayah  kelurahan  yang  paling  banyak  mengalami  alih  lahan  persawahan  menjadi bangunan di kecamatan Purwokerto Utara adalah kelurahan Pabuwaran, kelurahan Sumampir, dan kelurahan Purwanegara.
Data  dari  penelitian  tersebut  sesuai  dengan  temuan  penulis  ketika  melakukan perbandingan  luasan  lahan pertanian  sawah  di  kelurahan  Pabuwaran  dari  tahun  2017  hingga tahun 2022. Melalui perbandingan data ditemukan bahwa luasan lahan pertanian di kelurahan Pabuwaran  adalah  sebesar  82.6  Ha  (BPS,  2017).  Angka  tersebut  kemudian  menyusut  menjadi sebesar  56.87  Ha  pada  tahun  2022  (BPS,  2022).  Artinya  di  wilayah  kelurahan  Pabuwaran sendiri,  dalam  rentang  waktu  5  tahun  setelah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pangesti  et  al (2016), terjadi penurunan lahan pertanian sawah lanjutan sebesar 31.15%.
Bentuk  pembangunan  awal  yang  mengubah  lahan  pertanian  aktif  menjadi  bangunan pertama  kali  terjadi  di  kelurahan  Pabuwaran  ketika  pembangunan  Balai  Latihan  Kerja  (BLK) kabupaten  Banyumas  dilakukan  pada  tahun  2011-2013.  Pembangunan  tersebut  kemudian diikuti  dengan  pemindahan  kantor  Dinas  Ketenagakerjaan  dari  wilayah  kelurahan  Kranji, kecamatan Purwokerto Timur ke kelurahan Pabuwaran pada sekitar tahun 2017. Pembangunan Balai  Latihan  Kerja  dan  strategisnya  kelurahan  Pabuwaran  yang  dilintasi  jalan  Mohammad Besar  yang  merupakan  jalan  penghubung  menuju  lokawista  Baturraden  membuat  bentuk- bentuk  gentrifikasi  lain  yang  lebih  spesifik  muncul  di  kelurahan  Pabuwaran.  Bentuk-bentuk tersebut adalah bermunculannya tempat-tempat makan di wilayah utara kelurahan Pabuwaran.
Tempat  makan  yang  pertama  kali  berdiri  adalah  Red  Chili  Resto  yang  berada  di perbatasan kelurahan Pabuwaran dan Desa Pandak. X 1 (informan menolak untuk dicantumkan namanya) menyatakan bahwa resto tersebut berdiri  sekira tahun 2013 dengan membeli lahan pertanian  aktif  dari  seorang  warga  kelurahan  Pabuwaran.  Dalam  menjalankan  usahanya,  ia menyatakan menyasar konsumen kelas menengah yang ingin merasakan sensasi makan alam di
jalur  wisata.  Pernyataan  tersebut  didukung  dengan  temuan  peneliti  selama  penelitian  bahwa resto tersebut menyajikan menu makanan semi barat-oriental-indonesia dengan rentang harga termahal Rp. 118.750 dan termurah Rp. 7500.
Dalam  menjalankan  operasionalnya,  Red  Chili  menggunakan  tenaga  terlatih.  Namun, mereka  juga  menyediakan  ruang  bagi  tenaga  kerja  serabutan  sebagai  pengelola  parkir  dan penjaga malam. Meskipun demikian, X 1 menyatakan bahwa mereka lebih memilih tenaga kerja serabutan  dari desa  Pandak dengan  alasan  lebih  dekat  secara  geografis  dengan desa  tersebut, meskipun  pada  kenyataannya  secara  administratif  resto  tersebut  berdiri  di  wilayah administratif  kelurahan  Pabuwaran.  Dengan  demikian,  penulis  tidak  menemukan  warga kelurahan Pabuwaran yang bekerja secara serabutan di Red Chili Resto.
Gambar 2. Red Chili Resto, Pabuwaran (Sumber: https://dolanbanyumas.banyumaskab.go.id/kuliner/detail?o=red-chili-restaurant )
Bentuk gentrifikasi kedua yang hadir  dalam pembangunan tempat makan adalah Gerai Lodeh.  X 2 (informan  menolak  untuk  dicantumkan  namanya)  menyatakan  bahwa  Gerai  Lodeh berdiri  pada  tahun  2015  dengan  nama  awal  Gereh  Lodeh.  Lahan  berdirinya  Gerai  Lodeh merupakan  tanah  milik  warga  kelurahan  Pabuwaran  yang  masih  berfungsi  aktif  sebagai persawahan. Dalam telisikan penulis, menu yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan Red  Chili  Resto.  Harga  termahal  adalah  Rp.  36.000  dan  termurah  adalah  Rp.  5.000.  X 2 menyatakan bahwa Gerai Lodeh menyasar konsumen keluarga kelas menengah perkotaan yang ingin merasakan sensasi makan makanan Jawa dengan pemandangan sawah.
Dalam  menjalankan  operasionalnya,  pekerjaan  dalam  Gerai  Lodeh  terbagi  menjadi  2 jenis.  Jenis  pertama  adalah  pekerjaan  bagi  tenaga  terlatih  seperti  pelayan  resto, chef atau pemasak,  dan  manajemen  resto.  Jenis-jenis  pekerjaan  tersebut  adalah  jenis  pekerjaan  yang membutuhkan pendidikan dan kriteria khusus. Seluruh jenis pekerjaan tersebut diisi oleh  orang yang berasal dari luar wilayah kelurahan Pabuwaran. Jenis kedua adalah pekerjaan yang bersifat serabutan  dan  tidak  membutuhkan  kemampuan  khusus  yang  dihasilkan  dari  pendidikan tertentu.  Jenis  pekerjaan  tersebut  adalah  tukang  parkir  dan  penjaga  malam.  Jenis  pekerjaan inilah yang kemudian dibebaskan untuk diisi oleh warga di sekitar resto.
Selama  melakukan  penelitian,  penulis  mendapatkan  informasi  dari  Yn  (24  tahun, pengangguran), Rn (52 tahun, pengangguran) yang merupakan ayah dari Yn, dan Ds (49 tahun, buruh tani) yang merupakan adik dari Rn sekaligus paman dari Yn. Ketiganya merupakan warga asli  kelurahan  Pabuwaran  yang  tinggal  di  sekitar  resto.  Mereka  mendapatkan  akses  untuk bekerja di resto tersebut selain karena merupakan warga yang tinggal berdekatan dengan resto, juga merupakan keluarga besar pemilik tanah tersebut sebelum dijual untuk dibangun menjadi Geari Lodeh pada pertengahan tahun 2015. Selama menjadi tukang parkir dan jaga malam Yn dan Rn bekerja selama 3 hari dalam satu minggu. Penghasilan bersih masing-masing sekitar Rp. 30.000 sampai Rp. 60.000/hari. Mekanisme kerja mereka berkelompok. Ketika hari biasa atau weekdays akan ada 3-4 tukang parkir di Gerai Lodeh. Mereka bekerja dengan durasi selama 4-6 jam dan membagi hasil parkir pada hari itu dengan jumlah orang yang bekerja. Pada akhir pekan atau weekend jumlah tukang parkir bertambah hingga 7-8 orang seiring dengan meningkatnya
jumlah kendaraan pengunjung dengan durasi kerja tetap dalam rentang 6-8 jam. Meskipun hasil uang parkir meningkat, Yn dan Dn juga mesti berbagi dengan orang yang lebih banyak. Sehingga pendapatan mereka tidak bisa dikatakan meningkat drastis pula.
Berbeda  dengan  Yn dan  Dn,  Ds  memilih  durasi  kerja  yang  lebih  sedikit  hanya  1-2  hari dalam  satu  minggu.  Hal  tersebut  dikarenakan  ia  memiliki  pekerjaan  yang  sifatnya  lebih  rutin. Apabila Yn dan Dn merupakan murni pengangguran yang menggantungkan hidupnya pada kerja serabutan  di  Gerai  Lodeh,  Ds  masih  memiliki  pekerjaan  yang  bisa  dibilang  tetap  dan  rutin. Pekerjaan tetapnya adalah sebagai petani sekaligus buruh tani. Ia menjadi petani pada tanah di samping  Gerai  Lodeh dan  menjadi  buruh  tani  pada  tanah  bengkok  kelurahan  yang dikerjakan secara  bergiliran  oleh  warga  RT  04/01  Pabuwaran  yang  menjadi  pengurus  RT.  Dengan mekanisme  kerja  tersebut,  ketiganya  merupakan  pekerja  serabutan  yang  hidup  dari  jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan kemampuan spesifik yang disediakan oleh Gerai Lodeh.
Gambar 3. Gerai Lodeh, Pabuwaran (Sumber: Instagram Gerai Lodeh)
Bentuk  gentrifikasi  ketiga  dalam  artikel  ini  adalah  keberadaan  Ayam  Goreng  Tantene (selanjutnya  disebut  sebagai  Tantene).  X 3 (informan  menolak  untuk  dicantumkan  namanya) menyatakan  bahwa  sebelum  menjalankan  operasionalnya  di  wilayah  utara  kelurahan Pabuwaran,  Tantene  sudah  menjalankan  operasionalnya  di  wilayah  kelurahan  Pabuwaran, tepatnya  di  sebelah  selatan  balai  kelurahan  Pabuwaran  sejak  2009.  Pemindahan  Tantene dilakukan  sekitar  tahun  2014  dengan  membeli  lahan  milik  warga  kelurahan  Pabuwaran  yang sebelumnya berfungsi sebagai lahan persawahan aktif.
Lebih  lanjut  X 3 meyatakan  bahwa  pemindahan  lokasi  Tantene  juga  diikuti  dengan perubahan  konsep  menu  yang  ditawarkannya.  Tadinya  Tantene  merupakan  kuliner  ayam goreng yang sangat populer di kalangan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman. Pemilihan lokasi  awal  di  sebelah  selatan  balai  kelurahan  Pabuwaran  merupakan  metode  yang  sangat strategis  mengingat  jaraknya  tidak  sampai  2  kilometer  dari  Universitas  Jenderal  Soedirman. Ketika  memutuskan  untuk  memindahkan  lokasi  operasional,  Tantene  mengubah  konsep  dari tempat  makan  yang  menyasar  mahasiswa  menjadi  tempat  makan  keluarga  yang  menyasar keluarga  kelas  menengah.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dengan  peningkatan  harga  pada  menu ketika  Tantene  sudah  memindahkan  tempat  operasionalnya  di  wilayah  utara  kelurahan Pabuwaran.  Dari  menu  paket  ayam  yang  tadinya  seharga  Rp.  8.500-12.000  yang  disesuaikan dengan daya beli mahasiswa, berubah menjadi Rp. 23.000 untuk paket ayam. Walaupun terjadi pada  rentang  waktu  yang  agak  panjang,  perubahan  harga  menu  paket  ayam  menjadi  terasa signifikan melihat harga paket ayam di tempat-tempat makan yang menyasar pasar mahasiswa di daerah sekitar kampus Universitas Jenderal Soedirman.
Serupa dengan tempat makan di sekitarnya, Tantene juga hanya menyediakan pekerjaan bagi  warga  sekitar  melalui  mekanisme  pekerjaan  serabutan.  Pekerjaan  serabutan  yang disediakan oleh Tantene adalah tukang parkir. Merujuk pada informasi yang didapatkan dari An (42  tahun,  buruh  bangunan  serabutan),  Wh  (45  tahun,  pengangguran),  dan  Nk  (58  tahun, penyedia  jasa  angkutan  pindahan)  mereka  bekerja  di  Tantene  sejak  tahun  2016.  Dalam
menjalankan  mekanisme  kerjanya  mereka  bergilir  dengan  warga  di  wilayah  utara  kelurahan Pabuwaran  lain  yang  menjadi  tukang  parkir.  Jumlah  total  tukang  parkir  di  Tantene  adalah sekitar 25 orang. Ketiga informan menyatakan biasanya mengambil jatah 3 kali berjaga parkir dalam  satu  pekan.  Durasi  kerja  mereka  3-4  jam  dengan  pendapatan  bersih  Rp.  30.000- 45.000/hari pada hari biasa dan meningkat menjadi Rp. 40.000-60.000/hari ketika akhir pekan. Satu-satunya informan yang menggantungkan penuh pekerjaannya sebagai tukang parkir pada Tantene  adalah  Wh  karena  ia  adalah  murni  seorang  pengangguran.  Oleh  karena  itu,  ia  bisa mengambil  jatah  3  kali  berjaga  parkir  dalam  satu  pekan.  An  dan  Nk  menyatakan  hanya mengambil  jatah  berjaga  parkir  sebanyak  1-2  kali  dalam  satu  pekan  karena  mereka  masih memiliki  pilihan  pekerjaan  lain  yang  sebenarnya  juga  masuk  dalam  kategori  pekerjaan  tidak tetap atau serabutan.
Gambar 4. Ayam Goreng Tantene, Pabuwaran (Sumber: https://hubstler.com/ayam-goreng-enak-melegenda-kuliner-yang-wajib-kamu-coba- di-purwokerto-ayam-goreng-tantene/ )
Bentuk gentrifikasi terakhir dalam artikel ini adalah Kargloss Café (selanjutnya disebut Kargloss). X 4 (informan menolak untuk dicantumkan namanya) menyatakan bahwa cafe tersebut dibangun  sekira  tahun  2014  dengan  membeli  lahan  persawahan  aktif  milik  warga  kelurahan Pabuwaran. Konsep yang ditawarkan oleh Kargloss adalah tempat cuci mobil dengan cafe yang tujuannya digunakan oleh para pemilik mobil menunggu mobilnya selesai dicuci.
Menu  yang  ditawarkan  oleh  Kargloss  berada  pada  rentang  termahal  Rp.  114.  950  dan termurah  Rp.  26.350.  Selain  itu  tarif  yang  ditawarkan  untuk  cuci  mobil  adalah  Rp.  40.000.  X 4 menyatakan mempekerjakan orang yang berbeda untuk masing-masing lini usaha yang dimiliki Kargloss. Untuk cafe, ia menyatakan mempekerjakan tenaga-tenaga terlatih dengan spesifikasi keahlian  tertentu  seperti chef, pelayan  cafe,  dan  manajemen  cafe.  Sedangkan  untuk  pencuci mobil, Kargloss mempekerjakan warga di sekitar Cafe.
Gambar 5. Kargloss Café, Pabuwaran (Sumber: https://larismanis.com/listing/kargloss-autocare-cafe/ )
Keempat  informan  pencuci  mobil  yang  disebutkan  pada  tabel  3  merupakan  warga  di wilayah  utara kelurahan  Pabuwaran.  Dalam  mekanisme  kerjanya,  mereka senada  menyatakan bahwa  mendapat  hasil  dari  kerja  mencuci  mobil  dalam  persentase  60%-40%.  60%  dari keseluruhan  tarif  mencuci  mobil  menjadi  pendapatan  mereka.  Artinya  dari  satu  kali  mencuci mobil  mereka  mendapatkan  Rp.  24.000.  Dalam  satu  hari  durasi  kerja  mereka  adalah  4  jam. Selama  seminggu  mereka  berhak  mengambil  jatah  sebanyak  3  kali  mencuci  mobil.  Melalui mekanisme tersebut keempat informan menyatakan rata-rata mendapatkan pendapatan bersih satu hari Rp. 72.000-96.000 pada hari biasa dan meningkat menjadi Rp. 120.000-168.000 pada akhir pekan.
Dari paparan hasil penelitian di atas, dapat ditarik pola pembangunan yang dilakukan di wilayah utara kelurahan Pabuwaran. Pola pertama adalah perubahan fungsi dari lahan sawah. Perubahan  fungsi  lahan  sawah  menjadi  bangunan  tertentu  merupakan  pemicu  terjadinya ketimpangan  sosial.  Beberapa  penelitian  terdahulu  menunjukan  kecenderungan  tersebut. Subagiyo  et  al  (2020)  dalam penelitiannya  menunjukan  bahwa  perubahan  fungsi  lahan  sawah menjadi  lahan  pariwisata  dan  pemukiman  memberikan  dampak  sosial  ekonomi  pada masyarakat  di  wilayah  Batu,  Malang.  Selanjutnya  Noviyanti  &  Sutrisno  (2021)  secara  tegas menunjukan  terjadinya  penurunan  pendapatan  pada  petani  di  Mimika  yang  masih mempertahankan lahan pertaniannya ketika lahan pertanian di sekitarnya telah berubah fungsi menjadi  pemukinan.  Yang  terakhir  Wibisono  &  Widowaty  (2023)  memberikan  pandangan perlunya  perlindungan  terhadap  pola-pola  perubahan  lahan  pertanian  untuk  menjaga  fungsi lahan secara tepat, baik bagi masyarakat sekitar maupun bagi rencana pengembangan wilayah di Yogyakarta.
Pola  kedua  adalah  terjadinya  perubahan  identitas  ruang  yang  tergentrifikasi.  Merujuk pada  hasil  penelitian  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kelurahan  Pabuwaran  adalah wilayah  yang  masih  lekat  dengan  identitas  perdesaan  dengan  kelas  sosial  bawah.  Namun, pembangunan  tempat-tempat  makan  di  wilayah  utara  kelurahan  Pabuwaran  seolah-olah mengubah identitas wilayah tersebut menjadi wilayah kelas menengah. Menurut  Anwar (2021) kelas  menengah  adalah  sekelompok  individu  dengan  karakteristik  dan  identitas  sosial-budaya tertentu  yang  membedakan  diri  dari  kelas  sosial  lainnya.  Selanjutnya  Lingga  (2023) mempertegas pengertian kelas menengah sebagai kelas masyarakat baru yang menampilkan sisi rasionalitas,  material,  maupun  intelektualitas  dari  adanya  kehidupan  perekonomian  yang semakin  baik.  Pola  pembangunan  tersebut  melegitimasi  premis  bahwa  pembangunan  yang terjadi  hanya  memfasilitasi  satu  kelas  sosial  saja  yang  kebanyakan  justru  bukan  kelas  sosial yang  merupakan  warga  asli  kelurahan  Purwokerto.  Temuan  tersebut  sekaligus  memperkuat temuan-temuan  penelitian  terdahulu  yang  menyatakan  bahwa  semakin  banyak  pembangunan yang ditujukan untuk kelas sosial tertentu tanpa mengenal batasan kota dan desa dalam bentuk kedai kopi di wilayah perkotaan (Chusna et al., 2021; Mutahir et al., 2021) dan tempat-tempat makan di wilayah perdesaan yang datang dengan kedok desa wisata (Rizkidarajat et al., 2023)..

## 4. PEMBAHASAN: Gentrifikasi dan Bentuk-bentuk Ketimpangan Sosial
Dari paparan hasil penelitian di atas, penulis akan membahas akibat gentrifikasi dalam bentuk-bentuk  ketimpangan sosial  yang  terjadi  di  kelurahan  Pabuwaran. Bentuk  ketimpangan sosial yang terjadi hadir dalam tiga bentuk. Bentuk gentrifikasi dan ketimpangan sosial pertama hadir dalam developmentalisme. Melihat pada hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan  yang  dilakukan  di  kelurahan  Pabuwaran  mengedepankan  paham developmentalisme.  Paham  tersebut  hadir  dalam  bentuk  pembangunan  fisik  semata  dalam bentuk  yang  tidak  memperhatikan  kebutuhan  utama  dari  warga  yang  berada  di  lokasi pembangunan.  Pembangunan-pembangunan  tempat  makan  yang  ditujukan  untuk  kelas menengah tentu saja meningkatkan strata kelurahan Pabuwaran dari wilayah yang lekat dengan wajah  perdesaan  merujuk  pada  informasi  dari  Io  dan  Sr  menjadi  wilayah  dengan  fungsi pemanfaatan  sebagai  ruang  perkotaan  yang  dekat  dengan  industri  dan  UMKM  sesuai  dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031. Namun, dengan melihat
kondisi sosio-histori-ekonomi warga kelurahan Pabuwaran, pembangunan tempat makan kelas menegah  pada  kenyataannya  bukan  merupakan  bentuk  pembangunan  yang  tepat.  Apalagi dilakukan dengan cara mengubah lahan pertanian aktif yang menjadi pencaharian utama warga di wilayah tersebut.
Kedua, hadir dalam kontestasi perebutan ruang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perbandingan pendapatan para warga kelurahan Pabuwaran yang sebagai pekerja serabutan di tempat-tempat  makan  di  atas.  Dengan  pendapatan  pada  rentang  Rp.  30.000  sampai 168.000/hari yang didapatkan melalui mekanisme kerja serabutan yang tidak pasti durasinya, merasakan  sensasi  makan  dengan  rentang  harga  dalam  daftar  menu  yang  ditawarkan  oleh tempat-tempat  makan  yang  berdiri  di  wilayah  utara  kelurahan  Pabuwaran  bukan  merupakan sesuatu yang terjangkau bagi mereka. Sebaliknya apa yang ditawarkan oleh tempat makan dari harga dan sensasi makannya menjadi hal yang sangat wajar bagi kelas menengah di Purwokerto. Akibatnya  ruang-ruang  dalam  tempat  makan  menjadi  tersegregasi  fungsinya.  Tempat-tempat makan  kelas  menengah  seolah  menjadi  eksibisi  segregasi  fungsi  ruang.  Sebagai  ruang rekreasional bagi kelas menegah yang bukan merupakan warga asli kelurahan Pabuwaran dan sebagai  ruang  kerja  yang  membuat  warga  asli  kelurahan  Pabuwaran  hanya  menjadi  sekadar “penonton” pada ruang tersebut. Pada akhirnya meskipun tidak sampai menimbulkan perebutan ruang dalam bentuk yang ekstrim seperti migrasi internal dalam penelitian  Rizkidarajat, et al., (2023)  atau  konflik  horizontal  seperti  dalam  penelitian  Pratiyudha  (2019),  temuan  dalam penelitian  mengkonfirmasi  bahwa  pembangunan  fisik  di  kelurahan  Pabuwaran  melakukan ekslusi sosial sebagai bentuk ketimpangan sosial terhadap warga kelurahan tersebut.
Ketiga, hadir dalam bentuk ketersediaan jenis-jenis pekerjaan layak bagi warga sekitar. Temuan pada hasil penelitian menunjukan bahwa warga kelurahan Pabuwaran hanya memiliki akses  terhadap  bentuk-bentuk  kerja  serabutan  yang  disediakan  oleh  tempat  makan.  Mereka tidak  mungkin  memiliki  akses  pada  pekerjaan-pekerjaan  inti  dari  operasional  tempat  makan seperti chef , pelayan tempat makan, dan manajemen tempat makan. Meskipun ketidakmampuan mereka  untuk  mendapatkan  akses  ke  jenis  pekerjaan  tersebut  bisa  dibantah  dengan  premis modal  sosial  berupa  pendidikan  formal  yang  dimiliki,  namun  apabila  merujuk  pada  logika pembangunan  berkelanjutan,  pembangunan  tempat  makan  sebagai  bentuk  gentrifikasi  harus dapat  pula  memberikan  jaminan  peningkatan  modal  sosial  bagi  warga  kelurahan  Pabuwaran. Temuan di atas seolah justru melegitimasi sekaligus menciptakan demarkasi yang tegas bahwa pekerjaan  inti  dalam  operasional  tempat makan  adalah milik  orang  yang  memiliki  pendidikan spesifik sebagai modal sosial yang berasal dari luar wilayah kelurahan Pabuwaran, sedangkan pekerjaan serabutan sengaja disediakan untuk warga kelurahan Pabuwaran yang tidak memiliki modal sosial berupa pendidikan yang spesifik. Dalam derajat tertentu, legitimasi dan demarkasi yang  terjadi  merupakan  bentuk  dari  penciptaaan  sekaligus  pemeliharaan  kelompok  sosial rentan dalam formulasi Masyarakat Risiko milik Ulrich Beck (Rizkidarajat et al., 2023).

## 5. KESIMPULAN
Pembangunan  merupakan  fenomena  sosial  yang  tidak  terelakan  kehadirannya  dalam kehidupan sosial. Karena tidak terelakan pembangunan membawa dua keniscayaan positif dan negatif.  Keniscayaan  positif  hadir  dalam  bentuk  modernitas,  sedangkan  keniscayaan  negatif hadir dalam bentuk developmentalisme. Dalam praktik dan perkembangannya, sebagian besar pembangunan  di  Indonesia  mengedepankan  paham  developmentalisme  karena  pembangunan fisik  merupakan  jenis  pembangunan  yang  lebih  mudah  dilakukan  ketimbang  pembangunan mental.
Pembangungan  yang  mengedepankan  paham  developmentalisme  akan  membawa fenomena sosial lanjutan berupa gentrifikasi. Gentrifikasi adalah fenomena sosial yang bersifat global  berupa  bergesernya  pemanfaatan  ruang  yang  tadinya  terjadi  di  wilayah  perkotaan melalui  pembangunan  fisik.  Namun,  seiring  perkembangan  zaman  dan  semakin  masifnya penetrasi  modal  terhadap  ruang,    gentrifikasi  bergeser  menuju  wilayah  perdesaan  melalui kedok turisme. Temuan dalam artikel ini menunjukan terjadinya gentrifikasi pada tataran lokal di kelurahan Pabuwaran yang merupakan wilayah administratif kecamatan Purwokerto Utara,
Kabupaten Banyumas. Bentuk gentrifikasi yang terjadi di wilayah tersebut hadir dalam bentuk pembangunan  tempat-tempat  makan  kelas  menengah.  Sebagai  fenomena  sosial  hasil  dari developmentalisme,  gentrifikasi  membawa  efek  negatif  berupa  eksklusi  sosial.  Temuan  dalam artikel  ini  menunjukan  terjadinya  ekslusi  sosial  yang  hadir  dalam  bentuk  ketimpangan  sosial. Ketimpangan  sosial  tersebut  muncul  dalam  tiga  bentuk, pertama pembangunan  yang  terlalu mengedepankan  pembangunan  fisik  di  kelurahan  Pabuwaran, kedua perebutan  ruang  di tempat-tempat  makan  di  wilayah  utara  kelurahan  Pabuwaran,  dan ketiga dalam  bentuk ketersediaan  jenis-jenis  pekerjaan  layak  bagi  warga  asli  tempat  makan  di  wilayah  utara kelurahan Pabuwaran.
Sebagai  sebuah  hasil  penelitian  artikel  ini  diharapkan  mampu  memantik  penelitian- penelitian lanjutan mengenai gentrifikasi di wilayah Kabupaten Banyumas. Hal tersebut menjadi penting  karena  merujuk  pada  penelusuran  yang  dilakukan  oleh  penulis,  studi  dengan  tema gentrifikasi  di  kabupaten  Banyumas  masih  sangat  jarang  dilakukan.  Temuan  tersebut mengkhawatirkan  karena  pada  kenyataannya  sejak  tahun  2013  arah  pembangunan  fisik  di ibukota  kabupaten  Banyumas,  Purwokerto,  semakin  bergerak  ke  arah  utara  yang  seharusnya menjadi lahan hijau karena merupakan kaki Gunung Slamet. Lahan tersebut dalam Rencana Tata Ruang  dan  Tata  Wilayah  Kabupaten  Banyumas  merupakan  wilayah  dengan  peruntukan pertanian,  hutan  warga  atau  hutan  alami,  bukan  wilayah  dengan  peruntukan  industri  atau UMKM  yang  dapat  dengan  serampangan  dilakukan  pembangunan  fisik.  Semakin  meluasnya pembangunan  fisik  ke  arah  utara  wilayah  Purwokerto  perlu  menjadi  bahan  penelitian mendalam terkait dengan akibat-akibat buruk pembangunan fisik yang selalu mengedepankan paham developmentalisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  D.,  Fasya,  T.  K.,  &  Nasution,  A.  A.  (2019).  Gentrifikasi  Dan  Pergolakan  Lahan  Di Kelurahan  Tanjung  Tongah  Kecamatan  Siantar  Martoba  Kota  Pematangsiantar. Aceh Anthropological Journal , 3 (2), 144. https://doi.org/10.29103/aaj.v3i2.2778
Anguelovski, I., Connolly, J., & Brand, A. L. (2018). From Landscapes of Utopia to the Margins of the  Green  Urban  Life:  For  Whom  is  the  new  Green  City? City , 22 (3),  417–436. https://doi.org/10.1080/13604813.2018.1473126
Anwar, S. (2021). Gaya Hidup dan Perilaku Kaum Urban Pekerja Kelas Menengah Jakarta di Era Glonal  (Studi  Kasus  pada  Pekerja  di  Kawasan  Sudirman). Pekobis :  Jurnal  Pendidikan, Ekonomi,  Dan  Bisnis:  Jurnal  Pendidikan,  Ekonomi,  Dan  Bisnis , 5 (1),  15. https://doi.org/10.32493/pekobis.v5i1.p15-31.9477
Aristo  Evandy  A.Barlian,  &  Annisa  D.  Permata  Herista.  (2021).  Pembangunan  Sistem  Hukum Indonesia  Berdasarkan  Nilai-Nilai  Pancasila  Sebagai  Ideologi  Politik  Bangsa. Jurnal Lemhannas RI , 9 (1), 88–98. https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379
Blok,  A.  (2020).  Urban  Green  Gentrification  in  an  Unequal  World  of  Climate  Change. Urban Studies , 57 (14), 2803–2816. https://doi.org/10.1177/0042098019891050 BPS.  (2017). Kecamatan  Purwokerto  Utara  dalam  Angka  2017 .  In Kecamatan  Puwokerto  Utara Dalam Angka 2017.
BPS. (2022). Kecamatan Purwokerto Utara  dalam Angka 2022. In Kecamatan Puwokerto Utara Dalam Angka 2022 .
Buana,  A.  A.,  &  Apriyani,  S.  D.  (2023).  Dampak  Modernisasi  Terhadap  Sistem  Sosial  Budaya Masyarakat Tani. RESWARA; Jurnal Riset Ilmu Teknik , 1 (2), 69–74. https://doi.org/10.62238/reswara;jurnalrisetilmuteknik.v1i2.54
Calås,  D.,  Ellborg,  K.,  &  Hallgren,  E.  E.  (2021).  Inter-ethnography:  From  Individual  Beings  to Collective  Becoming.  In  M.  Kostera  &  N.  Harding  (Eds.), Organizational  Ethnography (pp. 91–108). Edward Elgar Publishing Limited.
Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker,
K.  (2020).  Purposive  sampling:  complex  or  simple?  Research  case  examples. Journal  of Research in Nursing , 25 (8), 652–661. https://doi.org/10.1177/1744987120927206
Chusna, A., Mutahir, A., & Taufiqurrohman, M. (2021). Revisiting Coffee Shops as Public Space in Purwokerto. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya , 23 (2), 157.
https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n2.p157-164.2021
Easton,  S.,  Lees, L.,  Hubbard,  P.,  &  Tate,  N.  (2020).  Measuring  and  mapping  displacement:  The problem  of  quantification  in  the  battle  against  gentrification. Urban  Studies , 57 (2),  286– 306. https://doi.org/10.1177/0042098019851953
Flyvbjerg,  B.  (2011).  Case  Study.  In  N.  K.  Denzin  &  Y.  S.  Lincoln  (Eds.), The  SAGE  Handbook  of Qualitative Research (pp. 301–317). SAGE Publications Ltd.
Hamnett, C. (2003). Gentrification and the middle-class remaking of inner London, 1961-2001. Urban Studies , 40 (12), 2401–2426. https://doi.org/10.1080/0042098032000136138 Lingga, A. F. (2023). Analisis Potensi Kelas Menengah Muslim Indonesia sebagai Pasar Bagi Bank Syariah  Indonesia  (BSI). Jurnal  Ilmu  Komputer,  Ekonomi  Dan  Manajemen  (JIKEM) , 3 (1), 551–563.
Medha,  A.  N.,  &  Ariastita,  P.  G.  (2017).  Pandangan  Terhadap  Fenomena  Gentrifikasi  dan
Hubungannya dengan Perencanaan Spasial. Jurnal Teknik ITS , 6 (2). https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i2.25056
Miles,  M.B.,  Huberman,  A.M.  and  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A  Methods Sourcebook (3rd Edition). SAGE Publications Inc.
Mutahir,  A.,  Chusna,  A.,  Taufiqurrohman,  M.,  &  Santoso,  J.  (2021).  Praktik  Keruangan  Dan Keterasingan:  Studi  Warung  Kopi  Di  Kota  Purwokerto,  Banyumas  Jawa  Tengah. Jurnal Pengembangan Kota , 9 (2), 215–230. https://doi.org/10.14710/jpk.9.2.214-230
Noviyanti,  E.  C.,  &  Sutrisno,  I.  (2021).  Analisis  Dampak  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Terhadap Pendapatan  Petani  Di  Kabupaten  Mimika. JURNAL  KRITIS  (Kebijakan,  Riset,  Dan  Inovasi) , 5 (1), 1–14.
Nyoman  Tri  Prayoga,  I.,  Esariti,  L.,  &  Dewi,  D.  I.  K.  (2013).  The  identification  of  early gentrification in Tembalang area, Semarang, Indonesia. Environment and Urbanization ASIA ,
4 (1), 57–71. https://doi.org/10.1177/1103308813478606
Pangesti,  D.  N.  W.,  Suwarsito,  Sarjanti,  E.,  &  Mustolikh.  (2016).  Kajian  Perubahan  Penggunaan Lahan  Pertanian  Ke  Non  Pertanian  Terhadap  Mata  Pencaharian  Penduduk  di  Kecamatan Purwokerto Utara Kebupaten Banyumas Tahun 2004 -2013. Geo Edukasi , 5 (1), 22–26.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banyumas  Nomor  10  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Banyumas  Tahun  2011-2031,  Pub.  L.  No.  Nomor  10  Tahun  2011 (2011).
Pratiyudha, P. (2019). Gentrifikasi_dan_Akar-akar_Masalah_Sosial_Menakar_. Reka Ruang , 2 (Tata Kota), 27–38.
Puteri, R., & Rani, H. (2020). Analisis Paradigma Pembangunan Di Indonesia. IJI Publication , 1 (1), 40–52.
Rizkidarajat, W., Isna, H. P., Nethania, R., & Aulia, P. M. (2023). Contextualization of Risk Society in  the  Reality  of  Digital  Work  in  Purwokerto  ,  Central  Java  ,  Indonesia. Revista Nuestramerica , 22 , 1–21.
Rizkidarajat, W., & Primadata, A. P. (2021). Banyumas Local Government ’ s Failure Regarding the Garbage Management Law and Social Change. Utopia Praxis y Latinoamericana , 26 (1), 358–366.
Rizkidarajat, W., Wuryaningsih, T., & Perdani, T. (2023). Pengaruh Konsesi Lahan Desa terhadap Kearifan Lokal di Desa Karangsalam Kecamatan Baturraden. Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XII , 218–226.
Rizkidarajat, W., Wuryaningsih, T., Windiasih, R., Perdani, T. (2023). Gentrifikasi di Desa Wisata
Karangsalam, Baturraden, Jawa Tengah. Jurnal Analisa Sosiologi , 12 (2), 363–386.
Rizkidarajat, W., Wuryaningsih, T., Winidasih, R., & Pangesti, S. A. (2023). Peran Pemerintahan Desa  Kutasari,  Kabupaten  Banyumas  dalam  Penanggulangan  Keadaan  Darurat  Covid-19 Tahun  2020-2021. Jurnal  Ilmu  Sosial  Humaniora  Indonesia , 3 (1),  17–26. https://doi.org/10.52436/1.jishi.60
Sholihah,  A.  B.,  &  Heath,  T.  (2018).  Traditional  Streetscape  Adaptability:  Gentrification  and endurance  of  business. Asian  Journal  of  Behavioural  Studies , 3 (13),  180. https://doi.org/10.21834/ajbes.v3i13.155
Subagiyo,  A.,  Prayitno,  G.,  &  Kusriyanto,  R.  L.  (2020).  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  ke  Non Pertanian  Di  Kota Batu  Indonesia. Jurnal  Geography  Kajian,  Peneliian  Dan  Pengembangan Pendidikan , 8 (2), 135–150.
Sulaeman,  K.  M.,  &  Mustofa,  M.  U.  (2022).  Potret  Paradigma  Developmentalisme  Baru  Jokowi dalam  Film  Dokumenter  “Wadas  Waras”  (2021):  Kajian  Analisis  Wacana  Kritis  Norman Fairclough. Jisipol: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 6 (2), 21–42.
Suyadnya,  I.  W.  (2022).  Tourism  Gentrification  in  Bali,  Indonesia:  A  Wake-up  Call  for
Overtourism. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi , 26 (2). https://doi.org/10.7454/mjs.v26i2.13401
Syahra, R. (2010). Ekslusi Sosial: Perspektif Baru Untuk Memahami Deprivasi dan Kemiskinan. Jurnal Masyarakat & Budaya , 10 (Edisi Khusus), 1–34.
Thomas, G. (2021). How to Do Your Case Study (Third edition). SAGE Publications Ltd.
Wibisono,  G.,  &  Yeni  Widowaty.  (2023).  Urgensi  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Terhadap  Alih  Fungsi  Lahan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Krtha  Bhayangkara , 17 (1), 93–106. https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1962
Widianto,  H.  W.,  &  Keban,  Y.  T.  (2020).  Gentrifikasi:  Dampak  Sosial-Ekonomi  Pembangunan Hotel  di  Malioboro  Kota  Yogyakarta  Gentrification:  The  Socio-Economic  Impact  of  Hotel Development in Malioboro Areas, Yogyakarta City, Indonesia. Jurnal PKS , 19 (2), 107–123.
Yunanto,  S.  E.  (2021).  Reclaiming  the  Government  for  the  Sovereignty  of  the  People.
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) , 2 (2), 188–214. https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i2.122
Zuk, M., Bierbaum, A. H., Chapple, K., Gorska, K., & Loukaitou-Sideris, A. (2018). Gentrification, Displacement, and the Role of Public Investment. In Journal of Planning Literature (Vol. 33, Issue 1, pp. 31–44). SAGE Publications Inc. https://doi.org/10.1177/0885412217716439.