Tamaddun , Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2018

## KELAS SOSIAL DALAM SISTEM LANDELIIJK STELSEL MASA
RAFFLES (1811-1816)
Aah Syafaah IAIN Syekh Nurjati Cirebon (aah.syafaah2002@gmail.com)

## Abstract
Instead of being called the motor of bureaucratic change from the traditional to the modern  system  of  government,  Raffles  gave  space  and  opportunity  for  the  colonial officials  to  enlarge  their  power.  Meanwhile,  kings,  sultans  and  local  rulers  are increasingly discouraged, especially in political and economic activities. One form of bureaucratic reforms decided by Raffles is the establishment of the Landelskel Stelsel System (Lease of land) which is considered to initiate a change in the socio-cultural movement and elevate the position of the peasants by abolishing the system of forced cultivation into a land contract system. On the contrary, this system became a proof of dominance against the much reduced priyayi. Especially after Raffles formed a new policy  of  lifting  European  employees.  The  new  European  employees  and  serve  as escort  officers,  supervisors  of  regents  and  land-gained  inspectors  (Opziener  der landelijke  inkomsten)  later  referred  to  as  pangreh  praja  (Controleur  van  het Binnenlands Bestuur).
Keywords: landlord, farmer, landrent, Raffles

## Abstrak
Alih-alih  disebut  sebagai  motor  penggerak  perubahan  birokrasi  dari  sistem pemerintahan  tradisional  ke  modern,  Raffles  justru  memberikan  ruang  dan kesempatan  bagi  para  pejabat  kolonial  untuk  semakin  memperbesar  kekuasaannya. Sementara,  para  raja,  sultan  dan  penguasa  lokal  semakin  dikecilkan  perannya, terutama  dalam  kegiatan  politik  dan  ekonomi.  Salah  satu  bentuk  reformasi  birokrasi yang diputuskan oleh Raffles adalah penetapan Sistem Landeliijk Stelsel (Sewa tanah) yang  dianggap  mengawali  perubahan  dalam  gerakan  sosial  budaya  dan  mengangkat posisi  para  petani  dengan  cara  menghapuskan  sistem  tanam  paksa  menjadi  sistem kontrak  atas  tanah.  Sebaliknya,  sistem  ini  menjadi  bukti  dominasi  terhadap  priyayi yang  banyak  dikurangi  tersebut.  Apalagi  setelah  Raffles  membentuk  kebijakan  baru yaitu  mengangkat  pegawai  Eropa.  Para  pegawai  Eropa  yang  baru  dan  dijadikan sebagai  petugas  pendamping,  pengawas  para  bupati  dan  para  pengawas  penghasilan yang diperoleh dari tanah ( Opziener der landelijke inkomsten ) yang kemudian disebut sebagai pangreh praja ( Controleur van het Binnenlands Bestuur).
Kata Kunci: tuan tanah, petani, sewa tanah, Raffles

## A. Pendahuluan
Kelas  sosial  pada  masyarakat Jawa  dibentuk  sedemikian  rupa  oleh kolonialis  Belanda  yang  tentu  saja untuk memuluskan kepentingan mereka untuk tetap menguasai sebanyak  mungkin  tanah  jajahan yang  sudah  menjadi    “miliknya”
berikut  sumber  daya  manusia  yang ada di dalamnya.
Masyarakat  Jawa  saat  itu  bisa digolongkan menjadi empat kelompok yaitu: di pertama , golongan  Cina  yang  merupakan bangsa  pendatang  yang  sampai  ke
Nusantara dengan menggunakan
perahu  dan  jumlah  mereka  terus bertambah setiap harinya dan kalaupun  mereka  kembali  ke  negeri asalnya  jumlah  mereka  pasti  lebih sedikit  dari  yang  datang.  Para imigran  ini  sebenarnya  datang  tanpa uang atau keterampilan, tetapi berkat ketekunan  yang  dimiliki,  mereka dapat hidup layak di negeri baru.
Kedua ,  orang  Moor  mereka berasal  dari  penduduk  India  yang berasal  dari  pantai  Koromandel  dan
Malabar. Akan tetapi setelah ditetapkannya aturan monopoli perdagangan  oleh  Belanda,  kapal dagang  orang-orang  Moor  ini  tidak pernah  lagi  diperbolehkan  berlayar ke Jawa. Meskipun demikian, perahu-perahu orang Moor,
khususnya  dari  Koromandel  masih tetap  bisa  berlayar  ke  berbagai pelabuhan  di  Nusantara  seperti  ke Sumatera,  Penang  dan  Malaka. Dalam  hal  ini,  Moor  berasal  dari istilah  untuk  kelompok  orang  Islam abad  pertengahan  yang  ada  di Semenanjung Iberian seperti Spanyol dan  Portugis.  Dari  istilah  ini  pula, orang-orang
Eropa
menyebut kelompok  muslim  yang  ada  di sekitar Filipina selatan dengan istilah kaum Muslim Mooro.
Ketiga, orang Arab yang sebagian  besar  terdiri  dari  kalangan para  pedagang  dan  ulama.  Mereka
pada  umumnya  adalah  para  sayyid 1 atau  syarif  yang  tidak  hanya  terlibat pada  unsur  perdagangan  tetapi  juga melakukan konversi masyarakat Nusantara ke dalam Islam (islamisasi). Kehadiran para pedagang  ini  pula  yang  kemudian membuat denyut ekonomi di Nusantara  masih  dapat  berkembang di  tengah  pemberlakuan  ekonomi yang  bersifat  terbatas  oleh  kompeni dan kemudian pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
Keempat , golongan budak yang  dianggap  memiliki  fungsi  dan kedudukan yang khas. Para budak itu kebanyakan diambil oleh para pedagang kaya yang kebanyakan dari mereka  itu  berasal  dari  Bali  dan Celebes.  Orang  Jawa  asli  sendiri jarang  masuk  ke  dalam  kategori  ini. Kelompok terakhir ini, selain berasal dari para tawanan perang atau pihak- pihak yang kalah dalam pertempuran
1 Secara umum orang Arab komunitas Hadrami selain  mencari  keuntungan  dalam  sisi  ekonomi mereka  juga  sangat  berpengaruh  kepada kehidupan keagaan Muslim Nusantara terutama pada  abad  ke-19,  ketika  jumlah  mereka  cukup signifikan.  Kemudian  mereka  membangun perkampungan  di  jalur-jalur  perdagangan  di Nusantara. Aceh menjadi perkampungan pertama  selanjjutnya  mereka  bergerak  ke
Palembang  dan  Pontianak,  kemudian  Batavia dan  ke  berbagai  pusat  perdagangan  penting  di Jawa  seperti  Cirebon,  Tegal,  Pekalonagn, Surabaya dan Madura. Lihat lebih lanjut dalam, Jajat  Burhanudin, Islam  dalam  Arus  Sejarah Indonesia ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2017), hal. 297.
Tamaddun , Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2018
tertentu  di  masa  lalu,  juga  berasal dari  rampasan  para  penguasa  dari desa-desa yang ada. Meskipun demikian,  masalah  perbudakan  ini cukup  pelik  disikapi  mengingat tradisi  dalam  beberapa  kebudayaan tertentu di Nusantara masih menganut  sistem patron-client yang
memungkinkan praktik-praktik tersebut  tetap  berjalan  hingga  abad modern ini.
Pendapat  berbeda  disampaikan oleh Koentjaraningrat yang menjabarkan  empat  lapisan  sosial masyarakat Jawa, yaitu ndara (bangsawan), priyayi (birokrat), wong  dagang (pedagang),  dan wong cilik (rakyat  jelata).  Golongan ndara adalah mereka yang dapat menunjukkan  identitasnya  sebagai para  penguasa  di  antara  tiga  lapisan sosial  lainnya.  Mereka  pun  terbagi lagi  berdasarkan  pangkat  dan  gelar yang berlainan sesuai dengan derajat kekerabatannya  dengan  salah  satu  di antara  empat  keluarga  raja. Priyayi, menempati kedudukan
di
pemerintahan  dan  tersusun  menurut hierarki  (tata  tingkat)  birokrasi, mulai  dari  priyayi  rendahan  sampai priyayi  di  level  yang  tinggi.  Akan tetapi,  klasifikasi  masyarakat  asli Jawa  dalam  konteks  penelitian  ini cukup  mengambil  dua  lapisan  sosial
saja  yaitu  golongan  ningrat  atau disebut juga priyayi 2 dan petani. 3

## B. Sekilas  tentang  Thomas  Stamford Raffles
Thomas Stamford Raffles lahir di  lepas  pantai  Jamaika  dekat  Port Morant  di  atas  geladak  kapal  Ann pada tanggal 6 Juli 1781. Ia lahir dari pasangan  Benjamin  Raffles  (1739- 1812)  dan  Anne  Lyde  Linderman (1752-1824).
Krisis  ekonomi  yang  melanda
Inggris saat itu menyebabkan keluarga Benjamin Raffles 2 Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, priyayi  adalah  orang  yang  termasuk  ke  dalam lapisan masyarakat yang kedudukannya dianggap  terhormat.  Istilah  ini  juga  dikenal dalam  kebudayaan  Jawa  untuk  melambangkan kelas sosial tertentu dalam golongan bangsawan atau suatu golongan tertinggi dalam masyarakat. Karena  mewarisi  garis  keturunan  dari  keluarga kerajaan. Sementara itu  menurut Geertz priyayi adalah  orang  yang  dirujuk  kepada  kalangan aristokrasi  turun  temurun  yang  oleh  Belanda diambil dari raja-raja Pribumi yang ditaklukkan untuk  kemudian diangkat  sebagai pegawai sipil (elite pegawai kerah putih) yang digaji. Clifford Geertz, Agama  Jawa  Abangan,  Santri,  Priyayi dalam  Kebudayaan  Jawa, (Jakarta:  Komunitas Bambu, 2013), hal. Xxxii.
3 Golongan  ini  disebut  juga  golongan wong cilik .  Bukan  hanya  petani  sebenarnya  yang menjadi  golongan wong  cilik ,  tapi  juga  ada tukang,  pedagang,  dan  juga  artis  pendukung budaya  yang  ada  di  desa-desa  kecil.  Lihat Suhartono,  “Kerajaan-kerjaan  Islam  di  Jawa”, dalam Sejarah:  Perkembangan  kerjaan  islam dan perjuangan melawan kolonialisme, (Jakarta:  PT  Pustaka  Widya  Utama,  1993),  hal.
40-41.
mengalami  kesulitan  ekonomi  yang cukup  berat,  sehingga  memaksa Thomas  Raffles  mencari  pekerjaan untuk  menopang  kesulitan  ekonomi keluarganya.  Pekerjaan  pertamapun didapatkannya  dari  teman  ayahnya yang  memintanya  menjadi  seorang Juru  Tulis  di  Perusahaan  Hindia Timur  pada  tahun  1795.  Berkat keuletannya,
Ia kemudian dipromosikan sebagai Asisten
Sekretaris  di  perusahaan  yang  sama untuk wilayah Kepulauan Melayu.
Nama  Stamford  dicantumkan di tengah namanya ketika Ia berhasil menjadi seseorang
yang diperhitungkan  di  kawasan  Laut Cina Selatan melalui kinerja baiknya di  perusahaan  dagang  tersebut.  Dan sejarah  penting  dalam  hidupnya dimulai  ketika  Ia  diutus  ke  Pulau Penang  pada  tahun  1804  untuk melakukan  tugas  yang  diembankan kepadanya.
Karirnya semakin melejit terutama  ketika  pada  tahun  1811- 1817,  ketika  ia  disertakan  dalam rombongan  ekspedisi  ke  tanah  Jawa sebagai  Letnan  Gubernut  ( Lietenant Governor of Java) di bawah perintah Gubernur  Jendral  Sir  Elliot  Murray- Kynynmond  (1751-1814)  atau  lebih dikenal  sebagai  Lord  Minto. 4 Saat
4 Dalam Zaenal Masduqi, Cirebon Dari Kota Tradisional Ke Kota Kolonial , (Cirebon: Nurjati Press, 2011), hal. 36.
itu, Raffles menjabat sebagai pemimpin  tertinggi  pemerintahan Inggris  di  Jawa  dan  melakukan banyak perubahan di wilayah tersebut  sepeninggal  pemerintahan pemimpin-pemimpin  Belanda  yang pro-Prancis.

## C. Masa  Transisi  dan  Polarisasi dalam Stratifikasi Sosial
Sebelum  membahas  lebih  jauh terkait Raffles dan kebijakannya, hal penting  lainnya  yang  perlu  diulas adalah masa transisi di mana Raffles menggantikan  sistem  pemerintahan yang  sebelumnya.  Lebih  tepatnya adalah kekuasaan di bawah dominasi Daendels.  Pada  saat  itu,  terjadi instabilitas  dan  krisis  ekonomi  yang kemudian mendorong Daendels untuk  mengambil  kebijakan  untuk menyelamatkan  keuangan  negara. Salah satunya adalah dengan mendirikan General  Rekenkamer (Dewan Pengawas Keuangan). Adapun strategi-strategi yang diberlakukan oleh Daendels di antaranya  adalah  mencetak  uang kertas  dalam  jumlah  besar,  menjual tanah,  menerapkan  pinjaman  paksa dari  orang-orang  swasta,  melakukan monopoli  beras  oleh  pemerintah. Meskipun demikian, kebijakan- kebijakan  tersebut  pada  akhirnya tidak bisa menyelamatkan pemerintahan.  Tapi  justru  malah membuat  keadaan  menjadi  semakin
Tamaddun , Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2018
buruk  dibandingkan  dengan  krisis yang  terjadi  pada  pemerintahan sebelumnya.
Khusus  mencermati  hubungan diplomatik  dengan  Raja-Raja  Jawa, Daendels cenderung melakukan pendekatan yang kurang akomodatif. Bahkan  terkesan  cukup  agresif.  Hal ini dilihat dari beberapa tindakannya yang  banyak  menentang  kedudukan dan kedaulatan Raja Jawa. Misalnya, Daendels menggunakan taktik kekerasan  pada  proses  pemecatan Sultan  Banten  tahun  1808,  yang kemudian  disusul  dengan  konflik pembangunan  benteng  militer  di Merak  dan  Teluk  Meeuwen.  Tak lama  setelah  itu,  Sultan  Banten diasingkan ke Batavia yang membuatnya  menerima  kebencian dari masyarakat. Hingga pada akhirnya  di  tahun  1810,  Daendels terpaksa  mengembalikan  kedudukan sultan  sebagai  penguasa  di  Banten Selatan setelah terjadi kekacauan.
Tidak  hanya  Banten  yang merasa  gerah  oleh  kebijakan  dan kesewenang-wenangan Daendels.
Sultan  Cirebon  juga  tak  luput  dari intervensi  dan  arogansi  Daendels. Bahkan di Cirebon sendiri, Daendels memisahkan kesultanan menjadi tiga bagian  dan  membentuk  Cirebon
sebagai daerah gubernemen. 5 Rakyat dan  penguasa  Jawa  Tengah  justru dikatakan  mengalami  masa  yang lebih  sulit  lagi.  Meskipun  demikian,
Daendels tidak memiliki kesempatan lebih lama untuk meneruskan kekejamannya  terhadap  rakyat  dan penguasa  lokal.  Daendels  pun  harus menyerahkan  kekuasaannya  kepada J.W.  Janssens  (Mei  –  September 1811).  Di  bawah  kepemimpinan Janssens inilah, pada akhirnya kekuasaan  atas  Jawa  dan  daerah lainnya  di  bawah  Belanda,  harus diserahkan  kepada  Inggris.  Akibat kekalahan yang diderita dalam invasi yang  terjadi  pada  Agustus  dan September 1811.
Nasib  Jawa  masih  dipandang berharga  oleh  pemerintahan  Inggris. Sehingga,
gagasan untuk
menghancurkan  Pulau  Jawa  sebagai basis  pertahanan  Prancis  di  daerah Timur  Jauh,  pada  akhirnya  diubah menjadi  basis  pertahanan  koloni Inggris. Jatuhnya Jawa menyebabkan seluruh jajahan Belanda di Asia jatuh ke  tangan  Inggris.  Dalam  hal  ini, Jenderal Lord Minto membagi daerah  kekuasaan  menjadi  empat gubernemen yaitu Malaka, Sumatera
Barat,  Maluku  dan  Jawa  (Meliputi Madura,
Palembang,
Makassar,
5 Daerah tertentu yang langsung dikuasai dan pemerintahannya diatur oleh Belanda seperti Kesultanan Cirebon dan Banten, Ibid. , hal. Viii.
Banjarmasin serta pulau-pulau Sunda Kecil  –  Nusa  Tenggara).  Di  antara keempat gubernemen tersebut, hanya
Pulau Jawa yang selanjutnya mengalami perkembangan yang
pesat di bawah pemerintahan Raffless  sebagai  Letnan  Gubernur Jendral.
Raffles  dianggap  bukan  hanya melakukan  kebijakan  strategis  di bidang ekonomi dengan menghilangkan  sistem  tanam  paksa yang  selalu  digencarkan  oleh  VOC. Raffles lebih memilih untuk menerapkan  sistem  sewa  tanah  atau yang  bisa  disebut  dengan landeliijk stelsel. Melalui sistem inilah, Raffles
mengusung
lahirnya sebuah perubahan  sosial  dan  budaya.  Lebih tepatnya  dengan  cara  menghapuskan ikatan  adat  tradisional  dengan  cara sistem  tanam  paksa  menjadi  sistem kontrak  atas  tanah.  Tentu  saja dengan  menetapkan  pajak  atas  tanah yang  disewa  dengan  memberikan kebebasan  kepada  para  petani  untuk menentukan  jenis  tanaman  yang diinginkan  dan  merapikan  aturannya melalui  sistem  administrasi  ala Inggris.  Suatu  hal  yang  dianggap baru  dan  belum  pernah  dipelajari pada sistem sebelumnya. 6
Sistem sewa tanah yang diyakini  Raffles  bisa  mengatasi
6 Ibid .
permasalahan  yang  sangat  pelik  di antara  para  petani  dengan  penguasa pribumi.  Apalagi  ditambah  dengan campur  tangan  pihak  kolonial  yang terjadi  secara  berlebihan  terkait bagaimana tata cara dan tanaman apa yang harus ditanam oleh para petani. Penyewa  ( ryot )  berhak  memutuskan jenis  tanaman  apa  yang  akan ditanamnya  selama  jangka  waktu penyewaan  tanah  atau  bagi  hasil berlangsung.  Tuan  tanah  ( zemindar ) menerima hasil sewa. Selain itu, tuan tanah juga berperan sebagai penengah antara penyewa dan penguasa.  Kewajiban  tuan  tanah adalah  membayar  pajak  kepada pemerintah dan berhak untuk mewariskan  tanah  tersebut  kepada keturunannya.
Pada  implikasinya,  kebijakan Raffles  ini  juga  masih  mengandung dualisme  kepentingan.  Di  mana tanah  sewaan  yang  ada  di  Jawa merupakan  bagian  dari  tanah  yang terasing.  Sistem  sewa  tanah  ini sendiri tidak diperkenalkan di distrik Sunda. Bahkan sebagian besar pulau Jawa,  di  bagian  distrik  timur  dan tengah pada saat itu belum mengenal perjanjian  tanah  antara  penguasa lokal dengan petani.
Menurut  catatan  Raffles,  ada beberapa  lahan  yang  tidak  memberi kontribusi apapun untuk pemerintah. Di  mana  petani  yang  mengolahnya
Tamaddun , Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2018
tidak  pernah  membayar  sewa,  dan dari  beberapa  lahan  sewa  uang hasilnya  justru  dikuasai  sendiri  oleh para penguasa lokal. Melihat hal ini, Raffles  menganggap  bahwa  cara petani dalam mengolah dan memberi sejumlah  hasil  pada  pihak  yang berkuasa,  menjadi  bukti  bahwa  di Jawa  sistem  pertanahan  yang  ada juga  berdasarkan  pada  wewenang penguasa. Penguasalah yang
mempunyai  hak  untuk  mendapat bagi  hasil  dan  merasa  berhak  untuk menentukan  berapa  bagian  yang dimilikinya.
Bahkan sebelum diberlakukannya  UU  Konsolidasi, bunga sewa tanah ditentukan berdasarkan  pada  berapa  kali  hasil produksi  dilakukan.  Penguasa  pun berhak  untuk  menentukan  kepada siapa upeti ini diberikan. 7
Seluruh  lahan  yang  ada  di Jawa  berada  di  bawah  kekuasaan penguasa  baik  pemerintah  Eropa maupun  penguasa  pribumi.  Selama itu  pula  tidak  ada  aturan  yang  jelas tentang  kepemilikan  pribadi  atas tanah yang diolahnya. Karena itulah, tidak  pernah  ada  petani  yang  berhak mengaku  memiliki  suatu  tanah, meskipun  dia  telah  mengolah  tanah yang  terbengkalai  atau  tanah  yang telah  dirawatnya  dengan  baik.  Pihak
7 Lihat Raffles, Thomas Stamford. The History of Java , (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2016), hal. 88-89.
penguasa  akan  datang  kapan  saja mereka  mau  untuk  mengambil  hasil panen  tersebut.  Sementara  para petani  itu  tidak  pernah  mendapatkan status apapun, baik sebagai penyewa apalagi  pemilik.  Karena  sistem  yang diberlakukan  adalah  sistem despotik yang  tidak  memerlukan  perjanjian antara penguasa dan pengolah lahannya. 8 Melihat hal ini, Raffles kemudian  mengusung  sebuah  sistem baru  yang  disebut-sebut  lebih  pro terhadap  para  petani.  Dalam  hal  ini, petani  diubah  statusnya  menjadi seorang  penyewa  tanah  melalui perjanjian  kontrak  antara  pemilik lahan  dengan  petani.  Sistem  sewa tanah ini berlaku sampai tahun 1830 sebagai salah satu bentuk implementasi  dari  prinsip  kebijakan terbaik yang diyakini Raffles.
Terkait kedudukan para priyayi dengan  para  petani  yang  berbeda. Ada  polarisasi  yang  secara  sosial budaya  memang  telah  terbentuk sejak  lama.  Hal  ini  bisa  kita  lihat paada  bagaimana  golongan  priyayi melihat para petani sebagai pengganggu yang tidak bisa dikendalikan tingkah lakunya.
Bahkan  dianggap  bebas  dari  aturan
8 Despotik adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut.
Ibid.
yang  mengekang.  Hal  inilah  yang membuat  golongan  priyayi  merasa sangat  berbeda  kelas  dengan  para petani.  Sebaliknya,  para  petani memandang golongan priyayi berada di  atas  mereka.  Golongan  priyayi dianggap  mendapatkan  apapun  yang mereka  inginkan,  berbudaya  dan memiliki  pengetahuan  dibandingkan mereka.
Golongan  priyayi  memiliki strata  tertentu.  Di  mana  golongan priyayi  tertinggi  disebut  dengan priyayi ageng (bangsawan  tinggi).
Gelar  dalam  golongan  ini  terbagi menjadi bermacam-macam berdasarkan  tinggi  rendahnya  posisi kehormatan  mereka.  Gelar  priyayi ini  bisa  didapatkan  seiring  semakin dewasa  usianya.  Misalnya  ketika seorang  anak  laki-laki  lahir  diberi nama  Bomantara.  Kemudian  ia diberi gelar Raden Mas (Bomantara). Maka  ketika akil baligh ,  gelarnya
menjadi Bandara Raden Mas
(Bomantara).  Ketika  menginjak  usia dewasa  (antara  18  atau  21  tahun) gelarnya  berubah  menjadi  Bandara Raden  Mas  Aryo  (Bomantara).  Jika dewasa  nanti  ia  memiliki  jabatan dalam hierarki kebangsawanan, maka  gelarnya  pun  ikut  berubah menjadi  Gusti  Pangeran  Adipati Haryo  (Bomantara).  Ini  berlaku ketika  ia  menjadi  pemimpin  ksatria.
Semakin bertambah tinggi
jabatannya,
maka gelar
kebangsawanan  yang  melekat  di dalam  dirinya  pun  akan  terus bertambah.
Golongan priyayi adalah mereka  yang  menjadi  seorang  raja atau disebut juga Susuhunan, susunan atau sultan  yang merupakan para  pemilik  kekuasaan  utama. Golongan  ini  yang  paling  dihormati oleh  semua  kalangan.  Anggota keluarga raja lainnya disebut pangeran.  Istri  dari  raja  disebut dengan  Ratu.  Putra  mahkota  raja disebut  dengan  pangeran  adipati. Perdana  menteri  raja  disebut  dengan raden adipati.
Pada masa kekuasaan Belanda,
struktur birokrasi pemerintahan terdiri dari: Gubernur yang mengepalai    sebuah  provinsi  disebut regents dan bopatis (bupati)  oleh penduduk  atau angabeis ( ngabei ).
Para gubernur ini merupakan penguasa  suatu  daerah.  Penguasa  di bawah  gubernur  disebut radens (raden), mantris (mantri), demangs (demang), luras (lurah)  dan  lain sebagainya.  Ada  pengecualian  bagi penguasa  di  desa  yang  diberi  gelar kuwua,  bukuls,  patinggis ,  dan  yang lainnya  ini  dipilih  sendiri  oleh  para penduduk  desa.  Kuwua  inilah  yang nantinya berperan sebagai bangsawan  kecil  ( petite  noblesse )
untuk mengerjakan kewajiban tertentu.
Semakin berkembangnya kebutuhan pemerintahan Hindia Belanda terhadap pengelolaan birokrasi pribumi, orang-orang awam di  luar trah darah  biru  mulai mendapat kesempatan untuk mencapai jabatan administratif tertentu dalam birokrasi
pemerintahan. Hal ini terjadi melalui jalur  pendidikan  dan  kemampuan berbahasa  Belanda.  Misalnya  saja, jabatan  untuk  para  juru  tulis,  jaksa, petugas  pajak,  guru  dan  mantri umumnya  dapat  ditempati  setelah mereka  lulus  pendidikan.  Namun mereka  tetap  dibatasi  untuk  tidak bisa  menduduki  jabatan  di  posisi tinggi  seperti  bupati.  Artinya,  untuk menjadi  seorang  bupati  tidak  cukup memperhatikan kecerdasan, kemampuan  ataupun  ijazahnya  saja. Tapi juga harus mewarisi darah biru. Karena  itulah,  golongan  priyayi kemudian  berkembang  menjadi  dua lapisan yaitu golongan priyayi tinggi (keturunan  ningrat)  dan  priyayi rendah (priyayi sekolahan).
Sementara  bagi  para  petani, kehidupan  mereka  dianggap  sedikit berubah  ketika  Raffles  berkuasa. Bahkan sistem kebijakan yang diusung  oleh  Raffles  dianggap  lebih humanis  dan  mementingkan  kelas para  petani.  Di  mana,  sistem  tanam paksa dihapuskan dan diganti dengan sistem  sewa  tanah.  Meski  hal  ini tidak  bisa  diberlakukan  di  seluruh
wilayah  Jawa.  Sebab  selama  ini keuntungan  atas  tanah  seakan-akan hanya  menjadi  milik  para  pemilik modal.  Sementara  para  petani  hanya dijadikan sebagai alat dan
pengolahnya saja. Setelah diberlakukannya
sistem  sewa  tanah  ini,  para  petani dapat  meneruskan  mengolah  tanah tersebut seumur hidupnya, dan dapat mewariskan  pada  anaknya,  selama mereka  masih  membayar  kewajiban pada  penguasa.  Kepala  desa  yang disebut dengan kuwua , bukul , petinggi atau lurah, dapat
meneruskan  mengumpulkan  pajak selama hidupnya dan mewariskannya pada  penerusnya.  Ia  bertanggung jawab  kepada  seorang  demang  yang menjadi  atasannya,  yang  menjabat selama mungkin dan dapat meneruskan  kepada  keluarganya. Tetapi  di  antara  kedua  penguasa  ini tidak  ada  yang  dapat  mengalahkan kekuasaan  atasan  mereka,  dengan dalih hukum atau adat apapun. 9
Hanya  sebagian  kecil  dari pajak  yang  dikumpulkan  ke  kas negara.  Sebagian  besar  dibagikan  di antara pegawai pemerintah dan untuk pembiayaan beberapa keperluan.
Yang  berhak  membagi-bagi  pajak tersebut  adalah  pihak-pihak  yang ditunjuk pemerintah. Gaji para
9 Ibid.
pegawai,  mulai  dari  pegawai  kantor, polisi,  pegawai  pengadilan  dan semua  pegawai  negeri,  mulai  dari perdana  menteri  sampai  birokrat terendah, bersumber dari penerimaan sewa tanah ini. 10
Tatanan  feodalisme  yang  telah
mengakar sejak lama tersebut ditambah lagi dengan budaya masyarakat  Jawa  yang  menganut paham  patriarkal 11 menjadi  faktor paling mendasar mengapa selama ini masyarakat Jawa sangat tunduk pada perintah  orang-orang  yang  dianggap lebih  tinggi  derajatnya.  Terutama dalam  urusan  ekonomi  dan  status sosial  yang  dimiliki.  Akibatnya, mereka  yang  menduduki  jabatan strategis biasanya menikmati kebahagiaan  dan  kemegahan  yang mewah,  mengumpulkan  kekayaan dan  menguasai  pelayanan  umum, korup,  memamerkan  keburukan  dan hilangnya karakter asli yang toleran. 12
10 Ibid.
11 Sistem patriarki ini adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Dalam domain keluarga, sosok ayah adalah pemegang otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Wikipedia.
12 Ibid.

## D. Sistem Landeliijk  Stelsel bagi  Para Petani
Berbicara  soal  hak  atas  tanah di  Jawa,  Raffles  tidak  lagi  berbicara soal  bagaimana  caranya  hak  itu diberikan oleh para penguasa kepada para  petani.  Tapi  lebih  kepada bagaimana  caranya  hak  itu  diambil. Artinya,  ketika  seorang  petani  tidak memiliki  bukti  hukum  apapun  atas tanah yang diolahnya, tapi berdasarkan  pada  kebiasaan  lama, dia berhak menggarap lahan sekaligus menikmati hasilnya selama mematuhi  peraturan  yang  berlaku. Dengan  kata  lain,  selama  seorang petani  masih  membayar  upeti  pada para  penguasa.  Selama  itu  pula  ia berhak atas tanah yang disewanya.
Praktek  lama  yang  sudah menjadi kebiasaan antara para penguasa dan petani, dianggap Raffles  tidak  lebih  dari  praktek perbudakan.  Di  mana  para  petani tidak  memiliki  keamanan  dalam pekerjaannya.  Karena  dia  harus menerima setiap paksaan dan
tekanan  penguasa  menyangkut  tanah tersebut.  Sementara  para  penguasa hanya  peduli  soal  mengumpulkan hasil  panen.  Tanpa  pernah  mau  tahu resiko  gagal  panen dan  atau keluhan para  petani  yang  ditindas  oleh  para adipati,  tumenggung,  atau angabei , yang  digaji  dari  sewa  tanah  yang dikumpulkannya,  dan  bertanggung
Tamaddun , Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2018
jawab  atas  pemasukan  dari  distrik yang dibawahinya. 13
Para adipati, tumenggung, atau
angabei memiliki
pejabat
dibawahnya  yaitu  demang  atau mantri  desa,  yang  bertugas  untuk mengawasi  subdivisi  di  tiap  distrik, memilih kepala desa dan mengumpulkan  sewa  dari  beberapa desa.  Kepala  desa  atau bukul atau lurah,  atau  disebut  apapun  di berbagai  daerah,  mengepalai  sebuah desa dan bertugas untuk mengumpulkan  hasil  panen  petani dan
menyetorkannya kepada demang.  Bagi  para  petani,  kepala desa  inilah  yang  menjadi  pemilik tanah  yang  sebenarnya.  Karena ketika seorang bupati ingin
mendapatkan  hasil  panen  yang  lebih banyak,  maka  kepala  desalah  yang terjun secara langsung untuk
menekan para petani. 14 Kebijakan Raffles melalui Sistem landeliijk  stelsel inilah  yang kemudian menggantikan sistem
tanam paksa yang semakin menyengsarakan rakyat pribumi terutama  pada  masa  pemerintahan sebelumnya.
Beberapa prinsip kebijakan  yang  sejak  awal  coba dipegang  secara  konsisten  oleh Raffles untuk mengelola
13 Ibid.
14 Ibid.
pemerintahan  di  Jawa  antara  lain, pertama, penghapusan segala bentuk dan  jenis  penyerahan  wajib  maupun kerja  paksa  terhadap  rakyat.  Raffles justru  menghendaki  rakyat  bisa bebas untuk menentukan jenis
tanaman  yang  diinginkan  tanpa  ada unsur  paksaan. Kedua, peranan  para pemungut  pajak  dihapuskan  dan sebagai penggantinya mereka dijadikan sebagai bagian integral dari pemerintah  kolonial  dengan  fungsi- fungsi  pemerintahan  yang  sesuai dengan  asas-asas  pemerintahan  di Barat. Ketiga, pemerintah  kolonial ditempatkan  sebagai  pemilik  tanah. Maka  para  petani  yang  menggarap tanah  dianggap  sebagai  penyewa tanah milik pemerintah.
Meski dianggap memiliki tampilan  “wajah”  birokrasi  yang lebih  meringankan  rakyat  pribumi, akan  tetapi,  kebijakan  ini  pada dasarnya  tetap  menempatkan  rakyat pada posisi bawah. Di mana, pemilik modal  yang  diakui  secara  sah tetaplah pemerintahan kolonial.
Apalagi  pemberlakukan  kebijakan ini  tidak  bisa  meliputi  seluruh  Jawa. Karena  daerah  sekitar  Batavia  dan Parahyangan tetap dikecualikan dalam  sistem  sewa  tanah.  Pihak kolonial tetap memberlakukan sistem tanam  paksa  –kopi-  yang  dianggap jauh  lebih  menguntungkan  daripada sistem sewa tanah. Selain itu, Raffles juga  hanya  berkuasa  selama  lima
tahun dari 1811-1816, hal itu berarti, Raffles  tidak  memiliki  waktu  yang cukup untuk menerapkan kebijakannya  secara  menyeluruh. Apalagi aparatur pemerintahan masih  dianggap  tidak  mampu  untuk melaksanakan sistem baru dan kurangnya dana pemerintahan akibat diterapkannya sistem ini.
Tidak  cukup  sampai  di  situ saja. Raffles juga menerapkan sistem pemerintahan  tradisional  ke  modern. Maksudnya,  pemerintahan  modern ini  dikelola  sepenuhnya  oleh  para pejabat  kolonial.  Sementara  para raja,  sultan  dan  penguasa  lokal  yang sebelumnya  masih  berkuasa  penuh terhadap masyarakatnya, mulai
dikurangi fungsinya. Ini sama dengan  menurunkan  status  para penguasa  tersebut  berada  di  bawah kendali  pemerintahan  kolonial  dan mengurangi peran mereka di hadapan  rakyat.  Lebih  jauh,  sumber penghasilan para penguasa lokal juga semakin dikurangi.
Raffles  kemudian  membentuk kebijakan  baru  yaitu  mengangkat pegawai  Eropa.  Para  pegawai  Eropa yang  baru  dan  dijadikan  sebagai petugas  pendamping  dan  pengawas para  bupati  serta  para  pengawas penghasilan  yang  diperoleh  dari tanah ( Opziener der landelijke inkomsten )  yang  kemudian  disebut
sebagai pangreh  praja ( Controleur van het Binnenlands Bestuur).

## E. Penutup
Selama  ini,  Thomas  Stamford Raffles  dikenal  sebagai  pelopor perubahan sistem pemerintahan modern. Namun di balik itu, kebijakan  Raffles  ternyata  tidak sebaik  yang  orang  ketahui  karena dalam  kebijakannya  itu  ia  malah memberikan  ruang  dan  kesempatan bagi  para  pejabat-pejabat  kolonial untuk semakin memperbesar kekuasaan  pemerintah  kolonial  dan mengesampingkan  peran-peran  para penguasa  lokal,  terutama  dalam kegiatan politik dan ekonomi.
Sistem Landeliijk Stelsel (Sewa tanah) yang dianggap mengawali perubahan dalam gerakan sosial budaya dan mengangkat posisi para petani dengan cara menghapuskan  sistem  tanam  paksa menjadi  sistem  kontrak  atas  tanah merupakan salah satu bentuk reformasi  birokrasi  yang  diputuskan oleh Raffles. Kebijakan ini membuktikan  adanya  pengurangan wewenang para priyayi dan memberikan  keleluasaan  yang  lebih terhadap  pegawai  Eropa.  Pegawai- pegawai baru ini lah  yang kemudian disebut  sebagai  kontrolir pangreh
praja ( Controleur van het Binnenlands Bestuur) .
Tamaddun , Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2018

## Daftar Pustaka
Daliman, A. 2012. Sejarah Indonesia Abad  XIX-Awal  Abad  XXI:
Sistem  Politik  Kolonial  dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda .  Yogyakarta:
Penerbit Ombak.
Raffles,  Thomas  Stamford.  2016.
The  History  of  Java. Terj. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
Zaenal Masduqi. 2011. Cirebon Dari Kota  Tradisional  Ke  Kota Kolonial. Cirebon: Nurjati
Press . Clifford  Geertz.  2013.  Agama  Jawa Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa. Depok:
Komunitas Bambu. Jajat Burhanudin. 2017. Islam dalam Arus Sejarah Indonesia. Jakarta: Kencana. Sumber Lain: Nuralia,  Lia.  2015. Peran  Elite Pribumi dalam Eksploitasi Kapitalisme Kolonial: Komparasi  Antara  Prasasti dan  Arsip. Bandung:  Balai Arkeologi Bandung.
Wijaya,  Daya  Negri.  2017. Thomas
Stamford  Raffles  di  Bengkulu:
Politisi atau
Ilmuwan?
Malang:  Universitas  Negeri Malang. Mappatoba, Mustainah. 2014. Resensi  Buku:  Frans  Husken (1998) Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah  Diferensiasi  Sosial  di Jawa . Palu: Universitas Tadulako. Wahid,  Abdul.  2017. Dualisme Pajak  di  Jawa:  Administrasi Pajak Tanah di Wilayah Vorstenlanden pada Masa Kolonial, 1915-1942. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Wahyono, Effendi. 2017. Stratifikasi Sosial pada Masyarakat Pedesaan di Jawa Abad ke-19. Seminar Nasional Riset Inovatif Universitas Terbuka. Ittihadiyah, Himayatul. 2012. Bagelen  Pasca  Perang  Jawa (1830-1950):  Dinamika  Sosial Politik  dan  Ekonomi  di  Bekas Wilayah “Negaragung” Kesultanan  Mataram  Islam (Vorstenlanden). Yogyakarta:
UIN Sunan Kalijaga.
Nurtanti, Ike Evi dan Riyadi
Sariyatun.  T.T. The  Effect  of Landrente  on  Land  Mastery and Land Use in Mangunharjo Sub  District,  Madiun  (1860- 1870). Fakultas Sejarah.
Yulianti.  2013. Dampak  Kebijakan Kolonial  di  Jawa .  Malang:
Universitas Negeri Malang.
Purnomo,  Teguh.  2005. Hukum  dan Sengketa  Pertanahan:  Studi Kasus  Gerakan  Organisasi Petani  SeTam  (Serikat  Tani Merdeka) dalam Proses Reklaiming di Desa Mulyadadi Kecamatan  Cipari  Kabupaten Cilacap. Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta.