https://doi.org/10.26593/jihi.v16i2.3510.211-226
Perbandingan Efektivitas Peace Enforcement oleh Private Military Company dengan United Nations Peace Keeping Operation dalam Konflik di Sierra Leone
Naufal Muhammad Firdaus 1
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, naufalfirdaus23@gmail.com

## ABSTRAK
Konflik internal yang terjadi di Sierra Leone pada tahun 1991 adalah konflik yang berevolusi semenjak berakhirnya Perang Dingin, dimana konflik antarnegara mulai berkurang dan berubah menjadi konflik internal di dalam  sebuah  negara.  Dalam  hal  ini  upaya  resolusi  konflik  pun  perlu  melakukan  perubahan  dimana  cara  baru seperti penggunaan kekerasan untuk mencapai perdamaian perlu digunakan. Dalam hal ini penggunaan konsep Efektivitas  Militer  akan  digunakan  untuk  menganalisis  efektivitas  dari  dua  organisasi  yang  digunakan  dalam Peace Enforcement yaitu UNPKO dan PMC. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dimana penulis  akan  berusaha  mengeksplorasi  cara  yang  digunakan  oleh  organisasi  mana  yang  efektif  dalam menanggulangi  konflik  di  Sierra  Leone.  Dalam  tulisan  ini  ditemukan  bahwa  cara  yang  digunakan  oleh  PMC terbukti lebih efektif dibanding UNPKO yang dinilai berdasarkan 4 unsur Efektivitas Militer.
Kata kunci: Efektivitas Militer, Penegakan Perdamaian, PMC, UNPKO

## ABSTRACT
The internal conflict that occurred in Sierra Leone in 1991 was a conflict that had evolved since the end of the Cold War, where conflicts between countries began to decrease and turned into internal conflicts within a country. In this case, conflict resolution efforts also need to make changes where new methods such as the use of violence to achieve peace need to be used. In this case the use of the concept of Military Effectiveness will be used  to  analyze  the  effectiveness  of  the  two  organizations  used  in  Peace  Enforcement,  namely  UNPKO  and PMC. The method used is a qualitative research method where the author will try to explore the methods used by which  organizations  are  effective  in  overcoming  conflict  in  Sierra  Leone.  In  this  paper  it  was  found  that  the method  used  by  PMC  proved  to  be  more  effective  than  UNPKO  which  was  assessed  based  on  4  elements  of Military Effectiveness.
Keywords: Military Effectiveness, Peace Enforcement PMC, UNPKO

## Pengantar
Berakhirnya Perang Dingin menyebabkan adanya pergeseran aktor yang dapat berkontribusi ke dalam
Hubungan Internasional. Pada masa Perang Dingin hanya negara  yang  dipandang  sebagai  aktor  utama dalam Hubungan Internasional, namun saat ini aktor  non-negara  seperti  organisasi  antar negara dan perusahaan multinasional pun dapat menjadi  aktor  yang  memiliki  peran  penting dalam politik internasional.
Selain  adanya  perubahan  aktor  dalam  politik internasional,  terjadinya vacuum  of  power di dunia internasional senantiasa merubah kondisi keamanan  di  dunia.  Perubahan  ini  terjadi dikarenakan tidak ada negara superpower yang memiliki  tanggungjawab  untuk  melindungi atau responsibility  to  protect terhadap  negara- negara  berkembang  yang  dulunya  bergantung kepada  salah  satu  negara superpower pada masa Perang Dingin. Hal ini menyebabkan
212 Naufal Muhammad Firdaus | Perbandingan Efektivitas Peace Enforcement oleh Private Military Company dengan United Nations Peace Keeping Operation dalam Konflik di Sierra Leone
munculnya  situasi  keamanan  yang  tidak  stabil di  negara  berkembang  dimana  mereka  tidak memiliki  kemampuan  untuk  menyelesaikan permasalahan yang terjadi. 1
Untuk  itu  setelah  berakhirnya  Perang Dingin,  negara  berkembang  yang  masih memiliki  konflik  yang  berujung  kepada kekerasan  dalam  negeri  dan  tidak  memiliki kapabilitas dalam meredakan konflik
dihadapkan  kepada  dua  pilihan  dalam meredakan kekerasan akibat konflik, diantaranya:  Pertama,  negara  yang  sedang mengalami  konflik  dapat  meminta  bantuan kepada PBB untuk bertindak sebagai mediator dan  meminta  mereka  untuk  menempatkan pasukan  perdamaiannya  di  wilayah  negara yang  berkonflik  untuk  melindungi  warga  sipil dari kekerasan akibat konflik yang terjadi serta memastikan  bahwa  konflik  tidak  kembali meluas  yang  akhirnya  menyelesaikan  konflik. Kedua, negara yang sedang mengalami konflik di dalam negaranya dapat menyewa jasa PMC ( Private
Military Company ) dalam
menyelesaikan konflik dengan cara memenangkan  peperangan  dengan  pihak  yang dianggap sebagai ancaman negara.
Dalam  konflik  yang  terjadi  di  dalam sebuah  negara,  baik  PMC  dan  UNPKO memiliki  kemampuan  sebagai  unsur Peace Enforcement yang  dapat  dijadikan  sebagai upaya  efektif  dalam  meraih negative  peace di wilayah konflik dengan cara yang berbeda satu sama  lainnya.  Dalam  tulisan  ini  akan mengangkat konflik yang telah terjadi di Sierra Leone sebagai contoh kasusnya. Dimana peran dari  kedua  pihak  baik  UNPKO  dan  PMC terlihat secara jelas.
Hal  ini  juga  yang  membuat  penulis tertarik untuk kembali mengangkat isu resolusi konflik yang digunakan melalui kekerasan agar dapat  meraih negative  peace yang  dilakukan oleh  dua  aktor  yang  memiliki  pengaruh  besar setelah Perang Dingin berakhir. Hal ini
dikarenakan  terdapat  perbedaan  yang  cukup jelas mengenai cara yang dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga memunculkan kelebihan dan  kekurangan  masing-masing  cara  yang dilakukan. Dalam tulisan ini akan mendeskripsikan  kedua  cara  tersebut  yang pada  akhirnya  akan  memunculkan  kesimpulan yaitu  cara  manakah  yang  paling  efektif  dilihat dari  segi  efektivitas  militer  yang  dilakukan untuk  memaksa  kedua  belah  pihak  dalam menyelesaikan konflik.
Sebelumnya  sudah  terdapat  beberapa penelitian yang membahas mengenai cara yang dilakukan  ini  namun  kebanyakan  tulisan tersebut hanya melihat dari satu sisi saja yaitu sisi PMC’s atau sisi UNPKO. Dalam tulisan ini penulis  membahas  perbedaan  cara  meraih negative  peace antara  PMC  dengan  UNPKO tersebut  yang  nantinya  akan  dipilih  mengenai cara  yang  terbaik  berdasarkan  pandangan penulis.
Salah  satu  contoh  tulisan  mengenai penggunaan  PMC  dalam  melakukan Peace Enforcement di  wilayah  konflik  adalah From Enemy  to  Peacemaker:  The  Role  of  Private Military  Companies  in  Sub-Saharan  Africa yang  ditulis  oleh  Jesse  Selber  dan  Kebba Kobarteh. Dalam tulisannya mereka berargumen  bahwa  di  satu  sisi  memang  PMC dapat  dijadikan  sebagai  pilihan  dalam melakukan  intervensi  militer  ke  dalam  sebuah konflik untuk menegakan ketertiban. Namun di sisi  lain  terdapat  juga  dampak  negatif  dari digunakannya  PMC  ini,  dimana  dalam penggunaannya  PMC  seringkali  gagal  dalam mengevaluasi  konflik  yang  pada  akhirnya menghasilkan  konflik-konflik  kecil  yang didasarkan  kepada  kepentingan  perusahaan dibandingkan membangun keamanan di daerah pasca konflik. 2
Namun  terdapat  juga  tulisan  yang mendukung  penggunaan Peace  Enforcement oleh PMC ini sendiri, contohnya Peace
1 James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff,
Contending Theories of International Relations: a Comprehensive Survei , New York, NY: Longman,
2008.
2 Jesse Selber & Kebba Jobareth, “From Enemy to Peacemaker: The Role of Private Military Companies in Sub-Saharan Africa,” Medicine & Global Survival; Vol.7. No. 2. February 2002.
213 Naufal Muhammad Firdaus | Perbandingan Efektivitas Peace Enforcement oleh Private Military Company dengan United Nations Peace Keeping Operation dalam Konflik di Sierra Leone
Building:  The  Private  Sector’s  Role yang ditulis  oleh  Allan  Gerson.  Dalam  tulisan  ini, PMC  dipandang  sebagai  sektor  privat  yang dapat digunakan secara efektif dalam membuat perdamaian  di  wilayah  konflik  sehingga nantinya  akan  mendorong  investasi  yang datang  dari  luar  negeri.  Ketika  sebuah  negara dilanda  konflik  dan  membutuhkan  adanya bantuan  secara  langsung  untuk  meredakan konflik,  PMC  dipandang  jauh  lebih  cepat  dari sisi  pergerakan  pasukan  dibandingkan  dengan UNPKO yang memerlukan banyak birokrasi. 3
Melihat  dari  kedua  tulisan  diatas  yang sudah  dilakukan  sebelumnya  dapat  dipahami bahwa persepsi manusia mengenai perdamaian itu sendiri berbeda satu dengan lainnya. Di satu sisi  terdapat  orang  yang  memandang  bahwa dalam  melakukan  resolusi  konflik  di  sebuah wilayah konflik nantinya memerlukan pembangunan  perdamaian  ( Peace  building ) yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  berwenang, dalam hal ini PMC atau UNPKO. Namun ada juga  yang  berpendapat  bahwa  yang  terpenting dalam  resolusi  konflik  adalah  tidak  adanya kekerasan  yang  terjadi  ( negative  peace )  telah tercapai  sehingga  dalam  proses  pembangunan wilayah  yang  terdampak  konflik  diserahkan kepada  pemerintahan  yang  berwenang  dengan bantuan investasi luar negeri.
Dalam  tulisan  ini peace  enforcement digunakan  sebagai  instrumen  dari  resolusi konflik  itu  sendiri.  Sebagaimana  yang dinyatakan  oleh  Butros-Ghali  dalam UN Agenda  for  Peace di  tahun  1992  yang memberikan adanya kesempatan untuk menyelesaikan konflik dengan cara kekerasan. Dalam  keputusan  menggunakan  kekerasan dalam resolusi konflik sendiri tidak dapat serta merta  dilakukan  tanpa  adanya  batasan tertentu. 4
Selanjutnya  dalam  membahas  mengenai upaya  mencapai  perdamaian  ( Peace )  tidak dapat  dipisahkan  dengan  keamanan  ( Security ). Hal  ini  didukung  oleh  pernyataan  Anatol Rapoport  dalam  buku Reclaiming  Peace  in International
Relations dimana beliau berpendapat  bahwa  perdamaian  dapat  diraih melalui power,  balance  of  power,  collective security,  peace  through  law,  pacifism . 5 Sehingga instrumen kekerasan yang digunakan dalam  mencapai  kedamaian  dibenarkan  dalam penggunaannya.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Johan Galtung  menilai  bahwa  perdamaian  sendiri dipahami  sebagai  sesuatu  yang  bersifat fleksibel,  dinamis  dan  pemberi  kehidupan. Perdamaian  juga  tidak  harus  memiliki  sebuah satu pengertian yang bersifat umum melainkan perdamaian  sendiri  dapat  dipahami  melalui banyak  definisi  lainnya  yang  disesuaikan dengan kultur dan ideologi. 6
Dengan  adanya  hal  tersebut,  konsep perdamaian  sendiri  digunakan  secara  terfokus kepada pengembangan dari konsep perdamaian itu sendiri, contohnya ketika kebanyakan orang memandang  perdamaian  sebagai  terciptanya keharmonisan  dan  ketersinambungan,  masih banyak  orang  yang  memandang  perdamaian dengan  cara  lain.  Seperti  adanya  pandangan bahwa  perdamaian  adalah  tidak  adanya kekerasan yang terjadi. Hal ini bukan menjadi kelemahan bagi konsep perdamaian itu sendiri melainkan  akan  menjadi  sebuah  upaya kontribusi  demi  terciptanya  banyak  alternatif dari  konsep  perdamaian  itu  sendiri  yang nantinya  digunakan  untuk  menyelesaikan perang  dan  kekerasan  yang  bersifat  struktural, budaya dan fisik. 7
Dalam  tulisan  ini  perdamaian  dipahami sebagai ketidakadaannya kekerasan dan
3 Allan Gerson, “Peace Building: The Private Sector Role,” The American Journal of International Law, Vol. 95, No.1, January 2001, pp. 102-119.
4 Charles Webel & Johan Galtung, Handbook of Peace and Conflict Studies, London: Routledge, 2007
5 Oliver P. Richmond, Reclaiming Peace in International Relations.Millennium: Journal of International Studies 36 , no. 3 (2008). https://doi.org/10.1177/03058298080360030401.
6 C. G. Jacobsen, J. Galtung, K. F., Brand-Jacobsen, Searching for Peace The Road to Transcend . London: Pluto Press. 2014
7 Ibid
214 Naufal Muhammad Firdaus | Perbandingan Efektivitas Peace Enforcement oleh Private Military Company dengan United Nations Peace Keeping Operation dalam Konflik di Sierra Leone
terciptanya  ketertiban  di  sebuah  wilayah  atau negara.  Perdamaian  itu  sendiri  tidak  mungkin untuk  tercapai  apabila  masih  ada  korban manusia  yang  berjatuhan.  Dalam  hal  ini negative  peace masih  belum  tercapai,  untuk itulah Peace  Enforcement dibutuhkan  agar dapat  memaksa  pihak  yang  berkonflik  untuk segera  berdamai  atau  minimal  diterapkannya gencatan  senjata  yang  serius  untuk  dilakukan untuk  meredakan  kekerasan  yang  terjadi  dan barulah Peace dapat berjalan dengan baik.
Namun  Peace  tidak  akan  terlaksana apabila  wilayah  yang  berkonflik  masih  belum Secure atau  aman.  Dalam  hal  ini  keamanan ( Security )  didefinisikan  sebagaimana  yang dikemukakan oleh McGrew dimana keamanan adalah  sebuah  pemeliharaan  akan  perdamaian dan  perlindungan  terhadap  ketertiban  sosio- ekonomi dari ancaman yang datang dari dalam maupun  luar  negeri.  Hal  ini  dilakukan sekaligus menciptakan ketertiban internasional dan  domestik  untuk  meminimalisir  ancaman yang  berpotensi  mengancam  nilai  utama  dan kepentingan  sebuah  bangsa. 8 De  Coning  juga menyebutkan bahwa tantangan kepada kemanan menuntun kepada
konsep
Peacekeeping dan Peace  Enforcement dimana kedua  konsep  ini  seringkali  digunakan  secara bergantian  meskipun  dari  definisinya  tidak sama. Peacekeeping adalah  sebuah  teknik dimana adanya sebuah upaya untuk mengembalikan  kondisi  damai  dari  keadaan sosial yang berbahaya dimana kekerasan masih terjadi.  Dalam  penerapannya  hal  tersebut melibatkan  militer,  polisi  dan  sipil  sebagai model untuk mengawasi gencatan senjata yang terjadi  antar  kedua  belah  pihak  yang berkonflik.  Fokus  utama  dari Peacekeeping sendiri adalah menjalankan fungsi pengawasan demi  memenuhi  kebutuhan  akan  kebebasan dan hak warga sipil yang terlibat konflik masih
terpenuhi  sampai  keadaan  di  wilayah  konflik tersebut kembali normal. 9
Dalam tulisan ini dipahami bahwa resolusi konflik  dengan  melakukan    pemaksaan terhadap  pihak  yang  berkonflik  ( Peace Enforcement )  dapat  berhasil  dalam  mencapai negative  peace sehingga  tulisan  ini  akan berusaha  untuk  menjustifikasi  beberapa penelitian sebelumnya terkait Peace Enforcement yang  digunakan.  Namun  yang menjadikan pembeda dari penelitian sebelumnya  adalah  penelitian  ini  akan membahas  perbedaan  efektivitas  aksi  militer yang dilakukan oleh PMC dengan UNPKO.

## Peace Enforcement
Setelah  penjelasan  mengenai Peace Enforcement diatas  dapat  dipahami  bahwa dalam resolusi konflik dapat dicapai menggunakan  cara  kekerasan.  Namun  perlu dipahami  juga  bahwa  badan  yang  memiliki kewenangan dalam penggunaan cara kekerasan tersebut  pun  tidak  dapat  dipilih  secara sembarang, melainkan dalam hal ini terdapat 2 badan atau organisasi yang memiliki hak akan penggunaan cara tersebut.
adapun  PBB  yang  memiliki  kewenangan dalam  melakukan  Peace  Enforcement  melalui Dewan
Keamanan PBB
dalam pengoperasiannya, dalam penggunaanya dimana  kebutuhan  akan  penggunaan  Peace Enforcement mulai meningkat Dewan Keamanan  PBB  akan  membuat  sebuah “kontrak”  kepada  salah  satu  negara  anggota dewan  atau  membuat  sebuah  koalisi  dalam melakukan Peace  Enforcement tersebut, contohnya  seperti  operasi  yang  dilakukan  di Korea  pada  tahun  1950-an  dan  di  Irak  pada tahun 1991 yang menggunakan sistem kontrak kepada  Amerika  Serikat  dan  koalisinya  dalam memenuhi mandat Peace Enforcement.
Dalam  hal  ini  PBB  yang  dipandang mampu untuk menjalankan Peacekeeping
8 T. McGrew, (1988). Security and Order: The Military Dimension , dalam Johnson, U, West Africa: From Peacekeeping to Peace Enfocement , Conflict Studies Quarterly, 22 January 2018, pp 7
9 Cedric De Coning, Peace Enforcement in Africa: Doctrinal Distinctions between the African Union and United Nations. Contemporary Security Policy 38, no. 1. 2017. https://doi.org/10.1080/13523260.2017.1283108.
215 Naufal Muhammad Firdaus | Perbandingan Efektivitas Peace Enforcement oleh Private Military Company dengan United Nations Peace Keeping Operation dalam Konflik di Sierra Leone
ternyata  organisasi  ini  juga  mampu  dalam menjalankan Peace  Enforcement karena memiliki  kemampuan  dan  kapabilitas  yang mumpuni  dalam  pengoperasiannya,  namun Dewan  Keamanan  PBB  juga  memerlukan sebuah  aturan  yang  dibuat  oleh  Dewan  PBB agar resolusi yang dibuat tepat guna dan tepat sasaran  karena  apabila  hanya  merujuk  kepada UN Charter hal tersebut sangatlah bersifat luas dan  spesifik  sehingga  ditakutkan  penggunaan kekerasan  dalam  upaya  menangani  konflik akan menemui masalah.
Selanjutnya  aturan  untuk  penggunaan kekerasan ini pun nantinya akan memunculkan SOFA  ( Status  of  Forces  Agreement )  atau SOMA ( Status of Mission Agreement ) diantara PBB  dengan  negara  yang  akan  menjadi  tuan rumah  operasi  Peacekeeping  ini,  contohnya seperti  yang  terjadi  di  Kongo  pada  tahun 1960an  dimana  SOFA  yang  digunakan  adalah ketika kekerasan hanya digunakan oleh tentara PBB dalam situasi yang sangat buruk sehingga mereka  memerlukan  unsur  kekerasan  dalam upaya  mempertahankan  diri  atau    hidup mereka,  dan  kebanyakan  SOFA  yang  telah dijalani  didalamnya  tidak  memasukan  elemen kekerasan  karena  ditakutkan  negara  tuan rumah  merasa  ketakutan  pada  saat  elemen kekerasan  tersebut  ada  pada  pasukan  yang dikirim  ke  negaranya.  Lebih  spesifik  lagi nantinya  SOFA  akan  diperkecil  definisinya menjadi ROE ( Rules of Engagement ) bagi para tentara yang tergabung ke dalam Peacekeeping Force untuk  pengaplikasian  di  medan Peacekeeping sehari  hari  yang  didalamnya terdapat  instruksi-instruksi  khusus  yang  dapat dilakukan  oleh  mereka  apabila  terjadi  kontak senjata dengan pihak yang berkonflik. 10
Selain  PBB  masih  terdapat  juga  aktor yang memiliki kemampuan dalam menjalankan misi perdamaian, karena seiring berkembangnya lingkungan internasional dikarenakan adanya globalisasi dan berakhirnya Perang Dingin  memunculkan
10 Trevor Findlay, The Use of Force in UN Peace Operations , Stockholm International Peace Research Institute, Oxford University Press, 2002
aktor baru yang berpotensi dalam pengembangan  upaya  perdamaian,  dalam  hal ini  adalah  PMC’s.  Pada  masa  pasca  Perang Dingin  ini,  PMC’s  menjadi  salah  satu  aktor yang  tidak  dapat  diabaikan  dalam  upaya pencapaian  perdamaian.  Hal  ini  dikarenakan kebanyakan operasi perdamaian yang dilakukan  oleh  PBB  seperti  yang  telah dijelaskan sebelumnya masih jarang atau tidak pernah  sama  sekali  memasukan  unsur pemaksaan atau kekerasan dalam operasinya.
Padahal  hal  tersebut  sangatlah  penting demi  memastikan  bahwa  operasi  tersebut berjalan  dengan  lancar.  Salah  satu  contoh konflik  yang  membutuhkan  unsur  kekerasan dalam  menjaga  perdamaian  ini  terlihat  secara jelas pada misi PBB di Somalia yang bernama UNITAF  ( United  Task  Force  in  Somalia ) dimana  PBB  saat  itu  merespon  adanya  krisis kemanusiaan yang terjadi disana dan situasi di negara  tersebut  sangat  berbahaya  sehingga penggunaan  kekerasan  demi  menanggulangi krisis  yang  menyangkut  kemanusiaan  menjadi hal yang perlu untuk dilakukan.
Dalam  hal  menjaga  perdamaian  ini, negara-negara  pengirim  kontingen  penjaga perdamaian  seringkali  dihadapkan  kepada situasi  yang  cukup  rumit.  Dimana  dalam  satu sisi  mereka  ingin  berkontribusi  kepada perdamaian di dunia, namun mereka pun tidak ingin menempatkan pasukan negara mereka ke zona  berbahaya  yang  dapat  mengancam  hidup mereka.  Hal  ini  seringkali  berakibat  kepada hilangnya  fungsi  mereka  sebagai  pasukan perdamaian  yang  bertugas  untuk  menjaga perdamaian.
Berbeda  dengan  UNPKO,  PMC’s  dapat masuk  untuk  menjaga  perdamaian  tersebut apabila  diminta  oleh  pemerintah  yang berwenang  di  negara  tersebut.  Dikarenakan personel yang dimiliki oleh PMC’s sudah siap jika  ditempatkan  pada  daerah  konflik.  Dalam contoh kasus yang dapat diangkat dalam hal ini adalah,  PMC’s  yang  berasal  dari  Afrika Selatan  bernama Executive  Outcomes ,  siap untuk  menegakan  perdamaian  di  negara  yang sedang berkonflik bersama pemerintahan yang sedang berjalan di negara tersebut.
216 Naufal Muhammad Firdaus | Perbandingan Efektivitas Peace Enforcement oleh Private Military Company dengan United Nations Peace Keeping Operation dalam Konflik di Sierra Leone
Keberhasilan  PMC’s  dalam  perannya sebagai Peace Enforcement dapat dilihat dalam konflik  yang  terjadi  di  negara  Angola,  ketika mereka  berhasil  untuk  mengalahkan  pasukan separatis  yang  bernama  UNITA  ( National Union  for  the  Total  Independence  of  Angola ) pada 1994.
Setelah  mendengar  keberhasilan  dari PMC’s  di  Angola.  Negara  lain  yang  memiliki konflik  dengan  separatis  dalam  hal  ini  negara Sierra  Leone  langsung  melakukan  kontrak dengan  EO  ( Executive  Outcomes )  untuk menanggulangi  permasalahan  dengan  RUF ( Revolutionary  United  Front ).  Dalam  kontrak tersebut  juga,  EO  diminta  untuk  membangun kembali  keamanan  dan  kekuatan  ekonomi  di negara  tersebut  sebagai  salah  satu  hal diperlukan  untuk  pembangunan  dalam  negeri. Setelah  2  tahun  dari  penggunaan  PMC’s tersebut, pada tahun 1996 sektor-sektor penting yang  dimiliki  oleh  pemberontak  RUF  berhasil dihancurkan  dan  mereka  telah  mundur  dari ibukota Sierra Leone itu sendiri yaitu Freetown dan setelah kontrak berakhir pada tahun 1997.
Namun  kekerasan  kembali  muncul  di  negara tersebut dan PMC’s mengatakan bahwa upaya internasional  dalam  menciptakan  kestabilan  di negara tersebut akan jauh lebih berhasil apabila dengan  adanya  Peace  Enforcement  yang dilakukan oleh PMC’s tersebut. 11

## Efektivitas Militer
Melihat  pembahasan  sebelumnya  yang menerangkan  bahwa  pencapaian  perdamaian dapat  dilakukan  dengan  cara  kekerasan,  dapat dipahami  juga  bahwa  penggunaan  kekerasan yang  efektif  dalam  memenangkan  salah  satu pihak  dalam  konflik  menjadi  penting  untuk dibahas.
Unsur  yang  akan  dibahas  dalam  hal  ini adalah  efektivitas  militer  itu  sendir  yang dipahami sebagai kemampuan untuk membuat sebuah kekuatan militer berdasarkan sumber
kekayaan  sebuah  negara,  teknologi  yang dimiliki,  jumlah  populasi,  dan  kemampuan sumber  daya  manusia.  Tingkatan  efektivitas sebuah  militer  pun  bervariasi  berdasarkan penggunaan sumber daya kekayaan negara dan sumber daya manusia nya.
Terdapat  4  atribut  yang  penting  dalam mengukur  efektivitas  militer  yaitu:  Pertama, Integrasi aktivitas militer yang ada di tingkatan yang  berbeda  beda.  Kedua,  Respon  kepada keadaan  konflik  internal  maupun  eksternal. Ketiga, Skill atau kemampuan yang dinilai dari kemampuan  dasar  setiap  personil  tentara. Keempat,  Kualitas  dimana  dinilai  dari perlengkapan yang digunakan untuk menjalankan  fungsi  militer  tersebut.  Keempat atribut  tersebut  akan  dijelaskan  secara  rinci dibawah ini. 12
Pertama,  Integrasi  dimana  dalam  hal  ini dijelaskan sebagai aktivitas militer yang secara internal  berjalan  secara  konsisten  dan  saling memperkuat  satu  sama  lainnya  di  berbagai cabang  militer  yang  ada  didalam  sebuah negara.  Hal  ini  menjadi  penting  untuk membuat  sebuah  hubungan  secara  strategis, operasional  dan  taktis  demi  mencapai keinginan  yang  dituju.  Integrasi  juga dikonsepkan  sebagai  cara  dari  instrumen militer  untuk  mencapai  kepentingan  politis sebuah  negara.  Integrasi  juga  melibatkan pemeliharaan  yang  konsisten  dalam  hal pengerahan  pasukan,  pengadaan  alat  militer, pelatihan dan pendidikan dengan dilatarbelakangi  oleh  strategi,  operasi,  dan taktik.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa integrasi adalah pencapaian sebuah kekonsistenan  semua  cabang,  wilayah  operasi dan  tingkatan  semua  instrumen  militer  yang ada di dalam sebuah negara.
Kedua, Respon yang didefinisikan sebagai kemampuan  sebuah  instrumen  militer  dalam menstrukturasi instansi militernya,
pengorganisirannya, pelatihan serta  memiliki
11 Christopher Spearin, "UN Peacekeeping And The International Private Military And Security Industry". International Peacekeeping 18 (2): 196-
209. 2011 doi:10.1080/13533312.2010.546099.
12 Risa Brooks, and Elizabeth A. Stanley, Creating
Military Power: The Sources of Military Effectiveness . Stanford, CA: Stanford University Press, 2007.
217 Naufal Muhammad Firdaus | Perbandingan Efektivitas Peace Enforcement oleh Private Military Company dengan United Nations Peace Keeping Operation dalam Konflik di Sierra Leone
peralatan  yang  memadai  dalam  operasi strategis  yang  akan  dijalankan.  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  cara  melakukan  doktrin untuk mengeksploitasi kekurangan dan kemampuan yang dimiliki.
Ketiga,  Kemampuan  yang  dalam  hal  ini dinilai  dari  sebagaimana  keahlian  sebuah instrumen  militer  dalam  mencapai  tujuan  dan kepatuhan  terhadap  perintah  yang  diberikan oleh  atasan.  Hal  ini  termasuk  kemampuan militer  untuk  mengadopsi  teknologi  baru  dan menerapkan  doktrin  terbaru  yang  dituntut  dari sebuah  kemampuan  militer  yang  harus dimiliki.
Namun hal tersebut tidak terbatas kepada bagaimana  cara  dia  merawat  senjata  yang  dia pergunakan, penggunaan komputer atau teknik pergerakan  yang  dilakukan  secara  taktis. Kemampuan  ini  juga  melihat  bagaimana sebuah  militer  dapat  memotivasi  tentaranya untuk meyakinkan dapat menjalankan perintahnya,  berjuang  secara  keras,  dan  dapat mengambil keputusan dalam sebuah pertempuran,  sebuah  militer  yang  dapat membuat tentaranya dapat berjuang keras dana membuat  keputusan  di  lapangan  dipandang sebagai  salah  satu  hal  yang  memperkuat instrumen power dari militer itu sendiri. Maka dari itu pelatihan militer bagi para petinggi dan bawahan  dipandang  sangat  penting  agar mereka  mengetahui  dasar  operasi  mereka digerakan  oleh  unsur  sosial,  politis  ataupun institusional  yang  dapat  membuat  personel militer  tersebut  lebih  termotivasi  dalam melakukan tugasnya di lapangan.
Keempat,  Kualitas  dimana  dalam  hal  ini kualitas dipandang sebagai sebuah atribut yang dimiliki  oleh  militer  itu  sendiri  yaitu penggunaan  Alutsista  ( Alat  Utama  Sistem Persenjataan )  yang  modern  dan  memiliki kapabilitas  yang  baik.  Kualitas  ini  dilihat  dari peralatan  yang  digunakan  memiliki  tingkat perusakan  terhadap  target  secara  tinggi, ketahanan,  mobilitas  dan  memiliki  tingkat kegagalan  yang  rendah  dalam  menyerang targetnya.
Keefektifan instrumen militer inipun akan menilai sebuah perencanaan dan pengadaan
yang  dilakukan  oleh  sebuah  negara  untuk mencapai sebuah kualitas yang diinginkan.
Namun  dengan  kepemilikan  Alutsista yang baik dan canggih bukan berarti peralatan tersebut dibutuhkan, dapat digunakan, memiliki  kelayakan  untuk  dibeli  namun  lebih ditekankan  kepada  keefektifan  biaya  yang harus dikeluarkan.

## PMC’s (Private Millitary Companies)
Dengan  berakhirnya  perang  dingin  yang ditandai  dengan  runtuhnya  Uni  Soviet, membuat  Amerika  Serikat  sebagai  pemenang Perang Dingin mengurangi anggaran militernya  dikarenakan  ancaman  terbesarnya sudah  tiada.  Hal  tersebut  berdampak  kepada negara-negara  berkembang  yang  dulunya dibantu oleh salah satu blok baik timur maupun barat  dalam  menanggulangi  permasalahan dalam  negerinya.  Sehingga  yang  terjadi  di negara  berkembang  yang  masih  memiliki konflik  dalam  negeri  pasca  Perang  Dingin adalah  tidak  mampunya  negara  dalam menanggulangi konflik tersebut yang berakibat pada banyaknya korban yang berjatuhan.
Meluasnya  konflik  yang  terjadi  di  dunia pasca  Perang  Dingin  sebagai  akibat  dari  tidak adanya  kepentingan  negara  adidaya,  telah membuat  kekosongan  kekuasaan  dalam  sektor keamanan  yang  dibutuhkan  dalam  terciptanya dunia yang aman dan tertib.
Dalam  hal  ini  PMC’s  yang  memiliki domain  publik  dan  bergerak  di  industri keamanan dunia, menjadi salah satu aktor baru dalam  situasi  konflik  yang  telah  berubah  ini. Peran  PMC’s  dalam  menjaga  perdamaian dipandang  sebagai  peran  yang  cukup memberikan  pengaruh  kepada    sektor keamanan di dunia, hal ini dikarenakan apabila tidak  adanya  PMC’s  di  wilayah  yang berkonflik  kemungkinan  konflik  tersebut  akan berakhir  dengan  tragis  ataupun  konflik  selesai dengan cara yang tidak baik atau tidak efisien. Sehingga ditakutkan setelah konflik terjadi
218 Naufal Muhammad Firdaus | Perbandingan Efektivitas Peace Enforcement oleh Private Military Company dengan United Nations Peace Keeping Operation dalam Konflik di Sierra Leone
akan  ada  konflik  susulan  sebagai  hasil  dari penyelesaian konflik yang tidak baik. 13
Penggunaan  PMC’s  yang  meluas  pasca Perang  Dingin  ini  adalah  sebagai  hasil  tidak adanya  kepentingan  negara-negara  adidaya yang  ada  didalam  negara  yang  sedang berkonflik  yang  disebabkan  keengganan mereka  untuk  mengirim  pasukannya  untuk masuk  dan  menstabilkan  konflik  yang  sedang terjadi.  Untuk  itu  negara  yang  sedang mengalami  konflik  harus  memilih  jalur alternatif  dalam  menyelesaikan  permasalahan dalam  negaranya  dimana  salah  satunya  adalah menyewa jasa PMC’s ini. Penggunaan jasa dari PMC’s  ini  adalah  pilihan  yang  masuk  akal dalam  resolusi  konflik,  hal  ini  dikarenakan kemampuan  yang  dimiliki  oleh  PMC’s  itu sendiri. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh PMC’s  ini  adalah  personil  yang  memiliki kemampuan  dan  pengalaman  yang  memadai dalam  konflik  yang  melibatkan  kontak  senjata serta  peralatan  sistem  persenjataan  yang dimiliki  oleh  perusahaan  tersebut  pun tergolong  canggih.  Seperti  helikopter  tempur, kendaraan  lapis  baja,  meriam  artileri,  sampai pesawat  tempur  untuk  mendukung  operasinya di negara yang telah melakukan kontrak. 14
Dalam  dunia  keamanan,  PMC’s  ini  perlu dibedakan Mercenaries .  Perbedaan  yang signifikan  antara Mercenaries dengan  PMC’s dimana Mercenaries bekerja untuk kepentingan  ekonomi  sedangkan  PMC’s bertindak  sebagai  perusahaan  yang  bekerja  di negara yang sedang berkonflik dan merekapun memiliki standarisasi tersendiri dalam berbagai operasinya  sehingga  PMC’s  telah  memiliki tujuan  dan  strategi  sebagaimana  yang  telah disetujui oleh perjanjian yang telah  dibuat
13 Ian D. Jefferies, Private Millitary Companies – A Positive Role to Play in Today’s International Systems , Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, 2002
14 Anita M. Gahan, Outsourcing War: The Evolution of the Private Millitary Industry After the Cold War , Rotman School of Management, University of Toronto, 2009
antara  PMC’s  dengan  negara  yang  memiliki kontrak.
Dalam  menjalankan  fungsi  mereka sebagai  aktor  keamanan  pun  PMC’s  bisa menjadi aktor yang spesifik, contohnya seperti mereka  dapat  menjadi  perusahaan  perbantuan logistik,  pelatihan  militer,  broker  jual-beli sistem  persenjataan,  intelijen  sampai  kepada penyediaan sumber daya manusia yang terlatih dalam  melakukan  peperangan  langsung  di lapangan.  Motif  utama  yang  dimiliki  oleh PMC’s  sendiri  adalah  kepentingan  ekonomi perusahaan. Mereka pun memiliki sistem rantai komando  yang  efektif  dalam  organisasi mereka,  sehingga  antara  tujuan  dengan  apa yang  dilakukan  di  lapangan  menjadi  sejalan dengan  apa  yang  diinginkan  oleh  pihak  yang mengontrak jasa mereka.
Sejak  tahun  1990an  penggunaan  PMC’s sebagai unsur
Peace Enforcement
diperbolehkan  berkaca  kepada Chapter    VII UN  Charter dimana  penggunaan  segala  cara untuk  mencapai  perdamaian  diperbolehkan. Dalam  menggunakan  jasa  PMC’s  ini  memang dibatasi  kepada  negara  yang  masih  memiliki pemerintahan berdaulat dan Dewan Keamanan PBB. Dalam hal ini terlihat bahwa PBB sendiri sebagai organisasi internasional dunia mengakui  keunggulan  dari  PMC’s  ini dibandingkan  dengan  pasukan  perdamaian yang dimilikinya. 15
Penggunaan  PMC’s  ini  adalah  sebagai akibat  dari  banyaknya  negara  adidaya  yang notabene  menjabat  sebagai  anggota  Dewan Keamanan PBB mulai enggan untuk mengirimkan  personil  militernya  dalam menanggulangi  konflik  yang  terjadi  di  dunia. Namun  di  sisi  lain,  konflik  yang  terjadi semakin  meluas,  akibatnya  PBB  mengalami kekurangan dalam jumlah pasukan perdamaian karena  jika  hanya  mengandalkan  kekuatan pasukan  dari  negara  berkembang  seperti Bangladesh,  Pakistan,  Ethiopia,  dll  yang notabene menyumbang beberapa ribu  personil
15 P. W. Singer, Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008.
219 Naufal Muhammad Firdaus | Perbandingan Efektivitas Peace Enforcement oleh Private Military Company dengan United Nations Peace Keeping Operation dalam Konflik di Sierra Leone
tetapi  mereka  tidak  dilengkapi  dengan perlengkapan  dan  pelatihan  yang  memadai sehingga  dalam  penggunaanya  di  dalam  misi perdamaian  PBB  pun  menjadi  kurang  efektif. Untuk  itu  PMC’s  dimanfaatkan  dan  mengisi kekosongan tersebut dengan menyediakan jasa pengamanan  militer  yang  profesional  demi tercapainya misi perdamaian PBB. 16
Di  benua  Afrika  sendiri,  dimana  konflik sangat  rawan  untuk  terjadi  baik  konflik  yang bersifat  antar  negara  maupun  konflik  yang terjadi  didalam  negara,  peran  PMC’s  masih dibutuhkan  disana  sebagai  salah  satu  pasukan yang  memiliki  kemampuan  profesional  dalam meredakan  konflik.  Meskipun  pandangan  para pengambil keputusan yang ada di Afrika masih tertuju kepada PMC’s adalah “tentara bayaran” atau Mercenaries yang  berkedok  perusahaan dan  dapat  menyebabkan  destabilisasi  keadaan politik disana. Dalam kenyataannya keberadaan PMC’s di Afrika sendiri dipandang sebagai aktor yang penting dan berguna untuk digunakan  sebagai  instrumen  resolusi  konflik disana,  contohnya  pada  saat  kebanyakan negara-negara  di  benua  Afrika  tidak  memiliki angkatan  bersenjata  yang  kuat  untuk  menjaga semua  wilayah  teritorial  nya  dari  ancaman yang  datang  dari  dalam  maupun  luar negaranya,  PMC’s  hadir  dan  mampu  untuk memberikan  bantuan  yang  bersifat  kontak senjata  langsung  maupun  dukungan  logistik dan  pelatihan  yang  diperlukan  dalam  upaya pertahanan negara tersebut.
Salah  satu  contoh  yang  dapat  dilihat dalam keefektifan penggunaan PMC’s di benua Afrika  adalah  pada  saat  pemerintah  Angola dan Sierra Leone membutuhkan bantuan dalam menghadapi  serangan  yang  dilakukan  oleh kelompok  bersenjata  yang  berniat  untuk mengkudeta  pemerintahan  yang  sedang berjalan.  Salah  satu  perusahaan  PMC’s  yang bergerak  di  Afrika  yaitu Executive  Outcomes dapat memberikan jasa yang kedua negara
tersebut  butuhkan  dalam  waktu  singkat dibandingkan dengan bantuan pasukan perdamaian  PBB  yang  dapat  memakan  waktu yang lebih lama.
Dalam kondisi damai pun PMC’s di benua Afrika dapat digunakan sebagai lembaga yang dapat mengembangkan kapabilitas dan kemampuan angkatan bersenjata negara-negara yang  ada  disana.  Dengan  peralatan  tempur yang  lengkap  serta  pengalaman  didalam konflik  yang  cukup  PMC’s  juga  dapat memberikan  bantuan  intelijen  dan  pengintaian yang  dibutuhkan  oleh  negara-negara  Afrika demi  meningkatkan  kapabilitas  angkatan bersenjata nya. 17
Berakhirnya  Perang  Dingin  memiliki beragam  efek  kepada  negara-negara  di  Afrika khususnya pada bidang keamanan. Jika dilihat memang  Afrika  Selatan  dan  Ethiopia  yang sangat  jelas  memiliki  keuntungan  dalam  hal keruntuhannya rivalitas antara dua superpower ini,  namun  di  wilayah  Afrika  tengah    dan Afrika  barat  memiliki  dampak  negatif  dari ketidakadaannya superpower ini yang berakibat  pada  meningkatnya    tingkat kekerasan yang terjadi pada tahun 1990an.
Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 1993 EO ( Executive Outcomes ) yang  telah menjadi sebuah perusahaan yang bergerak  di bidang keamanan yang paling baik dan dikenal secara luas di dunia menjadi “pelindung” bagi negara-negara  di  Afrika  yang  sedang mengalami konflik yang bersifat internal. Perusahaan EO adalah  sebuah perusahaan militer yang dimiliki secara pribadi dimana didalamnya  memiliki  kurang   lebih    2,000 tentara veteran yang berasal dari  bekas  SADF ( South African Defence Force ) yang  terbukti telah membantu  menyelesaikan  permasalahan separatis yang ada di Angola dan Sierra Leone. Pada masa itu masih banyak  negara di Afrika memerlukan jasa dari EO ini  dan dalam hal ini pun EO menekankan bahwa hanya  akan
16 Tina Linti, UN Use of Private Millitary and Security Companies in Peacekeeping Operations-Is There a Legal Basis, Politikon: IAPSS Political Science Journal vol. 29. 2016. pp 142-145
17 Tshepo Gwatiwa, Private Military and Security Companies Policy in Africa: Regional Policy Stasis as Agency in International Politics, Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies vol. 44 No.2, 2016
220 Naufal Muhammad Firdaus | Perbandingan Efektivitas Peace Enforcement oleh Private Military Company dengan United Nations Peace Keeping Operation dalam Konflik di Sierra Leone
bertempur  apabila  disewa  oleh  pemerintahan negara  Afrika  yang  berdaulat  dan  strategi operasi  yang  dijalankan  disana  berfokus kepada  pembentukan  struktur  militer  yang profesional  dan  meningkatkan  kemampuan militer  negara  tersebut  tanpa  bantuan  dari pihak  asing.  Dalam  melakukan  tugasnya  pun EO  tidak  segan  untuk  turun  langsung mengirimkan pasukannya dalam pertempuran. 18
Selain itu EO juga hadir sebagai kekuatan penstabil  bagi  perkembangan  wilayah  Afrika dan bagi sebagian pengamat militer memandang  EO  sebagai  alternatif  dari  tentara Afrika  Selatan  yang  telah  menjadi  salah  satu tentara  yang  paling  mematikan  namun  efisien di  waktu  yang  bersamaan  dalam  operasinya dalam  wilayah  Sub-Sahara  Afrika.  Sebagian besar  tentara  yang  bekerja  di  EO  datang  dari bekas  Battalion  ke-32  tentara  Afrika  Selatan yang  didalamnya  terdapat  “ Reconnaissance Commandos ”,  “ Parachute  Brigade ”.  Grup  ini adalah  kelompok  paramiliter  yang  menjadi ujung  tombak  dalam  destabilisasi  militer  yang ada di Afrika Selatan pada tahun 1980an.
Pasukan  Khusus  SADF  juga  menjadi ujung  tombak  dari  operasi  EO  di  Angola  dan mereka terkenal karena seringkali menyelamatkan komandan UNITA dari jurang kekalahan.  Dalam  melakukan  tugas  dan fungsinya  ternyata  EO  juga  adalah  sebuah anomali  dalam  militer,  hal  ini  disebabkan meskipun  mereka  tidak  memiliki  peralatan militer  yang  sangat  canggih  dan  kekuatan manusia nya pun hanya berjumlah 2,000 orang yang berasal dari bekas SADF atau SAP ( South African Police ). Dapat dilihat bahwa meskipun hanya  berjumlah  2,000  orang  namun  semua personel  tersebut  sebelumnya  pernah  terlibat dalam  banyak  operasi  militer  dan  memiliki banyak  pengalaman  dan  EO  pun  memberikan tunjangan  yang  sangat  menarik  bagi  mereka dimana  gaji per  pegawainya  rata rata  sebesar $3,500  dan bagi pilot  atau  komandan  sebuah
18 Angga Nurdin Rachmat, Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin . Bandung: Alfabeta, 2015.pp.160
negara  akan  menerima  sebesar  $7,500  setiap bulannya. 19 Perbandingan Efektivitas Peace
Enforcement dalam Konflik di Sierra Leone Sebelum  membahas  mengenai  efektifitas Peace  Enforcement yang  dilakukan  di  Sierra Leone,  ada  baiknya  untuk  terlebih  dulu memahami  mengenai  konflik  yang  terjadi disana.  Sierra  Leone  terletak  di  bagian  barat benua  Afrika  dengan  luas  wilayah  sebesar 71.740  meter  persegi  dan  memiliki  penduduk sebanyak  5,2  juta  penduduk.  Sierra  Leone merdeka  dari  Inggris  pada  27  April  1961  dan setelah  merdeka  dari  Inggris  negara  tersebut mulai  mengalami  masalah  pada  saat  sistem satu  partai  yang  dijalankan  di  negara  tersebut menunjukan permasalahan seperti korupsi. Hal tersebut  terjadi  pada  saat  Siaka  Stevens berkuasa  dengan  bantuan  jenderalnya  yang bernama  General  Joseph  Momoh.  Pada  masa kekuasaannya  Siaka  Stevens  membiarkan adanya  kerusakan  yang  ada  didalam  sistem pemerintahan  dan  militernya  yang  berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran.
Pada  akhir  tahun  1980an  mulai  adanya gerakan  untuk  melawan  pemerintahan  dari Joseph  Momoh  yang  pada  saat  itu  menjabat sebagai  presiden  dan  masih  menganut  sistem satu  partai.  Gerakan  separatis  tersebut  adalah RUF  ( Revolutionary  United  Front )  yang diorganisir  oleh  Foday  Sankoh  dimana organisasi tersebut menganut ideologi mengenai  demokrasi  dan  ingin  menerapkan sistem  multi  partai.  Namun  tujuan  sebenarnya dari  grup  tersebut  lebih  termotivasi  oleh keuntungan  finansial  yang  didapatkan  dari berbagai  tambang  mineral  atau  berlian  yang terdapat di Sierra Leone. Pada tahun 1991 RUF mulai  menyerang  Sierra  Leone  dengan menyeberang perbatasan Liberia  dan
19 Herbert M. Howe, "Private Security Forces and African Stability: The Case of Executive Outcomes," The Journal of Modern African Studies 36, no. 2 (1998): 307-31. doi:10.1017/s0022278x98002778.
221 Naufal Muhammad Firdaus | Perbandingan Efektivitas Peace Enforcement oleh Private Military Company dengan United Nations Peace Keeping Operation dalam Konflik di Sierra Leone
menduduki  wilayah  tambang  berlian  di  kota Kono. 20
Dengan jumlah tentara Sierra Leone yang sedikit  dibanding  dengan  jumlah  gerilyawan RUF,  Joseph  Momoh  membuat  sebuah rekrutmen  besar-besaran  yang  membuat jumlah  personil  militernya  yang  awalnya berjumlah  3.000  personel  menjadi  14.000 personel dalam beberapa bulan. Namun tentara tersebut  tidak  memiliki  pelatihan  yang  baik dan  tidak  memiliki  pengalaman  bertempur sehingga  terkadang  tentara  Sierra  Leone tersebut  seringkali  membelot  ke  RUF dikarenakan keuntungan finansial yang didapat dari  penjarahan  yang  mereka  lakukan  kepada warga sipil.
Pada akhirnya tahun 1992 Joseph Momoh dikudeta  sehingga  digantikan  oleh  Valentine Strasser,  dimana  pada  saat  itu  Strasser berusaha  untuk  membuka  negosiasi  untuk diadakannya  gencatan  senjata  diantara  kedua belah pihak, namun meskipun dengan bantuan PBB,  RUF  menolak  untuk  adanya  gencatan senjata  tersebut.  Melihat  upaya  negosiasinya gagal Strasser berpaling kepada opsi lain yang lebih menggunakan kekerasan dimana Strasser pada saat itu tertarik dengan keberhasilan PMC yang  bernama Executive  Outcomes yang membuat  pemerintah  Angola  menang  untuk kembali berkuasa setelah adanya konflik. 21 Kesuksesan  EO  dalam  menanggulangi masalah  gerilyawan  di  Angola  membuat banyak  ketertarikan  di  benua  tersebut  untuk menyelesaikan masalah gerilyawan di negaranya  sendiri.  Akhirnya  pada  bulan  Mei 1995,  Sierra  Leone  menyewa  jasa  EO  untuk membantu  melawan  RUF  yang  telah  terjadi selama  4  tahun  terakhir  dan  pada  bulan tersebut  juga  sekitar  20  mil  jauhnya  dari ibukota Sierra Leone yaitu Freetown, RUF
20 Osita Agbu, West Africas Trouble Spots and the Imperative for Peace-building (Monograph Series) . African Books Collective, 2006. pp 32
21 Leslie Hough, "A Study of Peacekeeping, Peace- enforcement and Private Military Companies in Sierra Leone," African Security Review 16, no. 4 (2007): 10-11, doi:10.1080/10246029.2007.9627441.
mulai  bergerak  dengan  kekuatan  kurang  lebih dengan  beberapa  ribu  gerilyawan.  Perlawanan dari  RUF  ini  menyebabkan  lebih  dari  1,5  juta penduduk  Sierra  Leone  mengungsi  ke  negara benua  Afrika  lainnya  dan  setidaknya  telah membuat  kurang  lebih  15,000  orang  tewas karena konflik ini. Perekonomian Sierra Leone pun  turut  hancur  akibat  konflik  ini  yang disebabkan banyak jalan yang ditutup sehingga berakibat kepada terganggunya proses penambangan bauksit dan berlian disana.
Dalam  menangani  masalah  ini,  tentara RSLMF  ( Republic  Sierra  Leone  Millitary Forces )  sebetulnya  telah  terbentuk  pada  masa itu  namun  kapabilitas  mereka  sangat  terbatas sehingga  tidak  dapat  menanggulangi  masalah yang  terjadi,  mereka  sulit  dipandang  sebagai sebuah  tentara  hal  ini  dikarenakan  mereka meiliki  kekuatan  personil  sebanyak  14.000 tentara  namun  2/3  nya  direkrut  secara  cepat sehingga banyak dari mereka tidak mendapatkan  doktrin  maupun  pelatihan  yang baik  dalam  upaya  menjalankan  tugasnya. Dengan  begitu  seringkali  tentara  Sierra  Leone dipandang  dengan  terminologi  “ sobels ”  yang memiliki  arti  mereka  adalah  tentara  reguler pada  siang  hari  namun  pada  malam  hari mereka berubah menjadi gerilyawan dikarenakan  keuntungan  yang    mereka dapatkan  dari  hasil  penjarahan  dan  seringkali mereka  pun  saling  bertikai  satu    dengan lainnya.
Pada  saat  itu  EO  masuk  dengan  sebuah proposal  kepada  Strasser  dimana  pada  saat  itu pemerintah Sierra Leone menolak karena tidak dapat  membayarnya,  namun  EO  menyebutkan bahwa  Sierra  Leone  dapat  membayar hutangnya kapan saja pada saat mereka mampu dan  EO  juga  menekankan  agar  Sierra  Leone membuat
sebuah usaha untuk mendemokratisasi negaranya. Proses pengiriman  tentara  EO  tergolong  sangat  cepat dimana  mereka  memiliki  kemampuan  untuk jasa  yang  bersifat  teknis,  penyediaan  personel untuk  bertempur  dan  jasa  untuk  pelatihan tentara baru Sierra Leone.
Pada  Mei  1995  sebanyak  30  personil  EO datang dan dalam jangka waktu beberapa
222 Naufal Muhammad Firdaus | Perbandingan Efektivitas Peace Enforcement oleh Private Military Company dengan United Nations Peace Keeping Operation dalam Konflik di Sierra Leone
minggu saja mereka mampu untuk melatih dan menyiapkan sebanyak 150 tentara Sierra Leone yang  siap  untuk  bertugas  dengan  kemampuan yang  profesional.  Tugas  pertama  mereka adalah memukul mundur pergerakan RUF agar jauh dari ibukota Freetown, melindungi distrik penambangan  berlian  di  Kono  dan  membuka kembali  jalan  di  Sierra  Leone  untuk memperlancar  distribusi  makanan  dan  bahan bakar  minyak.  Selanjutnya  pada  bulan  Januari tahun 1996 EO dan tentara Sierra Leone yang terlatih  telah  mengambil  alih  wilayah  perairan bagian  selatan  dimana  di  wilayah  tersebut terdapat  tambang  bauksit  yang  dimiliki  oleh perusahaan Sieromco .  Pada  saat  menjalankan misi selama kurang lebih 1,5 tahun, EO hanya kehilangan 2 personilnya.
Pada  Februari  tahun  1996  pemerintahan Julius Maada menggantikan Strasser. Pemerintahan Sierra Leone yang baru dipimpin oleh  Ahmed  Tejan  Kabba  pada  29  Maret  dan melanjutkan  perang  terhadap  gerilyawan  RUF sehingga  pada  akhirnya  pada  29  November pemerintahan Kabba dan RUF menandatangani perjanjian  perdamaian  yang  berlanjut  sampai tahun 1997. Setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut EO keluar dari Sierra Leone karena  telah  habis  masa  kontraknya  pada Januari 1997. 22
Namun  tidak  lama  setelah  keluarnya  EO dari  Sierra  Leone  konflik  kembali  terjadi sehingga  PBB  lewat  Dewan  Keamanannya mengeluarkan resolusi 1181 dimana dalam hal ini  memutuskan  untuk  mengirim Observer untuk  mengawasi  situasi  militer,  keamanan, pelucutan  senjata  dan  demobilisasi  bagi  para bekas  kombatan  yang  terlibat  dalam  konflik sebelumnya demi tercapainya hukum humaniter  internasional.  Namun  hal  tersebut tidak  membuahkan  hasil  dikarenakan  konflik masih  terjadi,  sehingga  pada  8  Oktober  1997 Dewan  Keamanan  PBB  pun  kembali mengeluarkan sebuah resolusi 1132 dimana
22 Jeremy Harding, " The Mercenary Business: ‘Executive Outcomes, " Review Of African Political Economy 24 (71): 87-97.1997. doi:10.1080/03056249708704240.
dalam  hal  ini  mereka  memberikan  embargo minyak,  persenjataan  dan  sanksi  perjalanan keluar  negeri  bagi  para  aktor  yang  terlibat dalam  konflik  yang  dilakukan.  Selain  itu ECOWAS  sebagai  organisasi  regional  juga semakin  gencar  dalam  melakukan  operasi militer  yang  menggunakan  cara  kekerasan dalam  upaya  menangkap  para  petinggi kelompok yang melakukan kudeta.
Konflik  inipun  berlanjut  sampai  tahun 1999  dimana  pada  saat  itu  kedua  belah  pihak melakukan  perjanjian  yang  bernama Lome Peace  Agreement yang  ditandatangani  pada  8 Juli  1999.  Setelah  perjanjian  tersebut ditandatangani PBB pun mengirimkan Pasukan Perdamaiannya  untuk  melakukan  pengawasan namun  pada  bulan  Mei  2000  kelompok pemberontak  RUF  kembali  melakukan  aksi militer  dengan  melakukan  serangan  yang dilakukan secara tiba-tiba sehingga membuat 4 anggota  Pasukan  Perdamaian  PBB  tewas  dan berhasil menculik 500 anggota lainnya. 23
Melihat  adanya  peningkatan  akan  konflik yang  terjadi  ini  Dewan  Keamanan  PBB memutuskan  untuk  menambah  Pasukan Perdamaian  yang  ada  di  Sierra  Leone  yang semula  hanya  berjumlah  6.000  personel menjadi  13.000  personel  pada  19  Mei  2000. Dalam  jangka  waktu  kurang  lebih  1  tahun, tepatnya  pada  30  Maret  2001  jumlah  pasukan yang  dikirim  ke  Sierra  Leone  pun  meningkat menjadi  17.500  personil  dimana  hal  ini dilakukan  untuk  memaksa  pihak  yang berkonflik  untuk  melakukan  perdamaian. Sehingga pada akhirnya di tahun 2002 konflik yang  terjadi  dinyatakan  telah  selesai  dengan diiringi  Pemilihan  Umum.  Setelah  diadakan Pemilihan  Umum,  Pasukan  Perdamaian  PBB (UNPKO) yang dinamakan pasukan UNAMSIL  ( United  Nations  Mission  in  Sierra Leone )  pun  menetap  disana  selama  3  tahun untuk  membantu  proses Peacekeeping dengan cara  turut  serta  membangun  fasilitas  yang rusak yang diakibatkan oleh konflik maupun
23 Ferzana Rizfi, "UN Peacekeeping Mission In Sierra Leone: Pakistan’s Role". Journal Of Pakistan Vision 18 (1): 61. 2017
223 Naufal Muhammad Firdaus | Perbandingan Efektivitas Peace Enforcement oleh Private Military Company dengan United Nations Peace Keeping Operation dalam Konflik di Sierra Leone
melakukan penjagaan keamanan agar mencegah konflik tidak terjadi lagi. Setelah itu pada  31  Agustus  2005  UNIOSIL  ( United Nations  Integrated  Office  for  Sierra  Leone ) dibangun  dan  mulai  beroperasi  pada  Januari 2006 dan pada Oktober 2008 UNIPSIL ( United Nations  Integrated  Peacebuilding  Office  in Sierra Leone ) dibangun dan beroperasi sampai Maret  2014  untuk  memastikan  konflik  tidak kembali terjadi.
Dengan  berakhirnya  tugas  UNAMSIL yang berlangsung dalam kurun waktu 6 tahun, terdapat  192  anggota  Pasukan  Perdamaian tewas  akibat  konflik  dan  biaya  yang dikeluarkan  untuk  operasi  perdamaian  ini  pun diperkirakan  memakan  biaya  sebesar  $2.8 miliar. 24 Melihat  dari  adanya  perbedaan  cara pencapaian perdamaian dari kedua belah pihak tersebut  baik  PMC’s  maupun  UNPKO memang  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan masing-masing. Namun dalam tulisan ini akan ditelaah kembali menggunakan konsep Efektivitas  Militer  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya.  Keempat  atribut  tersebut  akan dijelaskan didalam tabel di bawah ini.
24 "United Nations Mission In Sierra Leone (UNAMSIL) Brief". African Politics, African Peace . 2017 https://sites.tufts.edu/wpf/files/2017/07/Sierra- Leone-brief.pdf.
224 Naufal Muhammad Firdaus | Perbandingan Efektivitas Peace Enforcement oleh Private Military Company dengan United Nations Peace Keeping Operation dalam Konflik di Sierra Leone
Efektivitas Militer UNPKO / PBB PMC’s (EO) Integrasi Aktivitas Militer PBB  secara  total  mengerahkan sekitar  15.000  tentara  yang terdiri  dari  24  negara  berbeda (Kebanyakan dari Ghana, India,
Yordania,  Kenya,  Nigeria,  dan negara  berkembang  lainnya). Mereka memiliki tingkat latihan  dan  bahasa  yang berbeda satu dengan lainnya. Executive Outcome mengerahkan sekitar 80  sampai 350  tentara  yang  sebelumnya tergabung  kedalam  SADF. Mereka  telah  terlatih  dan terbiasa dengan tugas mengatasi masalah pemberontakan  yang  seringkali terjadi di wilayah benua Afrika. Mereka  memiliki  latihan  yang sama dan menggunakan  bahasa yang sama dalam bertugas. Respon Keadaan Konflik Mereka  memiliki  doktrin  yang berbeda  antara  satu  pasukan dengan pasukan negara lainnya, sehingga  kepentingan  nasional negara  asal  masih  terbawa. Dikarenakan kekurangan dukungan  logistik,  pasukan PBB  yang  dikirim  ini  enggan untuk  menggunakan  helikopter dan pesawat tempurnya. Dikarenakan  tentara Executive Outcome datang  dari  sumber yang  sama,  mereka  memiliki doktrin  yang  sama. Executive outcome pun  tidak  ragu  dalam menggunakan peralatan tempur yang dimilikinya seperti penggunaan  helikopter  tempur Mil  Mi-24  Hind dalam  konflik di Sierra Leone. Kemampuan Personil Dikarenakan banyaknya kontingen  pasukan  perdamaian yang  datang,  menyebabkan adanya  perbedaan  kemampuan personil.  Diantara  kontingen yang  datang,  tentara  yang memiliki  kemampuan  yang cukup  baik  adalah  tentara Nigeria  dan  Inggris.  Namun ketika tentara kontingen Nigeria  terkepung  oleh  RUF, mereka lebih memilih menyerah  dan  memberikan senjata  mereka  kepada  RUF. Berbeda dengan tentara Inggris dimana  mereka  mengirimkan pasukan khususnya yang lebih efektif. Dengan  banyaknya  misi  yang telah  dilakukan  di  wilayah Afrika,  para  tentara Executive Outcome telah  terlatih  dalam menanggulangi pemberontakan. Terlebih lagi tentara Executive Outcome yang datang dari SADF 32 nd Battalion memiliki     sejarah sebagai   salah   satu   pasukan khusus yang paling berhasil
dalam  misi  spionase  dan penanggulangan pemberontakan. Kualitas Persenjataan Dalam  melakukan  tugasnya tentara  PBB  seringkali  tidak didukung  dengan  kemampuan logistik    yang    cukup   seperti truk,    kendaraan    lapis    baja,
Executive  Outcome memiliki banyak persenjataan yang datang  dari  bekas  logistik  Uni Soviet seperti helikopter serang Mi-8,  Mi-17  dan  Mi-24 yang
225 Naufal Muhammad Firdaus | Perbandingan Efektivitas Peace Enforcement oleh Private Military Company dengan United Nations Peace Keeping Operation dalam Konflik di Sierra Leone
ambulans,  alat  komunikasi sehingga efektivitas dari pasukan tersebut menjadi terganggu. digunakan  untuk  memukul mundur pemberontak RUF dari ibukota Sierra Leone yaitu Freetown.

## Kesimpulan
Perbandingan  efektivitas  militer  antara PMC’s  dengan  PBB  dapat  terlihat  dari  sisi bagaimana mereka merespon adanya kekerasan yang terjadi di wilayah konflik tersebut. Dalam hal  ini  PMC’s  lebih  aktif  terlibat  ke  dalam konflik  yang  terjadi  dengan  cara  membela pemerintahan  yang  sedang  berjalan  dan berupaya  untuk  mengusir  pihak-pihak  yang mengganggu  jalannya  pemerintahan  dan mengganggu  keamanan  tersebut.  Setelah kondisi negative  peace tercapai,  barulah perjanjian  perdamaian  dapat  ditandatangani atau disepakati oleh kedua belah pihak.
Berbeda     dengan PMC’s yang menggunakan kekerasan untuk memaksa pihak yang menimbulkan konflik untuk mundur dan menyepakati perjanjian perdamaian. Pasukan Perdamaian PBB atau UNPKO lebih mengarah sebagai penengah atau orang ketiga yang hadir didalam  konflik  yang  bertujuan  untuk memfasilitasi   kedua   belah    pihak   yang berkonflik   untuk    duduk     bersama     dan memikirkan bagaimana caranya agar konflik dapat berhenti dan tidak terulang kembali tanpa adanya asas pemaksaan.
Setelah  melihat  perbandingan  Efektivitas Militer  dari  kedua  pihak  tersebut,  penulis memiliki  pendapat  bahwa  PMC’s  memiliki kelebihan  yang  tidak  dapat  dikesampingkan bagi para pengambil keputusan yang memiliki kewajiban untuk meredakan konflik.
Dikarenakan  selama  kekerasan  masih  ada  dan berlangsung,  perjanjian  perdamaian  yang disepakati  cenderung  tidak  akan  membuahkan hasil yang baik karena tidak adanya pihak yang dapat  memaksa  dan  mengawasi  apabila perjanjian  tersebut  dilanggar  akan  memiliki konsekuensi  tersendiri  bagi  pihak  yang melanggarnya.  Selain  dengan  adanya  hal  itu, biaya  yang  diperlukan  dalam  penanggulangan konflik  yang  dijalankan  oleh  PMC’s  pun tergolong murah dan tidak perlu merundingkan di Dewan Keamanan PBB terlebih dahulu
mengenai negara yang akan bertanggung jawab akan  resolusi  konflik  di  negara  tersebut. Terlebih  lagi  dengan  kemampuan  dan pengalaman  yang  dimiliki  oleh  para  personel PMC’s  pun  terbukti  telah  mengurangi  korban jiwa  yang  tidak  diinginkan  dari  konflik tersebut.

## Daftar Pustaka
Agbu, Osita. (2006). West Africas Trouble Spots and the Imperative for Peace- building (Monograph Series) . African Books Collective,. pp 32 Brooks, Risa, and Elizabeth A. Stanley. (2007).
Creating Military Power: The Sources of Military Effectiveness . Stanford, CA:
Stanford University Press Coning, C. D. (2017). Peace enforcement in Africa: Doctrinal distinctions between the African Union and United Nations. Contemporary Security Policy , 38 (1). doi:
10.1080/13523260.2017.1283108
Dougherty, James E., and Robert L.
Pfaltzgraff. (2008). Contending Theories of International Relations: a Comprehensive Survey . New York, NY: Longman Findlay, Trevor. (2002) The Use of Force in UN Peace Operations , Stockholm International Peace Research Institute , Oxford University Press Gahan, Anita M. (2009). Outsourcing War: The Evolution of the Private Millitary Industry After the Cold War . Rotman School of Management. University of Toronto Gerson, Allan, (2001) “Peace Building: The Private Sector Role” , The American Journal of International Law, Vol. 95, No.1, pp. 102-119 Gwatiwa, Tshepo T. (2016). Private Military and Security Companies Policy in Africa: Regional Policy Stasis as Agency in
226 Naufal Muhammad Firdaus | Perbandingan Efektivitas Peace Enforcement oleh Private Military Company dengan United Nations Peace Keeping Operation dalam Konflik di Sierra Leone
International Politics , Scientia Militaria,
South African Journal of Military Studies vol. 44 No.2. Harding, Jeremy. (1997). " The Mercenary Business: ‘Executive Outcomes ’". Review Of African Political Economy 24 (71): 87- 97. doi:10.1080/03056249708704240. Hough, Leslie. (2007). A Study of Peacekeeping, Peace-enforcement and Private Military Companies in Sierra Leone . African Security Review 16, no. 4: 10-11. doi:10.1080/10246029.2007.9627441. Howe, Herbert M. (1998). Private Security Forces and African Stability: The Case of Executive Outcomes . The Journal of Modern African Studies 36, no. 2: 307-31. doi:10.1017/s0022278x98002778.
Jacobsen, C. G., Galtung, J., & Brand- Jacobsen, K. F. (2014). Searching for Peace The Road to Transcend . London: Pluto Press. Jefferies, Ian D. (2002). Private Millitary Companies – A Positive Role to Play in Today’s International Systems . Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes Johnson, U. (2018). West Africa: From Peacekeeping to Peace Enfocement ,
Conflict Studies Quarterly . pp 12 Linti, Tina. (2016). UN Use of Private Millitary and Security Companies in Peacekeeping Operations-Is There a Legal Basis , Politikon: IAPSS Political Science Journal vol. 29. pp 142-145 McGrew, T. (1988). Security and Order: The Military Dimension , dalam Johnson, U. (2018). West Africa: From Peacekeeping to Peace Enfocement , Conflict Studies Quarterly . pp 7 Rachmat, Angga Nurdin. (2015). Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin . Bandung: Alfabeta.pp.160 Richmond, Oliver P. (2008). “Reclaiming Peace in International Relations .” Millennium: Journal of International Studies 36, no. 3.
https://doi.org/10.1177/0305829808036003 0401. Rizfi, Ferzana. (2017). UN Peacekeeping Mission In Sierra Leone: Pakistan’s Role . Journal Of Pakistan Vision 18 (1): 61. Selber, Jesse, Jobarteh, Kebba, (2002) “From Enemy to Peacemaker: The Role of Private Military Companies in Sub-Saharan Africa” Medicine & Global Survival; Vol.7. No. 2. Spearin, C. (2011). UN Peacekeeping and the International Private Military and Security Industry . International Peacekeeping ,
18 (2). doi: 10.1080/13533312.2010.546099 Singer, P. W. (2008). Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry . Ithaca, NY: Cornell University Press United Nations Mission In Sierra Leone (UNAMSIL) Brief. (2017). African Politics, African Peace. https://sites.tufts.edu/wpf/files/2017/07/Sier ra-Leone-brief.pdf.