## ThawaliB: Jurnal Kependidikan Islam
Volume 4 (1) (2023) 1-12 e-ISSN 2807-386X https://jurnal.staithawalib.ac.id/index.php/thawalib/article/view/115 DOI:  https://doi.org/10.54150/thawalib.v4i1.115
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI
MADRASAH
IBTIDAIYAH  SWASTA  PILADANG,  KABUPATEN  LIMA  PULUH  KOTA, SUMATERA BARAT
Silvia Marlina 1 , Junaidi 2 12 Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Sumatera Barat
1 silviamarlina337@gmail.com  , 2 junaidi.alhadi@gmail.com 

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  pengelolaan  pembiayan pendidikan di Madrasah Ibtidiiyah Swasta Piladang. Metode penelitian kualitatif denga pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data pertama wawancara kepada 1 kepala sekolah, 1 wakil kepala sekolah, 1 tenaga keuangan, 1 tenaga administrasi, 2 guru dan 2 siswa;  kedua  dokumentasi;  dan  ketiga  observasi.  Teknik  penglohana  data  dengan reduksi,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Teknik  keabsahan  data  dengan triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan: (1) perencaan pembiayaan dengan  merencanakan  biaya  penerimaan  siswa  baru,  pengembangan  pendidikan  dan kontribusi masyarakat. (2) penggunaan biaya untuk insfrastruktur, gaji tenaga pendidik dan  kependidikan,  alat  tulis  kantor  dan  operasional  madrasah  lainnya.  (3)  pengawasan pembiayaan:  pertama  oleh  Yayasan  dengan  mengecek  rekening  madrasah,  kedua  oleh kepala  sekolah  dengan  mengecek  bukti  pengeluaran  keuangan  sekolah.  (4)  pelaporan dan  pertanggungajwab  dengan  membuat  laporan  keuangan  madrasah  yang  dilaporkan kepada kepala sekolah dan yayasan setiap semester.
Kata Kunci: Pengelolaan, Pembiayaan, Madrasah, Pendidikan

## ABSTRACT
The  aim  of  the  study  was  to  analyze  and  describe  the  educational  financing management  model  in  Piladang  Private  Madrasah  Ibtidiiyah.  Qualitative  research methods  with  a  case  study  approach.  The  first  data  collection  technique  was interviewing 1 school principal, 1 vice principal, 1 finance staff, 1 administrative staff, 2  teachers,  and  2  students;  second  run;  and  third  observation.  Data  processing techniques with reduction, data presentation, and conclusion. Data validation technique with  technique  and  source  triangulation.  The  results  of  the  study  show:  (1)  financing planning by planning the costs of admitting new students, educational development, and community  contributions.  (2)  use  of  costs  for  infrastructure,  salaries  of  teaching  and educational  staff,  office  stationery,  and  other  madrasah  operations.  (3)  financing supervision: firstly by the Foundation by checking the school's account, secondly by the school  principal  by  checking  proof  of  school  financial  expenses.  (4)  reporting  and accountability  by  making  madrasah  financial  reports  which  are  reported  to  school principals and foundations every semester.
Keywords: Management, Funding, Madrasah, Education

## A. PENDAHULUAN
Pada hakikatnya pengelolaan pembiayaan pendidikan sangatlah tidak meudah dalam  pengaturannya.  Karena  pembiayaan  pendidikan  menjadi  tanggungjawab penuh organisasi dan pemimpinnya utamanya dalam pemanfaatannya. Pada negara yang  berkembang,  pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  lebih  menekankan  pada proses  pengembangan  pendidikan  dalam  segala  aspek  yang  dilakukan  untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  di  negaranya.  Maka  dari  itu,  kerjasama  antara pemerintah  dengan  pemerintah  daerah  dan  juga  lembaga  penddikan  sangatlah penting  utamanya  dalam  masalah  jumlah  dana  yang  harus  diterima  sekolah  yang mana dana tersebut digunakan untuk kepentingan mutu proses pendidikan dan tidak termasuk  honor.  Agar  strategi  ini  dapat  diwujudkan,  para  pemimpin  politik  dan pelaku pendidikan harus bersungguh-sungguh membangun sistem pendidikan yang dapat dijadikan sebagai motor penggerak kemakmuran daerah. Banyak daerah yang masih  belum  mampu  menjalankan  misi  hukum,  dan  lembaga  pendidikan  tetap beroperasi  seperti  biasa.  Pengelolaan  terhadap  Lembaga  pendidikan  bertujuan untuk  menata  dan  menertibkan  proses  pendidikan  dan  pembelajaran  di  sekolah hingga  sekolah  tersebut  mencapai  apa  yang  hendak  dicapai  dalam  visi  dan  misi yang telah disusunnya (Baidowi & Widyaningsih, 2022).
Pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  memerlukan  ide  dan  kerangka perencanaan  yang  dikembangkan  untuk  mengembangkan  sistem  pembiayaan nasional  yag  sangat  dipengaruhi  oleh  kemampuan  dana  di  tingkat  pusat  sampai pemerintah  daerah.  Pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  menjadi  hal  yang  sangat penting keberadaanya karen jika tidak dikelola dengan baik, maka pendanaan bisa menyimpang  dari  apa  yang  telah  ditetapkan  pembuat  kebijakan  pembiayaan pendidikan adalah satu (Safriadi, 2016; Sudarmono et al., 2021). Salah satu variabel pendukung  pencapaian  pendidikan  tanpa  uang,  kegiatan  pendidikan  tidak  akan berjalan  dengan  baik,  bahkan  memulai  suatu  kegiatan  pun  akan  sulit.  Pembiayaan bukan  satu-satunya  ukuran  kemajuan  atau  keberhasilan,  ketersediaan  dana pendidikan  merupakan  salah  satu  indikator  komitmen  penyelenggara  pendidikan untuk  menjalankan  lembaga  pendidikan  dengan  sukses  dan  efisien  (Amien  et  al., 2021; Ferdi, 2013).
Pembiayaan sekolah tentunya memiliki model-model yang harus diperhatikan oleh  penyelenggara  pendidikan.  Akibatnya,  itu  berfungsi  sebagai  referensi  atau landasan  bagi  manajer  untuk  melaksanakan  operasi  instruksional  dari  suatu lembaga  pendidikan  (Yunita  et  al.,  2022).  Model  pembiayaan  yang  diadopsi  akan mempengaruhi  arah  kebijakan  pengelola  pendidikan.  Semakin  bijak  memilih model,  maka  semakin  cerdas  pula  dalam  menilai  dan  memutuskan  fase pertumbuhan  pendidikan.  Kalaupun  diperhatikan,  tidak  hanya  ada  satu  model pendanaan;  hampir  semua  negara  memiliki  varian  yang  signifikan  dalam  model keuangan  sekolah.  Ada  pemerintah  yang  hanya  bertanggung  jawab  mendanai pendidikan, lalu ada negara yang bekerjasama dengan masyarakat untuk mendanai pendidikan.  Intinya,  bentuk  model  –  model  yang  telah  berkembang  akan
menentukan  jalur  pertumbuhan  dalam  pengelolaan  pola  pembiayan  di  lembaga pendidikan (Baum, 2017; Petek, 2021).
Permasalahan  pengelolaan  keuangan  pendidikan  yang  sering  muncul  di lembaga  pendidikan  (Musolin  et  al.,  2021).  Peran  keuangan  dalam  manajemen pendidikan tidak dapat  dipisahkan dari fungsi lainnya  karena akan mengakibatkan pengelolaan  keuangan  pendidikan  akan  berjalan  tidak  maksimal  dan  dapat menghambat proses pembelajaran dikarenakan dana pendidikan yang kurang. Oleh sebab itu, sekolah harus terus melakukan kerjasama baik dengan pemerintah pusat, daerah  ataupun  dengan  masyarakat  atau  wali  murid  untuk  mendukung  pendanaan sekolah  (Solehan,  2022).  Ketika  dana  pendidikan  di  terima  oleh  sekolah,  maka sekolah harus mengelola dana tersebut  dengan  profesional dan transparan. Karena dana yang di dapat sekolah baik dari pemerintah ataupun masyarakat perlu dikelola dengan  sangat  hati-hati  dan  benar-benar  dimanfaatkan  untuk  kependidikan pendidikan di sekolah karena dana tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya oleh pihak-pihak yang telah memberikan dana nya untuk sekolah.
Oleh sebab itu, seluruh stakeholder yang terdapat di sekolah utamanya kepala sekolah  dan  bendahara  sekolah  memiliki  tanggungjawab  yang  sanagt  besar terhadap  pengelolaan  pendidikan  khususnya  pemanfaatan  dana  pendidikan  di sekolah. Kepala sekolah sebagai penganggungjawab segala yang terjadi di sekolah, harus  dapat  mendemokan  kepada  bendaha  sekolah  bagaimana  cara  mengelola  dan memnafaatkan  dana  pendidikan  di  sekolah  secara  transparan  agar  tidak  terjadi kesalahpahaman  antar  pemangku  kepentingan  di  sekolah  tersebut  (Hastuti  et  al., 2018). Perbedaan cara pandang dan struktur pengelolaan yang ambigu secara tidak langsung  akan  membuat  pengelolaan  dana  menjadi  membingungkan,  berpengaruh buruk terhadap kelangsungan hidup pendidikan di sekolah.
Madrasah  Ibtidaiyah  atau  SD  Islam  berlokasi  di  pedesaan,  sedangkan sebagian  besar  dioperasikan  oleh  yayasan/lembaga  swasta  memiliki  karakteristik sendiri  dalam  proses  pembelajarannya  dan  pengelolaan  pendidikannya  termasuk pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  Madrasah  Ibtidaiyah Swasta yang dilihat di MIS Piladang Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  kualitatif  dengan  pendekatakan  studi  kasus. Penelitian  kualitatif  lakukan  untuk  menjelaskan  secara  alamiah  apa  yang  terjadi dengan  pengelolaan  pembiayaan  di  Madrasah  Ibtidaiyah  Swasta  Piladang, sedangkan  studi  kasus  dilakukan  untuk  mempelajari  dan  menggali  secara mendalam  tentang  model  pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  di  Madrasah Ibtidaiyah Swasta Piladang, Kabupaten Lima Puluh  Kota,  Sumatera Barat. Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  pertama  wawancara  kepada  1  kepala sekolah, 1 wakil kepala sekolah, 1 tenaga keuangan, 1 tenaga administrasi, 2 guru dan  2  siswa;  kedua  mengumpulkan  dokumentasi  terkait  model  pengelolaan
pembiayaan  di  Madrasah  Ibtidaiyah  Swasta  Piladang;  dan  ketiga  dengan mengobservasi  seluruh  kegiatan  yang  terkait  dengan  model  pengelolaan pembiayaan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Piladang.
Teknik  penglohana  data  pertama  dengan  reduksi  data  yang  mana  tahap  ini dilakukan dengan mengumplkan data berdasarkan fokus dalam penelitian ini yaitu perencanaan,  penggunaan,  pengawasan  serta  pelaporan  dan  pertanggungjawaban pembiayaan di di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Piladang. Kedua penyajian data yaitu dengan  menampilkan  data  berdasarkan  fokus  penelitian  ke  dalam  bentuk  tulisan dan tabel yang dapat memudahkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan  data  yang  sesungguhnya.  Ketiga  penarikan  kesimpulan,  tahap  ini dilakukan setelah data yang direduksi dan ditampilkan dalam bentuk kalimat yang singkat  dan  jelas  kemudian  penelitian  melakukan  penyimpulan  data  hingga mendapatkan data yang sesungguhnya berdasarkan fokus yang telah ditentukan.
Teknik  keabsahan  data  pertama  dengan  triangulasi  teknik  yaitu  peneliti berusaha  mengkombinasikan  hasil  penelitian  dari  hasil  wawancara,  observasi  dan dokumentasi yang dikumpulkan peneliti dari Madrasah Ibtidaiyah Swasta Piladang tentang pengelolaan pembiayaan pendidikannya. Kedua dengan triangulasi sumber, yaitu  peneliti  mengkombinasikan  hasil  wawancara  dari  berbagai  sumber  atau informan  yang  telah  ditentukan  yaitu  dari  kepala  sekolah,  wakil  kepala  sekolah, bendahara, guru, tenaga kependidikan dan siswa.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  tentang  Pengelolaan  Pembiayaan  Pendidikan  Di  Madrasah Ibtidaiyah  Swasta  Piladang,  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota,  Sumatera  Barat  dapat dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel 1. Hasil Penelitian Aspek Penelitian Hasil Penelitian Perencanaan Pembiayaan 1. Biaya penerimaan siswa baru 2. Biaya pengembangan pendidikan 3. Kontribusi masyarakat Penggunaan Pembiayaan 1. Biaya insfrastruktur 2. Biaya gaji guru dan kependidikan
3. Biaya alat tulis kantor 4. Biaya operasinal madrasah Pengawasan Pembiayaan 1. Pengawasan  oleh  Yayasan  dengan memantau rekening madrasah 2. Pengawasan oleh kepala sekolah dengan  memeriksan  bukti  pengeluaran, seperti tagihan, kwitansi, dan faktur. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pembiayaan Membuat  laporan  penerimaan  dan  penggunaan biaya pendidikan setiap semester yang dilaporkan kepada kepala sekolah dan Yayasan
Berdasarkan  tabel  1  tentang  hasil  penelitian,  maka  hasil  penelitian  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan MIS Piladang
Renacana  merupakan  desain  kerja  yang  akan  dilakukan  oleh  seseorang untuk  menyelesaikan  tugasnya  di  dalam  organisasi  yang  mana  rencana  kerja tersebut dijadikan panduan bagi mereka untuk melaksanakan atau implementasi pekerjaannya  (Baidowi,  2020).  Tindakan  awal  dalam  mengatur  keuangan pendidikan  di  MIS  Piladang  adalah  dengan  menyusun  visi  dan  misi  sekolah serta  menentukan  besarnya  dana  yang  harus  digunakan.  Biaya  panitia  yang harus  diputuskan  berlaku  khusus  untuk  siswa  baru.  Karena  madrasah menerapkan  biaya  kepanitiaan  yang  ditetapkan,  biaya  kepanitiaan  siswa  akan tetap sejak siswa mulai kelas I (satu) sampai ia menyelesaikan pendidikannya di kelas  VI  (enam).  Biaya  panitia  dihitung  dengan  menggunakan  biaya  panitia tahun  sebelumnya.  Biaya  komite  (SPP)  tidak  ditentukan  oleh  persyaratan sekolah;  pendapatan  sekolah  secara  keseluruhan  kemudian  akan  dihitung berdasarkan jumlah kontribusi komite yang telah disepakati. Berikutnya dengan dapat  dilakukan  dengan  pengembangan  dan  menentukan  program  kerja  yang akan  dilaukan  serta  diselesaikan  di  masa  depan  tergantung  pada  tujuan  yang ingin  dicapai  dan  (4)  Alokasi  anggaran  berdasarkan  kegiatan.  Setelah  tujuan dan  program  kegiatan  ditentukan,  alokasi  keuangan  untuk  setiap  kegiatan ditetapkan berdasarkan jumlah kontribusi panitia.
MIS Piladang sebagai Lembaga swasta dan mendapatkan dana pendidikan dari  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  dan  masyarakat  untuk  mendukung proses pembelajaran di sekolah agar proses pembiayaan berjalan sesuai dengan apa  yang  direncanakan  sekolah.  Selain  itu,  sumber  pembiayaan  MI  Piladang antara lain:  pertama, dana dari Penerimaan Siswa Baru yang dijadikan sumber pendapatan  sekolah  dari  biaya  pendaftaran  yang  dikeluarkan  oleh  calon  siswa baru. Siswa yang mendaftar setelah batas waktu tersebut akan dikenakan biaya pendaftaran.  MIS  Piladang  telah  memberlakukan  persyaratan  bagi  siswa  yang mendaftar,  yaitu  apabila  siswa  mendaftar  sebelum  hari  yang  telah  ditentukan maka siswa tidak dimintai uang pendaftaran, dan apa bila calon siswa mendaftar melewati tanggal yang telah ditentukan, maka calon siswa akan dikenakan uang pendaftara.  Kebijakan  sistem  penerimaan  siswa  baru  tersebut  dilakukan  agar sekolah mendapatkan siswa baru yang banyak. Adapun alur dalam pendaftaran siswa  baru  di  MI  Piladang  adalah:  calon  siswa  mendaftar,  melakukan pencetakan  kartu  pendaftaran,  mengurutkan  calon  siswa  sesuai  rengking,  dan menetapkan siswa yang akan diterima (Sarwindah, 2018)
Kedua Kontribusi Pengembangan Pendidikan, Jumlah biaya sekolah yang harus dibayar orang tua untuk anak-anak mereka bervariasi berdasarkan tingkat kelas. Harga kuliah tetap siswa tidak akan berubah sampai siswa menyelesaikan studinya.  Jika  ada  perubahan  biaya,  itu  hanya  mempengaruhi  siswa  baru.  Hal
tersebut  dilakukan  agar  orang  tua  mempercayai  sekolah  terkait  dengan  biaya pengelolaan pendidikan  di  sekolah. Dengan hal  ini,  diyakini  beban wali murid akan  berkurang. Dana  pengembangan  pendidikan  digunakan untuk pembangunan  gedung,  pengadaan  peralatan  atau  perawatan,  perpisahan  siswa kelas  VI,  perbaikan  pintu  pagar  dan  lain  sebagainya  (Andriani  &  Mahani, 2019).
Ketiga  Kontribusi  masyarakat  dilakukan  secara  sukarela,  sumbangan sukarela  dari  masyarakat  merupakan  sumbangan  yang  bersifat  jujur,  sukarela, dan  tidak  mengikat,  dan  biasanya  dalam  bentuk  infak.  Sumbangan  sukarela donor  tidak  selalu  berupa  uang.  Para  donatur  juga  memberikan  sumbangan sukarela  dalam  bentuk  barang,  seperti  peralatan  inventaris  kantor,  peralatan olah  raga,  dan  pembangunan  gedung  sekolah.  Sedangkan  sumbangan  yang  di dapat  secara  sukarela,  dana  tersebut  tidak  dimasukkan  pada  buku  keuangan sekolah,  namun  dimasukkan  pada  buku  hibah  yang  sekolah  kelola  secara berbeda.  Bantuan  hibah  yang  di  terima  sekolah  berupa  uang  dan  barang  yang diberkan  untuk  mendukung  proses  pembelajaran  di  sekolah  seperti memperbaiki  sarana  dan  prasarana  sekolah,  membeli  medi  pembelajaran  dan lain  sebagainya.  Sebagai  bagian  dari  masyarakat,  sekolah  atau  Lembaga pendidikan  seharus  bekerjasama  agar  dapat  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  rangka  menjaga  stabilitas  sistem  pendidikan  agar  proses pemeblajaran dapat berjalan dengan baik di sekolah (Normina, 2016).
2. Penggunaan Dana Pendidikan MIS Piladang
Pelaksanaan  rencana  pembiayaan,  dalam  konteks  ini,  meliputi penggunaan  uang  berdasarkan  anggaran  tertentu  setelah  rencana  penggunaan dana pendidikan telah selesaidisusun dan kemudian diserahkan kepada Yayasan dan komite sekolah. Sedangkan bendahara sekolah mencata semua penerimaan dan pengeluaran dana yang didapatkan melalui SPP siswa ke dalam buku harian keuangan  yang  kemudian  dipindah  ke  dalam  buku  catatan  iuran  siswa  (SPP) berdasarkan  angkatannya.  Dan  semua  penerimaan  dan  penggunaan  dana pendidikan  di  MI  Piladang  di  catat  dalam  buku  kas  umum  sekolah  pada  buku uang masuk dan keluar.
Pemanfaatan keuangan madrasah didokumentasikan dan diklasifikasikan sebagai  biaya madrasah  seperti  Instruktur yang berkualitas tidak dapat  dibayar menggunakan  dana  BOS,  biaya  kepanitiaan  (SPP)  sering  digunakan  untuk membayar  gaji  guru.  Selanjutnya,  pembayaran  SPP  digunakan  untuk mendukung  biaya  tambahan  yang  harus  dilakukan  sebelum  uang  BOS dikeluarkan.  Penggunaan  biaya  pendidikan  di  sekolah  dapat  digunakan  untuk mengembangkan kebutuhan perpustakaan, kepentingan penerimaan siswa baru, pengembangan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, evaluasi pembelajaran,  pengelolaan  pendidikan  di  sekolah,  langganan  daya  dan  jasa, memelihara  perabotan  dan  peralatan  pendidikan  serta  honor  guru  dan kependidikan (Baidowi et al, 2018).
Penggunaan  uang  seringkali  tidak  sesuai  dengan  yang  direncanakan dalam  RAPBM.  Disparitas  tersebut  salah  satunya  disebabkan  karena  masih banyaknya  siswa  yang  belum  membayar  iuran  kepanitiaan  (SPP).  Akibatnya, dana  yang  diperoleh  selama  periode  itu  tergunakan  untuk  honor  pendidik, kependidikan serta tunjangan-tujangan lain yang ada di sekolah serta untuk alat tulis  kantor  saja.  Selain  itu,  dana  yang  dimili  sekolah  pemanfaatannya  tidak sesuai  dengan  yang  sudah  direncanakan  dikarenakan  jumlah  uang  yang dikumpulkan  melalui  SPP  siswa  tidak  mampu  mencukupi  kebutuhan  yang terdapat  pada  RAPBM.  Sehingga  jika  orang  tua  siswa  membayar  tunggakan yang  ada,  maka  uang  tersebut  hanya  dapat  digunakan  untuk  membayar  honor tenaga pendidik dan kependidikan yang belum terbayarkan sebelumnya
3. Pengawasan Penggunaan Dana Pendidikan di MIS Piladang
Pengawasan pada pemanfaat dana pendidikan di  sekolah dilakukan oleh kepala  sekolah  untuk  mengathui  berapa  jumlah  penggunaan  atau  pemanfaatan uang untuk kebutuhan sekolah dan apakah sudah sesuai denga napa yang telah direncanakan  pada  rencana  rencana  penggunaan  dana  sekolah  yang  disusun sebelumnya. Pengawasan dikatakan sebagai aktivitas manajemen sekolah yang dilakukan  untuk  mengathui  sebara  besar  ketidaksesuaian  rencana  dengan realisasi  rencana  dengan  tujuan  untuk  mengevaluasi  dan  memperbaiki  kinerja sekolah secara berkelanjutan (Baidowi & Syamsudin, 2022).
Pengawasan  yang  dilakukan  pada  dana  sekolah  (uang  sekolah)  yang telah diterima dan digunakan oleh sekolah dilakukan oleh ayayasan dan panitia pengawas sekolah minimal setiap 6 bulan sekali. pengawasan dilakukan dengan memeriksan  buku  kas  umum  sekolah  atau  buku  uang  masuk  dan  keluar  yang dimiliki  sekolah.  Pengawasan  dilakukan  dengan  cara  memeriksa  segala  bukti penggunaan  dana  sekolah  dengan  memerikasa  laporan  penggunaan  keuangan yang  terdiri  dari  kwitansi  dan  nota.  Pengawas  Yayasan  dan  komite  jarang melakukan  pemantauan  terhadap  rekenik  sekolah  dan  pihak  Yayasan memeriksa  rekenik  tersebut  jika  hanya  terdapat  masalah  di  sekolah.  Dalam praktiknya,  rata-rata  pengawas  dalam  melakukan  evaluasi  hanya  fokus  pada bukti  fisik  dan  perkembangan  sekolah.  Selama  sistem  pembelajaran  berjalan dengan baik, maka diasumsikan bahwa semua proses manajemen juga berjalan lancar.  Pengawasan  adalah  upaya  melihat  apakah  pelaksanaan  kegiatan  sesuai dengan  rencana,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta kebijaksanaan  pimpinan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  secara  efektif  dan efisien (Atmodiwiryo, Satriadi, 2015).
4. Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban  Pembiayaan  Pendidikan  di  MIS Piladang
Pelaporan dan pertanggungjawab keuangan pendidikan di MIS Piladang adalah  bentuk  laporan  penerimaan  dan  pengeluaran  kuangan  yang  dikerjakan oleh bendahara sekolah. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan sekolah berisikan tentang kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana sekolah dengan
RAPBM sekolah. Dengan adanya laporan tersebut, kepala sekolah dan Yayasan dapat  menilai  kondisi  keuangan  di  sekolah  pada  saat  ini.  Laporan  keuangan adalah  Riwayat  penggunaan  kuangan  organisasi  yang  digunakan  untuk mengathui  sejauh  mana  kekayaan  dimiliki  organisasi  saat  ini  yang  terangkum dalam  bentuk  neraca  dan  laporan  untung  rugi  organisasi  yang  dilaporkan kepada tingkat manajemen, tingkat pihak eksternal organisasi serta pada pihak- pihak khusus yang telah memberikan dananya dalam organisasi (Riswan, 2014).
Adapaun  cara  yang  dilakukan  oleh  bendahara  sekolah  untuk  membuat laporan penggunaan keuangan pendidikan di sekolah kepada pihak-pihak yang berwenang  adalah:  pertama  bendahara  membuat  rekapitulasi  penerimaan  dan penggunaan keuangan sekolah sesuai dengan RAPBM yang dilakukan di setiap akhir  semester.  Kedua,  bendahara  merinci  penerimaan  dan  penggunaan  dana sekolah ke dalam laporan kuangan selama 6 bulan terakhir dengan melampirkan kwitansi, nota dan bukti pendukung lain seperti foto. Ketiga, laporan yang telah disususn  kemudian  ditandatangani  oleh  pihak  kepala  sekolah.  Laporan keuangan yang disusun oleh bendahara dapat dilakukan dengan membuat buku harias  kas  sekolah,  buku  pengontrol  penggunaan  keuangan  sekolah  yang dilaporkan kepada kepala sekolah dan pihak yang berkepentingan lainnya pada saat  rapat  sekolah  baik  rapat  bulana,  semester  ataupun  tahunan  (Pusvitasari  & Sukur, 2020).
Setelah laporan keuangan disusun dan dilaporkan kepada kepala sekolah, laporan  tersebut  selanjutnya  akan  diperiksa  oleh  Yayasan  dan  panitia  Yayasan untuk  menilai  apakah  penggunaan  dana  sekolah  sesuai  dengan  yang  telah direncanakan  yang  manaleporan  tersebut  digunakan  sebagai  bahan  referensi untuk  merencanakan  penggunaan  keuangan  berikutnya.  Organisasi  wajib melakukan  penilaian  terhadap  laporan  keuangan  yang  ada,  tujuannya  agar organisasi  dapat  menilai  kinerja  keuangannya  yang  dapat  digunakan  untuk membandingkan kondisi keuangan setiap tahunnya baik di tahun aat ini ataupun tahun  sebelumnya  yang  dapat  digunakan  untuk  memprediksi  kemampuan organisasi  dalam  mengoptimalkan  sumber  daya  yang  ada  di  organisasi (Ariyanti,  2020).  Manfaat  dari  adanya  laporan  keuangan  organisasi  adalah untuk  mengetahui  posisi  keuangan  dan  kekayaan  organisasi  dalam  periode tertentu, untuk  mengetahui  kekurangan pada pengelolaan keuangan organisasi, untuk  menentukan  startegi  perbaikan  organisasi  melalui  kondisi  keuangan organisasi,  menilai  kinerja  organisasi  secara  keseluruhan  apakah  perlu  adanya penyegaran  terhadap  pengelolaan  keuangan  organisasi  atau  tidak  (Rahmat  & Komariah, 2016).

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  literature  dan  kajian  di  MIS  Piladang  tentang  model  dan  pola pengelolaan  pembiayan  pendidikan  dapat  disimpulkan  bahwa  (1)  Pada  MIS Piladang,  perencanaan  pembiayaan  pendidikan  masih  dalam  penyesuaian  dengan
kebutuhan  belajar  siswa,  dan  prinsip  perhitungan  biaya  satuan  belum  diterapkan secara  keseluruhan;  biaya  pendidikan  hanya  ditentukan  berdasarkan  kesungguhan wali  murid  dalam  musyawarah,  sehingga  alokasi  biaya  setiap  komponen  dalam rencana  pembiayaan  pendidikan  disusun/diperhitungkan  berdasarkan  jumlah  dana yang  terkumpul;  (2)  Dana  pendidikan  digunakan  untuk  uang  yang  berasal  dari biaya komite untuk  mendukung komponen yang tidak dapat  dibiayai  dengan dana BOS.  Pembukuan  masih  terbilang  mendasar;  (3)  Setiap  enam  bulan,  yayasan, panitia,  dan  pengajar  mengawasi  penggunaan  pembiayaan  pendidikan  yang bersumber dari iuran panitia (per semester). Mayoritas pengawasan hanya terfokus pada kondisi fisik dan pertumbuhan madrasah serta (4) Laporan pertanggungjawaban  dibuat  dengan  cara  meringkas  seluruh  penerimaan  dan pengeluaran  selama  enam  bulan  sebelumnya  serta  melampirkan  semua  tagihan, kwitansi, dan bukti transaksi atas pengeluaran yang dikeluarkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amien,  A.  F.  Al,  Julaiha,  S.,  &  Dzuhri,  M.  A.  (2021).  Pembiayaan  Pendidikan  Islam; Historis, Pengertian, Fungsi, Dan Sumber. Jurnal Syntax Transformation , 2 (6),
6.
Andriani,  &  Mahani  Mokhtar.  (2019).  Pelaksanaa  Pembiayaan  Pendidikan  Di  Sekolah Dasar  Makassar. Jurnal  Pendidikan  Dasar , 10 (2),  69-85.  Retrieved  from https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpd/article/view/12140
Ariyanti, K. (2020). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Dzaky Indah Perkasa Cabang Sungai Tabuk. JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 06 (02), 218-226.
Baidowi,  A.  (2020).  Implementasi  Fungsi  Manajemen  Pada  Pengelolaan  Program Bantuan  Operasional  PAUD  di  Masa  Pandemi  Covid-19. GENIUS: Indonesian Journal of Early Childhood Education , 1 (2), 141-157. https://doi.org/10.35719/gns.v1i2.23
Baidowi,  A.,  &  Aulia  Widyaningsih,  R.  (2022).  Pengelolaan  Pendidikan  Dalam Meningkatkan  Mutu  Kelompok  Bermain  Nur-Masithah  Sampang  Madura. Al Tahdzib:  Jurnal  Pendidikan  Islam  Anak  Usia  Dini , 1 (1),  19–30. https://doi.org/10.54150/altahdzib.v1i1.68
Baidowi, A., & Syamsudin, S. (2022). Strategi Supervisi Pendidikan di Sekolah. Alim | Journal of Islamic Education , 4 (1), 27-38.
https://doi.org/10.51275/alim.v4n1.27-38
Baidowi,  A.,  Roesminingsih,  M.  V.,  &  Soedjarwo,  S.  (2018).  The  Implementation  of School  Operational  Assistance  Program  Policy  at  Primary  School  Levels. Proceedings  of  the  2nd  International  Conference  on  Education  Innovation
(ICEI 2018), 212, 298-305, doi: 10.2991/icei-18.2018.66
Baum,  S.  (2017).  State  higher  education  financing. Public  Funding  of  Higher
Education: Changing Contexts and New Rationales , 79–107.
https://www.mhec.org/sites/default/files/resources/mhec_affordability_series1_ 20170301.pdf
Ferdi.  (2013).  Pembiayaan  Pendidikan:  Suatu  Kajian  Teoritis. Jurnal  Pendidikan  Dan Kebudayaan , 19 (4), 565–578. https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310
Hastuti,  M.,  Yamin,  M.,  &  Hakim,  L.  (2018).  Manajemen  Kepala  Sekolah  dalam Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Sekolah  SMA  Negeri  10 Tanjung  Jabung  Timur. Innovatio:  Journal  for  Religious  Innovation  Studies , 18 (2), 131–148. https://doi.org/10.30631/innovatio.v18i2.45
Musolin, M., Khoirun Nisa’, & Laelatul Mudmiroh. (2021). Implementasi Manajemen
Pembiayaan  di  MTs  An-Nawawi  01  Berjan  Purworejo. AL-FAHIM:  Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 3 (2), 147–166.
https://doi.org/10.54396/alfahim.v3i2.175
Normina.  (2016).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pendidikan. Ittihad  Jurnal  Kopertais Wilayah XI Kalimantan, 14 (26). 71-85.
Petek, G. (2021). Overview of Special Education Funding Models. Legislative Analyst’s Office -An Lao Report , 1–8. www.lao.ca.gov
Pusvitasari, R. & Sukur, M. (2020). Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana  Prasarana  Pendidikan  (Studi  kasus  di  SD  Muhammadiyah  1  Krian, Sidoarjo). Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 04(01), 94-106
Rahmah,  M.  N.  &  Komariah,  E.  (2016).  Analisis  Laporan  Keuangan  Dalam  Menilai Kinerja  Keuangan  Industri  Semen  Yang  Terdaftar  Di  BEI  (Studi  Kasus  PT Indocement Tunggal Prakarsa TBK). Jurnal Online Insan Akuntan, 01 (01), 43- 58
Riswan.  (2014).  Analisis  Laporan  Keuangan  Sebagai  Dasar  Dalam  Penilaian  Kinerja Keuangan  PT.  Budi  Satria  Wahana  Motor. JURNAL  Akuntansi  &  Keuangan, 05 (01), 93-121.
Safriadi.  (2016).  Manajemen  Pembiayaan  Berbasis  Sekolah. Al  -’Ibrah , 4 (2),  69–93. http://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/14
Sarwindah.  (2018).  Sistem  Pendaftaran  Siswa  Baru  Pada  SMP  N  1  Kelapa  Berbasis
Web. Jurnal SISFOKOM, 07 (02), 110-115.
Satriadi. (2015). Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada Sd Negeri  Binaan  Tanjungpinang .  ECONOMICA:  Journal  of  Economic  and Economic Education, 04 (02), 288-295.
Solehan,  S.  (2022).  Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan  dalam  Meningkatkan  Mutu
Lembaga  Pendidikan  Islam. Edumaspul:  Jurnal  Pendidikan , 6 (1),  98–105. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3046
Sudarmono,  S.,  Hasibuan,  L.,  &  Us,  K.  A.  (2021).  Pembiayaan  Pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 2 (1), 266–280.
Yunita,  Y.,  Bakar,  A.,  &  Karim,  N.  (2022).  Kebijakan  Pembiayaan  Pendidikan  Pada Lembaga Pendidikan  Islam  Di Sudan. Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian  Sosial  Keagamaan , 19 (1),  64–76.  https://doi.org/10.46781/al- mutharahah.v19i1.426