## Analisis Hukum Permohonan PKPU atas Dasar Setoran Modal terhadap PT. X
Jennifer Andrea, Marianus Yohanes Gaharpung, M.S., Dr. Sylvia Janisriwati Fakultas Hukum Universitas Surabaya s124222510@student.ubaya.ac.id
Published: 07/01/2024
How to Cite: Andrea, J, Gaharpung, M.Y., Jansriwati, S. (2024). Analisis Hukum Permohonan PKPU atas Dasar Setoran Modal terhadap PT. X KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 18 (1).

## Abstract
Suspension  of  payment  is  one  of  the  legal  procedures  to  ensure  debt  recovery  that  prioritizes  the  interests  of  both creditors and debtors in a way that both parties discuss payment plans in debt adjustment. Unfortunately, there are few cases where one party has bad faith in filing the petition of suspension of payments, for example where shareholder filed suspensions of payment over paid-up capitals towards it’s company, which is called PT.X, due to the absence of changes in PT.X’s article of association. This research is conducted to evaluate the petition of suspensions of payment filed based on the legal provision that applies for requirements of capital increase and requirements of suspensions of payment.The  study  concluded  that  the  decision  coming  from  general  meetings  of  shareholders  to  increase  paid-up capital  is  valid  and  binding  despite  the  fact  that  there  were  no  changes  in  the  company’s  articles  of  association. Therefore, the paid-up capital can’t be interpreted as debt. For that reason, the petition of suspensions of payment filed doesn’t meet the requirements instructed by Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang and the petition shouldn’t be granted.
Keywords: Capital Increase; Incorporated Company; Suspension of Payment

## Abstrak
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau yang juga disebut sebagai PKPU, merupakan salah satu upaya hukum pelunasan utang yang menitikberatkan pada kepentingan pihak kreditor maupun debitor dengan cara memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk memusyawarahkan tata cara pelunasan utang. Akan tetapi, tidak jarang ditemukan kasus dimana PKPU disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadinya. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah dimana pemegang saham mengajukan permohonan PKPU terhadap PT.X untuk menuntut pengembalian segenap setoran  modal  yang telah diserahkannya sejak tahun 2004 atas dasar tidak dilakukannya perubahan Anggaran Dasar PT.X    Penelitian  melalui  jurnal  ilmiah  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  permohonan  PKPU  yang  diajukan  oleh pemegang saham berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai persyaratan dan prosedur penambahan modal PT  dan  persyaratan  pengajuan  permohonan  PKPU.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  belum  dibuatnya  Anggaran Dasar yang baru tidak membatalkan Keputusan RUPS untuk menambahkan modal sehingga setoran modal yang telah diserahkan kepada PT.X tidak dapat diartikan sebagai utang. Oleh karena itu, permohonan PKPU yang diajukan oleh pemegang  saham  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya pada unsur utang. Alhasil, permohonan PKPU yang ada dalam kasus ini tidak seharusnya dikabulkan.
Kata Kunci : Penambahan Modal; Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Perseroan Terbatas

## I. INTRODUCTION
Badan  usaha  sebagai  organisasi  yang didirikan  oleh  1  atau  lebih  pelaku  usaha  dengan segenap modal tertentu untuk melakukan kegiatan usaha guna mencari keuntungan pribadi
sesungguhnya juga memiliki peran yang besar dan strategis bagi perkembangan perekonomian negara. Hal  ini  dikarenakan  perekonomian  negara  pada dasarnya bertitik tumpu pada keberlangsungan dan keefektifan  kegiatan  industri  mulai  dari  produksi,

## E-ISSN: 2621-3737
distribusi, hingga pemasaran yang terjadi di suatu negara untuk kepentingan masyarakat dan negara dalam  bidang  ekonomi.  Dengan  berkembangnya badan usaha yang ada di Indonesia, perekonomian negara juga akan meningkat.
Badan usaha pada hakikatnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu badan usaha non badan hukum dan badan  usaha  berbadan  hukum.  Badan  usaha  non badan  hukum  adalah  badan  usaha  yang  tidak diakui  sebagai  subjek  hukum  yang  terpisah  dari pendirinya, seperti halnya Firma dan Persekutuan Komanditer.  Di  sisi  yang  lain,  badan  hukum merupakan  badan  usaha  yang  diakui  sebagai subjek  hukum,  antara  lain  meliputi  Perseroan Terbatas  dan  Yayasan.  Dengan  demikian,  status badan  hukum  yang  melekat  pada  Perseroan Terbatas,  atau  yang  juga  disingkat  sebagai  PT, membawa konsekuensi dimana PT akan memiliki identitas  yang  berbeda  dengan  para  pendirinya secara pribadi sehingga PT akan memikul hak dan kewajiban,  melakukan  perbuatan  hukum,  serta dapat  diminta  pertanggungjawabannya  atas  nama PT. Pertama-tama, Perseroan Terbatas, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas, atau yang selanjutnya disebut sebagai  UU  PT,  adalah  “badan  hukum  yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi dalam  saham  dan  memenuhi  persyaratan  yang ditetapkan  dalam  undang-undang  ini  serta peraturan  pelaksanaannya,”.  Pengertian  tersebut mengandung  2  unsur  krusial  yang  mendukung terbentuknya  sebuah  PT,  yaitu  unsur  persekutuan modal  dan  unsur  perjanjian.  Unsur  tersebut ditunjukkan melalui kegiatan para pendiri PT yang harus terlebih dahulu mencapai sebuah kesepakatan untuk menyetorkan modal, baik yang berupa dana maupun benda  lainnya  yang bernilai ekonomis, dengan tujuan untuk melakukan sebuah kegiatan usaha bersama. Kesepakatan akan jumlah modal  serta  pembagian  hak  dan  kewajiban  antar organ  PT  kemudian  akan  dituangkan  dalam Anggaran Dasar, atau yang disingkat sebagai AD, yang dibuat oleh notaris. Selanjutnya, AD PT akan diajukan  dan  didaftarkan  kepada  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  agar  PT  diakui  sebagai subjek hukum yang berbadan hukum.
Setelah disahkannya PT sebagai badan hukum, jumlah  modal  yang  disepakati  oleh  para  pendiri PT,  atau  yang  selanjutnya  disebut  sebagai
pemegang  saham,  dalam  anggaran  dasar  akan menjadi  harta  kekayaan  PT  sepenuhnya.  Patut ditekankan  bahwa  harta  kekayaan  PT  adalah terpisah  dari  harta  kekayaan  pemegang  sahamnya sehingga  dana  pemegang  saham  yang  dapat digunakan  oleh  PT  hanyalah  sebesar  modal  yang telah  diserahkan  oleh  pemegang  saham  dan  tidak selebihnya. Pemegang saham di sisi yang lain juga hanya  dapat  menguasai  dan  memberikan  suara sesuai  jumlah  saham  yang  dimilikinya.  Maka  dari itu,  pemegang  saham  juga  tidak  dapat  diminta pertanggungjawabannya secara pribadi  atas segala konsekuensi  hukum  termasuk  kerugian  yang diderita oleh Perseroan melainkan hanya bertanggung  jawab  sebatas  modal  saham  yang dimilikinya  (Pangestu  dan  Aulia,  2017,  p.23). Prinsip  tanggung  jawab  terbatas  tersebut  berlaku bagi  kedua  jenis  PT  yaitu  Perseroan  Terbuka  dan Perseroan  Tertutup.  Perseroan  Terbuka  adalah perseroan  yang  sahamnya  ditawarkan  dan  dapat dimiliki  oleh  setiap  orang  sedangkan  Perseroan Tertutup  merupakan  perseroan  yang  sahamnya hanya dapat dimiliki oleh pihak-pihak tertentu saja. Definisi  kedua  perseroan  tersebut  menekankan bahwa  perbedaan  utama  dari  kedua  bentuk  PT terletak  pada  jenis  saham  sekaligus  tata  cara peredaran  sahamnya.  Sebab  jenis  saham  PT Terbuka  adalah  terbuka  untuk  umum,  Perseroan Terbuka tidak hanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melainkan  juga  terhadap  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  dan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang Pasar  Modal  yang  selanjutnya  akan  mengatur mengenai persyaratan Perseroan Terbuka sekaligus mekanisme peredaran saham barunya.
Seiring  berjalannya  kegiatan  usaha  dari  PT, tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  PT  akan membutuhkan dana yang melebihi dari kemampuannya  sehingga  PT  memiliki  hak  untuk melakukan  perbuatan  hukum,  baik  yang  berupa mengajukan penambahan modal maupun mengadakan  perjanjian  utang-piutang.  Pertama- tama,  penambahan  modal  dapat  dibagi  menjadi  2 berdasarkan  bentuk  perseroan  yang  bersangkutan dimana perseroan tertutup hanya dapat menambahkan modalnya melalui pemegang saham yang  terdaftar  saja  sedangkan  penambahan  modal dalam  perseroan  terbuka  dapat  dilakukan  melalui pasar  modal.  Sebab  anggaran  dasar  pada hakikatnya  juga  memuat  jumlah  modal  dasar, modal  yang  ditempatkan,  modal  yang  disetorkan
serta  pembagian  kepemilikan  saham  antar pemegang  saham  secara  konkrit,  perubahan  atas modal  PT  wajib  diiringi  dengan  perubahan  atas anggaran dasar.
Terlibatnya  AD  dalam  kegiatan  penambahan modal  mengakibatkan  UU  PT  mensyaratkan adanya  persetujuan  pemegang  saham  atas penambahan  modal  yang  dimana  hal  ini  dapat dilihat  melalui  ketentuan  Pasal  41  ayat  (1)  yang berisikan, “penambahan modal Perseroan dilakukan  berdasarkan  persetujuan  RUPS,”.  Hal ini dikarenakan penambahan modal atau pengeluaran  saham  baru  akan  berpengaruh  pada persentase kepemilikan saham dari masing-masing pemegang  saham.  Selain  itu,  pemegang  saham juga harus mempertimbangkan urgensitas penambahan modal yang diajukan oleh perusahaan.  Apabila  pemegang  saham  menilai bahwa  penambahan  modal  merupakan  langkah yang  strategis  untuk  mengembangkan  usahanya, pemegang  saham  dapat  memberikan  suara  setuju pada  saat  RUPS  tentang  penambahan  modal diadakan.  Persetujuan  RUPS  kemudian  akan dituangkan dalam sebuah akta notaris dan diajukan kepada  Kementerian  Hukum  dan  HAM  untuk disahkan dan dicatat dalam daftar perseroan.
Di  samping  metode  tersebut,  Perseroan Terbatas  juga berhak untuk melakukan perbuatan hukum  yang  berupa  perjanjian  utang-piutang dengan  pihak  ketiga.  Perjanjian  utang-piutang pada dasarnya merupakan kesepakatan antara para pihak yang dimana salah satu pihak, yang disebut kreditor,  berkewajiban  untuk  meminjamkan barang  yang  dapat  dihabiskan  atau  uang  kepada pihak  lainnya,  yang  disebut  debitor,  dan  debitor kemudian  berkewajiban  untuk  mengembalikan barang  tersebut  sesuai  dengan  jumlah  dan  waktu yang  ditentukan  kepada  kreditor.  Dalam  konteks ini,  PT  diperbolehkan  untuk  mendapatkan pinjaman dana dari pengurus atau pendirinya yang dimana  pinjaman  dana  tersebut  kemudian  akan ditafsirkan  sebagai  utang  badan  hukum  tersebut (Muhammad, 2010, p.101). Apabila PT membuat perjanjian utang-piutang dengan pemegang sahamnya, PT akan berkedudukan sebagai debitor yang  harus  membayar  utangnya  kepada  kreditor dan  pemegang  saham  berkedudukan  sebagai kreditor yang memiliki hak tagih atas piutangnya.
Akan  tetapi,  pada  kenyataannya  penyelesaian perjanjian  utang-piutang  tidak  selalu  berupa pelunasan utang sehingga kreditor dapat menuntut
pelunasan  atas  piutangnya  melalui  berbagai  jalur hukum, yang dimana  salah satunya adalah dengan mengajukan  permohonan  pailit  atau  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan merupakan  salah  satu  upaya  hukum  yang digunakan untuk melunasi utang dengan menggunakan  harta  kekayaan  pribadi  debitor sepenuhnya  sedangkan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang,  atau  yang  juga  disingkat sebagai  PKPU,  adalah  upaya  hukum  yang memberikan  kesempatan  bagi  debitor  untuk menawarkan  jalan  keluar  berupa  pelunasan sebagian atau seluruh utang yang ada dalam jangka waktu tertentu kepada kreditor.
Pada kenyataannya, salah satu pemegang saham dari  PT.X,  yang  merupakan  Perseroan  Tertutup, mengajukan  permohonan  PKPU  terhadap  PT.X untuk  menuntut  pengembalian  sejumlah  setoran modal.  Pada  awalnya,  pemohon  PKPU  tercatat memiliki  20%  dari  total  saham  atau  1000  lembar saham di PT.X yang bernilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Berdasarkan Laporan Auditor Independen  dari  PT.X  pada  tanggal  31  Mei  2019, laporan tersebut menyatakan bahwa PT.X bermaksud untuk menambahkan modalnya dengan rincian yaitu modal dasar dari Rp. 20.000.000.000,00  (dua  puluh  milyar  rupiah) menjadi  Rp.  350.000.000.000,00  (tiga  ratus  lima puluh  milyar  rupiah)  dan  modal  ditempatkan  dan disetor  dari  Rp.  5.000.000.000,00  (lima  milyar rupiah) menjadi Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar  rupiah)    yang  dimana  pelunasan  atas penambahan  modal  saham  ini  telah  dilaksanakan secara  bertahap  sejak  tahun  2004.  Penambahan modal  tersebut  dilakukan  terakhir  kalinya  dalam RUPS  PT.X  tanggal  14  Maret  2016  yang  dihadiri oleh  seluruh  pemegang  saham  dan  menghasilkan persetujuan  seluruh  pemegang  saham  untuk melakukan penambahan modal. Selain itu, Laporan Auditor  Independen  PT.X  juga  berisikan  rincian setoran  modal  yang  telah  disetorkan  oleh  setiap pemegang  saham  sejak  tahun  2004  hingga  2008 serta  menekankan  bahwa    setiap  setoran  modal tersebut  masih  dicatat  pada  akun  “Modal  Saham Disetor di Muka” dan akan hanya direklas ke akun “Modal  Saham”  pada  saat  peningkatan  modal tersebut telah disetor sepenuhnya serta mendapatkan  pengesahan  dari  Kemenkumham. PT.X  kemudian  menggelarkan  RUPS  Luar  Biasa untuk  mengesahkan  Laporan  Auditor  Independen PT.X  yang  dibuat  pada  tanggal  31  Mei  2019.
Alhasil,  seluruh  pemegang  saham  telah  hadir dalam  RUPS  sekaligus  telah  menyetujui  dan mengesahkan  laporan  keuangan  auditor  tersebut. Keputusan RUPS yang menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan perseroan tersebut kemudian  dituangkan  dalam  Akta  Nomor  13 Tanggal  16  Juli  2019  tentang  Pernyataan Keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar Biasa  “PT.X”  yang  dibuat  oleh  dan  dihadapan Notaris. Berdasarkan rincian setoran modal dalam laporan tersebut, pemohon PKPU dinyatakan telah menyetorkan  tambahan  modal  sebanyak  Rp. 39.000.000.000,00  (tiga  puluh  sembilan  milyar rupiah).
Di  sisi  yang  lain,  termohon  PKPU  atau  PT.X belum mengubah anggaran dasar sesuai keputusan RUPS  tentang  penambahan  modal  dan  belum mendaftarkan  anggaran  dasar  yang  baru  kepada Menteri  Hukum  dan  HAM  untuk  selanjutnya disahkan.  Berdasarkan  tindakan  PT.X,  pemohon PKPU  menafsirkan  bahwa  penambahan  jumlah modal  dan  saham  yang  tidak  didaftarkan  kepada Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  21  UU  PT mengakibatkan penambahan modal yang disepakati  kedua  belah  pihak  harus  dinyatakan batal  dan  tidak  mengikat.  Sebab  penambahan modal tersebut batal, pemohon PKPU menafsirkan bahwa  dana  yang  disetorkan  hingga  2018  tidak lagi  dapat  dinyatakan  sebagai  modal  saham melainkan harus dianggap sebagai utang. Dengan demikian, pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU atas dasar setoran modal yang telah  dibayarkan  oleh  pemohon  PKPU  hingga tahun 2018.

## II. METODE
Tipe  penelitian  dalam  kajian  ini  adalah penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang pembahasan permasalahannya dilakukan berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  yang digunakan untuk mengkaji permasalahan meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder  yang  digunakan  meliputi  literatur  dan pendapat  ahli  yang  berkaitan  dengan  pokok permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Penelitian yuridis  normatif  ini  digunakan  untuk  mengkaji penerapan  norma-norma  kaidah-kaidah  hukum yang berlaku terkait prosedur penambahan modal Perseroan  Terbatas  dan  persyaratan  permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## III. RESULT AND DISCUSSION
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau yang  disingkat  sebagai  PKPU,  menurut  Kartini Muljadi, adalah upaya pelunasan utang dengan cara memberikan  kesempatan  bagi  debitor  untuk melakukan  restrukturisasi  utang  yang  dimilikinya baik dengan solusi yang berupa membayar seluruh maupun  sebagian  utangnya  terhadap  kreditornya (Sjahdeini,  2016,  h.413).  Pengaturan  lebih  rinci terkait  persyaratan  dan  prosedur  pengajuan permohonan  PKPU  diatur  dalam  Bab  III  UU KPKPU. Pertama-tama, pihak yang boleh mengajukan permohonan PKPU berdasarkan Pasal 222  ayat  (1)  UU  KPKPU  adalah  debitor  yang memiliki  lebih  dari  1  kreditor  atau  kreditor.  Pada kasus dalam penulisan ini, pihak yang mengajukan adalah pemegang saham yang menuntut pembayaran  dari  PT.X  sehingga  pemegang  saham berkedudukan  sebagai  kreditor.  Kreditor  dalam mengajukan permohonan PKPU harus tunduk pada ketentuan  Pasal  222  ayat  (3)  UU  KPKPU  yang menyatakan bahwa, “Kreditor yang memperkirakan bahwa  Debitor  tidak  dapat  melanjutkan  membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat  memohon  agar  kepada  Debitor  diberi penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  untuk memungkinkan  Debitor  mengajukan  rencana perdamaian  yang  meliputi  tawaran  pembayaran sebagian  atau seluruh utang  kepada Kreditornya.”. Beberapa syarat yang harus dibuktikan oleh kreditor dalam  permohonan  PKPU,  berdasarkan  Pasal  222 ayat (3) UU KPKPU, adalah kehadiran utang sesuai Pasal 1 angka 6 UU KPKPU, utang yang didalilkan telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dan  bahwa debitor  terbukti  tidak  dapat  melunasi  utang  yang bersangkutan.  Ketiga  syarat  ini  merupakan  syarat yang bersifat kumulatif sehingga tidak terpenuhinya salah  satu  syarat  harus  mengakibatkan  ditolaknya permohonan  PKPU  (Tampemawa,  2019,  10). Dalam  kasus  ini,  utang  yang  didalilkan  oleh pemegang  saham  adalah  setoran  modal  yang  batal dan  tidak  mengikat  karena  pelaksanaan  prosedur penambahan  modal  PT.X  tidak  diiringi  dengan perubahan  Anggaran  Dasar.  Oleh  sebab  itu, penambahan  modal  PT.X  harus  ditelusuri  terlebih dahulu  berdasarkan  UU  PT  untuk  menentukan keabsahan dari setoran modal yang diserahkan oleh pemegang saham.
Pertama-tama,  penambahan  modal  adalah sebuah  kegiatan  perseroan  untuk  meningkatkan modal  dalam  PT  dengan  cara  menerbitkan  saham- saham baru yang akan dijual baik kepada pemegang
saham  yang  terdaftar  maupun  kepada  umum (Sumadi,  2016,  p.221).  Penambahan  modal, khususnya  dalam  Perseroan  Tertutup,  hanya melibatkan  pemegang  saham  yang  terdaftar  saja dan  sahamnya  tidak  dapat  dijual  kepada  umum sehingga prosedur penambahan modal PT Tertutup hanya  tunduk  pada  ketentuan  dalam  UU  PT. Prosedur penambahan modal diatur dalam Pasal 41 dan  Pasal  42  UU  PT.  Prosedur  pertama  menurut Pasal  41  UU  PT  adalah  bahwa,  “penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan  RUPS,”.  Persetujuan  RUPS  memiliki makna bahwa usulan penambahan modal perseroan harus  terlebih  dahulu  dirundingkan  dalam  sebuah RUPS  dan  penambahan  modal  hanya  dapat diselenggarakan  apabila  pemegang  saham  setuju akan  penambahan  modal  tersebut.  Sebab  PT.X merupakan Perseroan Tertutup, persetujuan RUPS untuk  melakukan  penambahan  modal  dapat diartikan  bahwa  pemegang  saham  yang  ada bersedia, mampu, dan berinisiatif untuk menambahkan modal perseroan. Hal ini dikarenakan  pemegang  saham  akan  menilai kapasitas  dan  kemampuan  perseroan  dalam mengelola modal yang lebih besar terlebih dahulu. Kemudian,  pemegang  saham  akan  menyimpulkan bahwa  perseroan  mampu  untuk  mengembangkan usahanya  secara  optimal  dengan  tambahan  dana yang diusulkannya dan berpotensi untuk menghasilkan  keuntungan  yang  lebih  banyak sehingga pemegang saham menyetujui penambahan  modal.  Tidak  hanya  itu,  persetujuan RUPS  juga  diperlukan  karena  PT  harus  merubah anggaran  dasarnya,  khususnya  terhadap  jumlah modal  dasar,  modal  ditempatkan,  modal  disetor, serta  persentase  kepemilikan  saham  dari  setiap pemegang  saham  yang  telah  disepakati  sebelum penambahan modal.
Faktanya  adalah    RUPS  tentang  penambahan modal yang diselenggarakan terakhir kalinya pada tanggal 14 Maret 2016 telah dihadiri oleh seluruh pemegang  saham  PT.X  serta  menghasilkan persetujuan  dari  seluruh  pemegang  saham  untuk menambahkan modal dasar hingga Rp. 350.000.000.000,00  (tiga  ratus  lima  puluh  milyar rupiah) dan modal disetor Rp. 300.000.000.000,00 (tiga  ratus  milyar  rupiah).  Kesepakatan  atas penambahan  modal  ini  juga  terbukti  telah  dicapai oleh  pemegang  saham  menurut  Akta  Notaris tentang  Pernyataan  Keputusan  Rapat  Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT.X”. Berdasarkan
akta tersebut, pemegang saham telah mengesahkan pernyataan  bahwa  perusahaan  telah  setuju  untuk melakukan  penambahan  modal  yang  pelunasannya dilakukan  secara  bertahap  sejak  2004  serta  rincian setoran  modal  yang  telah  disetorkan  oleh  setiap pemegang saham hingga 2018 sebagaimana dimuat dalam  laporan  auditor  independen  tahun  2019. Dengan demikian, pemegang saham dapat dibuktikan  telah  mengetahui  serta  menyetujui tindakan  penambahan  modal  PT.X  sejak  tahun 2004.  Selanjutnya,  perbuatan  penyetoran  modal oleh pemegang saham dari tahun 2004 hingga 2018 menimbulkan  penafsiran  bahwa  pemohon  PKPU berinisiatif  untuk  menambahkan  modal  demi kelangsungan  dan  perkembangan  usaha  karena pemegang  saham  percaya  bahwa  PT.X  dapat menghasilkan  keuntungan  yang  lebih  besar. Berdasarkan  fakta  hukum  diatas,  dapat  dibuktikan bahwa  syarat  pertama  penambahan  modal  yaitu persetujuan penambahan modal sesuai Pasal 41 ayat (1) UU PT telah terpenuhi.
Selanjutnya,  Pasal  42  ayat  (2)  UU  PT  hanya mensyaratkan  bahwa  RUPS  tentang  penambahan modal setidak-tidaknya dihadiri oleh 1/2 bagian dari total saham yang memiliki hak suara dan 1/2 bagian dari  seluruh  suara  yang  dikeluarkan  harus menyetujuinya.  Pada  kenyataannya,  RUPS  tentang penambahan  modal  pada  tahun  2016  dihadiri  dan disetujui  oleh  seluruh  pemegang  saham  sehingga jumlah  kehadiran  dan  persetujuan  yang  tercapai dalam RUPS PT.X telah melampaui syarat kuorum yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU PT. Maka dapat  disimpulkan  bahwa  ketentuan  Pasal  41  ayat (1)  dan  Pasal  42  ayat  (2)  telah  dipenuhi  oleh perseroan dan pemegang saham sehingga penambahan  modal  merupakan  tindakan  yang  sah. Dengan  demikian,  sesuai  dengan  kesepakatan pemegang  saham  dan  PT.X  untuk  menambahkan modal, janji pemegang saham untuk menambahkan modal juga harus ditepati sepenuhnya.
Pada  kenyataannya,  pemohon  PKPU  telah menyetorkan modal sebanyak Rp. 39.000.000.000,00  (tiga  puluh  sembilan  milyar rupiah)  hingga  tahun  2018.  Akan  tetapi,  sesuai proporsi saham yang dimiliki pemohon PKPU yaitu 20% dari total saham PT.X, 20% dari modal disetor yang disepakati terakhir kali yaitu Rp. 300.000.000.000,00  (tiga  ratus  milyar  rupiah) adalah  Rp.  60.000.000.000,00  (enam  puluh  milyar rupiah).  Modal  disetor  menurut  Yahya  Harahap (2016,  237)  adalah  modal  yang  telah  dibayar  oleh
pemegang  saham  sebagai  pelunasan  pembayaran saham yang telah diambilnya sebagai modal yang ditempatkan  dari  modal  dasar  perseroan.  Dengan kata  lain,  modal  disetor  harus  secara  nyata  ada dalam kas Perseroan (Manalu, 2021, 63). Pasal 33 ayat  (2)  UU  PT  juga  telah  menekankan  bahwa, “modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dibuktikan dengan  bukti  penyetoran  yang  sah,”.  Oleh  sebab itu, pemegang saham sudah seharusnya membayar modal  disetor  sepenuhnya  dan  harus  dibuktikan melalui bukti penyetoran yang sah. Setelah jumlah modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana ditentukan dalam RUPS terpenuhi, anggaran dasar yang baru dapat dibuat. Kemudian, anggaran dasar tersebut  harus  diajukan  kepada  Menteri  Hukum dan  HAM  untuk  mendapatkan  persetujuannya sesuai  dengan  Pasal  21  ayat  (1)  UU  PT.  Dengan demikian,  perubahan  nominal  modal  dalam Anggaran  Dasar  dapat  dibuktikan  dengan  bukti penyetoran  yang  sah  dan  saham  yang  baru  dapat diterbitkan.  Prosedur  penambahan  modal  tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU PT yang  menyatakan  bahwa,  “pengeluaran  saham lebih  lanjut  yang  dilakukan  setiap  kali  untuk menambah modal yang ditempatkan  harus disetor penuh,”. Tidak hanya itu, Pasal 49 ayat (2) UU PT juga telah menekankan bahwa, “saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan,”.
Berdasarkan  kronologi  kasus,  setoran  modal dari  pemohon  PKPU  secara  nyata  belum memenuhi nominal yang telah disepakati sehingga Pasal  33  ayat  (2)  UU  PT  belum  terpenuhi.  Oleh karena  itu,  perubahan  anggaran  dasar  terkait penambahan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor tidak dapat dilakukan karena jumlah modal  disetor  yang  ditetapkan  secara  nyata  tidak dapat  dibuktikan  dengan  bukti  penyetoran  yang sah. Apabila modal ditempatkan dan modal disetor yang  disepakati  dalam  RUPS  belum  terpenuhi, saham yang baru juga tidak dapat diterbitkan sesuai Pasal  49  ayat  (2)  UU  PT.  Tidak  hanya  itu,  tidak adanya perubahan Anggaran Dasar juga disebabkan  oleh  fakta  bahwa  RUPS  yang diselenggarakan  pada  tahun  2016  adalah  RUPS tentang  penambahan  modal  dan  bukan  untuk melakukan  perubahan  anggaran  dasar  sehingga Pasal  21  UU  PT  yang  mensyaratkan  PT.X  untuk memuat  perubahan  anggaran  dasar  dalam  akta notaris  dan  mengajukan  akta  notaris  tersebut kepada  Menteri  paling  lambat  30  hari  sejak dibuatnya akta notaris tidak berlaku bagi PT.X.
Akan  tetapi,  belum  dibuatnya  anggaran  dasar yang  baru  tidak  membatalkan  kesepakatan  RUPS untuk melakukan penambahan modal. Keadaan ini juga  didukung  oleh  pernyataan  yang  disepakati dalam  laporan  auditor  independen  bahwa  setoran modal  yang  tercatat  dalam  akun  modal  disetor  di muka akan direklas ke akun modal saham pada saat peningkatan  modal  telah  disetor  penuh  dan  telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia.  Oleh  karena  itu,  pemohon PKPU  sudah  sepatutnya  menyetorkan  tambahan modal  saham  sejumlah  Rp.  60.000.000.000,00 (enam  puluh  milyar  rupiah)  sesuai  kesepakatan dalam  RUPS  tanggal  14  Maret  2016  sepenuhnya dan  PT.X  juga  harus  memiliki  modal  ditempatkan dan disetor sebanyak Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) secara nyata berdasarkan bukti penyetoran  yang  sah  terlebih  dahulu  untuk kemudian diselenggarakan RUPS tentang perubahan  anggaran  dasar  dan  menerbitkan  saham yang baru.
Sebab  penambahan  modal  PT.X  telah  sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2)  UU  PT,  setoran  modal  yang  diserahkan  oleh pemohon PKPU hingga 2018 juga harus dinyatakan sah dan mengikat. Dengan demikian, setoran modal secara  konkrit  tidak  memenuhi  ketentuan  utang yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  6  UU  KPKPU, yaitu
“ Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat  dinyatakan  dalam  jumlah  uang  baik  dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara  langsung  maupun  yang  akan  timbul  di kemudian  hari  atau  kontinjen,  yang  timbul  karena perjanjian  atau  undang-undang  dan  yang  wajib dipenuhi  oleh  Debitor  dan  bila  tidak  dipenuhi memberi  hak  kepada  Kreditor  untuk  mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”
Ketentuan  Pasal  1  angka  6  UU  KPKPU  telah menegaskan  bahwa  asal  mula  timbulnya  utang adalah perjanjian atau undang-undang. Utang yang berasal  dari  perjanjian  atau  yang  juga  disebut sebagai  pinjam  meminjam  sesuai  Pasal  1754 KUHPer adalah,
“perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu memberikan  kepada  pihak  yang  lain  suatu  jumlah tertentu  barang-barang  yang  menghabis  karena pemakaian,  dengan  syarat  bahwa  pihak  yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula,”.
Sesuai  dengan  istilah  perjanjian,  kedua  belah pihak  harus  saling  mengikatkan  dirinya  terlebih
dahulu  untuk  melakukan  prestasi  yaitu  dimana salah  satu  pihak  berkewajiban  untuk  memberikan pinjaman  dan  pihak  lainnya  berkewajiban  untuk mengembalikan  barang  yang  telah  dipinjamnya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan kedua belah pihak. Dalam kasus ini, setoran modal tidak dapat  dianggap  sebagai  utang  yang  berasal  dari perjanjian  karena  setoran  modal  merupakan pelaksanaan  dari  keputusan  RUPS  tahun  2016 untuk  melakukan  penambahan  modal  dan  bukan dari perjanjian pinjam meminjam dengan pemegang saham. Tidak hanya itu, sesuai substansi Akta  Nomor  13  Tanggal  16  Juli  2019,  pemegang saham  telah  mengakui  dan  mengesahkan  laporan auditor  keuangan  yang  berisikan  rincian  setoran modal  dalam  rangka  melakukan  penambahan modal PT.X sehingga hal ini membuktikan bahwa kesepakatan yang mengikat pemegang  saham dan PT.X  adalah  untuk  menambahkan  modal.  Oleh sebab  itu,  Pasal  1754  KUHPer  tidak  dapat diberlakukan dalam kasus ini.
Selanjutnya,  utang  yang  timbul  dari  undang- undang,  menurut  Pasal  1359  KUHPer,  adalah “tiap-tiap  pembayaran  memperkirakan  adanya suatu  utang;  apa  yang  dibayarkan  dengan  tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali,”. Dalam kasus ini,  keabsahan  prosedur  penambahan  modal menurut  Pasal  41  dan  Pasal  42  UU  PT  sejatinya menimbulkan  kewajiban  bagi  pemegang  saham untuk menyetorkan modal sesuai kesepakatan yang telah dicapai. Dengan kata lain, setoran modal dari pemohon  PKPU  merupakan  pembayaran  yang wajib sehingga tidak dapat diartikan sebagai utang yang berasal dari undang-undang sesuai ketentuan Pasal 1359 KUHPer.
Berdasarkan  Pasal  1754  dan  Pasal  1359 KUHPer,  setoran  modal  yang  diajukan  oleh pemohon  PKPU  tidak  dapat  dikualifikasikan sebagai utang sesuai Pasal 1 angka 6 UU KPKPU. Tidak terpenuhinya ketentuan utang juga memberikan penafsiran bahwa permohonan PKPU dalam  kasus  ini  tidak  memenuhi  ketentuan  Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU karena syarat utama dari permohonan  PKPU  adalah  kehadiran  utang  serta keadaan  debitor  yang  tidak  lagi  dapat  membayar utang  tersebut.  Sebab  syarat  yang  diatur  dalam Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU merupakan  syarat yang  bersifat  kumulatif,  tidak  terpenuhinya  unsur utang  dalam  permohonan  PKPU  yang  diajukan oleh  pemegang  saham  harus  mengakibatkan ditolaknya  permohonan  PKPU  tersebut.  Dengan
kata  lain,  alasan  hukum  yang  diajukan  oleh pemegang  saham  dalam  permohonan  PKPU terhadap  PT.X  dinyatakan  tidak  memiliki  alas  hak yang  bisa  dipertanggungjawabkan  secara  hukum. Selanjutnya,  permohonan  PKPU  tanpa  adanya kehadiran utang juga dapat dinyatakan tidak sesuai dengan  esensi  PKPU  yang  pada  dasarnya memberikan  ruang  dan  waktu  kepada  kreditor  dan debitor  untuk  mencapai  sebuah  kesepakatan mengenai tata cara pelunasan utang yang ada.
Selain  itu,  permohonan  PKPU  yang  tidak meliputi  utang  juga  tidak  sesuai  dengan  dasar pemikiran dibentuknya Undang-Undang Nomor 37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Bahwa  pada hakikatnya  UU  KPKPU  di  dalam  penjelasannya telah menekankan bahwa pembentukan UU KPKPU dilakukan  berdasarkan  asas  keseimbangan,  asas kelangsungan  usaha,  asas  keadilan,  dan  asas integrasi.  Asas  keseimbangan  dan  keadilan memiliki  makna  yaitu  dimana  PKPU  dan  pailit diupayakan  bukan  untuk  menjatuhkan  salah  satu pihak  melainkan  untuk  mempertahankan  dan mengembalikan hak dari setiap pihak sebagaimana mestinya,  seperti  halnya  memberikan  pelunasan piutang kreditor dan menyerahkan sisa boedel pailit kepada  debitor.    Asas  integrasi  dalam  hal  ini menyatakan bahwa UU KPKPU merupakan bagian dari  sistem  hukum  perdata  dan  hukum  acara perdata.
Selanjutnya,  asas  kelangsungan  usaha  adalah asas  yang  memberikan  peluang  bagi  perusahaan debitor untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya dalam  rangka  meningkatkan  nilai  ekonomi perusahaan  (Irianto,  2015,  414).  Kegiatan  usaha dalam  pelunasan  utang  melalui  PKPU  dan  pailit tetap  diutamakan  karena  kegiatan  usaha  memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian negara khususnya dalam meningkatkan pendapatan negara serta  memberikan  peluang  kerja  bagi  masyarakat setempat.  Pernyataan  tersebut  sejalan  dengan  4 kepentingan  yang  harus  diperhatikan  oleh  UU KPKPU  (Nugroho,  2018,  454),  yaitu  negara  yang hidup dari pajak yang dibayar oleh debitor, peluang kerja yang disediakan oleh debitor, masyarakat yang memasok  barang  dan  jasa  kepada  debitor,  dan konsumen  atau  pedagang  yang  bergantung  pada debitor.  Oleh  karena  itu,  setiap  permohonan  pailit dan PKPU harus diperiksa secara teliti agar debitor tidak  dirugikan  dan  kegiatan  usaha  debitor  dapat terus berjalan.
Berdasarkan  keempat  asas  tersebut,  dapat diketahui  bahwa  nilai  dasar  dari  asas-asas  UU KPKPU  adalah  untuk  memenuhi  kepentingan kedua  belah  pihak  serta  menitikberatkan  pada kepentingan ekonomi nasional (Aprita, 2019, 150). Dalam  menegakkan  asas-asas  tersebut,  UU KPKPU  telah  menerapkan  pembuktian  secara sederhana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  8  ayat (4)  UU  KPKPU  yang  berisikan,  “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa  persyaratan  untuk  dinyatakan  pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi,”.
Walaupun  secara  eksplisit  pembuktian  secara sederhana hanya diberlakukan pada sengketa pailit, ketentuan  tersebut  secara  tersirat  juga  wajib diterapkan dalam kasus PKPU. Hal ini dikarenakan Pasal  4  ayat  (2)  UU  Kekuasaan  Kehakiman  telah menyatakan  bahwa,  “penetapan  dan  putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan  dan  dasar  hukum  yang  tepat  dan  benar.”. Oleh  karena  itu,  setiap  putusan  pengadilan,  tanpa mengecualikan Pengadilan Niaga dalam menangani  kasus  pailit  maupun  PKPU,  harus memuat  dasar  hukum  yang  tepat  dan  terbukti berdasarkan bukti yang terungkap dalam persidangan  agar  putusan  yang  dijatuhkan memberikan  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  para pihak sesuai asas UU KPKPU. Dengan demikian, pembuktian secara sederhana juga harus diterapkan dalam perkara PKPU.
Apabila  dikaitkan  dengan  kasus  dalam penulisan jurnal ini, setoran modal yang didalilkan sebagai  utang  secara  nyata  merupakan  hasil kesepakatan  RUPS  untuk  menambahkan  modal dan  tidak  dapat  diartikan  sebaliknya.  Perubahan anggaran  dasar  yang  belum  dilakukan  oleh  PT.X dan belum dilaksanakannya ketentuan Pasal 21 UU PT  juga  tidak  membatalkan  Keputusan  RUPS untuk  menambah  modal  PT.X  dan  tidak mengakibatkan  setoran  modal  yang  ada  menjadi batal.  Hal  ini  dikarenakan  pembuatan  Anggaran Dasar  yang  baru  dan  penerbitan  saham  yang  baru harus diawali dengan dipenuhinya nominal modal ditempatkan  dan  disetor  yang  telah  disepakati sedangkan  pemegang  saham  belum  memenuhi kewajiban  tersebut.  Dengan  demikian,  kehadiran utang  dalam  permohonan  PKPU  yang  diajukan oleh  pemegang  saham  tidak  dapat  dibuktikan dengan  setoran  modal  secara  sederhana.  Apabila
Pengadilan  mengabulkan  permohonan  PKPU  yang tidak memuat utang yang sebenarnya, debitor harus melunasi  segenap  pembayaran  yang bukan merupakan  kewajibannya.  Hal  tersebut  tentunya tidak mencerminkan adanya asas keseimbangan dan asas  keadilan  yang  ingin  dicapai  oleh  prosedur PKPU  karena  permohonan  PKPU  dalam  kasus  ini hanya  mengutamakan  kepentingan  pemegang saham  dan  merugikan  PT.X.  Tidak  hanya  itu, dikabulkannya permohonan PKPU dalam kasus ini dapat  memperburuk  keadaan  ekonomi  PT.X sekaligus  perekonomian  negara.  Selanjutnya, debitor dapat mengalami kerugian yang lebih besar hingga  kehilangan  usahanya  apabila  Pengadilan harus menjatuhkan putusan pailit kepada PT.X atas dasar  alasan  bahwa  kedua  belah  pihak  tidak mencapai perdamaian sesuai Pasal 281 ayat (1) UU KPKPU  atau  hakim  yang  bersangkutan  menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana diatur dalam  Pasal  285  ayat  (2)  UU  KPKPU.  Untuk mencegah  timbulnya  kerugian  bagi  PT.X,  sesuai dengan  prinsip  pembuktian  secara  sederhana  yang diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (4)  UU  KPKPU,  tidak terbuktinya  unsur  utang  dalam  Pasal  222  ayat  (3) UU KPKPU secara sederhana harus mengakibatkan tidak dikabulkannya permohonan PKPU.

## IV. CONCLUSION
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa PT.X  telah  melakukan  penambahan  modal  sesuai dengan syarat-syarat yang diwajibkan dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU PT sehingga Keputusan RUPS Luar Biasa  tanggal  14  Maret  2016  dan  Akta  Nomor  13 tanggal  16  Juli  2019  harus  dinyatakan  sah  dan mengikat.  Atas  dasar  kesepakatan  antara  pemegang saham dan PT.X, pemegang saham wajib menyetorkan tambahan modal yang telah diperjanjikannya  sepenuhnya.  Oleh  karena  modal yang  disetorkan  oleh  pemegang  saham  belum memenuhi nominal yang telah disepakati kedua belah pihak, PT.X tidak dapat mengubah  Anggaran Dasar dan tidak dapat mendaftarkan Anggaran Dasar yang baru  kepada  Menteri  Hukum  dan  HAM  untuk kemudian  disahkan  dan  diterbitkan  lembar  saham yang baru. Tidak dilakukannya perubahan Anggaran Dasar  tidak  membatalkan  Keputusan  RUPS  tentang penambahan  modal  yang  telah  dicapai  sebelumnya sehingga  setoran  modal  yang  didalilkan  dalam permohonan PKPU juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai  utang  berdasarkan  Pasal  1  angka  6  UU KPKPU,  Pasal  1754  KUHPer,  dan  Pasal  1359 KUHPer. Sebab setoran modal yang didalilkan oleh
pemegang  saham  tidak  dapat  dikualifikasikan sebagai utang secara sederhana, permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU atau pemegang saham tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU. Pada kesimpulannya, tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam Pasal 222 ayat (3)  UU  KPKPU  harus  mengakibatkan  tidak dikabulkannya permohonan PKPU.

## REFERENCES
Pangestu,  M.T.  &  Aulia,  N.  (2017).  Hukum Perseroan  Terbatas  dan  Perkembangannya  di Indonesia,  Business  Law  Review  Volume Three, 23
Muhammad  ,  A.  (2010).  Hukum  Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sjahdeini,  S.  R.  (2016).  Sejarah,  Asas,  dan  Teori Hukum  Kepailitan.  Jakarta:  Prenada  Media Group.
Aprita, Serlika. (2019). Penerapan Asas Kelangsungan  Usaha  Menggunakan  Uji Insolvensi : Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum  Berbasis  Keadilan  Restrukturitatif Bagi  Debitor  Pailit  dalam  Penyelesaian
Sengketa  Kepailitan.  Jember  :  CV.  Pustaka Abadi.
Nugroho,  S.A.  (2018)  Hukum  Kepailitan  di
Indonesia  dalam  Teori  dan  Praktik  Serta Penerapan  Hukumnya.  Jakarta  :  Prenadamedia Group.
Sumadi,  GA.  (2016).  Pengaturan  Rekapitalisasi Perseroan  Terbatas.  Jurnal  Magister  Hukum Udayana Vol 5, No. 2, 221
Irianto,  C.  (2015).  Penerapan  Asas  Kelangsungan Usaha  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU). Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 4 Nomor 3, 414
Manalu, P.J.H. (2021) Syarat Mendirikan Perseroan Terbatas  dan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS)  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lex Privatum Vol. IX/No.2/Mar/EK/2021, 63 Tampemawa,  S.G.  (2019)  Prosedur  dan  Tatacara Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU)  Menurut  Undang-Undang  No.  37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Lex  Privatum Vol. VII/No.6/Jul-Sep/2019, 10