## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA PINGGIR AIR
Rafika Gina Setiawan Sri Rahayu * Rahayu

## Iskandar Sam
Universitas Jambi, Jalan Raya Jambi – Muara Bulian KM 15, Jambi, Indonesia *sri_rahayu@unja.ac.id

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received February 18, 2021 Revised April 25, 2021 Accepted May 29, 2021
Key words: Akuntabilitas; Efisiensi; Efektivitas; Dana Desa
DOI: https://doi.org/10.33508/jako.v13i2.3035

## A B S T R A C T
Research  Purposes. This  study  aims  to  explore  the  accountability  of  the  manage- ment of village fund allocations (ADD), how effective and efficient the allocation of village funds is, and how much the contribution of village fund allocations to Pinggir Air Village, Kumun Debai District, Sungai Penuh City.
Research Methods. Primary data collection techniques in this study using  a ques- tionnaire  distributed  to  respondents.  Secondary  data  collection  techniques  in  this study using budget realization reports (LRA). Respondents in this study were village officials and community figures totaling 30 respondents.
Research Result and Findings . The result shows that the rate of accountability for managing the ADD at Pinggir Air Village has been very good where the planning to accountability  stages  have  been  implemented  properly.  Level  of  effectiveness  and efficiency realization of ADD on Pinggir Air Village has been effective and efficient. Realization of ADD on Pinggir Air Village in accordance with ADD target and the realization of spending from the use of Village Funds is efficient, 99.64% of village funds are allocated and implemented according to the planned use and do not exceed the  realization  of  village  income.  Contribution  rate  realization  of  ADD  on  Pinggir Air Village reaches 100%. This means that the level of dependence on village funds is very high.

## A B S T R A K
Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi akuntabilitas pengel- olaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD),  efisiensi,  dan  efektivitas  alokasi  dana desa, dan tingkat kontribusi ADD pada Desa Pinggir Air, Kec. Kumun Debai, Kota Sungai Penuh.
Metode  Penelitian. Data  primer  berupa  kuesioner  dan  hasil  wawancara.  Data sekunder  berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  desa.  Responden  penelitian adalah perangkat desa dan tokoh masyarakat yang berjumlah 30 responden. Hasil  dan  Temuan  Penelitian. Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  tingkat akuntabilitas  pengelolaan  ADD  pada  Desa  Pinggir  Air  dari  tahap  perencanaan hingga  pertanggungjawaban  telah  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Tingkat  efek- tivitas dan efisien realisasi ADD pada Desa Pinggir Air, Kec. Kumun Debai, Kota Sungai  Penuh  sudah  efektif  dan  efisien.  Realisasi  pada  Desa  Pinggir  Air  sesuai dengan  target  ADD  dan  realisasi  belanja  dari  penggunaan  Dana  Desa  sudah efisien,  99,64%  dana  desa  teralokasi  dan  terlaksana  sesuai  rencana  penggunaan dan tidak melampaui realisasi pendapatan desa. Tingkat kontribusi  realisasi ADD pada  Desa  Pinggir  Air  mencapai  100%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  desa  masih sepenuhnya  bergantung  pada  ADD  dari  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  desa  perlu menggali potensi pendapatan asli desa untuk mewujudkan kemandirian desa.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  pada  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 mengenai Desa, dinya- takan  bahwa  dalam  hal  penatausahaan  keuangan, ada  pemisahan  antara  keuangan  pemerintah  desa dengan  keuangan  pemerintah  kabupaten.  Pemisa- han ini dilakukan dalam rangka upaya dalam men-
capai  efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan  seluruh sumber  daya  keuangan  desa  agar  dapat  mencapai peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan  kepada seluruh masyarakat (Hidayati, 2016).
Pengertian  mengenai  desa  juga  dinyatakan  da- lam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 yang terdapat pada Pasal 1 angka 11, menyebutkan ten-
tang  dana  desa  merupakan  pengalokasian  dana pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  berasal  dari Bagian  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Kabu- paten/Kota  yang  diperoleh  (Hidayati,  2016). Pelimpahan  pengelolaan  keuangan  desa  dan dikelola langsung oleh desa selanjutnya akan dise- but dengan Alokasi Dana Desa (ADD).
Selanjutnya, dana desa akan dialokasikan ke da- lam  APBN  dengan  peruntukkan  untuk  desa  dan nantinya  akan  disalurkan  melalui  APBD  Kabupat- en/Kota dengan tujuan pembangunan desa dengan bentuk ADD. Dalam undang-undang tentang desa dijelaskan bahwa masing-masing desa memperoleh bagian dana minimal 10% dari jumlah dana perim- bangan yang akan diterima kabupaten/kota dalam APBD  setelah  dikurangi  dengan  Alokasi  Dana Khusus  (Alfasadun,  Pancawati  dan  Srimindarti, 2018).
Permendagri  No.  20  tahun  2018  mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat 1 menya- takan  bahwa  keuangan  desa  harus  dikelola  ber- dasarkan  asas-asas  partisipatif,  transparan,  dan akuntabel, serta dilaksanakan dengan disiplin ang- garan  dan  secara  tertib.  Hal  ini  menggambarkan bahwa  keuangan  desa  telah  dilaksanakan  secara transparan  dan  dipertanggungjawabkan  berdasar- kan  pada  peraturan  dan  ketentuan  terkait.  Imple- mentasi  asas  tersebut  diterapkan  untuk  memini- malisir terjadinya tindak kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan dana tersebut.
Kegiatan  pemerintahan  desa  yang  baik  dalam pengelolaan  ADD  harus  didukung  dengan  sistem akuntabilitas  yang  baik  juga,  sehingga  seluruh masyarakat  memperoleh  informasi  yang  jelas  dan transparan  mengenai  perencanaan,  pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan  ADD  (Alfasadun,  Pancawati,  dan Srimindarti., 2018).
Akuntabilitas  adalah  prinsip  yang  harus  dit- erapkan dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat sebagai unit pemerintahan terbesar atau di tingkat desa sebagai unit pemerintahan terkecil. Pemerintahan dapat dianggap berhasil jika tingkat kesejahteraan  unit  terkecilnya  baik,  yaitu  kese- jahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas pemerintahan  desa  adalah  indikator  kemampuan suatu  pemerintah  untuk  melaksanakan  tanggung jawab  dalam  kegiatan  pembangunan,  termasuk permasalahan  keuangan  dan  seluruh  komponen yang  tertuang  dalam  APBDes,  yaitu  merupakan dana  perimbangan  dari  tingkat  kabupaten  yang akan disalurkan ke desa (Farida, Jati dan Harventy, 2018).
Provinsi  Jambi  juga  menerima  dana  desa  dari pemerintah  yang  disalurkan  ke  setiap  kabupat- en/kota kemudian akan disebarkan ke desa-desa di kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi.  Jumlah  pen- erimaan  di  Provinsi  Jambi  tahun  2019  menurut kabupaten/kota dapat dilihat di Tabel 1.

## Tabel 1.  ADD Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019
(dalam ribuan Rupiah) No. Nama Daerah Dana Desa 1 Kab. Kerinci 212.339.214 2 Kab. Merangin 169.713.094 3 Kab. Sarolangun 128.709.843 4 Kab. Muaro Jambi 123.271.746 5 Kab. Bungo 114.776.496 6 Kab. Tanjung Jabung Barat 106.213.808 7 Kab. Tebo 105.115.708 8 Kab. Batang Hari 98.515.111 9 Kab. Tanjung Jabung Timur 71.225.440 10 Kota Sungai Penuh 54.677.600
Sumber: Kementerian Keuangan (2019)
Berdasarkan  Tabel  1,  menunjukkan  ADD Pemerintah  Daerah  di  Provinsi  Jambi  Tahun  Ang- garan  2019,  daerah  Kota  Sungai  Penuh  mem- peroleh  ADD  yang  terendah  dari  daerah  lain  di Provinsi  Jambi.  Kota  Sungai  Penuh  menyalurkan
ADD  ke  setiap  desa  untuk  mempercepat  pem- bangunan  desa.  Dana  desa  disalurkan  kepada  se- tiap desa di Kota Sungai Penuh yang berjumlah 65 tanpa  terkecuali  termasuk  Desa  Pinggir  Air.  Dana desa  yang  merupakan  amanat  pemerintah  pusat
kepada  perangkat  desa  untuk  digunakan  sebaik- baiknya demi kemajuan desa. Amanat ini  ternyata terdapat  penggunaan  oleh  Kepala  Desa  di  Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh  yang  masih  perlu  dievaluasi.  Pada  tahun 2019, Forum Masyarakat Bersatu Peduli Pinggir Air (FMBPPA)  tersebut  melaporkan  atas  pengelolaan Dana  Desa  (DD)  dan  ADD  (Selewengkan  Dana Desa,  Ratusan  Warga  Laporkan  Kades  Pinggir  Air ke  Wako  Sungai  Penuh,  2019).  Selain  itu,  juga  ter- dapat  keluhan  masyarakat  terkait  pengelolaan  da- na  desa  (Tidak  Transparan  Kelola  DD,  Warga Pinggir Air Demo dan Segel Kantor Kades, 2019)
Dana yang disalurkan pemerintah untuk alokasi dana  desa  berjumlah  cukup  banyak  dengan  salah satu  tujuannya  adalah  pengembangan  desa  men- jadi  lebih  mandiri  dan  peningkatan  ekonomi masyarakat.  Penggunaan  dana  yang  sesuai  pe- runtukannya  harus  dikawal  salah  satunya  melalui akuntabilitas  yang  baik.  Pengawasan  dari masyarakat  juga  dapat  berjalan,  apabila  ada keterbukaan informasi pengelolaan dana, sehingga tujuan  yang  telah  disusun  bersama  antara pemerintah  desa  dan  masyarakat  dapat  terwujud dan  kesesuaian  dengan  peraturan  perundang- undangan dapat tercapai.
Penelitian-penelitian  sebelumnya  mengenai pengelolaan  dana  desa  telah  banyak  diteliti.  Con- tohnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Alfasadun, Hardiningsih  dan  Srimindarti,  2018).  Penelitian tersebut  menyimpulkan  bahwa  Pengelolaan  keu- angan  desa  tersebut  belum  berjalan  dengan  baik sesuai Permendagri no. 20 tahun 2018. Perencanaan kegiatan  masih  memprioritaskan  pada  pem- bangunan  fisik.  Kegiatan  pada  tahap  pelaksanaan telah  dilaksanakan  oleh  tim  pelaksana  kegiatan untuk  memastikan  proses  pembangunan  telah  dil- aksanakan sesuai dengan standar dan berjalan ter- tib.  Pada  bagian  penatausahaan,  bendahara  desa belum  memiliki kemampuan yang sangat  baik da- lam menjalankan sistem aplikasi. Untuk pelaporan, kepala  desa  telah  membuat  laporan  realisasi  atas penggunaan  anggaran  kepada  bupati  melalui SKPD  terkait.  Pada  tahap  pertanggungjawaban, kepala  desa  telah  mempertanggungjawabkan penggunaan  dana  tersebut  kepada  masyarakat, PEMDA, dan badan musyawarah desa.
Setiawan,  Atmadja  dan  Sulindawati  (2017) menemukan  bahwa  penyaluran  ADD  Pemerintah Daerah  (PemDa)  ke  Pemerintah  Desa  (PemDes) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Bupati mengenai  tata  cara  pengalokasian  dana  desa,  Bagi hasil pajak, serta bagi hasil retribusi. Pencairan da- na  dapat  dilakukan  melalui  4  (empat)  tahap dengan  lampiran  surat  rekomendasi  dari  kecama-
tan.  Implementasi  akuntabilitas  dan  transparansi terlihat  ketika  dilakukannya  perencanaan  dan penyusunan  laporan  realisasi  beserta  surat  per- tanggungjawabannya.  Pada  tahapan  tersebut,  ter- dapat kendala yang dihadapi, salah satunya adalah lemahnya  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) aparat  desa  sehingga  mempengaruhi  kinerja pemerintah  desa  dalam  penyusunan  laporan  real- isasi  dan  keterlambatan.  Peran  serta  masyarakat juga sangat mempengaruhi proses ini.
Penelitian  Susliyanti  (2017)  menunjukkan  bah- wa perencanaan program Desa Trimulyo Kec. Jetis Bantul  sesuai  dengan  prinsip  partisipatif  dengan tingkat  partisipasi  masyarakat  sebesar  92%. Pelaksanaan  program  juga  telah  sesuai  dengan prinsip  transparansi,  partisipatif,  dan  akuntabel. Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  laporan  per- tanggungjawaban  atas  pelaksanaan  program  ADD dan  APBDes  ke  pemerintahan  tingkat  kecamatan secara periodik.
Penelitian  Farida,  Jati  dan  Harventy  (2018) menunjukkan  bahwa  pertanggungjawaban  ADD secara fisik cukup baik. Namun, masih ada 1 (satu) desa  yang  belum  menyelesaikan  pertanggungja- waban  fisiknya.  Pengelolaan  ADD  secara  kese- luruhan  pada  desa  tersebut  cukup  akuntabel.  Ber- dasarkan  pada  latar  belakang  penelitian  ini,  maka tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  akunta- bilitas,  efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan  dana desa  serta  kontribusi  ADD  terhadap  pendapatan desa  pada  Desa  Pinggir  Air,  Kec.  Kumun  Debai, Kota Sungai Penuh.

## KAJIAN  LITERATUR  DAN  PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Kajian Literatur Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas  merupakan  suatu  prinsip  dalam unit pemerintahan terbesar atau unit pemerintahan terkecil  yaitu  desa.  Suatu  pemerintahan  yang  baik jika  masyarakatnya  sejahtera  yang  dapat  dilihat dari unit desa. Akuntabilitas pada pemerintah desa adalah  suatu  indikator  kemampuan  suatu pemerintah untuk melakukan tanggung jawab atas kegiatan  pembangunan  desa,  masalah  keuangan yang telah disusun dan ditetapkan dalam APBDes yang  merupakan  salah  satu  komponen  di  da- lamnya (Farida, Jati dan Haryenty, 2018).
Akuntabilitas  pemerintah  desa  menunjukkan keterlibatan  seluruh  komponen  pemerintah  desa dalam mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang telah dilakukan terkait dengan pemerintahan dan  pembangunan  desa.  Akuntabilitas  terkait dengan penyampaian  informasi  keuangan kepada
seluruh masyarakat serta pihak lain sebagai bentuk pertanggungjawaban  suatu  pemerintah  terhadap seluruh aktivitas yang telah dilaksanakan, sehingga terwujud  keterbukaan  informasi  bagi  masyarakat. Laporan  keuangan  tersebut  harus  bisa  menggam- barkan  informasi  mengenai  penetapan  keputusan politik  dan  sosial,  serta  ekonomi.  Dengan  adanya prinsip  akuntabilitas  ini,  diharapkan  dapat  mem- perbaiki  kinerja  serta  kualitas  pemerintah  dapat transparan  dan  memprioritaskan  kepada  kepent- ingan publik (Damayanti, 2018).

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri  no.  20  Tahun  2018  mengenai Pengelolaan  Keuangan  Desa,  akuntabilitas  pengel- olaan  terdiri  dari  5  kelompok  yaitu  akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban.
a. Akuntabilitas Perencanaan
Akuntabilitas  perencanaan  tertuang  dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengel- olaan  Keuangan  Desa  pasal  31-42.  Perencanaan keuangan  desa  dilakukan  oleh  sekretaris  desa dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa ten- tang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berke- naan  dan  menyampaikan  rancangan  Peraturan Desa  tentang  APBDesa  kepada  kepala  desa. Rancangan  tersebut  disampaikan  oleh  kepala  desa kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  untuk kemudian  dibahas  dan  akan  disepakati  bersama paling  lambat  bulan  Oktober  pada  tahun  berjalan. Rancangan  Peraturan  Desa  yang  telah  disepakati bersama  tersebut  akan  disampaikan  oleh  kepala desa kepada walikota melalui camat paling lambat 3  (tiga)  hari  dan  kemudian  akan  disepakati  untuk dievaluasi  dan  menetapkan  hasil  evaluasi rancangan  paling  lama  20  (dua  puluh)  hari  kerja sejak  diterimanya  Rancangan  Peraturan  Desa  ten- tang APBDesa.
Perencanaan dan penganggaran dana desa yang baik dan akuntabel apabila masyarakat ikut terlibat dalam  prosesnya.  Masyarakat  dapat  mengetahui dan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan pem- bangunan  desa  menurut  pendapat  mereka.  Salah satu wadah tempat menampung aspirasi masyara- kat  adalah  melalui  musyawarah  rencana  pem- bangunan  desa.  Keterlibatan  ini  akan  memotivasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam proses pelaksanaan  dan  pengawasan  kegiatan  pem- bangunan  di  desa.  Walaupun  seringkali  telah  di- wakilkan  kepada  badan  permusyawaratan  desa, namun akan lebih optimal apabila masyarakat juga dapat langsung berperan aktif. Hal ini dapat men- jadi  strategi  pemerintah  desa  untuk  menciptakan
rasa  memiliki  masyarakat  atas  pembangunan  de- sanya.
b. Akuntabilitas Pelaksanaan Akuntabilitas  pelaksanaan  tertuang  dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengel- olaan  Keuangan  Desa  pasal  43-62.  Seluruh  pen- erimaan  dan  pengeluaran  desa  dilaksanakan  dan kelola  dengan  menggunakan  rekening  kas  desa sebagai  wujud  kewenangan  desa.  Khusus  untuk desa  yang  tidak  memiliki  jasa  layanan  bank  di tempatnya,  maka  aturan  mainnya  akan  disahkan oleh  pemerintah  kota.  Seluruh  pengeluaran  dan penerimaan  desa  wajib  dibuktikan  dengan  bukti yang sah dan lengkap.
Prinsip  pelaksanaan  dana  desa  tidak  berbeda dengan  dana  negara  lainnya.  Setiap  dana  yang dikeluarkan  harus  taat  asas,  telah  dianggarkan sebelumnya  dan  dapat  dipertanggungjawabkan. Prinsip value for money yaitu ekonomis, efisien, dan efektif  juga  harus  diperhatikan.  Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan anggaran yang telah  disahkan.  Pelaksanaan  ADD  dikatakan akuntabel  apabila  seluruh  prinsip  ini  telah  di- penuhi  dan  tidak  ada  kegiatan  yang  dilaksanakan tanpa melalui proses perencanaan terlebih dahulu. c. Akuntabilitas Penatausahaan Akuntabilitas  penatausahaan  tertuang  dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengel- olaan  Keuangan  Desa  pasal  63-67.  Penatausahaan ini  dilaksanakan  oleh  bendahara  desa.  Setiap  pen- catatan  pengeluaran  dan  penerimaan  wajib  dicatat oleh  bendahara  desa  dan  setiap  bulan  untuk melakukan  tutup  buku  pembukuan  secara  tertib dan penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan pada laporan per- tanggungjawaban,  yang  akan  dilaporkan  kepada kepala  desa  setiap  bulannya,  paling  lambat  pada tanggal 10 bulan berikutnya. Tahap penatausahaan ini  dilakukan  dan  dicatat  dalam  Buku  Kas  Umum (BKU), Buku Bank, dan Kas Pembantu Pajak.
Konsekuensi  akuntabilitas  penatausahaan  yang baik  salah  satunya  adalah  penetapan  sistem akuntansi  ADD  yang  baik.  Selain  itu,  juga  harus didukung  dengan  implementasi  sistem  pengen- dalian internal yang baik. Salah satu kendala yang sering dihadapi instansi pemerintah adalah kompe- tensi  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  penge- tahuan  tentang  akuntansi  dan  teknologi  informasi yang masih harus ditingkatkan.
d. Akuntabilitas Pelaporan Akuntabilitas pelaporan tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengel- olaan  Keuangan  Desa  pasal  68-69.  Pelaporan  keu- angan  desa  dilakukan  oleh  kepala  desa  dengan menyerahkan  laporan  realisasi  atas  pelaksanaan
APBDes kepada walikota, yaitu:
a. Laporan pada semester I;
b. Laporan pada semester II.
Akuntabilitas  pelaporan  akan  lebih  baik  apabila desa  menyusun  laporan  keuangan  secara  lengkap sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP) bukan hanya laporan realisasi anggaran saja. Laporan  keuangan  lainnya  juga  perlu  diketahui oleh  masyarakat  seperti  neraca  desa,  sehingga masyarakat  bisa  mengetahui  kondisi  aset, kewajiban  dan  ekuitas  yang  dimiliki  oleh pemerintah desanya.
e. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Akuntabilitas pertanggungjawaban tertuang da- lam  Permendagri  No.  20  Tahun  2018  mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 70-72. Per- tanggungjawaban  keuangan  desa  dilakukan  oleh kepala  desa  dengan  menyerahkan  laporan  per- tanggungjawaban  atas  realisasi  pelaksanaan  AP- BDes  kepada  walikota  melalui  camat  pada  setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut berisi pen- dapatan,  belanja,  serta  pembiayaan  yang  telah ditetapkan dalam peraturan desa. Lampiran dalam peraturan tersebut adalah:
a. Format  tentang  Laporan  Pertanggungja- waban Realisasi Pelaksanaan APBDes;
b. Format  tentang  Laporan  Kekayaan  Milik Desa  per  31  Desember  Tahun  Anggaran berkenaan; dan
c. Format tentang Laporan Program Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  yang masuk ke desa.
Akuntabilitas  pertanggungjawaban  semakin  baik apabila  pertanggungjawaban  pengelolaan  ADD bukan  hanya  dilaporkan  kepada  pejabat  yang berwenang  saja,  tetapi  juga  harus  diketahui  oleh masyarakat.  Masyarakat  perlu  mengetahui  dan memantau  pertanggungjawaban  dari  pelaksanaan kegiatan  pembangunan  desa  yang  mereka  ikut terlibat dalam proses penyusunan rencananya.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Anggaran  merupakan  pernyataan  mengenai penerimaan dan pengeluaran yang diprediksi tere- alisasi  di  masa  yang  akan  datang  dalam  sebuah rentang  waktu  tertentu  serta  nilai  realisasi  masa lalu.  Tingkat  efektifitas  proses  penganggaran  di- pengaruhi  oleh  struktur  anggaran,  serta  berbagai komponen  anggaran  lainnya  yang  harus  disusun secara  sistematis,  agar  pengawasan  dapat  dil- akukan  secara  lebih  efektif  dan  efisien.  Struktur anggaran  terdiri  dari  pengelompokan  komponen anggaran  (terutama  komponen  anggaran  belanja) sesuai  dengan  kriteria  tertentu.  Pengelompokkan- pengelompokkan  anggaran  belanja  sangat  penting
untuk memudahkan proses pengelolaan anggaran, terutama pada tahap pelaksanaan (Ringo, 2017).
APBDes  sama  seperti  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran  Penda- patan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  menjadi  alat perencanaan,  alat  pengawasan,  alat  evaluasi,  dan alat  pengukur  kinerja.  Apabila  APBD  harus  diba- has bersama dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD),  maka  pada  tingkat  desa juga  melalui  pembahasan  dan  kesepakatan  dari Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Selain  BPD dalam  kegiatan  rembug  untuk  menyepakati  AP- BDes,  sebaiknya  keterlibatan  perwakilan  atau tokoh masyarakat yang tidak menjadi anggota BPD penting  diperhatikan.  Tokoh  adat,  tokoh  agama, dan  tokoh  pemuda,  serta  perwakilan  organisasi perempuan  di  tingkat  desa  akan  meningkatkan proses akuntabilitas perencanaan.

## Pelaksanaan APBDesa
Seluruh  pengeluaran  belanja  APBDesa  yang digunakan  harus  dapat  diperkuat  oleh  bukti  yang legal (sah) dan lengkap serta disahkan oleh sekreta- ris  desa  terhadap  kebenaran  material  atas  per- tanggungjawaban  bukti  tersebut.  Seluruh  penge- luaran kas yang menimbulkan beban pada APBDes tidak  boleh  digunakan  jika  rancangan  Peraturan Desa  (Perdes)  tentang  APBDes  belum  disahkan menjadi peraturan desa. Belanja desa yang sifatnya wajib,  tidak  perlu  ditetapkan  dalam  peraturan kepala  desa  dan  belanja  desa  yang  sifatnya mengikat (Ringo, 2017).

## Struktur Organisasi Desa
Menurut UU RI no. 6 tahun 2014 mengenai De- sa,  di  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  desa,  ter- dapat  tugas  pemerintahan  yang  harus  dilakukan oleh masing-masing desa, yaitu:
1. Memimpin  penyelenggaraan  PemDes  atas dasar kegiatan yang telah disepakati secara bersama dengan BPD.
2. Mengusulkan  rencana  penyusunan  pera- turan desa.
3. Mengesahkan peraturan desa.
4. Mengajukan rencana APBDes.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengkoordinasikan  pembangunan  desa dengan swadaya masyarakat dan partisipatif.
8. Meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  ket- ertiban, dan ketenteraman.
9. Menjalin hubungan kerja sama dengan mi- tra PemDes.
10. Mengembangkan  pendapatan  desa,  dan lainnya.
Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi a. Efisiensi Mahsun  (2014)  menjelaskan  efisiensi  memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas. Tingkat efisiensi  dapat  diukur  dengan  membandingkan output terhadap input (cost of output). Suatu proses dikatakan  efisien  bila  tujuan  dari  proses  tersebut dapat  terwujud  dengan  pemberdayaan  sumber daya  dan  sumber  dana  sekecil-kecilnya (spending well).
b. Efektivitas Mahsun (2014) menjelaskan pengertian efektivi- tas  adalah  hubungan  keluaran  terhadap  sasaran atau tujuan yang akan dicapai. Pada dasarnya efek- tivitas  berkaitan  dengan  kegiatan  untuk  mencapai tujuan atau sasaran suatu kebijakan. Suatu kegiatan bisa  disebut  efektif  jika  proses  kegiatannya  telah sesuai dengan sasaran dan tujuan akhir dari suatu kebijakan.
c. Kontribusi Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2019), kontribusi  merupakan  sumbangan.  Kontribusi dapat dijelaskan pula sebagai sesuatu yang diberi- kan  bersama-sama  pihak  lain  untuk  tujuan  biaya, atau  kerugian  tertentu  atau  bersama.  Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan ADD terhadap pendapatan  desa.    Kontribusi  ADD  perlu  menjadi perhatian  oleh  desa,  salah  satunya  untuk  men- gukur  dan  menilai  kemandirian  desa.  Desa  di- harapkan  secara  bertahap  mampu  meningkatkan kemampuan  keuangan  desa  dari  sumber  asli  desa dalam  bentuk  pendapatan  asli  desa.  Desa  bisa menggali potensi desa sesuai keunikan dan kondisi sumber  daya  alam,  budaya,  sosial,  dan  ekonomi desa.

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif yang  memberikan  sebuah  riwayat  kepada  peneliti untuk  menguraikan  hal-hal  yang  relevan  dengan fenomena  yang  menarik  perhatian  dari  suatu  per- spektif  perseorangan,  suatu  orientasi  industri,  or- ganisasi, atau lainnya (Sekaran, 2015).
Data  penelitian  ini  yaitu  data  primer  dan sekunder.  Sekaran  (2015)  menyatakan  data  primer bersumber dari informasi pertama yang berikutnya akan  dianalisis  untuk  menemukan  solusi  atas  ma-
salah  penelitian.  Data  primer  penelitian  ini  yaitu jawaban  hasil  kuesioner  dan  wawancara.  Wa- wancara  dilakukan  untuk  memperdalam  hasil pengolahan  data  yang  berasal  dari  jawaban kuesioner. Data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa Pinggir Air.
Kuesioner  disusun  berdasarkan  Skala  Likert  1-5 dengan tingkat preferensi jawaban berikut:
a. Skor 1 = Tidak Pernah
b. Skor 2 = Jarang
c. Skor 3 = Kadang-kadang
d. Skor 4 = Sering
e. Skor 5 = Selalu Responden  penelitian  adalah  perangkat  desa dan  tokoh  masyarakat  di  Desa  Pinggir  Air,  Kec. Kumun  Debai,  Kota  Sungai  Penuh,  Provinsi  Jambi yang  berjumlah  30  orang.  Responden  terdiri  dari kepala  desa,  sekretaris,  bendahara,  staf  pemerinta- han  desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa,  kepala dusun, dan tokoh masyarakat.

## Tahap Analisis Data
Teknis analisis data adalah sebagai berikut:
1. Analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa a. Menyebarkan dan mengumpulkan kembali kuesioner  kepada  dan  dari  responden penelitian ini.
b. Menabulasikan  data  yang  diperoleh  dari instrumen penelitian.
c. Uji  validitas  menggunakan sig. hasil  dari output SPSS untuk mengetahui signifikansi dari nilai korelasi. Jika sig. pada uji dua sisi dengan  taraf  kepercayaan  95%  lebih  kecil dari α = 5%, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen telah memenuhi kriteria validitas  dan item dapat  dinyatakan  layak (valid).  Uji  reliabilitas  menggunakan Cronbach  Alpha (α). Suatu  variabel dikatakan reliabel  jika  nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2016).
d. Menghitung  tingkat  akuntabilitas  untuk  5 jenis akuntabilitas, yaitu:
1. Akuntabilitas Perencanaan
2. Akuntabilitas Pelaksanaan
3. Akuntabilitas Penatausahaan
4. Akuntabilitas Pelaporan
5. Akuntabilitas Pertanggungjawaban (Permendagri No. 20 Tahun 2018)
e. Menilai  tingkat  akuntabilitas  pengelolaan ADD dengan menggunakan rumus:
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑎𝑙 × 100% ............................................  (1)
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER – VOL 13 NO 2 – JULI 2021 – Halaman 109-121
f. Setelah  dilakukan  perhitungan  tingkat implementasi akuntabilitas,
untuk memenuhi indikator apakah bisa dianggap akuntabel atau tidak,
pengelolaan  ADD menurut  Umar  (2011) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3. g. Menyajikan hasil analisis
secara sistematis.
Tabel 3. Interpretasi Skala Likert No Nilai Rata-Rata Skor Jawaban Makna Kategori/ Interpretasi 1. 1 – 1,8 Sangat Rendah/ Tidak Baik 2. 1,8 > - 2,6 Rendah/ Kurang Baik 3. 2,6 > - 3,4 Cukup 4. 3,4 > - 4,2 Tinggi/ Cukup Baik 5. > 4,2 Sangat Tinggi/ Sangat Baik Sumber: Umar (2011)
2. Analisis  efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan dana ADD
a. Mengumpulkan  data  sekunder  berupa laporan  pertanggungjawaban  pengelolaan dana desa.
b. Menganalisis  efisiensi  dan  efektivitas realisasi  pengelolaan dana dengan rumus di persamaan 2 dan 3.
c. Menyajikan hasil analisis secara sistematis.
Efisiensi ADD =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐴𝐷𝐷
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝐷𝐷 × 100% …………………… (2)
Efektifitas ADD = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐴𝐷𝐷
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐴𝐷𝐷 × 100%
…………………. (3)
3. Analisis kontribusi ADD terhadap pendapatan desa
a. Mengumpulkan  data  sekunder  berupa laporan pertanggungjawaban
pengelolaan dana desa.
b. Menganalisis kontribusi dengan rumus di persamaan 4. c. Menyajikan hasil analisis secara
sistematis.
Kontribusi ADD = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 × 100% ……………………..….. (4)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Statistik Deskriptif
Sebaran responden penelitian ini dari  sisi  jen- jang  pendidikan,  20%  berpendidikan  SD,  60%  ber- pendidikan SMA, 7% berpendidikan Diploma 3, 3% berpendidikan Sarjana, dan 7% berpendidikan Stra- ta 2.   Sebaran  r esponden   dilihat   dari   sisi   usia
dominan  pada  rentang  usia  31-45  sebanyak  40%. Selanjutnya  diikuti dengan  usia  dibawah  30  tahun adalah sebanyak 37%, dan usia lebih dari 45 tahun sebanyak 23%. Hasil analisis deskriptif terlihat pa- da Tabel 4.
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Pinggir Air Oleh: Setiawan, Rahayu, Rahayu dan Sam

## Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif Statistik
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation X1 30 3.33 5.00 47.500 .45853 X2 30 4.20 5.00 47.289 .26949 X3 30 3.33 5.00 46.444 .42825 X4 30 3.67 5.00 46.222 .34445 X5 30 3.67 5.00 44.222 .41921 Valid N 30 Sumber: Diolah oleh Peneliti (2020)
Keterangan: X 1 : Perencanaan X 2 : Pelaksanaan X 3 : Penatausahaan X 4 : Pelaporan X 5 : Pertanggungjawaban
Pada Tabel 4 terlihat bahwa data penelitian ada- lah  sebesar  30  data.  Nilai  minimum  variabel perencanaan  (X 1 )  adalah  3,33  dan  nilai  maksimum 5,00. Nilai rata-rata perencanaan (X 1 ) 4,7500 dengan nilai standar deviasi 0,45853. Variabel  pelaksanaan (X 2 )  mempunyai  nilai  min  sebesar  4,20  dan  nilai maks  sebesar  5,00.  Nilai  rata-rata  pelaksanaan  (X 2 ) adalah  sebesar  4,7289  dengan  nilai  standar  deviasi sebesar 0,26949.
Nilai  minimum  variabel  penatausahaan  (X 3 ) adalah  3,33  dan  nilai  maksimum  5,00.  Rata-rata penatausahaan  (X 3 )  adalah  sebesar  4,6444  dengan nilai  standar  deviasi  sebesar  0,42825.  Variabel pelaporan (X 4 ) mempunyai nilai min 3,67 dan nilai maks 5,00. Rata-rata pelaporan (X 4 ) adalah sebesar 4,6222  dengan  nilai  standar  deviasi  (SD)  sebesar 0,34445.  Nilai  minimum  variabel  pertanggungja- waban  (X 5 )  adalah  3,67  dan  nilai  maksimum  5,00. Nilai  rata-rata  pertanggungjawaban  (X 5 )  adalah sebesar  4,4222  dan  nilai  standar  deviasi  (SD)  sebe- sar 0,41921.
Hasil  uji  kualitas  data  yang  berasal  dari kuesioner  diperoleh  seluruhnya  valid  dan  reliabel. Uji  validitas  pada  indikator  perencanaan,  pelaksa- naan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung- jawaban memiliki tingkat sig. < 0,05 sehingga kese- luruhan item pernyataan  dapat  dinyatakan  valid. Hasil  pengujian  reliabilitas  menunjukkan  nilai Cronbach  Alpha 0,715 >  0,70  sehingga  seluruh item pernyataan dapat dinyatakan reliabel.

## Pembahasan
Akuntabilitas Pengelolaan ADD pada Desa Pinggir Air Akuntabilitas  terhadap  sistem  pengelolaan ADD  merupakan  salah  satu  langkah  untuk
mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik ( good governance ). Pengelolaan ADD ini harus dapat dilaksanakan secara transparan kepada masyarakat dalam  musyawarah  desa  yang  hasilnya  tertuang dalam Peraturan Desa (PerDes). Hal itu menggam- barkan  bahwa  para  pengambil  keputusan  selalu menjaga komitmennya untuk menerapkan prinsip- prinsip good governance pengelolaan keuangan dana ADD.
Akuntabilitas  pengelolaan  ADD  yang  terdiri dari:
1. Akuntabilitas Perencanaan (X 1 )
Hasil  jawaban  responden  secara  keseluruhan memiliki nilai skor total sebesar 855. Rata-rata nilai tanggapan  responden  atas  indikator  perencanaan (X 1 )  sebesar  4,75.  Angka  ini  sudah  berada  pada tingkatan  yang  sangat  baik,  artinya  akuntabilitas perencanaan  ADD  pada  Desa  Pinggir  Air  telah dilakukan dengan sangat baik.
Bentuk dari penerapan prinsip partisipasi dapat terlihat dari wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 8 Juli 2020 yang bertempat di kantor kepala desa dengan salah seorang informannya yaitu ang- gota  Badan  Permusyawaratan  Desa  (HE).  Berikut hasil wawancaranya:
“Perencanaan pengelolaan ADD tel ah sesuai dengan  prinsip  partisipasi.  Kegiatan  yang dilakukan  dengan  menggunakan  ADD, selalu  berdasarkan  pada  hasil  musyawarah desa  dengan  membahas  rencana  pem- bangunan.  Kegiatan  tersebut  akan  dil- aksanakan  oleh warga setempat secara Ber- sama- sama.”
Partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  pengambi- lan  keputusan  untuk  penyusuran  rencana
penggunaan  dana  ADD  sudah  cukup  baik.  Tokoh masyarakat  di  Desa  Pinggir  Air  sendiri  ikut  serta menyampaikan  pendapat  dan  saran  melalui musyawarah  desa  guna  untuk  perencanaan  pem- bangunan desa.
Pernyataan dari partisipan tersebut juga sejalan dengan pernyataan kepala desa (MN) pada tanggal 8 Juli 2020 berikut:
“ADD  merupakan  dana  yang  bersumber dari  pemerintah  kota  dengan  tujuan  untuk pancingan  kepada  masyarakat  desa  agar menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat  dalam  perencanaan  pem- bangunan desa.”
Pernyataan diatas menunjukkan bahwa tujuan dari ADD adalah untuk meningkatkan tingkat kepedu- lian  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  percepatan pembangunan di desa. Partisipasi aktif masyarakat akan menjadikan Alokasi dana ADD yang didasar- kan pada kebutuhan masyarakat.
Hasil dari perencanaan akan dijadikan dasar un- tuk  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pem- bangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan  yang  telah  dirancang  dan  disepakati harus  diinformasikan  kepada  seluruh  masyarakat sehingga  nantinya  dapat  dipertanggungjawabkan oleh pengurus. Dari sisi akuntabilitas perencanaan, pemerintah  desa  harus  menginformasikan  seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masyara- kat  mengenai  kegiatan  yang  akan  dilakukan dengan menggunakan dana ADD.
Prinsip  akuntabilitas  harus  diutamakan  oleh pelaksana  program  ADD  di  Desa  Pinggir  Air  agar dapat memperoleh respon/tanggapan dari masyarakat  dalam  rangka  perbaikan  kinerja  pem- bangunan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Ari- fiyanto  dan  Kurrohman  (2014),  serta  Wida,  Supat- moko dan Kurrohman (2017).
2. Akuntabilitas Pelaksanaan (X 2 )
Hasil  jawaban  responden  memiliki  nilai  skor total  sebesar  2.128.  Rata-rata  nilai  tanggapan  re- sponden  atas  akuntabilitas  pelaksanaan  (X2)  sebe- sar 4,73. Angka ini menunjukkan penerapan akunt- abilitas  pelaksanaan  sudah  sangat  baik.  Namun, skor  jawaban  4,73  <  5  yang  berarti  bahwa  tingkat pelaksanaan  ADD  masih  dapat  ditingkatkan  atau dioptimalkan pada periode yang akan datang. Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  seluruh kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  Tim  Pelaksana Desa  (TPD)  seluruhnya  didanai  dari  ADD.  Bentuk penyampaian  informasi  dan  keterbukaan  telah disampaikan  secara  detail  untuk  masyarakat,  se- hingga  pada  setiap  kegiatan  fisik  selalu  disam- paikan  melalui  papan  informasi  mengenai  lokasi tempat  dilaksanakannya  kegiatan  tersebut.  Hal  ini
merupakan  wujud  dari  penerapan  prinsip  akunta- bilitas  pembangunan  desa,  agar  seluruh  masyara- kat  memperoleh  informasi  tentang  program  ADD serta  dapat  memberi  saran  dan  kritiknya  kepada Tim  Pelaksana  Desa  agar  bisa  dijadikan  pedoman perbaikan pengelolaan ADD.
Hal ini didukung berdasarkan hasil wawancara pada  tanggal  8  Juli  2020  yang  bertempat  di  Desa Pinggir Air dengan salah satu informan merupakan salah seorang dari Tim Pelaksana Desa (YD) yaitu:
“Pelaksanaan pengelolaan ADD telah sesuai dengan  prinsip  akuntabilitas  kepada masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  dengan  me- masang papan informasi mengenai kegiatan ADD  agar  masyarakat  memperoleh  infor- masi tersebut.”
Pendapat  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  prinsip akuntabilitas dan transparansi pembangunan telah ditumbuhkembangkan.
Hal  yang  senada  juga  dijelaskan  oleh  salah seorang informan yang merupakan ketua Lembaga Permusyawaratan  Masyarakat  Desa  (AP)  pada tanggal 8 Juli 2020 yaitu:
“Pelaksanaan  pengelolaan  ADD  telah  dil- aksanakan  sesuai  dengan  prinsip  akuntabilitas dikarenakan  seluruh  proses  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban  telah melibatkan  seluruh  unsur  masyarakat  dian- taranya  tokoh  masyarakat,  Lembaga  Per- musyawaratan  Masyarakat  Desa,  dan  Badan Permusyawaratan Desa.”
Penelitian  ini  sejalan  dengan  Hidayah  dan  Wi- jayanti  (2017),  dan  Arifiyanto  dan  Kurrohman (2014) .
3. Akuntabilitas Penatausahaan (X 3 ) Hasil jawaban responden memiliki nilai skor to- tal sebesar 418. Rata-rata nilai tanggapan respond- en  atas  akuntabilitas  penatausahaan  (X3)  sebesar 4,64  (sangat  baik),  artinya  penatausahaan  ADD pada Desa Pinggir Air telah dilakukan dengan san- gat baik. Namun, skor jawaban 4,64 < 5 yang berar- ti bahwa tingkat penatausahaan ADD masih dapat ditingkatkan  atau  dioptimalkan  untuk  periode  se- lanjutnya.
Secara  umum  penatausahaan  pengelolaan  keu- angan desa sudah akuntabel. Penatausahaan dalam keuangan  desa  adalah  suatu  kegiatan  berupa  pen- catatan  oleh  bendahara  desa,  dengan  melakukan pencatatan  atas  semua  transaksi  penerimaan  kas dan  pengeluaran  kas.  Pencatatan  tersebut  harus dilakukan secara kronologi dan sistematis terhadap seluruh transaksi keuangan desa.
Bendahara desa harus dapat mempertanggung- jawabkan  penggunaan  dana  pada  laporan  per- tanggungjawaban  agar  dapat  diserahkan  kepada
kepala  desa  setiap  bulannya.  Penatausahaan  ADD ini dapat dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Sistim  Keuangan  Desa  (SisKeuDes).  SisKeuDes  ini yaitu  suatu  aplikasi  yang  dibangun  oleh  Kemen- terian Dalam Negeri (kemendagri) bersama dengan Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP)  dengan  tujuan  untuk  mempermudah pengelolaan  keuangan  desa.  Penelitian  ini  sesuai dengan Nafidah dan Anisa (2017) serta Damayanti (2018).
4. Akuntabilitas Pelaporan (X 4 ) Hasil jawaban responden memiliki nilai skor to- tal sebesar 832.  Rata-rata nilai tanggapan respond- en atas indikator pelaporan (X4) sebesar 4,62. Ang- ka ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan ADD  pada  Desa  Pinggir  Air  telah  dilakukan dengan sangat baik. Namun, skor jawaban 4,62 < 5 yang  berarti  masih  dapat  ditingkatkan  atau  diop- timalkan di masa yang akan datang.
Desa  Pinggir  Air  mampu  mewujudkan  akunta- bilitas  dalam  pelaporan  pengelolaan  keuangan yang  berdasarkan  pada  peraturan  terkait.  Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang terjadi di  desa  tersebut  terkait  dengan  pelaporan  ADD. Hal  ini  diutarakan  oleh  Kepala  Desa  (MN)  pada tanggal  8  Juli  2020  tentang  hambatan  yang  terjadi pada pengelolaan keuangan di desa yaitu:
“Kadang -kadangkan terkait penyusunan SPJ, dari  pihak  kota  atau  kecamatan  telah  dil- akukan  pembinaan  ketika  pelaksanaan pengSPJan.  Namun,  Ketika  ada  ada  in- spektorat  seperti  tahun  2019  untuk  berita acara  atau  apa  itu,  masih  ada  kekurangan untuk diperbaiki”
Hal  ini  menunjukkan  kalau  desa  masih  membu- tuhkan  pendampingan  agar  bisa  lebih  mengopti- malkan  akuntabilitas  pelaporan.  Hasil  penelitian sejalan dengan Susliyanti (2017).
5. Akuntabilitas Pertanggungjawaban (X 5 ) Hasil jawaban responden memiliki nilai skor to- tal sebesar 398. Rata-rata nilai tanggapan respond- en atas indikator pertanggungjawaban (X5) sebesar 4,42. Angka ini sudah berada pada tingkatan yang sangat  baik.  Artinya  akuntabilitas  pertanggungja- waban ADD pada Desa Pinggir Air telah dilakukan dengan sangat baik. Namun, skor jawaban 4,42 < 5 yang  berarti  bahwa  tingkat  pertanggungjawaban ADD  masih  dapat  ditingkatkan  atau  dioptimalkan di masa yang akan datang.
Pertanggungjawaban Dana ADD di Daerah De- sa Pinggir Air memiliki keterkaitan dengan laporan pertanggungjawaban  APBDes,  yang  telah  sesuai dengan  dengan  Peraturan  Walikota  Sungai  Penuh No.  15  Tahun  2018  mengenai  Pengalokasian  dan
Penggunaan  Alokasi  Dana  Desa.  Peraturan  itu menjadi  dasar  hukum  pengelolaan  keuangan  dan APBDes.  Tanggung  jawab  pengelola  dana  ADD kepada  masyarakat  dapat berbentuk  fisik  maupun dalam  bentuk  kegiatan  musyawarah  untuk menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  dan pelaksanaan dana ADD dengan peserta yaitu BPD sebagai perwakilan masyarakat.
Peneliti  melakukan  wawancara  pada  tanggal  8 Juli  2020  dengan  informan  sekretaris  desa  (WY) yang bertempat di kantor kepala desa, dengan hasil wawancara sebagai berikut:
“Pertanggungjawaban  pelaksanaan  ADD kepada  masyarakat  yaitu  dalam  bentuk  fisik yang  telah  disepakati  di  dalam  musrenbang- des dan rapat pe rtanggungjawaban ADD.”
Untuk  pengelolaan  atas  administrasi  keuangan, peneliti  melakukan  wawancara  dengan  partisipan bendahara desa (BM) pada tanggal 8 Juli 2020 yang bertempat di kantor kepala desa, dengan hasil wa- wancara sebagai berikut:
“Pengelolaan  ad ministrasi  keuangan  disertai dengan  bukti  pendukung  berupa  nota  dan kuitansi  ditambah  surat  pesanan  dan  surat perintah kerja dari kepala desa untuk rekanan material  (CV  atau  toko  bangunan)  untuk kegiatan fisik.”
Informasi  diatas  menggambarkan  bagaimana bentuk  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan anggaran dana desa di Desa Pinggir Air dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas.
Dana ADD telah dikelola dengan baik dengan bentuk  pertanggungjawaban  administrasi  yang baik.  Semua  pengeluaran  dana  ADD  harus dilampiri  dengan  bukti  dan  dokumen  yang terkait.  Berikut  informasi  yang  diperoleh  dari partisipan  bendahara  desa  (BM)  pada  tanggal  8 Juli 2020 sebagai berikut:
“Dalam  mengeluarkan  uang  yang  ber- sumber  dari  ADD  harus  disertai  dengan bukti  pendukung  berupa  nota  dan  kuitansi dan juga tanda terima.”
Berdasarkan  informasi  di  atas,  terlihat  bahwa penggunaan  dana  ADD  telah  dituntut  untuk dilengkapi  dengan  dokumen  yang  tepat,  sehingga pertanggungjawaban dana dapat disampaikan oleh pengelola ADD.
Akuntabilitas  pertanggungjawaban  ADD  Desa Pinggir  Air  telah  sesuai  dengan  teori  akuntabilitas menurut  Bintoro  (2006)  tentang  tanggung  gugat atas  pengurusan  atau  penyelenggaraan  yang  telah dilakukan.  Kondisi  di  desa  tersebut  juga  menun- jukkan  bahwa  semua  pengeluaran  harus  dapat dipertanggungjawabkan  dengan  bukti  fisik  dan secara  administrasi  keuangan,  sehingga  dapat  di- anggap  telah  berhasil  dan  berjalan  dengan  baik
serta telah diselesaikan.
Akuntabilitas  pengelolaan  ADD  pada  Desa Pinggir Air, Kec Kumun Debai, Kota Sungai Penuh
yang  terdiri  dari  5 (lima)  jenis  akuntabilitas secara ringkas disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Akuntabilitas Pengelolaan  ADD No Keterangan Nilai Kategori 1. Akuntabilitas Perencanaan 4,75 Sangat Tinggi/ Sangat Baik 2. Akuntabilitas Pelaksanaan 4,73 Sangat Tinggi/ Sangat Baik 3. Akuntabilitas Penatausahaan 4,64 Sangat Tinggi/ Sangat Baik 4. Akuntabilitas Pelaporan 4,62 Sangat Tinggi/ Sangat Baik 5. Akuntabilitas Pertanggungjawaban 4,42 Sangat Tinggi/ Sangat Baik Rata- rata 4,63 Sangat Tinggi/ Sangat Baik
Sumber: Diolah oleh peneliti (2020)
Tabel  6  menunjukkan  bahwa  rata-rata  skor akuntabilitas  pengelolaan  ADD  sebesar  4,63 dengan  indikator  terendah  adalah  pertanggungja- waban  sebesar  4,42  dan  indikator  tertinggi  adalah perencanaan  sebesar  4,75.  Nilai  4,63  menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan pada Desa Pinggir Air masuk dalam kategori sangat baik.

## Efisiensi dan Efektivitas Realisasi ADD
Hasil  perhitungan  efisiensi  realisasi  ADD pada  Desa  Pinggir  Air,  Kecamatan  Kumun  Debai menunjukkan  persentase  sebesar  99,64%.  Hal  ini berarti  tingkat  efisiensi  realisasi  ADD  pada  Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai berada pada kategori efisien. Perhitungan efisiensi sebagai beri- kut:
𝐸𝑓𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐴𝐷𝐷 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 × 100% ………………………….…. (5)
= 1.111.130.120 1.115.099.560 × 100%

## = 99,64%
Berikut perhitungan efektivitas realisasi ADD pada Desa Pinggir Air.
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐴𝐷𝐷 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐴𝐷𝐷 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐴𝐷𝐷 × 100% …………………… (6)
= 1.115.099.560 1.115.099.560 × 100%

## = 100%
Hasil  perhitungan  efektivitas  realisasi  ADD  pada Desa Pinggir Air, menunjukkan persentase sebesar 100%.  Hal  ini  berarti  tingkat  efektivitas  realisasi ADD pada Desa Pinggir Air, berada pada kategori
sangat efektif.

## Kontribusi Realisasi ADD
Berikut  perhitungan  kontribusi  ADD  terhadap pendapatan desa pada Desa Pinggir Air.
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑎 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝐷𝐷 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑒𝑠𝑎 × 100% ………. (7)
= 1.115.099.560 1.115.099.560 × 100%
= 100%
Hasil  perhitungan  kontribusi  dana  desa  ter- hadap  pendapatan  desa  pada  Desa  Pinggir  Air menunjukkan persentase sebesar 100%. Hal ini be- rarti  ADD  pada  Desa  Pinggir  Air  memberikan
kontribusi  penuh  pada  total  pendapatan.  Desa Pinggir  Air  sepenuhnya  bergantung  pada  dana desa  dari  APDes  karena  tidak  memiliki  sumber pendapatan lainnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan peneliti  menyimpulkan  bahwa  tingkat  akuntabili- tas  pengelolaan  ADD  pada  Desa  Pinggir  Air,  di Kec. Kumun Debai, Kota Sungai Penuh sudah san- gat  baik,  baik  pada  tahap  perencanaan,  pelaksa- naan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung- jawaban.  Realisasi  ADD  sudah  efektif  dan  sesuai dengan  target  ADD  dan  realisasi  dari  belanja  atas penggunaan Dana Desa sudah efisien, 99,64%. Da- na  desa  teralokasi  dan  terlaksana  sesuai  rencana penggunaan dan tidak melampaui realisasi penda- patan desa. Tingkat kontribusi ADD terhadap pen- dapatan  Desa  mencapai  100%.  Hal  ini  berarti  desa ini masih sepenuhnya tergantung pada ADD.
Peneliti  menyadari  bahwa  Penelitian  ini  tidak lepas  dari  keterbatasan.  Adapun  keterbatasan  dari penelitian  ini,  antara  lain  waktu  penelitian  yang dilakukan  oleh  peneliti  relatif  pendek  dan  fokus peneliti hanya pada pengelolaan alokasi dana desa, belum  menyentuh  ke  jenis  dana  desa  lainnya seperti  pendapatan  asli  desa.  Beberapa  saran  yang dapat diberikan dari penelitian ini, antara lain bagi perangkat  desa,  diharapkan  terus  meningkatkan akuntabilitas pengelolaan  ADD  pada  Desa  Pinggir Air,  dan  mendorong  pertanggungjawaban  yang lebih  baik.  Desa  Pinggir  Air  diharapkan  dapat memulai  adanya  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  agar  tingkat  ketergantungan  desa  pada dana  desa  dapat  diturunkan,  sehingga  desa memiliki sumber pendapatan lainnya. Bagi peneliti selanjutnya,  dapat  menganalisis  peran  serta masyarakat  dalam  pembentukan  dan  perkem- bangan  BUMDes  dalam  memberikan  kontribusi kemandirian desa.

## REFERENCES
Alfasadun, A., Hardiningsih, P., dan Srimindarti, C. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa. Proceeding  SENDI_U . Seminar  Nasional  Multi  Disiplin  Ilmu  Unis- bank (SENDI_U) ke-4: Semarang.
Arifiyanto,  D.  F.,  dam  Kurrohman,  T.  (2014). Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa di  Kabupaten  Jember. Jurnal  Riset  Akuntansi dan Keuangan, 2 (3), 473-485. Bintoro,  T.  (2006). Pengantar  Administrasi  Pem- bangunan . Jakarta: LP3ES.
Damayanti,  W.  (2018). Transparansi  dan  Akuntabili- tas  Pemerintah  Desa  Dalam  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  (Studi  Kasus:  Desa  Tegiri  dan  Desa Sumberagung  Kecamatan  Batuwarno,  Kabupaten Wonogiri) .  (Skripsi,  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Surabaya, Indonesia). Didapat dari http://eprints.ums.ac.id/60002/.
Farida, V., Jati, A. W., dan Harventy, R. (2018). An- alisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa  (ADD)  di  Kecamatan  Candipuro  Kabu- paten  Lumajang. Jurnal  Akademi  Akuntansi,
1 (1), 64-73. Ghozali,  I.  (2016). Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan  Program  IBM  SPSS  23 .  Semarang:  Ba- dan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hidayah, N., dan Wijayanti, I. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  (DD)  Studi  Kasus  Pa- da  Desa  Wonodadi  Kecamatan  Ngarayun  Ka- bupaten Ponorogo. Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi, 2 (2), 1-7. Hidayati, N. (2016). Analisis Pengelolaan Alokasi Da- na Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Ka- bupaten Ponorogo Tahun 2015 . (Skripsi, Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Mu- hammadiyah Ponorogo, Indonesia). Didapat Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  (2019). Pengertian kontribusi . Didapatkan dari https://kbbi.web.id/kontribusi.
Kementerian  Keuangan. (2019). Rincian Alokasi Da- na  Desa  Provinsi/Kabupaten/Kota  dalam  APBN Tahun 2019 . Didapatkan dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp con- tent/uploads/2018/10/DANA-DESA.pdf.
Mahsun, M. (2014). Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: BPFE.
Nafidah, L. N., dan Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Kabupaten Jombang. Akuntabilitas:  Jurnal  Ilmu  Akuntansi, 10 (2), 273-288.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Didapatkan
dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/1 39714/permendagri-no-20-tahun-2018.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Didapatkan dari http://binapemdes.kemendagri.go.id/upload s/gallery/PP_No._72_Th_._2005_Ttg_._Desa_. pdf.
Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 15 Tahun 2018  tentang  Pengalokasian  dan  Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018. Didapatkan dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/8 9732/perwali-kota-sungai-penuh-no-15-tahun- 2018.
Ringo,  E.  S.  (2017). Pengelolaan  Keuangan  Desa  di Desa  Adi  Jaya  Kecamatan  Terbanggi  Besar  Kabu- paten  Lampung  Tengah .  (Skripsi,  Fakultas Hukum,  Universitas  Lampung,  Bandar  Lam- pung, Indonesia).
Didapat
di http://digilib.unila.ac.id/27570/3/SKRIPSI% 20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf. Selewengkan Dana Desa, Ratusan Warga Laporkan Kades  Pinggir  Air  ke  Wako  Sungai  Penuh (2019,  Februari  21). Gegeronline. Didapat  dari https://www.gegeronline.id/2019/03/selewe ngkan-dd-ratusan-warga-laporkan-kades- pinggir-air-ke-wako-sungai-penuh/. Sekaran, U. (2015). Metodologi Penelitian untuk Bisnis dan Ekonomi . Jakarta: Salemba Empat.
Setiawan,  M.  W,  Atmadja,  A.  T,  dan  Sulindawati,
N.  G  E.  (2017).  Analisis  Transparansi  dan Akuntabilitas  Pelaporan  Alokasi  Dana  Desa (Studi  Kasus  Desa  Bengkel,  Kec.  Busungbiu, Kab.  Buleleng). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi Undiksa, 7 (1), 1-11. Susliyanti,  E.  D.  (2017).  Transparansi  dan  Akunta- bilitas  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  pada  Desa Trimulyo,  Kecamatan  Jetis,  Kabupaten  Bantul Tahun 2015 ). Wahana, 20 (1), 13-23.
Tidak  Transparan  Kelola  DD,  Warga  Pinggir  Air Demo dan Segel Kantor Kades. (2019, Februari 20) Kerincitime.
Didapat dari
https://kerincitime.co.id/tidak-transparan- kelola-dd-warga-pinggir-air-demo-dan-segel- kantor-kades.html. Umar, H. (2011). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis  Bisnis (Edisi  ke-11).  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Ta- hun  2014  tentang  Desa.  Didapatkan  dari https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/ uu/UU_2014_6.pdf.
Wida,  S.  A.,  Supatmoko,  D.,  dan  Kurrohman,  T.
(2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Da- na  Desa  (ADD)  di  Desa-Desa  Kecamatan Rogojampi  Kabupaten  Banyuwangi E-Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 4 (2),148-152.