## MAGISTRA Law Review
Volume 04 Nomor 01, Januari 2023 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev
Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## PERAMPASAN KEMERDEKAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI TUNTUTAN JAKSA UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK KORBAN

## Satria Bagus Budi Jiwandono
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang *satriabagus50@gmail.com

## Markus Suryo Utomo
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang
* msu.atlaw@untagsmg.ac.id

## ABSTRAK
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Anak  sebagai  pelaku  kejahatan  dengan  korban  yang  juga  masih kategori  Anak  khususnya  tindak  pidana  kesusilaan  (pencabulan  dan  persetubuhan)  dalam  praktek peradilan  dianggap  belum  mampu  memberikan  perlindungan  yang  memadai  kepada  korban  karena tuntutan pidana  yang diajukan oleh Jaksa  Penuntut  Umum dan pidana  yang dijatuhkan Hakim  kepada pelaku sering dianggap belum memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya karena dianggap tidak  sebanding  dengan  trauma  dan  penderitaan  seumur  hidup  yang  dialami  korban.  Metode pendekatan menggunakan Yuridis Empiris, Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa  perlindungan hukum kepada Anak Korban karena tuntutan tersebut baik formil maupun materiil dan juga dilihat dari aspek  tujuan  hukum  itu  sendiri  telah  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  ada  yang secara  formal  terdapat  pengaturannya  di  dalam  pasal  71  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  selain  itu  dari  sudut  pandang  sosiologis  maupun  filosofis hukumnya yaitu mendasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatan untuk kepentingan Anak korban dan keluarganya  maka  tuntutan  Jaksa  dimaksud  yang  di  dalamnya  terkandung  aspek  perampasan kemerdekaan  terhadap  Anak  pelaku  kejahatan  sudah  dirasakan  sebanding  dengan  trauma  dan penderitaan seumur hidup yang dialami oleh Anak korban dalam menghadapi masa depannya.

## Kata kunci: Anak; Perlindungan Hukum; Tuntutan Jaksa

## ABSTRACT
Criminal  acts  committed  by  children  as  perpetrators  of  crimes  with  victims  who  are  also  still  in  the category  of  children,  especially  criminal  acts  of  decency  (obscenity  and  sexual  intercourse)  in  judicial practice are considered not able  to provide adequate protection to victims because of criminal charges filed by the Public Prosecutor and the penalties imposed Judges to perpetrators are often considered to have  not  given  a  sense  of  justice  to  victims  and  their  families  because  they  are  considered  not commensurate with the trauma and lifelong suffering experienced by victims. The approach method uses Juridical  Empirical,  the  results  of  the  research  obtained  are  that  legal  protection  for  Child  Victims because the demands are both formal and material and also seen from the aspect of the purpose of the law  itself  is  in  accordance  with  the  provisions  of  existing  legislation  which  are  formally  regulated  in Article 71 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, besides that from a sociological  and  philosophical  point  of  view,  the  law  is  based  on  a  sense of  justice  and benefit  for  the benefit  of  the  child  victim  and  his  family,  the  Prosecutor's  claim  in  question  contains  aspects  of
deprivation  of  liberty  against  the  child  perpetrator  Crime  has  been  felt  in  proportion  to  the  lifelong trauma and suffering experienced by the victim's child in facing his future.

## Keyword: Child; Legal protection; Prosecutor demands

## A. PENDAHULUAN
Dalam  sebuah  Negara  hukum  terdapat  prinsip  yang  berlaku  bahwa  Negara  itu mengakui dan melindungi hak individu. Pengakuan terhadap hak individu dijamin dalam asas persamaan di hadapan hukum sehingga apabila dalam suatu negara terdapat persamaan di hadapan hukum (equality before the law) maka akan ada juga persamaan perlakuan (equal treatment) bagi  semua  orang.  Persamaan  di  hadapan  hukum  ini  menjamin  adanya  akses untuk  memperoleh  keadilan (access  to  justic e)  dan  salah  satu  bentuk  akses  untuk memperoleh keadilan adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (justice for all) .  Bagi  bangsa  Indonesia  hak  asasi  manusia  atau  yang  disebut  hak  dan  kewajiban  warga negara  pengaturannya  terdapat  dalam  pasal  27  sampai  dengan  pasal  34  UUD  1945  yang bersumber pada Pancasila. 1
Kejahatan  konvensional  sendiri  dalam  perkembangannya  juga  sudah  tidak  lagi melibatkan  pelaku-pelaku  yang  berusia  dewasa  saja  melainkan  dalam  beberapa  kejahatan yang terjadi, pelaku dengan katergori “Anak” banyak juga melakukan kejahatan konvensional baik itu dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan orang dewasa atau bahkan dilakukan oleh  Anak  bersama-sama  dengan  pelaku  Anak  yang  lain.  Dari  fakta  tersebut  perlindungan hukum terhadap anak  kemudian menjadi persoalan yang sangat serius untuk diterapkan di dalam praktek penegakan hukum.
Anak  merupakan  amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  memiliki  harkat dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya.  Anak  adalah  bagian  dari  generasi  muda  sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan  dan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak menurut Konvensi Hak  Anak  pada  Pasal  1  bagian  1  menyebutkan  bahwa  seorang  Anak  adalah  bagian  setiap manusia  yang  berada  di  bawah  usia  18  tahun  kecuali  berdasarkan  undang-undang  yang berlaku bagi Anak-Anak kedewasaan dicapai lebih  cepat. 2
Anak  dalam  pandangan  orang  tua  dan  keluarga  adalah  harapan  besar  dan kebanggaan  tersendiri  serta  menjadi  sosok  generasi  penerus  bangsa  ini,  siapa  lagi  kalau bukan  anka-anak  sebagai  modal  generasi  bangsa  ini.  Dalam  pandangan  agama  anak merupakan karunia  yang  patut  disyukuri sebagai  rizki  yang  diberikan oleh sang Khalik.  Dan anak  adalah  bagian yang  tidak  dapat  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup manusia  dan kelangsungan sebuah bangsa dan  Negara. 3
Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap  berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi  anak  ( fundamental  rights  and  freedoms  of
1 Sri Sumarwani, Pidana dan Hak-Hak Manusia .
2 Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia,.”
3 I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, “Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia.”
children )  serta  berbagai  kepentingan  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  anak.  Jadi perlindungan  hukum  bagi  anak  mencakup  Iingkup  yang  sangat  luas. 4 Perlindungan  hukum terhadap  Anak  terdapat  pengaturannya  di  dalam  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  yang  diundangkan  pada  tanggal  22  Oktober  2002  yang  pada perkembangannya kemudian  telah  dirubah  dengan Undang  Undang  Nomor 35 Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Perlindungan  anak  baik  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  atau  anak korban  tindak  pidana  perlu  dilaksanakan  dengan  kesungguhan,  karena  keberadaan  anak yang belum dewasa tidak mampu membedakan baik dan buruk  serta tidak mampu berfikir rasional,  sehingga  memerlukan  perlindungan  hukum.  Mengutip  pendapat  Ari  Yudistira  dan Widayati bahwa: “ children are victims, considering that children are still at an immature age who  cannot  distinguish  between  good  or  bad  and  right  or  wrong,  coupled  with  various factors that easily influence children to commit these crimes, so they need legal protection ”. 5 Di  sisi  lain,  anak  adalah  korban,  mengingat  anak  masih  dalam  usia  yang  belum dewasa  yang  belum  bisa  membedakan  baik  atau  buruk  dan  benar  atau  salah,  ditambah dengan  berbagai  faktor  yang  mudah  mempengaruhi  anak  untuk  melakukan  kejahatan tersebut, sehingga perlu perlindungan hukum.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tersebut dalam  perkembangannya  kemudian  telah  ditetapkan  menjadi  undang-undang  dengan disahkannya  Undang  Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Anak menjadi  Undang-Undang.  Dalam  Ketentuan  Umum  Undang  Undang  Perlindungan  Anak tersebut  dinyatakan  bahwa  Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Anak  dinyatakan  juga  berhak  untuk  menerima  Perlindungan  Anak  yaitu  segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Dengan demikian  Anak  berhak  dilindungi  secara  hukum  dari  tindakan  kekerasan  baik  secara  fisik, psikis maupun seksual. 6
Salah  satu  konsideran  di  dalam  undang-undang  tersebut  menyatakan  bahwa  agar setiap  anak  kelak  mampu  memikul  tanggungjawab  tersebut,  maka  ia  perlu  mendapat kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal  baik  fisik, mental  maupun  sosial  dan  berakhlak  mulia,  sehingga  perlu  dilakukan  upaya  perlindungan serta  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak  dengan  memberikan  jaminan  terhadap pemenuhan  hak-haknya  serta  adanya  perlakuan  tanpa  diskriminasi.  Perlindungan  dan pemenuhan  hak-hak  anak  tersebut  menjadi  suatu  hal  yang  mutak  harus  dilakukan  karena Anak  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  makhluk  sosial,  sejak  dalam  kandungan
4 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana .
5 Ari Yudistira and Widayati, “The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action, Jurnal Daulat Hukum.”
6 Maidun Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan .
sampai  dilahirkan  mempunyai  hak  atas  hidup  dan  merdeka  serta  mendapat  perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 7
Terhadap  Anak  yang  menjadi  pelaku  kejahatan  (Anak  pelaku  kejahatan  dalam undang-undang ini disebut sebagai salah satu bagian dari pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan  Hukum)  juga  diberikan  perlindungan  yang  memadai  dan  bentuk-bentuk perlindungannya diatur secara rinci di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Serta  berdasarkan  penjelasan  pada  KUHP,  UU  No  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,  dapat  dijelaskan  sebagai  berdasarkan  ketiga  sumber  hukum  positif  di  Indonesia, diketahui  bahwa  penyelesaian  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dilaksanakan melalui diversi. 8
Terhadap  Anak  yang  menjadi  korban  dari  sebuah  kejahatan  yang  dilakukan  oleh pelaku yang juga masih berkategori Anak, perlindungan yang diberikan oleh undang-undang masih sering menjadi bahan perdebatan karena undang-undang yang ada khususnya Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2002  berikut  perubahannya  kalau  dicermati  masih  banyak memberikan  perlindungan  bagi  Anak  pelaku  kejahatan  dibandingkan  dengan  Anak  korban kejahatan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  dirumusakan  permasalahan:  Apakah  tuntutan Jaksa berupa perampasan kemerdekaan kepada Anak yang melakukan kejahatan sudah tepat diterapkan  sebagai    bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  Negara  kepada  Anak yang menjadi korban dari kejahatan tersebut?

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  empiris , penelitian ini dimaksudkan untuk mengajak para penelitinya tidak hanya memikirkan masalah- masalah  hukum  yang  bersifat  normative  ( law  as  written  in  book ),  bersifat  teknis  di  dalam mengoperasionalisasikan  peraturan  hukum  seperti  mesin  yang  memproduksi  dan menghasilkan  hasil  tertentu  dari  sebuah  proses  mekanis  dan  tentunya  hanya  dan  harus bersifat perspektif saja meskipun hal itu adalah wajar, mengingat sejatinya sifat norma hukum yang  “ ought  be ” . 9 dan spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  analisis yaitu menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori hukum  dan  praktek  pelaksanaan  hukum  positif  yang  terkait  dengan  permasalahan  tersebut. Penelitian  deskriptif  dapat  juga  digambarkan  sebagai  metode  penelitian  yang  proses pengumpulan  datanya  memungkinkan  peneliti  untuk  menghasilkan  deskripsi  tentang fenomena sosial yang diteliti. 10

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
7 H.R. Abdussalam dan Adri Deasasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak .
8 Rendy Surya Aditama, Umar Ma’ruf, Munsharif Abdul Chalim, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang.”
9 Depri Liber Sonata, “Metode penelitian hukum normative dan Empiris: Karakteristik khas dari Metode meneliti hukum.”
10 Irwansyah, Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik penulisan artikel) .
Anak  sebagai  aset  pembangunan  nasional  patut  dipertimbangkan  dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan  sulit  di  bayangkan.  Ditinjau  dari  aspek  yuridis  pengertian  anak  dimata  hukum  positif Indonesia  ( ius  contitutum/ius  operatum )  lazim  diartikan  sebagai  orang  yang  belum  dewasa ( minderjarig  /  person  under  age ),  orang  yang  ada  dibawah  umur  /keadaan  dibawah  umur ( minderjarig  /  inferiority )  atau  kerap  juga  disebut  sebagai  anak  yang  dibawah  pengawasan wali ( minderjarig  ondervoordij ). 11
Anak  kadang  kala  dalam  melakukan  interaksi  didalam  masyarakat  sering  kali melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak boleh ia lakukan. Sehingga ia harus berhadapan  dengan  hukum  untuk  menyelesaikan  kasus  yang  dihadapi.  Selain  itu  dengan adanya hukuman tersebut akan memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi anak agar dimasa yang akan datang dapat berperilaku lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. 12 Dalam  perilaku  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  tidak  semata-mata dipengaruhi  oleh  perubahan  tumbuh  kembang  anak  saja.  Terdapat  berbagai  faktor  yang mempengaruhi  pola  prilaku  anak  hingga  cenderung  mengarah  pada  tindakan-tindakan negatif hingga perbuatan melanggar hukum. 13
Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang  dimaksud  dengan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah  anak  yang  berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.  Ketentuan  ini  disebutkan  dalam  Pasal  1  nomor  2.  Berdasarkan  definisi  ini  dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: 14
1. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana
2. Anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana,  yaitu  anak  yang  mengalami  penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak  yang  menjadi  saksi  tindak  pidana,  yaitu  anak  yang  dapat  memberikan keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
Bahwa  ketiga  kategori  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  tersebut  diberikan perlindungan  hukum  yang  sama  oleh  undang-undang  dan  dalam  proses  peradilan  pidana yang berjalan semua hak-haknya harus dijamin secara bersama-sama. Persoalan yang timbul adalah  sedemikian  sulitnya  memberikan  perlindungan  hukum  yang  sama,  yang  seimbang serta yang berkeadilan bagi anak yang menjadi korban kejahatan (anak korban) dibandingkan
11 Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen International Perlindungan Anak serta Penerapannya . 12 Putu Yudha Cahyasena, I Ketut Rai Setiabudhi, I Made Tjatrayasa, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Study Kasus Di Bapas Kelas Ii Mataram).”
13 Bagus Gede Brahma Putra, Gde Made Swardhana, Sagung Putri M.E. Purwani, “Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Study Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Karangasem).”
14 Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh).”
dengan  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  kategori  anak  yang  berhadapan  dengan hukum yang lain, khususnya Anak sebagai pelaku kejahatan.
Mengenai  prinsip  perlindungan  khusus  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  yang  tertuang  dalam  Konvensi  Hak-Hak  Anak  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini terdapat pada poin menimbang yang pada  prinsipnya  menjelaskan  tentang  penyelenggarakan  pengadilan  bagi  anak  perlu dilakukan secara khusus, mengingat anak memiliki keterbatasan dalam memahami apa yang ia pelajari sehingga cenderung membawa pengaruh negatif kedalam  dirinya. 15
Perlindungan  hukum  terhadap  Anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  itu  sendiri hakikatnya  dapat  dilakukan  secara  baik  dan  adil  jika  dikaitkan  dengan  pelaku  yang  sudah berusia  dewasa,  artinya  perlindungan  terhadap  Anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  oleh orang  dewasa  dapat  dilakukan  secara  maksimal  sesuai  ketentuan  yang  ada  dalam  Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Namun  akan  menjadi  suatu  permasalahan  yang sangat  sulit  jika  pelaku  dan korban dalam  sebuah  kejahatan  adalah  sama-sama  merupakan  kategori  Anak,  kesulitan  ini  terjadi karena  undang-undang  memberikan  kewajiban  pemberian  perlindungan  hukum  secara bersama-sama terhadap dua kepentingan yang bertolak belakang yaitu perlindungan hukum terhadap  Anak  pelaku  kejahatan  dan  di  sisi  lain  harus  juga  diberikan  perlindungan  hukum yang sama terhadap Anak yang menjadi korban kejahatan.
Permasalahan  yang  timbul  tentu  adalah  menyangkut  model  atau  bentuk perlindungan  yang  seperti  apa  yang  dapat  dikatakan  adil  dan  seimbang  bagi  Anak  pelaku kejahatan  namun  dalam  posisi  yang  sama  dirasakan  adil  juga  bagi  Anak  lain  yang  menjadi korban kejahatannya, sehingga dari sudut pandang filasafat hukum maupun sosiologis perlu dilihat  bagaimanakah  seharusnya  hukum  itu  harus  memberikan  perlindungan  bagi  Anak korban secara sama, seimbang dan berkeadilan seperti halnya perlindungan yang diberikan kepada  Anak  pelaku  kejahatan,  sehingga  hal  tersebut  dirasakan  mampu  memberikan kemanfaatan juga bagi Anak korban.
Jika membicarakan masalah perlindungan hukum kepada Anak baik dalam kapasitas sebagai  pelaku  kejahatan  maupun  Anak  korban  dari  sebuah  kejahatan,  tentu  tidak  dapat dilepaskan  dengan  pembahasan  menyangkut  penegakan  hukum  dalam  perkara  anak termasuk  di  dalamnya  terkait  penjatuhan  pidana  maupun  Tindakan  kepada  Anak  pelaku kejahatan.  Penjatuhan  pidana  ini  dalam  prakteknya  juga  tidak  boleh  dimaksudkan  hanya semata-mata  dalam  rangka  pembalasan  terhadap  perbuatan  pelaku  sebagaimana  dianut dalam  teori  tujuan  pemidanaan  yang  pernah  diikuti  pada  akhir  abad  ke-18  yaitu Teori Pembalasan (vergelding atau vergeltung atau absolute  theorieen) yang menyatakan bahwa dasar hukum dari sebuah pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan. 16
Hukum positif di Indonesia saat ini mengikuti teori Teori Gabungan yang menyatakan bahwa  pidana  hendaknya  didasarkan  atas  tujuan  unsur-unsur  pembalasan  dan mempertahankan  ketertiban  masyarakat  yang  diterapkan  secara  kombinasi  dengan menitikberatkan  pada  salah  satu  unsurnya  tanpa  menghilangkan  unsur  yang  lain  maupun pada semua unsur yang ada.
15 Mahendra Ridwanul Ghoni, P.Pujiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.”
16 Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana .
Menurut literatur mengenai KUHP (UU Nomor 1 Tahun 1946) dengan menilik sistem dan  susunan  yang  masih  belum  berubah  dari  materi  hukum  induknya  (WvS  Ned)  dapat dikatakan KUHP itu mempunyai tujuan pidana dengan aliran kompromis atau teori gabungan yang  mencakup  semua  aspek  yang  berkembang  di  dalamnya.  Sedangkan  pemasyarakatan merupakan  kristalisasi  dari  aspek-aspek  pidana  yang  lebih  diutamakan  untuk  membimbing dan pembinaan oleh petugas yang melaksanakan pidana.
Terkait  dengan  hak-hak  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  sendiri pengaturannya secara rinci terdapat di dalam pasal 3 huruf a sampai dengan huruf p Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam  pasal  4  huruf  a  sampai  dengan  huruf  g  Undang  Undang  Sistem  Peradilan Pidana Anak, khusus untuk Anak yang sedang menjalani masa pidana diberikan juga hak-hak khusus, diantaranya mendapat pengurangan masa poidana, mendapat asimiliasi dan hak-hak yang lain.
Hak-hak  yang  diberikan  oleh  undang  undang  khususnya  dalam  Undang  Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana  Anak  tersebut,  beberapa  jenis  hak dapat  dinikmati  langsung  secara  bersamaan  oleh  ketiga  kategori  Anak  Yang  Berhadapan Dengan  Hukum  baik  itu  Anak,  Anak  Korban  maupun  Anak  Saksi,  namun  jika  dicermati kembali  hak-hak  itu  lebih  banyak  ditujukan  untuk  kepentingan  Anak  (pelaku  kejahatan) sehingga jika diperbandingkan dalam kasus yang menimpa pelaku Anak dengan korban yang juga  Anak  maka  porsi  perlindungan  hukum  yang  diberikan  dalam  bentuk  hak-hak  dalam undang-undang  tersebut  di  atas  cenderung  tidak  akan  sama  antara  yang  diterima  Anak sebagai pelaku kejahatan dengan yang diterima oleh Anak korban.
Hak-hak  Anak  Korban  sendiri  secara  spesifik  baru  masuk  pengaturannya  di  dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dalam pasal 59 ayat (2) huruf e, f, h, i, j dan k secara khusus  menyebut  ‘Anak  Korban”  sedangkan  di  ketentuan  lainnya  menyebutnya dengan kata “Anak”. Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar  dalam  melindungi  hak-hak  anak  yang  diwujudkan  dengan  mengeluarkan peraturanperaturan  tentang  pemberian  perlindungan  terhadap  anak  sehingga  ada  jaminan hukum  bagi  kegiatan  perlindungan  anak  yang  nantinya  berdampak  pada  kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian  dari  tujuan  negara  yaitu  untuk  melindungi  bangsa  dan  negara  serta  demi kesejahteraan  umum. 17 Ketentuan  pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  diberikan  kewajiban kepada  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  dan  Lembaga  Negara  lainnya  untuk  memberikan perlindungan khusus kepada :
1. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
2. Anak yang menjadi korban pornografi.
3. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
4. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.
17 Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak.”
5. Anak korban kejahatan seksual.
6. Anak korban jaringan terorisme.
Meskipun  undang-undang  telah  memberikan  pengaturan  menyangkut  perlindungan khusus  bagi  Anak  Korban  sebagaimana  tersebut  diatas,  namun  dalam  rangka  proses penanganan  perkara  yang  diatur  di  dalam  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai tahap penyidikan, penuntutan serta tahapan persidangan, maka  porsi  perlindungan  hukum  yang  diterima  oleh  Anak  korban  dirasakan  lebih  sedikit  jika dibandingakan  dengan  yang  diterima  oleh  Anak  (pelaku  kejahatan).  Konsepsi  perlindungan anak  meliputi  ruang  perlindungan  atas  jasmani  dan  rohani  anak,  tetapi  juga  mengenai perlindungan  atas  jasmani  dan  rohani  anak,  tetapi  juga  mengenai  perlindungan  atas  semua hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Dimana kedudukan anak sebagai generasi muda yang  akan  meneruskan  cita-cita  luhur  bangsa,  calon-calon  pemimpin  bangsa  dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.  Perlindungan  anak  merupakan  usaha  dan  kegiatan  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian 19 hari.
Bahan  kajian  dalam  penulisan  jurnal  ini  akan  disajikan  data  sebuah  perkara  pidana yang  dilakukan  penuntutannya  di  Kejaksaan  Negeri  Kabupaten  Semarang  Nomor  Register Perkara: PDM-05/M.3.42/Eku.2/01/ 2020 yang melibatkan pelaku Anak dan korban juga Anak, yaitu tindak pidana “d engan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan  dengannya  a tau  dengan  orang  lain”,  melanggar  ketentuan  pasal  81  ayat  (2) Undang  Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Anak menjadi undang-undang.
Perkara  dimaksud  melibatkan  pelaku  maupun  korban  yang  sama-sama  berkualifikasi sebagai  Anak  karena  masih  berusia  di  bawah  18  tahun  (Anak  berusia  17  tahun  dan  Anak Korban  berusia  14 tahun)  dan  perkara  dimaksud  dilakukan  oleh  Anak  bersama-sama  dengan orang  dewasa.  Perkara  tersebut  telah  dituntut  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan Negeri  Kabupaten  Semarang  dan  diputus  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Ungaran  dengan Nomor putusan: 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unr tanggal 25 Februari 2020 dengan amar putusan diantaranya berbunyi:
• Menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak  BAGUS  ANDRIYANTO  Bin  AHMAD  SUJIO dengan pidana Pembinaan Di Dalam Lembaga di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kutoarjo di Purworejo selama 24 (duapuluh empat) bulan dan Pelatihan Kerja di Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran selama 3 (tiga) bulan.
Terdakwa  lain  yang  melakukan  perbuatan  pidana  bersama-sama  dengan  Anak  Bagus
Andriyantio  Bin  Ahmad  Sujio  yaitu  terdakwa  dewasa  atas  nama  M  RIZKI  ILHAM  Register Perkara  Nomor  :  PDM-06/  M.3.42/Eku.2/01/2020    diputus  oleh  Majelis  Hakim  PN  Ungaran dengan  putusan  Nomor  :  15/Pidsus/2020/PN  Unr  tanggal  24  Maret  2020  berupa  pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan.
Jaksa  Penuntut  Umum  dan  putusan  Hakim  terhadap  Anak  Bagus  Andriyantio  Bin Ahmad Sujio tersebut dapat  diketahui bahwa Jaksa telah menuntut untuk  dijatuhkan 2 (dua)
pidana  pokok  terhadap  Anak  sebagai  pelaku  kejahatan  dengan  Pidana  Pembinaan  Dalam Lembaga dan Pelatihan Kerja.
Pidana  terhadap  Anak  yang  diatur  dalam  Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti tercantum di dalam pasal 71 adalah terdiri dari : pidana  pokok  dan  pidana  tambahan,  pidana  pokok  sendiri  terdiri  dari  :  Pidana  Peringatan, Pidana Dengan Syarat, Pengawasan pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga dan Penjara.
Pidana  sebagai  sanksi  alternatif,  undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak memberikan  juga  peluang  untuk  dijatuhkan  TINDAKAN  kepada  Anak  yang  melakukan  tindak pidana, yang bentuknya terdiri dari : Pengembalian kepada orangtua/wali, Penyerahan kepada seseorang, Perawatan di rumah sakit jiwa, Perawatan di LPKS, Kewajiban mengikuti pendidikan formal  dan/atau  pelatihan  yang  diadakan  oleh  pemerintah  atau  badan  swasta,  Pencabutan Surat Izin Mengemudi dan Perbaikan akibat tindak pidana.
Terkait  pembahasan  aspek  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  Anak  pelaku kejahatan,  maka  tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di atas, dilihat dari aspek hukum baik formil maupun materiil dan juga  dilihat  dari  aspek  tujuan  hukum  itu  sendiri  maka  tuntutan  pidana  tersebut  dikatakan sudah  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  ada  dan  sudah  memenuhi  rasa keadilan  karena  Jaksa  telah  menuntut  2  (dua)  pidana  pokok  sekaligus  sebagai  upaya memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  di  samping  tentunya  dengan  tetap  mempertimbangkan masa depan Anak pelaku kejahatan.
Ditinjau dari sudut pandang filosofi hukumnya yaitu mendasarkan pada rasa keadilan dan  kemanfaatannya  terutama  keadilan  yang  dilihat  dari  sudut  pandang  kepentingan  Anak korban  dan  keluarganya,  dan  selain  itu  jika  dilihat  juga  dari  aspek  sosiologi  hukumnya  maka tuntutan  Jaksa  dimaksud  juga  dirasakan  telah  sebanding  dengan  derita  dan  trauma  yang dialami  oleh  Anak  korban dalam  menghadapi  masa depannya  karena  Anak  pelaku  kejahatan secara faktual telah mendapatkan pidana yang di dalamnya terkandung aspek perampasan hak dan kemerdekaannya, karena Anak pelaku harus menjalani pidana berupa pembinaan di dalam lembaga/LPKA.
Anak korban dalam hal ini secara sosial kemasyarakatan tentu akan mengalami trauma dan penderitaan yang luar biasa dan berkepanjangan seumur hidupnya di dalam menghadapi kehidupannya  ke  depan  akibat  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  dua  pelaku  yaitu  Anak  dan orang dewasa tersebut.
Hal  yang  demikian  telah  dijadikan  pertimbangan  utama  dari  Jaksa  Penuntut  Umum sehingga tuntutan pidana yang dikenakan terhadap Anak pelaku kejahatan tidak semata-mata mendasarkan pada sisi kepastian hukumnya saja yaitu dari aspek penerapan hukum tertulisnya semata,  melainkan  diharapkan  juga    dapat  dirasakan  memberikan  rasa  keadilan  dan kemanfaatan  atau  setidak-tidaknya  pengajuan  tuntutan  pidana  kepada  pelaku Anak  itu  tidak mengesampingkan aspek perlindungan dan rasa keadilan yang diberikan kepada Anak korban dan keluarganya.
Adil  dan  seimbang  menjadi  dua  tujuan  terhadap  kedua  belah  pihak  tentu membutuhkan sikap kearifan dari aparat penegak hukum khususnya dalam rangka penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Pandangan sosial kemasyarakatan yang muncul mensikapi tuntutan pidana  dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas tentunya dapat dijadikan bahan kajian khususnya dari aspek
filosofis  dan  sosiologis  hukumnya  terutama  pandangan  menyangkut  keadilan  dan perlindungan  yang  cukup  bagi  Anak  yang  menjadi  korban  suatu  kejahatan,  meskipun  tentu menjadi suatu hal yang sulit dan cenderung menjadi pandangan yang sifatnya sangat subjektif bagi  pihak  yang  menilai  mengingat  dalam  satu  kejadian  yang  sama,  Jaksa  Penuntut  Umum harus mengambil satu sikap yang dirasa paling adil dan paling seimbang bagi kedua pihak yang berbeda kepentingan yaitu kepentingan Anak dan kepentingan Anak korban.
Anak  sebagai  pelaku  kejahatan  oleh  undang-undang  juga  diberikan  perlindungan hukum  dalam  bentuk  Tindakan,  artinya  selain  penjatuhan  pidana  baik  itu  pidana  pokok maupun pidana tambahan, terhadap Anak yang menjadi pelaku kejahatan juga dimungkinkan mendapatkan  penjatuhan  Tindakan  dalam  arti  anak  pelaku  kejahatan  tidak  dijatuhi  pidana melainkan dijatuhi Tindakan. Pembaruan hukum pidana anak telah melahirkan alternatif atau cara penyelesaian tindak  pidana yang dilakukan oleh anak yang dipandang merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang mana melibatkan anak didalamnya. 18
Perlu  kehati-hatianuntuk  menjatuhkan  tindakan  ini  dan  perlu  kearifan  dari  aparat penegak hukum khususnya Penuntut Umum karena penjatuhan Tindakan dimaksud meskipun dilihat  dari aspek kepastian hukum dapat dipertanggungjawabkan  namun  karena penjatuhan Tindakan  tersebut  ada  pengaturannya  secara  tertulis  di  dalam  undang-undang,  namun  sisi kepastian hukum tersebut pasti akan berbenturan dengan sisi keadilan dan sisi kemanfaatan bagi Anak korban, padahal keadilan dan kemanfaatan tersebut sama-sama harus dicapai sesuai tujuan dari hukum itu sendiri maupun tujuan hakiki dari pandangan filsafat hukum.
Dalam  rangka  memenuhi  rasa  keadilan  dan  kemanfaatan  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  baik  sebagai  korban  maupun  pelaku  wajib  dilindungi  hak-haknya  oleh pemerintah  dan  tidak  boleh  didiskriminasi.  Perlu  kiranya  diperhatikan  bahwa  kewajiban  bagi anak  harus  diperlukan  dengan  situasi,  kondisi,  mental,  fisik,  keadaan  sosial  dan kemampuannya pada usia tertentu. 19 Dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum ada seyogyanya penjatuhan Tidakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut dapat dihindari kecuali penjatuhan Tindakan berupa Perawatan di Rumah Sakit Jiwa jika Anak pelaku kejahatan  memang  mengalami  gangguan  jiwa,  selebihnya  menyangkut  bentuk  penjatuhan Tindakan  yang  lain  sebaiknya  dapat  dihindari  oleh  penegak  hukum  semata-mata  demi menjamin  rasa  keadilan  untuk  memberikan  kemanfaatan  bagi  masyarakat  khususnya khususnya kepada Anak korban dan keluarganya.
Aspek  perampasan  kemerdekaan  (pidana  pembinaan  di  dalam  lembaga  dan  pidana penjara)  mempunyai  sudut  pandang  pidana  dimungkinkan  dapat  menjadi  alternatif  pilihan bagi  aparat  penegak  hukum  khususnya  bagi  Jaksa  dalam  menuntut  perkara  pidana  dengan pelaku  Anak  dan  korban  yang  juga  masih  kategori  anak,  jika  perbuatan  Anak  tersebut dipandang secara  nyata telah  menimbulkan  trauma  dan  penderitaan  yang  berkepanjangan bagi Anak korban, dan ini dapat menjadi alternatif pilihan yang dapat diterapkan khusus untuk perkara  cabul  maupun  persetubuhan  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  yang dilakukan oleh Anak pelaku dengan korban yang juga masih berkategori anak.
18 Unbanunaek Mimi, Jimmy Pello, Karolus Kopong Medan, “Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.”
19 Slamet Riyadi, “Pemidanaan Dan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukumtindak Pidana Kesusilaan: Studi Kasus Putusan Nomor 30/PID.SUSANAK/2016/PN JKT. SEL.”
Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang di dalamnya terkandung aspek perampasan kemerdekaan  (berupa  penjatuhan  pidana  pembinaan  dalam  lembaga  dan  pidana  penjara) kepada Anak tersebut tentu juga harus dilihat dan dikaji dengan berbagai ketentuan yang ada khususnya  terkait  hak-hak  Anak  di  dalam  pasal  3  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam huruf g sudah menggariskan hak anak yang berhadapan  dengan  hukum  untuk  tidak  ditangkap,  ditahan  atau  dipenjara  kecuali  sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Klausula berbunyi “upaya terakhir” inilah yang membuka peluang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk tidak ragu-ragu dalam mengajukan tuntutan berupa pidana penjara jika dilihat dari aspek sosiologis maupun filosofis hal tersebut memang dirasakan mampu memberikan rasa keadilan yang nyata bagi Anak korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya.
Aspek pembalasan yang terkandung dalam Teori Gabungan, saat ini dipandang masih relevan  untuk  dijadikan  pertimbangan  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk  menuntut  dan menjatuhkan  pidana  berupa  pidana  penjara  terhadap  pelaku  Anak,  namun  ini  secara  bijak hanya diterapkan terhadap perkara pidana dengan pelaku anak dan korban juga anak dengan dampak yang sangat luar biasa bagi anak korban yaitu penderitaan seumur hidup (khususnya dalam perkara pencabulan dan persetubuhan anak dengan anak).
Pembahasan  persoalan  secara  kasuistis  seperti  tersebut  di  atas,  pengajuan  tuntutan pidana  oleh  Jaksa  berupa  pidana  penjara  kepada  anak  pelaku,  bila  dipandang  dari  aspek sosiologis  memang  tampak  kental  ada  unsur  pembalasan  kepada  pelaku,  akan  tetapi  unsur pembalasan  seperti  itulah  yang  secara  nyata  memang  diharapan  oleh  anak  korban  dan keluarganya,  karena  hal  tersebutlah  yang  dipandang  mampu  memberi  rasa  keadilan  bagi mereka. Namun secara kasuistis pula penjatuhan pidana penjara kepada Anak pelaku tersebut juga  harus  tetap  memperhatikan  aspek  perlindungan  kepada  anak  pelaku  sesuai  ketentuan hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia,  diantaranya  dengan  cara  menjatuhkan  pidana penjara dalam waktu yang paling singkat sebagaimana diamanatkan di dalam ketentuan pasal 3 huruf g Undang Undang.

## D. PENUTUP
Tuntutan Jaksa terhadap Anak  BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD  SUJIO  sudah tepat diterapkan dalam rangka perlindungan hukum kepada Anak Korban karena tuntutan tersebut baik formil maupun materiil dan juga dilihat dari aspek tujuan hukum itu sendiri telah sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  ada  yang  secara  formal  terdapat pengaturannya  di  dalam  pasal  71  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, selain itu dari sudut pandang sosiologis maupun filosofis hukumnya yaitu mendasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatan untuk kepentingan Anak korban dan keluarganya maka tuntutan Jaksa dimaksud yang di dalamnya terkandung aspek perampasan kemerdekaan  terhadap  Anak  pelaku  kejahatan  sudah  dirasakan  sebanding  dengan  trauma dan  penderitaan  seumur  hidup  yang  dialami  oleh  Anak  korban  dalam  menghadapi  masa depannya.

## DAFTAR PUSTAKA .
Bambang Purnomo, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta, Ghalia Indonesia;
Barda  Nawawi  Arief,  1998, Beberapa  Aspek  Kebijakan  dan  Pengembangan  Hukum  Pidana , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti;
H.R. Abdussalam dan Adri Deasasfuryanto, 2014, Hukum Perlindungan Anak , Jakarta, PTIK;
Irwansyah,  2020, Penelitian  Hukum  (Pilihan  Metode  &  Praktik  penulisan  artikel) ,  Yogyakarta, Mirra Buana Media;
Maidun Gultom, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan , Refika Aditama, Bandung;
Nandang  Sambas,  2013, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  dan  Instrumen  International Perlindungan Anak serta Penerapannya , Yogyakarta, Graha Ilmu;
Sri Sumarwani, 2012, Pidana dan Hak-Hak Manusia , Cet. I, Semarang, UNDIP Pres;
Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh), Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies , Vol. 1, No. 1, Maret 2015;
Ari  Yudistira  and  Widayati,  The  Investigation  Process  of  Prospective  Children  in  Criminal Action, Jurnal Daulat Hukum , Volume 4 Issue 1, March 2021;
Bagus  Gede  Brahma  Putra,  Gde  Made  Swardhana,  Sagung  Putri  M.E.  Purwani,  Anak Berhadapan  Dengan  Hukum  Ditinjau  Dari  Aspek  Kriminologi  (Study  Kasus  Di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Karangasem), Kertha Wicara, Vol. 07, No. 01, Januari 2018;
Depri Liber  Sonata,  Metode  penelitian  hukum  normative  dan  Empiris: Karakteristik  khas  dari Metode meneliti hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , Vol.8 No.1 Januari-Maret 2014
I  Dewa  Putu  Gede  Anom  Danujaya,  Formulasi  Model  Sistem  Pemidanaan  Anak  Di  Indonesia, Jurnal Daulat Hukum , Volume 1 Issue 1, Maret 2018;
Mahendra Ridwanul Ghoni, P.Pujiyono, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan  Hukum  Melalui  Implementasi  Diversi  di  Indonesia, Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020;
Putu  Yudha  Cahyasena,  I  Ketut  Rai  Setiabudhi,  I  Made  Tjatrayasa,  Tinjauan  Kriminologis Terhadap  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum  (Study  Kasus  Di  Bapas  Kelas  Ii  Mataram), Kertha Wicara , Vol. 05, No. 03, April 2016;
Rachmadhani  Mahrufah  Riesa  Putri,  Subekti,  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Recidive , Volume 8 No. 3, Sept.-Des 2019;
Rendy  Surya  Aditama,  Umar  Ma’r uf,  Munsharif  Abdul  Chalim,  Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Kejahatan  Psikotropika  Di  Kepolisian  Resor  Magelang, Jurnal Daulat Hukum , Vol. 1. No. 1 Maret 2018;
Rini  Fitriani,  Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  Dalam  Melindungi  dan  Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan , Vol 11, No 2, Juli-Desember 2016;
Slamet  Riyadi,  Pemidanaan  Dan  Perlindungan  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukumtindak Pidana  Kesusilaan:  Studi  Kasus  Putusan  Nomor  30/PID.SUSANAK/2016/PN  JKT.  SEL, Jurnal IlmiahWIDYAYustisia , Volume 1 Nomor 2 Mei 2019;
Unbanunaek  Mimi,  Jimmy Pello, Karolus  Kopong  Medan,  Diversi  Dalam  Perlindungan  Hukum Anak  Yang  Bermasalah  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, Masalah-Masalah Hukum , Jilid 43 No. 2, April 2014;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;