## UPAYA PREVENTIF DALAM MENGANTISIPASI KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA (ALIRAN SESAT)
Hanafi
Jurusan Syari‟ah Universitas Islam Madura Pamekasan, Jl.PP Miftahul Ulum Bettet Pamekasan, email: hanafi_as87@yahoo.com

## Abstrak:
Pentingnya  menjaga  ketertiban  dan  kerukunan  sebagai masyarakat  yang  berbangsa  dan  bernegara  khususnya berkaitan  kebebasan  beragama  atau  berkeyakinan  yang merupakan  salah  satu  bagian  yang  harus  diperhatikan secara  serius  oleh  pemerintah  maupun  setiap  elemen supaya  tidak  terjadi  konflik  kekerasan  atas  nama  agama.
Berdasarkan uraian di atas, bahwa pendekatan pendidikan, pendekatan  musyawarah  dan  pendekatan  dakwah merupakan upaya preventif pencegahan dalam menanggulangi  kejahatan/kekerasan  atas  nama  agama (aliran sesat). Karena pendekatan tersebut pada hakikatnya adalah  dalam  rangka  penyadaran  kepada  masyarakat dalam  meyakini  ajaran  agama  dan  mejalankan  ajaran agama yang benar, serta merupakan pencegahan terjadinya kekerasan.  Upaya  preventif  merupakan  tindakan  untuk mengantisipasi terjadinya pelecehan dan penindasan aliran atau  agama  lain.  Tetapi  dengan  kebijakan  preventif  ini bukan berarti harus tidak diproses dengan hukum  pidana melainkan  sebagai  tindakan  ke  arah  penghapusan  faktor- faktor potensial penyebab timbulnya aliran dan kekerasan atas nama agama.

## Abstract:
The importance of maintaining public order and harmony as a nation and a state particularly relating to freedom of religion  or  belief  which  is  one  part  that  must  be  taken seriously  by  the  government  and  every  element  in  order to  avoid  conflicts  of  violence  in  the  name  of  religion.
367
Based on statement above, that the educational approach, consensus  approach  and  religious  proselytizzing approach  are  preventive  efforts  “prevention"  in  tackling crime/violence in the name of religion (cult). Because the approach  is  essentially  for  the  public  awareness  in  order to  believe  religious  teachings  and  carry  out  the  religious teaching scorrectly, as well as the prevention of violence.
Preventive efforts are action to anticipate the occurrence of streams  insulting  and  oppression  or  other  religions.  But with  this  preventive  policy  does  not  mean  that  need  not tobe processed by the criminal law but rather as anaction to  wards  the  elimination  of  potential  factors  causing streams and violence in the name of religion.
Kata Kunci: Preventif, Agama dan Kekerasan

## Pendahuluan
Kebebasan  beragama  atau  berkeyakinan  merupakan salah  satu  bagian  yang  harus  diperhatikan  secara  serius  oleh negara  khususnya  konflik  kekerasan  atas  nama  agama, sebagaimana negara memiliki fungsi pengawasan dan menjaga tata  tertib  di  dalam  masyarakat  yang  bias  menjadi  begitu heterogen.  Dasar  hukum  yang  menjamin  kebebasan  beragama di Indonesia terdapat dalam konstitusi, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD  1945: “Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat menurut  agamanya,  memilih  pendidikan  dan  pengajaran,  memilih pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal  di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
Pasal  28E  ayat  (2)   UUD  1945 juga  menyatakan  bahwa setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak  untuk  beragama  merupakan  hak  asasi  manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa
Hanafi
negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduknya  untuk memeluk agama.
Pasal  1  PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Presiden Republik Indonesia, “Setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja  di  muka  umum menceritakan,  menganjurkan  atau  mengusahakan  dukungan  umum, untuk  melakukan  penafsiran  tentang  sesuatu  agama  yang  dianut  di Indonesia  atau  melakukan  kegiatan-kegiatan  keagamaan  yang menyerupai  kegiatan-kegiatan  keagamaan  dari  agama  itu,  penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu” . Sehingga dengan demikian hukum menjadi sarana untuk mengatur  dan  menertibkan  masyarakat  sesuai  dengan tujuannya  mewujudkan  keadilan  dan  ketertiban.  Sehubungan dengan  tujuan  hukum  tersebut  maka  orientasi  masyarakat menjadi  kondusif,  namun  sampai  saat  ini  konflik  atas  nama agama  seringkali  terjadi  seperti  "Sekte  Hari  Kiamat"  dalam agama  Kristen. 1 Para  pendeta  di  Persekutuan  Gereja-gereja Indonesia  (PGI)  menyatakan  sesat,  massa  menghancurkan markas sekte tersebut, sementara pimpinan aliran sesat diproses secara hukum dan ditahan. 2 Setelah itu muncul Lia Eden yang meyakini  bahwa  dirinya  sebagai  Malaikat  Jibril,  tidak  lama kemudian  masyarakat  juga  dikejutkan  dengan  aliran  al- Qiyadah  al-Islamiyah  yang  meyakini  bahwa  pemimpinnya Ahmad  Mussadeq  adalah  sebagai  nabi  setelah  Muhammad saw.. 3 Sehingga  aliran  ini  tidak  hanya  mengubah  hal-hal  yang berkaitan  dengan furu‟iyah dalam  keagamaan,  namun  juga mengubah  aspek  yang  berkaitan  dengan  akidah,  seperti mengubah  bacaan  syahadat  atau  tauhid.  Oleh  karena  itu, Majelis  Ulama’  Indonesia  dengan  tegas  menyatakan  bahwa
1 A. Yogaswara dan Maulana Ahmad Jalidu, Aliran Sesat dan Nabi-Nabi Palsu (Yogyakarta: NARASI, 2008), hlm. 82.
2 http://www.beritasore.com , (diakses tanggal 2 Maret 2014).
3 Ibid.
aliran  keagamaan  tersebut  merupakan  aliran  sesat  dan menyesatkan. 4
Selain  kasus  tersebut  di  atas,  kasus  yang  terjadi  di kabupaten Sampang Madura yang tidak kunjung selesai hingga menelan  korban  dua  orang  pengikut  Tajul  Muluk,  serta menghambat  segala  aktifitas  masyarakat  dan  menganggu terhadap  pendidikan  anak-anak  para  pengikut  aliran  sesat (korban  kekerasan  atas  nama  agama).  Persoalan  ini  harus  ada upaya  yang  sungguh-sungguh  untuk  menghentikan  aksi kekerasan  terhadap  penganut  aliran  sesat  baik  terjadi  di Sampang  Madura  maupun  di  daerah-daerah  lain  di  Indonesia hingga  jangan  menimbulkan  korban  jiwa,  karena  hal  ini tentunya  sangat  merugikan  dan  menghambat  kegiatan masyarakat  baik  dari  sektor  ekonomi,  pendidikan  dan  sosial budaya.

## Agama dan Kekerasan.
Pengakuan  tentang  agama  di  Indonesia,  Soekarno mengakui  pertama-tama  terhadap  enam  agama  yaitu  Islam, Katolik,  Hindu,  Budha,  dan  Kong  Ho  Cu  (konfusius). 5 Agama dijadikan  sebagai  ajaran  yang  selalu  disosialisasikan  dengan ajaran  yang  penuh  dengan  nilai  kedamaian  dan  keselamatan, namun  agama  juga  sering  diletakkan  sebagai  variasi  pertama penyebab  terjadinya  kekerasan  yang  dapat  menimbulkan kerusakan. Kekerasan yang mengatasnamakan agama, menurut masyarakat dianggap sebagai suatu yang harus dilaksanakan.
Kekerasan  yang  mengatasnamakan  agama  dapat disaksikan  pada  hampir  semua  kawasan  di  dunia.  Di  Eropa menjadi ethnic  cleansing terhadap  pemeluk  Islam  yang dilakukan  pemeluk  agama  Kristen  Bosnia  dan  Kroasia.  Di benua  Asia,  konflik  agama  Hindu  dan  Islam  muncul  di  India.
4 Fatwa MUI, http:// www.hukumonline.com (diakses tanggal 3 Maret 2014).
5 Muktiono, Mengkaji Politik Hukum  Kebebasan Beragama  dan Berkeyakinan di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2 (Mei 2014,) hlm. 347.
Hanafi
Bahkan,  lebih  menyedihkan  lagi,  terkadang,  konflik  agama melibatkan tiga pemeluk agama misalnya konflik Islam, Kristen dan Yahudi di Lebanon. 6
Tidak  terlepas  Indonesia  dalam  konflik  yang mengatasnamakan  agama,  seperti  di  Purwakarta,  awal November  1995;  Tasikmalaya,  September  1996;  Situbondo, Oktober  1996;  Rengasdengklok,  Januari  1997;  Sampang  dan Bangkalan,  Mei  1997;  Medan,  April  1996;  Tanah  Abang, Agustus 1997; Mataram, September 1997. 7
Melihat fenomena itu, agama dituding sebagai penyebab utama  yang  menjadikan  dunia  porak  poranda  dan  kehidupan yang penuh dengan kekerasan secara fisik (anarkisme). Adapun varian  yang  memicu  terjadinya  kekerasan  mengatasnamakan agama  di  Indonesia  masih  sangat debatable .  Menurut  Kasman Singodimejo, keterlibatan agama dalam kekerasan di Indonesia didasari atas beberapa faktor, yaitu: (1) Dangkalnya pengertian dan kesadaran beragama; (2) Fanatisme negatif; (3) Propaganda dan objek dakwah yang salah; (4) Subversif sisa G30S/PKI; (5) Perlakuan  tidak  adil  penguasa;  (6)  Religio  politik,  dan;  (7) Renggangnya  komunikasi  antarumat  beragama  dan  faktor sosio-politik;  (8)  Kegagalan  pemerintah  mengakomodasi  nilai- nilai agama dalam masyarakat. 8
Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 84 tahun  1984  ditunjukkan  dengan  jelas  bahwa  kekerasan  agama di Indonesia didominasi dalam beberapa laten, yaitu pendirian tempat  peribadatan,  penyiaran  agama,  bantuan  luar  negeri, perkawinan  lain  agama,  perayaan  hari  besar,  dan  penodaan agama. 9 Dengan uraian tersebut, perlu kita sadari di dalam pola pikir  yang  negatif  bahwa  sesuatu  yang  berbingkai  agama  bisa
6 Ahmad  Dairobi, Syi‟ah  Nusantara:  Sesat  yang  Pesat (Pasuruan:  Buletin Sidogiri, 2008), hlm. 09. 7 Ibid.
8 Saiful Abdullah, Hukum Aliran Sesat (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 54. 9 Lihat  lampiran  Kepmenag  RI  No.84  tahun  1996  tentang  petunjuk pelaksanaan penanggulangan kerawanan di bidang kerukunan keagamaan.
menyebabkan  kekerasan.  Narasi  beberapa  relasi  agama  dan kekerasan  di  atas,  dapat  dijelaskan  yang  menyebabkan kekerasan  agama  di  Indonesia.  Yaitu  mencakup  permasalahan doktrin eksklusif agama dan doktrin misi keagamaan.

## Pluralitas Aliran dan Kebebasan Beragama.
Pluralisme  memiliki  beberapa  perspektif:  sosial,  budaya maupun politik. Dalam perspektif sosial, pluralisme menangkal dominasi dan hegemoni kelompok atau aliran keagamaan, serta menegaskan  pemusatan  kekuatan  sosial  pada  satu  kelompok atau aliran. Sedangkan perspektif pluralisme budaya mencegah hilangnya  satu  aliran  karena  dilenyapkan  oleh  aliran keagamaan  arus  utama  yang  hegemonis,  dan  di  sisi  lain menangkal  arogansi  aliran  keagamaan  arus  utama  yang seringkali  tergoda  atau  secara  historis-empiris  melakukan pelecehan  dan  penindasan  aliran  atau  agama  lain.  Sementara pluralisme politik dapat menjadi dasar bagi jaminan kebebasan untuk  berkeyakinan  dan  berekspresi  tanpa  rasa  takut  akan ancaman  kekerasan,  karena  adanya  lembaga  pengelola  konflik kepentingan antaraliran keagamaan. 10
Mengenai istilah aliran keagamaan dipergunakan definisi yang  harus  merujuk  kepada  setiap  pandangan  ulama’  dalam menghadapi  masalah  kehidupan  yang  memiliki  dasar-dasar tekstual  dan  diikuti  oleh  masyarakat.  Selain  istilah  aliran keagamaan  dapat  juga  dipergunakan  istilah  mazhab.  Istilah mazhab  dalam  Kamus  Ilmiah  Popular  adalah  sekte,  golongan, kelompok  keyakinan  beragama.  Dengan  demikian  mazhab berarti  pendapat,  paham,  atau  aliran  seseorang  yang  alim  dan banyak pengaruhnya dan diberi sebutan imam.
Dengan  beragamnya  aliran  kepercayaan,  tentunya  tidak bisa  lepas  dari  kebebasan  untuk  mempercayai  ajaran  yang dianutnya,  hidup  berbangsa  dan  bernegara  dalam  pluralitas
10 Eli Susanti, Kebebasan Beragama dan Demokratisasi di Indonesia. (Dikutip dari http://eli-susanti.blogspot.com (diunduh pada tanggal 28 Agustus 2014).
Hanafi
keberagamaan  ini  ibarat  kita  berada  di  tengah-tengah  pasar tradisional.  Dalam  pasar  ini  berbagai  macam  dagangan dipasarkan  oleh  berbagai  penjual  yang  beragam  agama  dan aliran  kepercayaannya.  Hampir-hampir  mereka  tidak  pernah timbul  perasaan  iri  dalam  melakukan  dagangannya  tersebut. Dan  pembeli  tidak  pernah  berpikir  siapa  yang  jual  dagangan itu,  malah  justru  kita  lebih  senang  membeli  barang  kepada penjual  yang  dapat  memuaskan  kita,  serta  lengkap dagangannya. Di sini setiap penjual dituntut untuk memberikan pelayanan  yang  terbaik  kepada  pelanggan/pembeli,  dan dituntut  juga  untuk  menyediakan  barang  dagangan  yang lengkap dan terjamin kualitasnya.
Ibarat  uraian  narasi  yang  diuraikan  di  atas,  masyarakat beragama  dituntut  dapat  memfasilitasi  umat  dengan  sebaik- baik-baiknya, menawarkan misi agamanya secara menarik dan menawan  hati  umat  ( fastabiqul  khairat ).  Dalam  aliran kepercayaan  tidak  perlu  terjebak  oleh  seberapa  besar  jumlah dan  kuantitas  yang  menjadi  penganut  karena  tidak  menjadi tuntutan  agama.  Yang  dituntut  kepada  penganut  kepercayaan adalah  seberapa  besar  keseriusan  dan  ketulusan  dalam berdakwah, mengemban misi agama.
Keberagaman dan pluralitas aliran agama dalam wacana dialog  di  kalangan  pemikir,  seperti  tokoh  ulama’  untuk mencoba  memecahkan  persoalan  pluralitas  keagamaan. Pendekatan  ini  memunculkan  kesamaan-kesamaan  diantara tradisi  keagamaan  yang  ada  dan  harus  berpijak  pada  satu asumsi bahwa tiap-tiap agama memiliki klaim keabsolutan atas keyakinan sendiri yang tidak bisa direlatifkan.
Dalam  hal  ini,  dialog  bukan  untuk  menyamakan  semua keyakinan,  tetapi  untuk  mendapatkan  pengakuan  bahwa masing-masing  agama  memiliki  komitmen  atas  keyakinan sendiri, dan komitmen dan keyakinan dimiliki oleh semua umat beragama  yang  berbeda.  Landasan  keyakinan  dan  komitmen tersebut  bisa  menimbulkan  sikap  keberagaman  yang  tidak canggung  untuk  membantu  satu  satu  sama  lain  bila  diantara
anggota  masyarakat  ada  yang  mengalami  musibah,  sikap kebersamaan  dalam  memecahkan  persoalan  kemasyarakatan lainnya  dengan  memaklumi  keberagaman  keyakinan  dan paham agama di setiap individu.

## Kejahatan dalam Kehidupan Beragama.
Menurut  Max  Muller,  perkembangan  agama  dapat diidentifikasi  menurut  karakter  penyebarannya. Kelompok pertama adalah  agama  siar  dan kelompok  kedua adalah  agama non-siar.  Agama  siar  memberikan  kewajiban  pemeluk  agama untuk  menyampaikan  ajaran  agama  mereka,  sedangkan pemeluk  agama  non-siar  tidak  wajib  menyebarkan  agama kepada pihak lain. 11
Dengan adanya perbedaan tersebut, dapat menimbulkan gejala  negatif  dalam  menyebarkan  agama,  dalam  misi  agama yang  menjadi  tolok  ukur  adalah  kuantitas  dari  pengikut agamanya,  bukan pada seberapa besar pengaruh positif ajaran agama tersebut dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan antara kelompok yang satu dan kelompok dua akan timbul  mayoritas  dan  minoritas,  sehingga  bagi  kalangan mayoritas,  pemeluk  agama  minoritas  menjadi  terpinggirkan dan selalu harus ada di bawah pemeluk mayoritas. Begitu juga sebaliknya,  kelompok  minoritas  selalu  menuntut  kepada kelompok mayoritas untuk selalu tegas, dan ketika ada sebuah permasalahan  selalu  menuduh  kepada  kelompok  mayoritas yang menyebakan hal tersebut terjadi.
Agama  dalam  kehidupan  sosial  saat  ini  menghadapi berbagai masalah, tantangan, terlebih dalam kaitannya dengan jatah  kehidupan  beragama.  Menurut  Bambang  Sugiharto, tantangan itu terdiri tiga hal, yaitu: Pertama , Dalam menghadapi persoalan  kontemporer  yang  ditandai  disorientasi  nilai  dan degradasi  moral,  agama  ditantang  untuk  tampil  sebagai
11 Thoha  Hamim, Resolusi  Konflik  Islam  Indonesia (Yogyakarta:  PT.  LKiS Pelangi Aksara, 2007), hlm. 57.
Hanafi
penyuara moral yang otentik; Kedua , Agama harus menghadapi kecenderungan pluralisme; Ketiga , Agama harus tampil sebagai pelopor  perlawanan  terhadap  segala  bentuk  penindasan  dan ketidakadilan,  termasuk  yang  biasanya  diciptakan  oleh  agama itu sendiri. Narasi dari uraian tantangan di atas, bahwa agama dijadikan sebagai titik awal dari kehidupan keberagamaan yang bertujuan  untuk  rasa  aman,  dan  ketentraman  umat  beragama dalam melaksanakan aktifitas agama dan keagamaan.
Bertitik  tolak  dari  uraian  di  atas,  bahwa  dalam  konflik kekerasan  yang  terjadi  selama  ini  agama  merupakan  bahan yang  sangat  empuk  sebagai  faktor  pemersatu;  dan  pada  saat yang  sama,  simbol  agama  menjadi  yang  paling  efektif  dalam melakukan  tindakan  kejahatan  secara  anarkis,  di  posisi  inilah negara  menjamin  untuk  melindungi  kebebasan  dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan.
Dalam  sejarah  perkembangan  hukum  dan  masyarakat Indonesia,  salah  satu  akar  dari  kepentingan  negara  untuk mengontrol  perilaku  dan  melindungi  kehidupan  masyarakat dalam kehidupan keagamaannya adalah Pasal 175-181 dan 503 ke-2 KUHP yang meliputi perbuatan-perbuatan: (1) Merintangi pertemuan/upacara  agama  dan  upacara  penguburan  jenazah (psl. 175); (2) Mengganggu pertemuan/upacara keagamaan dan upacara  penguburan  jenazah  (psl.  176);  (3)  Menertawakan petugas  agama  dalam  menjalankan  tugasnya  yang  diijinkan (psl.  177  ke-1);  (4)  Menghina  benda-benda  keperluan  ibadah (psl. 177 ke-2); (5) Merintangi pengangkutan mayat ke kuburan
(psl.  178);  menodai/merusak  kuburan  (psl.  179);  menggali, mengambil, memindahkan jenazah (psl. 180); menyembunyikan/menghilangkan jenazah untuk
menyembunyikan  kematiannya/kelahirannya  (psl.  181);  (6) Membuat  gaduh  dekat  bangunan  ibadah  atau  pada  waktu ibadah dilakukan (psl. 503 ke-2).
Seiring  dengan  isi  Pasal  di  atas,  bahwa  kehidupan beragama dan keagamaan menjadi obyek perlindungan hukum, tujuannya  untuk  menciptakan  rasa  aman  dan  ketenteraman
umat  beragama  dalam  melaksanakan  aktifitas  kehidupan beragama.

## Pendekatan  dalam  Mengantisipasi  Kekerasan  atas  Nama
Agama.
Tolak  ukur  sesat  menurut  Islam  di  Indonesia  adalah merujuk  pada  fatwa  MUI,  yaitu  apabila  bertentangan  dengan akidah  dan  syari’ah  dalam  agama  Islam.  Majelis  Ulama’ Indonesia  (MUI)  selaku  lembaga  pemegang  otoritas  atas  tafsir agama  mengeluarkan  10  fatwa  sesat  sebagai  tolok  ukur  untuk menentukan  bahwa  suatu  aliran  dianggap  telah  menodai, menyimpang, bertentangan dan meragukan otentisitas subtansi ajaran  agama  tertentu  khususnya  syari’at  Islam,  yaitu: 12 (1) Mengingkari  salah  satu  dari  rukun  iman  yang  enam;  (2) Meyakini dan/atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah; (3) Meyakini turunnya wahyu setelah al- Qur’an;  (4)  Mengingkari  otentisitas  dan/atau  kebenaran  isi  al- Qur’an;  (5)  Melakukan  penafsiran  al-Qur’an  yang  tidak berdasarkan  kaidah-kaidah  tafsir;  (6)  Mengingkari  kedudukan Hadits  Nabi  saw..  sebagai  sumber  ajaran  Islam;  (7)  Menghina, melecehkan  dan/atau  merendahkan  para  nabi  dan  rasul;  (8) Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir; (9) Mengubah, menambah dan/atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari’ah, seperti haji tidak ke Baitullah, shalat wajib tidak 5 waktu; (10) Mengkafirkan sesama muslim  tanpa  dalil  syar'i  seperti  mengkafirkan  muslim  hanya karena bukan kelompoknya.
Bahwa  kasus-kasus  aliran  sesat  di  Indonesia  seperti “Sekte  Hari  Kiamat”  dalam  agama  Kristen,  muncul  Lia  Eden yang  meyakini  bahwa  dirinya  sebagai  Malaikat  Jibril,  tidak lama  kemudian  masyarakat  juga  dikejutkan  dengan  aliran  al- Qiyadah  al-Islamiyah  yang  meyakini  bahwa  pemimpinnya Ahmad Mussadeq adalah sebagai nabi setelah Muhammad saw.
12 Jawa Pos, Pelarangan al-Qiyadah (tanggal 31 Oktober 2007), hlm 4.
Hanafi
dan  aliran  Tajul  Muluk  di  Sampang  Madura  hingga  membuat beberapa pengikutnya meninggal dunia yang diakibatkan oleh tindakan penyerangan/kekerasan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan warga Nahdatul Ulama’ karena aliran Tajul Muluk  yang  dianggap  sesat  disebabkan  mengagung-agungkan sayyidina Ali ra. tapi memaki-maki tiga sahabat Nabi saw. yang lain dan Siti Aisyah ra. disebut pelacur.
Jika  memperhatikan  pada  kasus-kasus  kekerasan  yang terjadi  selama  ini,  banyak  faktor  yang  menjadi  pemicu munculnya  aksi  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  anggota masyarakat  yang  mengatasnamakan  agama  atau  kelompok, diantara faktor yang menjadi pemicu munculnya aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang mengatasnamakan  agama  atau  kelompok,  yakni: 13 (a) Rendahnya  tingkat  pendidikan  di  kalangan  masyarakat terutama  rendahnya  tingkat  pendidikan  di  daerah  pedesaan.
Seseorang karena ”keawamannya” terjerumus pada pemahaman  yang  salah  terhadap  agama,  dengan  posisi  yang seperti  ini,  masyarakat  sangat  gampang  dipengaruhi  untuk melakukan  kejahatan  (kekerasan  atas  nama  agama  dan/atau kehidupan  beragama);  (b)  Kentalnya  terhadap  perintah pemimpin keagamaan (kyai). Model pemahaman ini tampaknya telah  menjadi  fenomena  umum  di  kalangan  masyarakat pedalaman yang mayoritas masyarakatnya masih awam. Sosok kyai  ternyata  tidak  hanya  dipandang  sebagai  simbol  daripada addin yang sebenar-benarnya bersubstansikan keimanan. Dalam cara  pandang  semacam  ini,  pola  pikir  bahwa  kyai  dianggap lebih  sebagai  figur  yang  bisa  menyelesaikan  dalam  urusan keagamaan.
Berdasarkan  uraian  di  atas, dapat  dinyatakan  bahwa penyebab  terjadinya  kekerasan  atas  nama  agama  adalah masalah konflik yang pada awalnya terjadi
perselisihan/perbedaan  pendapat  dalam  beragama.  Dengan
13 Briptu Dody, Wawancara (pada tanggal 18 September 2012).
terjadinya  perbedaan  tersebut,  pada  akhirnya  di  antara  salah satu  pihak  melakukan  konsolidasi  dengan  tokoh  agama setempat untuk melakukan kampanye negatif terhadap praktek keagamaan yang dianggap menyimpang (sesat).
Pada  intinya,  suatu  aliran  dianggap  sebagai  aliran  sesat atau  menyimpang  dari  ajaran-ajaran  pokok  agama  dan meresahkan  masyarakat,  bila  mengindikasikan: Pertama , penyimpangan  dalam  hal  keimanan  (akidah)  berupa  mengaku nabi,  merubah  syahadat,  menolak  hadits  Nabi  saw., menghina/melecehkan  Allah  swt.,  para  nabi  dan  sahabatNya serta  mengatakan  Siti  Aisyah  ra.  sebagai  pelacur. Kedua , Penyimpangan  dalam  syari’at/ibadah  berupa  membolehkan shalat  dua  bahasa,  membolehkan  tidak  shalat,  membolehkan shalat  tanpa  wudhu,  membolehkan  berbuat  asusila, berhubungan dengan ipar dan tukar-tukaran istri.
Namun  menuduh  kelompok  lain  sebagai  aliran  sesat secara  tidak  langsung  telah  mengklaim  dirinya  atau kelompoknya  sendiri  sebagai  aliran  yang  tidak  sesat.  Padahal sebenarnya tidak pernah ada jaminan bahwa orang tidak sesat sekaligus berarti tidak menyesatkan. Bisa saja pihak yang tidak sesat  justru  mengeluarkan  anjuran  yang  menyesatkan,  atau melakukan  aksi  yang  sesat  seperti  melakukan  kekerasan terhadap pengikut aliran yang dianggap sesat.
Anjuran  untuk  meluruskan  kelompok  yang  dianggap sesat  justru  kerap  berujung  pada  tindakan  anarkis  dan  main hakim  sendiri  seperti  tindakan  suatu  kelompok  yang memporak-porandakan tempat jamaah aliran sesat. Hal serupa masih  terjadi  lagi,  bahkan  mungkin  akan  terus  terulang  suatu saat nanti pada siapa saja yang dianggap sesat lantaran berbeda pemahaman keagamaan.
Sebenarnya  sesat  atau  tidak  sesat  dalam  hal  keimanan bukanlah  hak  manusia  untuk  menghakimi.  Kafir  atau  tidak kafir  adalah  keputusan  Tuhan.  Kitab  al-Qur’an  atau  al-kitab sebagai  rujukan.  Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan memuncaknya  masalah  ini  sehingga  menjadi  konflik  adalah
Hanafi
tidak  adanya  komunikasi  efektif  antarpihak  yang  saling berbeda  pendapat.  Komunikasi  efektif  yang  menyertakan tenggang  rasa  terhadap  pemikiran  lain  dirasa  menjadi keharusan agar ketegangan antarpemahaman yang berbeda bisa dicairkan.
Upaya  penanggulangan  di  luar  hukum  pidana    dalam kongres PBB mengenai “ the prevention of crime and the treatment of  offenders ”  menyatakan  bahwa  pencegahan  harus  didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menyebabkan terjadinya  kejahatan. 14 Upaya  penghapusan  sebab-sebab  dan kondisi  yang  demikian  harus  menjadi  upaya  yang  strategis dalam penanggulangan kejahatan.
Mengenai  penyebab  timbulnya  aliran  sesat  yang menimbulkan  kekerasan  atas  nama  agama  dan/  atau kehidupan  beragama,  sangat  beragam/kompleks,  yaitu  faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  yang  dimaksud adalah keadaan atau kondisi kejiwaan manusia yang membawa kepada perbuatan atau tindakan yang menyebabkan/menimbulkan  kepada  hal  yang  tidak  baik. Sedangkan  faktor  eksternal  adalah  pengaruh  sosial  budaya yang melatarbelakangi kehidupan seseorang. 15
Dari uraian di atas, diketahui bahwa penyebab terjadinya kekerasan  atas  nama  agama  dan/  atau  kehidupan  beragama yang sangat kompleks, semata-mata karena bukan hanya pada kondisi  pembawaan  masyarakat  terhadap  pemahaman  agama, akan  tetapi  juga  harus  melihat  pada  akar  persoalan-persoalan sosial (pendidikan).
Bertitik  tolak  dari  narasi  tersebut,  dikatakan  bahwa “agama” menjadi faktor kunci pemicu timbulnya “aliran sesat”.
14 Barda  Nawawi  Arief, Tindak  Pidana  Terhadap  Agama  dan  Kehidupan Beragama. Makalah  pada  Forum,  Debat  Publik  tentang  RUU  KUHP, Departemen Kehakiman dan HAM ( Jakarta, 21 – 22 Nopember 2000), hlm. 2.
15 Abdi  Rahmat, Kesesatan  dalam  Perspektif  al-Qur‟an (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 93-103.
Dalam  posisi  inilah,  agama  yang  bersifat  abstrak  membuka peluang  untuk  terjadinya  perbedaan  pendapat  dalam pandangan  keagamaan,  yang  pada  akhirnya  terjadilah kekerasan  atas  nama  agama  dan/atau  kehidupan  beragama, bahkan menimbulkan anarkisme dari masyarakat.
Namun  perlu  dicatat,  bahwa  pada  seyogyanya  bukan agama  dan  ajaran  agamanya  yang  salah,  akan  tetapi manusianya  yang  salah  menafsirkan  terhadap  ajaran  agama tersebut,  sehingga  tampak  pada  pengklaiman  terhadap perbedaan ajaran keagamaan yang lain, serta menyulut stigma sesat, kafir, dan sebagainya.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  bahwa  timbulnya kekerasan  atas  nama  agama  dan/atau  kehidupan  beragama pada  hakekatnya  ada  sesuatu  yang  salah  “penyakit”  dalam praktik  keagamaannya.  Oleh  karena  itu,  yang  perlu  di  “obati” adalah terkait penyakitnya bukan agamanya itu sendiri.
Di  sisi  lain,  agama  sebagai  sumber  pemicu  timbulnya kejahatan,  agama  juga  menjadi  sumber  kedamaian,  kasih sayang, dan selalu mengajarkan kebaikan.  Dalam posisi inilah, jika  terjadi  kekerasan  atas  nama  agama  dan/atau  kehidupan beragama  sepatutnya  yang  menjadi  sarana  penyelesaian tersebut itu  dengan pendekatan “agama” itu sendiri.
Upaya  penanggulangan  kekerasan  atas  nama  agama/ perbedaan  pandangan  keagamaan  dapat  dilakukan  dengan pendekatan  agama  sebagai  sarana  di  luar  hukum  pidana. Kongkretnya  berupa  pendekatan  pendidikan,  pendekatan musyawarah, dan pendekatan dakwah.

## Pendekatan Pendidikan
Pendidikan  sebagai  salah  satu  instrumen  proses transformasi  budaya  menemukan  relevansinya  dalam  rangka mewujudkan  tatanan  masyarakat  Indonesia  ke  depan  yang
Hanafi
lebih  damai, 16 selain  itu  pendidikan  memberikan  makna penting  dalam  pembentukan  karakter  manusia  untuk melakukan  kehidupan  pribadi  dan  berinteraksi  sosial.  Dalam sebuah  hadits  Nabi  Muhammad  saw.  bersabda: “Seorang manusia    dilahirkan  dalam  keadaan  fitrah  (Islam),  ibu  dan  bapaknya yang  nanti  menjadikannya  Nashrani  atau  Majusi  (al-Hadits). Diwajibkan  kepada  kedua  orang  tua  untuk  mengajar  manusia memanah, berenang dan menunggang kuda…” . (al-Hadits) Hadits  di  atas  berarti; Pertama ,  Pendidikan  memberikan pengaruh yang sangat besar bagi manusia dalam pembentukan karakter  dan  bertingkah  laku  dalam  kehidupan  pribadi  dan sosialnya. Kedua ,  Kewajiban  orang  tua  (semua  pihak)  untuk membekali  anaknya  dengan  pendidikan,  agar  bisa  menjadi orang yang diharapkan.
Dalam  Pasal  1  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  menyatakan  bahwa: Pertama ,  Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia  serta  keterampilan yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara. Kedua , Pendidikan  nasional  adalah  pendidikan  yang berdasarkan  Pancasila,  menguraikan  pendidikan  sebagai bentuk usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peseta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya    untuk  memiliki  kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,  akhlak  mulia  serta  keterampilan  yang  diperlukan dirinya dan masyarakat. 17
16 Endang  Poerwanti  dan  Nurwidodo, Perkembangan  Peserta  Didik (Malang: FKIP-UMM, 2001), hlm. 49.
17 Moh. Yamin dan Vivi Aulia, Meretas Pendidikan Toleransi (Malang: Madani Media, 2011), hlm. 76.
Usaha-usaha  di  luar  hukum  pidana  ini  misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan  tanggung  jawab  sosial  warga  masyarakat,
penggarapan  kesehatan  jiwa  masyarakat  melalui  pendidikan moral,  agama  dan  sebagainya,  peningkatan  usaha-usaha kesejahteraan  anak  dan  remaja,  kegiatan  patroli  dan pengawasan  lainnya  secara  kontinyu  oleh  polisi  dan  aparat keamanan  lainnya  dan  sebagainya.  Pendidikan  dalam  konteks apapun harus diletakkan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup manusia, perlu dijadikan sebagai wahana strategis guna membangun sebuah peradaban bangsa yang lebih bermartabat dan  berakhlak  mulia  serta  menjadi  pribadi  yang kamil (sempurna) lahir dan batin.
Selanjutnya Pasal 3 Pasal 1 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  menyatakan; “Pendidikan  nasional berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif, mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab” .
Tujuan  sejati  dari  pendidikan  seharusnya  adalah pertumbuhan  dan  perkembangan  diri  secara  utuh  sehingga menjadi  pribadi  dewasa  yang  matang  dan  mapan,  mampu menghadapi  berbagai  masalah  dan  konflik  dalam  kehidupan sehari-hari.  Serta  mampu  tumbuh  dan  berkembang  menjadi pribadi-pribadi  yang  lebih  bermanusia,  berguna  dan berpengaruh di dalam masyarakat yang bertanggung jawab dan bersifat kreatif dan kooperatif.
Hal  ini  berarti  pula,  selain  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia  juga  merupakan  upaya  preventif  dalam  menanggulangi kejahatan  (kekerasan  atas  nama  agama  dan/atau  kehidupan beragama) melalui pendidikan agama.
Hanafi
Dalam  posisi  inilah,  selain  lembaga  pendidikan,  kedua orang  tua  juga  mempunyai  peran  penting  dalam  memberikan pengetahuan  dasar  tentang  agama  bagi  perkembangan  jiwa anak  dan  kehidupan  manusia  pada  umumnya.  Nabi Muhammad  saw.  menekankan  pentingnya  pengenalan  dan penghayatan (pendidikan) agama semenjak anak masih kecil. 18 Bahwa pendidikan agama bukan hanya sekedar memberi pengetahuan  tentang  keagamaan,  tetapi  yang  lebih  utama adalah membiasakan  anak  taat dan patuh menjalankan ibadah dan  berbuat  serta  bertingkah  laku  di  dalam  kehidupannya sesuai  dengan  norma-norma  yang  telah  ditetapkan  dalam agama masing-masing. 19
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa pendidikan (terutama agama) merupakan peletak dasar kepribadian dan untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia. Keluarga  juga  mempunyai  andil  dalam  membentuk  pribadi seseorang.
Ditinjau  dari  kebijakan  kriminal,  maka  pendidikan demikian  sebenarnya  merupakan  upaya  rasional  yang  bersifat mencegah (preventif) dan menanggulangi kejahatan (kekerasan atas nama agama dan/atau kehidupan beragama) yang bersifat antisipatif.  Artinya,  dengan  membekali  seseorang  melalui pendidikan  agama  sejak  dini,  maka  ajaran  agama  tersebut secara tidak langsung terpatri dengan kuat dalam hatinya.

## Pendekatan Musyawarah
Indonesia memiliki pluralisme suku, ras, profesi, kultur, dan  aliran  keagamaan,  ini  semua  pada  dasarnya  memiliki tujuan  yang  berbeda.  Toleransi  satu  sama  lain  yang  memberi
18 Sukarsono, Pendidikan  Agama  di  Sekolah, Majalah  bulanan  Mimbar Pendidikan Agama, (Edisi Juli 1979), hlm. 56.
19 Yusuf  Ali  al-Mudhar, Toleransi-Toleransi  Islam,  Toleransi  Kaum  Muslimin, dan Sikap Lawan-lawannya (Bandung: Iqra, 1983), hlm. 51.
kesempatan  bagi  setiap  orang  menjalani  kehidupannya, termasuk  menjalankan  ibadah  menurut  agama  dan keyakinannya  masing-masing  dalam  kehidupan  beragama (agama Islam).
Bahwa kelompok umat  Islam yang memiliki pandangan berbeda  dari  mayoritas  serta  mencoba  mengembangkan  suatu pendapat  sendiri  tidak  bisa  diberlakukan  sewenang-wenang selama  mereka  tidak  melakukan  pemberontakan  terang- terangan.  Mereka  harus  diberlakukan    secara  adil,  tanpa dikurangi sedikitpun hak dan kewajiban mereka. 20
Berdasarkan  uraian  narasi  di  atas,  sewajarnya  golongan mayoritas agama Islam lebih bersifat toleran terhadap golongan minoritas  agama  Islam  yang  lainnya.  Dengan  cara-cara  yang „arif seperti  itu  bisa  dilakukan  yang  sepatutnya  dilakukan dengan  pendekatan  musyawarah,  pendekatan  tersebut bertujuan  untuk  menghindari  jatuhnya  korban  yang diakibatkan  dari  kasus-kasus  kejahatan,  termasuk  juga kekerasan atas nama agama.
Selain  tujuan  tersebut  di  atas,  pendekatan  musyawarah juga  untuk  mencegah  dan  menangani  kejahatan  dengan  cara mempelajari  karateristik  maupun  permasalahan  yang  ada didalam lingkungan tersebut, guna menciptakan
kemitraan/kerjasama  dengan  masyarakat  yang  melakukan musyawarah,  ada  dua  komponen  yang  harus  dicapai  yaitu kemitraan  dengan  masyarakat  yang  melalukan  musyawarah dan  pemecahan  masalah  dengan  langkah  pertama  ke  arah terbantunya  kepercayaan  adalah  adanya  masyawakat  sama- sama bersedia menjadi mitra.
Karl O. Christiansen menyatakan bahwa sejumlah bentuk aksi  dan  reaksi  yang  berbeda  dan  saling  berkaitan  erat,  yang
20 Sunarjo Wreksosuharjdo, Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila ( Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2001), hlm. 36.
Hanafi
al-Ihkâm, V o l .   9   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 4 384
disebut dengan berbagai macam nama, misalnya: 21 pencegahan ( deterrence ); pencegahan umum ( general prevention ); memperkuat kembali  nilai-nilai  moral  ( reinforcement  of  moral  values ); memperkuat  kesadaran  kolektif  ( strengthening  the  collective solidarity );  menegaskan  kembali/memperkuat  rasa  aman  dari masyarakat  ( reaffirmation  of  the  public  feeling  of  security ); mengurangi  atau  meredakan  ketakutan  ( alleviation  of  fears ); melepaskan ketegangan-ketegangan agresif ( release  of  aggressive tensions ), dan sebagainya.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  para  umara’  (pemerintah), tokoh  ulama’,  dan  tokoh  masyarakat  memberikan  peluang untuk  melakukan  musyawarah  kepada  masyarakat  (setiap golongan). Dengan upaya tersebut masyarakat yang melakukan musyawarah  bisa  membangun  sikap  saling  memahami  dalam pluralnya kebebasan beragama, serta meminimalisir ketegangan yang ada di dalam kehidupan masyarakat.
Konsep  di  atas  seharusnya  mengedepankan  hubungan yang saling menghargai antara masyarakat untuk mengupayakan  agar  setiap  terjadinya  suatu  permasalahan tertentu yang  berkenaan dengan hukum di  tengah masyarakat tidak  diambil  langkah-langkah  melalui  jalur  hukum  sendiri sehingga  tidak  ada  masyarakat  yang  harus  jadi  korban, sehingga  diharapkan  peran  musyawarah  dalam  aktivitasnya menyelesaikan  masalah-masalah  sosial  yang  terjadi  dalam masyarakat  yang  berkaitan  dengan  pencegahan  terjadinya tindak  kejahatan  (kekerasan  atas  nama  agama  dan/atau kehidupan  beragama)  dan  upaya  menciptakan  keamanan  dan ketertiban.
Atas  dasar  di  atas,  masyarakat  yang  melakukan musyawarah  perlu  ditekankan  agar  melakukannya    atas  dasar sikap,  perilaku,  dan  wawasan  yang  luas  untuk  mencerminkan sifat kedewasaan, karena dalam komunikasi perlu menyertakan
21 Barda  Nawawi  Arif , Pembaharuan  Hukum  Pidana  dalam  Perspektif Perbandingan, (Bandung: Citra Aditya Bakti,  2005), hlm. 77.
sifat  toleran  terhadap  pihak-pihak  yang  memiliki  perbedaan atas  pemahaman  tentang  kebebasan  beragama.  Sesuai  dengan ajaran  agama  yang  pada  dasarnya  harus  menjadi  masyarakat yang cinta damai.
Oleh karena itu, dalam upaya penanggulangan kejahatan (kekerasan atas nama agama) secara musyawarah (membangun komitmen  bersama)  di  dalam  pluralnya  aliran  keagamaan bukan  suatu  hal  yang  gampang  dilakukan.  Diakui  atau  tidak, pluralnya  aliran  keagamaan  yang  menimbulkan  keresahan dalam masyarakat, yang pada akhirnya berujung pada anarkis, merebaknya  anarkisme  di  kalangan  masyarakat  hanya memperpanjang  kasus  tentang  kekerasan  atas  nama  agama yang terjadi di Indonesia.
Dilihat  dari  perspektif  kebijakan  kriminal,  maka  upaya musyawarah  ini  merupakan  suatu  upaya  non-penal  yang strategis  dalam  rangka  mencegah  timbulnya  kekerasan  atas nama  agama  dan/atau  kehidupan  beragama.  Karena musyawarah  pada  hakikatnya  adalah  untuk  mencari  solusi untuk  menanggulangi  kejahatan  (kekerasan  atas  nama  agama dan/atau  kehidupan  beragama)  dengan  berdasarkan  sifat toleran  terhadap  berbagai  pluralnya  aliran  beragama  di kalangan masyarakat.

## Pendekatan Dakwah
Agama  yang  pada  awalnya  selalu  membawa perdamaian, kasih sayang, ketentraman, namun di sisi lainnya, perkembangan  dari  masa  ke  masa  agama  selalu  menampilkan tentang  kekerasan. 22 Dalam  sejarah  agama  dijumpai  hal-hal sebagai berikut: (1) Tak pernah luput dari sejarah kekerasan dan perang;  (2)  Banyak  korban  yang  berjatuhan  atas  nama  agama; (3)  Terorisme;  (4)  Pengusiran  umat  beragama  minoritas;  (5)
22 Muhammad  Ali  Daud, Pendidikan  Agama  Islam (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Perkasa 1998), hlm. 15.
Hanafi
Politisasi agama demi kepentingan sepihak; (6) Para ahli agama yang kerap kali keluar dari norma-norma agama.
Dari uraian di atas, agama seolah-olah telah gagal untuk menyelesaikan  masalah-masalah  yang  ada  di  kalangan masyarakat,  serta  tidak  mampu  memberikan  terhadap keinginan-keinginan  masyarakat,  oleh  sebab  itu  timbulnya masyarakat yang enggan untuk beragama, membutuhkan/mencari  terhadap  kesempurnaan  agama  baru yang  dianggap  mampu  membawa  ketenangan  serta  mampu memberikan harapan/keinginan dari kalangan masyarakat.
Dengan  hal  seperti  itu,  bukan  berarti  “agama”  yang disalahkan,  akan  tetapi  juga  masyarakat  pemeluk  agama, khususnya  para  tokoh  agama  yang  telah  gagal  untuk memberikan  pemahaman  melalui  dakwah  tentang  agama secara sempurna, sehingga masyarakat yang tidak puas dengan hal itu mempunyai keinginan untuk berdalih pada agama atau aliran/mazhab/sekte yang lain.
Masyarakat  dalam  hal  ini  membutuhkan  kejujuran  para ulama’  dan  pemimpin,  bukan  hanya  ayat-ayat  dan  janji-janji yang disampaikan, umat membutuhkan perdamaian, keteladanan,  bimbingan  ketika  mereka  merasa  terpinggirkan. Oleh  karena  itu  pada masa  yang  akan  datang  perlu  dilakukan pendalaman  tentang  materi  dakwah  dan  metode  dakwah. 23 Selain  itu  juga  perlu  keteladanan  ulama’,  yaitu  dengan mempunyai  pemahaman  agama  yang  utuh.  Metode  dakwah menurut  Abdi  Rahmat,  yaitu:  (1)  Mengajak  dengan  bijaksana, dalam  arti  harus  diperhatikan  kondisi  orang  yang  akan  diajak kepada hidayah dan ruang lingkup sosial; (2) Pengajaran yang baik  melalui  cara  yang  lembut  sehingga  terhujam  perasaan yang  dalam  karena  kelembutan  tersebut;  (3)  Berdiskusi  dan berdialog  dengan  cara  yang  baik,  yaitu  tanpa  membebani  dan
23 Amrullah  Achmad, Dakwah  Islam  dan  Perubahan  Sosial (Yogyakarta: Prima Duta, 1983), hlm. 30.
menekan  terhadap  orang  yang    berbeda  pendapat,  menghina dan menjelekkan. 24
Dengan  uraian  di  atas,  bahwa  metode  dakwah merupakan  upaya  penanggulangan  kejahatan  (kekerasan  atas nama agama dan/atau kehidupan beragama). Selain itu metode tersebut  merupakan  resolusi  konflik  yang  bertujuan  untuk mengedepankan pendekatan kultural yaitu dengan penyampaian  agama  yang  sejuk,  menghindari  konflik  terbuka dan  mengembangkan  mentalitas  kesabaran  kalangan  umat, mengedepankan solusi psikologis.
Seharusnya mengemukakan  metodologi  dakwah,  yaitu membidik  rasio  dan  hati,  berdialog  dengan  cara  yang  baik, berkomunikasi dengan bahasa mereka. Artinya jika pendekatan dakwah  dilakukan  dengan  baik  dan  benar,  maka  masyarakat yang  telah  mendapatkan  pengetahuan  tersebut  benar-benar menghayati dari ajaran-ajaran agama yang dianutnya, dari segi psikologisnya  bahwa  harga  dirinya  tetap  merasa  utuh  terjaga dan terlindungi.
Berdasarkan konsep di atas, bahwa pendekatan dakwah merupakan upaya preventif pencegahan dalam menanggulangi kejahatan  (kekerasan  atas  nama  agama).  Karena  pendekatan dakwah  pada  hakikatnya  adalah  dalam  rangka  penyadaran kepada  masyarakat  dalam  meyakini  ajaran  agama  dan mejalankan  ajaran  agama  yang  benar,  serta  merupakan pencegahan terjadinya kekerasan.
Dengan  demikian  konsepsi  kebijakan  penanggulangan kejahatan  (kekerasan  atas  nama  agama  dan/atau  kehidupan beragama)  yang  integral  mengandung  konsekuensi  bahwa segala  usaha  yang  rasional  untuk  menanggulangi  kejahatan (kekerasan  atas  nama  agama  dan/atau  kehidupan  beragama) harus  merupakan  satu  kesatuan  yang  terpadu.  Ini  berarti kebijakan  untuk  menanggulangi  kejahatan  (kekerasan  atas
24 Toto  Tasmara, Komunikasi  Dakwah (Jakarta:  Gaya  Media  Pratama,  1997), hlm . 43.
Hanafi
nama  agama  dan/atau  kehidupan  beragama)  dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula mengutamakan/dipadukan  dengan  usaha-usaha  yang  bersifat preventif.
Dalam  menanggulangi  kejahatan  (kekerasan  atas  nama agama  dan/atau  kehidupan  beragama)  mengintegrasikan  dan mengharmoniskan  kegiatan  atau  kebijakan  preventif  dan pidana  ke  arah  penghapusan  faktor-faktor  potensial  penyebab timbulnya  kekerasan  (kekerasan  atas  nama  agama  dan/atau kehidupan  beragama)  di  Indonesia.  Dengan  pendekatan integral  inilah  diharapkan  penanggulangan  kejahatan (kekerasan  atas  nama  agama  dan/atau  kehidupan  beragama) dapat  berhasil,  sehingga  masyarakat  bisa  menjalankan  ajaran agamanya  dengan  khusu’  dan  tidak  berada  dalam  ancaman kekerasan (kondusif).

## Penutup
Berdasarkan  uraian  di  atas,  bahwa  pendekatan pendidikan, pendekatan musyawarah, dan pendekatan dakwah merupakan upaya preventif pencegahan dalam menanggulangi kejahatan/kekerasan  atas  nama  agama  (aliran  sesat).  Karena pendekatan  tersebut  pada  hakikatnya  adalah  dalam  rangka penyadaran  kepada  masyarakat  dalam  meyakini  ajaran  agama dan  mejalankan  ajaran  agama  yang  benar,  serta  merupakan pencegahan terjadinya kekerasan.
Upaya  preventif  ini  juga  diharapkan  mampu  mencegah hilangnya  satu  aliran  karena  dilenyapkan  oleh  aliran keagamaan  dan  menangkal  arogansi  aliran  keagamaan  arus utama  yang  seringkali  tergoda  atau  secara  historis-empiris melakukan  pelecehan  dan  penindasan  aliran  atau  agama  lain. Kegiatan  atau  kebijakan  preventif  bukan  berarti  meniadakan pidana  dan  tidak  diproses  dengan  hukum  pidana  melainkan sebagai  upaya  integral  ke  arah  penghapusan  faktor-faktor potensial  penyebab  timbulnya  aliran  dan  kekerasan  agama  di Indonesia.

## Daftar Bacaan
Abdullah,  Saiful. Hukum  Aliran  Sesat . Malang:  Setara  Press,
2009.
Achmad,  Amrullah. Dakwah  Islam  dan  Perubahan Sosial. Yogyakarta: Prima Duta, 1983.
Dairobi,  Ahmad. Syi‟ah  Nusantara:  Sesat  yang  Pesat .  Pasuruan: Buletin Sidogiri, 2008.
Daud,  Muhammad  Ali. Pendidikan  Agama  Islam .  Jakarta:  PT RajaGrafindo Perkasa, 1998.
Fatwa MUI, http:// www.hukumonline.com .
Kepmenag  RI  No.84  tahun  1996  tentang Petunjuk  Pelaksanaan Penanggulangan  Kerawanan  di  Bidang  Kerukunan Keagamaan .
Mudhar  al-,  Ali  Yusuf. Toleransi-Toleransi  Islam,  Toleransi  Kaum Muslimin  dan  Sikap  Lawan-lawannya .  Bandung:  Iqra, 1983.
Muktiono. Mengkaji  Politik  Hukum  Kebebasan  Beragama  dan
Berkeyakinan  di  Indonesia .  Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol. 12, No. 2 (Mei 2014). Nawawi,  Barda  Arief. Pembaharuan  Hukum  Pidana  dalam Perspektif  Perbandingan . Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2005. ______________________. Tindak  Pidana  terhadap  Agama  dan Kehidupan  Beragama. Makalah  pada  Forum  Debat Publik  Tentang  RUU  KUHP  Departemen  Kehakiman dan HAM. Jakarta, 21 – 22 Nopember 2000.
PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Presiden Republik Indonesia .
Poerwanti, Endang dan Nurwidodo. Perkembangan Peserta Didik . Malang: FKIP-UMM, 2001.
Purwanto,  M.  Ngalim. Ilmu  Pendidikan,  Teoritis  dan  Praktis . Bandung: Remaja Karya, 1988.
Rahmat,  Abdi. Kesesatan  dalam  Perspektif  al-Qur‟an . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Hanafi
Sukarsono, Pendidikan  Agama  di  Sekolah . Majalah  Bulanan Mimbar Pendidikan Agama. (Edisi Juli 1979).
Susanti,  Eli. Kebebasan  Beragama  dan  Demokratisasi  di Indonesia .
( http://eli-susanti.blogspot.com ).
Tasmara,  Toto. Komunikasi  Dakwah .  Jakarta:  Gaya  Media Pratama, 1997.
Thoha, Hamim. Resolusi Konflik Islam Indonesia . Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
Wreksosuharjdo,  Sunarjo. Ilmu Pancasila Yuridis  Kenegaraan dan
Ilmu  Filsafat  Pancasila . Yogyakarta:  Andi  Yogyakarta, 2001.
Yamin,  Moh.  dan  Vivi  Aulia, Meretas  Pendidikan  Toleransi . Malang: Madani Media, 2011.
Yogaswara,  A.  dan  Maulana  Ahmad  Jalidu, Aliran  Sesat  dan Nabi-nabi Palsu . Yogyakarta: NARASI, 2008.