## GARIS-GARIS BESAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
( The Outlines Of Procurement Of Goods And Services Of Government )

## YUSRI
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

## ABSTRACT
Procurement  of  Goods/Services  is  an  activity  to  obtain  goods/services  by  Ministries/ Institutions/Work Unit of Regional Devices/Institutions which is its process starts from the planning of needs until  completion  of  all  activities  to  obtain  goods/services.  The  procurement  of  government  in  goods  and services is actually a very important part of the development process. For the government, the availability of goods and services in every government agency will be the determining factor of successful implementation of tasks and functions of each work unit. The procurement of goods and services is not  only important for the  government,  but  also  important  for  the  community  because  there  are  goods  and  services  directly enjoyed by the general public such as roads, bridges, school buildings, hospitals, teacher services, doctors services,  lawyers  services  etc..  The  effectiveness  of  procurement  of  goods  and  services  is  achieved  by providing goods and services that are truly useful as needed. To realize the effectiveness of procurement of goods  and  services  then  the  determination  of  priority  needs  into  the  main  consideration.  Procurement  of goods  and  services  at  work  units  /  government  agencies  should  be  well  planned  so  as  to provide  goods  / services that can provide the maximum impact on the performance of government agencies in carrying out its duties and functions
Keywords: Procurement of government in goods and services

## ABSTRAK
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang /Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah /Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan  sampai  diselesaikannya  seluruh  kegiatan  untuk  memperoleh  Barang/Jasa.  Pengadaan  barang dan  jasa  pemerintah  sesungguhnya  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam  proses  pelaksanaan pembangunan.  Bagi  pemerintah,  ketersediaan  barang  dan  jasa  pada  setiap  instansi  pemerintah  akan menjadi  faktor  penentu  keberhasilan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  masing-masing  unit  kerja.  Pengadaan barang dan jasa tidak hanya penting bagi jajaran pemerintah, tetapi juga penting bagi masyarakat karena di dalamnya  terdapat  barang  dan  jasa  yang  langsung  dinikmati  oleh  masyarakat  umum  seperti  jalan, jembatan, gedung sekolah, rumah sakit, jasa guru, jasa dokter, jasa pengacara dan sebagainya. Efektifitas pengadaan  barang  dan  jasa  dicapai  dengan  cara  mengadakan  barang  dan  jasa  yang  benar-benar bermanfaat  sesuai  dengan  kebutuhan.  Untuk  mewujudkan  efektifitas  pengadaan  barang  dan  jasa  maka penentuan  prioritas  kebutuhan  menjadi  pertimbangan  utama.  Pengadaan  barang  dan  jasa  pada  satuan kerja/instansi  pemerintah  harus  direncanakan  dengan  baik  sehingga  mampu  menyediakan  barang/jasa yang dapat memberikan dampak maksimal terhadap kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
Kata Kunci: Pengadaan barang dan jasa pemerintah

## PENDAHULUAN
Pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah sesungguhnya  merupakan  bagian  yang  sangat penting
dalam proses
pelaksanaan pembangunan.  Bagi  pemerintah,  ketersediaan barang  dan  jasa  pada  setiap  instansi  pemerintah akan menjadi  faktor  penentu  keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.  Pengadaan  barang  dan  jasa  tidak  hanya penting  bagi  jajaran  pemerintah,  tetapi  juga penting  bagi  masyarakat  karena  di  dalamnya terdapat barang dan jasa yang langsung dinikmati oleh  masyarakat  umum  seperti  jalan,  jembatan, gedung  sekolah,  rumah  sakit,  jasa  guru,  jasa dokter, jasa pengacara dan sebagainya. Efektifitas  pengadaan  barang  dan  jasa  dicapai dengan  cara  mengadakan  barang  dan  jasa  yang benar-benar bermanfaat sesuai dengan kebutuhan.
Efektifitas  pengadaan  barang  dan  jasa dicapai  dengan  cara  mengadakan  barang  dan jasa yang benar-benar bermanfaat sesuai dengan kebutuhan. Untuk mewujudkan efektifitas pengadaan  barang  dan  jasa  maka  penentuan prioritas kebutuhan menjadi pertimbangan utama.

## TUJUAN
Untuk  mewujudkan  efektifitas  pengadaan barang/jasa  maka  penentuan  prioritas  kebutuhan menjadi pertimbangan utama.

## MANFAAT
Untuk  mewujudkan  efektifitas  pengadaan barang  dan  jasa  maka  penentuan  prioritas kebutuhan menjadi pertimbangan utama.
Pengadaan  barang  dan  jasa  pada  satuan kerja/instansi  pemerintah  harus  direncanakan dengan  baik  sehingga  mampu  menyediakan barang/jasa  yang  dapat  memberikan  dampak
maksimal  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## KAJIAN PUSTAKA
Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Bagi  Instistusi Pemerintah
Definisi  tentang  pengadaan  barang/jasa pemerintah  terdapat  dalam  pasal  1  angka  1 Peraturan  Presiden  nomor  4  tahun  2015  yang berbunti: “Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan  dan  merumuskan  kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa  sebagaimana  dimaksud dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  106  Tahun 2007  tentang  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  sebagaimana  diubah dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  157    Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor  106  tahun  2007  tentang  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.
Pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah sesungguhnya  merupakan  bagian  yang  sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan.  Bagi  pemerintah,  ketersediaan barang  dan  jasa  pada  setiap  instansi  pemerintah akan menjadi  faktor  penentu  keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.  Tanpa  sarana  dan  prasarana  yang memadai  tentu  saja  jalannya  pelaksanaan  tugas pemerintah  akan  terganggu  dan  tidak  akan mencapai hasil yang maksimal.
Efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa dicapai dengan cara menggunakan dana anggaran  yang  terbatas  untuk  memperoleh barang  dan  jasa  dalam  jumlah  maksimal,  atau
untuk memperoleh  seluruh barang dan jasa yang sudah  ditetapkan  sebagai  sasaran  yang  hendak dicapai  atau  kegiatan  yang  hendak  dilaksanakan menggunakan dana anggaran seminimal mungkin.

## Penggolongan Barang dan Jasa
Jenis  barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan oleh  instansi  pemerintah  digolongkan  dalam  4 macam barang/jasa yaitu:
1.  Barang  adalah  setiap  benda  baik  maupun tidak  berwujud,  bergerak  maupun  tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan  oleh pengguna barang.
2.  Pekerjaan  Kontruksi  adalah  seluruh  pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontruksi  bangunan  atau  pembuatan  wujud fisik lainnya.
3.  Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu  di  berbagai  bidang  keilmuan  yang mengutamakan adannya olah pikir ( brainware ).
4.  Jasa  lainnya  adalah  jasa  yang  membutuhkan kemampuan  tertentu  yang  mengutamakan keterampilan ( skillware ) dalam satu sistem tata kelola  yang  telah  dikenal  luas  di  dunia  usaha untuk  menyelesaikan  suatu  pekerjaan  atau segala  pekerjaan  dan/atau  penyediaan  jasa selain jasa Konsultasi, Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.
Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dapat dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu:  pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola dan pengadaan barang/jasa melalui penyedia.
1. Pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola  sebagaimana  diatur  dalam  pasal
26  Perpres  nomor  54  tahun  2010  adalah merupakan  kegiatan  pengadaan  barang/jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan  dan  /atau  diawasi  sendiri  oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/D/I) sebagai penanggung jawab anggran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
2. Pengadaan  barang/jasa  melalui  penyedia adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan  oleh  penyedia  barang/jasa. Penyedia  barang/jasa  adalah  badan  usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan kontruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.

## Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Dalam  pasal  14  Perpres  nomor  70  tahun 2012 telah dietapkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah/Institusi  (K/L/D/I)  paling  lambat  tahun anggaran  2014  harus  mempunyai  Unit  Layanan Pengadaan  (ULP)  yang  daoat  memberikan pelayanan  dan  pembinaan  di  bidang  pengadaan barang/jasa.  Unit  ini  merupakan  suatu  unit  kerja yang  berfungsi  memberikan  pelayanan  di  bidang pengadaan barang/jasa pada K/L/D/I bersangkutan. Menurut  pasal  7  ayat  4  Perpres  70  tahun 2012 perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan  Perundang-undangan  yang  dimaksud adalah perundang-undangan di bidang kelembagaan dan pendayagunaan aparatur negara.  Sampai  dengan  saat  ini  peraturan  di bidang  kepegawaian  tersebut  terutama  yang menyangkut  struktur  organisasi  edan  peraturan
tentang  tunjangan  dan  penggajian  bagi  pegawai unit  ULP  belum  ada.  Karena  itu  sementara peraturan  perundang-undangan  dimaksud  belum ada,  maka  perangkat  organisasi  ULP  masih mengacu  pada  Perpres  nomor  54  tahun  2010 yaitu terdiri dari:
1.  Kepala;
2.  Sekretariat;
3.  Staf Pendukung;
4.  Kelompok Kerja.

## Kelompok Kerka ULP
Unit  layanan  pengadaan  merupakan  suatu organisasi  atau  satuan  kerja  yang  bersifat
permanen dalam suatu
Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi yang berfungsi  melaksanakan  pengadaan  barang/jasa. Menurut pasal 15 ayat 1 Perpres nomor 70 tahun 2012 pemilihan penyedia barang/jasa dalam  ULP dilakukan  oleh  kelompok  kerja  ULP.  Pemilihan penyedia  nbarang/pekerja  kontruksi/jasa  lainnya yang bernilai di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta  rupiah)  dan  pemilihan  penyedia  jasa konsultasi  yang  bernilai  di  atas  Rp.  50.000.000,- 9lima  puluh  juta  rupiah)  dilaksanakan  oleh Kelompok  Kerja  ULP.  Anggota  kelompok  kerja ULP  berjumlah  gasal  beranggotakan  paling kurang  3 (tiga)  orang  dan  dapat  ditambah  sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

## Aparat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
Aparat  pelaksana  pengadaan  brang/jasa pemerintah yang terdiri dari:
1.  Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggran 2.  Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK) 3.  Pejabat Pengadaan
4.  Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
5.  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

## Prinsip  dan  Kebijakan  dalam  Pengadaan Barang/Jasa
Menurut pasal 5 Peraturan Presiden nomor 54  tahun  2010  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah (PBJ) dilaksanakan berdasarkan pada prinsip dasar sebagai berikut:
a.  Efisien
b.  Efektif;
c.  Transparan;
d.  Terbuka;
e.  Bersaing;
f.  Adil/tidak diskriminatif; dan
g.  Akuntabel.

## Etika dalam Pengadaan Barang/Jasa
Etika  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  te;ah  dituagkan  dalam  pasal  Perpres nomor 54 tahun 2010 yang berbunyi:
1.  Melaksanakan  tugas  secara  tertib,  disertai rasa tanggung jawab untuk  mencapai sasaran kelancaran  dan  ketetapan  tercsapainya  tujuan pengadaan barang/jasa;
2.  Bekerja  secara  profesional  dan  mandiri  atas dasar  kejujuran,  serta  menjaga  kerahasiaan dokumen  pengadaan  barang  dan  jasa  yang seharusnya  dirahasikan  untuk  mencegah terjadinya  penyimpangan  dalam  pengadaan barang/jasa;
3.  Tidak  saling  mempengaruhi  baik  langsung maupun  tidak  langsung  yang  berakibat terjadinya persaingan yang tidak sehat;
4.  Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan  yang  ditetapkan  sesuai  dengan kesepakatan para pihak;
5.  Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan  kepentingan  (conflict  of  interest) diantara para pihak yang terkait baik langsung
maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
6.  Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
7.  Menghindari  dan  mencegah  penyalahgunaan wewenang  dan/atau  kolusi  dengan  tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan  negara;  Tidak  menerima,  tidak menawarkan  atau  tidak  menjanjikan  untuk memberikan  atau  menerima  hadiah,  imbalan, komisi,  rabat  dan  berupa  apa  saja  dari  atau kepada  siapapun  yang  diketahui  atau  patut dapat  diduga  berkaitan  dengan  pengadaan barang/jasa.

## Kebijakan dalam Pengadaan Barang/Jasa
Kebijakan hanya boleh diambil oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya. Karena  kebijakan  harus  dituangkan  dalam peraturan perundang-undangan maka kewenangan  untuk  menentukan  suatu  kebijakan pemerintah berada pada pejabat yang berwenang untuk  membuat  perundang-undangan.  Setiap perubahan  terhadap  kebijakan  yang  telah  diatur dalam suatu perundang-undangan harus dilakukan  dengan  merubah  peraturan  yang  telah ada  lebih  dahulu.  Kebijakan  pemerintah  tentang tersebut  dituangkan  dalam  Peraturan  Presiden nomor  54  tahun  2010  dan  nomor  70  tahun  2012 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan penggunaan produksi Barang/Jasa dalam negeri
2. Keamndirian  industri  pertahanan,  industri Alat  Utama  Sistem  Senjata  (Alutsista), industri  Alat  Material  Khusus  (Almatsus) dalam negeri.
3. Peningkatan  peran  serta  Usaha  Mikro, Usaha  Kecil,  Koperasi  kecil,  dan  kelompok masyarakat.
4. Perhatian  terhadap  aspek  pemanfaatan sumber  daya  alam  dan  pelestarian  fungsi lingkungan hidup.
5. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
6. Penyederhanaan  ketentuan  dan  tata  cara untuk  mempercepat  proses  pengambilan keputusan.
7. Peningkatan  profesionalismes,  kemandirian, dan tanggung jawab para pihak.
8. Peningkatan  penerimaan  negara  melalui sektor perpajakan.
9. Menumbuhkembangkan peran usaha nasional.
10.  Menumbuhkankembangkan  industri  kreatif inovatif, budaya dan hasil penelitian laboratorium  atau  industri  pendidikan  dalam negeri.
11.  Memanfaatkan  sarana/prsarana  penelitian dan pengembangan dalam negeri
12.  Pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  di dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  termasuk  di  Kantor  nPerwakilan Republik  Indonesia;  dan  Mengumumkan secara  terbuka  rencana  dan  pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

## Penyedia Barang dan Jasa
Penyedia Barang dan Jasa Nasional
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang pekerjaannya menyediakan  barang  dan/atau  jasa.  Penyedia barang/jasa  berbentuk  badan  usaha  harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
pasal  19  Perpres  nomor  70  tahun  2012  berbunyi sebagai berikut:
Penyedia  Barang/Jasa  dalam  pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.  Memenuhi  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  untuk  menjalankan  kegiatan/usaha; pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
b.  Memperoleh  paling  kurang  1  (satu)  pekerjaan sebagai  Penyedia  Barang/Jasa  dalam  kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan  pemerintah  maupun  swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
c.  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf c,  dikecualikan  bagi  Penyedia  Barang/Jasa yang baru berdiri kurang fari 3 (tiga) tahun;
d.  Memiliki  sumber  daya  manusia,  modal, peralatan  dan  fasilitas  lain  yang  diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
e.  Dalam  hal  Penyedia  Barang/Jasa  akan melakukan  kemitraan,  Penyedia  Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi/entase  kemitraan  dan  perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
f.  Memiliki  kemampuan  pada  bidang  pekerjaan yang  sesuai  untuk  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang  pekerjaan  yang  sesuai  untuk  usaha non-kecil.
g.  Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil,  kecuali  untuk  Pengadaan  Barang dan Jasa Konsultansi;
h.  Khusus  untuk  pelelangan  dan  pemilihan langsung  Pengadaan  Pekerjaan    Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;
i.  Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut; SKP = KP-P
KP  =  nilai  kemampuan  paket,  dengan ketentuan:
a) Untuk  Usaha  Kecil,  nilai  Kemampuan Paket  (KP)  ditentukan  sebanyak  5  (lima) paket pekerjaan; dan
b) Untuk  usaha  non  kecil,  nilai  Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
P = jumlah paket yang sedang dikerjakan
N  =  jumlah  paket  pekerjaan  terbanyak  yang dapat  ditangani  pada  saat  bersamaan  selama kurun waktu (lima) tahun terakhir.
j.  Tidak  dalam  pengawasan  pengadilan,  tidak palit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan  dan/atau  direksi  yang  bertindak untuj dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan  dengan  surat  pernyataan  yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
k.  Sebagai  wajib  pajak  sudah  memiliki  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  dan  telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir  (PPTK  Tahunan)  serta  memiliki laporan  bulanan  PPh  Pasal  21,  PPh  Pasal  23 (bila  ada  transaksi),  PPh  Pasal  25/Pasal  29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang  3  (tiga)  bulan  terakhir  dalam  tahun berjalan;
l.  Secara  hukum  mempunyai  kapasitas  untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
m. Tidak masuk dalam daftar hitam
n.  Memiliki  alamat  tetap  dan  jelas  serta  dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan

## o.  Menandatangani Fakta Integritas

## Penyedia Barang dan Jasa Asing
Keikutsertaan  penyedia  barang/jasa  asing dalam pemilihan penyedia barang/jasa di Indonesia hanya dibolehkan dalam hal:
1.  Pengadaan pekerjaan kontruksi dengan nilai di atas  Rp  100.000.000.000,-  (seratus  miliar rupiah)
2.  Pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai di atas  Rp  20.000.000.000,-  (dua  puluh  miliar rupiah)
3.  Pengadaan  jasa  kontruksi  dengaan  nilai  di atas  Rp  10.000.000.000,-  (sepuluh  miliar rupiah).
Pasal  19  ayat  (1a)  Perpres  70  tahun  2012 berbunyi  “Dengan  tetap  mengedepankan  prinsip- prinsip  pengadaan  dan  kaidah  bisnis  yang  baik, persyaratan  bagi  Penyedia  Barang/Jasa  asing dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l’.
Penjelasan pasal  19  ayat  (1a)  berbunyi  “ yang  dimaksud  dengan  penyedia  barang/jasa asing  adalah  perseorangan  warga  negara  asing atau  penyedia  barang/jasa  yang  bukan  berbadan hukum Indonesia”.
Pasal  19  ayat  (1)  huruf  d  mengatur  bahwa penyedia  barang/jasa  yang  baru  berdiri  kurang dari 3  (tiga) tahun yang belum pernah memperoleh pekerjaan dibolehkan menjadi penyedia  barang/jasa  pemerintah.  Peraturan tersebut dibuat sebagai pengeculian bagi penyedia  yang  baru  berdiri  kurang  dari  3  (tiga) tahun,  karena  menurut  pasal  19  ayat  (1)  huruf  c Perpres  nomor  70  tahun  2012  setiap  penyedia barang/jasa  harus  memperoleh  paling  kurang  1 (satu) pekerjaan dalam 4 (empat) tahun terakhir.
Dengan  adanya  pengecualian  berdasarkan pasal  19  ayat  (1a)  maka  pengeculian  untuk penyedia  yang  baru  berdiri  kurang  dari  3  (tiga) tahun  tidak  berlaku  bagi  penyedia  barang/jasa asing. Kalau itu penyedia barang/jasa asing akan penyedia barang/jasa pemerintah Indonesia harus telah  pernah  mendapat  pekerjaan,  meskipun badan  usaha  asing  tersebut  baru  berdiri  kurang dari 3 (tiga) tahun.

## Penyedia Barang/Jasa Perseorangan
Berdasarkan ketentuan pada pasal 19 ayat (2) Perpres nomor 70 tahun 2012 tersebut, maka dapat  disimpulkan  bahwa  persyaratan  penyedia barang/jasa  orang  perseorangan  sama  dengan penyedia  barang/jasa  berbentuk  badan  hukum dikurangi keharusan:
1.  Pernah memperoleh pekerjaan;
2.  Memiliki perjanjian kemitraan;
3.  Memiliki Kemampuan Dasar; dan
4.  Memiliki dukungan keuangan dari bank.

## Dasar-Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Metode Pengadaan Barang/Jasa
Metode  atau  cara  pengadaan  barang/jasa pemerintah  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara yaitu  dengan  cara  swakelola  dan  penyedia barang/jasa.  Swakelola  merupakan  kegiatan Pengadaan  Barang/Jasa  dimana  pekerjaannya direncakan,  dikerjakan  dan/atau  diawasi  sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran,  instansi  pemerintah  lain  dan/atau kelompok masyarakat.

## Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Metode  pemilihan  penyedia  barang/jasa pemerintah  adalah  bagaimana  cara  memilih penyedia  barang/jasa  yangakan  ditunjuk  sebagai penyedia barang/jasa bagi suatu instansi pemerintah.
Cara pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah  diatur  dalam  pasal  35  Peraturan Presiden  nomor  70  tahun  2012,  cara  pemilihan penyedia dibedakan menurut:
1.  Jenis barang/jasa yang akan diadakan meliputi barang/jasa konsultansi/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya
2.  Jumlah nilai paket
Cara  pemilihan  penyedia  barang/pekerjaan kontruksi/jasa  nlainnya  yang  dapat  digunakan menurut Perpres nomor 70 tahun 2012 terdiri dari:
1.  Pelelangan umum;
2.  Pelelangan terbatas;
3.  Pelelangan sederhana;
4.  Pemilihan langsung;
5.  Penunjukan langsung;
6.  Pengadaan langsung;
7.  Sayembara; dan
8.  Kontes

## Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa
Persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  proses lelang  harus  merupakan  persyaratan  yang minimal.  Contohnya  dalam  pasal  19  Perpres nomor 70 tahun 2012 ditetapkan bahwa penyedia harus  memperoleh  paling  kurang  1  (satu) pekerjaan  dalam  kurun  waktu  4  (empat)  tahun terakhir,  baik  di  lingkungan  pemerintah  maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
Persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa  pemerintah  telah  diatur  dalam peraturan perundang-undangan antara lain:
1.  Perpres no mor 70 tahun 2012 pasal 19 ayat 1 (satu), mengatur persyaratan penyedia barang/jasa pada umumnya;
2.  Suarat  Edaran  Menteri  Pekerjaan  Umum nomor  10/SE/M/2012  tanggal  4  Desember
2012,  mengatur  tentang  Sertifikat  Badan Usaha (SBU),
3.  Sertifikat  Keahlian  (SKA),  dan  Sertifikat Keterampilan (SKT) pada Pelaksanaan
Pengadaan  Pekerjaan  Konstruksi  dan  Jasa Konsultansi  serta  Kualifikasi  Penyedia  Jasa Konstruksi;
Peraturan  Lembaga  pengembangan  Jasa Konstruksi  Nomor  11  a  Tahujn  2012  tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
Penjelasan Dokumen ( Aanwijzing )
Penjelasan  dokumen  lelang  (Aanwijzing) dilakukan sebagai  salah  satu  wujud  dari penerapan prinsip transparansi. Penjelasan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa bertujuan agar tercapainnya kebersamaan persepsi/pengertian anatar ULP/Pejabat
Pengadaan  dan  calon  penyedia  barang/jasa terhadap  dokumen  pemilihan  pemilihan  penyedia barang/jasa  dapat  menyusun  dan  menyampaikan dokumen  lelang  dengan  cara  yang  benar  sesuai dengan  apa  yang  telah  dituangkan  dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

## Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
Metode penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: 1.  Metode satu sampul digunakan untuk pengadaan  barang/jasa  yang  sederhana, dimana  evaluasi  teknis  tidak  dipengaruhi  oleh harga dan memiliki karakteristik.
2.  Metode dua sampul digunakan untuk
pengadaan barang/jasa dimana evaluasi teknis  dipengaruhi  oleh  penawaran  harga  dan untuk pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa  lainnya  yang    menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama
umur ekonomis, dan pengadaan jasa konstruksi yang memiliki karakteristik.
3.  Metode dua tahap digunakan untuk pengadaan  barang/pekerjaan  konstruksi  /jasa lainnya yang memiliki karakteristik.

## Metode Evaluasi Dokumen
Metode  evaluasi  dokumen  penawaran adalah  cara  menilai  dokumen  penawaran  dari penyedia  barang/jasa  dalam  rangka  menemukan pemenang pemilihan penyedia barang/jasa.

## Jaminan dan Garansi
Surat  jaminan  adalah  jaminan  tertulis  yang bersifat  mudah  dicairkan  dan  tidak  bersyarat ( unconditional ),  yang  dikeluarkan  oleh  Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi  yang  mempunyai  program  asuransi kerugian  ( suretyship )  sebagaimana  ditetapkan oleh  Menteri  Keuangan.  Jaminan  penawaran diserahkan  oleh  penyedia  Barang/Jasa  kepada
Pejabat Pembuat Komitmen/Unit Layanan Pengadaan untuk menjamin terpenuhnya kewajiban  Penyedia  Barang/Jasa.  Surat  jaminan terdiri dari:
1.  Surat Jaminan penawaran;
2.  Surat Jaminan Pelaksanaan;
3.  Surat Jaminan Uang Muka;
4.  Surat Jaminan Pemeliharaan;
5.  Surat Jaminan Sanggah Banding.

## Bukti Pengadaan/Pembelian
Bukti  pengadaan  adalah  bukti  terjadinya transaksi  jual  beli  antara  pemerintah  dengan penyedia  brang/jasa.  Yang  dimaksud  dengan bukti  pembelian  adalah  segala  macam  bukti tertulis  yang  menunjukkan  telah  terjadinya pembelian    barang  secara  dan  telah  dibayar lunas.

## Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Harga  Perkiraan  Sendiri  (HPS)  adalah harga  perkiraan  yang  disusun  oleh  PPK  sebagai dasar untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyususnan  HPS ditujukan  agar  dalam  pengadaan  barang/jasa, harga  barang/jasa  yang  akan  dilaksanakan tersebut  telah  diketahui  lebih  dahulu  sebelum proses pengadaan dilaksanakan.

## Pengumuman Lelang
Pengumuman  lelang  merupakan  awal  dari pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang/jasa.  Dalam  hal  proses  lelang  dilakukan dengan  cara  prakualifikasi  pengumuman  lelang disebut  pengumuman  prakualifikasi.  Jika  lelang dilaksanakan  dengan  cara  pasca  kualifikasi pengumuman lelang disebut pengumuman lelang.

## Jenis Kontrak
Peraturan  Presiden  R.I  nomor  70  tahun 2012  tentang  revisi  kedua  Peraturan  Presiden nomor  54  tahun  2010  tentang  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah pasal 50 menggolongkan jenis kontrak pengadaan
barang/jasa pemerintah berdasarkan:
1.  Cara pembayaran;
2.  Pembebanan tahun anggran;
3.  Sumber pendanaan; dan
4.  Jenis pekerjaan

## Sanggahan
Salah  satu  upaya  dalam  menciptakan proses  pemilihan  penyedia  barang/jasa  yang kredible  adalah  dengan  memberikan  kesempatan kepada setiap peserta pelelangan untuk mengajukan  sanggahan  terhadap  keputusan Kelompok Kerja ULP berkenaan dengan penetapan  hasil  prakualifikasi  dan  pemenang lelang.  Sanggahan  dapat  diajukan  oleh  peserta
pemilihan penyedia secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama kepada kelompok Kerja ULP.

## Sanggah Banding
Sangggahan banding harus dijamin dengan surat  jaminan  sanggah  banding  yang  ditujukan kepada  kelompok  kerja  ULP.  Nilai  jaminan sanggah  banding  minimal  1%  (satu  perseratus) dari nilai total HPS.

## Berita Acara Hasil Pelelangan
Berita  Acara  Hasil  Pelelangan  (BAHP) merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi,  teknis  dan  harga  yang  dibuat  oleh Kelompok  Kerja  ULP  ditandatangani  oleh  paling kurang 1 / 2 (seperdua)  dari  jumlah  anggota Kelompok Kerja ULP.

## Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa
Surat  Penunjukan  Penyedia  Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan dan ditandatangani oelh PPK berdasarkan  Berita  Acara  Hasil  Pelelangan  atau Berita  Acara  Hasil  Seleksi.  SPPBJ  disampaikan oleh PPK kepada penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang.
Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Rencana Umum Pengadaan (RUP)
1.  Penyusunan  rencana Umum Pengadaan
(RUP)
2.  Pengkajiaan Ulang Rencana Pengadaan
3.  Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran
4.  Pengkajian Ulang KAK
5.  Pengumuman Rencana Umum

## Spesifikasi Teknis Barang
Pengadaan  barang/jasa  pada  setiap  instansi pemerintah  harus  dilaksanakan  berdasarkan prinsip-prinsip  pengadaan  seperti  efektif,  efisien, dan adil.
Prinsip efektif menghendaki pengadaan barang/jasa  pemerintah  harus  menghasilkan
barang/jasa yang benar-benar dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Melalui proses pengadaan PPK harus dapat memperoleh babarang/jasa  yang  benar-benar  sesuai  dengan kebutuhan pengguna akhir ( end user ).

## Penetapan Harga Perkiraan Sendiri
Nilai  total  HPS  yang  terlalu  rendah  dapat menyebabkan  kegagalan  proses  lelang  karena tidak  ada  penyedia  yang  masukkan  penawaran. Sebaliknya  nilai  HPS  yang  terlalu  tinggi  selain dapat  membuka  kesempatan  untuk  melakukan mark-up dapat merugikan pihak penyedia barang/jasa sebagai peserta pelelangan.

## Draft Kontrak
Kontrak  adalah  suatu  perikatan  anatar  para pihak.  Dalam  pengadaan barang/jasa  pemerintah kontrak  adalah  perikatan  antara  PPK  yang bertindak  untuk  dan  atas  nama  pemerintah dengan  penyedia  yang  bertindak  untuk  dan  atas nama perusahaan penyedia barang/jasa.
Penggunaan kontrak dalam pengadaan barang/jasa  pemerintah  bukan  hal  yang  baru. Karena  itu,  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  tidak  sulit  untuk  menemukan  bentuk kontrak pengadaan barang, pengadaan pekerjaan konstruksi,  pengadaan  jasa  konsultansi,  dan pengadaan jasa lainnya.

## Penyusunan Lelang
Sebelum  melaksanakan  proses  pemilihan penyedia  barang/jasa  baik  melalui  pelelangan maupun  seleksi,  kelompok  kerja  ULP  harus menyusun  jadwal  lelang.  Hal  yang  harus dipertimbangkan  dalam  menyusun  jadwal  lelang adalah:
1.  Kesesuaian  jangka  waktu  dalam  jadwal lelang dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  peraturan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa;
2.  Kecukupan  waktu  untuk  pelaksanaan  lelang dan waktu penyelesaian pekerjaan;
3.  Antisipasi  terhadap  hambatan  yang  timbul selama proses lelang seperti kegagalan lelang, sanggahan, dan sanggah banding.

## PEMBAHASAN
Gambaran atau contoh kasus dalam pengadaan barang dan jasa
Dalam  suatu  proses  lelang  dari  10  (sepuluh) peserta  yang  memasukkan  penawaran  hanya  6 (enam)  penyedia  yang  lulus  dalam  evaluasi teknis.  4  (empat)  penyedia  dinyatakan  gugur. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik diperoleh nilai penawaran  harga  terkoreksi  dari  peserta  yang telah  lulus  evaluasi  administrasi  dan  evaluasi teknis sebagai berikut:
No. Urut Nama Penyedia Nilai Penawaran terkoreksi (Rp) 1 CV. AA 500.000.000 2 CV. EE 510.000.000 3 CV. II 515.000.000 4 CV. OO 520.000.000 5 CV. UU 525.000.000 6 CV. CC 550.000.000
Berdasarkan  data  diatas,  Kelompok  kerja  ULP melakukan  penilaian  kualifikasi  terhadap  peserta diatas  secara  berurutan  mulai  peserta  dengan penawaran  harga  terendah  sampai  diperoleh pemenang, pemenang cadangan I, dan pemenang cadangan II (kalau ada).
Jika  CV.  AA  memenuhi  syarat  kualifikasi,  maka CV.  AA  ditetapkan  sebagai  pemenang.  Jika  CV. EE  memenuhi  syarat  kualifikasi  maka  CV.  EE ditetapkan  sebagai  pemenang  cadangan  I.  Jika CV.  II  juga  memenuhi  syarat  maha  CV.  II ditetapkan  sebagai  pemenang  cadangan  II. Selanjutnya  terhadap  dokumen  penawaran  CV.
OO,  CV.  UU,  dan  CV.  CC  tidak  perlu  dilakukan penilain kualifikasi.
Jika  CV.  AA  tidak  memenuhi  syarat  kualifikasi, sedangkan  CV.  EE  dan  CV.  II  memenuhi  syarat kualifikasi,  maka  CV.  AA  dinyatakan  gugur,  CV. EE  ditetapkan  senagai  pemenang  dan  CV.  II ditetapkan  sebagai  pemenang  cadangan  I. Selanjutnya  kelompok  kerja  ULP  memeriksa dokuman  penyedia  lainnya  secara  berurutan mulai  dari  CV.  OO,  CV.  UU,  dan  CV.  CC  sampai diperoleh pemenang cadangan II.
Dalam  hal  dari  keenam  peserta  tersebut  diatas hanya  ada  satu  peserta  yang  memenuhi  syarat kualifikasi maka kelompok kerja ULP menetapkan pemenang lelang tanpa pemenang cadangan. Dalam  hal  hanya  ada  dua  penyedia  yang memenuhi syarat kualifikasi maka kelompok kerja ULP  menetapkan  pemenang  dan  pemenang cadangan I.
Dalam hal dari keenam penyedia di atas tidak ada yang memenuhi syarat kualifikasi maka kelompok kerja  ULP  menyatakan  lelang  gagal  dan melakukan lelang ulang.
Pada  dasarnya  sesuai  dengan  prinsip  terbuka, pemilihan  penyedia  barang/jasa  harus  dilakukan dengan  cara  prakualifikasi.  Meskipun  demikian jika  kegiatan  pengadaan  barang/jasa  tersebut membutuhkan  penyedia  dengan  kriteria  tertentu dapat  saja  dilakukan  dengan  cara  prakualifikasi. Pemilihan  metode  kualifikasi  yang  tepat  dalam pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:
METODE PRAKUALIFIKASI METODE PASCA KUALIFIKASI 1.  Pelelangan umum  pekerja yang bersifat kompleks.
2.  Pelelangan terbatas.
3.  Penunjukan
langsung bukan untuk menangani keadaan darurat.
4.  Pengadaan penyedia  jasa
konsultansi badan usaha.
1.  Pelelangan umum.
2.  Pelelangan sederhana.
3.  Pemilihan langsung.
4.  Penunjukan
langsung untuk mengatasi keadaan
darurat. 5.  Pemilihan penyedia  jasa konsultan perseorangan.

## PENUTUP
Kesimpulan Mekanisme pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa  yaitu  melalui  swakelola  dan/atau pemilihan penyedia barang/jasa. Swakelola adalah  pekerjaan  yang  direncanakan,  dikerjakan dan  diawasi  sendiri  oleh  institusi,  dimana  dalam pelaksanaannya  dapat  dilaksanakan  oleh  PPK, instansi pemerintah lain atau kelompok masyarakat/LSM penerima hibah.sedangkan untuk  pemilihan  penyedia  barang/jasa  dapat melalui : pelelangan umum, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, kontes/sayembara, pemilihan langsung,
pelelangan terbatas, pengadaan langsung. Prinsip-prinsip  dalam  pengadaan  barang/jasa pemerintah, meliputi prinsip efisien, prinsip efektif, prinsip  transparan,  prinsip  terbuka,  prinsip bersaing, prinsip adil/tidak diskriminatif dan prinsip akuntabel.
Sedangkan  etika  yang  harus  dipatuhi antara  lain  melaksanakan  tugas  secara  tertib,
penuh rasa tanggungjawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa,  bekerja secara professional dengan menjunjung  tinggi  kejujuran,  kemandirian,  dan menjaga  informasi  yang  bersifat  rahasia,  tidak saling  mempengaruhi  secara  langsung  maupun tidak  langsung  yang  mengakibatkan  persaingan tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan.

## Saran
Peraturan Presiden Nomer 4 Tahun 2015 di satu sisi membawa kemajuan yang pesat dengan mempercepat  proses  pelaksanaan  pengadaan (pengumuman RUP dan pemilihan penyedia lebih awal),  optimalisasi  penggunaan e-procurement dan  e-purchasing. Di  sisi  lain  harus  disadari bahwa  ada  bahaya  yang  cukup  besar  jika  tidak dikelola dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  172  Tahun  2014 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Shopian, Abu. Dasar-Dasar Pengadaan barang/Jasa  pemerintah .  Palambang:  IN MEDIA, 2014.