## Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya
Reva Alen Nauri 1 , Sudarman 2
1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat, Indonesia
1 revaalen446@gmail.com*
* corresponding author

## A RT I CL E I NFO AB S TRAC T
Article history Received 29 July 2022 Revised 19 September 2022 Accepted 22 September 2022 This study aims to determine how the role of the Social Service in dealing with sexual violence against children in Nagan Raya district.    This  study  uses  a  descriptive  qualitative  research method.    The  informants  in  this  study  amounted  to  3  (three) informants  at  the  research  location.    The  theory  used  in  this research  is  role  theory  with  indicators  of  providing  assistance, recovering  trauma,  as  a  broker  (liaison),  as  an  advocate,  as  a motivator,  and  providing  legal  assistance.    The  results  in  this study  indicate  that  the  role  of  social  services  in  dealing  with sexual violence in Nagan Raya district has been carried out well. In  this  study,  the  obstacles  faced  by  social  services  in  dealing with  sexual  violence  were  the  lack  of  budget  and  the unavailability  of  safe  houses.    The  Social  Service  is  able  to reduce  and  overcome  the  negative  impacts  caused  by  acts  of sexual  violence  experienced  by  children  such  as  trauma, inferiority,  depression  and  also  the  Social  Service  seeks  to eliminate the shadows of acts of sexual violence experienced by children  so  that children can  continue their  lives  in  the  future and restore their social functioning. Keywords Role Sexual Violence
Child

## PENDAHULUAN
Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi saat ini perlu menjadi perhatian  untuk  dilakukan  penanganan  oleh  semua  pihak.  Hal  tersebut  dikarenakan Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan tidak hanya terjadi di kota besar melainkan terjadi juga di daerah perdesaan, bahkan tindak kekerasaan seksual  terhadap  anak  juga  menjadi  permasalahan  global  yang  terjadi  hampir  semua negara  di  dunia.  Berikut  Data  Kasus  Kekerasan  Seksual  di  Indonesia  pada  tahun  2017- 2019.
Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun Jumlah Kasus 2017 4.576 2018 4.885 2019 6.454 Sumber : (www.kpai.go.id, n.d.)
Dari tabel dapat dilihat bahwa di Indonesia sendiri, kasus kekerasaan terhadap anak masih menjadi  momok  dan  tantangan  bagi  pemerintah  dalam  menangani  kasus  kekersaan seksual  yang  masih  marak  terjadi,  seperti  tiga  tahun  terakhir  ini  2017-2019  kasus kekerasan  seksual  terus  mengalami  peningkatan.  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia (KPAI) mendapatkan pengaduan kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 15.918 kasus. Yang  mana  pada  pada  tahun  2017  KPAI  menerima  4.576  penganduan  ,  kemudian  pada tahun 2018 KPAI menerima pengaduan 4.885 pengaduan bertambah 306 pengaduan kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak  dan  pada  tahun  2019  KPAI  menerima  pengaduan sebanyak  6.454  pengaduan,  bertambah  1.569  kasus  (Dwi  Yuniarti  Hasanah,  Agus Hendrayady,  2021).  Kemudian  berikut  data  Kekerasan  Seksual  terhadap  anak  di  tahun 2020 yang terjadi di Indonesia:
Gambar 1. Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020
Bisa  dilihat  pada  gambar  1  bahwa  pada  tahun  2020  kasus  terhadap  anak  di  Indonesia sebanyak  4.116  kasus.  Secara  Detail  kasus  yang  diterima  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  perlindungan  anak  (PPA)  terdiri  dari  1.111  korban  kekerasan  fisik,  979 korban kekerasan psikis, 73 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 346 korban penelantaran, 68 korban eksploitasi, serta untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak sendiri menjadi kasus tertinggi yang diterima Kemenetrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai 2.556 kasus kekerasan seksual.  Di dunia sendiri   Menurut United Nation International Childern’s Emergency fund (UNICEF) pada tahun 2014 sekitar 120 juta anak didunia telah menjadi korban kekerasan seksual (Ligina et al., 2018).
Di Kabupaten Nagan Raya sendiri juga sedang mengalami permasalahan kekerasan seksual  terhadap  anak,    dimana  dalam  rentang  waktu  3  tahun  terakhir,  2019-2021 kekerasan seksual terhadap menjadi kasus yang tertinggi diterima Dinas Sosial  mencapai 26  kasus,  yang  mana.  Kasus  pencabulan  dan  permerkosaan  terhadap  anak  yang mendominasi  angka  kejahatan.  Faktor  penyebab  tingginya  angka  kekerasan  seksual terhadap  anak  di  Kabupaten  Nagan  Raya  sendiri  diakibatkan  oleh  faktor  ekonomi  serta kondisi lingkungan. Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukan bahwa anak merupakan sosok yang lemah dan sangat bergantung pada orang dewasa disekitarnya sehingga  anak  rawan  mengalami  tindak kekerasan  seksual karena ketika  diancam anak- anak akan takut sehingga tidak berani melaporkan apa yang terjadi padanya (Kurniawan et al., 2019). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada  dalam  kandungan  (Kemensesneg,  2014).  Anak  merupakan  amanah  yang  diberi Allah SWT serta cikal bakal penerus bangsa yang berperan menentukan nasib suatu bangsa kedepannya.  Sehingga  semua  pihak  baik  itu  keluarga,  masyarakat  maupun  pemerintah harus  menjamin  dan  melindungi  anak  dari  segala  tindak  kejahatan  termasuk  tindak kekerasan  seksual.    Namun  kenyataanya  masih  banyak  anak-anak  yang  menjadi  korban kekerasan  seksual  dari  orang  sekitar  bahkan  orang  tua  kandung  menjadi  pelaku  dalam kekerasan seksual tersebut. Berikut data pelaku kekerasan seksual:
Gambar 2. Data Pelaku Kekerasan Seksual
Dari  gambar  diatas  dapat  dilihat  bahwa  pelaku  kekerasan  seksual  merupakan  orang terdekat korban, dimana pacar sebanyak 1.528 orang, diikuti ayah kandung sebanyak 425 orang,  kemudian  disusul  paman  korban  sebanyak  322  orang.  Banyaknya  pelaku  ayah kandung serta paman sebanding dengan meningkatnya kasus incest. Padahal jika kita kaji didalam  UU  No  23  Tahun  2002  disebutkan  bahwa  anak  selama  dalam  penjagaan  oleh orangtua,  anggota  keluarga,  serta  dari  pihak  manapun  wajib  bertanggung  jawab,  serta melindungi  anak  dari  tindakan  kekerasan  seperti  penelantaran,  penganiyayaan,  serta eksploitasi dari segi ekonomi maupun seksual. Tetapi kenyataanya bahkan orang tua tidak mengetahui anak mereka telah menjadi korban kekerasaan seksual.
Penelitian tentang kekerasan seksual terhadap anak sudah dilakukan oleh beberapa penulis  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  (Rahmawati,  2022)  tentang  Peran  Dinas  Sosial P3AP2KB  dalam  perlindungan  anak  untuk  menekan  angka  kasus  pelecehan  seksual terhadap  anak  di  kota  malang.  Menyatakan  bahwa  dalam  menangani  dan  mencegah kekerasan  seksual  terhadap  anak  Dinas  Sosial  kota  Malang  melakukan  sosialisasi pencegahan  kekerasan  seksual  dengan  sasaran  kepada  lembaga  pendidikan,  orang  tua serta  anak-anak.  Dalam  menagani  kekerasan  seksual  terhadap  anak  Dinas  Sosial  kota Malang  melakukannya  dengan  cara  memberikan  bantuan  hukum,  perberian  layanan pengaduan,  rehabilitasi  sosial,  rehabilitasi  kesehatan,  reintegrasi  sosial  dan  pemulangan. Dalam  pelaksanaan  pelayanan  terhadap  korban  sudah  terlaksana  dengan  baik  didukung oleh  mitra  kerjasama  seperti  lembaga  hukum,  kesehatan,  pendidikan  serta  sarana  dan prasarana  yang  mendukung.  Meskipun  ada  faktor  penghambat  dalam  proses penaganannya  seperti  pelaksanaan  program  yang  kurang  maksimal,  kurangnya  petugas lapangan  sehingga  ketika  banyak  pengaduan  yang  masuk  ke  Pusat  Pelayanan  Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak mereka akan kesulitan dalam menangani pengaduan tersebut.  Penelitian  yang  dilakukan  (Wilis  Hestiningsih  &  Riky  Novarizal,  2021)  tentang upaya  dalam  menangani  korban  kekerasan  seksual  pada  anak  (studi  pada  dinas pemberdayaan  perempuan  perlindungan  anak  dan  pengendalian  penduduk  keluarga berencana kabupaten pelalawan). Dijelaskan bahwa Upaya yang dilakukan dengan upaya preventif  dengan  membentuk  satgas-satgas  disetiap  kecamatan  dan  desa  yang  bertugas memberikan  penyuluhan,  sosialisasi,  serta  pencerahan  kepada  masyarakat  agar  kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dicegah. Serta upaya represif dengan memberikan layanan pemulihan kepada korban yang terdiri dari aspek psikologis, medis serta yuridis. Penelitian ini menggunakan teori strategi pencegahan kejahatan. Penelitian yang dilakukan (Kusumawati, 2013) tentang Peran pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak dalam pendampingan  anak-anak  korban  kekerasan  seksual  bermasalah  sosial  di  Kabupaten Wonogiri.    Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Deskriptif-analitik  yaitu permasalahan  yang  terjadi  akan  peneliti  analisis  permasalahan  tersebut.  Data  yang diperoleh  akan  peneliti  uraikan  dalam  bentuk  deskriptif.  Teori  yang  digunakan  dalam penelitian  ini adalah  teori  peran  yang  dikemukakan  oleh  Dougherty  & Pritchard  (1985). Penelitian yang dilakukan (Azizah, 2021) tentang peran satuan bakti pekerja sosial (sakti peksos)  dalam  program  kesejahteraan  sosial  anak  studi  kasus  di  Kabupaten  Nganjuk. Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  adapun  peran  satuan  bakti  pekerja sosial untuk program kesehajateraan anak yaitu sebagai pemercepatan perubahan, sebagai pendidik, sebagai tenaga ahli, sebagai perencana sosial, sebagai aktivis, sebagai broker dan
sebagai  advocat.  Dari  temuan  dilapangan  dalam  penelitian  ini  bantuan  yang  diberikan untuk  anak  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang  direncanakan.  Teori  yang  digunakan  di penelitian  ini  adalah  teori  peran  menurut  Parons,  Jorgensen  dan  Hernandez.  Penelitian yang dilakukan (Ni Nyoman Juwita Arsawati, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gorda, 2019) tentang anak  korban  kekerasan  seksual  akibat ketimpangan  gender.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian  yuridis  empiris  (studi  sosial-hukum)  dalam  penelitian  ini  didapatkan  bahwa kekerasan terhdap anak dapat terjadi dikarenakan nilai dan struktur sosial yang meletakan wanita di posisi terpingirkan dan anak ditempatkan dalam posisi anak bawang.
Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penanganan kekerasan seksual terhadap  anak  yang  berbeda-beda  dimana  dalam  penelitian  yang  pertama  penanganan kekerasan seksual yang dilakukan Dinas Sosial P3AP2KB kota Malang adalah dengan cara memberikan  bantuan  hukum,  pemberian  layanan  pengaduan,  rehabilitasi  sosial, rehabilitasi  kesehatan,  reintegrasi  sosial  dan  pemulangan.  Kemudaian  pada  penelitian kedua  penanganan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dilakukan  dengan  upaya  preventif dan  upaya  represif.  Sedangkan  dalam  penelitian  ini  penanganan  kekerasan  seksual  yang dilakukan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Nagan  Raya  adalah  dengan  cara  memberikan pendampingan,  memulihkan  trauma  korban,  sebagai  broker  (penghubung),  sebagai advokasi, sebagai motivator, dan memberikan pendampingan. Kemudian pada penelitian yang ketiga metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik sedangkan dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.    Kemudian  pada penelitian yang keempat tentang tentang peran satuan bakti pekerja sosial (sakti peksos) dalam program kesejahteraan sosial anak studi kasus di Kabupaten Nganjuk. Adapun peran satuan  bakti  pekerja  sosial  untuk  program  kesehajateraan  anak  yaitu  sebagai pemercepatan perubahan, sebagai pendidik, sebagai tenaga ahli, sebagai perencana sosial, sebagai aktivis, sebagai broker dan sebagai advocat.  Teori yang digunakan di penelitian ini adalah teori peran menurut Parons, Jorgensen dan Hernandez. Sedangkan pada penelitian ini  peran  Dinas  Sosial  yaitu  memberikan  pendampingan,  memulihkan  trauma  korban, sebagai  broker  (penghubung),  sebagai  advokasi,  sebagai  motivator,  dan  memberikan pendampingan. Kemudian pada penelitian terakhir tentang tentang anak korban kekerasan seksual akibat ketimpangan gender. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris (studi  sosial-hukum).  dalam  penelitian  ini  didapatkan  bahwa  kekerasan  terhdap  anak dapat  terjadi  dikarenakan  nilai  dan  struktur  sosial  yang  meletakan  wanita  di  posisi terpingirkan dan anak ditempatkan dalam posisi anak bawang. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif dalam penelitian ini juga didapatkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena faktor ekonomi dan lingkungan.
Kekerasan adalah bentuk perbuatan perusakan, penganiyayaan yang diberikan oleh seseorang  terhadap  orang  lain  yang  bertujuan  untuk  melukai  serta  membuat  fisik  serta mental seseorang terganggu, kekerasan terhadap anak tidak saja melanggar norma sosial akan tetapi juga melanggar norma susila dan agama (Aisyah, 2018).  Kekerasaan Seksual adalah  bentuk  perbuatan  bertanggung  jawab  yang  dilakukan  oleh  satu  orang  atau  lebih tetapi orang tersebut tidak menyukai serta tidak  diharapkan menimbulkaan efek negatif seperti  rasa  malu,  penghinaan,  kehilangan  harga  diri,  kehilangan  kehormatan,  dan sebagainya.  Adapun  bentuk-bentuk  kekerasan  seksual  seperti  pemerkosaan,  pelecehan
seksual,  penyiksaan  seksual,  eksploitasi  seksual  dan  lainnya  (Diesmy  Humaira  B,  Nurur Rohmah, 2015).
Tindak  kekerasan  seksual  yang  dialami  seorang  anak  akan  berdampak  pertama, berdampak terhadap psikologis anak korban kekerasan seksual sangat rentan mengalami masalah  mental  dan  emosional  akibat  dari  trauma  yang  dialaminya  seperti  mengalami stress. depresi, menyalahkan diri sendiri, rasa takut yang berlebihan terhadap orang lain, mimpi buruk, insomia, ketakutan, peningkatan kecemasan, gelisah, dan yang paling parah anak  ada  berkeinginan  untuk  bunuh  diri.  Kedua,  dampak  terhadap  fisik  ketika  seorang anak  mengalami  tindak  kekerasan  seksual,  maka  akan  berpengaruh  pada  fisiknya  serta berpengaruh  kepada  kesehatan  fisik  nya  seperti  infeksi,  mengalami  pendaharan,  merasa tidak nyaman di daerah kelamin, mengalami kehamilan, beresiko terkena penyakit kelamin yang menular seperti HIV, hepatitis, Herpes dan penyakit menular lainnya. Ketiga, dampak terhadap sosial, anak akan mengalami akan membuat psikologi anak terganggu, sehingga dapat menimbulkan efek trauma bagi anak yang mendapatkan kekerasan seksual (Zahirah &  Nunung  Nurwati,  2019).  Hal  tersebut  akan  berpengaruh  terhadap  kehidupan  anak kedepannya. Anak akan merasa minder, selalu merasa takut yang berlebihan, mendapatkan ejekan  dari  lingkungan,  bahkan  yang  paling  parah  anak  akan  menarik  diri  dari lingkungannya.  Sehingga  perlu  peran  aktif  dari  semua  pihak  untuk  memulihkan  dan menghilangkan  efek  dari  pelecehan  seksual  terhadap  anak  termasuk  peran  Dinas  Sosial dalam penanganan kekerasan seksual. Dinas Sosial merupakan Lembaga pelaksana urusan Pemerintah  yang  memiliki  peran  meningkatkan  kesehjahteraan  sosial  setiap  orang  baik kelompok  maupun  masyarakat  (Theresia  Baturangka,  J.E  Kaawoan,  2019).  Dinas  Sosial mempunyai fungsi membantu urusan pemerintah daerah dalam bidang sosial. Dinas Sosial sebagai  lembaga  yang  bertanggung  jawab  untuk  menanggani  kasus  kekerasan  seksual terhadap anak diharapakan mampu melaksanakan perannya dengan baik, sehingga anak korban kekerasan seksual dapat kembali melanjutkan kehidupannya tanpa bayang-bayang tindak kekerasan yang dialaminya.
Dalam  melakukan  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  teori  yang  dikemukakan Soekanto  dalam  (Abdullah,  2021)  mengemukakan  bahwa  peran  adalah  kedudukan seseorang  dalam  memenuhi  hak  serta  kewajibanya  sesuai  dengan  statusnya.  Kemudian peran  menurut  merton  dalam  (Nur  Fazillah,  2019)  peranan  adalah  tingkah  laku  yang dimiliki  seseorang  yang  menduduki  status  tertentu  yang  diharapakan  oleh  masyarakat. Berdasarkan  wawancara  serta  observasi  yang  telah  peneliti  lakukan,  didapatkan  bahwa peran dinas sosial dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak yaitu memberikan pendampingan,  memulihkan  trauma,  sebagai  broker  (penghubung),  sebagai  advokasi, sebagai motivator, memberikan bantuan hukum.

## METODE
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam buku (Sugiyono, 2018) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang apa adanya.  Alasan menggunakan penelitian kualitatif  karena dapat menjawab peristiwa apa  yang  sedang  terjadi  serta  dapat  memudahkan  peneliti  menggali  informasi  yang  lebih mendalam  yang  nantinya  informasi  yang  diperoleh  dapat  dijadikan  bahan  perbandingan. Sumber  data  yang  digunakan  adalah  sumber  data  primer    yaitu  data  yang  didapatkan Melalui wawancara, secara langsung dari informan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti, obsevasi, serta menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian terdahulu, buku,  jurnal, website serta sumber literatur lainnya  (Nursamsi, Syamsuddin  Ab,  2020).  Dalam  wawancara  ini  informasi  diperoleh  dengan  proses  tanya jawab  antara  peneliti  dengan  informan  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  dan mengumpulkan informasi  (Hakim, 2013). Kemudian dengan melakukan observasi dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati objek dalam penelitian tersebut (Mania,  2008).  Adapun  informan  dalam  penelitian  ini  ditentukan  dengan  purposive sampling yaitu peneliti yang memutuskan apa yang ingin diketahui dan mencari orang yang tepat  dan  mau  menyediakan  informasi  berdasarkan  pengetahuan  atau  pengalamannya (Alkassim & Tran, 2016). Informan  dalam Penelitian ini yaitu Pegawai serta Pekerja Sosial (Peksos) Dinas Sosial yang terlibat dalam penangganan kekerasan seksual terhadap anak antara lain Kepala Dinas Sosial, Kabid Rehabilitasi Masalah Sosial , Pekerja Sosial (Peksos). Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) cara yaitu display data, transkripsi data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah satu kasus yang paling mengemparkan di Kabupaten Nagan Raya adalah kasus yang  terjadi  pada  hari  sabtu  11  desember  tahun  2021  sekitar  19.30  seorang  anak perempuan  14  tahun  menjadi  korban  pemerkosaan  yang  dilakukan  14  orang.  Korban disekap  selama  2  hari  disebuah  cafe  yang  tidak  beroperasional  didaerah  perkomplekan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Korban awalanya meminta ijin kepada orang tuanya untuk membeli makanan. Akan tetapi selang beberapa waktu korban tak kunjung kembali. Ibu  korban  yang  panik  karena  korban  tak  kunjung  pulang  mencoba  mencari  disekitar rumah, namun korban urung ditemukan. 2 hari kemudian pada tanggal 13 desember 2021 ibu  korban  mendapatkan  telepon  dari  salah  satu  teman korban  yang  mengatakan  bahwa korban berada disalah satu cafe di daerah Suka Makmue kemudian ibu korban menjemput korban  ketempat  tersebut.  Sesampainya  dirumah  korban  langsung  menceritakan  kepada orangtuanya bahwa korban telah disekap dan diperkosa oleh 14 orang. Ibu korban langsung melaporkan  kejadian  tersebut  ke  Polres  Nagan  Raya.  Kini  pelaku  mendekam  di  Polres Nagan  Raya  untuk  penyelidikan  lebih  lanjut.  Berikut  Data  kasus  kekerasan  seksual  di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2022
Tabel 2. Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2022 Tanggal Jenis Kasus Jumlah Kasus 2019 Pemerkosaan 9 2020 Pencabulan 11 2021 Pelecehan 6
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022
Berdasarkan   data  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  di  Kabupaten  Nagan  Raya  sendiri  kasus kekerasaan  seksual  adalah  kasus  yang  paling  tertinggi  dalam  rentang  waktu  4  tahun terakhir  2019-2021  kasus  kekerasaaan  seksual  pada  anak  yang  diterima Dinas  Sosial  26 kasus.  Yang  mana  pada  tahun  2020  merupakan  kasus  kekerasan  seksual  yang  paling tertinggi diterima dinas  sosial yaitu 11 kasus, kemudian pada tahun 2021 kasus kekerasan seksual mengalami penurunan  6 kasus, namun kasusnya masih terus terjadi. Penanganan kekerasaan seksual memang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius, karena masih banyak  kasus  kekerasan  seksual  yang  masih  ditutupi  pihak  keluarga  karena  mereka menganggap anak yang mendapat kekerasan seksual merupakan aib bagi keluarga ahkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang terdekatnya seperti keluarga, tetangga, bahkan yang paling mengenaskan ayah kandung sendiri . Faktor penyebabnya terjadinya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Nagan Raya dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan informan kekerasaan seksual di Kabupaten Nagan Raya disebabkan oleh faktor ekonomi serta faktor  lingkungan. Ekonomi menjadi penyebab kekerasan seksual, meskipun jika kita kaji ekonomi dan tindak kekerasan seksual  terhadap  anak  tidak  berhubungan,  tetapi  banyak  tindak  kekerasan  seksual  yang pelaku nya orang terdekat ternyata berasal dari keluarga dengan ekonomi yang rendah. Hal itu dikarenakan umumnya pelaku yang kebanyakan laki-laki, yang memiliki ekonomi yang lemah  tidak  mampu  menyalurkan  haasratnya  kepada  wanita  lain,  karena  membutuhkan biaya, maka untuk melampiaskan hasratnya pelaku akan mencari korbanya di lingkungan terdekatnya seperti keponakan, adek tiri bahkan adek kandung sendiri. Kemudian, kondisi ekonomi yang lemah, pelaku dan korban tinggal dirumah yang sempit. Bisa dibayangkan, ketika  pelaku  dan korban  tinggal  dirumah  yang  sempit,  pelaku  setiap  hari  melihat  tubuh korban  yang  bisa  membuat  rangsangan  bagi  pelaku.  Misalnya  ketika  pelaku  dan  korban tidur diruangan yang sama, namun tiba-tiba malam hari, pakain korban tersingkap sehingga menjadi rangsangan bagi pelaku untuk melakukan tindak kekerasan seksual. Tidak peduli korban masih punya hubungan keluarga dengannya.

## DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.829
Kondisi lingkungan menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.  Kondisi  lingkungan  yang  tertutup,  sepi,  serta  jauh  dari  keramaian  memudahkan pelaku  melakukan  tindak  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Hal  ini  juga  didukung  oleh pernyataan yang disampaikan oleh Saudari Sutri Sanova,S.Sos yang mengatakan
“Dikabupaten  Nagan  Raya  sendiri  penyebab  kekerasan  seksual  terhadap  anak, selama  ini  yang  saya lihat  dikarenakan  kondisi  lingkungan.  Hal  itu  dikarenakan  di kabupaten  nagan  raya  masih  banyak  wilayahnya  perkebunan  sawit  sehingga  sepi dan jauh dari keramaian sehingga kekerasaan seksual terhadap anak sering terjadi “.
Dari pernyataan diatas menunjukan bahwa kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena adanya  kesempatan  bagi  pelaku  kejahatan  seksual  melakukan  aksinya.  Lingkungan  yang sepi  dan  jauh  dari  keramaian  memudahkan  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak melancarkan aksi bejatnya.
Dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan informan terkait kendala yang  dihadapkan  Dinas  Sosial  dalam  menanggani  permasalahan  kekerasan  seksual terhadap    anak  didapatkan  bahwa  kendala  yang  dihadapi  Dinas  Sosial  Kabupaten  Nagan Raya  terletak  pada  masalah  aggaran  serta  belum  adanya  rumah  aman  bagi  anak  korban kekerasan seksual. Pernyataan diatasi diperkuat juga oleh pernyataan yang diberikan Oleh Saudari  Sutri  Sanova,  S.Sos  Selaku  Pekerja  Sosial  (Peksos)  di  dinas  sosial  berikut penuturannya
“hambatan  yang  saya  rasakan  selama  saya  menanggani  kasus  kekerasan  seksual sebenarnya tidak terlalu banyak akan tetapi hambatan ini yang paling berpengaruh buat  kami  untuk  menangani  kasus  kekerasaan  seksual  pada  anak  yaitu  masalah anggaran dan tidak tersedianya rumah aman di Kabupaten Nagan Raya karena tanpa adanya  aggaran  dari  pemerintah  kami  juga  susah  untuk  melakukan  penanganan kepada korban “.
Pernyataan  yang  diberikan  informan  diatas  menunjukan  bahwa  kendala  yang  dihadapi Dinas  Sosial  dalam  menangani kekerasan  seksual  terhadap  anak  yaitu  masalah  anggaran dan tidak tersedianya rumah aman.
Anggaran  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  melakukan  penanganan kekerasan seksual terhadap anak hal ini dikarenakan tanpa adanya anggaran yang cukup maka kegiatan yang ingin dilaksanakan tidak akan tercapai  hal itu dikarenakan anggaran merupakan  suatau  hal  yang  sangat  penting  untuk  memperlancar  suatu  program  atau kegiatan    penanganan  kekerasan  seksual,  ketika  anggaran  tidak cukup  otomatis  kegiatan yang ingin dilaksanakan tidak akan tercapai juga, sebaliknya anggaran yang memadai maka kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Tidak adanya rumah aman di Kabupaten Nagan Raya hal  ini  sangat  menghambat  dinas  sosial  untuk  melakukan  penanganan  kasus  kekerasan seksual terhadap anak karena rumah aman ini diperlukan untuk dijadikan tempat penitipan sementara  korban.  Dirumah  aman  ini  korban  akan  diberikan  konseling,  motivasi  serta tempat pemulihan akan trauma korban, dirumah aman ini juga kondisi psikis korban akan distabilkan dibantu oleh psikolog sehingga korban dapat keluar dari bayang-bayang tindak
kekerasan seksual yang dilaminya. Ketiadaan rumah aman di Kabupaten Nagan Raya selama ini menyebabkan korban kekerasan seksual tidak ada rumah penitpan sementara sehingga korban langsung dirujuk ke rumah aman yang ada di Banda Aceh Hal ini juga didukung oleh pernyataan Saudara Bustami S.Pd selaku Kepala Dinas Sosial yang mengatakan
“Rumah aman ini berguna misalnya ada kasus yang benar-benar urgent si anak harus kita  ambil  dari  keluarga  (lingkungan  )  setidaknya  misalnya  adanya  rumah  aman korban itu kita taruh sementara kerumah aman sambilan menunggu sidang.“
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam Penanganan kekerasan seksual terhadap anak sebenarnya tidak terlalu banyak akan tetapi kedua  faktor  tersebut  lah  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  Dinas  Sosial  dalam  penanganan kekerasan seksual terhadapat anak. Terutama anggaran, ketika anggaran tidak mencukupi maka kegiatan yang ingin dilakukan tidak akan dapat berjalan atau tercapai.
Adapun  peran lembaga pemerintahan dalam menangani permasalahan kekerasaan seksual terhadap  anak sangat penting dikarenakan  permasalahan ini tiap tahunnya selalu mengalami  peningkatan  di  indonesia,  termasuk  di  Kabupaten  Nagan  Raya.  Dinas  Sosial sebagai  lembaga  yang  bertangung  jawab  menangani  kasus  kekerasaan  seksual  terhadap anak  meskipun  bukan  penghubung  yang  utama  akan  tetapi  perannya  juga  sangat fundamental dan diperlukan.  Adapun untuk menjawab pemasalahan penelitian yang ingin peneliti  lakukan,  peneliti  sudah  melakukan  wawancara  kepada  pihak-pihak  yang bersangkutan dalam hal peran Dinas Sosial dalam menanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Nagan Raya.

## Memberikan Pendampingan
Pendampingan merupakan bantuan yang diberikan Dinas Sosial kepada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Nagan Raya. Pendampingan sangat penting diberikan hal itu dikarenakan korban yang masih anak dibawah umur sangat membutuhkan orang lain disekitarnya hal ini bertujuan untuk menguatkan mental korban agar dapat mampu dalam menjalani  semua  proses  serta  prosedur  rehabilitasi  psikologis  akibat  tindak  kekerasan seksual  yang  sedang  dialami korban.  Pendampingan  kepada  korban  diberikan  mulai  dari tahap  awal  sampai  tahap  akhir  yaitu  monotoring  dan  evaluasi.  Pendampingan  yang diberikan dinas sosial berupa pendampingan ke psikolog untuk mengetahui keadaan mental dan  fisik  korban,  apakah  klien  mendapatkan  guncangan  (trauma)  akibat  tindakan kekerasaan seksual tersebut.
Gambar 3. Pendampingan Dinas Sosial
Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa pendampingan juga diberikan pada saat berita acara pemeriksaan (BAP) hal ini dilakukan karena ada kalanya klien/korban tidak berani menjawab  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  kepolisiaan  sehingga  pekerja  sosial  (peksos) membantu  memberikan  keterangan  yang  sesuai  dengan  keadaan  yang  dialami  korban. Pernyataan  diatas  juga  diperkuat  oleh  pernyataan  yang  diberikan  oleh  Saudari  Sutria Sanova S.Sos (pekerja sosial) yang mengatakan
“Pendampingan  sangat  perlu  diberikan  kepada  korban  yang  mengalami  tindak kekerasan seksual hal itu dikarenakan secara psikis seorang anak sedang mengalami trauma akibat tindak kekerasan seksual tersebut. Jika tidak dilakukan pendampingan takut akan berpengaruh lebih buruk terhadap psikis korban seperti depresi bahkaan takut ada pemikiran di korban ingin bunuh diri maka pendampingan kami berikan sepenuhnya terhadap korban.”
Dari  hasil  wawancara  diatas  diketahui  bahwa  Dinas  Sosial  dalam  menangani  kekerasan seksual  terhadap  anak  di  kabupaten  nagan  raya  berperan  dalam  hal  imemberikan pendampingan  terhadap  korban,  pendampingan  yang  diberikan  Dinas  Sosial  diharapkan bisa  benar-benar  membantu  mengurangi  beban  masalah  yang  dihadapi  korban  dan keluarga  akibat  kekerasaan  seksual  sehingga kasus  tersebut  cepat  terselesaikan  sehingga anak dapat melanjutkan kehidupannya kembali.

## Memulihkan Trauma
Tindak kekerasan seksual adalah perbuatan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan didalam norma kehidupan serta semua agama sangat melarang tindakan tersebut. Tindak kekerasan  seksual  akan  membawa  dampak  negatif  bagi  korbannya.  Diantara  dampak tersebut  adalah  trauma.  Menurut  Lawson  dalam  (Nirwana,  2016)  trauma  adalah  kondisi emosial seseorang yang terus berkembang setelah mengalami peristiwa yang menyedihkan, mencemaskan,menakutkan  serta  tidak mengenakan,  seperti  :  pemerkosaan,  perperangan, bencana,  serta  peristiwa-peristiwa  yang  membuat  batin  serta  psikis  seseorang  tertekan. Trauma yang dirasakan korban, berupa korban tidak ingin berinteraksi dengan lingkungan nya  dalam  hal  ini  menutup  diri  dari  lingkungan  masyarakat  bahkan  yang  paling  parah korban tidak ingin bertemu setiap laki-laki baik itu ayahnya, abangnya korban tidak ingin bertemu karena merasa takut. Hal tersebut tentu akan menyebabkan dampak yang besar kedepanya  terhadap  kehidupan  korban.  Mengingat  pentingnya  upaya  untuk  memulihkan mental  korban.  Maka  Dinas  Sosial  melalui  Pekeja  Sosial  nya  berperan  dalam  pemulihan trauma korban akibat tindak kekerasan seksual yang dialaminya, pemullihan trauma yang dialami korban dilakukan di rumah aman. Dinas Sosial akan memfasilitasi anak ke rumah aman yang bertujuan untuk membuat korban dapat sedikit demi sedikit melupakan ingatan tentang  kekerasan  seksual  yang  dialaminya.  Pernyataan  diatas  juga  diperkuat  oleh pernyataan  yang  diberikan  oleh  Saudari  Sutria  Sanova  S.Sos  (pekerja  sosial)  yang mengatakan
DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.829 Nauri  and  Sudarman,  Peran  Dinas  Sosial  Dalam  Menangani  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Di Kabupaten Nagan Raya (2022)
“Untuk upaya penanganan trauma bagi korban, sebenarnya kami dinas sosial tidak ada  tetapi kami  berusaha  menghubungkan  korban  kerumah  aman  yang  bertujuan untuk  membantu  korban  menekan  rasa  trauma  yang  dialaminya,  sehingga  korban tidak teringat atau terbelenggu akan trauma yang diaminya”.
Adapun  upaya  untuk  menghilangkan  trauma  korban  yaitu  mengajak  anak  unuk  bermain bersama, bernyanyi bersama, menulis, mengambar serta membuat kerajinan tangan. Upaya tersebut dilakukan dengan maksud agar korban mempunyai kegiatan untuk dilakukan tidak hanya berdiam diri sehingga upaya tersebut dapat mengurangi pikiran dan perasaan yang membuatnya trauma.

## Sebagai Broker (Penghubung)
Sebagai penghubung (broker) dinas sosial harus bisa menghubungkan anak korban kekerasaan seksual ke sistem sumber serta jenis pelayanan yang dibutuhkan (Tintin et al., 2020). Anak tidak dapat berjuang sendiri, ada keadaan tertentu yang menyebabkan seorang anak  tidak  bisa  mendapatkan  pelayanan  yang  dibutuhkannya.  Pelayanan  serta  dukungan yang dibutuhkan anak korban kekerasaan seksual akan dinas sosial upayakan agar dampak negatif  dari kekerasaan  seksual  tersebut  dapat  teratasi.  Pejangkauan  dan  assement  yang dilakukan  sejak  pendampingan  awal  salah  satu  tujuannya  untuk  mengetahui  jenis pelayanan  yang  diperlukan  untuk  korban.  Hal  tersebut  juga  didukung  oleh  pernyataan Saudari Sutria Sanova S.Sos (Peksos) Dinas Sosial Nagan Raya yang mengatakan
“Misalkan  korban  tidak  memiliki  identitas  diri  seperti  akte  kelahiran,  disini  Dinas Sosial  berperan  menghubungkan  ke  disdukcapil,  misalkan  juga  jika  korban  putus sekolah  dinas  sosial  berkoordinasi  ke  dinas  pendidikan  untuk  melakukan  home schooling ataupun mengikuti ujian paket tergantung kondisi korban”.
Dari  pernyataan  informan  diketahui  bahwa  Pada  hakekatnya  peran  Dinas  Sosial  sudah tampak pada awal kasus masuk, karena Dinas Sosial sebagai penghubung pertama korban dengan  kepolisian  serta  menghubungkan  korban  ke  psikolog,  rumah  aman,  rumah  sakit serta sumber-sumbe pelayanan yang dibutuhkan korban.

## Sebagai Advokasi
Advokasi adalah  bentuk  kegiatan  yang  diberikan  oleh  dinas  sosial  yang  bertujuan untuk  menjangkau  dan  membantu  korban  kekerasaan  seksual  mendapatkan  sumber (pelayanan)  yang  menjadi  haknya  (Zulyadi  et al.,  2009).    Sebagai  juru  bicara  (advokasi  ) korban,  Dinas  Sosial  harus  mampu  berargumen,  membela,  serta  mampu  menguraikan tentang  permasalahan  korban  serta  dapat  menjamin  tercapainya  pelayanan  yang dibutuhkan  korban.  Advoaksi  sangat  diperlukan  pada  saaat  penangganaan  anak  korban kekerasaan  seksual  hal  itu  dikarenakan  pada  saat  proses  pemberian  pelayanan  kepada korban  besar  kemungkinan  terdapat  hambatan  yang  dihadapin  korban  bahkan  pemberi layanan  seperti  kepolisiaan,  kejaksaan,  psikolog,  maupun  sumber-  sumber  yang berhubungan  dengan  korban.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Sutria  Sanova  S.Sos (Pekerja Sosial) yang mengatakan
DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.829 Nauri  and  Sudarman,  Peran  Dinas  Sosial  Dalam  Menangani  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Di Kabupaten Nagan Raya (2022)
“Misalkan  pada  saat  melakukan  bap  pekerja  sosial  juga ikut  mendampingi  korban karena ada kalanya korban tidak berani membalas pertanyaan yang diajukan oleh penyidik  (Kepolisian)  sehingga  pekerja  sosial  diminta  sebagai  juru  bicara  korban untuk memberikan penjelasaan tentang keadaan yang dialami korban”.
Dengan  pemberian  advokasi  diharapkan  dapat  menjadi  temeng  bagi  korban  untuk mempengaruhi  pihak-pihak  yang  ingin  dihubungkan  terhadap  korban  sehingga  korban merasa terbantu dalam memperoleh serta menjangkau haknya atau sumber pelayanan yang dibutuhkanya.

## Sebagai Motivator (Pemotivasi)
Motivasi  adalah  upaya  untuk  mengarahkan,mengerakan  serta  mempengaruhi seseorang agar terdorong untuk berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu (Darmin Tuwu,  Wa  Ode  Sarina,  2020).  Dinas  Sosial  sebagai  motivator  berperan  memberikan motivasi  serta  dukungan  terhadap  korban  agar  korban  dapat  tetap  semangat  dan kepercayaan diri korban dapat dapat bangkit demi melanjutkan hidupnya. Dengan adanya motivasi diharapkan korban mampu kembali menjalankan kehidupan sehari-harinya tanpa ada  bayang-bayang  kekerasan  seksual  yang  dialaminya,  serta  diharapkan  dampak  tindak kekerasan  seksual  tersebut  tidak  berpengaruh  buruk  kepada  korban.  Akibat  dari  tindak kekerasan  seksual  yang  dialami  oleh  korban  akan  membuat  rasa  ketidakpercayaan terhadap  dirinya.  Adapun  upaya  yang  dilakukan  dinas  sosial  untuk  mengembalikan  rasa kepercayaan  diri  korban  adalah  dengan  cara  memberikan  contoh  orang-orang  yang memiliki  kasus  yang  serupa  dengan  yang  dialamin  korban  tetapi  orang  tersebut  mampu bangkit  kembali  dari  rasa  trauma  akibat  tindak  kekerasan  seksual  tersebut.  Untuk membantu korban agar mampu kembali percaya diri. Pernyataan diatas juga diperkuat oleh pernyataan  yang  diberikan  oleh  Saudari  Sutria  Sanova  S.Sos  (Pekerja  Sosial)  yang mengatakan
“Upaya  yang  dapat  kami  tempuh  untuk  membangkitkan  kembali  semangat  serta kepercayaan  diri  korban  kekerasan  seksual  yaitu  dengan  cara  menyemangatin korban bahwa masih banyak orang-orang dengan kasus yang sama sepertinya bisa bangkit menjalankan kehidupannya”.
Dengan  pemberian  motivasi  dengan  cara  menyemangati korban  dengan  memberi contoh bahwa  masih  banyak  orang-orang  yang  mampu  bangkit  dari  permasalahan  kekerasan seksual  yang  mereka  alami  diharapkan  mampu  membangkitkan  semangat  serta kepercayaan diri korban kekerasan seksual agar mampu kembali menjalankan kehidupanya sehari-hari.

## Memberikan Bantuan Hukum
Dinas Sosial juga memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Pemberian bantuan hukum ini diberikan dinas sosial kepada korban apabila korban ingin memberikan  tuntutan  terhadap  pelaku.  Pemberian  bantuan  hukum  ini  bertujuan  untuk
mencari keadilan bagi korban serta untuk memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku. Karena  tindak  kekerasan  seksual  merupakan  tindakan    yang  luar  biasa  serta  tidak manusiawi,  maka,  seharusnya  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  memperoleh hukuman  yang  setimpal  serta  berat.  Aturan-aturan  yang  sangat  jelas  diberikan  dalam perundang-undangan bagi anak korban kekerasan seksual tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999 tentang hak asasi  manusia,yang  mana  didalamnya  Undang-Undang  tersebut  melarang  setiap  orang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak serta ada ancaman pidana bagi orang melakukan  tindak  kekerasan  tesrsebut.  Serta  kewajban  keluarga,masyarakat  serta pemerintah  baik  itu  Pemerintah  Pusat  maupun  Daerah  untuk  turut  dalam  usaha penyelenggaraan  perlinndungan  bagi  semua  anak  tanpa  memandanng  apapun.  Sehingga tidak  ada  alasan  bagi  Dinas  Sosial  untuk  tidak  memberikan  bantuan  hukum  bagi  anak korban kekerasan seksual.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas  menunjukan  bahwa  secara  garis  besar penaganan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  dilakukan  Dinas  Sosial  di  Kabupaten Nagan  Raya  sudah  berjalan  dengan  baik  dimana  Dinas  Sosial  berperan  Memberikan  (a) pendampingan  kepada  korban  berupa  pendampingan  ke  BAP,  psikologi  dan  sumber bantuan  yang  dibutuhkan  korban.  (b)  Memulihkan  trauma  disini  Dinas  Sosial  berupaya mendatangkan psikolog bagi korban yang bertujuan mengurangi dampak negatif dari tindak kekerasan  seksual  (c)  Sebagai  Broker  (Penghubung)  berupa  menghubungkan  korban  ke sumber data yang dibutuhkan seperti Rumah Aman, Dinas pendidikan (d) sebagai Advokat disini  Dinas  Sosial  sebagai  juru  bica  korban,  (e)  Sebagai  motivator  berupa  memberikan motivasi terhadap korban, serta (d) Memberikan bantuan hukum terhadap korban.  Dengan pelaksanaan  peranan  tersebut,  maka  diharapkan  dapat  mengurangi  serta  mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual yang dialami anak seperti rasa trauma, minder, dan depresi.
Saran  yang  bisa  diberikan  oleh  peneliti  dalam  permasalahan  kekerasan  seksual terhadap  anak  di  Kabupaten  Nagan  Raya  yaitu  melakukan  penyuluhan  atau  sosialisasi kepada  masyarakat  tentang  pentingnya  perlindungan  bagi  anak  serta  pencegahan kekerasan  seksual.  Kemudian  perlu  kerjasama  semua  pihak  baik  lembaga  pemerintah maupun  masyarakat  untuk  meningkatkan  kepedulian  terhadap  korban  agar  tindak kekerasan seksual dapat diberantas.

## REFERENSI
Abdullah, Y. A. (2021). PERAN BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL ( DINAS SOSIAL ) DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SAMARINDA . 9 (1), 78–91.
Aisyah, J. F. A. (2018). Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu) . http://repository.iainbengkulu.ac.id/3101/ Alkassim,  R.  S.,  &  Tran,  X.  (2016). Comparison  of  Convenience  Sampling  and  Purposive Sampling Related papers . https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11

## DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.829
Azizah,  I.  (2021).  Peran  satuan  bakti  pekerja  sosial  (sakti  peksos  dalam  program kesejahteraan sosial anak (studi deskriptif pola asu yang berhadapan dengan hukum di kabupaten nganjuk). Digital Repository Universitas Jember , September 2019 , 2019– 2022.
Bangun  Santoso,  R.  R.  N.  S.  (2020). Miris!  Sepanjang  2020  Ada  4.116  Kasus  Kekerasan Terhadap Anak . https://amp.suara.com/news/2020/08/24/105850/miris-sepanjang- 2020-ada-4116-kasus-kekerasan-terhadap-anak
Catahu.  (2018). Lembar  Fakta  dan  Poin  Kunci  Catatan  Tahunan  (CATAHU)  Komnas Perempuan Tahun 2018 . 1–26.
Darmin Tuwu, Wa Ode Sarina, B. (2020). PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL PEKERJA SOSIAL PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA KENDARI . 5 (4), 426–439.
Diesmy  Humaira  B,  Nurur  Rohmah,  N.  R.  (2015).  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak:  Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentahan Pada Anak. Jurnal Psikoislamika , 12 (2), 1–6. Dwi Yuniarti Hasanah, Agus  Hendrayady, Y. S. A. (2021). PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  PERLINDUNGAN  ANAK  DAN  PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  (DP3APM) DALAM  PENANGANAN  TINDAK  PELECEHAN  SEKSUAL  TERHADAP  ANAK  DI  KOTA TANJUNGPINANG . 57–67.
Hakim, L. N. (2013). Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. Aspirasi , 4 (2), 165–172. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/501
Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak , 48. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014 Kementerian PPPA. (2019). Modul Pelatihan Manajemen Kasus .
Kurniawan, R. A., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak  Korban  Kekerasan  Seksual. Prosiding  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 6 (1), 21. https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21801 Kusumawati,  S.  (2013).  Peran  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perempuan  Dan  Anak  Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Kabupaten Wonogiri. E-Prints Undip , 53 (9), 1689–1699.
Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  Sekolah  Dasar  Di  Kota Bandung. Jurnal  Keperawatan , 9 (2), 109–118.
Mania, Si. (2008). Observasi sebagai alat evaluasi dalam dunia pendidikan dan pengajaran . 11 (2), 220–233.
Ni  Nyoman  Juwita  Arsawati,  AAA.Ngr.  Tini  Rusmini  Gorda,  I.  M.  W.  D. &  P.  S.  N.  (2019). ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT KETIMPANGAN GENDER . 45 (45), 95–98.
Nirwana,  H.  (2016).  Teknik  Pembuatan  Nugget  dan  Kerupuk  Ikan  di  Pesisir  Srandakan Kabupaten Bantul. Inotek , 10 (2), 167–182.
Nur  Fazillah.  (2019). Peran  Kepemimpinan  Pimpinan  Dayah  dalam  Membentuk  Akhlak Santri di Dayah Raudhatul Qur’an Tungkob . 2 (2), 182–200.
Nursamsi,  Syamsuddin  Ab,  S.  D.  D.  (2020). PERAN  PEKERJA  SOSIAL DALAM  MENANGANI ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL . 534–540.
Rahmawati,  A.  F.  (2022). PERAN  DINAS  SOSIAL  P3AP2KB  DALAM  PERLINDUNGAN  ANAK UNTUK  MENEKAN  ANGKA  KASUS  PELECEHAN  SEKSUAL  TERHADAP  ANAK  DI  KOTA MALANG .
Sugiyono. (2018). METODE PENELITIAN . 3–8.
Theresia  Baturangka,  J.E  Kaawoan,  F.  S.  (2019). Peran  Dinas  Sosial  Kota  Manado  Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas . 3 (3), 1–9.
Tintin,  T.,  Krisnani,  H.,  &  Nurwati,  R.  N.  (2020).  Analisis  Kasus  Anak  Korban  Kekerasan Seksual dalam Keluarga. Share : Social Work Journal , 10 (1), 1. https://doi.org/10.24198/share.v10i1.22776
Wilis Hestiningsih, & Riky Novarizal. (2021). Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan  Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Pelalawan). Sisi  Lain Realita , 5 (2), 19–33. https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5(2).7629 www.kpai.go.id. (n.d.). Kekerasan Seksual Terhadap Anak . https://www.kpai.go.id/
Zahirah,  U.,  &  ,  Nunung  Nurwati,  H.  K.  (2019). DAMPAK  DAN  PENANGANAN  KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KELUARGA . 10–20. Zulyadi, T., Sosial, P. A., & Inggris, D. B. (2009). Advokasi sosial . 63–76.