## EVALUASI EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi di Kota Palangka Raya )

## MERBU WAHYUDI

## ABSTRACT
This  study  of  the  resreach  to  describe  and  analyze  :  (1)  Describe  and  analiyze Effectivenees  of Local Regulation Number 22 of 2014 on Retribution Waste and Sanitation  Services  to  Intrease  the  Original  Income.  (2)  Supporting  Factors  and Inhibiting Effectivenees  of Local Regulation Number 22 of 2014  on Retribution Waste and Sanitation Services to Intrease the Original Income. There are 5 (five) Effectivenees  Indicators  A  Program  :  Namely  the  succes  of  the  program,  target sucess, satisfaction with the program, input and output levels, the achievement of the overall objectives. In the resreach the resreachers used the method Qualitative descriptive.  Data  Collection  techniques  using  ways  observation,  interview,  and documentation.  Based  on  Resreach  results  :  (1)  Local  Regulation  Number  22  of 2014 on Retribution Waste and Sanitation Palangka Raya City done pretty well and the ralization of the Distribution of waste and sanitation sectors the government has always achived, however still not maximal between input and output due to lack of facilities  and  infrastructure  and  community  participation  and  negligence  to  pay compulsory  retribution.  This  is  analyzed  from  5  (five)  indicators  of  the effectivenees a program : lack off facilities and infrastructure garbage transport and lack of cooperation between related agencies in the event on sanctions for violations of regional regulations is an onternal factor resulting in a lack of quality waste and sanitation in the Palangka Raya City. And external factors ie lack of awareness and community  participation  paying  retribution  and  lack  of  understanding  to  the important functions and roles of the community in increasing local revenue from the  retribution  sector  so  that  this  local  regulation  has  not  been  implemented effectively  and  efficiently.  (2)  Supporting  Factors  :  the  efforts  of  the  relevant agencies  to  maximize  service  to  the  community  by  making  various  efforts evaluation of constraints faced and what should be improved in improving service and community participation.(3) Suggestion: The importance of cooperation with related agencies enforcement of sanctions violation ofobligation of pay retribution as well proper socialization to raise awareness and public participation in paying levies  on  garbage  and  sanitation  services  of  course  by  improving  supporting facilities an infrastructure which can be perceived by the Society.
Keywords: Effectivenees  Local  Regulation,  In  improving  original  Income, Retribution Waste and Sanitation.

## PENDAHULUAN
Kota Palangka Raya merupakan Kota yang berjuluk “Kota Cantik” tersebut memiliki harapan bahwa kota Palangka Raya yang Bersih, rapi dan nyaman dapat dirasakan  oleh  masyarakat  yang  berada  di  Kota  Palangka  Raya.  Oleh  karena  itu Pemerntah  Kota  Palangka  Raya  Dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya Nomor 19 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (11) menyatakan sampah adalah semua benda atau  Produk  sisa  dalam  bentuk  padat,  setengah  padat  yang  teridiri  dari  bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak,  sebagai  akibat  aktivitas  manusia  yang  dianggap  tidak  bermanfaat  lagi  dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna, didalamnya  tidak  termasuk  sampah  dalam  kategori  Bahan  Berbahaya  Beracun (B3).Dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  19  Tahun  2011  Pasal  8  ayat  3  dijelaskan tetang besaran tarif-tarif retribusi untuk masing-masing objek retribusi Pelayanan Persampahan  dan  Kebersihan  dimana  menurut  pengamatan  peneliti  bahwa pemerintah  Daerah  melaksanakan  Pemungutan  Retribusi  Daerah  disesuaikan dengan  pertimbangan  dan  berbagai  aspek  yang  mendukung  dan  mempengaruhi Pemungutan  Retribusi  tersebut,  sehingga  dalam  upaya  Peningkatan  Pendapatan Asli  Daerah  maka  Pemerintah  Daerah  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2014 yang memuat tentang rincian besaran tarif Retribusi  Pelayanan  Persampahan  dan  Kebersihan  Kota  Palangka  Raya  dengan memperhatikan  faktor-faktor  tertentu  yang  dapat  memberikan  Pemasukan  dalam Kas Daerah dengan melihat keadaan serta Proses pembangunan di Kota Palangka Raya seperti adanya gedung, atau bangunan, maupun kegiatan-kegiatan masyarakat yang  dapat  menyumbang  sumber  sampah  sehingga  pemerintah  Daerah  berupaya untuk  menangani  sampah  yang  dihasilkan  oleh  masyarakat  Kota  Palangka  Raya yang tentunya memperhatikan keadaan serta Penetapan tarif Retribusi  yang tepat sasaran dan dapat  bermanfaat  terhadap Peningkatan Pendapatan Asli  Daerah dan seluruh warga Masyarakat Kota Palangka Raya secara khusus. Dalam Penelitian ini peneliti  tertarik  untuk  mengamati  dan  meninjau  bagaimana  efektivitas  Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota Palangka Raya  dalam  menujang  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dari  sektor retribusi,  apakah  Peraturan  Daerah  tersebut  berjalan  efektif  dalam  upaya Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  serta  meninjau  bagaimana  Partisipasi  dan Tanggapan Masyarakat tentang Pelaksanaan Retribusi tersebut. Tujuan utama dari Peraturan  Daerah  Tentang  Retribusi  Kebersihan  dan  Persampahan    ini  untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta bagaimana starategi dan upaya Pemerintah  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  dari  sektor  Retribusi Pelayanan  Persampahan  dan  Kebersihan  di  Kota  Palangka  Raya  dengan  tetap memperhatikan Tata Kota Palangka Raya yang Bersih, dan Nyaman.
Dengan  ditetapkannya  Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  22 Tahun  2014  yang  memuat  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Nomor  19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Persampahan dan Kebersihan Kota Palangka Raya. Yang  didalamnya  memuat  tentang  Aturan,  tata  cara,  dan  besaran  tarif  Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Persampahan Kota Palangka Raya, peneliti bermaksud untuk  melihat  dan  mengamati  kembali  bagaimana  efektivitas  Peraturan  Daerah Retribusi  Pelayanan  Persampahan  dan  Kebersihan  Kota  Palangka  Raya  dalam
menunjang Pendapatan Asli Daerah  dari sektor Retribusi, dan faktor apa saja yang penghambat dan pendukung Efektivitas dari Peraturan Daerah tersebut serta strategi apa  saja  yang  diupayakan  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  dalam  pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut .
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka Penulis termotivasi untuk melakukan  Penelitian  berjudul “EVALUASI  EFEKTIVITAS  PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN  DAN  KEBERSIHAN  DALAM  MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH” (Studi di Kota Palangka Raya).

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep dan Pengertian Evaluasi
Pengertian Evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penilaian; hasil.  Menurut  Bryan  &  White  (1987),  evaluasi  adalah  upaya  untuk mendokumentasi  dan  melakukan  penilaian  tentang  apa  apa  yang  terjadi  dan mengapa  hal  itu  terjadi,  evaluasi  yang  paling  sederhana  adalah  mengumpulkan informasi tentang  keadaan  sebelum  dan  sesudah  pelaksanaan  suatu program/perencanaan.
Pengertian Evaluasi menurut Charles O. Jones dalam Aprilia (2009) adalah
:  evaluasi  adalah  kegiatan  yang  dapat  menyumbangkan  pengertian  yang  besar nilainya  dan  dapat  pula  membantu  penyempurnaan  pelaksanaan  kebijakan  serta pelaksanaannya.  Penjelasan  tersebut  menjelaskan  bahwa  kegiatan  evaluasi  dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan  atau  kegiatan  dikatakan  layak  diteruskan,  perlu  diperbaiki  atau dihentikan kegiatannya.
Menurut  PP  Nomor  39  Tahun  2006tentang  Tata  Cara  Pengendalian  dan Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan,  didalam  pelaksanaannya,  kegiatan evaluasi dapat dilakukan dalam berbagai tahapan yang berbeda yaitu :
a. Evaluasi tahap perncanaan (ex-ante), yaitu evaluasi yang dilakukan pelaksanaan  rencana  pembangunan  dengan  tujuan  untuk  memilih  dan menentukan skala prioritas dari berbagai  alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya;
b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan (on-going), yaitu evaluasi dilakukan pada saat  pelaksanaan  rencana  pembangunan  untuk  menentukan  tingkat kemajuan  pelaksanaan  rencana  dibandingkan  dengan  rencana  yang  telah ditentukan sebelumnya, dan
c. Evaluasi  pada  tahap  pasca-pelaksanaan (ex-post), yaitu  evaluasi  yang dilakukan  setelah  pelaksanaan  berakhir,  yang  diarahkan  untuk  melihat apakah    pencapaian  (keluaran/hasil/dampak)  program  mampu  mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui  efisiensi  (keluaran  dan  hasil  dibandingkan  masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak tehadap kebutuhan) dari suatu program.

## Efektivitas

## Konsep dan Pengertian Pengertian Efektivitas
Hasibuan  dalam  Handayaningrat  (1996:16)  bahwa,”Efektivitas  adalah tercapainya suatu sasaran eksplitit dan implisit”. Secara kompeherensif, efektivitas dapat  diartikan  sebagai  tingkat  kemampuan  suatu  lembaga  atau  organisasi  untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau dapat mecapai sasaran yang telah  ditentukan  sebelumnya.  Artinya  bahwa  efektivitas  berhubungan  dengan dimensi waktu atau penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelumnya. Apabila tujuan atau sasaran dapat dicapai, sesuai dengan waktu yang ditentukan  sebelumnya  maka  dikatakan  efektif,  akan  tetapi  apabila  tujuan  atau ssaran yang dihasilkan tidak tepat penyelesaiannya seusai dengan waktu yang telah ditentukan  maka  dikatakan  tidak  efektif.  Berdasarkan  pendapat  tersebut  diatas, maka  Penulis  menyimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  efektivitas  adalah tercapainya  suatu  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## Indikator Efektivitas
Indikator efektivitas adalah sarana atau alat ukur untuk mengukur hasil suatu Aktivitas,  kegiatan  atau  proses.  Menurut  Pendapat  Gibson  et.al  (1996:30) menyebutkan bahwa “masing-masing tingkat efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab variabel oleh variabel lain (ini berarti sebab efektivitas)”.
Berdasarkan  sebab  diatas  bahwa  tingkat  efektivitas  merupakan  suatu  sebab variabel  berpengaruh  terhadap  variabel  lain.  Adanya  suatu  variabel  yang mempengaruhi  variabel  lain  menjadi  sebab  variabel  yang  terikat  dapat  berjalan efektif.  Efektivitas  dapat  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  .  Faktor-faktor  yang mepengaruhi tersebut  diantaranya adalah  faktor internal  maupun faktor eksternal suatu organisasi. Menurut Cambel J.P, pengukuran efektivitas secara umum yang paling menonjol adalah :
a. Keberhasilan Program.
b. Keberhasilan Sasaran.
c. Kepuasan Terhadap Program.
d. Tingkat Input dan Output.
e. Pencapaian tujuan menyeluruh

## Retribusi Daerah
Sesuai  dengan  Undang-Undang  nomor  34  tahun  2000  tentang  perubahan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal  1  angka  26  menyatakan  bahwa  :  Di  indonesia  saat  ini  penarikan  retribusi hanya  dapat  dipungut  oleh  pemerintah  daerah.  Jadi,  retribusi  yang  dipungut  di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  diberikan  pemerintah  daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi ini berdasarkan atas peraturan yang berlaku,  yakni  dalam  bentuk  peraturan  Daerah  dan  untuk  menaatinya  yang berkepentingan  dapat  dipaksa  (paksaan  ekonomis)  yaitu,  barangsiapa  yang  ingin
menggunakan/mendapat  jasa  tertentu  dari  pemerintah,  maka  ia  wajib membayarnya. Pembayaran inilah yang disebut dengan Retribusi.

## Objek, Golongan, dan Fungsi Retribusi Daerah
Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000  Tentang  Pajak  Daerah  dan  retribusi Daerah, Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa  tertentu  yang  disediakan  oleh  pemerintah    daerah.  Tidak  semua  jasa  yang diberikan oleh pemerintah dapat dijadikan objek retribusi, tetapi hanya jenis-jenis jasa  tertentu  yang  menurut  perimbangan  sosial-ekonomi  layak  dijadikan  sebagai objek  retribusi.  Petapan  jenis-jenis  retribusi  jasa  umum  dan  jasa  usaha  dengan peraturan pemerintah dimaksudkan agar terciptanya ketertiban daam penyelenggaraan nya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah  yang bersangkutan. Penetapan jenis- jenis  retribusi  perizinan  tersebut,  walaupun  merupakan  kewenangan  pemerintah daerah, tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.
Retribusi  hanya  semata-mata  untuk  mengisi  Kas  Negara  maupun  Daerah sebagai  penggantian  yang  telah  dikeluarkan  dalam  upaya  penyediaan  sarana pelayanan kepada masyarakat. (Munawir, 1985:16). Dengan demikian, pemerintah dilarang  memungut  retribusi  kepada  masyarakat,  jika  tidak  memafaatkan  sarana pelayanan  yang  disediakan.  Misalnya,  terhadap  masyarakat  yang  tidak menggunakan  pasar  sebagai  tempat  melakukan  kegiatan  ekonomi,  pemerintah dilarang memungut retribusi pasar.

## Perhitungan,  Pemungutan,  dan  Hukum  Retribusi  Pelayanan  Persampahan  dan Kebersihan
Bedasarkan    Pasal  151  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  bahwa  besarnya    Retribusi  yang terutang  oleh  orang  Pribadi  atau  badan  yang  menggunakan  jasa  atau  Perizinan tertentu  dihitung  dengan  tingkat  penggunaan  jasa.  Dengan  demikian,  besarnya Retribusi  yang  terutang  dihitung  berdasarkan  tarif  Retribusi  dan  tingkat penggunaan  jasa.  Cara  Perhitungan  Retribusi,  besarnya  Retribusi  Daerah  yang harus dibayar oleh pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif Retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus sebagai berikut :
Retribusi Terutang = Tarif retribusi x Tingkat Penggunaan Jasa Selain Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  Pasal  26  Pemungutan  Retribusi  tidak  dapat  diborongkan  yang terdapat pula dalam Peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011. Artinya seluruh proses pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh  bekerja  sama  dengan  pihak  ketiga.  Dengan  sangat  selektif  dalam  proses pemungutan  retribusi,  pemerintah  daerah  dapat  mengajak  bekerjasama  badan- badan  tertentu  yang  karena  profesionalitasnya  layak  dipercaya  untuk  ikut melaksanakan  sebagian  tugas  pemungutan  jenis  Retribusi  tertentu  secara  lebih efisien.
Setiap jenis Retribusi Daerah  yang diberlakukan di  Indonesia harus  berdasarkan dasar  hukum  yang  kuat  untuk  melancarkan  pengenaan  dan  pemungutannya. Demikian  ini  yang  menjadi  dasar  hukum  pemungutan  Retribusi  Daerah  dan pelayanan  Persampahan  dan  Kebersihan    di  Kota  Palangkaraya  sebagaimana dibawah ini,
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960,  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok Agraria  (Lembaran  Negara  Republik  Indoesia  Tahun  1960  Nomor  104, Tambahan Lembaraan Negara Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-ndang  Nomor  5  Tahun  1965  tentang  pembentukan  Kotapradja Palangka  Raya  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1965  omor 48, tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2753);
4. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  204  tetang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  Tentang  Pengelolaan  sampah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  69,  tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-undang Nomor 208 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah da Retribusi Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor  140,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5059);
8. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang  Nomor  2011  tetang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Daerah  Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keeuangan Daerah  Undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005 Nomor  140,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4578);
12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  Tentang  Pengelolaan  Barang Milik  Negara/Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006 Nomor 20, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  pembagian  Urusan Antara  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2007  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  2010  tentag  Cara  Pemberaan  dan Pemanfaata  Insentif  Pemungutan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33  Tahun  2010  tetang  Pedoman Pengelolaan  Sampah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010 Nomor 274);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tetang Pembentukan Produk  Hukum    Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor 32);
17. Peraturan  Daera  Nomor  03  Tahun  2006  Tentang  Pengelolaan  Kebersihan Lingkungan  dan  Pertamanan  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2006 Nomor 03);
18. Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  12  Tahun  2008  tetang Organisasi  dan  Tata  Kerja    Dinas  Daerah  Kota  Palngka  Raya  (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Daerah Kota Palanga Raya Nomor 05);
19. Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  19  Tahun  2011  tentang Retribusi  Pelayanan    Persampahan/Kebersihan  (Lembaran  Daerah  Kota Palangka  Raya  Nomor  19  Tahun  2011,  Tambahan  Daerah  Kota  Palanga Raya Nomor 06 Tahun 2011);
20. Keputusan  Bupati/walikota  yang  mengatur  tentang  Retribusi  pelayanan Persampahan/Kebersihan  sebagai  aturan  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah tentang  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  Pada  Kota  yang dimaksud.

## Objek Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
Pengertian  pelayanan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dijelaskan sebagai kegiatan atau usaha melayanai kebutuhan oraang lain. Sedangkan melayani adalah,  membantu  menyiapkan,  atau  mengurus  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan orang  lain.  Menurut  Moenir  (1992:16),  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya manusia  berusaha,  baik  sendiri  maupun  secara  tidak  langsung  melalui  aktivitas orang  lain.  Objek  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  110  ayat  (1)  huruf  b  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2009 tentang pelayanan Persampahan dan Kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi :
a. Pengambilan pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
b. Pengangkutan  sampah  dari  sumbernya  dan/atau  lokasi  pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;dan
c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif,  makna  dari  deskriptif  adalah  penelitian  yang dilakukan kepada manusia, objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa menurut Moh.Nazir (2005:54).
Untuk  mendapatkan  data-data  Penelitian,  peneliti  menganmbil  data  dari  Dinas Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  Kota  Palangka  Raya,  Aadapun Objek  dari  Penelitian  Peneliti  memilih  Kota  Palangka  Raya  karena  peneliti menganggap  bahwa  Kota  Palangka  Raya  merupakan  Kota  yang  sedang berkembang dengan adanya Gedung-gedung  yang dibangun, atau bangunan serta kegiatan  Masyarakat  yang  dapat  menyumbang  sumber  sampah.  Sehingga Pemerintah  Daerah  berupaya  untuk  menangani  sampah  yang  dihasilkan  di  Kota Palangka Raya dengan memperhatikan keadaan serta penetapan tarif Retribusi yang tepat  sasaran  dan  bermanfaat  terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  dari Sektor  Retribusi.  Teknik  Pengumpulan  data  dengan  cara  Observasi,  Wawancara, dan Dokumentasi. Aanalisis data dilakukan dengan model Interaktif dari Miles dan Huberman.

## KESIMPULAN
Berdasarkan Penelitian yang Penulis lakukan, maka dapat disimpulkan : Suatu  Peraturan  Daerah  dapat  dikatakan  efektif  apabila  sasaran  atau  tujuan  yang ditentukan  sebelumnya  dapat  tercapai  sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan sebelumnya.  Tingkat  efektivitas  merupakan  suatu  sebab  yang  mempengaruhi variabel satu dengan variabel lainnya. Efektif atau tidaknya suatu Peraturan Daerah dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  yang  diantaranya  adalah  faktor  Eksternal  dan Internal  dari suatu  Organisasi.  Dalam hal  efektif atau tidaknya Peraturan Daerah Kota  Palangka  Raya  tentang  Retribusi  Pelayanan  Persampahan  dan  Kebersihan dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  tentu  dipegaruhi  faktor  tersebut diatas, berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa  adanya  faktor  internal  dan  eksternal  yang  dihadapi  Dinas  terkait  dalam meningkatkan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan di Kota Palangka Raya,  seperti  kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  disediakan  oleh  pemerintah dalam  menunjang  pelayanan  persampahan  dan  kebersihan,  serta  kurangnya kesadaran  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  membayar  Retribusi  pelayanan persampahan dan kebersihan. Meskipun pada kenyataannya bahwa tareget realisasi Retribusi  Pelayanan  Persampahan  dan  Kebersihan  yang  telah  ditetapkan  oleh Pemerintah  selalu  tercapai  setiap  tahunnya  namun  hal  ini  masih  perlu dimaksimalkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor tersebut. Oleh  karena  itu  Pemerintah  juga  perlu  memperbaiki  masalah  internal  nya  untuk meningkatkan  Pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat untuk ikut dalam membayar retribusi sesuai dengan aturan dan tata cara yang berlaku dan perlunya kesadaran hukum dan ketaatan hukum dari masyarakat guna  menunjang  Pendapatan  Asli  Daerah  untuk  mengisi  Kas  Negara  maupun Daerah dalam penyediaan sarana dan Prasarana Kepada Masyarakat dan menjadi suatu tolak ukur kinerja Perekonomian suatu Daerah.

## SARAN
Saran dari Penulis untuk Evaluasi Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun  2014  tentang  Retribusi  Pelayanan  Persampahan  dan  Kebersihan  Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :
a. Pentingnya  Peningkatan  Pelayanan  Persampahan  dan  Kebersihan  Kota Palangka  Raya  guna  meningkatkan  kesadaran  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat  agar  masyarakat  dapat  merasakan  manfaat  dari  Retribusi  itu sendiri.
b. Perlu  adanya  kerjasama  yang  nyata  antara  Dinas  dengan  Pihak  lain  baik Pemerintah Kota maupun Pihak penegak hukum dari Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut  sehingga Peraturan Daerah  yang ada dapat  berjalan  lebih maksimal guna mengatasi permasalahan, membangun dan mensejahterakan masyarakatnya.
c. Dinas  terkait  perlu  mengadakan  sosialisasi  kepada  Masyarakat  Kota Palangka  Raya  terkait  Peran  serta  dan  Fungsi  dan  manfaat  dari  Retribusi Pelayanan  Persampahan  tersebut,  bukan  hanya  untuk  menumbuhkan kesadaran  Hukum  dan  Ketaatan  Hukum  dari  masyarakat  tetapi  Untuk meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Tersebut.
d. Perlu  adanya  Suatu  tindakan  dan  Ketegasan  dari  Pemerintah  dalam melaksanakan  Peraturan  Daerah  tersebut  terhadap  masyarakat  yang  lalai dan  tidak  melaksanakan  kewajibannya  dalam  membayar  Retribusi pelayanan Persampahan dan Kebersihan.
e. Guna  meningkatkan  Kesadaran  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam membayar  Retribusi  Pelayanan  Persampahan  dan  Kebersihan  maka Pelayanan kepada masyarakat baik dengan meningkatkan Kualitas Sarana maupun  Prasarana  pendukung  dan  Pelayanan  yang  Lebih  baik  kepada masyarakat.
f. Peningkatan  Sarana  dan  Prasarana  penunjang  misalnya  Pengadaan kendraan angkutan sampah, petugas kebersihan, dan pengadaan TPS yang lebih  banyak  dan  dapat  diakses  oleh  masyarakat  secara  merata,  serta peningkatan Kualitas pelayanan lainnya.
g. Adanya Evaluasi  yang nyata terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Persampahan dan Kebersihan di Kota Palangka Raya sehingga Dinas terkait dan  Pemerintah  dapat  lebih  maksimal  dalam  realisasi  Retribusi  tersebut sebab  Retribusi  yang  didapat  dari  Retribusi  Pelayanan  Persampahan  dan Kebersihan tersebut disadari memang sangat tinggi jika adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman. 2003. Efektivitas Organisasi. Jakarta : PT Grafindo Perkasa.
Adrian Sutedi. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Ghalia Indonesia : Bogor Selatan.
Aminudin,  Muhammad.  2007. Evaluasi  Rencana  Lokasi  Pemindahan  Terminal Induk  Km.6  Banjarmasin. (tesis).  MPKD  Universitas  Gajah  Mada: Yogyakarta.
Apriadi. 1989. Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah. Abdi Tandur: Jakarta.
Aprilia,  Hera.  2009. Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Transmigrasi  Lokal  Model Ring  I  Pola  Nelayan  di  Bugel,  Kec.  Panjatam,  Kab.  Kulon  Progo  dan Gesing Kidul. (Tesis). MPKD Universitas Gajah Mada : Yogyakarta.
Bryan,  Carolie  dan  G.  White.  1987. Manajemen  Pembangunan  Untuk  Negara Berkembang. LP3S : Jakarta.
Mamang, Eta dan Safiah. Metodologi Penelitian. ANDI OFFSET : Yogyakarta.
Marihot P. Siahaan. 2006. Pajak dan Retribusi Daerah. PT Raja Grafindo : Jakarta.
Moenir H.A.S. 1992. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumu Aksara : Jakarta.
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Scriven,  M.  1991. Evaluation  thesaurus (4th    ed).  Newbury  Park,  CA:  Sage.
(www.hrfp.org. Diakses 26 Mei 2017)
Siswanto  Sunarno.  2008. Hukum  Pemerintahan  di  Daerah  Indonesia. Sinar Grafika : Jakarta.
Soerjono  Soekanto.  2004. Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum. PT  Raja  Grafindo Perkasa : Jakarta.
Steers, Richard. 1980. Efektivitas Organisasi . Jakarta : Erlangga
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke 4.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaaan Sampah.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Zainuddin Ali. 2006. Sosiologi Hukum. Sinar Grafika : Jakarta.
Zuliyanti. 2005. Konsep Pelayanan Publik. Jakarta : Rineka Cipta.