## Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 138-142| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4732.138-142

## PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19 DI LAPAS KEROBOKAN DENPASAR
I Gede Gita Ananda Putra, I Nyoman Putu Budiartha & Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia gitanakbagus@gmail.com, Budiarthaputu59@gmail.com & Idaayuputuwidiati@gmail.com

## Abstrak
Keputusan  Menteri  menyebabkan  asimilasi  hingga  167  jiwa  dalam  kepala  keluarga  di  Indonesia.  Masyarakat memperhitungkan langkah yang telah diambil oleh pemerintah tidak mencukupi untuk mengurangi penyebaran Covid- 19, masyarakat beropini bahwa Narapidana bisa hidup lebih baik dan lebih nyaman di Lapas bila menjalankan program pembatasan  sosial (physical  distancing) bersama  dengan  mekanisme  kontrol  yang  lengkap.  Tidak  hanya  itu, kekhawatiran  serta  keresahan  masyarakat  bertambah  kalau  Narapidana  yang  menerima  Program  Hak  Asimilasi mengulangi kejahatannya. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk membahas persyaratan dan faktor- faktor yang dijadikan dasar pembebasan Narapidana di Lapas Kerobokan serta hambatan-hambatan apa saja muncul dalam  Pelaksanaan  Asimilasi  di  Rutan  IIA  Kerobokan.  Metode  Penelitian  ini  adalah  Penelitian  empiris  dengan menggungakan pendekatan yuridis sosiologis Sumber bahan penelitian ini ada 3 yakni sumber bahan primer, sekunder dan tersier. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni teknik studi perpustakaan dan teknik wawancara. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dalam pelaksanaan izin asimilasi di Lapas Klas IIA Kerobokan, hal ini sudah tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  berdasarkan  Permenkumham  Nomor  10  Tahun 2020  dan  diubah  dalam  Permenkumham  Nomor  32  Tahun  2020  tentang  Syarat  dan  Ketentuan  Metode  pemberian telah  disempurnakan  menjadi  pencernaan,  masa  percobaan,  tanpa  cuti  awal,  dan  cuti  pra-wajib  untuk  aplikasi  dan anak-anak  dalam  menghindari  dan  mengendalikan  pandemi  covid19,  serta  hambatan  yang  ditemui  salah  satunya adalah telah melewati separuh waktu penalti.
Kata Kunci: Narapidana, Pandemi Covid-19 dan Pembebasan

## Abstract
The Minister's decision caused the assimilation of up to 167 people in the head of the family in Indonesia. The public considers that the steps that have been taken by the government are not sufficient to reduce the spread of Covid-19, the community is of the opinion that inmates can live better and more comfortably in prisons if they carry out social distancing programs (physical distancing) together with complete control mechanisms. Not only that, public concern and anxiety will increase if prisoners who receive the Assimilation Rights Program repeat their crimes. The aims of this research are to discuss the requirements and factors that are used as the basis for the release of prisoners in Kerobokan  Prison  and  what  obstacles  arise  in  the  Implementation  of  Assimilation  in  Rutan  IIA  Kerobokan.  This research  method  is  empirical  research  using  a  sociological  juridical  approach.  There  are  3  sources  of  research material,  namely  primary,  secondary  and  tertiary  sources.  The  techniques  used  to  collect  data  are  library  study techniques and interview techniques. The results of this study explain that in the implementation of the assimilation permit at the Class IIA Kerobokan Prison, this has been stated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights based on the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 and amended in the Minister of Law and Human  Rights  Number  32  of 2020  concerning  Terms  and Conditions  The  method  of  granting has  been  refined  to become digestion, probation, no early leave, and pre-compulsory leave for applications and children in avoiding and controlling the covid19 pandemic, as well as obstacles encountered, one of which was having passed half the penalty time.
Keywords: Release, Prisoners, Covid-19 Pandemic

## I. PENDAHULUAN
Menjelang  akhir  tahun  2019,  tepatnya  31  Desember  2019  masyarakat  dikagetkan  dengan  permasalahan virus yang melanda seluruh dunia. Penyebaran virus ini melalui jalur pernapasan dari kontak jarak dekat yang bersumber dari data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Wabah ini menyebar sangat pesat karena penyebaran antar manusia sampai mengakibatkan kematian bagi para korban sehingga terjadi importasi diluar Cina. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya memberi  nama  sementara  “penyakit  pernapasan  akut  2019  nCoV”  dan  pada  Selasa  11  Februari  2020 Organisasi  Kesehatan  Dunia  kembali  menyampaikan  bahwa  Covid19  menjadi  nama  resmi  baru  untuk Coronavirus.
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  secara  tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum ( Budiartha, 2016; 40 ) Menurut pengaturan ini, salah  satu  standar  utama  hukum  dan  ketertiban  adalah  untuk  memastikan  korespondensi  di  bawah pengawasan hukum yang stabil. Dengan cara ini, setiap orang memiliki pilihan untuk pengakuan, jaminan, kepastian, keyakinan hukum yang adil, dan perlakuan yang setara menurut hukum ( Lubis, 1997;27 ) Narapidana  tidak  lagi  hanya  dihukum  dan  dipenjara.  Namun,  narapidana  harus  dirawat  dan dipersiapkan  untuk  kembali  ke  departemen  asimilasi  ( Prodjodikoro,2003;46 )  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia perlu menyiapkan dirinya untuk dimunculkan kembali oleh daerah daripada evaluasi. Sesuai Peraturan  Menteri  (Kepmen)  No.  M.  HH19.  PK.01.04.04.  Tahun  2020  tentang  Pembebasan  dan Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  secara  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam  rangka  pencegahan  dan penanggulangan  wabah  Covid-19  pada  tanggal  30  Maret  2020.  Dari  sini  dapat  kita  simpulkan  bahwa penjara adalah pancasila sebagai falsafah nasional, tetapi tujuannya adalah untuk melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat  dan  berubah  menjadi  individu  yang  baik  dan  bermanfaat  setelah  narapidana menyelesaikan  hukumannya.  bisa  melakukannya.  Topik  yang  dibahas  merupakan  topik  terbaru  baik  di media massa maupun online, sehingga penulis membuat topik ini dalam proposal penelitian disertasinya.
Ada  beberapa  penelitian  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Penelitian  dari Agustiwi  dan Nurviana  (2020 )  membahas  mengenai  kajian  kritis  terhadap  pembebasan  narapidana  dimasa  pandemi covid-19.  Selanjutnya,  penelitian  mengenai  implementasi  kebijakan  asimilasi  narapidana  di  tengah pandemi  covid-19  ( Marthaningtiyas,  2020 ).  Kemudian,  penelitian  mengenai  kajian  sosio-yuridis pembebasan bersyarat dan pemberian asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi covid-19 ditinjau dari perspektif  tujuan  pemidanaan  ( Tantaru  et  al.,  2021 ).  Dan  penelitian  mengenai  pelaksanaan  pemberian asimilasi  dalam  masa  covid-19  bagi  narapidana  (studi  di  lembaga  pemasyarakatan  kelas  1  cipinang) ( Wijanarko, 2022 ). Olehkarenya, peneliti memutuskan untuk mengkaji penelitian ini yang bertujuan untuk membahas persyaratan dan faktor-faktor yang dijadikan dasar pembebasan Narapidana di Lapas Kerobokan serta hambatan-hambatan apa saja muncul dalam Pelaksanaan Asimilasi di Rutan IIA Kerobokan.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian empiris. Hal ini diselesaikan dengan mengaudit pengaturan pengaturan yang diterapkan oleh dan oleh dan sebagai penyelidikan kontekstual atau eksplorasi hukum non-doktrinal, yang tampaknya mengikuti reaksi yang benar dengan menunjukkan faktor-faktor nyata sosial yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. ( Sulistyowati  dan  Shidarta,  2009:121 )  Eksplorasi  hukum  merupakan  salah  satu  jenis  pemeriksaan  yang membongkar  dan  memeriksa  kegiatan  hukum  di  mata  masyarakat.  Peneliti  juga  menggunakan  metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan). Pendekatan masalah yang digunakan penelitian hukum ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu: pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan fakta (fact  approach). Sumber  data  atas  kegiatan  meneliti  ini  mencakup  data  primer  yang  didapatkan  dalam lapangan  dengan  mewawancarai  bersama  pihak  empiris  maupun  responden,  serta  data  sekunder  yang berasal  dari  3  (tiga)  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  bahan  hukum  tersier.  Teknik  yang
digunakan  untuk  mengumpulkan  data  yakni  teknik  studi  perpustakaan  dan  teknik  wawancara.  Lokasi Penelitian Lapas Kerobokan Jln. Tangkuban perahu Kerobokan Kuta Badung.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Persyaratan dan Faktor-faktor yang dijadikan Dasar Pembebasan Narapidana di Lapas Kerobokan Syarat  untuk  mengakui  kesetaraan  tahanan  adalah  sebagai  berikut:  Anda  dapat  memberikan  asimilasi tahanan.Narapidana yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Berkelakuan baik, dibuktikan dengan tidak pernah dikenakan sanksi disiplin dalam  waktu  6  bulan  terakhir.  Berpartisipasi  aktif  dalam  program  pembinaan.  Dan  saya  mencapai  1/2 (setengah) dari waktu penalti.
Bagi  tahanan  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  terorisme,narkotika  dan  prekursor narkotika,  psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara  dan  kejahatan  hak  asasi  manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat: perbuatan yang dapat diterima yang dibuktikan dengan tidak melaksanakan hukuman disiplin dalam waktu  9  (sembilan)  bulan  terakhir,  secara  efektif  mengikuti  program  pelatihan  secara  tepat,  dan  telah menjalani 2/3 dari masa pidana paling singkat 9 (enam) bulan.Bagi Tahanan Warga negara asing  selain memenuhi kelengkapan dokumen, juga harus melengkapi dokumen: sebuah surat jaminan tidak memiliki pengaruh  yang  signifikan dan  prasyarat  yang  telah  tidak  diatur  dalam  batu  dari:  organisasi  besar/kantor negara; dan keluarga, orang perseorangan, atau badan usaha yang bertanggung jawab atas keberadaan dan Latihan para tahanan selama berada di wilayah Indonesia. surat dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa hal itu berkaitan dengan komitmen untuk memiliki  izin tinggal.
Wawancara dengan I Wayan Nova Puspa, Kepala Sub Bagian Asimilasi Bimemswat, akan dipimpin melalui  Sistem  Informasi  Ortodonti.  Kerangka  kerja  data  penjara  bernama  adalah  kerangka  kerja  data penjara yang tergabung antara kantor pelaksana inovasi penjara, kantor provinsi, dan kantor umum.
Selanjutnya  tim  pemantau  pemasyarakatan  di  lembaga  pemasyarakatan  merekomendasikan  kepada direktur  lembaga  pemasyarakatan  usulan  untuk  memberikan  kesetaraan  kepada  narapidana  berdasarkan informasi dari tahanan yang memenuhi syarat. Sejauh pimpinan lembaga menyetujui permohonan hibah pemerataan, maka pimpinan lembaga mengajukan permohonan hibah pemerataan kepada presiden dengan rangkap pada bagian atas kantor provinsi. Kepala kantor provinsi akan mempertimbangkan salinan proposal asimilasi  dalam  waktu  dua  hari  setelah  menerima  proposal  asimilasi  dari  direktur  penjara.  Hasil  review akan disampaikan kepada Sekretaris oleh Direktur Kantor Wilayah.
Sekretaris akan meninjau permohonan kesetaraan dalam waktu tiga hari setelah menerima permohonan kesetaraan dari kepala lembaga. Apabila perlu penyempurnaan usulan pemberian pemerataan berdasarkan hasil  pemeriksaan,  Sekretaris  melampirkan  tembusan  kepada  pimpinan  lembaga  untuk  diubah  dan mengajukan  usulan  pemberian  pemerataan  kepada  dinas  setempat.  Pimpinan  lembaga  wajib menyempurnakan proposal kesetaraan dalam waktu paling lama 3 hari.
Sistem kriminal di Indonesia saat ini mulai menjauh dari unsur retaliasi dan deterrence. Saat ini kami berkembang  menjadi  perkembangan  mengutamakan  antisipasi  dan  memasukkan  unsur  pendidikan narapidana. Keinginan dari ide pelatihan tersebut adalah agar para tahanan yang keluar dari penjara akan diterima  secara  umum  oleh  masyarakat  setempat  karena  mendapat  pembinaan  yang  baik  di  lapas. Selanjutnya  kami  akan  memberikan  asimilasi  kepada  narapidana  yang  berkualitas  dalam  kepemimpinan narapidana di Lapas Kelas IIA Kerobokan ( Harsono,1995;50 ).
Dalam pelaksanaan izin asimilasi di Lapas Klas IIA Kerobokan, hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan diubah dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Ketentuan selesai. Metode pemberian telah  disempurnakan  menjadi  pencernaan,  masa  percobaan,  tanpa  cuti  awal,  dan  cuti  pra-wajib  untuk aplikasi dan anak-anak dalam menghindari dan mengendalikan pandemi covid19.
Selama proses asimilasi waktu yang dihabiskan, hal utama adalah menyatunya berbagai perkumpulan dengan landasan sosial menjadi satu solidaritas kemanusiaan dan sosial. Ini menyiratkan budaya mana yang akan dibuang dan budaya mana yang akan dilindungi, sehingga gaya hidup dianut dengan menyetujui untuk
bergabung dengan berbagai tatanan sosial. Intinya, kelompok minoritas harus mengikuti acara sosial yang sangat  besar,  memantapkan  pertemuan  ini  dianggap  relatif.  Karena  dalam  kehidupan  sehari-hari  suatu budaya tidak bisa lepas sama sekali dari pengaruh berbagai tatanan sosial, meskipun sejujurnya tidak bisa lepas dari pengaruh berbagai tatanan sosial.

## 2. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian asimilasi bagi narapidana di masa pademi covid-19 di lapas Kerobokan
Masalah yang berkaitan dengan narapidana yang tidak berasimilasi, narapidana yang didenda tidak dapat berasimilasi, juga narapidana yang curang tidak dapat berasimilasi. Tata cara memperoleh izin asimilasi adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi,  masa  percobaan,  cuti  pra  bebas,  dan  cuti  persyaratan  bagi  narapidana  dan  anak  yang bersangkutan.  mencegah  dan  mengendalikan  penyebaran  Covid19.  Dari  sekian banyak  narapidana  yang ada di Lapas Klas IIA Kerobokan, sebanyak 287 orang diperbolehkan melakukan asimilasi menurut data April  2020,  dan  hasil  pemeriksaan  silang  menunjukkan  bahwa  halangan  bagi  narapidana  non  asimilasi adalah pada program asimilasi. Telah melewati separuh waktu penalti.( Zulfa,2017:67 ) Meskipun demikian, secara praktis ada dua latihan perbandingan yang dilakukan oleh dua kantor yang berbeda.  Misalnya,  ketika  bekerja  untuk  orang  luar,  seharusnya  sudah  ada  pemeriksaan  dari  Bapak/Ibu, namun  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  juga  mewujudkannya.  Diindikasikan  oleh  otoritas  Lembaga Pemasyarakatan,  hal  ini  kurang  produktif.  Mereka  seharusnya  hanya  menjadi  satu  kesempatan  untuk melakukan  eksplorasi,  atau  hanya  dilakukan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  TPP  saja.  Lembaga Pemasyarakatan telah mengajukan dua opsi yang berbeda dengan layanan tersebut. Pilihan utama lainnya, penelitian untuk tahap osmosis hanya dilakukan oleh penjaga penjara, sehingga tidak ada pekerjaan ganda dan waktu yang cukup lama, sehingga hak dapat segera diberikan. Pilihan selanjutnya adalah Lapas dan Lembaga  Pemasyarakatan  harus  menjadi  kelompok  yang  solid  untuk  memimpin  penelitian  tentang keberadaan dan proyek-proyek di Lapas, sehingga kerjasama dengan daerah sangat dibatasi dengan pejabat, bawahan AKIP dan IM, dan perwakilan lainnya. di iklim Pusdiklat. bekerja untuk anggota keluarga atau sebelumnya di mana dia bekerja di mana biasanya individu yang bersangkutan belum menjadi perwakilan di organisasi.
Dalam  aktivitas  kebebasan,  sangat  penting  untuk  mewujudkan pelaksanaan  hak-hak  istimewa  ini. publik  adalah  tempat  dimana  narapidana  dikembalikan  ke  kehidupan  sosial  melalui  proses  asimilasi. Namun, orang mungkin tidak dapat memenuhi harapan mereka karena mereka takut dan khawatir memiliki tahanan di komunitas mereka. Kekhawatirannya adalah apakah narapidana akan melakukan kejahatan lain atau  menimbulkan  kebingungan  di  publik.  Hak  ini  juga  berdampak  pada  psikologis  narapidana  karena merasakan  mendapat  tekanan  dari  publik  ketika  berusaha  bersosialisasi.  Oleh  karena  itu,  sebagian narapidana tidak mau berasimilasi. Pro dan kontra pelaksanaan program asimilasi Di atas segalanya, inilah yang dialami Lapas Kerobokan Kelas IIA
Manfaat program asimilasi di Lapas IIA Kerobokan telah mengurangi kelebihan kapasitas Lapas saat ini di semua Lapas di seluruh Indonesia dan saat ini mempengaruhi kehancuran global Covid19. Anda dapat mengurangi jumlah cluster baru dalam infeksi. Terutama di Indonesia ( Priyatno,2006;56 ).
Kelemahan : Kelebihan program juga harus mencakup kelemahan program asimilasi yang dilakukan oleh Lapas  IIA  Kerobokan,  ketika  narapidana  berasimilasi  di  rumah  kembali  terlibat  dalam  kejahatan, masyarakat  arus  utama  Hal  ini  untuk  membangkitkan  kecemasan.  Suasana  pandemi  covid19,  dimana hampir  seluruh  masyarakat  menderita  akibat  pandemi  virus  corona.  Karena  itu,  pemberian  asimilasi  di rumah  kepada  narapidana  di  Lapas  IIA  Kerobokan  juga  terpengaruh.  Artinya,  para  narapidana  sangat senang dan disambut karena mereka bisa menghirup udara segar di luar penjara.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pelaksanaan pembebasan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Lapas yang dikontrak sebagai LAPAS ini  merupakan  tempat  untuk  memberikan  arahan  kepada  Narapidana  di  Indonesia.  Lembaga  Restoratif berada  langsung  di  bawah  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia.  Di  Lembaga  Pemasyarakatan tidak  hanya dilakukan  oleh narapidana tetapi  ada juga  penghuni yang  masih berstatus tahanan, orang-orang tersebut berada dalam lingkaran hukum dan belum memiliki pilihan resmi dari hakim. Faktor-faktor yang tidak mempengaruhi asimilasi karena belum dapat menjalani 1/2  (perseorangan)  masa  pidana,  tidak  adanya  pemahaman  terkait  dengan  program  Asimilasi  covid19. Dalam aktivitas kebebasan, sangat penting untuk pelaksanaan hak-hak istimewa ini. Publik adalah tempat dimana  narapidana  dikembalikan  ke  kehidupan  sosial  melalui  proses  asimilasi.  Namun,  orang  mungkin tidak dapat memenuhi harapan mereka karena mereka takut dan khawatir memiliki tahanan di komunitas mereka.  Kekhawatirannya  adalah  apakah  narapidana  akan  melakukan  kejahatan  lain  atau  menimbulkan kebingungan  di  masyarakat.  Secara  khusus  pro  dan  kontra  pelaksanaan  program  asimilasi  yang  dialami Lapas Kelas IIA Kerobokan ini adalah sebagai berikut:
Manfaatnya:  Manfaat  program  asimilasi  covid19  di  Lapas  IIA  Kerobokan  ini  dapat  mengurangi  beban berlebih di Lapas yang saat ini layak untuk dimiliki oleh semua habitat kurungan di seluruh Indonesia dan selanjutnya untuk mengurangi kelompok baru penularan Covid19 yang saat ini sedang  melanda  seluruh dunia, khususnya di Indonesia.
Kekurangan: dalam sebuah program pasti ada kekurangannya juga. Terhambatnya program Asimilasi yang dilakukan  Lapas  IIA  Kerobokan  kembali  membuat  geger  di  tengah  masyarakat  yang  kembali terkontaminasi dengan permainan kotor, terutama di iklim pandemi Covid19 dimana hampir semua orang.

## 2. Saran
Berkaitan  dengan  efek  samping  dari  ulasan  ini,  ada  beberapa  hal  yang  harus  dipikirkan  agar  eksekusi pencernaan dapat berjalan dengan baik, antara lain:
Lembaga  penolong  hendaknya  Memberi  motivasi  atau  dukungan  untuk  individu-individu  yang mempunyai  keterbatasan/kemampuan  dan  kapasitas  untuk  menyesuaikan  diri  secara  lokal, sehingga  apa yang dimilikinya bisa bermanfaat bagi Lapas, Masyarakat, dan Swasta.
Untuk membuat wilayah makin kuat dan mendukung program terkait, misalnya dengan memanfaatkan aplikasi yang mereka berikan, menggerakkan peralatan atau bahan biasa ke kantor yang tidak digunakan untuk digunakan dalam program asimilasi, untuk mengenali keberadaan mereka yang mendapatkan retensi program di rumah.
Kepada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Kerobokan  untuk lebih  banyak  bergaul  dengan masyarakat  sehingga  mendapat  daya  serap  yang  dapat  memperbaiki  perilakunya  dan  memberikan pandangan hidup kepada masyarakat yang lain.

## DAFTAR BACAAN
Agustiwi,  A.,  &  Nurviana,  R.  (2020).  Kajian  Kritis  terhadap  Pembebasan  Narapidana  Dimasa  Pandemi  Covid-19. Rechtstaat Nieuw , Vol.5 (1). Budiartha,  I.  N.  P.  (2016). Hukum  Outsourcing :  Konsep Alih  Daya  Bentuk  Perlindungan dan  Kepastian  Hukum . Malang: Setara Press. Harsono. (1995). Sistem Baru Pembinaan Narapidana . Djambatan: Jakarta. Lubis, T. M. (1997). Hak Asasi Manusia dan Pembangunan . Sinar Harapan: Jakarta. Marthaningtiyas, S. (2020). Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19. Supremasi Jurnal Hukum , Vol.3 (1). Prodjodikoro, W. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia . PT. Refika Aditama, Bandung. Priyanto, D. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia . Refika Aditama, Bandung. Sulistyowati, & Shidarta. (2009). Metode Penelitian Hukum . Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Bogor.
Tantaru,  F.,  Toule,  E.  R.  M.,  &  Ubwarin,  E.  (2021).  Kajian  Sosio-Yuridis  Pembebasan  Bersyarat  Dan  Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan. Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum , Vol.1 (1).
Wijanarko,  D.  S.  (2022).  Pelaksanaan  Pemberian  Asimilasi  Dalam  Masa  Covid-19  Bagi  Narapidana  (Studi  Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang). Jurnal Ilmiah Indonesia , Vol.7 (1). Zulfa, E. A. (2017). Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan . Rajagrafindo, Depok.