## HUMAS PEMERINTAH DAN TRANSPARANSI INFORMASI UNTUK MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK
Chelsea Uly Artha Pandiangan 1 , Eny Ratnasari 2
1,2 Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia
e-mail: chelsea92096@gmail.com, enyratnasari@untidar.ac.id

## Abstrak
Humas  pemerintah  memiliki  tugas  untuk  menjaga  kepercayaan  publik.  Salah  satu  taktik  terbaik  yang  dapat dilakukan adalah melakukan komunikasi yang transparan melalui kanal resmi yang dimiliki institusi. Komunikasi yang  transparan  ini  tercermin  dalam  informasi  yang  dipublikasikan.  Untuk  itu,  Humas  Dinas  Komunikasi, Informatika  dan  Statistik  Kota  Magelang  berupaya  menjalankan  tugas  tersebut  dengan  baik.  Dengan  metode deskriptif  kualitatif,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  alur  liputan  Humas  Dinas  Komunikasi, Informatika  dan  Statistik  Kota  Magelang.  Data  penelitian  didapatkan  dengan  sumber  data  primer  dengan wawancara dan observasi serta data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menemukan bahwa Humas Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  Statistik  Kota  Magelang  menyuguhkan  informasi  yang  berkualitas  bagi publiknya.  Dalam  meramu  informasi  yang  berkualitas,  tim  liputan  memiliki  alur  peliputan  berita  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  institusi  yakni  mengedepankan  prinsip  transparansi  informasi.  Alur  peliputan dimulai dari: (1) Penemuan ide liputan; (2) Riset Topik; (3) Mempertimbangkan penting tidaknya kegiatan untuk diliput , apakah  Kepala  Bidang  Informasi  Publik  menerima  informasi  dari  pusat  jika  ada  kegiatan  yang  harus diliput,  apakah  kegiatan  mewakili  kepentingan  banyak  orang,  apakah  sudah  sesuai  dengan  tujuan  untuk melakukan  transparansi  informasi  kepada  publik;  (4)  Menentukan  narasumber,  lokasi  liputan,  waktu pelaksanaan,  serta  strategi/pendekatan  yang  digunakan  dalam  peliputan; (5)  Mempertegas  pembagian  jobdesk untuk tim liputan yang terdiri dari 3 orang; (6) Meliput kegiatan sesuai rencana; (7) Penyuntingan hasil liputan; (8) Hasil liputan diajukan ke Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik untuk disetujui; (9) Hasil liputan disetujui  dan  dipublikasikan.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  evaluasi  bagi  Humas  Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang agar dapat memutakhirkan standard operating procedure peliputan guna membangun kepercayaan pubik.
Kata kunci: Humas Pemerintah, Kepercayaan Publik, Kota Magelang, Transparansi Informasi

## GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS AND INFORMATION TRANSPARENCY TO BUILD PUBLIC TRUST

## Abstract
Government Public Relations must maintain public trust. One of the best tactics that can be used is to communicate transparently through official channels owned by the institution. This transparent communication is reflected in published information. For this reason, the Public Relations Office of the Office of Communication, Information and Statistics of Magelang City is trying to carry out this task properly. With the qualitative descriptive method, this study aims to describe the flow of coverage of the Public Relations Office of the Office of Communications, Informatics and Statistics for the City of Magelang. The research data was obtained from primary data sources through interviews and observations as well as secondary data through literature study. The results of the study found that the Public Relations Officer of the Magelang City Communication, Informatics and Statistics Office had presented quality information to the public. In concocting quality information, the reporting team has a flow of news coverage that is tailored to the needs of the institution, namely prioritizing the principle of information transparency. The flow of coverage starts from (1) the Discovery of the idea of coverage; (2) Topic Research; (3) Considering whether the activities to be covered are important, whether the Head of Public Information receives information from the center, if there are activities that must be covered, whether the activities represent the interests
of  many  people,  whether  they  are  in  line  with  the  objective  of  transparency  of  information  to  the  public;  (4) Determine the sources, location of coverage, implementation time, and strategy/approach used in reporting; (5) Reinforcing the division of job desk for the coverage team consisting of 3 people; (6) Covering activities according to plan; (7) Editing of coverage results; (8) The results of the coverage are submitted to the Head of Communication and Public Information for approval; (9) The results of the coverage are approved and published. This research is likely to be used as evaluation material for the Public Relations Department of Communication, Informatics and Statistics of Magelang Municipality, so that it can update standard operating procedures for coverage in order to build public trust.
Keywords: Government Public Relations, Information Transparency, Magelang Municipality, Public Trust

## PENDAHULUAN
Hingga  hari  ini,  humas  pemerintah  masih dihadapkan dengan tantangan kepercayaan publik terhadap  mereka.  Hasil  survei  dari  berbagai lembaga  survei  menyatakan  tingkat  kepercayaan publik terhadap pemerintah mengalami penurunan.  Menurunnya  tingkat  kepercayaan  ini disebabkan  oleh  banyak  hal,  diantaranya  kasus korupsi  dan  penanganan  pandemi  COVID-19 (Santika, 2023). Menurunnya tingkat kepercayaan publik  terhadap  pemerintah  kemudian  membuat humas  pemerintah  melakukan  berbagai  upaya untuk  memperbaiki  hubungan  dengan  publik. Salah  satu  taktik  terbaik  yang  dapat  dilakukan adalah  melakukan  komunikasi  yang  transparan (DiStaso & Bortree, 2012; W. Rawlins, 2009).
Humas pemerintah memiliki tugas utama untuk  mendiseminasikan  atau  mempublikasikan informasi  kepada  publiknya  (Dozier,  1995; Komariah  &  Subekti,  2016).  Selain  itu,  humas pemerintah juga diwajibkan untuk mengimplementasikan  transparansi  seperti  yang diamanahkan  oleh  Undang-Undang  Keterbukaan Informasi Publik .
Dalam  Undang-Undang  Keterbukaan Informasi Publik, telah diperintahkan bagi humas pemerintah  untuk  menjunjung  tinggi  prinsip transparansi dan akuntabilitas. Humas pemerintah juga harus menyadari bahwa publik memiliki hak untuk  tahu  atau  hak  mendapatkan  informasi (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi Publik  Dan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  61  Tahun  2010  Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun
2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik, 2010;  Ratnasari  et  al.,  2018).  Dengan  kata  lain, humas  pemerintah  tidak  boleh  pilih-pilih  dalam memberitakan dan memberikan informasi kepada publik  serta  harus  berpihak  pada  kepentingan publik.
Implementasi  keterbukaan  informasi publik  dalam  tugas  humas  pemerintah  adalah dengan  melakukan  transparansi  informasi. Dengan  menjalankan  transparansi  informasi, publik dari akan lebih percaya terhadap institusi (Brown  et  al.,  2014;  Erkkilä,  2020;  Holland  et al.,  2018;  Issing,  2005;  Kundeliene  & Leitoniene, 2015; Moore, 2018).
Transparansi informasi ini dapat dituangkan  dalam  berbagai  produk  tulisan humas  yang  didiseminasikan  melalui  berbagai kanal  media  resmi  seperti  website  (Nasrullah, 2022).  Transparan  yang  dimaksudkan  dalam kebijakan  keterbukaan  informasi  di  Indonesia tak  serta  merta  membuat  instansi  harus membuka semua informasi. Justru, kebijakan ini memilah  dengan  baik  informasi  yang  harus dibuka dan dikecualikan.
Dalam  praktik,  humas  pemerintah sehari-hari,  informasi  yang  biasa  disajikan adalah  berita  mengenai  program,  kebijakan, hingga  kegiatan  pemerintah,  baik  yang  sudah, sedang,  dan  akan  dilaksanakan  oleh  instansi tersebut  (Anam  et  al.,  2022).  Adapula  instansi yang membentuk bagian Hubungan Masyarakat dengan  maksud  memaksimalkan  hubungan dengan media ( media relations ) untuk membentuk  berita  positif  di  media  massa (Pratiwi et al., 2015).

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan
Statistik  Kota  Magelang  memiliki  cara  sendiri untuk menyuguhkan informasi kepada publiknya. Berita atau informasi yang disajikan kepada publik diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan aktualisasi. Mulai dari koordinasi sebelum liputan, liputan, penyuntingan  liputan,  hingga  liputan  tersebut dapat dipublikasikan. Alur ini berkaitan dengan konsep-konsep peliputan yang pernah dikemukakan  sebelumnya  yakni  tahap  pra produksi,  tahap  produksi,  dan  tahap  pasca produksi. (Dewabrata, 2010; Fachruddin, 2017; Muslimin, 2019).
Informasi  yang  dimuat  dalam website instansi dimaksudkan menyebarkan berita positif. Berita positif  ini  harapannya  dapat  menjadi  rujukan bagi media sehingga pemberitaan di media juga bertonase positif sehingga pandangan masyarakat  terhadap  institusi  dapat  baik.  Pada akhirnya,  kepercayaan  masyarakat  terhadap institusi dapat meningkat (Pratiwi  et al., 2015). Berita  positif  dapat  dipahami  sebagai  laporan mengenai  suatu  kejadian  yang  aktual,  yang ditulis pada media massa serta bersifat nyata dan membangun (Pratiwi et al., 2015).
Laman resmi yang dimiliki oleh instansi memiliki kekuatan untuk menyebarkan informasi  publik.  Selain  itu,  laman  resmi  dapat juga mengubah segala bentuk miss communication menjadi sebuah kebenaran  (Siti Sarah  Destyani  &  Suherman,  2022).  Laman resmi  atau website saat  ini  mempermudah pemenuhan kebutuhan informasi setiap pengguna yang cenderung mengonsumsi informasi  sesuai  dengan  kebutuhan  pengguna (Priyatna et al., 2020).
Publikasi  yang  dilakukan  oleh  humas pemerintah  pun  tetap  harus  memenuhi  kaidah jurnalistik  (Aida,  2023).  Jurnalistik  merupakan proses peliputan, penulisan dan penyebarluasan informasi  atau  berita  melalui  media  massa (Musman & Mulyadi, 2017). Dengan memenuhi kaidah  jurnalistik,  humas  dapat  menghasilkan informasi  yang  benar  sesuai  dengan  fakta. Dengan  informasi  yang  benar,  kepercayaan
terhadap institusi akan meningkat (Qudratullah, 2019;  Rani,  2013;  Saleh  et  al.,  2015a,  2015b; Virajati & Setianto, 2019; Waluyo, 2018; Yusuf, 2019).
Berdasarkan  hasil  wawancara  pra  riset, peliputan  yang  dilakukan  oleh  Humas  Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik (Diskominsta)
Kota Magelang dapat digolongkan dalam aktivitas kewartawanan atau kerja jurnalistik. Aktivitas utama kewartawanan terdiri  dari  meliput,  mengolah,  dan  menyajikan sebuah  informasi  dalam  bentuk  berita  kepada khalayak.  Peliputan  juga  dapat  didefinisikan sebagai  pelaporan  kejadian  dengan  memenuhi unsur  5W  1H  (apa,  siapa,  kapan,  dimana, mengapa,  dan  bagaimana)  yang  penting diketahui oleh khalayak (Wahono, 2020).
Akan  tetapi,  hasil  observasi  peneliti menemukan  bahwa  dalam  menginformasikan kepada  publik,  Humas  Diskominsta  tetap mengedepankan prinsip humas dalam pemberitaan. Humas Diskominsta
mengedepankan prinsip tell the truth, but not the whole truth. Dengan kata lain, humas tetap harus melindungi  citra  Pemerintah  Kota  Magelang karena  berkaitan  dengan  kepercayaan  publik terhadap instansi.
Temuan ini menguatkan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pemberitaan  oleh  media  massa  mengenai aktivitas yang dilakukan oleh instansi pemerintah  masih  belum  sepenuhnya  sesuai dengan kode etik jurnalistik (Yusuf, 2019). Hal ini  dikarenakan  terdapat  implementasi  kaidah jurnalistik  dalam  kerja  humas  tidak  dapat disamakan  dengan  kerja  kewartawanan  (Aida, 2023).
Dalam  melakukan  peliputan,  jurnalis dan humas sama-sama mengedepankan kepentingan audiens. Akan tetapi ada perbedaan ukuran pentingnya sebuah peristiwa diberitakan atau  tidak. News  value (nilai  berita)  dalam persepsi jurnalis adalah yang mewakili kepentingan  khalayak  bahkan  memiliki  potensi untuk menggiring isu. Sedangkan humas adalah
peristiwa  yang  berkaitan  dengan  organisasi sudah  memenuhi news  value (Fahri  &  Unde, 2018;  Hartati  &  Anwar,  2023;  Rani,  2013; Rinaldi, 2018; Tolapa, 2018; Yulianti, 2020).
Humas Diskominsta mengalami tantangan  dalam  menyajikan  informasi  kepada publik.  Ada  kalanya  Humas  Diskominsta mempertimbangkan news value dari berita yang akan disajikan. Sederhananya, Humas Diskominsta  akan  mempertimbangkan,  apabila sebuah  berita  disajikan,  apakah  berita  yang disajikan  lebih  banyak  positif  atau  negatifnya bagi  instansi.  Hal  ini  menguatkan  temuan sebelumnya, bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam  pengelolaan  laman  resmi  milik  instansi pemerintah.  Diantaranya  kurangnya  komitmen pengelola  laman  resmi,  minimnya  ketersediaan data  dan  konten  yang  akan  dibagikan,  serta pelaksanaan  standar  operasional  prosedur  yang belum  optimal,  serta  perlu  menyesuaikan  dan memperbarui  informasi  maupun  isu-isu  secara teratur (Wahyudi et al., 2017; Wulandari, 2019).
Sayangnya,  Humas  Diskominsta  Kota Magelang  tidak  pernah  melakukan  evaluasi
terhadap  pemberitaan  dalam  kanal  resmi. Padahal  dalam  konsep  manajemen  humas, evaluasi  merupakan  proses  yang  penting (Ruslan,  2002).  Dalam  bekerja,  humas  harus mengawalinya  dengan  riset  dan  mengakhirinya dengan  riset.  Jika  humas  tidak  melakukan evaluasi,  maka  humas  tidak  dapat  mengetahui pekerjaan  yang  dilakukan  telah  efektif  atau belum. Tidak adanya evaluasi akan menyebabkan humas melakukan kesalahan yang sama.
Peneliti  melakukan  pra  riset website assessment untuk  mengecek  performa  dari laman resmi milik Diskominsta Kota Magelang. Seperti  yang  terlihat  pada  Gambar  1,  hasilnya menunjukkan pencarian organik ( organic research )  rendah  yakni  skornya  hanya  39  saja. Dengan  kata  lain,  keinginan  publik  dari Diskominsta untuk mencari informasi dari laman resmi  rendah.  Dari assessment ini  juga  dapat diketahui, publik dari Diskominsta lebih tertarik untuk  mengonsumsi  informasi  yang  bersifat informatif  yang  berkaitan  pelayanan  publik. Diantaranya  bea  balik  nama,  klasifikasi

## Sumber: Hasil Penelitian, 2023
Gambar 1. Hasil Website Assessment Laman Resmi Diskominsta Kota Magelang

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
lapangan  usaha,  dan drd  sexually  transmitted disease. Secara singkat, hasil website assessment dari  laman  resmi  Diskominsta  Kota  Magelang (Gambar  1)  menjadi  bukti  bahwa  berita  yang disajikan belum efektif untuk mendiseminasikan informasi.
Meski  penelitian  mengenai  manajemen pemberitaan  maupun  proses  pembuatan  berita dalam kanal resmi sebuah institusi sudah pernah dilakukan. Akan tetapi penelitian, ini mengambil fokus  yang  berbeda  yakni  ingin  menjabarkan mengenai proses implementasi dari transparansi informasi  dalam  pemberitaan  yang  dilakukan oleh  Humas  Diskominsta  Kota  Magelang. Peneliti  memilih  Humas  Diskominsta  Kota Magelang  karena  institusi  ini  memiliki  peran ganda  sebagai  humas  untuk  2  instansi.  Humas Diskominsta  tidak  saja  menjalankan  fungsi humas  untuk  Dinas  Komunikasi,  Informatika, dan  Statistik  Kota  Magelang  saja,  melainkan menjadi  perpanjangan  tangan  dari  Humas Pemerintah Kota Magelang.
Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan  untuk  menguraikan  implementasi transparansi informasi  dalam pemberitaan yang dilakukan  oleh  Dinas  Komunikasi,  Informatika dan  Statistik  Kota  Magelang.  Implikasi  dari penelitian  ini  adalah  menjadi  bahan  evaluasi bagi  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan Statistik  dalam  menyajikan  informasi  kepada publik  agar  lebih  transparan  sesuai  dengan pengamalan kebijakan keterbukaan informasi.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif dengan  tipe  data  kualitatif.  Penelitian  kualitatif dapat dipahami sebagai penelitian yang bertujuan untuk  memahami  suatu  fenomena  yang  dialami oleh subjek penelitian dengan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2002).
Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer merupakan  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara beberapa informant. Sedangkan untuk
data  sekunder  diperoleh  dari  berbagai  sumber literatur  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian ini, seperti humas pemerintah, penulisan humas, dan proses kreatif dalam peliputan berita.
Berdasarkan  kriteria informant yang telah  ditentukan, informant dalam  penelitian  ini adalah Tim Liputan Diskominsta Kota Magelang yang  terdiri  dari  pewawancara  (Ibu  Eno),  juru kamera  liputan  (Bapak  Nanang),  dan  staf dokumentasi  (Bapak  Eko).  Penelitian  ini dilaksanakan  dari  bulan  Desember  2022  hingga Mei 2023 bertempat di Magelang.
Data  yang  telah  terkumpul  kemudian dianalisis  menggunakan  model  analisis  data kualitatif  Miles  dan  Huberman  (Miles  et  al., 2014). Analisis data ini terdiri dari tiga subproses yang  saling  berkaitan  yaitu  reduksi  data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dari data yang telah didapatkan (Miles et al., 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  melakukan  produksi  berita,  Dinas Komunikasi,  Informatika,  dan  Statistik  Kota Magelang  terdapat  alur  kerja  yang  dapat digunakan mulai dari  tahap pra produksi, tahap produksi, dan tahap pasca produksi.
Tahap pra roduksi terdiri dari penemuan ide, perencanaan, pengumpulan bahan, penyiapan bahan. Kemudian dilanjutkan dengan produksi  hingga  sampai  pada  tahapan  pasca produksi yakni sampai pada pembaca
Proses  produksi  berita  yang  dilakukan oleh  Humas  Dinas  Komunikasi,  Informatika, dan  Statistik  Kota  Magelang  dimulai  dengan tahap  pertama  yaitu  menemukan  ide.  Satu  hari sebelum  pelaksanaan  liputan,  tim  liputan terlebih  dahulu  melakukan  diskusi  untuk menemukan ide liputan. Diskusi ini diantaranya membahas  mengenai:                      (1)  Topik  dari peristiwa  yang  akan  diliput;  (2)  Daftar pertanyaan;  (3)  Teknis  keberangkatan  tim;  (4) Persiapan peralatan untuk kegiatan liputan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan observasi,  peneliti  tidak  menemukan  kesulitan dari  Diskominsta  Kota  Magelang  untuk

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
menemukan ide pemberitaan. Hal ini dikarenakan jadwal kegiatan dari pimpinan dan instansi  di  Kota  Magelang  yang  cukup  padat setiap  harinya.  Meski  demikian  hal  yang  perlu dipertimbangkan  adalah  pengambilan angle berita.
Penentuan angle berita untuk informasi yang  dihasilkan  oleh  Humas  Diskominsta berkaitan dengan news value dari informasi yang dihasilkan. Hasil observasi peneliti menemukan bahwa  Humas  Diskominsta  memprioritaskan untuk  memproduksi  berita  yang  positif  yang berkaitan  dengan  kerja  baik  pimpinan  maupun kerja baik dari instansi.
Dalam  konsep  strategi  pesan,  ini merupakan key message atau benang merah dari pesan  yang  ingin  disampaikan  oleh  Humas Diskominsta  Kota  Magelang  untuk  publiknya. Key  message tersebut  adalah  kerja  baik pimpinan maupun instansi. Diantaranya publikasi agenda pimpinan, kegiatan rutin yang dilakukan  oleh  instansi  dan  pimpinan,  hingga penghargaan  yang  diraih  oleh  instansi  dan pimpinan.
Memproduksi  berita  yang  memiliki narasi  positif  bukanlah  sesuatu  hal  yang  salah. Akan  tetapi,  jika  berperspektif  dari  publik, publik membutuhkan informasi yang bermanfaat. Dengan demikian, Humas Diskominsta harus melatih untuk sense pengambilan angle berita agar lebih berperspektif publik.
Tahap  pra-produksi  diawali  dengan proses  penemuan  ide.  Dalam  tahap  ini,  tim liputan  melakukan  riset  atau  pengumpulan informasi  mengenai  isu-isu  terkini  yang  terkait dengan  Diskominsta.  Setelah  itu,  tim  peliputan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan dari  target  audiens  Diskominsta.  Berdasarkan riset  inilah,  tim  liputan  dapat  menemukan  ide atau  topik  yang  menarik  dan  relevan  untuk diliput.
Pada  tahap  ini,  tim  liputan  melakukan diskusi antar anggota, sehari sebelum pelaksanaan  kegiatan  peliputan.  Berdasarkan hasil observasi peneliti, diskusi dilakukan secara
luring  di  kantor  maupun  secara  daring  melalui WhatsApp  Group .  Hasil  observasi  peneliti menemukan bahwa tahap pra-produksi merupakan  tahap  krusial  sehingga  perlu dilakukan dengan baik agar hasil sesuai dengan yang direncanakan.
Hasil  observasi  peneliti  menemukan bahwa yang ide dari tim liputan didominasi dari perintah  Kepala  Bidang  Komunikasi  dan Informasi Publik Diskominsta Kota Magelang.
Pertimbangan  sebuah  kegiatan  dapat diliput  atau  tidak  adalah  sebagai  berikut. Pertama, Kepala  Bidang  Kepala  Informasi Publik  menerima  informasi  dari  pusat  jika  ada kegiatan yang harus diliput.
Pertimbangan  kedua adalah  kegiatan tersebut  mewakili  kepentingan  banyak  orang. Pertimbangan  ini  sesuai  dengan  fungsi  dari Humas  adalah  memberikan  informasi  pada media dan kelompok-kelompok yang berkontribusi  terhadap  pemahaman  publik tentang isu-isu politik dan sosial (Curtin, 1999).
Pertimbangan  ketiga  adalah peliputan didasari  dengan  tujuan  untuk  melakukan transparansi  informasi  kepada  publik  sehingga dapat membangun citra positif instansi.
Prinsip  mengedepankan  transparansi informasi  yang  dijalankan  oleh  Humas  Dinas Komunikasi,  Informatika  dan  Statistik  dalam menjalankan  peliputan  telah  sesuai  dengan anjuran  implementasi Government  Public Relations Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Humas
pemerintah dihimbau untuk melakukan keterbukaan informasi publik. Hal ini ditegaskan oleh  Direktur  Komunikasi  Publik  Ditjen  IKP Kementerian Kominfo, Tulus Subardjono, “Jadi  pada  prinsipnya,  pada  era  keterbukaan informasi  publik,  posisi  pranata  humas  harus berperan  penting  dalam  menjaga  citra  positif lembaga pemerintahan…” (Kominfo, 2015).
Implementasi  keterbukaan  informasi publik  tidak  hanya  dalam  topik  dan  kemasan liputan saja. Lebih dari itu, diseminasi informasi melalui  kanal  komunikasi  resmi  institusi  perlu dimaksimalkan.  Publikasi  informasi  melalui
kanal  resmi  dapat  meminimalisir  potensi misinformasi, ujaran kebencian, dan fitnah yang dapat  mengganggu  pada  proses  pembangunan (Nugraha et al., 2022).
Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi  Publik  Diskominsta  Kota  Magelang meyakini  bahwa  citra  positif  instansi  dapat tercapai jika prinsip mengedepankan transparansi  dijalankan.  Hal  ini  sesuai  konsep yang  dikemukakan  oleh  Paisley  (2001)  bahwa komunikasi  publik  bertujuan  untuk  mengubah kepercayaan, perilaku dan kontrol sosial (Rice & Atkin, 2012).
Pihak Diskominsta
juga telah menyamakan persepsi mengenai konsep transparansi  yang  akan  diimplementasikan dalam  berita.  Konsep  transparansi  yang  telah dijalankan diantaranya adalah partisipasi, integritas, dan goodwill (B. L. Rawlins, 2008).
Kepercayaan  atau trust dari  publik terhadap  informasi  yang  dipublikasikan  oleh Diskominsta  Kota  Magelang  tidak  lepas  dari konsep kepercayaan terhadap kanal media resmi yang mereka miliki. Dalam konteks kepercayaan pada  media  dan  produk  jurnalistik,  publik  dari Diskominsta Kota Magelang telah mempercayai humas yang melakukan kerja jurnalistik, seperti para  redaktur,  editor,  dan  jurnalis  yang mengumpulkan informasi secara benar (Knudsen  et  al.,  2022).  Untuk  meraih kepercayaan publik, Diskominsta Kota Magelang  telah  berupaya  memenuhi  tiga  aspek yaitu partisipasi, informasi yang substansial, dan akuntabilitas  (Fairbanks  et  al.,  2007;  B.  L. Rawlins, 2008; W. Rawlins, 2009).
Implementasi  dari  partisipasi  dapat dilihat  dari  interaksi  dari  publik  Diskominsta Kota  Magelang  terhadap  informasi  yang diberitakan dalam kanal resmi.
Selanjutnya, implementasi dari substansial dalam kaitannya dengan transparansi informasi,  terlihat  dari  keakuratan  data  yang disajikan  dalam  kanal  resmi  Diskominsta  Kota Magelang.  Keakuratan  data  ini  serta  merta terjadi  karena  proses  dari  pra  hingga  pasca
produksi  dari  informasi  telah  secara  mendetail mengedepankan akurasi data.
Terakhir  terkait  akuntabilitas  dalam kaitannya  dengan  transparansi  informasi  yang dilakukan  oleh  Diskominsta  Kota  Magelang. Akuntabilitas yang dilakukan dengan mematuhi Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik untuk  publik  internal  dan  eksternal  secara bertanggung jawab. Disamping itu, memastikan penerapan akuntabiitas sudah dilakukan dengan tepat.  Kemudian,  dalam  informasi  yang dipublikasikan, menjelaskan dan menguatkan.
Kategori peliputan yang dilakukan oleh Humas  Diskominsta  Kota  Magelang  dapat dibedakan menjadi: (1) Program, Kebijakan, dan Kegiatan  Walikota  Magelang;  (2)  Program, Kebijakan, dan Kegiatan Pimpinan Diskominsta Kota  Magelang;  (3)  Kegiatan  Pemerintah  Kota Magelang;  (4)  Kegiatan  Diskominsta  Kota Magelang.
Dalam konteks ini, konsep kepercayaan publik dapat dipahami sebagai hubungan antara trustor (pihak  yang  menaruh  kepercayaan  atau publik  dari  Diskominsta  Kota  Magelang)  dan trustee (pihak yang dipercaya atau Diskominsta Kota Magelang).
Tahap selanjutnya adalah tahap perencanaan.  Setelah  ide  atau  topik  liputan ditentukan,  tim  liputan  melakukan perencanaan untuk  menentukan  narasumber  yang  akan diwawancarai, lokasi liputan, waktu pelaksanaan, serta strategi atau pendekatan yang akan  digunakan  dalam  kegiatan  liputan. Perencanaan juga meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab antara anggota tim.
Dalam  tahap  perencanaan,  tim  liputan mempertegas  peran  tiap  anggota  tim  pada  saat pelaksanaan agar proses liputan berjalan lancar. Selain itu, tim mendiskusikan waktu keberangkatan  yang  tepat  agar  ketika  ingin mewawancarai  narasumber  penting,  seperti pejabat  pemerintahan.  Tim  perlu  mengetahui secara pasti waktu kedatangan, adanya door stop atau  tidak  sehingga  tim  liputan  mampu menyesuaikan waktu dengan narasumber utama agar mempermudah jalannya wawancara.

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
Tahap selanjutnya adalah tahap
persiapan.  Tahap  persiapan  ini  terdiri  dari menyiapkan daftar pertanyaan untuk narasumber, menyiapkan peralatan dan perlengkapan  yang  diperlukan  untuk  kegiatan liputan,  akomodasi  atau  transportasi  yang digunakan  ketempat  liputan.  Peralatan  yang wajib dibawa diantaranya adalah kamera, baterai cadangan, tripod , clip on, tape recorder, notes . Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bu Eno, dalam melaksanakan tugas liputan, tim tidak  hanya  harus  mumpuni  dalam  merangkai kata  dalam  penulisan  berita.  Tim  juga  harus mengasah  kemampuan  tanggap  dan  ketelitian utamanya  berkaitan  dengan  peralatan  teknis. Tim liputan harus melakukan check and recheck dalam mempersiapkam alat kebutuhan liputan.
Dilanjutkan dengan tahap produksi atau pelaksanaan  atau  peliputan.  Tahap  produksi dimulai dengan meliput kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang telah dipersiapkan pada tahap pra  produksi.  Berdasarkan  hasil  wawancara, pada  tahap  peliputan  ini,  hal-hal  yang  harus diliput  harus  memenuhi  unsur 5W+1H  (What, Who, Where, When, Why, How) .
Saat  meliput  kegiatan,  Tim  Liputan Diskomnista  Kota  Magelang  telah  siap  pada posisinya masing-masing, sesuai dengan pembagian  tugas  pada  saat  tahap  perencanaan. Tim liputan biasanya terdapat 3  orang, 1  orang yang  menjadi  pewawancara,  1  orang  menjadi juru  kamera,  dan  1  orang  untuk backup pendokumentasian.  Saat  harus  melakukan liputan,  ketiga  orang  tersebut  berpencar  dan melakukan tugas sesuai dengan jobdesc .
Dalam  pelaksanaan  tahap  produksi  ini, peneliti  menemukan  adanya  proses taping . Proses taping dapat  didefinisikan  sebagai aktivitas pengambilan beberapa gambar maupun video di tempat pelaksanaan liputan. Tim liputan perlu  mengambil  gambar  atau  video  sebagai bukti dokumentasi dalam liputan dan melakukan wawancara  dengan  narasumber  yang  relevan. Pada  tahap  ini,  tim  liputan  perlu  memastikan keakuratan  informasi,  kedalam  informasi  yang mereka dapatkan, serta ketepatan angle sehingga
mampu  menjawab  kepentingan  target  audiens. Untuk  sampai  pada  tahap  ini,  tim  juga  perlu menjunjung  tinggi  etika  dan  kode  etik jurnalistik,  menguasai  bidang  liputan  seperti tercantum  pada  9  elemen  jurnalistik,  serta mampu  menerapkan  teknik  -  teknik  peliputan dengan tepat.
Sampai  pada  tahap  yang  terakhir  yakni tahap pasca produksi. Tahap pasca produksi ini terdiri dari penyelesaian dan penayangan. Tahap pasca  produksi  dimulai  setelah  peliputan kegiatan hingga hasil liputan tersebut ditayangkan.  Kegiatan  pasca  produksi  yang dilakukan  oleh  tim  liputan  Diskominsta  Kota Magelang  diantaranya  mencakup  menjadi kegiatan
editing (penyuntingan),
manipulating/dubbing
(pengisian suara),
penambahan teks, judul, gambar ilustrasi, efek.
Hasil observasi peneliti menemukan bahwa Tim Liputan  Diskomnista  Kota  Magelang  perlu melakukan pengeditan materi yang telah diambil pada  tahap  produksi,  seperti  memotong  dan mengatur  urutan  gambar  atau  video  dengan menggunakan software Adobe  Premiere  atau Adobe  Photoshop,  serta  memeriksa  kembali transkrip wawancara untuk memastikan keakuratan informasi yang disampaikan. Setelah itu,  menyusun  atau  menyunting  berita,  artikel, konten  yang  akurat,  berimbang,  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Kemudian  melakukan publikasi  di  media  massa  atau platform  online yang biasa digunakan.
Bapak  Nanang,  staf  editing  dari  Tim Liputan
Diskominsta
Kota Magelang
menjelaskan  kemampuan multitasking dan bekerja dengan efektif dibutuhkan. Ia menerangkan terkadang pada saat editing video , dalam waktu yang bersamaan ada lebih dari satu pekerjaan.  Oleh  karena  itu,  anggota  tim  perlu membagi  pekerjaan  dan  menyelesaikan  dengan lebih  cepat.  Penguasaan  dasar-dasar editing perlu dikuasai oleh anggota tim.
Setelah  proses  editing,  hasil  peliputan kemudian  diajukan  pada  Kepala  Bidang Komunikasi  Informasi  Publik  untuk  disetujui. Dalam  proses  ini  dilakukan  penyaringan  layak tidaknya hasil liputan dipublikasikan. Beberapa pertimbangannya adalah hasil liputan merupakan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat  dan  hasil  liputan  telah  memenuhi
Sumber: Hasil Penelitian, 2023
Gambar 2. Model Produksi Berita Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang dengan Implementasi Transparansi Informasi untuk Membangun Kepercayaan Publik
etika  jurnalistik.  Jika  memenuhi,  hasil  liputan ditayangkan melalui kanal media resmi Pemerintahan Kota Magelang.
Adapun  hasil  liputan  yang  dituangkan dalam  bentuk  tulisan  yang  akan  dimuat  di website memiliki  standar  sendiri.  Humas Diskominsta  Kota  Magelang  menyadari  bahwa berita yang dimuat di laman resmi Diskominsta menjadi  rujukan  bagi  jurnalis  yang  ingin memberitakan  mengenai  Pemerintah  Kota Magelang. Dengan kata lain, berita yang dimuat dalam website Diskominsta Kota Magelang juga memiliki fungsi sebagai press release.
Humas  Diskominsta  Kota  Magelang berupaya  agar  informasi  yang  disajikan  dalam kanal resmi merupakan informasi yang berkualitas.
Informasi yang berkualitas merupakan kunci dari transparansi informasi.
Informasi yang disajikan oleh Diskominsta  telah  memenuhi  unsur  kualitas press  release yang  efektif  yaitu newsworthy, jelas dan concise, terstruktur dengan baik, akurat dan  faktual,  kutipan  yang  relevan,  visual  yang mendukung,  serta  informasi  kontak  selalu disertakan (Goel, 2023).
Standar  penulisan  berita  yang  dimuat dalam website Diskominsta  utamanya  harus memenuhi  unsur  5W+1H,  apa  peristiwa  yang terjadi,  siapa  yang  terlibat  dalam  peristiwa, kapan peristiwa terjadi, dimana peristiwa terjadi, kapan  peristiwa  terjadi,  mengapa  peristiwa terjadi, serta bagaimana peristiwa terjadi. Dalam berita  yang  harus  disertai  kutipan  wawancara dari pihak yang berkepentingan. Selain itu, gaya penulisan  yang  menjadi  standar  dalam  laman resmi  adalah straight  news. Terakhir,  berita harus  memiliki news  value sehingga  peluang untuk diterbitkan oleh rekan jurnalis lebih besar.

## SIMPULAN
Humas  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan Statistik  Kota  Magelang  memiliki  tim  liputan untuk  dapat  menyuguhkan  informasi  yang berkualitas  bagi  publiknya.  Informasi  yang Diskominsta  publikasikan  memenuhi  kualitas
press  release yang  efektif  dalam  konteks transparansi  informasi  karena  memenuhi  unsur newsworthy, jelas  dan concise, terstruktur dengan  baik,  akurat  dan  faktual,  kutipan  yang relevan, visual yang mendukung, serta informasi kontak selalu disertakan.
Dalam meramu informasi yang berkualitas, tim liputan memiliki alur  peliputan berita  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan institusi yakni mengedepankan prinsip transparansi  informasi.  Alur  peliputan  dimulai dari: (1) Penemuan ide liputan; (2) Riset Topik; (3) Mempertimbangkan penting tidaknya kegiatan  untuk  diliput.  Terdapat  beberapa pertimbangan  diantaranya, pertama, apakah Kepala  Bidang  Informasi  Publik  menerima informasi dari pusat jika ada kegiatan yang harus diliput. Kedua, apakah  kegiatan  mewakili kepentingan  banyak  orang,  dan ketiga, apakah sudah  sesuai  dengan  tujuan  untuk  melakukan transparansi  informasi  kepada  publik;  (4) Menentukan  narasumber,  lokasi  liputan,  waktu pelaksanaan,  serta  strategi/pendekatan  yang digunakan  dalam  peliputan;  (5)  Mempertegas pembagian  jobdesk  untuk  tim  liputan  yang terdiri dari 3 orang; (6) Meliput kegiatan sesuai rencana;  (7)  Penyuntingan  hasil  liputan;  (8) Hasil  liputan  diajukan  ke  Kepala  Bidang Komunikasi  dan  Informasi  Publik  untuk disetujui;  (9)  Hasil  liputan  disetujui  dan dipublikasikan.
Kedepannya  Humas  Diskominsta  Kota Magelang  diharapkan  meningkatkan media relations atau  hubungan  baik  dengan  rekan- rekan  media.  Selain  itu,  Humas  Diskominsta juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya  dalam  pembuatan  rilis  sesuai dengan point of view rekan-rekan media. Dengan demikian,  lebih  banyak  pemberitaan  dengan tonase positif yang didapatkan oleh Diskominsta Kota Magelang.
Diskominsta Kota Magelang diharapkan dapat  memutakhirkan SOP dalam  pembuatan press  release, agar  kualitas  liputan  dapat terstandarisasi.  Tidak  hanya  memenuhi  unsur 5W+1H saja. Diharapkan SOP lebih dijabarkan

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
Vol. 7 No. 2 Desember 2023 pp. 155-168 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
lagi untuk press release yang akan didiseminasikan  dalam  bentuk  audio,  audio visual, maupun dalam bentuk tulisan.
Diskominsta Kota Magelang diharapkan secara  berkala  mengevaluasi  kinerja  mereka, seperti  survei  kepercayaan  pada  publik,  baik rekan  media,  sesama  instansi  pemerintah dilingkungan  Pemerintah  Kota  Magelang,  dan masyarakat.
Tim liputan Diskominsta Kota Magelang hendaknya meningkatkan
kemampuan  jurnalistik,  meng- update ilmu mengenai  transparansi,  kredibilitas  serta  etika humas kaitannya dengan kerja kewartawanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aida,  N.  (2023).  Langkah  Kerja  Jurnalistik Public  Relations  Organisasi  Dakwah.
Bil  Hikmah:  Jurnal  Komunikasi  Dan Penyiaran Islam , 1 (01), 49–64.
Anam,  K.,  Puji  Astuti,  S.,  Hermintoyo,  M.,  & Sri  Puji  Astuti,  dan.  (2022).  Analisis Sarana  Kohesi  Leksikal  dalam  Teks Berita  Humas  di  Website  Kanwil Kemenag Jawa Tengah. In NUSA (Vol. 17, Issue 1).
Brown, A. J., Vandekerckhove, W., & Dreyfus, S.  (2014).  The  relationship  between transparency, whistleblowing, and public trust. In Research Handbook on
Transparency (pp.  30–58).  Edward Elgar Publishing Ltd. https://doi.org/10.4337/978178100794 5.00008 Curtin,  P.  A.  (1999).  Reevaluating  public relations information
subsidies:
Market-driven  journalism  and  agenda- building theory and practice. Journal of Public  Relations  Research , 11 (1),  53– 90.
Dewabrata,  A.  M.  (2010). Seri  Jurnalistik Kompas; Kalimat Jurnalistik: Panduan Mencermati Penulisan Berita . Penerbit Buku Kompas.
DiStaso, M. W., & Bortree, D. S. (2012). Multi- method  analysis  of  transparency  in social media practices: Survey, interviews and content analysis. Public Relations  Review , 38 (3),  511–514.
https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2012.0 1.003
Dozier, D. M. , & B. G. M. (1995). Evolution of the  manager  role  in  public  relations practice. Journal  of  Public  Relations Research , 7 (1), 3–26.
Erkkilä,  T.  (2020).  Transparency  in  Public Administration.  In Oxford  Research
Encyclopedia  of  Politics .  Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/acrefore/97801 90228637.013.1404 Fachruddin,  A.  (2017). Dasar-dasar  produksi televisi:  Produksi  berita,  feature, laporan  investigasi,  dokumenter  dan teknik editing . Kencana.
Fahri, M. E., & Unde, A. A. (2018). Analysis of Government Public Relations Role and Function  in  Global  Information  Era  at Legislative  House  Central  Sulawesi
Province. In Jurnal Komunikasi KAREBA (Vol. 7, Issue 2). https://sulteng.antaranews.com/berita/3 9791/proses Fairbanks, J., Plowman, K. D., & Rawlins, B. L.
(2007).  Transparency  in  government communication. Journal  of  Public Affairs , 7 (1), 23–37. https://doi.org/10.1002/pa.245
Hartati, S., & Anwar, K. (2023). Peran Humas Sebagai  Fungsi  Dokumentasi  dan Publikasi  Berita  di  MIN  3  Gunung Kidul. Jurnal  Manajemen  Pendidikan Islam Darussalam , 5 (1), 91–107.
Holland,  D.,  Krause,  A.,  Provencher,  J.,  & Seltzer, T. (2018). Transparency tested: The  influence  of  message  features  on public  perceptions  of  organizational transparency. Public Relations Review ,
44 (2), 256–264. Issing, O. (2005). Communication, Transparency, Accountability:
Monetary  Policy  in  the  Twenty-First
Century Otmar Issing .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan
Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61  Tahun  2010  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (2010).
Knudsen,  E.,  Dahlberg,  S.,  Iversen,  M.  H.,
Johannesson,  M.  P.,  &  Nygaard,  S.
(2022).  How  The  Public  Understands News  Media  Trust:  An  Open-Ended Approach. Journalism , 23 (11),  2347– 2363.
https://doi.org/10.1177/146488492110 05892 Komariah,  K.,  &  Subekti,  P.  (2016).  Peran Humas  dalam  Pengembangan  Pantai Pangandaran Sebagai Destinasi Ekowisata  Melalui  Kearifan  Lokal Masyarakat Pangandaran. Jurnal Kajian  Komunikasi , 4 (2),  172–184. https://doi.org/10.24198/jkk.vol4n2.5
Kominfo.  (2015). Peran  Humas  dalam Implementasi Goverment Public Relation . https://www.kominfo.go.id/index.php/c ontent/detail/6134/peran+humas+dala m+implementasi+goverment+public+r elation/0/berita_satker.
Kundeliene,  K.,  &  Leitoniene,  S.  (2015).
Business  Information  Transparency: Causes  and  Evaluation  Possibilities. Procedia  -  Social  and  Behavioral
Sciences , 213 , 340–344. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.1
1.548
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J.
(2014).  Qualitative  Data  Analysis:  A Methods Sourcebook. Third Edition. In
The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods . Moleong,  L.  J.  (2002). Metodologi  Penelitian kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Moore,  S.  (2018).  Towards  a  Sociology  of Institutional  Transparency:  Openness, Deception  and  the  Problem  of  Public Trust. Sociology , 52 (2),  416–430. https://doi.org/10.1177/003803851668
6530
Muslimin,  K.  (2019). Jurnalistik  Dasar:  Jurus
Jitu  Menulis  Berita,  Feature  Biografi,
Artikel Populer, dan Editorial . UNISNU PRESS.
Musman, A., & Mulyadi, N. (2017). Jurnalisme Dasar: Panduan Praktis Para Jurnalis . Anak Hebat Indonesia.
Nasrullah,  R.  (2022). Teori  dan  Riset  Media Siber (Cybermedia) . Prenada Media. Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., & Novianti, E. (2022). Analisis Strategi Humas
Pemerintahan  Era  Milenial  dalam Menghadapi  Tata  Kelola  Informasi Publik. PRofesi  Humas  Jurnal  Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat , 6 (2), 286. https://doi.org/10.24198/prh.v6i2.3709 5
Pratiwi, N. E., Mayopu, R. G., & George, N. H. (2015).  Aktivitas  Media  Relations Humas  Setda  Kota  Salatiga  dalam Membentuk  Berita  Positif. Jurnal Komunikasi ASPIKOM , 2 (5), 330–345.
Priyatna,  C.  C.,  Prastowo,  F.  X.  A.  A.,
Syuderajat,  F.,  &  Sani,  A.  (2020). Optimalisasi  Teknologi  Informasi  oleh Lembaga  Pemerintah  dalam  Aktivitas Komunikasi  Publik. Jurnal  Kajian Komunikasi , 8 (1), 114–127.
Qudratullah,  Q.  (2019).  Konsep  Jurnalisme Dakwah  Dalam  Mencegah  Tindak Korupsi. NUANSA:  Jurnal  Penelitian Ilmu  Sosial  Dan  Keagamaan  Islam , 16 (2), 294. https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i2. 2642
Rani, N. L. R. M. (2013). Persepsi Jurnalis dan Praktisi  Humas  Terhadap  Nilai  Berita.
Jurnal Ilmu Komunikasi , 10 (1), 83–96.
Ratnasari, E., Rahmat, A., & Prastowo, F. A. A.
(2018). Peran Humas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam Implementasi  Kebijakan  Keterbukaan
Informasi. PRofesi Humas , 3 (1), 21–38.
Rawlins,  B.  L.  (2008).  Measuring  the relationship  between  organizational transparency and employee trust. Public Relations Journal , 2 (2).
Rawlins,  W.  (2009). The  Compass  of Friendship:  Narratives,  Identities,  and Dialogues .  SAGE  Publications,  Inc. https://doi.org/10.4135/978145227487
4
Rice,  R.  E.,  &  Atkin,  C.  K.  (2012). Public Communication  Campaigns .  SAGE publications.
Rinaldi,  M.  R.  (2018). Peran  Humas  dalam Mengelola  Informasi  dan  Berita  di Sekretariat  DPRD  Kota  Palembang .
Universitas Sriwijaya.
Ruslan,  R.  (2002). Manajemen  Humas  dan Komunikasi,  Konsepsi,  dan  Aplikasi . PT. Raja Grafindo Persada.
Saleh,  R.,  Sultan,  I.,  &  Farid,  M.  (2015a).
Pengetahuan Jurnalistik Pegawai

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
Humas  Pemerintah  Dalam  Kegiatan Publisitas. In Jurnal Komunikasi KAREBA (Vol. 4, Issue 1).
Santika,  E.  F.  (2023,  May  2). Survei  Indikator Politik  Atas  Kepercayaan  Masyarakat Terhadap Lembaga, TNI Masih Memimpin . https://databoks.katadata.co.id/datapub lish/2023/05/02/survei-indikator- politik-atas-kepercayaan-masyarakat- terhadap-lembaga-tni-masih-
memimpin
Siti  Sarah  Destyani,  &  Suherman,  M.  (2022).
Komunikasi Humas Sekertariat Presiden  Republik  Indonesia  Melalui Unggahan  Foto  Kegiatan  Presiden Dalam Mencegah Berita Hoax. Bandung  Conference  Series:  Public Relations , 2 (2). https://doi.org/10.29313/bcspr.v2i2.40 95 Tolapa, M. (2018). Peran Press Release Sebagai Bentuk Penyebaran Informasi Publik di Bagian Humas Pemerintah Kota Gorontalo. Al Qisthi , VIII (2).
Goel,  V.  (2023,  April  13). 6  qualities  of  an effective  press  release .  LinkedIn. https://www.linkedin.com/pulse/6- qualities-effective-press-release-vibha- goel-content-writer- Virajati,  C.,  &  Setianto,  W.  A.  (2019).
Kebijakan redaksi media dalam pemberitaan  kehumasan  (Analyzing editorial  policy  in  public  relations release). JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi
Informasi) , 21 (1), 59–73.
Wahono,  B. S.  E.  D.  I.  (2020). Rambu-Rambu Jurnalistik (Bagaimana Menulis Berita yang Layak Baca) . Guepedia.
Wahyudi, S. E., Pinandito, A., & Saputra, M. C. (2017).  Penilaian  Kualitas  Website  E- Government Pejabat Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID) Dengan  Dimensi  e-GovQual  (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Probolinggo). Jurnal  Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer , 1 (2),  108–117.  http://j- ptiik.ub.ac.id
Waluyo, D. (2018). Tinjauan standar kompetensi wartawan untuk meningkatkan  kapasitas  media  dan profesionalisme. Jurnal Studi Komunikasi  Dan  Media , 22 (2),  167– 184.
Wulandari,  S.  (2019).  Pengelolaan  Media
Online  Website  dalam  Penyebarluasan Informasi Publik oleh Dinas
Komunikasi,  Informatika  dan  Statistik Provinsi Riau Tahun 2016. JOM Fisip ,
6 (2).
Yulianti,  R.  (2020). Proses  Penyuntingan Naskah  Berita  Eksternal  di  Humas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai . Yusuf,  M.  (2019).  Implementasi  Kebijakan Kode  Etik  Jurnalistik  dalam  Peliputan Berita  Media  Cetak  pada  Biro  Humas dan  Protokol  Setda  Provinsi  Sulawesi Tengah. Katalogis , 7 (2), 171–181.

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
Vol. 7 No. 2 Desember 2023 pp. 155-168 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179