## TUGAS DAN WEWENANG PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Johari
Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Aceh

## Abstrak
Tugas  dan  wewenang  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan (PPATK) terdapat di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pencucian Uang. Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas dan wewenang  PPATK  tersebut  bertujuan untuk  mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian  uang,  dan  membantu  penegakan  hukum  yang  berkaitan  dengan pencucian  uang,  termasuk  tindak  pidana  asal  yang  melahirkannya  ( predicate offences ).  Namun,  Peranan  PPATK  akan  berjalan  secara  efektif  apabila  aparat penegak  hukum  seperti  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan,  Bea  dan  Cukai,  para regulator seperti Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal  serta  Penyedia  Jasa  Keuangan,  industri  perbankan,  asuransi,  perusahaan pembiayaan,  dana  pensiun,  perusahaan  efek,  pengelola  reksadana,  media  massa, masyarakat  bekerjasama  secara  terorganisir  dan  terpadu  dalam  pemberantasan tindak  pencucian  uang  di  Indonesia.  Dengan  kewenangan  yang  dimilikinya, PPATK dapat mengejar hasil dari kejahatan, apabila hasil kejahatan tersebut dapat dikejar  dan  disita  maka  negara  dengan  sendirinya  akan  mengurangi  tindak kejahatan itu sendiri.
Kata kunci : Pencucian uang, tindak pidana pencucian uang (money laundering), kejahatan  terorganisir,  dan  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan (PPATK).

## I. PENDAHULUAN
Kegiatan pencucian uang bukan  merupakan  kejahatan  baru. Kejahatan ini pertama kali muncul di negara  maju  sebagai  akibat  daripada perkembangan perdagangan obat bius.  Kejahatan  terorganisir  seperti pencucian uang tidak hanya didasarkan  kepada  jumlah  pelaku. Pencucian  uang  dilakukan  tidak  saja secara terorganisir berdasarkan jumlah  pelaku  akan  tetapi  sistematis yang dapat melintasi batas yurisdiksi negara. Kejahatan terorganisir dibentuk  berdasarkan  sistematika kerja  yang  tersusun  secara  rapi.
Jaringan tidak harus bersifat permanen  akan  tetapi  daya  kerja harus dinamis.
Antara model, modus operandi, metode  serta  instrumen  disesuaikan sehingga dapat berlaku efektif. Unsur model  tidak  bersifat  mutlak,  tanpa model kegiatan pencucian uang tidak dapat terlaksana. Kejahatan teroganisir  selalu  didukung  oleh perkembangan teknologi serta berpeluang pada cyber space sehingga kejahatan terorganisir disebut cyber crime termasuk pencucian uang. Tindak  pidana  pencucian  uang banyak dilakukan dengan
menggunakan  media  atau  jasa  dari institusi-institusi keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi  Keuangan  (PPATK)  No 2/1/KEP.PPATK/2003 bahwa Penyedia  Jasa  Keuangan  (PJK)  atau lembaga-lebaga keuangan terdiri dari Perbankan,  Lembaga  keuangan  non bank, dan Perusahaan efek, pengelola reksa dana dan Bank Kustodian. 1
Namun,  dari  sekian  banyak lembaga keuangan maka pasar modal
1 Menurut  penjelasan  umum  Undang- Undang  No.  15  tahun  2002  tentang Pencucian  Uang,  penyedia  jasa  keuangan diartikan  sebagai  penyedia  jasa  dibidang keuangan  termasuk  tetapi  tidak  ter-batas kepada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa
dana,kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan  dan  penyelesaian,  pedagang valuta  asing,  dana  pensiun  dan  perusahaan asuransi. Efek, kustodian, lembaga penyimpanan  dan  penyelesaian,  perusahaan efek,  pengelola  reksa  dana,  rekening  efek, reksa  dana,  dan  wali  amanat  adalah  efek, kustodian, lembaga penyimpanan dan penyelesaian,  perusahaan  efek,  pengelola reksa  dana,  rekening  efek,  reksa  dana,  wali amanat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pasar modal.
Konsideran  Undang-Undang  No.  8  tahun 1995  tentang  Pasar  Modal  menyebutkan bahwa,  pasar  modal  mempunyai  peran  yang strategis  dalam  pembangunan  nasional sebagai  salah  satu  sumber  pembiayaan  bagi dunia  usaha  dan  wahana  investasi  bagi masyarakat.  Selain  itu  pasar  modal  untuk lebih  menjamin  kepastian  hukum  pihak- pihak yang melakukan kegiatan pasar modal serta  melindungi  kepentingan  masyarakat pemodal  dan  praktik  yang  merugikan. Konsideran  Undang-Undang  No.  7  tahun 1972 tentang Perbankan menyebutkan bahwa  sebagai  penyalur  dan  penghimpun dana  masyarakat  memiliki  peranan  yang strategis  untuk  menunjang  pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan  pemerataan  pembangunan dan  hasil-hasilnya,  pertumbuhan  ekonomi dan  stabilitas  nasional  kearah  peningkatan hidup rakyat banyak.
dan  perbankan  merupakan  lembaga penyedia  jasa  keuangan  yang  paling mudah dan aman melakukan kegiatan  pencucian  uang,  karena nilai  tukar  mata  uang,    harga  indeks saham  setiap  saat  dapat  diketahui melalui kegiatan pasar modal yang di dalamnya  terdapat  bursa  efek  dan perusahaan efek. Sedangkan penyimpanan uang atau surat berharga  lainnya  dan  kisaran  suku bunga bank diketahui melalui peraturan perbankan. Kedua  lembaga  penyedia  jasa keuangan ini mengelola perdagangan saham,  nilai  tukar  mata  uang  dan suku bunga bank berdasarkan peranannya  masing-masing.  Uang masuk  dan  keluar  secara  bebas melalui lembaga penyedia jasa
keuangan tersebut dan akan menunjukan  bahwa  semua  transaksi secara  legal.  Timbul  pertanyaan apakah keluar masuknya uang secara legal  ini  memang  legal  menurut undang-undang
( wetmatigheid) ,
hukum ( rechtmatigheid ), tujuan tidak menyimpang  ( doel-matigheid )  dan memenuhi syarat secara administratif ( administrative matigheid ).
Apabila  ke  empat  unsur  ini secara  impratif  tidak  terpenuhi  maka ada  indikasi  terjadi  pencucian  uang. Kejahatan  dibidang  pasar  modal adalah kejahatan yang khas dilakukan  oleh  pelaku  pasar  modal dalam  kegiatan  pasar  modal.  Secara nasional  untuk  mengatasi  kejahatan pasar modal telah dikeluarkan Undang-Undang  No.  8  tahun  1995 yang  menentukan  bahwa  kejahatan pasar  modal  dapat  terjadi  karena adanya kesalahan pelaku, 2 kelemahan aparatur pemerintah  yang mencakup integritas dan
2 M.  Irsan  Nasarudin  dan  Indera  Surya, Aspek  Hukum  Pasar  Modal  Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 258.
profesionalisme dan kelemahan peraturan.
Padahal  lembaga  pasar  modal merupakan  lembaga  kepercayaan, yaitu  sebagai  lembaga  perantara (intermediary ) yang menghubungkan antara  kepentingan  pemakai  dana ( issuwer,  ultimate  borrower ),  dan para pemilik dana pemodal, (ultimate lender ).  Lembaga  kepercayaan  ini
penelitian aspek hukum, yaitu perangkat  perundang-undangan  yang mengatur pasar modal akan memberikan  kontribusi  positif  bagi penegakan hukum untuk memberikan  jaminan  dan  kepastian hukum kepada pelaku pasar modal. 3 Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa jumlah kejahatan  pencucian  uang  setiap tahunnya  meningkat.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  data  yang  dikeluarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan  bahwa  pada  tahun 2007  sampai  dengan  tahun  2003 jumlah kasus pencuian uang berdasarkan Laporan Transaksi Keuangan  Mencurigakan  (LTKM) sebanyak  524  kasus. 4 Sedangkan pada tahun 2008 berdasarkan LTKM
3 Ibid , hlm. 259.
4 Berdasarkan hasil analisis dari 31 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).  bahwa  pada    tahun  2003  kasus tindak pidana pencucian uang  berjumlah  24 kasus.  Sedangkan  pada  tahun  2004  kasus tindak  pidana  pencucian  uang  semakin meningkat  yaitu  berjumlah  212  kasus berdasarkan  analisis  dari  314  (LTKM). Tahun  2005  berjumlah  111  kasus  dari  144 LTKM. Tahun 2006 berjumlah 86 kasus dari 144 LTKM. Tahun 2007 berjumlah 91 kasus dari  376  LTKM.  Laporan  Tahunan  Pusat
Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan tahun 2007,
http://www.ppatk.go.id/ laporan_tahunan.  php  diakses  1  Pebruari 2010.
jumlah  kasus    pencucian  uang terdapat 869 kasus. 5
Kasus  tindak pidana pencucian uang  ternyata  bukan  hanya  terjadi  di tingkat  pusat  saja  tetapi  juga  terjadi di tingkat daerah. Hal ini diakibatkan dengan meningkatnya
jumlah kejahatan  yang  mendukung  atau menjadi  sumber kejahatan pencucian uang.  Hampir  disemua  wilayah  di Indonesia kejahatan korupsi, pengemplang pajak, perjudian, prostitusi  dan  illegal  longging  ada dan  jumlahnya  semakin  meningkat setiap tahunnya. Sehingga jenis-jenis kejahatan inilah yang menjadi sumber terjadinya kejahatan
pencucian  uang.  Modus  operandi yang dilakukan sangat sistematis dan terorganisir.  Oleh  karena  itu,  negara harus  menyadari  bahwa  ini  adalah sebuah ancaman yang besar terhadap perekonomian  bangsa,  apabila  ini tidak  ditindak  secara  terstruktur  dan sistematis  maka  pertumbuhan  dan stabilitas  ekonomi  nasional  akan terganggu.
Pemberantasan  tindak  pidana pencucian  uang  akan  lebih  efektif apabila aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan,  Bea  dan  Cukai,  para regulator  seperti  Bank  Indonesia, Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal serta Penyedia  Jasa  Keuangan,  industri perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, perusahaan efek, pengelola reksadana, media massa dan masyarakat bekerjasama
dan memberikan  kontribusi  yang  positif terhadap  pemberantasan  pencucian uang di Indonesia.
5 http://  www.  suaramedia.com/ekonomi- bisnis/ekonomi/6474-kasus-pencucian-uang- terus-meningkat.html,  diakses  1  Pebruari 2010.
Undang-Undang No. 15 Tahun 2002  Tentang  Tindak  Pencucian Uang  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  No.  25 Tahun 2003 mengamanatkan keberadaan PPATK sebagai lembaga sentral dalam pelaksana dari undang- undang  yang  di  undangkan  sejak tanggal  17  April  2002  tersebut.
Hanya  saja  sukses  atau  tidaknya pemberantasan tindak pidana pencucian  uang  di  Indonesia,  tidak tergantung  semata-semata  kepada
PPATK  tetapi  semua  peranan  dari berbagai elemen bangsa Indonesia.
Berdasarkan  uraian  tersebut, tulisan  ini  bermaksud  menganalisis pengertian  pencucian  uang  sebagai tindak  pidana,  dasar  hukum  tindak pidana  pencucian  uang,  menelusuri keberadaan  pencucian  uang  sebagai kejahatan  terorganisir,  serta  tugas dan  wewenang  Pusat  Pelaporan  dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang
( money laundering ).

## II. PEMBAHASAN
2.1.Pengertian Pencucian Uang
Istilah money laundering dalam bahasa  Indonesia  adalah  pemutihan uang  atau  pencucian  uang.  Hal  ini adalah terjemahan yang wajar, karena  kata launder dalam  bahasa inggris  adalah  mencuci.  Oleh  karena itu,  sehari-hari  dikenal  kata laundry yang  berarti  cucian.  Uang  yang diputihkan  atau  dicuci  adalah  uang dari  hasil  kejahatan,  misalnya  uang dari  hasil  korupsi,  jual  beli  narkoba, perjudian, prostitusi dan sebagainya. 6
6 Munir  Fuady, Bisnis  Kotor ( anatomi Kejahatan Kerah Putih ), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83.
Menurut Mahmoeddin As, dalam sejarah hukum bisnis munculnya money laundering dimulai  dari  negara  Amerika  Serikat sejak  Tahun  1830.  Pada  waktu  itu banyak orang yang membeli perusahaan dengan uang hasil kejahatan,  seperti  hasil  perjudian, penjualan  narkotika,  minuman  keras secara  illegal  dan  hasil  pelacuran. Hal  ini  dilakukan  oleh  organisasi- organisasi ganster di Amerika. Pusat- pusat  gangster  besar  yang  piawai masalah  pencucian  uang  di  Amerika Serikat  yang  terkenal  dengan  nama kelompok legendaries Al  Capone (Chicago). 7 Menurut Welling, money laundering adalah: Money laundering is the process by which one counceals  the existence, illegal source or illegal application of income and than disguises that income  to  make  it  appear legitimate . 8 Berdasarkan Black`s Law Dictionary , money laundering adalah: Term used to describe investment or orther transfer of money flowing from racekteering, drug transactions and  either  illegal  sorces  into legitimate  channels  so  that  its
7 Munir Fuady, Hukum Perbankan
Indonesia ,  Cirtra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2001, hlm. 154.
8 Sarah  N.  Welling, Smurfd , Money Laundring  and  the  United  Atate  Criminal
Federal  Law .  Dalam  Brent  Fisse,  David Fraser  and  Graeme  Coss, The  Money  Trail (Confiscation  of  proceed  of  Crime.  Money Laundering and Cash Transaction Reporting) , Sydney, The Law Book Company Limited, 1992, hlm.201.
original  source  can  not  be traced . 9 Mayer  Lansky  memutihkan atau  mencuci  uang  kotor  milik kelompok Al Capone dengan mengembangkan  pusat  perjudian, pelacuran, serta bisnis hiburan malam  di  Las  Vegas  (Nevada).  Lalu dikembangkan  lagi offshore  banking
di  Havana  (Cuba)  dan  Bahama. Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh kelompok ini menjadikan  Mayer  Lansky  dijuluki sebagai  bapak Money  Laundering Modern .  Setelah  memasuki  tahun 1980  an  kegiatan  ini  semakin menjadi-jadi dengan banyaknya penjualan  obat  bius  di  wilayah tersebut. 10
Bertolak  dari  rentang  waktu perjalanan  tindak  pidana  pencucian uang,  maka  dikenallah  istilah narco dollar atau drug  money yang merupakan  uang  hasil  penjualan narkotika. Perkembangan selanjutnya, uang dari hasil kejahatan itu  disimpan  di  lembaga  keuangan antaranya  di  bank.  Penyimpanan uang  hasil  kejahatan  ini  dengan tujuan agar uang hasil dari kejahatan itu  menjadi  legal.  Bahkan,  dunia internasional telah bersepakat melarang kejahatan yang berhubungan  dengan  narkotika  dan pencucian uang.
Kesepakatan  ini  dituangkan dalam  sebuah  konvensi the  United Nation  Convention  Against  Illicit Trafic  in  Narcotics,  Drugs  and
Pasalycotropic  Substances  of 1988, yang  biasa  disebut  dengan the Vienna  Convention, disebut  juga
United  Nation  Drug  Convention
1988 yang mewajibkan para
9 Henry  Campbell  Black, Black`s  Law Dictionary ,  Sixth  Edition,  St.  Paul  Minn, West Publishing Co, 1991, hlm. 611.
10 Ibid.
anggotanya untuk menyatakan pidana  terhadap  pelaku  tindakan tertentu  yang  berhubungan  dengan narkotika dan money laundering . Apabila  uang  hasil  kejahatan dipergunakan  dan  atau  dimasukkan ke  dalam  dunia  peredaran  uang termasuk  lembaga  keuangan,  berarti status  uang  itu  identik  dengan  uang yang  diperoleh  dari  kegiatan  yang legal.  Jika  demikian  berarti  akan menumbuh  suburkan  kejahatan  yang bermotif uang baik kejahatan konvensional maupun moderen, sehingga samar perbuatan yang legal dan  illegal.  Pencucian  uang  tidak dilakukan seperti kejahatan tradisional  lainnya  walaupun  bentuk kejahatannya  sama  seperti  penipuan atau penyuapan.
Apakah  sama  cara  melakukan kedua tindak pidana ini dari waktu ke waktu  atau  dari  situasi  ke  situasi berlainan  atau  oleh  orang  yang  satu dengan  orang  yang  lain  atau  dapat terjadi  pelakunya  sama,  akan  tetapi objek  dan  korbannya  tidak  sama. Kejahatan  ini  berkembang  seiring perkembangan  Ilmu  Pengetahuan dan  Teknologi  (IPTEK).  Kegiatan pencucian  uang  akan  menyesuaikan diri  dengan  perkembangan  IPTEK. Penipuan, penyuapan secara tradisional  akan  langsung  dilakukan dengan tunai. Akan tetapi penyuapan dan  kegiatan  penipuan  dilakukan dengan  kecanggihan  teknologi  tidak harus pada suatu tempat tertentu.
Praktik money  laundering bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus berpergian  ke  luar  negeri.  Sifat money  laundering menjadi  universal dan  bersifat  internasional  yakni melintasi batas-batas yurisdiksi negara. 11 Berarti Money  laundering
11 NHT.  Siahaan, Pencucian  Uang  dan Kejahatan Perbankan , Sinar Harapan,
Jakarta, 2005, hlm. 103.
berhubungan  dan  dicapai  dengan kemajuan  teknologi  melalui system cyberspace (internet),  pembayaran dilakukan melalui bank secara elektronik ( cyberpayment ). 12 Sudarmadji salah seorang penasehat  hukum  Bank  Indonesia menyebutkan  bahwa  tindak  pidana penyuapan, korupsi, perjudian,
pemalsuan  uang  merupakan  pemicu money laundering . 13 Money Laundering dapat menimbulkan ketidak percayaan nasabah  dan  masyarakat  kepada sistem  perbankan.  Apabila  dikatakan bahwa kegiatan pencucian uang telah menembus  batas  negara  berarti pemahaman  hukum  pidana  terhadap kejahatan  ini  tidak  lagi  terkait dengan  azas  teritorial  suatu  negara saja  akan  tetapi  lebih  dari  satu hukum  nasional  yang  dilanggar. Uang  hasil  dari  tindak  pidana  ini tidak saja disimpan atau dimanfaatkan  dalam  suatu  lembaga keuangan  suatu  negara,  akan  tepi juga  dapat  ditransfer  ke  negara  lain dengan  berbagai  macam  cara  dan kepentingan. Ada kepentingan untuk membiayai  kegiatan  teroris  dan  ada juga  untuk  proses  bisnis.  Kegiatan semacam  ini  melibatkan  lebih  dari satu  hukum  pidana  nasional.  Kasus- kasus  kejahatan money  laundering seperti  mantan  Presiden  Phillipina Ferdinand  Marcos,  uang  hasil  tindak pidana  korupsinya  disimpan  di Bank Credit Swiss . 14
12 Ibid. hlm. 3.
13 Sudarmadji. Essensi  dan  Cakupan  UU Tentang  Pencucian  Uang  di  Indonesia , Makalah  Seminar  Nasional  pada  Sosialisasi Undang-Undang  No.  15  Tahun  2002, Kerjasama  Kajian  Hukum  dan  Bisnis Fakultas  Hukum  Unsri  dengan  PT.  Bank Pembangunan  Daerah  Sumatera  Selatan pada 15 Juli 2002, hlm. 12.
14 Munir Fuady, 2001, Op.Cit, hlm. 186-195.
Begitu  juga  dengan  mantan Presiden negara Panama yaitu Noriega. Noriega melakukan perdagangan  obat  bius  dan  uangnya disimpan  di  Amerika  dan  akhirnya dia  di  penjarakan  di  Amerika. Kegiatan money  laundering oleh bank  seperti  kasus  Bank Bank  of Credit  &  Commerce  Internasional (BCCI) Tahun 1991.
Salah  satu  kasus  BCCI  adalah dibukanya  rekening  di  BCCI  oleh sebuah  kantor  konsultan  keuangan yang  mengatakan  mempunyai  klien berupa  investor  kaya  di  negara Amerika  Latin.  Jenis-jenis  kejahatan money  laundering yang  dilakukan
BCCI berhubungan dengan perdagangan obat bius. BCCI
bertindak  sebagai  penyalur  uang hasil  transaksi  itu.  Kemudian  Tahun 1990  Dinas  Bea  dan  Cukai  Amerika Serikat berhasil membongkar jaringan perdagangan obat  bius  yang melibatkan  BCCI.  Kasus  Chemical Bank Tahun 1977. Chemical  Bank  cabang  New York melalui salah seorang manajernya  menerima  suap  dari seorang yang terlibat dalam perdagangan obat bius agar
transaskinya  berupa  setoran  uang (hasil  kejahatan)  dalam  rekening valas tersebut tidak dilaporkan dengan tidak mengisi formulir Currency Transaction Report (CTR). Jika  diperhatikan  uang  hasil money laundering itu  telah  melalui  dua periode.  Pertama,  uang  itu  diperoleh dari  kejahatan,  kedua  uang  itu dibersihkan melalui money laundering dengan  berbagai  cara sehingga menjadikan uang itu legal.

## 2.2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
Berdasarkan  Undang-Undang No. 7 Tahun 1997, Negara Indonesia
telah  meratifikasi the  United  Nation Convention  Against  Illicit  Trafic  in
Narcotics, Drugs and Pasalycotropic Substances  of 1988,  yang  biasa disebut dengan the Vienna Convention , atau disebut juga United Nation  Drug  Convention 1988. Dalam  konvensi  tersebut  bahwa adanya  pelarangan  dan  penindakan yang  tegas  terhadap  pelaku  tindak pidana pencucian uang dan obat-obat terlarang. Implementasi daripada ratifikasi  tersebut  baru  mulai  efekti pada Tahun 2002 dengan menerbitkan  sebuah  undang-undang yaitu  Undang-Undang  No  15  Tahun 2002 yang menentukan bahwa money laundering sebagai  suatu  tindak pidana.  Undang-Undang  No  15 Tahun 2002 kemudian diubah dengan  Undang-Undang  No  25 Tahun  2003.  Konsideran  Undang-
Undang  No  15  Tahun  2002  jelas menyatakan  bahwa  pencucian  uang bukan  saja  merupakan  kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional,  oleh  karena  itu  harus diberantas,  antara  lain  dengan  cara melakukan  kerja  sama  regional  atau internasional  melalui  forum  bilateral atau multilateral.
Konsideran Undang-Undang No.  25  Tahun  2003  menyatakan bahwa  agar  upaya  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif,  maka  Undang-Undang  No.
15  Tahun  2002  perlu  disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang  pencucian  uang  dan  standar internasional.  Kriminalisasi  tindak pidana  berpedoman  kepada  sifat hukum  pidana,  yaitu clarity (jelas), certainty (pasti), proportion (terukur), speedy (cepat) dan prevention (bersifat mencegah). Kriminalisasi
pencucian uang
terdapat  dalam  Pasal  3  Undang- Undang No. 25 Tahun 2003.
Rumusan  Pasal  3  paralel dengan  rumusan  Pasal  1  angka  1. Pencucian  uang  adalah  perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,  menukarkan,  atau  perbuatan lainnya  atas  harta  kekayaan  yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. 2.3. Pencucian Uang sebagai Kejahatan Terorganisir Mendeskripsikan pencucian
uang  sebagai  kejahatan  terorganisir ( Organized  Crime ) dilihat  dari  segi kriminalisasi dan pelaku. Kriminalisasi  suatu  tindak  pidana merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana. Penegakan hukum  Pidana  melalui  tiga  tahap 15 diantaranya  tahap  formulasi.  Tahap ini  disebut  dengan  tahap  kebijakan legislatif. 16
Pada tahap inilah terjadi proses kriminalisasi. Pada proses kriminalisasi tidak saja hanya merumuskan  tindak  pidana  beserta sanksinya saja, akan tetapi menentukan  atau  memberikan  sifat
15 Muladi. Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana ,  Universitas  Diponogoro,  Semarang, 1995, hlm. 13.
16 Pada tingkat internasional usaha penegakkan  hukum  pidana  tahap  formulasi atau  kriminalisasi  dituangkan  dalam  bentuk konvensi.  Konvensi  mewajibkan  negara- negara  peserta  membentuk  undang-undang untuk memberantas kejahatan yang disebutkan dalam konvensi.
apakah  tindak  pidana  ini  tindak pidana konvensional atau transnasional.  Jika  tindak  pidana  itu bersifat  transnasional  menunjukkan indikasi  bahwa  tindak  pidana  itu melampaui  batas  negara  dan  tidak terikat dengan yurisdiksi hukum satu negara saja. Semua negara (lebih dari satu) negara yang mengatur tindakan itu merupakan tindak pidana. Demikian  juga  kegitan  dan  pelaku, tentunya  pelaku  tidak  terlepas  dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pencucian  uang  sebagai  tindak pidana  yang  terorganisir  tentu  ada beberapa  pihak  yang  terlibat  dan mempunyai  tugas  masing-masing.
Biasanya organisasi seperti ini disebut dengan sindikat atau jaringan. Agar organisasi ini berjalan dengan  sempurna  sesuai  dengan rencana  perlu  adanya  kerangka tertentu  sebagai  sarana.  Beberapa literatur  yang  membahas  pencucian uang mengemukakan bahwa kegiatan pencucian uang mempunyai kerangka,  model,  modus  operandi, instrumen,  metode,  tahapan  serta pelaku tertentu dalam kegiatan kejahatan  merupakan  satu  paket.
Masing-masing  sarana  terdiri  dari berbagai jenis sebagai alternatif.
Sarana-sarana ini menjadi pedoman melakukan pencucian uang sehingga untuk melakukan pencucian uang  dapat  dipilih  dari  beberapa alternatif sebagai berikut:
1. Model Schaap
Menurut  Munir  Fuady,  banyak model  untuk  melakukan  kejahatan pencucian  uang.  Diantara  model pencucian  uang  yang  paling  lazim adalah :
a. Model  dengan operasi  C-Chase .
Model  ini  menyimpan  uang  di bank dibawah ketentuan sehingga
bebas dari kewajiban lapor transaksi keuangan ( Non Currency  Transaction  Reports )
dan  melibatkan  bank  luar  negeri dengan memanfaatkan tax haven . b. Model pizza  connection .  Model ini memanfaatkan sisa uang yang ditanam di bank untuk mendapatkan  konsesi  Pizza,  dan melibatkan  negara tax  haven dengan  memanfaatkan  ekspor fiktif.
c. Model La  Mina .  Model  ini memanfaatkan  pedagang  grosir emas  dan  permata  dalam  negeri dan luar negeri.
d. Model  dengan  penyelundupan uang  kontan  ke  negara  lain.
Model ini mem-pergunakan konspirasi  bisnis  semu  dengan system bank parallel. e. Model dengan melakukan
perdagangan  saham  di  Bursa Efek. Model ini melakukan kerja sama dengan lemabaga keuangan yang bergerak di bursa efek. 17

## 2. Modus Operandi
Menurut  Mahmoeddin  yang dikutip oleh Munir Fuady mengemukakan  ada  delapan  Modus Operandi, yaitu:
a. Kerjasama  penanaman  modal uang  hasil  kejahatan  dibawa  ke luar  negeri.  Kemudian  uang  itu dimasukkan lagi  ke dalam  negeri lewat  proyek  penanaman  modal asing ( joint venture ). Selanjutnya keuntungan dari perusahaan joint venture  diinvestasikan  lagi  ke dalam  proyek-proyek  yang  lain, sehingga keuntungan dari  proyek tersebut sudah uang bersih bahkan sudah dikenakan pajak.
b. Kredit  Bank  Swiss.  Uang  hasil kejahatan  diselundupkan  dulu  ke
17 Munir Fuady. Op.Cit, hlm. 198-206.
luar  negeri  lalu  dimasukkan  di bank  tertentu,  lalu  di  transfer  ke
Bank Swiss dalam bentuk deposito. Deposito dijadikan jaminan  hutang  atas  pinjaman  di bank  lain  di  negara  lain.  Uang dari pinjaman ditanamkan kembali  ke  negara  asal  dimana kejahatan  dilakukan.  Atas  segala kegiatan  ini  menjadikan  uang  itu sudah bersih.
c. Transfer  ke  luar  Negeri.  Uang hasil  kejahatan  ditransfer  ke  luar negeri  lewat  cabang  bank  luar negeri di negara asal. Selanjutnya dari  luar  negeri  uang  dibawa kembali  ke  dalam  negeri  oleh orang  tertentu  seolah-olah  uang itu berasal dari luar negeri.
d. Usaha  tersamar  di  dalam  negeri suatu  perusahaan  samaran  di dalam  negeri  didirikan  dengan uang hasil keja-hatan. Perusahaan itu berbisnis tidak mempersoalkan untung atau rugi. Akan  tetapi  seolah-olah  terjadi adalah  perusahaan  itu  telah menghasilkan uang bersih.
e. Tersamar  dalam  perjudian.  Uang hasil kejahatan didirikanlah suatu usaha  perjudian,  sehingga  uang itu  dianggap  sebagai  usaha  judi.
Atau  membeli  nomor  undian berhadiah dengan nomor menang dipesan  dengan  harga  tinggi sehingga  uang  itu  dianggap sebagai hasil menang undian.
f. Penyamaran dokumen. Uang hasil  kejahatan  tetap  di  dalam negeri,  keberadaan  uang  itu didukung  oleh  dokumen  bisnis yang  dipalsukan  atau  direkayasa sehingga  ada  akibat  bahwa  uang itu  merupakan  hasil  beberbisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan.
Rekayasa  itu  misalnya  dengan melakukan double  invoice dalam
hal  ekspor  impor  sehingga  uang itu dianggap hasil kegiatan ekspor-impor.
g. Pinjaman  luar  negeri.  Uang  hasil kejahatan  dibawa  ke  luar  negeri, kemudian  uang  itu  dimasukkan lagi  ke  dalam  negeri  asal  dalam bentuk  pinjaman  luar  negri. Sehingga  uang  itu  dianggap diperoleh dari pinjaman (bantuan kredit) dari luar negeri.
h. Rekayasa  pinjaman  luar  negeri. Uang hasil kejahatan tetap berada di  dalam  negeri,  namun  dibuat rekayasa  dokumen  seakan-akan bantuan pinjaman dari luar negeri.

## 3. Metode
NHT  Siahaan  mengemukakan bahwa  terdapat  tiga  metode  yang dipergunakan  melakukan  pencucian uang, sebagai berikut:
a. Buy and Sell Conversions. Metode  ini  dilakukan  melalui transaksi  barang  dan  jasa.  Suatu aset dapat dijual kepada konspirator yang bersedia
membeli  atau  menjual  lebih mahal  dengan  mendapatkan  fee atau  diskon.  Selisih  harga  yang dibayar  kemudian  dicuci  secara transaksi bisnis. Barang atau jasa dapat  diubah  menjadi  hasil  yang legal  melalui  rekening  pribadi atau  perusahaan  yang  ada  di suatu bank.
b. Offshore Conversions
Uang  hasil  kejahatan  dikonversi ke dalam wilayah yang
merupakan  tempat  yang  sangat menyenagkan  bagi  penghindaran pajak  ( tax  heaven  money  laun- dering  centers )  untuk  kemudian di  depositokan  di  bank  yang berada di wilayah tersebut.
Negara  yang  termasuk  atau berciri tax  heaven memang
terdapat system hukum perpajakan  yang  tidak  ketat. Akan  tetapi  system  rahasia  bank sangat  ketat.  Birokrasi  bisnis cukup mudah untuk memungkinkan  adanya  ra-hasia bisnis yang ketat serta pembentukan  usaha trust  fund .
Untuk  mendu-  kung  usaha  itu pelaku  memakai  jasa  pengacara, akuntan  dan  konsultan  keuangan dan  para  pengelola  dana  yang handal untuk memanfaatkan segala  cela  yang  ada  di  negara itu.
c. Legitimate Business Conversions Metode  ini  dengan  melakukan kegiatan  bisnis  yang  sah  sebagai cara peng-alihan atau pemanfaatan  hasil  uang  kotor. Uang  kotor  kemudian  dikonversi secara  transfer,  cek  atau  alat pembayaran  lain  untuk  disimpan di  rekening  bank  atau  ditransfer kemudian  ke  rekening  bank lainnya.  Biasanya  pelaku  bekerja sama  dengan  perusahaan  yang rekeningnya  dapat  digunakan sebagai terminal untuk menampung uang kotor. 18 4. Instrumen
Instrumen yang dimaksud berupa  lembaga  penyedia  jasa  baik penyedia  jasa  keuangan  berupa  bank ataupun  non  bank  maupun  non keuangan.  Ada  delapan  Instrumen yang  dipergunakan  dalam  pencucian uang. yaitu:
a. Bank  dan  Lembaga  Keuangan lainnya
b. Perusahaan Swasta
c. Real estate
d. Deposit Taking  Institution dan Money Changer
e. Institusi Penanaman Uang Asing
18 NHT.Siahaan, Op. Cit, hlm. 21.
f. Pasar Modal dan Pasar uang.
g. Emas dan Barang Antik h. Kantor konsultan keuangan. 19

## 5. Tahapan
Tahapan dalam melakukan kejahatan pencucian uang adalah: a. Placement adalah tahap ini upaya menempatkan  uang  tunai  yang berasal  dari  tindak  pidana  ke dalam system keuangan ( financial  system )  atau  upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel  bank,  sertifikat  deposito, dan  lain-lain)  kembali  ke  dalam system keuangan, terutama system perbankan.
b. Layering  adalah  upaya  untuk mentransfer  harta  kekayaan  yang berasal  dari  tindak  pidana  ( dirty money ) yang telah berhasil ditempatkan  pada  penyedia  jasa keuangan (terutama bank)
sebagai  hasil  upaya  penempatan ( placement )  ke  penyedia  jasa keuangan  yang  lain.  Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit  bagi  pene-gak  hukum  untuk dapat mengetahui assal usul harta kekayaan tersebut.
c. Integration adalah upaya menggunakan  harta  kekayaan yang  berasal  dari  tindak  pidana yang  te-lah  berhasil  masuk  ke dalam  system  keuangan  melalui penempatan atau trans-fer sehingga  seolah-olah  menjadi harta  kekayaan  halal  ( clean money )  untuk  kegiatan  bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. 20
19 M.  Irsan  Nasarudin  dan  Indera  Surya. Aspek  Hukum  Pasar  Modal  Indonesia . Kencana, Jakarta, 2004,  hlm. 19.
20 Baca  penjelasan  umum  Undang-Undang No.  25  Tahun  2003.  Lembaran  Negara  No.
2.4. Tugas  dan  Wewenang  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ( money laundering ) Berdasarkan Pasal 26 dan Pasal 27  Undang-Undang  No.  25  Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian  menentukan  bahwa  tugas PPATK  antara  lain  mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh dari penyedia  jasa  keuangan,  membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan  transaksi  keuangan  yang mencurigakan,  memberikan  nasihat dan  bantuan  kepada  instansi  lain yang berwenang, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sehubungan  dengan  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana pencucian  uang,  melaporkan  hasil analisis  terhadap  transaksi  keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian  uang  kepada  Kepolisian untuk  kepentingan  penyidikan  dan Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan, membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan  kegiatan  lainnya  secara  berkala kepada  Presiden,  DPR  dan  lembaga yang berwenang melakukan pengawasan  bagi  Penyedia  Jasa Keuangan (PJK). Sedangkan kewenangan PPATK,  antara  lain  meminta  dan menerima  laporan  dari  PJK,  dan meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan  terhadap  tindak  pidana pencucian uang yang telah
108  Tahun  2003  dan  Tambahan  Lembaran Negara No. 4324 Tahun 2003.
dilaporkan  kepada  penyidik  atau penuntut  umum.  Berdasarkan  tugas dan  wewenang  tersebut  di  atas terdapat  dua  tugas  utama  yang menonjol  dalam  kaitannya  dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas
mendeteksi  terjadinya  tindak  pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan  hukum  yang  berkaitan dengan  pencucian  uang  dan  tindak pidana asalnya ( predicate offences ).
Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang, PPATK menerima laporan, yaitu :
a. Laporan transaksi keuangan mencurigakan  yang  disampaikan oleh  penyedia  jasa  keuangan (Pasal  1  angka  6  dan  Pasal  13 Undang-Undang  No.25  Tahun 2003  Tentang  Tindak  Pencucian Uang),
b. Laporan  yang  disampaikan  oleh penyedia  jasa  keuangan  tentang transaksi keuangan yang
dilakukan  secara  tunai  dalam jumlah  kumulatif  Rp  500  juta atau  lebih  (pasal  13  Undang- Undang  No.25  Tahun  2003 Tentang Tindak Pencucian Uang).
c. Laporan  yang  disampakan  oleh Direktorat  Jenderal  Bea  Cukai mengenai pembawaan uang tunai rupiah  ke  dalam  atau  ke  luar wilayah negara Republik Indonesia  sejumlah  Rp  100  juta atau  lebih  (Pasal  16  Undang- Undang  No.25  Tahun  2003 Tentang Tindak Pencucian Uang). Berdasarkan Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  No.  82 Tahun  2003  Tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan  juga  dapat  menerima informasi  dari  orang  perseorangan
mengenai  dugaan  tindak  pidana pencucian uang.  Laporan butir a dan c,  terutama  dimaksudkan  untuk mendeteksi  proses placement pada perbuatan pencucian uang, sementara laporan butir b terutama dimaksudkan untuk mendeteksi proses layering . Atas dasar laporan tersebut dan informasi lainnya, PPATK melakukan analisa, (mendeteksi tindak pidana pencucian uang) kemudian  menyerahkan  laporannya kepada  pihak  Penyidik  dan  Penuntut (Pasal  27  Undang-Undang  No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pencucian Uang). Untuk memperoleh laporan dan hasil deteksi  atau  analisa  yang  baik
PPATK  menjalin  kerjasama  dengan PJK  dan  instansi  terkait lainnya  atau dengan Financial  Intteligence  Unit
(FIU) dari negara lain. Selanjutnya dalam proses penegakan  hukum,  PPATK  dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak  penyidik  dan  penuntut  umum dengan  informasi  yang  dimiliki  dan kemampuan  analisisnya.  Informasi tersebut  dapat  berasal  dari  data  base PPATK  atau  dapat  juga  berasal  dari sharing information dengan FIU dari negara  lain.  Dalam  praktek  saat  ini berdasarkan kewenangan yang tertuang  di  dalam  Keppres  No.  82
Tahun  2003,  PPATK  dapat  pula menerima informasi dari pihak ketiga baik  perorangan  maupun  entitas mengenai  dugaan  tindak  pidana pencucian uang oleh sesuatu pihak.
PJK  sebagai  media  pencucian uang,  pesatnya  kemajuan  teknologi dan  arus  globalisasi  di  sektor perbankan  membuat  industri  ini menjadi lahan yang empuk bagi para pelaku  kejahatan  pencucian  uang. Pelaku kejahatan dapat
memanfaatkan  bank  untuk  kegiatan
pencucian  uang  karena  jasa  dan produk  perbankan  memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan  dana  dari  satu  bank  ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak  oleh  aparat  penegak  hukum. Bahkan  melalui  sistem  perbankan pelaku  dalam  waktu  yang  sangat cepat  dapat  memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi negara,  sehingga  pelacakannya  akan bertambah  sulit  apalagi  kalau  dana tersebut  masuk  ke  dalam  sistem perbankan yang negaranya menerapkan  ketentuan  rahasia  bank yang sangat ketat.
Namun  demikian, non-bank financial  institution juga  merupakan target  yang  tak  kalah  menarik  bagi para pelaku pencucian uang.
Kenyataan menunjukkan bahwa dalam  beberapa  tahun  terakhir  para pelaku pencucian uang telah membuat  langkah  terobosan  dengan mempergunakan  lembaga  keuangan non  bank  sebagai  sarana  pencucian uang.  Placement  merupakan  metode yang  paling  banyak  digunakan  oleh para  pelaku  dalam  hubungan  dengan lembaga keuangan non bank.
Perusahaan  asuransi  misalnya dapat dimanfaatkan melalui pembelian asuransi jiwa yang merupakan suatu tahapan melakukan placement  dan  sekaligus  memuat unsur layering dan integration .
Pengiriman uang melalui perusahaan pengiriman  uang  ( money  transfer ), placement pada lembaga pembiayaan dan venture  capital serta  pelunasan pinjaman pada perusahaan sewa guna usaha  ( leasing )  merupakan  modus- modus  yang  dapat  digunakan  oleh para  pelaku  pencucian  uang  dengan menggunakan non-bank  financial institution .

## III. SIMPULAN
Pencucian  uang  sebagai  tindak pidana  yang  terorganisir  biasanya disebut dengan sindikat atau jaringan.  Tindakan  pencucian  uang mempunyai  kerangka, model,  modus operandi, instrumen, metode, tahapan dan  pelaku  tertentu  dalam  kegiatan kejahatan  tersebut  merupakan  satu paket  antara  satu  dengan  lainnya. Ada dua media  atau saran pencucian uang,  yaitu  pasar  modal  dan  bank. Bank sebagai instrument pengembangan  dan  pertumbuhan ekonomi  menjadi  instrument  handal bagi pelaku pencucian uang, sedangkan  pencucian  uang  pada pasar modal sebagai instrument lebih mudah  dengan  cara  mempergunakan tahapan integration dan  dengan metode Buy and sell conversions dan Legitimate business conversions.
Pencucian  uang  pada  suatu
bank  akan  semakin  terbuka  apabila rahasia  bank  itu  diberlakukan  secara mutlak. Untuk itu diperlukan undang-undang khusus yang mengatur tentang bagaimana mendapatkan  data  keuangan  bagi nasabah bank maupun pelaku pengguna  jasa  keuangan  lainnya dalam kegiatan pasar modal. Disinilah  Undang-Undang  No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pencucian Uang memberikan kewenangan  penuh  kepada  lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  untuk menghimpun informasi dan menganalisis  seluruh  data  yang dicurigai sebagai hasil dari kejahatan tertentu yang disimpan atau diinvestasikan pada institusi
keuangan  untuk  mengaburkan  asal- muasal uang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Gilmore,  William  C, Dirty  Money: The Evolution of Money Laundering  Countermeasures ,
Council  of  Europe  Publishing, Belgium, 1999.
Henry Campbell  Black, Black`s Law Dictionary ,  Sixth  Edition,  St. Paul  Minn,  West  Publishing
Co, 1991.
http:// www. suaramedia.com/ ekonomi-bisnis/ekonomi/ 6474-kasus-pencucian-uang- terus-meningkat.html,  diakses
1 Pebruari 2010.
http://www.ppatk.go.id/ laporan_ tahunan. php diakses 1
Pebruari 2010.
M.  Irsan  Nasarudin  dan  Indera Surya, Aspek  Hukum  Pasar
Modal Indonesia, Prenada
Media, Jakarta, 2004.
M.  Irsan  Nasarudin  dan  Indera Surya. Aspek  Hukum  Pasar Modal  Indonesia .  Kencana, Jakarta, 2004.
Marulak  Pardede, Hukum  Pidana Bank ,  Pustaka  Sinar  Harapan,
Jakarta, 1995. McDonnell Rick, Regional Implementation, Regional Conference on Combating Money Laundering and Terrorist  Financing,  Denpasar, 17 Desember 2002. Muladi. Kapita Selekta Sistem
Peradilan  Pidana ,  Universitas Diponogoro, Semarang, 1995.
Munir  Fuady, Bisnis  Kotor ( anatomi Kejahatan  Kerah  Putih ),  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Munir  Fuady, Hukum  Perbankan Indonesia , Cirtra  Aditya Bakti, Bandung, 2001.
NHT.  Siahaan, Pencucian  Uang  dan
Kejahatan  Perbankan ,  Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
Sarah  N.  Welling, Smurfd , Money Laundring  and  the  United
Atate  Criminal  Federal  Law . Dalam  Brent  Fisse,  David Fraser  and  Graeme  Coss, The Money  Trail  (Confiscation  of proceed  of  Crime.  Money Laundering and Cash Transaction Reporting) , Sydney, The Law Book Company Limited, 1992. Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian  Hukum ,  Universitas Indonesia  (UI-Press),  Jakarta,
1986.
Sudarmadji. Essensi  dan  Cakupan
UU  Tentang  Pencucian  Uang di Indonesia , Makalah Seminar Nasional pada Sosialisasi Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, Kerjasama Kajian Hukum  dan  Bisnis  Fakultas Hukum Unsri dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera  Selatan  pada  15  Juli 2002. Undang-Undang No. 15  Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No.15
Tahun  2003  tentang  Tindak
Pidana PencucianUang.