## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat
Zahara 1* , Yulia Mirwati 2 , Shafira Hijriya 3
1 ,2 3 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
* Corresponding Author: zahara@law.unand.ac.id
Info Artikel Abstrak Diterima, 12/08/2023 Pengangkatan  anak  angkat  merupakan  bagian  dari  substansi  hukum perlindungan  anak  yang  telah  menjadi  bagian  dari  hukum  yang  hidup  dan berkembang di masyarakat. Hal penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pengangkatan  anak  harus  dilakukan  melalui  proses  hukum  dengan  hasil penetapan  pengadilan,  baik  di  lingkungan  Pengadilan  Negeri  maupun  di lingkungan  Pengadilan  Agama.  Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian  hukum dengan  pendekatan  masalah  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa bentuk perlindungan terhadap anak angkat di tiga kota di Sumatera Barat; Padang,  Bukittinggi,  dan  Payakumbuh  adalah;  Pertama,  melalui  uji  coba Pertimbangan  Izin  Pengangkatan  (PIPA).  Pada  uji  coba  kali  ini  dilakukan pembedahan  terhadap  calon  orang  tua  angkat  (COTA)  dari  segala  aspek,  baik dari  aspek  kesehatan,  hukum,  status  perkawinan,  hingga  hukum  adat.  Kedua, melalui  permohonan  pembatalan  pengangkatan  anak  terhadap  anak  yang diangkat. Apabila dikemudian hari diketahui telah terjadi perlakuan yang bersifat diskriminatif, baik eksploitasi ekonomi maupun  eksploitasi seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan buruk lainnya terhadap anak angkat yang dilakukan oleh orang tua angkat, maka status  anak  angkat  tersebut  dapat  dicabut  dengan  cara  yang  sama.  Pengadilan dengan  mengajukan  permohonan  pembatalan  kepada  pengadilan  yang bersangkutan.  Kendala  yang  timbul  dalam  efektivitas  undang-undang perlindungan  hak  anak  adalah  ketidaktahuan  masyarakat  mengenai  pengadilan yang  akan  memproses  pengangkatan  anak  baik  itu  pengadilan  negeri  maupun pengadilan  agama  serta birokrasi  yang  terlalu  lama  dalam proses  pengangkatan anak  menimbulkan  kerugian  bagi  para  pihak.  terlibat  dalam  adopsi  tersebut rasanya terbebani karena memakan banyak waktu, biaya, dan tenaga.
Direvisi, 21/09/2023 Dipublikasi, 06/10/2023

## Kata Kunci:
Payung Hukum; Anak Angkat; Pertimbangan Izin Pengangkatan (PIPA)

## Abstract
Keywords: LegaL
Protection; Adopted Child; Child Adoption Permit Consideration (PIPA) Trial
Adoption and adopted children are part of the substance of child protection law which  has  become  part  of  the  law  that  lives  and  develops  in  society.  The important  thing  that  needs  to  be  underlined  is  that  child  adoption  must  be carried  out  through  a  legal  process  with  the  product  of  a  court  order,  both within  the  District  Court  and  within  the  Religious  Courts.  This  paper  is  the result of legal research method using an empirical juridical problem approach. The  result  of  this  research  shows  that  the  forms  of  protection  for  adopted children in three cities in West Sumatera; Padang, Bukittinggi, and Payakumbuh are; First, through a trial for Consideration of Adoption Permits (PIPA). At this trial, surgery was carried out on prospective adoptive parents (COTA) from all aspects, both from the health, legal, marital status, and customary law aspects. Second, through an application for canceling adoption of a child who has been adopted. If in the future it is known that there has been discriminatory treatment, both  economic  and  sexual  exploitation,  neglect,  cruelty,  violence  and  abuse, injustice,  other  mistreatment  of  adopted  children  by  adoptive  parents,  then  the status  of  the  adopted  child  can  be  revoked  by  the  Court  by  submitting  an
application  for  annulment  to  the  court  concerned.  Obstacles  that  arise  in  the effectiveness  of  the  law  for  the  protection  of  children's  rights  are  public ignorance  about  the  court  that  will  process  the  adoption,  whether  the  district court  or  religious  court  and  bureaucracy  that  is  too  long  in  the  process  of adopting  a  child  causes  the  parties  involved  in  the  adoption  it  feels  burdened because it takes a lot of time, money, and energy.

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  amanah  sekaligus  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  bahkan  anak dianggap  sebagai  harta  kekayaan  yang  paling  berharga  dibandingkan  kekayaan  harta  benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.
Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  berpartisipasi  serta  berhak  atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  telah mencantumkan  tentang  hak  anak,  pelaksanaan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  orang  tua, keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  dan  negara  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap anak.  Meskipun  demikian,  dipandang  masih  sangat  diperlukan  suatu  Undang-Undang  yang khusus  mengatur  mengenai  perlindungan  anak  sebagai  landasan  yuridis  bagi  pelaksanaan kewajiban  dan  tanggung  jawab  tersebut.  Dengan  demikian,  pembentukan  Undang-Undang perlindungan  anak  harus  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  perlindungan  anak  dalam segala  aspeknya  merupakan  bagian  dari  kegiatan  pembangunan  Nasional,  khususnya  dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak  asasi  tersebut  sesuai  dengan  kewajiban  yang  dibebankan  oleh  hukum  Demikian  juga dalam  rangka  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  Negara  dan  pemerintah  bertanggung jawab  menyediakan  fasilitas  dan  aksesibilitas  bagi  anak,  terutama  dalam  menjamin pertumbuhan  dan  perkembangannya  secara  optimal  dan  terarah.  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  dan  negara  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang dilaksanakan  secara  terus-menerus  demi  terlindunginya  hak-hak  anak.  Rangkaian  kegiatan tersebut  harus  berkelanjutan  dan  terarah  guna  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan anak,  baik  fisik,  mental,  spiritual,  maupun  sosial.  Tindakan  ini  dimaksudkan  untuk mewujudkan  kehidupan  terbaik  bagi  anak  yang  diharapkan  sebagai  penerus  bangsa  yang potensial,  tangguh,  memiliki  jiwa  nasionalisme  yang  dijiwai  oleh  akhlak  mulia  dan  nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. 1
Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan  anak-anak  non  diskriminatif,  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak,  hak  untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
Dalam  melakukan  pembinaan,  pengembangan,  dan  perlindungan  anak,  diperlukan
1 Ahmad  Kamil,  Fauzan, Hukum  Perlindungan  dan  Pengangkatan  Anak  di  Indonesia ,  Rajawali  Pers:  PT. Rajawali Grafindo Persada, hal 7.
peran  masyarakat,  baik  melalui  lembaga  perlindungan  anak,  lembaga  keagamaan,  lembaga swadaya  masyarakat,  organisasi  kemasyarakatan,  organisasi  sosial,  dunia  usaha,  media massa, atau lembaga pendidikan.
Pengangkatan  anak  dan  anak  angkat  termasuk  bagian  substansi  dari  hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang  hidup  dan  berkembang  di  masing-masing  daerah,  walaupun  di  Indonesia  masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. 2 Secara  faktual  diakui  bahwa  pengangkatan  anak  telah  menjadi  bagian  dari  adat kebiasaan  masyarakat  muslim  di  Indonesia  dan  telah  merambah  dalam  praktik  melalui lembaga  peradilan  agama,  maka  sebelum  terbentuknya  Undang-Undang  yang  mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 171 huruf h, secara devinitif disebutkan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. 3
Definisi  anak  angkat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut,  jika  diperbandingkan dengan  definisi  anak  angkat  dalam  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang  haknya  dialihkan  dari  lingkungan  kekuasaan  keluarga  orang  tua,  wali  yang  sah,  atau orang  lain  yang  bertanggung  jawab  atas  perawatan,  pendidikan,  dan  membesarkan  anak tersebut,  ke  dalam  lingkungan  keluarga  orang  tua  angkatnya  berdasarkan  putusan  atau penetapan pengadilan. 4
Hal  penting  yang  perlu  digaris  bawahi  bahwa  pengangkatan  anak  harus  dilakukan dengan  proses  hukum  dengan  produk  penetapan  pengadilan.  Jika  hukum  berfungsi  sebagai penjaga  ketertiban  dan  sebagai  rekayasa  sosial,  maka  pengangkatan  anak  yang  harus dilakukan  melalui  penetapan  pengadilan  tersebut  merupakan  kemajuan  ke  arah  penertiban praktik  hukum  pengangkatan  anak  yang  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat,  agar  peristiwa pengangkatan  anak  itu  di  kemudian  hari  memiliki  kepastian  hukum  baik  bagi  anak  angkat maupun bagi orang tua anak. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.
Masalah  perlindungan  anak  adalah  suatu  yang  kompleks  dan  menimbulkan  berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus  secara  bersama-sama,  dan  yang  penyelesaiannya  menjadi  tanggungjawab  kita bersama. 5
Pentingnya  suatu  pembahasan  mengenai  pengangkatan  dan  perlindungan  anak  dapat dilihat pada realita kehidupan sosial di negara kita yang sebagian besar penduduk Indonesia masih  berada  pada  golongan  ekonomi  lemah  yang  berdampak  pada  anak-anak  yang  tidak mendapat  kesempatan  menikmati  kehidupan  selanjutnya  seorang  anak  pada  umumnya.  Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya trafficking dalam proses pengangkatan anak. Sehingga  anak  tidak  dijadikan  komoditi,  sebab  banyak  ditemukan  adanya  adopsi  atau pengangkatan  anak  oleh  yayasan  atau  lembaga  tertentu,  ujung-ujungnya  ternyata  materi belaka.  Alhasil  dalam  proses  adopsi  kenyataannya  tidak  sesuai  dengan  norma  Undang- Undang dalam implementasinya.
2 Ibid , hal. 8-9
3 Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam , pasal 171 huruf h
4 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak , Pasal 1 angka 9.
5 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak , Jakarta: Akademika Presindo, 1989, hal 11-12.
Dari  kenyataan  tersebut  dapat  dirasakan  betapa  berat  tantangan  yang  harus  dihadapi pemerintah  dalam  rangka  mensejahterakan  anak-anak  Indonesia.  Sebagaimana  telah disebutkan  di  atas  bahwa  kelangsungan  hidup  suatu  bangsa  terutama  dalam  mensukseskan pembangunan  sangat  ditentukan  oleh  generasi  mudanya.  Untuk  itu  perlu  diusahakan  agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
Maka  menjadi  kewajiban  bagi  generasi  terdahulu  untuk  menjamin,  memelihara,  dan mendidik anak tersebut, selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan  dan  bimbingan  negara  dan  bilamana  perlu  oleh  negara  sendiri.    Selain  itu  juga harus  disadari  bahwa  pengangkatan  anak  yang  sesuai  dengan  budaya  dan  akidah  dalam masyarakat  Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya. 6
Hal sensitif yang juga harus disadari oleh calon orangtua angkat dan orang tua kandung adalah  bahwa  calon  orangtua  angkat  harus  seagama  dengan  agama  yang  dianut  oleh  calon anak  angkat,  hal  ini  penting  diperhatikan  oleh  karena  pengaruh  agama  orangtua  angkat terhadap  anak  angkat  hanya  memiliki  satu  arus  arah  dari  orangtua  angkat  terhadap  anak angkatnya, jika hal ini terjadi maka akan sangat melukai hati dan nurani serta akidah orangtua kandung anak angkat itu. 7
Pemerintah  menaruh  perhatian  yang  cukup  akan  hal  ini  dengan  dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak No. 23 Tahun 2002  penyempurnaan  dari  UU  RI  No.  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak.  Tujuan Peraturan  Perundang-undangan  ini  pada  pokoknya  adalah  agar  anak  Indonesia  mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosialnya.  Dalam  Peraturan  Perundang-undangan  disebutkan  dalam  pasal  39  ayat  (1)  yang berbunyi:
“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan  dilakukan  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”
Pelaksanaan  pengangkatan  anak  tidak  lepas  dari  adanya  persoalan-persoalan  yang timbul.  Persoalan-persoalan  yang  timbul  yaitu  mengenai  sulitnya  menghadirkan  orangtua kandung anak dalam persidangan untuk di dengar keterangannya. Hal ini disebabkan domisili orangtua  kandung  yang  tidak  diketahui,  tempat  tinggal  yang  jauh,  serta  telah  meninggalnya orangtua  kandung.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  pihak  pemohon  dituntut  untuk  berusaha menemukan  keberadaan  orangtua  kandung,  misalnya  dengan  membuat  pengumuman  di media  massa.  Apabila  ternyata  tidak  berhasil  maka  pemohon  dapat  membuat  akta  notaris yang  isinya  mengenai  keterangan  telah  terjadi  penyerahan  Tulisan  ini  merupakan  hasil penelitian  hukum  dengan  menggunakan  pendekatan  masalah  yuridis  empiris  anak  antara pemohon dan orangtua kandung. 8
Biasanya  pengangkatan  anak  dapat  dilakukan  apabila  kepentingan  si  anak  serta kesejahteraannya  diperhatikan,  karena  pada  dasarnya  tujuan  utama  dari  pengangkatan  anak adalah meningkatkan kesejahteraan kehidupan si anak tersebut.  Anak yang biasa dipandang sebagai buah hati, diharapkan dapat memelihara dan menjaga kedua orang tuanya disamping sebagai penerus keturunannya. Maka dengan adanya anak angkat tersebut, orang tua angkat merasa tentram hidupnya karena ada yang menjaga dan melindungi harta bendanya.
6 Republik Indonesia, Undang-Undang No.23/2002, tentang Perlindungan Anak. Pasal 39 Ayat 3.
7 Fauzan, Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolut Peradilan Agama, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember 1999, No. X, hal 56
8 http://digilib.uns.ac.id/abstrak_1467_tinjauan_tentang_pelaksanaan_pengangkatananak—di-engadilan-negeri- surakarta

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yuridis  empiris  yaitu  pendekatan  masalah  dengan  melihat  norma hukum  yang  berlaku  dan  menghubungkannya  dengan  fakta  yang  ada  di  lapangan,  yakni tentang  perlindungan  terhadap  anak  angkat  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat
Anak  merupakan  amanah  sekaligus  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  dianggap sebagai  harta  kekayaan  yang  paling  berharga  dibandingkan  kekayaan  harta  benda  lainnya, senantiasa  harus  kita  jaga  karena  dalam  dirinya  melekat  pula  harkat,  martabat  dan  hak-hak sebagai  manusia yang harus dijunjung  tinggi. Kedudukan anak sebagai  generasi  muda yang akan  meneruskan  cita-cita  luhur  bangsa,  calon-calon  pemimpin  bangsa,  perlu  mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani  dan  sosial  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  tindak  kekerasan,  diskriminasi  serta hak sipil dan kebebasan.
Perlindungan  hukum  bagi  anak  dapat  diartikan  sebagai  upaya  perlindungan  hukum terhadap  berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi  anak  ( fundamental  rights  and  freedoms  of children )  serta  berbagai  kepentingan  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  anak.  Dalam melakukan  pembinaan,  pengembangan  dan  perlindungan  anak,  perlu  adanya  peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat,  organisasi  kemasyarakatan,  organisasi  sosial,  dunia  usaha,  media  massa  dan lembaga pendidikan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa  pertanggungjawaban  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  dan  negara merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  terus-menerus  demi  terlindungnya hak-hak anak. Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak  dari  janin  dalam  kandungan  sampai  anak  berumur  18  (delapan  belas)  tahun.  Hal  ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.
Perlindungan  anak  merupakan  suatu  bidang  pembangunan  nasional.  Melindungi  anak adalah  melindungi  manusia,  adalah  membangun  manusia  seutuhnya.  Mengabaikan  masalah perlindungan  anak  tidak  akan  memantapkan  pembangunan  nasional.  Akibat  tidak  adanya perlindungan  anak  akan  menimbulkan  berbagai  permasalah  sosial,  yang  dapat  menggangu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.
Pengangkatan  anak  saat  ini  tidak  lagi  dibatasi  pada  anak  dari  lingkungan  keluarga, tetapi juga anak orang lain. Didasarkan Undang-undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1  angka  9  Undang-undang  tentang  Perlindungan  Anak  mengatakan  bahwa  anak  angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut,  ke dalam  lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
Berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  Undang  –  Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  bahwa  pengangkatan  anak  hanya  dapat  dilakukan  untuk  kepentingan
yang  terbaik  bagi  anak  dan  dilakukan  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  Pasal  1  angka  (2)  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  54  Tahun  2007  tentang Perlindungan Anak, disebutkan:
“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab  atas  perawatan,  pendidikan,  dan  membesarkan  anak  tersebut,  kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.”
Berdasarkan  ketentuan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengangkatan  anak  yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum  anak  angkat.  Setelah  adanya  putusan  atau  penetapan  Pengadilan,  maka  status  anak tersebut  sama  dengan  anak  kandung,  baik  dalam  hal  perawatan,  pendidikan,  maupun  dalam kewarisan. Dengan kata lain anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.
Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mewajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. dalam hal ini termasuk peristiwa pengangkatan anak. Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan  keterangan  bahwa  terhadap  anak  tersebut  telah  dilakukan  pengangkatan  anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru.
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak- haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
Adapun  bentuk  perlindungan  yang  terdapat  dalam  Pasal  13  ayat  (1)  Undang-undang Perlindungan Anak :  Setiap anak selama dalam  pengasuhan orang tua, wali,  atau pihak lain manapun  yang  bertanggungjawab  atas  pengasuhan  berhak  mendapat  perlindungan  dari perlakuan:
a. Diskriminasi
b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
c. Penelantaran
d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
e. Ketidak adilan
f. Perlakuan salah lainnya
Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak :
a. Perlakuan  diskriminasi,  misalnya  perlakuan  yang  membeda-bedakan  suku,  agama,  ras, golongan,  jenis  kelamin,  etnik,  budaya,  dan  bahasa,  status  hukum  anak,  urutan  kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
c. Penelantaran
Perlakuan  penelantaran  misalnya,  tindakan  atau  perbuatan  mengabaikan  dengan  sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
Perlakuan  yang  kejam  misalnya  tindakan  atau  perbuatan  secara  zalim,  keji,  bengis,  atau tidak  menaruh  belas  kasihan  kepada  anak.  Perlakuan  kekerasan  dan  penganiayaan misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai  anak dan tidak  semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial.
e. Ketidak adilan
Perlakuan  ketidak  adilan  misalnya  tindakan  keberpihakan  antara  anak  yang  satu  dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
f. Perlakuan salah lainnya
Perlakuan salah lainnya misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.
Walaupun  telah  banyak  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  perlindungan hukum  terhadap  anak  tetapi  nyatanya  peristiwa-peristiwa  pelanggaran  kepentingan  anak masih sering terjadi dan perlu perhatian semua pihak untuk antisipasinya.
Dalam  rangka  pengawasan  dan  perlindungan  terhadap  anak  angkat,  sudah  sepatutnya apabila orang tua asal diberi salinan putusan atau penetapan, adapun dimaksud orang tua asal tersebut,  bisa  orangtua  kandung,  wali  yang  sah,  dan  organisasi  sosial  atau  orang  lain  yang bertanggungjawab  atas  perawatan  membesarkan  anak  tersebut  sebelum  dialihkan kekuasaannya kepada orang tua angkat selama dalam kekuasaan oragtua angkatnya.
Apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengganggu atau mengancam  kepentingan  anak,  salinan  tersebut  dijadikan  dasar  untuk  mengajukan pencabutan  kekuasaan  orangtua  angkat.  Adapun  mengenai  bimbingan  dan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  pengangkatan  anak  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  dan masyarakat. Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan ini akan diatur dalam peraturan pemerintah  sebagaimana  telah  diamanatkan  dalam  Pasal  41  UU  No  23  tahun  2002.  Dalam Peraturan  pemerintah  Republik  Indonesia  No.  54  Tahun  2007  Tentang  Pelaksaan Pengangkatan  Anak  menyerahkan  pengawasan  pelaksanaan  pengangkatan  anak  kepada pemerintah dan masyarakat. Tetapi pengawasan setelah pengangkatan anak sangatlah kurang.
Pasal  32  menyatakan  bahwa  “ Pengawasan  dilaksanakan  agar  tidak  terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak”
Pasal  33  Menyatakan  bahwa  ”Pengawasan  dilaksanakan  untuk;  mencegah pengangkatan  anak  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan,  mengurangi kasus-kasus  penyimpangan  atau  pelanggaran  pengangkatan  anak,  memantau  pelaksanaan anak”
Pasal  34  menyatakan  bahwa  “Pengawasan  dilaksankan  kepada:  orang  perseorangan, lembaga  pengasuhan,  rumah  sakit  bersalin,  praktek-praktek  kebidanan,  panti  sosial pengasuhan anak”.
Pasal  35  menyatakan  bahwa  “Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  pengangkatan  anak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat”
Pasal  36  menyatakan  bahwa  “Pengawasan  oleh  pemerintah  sebagaimana  dimaksud Pasal 35 dilakukan oleh Departemen Sosial”
Pasal  37  menyatakan  bahwa  “Pengawasan  oleh  masyarakat  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh: orang perorangan, keluarga, kelompok, lembaga pengasuhan anak, dan lembaga perlindungan anak”

## Pasal 38 menyatakan bahwa
“(1)  dalam  hal  terjadi  atau  diduga  terjadi  penyimpangan  atau  pelanggaran  terhadap pelaksaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak  hukum  dan/atau  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  Instansi  sosila setempat atau Menteri,
(2) Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran”
Dalam penelitian yang dilakukan di Kota Padang perlindungan hukum bagi anak angkat dapat  dilakukan  dalam  dua  tahap  yaitu  tahap  sebelum  pengangkatan  dan  tahap  sesudah pengangkatan.  Pada  tahap  pertama  COTA  (calon  orang  tua  angkat)  melengkapi  persyaratan pengangkatan anak secara langsung meliputi:
a. persyaratan materil; dan
b. persyaratan administratif (Pasal 19)
Pasal  20  persyaratan  material  sesuai  PP  No.  54/2007  dan  Permensos  No. 110/HUK/2009 sebagimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :
a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA (calon anak angkat);
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima ) tahun;
c. beragama sama dengan agama calon anak angkat
d. berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum karena melakukan tindak kejahatan;
e. berstatus menikah secara sah paling sikat 5 (lima) tahun;
f. tidak merupakan pasangan sejenis;
g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
i. memperoleh persetujuan anak, bagi  anak  yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak;
j. membuat  pernyataan  tertulis  bahwa  pengangkatan  anak  adalah  demi  kepentingan  terbaik bagi anak;
k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial instansi sosial propinsi setempat;
l. memperoleh rekomendasi dari kepala instansi sosial kabupaten/kota (menyusul);
m. memperoleh izin kepala instansi sosial propinsi (menyusul)
Persyaratan  administratif  COTA  sebaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  huruf  b,  yaitu harus melampirkan (Pasal 21):
a. surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
b. surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter spesialis jiwa rumah sakit pemerintah;
c. copy akte kelahiran COTA;
d. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) setempat;
e. copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
f. kartu keluarga (KK) dan KTP COTA;
g. copy akta kelahiran CAA;
h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
i. surat izin dari orang tua kandung/wali yah sah/kerabat diatas kertas bermaterai cukup;
j. surat  pernyataan  tertulis  diatas  kertas  bermaterai  cukup  yang  menyatakan  bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
k. surat  pernyataan  jaminan  COTA  secara  tertulis  di  atas  kertas  bermaterai  cukup  yang menyatakan  bahwa  seluruh  dokumen  yang  diajukan  adalah  sahdan  sesuai  fakta  yang sebenarnya;
l. surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA  akan  memperlakukan  anak  angkat  dan  anak  kandung  tanpa  diskriminasi  sesuai dengan hak dan kebutuhan anak;
m. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan  memberitahukan  kepada  anak  angkatnya  mengenai  asal  usul  dan  orang  tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan sianak.
Tata cara pengangkatan anak :
1. COTA  mengajukan  permohonan  ijin  pengasuhan  anak  kepada  Dinas  Sosial  Propinsi  di atas  kertas  bermeterai  cukup  dengan  melampirkan  persyaratan  administratif  CAA  dan COTA ;
2. Kepala  Instansi  Sosial  Propinsi/  Kabupaten/  Kota  menugaskan  Pekerja  Sosial  Propinsi/ Kab/ Kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA
3. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat melalui Dinas Sosial Kabupaten/ Kota ;
4. Kepala  Dinas  Sosial  Kabupaten/  Kota  mengeluarkan  rekomendasi  untuk  dapat  diproses lebih lanjut ke propinsi;
5. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
6. Setelah  terbitnya  penetapan  pengadilan,  COTA  melapor  dan  menyampaikan  salinan tersebut  ke  Dinas  Sosial  dan  ke  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  kabupaten/ kota; dan
7. Instansi  sosial  mencatat  dan  mendokumentasikan  serta  melaporkan  pengangkatan  anak tersebut ke Kementerian Sosial RI.
Semua  persyaratan  ini  nanti  akan  dilakukan  pemeriksaan  melalui  suatu  persidangan yang  disebut  dengan  Pertimbangan  Izin  Pengangkatan  Anak  (PIPA)  pada  Kantor  Dinas Sosial  Propinsi  yang  dihadiri  oleh:  Kepala  Dinas  Sosial  Propinsi,  Polda  Unit  Pelayanan Perempuan  dan  Anak,  Kanwil  Kemenhukum  dan  HAM,  Kanwil  Depag,  Dinas  Kesehatan, Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil).
Setelah  semua  persyaratan  dilakukan  pemeriksaan  dalam  persidangan  PIPA  dan persidangan  menetapkan  semua  syarat  telah  terpenuhi  barulah  nanti  direkomendasikan  ke pengadilan  untuk  proses  persidangan  pengangkatan  anak.  Sebelum  pengangkatan  anak diproses  di  pengadilan  Dinas  Sosial  Kabupaten/Kota  melalui  pekerja  sosialnya  melakukan kunjungan ke rumah ( Home Visit I ) dalam jangka waktu 6 bulan untuk dapat melihat situasi dan kondisi COTA yang sesungguhnya. Selama 6 bulan tersebut diberikan asuhan sementara kepada COTA terhadap CAA.
Persidangan  pengangkatan  anak  di  pengadilan  diperiksa  dengan  hakim  tunggal. Pemeriksaan  ditujukan  kepada  kelengkapan  syarat-syarat  pengangkatan  anak  dan menghadirkan dua orang saksi yang mengenal COTA dan CAA. Kalau hakim berkeyakinan seluruh  persyaratan  dan  saksi  sudah  lengkap  maka  hakim  memutuskan  mengabulkan permohonan pengangkatan anak tersebut.
Perlindungan pada tahap ke II ini dilakukan oleh kantor Dinas Kabupaten/Kota melalui pekerja  sosialnya  melakukan  kunjungan  kerumah  ( Home  Visit  II )  sampai  anak  berusia  18 tahun.  Kedua  bentuk  perlindungan  ini  (sebelum  pengangkatan  dan  sesudah  pengangkatan) adalah  bertujuan  untuk  keselamatan  dan  kelangsungan  hidup  anak  angkat  selama  ia  berada dalam lingkungan orang tua angkatnya.
Tabel 1. Data Pengangkatan Anak Kota Jenis Kelamin CAA Tgl SK Pengasuhan Tgl SK Pengangkatan Keterangan Padang Lk Pr 30 Nov 2017 30 Nov 2016
Juni 2018
Juni 2017 Melalui sidang PIPA Melalui sidang PIPA Bukittinggi Pr Lk Pr Pr Lk 30 Maret 2016 18 Agt 2016 16 Okt 2016 19 Okt 2016 18 Agt 2016 September 2017 Maret 2017 April 2017 18 Desember 2017 18 Desember 2017 Melalui sidang PIPA Melalui sidang PIPA Melalui sidang PIPA Melalui sidang PIPA Melalui sidang PIPA Payakumbuh Lk Pr Lk 21 Nov 2017 21 Nov 2017
24 Juni 2018
Mei 2018 29 Desember 2017 20 September 2018 Melalui sidang PIPA Melalui sidang PIPA Melalui sidang
PIPA
Sumber Data: Kantor Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat
Berdasarkan data di atas untuk Kota Padang pada tahun 2018 terdapat pengangkatan 1 orang  anak  laki-laki  dan  pada  tahun  2017  terdapat  pengangkatan  1  orang  anak  perempuan. Kota  Bukittinggi  pada  tahun  2017  terdapat  pengangkatan  5  orang  pengangkatan  anak  yang terdiri dari 3 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Kota Payakumbuh pada tahun 2018 terdapat pengangkatan 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bentuk  perlindungan  terhadap  anak angkat dalam prakteknya pada tiga kota yaitu Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh adalah sebagai berikut :
1. Melalui sidang PIPA
Pada  sidang  ini  dilakukan  pembedahan  terhadap  Calon  Orang  Tua  Angkat  (COTA)  dari seluruh  aspek  baik  dari  aspek  kesehatan,  hukum,  status  perkawinan,  dan  aspek  hukum adat.
2. Pencabutan hak asuh anak
Apabila di kemudian hari diketahui bahwa adanya perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidak adilan,  perlakuan  salah  lainnya  terhadap  anak  angkat  oleh  orang  tua  angkat  maka  status anak  angkat  tersebut  dapat  dicabut  oleh  Pengadilan  dengan  mengajukan  permohonan pembatalan ke Pengadilan yang bersangkutan.

## Kendala Dalam Perlindungan Anak
Dengan  banyak  terjadinya  kasus-kasus  kekerasan  dan  praktek-praktek  eksploitasi terhadap  anak,  menunjukkan  kecenderungan  bahwa  di  Indonesia  masih  rawan  terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Mereka dalam meniti jenjang kehidupan dan menyongsong masa depannya telah dirugikan pihak lain bukan hanya dari segi fisik tapi juga dirugikan dari segi psikis.
Ini  semua  adalah  suatu  petunjuk,  bahwa  walaupun  secara  formal  telah  banyak  aturan hukum  yang  mengatur  perlindungan  anak  yang  tersebar  di  berbagai  peraturan  perundang- undangan,  tetapi  realitas  sosial  masih  menunjukkan  bahwa  aturan-aturan  hukum  tersebut belum optimal dalam hal perlindungan terhadap hak-hak anak.  Realitas sosial  menunjukkan bahwa  kegiatan  pembangunan  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  kehidupan  bangsa nyatanya disisi lain telah memunculkan fenomena yang paradoks tentang anak, mereka diakui sebagai  masa  depan  bangsa  dan  negara,  tapi  sekaligus  menjadi  kelompok  penduduk  paling rentan dalam mempertahankan haknya dan sering dikorbankan dalam proses pembangunan.
Banyak  hal  yang  menghambat  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  anak diantaranya adalah:
a. Ketidaktahuan masyarakat tentang pengadilan yang akan memproses pengangkatan anak, apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama
b. Birokrasi yang teralu panjang dalam proses pengangkatan anak menyebabkan pihak-pihak yang terkait dalam pengangkatan anak ini merasa terbebani karena memakan waktu, biaya, dan tenaga yang banyak
Penyelesaian atau jalan keluar terhadap kendala ini adalah:
a. Diharapkan  suatu  peraturan  yang  menegaskan  bahwa  pengangkatan  anak  ini  dilakukan pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama
b. Perlu  adanya  birokrasi  yang  sederhana,  tidak  memakan  waktu,  biaya,  dan  tenaga  yang banyak.

## KESIMPULAN
Hukum  dalam  hal  melindungi  hak-hak  anak  untuk  mendapatkan  fasilitas  yang  layak untuk pertumbuhan lahir dan batin dalam berproses menjadi sosok manusia dewasa yang kuat dan  dapat  diandalkan  menjadi  aset  masa  depan  bangsa  dan  Negara  Indonesia  di  masa  yang akan  datang.  Di  lihat  dari  materi  hukum,  untuk  spesifikasi  perlindungan  anak  sudah  kuat, secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 26 B juncto Pasal 28 G telah mengamanatkan  pada  pemerintah  juga  masyarak  untuk  melakukan  perlindungan  terhadap kepentingan  anak,  dan  secara  operasional  telah  didukung  oleh  aturan  hukum  lainnya  antara lain:  Keppres  Nomor  36  Tahun  1990  yang  meratifikasi  Konvensi  P.B.B  tentang  Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  secara  rinci  mengatur  tentang  perlindungan  hukum terhadap  hak-hak  anak.  Bentuk  perlindungan  terhadap  anak  angkat  dalam  prakteknya  pada
tiga  kota  yaitu  Padang,  Bukittinggi,  dan  Payakumbuh  adalah;  Pertama,  melalui  sidang Pertimbangan  Izin  Pengangkatan  Anak  (PIPA).  Pada  sidang  ini  dilakukan  pembedahan terhadap  Calon  Orang  Tua  Angkat  (COTA)  dari  seluruh  aspek  baik  dari  aspek  kesehatan, hukum,  status  perkawinan,  dan  aspek  hukum  adat.  Kedua,  melalui  permohonan  pembatalan pengangkatan  anak  terhadap  anak  yang  telah  diangkat.  Apabila  di  kemudian  hari  diketahui bahwa  adanya  perlakuan  diskriminasi,  eksploitasi  baik  ekonomi  maupun  seksual, penelantaran,  kekejaman,  kekerasan  dan  penganiayaan,  ketidak  adilan,  perlakuan  salah lainnya terhadap  anak  angkat  oleh orang tua  angkat  maka status  anak  angkat  tersebut  dapat dicabut  oleh  Pengadilan  dengan  mengajukan  permohonan  pembatalan  ke  Pengadilan  yang bersangkutan.  Kendala-kendala  yang  timbul  dalam  efektivitas  hukum  untuk  perlindungan hak-hak  anak  tersebut  adalah  ketidaktahuan  masyarakat  tentang  pengadilan  yang  akan memproses  pengangkatan  anak,  apakah  pengadilan  negeri  atau  pengadilan  agama  dan birokrasi  yang  teralu  panjang  dalam  proses  pengangkatan  anak  menyebabkan  pihak-pihak yang  terkait  dalam  pengangkatan  anak  ini  merasa  terbebani  karena  memakan  waktu,  biaya, dan tenaga yang banyak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Affandi. (1986). Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Jakarta: Bina Aksara. Amir  Martosedono.  (1999). Tanya  Jawab  Pengangkatan  Anak  dan  Masalahnya .  Bandung: Citra Aditya Bakti.
Arif Gosita. (2004). Masalah Perlindungan Anak . Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Bastian  Tafal.  (1983). Pengangkatan  Anak  Menurut  Hukun  Adat  Serta  Akibat-akibat Hukumnya Dikemudian Hari . Jakarta: Rajawali. Bushar Muhammad. (2002). Pokok-pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita. Djaja S. Meliala. (1982). Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia . Bandung: Tarsito. Fatchur Rahman. (1981). Ilmu Waris, Bandung: Al-Ma’arif.
Hilman  Hadikusuma.  (2003). Hukum  Perkawinan  Adat  dengan  Adat  istiadat  dan  Upacara Adatnya, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hilman Hadikusuma. (1983). Hukum Waris Adat. Bandung: Alumni.
----------. (1987). Hukum Kekerabatan Adat. Jakarta: Fajar Agung.
----------. (1992). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju. ----------. (1995). Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti. Imam Sudiyat. (2000). Asas-asas Hukum Adat. Liberty: Yogyakarta. J.  Satrio.  (2000). Hukum  Keluarga  tentang  Kedudukan  Anak  dalam  Undang-undang. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Kamil,  Ahmad,  Fauzan  HM.  (2008). Hukum  Perlindungan  dan  Pengangkatan  Anak  di Indonesia. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada. Muderis Zaini. (1995). Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. R. Wirjono Prodjodikoro. (1980). Hukum Warisan di Indonesia. Jakarta: Sumur Bandung. R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio.  (1985). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata .  Jakarta: Pradnya Paramita.
Sayuti Ibrahim. (1995). Buku Handak II Mengenal Adat lampung. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
Soekanto,  Soerjono  dan  Soleman  B  Taneko.  (1969). Garis-garis  Besar  Hukum  Perkawinan Buay Suay Umpu, Lampung Pepadun, Hukum Nasional. Jakarta: Rajawali. -------. (2002). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali. Soerojo  Wignjodipoero.  (1995). Pengantar  dan  Asas-Asas  Hukum  Adat .  Jakarta  :  Toko Gunung Agung.
-------. (1971). Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat . Bandung: Alumni.
Soimin, Soedharyo. (2000). Himpunan Dasar Pengangkatan Anak . Jakarta: Sinar Grafika. St.  Nyinang  Marga,  Firmansyah.  (1990). Diktat  Adat  Bujang  Gadis  Lampung  Siwo  Mego . Lampung Tengah.
Soleman  B  Toneko.  (1981). Hukum  Adat  Suatu  Pengantar  Awal  dan  Prediksi  Masa Mendatang. Bandung: Erasco. Wirjono Prodjodokoro. Hukum Warisan di Indonesia. Bandung. Yan Pramadya Puspa. (1977). Kamus Hukum . Semarang: Aneka Ilmu. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatblad 1917 Nomor 129 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak; Pemerintah Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak