DOI : doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.295                                                     ISSN : 2775-1341 (Print)
Penerapan Maqashid Asy-Syari‘Ah Pada Sistem Ekonomi Syariah
Ujang Ruhyat Syamsoni Institut Agama Islam Yasni Bungo Email: ruhyatujang2016@gmail.com
M. Syukri Ismail Institut Agama Islam Yasni Bungo Email: msyukriismail@iaiyasnibungo.ac.id

## Abstract
Maqāshid asy-syari'ah is the most decisive factor in giving the products of sharia economy that can  play  a  role  (socio-control  tool  and socio-economy  development)  to produce  the benefit  of human,  but  also  more  than  that, Maqāshid  asy-syari'ah can  provide  a  rational  philosophical dimension  toward  Islamic  economic  laws  which  are  appeared  in  contemporary  Islamic economic ijtihad activities. Maqāshid asy-syari'ah will provide a rational and substantial pattern of  thought  in  a  view  at  shariah  agreements  and  shariah  banking  products.  It  is  only  with Maqāshid asy-syari'ah that shariah banking and financial products can develop and respond to rapidly  changing  business  progress.  Without Maqāshid ash-shari'ah ,  then  all  understanding  of syari'ah economy, finance, and syari'ah banking will be narrow and rigid. The value of Maqāshid ash-shari'ah will produce the flexible jurisprudence, agile and always able to conform with the times  ( shalihun fi kulli zamān wa makān ).  This  research  uses  the  qualitative  method,  through literature  study  approach  using  available  data.  The  application  of Maqāshid  asy-syari'ah will make Islamic Financial Institution grow faster and create new products creatively, so that as not inferior to conventional bank products.
Keywords: Maqashid Syariah , Sharia Economy, Maslahah.

## Abstrak
Maqāshid asy-syari‘ah merupakan merupakan faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syari’ah yang dapat berperan ganda (alat sosial-kontrol dan rekayasa socio-economy) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, Maqāshid asy-syari‘ah dapat  memberikan  dimensi  filosofis  rasional  terhadap  produk-produk  hokum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktifitas ijtihad ekonomi syari’ah kontemporer. Maqāshid asy-syari‘ah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad  dan  produk-produk  perbankan  syari’ah.  Hanya  dengan Maqāshid  asy-syari‘ah- lah produk perbankan dan keuangan syari’ah dapat berkembang dengan baik dan dapat merespon kemajuan  bisnis  yang  terus  berubah  dengan  cepat.  Tanpa Maqāshid asy-syari‘ah, maka  semua pemahaman  mengenai  ekonomi  syari’ah,  keuangan,  dan  perbankan  syari’ah  akan  sempit  dan kaku. Jiwa Maqāshid asy-syari‘ah akan mewujudkan fikih mu’amalah yang elastis, flesibel, lincah dan  senantiasa  bisa  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  ( shalihun fi kullī zamān wa makān ). Penerapan Maqāshid  asy-syari‘ah akan  membuat  bank  syari’ah  dan  LKS  semakin  cepat berkembang  dan  kreatif  menciptakan  produk-produk  baru,  sehingga  tidak  kalah  dengan produk-produk bank konvensional.
Kata kunci: Maqāshid asy-syari‘ah, Ekonomi Syariah, Maslahah.

## A. Pendahuluan
Perkembangan  ekonomi  dan  bisnis  syari‘ah  dewasa  ini  terlihat  semakin  pesat khususnya  di  Indonesia.  Hal  ini  terbukti  dengan  berdirinya  beberapa  Lembaga  Keuangan Syari‘ah, seperti perbankan syari‘ah, asuransi syari‘ah, pasar modal syari‘ah, reksadana syari‘ah, baitul māl wa at-tamwīl , koperasi syari‘ah, pegadaian syari‘ah dan lain-lain. Ekonomi dan bisnis syari‘ah  ini  tidak  hanya  dalam  bentuk  lembaga-lembaga  bank  maupun  non-bank,  akan  tetapi juga meliputi aspek-aspek perekonomian yang lebih luas, seperti ekonomi makro dan mikro dan masalah-masalah ekonomi lainnya.
Secara  ekonomis,  perbankan  syari‘ah  dikembangkan  sebagai  solusi  atas ketidakmampuan  sistem  ekonomi  ribawi  selama  ini  dalam  menghadapi permasalahan ekonomi   yang  semakin  banyak  dan kompleks.  Lebih  dari  itu,  tujuan  utama  dari  sistem perbankan  syari‘ah  adalah  untuk  mencapai  dan  mewujudkan  kesejahteraan  umat  secara  luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, maka maqāshid asy-syari‘ah menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah.
Para  ulama  ushul  fikih  sepakat  bahwa  pengetahuan maqāshid  asy-syari‘ah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan  yang  terus  berkembang. Maqāshid  asy-syari‘ah tidak  saja  diperlukan  untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, public finance ),  tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Selain itu maqāshid asy-syari‘ah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syari‘ah.
Maqāshid  asy-syari‘ah tidak  saja  menjadi  faktor  yang  paling  menentukan  dalam melahirkan  produk-produk  ekonomi  syari‘ah  yang  dapat  berperan  ganda  sebagai  alat  sosial kontrol  dan  rekayasa socio-economy untuk  mewujudkan  kemaslahatan  manusia,  tetapi  lebih dari  itu, maqāshid  asy-syari‘ah dapat  memberikan  dimensi  filosofis  dan  rasional  terhadap produk-produk  hukum  ekonomi  syariah  yang  dilahirkan  dalam  aktivitas  ijtihad  ekonomi syari‘ah kontemporer. Maqāshid asy-syari‘ah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial  dalam  memandang  akad-akad  dan  produk-produk  perbankan  syariah.  Sedangkan pemikiran  fikih  semata  akan  menimbulkan  pola  pemikiran  yang  formalistik  dan  tekstualis. Hanya dengan pendekatan maqāshid asy-syari‘ah -lah produk perbankan dan keuangan syariah dapat  berkembang  dengan  baik  dan  dapat  merespon  kemajuan  bisnis  yang  terus  berubah dengan cepat.

## B. Definisi dan Dasar Penetapan Maqāshid Asy-Syari‘ah
Maqāshid asy-syari‘ah ( ةعيرشلادصاقم )  terdiri  dari  dua  kata  yaitu maqāshid dan asy-syari‘ah yang  hubungan  antara  satu  dan  lainnya  dalam  bentuk idhāfah (mudhāf dan mudhāfun ilaihi) (Azhari: 2011: 293). Kata Maqāshid adalah adalah jamak dari kata maqshad ( دصقم ) yang artinya adalah maksud dan tujuan. 1 Kata asy-syari‘ah ( ةعيرشلا ) yang sejatinya berarti hukum Allah swt yang berhubungan  dengan  tingkah  laku  manusia  yang  bersifat  amaliyah  (praktis). 2 baik  yang ditetapkan  sendiri  oleh  Allah  SWT  berdasarkan  al-Qur’an,  maupun  ditetapkan  Nabi  SAW sebagai  penjelasan  atas  hukum  yang  ditetapkan  Allah  SWT,  atau  dihasilkan  oleh  mujtahid. berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah swt. atau dijelaskan oleh Nabi SAW Definsi lain dari syariah  adalah  segala  hukum  dan  aturan  yang  ditetapkan  Allah  swt.  bagi  hamba-Nya  untuk diikuti, yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah swt., hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kehidupannya. 3
1 Ahmad  WarsonMunawwir. Kamus  Arab-Indonesia  Terlengkap. (Surabaya:  Pustaka  Progressif, 1997). h. 1124
2 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh . (Jakarta: Prenada, 2009) cet. IV, Jilid. 2. h. 2
3 FahurrahmanDjamil. Hukum  Ekonomi  Islam:  Sejarah,  Teori  dan  Konsep. (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2013). h. 31
Berdasarkan arti dari kedua kata tersebut, maka istilah maqāshid asy-syari‘ah memiliki makna sebagai apa yang dimaksud oleh Allah swt. dalam menetapkan hukum, apa yang dituju oleh  Allah  swt.  dalam  menetapkan  hukum  atau  apa  yang  ingin  dicapai  oleh  Allah  swt.  dalam menetapkan suatu hukum. 4 Pendapat lain mendefinisikan maqāshid asy-syari‘ah sebagai maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. 5 Menurut  asy-Syatibi, maqāshid  asy-syari‘ah dapat  dipilah  menjadi  dua  bagian,  yaitu maqshȗd asy-syari’ dan maqshȗd mukallaf . Lebih lanjut, as-Syatibi menjelaskan bahwa maqshȗd asy-syari’ terdiri  dari  empat  bagian,  yaitu: pertama , Qashdu  asy-Syari’  fi  wadh’i  asy-Syarī’ah (tujuan Allah swt dalam menetapkan Syari’at); kedua , Qashdu asy-Syari’ fi wadh’i asy-Syarā’ah lil ifhām (tujuan Allah swt dalam menetapkan syari’ahnya ini adalah agar dapat dipahami); ketiga , Qashdu  asy-Syari’  fī  wadh’i  asy-Syarī’ah  li  al-Taklīf  bi  muqtadhaha (tujuan  Allah  swt  dalam menetapkan syari’ah agar dapat dilaksanakan); keempat , Qashdu asy-syari’ fi dukhȗl al-Mukallaf Tahta Ahkām asy-Syarī’ah (Tujuan Allah swt mengapa individu harus menjalankan syari’ah). 6 Dalam  kajian  ilmu  Ushul  Fiqh, maqāshid  asy-syarī‘ah mengandung  arti  yang  sama dengan  kata al-hikmah ( ةمكلحا ),  yang  memiliki  makna  tujuan  yang  dimaksud  Allah  swt.  dalam penetapan suatu hukum. 7 Dengan kesamaan arti ini maka Ibnu ‘Āshȗr mendefinisikan maqāshid asy-syarī‘ah ‘ sebagai  makna-makna  lebih  mendalam  dan  aspek-aspek  baik  dari  kebijaksanaan ( hikam ),  yang  dipertimbangkan  oleh  pembuat  hukum  (Allah  swt.)  menyangkut  semua  atau sebagian besar bidang dan keadaan dalam pembuatan hukum. 8 Sedangkan Riyādh Manshȗr al- Khalīfī  dalam  tulisannya  mendefinisikan maqāshid  asy-syarī‘ah sebagai  makna-makna  dan hikmah-hikmah  yang  diinginkan  pembuat  syariat  (Allah  swt.)  dalam penetapan  hukum  untuk kemaslahatan  makhluk-Nya  di  dunia  dan  akhirat. 9 Dalam  tulisan  ini  penulis  cenderung mendefinisikan maqāshid  asy-syarī‘ah sebagai  maksud  serta  hikmah  yang  ingin  dicapai  oleh Allah  swt.  dalam  menetapkan  suatu  hukum  atau  aturan  demi  tercapainya  kemaslahatan  bagi seluruh makhluk-Nya, baik di dunia maupun akhirat.
Ada  empat  cara  menurut  Ibn  ‘Asyur  untuk  dapat  mengetahui maqāshid  asy-syarī‘ah . Pertama, melalui istiqra’ (penalaran Induktif) terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang secara eksplisit mengungkapkan  nilai-nilai,  sama  ada  yang  merupakan  tujuan  sekunder  dari  ayat-ayat  ibadah ataupun  nilai-nilai  yang  bersifat  duniawi  dari  ayat-ayat  mu’amalah.  Melalui  penelitian  ini dijumpai  bahwa  syari’at  agama  Islam  membawa  kemaslahatan  bagi  manusia  di  dunia  dan  di akhirat. Kedua ,  melalui  pengetahuan ‘illat perintah  dan  larangan.  Cara  ini  lebih  menekankan maslak al-illah ,  yaitu  cara  yang  digunakan  untuk  mencari  sebab-sebab  disyari’atkannya  suatu hokum  dalam  penalaran  qiyasi. Ketiga ,  melalui  perintah  dan  larangan  yang  jelas. Keempat , melalui ungkapan (ta’bir) yang menunjukkan tujuan syari’at. 10

## C. Maŝlahah sebagai Dasar Maqāŝid asy-Syarī‘ah
Maŝlahah secara  etimologi  berarti  sesuatu  yang  baik,  dirasakan  lezat,  oleh  karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat.Amir  Syarifuddin dalam  bukunya Ushul  Fiqh menjelaskan  bahwa  tujuan  Allah  swt.  dalam  menetapkan  hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun  dalam  persiapannya  menghadapi  kehidupan  akherat.  Oleh  karena  itu,  beliau menyatakan bahwa maqāŝid asy-syarīah adalah maslahah itu sendiri. 11 Izzudin ibn Abdi al-Salam
4 Amir, Ushul Fiqh, Ibid . h. 231.
5 Fathurrahman. Hukum ekonomi Islam , Ibid . h. 5. 6 MuhammadMufid. Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer : dari Teori ke Aplikasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). h. 171.
7 Yȗsuf  Ahmad  Muhammadal-Badwi. Maqāshid  asy-syarī’ah  ‘inda  Ibn  Taimiyah. (al-Urdun:  Dār  an- Nafā’is, t.t). h. 55.
8 ISRA. Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi . (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). h. 200.
9 Riyādh  Manshȗr.  al-  al-Khalīfi. Maqāshid  asy-Syarī‘ahwa  Atsaruhā  fī  Fiqhi  al-Mu‘āmalat  al- Māliyah.Majallah Jāmi‘ah al-Malik ‘Abdul ‘Azīz: al-Iqtishād al-Islāmī, Vol. 17, No. 1, Tahun, 2004. h. 8
10 MuhammadMufid. Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer. Ibid . h. 177-182
11 Amir, Ushul Fiqh, Ibid . h. 232.
menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  maslahat  itu  mencakup  dua  prinsip  utama,  yakni حلاصملابلج (mewujudkan kebaikan) dan دسافملاءرد (menolak/mencegah kerusakan). 12
Dari segi tujuan yang hendak dicapai, maslahah dibagi dalam dua kelompok, yaitu:
1. Mendatangkan  manfaat  kepada  umat  manusia,  baik  bermanfaat  untuk  hidup  di  dunia maupun akherat.
2. Menghindarkan kemudaratan (bahaya) dalam kehidupan manusia, baik kemudaratan di dunia maupun akhirat. (Amir Syarifuddin: 2009: 233).
Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum, maka maslahah dibagi menjadi lima, yaitu:
1. Memelihara agama atau keagamaan ( نيدلاظفح )
2. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan ( سفنلاظفح )
3. Memelihara akal ( لقعلاظفح )
4. Memelihara keturunan ( لسنلاظفح )
5. Memelihara harta ( لالماظفح ) 13
Kelima  hal  di  atas  disebut  oleh  al-Ghazali  sebagai  lima maqāshid asy-syarīah. Dari  segi tingkat kepentingan memeliharanya, maslahah yang menjadi bagian dari maqāshid asy-syarī‘ah terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:
1. Tingkat primer ( رورضلا تاي ) yaitu sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau diperhatikan, seandainya  tidak  atau  terabaikan  akan  membawa  kepada  tidak  ada  atau  tidak berartinya kehidupan.
2. Tingkat  sekunder  ( تايجاحلا )  yaitu  suatu  kebutuhan  untuk  memeliharanya,  namun  bila tidak dipelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya.
3. Tingkat  tertier  ( تاينيسحتلا )  yaitu  sesuatu  yang  sebaiknya  dilakukan  untuk mengambil manfaat dan sebaiknya ditinggalkan untuk menghindari kemudaratan. 14 Muhammad Ayub  dalam  bukunya Understanding Islamic Finance ,  memaparkan  bahwa  secara  keseluruhan tujuan  di  balik  syariat  Allah  swt.  adalah  kebahagian  dan  kesejahteraan  manusia  di  dunia  dan akherat,  dan  semua  hal  yang  menjamin  kesejahteraan  dan  memenuhi  kepeningan  utama  dari umat  manusia  tercakup  dalam  tujuan-tujuan  syariah  ( maqāshid  asy-syarīah ). 15 Tujuan-tujuan tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:
1. Tujuan Primer Tujuan  primer  yang  ingin  diwujudkan  oleh  syariah  adalah  perlindungan  dan pemeliharaan atas:
a) Agama.
b) Kehidupan.
c) Keturunan – anggota keluarga.
d) Harta.
e) Intelek.
2. Kehormatan. 16 Tujuan Sekunder Tujuan primer syariah akan membawa ke beberapa tujuan sekunder yang terdiri atas:
a) Penegakan keadilan dan kesamaan dalam masyarakat.
b) Peningkatan  keamanan  sosial,  sikap  saling  membantu,  dan  solidaritas,  khususnya untuk  membantu  yang  miskin  serta  membutuhkan  dalam  memenuhi  kebutuhan dasar mereka.
12 Izzudin  ibn  Abdi  al-Salam. Qawāid  al-Ahkām  fi  mashalih  al-anām ,  Terj.  Kaidah-Kaidah  Hukum Islam, (Bandung: Nusa Media, 2011). h. 3.
13 Amir, Ushul Fiqh, Ibid . h. 232-238.
14 Ibid. h. 239-240.
15 MuhammadAyub. Understanding  Islamic  Finance:  A-Z  Keuangan  Syariah .(Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2009). h. 34.
16 Ibid. h. 35
c) Pemeliharaan kedamaian dan keamanan.
d) Peningkatan kerjasama dalam hal kebaikan dan larangan perbuatan serta tindakan jahat.
e) Peningkatan  nilai  moral  universal  yang  utama  dan  semua  tindakan  yang  perlu untuk pemeliharaan dan penguasaan alam. 17

## D. Pembangunan Ekonomi Berbasis Maqāshid asy-Syarī‘ah
Masuknya teori maqāshid asy-syarīah ke dalam wilayah ekonomi Islam dapat ditemukan langsung  dalam  landasan  etika.Para  pelaku  ekonomi  tidak  hanya  dituntut  untuk  dapat menguasai  sumber-sumber  ekonomi  yang  strategis  tetapi  juga  memanfaatkannya  untuk kepentingan  umat  dengan  mengacu  pada  kemaslahatan  primer,  sekunder,  maupun  tertier. Dengan  demikian,  bagi  kajian  ekonomi  Islam, maqāshid  asy-syarīah adalah  salah  satu  usaha logis yang wajib diterapkan sebagai konsekuensi dari pemahaman ekonomi yang berkeadilan di satu sisi dan berketuhanan di sisi lain.
Indikator-indikator  pembangunan  ekonomi  yang  didasarkan  pada maqāshid  syarī’ah menurut  ‘Abdul  Mun‘im  Afar  sebagaimana  dikutip  oleh  Ali  Rama  dan  Makhlani  dapat  dilihat dari: 18

## 1. PemeliharaanAgama
Jika pokok-pokok ibadah seperti mengucapkan kalimat syahadat, pelaksanaan sholat, zakat, haji  dan  lain-lain,  adalah  sebagai  indicator  bagi  terpeliharanya  keberadaan  agama,  maka segala  sesuatu  yang  mutlak  dibutuhkan  baik  materil  maupun  non  materil,  sarana  barang dan  jasa–untuk  melaksanakan  ibadah  tersebut  harus  tersedia  dan  terealisasi  terlebih dahulu. Kebutuhan dasar tersebut antara lain merujuk pada identifikasi kebutuhan berupa sarana, barang dan jasa sebagaiberikut:
a. Untuk  menjaga  kesinambungan  iman  dan  akidah  maka  setidaknya  perlu  disediakan antara  lain:  jasa  da’i  dan  pembimbing  ibadah,  pencetakan  dan  penerbitan  buku-buku agama  termasuk  Alquran  dan  Hadis,  pendirian  pusat-pusat  pengajian  dan  bimbingan agama.
b. Untuk melaksanakan ibadah yang terdiri dari:
1) Shalat,  dibutuhkan  masjid  dan  musholla,  jasa  imam  dan  muadzin,  dana-dana  waqaf untuk biaya pemeliharaan tempat ibadah, dan penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
2) Zakat,  d i b u t u h k a n   pembentukan  struktur  kelembagaan  zakat  yang  terintegrasi dan dikelola secara profesional  dantransparan,  pelatihan manajemen pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat, pemetaan potensi pengumpulan dana zakat dari para muzakki dan  pemetaan  sebaran mustahiq zakat,  penegakan  hokum  bagi  pihak  yang tidak  mau  membayar  zakat,  pembentukan  lembaga  yang  intens  mensosialisasikan kewajiban membayar zakat serta hukum-hukum agamanya.
3) Puasa,  d i b u t u h k a n   lembaga  pendidikan  yang  mengajarkan  hukum-hukum  puasa, penciptaan  lingkungan  yang  mendukung  lancarnya  pelaksanaan  puasa, menyemarakkan kegiataan keagamaan selama bulan Ramadhan.
4) Haji,  diperlukan  pembentukan  lembaga  pengelolaan  pelaksanaan  haji  dan  lembaga pengelola  dana  haji,  penyediaan  alat  transportasi  dan penginapan  yang  nyaman  dan lembaga bimbingan haji dan pengajaran manasik haji.
5) Lembaga  peradilan,  dibutuhkan  jasa  kepemimpinan  kepala  negara,  majelis permusyawaratan, para hakim, lembaga urusan Islam.
6) Lembaga keamanan:   jasa aparat keamanan untuk menjaga keselamatan para pelaksana dakwah,  keamanan  masyarakat  dan  negara  dan  memberikan  hukuman  bagi  para pelanggar aturan-aturan yang berlaku.
2. Pemeliharaan Jiwa dan Akal
17 Ibid. h. 36
18 Ali  dan  MakhlaniRama.“ Pembangunan  Ekonomi  dalam  Tinjauanmaqāshid  asy-syarī‘ah ”. Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan. Vol. 1, No. 1, Juni 2013. h. 31-46
Kebutuhan  akanpemeliharaan  jiwa  dan  akal  meliputi  makan  dan  minum,  berpakaian  dan bertempat tinggal (kebutuhan akan rumah). Artinya kebutuhan akan pangan, sandang dan papan  adalah  mutlak  harus  terpenuhi  untuk  menjaga  jiwa  dan  akal  manusia,  agar  dapat menjaga  eksistensi  hidup  serta  menjalankan  fungsi  utamanya  sebagai  pelaku  utama pembangunan  ( khalifah ).  Terpenuhinya  kebutuhan  dasar  tersebut  adalah  merupakan  hak dasar  dari  setiap  individu.Pembangunan  ekonomi  harus  menempatkan  pemenuhan kebutuhan  dasar  setiap  individu  sebagai  prioritas  utama,  karena  jika  tidak  terpenuhi akanmengancam eksistensi hidup manusia (jiwa). Pemeliharaan keselamatan jiwa meliputi Sembilan bidang pokok:
a. Makanan pokok dan perlengkapan penyajiannya, lauk-pauk beserta bumbu- bumbu, air bersih dan garam.
b. Perangkat perlengkapan untuk pemeliharaan badan.
c. Pakaian.
d. Perumahan
e. Pemeliharaan  kesehatan  dengan  ketersediaan  rumah  sakit,  peralatan  sakit,  obat-obat, dokter, ambulans, dan lain-lain.
f. Transportasi dan telekomunikasi berupa alatt ransportasi darat, laut dan udara dan alat- alat komunikasi.
g. Jasa keamanan bagi individu dan masyarakat.
h. Lapangan yang halal dan manusiawi, upah yang adil, dan kondisi kerja yang nyaman.
i. Lembaga perlindungan sosial seperi pemeliharaan lanjutusia, anak yatim piatu,bantuan bagi para penganggur dan jaminan sosial.
Sedangkan pemeliharaan akal dapat terdirii dari:
a. Pendidikan:  penyediaan  lembaga  pendidikan  dari  tingkat  dasar  sampai perguruantinggi, biaya pendidikan yang rendah bahkan gratis, penyediaan alokasi dana yang  tinggi  untuk  sektor  pendidikan,  penyediaan  sarana  pendidikan  yang  memadai termasuk guru dan tenaga pengajar.
b. Penerangan dan kebudayaan.
c. Penelitian ilmiah: pusat pengembangan kurikulum, pusat pengembangan ilmu modern, pusatpenelitian, dan lain-lain.
3. PemeliharaanKeturunan dan Harta
Tidak  ada  peradaban  yang  mampu  bertahan  jika  generasi  mudanya  memiliki  kualitas spiritual, fisik dan mental yang rendah, sehingga berdampak pada ketidakmampuan untuk menghadapii tantangan kehidupan yang semakin dinamis.Oleh karenanya mesti dilakukan perbaikan  secara  terencana  dan  berkelanjutan  untuk  memperbaikii  kualitas  generasi muda.Salah  satu  langkah  untuk  memperbaiki  karakter  dan  keperibadian  mereka  adalah dengan  menanamkan  akhlak  baik  ( khuluq hasan )  melalui  proses tarbiyah (pendidikan)  di lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan.
Sementaraharta merupakan fasilitas yang dianugerahkan Allahswt.Kepada manusia untuk  menunjang  fungsi  utamanya  sebagai  khalîfah  di  bumi.Harta  adalah  amanah  yang harus dikembangkan secara terencana untuk tujuan menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan  dasar  setiap  individu,  membuat  kehidupan  terasa  nnyaman  dan  mendorong terciptanya  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan  yang  merata.Dalam  memperoleh  dan mengembangkan  harta  dituntut  untuk  didasarkan  pada  nilai-nilai  Islam.Harus  ada  filter moral dalam pengelolaannya.
Untuk  menjaga  keselamatan  keturunan  dan  harta  maka  dibutuhkan  lembaga- lembaga yang terkaitdengan:
a. Pemeliharaan keturunan
1) Lembaga  pernikahan  yang  akanmempermudah  legalitas  pernikahan,  pembelakan pra-pernikahan, pembinaan rumah tangga pasca pernikahan, dan lain-lain.
2) Pusat  pembinaan  ibu-ibu  berkenaan  dengan  kesehatan,  psikologi,  dan  makanan, pemeriksaan rutin untuk memastikan kesehatan dan keselamatan janin.
3) Pemeliharaan  anak-anak:  bimbingan  dan  pendidikan  kesehatan  bagi  anak-anak, lembaga  pengasuhan  anak,  program  dasar  untuk  kesehatan  dan  nutrisi  anak,
penanaman akidah yang benar dan prinsip-prinsip   dasar agama Islam, memberikan bekal keahlian bagi anak-anak kurang mampu.
4) Yayasan anak yatim sebagai pusat pemeliharaan anak-anak yatim.
5) Pembentukan lembaga pemeliharaan harta.
6) Pembentukan lembaga keuangan dan investasi.
7) Strategi keuangan akurat untuk pembangunan dan pemeliharaan harta.
8) Pengamanan  pemeliharaan  harta dengan  penerapan  hukuman  atas  pencuri,  perampas harta dan pelaku kecurangan, pelarangan riba, suap dan korupsi.
9) Menjamin  keamanan  harta  dan  kepemilikan  pribadi,  pengaturan      aka-akad  transaksi seperti jual beli, perkongsian, sewa,danlain-lain.
10) Pengajaran  berkenaan  dengan  tatacara  mendapatkan  harta  dan  pengembangannya, sumber-sumber pendapatan halal dan haram, hukum-hukum transaksi, dan lain- lain.
Berdasarkan  uraian  di  atas,    maka    konsep  kebutuhan  dasar  yang  harus  menjadi prioritas pembangunan ekonomi adalah segala kebutuhan  dasar minimal yang  harus ada dan diperlukan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal dan harta manusia, agar setiap individu dapat melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, sistem  sosial  dan  keamanan;  kebutuhan  yang  dimaksud  mencakup  segala  macam  barang  dan jasa  primer,  sebagai  sarana  yang  harus  dihasilkan  dalam  proses  pembangunan  dengan perencanaan yang tepat disertai anggaran yang memadai.
Oleh  karenanya,  pembangunan  berbasis maqāshid  asy-syarī‘ah adalah  pembangunan yang  meletakkan  prioritas  utamanya  untuk  memenuhii  kebutuhan      dasar  manusia  demi terpeliharanya  lima  maslahat  pokok  (agama,  akal,  jiwa,  keturunan  dan  harta)  melalui  usaha dalam  proses  produksi  atau  pembangunan  ekonomi.Terpenuhinya  kebutuhan  dasar  setiap individu  akan  berkorelasi  pada  peningkatan  kesejahteraan  atau  tercipta  kesejahteraan. Sebaliknya, apabila  manusiatidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, ia akan merasakan ketidakpuasan, tidak damai, tidak senang, tidak bahagia, tidak aman. Kondisi ini adalah kondisi tidak sejahtera.
Dengan  demikian  terdapat  hubungan  antara  pembangunan  ekonomi  yang  berbasis maqāshid  asy-syarī‘ah dengan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  hidup  manusia,  dan  juga hubungannya  dengan  kondisi  kesejahteraan,  yang  bila  disimpulkan  bahwa  pembangunan ekonomi  yang  memprioritaskan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  manusia  adalah  merupakan predisposisi  dari  kesejahteraan,  dalam  arti  kesejahteraan  sosial  akan  ditentukan  oleh bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar.

## E. Aplikasi Maqāshid Asy-Syarī‘ah dalam Ekonomi Syariah
Berbicara  ekonomi  dan  transaksi  keuangan  syari’ah  sangat  erat  kaitannya  dengan prinsip Maqāshid  Asy-Syarī‘ah, yaitu  hifz  al-mal  (menjaga  harta  benda).Dengan  demikian, transaksi  muamalat  memiliki  landasan  epistimologinya  yang  bersumber  pada  penalaran maqāshid  asy-syarī‘ah. Tujuan  syari’at  dalam  transaksi  mu’amalat  adalah  menciptakan kesejahteraan  umat  manusia  dengan  menyeimbangkan  peredaran  harta  benda  antara  kaum kaya dan kaum miskin secara berkeadilan dan seimbang.
Menurut thahir ibn ‘Asyur-sebagaimana dikutip al-Raisuni bahwa maqāshid asy-syarī‘ah dalam  ekonomi  syari’ah  dapat  dibagi  menjadi  lima  tujuan,  yaitu: rawaj (diperjualbelikan), wudhuh (kejelasan), hifz (penjagaan), tsabat (ketetapan)  dan ‘adl (keadilan).  Yang  dimaksud dengan rawaj berarti  bahwa  harta  benda  ditujukan  untuk  diperjualbelikan  agar  kekayaan tersebut menjadi berkembang. Wudhuh berarti harta ditujukan agar dikelola secara transparan dan akuntabel. Hifz berarti harta sebagai barang titipan Allah swt ditujukan agar dipelihara dan dibelanjakan  secara  syar’i. Tsabat berarti  harta  benda  ditujukan  untuk  membangkitkan  etos kerja yang tinggi dalam mengelolanya dan mengembangkannya dengan cara-cara yang sah dan halal. ‘Adl berarti harta harus dikelola secara berkeadilan tanpa menzalimi orang lain. Konsep Maqāshid Asy-Syarī‘ah dalam  ekonomi  syari’ah  menduduki  posisi  yang  sangat penting  dalam  merumuskan  ekonomi  syari’ah,  menciptakan  produk-produk  perbankan  dan keuangan  syari’ah.  Berikut  beberapa  implikasi Maqāshid  Asy-Syarī‘ah dalam  sistem ekonomiIslam.
1. Maqāshid Asy-Syarī‘ah dalam Proses Produksi
Islam  tidak  menolak  pertimbangan  bahwa  untuk  memproduksi  barang  atau  jasa  harus mempertimbangkan for whom to produce sehingga akan menentukan what to produce . Dengan mengacu  pada  konsep  maslahah  sebagai  tujuan  dari maqāshid  asy-syarī‘ah, maka  proses produksi akan terkait dengan beberapa faktor berikut: pertama , karena produsen dalam Islam tidak  hanya  mengejar profitability namun  juga  menjadikan  maslahah  sebagai  barometernya, maka  ia  tidak  akan  memproduksi  barang  atau  jasa  yang  tidak  searah  dengan maqāshid asy- syarī‘ah dan menyalahi al-kulliyah al-khamsah. Kedua, dalam banyak hal, jenis dan jumlah supply relatif  pada demand .  Jika  diasumsikan  bahwa  semua  demand  di  suatu  pasar  berdasar  pada maslahah  yang  berakar  pada needs .  Maka supply dari  produsen  akan  mengikuti demand tersebut. Meskipun demikian, masih ada demand yang tidak sesuai dengan kemaslahatan, maka produsen dalam ekonomi Islam semestinya tidak menyuplai permintaan tersebut hanya karena profit semata. 19

## 2. Maqāshid Asy-Syarī‘ah dalam Konsumsi
Dalam  ekonomi  konvensional,  konsumen  diasumsikan  mempunyai  tujuan  untuk memperoleh  kepuasan  ( utility )  dalam  kegiatan  konsumsinya. Utility secara  bahasa  berarti berguna ( usefulness ), membantu ( helpfulness ) atau menguntungkan ( advantage ).Dalam konteks ekonomi,  utilitas  dimaknai  sebagai  kegunaan  atau  kepuasan  yang  dirasakan  oleh  seseorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang. Namun terkadang seseorang menginginkan suatu kepuasan  yang  tinggi  terhadap  suatu  barang  dan  jasa,  akan  tetapi  justru  barang  atau  jasa tersebut membawa kerusakan kepada dirinya atau orang-orang disekitarnya.
Dalam  Islam,  tujuan  konsumsi  bukanlah  konsep  utilitas  melainkan  kemaslahatan (maslahah).  Pencapaian  maslahah  tersebut  merupakan  tujuan  dari maqāshid  asy-syarī‘ah itu sendiri.  Konsep  utilitas sangat  subjektif karena  bertolak  belakang  pada  pemenuhan  kepuasan atau wants , konsep maslahat relative lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau needs. Maslahat dipenuhi berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriteria objektif tentang suatu barang ekonomi yang memiliki nilai maslahat atau tidak. 20

## 3. Maqāshid Asy-Syarī‘ah dalam Kebijakan Fiskal
Kebijakan  fiskal  didefinisikan  sebagai  kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan penggunaan  pajak,  pinjaman  masyarakat,  pengeluaran  masyarakat  oleh  pemerintah  untuk tujuan stabilitas atau pembangunan, sehingga terbentuk modal dan laju pertumbuhan ekonomi yang  berjalan  dengan  baik.Dasar  kebijakan  fiskal  secara  umum  bertujuan  untuk  pemerataan pendapatan dan kesejahteraan.Akan tetapi kesejahteraan dalam Islam mencakup kesejahteraan dunia akhirat ( falah ), oleh karena itu nilai-nilai moral harus mendasari kebijakan fiskal.
Kesejahteraan  yang  dimaksud  dalam  kebijakan  fiskal  Islam  yaitu  kebijakan  pemerintah dalam  pengembangan  masyarakat  yang  didasari  atas  distribusi  kekayaan  berimbang  dengan menempatkan  nilai-nilai  material  dan  spiritual  dalam  tingkat  yang  seimbang.Kebijakan  fiskal dalam  Islam,  regulasi  pemasukan  dan  pengeluaran  merupakan  salah  satu  dari  berbagai perangkat  untuk  mencapai  kemaslahatan.Kemaslahatan  adalah  segala  bentuk  keadaan,  baik material maupun immaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna.
Maqāshid asy-syarī‘ah sebagai dasar kebijakan fiskal memiliki peranan yang sangat urgen dalam  pembangunan  ekonomi.Kebijakan  fiskal  dalam  Islam  tidak  bertumpu  pada  mekanisme pasar  bebas  yang  membolehkan  mengejar  kepentingan  setiap  individu  tanpa  campur  tangan pemerintah sehingga telah melahirkan individualisme ekonomi. Prinsip kebijakan fiskal dalam Islam  bertujuan  untuk  mengembangkan  suatu  masyarkat  yang  didasarkan  atas  distribusi kekayaan  berimbang  dengan  menempatkan  kepentingan  material  dan  spiritual  pada  tingkat yang sama.
19 MuhammadMufid. Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer. Ibid . h. 188-189.
20 Ibid. h. 189-190.
Instrumen  kebijakan  fiskal  dalam  ekonomi  Islam  dapat  dikategorikam  dalam  tiga  hal, yaitu masalah penerimaan Negara, pengeluaran Negara, dan utang Negara.Namun yang paling menonjol  dalam  kebijakan  fiskal  adalah  masalah  pajak.Dalam  konteks  ekonomi  Islam,  system pajak  ini  termasuk  dalam  penerapan  kewajiban  membayar  zakat, jizyah , fa’i , ghanimah ,  dan lain-lain.
Dalam  sistem  dan  kebijakan  fiskal  Islam,  zakat  memiliki  kedudukan  istimewa  dan strategis karena sebagai sumber pendapatan yang utama.Zakat dapat menunjang pengeluaran Negara,  baik  dalam  bentuk governmentexpenditure,  government  transfer ,  sehingga  mampu meningkatkan kesejahtreaan rakyat. Zakat dapat dianggap sebagai system fiskal komprehensif yang  memiliki  kelengkapan  aturan  mencakup  subjek,  objek,  tarif, nisab , haul ,  hingga  lokasi distribusinya.
Dengan  demikian, maqāshid  asy-syarī‘ah dalam  konteks  kebijakan  fiskal  islam  adalah adanya  keadilan  dalam  pemerataan  pendapatan  dalam  rangka  mencapai  kesejahteraan masyarakat.  Disinilah  pemerintah  dituntut  dalam  kebijakan  ekonomi  yang  menyangkut  hajat masyarakat publik bersifat adil dan berimbang. 21

## F. Penutup
Konsep ekonomi Islam adalah suatu keniscayaan yang harus dikembangkan lebih jauh, tidak  hanya  dalam tataran konseptual  teapi  juga  dalam  tataran  praktis, khususnya praktek  di perbankan  syariah.Islam  telah  menyediakan  sumber-sumber  tekstual  yang  memadai  untuk memberikan batasan prilaku manusia, namun hal itu tidak cukup jika tidak diimbangi dengan inferensi  sosial.  Adanya  teori maqāshid  asy-syarī‘ah dalam  kajian  perekonomian  Islam merupakan langkah maju dalam pengembangan model ekonomi Islam yang paling ideal. Hal ini karena maqāshid asy-syarī‘ah dapat dijadikan alat bantu dalam membantu menyelesaikan dalil dalam  menetapkan  suatu  hukum  dalam  rangka  mencapai  tujuan  disyariatkannya  hukum tersebut.

## Daftar Pustaka
al-Azharī, Mushthafā Mahmȗd. Taisīr Qawā’id an-Nahwi lil Mubtadi’īn . Mesir: Maktabah al-‘Ulȗm wa al-Hikam, 2011.
al-Badwi, Yȗsuf Ahmad Muhammad. Maqāshid asy-syarī’ah ‘inda Ibn Taimiyah. al-Urdun: Dār an- Nafā’is, t.t.
al-Khalīfi,  Riyādh  Manshȗr.  al- Maqāshid  asy-Syarī‘ahwa  Atsaruhā  fī  Fiqhi  al-Mu‘āmalat  al- Māliyah.Majallah Jāmi‘ah al-Malik ‘Abdul ‘Azīz: al-Iqtishād al-Islāmī, Vol. 17, No. 1, Tahun, 2004.
Arifin, Jaenal. Kamus Ushul Fiqh Dalam Dua Bingkai Ijtihad . Jakarta: Kencana, 2012
Asy-Syātibī Abȗ Ishāq Ibrāhīm ibn Mȗsā ibn Muhammad al-Lakhmī. al-Muwāfaqāt . al-Mamlakah as-Su‘ȗdiyyah al-‘Arabiyyah: Dār ‘Affān, cet. 2, 1997.
Ayub,  Muhammad. Understanding  Islamic  Finance:  A-Z  Keuangan  Syariah .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Bābistī,  ‘Azīzah  Fawal. Al-Mu‘jam al-Mufashshil fī an-Nahwi al-‘Arabī .  Beirut:  Dār  al-Kutub  al  - ‘Ilmiyyah, 1992.
Djamil,  Fahurrahman. Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep. Jakarta:  Sinar  Grafika, 2013.
Fathurrahman,  Ayif.  “Pendekatan Maqāshid Asy-Syarī‘Ah: Konstruksi  Terhadap  Pengembangan Ilmu  Ekonomi  dan  Keuangan  Islam”. Hunafa:  Jurnal  Studia  Islamika, Vol.  11,  No.  2, Desember 2014.
ISRA. Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi . Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Izzudin  ibn  Abdi  al-Salam. Qawāid  al-Ahkām  fi  mashalih al-anām ,  Terj.  Kaidah-Kaidah  Hukum Islam, Bandung: Nusa Media, 2011.
Lahsasna, Ahcene. Maqāshid asy-Syarī‘ah in Islamic Finance. Kuala Lumpur: IFBIM, 2013.
Mufid,  Muhammad. Ushul  Fiqh  Ekonomi  dan  Keuangan  Kontemporer  :  dari  Teori  ke  Aplikasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
Munawwir,  Ahmad  Warson. Kamus  Arab-Indonesia  Terlengkap. Surabaya:  Pustaka  Progressif, 1997.
Rama,  Ali  dan  Makhlani.“ Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauanmaqāshid asy-syarī‘ah ”. Dialog:
Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan. Vol. 1, No. 1, Juni 2013.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh . Jakarta: Prenada, cet. IV, Jilid. 2, 2009.