Sabda, Volume 8, Tahun 2013 : 91-97 ____________ ISSN 1410 - 7910

## SEKE DAN IKAN MALALUGIS di Desa Bebalang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
WidyaRatmaya Program Magister Manajemen Sumberdaya Pantai Universitas

## Diponegoro

## Abstract
Coastal society is a group of indigenous people or local people who reside or live in coastal  regions and have particular custom in managing its surroundings/row generation to generation. The people manage their  coastal  resource  traditionally  and  locally;  their  social  structure and activities  are  still  simple.  The people have their local wisdom, namely Hak Ulayat Laut, which can conceptually be translated into sea tenure.  Hak  Ulayat  Laut  is  a  form  of  communal  marine  resource  management.  The  traditional  local wisdom  can  be  manifested  in  social  values,  custom  norms, ethics, system  of  belief,  traditional  site planning, as well as tools and environment-friendly simple technology.
The fishing community of Bebalang Village,  Sangihe Islands Regency, is a group of indigenous people who have their local wisdom in maintaining and using marine resource. The local wisdom is manifested in a traditional institution which manages the usage of the available natural resources. In the institution there  are  a  number  of  rules  concerning  the  usage  of  marine  resource  as  well  as the applicable technology and territorial-operating borders. Besides that, the people of Bebalang Village uphold the law regulating  the  catching  of  malalugis,  a  species  of  kite  fish.  They  catch  malalugis  by  using  seke, bamboo-woven traps. The traps appear like bubu, but they have bigger sizes.
Keywords: Bebalang Village, Hak Ulayat Laut, malalugis fish, sea tenure, seke 1.    Pcndahulnan
Masyarakat  pesisir  merupakan  suatu  kelompok masyarakat  adat  atau  masyarakat  lokal  yang bermukim  atau  tinggal  di  wilayah  pesisir  dan memiliki  adat/  tata  cara  tersendiri  dalam mengelola  lingkungannya  secara  turun  temurun (UU  No.  27  tahun  2007).  Dalam  pengelolaan sumberdaya  alam  di  wilayah  pesisir,  mereka masih  melakukan  secara  tradisional,  bersifat lokal dan struktur masyarakat sertaaktivitasnyasecarasederhana.  Beberapa  ciri dari  pengelolaan  sumberdaya alam secara tradisional antara lain:
1.      Pengelolaan  sumberdaya  alam  dilakukan secara berkelanjutan
2.      Struktur  pihak  yang  terlibat  masih  sangat sederhana
3.      Bentuk pemanfaatannya terbatas dalam
skalakecil; 4.      Tipe masyarakat dan kegiatannya relatif homogen
5.      Komponen pengelolaannnya berasal dan berakar pada masyarakat
6.    Rasa kepemilikan dan ketergantungan terhadap sumberdaya alam tmggi (Wahyudin,2003).
Selain  itu,  aturan-aturan  yang digunakan pada umumnya berakar dari permasalahan -permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat setempat. Aturan-aturan dan
kebijakan tradisional ini kemudian ditetapkan dan disepakati  bersama  oleh  masyarakat sebagai suatu  undang-undang  atau  hukum  yang lebih dikenal sebagai hukum adat. Aturan-aturan
SEKE DAN IKAN MALALUGIS KELEMBAGAAN TRADISIONAL      91
Sabda, Volume 8, Tahun 2013: 91-97 itulah yang mengatur semua tata cara masyarakat dalam  mengelola  suatu  sumberdaya  alam  yang ada.
Secara  konsepsional  kearifan lokal  atau yang lebih dikenal dengan Hal Ulayat Laut merupakan terjemahan  dari  istilah Sea  Tenure (Adhuri, 1993). Hak  Ulayat mempakan  suatu  bentuk pengelolaan  sumberdaya  laut  yang  bersifat komunal. Menurut Sudo 1983 dalam Imron, dkk, 2006  istilah Sea  tenure mengaju kepada seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang muncul  dalm  hubungannya  dengan  kepemilikan wilayah laut. Sea Tenure merupakan suatu sistem, di  mana  beberapa  orang  atau  kelompok  sosial memanfaatkan  wilayah  laut,  mengatur  tingkat eksploitasi  sumberdaya  alam  laut  termasuk melindunginya dari eksploitasi  yang  berlebihan (over exploitation)  (Sudo,  1983  dalam  Wahyono, dkk, 2000).  Selanjutnya  menurut  Akimichi  1991 dalam  imron,  dkk,  2006  mengatakan  bahwa hak-hak  kepemilikan  tersebut (property  right), mempunyai  konotasi  sebagai  memiliki (to  own), memasuki (to acces) dan  memanfaatkan (to  use). Ketiga  hal  tersebut  tidak  hanya  mengacu  pada suatu  wilayah  penangkapan (fishing  ground), tetapijuga pada teknik-teknik penangkapan, peralatan  (teknologi)  yang  digunakan,  dan sumberdaya yang dikumpulkan.
Kearifan lokal tadisional tersebut dapat diwujudkan  dalam  nilai  sosial,  norma  adat, etika, sistem kepercayaan, pola penataan ruang tadisional, serta peralatan dan teknologi sederhana  yang  ramah  lingkungan.  Sumber  daya sosial yang diwarisi secara turun temurun tersebut pada  kenyataannya  terbukti  efektif menjaga kelestarian lingkungan, serta menjamin kelestarian lingkungan sosial. Menurut Keraf (2003), kearifan tradisional merupakan semua bentuk pengetahuan, keyakinan, • pemahaman atau wawasan serta adat dan  kebiasaan  atau  etika  yang  menuntun  semua perilaku  manusia  atau  anggota  masyarakat  dalam kehidupan di dalam suatu komunitas ekologis. Kearifan  tradisional  bukan  hanya  menyangkut pengetahuan  atau  pemahaman  masyarakat  adat tentang manusia dan • bagaimana relasi yang baik di antara anggota
masyarakat  melainkan  juga  menyangkut pengetahuan,  pemahaman  dan adat  maupun kebiasaan manusia alam dan bagaimana relasi di antara  semua  penghuni  komunitas ekologi tersebut. Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktikan, diajarkan  dan  diwariskan secara turun-temurun yang sekaligus membentuk pola perilaku  manusia sehari-hari baik  terhadap sesama manusia maupun terhadap alam. Aturan-aturan  yang  terbentuk dalam  sistem penguasaan  bersama pada Hak Ulayat  Laut merupakan  suatu  kesadaran bersama seluruh masyarakat,  yang  mengandung dua sifat  pokok yaitu:  kesadaran bersama  dari  suatu komunitas sesungguhnya  berada  di luar  pribadi dari  setiap individu  anggota  masyarakat,  Sedangkan  yang kedua, kesadaran  bersama  memiliki  sudut kekuatan psikis yang memaksa masing-masing individu anggota komunitas untuk menyesuaikan diri  dengan aturan-aturan tersebut  (Wahyono dkk,2000 dalam Hammar» 2009) Masyarakat  Nelayan  Desa Bebalang Kabupaten Kepulauan  Sangihe  merupakan  salah satu kelompok  masyarakat  adat yang mempunyai suatu kearifan  lokal tradisional  dalam  menjaga dan  memanfaafkan  bumberdaya  laut  (Adhuri, 1993;  Wahyono, 1993;  Nikijuluw,  1998;  Imron, 2002). Bentuk kearifan lokal tersebut dituangkan dalam  bentuk  suatu  kelembagaan tradisional yang mengatur  semua  kegiatan  pemanfaatan sumberdaya  yang  ada. Didalam  lembaga tradisional tersebut ada beberapa aturan mengenai  pemanfaatan  sumberdaya  alam laut, dan juga teknologi yang digunakan serta batasan wilayah pengoperasian. (Adhuri, 1993; Wahyono,  1993).  Selain  itu,  masyarakat Desa Bebalang  Juga  mempunyai aturan  bahwa mereka  melakukan  penangkapan  spesifik yaitu penangkapan khusus pada ikan "malalugis", yaitu sejenis  ikan  layang.  Mereka menangkap Ikan malalugis dengan  menggunakan jebakan yang terbuat  dari  bambu  yang  disebut "kke". Alat  ini mirip  dengan  bubu, tetapi  dengan ukuran  yang lebih besar (Nikijuluw, 1998; Imron, 2002).
2.      Protll Kabupaten Kepulauan Sangihe

## 92

## SEKE DAN IKAN MALALUGIS KELEMBAGAAN TRADISIONAL
Sabda, Volume 8, Tahun 2013 : 91-97
2,1. KondisiGeografis Kabupaten Keputauan Sangihe Talaud
merupakan salah  satu  kabupatcn  di  Provinsi Sulawesi Uara yang berbatasan dengan Filipina. Kabupaten  ini  memiliki  luas  daratan mencapai 1.012,94 km, dengan ibukota Tahuna. Kabupaten Kepulauan  Sangihe  terdiri dari dua  gugusan kepulauan
yaitu gugusan Kepulauan Siau-Tagulandang-Biaro  dan'gugusan  kepulauan Sangihe  Besar.  Secara  keseluruhan  jumlah  pulau yang  ada  di  kedua  gugusan  kepulauan  ini berjumlah 82pulauyang tidak berpenghuni dan 30 pulau  berpenghuni. Letak pulau-pulau  di
Kabupaten
Kepulauan
Sangihe
membentangberjejer  dari  selatan  yaitu  pulau Biaro yang paling dekat dengan ibukota Propinsi Sulawesi  Utara  (Manado),  sampai dengan pulau Marore  di  bagian  utara  yang  berbatasan  dengan pulau  Balut  dan  Saranggani tvilayah Republik Filipina (Mindanao Selatan).
Kabupaten
Kepulauan  Sangihe  Secara  geografis  terletak diantara  4 1 '4'13"-4 0 44'22"LU dan 125°  125"  56' 57".  BT,  berada  antara  Pulau  Sulawesi  dengan Pulau  Mindanao  (Fiiipina).  Ibukota  Tahuna berjarak  142  mil  laut  dari Manado, ibukota Provmsi Sulawesi Utara (Bappeda Kab. Sangihe, 2009).
Struktur  geografik  dan  teritorial  Kepulauan Sangihe  mempunyai  sifat  yang unik. Daerah tersebut terletak antara Pulau Sulawesi dan Pulau Mindanao (Filipina), sehingga merupakan daerah perbatasan.  Teritori  Sangihe  Talaud  mempunyai luas  44.000  km 2 ,  namun  hanya  sekitar  50%  saja yang  merupakan  daratan.  Topografi  Kepulauan Sangihe Talaud  adalah  kasar  dengan  75 % daratan  mempunyai  kemiringan  di  atas  150°  dan bahkan  mencapai  kemiringan  40°(Bappeda Kab. Sangihe, 2009).
Gambar 1. Wilayah Kepulauan Sangihe Talaud (Anonim,2010)
Iklim  di  wilayah  ini  dipengaruhi oleh angin muson. Terdapat duamusim seperti pada kebanyakan witayah tropis, yaitu musim kemarau dan  musim  penghujan.  Secara  umum  suhu  udara rata-rata  perbulan  pada  pengukuran  Stasiun Meteorologi  Naha  adalah  27"C.  Daerah  Sangihe Talaud  mempunyai  curah  hujan  yang  tinggi mencapai  2500  ilmi  pertahun. Wilayah yang didominasi oleh laut, membuat Kepulaan Sargihe Talaud  mempunyai  kekayaan  sumberdaya  hayati laut  yang  sangat  potensial.  Kekayaan  tersebut telah dimanfaatkan penduduknya untuk menopang  kehidupan  mereka.  Kekayaan  inilah yang juga sering menyebabkan terjadinya konflik antar  nelayan  yang  datang  dari  luar  Daerah Sangihe  Talaud,  terutama  nelayan  dari  Filipina (Bappeda Kab. Sangihe, 2009).

## 2.2. Desa Bebalang
Bebalang  merupakan  sebuah  pulau kecil dengan luas 3,4 km 2 yang secara administradf merupakan sebuah  desa  yang  berada di Kecamatan  Mangan Kabupaten  Kepulauan  Sangihe.  Desa  Bebalang dipimpin  oleh  seorang  kepala  desa  yang  disebut Apo-Laa, yang  merupakan  pemimpin  formal  dan informal  dari  desa  ini  (Adhuri,  1993).  Penduduk Desa Bebalang  tersebar  di  tiga  dusun,  yaitu Dusun  Satu,  Dusun  Dua  dan  Dusun  Tiga. Menunrt  Adhuri  (1993),  penyebaran  penduduk pada  ketiga  dusun  tersebut  hanya  didasari  atas pertimbangan administratif, yaitu jumlah keluarga  dalam  sebuah  dusun,  sementara  itu di Dusun  Tiga,  penduduk  Dusun  Tiga  memang dianggap kelompok sosial yang berbeda meskipun berasal dari nenek moyang yang sama.
Penduduk Desa Bebalang sebagian besar bermata pencaharian sebagai
nelayan.
Mereka
memanfaatkan  sumberdaya  perikanan  dengan menggunakan  teknologi  yang  sederhana  seperti tombak,  panah,  Seke,  dan  beberapajaring kecil (Adhuri, 1993; Nikijuluw, 1998). Masyarakat  Desa  Bebalang  menggunakan  alat tangkap yang bemama Sefre. Mereka menggunakan  alat  tangkap  ini  untuk  menangkap ikan malulugis. yang  merupakan  sejenis  ikan layang (Nikijuluw. 1998). Sete
SEKE DAN IKAN MALALUGIS KELEMBAGAAN TRADISIONAL      93
Sabda, Volume 8, Tsbun 2013 : 8^-97. sendiri  merupakan  suatu  alat  tangkap  yang terbuat  dari  bambu  yang  berbentuk  segi  empat dan  mirip  dengan  bubu.  Pengoperasian Seke dilakukan  secara  bersama  sama  oleh  seluruh anggota  masyarakat  dan  hasil  yang  didapatkan akan  dibagi  bersama  (Adhuri,  1993;  Wahyona dkk. 1991 dalamNikijuluw, 1998)

## 3.    Pengelolaan  Sumberdaya  Perikanen
BerdasarkaniffAe
3.1. Seise Seke merupakan  salah satu mekanisme kelembagaan adat  tradisional  dalam  mengelola sumberdaya perikanan  di  daerah  Sangihe Talaud,  khususnya  di desa  Bebalang.  Nama Seke sendiri diambil.dari  alat  tangkap yang mereka  gunakan untuk  menangkap  ikan. Masyarakat Desa Bebalang menerapkan penangkapan eksklusif,  yaitu sutu  mekanisme penangkapan  pada satujenis ikan  saja. Mereka menggunakan alat  tangkap Sefre khusus untuk menangkap ikan layang atau mereka menyabutnya ikan malalugis (Adhuri, 1993; Wahyono, 1993;Nikijuluw, 1998). Alat tangkap  ini  terbuat  dari tumbuh-tumbuhan lokal, yaitu bulo (bambu),  kayu nibung, uwe (rotan)  dan bongo (daun  kelapa  atau  janur kuning). Berbetuk persegi panjang dan memiliki ukuran  panjang  30  m dan  lebar  82  cm. Para anggota kelompok  membuat  atat tangkap Seke dari rangkaian potongan  bambu  kecil  yang diikat menjadi satu  untaian  memanjang  dan diikat dengan ijuk, Seke merupakan  alat  angkap komunal, mulai  dari  proses  pembuatan  dan pengoperasiannya dilakukan secara bersama- sama. Keseluruhan kegiatan yang berhubungan  dengan Seke melibatkan  banyak orang, bahkan  hampir keseluruhan penduduk desa  yang dianggap  mampu tua-muda  laki-laki maupun  perempuan  semua terlibat (Adhuri. 1993) Dalam mengoperasikan  Seke.  masvarakal Desa
Behalang
memhagi ^ jems wilayah penangkapan (fishing  ground). yailu  Sanglu. Inahe  dan  EUe. Sangle  adalah suatu  wilayah laut  habitat terumbu  karang di mana  banyak dihuni  ikan-ikan  karang. Inahe  adalah  wilayah perairan  yang berbatasan  antara  sanghe dan elie. Sedangkan elie adalah wilayah penangkapan ikan yang paling jauh dari
daratan.  (Wahyono  dkk.  BO). 3.2.  Organisasi dan Keanggotaan dalam Seke Masyarakat Desa  Bebalang  mempunyai sebuah kelompok nelayan yang  diberi nama Seke. Dalam ketompok Seke, ada  beberapa istilah lokal mengenai keanggotaan berdasarkan fungsi dan  tugasnya  masing-masing  yaitu Lekdeng, Tatalide,  Seke kengkang. Malabo,  Tonaas, Mandora dan Mendoreso (Wahyono, dkk,  1991 dalam  Wahyono,  1993), Lekdeng merupakan istilah lokal  yang  berarti  anggota,  sedangkan Tatalide adalah  sebutan  untuk  anggota  yang ditugaskan  memegang talonlong.  Talontong sendiri merupakan sejenis tongkat yang digunakan  untuk  menjaga  Seke  agar posisinya tegak lurus dengan permukaan laut.
Tugas Tatalide adalah  menggerak-gerakan  Seke supaya ikan yang sudah, masuk di dalamnya tidak tari  ke  luar. Seke Kengkang  adalah  sebutan  lokal untuk anggota yang berada di atas perahu tempat meletakkan Seke, yang  disebut  perahu kengkang. Anggota  ini  bertugas  menurunkan Seke ke  laut jika  sudah  ada-aba  yang  diberikan  pemimpin pengoperasian seke.  Matobo merupakan  seorang juru selama yang bertugas menyelam dan melihat posisi  gerombolan  ikan  layang  sebelum Sete diturunkan  ke  laut  (Wahyono  dkk,  1993  dalam Nikijuluw,1998).
Tonaas adalah orang yang memimpin pengoperasian Seke, sedangkan  wakilnya  disebut Tonaseng Karuane. Tonaas
yang akan memberikan  aba-aba  ketika Seke diturunkan  atau dinaikkan. Tonaas dipercaya  memiliki  kekuatan gaib  yang  disebut opo-opo yang  mampu memanggil ikan layang sehingga mereka mendapatkan  hasil  yang  banyak.  Untuk Tnnaas sendiri  akan  mendapatkan  bagian  tiga  kali  lipat dari  perolehan  anggota  yang  tain  (Adhuri.  1993) Dalam  kelompok  tersehul  ada  juga  seseorang yang  bertugas  membangunkan  anggota Sete setiap  kali  pergi  beroperasi  dan  membagi  hasil tangkapan kepada anggota yang disebut Mandore.  Mandore ini  merupakan  orang  yang mempunyai  kemampuan  dalam  menaksir  jumlah hasil  tangkapan  yang  akan  dibagikan  ke  seluruh anggota. Sedangkan orang yang bertugas menjadi bendahara

## 94 SEKE DAN IKAN MALALUGIS KELEMBAGAAN TRADISIONAL
Sabda, Volume 8, Tahun 2013 :91-97 organisasi Sete disebut Uendoreso (Wahyono dkk.. 1993 dalomNikijuluw, 1998), Menurut  Adhuri  (1993)  dan  Wahyono  (1993), dalam  kelompok Seke sislem  pembagian  hasii tangkapan  yang  dilakukan  didasarkan  pada empat  pertimbangan,  yaitu:  1)  hasil  tangkapan yang  diberikan  kepada  warga desa yang  sudah berkeluarga  (termasuk  janda/duda);  2)  hasil tangkapan  untuk  warga  desa  yang  belum berkeluarga; 3) hasil tangkapan yang didasarlcan dari  status  sosial  tertentu,  seperti  kepala  dssa, guru, pendeta, tctua adat, pejabat dan sebagainya; 4) hasil tangkapan yang diberikan menurut status keanggotaan  dalam  organisasi Seke, yaitu tonflo.s'.niandorJui-uselama dan sebagainya. 3.3. Fengoperasian dan Kepemilikan Seke
Pengoperasian
Seke selalu dikalukan bersama-sama seluruh anggota, Seke. Kelompok nelayan Seke dalam pengoperasianya menerapkan  konsep  penangkapan  ikan  eksklusif artinya  hanya  menangkap  ikan  yang  sejenis. Selain  itu  juga  menerapkan  lokasi  penangkapan ikan  yang  eksklusif,  dalam  arti  bahwa  terdapat kaitan  antara  satu  lokasi  dengan  satu  jenis  alat tangkap.  Dalam  kelompok Seke terdapat  juga pengaturan  penangkapan  di  tern  pat-tem  pat penangkapan  yang  dilakukan  secara  bergilir. Daiam  satu  minggu, Seke dioperasikan  setiap hari  kecuali  hari  Minggu.  Dalam  setiap  harinya ada  empat  Seke  yang  dioperasikan  pada  empat tempat penangkapan ikan yang berbeda (Wahyono,  1993;  Wahyono  dkk,l943  dalam Nikijuluw,1998). Dalam keanggotaan Seke ada aturan- aturan yang harus dipatuhi para anggotanya. Apabila terdapat pelanggaran,  pihak  yang  melanggar  dikenakan sanksi  ganti  rugi  berupa  barang  yaitu  5-10  sak semen atau uang senilai barang itu.
Barang  ini  nantinya  digunakan  untuk  keperluan pembangunan gereja atau fasilitas umum lainnya di Desa Bebalang (Wahyono, 1993;Adhuri,!998). Di Desa Bebalang sendiri terdapat beberapa Seke yang  dimiliki  bersama  oleh  semua  warga  desa. Beberapa Sete dimiliki  bersama  oleh  penduduk Dusun Satu dan Dusun
Dua sedangkan seke yang lain dioperasikan oleh penduduk  Dusun  Tiga. Seke-seke tersebut dioperasikan dan dirawat bersama-sama. Mengenai  penguasaan  witayah  perairan,  mereka melakukan  pembagian  wilayah  penangkapan antar  ketiga  dusun  tersebut.  Pembagian  wilayah ini  berhubungan dengan pengoperasian Seke yang  berarti  juga  merupakan  habitat  ikan malalugis (Adhuri, 1993) 3.4. Ikan Malalugis Ikan  malalugis  merupakan  jenis  ikan  layang. Dalam  kaitannya  dengan  penangkapan  ikam mafalugis  menggunakan  alat  tangkap Seke. ada beberapa  aturan  yang  harus  dipatuhi  oleh  para penduduk Desa Bebalang  dan  juga  oleh  orang asing.  Di  Desa  Bobalang  dan  kawasan  perairan sekitamya,  berdasarkan  konsep Hak  Ulayat Laut Desa  Bebalang  jenis  ikan  ini  dianggap  sebagai jenis  ikan  yang  hanya  boleh  ditangkap  oleh penduduk  Desa  Bebalang  sepanjang  berada  di perairan yang  meraka anggap sebagai bagan dari perairan  Bebalang.  Aturan  ini  merupakan  suatu aturan yang sudah berkembang secara turun-temurun (Adhuri, 1993)
Menurut  Adhuri  (1993),  nelayan  Desa  Bebalang menghubungkan  ikan  malalugis  ini  dengan kepercayaan  nenek  moyang  tnengenai  penunggu laut. Meraka percaya bahwa malalugis merupakan  ikan  yang  menjadi  mainan  seorang dewi  yang  menjadi  penguasa  laut  yang  dikenal dengan  nama  Dewi  AdW.  Ikan  ini  dianggap sebagai ikan yang sakral, oleh karena itu seiruia ke^atan, 'pa,rika.t\ax\ •ya^^, berhubungan  dengan  tkan  malalugis  harus disertai
dengan
ritual-ritual khusus.
Tempat-tempatyang  merupakan  habitat  ikan malalugis juga dikeramatkan dan pada tempat-tempat tersebut pula
mereka mengoperasikan Seke. Masyarakat  Bebalang melarang  keras  terhadap  orang  asing  ataupun orang  luar  untuk  mengadakan  penangkapan terhadap ikan malalugis, temtamajika penangkapan tersebut dilakukan dengan menggunakan  teknoiogi  yang  lebih  modem  dan hasil tangkapannya lebih banyak serta tujuan dari penangkapan ini beroriantasi ke pasar. Sementara itu  bagi  warga  Bebalang ikan malalugis merupakan ikan
SEKE DAN IKAN MALALUGIS KELEMBAGAAN TRADISIONAL      95
Sabda, Volume 8, Tsihun 2013: 91-97, komunal,  artinya  semua  orang  mempunyai  hak untuk  mendapatkan  bagian  pada  setiap  kegiatan penangkapan ikan ini (Adhuri, 1993; Wahyono, 1993;Nikijuluw, 1998).

## 4.      Pen u tup
Masyarakat  pesisir  merupakan  suatu  kelompok masyarakat  adat  atau  masyarakat  lokat  yang bermukim  atau  tinggal  di  wilayah  pesisir  dan memiliki adat-tata cara terssndiri dalam mengelola  lingkungannya  secara  turun  temurun. Dalam  pengelolaan  sumberdaya  alam di wilayah pesisir,  mereka  menetapkan  suatu  aturan-aturan tradisional, bersifat lokai dan struktur masyarakat serta  aktivitasnya  masih  sederhana.  Selain  itu, aturan-aturan  yang  digunakan  padaumumnya muncul dan berakar
dari
permasalahan-permasalahan  yang  dihadapt  oleh masyarakat setempat. Aturan-aturan dan kebijakan tradisional ini kemudian ditetapkan dan disepakati  bersama  oleh  masyarakat  sebagai suatu  undang-undang  atau hukum yang  lebih dikenal sebagai hukum adat. Aturan-aturan itulah yang mengatur semua tata cara masyarakat dalam mengelola suatu sumberdaya alam yang ada. Aturan-aturan  yang  terbentuk  dalam  sistem penguatan  bersama  pada Hak  Ulayat  Lcmt merupakan  suatu  kesadaran  bersama  seluruh anggota  masyarakat  yang  mengandung  arti kebersamaan dan pemerataan. Mekanisme pengelolaan  sumberdaya  laut  oleh  masyarakat Desa  Bebalang  ini  merupakan  salah  satu  contoh pengelolaan  sumberdaya  hayati,  dalam  hal  ini adalah  sumberdaya  perikpnan,  yang  muncul  dan dilakukan oleh masyarakat secara tradisional dan mandiri  sesuai  aturan-aturan  yang  telah  berlaku di dalam kelompok mereka secara turun temurun. Pelajaran  yang  dapat  diapetik  dari  pengelolaan sumberdaya  ikan  dengan  organisasi  tradisional seke adalah:
Pertama, Seke mengatur sekelompok masyarakat untuk  senantiasa  memberikan  perhatian  kepada disribusi  dan  alokasi  pemanfaatan  sumberdaya alam  khususnya  ikan  kepada  seluruh  anggota masyarakat.  Hai  ini  tercermin  dari  adanya pembagian  waktu  dan  lokasi  untuk  setiap kelompok Sete dalam  satu  periode  waktu. Pengaturan ini  menghindarkan terjadinya konflik pemanfaatan di antara
kelompok masyarakat tersebut. Kedua  tradisi Sete juga  mengajarkan  pentingnya kebersamaan  dan  pemerataan  dalam  kehidupan schari-hari.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kegiatan yang  hubungan  dengan Seke mulai  dari pembuatan,  pengoperasian  dan  perawatan  yang dilakukan  secara  bersama-sama  seluruh  anggota masyarakat.  Selain  itu  dapat  dilihat  juga  pada sistem  bagi  hasil  yang  diterapkan  di  mana seluruh  anggota  masyarakat  mendapat  bagi  hasil dari  penangkapan  ikan  yang  diperoleh  oleh sebuah kelompok Seke tertentu.
Pentingnya  ikan  malalugis  bagi  warga  Bebalang mendorong  mereka  untuk  melindungi  wilayah yang  dianggap  sebagai  habitat  ikan  tersebut, bahkan  beberapa  tempat  di  sekitarnya  dianggap ksramat.  Oleh  karena  itu  wajar  jika  warga Bebalang  menganggap  wilayah  perairan  sekitar Pulau  Bebalang  adalah  milik  mereka  sedangkan orang  asing  hanya  bisa  melakukan  penangkapan ikan  di  wilayah  perairan  Bebalang  dengan membayar  semacam  ueng  sewa  kepada  Desa Bebalang  dengan  catatan  orang  asing  tersebut tidak  menangkap  ikan  malalugis.  Bila  mereka melanggar  batas  wilayah  yang  telah  ditentukan atau  mereka  menangkap  ikan  malalugis,  warga Desa  Bebalang  akan  langsung  mengusimya (Adhuri 1993).
Keberadaan Hak  Ulayat  Laut semacam ini sebaiknya  terus  dijaga  dan  dilestarikan  untuk menghindari  pemanfaatan  sumber  daya  yang berlebihan  yang  dapat  menyababkan  kelangkaan sumberdaya  tersebut, dalam  hal ini  khususnya sumberdaya perikanan.

## DaftarPustaka
Adhuri,  D.S.  1993.  Hak  Ulayat  Laut  dan dinamika  masyarakat  nelayan  di  Indonesia bagian  timur:  studi  kasus  d  P.  Bebalang,  Desa Sathean dan Demta. Masyarakat IndonesiaXX(\)\ 1 43- 163.
Anonim. 2010. Sangihe Talaud Islands. http://north-su  I  awesj-bl  ogspot.com/p/san  gi  h e-tajaud-lslands_26.html.  Diakses  14  Juni  2011 pukul 01:50,
SEKE DAN TKAN MALALUGIS KELEMBAGAAN TRADISIONAL
Bappeda Kabupaten Sangihe. 2009. Buku Rencana: Rencana
Tata Ruang WHayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Hammar,R.  K.  R.  2009.  HakUlayatLautdatam perspektif  otonomi  daerah  di  Kepulauan  Kei  dan Papua- Mimbar Hukum, 21 (2): 302-323.
Imron, M,  Sudiyono,  S.  Ali  dan  I.G.PAntariksa. 2006. Manajemen  Sumberdaya  Laut  dalam Perspektif Otonomi Daerah:
Kasus  Kota  Padang  dan  Kota  Tidore.  LIPI  Press: Jakarta,
Imron, M.  2002.  Malombo:  sebuah  model pengelolaan  sumberdaya  laut  di  Salurang,  Sangihe Talaud. Penduduk  dan  Pembangwan, XIII  (I): 49-65.
Keraf, A.S. 2003. Etika Lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Nikijuluw, V.P.H. 1998. Identification of indigenous  coastal  fisheries  management  (ICFM) system in Sulawesi, Maluku and Irian Jaya. Pesisir dan Lautan, 1 (2): 40- 70.
Undang-Undang  No.  27  Tahun  2007  Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil.
Wahyono. A 1W. Peruhahan kesadaran herkelompok pada nelavan pukal (purse •tCinet di Kepulauan Sagihe-(alaud. Sringihe-I alaud. Sulawesi I'tara Masy arakal Indonesia. XXI (I): 61-73-
Wahyono, A., A.R. PatJi, D.S. Laksono,  R. Indrawasih, Sudiyono dan S. Ali. 2000. Hak Ulayat Laut  di  Kawasan  Timur Indonesia. Media Pressmdo.Yogyakarta.
Wahyudin,  Y.  2003.  Sistem  sosial  ekonomi  dan budaya  masyarakat  pesisir.  Makalah  disampaikan pada Pelatihan  Pengelolaan  Kawasan  Konservasi Perairan. Bogor, 5 Desember2003.
SEKE DAN IKAN MALALUGIS KELEMBAGAAN TRADISIONAL      97