UM

## KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
Said Munawar Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Ndalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132, Indonesia said_munawar15@yahoo.com

## Abstract
Gambling  is  a  social  disease.  In  positive  law,  gambling  is  a  criminal  offense,  namely  the  issuance  of Law Number 7 of 1974 concerning Control of Gambling and its implementation is regulated in detail as stated in Republic of Indonesia Government Regulation Number 9 of 1981. Explained that law as a social policy tool of social engeneerings.
This  paper  using  normative  juridical  research  method,  it  concluded:  First,  criminal  law  in  Indonesia can be used to overcome gambling crime, in the sense of its discipline, namely: "Unlicensed elements" It  means  that  there  is  no  element  without  permission  attached  to  the  law  against  acts  criminal gambling, or if there is permission from an official or agency that has the right to give permission, all actions in the formulation are no longer or remove the nature of being unlawful, therefore they cannot be convicted. This provision opens up opportunities for legalization of gambling. Because gambling is only illegal or prohibited if done without permission. So the crime of gambling in its form is formal offense. Second, the applicative policy of criminal law in overcoming gambling crime, judges do not have the freedom to determine the types of crimes that are suitable for criminal offenders and must apply or stipulate provisions on criminal threats provided in the legislation.
Keywords :Ciminal  offense, Gambling, Law Enforcement
Abstrak
Perjudian  merupakan  penyakit  sosial.  Di  dalam  hukum  positif,  perbuatan  judi  sebagai  tindak  pidana kejahatan  yakni  dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974  tentang  Penertiban Perjudian  dan  pelaksanaannya  diatur  secara  detail  tertuang  pada  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  9 Tahun 1981. Dijelaskan bahwa hukum sebagai alat kebijakan sosial, Law as a tool of social engeneerings. Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  maka  dapat  disimpulkan:  Pertama, kebijakan kriminal hukum pidana di Indonesia sudah dapat digunakan untuk mengatasi tindak pidana perjudian,  dalam  arti  penertibannya,  yaitu  :  “Unsur  tanpa  izin”artinya  tiadanya  unsur  tanpa  izin melekat sifat melawan hukum terhadap tindak pidana perjudian itu, atau jika ada izin dari pejabat atau instansi  yang  berhak  memberi  izin,  semua  perbuatan  dalam  rumusan  tersebut  tidak  lagi  atau  hapus sifat  melawan  hukumnya,  oleh  karena  itu  tidak  dapat  dipidana.  Ketentuan  ini  membuka  peluang adanya legalisasi perjudian sebab permainan judi hanya bersifat melawan hukum atau menjadi larangan apabila dilakukan tanpa  izin.Jadi  tindak  pidana perjudian dalam wujudnya adalah delik formil.Kedua, kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, hakim tidak memiliki kebebasan  dalam  menentukan  jenis-jenis  pidana  yang  sesuai  untuk  pelaku  tindak  pidana  dan  harus menerapkan  atau  menetapkan  ketentuan  ancaman  pidana  yang  telah  disediakan  dalam  peraturan perundang-undangan.
Kata kunci: Penegakan Hukum, Perjudian, Tindak Pidana.

## A. Pendahuluan
Upaya  pembangunan  hukum  dan  pembaharuan  hukum  harus  dilakukan secara  terarah  dan  terpadu.Kodifikasi  dan  unifikasi  bidang-bidang  hukum  dan
penyusunan  perundang-undangan  baru  sangat  dibutuhkan.Instrumen  hukum dalam  bentuk  perundang-undangan  ini  sangat  diperlukan  untuk  mendukung pembangunan  di  berbagai  bidang  sesuai  dengan  tuntutan  pembangunan  serta tingkat  kesadaran  hukum  serta  pandangan  masyarakat  tentang  penilaian  suatu tingkah laku. 1
Pembangunan  dalam  bidang  hukum  khususnya  pembangunan  hukum pidana,  tidak  hanya  mencakup  pembangunan  yang  bersifat  struktural,  yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi  harus  juga  mencakup  pembanguan  substansial  berupa  produk-produk yang  merupakan  hasil  suatu  sistem  hukum  dalam  bentuk  peraturan  hukum pidana  dan  yang  bersifat  kultural,  yakni  sikap-sikap  dan  nilai-nilai  yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum. 2
Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah patologi sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan.Khususnya masalah perjudian sebagai  salah  satu  bentuk  penyakit  masyarakat,  satu  bentuk  patologi sosial. 3 Penegakan  hukum  pidana  untuk  menanggulangi  perjudian  sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan.Hal ini sangat beralasan karena perjudian  merupakan  ancaman  yang  nyata  terhadap  norma-norma  sosial  yang dapat  menimbulkan  ketegangan  individual  maupun  ketegangan-ketegangan sosial.Perjudian  merupakan  ancaman  riil  maupun potensiil  bagi  berlangsungnya ketertiban sosial. 4
Perjudian  dapat  menjadi  penghambat  pembangunan  nasional  yang beraspek  materiel-spiritual  dan  mendidik  orang  untuk  mencari  nafkah  dengan tidak  sewajarnya  dan  membentuk  watak  “pemalas”.Sedangkan  pembangunan membutuhkan  individu  yang  giat  bekerja  keras  dan  bermental  kuat. 5 Sangat beralasan  kemudian  judi  harus  segera  dicarikan  cara  dansolusi  yang  rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial
1 Romli Atmasasmita, 2007,Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, hal. 20.
2 Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005. Relevansi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana nasional.Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 67.
3 Kartini Kartono, 2005. Patologi Sosial. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 12.
4 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  1998.Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana,  Cet.  II,  Bandung  : Penerbit Alumni, hal. 25.
5 Simandjuntak, B, 1980. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung : Tarsito, hal. 30.
yang  dapat  mengganggu  fungsi  sosial  dari  masyarakat.Salah  satu  usaha  rasional yang  digunakan  untuk  menanggulangi  perjudian  adalah  dengan  pendekatan kebijakan hukum pidana.
Penggunaan  hukum  pidana  ini  sesuai  dengan  fungsi  hukum  sebagai  social control atau pengendalian sosial  yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu  dan  bertujuan  untuk  menganjurkan,  mengajak,  menyuruh  atau  bahkan memaksa  anggota-anggota  masyarakat  agar  mematuhi  norma-norma  hukum atautata tertib hukum yang sedang berlaku. 6
Disamping  itu  hukum  pidana  juga  dapat  dipakai  sebagai  sarana  untuk merubah  atau  membentuk  masyarakat  sesuai  dengan  bentuk  masyarakat  yang dicita-citakan; fungsi demikian itu oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi Law as a tool of social engineerings atau hukum sebagai alat rekayasa sosial. 7
Berdasarkan  dari  pemahaman  latar  belakang  masalah  diatas  maka permasalahan yang akan dikaji adalah, pertama, bagaimanakah kebijakan kriminal dalam  menanggulangi  tindak  pidana  perjudian. Kedua,  bagaimanakah  kebijakan aplikatif  hukum  pidana  dalam  menanggulangitindak  pidana  perjudian  di Indonesia.
B. Telaah Konsep
1. Definisi Perjudian dalam Norma Agama dan Norma Sosial
Perjudian  mempunyai  dampak  yang  negatif  merugikan  moral  dan  mental masyarakat terutama generasi muda.Judi adalah merupakan problem sosial yang sulit  di  tanggulangi  karena  adanya  judi  dengan  berbagai  implikasinya  sudah  ada sejak adanya peradaban manusia.
Dalam  Ensiklopedia  Indonesia  judi  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan pertaruhan  untuk  memperoleh  keuntungan  dari  hasil  suatu  pertandingan permainan  atau  kejadian  yang  hasilnya  tidak  dapat  diduga  sebelumnya. Sedangkan  Dra.  Kartini  Kartono  mengartikan  judi  adalah  pertaruhan  dengan sengaja,  yaitu  mempertaruhkan  satu  nilai  atau  sesuatu  yang  dianggap  bernilai,
6 Ronny Hanitijo Soemitro, 1985. Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat.Bandung : Remaja Karya, hal. 54.
7 Ibid, hal. 55.
dengan  menyadari  adanya  risiko  dan  harapan-harapan  tertentu  pada  peristiwa- peristiwa  permainan,  pertandingan  pertandingan,  perlombaan  dan  kejadian- kejadian yang tidak ataupun belum pasti hasilnya.
a) Perjudian Ditinjau Dari Norma Agama
Negara  Kesatuan  RI  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945  adalah bukan  merupakan  negara  sekuler,  yang  berdasarkan  atas  suatu  agama  tertentu melainkan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  (sila  pertama  Pancasila  jo Pasal  29  ayat  (1)  UUD  1945).  Dikatakan  bahwa  Negara  Kesatuan  RI  bukan negara  sekuler,  karena  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  RI  tidak memisahkan  sama  sekali  urusan  kenegaraan  dengan  urusan  keagamaan.  Agama merupakan  sumber  kepribadian  bangsa  sebagai  landasan  moral  dan  etis  yang terimplikasi  dalam  asas-asas  sebagai  sumber  hukum  perundang-undangan,  dan dalam  perwujudannya  sebagai  undang-undang  di  dalam  pelaksanaannya  harus dijalankan dan ditaati.Hal itu bertujuan agar perbuatan atau perilaku masyarakat tidak  menyimpang  dari  norma-norma  yang  ada  di  dalam  agama  tersebut. Kenyataan  dalam  pergaulan  hidup  di  masyarakat  seseorang  tidak  jarang menyimpang  dari  norma  agama,  hal  itu  disebabkan  oleh  kurangnya  iman terhadap  seseorang  yang  akhirnya  dapat  menjurus  kepada  perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.
Tanggapan  masyarakat  berbeda-beda  terhadap  praktek  perjudian,  namun perjudian  apapun  bentuknya  dan  namanya  hakekatnya  adalah  bertentangan dengan  agama.  Ditinjau  dari  segi  apapun  juga,  maka  judi  tersebut  merupakan penyakit  masyarakat  yang  lebih  banyak  mudharotnya  dibandingkan  dengan kemanfaatannya, khususnya agama Islam yang melarang tentang perjudian dalam segala  bentuknya  sebab  merusak  jiwa,  merusak  badan,  merusak  rumah  tangga dan merusak masyarakat.
Menurut Syamsudin Adi Dzahabiyang dimaksud dengan judi ialah, “Suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang maupun lainnya masing- masing dari keduanya ada yang menang ada yang kalah (untung dan dirugikan)” . 8 Lebih lanjut dinyatakan:
8 Syamsuddin Adz-Dzahabi. 1992. 75 Dosa Besar. Surabaya: Media Idaman, hal. 78.
UM
Allah SWT telah melarang judi seperti firman-Nya yang terdapat di dalamKitab Suci Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 90 yang menyatakan 9 :
“Haiorang-orang  yang  beriman,  sesungguhnya  (meminum)  khamar,berjudi  (berkorban untuk  berhala),  mengundi  nasib  dengan  panah-panah  adalah  perbuatan  keji  termasuk perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar mendapat keberuntungan”.
Di samping itu juga dalam kitab suci Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 91 yang menyatakan 10 :
“Sesungguhnya  setan  bermaksud  hendak  menimbulkan  permusuhan  dan  kebencian diantara kamu  antara meminum  khamar  dan berjudi itu, dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan Sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu”.
Sudah jelas bahwa dari segi norma agama dalam hal ini agama Islam melarang umatnya bermain judi kemudian agama-agama lainnya pun juga demikian sebab dari adanya  permainan  judi  tersebut  menyebabkan  permusuhan  antara  sesama  umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi mubazir, tidak halal. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian  ini  termasuk  cara  yang  terlarang,  dan  apabila  harta  dimakan  berarti  ia memakan  barang  haram,  bila  dipakai  untuk  usaha  berarti  juga  menggunakan  modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah juga tidak akan menerimanya.
Nampak  jelas  bahwa  perjudian  ini  tergolong  sebagai  perbuatan  dosa  besar sebab  bertolak  dari  sanalah  seperangkat  perbuatan  dosa  dapat  timbul.  Misalnya, timbul rasa benci antara yang kalah dan yang menang, pertengkaran dan berontak di dalam  rumah  tangganya  akibat  kalah  bahkan  banyak  juga  terjadi  pencurian, pembalakan  dan  perampokan  yang  disebabkan  oleh  perkara  yang  sama.  Oleh karenanya Islam melarang perbuatan judi.
b) Perjudian Ditinjau Dari Norma Sosial Yang Lain
Banyak  negara  melarang  perjudian  dengan  memberi  sanksi  keras,  disebabkan oleh pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian antara lain berupa kriminalitas, kecanduan narkotik dan prostitusi atau pelacuran.
9 Surat Al-Maidah ayat 90.
10 Surat Al-Maidah ayat 91.
Ditinjau  dari  segi  moral  judi  yang  bersifat  untung-untungan  disamping  dapat mengganggu  kreativitas  kerja  juga  mengganggu  moralitas  kehidupan  keluarga, masyarakat. Karena spekulasi yang berlebih-lebihan, sementara cara berpikir irasional akan menyuburkan kebudayaan mistik suatu hal yang mengarah kepada kemusyrikan sedangkan  pembangunan  membutuhkan  mentalitas  yang  progresif,  sehingga masyarakat  yang  tingkat  pendidikannya  relatif  rendah  sering  menjadi  korban  dari keganasan judi ini.
Pendidikan bangsa bermaksud selain mencerdaskan kehidupan masyarakat juga bertujuan  meningkatkan  budi  pekerti  dan  akhlak  yang  luhur  oleh  karena  keadaan sosial  yang  dihasilkan  oleh  perjudian  tersebut  sangat  merusak  kemungkinan tercapainya tujuan pendidikan dan pembangunan.
2. Perjudian dalam Hukum Positif Indonesia
Dalam  rangka  mengkaji  kebijakan  formulasi  sebagai  upaya  penanggulangan tindak  pidana  perjudian  sebagaimana  diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1974 Penertiban  Perjudian sebagai  peraturan  atau  ketentuan  yang menyempurnakan KUHP. Maka terlebih dahulu akan dibahas tentang kebijakan kriminalisasi.
Seperti  yang  telah  dikemukakan  di  atas  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1974  tentang  Penertiban  Perjudian  merupakan  ketentuan  atau  peraturan perundang-undangan  yang  menetapkan  dan  merubah  beberapa  ketentuan  yang  ada dalam  KUHP.  Adapun  perumusan  dan  penetapan  ketentuan  sanksi  pidana  oleh pembentuk  undang-undang  diatur  dalam  Pasal  303  dan  303  bis,  yang  kedua  pasal tersebut adalah kejahatan.
Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut:
1) Diancam  dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapatanpa mendapat izin:
(1) dengan sengaja menawarkan atau memeberikan kesempatan untuk permainan judi dan  menjadikannya  sebagai  pencaharian,  atau  dengan  sengaja  turut  serta  dalam suatu kegiatan usaha itu;
(2) dengan  sengaja  menawarkan  atau  memberi  kesempatan  kepada  khalayak  umum untuk  bermain  judi  atau  dengan  sengaja  turut  serta  dalam  kegiatan  usaha  itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
(3) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
UM
2) kalau  yang  bersalah  melakukan  kejahatan  tersebut  dalam  menjalankan  pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
3) Yang  disebut  dengan  permainan  judi  adalah  tiap-tiap  permainan,  dimana  pada  umumnya kemungkinan  mendapat  untung  bergantung  pada  keberuntungan  belaka,  juga  karena pemainnya  lebih  terlatih  atau  lebih  mahir.  Di  situ  termasuk  segala  pertaruhan  tentang keputusan  perlombaan  atau  permainan  lain-lainnya  yang  tidak  diadakan  antara  mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
Adapun kejahatan mengenai perjudian yang dimaksudkan tersebut dirumuskan dalam Pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut:
a. Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak sepuluh juta rupiah;
(1) barang  siapa  menggunakan  kesempatan  main  judi,  yang  diadakan  dengan melanggar ketentuan Pasal 303; (2) barang  siapa  ikut  serta  main  judi  di  jalan  umum  atau  dipinggir  jalan  umum atau  di  tempat  yang  dapat  dikunjungi  umum,  kecuali  jika  ada  izin  dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
b. jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.
Untuk  melakukan  kriminalisasi  suatu  perbuatan  biasanya  dilakukan  melalui suatu  proses  yang  diawali  dengan  penetapan  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh seseorang  atau  dipersamakan  dengan  orang,  yang  oleh  undang-undang  dinyatakan sebagai  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  sanksi.  Proses  ini  berakhir dengan  terbentuknya  undang-undang  di  mana  perbuatan  diancam  dengan  suatu sanksi yang berupa pidana.
Membicarakan kebijakan kriminalisasi yang terdapat pada Undang-Undang No. 7  Tahun  1974  Tentang  Penertiban  Perjudian  lebih  lanjut  akan  diuraikan  mengenai, ruang lingkup perbuatan yang merupakan delik perjudian.
3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perjudian
Rumusan  kejahatan  Pasal  303  KUHP  tersebut  di  atas,  ada  lima  macam kejahatan  mengenai  hal  perjudian  (hazardspel),  dimuat  dalam  ayat  (1)  sedangkan  ayat (2)  memuat  tentang  dasar  pemberatan  pidana,  dan  ayat  (3)  menerangkan  tentang pengertian  permainan  judi  yang  dimaksudkan  oleh  ayat  (1).  Lima  macam  kejahatan mengenai  perjudian  tersebut  di  atas  mengandung  unsur  tanpa  izin.Tanpa  unsur  tanpa izin  inilah  melekat  sifat  melawan  hukum  dari  semua  perbuatan  dalam  lima  macam  kejahatan
UM
mengenai perjudian itu. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika ada izin dari pejabat atau  instansi  yang  berhak  memberi  izin,  semua  perbuatan  dalam  rumusan  tersebut tidak lagi sifat melawan hukum perbuatan oleh karena itu tidak dipidana.Dimasukkannya  unsur  tanpa  izin  ini  oleh  pembentuk  undang-undang dikarenakan  perjudian  terkandung  suatu  maksud  agar  pemerintah  atau  pejabat pemerintah  tertentu  tetap  dapat  melakukan  pengawasan  dan  pengaturan  tentang permainan judi.
Pada ayat (2) Pasal 303 dikatakan diancam pidana pencabutan hak menjalankan pencaharian  bagi  barang  siapa  yang  melakukan  lima  macam  kejahatan  mengenai perjudian  tersebut  di  atas  dalam  menjalankan  pencahariannya.  Pada  ayat  (3) diterangkan tentang arti perjudian, yakni tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan  mendapat  untung  bergantung  pada  peruntungan  belaka,  dan  juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir. Dari rumusan di atas sebenarnya ada bentuk perjudian, yakni sebagai berikut:
a. Suatu  permainan  yang  kemungkinan  mendapat  untung  bergantung  pada peruntungan  atau  nasib  belaka.  Pada  macam  perjudian  ini,  menang  atau  kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja,  atau  secara  kebetulan  saja.  Misalnya  dalam  permainan  judi  dengan menggunakan dadu.
b. Permainan  yang  kemungkinan  mendapat  untung  atau  kemenangan  sedikit  atau banyak  bergantung  pada  kemahiran  atau  keterlatihan  si  pembuat.  Misalnya permainan  melempar  bola,  permainan  dengan  memanah,  bermain  bridge,  atau domino.
Dua  pengertian  perjudian  di  atas,  diperluas  juga  pada  dua  macam  pertaruhan, yaitu:
a. Segala  bentuk  pertaruhan  tentang  keputusan  perlombaan  lainnya  yang  tidak diadakan  antara  mereka  yang  berlomba  atau  bermain.  Misalnya  dua  orang bertaruh tentang suatu pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan, di mana yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagai pemenangnya dan yang satu pada kesebelasan lainnya.
b. Segala  bentuk  pertaruhan  lainnya  yang  tidak  ditentukan  dengan  kalimat  yang tidak  menentukan  bentuk  pertaruhan  secara  limitatif,  maka  segala  bentuk
pertaruhan  dengan  cara  bagaimana  pun  dan  dalam  segala  hal  manapun  adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan pada televisi termasuk juga pengertian perjudian menurut pasal ini. Tetapi permainan kuis tidak termasuk permainan judi yang dilarang, apabila terlebih dahulu mendapatkan izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

## C. Metode Penelitian
Tipe  dari  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.Menurut Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, 11 pada  penelitian  hukum  normatif,  bahan pustaka  adalah  merupakan  data  dasar  yang  dalam  ilmu  penelitian  digolongkan sebagai data sekunder.

## D. Pembahasan
1. Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Pasal  303  ayat  (3)  KUHP  mengartikan  judi  adalah  tiap-tiap  permainan yang  mendasarkan  pengharapan  untuk  menang,  pada  umumnya  bergantung kepada  untung-untungan  saja,  dan  juga  kalau  pengharapan  itu  jadi  bertambah besar  karena  kepintaran  dan  kebiasaan  permainan.  Termasuk  juga  main  judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan  oleh  mereka  yang  turut  berlomba  atau  bermain,  demikian  juga  segala permainan  lain-lainnya.  Lebih  lanjut  Pasal  303  ayat  (3)  di  atas  secara  detil dijelaskan  dalam  penjelasan  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  9  Tahun 1981  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974  tentang Penertiban    Perjudian.  Antara  lain  adalah  rolet,  poker  (main  kartu),  hwa-hwe, nalo,  adu  ayam,  adu  sapi,  adu  kerbau,  adu  kambing,  pacuan  kuda  dan  karapan sapi.
Dalam peristiwa tertentu seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak  termasuk  perjudian  apabila  berkaitan  dengan  upacara  keagamaan/adat- istiadat/kebiasaan, dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.
11 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985.Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat. Jakarta : Rajawali, hal. 22.
Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi,  domino,  rolet,  dadu,  sabung  ayam,  togel(toto  gelap),  dan  masih  banyak yang  lain.  Pada  saat  piala  dunia,  baik  di  kampung,  kantor  dan  cafe,  baik  tua maupun  muda,  sibuk  bertaruh  dengan  menjagokan  tim  favoritnya  masing- masing.  Sehingga  benar  kata  orang…  “kalau  orang  berotak  judi,  segala  hal  dapat dijadikan sarana berjudi” .
Dalam  mewujudkan  tertib  sosial,  negara  menetapkan  dan  mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat.Peraturan-peraturan itu  mempunyai  sanksi  hukum  yang  sifatnya  memaksa.Artinya  bila  peraturan  itu sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan sanksi (hukuman). Jenis  hukuman  yang  akan  dikenakan  terhadap  si  pelanggar  akan  sangat tergantung  pada  macamnya  peraturan  yang  dilanggar.  Pada  prinsipnya  setiap peraturan  mengandung  sifat  paksaan  artinya  orang-orang  yang  melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut.
Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang  pada  hakikatnya  menjadi  bagian  integral  dari  kebijakan  sosial  (social  policy), Kemudian  kebijakan  ini  diimplementasikan  ke  dalam  sistem  peradilan  pidana (criminal  justice  system),  menurut  Muladi,  sistem  peradilan  pidana  mempunyai dimensi  fungsional  ganda.  Di  satu  pihak  berfungsi  sebagai  sarana  masyarakat untuk  menahan  dan  mengendalikan  kejahatan  pada  tingkatan  tertentu  (crime containment  system),  dilain  pihak  sistem  peradilan  pidana  juga  berfungsi  untuk pencegahan sekunder (secondary prevention) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan  mereka  yang  pernah  melakukan  tindak  pidana  dan  mereka  yang bermaksud  melakukan  kejahatan  melalui  proses  deteksi,  pemidanaan  dan pelaksanaan pidana. 12
Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan sub- sistemnya  yang  bekerja  secara  koheren,  koordinatif  dan  integratif,  agar  dapat mencapai  efesiensi  dan  efektivitas  yang  maksimal.  Oleh  karena  itu  efesiensi maupun efektivitasnya sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut: 13
12 Muladi,  1995.Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana,  Semarang  :  Badan  Penerbit UniversitasDiponegoro, hal. 79.
13 Ibid, hal. 80.
PRANATA HUK UM
a) Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana;
b) Profesionalisme aparat penegak hukum dan;
c) Budaya hukum masyarakat
Terhadap  masalah  penegakan  hukum  Soerjono  Soekanto  mengemukakan bahwa  secara konsepsional  inti dan  arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menserasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  didalam  kaidah-kaidah  yang mantap  dan  mewujudkan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.  Sebagai  suatu  proses  penegakan  hukum  pada  hakikatnya  merupakan penerapan  diskresi  yang  menyatakan  pembuat  keputusannya  tidak  secara  ketat diatur  oleh  kaidah  hukum.  Sehubungan  dengan  pandangan  di  atas  ada  beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:
a) Faktor hukumnya sendiri
b) Faktor penegak hukum
c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
d) Faktor masyarakat
e) Faktor kebudayaan
Kelima  faktor  di  atas  merupakan  faktor-faktor  yang  terkait  satu  sama  lain merupakan  esensi  dari  penegakan  hukum  dan  bekerjanya  hukum  dalam masyarakat.  Kaitannya  dengan  penegakan  hukum  terhadap  delik  perjudian, efesiensi maupun efektivitasnya juga tergantung kepada faktor-faktorsebagaimana disebutkan yang meliputi:
a) Faktor Perundang-Undangan
Meskipun eksistensi pengaturan delik perjudian tidak hanya dalam Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1974  tentang  Penertiban,  tetapi  juga  terdapat  di  dalam KUHP.  Namun  masih  terdapat  bentuk-bentuk  delik  perjudian  yang  belum mendapatkan pengaturan, khususnya yang menyangkut penyalahgunaan teknologi canggih dalam melakukan judi.
Salah  satu  asas  dalam  hukum  pidana  menentukan  (asas  legalitas),  bahwa tiada  suatu  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  jikalau  hal  itu  terlebih dahulu  belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.Maka pengaturan atas
delik  perjudian  yang  masih  belum  terakomodasi  dalam  perundang-undangan dimaksud sifatnya cukup penting.
Menurut  Muladibahwa  secara  operasional  perundang-undangan  pidana mempunyai  kedudukan  strategis  terhadap  sistem  peradilan  pidana.  Sebab  hal tersebut memberikan defenisi  tentang perbuatan-perbuatan  apa  yang dirumuskan sebagai  tindak  pidana.  Mengendalikan  usaha-usaha  pemerintah  untuk memberantas  kejahatan  dan  memidana  si  pelaku,  memberikan  batasan  tentang pidana  yang  dapat  diterapkan  untuk  setiap  kejahatan.  Dengan  perkataan  lain perundang-undangan  pidana  menciptakan  legislated  environment  yang  mengatur segala  prosedur  dan  tata  cara  yang  harus  dipatuhi  di  dalam  pelbagai  peringkat sistem peradilan pidana. 14
b) FaktorPenegak Hukum
Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi delik perjudian tidak hanya  ditentukan  oleh  sempurnanya  formulasi  postulat  hukum  yang  dirumuskan dalam hukum positif, melainkan keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang  melaksanakannya  (penegak  hukum);  mulai  dari  tingkat  penyidikan  hingga tingkat  eksekusi.Hal  ini  dikarenakan  karakteristik  yang  khas  dari  delik  perjudian sebagai  suatu  tindak  pidana  yang  bersifat  konvensional.Konsekuensi  logisnya, aparat  penegak  hukum  harus  memiliki  kemampuan  lebih  dan  keberanian  moral dalam  menangani  delik  perjudian  serta  aparat  penegak  hukum  dituntut  sekaligus diuji  untuk  melakukan  penemuan  hukum  (rechtvinding),  sehingga  tidak  ada  alasan klasik  yang  menyatakan  dibalik  asas  legalitas  sempit  bahwa  aturan  perundang- undangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya.
c) Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana Dan Prasarana
Faktor  ini  dapat  dikatakan  sebagai  tulang  punggung  penegakan  hukum terhadap  delik  perjudian.Sebab  eksistensinya  merupakan  penopang  keberhasilan untuk  menemukan  suatu  kebenaran  materiil.  Jalinan  kerjasama  yang  harmonis antara lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar dan spesialis dibidangnya seperti ahli forensik, pakar telematika serta dana operasional yang memadai adalah
14 Ibid, hal. 82.
UM
merupakan faktor pendukung guna menindak ataupun mempersempit ruang gerak pelaku delik perjudian.
d) Faktor Budaya Hukum Masyarakat
Tidak  kalah  penting  dengan  faktor-faktor  yang  lain,  faktor  budaya  hukum masyarakat juga memiliki  pengaruh dan  memainkan peranan yang penting dalam proses  penegakan  hukum  terhadap  delik  perjudian.  Pluralisme  budaya  hukum  di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial,  sehingga  seringkali  menempatkan  posisi  dan  profesi  aparat  penegak hukum  ke  dalam  kondisi  dilematis,  yang  pada  gilirannya  dapat  menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan dalam masyarakat.
Kepatuhan  semua  masyarakat  terhadap  hukum,  ketidakdisiplinan  sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk  perjudian  yang  menawarkan  keuntungan  diluar  kelaziman  dan  lain sebagainya.Adalah  sederetan  contoh  dari  bentuk-bentuk  budaya  hukum  yang rawan serta potensial untuk terjadinya delik perjudian.
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  maka  pembuatan  peraturan  perundang- undangan harus dirumuskan secara jelas dan terinci mengatur dan memberi sanksi agar  tidak  menimbulkan  keraguan  dalam  penerapannya  serta  tercipta  suatu keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.
Memperhatikan masalah  penegak hukum ini jika dikaitkan dengan penegak hukum terhadap delik perjudian, maka aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam rangka penegakan hukum  dan  antisipasinya  dapat  meliputi  pembuatan  undang-undang  atau penyempurnaan  ketentuan  yang  sudah  ada.Tersedianya  aparat  penegak  hukum yang  memadai  baik  secara  kuantitas  maupun  secara  perorangan  maupun kelompok.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa efektivitas  fungsionalisasi  hukum  pidana  terhadap  delik  perjudian  tidak  hanya terletak  pada  efesiensi  dan  efektivitas  kinerja  masing-masing  sub  sistem  dalam peradilan  pidana.  Melainkan  juga  tergantung  pada  dukungan  sosial  maupun kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang delik perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.
2. Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian
Problema  penegakan  hukum  di  Indonesia  nampaknya  mulai  menghadapi kendala  berkaitan  dengan  perkembangan  masyarakat  yang  kian  cepat.  Berbagai kasus menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat. Bagaimana pun juga masalah perjudian, baik itu menguntungkan  atau  merugikan,  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  manusia  dan perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat.Judi adalah salah satu hasil karya dan rekayasa  manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  baik  secara  rohani maupun  secara  jasmaniah  di  tengah  masyarakat  yang  penuh  dengan  persaingan dan krisis.
Perilaku  berjudi  juga  merebak  dalam  masyarakat  Indonesia.Namun  karena hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  tidak  mengijinkan  adanya  perjudian,  maka kegiatan  tersebut  dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi.Perjudian  dalam masyarakat  Indonesia  dapat  dijumpai  di  berbagai  lapisan  masyarakat.  Bentuk- bentuk  perjudian  pun  beraneka  ragam,  dari  yang  tradisional  seperti  togel  (toto gelap/Singapura),  perjudian  dadu,  sabung  ayam,  permainan  ketangkasan,  tebak lagu  sampai  pada  penggunaan  teknologi  canggih  seperti  judi  melalui  telepon genggam  atau  internet.  Perjudian  online  di  internet  pun  sudah  sangat  banyak dikunjungi para penjudi, meskipun tidak diperoleh data apakah pengguna internet Indonesia  sering  browsing  ke  situs-situs  tersebut.webstakes.comdan  aceshigh.com merupakan  dua  nama  situs  judi  online  yang  telah  dikunjungi  oleh  jutaan pengunjung.
Lahirnya  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1974  tentang  Penertiban Perjudian  ini  jelas  menyatakan  bahwa  ancaman  hukuman  dalam  KUHP  untuk perjudian  tidak  sesuai  lagi  sehingga  perlu  diperberat.  Bahkan,  pasal  pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayat (1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 ayat (2).Meski  ancaman  hukuman  diperberat  dan  jenis  tindak  pidana  diubah  (dari pelanggaran  menjadi  kejahatan),  tapi  masalah  patologi  sosial  ini  masih  belum tertanggulangi dengan baik.
Dalam  rangka  menanggulangi  tindak  pidana  perjudian  perlu  diimbangi dengan  melakukan  pembenahan  dan  pembangunan  sistem  hukum  pidana  secara menyeluruh  dalam  suatu  bentuk  kebijakan  legislatif  atau  yang  dikenal  dengan kebijakan formulasi  atau  kebijakan  criminal, sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu  bahwa  kebijakan  kriminal  merumuskan  dan  menetapkan  sanksi  pidana dalam perundang-undangan, dapat juga disebut sebagai tahap kebijakan formulasi. Kebijakan  formulasi  mempunyai  posisi  yang  sangat  strategis  bila  dipandang  dari keseluruhan  kebijakan  mengoperasionalisasikan  hukum  pidana.Pada  tahap  ini dirumuskan  garis  kebijaksanaan  sistem  pidana  dan  pemidanaan  yang  sekaligus sebagai  landasan  legislatif  bagi  tahap-tahap  berikutnya,  yaitu  tahap  penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.
Berdasarkan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan legislatif atau  formulasi  menempati  posisi  terpenting  dari  keseluruhan  upaya mengoperasionalisasikan  sanksi  pidana.Di  samping  menjadi  landasan  bagi  tahap- tahap berikutnya juga menjadi landasan legalitas bagi kebijakan pemidanaan. Akan tetapi  yang  penting  dari  kebijakan  formulasi  ini  yaitu  sejauh  mana  posisi  yang strategis  dari  kebijakan  tersebut  dapat  mempengaruhi  proses  dan  mekanisme penegakan  hukum  dalam  upaya  penanggulangan  kejahatan  khususnya  delik perjudian.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974  Tentang  Penertiban  Perjudian tersebut  merupakan  bentuk  perumusan  dan  penetapan  sanksi  pidana  oleh pembentuk  undang-undang.Sebagai  kebijakan  formulasi  untuk  kepentingan praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan  tindak  pidana  perjudian.  Maksud  lain  dari  pembentuk  undang-undang dalam  merumuskan  ketentuan  dasar  mengenai  penetapan  masalah  perjudian sebagai  kejahatan  dengan  di  dasari  pemikiran  perjudian  adalah  bertentangan dengan  agama,  kesusilaan,  dan  moral  Pancasila,  serta  membahayakan  bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan  maksimum  satu  bulan  atau  denda  maksimum  Rp.  4.500,00  dinaikkan menjadi  pidana  penjara  maksimum  empat  tahun  atau  denda  maksimum  Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).  Mengenai  delik perjudian dimuat dalam  ayat (1),  sedangkan  pada  ayat  (2)  pengulangannya  yang  merupakan  dasar  pemberatan pidana.kejahatan  dalam  ayat  (1)  ada  dua  bentuk  sebagaimana  dirumuskan  pada butir 1 dan 2, yaitu:
a. Melarang  orang  yang  bermain  judi  dengan  menggunakan  kesempatan  yang diadakan dengan melanggar pasal 303;
b. Melarang orang ikut serta bermain judi di tempat  umum kecuali ada izin dari penguasa dalam hal untuk mengadakan perjudian itu.
Ikut  serta  bermain  judi  di  sini  adalah  ikut  serta  yang  lain  dari  Pasal  303. Pengertian  perbuatan  turut  serta  di  sini  adalah  pengertian  perbuatan  turut  serta (medeplegen) dalam arti sempit dari Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP, di mana dua orang melakukan  tindak  pidana  bersama-sama  yang  perbuatan  mereka  sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana. Ukurannya ialah tanpa ada dua orang yang perbuatannya sama-sama memenuhi semua unsur di tempat umum.
Kejahatan  bentuk  pertama  tidaklah  disebutkan  adanya  unsur  tanpa  mendapat izin, karena menurut Pasal 303 perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan  bermain  judi  itu  sendiri  memang  harus  tanpa  izin,  sudah  barang  tentu orang yang menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303, juga dengan sendirinya  sudah  tanpa  mendapat  izin.  Lain  halnya  dengan  kejahatan  bentuk  kedua menurut Pasal 303 bis ini, harus disebutkan tanpa izin, walaupun rumusannya dengan kalimat  yang  lain  yakni  kecuali  kalau  ada  izin.  Sebab  jika  tidak  ditambahkan  unsur demikian,  setiap  bentuk  permainan  judi  akan  dijatuhi  pidana,  dan  ini  tidak  sesuai dengan  konsep  perjudian  menurut  hukum  (KUHP),  sebab  permainan  judi  hanya menjadi  larangan  apabila  tanpa  izin.  Sifat  melawan  hukum  permainan  judi  hanya menjadi  larangan  apabila  tanpa  izin.Memang  konsep  mengenai  perjudian  menurut KUHP  berbeda  dengan  konsep  menurut  nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat  kita yang  dipengaruhi  norma-norma  agama,  di  mana  dalam  hal  perjudian  itu  dilarang dalam  segala  bentuknya,  yang  tidak  digantungkan  ada  atau  tidak  adanya  izin  dari penguasa  yang  berwenang.Bahkan  menurut  agama,  pejabat  yang  memberi  izin perjudian itupun berdosa.

## E. Penutup
Kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal  303  ayat  (3)  KUHP  dan  secara  detil  dijelaskan  dalam  penjelasan  Pasal  1 Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  9  Tahun  1981  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1974  tentang  Penertiban    Perjudian.  Antara  lain  adalah rolet,  poker  (main  kartu),  hwa-hwe,  nalo,  adu  ayam,  adu  sapi,  adu  kerbau,  adu kambing,  pacuan  kuda  dan  karapan  sapi.Kebijakan  aplikatif  hukum  pidana  dalam menanggulangitindak  pidana  perjudian  di  Indonesia  yaitu  tindak  pidana  perjudian, hakim  tidak  memiliki  kebebasan  dalam  menentukan  jenis-jenis  pidana  yang  sesuai untuk  pelaku  tindak  pidana  dan  harus  menerapkan  atau  menetapkan  ketentuan ancaman pidana yang telah disediakan dalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi  Arief,  1996.    Kebijakan  legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan Pidana Penjara, Semarang : Balai penerbitan Undip.
Bolmer  Suryadi  Hutasoit ,  2011. Telaah  dan  Analisis  Perjudian  dariSisi Kriminologi. Diakses di http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/08/15/makalah-kriminologi- telaah-dan-analisis-perjudian-dari-sisi-kriminologi/      pada  tanggal  21 September 2011.
Dwidja  Priyatno,  2004.  Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi di Indonesia. Bandung : CV. Utomo.
Eva  Achjani  Zulfa,  2007.  Ketika  Jaman  Meninggalkan  Hukum,  diakses  di http://sukirman.weebly.com/1/post/2011/03/ketika-jaman- meninggalkan-hukum.html pada tanggal 22 September 2011
Kartini Kartono, 2005. Patologi Sosial. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Muladi,  1995.Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana,  Semarang  :  Badan  Penerbit
Universitas Diponegoro
_______,  2007.Masalah  Penegakan  Hukum  Dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta : Kencana.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  1998.Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana,  Cet.  II, Bandung : Penerbit Alumni.
Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005. Relevansi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana nasional.Bandung : Citra Aditya Bakti.
Romli Atmasasmita, H. 2007. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Refika Aditama
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1985. Beberapa  Masalah  Dalam  Studi  Hukum  dan Masyarakat.Bandung : Remaja Karya.
Rusli Effendy, 1986. Azas-azas Hukum Pidana.Makassar : LEPPEN-UMI. Simandjuntak, B, 1980. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung : Tarsito.
PRANATA HUK UM
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  1985.Penelitian  hukum  normatif:  suatu  tinjauan singkat. Jakarta : Rajawali
Soesilo,  R.  1996. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.Bogor : Politea.
Syamsuddin Adz-Dzahabi. 1992. 75 Dosa Besar. Surabaya: Media Idaman