## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Terlibat Dalam Transaksi Jual Beli Pada Media Sosial Instagram
Ratna Indah Lestari 1 , Nur Wulan Suci 2 , Eka Maisara Amalia 3
123 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya E-mail: 1 ratnaindah257@gmail.com, 2 nurwulansuci195@gmail.com, 3 ekamaisarah01@gmail.com
Info Artikel Abstract Masuk:  2022-07-29 Diterima:  2022-09-10 Terbit:  2022-09-25 Keywords: Consumers;  Legal protection; Buying and Sell Online In online buying and selling, it can be known  as e-commerce,  with e-commerce,  sellers and buyers can carry out transactions  without meeting  in person.  This study aims to determine  legal protection, dispute resolution and rights received by consumers  in buying and selling  transactions  on  online  media.  In  this  study  the  authors used  empirical  research  methods.  The  data  taken  in  the  form  of secondary  and  primary  data,  secondary  data  obtained  from interviews  of two  informants  who have cases  related to purchases on Instagram  social media. Primary data were obtained from Civil Laws,  literature  studies  and  various  articles  related  to  the problems  studied. The results  obtained from  this paper that legal protection  for consumers  who feel aggrieved due to unscrupulous producers has been regulated in Law no. 8 of 1999. However, if the number of the irresponsible business actor cannot be contacted,  the consumers  who  are  victims  will  be  able  to  make  efforts  to  seek compensation  for  this  matter  and  report  it  to  law  enforcement officials.

## Abstrak
Kata  kunci: Konsumen;  Perlindungan Hukum;  Jual Beli Online
Corresponding  Author: Ratna Indah Lestari
E-mail: ra tna inda h257@gma il.com
DOI:
10.38043/jah.v5i2.3621 Dalam jual beli online dapat dikenal dengan  istilah e-Commerce, dengan  adanya  e-  Commerce  penjual  dan  membeli  dapat berteransaksi  tanpa  bertemu  secara  langsung.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum,  penyeleseian sengketa  serta  hak yang diterima konsumen  dalam transaksi  jual beli  pada  media  online.  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  metode  penelitian  empiris.  Data  yang  diambil berupa  data  sekunder  dan  primer,  data  sekunder  diperoleh dari wawancara  dari  dua  informan  yang  memiliki  kasus  terkait pembelian  pada  media  sosial  instagram.  Data  primer  diperoleh dari  Undang – Undang  Perdata,  studi  leteratur  dan  berbagai artikel  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti.  Hasil yang  diperoleh  dari  penulisan  ini  bahwasannya  perlindungan hukum bagi para konsumen  yang merasa dirugikan akibat oknum produsen yang tidak bertanggung  jawab sudah diatur dalam UU No.  8  Tahun  1999.  Namun,  apabila  nomor  pelaku  usaha  yang tidak  bertanggungjawab  tersebut  tidak  dapat  dihubungi  maka para  konsumen  yang  menjadi  korban  tersebut  akan  dapat melakukan upaya dalam meminta ganti rugi atas hal tersebut  dan melaporkan kepada aparatur penegak hukum.
.

## I. Pendahuluan
Pada saat ini  era  globalisasi  menciptakan peluang baru  disegala  aspek  salah satunya  dalam  hal  perdagangan.  Saat  ini  produsen  dan  konsumen  tidak  hanya bertransaksi dalam jual beli  secara konvensional dimana cara ini dengan bertemunya penjual dan pembeli  secara langsung, seperti  dalam pasar, swalayan, mall  maupun sarana perdagangan langsung lainya. Datangnya Teknologi Informasi (TI) pada saat ini memberikan cara baru dalam dunia bisnis dengan adanya peluang dan tantangan yang berbeda  dengan  cara  kovensional. 1 Adanya  TI  harus  menjadi  pilar  utama  dalam membangun  peradaban  manusia  yang  harus  memiliki  nilai  tambah  dalam  aspek ekonomi.  Seiring  dengan  berkembangnya waktu, masyarakat memanfaatkan media online untuk sarana bertransaksi, jual beli  online dianggab efektif  dan efisien  dalam penggunaanya, jadi  konsumen  tidak  perlu  pergi  jauh-jauh untuk  membeli  barang, langsung saja membuka media sosial dan mencari barang yang diinginkan, selanjutnya bertransaksi.  Tidak  hanya  mudah  bagi  pihak  konsumen,  bagi  pihak  produsenpun merasa  lebih  mudah  dalam  hal  menjualkan  barangnya,  produsen  bisa  langsung mempromosikan  barang  melalui  jepretan  foto  lalu  diposting  pada  laman  media sosialnya.
Adanya  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  mampu  mendorong kehidupan  manusia  untuk  lebih  maju  dengan  mempermudah  pekerjaan  disegala lapisan.  Teknologi  tercipta  dan  berkembang  seiring  dengan  kebutuhan  manusia, manusia semakin  kedepan akan semakin ingin menjalani kehidupan dengan mudah dan cepat. Transaksi online adalah salah satu kegiatan manusia yang memanfaatkan sarana digital.  Manfaat dari adanya teknologi  digital,  dapat digunakan sebagai  alat untuk bertransaksi bisnis. Saat ini perdagangan online mulai marak dilakukan di negara Indonesia, berawal dari ramainya perdagangan yang dilakukan melaui media  sosial facebook, sebab  facebook adalah media sosial  yang hampir digunakan oleh berbagai kalangan.
Selain  media  sosial  facebook,  transaksi  online  juga  dilakukan  melaui  media sosial Instagram. Sebelum instagram digunakan untuk transaksi online, media sosial ini hanya digunakan sebagai tempat untuk mengabadikan foto dan video saja. Banyaknya pengguna  instagram  membuat  para  produsen  beralih  mempromosikan  produknya melalui media sosial ini. penjual yang berjualan di media sosial dinamai dengan online shop. Online shop merupakan tempat atau sarana berjualan yang sebagian besar segala aktivitasnya  dilakukan  secara  online  di  internet . 2 Adanya  online  shop  dapat mempermudah  dalam  pembelian  dikalangan  konsumen  karena  dapat  menghemat biaya, membayar secara tidak langsung atau dapat dilakukan dengan cara transfer dan barangpun juga dapat diantar langsung.
Namun adanya transaksi secara online ini dari salah satu pihak masih ada yang melakukan wanprestasi. Instagram bukanlah akun khusus dalam jual beli,  perjanjian
1 Ba so Sa leh a nd Ya ya t D. Ha diya t, ‘Use of Informa tion Technology a mong Performers Micro Sma ll Medium Enterprises in the Border Area  (Study in Belu, Ea st Nusa  Tengga ra ) (Pengguna a n Teknologi Informa si Di Ka la nga n Pela ku Usa ha  Mikro Kecil  Menenga h Di Da era h Perba ta sa n (Studi Di Ka bupa ten Bel’, Journal Pekommas , 1.2 (2016), 141 <https://doi.org/10.30818/jpkm.2016.2010204>.
2 Cha cha  Andira  Sa ri, ‘Perila ku Berbela nja  Online Di  Ka la nga n Ma ha siswi Antropologi  Universita s Airlangga’, Jurnal Antro Unair , 4.2 (2015), 205–16 <http://journal.unair.a c.id/downloa d-fullpa pers- a una 97cbdaabbfull.pdf>.
kontrak yang dilakukan juga tidak  secara langsung hanya melalui  akun saja hal ini memunculkan  resiko  wanprestasi.  Dalam  proses  jual  beli  instagram  berawal  dari produsen yang mengunggah barangnya ke laman yang dimiliki, barang tersebut diberi deskripsi singkat tentang jenis barang, harga barang dan bahan yang digunakan dalam pembuatan barang. Setelah itu  antar produsen  dan konsumen  bertransaksi, dengan melakukan kesepakatan dan mulai  melakukan pembayaran produk, dalam jual  beli pada media instagram, berbeda dengan jual beli pada marketplace lain non media sosial seperti Lazada, Tokopedia dan lainya. Pada jual beli  dimarketplace non media sosial banyak metode pembayaran yang ditawarkan oleh pelaku usaha seperti dalam bentuk pembayaran Cash On Delivery (COD) dan transfer. Namun dalam jual beli pada media sosial seperti instagram banyak pelaku usaha yang hanya menerima pembayaran secara transfer. Hal ini  yang biasanya dijadikan peluang kejahatan dalam transaksi online, ketika  konsumen sudah melakukan pembayaran secara transfer, barang yang sudah dibeli  tidak kunjung dikirimkan lalu dalam kasus lain terdapat, barang yang datang tidak sesuai dengan barang yang sudah dipilih diawal.
Pada  proses  transaksi  jual  beli  akan  terdapat perikatan  antara penjual dan pembeli, dan didalam itu akan memuat hak dan kewajiban antar kedua belah pihak, hukum perdata merupakan hukum yang mengatur tentang kepentingan perseorangan (Subekti,  2003) .  Dalam proses  jual beli  online  harus  memenuhi  syarat sah  perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat kesepakatan mengikat antar kedua belah pihak, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, pokok persoalan tertentu dan juga sebab yang tidak terlarang hal ini berhubungan dengan objek tertentu dan syarat kausa yang halal. Perikatan dapat juga disebut dengan kontrak, memiliki fungsi  pada kehidupan sehari-hari dalam dunia perdagangan. Hal ini  tentunya tiap pihak akan mendapat perlindungan hukum atas perjanjian dan kesepakatan yang telah dilakukan.
Dalam  penulisan  ini  dilihat  dari  pihak  konsumen,  terkait  perlindungan konsumen dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam media sosial instagram. Berbeda dengan sistem  marketplace besar yang berada di Indonesia seperti  Lazada, Tokopedia, Shoppe dan lainya yang memiliki  sistem  terstruktur rapi guna  mencegah  adanya penipuan dalam  transaksi  jual  beli  online  sehingga  untuk berbelanja akan lebih  aman. Sedangkan jual beli  yang  dilakukan pada media  sosial seperti instagram tentunya akan memiliki resiko penipuan tinggi, sebab ini bukanlah perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia yang tentunya tidak memiliki sistem terstruktutr  dalam  mencegah terjadinya penipuan. UU  No.  11 Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  menjadi dasar dalam jual beli  online.  Meskipun banyak  pengaturan  hukum  terkait  penjualan  online,  pada  praktiknya  masyarakat seringkali melakukan pelanggaran hukum seperti penipuan kepada konsumen dalam proses jual beli online. Adanya hal ini salah satunya dikarenakan oleh penegak hukum yang  masih  belum  mampu  untuk  menerapkan  dan  mengoptimalkan  terjadinya persoalan hukum dalam dunia online shop.

## II. Metode Penelitian
Dalam menyusun suatu karya ilmiah, tentu akan membutuhkan sebuah metode penelitian yang nantinya akan menjadikan peneliti lebih mudah dalam memecahkan suatu  permasalahan  baik  dalam  konteks  secara  teoritis  maupun  secara  empiris. Sehingga hal tersebut akan dapat dipertanggujawabkan. Dalam penelitian ini tipe yang
ISSN: 1978-1520
digunakan guna menyusun jurnal ini yaitu secara empiris, dimana pendekatan yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi secara apa adanya sesuai dengan keadaan yang ada. Kemudian dalam penelitian ini,  peneliti  menggunakan data dari  3 bahan hokum, data dalam penelitian ini  yakni kumpulan fakta lapangan yang didapat dari observasi atau wawancara pada konsumen yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli  online  dimana  konsumen  tersebut  mengalami  penipuan  yang  dilakukan  oleh penjual, dan dalam penelitian ini didukung oleh teori-teori hukum pendukung. Berikut adalah penjelasan terkait bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni,  ada bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Bahan hukum primer memiliki  arti sebagai pengikat dan pemilik otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, serta risalah dalam perundang-undangan.
Selanjutnya untuk  bahan  hukum  sekundernya  terdapat  buku-buku  hukum termasuk dari berbagai skripsi, jurnal-jurnal hukum, adapula sumber publikasi lainnya terkait hukum yang terdapat dokumen penting serta masih memiliki keterkaitan dalam permasalah yang akan peneliti diangkat. Serta adapula bahan hukum yang non hukum, artinya adalah berbagi  penunjang sumber  hukum  primer  dan  sekunder  yang  bida berupa internet, laporan-laporan, serta jurnal-jurnal penelitian non hukum tetapi masih memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Terkait pengumpulan bahan hukum teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan serta analisis bahan hukum menggunakan metode  deduktif  dengan  teknik  kualitatif  yang  artinya  adalah suatu metode  dimana  peneliti  hanya  menggunakan  bahan  hukum  dengan  berdasarkan melihat konsep  ataupun teori  yang hanya bersifat  umum sehingga  kemudian  dapat diaplikasikan untuk menjelaskan sebuah data dengan cukup sistematis dan tentunya masih berdasar pada kumpulan hukum yang telah didapatkan.

## III. Hasil Dan Pembahasan
Dengan seiring nya perkembangan teknologi yang sangat pesat di seluruh dunia adalah  salah  satu  fenomena  yang  memberikan  pendorong  perubahan  di  seluruh masyarakat.  Yang  sering  kita  ketahui  bahwasannya  masyarakat  juga  bisa menyampaikan ide,  saran, kritik,  maupun hujatan yang sering  sekali  kita jumpai di media  sosial  setiap  jam dan  hari nya  dari  berbagai media  yang  dipergunakan oleh masyarakat sekitar. Yang sudah kita ketahui pada umum nya. Arti Media sosial yaitu suatu yang dipergunakan oleh masyarakat atau seluruh dunia, untuk traksaksi jual beli, dengan mudah mereka berpartisipasi menggunakan media sosial. Dan secara nyata nya memang  media  sosial  telah  membuat  perubahan di  kehidupan  sosial  masyarakat. bahkan saat ini  media  sosial  sudah  begitu  sangat pesat berkembang  di  masyarakat Indonesia  bahkan di  seluruh  dunia  sudah  menggunakan media  sosial  (digunakan berbelanja, mencari informasi dan  lain sebagainya. 3 Dari adanya perkembangan dan perubahan di masyarakat ini memang berguna agar sirklus  mengalir. Oleh sebab itu pemerintah perlu untuk memberikan aturan dari kebebasan dalam penggunaan media sosial, karena akan ada pengaruh nya jika pemerintah tidak memberikan aturan bagi penggunaan media sosial.
Dari adanya Media  Sosial  ini  banyak  sekali  masyarakat yang  menggunakan untuk  transaksi  jual  beli  online  contoh  nya  seperti  jual  beli  online  di  shopeee,  di
3 Hikma h Ma ros a nd Sa ra h Junia r, ‘FIKIH MEDIA SOSIAL  DI INDONESIA  (STUDI  ANALISIS FALSAFAH  HUKUM  ISLAM DALAM  KODE  ETIK NETIZMU  MUHAMMADIYAH)’,  6.2 (2016), 1–23.
tokopedia, di instragram, di facebook dan lain sebagainya. Di dalam transaksi ini jual beli ada hak dan kewajiban bagi produsen maupun konsumen nya. Jual Beli merupakan suatu kegiatan yang sama-sama disepaki atau disetujui oleh kedua belah pihak dari sisi pembeli maupun penjual, jual beli ini bisa dilakukan secara lisan yaitu perjanjian yang disepakati atau dibuat oleh para pihak dengan kesepakatan cukup secara lisan saja, dan sedangkan perjanjian secara tertulis adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis contoh nya seperti akta otentik atau pun bisa dengan akta tanda tangan orang tersebut. 4 Ketika dilakukan dengan perjanjian secara lisan ataupun dengan pernjanjian tertulis sama-sama sah,  dan  pada  umumnya  dan  kebanyakan orang-orang memilih  untuk tertulis agar ada bukti yang lebih kuat. Jual Beli online menurut Suherman (2002; 179) megartikan  bahwasannya  suatu  akad  jual  beli  yang  sudah  dilakukan  dengan menggunakan sarana eletronik (internet) baik berupa barang barang maupun berupa jasa.
Adapun asas-asas perjanjian dalam jual beli online, jual beli online atau transaksi jual beli e-commerce adalah salah satu yang berkembang teknologi yang memberikan implikasi pada sektor manapun, salah satunya sektor tersebut yaitu pada sektor hukum. Di  Indonesia  masih  belum  ada  pengaturan  secara  khusus  mengenai  masalah  e- commerce, dan yang masih umum di Indonesia masih mengunakan aturan dalam Buku III KUHPerdata yang menjelaskan tentang masalah perjanjian. Di dalam KHUPerdata terdapat 3(tiga)  yang bisa  dijadikan untuk pembatalan kontrak, yaitu  meliputi:  ada unsur kekeliruan yang tidak disengaja ada pada pasal 1322 KUHPerdata di dalam ini menjelaskan adanya kekeliruaan  dalam  transaksi  jual  beli  atau pada  saat  chek-out barang ada kesalahan dalam memilih barang nya, ada unsur Ancaman atau paksaan yang ada di dalam Pasal 1323-1327 KUHPerdata, dan ada unsur Penipuan yang ada di dalam  pasal  1328 KUHPerdata. Pada  Dasarnya, Transaksi  jual  beli  atau  transaksi perdagangan dengan menggunakan teknologi e-commers sebenarnya sama seperti jual beli  yang ada di konvensional yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Jual beli yang dapat dilakukan oleh  masyarakat sekitar  pasa dasarnya secara konvensional hingga pada saat ini dilakukan baik  itu berdasarkan dalam KUH Perdata ataupun menurut sistem-sistem  yang  ada  di  hukum  adat.  Hukum  sendiri  memiliki  artian  sebagai ketentuan-ketentuan yang  menjadi  peraturan dalam  hidup  suatu  masyarakat yang bersifat  mengendalikan,  mencegah,  mengikat,  serta  memaksa  bagi  sebagian  atau seluruh  anggota  masyarakat tertentu,  dengan  tujuan mengadakan suatu  tata  yang dikehendaki  oleh  penguasa  tersebut. 5 Hukum  adat  yang  ada  ber  ada di  Indonesia bukanlah hanya suatu persetujuan belaka  yang berada di  antara kedua belah pihak tetapi melainkan suatu penyerahan barang kepada pembeli.  Jadi  seorang konsumen harus  lebih  waspada  mengenai  transaksi  jual  beli  online  dan  harus  benar-benar memahami dengan adanya hukum yang berlaku ketika si produsen tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. 6
4 Tira  Nur Fitria ,  ‘Bisnis  Jua l Beli Online  (Online  Shop) Da la m Hukum Isla m Da n Hukum Nega ra ’,
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 3.01 (2017), 52 <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.
5 Asifa h Elsa  Nura hma  Lubis a nd Fa rha n Dwi  Fa hmi, ‘Pengena la n Da n Definisi  Hukum Seca ra  Umum (Literature Review Etika)’, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan , 2.6 (2021), 768–89.
6 Fa ra h Ra syiyqa h Ahma d Riza l, Audi H Ponda a g, a nd Reymen M Rewa h, ‘Perja njia n Jua l Beli Mela lui Internet Ditinja u Da ri Aspek Hukum Perda ta ’, IX.2 (2021), 191 –202.

## 3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada dua informan yang berasal dari kota Surabaya yang pernah melakukan pembelian pada media instagram diperoleh hasil:
HYE  adalah seorang  pengusaha  Thrift  asal  Surabaya, HYE  menyampaikan bahwa transaksi pada media sosial apabila tidak dilakukan secara hati-hati maka akan tertipu dengan pelaku usaha. Oleh karena itu ia memberikan pernyataan atas apa yang sudah dialami, untuk konsumen yang ingin bertransaksi online harus tetap waspada. “Saya sempat membeli barang thrift, thrift yang dipesan itu totalnya 8 bal, satu bal berisi 25 sampai 30 pakaian bekas, seperti hodie, kaos, rajut dan lainya, dalam transaksi ini pelaku  usaha  meminta  untuk  mentransfer  uang  terlebih  dahulu  lalu  barang  baru diproses  dan  dikirimkan,  namun  setelah  uang  saya  transfer,  barang  tak  kunjung diproses malah akun saya diblokir”.
Dari adanya permasalahan ini penulis  sempat menanyakan, faktor apa yang mempengaruhi konsumen untuk bertransaksi secara online.
“Saya memilih membeli secara online karena barang yang dipromosikan sangat bagus kualitasnya, dan tentunya harga yang ditawarkan juga lebih murah dari pelaku usaha thrifting lainya, oleh karena itu saya berfikir apabila saya membeli ditoko tersebut maka untung  yang  saya  dapatkan akan lebih  banyak  tetapi  alih-alih  saya  ditipu,  karena barang  yang  saya  beli  dalam  jumlah  yang  cukup  besar,  dari  sini  saya  mengambil langkah  untuk  melaporkan  nomor  rekening  dari  pelaku  usaha  yang  melakukan penipuan kepada aparat penegak hukum” Dalam wawancara yang sudah dilakukan diatas, infroman menjelaskan bahwa banyak kemudahan yang diperoleh saat bertransaksi secara online namun konsumen harus tetap hati-hati, sebagai langkah untuk mengantisipasi penipuan dengan jumlah yang  lebih  besar,  konsumen  dapat  melakukan  perjanjian atau kesepakatan  diawal dengan pembayaran down payment terlebih dahulu, setelah barang diproses dan sudah diantarkan, konsumen  harus  melunasi  pembayaran tersebut,  karena  apabila sudah melakukan  pelaporan  kemungkinan  kecil  uang  yang  sudah  digunakan  untuk bertransaksi  akan  kembali,  tetapi  ada  penanganan  dari  penegak  hukum  dengan pemblokiran rekening pelaku usaha yang melakukan penipuan tersebut.
Lain halnya dengan kasus yang dialami informan kedua ini, dari kasus informan pertama dengan inisial, pelaku usaha memblokir akun konsumen, tetapi pada informan kedua yakni ADH, dalam kasus ini pelaku usaha tetap melakukan komunikasi namun barang tidak kunjung dikirimkan. Informan kedua ini berasal dari kota Surabaya yang juga bertransaksi pada platform jual beli dimedia instagram, perjanjian yang dilakukan oleh  informan  kedua  yakni  untuk  membayar  secara down  payment terlebih  dahulu setelah barang sudah sampai baru bisa dilunasi. “saya  pernah  melakukan  pembelian  pada  medi a  instagram  berupa  pembelian handphone,  handphone  yang  saya  beli  tersebut  berada  diwilayah  Batam,  dalam transaksi tersebut saya dan pelaku usaha melakukan perjanjian untuk melunasi barang kepada pelaku usaha saat barang sudah saya terima, jadi saya hanya membayar DP saja, namun setelah saya transfer uang tersebut, barang tak kunjung dikirimkan, setelah saya menghubungi pelaku usaha, jawabanya yakni karena barang saya tertahan di pihak ekspedisi  yang  mengharuskan saya menambah uang untuk meloloskan  barang dari bandara, padahal diawal perjanjian ongkos  kirim  yang sudah saya  sepakati dengan pelaku usaha sudah cukup besar untuk pertimbangan pembelian didaerah yang cukup jauh dengan daerah saya, dan dengan pelaku  usaha mentarif ongkos  kirim  dengan
jumlah tersebut tentunya juga ada pertimbangan, tapi mengapa saat barang sudah harus dikirimkan, pelaku usaha menggunakan alasan tersebut, hingga saat ini sudah 1 bulan lamanya handphone yang saya beli tidak kunjung dikirimkan” Permasalahan yang dialami informan kedua ini yakni alasan yang digunakan oleh  pelaku usaha tidak masuk akal terkait tambahan ongkos kirim, konsumen juga sempat meminta kembali  uang yang sudah di  DP apabila pelaku usaha tidak dapat mengirimkan barang tersebut, namun pelaku usaha tidak dapat mengembalikan uang yang sudah digunakan untuk membeli barang.
“ketika saya sudah mengetahui hal yang tidak masuk akal pada penamabhan ongkir dan saya juga menunggu cukup lama dalam pengiriman dan penerimaan barang saya meminta kembali uang yang sudah saya DP tadi, namun pelaku usaha menolak untuk memberikan  uang tersebut,  namun jikala saya  melaporkan kasus  ini  pada penegak hukum, hal ini sulit  diproses karena tidak ada perjanjian diawal yang mengharuskan mengembalikan uang tersebut, karena setelah pelaku usaha memberi pernyataan bahwa barang saya tertahan oleh  pihak ekspekdsi  dan tidak  bisa  dikirim  jikala saya  tidak menambah uang, pelaku usaha sudah tidak lagi berkomunikasi dengan saya, tepatnya tidak membalas pesan yang saya kirimkan”
Sejatinya untuk bertransaksi dimedia sosial harus berhati-hati, karena penjualan dimedia sosial berbeda dengan marketplace yang memiliki sistem keamanan yang baik sehingga  jauh  dari  penipuan,  mungkin  banyak  ditenumi  dipenjualan marketplace penipuan berupa barang yang  dikirimkan  tidak  sesuai  dengan yang  dipromosikan, tetapi  apabila  bertransaksi  di  media  sosial  akan  rentan  terhadap  penipuan, sebab memang  media  sosial  bukan  sarana asli  untuk  jual  beli.  Dengan adanya beberapa masalah yang sudah diulas diatas, konsumen yang ingin bertransaksi diharapkan untuk mencari tahu terlebih dahulu online shop yang akan dikunjungi, apakah terpercaya atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari review orang-orang terpercaya. Apabila konsumen sudah  terjebak  dalam  penipuan, konsumen  dapat melaporkan hal  tersebut  kepada aparat penegak hukum, bank guna memblokir rekening pelaku usaha yang melakukan penipuan serta situs pengelolah e-commerce.
Dalam transaksi jual beli  terdapat pihak yang saling berhubungan baik  pada penjualan konvensional  maupun  online.  Pihak  menyediakan  barang  yang  disebut pelaku usaha dan pihak yang menggunakan barang disebut dengan konsumen. Dalam pasal 1 angka UUPK yang menjelaskan “Konsumen adalah seseorang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia pada masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pada UU ini  mengartikan barang yang  sudah dibeli  oleh  konsumen, tidak  diperjual belikan lagi  karena akan dinikmati untuk kebutuhan sendiri. Dalam proses  transaksi jual beli  kenyamanan dan keamanan konsumen harus diperhatikan, oleh  karena itu pentingnya ada  ketentuan hukum  yang  mengatur tentang perlindungan konsumen pada transaksi jual beli. Di Indonesia sendiri perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan  oleh  badan  atau  lembaga  untuk  melindungi  kepentingan  perseorangan dengan menggunakan kekuasaan atau wewenangnya. Tiap konsumen yang akan atau sudah bertransaksi dalam jual beli  apabila tidak mengetahui aturan hukum, mereka akan lebih mudah untuk tertipu. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen berisi  jaminan kepastian hukum dalam melindungi hak konsumen. Dalam hal ini perlindungan yang dilakukan pada sisi pelaku usaha sebagai berikut:
1. Pelaku  usaha wajib untuk mencantumkan identitas dari  usaha yang  dimiliki serta website resmi yang bisa diakses oleh konsumen.
2. Pelaku  usaha memiliki  jaminan dari lembaga  resmi,  dalam hal ini  dikatakan suatu usaha memiliki  izin resmi  perdagangan dari lembaga resmi, atau dapat dikatakan  memiliki  legalitas  hukum  yang  kuat,  dimana  perlindungan  ini memuat:
a. Perlindungan hukum terhadap konsumen.
b. Jaminan hukum terhadap kerahasiaan data atau identitas dari konsumen, dalam  hal  ini  perlu  menjadi  hal  penting,  apabila  identitas  pribadi  dari konsumen  tidak  dijaga  kerahasiaanya  maka  ditakutkan  akan  diperjual belikan untuk kepentingan promosi.
c. Selanjutnya yakni  perlindungan  hukum  dari  sisi  produk  yang  diperjual belikan.
Dalam menawarkan barangnya pelaku usaha memiliki kewajiban untuk:
1. Memberikan penjelasan produk secara rinci, biasanya dalam pembelian sebuah produk penjual hanya memberikan diskripsi umum saja, tidak masalah apabila barang yang ditawarkan sifatnya kecil dan dengan harga yang murah, namun apabila barang yang ditawarkan sifatnya besar dengan nilai harga yang tinggi, penjual  harus  rinci  dalam  memberikan  informasi  termasuk  kelebihan  dan kekurangan barang terebut.
2. Bahasa yang digunakan dalam penyampaian produk harus dengan bahasa yang mudah mengerti. Dalam sebuah produk  pelaku  usaha biasanya memberikan dalam bentuk dua bahasa yakni Inggris dan Indonesia, tetapi sering kali ditemui pada online shop informasi yang diberikan dalam bentuk bahasa Indonesia.
3. Jaminan produk  yang  digunakan akan aman  dan nyaman saat  dikonsumsi. Biasanya dalam hal ini produk yang ditawarkan dalam bentuk makanan. Pelaku usaha juga harus mencantumkan tanggal expired pada kemasan produk.
4. Jaminan atas keabsahan produk, jadi dalam hal ini produk yang dijual sesuai dengan apa yang dipromosikan.
Dalam melakukan transaksi antar kedua belah pihak,  baik  dari pihak pelaku usaha  maupun  konsumen  pada  dasarnya  harus  melakukan  perjanjian  sebelum melakukan transaksi, hal ini  mencegah terjadinya penipuan bagi kedua  belah pihak. Menurut  (Setiawan,  2016) 7 yang  ditemukan  dalam. 8 Perjanjian  merupakan  suatu peristiwa  yang  dilakukan  oleh  beberapa  pihak  berjanji  untuk  melakukan  hal  yang disepakati,  perjanjian tersebut  akan timbul  perikatan antar pihak.  Dalam perjanjian transaksi jual beli kedua pihak harus memiliki itikad baik satu sama lain, agar nantinya tidak ada pihak yang dirugikan. Itikad baik dibutuhkan konsumen agar memperoleh informasi dari produk yang ditawarkan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman, oleh karena itu itikad baik sangat dibutuhkan dalam transaksi jual beli online. Apabila pelaku usaha tidak memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan jual beli online atau memiliki  niat yang tidak baik untuk melakukan kejahatan atau melakukan perbuatan yang  dilarang  seperti  yang  disebutkan  dalam  ketentuan  Pasal  62  UUPK  Tahun 1999pada, Pasal 8 Ayat 1, 2, 3, dan 4, Pasal 9 Ayat 1, 2, 3 yang berisi tantang pelanggaran yang dilakukan saat pelaku usaha menjual barang yang tidak sesuai dengan promosi yang dilakukan, Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf, c, huruf d, dan huruf e, Pasal 11 dan Pasal  12.  Apabila  pelaku  usaha  melakukan  larangan  saat  transaksi  maka  harus bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 19 yang berisikan ganti rugi yang dilakukan
7 R. Setia wa n, ‘Pokok-Pokok Hukum Perika ta n’ (Ba ndung: Putra  Aba rdin, 1999).
8 Ana k Agung Ha ri Na ra ya na, ‘Perlindunga n Hukum Terha da p Konsumen Da la m Tra nsaksi Online Melalui Media Facebook’, 9.2 (2021), 83–91.
elaku usaha kepada konsumen senilai dengan barang yang dibeli dan selama tenggang waktu 7  hari. Dilaksanakanya iktikad baik  dalam suatu perjanjian agar pihak dapat memberikan hak, melaksanakan kewajiban dan tidak saling merugikan.

## 3.2. Kekuatan Perjanjian Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial Instragram
Melalui  internet  akan  sangat memungkinkan  seseorang  lebih  mudah dalam mengakses,  berinteraksi,  berkomunikasi  bahkan  melakukan  jual  beli  yang  dapat dilakukan di  dalam negeri  maupun hingga sampai ke  manca negara. Menurut Dyah Sari, 2017:10 dalam, 9 yang menyatakan bahwa penggunaan sebuah internet akan dapat menyebabkan adanya media sosial sebagai tempat baru bagi para internat. Sehingga hal tersebut memungkinkan bagi para pengguna dalam berintekasi, melakukan kerjasama, hingga berkomunikasi hanya untuk memperkenalkan dirinya dengan pengguna lain guna membangun suatu ikatan secara virtual. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan jual beli online akan sangat cukup menarik. Dikarenakan hanya dengan melalui media sosial saja  masyarakat dalam  melakukan  kegiatan  jual  beli  tanpa  harus  bertemu  secara langsung antara penjual dan pembeli  demi keberlangsungan kegiatan transaksi. Serta dengan adanya media  sosial  seseorang  yang sibuk  dengan pekerjaannya pun dapat melakukan kegiatan tersebut hanya dengan mengguanakan gadget yang telah tersedia dan melakukan transaksi dimanapun itu sangat mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga hal tersebutlah yang akan dapat menimbulkan terjalinnya suatu kesepatakan atau perjanjian melalui media sosial.
Perjanjian itu sendiri  memiliki  definisi  yang telah  terdapat dalam Pasal 1313 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan yang melibatkan beberapa orang yang biasanya terdiri dari dua atau lebih dalam mengikatnya. Sedangkan terdapat pula beberapa para ahli  yang  dengan  konteks  mendukung  maupun  menentang adanya definisi  terkait perjanjian dalam Pasal 1313 Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagaimana Menurut Rahmat Setiawan dalam, 10 yang menyatakan bahwa dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  yang  masih  memiliki  banyak  kelemahan  dari  sisi pengertiannya.  Bahwa  dalam  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang digunakan dengan perbuatan sepihak saja serta juga sangat luas lingkupnya dapat diartikan sebagai perbuatan hukum dengan tujuan untuk menciptakan akibat dalam hukum. Sedangkan Menurut Syahmin A.K, dalam, 11 yang menyatakan bahwa dalam hal bentuk perjanjian apapun itu adalah suatu rangkaian perkataan dengan kandungan janji atas kesanggupan dalam memenuhi apapun itu yang telah dicapainya atau ditulisnya. Berdasarkan pendapat para ahli terkait  pengertian perjanjian yang akhirnya dari perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi atau hubungan hukum  dari kedua belah  pihak atas perbuatan hukum adalah suatu penawaran oleh  pihak  pertama  terhadap penerima  sebagai  pihak  kedua,  sehingga tercapainya kesepatakan bersama dalam menentukan isi perjanjian.
Suatu transaksi akan dapat terlaksana ketika penjual dan pembeli  melakukan sebuah kegiatan yang disebut dengan perjanjian. Dalam perihal ini, terdapat Pasal 1338
9 Risa nda  Lilho Pa ngestu a nd ’ Tuha na , ‘Tra nsa ksi Jua l Beli Mela lui Insta gra m Ditinja u Me nurut Kita b Unda ng-Unda ng Hukum Perda ta ’, Jurnal Privat Law , 7.2 (2019), 275 <https://doi.org/10.20961/priva t.v7i2.39336>.
10 Setia wa n.
11 M. Ya hya  Ha ra pan, ‘Segi-Segi  Hukum Perja njia n’ (Ba ndung: Alumni, 1986) <https://lonta r.ui.a c.id/detail?id=20107282 >.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan terdapat pencerminan atas hak kebebasan seseorang dalam melakukan kontrak atau penjanjian. Seperti halnya, undang-undang yang dibentuk  akibat  adanya perjanjian antara kedua  belah  pihak secara  sah  yang  harus  dilakukan  secara  bersama-sama. Dalam hal  kebebasan  pun terdapat asasnya yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan pemberian kebebasan bagi  masyarakat  dengan  seluas-luasnya  dalam  melakukan  perjanjian  yang  dapat digunakan dimana saja dan apa saja yang menjadi perjanjian itu mengikat pembuatnya. Tetapi, pada dasarnya perundang-undangan, kesusilaan, serta ketertiban umum masih menjadi salah satu dasar agar tidak adanya kegiatan yang bertentangan sehingga dapat terjalinnya suatu perjanjian yang sehat tanpa merugikan pihak manapun. Dalam Pasal 1320 Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata terdapat syarat sah  dalam  melakukan kontrak sesuai dengan ketentuannya yang berkaitan dengan transaksi jual beli melalui media sosial Instagram, sebagaimana disebutkan yaitu:
1. Menurut Ridwan Khairandy, 2001:47 dalam, 12 menyatakan bahwa kesepatakan yang mereka buat adalah suatu hal yang menjadi pengikat mereka, sehingga kesepatakan tersebut merupakan sebuah pertemuan atau kesesuaian kehendak antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian. Beliau menggunakan teori kepercayaan  sebagai  upaya  dalam  menentukan  kapan  terjadinya  suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Di dalam teori ini dapat disimpulkan bahwa suatu kesepakatan dapat terjalin ketika terdapat pernyataan dari  pihak  penerima  tawaran yang  secara  obyektif  dan  dapat diterima  atau  dipercaya  oleh  pihak  yang  memberikan  penawaran berupa sebuah  bukti  tulis  yang  dapat  dilihat  maupun  bukti  suara  yang  dapat  di dengarkan sebagai suatu penguat dalam sebuah perjanjian.
2. Kecakapan seseorang dalam melakukan suatu perikatan pada transaksi jual beli melalui media sosial Instagram memang cukup sulit untuk memastikan bahwa para pihak  yang  melakukan perjanjian tanpa bertemu  secara langsung  dan melakukan penawaran serta penerimaan secara online. Padahal pada dasarnya, kecakapan tersebut  menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata masih belum  memenuhi  syarat.  Tetapi  hal  tersebut,  tidak  menimbulkan  suatu perjanjian  atau  kontrak  menjadi  tidak  valid,  hanya  saja  akan  dapat menimbulkan  akibat  terhadap  kontrak  yang  akan  secara  sepihak  dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasakan suatu kerugian, maka dari itu suatu kecakapan ada karena untuk membuat suatu perjanjian yang termasuk dalam syarat subyektif.
3. Kemudian terdapat suatu hal tertentu yang menjadi syarat yang cukup penting. Syarat ini akan dapat terpenuhi apabila dalam suatu transaksi jual beli melalui media  sosial  Instagram dapat menjelaskan secara detail  dan  merinci  terkait suatu  obyek  dalam perjanjian. Contohnya saja jual  beli  handphone melalui media  sosial  Instagram, maka  penjual harus  mendeskripsikan  dengan  jelas terkait obyek tersebut yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli.
4. Syarat  selanjutnya  adalah  suatu  sebab  yang  halal.  Syarat  ini  akan  dapat terlaksana ketika sesuatu yang akan dilakukan ataupun hal yang akan dicapai ketika  melakukan  transaksi  melalui  media  sosial  Instagram  harus  disertai dengan niat baik, yang niat baik tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang  ada  sesuai  dengan  perundang-undangan, kesusilaan,  serta  ketertiban umum serta juga tidak akan menimbulkan perselisihan.
12 Pa ngestu a nd ’.
Dalam hal ini, Menurut Salim H. S, 2007:11 dalam, 13 menyatakan bahwa syarat kesatu dan kedua dapat dikatakan sebagai syarat yang subyektif, dikarenakan kedua syarat tersebut  menyangkut berbagai  pihak  yang akan melakukan  suatu perjanjian. Kemudian syarat yang obyektif terdapat dalam syarat ketiga dan keempat, dikarenakan kedua syarat tersebut menyangkut terkait obyek tertentu. Ketika kedua syarat pertama tidak terpenuhi, maka perjanjian yang sudah terjadi dapat dibatalkan. Dengan arti lain, perjanjian yang telah disepakati secara bersama akan dapat dibatalkan ketika salah satu pihak melakukan pengajuan hukum terkait pembatalan perjanjian kepada pengadilan. Akan tetapi, perjanjian tersebut akan tetap valid ketika dari kedua belah pihak merasa tidak ada yang dirugikan. Beda hal lagi  dengan pertanyaan batal demi hukum yang memiliki  arti bahwa ketika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi salah satunya, maka perjanjian tersebut dari awal dianggap tidak sah.

## 3.3. Keawajiban dan Hak yang Diberi Pelaku Usaha Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Pada Media Instagram.
Menurut seorang penulis bahwasannya jual beli online adalah sudah menjadi hal yang sangat biasa karena mudah untuk dipahami oleh kebanyakan masyarakat, dan juga memudahkan traksaksi jual beli  bagi  masyarakat proses nya juga lebih  mudah, aman, dan cepat. Jual beli  online  juga mudah diakses  di dalam facebook, whatsapp, Instagram, tokpedia,  shopee  dan lain  sebagainya. Hubungan antara konsumen dan produsen  selalu  berkesinambungan saat  ada  nya  pesanan sudah  di  sah  kan.  Dan hubungan produsen dan konsumen selalu aktif saat berlangsungnya transaksi jual beli tersebut.  Di  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen  mejelaskan  bahwasannya  posisi konsumen  lebih  rendah dibandingkan posisi  produsen. Tujuan dari  adanya hukum perlindungan  konsumen  secara  langsung  yaitu  untuk  dapat  meningkatkan  posisi konsumen  dan  kesadaran  bagi  si  konsumen.  Dan  secara  tidak  langsung  dapat meningkatkan rasa tanggung jawab si produsen mengenai usaha nya. dan ketika tujuan itu mau berhasil dan bisa dicapai maka perlindungan konsumen harus diterapkan.
Di dalam UU Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa yang ada di Undang-Undang  hukum  positif  yang  ada  di  dalam  Indonesia,  maka  dari  itu perlindungan dari konsumen bisa lebih terjamin dan terjaga dan bagi konsumen lebih percaya dengan jual beli  tersebut. Produsen harus menjelaskan secara jujur mengenai toko  nya.  Kewajiban Konsumen  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa konsumen memiliki kewajiban untuk membaca dan mengikuti prosedur yang sudah di cantumkan dalam  media  sosial  tersebut  seperti  facebook,  Instagram, dan lain  sebagainya, juga prosedur  pemakaiaan  nya  lebih  bermanfaat  demi  keamanaan  dan  keselamatan. 14 Kewajiban konsumen selanjunya yaitu membayar sesuai dengan barang yang di  beli oleh si konsumen. Ketika konsumen sudah melakukan kewajiban nya dalam melakukan transaksi jual beli, maka si  konsumen akan mendapatkan hak nya sebagai konsumen yang layak. Konsumen juga bisa memeriksa  barang yang dibeli  saat barang yang di pesan datang, bisa di video terlebih dahulu atau pun di foto agar ada bukti yang kuat ketika barang itu  tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, Kewajiban Konsumen
13 Pa ngestu a nd ’.
14 I Ma de Sa tria  Wiba wa  Ta ngkeba n, I Nyoma n Putu Budia rtha , a nd Ni Ma de Suka rya ti Ka rma , ‘Transaksi Jual Beli  Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik’, Jurnal Interpretasi Hukum , 2.2 (2021), 416–21 <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3451.416 -421>.
yaitu Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Menurut Presiden Jhon F. Kennedey menjelaskan bahwasannya ada empat hak konsumen yang harus dilindungi yatu sebagai berikut:
1. Hak Mendapatkan Keamanan
Hak  untuk  mendapatkan keamanan menjelaskan bahwa  perlindungan bagi konsumen  dari  pemasaran  barang  yang  ada  di  media  atau  jasa  yang membahayakan keselamatan bagi konsumennya. Hak ini wajib didapatkan oleh semua masyarakat dari setiap wilayah di suatu negara nya masing-masing, agar masyarakat yang mendapatkan keamanan ini bisa merasa nyaman, tenang, dan damai untuk bertransaksi jual beli.
2. Hak untuk memilih
Hak memilih ini adalah hak memilih untuk konsumen mau membeli atau tidak membeli. Oleh sebab itu konsumen lebih teliti untuk memilih barang yang untuk mereka beli, takutnya toko itu msu menipu atau lain sebagainya.
3. Hak untuk mendapatkan Informasi
Hak  ini  sangat  berpengaruh  pasa  hak  yang  sangat  fundamental  terhadap konsumennya. Dan informasi yang di  cantumkan harus sesuai dan jujur, agar hak  konsumen  juga  lebih  terjamin  harus  diberikan  selengkap-lengkapnya. Ketika konsumen kurang nya informasi  mereka kurang percaya dengan toko tersebut.
4. Hak Untuk didengar Hak untuk didengar ini bermaksud untuk menjamin konsumen bahwasannya harus dipantau agar konsumen lebih  percaya. Dan selain  itu  juga konsumen harus di dengar masalah keluh kesahnya mengenai barang yang sudah di beli. Hak  ini  perlu  terkadang  ada  seseorang  yang  ingin  mengungkapkan keluh kesahnya terkait barang yang mereka terima, apakah sudah sesuai apa belum. 15
5. Hak  untuk  mendapatkan  pembinaan,  pengarahan  dan  Pendidikan  bagi konsumen nya.
6. Hak  untuk  mendapatkan kompensasi,  ganti  rugi  atau  penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan barang yang ada di media sosial nya, maka dengan perjanjian boleh dikembalikan.
7. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999. 16

## IV. Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya pada UU No.8 Tahun 1999 telah ditetapkan sebagai  undang-undang yang menjelaskan terkait perlindungan hukum bagi para konsumen yang merasa dirugikan akibat tindakan para oknum-oknum produsen yang tidak bertanggung jawab. Namun, apabila nomor pelaku usaha  yang  tidak  bertanggungjawab  tersebut  tidak  dapat  dihubungi  maka  para konsumen yang menjadi korban tersebut akan dapat melakukan upaya dalam meminta ganti rugi atas hal tersebut. Di negara Indonesia sendiri terdapat dua upaya hukum yang
15 Dia juka n Seba ga i, Sya ra t Untuk, a nd Memperoleh Gela r, ‘PERLINDUNGAN  KONSUMEN  DALAM JUAL-BELI  ONLINE  VIA INSTAGRAM  MENURUT  HUKUM  ISLAM ( Studi Di Ba da n Penyelesa ia n Sengketa Konsumen Di  Bukittinggi  ) Oleh : NURUL  AMANINA  PRODI HUKUM  EKONOMI  SYARI ’ AH ( MUAMALAH  ) FAKULTAS  SYARI ’ AH INSTITUT  AGAMA  ISLAM NEGER’,  2020, 1 –93.
16 H Sya hruddin Na wi,  ‘HAK DAN  KEWAJIBAN  KONSUMEN  MENURUT  UU  NO.8 TAHUN  1999 TENTANG  PERLINDUNGAN  KONSUMEN’,  7.1 (2018), 1–8.
dapat ditempuh oleh konsumen dalam meminta hal ganti rugi  tersebut yaitu dengan cara melalui jalur hukum atau juga bisa dengan luar pengadilan yang artinya adalah melalui konsultasi, mediasi,  atau penialain dari para ahli sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.
Sebaiknya sebagai pelaku usaha diharap agar lebih bertanggungjawab atas apa yang  mereka  jual  dengan  memberikan  penjelasan  yang  secara  jelas  dan  merinci terhadap para konsumen. Sebagaimana melakukan perjanjian yang jelas sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait keabsahan perjanjian yang sah  yang  harus  diselesaikan  bersama  dan  bukan  dengan  cara  yang  tidak bertanggungjawab  seperti  melarikan  diri  setelah  para  konsumen  melakukan pembayaran tetapi pelaku usaha meninggalkan tanggung jawabnya sebagai produsen. Maka sebagai konsumen pun juga harus berani dalam menunjukkan bahwa di negara Indonesia  sendiri  telah  menetapkan Pasal 5  Undang-Undang Nomor  8  Tahun 1999 terkait perlindungan hukum bagi para konsumen yang merasa di tipu akibat pelaku usaha yang tidak betanggung jawab. Penting juga bagi para pelaku usaha yang baik agar mendaftarkan  perusahaan  tersebut  atas  usaha  elektronik,  agar  pemerintah  dapat mengawasi  lebih  ketat  terhadap  pihak  yang  terlibat  serta  melakukan  kegiatan menyangkut dalam kepentingan bersama pada saat transaksi melakukan perdagangan elektronik.

## V. Daftar Pustaka / Daftar Referensi

## Jurnal
Fitria, Tira Nur, ‘Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara’, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 3.01 (2017), 52
<https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
Harapan, M. Yahya, ‘Segi - Segi Hukum Perjanjian’ (Bandung: Alumni, 1986) <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20107282 >
I Made Satria Wibawa Tangkeban, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Sukaryati Karma, ‘Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram Menurut Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik ’, Jurnal Interpretasi Hukum , 2.2 (2021), 416 – 21
<https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3451.416-421>
Lubis, Asifah Elsa Nurahma, and Farhan Dwi Fahmi, ‘Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)’, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan ,
2.6 (2021), 768 – 89
Maros, Hikmah, and Sarah Juniar, ‘Fikih Media Sosial Di Indonesia (Studi Analisis Falsafah Hukum Islam Dalam Kode Etik Netizmu Muhammadiyah)’, 6.2 (2016), 1 – 23
Narayana, Anak Agung Hari, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online Melalui Media Facebook’, 9.2 (2021), 83– 91
Nawi, H Syahruddin, ‘Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, 7.1 (2018), 1– 8
Pangestu, Risanda Lilho, and ’ Tuhana, ‘Transaksi Jual Beli Melalui Insta gram Ditinjau Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata’, Jurnal Privat Law , 7.2 (2019),
275 <https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39336>
Rizal, Farah Rasyiyqah Ahmad, Audi H Pondaag, and Reymen M Rewah, ‘Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata’, IX.2 (2021), 191– 202
Saleh, Baso, and Yayat D. Hadiyat, ‘Use of Information Technology among Performers Micro Small Medium Enterprises in the Border Area (Study in Belu, East Nusa Tenggara) (Penggunaan Teknologi Informasi Di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Daerah Perbatasan (Studi Di Kabupaten Bel’, Journal Pekommas , 1.2 (2016), 141 <https://doi.org/10.30818/jpkm.2016.2010204>
Sari, Chacha Andira, ‘Perilaku Berbelanja Online Di Kalangan Mahasiswi Antropologi Universitas Airlangga’, Jurnal Antro Unair , 4.2 (2015), 205 – 16 <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-auna97cbdaabbfull.pdf>
Sebagai, Diajukan, Syarat Untuk, and Memperoleh Gelar, ‘Perlindungan Konsumen Dalam Jual-Beli Online Via Instagram Menurut Hukum Islam ( Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Bukittinggi ) Oleh : Nurul Amanina Prodi Hukum Ekonomi Syari ’ Ah ( Muamalah ) Fakultas Syari ’ Ah Institut Agama Islam Neger’, 2020, 1– 93
Setiawan, R., ‘Pokok - Pokok Hukum Perikatan’ (Bandung: Putra Abard in, 1999)