## REFORMASI HUKUM PIDANA DALAM PERTANGGUNJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI MEMBAYAR UPAH MINIMUM MENGGUNAKAN PERHITUNGAN TAKE HOME PAY
Irianto Kabes 1) ; Ermania Widjajanti 2) ; Anna Maria Tri Anggraini ³ ) ;
1) yantokabes@gmail.com, Universitas Trisakti
2) ermania@trisakti.ac.id, Universitas Trisakti ³ ) anna.mta@trisakti.ac.id , Universitas Trisakti

## Abstract
Companies  in  Kudus  pay  employee  salaries  below  the  minimum  wage,  where  there  are  five  limited  liability companies paying salaries that do not comply with city standards in 2023. The form of implementing sanctions against  these  companies  is  coaching.  This  research  aims  to  look  at  salary  calculations  that  deceive  MSEs  by calculating take home pay and looks at the subject of legal reform of corporate responsibility with the existence of criminal law. The research was carried out using normative and narrative legal research methods, utilizing secondary data to analyze qualitatively and conclude what will happen using deductive reasoning. The results of the  research  show  that  paying  minimum  wages  not  in  line  with  regulations  is  a  criminal  act,  but  in  its implementation there are still corporations that cheat regulations through take home pay wages which include components of basic wages, permanent permits and non-permanent permits in the minimum wage. This has been confirmed as a criminal act, prevention of corporate criminal acts can be carried out by labor inspectors through educational preventive, non-judicial repressive, judicial repression, paying wages below the minimum standard is a violation of corporate law which was originally only regulated outside the Criminal Code, with the reform of criminal  regulations  which  include  corporate  responsibility,  responsibility  becomes  the  subject  of  regulations where responsibility is carried out by the company, directors or management who are functional, give instructions, holders  control,  and/or  ownership  of  a  corporation,  through  criminal  law  there  is  a  change  from  an  absolute paradigm to a relative paradigm, where the focus of punishment shifts from the crime of revenge to a crime that repairs losses by including provisions regarding the payment of compensation.
Keywords: Corporations, Criminal Reform, Minimum Wage

## Abstrak
Perusahaan  di  Kudus  membayar  gaji  karyawan  di  bawah  UMR  yang  dimana  terdapat  lima  perseroan  terbatas membayar  gaji  tidak  sesuai  dengan  standar  Kota  tahun  2023,  bentuk  penerapan  sanksi  terhadap  perusahaan tersebut adalah pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perhitungan gaji yang mengelabui UMK dengan perhitungan take home pay dan melihat subjek hukum pertanggungjawaban korporasi dengan adanya reformasi hukum pidana. Penelitian dilaksanakan melalui metode penelitian hukum normatif dan naratif, memanfaatkan data sekunder  buat  menganalisis  secara  kualitatif,  dan  menyimpulkan  yang  akan  terjadi  dengan  menggunakan  akal deduktif. Hasil penelitian menujukan bahwa pembayaran upah minimum tidak sejalan dengan regulasi merupakan perbuatan  pidana.  Namun  dalam  implementasinya  masih  ada  korporasi  yang  mengelabui  aturan  melalui perhitungan upah take home pay yang memasukan komponen upah pokok, tunjangan bersifat tetap dan tunjangan tidak  bersifat  tetap  dalam  upah  minimum  hal  tersebut  sudah  dipastikan  merupakan  perbuatan  tindak  pidana. Pencegahan tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan melalui preventif edukatif, represif non yustisial, represif yustisial, membayar upah di bawah standar minimum adalah pelanggaran hukum korporasi yang semula hanya di atur di luar KUHP. Dengan adanya reformasi aturan pidana yang memasukkan pertanggungjawaban  korporasi  menjadi  subjek  aturan  yang  pertanggungjawabannya  dilakukan  terhadap perusahaan, direktur atau pengurus yang menduduki jabatan fungsional, memberi petunjuk, pemegang kendali, dan/atau pemilik korporasi, melalui reformasi hukum pidana terdapat perubahan pidana dari paradigma absolut menjadi paradigma relatif. Di mana fokus pemidanaan bergeser dari pidana balas dendam menjadi pidana yang memperbaiki kerugian dengan dimasukan ketentuan tentang pembayaran ganti rugi.
Kata Kunci : Korporasi, Reformasi Pidana, Upah Minimum

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  korporasi  dibidang  pengupahan  sudah  lama  terjadi  di  republik  ini, bahkan  dalam  praktiknya  melahirkan  perbudakan  di  zaman  Hindia  Belanda,  karena  dalam hubungan  kerja  hanya  terdapat  elemen  pengusaha  dan  penerima/pelaksana  pekerjaan  saja (Mimun, 2007). Setelah kemerdekaan, relasi kerja harus memenuhi tiga elemen, yaitu penerima pekerjaan, pembayaran upah, dan instruksi atau perintah.
Salah  satu  cara  strategi  pengupahan  melindungi  pekerja  atau  buruh  adalah  melalui penetapan upah minimum, dalam regulasi komposisi perhitungan upah sudah di atur untuk upah minimum  75%  adalah  gaji  pokok  sedangkan  25%  adalah  tunjangan  tetap,  namun  dalam implementasinya  korporasi  membayar  upah  minimum  terhadap  pekerja  yang  tertera  dalam kontrak  kerja  PKWT  atau  PKWTT  tidak  sesuai  ketentuan  karena  dalam  praktiknya  upah minimum  tersebut  dibayarkan  dengan  menggunakan  perhitungan take  home  pay yang komposisi  pengupahan  terdiri  dari  gaji/upah  pokok,  tunjangan  tetap  dan  tidak  tetap.  Hal tersebut  sangat  merugikan  pekerja  /  buruh  sehingga  dapat  dikatakan  melahirkan  sistem perbudakan  modern,  dari  latar  belakang  tersebut  penulis  akan  meneliti  lebih  lanjut  melalui reformasi  aturan  pidana  korporasi  bertanggungjawab  terhadap  perbuatan  pidana  dalam membayar upah minimum menggunakan perhitungan take home pay.
Peraturan  pidana  yang  berlaku  pada  saat  ini  tidak  mengenal  pertanggungjawaban terhadap korporasi, ketentuan tersebut terdapat pada pasal 59 KUHP menyatakan “Dalam hal menentukan  hukuman  karena  pelanggaran  terhadap  pengurus,  anggota  salah  satu  pengurus, atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran  itu  telah  terjadi  diluar  tanggungannya”  (Rodliyah  et  al.,  2021),  namun  terdapat sebuah  reformasi  dalam  hukum  pidana  yang  mengatur  korporasi  melalui  Undang–Undang Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang–Undang  Hukum  Pidana  yang  diatur  dalam paragraf  3  Pertanggungjawaban  Korporasi  Pasal  45  ayat  (1)  menyebutkan  “  Korporasi merupakan subjek tindak pidana”.
Berdasarkan media online Solo Pos Jateng terbitan selasa 14 Maret 2023 dengan tema “Ternyata Masih Ada Perusahaan di Kudus Bayar Gaji Karyawan di Bawah UMR” (Saputra, 2023), dimana surat kabar tersebut mengatakan bahwa lima perusahaan yang membayar kurang dari  upah  minimum  kota  pada  tahun  2023  akan  dilakukan  pembinaan terhadap  perusahaan- perusahaan tersebut.
Dari beberapa literatur yang ada, sudah terdapat beberapa penulisan karya ilmiah yang membahas tentang pembayaran upah dibawah minimum sebagai berikut: Pertama, penelitian oleh Pratiwi, M. D hasil penelitian kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja tidak boleh kontradiksi  dengan  norma  ketenagakerjaan  yang  diatur  dalam  cipta  kerja  dan  pengupahan dikarenakan konsekuensinya adalah batal dimata hukum,  selain hal tersebut bagi perusahaan yang membayar upah dibawah aturan dikenakan sanksi pidana (Pratiwi et al., 2023).
Kedua, penelitian oleh Fifi Rosalina Tujuan dari riset ini adalah untuk melihat peraturan pidana  yang  berkaitan  dengan  korporasi  yang  memberikan  upah  lebih  rendah  dari  peraturan tersebut,  dan  buat  mengeksplorasi  penerapan  hukum  pidana  terhadap  pelanggaran  tersebut Penelitian  ini  adalah  studi  hukum  normatif.  yang  akan  terjadi  penelitian  membagikan, Karyawan yang tidak dipenuhi hak normatifnya memiliki sebuah hak untuk melakukan upaya hukum,  korporasi  tersebut  juga  dapat  dikenakan  sanksi  perbuatan  pidana  dikarenakan melanggar upah berdasarkan peraturan ketenagakerjaan (Rosalina et al., 2022).
Studi  pertanggungjawaban  korporasi  membayar  upah  minimum  sudah  banyak  dibahas pemidanaan  diluar  KUHP  melalui  undang  –  undang  ketenagakerjaan  dan  Cipta  Kerja, sedangkan belum banyak studi membahas dari sisi reformasi hukum pidana dan pembayaran upah minimum dengan perhitungan take home pay , oleh karena itu penelitian bertujuan untuk menutupi  kekurangan  studi  terdahulu  dengan  cara  membahas  reformasi  aturan  pidana  pada pertanggungjawaban  korporasi  membayar  upah  di  bawah  minimum  melalui  regulasi  pidana yang baru saja disahkan pada tahun 2023 dan mengetahui tata cara perhitungan take home pay yang digunakan untuk pembayaran upah minimum yang seolah memenuhi regulasi, sehingga berdasarkan hal  tersebut  rumusan masalahnya adalah  bagaimanakah reformasi aturan pidana tentang  pertanggungjawaban  tindak  pidana  badan  usaha  yang  berbadan  hukum  dan  tidak berbadan hukum dalam membayar upah tidak sesuai dengan regulasi?
Ujung  dari  sebuah  proses  pidana  materil  dan  formil  adalah  adanya  putusan  hakim pengadilan  dalam  memutuskan  sebuah  permasalahan  hukum  yang  didasarkan  norma  yang berlaku baik peraturan dalam arti luas, traktat, doktrin, yurisprudensi dan aturan-aturan yang hidup  di  masyarakat,  sebagaimana  aturan  kehakiman  “Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat” yang dapat diartikan sebagai Legal Reasoning.
Lawrence  M.  Friedman  Efektifitas  serta  keberhasilan  terletak  pada  tiga  bagian  dari keseluruhan undang-undang, struktur hukum (struktur hukum), substansi hukum ( content of the law )  dan  budaya  hukum  ( legal  culture ).  Struktur  hukum  dikaitkan  dengan  lembaga  hukum, substansi hukum merupakan instrumen hukum dan budaya hukum merupakan peraturan hidup yang diambil oleh masyarakat luas (Pahlevi, 2022).

## KAJIAN PUSTAKA Pembaharuan Hukum Pidana
Pembaharuan  hukum  pidana  merupakan  bagian  dari  kebijakan/politik  hukum pidana/ penal policy , menurut Profesor Sudarto, usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu, serta kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Widjajanti, 2024).
Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan hukum atau arahan resmi ( policy )  mengenai  hukum,  yang  dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan  negara  baik  dengan mengeluarkan undang-undang baru atau mengganti undang-undang lama (MD, 2010).

## Tindak Pidana Korporasi
Pengertian tindak pidana korporasi adalah tidak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang  berkedudukan  fungsional  dalam  struktur  organisasi  korporasi  atau  orang  yang berdasarkan  hubungan  kerja  atau  hubungan  lain  yang  bertindak  atas  nama  korporasi;  atau bertindak demi kepentingan korporasi (Widjajanti, 2024).

## Upah
Upah  adalah  hak  pekerja/pegawai  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  uang  dari pemberi  kerja  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/karyawan  dan  ditentukan  serta  dibayarkan menurut kontrak kerja, perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pekerja/karyawan beserta keluarganya pekerjaan dan/atau jasa yang diberikan. telah selesai atau akan dihentikan (Maimun, 2007).

## METODE
Penelitian ini mengadopsi pendekatan aturan, memakai dua strategi, yaitu pendekatan regulasi ( statute approach ) serta pendekatan perkara ( case approach ). Data diperoleh melalui studi kepustakaan, memakai bahan hukum utama mirip sumber yang dipergunakan mencakup norma tertulis, putusan pengadilan, serta bahan hukum kedua seperti buku-buka, skripsi, jurnal, tesis,  serta  artikel  berasal  sumber  online.  Penelaahan  dilakukan  dengan  metode  data,  dan konklusi  dihasilkan  melalui  penalaran  deduktif  buat  memastikan  konsistensi  menggunakan premis umum  yang telah diterima sebelumnya (Soekanto, 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tindak Pidana Pengupahan
Gaji atau upah memiliki arti yang sangat penting dalam konteks korelasi kerja. Ketika gaji tidak dibayarkan dalam suatu korelasi kerja, hal tadi bisa disebut menjadi bentuk praktik perbudakan  di  zaman  terkini  serta  melanggar  prinsip  konstitusi  karena  tidak  sesuai  baku
kehidupan yang bermartabat bagi pekerja atau karyawan. Ketentuan aturan cipta kerja pasal 88 ayat (3) kebijakan pengupahan terdiri dari “upah minimum, struktur serta skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja serta/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk serta cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan menggunakan upah dan upah menjadi dasar perhitungan atau pembayaran hak serta kewajiban lainnya”(2023)
Upah  minimum  ialah  gaji  bulan  yang  paling  rendah  diterima  oleh  pekerja  yang penetapan  setiap  tahunnya  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  melibatkan  pengusaha,  upah minimum merupakan batas upah yang paling rendah dalam sistem pengupahan yang berlaku, upah  minimum  dapat  ditetapkan  oleh provinsi  atau  sering  kita  dengar  disebut  dengan  upah minimum provinsi atau jika di suatu kabupaten/kota disebut dengan upah minimum kabupaten dan/kota (Mengenal Aturan Upah Minimum 2024, 2024).
Adapun yang menjadi perbedaan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana ketentuan norma pengupahan Pasal 27 ayat (1) peraturan pemerintah tentang pengupahan UMP yang ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya dan diberlakukan di kabupaten/kota, sedangkan upah terendah di sebuah daerah tingkat dua sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat 1 menyatakan UMK yang berlaku di daerah kabupaten/kota dapat ditetapkan Gubernur dengan syarat tertentu.
Peraturan pemerintah tentang pengupahan mengatur secara eksplisit tentang komposisi pengupahan  menurut  Pasal  7  sebagai  berikut  “Upah  terdiri  atas  komponen  a.  Upah  tanpa tunjangan, b. Upah pokok dan tunjangan tetap, c. Upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap atau d. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap, dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarannya upah pokok paling sedikit 75% dari upah jumlah upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, besaran upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap”(2021). Dalam hal pembayaran upah minimum di jelaskan dalam ketentuan Pasal 23 sebagai berikut “Upah minimum merupakan Upah bulanan terendah yaitu : a. Upah tanpa  tunjangan;  atau  b.  Upah  pokok  dan  tunjangan  tetap,  Dalam  hal  komponen  upah  di perusahaan terdiri atas Upah Pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum”
Dalam implementasi pembayaran upah minimum terkadang terdapat perbedaan dalam implementasi  perhitungan  upah  “mengelabui  peraturan”  dengan  cara  sebagai  berikut:  (1) Kontrak  Kerja  PKWT/PKWTT  yang  dibuat  korporasi  tidak  menyebutkan  secara  rincian mengenai upah yang akan diterima pekerja, secara tertulis upah tersebut merupakan upah tanpa tunjangan namun dalam implementasi perhitungan pengupahan masuk dalam komponen upah pokok,  tunjangan fixed dan  tunjangan non  fixed .  (2)  Korporasi  tidak  menerbitkan  slip  gaji, sehingga  tidak  terdapat  bukti  bahwa  korporasi  melakukan  pembayaran  upah payroll dengan perhitungan upah minimum yang dibagi menjadi upah pokok, tunjangan fixed dan tunjangan non fixed .  (3)  Korporasi  tidak  melakukan  pelaporan  struktur  dan  skala  upah  kepada  dinas ketenagakerjaan setempat.
Berikut  contoh  daftar  struktur  skala  upah  pada  perusahaan  X  berkedudukan  di Kabupaten Pasuruan, yang pada tahun 2019 UMK Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 3.871.052 (Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, 2018)

## Table
GAJI POKOK
/SEWA KENDARAAN JABATAN HARIAN I UMP / 20 & Dibayar jika HADIR saja jika lembur ada perhitungan tersendiri sesuai ketentuan 2A 1,660,000 960,000 500,000 741,500 3,861,500 JURU/ 2B 1,720,000 960,000 500,000 761,500 3,941,500 PENATA 2C 1,780,000 960,000 500,000 781,500 4,021,500 2D 1,840,000 960,000 500,000 801,500 4,101,500 2E 1,900,000 960,000 500,000 821,500 4,181,500
Dari  tabel  gaji/upah  diatas,  perusahaan  X  membayar  upah  pekerja  dengan  jabatan golongan  2A  sekilas  sesuai  dengan  UMK  Kabupaten  Pasuruan  tahun  2019  sebesar  Rp. 3.861.500, akan tetapi sebenarnya perusahan x sedang melakukan praktek kecurangan dalam perhitungan upah karena komponen upah tersebut seharusnya sebagai berikut: (1) Gaji pokok harusnya 75% atau sebesar Rp. 2.896.125,-. (2) Tunjangan tetap berupa tunjangan jabatan Rp. 965.375,-. (3) Tunjangan tidak tetap adalah uang makan dan tunjangan transportasi seharusnya tidak boleh dimasukan dalam komponen jika pekerja menerima upah minimum
Dengan dimasukkannya tunjangan tidak tetap berupa uang makan dan sewa kendaraan dalam  komponen  upah  minimum  sudah  merupakan  pelanggaran,  dikarenakan  komponen tunjangan  tidak  tetap  bersifat  relatif  yang  tidak  diberikan  apabila  pekerja  tidak  melakukan kewajiban yang dibuktikan dengan absensi berupa Check Log/Fingerprint .
Mengantisipasi  tindak  pidana  pengupahan  dapat  dilakukan  pengawas  terhadap korporasi yang melakukan aktifitas kegiatan di wilayah tersebut sesuai ketentuan pasal 9 aturan menteri  tentang    pengawasan  ketenagakerjaan  bisa  ditempuh  melalui  beberapa  tahapan, yaitu . (Suyandi  &  Wijayanti,  2020):  (1)  Preventif  edukatif,  pencegahan  melalui  sosialisasi ketenagakerjaan, memberikan nasehat  secara teknis  dan pendampingan  – pendampingan.  (2) Represif  non  yustisial,  tindakan  penegakan  hukum  di  luar  lembaga  peradilan  namun  sesuai dengan  regulasi  ketenagakerjaan  dengan  memberikan  nota  pemeriksaan  menjadi  surat peringatan atau berupa surat  yang menyatakan sanggup melaksanakan ketentuan normatif di bidang  ketenagakerjaan.  (3)  Represif  yustisial  yaitu  dilakukan  PPNS  ketenagakerjaan melakukan proses penyidikan yang bermuara di peradilan.

## Tindak Pidana Korporasi di luar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Tindak  Pidana  korporasi  dibidang  ketenagakerjaan  dalam  hal  pengupahan  sejauh  ini diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  Juncto Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam ketentuan ketenagakerjaan tidak memberikan definisi eksplisit mengenai korporasi melainkan implisit, sebagaimana ketentuan Pasal  1 angkat  (5) Pengusaha adalah “Orang perseorangan, persekutuan  atau  badan  hukum  yang  menjalankan  suatu  perusahaan  miliki  sendiri,  orang perseorangan,  persekutuan,  atau  badan  hukum  yang  secara  berdiri  sendiri  menjalankan perusahaan bukan miliknya, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di  Indonesia  mewakili  perusahaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a  dan  b  yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia”.(UU 13 Tahun 2003, n.d.)
Sedangkan arti perusahaan berdasarkan Pasal 1 angka (6) Perusahaan adalah “Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, milik badan hukum, baik milik swasta yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”(UU 13 Tahun 2003, n.d.)
Peraturan  yang  mengatur  perlindungan  terhadap  kebijakan  upah  minimum  tercantum dalam  norma  cipta  kerja  klaster  ketenagakerjaan  dan  Peraturan  Pemerintah  mengenai Pengupahan. Terdapat sanksi pidana yang berlaku apabila pengusaha pembayaran gaji di bawah ketentuan.
Pelanggaran terhadap pembayaran upah dibawah ketentuan dapat dikenakan hukuman pidana  penjara,  namun  sebagaimana  aturan  norma  ketenagakerjaan,  bahwa  regulasi  tersebut tidak mengatur secara detail tentang pertanggungjawaban badan hukum dan non badan hukum yang  mempekerjakan  pekerja  yakni  terkait  belum  ada  regulasi  secara  tegas  yang  memuat ketentuan  bahwa  badan  hukum  dan  non  badan  hukum  merupakan  subjek  pelaku  perbuatan pidana (Setiawan, 2017).

## Tindak Pidana Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana
Perbuatan kejahatan sudah berubah sesuai kondisi masyarakat, yang artinya masyarakat yang  masih  bertani  atau  bercocok  tanam  perbuatan  kejahatan  dan  pelanggarannya  terdapat perbedaan dengan kondisi masyarakat industrialisasi, aktor kejahatan dan pelanggaran awalnya adalah  manusia  ( natural  person )  berkembang  dan  mengenal  perusahaan  ( Judicial  person ) ternyata  dapat  menjadi  subjek  perbuatan  pidana  dan  selanjutnya  dapat  di  hukum  (Amrulah, 2018).
Menurut  Steven  Box  (Masloman  et  al.,  2023)  menyatakan  perbuatan  pidana  sebuah korporasi  ( Corporate  crime ),  terdapat  beberapa  sifat,  secara  substansi  hal  tersebut  sangat berbeda dengan perbuatan pidana konvensional  sebagai berikut : (1) Crimes for corporation , yaitu perbuatan pidana yang dilakukan sebuah perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum yang berorientasi pada keuntungan bisnis. (2) Criminal corporation , yaitu perusahaan yang  didirikan  dengan  tujuan  utama  untuk  melakukan  tindak  pidana,  di  mana  perusahaan tersebut hanya berfungsi sebagai penyamaran bagi suatu organisasi tindak pidana. (3) Crimes against  corporation ,  yaitu  tindak  pidana-tindak  pidana  yang  ditujukan  kepada  perusahaan seperti  pencurian  atau  penggelapan  aset  perusahaan,  dimana  perusahaan  tersebut  menjadi korban dalam konteks ini.
Dalam  reformasi  hukum  pidana  yang  mengatur  tanggung  jawab  perusahan  melalui Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang diatur dalam paragraf 3 Pertanggungjawaban Korporasi Pasal 45 menyatakan “(1)  Korporasi merupakan subjek tindak pidana,  (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan  usaha  milik  daerah  atau  yang  disamakan  dengan  itu,  serta  perkumpulan  baik  yang berbentuk  firma,  persekutuan,  komanditer,  atau  yang  disamakan  dengan  itu  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang–undangan.  Pasal  45  menyatakan  Pasal  49  KUHP  bahwa, “Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan  terhadap  korporasi,  pengurus  yang  mempunyai  kedudukan  fungsional,  pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik korporasi”.
Dalam  kasus  pengupahan  pada  korporasi  X  di  Kabupaten  Pasuruan,  kedepannya penyidik  dapat  memiliki  dasar  untuk  menentukan  siapa  yang  bertanggungjawab  sehingga terjadinya  tindak  pidana  korporasi  di  bidang  pengupahan  baik  pemegang  saham,  Direktur, Komisaris  dan  Management  yang  sengaja  melakukan  kejahatan.  Dalam  reformasi  hukum pidana yang melibatkan tanggung jawab korporasi, terjadi pergeseran dari paradigma absolut ke  paradigma  non-absolut  atau  teori  orientasi,  disebut  juga  teori  utilitarian,  yang  muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan “kompensasi” pada pasal 66 (1) (d), karena putusan dalam undang-undang ketenagakerjaan biasanya hanya fokus pada pembalasan atau penjatuhan hukuman penjara.
Secara umum, menurut teori relasional, tujuan kejahatan bukan sekedar balas dendam, namun terciptanya ketertiban dalam masyarakat, sebagaimana dikemukakan Koeswadji, tujuan utama  pemidanaan  (2022)  adalah  menjaga  ketertiban  umum (het  handhaven  van  de  sociale orde) : (1) Memberikan mengkompensasi terhadap kerugian yang dialami masyarakat sebagai dampak  dari  tindak  Tindak  Pidana (vergoeding  voor  sociale  schade  veroorzaakt  door  een misdrijf) .;  (2)  mengoreksi  atau  membenahi  perilaku  dari  pelaku  tindak  pidana  tersebut (verbetering vande dader) ; (3) Untuk meniadakan atau mengakhiri aktivitas tindak pidana dari pelaku tersebut (de crimineel neutraliseren) ; (4) Menghindari terjadinya tindak tindak pidana (tervoorkonning van de misdaad) .
Hingga  kini,  keputusan  hukuman  dalam  kasus  ketenagakerjaan  sering  kali  hanya menekankan pada pembalasan dendam, sebagai contoh dapat dilihat dalam Putusan peradilan di Kabupaten Bogor No.31/Pid.Sus/2023/PN Cbi tertanggal 4 April 2023, hakim menjatuhkan sanksi  berupa  hukuman  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp100.000.000,00 (Putusan  et  al.,  2023),  dalam  putusan  tersebut  pengadilan  tidak  memerintahkan  kepada korporasi untuk membayar selisih upah pekerja/buruh yang tidak dibayarkan dari tahun 2008, dengan  adanya  penambahan  pembayaran  ganti  rugi  diharapkan  kedepan  tidak  ada  hak pekerja/buruh  yang  tidak  terbayarkan  oleh  tindakan  korporasi  yang  nakal  dan  mengelabui aturan Preventif edukatif, Represif non yustisial, Represif yustisial .
Tindak  Pidana  Korporasi  dibidang  Ketenagakerjaan  pendekatan  Teori  Legal  System Lawrence M. Friedman
Tindak  Pidana  korporasi  di  bidang  ketenagakerjaan  khususnya  pembayaran  upah dibawah upah minimum dengan perhitungan take home pay jika dilihat dari Penerapan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman ditinjau dari lapisan “struktur hukum (legal structure) , substansi hukum (legal substance) , dan budaya hukum (legal culture) (Pahlevi, 2022), Substansi hukum (legal substance) menurut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, The substance is composed  of  great  guidelines  and  regulations  about  how  establishments  need  to behave .(Horwitz et al., 1977) shape and substance are actual additives of a prison device, but they are at satisfactory a blueprint or layout, not a working system ”.(Horwitz et al., 1977) Segala  peraturan  tertulis  dan  tidak  tertulis,  termasuk  dasar  dan  tata  cara  perintah  dan keputusan yang diterima oleh warga negara dan sistem hukum pemerintah (Pahlevi, 2022). dan struktur hukum yaitu lembaga peradilan mendukung terpeliharanya ketertiban hukum. Bagian ini membahas  tentang tatanan hukum,  forum  regulasi, otoritas regulasi  dan kewenangannya, instrumen  regulasi  dan  prosesnya,  serta  efektivitas  penerapan  dan  penegakan  peraturan (Pahlevi, 2022). Budaya Aturan merupakan inspirasi masyarakat, nilai, pandangan, pendapat dan  perilaku  dalam  menaati  aturan.  Mereka  mendapat  manfaat  dari  pendidikan  publik, pemahaman  dan  penerimaan  peraturan  yang  dikenakan  pada  mereka.  kebiasaan  peraturan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang mengharuskan hukum dianalisa tidak hanya sebagai  suatu  jenis  aturan  diatas  kertas,  namun  juga  dipahami  sebagai  realitas  sosial  dalam masyarakat. Artinya hukum sangat ditentukan oleh faktor non hukum seperti nilai, perilaku dan sikap masyarakat terhadap hukum yang ada (Pahlevi, 2022).

## Substansi Hukum (Legal Substance)
Sebelum  adanya  reformasi  hukum  pidana,  bentuk  tanggungjawab  sebuah  badan  hukum maupun  non  badan  hukum  di  lingkungan  ketenagakerjaan  diatur  melalui  peraturan ketenagakerjaan  yang  dalam  perkembangannya  menjadi  regulasi  cipta  kerja,  akan  tetap kelemahan dari aturan tersebut adalah tidak menjelaskan  regulasi secara jelas dengan memuat ketentuan bahwa perusahaan merupakan subyek hukum yang dapat dimintai tanggung jawab badan hukum dan non badan hukum dan/atau penanggung jawab (Setiawan, 2017).
Dengan adanya peraturan pidana terbaru di tahun 2023 disebutkan secara tegas bahwa perseroan  adalah  badan  hukum  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  perbuatannya  bagi
perusahaan, pengurus pelaksana, pemberi petunjuk, penanggung jawab dan/atau pemilik badan hukum dan bukan badan hukum.
Akan  tetapi  penulis  berkeyakinan  akan  terdapat  hambatan  dalam  proses  penegakan hukum ( law enforcement ) karena keputusan yang dihasilkan pimpinan yang lebih tinggi akan dilaksanakan  jabatan  dibawahnya,  dengan  sistem  pertanggungjawabannya  adalah  sesuai dengan hirarki organisasi dan jobdesk yang dibuat dan disepakati.

## Struktur Hukum (legal structure)
Pengawas  ketenagakerjaan  perlu  mengantisipasi  tindak  pidana  tindak  pidana pengupahan dapat dilakukan pengawas terhadap korporasi yang melakukan aktifitas kegiatan di wilayah tersebut sesuai berupa preventif edukatif, represif non yustisial, represif yustisial , namun fakta di lapangan lemahnya pengawasan sehingga berdampak pada tumbuh suburnya praktik tindak pidana korporasi terhadap pekerja.
Quo  Vadis Ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  aturan  klaster  ketenagakerjaan merupakan wujud perlindungan negara terhadap tenaga kerja yang upahnya dibayar tidak sesuai ketentuan,  namun berdasarkan data yang tersedia, penyelesaian perkara perbuatan pidana di bidang  ketenagakerjaan  sering  dilakukan  melalui  pengadilan  khusus  industrial  yang menerapkan domain hukum perdata. Dari informasi yang dapat diakses secara daring melalui website Mahkamah Agung, didapati kurang dari sejumlah sepuluh vonis pidana dienam tahun terakhir  terpidana  dikenai  sanksi  penjara  atau  hukuman  karena  pembayaran  upah  dibawah standar  minimum.  Jumlah  putusan  pidana  tersebut  jauh  lebih  sedikit  dibandingkan menggunakan putusan perdata yang mencapai lebih dari dua ratus (Nicholas & Adhari, 2021).
Due  Process  Of  Law perbuatan  pidana  pembayaran  upah  dibawah  standar  minimal wajib  dilakukan  melalui  jalur  pidana,  menggunakan  menerapkan  hukum  acara  pidana  buat memastikan kepastian aturan. Penegakan hukum bisa didefinisikan menjadi proses aturan yang adil,  ini  tidak  hanya  berarti  penerapan  aturan  atau  perintah  hukum  yang  dirumuskan  dalam peradilan formal tetapi juga mensyaratkan hak asasi manusia (Tahir, 2010).

## Budaya Hukum (Legal Culture)
Perlu adanya sosialisasi kepada korporasi dan pekerja mengenai pertanggungjawaban dan bentuk tindak pidana korporasi dibidang ketenagakerjaan, dikarenakan kejahatan korporasi merupakan  sebuah  bentuk  perbudakan  modern  yang  dimana  dampak  kejahatan  tidak  hanya kepada pekerja tetapi berimplikasi kepada kesejahteraan keluarga pekerja.

## PENUTUP
Pembayaran  upah  minimum  yang  melanggar  regulasi  merupakan  perbuatan  tindak pidana, namun dalam implementasinya masih ada korporasi yang mengelabui aturan melalui perhitungan gaji THP, dengan memasukan komponen gaji, tunjangan fixed dan tunjangan tidak bersifat tetap dalam upah minimum, komposisi gaji pokok harus 75% dan tunjangan bersifat tetap adalah 25%, sedangkan apabila korporasi tersebut memasukan tunjangan  bersifat tidak tetap dalam UMK hal tersebut sudah dipastikan merupakan perbuatan tindak pidana, tindakan pencegahan tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan melalui represi preventif, non-yudisial, dan represi yudisial.
Dengan adanya reformasi norma pidana yang memasukan tanggung jawab suatu usaha berbadan  hukum  atau  non  berbadan  hukum,  pertanggungjawaban  dilakukan  terhadap perusahaan,  Direktur  atau  pengurus  yang  menduduki  jabatan  fungsional,  memberi  petunjuk, penguasa  dan/atau  pemilik  usaha  dengan  adanya  reformasi  hukum  pidana,  hukum  pidana berubah  dari  paradigma  absolut  menjadi  paradigma  relatif,  yang  dimana  fokus  pemidanaan bergeser  dari  pidana  balas  dendam  menjadi  pidana  yang  memperbaiki  kerugian  dengan dimasukan ketentuan tentang pembayaran ganti rugi, walaupun dalam implementasinya akan terdapat  kesulitan  dalam  penegakan  hukum  dikarenakan  perbuatan  tindak  pidana  yang
dihasilkan  berupa  keputusan    pimpinan  yang  lebih  tinggi  dan  dilaksanakan  oleh  jabatan  di bawahnya, sistem pertanggungjawabannya adalah sesuai dengan hirarki organisasi dan jobdesk yang dibuat dan disepakati.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrulah,  M.  A.  (2018).  Perkembangan  Kejahatan  Korporasi  Dampak  dan  Permasalahan Penegakan Hukum (cetakan 1). prenadamedia group.
Depdagri.  (2023).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang.  Departemen  Dalam  Negeri  Republik Indonesia, 176733, 1–1127.
Horwitz, A., Friedman, L. M., Nelson, W. E., & Unger, R. M. (1977). The Legal System: A Social Science
Perspective.
Contemporary Sociology,
6(3), 308.
https://doi.org/10.2307/2064787
Maimun. (2007). Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar. PT. Pradnya Paramita. Masloman, S., Ode Bariun, L., & Faisal, A. (2023). Pemahaman Konsep Kejahatan Korporasi dalam Perkembangan Hukum Pidana Understanding Deep Corporate Crime Development of Criminal Law. 5(1), 1–7. https://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel
MD, M. M. (2010). Politik Hukum di Indonesa (Ed.Revisi,). Rajawali Pers.
Mengenal Aturan Upah Minimum 2024. (2024). Gajimu.Com. https://gajimu.com/pekerjaan- yanglayak/pengupahan/upah-minimum
Mimun. (2007). Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar. PT. Pradnya Pratama.
Nicholas, J., & Adhari, A. (2021). Pemidanaan Terhadap Delik Pembayaran Upah Di Bawah Upah  Minimum  Dalam  Rangka  Mencapai  Tujuan  Pemidanaan  Di  Indonesia.  Jurnal Hukum Adigama, 4(2), 1088–1110.
Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. El-Dusturie, 1(1). https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097
Pemerintah  Indonesia.  (2021).  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021  tentang
Pengupahan. Jakarta, 53(9), 6. http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo de
Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp- content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOLOGICA-EF.pdf
Pratiwi,  M.  D.,  Erniwati,  &  Jhoni.  (2023).  KONSEP  HUKUM  KETENAGAKERJAAN DALAM HAL PEMBERIAN SANKSI HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMBAYAR UPAH DI BAWAH STANDAR MINIMUM. 15(2), 59–66.
Putusan, D., Agung, M., & Indonesia, R. (2023). Putusan Pengadilan Negeri Cibinong.
Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam  Sistem Hukum Pidana Indonesia.  Journal  Kompilasi  Hukum, 5(1), 191–206. https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43
Rosalina, F., Husni, L., Pancaningrum, R. K., Ilmu, M., Fakultas, H., Universitas, H., Hukum, A., Terhadap, P., Yang, P., Upah, M., Kerja, T., Bawah, D., Minimum, U., Minimum, P. U., & Education, J. (2022). Aspek Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Yang Membayar Upah  Tenaga  Kerja  Di  Bawah  Upah  Minimum  Kabupaten  Kota  Berdasarkan  Pasal  90 Junto Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Education and Development, 10(1), 521–525.
Saputra,    imam  yudha.  (2023).  Ternyata!  Masih  Ada  Perusahaan  di  Kudus  Bayar  Gaji Karyawan  di  Bawah  UMR.  Solo  Pos  Jateng.  https://jateng.solopos.com/ternyata-masih- ada-perusahaan-di-kudus-bayar-gaji-karyawan-di-bawah-umr-1574232
Setiawan, E. P. (2017).
KEBIJAKAN
HUKUM PIDANA DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN  KORPORASI  DI  BIDANG  KETENAGAKERJAAN (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Angewandte Chemie International Edition,
6(11), 951–952., 5–24. http://repo.iain-
tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur. (2018).
Suyandi,  S.  A.,  &  Wijayanti,  A.  (2020).  Penegakan  Pidana  Ketenaagkerjaan  Oleh  Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Wijayakusuma Law Review, 2(01), 44–57. https://doi.org/10.51921/wlr.v2i01.128
Tahir,  H.  (2010).  Proses  Hukum  yang  Adil  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia. LaksBang PRESSindo.
UU 13 Tahun 2003. (n.d.). Widjajanti, E. (2024). Pembaharuan Hukum Pidana. Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti.