## PEMBERDAYAAN HUMAS SKPD  DALAM MENUNJANG EMPAT PROGRAM UNGGULAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
Ismail sam Giu 1 , Hafied Cangara 2 , Muhammad Iqbal 3
1 Biro Humas dan Protokol, Sekretariat Daerah, Provinsi Gorontalo 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Email: ismailgiu@gmail.com

## ABSTRAK
Kinerja  Humas  dalam  suatu  instansi  sangat  penting  dalam  rangka  penyebaran  informasi  kepada  publik.  Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui:  (1)  strategi  pemberdayaan  Humas  SKPD  oleh  Biro  Humas  Protokol  Provinsi Gorontalo; (2) memberi gambaran tentang potensi Humas SKPD dari prespektif SDM dan dukungan infrastruktur; dan (3)  mendeteksi  kendala  dan  memberikan  solusi  terhadap  strategi  penyebaran  informasi  empat  program  unggulan pemerintah Provinsi Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik analisis data  menggunakan  analisis  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  strategi  pemberdayaan  Humas  SKPD  oleh  Biro  Humas  dan Protokol berjalan tidak efektif. Personil Biro Humas Protokol secara kualitas dan kuantitas belum mampu mengelola informasi dari Humas SKPD karena sibuk dengan tugas peliputan dan publikasi kegiatan pimpinan. Akibatnya jumlah berita  rendah  ditambah  dengan  minimnya  pemanfaatan  media  massa  dan  online.  Humas  SKPD  di  sisi  lain,  tidak mampu  bekerja  secara  maksimal  karena  terkendala  pada  tidak  adanya  spesialisasi  tugas,  rendahnya  SDM  dan dukungan  dari  organisasinya.  Untuk  mengefektifkan  penyebaran  informasi  dari  SKPD,  maka  perlu  ditunjuk  dan diangkat Petugas Humas dari jalur profesional yang memiliki pengalaman kerja di bidang jurnalistik atau dengan latar belakang pendidikan kehumasan.
Kata kunci: humas, penyebaran informasi, empat program unggulan

## EMPOWERMENT PUBLIC RELATIONS SKPD IN SUPPORTING FOUR EXCELLENT PROGRAMS OF  GORONTALO PROVINCIAL GOVERNMENT

## ABSTRACT
Performance of Public Relations in an organization is very important to disseminate information to the public. The purpose  of  this  research  is  to  know:  (1)  strategy  of  empowerment  of  Public  Relations  SKPD  by  Bureau  of  Public Relations Protocol of Gorontalo Province; (2) provide an overview of the potential of Public Relations SKPD from human  resource  perspective  and  infrastructure  support;  And  (3)  detecting  obstacles  and  providing  solutions  to information dissemination strategies of four excellent programs of the Gorontalo Provincial Government. The method used  in  this  research  is  qualitative  method.  Data  analysis  techniques  using  descriptive  analysis.  Data  collection  is done  by  interview,  observation  and  documentation.  The  results  showed  that  the  strategy  of  empowerment  of  Public Relations  SKPD  by  Bureau  of  Public  Relations  and  Protocol  running  ineffective.  Personnel  Bureau  of  Public Relations  Protocol  in  quality  and  quantity  has  not  been  able  to  manage  information  from  Public  Relations  SKPD because busy with the task to reporting and publication of leadership activities. As a result the amount of low news coupled with the lack of utilization of mass media and online. Public Relations SKPD on the other hand, unable to work optimally because constrained in the absence of specialization tasks, low human resources and support from the organization.  To  streamline  the  dissemination  of  information  from  SKPD,  it  is  necessary  to  appoint  and  appointed Public  Relation  Officers  from  professional  channels  who  have  work  experience  in  the  field  of  journalism  or  with educational background of public relations.
Keywords: public relations, information dissemination, four excellent programs
Korespondensi: Ismail sam Giu. M.I.Kom. Biro Humas dan Protokol, Sekretariat Daerah, Provinsi Gorontalo . Alamat:  Jl.  Thayeb  M.  Gobe ,  Sekretariat  Daerah,  Provinsi  Gorontalo Kode  Pos  96181 No.  HP,  WhatsApp: 085228888855 Email : ismailgiu@gmail.com

## PENDAHULUAN
Di  era  kemajuan  teknologi  informasi  dewasa ini  menuntut  semua  orang  baik  secara  pribadi, kelompok  maupun  institusi  untuk  bisa  memberi dan  menerima  informasi  secara  langsung,  cepat dan  akurat.  Kemajuan  teknologi  telah  mendorong hilangnya  sekat  sekat  informasi  di  ruang  publik. Masyarakat  di  era  ini  berhak  untuk  mencari, mengakses dan mengetahui  setiap informasi  yang berlangsung setiap hari, jam bahkan menit melalui berbagai saluran baik media massa maupun media sosial.
Dalam  konteks  lain,  Karl  Deutsch  menyebut media  massa  sebagai  “urat  nadi  pemerintah”  ( the nerves  of  government). Hanya  mereka  yang mempunyai  akses  kepada  informasi,  kira  kira demikian  Deutsch  beragumentasi,  yang  bakal menguasai  percaturan  kekuasaan.  Atau  paling tidak,  urat  nadi  pemerintahan  itu  sebenarnya berada di jaring jaring informasi (Sobur, 2009).
Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  sendiri  sejak dipimpin  oleh  Dwi  Tunggal  Gubernur  Gorontalo Drs. H. Rusli Habibie, M.Ap dan Wakil Gubernur Gorontalo  Dr.  Drs.  H.  Idris  Rahim,  MM  sudah bertekad  untuk  menggenjot  pembangunan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Ada empat program unggulan pemerintah daerah yakni program  pendidikan  gratis,  program  kesehatan gratis,  program  pembangunan  infrastruktur  dan program peningkatan ekonomi kerakyatan.
Untuk  mengakomodir  kebutuhan  data  dan akses  informasi  pemerintah  dari  setiap  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi
Gorontalo,  sejak  tahun  2015  lalu  Biro  Humas Protokol  telah  membentuk  unit  khusus  berupa Pusat  Informasi  Satu  Pintu  (PISP).  Diharapkan dengan  adanya  penunjukkan  Petugas  Humas  di setiap  SKPD  maka  suplai  informasi  dari  setiap unit kerja akan semakin intens untuk dipublikasikan  di  media  massa,  media  sosial, media  online  dan  atau  media  internal  Pemprov Gorontalo.
Di  sisi  lain,  pemanfataan  media  massa khususnya  di  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo masih sangat kurang. Beberapa media massa lokal dan  nasional  masih  lebih  banyak  didominasi  oleh pemberitaan  pimpinan.  Kegiatan  SKPD  yang banyak menyentuh langsung sendi sendi kehidupan  masyarakat  belum  terakomodir  dan terdistribusi dengan baik.
Penelitian  mengenai  pelaksanaan  fungsi humas  di  lingkungan  pemerintah  sudah  banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, seperti penelitian Siswanto (2016),  berjudul  “Peran  Humas Pemerintah  Sebagai  Fasilitator  Komunikasi  Pada Biro  Humas  Pemprov  Kalimantan  Selatan”. Dalam penelitian tersebut
Siswanto mengungkapkan bahwa penggunaan media komunikasi dalam pelaksanaan penyiaran informasi  pemerintah  oleh  Biro  Humas  Provinsi Kalsel  sudah  menggunakan  beberapa  media komunikasi  baik  cetak,  elektronik  dan  online. Namun  penggunaan  media  komunikasi  yang beragam  tidak  diimbangi  dengan  beragamnya informasi  yang  diberikan  untuk  setiap  media komunikasi terutama untuk media online.
Ada juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Kenda  (2015),  dari  Balai  Pengkajian  dan Pengembangan  Komunikasi  dan  Informatika
(BPPKI) Manado. Penelitian
berjudul “Impelementasi  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi  (PPID)  Pada  Pemerintah  Provinsi Gorontalo”  ini  mengungkap  bahwa  Implementasi PPID  sebagai  amanah  UU  No.  14  tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Gorontalo  masih  lemah.  Masih  kurang  terjadi simetris  yang  kuat  antara  tingkat  kesiapan  badan publik  (PPID)  pada  Pemprov  Gorontalo  dengan kesiapan  pelaksanaannya.  Penyediaan  informasi dan  pelayanan  secara  fungsi  kelembagaan  yang seharusnya  dilakukan  PPID  yang  masih  rendah. Baik  dari  sisi  dukungan  yang  meliputi  SDM, infrastruktur  maupun  dari  sisi support meliputi komitmen dan anggaran masih kurang tercermin.
Korelasi  penelitian  ini  dengan  penelitian Kenda  yakni  sama  sama  berfokus  pada  layanan penyebaran  informasi  publik  yang  menjadi  hak masyarakat  sesuai  amanah  UU  KIP.  Bedanya, Kenda  memfokuskan  pada  kelembagaan  PPID yang  menjadi  domain  tugas  Dinas  Kominfo  dan Statistik Provinsi Gorontalo, sementara penyebaran informasi melalui media massa, media online dan media sosial  selama ini menjadi  ranah tugas  Biro  Humas  dan  Protokol  Provinsi Gorontalo dengan cara membentuk petugas humas di setiap SKPD.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  merasa penting  untuk  melakukan  kajian  akademik  untuk menelisik masalah yang sedang dihadapi oleh Biro Humas  dan  Protokol  dalam  hal  pemberdayaan Humas  SKPD  dalam  menunjang  penyebaran
informasi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Penelitian dibatasi pada informasi empat program unggulan.
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  strategi pemberdayaan  Humas  SKPD  oleh  Biro  Humas Protokol  Provinsi  Gorontalo  dalam  menunjang penyebaran  informasi  empat  program  unggulan pemerintah Provinsi Gorontalo, memberi gambaran  tentang  potensi  Humas  SKPD  dari prespektif SDM dan dukungan infrastruktur, serta mendeteksi  kendala  dan  memberikan  solusi terhadap  strategi  penyebaran  informasi  empat program unggulan pemerintah Provinsi Gorontalo.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  kualitatif  menurut  Kriyantono (2006),  bertujuan  untuk  menjelaskan  fenomena dengan  sedalam  dalamnya  melalui  pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan  besarnya  populasi  atau  sample bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Di  sini  yang  lebih  ditekankan  adalah  persoalan kedalaman  (kualitas)  data  bukan  banyaknya (kuantitas) data.
Sementara itu, jenis riset ini bersifat deskriptif yakni  bertujuan  membuat  deskripsi  secara sistematis,  factual,  dan  akurat  tentang  fakta-fakta dan  sifat-sifat  populasi  atau  objek  tertentu (Kriyantono,  2008).  Periset  sudah  mempunyai konsep dan kerangka konseptual. Melalui kerangka    konseptual  (landasan  teori),  periset melakukan  operasionalisasi  konsep  yang  akan menghasilkan variable beserta indikatornya. Riset ini  menggambarkan  realitas  yang  sedang  terjadi tanpa menjelaskan hubungan antar variabel.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini berlokasi di  Provinsi Gorontalo dengan  menjadikan  Biro  Humas  dan  Protokol sebagai  obyek  penelitian.  Selain  itu  ada  enam SKPD  yang  menjadi  obyek  penelitian  sebagai instansi teknis pelaksana empat program unggulan.  Penelitian  dilaksanakan  periode  April s/d Juni 2017.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan tiga  cara  yakni  wawancara,  observasi  lapangan dan  dokumentasi.  Wawancara  untuk  menggali, mendengarkan  dan  mengetahui  informasi  yang dibutuhkan  terkait  dengan  penelitian  yang dilakukan.  Observasi  lapangan  terkait  dengan interaksi  dan  percakapan  yang  terjadi  di  antara subjek  yang  diteliti.  Sementara  itu,  dokumentasi akan  digunakan  untuk  menggali  data  yang dibutuhkan  berupa  kliping  koran,  dokumen admistrasi  dan  dokumen  terkait  dengan  regulasi yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

## Analisis Data
Miles  &  Huberman  dalam  Sugiyono  (2013), mengemukakan  bahwa  aktivitas  dalam  analisis data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  tuntas, sehingga  datanya  sudah  jenuh.  Aktivitas  dalam analisis  data  yaitu data  reduction (reduksi  data) , data  display (penyajian  data) ,  dan  conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan). Analisis data untuk penelitian kualitatif, dilaksanakan  pada  saat  aktivitas  mengumpulkan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode waktu tertentu.
HASIL PENELITIAN

## Strategi  Pemberdayaan  Humas  SKPD  oleh  Biro Humas dan Protokol
Tabel  1  berisi  tentang  strategi  pemberdayaan Humas  SKPD  oleh  Biro  Humas  dan  Protokol dalam  menunjang  penyebaran  informasi  empat program unggulan pemerintah Provinsi Gorontalo. Sebagai  sebuah  konsep  inovasi,  penunjukan Petugas Humas SKPD melalui pembentukan PISP sebetulnya  berjalan  pada  tataran  yang  ideal. Beberapa  strategi  komunikasi  dan  pemberdayaan humas  SKPD  pada  tahap  awal  sudah  dilakukan yakni dengan membangun komitmen dan kesepahaman  bersama  antara  semua stakeholder , utamanya  kepada  pimpinan  tertinggi  (Gubernur, Wagub, Sekda) dan para pimpinan SKPD.
Pimpinan  SKPD  juga  telah  diikat  dalam sebuah  komitmen  dalam  bentuk  penandatanganan nota  kesepahaman  bersama  antara  para  kepala dinas  dengan  kepala  Biro  Humas  dan  Protokol untuk  mendukung  proyek  perubahan.  Dukungan tersebut  dalam  bentuk  sarana  prasarana  bagi humasnya serta peningkatan SDM. Seiring dengan berjalannya  waktu,  hingga  tahun  2017  ini pelaksanaan  PISP  tidak  berjalan  seperti  yang diharapkan sesuai dengan konsep awalnya.
Dari  aspek  regulasi,  pembentukan  Pusat Informasi  Satu  Pintu  dilaksanakan  melalui  SK Gubernur  Gorontalo  Nomor  478/06/XII/2015 yang mana setiap Satuan Kerja Perangkat  Daerah (SKPD)  ditunjuk  satu  orang  staf  sebagai  petugas humas  di  instansinya  masing  masing.  Hasil analisis  data  menunjukkan,  paling  tidak  ada  dua masalah  mendasar  kenapa  strategi  ini  tidak berjalan  efektif;  pertama,  SK  Gubernur  hanya sekali diterbitkan yaitu pada tanggal 11 Desember 2015.  Selang  dua  tahun  berjalan,  SK  ini  tidak
pernah  diperbaharui  meski  sudah  ada  perubahan nomenklatur  OTK  di  setiap  dinas  dengan kemungkinan  mutasi  dan  promosi  pegawai  yang terjadi.  Kedua,  SK  Gubernur  tersebut  tidak ditindaklanjuti  dengan  SK  Kepala  Dinas  atau semacam Surat Perintah Tugas (SPT) oleh Kepala Dinas  untuk  memperkuat  eksistensi  humas  di setiap SKPD.
Dalam  hal  strategi  pemilihan  media,  Biro Humas  &  Protokol  yang  sudah  menjalin kerjasama  dengan  media  massa  maupun  online dengan anggaran lebih kurang 2,2 Milyar Rupiah. Anggaran  itu  untuk  menjalin  kerjasama  dengan media  lokal  di  antaranya  Gorontalo  Post  dan Radar  Gorontalo  untuk  media  cetak,  TVRI  dan Mimoza  TV  untuk  media  televisi,  RRI  untuk media  radio,  dan  media  online  seperti  LKBN ANTARA  Biro  Gorontalo.  Nominal  anggaran yang  dikerjasamakan  pun  beragam  bergantung jenis, jangkuannya kepada masyarakat, dan durasi kerjasama. Biaya media tersebut hampir sepertiga dari  total  anggaran  Biro  Humas  Protokol  tahun 2017 lebih kurang Rp. 7,75 Milyar.
Peneliti lantas mencoba menganalisis sebaran informasi  pemerintah  provinsi  yang  terbit  di Gorontalo Post (GP), media cetak lokal terkemuka di  Gorontalo  dengan  banderol  kontrak  termahal 900  Juta  Rupiah.  Analisis  dilakukan  untuk mengetahui bagaimana sebaran informasi program dan  kegiatan  Pemprov  Gorontalo  selang  bulan Januari s/d bulan Oktober 2016.
Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa selama  10  bulan  tersebut  lebih  kurang  ada  1.167 berita pemprov  yang termuat di halaman 17. Dari jumlah tersebut  hanya 367 berita atau 31,47 % di
antaranya  yang  menangkat  isu  isu  pendidikan, kesehatan,  pertanian,  perikanan,  infrastruktur  dan ekonomi kerakyatan. Rinciannya, isu isu pendidikan ada 81 berita atau 6,94%, kesehatan 51 berita atau 4,37%, isu pertanian ada 95 berita atau 8,14%,  Perikanan  42  berita  atau  3,59%  serta infrastruktur  dan  ekonomi  kerakyatan  masing masing 3,26% dan 5,14%.
Beberapa  Kepala  Dinas  yang  peneliti  temui pun  memberikan  respon  negatif  terkait  dengan pembentukan  PISP  dan  penunjukan  Petugas Humas  SKPD  ini.  Paling  tidak,  ada  tiga  alasan kenapa  kepala  dinas  memberikan  respon  negatif. Pertama,  PISP  dianggap  hanya  memperpanjang arus  birokrasi  penyebaran  informasi  ke  publik, kedua  Kepala  Dinas  menganggap  pembentukan PISP  hanya  membatasi  ruang  gerak  SKPD  untuk informasi  publik  khususnya  dalam  pengalokasian anggaran  publikasi  melalui  media  massa.  Ketiga, PISP  dan  penunjukkan  petugas  humas  dipandang tidak akomodatif dalam hal penyebaran informasi melalui media massa karena keterbatasan halaman dan ruang yang dibutuhkan.
Hal  itu  bertolak  belakang  dari  semangat pembentukan  PISP  dan  penunjukkan  Petugas Humas  SKPD  yang  mana  diharapkan  akan semakin  memperbanyak  sebaran  informasi  tidak saja  media  cetak  tetapi  juga  di  media  online, media  sosial  dan  media  pemerintah.  Penunjukkan Petugas  Humas  SKPD  justru  didasari  pada penghematan  anggaran,  sebab  sejak  dua  tahun terakhir  Dinas  Keuangan  melarang  SKPD menganggarkan  publikasi  selain  Biro  Humas Protokol.
Gambaran  potensi  SDM  Humas  SKPD  di Provinsi Gorontalo dengan dukungan infrastruktur  dalam  operasionalisasi  fungsi tugasnya sebagai humas yang professional.
Tabel.  2  memuat  gambaran  potensi  SDM Humas  SKPD  di  Provinsi  Gorontalo  dengan dukungan  infrastruktur  dalam  operasionalisasi fungsi  tugasnya  sebagai  humas  yang  profesional. SDM  Petugas  Humas  SKPD  di  bidang  jurnalistik dan  kehumasan  masih  sangat  rendah  secara kualitas. Rata-rata mereka mengaku baru mengikuti  Diklat  dan  Bimtek  Kehumasan  dua kali.  Humas  SKPD  juga  tidak  memiliki  dasar keilmuan jurnalistik dan kehumasan karena datang dari latar belakang keilmuan yang berbeda beda.
Hampir  di  semua  SKPD  yang  peneliti  temui menganggap  bahwa  pekerjaan  sebagai  seorang Petugas Humas SKPD belum benar benar menjadi sebuah profesi utama bagi mereka. Humas selama ini hanya dijadikan sebagai pekerjaan tambahan di SKPD. Tidak ada spesialisasi khusus atau otoritas khusus  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai seorang  humas.  Sebab  setiap  mereka  hingga  saat ini  dibebankan  dengan  pekerjaan  lain  di  luar  dari tugas dan fungsinya sebagai seorang Humas  yang professional.
Dukungan sarana dan prasarana juga menjadi salah  satu  sorotan.  Dinas  Perikanan  yang mengakui  sarana  prasarana  penunjang  seperti komputer,  kamera,  handphone  dan  akses  internet tidak menjadi masalah. Dua dinas lain yakni Dinas Kumperindag dan Dinas Kesehatan tidak memiliki fasilitas  penunjang.  Terdapat  juga  ego  antar bidang  yang  mengganggap  bahwa  urusan  humas hanya  untuk  bidang  sekretariat  sehingga  bidang
lain  merasa  tidak  perlu  memberi  dukungan  baik itu secara materi maupun bantuan berupa data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan publikasi.  Pemberian  gaji  dan  tunjangan  terhadap ASN  yang  berprofesi  sebagai  Petugas  Humas masih  sering  disamakan  dengan  ASN  lain. Pemberiaan  tunjangan  yang  lebih  besar  hanya diberikan  kepada  bendahara  di  setiap  SKPD. Bendahara  dianggap  memiliki  resiko  besar sehingga  layak  mendapatkan  tunjangan  yang cukup besar pula.
Mendeteksi dan menyelesaikan kendala kendala  dalam  penyebaran  informasi  empat program unggulan pemerintah Provinsi

## Gorontalo
Tabel  3  berisi  tentang  penyelesaian  kendala dalam  penyebaran  informasi  empat  program unggulan pemerintah Provinsi Gorontalo. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa informan dan mempertimbangkan beberapa aspek, paling  tidak  ada  tiga  alternatif  cara  yang  bisa digunakan untuk menyelesaikan kendala penyebarluasan  informasi  publik  yakni:  (1) Merekrut  10-15  tenaga  humas  pemerintah  dari jalur  profesional;  (2)  Merekrut  Petugas  Humas SKPD  yang  sudah  ada  menjadi  pegawai  di  Biro Humas  dan  Protokol;  (3)  Menjadikan  Petugas Humas SKPD sebagai pegawai fungsional.

## PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  strategi pemberdayaan  Petugas  Humas  SKPD  oleh  Biro Humas dan Protokol tidak efektif. Masalahnya ada pada  kualitas  dan  kuantitas  SDM  di  Biro  Humas Protokol  yang  rendah  dalam  hal  pengelolaan informasi  dari  Humas  SKPD.  Pembentukan
Humas  SKPD  juga  bermasalah  secara  regulasi.
Hal  tersebut  berdampak  tidak  adanya  penegasan mekanisme  kerja:  siapa  bekerja  apa  dan bagaimana cara bekerjanya.
Dalam penelitian sebelumnya oleh Mappaseling  (2015),  penegasan  mekanisme  kerja dalam organisasi Humas sangat penting dilakukan karena  akan  menunjukkan  secara  jelas  apa  yang harus dikerja dan kepada siapa harus dipertanggunjawabkan.  Mekanisme  kerja  yang disusun  sedemikian  rupa  juga  akan  memudahkan menentukan hal-hal apa saja yang akan dikerjakan sehingga  dalam  operasionalisasinya  akan  menjadi integratif  dan  terkoordinasi.  Hal  ini  juga menentukan  efisiensi  kerja  yang  berarti  tujuan organisasi  dapat  tercapai  dengan  tenaga,  waktu dan  biaya  yang  minimal  sedangkan  hasil  yang diperoleh optimal (Mappaseling, 2015).
Lemahnya regulasi dalam aktivitas organisasi juga  bertentangan  dengan  Teori  Max  Weber tentang organisasi. Weber mendefinisikan organisasi  sebagai  sebuah  sistem  kegiatan interpersonal yang memiliki maksud tertentu yang dirancang  untuk  menyelaraskan  tugas  tugas individu.  Hal  itu  tidak  dapat  dilakukan  tanpa adanya otoritas, spesialisasi, dan regulasi. (Littlejohn & Foss, 2009).
Kondisi yang peneliti dapati di lapangan tidak memenuhi  ketiga  aspek  dimaksud  yakni  otoritas, spesialisasi  dan  aturan.  Dampaknya  pun  beragam mulai  dari  tidak  adanya  dukungan  dari  organisasi dalam bentuk anggaran, pengembangan SDM dan sarana  prasarana,  tidak  fokusnya  Petugas  Humas SKPD  dalam  melaksanakan  tugas,  serta  tidak
adanya  sistem punishment  and  reward dalam menjalankan tugas tersebut.
Sementara  itu,  untuk  strategi  media  relations yang  dibangun  oleh  Biro  Humas  dan  Protokol Pemprov Gorontalo selama ini tidak berada dalam tataran  konsep  PR  yang  ideal.  Misalnya  saja seperti  konsep  yang  dikemukakan  oleh  Soleh Sumirat dan Elvinaro Ardianto dalam Rini (2012) yang  mengemukakan  bahwa  ada  enam  strategi media relations yang harus dilakukan oleh praktisi humas  yakni:  (1) by  serving  the  media ;  (2) bye establishing  a  reputations  for  reliability ;  (3) bye supplying  good  copy ;  (4) by  cooperations  in providing  material ;  (5) by  providing  verifications facilities ;  (6) bye  cooperations  in  providing material .
Dari ke enam strategi media relations di atas, bisa  dibilang,  Biro  Humas  dan  Protokol  lebih banyak  fokus  pada  dua  hal,  pertama  adalah supplying good copy (memasok naskah informasi),  serta  kedua bye  cooperations  in providing material (kerjasama dalam memberikan materi).  Materi  dimaksud  bukan  dalam  bentuk hubungan  fisik  yang  dibina  baik  secara  terus menerus  dengan  intensitas  pertemuan,  pemberian penghargaan  atau  melalui  kegiatan  non  formal lainnya,  tetapi  lebih  banyak  didominasi  berupa kerjasama  media  dalam  bentuk  kontrak  halaman atau  kerjasama  pemberitaan  dengan  konsekuensi anggaran.
Di  sisi  yang  lain,  kerjasama  media  ini  belum mampu dimanfaatkan oleh Humas SKPD dan Biro Humas  dan  Protokol  pada  umumnya  untuk menginformasikan  sebanyak  banyaknya  tentang program dan kegiatan yang telah, sedang dan akan
mereka laksanakan setiap tahunnya. Humas secara institusi belum mampu menarik minat publik akan suatu isu sehingga berpengaruh terhadap sikap dan perilaku masyarakat.
Padahal  jika  dicermati  lebih  jauh,  intimnya hubungan kerjasama antara pemerintah dan media mampu  mempengaruhi  agenda  setting  yang dijalankan  oleh  media.  Teori  Agenda  Setting  dari McComb  dan  Donald  L.Shaw  berasumsi  bahwa media  mempunyai  kemampuan  mentransfer  isu untuk  mempengaruhi  agenda  publik.  Khalayak akan  menganggap  isu  itu  penting  karena  media menganggap  isu  itu  penting  juga  (Griffin  dalam Rohim, 2009).
Dalam  aspek  potensi  Humas  SKPD  di Provinsi Gorontalo dengan dukungan infrastruktur dalam  operasionalisasi  fungsi  tugasnya  sebagai humas  yang  profesional,  ada  masalah  dalam  hal SDM Petugas Humas. Dari 35 Humas SKPD yang ada,  tidak  ada  satupun  yang  berlatar  belakang pendidikan Komunikasi atau Jurnalistik. Pengetahuan  yang  diperoleh  selama  ini  hanya didapatkan dari pendidikan informal seperti diklat, bimtek  dan  lain-lain.  Menurut  Effendi  (dalam Rahmita, 2015) hal tersebut tidaklah terlalu salah. Tetapi,  secara  teoritis,  sarjana  Ilmu  Komunikasi memiliki pengetahuan yang lebih banyak mengenai kehumasan dibandingkan dengan sarjana lainnya.
Selain  SDM,  distribusi  tugas  kepada  Petugas Humas  SKPD  juga  bermasalah.  Di  satu  sisi mereka  ditugaskan  sebagai  humas,  namun  di  sisi lain  ada  banyak  tugas  pokok  lain  yang  masih melekat  di  SKPD  masing-masing.  Hal  itu disebabkan tidak adanya tupoksi khusus
Kehumasan yang melekat pada setiap Dinas/Badan/Kantor  di  Pemprov  Gorontalo. Kondisi itu diperparah dengan kurangnya dukungan  dari  organisasi  dalam  bentuk  perhatian dan  dukungan  sarana  prarasana  yang  memadai. Petugas  Humas  SKPD  yang  diangkat  melalui  SK Gubernur seharusnya sudah dibebaskan dari tugas tugas lain di luar perannya sebagai Humas. Hal itu dimaksudkan untuk memberi ruang agar perannya sebagai Humas menjadi fokus dan terarah.
Apa  yang  peneliti  temukan  di  lapangan sejalan  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  oleh Kenda  (2015),  tentang  Implementasi  Pejabat Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID) pada  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo.  Kenda  juga menemukan ada kelemahan pada peran dan fungsi PPID  yaitu:  (1)  umumnya  petugas  PPID  tidak secara  spesifik  melaksanakan  tugas  sebagaimana penugasan  dalam  SK  Gubernur;  (2)  pengeloaan PPID  secara  khusus  tidak  mendapat  intervensi kuat oleh pimpinan institusi karena tidak memiliki anggaran  yang  wajib  dipertanggungjawabkan melalu  LPJ  PPID;  dan  (3)  seluruh  pengurus  dan anggota  PPID  terikat  kuat  dengan  tugas  pokok yang  harus  dilaksanakan  di  SKPD-SKPD  karena personil  atau  pegawai  yang  ditugaskan  umumnya melakukan  rangkap  kerja  dengan  unit  organisasi di  mana  ia  ditugaskan.  Belum  terdapat  organisasi PPID  yang  fokus  dan  secara  professional mengelola  dan  melakukan  pelayanan  informasi kepada publik.
Mendeteksi  dan  menyelesaikan  kendala kendala  pemberdayaan  Humas  SKPD  oleh  Biro Humas  dan  Protokol  dalam  hal  penyebaranluasan informasi  publik  bukanlah  perkara  mudah.
Dibutuhkan  strategi  penggunaan  sumber  daya komunikasi  yang  tersedia  untuk  mencapai  tujuan yang dituju. Seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton memberikan definisi dengan  menyatakan  “Strategi  komunikasi  adalah kombinasi  yang  terbaik  dari  semua  elemen komunikasi  mulai  dari  komunikator,  pesan, saluran  (media),  penerima  sampai  pada  pengaruh (efek)  yang  dirancang  untuk  mencapai  tujuan komunikasi yang optimal (Cangara, 2014).
Sementara  itu,  menurut  AndiPatte  (2016), pencitraan  dalam  humas  dapat  dilakukan  dengan cara  menyusun  suatu  strategi  komunikasi  yang menggunakan  prinsip  “komunikasi  efektif”  dan prinsip  “humas  unggul”:  (1)  membangun kredibilitas  humator;  (2)  membina  dukungan organisasi;  (3)  memahami  karakterisitik  khalayak (publik);  (4)  menyusun  pesan  persuasive  positif; (5)  menetapkan  metode  komunikasi  yang  tepat; dan (6) memilih dan memilah media.
Berdasarkan  uraian  masalah  diatas  dan memperhatikan konsep strategi Humas yang ideal, maka  merekrut  10-15  tenaga  humas  pemerintah dari  jalur  professional  menurut  peneliti  strategi yang  paling  tepat  untuk  mengatasi  masalah  dan kendala penyebarluasan informasi program pemerintah  Provinsi  Gorontalo.  Selain  sudah memiliki  standar  kecakapan  dan  kapasitas  dalam bidang  jurnalistik  dan  kehumasan,  tenaga  humas professional  fokus  dalam  hal  penyebarluasan informasi  publik  pemerintah  bila  dibandingkan dengan  petugas  humas  SKPD  dengan  latar belakang keilmuan yang berbeda serta beban kerja yang sudah ada.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Peneliti menyimpulkan bahwa strategi pemberdayaan  Humas  SKPD  oleh  Biro  Humas dan  Protokol  berjalan  tidak  efektif.  Personil  Biro Humas  Protokol  secara  kualitas  dan  kuantitas belum  mampu  mengelola  informasi  dari  Humas SKPD  karena  sibuk  dengan  tugas  peliputan  dan publikasi  kegiatan  pimpinan.  Akibatnya  jumlah berita rendah ditambah dengan minimnya pemanfaatan  media  massa  dan  online.  Humas SKPD  di  sisi  lain,  tidak  mampu  bekerja  secara maksimal  karena  terkendala  pada  tidak  adanya spesialisasi  tugas,  rendahnya  SDM  dan  dukungan dari organisasinya. Untuk mengefektifkan penyebaran  informasi  dari  SKPD,  maka  perlu ditunjuk  dan  diangkat  Petugas  Humas  dari  jalur profesional  yang  memiliki  pengalaman  kerja  di bidang  jurnalistik  atau  dengan  latar  belakang pendidikan kehumasan.
Peneliti  menyarankan  kepada  Biro  Humas Protokol  intens  membuat  evaluasi  dan  laporan periodik  tentang  distribusi  sebaran  informasi setiap  SKPD.  Hal  itu  untuk  membangun kepedulian  pimpinan  SKPD  tentang  pentingnya penyebarluasan  informasi  kepada  masyarakat. Disarankan  kepada  pimpinan  SKPD  untuk  intens memberikan  dukungan  dalam  bentuk  regulasi, anggaran dan pengembangan SDM untuk mendukung  eksistensi  Petugas  Humas  di  setiap SKPD.  Disarankan  agar  Petugas  Humas  SKPD tetap  dipertahankan  sebagai  pelayan  informasi  di setiap  SKPD.  Untuk  intensitas  penyebarluasan informasi publik dibutuhkan kebijakan baru dalam hal  ini  dengan  merekrut  Petugas  Humas Pemerintah  dari  jalur  professional dengan
komptensi  dan  kemampuan  jurnalistik  yang  baik.
Kebijakan  ini  paling  efektif  untuk  mengejar produksi informasi dan efisiensi anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
AndiPatte A. (2016). Paradigma Baru Public Relations Teori, Strategi, dan Riset. Jakarta: Pustaka Indonesia Bahfiarti  T.  (2012). Buku  Ajar  Dasar-dasar  Teori Komunikasi . Universitas Hasanuddin,Makassar Cangara  H.  (2014). Perencanaan  dan  Strategi Komunikasi. Depok: Rajagrafindo Persada Kenda  N.  (2015). Implementasi  Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah  Provinsi  Gorontalo. Manado:  Jurnal Penelitian  Komunikasi  dan  Opini  Publik  Vol  19 No 3 Desember 2015
Kriyantono R. (2008). Teknik Praktis Riset Komunikasi . Jakarta: Kencana Littlejhon & Foss. (2009). Teori Komunikasi (theories of  human  communication) edisi  9.  Jakarta:
Salemba Humanika Mappaseling A. (2015). Analisis Integratif
Operasional  Penyebaran  Informasi  pada  Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten  Bone. Makassar:  Jurnal  Komunikasi Kareba Vol 4 No 2 April – Juni 2015 Rahmita  S.  (2015). Analisis  Pengetahuan  Jurnalistik Pegawai  Biro  Humas  dan  Protokol  Kantor Gubernur  Propinsi  Sulsel  Dalam  Pemberian Pelayanan  Komunikasi  dan  Informasi. Makassar: Jurnal  Komunikasi  Kareba  Vol  4  No  1  Januari  – Maret 2015 Rini D. (2012). Konsep, Strategi & Aplikasi Media Relations . Yogjakarta: Andi Offset Rohim  S.  (2009). Teori  Komu nikasi.  Jakarta:  Rineka Cipta Siswanto B. (2016). Peran Humas Pemerintah Sebagai Fasilitator  Komunikasi  Pada  Biro  Humas Pemprov  Kalimantan  Selatan. Bandung:  Jurnal Penelitian Komunikasi Vol 19 No 1 Juli 2016 Sobur A. (2009). Analisis Teks Media . Bandung : Remaja Rosdakarya Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta