## Sosialisasi E-Sertifikat  Tanah  Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia
Rosmidah, Elizabeth Siregar, Dony Yusra Pebrianto Universitas Jambi Email: rose_andy64@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Pendaftaran  tanah  merupakan  kegiatan  pemerintah  dalam  rangka  mewujudkan  kepastian hukum  hak  atas  tanah.  Oleh  karena  itu  berdasarkan  Pasal  19  UUPA  Pemerintah  mengatur Pendaftaran tanah melalui PP  No.10 Tahun 1961 dan PP No. 24 tahun 1997. Dalam rangka mewujudkan  jaminan  kepastian  hukum  dibidang  pertanahan  pada  masa  covid,  maka pemerintah  meningkatkan  layanan  pertanahan  dengan  suatu  kebijakan  berupa  kemudahan dalam  pemberian  hak-hak  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan  publik  yakni  melalui layanan  pertanahan  yang  dilakukan  dengan  sistem  digital  melalui  elektronik.  Pemanfaatan teknologi  digital ini menjadi perhatian/sorotan khusus terkait dengan dikeluarkannya aturan baru  yakni  sertipikat  tanah  asli  milik  masyarakat  akan  ditarik  mulai  tahun  2021  dengan terbitnya Permen Agraria dan Tata Ruang No. 1 Tahun 2021. Hal ini menjadi kekhawatiran dan  permasalahan  bagi  masyarakat,      Oleh  sebab  ini  maka  diadakan  penyuluhan  hukum  di Desa  Petanang  Kecamatan  Kumpeh  Ilir  Kab.  Muaro  Jambi.  Penyuluhan  ini  dihadiri  Kepala desa  dan  sekretaris,  anggota  BPD,  ibu  Ketua  PKK  Desa  dan  warga  masyarakat.  Hasil pengabdian  bahwa:  kecemasan  publik  tentang  sertifikat  tanah  elektronik  salah  satunya didasari masalah keamanan. Tidak sedikit masyarakat yang merasa bahwa dengan memegang salinan  sertifikat  tanah  dalam  bentuk  fisik  amat  vital,  terutama  saat  terjadi  sengketa.  Bukan hanya  itu,  kasus  sertifikat  kepemilikan  tanah  ganda  cukup  banyak  terjadi,  sehingga  publik pun  sulit  untuk  begitu  saja  percaya  dengan  rencana  pemerintah  untuk  beralih  ke  sertifikat elektronik  atau  dikenal  dengan  sertifikat-el.  Selain  itu,  sistem  keamanan  digital  pemerintah untuk  sertifikat  tanah  elektronik  ini  juga  masih  menjadi  tanda  tanya.  Bagaimana  apabila terjadi  peretasan  yang  mengakibatkan  kebocoran  data  penting  masyarakat,  sehingga  bisa disalahgunakan  pihak-pihak  tidak  bertanggung  jawab.  Peraturan  ini  perlu  ditinjau  kembali, apakah  sudah  saatnya  pemerintah  menerapkan  system  elektronik  dalam  proses  pendaftaran tanah mengingat sejumlah kasus sertifikat ganda terus meningkat.
Kata kunci: e-sertfikat, hak atas tanah.

## PENDAHULUAN
Begitu bernilai dan berartinya tanah bagi bangsa Indonesia, sehingga pemimpin bangsa Indonesia merumuskan secara mendalam tentang tanah dan sumber daya alam secara konkrit namun  penuh  pengertian  filosofis  subtansial  di  dalam  Konstitusi  ”Pasal  33  Ayat  (3)  UUD 1945,  mengatur  tentang  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  di  kuasai  negara  dan  di  pergunakan untuk  kemakmuran  rakyat”  Dalam  kehidupan  manusia  sebagai  mahluk  sosial  yang dipengaruhi oleh terus meningkatnya arus globalisasi, sudah barang tentu hal ini akan diikuti pula  akan  kebutuhan  tanah  yang  terus  meningkat,  sehingga  sering  menimbulkan  masalah yang amat kompleks. Sebenarnya untuk menangani masalah pertanahan tersebut, pemerintah sudah lama mengantisipasi dengan menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang  kemudian  dikenal  dan  selanjutnya  disebut
dengan  UUPA.  Lahirnya  UUPA  merupakan  tonggak  baru  bangsa  ini  dalam  hukum pertanahan.  Dalam  hubungannya  dengan  pendaftran  tanah  pemerintah  kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah  yang  kembali  menegaskan  pentingnya  masyarakat  mendaftarkan tanahnya.
Untuk  memperoleh  hak  atas  tanah  harus  melalui  beberapa  tahapan  prosedurnya, termasuk  melalui  tahap  pendaftaran  tanah  tersebut  diadakan  pengecekan  dan  tahap  lainnya baru bisa di terbitkan hak atas tanah kepemilikan). “Tanpa melalui proses tersebut tidak akan mungkin  seseorang  memiliki  alas  hak  yang  kuat  atas  tanahnya. 6 Tujuan  pendaftaran  tanah dalam Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 Pasal 3 menyatakan:
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas  suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang bersangkutan;
b. Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertahanan. “
Tujuan  pendaftaran  tanah  sebagaimana  tercantum  pada  huruf  a  merupakan  tujuan utama  pendaftaran  tanah  yang  diperintahkan  oleh  Pasal  19  UUPA. 7 Boedi  Harsono mengemukakan bahwa:
“Tujuan  pendaftaran  tanah  adalah  untuk  menghimpun  dan  menyediakan  informasi  yang lengkap  mengenai  bidang-bidang  tanah  yang  dipertegas  dengan  dimungkinkannya pembukuan  bidang-bidang  tanah  yang  data  fisik  dan  atau  data  yuridisnya  belum  lengkap atau  masih  disengketakan,  walaupun  untuk  tanah-tanah  demikian  belum  dikeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.” 8
Menurut MP. Siahaan, bahwa dalam pendaftaran tanah yang terpenting adalah adanya catatan identitas atas tanah  yang dimiliki dan dikuasai. “Identitas tanah adalah keterangan- keterangan  mengenai  sebidang  tanah  sehingga  sebidang  tanah  tersebut  jelas  jenis  haknya, luasnya,  batas-batasnya,  keadaannya,  letaknya,  siapa  yang  memiliki  atau  menguasai  dan ciri-ciri  khas  lainnya.” 9 Pengertian  pendaftaran  tanah  oleh  pemerintah ’rechtkadaster’ dan bukan  suatu  pendaftaran  tanah  demi  kepentingan  pajak  dan  bukan  pula  suatu  kadaster ekonomi yang ditemukan dibeberapa negara.
“Pada  sisi  lain  AP.  Parlindungan  berkomentar  dalam  Pasal  19  UUPA  diantaranya tentang: sertifikat di terbitkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi  pemilik.  Selain  itu  juga  kantor  pertanahan  sebagai  kantor  utana  yang  diperlukan masyarakat  untuk  memberikan informasi yang penting berkaitan dengan pertanahan. Untuk melaksanakan semua hal yang berkaitan dengan pertanahan termasuk salah satunya adalah
6 I Dewa Ayu Widyani, Kepastian Hukum Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia menurut UUPA, Jurnal Hukum to-ra, vol 1, No. 3 Desember 2015.
7 AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia (PP 24 Tahun 1997), Diktat, 1997, hal. 8
8 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,  Himpunan  Peraturan-peraturan  Hukum  Tanah, Djambatan, Jakarta, 1982, hal. 87.
9 4 MP.  Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (Teori dan Praktek),  PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003, hal. 16
hak  ats  tanah,  maka  sangat  di  perlukan  ketertiban  administrasi  agar  semua  bisa  tercatat dengan baik dan tidak merugikan masyarakat. 10
Beberapa  konflik  agrarian  yang  terjadi  di  Indonesia,  masih  menunjukan  belum  optimalnya masalah administrasi di bidang pertanahan dan perlu perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang,  sehingga  meminimalisisr  terjadinya  lagi  konflik.  Terjadinya  permasalahan  dibidang agrarian  ini  bisa  timbul  karena  sistem  di Indonesia  masih  menggunakan  sistem  pendaftaran publikasi  negatif  yang  bertendensi  positif.  Dalam  sistem  ini,  pemerintah  belum  mampu memberikan  kepada  pemegang  bukti  sah  (pemilik  sertifikat)  suatu  kepastian  hukum  karena dan  atas  sertifikat  tersebut  semua  kebenaran  data  maupun  informasinya  dalam  sertifikat pemerintah  juga  tidak  bertanggung  jawab,  semua  data  akan  dianggap  benar,  jika  tidak  ada pihak yang keberatan atau menggugat, dengan terbitnya sertifikat itu. Masalah pertanahan di Indonesia sendiri masih banyak konflik terjadi terutama masalah sengketa lahan yang belum terselesaikan berkaitan juga dengan hak atas tanah. 11
“Sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang sudah dibukukan dalam buku tanah yang diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang”. 12 Sertifikat hak atas tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas suatu bidang tanah.
Sistem  pendaftaran  tanah  di  suatu  Negara  diatur  berdasarkan  pada  asas  yang  dianut dinegara  tersebut.  Setiap  Negara  memiliki  sistem  publikasi  tanah  yang  berbeda  yang  bisa saja  tidak  sama  dengan  negara  lainnya.  Sistem  publikasi  dalam  pendaftaran  tanah ada  dua jenis,  yaitu  sistem  publikasi  positif  dan  negatif.  Perbedaan  kedua  sistem  publikasi  ini  ada pada  jenis  sistem  pendaftarannya.  Dalam  sistem  publikasi  positif  menggunakan  sistem pendaftaran hak, sedangkan sistem publikasi negatif menggunakan sistem pendaftaran akta. Pendaftaran  tanah  di  Indonesia  diatur  dalam  Peratutan  Pemerintah  Nomor.  24/1997  yang menganut sistem pendaftaran tanah publikasi negatif bertendensi positif yaitu, suatu sistem pendaftaran tanah ini menggunakan sistem pendaftaran hak, tapi sistem publikasinya belum dapat murni. Hal ini disebabkan karenas sertifikat itu belum pasti kebenarannya sesuai data fisik  dan  data  yuridis  yang  di  cantumkan  dalam  sertfikat,  tapi  tetap  oleh  Pengadilan  harus dinyatakan  sebagai  data  yang  benar  selama  belum  ada  alat  pembuktian  lain  yang  bisa membuktikan sebaliknya dari pihak lainnya yang keberatan dengan terbitnya sertifikat.
Dari  paparan  awal  berkaitan  pentingnya  masyarakat  mendaftarkan  tanahnya, pengamatan  awal  yang  dilakukan  oleh  tim  pengabdian,  maka  permasalahan  mitra  yang dipilih  untuk  melakukan  pengabdian  terdapatmaslah  yaitu,  masih  minimnya  tanah-tanah yang telah dilakukan pendaftaran tanah, dimana baru 15% tanah Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi yang  telah  disertifikat  dan  belum  diadakan  Program Proyek  Nasional  sertifikat  dan  pendaftaran  tanah  .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  program pemerintah terkait pendaftaran tanah belum maksimal,  di  samping itu telah keluar Permen ATR  No.  1  Tahun  2021  tentang  sertifikat  elektronik.  Tentu  hal  ini  menambah  keraguan masyarakat akan kepastian hak atas tanah .
Masyarakat  di  Desa  Petanang  sehari-hari  bekerja  sebagai  petani  dan  sebagian berusaha dibidang perdagangan dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Dengan adanya
10 A.P. Parlindungan, Op. Cit, hal. 2
11 Direktorat  Tata  Ruang  Dan  Pertanahan,  Bapenas,  Kajian  Persiapan  Perubahan  Sistem Penda ftaran Tanah Publikasi Positief di Indonesia, Tahun 2016, hal 21.
12 Aartje  Tehupelory,  Sertifikat  Tanah  Elektronik,  Perlukah,  Ketua  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian Pada Masyarakat, Unkris, Jakarta.
kekurangan  pemahaman  tentang  pentingnya  suatu  pendaftaran  tanah  menyebabkan minimnya  kepemilikan  sertifikat  di  desa  tersebut.  Sampai  saat  ini  di  Indonesia  sebagian besar masyarakat pemilik tanah belum didaftarkan untuk memiliki sertifikat. Sampai saat ini baru  sekitar  49  %  tanah  di  Indonesia  yang  telah  bersertifikat.  Banyak  alasan  masyarakat, mengapa belum mendaftarkan tanahnya diantaranya, masalah biaya pendaftaran tanah yang terlalu  mahal,  tidak  mengetahui  tujuan  pendaftaran  tanahnya,  prosedur  pengurusan pendaftan tanah yang menurut masyarakat berbelit-belit di BPN.
Dari  paparan  sebelumnya  di  analisis  situasi  diatas,  mendorong  tim  pengabdian  pada masyarakat  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi  untuk  melakukan  kegiatan  sosialisasi  pada masyarakat  di  desa  Petanang  yaitu  kegiatan,  “Sosialisasi  E-Sertifikat  Has  Atas  Di  Desa Petanang  Kecamatan  Kumpeh  Ilir  Kabupaten  Muaro  Jambi”.  Kegiatan  ini  diharapkan, masyarakat  akan  mengetahui  pentingnya  memiliki  sertifikat  atas  tanah  dan  saat  ini  juga pendaftaran hak atas tanah juga bisa dilakukan melalui cara on line yang di kenal dengan E- Sertifikat sebagai bentuk modernisasi pelayanan pertanahan dalam rangka mencegah konflik pertanahan di tengah masyarakat, apalagi disaat  terjadi  pandemi  covid  19  saat  ini  lebih tepat   dilakukan   secara   online.
Permasalahan pengabdian ini adalah bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat terkait sertifikat elektronik dan bagaimana upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah.

## METODE PENGABDIAN
Sebelum  kegiatan  sosialisasi  dilakukan,  terlebih  dahulu  tim  mengadakan  tes  terhadap pemahaman  masyarakat  tentang  hak  atas  tanah,  bagaimana  menjaga  hak  atas  tanah  serta transaksi terkait hak atas tanah.   Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan metode ceramah dan  Tanya  jawab  dilanjutkan  dengan  evaluasi  atas  pemahaman  masyarakat  setelah penyampaian materi.

## PEMBAHASAN
Banyak  sudut  pandang  untuk  membahas  pengertian  tanah  tergantung  sudut  pandang  dan kepentingan yang ada pada tanah tersebut. Ada yang mengartikan tanah sebagai benda/barang atau material, tubuh bumi, sebagai tempat/lokasi dan ruang hidup. Tanah adalah permukaan bumi  yang  harus  dijaga  kelestariannya.  Pendaftaran  tanah  sebagai  upaya  untuk  menjaga kepastian  kepemilikan tanah. Makna di balik pentingnya untuk mendaftarkan hak atas tanah adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum berkenaan dengan hal ihwal sebidang tanah yaitu dalam rangka pembuktian jika ada persengketaan dan atau dalam rangka membuka hal ihwal  tanah  tersebut.  Hal  ini  nampak  maksud  dan  tujuan  pemerintah  agar  masyarakat  tertib dalam masalah adminstrasi termasuk masalah hak atas tanah.
Menurut Supriadi “Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA,  karena  pendaftaran  tanah  merupakan  awal  dari  proses  lahirnya  sebuah  bukti kepemilikan hak atas tanah. Begitu penting nyapersoalan pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA  memerintahkan  kepada  Pemerintah  untuk  melakukan  pendaftaran  tanah  di  seluruh wilayah Indonesia”. 13
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  mengambarkan  adanya  hubungan  antara  asas publisitas dan asas spesialitas agar sesuai ketentuan yang berlaku.
13 Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grapika, 2007, hlm 152.
Dalam  Pasal  19  UUPA  menunjukan  upaya  Pemerintah  untuk  mengatur  dan memberikan  adanya  suatu  jaminan  kepastian  hukum,  meliputi:  jaminan  kepastian  hukum mengenai  orang  atau  badan  hukum  yang  menjadi  pemegang  hak  (subyek  hak  atas  tanah); jaminan  mengenai  letak,  batas,  dan  luas  suatu  bidang  tanah  (obyek  hak  atas  tanah)  dan mengenai hak atas tanahnya. 14
Sertifikat  tanah  merupakan  tanda  bukti  hak  atas  tanah    yang  sudah  dibukukan  dalam buku tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat adalah bukti hak bagi pemegang  hak  atas  tanah,  setelah  mengikuti  semua  prosedur  pendaftaran  tanah  sesuai ketentuan.  Terbitnya  sertifikat  akan  terjamin  eksistensi  hak  atas  tanah  bagi  pemiliknya, walaupun  tanah  miliknya  itu  nantinya  difungsikan  dalam  bentuk  lain,  misalnya  bentuk  lalu lintas  perdagangan.  “Pendaftaran  tanah  ini  perlu  dilakukan  agar  makna  tanah  bagi  manusia dapat memberikan manfaat yang besar sesuai yang  diharapkan.” 15
Pada masa covid 19 dan pemerintah perlu melakukan peningkatan layanan pertanahan guna  mewujudkan  kepastian  hukum,  namun  terkendala  dalam  hal  mengurus  langsung  ke kantor pertanahan, maka pemerintah dalam kondisi ini harus mengambil suatu terobasan baru untuk  memberikan  kemudahan  pada  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan  publik berkaitan  dengan  haknya,  dengan  layanan  pertanahan  melalui  sistem  sistem  digital  (E- Sertifikat),  agar  masyarakat  tetap  bisa  memperoleh  haknya  walaupun  lagi  masa  pandemi seperti saat ini.
Pemanfaatan  teknologi  digital  dalam  pendaftaran  tanah,  menjadi  menarik  dibahas, terkait dengan dikeluarkannya aturan baru yakni semua sertifikat tanah asli milik masyarakat akan  ditarik  mulai  tahun  ini  dan  hal  ini  menimbulkan  permasalahan  bagi  masyarakat,  ada keragu-keraguan masalah keamanan sertifikat, lalu bagaimana eksistensi sertifikat tanah yang sudah  dimilikinya,  menjadi  pertanyaan  bagi  masyarakat  terkait  program  pemerintah meluncurkan  sertifikat tanah dalam bentuk elektronik.
Berdasarkan perkembangan tersebut telah terbit Peraturan Menteri  Agraria/Kepala BPN No. 1  Tahun  2021  tentang  Serti fikat  Elektronik. Sofyan  Djalil,  mengatakan  “sertifikat  tanah elektronik  memiliki  tingkat  keamanan  yang  baik.  Pemerintah  memberikan  perlindungan berlapis berdasarkan standar keamanan yang ada” 16 . Sertifikat tanah elektronik ini antara lain mengikuti  standar  keamanan  dari  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  (BSSN)  dan  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
Sejumlah manfaat akan diperoleh dengan adanya sistem digitalisasi sertifikat ini, seperti dikemukakan  Direktur  Pengaturan  Pendaftaran  Tanah  dan  Ruang  Direktorat  Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. “ Pertama , penerapan sertifikat tanah elektronik saat ini sangat  dibutuhkan  terutama  untuk  melakukan  efisiensi  pendaftaran  tanah  di  Indonesia. Efisiensi  ini  dapat  dilakukan  baik  pada  simpul  input,  proses,  maupun  output  proses pendaftaran  sertifikasi  tanah., Kedua ,  sertifikat  elektronik  juga  memungkinkan  untuk mempercepat  target  pendaftaran  tanah  di  Indonesia.  Sekaligus  dapat  menaikkan  nilai registering  property  dalam  rangka  memperbaiki  peringkat  Ease  of  Doing  Business (EoDB)," 17
Tujuan  penerbitan  sertifikat  elektronik  antara  lain  untuk  meningkatkan  indikator berusaha  dan  pelayanan  masyaakat  karena  banyak  sekali  masyarakat  yang  memiliki  UKM
14 A. P. Parlindungan, Komentar Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung: Mandar Maju, 1993), Hal. 15.
15 Harris Yonatan Parmahan Sibue, Arti Penting Pendaptaran Tanah Untuk Pertama kali, Jurnal Negara Hukum Vol. 2, No. 2 November 2011, hlm 289
16 https://www.liputan6.com/bisnis/read/4478479/sofyan-djalil-sertifikat-tanah-elektronik-punya-keamanan-b.
17 https://www.kompas.com/properti/read/2021/02/05/131151621/sertifikat-elektronik-dan-konflik-pertanahan- yang-belum- tuntas?page=all.
namun tidak memiliki modal  usaha. Oleh karena itu melalui usaha sosialisasi ini membantu pemerintah  menjelaskan  terkait  pelayanan  pertanahan  berbasis  elektronik.  Pemerintah terlebih  dahulu  akan  melakukan  validasi  sertifikat  tanah  sebelumnya  dari  sisi  data,  ukuran tanah dll. Setelah validasi selesai, barulah sertifikat tanah yang lama diganti dengan sertifikat elektronik  dan  disimpan  didatabase  bsecara  elektronik  menuju  ke  lamat  penyimpanan masing-masing. Nantinya, masyarakat pemilik tanah bisa mencetak sertifikat miliknya kapan saja  dan  dimana  saja  sesuai  dengan  kesatuan  yang  diatur  di  Pasal  16  Permen  ATR  No. 1/2021.
Dalam  peraturan  itu  juga  dijelaskan  bahwa  “penggantian  sertifikat  menjadi  sertifikat elektronik  termasuk    penggantian  buku  tanah,  surat  ukur  dan/atau  gambar  denah  satuan rumah susun menjadi dokumen elektronik. Penggantian sertifikat-el dicatat pada buku tanah, surat  ukur,  dan/atau  gambar  denah  satuan  rumah  susun.  Kepala  kantor  pertanahan  menarik sertifikat  untuk  disatukan  dengan  buku  tanah  dan  disimpan  menjadi  warkah  pada  kantor pertanahan.    Seluruh  warkah  dilakukan  alih  media  (scan)  dan  disimpan  pada  pangkalan data”. 18
Beberapa  kekhawatiran  muncul  seiring  banyaknya  perhatian  atau  sorotan  terhadap sertifikat  elektronik  yakni  masalah  keberadaan  sertifikat  yang  lama,  penyimpanan  sertifikat elektronik dan prosedur untk mendapatkan sertifikat elektronik. Di samping itu sejauh mana jaminan keamanan data elektronik dalam hal pengakuan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah.
Sertifikat  elektronik secara positip dapat dengan mudah digunakan dan diketahui oleh setiap kepentingan  hak  atas  tanah  dan  kepentingan  pihak  lain.  Akan  tetapi  secara  negatip, pembuktian    merupan  faktor  yang  sangat  penting,  mengingat  data  sistem  IT  (sistem elektronik)  belum terakomodasi  dalam  sistem  hukum  acara  Indonesia  namun  hal  ini  sedang diperjuangkan  dalam  RUU  Hukum  Acara  Perdata  Nasional.  Dalam  kenyataannya  data elektronik  sangat  rentan  untuk  diubah,  disadap,  dipalsukan  dan  dikirim  keberbagai  penjuru dunia dalam waktu hitungan detik (delik/kejahatan terhadap data yuridis dan data fisik.
Oleh karena itu agar terjamin keamanan data elektronik dalam hal pengakuan terhadap bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah,  yaitu  dengan  membangun  database  pertanahan  secara nasional dan membackup data dengan catatan bahwa informasi yang dimuat dalam  sertifikat elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah dan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya,  dan  dipertanggungjawabkan  sehingga  dapat  menerangkan  suatu  keadaan. Pembenahan  pemetaan  dan  pendataan  tanah  diseluruh  Indonesia  yang  akurat  sudah seharusnya diadakan agar tidak terjadi tumpang indih kepemilikan tanah yang mengakibatkan konflik/sengketa tanah.
Di samping itu dalam proses penerbitan sertifikasi elektronik , pemerintah harus tetap mempertahankan  asas-asas  dalam  pendaftaran  tanah.    Terdapat  asas  yang  harus  menjadi patokan  dasar  dalam  melakukan  pendaftaran  tanah  untuk  penerbitan  sertifikat  elektronik, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  PP24/1997,  bahwa  pendaftaran  tanah  dilakukan berdasarkan asas:
Asas  Sederhana  .  Asas  ini  dimaksudkan  agar  ketentuan-ketentuan  pokoknya  maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.
Asas  Aman.  Asas  ini  untuk  menunjukan  bahwa  pendaftaran  tanah  perlu diselenggarakan  dengan  teliti  dan  cermat,  sehingga  hasilnya  dapat  memberikan  jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuannya.
Asas  Terjangkau.  Asas  ini  dimaksudkan  keterjangkauan  bagi  pihak-pihak  yang memerlukan,  khususnya  dengan  memperhatikan  kebutuhan  dan  kemampuan  golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan.
Azas Mutakhir. Asas ini menghendaki kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaan dan  berkesinambungan  dalam  pemeliharaan  datanya.  Data  yang  tersedia  harus  menunjukan keadaan yang mutakhir. Untuk itu diikuti kewajiban mendaftar dan pencata- tan perubahan- perubahan yang terjadi. Azas ini menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus  dan  berkesinambungan,  sehingga  data  yang  tersimpan  di  Kantor  Pertanahan  selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.
Azas  Terbuka.  Azas  ini  dimaksudkan  agar  masyarakat  dapat  mengetahui  atau memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Pendaftaran  tanah  hak  milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan,  hak  pakai,  hak pengelolaan,  tanah  wakaf,  hak  milik  atas  rumah  susun,  hak  tanggungan  dan  tanah  Negara menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 merupakan suatu keharusan untuk memberikan kepastian hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  agar  dengan  mudah  membuktikan dirinya  sebagai  pemegang  hak  atas  tanah  yang  telah  didaftarkannya.  Maka  memperoleh sertifikat,  bukan  sekedar  fasilitas  melainkan  merupakan  hak  pemegang  hak  atas  tanah  yang dijamin oleh undang-undang. 19
Berikut foto-foto kegiatan pengabdian kepada masyarakat

## KESIMPULAN
Pendaftaran  tanah  adalah  kegiatan  pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan  pertanahan. Pemahaman  masyarakat  sangat  diperlukan  agar  program  dan  pelayanan  sertifikat elektronik dapat dilaksanakan oleh pemerintah untuk itu Badan Pertanahan Nasional harus mempunyai database  dan  harus  teraplikasi  dengan  prinsip  kehati-hatian  dan  penghormatan  terhadap pemegang  hak  atas  tanah  yang  mempunyai  itikat  baik.  Di  samping  itu  perlu  kerjasama  dan komitmen penegak hukum untuk melindungi bukti kepemilikan hak atas tanah serta perlunya sinkronisasi hukum antara hukum pertanahan dengan hukum teknologi informasi serta hukum pidana yang berkaitan dengan masalah pembuktian.

## DAFTAR PUSTAKA
Aartje  Tehupelory,  Sertifikat  Tanah  Elektronik,  Perlukah,  Ketua  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian Pada Masyarakat, Unkris, Jakarta.
AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia (PP 24 Tahun 1997 ), Diktat, 1997 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,  Himpunan  Peraturan-peraturan  Hukum  Tanah , Djambatan, Jakarta, 1982.
Chadidjah  Dalimunthe, Pelaksanaan  Landreform  di  Indonesia  dan  Permasalahannya , Fakultas Hukum USU Press, 2000.
Direktorat  Tata  Ruang  Dan  Pertanahan,  Bapenas,  Kajian  Persiapan  Perubahan  Sistem Penda ftaran Tanah Publikasi Positief di Indonesia.
Direktorat  Tata  Ruang  dan  Pertanahan,  Kajian  Persiapan  perubahan  sistem  pendaptaran Tanah Publikasi Positip di Indonesia, Jakarta, 2016.
Direktorat  Tata  Ruang  dan  Pertanahan,  Kajian  Persiapan  perubahan  sistem  pendaptaran Tanah Publikasi Positip di Indonesia, Jakarta, 2016.
Harris Yonatan Parmahan Sibue, Arti Penting Pendaptaran Tanah Untuk Pertama kali, Jurnal Negara Hukum Vol. 2, No. 2 November 2011.
I  Dewa  Ayu  Widyani,  Kepastian  Hukum  Sistem  Publikasi  Dalam  Penda ftaran  Tanah  di Indonesia menurut UUPA, Jurnal Hukum to-ra, vol 1, No. 3 Desember 2015.
MP. Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (Teori dan Praktek ), PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003.
Maria  SW  Sumarjono, Tanah  dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008.
Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grapika, 2007.
https://www.kompas.com/properti/read/2021/02/05/131151621/sertifikat-elektronik-dan- konflik-pertanahan-yang-belum-tuntas?page=all.
ps://www.liputan6.com/bisnis/read/4478479/sofyan-djalil-sertifikat-tanah-elektronik-punya- keamanan-