## Dampak Nikah Paksa Karena Hak Ijbar
(Studi Kasus Di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)
Nurhayati 1 , Paryadi 2

## Abstract
The purpose of this study was to explore the impact of the application of the right of ijbar and the review  of  the  munakahat  law  in  the  Teritip  Village.  This  type  of  research  is  a  field  research.  the character of this research is qualitative research. Data collection techniques that researchers use are observation,  interviews  and  literature  study.  There  are  different  impacts  of  the  cases  that  the researcher studied. There are cases that end happily and have a positive impact, some end in failure and  have  a  negative  impact.  The  negative  impact  is  more  than  the  positive  impact.  The  positive impacts are: Parents help their children to find a man who is well known by their parents as well. children do not need to worry about a mate that does not come because parents help and are involved in choosing a mate for their child. The negative impacts are: There is no sense of love and affection that arises in a household based on a sense of compulsion. the household becomes inharmonious and uncomfortable to live and what is more fatal is divorce, an act that although it is allowed but is hated by God.
Keywords: matchmaking, divorce, household

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan hak ijbar nikah dalam Pernikahan Mubarakah  dan  tinjauan  hukum  munakahat.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  lapangan ( Field Research ),  yang  bersifat  kualitatif,  dengan  cara  memaparkan  dan  menganalisis  bagaimana dampak  nikah  paksa  karena  hak  ijbar.  Teknik  pengumpulan  data  yang  peneliti  gunakan  yaitu observasi,  wawancara  dan  studi  kepustakaan.  Terdapat  variasi  dampak  yang  berbeda  dari  kasus yang peneliti teliti. Ada kasus yang berakhir dengan bahagia dan berdampak positif, ada pula yang berakhir dengan kegagalan dan berdampak negatif. Dampak negatif lebih besar dibanding dampak positifnya. Adapun dampak positifnya adalah: Orang tua membantu anak untuk mendapatkan laki- laki yang sudah dikenal baik oleh orang tua anak juga, anak tidak perlu risau terhadap jodoh yang tidak  kunjung  datang  karena  orang  tua  membantu  dan  terjun  terhadap  pemilihan  jodoh  untuk anaknya. Adapun dampak negatifnya adalah: Tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang yang timbul di dalam rumah tangga yang dilandasi rasa keterpaksaan, rumah tangga menjadi tidak harmonis dan tidak  nyaman  untuk  dijalani  dan  yang  lebih  fatal  adalah  terjadinya  perceraian,  perbuatan  yang meskipun halal namun dibenci oleh Allah..
Kata Kunci: perjodohan, perceraian, rumah tangga
1 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Indonesia | email : nurhayathie72@gmail.com
2 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Indonesia | email: paryadi@stishid.ac.id
54

## A. Pendahuluan
Pada  umumnya  pernikahan  berlangsung  atas  kemauan dan  kerelaan  hati  dari  masing-masing pasangan, agar tercapainya tujuan dari pernikahan yakni menciptakan rumah tangga yang tenteram dan penuh dengan cinta kasih. Namun tak jarang di masyarakat terjadi pernikahan tanpa kerelaan dari salah satu pihak maupun dari kedua pihak masing-masing.
Dalam fikih Islam, istilah ijbar sendiri erat kaitannya dengan pernikahan. Hal ini didasarkan pada pemahaman ajaran agama mengenai hak ijbār yang dimiliki oleh orang tua yaitu ayah atau kakek selaku yang berhak menjadi wali mujbir . Bagi orang yang kehilangan kemampuannya atau akalnya seperti gila, anak-anak yang masih belum mencapai usia tamyiz, boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya  sebagaimana  dengan  orang  yang  akalnya  belum  sempurna  tetapi  sudah  berusia tamyiz (abnormal) . 3
Dalam Mazhab Syafii disebutkan bahwa orang yang memiliki kekuasaan atau hak ijbar adalah ayah atau jika tidak ada ayah maka bisa  menjadi ke kakeknya. 4 Dan bukan orang lain selain dari keduanya. Makna ijbar di sini adalah suatu hak yang diberikan oleh syariat Islam kepada wali untuk melaksanakan akad pernikahan seseorang yang mempunyai hak untuk diurus tanpa harus merujuk kepada orang tersebut untuk dimintai pendapatnya suka atau tidak suka. 5
Nikah paksa itu sendiri merupakan tindakan orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan  pasangan  pilihan  orang  tua,  dengan  dalih  demi  kebaikan  masa  depan  anak  dan  merasa memiliki  sang  anak  yang  berada  di  bawah  perwaliannya.  Rasa  kepemilikan  itu  membuatnya memperlakukan anak semau keinginan mereka, tanpa melihat efek negatif yang ditimbulkan bahkan hingga merampas kebebasan sang anak untuk memilih pasangan hidup sendiri.
Wali  merupakan  salah  satu  dari  syarat  akad  pernikahan  seorang  yang  masih  perawan  dan menikahnya  seorang  perempuan  yang  masih  perawan  tidak  sah  hukumnya  tanpa  wali.  Idealnya, seorang wali dan anak saling mendukung dalam hal memilih jodoh. 6 Karena nikah adalah ikatan kuat yang  bukan  hanya  dilalui  sehari  atau  dua  hari  saja,  tetapi  perjalanan  panjang  sampai  maut memisahkan.
Seorang perempuan yang masih perawan yang akan dinikahkan cukup dimintai izinnya, sebagai salah  satu  bentuk  persetujuan  izin  tersebut  adalah  diam.  Tetapi,  ayah  dan  kakek  memiliki  hak
3 Sayid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, Fiqih Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, dkk., Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007, Cetakan ke-II. 18.
4 Dr. H Muh Mukhlis, M.A, Hukum Kawin Paksa dibawah Umur ( tinjauan hukum positif dan islam) (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya 2019).
5 Huzaemah Tahido Yanggo , Fiqih Anak; Metode Islam dalam mengasuh dan mendidik anak serta hukum hukum yang berkaitan dengan aktivitas anak , (Jakarta: PT al Mawardi Prima 2004). 313.
6 Afifuddin Muhajir, Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqih Dengan Kekuasaan , (Yogjakarta: Lkis,2011).
istimewa  untuk  memaksa  menentukan  pilihan  pasangan  hidupnya.  Hak ijbar oleh  banyak  orang dipahami sebagai hak bagi wali (ayah atau kakek) untuk menjodohkan anak atau cucu perempuan.
Dalam hukum Islam paksaan tidak diperbolehkan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam hal pernikahan. Hubungan dua insan yang dilandasi keterpaksaan akan berakibat kurang baik secara psikologis bagi kedua pihak suami istri. Diketahui bahwa di kalangan Imam mazhab ada pendapat yang membenarkan nikah paksa, namun harus berdasarkan konsep ijbar, Jika keluar dari konsep ijbar dalam  artian  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  maka  paksaan  atau  kawin paksa adalah hal yang dilarang dalam ajaran Islam.
Ulama  Hanafiah  berpendapat  bahwa  seorang  ayah  yang  bertindak  sebagai  wali  tidak diperkenankan menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa tanpa sepengetahuan atau  izinnya. Dan juga tidak boleh memaksanya, karena pemaksaan hanya berlaku bagi anak kecil, orang gila laki- laki atau perempuan walaupun dewasa. 7 Menurut ulama Malikiah, paksaan dapat diberlakukan pada gadis dewasa dan janda kecil (belum dewasa). 8
Imam Syafii dalam kitabnya al-Umm , mengatakan bahwa: “janda yang masih kecil tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh menikahkan perawan atau gadis kecuali dengan izinnya  pula,  tidak  boleh  menikahkan  gadis  kecil  kecuali  ayah  atau  kakeknya  setelah  kematian ayahnya “. 9
Realita yang terjadi di masyarakat, peneliti menemukan beberapa kasus terkait nikah paksa yang tidak  memenuhi  syarat-syarat  konsep ijbar. Orang  tua  meminta  sang  anak  untuk  menikah  tanpa adanya kerelaan anak. Salah satu alasan yang membuat anak menolak dikarenakan pasangan pilihan orang tua tidak sekufu. Penolakan yang diberikan anak terhadap orang tuanya tidak mengubah sikap yang  diambil  oleh  mereka,  adanya  paksaan  yang  tidak  berhenti  dari  orang  tua  terhadap  anak menjadikan pernikahan tersebut tetap terjadi. Pada akhirnya pernikahan yang dilaksanakan dengan ketidakrelaan dari pihak anak membuat bahtera rumah tangga menjadi tidak harmonis dan berakhir dengan kerusakan rumah tangga bahkan perceraian.
Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diungkapkan di atas, serta  menguatkan  penelitian  ini,  maka  peneliti  menggunakan  beberapa  literatur  hasil  penelitian terdahulu,
7 Imam Kamaludin Muhammad bin Abdul Wahid Ibnu Al-Hammam Al-Hanafi, Fathul Qadīr, Juz III, Libanon: Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiyah. 251.
8 Abul  Walid  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Muhammad  Ibnu  Rusyd,  Alih  Bahasa  Imam  Ghazali  Said, Bidāyatul Mujtahīd wa Nihāyatul Muqtashīd , Jakarta: Pustaka Amani, Cet ke-II. 404.
9 Imam Abi Abdillah bin Muhammad bin Idris Al- Syafi’i, Al-Umm, Juz VIII , Libanon: Beirut, Dar al-Fikr. 265.
Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ihsan Armia dengan judul “Kawin Paksa dalam Per spektif Fiqih Islam dan Gender” 10 . Peneliti menyimpulkan bahwa tindakan orang tua atau wali yang memaksa anaknya  untuk  menikah  dengan  pasangan  pilihannya  tanpa  ada  persetujuan  atau  kerelaan  anak merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, dilihat dari perspektif fikih Islam  dan  gender.  pada  Penelitian  di  skripsi  atas  nama  Muhammad  Ihsan  Armia  dibahas  secara umum tentang perkawinan paksa.
Skripsi  oleh  Mujahidin  Nur,  dengan  judul “Studi  Perbandingan  antara  Mazhab  Hanadi  dan Mazhab Syafi’i ” 11 . Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan ( library research ) berupa komparasi pemikiran mazhab Hanafi dengan mazhab Syafii, tentang konsep wali mujbir. Peneliti menemukan masalah serupa, pertama Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep Wali Mujbir dalam Mazhab Hanafi  dan  Mazhab  Syafii,  kedua  Bagaimana  metode  istinbat  Mazhab  Hanafi  dan  Mazhab  Syafii tentang wali mujbir.
Skripsi yang ditulis oleh Addurofiq, yang berjudul “Praktik Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (Studi  Kasus  di  Desa Dabung,  Kecamatan Geger,  Kabupaten  Bangkalan)” 12 .  Peneliti  menyimpulkan dalam skripsi tersebut mengenai praktik kawin paksa dapat dipaparkan, bahwa perkawinan secara paksa telah dipraktikkan di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Informan yang melaksanakan  perkawinan  secara  paksa  status  mereka  adalah  masih  perawan  dan  dewasa.  Dan melaksanakan perkawinan tersebut di hadapan tokoh ulama dan dilakukan secara sirii , sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan secara paksa adalah karena keinginan orang tua, mendekatkan hubungan tali persaudaraan, tidak bisa melunasi utang orang tua, karena tradisi masyarakat desa Dabung atas permintaan tokoh masyarakat  atau kiai. Skripsi ini memiliki sedikit kesamaan yaitu praktik nikah paksa akan tetapi di penelitian peneliti lebih memfokuskan terhadap praktik kawin paksa di lokasi Kelurahan Teritip Balikpapan Timur serta dampak dari perkawinan paksa yang tidak memenuhi konsep ijbar .

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( Field Research ), yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tepatnya di Kelurahan Teritip Kecamatan  Balikpapan  Timur.  Subjek  penelitian  ini  adalah  beberapa  kasus  pernikahan  paksa  di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur adapun yang menjadi objek penelitian adalah Dampak terhadap
10 Muhammad Ihsan A rmia “Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqih Islam dan Gender” Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Malang, 2011
11 Mujahidin Nur “Studi Perbandingan antara Mazhab Hanadi dan Mazhab Syafi’i”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019
12 Addurofiq, “Praktik Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010
57
nikah paksa karena hak ijbar yang dilakukan beberapa kasus Pernikahan Paksa di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur. Sehingga  membutuhkan  data  berupa,  Identitas  Informan,  terdiri  dari: tempat tanggal lahir, alamat, riwayat hidup dan pekerjaan. Hasil wawancara langsung antara   peneliti   dan informan utama.
Gambaran  umum  lokasi  penelitian.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  subjek  di  mana dapat  diperoleh.  Yaitu  orang  yang  memberi  informasi      atau  menjawab  pertanyaan-pertanyaan peneliti. Adapun sumber data yang peneliti gunakan sebagai berikut: Sumber data primer, data yang langsung  diperoleh  dari  informan  kunci,  informan  utama  dan  informan  tambahan.    Sumber  data sekunder, data yang telah jadi berupa buku, literatur, skripsi, artikel, jurnal. Sumber data tersier, merupakan  data  tambahan  yang  berkesinambungan  dengan  data  yang  diperlukan  diperoleh  dari ceramah, website, dan situs internet.
Pengumpulan  data  dengan  beberapa  teknik,  yaitu:    observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Kemudian  pengolahan  data  dengan  teknik  kategorisasi,  editing  dan  interpretasi.  Terakhir  yaitu tahapan analisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## C. Konsep Hak Ijbar
Hak ijbar adalah hak yang diberikan kepada wali untuk menikahkan anak perempuannya tanpa adanya persetujuan dari anak perempuan yang akan dinikahkan. Sedangkan kata ( رابجإ ) bentuk isim fa’il yang berasal dari kata ( ربجأ رابجإ - ربجي ) yang maknanya memaksa dan mewajibkan untuk melakukan sesuatu. 13 Pengertian  dari  wali mujbir sendiri adalah  seorang  wali  yang  berhak  menikahkan  perempuan yang berada dalam kuasanya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu. 14
Wali terbagi menjadi dua macam: Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan orang yang dalam perwaliannya tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut, yang memiliki hak wali mujbir adalah  ayah  atau  kakek.  Sedangkan  Wali ghairu  mujbir adalah  wali  yang  tidak  memiliki  hak sebagaimana wali mujbir . Wali ghairu mujbir yang lebih dekat memiliki hak untuk menempati skala prioritas  pertama,  kemudian  hak  itu  akan  bergeser  kepada  tingkat  selanjutnya  jika  wali  yang terdekat tidak ada. 15
Mazhab  Syafii  membolehkan  Seorang  wali  yang  memilik  hak  mujbir  menggunakan  haknya dengan memenuhi  syarat  berikut;  Tidak  ada  permusuhan  antara  keduanya  (wali  dan  anak) yang tampak  secara  lahir;  Suami  yang  dipilihkan kufu’ atau  sebanding;  Dinikahkan  dengan mahar  misl
13 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 164 – 165. 14 Slamet Abidin, Fiqih Munakahat , 95.
15 Imam Mukhlas, Al- Qur’an Berbicara Tentang Hukum Perkawinan (Malang: UMM Press, 2006), 59.
(mahal kebiasaan adat setempat); Suami mampu membayar mahar; Tidak menikahkan dengan laki- laki yang membahayakan; Tidak ada permusuhan antara kedua mempelai. 16
Melihat  syarat-syarat  di  atas,  sebenarnya  penetapan  hak ijbar tidak  bisa  dilakukan  dengan sembarangan. Meskipun dengan ketentuan hukum syariat, dipastikan hampir tidak ada pemaksaan yang terjadi bagi perempuan untuk menikah. Karena syarat yang dipatok oleh syariat mengesankan tidak adanya unsur pemaksaan, justru syarat yang sudah diatur mengacu bagi kemaslahatan semua pihak  yang  terlibat  dalam  pernikahan  terutama  terhadap  perempuan  tersebut.  Syarat-syarat tersebut  harus  diperhatikan  oleh  wali mujbir dalam  menggunakan  hak ijbar nya.  Apabila  syarat- syarat  tersebut  tidak  terpenuhi,  maka  wali mujbir yang  telah  menikahkan  anak  gadisnya  tanpa persetujuannya,  maka  anak  gadis  itu  tersebut  berhak  meminta fasakh atau  pembatalan  atas pernikahannya. 17

## D. Hasil Penelitian
Peneliti menemukan adanya perbedaan masyarakat di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur dari sisi dampak nikah paksa karena hak ijbar. Hal ini didasari karena pemahaman yang berbeda terkait pemilihan  calon  untuk  anak  yang  dalam  perwaliannya.  Jika  pernikahan  yang  didasari  perasaan terpaksa dengan pemilihan calon sesuai konsep kebolehan hak ijbar maka tidak ada masalah dalam pernikahan tersebut. Jika pemilihan calon untuk anak dalam perwalian ijbar tersebut tidak sesuai dengan  konsep  kebolehan  hak ijbar, maka  di  sana  terjadi  masalah  terkait  dampak  yang  terjadi terhadap pernikahan anak.
Melalui observasi yang peneliti lakukan serta wawancara kepada responden, bagaimana dampak nikah paksa yang berada di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur. Dalam hal ini terbagi menjadi dua kategori yang berbeda.
Pertama, dampak akibat pernikahan yang dilandasi keterpaksaan berjalan dengan baik, rumah tangga  pada  kasus  Mawar  ini  berjalan  layaknya  rumah  tangga  pada  umumnya.  Tidak  ada pertengkaran akibat keterpaksaan saat menikah. Hal ini didasari oleh pemilihan calon yang tidak keluar dari konsep ijbar , wali dalam hal ini melakukan hak ijbar nya dengan baik, bukan tanpa alasan memaksa sang putri untuk segera menikah. Seperti halnya calon suami yang dipilihkan oleh Ayah
16 Syekh Samsuddin Muhammad as-Syirbiny, al- iqna’fi Halli al -Fadzni Aby- Syuja’ (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 2006) 339 17 Etty Murtiningdyah, “Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologi Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam” ( Tesis , Universitas Diponegoro, 2005), 65.
Mawar  adalah  laki-laki  yang  sekufu,  selain  itu tidak  ada  permusuhan  antara  perempuan  yang  akan dinikahkan dengan wali yang menikahkan. 18
Kedua,  tiga  kasus  yang  didapatkan  pada  pernikahan  paksa  di  Kelurahan  Teritip  Balikpapan Timur,  tiga  kasus  ini  memiliki  dampak  yang  negatif  terhadap  pernikahan  paksa  tersebut,  kasus pertama yang dialami Melati berakhir dengan perceraian bahkan kekerasan dari suami karena tidak dipenuhi  keinginannya  oleh  sang  Istri,  dengan  umur  pernikahan  yang  sangat  sebentar  tersebut Melati  bukannya  mendapatkan  kasih  sayang  dan  perlindungan  yang  baik  dari  sang  suami,  justru ketidaknyamanan dan rasa tertekan yang dihadapinya. Suami pilihan yang tidak sesuai konsep ijbar sangat berpengaruh terhadap kelanggengan rumah tangga. Calon suami yang dipilih oleh Ayah Melati jauh  dari  kata  laki-laki  sekufu,  Melati  yang  dikenal  sebagai  penghafal  al- Qur’an  dinikahkan  oleh Ayahnya dengan laki-laki yang kurang paham agama, laki-laki tersebut bisa dikategorikan tidak baik, suka merokok dan punya tabiat suka memukul. Selain  itu kebohongan yang Ayah  Melati lakukan berakibat fatal, ketika hendak menjodohkan Ayah Melati mengatakan jika laki-laki tersebut bukan pria beristri akan tetapi kenyataan yang Melati terima adalah laki-laki yang menjadi suaminya adalah laki-laki beristri.
Melati  menganggap  tidak  masalah  pernikahan  paksa  tersebut  terjadi,  dan  menganggap  hal tersebut bisa menjadi jalan keluar bagi permasalahan ekonomi keluarga mereka tapi justru yang di dapati  adalah  luka  dan  rasa  trauma  bahkan  rasa  kecewa  Melati  terhadap  orang  tuanya  yang berbohong berakibat panjang terhadap kehidupan Melati. Terlihat dari keseharian hidup Melati yang mengurangi  interaksi  sosial  akibat  menahan  rasa  malu  dengan  ucapan  masyarakat  yang menggunjing dirinya akibat pernikahan paksa tersebut.
Kasus kedua, kasus Anggrek yang juga berakibat fatal dalam pernikahannya, pernikahan Anggrek tidak bisa berjalan seperti rumah tangga pada umumnya karena di antara kedua pihak suami istri tidak adanya rasa keinginan untuk bersama, Anggrek bertahan dengan pernikahannya hanya sekitar dua bulanan tanpa adanya kewajiban atau hak-hak suami atas istri atau istri atas suami. Suami yang dipilihkan untuk Anggrek bukan laki-laki yang taat dalam beragama, aktivitas sehari-harinya lebih banyak untuk nongkrong dan kumpul-kumpul sesama temannya. Untuk kasus ini, suami Anggrek tidak  pernah  berlaku  kasar  terhadap  Anggrek  karena  rasa  menghargai  Anggrek  secara  pribadi. Rumah  tangga  Anggrek  hanya  sekadar  status  antara  suami  istri  dengan  suami  karena  kehidupan rumah tangga mereka terlihat baik-baik saja di mata keluarga tidak di mata mereka berdua yang
18 Al-Hamidi, Risālatun Nikāh , 115.
menjalaninya, rumah tangga mereka sangat hambar tanpa adanya pertengkaran dan tanpa adanya kasih sayang.
Anggrek yang sudah tidak tahan berada dalam tekanan dan kepura-puraan akhirnya meminta kepada  suami  untuk  menceraikannya.  Akhirnya,  di  usia  yang  masih  muda  Anggrek  sudah menyandang status janda yang sangat tidak enak di mata masyarakat. Dampaknya membuat Anggrek enggan berinteraksi sosial seperti keluar rumah atau mengikuti kegiatan-kegiatan ummahat .
Sebut saja namanya Bunga yang juga bercerai dan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga akibat  pernikahan  paksa  oleh  orang  tua,  berawal  dari  ekonomi  yang  menengah  ke  bawah mengharuskan Bunga dinikahi oleh laki-laki yang sudah tidak lagi muda untuk mengurangi beban keluarga  Bunga,  janji  manis  yang  terucap  dari  laki-laki  tersebut  tidak  pernah  ditepati  termasuk membiarkan Bunga tetap bersekolah dan membiayainya, Bunga mengatakan  bertahan sekitar dua bulan, Bunga memilih nasib yang sama seperti Anggrek dan Melati yaitu perceraian, hingga sekarang Bunga menjadi anak yang tidak mau percaya bahwa laki-laki itu masih ada yang berhati baik.
Dalam mazhab Syafii membolehkan Seorang wali yang memilik hak mujbir menggunakan haknya dengan memenuhi syarat berikut;
1) Tidak ada permusuhan antara keduanya (wali dan anak) yang tampak secara lahir
2) Suami yang dipilihkan kufu’ atau sebanding
3) Dinikahkan dengan mahar misl (mahal kebiasaan adat setempat)
4) Suami mampu membayar mahar
5) Tidak menikahkan dengan laki-laki yang membahayakan.
6) Tidak ada permusuhan antara kedua mempelai. 19
Sebenarnya penetapan hak ijbar tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Meskipun dengan ketentuan  hukum  syariat,  dipastikan  hampir  tidak  ada  pemaksaan  yang  terjadi  bagi  perempuan untuk  menikah.  Karena  syarat  yang  dipatok  oleh  syariat  mengesankan  tidak  adanya  unsur pemaksaan, justru syarat yang sudah diatur mengacu bagi kemaslahatan semua pihak yang terlibat dalam  pernikahan  terutama  terhadap  perempuan  tersebut.  Syarat-syarat  tersebut  harus diperhatikan oleh wali mujbir dalam menggunakan hak ijbar nya. Apabila syarat-syarat tersebut tidak
19 Syekh Samsuddin Muhammad as-Syirbiny, al- iqna’fi Halli al -Fadzni Aby- Syuja’ (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 2006) 339
terpenuhi, maka wali mujbir yang telah menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuannya, maka anak gadis itu tersebut berhak meminta fasakh atau pembatalan atas pernikahannya. 20
Melihat  fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat,  khususnya  masyarakat  di  Kelurahan  Teritip Balikpapan  Timur,  pernikahan  yang  didasari  keterpaksaan  mengakibatkan  hal  yang  fatal. Pelanggaran terhadap konsep hak ijbar tersebut menjadikan masa depan anak menjadi taruhannya.

## E. Pembahasan
Agama Islam yang mulia ini mengatur setiap rinci permasalahan  umatnya, dari masalah yang terbesar sampai hal yang terkecil, dan jauh dari unsur kezaliman dan pemaksaan, oleh karena itu, rasa kepemilikan yang dimiliki oleh wali mujbir tidak bisa dijadikan alasan untuk menikahkan anak secara paksa tanpa melihat rambu-rambu terkait permasalahan nikah paksa tersebut.
Hukum  Islam  memandang  masyarakat  di  Kelurahan  Balikpapan  Timur  dalam  melaksanakan pernikahan paksa terbagi jadi dua kategori. Pertama, kasus yang mempraktikkan pernikahan paksa dengan  menyesuaikan  konsep  nikah  paksa  yang  ada  seperti;  Calon  suami  harus sekufu dengan perempuan yang akan dinikahkan; Calon suami mampu membayar mahar dengan tunai; Tidak ada permusuhan  antara  kedua  mempelai;  Tidak  ada  permusuhan  antara  perempuan  yang  akan dinikahkan dengan wali yang menikahkan.
Hal ini terjadi hanya pada kasus Mawar, sedangkan tiga kasus lainnya tidak mengikuti rambu- rambu konsep ijbar . Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi seorang wali, maka anak gadis tersebut berhak meminta fasakh atau pembatalan dalam pernikahan yang terjadi.
Realita yang terjadi di masyarakat Kelurahan Teritip Balikpapan Timur, perempuan yang dipaksa untuk menikah tidak sesuai dengan rambu-rambu konsep ijbar. Wali mujbir tidak memperhatikan dan  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang  ada.  Karenanya,  pernikahan  paksa  yang  tidak  dilandasi konsep ijbar tersebut justru menjadi kezaliman. Firman Allah Q.S Ghafir Ayat 18
ميَِحَ  ۡنِم َينِمِلَّٰ ظلِل اَم َلَو عيِفَش ُعاَطُي ١٨
Artinya,  “Tidak  ada  seorang  pun  teman  setia  bagi  orang  yang  zalim  dan  tidak  ada  baginya  seorang penolong yang diterima (pertolongannya).”
Syariat telah mengatur pelarangan nikah paksa yang tidak sesuai dengan konsepnya, yakni tidak memenuhi  syarat-syarat  yang  telah ditentukan.  Atas  dasar tanggung  jawab terhadap  anak,  tetapi justru  yang  terjadi  adalah  kezaliman  dan  perasaan  tertekan  yang  mengancam  kebahagiaan  anak
20 Etty Murtiningdyah, S.H. , “Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologi Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam” ( Tesis , Universitas Diponegoro, 2005), 65.
serta  hak  memilih  bagi  anak.  Pada  asalnya  nikah  paksa  boleh  saja  dilakukan,  tetapi  jika pelaksanaannya  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang  sudah  ditentukan  maka  hukumnya  menjadi tidak boleh
Dari penelitian yang dilakukan sebagian besar kasus yang terjadi justru mengancam kebahagiaan anak dan keselamatan yang bisa menjadi kezaliman bagi anak, laki-laki yang menjadi pilihan orang tua untuk dinikahkan kepada anaknya bisa digolongkan laki-laki yang jauh dari agama. Menikahkan anak secara paksa dalam rangka kesejahteraan atau perlindungan dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan, hal ini diperbolehkan karena bagian dari kemaslahatan,
Jika  dilihat  dari maqāsid  al - syari’ah ,  maka  hukum  menikahkan  anak  secara  paksa  bisa digolongkan dalam ma ṣ la ḥ ah ḍarūriyyah, karena jika seorang anak yang sudah selayaknya menikah tapi  tidak  bisa  mengurus  tanggung  jawabnya  atas  dirinya  untuk  mencari  pasangan  hidup  dan dikhawatirkan umur yang sudah matang, bisa menjadi masalah bagi diri anak dan wali mujbir bisa menggunakan hak ijbarnya terhadap anak tersebut.
Nikah  paksa  kemaslahatannya  bersifat  kondisional,  bisa  berdampak  positif  dan  negatif.  Jika dampak  positif  yang  ditimbulkan  maka  dalam maqāsid  al - syari’ah harus  didahulukan kemaslahatannya  yang  bersifat ḍ aruriyyah, sehingga  memaksa  seorang  anak  untuk  menikah  itu berdampak positif dan tidak melanggar maslahah yang bersifat ḍ aruriyyah maka itu boleh dilakukan bahkan  dianjurkan.  Akan  tetapi  jika  dampak  negatif  yang  terjadi  atau  mendatangkan  dan menghasilkan kezaliman bahkan menghasilkan pelanggaran maka hal tersebut harus ditinggalkan.
Pernikahan  yang  dilandasi  keterpaksaan  terdapat  dampak  positif  karena  mengandung  suatu kemaslahatan  atau  bentuk  tanggung  jawab  wali  terhadap  seseorang  yang  berada  dalam perwaliannya, tetapi jika tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu mafsadat, maka pernikahan yang dilandasi keterpaksaan termasuk dalam kategori saddu Al- żari’ah ( ةعيرذلا دس ) seperti pengertian saddu Al- żari’ah yang dikemukakan oleh Imam al-Syaitibi sebagai berikut:
ةدسفم لىإ ةحلصم وه ابم ُلسوتلا
“ Melakukan  suatu  pekerjaan  yang  semula  mengandung  kemaslahatan  untuk  menuju  kepada suatu kemafsadatan”
Sebagaimana dalam kaidah,
63
21 لحاصلما بلج ىلع مدقم دسافلما ءرد
“ Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih ma ṣ la ḥ ah ”
Dasarnya,  sesungguhnya  perintah  dan  larangan  walaupun  dapat  membuahkan  kemaslahatan dan menolak mafsadah tetap harus diteliti bila saling berbenturan. Jika maslahah yang hilang atau mafsadah yang terjadi lebih banyak, maka hal itu tidak diperintahkan. Bahkan hukumnya haram jika mafsadah yang timbul lebih besar daripada maslahah yang didapat.
Apabila kita dihadapi perkara yang mengandung mafsadah dan maslahah pada waktu yang sama. Hal  tersebut  perlu  ditimbangkan,  jika maslahah lebih  banyak  maka  hal  tersebut  boleh  dilakukan meskipun  melahirkan  kemungkaran  atau mafsadah yang  lebih  kecil.  Tapi,  jika  ditimbang  dan mafsadah lebih besar dari maslaha h maka perbuatan tersebut harus dicegah meskipun di dalamnya mengandung maslahah yang lebih kecil.
Tiga kasus yang telah diuraikan di atas bisa digolongkan mengandung mafsadah yang lebih besar dibanding adanya maslahah , karena dampak yang terjadi dalam kehidupan anak justru merugikan dan  mempertaruhkan  kebahagiaan  seorang  anak,  harusnya  hal  tersebut  perlu  dipertimbangkan lebih oleh wali karena hal tersebut sebaiknya dihindari untuk terjadi karena mengandung mafsadah lebih besar dibanding maslahah ,
Satu kasus yang terjadi di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur yang menikahkan anak secara paksa  tidak  melenceng  dan  melupakan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  olehnya.  Hal  ini  yang diperbolehkan  karena  wali  memberikan  tanggung  jawab  yang  benar  terhadap  anak  yang  dalam perwaliannya dengan menikahkannya dengan laki-laki yang memenuhi syarat sebagai laki-laki yang baik.
Menikahkan anak secara paksa bisa menjadi sebuah perbuatan terpuji, sebagai wujud tanggung jawab  seorang  wali  kepada  seseorang  yang  berada  dalam  perwaliannya,  jika  anak  tersebut  tidak segera  dinikahkan  bisa  menjadi  fitnah  bagi  keluarga  atau  malah  mendatangkan  mafsadat  yang berbahaya, seperti anak yang mulai kenal fitnah dunia. Oleh karena itulah menikahkan anak dalam Islam sangat dianjurkan.
Firman Allah dalam Q.S An-Nur Ayat 32
ُ للّٱ ُمِهِن ۡغُ ي َءٓاَرَقُ ف ْاوُنوُكَي نِإ ۡۚۡمُكِئٓاَمِإَو ۡمُكِداَبِع ۡنِم َينِحِلَّٰ صلٱَو ۡمُكنِم َّٰىَََّٰيََۡلۡٱ ْاوُحِكنَأَو ميِلَع ٌعِسََّٰو ُ للّٱَو ۗۦِهِلۡضَف نِم
21 Moh Adib Bisri, Tarjamah Al Faraidul Bahriiyyah (Risalah Qowaid Fiqh), (Kudus: Menara Kudus, 1997), 24.

## 64
Dan  nikahkanlah  orang-orang  yang  masih  membujang  di  antara  kamu,  dan  juga  orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin,  Allah  akan  memberi  kemampuan  kepada  mereka  dengan  karunia-Nya.  Dan  Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.
Masalah  menikahkan  anak  dengan  paksa  perlu  diperhatikan  secara  seksama  sesuai  dengan hukum Islamnya, jika dijalankan sesuai dengan konsepnya, maka ganjaran pahala yang didapatkan sangat lah besar, tetapi jika dijalankan tidak sesuai dengan konsep nikah paksa dan mempertaruhkan kebahagiaan hidup sang anak, maka ganjaran dosa pun juga besar. Pada dasarnya, pernikahan karena perjodohan yang tidak didasari rasa cinta dan kebahagiaan, akan menimbulkan tekanan mental pada diri seorang anak walaupun sudah cukup umur bagi anak untuk menikah. Dalam hal ini perempuan atau istri menjadi korban utama dalam kekerasan fisik maupun batin. Alangkah baiknya, orang tua lebih selektif dalam menjodohkan anak dan memberikan anaknya kesempatan untuk memilih dan memutuskan  pilihannya,  meskipun  orang  tua  memiliki  hak  atas  dirinya  bukan  berarti  bisa sepenuhnya memaksa kehendak anak tanpa keinginan dari diri anak.
Solusi agar masyarakat tidak memaksakan kehendak untuk menikahkan anak secara paksa dan berdampak  tidak  baik  terhadap  kehidupan  anak  tersebut  alangkah  baiknya  tidak  memaksakan dengan  alasan  hak  atau  kepemilikan  atas  diri  anak  tersebut,  jika  pernikahan  paksa  terpaksa dilakukan  alangkah  baiknya  membicarakan  dengan  anak  dan  meminta  pendapat  serta persetujuannya, dan tidak juga melupakan untuk memilihkan laki-laki yang baik dan bisa menjadi panutan untuk menjadi imam bagi diri anak tersebut.

## F. Kesimpulan
Dari kasus yang terjadi di Kelurahan Balikpapan Timur dapat dilihat bahwa Dampak nikah paksa memiliki dua sisi, sisi positif dan negatif. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan dampak negatifnya  lebih  besar  dibanding  dampak  positifnya.  bahkan  akibatnya  bisa  terjadi  perceraian, perbuatan yang meskipun halal namun sesuatu yang dibenci Allah.
Nikah paksa ditinjau dari hukum Islam terdapat pertentangan dan memiliki syarat yang cukup berat seperti pilihan  orang tua harus sekufu dengan sang anak, akan tetapi, sebagian kasus tidak memperhatikan  akan  pentingnya  hal  tersebut.  Apabila  pernikahan  tersebut  tetap  terjadi  dengan keterpaksaan  tetap  menjadikan  pernikahan  itu  sah.  Sebab  syarat  sah  sebuah  pernikahan  bukan terpatok  pada  persetujuan  sang  anak,  akan  tetapi  alangkah  mulianya  jika  wali  mujbir  tersebut meminta persetujuan kepada anak.

## Daftar Pustaka
Bin  Ahmad  bin  Muhammad  Ibnu  Rusyd,  Abul  Walid  Muhammad.  Alih  Bahasa  Imam  Ghazali  Said, Bidāyatul Mujtahīd wa Nihāyatul Muqtashīd , Jakarta: Pustaka Amani, Cet ke-II. 404.
65
Muhajir, Afifuddin . Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqih Dengan Kekuasaan , (Yogjakarta: Lkis,2011). Zarkasih, Ahmad. Kawin Paksa, (Jakarta: Lentera Islam, 2019). Imron,  Ali. “Perkembangan  dan  Kesejahteraan  Anak  dalam  Perkawinan  di  Bawah  Umur”, Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 14, no.12, (November 2013).
Usman, Ali. Terjemahan Tabyinu al-Haqoiq, Juz II , (Bandung: Daar Ilmiah,1998). Mukhlis,  Mukhlis. Hukum  Kawin  Paksa  dibawah  Umur  (  tinjauan  hukum positif  dan  Islam) (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya 2019).
Murtiningdyah , Etty. “Peranan  Wali  Nikah  dalam  Perkawinan  dan  Pengaruh  Psikologi  Adanya  Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam” ( Tesis , Universitas Diponegoro, 2005). Bin Abdul Karim Fahd bin Rasyid As-Sanidy, Indahnya Nikah Sambil Kuliah . Ibrahim, Husen. Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003). Yanggo , Huzaemah Tahido. Fiqih Anak; Metode Islam dalam mengasuh dan mendidik anak serta hukum hukum yang berkaitan dengan aktivitas anak , (Jakarta: PT al Mawardi Prima 2004). Bin Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, Imam Abi Abdillah. Al-Umm, Juz VIII , Libanon: Beirut, Dar al-Fikr. 265.
Bin  Abdul  Wahid  Ibnu  Al-Hammam  Al-Hanafi,  Imam  Kamaludin  Muhammad. Fathul  Qadīr,  Juz  III,
Libanon: Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiyah.
Mukhlas, Imam. Al-Qur’an Berbicara Tentang Hukum Perkawinan (Malang: UMM Press, 2006). Istikhomah, “Praktik  Perlakuan  Keluarga  Terhadap  Anak  Adopsi”, Skripsi,  Perpustakaan  STIS Hidayatullah Balikpapan, 2018.
Bin  Kamaal  Al-Diin Muhammad,  Abdurrahman  Ibn Himami. Syarah  Fathul  Al-Qadir,  Juz  III (Beirut  – Lebanon: Daar Al- Kutub Al- Ilmiah, 1995).
Kompilasi hukum Islam, pasal 16 ayat 1 dan 2. Bisri, Moh Adib. Tarjamah Al Faraidul Bahriiyyah (Risalah Qowaid Fiqh), (Kudus: Menara Kudus, 1997). Ismail  Abu  Abdullah  Bukhori,  Ibn  Muhammad. Shahih  Bukhori, JIlid 9, ( Beirut:  Daar  Al-Kutuub  Al- Ilmiyah, 1422), Maktabah Syamelah
Salim, Muhammad Ibarahim ‘Perempuan-Perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah’ (Jakarta:Gema Insani, 2002).
Mukhlis, Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjaun Hukum Positif dan Islam).
Muladi, Demokratisasi  Hak  Asasi  Manusia  dan  Reformasi  Hukum  di  Indonesia, (Jakarta:  The  Habibi Center, 2008, Cet. Pertama).
Sabiq,  Sayid. Fiqhu  al-Sunnah,  Fiqih  Sunnah, Terj.  Nor  Hasanuddin,  dkk.,  Jakarta  Pusat:  Pena  Pundi Aksara, 2007, Cetakan ke-II.
Muhammad as-Syirbiny, Syekh Samsuddin, al-iqna’fi Halli al-Fadzni Aby-Syuja’ (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 2006)
Undang-undang Repulik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9 , 134.