## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3879/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Analisis Tata Cara Penerbitan Dan Daya Eksekusi Surat Paksa Pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dibandingkan Dengan Pada Direktorat Jenderal Pajak

## Muhammad Fauzan

## Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia
Article Info Abstrak Article history: Received 19 September 2022 Publish 15 November 2022 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang tata cara atau prosedur penagihan piutang bank yang sudah pasti oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang dilakukan dengan penerbitan surat paksa dan mengetahui apakah kekuatan  hukum  surat  paksa  tersebut  sama  dengan  kekuatan  hukum  putusan  pengadilan. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  membandingkan peraturan  perundang-undangan  yang  telah ada  dan  kemudian  menganalisis  peraturan  tersebut  agar  dapat  diadaptasi  oleh  LPS  sebagai bentuk panduan dan roadmap untuk diterbitkannya peraturan pelaksana terkait penerbitan surat paksa  oleh  LPS  pada  Undang-Undang  Nomor  9  tahun  2016  tentang  Pencegahan  dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
Keywords: Surat Paksa, LPS, Pajak This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Muhammad Fauzan
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia E-mail: muhammad.fauzan23@gmail.com

## I. PENDAHULUAN Latar Belakang
Pada  tahun  2008  Indonesia  dilanda  permasalahan  ekonomi  yang  dapat  dikatakan  tidak mudah. Dikatakan tidak mudah dikarenakan pada tahun tersebut, seluruh dunia menghadapi krisis sistem keuangan secara global yang ikut mempengaruhi sistem keuangan nasional di Indonesia, ditambah  lagi  dengan  terjadinya  permasalahan  dalam  negeri  Indonesia  dimana  Bank  Century masuk  sebagai  bank  gagal  yang  berdampak  sistemik  yang  membuat  Pemerintah  Republik Indonesia  harus  menyuntikan  dana  talangan (bailout) demi  menyelamatkan  keuangan  Bank Century.
Berbekal  dari  pengalaman  tersebut,  Pemerintah  Indonesia  kemudian  memiliki  inisiatif yang bertujuan untuk dapat mengurangi efek berkepanjangan yang dapat timbul sebagai dampak terjadinya krisis di tahun 2008 tersebut. Salah satunya ialah dengan cara menerbitkan kebijakan strategis  pada  sektor  keuangan,  ini  termasuk  mempersiapkan  hingga  mengesahkan  Undang- Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK)  sebagai  dasar  hukum  bagi  lembaga-lembaga  terkait  untuk  dapat  bekerjasama  dalam melindungi dan menciptakan stabilitas sistem keuangan nasional.
UU  PPKSK  ini,  tercipta  dengan  tujuan  agar  lembaga  bank  dapat  menyelesaikan masalahnya  dengan  menggunakan  sumber  daya  yang  dihasilkan  oleh  bank  itu  sendiri  dan menggunakan pendekatan tanpa campur tangan anggaran Negara seperti peristiwa Bank Century di  tahun  2008,  dengan  harapan  bahwa  di  kemudian  hari, bailout menjadi  pilihan  yang  paling terakhir  digunakan  apabila  lembaga  bank  tersebut  sudah  benar-benar  tidak  dapat  diselamatkan lagi.
Di  dalam  UU  PPKSK  ini,  mengatur  setidaknya  tentang  Pembentukan  Komite  Stabilitas System Keuangan, Pencegahan Krisis System Keuangan, Penanganan Krisis System Keuangan, dll.  Di dalam UU PPKSK, juga mengatur peran serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan kewenangannya dalam menangani Krisis System Keuangan di Indonesia.
Lebih  jauh  lagi,  LPS  di  dalam  UU  PPKSK  ini  memiliki  kewenangan  yang  bermacam- macam, salah satu yang menjadi perhatian penulis ada pada Pasal 41 ayat (1) huruf i yang pada intinya  menyatakan  bahwa  dalam  menagih  piutang  bank  yang  sudah  pasti  dapat  dengan  cara menerbitkan surat paksa.
Namun,  permasalahan  timbul  ketika  di  dalam  Pasal  41  ayat  (1)  huruf  i  UU  PPKSK  ini hanya  menyebutkan  mengenai  kewenangan  LPS  dalam  menerbitkan  surat  paksa  saja  dan  tidak menjelaskan mengenai tata cara penerbitan surat paksa tersebut secara jelas.
Hal ini dikarenakan UU PPKSK belum mengatur secara tuntas mengenai penerbitan surat paksa oleh LPS dan bagaimana kekuatan pelaksanaan surat paksa dalam pelaksanaannya.

## Pokok Permasalahan
a. Bagaimanakah tata cara penerbitan surat paksa oleh LPS yang didasarkan pada Pasal 41 ayat (1) huruf i UU PPKSK dibandingkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa?
b. Apakah Surat Paksa yang diterbitkan oleh LPS memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap?

## 2. METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  jenis  penelitian  normative  yang  fokusnya  adalah  norma  hukum positif  seperti  peraturan  perundang-undangan  dengan  bersumber  kepada  bahan-bahan  hukum sekunder yang berupa bahan-bahan publikasi seperti buku-buku, jurnal, kamus hukum ataupun komentar-komentar hukum.
Penulis  juga  menggunakan  pendekatan  perbandingan  yaitu  membandingkan  antara peraturan hukum di bidang perpajakan dengan peraturan-peraturan hukum terkait LPS Sistematika Penulisan
Tabel 1 BAB I

## PENDAHULUAN

## BAB II PEMBAHASAN
Bab ini berisi analisis dan pembahasan penulis mengenai Prosedur atau tata cara penerbitan surat paksa dan kekuatan hukumnya

## BAB III PENUTUP
Pada bagian ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran penulis dari hasil penelitian yang dilakukan.

## 3. PEMBAHASAN

## Analisis Tata Cara Penerbitan Surat Paksa beserta Tindak Lanjutnya
Hingga saat ini, pemerintah belum juga menertbitkan aturan  yang jelas tentang tata cara atau prosedur  penerbitan surat paksa  yang lebih rinci  oleh LPS yang didasarkan pada  Pasal 41 ayat (1) huruf i UU PPKSK jo. Pasal 3 ayat (1) huruf I Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 tahun 2017 tentang Pengelolaan, Penatausahaan, Serta Pencatatan Aset Dan Kewajiban Dari  Penyelenggaraan  Program  Restrukturisasi  Perbankan  (PLPS  3/2017)  yang  menyatakan sebagai berikut:
Pasal 41 ayat (1) huruf i UU PPKSK jo. Pasal 3 ayat (1) huruf I PLPS 3/2017
(1) Dalam pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:
i. menagih piutang Bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat paksa;
Pada  penjelasan  Pasal  41  ayat  (1)  huruf  i  UU  PPKSK,  tidak  menerangkan  secara rinci tentang tata cara penerbitan surat paksa yang seharusnya, penjelasan tersebut hanya menerangkan tentang tindak lanjut apabila surat paksa tidak digubris ataupun tidak diindahkan, bunyinya yaitu sebagai berikut:
Penjelasan Pasal 41 ayat (1) huruf i UU PPKSK jo. Pasal 3 ayat (1) huruf I PLPS 3/2017
…………………………………
Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh debitur, Lembaga Penjamin  Simpanan  dapat  melakukan  penyitaan  atas  kekayaan  debitur  dan selanjutnya  dapat  melakukan  pelelangan  atas  kekayaan  debitur  dalam  rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta debitur yang tidak dapat disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan peralatan kerja untuk kelangsungan hidup  debitur.  Walaupun  Lembaga  Penjamin  Simpanan  diberi  wewenang  untuk melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.
Dapat dilihat pada penjelasan Pasal 41 ayat (1) huruf i UU PPKSK jo. Pasal 3 ayat (1) huruf I PLPS 3/2017 diatas, hanya menyebutkan tindak lanjut yang dapat dilakukan LPS apabila surat paksa tidak diindahkan. Seharusnya, ada penjelasan terkait bagaimana tahapan surat paksa itu sendiri diterbitkan.
Selanjutnya, pengaturan mengenai penerbitan Surat Paksa LPS juga diatur dalam Pasal 20 ayat 2 PLPS 3/2017, yang menyebutkan hal sebagai berikut:
(2) Untuk  penagihan  piutang  Bank  dengan  penerbitan  surat  paksa,  Lembaga Penjamin Simpanan terlebih dahulu menentukan piutang Bank dimaksud yang jumlah dan alas haknya sudah pasti.
Pada pasal 20 ayat 2 PLPS 3/2017 tersebut diatas, ditentukan bahwa sebelum menerbitkan surat  paksa,  LPS  perlu  menentukan  jumlah  piutang  bank  dan  alas  haknya  terlebih  dahulu.  Ini artinya LPS harus tahu dulu jumlah piutangnya dan dasar haknya dulu baru dapat menerbitkan surat paksa.
Tidak  diaturnya  mengenai  tata  cara  penerbitan  surat  paksa  ini  tentu  saja  akan menimbulkan ketimpangan, dan kekosongan hukum dimana seharusnya aturan pada UU PPKSK ini juga dapat mengatur tentang tata cara penerbitan surat paksa oleh LPS. Oleh karenanya, untuk mengisi  kekosongan  hukum  tersebut  maka  sangat  dibutuhkan  analisis  yang  tepat  untuk  dapat digunakan sebagai panduan tata cara penerbitan surat paksa yang baik dan benar.

## Surat Teguran
Setelah  jumlah  piutangnya  telah  ditentukan  dan  alas  haknya  telah  jelas,  maka  sebagai langkah  awal  tahapan  penerbitan  surat  paksa,  LPS  dalam  hal  ini  perlu  menerbitkan  surat teguran/peringatan terlebih dahulu. Di bidang perpajakan, Surat Teguran atau dapat juga disebut Surat  Peringatan  atau  surat  lain  yang  sejenis  adalah  surat  yang  diterbitkan  oleh  Pejabat  untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
Surat  teguran  ini  perlu  diterbitkan  dengan  tujuan  untuk  memperingatkan  si  pihak yang berhutang  agar  membayarkan  hutangnya.  Penerbitan  surat  teguran/peringatan  ini  juga  perlu dilakukan sebagai bentuk jaminan terhadap terpenuhinya prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas AUPB ini dikenal melalui Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan (UU  Administrasi  Pemerintahan) yang  berbunyi  sebagai berikut:
Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan
(1) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
a. Kepastian hukum;
b. Kemanfaatan;
c. Ketidakberpihakan;
d. Kecermatan;
e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
f. Keterbukaan;
g. Keperntingan umum; dan
h. Pelayanan yang baik.
Selain  AUPB,  LPS  juga  harus  memperhatikan  prinsip-prinsip good  governance dalam pelayanan publik sebagai bentuk komitmen LPS untuk dapat menyelenggarakan kewenangannya secara sehat dan bermoral.
Menurut UNDP (United National Development Planning), Good Governance merupakan praktek  penerapan  kewenangan  pengelolaan  berbagai  urusan,  penyelenggaraan  negara  secara politik,  ekonomi  dan  administratif,  dan  informasi  yang  tersedia  harus  memadai  agar  dapat dimengerti dan dipantau. Adapun prinsip-prinsip Good Governance adalah sebagai berikut:
1. Partisipasi (Participation)
Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban agar berperan  serta  dalam  bernegara,  dan  bermasyarakat.  Kerjasama  ini  harus  dilakukan  secara langsung atau melalui institusi penengah .
2. Penegakan Hukum (Rule of law) Good  Governance dipraktikkan  dalam  rangka  mendemokratisasi  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya badan eksekutif yang setara dan tidak diskriminatif. Tidak ada kehidupan demokrasi tanpa penegakan hukum yang ketat. Tanpa  adanya  penegakan  hukum,  orang  akan  bebas  berusaha  mencapai  tujuannya  dengan menghalalkan segala cara yang bertentangan dengan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, langkah  pertama  dalam  membangun  tata  kelola  yang  baik  adalah  menghubungkan  sistem hukum yang kuat: perangkat lunak ( software ), perangkat keras ( hardware ) dan sumber daya manusia untuk membuat sistem tersebut bekerja.
3. Transparansi (Transparancy) Salah  satu  karakteristik Good  Governance adalah  keterbukaan.  Karakteristik  ini  sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan itu  mencakup  semua  aspek  aktifitas  yang  menyangkut  kepentingan  publik,  dari  proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik, sampai pada tahapan evaluasi. Keterbukaan  merupakan  salah  satu  ciri Good  Governance .  Ciri  ini  sesuai  dengan  zaman modern  yang  menganut  keterbukaan  yang  berakibat  dari  sebuah  revolusi  informasi. Keterbukaan  ini  meliputi  seluruh  aspek  kegiatan  kepentingan  publik  dalam  proses pengambilan keputusan, mulai dari penggunaan dana publik hingga tahap penilaian.
4. Daya Tanggap (Responsiveness) Sebagai akibat logis dari keterbukaan, semua pihak yang terlibat dalam pengembangan Good Governance harus  dapat  menanggapi  setiap  keinginan  atau  keluhan  pemegang  saham ( stakeholder ).  Upaya  untuk  meningkatkan  daya  tanggap  telah  difokuskan  terutama  pada sektor  publik.  Sektor  publik  secara  tradisional  cenderung  tertutup,  arogan,  dan  digerakkan oleh kekuasaan. Agar kita dapat memahami kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik, kita memerlukan survei berkala untuk mengetahui hal tersebut.
5. Berorientasi pada Konsensus (Consensus Orientation) Kegiatan  negara,  pemerintah  dan  sosial  bersifat  politis  dan  mencakup  dua  kegiatan  utama yaitu konsensus dan konflik. Good Governance mengutamakan pengambilan keputusan atau pemecahan masalah berdasarkan konsensus, diikuti dengan komitmen yang konstan terhadap konsensus  yang  telah  diputuskan  bersama.  Sebenarnya,  consensus  bukanlah  hal  baru  bagi Indonesia,  karena  sejak  dulu  dasar  nilai  luhur  kita  dalam  memecah  masalah  adalah musyawarah untuk mufakat.

## 6. Keadilan (Equity)
Berkat  prinsip Good  Governance ,  semua  warga  negara  memiliki  kesempatan  untuk mendapatkan kesejahteraan secara merata. Namun, dikarenakan setiap warga negara memiliki kemampuan  yang  berbeda,  sektor  publik  harus  berperan  dalam  memastikan  bahwa kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan beriringan.
7. Efisiensi dan Efektifitas (Efficiency and Effectiveness)
Agar  mampu  bersaing  secara  sehat  dalam  kegiatan  global,  fungsi  dan  tata  kelola  ketiga wilayah tersebut harus mengutamakan efisiensi dan efektivitas di seluruh kegiatan. Penekanan pada perlunya efisiensi dan efektivitas terutama diarahkan pada sektor publik, karena sektor publik beroperasi secara eksklusif dan tidak efisien tanpa persaingan.
8. Akuntabilitas (Accountability) Segala kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum harus dapat dipertanggungjawabkan  kepada  publik.  Tanggung  jawab  dan  akuntabilitas  didelegasikan tidak hanya kepada supervisor, tetapi juga kepada pemegang saham dan masyarakat secara keseluruhan. Secara teori, tanggung jawab dapat dibagi menjadi 5 (lima) kategori:
a. Akuntabilitas organisasi
b. Akuntabilitas legal
c. Akuntabilitas politik
d. Akuntabilita professional
e. Akuntabilitas moral
9. Visi Strategis (Strategic Vision)
Di  era  perubahan  yang  dinamis,  setiap  bidang good  governance membutuhkan  visi  yang strategis. Tanpa visi seperti itu, bangsa dan negara akan tertinggal. Visi ini dapat membedakan antara visi jangka panjang 20 sampai 25 tahun dan visi jangka pendek sekitar 5 tahun. Lebih lanjut, dalam menerjemahkan AUPB dan prinsip good governance , kita dapat melihat penerapannya  dengan  melakukan  perbandingan  terhadap  undang-undang  lain  yang  sudah terlebih  dahulu  mengatur  tentang  Surat  Paksa,  yaitu  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( UU Penagihan Pajak ) diatur mengenai tahapan penerbitan surat-surat terkait penagihan pajak yaitu sebagai berikut: Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Penagihan Pajak
1. Surat Paksa diterbitkan apabila:
a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
b. …………………………….
c. …………………………….
Dapat  dilihat  pada  huruf  a  pasal  diatas,  disebutkan  bahwa  pada  intinya  surat  paksa  di bidang pajak dapat diterbitkan apabila sebelumnya pejabat pajak telah menerbitkan surat teguran atau surat peringatan kepada penanggung pajak. Oleh karenanya, UU Penagihan Pajak mensyaratkan bahwa sebelum diterbitkannya surat paksa maka pejabat pajak harus menerbitkan surat teguran atau surat peringatan terlebih dahulu. Surat teguran dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berguna untuk mendorong upaya  pencairan  tunggakan  pajak.  Surat  teguran/peringatan  ini  diberikan  kepada  Wajib Pajak  apabila  hutang  pajak  yang  tercantum  pada  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar (SKPKBT), Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) telah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari dari batas jatuh tempo selama 1 (satu) bulan. Dalam  hal  ini,  LPS  perlu  mengadaptasi  pengaturan  penerbitan  surat  teguran  dari  UU Penagihan Pajak sebagai langkah yang baik.
Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus ( SPPSK) Lagi-lagi sebagai bahan perbandingan, pada Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Penagihan Pajak yang menyebutkan bahwa:

## Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Penagihan Pajak
1. Surat Paksa diterbitkan apabila:
a. ………………………..
b. Terhadap  penanggung  pajak  telah  dilaksanakan  penagihan  seketika  dan sekaligus; dan
c. ………………………….
Pasal  diatas  jelas  menyebutkan  tentang  adanya  kriteria  lain  yang  dapat  digunakan sebagai dasar (selain surat teguran/peringatan) untuk menerbitkan surat paksa, yaitu dengan cara menerbitkan Surat Perintah agar penanggung pajak membayar pajaknya secara sekaligus.
Apabila  dibandingkan  antara  SPPSK  dan  surat  paksa,  maka  dapat  terlihat  bahwa SPPSK  dan  Surat  Paksa  memiliki  esensi  yang  berbeda,  yaitu  SPPSK  diterbitkan sebagai  perintah  agar  penanggung  pajak  membayar  pajaknya  secara  sekaligus, sedangkan Surat Paksa dikeluarkan setelah SPPSK,  yang apabila penanggung pajak tidak  melunasi  hutang  pajak  meski  sudah  dikeluarkan  surat  teguran  dan  telah dilakukan penagihan yang tidak digubris.
Berdasarkan  UU  Penagihan  Pajak,  mengenai  perintah  agar  penanggung  pajak membayar pajaknya secara sekaligus diberitahukan oleh jurusita pajak melalui Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSK). Hal tersebut diatur dalam Pasal 6  ayat  (1)  UU  Penagihan  Pajak jo .  Pasal  13  Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 24/PMK.03/2008 yang berbunyi:
Pasal 6 ayat (1) UU Penagihan Pajak jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008
1. Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh  tempo pembayaran berdasarkan  Surat Perintah  Penagihan  Seketika  dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:
a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka  menghentikan  atau  mengecilkan  kegiatan  perusahaan,  atau  pekerjaan  yang dilakukannya di Indonesia;
c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda- tanda kepailitan
Jika LPS mengikuti mekanisme UU Penagihan Pajak sebagaimana, yang dijelaskan diatas, maka kita dapat menganalogikan apabila sebuah bank memilki hutang sebesar IDR 200.000.000 dengan memberikan aset sebagai jaminan sebesar IDR 50.000.000. Hal  pertama  yang  perlu  dilakukan  oleh  LPS  adalah  dengan  menerbitkan  Surat Teguran/peringatan terlebih dahulu dengan tujuan untuk menegur debitur agar debitur mau melunasi hutangnya. Jika dalam waktu yang telah ditentukan debitur tetap tidak mau membayarkan hutangnya, maka LPS akan menerbitkan surat teguran/peringatan atau SPPSK dengan tujuan supaya debitur segera melunasi hutangnya.
Kemudian,  jika  surat  terguran/peringatan  atau  SPPSK  tersebut  tetap  tidak  digubris, maka dalam waktu tertentu, debitur akan diberikan Surat Paksa, untuk memerintahkan debitur agar melunasi sisa IDR 150.000.000 yang belum dibayarkan.

## Penerbitan Surat Paksa
Di bidang pajak, definisi Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Sedangkan menurut Rusdji, yaitu surat yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.
Adapun proses penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut:
- Yang  dapat  menerbitkan  Surat  Paksa  adalah  Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak  (Kepala KPP), dalam hal ini, apabila hutang pajak tidak dilunasi sampai batas akhir pembayaran pada  Surat  Teguran/Peringatan  atau  surat  lain  yang  sejenis,  atau  telah  diterbitkan surat penagihan  seketika  dan  sekaligus,  atau  apabila  tidak  memenuhi  aturan  sebagaimana tercantum di dalam penundaan pembayaran dan persetujuan angsuran atau.
- Surat Paksa diserahkan kepada Jurusita Pajak yang akan melaksanakan tugas penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- Pemberitahuan  Surat  Paksa  dituangkan  dalam  berita  Acara  yang  sekurang-kurangnya memuat  hari  dan  tanggal  pemberitahuan  Surat  Paksa,  nama  Jurusita  Pajak,  nama  yang menerima,  dan  tempat  pemberitahuan  Surat  Pajak.  Surat  Paksa  terhadap  orang  pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
a. Penanggung  Pajak  di  tempat  tinggal,  tempat  usaha  atau  di  tempat  lain  yang memungkinkan.
b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung  Pajak,  apabila  Penanggung  Pajak  yang  bersangkutan  tidak  dapat dijumpai.
c. Salah  seorang  ahli  waris  atau  pelaksanaan  wasiat  atau  yang  mengurus  harta peninggalan nya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi, atau
d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi. Terkait ketentuan mengenai jangka waktu juga tidak diatur dalam UU PPKSK, namun dalam hal ini, LPS dapat mengadaptasi dari peraturan di bidang pajak yang sudah ada. Di  bidang  pajak,  ketentuan  terkait  jangka  waktu  penerbitan  antara  surat-surat teguran/peringatan  sampai  kepada  penerbitan  surat  paksa  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  No.  24/PMK.03/2008,  yang  pada  intinya  menerangkan  mengenai  tata  cara  dan jangka  waktu  penerbitan  surat  paksa  untuk  melaksanakan  penagihan  pajak  ialah  sebagai berikut:
Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008
1. Pejabat menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan, ataupun surat lainnya yang sejenis apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo penanggung pajak tidak atau belum melunasi hutang pajaknya.
2. Setelah  itu  apabila  dalam  jangka  waktu  21  hari  sejak  diterbitkannya  Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterima oleh penanggung pajak namun penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan Surat Paksa.
3. Selanjutnya  apabila  Surat  Paksa  telah  diterbitkan  dan  telah  diterima  oleh Penanggung  Pajak  tetapi  dalam  jangka  waktu  2x24  jam  masih  belum  melunasi utang  pajaknya,  maka  pejabat  dapat  menerbitkan  Surat  Perintah  Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
4. Setelah itu apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah dilakukannya penagihan pajak  dengan  Surat  Perintah Melaksanakan  Penyitaan  (SPMP),  ternyata penanggung  pajak  belum  juga  melunasi  utang  pajaknya,  maka  pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
5. Pejabat dapat melaksanakan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor  Lelang  Negara  apabila  setelah  diterbitkannya  suratperintah  tentang
pengumuman lelang tetapi penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya.
Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang keras dalam rangka melakukan Law-Enforcement di bidang perpajakan, yang mana merupakan langkah terakhir apabila tidak ada jalan lain. Selanjutnya, apabila Surat Paksa tersebut tidak juga dilaksanakan, maka akan dilakukan tindakan lebih jauh yaitu penyitaan dan pelelangan. Secara  keseluruhan,  serangkaian  tata  cara  penerbitan  dari  surat  teguran/peringatan sampai  dengan  penerbitan  surat  paksa  pada  bidang  pajak  yang  telah  dijelaskan  diatas, memiliki mekanisme yang baik dan bermoral. Karenanya dalam hal ini, LPS yang berperan sebagai  lembaga  yang  menjamin  simpanan  di  bidang  perbankan  patut  untuk  mengadaptasi aturan-aturan  terkait  penerbitan  surat-surat  tersebut  dengan  tujuan  agar  dikemudian  hari, peraturan terkait kewenangan LPS dalam menerbitkan surat paksa sebagaimana tertuang di dalam Pasal 41 ayat (1) huruf i UU PPKSK, dapat melahirkan peraturan turunan (Peraturan LPS)  terkait  surat  paksa.  Hal  ini  perlu  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menjelaskan  dan membuat terang terkait tata cara penerbitan surat paksa, jangka waktu penerbitan surat-surat dimaksud, dan menjelaskan terkait pejabat-pejabat yang berwenang untuk melakukan sita.

## Kekuatan Hukum Surat Paksa
Pertanyaan  menarik  selanjutnya  setelah  pembahasan  terkait  penerbitan  surat  paksa adalah,  bagaimanakah  kekuatan  hukum  surat  paksa?  Apakah  kekuatan  hukumnya  sama dengan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  sehingga  surat  paksa  dapat dieksekusi tanpa adanya putusan pengadilan?
Di bidang pajak Surat Paksa memiliki karakteristik sebagai berikut:
1) Surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding;
2) Mempunyai  kedudukan  hukum  yang  sama  dengan  grosse  akte,  yaitu  putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3) Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya; dan
4) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan.
Adapun  dalam  poin  2  karakteristik  diatas  juga  dikuatkan  lagi  oleh  peraturan perundang-undangan  pada  Pasal  7  ayat  (1)  UU  Penagihan  Pajak  yang  berbunyi  sebagai berikut:
Pasal 7 ayat (1) UU Penagihan Pajak
(1) Surat  Paksa  berkepala  kata-kata  "DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA",  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
Berdasarkan pasal diatas, penggunaan irah-irah “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada surat paksa di bidang pajak tersebut memiliki kekuatan eksekusi yang sama dengan sebuah putusan pengadilan. Dengan adanya ketentuan pada undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa surat paksa di bidang pajak memiliki kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan harus dilaksanakan tanpa adanya putusan pengadilan. Hal ini dapat diartikan bahwa surat paksa termasuk dalam Parate Eksekusi (Eksekusi Langsung),  yang  artinya  bahwa  kegiatan  penagihan  pajak  dengan  upaya  paksa  dapat dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan di Pengadilan. Hal ini dapat dipahami karena telah disebutkan sebelumnya bahwa surat paksa itu sendiri memiliki kekuatan eksekusi dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dimana fiskus dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak “parate eksekusi”.
Dengan  kata  lain,  jika  ada  debitur  yang  melanggar  perjanjian  (wanprestasi),  maka debitur  tersebut  harus  siap  untuk  dieksekusi  sebagaimana  putusan  yang  telah incracht  van gewijsde , tanpa melalui mekanisme persidangan di pengadilan.
Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa Kantor Pajak berhak melakukan parate eksekusi terhadap  tagihan  hutang  debitur.  Kantor  Pajak  tidak  perlu  menunggu  putusan  pengadilan dahulu untuk melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur.
Dibandingkan  dengan  surat  paksa  yang  diterbitkan  oleh  LPS  dalam UU  PPKSK , penggunaan  irah-irah  “DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG MAHA  ESA”  tidak  diatur  di  dalam  undang-undang  itu  sendiri,  melainkan  diatur  dalam penjelasan Pasal 41 ayat (1) huruf i paragraph 2 yang berbunyi sebagai berikut: Penjelasan Pasal 41 ayat (1) huruf I Paragraf 2 Huruf i ……………………………
Surat  paksa  ini  memuat  irah-irah  dengan  kata-kata  “DEMI  KEADILAN BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA”  mempunyai  kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## ………………………..
Dalam  penjelasan  pasal  41  ayat  (1)  huruf  i  tersebut  dijelaskan  bahwa  surat  paksa memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memiliki kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut  menunjukan  bahwa  kekuatan  eksekusi  surat  paksa  yang  diatur  dalam  UU  PPKSK adalah sama dengan surat paksa dalam UU Penagihan Pajak.
Meskipun  kekuatan  eksekusi  dari  surat  paksa  yang  diterbitkan  oleh  LPS  hanya dijelaskan di dalam penjelasan pasal dan bukan di dalam undang-undang itu sendiri, namun ketentuan tersebut tetap dapat dilaksanakan karena menurut hemat kami, penjelasan tersebut tidak memperluas norma yang ada di dalam  isi undang-undang tersebut sebagaimana yang ada di dalam larangan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) di dalam penjelasan butir 186 menyebutkan bahwa: Penjelasan butir 186 UU 12/2011
186. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:
a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
c. tidak  melakukan  pengulangan  atas  materi  pokok  yang  diatur  dalam  batang tubuh;
d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau e. tidak memuat rumusan pendelegasian
. Ini artinya, di dalam isi undang-undang pasal 41 ayat (1) huruf i, dinyatakan bahwa LPS dapat menerbitkan surat paksa. Surat paksa yang diterbitkan oleh pemegang kekuasaan atributif,  semuanya  dilengkapi  dengan  irah-irah  titel  eksekutorial.  Sehingga,  norma  “titel eksekutorial” otomatis terkandung di dalam pengertian surat paksa tersebut.
Di  dalam  UU  12/2011  dinyatakan  juga  penjelasan  pasal  demi  pasal  dalam  sebuah undang-undang merupakan acuan teknis pelaksanaan sebuah pasal. Maka dapat disimpulkan bahwa  surat  paksa  dalam  Pasal  41  ayat  (1)  huruf  i  UU  PPKSKS  memiliki  kekuatan eksekutorial  sebagaimana  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut.
Het Herziene  Indonesisch  Reglement  (HIR) ternyata  juga  mengatur  mengenai  surat yang dianggap memiliki kekuatan seperti putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 224 HIR yang berbunyi:

## Pasal 224 HIR
Surat  asli  dari  pada  surat  hipotek  dan  surat  hutang  yang  diperkuat  di  hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan "Atas nama Undang-
undang"  berkekuatan  sama  dengan  putusan  hakim,  jika  surat  yang  demikian  itu tidak  ditepati  dengan  jalan  damai,  maka  perihal  menjalankannya  dilangsungkan dengan  perintah  dan  pimpinan  ketua  pengadilan  negeri  yang  dalam  daerah hukumnya  orang  yang  berhutang  itu  diam  atau  tinggal  atau  memilih  tempat tinggalnya  dengan  cara  yang  dinyatakan  pada  pasal-pasal  di  atas  dalam  bagian ini,  akan  tetapi  dengan  pengertian,  bahwa  paksaan  badan  itu  hanya  dapat dilakukan,  jika  sudah  diizinkan  dengan  keputusan  hakim.  Jika  hal  menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebahagian di luar daerah hukum pengadilan  negeri,  yang  ketuanya  memerintahkan  menjalankan  itu,  maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti.
Oleh karena itu, penggunaan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Surat Paksa membuat surat tersebut memiliki kekuatan yang dipersamakan dengan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  dan  terhadapnya  pula  dapat dilaksanakan eksekusi.
Ini sejalan dengan pendapat ernawati wijaya, yang menyatakan bahwa hokum pajak dipandang merupakan suatu perikatan yang timbul dikarenakan adanya undang-undang yang menimbulkan  kewajiban  warga  negara  agar  menyerahkan  sejumlah  penghasilan  tertentu kepada negara, dimana negara memiliki kekuatan untuk memaksa. Ini diartikan bahwa Dirjen Pajak memiliki kekuatan hukum yang memaksa dalam menerbitkan surat paksa. Namun karena LPS dalam hal ini merupakan  lembaga pemerintah yang bergerak di bidang  hukum  perdata,  maka  LPS  bukanlah  lembaga  yang  secara  langsung  mampu menjalankan kekuasaan penegakan hukumnya dalam bentuk paksaan, khususnya kewenangan sita  dan  pelelangan.  Oleh  karena  itu,  dalam  melaksanakan  kewenangannya  tersebut,  kami berkeyakinan bahwa LPS harus mendapatkan legalitas dari pengadilan untuk pelaksanaan sita dan lelangnya. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum pada saat LPS bertindak sebagai  penegak  hukum,  LPS  terlebih  dahulu  harus  mengupayakan  legalitas  melalui pengadilan dalam bentuk putusan yang mengikat.
Dilain sisi, terdapat simpang siur terhadap penerbitan surat paksa oleh LPS ini, hal ini dikarenakan, surat paksa yang dikeluarkan oleh LPS memiliki daya eksekusi setara dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga hal ini membuat LPS dapat mengeksekusi aset debitur secara langsung tanpa harus melalui pengadilan terlebih dahulu. Namun di satu sisi,  LPS  belum  memiliki  perangkat  pejabat  seperti  jurusita  yang  memiliki  kewenangan melakukan penyitaan asset, sehingga hal ini menghambat LPS untuk dapat mengeksekusi aset debitur secara langsung tanpa melalui pengadilan.

## 4. KESIMPULAN
Pengaturan terkait penerbitan surat paksa haruslah memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang baik, guna menciptakan produk-produk pelayanan publik yang sehat dan beretika.
Selanjutnya,  Surat  Paksa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang  UU  PPKSK  berbeda dengan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Dalam hal ini penerbitan Surat Paksa sendiri dapat dilakukan setelah adanya Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Dalam prakteknya Surat Paksa ini sudah masuk dalam suatu upaya paksa yang dapat dilakukan oleh LPS bilamana  SPPSK  tidak  diindahkan  dalam  waktu  tertentu  yang  ditentukan  kemudian  dalam peraturan turunan. LPS dapat mengikuti mekanisme penagihan hutang terhadap debitur sebelum dilaksanakannya mekanisme sita dan lelang untuk tahap yang lebih jauh lagi.
Terdapat simpang siur terhadap penerbitan surat paksa oleh LPS ini, hal ini dikarenakan, surat  paksa  yang  dikeluarkan  oleh  LPS  memiliki  daya  eksekusi  setara  dengan  putusan  yang berkekuatan hukum tetap, sehingga hal ini membuat LPS dapat mengeksekusi aset debitur secara langsung tanpa harus melalui pengadilan terlebih dahulu. Namun di satu sisi, LPS belum memiliki perangkat pejabat seperti jurusita yang memiliki kewenangan melakukan penyitaan aset, sehingga hal ini menghambat LPS untuk dapat mengeksekusi aset debitur secara langsung tanpa melalui pengadilan.
LPS adalah merupakan lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang hukum perdata, sehingga  LPS  bukan  merupakan  lembaga  yang  dapat  secara  langsung  melaksanakan kewenangannya  untuk  melakukan  penegakan  hukum  berupa  upaya  paksa,  khususnya kewenangan untuk melakukan penyitaan dan pelelangan.

## SARAN
Perlu  diatur  lebih  lanjut  mengenai  mekanisme  penerbitan  Surat  Paksa  hingga diselenggarakannya  penyitaan  dan  pelelangan  sebagai  panduan  LPS  dalam  menjalankan tugasnya.
Apabila  kita  mengikuti  atau  menapak  tilas  dari Pasal  10  ayat  (1)  UU  Administrasi Pemerintahan dan dengan memenuhi prinsip-prinsip good governance serta mengikuti aturan tentang perpajakan yang telah lahir sebelum UU PPKSK, maka LPS seharusnya dapat mengambil sisi baiknya dan mengambil kebijakan untuk menyatakan bahwa sebelum dikeluarkannya surat paksa, perlu adanya surat teguran terlebih dahulu dengan maksud sebagai somasi bagi si debitur untuk segera melunasi kewajibannya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-Undangan
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  19  Tahun  1997  Tentang  Penagihan  Pajak  Dengan Surat Paksa, Lembaran Negara No. 42 Tahun 1997, Tambahan Berita Negara No.3686. Republik Indoneia, Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  19  Tahun  1997  Tentang  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat  Paksa,  Lembaran Negara No. 129 tahun 2000, Tambahan Berita Negara No.3987.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara No. 96 tahun 2004, Tambahan Berita Negara No.4420.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan Penanganan Krisis Sistem  Keuangan,  Lembaran  Negara  No.  70  tahun  2016,  Tambahan  Berita  Negara No.5872.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  24/PMK.03/2008  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam  Rangka  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247
Buku Adisasmita, Manajemen Pemerintah Daerah (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011) Moeljo Hadi, Dasar-Dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh  Jurusita Pajak Pusat dan Daerah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
Muhammad Rusdji. PPSP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, (Indeks, Jakarta 2005) Rosidin, Otonomi daerah dan Desentralisasi. (Bandung: Pustaka Setia 2010) Suhartono,  Rudy,  dan  Ilyas,  Wirawan  B,  Ensiklopedia  Perpajakan,  (Salemba  Empat,  Jakarta 2010).

## Jurnal
Adhitya Yuspitara, Karona Cahya, Susena Herlin, Analisis Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat  Paksa  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Argamakmur  Provinsi  Bengkulu,  Jurnal  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Dehasen Bengkulu
Aidil Fitrisyah, Ermadiani, Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak Badan Pada Kpp Pratama Palembang Seberang Ulu, Jurnal Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi, Vol. 8 No. 1 Januari 2014
Desita Marlysa Wungkar, Inggriani Elim, Penerbitan Surat Paksa Sebagai Upaya Penagihan Aktif Dan  Kontribusinya  Terhadap  Pencairan  Tunggakan  Pajak  Pada  Kpp  Pratama Kotamobagu, Jurnal EMBA, Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 656-666
Dina Fatmadika, Heru Susilo, and Rosalita Rachma Agusti, Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan  Tunggakan  Pajak  Dengan  Surat  Paksa  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara), Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 9 No. 1 2016
Eka Pujianthi, Tata Cara Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Sita Dan Lelang Di  Kpp  Pratama  Jakarta  Sawah  Besar  Satu,  Jurnal  Mega  Aktiva  Volume  7,  Nomor  2, Agustus 2018
Ernawati  Wijaya.  (2011).  Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Badan Usaha di Bidang Perdagangan. Jurnal Spred April 2011 Vol.1 No.1
Evans Emanuel Sinulingga, Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Jurnal Lex Administratum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013
Nirsetyo Wahdi, Ratna Wijayanti, Danang, Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran,
Surat  Paksa,  Dan  Penyitaan  Dan  Kontribusinya  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Di  Kpp Pratama  Semarang  Tengah  Satu,  Jurnal  Dinamika  Sosial  Budaya,  Vol  20,  No.  2, Desember 2018, pp 106-119
Internet http://satvika.co.id/news/penagihan-pajak-dengan-surat-paksa-ppsp.html diakses  pada  tanggal  09  Juni 2021, pukul 02:26 WIB