ISSN 2798-0251 , Vol 3, No 2, 2024, 107-117
Efektivitas  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Pemeriksaan  Pajak dan  Penagihan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  (The Effectiveness  of  Taxpayer  Compliance,  Tax  Audit,  and Tax Collection on Tax Revenue)
Andini  Pratiwi 1 ,  Adinda  Aghnia  Khairunnisa 2 ,  Agiel  Delvinza  Ramadhandy 3 ,  Aisyah  Eka Savitri 4*
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Banten 1,2,3,4 pratiwiandini05@gmail.com 1* , adinda.ghniaa20@mhs.uinjkt.ac.id 2 , agile.delvinza20@mhs.uinjkt.ac.id 3 , aisyaheka.savitri20@mhs.uinjkt.ac.id 4*

## Riwayat Artikel
Diterima pada 7 Juli 2023 Revisi 1 pada 29 September 2023 Revisi 2 pada 31 Oktober 2023 Revisi 3 pada 18 Desember 2023 Disetujui pada 26 Januari 2024

## Abstract
Purpose: This  study  analyzes  the  effectiveness  of  taxpayer compliance, tax audits, and tax collection on tax revenue. Research methodology: This study analyzes data from the period of  2021-2023,  which  covers  financial  revenues  from  various sources.
Results: The  research  findings  indicate  the  significant  role  of taxpayer compliance, tax audits, and tax collection in enhancing tax revenue.
Limitations: The limitations of this research are as follows: (1) the variables used are limited to three, namely taxpayer compliance, tax inspection, and tax collection; (2) this study is still in the form of a narrative; and (3) this research only utilizes a literature review as the method.
Contribution: This  study  is  expected  to  provide  readers  with knowledge regarding the effectiveness of taxpayer compliance, tax audits, and tax collection on tax revenue.
Keywords: Taxpayer compliance, tax audit, and tax collection on tax revenue.
How to cite: Pratiwi, A., Khairunnisa, A, A., Ramadhandy, A, D., Savitri,  A,  E.  (2024).  Efektivitas  Kepatuhan  Wajib  Pajak, Pemeriksaan  Pajak  dan  Penagihan  Pajak  terhadap  Penerimaan Pajak. Studi  Akuntansi,  Keuangan  dan Manajemen, 3(2), 107-117.

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan  data  Sensus  Publikasi  Statistik  Indonesia  menunjukkan  bahwa  dari  tahun  ke  tahun, penerimaan sektor perpajakan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dari tahun 2022 mencapai 64,37% sampai tahun 2023 meningkat mencapai 70%, sisanya berasal dari penerimaan di luar sektor pajak.  Angka-angka  ini  menggambarkan  efektivitas  upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak yang lebih baik, pemeriksaan pajak yang intensif, dan penagihan  pajak  yang  lebih  proaktif.  Penelitian  dan  kebijakan  yang  mengarah  pada  peningkatan kepatuhan  wajib  pajak  serta  peningkatan  efisiensi  dalam  sistem  perpajakan,  seperti  peningkatan transparansi dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar pajak, telah memberikan hasil yang positif.  Meskipun  sektor  perpajakan  menyumbang  porsi  yang  signifikan  dalam  penerimaan  negara, penting  juga  untuk  mencatat  bahwa  masih  ada  sumber  pendapatan  di  luar  sektor  pajak  yang  turut berkontribusi pada pendapatan negara secara keseluruhan. Pendapatan dari sektor lain seperti ekspor- impor, investasi, dan sumber daya alam juga merupakan bagian penting dari penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus berupaya untuk diversifikasi pendapatan dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor untuk mencapai stabilitas dan keberlanjutan fiskal.
Dengan meningkatnya penerimaan sektor perpajakan dari tahun ke tahun, pemerintah memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mendukung pembangunan dan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, tantangan yang terus muncul dalam mencapai tingkat kepatuhan wajib
pajak  yang  optimal  serta  meningkatkan  efektivitas  pemeriksaan  dan  penagihan  pajak  tetap  menjadi fokus  utama  pemerintah  dalam  upaya  mencapai  penerimaan  pajak  yang  optimal  dan  berkelanjutan. Pemerintah  menggunakan  sistem  perpajakan  sebagai  instrumen  kebijakan  untuk  mencapai  berbagai tujuan,  termasuk  redistribusi  pendapatan,  stabilisasi  ekonomi,  penyediaan  barang  publik,  dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Amir et al., 2013). Di Indonesia, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara (Nurlaela, 2018). Sumber  penerimaan  negara  berasal  dari  pendapatan  dalam  negeri  dan  pendapatan  luar  negeri. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak dalam  negeri  terbagi  menjadi  beberapa  sektor,  di  antaranya  Pajak  Penghasilan  (PPh),  Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi Bangunan (PBB), cukai, dan pajak lainnya. Salah satu sektor pajak yang menghasilkan penerimaan terbesar bagi pemerintah adalah pajak penghasilan.
Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di  Indonesia  masih  rendah.  Menurut  data  Direktorat  Jenderal  Pajak, hanya 61,80% dari jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang memenuhi kepatuhan formal (Setiowati Dwi et al., 2020). Walaupun penerimaan perpajakan yang tinggi merupakan hal penting bagi pemerintah dalam menghasilkan pendapatan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; Namun, di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, yang berdampak  negatif  pada  penerimaan  pajak.  Peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  menjadi  tantangan utama  yang  perlu  diatasi  untuk  memaksimalkan  penerimaan  perpajakan.  Hal  ini  menyimpang  dari definisi  dari  wajib  pajak  yakni,  wajib  pajak  yang  sadar  pajak,  memahami  hak  dan  kewajiban perpajakannya,  serta  diharapkan  peduli  terhadap  perpajakan  yaitu  melaksanakan  kewajiban perpajakannya dengan baik dan memahami hak perpajakannya (Ramdhan & Rachman, 2023).
Beberapa isu yang terkait dengan masalah yang diselesaikan adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak, terbatasnya  pemeriksaan  pajak,  dan  peran  penagihan  pajak  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kompleksitas peraturan perpajakan,  kurangnya  pemahaman  tentang  kewajiban  perpajakan,  serta  persepsi  tentang  kualitas pelayanan dari otoritas pajak. Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  rendahnya  kepatuhan  wajib  pajak antara    lain    ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  publik,  pembangunan  infrastruktur  yang tidak merata, dan banyaknya kasus  korupsi  yang  dilakukan  pejabat  tinggi(Margaretha et al., 2020). Selain itu, efektivitas pemeriksaan pajak juga menjadi perhatian, mengingat pemeriksaan yang terbatas dapat menghambat identifikasi potensi pajak yang tidak dilaporkan. Selanjutnya, penagihan pajak juga merupakan  aspek  penting  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak,  dan  diperlukan  pendekatan  yang efektif  untuk  mendorong  penagihan  yang  optimal. Meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  saat  ini merupakan  prioritas  bagi  pemerintah  untuk  meningkatkan  penerimaan  perpajakan.  Dalam  hal  ini, diperlukan  penelitian  yang  mendalam  untuk  memahami  faktor-faktor  yang  memengaruhi  kepatuhan wajib pajak, baik secara individu maupun institusional. Dengan memahami faktor-faktor ini, langkah- langkah dapat diambil untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Salah satu langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi kendala ini adalah dengan  melakukan  beberapa  tindakan  penegakan  hukum  dalam  upaya  optimalisasi  penerimaan perpajakan. Pemeriksaan pajak dan penagihan merupakan dua tindakan penegakan hukum yang penting dalam optimalisasi penerimaan perpajakan di Indonesia. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak taat pajak.  Akan  tetapi,  penagihan  dilakukan  untuk  mengirimkan  teguran,  melakukan  pemblokiran,  dan menyita  barang  demi  memastikan  pembayaran  utang  pajak.  Keduanya  merupakan  langkah  penting dalam membina dan mengawasi wajib pajak serta mendorong mereka untuk membayar pajak sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.    Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  hubungan antara kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, kepatuhan wajib pajak merujuk pada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sedangkan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak mencerminkan upaya penegakan hukum dan peningkatan efektivitas pengumpulan pajak.
Beberapa  penelitian  terdahulu  telah  dilakukan  untuk  mengkaji  faktor-faktor  yang  mempengaruhi penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan tindakan penegakan hukum terkait perpajakan. Penelitian oleh  (Prihastati  &  Kiswanto,  2015)  menemukan  bahwa  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  secara signifikan  berkontribusi  terhadap  peningkatan  penerimaan  pajak.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh (Azzahra & Binekas, 2023) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak  memiliki pengaruh positif yang berarti  teradapat  hubungan  searah  dengan  pemeriksaan  pajak,  yakni  jika  terdapat  kenaikan  dalam pemeriksaan pajak maka jumlah penerimaan pajak juga akan ikut bertambah. Selain itu, penelitian oleh (Widati et al., 2022) mengindikasikan pentingnya penagihan pajak yang efektif dalam meningkatkan penerimaan  pajak.  Namun,  meskipun  sudah  ada  beberapa  penelitian  yang  berfokus  pada  negara Indonesia,  penelitian-penelitian  tersebut  memiliki  batasan  dan  belum  mencakup  secara  menyeluruh semua  aspek  yang  terkait  dengan  kepatuhan  wajib  pajak,  pemeriksaan  pajak,  dan  penagihan  pajak dalam  konteks  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  memiliki  keunggulan  dan  kebaruan  dalam menggabungkan dan mengkaji secara holistik hubungan antara faktor-faktor tersebut di dalam konteks perpajakan  Indonesia.  Penelitian-penelitian  terdahulu  yang  telah  dilakukan  di  Indonesia  umumnya hanya mengeksplorasi satu atau dua faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, seperti kepatuhan wajib pajak atau pemeriksaan pajak saja, tanpa mempertimbangkan secara komprehensif interaksi dan dampak  dari  ketiga  faktor  tersebut  secara  bersama-sama.  Penelitian  ini  akan  mengisi  kekosongan tersebut  dengan  melibatkan  semua  faktor  yang  relevan  dan  menganalisis  hubungan  mereka  secara komprehensif.
Dengan demikian diharapkan melalui pendekatan ini, penelitian ini akan memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika perpajakan di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Dalam hal dinamika perpajakan di Indonesia akan melibatkan analisis terhadap kebijakan perpajakan yang ada, regulasi perpajakan dan struktur perpajakan yang ada di Indonesia. Selain memahami dinamika perpajakan, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor  yang  memengaruhi  penerimaan  pajak  di  Indonesia.  Pada  penelitian  ini  memfokuskan faktor efektivitas pemeriksaan pajak yang memengaruhi terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kebijakan perpajakan  di Indonesia, terutama  dalam meningkatkan  efektivitas  kepatuhan wajib  pajak,  pemeriksaan pajak,  dan  penagihan pajak untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

## 2.1. Perpajakan
Pajak  menurut  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007  Pasal  1,  Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Krisanti & Dewi, 2020). Menurut Resmi (2014:74) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik  (Kontra  prestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum atau pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  untuk  kemakmuran  rakyat.  Sedangkan  menurut Monalika & Haninun (2020) pajak  adalah  peralihan  kekayaan  dari  pihak rakyat  kepada  kas  negara untuk    membiayai    pengeluaran    rutin    dan    “surplusnya”    digunakan    untuk public  saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment .

## 2.2. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pangemanan (2013)  kepatuhan  memenuhi  kewajiban  pajak  secara  sukarela  merupakan  tulang  punggung self assessment system , di mana wajib pajak bertanggung jawab menentukan sendiri kewajiban pajak dan membayar  secara  akurat  serta  melaporkannya  dengan  tepat  waktu.  Faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  yakni  terdiri  dari  memahami  peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  mengisi formulir  pajak  dengan  benar,  menghitung  jumlah  pajak  dengan  benar,  dan  membayar  pajak  dengan tepat waktu. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi yang di mana wajib
pajak mematuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa pemeriksaan, investigasi mendalam, peringatan atau ancaman dan sanksi hukum. Ada dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan peraturan  pajak.  Sedangkan  kepatuhan  materil  adalah  suatu  keadaan  di  mana  wajib  pajak  secara substantif  memenuhi  semua  ketentuan  material  perpajakan  yang  sesuai  dengan  Undang-Undang (Widati  et  al.,  2022)  Beberapa  indikator  mengenai  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  patuh  terhadap kewajiban internal, patuh terhadap kewajiban tahunan, patuh terhadap ketentuan materil dan yuridis. Kepatuhan wajib pajak dianggap efektif apabila mengambil dan menyampaikan SPT ke KPP setempat dengan  memperlihatkan  NPWP  dan  mengisi  formulir  SPT  dengan  lengkap  dan  benar,  setelah  itu menandatangani SPT sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan.

## 2.3. Pemeriksaan Pajak
Menurut UU KUP No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 25, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun  dan  mengolah  data,  keterangan,  dan/atau  bukti  yang  dilaksanakan  secara  objektif  dan profesional  berdasarkan  suatu  standar  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan  dan/atau  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan.  Pemeriksaan  ini  umumnya  dilakukan  karena  terdapat  kecurigaan  dari  fiskus terhadap kebenaran Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak, karena surat pemberitahuan  ini  merupakan  sarana  yang  digunakan  oleh  Wajib  Pajak  dalam  melaporkan  dan mempertanggungjawabkan  perhitungan  jumlah  pajak  yang  sebenarnya  terutang  dan  laporan  tentang pemenuhan  pembayaran  pajak  yang  akan  dilaksanakan  sendiri  dalam  tahun  pajak  (Meiliawati  & Waluyo, 2013). Tujuan pemeriksaan pajak menurut PMK Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:
1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilakukan dalam hal wajib pajak:
a) Menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  yang  menyatakan  lebih  bayar,  termasuk  yang  telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
b) Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
c) Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
d) Melakukan  penggabungan,  peleburan,  pemekaran,  likuidasi,  pembubaran,  atau  akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
e) Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko ( risk based selection ) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
d) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
e) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
f) Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi
h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
i) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
j) Penentuan  saat  produksi  dimulai  atau  memperpanjang  jangka  waktu  kompensasi  kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/atau
k) Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan  DJP,  maka  dikeluarkan  laporan  pemeriksaan  pajak, yaitu laporan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan pajak ini digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang mengakibatkan pajak terutang menjadi Kurang Bayar,
Lebih Bayar, atau Nihil dan Surat tagihan Pajak (STP) dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2.4. Penagihan Pajak
Tidak  hanya  pemeriksaan  pajak,  salah  satu  keberhasilan  penerimaan  pajak  adalah  kepatuhan  wajib pajak dalam membayar pajak. Sederhananya, jika wajib pajak tidak membayar pajak perlu dilakukan tindakan  tegas  agar  wajib  pajak  melunasi  utang  pajaknya.  Pelaksanaan  penagihan  pajak  yang  tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan dapat membawa pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan utang pajaknya sehingga bisa membantu meningkatkan penerimaan pajak untuk negara.  Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,  melaksanakan  penagihan  sekaligus  memberitahukan  surat  paksa,  mengusulkan pencegahan,  melaksanakan  penyitaan,  melaksanakan  penyanderaan  dan  menjual  barang  yang  telah disita ( www.pajak.go.id ).
Menurut (Sari, 2013) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak dan biaya penagihan  pajak  melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak  dengan  menegur  dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan memberitahukan surat paksa. (Suandy, 2018) menyatakan Penagihan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut : 1. Penagihan Pajak Pasif
Pada  penagihan  pajak  pasif,  pihak  DJP  hanya  menerbitkan  Surat  Tagihan  Pajak  (STP),  Surat Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB),  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan (SKPKBT), Surat Keterangan Pembetulan, Surat Keterangan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan ini, fiskus hanya memberitahu kepada wajib pajak adanya utang pajak. Jika dalam waktu satu bulan sejak diterbitkannya STP dan wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka fiskus akan melakukan penagihan aktif.
2. Penagihan Pajak Aktif
Penagihan aktif adalah kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif ini, fiskus bersama juru sita pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang.

## 2.5. Penerimaan Pajak
Penerimaan pajak menurut Suryadi dan Subardjo (2019) adalah pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, yang berasal dari pajak baik dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Pajak sebagai  roda  penggerak  kehidupan  ekonomi  masyarakat.  Dari  aspek  keuangan  pajak  sebagai  bagian yang penting dalam penerimaan negara. Dilihat dari penerimaan negara, keuangan negara tidak hanya bersumber  dari  penerimaan  negara  seperti  minyak  dan  gas  bumi  tetapi  pajak  merupakan  primadona dalam  penerimaan  negara.  Realisasi  penerimaan  pajak  merupakan  penerimaan  pajak  yang  dihimpun oleh KPP dari wajib pajak. Melakukan pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran  wajib  pajak  yang  secara  langsung  bersama-sama  melakukan  kewajiban  perpajakan  yang digunakan untuk pembiayaan negara maupun pembangunan negara.

## 2.6. Pengembangan Hipotesis
Teori Public Enforcement of Law menegaskan bahwa sektor publik dapat digunakan sebagai alat untuk menutup  kesenjangan  fiskal.  Penggunaan public  agent harus  mampu  mendeteksi  pelanggaran  yang dilakukan  Wajib  Pajak.  Di  Indonesia  berlaku  sistem  pemungutan  pajak  ketetapan.  Sistem self- assessment memberikan  kewenangan  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung  sendiri  kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dianggap melakukan tugasnya jika menyampaikan SPT, sampai petugas pajak  dapat  membuktikan  bahwa  Wajib  Pajak  tersebut  melakukan  kesalahan.  Dengan  kepatuhan sukarela, diharapkan SPT yang dilaporkan wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Hal  ini  akan  mendorong  peningkatan  penerimaan  pajak  karena  wajib  pajak  tidak  berusaha menyembunyikan pendapatan riilnya. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh positif antara kepatuhan dengan penerimaan pajak (Mahendra & Sukartha, 2014; Sari & Afriyati, 2012; Menanda et al., 2020). Berdasarkan analisis dan dukungan berbagai penelitian terdahulu, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

## H1 : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak
Pemerintah  menggunakan  public  agent  untuk  menegakkan  undang-undang  perpajakan  seperti pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak harus mampu mendeteksi pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak, khususnya  terkait  pelaporan  SPT.  Apabila  pemeriksa  pajak  jelas-jelas  menunjukkan  adanya pelanggaran hukum, maka pemerintah dalam hal ini diwakili oleh fiskus dapat melakukan upaya lebih dengan menerbitkan surat pemeriksaan pajak tanpa pembayaran (SKPKB). SPKKB mempunyai hak hukum dan bersifat memaksa, sehingga wajib pajak harus membayarnya dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkan dan jika dilunasi maka dapat menambah besaran pajaknya. Penerapan ketetapan pajak dapat  membantu  negara  dengan  memastikan  bahwa  wajib  pajak  membayar  pajak  yang  seharusnya dibayar, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak negara. Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak (Mahendra & Sukartha, 2014; Meiliawati, 2013; Sari & Afriyanti, 2012). Berdasarkan teori yang telah  dijelaskan  dan  didukung  dengan  berbagai  penelitian  terdahulu,  dapat  diharapkan  bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak sesuai dengan hipotesis berikut:

## H2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak
Penagihan pajak merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan aparat pajak sebagai upaya penegakan hukum. Pemungutan pajak merupakan kelanjutan dari produk hukum yang sebelumnya sah namun tidak dilakukan oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang mengikuti prosedur yang telah disetujui ini akan  menciptakan  kekuatan  hukum  yang  kuat  dan  dapat  memaksa  wajib  pajak  untuk  melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, wajib pajak tidak dapat lagi menghindari pembayaran pajak dan  terpaksa  menggunakan  aset  milik  pribadi  untuk  membayar  pajaknya.  Dengan  adanya  sistem pemungutan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, tindakan penagihan aktif juga merupakan salah satu cara untuk meringankan beban fiskus agar wajib pajak tidak menunda pembayaran pajaknya. Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak (Mahendra & Sukartha, 2014; Monica & Andi, 2019; Suhendra, 2010). Berdasarkan teori yang telah disebutkan di atas dan didukung dengan berbagai penelitian yang telah dilakukan, dapat diharapkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak sesuai hipotesis berikut:

## H3 : Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak

## 3. Metode penelitian

## 3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kepatuhan wajib pajak,  pemeriksaan  pajak,  dan  penagihan  pajak  terhadap  penerimaan  pajak  di  Indonesia.  Metode penelitian dalam penelitian ini juga akan menggambarkan rancangan atau arsitektur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Rancangan ini dapat disajikan dalam bentuk diagram alir yang menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian. Misalnya, diagram pemrosesan data akan menggambarkan alur pengolahan data mulai dari data mentah hingga analisis data akhir.

## 3.2 Teknik Pengumpulan data
Pada tahap pengumpulan data, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, laporan riset, dan peraturan perpajakan. Data yang diperoleh dari  studi  kepustakaan  ini  akan  menjadi  dasar  untuk  mengidentifikasi  dan  memahami  faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak serta membangun landasan teoritis penelitian.

## 4. Hasil dan pembahasan
Berdasarkan  data  dari  BPS  mengenai  penerimaan  keuangan  dalam  periode  2021-2023,  terdapat beberapa aspek yang dapat dikaitkan dengan pembahasan mengenai efektivitas kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.
1. Kepatuhan Wajib Pajak: Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih baik, mengingat penerimaan perpajakan meningkat secara signifikan. Kepatuhan wajib pajak yang  tinggi,  yaitu  melakukan  pembayaran  dan  pelaporan  pajak  secara  tepat  waktu  dan  akurat, berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak.
2. Pemeriksaan Pajak: Data juga mencatat adanya peningkatan penerimaan perpajakan dari tahun 2021 hingga  2022.  Pada  tahun  2022,  pemeriksaan  pajak  meningkat,  yang  mengakibatkan  peningkatan penerimaan perpajakan secara keseluruhan. Hasil penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pemeriksaan  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  penerimaan  pajak.  Oleh  karena  itu,  peningkatan pemeriksaan pajak dapat dianggap sebagai faktor yang mendukung peningkatan penerimaan pajak.
3. Penagihan  Pajak:  Meskipun  data  yang  disediakan  tidak  memberikan  informasi  rinci  tentang penagihan  pajak,  penerimaan  bukan  pajak  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2021  hingga  2022, namun  mengalami  penurunan  pada  tahun  2023.  Penagihan  pajak  yang  efektif  dapat  memastikan bahwa wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya dipaksa untuk membayar, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Namun, penurunan penerimaan bukan pajak pada  tahun  2023  mungkin  menunjukkan  perlunya  upaya  yang  lebih  efektif  dalam  melakukan penagihan pajak.
Dalam  hal  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak,  pemeriksaan  pajak,  dan  penagihan pajak  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak.  Tingkat  kepatuhan  yang  tinggi, didukung oleh pemeriksaan yang efektif dan penagihan yang efisien, berkontribusi pada peningkatan penerimaan  pajak.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  otoritas  pajak  untuk  memperkuat  kepatuhan  wajib pajak melalui  pendekatan edukasi, meningkatkan  efektivitas  pemeriksaan  pajak,  serta  meningkatkan strategi penagihan pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak secara keseluruhan.

## 4.1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak
Taat kepada peraturan perpajakan dan mematuhi serta melakukan kewajiban adalah bentuk wajib pajak yang  patuh.  (Nuryuliana,  2018)  melakukan  penelitian  dan  menunjukkan  hasilnya  bahwa  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  penerimaan  pajak.  Artinya,  semakin  tinggi
kepatuhan wajib pajak yang membayar dan melapor pajak ke KPP Pratama Surabaya Kremangan maka semakin tinggi jumlah penerimaan pajak setiap bulan atau tahunnya. Sebaliknya, jika kepatuhan wajib pajak  rendah  maka  penerimaan  pajak  juga  rendah.  Pemeriksaan  pajak  juga  tidak  kalah  pentingnya. Maka dalam meningkatkan upaya penerimaan pajak, kegiatan pemeriksaan pajak dapat menjadi salah satu kontributor untuk mencapai hal tersebut (Adediran, Alade, & Ashade, 2013; Samuel & De Dieu, 2014). Menurut (Romadhaniah & Rosid, 2019) terdapat dua alasan penting yang menekankan bahwa pemeriksaan  pajak  perlu  diperhatikan  secara  khusus  sebagai  bagian  dari  fungsi  penegakan  hukum. Pertama, tax ratio yang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Alasan kedua, dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia bisa dikatakan rendah.

## 4.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak
Pemeriksaan pajak adalah proses melakukan pemeriksaan merupakan suatu kegiatan mengolah data, keterangan,  dan  bukti  yang  dilaksanakan  secara  profesional  dan  objektif  berdasarkan  standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Penelitian  yang  dilakukan  Zirman  (2014) menunjukkan  bahwa  pemeriksaan  pajak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak.  Artinya,  jika melakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan meningkat karena kepatuhan perpajakan telah  diperiksa. Hasil tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Hasanah et al., (2023) menunjukkan bahwa  terdapat  pengaruh  pemeriksaan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  pemeriksaan  pajak  akan  mampu  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak. Untuk meningkatkan pemeriksaan pajak, Pemeriksa Pajak hendaknya menggunakan keahliannya secara  profesional,  cermat,  dan  teliti  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  agar  pemeriksaan  berjalan dengan baik dan terarah. agar tujuan audit dapat tercapai sesuai harapan.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Lobinsen  &  L.  Tobing,  2019)  efektivitas  pemeriksaan  pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh RW et al (2018) yang menunjukkan terdapat pengaruh langsung yang signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak badan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Riyadi et al (2021) menunjukkan hasil pengaruh yang negatif antara pemeriksaan pajak dengan pendapatan PPh Badan. Hal ini membuktikan tingginya tingkat pemeriksaan yang dilakukan otoritas pajak tidak berbanding lurus dengan tingginya pendapatan PPh Badan. Strategi penerapan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh suatu kantor pajak tidak selalu memberikan hasil yang efektif dan  efisien. Jika wajib pajak sudah memiliki kepatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakannya, edukasi atau sosialisasi akan lebih berdampak pada keberhasilan pembayaran pajak terutang.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Suryadi  &  Subardjo,  2019)  menunjukkan  adanya  hubungan positif pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan  Sukartha  (2014)  menunjukkan  bahwa  pemeriksaan  pajak  berpengaruh  positif  pada  penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil ini menunjukkan peningkatan pemeriksaan pajak akan menyebabkan terjadinya  peningkatan  penerimaan  pajak  penghasilan  badan.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Sulistyorini dan Latifah (2022) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa  alasan  mengapa  pemeriksaan  pajak  perlu  diperhatikan  secara  khusus  sebagai  bagian  dari fungsi penegakan hukum. Pertama, tax ratio di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan  negara-negara  berkembang  lainnya.  Tax  ratio  merupakan  perbandingan  antara  penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Tingkat tax ratio yang rendah menandakan bahwa masih banyak potensi penerimaan pajak yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Oleh karena itu,  pemeriksaan  pajak  dapat  menjadi  salah  satu  strategi  untuk  meningkatkan  tax  ratio  dengan mendorong kepatuhan wajib pajak.
Alasan kedua adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah di Indonesia. Meskipun terdapat wajib pajak yang mematuhi peraturan perpajakan dengan baik, namun masih terdapat sejumlah wajib pajak yang  tidak  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dengan  benar.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan penurunan penerimaan pajak secara keseluruhan. Oleh karena itu, melalui pemeriksaan pajak, otoritas pajak  dapat  mengidentifikasi  ketidakpatuhan  tersebut  dan  mengambil  langkah-langkah  untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, strategi pemeriksaan pajak yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lobinsen dan  L.  Tobing  (2019)  menyebutkan  bahwa  efektivitas  pemeriksaan  pajak  memiliki  pengaruh  positif signifikan  terhadap  penerimaan  pajak.  Pemeriksaan  pajak  yang  efektif  dapat  mencakup  penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  memadai,  pemilihan  wajib  pajak  yang  memiliki  risiko kepatuhan rendah, serta pemilihan metode pemeriksaan yang sesuai dengan karakteristik wajib pajak. Namun, penting untuk mencatat bahwa strategi pemeriksaan pajak tidak selalu memberikan hasil yang efektif  dan  efisien  bagi  semua  jenis  wajib  pajak.  Studi  yang  dilakukan  oleh  Riyadi  et  al.  (2021) menunjukkan adanya pengaruh negatif antara pemeriksaan pajak dengan pendapatan PPh Badan. Hal ini  menunjukkan  bahwa  pemeriksaan  pajak  yang  dilakukan  tidak  selalu  berbanding  lurus  dengan peningkatan  pendapatan  pajak  dari  sektor  tersebut.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  yang  lebih  holistik, seperti  edukasi  dan  sosialisasi  terkait  kewajiban  perpajakan,  dapat  memberikan  dampak  yang  lebih positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, dalam mengoptimalkan upaya penerimaan pajak, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara  berkala  terhadap  strategi  pemeriksaan  pajak  yang  diterapkan.  Pemantauan  tersebut  dapat meliputi  analisis  terhadap  keberhasilan  pemeriksaan  pajak  dalam  meningkatkan  penerimaan, identifikasi potensi perbaikan, serta pengembangan metode dan teknik pemeriksaan yang lebih efektif. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak secara keseluruhan, peran pemerintah  dalam  memberikan  kepastian  hukum,  mendorong  transparansi,  dan  menjaga  integritas sistem perpajakan juga sangat penting.

## 4.3. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan penagihan yang dilakukan oleh pihak fiskus atau juru sita kepada  penanggung  pajak  yang  tidak  melakukan  pelunasan  utang  pajaknya,  tanpa  menunggu  jatuh tempo pembayaran dari semua utang pajak, semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Penelitian yang dilakukan Adisatria dan Randhi (2015) menunjukkan adanya pengaruh positif antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Dengan adanya peagihan pajak, maka mau tidak mau wajib pajak akan melunasi kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan penerimaan pajak.

## 5. Kesimpulan
Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, penting untuk mendorong kepatuhan wajib pajak serta melaksanakan pemeriksaan pajak yang efektif. Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan, terdapat  hubungan  positif  antara  kepatuhan  wajib  pajak,  pemeriksaan  pajak,  dan  penerimaan  pajak. Semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak,  semakin  tinggi  pula  penerimaan  pajak  yang  dapat dihasilkan. Pemeriksaan pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan mengidentifikasi  ketidakpatuhan  dan  mengambil  langkah-langkah  untuk  memastikan  pemenuhan kewajiban  perpajakan.  Namun,  perlu  diperhatikan  bahwa  strategi  pemeriksaan  pajak  yang  efektif haruslah berfokus pada penggunaan teknologi informasi yang memadai, pemilihan wajib pajak dengan risiko kepatuhan rendah, dan pemilihan metode pemeriksaan yang tepat. Selain itu, penagihan pajak juga  menjadi  faktor  penting  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Dengan  melakukan  penagihan pajak  yang  efektif,  otoritas  pajak  dapat  memastikan  pelunasan  kewajiban  perpajakan  yang  belum diselesaikan  oleh  wajib  pajak.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  penagihan  pajak  memiliki  pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, karena penagihan yang efektif dapat mendorong wajib pajak untuk melunasi utang pajak mereka. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, perlu dilakukan  strategi  penagihan  pajak  yang  baik  dan  efisien.  Namun,  dalam  menerapkan  strategi pemeriksaan  pajak  dan  penagihan  pajak,  perlu  diingat  bahwa  pendekatan  yang  holistik  dan berkelanjutan  harus  diterapkan.  Edukasi  dan  sosialisasi  terkait  kewajiban  perpajakan  kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, evaluasi dan pemantauan terhadap strategi pemeriksaan dan penagihan pajak yang diterapkan perlu dilakukan secara berkala guna mengidentifikasi potensi perbaikan dan pengembangan metode yang lebih efektif. Dalam  mengoptimalkan  upaya  penerimaan  pajak,  kolaborasi  antara  pemerintah,  otoritas  pajak,  dan masyarakat juga merupakan faktor kunci yang harus diperhatikan.

## Limitasi dan studi lanjutan
Penulisan  ini  memiliki  keterbatasan  yang  dapat  dikembangkan  dalam  penelitian  selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut : (1) Variabel yang digunakan hanya ada tiga,  yaitu  kepatuhan  wajib  pajak,  pemeriksaan  pajak  dan  penagihan  pajak,  (2)  Penelitian  ini  masih berupa narasi, (3) Penelitian ini hanya menggunakan metode studi kepustakaan.
Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel yang berhubungan dengan penerimaan pajak.

## Ucapan terima kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memperlancar dam memberi kemudahan dalam pengerjaan penelitian ini. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lainnya yang telah membantu dan mendukung seluruh kegiatan penelitian ini sampai pada akhirnya menghasilkan sebuah karya tulis yang dapat memberikan sebuah sumbangsih bagi para pengambil kebijakan terkait efektivitas pajak.

## Referensi
Adisatria,  &  Randhi.  (2015).  Pengaruh  Penagihan  Pajak  Dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi :  Studi  Pada  KPP  Pratama  di  Kota  Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.
Amir, H., Asafu-Adjaye, J., & Ducpham, T. (2013). The impact of the Indonesian income tax reform:
A CGE analysis.
Economic Modelling, 31, 492–501.
https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.12.018
Azzahra,  R.  R.,  &  Binekas,  B.  (2023).  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  dan  Penagihan  Pajak  terhadap Penerimaan Pajak. Tangible Journal , 8 (1), 19–31. https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.312 Desideria, E., & Ngadiman. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari  Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 1, 355–363.
Hasanah,  A.,  Najwa,  H.,  Nurpadhilah,  S.,  Ramadhani,  G.  I.,  Putriyani,  R.  A., & Sidharta,  I.  (2023). Improved Compliance of Individual Taxpayers Through Tax Audit (Study at one of the Primary Service Offices in Bandung). International Journal of Financial, Accounting, and Management , 4 (4), 501–507.
Krisanti, W., & Dewi, D. (2020). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT ………… Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara (Vol. 2).
Lobinsen,  L.,  &  L.  Tobing,  V.  C.  (2019).  Pengaruh  Efektivitas  Pemeriksaan  Pajak  Dan  Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara. Jurnal
Akuntansi Barelang, 4(1), 64–74.
https://doi.org/10.33884/jab.v4i1.1487
Mahendra,  P.  P., &  Sukartha, M. (2014).  Pengaruh  Kepatuhan,  Pemeriksaan,  Dan    Penagihan  Pajak Pada Penerimaan  Pajak Penghasilan Badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 9, 633–643. Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Andi. Mardiasmo. (2018). Pemeriksaan . Andi offset.
Margaretha, V., Chandra, F. O., & Sitardja, M. (2020). Pengaruh tax equity terhadap tax compliance melalui  trust  in  government. Jurnal  Akuntansi  Keuangan  Dan  Manajemen , 1 (3),  155–168. https://doi.org/10.35912/jakman.v1i3.19
Meiliawati, A., & Waluyo. (2013). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak  Terhadap Penerimaan Pajak Pada  Kpp Pratama Kosambi. Ultima Accounting , 5, 1–18.
Monalika, H. P., & Haninun. (2020). Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib  pajak:  Studi  kasus  di  KPP  Pratama  Kedaton  Bandar  Lampung  (The  effect  of  taxation administration  reform  to  tax  mandatory  compliance:  Case  study  in  tax  office  Kedaton  Bandar Lampung). Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen , 1 (2), 135–154.
Nurlaela,  L.  (2018).  Pengaruh  Self  Assessment  System  dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut. Jurnal Wahana Akuntansi, 3, 1–11.
Nuryuliana, U. (2018). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peneriman  Pajak dengan  Penagihan  Pajak  Sebagai  Variabel  Moderating  Dikantor  Pelayanan    Pajak  Pratama Krembangan Surabaya. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 7, 1–21.
Pangemanan  Naomi,  R.  (2013).  Hubungan  Jumlah  Dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Dengan Penerimaan Pph Kpp Pratama Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1, 664–781.
Pohan Anwar, C. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan. Mitra Wacana Media. Prihastati, R., & Kiswanto. (2015). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak. Accounting Analysis Journal , 4 (1), 1–9.
Ramdhan,  R.  M.,  &  Rachman,  A.  A.  (2023). The  Effect  of  The  Awareness  of  Taxpayer  and  tax Socialization on Taxpayer Compliance for Motor Vehicles . 5 (2), 133–148. Resmi, S. (2014). Perpajakan . Salemba Empat. Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021a). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak,  dan  Pemungutan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan.  Jurnal  Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 8(02), 57–67. https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16
Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021b). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak,  dan  Pemungutan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan.  Jurnal  Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 8(02), 57–67. https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16
Romadhaniah,  &  Rosid,  A.  (2019).  Menakar  Efektivitas    Penegakan  Hukum  Dalam    Meningkatkan Kepatuhan  Pajak Di Indonesia Tinjauan Empiris dari Perspektif Peta Strategi DJP. 1–214.
RW,  N.  S.,  Bagianto,  A.,  &  Yuniati,  Y.  (2018).  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Ilmiah Manajemen,
Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 2(2), 115–143.
https://doi.org/10.31955/jimea.vol2.iss2.pp115-143 Sari, D. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Refika Adimata. Setiowati Dwi, Y., Fauzi, A., & Sumiati, A. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan dan Audit  Pajak  Terhadap  Pendapatan    Pajak  Penghasilan  Perusahaan :  Studi  Kasus  di  Kantor Pelayanan Pajak Jakarta  Kebayoran Lama. Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Keuangan, 1, 407–415. Soliha Hikmah Tri Teguh, Y., Wibisono, N., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib  Pajak    Terhadap  Penerimaan  Pajak  Badan  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Madiun). Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi, 4, 1–10.
Suandy, E. (2018). Hukum Pajak (6th ed.). Salemba Empat. Sulistyorini,  E.,  &  Latifah,  N.  (2022).  Pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Pemeriksaan  Pajak,  Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan  Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1, 105– 112.
Suryadi,  L.  T.,  &  Subardjo,  A.  (2019).  Pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Penagihan  Pajak  Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 8, 1–22.
Widati, S., Mulyana, A., & HIdayat, T. (2022). Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wpop Di Kpp Pratama Cianjur). Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, 7, 113–125.
Zirman, E. S. (2014). Pengaruh Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan  Pemeriksaan Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan  25/29  Pada    Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Tampan Pekanbaru. Journal Faculty of Economic Riau University, 1.