INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 2832-2845 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Perspektif Hukum Tata Negara terhadap Pemikiran Jabatan Presiden Tiga Periode Ditakutkan Menjadi Penyalahgunaan Wewenang
Natashya 1 ✉ , Cindy Laurencia 2 , Rasji 3
Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: natashya.205220097@stu.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pemikiran mengenai kebijakan tiga periode masa jabatan presiden semakin marak pasca pemilihan presiden tahun 2019 silam. Berdasarkan pemikiran mengenai kebijakan ini, tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki argumen-argumen yang muncul dan menemukan pemahaman yang lebih mendalam  mengenai  pemikiran  mengenai  penerapan  tiga  periode  jabatan  presiden  serta menganalisis  risiko  potensial  yang  terkait  dengan  kemungkinan  penyalahgunaan  wewenang  oleh seorang presiden yang menjabat selama tiga periode. Dalam penelitian ini juga akan dibahas lebih mendalam mengenai konstitusionalitas kebijakan tiga periode presiden dalam  UUD NRI 1945 serta dampaknya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode normatif dan analisis data dengan mengacu pada sumber- sumber  yang  terdapat  dalam  buku  dan  jurnal  ilmiah.  Sumber-sumber  ini  akan  digunakan  untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang perkembangan politik dan hukum terkait masa jabatan  presiden  serta  perspektif  akademis  mengenai  penyalahgunaan  wewenang  dan  batasan- batasan  dalam  sistem  pemerintahan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemikiran  tiga  periode masa jabatan presiden menurut perspektif hukum tata negara adalah tidak sesuai dengan UUD NRI 1945  dan  menurut  pandangan  para  Ahli  Hukum  Tata  Negara  dan  Politik,  berpotensi  besar menimbulkan penyalahgunaan wewenang.
Kata Kunci: Demokrasi, Hukum Tata Negara, Penyalahgunaan Wewenang, Tiga Periode Presiden.
Abstract
The idea of a three-term presidential policy has gained traction following the previous presidential election in 2019. Based on the discussions surrounding this policy, the general objective of this research is to investigate the emerging arguments and gain a deeper understanding of the rationale behind the implementation  of  a  three-term  presidency. Additionally,  the  study  aims  to  analyze  potential  risks associated with the possibility of power abuse by a president serving three terms. Furthermore, this research will delve into the constitutional aspects of the three-term presidential policy within the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and its impact on the democratic system in Indonesia.  The  research  methodology  employed  in  this  study  is  a  normative  approach  and  data analysis, drawing from various sources such as books and scholarly journals. These sources will provide insights into the political and legal developments related to presidential term limits, as well as academic perspectives on the abuse of power and limitations within the governance system. The findings of this research  indicate  that  the  concept  of  a  three-term  presidential  tenure,  from  the  standpoint  of constitutional law, is not in line with the UUD NRI 1945. According to experts in Constitutional Law and Political Science, it has a significant potential for power abuse.
Keywords: Democracy, Constitutional Law,  Power abuse, Three-term presidential

## PENDAHULUAN
Pemilihan kepala negara merupakan aspek penting dalam sistem demokrasi yang berfungsi  untuk  memastikan  rotasi  kekuasaan  yang  sehat  dan  mencegah  konsolidasi kekuasaan  yang  berlebihan  (Mulyono,  2019).  Prinsip  demokrasi  menempatkan  warga negara  sebagai  pemegang  kedaulatan  dalam  menentukan  pemimpin  negara  melalui pemilihan umum. Dalam sistem ini, pemilihan presiden menjadi salah satu momen penting dalam proses politik di Indonesia. Pada tahun 2014, Joko Widodo atau yang biasa dikenal sebagai  Jokowi,  terpilih  sebagai  presiden  Indonesia.  Kepemimpinan  Jokowi  pada  masa jabatan pertamanya mencerminkan keberlanjutan demokrasi di negara ini. Pada tahun 2019, Jokowi  berhasil  memenangkan  pemilihan  presiden  untuk  masa  jabatan  kedua, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya. Dalam rentang waktu 10  tahun kepemimpinan Jokowi, kinerjanya  dinilai positif oleh beberapa  pihak. Capaian- capaiannya dalam pembangunan infrastruktur, program peningkatan kesejahteraan sosial, dan  reformasi  birokrasi,  antara  lain,  membuat  banyak  masyarakat  terkesan  dengan kepemimpinannya.  Hal  ini  menimbulkan  pemikiran  di  kalangan  masyarakat  mengenai kemungkinan adanya kebijakan tiga periode presiden.
Di  Indonesia  sendiri  masa  jabatan  presiden  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah maksimal dua periode yang  masing-masing  berlangsung  selama  lima  tahun.  Namun,  terdapat  perdebatan
mengenai  kemungkinan  memperpanjang  masa  jabatan  presiden  menjadi  tiga  periode. Dalam beberapa negara, terdapat perdebatan mengenai batasan masa jabatan presiden, khususnya dalam konteks penerapan tiga periode jabatan presiden. Kebijakan tiga periode presiden memunculkan berbagai opini yang pro dan kontra. Di satu sisi, ada pihak yang meyakini bahwa kebijakan ini dapat memberikan kontinuitas kepemimpinan dan stabilitas politik.  Mereka  berpendapat  bahwa  seorang  presiden  yang  berpengalaman  dapat melanjutkan program-program yang sedang berjalan dan mencapai hasil yang lebih baik dalam jangka waktu yang lebih panjang. Argumen-argumen yang muncul menyebutkan manfaat  dari  kontinuitas  kepemimpinan  dan  pengalaman  yang  diperoleh  oleh  presiden yang telah menjabat dalam periode yang panjang.
Seiring  dengan  pemikiran  tersebut,  terdapat  kekhawatiran  yang  timbul  terkait potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat muncul akibat penerapan batasan masa jabatan  yang  lebih  longgar.  Perhatian  masyarakat  juga  tertuju  pada  fakta  bahwa  putra Jokowi  yang  bernama  Gibran  Rakabuming  Raka  menjadi  Wali  Kota  Solo  dan  menantu Jokowi,  yaitu  Bobby  Nasution  yang  telah  menjadi  Wali  Kota  Medan  yang  kemudian  di gadang-gadang akan menjadi calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) (Nugraha, 2016:17). Hal  ini  menimbulkan  kekhawatiran  akan  potensi  penyalahgunaan  wewenang  (abuse  of power),  mengingat  mereka  berdua  akan  berada  dalam  satu  pusat  kekuasaan  dengan presiden.  Konsentrasi  kekuasaan  pada  satu  keluarga  dekat  presiden  menimbulkan pertanyaan tentang adanya potensi dominasi politik yang tidak sehat.
Penyalahgunaan  wewenang  ( abuse  of  power)  ditakutkan  merujuk  pada penggunaan  kekuasaan  oleh  seorang  pemimpin  yang  melampaui  batas-batas  yang ditetapkan dalam sistem demokratis, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, menghindari pertanggungjawaban, atau memperkuat dominasi politik. Dalam konteks presiden yang menjabat tiga periode, ada kekhawatiran bahwa penyalahgunaan wewenang dapat meningkat secara signifikan. Risiko potensial dari penerapan tiga periode jabatan  presiden  dapat  mencakup  konsolidasi  kekuasaan  yang  berlebihan,  terjadinya otoritarianisme, dan penurunan kesetaraan serta akuntabilitas dalam sistem politik. Hal ini dapat  mengarah  pada  konsolidasi  kekuasaan  yang  berlebihan,  pengabaian  prinsip demokrasi, dan menghambat keberagaman politik serta rotasi kepemimpinan yang sehat (Fadhila, 2023).
Ketika seorang presiden menjabat dalam periode yang panjang, ada kemungkinan terbatasnya kontrol dan mekanisme koreksi yang efektif terhadap kebijakan dan tindakan presiden.  Hal  ini  dapat  mengarah  pada  terabaikannya  prinsip-prinsip  demokrasi, ketidakseimbangan  kekuasaan,  dan  peningkatan  risiko  penyalahgunaan  wewenang.
Beberapa pertimbangan konstitusional dan hukum kenegaraan terkait masalah ini meliputi batasan  masa  jabatan  presiden  yang  diatur  dalam  konstitusi,  mekanisme  demokratis dalam  sistem  pemerintahan,  pembatasan  kekuasaan  eksekutif,  serta  perlindungan terhadap prinsip demokrasi dan checks and balances.
Dalam  hal  ini,  penting  untuk  mengkaji  pemikiran  dan  argumen  yang  berkaitan dengan  kebijakan  tiga  periode  presiden  dan  potensi  penyalahgunaan  wewenang  yang mungkin  terjadi.  Melalui  penelitian  ini,  peneliti  bertujuan  untuk  menyelidiki  argumen- argumen  yang  muncul  dan  menemukan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  mengenai pemikiran mengenai penerapan tiga periode jabatan presiden serta menganalisis risiko potensial  yang  terkait  dengan  kemungkinan  penyalahgunaan  wewenang  oleh  seorang presiden yang menjabat tiga periode.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  normatif  dan  analisis  data  dengan mengacu  pada  sumber-sumber  yang  terdapat  dalam  buku  dan  jurnal  ilmiah.  Metode normatif digunakan untuk menganalisis undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan terkait batasan masa jabatan presiden di Indonesia. Dalam metode ini, akan dilakukan analisis teks terhadap berbagai sumber hukum yang terkait, seperti UUD NRI 1945, undang-undang pemilihan umum, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen konstitusional lainnya (Abdulkadir & Muhammad, 2004). Penelitian ini juga akan melibatkan analisis data yang terkumpul dari buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti (Umar, 2013: 42). Sumber-sumber ini akan digunakan untuk mendapatkan wawasan  yang  lebih  mendalam  tentang  perkembangan  politik  dan  hukum  terkait  masa jabatan  presiden,  pengalaman  negara  lain,  serta  perspektif  akademis  mengenai penyalahgunaan wewenang dan batasan-batasan dalam sistem pemerintahan (Sugiyono, 2018).  Buku-buku  yang  relevan  dengan  topik  ini  dapat  mencakup  studi  tentang  hukum kenegaraan, konstitusi, demokrasi, dan pemilihan umum (Fadli, 2021). Jurnal ilmiah yang relevan dapat memberikan pandangan dari para ahli hukum kenegaraan, ilmu politik, dan bidang terkait lainnya. Sumber-sumber ini akan digunakan sebagai dasar untuk analisis dan pembahasan  dalam  penelitian  ini,  serta  untuk  mendukung  argumen-argumen  yang diajukan. Dengan menggunakan metode normatif dan analisis data, serta merujuk pada sumber-sumber dari buku dan jurnal ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang terkait dengan pemikiran mengenai jabatan presiden tiga periode dan potensi penyalahgunaan wewenang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konstitusionalitas Kebijakan Tiga Periode Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Konstitusionalitas kebijakan tiga periode presiden dalam UUD NRI 1945 merupakan permasalahan  penting  yang  perlu  dianalisis  secara  cermat.  UUD  NRI  1945  sebagai konstitusi tertulis Indonesia menyajikan kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan negara, termasuk masa jabatan presiden. Dalam UUD NRI 1945, tidak secara eksplisit diatur mengenai jumlah periode yang diizinkan untuk jabatan presiden. Namun, Pasal  7  UUD  NRI  1945  menyebutkan  bahwa  "Presiden  dan  Wakil  Presiden  memegang jabatan  selama  lima  tahun,  dan  sesudahnya  dapat  dipilih  kembali  dalam  jabatan  yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan” (Khairunas, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan memiliki batasan masa jabatan presiden dalam UUD NRI 1945 adalah dua periode sehingga tidak diizinkan menjabat sebagai presiden lebih dari dua periode berturut-turut.
UUD  NRI  1945  menjadi  pijakan  hukum  yang  mengatur  pembagian  kekuasaan, struktur pemerintahan, dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Dalam hal ini, dengan adanya  pemikiran  jabatan  tiga  periode  menjadi  diragukan  karena  tidak  sesuai  dengan hukum positif Indonesia, yaitu UUD NRI 1945 yang sudah menjadi landasan kita selama ini. Oleh  karena  itu,  interpretasi  mengenai  kebijakan  tiga  periode  presiden  menjadi kontroversial karena tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur masalah ini dalam  UUD  NRI  1945.  Namun,  pandangan  ini  menimbulkan  pertanyaan  mengenai kesesuaian  dengan  semangat  demokrasi  dan  prinsip  keseimbangan  kekuasaan  yang dijunjung tinggi.
Dalam  melihat  konstitusionalitas  kebijakan  tiga  periode  presiden,  perlu  juga mempertimbangkan aspek tujuan dan nilai-nilai yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Prinsip  demokrasi,  rotasi  kekuasaan,  dan  perlindungan  hak-hak  warga  negara  adalah beberapa nilai yang menjadi pijakan dalam konstitusi Indonesia (Yani, 2018: 1). Pertanyaan yang muncul apakah kebijakan tiga periode tersebut sesuai dengan semangat demokrasi dan  prinsip  keseimbangan  kekuasaan  yang  dikehendaki  dalam  sistem  pemerintahan. Dalam konteks hukum kenegaraan, perlu dilakukan interpretasi yang hati-hati terhadap UUD NRI 1945 serta mengacu pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Mahkamah  Konstitusi  memiliki  peran  penting  dalam  menafsirkan  konstitusi  dan memastikan kesesuaian setiap kebijakan dengan UUD NRI 1945.
Penting untuk mempertimbangkan kesesuaian dengan semangat demokrasi yang dijunjung  tinggi  oleh  konstitusi.  Demokrasi  menekankan  pentingnya  pergantian
kepemimpinan secara teratur  dan adanya kesempatan partisipasi politik yang adil  bagi semua warga negara. Dengan adanya kebijakan tiga periode presiden apakah akan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dikarenakan demokrasi memainkan peran yang sangat penting  dalam  pemilihan  presiden  dengan  memastikan  partisipasi  politik  yang  adil, menjaga  akuntabilitas  pemerintah,  memperkuat  legitimasi  kepemimpinan  negara,  dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, demokrasi menjadi pondasi penting dalam  membangun  masyarakat  yang  demokratis,  adil,  dan  beradab.  Oleh  karena  itu, kebijakan  yang  melanggar  batasan  tersebut  akan  dianggap  tidak  konstitusional  karena bertentangan dengan ketentuan yang jelas dalam UUD NRI 1945.
Isu tiga periode jabatan presiden juga menuntut perlunya komunikasi yang jernih di antara pembuat kebijakan dan respons masyarakatnya. Terdapat kontroversi terhadap pertimbangan sistem presidensial (Wasisto & Prayudi, 2021). Pertama, respons masyarakat dalam opini publik sebagai bagian dari presidensialisme. Rakyat sebagai pemilih langsung memainkan peran sangat signifikan karena basis legitimasi presiden berasal dari rakyat melalui pemilu. Abraham Lincoln pernah mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang  berasal dari rakyat, oleh  rakyat, dan untuk rakyat.  Oleh karena itu, rakyatlah  yang  memegang  peran  untuk  menentukan  siapa  yang  berada  di  kursi kepresidenan karena berpusat pada rakyat. Kemudian di samping masa jabatannya yang tetap, presiden tidak mudah untuk dijatuhkan oleh parlemen. Demikian halnya, institusi parlemen  juga  bersifat  tetap  dan  tidak  bisa  dibubarkan  oleh  presiden.  Ketiga,  proses pemakzulan  bagi  presiden  dan  wakil  presiden  hanya  bisa  dilakukan  melalui  proses peradilan.
Untuk mengubah batasan tersebut, diperlukan perubahan undang-undang melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 37 hingga Pasal 38B UUD NRI 1945. Pada saat ini, UUD NRI 1945 belum mengalami perubahan dalam hal batasan masa jabatan Presiden. Oleh karena itu, kebijakan yang memungkinkan seorang Presiden menjabat lebih dari dua periode berturut-turut tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Perubahan konstitusi dalam hal ini akan memerlukan proses yang terlebih dahulu harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945 yang berlaku. Prosesnya akan memakan waktu yang lama dan perlunya penataan ulang mengenai ketentuan jabatan presiden. Maka dari itu, perlunya pertimbangan ulang dan pemikiran yang mendalam untuk melakukan perubahan pada undang-undang mengenai jabatan presiden.
Potensi  Penyalahgunaan  Wewenang  yang  Dapat  Timbul  Dari  Kebijakan  Tiga  Periode Presiden dan Dampaknya Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia
Kebijakan tiga periode presiden memiliki potensi penyalahgunaan wewenang ( abuse of  power)  yang  dapat  berdampak  signifikan  terhadap  sistem  demokrasi  di  Indonesia. Akumulasi  kekuasaan  menjadi  salah  satu  isu  yang  perlu  diperhatikan.  Kekuasaan  yang tidak terkontrol akan menjadi semakin besar, beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan (Al Hafis & Yogia, 2017). Semakin besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi. Jika seorang presiden diperbolehkan menjabat selama tiga periode berturut-turut, terdapat risiko bahwa kekuasaan akan terkonsentrasi secara  berlebihan  pada  satu  individu  atau  partai  politik  tertentu,  mengancam  prinsip keseimbangan  kekuasaan  dalam  sistem  demokrasi.  Selain  itu,  kebijakan  tersebut  juga dapat mengurangi ruang demokrasi  dengan  menghalangi kemunculan pemimpin baru dan membatasi partisipasi politik yang lebih luas (Khairunas, 2015)
Dalam  sistem  demokrasi  yang  sehat,  rotasi  kepemimpinan  yang  teratur  penting untuk mencegah stagnasi dan memberikan kesempatan bagi ide, visi, dan inovasi baru dalam pemerintahan. Kebijakan ini juga dapat meningkatkan potensi ketergantungan dan nepotisme  dalam  pemerintahan,  di  mana  kelompok  atau  individu  yang  dekat  dengan presiden  memiliki  keuntungan  yang  tidak  adil.  Hal  ini  berpotensi  memunculkan penyalahgunaan  wewenang,  korupsi,  dan  praktik  nepotisme  yang  merusak  integritas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.
Adakalanya  tindakan  penyalahgunaan  wewenang  jabatan  tersebut  disebabkan karena  kebijakan  publik  yang  hanya  dipandang  sebagai  kesalahan  prosedur  dan administratif. Akan tetapi, apabila dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat pada kerugian perekonomian dan keuangan negara,  maka  sesungguhnya  itu  adalah  tindak  pidana.  Dengan  demikian,  kasus  tindak pidana korupsi dengan modus penyalahgunaan wewenang jabatan bersifat multidimensi dan kompleks. Sekalipun tindak pidana korupsi bersifat multidimensi dan kompleks, akan tetapi ada satu hal yang merupakan penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi khususnya dalam birokrasi, yaitu kesempatan dan jabatan atau kekuasaan. Seseorang akan cenderung menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, apabila mempunyai kesempatan.
Adanya kebijakan ini juga dapat menurunkan partisipasi publik dalam proses politik. Jika  warga  negara  merasa  bahwa  pemilihan  presiden  hanya  menjadi  formalitas  tanpa peluang nyata untuk perubahan kepemimpinan, maka minat dan motivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam politik dapat menurun (Lubis, 2007). Penurunan partisipasi publik ini  mengancam  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  demokratis,  mengurangi  kontrol publik  terhadap  pemerintah,  dan  merusak  daya  tarik  demokrasi  sebagai  sistem
pemerintahan yang inklusif. Oleh karena itu, penting untuk mewaspadai potensi-potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat muncul dari kebijakan tiga periode presiden dan mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem demokrasi di Indonesia (Isabela, 2022).
Kebijakan tiga periode presiden ini juga mengancam sistem demokrasi Pancasila yang  dianut  di  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  berjalannya  sirkulasi  atau  sistem pergantian  kepemimpinan  nasional  yang  dapat  berpotensi  besar  memundurkan demokrasi di Indonesia (Riswanto, 2021). Perlu digaris bawahi bahwa terdapat beberapa pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem demokrasi di Indonesia, yaitu antara lain adanya  penyelenggaraan  pemilu  yang  bebas  dan  berkala;  Adanya  pemerintahan  yang terbuka,  akuntabel  dan  responsif;  Adanya  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia (HAM); serta Berkembangnya civil society dalam masyarakat (Finaka, 2019)
Dimulai dari pilar pertama, yaitu penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala. Perlu ditekankan kata “berkala” disini menurut KBBI memiliki definisi berulang -ulang pada waktu tertentu dan beraturan. “Waktu tertentu” mengacu pada suatu waktu atau saat yang telah  ditentukan  sesuai  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dan  atas  kesepakatan  bersama. Sedangkan,  “beraturan”  berarti  teratur  atau  sesuai  aturan.  Dengan  dilaksanakannya kebijakan tiga periode presiden tentunya akan menyalahi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah mengamanatkan sendiri bahwasanya pemilu dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan pemilu yang tidak berkala lewat kebijakan ini tidak hanya melanggar konstitusi negara saja, melainkan juga hak demokrasi rakyat dalam menyalurkan kedaulatannya dalam memilih pemimpin mereka.
Selain  itu,  kebijakan  tiga  periode  presiden  juga  menyalahi  pilar  adanya pemerintahan  yang  terbuka  dan  akuntabel.  Dengan  kebijakan  ini  pemerintah  dapat melakukan konsolidasi  kekuatan  politik yang  besar dengan penambahan masa jabatan Presiden dan masa orde baru dapat terulang kembali dimana Presiden Soeharto berhasil untuk memusatkan kekuatan politiknya untuk dapat berkuasa sebagai Presiden Negara Republik  Indonesia  selama  3  dekade  lamanya.  Seperti  yang  diketahui,  sistem pemerintahan Orde Baru tidak mencerminkan demokrasi karena partisipasi masyarakat dalam  pengambilan  keputusan  atau  kebijakan  sangat  minim,  dan  ada  kecenderungan tertutupnya  penyelenggaraan  negara  pada  masa  itu  (Hardiyanto  dkk.,  2022).  Dengan demikian,  dampak  dari  kebijakan  tiga  periode  presiden  sangat  krusial  terhadap  sistem demokrasi di Indonesia.
Pandangan Ahli Hukum Tata Negara dan Politik Terhadap Kebijakan Tiga Periode
Presiden Dan Implikasi Hukum yang Mungkin Terjadi
Dalam atmosfir politik di Indonesia, baik pemilih maupun oknum politisi yang akan dipilih memiliki keinginan yang sama, yaitu mempertahankan kekuasaan bagi mereka yang dianggap  berpengalaman  dan  memiliki  profil  yang  dikenal  luas  oleh  masyarakat (Purnomo,  2010).  Karenanya,  sering  kali  terdengar  di  Indonesia  usulan  untuk mempertimbangkan  pengajuan  kembali  para  calon  yang  sebelumnya  telah  memiliki pengalaman menjabat bahkan yang telah menghabiskan “jatah” masa jabatannya. Hal ini dapat  terlihat  dengan  adanya  polarisasi  yang  terjadi  di  masyarakat  pasca  pemilihan Presiden  tahun  2019  yang  masih  belum  membaik  dan  dikhawatirkan  berlanjut  hingga Pilpres tahun 2024 mendatang.
Adapun  terdapat  kubu  yang  terus  mendengungkan  Presiden  Negara  Republik Indonesia  saat  ini  untuk  dapat  terus  menjalankan  masa  jabatannya  hingga  3  periode lamanya. Faktanya, para pendengung kebijakan tiga periode ini memang lebih condong diutarakan  oleh  para  elit  pendukung  sang  Presiden,  termasuk  jajaran  menteri,  para petinggi  partai,  hingga  barisan  pendukung  atau  relawan  presiden  itu  sendiri  (Santoso, 2022). Menurut Airlangga Pribadi, seorang pengajar di Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga,  usulan-usulan  tersebut  melanggar  semangat  konstitusi  yang  mengatur pembatasan kekuasaan dan rotasi elit politik yang memimpin negara. Dampaknya akan sangat merugikan terhadap proses regenerasi politik di Indonesia karena politisi muda dan berbakat akan mengalami kesulitan untuk muncul di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya politisi senior yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Ihsanuddin, 2018).
Selain  itu,  Dr.  Abdul  Gaffar  Karim,  seorang  Ahli  Politik  Pemerintahan  dari  UGM, mengungkapkan  bahwa  masa  jabatan  presiden  selama  3  periode  adalah  suatu pelanggaran terhadap pembatasan kekuasaan. Beliau menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi  modern  telah  disepakati  bahwa  penguasa  eksekutif  hanya  boleh  terpilih maksimal  dua  kali.  Pembatasan  ini  mengacu  pada  prinsip  dasar  demokrasi  bahwa kekuasaan tidak  boleh  terpusat pada satu individu, melainkan harus  tersebar sebanyak mungkin. Oleh karena itu, dalam pengelolaan negara, diperlukan mekanisme sirkulasi yang rutin, seperti pemilihan kepala negara dan kepala daerah secara berkala (Ningrum, 2021). “Pembatasan ini kesepakatan saja, tetapi jadi pijakan agar kekuasaan tidak memusat,” ucap beliau.
Menurut beliau, jika masa jabatan presiden selama 3 periode benar-benar terjadi, akan muncul permasalahan baru yang berpotensi besar harus dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini  akan  menimbulkan  risiko  yang  sangat  besar.  Menurutnya,  semakin  lama  seseorang
memegang  kekuasaan,  semakin  besar  kemampuannya  untuk  mengumpulkan  sumber daya  yang  akan  membuat  kekuasaannya  semakin  absolut.  Adapun  selain  melanggar pembatasan kekuasaan, beliau menanggapi bahwasanya masa jabatan presiden 3 periode akan menciptakan iklim kompetisi yang tidak adil. Pasalnya, terdapat satu kekuatan yang terlalu kuat untuk dapat diberikan perlawanan (Ningrum, 2021).
“Kalau sampai 3 kali, seorang p enguasa mampu mengumpulkan resources di tangannya sehingga terlalu berkuasa secara politik, ekonomi, dan sosial,” tutur beliau.
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law.,Ph.D., menyatakan bahwa tidak mungkin dapat terealisasinya tiga periode jabatan presiden. Hal ini disebabkan karena dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  sudah  diatur  bahwa  masa  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  maksimal hanya dua periode. Beliau menyebutkan bahwa untuk mengubah UUD NRI 1945 bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan, proses amandemen UUD NRI 1945 dapat terjadi melalui konvensi ketatanegaraan. Namun, melihat kondisi politik saat ini, sulit untuk melakukan konvensi ketatanegaraan guna mengubah UUD NRI 1945 (Ningrum, 2021).
Lebih rinci lagi, beliau menjelaskan bahwa semangat perubahan untuk membatasi kekuasaan  telah  tercermin  dalam  perubahan  pasal  7  amandemen  UUD  NRI  1945  yang baru. Dalam versi sebelumnya, UUD  NRI 1945 lama menyebutkan bahwa Presiden  dan Wakil  Presiden  memegang  jabatan  selama  5  tahun  dan  setelah  masa  jabatan  tersebut dapat dipilih kembali. Hal ini dapat diartikan bahwa setelah terpilih, mereka dapat dipilih kembali  tanpa  batasan  jumlah  periode  yang  diperbolehkan  untuk  menjabat.  Namun, setelah mengalami amandemen pada tahun 1999, Pasal 7 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden akan memegang jabatan selama lima tahun, dan setelah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan yang sama (Ningrum, 2021) .
“Semangat perubahan untuk membata si yang dulu bisa dipilih berkali-kali, dengan pasal 7 yang baru ini sudah tidak mungkin karena sudah dikunci oleh pasal 7 ini,” imbuh beliau.
Selanjutnya, menurut Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, ada implikasi hukum yang  dapat  terjadi  jika  kebijakan  masa  jabatan  presiden  tiga  periode  diterapkan  di Indonesia. Salah satu implikasinya adalah melambatnya pergantian kepemimpinan antar generasi yang akan datang. Bivitri juga menyebutkan bahwa penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak hanya berdampak pada struktur pemerintahan atas, tetapi juga berimbas terhadap struktur pemerintahan paling bawah (Putra, 2021).
Bivitri lebih lanjut menilai, bila kebijakan tiga periode tetap dilanggengkan, presiden akan menjalankan pemerintahan bersama orang-orang terdekat di sekelilingnya baik di sektor  formal  maupun  nonformal.  Dengan  demikian  maka  oligarki  yang  mengontrol
sistem pemerintahan Orde Baru dapat terulang. Dimana hanya orang- orang “terdekat” presidenlah yang dapat memiliki kuasa diatas negara.
"Jadi ada oligarki yang menginginkan supaya terus  menerus kekuasaannya dipelihara," tambah pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia tersebut.
Beliau pun mengajak masyarakat untuk dapat bersikap kritis terhadap persoalan ini. Terlebih lagi, publik tidak boleh hanya memperhatikan sosok Presiden itu saja, tetapi juga orang-orang yang berada dibawah lingkaran kekuasaannya (Putra, 2021).

## SIMPULAN
Konstitusionalitas  kebijakan  tiga  periode  presiden  menurut  UUD  NRI  1945 ditunjukkan dengan isi Pasal 7 UUD NRI 1945 yang berisi bahwa pasangan presiden dan wakil  presiden  yang  dipilih  dalam  satu  pasangan  memiliki  batasan  masa  jabatan  dua periode sehingga tidak diizinkan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden lebih dari dua periode berturut-turut. Dengan demikian, keberadaan kebijakan tiga periode presiden menjadi  dipertanyakan  karena  tidak  sesuai  dengan  hukum  positif  Indonesia  yang  diatur dalam UUD NRI 1945. Sampai saat ini, UUD NRI 1945 belum mengalami perubahan dalam hal batasan masa jabatan presiden. Oleh karena itu, kebijakan yang memungkinkan seorang presiden menjabat lebih dari dua periode berturut-turut tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
Dalam sistem demokrasi yang sehat, penting untuk memiliki rotasi kepemimpinan yang teratur. Hal ini bertujuan untuk mencegah stagnasi dan memberikan peluang bagi ide, visi, dan inovasi baru dalam pemerintahan. Di Indonesia, terdapat beberapa prasyarat yang menjadi dasar bagi berjalannya sistem demokrasi. Prasyarat-prasyarat tersebut antara lain adalah  penyelenggaraan  pemilu  yang  bebas  dan  berkala,  pemerintahan  yang  terbuka, akuntabel,  dan  responsif,  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM),  serta perkembangan  masyarakat  sipil  yang  kuat.Namun,  kebijakan  tiga  periode  presiden melanggar  prasyarat-prasyarat  tersebut.  Kebijakan  ini  berpotensi  meningkatkan ketergantungan dan nepotisme dalam pemerintahan, di mana kelompok atau individu yang memiliki hubungan dekat dengan presiden dapat memperoleh keuntungan yang tidak adil. Oleh karena itu, perlu diwaspadai potensi-potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat timbul dari kebijakan tiga periode presiden, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem demokrasi di Indonesia.
Beberapa Ahli Hukum Tata Negara dan Ahli Politik Pemerintahan mengungkapkan pandangannya terhadap kebijakan tiga periode presiden ini. Namun, mayoritas pandangan
tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak dan implikasi hukum yang negatif bagi negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir dan Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya.
Admin Kesbang. (2022, Oktober 26). Kelas Demokrasi Angkatan III Bagi Siswa SMA/SMK Se Kota Jogja. Diakses 18 Juni 2023, dari https://kesbang.jogjakota.go.id/detail/index/24358.
Al  Hafis,  Raden  Imam,  Moris  Adidi  Yogia.  (2017).  “Abuse  Of  Power:  Tinjauan  Terhadap
Penyalahgunaan Kek uasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia”. PUBLIKa, 3(1), 2.
Aryo  Wasisto  dan  Prayudi.  (2021). “Isu Jabatan  Presiden  Tiga  Periode  Dan  Evaluasi Kinerja Eksekutif”. Badan Politik Dalam Negeri Info Singkat, 13(13), 26.
CNN Indonesia. (2022, Juni 7). Kompas: Pemilih Jokowi Yakin Polarisasi 2024 Reda, Kubu Prabowo Tidak. CNN Indonesia. Diakses 29 Juni dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220606132714-617-805372/kompas- pemi lih-jokowi-yakin-polarisasi-2024-reda-kubu-prabowo-tidak.
Djuyandi, Y. (2022, April 26). Wacana 3 Periode dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia. RMOL Jabar. Diakses 29 Juni 2023, dari https://www.rmoljabar.id/wacana- 3-periodedanpengaruhnyaterhadapdemokrasi-diindonesia
Fadhila,  Novia  Rahma.  (2023,  Maret  20). Dilema  Demokrasi:  Antara  Kekuasaan  atau Kepentingan Rakyat. Diakses 19Juni 2023,  dari
https://www.kompasiana.com/noviarahmafadhila6083/641798f04addee0d7941bad3/
d ilema-demokrasi-antara-kekuasaan-atau-kepentingan-rakyat.
Fadli, Muhammad Rijal. (2021). “Memahami Desain  Metode  Penelitian Kualitatif”. Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, 21(1), 35.
Finaka,  A.  W.  (2019). Mengapa Indonesia Harus Selenggarakan Pemilu. Indonesia Baik. Diakses  29  Juni  2023,  dari https://indonesiabaik.id/infografis/mengapa-indonesia- harus-selenggarakan-pemilu.
Hardiyanto, L., & dkk. (2022). “Isu Presiden  3  Periode  Dalam  Kajian Konstitusi”. Jurnal CitizenshipVirtues, 2(2),  312.
https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/view/153 . Husein Umar. (2013). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali.
Ihsannudin.  (2018,  Juli  23). Jika  Gugatan  Perindo  Dikabulkan,  SBY  Bisa  "Nyapres"  Lagi. Kompas.com. Diakses 29 Juni 2023, dari https:// nasional. kompas.com /read /2018
/07/23/16110281/jika-gugatan-perindo-dikabu lkan-sby-bisa-nyapres-lagi.
Isabela,  Monica  Ayu  Caesar.  (2022,  Maret  15). Partisipasi  Masyarakat  dalam  Kebijakan Publik. Diakses 28 Juni 2023,
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/04000011/partisipasi-masyarakat dalam- kebijakan-publik.
Khairunas. (2015). Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power). Diakses 28 Juni 2023, https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/.
Mulyono,  Galih  Puji,  Rizal  Fatoni.  (2019).  “Demokrasi  Sebagai  Wujud  Nilai -Nilai  Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia”. Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(2), 1.
Ningrum,  K.  E.  P.  (2021,  Maret  16). Jabatan  Presiden  3  Periode  Langgar  Pembatasan Kekuasaan. Universitas Gadjah Mada.  Diakses 29 Juni 2023, dari https: //ugm .ac.id /id /berita/20881-jabatan-presiden-3-periode-langgar-pembatasan-ke kuasaan/
Nugraha,  Satriya.  (2016).  “Konsep  Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam  Undang -Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. Socioscientia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 8(1), 17.
Purnomo,   C.   E.   (2010). “Pengaruh Pembatasan  Kekuasaan  Presiden  Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia”. Jurnal
Konstitusi, 7(2), 162.
https://doi.org/10.31078/jk727.
Putra,  E.  P.  (2021,  Maret  24). Ahli  Hukum:  Ada  Implikasi  Hukum  Presiden  Tiga  Periode. Republika Online.  Diakses 29  Juni  2023,  dari  https:  //news.  republika.co.id /berita /qqgqiz484 /ahli-hukum-ada-implikasi-hukum-presi den-tiga-periode
Rahyuni, Finta. (2023, Mei 16). Respons Gibran Soal Bobby Digadang-gadang Jadi Calon Gubernur Sumut.  Diakses 19 Juni 2023,
https://www.detik.com/sumut/berita/d-6723929/respons-gibran-soal-bobby-digadang- gadang-jadi-calon-gubernur-sumut.
Santoso, B. (2022, December 14). Berkali-kali Muncul, Ini Daftar Barisan Pendengung Jokowi 3 Periode:  Ada  Relawan,  Menteri  Sampai  Elite  Parpol.  Suara.com.  Diakses  29  Juni 2023,dari
https://www.suara.com/news/2022/12/14/081815/berkali-kali-muncul-ini-daftar-baris  an- pendengung-jokowi-3-periode-ada-relawan-menteri-sampai-elite-parpol.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: PT. Alfabeta.
Syakwan Lubis. (2007). “Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik”. Demokrasi, 6(1), 73. Yani,  Ahmad.  (2018).  “Sistem  Pemerintahan  Indonesia:  Pendekatan  Teori  Dan  Praktek
Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (Indonesian Government System: Theory And Practice Approaches Of 1945’ Constitution”. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12(2), 1.