AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940

## AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam
Journal homepage: http://journal.stiba.ac.id/indek.php/tamam
Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii)
Price Determination in Buying and Selling Perspective of Fiqh Muamalah (Comparative Study of the Syafii School and the Maliki School)
Jamaluddin a , Sofyan Nur b , Muhammad Taufan Djafri c
a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: jamaluddinjalil218@gmail.com
b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: sofyannur@stiba.ac.id
c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muhtaufandjafri@stiba.ac.id
A R T I C L E  I N F O

## A B S T R A C T
Article history: Received: 4 May 2023 Revised: 11 May 2023 Accepted: 15 May 2023 Published: 19 May 2023 This research was conducted with the aim of knowing the concept of buying and selling in Islamic muamalah, and to find out the pricing according to the Syafii  and  Maliki  schools.  The  type  of  research  used  in  this  research  is descriptive qualitative. Qualitative is a type of research that takes data sources from library books (library research). The author provides a response from the view of the Maliki school, that the concept adopted by the Maliki school is a concept that is in accordance with current market developments. The Maliki School also explains that the government's role in the economy is to oversee the market so that it operates normally without market intervention. However, nowadays  there  is  little  government  intervention  in  the  economy,  such  as intervention in the fuel (fuel) issue. Because the shape of the market today is more  complex,  operationally  there  are  slight  differences.  As  for  the  Syafii school of thought, it goes back to the concept of the market at the time of the Prophet Muhammad. which the government may not intervene in price fixing in buying and selling. Keywords: price fixing, buying and selling, fiqh  muamalah,  comparative study

## A B S T R A K
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  konsep  jual  beli dalam  muamalah  Islam,  dan  untuk  mengetahui  penepatan  harga  menurut mazhab  Syafii  dan  mazhab  Maliki. Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kualiatif  deskriptif.  Kualitatif  adalah  suatu  jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan ( library research ). Penulis  memberikan  tanggapan  dari  pandangan  mazhab  maliki, bahwa konsep yang dianut oleh mazhab Maliki merupakan konsep yang sesuai dengan perkembangan pasar sekarang. Mazhab Maliki juga menjelaskan peran pemerintah dalam perekonomian adalah mangawasi pasar agar berjalan secara normal tanpa melakukan intervensi pasar. Akan tetapi pada zaman sekarang ada  sedikit  intervensi  pemerintah  dalam  perekonomian  seperti  intervensi masalah  BBM  (Bahan  Bakar  Minyak),  karena  bentuk  pasar  untuk  zaman sekarang lebih komplek maka secara operasional terdapat sedikit perbedaan.
Adapun mazhab Syafii kembali kepada konsep pasar pada zaman Rasulullah saw. yang mana pemerintah tidak boleh intervensi penetapan harga dalam jual beli.

## How to cite:
Jamaluddin, Sofyan Nur, Muhammad Taufan Djafri, “Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii)”, AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam 3, No. 1 (2023): 18-40. doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940

## PENDAHULUAN
Agama  diturunkan  untuk  menjawab  persoalan  manusia  baik  dalam  skala  mikro maupun skala makro. Manusia sebagai khalifah di atas muka bumi menggunakan ajaran agama tersebut untuk mewujudkan kerajaan Allah swt. di muka bumi. Karenanya ajaran agama memang harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Dalam Islam dikenal syariat,  sebagai  hukum  Allah  atau  hukum  Islam,  yang  mengatur  masalah  ibadah  dan muamalah.
Syariat  yang  diturunkan  kepada  Nabi  Muhammad  saw.  mencakup  kemaslahatan dunia  dan  akhirat,  dan  jika  ada  sesuatu  yang  menyelisihi  syariat  Islam  maka  sesuatu tersebut bukan kebenaran (batil), dan apa saja yang sesuai dengan syariat maka itu adalah kebenaran.  Karena  syariat  bersumber  dari  al-Qur’an  dan  sunah  Rasulullah  saw.,  dan segala sesuatu yang pernah dilewati oleh al-Salaf al-Ummah 1 dari aspek akidah, ibadah, amalan, politik, dan hukum-hukum Allah swt. 2
Bagi seorang Muslim, agama Islam adalah jalan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan,  Islam  sebagai  agama  yang  telah  ditempatkan  sebagai  suatu  pilihan  dan sekaligus  ajarannya  dijadikan  pedoman  dalam  kehidupan  umat  manusia.  Sehingga keberadaannya telah memberikan arahan dalam pengembangan peradaban umat manusia.
Islam  adalah  agama  yang  bersifat  terbuka  yang  selalu  memberikan  keleluasaan kepada umatnya untuk berpikir ke depan dalam rangka mencapai tingkat peradaban dan kemajuan yang lebih baik. Islam merupakan agama yang memberikan rahmat bagi seisi dunia ini. Oleh karena itu syariat Islam sebagai suatu syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw  mempunyai  keunikan  tersendiri  yaitu  sebagai  agama  yang  lengkap  dan  universal. Komprehensif  dan  lengkap  berarti  syariat  Islam  merangkum  seluruh  aspek  kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial ekonomi (muamalah).
Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dengan berinteraksi mereka  dapat  mengambil  manfaat 3 .  Salah  satu  praktek  yang  merupakan  hasil  interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Akan tetapi bukan asal interaksi karena Islam mengatur permasalahan  ini  dengan  rinci  dan  seksama  sehingga  ketika  mengadakan  jual  beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya  terhadap  sesama  manusia,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  Islam  merupakan  ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.
Jual  beli   adalah  tukar menukar  harta dengan  harta untuk  memiliki  dan  memberi kepemilikan . 4 Sebagian  orang  menyangka  bahwa  jual  beli  sama  dengan  transaksi  riba karena terkadang pedagang mengambil keuntungan besar dari pembeli namun sangkaan mereka  keliru 5 ,  dalam  kitab-kitab  fikih  kegiatan  transaksi  ini  (jual  beli)  biasa  disebut
1 Yang dimaksud dengan al-Salaf al-Ūmmah adalah mereka para sahabat Nabi dan al-Tābi’īn dan Tābi’ū al-Tābi’īn .  Lihat: Abdul Qāhir bin Ṭāhir bin Muhammad bin Abdillah al-Bagdādī al-Tamīmī Abu Manṣūr, al-Firaq Baina al-Firaq Wa Bayān al-Firaq al-Nājiah. Cet. II (Beirūt; Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1977M), h. 352.
2 Syaikh  al-Islam  Ahmad  bin  Taimiyah, Majmū  Fatāwa ,  juz  19  (al-Su’ūdiyyah:  Mujamma’  al- Malik Fahd, 1416H/1995M), h. 308.
3 Rahmat,  Rahmat,  Sofyan  Nur,  Askar  Patahuddin,  and  Al  Ikhsan  Adil.  2021.  “Jual  Beli  Mata Uang Sistem Trading Forex Dalam Perspektif Hukum Islam”. AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam 1 (1), 60-78. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.448.
4 Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, al-Mughnī, Juz 6 (Cet. I; Riyādh: Dār ālamal kutub, 1406H/1986M), h. 5.
5 Muhammad Shiddiq Abdillah, and Muh Fadel As’ad. 2022. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Pengadaan Barang (Studi Komparasi Antara Skema Murabahah Lil Wa’id Bisyira’ Dan Al-
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940
Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii)
dengan istilah al-Bai’ , dan  inilah di antara kegiatan muamalah dengan  manusia  yang disyariatkan oleh Allah swt. 6 , sebagaimana dalam firman-Nya QS. al-Baqarah/2: 275.
                                        
Terjemahnya:
“…Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”. 7
Transaksi  ekonomi  pasar  bekerja  berdasarkan  mekanisme  harga,  agar  transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya maka harga harus mencerminkan keadilan. Karena tingkat harga barang ditentukan oleh interaksi para penjual dan pembeli di pasar. Dalam  konsep  ekonomi  baik  konvensional  maupun  konsep  ekonomi  Islam,  harga ditentukan  oleh  keseimbangan  permintaan  dan  penawaran.  Yang  dimaksud  dengan permintaan adalah sejumlah barang yang akan dibeli atau yang diminta pada tingkat harga tertentu.  Sedangkan  penawaran  adalah  sejumlah  barang  yang  ditawarkan  pada  harga tertentu dan waktu tertentu. 8
Dengan menggabungkan permintaan pembeli dan penjual maka dapat ditunjukkan bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual dalam menentukan harga keseimbangan dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut.
Kondisi  umat  ini  memang  menyedihkan,  dalam  praktek  jual  beli  mereka meremehkan  batasan-batasan  syariat,  sehingga  sebagian  besar  praktek  jual  beli  yang terjadi di masyarakat adalah transaksi yang dipenuhi berbagai unsur penipuan, keculasan dan  kezaliman . Praktek  jual  beli  yang  dilakukan  para  pedagang  saat  ini,  mungkin  kita dapat  menarik  satu  konklusi,  bahwa  sebagian  besar  para  pedagang  dengan  “ringan tangan” menipu para pembeli demi meraih keuntungan yang diinginkannya, 9 oleh karena itu Rasulullah saw bersabda,
تلا َّنِإ ُراَّجُفْلا ْمُه َراَّج . ُلاَق :او َُّللَّا َّلَحَأ ْدَق َسْيَلَأ َِّللَّا َلوُسَر َيَ َعْيَ بْلا ؟ َلاَق : ىَلَ ب , َنوُبِذْكَيَ ف َنوُثِ دَُيُ ْمُهَّ نِكَلَو َنوَُثََْيََو َنوُفِلَْيَُو )دحمأ هاور(. 10

## Artinya:
Sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang  fajir (suka berbuat maksiat), para sahabat heran dan bertanya, “Bukan kah Allah telah menghalalkan praktek jual beli, wahai Rasulullah?”. Maka beliau menjawab, “Benar, namun para pedagang itu tatkala menjajakan barang dagangannya, mereka bercerita tentang dagangannya kemudian berdusta, mereka bersumpah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan keji.
Ijarah Ma’al Wa’di Bil Hibah) ”. AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam 2 (1), 70- 77. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.537.
6 Bakry, Kasman, Ihwan Wahid Minu, Akhmad Hanafi Dain Yunta, and Hasyim Hasyim. 2021. “Aktualisasi  Kaidah  Fikih  Al-Muslimūna  ‘alā  Syurūṭihim  Dalam  Transaksi  Jual  Beli”.  AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam 1 (1), 45-59. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.447.
7 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’ān Dan Terjemahnya , h. 47.
8 Farid  Caesar  Aviandi,  “Teori  Permintaan  Dan  Penawaran”, Blog  Farid  Caesar  Aviandi. http://fcaesaraviandi.blogspot.co.id/2015/06/teori-permintaan-dan-penawaran.html?m=1  (diakses  tanggal 4 Juni 2015).
9 Yūsuf  al-Qaraḍāwī, Daur  al-Qiyam  wa  al-Akhlāq  Fī  al-Iqtiṣād  al-Islāmī, Cet.  I  (al-Qāhirah; Maktabah Wahbah, 1415H/1995M), h. 269.
10 Imam Ahmad bin Hambal, al-Mausū’ah al-Hadīṡiyah Musnad Imam Ahmad, Juz 24, no. 15666 (Cet. I; Beirūt-Libanon: Muassasah al-Risālah, 1419H/1998M), h. 437.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940
Harga  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi  mekanisme  pasar.  Dalam  Islam, harga  yang  seharusnya  berlaku  di  pasar  yaitu  harga  yang  adil,  Umar  bin  Khattab menggunakan  istilah  harga  yang  adil  ketika  menetapkan  nilai  baru  atas  diyat  (denda), setelah nilai dirham turun dan harga-harga naik.
Dalam  pertukaran  atau  pengukur  nilai  suatu  produk  dalam  pasar  biasanya menggunakan uang. Jumlah uang tersebut biasanya menunjukkan suatu produk atau jika seseorang ingin membeli suatu barang dan jasa, maka orang tersebut akan mengeluarkan sejumlah uang sebagai pengganti barang dan jasa tersebut. Sehingga harga dapat diartikan sebagai  nilai  pertukaran  yang  ditetapkan  oleh  penjual  dan  pembeli  untuk  memperoleh suatu produk. 11
Terkait dengan harga dalam Islam sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri  urusan  ekonomi,  di  antaranya  masalah  penetapan  harga  dalam  jual  beli, sebagian  ulama  yang  lain  membenarkan  peran  negara  untuk  menetapkan  harga.  Imam Mālik berpendapat bahwa negara boleh  menetapkan harga dalam jual beli, sedangkan Imam  Syafii    berpendapat  bahwa    Negara  tidak  memiliki  hak  untuk    mematok  harga. Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada adanya hadis Rasulullah saw. dari sahabat Anas bin Mālik ra:
َو َع ْن َأ َن س َق هنع الله يضر َلا َغ َل ِسلا ْع ُر َع َىل َع ْه ِد ُر ُس ِلو ِالله ملسو هيلع الله ىلص ، َ ف َق ُلا :اْو َيَ ُر ُس َلو ِالله َغ َل ِسلا ْع ُر, َف َس ِ ع ْر   َل َن َ ف ا َق َلا ُر ُس ُلو ِالله ملسو هيلع الله ىلص : ِإ َّن َالله ُه َو ُلا َسم ِ ع ُر، َقلا ِبا ُض ، َبلا ِسا ُط ، َرلا ِزا ُق ، ِإ ِ ن ََل ْر ُج َأ و ْن َأ ْل َق َالله ى َو َل ْي َس َأ َح د ِم ْن ُك ْم   َي ْط ُل ُب ِن َِب ْظ ُل َم  ة ِْف َد  م َو َل لاَم . )هجام نبا هاور( 12
Artinya: Dari Anas bin Mālik ra. Berkata: harga mulai mahal di Madinah pada zaman Rasulullah  saw.  maka orang-orang  mengatakan,  wahai  Rasulullah,  harga  mulai mahal, patoklah harga untuk kami.” Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah- lah  yang  mematok  harga,  yang  menyempitkan  dan  melapangkan  rezeki,  dan sesungguhnya saya berharap bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dari suatu kezaliman pun dalam darah dan harta.
Berangkat dari perbedaan pendapat di atas tentang penentuan harga, maka penulis merasa tertarik untuk mencoba mengkaji lebih dalam mengenai: (1) bagaimana konsep jual beli dalam Muamalah Islam? (2) bagaimana penepatan harga menurut mazhab Syafii dan mazhab Maliki? Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk:  (1)  mengetahui  konsep  jual  beli  dalam muamalah Islam; (2) mengetahui penepatan harga menurut mazhab Syafii dan mazhab Maliki. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu  syariat  pada  umumnya,  dan  khususnya  untuk  jurusan  muamalah,  dan  diharapkan dapat  berguna  bagi  perkembangan  kajian  ilmu  tentang  pengetahuah  ilmu  syariat,  serta menjadi  rujukan penelitian berikutnya tentang penetapan harga dalam jual  beli.  Secara praktis,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  landasan  bagi  masyarakat  dalam melakukan kegiatan jual beli untuk lebih memperhatikan kejelasan harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha.
Jenis  penelitian  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  kualiatif  deskriptif. Kualitatif  adalah  suatu  jenis  penelitian  yang  mengambil  sumber  data  dari  buku-buku
11 Indara NS, “pengertian harga” .one.indoskripsi.com/click/2499/0 , (diakses 26 oktober,2016).
12 Muhammad bin Yazīd al-Rab’ī Ibnu Mājah, Sunan Ibnu Mājah, no. 2200 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al- Salām, 1420H/1999M), h.  315.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940
perpustakaan ( library research ). Secara definitif, library research adalah penelitian yang dilakukan  di  perpustakaan  dan  peneliti  berhadapan  dengan  berbagai  macam  literatur sesuai  tujuan  dan  masalah  sedang  dipertanyakan. 13 Sedangkan  deskriptif  adalah menggambarkan  apa  adanya  suatu  tema  yang  akan  dipaparkan. 14 Sumber  data  dalam penelitian  ini  sesuai  dengan  jenis  penggolongannya  ke  dalam  penelitian  perpustakaan ( library research ), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah data-data  yang  diperoleh  dari  perpustakaan  melalui  penelusuran  terhadap  buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  memiliki  kesamaan  dengan  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
a. Jurnal  penelitian  Supriadi  Muslimin  dkk,  Konsep  Penetapan  Harga  Dalam Perspektif Islam, 15 dalam jurnal ini dijelaskan bahwa konsep penetapan harga dalam  Islam  sesuai  dengan Maqāṣid  al-Syarīah ,  yaitu  merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Penentuan harga menjadi  suatu  keharusan  dengan  alasan  menegakkan  kemaslahatan  manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi  di  lapangan).  Dalam  konsep  Islam,  yang  paling  prinsip  adalah  harga ditentukan  oleh  keseimbangan  permintaan  dan  penawaran  dan  keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar.  Namun  ketika  terjadi  tindakan  yang  bersifat  zalim  sehingga  terjadi distorsi  pasar  atau  harga  tidak  berada  paada  titik  keseimbangan,  pemerintah sangat  berperan  untuk  mengambil  kebijakan  berupa  penetapan  harga  dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya distorsi tersebut dan mengembalikan harga  pada  titik  keseimbangan.  Penelitian  ini  cenderung  kepada  pendapat mazhab maliki dan belum menjelaskan pendapat mazhab syafii.
b. Jurnal penelitian syamsul  effendi,  Penetapan Harga Dalam  Perspektif Ekonomi Islam, 16 dalam jurnal tersebut dipaparkan bahwa Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat  berlaku secara normal.  Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun, tidak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistik atau yang lainnya. Persaingan bebas dalam hal ini adalah bahwa umat islam menentukan sendiri tentang apa yang harus di konsumsi  dan  diproduksi  serta  dibebaskan  untuk  memilih  sendiri  apa-apa  yang dibutuhkan  dan  bagaimana  cara  memenuhinya.  Teori  ekonomi  Islam  mengenai harga pertama-tama dapat dilihat dari sebuah hadis yang menceritakan bahwa ada sahabat  yang  mengusulkan  kepada  nabi  untuk  menetapkan  harga  di  pasar. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan  karena  Allah  yang  menentukannya.  Namun  penelitian  ini  belum memaparkan studi komparasi antara mazhab maliki dan syafii.
13 Masyuri dan M, Zainuddin, Metodologi Penelitian, (Bandung: Refika Aditama, 2008),h.50
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : suatu pendekatan praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.
15 Supriadi  Muslimin,  Zainab  Zainab,  and  Wardah  Jafar.  "Konsep  Penetapan  Harga  Dalam Perspektif Islam." Al-Azhar Journal of Islamic Economics 2.1 (2020): 1-11.
16 Syamsul Effendi, "Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam." MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah 1.2 (2021): 26-35.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940
c. Jurnal  penelitian  Hendra  Pertaminawati,  Analisis  Pemikiran  Ibnu  Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam, 17 dalam jurnal ini dijelaskan bahwa menurut pendapat Ibnu Khaldūn, mekanisme harga  ditentukan  oleh  permintaan  dan  penawaran  yang  terjadi  secara  alamiah. Ketika  terjadi  kenaikan  harga  secara  alami  yang  disebabkan  oleh  sedikitnya barang  atau  banyaknya  permintaan,  maka  itu  artinya  Allah  ingin  memberikan rizeki-Nya ke pada para pedagang, dan ketika terjadi penurunan harga yang terjadi karena  melimpahnya  barang  atau  sedikitnya  permintaan,  maka  Allah  ingin memberikan rezeki-Nya kepada para pembeli atau konsumen. Dalam hal ini juga penulis  sependapat  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Ibnu  Khaldun.  Bahwa turun-naiknya  harga  dalam  mekanisme  harga,  diakibatkan  oleh  penawaran  dan permintaan.  Menurut  pendapat  Ibnu  Khaldūn,  pemerintah  atau  penguasa  atau wakilnya tidak diperkenankan menetapkan harga, karena akan merugikan salah satu  pihak,  dan  menguntungkan  pihak  yang  lain.  Dalam  penelitian  ini  belum dipaparkan  studi  komparasi  antara  mazhab  maliki  dan  syafii  terkait  penetapan harga.
d. Tesis  Muzakkir  S,  Konsep Al-Tas'īr  Al-'Adl di  Pasar  Seni  Sesela  Gunungsari Lombok  Barat  Perspektif  Etika  Bisnis  Islam,  tahun  2016. 18 Hasil  peneltian  ini menunjukkan bahwa mekanisme yang terjadi di pasar seni Sesela mencerminkan proses  penentuan  harga  yang  sudah  sesuai  dengan  aturan  hukum  Islam. Pemberlakuan Al-Tas'īr secara kasuistis bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan harmonisasi pasar serta pihak-pihak yang terkait demi terwujudnya kemaslahatan dan  kesejahteraan  bersama.  Di  samping  itu,  adanya  upaya  aktualisasi  dan operasionalisasi konsep Al-Tas'īr Al-'Adl yang diberlakukan di pasar seni Sesela menunjukkan adanya penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam. Internalisasi nilai- nilai keadilan, ihsan, transparan, dan kejujuran yang diterapkan dalam melakukan penentuan harga menjadi indikasi bahwa penentuan harga dilakukan secara baik tanpa  melanggar  etika  bisnis  dan  prinsip-prinsip  dalam  bermuamalah.  Namun, penelitian  ini  belum  mengurai  dua  pendapat  mazhab  maliki  dan  syafii  secara mendalam  terkait penetapan harga.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Jual Beli
1. Menurut Bahasa
Secara  etimologi,  jual  beli ( عيبلا )  berarti  mengambil  dan  memberikan sesuatu, 19 dan merupakan derivat (turunan) dari عابلا (depa) karena masing-masing dari  dua  orang  yang  melakukan  akad  meneruskannya  untuk  mengambil  dan memberikan  sesuatu.  Orang  yang  melakukan  penjualan  dan  pembelian  disebut
17 Hendra  Pertaminawati,  "Analisis  pemikiran  Ibnu  Khaldun  tentang  mekanisme  pasar  dan penetapan  harga  dalam  perekonomian  Islam." Kordinat:  Jurnal  Komunikasi  antar  Perguruan  Tinggi Agama Islam 15.2 (2016): 195-216.
18 https://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/406551
19 Abu  Bakar  bin  Muhammad  bin  ‘Abdul  Mu’min  bin  Harīz  bin  Ma’lī  al-Husainī  al-Haṣanī Taqiyuddin  al-Syāfi’ī. Kifāyatu    al-Akhyār  Fī  Halli  Gāyati  al-Ikhtiṣar. (Cet.  I; Kairo:  Dār  al-Jauzī, 1436H/2015M), hal. 228
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940
ناعيبلا . Jual beli diartikan juga “pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Kata lain dari al-bai’ adalah al-syirā’ , al-mubādalah , dan al-tijārah. 20

## 2. Menurut Istilah
Adapun  secara  terminologi,  banyak  ulama  yang  memberikan  definisi  jual beli  secara  syara  akan  tetapi  penulis  hanya  memaparkan  dari  dua  mazhab  yaitu Mazhab Syafii dan Mazhab Maliki. Jual beli menurut  Mazhab Syafii adalah, ِْيَْلِباَق   لاَِب   لاَم ُةَلَ باَقُم ِهْيِف ِنْوُذْأمَلا ِهْجوَلا ىَلَع   لوُبَ ق َو   باَْيِِْبِ  ِف رَصَّتلِل Artinya:
Jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola ( taṣarruf ) dengan ijab dan kabul dengan ketentuan (syariat). 21 Adapun menurut  Mazhab Maliki jual beli adalah,
ةَّذَل ِةَعْ تُم  َلَو َعِفاَنَم ِْيَْغ ىَلَع  ةَضَواَعُم ُدْقَع
Artinya:
Transaksi  tukar  menukar  bukan  atas  suatu  manfaat  dan  bukan  pula  untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan. 22
Karena transaksi atas suatu manfaat disebut ijārah , dan transaksi atas sesuatu untuk mendapatkan kenikmatan bisa masuk dalam kategori mahar.

## B. Landasan Jual Beli
Landasan disyariatkannya jual beli terdapat dalam al-Qur’an, Sunah, dan ijmak. 23
1. Al-Qur’an
a. Firman Allah swt. Q.S. al-Nisā’/4: 29.
                                                                                                    
            
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 24
b. Firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/2: 275.
                                        
Terjemahnya:
“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 25 c. Firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/2:282.
20 ‘Abdurrahman bin  Muhammad  ‘Iwaḍ  al-Juzairī, Al-Fiqh  ‘Ala  al-Mażāhib  al-‘Arba’ah, Juz  2 (Cet. 2; Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424H/2003M), h. 134.
21 Abu  Bakar  bin  Muhammad  bin  ‘Abdul  Mu’min  bin  Harīz  bin  Ma’lī  al-Husainī  al-Haṣanī Taqiyuddin al-Syāfi’ī. Kifāyah  al-Akhyār Fī Halli Gāyah al-Ikhtiṣar , hal. 228.
22 Muhammad bin Qāsim al-Anṣārī Abu ‘Abdillah al-Raṣā’ al-Mālikī, Syarh Hudūd Ibn ‘Arafah, (Cet. I; t.t.p.: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1350H), hal. 232.
23 Abu  Bakar  bin  Muhammad  bin  ‘Abdul  Mu’min  bin  Harīz  bin  Ma’lī  al-Husainī  al-Haṣanī Taqiyuddin al-Syāfi’ī. Kifāyah  al-Akhyār Fī Halli Gāyah al-Ikhtiṣar , hal. 228.
24 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’ān Dan Terjemahnya, h. 83.
25 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’ān Dan Terjemahnya, h. 47.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940
                                

Terjemahnya:
“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli” 26
2. Sunah
a. Landasan  jual  beli  dalam  sunah  adalah  hadis  yang  datang  dari  sahabat  yang mulia Hakīm bin Hizām ra. bahwa Nabi saw. bersabda: َلا َ ب ْ ي َع ِنا ِب ِْل َي ِرا )ملسم و يراخبلا هاور( 27
Artinya:
“Antara penjual dan pembeli mempunyai hak memilih”
b. Juga   yang menunjukkan disyariatkannya jual beli, bahwa  Nabi  saw. pernah suatu  ketika  ditanya  tentang  penghasilan  yang  paling  baik,  lalu  Nabi menjawab:
َ ب ْي  ع َم ُْب رو َو َع َم ُل َرلا ُج ِل ِب َي ِد ِه )دحمأ هاور( 28 Artinya:
“jual  beli  yang  benar  dan  seseorang  yang  bekerja  dengan  tangannya sendiri”
c. Sabda Nabi saw.:
)هجام نبا هاور(   ضاَرَ ت ْنَع ُعْيَ بلا اَّنَِّإ 29 Artinya:
“Sesungguhnya jual beli itu dengan suka sama-suka”
d. Hadis dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw bersabda:
ْنََل
هاور( ُهَعَ نَْيَ ْوَأ ُهَيِطْعُ يَ ف ًادَحَأ َلَأْسَي ْنَأ ْنَم ُهَل  ْيَْخ ِهِرْهَظ ىَلَع ًةَمْزُح ْمُكُدَحَأ َبِطَتَْيُ )يراخبلا 30
Artinya:
“Seseorang  mengambil  tali  lalu  membawa  seikat  kayu  bakar  di  atas punggungnya  itu  lebih  baik  daripada  mengemis  kepada  seseorang, mereka memberi atau tidak.”
Jual beli yang benar yang dimaksud hadis di atas adalah jual beli yang tidak mengandung di dalamnya kecurangan, khianat, dan kemaksiatan kepada Allah swt.
Suatu  ketika  Rasulullah  saw.  berjalan  di  pasar,  beliau  menyaksikan perdagangan  manusia  dan  beliau  mengingkari  perdagangan  yang  terdapat
26 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’ān Dan Terjemahnya, h. 48.
27 Muhammad  bin  Ismā’īl  Abu  ‘Abdillah  al-Bukhārī  al-Ja’fī, al-Jāmi’  al-Musnad  Al-Ṣahīh  al- Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillah Ṣallallahu ‘Alaihi Wa Sallam: Ṣahīh al-Bukhārī, Juz 3, bab: iżā bayyana al-bayyi’ān  wa  lam  yaktumā,  no.  2079,  hal.  58.  Muslim  bin  al-Hujjāj  Abu  al-Hasan  al-Qusyairī  al- Naisabūrī, al-Musnad al-Ṣahīh al-Mukhtaṣar bi Naqli al-‘Adl Ilā Rasūlillah Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam: Ṣahīh Muslim, Juz 3, bab: ṡubūtu khiyār al-majlis li al-mutabāyi’ain, no. 1531 (Beirut: Dār Ihyā al-Turāṡ al-‘Arabī, t.th.), hal. 1164.
28 Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibānī, Musnad al- Imām Ahmad bin Hanbal, Juz 25 (Cet. I; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1421H/2001M), hal. 157.
29 Ibnu Mājah Abu Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, Sunan Ibni Mājah, Juz 2, no. 2185 (t.t.p.; Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.), hal. 737.
30 H.R. Bukhārī, no. 2074, Juz 3, h. 57.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940
kecurangan di dalamnya, beliau melarang jual beli sebagaimana yang terjadi pada masa  jahiliyyah  seperti  adanya  unsur  garar  (samar-samar),  penipuan,    riba,  dan semisalnya  yang  tidak  diakui  oleh  Islam  akan  kebenarannya.  Dan  beliau menganjurkan jual beli yang terdapat di dalamnya kebaikan dan maslahat pribadi maupun umum. 31
3. Ijmak
Ulama telah sepakat atas disyariatkannya jual beli dan bahwasanya jual beli termasuk  di  antara  sebab  terjadinya  saling  memiliki.  Sebagaimana  hikmah  yang terkandung di dalamnya bahwa kebutuhan yang sangat mengharuskan disyariatkan jual  beli  karena  manusia  membutuhkan  barang-barang,  makanan,  minuman  dan semacamnya  yang  ada  pada  orang  lain,  dan  tidak  ada  jalan  untuk  memilikinya kecuali dengan cara jual beli. 32

## C. Syarat dan Rukun Jual Beli
Jual beli merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Maka  dengan  sendirinya  dalam  perbuatan  hukum  ini  haruslah  terpenuhi  rukun  dan syarat sahnya jual beli.
Rukun dan syarat jual beli Menurut mazhab syafii:
a. Berakal ( al-Āqil )
1).  Berakal,  yaitu  seseorang  yang  dapat  membedakan  atau  memilih  mana  yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal (gila atau orang bodoh), maka jual beli yang diadakan tidak sah.
2). Kehendak sendiri, diartikan bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu  pihak  tidak  melakukannya  dalam  tekanan  atau  paksaan  dari  pihak  lain.  Jual beli yang berdasarkan paksaan adalah jual beli yang tidak sah. Adanya saling rela (suka  sama  suka)  dalam  pengertian  jual  beli  merupakan  dasar  syarat  sahnya  jual beli, dengan kata lain merupakan kehendak sendiri yang bebas dari paksaan atau tipu daya dari pihak lain. Kecuali paksaan yang dibenarkan dalam agama, misalnya seseorang  dipaksa  untuk  menjual  hartanya  yang  ia  miliki  untuk  membayar hutangnya, maka ini dibenarkan.
3). Tidak mubazir. Yang dimaksud mubazir adalah orang yang tidak cakap dalam bertransaksi  jual  beli,  atau  berada  di  bawah  pengampuan  atau  perwalian.  Hal  ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Nisā’/4: 5, yang berbunyi:
                                                                                                                       
          
Terjemahnya:
Dan  janganlah  kamu  serahkan  kepada  orang-orang  yang  belum  sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai  pokok  kehidupan.  berilah  mereka  belanja  dan  pakaian  (dari  hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik . 33
31 Muhammad  Sakhāl  al-Majājī, Ahkām  ‘Aqdi  al-Bai’  Fī  al-Fiqh  al-Islāmī  al-Mālikī, (Cet.  I; Beirut-Libanon: Dār Ibni Hazm, 1422H/2001M), h. 24.
32 Ali Haidar Khawājih Amīn Afnadī, Darar al-Hikām fī Syarh Majallah al-Ahkām, Juz 3 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Jīl, 1411H/1991M), h. 101.
33 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’ān Dan Terjemahnya, h. 77.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940
4).  Balig,  artinya  dewasa.  Anak  kecil  tidak  sah  jual  belinya,  adapun  anak  yang melakukan jual beli belum sampai umur dewasa tetapi  masih dalam pengawasan orang  tuanya,  menurut  pendapat  sebagian  ulama  mereka  dibolehkan  berjual  beli barang yang tidak memiliki nilai tinggi. 34
b. Ijab dan Kabul ( al- Ṣīgah )
Adapun  ijab  kabul  seperti  ketika  penjual  mengatakan  “saya  telah menjualnya”  kemudian  pembeli  mengatakan  “saya  telah  membelinya”,  namun tidak dipersyaratkan bahwa harus menggunakan sesuai dengan lafaz di atas karena syariat tidak menetapkan lafaz tertentu dalam akad jual beli tetapi semua kembali kepada adat dan kebiasaan manusia dalam melakukan transaksi jual beli.
c. Barang ( al-Ma’qūd ‘alaih )
Barang  yang  diperjual  belikan  memiliki  persyaratan  yang  harus  dipenuhi dalam terciptanya jual beli yang baik, antara lain:
1). Suci, ini diartikan bahwa najis tidak sah diperjualbelikan, sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:
ْنَع ِرِباَج َىِضَر ُلل ُهْنَع َّنَا َلْوُسَر ِلل َّلَص ُلل يَلَع ه َمَّلَسَو لاَق : َّنِا َالله ُهَلْوُسَرَو َّرَح َم َعْيَ ب ِرْمَْلا ِةَتْ يَمْلاَو ِرْيِزْنِْلاَو ِماَنْص ْلاَو ) َر َو ها ُبلا َخ ِرا ى َو ُم ْس ِل م 35 (
Artinya:
Dari jabir bin Abdullah berkata Rasulullah saw.: “sesungguhnya Allah dan rasulnya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala”.
2).  Adanya  manfaat,  tidak  diperjualbelikan  sesuatu  yang  tidak  ada  manfaatnya, karena transaksi yang tidak mengandung manfaat termasuk memakan harta secara batil.
3). Keadaan barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat  diserahkan  kepada  pembelinya.  Seperti  ikan  dalam  laut,  barang  rampasan yang  masih  di  tangan  yang  merampasnya,  barang  yang  dirungguhkan.  Hal  ini disebabkan  pada  barang  yang  demikian  mengandung  tipu  daya.  Sesuai  dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:
ََن ى ِالله  ُلوُسَر ْنَع ِعْيَ ب ِرَرَغْلا ( َر َو ُها ُم ْس ِل  م) 36
Artinya:
“Rasulullah melarang jual beli garar (tidak jelas)”
4).  Keadaan  barang  kepunyaan  yang  menjual,  Kepunyaan  yang  diwakilkan  atau yang mengusahakan. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah saw. dari Abdullah bin ‘Amr bin al-Āṣ yang berbunyi:
ََن ى ُسر و ُل ِلل َّلَص ُلل َلَع هي َمَّلَسَو نع ِعْيَ ب اَم َسْيَل َدْنِع َك ) َر َو ُها يِئاَسَّنلا 37 ( Artinya:
“Rasululllah saw. melarang menjual sesuatu yang bukan milikmu”.
34 Abu  Bakar  bin  Muhammad  bin  ‘Abdul  Mu’min  bin  Harīz  bin  Ma’lī  al-Husainī  al-Haṣanī Taqiyuddin al-Syāfi’ī. Kifāyah  al-Akhyār Fī Halli Gāyah al-Ikhtiṣar , hal. 228.
35 H.R. Bukhari , no. 2236, Juz 3, h. 84. Dan H.R. Muslim, no.1581, Juz 5, h. 41.
36 H.R. Muslim, no. 1513, Juz 5, hal. 3.
37 Potongan hadis dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Āṣ, hadis hasan ṣahīh, lihat: Abu ‘Abdirrahmān Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al-Khurāsānī al-Nasā’ī, al-Mujtabā Min al-Sunan= al-Sunan al-Sugrā li al- Nasā’ī , Juz 7 (Cet. II; Aleppo: Maktab al-Maṭbū’āt al-Islāmiyah, 1406H/1986M), hal. 295.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940
5). Barang tersebut harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya sehingga tidak akan terjadi tipu daya di antara keduanya. 38
Adapun dalam mazhab maliki terdapat syarat dan rukun jual beli sebagai berikut:
1. Al-Ṣīgah 39
Yaitu  ijab  kabul  dari  kedua  pihak  yang  menunjukkan  kerelaan  dan keinginan  dalam  jual  beli.  Misalnya,  saya  telah  menjualnya  kepadamu,  saya membeli  darimu,  ini  contoh  ungkapan  teks  ijab.  Adapun  ungkapan  kabulnya seperti saya terima, saya ridai, saya setuju, dan semacamnya.
Boleh  dengan  tindakan  yang  menunjukkan  kerelaan  sesuai  dengan kebiasaan  orang-orang  setempat,  karena  maksud  adanya al-Ṣīgah adalah tercapainya  rida,  apapun  bentuknya  yang  menunjukkan  kerelaan  maka  itu diterima. Karena firman Allah swt Q.S. al-Nisā’/4: 29.
              

Terjemahnya:
“Dengan suka sama-suka di antara kamu” 40
Imam  al-Bājī  berkata:  “semua  lafaz  atau  isyarat  yang  dipahami  dari keduanya ijab dan kabul maka terlaksana jual beli dan semua akad-akad. 41

## 2. Kedua pihak ( al-‘Āqidān )
Yaitu  antara  penjual  dan  pembeli  yang  sedang  melakukan  akad,  baik secara langsung seperti penjual yang menjual langsung barangnya atau pembeli yang membeli secara langsung, maupun dengan cara perwakilan. Dalam hal ini al-‘Āqidān memiliki beberapa syarat:
a. Mampu membedakan yang baik dan buruk ( al-Tamyīz ) Maksudnya kedua pihak yang melakukan akad adalah orang yang  berakal sehingga  mampu  berbicara  dan  menjawab  pertanyaan,  biasanya  orang  mulai berakal pada usia kurang lebih 5 tahun. Tidak ada ukuran standar dari sisi usia, hanya saja sebagian ulama mengaitkan dengan hadis perkara wajibnya salat anak kecil sebagai standar usia al-Tamyīz. 42
Jadi al-Tamyīz merupakan  syarat  sahnya  akad,  tidak  sah  akad  tanpa adanya akad. 43 b. Al-Taklīf
38 Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Abdul Mu’min bin Harīz bin Ma’lī al-Husainī al-Haṣanī Taqiyuddin al-Syāfi’ī. Kifāyah  al-Akhyār Fī Halli Gāyah al-Ikhtiṣar , hal. 230.
39 Muhammad Sakhāl al-Majājī, Ahkām ‘Aqdi al-Bai’ Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī, h. 60.
40 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’ān Dan Terjemahnya, h. 83.
41 Al-Bājī al-Mālikī, al-Muntaqa Syarh al-Muaṭṭa’, Juz 4, )al-Qāhirah; Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.th.) hal. 157.
42 Muhammad Sakhāl al-Majājī, Ahkām ‘Aqdi al-Bai’ Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī, h. 67-68.
43 Muhammad bin Ahmad bin ‘Arafah al-Dasūqī al-Mālikī, Hāsyiah al-Dasūqī ‘Ala al-Syarh al- Kabīr, Juz 3 (t.t.p.; Dār al-Fikr, t.th.), h. 52.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940
Yaitu cukup umur atau sudah mencapai usia balig dan akal sehat. Al-Taklīf merupakan syarat wajib. 44 Ringkasnya ada beberapa yang harus terpenuhi dalam akad: balig, berakal, kesadaran, dan suka rela. 45
3. Al-Ma’qūd ‘Alaihi
Yaitu  barang  dan  nilai  (harga),  keduanya  disebut  sebagai al-Ma’qūd ‘Alaihi, boleh  disebut  barang  sebagai al-Ma’qūd  ‘Alaihi dan  harga sebagai al- Ma’qūd  bihi, juga  boleh  menggabungkan  keduanya  sebagai al-Ma’qūd  ‘Alaihi. Sebagaimana akad memiliki syarat-syarat juga al-Ma’qūd ‘Alaihi memiliki syarat sebagai berikut:
a. Suci ( al-Ṭahārah )
Yaitu hendaknya al-Ma’qūd ‘Alaihi suci dari najis, sumber najis terbagi menjadi:
1.  Sesuatu  yang  zatnya  najis  seperti  air  kencing,  darah,  dan  bagian-bagian  dari bangkai.
2. Najis yang datang dari luar seperti sesuatu menjadi najis disebabkan karena jatuh padanya sesuatu yang najis yang tidak memungkinkan lagi untuk disucikan, seperti minyak, susu, madu, cuka, dan semua jenis minuman bila tercampur dengan najis. Tidak  ada  perbedaan  di  antara  kedua  jenis  najis  di  atas  dalam  hukum  islam sebagaimana yang dikatakan oleh syaikh Khalīl dan Ibnu Abd al-Salām. 46 b. Adanya manfaat ( al-Intifā’ )
Jika  telah  terealisasi  kesucian  pada  barang  selanjutnya  yang  harus direalisasikan  adalah  manfaat  suatu  barang  tersebut,  karena  maksud  dari  semua harta adalah manfaatnya. Maka transaksi harus terdapat di dalamnya manfaat, boleh jadi ada transaksi yang tidak ada manfaat di dalamnya maka transaksi seperti ini sama halnya dengan memakan harta manusia secara batil.
Terkadang  juga  ada  transaksi  yang  terdapat  di  dalamnya  manfaat  tetapi sangat  sedikit  tidak  ada  nilainya  dari  sisi  pokoknya,  maka  yang  sedikit  ini  tidak dianggap sehingga hukumnya sama halnya tidak ada. 47
Berikut ini pembagian sumber-sumber yang terdapat di dalamnya manfaat yang halal dan haram:
1. Sesuatu  yang  tidak  ada  manfaatnya  secara  asal,  seperti  kumbang,  kelelawar. Seperti  ini  tidak  sah  untuk  dimiliki  dan  tidak  ada  ruang  untuk  transaksi  di dalamnya. 48 Berkata Ibnu Syāsy: “Tidak sah jual beli yang tidak ada di dalamnya manfaat karena hal tersebut termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil, bahkan tidak sah untuk dimiliki.” 49
2. Sesuatu yang mempunyai beragam manfaat akan tetapi semuanya haram, seperti khamar,  bangkai,  daging  babi,  darah,  dan  alat-alat  musik  yang  diharamkan. Semua  ini  tidak  boleh  diperjualbelikan  dan  dimiliki. 50 Berkata  al-Mutaiṭī:
“Barangsiapa yang membeli alat musik seperti terompet dan sejenisnya maka
44 Khalīl  bin  Ishāq  bin  Mūsā  Ḍiyā’  al-Dīn  al-Jundī  al-Mālikī  al-Miṣrī, Mukhtaṣar  al-‘Allāmah Khalīl, )Cet. I; Kairo-Mesir: Dār al-Hadīṡ, 1426H/2005M), h. 143.
45 Muhammad Sakhāl al-Majājī, Ahkām ‘Aqdi al-Bai’ Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī, h. 73.
46 Muhammad Sakhāl al-Majājī, Ahkām ‘Aqdi al-Bai’ Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī, h. 82.
47 Muhammad Sakhāl al-Majājī, Ahkām ‘Aqdi al-Bai’ Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī, h. 87.
48 Muhammad Sakhāl al-Majājī, Ahkām ‘Aqdi al-Bai’ Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī, h. 88.
49 Syamsuddīn  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Abdirrahmān  al-Ṭarābulsī  al- Magrabī, Mawāhib al-Jalīl Fī Syarh Mukhtaṣar Khalīl, Juz 4 (Cet. III; t.t.p.: Dār al-Fikr, 1412H/1992M), h. 263.
50 Muhammad Sakhāl al-Majājī, Ahkām ‘Aqdi al-Bai’ Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī, h. 88.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940
jual  beli  tersebut  dibatalkan  dan  pelakunya  diberikan  pelajaran.” 51 Dalilnya sebagaimana firman Allah swt Q.S. al-Baqarah/2:188.
                                                
 …
Terjemahnya:
“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil” 52
Dalil dari sunah hadis yang diriwatkan Abu ‘Amir al-‘Asy’arī  ra. bahwa Nabi saw bersabda:
)يراخبلا هاور( َفِزاَعمَلا َو َرْمَلا َو َريِرَلِا َو َرِلِا َنو لِحَتْسَي  ماَوْ قَأ  ِتَِّمُأ ْنِم َّنَنوُكَيَل
53
Artinya: Sungguh,  benar-benar  akan  ada  di  kalangan  umatku  sekelompok  orang yang menghalalkan zina, sutera, khamar, dan alat musik.
3. Semua  di  dalamnya  memiliki  manfaat  yang  halal,  seperti  pakaian  atau  tanah. Berkata al-Māzirī: “Jika manfaat tersebut tidak menyangkut hak manusia maka sah  untuk  dimiliki,  dan  jika  manfaat  tersebut  menyangkut  hak  Allah  seperti masjid  atau  baitul  haram  maka  tidak  boleh  dimiliki  dan  tidak  boleh diperjualbelikan. 54
4. Sesuatu yang memiliki beragam manfaat sebagian halal dan sebagiannya haram, seperti lemak bangkai, haram untuk dimakan tetapi memiliki beberapa manfaat bagi yang membolehkan penggunaan lemak bangkai. 55
c. Tidak ada pelarangan Seperti sumber-sumber yang dilarang dalam jual beli disebabkan karena tidak suci atau tidak adanya manfaat. 56
d. Keadaan barang tersebut dapat diserahkan, tidak sah jual beli apabila al-Ma’qūd Alaihi tidak  dapat  diserahkan,  seperti  menjual  barang  yang  hilang,  dirampas, digadaikan, ikan yang masih di laut, burung yang masih di udara, menjual janin dan barang yang bukan miliknya. 57
e. Tidak haram untuk diperjualbelikan Al-Ma’qūd ‘alaihi bukan sesuatu yang haram untuk diperjualbelikan, dan tidak mengandung  hal-hal  yang  diharamkan  baik  secara  keseluruhan  maupun sebagiannya. 58
f. Al-Ma’lūmiyyah
Al-Ma’qūd alaihi adalah sesuatu yang diketahui oleh kedua pihak pada saat akad, berkata  Ibnu  al-Hājib:  “ketidaktahuan  terhadap  suatu  nilai  dan  barang  dapat membatalkan akad.” 59
51 Syamsuddīn  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Abdirrahmān  al-Ṭarābulsī  al- Magrabī, Mawāhib al-Jalīl Fī Syarh Mukhtaṣar Khalīl, Juz 4, h. 263.
52 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’ān Dan Terjemahnya, h. 29.
53 H.R. Bukhārī, no. 5590, Juz 7, h. 106.
54 Syamsuddīn  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Abdirrahmān  al-Ṭarābulsī  al- Magrabī, Mawāhib al-Jalīl Fī Syarh Mukhtaṣar Khalīl, Juz 4, h. 263.
55 Muhammad Sakhāl al-Majājī, Ahkām ‘Aqdi al-Bai’ Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī, h. 90.
56 Muhammad Sakhāl al-Majājī, Ahkām ‘Aqdi al-Bai’ Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī, h. 96.
57 Abu Muhammad Abd al-Wahhāb bin Ali bin Naṣr al-Ṡa’labī al-Bagdādī al-Mālikī, al-Talqīn Fī al-Fiqh al-Mālikī, Juz 2 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425H/2004M), h. 150.
58 Muhammad Sakhāl al-Majājī, Ahkām ‘Aqdi al-Bai’ Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī, h. 110.
59 Ibnu al-Hājin al-Māliki, Jāmi’ al-Ummahāt, h. 338.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940

## D. Teori Harga
Harga adalah apa saja yang dikerahkan oleh pembeli ( al-Musytari ) dalam suatu transaksi untuk mendapatkan suatu barang, dan ia termasuk di antara salah satu al-ma’qūd ‘alaihi yaitu harga ( al-ṡaman ) dan barang ( al-muṡman ), dan kedua ini termasuk unsur- unsur akad dalam jual beli. Harga hanya terjadi pada akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau  sama  dengan  nilai  barang.  Biasanya  harga  dijadikan  penukar  barang  yang  diridai oleh kedua pihak yang berakad. 60
Harga memiliki beberapa definisi di antaranya adalah sebagai berikut:
ُرْعِسلا َوُه يِذَّلا ُموُقَ ي ِهْيَلَع ُنَمثَّلا 1. Harga adalah sesuatu yang terdiri dari sebuah nilai. 61 ِقلا َمي ُة ُلما َّد َد ُة ِل ْل َم َن ِفا ِع َّلا ِتِ َْيُ ُص ُل َع َل ْ ي َها َفلا ْر ُد ِم ن ِسلا َل ع َأو ِلا َمد تا 2. Harga  adalah  sebuah  nilai  yang    telah  ditentukan  yang  dengannya  seseorang  dapat memiliki barang atau jasa. 62 ِقلا َمي َّلا ة ِتِ َي ْد َ ف ُع اه َش ْخ ص م ع ُم َق ِبا ل ِلا ْس ِت َف َداة ِم ن َلا َزم يَا و َفلا ِئاو د تِلا ُت ِ ث ُل اه ِ سلا ْل َعة َأ و ِلا ْد َم ة َم ُضو عو ِا ْه ِت ِمام ه
3. Harga  adalah  sebuah  nilai  yang  diserahkan  oleh  konsumen  kepada  pembeli  untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Maksudnya harga adalah satuan keuangan yang ditentukan oleh pedagang sebagai pengganti barang yang ia jual. 63 َ ت ْع ِب ْيْ َع ْن ِقلا َمي ِة ِل ِس ْل َع  ة َأو ِخ ْد َم ة َأو ِك َل ْي امه ِف امي َ ي َ ت َع َّل ُق ِب َبل ِئا ع َأو ُلا ْشم َِت ي 4. Harga  juga  diibaratkan  sebagai suatu  nilai pemasaran terhadap  barang  yang  disebut sebagai satuan keuangan. Jadi harga barang adalah sebuah ungkapan satuan keuangan dari nilai barang tersebut selama proses negosiasi berlangsung. 64 ِسلا ْع ُر ُه َو َك ِ م َّية نلا ُق ِدو َّللا ِز َمة ِل ُم َب َدا َل ِت اه َم َع ُم ِز جي ِم ن ِص َف تا ِ سلا ْل َعة َلا ِدام َية و َّ نلا ْف ِس َّي و ة ِلا َمد تا ُلا ْرم َت ِب َط اِبِ ة 5. Harga  adalah  sejumlah  uang  tertentu  yang  digunakan  sebagai  alat  transaksi    untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. 65

## Faktor yang Mempengaruhi Harga dalam Jual beli
a. Permintaan
Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan untuk  menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul  pada  konsumen  sesungguhnya  merupakan  sesuatu  komplek,  dikatakan
60 Abu Mālik Kamāl Ibnu al-Said Sālim, Ṣahīh Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīh Mażāhib al-Aimmah, Juz 4 (Kairo-Mesir: al-Maktabah al-Taufīqiyyah), hal. 282.
61 Muhammad bin Mukram bin ‘Ali Abu al-Faḍl Jamāl al-Addin bin Manżūr al-Anṣārī al-Afrīqī, Lisan al-‘Arab, Juz 6 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414H), h. 266.
62 Muhammad Abdullah Abdurrahim, al-Taswīq al-Mu’āṣir, (Kairo: Matba’ah Jāmi’ah, 1998M), h. 240.
63 Zakariya Ahmad ‘Azzām, Siasāt al-Tas’īr, (‘Ammān-al-Ardan: Dār al-Maṣīrah, 2011M), h. 27. 64 ‘As’ad ‘Abdu al-Fattāh, al-Taswīq  al-Fa’āl  al-Asāsiyāt  Wa  al-Taṭbīq, (Cet.  IX;  Kairo-Mesir: Maktabah ‘Ain al-Syams, 1999M), h. 182.
65 Nasīm Hanā, Mabādi al-Taswīq, (Riyaḍ: Dār al-Mirrīkh, 1987M), h. 142.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940
berasal dari Allah swt. Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dapat diuraikan sebagai berikut: 66
1.  Faktor-faktor penentu permintaan.
2. Harga barang yang bersangkutan. Harga barang yang bersangkutan merupakan determinan penting dalam permintaan. Pada umumnya, hubungan antara tingkat harga dan jumlah permintaan adalah negatif. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah jumlah permintaan, demikian juga sebaliknya. Secara spesifik pengaruh harga terhadap permintaan ini dapat diuraikan lagi menjadi:
(a). Efek subsituasi
(b). Efek pendapatan
(c). Pendapatan konsumen
(d). Harga barang lain yang terkait
(e). Selera konsumen
(f). Ekspektasi (pengharapan)
3.  Faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  permintaan  dan  konsekuensinya terhadap harga.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  permintaan  dan konsekuensinya terhadap harga, yaitu:
(a) Keinginan  penduduk,  Yaitu  keinginan  atas  barang-barang  berbeda  dan seringkali berubah. Hal ini turut dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya suatu barang. Semakin langka semakin diminati oleh masyarakat.
(b) Jumlah orang yang meminta semakin banyak orang yang meminta dalam satu jenis barang dagangan, maka semakin mahal harga barang dagangan.
(c)  Kuat atau lemahnya permintaan jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik  lebih  tinggi  dibandingkan  jika  peningkatan  kebutuhan  itu  kecil  atau lemah.
(d)  Kualitas pembeli harga juga berubah-ubah, sesuai dengan siapa saja transaksi tersebut  dilakukan.  Pembeli  yang  punya  kredibilitas  yang  buruk,  sering bangkrut  mengulur-ulur  pembayaran  akan  mendapatkan  harga  yang  lebih tinggi dari pembeli yang memiliki predikat baik.
(e)    Jenis  uang  yang  digunakan.  Harga  juga  dipengaruhi  oleh  bentuk  alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli. Hal diatas harus dapat terjadi, karena tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli.
(f)  Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa, karena adanya biaya tambahan akan mengakibatkan perubahan harga. 67
b. Penawaran
Dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam klasik, pasokan (penawaran) telah dikenal sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Penawaran dapat berasal dari impor dan  produksi  lokal,  sehingga  kegiatan  ini  dilakukan  oleh  produsen  atau  penjual. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain: 68
66 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta:Rajawali Press, 2009M), h. 312.
67 Sadono  Sukirno, Mikro  Ekonomi  Teori  Pengantar  Edisi  Ke-3 (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2006M), h.78.
68 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, h. 318.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940

## 1) Maslahat
Pengaruh  maslahat  terhadap  penawaran  pada  dasarnya  akan  tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahat yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen akan memperbanyak jumlah produksinya, produsen dengan tingkat keimanan “biasa” kemungkinan akan menawarkan  barang  dengan  kandungan  berkah  minimum.  Dalam  kondisi  seperti ini  jika  barang  atau  jasa  yang  ditawarkan  telah  mencapai  kandungan  berkah minimum,  maka  produsen  akan  menganggapnya  sudah  baik,  sehingga pertimbangan penawaran selanjutnya akan disasarkan pada keuntungan.
2) Keuntungan
Keuntungan  merupakan  bagian  dari maslahah karean  ia  dapat mengakumulasi  modal  yang  pada  akhirnya  dapat  digunakan  untuk  berbagai aktivitas lainnya. dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna guna memperoleh maslahah lebih benar lagi untuk mencapai kemenangan.

## Analisis Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Maliki Tentang Penetapan Harga
Penetapan  harga  (ريعستلا(  secara  bahasa  bisa  bermakna  menggerakkan  atau menyalakan/membakar. Seperti firman Allah Q.S. al-Takwīr/81:12.
                         
Terjemahnya: “Dan apabila neraka Jahim dinyalakan" 69
Dan firman Allah swt Q.S. al-Nisā’/4:55.
                           
Terjemahnya:
“Dan cukuplah (bagi mereka) Jahannam yang menyala-nyala apinya.” 70
Dikatakan:  ة َعْلسِلا   َرَّعَس  bermakna  dia  menjadikan  nilai  terhadap  barang  tersebut,
juga َس َّع ْر َّشلا  ُت ْي َء َت ْس ِع ْي ار bermakna saya telah menjadikan terhadap sesuatu itu harga yang diketahui,  juga َس َّع ُر َت  او ْس ِع ْي ار bermakna  mereka  telah  sepakat  atas  harga  itu,  dan  harga ( ُر ْع ِ سلا( adalah sesuatu yang didasari oleh sebuah nilai. 71
Penetapan harga menurut mazhab maliki ialah,
ُهَنوُزَواَجَتَ ي  َلَف ِهْيَلَع َنوُعيِبَيِل  رْعِس  ِقو سلا ِلْهَِل َّدَُيُ ْنَأ َوُه
72
Memberi batasan harga kepada penduduk pasar agar menjual dengan harga tersebut dan tidak boleh menjual melebihi batas tersebut.
Penetapan harga secara istilah menurut mazhab Syafii adalah
َأ ْن َْيَ ُم َر َولا ِلا َقوسلا َأ ة ْن َل َي ِب ْ ي ُع َأ او ْم ِت َع َ ت ُه ْم  ِإ َّل ِب َك اذ 73
Pemimpin/penguasa memerintahkan kepada para pedagang agar jangan menjual barang dagangannya kecuali dengan harga sekian.
69 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’ān Dan Terjemahnya, h. 586.
70 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’ān Dan Terjemahnya, h. 87.
71 Ahmad bin Muhammad bin ‘Alī al-Fayyūmī al-Hamawī, Abu al-‘Abbās, al-Miṣbāh al-Munīr fī Garīb al-Syarh al-Kabīr, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 105.
72 Al-Bājī al-Mālikī, al-Muntaqa Syarh al-Muaṭṭa’, Juz 5, )al-Qāhirah; Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.th.)  h. 18.
73 Syamsuddin  Muhammad  bin  Ahmad  al-Khaṭīb  al-Syarbīnī  al-Syāfi’ī, Mugnī  al-Muhtāj  Ila Ma’rifah Ma’ānī Alfāż al-Minhāj, Juz 2 (Cet. I; t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415H/1994M), h. 38.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940
Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan:
a. Yang menentukan harga harus dari penguasa atau mewakilinya.
b. Harga yang ditetapkan harus mengandung keadilan
c. Harga yang ditetapkan harus mengikat, tidak boleh mengurangi atau menambah dari yang telah ditetapkan.
Ada  dua  keadaan  dalam  penetapan  harga  yang  dilakukan  oleh  pemimpin, pertama, penetapan harga dalam kondisi normal dan harga tidak melambung tinggi, maka dalam hal ini jumhur ulama dari kalangan Ḥanafiyyah , 74 Mālikiyyah , 75 Syāfi’iyyah , 76 dan Ḥanābilah 77 memandang bahwa hukum asalnya pemerintah tidak boleh ikut serta dalam menetapkan  harga.  Ulama  berbeda  pendapat  terhadap  penetapan  harga  ketika  harga dalam kondisi tidak normal seperti harga melambung tinggi.

## A. Penetapan Harga Menurut Mazhab Maliki
Mazhab  maliki  berpendapat  bahwa  bagi  penguasa  boleh  melakukan  penetapan harga jika dipandang hal tersebut mengandung maslahat umum. 78 dengan dalil sebagai berikut:
1. Hadis  yang  datang  dari  sahabat  yang  mulia  Abdullah  bin  Umar  bahwa  Nabi  saw. bersabda:
َأ نَم ،  لْدَع ةَميِق ِهيَلَع ُدْبَعلا َمِ وُ ق ِدْبعَلا َنََثَ ُغُلبَي  لاَم ُهَل َناَكَف ، دبَع  ِف ُهَل اًكْرِش َقَتع ُهَءاَكَرُش ىَطْعَأَف )ملسم و يراخبلا هاور( ُدْبعَلا ِهيَلَع َقَتَع َو ،ْمُهَصَصِح
79
Artinya:
Barang  siapa  memerdekakan  persekutuannya  dalam  satu  budak,  dan  ia mempunyai uang seharga budak itu, maka budak tersebut ditaksir dengan harga yang  adil,  dan  tuan  (yang  membebaskan)  itu  memberikan  uang  kepada  sekutu lainnya, kemudian budak itu dibebaskan.
Maksud dari hadis di atas adalah bahwa apabila tuan yang membebaskannya itu tidak mempunyai harta, maka ia telah membebaskan bagiannya. Selanjutnya, budak itu harus berusaha membebaskan sisanya dengan bekerja pada tuannya yang lain sehingga ia mendapat  harga  sisa  pembebasan  dirinya.  Penaksiran  Nabi  saw  dengan  harga  yang semisal, dan ini hakikat penetapan harga. 80
2. Kisah  Umar  bin  al-Khaṭṭāb  ra.  bersama  Hāṭib  bin  Abi  Balta’ah  ra.,  di  mana  Umar pernah mendapati Hāṭib sedang menjual minyak di pasar Madinah, Umar berkata: “wahai Hāṭib,  bagaimana  kamu  menjual  kismis  (atau  sejenis  anggur)  ?”,  ia  menjawab:  “dua
74 Abu Bakar bin Mas’ūd bin Ahmad al-Kāsānī al-Hanafī, Badā’i al-Ṣanā’i Fī Tartīb al-Syarāi’, Juz 5 (Cet. II; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406H/1986M), h. 129.
75 Muhammad bin Yūsuf bin Abi al-Qāsim bin Yūsuf al-‘Abdarī al-Garnāṭī Abu Abdillah al-Muāq al-Mālikī, al-Tāj Wa al-Iklīl Li Mukhtaṣar Khalīl, Juz 4, h. 380.
76 Abū Zakariyyah Muḥyiddin Yaḥyā bin Syarf Al-Nawawī, al-Majmū’ Syarah al-Muhażżab , Juz 13, ( t.t.; Dār al-Fikr, t.th.) h. 37.
77 Manṣūr bin Yūnus bin  Ṣalāh al-Dīn Ibn Hasan bin Idrīs al-Hanbalī, Syarh Muntahā al-Irādāt, Juz 2 (Cet. I; t.t.p.: ‘Alim al-Kutub, 1414H/1993M), h. 26.
78 Muhammad bin Yūsuf bin Abi al-Qāsim bin Yūsuf al-‘Abdarī al-Garnāṭī Abu Abdillah al-Muāq al-Mālikī, al-Tāj Wa al-Iklīl Li Mukhtaṣar Khalīl, Juz 4, h. 380.
79 H.R Bukhari, no. 2522. Dan H.R Muslim, no. 1501.
80 Taqiyuddīn  Abu  al-‘Abbās  Ahmad bin  Abdi  al-Halīm bin Taimiyyah  al-Harrānī, Majmū’  al- Fatāwā, Juz 28 (Cet. I; al-Su’ūdiyyah: al-Muṣhaf al-Syarīf, 1416H/1995M), h. 97.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940
Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii)
mud 81 satu  dirham”,  kemudian  Umar  berkata:  “jual  lah  dengan  harga  satu ṣā ’ 82 satu dirham jika tidak, maka kamu tidak boleh menjual di pasar kami. 83
Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Umar ra. bahwa perintah beliau terhadap Hāṭib  agar  menjual  kismisnya  dengan  harga  1  dirham  1 ṣā’ ,  menunjukkan  bolehnya seorang pemimpin menetapkan harga pada kondisi di mana harga melambung tinggi dan ini adalah sunah Umar yang termasuk dalam sabda Nabi saw.:
ذ ِجاَوَّ نلِب اهيَلَع او ضَع َو ،اِبِ اوُكَّسََت َيِْ يِدْهَلما َنيِدِشاَّرلا ِءاَفَلُلا ِةَّنُس َو  ِتَِّنُسِب مُكيَلَعَ ف )دواد وبأ هاور( 84
Artinya: “maka hendaklah kalian mengambil sunahku dan sunah dan sunah para khulafa’ rasyidun  yang  mendapat  petunjuk,  berpegang  teguhlah  dengannya  dan  gigitlah dengan gigi graham kalian.”
3. Bahwa  penetapan  harga  yang  dilakukan  pemimpin  di  saat  harga  melambung  tinggi merupakan  wasilah  yang  sangat  penting  untuk  menegakkan  keadilan  dan  terwujudnya maslahat umum, karena apabila kebebasan dalam berdagang dibiarkan begitu saja tanpa ada  yang  memberikan  batasan-batasan  dalam  menentukan  harga,  akan  mengakibatkan monopoli harga. 85
Berkata Imam al-Bājī )wafat: 474 H) yang dinukil oleh Ibnu Habīb al-Faqīh al- Maliki, “seyogianya  pemimpin  mengumpulkan  para  penduduk  pasar  dan  menanyakan langsung kepada mereka, kalian membeli dengan harga berapa ?, kalian menjual dengan harga berapa ?   kemudian pemimpin bermusyawarah dengan mereka dalam menetapkan harga  pasar  yang  adil  sehingga  mereka  rida  dan  mereka  tidak  merasa  terpaksa  dalam menjual  barangnya.” 86 Intinya  bahwa  mesti  tercapai  pengetahuan  terhadap  maslahat penjual  dan  pembeli,  dan  saling  mendapatkan  keuntungan  dalam  penetapan  harga tersebut.

## B. Penetapan Harga Menurut Mazhab Syafii
Ulama Syāfi’iyyah berpendapat  bahwa  penguasa  tetap  tidak  boleh  intervensi harga dan menentukan batasan harga walaupun dalam kondisi harga melambung tinggi berdasarkan hukum asal. 87 Karena dengan alasan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Firman Allah swt Q.S. al-Nisā’/4: 29.
81 Mud setara dengan bejana persegi empat yang panjang sisinya 9,2 cm dan beratnya kira-kira 600 gram. lihat: Abu syujā’ Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Aṣfahānī, Matan al-Gāyah Wa al-Taqrīb, edisi Indonesia, D.A. Pakihsati, Fikih Praktis Mazhab Syāfi’ī (Matan Abu Syujā’), (Cet. V; Solo: Media Zikir, 2015M), h. 183.
82 Mud setara dengan bejana persegi empat yang panjang sisinya 9,2 cm dan beratnya kira-kira 600 gram. lihat: Abu syujā’ Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Aṣfahānī, Matan al-Gāyah Wa al-Taqrīb, edisi Indonesia, D.A. Pakihsati, Fikih Praktis Mazhab Syāfi’ī (Matan Abu Syujā’), h. 168.
83 Abu  Bakar  Abd  al-Razzāq  bin  Hammām  bin  Nāfi’  al-Humairī  al-Yamānī  al-Ṣan’ānī, al- Muṣannaf, Juz 2 (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1403H/1982M), h. 610.
84 Abu Dāud Sulaimān bin al-As’asy bin Ishāq bin Basyīr bin Syidād bin ‘Amr al-Azdī al-Sajistānī, al-Sunan, Juz 5 (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.), h. 12.
85 Al-Riāsah al-‘Ammah Li Idārāt al-Buhūṡ al-‘Ilmiyyah Wa al-Iftā’ Wa al-Dakwah Wa al-Irsyād, Majallah al-Buhūṡ al-Islāmiyyah, Juz 44, h. 347.
86 Al-Bājī al-Andalusī, al-Muntaqa Syarh al-Muaṭṭa’, Juz 5, hal. 19.
87 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh ,   juz 4, Cet. IV (Suriah; Dār al-Fikr, t.th.), h. 2695.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940
                                                                                                                
  …
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan suka sama-suka di antara kamu. 88
Isyarat dari ayat di atas  bahwa Allah swt. telah menjadikan rida antara pembeli dan penjual sebagai syarat dibolehkannya jual beli, dan menetapkan harga dalam keadaan seperti  ini  harga  tidak  melambung  tinggi  tidak  berlaku,  karena  hal  itu  sama  halnya memaksa para penjual untuk menjual barangnya dengan harga yang ia tidak ridai. 89 2. Sabda Nabi saw.
)هجام نبا هاور(   ضاَرَ ت ْنَع ُعْيَ بلا اَّنَِّإ 90
Artinya:
Sesungguhnya jual beli itu dengan suka sama-suka 3. Juga sabda Nabi saw.
ءْيَش ِهيِخَأ   لاَم ْنِم  ئِرْمِِلِ  لَِيُ  َل )دحمأ هاور( ُهْنِم  سْفَ ن  ِبِ يَطِب  َّلِإ 91 Artinya:
“Tidak halal mengambil harta soerang muslim kecuali kecuali dengan kerelaan dirinya”
4. Hadis yang datang dari Anas bin Malik
ُرْعِسلا َلَغ َلاَق هنع الله يضر  سَنَأ ْنَعَو ِلوُسُر ِدْهَع َىلَع ِالله  َلوُسُر َيَ :اْوُلاَقَ ف ،ملسو هيلع الله ىلص ِالله : ملسو هيلع الله ىلص ِالله ُلوُسُر َلاَقَ ف اَنَل ْرِ عَسَف ,ُرْعِسلا َلَغ ُرِ عَسمُلا َوُه َالله َّنِإ
، ،ُقِزاَرلا ،ُطِساَبلا ،ُضِباَقلا
َي ْمُكْنِم  دَحَأ َسْيَلَو َالله ىَقْلَأ ْنَأ وُجْرََل  ِ نِإ َلَو  مَد ِْف  ةَمُلْظَِب  ِنُبُلْط لاَم . )هجام نبا هاور( 92
Artinya:
Dari  Anas  bin  Malik  ra.  Berkata:  harga  mulai  mahal  di  Madinah  pada  zaman Rasulullah  saw  maka Orang  orang  mengatakan,  wahai  Rasulullah,  harga  mulai mahal. Patoklah harga untuk kami.” Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah- lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan saya sungguh  berharap  untuk  bertemu  Allah  dalam  kondisi  tidak  seorang  pun  dari kalian  yang  menuntut  kepadaku  dengan  suatu  kezalimanpun  dalam  darah  dan harta.
Maksud dari hadis di  atas adalah bahwa Nabi saw. melarang adanya penetapan harga dari pemimipin karena beliau menganggap bahwa hal itu adalah suatu kezaliman dan  beliau  berharap  agar  tidak  membawa  kezaliman  tersebut  ketika  berjumpa  dengan
88 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’ān Dan Terjemahnya, h. 83.
89 Muhammad bin ‘Alī bin Muhammad bin Abdillah al-Syaukānī al-Yamanī, Nail al-Auṭār, Juz 5 (Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīṡ, 1413H/1993M), h. 260.
90 Ibnu Mājah Abu Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, Sunan Ibni Mājah, Juz 2, no. 2185
(t.t.p.; Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.), hal. 737.
91 Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibānī, Musnad al- Imām Ahmad, Juz 5, no. 2119 (Cet. I; t.t.p.; Muassah al-Risālah, 1421H/2001M), hal. 113.
92 Ibnu Mājah, Sunan Ibnu Mājah, no. 2200, h. 315.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940
Allah swt. Isyarat kezaliman dalam hadis tersebut ketika pemimpin melakukan penetapan harga  pada  kondisi  yang  normal  di  mana  harga  tidak  melambung  tinggi  mengandung paksaan terhadap penduduk pasar terhadap apa yang mereka tidak ridai, dan ini adalah suatu kezaliman terhadap mereka. 93
5. Bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh pemimpin pada kondisi normal di mana harga  tidak  melambung  tinggi  akan  mengakibatkan  kekacauan  peraturan  harta  benda sehingga  terjadi  ketidakseimbangan  dalam  aktifitas  ekonomi  yang  paling  menonjol adalah  ketika  harga  melambung  tinggi,  karena  banyaknya  pengekangan-pengekangan dalam perdagangan   mengakibatkan para pedagang berpaling ke pasar lain yang lebih sedikit  pengekangannya  sehingga  mereka  mencari  pasar  yang  mereka  tidak  terpaksa dalam  menjual  barang  dagangannya,  dan  ini  juga  dapat  mengakibatkan  harta  benda berkurang sedangkan harga semakin meninggi.
Demikian juga halnya ketika pemimpin melakukan penetapan harga pada kondisi normal, mereka akan terhalangi dalam menjual barangnya, bahkan mungkin mereka akan menyembunyikannya sehingga para konsumen sibuk mencari barang tersebut ternyata ia tidak menemukan kecuali dengan harga yang tinggi, sehingga harga-harga menjadi mahal yang  dapat  memudaratkan  konsumen  dan  pedagang.  Mudarat  dari  sisi  pedagang  ialah terhalangnya dalam menjual barang dagangannya dengan harga sesuai yang ia inginkan, kemudian  mudarat  dari  sisi  konsumen  ialah  sulitnya  mendapatkan  barang  yang  ia inginkan kecuali dengan harga yang sangat tinggi. 94
Penetapan harga yang dilakukan oleh pemimpin dalam kondisi yang tidak normal di mana harga melambung tinggi, dalam hal ini mazhab Syafii memandang tetap tidak boleh  pemimpin  menetapkan  harga  pasar  dengan  dalil  yang  telah  diterangkan sebelumnya.

## Komparasi dan Aktualisasi terhadap Kedua Pendapat
Persamaan  pendapat  antara  mazhab  syafii  dan  mazhab  maliki  dalam  penetapan harga yaitu:
1. Bahwasanya pemerintah tidak perlu intervensi pasar selama mekanisme pasar berjalan dengan  normal,  karena  ada  hadis  yang  jika  disimpulkan  sebagai  suatu  sikap  pasif pemerintah  dalam  menetapkan  harga  dan  mekanisme  pasar.  Bahkan  hadis  di  sini dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa sikap negara di sini adalah membiarkan pasar bebas  sesuai  dengan  faktor-faktor  alamiah  tanpa  campur  tangan  pemerintah  yang memaksa  orang  untuk  menjual  dengan  harga  yang  tidak  mereka  setujui  atau  untuk membeli dengan harga yang tidak mereka terima. Ini adalah suatu kezaliman.
2. Demikian  juga  halnya  ketika  pemerintah  melakukan  penetapan  harga  pada  kondisi normal, mereka akan terhalangi dalam menjual barangnya, bahkan mungkin mereka akan menyembunyikannya sehingga para konsumen sibuk mencari barang tersebut ternyata ia tidak menemukan kecuali dengan harga yang tinggi, sehingga harga-harga menjadi mahal yang  dapat  memudaratkan  konsumen  dan  pedagang.  Mudarat  dari  sisi  pedagang  ialah terhalangnya dalam menjual barang dagangannya dengan harga sesuai yang ia inginkan, kemudian  mudarat  dari  sisi  konsumen  ialah  sulitnya  mendapatkan  barang  yang  ia inginkan kecuali dengan harga yang sangat tinggi.
Perbedaan  pendapat  antara  mazhab  syafii  dan  mazhab  maliki  dalam  penetapan harga yaitu:
93 al-Syaukānī, Nail al-Auṭār, Juz 3, h. 604.
94 Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, al-Mugnī, Juz 6, hal. 312.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940
1. Mazhab  syafii  memandang  secara  mutlak  bahwa  hukum  asal  penetapan  harga diharamkan  karena  adanya  kezaliman  di  dalamnya  baik  dalam  kondisi  harga  normal maupun  tidak,  namun  mazhab  maliki  memandang  bahwa  intervensi  pemerintah  dalam penetapan  harga  itu  boleh  jika  terdapat  di  dalamnya  keadilan  di  antara  manusia  dan maslahat bagi mereka. Juga penetapan harga dibolehkan jika tujuannya untuk menjadikan harga menjadi normal  sehingga tercipta keadilan  sosial,  maka adanya penetapan harga yang dilakukan oleh pemimpin dapat mengendalikan harga-harga yang melambung tinggi yang meyusahkan konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan.
2. Mazhab  syafii  memandang  bahwa  penetapan  harga  yang  dilakukan  oleh  pemimpin pada  kondisi  normal  di  mana  harga  tidak  melambung  tinggi  akan  mengakibatkan kekacauan  peraturan  harta  benda  sehingga  terjadi  ketidakseimbangan  dalam  aktifitas ekonomi yang paling menonjol adalah ketika harga melambung tinggi, karena banyaknya pengekangan-pengekangan dalam perdagangan mengakibatkan para pedagang berpaling ke pasar  lain yang lebih  sedikit  pengekangannya  sehingga mereka mencari  pasar yang mereka  tidak  terpaksa  dalam  menjual  barang  dagangannya,  dan  ini  juga  dapat mengakibatkan harta benda berkurang sedangkan harga semakin meninggi.
Sedangkan mazhab maliki memandang Bahwa penetapan harga yang dilakukan pemimpin di saat harga melambung tinggi merupakan wasilah yang sangat penting untuk menegakkan keadilan dan terwujudnya maslahat umum, karena apabila kebebasan dalam berdagang  dibiarkan  begitu  saja  tanpa  ada  yang  memberikan  batasan-batasan  dalam menentukan harga, akan mengakibatkan monopoli harga.
Nampaknya mazhab syafii lebih fokus menjelaskan fenomena yang terjadi pada masa  Rasulullah  saw,  sedangkan  mazhab  maliki  lebih  fokus  pada  kebijakan  untuk menyikapi fenomena yang terjadi saat ini.

## KESIMPULAN
1. Konsep jual beli dalam muamalah Islam adalah yang terdapat di dalamnya kebaikan dan maslahat pribadi maupun umum serta menghindari perdagangan atau transaksi jual beli yang terdapat kecurangan di dalamnya seperti adanya unsur garar (samar-samar), penipuan, dan riba.
2. Para ulama bersepakat bahwa hukum asalnya pemerintah tidak boleh ikut serta dalam menetapkan  harga.  Ulama  berbeda  pendapat  terhadap  penetapan  harga  ketika  harga dalam  kondisi  tidak  normal  seperti  harga  melambung  tinggi,  mazhab  maliki berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, pemerintah boleh menetapkan harga untuk menghilangkan  kemudaratan,  seperti  jika  pemilik  barang  memasang  harga  dengan melampaui  batas  dari  harga  yang  biasanya.  Sedangkan  mazhab  syafii  berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh intervensi dalam penetapan harga, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal (harga melambung tinggi).

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an al-Karim . Jakarta: Penerbit Sahifah, 1435H/2014M. ‘Azzām, Zakariya Ahmad. Siasāt al-Tas’īr, ‘Ammān-al-Ardan: Dār al-Maṣīrah, 2011M. Abdurrahim,  Muhammad  Abdullah. al-Taswīq  al-Mu’āṣir, Kairo:  Matba’ah  Jāmi’ah, 1998M.
Afnadī, Ali Haidar Khawājih Amīn. Darar al-Hikām fī Syarh Majallah al-Ahkām, Juz 3,
Cet. I; t.t.p.: Dār al-Jīl, 1411H/1991M.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940
Ahmad bin Muhammad bin ‘Alī al-Fayyūmī al-Hamawī, Abu al-‘Abbās, al-Miṣbāh al- Munīr fī Garīb al-Syarh al-Kabīr, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 105. al-Afrīqī, Muhammad bin Mukram bin ‘Ali Abu al-Faḍl Jamāl al-Addin bin Manżūr al- Anṣārī. Lisan al-‘Arab, Juz 6, Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414H. al-Fattāh, ‘As’ad ‘Abdu. al-Taswīq al-Fa’āl al-Asāsiyāt Wa al-Taṭbīq, Cet. IX; Kairo- Mesir: Maktabah ‘Ain al-Syams, 1999M.
al-Hanafī, Abu Bakar bin Mas’ūd bin Ahmad al-Kāsānī. Badā’i al-Ṣanā’i Fī Tartīb al- Syarāi’, Juz 5, Cet. II; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406H/1986M. al-Hanbalī, Manṣūr bin Yūnus bin Ṣalāh al-Dīn Ibn Hasan bin Idrīs. Syarh Muntahā al- Irādāt, Juz 2, Cet. I; t.t.p.: ‘Alim al-Kutub, 1414H/1993M.
al-Harrānī, Taqiyuddīn Abu al-‘Abbās Ahmad bin Abdi al-Halīm bin Taimiyyah Majmū’ al-Fatāwā, Juz 28, Cet. I; al-Su’ūdiyyah: al-Muṣhaf al-Syarīf, 1416H/1995M. al-Husainī, Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Abdul Mu’min bin Harīz bin Ma’lī. Kifāyatu al-Akhyār Fī Halli Gāyati al-Ikhtiṣar. Cet. I; Kairo: Dār al-Jauzī, 1436H/2015M. al-Juzairī, ‘Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwaḍ. Al-Fiqh ‘Ala al-Mażāhib al-‘Arba’ah, Juz 2, Cet. 2; Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424H/2003M. al-Magrabī, Syamsuddīn Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdirrahmān al- Ṭarābulsī. Mawāhib al-Jalīl Fī Syarh Mukhtaṣar Khalīl, Juz 4, Cet. III; t.t.p.: Dār al-Fikr, 1412H/1992M.
al-Majājī, Muhammad Sakhāl. Ahkām ‘Aqdi al-Bai’ Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī, Cet. I; Beirut-Libanon: Dār Ibni Hazm, 1422H/2001M.
al-Mālikī, Abu Muhammad Abd al-Wahhāb bin Ali bin Naṣr al-Ṡa’labī al-Bagdādī. al- Talqīn  Fī  al-Fiqh  al-Mālikī, Juz  2,  Cet.  I;  t.t.p.:  Dār  al-Kutub  al-‘Ilmiyyah, 1425H/2004M.
al-Mālikī,  Al-Bājī. al-Muntaqa  Syarh  al-Muaṭṭa’, Juz  4,  al-Qāhirah;  Dār  al-Kitāb  al- Islāmī, t.th.
al-Mālikī,  Khalīl  bin  Ishāq  bin  Mūsā  Ḍiyā’  al-Dīn  al-Jundī. Mukhtaṣar  al-‘Allāmah Khalīl, Cet. I; Kairo-Mesir: Dār al-Hadīṡ, 1426H/2005M. al-Mālikī,  Muhammad  bin  Ahmad  bin  ‘Arafah  al-Dasūqī. Hāsyiah  al-Dasūqī  ‘Ala  al- Syarh al-Kabīr, Juz 3, t.t.p.; Dār al-Fikr, t.th. al-Naisabūrī,  Muslim  bin  al-Hujjāj  Abu  al-Hasan  al-Qusyairī. al-Musnad  al-Ṣahīh  al- Mukhtaṣar  bi  Naqli  al-‘Adl  Ilā  Rasūlillah  Ṣallallahu  ‘Alaihi  wa  Sallam:  Ṣahīh Muslim, Juz 3, bab: ṡubūtu khiyār al-majlis li al-mutabāyi’ain, no. 1531, Beirut: Dār Ihyā al-Turāṡ al-‘Arabī, t.th.
al-Nasā’ī, Abu ‘Abdirrahmān Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al-Khurāsānī. al-Mujtabā Min al-Sunan=  al-Sunan  al-Sugrā  li  al-Nasā’ī , Juz  7,  Cet.  II;  Aleppo:  Maktab  al- Maṭbū’āt al-Islāmiyah, 1406H/1986M.
Al-Nawawī,  Abū  Zakariyyah  Muḥyiddin  Yaḥyā  bin  Syarf. al-Majmū’  Syarah  al- Muhażżab , Juz 13, t.t.; Dār al-Fikr, t.th. al-Qaraḍāwī,  Yūsuf. Daur  al-Qiyam  wa  al-Akhlāq  Fī  al-Iqtiṣād  al-Islāmī, Cet.  I.  al- Qāhirah; Maktabah Wahbah, 1415H/1995M.
al-Qazwīnī, Ibnu Mājah Abu Abdillah Muhammad bin Yazīd. Sunan Ibni Mājah, Juz 2, no. 2185, t.t.; Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.
al-Raṣā’, Muhammad bin Qāsim al-Anṣārī Abu ‘Abdillah. Syarh Hudūd Ibn ‘Arafah, Cet. I; t.t.p.: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1350H.
al-Sajistānī, Abu Dāud Sulaimān bin al-As’asy bin Ishāq bin Basyīr bin Syidād bin ‘Amr al-Azdī al-Sunan, Juz 5 , Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940
al-Ṣan’ānī, Abu Bakar Abd al-Razzāq bin Hammām bin Nāfi’ al-Humairī al-Yamānī. al- Muṣannaf, Juz 2, Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1403H/1982M. al-Syāfi’ī, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khaṭīb al-Syarbīnī. Mugnī al-Muhtāj Ila Ma’rifah Ma’ānī Alfāż al-Minhāj, Juz 2, Cet. I; t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415H/1994M.
al-Syaibānī,  Abu  ‘Abdillah  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Hanbal  bin  Hilāl  bin  Asad. Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal, Juz 25, Cet. I; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1421H/2001M.
al-Syaukānī. Muhammad bin ‘Alī bin Muhammad bin Abdillah. Nail al-Auṭār, Juz 5, Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīṡ, 1413H/1993M. al-Zuḥailī, Wahbah. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh ,   juz 4, Cet. IV, Suriah; Dār al-Fikr, t.th.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian : suatu pendekatan praktek , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
Aviandi,  Farid Caesar “Teori Permintaan Dan Penawaran”, Blog Farid Caesar Aviandi. http://fcaesaraviandi.blogspot.co.id/2015/06/teori-permintaan-dan penawaran.html?m=1 diakses tanggal 4 Juni 2015.
Bakry, Kasman, Ihwan Wahid Minu, Akhmad Hanafi Dain Yunta, and Hasyim Hasyim. 2021. “Aktualisasi Kaidah Fikih Al-Muslimūna ‘alā Syurūṭihim Dalam Transaksi Jual Beli”. AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam 1 (1), 45- 59. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.447.
Effendi, Syamsul. "Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam." MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah 1.2 (2021): 26-35. Hambal,  Ahmad bin. al-Mausū’ah  al-Hadīṡiyah  Musnad  Imam  Ahmad, Juz  24,  no. 15666, Cet. I; Beirūt-Libanon: Muassasah al-Risālah, 1419H/1998M.
Hanā, Nasīm. Mabādi al-Taswīq, Riyaḍ: Dār al-Mirrīkh, 1987M.
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/406551 Mājah, Muhammad bin Yazīd al-Rab’ī Ibnu. Sunan Ibnu Mājah, no. 2200, Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Salām, 1420H/1999M.
Manṣūr, Abdul Qāhir bin Ṭāhir bin Muhammad bin Abdillah al-Bagdādī al-Tamīmī Abu. al-Firaq Baina al-Firaq Wa Bayān al-Firaq al-Nājiah. Cet. II, Beirūt; Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1977M.
Masyuri dan M, Zainuddin, Metodologi Penelitian, Bandung: Refika Aditama, 2008.
Muhammad  Shiddiq  Abdillah,  and  Muh  Fadel  As’ad.  2022.  “Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Pembiayaan  Pengadaan  Barang  (Studi  Komparasi  Antara  Skema Murabahah  Lil  Wa’id  Bisyira’  Dan  Al-Ijarah  Ma’al  Wa’di  Bil  Hibah)  ”.  AL- KHIYAR:  Jurnal  Bidang  Muamalah  Dan  Ekonomi  Islam  2  (1),  70-77. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.537.
Muslimin, Supriadi Zainab Zainab, and Wardah Jafar. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam." Al-Azhar Journal of Islamic Economics 2.1 (2020): 1-11.
NS, Indara. “pengertian  harga” .one.indoskripsi.com/click/2499/0 , diakses 26 oktober,2016.
Pertaminawati, Hendra. "Analisis pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dan penetapan harga dalam perekonomian Islam." Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam 15.2 (2016): 195-216. Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI), Ekonomi  Islam, Jakarta: Rajawali Press, 2009M.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(1), 2023: 18-40 doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940
Qudāmah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin. al-Mughnī, Juz 6 , Cet. I; Riyādh: Dār ālamal kutub, 1406H/1986M.
Rahmat, Rahmat, Sofyan Nur, Askar Patahuddin, and Al Ikhsan Adil. 2021. “Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex Dalam Perspektif Hukum Islam”. AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam 1 (1), 60-78. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.448.
Sālim, Abu Mālik Kamāl Ibnu al-Said. Ṣahīh Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīh
Mażāhib al-Aimmah, Juz 4, Kairo-Mesir: al-Maktabah al-Taufīqiyyah. Sukirno,  Sadono Mikro  Ekonomi Teori  Pengantar, Cet.  III,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2006M.
Taimiyah, Ahmad bin. Majmū Fatāwa , juz 19, al-Su’ūdiyyah: Mujamma’ al-Malik Fahd,
1416H/1995M.