## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 45
NOMOR 2, DESEMBER 2019

## DAFTAR ISI

## PUSH AND PULL DRIVEN DEVELOPMENT: A PROPOSED DEVELOPMENT PARADIGM FOR WEST PAPUA, INDONESIA
Marlon Arthur Huwae dan Jaap Timmer ................................................................................................121-138

## PEMBANGUNAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT KEPULAUAN KECIL TERLUAR DI PAPUA, INDONESIA
Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan Triyono ....................................................................................139-157

## KEPUTUSAN MIGRASI PEKERJA MUDA KE KOTA SORONG, PAPUA BARAT
Inayah Hidayati, Ade Latifa, Bayu Setiawan, dan Meirina Ayumi Malamassam ................................158-171

## MIGRANTS AS A PROMINENT ASPECT THREATENING LOCAL PAPUANS
Hatib Abdul Kadir ......................................................................................................................................172-184

## KONTROVERSI REALISASI KURSI AFIRMASI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM OTONOMI KHUSUS PAPUA
Ode Jamal dan Yan Dirk Wabiser .............................................................................................................185-193 KRISIS PAPUA DALAM PERNYATAAN PEJABAT NEGARA DI MEDIA DARING:

## ANALISIS TEKSTUAL KONSTRUKSI WACANA KRITIS
Fitria Widiyani Roosinda dan Ariyan Alfraita .........................................................................................194-204

## MEMITOSKAN MITOS: KONSEP LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT
Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae .......................................................................................205-218

## RINGKASAN DISERTASI
THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION (ISPO): OPPORTUNITY FOR INCLUSION OF PALM OIL SMALLHOLDER IN RIAU PROVINCE
Bondan Widyatmoko ..................................................................................................................................219-228 TINJAUAN BUKU

## MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT
Ayu Nova Lissandhi ...................................................................................................................................229-235 TINJAUAN BUKU DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN DAN PANGAN Eristya P. Irwanto ......................................................................................................................................236-242

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018 VOLUME 45 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 2, DESEMBER 2019

## DDC: 330.9

## Marlon Arthur Huwae dan Jaap Timmer
PUSH AND PULL DRIVEN DEVELOPMENT : SUATU USULAN PARADIGMA PEMBANGUNAN BAGI PAPUA BARAT, INDONESIA

## ABSTRAK
Papua Barat adalah bagian timur Indonesia dengan sejarah panjang tata kelola dan skema pembangunan di bawah Belanda dan pemerintah Indonesia. Gagasan tentang keterbelahan dan keterlambatan jelas dalam pengembangan dan kebijakan yang diberikan oleh Belanda dan pemerintah Indonesia. Keadaan keterbelahan adalah preferensi orang Papua Barat untuk menjadi Papua Barat yang merdeka, dan atau orang Melanesia yang memuncak pada era Belanda atau menjadi bagian integral Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gagasan keterlambatan negara terkait dengan penerapan model dan kebijakan pembangunan degan kesan tergesa-gesa yaitu otonomi khusus dan pemekaran di bawah Indonesia dan percepatan model dekolonisasi pembangunan di bawah Belanda. Maka penting untuk merumuskan model alternatif pembangunan dan paradigma yang disebut Push and Pull Driven Development untuk mengembangkan Papua Barat dengan lebih baik.
Kata kunci: paradigma push and pull driven development, Papua Barat

## DDC: 307.7
Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan Triyono
PEMBANGUNAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT KEPULAUAN KECIL TERLUAR DI PAPUA, INDONESIA

## ABSTRAK
Selama empat dekade terakhir, pengembangan pulau-pulau terluar sejak Orde Baru mengalami kegagalan. Tulisan ini membahas kondisi pembangunan di beberapa pulau kecil terluar di Indonesia Timur saat ini. Tulisan ini memperlihatkan kondisi terbatasnya akses terhadap pembangunan, yang kemudian membentuk strategi bertahan hidup bagi penduduk yang berada di beberapa pulau kecil terluar di Indonesia, yaitu Pulau Liki, Pulau Befondi, Pulau Fani, dan Pulau Brass-fanildo, yang semuanya masuk wilayah Papua. Dengan mempertimbangkan konsep yang diusulkan oleh Harry Jones, pembangunan seharusnya dapat mempertimbangkan tiga unsur dalam kesetaraan yaitu (1) peluang yang sama untuk hidup, (2) perhatian yang sama pada kebutuhan masyarakat, dan (3) meritokrasi. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam pada Ekspedisi Nusa Manggala 2018. Dengan menggunakan analisis deskriptif terhadap indikator Indeks Desa Membangun, hasil analisis ini menunjukkan bahwa tiga unsur kesetaraan pembangunan belum terasa di wilayah Indonesia Timur dan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan para pemangku kebijakan.
Kata kunci: indeks desa membangun, pembangunan dan strategi bertahan hidup, masyarakat pulau kecil terluar, kesetaraan dalam pembangunan, Indonesia Timur

## DDC: 307.2

## Inayah Hidayati, Ade Latifa, Bayu Setiawan, dan Meirina Ayumi Malamassam

## KEPUTUSAN MIGRASI PEKERJA MUDA KE KOTA SORONG, PAPUA BARAT ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan migrasi pekerja muda ke Kota Sorong. Secara umum, penelitian ini akan membahas proses pengambilan keputusan untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi migran, khususnya yang berpendidikan tinggi, bermigrasi ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Para migran berpendidikan tinggi tersebut kemungkinan memiliki berbagai pertimbangan ketika memilih Kota Sorong sebagai daerah tujuan migrasi mereka. Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif dari wawancara dan didukung oleh kajian pustaka. Panduan disusun untuk memfasilitasi wawancara dan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku migrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya memahami migrasi tidak sekedar sebagai suatu proses linear hanya untuk kepentingan ekonomi, namun faktor-faktor non-ekonomi juga berpengaruh dalam pembuatan keputusan migrasi.
Kata kunci: migrasi internal, tenaga kerja migran, proses pengambilan keputusan
DDC: 307.2
Hatib Abdul Kadir
MIGRAN SEBAGAI ASPEK PENTING YANG MENGANCAM ORANG LOKAL PAPUA

## ABSTRAK
Riset ini mengeksplor migrasi internal orang Indonesia ke Papua. Migrasi internal tersebut dalam dua bentuk. Pertama migrasi yang diinisiasi oleh pemerintah melalui transmigrasi, dan kedua migrasi sukarela dengan keinginan dari migran itu sendiri. Implikasi dari migrasi secara massif dan berkelanjutan ini adalah perubahan demograsi secara signifikan di Papua. Orang lokal Papua menjadi minoritas baik secara jumlah dan akses mereka di ekonomi. Riset ini dilakukan di Sorong Raya, meliputi Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Dua wilayah ini secara signifikan menunjukkan dominasi migrasi di bidang ekonomi dan meminggirkan orang lokal Papua. Riset ini juga melihat response orang Papua terhadap dominasi migran tersebut.
Kata kunci: migrasi, dominasi, ancaman, orang lokal Papua

## DDC: 323.1

## Ode Jamal dan Yan Dirk Wabiser KONTROVERSI REALISASI KURSI AFIRMASI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM OTONOMI KHUSUS PAPUA

## ABSTRAK
Munculnya muatan afirmasi dalam UU Otsus Papua merupakan suatu perjuangan panjang yang salah satunya dilatar-belakangi oleh rendahnya perwakilan politik dalam rangka kepentingan Orang Asli Papua (OAP). Kondisi ini pun, mendapat perhatian tim asistensi perancang UU Otsus Papua, yang kemudian munculnya pokok pikiran kuota afirmasi ¼ (satu perempat) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) bagi orang asli Papua. Dalam realisasinya, kuotatambahan anggota DPRP tersebut menemui jalan panjang dan kontroversi antara pihak pemerintah, kelompok masyarakat, dan elite politik. Tujuan dari tulisan ini adalah 1) untuk mengetahui latar belakang munculnya kuota tambahan afirmasi ¼ (satu perempat) anggota DPRP bagi orang asli Papua; dan -2) untuk mengetahui dinamika kontroversi isu kuota tambahan afirmasi ¼ (satuperempat) anggota DPRP bagi orang asli Papua pada Pemilihan Umum 2009 dan 2014. Metode penelitian terdiri dari: pendekatan kualitatif, dan studi kasus. Data primer yang digunakan diperoleh dari wawancara mendalam (in-depth interview) kepada sejumlah narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian pustaka dan dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: 1) latar belakang munculnya kuota tambahan anggota DPRP, merupakan suatu kebijakan afirmasi dalam meningkatkan partisipasi politik orang asli Papua. Harapan dari kebijakan afirmasi ini sebagai suatu bagian penyelesaian kesenjangan dalam rekrutmen politik orang asli Papua, terutama yang terjadi di bawah rezim Orde Baru; dan -2) Penafsiran berbeda tentang muatan UU Otsus Papua, khususnya kuota kursi afirmasi baik pemerintah pusat-daerah, elite politik, dan kelompok masyarakat adalah faktor sulitnya kuota kursi afirmasi ini direalisasikan.
Kata Kunci: otonomi khusus, afirmasi, legislatif

## DDC: 302.2

## Fitria Widiyani Roosinda dan Ariyan Alfraita

## KRISIS PAPUA DALAM PERNYATAAN PEJABAT NEGARA DI MEDIA DARING: ANALISIS TEKSTUAL KONSTRUKSI WACANA KRITIS

## ABSTRAK
Beberapa waktu ini, Indonesia sedang mengalami ancaman disintegrasi bangsa di Papua yang diawali insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, dan bentrok mahasiswa Papua dengan warga di Malang, merembet menjadi kerusuhan yang terjadi di kota-kota besar Papua. Sudah barang tentu gejolak nasional semacam ini akan menimbulkan berbagai tanggapan dari banyak pihak, khususnya pemerintah. Penelitian ini menganalisis pernyataan- pernyataan pejabat negara di Indonesia yang berkaitan dengan krisis di Papua yang diberitakan media online. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis van Dijk yang membagi analisis wacana menjadi 3 dimensi, yang pertama dimensi teks, kedua dimensi kognisi sosial dan yang ketiga dimensi konteks/praktik sosial, hasilnya media online Indonesia hanya memiliki perbedaan di level skematik yaitu penekanan poin penting dalam isi berita.
Kata kunci: krisis Papua, media online, pejabat negara
DDC: 398.2
Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae

## MEMITOSKAN MITOS: KONSEP LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT

## ABSTRAK
Saling klaim kepemilikan atas tanah oleh sejumlah suku menjadi fenomena yang terus terjadi di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Tahun 2013 hingga tahun 2019 misalnya, terjadi 32 aksi pemalangan fasilitas publik milik pemerintah daerah dan swasta yang dibangun diatas tanah yang diklaim oleh sejumlah marga dan suku sebagai pemilik tanah yang sah. Masing-masing klen/marga dan suku mengklaim sebagai pemilik yang sah. Legalitas kepemilikan tanah oleh sejumlah suku dan klen/marga, dilakukan dengan mengkonstruksi mitos. Tulisan ini berbasis data fenomena saling klaim tiga suku tentang hak atas atas tanah di kawasan Bandara Udara Rendani Manokwari. Ketiga suku tersebut adalah suku Arfak, Doreri dan Mansim Mansim Borai. Untuk menguatkan klaim kepemilikan tanah, masing-masing memumunculkan mitosnya sendiri. Namun, karena tidak ada kata sepakat, untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi atas penggunaan tanah, mitos baru dimunculkan, yakni hak atas tanah adat yang digunakan untuk Bandara Udara Rendani Manokwari bukan milik salah satu suku, melainkan milik ketiga suku:Arfak, Doreri, dan Mansim Borai. Hal itu berarti mitos yang pernah ada dimitoskan lagi sehingga menghasilkan mitos baru. Mitos di produksi untuk menambah fakta tentang legalitas kepemilikan hak atas tanah yang sah oleh sejumlah klen/marga dan suku.
Kata kunci: klaim kepemilikan tanah, memitoskan mitos, legalitas kepemilikan tanah, tanah adat Manokwari
Bondan Widyatmoko RINGKASAN DISERTASI
IMPLEMENTASI SERTIFIKASI MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (ISPO): PELUANG INKLUSI BAGI PETANI SAWIT SWADAYA DI PROVINSI RIAU

## ABSTRAK
Disertasi ini meneliti mengenai kesempatan petani kelapa sawit untuk terinklusi ke dalam rantai produksi kelapa sawit  yang  tercipta  melalui  pelaksanaan  sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi ISPO dapat mendorong formalisasi lahan sawit petani swadaya melalui proses enclave . Selain itu, ISPO juga mendorong upaya pencegahan konflik melalui penataan dan penggunaaan lahan dengan penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan bukti legal kepemilikan (SHM) dan bukti pengelolaan kebun (STDB). Hal ini mendorong proses inklusi petani sawit swadaya dengan semakin terbukanya akses permodalan, informasi serta terbangunnya sistem keterlacakan produksi sawit di Indonesia. Penelitian disertasi ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan survey rumah tangga petani, wawancara, pengamatan terlibat serta studi pustaka sebagai metode pengumpulan data.
Kata Kunci: implementasi, minyak sawit, berkelanjutan, petani sawit swadaya
Ayu Nova Lissandhi

## TINJAUAN BUKU MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT
Judul Buku: Spatializing Culture Studies: The Ethnography of Space and Place . Penulis: Setha Low (2017). Penerbit: Routledge, New York, USA, Hlm. xviii +263.

## Eristya P. Irwanto

## TINJAUAN BUKU DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN DAN PANGAN
Judul Buku: The Political Economy of Agricultural and Food Policies .
Penulis: Johan Swinnen (2018). Penerbit: Palgrave Macmillan, New York, USA, 264 hlm.

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018 VOLUME 45 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 2, DESEMBER 2019

## DDC: 330.9

## Marlon Arthur Huwae dan Jaap Timmer

## PUSH AND PULL DRIVEN DEVELOPMENT: A PROPOSED DEVELOPMENT PARADIGM FOR WEST PAPUA, INDONESIA

## ABSTRACT
West Papua is located in the eastern part of Indonesia with a long story of governance and development schemes under the Dutch and Indonesian governments. The notions of state segregation and tardiness were stated obviously in the development and regulations given by the Dutch and Indonesian government. The segregated circumstance was the Papuans’ preferences in order to be an independent West Papua and or the high number of Melanesians in the Dutch era or becomes an integral part of the Republic of Indonesia. Furthermore, the notions of state tardiness in regard to the implementation of development model and policy are related to special autonomy and the creation of new regions under the Indonesian government and the acceleration of the decolonized development model under the Dutch government. It is, therefore, important to formulate an alternative development model and paradigm which is called Push and Pull Driven Development to develop a better West Papua.
Keywords: paradigm, push and pull driven development, West Papua

## DDC: 307.7

## Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan Triyono

## DEVELOPMENT AND ADAPTATION STRATEGY FOR OUTERMOST SMALL ISLAND COMMUNITY IN PAPUA, INDONESIA

## ABSTRACT
Over the last four decades, the development of outer islands since New Order has grown failure. This paper explains the actual condition of some outer islands in East Indonesia which made an adaptation strategy for the peoples regardless of some limited access towards development. By considering the concept proposed by Harry Jones, the development itself should consider three elements of equity to achieve which are, (1) equal life chances, (2) equal concern for people’s needs, and (3) meritocracy. Data were collected by observation and in- depth interviews during Ekspedisi Nusa Manggala 2018. The study was conducted in Liki, Befondo, Fani and Brass-Fanildo Islands, in North Papua, Indonesia. We started the study by using the descriptive analysis towards Village Building Index indicators and drew on varied data sources. The result of analysis denotes that the outer islands is of great concern to be managed and the marginalized development there leads to the emergence of ideological, structural, organizational inequality driven by poor infrastructure and geographical conditions. We conclude that development equity has not happened yet in East Indonesia and still becomes a continuous work for the Indonesian government and stakeholders.
Keywords: Village Building Index, development and adaptation strategy, outermost small island community, de - velopment equity, East Indonesia

## DDC: 307.2
Inayah Hidayati, Ade Latifa, Bayu Setiawan, dan Meirina Ayumi Malamassam

## DECISION OF MIGRATION OF YOUNG WORKFORCE TO SORONG CITY, WEST PAPUA ABSTRACT
This study aims to explain the decision-making process of migration of young workforce to Sorong City. This research will discuss the decision-making process to understand various factors that influence migrants, especially those who are highly educated, migrate to Sorong city, West Papua Province. These highly educated migrants might have various considerations when choosing Sorong City as their migration destination. The data collected is qualitative data from interviews and is supported by a literature review. Guidelines are prepared to facilitate interviews and produce a better understanding of migration behaviour. The results show that the importance of understanding migration is not just a linear process for the sake of the economy, but non-economic factors also influence migration decision making.
Keywords: internal migration, young workforce migrant, decision-making process
DDC: 307.2

## Hatib Abdul Kadir

## MIGRANTS AS A PROMINENT ASPECT THREATENING LOCAL PAPUANS
ABSTRACT This research explores the internal migration of Indonesian people to Papua. Internal migration is considered in two types. First, migration which is initiated by the government through transmigration. Second, voluntary migration in which migrants have their own desire to migrate. The implication of massive and continued migration is a significant demographic change in Papua. Local people in Papua become minorities in terms of numbers and economic accesses. This research was conducted in Sorong Raya encompassing Sorong City and Sorong District. These two regions significantly denotes the dominance of economic migration which marginalizes local Papuans. This research also observed local people in Papua’s responses towards migrants domination.
Keyword: migration, domination, threat, local Papuans

## DDC: 323.1
Ode Jamal dan Yan Dirk Wabiser
CONTROVERSY ON REALIZATION OF LEGISLATIVE MEMBER AFFIRMATION SEATS IN SPECIAL AUTONOMY FOR PAPUA IN 2009 AND 2014 ELECTIONS

## ABSTRACT
The enactment of an affirmation article in the Papuan Special Autonomy Law (UU Otsus Papua) is a long struggle that is motivated by the lack of political representation for the interest of indigenous Papuans or so-called Orang Asli Papua (OAP). This situation also received attention from the Drafting Assistance Team of UU Otsus Papua. They raised an idea to reserve the affirmative quota in which ¼ (one fourth) of the members of the Papuan People’s Representative Council (DPRP) is for indigenous Papuans. During implementation, the additional quota of DPRP members becomes a controversy for the government, communities, and political elites. This article aims 1) to understand the backgrounds of ¼ (one fourth) additional affirmative quota of DPRP members for indigenous Papuans, and; 2) to find out the dynamics of the controversy over the issue of ¼ (one fourth) additional affirmative quota of DPRP members for indigenous Papuans in the 2009 and 2014 General Elections. The research methods consist of a qualitative approach and a case study. Primary data used in this research were derived from in-depth interviews. On the other hand, secondary data was obtained from a review of literature and documents. The results are: 1) the underlying reason for this additional quota for DPRP members is a part of an affirmative policy to increase the indigenous Papuans’ political participation. This affirmative policy is expected to resolve the gaps in the political recruitment of indigenous Papuans, particularly under the New Order regime dan; 2) the different interpretations of the Papua Special Autonomy Law’s contents, especially regarding the affirmative seat quota for central and local government, political elites, and community, are the main factor that leads this affirmative seat quota difficult to be implemented.
Keywords: special autonomy, affirmation, legislative

## DDC: 302.2

## Fitria Widiyani Roosinda dan Ariyan Alfraita

## STATE OFFICALS’ STATEMENTS N ONLINE MEDIA REGARDING THE CRISIS OF PAPUA: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS

## ABSTRACT
Recently, Indonesia has been threatened by the disintegration issue in Papua which initially began because of the incident happened in the Papuan students’ dormitory in Surabaya and the clash between Papuan students and citizens in Malang. This situation led to the high-tense chaos that occurred in big cities in Papua and gained multifaceted perspectives and responses from many actors, particularly the government. This research analyzes the statements delivered by the state officials on online media in terms of the crisis in Papua. Utilizing critical discourse analysis, Van Dijk divides discourse analysis into 3 dimensions. First, textual dimension; second, social cognitive dimension, and; third, contextual or social practice dimension. The result is that the online media in Indonesia merely have differences in the schematic level which is the emphasis of important points in news’ contents.
Keywords: crisis of Papua, online media, state officials
DDC: 398.2
Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae
MYTHING THE MYTHS: LEGALITY OF CUSTOMARY LAND OWNERSHIP CONCEPT IN MANOKWARI DISTRICT, WEST PAPUA PROVINCE

## ABSTRACT
Mutual claims in land ownership by several tribes are a continuing phenomenon happening in Manokwari Regency, West Papua Province. From 2013 to 2019, for instance, there were 32 actions undertaken to block public facilities owned by local government and private companies which have been built on the land belong to certain tribes or clans. Each tribe or clan claims as to the legal owners of the land. The legality of land ownership done by several clans or tribes is undergone by constructing a myth. This paper is based on the data that shows the mutual claim phenomena of three tribes on land rights in the area of Rendani Manokwari Airport. These three tribes are Arfak, Doreri, and Mansim Mansim Borai. Each tribe generates its own myth to reinforce land ownership claims. However, when there is no agreement, a new myth is raised to obtain compensation for land use. The myth is that the rights of customary land used for the operation of the Rendani Manokwari Airport does not belong to one tribe, but those of Arfak, Doreri, and Mansim Borai. It means that the myths that have existed are resurrected to produce new myths. The myths are produced to add facts regarding the legality of land ownership for some clans and tribes.
Keywords: land ownership claims, myths, the legality of land ownership, Manokwari’s customary land
Bondan Widyatmoko

## DISSERTATION SUMMARY

## THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION (ISPO): OPPORTUNITY FOR INCLUSION OF PALM OIL SMALLHOLDER IN RIAU PROVINCE

## ABSTRACT
This dissertation examines the opportunities for oil palm farmers to be included in the palm oil production chain which is created through the implementation of the Indonesian Sustainable Palm Oil Certification (ISPO). This research shows that the implementation of ISPO certification can encourage the formalization of palm oil smallholders through the enclave process. In addition, ISPO also encourages efforts to prevent conflicts through arrangement and land use based on the legal evidence of ownership or land certificate (SHM) and Cultivation Registration Receipt (STDB). This encourages the inclusion of palm oil smallholders with the increasing open access to capital and information and the establishment of a traceability system for palm oil production in Indonesia. This dissertation research is a qualitative study using farmer household surveys, interviews, participant observations, and literature studies as data collection methods.
Keyword: implementation, palm oil, sustainable, palm oil smallholder
Ayu Nova Lissandhi

## TINJAUAN BUKU MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT
Judul Buku: Spatializing Culture Studies: The Ethnography of Space and Place . Penulis: Setha Low (2017). Penerbit: Routledge, New York, USA, Hlm. xviii +263.

## Eristya P. Irwanto

## TINJAUAN BUKU DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN DAN PANGAN
Judul Buku: The Political Economy of Agricultural and Food Policies .
Penulis: Johan Swinnen (2018). Penerbit: Palgrave Macmillan, New York, USA, 264 hlm.

## MEMITOSKAN MITOS: KONSEP LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT
Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Papua Manokwari E-mail: ronsumbreadolof@gmail.com

## ABSTRACT
Mutual claims in land ownership by several tribes are a continuing phenomenon happening in Manokwari Regency, West Papua Province. From 2013 to 2019, for instance, there were 32 actions undertaken to block public facilities owned by local government and private companies which have been built on the land belong to certain tribes or clans. Each tribe or clan claims as to the legal owners of the land. The legality of land ownership done by several clans or tribes is undergone by constructing a myth. This paper is based on the data that shows the mutual claim phenomena of three tribes on land rights in the area of Rendani Manokwari Airport. These three tribes are Arfak, Doreri, and Mansim Mansim Borai. Each tribe generates its own myth to reinforce land ownership claims. However, when there is no agreement, a new myth is raised to obtain compensation for land use. The myth is that the rights of customary land used for the operation of the Rendani Manokwari Airport does not belong to one tribe, but those of Arfak, Doreri, and Mansim Borai. It means that the myths that have existed are resurrected to produce new myths. The myths are produced to add facts regarding the legality of land ownership for some clans and tribes.
Keywords: land ownership claims, myths, the legality of land ownership, Manokwari’s customary land

## ABSTRAK
Saling klaim kepemilikan atas tanah oleh sejumlah suku menjadi fenomena yang terus terjadi di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Tahun 2013 hingga tahun 2019 misalnya, terjadi 32 aksi pemalangan fasilitas publik milik pemerintah daerah dan swasta yang dibangun diatas tanah yang diklaim oleh sejumlah marga dan suku sebagai pemilik tanah yang sah. Masing-masing klen/marga dan suku mengklaim sebagai pemilik yang sah. Legalitas kepemilikan tanah oleh sejumlah suku dan klen/marga, dilakukan dengan mengkonstruksi mitos. Tulisan ini berbasis data fenomena saling klaim tiga suku tentang hak atas atas tanah di kawasan Bandara Udara Rendani Manokwari. Ketiga suku tersebut adalah suku Arfak, Doreri dan Mansim Mansim Borai. Untuk menguatkan klaim kepemilikan tanah, masing-masing memumunculkan mitosnya sendiri. Namun, karena tidak ada kata sepakat, untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi atas penggunaan tanah, mitos baru dimunculkan, yakni hak atas tanah adat yang digunakan untuk Bandara Udara Rendani Manokwari bukan milik salah satu suku, melainkan milik ketiga suku:Arfak, Doreri, dan Mansim Borai. Hal itu berarti mitos yang pernah ada dimitoskan lagi sehingga menghasilkan mitos baru. Mitos di produksi untuk menambah fakta tentang legalitas kepemilikan hak atas tanah yang sah oleh sejumlah klen/marga dan suku.
Kata kunci: klaim kepemilikan tanah, memitoskan mitos, legalitas kepemilikan tanah, tanah adat Manokwari

## PENDAHULUAN Konteks lokalitas: Kabupaten Manokwari
Jauh sebelum bangsa-bangsa dunia datang ke Ma- nokwari, wilayah Manokwari adalah wilayah tak bernama. Datanglah suku bangsa yang menyebut diri mereka sebagai suku bangsa Biak dengan spirit mencari wilayah-wilayah baru. Karena sering berkunjung ke wilayah kosong ini, mereka
mulai memikirkan pemberian nama. Nama mu- la-mula yang di berikan oleh suku bangsa Biak kepada wilayah tanpa nama ini adalah mnu kwar. Mnu artinya kampung dan kwar artinya lama.
Jadi, mnu kwar adalah kampung lama 1 . Hal itu diyakini hingga sekarang.
1 Pemberian nama ini, berdasar seringnya suku Biak datang ke tempat itu sehingga mereka datang, tinggal, dan, pergi.. Karena sudah sering melakukan seperti itu, disebutlah sebagai kampung lama.
Pada tahun 1855, berbekal misi menyebaran agama Kristen Protestan, datanglah dua misiona- ris berkebangsaan Jerman bernama C.W.Ottow dan J.G.Geissler di Pulau Mansinam. Kedua misionaris atau dalam istilah lokal disebut rasul orang Papua diterima suku bangsa Biak di Pulau Mansinam pada tanggal 5 Februari 1855. Inilah sejarah awal kedatangan dan penyebaran agama Kristen Protestan di tanah Papua, sehingga Manokwari (Pulau Mansinam) sering disebut se- bagai pulau peradaban awal bumi Papua, (Simon, 2014:110). Bahkan untuk mengenang peristiwa ini, Kabupaten Manokwari disebut dengan istilah Kota Injil 2 .
Pada tahun 1898, tepatnya ketika kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke mnu kwar, pada tanggal 8 November 1898 oleh Residen Ternate Van Horst atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda ditetapkan sebagai Pusat Pemerintahan afdeling, atau semacam pusat pemerintahan pertama di tanah Papua, dan melantik J.J.van Oosterszee sebagai controleer  Afdeling  Noord  Nieuw Guinea (pengawas Nugini Utara) berkedudukan di Manokwari.
Pada konteks modern ketika wacana pem- bentukkan Provinsi baru yaitu Provinsi Irian Jaya Barat (IJB), agar berpisah dengan Provinsi Papua, Manokwari diwacanakan sebagai Ibu kota Provinsi Irian Jaya Barat. Realisasi atas wacana ini termuat dalam keputusan negara melalui Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) dengan ibu kota Kabupaten Manokwari. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) dirubah menjadi Provinsi Papua Barat dengan ibu kota di Manokwari.
Dinamika perubahan dan perkembangan yang terjadi di Manokwari, membawa implikasi ikutan, yakni eksistensi suku bangsa yang ada di Provinsi Papua Barat, terutama di Manokwari. Hal itu menimbulkan pertanyaan yang jawaban- nya menjadi kompleks, yaitu siapa suku bangsa di Kabupaten Manokwari sepanjang sejarah peradaban? Sampai kini jawaban atas pertanyaan
2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari tentang Kota Injil, hingga kini masih dalam tahap proses penyusunan.
ini sederhana, di Kabupaten Manokwari menurut sejarah ada tiga suku bangsa, yaitu:Arfak, Doreri, dan Borai.

## Konteks Sejarah Suku Bangsa di Manokwari

## Suku Bangsa Arfak
Arfak, adalah nama sebuah gunung yang terletak di Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat. Dalam istilah lokal gunung Arfak disebut Pegunungan Indon, artinya pegunungan besar, yang memiliki ketinggian mencapai 2.800 meter diatas permukaan laut.
Wilayah Pegunungan Arfak, dihuni oleh empat suku bangsa yang menyebut nama mereka sebagai suku bangsa Sougb, Hatam, Meiah dan Moire. Ke empat suku bangsa ini memiliki bahasa yang berbeda. Pada awalnya empat suku bangsa inilah yang pertama-tama di kategorikan sebagai penduduk asli di daerah pedalaman pegunungan Arfak, (Laksono dkk, 2001:58).
Ke empat suku bangsa tersebut, memiliki asal-usul dan pemukiman pertama di wilayah pegunungan Arfak. Sementara, di wilayah pesisir pantai Teluk Dorey, dihuni oleh suku bangsa Biak yang berasal dari pulau Numfor. Melalui perjalan- an yang berabad-abad lamanya dari pegunungan Arfak, akhirnya keempat suku bangsa tersebut bertemu dengan suku bangsa Biak diwilayah pesisir Teluk/ Dorey.
Pertemuan tersebut, dalam pandangan suku bangsa Biak adalah pertemuan antara suku bang- sa yang berasal dari wilayah pegunungan Arfak, dengan suku bangsa yang berasal dari wilayah Pesisir. Suku bangsa Biak, kemudian mengkon- struksi identitas ke empat suku bangsa tersebut sebagai suku bangsa Arfak. Artinya, suku bangsa Sougb, Hatam, Moire, dan Meiah, adalah suku bangsa yang berasal dari Pegunungan Arfak. Oleh sebab itu, yang dimaksudkan dengan suku bangsa Arfak oleh penduduk pesisir adalah semua suku bangsa kecil yang tinggal di sekitar Pegunungan Arfak, (Kamma, 1981:76).
Oleh karena itu, Arfak adalah nama yang digunakan oleh penduduk pesisir, untuk menye- but nama empat suku bangsa kecil yang berasal dari Pegunungan Arfak, yaitu:Sougb, Hatam,
Meiah, dan Moire. Nama Arfak di gunakan untuk mengintegrasikan empat suku bangsa kecil terse- but, yang memiliki kesamaan asal dari gunung.

## Suku Bangsa Doreri
Doreri, adalah nama yang digunakan untuk menyebut salah satu suku bangsa yang dikate- gorikan sebagai suku bangsa asli di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.
Ketika terjadi kontak dengan dunia barat, yang ditandai dengan perjalanan para penyiar agama, pedagang Asia dan Eropa, dan para ilmuwan, mereka berjumpa dengan suku bangsa ini yang tinggal di wilayah Dorei/teluk ini. Oleh sebab itu, mereka sering menyebut suku bangsa ini dengan panggilan orang-orang Dorei atau orang-orang Teluk. Artinya, orang-orang yang tinggal di Dorei/Teluk. Penyebutan dan istilah Dorei inilah yang bisa kita temukan dalam lapor- an-laporan mereka.
Dalam bukunya Alfred Russel Wallace berjudul “Sejarah Nusantara, The Malay Archipelago” , (2015:709), misalnya, Ia menyebut dengan istilah Dorey. Istilah lain disampaikan oleh F.C.Kamma dalam bukunya berjudul “Ajaib Di Mata Kita Jilid I” , (1981:ix), dengan menye- but penduduk Doreri, bahkan dalam buku yang sama ia menulis istilah yang berbeda yaitu Teluk Doreh, (1980:65).
Tentang klan atau marga-marga yang dikate- gorikan sebagai suku bangsa Doreri, ada sejumlah pendapat. Pendapat pertama, menurut F.C. Kamma (1980:72), klan atau marga yang dikategorikan sebagai suku bangsa Doreri, yaitu:Rumsayor, Rumadas, Rumbruren, Rumbekwan, Rumfabe, Rumbobyar, Rumakew, Rumander, dan Sobyar.
Pendapat kedua, menurut seorang Tokoh klan atau marga Burwos bernama Elli Burwos, klan atau marga yang dikategorikan sebagai suku bangsa Doreri, yaitu:Rumbruren, Rumsayor, Rumadas, Rumbobyar, Rumfabe, Rumbekwan, Rumsaur, Ruminur, dan Sobyar, (Lekitoo, 2014:19-20).
Pendapat ketiga, bersumber dari Ketua klan atau keret Rumbobyar bernama Zeth Rumbobyar, dikatakan bahwa klan atau marga yang di ka- tegorikan sebagai suku bangsa Doreri, yaitu:
Rumbobyar, Rumfabe, Rumsayor, Rumadas, Rumbruren, Rumbekwan, Rumakeuw, Rumander, dan Burwos, (Lekitoo, 2014:21).
Dari ketiga pendapat diatas, dapat diambil makna bahwa, ketiga pendapat diatas memiliki pandangan yang sama mengenai jumlah klan atau marga suku bangsa Doreri adalah 9. Yang berbeda barangkali adalah nama klan atau marga.
Dalam konteks modern, klan atau marga yang di kategorikan sebagai suku bangsa Doreri sering disingkat dengan istilah 8R + 1B, artinya 8 nama klan atau marga diawali dengan huruf R (Rumsayor, Rumadas, Rumbruren, Rumbekwan, Rumfabe, Rumbobyar, Rumakew, dan Rumander), dan 1 nama klan atau marga di awali dengan huruf B (Burwos).

## Suku Bangsa Borai
Salah satu suku bangsa yang menghuni dan mengklaim sebagai pemilik Kabupaten Manok- wari adalah suku bangsa Borai. Ada dua versi tentang siapa suku bangsa Borai? Versi pertama, dapat ditelusuri melalui catatan-catatan zending. Dikisahkan bahwa suku bangsa Borai yang sebe- narnya adalah keturunan dari suku bangsa Arfak dan Biak. Rupanya terjadi perkawinan silang antara suku bangsa Arfak dan suku bangsa Biak. Lokalitas pertama suku bangsa Borai adalah di pantai dekat distrik Oransbari 3 , dan salah satu nama klan/marganya adalah Mansim sesuai dengan nama tempat yang mereka tinggali. Suku bangsa Borai selanjutnya bermigrasi ke Arfai 4 Manokwari hingga kini. Migrasi suku bangsa Borai awalnya di distrik Oransbari dan migrasi selanjutnya adalah Arfai. Bahkan lokalitas suku bangsa Borai dapat ditemui di Arfai.
Identitas tradisional hingga identitas modern yang dapat di gunakan untuk mengkategorikan anggota suku bangsa Borai adalah nama klan/ marga. Nama klan/marga diletakkan setelah nama orang seperti:nama Oskar Mansim. Oskar adalah nama orang, sementara Mansim adalah
3 Secara administrasi Pemerintahan distrik Oransbari termasuk Kabupaten Manokwari . Namun, setelah pemekaran Kabupaten Manokwari tahun 2012, maka distrik Oransbari termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Manokwari Selatan.
4 Salah satu nama tempat pemukiman Suku Mansim Borai di Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat.
nama klan/marga yang menunjukkan anggota suku bangsa Borai.
Versi kedua, istilah suku bangsa Borai be- rasal dari bahasa Borai yang memiliki arti asli atau tanah. Jadi, suku Borai adalah suku bangsa asli atau suku bangsa yang memiliki tanah dan di percaya tanah di Kabupaten Manokwari.
Ada cerita sejarah tentang asal-usul suku bangsa Borai yang sejak lama di wariskan secara turun-temurun. Dikisahkan bahwa Tuhan Allah menciptakan umat manusia dan ditempatkan pada lokalitas masing-masing. Suku bangsa Borai, diciptakan Tuhan Allah dan di tempatkan di dalam kota Manokwari. Kota Manokwari men- jadi lokalitas dan pusat penyebaran suku bangsa Borai. Melalui kisah ini, ada keyakinan yang kuat bahwa wilayah kota Manokwari, adalah milik suku bangsa Borai dengan klan/marga Mansim.

## Interaksi sosial antara suku bangsa Arfak, Doreri, dan Borai
Interaksi sosial dimaknai sebagai hubungan sosial yang dinamis antara orang perorangan dan atau, antara perseorangan dengan kelompok (Barry, 2001:126). Pada bagian ini dibicarakan interaksi sosial ketiga suku bangsa yang sudah diperke- nalkan sebelumnya pada bagian awal tulisan ini.
Suku bangsa Arfak melalui perjalanan yang berabad-abad lamanya dari pedalaman (gunung Arfak), sebagian dari mereka menetap di pesisir, dan demikian suku bangsa Doreri menemui suku bangsa Arfak di Teluk Doreh, (Kamma, 1971:76). Interaksi sosial itu juga di perkuat melalui relasi perkawinan, karena suku bangsa Doreri mengh- adiahkan seorang perempuan kepada kepala suku bangsa Arfak.
Sementara itu, suku bangsa Borai sebenarnya adalah keturunan dari suku bangsa Arfak dan suku bangsa Biak, (Kamma, 1971:77). Melihat fenomena interaksi sosial pada masa lampau, dapat dinyatakan bahwa suku bangsa Arfak di pegunungan melalui perjalanan panjang akhirnya bertemu dengan suku bangsa Doreri di pesisir Teluk Doreri, relasi sosial itu di lanjutkan de- ngan hubungan perkawinan, dan menghasilkan keturunan suku bangsa Borai.

## Konteks Kebangkitan Suku Bangsa
Ketika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di umumkan di lembaran negara dan imple- mentasikan, hal itu memunculkan kesadaran baru dikalangan masyarakat Papua untuk mem- perjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan palanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua 5 .
Fenomena itu dimaknai sebagai ruang kebebasan, ruang kebangkitan suku bangsa atau dalam istilah lain adalah ruang kebangkitan masyarakat adat. Yang menjadi pokok persoalan paling penting dan krusial hingga sekarang dalam kebangkitan masyarakat adat salah satunya adalah hak atas tanah, (Jamies, 2010:3).
Ada status tanah yang semula di miliki suku bangsa asli pada masa lampau kemudian diubah statusnya atas nama kepentingan nasional, dan kepentingan kaum penjajah menjadi tanah milik negara atau tanah milik pemerintah yang berkuasa. Bisa pula status tanah yang semula milik warga, secara sepihak dirubah menjadi milik Sultan, (Mansoben dkk, 2007:2). Tanah- tanah yang sudah diubah statusnya kemudian, di gunakan untuk pembangunan fasilitas publik dan korporasi.
Pada saat ini suku bangsa hanya meminta dua hal yaitu, mengembalikan hak atas tanah yang dimilikinya atau menggantinya dengan istilah ganti-rugi. Asumsi suku bangsa sederhana yaitu, keberadaan suku bangsa di bumi, mendahului eksistensi pemerintah dan agama. Artinya, suku bangsa ada terlebih dahulu, barulah kehadiran agama, dan pemerintah (negara).
Negara (baca:pemerintah) mendukung fenomena kebangkitan suku bangsa atas tuntutan hak atas tanah untuk di kembalikan atau di ganti. Mantan Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham Oktovianus Atururi dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa rakyat meminta apapun ke- pada pemerintah akan diberi, yang penting jangan meminta merdeka.
5 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua. Hal. 3.
Namun, untuk merealisasikan pernyataan itu ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dukungan pemerintah daerah mudah untuk di realisasikan bilamana tuntutan ganti-rugi dilakukan terhadap sebuah tanah yang pemiliknya jelas dan hanya satu klan/marga atau satu suku bangsa. Sebaliknya, tuntutan ganti rugi atau pengembalian hak atas tanah itu menimbulkan kesulitan pemerintah daerah, bila mana suatu lokasi yang diklaim telah hilang historisitasnya, kemudian diklaim kepemilikannya lebih dari satu klan/marga atau lebih dari satu suku bangsa. Jika pemerintah daerah salah bertindak, pemerintah daerah di hadapkan pada kemungkinan, salah mengambil keputusan pembayaran kepemilikan hak atas tanah adat, yang bisa berujung pada proses hukum.

## Fenomena beberapa peristiwa saling klaim atas kepemilikan tanah adat di Kabupaten Manokwari
Fakta tuntutan ganti rugi hak ulayat atas tanah adat yang berhasil dihimpun oleh penulis yang bersumber dari hasil observasi, maupun sumber koran lokal tentu menjadi fakta sosial yang menarik untuk di pahami. Deskripsi di bawah ini, akan memberikan gambaran, bagaimana fakta tuntutan ganti rugi hak ulayat yang terjadi di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.
Pada tahun 2013, Badan Kesatuan Bangssa dan Politik Provinsi Papua Barat, mempu bli- kasikan laporan kegiatan pendataan dan pemetaan daerah rawan konflik di Provinsi Papua Barat dan salah satunya di Kabupaten Manokwari. Salah satu persoalan keamanan dan ketertiban adalah maraknya pemalangan kantor-kantor pemerintah sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik.
Berdasarkan laporan tersebut, penulis lalu tertarik untuk melakukan penelitian pada tahun 2013 tentang konflik hak ulayat di Kabupaten Manokwari. Hasilnya, dipublikasikan dalam wujud laporan berjudul, Pemetaan sumber dan konflik di Provinsi Papua Barat, (Studi kasus di Kabupaten Manokwari dan Teluk Wondama). Dalam laporan ini, penulis mendapatkan data lapangan bahwa pada tahun 2013 terjadi dua puluh (26) aksi pemalangan fasilitas publik milik
pemerintah daerah dan koorporasi oleh pemilik hak ulayat, dengan tuntutan utama adalah peme- rintah daerah dan koorporasi segera membayar ganti rugi hak ulayat atas tanah adat.
Sementara itu, dalam kurun waktu antara tahun 2014 hingga tahun 2019, terjadi enam aksi pemalangan sejumlah fasilitas publik milik pemerintah daerah dan koorporasi yang dilakukan oleh pemilik hak ulayat dengan tuntutan kepada pemerintah daerah dan koorporasi bahwa segera membayar ganti rugi hak ulayat atas tanah adat. Tentang sejumlah aksi pemalangan di Kabupaten Manokwari dari tahun 2013 hingga 2019, lihat Tabel 1.

## PROBLEMATIKA DAN METODOLOGI
Tuntutan hak atas tanah adat, sebagai ciri kebang- kitan suku bangsa atau kebangkitan masyarakat adat, tentu harus dipahami oleh pemerintah dae- rah, agar dapat diselesaikan dan dapat dituangkan dalam peraturan negara untuk kepastian hukum. Persoalannya adalah legalitas kepemilikan atas tanah adat selama ini tidak berdasar pada bukti tertulis seperti tanah lain pada umumnya, melain- kan berdasar mitos. Untuk itu, pemahaman dan pengetahuan tentang konsep mitos suku bangsa di Manokwari Provinsi Papua Barat yang berkaitan dengan legalitas tradisional kepemilikan hak atas tanah adat yang selalu dikisahkan melalui mitos menjadi penting. Apalagi, ada tiga suku bangsa yang berpengaruh besar di Manokwari, yaitu suku bangsa Arfak, Doreri, dan Borai.
Dengan demikian, bagaimana memitoskan mitos kepemilikan tanah adat versi suku bangsa Arfak, Doreri, dan Borai, menjadi persoalan yang layak dicermati agar berbagai pihak terkait tidak salah dalam mengambil keputusan. Tujuan utamanya adalah agar negara (baca:pemerintah pusat dan daerah) memahami keberadaan suku bangsa dan konsep legalitas kepemilikan atas tanah adat melalui mitos di Provinsi Papua Barat. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat pedoman meng- atasi masalah kepemilikan hak atas tanah adat di Provinsi Papua Barat dan jika memungkinkan dapat berkonstribusi lebih jauh untuk menjadi
Tabel 1. Fenomena tuntutan ganti rugi hak ulayat yang berujung pada pemalangan fasilitas publik di Manokwari tahun 2013-2019
NO  FASILITAS YANG DITUNTUT GANTI RUGI HAK ULAYAT PIHAK YANG MENUNTUT PIHAK YANG DITUNTUT JUMLAH TUNTUTAN 1 Bandara Udara Rendani Suku Arfak, Boray, dan Doreri Pemerintah Daerah  55 miliar 2 Pembibitan ikan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Suku Arfak Pemerintah Daerah Rp.600.000.000,- dan SK PNS bagi 3 orang pemilik hak ulayat, 3 Kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan di Amban Suku Arfak Pemerintah Daerah 3,5 miliar 4 Balai Latihan Kerja Suku Boray dan Arfak Pemerintah Daerah 6,5 milyar dan 32 anak pemilik hak ulayat menjadi PNS 5 Puskesmas Wosi Suku Arfak Pemerintah Daerah Rp.100.000.000,- 6 Puskesmas Sanggeng Suku Arfak Pemerintah Daerah  Rp.70.000.000,- 7 SD Inpres 36 Sowi Suku Arfak Pemerintah Daerah  1,75 miliar 8 SD YPPGI Fanindi Suku Doreri Pemerintah Daerah  Uang pembuka palang Rp.10.000.000,- 9 SD Inpres 66 Taman Ria Suku Arfak Pemerintah Daerah  1,2 miliar 10 SMP Negeri 11 Wosi Suku Arfak Pemerintah Daerah  Rp.589.000.000,- 11 SMA Imanuel Pasir Putih Suku Arfak Pemerintah Daerah  Rp.525.000.000,- 12 Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Suku Doreri Pemerintah Daerah  2, 5 miliar 13 PTPN II Prafi Suku Arfak Pemerintah Daerah  2 miliar 14 Pabrik Pengalengan Ikan di Sowi Suku Arfak dan Doreri Pemerintah Daerah  5 miliar 15 Kantor PLN Oransbari Suku Arfak Pemerintah Daerah  Proses Negosiasi harga 16 Tempat Pembuangan Akhir sampah Sowi Suku Arfak, dan Boray Pemerintah Daerah  4 miliar 17 Kantor Pengujian Kelayakan Kendaraan Sowi Suku Arfak Pemerintah Daerah  Rp.1.660.000.000,- 18 Kantor Lurah Sowi Suku Arfak Pemerintah Daerah  Dana Ditambah 18 Kantor Distrik Manokwari Selatan Suku Arfak Pemerintah Daerah  Dana ditambah 20 Pabrik Semen Maruni Suku Boray Pemerintah Daerah  Satu orang diangkat sebagai manajer dalam pabrik, dan sejumlah uang 21 Bak Air di Kampung Tanah Merah Suku Arfak Pemerintah Daerah  50 miliar 22 Bank Papua di Oransbari Suku Arfak Pemerintah Daerah  Rp.300.000.000,- 23 Tempat Pemakaman Umum Islam di Pasir Putih Suku Arfak Pemerintah Daerah  Rp.816.750.000,- 24 Lahan Perkantoran Pemerintah Propinsi Papua Barat Suku Arfak dan Boray Pemerintah Daerah  20 miliar 25 Lahan Transmigrasi Lokal Suku Arfak Pemerintah Daerah  5 miliar 26 Pembangunan Talud jembatan Suku Arfak Pemerintah Daerah 3,5 miliar 27 Pabrik Semen Maruni Suku Borai Manajemen Pabrik semen Negoisasi 28 Kantor Eks gubernur Papua Barat Suku Arfak dan Doreri Pemerintah Daerah Negoisasi 29 PT. Pelni Suku Doreri PT.Pelni Negoisasi 30 Kantor terminal bahan bakar minyak Pertamina Suku Arfak Pertamina Negoisasi 31 Kantor KONI Papua Barat Suku Arfak Pemerintah Daerah Negoisasi 32 SD 108 Sugemei Amban Suku Arfak Pemerintah Daerah Negoisasi Sumber: Diolah dari berbagai sumber
pertimbangan dalam membuat peraturan tentang pengakuan hak atas kepemilikan tanah adat.
Fokus tulisan ini adalah mitos legalitas kepemilikan hak atas tanah adat oleh tiga suku bangsa (Arfak, Doreri, dan Borai) di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Namun, tulisan ini tidak mengkaji semua mitos suku bangsa di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Tulisan ini sebatas mengumpulkan tiga mitos yang terjadi antara tahun 2014. Hal itu berdasar fenomena meningkatnya konflik di Kabupaten Manokwari sejak tahun 2014 terkait tuntutan ganti rugi hak ulayat pada fasilitas-fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah daerah. Namun, penulis masih terus menyeleksi tuntutan ganti rugi hak atas tanah adat pada sebuah lokasi yang di klaim oleh lebih dari satu suku bangsa.
Tulisan ini berbasis lokasi penelitian di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Hal ini berdasar pertimbangan bahwa Manokwari, pada masa Kolonial Belanda merupakan pusat pemerintahan pertama di tanah Papua, dan kini menjadi Ibu kota Provinsi Papua Barat. Tuntutan pembangunan akan terus berlangsung dan sudah tentu akan berhadapan dengan hak-hak atas tanah adat yang di miliki oleh suku bangsa pemilik Kabupaten Manokwari.
Harus diakui bahwa tuntutan ganti rugi hak atas tanah adat tidak hanya terjadi hanya di Kabupaten Manokwari, tetapi hal itu merupakan fenomena umum yang terjadi di tanah Papua bahkan Indonesia pada umumnya. Hanya saja, Kabupaten Manokwari memiliki ciri khas, per - tama, satu lokalitas bisa diklaim lebih dari satu suku bangsa 6 . Kedua, untuk memperoleh legalitas tradisional sebagai pemilik hak atas tanah adat yang sah, mitos di kisahkan sebagai legalitas tradisional. Bisa jadi hal itu tidak terjadi di lokasi lain di luar Papua.
Informan kunci tulisan ini adalah tiga ketua klan/marga suku bangsa yang menuntut ganti
6 Fenomena ini tidak terdapat di wilayah lain di Papua Barat. Kabupaten Teluk Bintuni misalnya, terdapat 7 suku asli, namun kepemilikan tanah dan hak ulayat di Bintuni sangat jelas. Satu marga memiliki batas-batas hak ulayat yang jelas, yang bukan hanya di akui oleh suku yang mengklaim, tetapi suku lain juga mengakui. Jarang terjadi konflik saling klaim hak ulayat antar suku. Lebih jelas, baca buku karya J. Mansoben, dkk berjudul “Fenomena dan Dampak Migrasi Di Kawasan Teluk Bintuni” (2007 : 52).
rugi hak atas tanah adat kepada negara, dengan memitoskan mitos agar dipandang sebagai suku bangsa yang sah. Informan kunci tersebut adalah Ketua suku bangsa Arfak (klan/marga Mandacan), Ketua suku bangsa Borai (klan/ marga Mansim), Pengacara (kuasa hukum suku bangsa Doreri), Kepala suku Besar Arfak, Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Mnu Kwar , dan Pemerintah Provinsi Papua Barat (Kepala Biro Pemerintahan).
Di antara banyak kasus saling klaim hak atas tanah adat, terutama agar mendapatkan pembayaran ganti rugi, tulisan ini fokus pada satu kasus, yaitu fenomena saling klaim tiga suku bangsa tentang hak atas tanah adat di kawasan Bandara Udara Rendani Manokwari. Data utama tulisan ini adalah mitos tiga suku bangsa tentang legalitas tradisional kepemilikan hak atas tanah adat yang sedang diklaim pada satu lokasi agar mendapatkan pembayaran ganti rugi.

## MIGRASI SUKU BANGSA, KLAIM ATAS KEPEMILIKAN TANAH, DAN KONFLIK DALAM TELUSUR PUSTAKA
Sejumlah tulisan tentang Manokwari telah terse- bar dalam berbagai kepustakaan. Hasil kajian kepustakaan akan disajikan dalam dua bagian. Bagian pertama kajian kepustakaan yang terkait dengan suku bangsa, klan/marga serta budaya suku bangsa Arfak, Doreri, dan Borai. Bagian kedua akan disajikan tentang sengketa tanah adat atau saling klaim hak ulayat di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.
Pertama, hasil kajian F.C.Kamma (1981) menulis buku berjudul Ajaib Di Mata Kita, (1981). Beberapa Bab dan sub bab yang men- jelaskan tentang penduduk Doreri, Orang Arfak dan migrasi-migrasi (perpindahan) mereka. P.M.Laksono (2001) menulis Igya Ser Hanjop, Masyarakat Arfak dan Konsep Konservasi. Di dalam buku itu dikemukakan tentang alam dan lingkunagn Pegunungan Arfak serta masyarakat dan hutan. Sebuah buku karya Pim Schoorl (2001), berjudul : ”Belanda di Irian Jaya, Amternar Di Masa Penuh Gejolak 1945-1962”, dijelaskan tentang persoalan menuju “kota besar” Manokwari, buku tersebut menjelaskan pola
migrasi suku Arfak. Koentjaraningrat (2004) menulis Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk. Pada salah satu babnya menjelas- kan masyarakat Arfak di Anggi Kabupaten Manokwari. Hasil penelitian Monica Maria Nauw yang berjudul: ”Petani Papua dan Inovasi Pertanian:Pengaruh Budaya Terhadap Pola Adopsi PIR Kelapa Sawit (Kasus Petani Suku Arfak  di  Kabupaten  Manokwari)” , ssatu bab menjelaskan kebudayaan asli suku Arfak. Sebuah buku karya Bastian Salabai, (2009) berjudul, Babi Perdamaian Penginjilan Kontekstual Suku Arfak, menjelaskan latar belakang suku bangsa Arfak. Pada salah satu bab buku karya Simon Sinaga (2014), berjudul, Ensiklopedia Populer Pulau- Pulau Kecil Nusantara, Papua Barat Samudera Pasifik dan Laut Seram di Kepala Burung Papua, di jelaskan tentang Manokwari:Peradaban awal bumi Papua. Sebuah buku karya Henro Lekitoo (2014) berjudul, Teluk Doreh Ladang Pertemuan Injil dan Budaya Suku Doreri, dijelaskan tentang gambaran umum suku bangsa Doreri, dan seni budaya suku bangsa Doreri. Sebuah buku karya Zulyani Hidayah (2015) Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia, menyatakan bahwa orang
Arfak mendiami Kabupaten Manokwari dengan jumlah populasi mereka pada tahun 1989 adalah 700 jiwa. Di jelaskan pula tentang suku bangsa Mansim berbahasa Borai. Buku karya Hanro Lekitoo (2015), berjudul, Etnografi Suku-Suku Asli di Propinsi Papua Barat Seri 1, Suku Doreri, Suku Meyakh dan Suku Hatam, berisi etnografi suku Doreri dan suku Arfak (Meyakh dan Hatam).
Kedua, laporan kegiatan dan pendataan daerah  rawan  konflik  di  Provinsi  Papua  Barat yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat (2013), dilaporkan bahwa maraknya pemalangan pada kantor-kantor pemerintah daerah sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik. Sebuah laporan hasil penelitian Adolof Ronsumbre dkk (2013) tentang Pemetaan sumber dan jenis konflik di Provinsi Papua Barat (Studi kasus Kabupaten Manokwari dan Teluk Wondama), menyebutkan bahwa  salah  satu  isu  konflik  yang  berpotensi menimbulkan konflik adalah tentang ganti rugi hak ulayat yang dijadikan sebagai lokasi pem- bangunan. Jika negara tidak membayar ganti rugi maka ada kecendurungan pemalangan di
lakukan. Spirit pemalangan terkadang menuntut semacam ganti rugi negara kepada pemilik hak ulayat. Sebuah laporan Policy Briefs Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (Jikti) yang ditulis Adolof Ronsumbre dkk (2015), berjudul, “Mengelola konflik dan resolusi konflik:Kasus hak ulayat dan konflik etnik lokal di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat”, dikatakan bahwa  Konflik  tuntutan  ganti  rugi  hak  ulayat berdampak luas, karena:satu lokalitas diklaim lebih dari satu klan/marga dan suku bangsa, satu lokalitas yang sudah bersertifikat negara belum tentu aman dari tuntutan ganti rugi jika belum ada surat pembebasan/pelepasan adat, dan ada kecendurungan tuntutan dilakukan antara gene- rasi. Sebuah buku I Ngurah Suryawan dkk (2011) berjudul, “Tanah Papua di garis batas perspektif, refleksi dan tantangan”, dikatakan bahwa ada se- orang berasal dari Sulawesi yang membeli tanah pada suku Arfak klan/marga Mandacan dengan cara menukar mobil seharga Rp70.000.000,-. Setelah tiga tahun tanah diminta kembali. Diatas tanah yang telah dibangun rumah permanen di palang. Beli tanah di Papua sulit-sulit gampang. Tanah  semua  milik  adat.  Jadi,  sertifikat  tidak begitu penting, namun surat pembebasan/pele- pasan adat. Dulu mungkin gampang beli tanah, tapi sekarang pikir-pikir. Takut dipalang dan cari masalah dengan suku Arfak. Jurnal Masyarakat Indonesia, Nomor 2 Desember 2014 memuat, sebuah artikel I Ngurah Suryawan berjudul, “Stop Kam baku Tipu:Pemekaran daerah, isu strategis pengelolaan konflik, dan transformasi sosial di Papua Barat”, dikatakan bahwa pe- mekaran  sebagai  salah  satu  sumber  konflik  di internal masyarakat Papua yang mengakibatkan keterpecahan. Hal ini disebabkan karena adanya persaingan mengakses dana-dana pembangun- an terutama yang berhubungan dengan akses terhadap ekonomi (tanah ulayat). Fenomena yang muncul adalah siapa orang asli dan siapa bukan orang asli. Sebuah Jurnal studi pemba- ngunan interdisiplin, Journal of Interdisciplinary Development Studies, mempublikasikan salah satu tulisan I Ngurah Suryawan (2013) yang ber- judul, “Pembangunan Nir-Historis”:Dinamika Rakyat dan relasinya dengan tanah di Papua”, yang menyatakan bahwa ketika masyarakat adat menyerahkan tanahnya kepada Negara
atau investor, tidak jarang kasus-kasus sengketa pertanahan mengakibatkan konflik dan kekerasan yang berujung kalahnya masyarakat adat. Kasus konflik  pertanahan  bermula  dari  proses  klaim negara terhadap tanah-tanah rakyat sehingga tanah ulayat diserahkan kepada negara. Kondisi seperti ini jelas merugikan rakyat yang tidak bisa mendaku tanah dimana mereka di lahirkan.

## Kasus Tuntutan Ganti Rugi Atas Tanah Adat pada Pembangunan Bandara Rendani Manokwari dan Saling Klaim Atas Kepemilikan Tanah Adat
Salah satu Bandara Udara di Indonesia yang sudah ada sejak masa Pemerintahan Hindia-Be- landa adalah Bandara Udara Rendani Manokwari Provinsi Papua Barat. Saat itu, lapangan terbang Rendani menjadi salah satu destinasi penerba- ngan berjadwal bagi maskapai Nederland Nieuw Guinea Luchvaart Maatschappij (NNGLM) yang menyelenggarakan penerbangan berjadwal antara Hollandia/Kota Jayapura, Biak, Manokwari, So- rong, Merauke, dan Jayawijaya dengan pesawat DC-3 yang berpusat di Biak.
Setelah kekuasaan Pemerintahan Hindia- Belanda di Manokwari berakhir yang ditan- dai dengan penyerahan kekuasaan kepada Pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 1 mei 1963, maka seluruh aset yang semula di bangun oleh Pemerintahan Hindia-Belanda diserahkan ke Pemerintah Republik Indonesia.
Bandara Udara Rendani Manokwari, merupakan salah satu warisan Pemerintahan Hindia-Belanda yang kini menjadi aset peme- rintah Republik Indonesia, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.
Status wilayah Bandara Udara Rendani Manokwari sudah mendapat pengakuan dari negara, melalui sertifikat Nomor 10/BPN/1989, tertanggal 10 mei 1989. Dalan sertifikat tersebut dinyatakan bahwa Bandara Udara Rendani Manokwari memiliki luas adalah 1.298.000,- meter persegi.
Sertifikat  ini,  menjadi  dasar  hukum  yang kuat bagi pemerintah daerah dalam pengem- bangan Bandara Udara Rendani Manokwari.
Pada tahun 2013 pemerintah daerah melakukan pengembangan Bandara Udara Rendani sesuai dengan perkembangan zaman, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan membangun terminal bandara dan landasan pacu untuk parkiran pesawat.
Pembangunan terminal bandara dan landasan pacu bagi parkiran pesawat telah selesai dan kini saatnya hendak digunakan untuk kepentingan publik. Rupanya harapan penggunaan tertunda. Pemilik hak ulayat melarang penggunaan termi- nal bandara yang baru saja dibangun. Tuntutan pembayaran ganti rugi hak ulayat menjadi alasan pemilik hak ulayat melarang penggunaan nya. Ada kesadaran pemilik hak ulayat bahwa sepan- jang sejarah pendirian Bandara Udara Rendani, belum lunas pembayaran ganti rugi hak ulayat. Pasalnya status tanah adalah tanah adat, bukan tanah Negara.
Dalam konsep pemilik hak ulayat, tanah Bandara Udara Rendani di kategorikan sebagai tanah adat sehingga hak adat ada pada pemilik hak ulayat. Dahulu tanah adat tidak bisa di serah- kan kepada pihak lain, namun kini tanah adat bisa diserahkan kepada pihak lain bagi kepentingan pembangunan. Sebagai pengganti pelepasan tanah adat, tuntutan pembayaran ganti rugi tanah adat sebagai syarat pelepasan.
Gagasan atau semacam kesadaran tiga suku bangsa yakni Doreri, Arfak, Borai tentang tuntutan ganti rugi tanah adat, baru terjadi pada tahun 2013, bersamaan dengan telah dibangun- nya terminal bandara dan areal parkir pesawat. Pemilik hak ulayat melarang penggunaan terminal penumpang pesawat, karena belum di bayarkan hak ulayat tanah adat.
Konsep suku bangsa Doreri dalam usaha tuntutan pembayaran ganti rugi hak ulayat kepada pemerintah daerah, dilakukan tanpa aksi pema- langan bandara, tetapi lebih memili jalur hukum dengan menetapkan seorang pengacara putra Papua bernama Yan Christian Werinusi, S.H. Langkah-langkah hukum segera di ambil untuk mengamankan hak adat atas tanah. Pilihan jalur hukum di dasarkan pada keyakinan suku bangsa Doreri bahwa penyelesaian secara hukum akan memberikan keadilan bagi suku bangsa Doreri sebagai pemilik hak ulayat atas tanah.
Konsep suku bangsa Borai dalam usaha tuntutan pembayaran ganti rugi hak ulayat atas tanah adat, dilakukan tanpa aksi pemalangan bandara, tapi dengan memilih cara dialog. Suku bangsa Borai, memilih dialog dengan pemerintah daerah untuk membahas persoalan saling klaim tanah adat, agar kedepan tidak menjadi konflik bagi anak cucu.
Konsep suku bangsa Arfak dalam usaha tuntutan pembayaran ganti rugi hak ulayat atas tanah adat kepada pemerintah daerah, dilakukan dengan menyampaikan ancaman tertulis dan lisan yang disampaikan kepada pemerintah daerah ten- tang tuntutan pembayaran ganti rugi hak ulayat. Karena respon pemerintah daerah lambat, maka aksi pemalangan dilakukan. Fenomena palang Bandara Udara Rendani dipublikasikan dalam koran lokal dengan judul, “di palang Bandara Rendani lumpuh”. Merespon aksi pemalangan Bandara Udara Rendani, pemerintah daerah datang bernegoisasi dengan pemilik hak ulayat agar palang dibuka biar aktivitas berjalan normal. Pemilik hak ulayat memberikan syarat, kalau membuka palang, harus dibayar uang buka palang seharga Rp500.000.000,-. Sementara tuntutan pembayaran ganti rugi tanah adat seharga 80 miliar.
Pada tahapan rencana pembayaran ganti rugi hak ulayat atas tanah adat, pemerintah daerah mengalami kesulitan karena tanah adat Bandara Udara Rendani Manokwari di klaim oleh tiga suku bangsa, yaitu:suku bangsa Arfak, Doreri, dan Borai. Sikap pemerintah daerah tidak akan membayar hak atas tanah adat, apabila di klaim oleh tiga suku bangsa. Logika sederhana bahwa tanah adat pasti dimiliki oleh satu klen/marga, atau satu suku bangsa. Tidak rasional apabila sebuah tanah dimiliki oleh tiga suku bangsa.
Kondisi saling klaim tetap dipertahankan. Masing-masing suku bangsa dengan tegas menga takan ini tanah milik suku bangsanya. Suku bangsa Arfak tetap pada pendirian ini tanah milik suku bangsanya, suku bangsa Doreri juga demikian mengklaim sebagai pemilik tunggal, se- mentara suku bangsa Borai juga mempertahankan prinsip bahwa ini tanah milik suku bangsanya.
Untuk memperkuat argumentasi masing-ma- sing suku bangsa, tiga suku bangsa menyampaikan
fakta-fakta berwujud mitos 7 . Mitos suku bangsa Arfak dikisahkan sebagai berikut:suku bangsa asli yang awal mula di Manokwari adalah suku bangsa Arfak. Sementara suku bangsa yang ada dalam kota Manokwari adalah Borai. Memang dari awal Borai ada dalam Kota, sudah dari awal, dari turun-temurun moyang. Terjadi perang suku bangsa antara suku bangsa Borai dengan suku bangsa Arfak untuk perebutan wilayah kota Manokwari. Perebutan Kota Manokwari terjadi karena letaknya berada di pinggiran pantai. Hasil peperangan di menangkan oleh suku bangsa Arfak. Suku bangsa Arfak akhirnya menguasai wilayah dalam kota Manokwari. Lebih jauh perwakilan suku bangsa Arfak mengatakan bahwa pemerintah daerah harus membayar 80 miliar ganti-rugi hak atas tanah adat, karena sejarah perjuangan melawan Jepang dan Sekutu. Banyak korban jiwa pada saat itu. Pemerintah harus membayar karena ini uang darah. Mereka pun mempertanyakan:waktu perang melawan Jepang, suku bangsa Borai dan suku bangsa Doreri dimana?. Bahkan akhir dari mitos ini, ia menyindir suku bangsa Doreri dengan meng- atakan, hak dari sisi mana, dan dia punya mo- yang dari mana. Meskipun, suku bangsa Doreri mengatakan memiliki sertifikat tanah dari zaman Belanda, mereka tetap mendapat perlawanan dari suku bangsa Arfak. Suku bangsa Arfak menga- takan: ”Anda memiliki sertifikat, namun sampai sekarang masih di ragukan”.
Mitos yang dikisahkan suku bangsa Doreri sebagai berikut:suku bangsa Doreri berasal dari Pulau Biak, tetapi tetap mengklaim bahwa tanah adat bandara Udara Rendani Manokwari adalah milik mereka. Ada dua bukti sejarah wilayah adat berkebun, dan mereka yang menyerahkan pelepasan tanah kepada seorang Belanda untuk kepetingan perkebunan coklat. Itu membuktikan bahwa bukan suku bangsa lain yang melepaskan tanah adat kepada pihak Belanda. Ungkapan sindiran pun di kemukakan kepada suku bangsa Arfak: “kalau mereka memiliki bukti hak atas tanah adat Bandara Udara Rendani, tolong berikan bukti-bukti adat”. Bahkan suku bangsa 7 Menurut kamus Sosiologi Antropologi, mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, ma- nusia dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara ghaib.
Doreri menceritakan bahwa suku bangsa Arfak sudah pernah membuat surat pengakuan tanah adat bahwa tanah adat bandara Rendani adalah milik suku bangsa Doreri. Bukti tertulis berupa surat ditandatangani diatas meterai oleh suku bangsa Arfak dan Borai.
Mitos yang dikisahkan oleh suku bangsa Borai dapat dikemukakan sebagai berikut:Tuhan Allah menciptakan suku bangsa Mansim Borai di pesisir dan bukan di gunung. Oleh sebab itu lokasi yang kini diklaim oleh tiga suku bangsa, adalah milik suku bangsa Borai, namun sudah dilepaskan kepada suku bangsa Arfak dengan tiga pesan, yaitu:(1) kalau mau buat apa saja harus memberikan informasi dan izin kepada suku  bangsa  Borai;  (2)  kalau  menjual  tanah adat harus memanggil suku bangsa Borai; dan (3) Suku bangsa Arfak harus ingat suku bangsa Borai, agar situasi aman-aman saja. Bahkan di- kisahkan bahwa nama moyang suku bangsa Borai yang menguasai daerah Bandara Udara Rendani Manokwari adalah Umbong Nggang berkepala tujuh yang menjelajah hingga sebuah tempat yang bernama Wosidori.
Tiga mitos diatas menunjukkan bahwa mitos adalah produk suku bangsa atau dalam ungkapan lain mitos dibuat oleh masyarakat, (Terrel, Hunt dan Gosden, 1997) (via Ahimsa, 2006:129). Kalau mitos adalah produk suku bangsa, sesung- guhnya pesan apa yang ingin disampaikan kepada kita? Sudah tentu bahwa setiap mitos sejatinya sebagai sarana komunikasi suku bangsa untuk menyampaikan sebuah pesan.
Dalam konteks saling klaim hak atas tanah adat di bandara Udara Rendani Manokwari, pesan itu adalah, “inilah suku saya, dan inilah mitos saya yang paling benar”. Dengan mengklaim sebagai pemilik mitos yang paling benar berarti dialah pemilik hak atas tanah adat yang sah. Persoalannya ialah mitos bukan persoalan benar atau tidak benar, tatapi dalam pemikiran Barthes, mitos adalah sebuah nilai 8 , (Barthes, 2004:175). Nilai inilah yang di pertahankan oleh masih-ma- sing suku bangsa. Dalam kehidupan masyarakat tradisional keberadaan mitos berfungsi untuk mengukuhkan sesuatu yang bernilai sosial,
8 Menurut Kamus Sosiologi Antropologi, nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan
(Laksono dkk, 2000:68). Artinya, masing-masing suku bangsa mempertahankan nilai, mengukuh- kan mitosnya dan bahkan menyalahkan dan tidak mengakui mitos dari suku bangsa yang lain.
Kondisi paling akhir dari situasi ini, fenome- na memitoskan mitos kembali diungkapkan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Roland Barthes (2014:195), adalah benar kalau dikatakan bahwa senjata yang ampuh untuk melawan mitos adalah memitoskan mitos itu kembali, dan menghasilkan sebuah mitos tiruan. Artinya, diantara ketiga mitos tersebut tidak ada yang bisa diterima dan tidak ada yang bisa ditolak. Usaha yang dilakukan adalah memitoskan kembali mitos baru. Mitos baru yang dimunculkan adalah, hak tanah adat Bandara Udara Rendani Manokwari bukan milik salah satu suku bangsa seperti suku bangsa Arfak, Doreri, dan Borai. Mitos tiruan yang baru adalah hak atas tanah adat Bandara Udara Rendani Manokwari adalah milik komunal, milik ketiga suku bangsa, yaitu:suku bangsa Arfak, Doreri, dan Borai.
Akhirnya, fenomena memitoskan mitos dan menghasilkan mitos baru inilah yang diakui dan diterima oleh pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, siap membayar ganti-rugi hak atas tanah Bandara Udara Rendani Manokwari kepada pemilik hak ulayat atas tanah adat, yang penting ada konsep satu pemilik yang sah. Kebutuhan memperoleh uang dalam waktu singkat, dan un- tuk meminimalkan konflik, maka berkumpullah tiga elite politik (suku bangsa Arfak, Doreri, dan Borai) yang berada di lembaga eksekutif dan legislatif untuk membicarakan bagaimana siasat menghadapi tawaran pemerintah dae- rah. Hasil akhirnya adalah, tiga suku bangsa, yaitu:Arfak, Doreri, dan Borai, bersekutu dan mengatakan bahwa mereka sama-sama memi- liki hak ulayat Bandara Udara Rendani. Untuk itu, terbentuklah kelompok yang diberi nama Kelompok Tiga. Struktur kelompok tiga terdiri dari, yaitu: kelompok 1 adalah suku bangsa Arfak dengan nama klan/marga Mandacan, kelompok 2 adalah suku bangsa Doreri dengan nama klan/ marga Rumsayor, serta kelompok 3 adalah suku bangsa Borai dengan nama klan/ marga Mansim.
Pembentukan tiga kelompok ini didasarkan pada tiga suku bangsa yang memperjuangkan tuntutan pembayaran ganti rugi hak ulayat. Sehingga, ketika pemerintah daerah hendak membayar ganti rugi hak ulayat atas tanah adat, maka sudah jelas pembayaran diberikan kepada tiga kelompok ini.
Namun dalam perkembangan selanjutnya, struktur kelompok tiga mengalami perubahan. Ide perubahan bersumber dari suku bangsa Arfak yang tidak setuju dengan struktur Kelompok Tiga. Asumsinya, kalau hanya sebatas Kelompok Tiga, pembangian seperti ini dipandangnya sebagai pemenuhan unsur keadilan dalam pembayaran hak ulayat. Artinya, jika pemerintah daerah membayar hak ulayat, maka setiap kelompok akan dibagi anggaran yang jumlahnya merata . Pandangan suku bangsa Arfak kalau struktur ha- nya terdiri dari tiga kelompok, itu bermakna tidak adil. Memang disadari bahwa tiga suku bangsa sama-sama berusaha untuk menuntut kepada pe- merintah daerah membayar hak ulayat atas tanah adat, namun dalam usaha tuntutan pembayaran hak ulayat tersebut, wajib mempertimbangkan konstribusi dan peran tiga suku bangsa. Suku bangsa Arfak di yakini memiliki konstribusi dan peran yang besar, seperti mengeluarkan ancaman lisan dan tertulis, memobilisasi anggota suku bangsa untuk pelaksanaan aksi pemalangan Bandara Udara Rendani, menyediakan peralatan palang (bambu, kayu, dan tulisan), dan mereka sebagai salah satu suku bangsa yang mengklaim sebagai pemilik hak ulayat. Berdasarkan indikator tersebut, maka yang adil dalam pandangan suku bangsa Arfak adalah kelompok lima dengan pem- bangian, 3 kelompok adalah suku bangsa Arfak, 1 kelompok adalah suku bangsa Doreri, dan satu kelompok adalah suku bangsa Borai, sehingga ketika pemerintah daerah membayar ganti-rugi hak ulayat atas tanah adat, maka suku bangsa Arfak mendapar pembayaran yang lebih besar, dibandingkan suku bangsa Doreri dan Borai, (lihat Tabel 2).
Tiga suku bangsa akhirnya bersekutu menja- di satu persekutuan yang diberi nama Kelompok Lima. Kelompok ini diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengontrol janji-janji pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, tentang kapan realisasi pembayaran
ganti rugi hak ulayat Bandara Udara Rendani. Jika pemerintah daerah hendak membayar, maka pihak-pihak yang menerima sudah jelas yakni Kelompok Lima.

## PENUTUP
Berdasarkan tulisan ini, akhirnya penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut.
1.  Memahami manusia dan budaya Papua, harus berlandaskan .pemikiran bahwa di Papua heterogenitas etnik, bukan homoge- nitas etnik.
2.  Tiga suku bangsa, yaitu:Arfak, Doreri, dan Borai, memiliki pengetahuan dalam men- jelaskan konsep legalitas kepemilikan hak adat atas tanah dengan siasat memitoskan mitos.
3.  Mitos pertama :lokasi tanah adat di Bandara Udara Rendani Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat adalah telah hilang sejarahnya, sehingga tiga suku bangsa memi- toskan mitos baru, yaitu Mitos kedua :lokasi Bandara Udara Rendani Kabupaten Manok- wari Provinsi Papua Barat di miliki individu suku bangsa Arfak, Doreri, dan Borai, namun karena tidak diakui dan di terima oleh negara (baca:Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari), akhirnya mereka memitoskan mitos yang baru, Mitos ketiga, yaitu:tanah Bandara Udara Rendani Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, adalah milik komunal tiga suku bangsa, yaitu Arfak, Doreri dan Borai.
Tabel 2. Struktur Kelompok Lima
NO NAMA PEMILIK HAK ULAYAT NAMA KELOMPOK 1 Dorince Mandacan, Daniel Mandacan 1 2 Isak Mandacan, Alberthina Mansim 2 3 Yakob Mandacan 3 4 Melkias Mandacan 4 5 Dominggus Rumsayor Mansim 5 Sumber:Hasil wawancara

## PUSTAKA ACUAN
Buku Referensi
Ahimsa Shri Putra. 2006. Esei-Esei Antropologi, Teori, Metodologi dan Etnografi. Yogyakarta: Kepel Press.
Barthes Roland. 2004. Mitologi .Yogyakarta:Kreasi
Wacana
Hidayah Zulyani. 2015. Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Koentjaraningrat. 1993. Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk . Jakarta:PT.Gramedia
Oustaka Utama Kamma,F.C. 1981. Ajaib Di Mata Kita,Masalah Komunikasi Antara Timur dan Barat Dilihat Dari Sudut Pangalaman Selama Seabad Pekabaran Injil Di Irian Jaya, Jilid I. Jakarta:BPK Gunung Mulia.
Kamma,F.C. 1982. Ajaib Di Mata Kita,Masalah Komunikasi Antara Timur dan Barat Dilihat Dari Sudut Pangalaman Selama Seabad Pekabaran Injil Di Irian Jaya, Jilid II. Jakarta:BPK Gunung Mulia.
Lekitoo Yuno. 2014. Teluk Doreh Ladang Pertemuan Injil dan Budaya Suku Doreri. Jakarta:Institute For Indonesia Local Policy Studies (IIpos)
Laksono,P.M. 2000. Perempuan Di Hutan Mangrove,
Kearifan  Ekologis  Masyarakat  Papua .
Yogyakarta:Galang Press.
……………….2001. Igya Ser Hanjob, Masyarakat Arfak dan Konsep Konservasi. Yogyakarta:Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada.
Mansoben,dkk. 2007. Fenomena dan Dampak Migrasi Di Kawasan Teluk Bintuni. Tanpa nama kota penerbit dan nama penerbit. Nauw Monica, 2007. Petani Papua Dan Inovasi Pertanian:Pengaruh Nilai Budaya Terhadap Pola Adopsi PIR Kenalap Sawit (Kasus Petani Suku Arfak di Kabupaten Manokwari Papua. Thesis Program Studi Antropologi Jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yohyakarta. Ronsumbre, Adolof, dkk.2013. Pemetaan Sumber Dan Jenis Konflik Di Provinsi Papua Barat (Studi Kasus Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Teluk Wondama). Kerjasama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Dengan Universitas Papua.
Ronsumbre, Adolof, dkk.2015. Policy  Briefs  Jikti 2015.
Suryawan, I Ngurah. 2011. Tanah Papua Di Garis Batas,  Perspektif,  Refleksi  dan  Tantangan . Malang:Setara Press
Salabai Bastian.2009. Babi Perdamaian, Penginjilan Konstektual Suku Arfak. Yogyakarta:Pustaka Therasia Sinaga,Simon,dkk.2014. Ensiklopedia Populer Pulau-Pulau  Kecil  Nusantara,  Papua  Barat Samudera Pasifik dan Laut Seram di Kepala Burung Papua. Jakarta:Kompas.
Schoorl Pim. 2001. Belanda Di Irian Jaya, Amtenar di  Masa  Penuh  Gejolak,  1945-1962. Jakarta:Garba Budaya.
Wallace Alfred. 2015. Sejarah Nusantara The Malay Archipelago. Yogyakarta:Indoliterasi

## Jurnal
Kebudayaan Dan Pembangunan Di Irian Jaya, Seri Terbitan  LIPI  1994. Jakarta:Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Suryawan, I Ngurah.2013. Pembangunan Nir- Historis:Dinamika Rakyat dan Relasinya den- gan Tanah di Papua. Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Journal of Interdisciplinary Develoopment Studies. Vol.XXII, No 2, Juli- Desember 2013. ISSN 0215-4765.
Suryawan, I Ngurah.2014. Stop Kam Baku Tipu: Pemekaran Daerah, Isu Strategis Pengelolaan Konflik dan Trnasformasi Sosial di Papua Barat. Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia LIPI. Nomor 2, Desember 2014, Volume 40. No.Akreditasi:439/ AU2/ P2MI-LIPI/08/2012.

## Kamus
Barry, Dahlan. 2001. Kamus Sosiologi Antropologi . Surabaya:Indah Korwa Spenyel. 2007. Wos  Knam  Biak-Indonesia,
Kamus Dasar Biak-Indonesia. Biak:Yayasan Rararyewen Wos Awin Biak
Koentjaraningrat, dkk. 1984. Kamus Istilah Antropologi. Jakarta:Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta:Balai Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

## Koran Lokal
Harian Lokal Media Papua. 2013. Hak Ulayat Jadi Masalah Pembangunan Bandara. Manokwari, Sabtu, 2 april 2013. Hal.1-2. Harian Lokal Media Papua. 2013. Akhir April Bandara Diancam Dipalang Jika Tak Ada Penyelesaian. Manokwari, rabu, 17 april 2013. Hal.5.
Harian Lokal Media Papua. 2013. Pemilik Hak Ulayat Larang Penggunaan Terminal Bandara Yang Baru. Manokwari, selasa, 23 april 2013. Hal.5. Harian Lokal Media Papua. 2013. Tuntutan Hak Tanah Bandara Dilanjutkan Ahli waris. Manokwari, Rabu, 24 april 2013. Hal.5. Harian Lokal Media Papua,2013. Antisipasi
Pemalangan bandara, Maskapai Penerbangan
Telah Diperingatkan. Manokwari, Kamis, 25 april 2013. Hal.3. Harian Lokal Media Papua,2013. Palang Bandara Masyarakat Yang Akan Jadi Korban. Manokwari, Jumat, 26 april 2013. Hal.3. Harian Lokal Media Papua, 2013. Warga Sesalkan Rencana Pemalangan Bandara. Manokwari, Sabtu, 27 april 2013. Hal.3. Harian Lokal Media Papua,2013. Tomas Minta Pemilik Hak Ulayat Bandara Bersabar. Manokwari, Senin, 29 april 2013. Hal.8. Harian Lokal Media Papua,2013. Soal ganti Rugi Tanah Ulayat Bandara, Pemprov Minta Pemkab Selesaikan. Manokwari, Selasa, 30 april 2013. Hal.1-2. Harian Lokal Media Papua,2013. Siang Ini,Pemda Lakukan Pertemuan Dengan Pemilik Hak Ulayat. Manokwari, Selasa, 30 april 2013. Hal.9. Harian Lokal Media Papua,2013. Hasil Pertemuan Pemda Dan Pemilik Hak Ulayat, Bandara Tidak Jadi Dipalang Asal Pemda Sediakan Dana Rp.500 juta. Manokwari, Rabu, 1 mei 2013. Hal.9. Harian Lokal Media Papua,2013. Besaran Ganti Rugi
Bandara Rendani Dapat Berubah Tergantung Hasil Pengukuran. Manokwari, Sabtu, 5 mei
2013. Hal.1-2.
Harian Lokal Media Papua,2013. Warga Pemilik Ulayat Kembali Ancam Palang Bandara Rendani. Manokwari, Rabu, 15 mei 2013. Hal.3. Harian Lokal Media Papua,2013. Soal Pembayaran Tanah, Karo Pemerintahan Pernah Dipanggil Kejaksaan,  Juga  Di  pertanyakan  BPK-RI. Manokwari, Senin, 2 juni 2013. Hal.4. Harian Lokal Media Papua,2013. Pemilik Hak Ulayat Batal Palang Bandara Rendani. Manokwari,
Kamis, 16 mei 2013. Hal.3.
Harian Lokal Media Papua,2013. Dipalang Bandara Rendani Lumpuh. Manokwari, Kamis, 5 sep- tember 2013. Hal.1-2.
Harian Lokal Media Papua,2013. Bandara Dipalang, Nathaniel Mandacan Minta Maaf. Manokwari, Kamis, 5 september 2013. Hal.4. Harian Lokal Media Papua,2013. Bupati:Pemda Sedang Berupaya Masyarakat Harap Tetap
Sabar. Manokwari, Kamis, 25 september 2013. Hal.9. Harian Lokal Media Papua,2013. Diharapkan Segera realisasi Pembayaran Ganti Rugi Kawasan Bandara. Manokwari, Selasa, 19 November 2013. Hal.3.
Harian Lokal Media Papua, 2013. Pemalangan Marak, Bukti Merosotnya Kewibawaan Pemerintah ? Manokwari, Senin, 25 November 2013.Hal.1-2. Harian Lokal Media Papua,2014. Pemilik Ulayat Juga Penentu Keberhasilan Pembangunan. Manokwari, Jumat,14 februari 2014. Hal.7. Harian Lokal Media Papua,2014. Soal Ganti Rugi Tanah Masyarakat, Pemprov Kucurkan Rp.70 M Lebih. Manokwari, Senin, 3 maret 2014.
Hal.1-2
Harian Lokal Media Papua,2014. Ganti Rugi Tanah Disesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah. Manokwari, Senin, 3 maret 2014. Hal.1-2 Harian Lokal Media Papua,2014. Pemerintah daer - ah Diminta Perhatikan Soal Hak Ulayat. Manokwari, Selasa, 4 maret 2014. Hal.1-2 Harian Lokal Media Papua, 2014. Tingginya Harga Ulayat, Manokwari Di Warning BKPM RI. Manokwari, Selasa, 11 Maret 2014. Hal. 1-2. Harian Lokal Media Papua 2014. Gubernur Akui Ulayat ‘sedikit’ Hambat Investasi. Manokwari,
Rabu, 19 Maret 2014.Hal.14 Harian Lokal Media Papua, 2014. Saling Klaim Tanah Warga Resah. Manokwari, Rabu, 28 Maret 2014.Hal.1-2
Harian Lokal Media Papua,2014. Ganti Rugi Tanah Tinggi, Citra Manokwari Buruk. Manokwari, Rabu, 16 Maret 2014.Hal.1-2.

## Dokumen Pemerintah Daerah:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Papua:Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
Laporan Kegiatan Dan Pendataan Daerah Rawan Konflik di Provinsi Papua Barat. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Papua Barat. Tahun 2013.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat.  2015.  Etnografi  Suku-Suku  Asli  di Provinsi Papua Barat Seri 1, Suku Doreri, Suku Meyakh, dan Suku Hatam. Papua Barat:Dinas Kebudayan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat.
Capaian Kinerja Gubernur Papua Barat. 2016-2011. Papua Barat:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.