## PERLINDUNGAN KARYA SENI FOTOGRAFI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002

## TENTANG HAK CIPTA
Nurul Liza Anjani, 1 Etty Susilowati 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  syarat  suatu  karya  cipta fotografi  agar  memperoleh  perlindungan  Hak  Cipta  dan  bagaimana  bentuk perlindungannya. Tujuan lainnya adalah menguraikan dampak perlindungan Hak Cipta  terhadap  hak-  hak  seorang  Pencipta  (dalam  hal  ini  fotografer)  dan  bagi pihak  yang  melanggar  ketentuan  Hak  Cipta  atas  karya  seni  fotografi.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Keseluruhan  data dianalis  menggunakan  analisis  kualiutiatif.  Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa Untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta, suatu karya seni fotografi tidak perlu melewati tahap pendaftaran terlebih dahulu, karena secara otomatis setelah karya tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  dan  dipamerkan  ke  khalayak  umum maka karya tersebut telah memperoleh pengakuan Hak Cipta dan dilindungi Hak Cipta.  Hasil  lainnya  adalah  Perlindungan  Hak  Cipta  atas  karya  seni  fotografi diberikan  untuk  melindungi  hak-  hak  seorang  Pencipta  yakni  Hak  Ekonomi  dan Hak Moral.
Kata Kunci: Fotografi, Karya Seni Fotografi, Hak Kekayaan Intelektual
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP .
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
A. Latar Belakang Pelanggaran terhadap karya  cipta,  dalam  hal  ini  pada karya seni fotografi, sering terjadi  terutama  yang  berkaitan dengan status kepemilikan haknya. Sebenarnya, status kepemilikan  atas  suatu  foto sudah  jelas  ketentuannya  yakni dimiliki oleh orang yang pertama kali menciptakan serta mempublikasikannya  ciptaannya, dalam  hal  ini  fotografer.  Hal  ini sesuai  dengan  prinsip First  to Invent dalam  Hak  Cipta.  Salah satu  masalah  yang  seringkali dihadapi  oleh  seorang  fotografer adalah  ketika  ia  bekerja  sebagai karyawan  dan  berada  dibawah suatu  perjanjian  kuasa,  terlebih lagi  ketika  salah  satu  pihaknya tidak  paham  betul  mengenai  apa yang telah diperjanjiakan sebelumnya  berkaitan  dengan hak  kepemilikan  atas  foto-  foto yang telah tercipta. Berdasarkan uraian tersebut  maka  dapat  dirumuskan beberapa permasalahan yaitu apakah  syarat  suatu  karya  cipta fotografi agar memperoleh perlindungan  Hak  Cipta  dan bagaimana bentuk perlindungannya. Apakah dampak  perlindungan  Hak  Cipta terhadap hak- hak seorang Pencipta (dalam hal ini fotografer)  dan  bagi  pihak  yang melanggar  ketentuan  Hak  Cipta atas karya seni fotografi.

## 1. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang dipergunakan  dalam  penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan  yuridis  normatif  ini dilakukan  dengan  mengambil
bahan-  bahan  pustaka  yang lazimnya dikatakan sebagai data sekunder.

## 2. Kerangka Teori
Hak Cipta atau Copyright menurut  Pasal  1  ayat  (1) Undang-  Undang  Nomor  19 Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta merupakan  hak  eksklusif  bagi Pencipta  atau  Penerima  Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Seorang  Pencipta  belum tentu bertindak sebagai Pemegang Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta berdasarkan  Pasal  1  ayat  (4) adalah Pencipta sebagai Pemilik  Hak  Cipta,  atau  pihak yang  menerima  hak  tersebut dari  Pencipta,  atau  pihak  lain yang menerima lebih lanjut hak dari  pihak  yang  menerima  hak tersebut.
Berdasarkan pengertian  tersebut  maka  dapat diketahui  bahwa  Pemegang
Hak  Cipta  bisa  saja  orang  lain yang  memperoleh  pengalihan Hak  Cipta  melalui  pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis,  atau  sebab-  sebab  lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-  undangan.  Hal  ini sesuai  dengan  ketentuan  Pasal 3  ayat  (1  dan  2)  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Pada dasarnya dalam Hak Cipta  tidak  diperlukan  adanya suatu  sistem  pendaftaran  Hak Cipta,  akan  tetapi  pendaftaran ini pada akhirnya akan
diperlukan ketika seorang Pemilik  suatu  karya  cipta mendapati  adanya  pelanggaran Hak Cipta atas karya- karyanya dan harus membawa permasalahan ini ke pengadilan. Hakim hanya dapat menentukan siapa Pencipta yang sebenarnya apabila pihak- pihak yang berkepentingan dapat  membuktikan  kebenaran akan karya- karyanya tersebut.
Hak  Cipta  mengenal  2
(dua)  Hak  Eksklusif  yang dimiliki  oleh  seorang  pencipta, yakni  Hak  Ekonomi  dan  Hak Moral.  Hak  Ekonomi  atau
Economic Rights pada dasarnya adalah  hak  yang  dimiliki  oleh seorang Pencipta untuk memperbanyak  ( reproduction right ), mengumumkan ( distribution right ) dan mengadaptasi ( adaptation right ) ciptaannya. 3 Hak ekonomi  ini  diberikan  sebagai bentuk balas jasa kepada Pencipta  atas  hasil  karyanya yang dapat berupa penghargaan atau royalti.
Hak  Moral  ( Moral  Right ) dalam  Hak  Cipta  adalah  suatu hak  yang  melekat  pada  diri  si Pencipta dan tidak dapat dialihkan, atau dengan kata lain hak  moral  adalah  hak  yang melekat dan melindungi kepentingan pribadi si Pemegang  Hak  Cipta.  Pada umumnya, hak moral ini merupakan hak seseorang untuk  diakui  sebagai  Pencipta atas suatu Ciptaan dan mencakup  hak  agar  ciptaannya
3 M.  Djumhana,  R.  Djubaedillah, op.  cit .,
51.
tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan dari si Pencipta.
Pelaksanaan  hak  moral dapat kita lihat dalam pencantuman  nama  Pencipta pada ciptaannya, walaupun Hak Cipta  atas  ciptaannya  tersebut telah dijual untuk dimanfaatkan oleh  pihak  lain.  Hal  ini  diatur lebih  lanjut  dalam  Pasal  24-26 Undang-  Undang  Nomor  19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak  Cipta  Hak  Cipta  memiliki batasan waktu dalam hal kepemilikan Hak Ciptanya. Adapun batasan waktu kepemilikan Hak Cipta tersebut diberikan  dalam  jangka  waktu selama  hidup  Pencipta  dan terus  berlangsung  hingga  50 (lima  puluh)  tahun  setelah Pencipta  meninggal  dunia.  Hal ini sebagaimana tercantum dalam  ketentuan  Pasal  29  ayat (1j)  Undang-  Undang  Nomor
19  Tahun  2002  tentang  Hak Cipta. Pembatasan waktu kepemilikan Hak Cipta sebagaimana  dijelaskan  di  atas bertujuan  agar  Hak  Cipta  tidak tertahan  lama  pada  tangan seorang Pencipta sebagai pemiliknya  sehingga  setelah  si Pencipta meninggal dunia
ditambah 50 (lima puluh) tahun setelahnya,  hak  tersebut  dapat dinikmati  oleh  masyarakat  luas secara  umum  sebagai  milik umum  ( public  domain ), artinya bahwa masyarakat boleh mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut tanpa  harus  meminta  izin terlebih dahulu kepada Pencipta  atau  Pemegang  Hak Cipta  dan  tindakan  tersebut
tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Fotografi  itu  sendiri  pada dasarnya  berasal  dari  bahasa Yunani  yaitu  “ photos ”  yang artinya  cahaya  dan  “ grafo ” yang  berarti  melukis/  menulis, jadi  fotografi  adalah  proses melukis/ menulis dengan media cahaya,  atau  dengan  kata  lain proses  atau  metode  untuk menghasilkan gambar dari suatu  objek  dengan  merekam pantulan cahaya yang mengenai  objek  tersebut  pada media yang peka cahaya. 4 Perkembangan  teknologi dan  informasi  yang  terjadi sekarang ini membawa pengaruh  yang  cukup  besar pada  dunia  fotografi,  dimulai dari perkembangan kamera yang  semakin  canggih  hingga media  publikasi  yang  semakin beragam  dan  mudah.  Cara publikasi  foto  melalui  media internet memang tergolong cepat, mudah,  dan murah namun bukannya tanpa masalah. Internet sebagai sarana mempublikasi suatu karya terkadang tidak dilengkapi dengan aturan pengamanan  yang  cukup  untuk melindungi  karya  seni  yang diunggah kedalamnya. Setiap orang bebas diseluruh dunia dapat mengakses  hasil  karya  seni fotografi  seorang  fotografer apabila  ia  telah  mengetahui alamat website yang digunakan sebagai media publikasi bahkan bebas  untuk  mengunduh  hasil karya  tersebut  untuk  dijadikan
4 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Fotografi , diakses pada tanggal 1 Desember 2012, pada pukul 09.00 WIB.
koleksi pribadi. Semua kemudahan tersebut pada akhirnya  membuka  peluang besar  bagi  pihak-  pihak  yang tidak  bertanggung  jawab  untuk memanfaatkannya demi keuntungan komersiil. Kasus pencurian Hak Cipta  atas  karya  seni  fotografi melalui  media  internet  kerap kali  terjadi,  tidak  hanya  terjadi pada fotografer- fotografer yang  tunduk  pada  peraturan hukum  yang  sama  akan  tetapi juga  terjadi  pada  fotografer- fotografer  yang  tunduk  pada peraturan  hukum  yang  berbeda atau  lintas  negara.  Disinilah Undang-  Undang  Nomor  19
Tahun 2002 pada pasal- pasalnya  dituntut  untuk  dapat mengakomodasi kepentingan para  Pemilik  dan  Pemegang Hak  Cipta  atas  karya  seni fotografi ketika terjadi pelanggaran  terhadap  karya- karyanya.
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1. Syarat Memperoleh Perlindungan  Hak  Cipta dalam Kegiatan Karya Seni  Fotografi  dan  Bentuk Perlindungannya Suatu karya pada dasarnya dapat dilindungi oleh Hak  Cipta  dengan  catatan karya tersebut memiliki kriteria  antara  lain,  bahwa karya tersebut merupakan karya orang itu sendiri ( originality ), dan karya tersebut  bukan  dalam  bentuk ide  karena  karya  yang  masih berbentuk  ide  yang  masih berada  di  alam  pikiran  si Pencipta  tidak  dilindungi  oleh
Hak  Cipta.  Ide  tersebut  harus sudah diwujudkan dalam bentuk  yang  nyata  ( fixation ) serta karya tersebut merupakan ciri kreativitas Pencipta  atau  Pemegang  Hak Cipta  atau  dengan  kata  lain memiliki  kekhasan  tertentu. 5 Hasil  karya  seni  fotografi dapat  dianggap  sebagai  karya cipta  yang  dilindungi  Hak Cipta apabila memenuhi unsur- unsur tersebut. Seorang fotografer yang hanya memiliki  ide,  kreatifitas  dan orisinalitas,  belum  tentu  akan mendapatkan cap sebagai Pencipta  karya  seni  fotografi apabila ide- idenya, kreatifitasnya, serta keorisinalitasannya tersebut belum  diwujudkan  ke  dalam suatu  bentuk  yang  nyata, yakni foto. Karya seni tersebut tidak perlu didaftarkan, dan pendaftaran  yang  dilakukan semata hanya untuk kepentingan  pembuktian  di muka  Pengadilan  ketika  suatu saat  timbul  sengketa  yang berkaitan  dengan  kepemilikan Hak  Cipta  atas  karya-  karya tersebut. Pembuktian sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya  ada  dalam  klaim yang  diajukan  oleh  seorang Pencipta.Ada  beberapa  cara yang  dapat  dilakukan  oleh seorang fotografer untuk melindungi hasil karya fotografinya selain berdasarkan  pada  ketentuan yang telah diatur dalam
5
http://www.trademarkindonesia.com/id/ hakcipta.html ,  diakses  pada  tanggal  22 Maret 2012, pada pukul 01.34 WIB.
Undang-  Undang  Nomor  19 Tahun  2002  tentang  Hak Cipta.  Cara-  cara  tersebut antara lain dengan menggunakan  teknik Digital Watermarking dan memperkecil  resolusi  suatu foto.  Kedua  teknik  ini  adalah cara yang paling umum digunakan  oleh  para  Pencipta karya seni digital untuk melindungi hasil ciptaannya
2. Dampak  Perlindungan Hak Cipta  Terhadap  Hak-  Hak Pencipta  (dalam  hal  ini fotografer) dan Bagi Pihak- Pihak yang Melanggar

## Ketentuan Hak Cipta
Perlindungan  Hak  Cipta memiliki  arti  yang  sangat penting bagi seorang Pencipta.
Perlindungan  Hak  Cipta  ini selain melindungi karya- karya  seorang  Pencipta  dari tindakan plagiarisme, pencurian dan lain sebagainya, dan  yang  terpenting  adalah melindungi  hak-  hak  dari seorang Pencipta. Hak- hak ini sangat berpengaruh pada reputasinya  sebagai  Pencipta. Hal  ini  berkaitan  dengan perlindungan  Hak  Ekonomi (hak untuk memperoleh keuntungan materiil dari sebuah  karya  ciptaannya)  dan Hak  Moral  seorang  Pencipta (biasanya lebih kepada pengakuan  masyarakat  atas eksistensi  diri  si  Pencipta sebagai  pemilik  atas  suatu karya). Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa Perlindungan Hak Cipta  ini  memberikan  banyak kerugian bagi para pihak yang
telah melanggar ketentuan Hak  Cipta  ini.  Tidak  saja kerugian materiil yang dialami oleh  para  pelaku  pelanggaran Hak  Cipta  ini,  akan  tetapi yang lebih buruk lagi menimbulkan kerugian imateriil  baginya.  Kerugian materiil  bagi  pihak-  pihak yang melanggar ketentuan Hak Cipta dapat berupa dijatuhinya sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Selain  sanksi  materiil  yang dapat  dijatuhkan  pada  para pihak yang melanggar ketentuan  Hak  Cipta,  sanksi yang  tidak  dapat  terlepas  dari pihak-  pihak  yang  melanggar Hak Cipta adalah sanksi immateriil  yaitu  beban  moral yang  terus  ditanggung  oleh pelanggar  Hak  Cipta.  Pada kasus  pelanggaran  Hak  Cipta atas suatu karya seni fotografi, apabila  pihak  yang  melanggar tersebut  adalah  sama-  sama berprofesi  sebagai  fotografer, maka  sanksi  moral  yang  akan terus  melekat  pada  dirinya adalah  dia  tidak  lagi  dianggap sebagai fotografer yang memiliki  ide-  ide,  kreatifitas, serta  keorisinalitasan  sendiri. Tindakan ini jelas akan menghambat kemajuan kariernya sebagai seorang fotografer  dan  menghambat kariernya sebagai fotografer di masa yang akan datang.
C. Kesimpulan Dan Saran Berdasarkan uraian singkat  di  atas,  makadapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Untuk memperoleh  perlindungan  Hak Cipta, suatu karya seni
fotografi  tidak  perlu  melewati tahap pendaftaran terlebih dahulu,  karena  secara  otomatis setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipamerkan ke khalayak  umum  maka  karya tersebut telah memperoleh pengakuan  Hak  Cipta  dan dilindungi  Hak  Cipta.  Apabila dilakukan  pendaftaran  maka hal  tersebut  dilakukan  semata- mata untuk kepentingan pembuktian apabila kelak dikemudian hari timbul sengketa yang berkaitan dengan  Hak  Cipta  atas  foto- foto tersebut; Kedua,
Perlindungan  Hak  Cipta  atas karya  seni  fotografi  diberikan untuk  melindungi  hak-  hak seorang  Pencipta  yakni  Hak Ekonomi dan Hak Moral.
Saran Sehubungan dengan
hasil-  hasil  penelitian  yang dikemukakan  penulis  dalam penulisan  ini,  maka  beberapa saran  yang  dapat  dikemukakan adalah sebagai berikut:
a. Seorang fotografer sebenarnya  tidak  perlu melakukan  pendaftaran terhadap ciptaan- ciptaannya  sebab  karya yang  telah  berbentuk foto tersebut secara otomatis  akan  menjadi miliknya dan memperoleh perlindungan  Hak  Cipta, akan  tetapi  seyogianya para fotografer melakukan  pendaftaran di  Dirjen  HAKI  untuk berjaga- jaga apabila dikemudian  hari  terjadi sengketa  yang  berkaitan
dengan  foto-  fotonya terutama  yang  berkaitan dengan status kepemilikan foto- fotonya. b. Peraturan perundangan
yang ada hendaknya dijadikan  pegangan  bagi para  fotografer  dalam menjalankan  profesinya yang seringkali bersinggungan dengan tindakan pelanggaran Hak  Cipta,  sebab  dalam karya-  karyanya  tersebut terdapat  2  hak  penting Pencipta yang harus dijaga demi keberlangsungan profesinya sebagai fotografer.  Peraturan  ini juga  diharapkan  dapat menjadi  ancaman  dan peringatan  bagi  pihak- pihak yang tidak bertanggungjawab  yang hendak mengambil manfaat  dari  suatu  karya seni fotografi untuk kepentingan pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Usman,  Rachmadi,  2002, “Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan  Dimensi  Hukumnya  di Indonesia” , PT. Alumni, Bandung.
Maulana,  Insan  Budi,  dkk  (  ed  ),
2000,  “ Kapita  Selekta  Hak Kekayaan  Intelektual” ,  Pusat Studi Hukum UI, Yogyakarta. Locke, “Two Treatises of Government” ,  1988,  Edited
and  Introduced  by  Peter Laslett.
Saidin,  2004, “Aspek  Hukum  Hak
Kekayaan  Intelektual” ,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Gautama,  Sudargo, “Segi-  Segi Hukum Hak Milik Intelektual” ,  Bandung:  PT. Eresco, 1995. Lindsey,  Tim, “Hak  Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar” , Bandung: Alumni, 2006. Sembiring,  Sentosa, “Hak Kekayaan Intelektual  dalam  Berbagai Peraturan Perundang- Undangan” , Bandung: Yrama Widya, 2006. Sutendi, Adrian, “Hak Atas Kekayaan Intelektual” , Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Soemitro, Hanintijo, Ronny, 1982, “Metodologi  Penelitian Hukum” ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta. Koentjaraningrat, 1991, “Metode- Metode Penelitian Masyarakat” , Gramedia, Jakarta. Hozumi,  Tamotzu “Asian  Copyright Handbook” , 2006, Japan Copyright Office, Japan, hlm. 12.
Sandiasmo,  “ Majalah  Foto  Video” , 2012, PT. Gramedia, Jakarta. Fadli, Muhammad, 2011, “Workshop
Pacu Jawi: Melesat di Dalam Lumpur”, PT. Gramedia,
Jakarta.
Djumhana,  M.,  Djubaedillah,  1993, “Hak  Kekayaan  Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktek di Indonesia” , Citra Aditya
Bakti, Bandung.
Soekanto,  S,  dan  S.  Mamudji,  2003,
“Penelitian Hukum Normatif:
Suatu  Tinjauan  Singkatan” , PT.  Raja  Grafindo  Persada: Cetakan Ketujuh, Jakarta. Marzuki,  P.M.,  2005, “Penelitian Hukum” ,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta.