## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   582-601  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2790

## Urgensi Penegakan Hukum Terkait Kejatahan Tindak Pidana Suap Dalam Etika Profesi Advokat
Iqbal Yudha Pratama 1 ,  Miswar Nasution 2 , Fauziah Lubis 3 1,2,3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara iqbalyudhaprtm@gmail.com 1
ABSTRACT In Indonesia, Law Enforcement Officials, Including Judges, Prosecutors, Police, And Advocates, Are Responsible For Delivering Justice. Advocates Are Law Enforcement Officers Who Assist Clients Seeking Justice In The Legal System And Provide Legal Aid Services. Assistance Is The Process Of Making It Easier For Clients To Solve Problems When Dealing With The Legal Process. Advocates Are Obliged To Uphold Human Rights And Devote Themselves To The Interests Of Society Rather Than Themselves, Making Their Profession  A  Noble  One.  However,  It  Turns  Out  That  Many  Advocates  Have  Stated  That  They Have Committed Crimes Since 2005, At Least 22 Advocates Have Been Charged With Corruption Cases, 16 Advocates Have Committed Bribery,  Two Advocates Have Provided Inaccurate Information, And Four Others Have Obstructed Investigations. The Results And Discussion Of The Research Show That Criminal Cases Of Bribery Committed By Advocates Can Be Tried By The State Through Law In Statutory Regulations As Stipulated In The Criminal Code, The TPS Law, And The PTPK Law. This Study Aims To How To Enforce The Law On The Crime Of Bribery Committed By Advocates In Carrying Out Their Duties And Profession. The Method Used In This Study Is A Normative Juridical Method By Taking An Approach Through Statutory Regulations.
Keywords : crime, law enforcement, justice
ABSTRAK Di Indonesia, aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi, dan advokat, bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan. Advokat adalah aparat penegak hukum yang membantu klien yang mencari keadilan dalam sistem hukum dan memberikan layanan bantuan hukum. Pendampingan adalah proses memudahkan klien untuk menyelesaikan masalah ketika berhadapan dengan proses hukum. Advokat  berkewajiban  untuk  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dan  mengabdikan  diri  untuk kepentingan  masyarakat  daripada  dirinya  sendiri,  menjadikan  profesinya  mulia.  Namun,  ternyata banyak advokat yang memiliki menyatakan telah melakukan kejahatan sejak tahun 2005, sedikitnya 22 advokat dijerat kasus korupsi, 16 advokat melakukan suap, dua advokat telah memberikan informasi yang tidak akurat, dan empat orang lainnya menghalangi penyidikan. Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan  bahwa  kasus  kejahatan  dalam  tindak  pidana  suap yang dilakukan oleh Advokat bisa diadili oleh Negara melalui hukum dalam peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam KUHP,  UU  TPS,  dan  UU  PTPK.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  bagaimana  penengakan  hukum  atas kejahatan tindak pidana suap yang dilakukan oleh advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif  dengan  melakukan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan.
Kata kunci : tindak pidana, penegak hukum, kejahatan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  berdasarkan    hukum  sebagaimana  dimuat dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3)  yang  menyebutkan bahwa Indonesia  adalah  negara hukum. Dalam mencapai tatanan hukum yang baik penegakan hukum  di  Indonesia  tersebut  dijalankan  oleh  aparat-aparat  penegak  hukum  yang terdiri  dari Hakim, Jaksa, Polisi, dan juga Advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2003  tentang  Advokat,  Advokat  adalah  orang  yang  berprofesi  memberi  jasa hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi  persyaratan berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  ini.  Secara  historis,  Advokat  termasuk  salah satu  profesi  yang  tertua.  Dalam  perjalanannya  profesi  ini  dinamai  sebagai  officium nobile,  jabatan  yang  mulia.  Penamaan  itu  terjadi  adalah  karena  aspek  “kepercayaan” dari  (pemberi  kuasa,  klien)  yang  dijalankannya  untuk  mempertahankan  dan memperjuangkan  hak-haknya di forum yang telah ditentukan. (Hartono, 2019).
Advokat sebagaimana dalam UU Nomor 18 tahun 2003 pada Pasal 5 diposisikan sebagai  penegak  hukum,  artinya  diposisikan  sejajar  dengan  para  penegak  hukum lainnya  seperti  Hakim,  Jaksa  dan  Polisi  dalam  menegakkan  hukum..  Dalam  Pasal  5 tersebut  secara  tegas  dan  jelas  memposisikan  advokat  sebagai  penegak  hukum,  bebas dan  mandiri  yag  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dilindungi  oleh  peraturan perundangundangan.  Sehingga  dapat  dipahami  bahwa  tugas  dan  fungsi  advokat  yang menjadi  salah  satu  penegak  hukum  dalam  mencitakan  prinsip-prinsip  negara  hukum berdasarkan  kewenangan  yang dimilikinya. (Kurniawan, 2019).
Selain  keberadaan  lembaga  peradilan  dan  organisasi  penegak  hukum  seperti kepolisian  dan  kejaksaan, advokat sebagai profesi yang bebas/tidak dapat diintervensi, mandiri/tidak  terikat,  dan  bertanggung  jawab  memiliki  peran  penting  dalam menciptakan  atau  mewujudkan  prinsip-prinsip  aturan.  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  di  Indonesia,  terutama  sejak  disahkannya  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat  (UUA).  Di  Indonesia,  advokat merupakan  komponen dari sistem hukum.
Tujuan  hukum  adalah  untuk  mewujudkan  hukum  itu  sendiri,  dan  untuk melaksanakan  tujuan  tersebut  diperlukan  aparat  penegak  hukum  pelaksana  seperti polisi,  jaksa,  hakim,  dan  jaksa.  Kebutuhan  akan  advokat  akan  semakin  berkembang sejalan  dengan  kebutuhan  hukum masyarakat luas, khususnya di era globalisasi ini. Ini terutama  berlaku  dalam  proses  peradilan.  Di  samping  itu  semua,  masyarakat  modern memandang  persoalan  hukum  sebagai  sesuatu  yang  harus  ditangani  secara  cepat, tepat,  dan  profesional  dengan  menggunakan  jasa  para  ahli  di  bidang  hukum  yaitu Advokat  seiring  dengan  perkembangan  hukum  yang  dibawa  oleh  tuntutan  akan kebutuhan  yang  semakin  berkembang  dan  kemajuan  zaman  seperti yang terlihat pada

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   582-601  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2790
saat ini.
Menurut  ketentuan  UUA,  bahwa  yang  dimaksud  Advokat  adalah  orang  yang professional  dalam  bidangnya  yang  memberi  jasa  hukum,  baik  di  dalam  maupun  di luar  pengadilan  dengan  syaratsyarat  yang  telah  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  3  UUA. Secara  normatif,  undangundang  tersebut  juga  menegaskan  bahwa  Advokat  adalah salah  satu  aparat  penegak  hukum  yang  ada  di  Indonesia  yang  memiliki  kedudukan yang sama dengan penegak  hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim.
Seorang  advokat  mempunyai  kewajiban  menegakkan  keadilan  berdasarkan hukum  demi  keadilan,  manfaat  kepastian  hukum  dalam  proses  peradilan,  disamping kewajibannya  memberikan  bantuan  hukum  kepada  kliennya  dan  bantuan  hukum cuma-cuma  bagi  yang  tidak  mampu  membayarnya.  .  Namun  seringkali  kita  temukan bahwa  beberapa  advokat  yang  tidak  jujur,  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung jawabnya  sebagai  penasehat  hukum,  pada  hakekatnya  menimbulkan  suatu  kejahatan baru  karena  para  advokat  yang  tidak  jujur  tersebut  secara  membabi  buta  membela kliennya dengan  berbagai cara, bahkan terkadang melawan hukum.
Hal  ini  disebabkan  adanya  sebuah  sistem  yang  memberikan  peluang  kepada oknum  advokat  dapat  melakukan  penyalahgunaan  kewenangannya  sebagai  officium nobile  dengan  melakukan  tindakan-tindakan  seperti  penyuapan  kepada  penegak hukum  yang  lain,  menghilangkan  alat  bukti,  menghalanghalangi  proses  penyidikan, mengarahkan  kesaksian  palsu  dan  tindakan  lainnya  dengan  tujuan  melemahkan hukum.
Hukum  bukan  lagi  landasan  untuk  memelihara  keadilan  dan  ketertiban  umum di  Negara  Indonesia  karena  kemajuan  zaman  yang  begitu  pesat.  Mafia  Peradilan  yang menggunakan  berbagai  taktik  dalam  modus  operasinya  dan  dikenal  banyak menggunakan  kasus-kasus  hukum  sebagai  proyek  aparat  penegak  hukum,  melanggar rasa  keadilan  aparat  penegak  hukum  di  seluruh  lapisan  masyarakat  Indonesia  dengan melakukan  suap  dalam  setiap  proses  hukum.  melanjutkan.  yang  terjadi,  yang menandakan  bahwa  keadilan  yang  diharapkan  di  Indonesia  sebenarnya  telah menimbulkan  persoalan  serius bagi penegakan  hukum negara. akan terus terjadi.
Memberantas  tindakan  yang  sangat  merugikan  kita  semua  (korupsi)  adalah tanggung  jawab  bersama  seluruh  komponen  bangsa  baik  selaku  individu,  keluarga, masyarakat  dan  pemerintah.  Pemerintah  juga  harus  memberi  pengetahuan  dan kesadaran  akan  dampak  negative  yang  di  timbulkan  dari  perbuatan  korupsi,  sehingga pengetahuan  masyarakat  tentang  perbuatan  korupsi  makin  meningkat  dan menumbuhkan  keprihatinan  dan sikap anti terhadap korupsi.
Tetapi  kenyataannya  hingga  saat  ini  hal  ini  belum  dipahami  bersama  sehingga memerlukan  sosialisasi  kepada  seluruh  kalangan  masyarakat  tentang  tanggung  jawab

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   582-601  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2790
dan  peran  masing-masing  untuk  melenyapkan  budaya  korupsi di Indonesia khususnya tentang  masalah  suap menyuap dalam penanganan proses kasus hukum yang terjadi di Indonesia  karena  masalah  korupsi  adalah  merupakan  proses  pembusukan  yang  dapat menghancurkan  peradaban  dan pembangunan  nasional bangsa  Indonesia.
Menurut  hasil  penelusuran  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  ditemukan sebanyak 23 advokat yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi, dengan rincian 16 advokat  tersangka  kasus  penyuapan,  5  advokat  tersangka  kasus  menghalang-halangi proses  penyidikan  dan  2  advokat  memberikan  keterangan  palsu.  (Suparyanto  dan Rosad (2015, 2020).
Keterlibatan  aparat penegak hukum dalam kasus korupsi merupakan fakta yang tak  bisa  di  hindarkan  lagi  dalam  melakukan  setiap  pekerjaannya,  sekalipun  mereka mengerti  dan  memahami  hukum  serta ancaman korupsi, tetap saja masih banyak yang terlibat  khususnya  keterlibatan  Advokat  sebagai  pelaku  tindak  pidana  suap  di Indonesia.  Memberantas  tindakan  yang  sangat  merugikan  kita  semua(korupsi)  adalah tanggung  jawab  bersama  seluruh  komponen  bangsa  baik  selaku  individu,  keluarga, masyarakat  dan  pemerintah.  Pemerintah  juga  harus  memberi  pengetahuan  dan kesadaran  akan  dampak  negative  yang  di  timbulkan  dari  perbuatan  korupsi,  sehingga pengetahuan  masyarakat  tentang  perbuatan  korupsi  makin  meningkat  dan menumbuhkan  keprihatinan  dan sikap anti terhadap korupsi. (Hartono, 2019).
Tidak  mungkin  memisahkan  variabel  internal  dan  eksternal  dari  perilaku berbahaya  seorang  advokat.  Faktor  eksternal  meliputi  tekanan  untuk  menang  dalam setiap  kasus  dan  kekhilafan  terhadap  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  advokat  dalam menyelesaikan  setiap  kasus  yang  ditanganinya.  Faktor  internal  berkaitan  dengan perwujudan  kode  etik  profesi  advokat  yang  seharusnya  sudah  terinternalisasi  dalam diri  dan  diwujudkan  dalam  perilaku.  Dalam  manajemen  kontemporer,  keberhasilan suatu  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya  sebagian  besar  bergantung  pada pengawasan  (pengendalian).  Pengawasan  terhadap  advokat  dilakukan  dengan  dua cara  yaitu  melihat  seberapa  baik  kode  etik  profesi  dijalankan  dan  seberapa  baik kinerjanya.  Pengawasan  advokat,  khususnya  advokat  internal,  akan  ditelaah  lebih lanjut dalam artikel ini.
Berangkat  dari  pendahuluan  yang  telah  dikemukakan,  penting  bagi  penulis untuk  melakukan  kajian  karya  ilmiah  ini  dengan  suatu  rumusan  masalah  yaitu bagaimana  penengakan  hukum  atas  kejahatan  tindak  pidana suap yang dilakukan oleh advokat dalam menjalankan  tugas dan profesinya.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## METODE PENELITIAN
Tipe  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tipe  “Penelitian  Hukum Normatif”,  yaitu  suatu  penelitian  yang  bertumpu  pada  telaah-telaah  penelitian yuridis  normatif  atas  hukum  positif  dan  Undang-Undang  yang  sudah  ada  serta berlaku  di  Indonesia  yang  ada  hubungannya  dengan  permasalahan  dalam penulisan  ini.

## PEMBAHASAN

## 1. Advokat Sebagai Penegak Hukum
Penegakan  hukum  sampai  saat  ini  di  Indonesia  masih  jauh  dari  harapan masyarakat  maupun  para  pencari  keadilan  (justiciable),  dan  terus  menjadi  bahan diskusi  yang  tidak  pernah  habis-habisnya  dibicarakan,  baik  di  kalangan  akademisi maupun  praktisi  hukum,  bahkan  rakyat  biasa  pun  merasakan  hal  tersebut.  Upaya pengembangan  sistem  hukum  melibatkan  beberapa  faktor  utama  yang  peranannya sangat urgent, di antaranya adalah profesi advokat.
Sebagai  profesi  mulia,  pengemban  profesi  advokat  sebagai  profesi  hukum, dituntut  melaksanakan  profesi  hukumnya  dengan  mendasarkan diri pada nilai-nilai moralitas umum (common morality) seperti :
1) Nilai-nilai  kemanusiaan  (humanity)  dalam  arti  penghormatan  pada martabat kemanusiaan;
2) Nilai  keadilan  (justice),  dalam  arti  dorongan  untuk  selalu memberikan  kepada orang apa yang menjadi haknya;
3) Nilai  kepatutan  atau  kewajaran  (reasonableness),  dalam  arti  bahwa upaya mewujudkan ketertiban  dan keadilan di dalam masyarakat;
4) Nilai  kejujuran  (honesty),  dalam  arti  adanya  dorongan  kuat  untuk memelihara  kejujuran dan menghindari  diri dari perbuatan yang curang;
5) Kesadaran  untuk  selalu  menghormati  dan  menjaga  integritas  dan kehormatan  profesinya;
6) Nilai  pelayanan  kepentingan  publik  (to  serve  public  interest),  dalam arti  bahwa  di  dalam  pengembangan  profesi  hukum  telah  inherent  semangat keberpihakan  pada  hak-hak  dan  kepuasan  masyarakat  pencari  keadilan  yang merupakan  konsekuensi  langsung  dari  dipegang  teguhnya  nilainilai  keadilan, kejujuran, dan kredibilitas  profesinya.
Sejak  disahkannya  Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, status  advokat  telah  ditetapkan  sebagai  penegak  hukum,  sehingga  dengan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   582-601  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2790
sendirinya  dalam  sistem  penegakan  hukum  di  Indonesia  unsur  penegak  hukum memiliki  kaitan  dengan  suprastruktur  formal  dan  infrastruktur  informal.  Advokat adalah  bagian  dari  infrastruktur  informal,  karena  posisinya  tidak  berada  dalam lembaga  penegakan  hukum  baik  yudikatif  maupun  eksekutif  (polri,  kejaksaan, kehakiman).
Sebagai  pengemban  profesi  yang  mulia,  advokat  dalam  melaksanakan tugasnya  dituntut  untuk  mematuhi  standar  profesi  yang  ditetapkan  oleh Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (Peradi)  atau  Asosiasi  Advokat  maupun  hak  dan kewajiban  yang  diatur dalam undang-undang. Standar etika advokat dibagi menjadi 4  (empat)  bagian  yaitu  yang  berkaitan  dengan  kepribadian  advokat  itu  sendiri, dalam  hubungannya  dengan  klien,  dalam  hubungan  dengan  teman  sejawat,  dan dalam hubungannya  dengan penanganan  perkara. (Raharjo, 2019).
Ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  kesopanan,  kejujuran  dalam membela  keadilan  dan  kebenaran  berdasarkan akhlak yang luhur, mulia, dan mulia (Pasal  2),  menolak  memberikan  jasa  hukum  jika  tidak  sesuai  dengan  keahliannya, tidak  bertujuan  semata-mata  untuk  keuntungan  materi,  dan  mengutamakan penegakan  hukum.  hukum,  kebenaran,  dan  keadilan  adalah  beberapa  standar etika yang  termasuk  dalam  kaitannya  dengan  standar  etika  kepribadian  seorang advokat.kebebasan  dan  kemandirian  dalam  bekerja, serta kerja tim di antara rekan kerja;tidak  diperbolehkan  melakukan  pekerjaan  tambahan  yang  dapat membahayakan  advokat  ’  martabat,  kebebasan,  dan  derajat;melestarikan  profesi kejaksaan  sebagai  seorang  yang  terhormat  (officium  nobile);sopan  kepada  setiap orang;kesediaan  untuk  tidak  berpraktik  hukum  jika  diangkat  atau  memegang jabatan negara (Pasal 3).
Standar  etika  advokat  dalam  perhubungannya  dengan  klien  terdapat  pada Pasal  4.  Standar  etika  yang  dimaksud  adalah  sebagai  berikut:  utamakan penyelesaian  jalan  damai;  jangan  sesatkan  klien  mengenai perkara yang diurusnya; jangan  memberi  jaminan  kemenangan;  pertimbangkan  kemampuan  klien dalam hal honorarium;  jangan  bebani  klien  dengan  biaya-biaya  yang  tidak  perlu;  berikan perhatian  sama  untuk semua perkara; tolak perkara yang menurut keyakinan tidak ada  dasar  hukumnya;  jaga  rahasia  jabatan  dari  mulai  maupun  setelah  berakhirnya hubungan  dengan  klien;  jangan  melepaskan  tugas  yang  diberikan  pada  saat  posisi klien  tidak  menguntungkan;  mengundurkan  diri  apabila  mengurus  kepentingan bersama  dari  dua  pihak  yang  berselisih;  dan  adanya  hak  retensi.  (Sudarti  & Lasmadi, 2021).
Pasal  5  memberikan  pedoman  perilaku  etis  advokat  terhadap  rekan  kerja.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   582-601  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2790
Berikut  adalah  standar  etika  yang  dimaksud:  kepercayaan,  rasa  hormat, dan saling menghormati  dalam  hubungan  dengan  rekan  kerja;  menggunakan  bahasa  yang sopan  baik  dalam  percakapan  maupun  di  pengadilan;  mengajukan  keberatan  jika tindakan  rekan  kerja  dianggap  melanggar  kode  etik  advokat;  Menghindari pencurian  klien  dari  advokat  lain;  menerima  klien  dari  advokat lain jika ada bukti surat  kuasa  dicabut;  Selain  itu,  advokat  yang  diberhentikan  wajib  memberikan advokat  baru  dengan  segala  korespondensi  dan  pernyataan-pernyataan sehubungan  dengan perkara yang dibelanya sebelumnya.
Standar  etika  lain  yang  tidak  kalah  penting  adalah  yang  berkaitan  dengan etika  dalam  penanganan  perkara.  Pasal  7  memberikan  rambu-rambu  bagi  advokat apabila  dalam  penanganan  perkara  tidak  boleh  berhubungan  secara  sendiri (pribadi)  dengan  hakim.Advokat  bisa  menghubungi  hakim  bersama-sama  dengan advokat  dari  pihak  lawan  (dalam  perkara  perdata)  atau  Jaksa  Penuntut  Umum (perkara  pidana).  Advokat  tidak  dibenarkan  mengajari  dan  atau  mempengaruhi saksi-saksi  yang  diajukanoleh  pihak  lawan  dalam  perkara  perdata  atau  oleh  jaksa penuntut umum dalam perkarapidana.
Profesi  advokat  merupakan  profesi  yang  bebas  dan  mandiri,  namun bertanggung  jawab  untuk  kepentingan  masyarakat  pencari  keadilan/tersangka atau  terdakwa,  termasuk  usaha  membudayakan  masyarakat  untuk menyadari hak- hak  fundamental  mereka  di  depan  hukum.  Demikian  juga  bahwa  advokat  sebagai salah  satu  unsur  dari  sistem  peradilan  merupakan  salahsatu  pilar  dalam menegakkan  supremasi  hukum  dan  HAM  di  Indonesia,  bahkan  sering  juga  disebut bahwa advokat merupakan  pengawal (guardian) yang tangguh untuk konstitusi.
2. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Suap Di Indonesia
Pasca  tumbangnya  rezim  Soeharto,  babak  baru  dimulai,  ditandai  dengan lahirnya  era  Reformasi  menggantikan  era  Orde  Baru.  Sistem  pemerintahan sentralistik  era  Orde  Baru  dan  praktik  desentralisasi  penyelenggaraan  negara dalam  bentuk  otonomi  daerah  (otda),  yang  dinilai  menjadi  salah  satu  penyebab maraknya  praktik  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme  (KKN).  Serta  agenda reformasi di berbagai  bidang  untuk  melaksanakan  upaya  pembangunan  nasional  di  Indonesia. Dalam  proses  pengadilan  di  Indonesia,  suap  sangat  mirip  dan  sering  dibayarkan kepada polisi, jaksa dan hakim. Melihat  hal  ini,  maka  dapat  dikatakan  bahwa korupsi  merupakan  masalah  serius,  yang  pemberantasannya  harus  dilakukan dengan  sungguh-sungguh  dengan  segala  upaya  pemberantasan  dan  kebijakan pencegahan  maupun  penanggulangannya,  khususnya  tentang  suap  menyuap. Berbicara  mengenai  suap  yang  menjadi  salah  satu  tindak  pidana  yang  diatur  di Indonesia,  tidak terlepas dari pengertian  suap itu sendiri.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   582-601  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2790
Suap  umumnya dikenal sebagai "suap" di berbagai belahan dunia. Itu berarti "pengemis"  atau  "tunawisma".  Definisi  suap  KBBI  menyatakan  bahwa  “suap” berarti  memasukkan  makanan  ke  dalam  mulut.  melolong;  menyuap; uang bantuan. "menyuap"  makanan  dengan  memasukkannya  ke  dalam  mulut  Anda.  Memberikan uang  untuk  suap,  dana  talangan.  Oleh  karena  itu,  kosakata  yang lebih tepat adalah "suap"  atau  "suap"  dengan  menambahkan  kata  "memberi".  Ini  berarti  melakukan suap  atau  uang  pelicin  untuk  mempermudah.  Oleh  karena  itu,  kosakata  yang lebih tepat  adalah  "suap"  atau  "suap"  dengan  menambahkan  kata  "memberi".  Ini berarti melakukan suap atau uang pelicin untuk mempermudah.
Pengaturan  hukum  yang  dipergunakan  mengenai  pengaturan  tindak  pidana suap  terdapat  pada  berbagai  Undang-Undang  yang  jika  di  kelompokan  menjadi  3 bagian yaitu :
1) Dalam Ketentuan  Kitab UndangUndang  Hukum Pidana (KUHP)
a) Pasal 209 KUHP
Dalam ketentuan  pasal 209 ayat 1 KUHP, disebutkan  bahwa:
“Dihukum  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  dua  tahun  delapan  bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1)  Barangsiapa  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  seorang  pejabat dengan  maksud  menggerakkannya  untuk  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya  yang bertentangan  dengan kewajibannya
2)  Barangsiapa  memberi  sesuatu  kepada  seorang  pejabat  karena  atau berhubung  dengan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kewajiban,  dilakukan  atau tidak dalam jabatannya.”
b) Pasal 418 KUHP Dalam ketentuan Pasal 418 KUHP, disebutkan  bahwa :
“Seorang  pejabat  yang  menerima  hadiah  atau  janji  padahal  diketahui atau sepatutnya  harus  diduganya,  bahwa  hadiah  atau  janji  itu  diberikan  karena kekuasaan  atau  kewenangan  yang  berhubungan  dengan  jabatannya,  atau  yang menurut  pikiran  orang  yang  memberi  hadiah  atau  janji  itu  ada  hubungannya dengan  jabatannya,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  enam  bulan  atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
c) Pasal 419 KUHP Dalam ketentuan Pasal 419 KUHP, disebutkan  bahwa :
“Diancam dengan  pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat :
1)  Yang  menerima  hadiah  atau  janji,  padahal  diketahuinya  bahwa  hadiah

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   582-601  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2790
atau  janji  itu  diberikan  untuk  menggerakkannya  supaya  melakukan  atau  tidak melakukan sesuatu  dalam jabatannya, yang bertentangan  dengan  kewajibannya
2)  yang  menerima  hadiah  mengetahui  bahwa  hadiah  itu  diberikan  sebagai akibat  atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan  dengan kewajibannya.”
2)  Dalam  Ketentuan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 1980   Tentang Tindak Pidana Suap (UU TPS)
Dalam  ketentuan  Pasal  3  UU  TPS,  disebutkan  bahwa  :  “Barangsiapa menerima  sesuatu  atau  janji,  sedangkan  ia  mengetahui  atau  patut  dapat  menduga bahwa  pemberian  sesuatu  atau  janji  itu  dimaksudkan  supaya  ia  berbuat  sesuatu dalam  tugasnya,  yang  berlawanan  dengan  kewenangan  dan  kewajibannya  yang menyangkut  kepentingan  umum,  dipidana  karena  menerima  suap  dengan  pidana penjara  selama-lamanya  3  (tiga)  tahun  atau  denda  sebanyakbanyaknya  Rp. 15.000.000,-  (lima belas juta rupiah).”
3)  Dalam  Ketentuan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)
a) Pasal 5 ayat (1) UU PTPK
Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU PTPK, disebutkan bahwa :
1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama  5  (lima)  tahun  dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  250.000.000,-  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah) setiap orang yang :
a.  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  dengan  maksud  supaya  pegawai  negeri  atau  penyelenggara negara  tersebut  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya,  yang bertentangan  dengan kewajibannya, atau
b.  memberi  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara karena  atau  berhubungan  dengan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2)  bagi  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  menerima pemberian  atau  janji  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  a  atau huruf b, dipidana  dengan  pidana yang sama sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   582-601  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2790

## b) Pasal 6 UU PTPK
Dalam ketentuan  Pasal 6 UU PTPK, disebutkan  bahwa :
1.  Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun dan paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  150.000.000,- (seratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  750.000.000,-  (tujuh  ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
a.  Memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  hakim  dengan  maksud  untuk mempengaruhi  putusan  perkara yang diserahkan kepadanya  untuk diadili, atau
b.    Memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  seseorang  yang  menurut ketentuan  perundang-undangan  ditentukan  menjadi  advokat  untuk  menghadiri sidang  pengadilan  dengan  maksud  untuk  mempengaruhi  nasihat  atau  pendapat yang  akan  diberikan  berhubung  dengan  perkara  yang  diserahkan  kepada pengadilan  untuk diadili.
2.  Bagi  hakim  yang  menerima  pemberian  atau  janji  sebagaimana  yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1).
c) Pasal 11 UU PTPK
Dalam  ketentuan  Pasal  11  UU  PTPK,  disebutkan  bahwa  :  “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan  atau  pidana  denda  paling  sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pegawai negara atau  penyelenggara  negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut  diduga,  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan  karena  kekuasaan  atau kewenangan  yang  berhubungan  dengan  jabatannya  atau  menurut  pikiran  orang yang memberikan  hadiah atau janji tersebut  ada hubungan  dengan jabatannya.”

## 3. Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Di Indonesia
Hukum  dan  keadilan  merupakan  konsep  universal  yang  berdampak signifikan  terhadap  perkembangan  hukum  di  Indonesia,  termasuk  pemberantasan mafia  hukum  dan  korupsi.  Sejak  dulu,  isu  hukum dan keadilan telah menjadi topik hangat,  dan  sepertinya  akan  tidak  pernah  pergi.  Menimbang  situasi  saat  ini  di Indonesia,  dapat  dikatakan  bahwa  Advokat  lebih  signifikan  dan  dominan  sebagai

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   582-601  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2790
Penyuap  Aktif,  khususnya  sebagai  Penyuap,  meskipun  terlibat  sebagai  Penyuap Pasif  di  Indonesia.  Tindak  pidana  suap  yang  dilakukan  Advokat  baik  berupa  suap aktif maupun  suap pasif telah dibahas sebelumnya.
Lord Acton menyatakan bahwa power tends to coruupt and absolute power corrupt  absolutely  .Tingginya  suatu  jabatan  seseorang,  berkorelasi  dengan kesempatan  untuk  melakukan  korupsi,  dikarenakan  orang  yang  memiliki  jabatan yang  tinggi  lebih  leluasa  untuk  melakukan  penyimpangan/korupsi.  (Lyana, Assyafitri;  Heniarti,  2020)  Semakin  banyaknya  terungkap kasus penyuapan kepada Hakim,  Panitera,  Polisi,  Jaksa  dan  pejabat  pemerintah  lainnya  belakangan  ini  yang dilakukan  oleh  Advokat,  tampaknya  kepercayaan  publik  terhadap  aparat  penegak hukum  telah  menimbulkan  stigma  negatif  buruk  akibat  ulah-ulah  beberapa Advokat yang melakukan tindak pidana  suap di Indonesia.
Advokat  dapat  menjadi  orang  yang  dapat  memberantas  korupsi  dan  juga saluran  penyebarannya.  Advokat  diharapkan  dapat  berperan  sebagai  “penjaga gerbang”,  yang  berarti  harus  dapat  menyaring  hal-hal  yang  dapat  merusak  sistem hukum  Indonesia  saat  ini.  Saat  mewakili  mereka  klien,  advokat  dalam  proses litigasi  secara  sadar  menghadapi  dilema  etika.  Memberikan  sesuatu  kepada  hakim belum  tentu  menjadi  jaminan  keberhasilan  dalam  perkara  perdata.  Demikian  pula dalam  perkara  pidana,  mulai  dari  pemeriksaan  di  kepolisian,  kejaksaan  dan  di bawah  pengawasan  ketat  Pengadilan,  memberi  mereka  bantuan,  setidaknya membela  tersangka atau tergugat,  di negara kita, bukanlah hal yang mustahil.
Diantara  banyaknya  factor  yang  menyebabkan  seorang  advokat  melakukan suap menyuap ialah sebagai  berikut :
Penyebab Advokat melanggar  kode etik dan salah satunya melakukan tindak pidana  suap  dikarenakan  oleh  beberapa faktor penyebab diantaranya yaitu sebagai berikut:
1)  Faktor  Budaya  (berkaitan dengan kebiasaan memberikan sesuatu sebagai upeti  yang  telah  dianggap  sebagai  hal  yang  biasa  untuk  balas  budi  atas  suatu pekerjaan),
2)  Faktor  Prilaku  Individu  Advokat  (sifat  tamak,  serakah  dan  rakus  yang menjadikan  profesinya  sebagai  alat  untuk  memenuhi  kebutuhan  primernya dan/atau  memperkaya  diri,  moral  yang  kurang  kuat,  mudah  tergoda  atas permintaan  dan  pemberian,  gaya  hidup  yang  komsumtif,  lingkungan  kerja  dan budaya organisasi  yang mempengaruhi  profesinya),

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   582-601  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2790
3)  Faktor  Birokrasi  Pemerintahan  (birokrasi  pemerintahan  dan  peradilan yang  rumit  dan  bertele-tele,  lambat dan penuh dengan syarat prosedur menjadikan Advokat  memilih  jalan  kompas  dengan  cara  menyuap  agar  tidak  dipersulit  dan dipermudah  waktunya);
4)  Faktor  Ekonomi  (kebutuhan  akan  pekerjaan  yang  berjalan  terus  demi memenuhi  kebutuhan  hidup  dengan  melakukan  segala cara termasuk memberi dan menerima  suap),
5)    Faktor  Jabatan,  Kekuasaan  dan  Wewenang  (Advokat  merasa  ada kesempatan  untuk  mempergunakan  profesinya  sebagai  aparat  penegak  hukum untuk melakukan segala  cara baik menerima  suap maupun memberi  suap),
6)  Faktor  Penegakan  Hukum  (hukum  di  Indonesia  belum  memiliki kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan  dengan  baik  dan  memberi  celah  sehingga Advokat berani melakukan tindakan penyuapan),
7)  Faktor  Pengawasan  Organisasi  Advokat  (organisasi  advokat  seperti Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (PERADI)  belum  melakukan  dengan  sepenuhnya pengawasan  dan  penindakan  secara  tegas  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan oleh Advokat mengenai  kode etik Advokat),
8)  Faktor  rendahnya  Partisipasi Masyarakat (partisipasi seluruh masyarakat Indonesia  untuk  tidak  melakukan  praktik  korupsi/suap  sangat  diperlukan  dan adanya  pengetahuan  hukum  bahwa  melakukan  suap  adalah  juga  korupsi  serta minimnya  partisipasi  untuk  melakukan  kepada  Dewan  Kehormatan  atas pelanggaran  kode etik Advokat yang terjadi).
Suap-menyuap  dinyatakan  sebagai  tindak  pidana  korupsi,  tindak  pidana suap  dikriminalisasikan  sebagai  lex  specialis.  Sebagaimana  dalam  kasus  yang terdapat  di  BAB  3  seorang Advokat yang melakukan suap kepada hakim, terdakwa Jonson  Siburian  merupakan  seorang  Advokat  dan  terdakwa  Sudarman  merupakan klien  dari  Jonson  Siburian,  perbuatan  Para  Terdakwa  merupakan  tindak  pidana sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Fabiana Meijon Fadul, 2019)
Advokat  yang  tidak  dapat  dipercaya  sering  menyuap  hakim  untuk membantu  mereka  memenangkan  kasus  yang  mereka  tangani.  Dengan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   582-601  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2790
diberikannya  diskresi  hakim  selama  proses  peradilan,  mereka  yang  terlibat  dalam tindak  pidana  suap  menyatakan  bahwa  tindak  pidana  ini  terkait  dengan perlindungan  hukum  untuk  kelancaran  tugas  dan  prosedur  penegakan  hukum  di pengadilan.  Dengan  memaksakan  perilaku  yang  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  dan  kode  etik  Advokat,  seorang  advokat  harus  mengabdikan dirinya untuk negara.
Perbuatan  para  terdakwa  adalah  melawan  hukum  sebagaimana  diatur  dan diancam  dengan  undang-undang  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999, seperti  kasus  yang  dipaparkan,  yaitu  Advokat  yang  menyuap  hakim.  Terdakwa Jonson  Siburian  adalah  seorang  Advokat  dan terdakwa Sudarman adalah klien dari Jonson Siburian.
Fungsionalisme  korupsi  membawa  ke  arah  skeptisisme  moral  yang sempurna,  mempertinggi  semangat  orang  yang  korup,  dan  memperburuk kekeroposan  landasan  yang  menjadi  nilai-nilai  luhur  selama  ini.  Melihat  halhal tersebut  maka  dapat diambil suatu kesimpulan mengenai akibat tindak pidana suap yang di lakukan oleh Advokat yaitu sebagai berikut:
1. Merusak tatanan hukum dan ketahanan nasional  Negara Indonesia;
2.  Tidak  tercapainya  dan/atau  terselenggaranya  sistem  pelayanan pemerintahan  dengan baik, bersih dan lepas dari semua unsur KKN di Indonesia;
3.  Menimbulkan  terjadinya  Mafia Hukum atau Mafia Peradilan dalam proses peradilan  di Indonesia;
4.  Merusak  norma,  etika  dan  moralitas  para  Pegawai  Negeri  atau Penyelenggara  Negara, Hakim dan aparat penegak hukum lainnya;
5.Menimbulkan  paradigma  buruk  di  mata  masyarakat  dan  terjadinya ketimpangan  sosial, ekonomi dan budaya di Indonesia.

## a)  Penerapan  sanksi  Hukum  terhadap Advokat dalam Tindak Pidana Suap dalam Upaya Mewujudkan Keadilan di Indonesia
Penerapan  sanksi  hukum  pidana  untuk  Advokat  yang  telah  melakukan tindak  pidana  suap  di  Indonesia,  yaitu  dengan  adanya  pemberian/penjatuhan sanksi  hukum  pidana  yang  dimana  hal  tersebut  merupakan  langkah  dan  strategi yang  tepat  untuk  memberikan  adanya  penegakan  hukum  yang  seutuhnya

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   582-601  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2790
khususnya  dalam  hal  kepastian  hukum  pidana  itu  sendiri.  Penyuapan  itu  sendiri merupakan  jenis  tindak  pidana  korupsi  yang  berarti  masuk  dalam  tindak  pidana khusus  sehingga  hukum  pidana  yang  berada  di  luar  kodifikasi  KUHP.  Sepanjang tidak  ada  ketentuan  lain  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  hukum  pidana khusus,  maka  hukum  pidana  formil  sebagai  pelaksanaan  hukum  materiil  dalam peraturan  perundangundangan  hukum  pidana  khusus  tersebut,  tetap  berlaku hukum  pidana  formil  dalam  kodifikasi  KUHAP.  Tentang  hal  ini,  dalam  hukum pidana korupsi (tindak pidana suap) ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 UU PTPK yang  menyebutkan  bahwa:  Tindak  pidana  korupsi  dengan  mekanisme  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  di  dalam  pengadilan  dilakukan  berdasarkan  hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang  ini.
Ancaman  sanksi  hukuman  dan  tujuan  pengenaan  sanksi  terhadap  tindak pidana  suap  yang  dilakukan  oleh  Advokat  terdapat  dalam KUHP, UUTPS, UUPTPK yang  ancaman  sanksi  hukumnya  beragam,  dan  dapat  dikelompokkan  menjadi sebagai  berikut :
1. Dalam ketentuan KUHP yaitu :
a.  Karena  Advokat  adalah  merupakan  subjek  hukum  yaitu  barangsiapa sebagai  pemberi  suap  (Penyuapan  Aktif),  maka  termasuk  kategori  :  (Pasal  209 KUHP)  mendapatkan  ancaman  hukuman pidana  penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
b.  Karena  Advokat  adalah  pejabat  atau  aparat  penegak  hukum  maka termasuk  pejabat  yang  diangkat  berdasarkan  undang-undang  yaitu  UUA  sebagai penerima  suap  (Penyuapan  Pasif),  maka  termasuk  kategori:  (Pasal  418  KUHP) mendapatkan  ancaman  hukuman  pidana  penjara  paling  lama  enam  bulan  atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
c.  Karena  Advokat  adalah  pejabat  atau  aparat  penegak  hukum,  maka termasuk  pejabat  yang  diangkat  berdasarkan  undang-undang  yaitu  UUA  sebagai penerima  suap  (Penyuapan  Pasif),  maka  termasuk  kategori  :  (Pasal  419  KUHP) mendapatkan  ancaman  hukuman pidana penjara paling lama lima tahun;
d.  Karena  Advokat  adalah  pejabat  atau  aparat  penegak  hukum,  maka termasuk  pejabat  yang  diangkat  berdasarkan  undang-undang  yaitu  UUA  sebagai penerima  suap  (Penyuapan  Pasif),  maka  termasuk  kategori  :  (Pasal  420  ayat  (1) KUHP)  mendapatkan  ancaman  hukuman  pidana  penjara  paling  lama  sembilan tahun,  sedangkan  (Pasal  420  ayat  (2)  KUHP)  mendapatkan  ancaman  hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   582-601  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2790
Studi  kasus  berupa  tindak  pidana  suap  terhadap  hakim,  sebagaimana diangkat  dalam  penulisan hukum ini, telah diputus secara Inkracht melalui Putusan Nomor 1319K/Pid.Sus/2016,  dengan  rincian :
Tingkat  Pertama  :  Pidana  penjara  selama  5  (lima)  Tahun  6  (enam)  bulan, dan  denda  sebesar  Rp.  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  subsidair  pidana kurungan pengganti  selama 4 (empat) bulan.
Tingkat  Kedua  :  Pidana  penjara  selama  7  (tujuh)  tahun  dan  denda  sebesar Rp. 300.000.000,00  (tiga ratus juta rupiah) subsidair  4 (empat) bulan kurungan.
Tingkat  Akhir  :  Pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  tahun  pidana  penjara dan  denda  sebesar  Rp.  500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

## 2. Dalam Ketentuan  UU TPS
Karena  Advokat  adalah  pejabat  atau  aparat  penegak  hukum,  maka termasuk  pejabat  yang  diangkat  berdasarkan  undang-undang  yaitu  UUA  sebagai penerima  suap  (Penyuapan  Pasif),  maka  termasuk  kategori  :  (Pasal  3  UU  TPS) mendapatkan  ancaman  hukuman  pidana  penjara  selama-lamanya  tiga  tahun  atau denda sebanyak-banyaknya  lima belas juta rupiah.

## 3. Dalam Ketentuan  UU PTPK
Pada  Pasal  12B  ayat  (1)  UUTPK  yang  menyatakan  bahwa  setiap gratifikasi  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  dianggap  pemberian suap…”  merupakan  kalimat  yang multi tafsir, karena suap menyuap dirumuskan ke dalam  beberapa  pasal  yang  berbeda  pada  UUTPK  yaitu  Pasal  5,  Pasal  6,  Pasal  11, Pasal 12 dan Pasal 13, dan untuk masing-masing ketentuan memiliki rumusan delik dan ancaman hukuman  yang berbeda. (Suryanto, 2021)
a.  Rumusan  pertama  mengenai  suap  menyuap  adalah  yang  melibatkan pegawai  negeri  sipil  atau  penyelenggara  negara  sebagai  penerima  suap,  untuk berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya,  atau  berhubungan  dengan sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kewajibannya.  Ancaman  hukuman  kepada pemberi  dan  penerima  suap  tersebut  adalah  pidana  penjara  paling  singkat 1 tahun dan  paling  lama  5  tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp.50.000.000,00  dan paling  banyak  Rp.250.000.000,0017  .  Dengan  rumusan  tersebut,  maka  ancaman hukumannya  dapat  bersifat  alternatif  dengan  menjatuhkan  salah  satu  jenis hukuman,  pidana  atau  denda,  atau  bersifat  kumulatif  dengan  menjatuhkan hukuman  pidana dan hukuman denda secara bersamaan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   582-601  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2790
b.  Rumusan  berikutnya  yang  mengatur  mengenai  suap  menyuap  adalah melibatkan  hakim  atau  advokat.  Ancaman  hukuman kepada pemberi dan penerima suap  tersebut  adalah  pidana  paling  singkat  3  tahun  dan  paling  lama  15  tahun  dan denda  palung  sedikit  Rp.150.000.000,00  dan  paling  banyak  Rp.750.000.000,0018. Dengan  rumusan  sebagaimana  dimaksud,  maka  ancaman  hukuman  yang  dapat dijatuhkan  bersifat  kumulatif  menjatuhkan  hukuman  pidana  dan  hukuman  denda secara bersamaan.
c.  Rumusan  suap  berikutnya  mengatur  mengenai  suap  menyuap  pasif (penerima  suap)  oleh  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara,  yang  di  dalam rumusannya  cukup  dibuktikan  bahwa  penerimaan  suap  itu  dilakukan  dengan menginsyafi  atau  dapat  diduga bahwa suap tersebut terkait dengan kekuasaan atau kewenangan  yang  berhubungan  dengan  jabatannya.  Ancaman  hukuman  kepada penerima  suap  sebagaimana  dimaksud  adalah  pidana  penjara  paling  singkat  1 tahun  dan  paling  lama  5  tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling  banyak  Rp.250.000.000,00.  Dengan  rumusan  Pasal  11,  maka  ancaman hukumannya  dapat  bersifat  alternatif  dengan  menjatuhkan  salah  satu  jenis hukuman,  pidana  atau  denda,  atau  bersifat  kumulatif  dengan  menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.
d.  Rumusan  suap  terakhir  mengatur  mengenai  suap  menyuap  pasif (penerima  suap)  oleh  pegawai  negeri,  penyelenggara  negara,  hakim,  advokat. Ancaman  hukuman  terhadap  penerima  suap  adalah  hukuman  penjara  seumur hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  tahun  dan  paling  lama  20  tahun  dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00.

## b) Penerapan Sanksi Kode Etik Advokat Indonesia Terhadap Advokat Yang Telah Melakukan Kegiatan Suap-Menyuap
Istilah  etik  atau  ethics  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaituethos  yang  artinya adat,  kebiasaan,  perilaku,  atau  karakter.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia dikatakan  bahwa  etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang  hak  dan  kewajiban  moral  (akhlak).  Dalam  bahasa  Indonesia  perkataan etika  lazim  juga  disebut  susila  atau  kesusilaan  yang  berasal  dari bahasa Sanskerta: su  (indah)  dan  sila  (kelakuan).  Jadi,  kesusilaan  mengandung  arti  kelakuan  yang baik  yang  berwujud  kaidah,  dan  norma (peraturan hidup kemasyarakatan). (Ishaq, 2010)
Di  samping  itu,  oleh  James  J.  Spillane  SJ  yang  dikutip  Surahwardi  K.  Lubis mengemukakan  bahwa  etika  atau  ethic  memperhatikan  atau  mempertimbangkan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   582-601  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2790
tingkah  laku  manusia  dalam  pengambilan  keputusan  moral.  Etika  mengerahkan atau  menghubungkan  penggunaan  akal  budi  individual  dengan  objektivitas  untuk menentukan  “kebenaran”  atau  “kesalahan”  dan  tingkah  laku  seseorang  terhadap orang lain.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  jelaslah bahwa etika adalah suatu peraturan yang  mengandung  petunjuk  bagaimana  manusia  harus  berlaku,  bagaimana manusia  bertindak.  Etika  itu  terdiri  dari  peraturan  tentang  agama,  kesusilaan, hukum,  dan  adat.  Etika  itu  menyangkut  manusia  sebagai  perseorangan,  sedangkan hukum positif dan hukum adat menyangkut masyarakat.
Organisasi  advokat  telah  membuat  kode  etik  profesi  guna  menjaga  dan mencegah  ternodanya  harkat  dan  martabat  profesi  advokat  oleh  anggota  advokat itu  sendiri.  Kode  etik  dapat  ditegakkan  dan  harus  diikuti  oleh  siapa  saja  yang melakukan  advokasi  atau  nasihat  hukum  sebagai  sumber  pendapatan  utama mereka  atau  oleh  siapa  saja  yang  tidak  melakukan  advokasi  atau  nasihat  hukum tetapi  melakukannya  di  bawah  otoritas  surat  kuasa  insidentil  atau  dengan  izin. kebetulan diberikan oleh pengadilan  setempat.
Dengan  demikian,  kode  etik  advokat merupakan kriteria prinsip profesional yang  telah  digariskan,  sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota  lama,  baru,  atau  calon  anggota  kelompok  profesi.  Jadi  kode  etik  advokat berfungsi  untuk  mencegah  kemungkinan  terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota  kelompok  profesi,  atau  antara  anggota  kelompok  profesi  dan  masyarakat. Anggota  kelompok  profesi  atau  anggota  masyarakat  dapat  melakukan  kontrol melalui  rumusan  kode  etik  profesi,  apakah  anggota  kelompok  profesi  telah memenuhi  kewajiban profesionalnya  sesuai dengan kode etik profesi.
Pelanggaran  kode  etik  dapat  ditindak  berdasarkan  UndangUndang  Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat,220 dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. 221  Penindakan  terhadap  pelanggaran  kode  etik  dilaksanakan  oleh  Dewan Kehormatan  yang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  advokat  yang  melanggar kode  etik.  Pemeriksaan  dilakukan  melalui  dua  tingkatan,  yaitu  tingkat  pertama Dewan  Kehormatan  Cabang  dan  tingkat  akhir  Dewan  Kehormatan  Pusat. (Tarantang, 2018)
Di  dalam  sebuah  persidangan  akan  melahirkan  suatu  keputusan  yang  dapat berupa penjatuhan sanksi-sanksi. Di dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat telah diatur tentang  sanksi-sanksi  terhadap  keputusan  pelanggaran  kode  etik  advokat.  Adapun sanksi-sanksi  yang  tercantum  di  dalam  Pasal  16  Kode  Etik  Advokat  itu  adalah sebagai  berikut.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
1. Hubungan  yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
a. Peringatan biasa;
b. Peringatan keras;
c. Pemberhentian  sementara  untuk waktu tertentu;
d. Pemecatan dari keanggotaan  organisasi  profesi.
2.  Dengan  pertimbangan  atas  berat  atau  ringannya  sifat  pelanggaran  kode etik      advokat dapat dikenakan sanksi:
a. Peringatan biasa bilamana  sifat pelanggaran  tidak berat.
b. Peringatan  keras  bilamana  sifat  pelanggarannya  berat  atau  karena mengulangi  kembali  melanggar  kode  etik  dan/atau  tidak    mengindahkan sanksi peringatan  yang pernah diberikan.
c. Pemberhentian  sementara  untuk  waktu  tertentu  bilamana  sifat pelanggarannya  berat,  tidak  mengindahkan  dan  tidak  menghormati ketentuan  kode  etik  atau  bilamana  setelah  mendapat  sanksi  berupa peringatan  keras masih mengulangi  melakukan pelanggaran  kode etik.
3.  Pemberian  sanksi  pemberhentian  sementara  untuk  waktu  tertentu  harus diikuti  larangan  untuk  menjalankan  profesi  advokat  di  luar  maupun  di  muka pengadilan.
4.  Terhadap  mereka  yang  dijatuhi  sanksi  pemberhentian  sementara  untuk waktu  tertentu  dan/atau  pemecatan  dari  keanggotaan  organisasi  profesi disampaikan  kepada  Mahkamah  Agung  untuk  diketahui  dan  dicatat  dalam  daftar advokat.
Pengaturan  yang  terdapat  dalam  ketentuan UUA dan KEAI dapat ditemukan bahwa  yang  menjadi  hukum  tertinggi  bagi  Advokat  adalah  KEAI  dalam menjalankan  profesinya.  Atas  hal  ini,  maka  profesi  Advokat  harus  mencerminkan prinsip-prinsip  hukum  dan  tidak  bisa  lepas  dari  ketentuan  KEAI  sehingga  setiap tindakannya  tetap  berpegang  teguh  dan  pengakuan  serta  kepatuhan/ketaatan pada prinsip-prinsip  yang  diatur  dalam  ketentuan  KEAI  di  Indonesia  agar  tidak melakukan  tindakantindakan  yang  merugikanter  lebih  lagi  tidak  terlibat  dalam tindak  pidana  suap  dalam  upaya  penegakan  hukum  melalui  penerapan  sanksi hukum  pidana  yang diatur dalam ketentuan KUHP, UU TPS dan UU PTKP dan juga sebagai  upaya  kebijakan  penegakan  Kode  Etik  profesi  Advokat  yang  seutuhnya

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   582-601  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2790
tanpa  bisa  ditunda  dan  ditawar-tawar  lagi  pelaksanaannya  untuk  menjadikan bahwa Indonesia  sejatinya adalah merupakan  Negara Hukum. (Ishaq, 2010).

## PENUTUP
Dari  hasil  analisa,  uraian  dan  pembahasan  mengenai  penerapan  sanksi hukum bagi para Advokat pelaku tindak pidana suap dalam sistem hukum positif di Indonesia  bahwa  pengaturan  hukum  mengenai  tindak  pidana  suap  dalam  sistem hukum  positif  di  Indonesia  hingga  saat  ini  memang  kenyataannya  masih  belum diatur  secara  jelas,  tegas  dan  khusus  pengertian  dan  pengaturannya.  Akan  tetapi secara  umum,  tindak  pidana  suap  telah  diatur  ke  dalam  3  (tiga)  jenis  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  pada  saat  ini  yaitu terdapat dalam ketentuan KUHP, UU TPS dan UU PTPK.
Dalam  hal  bentuk  pelanggaran  Kode  Etik  Advokat  yang  dilakukan  oleh Advokat  berupa  pidana,  maka  sekalipun  telah  adanya  Keputusan  Dewan Kehormatan,  Advokat  tersebut  masih  dapat  dituntut  secara  pidana.  Menjadi Advokat  bukan  berarti  tidak  lepas  dari  pada  kasus,  terlebih  lagi  cakupan  untuk melakukan  kejahatan  dalam  advokat  sangatlah  besar.  Advokat  yang  seharusnya menjadi  tameng  untuk  keadilan,  malah  dijadikan  suatu  profesi  kotor  yang dimainkan  oleh oknum

## DAFTAR PUSTAKA
Ishaq. (2010). Pendidikan Keadvokatan , 2010,  Vol. 4, Issue 1,  Sinar Grafika. Tarantang.  (2018). Advokat Mulia : Paradigma Hukum Profetik dalam  Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam . Yogyakarta: K-Media.
Adisasmita Raharjo. (2019). Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerjaetisnya. Jurnal Media Hukum, Vol.21 No.2
Benyamin, (2019). Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2, Desember 2019. Vol.8 No.2. Cici Merda Harnita. (2018). Analisis Tindakan Obstruction Of Justice Advokat dalam Tindak Pidana Korupsi. JOM Fakultas Hukum, Volume 2, Hal 1–15. https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakra diakses pada tanggal 30 November 2022
Diana,Yusyanti. (2012). Sinergitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma. Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.1 No.10
Hartono. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol. 5 No. 1, https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.181 diakes pada tanggal 5 Desember 2022Kurniawan, K. D. (2019). Gagasan Advokat Menjadi Whistleblower dalam

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   582-601  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2790
Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi. Justtia Jurnal Hukum, Vol.3 No.1.
Lyana, Assyafitri; Heniarti, D. D. (2020). Tinjauan Yuridis Bagi Penasihat Hukum yang Melakukan Tindak Pidana Suap Terhadap  Hakim Berdasarkan  Kode Etik Advokat. Prosiding Ilmu Hukum,
https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/23972/pd f diakses pada tanggal 5 Desember 2022
Nur, H. (2016). Jurnal Mimbar Justitia. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.2 No.2
Sudarti, E., & Lasmadi, S. (2021). Harmonisasi  sistem pemidanaan  dan tujuan pemidanaan  pada tindak pidana korupsi suap. Pandecta, Vol.16 No.1.
Suryanto, A. F. B. (2021). Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap
Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia. Jurnal Program Magister Hukum Fakultas    Hukum Universitas Indonesia, Vol.1 No.2, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=dhar masisya diakses pada tanggal 6 Desember 2022