Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 67-71| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2343 .67-71

## PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN HAK ATAS MEREK
I Gede Mahendra Juliana Adiputra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Adanya  persaingan  mengakibatkan  pemilik  merek  asli  merasa  dirugikan  karena  hasil  penjualannya  menjadi menurun.  Apabila  seseorang  akan  menggunakan  merek  pihak  lain  dibolehkan  asalkan  meminta  izin  kepada pemilik  merek  dulu.  Pemilik  dapat  memberikan  hak  merek  kepada  orang  lain  tersebut  yang  disepakati  dalam sebuah perjanjian. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  bagaimana perlindungan hukum hak atas merek dan bagaimana penyelesaian pelanggaran hak atas merek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Hasil  pembahasan  dalam  penelitian  ini  sebagai  berikut: Perlindungan  hukum  hak  atas  merek  telah  diatur  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis,  dalam  ketentuan  Undang-undang  tersebut  dengan  tegas  dinyatakan  apabila  sudah didaftarkan dalam Undang-undang bahwa hak merek sudah dilindungi. Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana hak merek adalah dengan dikenakan denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan syarat jika denda tidak dibayar akan dikenakan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Penyelesaian perkara merek dapat  dilakukan  melalui  lembaga-  lembaga  yang  dapat  dipergunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  merek antara  lain:  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  Arbitrase  dan  Pengadilan.  Alternatif  penyelesaian  sengketa menginginkan agar para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya sendiri yang bertujuan untuk memperoleh  kesepakatan  bersama,  jika  kesepakatan  tersebut  gagal,  bisa  mengambil  jalan  arbitrase  yaitu  para pihak  yang  bersengketa  untuk  bisa  menyelesaikan  sengketa  ke  lembaga  arbitrase  berdasarkan  perjanjian, selanjutnya, jika arbitrase yang berhasil tindakan terakhir adalah melalui pengadilan yaitu peradilan niaga yang mempunyai kewenangan mengadili sengketa merek.
Kata Kunci: Pelanggaran; Perkara merek; Penyelesaian

## Abstract
The existence of competition causes the original brand owner to feel disadvantaged because the sales result has decreased.  It  is  permissible  for  someone  to  use  another  party's  mark  as  long  as  they  ask  permission  from  the trademark  owner  first.  The  owner  can  give  trademark  rights  to  other  people  as  agreed  in  an  agreement.  The formulation of the problem in this  research is as follows: how is the legal protection of trademark rights and how  to  resolve  violations  of  trademark  rights.  The  research  method  used  in  this  research  is  normative  legal research. The results of the discussion in this study are as follows: Legal protection of the right to a trademark has  been  regulated by  Law  Number  20  of  2016  concerning  Trademarks  and  Geographical  Indications,  in  the provisions of the Law it is expressly stated that if it has been registered in the law that the right to a trademark has been protected. The sanction imposed on the perpetrator of the crime of trademark rights is a fine of Rp. 20,000,000, - (twenty million rupiah) on condition that if the fine is not paid, he will be subject to imprisonment for  6  (six)  months.  Settlement  of  trademark  cases  can  be  carried  out  through  institutions  that  can  be  used  to resolve  trademark  disputes,  including:  Alternative  Dispute  Resolution,  Arbitration  and  Courts.  Alternative dispute resolution wants the disputing parties to resolve their own dispute with the aim of obtaining a mutual agreement,  if  the  agreement  fails,  can  take  arbitration,  namely  the  disputing  parties  to  be  able  to  resolve  the dispute to the arbitration institution based on the agreement, furthermore, if the arbitration is successful the last action  is  through  the  court,  namely  the  commercial  court  which  has  the  authority  to  adjudicate  trademark disputes.
Keywords: Violation; Brand case; Settlement

## I. PENDAHULUAN
Merek akan terlihat ternilai di masyarakat jika diikuti dengan kualitas barang bagus. Produsen yang memperhatikan barang yang akan dijual mudah dipakai, dan tahan lama, seperti barang berupa pulpen
tersebut, jika mudah dipakai, enak buat menulis, tintanya tidak cepat habis, tidak mudah rusak, pasti para  pembeli  akan  merasa senang.  Barang  produksi  yang  bagus  akan  memberikan  kesenangan  pada pembelinya,  pasti  selalu  diincar  oleh  masyarakat.  Biasanya  barang  yang  kualitasnya  baik  harganya lebih mahal karena bahan dasarnya juga tergolong bagus sehingga masyarakat dapat memakluminya karena  sudah  seimbang.  Masyarakat  merasa  tidak  rugi  membeli  barang  dengan  harga  yang  tinggi apabila  mutunya  benar-benar  terjamin  ( Miru,  2007 ).  Selanjutnya  yang  kedua  adalah  dengan  merek yang  dipilihnya  seorang  konsumen  merasa  dirinya  lebih  bergengsi.  Apabila  yang  dipilihnya  merek yang sudah terkenal di masyarakat, merasa gengsinya lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan merek yang belum terkenal. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan menggunakan produk yang tidak bermerek ( Djubaedillah, 2003 ).
Sebuah  merek  dapat  menjadi  terkenal  di  masyarakat  karena  selain  iklannya  dipasang  di sejumlah  media,  juga  karena  kualitas  barangnya  bagus.  jika  sudah  seperti  itu  biasanya  apabila  itu masuk  bahan  pokok  akan  banyak  dikonsumsi  oleh  masyarakat.  Dengan  banyaknya  barang  yang terjual  di  pasaran  akan  mendapatkan  keuntungan  untuk  pemilik  merek  itu.  Pada  umumnya  merek- merek  yang  sudah  dikenal  di  masyarakat  dan  barangnya  tergolong  laris  di  pasaran  menjadi  incaran pihak  lain  untuk  ditiru.  Motivasinya  mereka  ingin  mendompleng  ketenaran  merek  dan  ikut  serta meraih keuntungan secara tidak wajar. Biasanya barang yang dijual dengan merek tiruan kualitasnya rendah dan harganya lebih murah ( Djubaedillah, 2003 ). Dalam perjalanan waktu terjadi penggantian Undang-undang Merek yang mempengaruhi sistem cara memperoleh hak atas merek. Undang-undang Nomor  21  Tahun  1992  tentang  Merek  sebagai  pengganti  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  1961 menganut  sistem  konstitutif.  Pendaftaran  merek  sebagai  cara  memperoleh  hak  atas  merek.  Merek yang tidak didaftarkan tidak dilindungi oleh undang-undang ( Margono, 2011; Rahayu., 2019 ). Sistem konstitutif  tetap  dianut  sampai  sekarang  walaupun  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  1992  tentang Merek  diubah  dengan  Undang-  undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek  dan  sekarang  telah diganti  dengan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Hal tersebut  secara  jelas  dan  tegas  dipaparkan  dalam  penjelasan  resmi  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menekankan sebagai berikut: Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembang perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu,  dengan  semakin  meningkatnya  perkembangan  teknologi  informasi  dan  sarana  transportasi,  telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat  pesat.  Kecenderungan  akan  meningkatnya  arus  perdagangan  barang  dan  jasa  tersebut  akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan  ekonomi  dan  perdagangannya  pada  produk  yang  dihasilkan  atas  dasar  kemampuan intelektualitas  manusia.  Mengingat  akan  kenyataan  tersebut,  merek  sebagai  salah  satu  karya intelektual  manusia  yang  erat  hubungannya  dengan  kegiatan  ekonomi  dan  perdagangan  memegang peranan yang sangat penting.
Kegiatan  perdagangan  barang  dan  jasa  melintasi  batas  wilayah  negara.  dikarenakan  cara mendaftakan  merek  internasional  menjadi  salah  satu  sistem  yang  harus  dapat  dipergunakan  untuk melindungi  merek  nasional  di  seluruh  dunia.  untuk  pendaftaran  merek  internasional  berdasarkan protocol  Madrid  menjadi  sarana  yang  pasti  membantu  pelaku  usaha  nasional  untuk  mendaftarkan mereknya  di  luar  negeri  dengan  biaya  yang  tidak  mahal.  Pelanggaran  merek  akan  menurun  apabila kesadaran  hukum  terutama  bagi  para  pengusaha  atau  pedagang  meningkat,  dengan  cara  membuat merek  sendiri  tanpa  menjiplak  merek  lain.  Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  dirumuskan permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  perlindungan  hukum  hak  atas  merek  serta bagaimana penyelesaian pelanggaran hak atas merek. Sesuai dengan penelitian terdahulu oleh ( Lasut, 2019 ) menyatakan bahwa cara penyelesaian sengketa atas pelanggaran merek dapat dilakukan apabila pemilik  merek  telah  terdaftar  dan/atau  penerima  lisensi  merek  yang  telah  terdaftar,  kemudian mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  lain  yang  secara  tanpa  hak  menggunakan  merek  yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.
Secara  menyeluruh  penelitian  ini  dilaksanakan  untuk  mengetahui  penyelesaian  perkara pelanggaran  hak  atas  merek  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturnya
sedangkan  secara  khusus  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  hak  atas merek dan untuk mengetahui penyelesaian pelanggaran hak atas merek.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  teknik  normatif.  Yaitu  dengan  menjelaskan  permasalahan yang ada dan melanjutkan pembahasan berdasarkan teori-teori hukum dan kemudian dikaitkan dengan aturan  perundang-undangan  yang  ada  dalam  praktek  hukum.  Dalam  penelitian  ini  digunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Dalam  penelitian  ini  terdapat  bahan-bahan  hukum  yang  terdiri  dari:  (1)  Bahan  hukum  primer  yaitu bahan-bahan  hukum  yang  mengikat,  meliputi:  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  Undang-  undangNomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum  yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hukum  ( Marzuki, 2007 ). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan  cara  membaca,  mempelajari,  memahami,  dan  menganalisis  buku  atau  literatur,  ketentuan perundang-undangan,  makalah,  majalah,  ataupun  informasi  dalam  bentuk  lain  seperti  diperoleh  dari internet,  berhubungan  erat  dengan  obyek  kajian  atau  materi  penelitian,  kemudian  dilakukan pencatatan dan pengutipan bagian yang penting.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum Hak atas Merek
Dari penggantian Undang-undang Merek tersebut terdapat perbedaan yang dianggap paling mencolok adalah  digantinya  sistem  dalam  memperoleh  hak  atas  merek.  Sistem  deklaratif  yang  dianut  dalam Undang-undang  Merek  1961  diganti  dengan  sistem  konstitutif  dalam  Undang-undang  Merek  1992. Sistem  konstitutif  dipandang  lebih  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dibandingkan  dengan sistem  deklaratif.  pendapatan  hak  atas  merek  dalam  sistem  deklaratif  dianggap  tidak  kuat  karena didasarkan  atas  pemakai  pertama  merek  bukan  karena  pendaftaran.  Pendaftaran  merek  hanya mengakibatkan  pendapat  pemiliknya  sebagai  pemakai  pertama  merek.  Sedangkan  dalam  sistem konstitutif  pendaftar  pertama  merek  dipastikan  sebagai  pihak  yang  berhak  atas  merek (Intelektual, n.d.; Marzuki, 2007 ).
Kekurangan  sistem  deklaratif  itulah  yang  mendorong  digantinya  Undang-undang  Merek  1961 dengan  Undang-undang  Merek  1992  yang  menggunakan  sistem  konstitutif.  Tidak  dapat dikesampingkan  begitu  saja  sepanjang  berlakunya  Undang-undang  Merek  1961  banyak  sengketa merek  yang  mempersoalkan  siapa  yang  berhak  atas  merek  yang  sama.  Sehubungan  dengan  itu ( Gautama,  1997 )  mengatakan,  apa  yang  merupakan  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya dengan  merek  orang  lain,  tidak  mudah  diselesaikan  dengan  begitu  saja,  karena  ini  adalah  suatu penilaian yang pada hakikatnya harus ditentukan oleh instansi pengadilan.
Setelah  Undang-undang  Merek  1992  berjalan  kurang  lebih  lima  tahun,  kemudian  Undang-undang tersebut  dilakukan  perubahan  dengan  Undang-  undang  Nomor  14  Tahun  1997  tentang  Perubahan Undang-undang  Nomor  19  Tahun  1992  tentang  Merek  (disebut  Undang-undangMerek  1997). Perubahan  Undang-undang  ini  tidak  sampai  mengganti  Undang-undang  Merek  1992  akan  tetapi perubahannya hanya sekedar mengubah sebagian pasal-pasalnya saja karena Undang-undang tersebut perlu menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Trade Related Aspecs of Intelectual property Rights  (TRIPs).  Penyesuaian  itu  dilakukan  sehubungan  dengan  negara  kita  telah  meratifikasi Persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization)  dengan  Undang-undang  Nomor  7  tahun  1974  sebagai  kosekuensi  Indonesia  ikut menandatangani Uruguay Round.
Meskipun  Undang-undang  Merek  1992  telah  dilakukan  perubahan  dengan  Undang-undang Merek  1997,  namun  para  pembentuk  Undang-undang  yaitu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan pemerintah  pada  akhirnya  mengganti  Undang-undang  tersebut  dengan  Undang-undang  Nomor  15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  dengan  pertimbangan  bahwa  Indonesia  telah  mengadopsi  perjanjian dan aturan yang tidak tertulis secara internasional sehingga peranan merek menjadi penting terutama dalam  menjaga  persaingan  usaha  yang  sehat.  Adanya  perubahan  dan  penggantian  Undang-undang merek tersebut (Gautama dan Winata) mengatakan bahwa hal tersebut sebenarnya sudah berulangkali
dilakukan, supaya memenuhi kewajibannya karena negara kita telah mengesahkan persetujuan tentang organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization atau WTO) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Organization ( Gautama, 1997 ).

## 2. Penyelesaian Pelanggaran Hak atas Merek
Walaupun  pada  kenyataannya  telah  terjadi  penggantian  Undang-  undang  merek,  akan  tetapi  materi yang  diatur  di  dalam  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis pada prinsipnya sama dengan materi dalam Undang-undang Merek 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang  Merek  1997  dan  Undang-undang  Merek Tahun  2001. Tujuan penggantian  Undang- undang  seperti  dijelaskan  dalam  Penjelasan  Umum  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek dan  Indikasi Geografis untuk menciptakan pengaturan merek dalam satu naskah (single text) sehingga  lebih  memudahkan  masyarakat  untuk  menggunakan  Undang-undang  tersebut.  Kemudahan yang  dimaksudkan  itu  tampak  apabila  dibandingkan  dengan  menggunakan  Undang-undang  Merek 1992  yang  diubah  dengan  Undang  Merek  1997  dan  Undang-undang  Merek  Tahun  2001,  karena masyarakat  harus  memakai  kedua  Undang-undang  tersebut  dan  harus  mengetahui  mana  peraturan yang diubah dan mana peraturan yang masih tetap seperti semula. Kemudian perbedaan yang nampak dari  penggantian  Undang-undang  tersebut  antara  lain  adalah  yang  menyangkut  proses  penyelesaian permohonan pendaftaran merek. Selain itu dalam Undang-undang Merek 2001 penyelesaian sengketa merek  dilakukan  di  pengadilan  niaga  yang  merupakan  badan  peradilan  khusus.Dengan  adanya perubahan dan penggantian Undang-undang merek sebagaimana tersebut di atas, maka peraturan yang berlaku mengenai merek sekarang ini adalah Undang-undang  Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Apabila yang terjadi jalan menuju perdamaian mengalami jalan buntu, dimana para pihak yang berperkara  saling  berbeda  pendapat  dan  masing-masing  pihak  bersikukuh  tetap  pada  pendiriannya, sehingga  kelanjutannya  meminta  bantuan  penyelesaian  kepada  pihak  ketiga.  Biasanya  pihak  yang merasa dilanggar haknya menyelesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.
Sebagaimana  dibahas  di  atas  penyelesaian  perkara  adalah  tergantung  kepada  pemilihan  para pihak yang berperkara. Berdasarkan peraturan Undang- undang yang berlaku di negara kita terdapat 3 (tiga)  lembaga  yang  dapat  digunakan  untuk  menyelesaian  perkara,  yaitu  jalan  lain  menyelesaian Sengketa, Arbitrase, Pengadilan, dan Para pihak yang bersengketa bisa memilih satu di antara ketiga lembaga tersebut.
a. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)
Lembaga  APS  diatur  di  dalam  Bab  II  Undang-undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, yang menghendaki agar para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan  sengketanya  sendiri  yang  tujuannya  tidak  lain  adalah  untuk  memperoleh kesepakatan atau perdamaian.
Menggunakan  lembaga  APS  untuk  menyelesaikan  sengketa  bahwa  para  pihak  memang  sudah berkehendak  untuk  menyelesaikan  di  luar  pengadilan  dengan  maksud  agar  perdamaian  dengan sungguh-sungguh dapat tercapai. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mengatur dengan jelas dan tegas  tentang  tata  cara  untuk  mencapai  kesepakatan  menuju  perdamaian.  Sebelum  Undang- undang  ini  dilahirkan  usaha  perdamaian  yang  dilakukan  oleh  pihak  bersengketa  mengikuti caranya sendiri, sehingga tidak ada cara yang seragam untuk menjadi pegangan bagi masyarakat. Dengan  adanya  Undang-undang  tersebut,  maka  dengan  lembaga  APS  digunakan  sebagai  alat untuk mencapai perdamaian.
b. Arbitrase
Arbitrase  adalah  penyelesaian  perkara  dengan  menggunakan  arbiter  atau  wasit.  Lembaga  ini diatur  dalam  Bab  III  dan  seterusnya  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999.  Para  pihak  yang bersengketa  untuk  dapat  menyelesaikan  sengketa  ke  lembaga  arbitrase  wajib  berdasarkan perjanjian.  Mereka  dengan  sengaja  membuat  perjanjian  untuk  menyelesaikan  sengketa  ke arbitrase.  Selain  dapat  memilih  arbiter  sendiri,  mereka  juga  dapat  memilih  tempat penyelenggaraan persidangan arbitrase.
Sebelum lahirnya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 di negara kita, peraturan arbitrase berlaku ketentuan  Pasal  615  sampai  dengan  pasal  651  Reglement  op  de  Rectverdering  (Rv)  Staatsblad 1847:  52  dan  Pasal  377  Het  Herziene  Indonesisch  Reglement  (HIR)  Staatsblad  1941:  44  dan Pasal 705 Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad 1927: 27. Adapun objek sengketa
yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa- sengketa di lingkungan perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai semuanya oleh pihak yang  bersengketa.  Dengan  melihat  objek  sengketa  tersebut  maka  pelanggaran  hak  atas  merek merupakan  sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  karena  merek  ruang  lingkupnya berada di bidang perdagangan.
c. Pengadilan
Pengadilan merupakan lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman dan bertugas memeriksa dan  mengadili  suatu  perkara.  berhubungan  dengan  itu  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat 4 (empat) lingkungan badan peradilan yang berada  di  bawah  Mahkamah  Agung.  Untuk  peradilan  umum  wewenangnya  adalah  mengadili perkara perdata dan perkara pidana. Peradilan Militer mengadili perkara pidana yang pelakunya berstatus anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia). Peradilan Agama mengadili perkara perdata khususnya  menyangkut  sengketa  di  bidang  perdata  Islam.  Sedangkan  Peradilan  Tata  Usaha Negara  mengadili  sengketa  tata  usaha  negara.  Badan-badan  di  atas  yang  mempunyai  hak mengadili sengketa merek yaitu Peradilan Umum. dari tahun 1999 negara Indonesia mempunyai pengadilan niaga yang merupakan pengadilan perkara kepailitan dan perkara HAKI.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Perlindungan  hukum  hak  atas  merek  telah  diatur  Undang–Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis,  dalam  ketentuan  Undang-undang  tersebut  dengan  tegas  dinyatakan apabila  sudah  didaftarkan  dalam  Undang-undang  bahwa  hak  merek  sudah  dilindungi.  Sanksi  yang dikenakan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  hak  merek  adalah  dengan  pidana  denda  Rp.  20.000.000,- (dua  puluh  juta  rupiah)  dengan  syarat  jika  denda  tidak  akan  dikenakan  dengan  pidana  kurungan selama  6  (enam)  bulan.  Berikutnya  Penyelesaian  perkara  merek  dapat  dilakukan  melalui  lembaga- lembaga  yang  dapat  dipergunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  merek  antara  lain:  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  Arbitrase  dan  Pengadilan.  Alternatif  penyelesaian  sengketa  menginginkan supaya  para  pihak  yang  bersengketa  bisa  menyelesaikan  sengketanya  sendiri  yang  bertujuan  untuk memperoleh  kesepakatan  bersama,  jika  kesepakatan  tersebut  tidak  tercapai,  diambil  cara  arbitrase yaitu  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  dapat  menyelesaikan  sengketa  ke  lembaga  arbitrase berdasarkan  perjanjian,  selanjutnya,  jika  arbitrase  yang  berhasil  tindakan  terakhir  adalah  melalui pengadilan  yaitu  peradilan  niaga  yang  mempunyai  kewenangan  mengadili  sengketa  merek.  Sesuai dengan kesimpulan tersebut diatas, dapat penulis sampaikan

## 2. Saran
Perlindungan hukum merek di Indonesia perlu mengikuti perkembangan zaman karena sesuai dengan keadaan  yang  ada  sudah  pasti  ada  perubahan  yang  perlu  diperbaharui  serta  dalam  penyelesaian sengketa merek hendaknya lebih tepat mempergunakan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Djubaedillah, M. J. & R. (2003). Hak Milik Intelektual . PT. Citra Aditya Bakti. Gautama, S. (1997). Hukum Merek Indonesia . Alumni Bandung. Intelektual, D. J. K. K. H. dan H. R. (n.d.). Memahami Merek .
Lasut, P. W. (2019). Penyelesaian Sengketa Gugatan atas Pelanggaran Merek Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lex Et Societatis , 7 (1). Margono, S. (2011). Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia . Ghalia Indonesia. Marzuki, P. M. (2007). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Grup. Miru, A. (2007). Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang- undangMerek . PT Raja Grafindo Persada.
Rahayu., A. A. S. W. S. B. (2019). Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/Pdt.Sus-Hki/2016). Syiah Kuala Law Journal , 3 (2).