## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received:  2021-04-27 Accepted: 2021-05-04
Published: 2021-09-01

## KRITIK EKOLOGI MENDALAM TERHADAP REGULASI PERSAMPAHAN DI INDONESIA
Peni Verawati Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya op.felicia99@gmail.com
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengevaluasi  regulasi  pengelolaan  sampah  di  Indonesia menggunakan konsep ekologi mendalam, dengan harapan dapat menambah kekayaan wacana serta paradigma  yang  dapat  digunakan  dalam  membuat  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan sampah  serta  kebersihan.  Pendekatan  penelitian  yang  dilakukan  ialah  pendekatan  perundang – undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Dalam  hal  ini  pendekatan  perundang –  undangan  terkait dengan regulasi yang mengatur pengelolaan sampah di Indonesia. Selain itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menggunakan konsep ekologi mendalam yang menelaah bahan hukum utamanya. Dalam  menangani  aneka  persoalan  lingkungan  termasuk  masalah  sampah,  terdapat  dua  kelompok gerakan  ekologi  yakni  gerakan  ekologi  dangkal  dan  gerakan  ekologi  mendalam . Regulasi pengelolaan  sampah  di  Indonesia  masih  diwarnai  oleh  konsep  ekologi  dangkal.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  tujuan  pengelolaan  sampah  yang  berfokus  pada  kepentingan  manusia  serta  kepentingan ekonomi.  Dalam  perspektif  ekologi  mendalam,  tujuan  pengelolaan  sampah  diprioritaskan  untuk lingkungan yang berkelanjutan sehingga cara pandang, perilaku, dan kebiasaan hidup manusia yang perlu diatur serta diubah.

## Kata kunci: Ekologi Mendalam, Regulasi Pengelolaan Sampah
Abstract: The purpose of this paper is to evaluate waste management regulations in Indonesia using a deep ecological concept, with the hope that it can add to the wealth of discourse and paradigm that can  be  used  in  making  policies  related  to  waste  management  and  cleanliness.  The  research approach  taken  is  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  In  this  case,  the  statutory approach  is  related  to  the  regulations  governing  waste  management  in  Indonesia.  In  addition,  a conceptual  approach  is  carried  out  using  a  deep  ecological  concept  that  examines  the  main  legal materials.
In  dealing  with  various  environmental  problems  including  the  problem  of  waste,  there    are  two groups  of  ecological  movements,  namely  the  shallow  ecological  movement  and  the  deep  ecological movement.  Waste  management  regulations  in  Indonesia  are  still  colored  by  the  concept  of  shallow ecology. This can be seen from the goal of waste management which focuses on human interests as well  as  economic  interests.  In  a  deep  ecological  perspective,  the  goal  of  waste  management  is prioritized  for  a  sustainable  environment  so  that  the  perspective,  behavior  and  habits  of  human  life need to be regulated and changed.

## Keywords: Deep Ecology, Waste Management Regulation

## PENDAHULUAN
Isu  permasalahan  sampah menjadi  tantangan  bagi  hampir setiap  daerah  di  Indonesia.  Hingga tahun 2016, jumlah sampah nasional  sudah  sangat  tinggi,  yakni 65,2  (enam  puluh  lima  koma  dua) juta  ton  per  tahun.  Permasalahan sampah  ini  juga  berkontribusi  dan menyumbang secara strategis terhadap peristiwa banjir yang semakin  meninggi  setiap  tahunnya hingga menyebabkan timbulnya korban jiwa serta kejadian luar biasa diare dengan angka kematian hingga  mencapai  3,04  (tiga  koma nol empat) persen [ 1 ] .
Pengelolaan  sampah  yang tidak cukup memadai akan berakibat buruk, tidak hanya mencemari serta merusak alam atau lingkungan  hidup,  namun  bahkan berdampak  bahaya  bagi  kesehatan hidup  manusia.  Selain  itu,  akibat yang  disebabkan  oleh  persoalan sampah juga meningkatkan tantangan  iklim  global  akibat  emisi yang  dihasilkannya.  Setiap  sampah yang  dibuang  ataupun  kebiasaan masyarakat yang membakar
sampah dapat menyebabkan
pemanasan global berlangsung lebih  cepat  karena  didukung  oleh emisi  gas  rumah  kaca  tersebut. Bahkan  sampah  organik  pun  dapat terdekomposisi  menghasilkan  gas metan yang beracun dan berbahaya bagi makhluk hidup serta lingkungan hidupnya. Dengan demikian, persoalan sampah serta akibat yang ditimbulkannya menjadi sangat mendesak  untuk  segera  ditangani bersama [ 2 ] .
Dalam menangani aneka persoalan lingkungan termasuk masalah  sampah,  terdapat  dua kelompok    gerakan  ekologi  yakni gerakan ekologi dangkal atau shallow  ecology  movement dan gerakan  ekologi  mendalam  atau deep  ecology  movement. Kelompok gerakan ekologi dangkal
berkeyakinan  bahwa  pencemaran lingkungan dan penguasaan sumber daya alam harus ditentang.
Sedangkan gerakan ekologi mendalam berusaha mengubah paradigma  dalam  memahami  serta memperlakukan  lingkungan  sebagai satu  kesatuan  yang  utuh  bagi lingkaran kehidupan [ 3 ] .
Dari sudut pemahaman
ekologi mendalam, lingkungan mendapat  perhatian  bukan  hanya karena  memiliki  manfaat  langsung bagi manusia, namun karena lingkungan  juga  mempunyai  hak keberadaan bersama makhluk hidup lainnya. Terkait dengan pengelolaan sampah, pemahaman
ini
membenahi gaya hidup serta perilaku manusia sehingga
mengurangi timbulan sampah dengan  memperhatikan  serta peduli pada lingkungan hidup lainnya.
Menurut  Arne  Naess,  ekologi
mendalam
mempertanyakan pandangan serta cara hidup manusia  modern  yang  industrial, berorientasi pertumbuhan serta materialistis [ 4 ] . Sebagaimana dinyatakan oleh Capra, pada akhirnya  ekologi  mendalam  adalah sebuah  kesadaran  spiritual  dan religius.  Kesadaran  mendalam  saat jiwa manusia merasakan
keterhubungan dengan alam
semesta  sebagai  satu  kesatuan. Sedangkan  paradigma  lama  atau ekologi dangkal menjadikan manusia sebagai pusat alam semesta.  Segala  sesuatu  di  luar
manusia harus melayani kepentingan – kepentingan manusia.  Padahal  manusia  dan alam saling terhubung serta bergantung  satu  sama  lain.  Dalam pengelolaan  sampah,  jika  manusia tidak  mengubah  cara  perilaku  yang terus  menghasilkan  sampah  maka komponen lain akan terganggu oleh karena sampah yang dihasilkan [ 5 ] . Ekologi mendalam dapat diinterpretasikan  sebagai  asas  yang mendasari tujuan pengelolaan sampah. Asas dan tujuan pengelolaan sampah bukan pertama
-  tama  demi  sebuah  manfaat langsung yang dapat diterima manusia,  seperti  motif  kesehatan dan  motif  ekonomi.  Namun  upaya pengelolaan sampah menitikberatkan  pada  asas –  asas untuk  memahami  hak  keberadaan alam  atau  lingkungan  hidup  beserta makhluk hidup lainnya. Asas – asas dan  tujuan  pengelolaan  sampah tidak  didasarkan  pada  nilai  -  nilai antroposentris yang terfokus melayani kepentingan manusia, tetapi didasarkan pada nilai ekosentris  yang  berpusat  pada  hak – hak lingkungan hidup.
Beberapa penelitian telah mengulas  implementasi  pengaturan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah. Namun mayoritas penelitian tersebut difokuskan pada kota tertentu sehingga  tidak  melihat  regulasi pengelolaan  sampah  secara  makro di  Indonesia.  Penelitian-penelitian tersebut  berbeda  dengan  penelitian ini  yang  akan  menganalisis  hukum pengelolaan sampah secara nasional. Selain itu, mayoritas penelitian-penelitian  terdahulu  tidak menganalisis  persoalan  paradigma dalam  hukum  pengelolaan  sampah, tetapi  lebih  fokus  pada  efektivitas implementasi,  faktor-faktor  empiris yang  mempengaruhi  pengelolaan sampah,  maupun  kaitannya  dengan prinsip good environmental governance .
Penelitian yang dilakukan
Mohammad Lutfi dan Weni Rosdiana  membahas  Implementasi
Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya
Nomor  5  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Sampah dan
Kebersihan  di  Kota  Surabaya [ 6 ] . Penelitian  ini  hanya  menggunakan teori kebijakan Van Mater Van Horn
untuk mengupas keberhasilan implementasi Peraturan Daerah
Kota  Surabaya  No.  5  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Sampah  dan
Kebersihan di Kota Surabaya.
Indikator keberhasilan hanya ditandai  dengan  adanya  tujuan utama  pengelolaan  sampah  yang meningkatkan kesehatan masyarakat  dan  kualitas  lingkungan serta  menjadikan  sampah  sebagai sumber  daya.  Aspek  penegakan hukum  secara  holistik  ekologis dengan  kerja  sama  sinergis  yang menggunakan semua sarana hukum secara komprehensif, tidak mendapat
perhatian dalam penelitian  ini.  Padahal  keadilan lingkungan  dapat  tercipta  apabila terjadi sinergi antara aspek ekologis, aspek  kelembagaan,  dan  aspek prosedural yang terpadu.
Penelitian Weka Nastiti membahas  Implementasi  Program Pengurangan Sampah Rumah Tangga dari Perspektif Good
Environmental Governance oleh
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka  Hijau  (DKRTH)  di  Kota Surabaya [ 7 ] .  Penelitian  ini  hanya menekankan teori
Good
Environmental  Governance yang
menyatakan bahwa lingkungan kebijakan dan tahap – tahap proses implementasi sudah
berjalan
dengan baik sesuai program. Aspek indikator  banyak  ditekankan  pada
prosedur formal kegiatan – kegiatan dan program. Sedangkan keberlanjutan ekologis dan kepentingan ekosistem masih
kurang  mendapat  perhatian.  Oleh karena  itu,  kurang  adanya  integrasi antara prosedur formal dan kedalaman  nilai  serta  prinsip – prinsip  ekologis  yang  perlu  dikaji secara  utuh  dengan  paradigma holistik ekologis.
Candrakirana juga membahas penegakan hukum
lingkungan dalam pengelolaan sampah  di  Surakarta  dari  perspektif good  environmental  governance.
Prinsip good environmental governance sebenarnya menekankan  perlunya  pengelolaan lingkungan didasarkan
pada pengakuan  terhadap  keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan [ 8 ] .  Namun  penelitian Candrakirana tidak membahas secara mendalam persoalan
tersebut dalam konteks pengelolaan sampah  agar  menyentuh  aspek paradigmatik  dalam  pengelolaan sampah.
Penelitian yang dilakukan oleh  Fransiska  Tanuwijaya  juga memfokuskan  pada  pembahasan mengenai  partisipasi  masyarakat dalam  pengelolaan  sampah  di  bank sampah  Jambangan.  Dipaparkan bahwa faktor utama yang menggerakan  masyarakat  dalam pengelolaan  sampah  ialah  motif ekonomi [ 9 ] .  Oleh karena itu menjadi  semakin  jelas  bahwa  perlu ada kajian khusus tentang paradigma  holistik  ekologis  dalam sektor  pengelolaan  sampah  agar turut  berperan  mengubah  pola  pikir masyarakat akan kesadaran pentingnya lingkungan hidup. Pengaturan hukum lingkungan dalam paradigma
ekologi  mendalam    berfungsi  untuk memberikan  perlindungan  terhadap alam atau lingkungan hidup sekaligus mengatur sikap dan perilaku  manusia  dalam  mengelola alam  atau  lingkungan  hidup  itu sendiri.
Pengaturan
hukum lingkungan dalam pengelolaan
sampah secara nasional jika berbasis paradigma ekologi mendalam tidak memandang hubungan  antara  manusia  dengan lingkungan  hidupnya  bahkan  dalam hal  pengelolaan  sampah  sebagai sesuatu  yang  terpisah  satu  sama lain.  Paradigma  keterpisahan  dapat melahirkan  sikap  eksploitatif  dan antroposentris,
sehingga pengelolaan sampah dapat menimbulkan  timbunan  persoalan lainnya.
Satu  dari  sedikit  penelitian yang mengulas pengelolaan sampah  di  Indonesia  secara  makro ditinjau dari aspek non-teknis adalah penelitian yang dilakukan oleh Yulia Hendra.  Hendra  membandingkan pengelolaan  sampah  di  Indonesia dan  Korea  Selatan  dari  4  aspek non-teknis dalam pengelolaan sampah, yaitu: aspek kelembagaan, pembiayaan,  peraturan,  dan  peran serta  masyarakat.  Namun  analisis aspek  hukum  dalam  penelitian tersebut hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah di Indonesia  masih  sangat  terbatas, baik    secara  nasional  maupun
dalam  peraturan  daerah.  Demikian juga  aspek  penegakan  hukumnya masih lemah [ 10 ] .
Berbeda  dengan  penelitian  - penelitian tersebut, penelitian tentang  hukum  lingkungan  dalam pengelolaan  sampah  di  Indonesia dari  paradigma  ekologi  mendalam kiranya menepis implikasi paradigma  yang  melahirkan  paham legalistik  positivistik  yang  hanya memperhatikan ketentuan hitam putih atau menerapkan satu instrumen  hukum  saja.  Menurut Akib,  dengan  berbasis  paradigma ekologi mendalam pengaturan hukum  lingkungan  dalam  sektor pengelolaan  sampah  kiranya  dapat menggunakan semua instrumen hukum, terutama hukum
administrasi,  hukum  pidana,  dan hukum perdata secara komprehensif dengan
mengedepankan
penegakan  nilai –  nilai  kebenaran serta keadilan lingkungan [ 11 ] .

## POKOK PERMASALAHAN
Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi  regulasi  pengelolaan sampah  di  Indonesia  menggunakan konsep  ekologi  mendalam,  dengan
harapan dapat menambah kekayaan wacana

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan
menelaah  bahan  hukum  utama Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008  tentang  Pengelolaan  Sampah maupun berbagai peraturan pelaksananya  menggunakan  teori ekologi mendalam. Dalam penelitian yuridis normatif ini dilakukan analisis terhadap bahan hukum utama seturut  prinsip –  prinsip  teori  yang akan digunakan sebagai alat penelaah.
Pendekatan penelitian yang
akan  dilakukan  ialah  pendekatan perundang – undangan dan pendekatan  konseptual.  Dalam  hal ini pendekatan perundang – undangan  terkait  dengan  regulasi yang mengatur pengelolaan sampah di  Indonesia.  Selain  itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menggunakan konsep ekologi
mendalam  yang  menelaah  bahan hukum utamanya.
Bahan hukum yang akan digunakan  dalam  penelitian  ini adalah bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud ialah berbagai undang-undang dan regulasi  lain  yang  mengatur  atau terkait dengan pengelolaan sampah. Sedangkan  bahan  hukum  sekunder dalam  penelitian  ini  ialah  berupa studi kepustakaan.
Analisis  data  dan  bahan  hukum dilakukan  dengan  menggunakan analisis  kualitatif  yang  menuliskan analisis nomatif secara rinci terhadap  bahan  hukum  sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. UU  No.  18  Tahun  2008  tentang Pengelolaan Sampah
Pasal  4  UU  No.  18  Tahun
2008 tentang Pengelolaan Sampah merumuskan tujuan pengelolaan  sampah  yakni  untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah  sebagai  sumber  daya. Dalam hal ini, kesehatan
masyarakat atau kepentingan manusia  menjadi  puncak  dari kebijakan, keputusan, dan semua kegiatan  pengelolaan  sampah. Rumusan  ini  jelas  masih  sangat kuat  dipengaruhi  oleh  konsep ekologi  dangkal.  Nilai –  nilai ekologi  dangkal  berfokus  pada kepentingan manusia semata [ 12 ] .
Kritik terhadap ekologi
dangkal  dalam  kaitan  dengan persoalan  lingkungan  hidup  dan persampahan dinilai sangat
penting. Penyebab
utama terjadinya  krisis  lingkungan  dan masalah  sampah  yang  makin meningkat adalah karena perilaku serta  gaya  hidup  manusia  yang dipengaruhi  oleh  konsep  ekologi dangkal. Cara pandang ini meyakini  bahwa  manusia  adalah pusat  serta  fokus  dari  sistem alam  semesta.  Segala  bentuk etika  serta  prinsip  moral  hanya berlaku bagi manusia. Kebutuhan dan kepentingan manusia memiliki  nilai  paling  tinggi  dan paling  penting  diantara  makhluk hidup  lainnya.  Dengan  demikian segala kepentingan manusia
dianggap
yang paling menentukan dalam seluruh tatanan  ekosistem.  Kepentingan manusia  pun  sangat menentukan kebijakan  yang  diambil  dalam segala  hal  yang  berhubungan dengan alam, baik secara langsung  atau  tidak  langsung [ 13 ] .
Dalam sektor persampahan, pandangan ekologi dangkal menjadikan perilaku manusia egoistis dalam menangani persoalan sampah. Demi
penampilan,  gaya  hidup,  dan kemudahan, manusia tidak peduli kalau  ia  menghasilkan  banyak sampah  setiap  harinya.  Pola makan  yang  konsumtif  dengan bungkus  sisa  makanan  yang tidak  mudah  diurai  oleh  alam serta sisa makanan berlebih yang menjadi  sampah,  tidak  membuat manusia merasa bersalah. Hal ini disebabkan cara pandang ekologi dangkal  yang  menjunjung  tinggi kepentingan serta kebutuhan manusia di atas segala – galanya
[ 14 ] .
Tujuan pengelolaan sampah sebagaimana  diamanatkan  Pasal
4  UU  No.18  Tahun  2008  tentang
Pengelolaan Sampah, masih beririsan juga dengan kepentingan ekonomi yang menjadikan sampah sebagai
sumber  daya.  Pada  akhirnya kepentingan  ekonomi  ini  menjadi kepentingan bisnis yang memuncak kembali pada kepentingan  manusia  semata.
Ketika  sampah  dijadikan  sumber daya,  muncul  potensi  kebutuhan terhadap sampah. Produksi
sampah  akan  makin  meningkat, seiring keuntungan ekonomi yang diperoleh dari sumber daya sampah.  Maka  sampah  akan tetap  ada  bahkan  berlimpah- limpah.
Cara  berpikir  dengan  nilai ekologi  dangkal,  dapat  diamati pula pada kebijakan sumber daya sampah sebagai penyuplai energi.  Dalam  mengembangkan peran listrik berbasis energi baru terbarukan,  pemerintah meyakini bahwa  diperlukan  percepatan pembangunan
Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) di beberapa kota.  Ada tujuh kota yang
ditunjuk untuk
melaksanakan pembangunan cepat  PLTSa  ini  yakni  Jakarta, Kota  Tangerang,  Kota  Bandung, Kota  Semarang,  Kota  Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota
Makassar. Para pemerintah daerah bahkan menugaskan badan  usaha  milik  daerah  atau menunjuk  badan  usaha  swasta agar mengerjakan pembangunan PLTSa ini [ 15 ] .
Kehadiran  Perpres  Nomor 18  Tahun  2016  ini  melahirkan bahaya  serius  yang  mengancam tidak dapat dipulihkannya lingkungan hidup serta kesehatan manusia. Penggunaan  sampah  sebagai sumber  daya  pemasok  listrik sangat berbahaya
bagi kehidupan  akibat  emisi  yang dihasilkan.  Pengolahan  sampah dengan  teknologi  termal  seperti insinerator, gasifikasi dan pyrolysis sebagaimana tercantum dalam  Pasal  1  Perpres  No.  18 Tahun 2016, membutuhkan kajian  dan  pertimbangan  matang serta mendalam
yang menyeluruh.  Biaya  investasi  dan operasional  yang  tinggi  serta
dampak  terhadap  kesehatan  dan lingkungan  menjadi  isu  penting yang  harus  diantisipasi  dalam penerapan teknologi termal tersebut [ 16 ] .
Pertimbangan  cara  berpikir yang  relevan  dapat  dilihat  dalam putusan  Mahkamah  Agung  yang mencabut dan membatalkan
Perpres  No.  18  tahun  2016 mengenai
percepatan pembangunan  pembangkit  listrik tenaga  sampah.  Permohonan  uji materiil  disampaikan  pada  18
Juli  2016  dengan  nomor  register
27/P/HUM/2016. Sementara putusan Mahkamah Agung
keluar  pada  2  November  2016 oleh Hakim Agung Is Sudaryono, Yosran,  dan  Supandi.  Peraturan itu  ditandatangani  Presiden  Joko Widodo  pada  13  Februari  2016. Pertimbangan  dari  kebijakan  itu adalah untuk mengubah  sampah sebagai  sumber  energi.  Dengan dikeluarkannya
putusan
Mahkamah  Agung  ini    maka
pemerintah harus mengikuti prosedur normal untuk
mengelola  sampah  di  tujuh  kota besar dengan ada analisis
dampak lingkungan, izin lingkungan,  lewat  tender  serta menggunakan  teknologi  yang ramah lingkungan [ 17 ] .
Kebijakan  ini  pada  akhirnya tidak  mengurangi  sampah,  tapi berpotensi membangun cara berpikir bagaimana menghasilkan sampah setiap hari untuk menopang kebutuhan energi. Kebutuhan  energi  sendiri  tentu saja  akan  terus  meningkat, maka meningkat  pula  kebutuhan  akan sampah. Implikasi kebijakan dengan paradigma antroposentris ini jelas berbahaya bagi lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pengelolaan sampah dengan paradigma ekologi  dangkal  ini  hanya  sibuk melayani  kepentingan  ekonomi, bisnis,  serta  kebutuhan  manusia semata.  Lingkungan  hidup  dan alam  tidak  diperhatikan,  bahkan terus  menerus  digerus  demi kepentingan manusia saja.
Orientasi  UU  Pengelolaan Sampah untuk menjadikan sampah  sebagai  sumber  daya menunjukkan  perbedaan  dengan konsep  ekologi  mendalam  dalam
paradigma  holistik  ekologis  yang berciri  ekosentrisme.  Paradigma baru,  yakni  ekologi  mendalam didasarkan pada nilai-nilai
ekosentris  yang  berpusat  pada
alam  atau  lingkungan  hidup  dan ekosfer. Ekologi mendalam mencoba  memulihkan  kembali tata  hubungan  secara  berimbang dan serasi antara semua
subsistem  dalam  keseluruhan ekosistem  dan  lingkungan  hidup, manusia dan lingkungannya.
Eksistensi  setiap  makhluk  hidup diakui nilai-nilai intrinsiknya.
Maka  lingkungan  pun  dinilai sebagai  pihak  yang  memiliki martabat untuk memperoleh
keadilan.
Oleh  karena  itu,  tujuan pengelolaan sampah dalam perspektif ekologi mendalam
bukan  lagi  pertama-tama  demi manusia  dan  kepentingannya. Tujuan pengelolaan sampah diprioritaskan  untuk  lingkungan yang berkelanjutan sehingga cara pandang  dan  kebiasaan  hidup manusia  akan  berubah  lebih ekologis demi kehidupan bersama di alam semesta.
2. PP  No.  81  Tahun  2012  tentang Pengelolaan  Sampah  Rumah Tangga  dan  Sampah  Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pasal  2  PP  No  81  Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah  Rumah  Tangga  dan Sampah  Sejenis  Rumah  Tangga menyatakan bahwa tujuan pengelolaan sampah
dimaksudkan  untuk  kelestarian fungsi  lingkungan  hidup  dan kesehatan masyarakat, serta menjadikan sampah sebagai
sumber daya. Bila mengkaji ulang tujuan prioritas pengelolaan sampah  dalam  peraturan  ini, nampaknya  masih  berfokus  pada pengambilan manfaat  atau  fungsi dari  lingkungan  bagi  manusia, belum  sungguh  ekosentris.  Kata “fungsi”  lingkungan  hidup  yang ditekankan dalam tujuan pengelolaan  sampah  ini  masih mencerminkan paradigma ekologi dangkal  yaitu  asas  kemanfaatan demi  manusia  semata.  Padahal pengelolaan sampah rumah tangga dalam paradigma ekologis berarti  mengubah  gaya  hidup
manusia  yang  terus  menerus menghasilkan sampah.
Dari  aneka  sampah  rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terus dihasilkan manusia, sampah plastik  menjadi  sampah  paling banyak  yang  dihasilkan  dari setiap  sampah  rumah  tangga. Sampah plastik ini selalu menjadi masalah utama dalam
pencemaran lingkungan dan sangat  berbahaya.  Sifat sampah plastik tidak  mudah  terurai  oleh proses alam bahkan membutuhkan waktu ratusan tahun  bila  terurai  alami.  Proses pengolahan  plastik  juga  sangat berbahaya,  menimbulkan  toksit dan bersifat karsinogenik [ 18 ] .
Dalam ranah kebijakan mengurangi sampah plastik, Gubernur Bali membuat Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan  Timbulan  Sampah Plastik Sekali Pakai. Kebijakan ini digugat oleh Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia dalam permohonan uji materiil.
Peraturan untuk pembatasan
timbulan  plastik  sekali  pakai  ini dianggap mengancam
kelangsungan produsen,
distributor,  pemasok,  serta  setiap pelaku usaha plastik sekali pakai. Asosiasi daur ulang menganggap bahwa  Peraturan  Gubernur  ini melanggar  hak  asasi  manusia dalam  berusaha,  terlebih  karena Asosiasi daur ulang ini melakukan usaha dalam
pemilihan  dan  pengolahan  biji plastik. Dalam penjelasannya pada  permohonan  uji  materiil, Asosiasi  daur  ulang  menyatakan bahwa  mereka  justru  berjasa dengan  melakukan  upaya  daur ulang [ 19 ] .
Mahkamah  Agung  dalam putusannya  menolak  uji  materil pihak asosiasi daur ulang. Mahkamah  Agung  menyatakan bahwa  objek  hak  uji  materiil secara substansi tidak
bertentangan  dengan  peraturan perundang –  undangan  yang lebih  tinggi.  Kebijakan  Gubernur Bali dipandang tepat dalam upaya  penyelamatan  manusia, lingkungan,  dan  alam  di  Bali. Dalam  memandang  proses  daur
ulang  sebagaimana  disampaikan Asosiasi  daur  ulang,  perlu  dilihat
naskah akademik Undang- Undang  Pengelolaan  Sampah. Secara  spesifik  dimuat  prinsip dan filosofi pengurangan sampah bahwa  prioritas  dan hirarki  paling tinggi dalam menyelesaikan persampahan adalah
pencegahan yang kemudian dimanifestasikan  dalam  bentuk norma  kewajiban  pembatasan timbulan sampah [ 20 ] . Oleh karena  itu,  plastik  sekali  pakai perlu dihindari kegunaannya. Maka,  Pergub  Bali  sudah  tepat dan  memiliki  kewenangan  untuk mengatur pelarangan plastik sekali  pakai  dalam  peraturan kepala daerah dengan syarat dan batasan tertentu.
Pengelolaan  sampah  yang hanya  diperuntukan  demi  asas kemanfaatan  dan  kepentingan ekonomi,  pada  akhirnya  hanya akan  membuat  sampah  kian bertambah seiring kebutuhan ekonomi  yang  terus  meningkat.
Apabila tidak menghasilkan manfaat  serta  keuntungan  maka sampah tidak dikelola dan
dibiarkan  saja  bertimbun  timbun. Paradigma  ekologi  dangkal  ini hanya menjunjung tinggi kepentingan  manusia  di  atas segalanya. Lingkungan hidup bahkan  sampah  sekalipun  hanya dipandang sejauh menjadi sumber daya untuk sarana mencapai kepentingan hidup manusia  yang  utama.  Apabila tidak  bermanfaat  bagi  manusia, segala sesuatu itu dianggap tidak bernilai  dan  tidak mendapat perhatian.  Demikian  juga  halnya dengan tujuan pengelolaan sampah demi melestarikan fungsi lingkungan  hidup,  bukan  demi kelestarian  lingkungan  hidup  itu sendiri.
3. Permen  LHK  No.  13  Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan  Reduce,  Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah Peraturan Menteri ini dikeluarkan  dengan  menimbang bahwa pengelolaan sampah selama  ini  belum  menerapkan prinsip reduce , reuse , dan recycle sehingga  menimbulkan  dampak
negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Paradigma  antroposentris  yang mengedepankan kepentingan manusia  sebagai  yang  utama masih sangat mendominasi dalam peraturan ini. Pertimbangan  yang  menjadi  cara berpikir dari peraturan ini terpusat
pada kesehatan masyarakat bahkan kepentingan ekonomi melalui bank sampah.
Pedoman pelaksanaan prinsip  3R  melalui  bank  sampah, justru  akan  menjadi  penghasil tabungan  sampah  paling  besar bila  tidak  dibangun  kesadaran ekologis yang mendalam di
benak masyarakat. Tanpa sampai  pada  titik  kesadaran ekologis masyarakat yang
dibaharui,  prinsip  3R  melalui bank sampah akan terus berorientasi  pada  keuntungan
ekonomi  saja.  Dengan  demikian,
prinsip 3R
masih sarat
kepentingan  bisnis  bagi  para pelaku usaha bank sampah.
Dalam  kasus  Asosiasi  daur ulang  yang  mengajukan  gugutan uji  materiil  terhadap  Peraturan
Gubernur
Bali yang ingin membatasi  penggunaan  plastik sekali pakai, terdapat
kepentingan bisnis yang di dalamnya.  Asosiasi  daur  ulang menyatakan bahwa kegiatan usaha  yang  dilakukannya  dalam menjunjung  tinggi  prinsip  3R telah banyak membantu menangani  persoalan  sampah. Tentu  saja,  usaha  penanganan sampah  yang  dilakukan  memiliki motif ekonomi bukan demi kelestarian  lingkungan  itu  sendiri. Hal ini nampak ketika Pergub Bali melarang penggunaan plastik sekali  pakai  demi  kelestarian lingkungan hidup dan
keselamatan hidup bersama, asosiasi daur ulang merasa keberatan.  Oleh  karena  itu,  cara pandang  3R  perlu  dibaharui menuju  cara  pandang  bebas sampah atau zero waste.

## 4. PP  No.  83  Tahun  2018  Tentang Penanganan Sampah Laut
Pasal 2 ayat (3a) PP No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut menyatakan bahwa rencana aksi dilaksanakan
melalui  peningkatan  kesadaran para pemangku kepentingan.
Dalam  hal  ini  terdapat  fokus ekoliterasi  yang  ditujukan  pada para pemangku kepentingan semata.  Padahal,  sampah  laut bersumber  lebih  banyak  dari darat  dan  masyarakat  di  pesisir yang  kurang  memiliki  kesadaran mendalam akan pentingnya lingkungan hidup di laut.
Kiranya  ada  persepsi  dan perilaku  masyarakat  yang  harus dibenahi  dalam  meningkatkan empati terhadap penanganan sampah  laut.  Oleh  karena  itu, amanat  peraturan  ini  tidak  cukup hanya menunjuk pada pemangku kepentingan. Masih banyak masyarakat  yang  memiliki  pola pikir  bahwa  laut  adalah  tempat membuang  sampah  yang  paling aman.
Indonesia menjadi penyumbang  sampah  di  laut terbesar  kedua  sebesar  3,2  juta ton  setelah  China.  Sampah  yang ada  di  laut  Indonesia  bersumber dari  berbagai  kegiatan  manusia dan  aliran-aliran  sungai  yang bermuara ke laut. Jumlah
sampah akan semakin meningkat seiring  bertambahnya  penduduk dan  kurang  pedulinya  manusia terhadap  sampah  yang  dibuang ke laut. Sampah yang ada di laut memiliki  beberapa  kategori  yaitu sampah  plastik,  logam,  kaca  dan kertas.  Kategori  sampah  tersebut mampu mencemari pantai, lautan dangkal dan lautan terbuka dengan  jumlah  yang  diperkirakan mencapai  sekitar  7.000  dan 35.000  ton.  Oleh  karena  itu, sampah yang ada di laut terutama sampah plastik merupakan  sesuatu  yang  dapat mengancam  bumi,  baik  dalam bentuk makro ataupun mikro [ 21 ] . Dampak  yang  ditimbulkan oleh  sampah  plastik  berbentuk makro yaitu terancamnya kehidupan  dan  kesehatan  biota laut. Oleh karena itu, ketidaknyamanan tersebut disebabkan oleh karena
habitatnya sekarang dipenuhi sampah  plastik  berbentuk  makro yang  lama  terurai  di  alam. Dibuktikan  dengan  diberitakan  di media  elektronik  bahwa  terdapat paus  terdampar  di  Kabupaten
Wakatobi.  Lebih  parahnya  lagi, ditemukannya  sampah  seberat 5,9  kilogram  di  dalam  perut  paus tersebut  di  antaranya  adalah botol,  penutup  gallon,  sandal, botol  parfum,  bungkus  mi  instan, gelas  minuman,  tali  rafia,  karung terpal, dan kantong kresek.

## 5. PP  No.  27  Tahun  2020  Tentang Penanganan Sampah Spesifik.
Pasal  63  ayat  2c  PP  No.  27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah  Spesifik  menyatakan bahwa menteri melakukan pembinaan  pengelolaan  sampah spesifik  kepada  daerah  provinsi melalui  Pendidikan dan  Pelatihan di  bidang  pengelolaan  sampah spesifik.  Kesadaran  masyarakat akan bahaya limbah bahan berbahaya  dan  beracun  (B3) masih sangat kurang. Masyarakat kurang  menyadari  bahwa  limbah B3  bukan  hanya  dihasilkan  dari kegiatan  industri  tapi  juga  rumah tangga.
Seperti bekas
pengharum ruangan, pemutih
pakaian, deterjen pakaian, pembersih  kamar  mandi,  batu baterai, pembasmi serangga, dan
masih  banyak  lagi  contoh  libah B3  yang  tidak  diketahui  oleh masyarakat.
Kesadaran ekologis atau ekoliterasi  dalam  pengelolaan sampah spesifik selama ini banyak  ditujukan  bagi  industri dan  perusahaan –  perusahaan,
padahal banyak sekali masyarakat di rumah,
perkantoran,  atau  tempat  usaha umum  seperti  mall  yang  tidak memiliki kesadaran ekologis terhadap limbah B3.
Kurangnya kesadaran ini dapat menyebabkan  ketidaknyamanan bahkan  membahayakan.  Oleh karena itu kebijakan dan peraturan pemerintah kiranya menjangkau
pembinaan kesadaran masyarakat untuk
lebih  peduli  terhadap  limbah  B3 atau  sampah  spesifik  lainnya. Pemilihan sampah sangat penting  karena  jenis  sampah akan dikelola
dengan penanganan  khusus.  Tindakan atau  perilaku  ini  tentu  saja didahului oleh kesadaran masyarakat yang perlu dicerahkan lebih dulu.
Pengelolaan sampah
dan
limbah B3 harus ditangani dengan  baik  dan  benar.  Oleh karena itu, peraturan ini
seharusnya diarahkan untuk
mengedukasi dan membantu masyarakat  serta  para  pelaku usaha  dalam  mengelola  sampah dan limbah yang mereka hasilkan secara  tepat  dan  sesuai  dengan standar
pengendalian
pencemaran lingkungan hidup.

## KESIMPULAN
Regulasi
pengelolaan sampah di Indonesia masih diwarnai oleh konsep ekologi dangkal. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pengelolaan sampah yang berfokus pada
kepentingan manusia serta kepentingan ekonomi sehingga menjadikan sampah terus melimpah sebagai sumber daya. Dalam perspektif ekologi mendalam, tujuan pengelolaan  sampah  diprioritaskan untuk lingkungan yang berkelanjutan
sehingga cara pandang dan kebiasaan hidup manusia akan berubah lebih ekologis demi kehidupan bersama di alam semesta.

## REFERENSI
[ 1 ] https://www.bps.go.id/publicati on/2018/12/07/d8cbb5465bd1d 3138c21fc80/statistik- lingkungan-hidup-indonesia- 2018.html,  diakses  pada    25 April 2021.
[ 2 ] ibid
[ 3 ] Fritjof  Capra.  (1996). The  Web of  Life. New  York  :  Doubleday Publishing. hlm.23
[ 4 ] Ibid [ 5 ] Yunus Wahid. (2018). Pengantar Hukum Lingkungan ,
Jakarta : Prenamedia. Hlm 44
[ 6 ] Muhammad  Lutfi  dan  Weni Rosdiana. (2016). Implementasi Peraturan Daerah  Kota  Surabaya  Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan  di  Kota  Surabaya.
Jurnal  Publika,  Volume  4,
Nomor  9.  Hlm. 8.
[ 7 ] Weka Nastiti. (2019). Penerapan  Konsep  Konstitusi Hijau  di  Indonesia  sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Skripsi, Fakultas
Hukum Universitas Airlangga.
[ 8 ] Rosita  Candrakirana.  (2015).
Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan  Sampah  sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental  Governance  di
Kota Surakarta . Yustisia Jurnal Hukum,  Volume  4,  Nomor  3. Hlm. 581-601.
[ 9 ] Fransiska  Tanuwijaya.  (2019).
Partisipasi  Masyarakat  dalam Pengelolaan  Sampah  di  Bank Sampa  Pitoe  Jambangan  Kota
Surabaya.  Skripsi ,  Universitas Airlangga.
[ 10 ] Yulia Hendra. (2016). Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia  dan  Korea  Selatan: Kajian  5  Aspek  Pengelolaan Sampah , Jurnal Aspirasi ,
Volume 7,  Nomor  1,  Hlm.  77-
91.
[ 11 ] Muhammad Akib. (2014). Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan  Dari  Mekanistik Reduksionis ke Holistik Ekologi . Jurnal Mimbar Hukum,  Volume  43,  Nomor  1, Hlm. 125 – 131. [ 12 ] Yunus Wahid. (2018). Pengantar Hukum Lingkungan , Jakarta : Prenamedia. hlm.25
[ 13 ] Ibid [ 14 ] Ibid [ 15 ] https://setkab.go.id/inilah- perpres-percepatan- pembangunan-pembangkit- listrik-berbasis-sampah-di- tujuh-kota/  diakses  tanggal  26 April 2021.
[ 16 ] Ibid [ 17 ] https://putusan3.mahkamahagun g.go.id/search?q=perpres+no+
18+tahun+2016
diakses
tanggal 26 April 2021.
[ 18 ] Karuniastuti.  (2016). Bahaya
Plastik  Terhadap  Kesehatan dan Lingkungan , Forum Tekhnologi,  Volume  3,  Nomor 1, Hal.6 [ 19 ] https://jdih.baliprov.go.id/prod uk-
hukum/peraturan/abstrak/2468
8  diakses  tanggal  26  April
2021.
[ 20 ] Ibid [ 21 ] Wahyu Ramadhan. (2014).
Dampak  Pencemaran  Air  Laut
Akibat Sampah Plastik di Indonesia ,  Eboni  Universitas Hasanudin, Volume 11, Nomor 1.
[ 22 ] Ibid [ 23 ] Iswanto. (2016). Timbulan sampah  B3  Rumah  Tangga dan Potensi Dampak Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Sleman Yogyakarta ,  Jurnal  Manusia dan  Lingkungan,  Volume  23,
Nomor 2.