## J urnal Legisia
Volume 14 Nomor 2 Tahun 2022 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## RELEVANSI PENEGAKAN HUKUM DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Analisis Putusan Nomor : 05 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
1 Abdul Hakim, 2 Mohammad Bangsu Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
1 hakimabdul @gmail.com , 2 bangsu@unsuri.ac.id

## Abstract
The crime of corruption always gets more attention than other criminal acts because the impact it causes covers various aspects of life, especially in the Indonesian state considering that corruption itself is a crime that is mushrooming and has become a tradition that is increasing every year, it is evident from the various cases that have appeared in the mass media, both print media and electronic media corruption is a social phenomenon which is the reality of human behavior in the interaction of society and the state. The approach to this problem is carried out with a normative juridical approach, with regard to the question of whether the influence of legal rules is in accordance with the wishes of the community.
Keywords : Corruption, Law Enforcement, Crime
Submit Approve Publish 3 Mei 2022 20 Juni  2022 30 Juni 2022
PENDAHULUAN.
Tindak Pidana Korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibanding tindak pidana  lain  karna  dampak  yang  ditimbulkan  mencakup  berbagai  aspek  kehidupan terutama  dinegara  indonesia  mengingat  Korupsi  itu  sendiri  adalah  suatu  kejahatan yang menjamur dan mentradisi yang semakin tahun semakin meningkat itu terbukti dari bebagai kasus yang telah banyak muncul dimedia masa, baik media cetak maupun media  elektronik  korupsi  adalah  fenomena  sosial  yang  merupakan  realitas  perilaku manusia dalam interaksi Masyarakat dan Negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri  sesuai  dengan  ungkapan  " koruptor  teriak  koruptor". Pencelaan  masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana 1 .
Tindak Pidana Korupsi sendiri masuk Dalam hukum pidana khusus asas yang berlaku    adalah  ' lex  specialis  derograt  lex  generalis',  ketentuan  {hukum)  pidana  khusus mengalahkan  atau  lebih  di  utamakan  dari  pada  hukum  pidana  umum. Dalam  KUHP,  asas  ini terdapat dalam pasal 63 ayat (2) yaitu, jika perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang dikenakan' Pasal ini bermakna bahwa jika suatu perbuatan termasuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam ketentuan hukum pidana khusus, yang khusus itulah yang diberlakukan. 2
Korupsi  tidak  bisa  dikatakan  atau  disamakan  pada  tindak  pidana  pada umumnya yang hanya merugikan pada orang lain saja dan beberapa pihak, akan tetapi tindakan  korupsi  masuk  pada  tindakan  pidana  yang  sangat  besar  dan  sangat merugikan  Bangsa  dan  Negara  dalam  suatu  wilayahnya,  sehubungan  dengan  itu Undang-Undang Korupsi dan sistem peradilannya sangat berbeda, serta ada lembaga khusus  yang  independen  yang  sangat  berperan  penting  dalam  pemberantasan  dan penegakannya  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  mana  sistem  kerjanya  hampir  sama dengan lembaga Hukum pada umumnya mulai dari proses penyelidikan, penyidikan serta penuntutan, bukan hanya itu saja dalam menjerat pelaku penjatuhan sanksinya berbeda  dikarenakan  Tindak  Pidana  Korupsi  masuk  pada  pidana  khusus,  Undang- Undang yang digunakanpun tidak sama pada tindakan pidana lainnya yang sifatnya lebih menjerat dan membuat para pelaku korupsi lebih jera.
Bedasarkan  pasal  1  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” 3 yang artinya bahwa segala sesuatu bentuk tindak  tanduk  dari  pemerintah  haruslah  berdasarkan  Hukum,  maka  dari  itu  para aparat penegak Hukum (pemerintah) harus bekerja lebih baik, lebih keras, serta teliti dalam  pemberantasan  segala  bentuk  tindakan  yang  mengandung  unsur  Korupsi, karena Korupsi itu sekarang menjadi kriminalitas di peringkat pertama yang tentunya sangat  merugikan  Bangsa  dan  Negara  dinegara  indonesia  tercinta,  jika  dalam pemberatasannya aparat pemerintah kurang maksimal maka akan bertentagan dengan
1 H. Elwi Danil, konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014. hlm.,1 2 Mahrus Ali. Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2016. Hlm.1
3 Sejarah Perjalanan UUD’ 45 dari Tahun 1945 Sampai Sekarang, Karya Ilmu Surabaya, Surabaya. tt. hlm., 40
undang-undang  Dasar  1945  yang  berkaidah  Negara  Hukum,  dan  membiarkan  para koruptor berkeliaran menguras kekaya'an Negara serta aset-aset penting didalamnya yang merupakan penghianatan besar bagi negara dan bangsa indonesia.
Alarm  pengadilan  tindak  pidana  korupsi  kembali  berdering  mengerim  pesan penting dan genting. Pertanda ada situasi berbahaya yang harus direspons cepat, hal ini terkait dengan vonis bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan tindak pidana korupsi. Kondisi  ini  mengkhawatirkan  karena  pemberantasan  korupsi  akan  menghadapi tembok  tebal  justru  di  pengadilan  yang  dibentuk  khusus  untuk  menangani  kasus- kasus korupsi.
Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  menyatakan  darurat  hukum pemberantasan korupsi memasuki kondisi siaga I. Ditenggarai ada ketidak seimbangan perbandingan ratio kerugian negara dengan vonis yang dijatuhkan terhadap koruptor. Berdasarkan  pengamatan  ICW.  Sepanjang  kurun  3,5  tahun  pengadilan  Tipikor menjatuhkan vonis bebas 143 terdakwa, vonis satu tahun pada 185 terdakwa, dan vonis satu sampai dua tahun penjara kepada 167 terdakwa kasus korupsi. 4
Disinilah  keberpihakan  hakim  terhadap  penyelamatan  uang  negara  maupun kondisi  keterpurukan  sendi-sendi  bernegara  sangat  dibutuhkan  karena  pengadilan menjadi  tumpuan  terkhir  pemberantasan  korupsi.  Para  koruptor  yang  terbukti melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  dengan  cara  yang  merugikan  negara  harus divonis berat agar memberikan efek jera. 5
Mengenai kasus Mantan Bupati Sampang Noer Tjahja divonis 5 tahun penjara oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Tipikor)  Surabaya  terkait kasus korupsi di tubuh PT Sampang Mandiri Perkasa (PT SMP).Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Sri Herawati mengatakan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Nomor 30 tahun 1999 yang ditambahkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 65 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Terdakwa  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindakan  pidana  kurupsi  secara bersama-sama  dalam  perkara  tersebut,  sehingga  merugikan  negera  mencapai  Rp  16 miliar."Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan merugikan negera," 6
Tindak  pidana  korupsi  yang  menyatakan  adanya  kerugian  negara  eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Rumusan Pasal 2 ayat (1) berbunyi:
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri  sendiri  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan    negara  atau perekonomian  negara,  dipidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh  tahun)  dan  denda  paling sedikit  Rp.200.000.000.00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliyar rupiah) 7
4 Achmad Fauzi, Korupsi & penguatan, Daulat Hukum, UII Press, Yogyakarta. 2015. hlm., 2 5 Ibid. Hlm., 3
6 Putusan Nomor : 05 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. hlm.,
7 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam  pertimbangan  Undang-Undang  RI.  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi huruf (a) menyatakan:
Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara., tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hal- hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan  sebagai  kejahatan  yang  pemberantasannya  harus  dilakukan  secara  luar biasa. 8 Oleh  sebab  itu  dari  paparan  di  atas,  penulisan  ini  diberi  judul:  “ Relevansi Penegakan  Hukum  Ditinjau  Menurut  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Analisis Putusan Nomor : 05 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby”.)
Menarik  dari  judul  ini  untuk  dibahas,  khususnya  mengenai  putusan  tindak pidana  korupsi  terhadap  mantan  Bupati  Sampang.  yang  seolah  putusan  tersebut mengasampingkan  dampak  sosial  dan  keberlangsungan  perekonomian  masyarakat sebagaimana  tercantum  dalam  pertimbangan  Undang-Undang  huruf  (a)  tersebut, Oleh karena itu perlu diketahuipenyebab putusan pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya, yang memutuskan 5 (lima Tahun) Penjara terhadap mantan Bupati Sampang dan  seperti  pakah  bila  dikaitkan  dengan  tujuan  dan  sanksi  Undang-Undang  tindak pidana korupsi.

## METODE PENULISAN
Pendekatan  masalah  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  yuridis  normatif, berkenaan  dengan  pertanyaan  apakah  pengaruh  dari  aturan-aturan  hukum  sesuai dengan  keinginan  masyarakat. 9 yaitu  dengan  menginventarisasi  permasalahan  yang dikaitkan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP dan KUHAP,sementara  metode  penulisannya  digunakan  analisis  diskriptif,  maksudnya dari  bahan  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  dan  dijadikan  untuk  mempertajam masalah yang ada
Sumber hukum  yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah  digunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder maksudnya data primer meliputi  peraturan perundang-undangan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  menganalisis Putusan Nomor : 05 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. sedangkan data sekunder yaitu: bahan hukum  yang  terdapat  dalam  literatur-literatur,  kepustakaan,  jurnal  serta    data  lain yang berkaitan dengan penulisan.
Prosedur  pengumpulan  dan  pengolahan  data  dalam  hal  ini  dipergunakan inventarisasi data, baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun data  lain yang sudah diperoleh.  Setelah semua data terkumpul diana1isa sesuai dengan masalah-masalah  yang  dihadapi,  kemudian  diuraikan  dan  disusun  serta  dijelaskan secara  sistematis.  Bahan  hukum  yang  dikumpulkan  kemudian  dianalisa  dengan metode deskripsi analisis yang bersifat kualitatif.
8 Undang-Undang  RI.  Tenatang Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi  (TIPIKOR) ,  Permata  Press,  ttp.  2013. Hlm., 149.
9 Mahrus, Op. Cit. Hlm.,214

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindak Pidana Korupsi dan faktor penggeraknya.
Sebelum  menguraikan  mengenai  pengertian  korupsi,  terlebih  dahulu  akan diuraikan  pengertian  tentang  tindak  pidana.  Pembentuk  undang-undang  kita menggunakan  istilah straafbaarfeit untuk  menyebutkan  tindak  pidana,  tetapi  tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit tersebut.
Dalam  bahasa  belanda straafbaarfeit tedapat  dua  unsur  pembentuk  kata,  yaitu straafbaar dan feit .  Perkataan feit dalam  bahasa  belanda  diartik an  “sebagaian  dari kenyataan”,  sedangkan straafbaar berarti  “dapat  dihukum”,  sehingga  secara  harfiah perkataan straafbaarfeit berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum” yang seudah tentu tidak tepat. Oleh karena itu, kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan. 10 Simons memberikan pengertian dari perkataan straafbaarfeit dengan “tindakan melanggar  hukum  yang  telah  dilakukan  dengan  sengaja  ataupun  tidak  sengaja  oleh seseorang  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  tindakannya  dan  oleh  undang- undang  telah  dinyatakan  sebagai  tindakan  yang  dapat  dihukum”  dengan  beberapa alasan sebagai berikut:1).Untuk adanya straafbaarfeit disyaratkan bahwa distu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dngan undang-undang di mana pelanggaran  terhadap  larangan  atau  kewajiban  seperti  itu  telah  dinyatakan  sebagai tindakan  yang  dapat  dihukum.  2).  Agar  suatu  tindakan  seperti  itu  dapat  dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan  undang-undang.  3).  Setiap straafbaarfeit sebagai  pelanggaran  terhadap  suatu larangan  atau  kewajiban  menurut  undang-undang  itu,  pada  hakikatnya  merupakan tindakan melawan hukum.
Jadi, sifat melawan hukum timbul dari satu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  hingga  pada  dasarnya  sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain. 11
Tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum,  pengertian  Tipikor  adalah  suatu  perbuatan  curang  yang  merugikan  negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. 12 Namun Istilah korupsi berasal dari bahasa latin corruption (Inggris) dan corrupte (Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan menurut Sudarto. Sedangkan menurut Black. dalam Black’s Law D ictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang  tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak-pihak lain 13
10 Evi Hartani, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta. 2005. Hlm. 5.
11 Ibid. Hlm. 6 12 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm. 15 13 Chaerudin,  dkk., Strategi  pencegahan  &  Penegakan  Hukum,  Tindak  Pidana  Korupsi PT  Refika  Aditama, Bandung. 2009. Hlm. 2. Juga bisa dilihat dalam bukunya Igm Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hlm.14.
Dalam  ensiklopdia  Indonesia  disebutkan  bahwa  korupsi  (dari  latin corruptio = penyuapan;  dan corrumpore= merusak)  yaitu  gejala  bahwa  para  pejabat  badan-badan negara  menyalahgunakan  terjadinya  penyuapan,  pemalsuan  serta  ketidak  beresan lainnya.
Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa: 1). Kejahatan, kebusukan, dapat disuap,  tidak  bermoral,  kebejatan  dan  ketidak  jujuran.  2).  Perbuatan  yang  buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. 3).Perbuatan yang kenyataanya  menimbulkan  keadaan  yang  bersifat  buruk,  perilaku  yang  jahat  dan tercela, atau kebejatan moral, penyuapan dan bentuk-bentuk ketidak jujuran sesuatu yang  dikorup,  seperti  kata  yang  diubah  atau  diganti  secara  tidak  tepat  dalam  satu kalimat, pengaruh-pngaruh yang korup. 14
Berarti  korupsi  merupakan  sesuatu  yang  busuk,  jahat,  dan  merusak.  Jika membicarakan  tentang  korupsi  memang  akan  menemukan  kenyataan  semacam  itu karena  korupsi  menyangkut  segi-segi  moral,  sifat  dan  keadaan  yang  busuk,  jabatan dalam  instansi  atau  apratur  pemerinta,  penyelewengan  kekuasaan  dalam  jabatan karena  pemberian,  faktor  ekonomi  dan  politik,  serta  penempatan  keluarga  atau golongan  ke  dalam  kedinasan  di  bawah  kekuasaan  jabatannya.  Dengan  demekian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas. Korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau  perusaahaan  dan sebagainya)  untuk  kepentingan  pribadi  dan  orang  lain.  Serta korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang  atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun menurut Subakti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum yang dimaksud curruptie adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. 15
Faktor-Faktor  Penyebab  Korupsi dapat  dikaji  melalui  proses  analisis  teori kriminologi terutama digunakan untuk memberikan petunjuk bagaimana masyarakat berperan serta menanggulangi korupsi dan lebih-lebih mencegahny. Bagian dari teori atau  ilmu  pengetahuan  kriminologi  untuk  mengungkap  sebab-sebab  kejahatan korupsi, disebut pendekatan sosiologi kriminal yaitu pengetahuan tentang kejahatan sebagai  gejala  masyarakat  atau  sampai  dimana  letak  sebab-sebab  kejahatan  dalam masyarakat (eteologi sosial).
Permasalahan  korupsi  merupakan  permasalahan  yang  sangat  sulit  untuk diberantas oleh karena sangat kompleks yang menurunt Barda Nawawi Arif, bahwa hal tersebut disebabkan karena korupsi berkaitan erat dengan kompleksitas masalah lain seperti:
Masalah  sikap  mental/moral,  masalah  pola/sikap  hidup  dan  budaya  sosial, masalah  kebutuhan/tuntutan  ekonomi  dan  struktur/sistem  ekonomi,  masalah struktur/budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau  kelemahan  birokrasi/prosedur  administrasi  (termasuk  sistem  pengawasan) dibidang keuangan dan pelayanan umum. 16
Berkaitan  dengan  perkembangan  korupsi  di  Indonesia  selain  dapat  diselidiki fenomena sosial dalam praktik dengan mencermati secara eteologi sosial maka faktor- faktor  penyebab  korupsi  antara  lain:  1).  Masih  melekatnya  budaya  feodal,  dengan prilaku opetiisme,  premodialisme dan  nepotisme  yang  mementingkan  keluarga  atau kroninya yang mendorong perbuatan korupsi. 2). Gaya hidup yang sangat konsumtif,
14 Ibid.
15 Hartanti, Op. Cit. Hlm. 9 16 Nurdjana, Op. Cit. Hlm., 29
sebagai  pengaruh  negatif  yang  sangat  kuat  dari  pola  kehidupan eforia neo liberalisme, sehingga menjadi terlalu interes dan individualitas bahwa nepotisme dan kepentingan keluarga  di  atas  adalah  segalanya. 17 3).  Lemahnya  pendidikan  agama  dan  etika, sehingga memicu pada keinginan untuk mengambil yang bukan miliknya tanpa takut terhadap Allah yang menjadi kontrol dalam setiap gerak gerik manusia dan tiadanya pemikiran  bahwa  apa  yang  dilakukan  akan  mendapat  balasan  diakhirat  nanti.  4). Keserakahan, pada kasus korupsi yang merambak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah ari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat. 5). Tidak adanya sanksi yang keras, sehingga tidak membuat pelaku koruptor takut dan jera dan hanya dijadikan ancaman yang biasa-biasa saja.
Walaupun pada dasarnya faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyaraka. Keadan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain. 18 Penyebab, atau pendorong seseorang  untuk  melakukan  tindakan  korupsi  sebenarnya  berfariasi  dan  beraneka ragam.  Akan  tetapi,  secara  umum  dapatlah  dirumuskan,  sesuai  dengan  pengertian kerja  dengan  menggunakan  bagan  I  bahwa tindakan  korupsi  dilakukan  dengan  tujuan mendapatkan keuntungan pribadi/keluarga/kelompok/golongannya sendiri. Dengan mendasarkan pada motif keuntungan pribadi atau golongan ini, dapatlah dipahami jika korupsi selalu terkait dengan motif yang ada setiap insan manusia untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelomponya. 19
Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal  yang  jelas,  yaitu  penyebab  dorongan  dari  dalam  diri  sendiri  (keinginan,  hasrat, kehendak dan sebagainya) dan faktor rangsangan dari luar (misalnya dorongan temen- temen, adanya kesempatan, kurang kontrol. Lain lagi dengan pandangan Ketua Opstib Pusat,  Laksmana  Soedomo,  yang  menyebutkan  lima  sumber  potensial  korupsi  dan penyelewengan, yakni proyek pembangunan fisik, pengandaan barang, bea dan cukai, perpajakan, pemberian izin usaha, dan fasilitas kredit perbankan. 20
Dengan  memperhatikan  penyebab  yang  melekat  pada  setiap  orang  untuk memperoleh  nafkah,  rezki,  atau  keuntungan,  tinggalah  pada  pertimbangan  tentang cara memperolehnya, apakah sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik hukum, etika maupun moral keagamaan ataukah dengan melanggar atau melawan norma ini. Karena masalahnya selalu terkait denga pribadi perorangan,  masalah korupsi ini dapat berkembang  paada  “dongeng  rakyat  tentang  korupsi”  yakni  apabila  keadaan  telah menunjukkan korusi dianggap sebagai hal yang sudah biasa. Mengenai hal ini, Gunnar Myrdal,  mengumakakan  bahwa  orang-orang  yang  jelas-jelas  melakukan  perbuatan korupsi  masih  dapat  terus-menerus  berbuat  demikian  tanpa  takut  akan  mendapat hukuman, akan memperkuat keyakinan bahwa bentuk tingkah laku sosial ini sudah lazih di masyarakat.
Bahrudin  Lopa,  menulis  bahwa,  “integritas  moral  tidak  dapat  dipisahkan  dari budaya malu.  Seseorang  yang  bermoral  seuai  dengan  ajaran agama  islam  tidak akan melakukan  perbuatan  yang  tidak  terpuji,  karena  malu  adalah  sebagian  dari  iman, mereka tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji bukan karena takut ditangkap
17 Ibid. Hlm., 30
18 Hartanti, Op. Cit. Hlm. 11 19 Nurdjana, Op. Cit. Hlm. 31
20 Ibid. Hlm. 32
atau dihukum, tetapi karena malu pada sesama, terutama malu dan takut kepada Allah. Orang yang berkepribadian seperti inilah mampu menjadi teladan. Sedangkan unsur keteladanan ini mutlak dimiliki kalangan atas agar dapat di contoh dan diikuti oleh seluruh jajarannya”. 21
Akibat  korupsi  menimbulkan  dampak  negatif  yang  serius  terkait  dengan permasalahan pembangunan nasional meliputi beberapa aspek, yakni: 1). Kehidupan politik  dan  ekonomi  nasional.  2).Kebocoran  anggaran  pada  organisasi  atau  adm- inistrasi  pemerintahan.  3).Terkoporasi  pada  kelemahan  pengawasan  pembangunan nasional
Aspek pertama, yaitu mengenai Kehidupan politik dan ekonomi nasional, beberapa tahun yang lalu, Goh Keng Swee (Wakil Perdana Menteri Dan Menteri Pertahanan Singapura)  menulis  di  majalah  Quadrant,  tentang  korupsi  di  negara-negara  yang sedang  berkembang  dari  segi  pertumbuhan  ekonomi  nasional  serta  pertaliannya dengan  membiaknya  praktik  korupsi.  Kebijaksanaan  pemerintah  mengenai  devisa serta  penggunaannya,  masalah  perizinan  serta  pengawasan  pemerintah  terhadap pertumbuhan industri, kelangkaan barang-barang modal, serta sebagai pengendalian pemerintah  terhadap  aktivitas  perekonomian,  dapat  mendorong  berkembangnya korupsi. 22
Aspek kedua, berhubungan dengan kebocoran anggaran pada segi organisasi atau administrasi  pemerintahan.  Pertumbuhan  yang  pesat  dalam  berbagai  kegiatan perekonomian dan pemerintahan memerlukan aparat pemerintahan yang harus dapat mendukungnya.  Namun,  dalam  kenyataannya  tidak  dapat  cepatmengikuti pertumbuhan  dimaksud.  Sebagai  akibatnya,  susah  diperkirakan  bahwa  aparat  yang memperoleh kesempatan untuk “tahu sama tahu” (TST) serta kemungkinan terjadiny a kebocran-kebocoran dalam suatu proses birokrasi merupakan tempat yang cukup baik untuk tindakan korupsi.
Aspek ketiga, adalah lemahnya fungsi pengawasan pembangunan nasional. Hal ini sesungguhnya  berkaitan  dengan  aspek  kedua.  Dengan  peningkatan  peranan pemerintahan beserta kegiatan pembangunan nasional, ternyata bukan bukan hanya organisasi  atau  administrsi  pemerintahan  yang  tertinggal  untuk  dapat  mengikuti pesatnya peningkatan kegiatan pembangunan nasional. Dengan organisasi serta tenaga manusia  yang  relatif  tidak  banyak  mengalami  perubahan  dibidang  pengawasan pembangunan,  harus  melaksanakan  tugas  pengawasan  atau  pemeriksaan  kegiatan pembangunan  nasional.  Keadaan  yang  demikian  akan  dapat  memberikan  peluang- peluang  yang  memungkinkan  tindakan  korupsi  atau  kebocoran  lainnya  dalam pengelolaan keuangan negara. 23
Sistem Penegakan dan Sanksi Hukum Yang Ideal Dalam Tindak Pidana Korupsi Kata  “sistem”  dari  bahasa  Yunani “sistema” yang  dapat  diartikan  sebagai keluruhan yang terdiri dari macam- macam bagain. Karena adanya unsur “keseluruhan” itulah  dalam  suatu  sistem  yang  baik  tidak  boleh  terdapat  suatu  pertentangan  atau benturan antara bagian-bagian tersebut. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi
21 Chaerudin, Op. Cit. Hlm. 66 22 Nurdjana, Op. Cit. Hlm. 35
23 Ibid. Hlm. 36
atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Sesuatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.
Menurut  Sudikno  Martukusumo,  sistem  hukum  merupakan  tatanan  atau kesatuan  yang  utuh  yang  terdiri  dari  bagian-bagian  atau  unsur-unsur  yang  saling berkaitan  erat  satu  sama  lain  yaitu  kaidah  atau  pernyataan  tentang  apa  yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem hukum normatif. Sedangkan Lawrence  M.  Friedman  mengatakan,  bahwa  sistem  hukum  tidak  saja  merupakan serangkaian larangan atau perintah, tetapi juga sebagai aturan yang bisa menunjang, meningkatkan, mengatur, dan menyungguhkan cara mencapai tujuan-tujuan. 24 Kajian tentang sistem hukum pidana dalam rangka penegekan hukum terhadap tindak pidana korupsidalam berbagai literatur yang ada masih sangat minim bahkan ssangat jarang ditemui, sehingga penulis merasa sangat tertarik untuk mengkaji upaya penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsiterutama  dari  sudut  pandang sistem hukum pidana.Meskipun dalam berbagai penelitian telah banyak menganalisis tentang  sistem  peradilan  pidana,  teori  hukum  dan  sebagainya,  akan  tetapi  kajian tersebut hanya membahas bagian dari unsur dalam sistem hukum pidana dan tidak dapat melihat sistem hukum terhadap tindak pidana korupsi. 25
Eksistensi  hukum  tidak  lepas  dan  akan  tumbuh  berkembang  dengan  nilai budaya dan struktur sosial yang melingkupinya. Di era globalisasi, hukum Indonesia dan  perangkat  perundang-undangan  yang  menyangkut  korupsi  akan  berinteraksi dengan apa yang diistilahkan oleh Muladi dengan “Global orientation” dalam kaitannya dengan “Human Right in the Administration of justice” instrumen-instrumen yang terkait di dalamnya  di  antaranya Code  of  Conduct yang  terkait  dengan  kaidah  dan  norma  yang global (Subtance). Dan “Code of Conduct for Law Enforcement Official” yang menyangkut kode etik  dari  birokrat  pelaksana  hukum (structure) yang  visinya  disesuaikan  dengan tuntutan  perkembangan  masyarakat  secara  global.  Sehingga  aparat  akan  semakin merasa  terkontrol  oleh  publik,  dengan  demikian,  semakin  berkurang  tindakan  yang bermuatan kolusi, pemeresan secara halus, penyiksaan dan lain sebagainya termasuk juga perlunya pemerintah mengadopsi konvensi-konvensi internasional. 26
Belakangan ini sistem peradilan pidana kita gaduh oleh kasus-kasus kecil yang melibatkan  orang  lemah  dan  tak  berdaya  secara  ekonomi  dan  kekuasaan.  Setelah publik dihibohkan oleh kriminalisasi bocah pencuri sandal jepit milik anggota Brimob Palu,Sulawisi  Tengah,  disusul  jerat  hukum  pencurian  buah  pisang  oleh  Kuatno  dan Topan  hingga  keduanya  mendekam  di  tahanan  Polres  Cilacap  selama  hampir  dua bulan.
Sontak  masyarakat  menunjukkan  keprihatinannya  dengan  mengumpulkan seribu  pisang  yang  ditujukan  kepada  Mabes  Polri  dan  Polres  Cilacap.  Masyarakat tersinggung karena reformasi hukum yang selama ini didengung-dengungkan ternyata semakin  mengokohkan  rasa  pongah  penguasa,  sementara  rasa  keadilan  masyarakat dicedrai. 27 Jadi penguatan hukum harus digalang lagi dengan penegakan hukum yang efisien dan memberikan sanksi yang tegas dan berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
24 Mahrus Ali. Hukum Pidana Korupsi, di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2011), Hlm.,6 25 Nurdjana, Op. Cit. Hlm. 371
26 Ibid. hlm. 268 27 Achmad, Op. Cit. hlm. 66
Pergaturan  tindak  pidana  pidana  korupsi  yang  dikenal  dalam  peraturan perundang-undangan saat ini, pada mulanya ditentukan sesuai dengan delik peraturan Penguasa  Perang  yaitu  UU  No.  24  Prp  /  1960  tentang  Pengusutan,  Penuntutan  dan Pemeriksaan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1960 Nomor 72)  (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang- Undang berdasarkan UU No. 1 Tahun 1961), khususnya dalam Pasal 1 huruf a dan b. 28 Pengaturan tindak pidana korupsi dalam ketentuan tersebut diatas, kemudian dicantumkan dalam UU No. 3 Tahun 1971 Pasal 1 ayat (1) sub a,b,d, dan e, sedangkan pengaturan korupsi yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971 tersebut pengaturan korupsi dirumuskan kembali dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan beberapa perubahan redaksi, kemudian Pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 3/1971 dijabarkan kembali dalam Pasal 3 UU No. 31/1999. Pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 3/1971 dihapus karena tidak logis jika pelaku tindak  pidana  korupsi  melaporkan  perbuatannya  dan  dikategorikan  sebagai  tindak pidana tersendiri. 29 Pengturan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 sub a dan b UU No. 24  Prp/1960  tentang  Pengusutan,  Penuntutatn  dan  Pemeriksaan  Tindak  Pidana Korupsi, yang disebut tindak pidana korupsi ialah sebagai berikut: pertama: Tindakan seorang  yang  dengan  atau  karena  melakukan  suatu  kejahatan  atau  pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak  langsung  merugikan  keuangan  atau  perekonomian  negara  atau  daerah  atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
Kedua: Perbuatan seorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejatahan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan  menyalah  gunakan  jabatan  dan  kedudukan." Ketiga: Masa  perbuatan  UU tersebut paqda waktu itu masih dalam suasana negara yang baru merdeka dibawah penguasa  militer,  sehingga  rumusan  delik  dalam  UU  tersebut  masih  banyak dipengaruhi oleh situasi pada waktu itu. 30
Terkait  teori  pemidinaan  analisis  ekonomi  atas  hukum  menggunakan pencegahan (deterrence) dari pada teori retribusi (retribution), rehabilitasi dan implikasi. Asumsi  teori  pencegahan  adalah  bahwa  manusia  adalah  makhluk  rasional. Implikasinya,  ketika  seseorang  melakukan  kejahatan,  maka  sanksi  pidana  yang dijatuhkan harus melebihi seriusitas tindak pidana. Teori pencegahan khusus (special deterrence). Penjatuhan sanksi pidana bertujuan untuk mencegah sesorang atau orang lain/masyarakat  melakukan  kejahatan.  Sanksi  pidana  dijatuhkan  agar  pelaku  dan orang lain tidak melakukan kejahatan itu, karena kalau itu yang terjadi, sanksi pidana akan dijatuhkan untuk kedua kalinya. 31
Pencegahan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari politik hukum atau dalam istilah sebelumnya disebut politik kriminal. Merupakan pencegahan dalam arti sempit, luas dan paling luas. Dalam arti sempit, politik hukum terhadap tindak pidana korupsi dan metode yang menjadi dasar untuk memberikan sanksi terhadap pelaku tipikor dengan vonis hukuman yang berat sehingga memberi efek jera untuk yang lain
28 Nurdjana, Op. Cit. Hlm. 78 29 Ibid, hlm.,121 30 Ibid, hlm. 79-80 31 Mahrus, Op. Cit. Hlm. 222
jika berbuat korupsi. Dalam arti luas, politik hukum merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum terutama cara kerja penegak hukum polisi, jaksa, hakim, KPK dalam mencegah terjadinya korupsi. 32
Dalam rangka penyelamata dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi  diperlukan  kesamaan  visi,  persepsi,  dan  misi  masyarakat.  Kesamaan  visi, persepsi,  dan  misi  tersebut  harus  sejalan  dengan  tuntutan  hati  nurani  rakyat  yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya  secara  sungguh-sungguh,  penuh  rasa  tanggung  jawa,  yang  dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi. 33
Sejatinya  ihwal  kesemrawutan  penegakan  hukum  atas  korupsi  salah  satunya disebabkan  pengabaian  aset  pelaku  yang  sekedar  diberi  atribut  barang  bukti  hasil kejahatan. Akibatnya penanganannya menjadi kabur, jauh dari semangat keadilan dan tidak  mendukung  semangat  mensejahterakan  rakyat  sebagimana  dimanatkan  UUD 1945.Padahal aset koruptor berjumlah besar dan telah terintegrasidalam sebuah capital perusahaan berskala internasional.
Tindakan  hukum  terhadap  aset  koruptor  bisa  dilakukan  melalui  beberapa langkah:
Pertama, penelusuran  dengan  cara  mengikuti,  mengungkap  dan  memastikan keberadaan aset hasil tindak pidana korupsi melalui penelitian bahan keterangan atau bukti yang ditemukan. Penelusuran aset memungkinkan kerjasama dengan institusi terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).ini penting karena  menurut  PPATK,  jejak  koruptor  untuk  mengelabuhi  penegak  hukum  biasa dilakukan  dengan  cara  menyimpan  hasil  korupsinya  di  rekening  anak,  istri, suamibatau sanak saudaranya.
Kedua, pemblokiran.Tujuannya  untuk  pembekuan  sementara  aset  koruptor dengan maksud mencegah pengalihan. Ketiga, penyitaan, yakni tindakan mengambil alih  atau  menyimpan  dibawah  penguasa  penegak  hukum  atas  aset  yang  dimiliki koruptor guna kepentingan proses peradilan serta kepentingan lain yang dibenarkan undang-undang. Keempat, perampasan, yakni upaya paksa pengambi alihan atas hak kepemilikan  harta  hasil  korupsi  melalui  putusan  pengadilan.Tujuannya  supaya koruptor  jatuh  miskin  dan  memberikan  efek  dominoyang  menakutkan  bagi  yang lainnya untuk korupsi. 34
Upaya  pemiskinan  koruptor  hanya  menyentuh  pemain  pinggiran  manakala mengabaikan kelemahan normatif hukum acara.Apalagi Pengungkapan tindak pidana korupsi bukan hal yang sederhana dan harus menjangkau pelaku delik." Kewenangan diskresi"  yang  menyangkut  perlakuan  hukum  terhadap  seseorang  yang dikualifikasikan sebagai tersangka dan terdakwa, berpotensi munculnya tebang pilih. Kondisi demikian mendorong probabilitas penegakan hukum yang parsial. Dalam arti kata, pengungkapan kasus korupsi kerap tidak menjangkau pelaku delik lainnya dalam kualitas  penyerta,  pembantu,  maupun  penganjur  karena  "  Kewenangan  Diskresi" tersebut. 35
Tentang Sanksi Tindak Pidana Korusi Menurut Perundang-Undangan
32 Nurdjana, Op. Cit. Hlm. 253 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, dalam ketentuan umum Ayat 1.
34 Achmad, Op. Cit. hlm.53
Ketentuan  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  tercantum  pada  Pasal  10  KUHP, dimana dibedakan adanya pidana pokok dan pidana tambahan.  Pidana penjara adalah bentuk pidana kehilangan kemerdekaan.Batas waktu pidana penjara minimal satu hari sampai  seumur  hidup.Namun  pada  umumnya  pidana  penjara  maksimum  adalah  15 tahun.Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja karena ia tidak dapat bebas, bepergian tetapi para nara pidana kehilangan hak-hak tertentu seperti :
1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum; 2) Hak memangku jabatan publik; 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan; 4) Hak mendapat izin tertentu; 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup; 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan;
7)
Hak untuk kawin; 8) Beberapa hak sipil yang lain; 36
Pidana  kurungan  relatif  sama  dengan  pidana  penjara,  namun  pada  pidana kurungan  batas  waktunya  minimal  satu  hari  dan  maksimal  satu  tahun.    Pidana kurungan diancamkan pada tindak pidana yang dianggap ringan seperti tindak pidana kealpaan  dan  pelanggaran.  Perbedaan  lain  dengan  pidana  penjara  adalah  pelaksaan pidana kurungan lebih ringan dari pada pelaksanaan pidana penjara.
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua.Pidana itu terdapat pada setiap masyarakat  termasuk  pada  masyarakat  adat.Dalam  masyarakat  adat  Bali  terdapat denda yang dikenakan pada orang yang membuat kesalahan dan mengakibatkan tidak stabilnya keseimbangan masyarakat adat tersebut.Pada saat sekarang, pidana denda dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan jika denda itu secara suka rela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.
Hasil  dari  penagihan  denda  diperuntukkan  bagi  khas  negara,  walaupun peraturan pidana itu dibuat oleh pemerintah daerah begitu pula biaya untuk pidana kurungan  pengganti  ditanggung  oleh  negara  walaupun  peraturan  pidana  itu  dibuat oleh pemerintah daerah pula. 37
Tinjauan Analisis Putusan Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pencegahan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari politik hukum atau dalam istilah sebelumnya disebut politik kriminal. Merupakan pencegahan dalam arti sempit, luas dan paling luas. Dalam arti sempit, politik hukum terhadap tindak pidana korupsi dan metode yang menjadi dasar untuk memberikan sanksi terhadap pelaku tipikor dengan vonis hukuman yang berat sehingga memberi efek jera untuk yang lain jika berbuat korupsi. Dalam arti luas, politik hukum merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum terutama cara kerja penegak hukum polisi, jaksa, hakim, KPK dalam mencegah terjadinya korupsi. 38
Jadi tidak tepat melihat Korupsi semata-mata sebagai persoalan hukum dan hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum. Jika dipastikan telah terjadi eskalasi korupsi dinegri  ini,  perlu  dikaji  faktor  diluar  hukum  yang  memberi  peluang  korupsi  seperti faktor  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya.Mempersempit  peluang  korupsi  bukan
36 Ibd. Hlm. 55
37 Ibid. 38 Nurdjana, Op. Cit. Hlm. 253
sekedar  memperketat  pengawasan  struktural  dan  upaya  penindakan,  tapi  juga mendorong  orang  untuk  takut  sehingga  gagal  melakukan  kejahatan  korupsi ( mawani' ).Di sinilah peran agamawan mendapatkan momentum. 39
Korporasi itu tidak mempunyai wujud badan secara lahiriah, maka sanksi pidana, yang  bisa  diberikan  kepadanya  bukanlah  sanksi  pidana  klasik,  kecuali  sanksi  yang berkaitan  dengan  denda  atau  pinalti.  Pada  mumnya  pengenaan  denda  kepada korporasi ini akan optimal, mengingat pengeksekusiannya cukup mudah apalagi bila sebelumnya telah diadakan penyitaan terhadap harta korporasi yang dianggap cukup erat bersinggungan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukannya.
Selain pengenaan hukuman pokok berupa denda, maka bisa saja kepada korporasi itu  diberikan  hukuman  tambahan  dalma  berbagai  bentuk, 40 seperti  misalnya pencabutan  izin  sementara  waktu,  pelarangan  melakukan  kegiatan  usaha  tertentu dalam waktu tertentu, ataupun pembubaran korporasi yang bersangkutan.
Dibawah ini akan disampaikan setiap pasal yang berkaitan dengan korporasi yang tersebut  dengan  dalam  buku  I  Rancangan  KUHP  2013,  disertai  dengan  ulasannya untuk seiap pasalnya, yang erat hubungannya dengan pembahasan pada penulisan ini.
Dalam  rancangan  KUHP  2013  ini,  mengenai  pengertian  korporasi  diatur  dalam pasal 47. lengkapnya pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Korporasi merupakan subjek  hukum  pidana”  Berdasarkan  ketentuan  ini  korporasi  telah  diterima  sebagai subjek hukum  pidana,  dalam  arti  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara  pidana atasperbuatan yang dilakukan.
Pada  hakikatnya  Penjelasan  Pasal  47  Rancangan  KUHP  2013  itu  seolah memberikan  penegasan atas  sesuatu  hal yang  sudah  tegas.Dengan  dicamtumkannya korporasi  sebagai  objek  hukum  pidana  melalui  Pasal  47  tersebut,  maka  itu  artinya korporasi bisa dimintakan pertanggung jawaban pidana.Lantas, kenapan yang sudah jelas dan nyata itu perlu ditegaskan lagi oleh Penjelasan pasalnya. Pasal  47  tersebut  diatas  mendapat  pengaturan  lebih  lanjut  melalui  Pasal  205 Rancangan  KUHP  2013,  dimana  melalui  Pasal  205  itu  korporasi  dianggap  sebagai orang. “Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi”
Dengan  penjatuhan  pencabutan  izin  operasioanal  tertentu  yang  terkait  dengan bidang usaha yang selama ini memberikan keuntungan yang baik bagi korporasi itu, maka  dengannya  penjatuhan  hukuman  tambahan  ini  akan  lebih  optimal.  Kalau misalnya suatu korporasi itu selama ini mendapatkan banyak pekerjaan dan kontribusi keuntungan besar dari usaha yang berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah, maka hukuman korporasi  yang bersangkutan yang bentuknya mencabut izin yang terkait dengan  itu  dan  karenanya  melarangnya  untuk  berbisnis  atau  mengikuti  berbagai tender pemerintah, maka hukuman tambahan yang demikian diharapkan bisa optimal, karena terhadap korporasi tersebut bisa dipastikan akan kehilangan bisnisnya yang selama ini telah menghidupi dirinya. 41
Konsep melawan hukum sejak  semula telah dirumuskan secara eksplisit di dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Secara tekstual unsur tersebut sangat berbeda dengan rumusan undang-undang korupsi sebelumnya, yaitu Undang-Undang  Nomor  24  Prp  Tahun  1960  tentang  Pengusutan,  Penuntutan  dan Pemeriksaan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Oleh  pembuat  undang-undang  korupsi  tahun 1971,  unsur  melawan  hukum  itu  sendiri  justru  dimaksudkan  untuk  menggantikan
39 Ibdi.
40 Hasbullah, Op. Cit. hlm. 91
41 Ibid. Hlm. 92
unsur "melakukan kejahatan atau pelanggaran" yang terdapat dalam Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960. Pasal tersebut secara lengkap bebunyi:
Tindakan seorang yang dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak  langsung  merugikan  keuangan  atau  perekonomian  negara  atau  daerah  atau merugikan suatu badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran- kelonggaran dari negara atau masyarakat.
Adanya  unsur  melakukan  kejahatan  atau  pelanggaran  yang  harus  dibuktikan terlebih dahulu untuk menjatuhkan pidana pada seorang pelaku, telah mengakibatkan banyak  pelaku  tidak  terjangkau  oleh  hukum  pidana.  Hal  itu  disebabkan  karena perbuatan  sipelaku  tidak  didahului  oleh  sesuatu  kejahatan  atau  pelanggaran sebagaimana  diisyaratkan  dan  dikehendaki  oleh  undang-undang.  Persyaratan pembuktian unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran yang demikian itu, ternyata telah  menimbulkan  kesulitan-kesulitan  dalam  memberantas  tindak  pidana korupsi. 42 Sebelum  memasuki  pembuktian  unsur  "memperkaya  diri  sendiri  dan seterusnya", maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran", jika unsur pertama ini tidak terbukti, maka dengan demikian tidak dapat dikatan  telah  terjadi  tindak  pidana  korupsi,  sekalipun  menurut  perasaan  keadilan masyarakat perbuatan itu bersifat koruptif dan pelakunya patut dipidana. 43
Seharusnya dalam putusan tersebut harus dihukum mati mengingat dampaknya terhadap  sosial  dan  pertumbuhan  ekonomi. Dalam  passal  11  KUHP.  “pidana  mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdi ri” 44
Menurut penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38,  ditetapkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1969  yang  menetapkan bahwa  pidana  mati  dijalankan  dengan  menembak  mati  terpidana.  Pidana  mati dijalankan  dengan  dihadiri  jaksa  (Kepala  Kejaksaan  Negeri)  sebagai  eksekutor  dan secara teknis dilaksanakan oleh polisi.
Menurut UU No, 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku Tipikor adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda, tergantung  bobot  dan  kualifikasi  Tipikor  yang  dilakukan.  Ancaman  pidana  penjara bervariasi yang dikenakan kepada pelaku Tipikor mulain dari pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun penjara , 45 paling 20 tahun penjara, sampai pidana penjara maksimal seumur hidup. Ancaman pidana denda juga bervariasi, mualai dari pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai kepidana denda maksimal Rp1000.000.000 (satu miliar rupiah). Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
Alasan putusan yang diguakan hakim dalam menetapkan putusan terhadap Noer Tjahja adalah Pertama Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Kedua Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Sedangkan Menurut penulis,Alasan putusan hakim diatas terlalu sederhana dalam mengambil alasan untuk menjatuhkan sebuah putusan
42 Elwi Danil, Op. Cit. Hlm. 139
43 Ibid. Hlm. 139 44 KUHP & KUHAP Op. Cit. Hlm. 5 45 Hasbullah, Op. Cit. hlm. 153
tidak  memperhatikan  tentang  dampak  negatifnya  terhadap  pemerintah  dan masyarakat dan tidak mempertimbangkan tentang peraturan yang lain.
Bahkan, untuk perkara Tipikor yang dilakukan dalam 'keadaan tertentu' kepada pelaku dapat dijatuhi ancaman pidana mati (Pasal 2 ayat (1)  UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).Dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001,  pelaku  Tipikor  diancam  pidana  penjara  maksimal  seumur  hidup  dan  pidana denda  maksimal  Rp  1.000.000.000  (satu  miliar  rupiah).  Dalam  Pasal  5  UU  No.  20 Tahun 2001, pelaku Tipikor diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).Dalam Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001, pelaku Tipikor diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 46
Dan juga dengan Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1).

## SIMPULAN
Berkaitan  dengan  perkembangan  korupsi  di  Indonesia  selain  dapat  diselidiki fenomena sosial dalam praktik dengan mencermati secara eteologi sosial maka faktor- faktor penyebab korupsi antara lain: Gaya hidup yang sangat konsumtif, Tidak adanya sanksi yang keras, sehingga tidak me.mbuat pelaku koruptor takut dan jera. Walaupun pada dasarnya faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin. yaitu Lemahnya pendidikan agama dan etika, sehingga memicu pada keinginan untuk mengambil yang bukan miliknya tanpa takut terhadap Allah
Putusan  tersebut  hakim  kurang  mencermati  dampak  negatif  sosial  dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari uang negara yang dikorup. dengan memvonis Noer  Tjahja  5  tahun  penjara  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi (Tipikor) Surabaya terkait kasus korupsi di tubuh PT Sampang Mandiri Perkasa (PT SMP). Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Sri Herawati mengatakan, terdakwa terbukti  melanggar  Pasal  3  Ayat  1  jo  Pasal  18  UU  Nomor  30  tahun  1999  yang ditambahkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 65  jo  Pasal  55  Ayat  1  ke  1  KUHP.  Terdakwa  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan tindakan  pidana  kurupsi  secara  bersama-sama  dalam  perkara  tersebut,  sehingga merugikan  negera  mencapai  Rp  16  miliar."Terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan merugikan negera,"
46 Ibid. Hlm. 154

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Mahrus, Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2016. -------- Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2011.
Chaerudin, dkk., Strategi pencegahan & Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
Danil, H. Elwi, konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
Fauzi, Achmad, Korupsi & penguatan, Daulat Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2015. Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. KUHP & KUHAP, Grahamedia Press, Surabaya, 2012. Moleong, Lexy J. Metodologi penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.
Nurdjana, Igm, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
Syamsuddin, Aziz, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Sejarah Perjalanan UUD’ 45 dari Tahun 1945 Sampai Sekarang, Karya Ilmu Surabaya, Surabaya, tt. Sjawie, Hasbullah F. Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi Pada Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015.
Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang RI. Tenatang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) , Permata Press, ttp. 2013.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme