## PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
Cica Vadilla, Nabilla Alya Rahmah, Baidhowi, S.Ag., M.Ag
cicavadilla14@students.unnes.ac.id
Universitas Negeri Semarang Received: 2023-06-08 Revised: 2023-07-12 Aproved: 2023-07-17

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  selanjutnya dikenal  dengan  UUJN,  mengatur  tentang  kedudukan  notaris.  Namun, undang-undang  dan  peraturan  ini  tidak  secara  filosofis  atau  teknis mengatur  peraturan  rinci  tentang  tugas  notaris.  Akibatnya,  tidak  ada tata kelola kantor notaris, sistem administrasi kantor notaris, atau tata kelola  Notaris  yang  berlaku  secara  universal  yang  berfungsi  sebagai standar  perilaku notaris.  Notaris sebagai  pejabat publik yang  memuat akta  sah  yang  mencakup  segala  kejadian  atau  peristiwa  yang  telah dilihat,  dialami,  dan  diamati  sendiri  oleh  Notaris  sendiri.  Apa  yang diinginkan kedua belah pihak dalam perjanjian harus dimasukkan dalam akta  notaris.  Jika  di  kemudian  hari  para  pihak  dalam  akta  tersebut digugat  di  pengadilan,  notaris  sendiri  memiliki  tanggung  jawab  untuk menghadirkan  bukti  kekuatan  yang  sempurna  melalui  akta  yang dibuatnya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menggunakan  teknik penelitian  hukum  normatif  untuk  mengetahui  bagaimana  kewenangan dalam menangani pelanggaran kode etik notaris dan bagaimana sanksi atas  pelanggaran  yang  dapat  dikenakan  kepada  notaris  ketika melaksanakan  tugas  dan  menjalankan  kewenangan  jabatan  notaris.  1. Kewenangan kelembagaan  komite kode etik kehormatan penting untuk diperhatikan  dalam  hal  ini.  Undang-undang  saat  ini,  termasuk  yang berkaitan  dengan  Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I)  maupun  Undang- undang Jabatan Notaris (UUJN), juga merupakan bagian integral dari bagaimana  Dewan  Kehormatan  dan  Dewan  Pengawas  melaksanakan tanggung  jawab  mereka  dan  menjalankan  wewenang  mereka.  Dewan
Pengawas  dan  organisasi  pengawas  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI) bekerja  sama  dan  bersama-sama  untuk  mengambil  langkah-langkah yang  diperlukan  untuk  melindungi  norma-norma  hukum  dan  kode  etik lapangan. 2. Dewan Kegormatan berwenang menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang terbukti melanggar Kode Etik. Sanksi tersebut antara lain: teguran,  peringatan,  schorzing  (pemberhentian  sementara  dari keanggotaan perkumpulan), onzetting (pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan),  dan  pemberhentian  tidak  hormat  dari  keanggotaan perkumpulan.
Kata Kunci: Notaris, Kode Etik, Sanksi

## A. Pendahuluan
Menurut persyaratan konstitusional yang diuraikan dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Indonesia adalah negara konstitusional. Dalam negara hukum, setiap orang harus diperlakukan sama di  hadapan hukum  (persamaan di  hadapan hukum), oleh karena itu Negara Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi supremasi hukum 1 . Aturan hukum adalah sistem kebetulan yang didirikan di atas kesatuan pikiran, juga berdasarkan kebiasaan. Dasar dari sistem hukum adat adalah sikap nasional Indonesia, yang berbeda dari mentalitas yang menggerakkan sistem hukum  barat.  Memahami  dasar-dasar  cara  berpikir  masyarakat  Indonesia diperlukan untuk memahami sistem hukum adat.
Ada  banyak  sub-sektor  profesi  di  Indonesia,  termasuk  bidang  hukum, medis, dan pendidikan. Seorang profesional hukum yang melindungi kehormatan profesinya sebagai posisi kepercayaan adalah notaris. Definisi notaris didasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Kedudukan  Notaris  (Republik Indonesia  2014),  yang  menurutnya:    “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang membuat Akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.” Notaris bukan hanya juru tulis yang mencatat hal-hal yang diminta oleh penghadap
1 YHAN  KRISTIAWAN,  “IMPLEMENTASI  SUBSTANSI PRINSIP KEJELASAN  RUMUSAN DALAM  PEMBENTUKAN  KODE  ETIK  NOTARIS  DI  INDONESIA”  (Universitas  YARSI, 2022).
dan  melegalkannya  (Adjie  2008).  Namun,  notaris  harus  memverifikasi  bahwa permintaan  penghadap  ditentukan  secara  sah  dalam  akta  dan  tidak  bertentangan dengan aturan atau hukum apa pun. Hal ini mengharuskan notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan komunikasi, dan kewajiban untuk melayani kepentingan publik sebagai bentuk posisi kepercayaan dan rasa hormat mengingat latar  belakang  keahlian  unik  yang  diperoleh  dalam  pendidikan  dan  pelatihan khusus.
Pada  kenyataannya,  keberadaan  Notaris  berfungsi  sebagai  pegawai pemerintah  yang  ditunjuk  untuk  melakukan  pelayanan  kebutuhan  masyarakat dalam hubungan hukum yang timbul di antara mereka. Notaris dipergunakan untuk bukti untuk dokumen hukum yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hukum dan kode etik profesi notaris berfungsi sebagai pendukung atau dasar  hukum  bagi  kinerja  layanan  notaris.  Tugas  dan  kewajiban  seorang  notaris sangat  terkait  dengan  komitmen  moral,  oleh  karena  itu  pembentukan  kode  etik notaris  berusaha  untuk  menjadikan  profesi  berjalan  secara  profesional  dengan motivasi dan orientasi pada bakat intelektual serta berdebat secara moral dan kritis. Ini  dibentuk  dan  disusun  menjadi  kode  etik  notaris,  yang  berisi  mengatur pemantauan, penuntutan, dan pembelaan notaris, untuk menjaga standar pelayanan profesional bagi masyarakat.
Ikatan Notaris Indonesia berlandaskann  Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau  ditentukan  dan  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  terkait menetapkan Kode Etik Notaris adalah seperangkat prinsip moral. Ini berlaku untuk dan harus dipatuhi oleh masing-masing dan setiap anggota asosiasi serta siapa saja yang  melakukan  tugasnya  dan  memiliki  tempat  tinggal  sebagai  Notaris.  Notaris wajib  menjunjung  tinggi  tata  tertib  UUJN,  kode  etik  notaris,  serta  peraturan perundang-undangan yang berlaku pada jabatan notaris lain dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya. Ketika notaris lebih sering terlibat dalam proses pengadilan, jelas bahwa mereka melakukan kewajiban mereka.
Dari uraian latar belakang permasalahan yang diangkat di atas, permasalahan yang  diangkat  dalam  artikel  ini  adalah  apa  yang  merupakan  moralitas  notaris sebagai  pejabat  umum,  sanksi  terhadap  notaris  yang  melanggar  pengaturan  kode
etik profesi notaris indonesia dan kewenangan notaris dalam membuat akta yang berhubungan dengan akta pertanahan

## B. Pembahasan
Pada  bagian  ini  berisi  beberapa  sub  judul  yang  terdiri  dari,  metode,  dan pembahasan atau diskusi.

## 1) Metode penelitian
Dalam  artikel  Pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Terhadap  Kewenangan Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  yang  dilihat  melalui  norma  Hukum  di Indonesia,  penelitian  hukum  normatif  merupakan  jenis  penelitian  yang digunakan 2 . Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ),
pendekatan  sosiologis  ( Sociological  approach) ,  dan  pendekatan  kasus
( Case  Approach), adalah  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.
Penelitian perpustakaan (Library Research), adalah metode yang digunakan untuk  mengumpulkan  bahan  penelitian.  Pendekatan  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif 3 dengan menggunakan  metodologi  deskriptif,  yaitu  suatu  kegiatan  yang  dilakukan untuk  memastikan  isi  atau  makna  hukum  yang  digunakan  sebagai  acuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan terkait kajian. Dengan
menggunakan  pendekatan  undang-undang,  semua  undang-undang  dan peraturan  yang  terkait  dengan  masalah  (masalah  hukum)  yang  dihadapi diperiksa.  Pendekatan  historis (historical  approach) digunakan  dalam
2 Soerjono Soekanto, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat” (2007).
3 Lexy J Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi” (2007).
konteks  memahami  secara  berkala  filsafat  yang  mendasari  aturan  hukum, serta secara berkala memahami perubahan dan kemajuan filsafat tersebut. Pendekatan  konseptual (conceptual  approach) berbeda  dari  doktrin  dan gagasan  yang  diciptakan  oleh  ilmu  hukum.  Strategi  ini  sangat  penting karena  dapat  digunakan  untuk  menghasilkan  argumen  hukum  ketika menyelesaikan kesulitan hukum saat ini dengan mengetahui sudut pandang dan  doktrin  yang  muncul  dalam  ilmu  hukum.  Ketika  kasus  pidana  yang melibatkan notaris sedang diselidiki, pandangan / doktrin akan membantu memperjelas  masalah  dengan  menguraikan  pemahaman  hukum,  konsep hukum,  dan  prinsip-prinsip  hukum  yang  berkaitan  dengan  pertanyaan yurisdiksi dewan kehormatan notaris.
Data primer dikumpulkan dari berbagai  kasus  dan hal-hal  yang telah ditangani  oleh pemangku kepentingan, organisasi  pemerintah, masyarakat umum, dan lembaga penegak hukum, baik secara formal maupun informal.
Data  primer  diperoleh  dari  data  lapangan  (seperti  diskusi  terfokus, konsultasi), yang disesuaikan dengan jenis dan metode penelitian. Kategori data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier 4 . Hukum merupakan bagian terbesar dari dokumentasi hukum. Sebagai bagian dari penelitian ini, ruang lingkup dan isi ketentuan yang mengatur tentang Kantor Notaris, serta tugas dan wewenang Dewan Kehormatan  Notaris,  akan  dianalisis  secara  normatif.  Ketentuan  tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
4 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media, 2017).
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, serta Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  7  Tahun  2016
Tentang Dewan Kehormatan Notaris. Dokumen hukum yang
diklasifikasikan  sebagai  sekunder  adalah  dokumen  yang  menjelaskan  dan mendukung  dokumen  hukum  mendasar.  sepertiundang-undang  yang diusulkan,  temuan  studi,  dan  publikasi  dari  komunitas  hukum  yang berkaitan  dengan  topik  penelitian.  Dokumen  hukum  yang  menawarkan panduan  dan  penjelasan  tentang  dokumen  hukum  utama  dan  sekunder disebut  sebagai  dokumen  hukum  tersier.  Kamus  hukum,  kamus  untuk bahasa Indonesia, situs web, dan jurnal ilmiah adalah contoh sumber daya hukum tersier.
Artikel  ini  dapat  ditulis  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif, khususnya dengan mengajarkannya dalam kata-kata, dan kemudian peneliti akan  melakukan  analisis  teoritis  menggunakan  data  yang  sudah  tersedia. Peneliti  kemudian  menarik  kesimpulan  deduktif,  menerapkan  informasi umum  untuk  informasi  spesifik.  Data  yang  dikumpulkan,  termasuk  data primer  dan  sekunder,  akan  dievaluasi  menggunakan  teknik  analitik kualitatif.  Hubungan  antara  subjektivitas  peneliti  dan  masalah  yang diselidiki  dalam  konteks  realitas  sosial  ditekankan  oleh  metodologi penelitian yang dikenal sebagai pendekatan kualitatif.
2) Pembahasan

## 1. Moralitas Notaris  Sebagai Pejabat Umum
Dalam  masyarakat  saat  ini,  kata-kata  etika,  etis,  dan  moral  sering digunakan.  Istilah  etika  dan  moral  adalah  istilah  yang  secara  teratur
berpapasan  dengan  kehidupan  masyarakat.  Studi  etika  adalah  subbidang filsafat, yang dengan sendirinya merupakan ekspresi dari cara hidup orang. Filsafat memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan memastikan apa yang merupakan realitas konkret untuk dasar yang paling mendasar karena itu  adalah  perwujudan  dari  cara  hidup  manusia.  Etika  itu  sendiri  adalah seperangkat prinsip dan tolok ukur moralitas yang bertindak sebagai standar di mana organisasi dan orang dapat mengendalikan perilaku mereka. Etika adalah  alat  untuk  menemukan  adaptasi  penting  untuk  berurusan  dengan berbagai jenis moralitas yang tampaknya rumit, meskipun etika tidak selalu membuat  orang  itu  baik.  Etika  sering  dikaitkan  dengan  moralitas seseorang 5 .  Moralitas  manusia,  yang  mengajarkan  tentang  tindakan  yang bersifat benar atau salah, tentang tindakan yang bersifat buruk maupun baik, tentang tindakan  yang pantas maupun tidak pantas, berkaitan  erat  dengan etika profesi hukum. Seseorang yang melayani sebagai notaris publik dan memegang  jabatan  publik  adalah  di  antara  mereka  yang  menjalankan wewenangnya.
Ada berbagai kriteria yang dapat digunakan untuk menilai perilaku etis  notaris,  yang  dapat  dilihat  dari  perspektif  filosofis.  Ini  semua  terjadi karena  tidak  ada  standar  universal  tunggal  yang  mencakup  semuanya 6 . Franz  Magnis  Suseno,  seorang  ahli  hukum  Indonesia,  mengklaim  bahwa tujuan klien dalam profesi mulia adalah etika, bersama dengan penahbisan persyaratan profesional yang mulia, yang diberikan prioritas utama. Intinya, seorang  notaris  dapat  mengembangkan  perilaku  yang  baik  jika  mereka mengikuti  kode  etik  mereka.  Kode  etik  notaris  memiliki  kekuatan  untuk menentukan perilaku yang harus dilakukan oleh notaris di posisi publik dan menahan diri untuk tidak terlibat.
Ikatan  notaris  membuat  dan  menjunjung  tinggi  kode  etik  notaris, sesuai  UUJN-P,  khususnya  Pasal  83  ayat  (1).  Ikatan  Notaris  Indonesia
5 Indrawati  Yuhertiana,  “Etika,  Organisasi  Dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak,” Jurnal  Akuntansi Multiparadigma 7, no. 1 (2016): 131–141.
6 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika (Uii Press, 2009).
(selanjutnya  disebut  I.N.I.)  didirikan  sebagai  hasil  dari  Pasal  83  UUJN-P dan sejak itu menjadi tuan rumah kongres luar biasa, yang berlangsung di Bandung pada tanggal 27 Januari 2015. Kode etik notaris telah diamanatkan sebagai  hasil  dari  temuan  kongres.  Secara  khusus,  dalam  anggaran  dasar, kode etik notaris ini adalah Pasal 13 anggaran dasar (A.D).
Intinya,  sikap  etis  notaris  adalah  representasi  dari  etika  profesi mereka. Ini menjadi salah satu elemen perilaku hidup seseorang saat mereka menjalani kehidupan mereka sebagai notaris. Karakter moral notaris adalah apa  yang menentukan  apakah dia patuh  atau tidak. Dalam hal  ini, notaris bertindak dalam kapasitas pejabat publik; Meskipun demikian, kebanyakan orang biasa tidak dapat mengevaluasinya. Oleh karena itu, seorang notaris harus  memiliki  kode  etik  yang  jelas  dan  terukur  untuk  diikuti  saat menjalankan kekuasaannya. Kode etik profesional, yang dalam hal ini dapat berupa  eksplisit  atau  tersirat,  adalah  seperangkat  standar  yang  ditentukan dalam semua aturan atau juga dapat disebut norma perilaku dan berfungsi sebagai panduan yang harus diikuti.
Melalui perumusan kode etik notaris, setiap anggota ikatan notaris atau I.N.I. serta anggota masyarakat dapat memberikan pengaruh terhadap profesi  notaris.  Anggota  asosiasi  dan  masyarakat  umum  dapat  menilai apakah seorang notaris berperilaku sesuai dengan kode etik profesi notaris dengan  melihat  bagaimana  ia  memenuhi  tugas  dan  kewajibannya  sebagai pejabat  publik.  Kode  etik  profesi  notaris  berfungsi  untuk  menghindari konflik dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, integritas dan dedikasi yang kuat  untuk  menjunjung  tinggi  kehormatan  dan  reputasi  profesi  notaris mutlak penting bagi supremasi kode etik notaris.
Seorang  notaris  yang  mematuhi  kode  etik  notaris  niscaya  akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk mengiplementasikan ketentuan dalam kode etik notaris, baik secara tersurat maupun tersirat. Secara alami, seorang notaris yang bangga dengan panggilannya akan selalu menjunjung tinggi hubungan yang sangat baik dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan alam. Misalnya, seorang notaris yang memiliki hubungan baik
dengan Tuhan Yang Maha Esa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang  ia  yakini,  sabar  saat  memecahkan  masalah,  dan  merefleksikan  diri. Misalnya, seorang notaris yang menjunjung tinggi hubungan interpersonal yang kuat selalu mengatakan yang sebenarnya, selalu tersenyum, dan baik dan  dapat  dimengerti  dengan  orang-orang  di  sekitarnya,  terutama  ketika berhadapan  dengan  klien  yang  ingin  menggunakan  jasanya.  Seorang notaris,  misalnya,  yang  menghargai  lingkungan  akan  memastikan  bahwa rumah dan tempat usahanya menyatu dengannya.
Notaris  yang  dengan  sengaja  atau  lalai  melanggar  hukum  saat melakukan  tugasnya  tidak  dapat  lagi  menjaga  ketenangan.  Pihak  yang merasa  dirugikan  dapat  mengajukan  pengaduan  kepada  Kepolisian  dan Badan  Pengawas  Notaris.  Dewan  Pengawas  berwenang  mengambil tindakan  tegas  dan  menjatuhkan  sanksi  apabila  Notaris  melalaikan kewajiban  jabatannya,  kebangsawanan  harkatnya,  dan  peraturan perundang-undangan  lain  yang  berlaku,  termasuk  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kantor Notaris.  Bahkan  mungkin  menyarankan  agar  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  membatalkan  izin  operasi  organisasi.  Selain  itu,  terdakwa Notaris dapat menghadapi tuntutan hukum baik dalam penuntutan perdata maupun pidana.
2. Kewenangan  Notaris  Dalam  Membuat  Akta  Yang  Berhubungan Dengan Akta Pertanahan
Notaris merupakan anggota
masyarakat yang mempunyaikewenangan  hukum  untuk  mengesahkan  dokumen  menjadi otentik dan untuk menggunakan kekuasaan lain. Selain notaris, oknum lain yang masuk dalam kategori pejabat umum antara lain pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan pejabat lelang 7 . Notaris memenuhi syarat sebagai pejabat publik yang mempunyai wewenang untu membuatkan akta otentik dan akta
7 Abdullah Dian Triwahyuni, “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum,”
Acta Comitas 5, no. 1 (2020): 1–13.
tersebut  adalah  rumusan  kemauan  atau  keinginan  para  pihak  yang dicantumkan kedalam akta notaris yang dibuat di depan atau oleh notaris, yang  membedakan  notaris  dengan  pejabat  publik  lainnya  dalam melaksanakan  beberapa  tugas  hukum  perdata  negara.  Karena  memiliki karakter  terbaik  dan  dilaksanakan,  akta  otentik  memberikan  bukti  yang dibutuhkan masyarakat.
Kewenangan  yang  dipegang  oleh  notaris  adalah  kewenangan atribusi karena berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau asas hukum; dalam hal ini, kewenangan notaris berasal dari UUJN. Kantor notaris memiliki kewenangan tersendiri. Masing-masing otoritas ini harus didukung oleh hukum. Jika kita berbicara tentang otoritas, maka aturan yang mengatur  posisi  harus  secara  jelas  dan  tegas  mengatur  otoritas  seorang pejabat.  Agar  tindakan  pejabat  dapat  digambarkan  sebagai  tindakan  yang melanggar  hukum,  itu  harus  terjadi  ketika  bertindak  di  luar  yurisdiksi mereka.  Akibatnya,  otoritas  tidak  muncul  sebagai  hasil  diskusi, pembicaraan di belakang meja, atau pendapat legislatif. Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN No. 2 Tahun 2014 mengatur tentang kuasa notaris. Tiga kategori  kewenangan  notaris  yang  tercantum  dalam  Pasal  15  adalah kewenangan  umum,  otoritas  khusus,  dan  otoritas  notaris  yang  akan ditetapkan setelahnya 8 .
Kemampuan notaris untuk membuat akta terkait tanah, sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  UUJN,  adalah  salah  satu  kemampuan khusus  mereka 9 .  Kekuasaan  notaris  untuk  membuat  akta  tanah  dapat ditafsirkan  dalam  salah  satu  dari  tiga  cara:  notaris  telah  mengambil  alih semua  kekuasaan  PPAT,  telah  menjadi  notaris,  atau  telah  meningkatkan kekuasaan notaris; sektor pertanahan berada di bawah kewenangan notaris; atau belum ada pengalihan kuasa notaris dari PPAT.
Dalam seminar dan diskusi,  berbagai  upaya telah dilakukan untuk
8 Edwar Edwar, Faisal A Rani, and Dahlan Ali, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law,” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 1 (2019): 180–201.
9 Jozan Jozan Adolf and Widhi Handoko, “Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan,” Notarius 13, no. 1 (2020): 181–192.
mengatasi  masalah  tersebut  melalui  interpretasi  sistematis.  Sementara interpretasi apa pun dapat diterima, perlu untuk memilih interpretasi mana yang diterapkan karena ketidaksepakatan lintas otoritas harus diselesaikan. Selama  ini  diasumsikan bahwa  mitra  yang  optimal  baginya  adalah  PPAT ketika  diangkat  sebagai  PPAT  dan  sebaliknya  ketika  ditunjuk  sebagai notaris. Mereka ditahan dan digunakan oleh orang-orang yang berpura-pura menjadi  notaris  untuk  melakukan  perbuatan  di  bidang  tanah,  selama  itu dilakukan  di  bawah  kewenangan  PPAT,  ketika  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  f UUJN muncul. 10
Mereka  ditangkap  dan  digunakan  oleh  orang-orang  yang  berpura- pura menjadi  notaris  untuk melakukan perbuatan di  bidang tanah, selama itu dilakukan di bawah wewenang PPAT, ketika Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN  muncul.  Namun,  kekuatan  notaris  dan  PPAT  berbeda  dalam praktiknya. PPAT berwenang melaksanakan akta tersebut apabila akta yang diatur  dalam  Peraturan  Kepala  BPN  RI  Nomor  8  Tahun  2012  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  dimanfaatkan.  Peraturan  Kepala  BPN  RI No.  8  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  3  Tahun  1997,  yang meliputi: Akta Jual Beli, Pertukaran, Hibah, Pemasukan kepada Perusahaan, Pembagian  Hak  Bersama,  Pemberian  Hak  Tanggungan,  Pemberian  Hak Guna Bangunan,  Pemberian Hak Pakai Tanah, Hak Milik, dan Surat Kuasa Pengenaan Hak Tanggungan.
Ketika membuat akta yang sah untuk kegiatan hukum tertentu yang melibatkan hak atas tanah atau hak milik atas unit apartemen, PPAT, pejabat umum, berwenang untuk melakukannya. Pejabat yang memberikan hak atas tanah  berdasarkan  hukum  adat  mengkristal  ke  dalam  lembaga  PPAT  itu sendiri.  Dr.  Ngadino,  S.H.,  Sp.N.,  Notaris  PPAT  Semarang,  yang mengindikasikan bahwa PPAT memiliki kewenangan untuk membuat akta
10 Denico Doly, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah,” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2, no. 2 (2016): 269–286.
tanah untuk tanah atau properti yang diakui yang belum bersertifikat tetapi merupakan tanah adat, mendukung pendapat ini juga.
Akibatnya,  notaris  hanya  dapat  membuat  akta  notaris  untuk  real estat,  khusus  untuk  tanah  negara  yang  tidak  bersertifikat.  Hal  ini  sesuai dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI  Nomor  5/PUU-XII/2014,  yang menyatakan  bahwa  notaris  dan  PPAT  memiliki  kewenangan  masing- masing  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  sangat  ketat membedakan  kekuasaan  notaris  dan  PPAT  sebagai  pejabat  umum  dalam menjalankan kewenangan dan bersifat tetap dan bersifat tetap. Secara teori, itu tidak mengubah sistem  hubungan kekuasaan  dan tanggung jawab saat ini.  Perjanjian  jual  beli  yang  mengikat  secara  hukum  adalah  salah  satu ilustrasi kekuatan notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan real estat. Perjanjian  jual  beli  ini  mengikat  secara  hukum  karena  salah  satu persyaratan  telah  dipenuhi  agar  dianggap  sah.  Gagasan  untuk menggabungkan kekuasaan notaris dan PPAT didasarkan pada kemampuan notaris  untuk  membuat  akta terkait tanah, tetapi  Dr. Ngadino,  S.H, Sp.N, Notaris PPAT di Semarang mengatakan bahwa ini adalah proposal utopis dan  tidak  diizinkan  oleh  hukum.  Akibatnya,  meskipun  PPAT  dan  notaris masing-masing  memiliki  kekuasaan  khusus,  ketentuan  Pasal  15  ayat  (2) huruf f UUJN tidak memperkuat kewenangan notaris di bidang pertanahan atau menggantikannya. 11
3. Sanksi  Terhadap  Notaris  Yang  Melanggar  Pengaturan  Kode  Etik Profesi Notaris Indonesia
Seorang  notaris  yang  dengan  sengaja  melanggar  kode  etik  dapat menghadapi hukuman, yang bisa merugikan kedua belah pihak dan notaris. Menurut Pasal 16 huruf a, notaris harus menjaga kepentingan pihak-pihak yang  terlibat  dalam  proses  hukum  dan  bertindak  secara  dapat  dipercaya,
11 IGAD  Sari,  I  Gusti  Ngurah  Wairocana,  and  MGSK  Resen,  “Kewenangan  Notaris  Dan  PPAT Dalam  Proses  Pemberian  Hak  Guna  Bangunan  Atas  Tanah  Hak  Milik,” Acta  Comitas:  Jurnal Hukum Kenotariatan 3, no. 1 (2018): 41–58.
jujur,  menyeluruh,  independen,  dan  tidak  memihak.  Mereka  juga  harus membaca akta di depan  penghadap di  hadapan setidaknya 2 saksi,  atau 4 saksi  jika  surat  wasiat  dibuat  di  bawah  tangan,  dan  menandatanganinya bersamaan dengan penghadap, saksi, dan notaris.
Secara  umum  pada  ketentuan  UU tentang  Kedudukan  Notaris menunjukkan  bidang-bidang  di  mana  kode  etik  dapat  ditegakkan, khususnya 12 :
a. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melanggar persyaratan  dan  larangan  jabatan  dan  Kode  Etik  Notaris,  sesuai Pasal 9 ayat (1) Huruf D UU UU Jabatan Notaris.
b. Majelis  Pengawas  Wilayah  berwenang:  Mengusulkan  pengenaan sanksi  terhadap  Notaris  kepada  Dewan  Pengawas  Pusat  berupa pemberhentian  sementara  selama  3  (tiga)  bulan  sampai  dengan  6 bulan. Kewenangan ini tertuang dalam Pasal 73 ayat (1) huruf F UU Jabatan Notaris.
c. Majelis  Pengawas  Pusat,  mempunyai  kemampuan  menjatuhkan pidana  pemberhentian  sementara,  menurut  Pasal  77  huruf  C Undang-Undang Jabatan Notaris.
d. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya setelah melakukan perbuatan  tidak  tercela.  (Yang  dimaksud  dengan  "melakukan perbuatan tercela" dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c adalah: "melakukan perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kesusilaan,  agama,  atau adat."). Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Jabatan Notaris.
e. Jika  notaris  melakukan  sesuatu  yang  mengurangi  rasa  hormat  dan martabat  kantor  notaris,  Menteri,  atas  rekomendasi  Dewan Pengawas  Pusat,  dengan  tidak  hormat  memberhentikannya  dari pekerjaannya. Sesuai dengan Pasal 12 huruf c UU Jabatan Notaris. (Penjelasan  Pasal  12  huruf  c  UU  Jabatan  Notaris,  berbunyi:  yang dimaksud  dengan  “perbuatan  yang  merendahkan  kehormatan  dan
12 Tyas  E  Jurnalistika,  “Ketentuan  Sanksi  Terhadap  Pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris,” Lex Administratum 10, no. 1 (2022).
martabat, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina).
Kewenangan  kelembagaan  dewan  etik  kehormatan  penting  untuk diperhatikan  dalam  konteks  ini.  Undang-undang  saat  ini,  termasuk  yang berkaitan  dengan  Ikatan  Notaris  Indonesia  (KI)  dan  Undang-Undang tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN),  juga  merupakan  bagian  integral  dari bagaimana  Dewan  Kehormatan  dan  Dewan  Pengawas  melaksanakan tanggung  jawab  mereka  dan  menjalankan  wewenang  mereka.  Bersama- sama,  Dewan  Pengawas  dan  organisasi  pengawas  I.N.I  melakukan  upaya yang diperlukan untuk menegakkan norma-norma hukum dan persyaratan kode etik di  tempat  kerja.Karena tingginya jumlah pelanggaran  yang saat ini dilakukan oleh notaris, dewan pengawas, dan dewan kehormatan harus memainkan  peran  yang  lebih  besar  dalam  melaksanakan  upaya  untuk mengarahkan  notaris  dan  menegakkan  sanksi  terhadap  mereka  yang melanggar perilaku notaris dan kinerja yang tepat dari peran mereka sebagai notaris publik.
Mengenai  perilaku sebagai  notaris,  Ismail  Shaleh menyatakan  ada empat hal pokok yang harus diperhatikan yakni 13 :
a. Mempunyai integritas moral yang mantap dalam menjalankan tugas profesinya, seorang notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap;
b. Harus  jujur  terhadap  klien  maupun  diri  sendiri  (kejujuran intelektual);
c. Sadar  akan  batas-batas  kewenangannya  Notaris  harus  sadar  akan batas-batas kewenangannya;
d. Tidak semata-mata berdasarkan uang.
Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah standar moral yang ditetapkan oleh  Ikatan Notaris  Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres
13 Aji Titin Roswitha Nursanthy, Alex Chandra, and Eli Tri Kursiswanti, “Tinjauan Yuridis Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Samarinda,” Collegium Studiosum Journal 3, no. 1 (2020): 47–55.
Perkumpulan  dan/atau  ditetapkan  dan  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. Kode etik ini berlaku untuk dan harus dipatuhi oleh masing-masing dan setiap anggota asosiasi ini dan semua individu  yang melakukan tugas dan posisi  mereka sebagai  notaris. Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  83  Ayat  1  UUJN,  "Notaris membentuk  dan  memberlakukan  kode  etik  Notaris."  Ketentuan  Pasal  13 ayat (1) Anggaran Dasar Notaris Indonesia mengikuti ketentuan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut: Perkumpulan memiliki Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Kongres dan merupakan persyaratan moral yang harus dipatuhi oleh  setiap  anggota  Perkumpulan  dalam  rangka  menjunjung  tinggi kehormatan dan martabat profesi notaris.”
Pertanggungjawaban  kepada  notaris  dapat  berbentuk  perdata, pidana, administratif, atau kepatuhan terhadap kode etik notaris 14 . Notaris dapat  mengalami kerugian bagi  dirinya sendiri atau pihak lain  yang telah mempercayainya sebagai akibat dari akibat hukum  pelanggaran kode etik yang  dilakukan  oleh  notaris  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum yang  tidak  sesuai  dengan  kode  etik  yang  terdapat  dalam  UUJN.  Hak penolakan adalah salah satu hak istimewa unik yang dimiliki Notaris dalam menjalankan  jabatannya.  Kekuatan  penolakan  tidak  dimaksudkan  untuk melindungi  notaris  dari  kegiatan  kriminal  apa  pun  yang  terkait  dengan pembuatan  akta  notaris.Seorang  notaris  yang  semata-mata  membela  hak- hak  para  pihak  yang  disebutkan  dalam  akta  memiliki  posisi  tersembunyi yang  mencakup  hak  penolakan.  Tindakan  akan  diambil  jika  notaris  yang diawasi  terus  melanggar  aturan.  Berdasarkan  pelanggaran  yang  telah dilakukannya,  notaris  yang  bersangkutan  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukuman terkecil, menurut UUJN, adalah peringatan  lisan.  Hukuman  kedua  ialah  peringatan  tertulis,  dan  hukuman ketiga ialah pemecatan sementara yang berlangsung tidak lebih dari enam
14 Felisa Haryati, “Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat  Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (Ini)”.,” Jurnal Hukum Volkgeist 3, no. 1 (2018): 74–88.
bulan. Hukuman tertinggi adalah pemutusan jabatannya, menurut Pasal 85 UUJN, secara baik dengan hormat atau tidak hormat.
Masyarakat atau klien yang telah dibuat rugi mampu melaporkan hal ini kepada polisi, jika kecurangan ditetapkan melanggar Pasal 378 KUHP atau  ditemukan  penggelapan  melanggar  Pasal  372  KUHP.  Notaris  juga dapat dikenakan denda  yang sepadan dengan kesalahannya. Jika tindakan notaris  tidak  etis  (terkait  dengan  terlibat  dalam  suatu  tindakan)  atau memiliki  efek  negatif  pada  masyarakat  umum  atau  klien  mereka,  mereka dapat  dilaporkan  ke  dewan  pengawas  daerah  yang  berbasis  di  kabupaten atau kota. Menurut Pasal 70 UUJN, Dewan Pengawas Daerah berwenang mengadakan dengar pendapat untuk melihat klaim tanggung jawab Notaris atau Kode Etik Notaris yang dilanggar 15 . Jika notaris melanggar hukum apa pun saat melakukan tugas resminya, ia dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan perdata atau pidana. Posisi akta notaris harus dilihat sebagai akta  otentik  dengan  kekuatan  pembuktian  tanpa  cela  ketika  menanggapi setiap tuntutan atau litigasi dari pihak atau klien yang melaporkan notaris. Kode etik notaris memasukkan kesalahan dalam akta sebagai pelanggaran.
Seorang notaris yang ditemukan telah melanggar hukum atau kode etik  saat  melakukan  tugasnya  harus  bertanggung  jawab  atas  perilakunya. Ada  beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  sebelum  Notaris  dapat dihukum,  termasuk  bahwa  tindakan  tersebut  ilegal,  bahwa  kerugian dihasilkan darinya, dan bahwa itu melanggar hukum formal dan substantif. Formal dalam arti memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan material kode  etik  dan  UUJN.  Skala  UUJN  digunakan  untuk  mengukur  batasan dalam hal pelanggaran oleh notaris.
Ancaman  sanksi  didasarkan  pada  UUJN,  oleh  karena  itu  Notaris wajib  bertanggung  jawab  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta  dirinya sendiri,  nasabah  atau  masyarakat  ketika  melaksanakan  tugas  dan jabatannya.  Aturan  dalam  Pasal  16  dan  17  UUJN  menentukan  tugas  dan
15 Pratiwi  Ayuningtyas,  “Sanksi  Terhadap  Notaris  Dalam  Melanggar  Kode  Etik,” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 9, no. 2 (2020): 95–104.
batasan yang harus ditegakkan oleh notaris secara eksplisit. Setiap tindakan yang  dilakukan  oleh  notaris  pasti  akan  menimbulkan  konsekuensi  jika dilanggar;  Notaris  tidak  hanya  memiliki  peraturan  yang  dapat  ditegakkan secara  hukum  untuk  kepentingan  organisasi  atau  asosiasi,  tetapi  semua profesi juga demikian.
Dalam upaya yang dapat dilakukan oleh notaris yang dijatuhi sanksi pelanggaran Kode Etik, dapat melakukan hal berikut 16 :
a. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama
Dewan  Kehormatan  Daerah  adalah  organisasi  pemerintahan  sendiri dengan  wewenang  untuk  mengambil  keputusan  dan  bertugas mengarahkan  dan  memantau  bagaimana  anggota  asosiasi  di  setiap daerah  menerapkan  dan  menjunjung  tinggi  kode  etik.  Dewan  Etik Daerah wajib mengadakan sidang untuk membahas dakwaan terhadap anggota yang diduga melanggar kode etik dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja,  terlepas  dari  apakah  tuduhan  tersebut  berasal  dari  pengetahuan Dewan  Etik  Daerah  itu  sendiri,  laporan  dari  Pengurus  Daerah,  atau pihak lain. Sidang Dewan Etik Daerah juga akan memutuskan hukuman atas pelanggaran kode etik jika ditentukan telah ada.
b. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding Dewan Kehormatan Wilayah melakukan penyelidikan dan menjatuhkan  hukuman  di  tingkat  banding.  Putusan  yang  memuat pengenaan  sanksi  pemberhentian  sementara  ( schorsing )  atau pemberhentian ( onzetting ) dari suatu perkumpulan dapat diajukan atau diajukan  banding  kepada  Dewan  Kehormatan  Daerah  dalam  jangka waktu  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  diterimanya  surat  keputusan pengenaan  sanksi  dari  Dewan  Etik  Daerah  dengan  tembusan  kepada Dewan Etik Pusat, Administrator Daerah, dan Administrator Daerah.
16 Tri  Ulfi  Handayani,  Agustina  Suryaningtyas,  and  Anis  Mashdurohatun,  “Urgensi  Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati,” Jurnal akta 5, no. 1 (2018): 51–64.
c. Sanksi diperiksa dan diterapkan di tingkat atas. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat  dari  Dewan  Kehormatan  Daerah  yang  menjatuhkan  sanksi  dan salinannya  kepada  Dewan  Kehormatan  Daerah,  Dewan  Kehormatan Pusat dapat mengajukan atau meminta pemeriksaan di tingkat akhir atas keputusan  yang  memuat  sanksi  pemberhentian  sementara  (schorsing) atau  pemberhentian  (onzetting)  dari  pemisahan  perkumpulan  yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah 17 .
Sanksi tersebut di atas bagi notaris yang melanggar kode etik tidak melibatkan  pemberhentian  dari  jabatan  notaris  melainkan  pemecatan  dari Ikatan Notaris Indonesia (INI), memungkinkan notaris yang bersangkutan untuk tetap bertindak sebagai notaris bahkan setelah pelanggaran kode etik telah  ditetapkan.  Demikian  pula  Notaris  yang  mendapat  sanksi pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan di Ikatan Notaris Indonesia (INI)  tetap  diperbolehkan  menjalankan  tugasnya  sebagai  Notaris  dan membuat  dokumen  yang  sah.  Hal  ini  dikarenakan  hanya  Menteri  yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Notaris dari jabatannya.

## C. Kesimpulan
Notaris telah diatur oleh undang-undang dan peraturan sebagai perwakilan yang  memenuhi  syarat  untuk  membuat  akta  asli.  Kuasa  Notaris  ini  didefinisikan dalam Pasal 15 ayat (2). Ketika seorang notaris diberi wewenang oleh hukum untuk membuat akta resmi, notaris tersebut memiliki otoritas atribusi. Sementara notaris dapat membuat akta terkait tanah, kekuasaan mereka dibatasi. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, dicanangkan siapa yang berwenang membuat akta terkait tanah. Namun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 ayat 1, kewenangan ini juga tunduk pada batasan. Pembatasan ini disebabkan oleh fakta bahwa undang-undang dan peraturan yang mengatur PPAT juga memberikan kewenangan atribusi kepada PPAT sebagai salah  satu  pejabat  yang  melakukan  akta  tanah  asli.Pasal  15  ayat  (1)  UUJN  lebih
17 Sri Yuniati, “Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris,” Jurnal Akta 4, no. 4 (2017): 585–590.
lanjut menjelaskan secara eksplisit pembatasan kekuasaan Notaris. Setiap notaris memiliki bidang tanggung jawab khusus untuk melaksanakan tugasnya, dan bidang tanggung jawab tersebut adalah bidang tanggung jawab khusus notaris atau notaris. Hal  ini  menandakan  bahwa  notaris  tidak  diperkenankan  untuk  melaksanakan tugasnya di luar wilayah kerja.Karena ada notaris yang tidak jujur yang melakukan tugas di luar lingkup kewenangannya, UUJN dengan tegas melarang hal ini. Jika notaris melanggar ketentuan tersebut, atau dengan kata lain mengeksekusi dokumen di luar batas jabatannya, niscaya akan mengakibatkan persaingan antar notaris lain di daerah tersebut.
Peraturan  dibuat  untuk  membatasi  dan  menghentikan  pejabat  publik melakukan tugasnya secara sewenang-wenang, namun tidak dapat digunakan untuk membenarkan  tindakan  yang  bertentangan  dengan  Kode  Etik  notaris.  Notaris dilarang bertindak di luar hukum dan tidak diizinkan melanggar hukum, menurut Pasal  16  dan  17  UUJN.  Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I.)  menjelaskan  hukuman yang mungkin dihadapi notaris karena melanggar Kode Etik Notaris dalam Pasal 6 kode  etik  notaris.  Sanksi  akan  diterapkan  kepada  notaris  yang  melanggar  aturan tersebut  sesuai  dengan  pelanggarannya.  UUJN  harus  diikuti  oleh  notaris  agar mereka dapat berkembang sebagai notaris dan untuk memastikan bahwa apa pun yang  mereka  lakukan  tidak  membahayakan  publik  atau  klien  mereka.  Seorang notaris  wajib  menjaga  etika  dan  martabat  hukum  selama  menjalankan  tugasnya sesuai dengan Kode Etik Notaris.

## Saran
Setiap  masalah  yang  muncul  dengan  memberikan  notaris  kewenangan untuk membuat akta tanah harus segera diperbaiki. Hal ini dilakukan dalam rangka menawarkan kepastian hukum mengenai pendelegasian kekuasaan untuk membuat akta  tanah.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  upaya  harus  dilakukan  untuk mempercepat  pengesahan  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris, yang  pada  akhirnya  akan  menggantikan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, Jozan Jozan, and Widhi Handoko. “Eksistensi Wewenang  Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan.” Notarius 13, no. 1 (2020): 181–192. Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika . Uii Press, 2009.
Ayuningtyas,  Pratiwi.  “Sanksi  Terhadap  Notaris  Dalam  Melanggar  Kode  Etik.” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 9, no. 2 (2020): 95–104. Doly, Denico. “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan  Tanah.” Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  untuk  Keadilan  dan Kesejahteraan 2, no. 2 (2016): 269–286.
Edwar, Edwar, Faisal A Rani, and Dahlan Ali. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum  Ditinjau  Dari  Konsep  Equality  Before  The  Law.” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 49, no. 1 (2019): 180–201.
Handayani, Tri Ulfi, Agustina Suryaningtyas, and Anis Mashdurohatun. “Urgensi Dewan  Kehormatan  Notaris  Dalam  Penegakan  Kode  Etik  Notaris  Di Kabupaten Pati.” Jurnal akta 5, no. 1 (2018): 51–64.
Haryati, Felisa. “Pelanggaran Kode Etik  Notaris Terkait Persaingan  Tidak Sehat
Sesama  Rekan  Notaris  Ditinjau  Dari  Peraturan  Kode  Etik  Ikatan  Notaris Indonesia (Ini)”.” Jurnal Hukum Volkgeist 3, no. 1 (2018): 74–88. Jurnalistika, Tyas E. “Ketentuan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam  Pelaksanaan  Tugas  Jabatan  Notaris.” Lex  Administratum 10,  no.  1 (2022).
KRISTIAWAN, YHAN. “IMPLEMENTASI

## SUBSTANSI PRINSIP
KEJELASAN  RUMUSAN  DALAM  PEMBENTUKAN  KODE  ETIK
NOTARIS DI INDONESIA.” Universitas YARSI, 2022.
Marzuki, Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Prenada Media, 2017. Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi” (2007).
Nursanthy, Aji Titin Roswitha, Alex Chandra, and Eli Tri Kursiswanti. “Tinjauan Yuridis  Proses  Penyelesaian  Pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  Di  Kota Samarinda.” Collegium Studiosum Journal 3, no. 1 (2020): 47–55. Sari, IGAD, I Gusti Ngurah Wairocana, and MGSK Resen. “Kewenangan Notaris Dan  PPAT  Dalam  Proses  Pemberian  Hak  Guna  Bangunan  Atas  Tanah  Hak Milik.” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 3, no. 1 (2018): 41–58.
Soekanto, Soerjono. “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat” (2007). Triwahyuni,  Abdullah  Dian.  “Kewajiban  Dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Sebagai Pejabat Umum.” Acta Comitas 5, no. 1 (2020): 1–13. Yuhertiana,  Indrawati.  “Etika,  Organisasi  Dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak.” Jurnal Akuntansi Multiparadigma 7, no. 1 (2016): 131–141. Yuniati,  Sri.  “Mekanisme  Pemberian  Sanksi  Terhadap  Notaris  Yang  Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris.” Jurnal  Akta 4, no. 4 (2017): 585– 590.