JIAP | Jurnal  Ilmu Administrasi Publik ISSN 2615-5826 | FISIP UM Mataram
Vol. 6 No. 1 Maret 2018, Hal. 20-29
Efektivitas Kepemimpinan Wanita Dalam Mengatasi Konflik Sosial (Studi Pada Kepemimpinan Bupati Kabupaten Bima Dalam Satu Periode)
Mardiah 1 , Abdul Kharis 2 , Lies Sholihah 3
1 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram , Indonesia
2 Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
3 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 14-02-2018 Disetujui:  02-03-2018
Abstrak : Provinsi Nusa Tenggara Barat ada satu daerah yang dipimpin oleh pemimpin wanita, yaitu kabupaten Bima yang dikenal dengan stigma “Zona Merah”  daerah  rawan  konflik.  Indah  Damayanti  Putri  atau  yang  akrab disapa  Dae  Dinda  menjadi  wanita  pertama  di  Bima  yang  menjabat  Bupati. Konflik  sosial  yang  menjadi  permasalahan  pelik  di  Kabupaten  Bima merupakan  tantangan  tersendiri  bagi  seorang  pemimpin  dalam  mencari solusinya.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  efektivitas  kepemimpinan bupati  Kabupaten  Bima  dalam  menangani  konflik  sosial.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  kepemimpinan  bupati kabupaten  Bima  dinilai  sudah  sangat  efektif,  hal  tersebut  diukur  dari beberapa indikator, yaitu sifat/kepribadian pemimpin, motivasi kepemimpinan serta komptensi/kemampuan dalam memimpin. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan berkurangnya jumlah terjadi konflik dan kualitas konflik yang melemah yaitu konflik yang terjadi karena perkelahian remaja bukan  lagi  konflik  antar  kelompok  yang  besar  seperti  konflik  antar kampung.
Abstract
West Nusa Tenggara Province is an area headed by female leaders, namely Bima  district  known  as  the  "Red  Zone"  of  conflict  prone  areas.  Indah Damayanti  Putri  or  who  is  familiarly  called  Dae  Dinda  became  the  first woman  in  Bima  who  served  Regent.  Social  conflicts  that  become  a complicated  problem  in  Kabupaten  Bima  is  a  challenge  for  a  leader  in finding a solution.
The  purpose  of  this  research  is  to  know  the  effectiveness  of  Bima regent  leadership  in  handling  social  conflict.  The  method  used  in  this research is qualitative method with descriptive approach.
The results of this study indicate that the leadership of Bima district regency is considered very effective, it is measured from several indicators, namely  the  character  /  personality  of  leaders,  leadership  motivation  and competence / ability in the lead. The success is evidenced by the decrease in the number  of  conflicts  and the quality of  the weakened conflict that is  the conflict  caused  by  teenagers  fight  is  no  longer  a  large  conflict  between groups such as conflict between villages.

## Kata Kunci:
1. Efektivitas
2. Kepemimpinan
3. Wanita
4. Konflik
5. Sosial
Keywords:
1. Effectiveness
2. Women’s
3. Leadership
4. Social
5. Conflict

## Latar Belakang
Organisasi tidak dapat tumbuh dan berkembang  tanpa  adanya  keberhasilan  dari  unsur manusia  dengan  kemampuan  manajerial  dan moralitas  kerja  yang  memadai.  Manusia  selalu berperan  aktif  dan  berada  pada   posisi  dominan dalam  setiap  kegiatan  organisasi,  karena  manusia merupakan perencana, pelaku dan penentu terwujudnya  tujuan  organisasi.  Maka  dari  itu kemampuan  seorang  pemimpin  sangat  berpengaruh dalam kemajuan suatu organisasi.
Kepemimpinan  dipandang  sangat  penting karena  dua  hal:  pertama,  adanya  kenyataan  bahwa penggantian pemimpin seringkali mengubah kinerja suatu  unit,  instansi  atau  organisasi;  kedua,  hasil penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  salah  satu faktor  internal  yang  memengaruhi  keberhasilan organisasi  adalah  kepemimpinan,  mencakup  proses kepemimpinan  pada  setiap  jenjang  organisasi, kompetensi dan tindakan pemimpin yang bersangkutan.  Kenyataan  dan/atau  gagasan,  serta hasil  penelitian  tersebut  tak  dapat  dibantah kebenarannya.  Semua  pihak  maklum  adanya, sehingga  muncul  jargon  “ganti  pimpinan,  ganti kebijakan”,  bahkan  sampai  hal-hal  teknis  seperti ganti tata ruang kantor, ganti kursi, atau ganti warna dinding.
Pemimpin  mempunyai  tugas  penting  dalam menjalankan  roda  pemerintahan,  yang  sangat  di harapkan menggunakan kepemimpinan yang efektif dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban  yang  akan  dihadapi  sebagai  aparatur Negara  dalam  menjalankan  pelayanan  publik, sehingga sangat diharapkan adanya komitmen serta kelebihan-kelebihan  khusus  dalam  menggerakkan potensi sumber daya manusia yang di pimpin.
Salah satu isu yang menarik dalam kepemimpinan  adalah  pengaruh  gender  dalam kepemimpinan.  Dalam  sudut  pandang  gender, terdapat  stigma  bahwa  laki-laki  dianggap  lebih unggul  daripada  perempuan.  Stigma  tersebut menempatkan perempuan sebagai warga masyarakat  kelas  dua,  termasuk  dalam  hal kepemimpinan. Dikarenakan stigma tesebut, kemudian muncul pandangan bahwa kekuasaan dan kepemimpinan  merupakan  domain  laki-laki  yang
terwujud  dalam  identitas  maskulin.  Sebagai akibatnya, berkembanglah resistensi terhadap kepemimpinan  perempuan.  Hingga  saat  ini, masyarakat  masih  cenderung  bersikap  skeptis terhadap  pemimpin  perempuan.  Hal  tersebut tercermin dalam jumlah pemimpin perempuan yang masih jauh dibawah pemimpin laki-laki.
Isu  gender  akhir-akhir  ini  semakin  ramai dibicarakan,  gender sendiri  berasal  dari  bahasa Inggris  yang  berarti  “jenis  kelamin”  dimana diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki  dan  perempuan  dilihat  dari  segi  nilai dan  tingkah  laku.  Secara biologis  perempuan berbeda  dengan  laki-laki,  tetapi  dari  segi  hak dan  kewajiban  sebagai  manusia  adalah  sama. Keberadaan perempuan bukan sekedar pelengkap bagi laki-laki,melainkan mitra sejajar dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  baik  yang bersifat  domestik seperti  rumah  tangga  maupun publik.  Suatu  hal  yang  tidak  dapat  dipungkiri adalah perempuan  merupakan  bagian  integral dari  masyarakat  namun  demikian,  kenyataan yangterjadi di masyarakat seringkali tidak sesuai dengan  pernyataan  tersebut,  dimana  masih terjadi  diskriminasi  dan  ketidakadilan  terhadap perempuan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian  para  ahli  yang  menelusuri kemajuan  kaum  perempuan  melalui  lembaga- lembaga  Skandinavia  yang  telah  mencermati keterwakilan  perempuan.  Penelitian  tersebut menunjukkan bahwa, sementara kaum perempuan  tetap  kelompok  minoritas,terdapat dua  bentuk  umum  bagi  posisi  mereka  sebagai wakil.  Pertama,  terdapat  pola  yang  tetap,  yaitu semakin  ke  atas  seseorang  melihat  hierarki pengambilan keputusan, semakin berkurang jumlah wakil perempuannya. Kedua, pembagian pekerjaan secara fungsional  antara wakil-wakil perempuan dan wakil-wakil laki-laki ada dalam banyak sistem.
Al  Qur’an  memberikan  pedoman,  tidak memperbolehkan kepemimpinan publik, seperti : presiden,  gubernur,  bupati  atau  sejenisnya dipegang  oleh  kaum  wanita  berdasarkan berbagai  dalil  yang  disebutkan  didalam  al Qur’an dan sunnah diantaranya :

## 22 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. , Bulan Maret Tahun 2018
ءاَسِّ نلا ىَلَع َنوُما َّوَق ُلاَج ِّ رلا
Artinya  :  “Kaum  laki-laki  itu  adalah pemimpin  bagi  kaum  wanita.”  (Al-qur’an,  An Nisaa,4:34).
Makna  yang  terkandung  dalam  ayat  tersebut adalah kaum pria lah yang berkewajiban memberikan nafkah kepada kaum wanita. Bermakna  juga,”termasuk  didalamnya  adalah  para hakim, amir (pemimpin) dan orang  yang berperang dan didalam perkara itu semua tidak diperbolehkan wanita.”
Pada  kenyataannya  masih  ada  pemimpin perempuan  yang  dalam  kepemimpinannya  dinilai efektif.  Terlepas  dari  persoalan  gender  yang  masih mengekang pikiran masayarakat terhadap kepemimpinan  wanita  kita  harus  menyadari  bahwa pemimpin-pemimpin  wanita  tersebut  memiliki kemampuan  dalam memimpin. Permasalahan yang sangat  sering  di  hadapi,  bagaimanakah  menilai efektivitas kepemimpinan seorang pemimpin publik.
Kanter  (1977:233)  mengemukakan  beberapa faktor  yang  berpengaruh  pada  kepemimpinan wanita,  yaitu  :  The  Mother,  dimana  perempuan pemimpin  dianggap  sebagai  ibu  yang  mengasuh anak-anak  nya  sehingga  karyawan  menjadi  lebih simpatik  karena  mendengarkan  dan  menyelesaikan masalah  dengan  baik.  The  Pet,  Perempuan pemimpin  adalah  favorit  dan  menjadi  maskot karyawannya sehingga dianggap mampu menghibur dan  bersenda  gurau  dengan  karyawan.  The  sex object,  perempuan  pemimpin  memotivasi  kinerja karyawan  untuk  bekerja  dengan  lebih  aktif,  namun bukan  berdasar  pada  perintah  yang  diberikan melainkan  pada  dorongan  yang  berasal  dari  dalam diri.  The  Iron  Maiden,  perempuan  pemimpin  yang perkasa,  menginginkan  posisi  yang  setara  dengan siapapun  dan  menunjukkan  kompetensi  dalam organisasi sehingga bekerja secara keras dan agresif.
Bass (dalam Gibson, Ivancevich dan Donelly, 1996:13)  menggambarkan  kepemimpinan  efektif dengan  asosiasi  beberapa  sifat  yang  terdiri  dari motivasi  (Pertimbangan,  Mampu  Memutuskan, Pengetahuan,  kelancaran  berbicara)  ,  kepribadian (Penyesuaian  diri,  kesiagaan,  kreativitas,  integritas pribadi,  percaya  diri,  keseimbangan  emosional  dan kemandirian  control)  dan  kemampuan/kompetensi (Mendapatkan dukungan kerjasama, mampu bekerja
sama,  popular  dan  berpengaruh,  sosiabilitas, parisipasi sosial, taktis dan diplomatis).
Kepala  daerah  dari  kalangan  wanita   di Indonesia  memang  hal  yang  “biasa.”  Walikota wanita  pertama  Indonesia  telah  ada  sejak  1947, yaitu   Agustine  Magdalena  Waworuntu  sebagai walikota  Manado  sejak  akhir  1949  (dilantik  pada Maret  1950).  Ada  juga  Salawati  Daud  (Charlotte Salawati), walikota Makassar yang jarang diketahui banyak  orang.  Beliau  dilantik  hampir  bersamaan dengan Agustine Magdalena Waworontu di provinsi Sulawesi  Utara.  Kemudian  selanjutnya  muncul pemimpin-pemimpin  wanita  baru  dengan  prestasi yang  sangat  patut  diapresiasi.  Salah  satu  pemimpin daerah  yang  terkenal  dengan  prestasinya  dalam membangun  daerah  adalah  walikota  Surabaya,  Tri Rismaharini. Ibu Risma merupakan walikota terbaik di  Indonesia  maupun  dunia.  penghargaan  sebagai walikota terbaik di dapatkan Risma karena ia dapat membangun Kota Surabaya menjadi kota yang lebih rapih,  dan  juga  saat  ini  menjadi  kota  yang  cukup ramah lingkungan. Saat ini Kota Surabaya dibawah kepemimpinan  Risma  menjadi  salah  satu  kota terbersih di  Indonesia. Kota Surabaya juga menjadi kota yang cukup rapih di tangan Risma.
Di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  ada  salah satu  daerah  yang  dipimpin  oleh  pemimpin  wanita, yaitu  kabupaten  Bima  yang  dikenal  dengan  stigma “Zona  Merah”  yang  merupakan  daerah  rawan konflik.  Indah  Damayanti  Putri  atau  yang  akrab disapa  Dae  dinda  menjadi  wanita  pertama  di  Bima yang  menjabat  sebagai  Bupati.  Konflik  sosial  yang menjadi  permasalahan  pelik  di  Kabupaten  Bima merupakan  tantangan  tersendiri  bagi  seorang pemimpin dalam mencari  solusinya. Konflik sering terjadi  akibat  dipicu  oleh  beberapa  hal  yang sebenarnya  bisa  diselesaikan  dengan  kekeluargaan namun  sering  kali  permasalahan  sepele  bisa menyebabkan  konflik  yang  harus  diselesaikan dengan kekerasan. Kasus yang terjadi baru-baru ini adalah  bentrok  antar  warga  Desa  Laju,  Kecamatan Langgudu,  dengan  warga  Desa  Tolo  Uwi, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara  Barat,  terjadi  pada  Selasa,  9  Mei  2017. Akibatnya,  seorang  warga  Laju  meninggal  dunia akibat  perang  tersebut.  Selain  itu, konflik berkelanjutan  antar  dua  desa  yakni  Dadibou  dan Risa  masih  belum  menemukan  titik  terang,  kedua
desa tersebut  beberapa kali saling serang meskipun sudah ada upaya mediasi dari pemerintah.
Mengatasi  konflik  sosial  merupakan  salah satu  peran  pemimpin  yang  menunjukan  efektivitas kepemimpinannya, karenanya sangat menarik untuk menggambarkan bagaiman efektivitas kepemimpinan  wanita  dalam  mengatasi  konflik sosial yang pada penelitian ini mengkaji kepemimpinan Bupati Kabupaten Bima.

## Tinjauan Pustaka
a. Pengertian Efektivitas
Efektivitas  merupakan  unsur  pokok  untuk mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang  telah ditentukan  di  dalam  setiap  organisasi,  kegiatan ataupun  program.  Disebut  efektif  apabila tercapai  tujuan  ataupun  sasaran  seperti  yang telah  ditentukan.  Menurut  H.  Emerson  (dalam Handayaningrat,  S  1994:16)  yang  menyatakan bahwa Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang  telah ditentukan  didalam  setiap  organisasi,  kegiatan ataupun  program.    Sementara  itu  Commision,  A (dalam  Mahsun  2006:180)  menyatakan  bahwa efektivitas  adalah  menyediakan  jasa-jasa  yang benar  sehingga  memungkinkan  pihak  yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan  dan  tujuannya.  Kemudian  Mahsun (2006:182) menjelaskan  bahwa  efektivitas (hasil guna)  merupakan  hubungan  antara  keluaran dengan  tujuan  atau  sasaran  yang  harus  dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan  dengan  pencapaian  tujuan  atau target kebijakan.
Kebijakan  operasional  dikatakan  efektif  apabila proses  kegiatan  tersebut  mencapai  tujuan  dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Dunn (2000:429)  menerangkan  bahwa  efektivitas (effectiveness)  berkenaan  dengan  apakah  suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya  tindakan.  Efektivitas,yang  secara dekat  berhubungan  dengan  rasionalitas  telaris, selalu diukur dari unit produksi atau layanan atau nilai  moneternya.  Selanjutnya,  Dunn  (2000:601) menambahkan  bahwa  efektivitas  merupakan kreteria  evaluasi  yang  mempertanyakan  apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
b. Pengertian Kepemimpinan
Kepemimpinan  (Leadership)  adalah kemampuan  seseorang  (yaitu  pemimpin  atau leader) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang  dipimpin  atau  pengikut-pengikutnya). Sehingga  orang  lain  tersebut  bertingkah-laku sebagaimana kehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan  sebagai  suatu  proses  sosial (Koentjaraningrat, 1967:181). Sebagai
kedudukan,  kepemimpinan  merupakan  suatu kompleks  dari  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  yang dapat dimiliki oleh seseorang atau  suatu  badan.  Sebagai  salah  satu  proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan  yang  dilakukan  seseorang  atau sesuatu  badan  yang menyeb  abkan  gerak  dari warga masyarakat (Soekanto, 1990: 318-319).
c. Efektivitas Kepemimpinan Efektivitas kepemimpinan dapat dipandang  sebagai  ukuran  sampai  sejauh mana  seorang  pemimpin  dapat  melaksanakan seluruh pekerjaannya dalam memimpin organisasi  mencapai  sasaran  atau  tujuannya. Efektivitas  merupakan  suatu  kegiatan  atau tugas pokok yang  dilaksanakan  untuk mencapai  tujuan  organisasi  dengan  cara memaksimalkan  tujuan  agar  sasaran  yang dicapai  dapat  dinilai  tepat  dan  positif.  suatu kepemimpinan dapat dikatakan efektif apabila seorang pemimpin dapat melaksanakan fungsi-fungsinya  secara  baik  dalam  rangka mencapai sasaran atau tujuan organisasinya.
Bass  (dalam  Gibson,  Ivancevich  dan Donelly,
1996:13) menggambarkan
kepemimpinan efektif dengan asosiasi beberapa  sifat  yang  terdiri  dari  motivasi (Pertimbangan, Mampu Memutuskan,
Pengetahuan, kelancaran berbicara) , kepribadian  (Penyesuaian  diri,  kesiagaan, kreativitas,  integritas  pribadi,  percaya  diri, keseimbangan  emosional  dan  kemandirian control) dan kemampuan/kompetensi (Mendapatkan  dukungan  kerjasama,  mampu bekerja  sama,  popular  dan  berpengaruh, sosiabilitas,  partisipasi  sosial,  taktis  dan diplomatis).

## d. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Kepemimpinan
Sopiah  (2008  :  116)  mengemukakan  faktor- faktor yang mempengaruhi
efektivitas kepemimpinan  mencakup  kepribadian,  pengalaman

## 24 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. , Bulan Maret Tahun 2018
masa  lampau  dan  harapan  dari  pimpinan  tersebut, harapan  dan  perilaku  atasan,  karakteristik,  harapan dan  perilaku  bawahan,  persyaratan  tugas,  kultur, kebijaksanaan organisasi dan harapan serta perilaku rekan.  Pada  gilirannya  faktor-faktor  ini  juga mempengaruhi pemimpin. Proses pengaruh tersebut bersifat  timbal  balik  antara  pemimpin  dan  anggota kelompok, saling mempengaruhi hingga mempengaruhi efektivitas kelompok secara keseluruhan.  Nilai,  latar  belakang  dan  pengalaman pemimpin mempengaruhi pilihan gaya kepemimpinan  seseorang.  Sering  pemimpin  yang telah  berhasil  melaksanakan  supervisi  kecil, misalnya atau yang menghargai kebutuhan pemenuhan  diri  bawahan  mungkin  memilih  gaya kepemimpinan  yang  berorientasi  pada  pegawai  / karyawan. Seorang pemimpin yang tidak mempercayai  bawahan  atau  benar-benar  ingin mengelola  semua  aktivitas  kerja  secara  langsung mungkin memilih gaya kepemimpinan yang otoriter.
Pada  umumnya  pemimpin  mengembangkan gaya  kepemimpinan  yang  paling  menyenangkan bagi  dirinya.  Kenyataan  bahwa  kepribadian  atau pengalaman  masa  lampau  seorang  pemimpin membantu  membentuk  gaya  kepemimpinannya tidaklah  berarti  bahwa  gaya  tersebut  tidak  dapat diubah.  Pemimpin  belajar  bahwa  gaya  tertentu memberikan  hasil  yang  lebih  baik  bagi  mereka daripada  gaya  lainnya.  Jikalau  suatu  gaya  ternyata tidak  cocok,  mereka  dapat  mengubahnya.  Akan tetapi perlu diingat bahwa pemimpin yang mencoba memilih  gaya  yang  sangat  tidak  sesuai  dengan kepribadian dasarnya maka mustahil untuk menggunakan gaya tersebut secara efektif. Harapan seorang  pemimpin  juga  merupakan  faktor  yang berpengaruh.  Telah  diperlihatkan  karena  berbagai alasan, situasi cenderung berkembang ke arah  yang kita  inginkan.  Harapan  pemimpin  mengenai  gaya yang  diperlukan  agar  bawahannya  bekerja  secara efektif mempengaruhi pilihan gaya kepemimpinannya (Sopiah, 2008 : 118).

## Metode Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas    kepemimpinan  Bupati  Bima  dalam mengatasi  konflik  sosial  yang  terjadi  di  Kabupaten Bima,  adapun  metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  paradigma
kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif, dengan tekhnik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan dokumentasi.

## Hasil dan pembahasan
a) Efektivitas  kepemimpinan  bupati  bima dalam mengatasi konflik
Berdasarkan hasil penelitian, penulis mencoba menganalisis
efektivitas kepemimpinan  Bupati  Bima  dalam  mengatasi konflik  berdasarkan  persepsi  dari  beberapa narasumber  yang  sudah  peneliti  wawancarai dengan  mengajukan  21  pertanyaaan  secara terstruktur.  Efektivitas  kepemimpinan  dalam penelitian  ini  diukur  berdasarkan  motivasi (Pertimbangan, Mampu Memutuskan,
Pengetahuan, kelancaran berbicara), kepribadian (Penyesuaian diri, kesiagaan, kreativitas, integritas  pribadi,  percaya  diri,  keseimbangan emosional  dan  kemandirian  control)  dan kemampuan/kompetensi (Mendapatkan dukungan  kerjasama,  mampu  bekerja  sama, popular dan berpengaruh, sosiabilitas, parisipasi sosial,  taktis  dan  diplomatis),    (Bass,  dalam Gibson, Ivancevich dan Donelly, 1996:13).
a. Motivasi
Motivasi
dan
kepemimpinan merupakan  2  hal  yang  berbeda,  meski memiliki  tautan  dalam  konteks  kerja  dan interaksi antar manusia organisasional. Tanpa kepemimpinan  organisasi  hanya  merupakan kelompok  manusia  yang  kacau,  tidak  teratur dan tidak dapat melahirkan perilaku bertujuan. Kepemimpinan adalah faktor manusiawi yang mengikat  suatu  kelompok  bersama  dan memberinya  motivasi  menuju  tujuan  tertentu, baik  dalam  jangka  pendek  maupun  jangka panjang, berarti kepemimpinan dengan motivasi memiliki ikatan yang kuat.
Motivasi  dalam  mencapai  tujuan,
seorang pemimpin harus mampu mempertimbangkan  langkah  apa  saja  yang harus  dilakukan  agar  dapat  memberikan pengaruh  yang  positif  terhadap  sesuatu  yang menjadi  target  pencapaian.  Seperti  halnya dalam penanganan konflik, seorang pemimpin harus  memiliki  motivasi  dalam  meredam konflik.
Seorang pemimpin harus bisa mempertimbangkan serta mengambil
keputusan  yang  tepat  dalam  penanganan
konflik.  Seperti  yang  dilakukan  oleh  Bupati Bima  pada  saat  penanganan  konflik.  Bupati melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga  terkait  yakni  pemerintah  desa  dan kecamatan  untuk  mengupayakan  kata  damai melalui  islah.  Dengan  difasilitasinya  dan dilakukannya  islah  tersebut  masyarakat  yang bertikai akan lebih cepat sepakat untuk damai dikarenakan pemuka-pemuka masyarakat yang  bertikai  dipertemukan  secara  langsung agar konflik yang terjadi menemui titik terang.
Adanya visi dan misi yang dimiliki oleh seorang  Bupati  menjadi  motivasi  dalam kepemimpinan  sehingga  tujuan  dan  harapan yang  dicita-citakan  bersama  akan  tercapai, lebih  jelas  dan  mengenai  sasaran.  Dalam  hal ini  terlihat  bahwa  bupati  memiliki  komitmen serta  motivasi  yang    kuat  dalam  menciptakan rasa aman dan damai di Kabupaten Bima.
Sebagai pemimpin wanita yang memimpin  di  daerah  yang  rawan  konflik, bupati Bima memiliki motivasi kepemimpinan  yang  sangat  kuat  dalam penanganan  konflik  guna  mencari  solusi terbaik  sehingga  tercapai  Misi  Pemerintah Kabupaten Bima yaitu Bima RAMAH.
Dari  pemaparan  beberapa  narasumber, terlihat  bahwa  solusi  terbaik  dan  kata perdamaian  menjadi  motivasi  kepemimpinan Bupati  Bima  dalam  menangani  konflik. Dalam  hal  ini,  untuk  mencapai  tujuan perdamaian,  Bupati  Bima  berkoordinasi dengan  pemerintah  kecamatan  memfasilitasi upaya  Islah  untuk  kedua  desa  yang  terlibat konflik,  dan  ini  merupakan  upaya  Bupati dalam penanganan konflik.
Bupati  Bima  juga  dinilai  memiliki komitmen  yang  sangat  tinggi  dalam  upaya meredam konflik yang sering terjadi dikabupaten  Bima,  hal  tersebut  terbukti dengan diusungnya visi Bima RAMAH dalam kepemimpinan  bupati  Bima  yang  sekarang. Visi  pemerintah  Kabupaten  Bima  saat  ini adalah Terwujudnya Pembangunan Kabupaten  Bima  yang  RAMAH  “  Religius, Aman,  Makmur,  Amanah  dan  Handal”.  Hal inilah yang menjadi acuan bupati Bima untuk meredam  konflik  sehingga  Bima  menjadi salah  satu  Kabupaten  yang  keamanannya terjaga.
Maka dari itu, Selaras  dengan apa  yang telah  diusung  oleh  bupati  Bima  saat  ini,  apa yang  menjadi  tujuan  dan  acuan  bupati  bima dalam kepemimpinannya sesuai dengan
pendapat dari salah satu ahli yang mengatakan “Motivasi  adalah  suatu  proses  untuk menggiatkan motif-motif menjadi  perbuatan / tingkah  laku  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan mencapai  tujuan  /  keadaan  dan  kesiapan dalam  diri  individu  yang  mendorong  tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan.” (Burhanudin, 1994:157).
b. Sifat/Kepribadian
Menjadi seorang pemimpin yang efektif secara  alami  hanya  memerlukan  seseorang untuk  berhenti  berusaha  menjadi  orang  lain atau  beberapa  kombinasi  dari  orang  lain. Tentu  saja  pemimpin  yang  efektif  mulai dengan  menjadi  diri  sendiri.  Maka  dari  itu, salah  satu  dari  teori  kepemimpinan  adalah Teori kepemimpinan sifat.
Teori  kepemimpinan  sifat  adalah  suatu pandangan  atau  pendapat  yang  mengatakan bahwa  efektivitas  seorang  pemimpin  banyak ditentukan oleh sifat- sifat  atau karakter  yang dimiliki  oleh  pemimpin  tersebut.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri-ciri pemimpin  yang  efektif  adalah  "Emotional lntelligence  (El)"  yang  dimana  empati merupakan salah satu unsur penting  yang ada didalamnya.
Bupati bima sekarang dianggap memiliki kepribadian/sifat kepemimpinan yang  cepat  tanggap  dilihat  dari  reaksi  serta penyesuaian  diri  bupati  dalam  menangani konflik  sosial  yang  terjadi.  Pada  saat  terjadi konflik  bupati  tidak  segan  untuk  melakukan pendekatan dengan berbagai elemen masyarakat.  Pendekatan  tersebut  dilakukan untuk mencari akar permasalahan yang terjadi sehingga  penanganan  konflik  bisa  dilakukan dengan cepat dan tepat.
Bupati  bima  melakukan  cara-cara  yang dapat  meminimalisir  konflik  yang  terjadi dimasyarakat berupa pendekatan secara langsung  baik  pendekataan  kelembagaan maupun turun secara langsung kemasyarakat.
Seorang  pemimpin  yang  memiliki kepribadian  mudah  memahami  emosi  dirinya dan mampu membaca emosi orang lain, dapat lebih  efektif  dalam  pekerjaannya.  Maka  dari itu  pemimpin  yang  efektif  harus  memiliki sifat  emosional  yang  seimbang.  Dimensi  ini menunjukkan kemampuan seseorang menghadapi tekanan serta cenderung bersikap

## 26 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. , Bulan Maret Tahun 2018
tenang,  penuh  percaya  diri,  dan  nyaman. Maka  dari  itu,  menjadi  seorang  pemimpin tidaklah mudah, apalagi bagi seorang perempuan  pasti  harus  bisa  menciptakan suasana  yang  harmonis  dengan  lingkungan masyarakat yang dipimpin dan harus mempunyai  langkah-langkah  dalam  upaya mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  serta harus  sigap  dalam  bertindak  terutama  pada saat terjadi konflik didaerah yang dipimpinnya.
Kesigapan  seorang  pemimpin  sudah tercermin  dalam  kepemimpinan  bupati  Bima, terlihat  dari  upaya  bupati  Bima  dengan  sigap menurunkan pasukan keamanan untuk penanganan  awal  pada  saat  terjadi  konflik, dan  jika  memungkinkan  Bupati  Bima  turun langsung  dalam  penanganan  konflik.  Selain itu  juga,  kesabaran  dalam  menghadapi tekanan serta cenderung  bersikap tenang juga tercermin  dari  upaya  bupati  untuk  tetap mengupayakan musyawarah mufakat.
Pemimipin  yang  memiliki  integritas adalah  pemimpin  yang  sukses  dalam  jangka panjang.  Integritas  adalah  kesesuaian  antara yang  dikatakan  dengan  yang  dilakukan  oleh seseorang.  Bupati  Bima  adalah  seorang pemimpin yang memiliki interitas yang tinggi dalam  menciptakan  kedamaian  di  kabupaten Bima  yang  merupakan  daerah  zona  merah rawan konflik.
Bupati Bima memiliki sifat empati yang tinggi  sehingga  pada  saat  terjadi  konflik dengan  cepat  mampu  menyesuaikan  diri dengan  melakukan  pendekatan-pendekatan kelembagaan  dengan  berkoordinasi  dengan instansi terkait seperti TNI/POLRI,
Kesbangpol, sampai jajaran kebawah
termasuk kecamatan sampai dengan desa serta pendekatan kemasyarakat secara langsung hal tersebut terlihat dari pendekatan serta kesigapan    yang  telah  dilakukan  bupati  Bima pada  saat  terjadi  konflik.  Sehingga  hal tersebut  mencerminkan  integritas  pribadi seorang kepala daerah sangat baik. Disamping  itu  juga,  bupati  Bima  selaku pemimpin  yang  memimpin  di  daerah  yang rawan konflik, dimana sewaktu-waktu konflik
bisa  saja  terjadi,  Bupati  Bima  dengan  sigap melakukan  pendekatan  serta  penyesuaian  diri terhadap  situasi  tersebut  dengan  membaca reaksi  dari  masyarakat  yang  terlibat  konflik serta  mendengarkan  apa  yang  menjadi permasalahan  yang  menyebabkan  konflik  itu terjadi. Ini menunjukan bahwa bupati memiliki  keseimbangan  emosional  yang cukup baik karena bupati tetap mengedepankan  musyawarah  mufakat  untuk memberikan  dan  mewujudkan  rasa  aman, terutama dalam penanganan konflik.
Uraian diatas menunjukan bahwa bupati Bima  memiliki  sifat  kecerdasan  emosional (Intelegency  Emotional)  atau  yang  di  singkat dengan  EI.  Hal  tersebut  menunjukan  adanya sinkronisasi antara kepribadian bupati dengan teori  yang  dikemukan  oleh  Robbin    dan Judge(2OO7:357-358),  komponen  utama  dari El  adalah  empati  (empathy).  Pemimpin  yang memiliki empati yang tinggi, dapat merasakan kebutuhan  orang  lain,  mendengarkan  apa yang  dikatakan  dan  apa  yang  tidak  dikatakan oleh  pengikut,  dan  dapat  membaca  reaksi orang  lain.  Bagian  dari  empati,  terutama perhatian pemimpin kepada orang-orang yang bekerja dengannya, adalah hal  yang membuat orang tetap mau membantu pemimpin tersebut, walaupun keadaan menjadi sulit/buruk.
c. Komptensi/Kemampuan
Kegiatan  memimpin  merupakan  usaha yang  dilakukan  oleh  seseorang  dengan segenap  kemampuan  yang  dimilikinya  untuk mempengaruhi, mendorong, mengarahkan dan menggerakan  orang-orang  yang  dipimpin supaya  mereka  mau  bekerja  dengan  penuh semangat  dan  kepercayaan  dalam  mencapai tujuannya.  Kemampuan  seorang  pemimpin dalam  segala  hal  inilah  yang  disebut  dengan kompetensi dalam memimpin.
Pemimpin  harus  menguasai  cara-cara kepemimpinan,  memiliki  kompetensi  dalam memimpin  supaya  dapat  bertindak  sebagai seorang  pemimpin  yang  baik.  Untuk  hal  itu antara  lain  dia  harus  menguasai  bagaimana caranya  :  menyusun  rencana  bersama, mengajak  anggota  berprestasi, memberi bantuan kepada anggota kelompok, memupuk moral  kelompok,  bersama-sama  membuat keputusan,  menghindarkan “working  on  the
group  and  working  for  the  group” dan mengembangkan “working within the group”, membagi  dan  menyerahkan  tanggung  jawab, dan sebagainya. Untuk memperoleh kompetensi  di  atas,  diperlukan  pengalaman yang  mempuni  dikarenakan  pemimpin  harus benar-benar banyak bergaul, bekerjasama, dan berkomunikasi dengan orang yang dipimpinya terutama pada saat terjadi konflik.
Dalam  penangan  konflik,  pemimpin harus  bisa  menjalin  kerja  sama  dengan berbagai elemen dalam upaya meredam koflik. Kemampuan  pemimpin  menjalin  kerja  sama akan  mendapatkan  dukungan  penuh  dari bawahan  sehingga    tercipta  kerja  sama  yang solid antara atasan dan bawahan.
Terlihat  langkah  awal  yang  dilakukan oleh  bupati    dalam  penanganan  konflik. Bupati berkoordinasi dengan lembaga- lembaga  terkait  pada  saat  terjadi  konflik.  Hal ini  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya konflik  yang  lebih  besar  dan    konflik  tidak berkenlanjutan.
Selain  menjalin  kerja  sama  dengan lembaga-lembaga  terkait,  seorang  pemimpin daerah juga harus bisa membangun komunikasi  yang  baik  dengan  masyarakat. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang terkenal dengan kepedulian sosial yang tinggi sehingga  berpengaruh  terhadap  interaksi dalam  kepemimpinan.  Pemimpin  daerah dengan  partisipasi  sosial  yang  tinggi  mudah mendapatkan  simpati  dari  masyarakat  yang dipimpinnya.  Itu  juga  yang  sering  dilakukan oleh bupati Bima pada saat terjadi konflik.
Kemampuan pendekatan yang dilakukan  oleh  bupati  bima  masih  terbilang tidak  merata  disetiap  wilayah  yang  terlibat konflik.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  tidak sinkronnya  pernyataan  yang  diberikan  oleh wakil  bupati  dan  anggota  DPR  dengan masyarakat  yang  terlibat  konflik.  Pendakatan yang  dilakukan  oleh  bupati  Bima  memang sudah  dilakukan  dari  segi  kelembagaan namun  pendekatan  kepada  masyarakat  secara langsung masih tidak merata.
Pemimpin  yang  efektif  merupakam pemimpin  yang  mampu  bersosialisasi  dengan masyarakatnya  dengan  baik,  pemimpin  yang memiliki  kepedulian  yang  tinggi  kepada masyarakat  tanpa  memandang  status  dan pekerjaanya. Sifat sosial bupati tercermin dari partisipasi bupati dalam kehidupan
masyarakat  secara  lengsung,  terutama  pada saat terjadi konflik.
Dari uraian diatas, mencerminkan bagaimana  kemampuan  bupati  Bima  dalam membangun hubungan sosial dengan masyarakat yang dipimpinnya. Dengan tindakan tanpa memandang status dan pangkat dalam  berinteraksi,  menjadikan  bupati  Bima menjadi sosok yang memiliki jiwa sosiabilitas yang tinggi.
Berdasarkan  uraian  pernyataan  yang ungkapkan  oleh  berbagai  narasumber,  bupati Bima  memiliki  kemampuan  berkoordinasi dalam  menjalin  kerjasama  guna  menciptakan rasa aman dan nyaman serta ketertiban umun. Bupati  bersinergi  dengan  berbagai  elemen dengan  menciptakan  interaksi  sosial  yang komunikatif  melalui  musyawarah  mufakat dalam penanganan konflik.
Dalam  berbagai  kesempatan,  bupati selalu  mengemukakan,  kantibmas  merupakan salah  satu  yang  harus  diperhatikan  oleh Kepala  daerah,  Kepolisian  dan  seluruh  warga masyarakat  dalam  rangka  menciptakan  rasa keamanan  dan  kenyamanan  warga  dalam melaksanakan  rutinitas.  Maka  dari  itu,  jika terjaadi  konflik  disuatu  desa,  bupati  dengan sigap  melakukan  koordinasi  dengan  berbagai elemen seperti kepolisian dan kepala desa dan tokoh  masyarakat  yang  ada  didesa  yang terlibat  konflik  untuk  mencegah  terjadinya konflik  yang  lebih  parah  dan  kodratnya sebagai  perempuan  yang  lemah  lembut, menjadi pendukung dalam melakukan pendekatan  sosial  pada  saat  terjadi  konflik.
Bupati wanita dengan
karisma kepemimpinannya  yang  populer  memiliki pengaruh  positif  dalam  meredam  emosi masyarakat yang dipimpinnya.
Bersosialisasi,  berinteraksi  langsung dengan masyarakat dan melakukan pendekatan-pendekatan dengan berbagai elemen maka akan mudah terciptanya suasana yang    harmonis  di  lingkungan  masyarakat antara  bupati  dengan  masyarakat.  Meskipun dalam  hal  ini,  pendekatan  yang  dilakukan bupati dengan masyarakat belum merata.
Menurut Wibowo (2012:324)
menjelaskan bahwa kompetensi adalah sebagai  berikut  :  “Suatu  kemampuan  untuk melaksanakan  suatu  pekerjaan  yang  dilandasi atas  keterampilan  dan  pengetahuan  serta

## 28 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. , Bulan Maret Tahun 2018
didukung  oleh  sikap  yang  dituntut  oleh pekerjaam tersebut”.
Dikaitkan  dengan  kemampuan  bupati dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  kepala daerah  dalam  meredam  konflik,  teori  ini sangat  relevan  dengan  hal  tersebut.  Karena dalam  hal  ini,  bupati  sebagai  kepala  daerah mampu  menjalin  kerja  sama  dengan  berbagai lembaga  serta  kepribadian  sosiabilitas  yang tinggi  yang  dimiliki  bupati  sesuai  dengan tugasnya sebagai kepala daerah yang menjamin  keamanan  serta  kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.

## S IMPULAN
Kepemimpinan  Bupati  Kabupaten  Bima  Hj. Indah Damayanti Putri dikatakan efektif baik dalam bidang sosial maupun mutu secara universal. Hal ini dapat di deskripsikan sebagai berikut :
1. Dinilai dari motivasi kepemimpinan, tercapainya  visi  misi  Bupati  Bima  sudah terlihat  dan  terbukti    dengan  menurunnya angka  konflik,  kebersamaan  masyarakat yang  terlihat  melalui  aktivitas-aktivitas budaya,  keagamaan,  sosial  serta  nilai patriotisme negara.
2. Dinilai dari Sifat/kepribadian seorang pemimpin,  tercapainya  visi  misi  juga dipengaruhi oleh kepribadian yang karismatik  dari  bupati  Bima  yang  disukai oleh  masyarakat  atau  menumbuhkan  sikap simpati dan dijadikan teladan bagi masyarakat Kabupaten Bima.
3. Dinilai  dari  kompetensi/kemampuan  dari seorang  pemimpin,  terwujudnya  koordinasi dalam  bentuk  kerja  sama  yang  baik  antara berbagai  lembaga  (SKPD)  di  Kabupaten Bima terutama dalam penanganan konflik.
Dengan  demikian  upaya  mengurangi  atau mengatasi  berbagai  konfli  di  Kabupaten  Bima dilakukan  secara  berkesinambungan  dan  terus- menerus agar konflik tidak tergenerasikan, sehingga mewujudkan  Bima  yang  RAMAH  bukan  mimpi belaka.

## Saran
Saran yang disampaikan oleh penulis adalah:
1. Melakukan  pemberdayaan  kepada  pemuda- pemuda  yang  masih  menganggur  seperti, pelatihan perbengkelan, sablon, dll.
2. Mewajibkan pelajaran Imtaq dan budipekerti, di setiap sekolah dengan memberikan binaan moral  dan  akhlak  kepada  pelajar  guna membina  moral  dan  memupuk  rasa  saling menghargai  dan  menghormati  dan  saling menyayangi.
3. Memperbaiki  akses  menuju  tempat-tempat wisata  sehingga  wisatawan  tertarik  untuk berkunjung  dan  masyarakat  setempat  bisa membuka  usaha  dan  menciptakan  lapangan pekerjaan baru.
4. Melakukan  sosialisasi  keamanan  tentang kamtibmas  adalah tanggung jawab bersama. Peran  serta  masyarakat  dalam  menjaga  rasa kenyamanan
dilingkungan
sangat diharapkan,  karena  itu  yang  dibutuhkan sekarang adalah bagaimana antara Masyarakat dan Polri terjalin suatu hubungan yang sinergis dalam mengupayakan terwujudnya
kondisi kamtibmas  yang  stabil,  sehingga  dapat mendukung pembangunan yang akan dilaksanakan  menuju  masyarakat  yang  adil dan makmur, spiritual dan material.

## Daftar Pustaka
[1] Abdullah,  M.,  Kusuma,  A.R.,  dan  Irawan,  B. (2014).  Efektivitas  gaya  kepemimpinan  Lurah dalam  pelayanan  publik  pada  kantor  kelurahan Rawa  Makmur  Kecamatan  Palaran  Kota Samarinda. Diakses 29 Desember 2017,
[2] Al-qur’an  dan  Terjemahnya:Al-jumanatul  ‘Ali, Departemen  Agama  RI,  CV  Penerbit  J-Art, Bandung, 2004.
[3] Arikunto,  S., Prosedur  Penelitian:  Suatu Pendekatan  Praktek (Edisi  Revisi  Kelima),
Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
[4] Burhanuddin, Analisis Administrasi Manajemen Dan Kepemimpinan , Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
[5] Dahrendorf, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma, Ganada Rajawali Press, Jakarta, 1998.
[6] Dunn,  W.N., Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik ,  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta, 2009.
[7] Gibson,  J.,  Ivancevich,  J.,  dan  Donnelly,  J.H., Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses ( Edisi 8 jilid 2). Alih bahasa : Nunuk Adiarni, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996.
[8] Gulo, W., Metodologi Penelitian , PT Gramedia Widiasarana   Indonesia, Jakarta, 2003.
[9] Handayaningrat, S.,
Pengantar Studi
Administrasi  dan  Manajemen ,  CV  Haji masagung, Jakarta, 1994.
[10] Kanter,  R.M., Men and  Women  of  the Corporation ,  Harper  Collins  Publishers,  New york, 1977.
[11] Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial , Dian Rakyat, Djakarta, 1967.
[12] Kurniawan, A., Transformasi Pelayanan Publik , Pembaharuan, Yogyakarta, 2005.
[13] Lawang,  R., Buku  Materi  Pokok  Pengantar Sosiologi , Universitas Terbuka, Jakarta, 1994.
[14] Mahsun, M., Pengukuran Kinerja Sektor Publik , BPFE, Yogyakarta, 2006.
[15] Miles,  M.  B., Analisis  Data  Kualitatif  Buku Sumber  Tentang  Metode  –  Metode  Baru, Terjemahan  Tjetjep  Rohendi  Rohidi, UI  press,
Jakarta, 1992.
[16] Moleong, L. J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja rosdakarya, Bandung, 2013.
[17] Muflihin,  M.  H., Kepemimpinan  Pendidikan  : Tinjauan  TerhadapTeori  Sifat  dan  Tingkah Laku, INSANIA, Purwokerto, 2008.
[18] Narwoko, J.D., dan Suyanto, B, Sosiologi Teks Pengantar  dan  Terapan, Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
[19] Pasolong,  H., Teori  Administrasi  Publik , Alfabeta, Bandung, 2007.
[20] Republik  Indonesia,  UU  No.  7  Tahun  2012 tentang  Penanganan  Konflik  sosial,  Lembaran Negara  RI  Tahun  2012,  No.  116,  Sekretariat Negara, Jakarta, 2012.
[21] Robbin,  S.P.,  dan    Judge, Perilaku  organisasi , Salemba, Jakarta, 2007.
[22] Santoso,  T., Kekerasan  Agama  Tanpa  Agama, Pustaka Utan Kayu, Surabaya, 2001.
[23] Soekanto,  S, Sosiologi  Suatu  Pengantar ,    PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
[24] Sopiah, Perilaku  Organisasi ,  ANDI  OFFSET, Yogyakarta, 2008.
[25] Steers,  R.M., Efektivitas  Organisasi alih bahasa  :  Magdalena  Jamin,  Erlangga,  Jakarta, 1985.
[26] Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah , PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2013.
[27] Dewi,  I.  (2009).  Model  kepemimpinan  Efektif. Diakses 29 Desember 2017,
https://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/articl e/view/2987/2145
[28] Lutfiana.  N.  (2003).  “Kepemimpinan  Kepala Desa  Perempuan  Di  Desa  Karas  Kepoh Kecamatan  Pancur  Kabupaten  Rembang”.
Skripsi Sarjana jurusan politik dan kearganegaraan . Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Semarang. ( Dipublikasikan) http://lib.unnes.ac.id/19980/1/3301409059.pdf
[29] Rahma, S., Suhandana, G.A., dan Suarni, N,K. (2013).  Kontribusi  efektivitas  kepemimpinan, budaya  organisasi  dan  etos  kerja  terhadap kepuasan kerja pegawai balai diklat keagamaan Denpasar.  Di  akses  pada  29  Desember  2017, pasca.undiksha.ac.id/e- journal/index.php/jurnal_ap/article/viewFile/63 7/422
[30] Sukardi.  (2016).  Penanganan  Konflik  Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Diakses pada 3 Januari 2018, jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/4
9/pdf