## PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM PENGAMBILAN TINDAKAN MEDIK PADA PASIEN GANGGUAN JIWA PSIKOTIK
(Studi di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang) *
Oleh : Restu Prastiwi **
Fakultas Hukum Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW), Malang Jalan Griya Shanta Blok G No. 311, Malang, Jawa Timur, Indonesia

## Abstrak
Perjanjian Terapeutik dalam pelaksanaannya memerlukan persetujuan tindakan medik sebagai wujud atau syarat subyektifnya. Persetujuan tindakan medik atau persetujuan tindakan kedokteran merupakan persetujuan  yang  diberikan  oleh  pasien  atau  keluarga  terdekat  setelah  mendapat  penjelasan  secara lengkap  mengenai  tindakan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi  yang  akan  dilakukan  terhadap  pasien. Dalam  persetujuan  tindakan  medik  atau  tindakan  kedokteran  pada  pasien  gangguan  jiwa  psikotik memiliki karakteristik yang khusus karena pasien gangguan jiwa psikotik termasuk dalam kriteria tidak cakap/tidak kompeten.Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  yang berjudul  ―Perjanjian  Terapeutik  dalam  Pengambilan  Tindakan  Medik pada Pasien Gangguan Jiwa Psikotik  (Studi  di  RSJ  Dr.  Radjiman  Wediodiningrat  Lawang).‖  Adapun  perumusan  masalah  yang diteliti adalah apakah dasar pelaksanaan perjanjian terapeutik dalam pengambilan tindakan medik pada pasien gangguan jiwa psikotik di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, apakah ada batas waktu persetujuan tindakan medik dalam pengambilan tindakan medik pada pasien gangguan jiwa psikotik di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang diberikan oleh pengampunya.
Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Untuk memecahkan atau menjawab masalah yang telah ditengahkan dalam rumusan masalah sebagai objek penelitian maka digunakan pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam analisis bahan hukum dipergunakan analisa kualitatif.
Pelaksanaan  perjanjian  terapeutik  dalam  pengambilan  tindakan  medik  pada  pasien  gangguan  jiwa psikotik  di  RSJ  Dr.  Radjiman  Wediodiningrat  Lawang  menggunakan  kebijakan/prosedur  tentang persetujuan  tindakan  medik  yang  telah  dibuat  oleh  rumah  sakit.  Namun  kebijkan/prosedur  tersebut mengacu  pada  aturan  lama  yang  sudah  tidak  berlaku  karena  adanya  aturan  baru  yang  sudah  terbit menggantikan  aturan  lama  tersebut.  Dan  kebijakan/prosedur  tentang  kriteria  pasien  gangguan  jiwa psikotik  yang  memerlukan  pengampu  dan  batas  waktu  persetujuan  tindakan  medik  diberikan  oleh pengampunya belum dimiliki oleh rumah sakit sehingga perlu untuk segera dibuat sebagai acuan bagi para dokter.
Kata kunci: perjanjian terapeutik, tindakan medik, pasien gangguan jiwa psikotik

## Abstract
Therapeutic agreement in the implementation of which requires the approval of medical action as a form or a subjective condition. Approval of medical action or approval of medical action is consent given by the patient or next of kin after receiving a full description of the medical or dental actions
* Disarikan dan diolah dari Tesis dengan judul yang sama
** Magister Kenotariatan dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Cipta Wacana, Malang; alamat korespondensi: restuprastiwi81@gmail.com
Perjanjian Terapeutik Dalam Pengambilan Tindakan Medik ...
Restu Pratiwi
to  be  performed  on  the  patient.  In  agreement  medical  action  or  actions  medicine  in  patients  with psychotic mental disorders have special characteristics for patients with psychotic mental disorders included in the criteria incompetent / not kompeten.Berdasarkan the description, the author interested in  conducting  a  study  entitled  "Therapeutic  Agreement  in  Medical  Patients  Taking  action  mental disorders, psychotic (Studies in RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang). "As for the formulation of  the  issues  examined  is  whether  the  basis  for  implementing  the  agreement  in  making  therapeutic medical  action  in  patients  with  psychotic  mental  disorders  in  RSJ  Dr.  Radjiman  Wediodiningrat Lawang, is there a deadline for approval of medical action in taking medical action in patients with psychotic mental disorders in RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang given by pengampunya. The method in this research is normative. To solve or answer the problems that have been centered in the formulation of the problem as the research object then use the approach that is the approach of legislation  and  conceptual  approaches.  Legal  materials  used  in  this  research  is  the  primary  legal materials and secondary law. In the analysis of legal materials used qualitative analysis.
Implementation  of  the  agreement  in  making  therapeutic  medical  action  in  patients  with  psychotic mental  disorders  in  RSJ  Dr.  Radjiman  Wediodiningrat  Lawang  use  policies  /  procedures  for  the approval of medical action that has been made by the hospital. But development policy / procedures referring to the old rules that no longer exists because of the new rules that have been published replace the old rules. And policies / procedures of the criteria for patients with psychotic mental disorders that require pengampu and the deadline for approval of medical action by pengampunya not owned by the hospital that need to be made immediately as a reference for physicians.

## Keywords: agreement therapeutic, medical action, patients with psychotic mental disorders

## A. Latar Belakang
Sesuai  dengan  pasal  3  Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 1 ―Pembangunan  kesehatan  bertujuan  untuk  me- ningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampu- an  hidup  sehat  bagi  setiap  orang  agar  terwujud derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi- tingginya,  sebagai  investasi  bagi  pembangunan sumber daya manusia  yang produktif secara so- sial  dan  ekonomis.‖  Untuk  mewujudkan  tujuan pembangunan  kesehatan  tersebut  diperlukan upaya  kesehatan  yang  harus  ditingkatkan  terus- menerus  agar  masyarakat  sehat  dan  produktif secara sosial dan ekonomis. 2
Dalam kaitannya dengan peningkatan upa- ya  kesehatan,  dewasa  ini  tuntutan  dari  masya- rakat sebagai penerima layanan kesehatan kepa-
sadaran hukum dari masyarakat saat ini semakin meningkat dengan derasnya arus informasi. Un- tuk  itu  perlu  kaidah  hukum  yang  mengatur  hu- bungan  antar  manusia  disegala  bidang  kehidu- pannya, termasuk dalam bidang kesehatan. 3 Dalam  bidang  kesehatan  sendiri  terdapat hubungan antara dokter dengan pasien dalam hal menerima  dan  mengobati  pasien  yang  dise-  but sebagai  kontrak. 4 Dari  perspektif Burgerlijk Wetboek (BW), perjanjian mempunyai pengerti- an  yang  sama  dengan  kontrak. 5 Perjanjian  terja- di  ketika  seorang  berjanji  kepada  seorang  lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan  sesuatu  hal.  Dengan  adanya  per- janjian, maka terbitlah suatu perikatan antara dua orang  yang  membuatnya.  Perjanjian  dalam bentuknya merupakan suatu rangkaian perkata-
da  pemberi  layanan  kesehatan  semakin  tinggi dan kompleks, bahkan cenderung kritis. Hal ini disebabkan karena perkembangan ilmu dan tek- nologi  dibidang  kesehatan,  terutama  dalam  hal pengobatan dan diagnosis. Selain itu, karena ke-
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 3
2 Ibid , penjelasan pasal 3
3 Suryani Soepardan dan Dadi Anwar Hadi, Etika Kebida- nan  dan  Hukum  Kesehatan ,  Cetakan  pertama,  EGC,  Ja- karta, 2008, h. 112
4 M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan , Edisi keempat, Cetakan pertama, EGC, Jakarta, 2009, h. 42 5 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Propor- sionalitas  dalam  Kontrak  Komersial ,  Edisi  pertama,  Ce- takan kedua, Kencana, Jakarta, 2011, h. 15
Petunjuk Penulisan Perjanjian Terapeutik Dalam Pengambilan Tindakan Medik ...
Restu Pratiwi
an  yang  mengandung  janji-janji  atau  kesanggu- pan yang diucapkan atau ditulis. 6
Hubungan  antara  dokter  dan  pasien  terse- but  terjalin  di  bidang  jasa  yang  disebut  sebagai kontrak  terapeutik  atau  transaksi  terapeutik. 7 Kontrak terapeutik atau transaksi terapeutik me- nurut  Rocky  Marbun et  al .,  merupakan: 8 ―Hu- bungan  hukum  antara  dokter  dan  pasien  dalam pelayanan  medik  secara  profesional,  didasarkan kompetensi  yang  sesuai  dengan  keahlian  dan keterampilan  tertentu  dibidang  kedokteran.‖ Transaksi  muncul  ketika  terjadi  hubungan  tim- bal  balik  karena  adanya  suatu  komunikasi,  se- dangkan  terapeutik  adalah  sesuatu  yang  me- ngandung unsur atau nilai pengobatan. 9
Hubungan transaksi terapeutik ini dinama- kan inspanningsverbintenis karena  tindakan atau perbuatan  terhadap  pasien  berupa  upaya  untuk menyembuhkan penyakit pasien dengan mencari terapi yang paling tepat oleh dokter yang belum tentu keberhasilannya dan bukan resultaatverbintenis sebagaimana  persepsi  pa- sien yang menilainya dari hasil. 10
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  434/Men.Kes/X/1983  tentang Berlakunya  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia Bagi  Para  Dokter  di  Indonesia  melampirkan Mukadimah  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia yang  mencantumkan  transaksi  terapeutik  seba- gai berikut: 11 ―Yang dimaksud dengan transaksi terapeutik  adalah  hubungan  antara  dokter  dan penderita  yang  dilakukan  dalam  suasana  saling percaya  (konfidensial),  serta  senantiasa  diliputi oleh  segala  emosi,  harapan  dan  kekhawatiran makhluk insani.‖
Menurut  Isfandyarie,  transaksi  terapeutik disebut juga perjanjian terapeutik karena meru-
6 Subekti, Hukum  Perjanjian ,  Cetakan  keduabelas,  Inter- masa, Jakarta, 1990, h. 1 7 M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, loc. cit.
8 Rocky Marbun, et al ., Kamus Hukum Lengkap , Cetakan pertama, Visi media, Jakarta, 2012, h. 315 9 Veronica  Komalawati, Peranan  Informed  Consent  da- lam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter  dan  Pasien)  Suatu  Tinjauan  Yuridis ,  Cetakan  ke- dua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 1
10 Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum untuk Perumahsa- kitan ,  Cetakan  pertama,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2002, h. 59
11 Anny Isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi  Dokter  Buku  1 ,  Cetakan  keenam,  Prestasi  Pustaka, Jakarta, 2011, h. 58
pakan  suatu  perjanjian  yang  terjadi  antara  dok- ter dengan pasien. 12 Dengan demikian, maka da- lam transaksi terapeutik atau perjanjian terapeu- tik  berlaku  hukum  perikatan  yang  diatur  dalam buku III KUHPerdata, seperti disebutkan dalam pasal  1319  KUHPerdata  yang  menyatakan  bah- wa: 13 ―Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peratu- ran-peraturan umum,  yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu.‖
Terjadinya  perjanjian  terapeutik  membu- tuhkan  syarat  subjektif,  yaitu informed  consent atau  persetujuan  tindakan  medik. 14 Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 290/MENKES/PER/III/2008  tentang  Persetuju- an  Tindakan  Kedokteran  menggunakan  istilah Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  untuk infor- med consent . Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  290/ MENKES/PER/III/2008,  yang  dimaksud  de- ngan  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  ada- lah: 15 ―Persetujuan  yang  diberikan  oleh  pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjela- san secara lengkap mengenai tindakan kedokte- ran  atau  kedokteran  gigi  yang  akan  dilakukan terhadap  pasien.‖  Sedangkan  Tindakan  Kedok- teran  menurut  pasal  1  Peraturan  Menteri  Kese- hatan  Republik  Indonesia  Nomor  290/MEN- KES/PER/III/2008   adalah: 16 ―Suatu   tindakan medis  berupa  preventif,  diagnostik,  terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.‖
Dalam  semua  pengambilan  tindakan  me- dik  diharuskan  mendapat  persetujuan  tindakan kedokteran. 17 Sebelumnya  dokter  harus  membe- rikan penjelasan (informasi) kepada pasien  atau keluarganya dan setelah  itu baru dapat diminta- kan persetujuan. 18 Persetujuan tindakan kedok-
12 Ibid , h. 57 13 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Cetakan keduapuluh delapan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h. 339 14 Anny Isfandyarie, op. cit ., h. 127 15 Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, pasal 1 16 Ibid
17 Ibid, pasal 2 18 J. Guwandi, Medical Error dan Hukum Medis , Cetakan kedua, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas In- donesia, Jakarta, 2007, h. 102
Petunjuk Penulisan Perjanjian Terapeutik Dalam Pengambilan Tindakan Medik ...
Restu Pratiwi
teran mempunyai fungsi ganda, fungsi yang per- tama adalah memberi rasa aman bagi dokter da- lam  menjalankan  tindakan  medik  pada  pasien dan digunakan sekaligus sebagai pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gu- gatan  dari  pasien  atau  keluarganya  bila  timbul akibat  yang  tidak  dikehendaki  dan  fungsi  yang kedua  merupakan  penghargaan  bagi  pasien  atas hak-haknya oleh dokter dan dapat digunakan se- bagai  alasan  untuk  menggugat  dokter  dari  pe- nyimpangan  diberikannya  persetujuan  terse- but. 19 Dengan  persetujuan  tindakan  kedokteran sebagai  syarat  subyektifnya,  maka  adanya  per- janjian  terapeutik  dalam  pengambilan  tindakan medik menjadi sangat penting, baik bagi dokter maupun pasien dalam pelayanan kesehatan.
Dalam  pelaksanaannya,  perjanjian  tera- peutik  dalam  pengambilan  tindakan  medik  de- ngan  persetujuan  tindakan  kedokteran  sebagai syarat  subyektifnya,  dapat  diberikan  secara  ter- tulis maupun lisan dan setelah pasien mendapat penjelasan  yang  diperlukan  tentang  perlunya tindakan  kedokteran. 20 Adapun  yang  berhak memberikan  persetujuan  dalam  persetujuan  tin- dakan  kedokteran  menurut  pasal  13  ayat  1  Pe- raturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  290/MENKES/PER/III/2008  adalah  pa- sien  yang  kompeten  atau  keluarga  terdekat. 21 Yang  dimaksud  dengan  pasien  yang  kompeten adalah  pasien  dewasa  atau  bukan  anak  menurut peraturan  perundang-undangan  atau  telah/per- nah  menikah,  tidak  terganggu  kesadaran  fisik- nya,  mampu  berkomunikasi  secara  wajar,  tidak mengalami  kemunduran  perkembangan  (retar- dasi)  mental  dan  tidak  mengalami  penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan se- cara bebas. 22
Dari  pengertian  menurut  Peraturan  Men- teri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  290/ MENKES/PER/III/2008,  maka  pasien  dewasa yang mengalami penyakit mental atau gangguan jiwa  tidak  masuk  dalam  kategori  pasien  yang kompeten sehingga tidak berhak  memberikan
19 Adami  Chazawi, Malpraktik  Kedokteran  (Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum) , Edisi pertama, Cetakan per- tama, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, h. 39
20 Peraturan  Menteri  Kesehatan  R.I.  Nomor  290  Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, loc. cit . 21 Ibid, pasal 13 22 Ibid
persetujuan  dalam  persetujuan  tindakan  kedok- teran.  Pada  pasien  gangguan  jiwa  dikatakan  ti- dak  kompeten  dikarenakan  proses  psikologis atau  mentalnya  tidak  berfungsi  dengan  baik  se- hingga fungsi sehari-harinya terganggu dan me- nyulitkan  diri  sendiri  dan/atau  orang  lain  di  se- kitarnya. 23
Persetujuan  tindakan  kedokteran  pada  pa- sien  dewasa  dengan  gangguan  jiwa  diberikan oleh orang tua/wali/ curator /saudara-saudara kandung. 24 Hal  ini  tidak  berarti  melanggar  Dek- larasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa  tahun  1948  yang  mendukung Hak  Asasi  Manusia  untuk  hidup,  yang  terdapat dalam Pasal 3, yaitu: ― every one has the right to life  and  security  of  person ‖  dan  Pasal  1 Cove- nant  on  civil  and  political  rights (1996)  yang menyatakan  ― all  peoples  have  the  rights  of  self determinations ‖, 25 juga  dalam  Pasal  4  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi ―Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak kebebasan  pribadi,  pikiran  dan  hati  nurani,  hak beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  un- tuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di ha- dapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asa- si manusia yang tidak dapat dikurangi dalam ke- adaan apapun dan oleh siapapun.‖ 26
The  right  of  self  determinations sebagai hak  dasar  atau  hak  primer  individual  adalah sumber dari hak-hak individual yang meliputi: 27 a. Hak  atas privacy yang  dikenal  dengan hak atas rahasia kedokteran
b. Hak atas tubuhnya sendiri, yaitu:
1. Hak  atas  persetujuan  tindakan  ke- dokteran
2. Hak memilih dokter dan rumah sakit
23 Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis, Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa , Edisi kedua, Cetakan pertama, Airlang- ga University Press, Surabaya, 2009, h. 732 24 Y.A. Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedok- teran (Tinjauan dari Berbagai Peraturan Perundangan dan UU Praktik Kedokteran) , Edisi pertama, Cetakan ke- dua, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, h. 41 25 Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokte- ran , Cetakan pertama, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996, h. 38-39
26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 4
27 Danny Wiradharma, op. cit ., h. 40-41
Petunjuk Penulisan Perjanjian Terapeutik Dalam Pengambilan Tindakan Medik ... Restu Pratiwi
3. Hak menolak pengobatan/perawatan
4. Hak menolak tindakan medis tertentu
5. Hak menghentikan pengobatan/pera- watan
6. Hak atas second opinion
7. Hak memeriksa rekam medis
Namun  pelaksanaan  perjanjian  terapeutik dalam pengambilan tindakan medik pada pasien gangguan  jiwa  psikotik  dapat  terkendala  oleh tidak  adanya  orang  tua/wali/ curator /saudara- saudara kandung yang dapat memberikan perse- tujuan  dalam  persetujuan  tindakan  kedokteran. Hal ini terjadi dikarenakan orang tua/wali/ cura- tor /saudara-saudara  kandung  tidak  selalu  ada untuk menunggu pasien gangguan jiwa psikotik yang  tengah  menjalani  rawat  inap  di  rumah  sa- kit.
Rumah  sakit  di  Indonesia  yang  memiliki potensi  besar  untuk  munculnya  kendala  dalam pelaksanaan  perjanjian  terapeutik  dalam  peng- ambilan  tindakan  medik  pada  pasien  gangguan jiwa psikotik adalah rumah sakit jiwa. Dan salah satu  rumah  sakit  jiwa  di  Indonesia  yang  sangat representatif  untuk  mewakili  gambaran  rumah sakit jiwa di Indonesia adalah Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.
Hal ini dikarenakan Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman  Wediodiningrat  Lawang  yang  meru- pakan rumah sakit khusus kelas A 28 adalah salah satu  rumah  sakit  jiwa  besar  di  Indonesia  yang berada dibawah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan,  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia yang memiliki fasilitas rawat inap de- ngan  kapasitas  700  tempat  tidur  dan  tidak  ada kewajiban  bagi  keluarga  pasien  untuk  menung- gu pasien yang tengah menjalani rawat inap.
Hal-hal  tersebut  di  atas  menjadi  alasan yang  menarik  bagi  penulis  untuk  mengetahui perjanjian  terapeutik  dalam  pengambilan  tinda- kan medik pada pasien gangguan jiwa psikotik di Rumah  Sakit  Jiwa  Dr.  Radjiman  Wediodi- ningrat  Lawang.  Untuk  memudahkan  analisis dan  menarik  simpulan,  penulis  merumuskan permasalahan  penelitian  ini  sebagai  berikut: Pertama ,  apakah  dasar  pelaksanaan  perjanjian terapeutik  dalam  pengambilan  tindakan  medik pada pasien gangguan jiwa psikotik di RSJ  Dr.
Radjiman  Wediodiningrat  Lawang? Kedua , Apakah  ada  batas  waktu  persetujuan  tindakan medik dalam pengambilan tindakan medik pada pasien  gangguan  jiwa  psikotik  di  RSJ  Dr.  Ra- djiman  Wediodiningrat  Lawang  diberikan  oleh pengampunya?

## B. Metode Penelitian
Tipe  penelitian  yang  dipergunakan  dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif digunakan karena dilandasi oleh karakter  khas  ilmu  hukum  itu  sendiri  yang terletak  pada  metode  penelitiannya,  yaitu  meto- de  penelitian  yang  bersifat  normatif  hukum. 29 Metode ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap  perundang-undangan, 30 dalam  hal  ini lebih ditekankan pada perundang-undangan me- ngenai  pelaksanaan  perjanjian  terapeutik  dalam pengambilan tindakan medik pada pasien  gang- guan jiwa psikotik di Rumah Sakit Jiwa Dr. Ra- djiman Wediodiningrat Lawang.
Untuk memecahkan atau menjawab masa- lah  yang  telah  ditengahkan  dalam  rumusan  ma- salah  sebagai  objek  penelitian  maka  digunakan pendekatan  yakni  pendekatan  peraturan  perun- dang-undangan dan pendekatan konseptual.
Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung dengan data primer.Data sekunder tersebut meliputi:
1. Bahan hukum primer Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan  yang  sifatnya  me- ngikat  dan  mutlak  dipergunakan  untuk menyelesaikan  permasalahan  yang  akan dibahas.
2. Bahan hukum sekunder Bahan hukum yang terdiri dari buku-bu- ku artikel, hasil seminar, laporan peneli- tian,  jurnal  yang  sifatnya  menjelaskan bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum yang menunjang pembahasan permasala- han yang ada.
Sedangkan  data  primer  diperoleh  dengan observasi  dan  wawancara.  Wawancara  dilaku- kan  secara  perseorangan  dengan  intensif  dan mendalam dalam menjawab hal-hal yang dita-
28 Peraturan  Menteri  Kesehatan  R.I.  Nomor  254  Tahun 2008  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Rumah  Sakit  Ji- wa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
29 Agus Yudha Hernoko, op. cit ., h. 38
30 Ibid
Petunjuk Penulisan
Perjanjian Terapeutik Dalam Pengambilan Tindakan Medik ...
Restu Pratiwi
nyakan. 31 Populasi,  yang  merupakan  sekelom- pok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan  sampel  atau  suatu  kumpulan  yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian, 32 dalam penelitian ini adalah para  dokter  yang  bekerja  di  RSJ  Dr.  Radjiman Wediodiningrat  Lawang  dan  pejabat  struktural dan fungsional yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian  terapeutik  dalam  pengambilan  tinda- kan medik pada pasien gangguan jiwa psikotik di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.
Penelitian ini menggunakan teknik purpo- sive sampling , artinya pengambilan sampel dila- kukan berdasarkan pertimbangan subyektif, jadi dalam  hal  ini  peneliti  menentukan  sendiri  res- ponden mana yang dianggap dapat mewakili po- pulasi. 33
Setelah selesai mengumpulkan data, maka berikutnya  dilakukan  analisis  data.  Data  yang telah  dikumpulkan  diolah  dan  dimanfaatkan  se- demikian rupa sehingga dapat dipergunakan un- tuk menjawab permasalahan.
Untuk  menganalisis  data  yang  bersifat kualitatif  ini,  maka  peneliti  mempergunakan analisa  kualitatif,  yaitu  data  diperoleh,  dipilih, dan  disusun  secara  sistematis,  kemudian  diana- lisis  secara  kualitatif,  untuk  mendapatkan  gam- baran  tentang  perjanjian  terapeutik  dalam  pe- ngambilan tindakan medik pada pasien ganggu- an jiwa psikotik di RSJ Dr. Radjiman Wediodi- ningrat Lawang.

## C. Hasil Penelitian
1. Dasar  Pelaksanaan  Perjanjian  Terapeu- tik  dalam  Pengambilan  Tindakan  Medik pada  Pasien  Gangguan  Jiwa  Psikotik  di RSJ  Dr.  Radjiman  Wediodiningrat  La- wang
a. Kriteria Pasien Gangguan Jiwa  di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
31 M.  Amin  Amrullah, Panduan  Menyusun  Proposal Skripsi, Tesis dan Disertasi , Cetakan pertama, Smart Pus- taka, Jakarta, 2013, h. 146-147
32 Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Ce- takan kesepuluh, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, h. 782
33 Burhan  Ashshofa, Metode  Penelitian  Hukum ,  Cetakan ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, h. 91
Kriteria  pasien  gangguan  jiwa  di  RSJ Dr.  Radjiman  Wediodiningrat  Lawang  me- ngacu pada Pedoman Penggolongan dan Di- agnosis Gangguan Jiwa di Indonesia, edisi III (PPDGJ-III)  yang  diterbitkan  oleh  Di- rektorat Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Pelayanan  medik,  Departemen  Kesehatan Republik  Indonesia.  PPDGJ-III  sendiri  me- rupakan suatu pedoman diagnostik yang me- rujuk  pada the  Diagnostic  and  Statistical Manual of Mental Disorders , Fourth Edition (DSM-IV)  yang  diterbitkan  oleh American Psychiatric Association (APA).
Menurut  DSM-IV,  definisi  gangguan jiwa atau gangguan mental adalah: 34
Suatu  sindrom  atau  pola  perilaku  atau psikologis  yang  secara  klinis  bermak- na  yang  terjadi  pada  seorang  individu dan  yang  disertai  dengan  adanya  pen- deritaan  (misalnya,  suatu  gejala  yang menyakitkan)  atau  kecacatan  (misal- nya,  gangguan  satu  atau  lebih  bidang fungsi  yang  penting)  atau  dengan  pe- ningkatan risiko yang signifikan untuk mengalami  kematian,  kesakitan,  keca- catan, atau kehilangan kebebasan seca- ra penting.
Para  dokter  dalam  menentukan  diag- nosis bagi pasien  gangguan jiwa di RSJ Dr. Radjiman  Wediodiningrat  Lawang  menggu- nakan PPDGJ-III yang mengelompokkan di- agnosis gangguan jiwa menjadi 100 kategori diagnosis, dengan kode F00 - F98 dan kode F99 untuk diagnosis gangguan jiwa  yang ti- dak tergolongkan (gangguan jiwa yang tidak khas). 35
Masing-masing dari kategori diagnosis (F00-F99)  tersebut  menurut  PPDGJ-III  ma- sih  dibagi  lagi  menjadi  beberapa  diagnosis gangguan  jiwa.  Dan  berdasarkan  gejala-ge- jala yang muncul pada diri pasien, maka pa- ra dokter di RSJ Dr. Radjiman Wediodining- rat Lawang dapat membuat diagnosis gang-
34 Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock dan Jack A. Grebb, Sinopsis Psikiatri , Jilid 1, (Terjemahan Widjaya Kusuma),
Bina Rupa Aksara, Tangerang, 2010, h. 500
35 Rusdi  Maslim, Buku  Saku  Diagnosis  Gangguan  Jiwa Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III , Bagian Ilmu Kedokte- ran Jiwa FK-Unika Atma Jaya, Jakarta, 1998, h. 8
Petunjuk Penulisan Perjanjian Terapeutik Dalam Pengambilan Tindakan Medik ...
Restu Pratiwi
guan jiwa atas diri pasien berdasarkan pedo- man  diagnosis  gangguan  jiwa  yang  ada  da- lam PPDGJ-III tersebut.
b. Kebijakan/Prosedur  Terkait  Pelaksa- naan Perjanjian Terapeutik dalam Pe- ngambilan  Tindakan  Medik  pada  Pa- sien  Gangguan  Jiwa  di  RSJ  Dr.  Ra- djiman Wediodiningrat Lawang
Dalam  pelaksanaan  informed  consent atau  persetujuan  tindakan  medik  di  RSJ  Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, Direktur Utama  telah  menerbitkan  Surat  Keputusan Direktur  Utama  RSJ  Dr.  Radjiman  Wedio- diningrat  Lawang  Nomor  YM.01.01/VII.2/ 078/2011  tentang  Pelaksanaan  Persetujuan Tindakan Medis ( Informed Consent ) tanggal 11 Januari 2011.
Namun, surat keputusan tentang pelak- sanaan  persetujuan  tindakan  medis  tersebut mengacu  pada  pedoman  yang  lama,  yaitu Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor 585/MENKES/PER/IX/1989  tentang  Perse- tujuan Tindakan Medik, meskipun sudah ter- bit  peraturan  yang  baru,  yaitu  Peraturan Menteri  Kesehatan  R.I.  Nomor  290/MEN- KES/PER/III/2008  tentang  Persetujuan  Tin- dakan  Kedokteran.  Selain  itu  yang  menjadi acuan  sebagai  pedoman  adalah  Surat  Kepu- tusan  Direktur  Jenderal  Pelayanan  Medik Nomor HK.00.06.3.5.1866 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik ( informed con- sent ) yang terbit tanggal 21 April 1999. 36
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pe- layanan  Medik  Nomor  HK.00.06.3.5.1866 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Me- dik  ( informed  consent )  sendiri  mempunyai tujuan  agar  pedoman  persetujuan  tindakan medik ( informed consent ) tersebut dijadikan acuan  bagi  rumah  sakit  di  Indonesia  dalam melaksanakan  ketentuan  tentang informed consent . 37
Untuk memperkuat surat keputusan
tentang  pelaksanaan  persetujuan  tindakan medis tersebut, Direktur Utama RSJ Dr. Ra- djiman  Wediodiningrat  Lawang  menerbit- kan  Kebijakan  Direktur  Utama  tentang  Per- setujuan  Tindakan  Medis  ( Informed  Con- sent ) pada tanggal 16 Mei 2011. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengatur tentang pelaksanaan  persetujuan  tindakan  medis  di RSJ  Dr.  Radjiman  Wediodiningrat  La- wang. 38
Selain itu Direktur Utama RSJ Dr. Ra- djiman Wediodiningrat Lawang juga mener- bitkan Prosedur Tetap Nomor 02 - 5 - 4 - 01 tentang  Prosedur  Persetujuan  Tindakan  Me- dik  ( Informed  Consent )  pada  tanggal  1  Juni 2011.  Tujuan  prosedur  tetap  ini  diterbitkan adalah  sebagai  acuan  penerapan  langkah- langkah untuk meminta persetujuan tindakan medis  pada  setiap  pasien  di  RSJ  Dr.  Radji- man Wediodiningrat Lawang. 39
c. Pelaksanaan  Perjanjian  Terapeutik dalam  Pengambilan  Tindakan  Medik pada Pasien Gangguan Jiwa di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat La- wang Pelaksanaan  perjanjian  terapeutik  da- lam  pengambilan  tindakan  medik  pada  pa- sien  gangguan  jiwa  di  RSJ  Dr.  Radjiman Wediodiningrat Lawang diwujudkan melalui informed  consent atau  persetujuan  tindakan medik. Menurut hampir semua responden di RSJ  Dr.  Radjiman  Wediodingrat  Lawang, informed  consent atau  persetujuan  tindakan medik yang merupakan syarat subyektif dari perjanjian terapeutik selalu dimintakan terle- bih  dahulu  sebelum  dilakukan  tindakan  me- dik  kepada  pasien  gangguan  jiwa.  Hanya  2 (dua)  orang  responden  saja  yang  menyata- kan bahwa tidak semua tindakan medik me- merlukan adanya informed consent atau per- setujuan tindakan medik. 40
Dalam pelaksanaannya, menurut ham-
36 Surat  Keputusan  Direktur  Utama  RSJ  Dr.  Radjiman Wediodiningrat  Lawang  Nomor  YM.01.01/VII.2/078/ 2011  tentang  Pelaksanaan  Persetujuan  Tindakan  Medis ( Informed Consent ) 37 Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor HK.00.06.3.5.1866 tentang Pedoman Per- setujuan Tindakan Medik ( informed consent ), angka I poin 3.
38 Kebijakan  Direktur  Utama  RSJ  Dr.  Radjiman  Wedio- diningrat  Lawang  tentang  Persetujuan  Tindakan  Medis, angka II
39 Prosedur Tetap RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat La- wang Nomor 02 - 5 - 4 - 01 tentang Prosedur Persetujuan Tindakan Medik ( Informed Consent ), h. 1 40 Hasil  wawancara  dengan  dr.  Alexandra  Diah  Mustika Wardhani, Sp.KJ dan dr. Didit Roesono, Sp.KJ
Petunjuk Penulisan Perjanjian Terapeutik Dalam Pengambilan Tindakan Medik ...
Restu Pratiwi
pir semua responden, informed consent atau persetujuan  tindakan  medik  dilakukan  de- ngan  mengisi  blangko  persetujuan  tindakan medik secara lengkap. Namun pendapat ber- beda  diungkapkan  oleh  2  (dua)  orang  res- ponden,  responden  pertama  menyatakan bahwa persetujuan tindakan medik tidak se- lalu  dengan  mengisi  blangko  persetujuan tindakan  medik,  tetapi  bisa  dengan  persetu- juan  lisan, 41 sedangkan  responden  kedua menyatakan  bahwa  persetujuan  tindakan medik  memang  dilakukan  dengan  mengisi blangko persetujuan tindakan medik, namun pengisian  blangko  tersebut  belum  tentu lengkap. 42
Blangko  persetujuan  tindakan  medik sendiri  disediakan  oleh  pihak  RSJ  Dr.  Ra- djiman Wediodiningrat Lawang dengan ben- tuk  dan  isi  yang  sudah  baku.  Pihak  pasien tinggal menandatangani blangko persetujuan tindakan  medik  tersebut  bila  pihak  pasien telah  menyetujui  tindakan  medik  yang  akan dilakukan oleh dokter, setelah terlebih dahu- lu  mendapat  informasi  atau  penjelasan  ter- kait dengan tindakan medik tersebut.
Menurut  hampir  semua  responden, bentuk dari informed consent yang ada di RSJ Dr.  Radjiman  Wediodiningrat  Lawang adalah expressed consent atau yang dinyata- kan  dengan  tertulis.  Dua  orang  responden menyatakan bahwa bentuk informed consent adalah expressed consent atau yang dinyata- kan baik dengan lisan maupun tertulis. 43 Dua orang responden lainnya menyatakan bahwa bentuk informed  consent dapat ex-  pressed consent , implied consent , maupun presumed consent untuk  kasus  gawat  daru-  rat. 44
Namun dalam prosedur yang ada di RSJ Dr. Radjiman  Wediodiningrat  Lawang  hanya berlaku expressed  consent dan presu-  med consent untuk pasien gawat darurat. 45
Dalam  hal  proses  pelaksanaan infor- med consent atau persetujuan tindakan  me-
41 Hasil wawancara dengan dr. Yunatan Iko Wicaksono
42 Hasil wawancara dengan dr. Alexandra Diah Mustika Wardhani, Sp.KJ
43 Hasil wawancara dengan drg. Sri Miendarwati dan drg. Yoyok Tri Sanyoto
44 Hasil wawancara dengan dr. Yunatan Iko Wicaksono dan Turasno, S.Kep
45 Hasil wawancara dengan dr. Yunatan Iko Wicaksono
dik, hampir semua responden menyatakan hal yang  sama,  yaitu  dokter  memberikan  in- formasi atau penjelasan kepada pihak pasien terlebih dahulu sebelum dilakukannya tinda- kan  medik.  Bila  pihak  pasien  menyetujui maka  pihak  pasien  harus  menandatangani blangko persetujuan tindakan medik. Penda- pat  berbeda  dinyatakan  oleh  1  (satu)  orang responden  yang  menyatakan  bahwa  yang memberikan informasi atau penjelasan kepa- da  pihak  pasien  adalah  perawat  dan  bukan dokter. 46
Proses  pelaksanaan informed  consent atau  persetujuan  tindakan  medik  di  RSJ  Dr. Radjiman  Wediodiningrat  Lawang  tertuang dalam  Prosedur  Tetap  RSJ  Dr.  Radjiman Wediodiningrat  Lawang Nomor 02 - 5 - 4 - 01  tentang  Prosedur  Persetujuan  Tindakan Medis  ( Informed  Consent ). 47 Namun  demi- kian,  sebagian  besar  responden  menyatakan bahwa  prosedur  tentang  persetujuan  tinda- kan medik tersebut memang ada tetapi mere- ka belum pernah melihat atau membacanya.
Untuk persetujuan tindakan medik pa- da  pasien  gangguan  jiwa  di  RSJ  Dr.  Radji- man  Wediodiningrat  Lawang  yang  menjala- ni rawat inap, menurut semua responden bila akan dilakukan tindakan medik maka perse- tujuan  tindakan  medik  yang  dipakai  adalah persetujuan  tindakan  medik  yang  telah  di- buat  pada  saat  awal  pasien  tersebut  masuk rumah sakit (karena keluarga tidak ada yang menunggu).  Bila  pada  persetujuan  tindakan medik yang dibuat pada awal pasien tersebut masuk  rumah  sakit  tidak  terdapat  macam tindakan  medik  yang  akan  dilakukan,  maka pihak  rumah  sakit  akan  menghubungi  kelu- arga  pasien  untuk  dimintakan  persetujuan tindakan medik.
Pada pasien gangguan jiwa dengan ke- adaan gawat darurat atau kritis dan harus se- gera  ditangani  karena  mengancam  nyawa- nya,  seluruh  responden  menyatakan  bahwa persetujuan  tindakan  medik  tidak  diperlu- kan. Namun demikian, pihak rumah sakit te- tap menghubungi pihak keluarga untuk me-
46 Hasil wawancara dengan dr. Eko Djunaedi, Sp.KJ
47 Prosedur  Tetap  RSJ  Dr.  Radjiman  Wediodiningrat  La- wang Nomor 02 - 5 - 4 - 01 tentang Prosedur Persetujuan Tindakan Medik ( Informed Consent )
Petunjuk Penulisan
Perjanjian Terapeutik Dalam Pengambilan Tindakan Medik ...
Restu Pratiwi
minta persetujuan tindakan medik.
Dalam pelaksanaan dari informed con- sent atau persetujuan tindakan medik di RSJ Dr.  Radjiman  Wediodiningrat  Lawang,  se- bagian  besar  responden  menyatakan  bahwa belum  pernah  terjadi  pasien  atau  dokter  ti- dak  memenuhi  kewajibannya  atau  wanpres- tasi,  namun  bila  ada  maka  akan  dikenakan sanksi  sesuai  dengan  peraturan  yang  berla- ku.  Namun  pendapat  berbeda  dikemukakan oleh  1  (satu)  orang  responden  yang  menya- takan  pernah  terjadi  wanprestasi  di  RSJ  Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, dan  yang bersangkutan telah diberikan sanksi se- suai dengan peraturan yang berlaku. 48
Pemberian persetujuan tindakan medik oleh pihak pasien di RSJ Dr. Radjiman We- diodingrat Lawang menurut pendapat semua responden  dilakukan  dengan  sukarela  tanpa adanya  paksaan,  setelah  pihak  pasien  men- dapatkan  informasi  atau  penjelasan  terkait dengan  tindakan  medik  yang  akan  dilaku- kan.
Bila  terjadi  penolakan  tindakan  medik oleh pihak pasien, maka menurut semua res- ponden, dokter akan memberikan penjelasan kembali  kepada  pihak  pasien  akan  penting- nya tindakan medik yang akan dilakukan ke- pada pasien, dan bila pihak pasien tetap me- nolak,  maka  pihak  pasien  harus  menandata- ngani  blangko  penolakan  tindakan  medik yang  telah  disediakan  oleh  pihak  RSJ  Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.
2. Batas  Waktu  Persetujuan  Tindakan  Me- dik  dalam  Pengambilan  Tindakan  Medik pada  Pasien  Gangguan  Jiwa  Psikotik  di RSJ  Dr.  Radjiman  Wediodiningrat  La- wang Diberikan oleh Pengampunya
a. Kriteria Pasien Gangguan Jiwa di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
Yang Memerlukan Pengam- pu
Tingkat keparahan gangguan jiwa me- nurut the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , Fourth Edition (DSM- IV), tergantung pada gambaran klinis, ada
48 Hasil wawancara dengan dr. I.G.D. Basudewa, Sp.KJ
atau  tidak  adanya  tanda  dan  gejala,  dan  in- tensitasnya. Keparahan gangguan jiwa dapat ringan,  sedang,  atau  berat,  dan  gangguan mungkin  berada  dalam  remisi  parsial  atau remisi penuh. 49
Pada gangguan ringan, terdapat bebe- rapa gejala, jika ada, yang melebihi dari yang diperlukan untuk membuat diagnosis, dan gejala menyebabkan tidak lebih dari gangguan ringan dalam fungsi sosial atau pekerjaan. Pada gangguan sedang, terdapat gejala atau gangguan fungsional yang bera- da  antara  ―ringan‖  dan  ―berat‖.  Dan  pada gangguan berat, terdapat banyak gejala yang melebihi yang diperlukan untuk membuat diagnosis, atau beberapa gejala yang khusus- nya berat, atau gejala menyebabkan ganggu- an jelas dalam fungsi sosial atau pekerjaan. 50 Dalam remisi parsial, kriteria sepenuh- nya untuk gangguan sebelumnya pernah ter- penuhi, tetapi sekarang hanya beberapa geja- la atau tanda dari gangguan  yang tertinggal. Dan dalam remisi penuh, tidak ada lagi geja- la atau tanda dari gangguan tetapi secara kli- nis masih relevan dengan gangguan yang di- maksud. Perbedaaan dalam remisi penuh da- ri  kesembuhan  memerlukan  pertimbangan banyak  faktor,  termasuk  perjalanan  karakte- ristik  dari  gangguan,  lamanya  waktu  sejak periode terakhir gangguan, durasi total gang- guan,  dan  perlunya  penilaian  kontinu  atau pengobatan profilaksis. 51
Dalam ganggunan jiwa atau gangguan mental terdapat istilah gangguan jiwa psiko- tik  dan  gangguan  jiwa  neurotik.  Menurut Willy  F.  Maramis  dan  Albert  A.  Maramis, gangguan jiwa psikotik adalah: 52
Suatu  gangguan  jiwa  yang  serius  dan yang  mengganggu  kemampuan  berpi- kir,  beremosi,  berkomunikasi,  mengi- ngat  kembali,  menafsirkan  kenyataan dan berperilaku secara wajar. Individu itu  sudah  kehilangan  rasa-kenyataan (‗ sense of reality ‘) sehingga ia tidak
49 Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock dan Jack A. Grebb, op. cit ., h. 489
50 Ibid
51 Ibid , h. 489-490 52 Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis, op. cit ., h.
759.
Petunjuk Penulisan
Perjanjian Terapeutik Dalam Pengambilan Tindakan Medik ...
Restu Pratiwi
mampu lagi memenuhi tuntutan hidup yang biasa sehari-hari. Mungkin soma- togenik  atau  fungsional  (psikogenik) dan keadaan psikotik itu sangat berva- riasi mengenai hal lamanya dan berat- nya.
Istilah  psikotik  menekankan  pada  hi- langnya tes realitas dan gangguan pada fungsi mental  yang  dimanifestasikan  oleh  waham, halusinasi,  konfusi,  dan  gangguan  ingatan. Pada  sebagian  besar  penggunaan  istilah dalam  psikiatrik  atau  kedokteran  jiwa, psikotik  menjadi  sinonim  dengan  gangguan berat  dalam  fungsi  sosial  dan  pribadi  yang ditandai  oleh  penarikan  sosial  dan  ketidak- mampuan  untuk  melakukan  peranan  rumah tangga dan pekerjaan yang biasanya. 53
Yang  termasuk  gangguan  psikotik  da- lam  DSM-IV  adalah  gangguan  perkemba- ngan  pervasif,  skizofrenia,  gangguan  skizo- freniform,  gangguan  skizoafektif,  gangguan delusional, gangguan psikotik singkat, gang- guan  psikotik  bersama,  gangguan  psikotik karena  kondisi  medis  umum,  gangguan  psi- kotik akibat zat, dan gangguan psikotik yang tidak  ditentukan,  serta  beberapa  gangguan mood yang berat mempunyai ciri psikotik. 54
Sedangkan  untuk  istilah  gangguan  ji- wa neurotik didefinisikan sebagai berikut: 55
Suatu  gangguan  mental  dimana  gang- guan  yang  menonjol  adalah  suatu  ge- jala  atau  kelompok  gejala  yang  me- nyebabkan penderitaan bagi individual dan  dikenali  oleh  diri  penderita  seba- gai tidak dapat diterima dan asing (dis- tonik-ego);  tes  realitas  adalah  sangat intak.  Perilaku  tidak  secara  aktif  me- langgar  norma  sosial  yang  besar  (wa- laupun  mungkin  sangat  mengganggu). Gangguan  adalah  relatif  bertahan  atau rekuren  tanpa  pengobatan,  dan  tidak terbatas  pada  suatu  reaksi  atau  stresor sementara.  Tidak  dapat  ditunjukkan etiologi atau faktor organik.
Dan  menurut  Willy  F.  Maramis  dan Albert  A.  Maramis,  gangguan  jiwa  neurotik adalah: 56
Suatu  gangguan  jiwa  yang  ditandai oleh  kecemasan.  Kecemasan  itu  dapat dirasakan  dan  diekspresikan  secara langsung atau dapat diubah (dikonver- sikan),  disalahpindahkan  atau  diwu- judkan pada tubuh. Meskipun neurotik tidak  menunjukkan  disintegrasi  kepri- badian  ataupun  distorsi  kenyataan  (re- alitas)  yang  nyata,  tetapi  dapat  juga cukup hebat sehingga mengganggu se- seorang berfungsi sehari-hari.
Istilah  neurotik  memasukkan  suatu rentang luas gangguan dengan berbagai tan- da  dan  gejala.  Dengan  demikian,  gangguan mengalami kehilangan dalam berbagai dera- jat  ketepatan  kecuali  menyatakan  bahwa  tes realitas  seseorang  dan  organisasi  kepribadi- an  adalah  intak.  Tetapi,  neurotik  dapat  dan biasanya  cukup  untuk  mengganggu  fungsi seseorang  dalam  sejumlah  bidang.  Dalam DSM-IV, gangguan neurotik adalah ganggu- an kecemasan, gangguan somatoform, gang- guan disosiatif, gangguan seksual, dan gang- guan distimik. 57
Dari  tingkat  keparahan  gangguan  jiwa menurut  DSM-IV  yang  menjadi  acuan PPDGJ-III di Indonesia, maka para dokter di RSJ  Dr.  Radjiman  Wediodiningrat  Lawang dapat  membuat  kriteria  mengenai  pasien gangguan jiwa di RSJ Dr. Radjiman Wedio- diningrat  Lawang  yang  memerlukan  peng- ampu.
b. Kebijakan/Prosedur  Terkait  dalam
Batas  Waktu Persetujuan  Tindakan Medik  dalam  Pengambilan  Tindakan Medik  pada  Pasien  Gangguan  Jiwa  di RSJ  Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Diberikan oleh Pengampunya
Pasien  dewasa  yang  mengalami  pe- nyakit mental atau gangguan  jiwa,  menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indo-
53 Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock dan Jack A. Grebb, op. cit ., h. 501
54 Ibid , h. 501-502
55 Ibid , h. 502
56 Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis, op. cit ., h.
751
57 Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock dan Jack A. Grebb, loc. cit.
Perjanjian Terapeutik Dalam Pengambilan Tindakan Medik ...
Restu Pratiwi
nesia  Nomor  290/MENKES/PER/III/2008 tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran, tidak  masuk  dalam  kategori  pasien  yang kompeten  sehingga  tidak  berhak  memberi- kan  persetujuan  dalam  persetujuan  tindakan kedokteran. 58
Gangguan  jiwa  atau  gangguan  mental menurut  angka  I  poin  3  huruf  m  Lampiran Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pelaya- nan  Medik  Nomor  HK.00.06.3.5.1866  ten- tang  Pedoman  Persetujuan  Tindakan  Medik ( informed  consent )  yang  menjadi  acuan  Su- rat  Keputusan  Direktur  Utama  RSJ  Dr.  Ra- djiman Wediodiningrat Lawang Nomor YM. 01.01/VII.2/078/2011  tentang  Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis ( Informed Con- sent )  adalah: 59 ―Sekelompok  gejala  psikolo- gik atau perilaku  yang secara klinis menim- bulkan  penderitaan  dan  gangguan  dalam fungsi  kehidupan  seseorang,  mencakup Gangguan  Mental  Berat,  Retardasi  Mental Sedang,  Retardasi  Mental  Berat,  Dementia Senilis.‖
Kebijakan/prosedur  terkait  batas  wak- tu  persetujuan  tindakan  medik  dalam  peng- ambilan  tindakan  medik  pada  pasien  gang- guan  jiwa  di  RSJ  Dr.  Radjiman  Wediodi- ningrat  Lawang  diberikan  oleh  pengampu- nya, secara khusus belumlah ada. Kebijakan/ prosedur yang ada di RSJ Dr. Radjiman We- diodiningrat  hanya  menyinggung  secara  se- pintas tentang adanya pengampuan pada pa- sien  gangguan  jiwa  tanpa  adanya  batasan waktu  sampai  kapan  pasien  jiwa  tersebut berada dalam pengampuan dalam hal perse- tujuan tindakan medik.
Dalam  pasal  7  Lampiran  Surat  Kepu- tusan  Direktur  Utama  RSJ  Dr.  Radjiman Wediodiningrat  Lawang  Nomor  YM.01.01/ VII.2/078/2011  tentang  Pelaksanaan  Perse- tujuan Tindakan Medis ( Informed Consent )
keadaan  sadar  dan  ―non  psikotik‖,  sedang- kan  bagi  pasien  yang  menderita  ―gangguan psikotik‖,  persetujuan  diberikan  oleh  orang tua/penanggung  jawab  pasien/keluarga  ter- dekatnya. 60
Kebijakan  Direktur  Utama  tentang Persetujuan Tindakan Medis ( Informed Con- sent )  pada  tanggal  16  Mei  2011  juga  hanya menyatakan  bahwa  untuk  pasien  yang  akan menjalani  rawat  inap,  persetujuan  tindakan medis dimintakan kepada penanggung jawab pasien sebelum pasien  menjalani rawat inap di  RSJ  Dr.  Radjiman  Wediodiningrat  La- wang,  tanpa  menyebutkan  batasan  waktu terkait  pemberian  persetujuan  tindakan  me- dik tersebut diberikan oleh pengampunya. 61
Demikian  pula  pada  Prosedur  Tetap RSJ  Dr.  Radjiman  Wediodiningrat  Lawang Nomor  02  -  5  -  4  -  01  Tahun  2011  tentang Prosedur  Persetujuan  Tindakan  Medik  ( In- formed  Consent ),  pada  bagian  prosedur  ha- nya  menyatakan  bahwa  informasi  diberikan kepada  pasien/walinya  dan  setelah  pasien/ walinya  mengerti,  maka  pasien/walinya  di- minta  menandatangani  blangko  persetujuan tindakan medik. 62
c. Batas  Waktu  Persetujuan  Tindakan Medik  dalam  Pengambilan  Tindakan Medik  pada  Pasien  Gangguan  Jiwa  di RSJ  Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Diberikan oleh Pengampunya
Dalam  pelaksanannya,  persetujuan  tin- dakan  medik  dalam  pengambilan  tindakan medik pada pasien gangguan jiwa di RSJ Dr. Radjiman Wediodingrat Lawang  harus  dila- kukan  oleh  pengampunya.  Menurut  hampir semua responden, dalam pengambilan perse- tujuan  tindakan  medik  diperlukan  adanya pengampu. Hanya 1 (satu)  orang  responden saja yang menyatakan bahwa tidak  semua
hanya menyatakan bahwa persetujuan   dibe- rikan oleh pasien dewasa yang berada dalam
58 Peraturan  Menteri  Kesehatan  R.I.  Nomor  290  Tahun 2008  tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran, op.  cit ., pasal 1 ayat 7
59 Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor HK.00.06.3.5.1866 tentang Pedoman Per- setujuan Tindakan Medik ( informed consent ), angka I poin 3 huruf m
60 Lampiran Surat Keputusan Direktur Utama RSJ Dr. Ra- djiman  Wediodiningrat  Lawang  Nomor  YM.01.01/VII.2/ 078/2011 tentang Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Me- dis ( Informed Consent ), loc. cit . 61 Kebijakan Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodi- ningrat  Lawang tentang Persetujuan Tindakan Medis, op. cit ., angka IV poin 1 62 Prosedur Tetap RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat La- wang Nomor 02 - 5 - 4 - 01 tentang Prosedur Persetujuan Tindakan Medik ( Informed Consent ), loc. cit.
Petunjuk Penulisan Perjanjian Terapeutik Dalam Pengambilan Tindakan Medik ...
Restu Pratiwi
pasien gangguan jiwa memerlukan pengam- pu. Bila pasien gangguan jiwa tersebut telah mengalami  remisi,  maka  pasien  tersebut  ti- dak memerlukan pengampu lagi. 63
Kriteria  pasien  gangguan  jiwa  yang memerlukan  pengampu  menurut  sebagian besar responden adalah gangguan jiwa berat atau psikotik karena pada pasien psikotik ti- dak  ada insight ,  dan  retardasi  mental.  Se- mentara  itu  5  (lima)  orang  responden  lain- nya  menyatakan  bahwa  semua  pasien  gang- guan jiwa memerlukan pengampu. 64
Mengenai  ketentuan  atau  peraturan tentang  penetapan  pasien  gangguan  jiwa yang memerlukan pengampu, sebagian besar responden menyatakan bahwa ketentuan atau peraturan tentang penetapan pasien gangguan jiwa  belumlah  ada.  Sementara  itu  5  (lima) orang  responden  lainnya  menyata-  kan bahwa  ketentuan  atau  peraturan  tersebut merupakan  bagian  dari  ketentuan  atau  pera- turan lainnya. 65
Batasan mengenai siapa saja yang ber- hak memberikan persetujuan tindakan medik pada  pasien  gangguan  jiwa  menurut  para responden  bermacam-macam.  Adapun  yang berhak  memberikan  persetujuan  tindakan medik  menurut  para  responden  adalah  sua- mi/istri, orang tua, anak kandung, wali, kelu- arga  terdekat  (saudara  kandung,  kakek/ne- nek,  paman/bibi,  sepupu),  petugas  dinsos (untuk pasien yang terlantar dan petugas ha- rus disertai dengan surat tugas), dan perang- kat desa (untuk pasien yang membahayakan lingkungan).
Mengenai batas waktu pasien ganggu- an jiwa memerlukan pengampu dalam mem- berikan  persetujuan  tindakan  medik  di  RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, lebih dari  separuh  responden  menyatakan  bahwa tidak ada batas waktu pasien gangguan jiwa memerlukan  pengampu.  Sementara  itu  6 (enam) orang responden menyatakan ada ba-
tas waktu pasien gangguan jiwa memerlukan pengampu,  yaitu  selama  pasien  tersebut menjalani rawat inap di rumah sakit. 66 Dan 4 (empat)  orang  responden  lainnya  menyata- kan  bahwa  batas  waktu  pasien  memerlukan pengampu berakhir bila gangguan jiwa berat atau  psikotiknya  dinyatakan  sembuh  atau pasien  telah  mengalami  remisi  dan insight - nya sudah bagus. 67

## D. Simpulan
Berdasarkan  keseluruhan  uraian  diatas, maka dapat ditarik simpulan:
1. Pelaksanaan  perjanjian  terapeutik  dalam pengambilan  tindakan  medik  pada  pa- sien  gangguan  jiwa  psikotik  di  RSJ  Dr. Radjiman  Wediodiningrat  Lawang  ber- dasarkan pada Surat Keputusan Direktur Utama  RSJ  Dr.  Radjiman  Wediodining- rat Lawang Nomor YM.01.01/VII.2/078/ 2011  tentang  Pelaksanaan  Persetujuan Tindakan  Medis  (Informed  Consent), Kebijakan  Direktur  Utama  tentang  Per- setujuan  Tindakan  Medis  (Informed Consent)  Tahun  2011,  dan  Prosedur  Te- tap  Nomor  02  -  5  -  4  -  01  Tahun  2011 tentang  Prosedur  Persetujuan  Tindakan Medik (Informed Consent) yang menga- cu  pada  peraturan  lama,  yaitu  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 585/MENKES/PER/IX/1989 ten- tang  Persetujuan  Tindakan  Medik  yang sudah  diganti  denganPeraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  dan Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pela- yanan Medik Nomor HK.00.06.3.5.1866 tentang  Pedoman  Persetujuan  Tindakan Medik (informed consent).
2. RSJ  Dr.  Radjiman  Wediodiningrat  La- wang  tidak  memiliki  kebijakan/prosedur yang secara khusus mengatur tentang ba-
63 Hasil  wawancara  dengan  dr.  Alexandra  Diah  Mustika Wardhani, Sp.KJ
64 Hasil wawancara dengan dr. Hidayatul Husna, dr. Didit Roesono, Sp.KJ, Turasno, S.Kep, dr. Jumhur, Sp.OG, dan Heri Juwanto, SH
65 Hasil wawancara dengan dr. Wini Agus, Sp.KJ, dr. Eko Djunaedi,  Sp.KJ,  dr.  Denny  Tandra  Yuwana,  dr.  Tiwik Kusdiningsih, Sp.KJ, dan Heri Juwanto, SH
66 Hasil  wawancara  dengan  dr.  Hidayatul  Husna,  dr.  Eko Djunaedi, Sp.KJ, Turasno, S.Kep, dr. Jumhur, Sp.OG, dr. Denny Tandra Yuwana dan dr. Tiwik Kusdiningsih, Sp. KJ 67 Hasil wawancara dengan dr. Saiful Anam, dr. Wini Agus, Sp.KJ,  Heri  Juwanto,  SH  dan  dr.  Bambang  Eko  Su- naryanto, Sp.KJ
Petunjuk Penulisan Perjanjian Terapeutik Dalam Pengambilan Tindakan Medik ...
Restu Pratiwi
tas waktu persetujuan tindakan medik di- berikan oleh  pengampunya  dan  kriteria  pasien  gangguan jiwa  psikotik  yang  me-  merlukan  pengampu, sedangkan kriteria pasien gangguan jiwa psikotik di  RSJ  Dr.  Radjiman  Wediodiningrat  Lawang selama ini mengacu pada Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia, edisi III  (PPDGJ-III)
yang diterbitkan oleh Direktorat Kese- hatan Jiwa,
Direktorat Jenderal Pelaya- nan medik, Departemen Kesehatan Re- publik Indonesia yang merujuk  pada  the  Diagnostic  and  Statistical Manual  of  Mental  Disorders,  Fourth  Edition (DSM-IV)  yang  diterbitkan  oleh  American  Psy- chiatric Association (APA).

## Daftar Pustaka

## Buku
Amrullah, M. Amin, Panduan Menyusun Proposal Skripsi, Tesis dan Disertasi , Cetakan pertama, Smart Pustaka, Jakarta, 2013 Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum , Cetakan ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2001 Chazawi, Adami, Malpraktik  Kedokteran  (Tinjauan  Norma  dan  Doktrin  Hukum) ,  Edisi  pertama, Cetakan pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2007 Guwandi, J., Medical Error dan Hukum Medis , Cetakan kedua, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2007 Hanafiah, M. Jusuf dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan , Edisi keempat, Cetakan pertama, EGC, Jakarta, 2009 Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial , Edisi pertama, Cetakan kedua, Kencana, Jakarta, 2011 Isfandyarie, Anny, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku 1 , Cetakan keenam, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011
Kaplan, Harold I., Benjamin J. Sadock dan Jack A. Grebb, Sinopsis Psikiatri , Jilid 1, (Terjemahan Widjaya Kusuma), Bina Rupa Aksara, Tangerang, 2010 Koeswadji, Hermien Hadiati, Hukum untuk Perumahsakitan , Cetakan pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 Komalawati, Veronica, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan  Dokter  dan  Pasien)  Suatu  Tinjauan  Yuridis ,  Cetakan  kedua,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2002
Maramis,  Willy  F.  dan  Albert  A.  Maramis, Catatan  Ilmu  Kedokteran  Jiwa ,  Edisi  kedua,  Cetakan pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 2009 Marbun, Rocky, et al ., Kamus Hukum Lengkap , Cetakan pertama, Visi media, Jakarta, 2012 Maslim, Rusdi, Buku  Saku  Diagnosis  Gangguan  Jiwa  Rujukan  Ringkas  dari  PPDGJ-III ,  Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atma Jaya, Jakarta, 1998 Ohoiwutun,  Y.A.  Triana, Bunga  Rampai  Hukum  Kedokteran  (Tinjauan  dari  Berbagai  Peraturan Perundangan  dan  UU  Praktik  Kedokteran) ,  Edisi  pertama,  Cetakan  kedua,  Bayumedia Publishing, Malang, 2008
Soepardan, Suryani dan Dadi Anwar Hadi, Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan , Cetakan pertama, EGC, Jakarta, 2008 Subekti, Hukum Perjanjian , Cetakan keduabelas, Intermasa, Jakarta, 1990 Subekti,  R.  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Cetakan  keduapuluh delapan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
Petunjuk Penulisan
Perjanjian Terapeutik Dalam Pengambilan Tindakan Medik ...
Restu Pratiwi
Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Cetakan kesepuluh, Balai Pustaka, Jakarta, 1999 Wiradharma, Danny, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran , Cetakan pertama, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  254/MENKES/PER/III/2008  Tahun  2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  290/MENKES/PER/III/2008  Tahun  2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor HK.00.06.3.5.1866 Tahun 1999 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik ( informed consent )
Surat  Keputusan  Direktur  Utama  RSJ  Dr.  Radjiman  Wediodiningrat  Lawang  Nomor  YM.01.01/ VII.2/078/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis ( Informed Consent ) Kebijakan Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Tahun 2011 tentang Persetujuan Tindakan Medis ( Informed Consent )
Prosedur Tetap RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Nomor 02 – 5 – 4 – 01 Tahun 2011 tentang Prosedur Persetujuan Tindakan Medik ( Informed Consent )