Perlindungan Hukum Pemegang Obligasi Terhadap Resiko Emiten Yang Gagal Bayar ( Default )
Nabilla Clarissa Sasqia Putri nabillacsp@gmail.com
Umar Hasan umarhasan@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 29 Desember 2020; Accepted: 28 Januari 2021; Published: 15 Juni 2022

## Abstract
The objectives of this study are (1) to identify and analyze the responsibility of the issuer of the bonds to issuers who default on after the enactment of the Financial Services Authority Law No. 21 of 2011 (2) to determine and analyze the form of legal protection of bondholders against issuers who default on after the enactment of the Financial Services Authority Law No. 21 of 2011. The research method used is juridical normative, which is research that aims to study legal materials, both primary and secondary legal materials. The data source in this research and writing is using secondary data in the form of library research. The approaches used in the research are the normative approach, the conceptual approach, and the historical approach. The result of this research is that the responsibility of the issuer to default (default), the issuer has an important role in the issuance of bonds, the issuer has the main responsibility of paying the bond interest on time. In addition, the protection needed by bond investors to protect their capital  from  the  possibility  of  default  risk  can  consist  of  three  things,  namely  information disclosure, collateral included in bond issuance, and sinking fund (reserve fund). provided in the context of providing funds for the payment of loan principal along with the agreed interest in bonds.
Keywords : Legal Protection, Bondholders, Issuers

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tanggung  jawab pihak penerbit obligasi terhadap emiten yang gagal bayar ( default ) pasca berlakuknya Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 (2) untuk mengetahui dan menganalisis
Volume 3 Nomor 2 Juni 2022 Halaman 186 - 200 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas
Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
bentuk perlindungan hukum pemegang obligasi terhadap emiten yang gagal bayar ( default ) pasca  berlakuknya  Undang-Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  21  Tahun  2011.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  Yuridis  Normatif,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sumber data dalam penelitian dan penulisan ini adalah menggunakan data sekunder berupa  penelusuran  kepustakaan (library  research) .Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  adalah  pendekatan  Perundang-Undangan  ( normatif  approach ),  Pendekatan Konseptual ( conceptual approach ), Pendekatan Historis ( Historical Approach ). Hasil penelitian ini  adalah  bahwa tanggung  jawab  pihak  penerbit  terhadap  gagal  bayar  ( default ),  emiten memiliki  peran  penting  dalam  penerbitan  obligasi,  emiten  memiliki  tanggung  jawab  pokok yaitu  melakukan  pembayaran  bunga  obligasi  dengan  tepat  waktu.  Selain  itu,  perlindungan yang  dibutuhkan  oleh  investor  obligasi  untuk  melindungi  modalnya  dari  kemungkinan terjadinya risiko gagal bayar ( default ) dapat terdiri dari tiga hal, yaitu keterbukaan informasi, adanya  jaminan  ( collateral )  yang  disertakan  dalam  penerbitan  obligasi,  dan  adanya sinking fund (dana  cadangan)  yang  disediakan  dalam  rangka  penyediaan  dana  untuk  pembayaran pokok pinjaman beserta bunga yang diperjanjikan dalam obligasi
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Obligasi , Emiten

## A. Pendahuluan
Pasar  Modal  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  sebagai  roda  penggerak pembangunan Nasional yaitu untuk pembiayaan proyek-proyek Pemerintah maupun proyek Swasta.  Pasar  modal (capital  market) mempertemukan  pemilik  dana (supplier  of  funds) dengan pengguna dana ( user of fund) untuk tujuan investasi jangka menengah (middle-term investment) dan panjang (long-term investment.) 1 Secara sederhana, pasar modal merupakan pasar yang memperjualbelikan berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. 2
Pasar Modal memberikan  peluang  kepada  masyarakat  untuk  melakukan  investasi baik investasi  yang  berjangka  pendek,  menengah,  maupun  berjangka    panjang,  sedangkan  bagi pihak Emiten semakin mudah untuk memperoleh dana dari masyarakat pemodal (investor) dengan cara menerbitkan surat berharga baik bersifat ekuitas maupun bersifat utang. 3
Keinginan  masyarakat  untuk  berinvestasi  ke  dalam  obligasi  dalam  perkembangannya cukup  besar.  Hal  ini  tercermin  dari  tingginya  permintaan  atas  obligasi  dalam  setiap pelaksanaan  emisi  yang  sudah  dilakukan,  bahkan  ada  beberapa  perusahaan  yang  harus
1 M.Irsan  Nasarudin, et.al ., Aspek  Hukum  Pasar  Modal  Indonesia ,  (Jakarta  :  Kencana,  2008), hlm.10.
2 Ibid . 3 Gunawan  Widjaja  &  Jono, Penerbitan  Obligasi  dan  Peran  serta  Tanggung  Jawab  Wali  Amanat dalam Pasar Modal, ( Jakarta:Kencana,2006), hlm. 2.
melakukan  penjatahan  akibat  tingginya  permintaan  dibandingkan  dengan  jumlah  obligasi yang ditawarkan ( over subscribe ).
Obligasi merupakan salah satu jenis efek yang mempunyai jangka waktu cukup panjang. 4 Pelaku  pasar  biasanya  menggunakan  istilah  obligasi  untuk  penerbitan  surat  utang  dalam jumlah yang besar yang ditawarkan secara luas kepada publik. 5
Berinvestasi  di  obligasi  bukan  tanpa  risiko,  karena  penerbit  obligasi  bisa  saja  gagal membayar kewajibannya. Untuk melindungi investor dari risiko gagal bayar ini, dalam proses penerbitan  obligasi,  penerbit  melibatkan  pihak  ketiga  (waliamanat)  yang  mewakili kepentingan investor. Selain itu, penerbit obligasi biasanya secara berkala menyisihkan dana untuk  dana  cadangan  membayar  bunga  kupon  obligasi.  Ada  juga  penerbit  obligasi  yang memberikan  jaminan  berupa  aset  yang  dimilikinya.  Obligasi  juga  mengandung  risiko likuiditas yang muncul sejalan dengan mudah tidaknya obligasi dijual kembali dengan harga yang mendekati nilai yang sebenarnya.
Risiko  yang  tinggi  ini  berbanding  lurus  dengan  imbal  hasil  tinggi  yang  didapat  para investor.  Beberapa  perusahaan  publik  di  Bursa  Efek  Indonesia  pernah  dinyatakan  gagal membayar  bunga  maupun  pinjaman  pokok  obligasi  perusahaan  hampir  setiap  tahunnya. Pembayaran bunga tersebut seharusnya dilakukan pada saat jatuh tempo. Investor obligasi harus berjaga-jaga terhadap risiko perusahaan yaitu default risk atau risiko gagal bayar. Risiko gagal  bayar  yaitu  risiko  perusahaan  karena  tidak  mampu  memenuhi  janji  yang  telah ditetapkan, yaitu tidak mampu membayar kupon, atau mengembalikan pokok obligasi. Kasus gagal bayar obligasi terjadi pada beberapa perusahaan besar di Indonesia.
Pada tahun 1998 harga Obligasi pernah mengalami penurunan yang sangat tajam hingga mencapai  harga  9%  dikarenakan  adanya  krisis  ekonomi  sehingga  Emiten  tidak  bisa membayar utang pokok dan bunga atau disebut dengan istilah “gagal bayar” ( default ). Selain gagal bayar faktor lain yang mempengaruhi harga Obligasi adalah :
a. Melonjaknya suku bunga deposito secara significant
b. Penurunan rating obligasi misalnya yang tadi ratingnya A+ (A plus) kemudian turun menjadi A- (A minus)
c. Emiten terlambat membayar bunga (deviden)
4 Ibid .
5 Sutedi, Adrian. Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.2
Pada saat itu hingga kurun waktu tahun 2009 beberapa Emiten melakukan buy  back  Obligasinya,  sehingga  Investor  atau  pemegang  Obligasi  yang  gagal  bayar tersebut  mempertanyakan  tindakan  Emiten  yaitu:  disatu  sisi  Emiten  melakukan  buy back  tapi  disisi  lain  pada  saat  yang  sama  Emiten  tidak  membayar  pokok  dan  bunga Obligasi  yang  diterbitkan,  dan  buyback  tersebut  dilakukan  dengan  cara  diam-diam selain  itu  Emiten  melakukan  buyback  obligasinya  melalui  pihak  lain  ( nominee ) walaupun  hal  ini  sangat  sulit  untuk  membuktikan,  akibatnya  dalam  Rapat  Umum Pemegang  Obligasi  (RUPO)  pemegang  Obligasi  sering  kali  kalah  dalam  pengambilan voting dan hasil RUPO yang seolah-olah memenuhi syarat mayoritas untuk menyetujui usulan Emiten dalam agenda RUPO.
Perusahaan publik yang dinyatakan gagal bayar tersebut menunjukkan bahwa beberapa perusahaan  telah  melakukan  wanprestasi  terhadap  para  investor  pemegang  obligasi  yakni dengan  tidak  membayarkan  pokok  dan/atau  bunga  obligasi  perusahaan  sesuai  perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Perusahaan-perusahaan yang dinyatakan gagal  bayar  tersebut  tidak  dapat  membayarkan  bunga  obligasi  perusahaan  kemungkinan memiliki 2 (dua) masalah yakni perusahaan untuk sementara waktu tidak memiliki kas untuk membayarkan  pokok  dan/atau  bunga  obligasi  perusahaan  atau  perusahaan  sudah  tidak sanggup lagi untuk membayarkan pokok dan/atau bunga obligasi perusahaan tersebut. Kasus gagal bayar oleh emiten penerbit obligasi perusahaan sangat merugikan investor pemegang obligasi. Peraturan perundang-undangan yang ada belum secara nyata melindungi hak-hak investor  pemegang  obligasi.  Mengingat  keadaan  pasar  modal  yang  semakin  berkembang seiring  globalisasi  ekonomi  dan  juga  makin  meningkatnya  animo  masyarakat  untuk menempatkan  dana  pada  instrumen  obligasi  perusahaan,  perlindungan  hukum  bagi  para investor pemegang obligasi harus benar-benar tampak secara nyata.
Undang-Undang  OJK  mempunyai  fungsi,  tugas  dan  wewenang  dalam  hal  pengaturan, pengawasn,  pemeriksaan  dan  penyidikan  dalam sektor  jasa  keuangan,  hal ini  diatur  dalam Pasal 1 angka (1) UU OJK. OJK memiliki tugas salah satunya adalah menegakkan perlindungan konsumen  jasa  keuangan  di  Indonesia.  Perihal  perlindungan  konsumen  tercantum  dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan.
Masalah perlindungan hukum untuk pemegang obligasi  jika emiten gagal bayar secara eksplisit tidak tertera jelas, kekaburan norma hukum yang mengatur tentang perlindungan
secara hukum bagi pemegang obligasi yang turut merugi terkait emiten gagal bayar dalam UU Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 hanya bersifat pencegahan atau preventif.
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  OJK  terhadap  konsumen  bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pasal 28 UU OJK  memberikan  perlindungan  hukum  bersifat  pencegahan  kerugian  konsumen  dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK adalah: 1). memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat  atas  karakteristik  sektor  jasa  keuangan,  layanan,  dan  produknya;  2).  meminta Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk  menghentikan  kegiatannya  apabila  kegiatan  tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan 3). tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Khusus Pasal 29 UU OJK menyatakan,  bahwa  OJK  melakukan  pelayanan  pengaduan  Konsumen  yang  meliputi;  a). menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; b). membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; c). memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Bentuk perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif adalah jika terjadi sengketa antara  konsumen  dengan  perusahaan  industri  jasa  keuangan,  maka  OJK  berwenang melakukan  pembelaan  hukum  demi  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat.  Pembelaan hukum  tersebut  meliputi  memerintahkan  perusahaan  jasa  keuangan  untuk  menyelesaikan pengaduan  yang  dilakukan  oleh  konsumen  yang  merasa  dirugikan  melalui  cara;  a). memerintahkan  atau  melakukan  tindakan  tertentu  kepada  Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud; b). mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan  kerugian  dimaksud  maupun  di  bawah  penguasaan  pihak  lain  dengan  itikad tidak  baik;  dan/atau  untuk  memperoleh  ganti  kerugian  dari  pihak  yang  menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Landasan  filosofis  bahwa  lembaga  OJK  memberikan  perlindungan  hukum  adalah  asas- asas yang mendasari OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu:
a) Asas  independensi,  yakni  independen  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan fungsi,  tugas,  dan  wewenang  OJK  dengan  tetap  sesuai  peraturan  perundang-undangan yang berlaku;
b) Asas  kepastian  hukum,  yakni  asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan  landasan peraturan  perundang-undangan  dan  keadilan  dalam  setiap  kebijakan  penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
c) Asas  kepentingan  umum,  yakni  asas  yang  membela  dan  melindungi  kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
d) Asas  keterbukaan,  yakni  asas  yang  membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat  untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan  golongan,  serta  rahasia  negara,  termasuk  rahasia  sebagaimana  ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan;
e) Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan  keahlian dalam pelaksanaan tugas dan  wewenang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dengan  tetap  berlandaskan  pada  kode  etik  dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f) Asas  integritas,  yakni  asas  yang  berpegang  teguh  pada  nilai-nilai  moral  dalam  setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
g) Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 6
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  (1) untukmengetahui dan menganalisis tanggung jawab pihak penerbit obligasi terhadap emiten yang gagal bayar ( default ) pasca berlakuknya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 (2) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum pemegang obligasi  terhadap  emiten  yang  gagal  bayar  ( default )  pasca  berlakuknya  Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  Yuridis  Normatif,  yaitu  penelitian  yang bertujuan  untuk  pengkajian  terhadap  bahan-bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer maupun  bahan  hukum  sekunder.  Sumber  data  dalam  penelitian  dan  penulisan  ini  adalah menggunakan data sekunder berupa penelusuran kepustakaan (library research) .Pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  pendekatan  Perundang-Undangan  ( normatif approach ),  Pendekatan  Konseptual  ( conceptual  approach ),  Pendekatan  Historis  ( Historical
6 Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  h.  4-5. “Dalam  ilmu  perundang-undangan,  penjelasan  undang-undang  merupakan  kebiasaan  Negara-negara yang menganut civil law. Penjelasan ini berfungsi sebagai pemberi keterangan mengenai kata-kata atau frasa  dalam  ayat  atau  pasal  yang  dianggap  belum  jelas  atau  dikhawatirkan  akan  menimbulkan  salah penafsiran di kemudian hari. Perumusan penjelasan undnag-undang tidak boleh berisi  norma hukum baru”.  Lihat  Jimly  Asshiddiqie,  “Perihal  Undang-Undang”,  cet.II,  (Jakarta:  PT.  Rajagrafindo  Persada, 2011), h. 133-135.
Approach ).

## B. Pembahasan
1. Perlindungan Hukum Investor Obligasi Terhadap Gagal Bayar ( Default )
a) Perlindungan  Investor  Obligasi  Dalam  Hal  Terjadinya Default Berdasarkan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011
Perlindungan  investor  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  pengaturan  mengenai mekanisme  transparansi  pasar,  jaminan  atas  kebenaran  informasi,  dan  menjatuhkan sanksi bagi pelaku yang melanggar aturan baik berupa sanksi yang sifatnya administratif maupun  yang  sifatnya  pidana  terhadap  tindak  pidana  dalam  bidang  pasar  modal  yang termasuk kategori pelanggaran dan atau kejahatan. Dalam Undang-undang Pasar Modal, perlindungan untuk investor Pemegang Efek  berupa obligasi diatur pula dalam Bab VI bagian ketiga mengenai wali amanat yang merupakan wakil pemegang obligasi.
Wali  amanat  berusaha  untuk  melakukan  negoisasi  didalam  perjanjiann perwaliamanatan  agar  perjanjian  tersebut  mimiliki  hal-hal  yang  berisikan  dapat memitigasi terjadinya gagal bayar ( default ).
Perlindungan yang dibutuhkan oleh investor obligasi untuk melindungi modalnya dari kemungkinan  terjadinya  risiko  gagal  bayar  ( default )  yang  terdiri  dari  keterbukaan informasi,  dan  adanya  jaminan  ( collateral )  yang  disertakan  dalam  penerbitan  obligasi beserta adanya sinking fund (dana cadangan)
b) Perlindungan Hukum Investor Obligasi Melalui Peraturan Bapepam
Beberapa peraturan Bapepam yang terkait dengan obligasi yaitu Peraturan Bapepam Nomor X.1.2 tentang pemeliharaan Dokumen Oleh  Wali Amanat, Nomor VI.C.2 tentang pendaftaran Bank Umum sebagai wali amanat, Nomor X.I. tentang Laporan Wali Amanat, Nomor X.M.3 tentang pelaporan Transaksi Obligasi. 7
c) Perlindungan  Hukum  Investor  Obligasi  Melalui  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan / POJK
Undang-Undang  OJK  ini  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  dalam  hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan dalam sektor jasa keuangan, hal ini diatur di dalam pasal 1 angka (1) UU OJK.
7 Peraturan Bapepam
Dengan  lahirnya  OJK  maka  tugas  pengawasan  tersebut  berpindah  dari  Bapepam kepada  OJK.  Perpindahan  tugas  pengawasan  ini  dijelaskan  di    dalam  pasal  6  huruf  b Undang- undang OJK yang menyatakan:
“ OJK  melakukan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa keuangan di sektor pasar modal”.
Pengawasan selain dilakukan oleh OJK juga turut dilakukan oleh Bursa Efek. Divisi Pengawasan Transaksi Bursa Efek Indonesia memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi harus wajar, teratur dan memberikan informasi yang terbuka terhadap pasar. Dalam  hal  mewujudkan  dilaksanakannya  penegakan  hukum  secara  tegas  terhadap setiap pihak yang terkait dengan kegiatan pasar modal, sesuai dengan ketentuan pasal 5  huruf  e  Undang-  undang  Pasar  Modal,  POJK  mempunyai  kewenangan  untuk mengadakan  pemeriksaan  dan  penyidikan  terhadap  setiap  pihak  dalam  hal  terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Pasar Modal dan atau Peraturan Pelaksanaanya.
Ketentuan  mengenai  pemeriksaan  dan  penyidikan  yang  dilakukan  POJK  tersebut tertuang dalam ketentuan pasal 100 dan 101 Undang-undang Pasar Modal. Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan masyarakat, sesuai ketentuan pasal  5  huruf  n  undang-  undang  tersebut,  POJK  berwenang  untuk  mengambil  segala tindakan  yang  diperlukan  untuk  mencegah  kerugian  masyarakat  sebagai  akibat  dari adanya pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal.
Pengawasan  di  bidang  pasar  modal  pada  awalnya  berada  di  bawah  pengawasan Bapepam-LK  (Badan  Pengawasan  Pasar  Modal  Lembaga  keuangan  berdasarkan Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  bahwa  pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam-LK yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi  kepentingan  pemodal  dan  masyarakat.  Namun  Pada  akhir  2011,  sebagai upaya  reformasi  sektor  keuangan,  pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) sepakat  mendirikan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Kemudian,  pada  tanggal  22 November  2012,  Undang-Undang  No  21  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  disahkan. Lembaga  yang  disebut  independen  ini  berfungsi  mulai  31  Desember  2012  dimana menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan
(Bapepam-LK). 8
Saat  ini  pengawasan  pasar  modal  dilakukan  oleh  lembaga  baru  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak  lain,  yang  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Ketika  terjadi default (gagal  bayar/  wanprestasi),  POJK  berwenang  mengadakan pemeriksaan  dan  penyidikan  terhadap  setiap  pihak  yang  terkait  dengan  penerbitan obligasi  dan  pelaksanaan  usaha  emiten  atau  pihak-pihak  lainnya  yang  dicurigai berpotensi  besar  sebagai  penyebab  utama  terjadinya  kondisi  gagal  bayar  atas pinjaman/hutang  pokok  dan  bunga  obligasi  tersebut.  Pemeriksaan  dan  penyidikan dapat dilakukan Bila ternyata dari hasil pemeriksaan dan penyidikan POJK menemukan adanya pelanggaran maka, sebagai pemegang otoritas tertinggi di bidang pasar modal, POJK  dapat  mengenakan  sanksi  yang  bersifat  administratif  bagi  pihak  yang  terbukti secara benar dan sah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya gagal bayar itu.  Sanksi  tersebut  dapat  berupa  peringatan  tertulis,  denda  atau  kewajiban  untuk membayar  sejumlah  uang  tertentu,  pembatasan  kegiatan  usaha,  pembekuan  kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. 9 Seperti kasus kegagalan anak usaha perusahaan tekstil Duniatex Group membayar bunga obligasi dianggap mencoreng kepercayaan investor terhadap instrumen obligasi atau  utang  swasta  yang  dikeluarkan  korporasi  di  Indonesia.  Kasus  Duniatex  bermula dari  anak  usahanya,  PT  Delta  Dunia  Sandang  Textile  (DDST),  yang  gagal  membayar bunga senilai US$ 13,4 juta pada 10 Juli 2019 atas  pinjaman sindikasi senilai US$260 juta.  Kemudian  PT  Delta  Merlin  Dunia  Textile  (DMDT),  anak  usaha  Duniatex  Group lainnya, juga gagal membayar bunga obligasi perdananya senilai US$12,9 juta yang jatuh tempo pada 12 September 2019. Seharusnya, DMDT menyetor sebagian hasil penjualan obligasi  senilai  US$300  juta  yang  diterbitkan  pada  12  Maret  2019  ke  rekening penampungan  untuk  membayar  bunga  pertamanya.  Namun,  hingga  jatuh  tempo, pembayaran kupon bunga tidak dilaksanakan. Secara kumulatif, utang enam anak usaha
8 11Sindonews.com,  2012,  Kelahiran  OJK,  sejarah  baru  perekonomian  Indonesia  (online) http://ekbis.sindonews.com/read/700589/90/kelahiran-ojk-sejarah-baru-perekonomian-indonesia , (25 September 2014).
9 Pasal 102 Undang-undang Pasar Modal
Duniatex  mencapai  Rp18,79  triliun,  yang  berasal  dari  20  bank  yang  memberikan pinjaman bilateral, tiga pinjaman sindikasi, dan utang obligasi. 10
Kasus  ini  segera  ditanggulangi  regulator,  khususnya  oleh  OJK  dan  BEI,  agar  tidak merusak  upaya  pengembangan  pasar  keuangan  di  Indonesia  dan  menyulitkan perusahaan-perusahaan swasta dalam mencari alternatif sumber pembiayaan.
Berdasarkan  kasus  diatas,  dapat  dilihat  prosedur  pemeriksaan  dan  penyidikan terhadap setiap pihak yang terkait dengan penerbitan obligasi dan pelaksanaan usaha emiten  atau  pihak-pihak  lainnya  yang  dicurigai  berpotensi  besar  sebagai  penyebab utama terjadinya kondisi gagal bayar atas pinjaman/hutang pokok dan bunga obligasi langsung  ditangani  oleh  OJK  dan  BEI.  Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada pemegang obligasi belum tergambar dengan jelas, namun secara UU dan POJK, Emiten gagal bayar telah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d) Penanggung Hutang ( Guarantor ) Dalam Penerbitan Obligasi Perusahaan
Penanggung hutang ( guarantor ) ini berfungsi sebagai salah satu faktor pendukung dalam  penerbitan  obligasi  dimana  keberadaannya/  keikutsertaannya  dapat memberikan  perlindungan  dan  jaminan  keamanan  investasi  yang  lebih  bagi  pihak pemegang  obligasi  dan  calon  investor.  Dengan  disertakannya  penanggung  hutang ( guarantor )  dalam  emisi  obligasi  maka  jika  dikemudian  hari  terjadi  kondisi  dimana penerbit  obligasi  tidak  dapat  membayar  pokok  hutang  dan  bunga  obligasinya,  pihak penanggung  hutang  inilah  yang  nantinya  akan  menangung  kewajiban  pembayaran kembali emiten obligasi tersebut.
2. Tanggung Jawab Pihak Penerbit Obligasi Terhadap Risiko Gagal Bayar ( Default )
a) Tanggung  Jawab  Emiten  dalam  Hal  Terjadi  Gagal  Bayar  Bunga  Obligasi  yang Dialami pemegang Obligasi
Dalam penerbitan obligasi, emiten memiliki tanggung jawab pokok yaitu melakukan pembayaran bunga obligasi dan pelunasan pokok obligasi dengan tepat waktu. Penerbit obligasi  yang  mengalami  gagal  bayar  dalam  hal  ini  emiten  yang  lalai  karena  tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak membayar bunga obligasi atau tidak membayar utang  pokoknya.  Maka  emiten  harus  melakukan  kewajibannya  yaitu  membayar  dan melunasi utang tersebut. Dalam hal ini emiten akan melakukan perbaikan untuk masalah
10 https://m.mediaindonesia.com/read/detail/261498-gagal-bayar-duniatex-rusak- kepercayaan
gagal bayar tersebut.
Tanggung  jawab  emiten  dalam  usahanya  untuk  membayar  dan  melunasi  utang tersebut yaitu dengan cara emiten menawarkan melalui restrukturisasi atau penjadwalan kembali  atau  perpanjangan  waktu  jatuh  tempo  utang.  Selain  itu,  biasanya  emiten  yang mengalami gagal bayar juga melakukan hal lain yaitu menawarkan konfersi utang menjadi penyertaan  (saham),  pembayaran  obligasi  dengan  suku  bunga  lebih  rendah  atau  tanpa bunga  sama  sekali,  pencairan  sumber  pendanaan  baru  (misalnya:  penerbitan  obligasi baru, peminjaman dari bank, dan lainnya). Maupun mencairkan piutang jangka pendek.
Usaha  lainnya  yang  dapat  dilakukan  guna  mencegah default adalah  melalui amortisasi.  Amortisasi  dilakukan  melalui  pembayaran  pokok  obligasi  yang  dilakukan secara  mencicil  (pelunasan  pokok  obligasi  sebagian  demi  sebagian)  kepada  pemegang obligasi  secara  proporsional  sesuai  kepemilikan  obligasi,  sehingga  pada  waktu  obligasi telah jatuh tempo maka emiten tidak perlu membayar jumlah pokok obligasi yang sangat besar.
b) Tanggung  Jawab  Wali  Amanat  dalam  Hal  Terjadi  Gagal  Bayar  Bunga  Obligasi yang Dialami pemegang Obligasi
Pada  dasarnya  wali  amanat  tidak  akan  dapat  diminta  untuk  mengganti  kerugian pemegang obligasi dalam hal terjadinya gagal bayar atas bunga dan/atau pokok obligasi, apabila  wali  amanat  telah  melakukan  tugasnya  dengan  sebaik  mungkin  secara profesional dan maksimal. Namun kriteria standar penilaian kinerja wali amanat belum dapat diukur mengingat tidak adanya lembaga independen yang menilai hal tersebut.
Di kalangan institusi bank sebagai wali amanat terdapat asosiasi wali amanat, yang beranama  Asosiasi  Wali  Amanat  Indonesia.  Namun  asosiasi  tersebut  tidak  memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja wali amanat (bank) yang menjadi anggotanya. Jadi dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  ada  pihak  yang  secara  khusus mengawasi kinerja  wali  amanat;  sehingga  atas  hal  tersebut,  wali  amanat  dituntut  untuk  dapat bersikap secara profesional dan independen dalam menjalankan tugasnya.
Setelah  terjadi gagal  bayar  oleh  emiten  maka  tindakan  yang  dapat  dilakukan  oleh wali amanat adalah melakukan upaya agar emiten dapat sesegera mungkin membayar kewajibannya kepada para pemegang obligasi, termasuk melakukan eksekusi jaminan dan pencairan sinking fund (bila ada).
Menurut Peggy J. Naile, dalam hal emiten mengalami gagal bayar atau default , maka
wali amanat bertanggung jawab untuk 11
a. Mengatur pencairan dana cadangan atau sinking fund (bila ada) guna membayar pemegang pemegang obligasi;
b. Memetakan hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
c. Memberitahu para pemegang obligasi;
d. Mengidentifikasi dan melindungi jaminan.
Wali amanat juga melakukan negoisasi dengan emiten agar sebisa mungkin obligasi tersebut memiliki jaminan yang preferen. Apabila jaminannya tidak preferen dan terjadi sesuatu  yang  tidak  diinginkan,  maka  wali  amanat  akan  pari  pasu  dengan  kreditor lainnya  dan  wali  amanat  tidak  bisa  meksekusi  sendiri  apabila  terjadi  kelalaian  yang dilakukan oleh emiten. Memang tidak diatur dengan jelas bahwa setiap  emisi obligasi harus ada jaminan. Dalam hal ini wali amanat akan melihat dari keuangan pihak emiten dan rating emiten apakah bagus atau kurang bagus. Apabila emiten tersebut memang bagus maka bisa jadi emiten tidak bersedia memberikan jaminan yang preferen. 12
Sebelum wali amanat masuk kepengadilan, banyak hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Hal-hal tersebut antara lain melakukan klarifikasi dengan emiten, mengadakan pertemuan  informal  dengan  emiten  dan  pemegang  obligasi,  sampai  akhirnya mengadakan RUPO. Dalam RUPO tidak akan langsung dinyatakan bahwa emiten dalam keadaan default . Dalam RUPO, pertama kali akan diberikan kesempatan kepada emiten untuk  memberikan  penjelasan  tanpa  ada  keputusan  apa  pun.  Sampai  akhirnya  jika memang emiten benar-benar “bandel”, barulah dalam RUPO emiten dinyatakan default , emiten tidak dapat langsung dibawa ke pengadilan. Dibuka kemungkinan bagi emiten untuk  mengajukan  usulan  mengenai  tindakan  apa  yang  hendak  dilakukan  terhadap emiten, apakah ingin dilakukan  restrukturisasi  atau asset  settlement .  Ketika  pada akhirnya  ditempuh  jalur  pengadilan,  hal  itu  berati  emiten  memang  benar-benar “bandel”  dan  tidak  bersedia  bekerja  sama.  Yang  dapat  dilakukan  wali  amanat  yaitu berupa  tindakan-tindakan  sebagaimana  yang  telah diatur  dalam  perjanjian perwaliamanatan itu sendiri. Dimana tindakan tersebut dapat berupa tindakan hukum.
11 Peggy  J.  Naile,  “Cover  Story:  Defaulted  Bond  Issues:  Two  Checklists  for  Indenture  Trustees,” Hoosie Banker Volume 76, (Juni 1992), hlm. 24
12 Adrian.Sutedi, op.cit., hlm.54.
Tindakan  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemegang  obligasi  yang  diwakili  wali amanat, yaitu:
a. Eksekusi jaminan dan pencairan sinking fund (bila ada);
b. Gugatan perdata berupa gugatan wanprestasi;
c. Class action ;
d. Permohonan pailit atas emiten;

## C. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Perlindungan  yang  dibutuhkan  oleh  investor  obligasi  untuk  melindungi  modalnya dari kemungkinan terjadinya risiko gagal bayar ( default ) dapat terdiri dari tiga hal, yaitu  keterbukaan  informasi,  adanya  jaminan  ( collateral )  yang  disertakan  dalam penerbitan obligasi, dan adanya sinking fund (dana cadangan) yang disediakan dalam rangka  penyediaan  dana  untuk  pembayaran  pokok  pinjaman  beserta  bunga  yang diperjanjikan dalam obligasi. Selain itu peran POJK juga sangat berpengaruh dalam memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  para  investor  dalam  pengaturan  dan pengawasan  dikegiatan  pasar  modal.  Dalam  hal  POJK  menemukan  adanya pelanggaran, maka sebagai pemegang otoritas tertinggi  di bidang pasar modal dapat mengenai sanksi yang bersifat administratif bagi pihak yang terbukti secara benar dan sah.
2. Tanggung jawab pihak penerbit terhadap gagal bayar ( default ), emiten memiliki peran penting  dalam  penerbitan  obligasi,  emiten  memiliki  tanggung  jawab  pokok  yaitu melakukan pembayaran bunga obligasi dengan tepat waktu. Pada praktiknya, dalam hal emiten lalai memenuhi kewajiban pokok tersebut, maka emiten dapat dikenakan sejumlah  denda  atau  tindakan  hukum  lainnya.  Emiten  dalam    usahanya  untuk membayar dan melunasi utang tersebut yaitu dengan cara  emiten menawarkan melalui  restrukturisasi,  menawarkan  konfersi  utang  menjadi  penyertaan  (saham), pembayaran obligasi dengan suku bunga lebih rendah atau tanpa bunga sama  sekali, pencairan  sumber  pendanaan  baru  maupun  mencairkan  piutang  jangka  pendek. Bahwa  dalam  emiten  menalami  gagal  bayar  ( default )  kupon  bunga  obligasi,  pada dasarnya  wali  amanat  tidak  memiliki  tanggung  jawab  apapun  untuk  melakukan pembayaran bunga obligasi (beserta dendanya apabila ada), dalam hal wali amanat
telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik mungkin secara profesional sebagaimana  diatur  dalam  perjanjian  perwaliamanatan.  Pada  kasus-kasus  tertentu wali  amanat  dapat  dituntut  oleh  pemegang  obligasi  dan  diminta  untuk  mengganti kerugian  pemegang  obligasi,  apabila  wali  amanat  lalai  ataupun  tidak  menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai perjanjian perwaliamanatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Gunawan Widjaja & Jono, Penerbitan Obligasi dan Peran serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal, ( Jakarta:Kencana,2006).
M.Irsan Nasarudin, et.al ., Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia , (Jakarta : Kencana, 2008), Peggy J. Naile, “Cover Story: Defaulted Bond Issues: Two Checklists for Indenture Trustees,” Hoosie Banker Volume 76, (Juni 1992), hlm. 24
Sutedi, Adrian. Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
Bapepam-LK. 2012. Peraturan Bapepam X.K.6 (Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau  Perusahaan  Publik.  Jakarta:  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Republik  Indonesia.  Menteri  Keuangan. Keputusan  Menteri  Keuangan  Tentang  Pasar Modal . Kepmen Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990.
https://m.mediaindonesia.com/read/detail/261498-gagal-bayar-duniatex-rusak- kepercayaan
Sindonews.com,  2012,  Kelahiran  OJK,  sejarah  baru  perekonomian  Indonesia  (online) http://ekbis.sindonews.com/read/700589/90/kelahiran-ojk-sejarah-baru- perekonomian-indonesia ,