## DAMPAK INDEPENDENSI DAN PRODUK PERATURAN HUKUM KPK ATAS DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
Priskila Fransisca Haryono * 1 , Elisabeth Yulia Rana Sinta Dewi 2 , Louisa De Marrilac Arianto 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika Email: priskila.haryono@student.ukdc.ac.id, elisabeth.dewi@student.ukdc.ac.id louisa.arianto@student.ukdc.ac.id
Naskah diterima: 22 April 2021; revisi: 20 Mei 2021; disetujui: 9 Juni 2021

## 2018

## ABSTRACT
Indonesia’s Corruption Eradication Commission is a Auxiliary State’s Organ that was born to help Main State’s Organ in trias politica by Montesqiue: the executive, the legislative and the judicial.  KPK  is  independent,  KPK’s  independency  is  a  delegation  authority  from  1945 Constitution  of  the  Republic  Indonesia.  But,  after  the  legitimate  of  Undang  Undang  No.  19 Tahun  2019  KPK  entered  into  the  executive  clumps.  In  carrying  out  its  duties,  KPK  released several legal products. The external legal products that released by the Main State’s Organ and the internal legal products that released by KPK itself. The existence of internal legal products of KPK are recognized and has permanent and binding legal force.
Keywords: KPK, Independency, KPK’s Legal Products, Auxiliary
* Alamat korespondensi: Universitas Katolik Darma Cendika E-mail: priskila.haryono@student.ukdc.ac.id

## PENDAHULUAN
Perbuatan  tindak  pidana  korupsi  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan hak-hak  ekonomi  masyarakat,  sehingga  tindak  pidana  korupsi  tidak  dapat  lagi  digolongkan sebagai kejahatan biasa ( ordinary crimes ) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa ( extra- ordinary  crimes ).  Pemberantasannya  tidak  lagi  dapat  dilakukan  “secara  biasa”,  tetapi  dituntut cara-cara  yang  “luar  biasa”  ( extra-ordinary  enforcement ). 1 Pemberantasan  korupsi  yang  luar biasa  dapat  dilaksanakan  oleh  sebuah  lembaga  khusus  yaitu,  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi.  Sebagaimana  telah  diamanatkan  dalam  Pasal  2  TAP  MPR  RI  Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
Pada  tahun  2002,  di  masa  pemerintahan  Megawati  Soekarnoputri  diundangkanlah Undang  Undang  No  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi yang  merupakan  dasar  hukum  berdirinya  KPK.  KPK  sebagai  lembaga  independen  termaktub pada pasal-pasal yang ada di dalam Undang Undang itu sendiri.
Konsep Trias  Politica yang  dikemukakan  oleh  Montesqiue  menghendaki  agar kekuasaan  di  dalam  suatu  negara  tidak  terpusat  dalam  suatu  badan  (lembaga)  saja  melainkan harus dibagi supaya hak asasi warga negara dapat terlindungi. 2 Pemisahan kekuasaan menurut Trias  Politica adalah:  kekuasaan  legislatif,  kekuasaan  eksekutif  dan  kekuasaan  yudikatif. Menurut  Jimly  Asshiddiqie  seperti  dikutip  oleh  Sirajuddin  dan  Winardi,  seiring  dengan perkembangan  zaman  konsep  ini  tidak  lagi  sesuai  dan  dalam  kenyataan  dewasa  ini  tidak mungkin  antara  cabang  kekuasaan  tidak  bersentuhan,  dan  bahkan  ketiganya  bersifat  sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip check and balance . 3
Peraturan  perundang-undangan  tentang  KPK  ini  masuk  pada  ranah  Undang-Undang formal, yang artinya disini ialah lembaga KPK ini berdiri karena adanya keperluan untuk sebuah kepentingan  formalitas  negara  yang  tetap  berdasarkan  pada  norma  fundamental  negara Indonesia. Selain mendasarkan pada teori Hans Kelsen, Peraturan Perundang-undangan KPK ini juga  sesuai  dengan  ketentuan  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan  di  negara  Indonesia, yang  telah  tertuang  dalam  Undang  Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Sumber  Hukum  dan Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Tata  urutan  perundangan  tersebut  dimulai  dari organ yang paling utama atau organ terpenting, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945,  Ketetapan  MPR,  UU/Perppu,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  dan Peraturan Daerah. 4
Status  KPK  di  dalam  Undang  Undang  No.  30  Tahun  2002  yang  merupakan  bagian dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  berbentuk  sebuah  lembaga  yang  independen. KPK  memiliki  kewenangan  melakukan  koordinasi  dan  supervisi,  termasuk  melakukan penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan,  yang  mana  dalam  kewenangan  yang  dimiliki, dilakukan  secara  optimal,  intensif,  efektif,  profesional,  serta  berkesinambungan.  Selain kewenangan tersebut, KPK juga memiliki hak dalam membuat peraturan sendiri, dalam hierarki peraturan  perundang-undangan,  UUD  NRI  1945  memiliki  kedudukan  tertinggi,  yang  mana peraturan-peraturan  dibawahnya  tidak  boleh  bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945  sendiri. Sedangkan,  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  independen  tidak  masuk  dalam  hierarki seperti  yang  diatur  di  Pasal  7  Undang  Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perudang-undangan.  Peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  KPK  tetap  diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan pertauran yang lebih tinggi, hal ini diatur dalam Pasal 8 Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perudang-undangan.  Jika  ditelaah  lebih  rinci  lagi,  peraturan
1 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 16.
2 Sirajuddin dan Winardi, Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia (Malang: Setara Press, 2015), hlm 36-37.
3 Ibid.
4 Victor Imanuel W.Nalle, Ilmu Perundang-Undangan (Yogyakarta: Suluh Media, 2017),hlm.30.
yang  dikeluarkan  oleh  KPK  merupakan  salah  satu  produk  hukum,  yang  mencerminkan independensi yang dimiliki oleh KPK.
KPK adalah salah satu contoh dari program reformasi hukum. Apabila penyidikan dan penuntutan dihilangkan dan dikembalikan kepada polisi dan jaksa justru maka itu menjadi cara melumpuhkan  KPK,  KPK  akan  mengalami  kelumpuhan. Kebijakan  ini  menjadi  solusi  bagi persoalan  korupsi  yang  menyandera  Kejaksaan  dan  Kepolisian  serta  pengadilan.  Mendorong kebebasan  pers  serta  pengawasan  oleh civil  society adalah  contoh  lain  dari  strategi meningkatkan akuntabilitas itu.
Pengesahan Undang Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi mengakibatkan  terjadi  pro  dan  kontra  dalam  masyarakat  antara  lain  permasalahan  mengenai: independensi  KPK  terancam,  penyadapan  dipersulit  dan  dibatasi,  pembentukan  dewan pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik dibatasi, penuntutan perkara korupsi  harus  berkoordinasi  dengan  Kejaksaan  Agung,  perkara  yang  mendapat  perhatian masyarakat  tidak  lagi  menjadi  kriteria,  kewenangan  pengambilalihan  perkara  di  penuntutan dihilangkan, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan serta kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas. 5
Undang  Undang  No.  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang  Undang No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  menimbulkan berbagai  reaksi  kecaman  oleh  masyarakat  bahkan  terjadi  aksi  demo  dibeberapa  wilayah Indonesia yang menuntut pembatalan dan menuntut Presiden segera mengeluarkan Perpu karena diundangkannya  revisi  Undang  Undang  ini  dinilai  melemahkan  KPK  dalam  memberantas korupsi.  Oleh  karena  beragam  permasalahan  seperti  yang  telah  dipaparkan  diatas,  penulis hendak meneliti:
1. Bagaimana dampak kedudukan KPK sebagai lembaga independen setelah diundangkannya Undang Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana kedudukan produk hukum KPK dalam hierarki peraturan perundang-undangan?

## METODE
Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian secara yuridis normatif, yang merupakan penelitian  kepustakaan  berupa  kegiatan  menelaah  dan  mengkaji  berbagai  bahan  hukum sekunder  dengan  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan.  Penelitian  menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini mengumpulkan dan mempelajari  peraturan  perundang-undangan  terkait  lembaga  negara,  produk  hukum,  serta peraturan  kebijakan  dari  KPK.  Setelah  mengumpulkan  dan  mempelajari  bahan  hukum  terkait, dilakukan  analisa  mendalam  terhadap  bahan  hukum  tersebut.  Analisa  data  dilakukan  dengan teknik kualitatif dengan menganalisa secara kritis substansi dari bahan hukum sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi
Sistem  pemerintahan  yang  dianut  negara  Indonesia  bertujuan  untuk  membatasi kekuasaan-kekuasaan  yang  ada  agar  tidak  terjadi  kesewenangan  serta  untuk  menghindari pemusatan  kekuasaan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  melindungi  dan  menjamin  hak  asasi  warga negara, yang turut serta merupakan amanat UUD NRI 1945 yang tertuang di dalam pembukaan alinea  ke-IV  yang  berbunyi  “Melindungi  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan
5 Berita KPK, 10 Persoalan di draft RUU KPK, 2019.
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
Indonesia dalam sistem pemerintahannya membagi kekuasaan secara vertikal dan secara horizontal.  Pembagian  kekuasaan  secara  vertikal  adalah  pembagian  kekuasaan  berdasarkan tingkatannya  misalnya:  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah,  sedangkan pembagian  kekuasaan  secara  horizontal  merupakan  pembagian  kekuasaan  yang  lebih menitikberatkan  pada  perbedaan  fungsi  pemerintahan,  secara  implisit  dalam  UUD  NRI  1945 Indonesia  menganut  konsep trias  politica yang  dikemukakan  oleh  Montesquieu,  yaitu pembagian kekuasaan: 6
a. Legislatif
Kekuasaan membuat Undang Undang yang terletak pada suatu badan khusus.
b. Eksekutif
Kekuasaan untuk melaksanakan Undang Undang dan terletak pada kepala negara.
c. Yudikatif
Kekuasaan  yang  berkewajiban  mempertahankan  Undang  Undang  dan  berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya.
Dikutip oleh Zainal Arifin Mochtar, dalam teorinya Montesquieu menganut paradigma pemisahan kekuasaan secara absolut, bahwa terdapat pemisahan kekuasaan secara mutlak antara cabang  kekuasaan  satu  dengan  yang  lain.  Masing-masing  cabang  tidak  dapat  mencampuri, ataupun  mengawasi  satu  sama  lain.  Dijelaskan  bilamana  terdapat  dua  atau  tiga  kekuasaan dipegang oleh tangan yang sama maka lahirlah tirani, oleh karena hal tersebut masing-masing kekuasaan  harus  menjaga  independensinya  atau  dengan  kata  lain  berjalan  secara  otonom  dan independen. 7
Dikutip  oleh  Sirajuddin  dan  Winardi,  Jimly  Asshididdiqie  menyatakan  bahwa  konsep trias  politica tidak  lagi  relevan.  Kenyataan  dewasa  ini  menunjukkan  bahwa  hubungan  antar cabang  kekuasaan  tidak  mungkin  tidak  saling  bersentuhan  dan  bahkan  ketiganya  bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan konsep checks and balances . 8 Tujuan checks  and  balances adalah  untuk  memaksimalkan  fungsi  masing-masing  lembaga negara  dan  membatasi  kesewenang-wenangan  lembaga  negara, checks  and  balances mengakibatkan cabang kekuasaan dalam batas-batas tertentu dapat turut campur dalam tindakan lembaga cabang kekuasaan lain untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang secara efektif.
Dengan  adanya  sistem checks  and  balances mengakibatkan  kekuasaan  negara  dapat diatur,  dibatasi  bahkan  dikontrol  dengan  sebaik-baiknya,  sehingga  penyalahgunaan  kekuasaan oleh  aparat  penyelenggara  negara  yang  menduduki  jabatan  di  dalam  lembaga  negara  dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. 9
Perkembangan  dan  perubahan  situasi  sosial-budaya  politik  dan  ekonomi  yang bersingungan dengan modernitas dan globalisme mengakibatkan desakan akan transparansi dan akuntabilitas  pada  sistem  pemerintahan,  diharapkan  dengan  terlaksananya good  governance peran negara lebih responsif terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat. Menurut Sri Soemantri yang  dikutip  oleh  Ahmad  Basarah,  akibat  tujuan  negara  dewasa  ini  yang  semakin  kompleks
6 Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani, Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Studi Komparatif atas UUD tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen , Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol. 18 No. 2 Desember 2016, hlm 333-334.
7 Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 21.
8 Sirajuddin dan Winardi, Dasar Dasar Hukum Tata Negara Indonesia (Malang: Setara Press, 2015), hlm 37.
9 Indra Rahmatullah, Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia , Jurnal Cita Hukum Vol. I No. 2 Desember 2013, hlm 219.
maka  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  tidak  hanya  dapat  dicapai  oleh  lembaga  utama  ( Main State’s Organ ), tetapi diperlukan pula lembaga-lembaga penunjang ( Auxiliary State’s Organ ). 10 Menurut  Gunawan  A.  Tauda  saat  ini  sedikitnya  terdapat  lima  belas  Lembaga  negara independent, yang merupakan bagian dari Lembaga negara penunjang (Auxiliary State’s Organ) keseluruhan lembaga-lembaga negara ini adalah:
1. Komisi Yudisial (KY)
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
4. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
6. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
7. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
8. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
9. Komisi Perlindungan Anak (KPA)
10. Dewan Pers
11. Dewan Pendidikan
12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
13. Komisis Informasi
14. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
15. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Berdasarkan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  dasar  pembentukan  Lembaga negara  independen  baik  secara  konseptual  maupun  normatif  dapat  digolongkan  ke  dalam  tiga kategori, yaitu:
1. Komisi  negara  independen  yang  dibentuk  berdasarkan  konstitusi  ( constitutional organ/constitutionally entrusted power ).
2. Komisi  negara  independen  yang  dibentuk  berdasarkan  undang-undang  ( legislatively entrusted power ), yang masih terbagi lagi menjadi komisi negara independen yang (a) memiliki constitutional  importance (derajat  yang  sama  dengan  lembaga  negara  yang dibentuk melalui konstitusi guna mewujudkan democratische rechsstaat ) dan (b) yang tidak.
3. Komisi  negara  independen  yang  dibentuk  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan lain di bawah Undang Undang ( presidential policy ). 11
Dasar hukum pembentukan KPK belum diatur dalam UUD NRI 1945, melainkan diatur dalam Undang Undang. Namun pengaturan hal ini terkait erat dengan delegasi pengaturan yang terdapat  dalam  pasal  24  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  yang  berbunyi  “badan-badan  lain  yang fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  diatur  dalam  Undang  Undang.”  Dasar pembentukan KPK adalah Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  yang  juga  merupakan  pendelegasian  dari  pasal  24  ayat  (3)  UUD  NRI 1945.
Namun setelah diundangkannya Undang Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  berikut  terdapat  beberapa  pasal  yang  dipermasalahkan  dan  terjadi  kontra  di  dalam masyarakat:
No Undang Undang No. 30 Tahun 2002 Undang  Undang  No.  19  Tahun 2019 1. Pasal  3  “Komisi  Pemberantasan Korupsi  adalah  lembaga  negara  yang dalam melaksanakan tugas dan
Pasal  3  “Komisi  Pemberantasan Korupsi  adalah  lembaga  negara dalam  rumpun  kekuasaan  eksekutif
10 Ahmad Basarah, Kajian Teoritis terhadap Auxiliary State’s Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia , MMH Jilid 43 No. 1 Januari 2014, hlm 6.
11 Adri Fernando Roleh, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia , Lex Privatum Vol. V No. 10 Desember 2017, hlm 77.
wewenangnya bersifat independen dan bebas  dari  pengaruh  kekuasaan manapun.” yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya  bersifat  independen dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan manapun.” 2. Pasal  12  ayat  (1)  huruf  a  “melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.” Pasal  12B  ayat  (1)  “Penyadapan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 12  ayat  (1)  dilaksanakan  setelah mendapat  izin  tertulis  dari  Dewan Pengawas.” ayat  (4)  “Dalam  hal  Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3). Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak  izin  tertulis  diterima  dan  dapat diperpanjang  1  (satu)  kali  untuk jangka waktu yang sama.” 3. Pasal  24  ayat  (2)  “Pegawai  Komisi Pemberantasan  Korupsi    sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  21  ayat  (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang  karena  keahliannya  diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.” Pasal  24  ayat  (2)  “Pegawai  Komisi Pemberantasan  Korupsi  merupakan anggota  korps  profesi  pegawai aparatur  sipil  negara  Republik Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.” 4. Tidak  ada  Dewan  Pengawas  pada Undang Undang No. 30 Tahun 2002 Pasal  37A  ayat  (1)  “Dalam  rangka mengawasi  pelaksanaan  tugas  dan Wewenang  Komisi  Pemberantasan Korupsi  dibentuk  Dewan  Pengawas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 21 ayat (1) huruf a.” Pasal  37B  ayat  (1)  huruf  b “Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan.” 5. Pasal  43  ayat  (1)  “Penyelidik  adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan  Korupsi  yang  diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” Pasal 43 ayat (1) “Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari  kepolisian,  kejaksaan,  instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi.” 6. Pasal  45  ayat  (1)  “Penyidik  adalah penyidik  pada  Komisi  Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” Pasal  45  ayat  (1)  Penyidik  Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari  kepolisian,  kejaksaan,  penyidik pegawai  negeri  sipil  yang  diberi wewenang  khusus  oleh  Undang Undang  dan  penyidik  Komisi Pemberantasan Korupsi.” 7. Pasal 11 huruf b “Mendapat Perhatian yang meresahkan masyarakat.” Dihapuskan 8. Pasal  40  “Komisi  Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah Pasal 40 ayat (1) “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan
penghentian penyidikan dan penuntutan  dalam  perkara  tindak pidana korupsi.” penuntutan  terhadap  perkara  tindak pidana  korupsi  yang  penyidikan  dan penuntutannya  tidak  selesai  dalam jangka  waktu  paling  lama  2  (dua)
tahun.”
Independensi  KPK  termaktub  di  dalam  Undang  Undang  yang  melahirkan  lembaga tersebut. Di dalam Pasal 3 Undang Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  menyatakan  “Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah  Lembaga  negara yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas  dari pengaruh  kekuasaan  manapun.”  Sedangkan  di  dalam  Undang  Undang  No.  19  Tahun  2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  terdapat  perubahan  yang  menyatakan  “Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah lembaga  negara  dalam  rumpun  kekuasaan  eksekutif  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”
Keberadaan  lembaga  penunjang  ( Auxiliary  State’s  Organ )  tidak  berada  pada  cabang kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  ataupun  cabang  yudikatif.  Kedudukannya  sebagai  lembaga penunjang  ( Auxiliary  State’s  Organ) ,  bahkan  menjalankan  fungsi  campuran,  oleh  karena  hal tersebut  lembaga  penunjang  ( Auxiliary  State’s  Organ) ada  yang  bersifat  independen  dan  ada pula  yang  semi  atau  quasi  independen.  Terhadap  status  lembaga  pendukung  yang  bersifat independen  ada  beberapa  kriteria  yang  menentukan  menurut  Dede  Mariana  yang  dikutip  oleh Marinda Risang Ayu, yaitu: 12
1. Dinyatakan  secara  tegas  oleh  kongres  dalam  Undang  Undang  tentang  Komisi tersebut.
2. Presiden  dibatasi  untuk  secara  tidak  bebas  memutuskan  pemberhentian  pimpinan komisi.
3. Kepemimpinan yang kolektif
4. Kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu.
5. Masa jabatan pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian.
Berdasarkan  kriteria  independensi  yang  dikemukan  di  atas  KPK  tetap  merupakan Lembaga  independen  karena  memenuhi  seluruh  kriteria  mengenai  Lembaga  independen  yang dipersyaratkan.  Namun,  frasa  “dalam  rumpun  kekuasaan  eksekutif”  menimbulkan  kerancuan dalam hal independensi KPK, karena lembaga penunjang ( Auxiliary State’s Organ ) tidak berada pada  cabang  kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  ataupun  cabang  yudikatif  kedudukan  lembaga penunjang ( Auxiliary State’s Organ) bahkan menjalankan fungsi campuran.
Pada  pelaksanannya  KPK  dianggap  tidak  lagi  independen  karena  terdapat  Dewan Pengawas  yang  membatasi  kinerja  KPK,  hal  ini  dapat  dilihat  melalui  pembatasan  dalam  hal penyadapan  yang  memerlukan  izin  tertulis  dari  dewan  pengawas,  serta  jangka  waktu penyadapan  hanya  untuk  6  (enam)  bulan  dan  dapat  diperpanjang  1  (satu)  kali  untuk  jangka waktu  yang  sama,  pada  kasus  korupsi  prosesnya  yang  dilakukan  secara  tertutup  memerlukan waktu  penyadapan  yang  lama  dengan  persiapan  yang  matang  oleh  karena  aturan  ini  dianggap tidak  melihat  kecanggihan  dan  kerumitan  kasus  korupsi.  Selain  izin  penyadapan  Dewan Pengawas juga berhak dalam memberikan izin terhadap penggeledahan dan/atau penyitaan.
Pegawai KPK masuk dalam kategori ASN (Pasal 24 ayat (2) Undang Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi)  hal  ini  berisiko  terhadap  independensi  pegawai  yang menangani  kasus  korupsi  di  instansi  pemerintahan.  Serta  penyidik  dan  penyelidik  yang  harus berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, maupun PPNS hal ini bertentangan dengan Putusan MK No. 109/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa KPK dapat merekrut penyidik dan penyelidik baik
12 Miranda Risang Ayu, Kedudukan Komisi Independen Sebagai State Auxiliary Institutions dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia , Jurnal Konstitusi Vol. I, No. 1, November 2009, hlm. 57.
dari  institusi  lain  ataupun  merekrut  sendiri  (Pasal  45  ayat  (1)  Undang  Undang  No.  30  Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
Perkara  yang  mendapat  perhatian  masyarakat  dihapuskan  (Pasal  11  huruf  b  Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), selain itu KPK  dapat  menghentikan  penyidikan  dan  penuntutan  terhadap  perkara  yang  penyidikan  dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Hal ini merupakan anomali  dalam  sistem  hukum  pidana  yang  mengatur  bahwa  suatu  proses  penyidikan  dan penuntutan  harus  dihentikan  selama  jangka  waktu  tertentu  penyidikan  atau  penuntutannya belum selesai, karena tingkat kesulitan satu perkara dengan perkara lainnya bermacam-macam sehingga mungkin membutuhkan waktu lebih dari dua tahun untuk menanganinya.

## Produk Hukum KPK
Setiap  lembaga-lembaga  negara  Indonesia  dapat  mengeluarkan  prosuk  hukum.  KPK sebagai  lembaga  independen  dalam  suatu  rumpun  eksekutif  juga  dapat  mengeluarkan  sebuah produk hukum. Produk hukum KPK kami bagi menjadi dua, yaitu produk hukum eksternal dan produk hukum internal. Produk hukum eksternal adalah produk hukum yang menjadi dasar bagi KPK  dan  dibentuk  oleh  lembaga  eksekutif,  legislatif  dan  atau  yudikatif,  sedangkan  produk hukum internal adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh KPK sendiri.
Kedudukan  produk  hukum  eksternal  sesuai  dengan  ketentuan  tata  urutan  peraturan perundang-undangan  di  negara  Indonesia,  yang  telah  tertuang  dalam  Undang-Undang  No.  12 Tahun  2011  tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Tata urutan perundangan tersebut dimulai dari organ yang paling utama atau organ terpenting, yaitu Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  Ketetapan  MPR,  UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. 13 Produk hukum eksternal KPK:
1. Undang  Undang  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisis  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
2. Undang Undang No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang  Undang  No.  1  Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas  Undang  Undang  No.  30 Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  menjadi  Undang Undang.
3. Undang  Undang  No.  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang  Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
5. Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2000  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Peran  Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang  Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang  Undang  No  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
9. Peraturan  Pemerintah  No.  63  Tahun  2005  tentang  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia KPK.
10. Undang Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
11. Peraturan  Pemerintah  No.  103  Tahun  2012  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2005 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.
12. Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
12  produk  eksternal  tersebut  dikeluarkan  oleh  lembaga  bukan  KPK  tapi  didalamnya berisi  ketentuan-ketentuan  dalam  pemberlakuan  dan  bagaimana  status,  kewenangan  serta
13 Victor Imanuel W.Nalle, Op.Cit , hlm.30.
berjalannya lembaga KPK, 12 peraturan tersebut saling melengkapi dan juga ada beberapa yang mengubah status KPK seperti Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002.
Produk  hukum  internal  KPK  yang  berisi  beberapa  Peraturan  Komisi  Pemberantasan Korupsi:
1. PER-03 Tahun 2018
2. PER-08 Tahun 2017
3. PER-10 Tahun 2016
4. PER-07 Tahun 2016
5. PER-06 Tahun 2015
6. PER-04 Tahun 2015
7. PER-01 Tahun 2015
8. PER-03 Tahun 2014
9. PER-01 Tahun 2014
10. PER-08 Tahun 2013
11. PER-07 Tahun 2013
12. PER-06 Tahun 2012
13. PER-02 Tahun 2012
13 produk hukum KPK yang berupa peraturan KPK, mengatur terkait internal KPK. Bagaimana pengaturan-pengaturan  yang  dianut  oleh  organ-organ  dalam  KPK,  apa  yang  harus  dan  boleh atau  tidaknya  dilakukan  oleh  KPK  serta  sanksi  dari  perbuatan  yang  dilanggar  (etik)  KPK sendiri.

## Kedudukan  Produk  Hukum  KPK  dalam  Hierarki  Peraturan  Perundang- undangan
Hierarki  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  diatur  dalam  Pasal  7  undang- undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana tata urutan dari tertinggi ke terendah ialah :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
KPK termasuk dalam kategori hierarki tata peraturan perundang-undangan yang ketiga, yaitu  Undang-Undang.  Lembaga  KPK  diatur  didalam  undang-undang  nomor  30  tahun  2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, namun seiring berjalannya waktu, dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam undang-undang tersebut dan undang-undang KPK yang terbaru, undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah resmi diundangkan sejak pertengahan bulan Oktober 2019. Beberapa pasal yang diubah mengakibatkan banyak perubahan yang terjadi pada lembaga KPK, termasuk produk hukum yang dikeluarkan oleh KPK sendiri.
Produk  hukum  dari  lembaga  independen  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  sesuai  yang  tercantum  dalam  Pasal  8  undang-undang  nomor  12  tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
“(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)  mencakup  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk  dengan  Undang-Undang  atau  Pemerintah  atas  perintah
Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  Gubernur,  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
(2)  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diakui keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”
Menurut undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK ialah lembaga independen yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bebas dari kekuasaan  manapun.  Sehingga,  KPK  dalam  menjalankan  kewenangannya  juga  dapat mengeluarkan  beberapa  produk  hukum  dalam  menunjang  terlaksana  tugas  dan  wewenangnya. Salah  satu  penunjang  produk  hukum  yang  dapat  dikeluarkan  oleh  KPK  ialah  Peraturan  KPK sendiri. Peraturan yang dikeluarkan oleh KPK diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum  tetap  dan  mengikat  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  8  undang-undang  nomor  12  tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  hal  ini  berbeda  dengan  peraturan kebijakan.
Pengertian  peraturan  kebijakan  di  Indonesia  tidak  dapat  dirujuk  pada  peraturan perundang-undangan.  Hal  ini  disebabkan  tidak  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  peraturan  kebijakan.  Undang-undang  nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  tidak  memberikan  pengertian  yang  komprehensif  tentang peraturan kebijakan. 14
P.J.P.  Tak,  sebagaimana  dikutip  Ridwan  H.  R.,  mendefinisikan  peraturan  kebijakan sebagai  peraturan  umum  yang  dikeluarkan  oleh  instansi  pemerintahan  berkenaan  dengan pelaksanaan  wewenang  pemerintahan  terhadap  warga  negara  atau  terhadap  instansi pemerintahan  lainnya.  Pembuatan  peraturan  tersebut  tidak  memiliki  dasar  hukum  yang  tegas dalam undang-undang dasar dan undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung. Pembuatan  peraturan  tersebut  tidak  didasarkan  pada  kewenangan  pembuatan  undang-undang tetapi pada wewenang pemerintahan. 15
Pembentukan  peraturan  kebijakan  dalam  praktik  penyelenggaraan  pemerintahan merupakan  suatu  hal  yang  lumrah  terjadi.  Menurut  Philipus  M.  Hadjon  “pelaksanaan pemerintahan  sehari-hari  menunjukkan  betapa  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  acapkali menempuh  berbagai  langkah  kebijaksanaan  tertentu,  antara  lain  menciptakan  apa  yang  kini sering dinamakan peraturan kebijaksanaan (beleidsregel, policy rule)”. dengan demikian, jelas ada  hubungan  yang  erat  antara  asas  diskresi  atau  asas  freies  ermessen  dengan  peraturan kebijakan.  Peraturan  kebijakan  adalah  wujud  formal  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pejabat administrasi negara berdasarkan asas diskresi tersebut.
Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam praktiknya di Indonesia, peraturan kebijakan  dapat dibuat dalam bentuk-bentuk seperti:
a. Surat  edaran, contoh:  Surat Edaran Bank Indonesia;
b. Surat perintah atau instruksi, contoh: Instruksi Presiden;
c. Pedoman Kerja atau Manual;
d. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak);
e. Petunjuk Teknis (Juknis);
f. Buku Panduan atau guideî(guidance) ;
g. Kerangka Acuan atau Term of Reference (TOR) ;
h. Desain Kerja atau Desain Proyek (Project Design) .
Van der Vlies kemudian membagi peraturan kebijakan di Belanda, pada praktiknya, ke dalam dua kategori, yaitu:
a. Peraturan  kebijakan  karena  kewenangan  membuat beschikking yang  timbul  karena kewenangan  menteri,  dari  suatu  undang-undang,  untuk    membentuk beschikking. Namun,  undang-undang  tidak  merinci  norma-norma  apa  saja  yang  perlu  diperhatikan oleh menteri dalam membuat suatu keputusan. Oleh  karena  itu, seseorang tidak dapat
14 Ibid, hlm 137.
15 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 184.
mengetahui  dari  Undang-  Undang  tersebut  dalam  hal  apa  ia  mempunyai  atau  tidak mempunyai  hak  atas  keputusan  yang  diinginkannya  sehingga    ia    berada  dalam ketidakpastian hukum.
b. Peraturan  kebijakan  karena  kewenangan  membuat  keputusan  lainnya,  yang  pada umumnya  terkait  dengan  kewenangan  yang  timbul  dari  Undang-Undang  tentang anggaran negara. Peraturan kebijakan ini timbul karena kondisi-kondisi dalam konteks penggunaan dana anggaran negara memerlukan peraturan kebijakan untuk memudahkan pengelolaan  dana tersebut. 16
Secara teoretis, ilmu hukum administrasi mengenal konsep peraturan kebijakan sebagai produk  hukum  dari  diskresi.  Namun  peraturan  kebijakan  bukanlah  peraturan  perundang- undangan  sehingga  implikasi  mengikatnya  tidak  sama  dengan  peraturan perundang-undangan. Namun  pada  praktiknya,  kekuatan  mengikat  peraturan  kebijakan  sebenarnya  telah  mengalami perluasan. Peraturan  kebijakan,  menurut  Bagir Manan, tidak secara langsung mengikat secara hukum      walaupun  tetap  mengandung  relevansi  hukum.  Kekuatan  mengikatnya  hanya  bagi badan atau pejabat administrasi negara sendiri. Meskipun ketentuan dalam peraturan kebijakan biasanya akan menyangkut masyarakat umum secara tidak langsung. 17
Dalam  undang-undang  nomor  19  tahun  2019  tentang  perubahan  kedua  atas  undang- undang  nomor  30  tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  KPK  digolongkan sebagai Aparatur Sipil Negara dalam rumpun Eksekutif sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2.  Sehingga,  hal  ini  akan  berdampak  besar  bagi  produk  hukum  yang  akan  dikeluarkan  KPK. KPK dapat mengeluarkan produk hukum baik berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ataupun sebuah diskresi. KPK dapat mengeluarkan beschikking dan regelling. Salah satu produk hukum  KPK  yang  dikeluarkan  berupa  peraturan  dapat  menjadi  sebuah  peraturan  kebijakan sebagai  peraturan  umum  yang  dikeluarkan  oleh  instansi  pemerintahan  berkenaan  dengan pelaksanaan  wewenang  pemerintahan  terhadap  warga  negara  atau  terhadap  instansi pemerintahan lainnya. Hal ini menyebabkan peraturan KPK yang awalnya dibuat untuk internal KPK  sendiri  dapat  menjadi  peraturan  bagi  siapa  saja  yang  tercantum  dalam  sebuah  peraturan tersebut.

## SIMPULAN
Indonesia  menganut  sistem  pembagian “Trias  Politica” yang  mana  negara  dalam menjalankan kewenangannya membagi kekuasaan yang dimiliki menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif,  fungsi  eksekutif,  fungsi  yudikatif.  Pembagian  kekuasaan  ini  bertujuan  agar  tidak terjadi  pemusatan  pada  satu  kekuasan  saja,  hal  ini  juga  diimbangi  dengan  sistem checks  and balances yang  bertujuan  dalam  memaksimalkan  fungsi  masing-masing  lembaga  negara  dan membatasi  kesewenang-wenangan  yang  dimiliki  oleh  lembaga  negara  secara  efektif.  Selain  3 fungsi utama tersebut, terdapat lembaga-lembaga penunjang agar 3 fungsi organ tersebut dapat berjalan dengan lancar, lembaga penunjang ini disebut sebagai Auxiliary State’s Organ . KPK  merupakan  salah  satu Auxiliary  State’s  Organ yang  dalam  menjalankan  dan melaksanakan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun seperti yang  tercantum  dalam  Pasal  3  Undang-undang  nomor  30  tahun  2002.  Namun  sejak diundangkannya  Undang-undang  nomor  19  tahun  2019  status  dari  lembaga  independen  KPK telah  berubah.  KPK  termasuk  dalam  rumpun  eksekutif  dan  KPK  merupakan  Aparatur  Sipil Negara  (ASN).  Perubahan  status  KPK  juga  dapat  mempengaruhi  produk-produk  hukum  yang dikeluarkan  oleh  KPK  sendiri.  Karena  status  KPK  sebagai  ASN,  hal  ini  dapat  menyebabkan berbagai konklusi, sehingga produk KPK juga dapat dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha
16 I.C. van der Vlies, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundng-undangan (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2005), hlm 193.
17 Victor Imanuel W. Nalle, Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan , Refleksi Hukum Vol 10 No. 1 April 2016, hlm 6-7.
Negara  (KTUN),  dan  KPK  juga  dapat  tunduk  pada  Undang-undang  ASN.  Hal  ini  dapat menyebabkan independen yang dimiliki oleh KPK tidak independen lagi.
Ketidakjelasan  dari independensi KPK dapat mempengaruhi kinerja dan kewenangan yang  dimilikinya  dalam  menjalankan  tugas  serta  dapat  mempengaruhi  segala  produk  hukum yang  akan  dikeluarkannya,  termasuk  peraturan  KPK.  Peraturan  KPK  yang  awalnya  diakui keberadaanya dan mengikat seperti yang diatur pada Pasal 8 Undang-undang nomor 12 tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  menyebabkan  peralihan  status. Peralihan  status  tersebut  menjadi  sebuah  peraturan  kebijakan.  Peraturan  KPK  dapat  beralih sebagai  suatu  diskresi  yang  menjadi  sebuah  peraturan  kebijakan,  sehingga  peraturan  tersebut tidak  hanya  berlaku  bagi  internal  KPK  saja,  namun  juga  siapa  saja  yang  tercantum  dalam peraturan diskresi tersebut.
Negara  Indonesia  tidak  tambal  sulam  sistem  hukum,  tetapi  ada  baiknya  mengadopsi suatu  sistem  hukum  yang  pasti  sehingga  tidak  menyebabkan  kerancuan  hukum  mengenai penganutan sistem-sistem oleh lembaga-lembaga negara dan hanya berpusat pada suatu sistem hukum  yang  pasti,  mengatur  dan  mengikat  seluruh  masyarakat  dan  lembaga-lembaga  negara Indonesia.Perlu dilakukan perombakan dan pengubahan kembali terkait independensi KPK yang tercantum  pada  ketentuan  Pasal  3  Undang-undang  nomor  19  tahun  2019  tentang  perubahan kedua atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Perlu ditekankan kembali bagaimana produk hukum yang dikeluarkan oleh KPK, apakah dapat berupa sebagai  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN)  sehingga  bagaimana  kategori  pemberlakukan produk hukum tersebut dan dapat atau tidaknya produk hukum tersebut digugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

## REFERENSI
Buku: Djaja, Ermansjah. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK . Jakarta:Sinar Grafika. H.R, Ridwan. 2007. Hukum administrasi Negara . Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. Mochtar,  Zainal  Arifin.  2016. Lembaga  Negara  Independen:  Dinamika  Perkembangan  dan Urgensi  Penataannya  Kembali  Pasca-Amandemen  Konstitusi .  Jakarta:PT  RajaGrafindo Persada.
Nalle, Victor Imanuel W. 2017. Ilmu Perundang-Undangan . Yogyakarta:Suluh Media. Sirajuddin  dan  Winardi.  2015. Dasar  Dasar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia .  Malang:Setara Press.
Vlies,  I.C.  van  der.  2005. Buku  Pegangan  Perancangan  Peraturan  Perundang  Undangan . Jakarta:Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

## Jurnal:
Ayu,  Miranda  Risang.  2009.  Kedudukan  Komisi  Independen  Sebagai State  Auxiliary Institutions dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Konstitusi Vol. I, No. 1.
Basarah,  Ahmad.  2014.  Kajian  Teoritis  Terhadap Auxiliary  State’s  Organ dalam  Struktur Ketatanegaraan Indonesia. MMH Jilid 43, No. 1.
Nalle,  Victor  Imanuel  W.  2016.  Kedudukan  Peraturan  Kebijakan  dalam  Undang  Undang Administrasi Pemerintahan. Refleksi Hukum Vol. 10, No. 1.
Rahmatullah,  Indra.  2013.  Rejuvinasi  Sistem Checks  and  Balances dalam  Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Jurnal Cita Hukum Vol. I, No. 2.
Roleh,  Adri  Fernando.  2017.  Kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Lex Privatum Vol. V, No. 10.
Rubianti, Fitri. 2018. Kedudukan KPK Menurut UUD 1945 dan Sistem Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum STIH Litigasi Vol. 2, No. 1.
Tauda,  Gunawan  A.  2011.  Kedudukan  Komisi  Negara  Independen  dalam  Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia. Pranata Hukum Vol. 6, No. 2. Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani. 2016. Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol. 18, No. 2.
Laman: KPK. 06 September 2019. 10 Persoalan di Draft RUU KPK. https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1212-10-persoalan-di-draf-ruu-kpk .
KPK.  08  Desember  2017.  Undang  Undang  Terkait. https://www.kpk.go.id/id/tentang- kpk/undang-undang-terkait .